## GELIAT E-COMMERCE DAN PENERIMAAN PAJAK DIMASA PANDEMI

## TENRIWARU 1
AMIRUDDIN ILMA SAHRANI 2

## UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

## ABSTRACT
This study aims to determine tax revenue from the e-commerce sector during this pandemic. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data were obtained from informants who were taxpayers and  tax  authorities  while  secondary  data  were  obtained  from  relevant  written media, namely journals and internet sites. The analysis method used is descriptive qualitative. The results showed that the use of e-commerce during this pandemic was  very  high  compared  to  previous  years,  but  tax  revenue  itself  actually decreased  during  this  pandemic  due  to  the  economic  downturn  that  hit  various business sectors which had an impact on decreasing tax revenue. Keywords: E-commerce, Tax Revenue, Pandemic, Covid-19

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerimaan  pajak  dari  bidang e- commerce selama  masa  pandemi  ini.    Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari informan  yang  merupakan  wajib  pajak  dan  fiskus  sedangkan  data  sekunder diperoleh dari media tertulis yang relevan, yakni jurnal dan situs internet.   Adapun metode  analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-commerce dimasa pandemi ini sangat tinggi dibandingkan  dari  tahun-tahun  sebelumnya,  namun  penerimaan  pajak  sendiri justru mengalami penurunan selama pandemi ini dikarenakan kelesuan ekonomi yang melanda berbagai sektor bisnis yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak.
Kata-kata Kunci: E-commerce, Penerimaan Pajak, Pandemi, Covid-19
1 Correspondence Author
2 E-mail: ilmasyhrni@gmail.com
Article Info: Received 15 January 2021 │ Revised 25 February 2021 │ Accepted 29 April 2021

## 1.  PENDAHULUAN
World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut covid-19 . Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus Corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan  dan  manusia.  Penyebaran  virus Corona yang  telah  meluas  ke  berbagai belahan  dunia  membawa  dampak  pada  perekonomian  Indonesia,  baik  dari  sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata (Hanoatubun, 2020).
Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia.  Dapat dipastikan bahwa dalam keseharian kehidupan selalu berkaitan dengan ekonomi. Keberadaan  ekonomi  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  manusia  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal,  dan  lain  sebagainya.  Dampak  pandemik Covid-19 yang  terjadi  secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak  perekonomian  ini  tidak  hanya  dirasakan  secara  domestik,  namun  juga terjadi secara global. Di Indonesia berdasarkan data pertanggal 4 Mei 2020, sudah terdapat  11.192  kasus Covid-19 di  Indonesia.    Dampak  dari Covid-19 secara langsung  sudah  terlihat  dari  PHK  besar-besaran,  terjadi  penutupan  beberapa usaha  yang  berdampak  kepada  dirumahkannya  karyawan  (Hardilawati,  2020). Jakarta yang padat penduduk dianggap sebagai pusat penyebaaran virus corona di dalam negeri, di mana hampir 50% kasus berasal dari ibu kota.
Saat ini sudah banyak korban yang berjatuhan akibat pandemik ini. Berbagai kebijakan  pun  diambil  oleh  pemerintah,  diantaranya Physical  Distancing . Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk membatasi interaksi di luar rumah. Dengan  adanya  pembatasan  ini  berbagai  aktivitas  ekonomi  pun  berguguran. Pemberlakuan social  distancing yang  dilakukan  oleh  sejumlah  perusahaan  ikut berdampak  pada  tren  minat  belanja online orang  Indonesia.  iPrice  merangkum habit belanja online orang Indonesia memanfaatkan data impression dan Google Analystic selama periode Maret 2020 dan Februari 2020. Riset ini dilakukan denga melacak  minat  belanja  online  orang  Indonesia  terhadap  jumlah  produk  selama masa Covid-19 . Instrumen yang dipakai untuk mengetahui ketertarikan konsumen adalah  data  impession  di google  analystic ,  dan  data  diambil  dengan membandingkan periode 1-29 Februari dan 1-29 Maret 2020.
Minat belanja produk kesehatan secara online mengalami peningkatan yang signifikan, hand  sanitizer atau  pembersih  tangan  yang  menjadi  produk  preventif penyebaran virus dengan daya minat belanja tertinggi yaitu 5.585% diikuti vitamin C dengan peningkatan minat belanja hingga 1.968%.  Produk lain yang juga ikut meningkat daya minatnya adalah Dettol hingga 1.395%, dan minat belanja paling tinggi  ada  pada  produk  Termometer  Lotus  dengan  rentang  harga  1  juta-3  juta. Produk selanjutnya adalah masker mulut dengan dengan peningkatan minat beli hingga  167%.  Kenaikan  transaksi  belanja online dilaporkan  naik  berdasar  data riset  yang  dihimpun  telunjuk.com  sebagai e-commerce hub  di  Indonesia.    Pada periode survei yang dilakukan dalam rentang waktu 2 Maret hingga 5 April 2020, total  transaksi  dari  tiga e-commerce besar  yakni,  Tokopedia,  Bukalapak,  dan Shopee, ditaksir mencapai Rp. 12,3 miliar dengan 670.755 transaksi.
e- Commerce menciptakan pasar yang nyaris tanpa batas. Namun demikian, tentu tidak mudah menguasai pasar yang melimpah tersebut. Para pelaku usaha dituntut untuk konsisten menghasilkan produk yang memiliki keunggulan dan daya
saing,  karena e-commerce juga  menciptakan  persaingan  yang  sempurna. Pemerintah  juga  mulai  melirik  sektor e-commerce sebagai  salah  satu  solusi mengatasi defisit pajak akibat pemabtan ekonomi.

