## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA KASTA
(STUDI KASUS DESA NGAFAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA)

## ISLAMIC LAW VIEW OF DIFFERENT CASTE MARRIAGES (CASE STUDY OF NGAFAN VILLAGE SOUTHEAST
MALUKU REGENCY)

## Ronny Mahmuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

## Saifullah bin Anshor
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar saifullah@stiba.ac.id

## Hamdan Ngaja
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
hamdanngaja@gmail.com Keywords : ABSTRACT Caste, Islam, Law, Marriage, Sekufu. This study aims to determine the prohibition of inter-caste marriage in  Ngafan  Village,  Southeast  Maluku,  and  Islamic  legal  views  on caste marriage in the customs of the Kei tribe, especially in Ngafan Village,  Southeast  Maluku  Regency.  This  research  is  descriptive qualitative research with the type of field research (Field Research). The  data  collection  techniques  used  were  in-depth  interviews  and documentation. The results showed that: 1) The prohibition of inter- caste  marriage  (not  equal)  carried  out  by  some  people  in  Ngafan
Village is the prohibition of marriage between women from the Mel- Mel  caste  (highest  caste)  and  men  from  Riy-Riy  (lowest  caste).  If there is a marriage between these castes, it depends on their family, if  they  agree  then  the  marriage  is  still  safe,  but  if  they  refuse  the marriage can be canceled. 2) In Islamic law the scholars differ on the issue of caste (equality) in marriage. Jumhur ulama said that the caste referred to in marriage is religion, independence, social strata and,  descent.  Imam  Malik  said  that  the  caste  in  question  was  the religion  and  was  free  from  diseases  that  were  deemed  incurable. Meanwhile, the al-Ẓahiriyyah mazhab said that only Muslims were the conditions for marriage. The scholars do not require that caste be part of the legal requirements of marriage, but caste is included in  the  category  of  luzūm  requirements,  a  condition  that  allows  a female  guardian  to  request  an  annulment  of  marriage  if  the  male partner is not in the same caste. So the prohibition of marriage is not equal in Ngafan Village can be justified based on the opinion of some scholars.  The  implementation  of  this  research  is  expected  to contribute theoretically and practically to religious leaders, parties with special interests, and society in general. Kata kunci : ABSTRAK Hukum, Islam, Kasta, Sekufu, Pernikahan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan pernikahan beda kasta di Desa Ngafan Maluku Tenggara dan pandangan hukum Islam

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
terhadap pernikahan kasta dalam adat istiadat suku Kei khususnya di Desa  Ngafan,  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) . Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  1)  Larangan  pernikahan  beda  kasta  (tidak sekufu)  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  di  Desa  Ngafan adalah  larangan  nikah  antara  wanita  dari  kasta Mel - Mel (kasta tertinggi) dengan  pria  dari Riy-Riy (kasta  terendah) . Jika  ada pernikahan  di  antara  kasta  tersebut,  maka  bergantung  kepada keluarga  mereka,  jika  mereka  setuju  maka  pernikahannya  tidak menuai  kendala  berarti,  namun  jika  mereka  menolak  maka pernikahannya bisa dibatalkan;  2) Dalam hukum  Islam para ulama berbeda  pendapat  tentang  masalah  kasta  (sekufu)  di  dalam pernikahan.  Jumhur  ulama  mengatakan  bahwa  kasta  yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah agama, kemerdekaan, strata sosial  dan  keturunan.  Imam  Malik  menyebutkan,  kasta  yang dimaksud  adalah  agama  dan  terbebas  dari  penyakit  yang  dianggap tidak  bisa  sembuh.  Sedangkan  mazhab  al-Ẓahiriyyah  mengatakan, yang  menjadi  syarat  nikah  hanya  muslim  saja.  Para  ulama  tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, tetapi kasta masuk dalam kategori syarat luzūm, syarat yang membolehkan pihak wali wanita mengajukan pembatalan nikah kalau pasangan pria ternyata  tidak  sekasta.  Jadi,  larangan  pernikahan  tidak  di  Desa
Ngafan  dapat  dibenarkan  berdasarkan  pendapat  sebagian  ulama.
Implementasi dari penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi secara  teoritis  dan  praktis  bagi  para  tokoh  agama,  pihak  yang berkepentingan secara khusus dan masyarakat secara umum.
Diterima : 22 Maret 2021; Direvisi : 8 April 2021; Disetujui : 20 April 2021; Tersedia online : 23 April 2021
How to cite: Mahmuddin, Ronny., Saifullah bin Anshor and Hamdan Ngaja, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan  Beda  Kasta  (Studi  Kasus  Desa  Ngafan  Kabupaten  Maluku  Tenggara),” BUSTANUL  FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, No.1 (April 23, 2021): 148-159. doi: https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.314

## PENDAHULUAN
Al-Qur’an  menyebutkan  bahwa  tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  dalam pernikahan adalah terciptanya keluarga yang tenang saling mencintai dan menyayangi di antara mereka, sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. al-Rum/30:21.
