## MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN Zubaidah Nasution
STIE Perbanas Surabaya
Jl. Nginden Semolo 34-36, Nginden, Jangkungan, Ngenden Jangkungan, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118
Email. Zubaidah@perbanas.ac.id

## ABSTRAK
Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan internasional . Salah satu masalah utama dalam pembangunan pertanian adalah kelemahan dukungan modal. Syariah bank, memiliki potensi yang signifikan untuk pembiayaan pertanian karena bisnis ini intinya adalah  sebagai lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan  bahwa  pembiayaan  perbankan  syariah  untuk  sektor  pertanian  masih  terbatas  yaitu  kurang  dari  4%. Karya ilmiah  ini bertujuan untuk meninjau potensi bank syariah dan memeriksa pembiayaan untuk dukungan modal dalam  sektor  pertanian.  Metode  yang  digunakan  dalam  makalah  ini  adalah  korelasional  dan  deskriptif  kualitatif, dengan  data  sekunder.  Temuan  penelitian  ini  akan  mencerminkan  gambaran  yang  benar  dari  pembiayaan  sektor pertanian  dengan  merumuskan  skema  pembiayaan  alternatif  sesuai  dengan  karakteristik  pertanian  berdasarkan perspektif syariah. Mungkin akan bermanfaat bagi bank syariah yang ada untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembiayaan pertanian.
Kata kunci : Pertanian, Pembiayaan, perbankan Islam

## ABSTRACT
Agriculture  sector  has  a  very  strategic  role  international  development.  One  of  the  main  problems  in  agriculture development  is  the  weaknesses  of  capital  support.  Shariah  banks,  have  a  significant  potential  for  agricultural financing because of core business as the financial intermediary institution. However, the facts showed that Shariah banking financing to agriculture sector is still limited that it less than 4 %.  This paper aims to review potential of Shariah banks and examines financing for capital support in agriculture sector. The method which are used in this paper  are  correlational  and  descriptive  qualitative,  with  secondary  data.  The  findings  of  this  study  will  reflect  the true picture of financing agriculture sector with formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture based on Shariah perspective. It might be beneficial for the existing Islamic banks to enhanced their performance in agricultural financing.
Keywords : Agriculture, Financing, Islamic banking

## PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan  sosial.  Implementasinya  tidak hanya  ditujukan  untuk  meningkatkan  status dan  kesejahteraan  petani  semata,  tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya,  lingkungan  melalui  perbaikan ( improvement ),  pertumbuhan  ( growth )  dan perubahan  ( change )  (Iqbal  dan  Sudaryanto,
2008). 1 Salah  satu  permasalahan  ekonomi adalah munculnya dampak akibat industrialisasi yang tidak berbasis pertanian.
Hal ini terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan  sektor  pertanian  lebih  rendah dibandingkan  laju  sektor  industri.  Pada negara  maju  seperti  Jepang,  Cina,  Eropa justru  diawali  dengan  revolusi  sektor
1 Sudaryanto  dan  Iqbal.  “Kebijakan  Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agroindustri”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian 2008, Bogor.
Universitas Trunojoyo Madura
pertanian. Jika dianalisis dari sudut permintaan,  apabila  sektor  pertanian  kuat, maka  pendapatan  riil  perkapita  akan  naik, permintaan  petani  akan  produk  industri manufaktur akan naik, hal ini mengindikasikan terjadi perkembangan industri  manufaktur.  Dari  sudut  penawaran, permintaan  produk  pertanian  sebagai  bahan baku  oleh  industri  manufaktur.  Apabila terjadi  kelebihan  output  sektor  pertanian, maka  dapat  digunakan  sebagai  investasi sektor  industri  manufaktur  seperti  industri kecil di pedesaan. Berjalan dari perekonomian  yang  telah  dilalui  dan  masih beriringan  dengan  ketidakpastian  kondisi global,  sebaiknya  Indonesia  sadar  akan penempatan kembali sektor pertanian menjadi sektor utama yang dapat menyangga perekonomian dalam negeri.
Sektor  pertanian  memiliki  peran  yang cukup  penting  dalam  kontribusi  negara maupun  kontribusi  dunia.  Sektor  pertanian Indonesia  masih memiliki keunggulan komparatif  yang  memiliki  peluang  cukup cerah  menjadi  keungulan  kompetitif  dalam persaingan dunia. Hasil sumberdaya pertanian  yang  beragam  dan  melimpah, seharusnya  harus  selalu  didukung  dan dikembangkan  dengan  kebijakan  yang menstimulus  pengembangan  pertanian  ke arah yang lebih kompetitif. Kondisi perekonomian  Indonesia  tidak  terlepas  dari andil  sektor  pertanian.  Sumbangan  PDB pertanian setipa tahunnya mengalami peningkatan  pada  tahun  2014  sebesar 13,94%dan  tahun  2015  mencapai  13,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih  menjadi  sektor  basis  yang  memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi  keunggulan  kompetitif.  Posisi sektor  pertanian  yang  cukup  strategis  masih memiliki  hambatan.  Berbagai  masalah  saat ini tengah dihadapi sektor pertanian terutama  lemahnya  masalah  permodalan. Perubahan  paradigma  pengelolaan  sektor pertanian,  khususnya  sumberdaya  kapital
diperlukan guna memperbaiki sistem agribisnis  agar  para  pelaku  agribisnis  dapat mengakses modal lebih mudah.
