Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 349

## PERDAGANGAN LADA DI LAMPUNG DALAM TIGA MASA (1653-1930) 

## PEPPER TRADE IN LAMPUNG IN THREE ERAS (1653-1930)

## Iim Imadudin
Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat Jln. Cinambo No.136 Ujungberung-Bandung 42094 e-mail: iim.imadudin@yahoo.com/imadudin75@gmail.com
Naskah Diterima: 28  Juni 2016 Naskah Direvisi: 26 Juli 2016 Naskah Disetujui: 22 Agustus 2016

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengungkap  dinamika  perdagangan  lada  di  Lampung  dalam  tiga sistem  politik.  Penelitian  ini  mempergunakan  metode  sejarah  yang  terdiri  atas  heuristik,  kritik, interpretasi,  dan  historiografi.  Perebutan  pengaruh  di  kawasan  tersebut  tercipta  dalam  pola dominasi  dan  subordinasi.  Lampung  sebagai  penghasil  lada  berada  dalam  pengaruh  Banten, VOC,  dan  pemerintah  Hindia  Belanda.  Dengan  demikian,  tidak  terhindarkan  berlangsungnya eksploitasi  ekonomi  di  dalam  hubungan  tersebut.  Hasil  penelitian  memperlihatkan    bahwa dinamika perdagangan lada di Lampung tidak terlepas dari berbagai pihak yang bersaing. Para pemainnya adalah Kesultanan Banten, VOC, dan pemerintah Hindia Belanda. Namun, tidak dapat dikesampingkan  peranan  elit  lokal  Lampung. Memudarnya  perdagangan  lada,  selain  karena faktor internal, seperti tidak optimalnya pemeliharaan kebun lada, juga  disebabkan menurunnya permintaan  dari  pasar  internasional.  Faktor  monopoli  perdagangan  lada  oleh  kekuatan  asing turut menghancurkan sistem perdagangan lada yang telah berlangsung cukup lama.
Kata kunci : perdagangan, lada, sistem politik, Lampung.

## Abstract
This article aims to reveal the dynamics of the pepper trade in Lampung in three political systems.  The  study  uses  historical  method  consists  of  heuristics,  criticism,  interpretation,  and historiography. The struggle for influence in the region is created in the pattern of domination and subordination. Lampung as the pepper producer  is under the influence of Banten, VOC, and the Dutch government. Thus, it is inevitable that there isthe economic exploitation in the relationship. The study shows that the dynamics of the pepper trade in Lampung cannot be separated from the various competing parties. The players are Sultanate of Banten, VOC, and the Dutch government. However,  the  role  of  local  elites  of  Lampungis  also  taken  into  account.  The  waning  of  pepper trade, in addition to internal factors such as not optimal maintenance of pepper garden, also due to  lower  demand  from  the  international  market.  The  monopoly  factor  of  the  pepper  trade  by foreign powers also crushes the pepper trade system that has lasted long enough.
Keywords : trade, pepper, political system, Lampung.
 A rtikel  ini  merupakan  pengembangan  dari  makalah  yang  disampaikan  dalam  Seminar  Hasil  Penelitian BPNB se-Indonesia, Makasar, 25 s.d. 28 April 2016. Penambahan dilakukan pada data baru dan pendekatan teori serta konsepnya.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364 350

## A. PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  belakangan  ini wacana  untuk  membangkitkan  kejayaan lada  di  Provinsi  Lampung  mencuat  kem- bali.  Dasar  dari  upaya  tersebut  adalah pengalaman historis bahwa bumi Lampung pernah  menjadi  salah  satu  penghasil  lada terbesar  di  Nusantara.  Julukan  Lampung tanoh  lado melekat  lebih  dari  setengah abad lampau.
Memori tersebut samar-samar masih terkenang  pada  generasi  yang  lebih  tua. Sebuah  lagu  yang  berjudul  “Tanoh  Lado” merekam ingatan kolektif tentang kejayaan Lampung  sebagai  penghasil  lada  hitam  di masa  lalu.  Kenangan  itu  pula  yang menginspirasi  pemerintah  daerah  dan masyarakat  Lampung  menjadikan  lada hitam  sebagai    salah  satu  bagian  lambang daerah    ketika  Provinsi  Lampung  diresmi- kan pada tanggal 18 Maret 1964.
Harapan  tersebut  memang  berban- ding  terbalik  dengan  realitas  kekinian. Jejaknya  belum  terlalu  jauh.  Sekurang- kurangnya  dua  puluh  tahun  terakhir, perkebunan lada hitam di sana tak  terurus. Pemerintah Daerah setempat hanya meraup sedikit sumber devisa dari sektor tersebut.
Pada  tahun  2000  komoditas  ekspor lada hanya menyumbang 15,18 persen dari total  ekspor.  Ribuan  hektar  kebun  lada banyak ditinggalkan sebab jenis rempah itu diserang  penyakit  busuk  pangkal  batang. Selain  itu,  produktivitasnya  minim  yakni berkisar  antara  300  sampai  500  kilogram per hektar. 1
Lada  dalam  sejarah  Lampung  telah melalui  perjalanan  panjang.  Pada  masa kekuasaan  Banten,  kesultanan  melakukan kontrol  yang  kuat  atas  daerah-daerah penghasil lada, seperti Lampung, Palembang,  Bengkulu,  dan  Jambi.  Ketiga nama  terakhir  akhirnya  melepaskan  diri dari pengaruh Banten. Sementara, Lampung dalam jangka  waktu yang  cukup lama  dipengaruhi,  dan  memberi  surplus pada Kesultanan Banten.
1 http://news.liputan6.com/read/5296/pemda- lampung-membangkitkan-bisnis-lada-hitam, diakses 28 Juni 2016 pukul 8.56 WIB.
Bumi  ruwa  jurai menjadi  wilayah perebutan pengaruh Palembang dan Banten sebelum masuknya kolonialisme. Persaing- an itu yang mendorong Kesultanan Banten mengirimkan ekspedisi militer yang dipim- pin  Maulana  Muhammad  (1580-1596) untuk  menak-lukkan  Palembang.  Namun, serangan  tersebut  mengalami  kegagalan. (Ekadjati, 1997: 21).
Pada  masa  VOC,  perdagangan  lada dimonopoli.  Setelah  VOC  mengalami kebangkrutan,  pemerintah  Hindia  Belanda mengambil  alih  penguasaan  lada  di Lampung. Kekuasaan Belanda di Lampung berpusat  di  Tulang  Bawang.  Pada  masa tanam  paksa  (1830-1870),  pemerintah memaksa  petani  lada  menjual  lada  kepada pemerintah  melalui  tangan  kepala-kepala marga.
Kajian  mengenai    perdagangan  lada di  Lampung  telah  ditulis  beberapa  penulis sebelumnya.  Edi  S.  Ekadjati  (1995) mengungkap  peranan  Kesultanan  Banten dalam  hubungannya  dengan  wilayah  luar. Atsushi  Ota  menulis  pembajakan  yang terjadi di Selat Sunda pada abad ke-19. Iim Imadudin  (2008)  mendeskripsikan  hu- bungan  Lampung-Banten  dalam  perspektif sejarah.  Laelatul  Masroh  (2015)  mendes- kripsikan  perkembangan  perke-bunan  dan perdagangan  lada  di  Lampung  1816-1942. Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dengan artikel  dengan  tema  yang  ditulis  sebe- lumnya.  Pertama,  artikel  ini  mencoba melihat  dalam  perspektif  yang  lebih  luas, tidak  hanya  soal  perdagangan,  tetapi  juga adanya  dominasi  politik  dan  ekonomi. Kedua, dilihat dari rentang waktunya yang panjang, artikel ini membandingkan perdagangan  lada  dalam  penguasaan  poli- tik yang berbeda-beda.