َو ٗةَّد َوَّم مُكَنۡيَب َلَعَج َو اَهۡيَلِإ ْا ٓوُنُك ۡسَتِ ل ا ٗج ََٰو ۡزَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل َقَلَخ  ۡنَأ ٓۦِهِتََٰياَء  ۡنِم َو َنوُرَّكَفَتَي  ٖم ۡوَقِ ل  ٖتََٰيٓ َلَ َكِلََٰذ يِف َّنِإ ًۚ ةَم ۡحَر
Terjemahnya:
“Dan  di  antara  tanda–tanda  kebesaran-Nya  ialah,  Dia  menciptakan  pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  sayang.  Sungguh  pada yang  demikian  itu  terdapat  tanda-tanda  kebesaran  Allah  bagi  kaum  yang mengerti 1 ”.
1 Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya. (Cet. I; Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 406.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pernikahan  adalah  salah  satu  ibadah  di  dalam  Islam  yang  sangat  agung, pernikahan  juga  merupakan  perintah  Allah Ta’ala dan  Rasul-Nya,  karena  begitu pentingnya  pernikahan  maka  banyak  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  hadis-hadis  nabi  yang memerintahkan  seseorang  untuk  menikah,  di  antara  hadis  nabi  yang  memerintahkan untuk  menikah  adalah  dari ‘Abdullah  bin  Mas’ūd  mengatakan  bahwa  Rasulullah  saw. berkata kepada kami: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang bisa Al-bāa maka menikahlah, karena menikah membuat seseorang lebih menjaga pandangannya dan kemaluannya” 2 3 .
Dalam    Islam    yang    dimaksud  pernikahan  merupakan  prosesi  sacral  yang  dan suci antara laki-laki dan perempuan yang  menjadi  sebab sah keduanya sebagai suami isteri  serta  konsekuensi  yang  berlaku  dalam  ikatan  tersebut  dengan  tujuan  mencapai Sakinah. 4 Dalam  masalah  pernikahan,  Islam  telah  berbicara  banyak,  dari  bagaimana mulai mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya setelah  resmi  menjadi  pendamping  hidup.  Begitu  pula  Islam  menuntunnya  dan mengajarkannya bagaimana mewujudkan sebuah resepsi yang syar’i . Islam dan juga para ulama  telah  berbicara  tenang  konsep kafa’ah (persamaan)  dalam  pernikahan.  Konsep kafa’ah yang ditetapkan dalam Islam adalah agar perkawinan bisa berjalan sesuai yang diharapkan  (sakinah,  mawadah, wa  rahmah ).  Dadang  Jaya  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  lima  pasangan  suami-istri  yang  tidak  sekufu  dalam  profesi  yang diteliti,  maka  tiga  di  antaranya  bercerai  dan  satu  pasangan  hampir  bercerai 5 .  Ini menunjukkan  bahwa  begitu  pentingnya  sekufu  dalam  pernikahan.  Syafruddin Y udiwibowo  juga  melaporkan  bahwa  tidak  semua  konsep kafa’ah ditolak  oleh masyarakat jika melihat pada UU no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan keyakinannya 6 . Dalam masyarakat Desa Ngafan, pernikahan beda kasta adalah pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan dari kasta atas (Mel) dengan laki-laki atau perempuan dari  kasta  menengah (Ren) dan  masyarakat  bawah (Ri) .  Apabila  kasta  atas  dari  pihak perempuan yang menikah dengan kasta bawah dari pihak laki-laki, maka yang perempuan tersebut  akan  diusir  dari  rumahnya,  karena  dianggap  sebagai  aib  di  dalam  keluarga, bahkan  dia  tidak  dianggap  sebagai  keluarga  dari  mereka,  karena  menikah  dengan  pria kasta atas yang sederhana itu lebih baik daripada menikah dengan pria kaya namun dari kasta bawah. Namun, jika perempuan berasal dari kasta bawah dan laki-laki dari kasta
2 Muhammad bin Isma’il al-Bukhorῑ, Ṣoḥῑḥ al-Bukhorῑ, (Riyaḍ: Baytu al- Afkār, 1419 H/1998 M), 360.
3 Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyayrῑ, Ṣoḥῑḥ Muslim, (Mesir: Ṭob’atu wizāratu al-Awqāf, 2009), 681.
4 Bukido, Rosdalina, dkk, "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai." NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5.2 (2019), 147.
5 Dadang Jaya, “Bagaiamana Relasi Suami-Isri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga.” Jurnal al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan 31 no.4 (2021): 1-28.
6 Syafruddin  yudiwibowo,  “Tinjauan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  terhadap  Konsep  Kafa’ah  dalam Hukum Perkawinan Islam.” Yustisia Jurnal Hukum I, no. 2 (2012): 9.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
atas, maka ini dibolehkan karena dengan pernikahan tersebut guna meninggikan derajat keluarga wanita, jika keluarga dari laki-laki juga menyetujuinya.