Tabel 1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB
Pentingnya  pengembangan  strategi yang  tepat  dan  responsif  dalam  pengelolaan pengembangan sektor pertanian agar Indonesia  memiliki bargaining  position yang kuat. Pembangunan pertanian diarahkan  untuk  meningkatkan  pendapatan petani  melalui  peningkatan  produktivitas usahatani  dan  nilai  tambah  produk,  serta distribusi  hasil  pertanian.  Aspek  tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk dukungan  pembiayaan  berupa  modal  kerja. Pembiayaan  pertanian  selama  ini  dinilai kurang efektif karena bunga yang ditetapkan pemerintah  yang  menjadikan  petani  sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan  pembiayaan  antara  debitur (pihak  peminjam)  dan  kreditur  (pihak pemberi  dana)  dimana  kedua  pihak  tidak bersinergi  dengan  utuh,  masing-masing bergerak  sendiri  dalam  perhitungan  yang berbeda  pihak  kreditur  lebih  kepada  sektor moneter  sedangkan  debitur  pada  kegiatan sektor  rill,  skim  pembiayaan  bank  lebih kepada sektor nonpertanian daripada pertanian,  sedangkan untuk  sektor pertanian jumlah  kredit  yang  diberikan  jauh  lebih rendah  dibandingkan  sektor  lain.  Pihak perbankan  belum  memberikan  dukungan
No Sektor Ekonomi 2013 2014 2015 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13.90 13.94 13.98 2 Pertambangan dan Penggalian 13.58 13.59 13.54 3 Industri Pengolahan 14.39 14.43 14.47 4 Pengadaan Listrik dan Gas 11.39 11.45 11.46 6 Konstruksi 13.56 13.63 13.69 7 Perdagangan Besar dan Eceran 13.93 13.98 14.00 8 Pengangkutan, pergudangan 13.39 13.47 13.56 9 Jasa dunia usaha 13.42 13.48 13.55 10 Jasa sosial masyarakar 11.35 11.42 11.49 11 Lain-laian 11.72 11.81 11.88 Produk Domestik Bruto 130.63 131.2 131.62
optimal dalam meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan memperoleh  pinjaman  modal  kepada  sektor pertanian khususnya para petani kecil.
Tabel 2. Persentase Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
No Sektor Ekonomi 2013 2014 2015 1 Pertanian, kehutanan, pertanian 1.15 8.51 8.98 2 Pertambangan 1.10 8.43 8.72 3 Perindustrian 1.80 9.50 9.80 4 Listrik, gas dan air 1.54 8.61 8.77 5 Konstruksi 2.09 9.36 9.32 6 Perdagangan, restoran dan hotel 2.66 10.03 10.17 7 Pengangkutan, pergudangan 1.68 9.41 9.31 8 Jasa dunia usaha 3.86 8.94 9.14 9 Jasa sosial/masyarakat 2.49 7.47 7.84 10 Lain-lain 4.38 9.13 9.03 Jumlah 1.84 936.09 1.070.10
Alokasi ketimpangan pembiayaan yang  terjadi  tidak  semata-mata  disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor ini untuk mengembalikan  pembiayaan,  tetapi  lebih disebabkan  oleh  keberpihakan  yang  sangat rendah  pada  sektor  ini  dan  aturan  main kredit  yang  sangat  kaku,  terutama  bagi petani  pelaku  agribisnis.  Konsep  bagi  hasil merupakan skema yang tepat untuk kegiatan ekonomi  masyarakat  petani.  Jika  orientasi bank  syariah  terhadap    pembiayaan  pada usaha-usaha  sektor  riil,  maka  akan  lebih baik  apabila  usaha  di  bidang  pertanian mendapat porsi besar. Bank syariah memiliki  peran  yang  strategis  sebagai lembaga  intermediasi  antara  pasar  uang dengan  dunia  usaha  ekonomi  riil  khususnya sektor pertanian.
Jatuhnya  petani  ke  dalam  hutang melalui sistem ijon dan rentenir mengakibatkan  tidak  tumbuhnya  sector pertanian Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dikarenakan tidak  ada  alternatif  pembiayaan  yang  lebih baik  bagi  petani,  begitu  pula  di  bidang pengolahan hasil-hasil produksi, pembiayaan  makin  dirasa  keperluannya, selain itu juga diperlukan untuk pembiayaan penyimpanan,  pemasaran  dan  pengolahan. Jenis  pembiayaan  sector  pertanian  yang cenderung  sesuai  kepada  sistem  bagi  hasil,
maka  diperlukan  sebuah  model  skim pembiayaan  berbasis  akad  syariah  untuk setiap  subsektor  pertanian  di  Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan akad-akad bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi pertanian dan menggambarkan  model  pembiayaan  yang tepat  untuk  sektor  pertanian  berasaskan konsep profit loss sharing .

