KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
Ellya Rosana 

## Abstrak
Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia   untuk   menggapai   keteraturan   atau ketertiban   yang   dibutuhkan.     Dalam   penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah menysinergikan ketiga   pilarnya   yaitu   perundang-undangan,   aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran   hukum   masyarakat   sebagai   penjelmaan dari   budaya   hukum   masyarakat   harus   terus ditanamkan   agar   kepatuhan   masyarakat   terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di  dalam budaya hukum   itu   dapat   dilihat   suatu   tradisi   perilaku masyarakat   kesehariannya  yang   sejalan   dan mencerminkan   kehendak   undang-undang   atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi   semua   subyek   hukum   dalam   kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Kesadaran Hukum

## Pendahuluan
Manusia sebagai mahluk sosial yang bersifat zoon politicon (Aristoteles)   yang   nyata   dalam   kehidupan   masyarakat   itu   tidaklah mudah.     Hal   ini   disebabkan   karena   setiap   manusia   mempunyai kebutuhan   dan   kepentingan   sendiri   yang   sering   bertentangan   satu sama   lain.     Dari   akibat   perbedaan   itu   sering   terjadi ketidakseimbangan/ketidakserasian   dalam   masyarakat.     Disinilah aturan   tata   kehidupan   antarmanusia   yang   disebut   hukum   itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.
Hukum   yang   dipandang   sebagai   salah   satu   aspek   penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya
  Dosen Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
sebuah   masyarakat   yang   nyaman   dan   berkeadilan,   terkadang   oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu   diciderai,   dilanggar,   bahkan   dimanipulasi   fungsinya   oleh   orang yang   memang   mempunyai   kepentingan,   atau   orang   yang   masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.
Peranan   kesadaran   hukum   masyarakat   sebagaimana   tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan.   Dalam kehidupan   masyarakat   masyarakat   senantiasa   terdapat   perbedaan antara   pola-pola   perilaku   atau   tata   kelakuan   yang   berlaku   di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma- norma (kaidah) hukum.   Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah   berupa   kesenjangan   sosial   sehingga   pada   waktu   tertentu cenderung   terjadi   konflik   dan   ketegangan-ketegangan   sosial   yang tentunya   dapat   mengganggu   jalannya   perubahan   masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.  Keadaan demikian terjadi oleh karena   adanya   hukum   yang   diciptakan   diharapkan   dapat   dijadikan pedoman   (standar)   dalam   bertindak   bagi   masyarakat   tidak   ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.
Kesadaran   hukum   dalam   masyarakat   perlu   dipupuk   dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.
2
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....

## Makna Kesadaran Hukum
Kesadaran berasal dari kata sadar,  yang berarti insaf, merasa, tahu   atau   mengerti. 1 Menyadari   berarti   mengetahui,   menginsafi, merasai.   Kesadaran   berarti   keinsafan,   keadaan   mengerti,   hal   yang dirasakan   atau   dialami   oleh   seseorang.     Kesadaran   hukum   dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.
Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki   atau   sepantasnya.   Kesadaran   hukum   sering   dikaitkan dengan   pentaatan   hukum,   pembentukan   hukum,   dan   efektivitas hukum.   Kesadaran   hukum   merupakan   kesadaran   nilai-nilai   yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan,   atau   perintah   dari   luar   untuk   tunduk   pada   hukum   yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga   yang   benar-benar   terbukti   melanggar   hukum.   Hukum   berisi perintah   dan   larangan.   Hukum   memberitahukan   kepada   kita   mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum tentu  saja  dianggap  melanggar  hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.