Fenomena  tersebut  menarik  untuk  dikaji  lebih  jauh  melalui  suatu  proses penelitian. Oleh karena itu, ditetapkan beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan kajian dan penelitian, yakni: 1) Bagaimana larangan nikah perbedaan kasta yang terjadi pada masyarakat Desa Ngafan  Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara?;  2)  Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pernikahan  kasta  pada masyarakat  Desa  Ngafan  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan  Barat  Kabupaten  Maluku Tenggara?.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  larangan pernikahan  perbedaan  kasta  yang  terjadi  di  Desa  Ngafan  dan  untuk  mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan kasta di Desa Ngafan. Metode penelitian ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian  lapangan (field  research) .  Jenis  penelitian kajian ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data yang digunakan  adalah  wawancara  mendalam  ( in  depth  interview )  dan  dokumentasi,  serta menggunakan pendekatan hukum/normatif.
Sehubungan  dengan  itu  pula,  terdapat  berbagai  penelitian  yang  relevan  dengan kajian ini di antaranya adalah kajian yang diteliti oleh Alit Bayu, Rachmi Sulistiryani dan Ratih  Dheviana  dengan  judul:  “ Akibat  Hukum  Perceraian  terhadap  Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan N y erod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabaan Adat Bali”. Tujuan dari penelitian ini adalah unuk mendeskripsikan akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dalam perkawinan Nyerod beda kasta menurut hukum kekerabatan  adat  Bali.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedudukan  perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak 7 .
Penelitian  dengan  judul:  “ Perkawinan  Sekufu  dalam  Prespektif  Hukum  Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)” yang ditulis oleh Hussam Duramae. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan Islam dalam  perkawinan  sekufu  di  daerah  Napradu  Provinsi  Pattani  Thailand  Selatan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan sekufu di daerah Napradu harus mengikuti Mazhab Syafi’i di antaranya adalah pria yang ingin menikah maka dia harus meminta pihak orang tua yang mencarikan pasangannya 8 . Penelitian lainnya yang dikaji oleh Meliana Ade Kusumawati, dengan judul: “Pertentangan Kasta Dalam Kebudayaan Bali  (Kajian  Hegemoni  dalam  Novel  Tarian  Bumi  Karya  Oka  Rusmin)” 9 . Tujuan  dari
7 Alit  Bayu,  Rachmi Sulistiryani  dan  Ratih  Dheviana,  “Akibat  Hukum  Perceraian  Terhadap  Kedudukan Perempuan  Dari  Perkawinan  Nyerod  Beda  Kasta  Menurut  Hukum  Kekerabatan  Adat  Bali.”  Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, (2015) : 1-18.
8 Hussam  Duramae,  “Perkawinan  Sekufu  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.” Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu Syariah dan Hukum, 12 no. 1 (2018) : 79-110.
9 Meliana Ade Kusumawati, “Pertentangan Kasta Dalam Kebudayaan Bali (Kajian Hegemoni dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmin), Skripsi (Semarang: Fak. Bahasa dan Seni Universias Negeri Semarang, 2011), 8.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  praktik  penikahan  kasta  dan  faktor  yang menyebabkan terjadinya pernikahan kasta, sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang membahas pernikahan kasta dalam tinjauan hukum Islam.
Penelitian  yang  juga  relevan  dengan  penelitian  ini,  adalah  kajian  oleh  Ahmad Khaerul  Kholidi  dengan  judul: “Tradisi  Merariq  Masyarakat  Bangsawan  dan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya  Barat,  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Nusa  Tenggara  Barat).” Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  proses  pernikahan  masyarakat  bangsawan  dan masyarakat biasa pada proses adat tradisi Merariq di Desa Banyu Urip. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  proses  pernikahan  masyarakat  bangsawan  dan  masyarakat biasa pada proses adat tradisi Merariq di Desa Banyu Urip pada dasarnya semuanya sama, tetapi  ketika  masyarakat  bangsawan  menikah  dengan  masyarakat  bangsawan,  maka proses  pernikahannya  lebih  kental  dengan  nuansa  tradisional  dan  stratifikasi  sosialnya juga  akan  lebih  tinggi.  Sebaliknya  ketika  masyarakat  biasa  menikah  dengan  sesama masyarakat biasa yang tidak memiliki gelar, maka proses pernikahannya biasa saja.
Kesamaan  antara  penelitian  di  atas  dengan  penelitian  penulis  kaji  adalah kesamaan dalam membahas masalah prosesi pernikahan masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa. Adapun dari sisi perbedaannya, penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana  proses  tradisi  pernikahan  masyarakat  bangsawan  dengan  masyarakat  biasa, sedangkan  kajian  penulis  lebih  memfokuskan  pada  tinjauan  hukum  Islam  terhadap pernikahan  beda  kasta.  Adapun  secara  keseluruhan,  yang  membedakan  penelitian- penelitian di atas dengann penelitian yang dikaji oleh penulis adalah, bahwa belum ada satu pun penelitian yang mengupas tentang pandangan hukum Islam dalam perkawinan beda kasta, terkhusus di Desa Ngafan Maluku Utara. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa  kajian  ini  adalah  kajian  yang  bernilai  kebaruan  dan  layak  untuk  dikaji  lebih mendalam.