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  penelitian  Sutawi  (2008) 2 , kemitraan agribisnis syariah terpadu merupakan  solusi  untuk  mengatasi  kendala permodalan  pada  usaha  pertanian.  KAST adalah  suatu  program  kemitraan  yang melibatkan  usaha  besar,  usaha  kecil  dengan melibatkan  bank  syariah  sebagai  pemberi dana  dalam  suatu  ikatan  kerja  sama  yang dituangkan  dalam  nota  kesepakatan.  Tujuan KAST adalah untuk meningkatkan kelayakan  petani  plasma,  meningkatkan keterkaitan  dan  kerja  sama  yang  saling menguntungkan  antara  inti  dan  petani plasma, serta membantu bank syariah dalam meningkatkan  pembiayaan  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  secara  lebih  aman  dan efisien.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh Ashari (2009) 3 , terkait dengan pembentukan bank pertanian, pola pembiayaan  syariah  dapat  dijadikan  sebagai dasar  operasionalisasi  bank.  Perbankan syariah  memiliki  keunggulan  diantaranya
2 Sutawi.    “Pembiayaan  Syariah  pada  Usaha  Mikro, Kecil,  Menengah  Sektor  Agribisnis  dengan Pola  Kemitraan”, Jurnal  Keuangan  dan Perbankan Vol.12,  No.  3  September  2008, hlm. 447-458
3 Ashari.  “Peran  Perbankan  Nasional  dalam pembiayaan  Sektor  Pertanian  di  Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian”, Forum Penelitian Agro Ekonomi ,Vol. 27 No 1, Juli 2009, hlm. 25
pada  produk  pembiayaan  yang  variatif  serta tahan terhadap gejolak krisis moneter karena tidak berbasis bunga.
Pada  pembiayaan  untuk  peternakan sapi,  pendapatan bank syari’ah dengan bagi hasil  lebih  besar  yaitu  sekitar  348.07%  dari pendapatan  dengan  margin.  Sedangkan pendapatan  nasabah  lebih  besar  dengan penerapan  margin  yaitu  sekitar  147.5%  dari pendapatan  dengan  bagi  hasil.    Dengan menurunnya hasil penjualan susu, pendapatan bank syari’ah dengan bagi  hasil tetap  lebih  besar  yaitu  sekitar  298.74%  dari pendapatan  margin.  Sedangkan  pendapatan nasabah  lebih  besar  dengan  penerapan margin yaitu sekitar 144.35% dari pendapatan dengan bagi hasil. Pada simulasi pembiayaan untuk perkebunan tebu, pendapatan Bank Syari’ah dengan bagi hasil lebih  besar  yaitu  sekitar  149.2%  dari pendapatan  dengan  margin.  Sedangkan pendapatan  nasabah  lebih  besar  dengan penerapan margin yaitu sekitar 121.98% dari pendapatan  dengan  bagi  hasil.    Dengan menurunnya hasil penjualan tebu, pendapatan  Bank  Syari’ah  lebih  besar dengan  penerapan  margin  yaitu  sekitar 102.13% dari pendapatan dengan bagi hasil. Sedangkan  pendapatan  nasabah  lebih  besar dengan bagi hasil yaitu sekitar 101.44% dari pendapatan  dengan  margin.  Pengembalian pokok pembiayaan dapat lebih cepat dengan penerapan konsep bagi hasil. 4
Pelunasan  pembiayaan  dapat  lebih cepat  dilakukan  dengan  penerapan  konsep bagi  hasil.  Percepatan  pelunasan  dapat mengurangi  pendapatan  bank,  sebaliknya dapat  menambah  pendapatan  nasabah. Pengembangan lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga alternatif dalam
4 Liza  Fajarningtyas,  et  al.  “Pemodelan  Sistem Pembiayaan  Di  Bank  Syari’ah  Dengan Pendekatan  Metodologi  Sistem  Dinamik  :
Studi  Kasus  Pembiayaan  Pada  Usaha  Sapi Perah Dan Perkebunan Tebu”, ITS Undergraduate Paper 2007,  hlm. 11-12
pembiayaan  sektor  pertanian  merupakan pilihan  yang  strategis,  karena  secara konseptual  dianggap  relevan  dengan  usaha sektor pertanian. Secara spesifik pembiayaan  syariah  bebas  bunga,  prinsip bagi  hasil dan risiko,  perhitungan bagi  hasil dilakukan setelah periode transaksi berkahir. Beberapa  jenis  produk  pembiayaan  syariah yang berpeluang besar untuk diimplementasikan  pada  sektor  pertanian diantaranya mudharabah, musyarakah, muzara’ah,  murabahah,  salam,  istishan  dan rahn.  Banyaknya  alternatif  pembiayaan syariah  ini  cukup  memberikan  keleluasaan bagi  pelaku  bisnis  pertanian  untuk  memilih skim  pembiayaan  yang  disesuaikan  dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha. 5

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  metode  korelasional  dan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) 6
penelitian desktiptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau  menjabarkan    suatu  keadaan  atau fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dengan menggunakan  prosedur      ilmiah  untuk menjawab  masalah  secara  aktual.  Pada penelitian ini metode korelasional digunakan untuk  menggambarkan  keeratan  hubungan lembaga  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  dan  deskriptif  dimaksudkan untuk  eksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.
Data  yang  digunakan  merupakan jenis  data  sekunder  yang  diperoleh  dari badan pusat statistik dan statistik perbankan syariah.  Obyek  tulisan  ini  mengenai
5 Ashari  dan  Saptana.”Prospek  Pembiayaan  Syariah Untuk  Sektor  Pertanian”, Forum  Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 23 No 2, Desember, 2005 Bogor, hlm. 145-146
6 Sugiono, (2011).  Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) ; Alfabeta. Bandung
Universitas Trunojoyo Madura
permasalahan  utama  yang  dihadapi  dalam pembangunan  di  sektor  pertanian  yakni masalah  permodalan.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  mengenalkan  model  pembiayaan berbasis syariah serta prospek implementasinya  dengan  menghubungkan akad  dalam  pembiayaan  syariah  pada  setiap kebutuhan  permodalan  di  setiap  sektor pertanian  yang  dapat  diketahui  melalui pendekatan  dokumen  yang  digambarkan secara deskriptif

## HASIL PEMBAHASAN
A. Komponen Sektor Pertanian Sektor  pertanian  dapat  diklasifikasikan menjadi beberapa subsektor, yakni subsektor tanaman  pangan,  subsektor  perkebunan, subsektor peternakan, serta subsektor perikanan.