## 2.  LANDASAN TEORI

## Definisi  E-Commerce
Pengertian e-commerce menurut  Kotler    Amstrong  (2012) E-commerce adalah  saluran  online  yang  dapat  dijangkau  seseorang  melalui  komputer,  yang digunakan  oleh  pebisnis  dalam  melakukan  aktivitas  bisnisnya  dan  digunakan konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  dengan  menggunakan  bantuan komputer  yang  dalam  prosesnya  diawali  dengan  memberi  jasa  informasi  pada konsumen  dalam  penentuan  pilihan.  Menurut  Wong  (2010) e-commerce adalah proses  jual  beli  dan  memasarkan  barang  serta  jasa  melalui  sistem  elektronik, seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa e-commerce merupakan  kumpulan  dinamis antara  teknologi,  aplikasi  dan  proses  bisnis  yang  menghubungkan  perusahaan dan  konsumen  serta  komunitas  tertentu  di  mana  pertukaran  barang  antara pengecer  dan  konsumen  dari  berbagai  komoditi  dalam  skala  luas  dan  suatu transaksi  elektronik,  dan  dalam  proses  pengiriman  barang  dari  pengecer menggunakan  transportasi  dari  suatu  wilayah  ke  wilayah  lain  hingga  sampai  ke tangan  konsumen  dan  hubungan  yang  terjadi  adalah  hubungan  yang  saling menguntungkan kedua belah pihak.

## Pengaturan Pemungutan Pajak penghasilan Atas Transaksi E-Commerce
Pengaturan  pemungutan  pajak  penghasilan  atas  transaksi e-commerce dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  tanggal  27 Desember  2013  tentang  Penegasan  Ketentuan  Perpajakan  Atas  Transaksi E- commerce adalah sebagai berikut : a.  Online Marketplace
1) Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa  Toko  Internet  di  Mal  internet  sebagai  tempat Online  Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa.
2)  Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu  dalam  media  lain  untuk  penyampaian  informasi  merupakan  objek Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal  23,  atau  Pasal  26.  Termasuk  dalam  pengertian  media  lain  untuk penyampaian  informasi  adalah  situs  internet  yang  digunakan  untuk mengoperasikan toko, memajang konten (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi  dan  lain-lain)  barang  dan/atau  jasa,  dan/atau  melakukan penjualan.  Imbalan  sehubungan jasa  penyediaan  tempat  dan/atau  waktu dalam  situs  internet  untuk  penyampaian  informasi  dalam  contoh  proses bisnis Online Marketplace ini dapat berupa Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee, atau Subscription Fee .
3)  Subjek  pajaknya  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.
4)  Dengan dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
b.  Classified Ads
1) Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara Classified Ads.
2)  Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu  dalam  media  lain  untuk  untuk  penyampaian  informasi  merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21 atau Pasal 26.
3)  Subjek  pajaknya  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh penghasilan  dari  jasa penyedia  tempat  dan/atau waktu  dalam  media  lain untuk penyampaian informasi.
4)  Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 UU PPh.
c.  Daily Deals
1) Daily  Deals merupakan  kegiatan  menyediakan  tempat  kegiatan  usaha berupa situs sebagai tempat menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.
2)  Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu  dalam  media  lain  untuk  penyampaian  informasi  merupakan  objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, atau Pasal 26.
3)  Subjek  pajaknya  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh penghasilan  dari  jasa penyedia  tempat  dan/atau waktu  dalam  media  lain untuk penyampaian informasi.
4)  Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
d.  Online Retail
1) Online retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail.
2)  Objek  pajaknya  adalah  penghasilan  dari  penjualan  barang  dan/atau penyediaan  jasa  merupakan  objek  PPh.    Apabila  penghasilan  dari penjualan  barang  dan/atau  penyediaan  jasa  merupakan  objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.
3)  Subjek  Pajaknya  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh penghasilan  dari  penjualan  barang  dan/atau  penyediaan  jasa.   Penyedia barang  dan  jasa  dalam  contoh  proses  bisnis Online  Retail adalah penyelenggara Online Retail .
Dasar  hukumnya  adalah  Pasal  4  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal  21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