Kajian  tentang  perniagaan  lada  di Lampung menarik untuk dilakukan. Secara metodologis, Ilmu Sejarah dalam  menghu- bungkan dirinya dengan masa kini menggunakan tiga pendekatan (Kuntowijoyo,  2003:  xviii).  Pertama, pendekatan genetis. Melalui pendekatan ini dapat  diketahui  bagaimana  dinamika penanaman dan perdagangan lada
Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 351
Lampung.  Ada  kontinuitas  dan  diskon- tinuitas,  serta  fase  pasang-surut.  Kedua, pendekatan komparasi, melalui pendekatan ini dapat diketahui perkembangan ekonomi dalam  sistem  politik  yang  berbeda-beda, yakni  masa  Kesultanan  Banten,  VOC,  dan pemerintah Hindia Belanda. Ketiga, paralelisme  historis,  melalui  pendekatan ini  dapat  dimengerti  adanya  pola-pola penguasaan  dalam  distribusi  perdagangan lada. Secara umum, lada Lampung sebagai topik  kajian  yang  menarik  ( interesting topic )  ditentukan  bukan  hanya  karena faktor  lada,  tetapi  mengingat  peristiwa kelampauan  yang  mewarnai  dinamika sosial,  ekonomi,  dan  budaya  di  wilayah tersebut.  Selain  topiknya  menarik,    kajian ini  juga  memiliki  arti  penting  bagi  upaya membangkitkan  kembali  ekonomi  lada yang mulai berkembang sekarang ini. 2

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan metode  sejarah.  Metode  sejarah  adalah proses  menguji  dan  menganalisis  secara kritis  rekaman  dan  peninggalan  masa lampau  berdasarkan  data  yang  diperoleh (Gottschalk, 1985: 39). Gilbert J. Garraghan  (1957:  33)  mendefinisikan metode  sejarah  sebagai  seperangkat  aturan dan  prinsip-prinsip  yang  sistematis  untuk mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan  sintesis  dari  hasil-hasil  yang dipakai dalam bentuk tertulis.
Metode  sejarah  terdiri  atas  empat tahapan.  Tahap  pertama,  heuristik,  yaitu melakukan pencarian sumber yang berkaitan  dengan  objek  yang  diteliti melalui penelitian di perpustakaan ( library research ). Literatur diperoleh melalui studi pustaka  di    Perpustakaan  Wilayah  Jawa
2 Penulisan  sejarah  memiliki  persyaratan menyangkut  topik  yang  akan  ditulis.  Topik yang ditulis harus memenuhi syarat, antara lain menarik  ( interesting  topic ),  memiliki  arti penting  ( significant), dan  dapat  dikerjakan karena  sumber-sumbernya  tersedia  dan  dapat diperoleh  ( manageable  topic )  (Hardjasaputra, 2013).
Barat,  Perpustakaan  Balar  Arkeologi Bandung,  PDII  LIPI,  dan  Perpustakaan Universitas Indonesia.
Tahap  selanjutnya  adalah  tahap kritik,  dengan  membuat  perbandingan  dari beberapa  sumber  atau  membandingkannya dengan  fakta-fakta  yang  ada  sebelumnya. Tahap  ketiga  adalah  interpretasi,  yaitu proses menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah  rangkaian  yang  logis.  Secara praksis,  interpretasi  dilakukan  secara analitis  (menguraikan  fakta)  dan  sintesis (menghimpun  fakta).  Pemahaman  verbal saja  tidak  memadai  untuk  menginter- pretasikan  informasi  yang  terkandung dalam  sumber  sejarah.  Oleh  karena  itu, diperlukan  pula  interpretasi    teknis,  fak- tual,  logis,  dan  psikologis.  Penggunaan berbagai  model  interpretasi  akan  mengha- silkan  pemahaman  yang  bersifat  menyelu- ruh  dan  mendalam.  Tahap  terakhir  adalah penulisan  sejarah,  fakta-fakta  yang  telah diinterpretasikan  dituliskan  dalam  suatu penulisan yang sistematis dan kronologis.
Dengan menggunakan metode sejarah,  penulis  mendapatkan  panduan bagaimana  secara  teknis  artikel    ini  dapat dikerjakan  secara  efektif  dan  akurat. Efektif dalam pengertian tahap demi tahap dikerjakan  secara  tertib.  Akurat  dalam pengertian  hanya  sumber  yang  telah menjadi  fakta  yang  sejarah  yang  dapat dijadikan  bahan  penulisan.  Selain  itu, unsur diakronis yang menunjukkan sejarah sebagai  ilmu  tentang thinking  in  time (berpikir dalam waktu) sangat diperhatikan. Penulis mempergunakan konsep dominasi  dan  subordinasi  untuk  menjelas- kan  pengaruh  tiga  sistem  politik  terhadap perniagaan  lada  di  Lampung.    Interaksi selalu  melahirkan  adanya  kelompok  yang mendominasi  dengan  kelompok  lainnya yang menjadi subordinat. Di antara kedua- nya  berlangsung  hubungan  timbal  balik (Johnson, 1986: 262).
Weber  melihat  dominasi  kekuasaan selalu ada dalam setiap sistem masyarakat. Kekuasaan  didefinisikan  sebagai  sebuah sistem  yang  memiliki  kekuatan  untuk
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364
352
membuat  setiap  perintahnya  dipatuhi  oleh sekelompok orang ( 1978: 212).
Terdapat  tiga  bentuk  dominasi kekuasaan, yaitu dominasi kekuasaan legal rasional, tradisional, dan karismatik (1987: 215).  Masing-masing  bentuk  kekuasaan, menurut Weber, akan menghasilkan sistem ekonomi yang berbeda.
Pihak  yang  menjadi  superordinasi cenderung  untuk  menghapuskan  indepen- densi  kelompok  yang  menjadi  subordinat. Dalam  hal  ini,  Kesultanan  Banten,  VOC, dan  Pemerintah  Hindia  Belanda  menjadi superordinasi  dengan  elit  lokal  Lampung sebagai subordinatnya.

## C. HASIL DAN BAHASAN
1. Masa Kesultanan Banten
Penguasaan  Kesultanan  Banten atas  Lampung  dapat  dilacak  dari  situasi internal  masyarakat  Lampung.  Setelah keruntuhan  Kerajaan  Tulang  Bawang, tidak  ada  lagi  otoritas  politik  yang berkuasa.    Pemerintahan  telah  berganti dalam  bentuk  keratuan.  Pada  tahun  1530, Lampung  terbagi  atas  wilayah  keratuan (persekutuan hukum adat) yang terdiri atas Keratuan  di  Puncak  menguasai  wilayah
Abung  dan  Tulang  Bawang;  Keratuan Pemanggilan berkuasa di Krui, Ranau, dan Komering; Keratuan di Pugung menguasai wilayah Pugung dan Pubian; serta Keratuan  di  Balaw  berkuasa  di  Teluk Betung. Ketika Banten menguasai Lampung,  Keratuan  di  Pugung  dibagi menjadi  Keratuan  Maringgai  (Melinting) dan  Keratuan  Darah  Putih  (Kalianda)
(Saptono, 2010: 85-86).
Pada  abad  ke-17–18  penguasa keratuan  membentuk  pemerintahan  perse- kutuan  adat  berdasarkan buay (keturunan) dikenal  dengan paksi (kesatuan  buay  inti atau  klan)  dan  marga  yang  merupakan kesatuan bagian dari buay atau jurai dalam bentuk  kesatuan  kampung  atau  suku (Hadikusuma, 1989: 157).
Marga atau mego dalam perkembangannya menjadi republik-
republik  mini  yang  bersaing  satu  sama lain.  Akibatnya,  tidak  ada  satu  kepemim-
pinan  yang  kuat  yang  menyatukan  marga- marga.  Kondisi  ini  membuat  pihak  luar dapat  dengan  leluasa  menaklukkan  tanah Lampung. Daerah sepanjang Sungai Komering  dikuasai  Palembang,  sedangkan
Banten  berkuasa  di  Silebar  dan  Semangka (ANRI, 1973: lxxxv-lxxxvi).
Oleh karena persaingan yang keras di  antara  sesama  marga,  para  pemuka marga mencari dukungan kepada penguasa yang  lebih  kuat,  yang  dalam  hal  ini Kesultanan  Banten.  Mereka  melakukan seba ke  Banten  sebagai  tanda  pengakuan terhadap kekuasaan Banten.  Sultan Banten memberikan  berbagai  gelar,  antara  lain punggawa,  pangeran,  ngabehi,  jenang,  dan radin.  Selain  itu,  sultan  memberikan benda-benda,  seperti  lawang  kuri,  payung, keris,  siger,  pepadon,  dan  lain-lain  (Bukry et al ., 1997/1998: 57).
Sebagai  wilayah  yang  dikuasai, Sultan  Banten  melakukan  eksploitasi ekonomi, khususnya dalam tata niaga lada. Penarikan  lada  dari  Lampung  terus diintensifkan.  Kebijakan  ini  dilakukan sultan  setelah  produksi  lada  di  Banten mengalami  penurunan  pada  abad  ke-17, sementara  kebun  lada  di  Lampung  terus bertambah (Ota, 2015: 171).
Sultan  mengeluarkan  berbagai piagam  ( pijagem )  yang  berisi  sejumlah peraturan yang mengikat. Pada tahun 1653 Sultan  Ageng  mengeluarkan  peraturan yang  mewajibkan  penduduk  Lampung menanam  lada  500  pohon  per  orang,  dan menjualnya  pada  pembeli  tanpa  meman- dang  kebangsaannya.  Orang  Jawa,  Cina, Inggris,  atau  Belanda  dapat  membeli  lada secara bebas (Untoro, 1998: 155).