1. Subsektor tanaman pangan
Pembiayaan  untuk  subsektor  tanaman pangan  dapat  dikategorikan  dalam  jenis pembiayaan tanaman pangan, yakni padi dan palawija.  Komoditas  yang  tergolong  pada kelompok  palawija  adalah  jagung,  kedelai, kacang  tanah,  kacang  hijau,  ubi  kayu,  ubi jalar.  Masa  tanam  padi  terdiri  atas  dua musim  tanam,  sedangkan  palawija  terdiri atas  tiga  musim  tanam  dalam  setahun. Musim tanam pertama pada bulan november dan  panen  pada  bulan  februari.  Musim tanam  kedua  dimulai  pada  bulan  maret hingga juni. Sedangkan musim tanam ketiga khusus  untuk  tanaman  palawija  dimulai pada bulan agustus hingga november
Pihak  perbankan  dapat  memfasilitasi dalam  jenis  pembiayaan  produksi  untuk pembelian input produksi seperti benih bibit, pupuk,  pestisida,  serta  pembiayaan  untuk biaya tenaga kerja dan transportasi.
Sedangkan  untuk  tujuan  pengembangan dalam  hal  pembelian  alat  mesin  pertanian atau  jenis  investasi  jangka  panjang  lainnya seperti  tresher,  traktor, seed  cleaner dengan skim  ijarah  muntahiyah  bit  tamlik  atau
murabaha yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan.
2. Kelompok tanaman hortikultura.
Tanaman hortikultura dapat
dikelompokkan menjadi produk sayur, buah, dan tanaman hias. Tanaman hias merupakan tanaman  penghasil  bunga  dan  tanaman berbentuk  daun.  Keduanya  merupakan komoditas  ekspor.  Tanaman  penghasil bunga  yang  menjadi  komoditas  ekspor adalah  mawar,  melati,  anggrek  dan  sedap malam. Sedangkan untuk tanaman berbentuk  daun  yang  menjadi  komoditas ekspor  antara  lain,  bonsai,  supplier  dan palem.  Biaya  yang  dibutuhkan  selain  biaya tetap berupa lahan dan alat mesin pertanian, juga  dibutuhkan  biaya  variabel  berupa benih,  pupuk,  pestisida  serta  biaya  tenaga kerja untuk pengelolaan lahan, pemeliharaan dan  panen.  Untuk  rumah  kaca,  tempat penyimpanan dapat dilakukan akad pembiayaan musharakah, murabahah, ataupun ijarah muntahiya bit tamlik.
3. Subsektor perkebunan.
Jenis subsektor perkebunan terdiri atas komoditas  karet,  kelapa,  kelapa  sawit,  kopi, tebu,  cengkeh,  kapas,  teh,  lada,  dan  kakao.. Jenis  komoditas  unggulan  yang  dihasilkan untuk  devisa  Indonesia adalah kelapa sawit, kopi,  dan  kakao.  Tanaman  perkebunan merupakan tanaman penunjang untuk kebutuhan  dalam  proses  pengolahan  dan pembuatan  pangan  serta  tanaman  yang berperan  sebagai  bahan  baku  industri (farmasi dan kosmetika). Kebutuhan pembiayaan  untuk  komoditas  tanaman  non pangan sama halnya untuk tanaman pangan, yakni  biaya  untuk  input  produksi,  alat  dan mesin  pertanian,  biaya  penyimpanan,  biaya pengangkutan.
4. Subsektor peternakan
Pembangunan  sub  sektor  peternakan diusahakan  untuk  meningkatkan  populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi mayarakat, untuk
produksi  susu,  yoghurt,  dan  produk  turunan lainnya  yang  juga  merupakan  sumber pendapatan  masyarakat.  Selain  itu  manfaat mengembangkan  industry  dari  subsektor peternakan  dapat  meningkatkan  persediaan bahan  baku  untuk  pembuatan  vaksin  dan serum  untuk  pengobatan  dan  pencegahan penyakit,  contoh  PT.  Biofarma,  serta produksi madu lebah, dan ulat sutera sebagai penghasil benang sutera. Kebutuhan pembiayaan  sama  halnya  dengan  subsector yang  lain,  kebutuhan  akan  input,  alat-alat untuk  pabrik  susu  ataupun  produk  turunan lain, pembelian ternak. Akad-akad pembiayaan  yang  dapat  dilakukan  dapat berupa murabahah, istisna, musyarakah serta ijarah.