## 3.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dilakukan di Kantor Pajak Pratama Maksassar Utara. Data  penelitian  diperoleh  dari  informasi  dari  wawancara  dengan  informan penelitian  yang  berkaitan  dengan  konten  penelitian  ini.  Penelitian  ini  melibatkan dua informan, Bapak Ricky Bastoro di mana beliau merupakan bagian dari Seksi Waskon  II  KPP  Pratama  Utara,  dan  Bapak  Ttjahja  Dwi  Wurjanto,  S.E.,  M.M.  di mana  beliau  merupakan  Kepala  Bagian  Informasi  dan  Pengolahan  Data  pada kantor KPP Pratama Utara, beliau memberi penjelasan mengenai perkembangan penerimaan  pajak e-commerce dan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan penerimaan pajak di masa pandemi.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  data  yang  tidak  dapat diukur  atau  dinilai  dengan  angka-angka  secara  langsung.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data primer primer ini  diperoleh  melalui  wawancara  secara  langsung.  Adapun  yang  menjadi narasumber  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  informan  praktisi  atau  akademis e- commerce. Sumber data primer yang digunakan dalam dalam penilitian ini adalah wawancara/ interview kepada informan secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun interview ini  akan  dilakukan  berdasarkan  fokus  penelitian  peneliti. Sehingga, interview yang  akan  dilakasanakan  tidak  melebar  luas  ke  seluruh aspek. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur, seperti buku-buku, jurnal, dan website yang menujang dengan objek penelitian dan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun  dalam  kategori-kategori/struktur  klasifikasi.  Data  bisa  saja  dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan  biasanya  diproses  terlebih  dahulu  sebelum  siap  digunakan  (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak  menggunakan  perhitungan  matematis  atau  statistika  sebagai  alat  bantu analisis.

## Koleksi Data
Koleksi  data  merupakan  tahapan  dalam  proses  penelitian  yang  penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung  sampai  penelitian  mendapatkan  jawaban  dari  perumusan  masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian.

## Reduksi Data
Reduksi  data  adalah  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, secara dicari tema dan polanya.

## Penyajian Data
Penyajian  data  merupakan  salah  satu  dari  teknik  analisis  data  kualitatif. Penyajian  data  adalah  kegiatan  ketika  sekumpulan  informasi  disusun,  sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data  kualitatif  berupa  teks  naratif  (berbentuk  catatan  lapangan),  matriks,  grafik, jaringan  dan  bagan.   Dalam  penelitian  kualitatif, penyajian  data  dapat  dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik dan lain sebagainya.

## Penarikan Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  merupakan  salah  satu  teknik  analisis  data  kualitatif. Penarikan  kesimpulan  adalah  hasil  analisis  yang  dapat  digunakan  untuk mengambil tindakan. Dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## 4.  HASIL PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-commerce di kantor KPP Pratama Makassar Utara tidak menunjukkan hasil yang jelas, karena di  kantor  KPP  Pratama  Makassar  Utara  data  untuk e-commece hanya  ada sebagian  kecil  saja  walaupun  begitu  perkembangan e-commerce di  Indonesia memang mengalami  peningkatan  di masa  pandemi  ini  dibandingkan  dari  tahun- tahun sebelumnya, namun penerimaan pajak sendiri justru mengalami penurunan yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Maka dapat disimpulkan bahwa geliat penerimaan pajak saat ini mendapatkan kebijakan dari pemerintah berupa aturan- aturan baru untuk menghadapi pandemi ini.