Sultan mengeluarkan Piagam Sukau  yang  berhurup  Lampung  dan berbahasa  Jawa  Banten  bertahun  1104  H (1684 M). Piagam tersebut berisi kewenangan  Sultan  Banten  mengangkat dan  memecat  kepala-kepala  daerah.  Orang Lampung diwajibkan mengumpulkan  lada, khususnya  orang  cilik  serta  segenap punggawa  diharuskan  menanam  merica sebanyak  500  pohon    setiap  orang,  terma-
Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 353
suk  seluruh  penduduk  yang  telah  berusia 16 tahun.
Prasasti  yang  berasal  dari  Bojong berhurup Arab tertanggal 30 Jumadil Akhir 1102  H  (1691  M)  berisi  aturan  perda- gangan  lada  di  Lampung.  Penjualan  lada harus  di  bawah  kontrol  Sultan  Banten. Penjualan  lada  bukan  hanya  diawasi, bahkan  sultan  pula  yang  memutuskan kepada  siapa  lada  dijual.  Pelanggaran terhadap  kebijakan  tersebut  dikenakan sanksi  berupa  penahanan  dan  pengusiran. Cukup  banyak  piagam  atau  prasasti  yang mengatur  tata  niaga  lada,  di  antaranya prasasti  berangka  tahun  1746,  1761,  dan 1777 (Imadudin, 2008: 1476).
Sebagai bentuk pengendalian terhadap  tata  niaga  lada,  penguasa  Banten menempatkan jenjen ( jinjam atau jenang ) di Semangka (Kota Agung). Karena hanya berurusan  dengan  soal  lada, jenjen tidak mencampuri urusan pemerintahan. Dengan posisi  demikian,  elit  lokal  Lampung  yang terpencar-pencar  yang  disebut  “adipati” secara  hirarkis  tidak  berada  di  bawah perintah jinjam (Rijal,  2011:  40).  Tugas utama jenjen adalah mengelola penerimaan lada  dari  Lampung  dan  mendistribusi- kannya  ke  Bandar  Banten  (Gonggong, 1993:  20).  Selanjutnya,  Sultan  Banten menugaskan para punggawa sebagai wakil- nya  di  Tulang  Bawang,  Sekampung,  dan Semangka (Gonggong, 1993: 28).
Daerah  penghasil  lada  yang  utama di  Lampung  adalah  Tulang  Bawang, Sekampung,  Semangka,  dan  Seputeh (Gonggong,  1993:  28;  Sayuti,  1993:  3). Tome Pires yang berlayar dari Laut Merah ke Cina pada 1512 hingga 1515 menceritakan  ihwal  produksi  lada  di Tulang  Bawang  dan  Sekampung.  Tulang Bawang dan Sekampung merupakan daerah penghasil lada. Transportasi dilakukan melalui sungai. Kedua daerah itu sudah  melakukan  kontak  perdagangan dengan  Sunda  dan  Jawa  dengan  lama perjalanan  satu  hingga  dua  hari  (Cortesão,
2015:  222;  Juliadi,  2014:  48;  Saptono,
2010: 83).
Setelah  Malaka  jatuh  ke  tangan Portugis pada tahun 1511, jalur
perdagangan  melalui  Aceh  dan  Selat Sunda  semakin  ramai.  Para  pedagang muslim  yang  memusuhi  Portugis  memin- dahkan  transaksi  komoditasnya  ke  jalur utara  (Aceh)  dan  ke  selatan  (pelabuhan Banten).  Dalam  posisi  demikian,  Bandar Banten bertambah strategis. Kafilah dagang tidak lagi memiliki persinggahan di pantai  utara  Jawa,  setelah  memudarnya kota-kota  pelabuhan  di  pesisir  Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur.  Selain  itu,  posisi Banten cenderung aman dari kemungkinan serangan Mataram (Kartodirdjo, 1987: 68).
Perniagaan  lada  yang  semakin meningkat  pada  gilirannya  menumbuhkan kota-kota  dagang  di  pesisir  Lampung.  Di Kota  Teluk  Betung,  para  pedagang berkumpul  membawa  barang-barang,  sete- lah melalui aliran  sungai dan pantai  antara lain,  Pelabuhan  Sukamenanti,  Bandar Balak,  Bandar  Lunik,  dan  Bandar  Teba. Tumenggung  Nata  Negara  yang  ditunjuk Banten  bertindak  sebagai  adipati  di  Teluk Betung,  yang  memerintah  3000  penduduk (Yusuf, 1984: 23).
Bandar-bandar di pesisir  Lampung ramai didatangi para pedagang membentuk jaringan  perdagangan  Nusantara.  Kisah Nahkoda  Mangkuto  dan  Nahkoda  Muda menggambarkan  kejayaan  perdagangan lada  di  Lampung.  Nakhoda  Mangkuto adalah saudagar Minangkabau yang menjadi    pedagang  lintas  pulau  yang bergerak  di  antara  Pulau  Sumatera,  Jawa, Kalimantan, dan  Karimata. Setelah berda- gang  ke  banyak  pulau,  ia  bermukim  di Piabung  Lampung  dan  melakukan  perda- gangan  lada  dengan  wilayah  Banten. Nakhoda Mangkuto meninggal dunia tahun 1740. Perdagangan lada dilanjutkan anaknya  yang  bernama  Tayan,  lebih dikenal  dengan  nama  Nakhoda  Muda. Keberhasilan Nakhoda Muda dalam perniagaan  membuat  dirinya  menjadi orang  kaya  dan  berpengaruh  (Drewes, 1961). Koopman de Jager dalam dagregister pejabat  VOC  Agustus  1682
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364 354
mencatat  bahwa  Desa  Kuripan  Pesisir,
Perwata  dan  Suti  Karang  (Teluk  Betung) yang terletak di Teluk Lampung merupakan “pabean” dan tempat penimbunan  lada  dari  seluruh  daerah Lampung (Yusuf, 1984/1985: 24). Dari  penjabaran  di  atas  dapat digambarkan  bahwa  bandar-bandar  di Lampung memainkan peran sebagai feeder 3 yang  menyuplai  lada  ke  bandar Banten  yang  menjadi entrepot .  Namun, dalam  skala  yang  lebih  kecil,  bandar- bandar  kecil  menjadi Collecting  Centres dalam  lokalitas  perdagangan  di  wilayah Lampung.  Lada  Lampung  telah  memberi kontribusi besar bagi kemakmuran Kesultanan  Banten.  Sultan,  para  bangsa- wan,  dan  saudagar  hidup  dalam  keme- wahan. Beberapa dari bangsawan memiliki rumah  mewah,  kapal,  dan  budak  (Untoro, 2006: 168; Guillot, 1990: 32).

## 2. Masa VOC
Sebelum  kedatangan  VOC,  Kesul- tanan  Banten  mengalami  masa  kejayaan. Aktivitas  pertanian  komersial  berkembang dengan  pesat.  Kontrol  terhadap  daerah yang dikuasai semakin mantap.
Kondisi  tersebut  berubah  ketika VOC  turut  campur  dalam  internal  politik Kesultanan  Banten.  Penobatan  Sultan  Haji dan konflik dengan Sultan Ageng Tirtayasa  adalah  strategi  VOC  untuk
3 Bandar  yang  termasuk  pada  tipe  “feeder points”  adalah  bandar  yang  letaknya  strategis di  rute  jaringan  perdagangan  untuk  membantu melayani  bandar  Entrepot  dalam  transaksi dagang.  Bandar  ini  berhubungan  langsung dengan  daerah  penghasil  barang  komoditi. Bandar  yang  bertipe collecting  centres adalah bandar  tempat  menumpuknya  berbagai  barang komoditi  yang  datang  dari  bandar  lain  untuk dikonsumsi  sendiri  dan  didistribusikan  ke daerah  pedalaman.  Bandar  ini  didukung  oleh hasil bumi di sekitarnya dan terletak di pepesir, atau  di  hulu  sungai  yang  dekat  dengan  daerah penghasil  barang  komoditi.  Tipe entrepots adalah bandar yang berfungsi untuk
pengumpulan  barang  yang  dibawa  oleh  kapal dagang dari berbagai negeri, seperti dari Timur Tengah, India, dan Eropa (Nur, 2014: 30).
menguasai Banten. VOC menaruh perhatian  yang  besar  terhadap  surplus perdagangan  lada  Lampung.  Para  pembe- sar  VOC  menyaksikan  bahwa  para bangsawan  mampu  hidup  dengan  makmur berkat lada Lampung.