5. Subsektor perikanan
Komoditi  subsektor  perikanan  yang menjadi  komoditas  ekspor  antara  lain rumput laut, bandeng, kerapu, udang windu, kepiting,  ikan  tuna,  dan  jenis  ikan  lainnya. Biaya yang dibutuhkan sama hal nya dengan subsector  lainnya,  meliputi  biaya  pakan, bibit  ikan,  kolam  jika  budidaya  air  tawar, kapal  jika  merupakan  jenis  perikanan  laut, pengadaan cold  storage, biaya  bahan  bakar minyak,  umpan,  es,  tenaga  kerja  dan  biaya lain.  Jenis  biaya  yng  dibutuhkan  untuk investasi  jangka  panjang  seperti  cold storage,  kapal,  biasanya  dilakukan  dengan menggunakan akad ijarah ataupun murabahah.  untuk  pembelian  input  dapat dilakukan akad murabahah. Untuk pemesanan  ikan  yang  masih  memerlukan pengolahan  dengan  berjangka  pendek  yakni kurang  dari  6  bulan  dapat  dilakukan  akad pembiayaan  salam  oleh  pihak  perbankan (pemesan),  sedangkan  untuk  pengolahan yang  memiliki  jangka  waktu  lebih  dari  6 bulan  dapat  melakukan  pembiayaan  dengan akad Istisna

## B. Skim  Pembiayaan  Bank  Syariah  untuk Sektor Pertanian
Jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan  produksi  jangka  pendek  baik untuk tanaman pangan maupun non tanaman pangan dapat diklasifikasikan sebagai modal.  Tujuan  utama  jenis  pembiayaan modal  kerja  meliputi  pembiayaan  untuk pembelian  input  seperti  bibit,  pupuk, pestisida, tenaga kerja air maupun kebutuhan listrik. Biasanya akad yang dapat digunakan  oleh  pihak  perbankan  meliputi murabahah,  salam,  maupun  salam  parallel. Untuk  pembiayaan  jangka  panjang  dalam sektor pertanian yang lebih banyak dibutuhkan  untuk  sub  sektor  perkebunan berupa pembelian alat mesin pertanian, sewa atau  pembelian  gedung  ataupun  jenis investasi jangka panjang lainnya.
Tabel 3. Model Pembiayaan Sektor Pertanian
No Tujuan Model Pembiayaan 1 Penyediaan bahan baku Murabaha, Salam, Musawamah 2 Alat mesin pertanian IMBT, Murabahah 3 Pembiayaan peternakan Murabahah, Istisna, Musyarakah, Ijarah 4 Pembiayaan unggas Musharakah, Murabahah, Ijarah, Istisna 5 Pembiayaan perikanan Musharakah, Murabahah, Ijarah, Istisna 6 Pendirian rumah, gudang penyimpanan Musharakah, Murabahah, IMBT 7 Pemberdayaan kelompok tani Mudharabah
Aplikasi  dan  prosedur  pembiayaan  sektor pertanian
1. Murabaha merupakan  jenis  pembiayaan penjualan  secara  cicilan,  seperti  barang atau aset yang dipilih oleh pembeli dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman.  Prosedur  yang  dapat  ditempuh antara lain:
a. Penandatanganan  kontrak  pembiayaan antara klien dan lembaga pembiayaan
b. Klien  memberikan  daftar  permintaan pembelian  kepada  pihak  lembaga pembiayaan  untuk  membeli  barang pesanan.
c. Agen  pembelian  sebagai  wakil  dari lembaga pembiayaan melakukan pembelian  barang  sesuai  dengan kesepakatan dengan pihak perbankan.
d. Penyerahan barang dari pihak lembaga pembiayaan  terhadap  klien  dilakukan. Hal  ini  menandakan  telah  terjadi transfer  resiko  dari  pihak  lembaga pembiayaan kepada klien.
e. Klien  membayar  harga  sesuai  dengan perjanjian atau kesepakatan awal.
Gambar 1. Skema Akad Murabaha
Keterangan:
1. Pihak petani dan bank syariah melakukan kontrak pemesanan barang kepada  pihak  perbankan,  baik  berupa input produksi maupun alat-alat mesin pertanian.
2. Bank  melakukan  kerjasam  pembelian barang dengan pihak pasar input untuk membeli barang sesuai dengan permintaan petani.
3. Bank  menyerahkan  barang  sesuai dengan  kesepakatan  awal  beserta harga dan janga waktu pembayaran.
2. Salam , merupakan jenis akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi klien yang membutuhkan  penyediaan  modal  kerja.
Pihak  lembaga  pembiayaan  atau  pembeli memiliki  keuntungan  pada  saat  membeli komoditas  tertentu  dengan  harga  yang relatif  lebih  murah.  Sebaliknya,  penjual atau  pihak  klien  mendapatkan  harga  di awal  pada  saat  barang  belum  diproduksi. Hal  ini  akan  membantu  petani  untuk membiayai modal kerjanya.
a. Perjanjian akad salam dilakukan oleh pihak klien sebagai penjual komoditas  dan  lembaga  pembiayaan sebagai pembeli komoditas.
b. Perjanjian  menjelaskan  spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual  serta  tanggal  dan  tempat pengiriman.
c. Lembaga  pembiayaan  membayar harga penuh di awal
d. Setelah mendapatkan ketetapan harga,  klien  dapat  memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan e. Pada masa tanggal jatuh tempo, klien harus mengirimkan komoditas sesuai dengan perjanjian di awal.
Gambar 2. Skema Akad Salam Keterangan:
1. Bank sebagai pembeli. Bank melakukan  kontrak  salam  kepada pihak  petani  dengan  membayar  term sesuai kesepakatan.
2. Petani mengelola proyek dan menghasilkan  barang  yang  telah dipesan oleh bank.
3. Kualitas cashflow ,  serta  dewan pengawas  syariah  dan  penyuluh pertanian bertindak sebagai pengawas,  baik  dari  aspek  fiqih, aspek ekonomi, maupun aspek budidaya.
4. Waktu  dan  jenis  barang  dibayarkan sesuai dengan perjanjian.
Jenis  akad  jual  beli  salam  dapat dilakukan  terhadap  jenis  pembiayaan pada  sektor  pertanian  apabila  barang masih  memerlukan  proses  pengolahan
( in  process )  dan  berjangka  waktu pendek  yaitu  tidak  lebih  dari  6  bulan.