## Geliat E-commerce dimasa Pandemi
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  selama  pandemi  ini penggunaan e-commerce mengalami  peningkatan.    Alasan  utama  adalah  untuk mengurangi  resiko  penularan,  berbelanja online juga  menjadi  upaya  memutus mata rantai penularan covid-19. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak masyarakat lebih memilih berbelanja secara online .
Bisa dilihat dari data yang telah didapatkan bahwa penggunaan e-commerce meningkat selama masa pandemi. Meski covid-19 melumpuhkan aktivitas fisik, di sisi lain ini juga membuat penjualan online meningkat tajam.
Sumber: RedSeer, 11 Mei 2020
Gambar 1. Penggunaan digital di Indonesia selama pandemi covid-19
Penggunaan  sejumlah  layanan  digital  di  indonesia  meningkat  selama pandemi covid-19 ,  salah  satunya e-commerce .  Sebanyak  69%  konsumen  jadi lebih  sering  menggunakan  layanan  ini  untuk  membeli  kebutuhan  sehari-hari. Penggunaan  dompet  digital  juga  naik  65%  sebagai  alat  transaksi  pembelian tersebut.  Selanjutnya  layanan  digital  di  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  yang mengalami  peningkatan,  masing-masing  sebesar  41%  dan  38%.  Layanan kesehatan  banyak  digunakan  masyarakat  untuk  konsultasi  terkait  virus  corona, sementara  layanan  pendidikan  untuk  mendampingi  kegiatan  belajar  di  rumah. Namun  penggunaan  layanan  transportasi  berbasis  aplikasi (ride  hailing) anjlok sampai  73%  dikarenakan  konsumen  semakin  jarang  memanfaatkan  layanan  ini lantaran PSBB (Lidwina, 2020).