Sebagai  upaya  menakar  potensi sebenarnya  dari  lada  Lampung,  VOC mengirim ekspedisi perintis yang dipimpin Willem  Caaff.  Namun  ekspedisi  itu  tidak mencapai sasaran yang diharapkan (Imadudin, 2008: 1483). Ekspedisi berikutnya segera dipersiapkan  lebih  baik.  Pada  sidang tanggal  22  Juli  1682,  ditetapkan  ekspedisi ke  Lampung  dipimpin  Koopman  dan Everhard  van  der  Schuur.  Koopman berangkat  lebih  dahulu.  Selanjutnya,  Van der Schuur berangkat dari Batavia, dan tiba di  Banten  18  Agustus  1682  (Gonggong, 1993: 22).
Pada tanggal 24 Agustus 1682 van der  Schuur  berlayar  ke  Lampung  dengan kapal De  Smit (kapal  pemburu), Den Alexander dan Odick (kapal  pengangkut). Dua  kompi  serdadu  Belanda  tergabung  di dalamnya.  Ekspedisi  ini  mencoba  mem- buka  jalan  ke  arah  penguasaan  Lampung dan Selebar, yang terletak antara
Kesultanan Palembang dan kota Mayuta di daerah  Indrapura.  Utusan  Sultan  Haji, Pangeran  Nata  Negara,  dan  Aris  Wangsa Yuda  memimpin  empat  kapal  Kesultanan Banten mengiringi armada VOC
(Gonggong, 1993: 22).
Van  der  Schuur  membawa  23 lembar  surat  untuk  melegitimasi  ekspe- disinya.  Ia  menyadari  ekspedisinya  akan menemui  rintangan  yang  tidak  mudah dilewati.  Pada  intinya,  surat-surat  berisi pesan penting bahwa sudah terjadi peralihan  kekuasaan  di  Banten  dari  Sultan Ageng  Tirtayasa  beralih    pada  Sultan  Haji sejak  tanggal  22  Agustus  1682.  Dalam surat-surat  tersebut  dinyatakan  bahwa Sultan  Haji  merestui  ekspedisi  VOC  ke Lampung (Imadudin, 2008: 1484).
Tantangan pertama dihadapi ekspedisi  saat  tiba  di  Tanjung  Tiram tanggal  29  Agustus  1682.  Para  penduduk
Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 355
yang  melihat  kedatangan  armada  VOC ramai-ramai  lari  ke  pedalaman.  Pangeran Nata  Negara  segera  turun  dari  kapal.  Ia meletakkan  surat  pada  bendera  putih  yang terpancang  di  pinggir  pantai  seraya menjelaskan  bahwa  kedatangan  rom- bongan  untuk  berdagang.  Mengetahui  hal demikian, penduduk kembali ke kampungnya.  Van  der  Schuur  tidak mendapatkan komoditas lada yang dicarinya  (Gonggong,  1993:  23;  Rijal, 2011: 40). Pada  tanggal  30  Agustus  1682 ekspedisi bergerak menuju Karang Kandang  (Teluk  Semangka),  pabean  (bea cukai) di daerah Majapahit. Di sini terlihat kegamangan  penduduk  loyalis  Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka bingung menerima  rombongan  VOC  yang  menjadi sekutu  Sultan  Haji.  Mereka  memilih menyingkir  ke  pedalaman.  Namun,  para pembesar  Banten  berhasil  membujuk mereka  kembali  ke  rumah.  Mulanya  VOC merasa  heran  dengan  sikap  penduduk. Setelah  memperoleh  informasi  bahwa kebanyakan  penduduk  menjadi  pendukung Sultan  Ageng,  barulah  mereka  mengerti. Ketika  Banten  berhasil  dikepung  VOC, rupanya  Sultan  Ageng  Tirtayasa  menye- lundupkan  delapan  kapal  pencalang  ke Lampung,  untuk  mencari  bantuan  dari sekutunya di Lampung (Bukry, 1997: 67).
Konsolidasi terus dilakukan Sultan Ageng  untuk  mempertahankan  kuasanya atas  Lampung.  Sultan  Ageng  memerintah- kan  penguasa  Menanga,  Aria  Sura  Jaya, untuk menjatuhkan kedudukan Raja Ngombar  di  Semangka.  Raja  Ngombar memihak  Sultan  Haji  dalam  perang saudara  di  Banten.  Semangka  berhasil dikuasai,  bahkan  Raja  Ngombar  menga- lami  penawanan.  Sementara  itu,  penduduk yang  loyal  terhadap  Raja  Ngombar  harus membayar  denda  lima  ringgit  (Imadudin, 2008: 1484).
Pada  tanggal  3  September  1682 berlangsung  musyawarah  antara  Pangeran Nata  Negara  dan  Aria  Wangsa  Yudha dengan  pengganti  Raja  Ngombar.  Turut dalam  pertemuan  itu  para  adipati  Tengah,
Gunung  Raja,  Mulang  Maya,  Betung, Agung,  Putih,  Jalaang,  Madan,  dan Nahkoda  Lebih.  Kedua  utusan  Sultan  Haji menjelaskan bahwa kekuasaan Banten atas Lampung  beralih  ke  tangan  VOC.  Para adipati  jangan  terganggu  dengan  peralihan kekuasaan, dan terus bergiat meningkatkan produksi  lada  yang  terus  mengalami penurunan.
Pasukan  Van  der  Schuur  berhasil membebaskan  Raja  Ngombar  dari  pena- wanan  pasukan  Aria  Sura  Jaya  di  Pulau Legundi.  Pengikut  Aria  Sura  Jaya  melari- kan  diri  dari  perairan  Teluk  Semangka. Rombongan  ekspedisi  kemudian  mema- suki  Desa  Ratai  dengan  tujuan  mencari lada  yang dibawa kapal-kapal dari Selebar (Bukry, 1997/1998: 68). Meriam ditembakkan  sebagai  tanda  peringatan. Para  penguasa  Pedada,  Punduh,  Rata, Sabu,  dan  Menanga  mengibarkan  bendera putih. Perahu-perahu pembawa lada menyingkir  ke  arah  hulu  sungai.  Nahkoda Kapala  dan  Panjang  beserta  pasukannya berupaya  mempertahankan  diri  dengan membangun  benteng  pertahanan.  Pepe- rangan  tidak  berlanjut,  karena  Pangeran Dipa  Ningrat  dan  Tuan  Masyhur  mampu meyakinkan  penduduk.  VOC  membeli semua  lada  yang  dibawa  perahu-perahu dari Selebar. Harganya  sebelas  ringgit  tiap baharnya (Bukry, 1997: 69).
Van  der  Schuur  dan  duta  Banten gagal  memperkuat  dukungan  Lampung terhadap  Sultan  Haji.  Pertempuran  pecah kembali  di  Teluk  Lampung  pada  tanggal 11 Nopember 1682. Prajurit Raja Ngombar dikalahkan  prajurit  Lampung.  Sebagian prajuritnya  bergabung  dengan  penduduk. Raja  Ngombar    melarikan  diri  ke  benteng VOC.  VOC  melakukan  serangan  balasan mengejar  pasukan  Lampung.  Pengejaran tidak  berlanjut,  karena  van  der  Schuur harus  kembali  ke  Batavia.  Persediaan logistik  sudah  menipis.  Ekspedisi  tersebut kembali  ke  Batavia  melalui  Banten  pada tanggal  21  Nopember  1682,  membawa 744.188  ton  lada  seharga f 622.923. Ekspedisi  ini  juga  tidak  membawa  hasil yang memuaskan.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364
356 Penguasaan  Banten  atas  Lampung semakin  mengendur  pada  permulaan  abad ke-18.  Konflik  sesama  perwakilan  Banten di Lampung melemahkan kekuatan mereka.  Hal  tersebut  terlihat  ketika Kesultanan  Palembang  merebut  Tulang Bawang,  pasukan  Banten  tidak  berdaya. Guna    merebut  kembali  Tulang  Bawang,
Sultan  Zainal  Arifin  meminta  pertolongan VOC. Kekuasaan  Banten  dapat  dipulihkan kembali setelah prajurit kompeni dikerahkan.  VOC  mendirikan  Benteng Petrus  Albertus  di  Menggala  pada  tahun 1738,  khususnya  mengawasi  perdagangan lada di wilayah tersebut (Gonggong, 1993:
28). Instabilitas politik terus berlangsung  dalam  Kesultanan  Banten. Syarifah  Fatimah  (Ratu  Fatimah)  terlalu jauh  mencampuri  kebijakan  yang  diambil
Sultan  Abdulmahasin  Muhammad  Syafei Zainal  Arifin  (Gonggong,  1993:  28). Rupanya    Ratu  Fatimah  adalah  agen  VOC yang  diberi  tugas  melakukan  perluasan kekuasaan  di  kalangan  keluarga  keraton Banten.  Dalam  situasi  demikian,  krisis kepercayaan  melanda  kesultanan  dengan pecahnya  pemberontakan  Ki  Tapa  dari Gunung  Menara.  Pada  waktu  yang berdekatan, kekacauan terjadi di Lampung.