Pengertian   kesadaran   hukum   menurut   Soerjono   Soekanto adalah   :   Kesadaran   hukum   sebenarnya   merupakan   kesadaran   atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang
1 Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437
3 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
ada   atau   tentang   hukum   yang   diharapkan   ada.   Sebenarnya   yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian   hukum   terhadap   kejadian-kejadian   yang   konkrit   dalam masyarakat yang bersangkutan. 2
Sudikno   Mertokusumo   juga   mempunyai   pendapat   tentang pengertian   Kesadaran   Hukum.   Sudikno   Mertokusumo   menyatakan bahwa   :   Kesadaran   hukum   berarti   kesadaran   tentang   apa   yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan   atau   perbuat   terutama   terhadap   orang   lain.   Ini   berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. 3
Paul   Scholten   juga   mempunyai   pendapat   tentang   arti kesadaran   hukum.   Paul   Scholten   menyatakan   bahwa   :   Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum ( onrecht ), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. 4
Kesadaran   hukum   merupakan   konsepsi   abstrak   didalam   diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki   atau   sepantasnya.   Kesadaran   hukum   sering   dikaitkan dengan   pentaatan   hukum,   pembentukan   hukum,   dan   efektivitas hukum.   Kesadaran   hukum   merupakan   kesadaran/nilai-nilai   yang
2 Soejono  Soekanto, Kesadaran Hukum  dan Kepatuhan Hukum ,  Edisi Pertama,(Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182
3 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat , Edisi Pertama, (Yokyakatra : Liberti, 1981), hlm. 3
4 Ibid ., hlm 2
4
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas.
Mengawali   pembahasan   ini,   akan   dijelaskan   terlebih   dahulu terminologi   dalam   kesadaran   hukum.     Kesadaran   hukum   dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.  Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang   menghubungkan   antara   peraturan-peraturan   hukum   dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.   Lawrence Friedman lebih condong   menyebutnya   sebagai   bagian   dari   “kultur   hukum”,   yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. 5
Mempertanyakan   kesadaran   hukum   masyarakat   pada prinsipnya  mempertanyakan  juga  aspek  penegakan  hukum.    Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan   pentingnya   keterlibatan   masyarakat   dalam   mematuhi   secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen   dalam   komunitas   /hubungan   masyarakat,   berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik. 6

## Elemen Kesadaran Hukum
Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum.   Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan   karena   terjadinya   pelanggaran-pelanggaran   hukum   dan ketidakpatuhan hukum.  Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum.  Bahkan meningkatnya kriminalitas
5 Esmi Warrasih, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis , (Semarang : Suryadaru Utama, 2005, hlm. 113
6 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum , (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 105
5 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.
Apabila   ditilik   dari   proses   perkembangan   hukum   dalam sejarah   terhadap   hubungan   dengan   eksistensi   dan   peranan   dari kesadaran   hukum   masyarakat   dalam   tubuh   hukum   positif,   terdapat suatu   proses   pasang   surut   dalam   bentangan   waktu   yang   teramat panjang.   Peranan   tersebut   dapat   dibagi   dalam   beberapa   kelompok berikut : 7
1. Hukum   masyarakat   primitif   secara   total   merupakan penjelmaan   dari   kesadaran   hukum   masyarakatnya.   Kitab Undang-undang dipercaya  sebagai penjelmaan dari kehendak dan   kepercayaanan   masyarakat   tentang   perbuatan   baik   atau buruk.
2. Paham Scholastic , percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan   (Abad   pertengah-an).   Dalam   hal   ini   kesadaran   tidak penting bagi  hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan
3. Mahzab   hukum   alam   moderen   (abad   ke-18   dan   ke-19), percaya   bahwa   hukum   merupakan   hasil   renungan   manusia dengan menggunakan rasionya
4. Paham   sosiologi   (akhir   abad   ke-19   dan   awal   abad   ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan , penerapan, dan penganalisisan hukum.
Disini   jelas   terlihat   bahwa   hukum   masyarakat   primitif merupakan   hukum   yang   sangat   berpengaruh,   bahkan   secara   total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.  Kemudian ketika berkembang paham scholastic yang dipercaya bahwa hukum berasal dari titah Tuhan (abad pertengahan) dan berkembang mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia,
7 Munir   Fuady. Sosiologi   Hukum   Kontemporer,   Interaksi   Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80
6
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
eksistensi   dan   peranan   kesadaran,   sangat   kecil   dalam   hal   ini, kesadaran   hukum   tidak   penting   lagi   bagi   hukum,   yang   terpenting adalah   titah   Tuhan   sebagaimana   terdapat   dalam   kitab-kitab   suci (mazhab scholastic )   atau   hasil   renungan   manusia   dengan menyesuaikan rasionya (mazhab hukum alam moderen).