## PEMBAHASAN

## Pernikahan Kasta di Desa Ngafan Maluku Tenggara
Nikah  dalam  bahasa  Ngafan  (KEI)  adalah bacanik ,  sedangkan  kasta  tidak  ada bahasa  keseharian  masyarakat  di  Desa  Ngafan  secara  khusus.  Berdasarkan  hasil wawancara  kami  dengan  kepala  Desa  Ngafan  (berinisial  HR)  bahwa  sistem  kasta  ini muncul akibat ada yang melanggar aturan hukum adat dan agama kemudian ketika akan dihukum, ada seseorang yang menebusnya sehingga dia pun menjadi budak bagi orang yang  menebusnya.  Ketika  seseorang  yang  menikah  dengan  orang  yang  tidak  sekasta dengannya, maka secara umum di Desa Ngafan tidak ada sanksi yang diberikan, kecuali kemauan orang tua atau keluarganya untuk mengusirnya, dan itu kembali kepada mereka sendiri, dan kepala Desa Ngafan juga mengatakan bahwa larangan nikah beda kasta di Desa  Ngafan  sekarang  sudah  mulai  hilang  seiring  berkembangnya  zaman,  walaupun

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
masih  saja  ada  sebagian  kampung  di  Kecamatan  Kei  Besar  yang  masih  kental menerapkannya.  Adapun  di  Desa  Ngafan  secara  khusus  hanya  sebagian  kecil  dari masyarakat  yang  masih  menerapkan  sistem  kasta  ini  sehingga  hal  semacam  ini  tidak dianjurkan untuk ditanya kepada semua orang, takutnya mereka marah 10 .
Hasil wawancara penulis dengan sekretaris Desa Ngafan (berinisial  AF) bahwa sistem  kasta  ini  muncul  akibat  ada  yang  melanggar  aturan  hukum  adat  dan  agama kemudian  ketika  dihukum,  ada  seseorang  yang  menebusnya  sehingga  dia  pun  menjadi budak  bagi  orang  yang  menebusnya.  Sekretaris  Desa  Ngafan  juga  mengatakan  bahwa pernikahan  dalam  perbedaan  kasta  itu  bisa  saja  dibolehkan  oleh  kedua  pasangan  jika pihak laki laki dari kasta Mel Mel (kasta tertinggi) dan pihak perempuan dari kasta Ren- Ren (kasta menengah) atau Riy-Riy (kasta terendah), ini dibolehkan oleh pihak perempuan karena menaikkan derajat keluarga perempuan, namun belum tentu pihak dari keluarga laki-laki  menyetujuinya.  Adapun  jika  pihak  laki-laki  dari  kasta Riy-Riy dan  pihak perempuan dari kasta Mel - Mel maka pihak perempuan tentu menolaknya,  dan larangan ini  bertujuan  untuk  untuk  menjaga  keutuhan  harta  dari  keturunan  serta  menjaga kewibawaan kasta Mel - Mel. Untuk itu, pernikahan dalam perbedaan kasta masih dianut oleh  sebagian masyarakat  Desa  Ngafan,  bahkan  ada  yang  diusir  dan/atau  tidak tinggal bersama keluarganya 11 .
Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh agama di Desa Ngafan (berinisial RM) mengemukakan bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada orang yang melanggar aturan adat dan agama, kemudian ketika dia harus dihukum, ada seseorang yang menebusnya, sehingga  statusnya  berubah  dari  kasta  tertinggi  menjadi  kasta  terendah.  Adapun  kasta yang terdapat di Desa Ngafan terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) Mel - Mel : Ini adalah kasta yang paling tinggi, dan dalam kasta inilah selalu ada yang menjadi kepala Desa; 2) Ren - Ren : Kasta pertengahan antara Mel - Mel dan Riy-Riy , orang yang berada di kasta ini tidak memiliki budak dan juga tidak memiliki majikan; 3) Riy-Riy : Kelompok dari kasta Mel- Mel atau Ren-Ren yang  melanggar  hukum  adat  dan  agama  sehingga  derajatnya  turun menjadi  kasta terendah.  Jika  ada  yang  menikah  dengan  yang tidak  sekasta  dengannya, maka bergantung pada nasibnya, jika beruntung, pernikahannya berjalan normal, namun jika tidak beruntung, maka pernikahannya tentu dibatalkan oleh keluarga mereka sendiri. Kemudian  RM  juga  mengatakan  bahwa  larangan  pernikahan  beda  kasta  sudah  tidak begitu  kental  di  Desa  Ngafan,  lantaran  banyaknya  masyarakat  yang  sudah  mulai memahami  agama  dan  paham  bahwa  kasta  bukanlah  tolak  ukur  untuk  menikahkan anaknya,  namun  tetap  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  melarang  anaknya  untuk menikah dengan orang yang bukan sekasta dengannya, dan kalau dia tetap lakukan, bisa sampai diusir dari rumah 12 .