Benteng  Petrus  Albertus  di  Menggala mampu dikuasai para pemberontak.
Namun  tidak  berlangsung  lama,  karena prajurit  tambahan  dari  Batavia  berhasil merebut benteng tersebut (Imadudin, 2008:
1486).
Wilayah Lampung mengalami kekacauan  karena  tidak  ada  kekuasaan yang  kuat.  Masalah  intern  kesultanan
Banten,  keterbatasan  tentara  VOC,  dan konflik  sesama  wakil  Banten  menjadi faktor  penyebab  kondisi  demikian  (Bukry, 1997:  69).  Wilayah  Lampung  bagaikan terra incognito (wilayah tak bertuan) yang siapa pun bebas memasukinya.
Para  perompak  dari  Johor,  Bugis, dan Mandar memanfaatkan situasi
tersebut.  Mereka  sering  mengganggu  para petani yang  bertanam lada. Selain itu, para perompak  juga  menguasai  jalur  pengang-
kutan  lada.  Keadaan  menjadi  tidak  kondu- sif bagi perdagangan lada.
Perairan  Selat  Sunda  juga  menjadi sasaran  perompakan  sejak  tahun  1760-an. Sejumlah  kapal  yang  mengangkut  lada mengalami  penjarahan.  Para  perompak menukar hasil jarahannya dengan amunisi. Lada  juga  dibarter  dengan  opium  dan tekstil.
Situasi  tersebut  dimanfaatkan  para pedagang  Inggris  untuk  mengambil  keun- tungan.  Aktivitas  kelompok  pembajak tidak  terlepas  dari  adanya  kebutuhan  para pedagang Cina dan Inggris yang menginginkan  pembelian  lada  di  luar kontrol  VOC.  Di  Silebu,  para  pedagang Inggris  membeli  lada  hasil  jarahan.  Tidak sampai  di  situ,  para  pedagang  Inggris membantu  aksi  para  perompak.  Mereka mengatur  para  perompak  untuk  merampok lada dari kapal kargo yang melewati pulau Lagondi (Ota, 2005: 9).
VOC  tidak  tinggal  diam  melihat aksi  pembajakan.  VOC  gagal  mencegah aksi  pembajakan,  karena  kapal-kapal Belanda  kalah  cepat  dari  kapal  para perompak. VOC tidak berhasil menangkap para  perompak  yang  bersembunyi  di sekitar  pulau-pulau  kecil  di  Selat  Sunda (Ota, 2005: 9).
Aksi perompakan di Lampung dan Selat  Sunda  tidak  dapat  dilepaskan  dari tumbuhnya  perdagangan  inter-regional  di Kanton.  Permintaan  produk  dari  Asia Tenggara  mengubah  perdagangan  maritim di  Nusantara.  Para  pedagang  menguta- makan pelabuhan yang bebas dari dominasi  VOC. 4 Pusat-pusat  lada,  seperti Lampung, Palembang, Jambi, dan 4 Riau,  ibukota  Kerajaan  Johor,  berkembang menjadi pusat perdagangan baru. Para pedagang  Bugis  mengangkut  komoditi  lada untuk dipertukarkan dengan komoditi dari Cina dan  India  di  Riau.  Menurut  laporan,  sekitar 10.000  pikul  lada  diperjualbelikan  di  Riau tahun 1780-an. Kemudian, para pedagang Cina dan  Inggris  membawanya  ke  Kanton  untuk kemudian dijual ke pasaran Eropa.
Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 357 Banjarmasin masuk dalam sistem perdagangan  Belanda.  Oleh  karena  itu,
“pembajakan” dan “penyelundupan”  men- jadi alternatif memperoleh lada (Ota, 2005: 9).
F.H.  Beijnon,  Komandan  VOC  di
Banten,  melaporkan  kepada  Gubernur Jenderal  di  Batavia  tanggal  30  September 1792  tentang  akibat  dari  perompakan. Sepanjang  Januari  1791-  September  1792 berlangsung  aksi  perampokan  terhadap  18 desa  dan  23  kapal  di  Lampung  dan  Selat Sunda. Para perampok memang melakukan aksinya  hingga  ke  pedalaman  Lampung (Marsden,  1999:  176).  Para  perampok menjarah  6.000  pikul  lada.  Bila  dikal- kulasikan,  hasil  pembajakan  selama  dua puluh  satu  bulan  setara  tiga  puluh  lima sampai tujuh puluh persen dari jumlah lada yang  diperdagangkan  di  Riau.  Jumlah tersebut  sekitar  dua  puluh  persen  dari semua  lada  VOC  yang  diperoleh  dari Lampung (Ota, 2005: 9).
Sasaran  pembajak  tidak  hanya lada, tetapi juga tenaga kerja. Mereka yang ditangkap  dijual  ke  pasar  di  Belitung,
Lampung, dan daerah lainnya. Di Lampung,  tenaga  kerja  tersebut  dipeker- jakan menjadi budak (Ota, 2005: 9).
Menyadari  kegagalannya  mence- gah  perompakan  di  Selat  Sunda,  VOC bergerak  masuk  ke  pedalaman Lampung. Pada  tahun  1738,  atas  seizin  Sultan Banten,  VOC  mendirikan  Benteng Valken Oog dekat  Bumi  Agung.  Izin  diberikan sebagai  imbalan  VOC  menjadi  hakim dalam  sengketa  tanah  antara  Banten dengan  Palembang.  Pada  tahun  1751, Lampung  dijadikan daerah pinjaman VOC dari  Sultan  Banten  (Imadudin,  2008: 1487).

## 3. Masa Hindia Belanda
Besluit Gubernur Jenderal Daendels  tertanggal  22  Nopember  1808 menyatakan  bahwa  pemerintah  kolonial berkuasa  penuh  atas  Lampung.  Dasarnya adalah  sejak  Banten  dikuasai,  wilayah- wilayah  yang  sebelumnya  berada  dalam
pengaruh  kekuasaan  Banten,  otomatis jatuh ke tangan Belanda (Sayuti, 1993).
Pemerintah kolonial menarik simpati penduduk Lampung dengan mengakui  kepemimpinan  lokal.  Radin Inten  I  diakui  pangkatnya  sebagai  ratu ( prins  regent )  dan kurnel di  negara  ratu (Kalianda). Setelah  pengalihan  kekuasaan ke  tangan  Hindia  Belanda  tahun  1816, kekuasaan  Radin  Inten  tidak  diakui  lagi (Rijal, 2011: 40).
Pada tahun 1817 dibuat kesepakatan antara Asisten Residen Krusemen  dengan  Radin  Inten  I  yang isinya sebagai berikut: 1. Raden  Inten  I  bersedia  meninggalkan jalan kekerasan dan membantu pemerintah.
2. Radin  Inten  I  akan  diakui  keduduk- annya  sebagaimana  halnya  pada  masa Daendels.
3. Radin Inten I akan mendapat pensiun f 1200  setahun  dan  saudara-saudaranya
mendapat pensiun f 600 setahun. Kesepakatan tersebut hanya mampu bertahan selama setahun. Lampung terus menerus mengalami kekacauan. Pada tahun  1818  pemerintah  Hindia  Belanda memerintahkan  penguasa  sipil  militer ( Civielen Militair Gezaghebber ) menggan- tikan pemerintahan sipil (Veth, 1867: 107). Penguasa sipil milter berkewajiban mengamankan seluruh kepentingan Belanda di Lampung.
Radin Inten I memimpin penduduk Lampung  menentang  kolonial  Belanda. Belanda  menjulukinya  “pemeras”  dan “kepala  batu”.  Salah  satu  bentuk penentangan Radin  Inten adalah menjalan- kan  perdagangan  bebas  dengan  pihak  lain (Ditjen  Kebudayaan,  1969:  19).  Radin Inten I menjual lada kepada Inggris dengan harga  lebih  tinggi  dari  ketetapan  Sultan Banten (Ota, 2005: 9).
Pemerintah kolonial menuduh bahwa  Radin  Inten  menjalin  hubungan dengan para perompak, bahkan dikabarkan memiliki  ikatan  kekerabatan  dengan  bajak laut  dari  Lingga.  Radin  Inten  I  bahkan memberi  para  perompak  perlindungan  dan
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364 358
penampungan  yang  aman  (Kielstra,  1919: 248).