Kesadaran   hukum     pada   masyarakat   bukanlah   merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut : 8
1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan   perilaku   tertentu  yang   diatur     oleh  hukum  tertuluis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
2. Tahap pemahaman hukum Yang   dimaksud   adalah   bahwa   sejumlah   informasi   yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni   mengenai   isi,   tujuan,   dan   manfaat   dari   peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum ( legal attitude )
Merupakan   suatu   kecenderungan   untuk   menerima   atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.  Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Perilaku Hukum
Yang   dimaksud   adalah   tentang   berlaku   atau   tidaknya   suatu aturan hukum dalam masyarakat.   Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
8 Ibid 7
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........

## Hubungan antara Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum
Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial   yang   dewasa   ini   menjadi   perhatian   pemerintah   dan   telah digalakkan   dalam   usaha   pembangunan.   Sejak   awal   pemerinntahan Orde   Baru   (Orba)   secara   jelas   dan   sistematis   dituangkan   dalam Ketetapan   Majelis   Permusyawaratan   Rakyat   (MPR)   Nomor   IV /MPR/1978   Mengenai   Garis-Garis   Besar   Haluan   Negara   (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukum.   Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut : 9
1. Pembangunan   di   bidang   hukum   didasarkan   atas   landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
2. Guna   meningkatkan   ketertiban   dan   kepastian   hukum   dalam mengayomi   masyarakat,   yang   merupakan   syarat   bagi terciptanya   stabilitas   nasional   yang   mantap,   maka   aparatur pemerintah   pada   umumnya   dann   aparatur   penegak   hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya.
3. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum   mampu   memenuhi   kebutuhan   sesuai   dengan   tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian umum.
4. Usaha-usaha   penertiban   badan-badan   penegak   hukum   perlu dilanjutkan
5. Usaha   meningkatkan   kemampuan   dan   kewibawaan   aparat penegak hukum perlu dilanjutkan
6. Meningkatkan   kesadaran   hukum   sehingga   masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
7. Meningkatkan   pembinaan   sikap   para   pelaksana   penegak hukum   ke   arah   tegaknya   hukum,   keadilan,   dan   pembinaan
9 Esmi Warassih, Op.Cit ., hlm. 111-112
8
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
perlindungan   harkat   dan   martabat   manusia,   ketertiban   dan kepastian hukum sesuai dengann Undang-undang Dasar 1945.
Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dan   perdamaian   dalam   masyarakat   akan   terus   berusaha   untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola tertentu.  Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu.   Melalui hukum inilah antara   lain   ditetapkan   peranan-peranan   yang   seharusnya   dilakukan oleh   warga   masyarakat.     Namun   berdasarkan   pengamatan   maupun beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa   yang   diharapkan   oleh   hukum   dan   tingkah   laku   nyata   warga masyarakat.
Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat.     Kesadaran   bagi   berlakunya   hukum   adalah   dasar   bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.
Sosiologi   hukum   tidak   akan   membiarkan   hukum   bekerja dengan   menyeluruh,   melarang,   membuat   ancaman   sanksi   dan sebagainya,   tanpa   mengamati   sekalian   sisi   yang   terlibat   dalam bekerjanya   hukum   tersebut.     Disisi   lain   ia   juga   mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.
Apapun   namanya   maupun   fungsi   apa   saja   yang   hendak dilakukan   oleh   hukum   tetap   tidak   terlepas   dari   pengertian   hukum sebagai sutu sistem, yaitu sebagai sistem norma.   Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapati suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat atau lingkungannya.
9 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
Paksaan   ( coercion,   threat )   merupakan   ciri   hukum   yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi makin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara moderen.  Negara moderen  menciptakan mesin kekuasaan khusus untuk membuat hukum dan menyiapkan pula kelengkapan untuk mendukungnya, seperti polisi, jaksa, dan system peradilan pada umumnya.,
Sejak awal tidak ada kesepakatan yang jelas tentang konsepsi kesadaran hukum, juga dipertanyakan apakah kesadaran hukum sama dengan perasaan  hukum.  J.J. Von Schmid (1965) memberikan ulasan tentang perasaan hukum, yaitu bahwa penilaian hukum yang timbul secara   serta   merta   dari   masyarakat.     Sedangkan   kesadaran   hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah.
Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum  masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat.   Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan).   Maksudnya   sama,   hanya   jika   kesadaran   hukum dikaitkan   dengan   masyarakat,   sementara   perasaan   hukum  dikaitkan dengan   manusia   perorangan,   sehingga   dapatlah   disebutkan   bahwa kesadaran   hukum  sebenarnya   merupakan  generalisasi  dari   perasaan hukum. 10
Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar   di   dalam   masyarakat,   ia   merupakan   abstraksi   yang   lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum.  Hal ini tidak dapat dilihat secara   langsung   di   dalam   kehidupan   masyarakat,   melainkan
10 Munir Fuady, Op.Cit .,hlm.75
10
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui sutu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. 11
Kesadaran   hukum   berkaitan   dengan   kepatuhan   hukum,   hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan   sanksi.   Kesadaran   hukum     tidak   ada   sanksi,   merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
Penelitian   menghadapkan   rakyat   yang   didasarkan   pada perspektif   instrumental   dan   normatif. 12 Perspektif   instrumental mengatakan,   kepatuhan   tergantung   pada   kemampuan   hukum   untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya   insentif   dan   adanya   hukuman.     Maka   meningkatkan   berat sanksi dianggap cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif   normatif   berhubungan   dengan   keyakinan   rakyat   akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan   dengan   kepentingannya   sendiri.   Maka   apabila   hukum dirasakan   adil,   rakyat   akan   sukarela   mematuhinya,   kendatipun mengorbankan   kepentingannya.     Rakyat   juga   menjunjung   suatu pemerintahan, apabila diyakini bahwa pemerintahan itu memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya.
Konsep   kesadaran   hukum   mengandung   unsur   nilai   yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging.   Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi.  Selanjutnya apa yang dihayati
11 Sunaryati   Hartono, Peranan   Kesadaran   Hukum   Rakyat   dalam Pembaharuan   Hukum,   Kertas   Kerja   pada   Simposium   Kesadaran   Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi , (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.
12 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan
Masalah , (Yokyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 208
11 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku.  Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang   sudah   lama   dihayati,   dan   ini   pulalah     yang   mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarajat. 13
Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal   ini   sebagai   konsekuensi   logis   dari   meluasnya   fungsi   hukum (moderen)   yang   tidak   sekedar   hanya   merekam   kembali   pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat.   Ia justru menjadi sarana   penyalur   kebijaksanaan-kebijaksanaan   pemerintah,   sehingga terbuka   kemungkinan   akan   muncul   keadaan-keadaan   baru   untuk merubah sesuatu yang sudah ada. 14
Sekalipun   ada   unsur-unsur   baru   dalam   peraturan   hukum, namun   beberapa   hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri.   Apa yang   menjadi   cita-cita   pembuat   undang-undang   itu   rupanya   belum terwujud.     Lain   halnya   jika   peraturan   hukum   itu   bersifat   hanya memperkokoh   nilai-nilai   yang   telah   ada   dan   sudah   diresapi   oleh anggota   masyarakatnya.     Karakteristik   peraturan   hukum   seperti   itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri. 15
13 Esmi Wirassih, Op.Cit . hlm. 115
14 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 144
15 Esmi Warassih, Op.Cit ., hlm. 118
12
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
Memahami hukum berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata-mata gambaran secara umum tentang hukum yang ada selama  ini,  pandangan   yang  mengarah  kepada   “ the   man  behin  the gun ”  membuktikan  bahwa  aktor  dibelakang  memegang  peran  yang lebih   dominan   dari   sekedar   persoalan   struktur.   Apabila   Cicero mengatakan   bahwa   ada   masyarakat   ada   hukum,   maka   yang sebenarnya   dia   bicarakan   adalah   hukum   hidup   ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah sebagai aktor   kreatif,   manusia   membangun   hukum,   menjadi   taat   hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.
