Regulasi  Perlindungan  Hukum  Sebagai  Wujud  Peningkatan  Pendayagunaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Vivi Arfiani Siregar a , Indra Mukhlis b a Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia, Email: viviarsh1@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia, Email: mulonoapriyanto71@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 01-04-2020
Revised     : 06-05-2020 Accepted : 06-05-2020 Published  : 31-05-2020

## Keywords:
The field of law
Corruption Legal structure Legal substance Legal culture
Various problems related to corrupt practices. Corruption is not new and has  nothing  to  do  with  halal  and  haram  law,  it  has  been  around  for  a long time and made successful adjustments to every change of rules in this  country.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research (library  research).  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the principles, norms of laws and regulations, court decisions and doctrines in  assessing  corruption.  Corruption  is  categorized  as  a  systemic  crime that  must  be  eradicated  systematically,  the  problem  of  corruption includes legal substance, legal structure, and legal culture
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 01-04-2020
Direvisi      : 06-05-2020 Disetujui : 06-05-2020 Diterbitkan : 31-05-2020

## Kata Kunci:
Bidang hukum
Korupsi Struktur hukum Substansi hukum
Budaya hukum.
Berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  praktik  korupsi.  Korupsi bukanlah hal baru dan tidak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, sudah ada sejak  lama dan  membuat penyesuaian berhasil  setiap perubahan aturan di  negara  ini. Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  (library  research).  Tujuan  penelitian  adalah mengetahui  asas-asas,  norma  dari  peraturan  perundang-undangan, putusan  pengadilan  serta  doktrin  dalam  menilai  korupsi.  Korupsi dikategorikan  sebagai  kejahatan  sistemik  yang  harus  diberantas  secara sistematis, masalah korupsi termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum

## PENDAHULUAN
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt , dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie . Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia 1 .  Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya
1 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 7.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
untuk  kepentingan  sendiri  dan  sebagainya) 2 .  Korupsi  adalah  perbuatan  yang  buruk  (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya) 3 .
Tidak  hanya  oleh  pejabat  negara  atau  pemerintah  yang  bertindak  korupsi  atas keuangan  negara,  penyakit  korupsi  itu  buruknya  menular  pula  ke  kalangan  swasta.  Hampir semua  profesi  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  ternoda  penyakit  itu.  Baik  akuntansi, dokter, pengacara, bahkan wartawan tidak bisa menghindari budaya itu. Kalau bukan sebagai pelaku,  banyak  yang  membantu  korupsi.  Ibarat  penyakit  pula,  korupsi  adalah  penyakit menular yang sudah imun terhadap berbagai macam obat. Berbagai aturan dan lembaga sudah dibentuk pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, Tim Anti Korupsi, Irjen, KPK, ICW dan entah apalagi namanya, korupsi tetap meruyak-merajalela.
Dalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Korupsi diatur dalam :
a.  Undang-Undang  Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
b.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
c.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
e.  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  badan  yang  secara  langsung  merugikan  keuangan  negara  dan/atau perekonomian  Negara  atau  diketahui  patut  disangka  olehnya  bahwa  perbuatan  tersebut merugikan keuangan negara.
Pemerintah  sangat  menjunjung  tinggi  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan-pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan  guna  menopang  pembangunan  di  bidang  hukum.  Dalam  upaya  untuk  mencapai keberhasilan  pembangunan  bidang  hukum  perlu  didukung  adanya  peningkatan  sarana  dan
2 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
3 Ibid .
prasarana serta peningkatan pendayagunaannya, pemantapan, kedudukan dan peranana badan- badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat, perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum.
Korupsi  telah  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa,  dengan  dalih  “sudah  sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya  secara  demonstratif.  Politisi  tidak  lagi  mengabdi  kepada  konstituennya.  Partai politik  bukannya  dijadikan  alat  untuk  memperjuangkan  kepentingan  rakyat  banyak, melainkan  menjadi  ajang  untuk  mengeruk  harta  dan  ambisi  pribadi  bahwa  tindak  pidana korupsi  merupakan  masalah  yang  sangat  serius,  karena  tindak  pidana  korupsi  dapat membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  Negara  dan  masyarakat,  membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi  serta  moralitas  bangsa  karena  dapat  berdampak  membudayanya  tindak  pidana korupsi  tersebut.  Sehingga  harus  disadari  meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak terkendali  akan  membawa  dampak  yang  tidak  hanya  sebatas  kerugian  Negara  dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara 4 .