10 Hasan Rahanyamtel, Kepala Desa Ngafan 2019-Sekarang, Wawancara, Ngafan 19 Februari 2020.
11 Ahmad Fakaubun, Sekertaris Desa Ngafan 2019-Sekarang, Wawancara, Ngafan, 19 Februari 2020.
12 Ahmad Ramli Matdoan, Tokoh Agama Desa Ngafan, “ Wawancara”, Tual, 7 Maret 2020.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hasil wawancara kami dengan ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang juga berasal dari Desa Ngafan (berinisial ZM) bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada orang yang melanggar aturan adat dan agama, sehingga dia harus dihukum, kemudian ada yang menebusnya,  sehingga  statusnya  berubah  dari  kasta  tertinggi  menjadi  kasta  terendah. Beliau  kemudian  mengatakan  bahwa  hukum  kasta  yang  dipegang  oleh  masyarakat  di Desa Ngafan, dan secara umum masyarakat suku Kei mirip dengan hukum Islam dalam masalah kafa’ah ,  namun  perlakuannya  yang  berbeda.  Jika  dalam  hukum  Islam  bahwa budak  adalah  seseorang  yang  tidak  memiliki  apa-apa  dan  selalu  melakukan  yang diperintahkan  oleh  tuannya,  tetapi  tuannya  mempunyai  kewajiban  untuk  membiayai kehidupan budaknya. Adapun di Desa Ngafan dan secara umum di seluruh Desa yang ada di Kepulauan Kei, bahwa kasta yang ada di bawah (budak) menjalani hidupnya sendiri, dan bahkan dia yang memberikan sebagian dari pendapatannya kepada tuannya sebagai identitas bahwa dia berada dari kasta bawah.  Kemudian jika ada seorang majikan yang bermarga A, maka budaknya harus mengikuti marga tuannya.
Pernikahan kasta yang terjadi di Desa Ngafan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:  1)  Pernikahan  antara  laki-laki  yang  berasal  dari  kasta  atas  dengan  wanita  yang berasal  dari  kasta  atas,  atau  pernikahan  yang  sekasta  maka  ini  tidak  ada  masalah;  2) Pernikahan antara laki-laki yang berasal dari kasta atas dengan wanita yang berasal dari kasta bawah, maka mereka dilarang menikah walaupun tetap boleh berteman dengan ada batasan tertentu; 3) Pernikahan antara wanita yang berasal dari kasta atas dengan laki-laki yang  berasal  dari  kasta  bawah,  maka  wanita  itu  langsung  dihapus  dari  keluarganya, sehingga hal ini sangat dijaga oleh masyarakat.
Ketua MUI juga mengatakan bahwa kasta di dalam pernikahan juga perlu dijaga karena hal ini bisa membuat sebuah rumah tangga berjalan dengan baik jika dilihat dari hukum adat, namun di dalam Islam tetap memandang bahwa semua umat Islam memiliki kesamaan  dalam  kedudukan.  Berdasarkan  perkembangan  pendidikan,  pola  pikir masyarakat  ke  pengetahuan  keagamaan  menimbulkan  kesadaran  sosial  dalam membedakan  hukum/norma  adat  dan  agama,  bahkan  menurut  salah  satu  tokoh  agama Desa  Ngafan  bahwa  larangan  pernikahan  dalam  perbedaan  kasta  bukan  menjadi  suatu keharusan  sebagai  penghalang  pernikahan,  walaupun  sebagian  dari  masyarakat  Desa Ngafan masih berpegang teguh dengan aturan larangan pernikahan beda kasta tersebut.

## Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Kasta di Desa Ngafan
Dahulu ketika Islam belum masuk dan merambah ke dalam struktur tradisi bangsa Arab, mereka terkenal sebagai bangsa yang punya tatanan sosial buruk, mereka membuat pemisah antara budak dan orang yang merdeka, mereka juga membuat klasifikasi kelas suku,  mana  suku  terhormat  dan  mana  suku  rendahan,  sehingga  terjadi  jurang  pemisah yang sangat jauh di antara mereka. Namun, ketika Islam datang, semua diferensiasi suku serta status sosial itu dihapus sedikit demi sedikit, Rasulullah saw. datang dengan ajaran revolusi sosial yang tidak membedakan antara orang dari suku terhormat atau tidak, salah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
satu  buktinya  bahwa  Islam  datang  dengan  menghapus  perbudakan,  dan  inilah  bukti perhatian Islam yang sangat besar.