Sulit   untuk   menguraikan   penyebab   utama   dari   seluruh persoalan yang menimpa hukum di Indonesia, tidak saja bersangkut- paut   dengan   masalah   substansial   (produk   hukum   yang   ketinggalan zaman), lebih dari itu penegakan dan komitmen moral yang lemah telah   ikut   menyebabkan   banyaknya   persoalan   yang   muncul,   tetapi, terlepas dari semuanya, kita harus menyadari bahwa persoalan yang terjadi   saat   ini   bersifat   akumulatif   dan   bervariasi,   masalah   tidak bergerak   linier   tetapi   berputar-putar   sehingga   sulit   mencari   akar permasalahannya, saling terkait, tapi itulah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dari kondisi kehidupan hukum yang kumuh.
Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik ke dalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat yang sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya   terjadi   nuansa   kekerasan   yang   secara   langsung   dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak kriminal terutama yang bersentuhan   langsung   dengan   masyarakat   sehingga   pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah   sisi   lain   cara   masyarakat   mengimplementasikan   arti   sebuah
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
keadilan   atau   cara   yang   tepat   dalam   mereka   berhukum,   karena instirusi Negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan.
Pada   dasarnya   penegakan   hukum   di   Indonesia   haruslah mencakup  tiga  aspek  penting  yang  sangat  mendasar,  yaitu  :  kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak   hukumnya   itu   sendiri,   dan   substansi   hukum   yang   akan ditegakkan. 16
Suatu   kenyataan   bahwa   hukum   hanya   diperlukan   untuk mereka yang stratanya  rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum.  Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih ( White Colour Crime ) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.
Menurut   Prof.   Soerjono   Soekanto,   ada   4   indikator     yang membentuk   kesadaran   hukum   yang   secara   berurutan   (tahap   demi tahap) yaitu : 17
1. Pengetahuan   hukum;   merupakan   pengetahuan   seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis,   yakni   tentang   apa   yang   dilarang   dan   apa   yang diperbolehkan.
16 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat , (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 230
17 Munir Fuady, Op.Cit., hlm 77
14
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
2. Pemahaman   hukum;   sejumlah   informasi   yang   dimiliki   oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum ( legal attitude ); merupakan suatu kecenderungan untuk   menerima   atau   menolak   hukum   karena   adanya penghargaan atau keinsyafan   bahwa   hukum   tersebut bermanfaat bagi kehidupaan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola   perilaku   hukum;   tentang   berlaku   atau   tidaknya   suatu aturan hukum dalam masyarakat.   Jika berlaku suatu aturan hukum,   sejauh   mana   berlakunya   itu   dan   sejauh   mana masyarakat mematuhinya.
Soerjono   Soekanto   juga   mengemukakan   bahwa   efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor  yaitu faktor hukumnya   sendiri,   Faktor   penegak   hukum, faktor   fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum 18
Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis,   sosiologis,   dan   filosofis.   Dalam   praktik   penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum   dan   keadilan,   hal   ini   disebabkan   oleh   konsepsi   keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum   merupakan   suatu   prosedur   yang   telah   ditentukan   secara normatif.   Justru   itu,   suatu   kebijakan   atau   tindakan   yang   tidak sepenuhnya   berdasar   hukum   merupakan   sesuatu   yang   dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya   mencakup law   enforcement saja,   namun   juga peace maintenance ,   karena   penyelenggaraan   hukum   sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian,
18 Soerjono   Soekanto, Faktor-faktor   yang   Mempengaruhi   Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2004), hlm.8
15 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
tidak   berarti   setiap   permasalahan   sosial   hanya   dapat   diselesaikan dengan   hukum   yang   tertulis,   karena   tidak   mungkin   ada   peraturan perundang-undangan   yang   dapat   mengatur   seluruh   tingkah   laku manusia,   yang   isinya   jelas   bagi   setiap   warga   masyarakat   yang diaturnya   dan  serasi antara  kebutuhan  untuk  menerapkan  peraturan dengan   fasilitas   yang   mendukungnya.   Pada   hakikatnya,   hukum   itu mempunyai   unsur-unsur   antara   lain   hukum   perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.   Secara   ideal   unsur-unsur   itu   harus   harmonis,   artinya   tidak saling   bertentangan   baik   secara   vertikal   maupun   secara   horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang   dipergunakan   harus   jelas,   sederhana,   dan   tepat   karena   isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang- undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh   pada   pasal   363   KUHP   yang   perumusan   tindak   pidananya hanya   mencantumkan   maksimumnya   saja,   yaitu   7   tahun   penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu,   tidak   menutup   kemungkinan   hakim  dalam  menjatuhkan   pidana terhadap   pelaku   kejahatan   itu   terlalu   ringan,   atau   terlalu   mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.