Kondisi  keamanan  di  wilayah
Lampung  tidak  mampu  dikontrol  sepe- nuhnya  oleh  Belanda.  Kekuatan  Belanda terkuras  menumpas  perlawanan  Pangeran Diponegoro  (1825-1830).  Oleh  karena  itu, wafatnya  Radin  Inten  I  menggembirakan pemerintah  kolonial.  Dengan  demikian tidak  ada  lagi  perlawanan  dari  rakyat Lampung.
Patah  tumbuh,  hilang  berganti. Seorang  pemimpin  wafat,  lahir  pemimpin baru.  Kepemimpinan  Radin  Inten  I dilanjutkan  Radin  Imba  II.  Ketika  tahun 1828  Belanda  mendaratkan  sebuah  kapal perang  dan  dua  kapal  penjelajah  ke Lampung,  Radin  Imba  II  menyambutnya dengan perlawanan sengit.
Belanda melancarkan politik pecah belah  ( devide  et  impera )  di  daerah-daerah yang  dikuasainya  dengan  menghasut  dan berbagai  pelemahan  lainnya. Menyadari bahwa kekuatannya sedang lemah,
Belanda  menawarkan  perundingan  gen- catan  senjata.  Belanda  mengulur  waktu hingga  mampu  mengorganisasikan  kem- bali  pasukannya.  Setelah  kekuatan  militer Belanda  semakin  kuat,  serangan-serangan baru  dilancarkan.  Daerah  utara  Lampung yang  jatuh  ke  tangan  Belanda  (Imadudin,
2008: 1490). Kapten Hoffman memimpin penyerangan  ke  lokasi  pendukung  Radin Imba  II  pada  tahun  1832.  Dalam pertempuran di Semangka, Kapten Hoffman  tewas  terbunuh  (Gonggong, 1993: 38). Kontak senjata berikutnya yang melibatkan Kapten Beelhoulder dan Kapten Pouwer berakhir dengan kekalahan di pihak Belanda.
Ekspedisi  besar-besaran  dipimpin Kolonel  Elout  dikerahkan  pada  tanggal  25 September  1834.  Kekuatan  Radin  Imba  II semakin  berkurang.  Benteng  Raja  Gepeh jatuh  ke  tangan  Belanda  pada  24  Oktober 1834.  Radin  Imba  dan  dua  hulubalangnya yang  setia,  Raja  Mangunang  dan  Lang Baruas  melarikan  diri  ke  Lingga  (Kielstra, 1919:  257).  Karena  kuatnya  tekanan
Belanda, Sultan Lingga terpaksa menyerahkannya ke tangan Belanda. Radin Imba dan Lang Baruas diasingkan ke Pulau Timor, sedangkan Raja Mangunang dibuang ke Batavia. Setelah  wafanya  Radin  Imba  II tidak  ada  lagi  elit  lokal  yang  berwibawa. Bagi Belanda, hal tersebut sangat menguntungkan. Mereka tidak perlu meng- gelar  pasukan  mengahadapi  perlawanan. Kekuatan  Belanda  sedang  terkuras  karena menghadapi Perang Padri di Minangkabau dan  perlawanan  Belgia  yang  hendak memisahkan  diri  (Ditjen  Kebudayaan,
1969: 26). Perjuangan Radin Imba dilanjutkan  Radin  Inten  II.  Radin  Inten disumpah  sebagai  ratu  oleh  Haji  Wakhia pada  tahun  1850.  Perwalian  sementara dipegang  Dalam  Mangkubumi  (1834- 1850).  Selama  masa  perwalian,  tidak terjadi  gejolak  yang  berarti  (Bukry,  1997: 90).
Pusat  pemerintahan  Radin  Inten  II berada  di  Kuripan,  wilayah  selatan Lampung.  Ia  menguasai  empat  bandar, yaitu  Bandar  Penengahan,  Bandar  Legon, Bandar  Pesisir/Ketibung,  dan  Bandar Rajabasa.
Sejak  Radin  Inten  II  berkuasa, perlawanan  terhadap  Belanda  semakin meningkat. Karena  situasi  makin  tidak aman,  Belanda  terus-menerus  memindah- kan  pusat  pemerintahannya mulai  dari Ujau (Kalianda), Brunai (Teluk Semangka),  Menggala,  Bumi  Agung, Terbanggi, dan Teluk Betung. Upaya  menghancurkan  kekuatan
Radin  Inten  II  terus  dilakukan  Belanda. Kapten  Yuch  dengan  berkekuatan  400 tentara  pada  tahun  1851  memimpin serangan Belanda ke Benteng Merambung. Dibantu Haji Wakhia dan para hulubalang, Radin Inten berhasil mematahkan serangan tersebut  (Sayuti,  1993;  Kartodirdjo,  1984: 180).
Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 359
Gambar 1. Makam  Radin Inten II di Kalianda Lampung Selatan
Sumber: Iim Imadudin, 2016 Penduduk  Lampung  tidak  berdiam diri  diserang  Belanda.  Dipimpin  Radin Inten  II,  serangan  rakyat  Lampung  benar- benar  merepotkan  Belanda.  Karena  posisi mulai  terdesak,  pada  tahun  1853  Asisten Residen J.E. Kohler menawarkan gencatan senjata.  Gencatan  tersebut  hanya  berlaku sebentar.  Pada  tahun  1855-1856  pertem- puran sengit kembali berkobar. Perlawanan rakyat  Lampung  makin  mendesak  posisi Belanda. J.E. Kohler meminta didatangkan pasukan  tambahan  untuk  memperkuat kedudukannya.
Bantuan  pasukan  segera  didatang- kan.  Kolonel  Waleson  memimpin  ekspe- disi  militer  ke  Lampung  pada  tanggal  10 Agustus  1856.  Ekspedisi  tersebut  memba- wa  9  kapal  perang,  3  kapal  pengangkut logistik,  dan  puluhan  perahu  mayang  dan jung  mendarat  di  Pulau  Sikepal,  Teluk Tanjung  Tua  (Bukry,  1997:  94).  Waleson memerintahkan  agar  Radin  Inten  II  segera menyerah. Untuk memecah belah kekuatan Radin  Inten  II,  Belanda  mengajak  Singa Branta  yang  bertahan  di  Benteng  Bendulu untuk berunding (Imadudin, 2008: 1494).
Melalui pertempuran sengit,
Benteng Bendulu mampu direbut Belanda.
Benteng  tersebut  dijadikan  basis  operasi penghancuran  benteng-benteng  pertahanan Radin  Inten  II.  Benteng  Merambung,
Benteng  Galah  Tanah,  Pematang  Sentok, dan Ketimbang berhasil dikuasai.
Dipimpin  Letnan  Steck  Benteng  Rogoh berhasil  dikuasai  pasukan  Belanda.  Haji
Wakhia  tertangkap,  sedangkan  putranya tewas dalam pertempuran. Pada  tanggal  9  September  1856, Wa‟  Maas  mengalami  luka  berat  sampai wafatnya.  Haji  Wakhia  yang  ditawan  dan dihukum mati. Jenazahnya dimakamkan di Kunyain (Bukry, 1997/1998: 98; Kartodirdjo, 1984: 181). Posisi Radin Inten II kian terpojok dengan  tertangkapnya  para  pembantu utama dan kerabatnya. Benteng Ketimbang yang strategis direbut Belanda. Radin Inten II  wafat  disebabkan  pengkhianatan  Radin Ngerapat.  Radin  Ngerapat  mengundang Radin  Inten  II  untuk  berunding  di  suatu daerah  dekat  Kunyian  antara  Tatahan  dan Gayam  (Sayuti,  1993;  Bukry,  1997/1998: 98).
Pada  saat  Radin  Inten  II  menik- mati  hidangan  yang  disediakan,  Radin Ngerapat  dan  pengikutnya  melakukan penyergapan.  Radin  Inten  II  melakukan perlawanan, meski tanpa dukungan pasukan.  Dalam  penyergapan  tersebut, Radin  Inten  II  gugur  pada  pukul  setengah dua  belas  malam  tanggal  5  Oktober  1856 (Gonggong, 1993: 66).
Belanda  berkuasa  penuh  atas Lampung  Sejak  1856.  Dapat  dikatakan penguasaan  pemerintah  kolonial  atas Lampung  semakin  mantap.  Lada  tidak menjadi  komoditas  unggulan  pada  abad ke-19.  Meski  demikian,  harga  jual  lada masih stabil. Meski mengalami penurunan, lada hitam Lampung masih yang terbaik di kawasan Sumatera.