Dalam ajaran  Islam,  kesepadanan  yang  harus  dikejar  oleh  pasangan  suami istri adalah kesepadanan dalam agama, dari kesepadanan inilah maka umat Islam diharamkan menikah dengan seorang musyrik 13 . Hukum pernikahan di dalam Islam dibangun untuk menciptakan  kemaslahatan  bagi  seluruh  manusia  dan  bagi  pihak-pihak  yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan dalam pernikahan adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  kebaikan  atau  yang  menyebabkan  timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudaratan di dalam kehidupan pernikahan bagi pihak  yang  bersangkutan  dan  bagi  masyarakat  disekitarnya.  Kemaslahatan  pernikahan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih substansi maqoshid al-Syari’ah dari  pernikahan 14 .  Para  ulama  pun  masih  berbeda  pendapat  dalam  hal  kesapadanan tersebut, di antaranya:

## Pandangan Imam Malik
Kasta  atau  kufu  adalah  kesepadanan  laki-laki  bagi  wanita  dalam  hal-hal agama saja, maksudnya ialah seorang wanita baik-baik, yang tertutup auratnya, rajin salatnya, baik akhlaknya harus mendapatkan laki-laki yang baik pula agamanya. Adapun kekayaan, kebangsaan  dan  kemerdekaan,  maka  semuanya  itu  tidak  diperhitungkan  dalam pernikahan. Laki-laki ‘ajam sederajat dengan wanita Arab, laki-laki yang pekerjaannya sebagai  tukang  sapu  sederajat  dengan  anak  seorang  pedagang,  dan  laki-laki  budak sederajat dengan wanita merdeka 15 .

## Pandangan Jumhur
Mazhab  al-Hanafiyyah,  al-Syafi’iyyah  dan  al-Hanābilah,  mengatakan  bahwa aspek  yang  pertama  yang  menjadi  tolak  ukur  kasta  dalam  pernikahan  adalah  agama sehingga laki-laki beragama Islam yang orang tuanya kafir tidak sederajat dengan wanita muslimah yang orang tuanya beragama Islam. Adapun wanita yang salihah tidak sekasta dengan laki-laki yang fasik. Fasik yang dimaksud ialah laki-laki yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan. Selain aspek agama mereka juga menambahkan beberapa aspek  lain  sebagai  aspek  kasta  yang  memang  harus  dijadikan  pertimbangan  dalam menerima seorang calon suami, yaitu: 1) al- Ḥurriyah (Kemerdekaan). Aspek al-Ḥuriyah sudah  tidak  menjadi  permasalahan  karena  perbudakan  sudah  tidak  ada;  2) al-Nasab (Keturunan). Wanita yang berasal dari keturunan orang yang salih maka boleh saja bagi dia untuk menolak laki-laki dari keturunan orang yang fasik; 3) al-Hirfah (strata sosial). Dalam aspek ini wanita yang menengah harusnya dipinang oleh laki-laki yang lebih tinggi
13 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munākahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 200.
14 Yusuf  Hamid  ‘Alim, Al-Maqosid  al-Ammah  Li  al-Syariah  al-Islamiyyah, (USA:  International  graphic printing service, 1991), 102.
15 Abu Zayd al-Qayrawani, Fawākih al-Dawāni Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 9.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
strata sosialnya atau minimal sama dengan wanita tersebut. Mazhab al-Ḥanafiyah juga menambahkan al-ghināa masuk ke dalam aspek yang menjadi kesapadanan antara laki- laki dan wanita 16 .

## Pandangan Imam Hambali
Kasta adalah kesamaan dalam empat hal: Pertama , keagamaan, orang yang fasik tidaklah  sekasta  bagi  wanita  yang  saleh; Kedua ,  pekerjaan,  seorang  yang  bekerja  di tempat yang hina tidaklah sekasta dengan seorang yang bekerja di tempat yang mulia; Ketiga ,  kemerdekaan,  sehingga  seorang  budak  tidaklah  sekasta  dengan  orang  yang merdeka; Keempat ,  nasab,  maka  laki-laki  atau  wanita  yang  berasal  dari  Arab  tidaklah sekasta dengan mereka yang ‘ajam 17 .

## Pandangan al-Zahiriyah
Mazhab al-Zahiriyah mengatakan  bahwa  tidak  ada  yang  namanya  syarat  kalau menikah  harus  dengan  sekasta,  karena  semua  muslim  itu  sama  dan  tidak  ada  yang membedakannya.  Oleh  karena  semuanya  sama,  maka  siapapun  boleh  menikah  dengan yang dia mau, yang penting muslim. Jadi, wanita yang fasik boleh menikah dengan laki- laki yang saleh, sebaliknya laki-laki yang fasik juga boleh menikah dengan wanita yang salihah, karena yang menjadi syarat sah nikah adalah muslim sehingga setelah muslim tidak ada lagi kasta setelahnya 18 .
Namun, jumhur ulama menolak perkataan mazhab al-ẓahiriyah dan mengatakan bahwa dalam pernikahan harus ada kasta, karena nabi berkata di dalam hasdisnya:
اَذإ ُمِ يَلَا  َو  ْت َرَضَح اَذِإ ُةَزاَنَجلا  َو  ْتَءاَج اَذِإ ُة َلََّصلا اَهُر ِخَؤُت  َلَ ٌةَث  َلََث )يذمرتلا هاور( ا ؤُفُك  ْتَدَج َو 19
Artinya:
“Tiga  hal  yang  tidak  boleh  ditunda,  salat  jika  telah  tiba  waktunya,  mayat  jika sudah siap dikuburkan, dan anak perempuan jika sudah ada yang sekasta.” Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun yang namanya kasta itu sangat diterima. Hal ini dikarenakan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kesamaan status  dan  kesepadanan  strata  antara  kedua  pasangan  tersebut  ialah  menjadi  salah  satu faktor  keharmonisan  keluarga,  karena  bagaimana  pun  kasta  itu  punya  perngaruh besar atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga.