Penyebab  terjadinya  korupsi  di  Indonesia  menurut  Abdullah  Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab, yaitu sebagai berikut :
a.  Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru;
b.  Kompensasi PNS yang Rendah;
c.  Pejabat yang Serakah;
d.  Law Enforcement Tidak Berjalan;
e.  Disebabkan  law  enforcement  tidak  berjalan  dimana  aparat  penegak  hokum  bisa dibayar  mulai  dari  polisi,  jaksa,  hakim,  dan  pengacara,  maka  hukuman  yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor;
f.  Pengawasan yang Tidak Efektif;
g.  Tidak Ada Keteladanan Pemimpin;
h.  Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN
4 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.
Menurut  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  Amandemen  Pasal  1  ayat  (3)  : Indonesia  ialah  Negara  Hukum.  Sebagaimana  layaknya  suatu  negara  hukum,  maka kepentingan  masyarakat  banyak  harus  mendapat  perlindungan  dari  pemerintah,  seperti tersebut dalam Alinea IV UUD 1945 Amandemen : ”... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  ...”.  Perlindungan  merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam dalam berbagai peraturan perundang- undangan  bahwa  Warga  negara  berhak  untuk  hidup  aman,  damai,  tenteram,  terhindar  dari berbagai  tindak  kejahatan.  Bilamana  terjadi  tindak  kejahatan,  maka  aparat  penegak  hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak  hukum,  diharapkan  kejahatan  tidak  semakin  meluas,  apapun  peraturan  perundang- undangan yang ada pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya.
Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  standart  moral  dan  intlektual  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam masalah korupsi ?
2. Apakah hambatan dalam mencegah terjadinya korupsi ?
Metode  penelitian  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  pengetahuan  yang  benar  melalui  langkah-langkah  dengan  sistematis 5 .  Jenis penelitian  ini  tergolong  kedalam  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan (library  research).  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  asas- asas,  norma  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan  serta  doktrin 6 .
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  dalam  artian  memberikan  gambaran  disertai penjelasan secara sistematik, faktual dan dan akurat mengenai objek  yang diteliti, kemudian dianalisis 7 .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Apabila  korupsi  dalam  suatu  masyarakat  telah  merajalela  dan  menjadi  makanan masyarakat  setiap  hari,  maka  akibatnya  akan  menjadikan  masyarakat  tersebut  sebagai masyarakat  yang  kacau,  tidak  ada  sistem  sosial  yang  dapat  berlaku  dengan  baik.  Setiap
5 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 22.
6 Ibid , 34.
7 Bambang Sanggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 36.
individu  dalam  masyarakat  hanya  akan  mementingkan  diri  sendiri  ( self  interest ),  bahkan selfishness 8 . Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.
Korupsi  membahayakan  terhadap  standar  moral  dan  intelektual  masyarakat.  Ketika korupsi  merajalela,  maka  tidak  ada  nilai  utama  atau  kemuliaan  dalam  masyarakat.  Korupsi menyebabkan  perbedaan  yang  tajam  di  antara  kelompok  sosial  dan  individu  baik  dalam  hal pendapatan,  prestis,  kekuasaan  dan  lain-lain 9 .  Theobald  menyatakan  bahwa  korupsi menimbulkan  iklim  ketamakan,  selfishness,  dan  sinisism 10 .    Chandra  Muzaffar  menyatakan bahwa  korupsi  menyebabkan  sikap  individu  menempatkan  kepentingan  diri  sendiri  diatas segala  sesuatu  yang  lain  dan  hanya  akan  berpikir  tentang  dirinya  sendiri  semata-mata. Apabila  suasana  iklim  masyarakat  telah  tercipta  demikian  itu,  maka  keinginan  publik  untuk berkorban  demi  kebaikan  dan  perkembangan  masyarakat  akan  terus  menurun  dan  mungkin akan hilang.