## Penerimaan Pajak atas Transaksi E-commerce Dimasa Pandemi
Dalam pernyataannya ke media, Kementerian Perdagangan mengakui bahwa kesulitan  untuk  menyusun  PP e-commerce ini  adalah  mengenai  pengenaan pajaknya.  Apakah  atas  transaksi  berbasis e-commerce ini  nantinya  akan dikenakan  pajak  atau  tidak.  Sementara  itu,  Ditjen  Pajak  (DJP)  dengan  tegas menyatakan  bahwa e-commerce adalah  merupakan  transaksi  perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi hanya berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan saja. Sehingga perlakuan pajak e-commerce sama dengan perlakuan pajak  atas  perdagangan  lainnya,  termasuk  tidak  ada  aturan  khusus  perpajakan yang  mengatur  transaksi e-commerce ini.  Saat  ini  yang  menjadi  tantangannya adalah  bagaimana  cara  efektif  untuk  mengenakan  pajak  atas  transaksi e- commerce ini.  Akan  terjadi  kondisi  di  mana  transaksi e-commerce akan  sulit dikenakan pajaknya di antara lain sebagai berikut:
a.  Kondisi pertama adalah tingkat anonimitas tinggi, transaksi e-commerce sangat erat  dengan  penggunaan user  identification yang  susah  diidentifikasi  baik keaslian, keotentikan dan keberadaannya, dengan adanya anonimitas tersebut biasanya  pembeli/penjual  mencari  referensi  pihak  ketiga  untuk  membuktikan geliat atas user-id ini (baik penjual maupun pembeli).
b.  Mudahnya untuk terjun dalam bisnis e-commerce , sehingga siapapun itu yang memiliki jaringan internet dapat melakukan transaksi e-commerce .
c.  Transaki tanpa batas waktu.
Dengan  menggunakan  jaringan  internet,  semua  batas  wilayah  kenegaraan dapat  terhubung,  sehingga  dapat  menyulitkan  dalam  penetapan  besaran pungutan pajak yang berlaku di wilayah transaksi.
d.  Transaksi  data  elektronik  tidak  dapat  begitu  saja  dipercaya.  Transaksi e- commerce sangat  erat  dengan  pertukaran  data  elektronik.    Data  elektronik merupakan data yang tidak dapat begitu saja dipercayai baik isi maupun konten yang  terkandung  di  dalamnya,  karena  dapat  dengan  mudah  dihapus, direkayasa  dan  dimanupali  tanpa  ada  rekam  jejak  yang  jelas  sehingga  sulit untuk  membuktikan  keandalan  datanya.    Perubahan  transaksi  dari offline menjadi online akan  sulit  dilacak,  apabila  DJP  hanya  mengandalkan  pada perdagangan secara fisik atau konvensional.
Oleh sebab itu penelitian mengenai Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E- Commerce perlu  dilakukan.  Untuk  itulah,  tantangan  sebenarnya  dalam mengenakan  pajak transaksi  e-commerce adalah  bagaimana  membuat  aturan khusus  yang  mampu  menangkap  potensi  pajak  atas  transaksi e-commerce dengan  kondisi-kondisi  tadi.  Oleh  sebab  itu  kementerian  keuangan  sebaiknya membuat  suatu  kebijakan/peraturan  mengenai  prosedur  transaksi  online  yang melibatkan minimal pihak-pihak seperti penjual, konsumen, penjamin keotentikan data penjual dan pembeli, payment gateway dan bank pembayaran (Sari, 2020). Ditambah pandemi Covid-19 saat ini telah menyebabkan roda perekonomian termasuk  di  wilayah  kerja  KPP  Pratama  Makassar  Utara  tersendat.  Guna mengantisipasi  dampak  kesehatan,  sosial,  dan  ekonomi  yang  ditimbulkan pandemi Covid-19 , pemerintah telah menerbitkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.  Kebijakan itu tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (Tirta, 2020).
Penerimaan  pajak  pada  kuartal  I-2020  tercatat  mengalami  kontraksi  atau minus  hingga  2,5%.    Adapun  beberapa  instrumen  pajak  yang  minus  setelah digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah PPh Badan dan Pajak dalam ranga Impor (PDRI) terdiri beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Silalahi, Ginting 2020).
Sumber: (Katadata.co.id, 2020) Gambar 2. Imbas Covid-19, Defisit APBN 2020 Melebar 5,07% dari PDB
Apalagi  saat  ini  pemerintah  juga  bayak  mengeluarkan  insentif.    Pemerintah menyusun  ulang  alokasi  penerimaan  negara  dalam  APBN  2020  karena  target APBN diperkirakan sulit tercapai.  Penerimaan pajak turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh (Indonesia, 2020).
Sumber: Katadata.com
Gambar 3.

## Revisi Alokasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020
Pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020. Pandemi Covid-19 telah  menyebabkan  aktivitas  perekonomian  terganggu. Akibatnya, target APBN diperkirakan sulit tercapai. (Lidwina, 2020).
Upaya  yang  Dilakukan  Pemerintah  untuk  Mendukung  Bisnis  E-commerce Disektor Perpajakan Selama Masa Pandemi .
Menteri  keuangan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  23 Tahun  2020  (PMK  23  Tahun  2020)  tentang  insentif  pajak  untuk  wajib  pajak terdampak  wabah  virus Covid-19 .    Pemberian  insentif  ini  sebagai  respon  dari pemerintah  atas  menurunnya  produktivitas  para  pelaku  usaha  karena  roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini (Silalahi, 2020). Pemerintah telah merilis Perpres No. 54/2020 sebagai tindak lanjutan Perpu No.1/2020  perihal  kebijakan  keuangan  negara  dan  stabilitas  sistem  keuangan untuk penanganan Covid-19 . Selain mengeluarkan pepres tersebut untuk menjaga kestabilitas  ekonomi  wajib  pajak  akibat  pandemi Covid-19 ,  pemerintah  telah merilis beberapa kebijakaninsentif fiskal berupa peraturan Kementerian Keuangan (PMK) sebagai berikut:
1.  Dirilisnya PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang isentif pajak untuk wajib pajak terdampak  pandemi Covid-19 sebagai  pengganti  PMK  23  adalah  adanya perluasan sektor UMKM. Insentif fiskal yang diberikan antara lain insentif PPh Pasal 21.
2.  PMK  No.28/PMK.03/2020  tentang  pemberian  fasilitas  terhadap  barang  dan jasa  yang  diperlakukan  dalam  rangka  penanganan  pandemi Corona  Virus Disease 2019.  Tujuannya  adalah  untuk  mendukung  ketersediaan  obat-obat, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya, untuk penanganan Covid-19 .
3.  PMK  No.143/PMK.03/2020  Pemberian  Fasilitas  Pajak  terhadap  Barang  dan Jasa  yang  Diperlukan  dalam  rangka  Penanganan  Pandemi Corona  Virus Disease  2019 dan  Perpanjangan  Pemberlakuan  Fasilitas  Pajak  Penghasilan Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2020  tentang  Fasilitas Pajak  Penghasilan  Dalam  Rangka  Penanganan  Corona Virus  Disease  2019 (COVID-19).
4.  PMK  No.110/PMK.03/2020  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
5.  PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 .
6.  Perpu No.01 Tahun 2020 Kebijakana Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Perdagangan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Dengan adanya peraturan pajak yang dikeluarkan pemerintah maka dapat di simpulkan  bahwa  sudah  tidak  ada  lagi masalah mengenai  pajak saat  ini.    Yang menjadi  kendala  adalah  bisnis  masyarakat  yang  semakin  menurun  selama kemunculan  pandemi  dan  itulah  yang  berdampak  pada  penurunan  pendapatan. Dengan  adanya  kendala  tersebut  pemerintah  mengakomodasikan  aturan  pajak khusus  untuk  menghadapi  pandemi  ini,  jadi  geliat  pajak  selama  pandemi  ini mendapatkan  kebijakan  dari  pemerintah  dengan  adanya  peraturan-peraturan pajak yang baru selama pandemi ini.