Faktor   penegak   hukum;   yakni   apakah   para   penegak   hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam   berfungsinya   hukum,   mentalitas   atau   kepribadian   petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu,   salah   satu   kunci   keberhasilan   dalam   penegakan   hukum   adalah mentalitas   atau   kepribadian   penegak   hukum   dengan   mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :“Dalam rangka penegakan hukum   dan   implementasi   penegakan   hukum   bahwa   penegakan keadilan   tanpa   kebenaran   adalah   suatu   kebijakan.   Penegakan
16
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan   hukum   oleh   setiap   lembaga   penegakan   hukum   (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”. Di dalam konteks di atas yang menyangkut   kepribadian   dan   mentalitas   penegak   hukum,   bahwa selama   ini   ada   kecenderungan   yang   kuat   di   kalangan   masyarakat untuk   mengartikan   hukum   sebagai   petugas   atau   penegak   hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak   hukum.   Sayangnya   dalam   melaksanakan   wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui   wewenang   atau   perbuatan   lainnya   yang   dianggap melunturkan   citra   dan   wibawa  penegak   hukum,   hal   ini   disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
Faktor   fasilitas;   apakah   prasarana   sudah   mendukung   dalam proses   penegakan   hukum.     Faktor   sarana   atau   fasilitas   pendukung mencakup   perangkat   lunak   dan   perangkat   keras,   salah   satu   contoh perangkat   lunak   adalah   pendidikan.   Pendidikan   yang   diterima   oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga   dalam   banyak   hal   polisi   mengalami   hambatan   di   dalam tujuannya,   diantaranya   adalah   pengetahuan   tentang   kejahatan computer,   dalam   tindak   pidana   khusus   yang   selama   ini   masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis   polisi   dianggap   belum   mampu   dan   belum   siap.   Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.   Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang   kurang   baik,   bagaimana   petugas   dapat   membuat   berita   acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah   pernah   mengemukakan   bahwa   bagaimana   polisi   dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.  Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.   Tanpa   adanya   sarana   atau   fasilitas   tersebut,   tidak   akan
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
mungkin   penegak   hukum   menyerasikan   peranan   yang   seharusnya dengan peranan yang aktual.
Faktor kesadaran hukum masyarakat; apakah masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.   Setiap   warga   masyarakat   atau   kelompok   sedikit banyaknya   mempunyai   kesadaran   hukum,   persoalan   yang   timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,   atau   kurang.  Adanya   derajat   kepatuhan   hukum   masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.   Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi,   tidak   mendukung,   dan   malahan   kebanyakan   bersikap   apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta   keengganan   terlibat   sebagai   saksi   dan   sebagainya.   Hal   ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
Faktor   budaya   hukum;   adanya   budaya   “malu”   atau   budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari- hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut   Soerjono   Soekanto,   mempunyai   fungsi   yang   sangat   besar bagi   manusia   dan   masyarakat,   yaitu   mengatur   agar   manusia   dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya   kalau   mereka   berhubungan   dengan   orang   lain.   Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut   faktor   penegakan   hukumnya   sendiri   merupakan   titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun
18
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum   dan   penegakan   hukumnya   sendiri   juga   merupakan   panutan oleh masyarakat luas.
Kelima faktor  tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat   dominan   berpengaruh   atau   mutlaklah   semua   faktor   tersebut harus   mendukung   untuk   membentuk   efektifitas   hukum.   Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.   Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas   hukum   harus   diawali   untuk   mempertanyakan   bagaimana hukumnya,   kemudian   disusul   bagaimana   penegak   hukumnya,   lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.
Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satunya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah   “abu-abu”   tidak   jelas   dan   samar-samar   bahkan   kerapkali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.
Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan   cita-cita   dari   adanya   norma-norma   yang   menginginkan masyarakat   yang   berkeadilan   sehingga   sendi-sendi   dari   budaya masyarakat   akan   berkembang   menuju   terciptanya   suatu   sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau   pemikir   negeri   ini   untuk   memikirkan   hal   tersebut.  Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang   sangat heterogen tampaknya   dalam   membentuk   formulasi hukum   positif   agak   berbeda   dengan   negara-negara   yang   kulturnya
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
homogen, sangatlah   penting   kiranya   sebelum   membentuk   suatu hukum  yang   akan  mengatur   perjalanan  masyarakat,   haruslah  digali tentang   filsafat   hukum   secara   lebih komprehensif yang   akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hokum yaitu :
1. Compliance; kepatuhan  yang   didasarkan  pada   harapan   akan suatu   imbalan   dan   usaha   untuk   menghidarkan   diri   dari hukuman   yang   mungkin   dikenakan   apabila   seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. Identification ; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada   bukan   karena   nilai   intrinsiknya,   akan   tetapi   agar   ke anggotaan   kelompok   tetap   terjaga   serta   ada   hubungan   baik dengn   mereka   yang   diberi   wewenang   untuk   menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
3. Internalization ;   seseroang   mematuhi   kaidah   kaidah   hukum dikarenakan   secara   intrinsic   kepatuhan   tadi   mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan
4. Kepentingan-kepentingan   para   warga   yang   terjamin   oleh wadah hukum yang ada 19
Kesadaran   hukum   masyarakat   berpengaruh   pada   kepatuhan hukum   baik   langsung   maupun   tidak   langsung.   Dalam   masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat.  Orang patuh pada hukum karena mereka memang
19 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) , (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 347-348.
20
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

## Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
jiwanya  sadar bahwa mereka  membutuhkan hukum dan  hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.
Pada   masyarakat   yang   masih   tradisional,   kesadaran   hukum masyarakat   berpengaruh   secara   tidak   langsung   pada   kepatuhan hukumnya.   Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara   langsung   bahwa   hukum   itu   baik   atau   karena   mereka membutuhkan   hukum,   melainkan   mereka   patuh   pada   hukum   lebih karena diminta, bahkan dipaksanakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam   hal   pengaruh   tidak   langsung   ini,   kesadaran   hukum   dari masyarakat   lebih   untuk   patuh   kepada   pemimpin,   agama, kepercayaannya, dan sebagainya.
Problema   hukum   yang   berlaku   dewasa   ini   adalah   masih rendahnya  kesadaran  hukum masyarakat. Akibatnya,  banyak terjadi pelanggaran hukum. Bahkan, pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak   perlu   terjadi.   Misalnya,   secara   sengaja   tidak   membawa   SIM dengan alasan hanya untuk sementara waktu.     Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan   negara,   karena   hukum   oleh   Negara   dimuatkan   dalam perundang-undangan. Kasus tidak membawa SIM berarti melanggar peraturan, yaitu Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas. Kasus-kasus pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat. Kita mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan perjudian sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror.
Problema   hukum   yang   lain   adalah   hukum   dapat   digunakan sebagai alat kekuasaan. Dalam negara, sesungguhnya hukumlah yang menjadi panglima. Semua institusi dan lembaga Negara tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dapat terjadi hukum dibuat justru untuk melayani   kekuasaan   dalam   Negara.   Dengan   alih-alih   telah berdasarkan   hukum,   tetapi   peraturan   yang   dibuat   justru menyengsarakan rakyat, menciptakan ketidakadilan, dan menumbuh
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
suburkan   KKN.   .   Oleh   karena   itu,   dalam   membuat   hukum   harus memenuhi kaidah hukum.
Peranan hukum didalam masyarakat sebagimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat   senantiasa   terdapat  perbedaan  antara  pola-pola  perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat   menyebabkan   timbulnya   suatu   masalah   berupa   kesenjangan sosial   sehingga   pada   waktu   tertentu   cenderung   terjadi   konflik   dan ketegangan-ketegangan   sosial   yang   tentunya   dapat   mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.
Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayanya.
Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan   hukum   masyarakat   adalah   kesadaran   hukum   dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiiri.  Faktor kesadaran hukum sangat   memainkan   peranan   yang   penting   bagi   suatu   masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat atau lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin
22
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepatuhan   hukum   pada   hakikatnya   adalah   kesadaran   dan kesetiaan   masyarakat   terhadap   hukum   yang   berlaku   sebagai   aturan (rule   of   the   game )   sebagai   konsekuensi   hidup   bersama   dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara das sein dan das sollen dalam fakta adalah sama). Masyarakat   sekarang   lebih   berani   untuk   tidak   patuh   pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka   nilai   tidak   mempunyai   kewibawaan   lagi,   dimana   penegak hukum   karena   kepentingan   pribadinya   tidak   lagi   menjadi   penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif.  Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.

## Penutup
Di   Indonesia   banyak   sekali   hal-hal   yang   terjadi,   mulai   dari manusia yang tertib hukum sampai pada manusia yang gagal mentaati hukum.     Hal  itu   tentu   sangat   berpengaruh   terhadap   keamanan   dan kebersamaan hidup bermasyarakat.
Jika   kita   sudah   konsisten   membangun   Negara   ini   menjadi Negara hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum.  Hukum tidak dapat   diberlakukan   secara   diskriminatif,   tidak   memihak   kepada siapapun,   dan   apapun,   kecuali   kepada   kebenaran   dan   keadilan   itu sendiri.     Disitulah   letak   keadilan   hukum.     Namun   jika   hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan   hak   dan   keadilan,   maka   jangan   disalahkan   jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik.
Negara hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum,   sedangkan   selebihnya   diserahkan   kepada   rakyat   untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan   tersebut.     Kendatipun   tidak   ada   diskriminasi   dalam
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM ...........
penggunaan fasilitas atau hukum tersebut, tetapi dalam kenyataan di lapangan,   tidak   semua   orang   berada   pada   posisi   yang   sama   untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh hukum.  Kekuasaan tersebut berupa   pengetahuan,   status,   hubungan-hubungan   sosial,   dan kemampuan  ekonominya.   Dengan  kekuasaannya  itu,  mereka  lebih mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum.
Oleh   karenanya   hukum   harus   memiliki   kewibawaan   dalam menegakkan   supremasi   hukum   agar   masyarakat   dapat menghormatinya   dalam   wujud   kepatuhannya   terhadap   hukum   itu sendiri.    Dengan   demikian   perlunya   membangun   budaya   hukum merupakan   suatu   hal   yang   hakiki   dalam   Negara   hukum,   dimana hukum   harus   dapat   merubah   mayarakat   untuk   menjadi   lebih   baik, lebih   teratur,   lebih   bisa   dipercaya   untuk   memperjuangkan   hak   dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. Dengan
adanya
kepedulian,   kesadaran,   dan   kerjasama   yang   baik   antara   pemerintah dan masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar hukum di Indonesia   bisa   berjalan   dengan   baik.     Upaya   lainnya   bisa   dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru yang   tentunya   sangat   bermanfaat   bagi   masyarakat   dan   peraturan tersebut   sesuai   dengan   kebutuhan   masyarakat   dan   bisa   menjawab segala hal-hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat luas.

## Daftar Pustaka
Achmad   Ali, Menguak   Teori   Hukum   (Legal   Theory)   dan   Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang- undang   (Legisprudence) ,   (Jakarta   :   Kencana,   2009) Achmad
Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial   Prudence)   termasuk   Interpretasi   Undang-undang (Legisprudence) , Jakarta : Kencana, 2009
24
Ellya Rosana: KEPATUHAN HUKUM....
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis , Semarang : Suryadaru Utama, 2005 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum , Bandung : Refika Aditama, 2007 Munir   Fuady, Sosiologi   Hukum   Kontemporer   Interaksi Hukum,Kekuasaan , dan   Masyarakat ,   Bandung   :   Citra  Aditya Bakti, 2007 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat , Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah , (Yokyakarta : Genta Publishing, 2010
Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Edisi
Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982
----------------------, Faktor-faktor   yang   Mempengaruhi   Penegakan
Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004 Sudikno   Mertokusumo, Meningkatkan   Kesadaran   Hukum Masyarakat , Edisi Pertama, Yokyakatra : Liberti, 1981 Sunaryati   Hartono, Peranan   Kesadaran   Hukum   Rakyat   dalam Pembaharuan   Hukum,   Kertas   Kerja   pada   Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi , Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975
25 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014