Salah  satu  efek  negatif  yang  paling  berbahaya  dari  korupsi  pada  jangka  panjang adalah  rusaknya  generasi  muda.  Dalam  masyarakat  yang  korupsi  telah  menjadi  makanan sehari-hari,  anak  tumbuh  dengan  pribadi  anti  sosial,  selanjutnya  generasi  muda  akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya  menjadi  terbiasa  dengan  sifat tidak jujur  dan tidak  bertanggungjawab 11 .    Apabila generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.
Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara  dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan  kesetaraan  sosial,  serta  politik.  Kekuasaan  politik  yang  dicapai  dengan  korupsi  akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka  tidak  akan  patuh  dan  tunduk  pada  otoritas  mereka 12 .    Praktik  korupsi  yang  meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain- lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) 13 atau menyebarkan korupsi lebih
8 M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge , (USA: IIIT dan The Islamic Foundation, 1995), 220.
9 Mahathir Mohamad, The Challenge , (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd, 1986), 144.
10 Robin Theobald, Corruption, Development and Underdevelopment , (London: The McMillan Press Ltd), 112
11 Syed Hussein Alatas, The Sociology of Corruption , ed. 2, (Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999), 62.
12 Ibid.
13 Mahathir Mohamad, The Challenge , (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1986), 143.
luas  lagi  di  masyarakat.  Pemicu  terjadinya  instabilitas  sosial  politik  dan  integrasi  sosial, karena  terjadi  pertentangan  antara  penguasa  dan  rakyat,  menyebabkan  jatuhnya  kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia 14 .
Korupsi  merusak  perkembangan  ekonomi  suatu  bangsa,  suatu  projek  ekonomi dijalankan  sarat  dengan  unsur-unsur  korupsi  (penyuapan  untuk  kelulusan  projek,  nepotisme dalam  pelaksanaannya  dan  lain-lain  bentuk  korupsi  dalam  projek),  maka  pertumbuhan ekonomi  yang  diharapkan  dari  projek  tersebut  tidak  akan tercapai 15 .  Penelitian  empirik  oleh Transparency  International menunjukkan  bahwa  korupsi  juga  mengakibatkan  berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali  untuk  membayar  biaya  yang  lebih  tinggi  dari  semestinya  dalam  berinvestasi  (seperti untuk  penyuapan  pejabat  agar  dapat  izin,  biaya  keamanan  kepada  pihak  keamanan  agar investasinya  aman  dan  lain-lain  biaya  yang  tidak  perlu).  Sejak  tahun  1997,  investor  dari negara-negera maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya  dalam  bentuk Foreign  Direct  Investment (FDI)  kepada  negara  yang  tingkat korupsinya kecil 16 .
Korupsi  juga  menyebabkan  tidak  efisiennya  birokrasi  dan  meningkatnya  biaya administrasi  dalam  birokrasi. Jika  birokrasi  telah  dikungkungi  oleh  korupsi  dengan  berbagai bentuknya,  maka  prinsip  dasar  birokrasi  yang  rasional,  efisien,  dan  berkualitas  akan  tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik, hanya orang yang  berpunya  saja  yang  akan  dapat  layanan  baik  karena  mampu  menyuap 17 .    Penyebab meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat 18 .
Upaya  melakukan  pemberantasan  korupsi  bukanlah  hal  yang  mudah.  Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  tuntutan  dan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  penegak
14 Robin  Theobald, Corruption,  Development  and  Underdevelopment ,  (London:  The  McMillan  Press  Ltd.,  , 1990), 128.
15 Gerald  M.  Meier  dan  James  E.  Rauch, Leading  Issues  in  Economic  Development ,  ed.  8,  (Oxford:  Oxford University Press, 2005), 508-509
16 David Jay Green, “Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia”, Journal of Asian Economics , 15 No2, (2004): 299.