Pihak perbankan syariah dapat
melakukan pesanan untuk barang pertanian  yang  memiliki  jangka  waktu menghasilkan  kurang  dari  6  bulan, dengan memberikan pelunasan
pembelian komoditi yang telah disepakati. Pihak petani dapat menggunakan  uang  tersebut  untuk mencukupi  dalam  pembelian  input, ataupun kebutuhan produksi yang lain. Pihak dewan pengawas syariah sebagai wakil dari bank dapat melakukan  pengawasan  dalam  aspek fiqih, sedangkan pihak penyuluh pertanian  dapat  membantu  memberikan pendidikan kepada petani untuk melakukan  kegiatan  pertanian  dengan tepat.  Pihak penyuluh  merupakan pihak dari  pemerintah  yang  dapat  bekerja sama  dengan  bank  dalam  membantu petani  untuk  kegiatan  bercocok  tanam maupun  pengeloloaan  usaha.  Pada  saat melakukan akad, petani  dapat  membuat rincian kebutuhan biaya serta harga jual kepada  pihak  perbankan,  sehingga pihak perbankan dapat membayar petani sesuai  dengan  biaya  yang  dibutuhkan beserta  keuntungan.  Pada  akhir  masa panen,  petani  menyerahkan  produk yang  telah  dihasilkan  sesuai  dengan kesepakatan  awal  dengan  pihak  bank. Bank  akan  memperoleh  harga  dasar produk  pertanian  dari  petani  dan  dapat langsung  menjual  kepada  pasar  induk dengan harga diatas harga dasar. Selisih harga jual dengan harga dasar,
merupakan  margin  keuntungan  yang diperoleh bank. Semakin besar kuantitas yang diperjanjikan, maka semakin besar pula margin keuntungan yang diperoleh, hal  ini  juga  turut  membantu  petani dalam hal pemasaran.
Jika  semua/sebagian  barang  tidak tersedia  tepat  waktu  penyerahan  atau
kualitasnya  lebih  rendah  dan  pembeli tidak  rela  menerimanya,  maka  pembeli memiliki dua pilihan:
a. Membatalkan  kontrak  dan  meminta kembali uang
b. Menunggu sampai barang tersedia 7
Pembatalan  kontrak  boleh  dilakukan selama  tidak  merugikan  kedua  belah pihak maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama  sesuai  dengan  UU  No.3/2006 setelah  tidak  tercapai  kesepakatan melalui  musyawarah.  Para  pihak dapat  juga  memilih  BASYARNAS dalam  penyelesaian  sengketa.  Tetapi jika  lembaga  ini  yang  dipilih  dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama 8
3. Istisna merupakan  model  pembiayaan yang  digunakan  sebagai  proses  untuk nilai tambah suatu produk. Jenis pembiayaan  ini  dapat  digunakan  untuk membiayai bangunan, mesin-mesin, pabrik,  dan  jenis  aset  lain  yang dipergunakan  pada  kebutuhan  di  bidang pertanian.  Pembayaran  dilakukan  sesuai dengan perjanjian pembayaran tunai pada saat  awal,  cicilan  atau  pembayaran  tunai pada setelah dilakukan pengiriman barang.
Prosedur yang dapat dilakukan:
a. Perjanjian  istisna  dapat  dilakukan  oleh dua  pihak  yakni  pihak  penjual  barang atau pengusaha pabrik dan pihak pembeli barang tersebut
b. Perjanjian  menjelaskan  spesifikasi  yang sempurna dari komoditas, harga jual serta tanggal dan tempat pengiriman.
c. Lembaga  pembiayaan  membayar  harga sesuai kesepakatan
7 Muhammad Haykal dan Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis.
Kencana, Jakarta, 2010 , hlm 51.
8 ibid
d. Pada  masa  jatuh  tempo,  klien  mengirim barang  atau  komoditas  sesuai  dengan kesepakatan awal.
Gambar 3. Skema Akad Istisna
Keterangan: 1. Bank sebagai pembeli. Bank melakukan  kontrak  istisna  kepada pihak  petani  dengan  membayar term sesuai kesepakatan.
2. Petani  mengelola  proyek  yang merupakan  komoditi  yang  telah dipesan oleh bank
3. Kualitas cash flow, dewan
pengawas syariah serta pihak penyuluh bertindak sebagai pengawas,  baik  dari  aspek  fiqih, aspek ekonomi, maupun dari  aspek budidaya.