Antara  tahun  1816-1830  peme- rintah  kolonial  memberlakukan  sistem sewa  tanah  ( landdelijk  stelsel ).  Sistem sewa  tanah  bertujuan  menghilangkan kefeodalan dan menjunjung aspek kebebasan.  Sistem  ini  mengalami  kega- galan.  Dalam  konteks  Lampung,  kuatnya ikatan jenang dengan petani  lada  menjadi penghalangnya.  Tentu  saja, jenang ingin tetap  berperan  dalam  mata  rantai  perda- gangan lada.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364 360
Pemerintah  kolonial  menerapkan sistem  tanam  paksa  pada  tahun  1830- 1870.  Lada  tidak  lagi  menjadi  tanaman utama  satu-satunya. Komoditas kopi, tebu, dan indigo mulai diperkenalkan pada tahun 1830.  Lada  menjadi  tanaman  yang  wajib ditanam  dalam  skala  kecil  dalam  sistem tanam paksa.
Para  petani  harus  menyerahkan lada  sebagai  pajak  kepada  pemerintah kolonial.  Menyadari  kegagalan  sistem sewa  tanah,  pemerintah  tetap  memfung- sikan  peran jenang untuk  memerintahkan petani menanam lada. Para pengolah kebun dikontrak  untuk  menanam  lada  dalam jumlah tertentu; 1000 batang bagi pengolah berkeluarga dan 500 batang bagi pria lajang (Marsden, 2013:163). Pemerintah  kolonial  memberikan  gaji kepada jenang sebagai  imbalan  mengum- pulkan hasil produksi.
Pada  tahun  1870  diberlakukan Undang-Undang  Agraria  sebagai  peng- ganti sistem tanam paksa. Melalui undang- undang, tanah Hindia Belanda terbuka bagi pemodal  asing.  Maka  muncullah  perke- bunan-perkebunan dengan komoditas
berorientasi  ekspor  yang  bersaing  dengan tanaman lada. Dalam Bijlage OO
( Koloniaal  Verslag 1912)  tidak  tercatat adanya perkebunan lada di Lampung.
Pusat  penanaman  di  Lampung tetap  terkonsentrasi  di  Tulang  Bawang, Sepoetih,  dan  Sekampung.  Pada  masa  ini dilakukan  sistem verlag ,  yaitu  pemilik modal  meminjam  dari  pedagang  untuk membuka  lahan  lada. Jenang tidak  segan-
segan  memberi  pinjaman  pada  petani. Bahkan jenang memberikan  uang  muka lebih  dahulu  untuk  lada  yang  akan  dibeli (Masroh,  2015:  70).  Selain  itu,  dilakukan pula sistem bagi hasil ( menyasih ).
Selain  peran jenang dan  pemilik tanah,  juga  tidak  dapat  dikesampingkan keberadaan para kuli kebun. Kuli merupakan  pekerja  lapangan.  Scheltema membagi  kuli  atau  budak  di  Lampung  ke dalam bai dan bedua . Bai adalah  budak pustaka. Bai diwajibkan  untuk  mengolah dan  merawat  sawah,  kebun  lada,  dan  se- bagainya,  milik  tuannya,  tetapi  bai  dapat pula mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, bedua adalah seorang budak atau  kuli  yang  tidak  diperkenankan  memi- liki apa-apa, semua pekerjaan dan hasilnya untuk tuannya.
Setelah  berakhirnya  pergolakan  di
Lampung  produksi  perkebunan  semakin meningkat. Kekacauan yang terjadi Peta 1. Distrik Lampung 1930 Sumber: Broersma, 1916
Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 361
menyebabkan distribusi barang  terganggu.
Kelangkaan komoditas mengakibatkan harga barang menjadi naik.
Dalam Economisch  Statistische Berichten 5  April  1922  No.  327  disebut- kan  kota-kota  besar  di  Asia  dan  Australia,
Eropa,  dan  Amerika,    menjadi  pasar  lada.
Kota  yang  menjadi  pasar  di  Asia  dan Australia  adalah  Kobe,  Melbourne,  dan Sidney.  Kota-kota  di  Eropa,  antara  lain Amsterdam,  London,  Hamburg,  Havre, Bordeaux,  Marseille,  dan  Trieste;  sedang- kan  pasar  lada  di  Amerika,  yakni  New York  dan  San  Fransisco  (Masroh,  2015: 73). Pelabuhan Batavia menjadi entreport yang  mengumpulkan  lada  dan menjualnya  ke  pasar  lada  internasional melalui  Nederland  dan  Singapura.  Hindia-
Belanda  menjadi  produsen  lada  utama dengan  tiga  perempat  produksi  lada  di Dunia.
Selama  Perang  Dunia  Pertama, permintaan  akan  lada  makin  meningkat. Tercatat  jumlah  ekspor  lada  hitam  Hinda Belanda  sebanyak  246.794  pikul.  Mula- mula  harga  lada  mencapai  ƒ  50, mengalami  penurunan  menjadi  ƒ  29,  naik kembali  menjadi  ƒ  40  dan  stabil  di  posisi harga ƒ 47 (Masroh, 2015: 75).
Pada tahun 1940 terdapat 39 kebun lada.  Dapat  dikatakan  selama  perang, harga  lada  di  pasaran  Eropa  melonjak. Ketika  perang  berakhir,  ekspor  lada  ke Eropa  amat  berkurang.  Kondisi  tersebut berbanding  sebaliknya  dengan  kawasan lain.  Di  kawasan  Asia,  Afrika,  Australia, dan  Amerika,  permintaan  akan  lada  tetap tinggi.
Pada tahun 1930, Lampung mengekspor  12.920.475  kg  lada  hitam  ke luar  negeri,  yang  berarti  76%  dari  seluruh total ekspor lada hitam di Hindia Belanda. Sementara  itu,  lada  hitam  yang  dikirim  ke wilayah Hindia Belanda mencapai 2.894.973  kg.  Total  lada  hitam  yang diekspor  mencapai  15.815.448  kg.  Sampai permulaan  abad  ke-20,  Lampung  meru- pakan  salah  satu  penyuplai  lada  terbesar bagi Belanda yang memegang kontrol atas
tiga perempat produksi lada dunia (Guillot, 1990: 32).
Penanaman  dan  perdagangan  lada di Lampung  terus memudar pada  abad ke- 20.  Pada  tahun  1930  menyebar  penyakit kuning  yang  merusak  kebun-kebun  lada. Merebaknya walang sangit pemakan bunga dan buah lada menjadi persoalan tersendiri (Masroh, 2015: 74).
Pemeliharaan  kebun  lada  yang kurang  baik  mengakibatkan  menurunnya kualitas  tanaman  lada.  Tanaman  lada memiliki  siklus  produksi.  Begitu  muncul tanda-tanda  penurunan  kualitas,  harus segera dilakukan pembaruan atau pembuat- an  kebun  baru  yang  dapat  mulai  memberi hasil  sebelum  produksi  kebun  lama terhenti (Marsden, 2013:159). Lada Lampung  hanya  bertahan  selama  15  tahun atau  lebih  cepat  mati  dibandingkan  jenis lada  Muntok  yang  mencapai  30  tahun. Lada Lampung dipanen pada usia 2 sampai 2,5 tahun. Setiap tahun lada hanya dipanen satu  kali.  Kurangnya  pemupukan  dan kekeringan  yang  terus  terjadi  menurunkan unsur  hara  tanah.  Produksi  lada  terus mengalami  penurunan.  Namun,  sepuluh tahun kemudian, jumlahnya  terus merosot, tinggal  12  kebun.  Berkurangnya  jumlah kebun  tentu  berdampak  pada  produksi. Bila  pada  tahun  1940  dihasilkan  100  ton lada,  pada  tahun  1950  berkurang  menjadi produksi 23 ton.

## D. PENUTUP
Penanaman  dan  perdagangan  lada dalam tiga sistem politik bergerak dinamis. Perebutan  pengaruh  dalam  perdagangan lada  di  kawasan    Lampung  tercipta  dalam pola dominasi dan subordinasi.
Pada  masa  kejayaan  Kesultanan Banten,  Lampung  merupakan  sumber  lada yang  penting  bagi  ekonomi  Banten. Memang  ada  Kesultanan  Palembang  yang mencoba  bersaing  dengan  Banten,  namun pengaruhnya terbatas. Sultan Banten menetapkan  peraturan  yang  terkait  dengan penanaman dan tata niaga lada. Kesultanan Banten  melakukan  kontrol  yang  ketat
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364 362
terhadap  penanaman  lada  di  Lampung melalui jenang dan punggawa . Lampung dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama memberi surplus pada Kesultanan Banten.