17 Readings in Comparative Analysis, ed. 2, New Jersey : Transaction Books, 541
18 Tunku Abdul Aziz, Fighting Corruption: My Mission (Kuala Lumpur: Konrad  Adenauer Foundation, 2005), 60.
hukum  juga  sudah  cukup  keras,  namun  korupsi  masih  tetap  saja  dilakukan.  Bahkan  ada pendapat  yang  menyatakan  bahwa  yang  kena  OTT  adalah  orang  yang  “sial  atau  apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a.  Hambatan  Struktural,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  praktik-praktik penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  membuat  penanganan  tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
b.  Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat;
c.  Hambatan  Instrumental,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  kurangnya instrumen  pendukung  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang membuat  penanganan  tindak  pidana  korupsi  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya;
d.  Hambatan  Manajemen,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  diabaikannya  atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan  secara  adil,  transparan  dan  akuntabel)  yang  membuat  penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk  mengatasi  berbagai  hambatan  tersebut,  telah  dan  sedang  dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
a.  Mendesain  ulang  pelayanan  publik,  terutama  pada  bidang-bidang  yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  masyarakat  luas  mendapatkan  pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar;
b.  Memperkuat  transparansi,  pengawasan  dan  sanksi  pada  kegiatan-kegiatan pemerintah  yang  berhubungan  dengan  ekonomi  dan  sumber  daya  manusia. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  Pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  negara  dan  sumber  daya  manusia  serta  memberikan akses  terhadap  informasi  dan  berbagai  hal  yang  lebih  memberikan  kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.
Cara  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  adanya  ketentuan  untuk  mengumumkan putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  atas  kasus  korupsi  melalui  media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai
sanksi  moral  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu,  perlu  juga  ditambah  sanksi pencabutan  hak  kepada  terdakwa  kasus  korupsi.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  memberikan pembelajaran  bahwa  pengemban  jabatan  publik  adalah  pribadi  yang  bermoral  dan berintegritas tinggi.
Penegakan  hukum  dalam  rangka  pemberantasan  korupsi  ini  harus  dilakukan  secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber Daya Manusia  (SDM)  penegak  hukum  harus  berasal  dari  orang-orang  pilihan  dan  mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga  penegak  hukum.  Negara  juga  perlu  memikirkan  bagaimana  agar  tingkat kesejahteraan  bagi  para  penegak  hukum  itu  baik, tidak  berkekurangan  dan menjadi  penegak hukum yang bersih.

## KESIMPULAN
Perbaikan  dan  perubahan  kualitas  SDM  perlu  ditingkatka  antara  lain  terkait  dengan lembaga  yang  menangani  korupsi  agar  selalu  kompak  dan  tidak  sektoral,  upaya-upaya pencegahan  juga  terus  dilakukan,  menuju  kesejahteraan  para  penegak  hukum  menjadi prioritas.  Meskipun  tidak  menjamin  korupsi  menjadi  berkurang,  perlu  dipikirkan  untuk melakukan  revisi  secara  komprehensif  terhadap  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan secara  struktural,  kultural,  instrumen  dan  manajemen  hukum  dan  perundang  – perundangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, Syed Hussein. Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
Ardisasmita, M. Syamsa. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-announcement Untuk  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Lebih  Terbuka, Transparan  Dan  Akuntabel.” Seminar  Nasional  Upaya  Perbaikan  Sistem  Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Jakarta (2006).
Atnan,  Nur.  “Fenomena  Korupsi  Pejabat  Publik  Di  Jawa  Barat” . Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik 2, No. 2 (2014)
Aziz,  Tunku  Abdul. Fighting  Corruption:  My  Mission .  Kuala  Lumpur:  Konrad  Adenauer Foundation. 2005.
Djaja, Ermansjah. Memberantas Korupsi Bersama KPK . Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Erdianto,  Effendi.  “Meninjau  Kembali  Kebijakan  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi”. Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2 (2014)
Fajar  ,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
Green, David Jay. “Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia”. Journal of Asian Economics 15, No 2 (2004)
Hamzah,  Andi. Korupsi  di  Indonesia  dan  Pemecahannya .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 1991.
Handoko,  Duwi.  Re-Evaluasi  Proses  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia” Riau Law Journal 3 No.2, (2019)
Lambsdorff,  Johan  Graf.    “Corruption  in  Empirical  Research  :  A  Review,  Transparency”.
International Working Paper (1999)
Mohamad, Mahathir. The Challenge . Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. 1986.
Mu’allifin, M.  Darin  Arif. “ Problematika  Dan  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia” . AHKAM 3, No 2 (2015)
Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
Sanggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1998.
Soemanto,  RB.  Sudarto,  Sudarsan. “ Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi”. Yustisia 3 No. 1 (2014)