4. Waktu dan jenis barang dibayarkan sesuai dengan perjanjian
Jenis  akad  jual  beli  istisna  dapat
dilakukan  terhadap  jenis  pembiayaan pada  sektor  pertanian  apabila  barang masih memerlukan proses pengolahan ( in process )  dan  berjangka  waktu  lebih panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad  istsina  dapat  dilakukan  untuk subsektor  perkebunan  yang  memiliki jangka  waktu  menghasilkan  lebih  lama dan  bank  dapat  melakukan  pembelian secara cicilan kepada petani. Pihak petani dapat menggunakan uang cicilan tersebut untuk  pembelian  input,  ataupun  biaya tenaga kerja, transportasi dan biaya panen pada  saat  pihak  perbankan  melaukan cicilan  kedua,  ketiga  hingga  cicilan terkahir  berdasarkan  kesepakatan.  Pihak
dewan  pengawas  syariah  sebagai  wakil dari  bank  dapat  melakukan  pengawasan dalam  aspek  fiqih,  sedangkan  pihak perbankan  dapat  membantu  menyusun cashflow serta  meneliti cashflow proyek yang akan dipesan. Pihak  penyuluh  merupakan  pihak  dari pemerintah yang disediakan untuk membantu membantu memudahkan petani  dalam  aspek  budidaya.  Pada  saat melakukan  akad,  petani  dapat  membuat rincian  kebutuhan  biaya  serta  harga  jual kepada  pihak  perbankan,  sehingga  pihak perbankan dapat  membayar petani sesuai dengan  biaya  yang  dibutuhkan  beserta keuntungan.  Pada  akhir  masa  panen, petani  menyerahkan  produk  yang  telah dihasilkan  sesuai  dengan  kesepakatan awal  dengan  pihak  bank.  Bank  akan memperoleh  harga  dasar  dari  produk perkebunan  dari  petani  dan  dapat langsung  menjual  maupun  diekspor dengan  harga  diatas  harga  dasar.  Selisih harga jual dengan harga dasar, merupakan  margin  keuntungan  yang diperoleh  bank.  Semakin  besar  kuantitas yang  diperjanjikan,  maka  semakin  besar pula  margin  keuntungan  yang  diperoleh hal ini juga turut membantu petani dalam hal pemasaran.
4. Ijarah merupakan  kontrak list kontrak dimana  suatu  bank  menyewakan  suatu peralatan  kepada  salah  satu  nasabahnya. Jenis  akad  ijarah  dapat  dilakukan terhadap  jenis  pembiayaan  pada  sektor pertanian  apabila  barang  telah  tersedia ( ready  stock )  dan  berjangka  waktu panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad  ijarah  dapat  dilakukan  untuk penyewaan  lahan,  gedung,  rumah  kaca, mesin storage , dan jenis barang lain yang memiliki  investasi  jangka  panjang.  Pada akhir  masa  sewa,  bank  dapat  menjual kembali  kepada  petani.  Harga  sewa  dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Cicilan dapat dilakukan
berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah pihak.
Bank
akan memperoleh
keuntungan  dari  penyewaan  barang tersebut kepada petani.
Gambar 4. Skema Akad Ijarah
Keterangan: 1. Pihak bank syariah melakukan
kontrak  penyewaan  barang  kepada pihak  petani,  sesuai  dengan  barang yang  diminta  biasanya  dalam  bentuk input  tetap  yang  memiliki  nilai investasi lebih dari 1 tahun.
2. Jika  pihak  bank  syariah  tidak memiliki barang  yang diminta, maka pihak  bank  dapat  mengusahakan dengan membeli yang baru.
3. Bank  menyerahkan  barang  sewaan sesuai  dengan  kesepakatan  awal dengan fix return serta jangka waktu pembayaran
5. Musyarakah ,  merupakan  akad  yang dapat  digunakan  untuk  pembiayaan mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek, mulai dari pembiayaan  jangka  pendek  hingga jangka  waktu  pembiayaan  berdasarkan kesepakatan.
Prosedur aplikasi
a. Satu atau lebih pengusaha mendatangi pihak lembaga pembiayaan untuk membiayai investasi pertanian b. Pihak lembaga pembiayaan menyediakan sepenuhnya atau
sebagian dana pembiayaan
c. Semua  kalangan  termasuk  pihak lembaga  pembiayaan  memiliki  hak
yang  sama  dalam  manajemen  usaha pertanian d. Keuntungan  akan  dibagikan    sesuai dengan kesepakatan pembagian profit  yang  berdasar  pada  proporsi penyertaan modalJika terjadi kerugian maka ditanggung bersama e. Diakhir periode, keuntungan didistribusikan  kepada  pihak  yang menyertakan modal.

## Gambar 5. Skema Akad Musyarakah
Keterangan:
1. Pihak  petani  mengajukan  pembiayaan kepada  pihak  perbankan  dengan  akad musyarakah dengan profit loss sharing .
2. Petani  dan  pihak  perbankan  bersama untuk  mengelola  dan  mengawasi  proyek yang  didanai  bersama.  Petani  mengelola proyek  dan  menghasilkan  barang  yang telah dipesan oleh bank.
3. Kualitas cashflow , serta dewan pengawas syariah dan penyuluh pertanian membantu  untuk  pengawasan,  baik  dari aspek  fiqih,  aspek  ekonomi,  maupun aspek budidaya.
4. Pada  akhir  masa  panen,  hasil  dibagikan sesuai kontrak awal.
Akad musyarakah mutanaqisah merupakan  akad  berpola  bagi  hasil  di  mana dua  belah  pihak  bermitra  dalam  rangka memiliki  aset  secara  bersama-sama.  aset yang  dimiliki  secara  bersama  tersebut  bisa berbentuk  transportasi  seperti  truk  pada sektor  perkebunan,  kapal  pada  perikanan laut,  kolam  pada  perikanan  darat,  hasil
Universitas Trunojoyo Madura
sumber  laut  seperti  udang,  kepiting,  tuna atau  yang  lainnya.  Pihak  pertama  memiliki aset  modal  yang  akan  dibagi  ke  dalam beberapa unit. Aset yang menjadi modal dari pihak pertama ini kemudian akan dibeli oleh pihak  kedua  sebagai  klien  secara  unit  per unit,  dan  pembelian  dilakukan  secara periodic  (tidak  secara  bersamaan).  Lambat laun, bagian yang dimiliki oleh pihak kedua akan  bertambah  secara  perlahan-lahan  dan aset menjadi sepenuhnya milik pihak kedua. Adapaun  pembagian  keuntungan  yang dilakukan sesuai dengan proporsi
kepemilikan aset masing-masing pihak pada saat tersebut
Adapun  keuntungan  dari  akad  musyarakah menurun ini adalah:
a. Bagi  bank,  akad  ini  memungkinkan bank  untuk  dapat  menghasilkan keuntungan  secara  periodik  setiap tahunnya
b. Bagi  nasabah, bank  Islam  pada akad ini  akan  terus  memacu  nasabah untuk  terus  berinvestasi  pada  sektor yang  halal  dan  sesuai  dengan  Islam. dan
c. Diharapkan  dengan  adanya  skim musyrakah  yang  menurun  ini,  maka kesetaraan dalam distribusi bagi hasil akan tercapai.