Syariat ini menginginkan adanya maslahat dari hubungan pernikahan itu, maka kasta sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan 20 . Imam Jalaaluddin juga menyebutkan di dalam kitabnya bahwa tolak ukur kasta itu ada lima hal, yaitu:
1. Sehat dari penyakit yang kekal seperti gila;
16 Al-Kasani, Bada’i al-Ṣana’i , Juz II (Beirut: Dār  al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 319.
17 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munākahat , h. 200.
18 Wahbah al-Zulahily, al-Fikih al-Islami wa adillatuhu , Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, t.th), 216
19 Muhammad bin ‘Isa, Jāmi’u al-Tirmiżῑ , (Riyadh: baitu al-Afkār, t.th), 192.
20 Wahbah al-Zuhaili, al-Fikih al-Islami Wa Adillautuhu , (Damaskus: Darul Fikr, t.th), 87.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2. Merdeka, maka seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka;
3. Nasab,  maka  orang  yang  berasal  dari  keluarga  yang  terhormat  tidaklah  sekasta dengan orang yang berasal dari keluarga rendahan;
4. Kesucian, maka orang yang fasik tidaklah sekasta dengan orang yang saleh.
5. Pangkat,  maka  orang  yang  pangkatnya  lebih  tinggi  tidaklah  sekasta  dengan  orang yang pangkatnya rendah 21 .
Adapun  kasta  apakah  termasuk  syarat  sah  nikah,  maka  para  ulama  tidak mensyaratkan  kasta  itu  bagian  dari  syarat  sahnya  pernikahan,  akan  tetapi  kasta  masuk dalam kategori syarat luzum yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya  mengajukan  pembatalan  nikah  jika  pasangan  pria  ternyata  tidak  sekasta  dan pihak wanita tidak menginginkannya. 22
Sama  seperti cacat  fisik  atau aib,  yang  mana  aspek  tersebut  menjadi  salah  satu factor  bolehnya  pernikahan  itu  dibatalkan  jika  memang  salah  satunya  tidak menginginkannya.  Jadi,  pernikahan  yang  tidak  ada  kasta  didalamnya  tetap  dinyatakan sah,  hanya  saja  pihak  wanita  mempunyai  hak  untuk  membatalkan  pernikahan, sebagaimana  hadis  Nabi  saw.  yang  mengatakan  bahwa  kasta  adalah  syarat luzum -nya pernikahan, dan dalam KHI pasal 61 dikatakan juga bahwa sekasta tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekasta dalam masalah agama 23 .
Namun,  ulama  Hanafiyyah  menjelaskan bahwa  kasta ini  memang  bukan  syarat sah  tetapi  di  waktu  lain,  kasta  bisa  menjadi  syarat  sah  nikah,  yaitu  ketika  wanita menikahkan dirinya namun dengan yang tidak sekasta. Dalam pandangannya, dikatakan bahwa wanita boleh saja menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan kasta yang harus menjadi syarat sahnya nikah, atau kasta juga bisa menjadi syarat sahnya nikah apabila wanita dinikahkan bukan oleh wali kandungnya (ayah kandung) 24 .
Berdasarkan  atas  keseluruhan  uraian  di  atas,  maka  pernikahan  beda  kasta (kedudukan),  selain  masalah  kedudukan  agama,  dapat  dikatakan  bahwa  larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Ngafan Maluku Utara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat  desa tersebut  dapat dibenarkan  (dibolehkan).  Hal ini  dikarenakan sebagian  ulama  (jumhur  ulama)  mengatakan  bahwa  larangan  pernikahan  yang  tidak sekufu selain masalah agama adalah dibolehkan. Jadi, wali perempuan mempunyai hak untuk  melarang  anak  walinya  untuk  menikah  dengan  laki-laki  yang  tidak  sekufu dengannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil bahwa:
21 Jalāluddin, Kanzu al-Rāgibῑn , Juz III (Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th), 273-275.
22 Yahya bin Syaraf al-Nawawῑ, Rauḍtu al-Ṫālibῑn , Juz V (Riyāḍ: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 428.
23 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2009), 142.