Pada  masa  VOC,  para  pedagang asing berlomba mendapatkan konsesi lada. Berlangsung  persaingan  hebat  di  antara para  pedagang  itu.  Dalam  perdagangan lada,VOC  melakukan  praktik  monopoli dan  monopsoni.  VOC  bertindak  sebagai penjual  dan  pembeli  yang  melakukan monopoli.
Pada masa Hindia Belanda, pemerintah  melakukan  eksploitasi  eko- nomi  melalui  berbagai  sistem.  Ketika pemerintah  memberlakukan  sistem  sewa tanah,  pengembangan  produksi  lada  tidak berjalan  dengan  baik.  Demikian  juga, ketika  sistem  tanam  paksa  diberlakukan, lada  tidak  menjadi  komoditas  utama  yang wajib  ditanam.  Barulah  ketika Agrarische Wet diterapkan 1870, tumbuh perkebunan- perkebunan  lada  yang  baru.  Kekuasaan yang  penuh  pada  pihak  swasta  mengaki- batkan produksi meningkat.
Runtuhnya kejayaan lada Lampung  terjadi  pada  awal  abad  ke-20. Selain  karena  faktor  internal,  seperti pemeliharaan  kebun  lada  yang  tidak optimal, menurunnya keseburan tanah, dan penyakit  tanaman,  juga  faktor  eksternal. Lada  tidak  lagi  menjadi  komoditas  yang penting  di  pasaran  dunia.  Memudarnya perdagangan lada selain disebabkan menurunnya  permintaan  dari  pasar  inter- nasional,  juga  diakibatkan  oleh  monopoli pedagangan lada oleh kekuatan asing.
Belajar dari penguasaan tiga sistem  politik  tersebut,  menjadi  jelaslah bahwa  para  petani  lada  menjadi  objek eksploitasi  kalangan  bangsa  sendiri  dan pihak  kolonial.  Penduduk  Lampung  yang menjadi  petani  dan  kuli  tidak  mengalami kesejahteraan  yang  signifikan.  Bila  ada yang  diuntungkan  dalam  tata  niaga  lada adalah  elit-elit  lokal  yang  bekerja  untuk kepentingan  suprastruktur.  Meski  demi- kian,  Radin  Inten  I,  Radin  Imba  II,  dan Radin  Inten  II  adalah  sedikit  dari
kelompok  elit  yang  memperjuangkan  hak- hak rakyatnya.
Tiga  abad  silam  perdagangan  lada di  Lampung  mencapai  masa  kejayaannya. Bila  hari  ini,  pemerintah  dan  masyarakat Lampung  berusaha  membangkitkan  kem- bali  penanaman  lada  memiliki  dasar historisnya.  Para  petani  di  kantong-kan- tong  penghasil  lada  yang  ada  sejak  dulu sampai  sekarang  masih  bertanam  lada dalam  skala  kecil,  antara  lain  di  Lampung Utara,  Lampung  Selatan,  dan  Kotabumi. Namun,  di  luar  itu  lebih  banyak  lagi  yang sudah  meninggalkan  lada  berganti  dengan tanaman  komersial  lainnya,  karena  zaman sudah berganti.

## DAFTAR SUMBER 1. Jurnal dan Makalah
Hardjasaputra, Sobana. “Penanaman Nilai-nilai Kesejarahan  di  Jawa  Barat”, makalah seminar yang  diselenggarakan  Dispar- bud  Provinsi  Jawa  Barat,  26-27  Maret 2013 di Hotel Savoy Homann Bandung.
Imadudin, Iim. “Hubungan  Lampung-Banten  dalam Perspektif  Sejarah” , dalam Jurnal Penelitian Vol.  40  No.  3  Desember 2008, hlm. 1433-1502.
_____. 2016. “Perdagangan  Lada  dan  Perebutan Pengaruh  di  Lampung  1653-1856”, Makalah dalam  Seminar  Hasil  Peneli- tian  BPNB  se-Indonesia,  Makasar,  25
s.d. 28 April 2016.
Masroh, Laelatul.
“Perkebunan  dan  Perdagangan  Lada  di Lampung Tahun 1816-1942” , SEJARAH DAN  BUDAYA,  Tahun  Kesembilan, Nomor 1, Juni 2015.
Nur,  Mhd.  “Bandar  Tiku  di  Bagian  Barat Sumatra: Kejayaan Ekonomi yang Telah Hilang”, Analisis  Sejarah, Volume  4, No. 2, 2014, hlm. 16-34.
Perdagangan lada di Lampung (Iim Imadudin) … 363
2. Buku ANRI. 1973. Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda  Tahun  1839-1848. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah
ANRI.
Bukry et al . 1997/1998.
Sejarah Daerah Lampung. Lampung:
Depdikbud.
Cortesão, Armando. 2015. Suma Oriental Karya Tome Pires: Per- jalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues. Terjemahan Adrian Perkasa dan Anggita Pramesti. Yogyakarta: Ombak.
Ditjen Kebudayaan. 1969. Perdjuangan  Pahlawan  Radin  Inten. Lampung: tp.
Drewes, G.W.J. 1961.
De  Biografie  van  een  Minangkabausen Peperhandelaar in de Lampongs.
S‟Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Ekadjati, Edi S. 1997. “Kesultanan  Banten  dan  Hubungannya dengan  Wilayah  Luar”,  dalam  Sri
Sutjiatiningsih (ed.). Banten Kota Pelabuhan  Jalur  Sutra:  Kumpulan Makalah  Diskusi. Jakarta:  Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud. Gonggong, Anhar (eds.). 1993. Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Lampung. Jakarta: Depdikbud.
Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah . Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.
Guillot, Claude. 1990. The  Sultanate  of  Banten. Jakarta: Gramedia Book Publishing Division.
Johnson, Doyle Paul. 1986.
Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern  1. Terjemahan  Robert  M.Z.  Lawang. Jakarta: Gramedia.
Juliadi (ed.) 2014. Khasanah  Budaya  Lampung. Serang: Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang.
Kartodirdjo, Sartono. 1984.
Pemberontakan  Petani  Banten  1888. Jakarta: Pustaka Jaya.
____. 1987.
Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru: 1500 dari  Emporium ke Imperium (Jilid I). Jakarta: Gramedia.
Kielstra,  EB.  “De  Lampongs”, Onze  Eeuw , jaargang 15. 1919.
Kuntowijoyo. 2003. Metodologi  Sejarah. Edisi  Kedua.
Yogyakarta: Yogyakarta. Ota, Atsushi, 2015. “Toward a Transborder, Market Oriented  Society:  Changing  Hinterlands of  Banten,  c.  1760-1800”,  dalam Mizushima,  Tsukasa,  George  Bryan Souza, Dennis O. Flynn (eds.), Hinterlands  and  Commodities:  Place,
Space,  Time  and  Political  Economic development  of  Asia  Over  the  Long Eighteenth  Century. Koninklijke  Brill NV. Leiden, p. 166-196.
Ota,  Atsushi,  “From  „Piracy‟  to  Inter-regional trade”, IIAS Newsletter , March 2005.
Rijal, Andi Syamsu. 2011.
Dua  Pelabuhan  Satu  Selat:  Sejarah
Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni  di  Selat  Sunda  1912-2009. Tesis.  Depok:  Fakultas  Ilmu  Penge- tahuan  Budaya  Program  Studi  Sejarah Universitas Indonesia.
Saptono, Nanang. “Model  Pertukaran  Lampung  Banten pada Abad ke-16–18 M”, dalam Naniek Th. Harkantiningsih (ed.), Perdagangan dan  Pertukaran  Masa  Prasejarah- Kolonial. Bandung:  Balai  Arkeologi Bandung, hlm. 82-94.
Sayuti, Husin. “Sistem  Pemerintahan    Lampung”, dalam Sejarah  Perkembangan  Pemerin- tahan  di  Daerah  Lampung. Bahan Seminar, Februari 1993.
_____. 1993. Seputeh Lampung. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Untoro, Heriyanti Ongkodharma. 1998. Perdagangan  di  Kesultanan  Banten (1522-1684):  Kajian  Arkeologi  Eko- nomi. Disertasi. Depok: PPs UI.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 349- 364 364
_____. 2006. Kebesaran dan Tragedi Kota Banten. Jakarta: Kota Kita.
Veth, P.J. 1867. Schets van het Eiland Sumatra . Amsterdam: P.N. van Kampen.
Yusuf, Tayar et al . 1984/1985. Sejarah Sosial Daerah Lampung. Jakarta: Depdikbud.
Weber, Max. 1978. Economy and Society . London: University of  California Press.