## 5.  KESIMPULAN
Bisnis e-commerce juga menjadi kebutuhan utama publik dalam bertransaksi di  masa  pandemi  ini,  mengingat  masyarakat  takut  berbelanja  secara  langsung sehingga  untuk  pembelian  beberapa  kebutuhan dilakukan  secara online melalui platform-platform  e-commerce . Masyarakat  semakin  menghindari  tempat  umum dan toko ritel offline , sehingga penjualan online untuk beberapa sektor meningkat. Dilansir  dari neilpatel.com , conversion untuk  sektor  makanan,  kesehatan,  dan farmasi meningkat signifikan.
Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan terhadap e- commerce di Indonesia dan sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara.  Peningkatan  yang  signifikan  selama  masa  pendemi  tentunya  akan menjadi  awal  bagi  perkembangan  bisnis  online  di  masa  yang  akan  datang  dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu, S.,  Lahmi, A. (2020). Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Manajemen Bisnis , 9 (2), 114-123.
Hanafie,  H.  (2016).  Dampak  E-commerce  atas  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Makassar  Selatan. AKMEN  Jurnal Ilmiah , 13 (4).
Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid –19 terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and
Counseling , 2 (1), 146-153.
Lomanto,  C.  N.,    Mangoting,  Y.  (2013).  Perlakuan  PPN  atas  Transaksi  E- commerce. Tax  Accounting Review , 3 (2), 93.
Munthe,  D.  T.  (2020).  PEMANFAATAN  E-COMMERCE  DALAM  PENERIMAAN PAJAK. JURNAL PERPAJAKAN , 1 (2), 182-190.
Narimawati, U. (2011). Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi. Genesis .
Pakpahan,  A.  K.  (2020).  Covid-19  Dan  Implikasi  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 59-64.
Sari,  D.  (2020).  Fenomena  Ekonomi  Dan  Perdagangan  Indonesia  Di  Masa Pandemi  Corona  Virus  Disease-19  (Covid-19). Jurnal  Akuntansi  Dan Investasi , 5 (1), 81-93.
Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e- commerce. Akuntabel , 15 (1), 67-72.
Sutrisna,  I.  P.  G.  (2020).  Gerakan  literasi  digital  pada  masa  pandemi  covid- 19. Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni , 8 (2), 269-283.
Thaha,  A.  F.  (2020).  Dampak  covid-19  terhadap  UMKM  di  Indonesia. BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran , 2 (1), 147-153.
Yunus,  N.  R.,    Rezki,  A.  (2020).  Kebijakan  pemberlakuan  lock  down  sebagai antisipasi  penyebaran  corona  virus  Covid-19. Salam:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i , 7 (3), 227-238.