24 Ibnu ‘Ābidῑn, Roḍdu al-Mukhtār , Juz III (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 84.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Sistem perkastaan di Desa Ngafan muncul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh  seseorang  dalam  masalah  adat  dan  agama,  kemudian  ada  orang  lain  yang menebusnya  sehingga  dia  menjadi  budak  bagi  orang  tersebut.  Pembagian  kasta  di Desa Ngafan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu, Mel-Mel, Ren-Ren , dan Riy-Riy. Jika ada  pernikahan  di  antara  wanita  dari  kasta Mel-Mel (tinggi)  dengan  laki-laki  dari pihak  kasta  rendah  ( Riy-Riy ),  maka  bergantung  kepada  keluarga  kedua  mempelai, jika mereka setuju maka pernikahannya tetap  berjalan normal, namun jika mereka menolak maka pernikahannya dibatalkan, dan jika kedua pasangan tetap melanjutkan pernikahan, maka bisa diusir dari keluarganya sendiri. Larangan nikah beda kasta di Desa  Ngafan  sudah  mulai  hilang,  seiring  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  namun  sebagian  masyarakat  Desa  Ngafan  masih  memegang  teguh  adat tersebut.
2. Para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah kasta dalam pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa kasta yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah agama, kemerdekaan,  strata  sosial  dan  keturunan.  Imam  Malik  menyebutkan  bahwa  kasta yang dimaksud adalah agama dan terbebas dari penyakit yang dianggap tidak bisa sembuh  atau  lama  sembuhnya.  Namun,  mazhab al-Ẓahiriyyah mengatakan  bahwa kasta tidak masuk dalam syarat nikah, karena semua umat Islam itu sama, sehingga yang menjadi syarat nikah hanya muslim saja dan selain itu tidak ada syarat. Para ulama tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, tetapi kasta masuk  dalam  kategori  syarat luzum yang  artinya  syarat  yang  membolehkan  pihak wanita  atau  walinya  mengajukan  pembatalan  nikah  jikalau  pasangan  pria  ternyata tidak  sekasta  dan  pihak  wanita  tidak  menginginkannya.  Dapat  dikatakan  bahwa larangan pernikahan beda kasta (tidak  sekufu) di Desa Ngafan Maluku Utara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa tersebut dibolehkan, karena sebagian ulama (jumhur  ulama)  mengatakan  bahwa  larangan  pernikahan  yang  tidak  sekufu  selain masalah agama adalah dibolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Alim,  Yusuf  Hamid.  Al-Maqosid  al-Ammah  Li  al-Syariah  al-Islamiyyah . USA: International Graphic Printing Service, 1991. Al-Bukhorῑ,  Muhammad  ibn  Isma’ῑl. Ṣaḥῑḥ  al-Bukharῑ. Riyaḍ:  Baytu  al-  Afkār.  1998 M/1419 H.
Al-Kasānῑ,  Abu  Bakar  bin  Mas’ūd. Bada’ῑ  al-Ṣana’ῑ .  Juz  II.  Beirut:  Dār  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah. 2004.
Al-Nawawῑ,  Yahya  bin  Syaraf. Rauḍah  al-Ṫālibῑn .  Juz  V.  Riyāḍ:  Dāru  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah. t.th.
Al-Qayrawani, Abu Zayd. Fawākih al-Dawāni. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr. 2008. Al-Qusyayrῑ, Muslim bin Ḥajjaj. Ṣaḥῑḥ Muslim. Mesir: Ṭob’atu wizāratu al-Awqāf. 2009. Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fikih al-Islami wa adillatuhu . Juz VII. Cet. II; Damasyq: Dāru al-Fikr. 1985.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Bayu, Alit., Rachmi Sulistiryani, Ratih Dheviana. “Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan  Perempuan  dalam  Perkawinan  Nyerod  Beda  Kasta  Menurut  Hukum Kekerabaan Adat Bali” . Kumupulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. (2015): 1-18
Bukido, Rosdalina., Christofer Visal Solang., Ridwan Jamal., Misbahul Munir Makka., dan Faradila Hasan, "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai." NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5 No.2 (2019): 145-157.
Duramae, Hussam. (2018). “Perkawinan Sekufu dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus  di  Daerah  Napradu  Provinsi  Pattani  Thailand  Selatan).” Bilancia:  Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 12 no.1 (2018): 79-109.
Ibnu ‘Ābidῑn. Raḍdu al-Mukhtār . Juz III. Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah. t.th. Jalāluddin. Kanzu al-Rāgibῑn . Juz III. Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm. t.th.
Jaya, Dadang, "Bagaimana Relasi Suami-Isri Perkawinan  Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga." Jurnal al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan 31 no.1 (2021): 1-28 .
Kementrian  Agama  (2013). Alquran  dan  Terjemahnya. Cet.  I;  Jakarta:  Cipta  Bagus Segara.
Kusumawati,  Meliana  Ade. “Pertentangan  Kasta  Dalam  Kebudayaan  Bali  (Kajian Hegemoni  dalam  Novel  Tarian  Bumi  Karya  Oka  Rusmin), Skripsi. Semarang:
Fak. Bahasa dan Seni Universias Negeri Semarang, 2011.
‘Isa, Muhammad bin , Jāmi’u al-Tirmiżῑ, Riyadh: baitu al-Afkār , t.th . Saebani, Beni Ahmad. Fikih Munākahat. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. 2009. Yudiwibowo, Syafruddin. “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam”. Yustisia Jurnal Hukum 1 no 2. (2012).