6. Mudharabah adalah  kerjasama  usaha antara  dua  belah  pihak,  dimana  pihak pertama  atau  shahibul  mal  menyediakan 100%  modal  sedangkan  pihak  lain menjadi pengelola.
Gambar 6. Skema Akad Mudharabah
Akan  tetapi  terkadang  dalam  skema seperi ini bank syariah masih menemukan kesulitan melakukannya karena kurangnya  pengetahuan  bank  syariah akan  pertanian  dan  kehatian-hatian  bank akan  timbulnya  risiko  usaha.  Oleh  sebab itu  dalam  mengembangkannya  bank syariah (shahibul mal) dapat mengatasinya dengan tiga skema.

## Gambar 7. Skema Akad Mudharabah
Dalam  skemanya  pemilik  dana melakukan penyimpanan ke bank syariah berupa  tabungan,deposito  mudharabah dengan  jangka  waktu  bervariasi.  Dana yang dari pemilik dana akan diberikan ke pembiayaan lain  oleh bank syariah  yakni mudharabah  kepada  kelompok  tani. Nisbah  bagi  hasil  akan  diberikan  antara bank  syariah  dengan  petani  dan  bank syariah  ke  pemilik  dana  pihak  ketiga dengan kesepakatan awal. 9

## KESIMPULAN
Kontribusi  sektor  pertanian  yang tinggi  terhadap  PDB  sebesar  13,98%  tahun 2015 berbanding terbalik dengan pembiayaan yang dilakukan perbankan yang hanya  8,98%  tahun  2014  pada  pertanian. Rendahnya  pembiayaan  ini  bukan  saja dikarenakan  kurangnya  kemampuan  sektor ini  untuk  mengembalikan  pembiayaan, tetapi  lebih  disebabkan  oleh  keberpihakan yang  sangat  rendah  pada  sektor  ini  dan aturan  main  kredit  yang  sangat  kaku, terutama bagi petani pelaku agribisnis.
Dalam  implementasinya  komponen sektor  pertanian  yang  terdiri  dari  subsektor
9 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 211.
tanaman  pangan,  subsektor  perkebunan, subsektor peternakan, serta subsektor perikanan kurang diminati perbankan  dalam melakukan  pembiayaan  karena  memiliki risiko salah satunya risiko harga yang jatuh.
Skim  pembiayaan  syariah  yakni salam, istisna, ijarah, ijarah mum tahiyah bit tamlik,  musyarakah,  mudharabah  sebagai alternatif untuk pembiayaan petani, skim ini berpeluang  besar  untuk  diimplementasikan karena  memiliki  karakteristik  yang  berbasis pertanian  dengan  tidak  adanya  bunga,mitra kerjasama  dengan profit  loss  sharing ,  serta pemenuhan barang yang sesuai untuk petani yakni  pada  skim  salam,istisna,murabahah, ijarah  dan  adanya  pengawasan  dari  dewan pengawas syariah, penyuluhan petani, cashflow pada  perbankan  dan  petani.  Skim ini  juga  sebagai  solusi  yang  selama  ini menjadi kendala petani yakni permodalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari.  “Peran  Perbankan  Nasional  dalam pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi  dan  Kebijakan  Pertanian”, Forum Penelitian Agro Ekonomi ,Volume  27  No  1,  Juli  2009, h. 25
Ashari, Saptana.”Prospek Pembiayaan Syariah  Untuk  Sektor  Pertanian”,

## Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi,
Volume  23  No  2,  Desember,  2005.
Bogor, h. 145-146
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2011), Produk Domestik Bruto, <URL:http://www.bps.go.id, diakses tanggal 7 April 2012
Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2012), Statistik Perbankan
Syariah , <URL :http://www.bi.go.id., diakses tanggal 7 April 2012
Fajarningtyas,Wirjodirdjo dkk , “Pemodelan Sistem Pembiayaan Di Bank Syari’ah Dengan Pendekatan Metodologi Sistem Dinamik : Studi Kasus Pembiayaan Pada Usaha Sapi Perah Dan Perkebunan Tebu”, ITS Undergraduate Paper 2007,  h. 11-12
Haykal, Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2004.
Sudaryanto,  Iqbal.  “Kebijakan  Paradigma
Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan  Agroindustri”, Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sosial Ekonomi Pertanian , 2008.
Sutawi.  “Pembiayaan  Syariah  pada  Usaha
Mikro, Kecil, Menengah Sektor Agribisnis  dengan  Pola  Kemitraan”,

## Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan
Vol.12,  No.  3,  September  2008,  h. 447-458.
Sugiono,  (2011).    Metode  Penelitian
Pendidikan ( Pendekatan
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D)
; Alfabeta. Bandung