Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Volume 51, Nomor 1, Januari 2022

## ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA
Jefri Hari Akbar*, Yusriyadi, Soeganda Priyatna Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1, Semarang jenari88@gmail.com

## Abstract
Indonesia has announced a state of medical emergency through Presidential Decree No. 11 Year 2020  regarding  Covid-19.  Vaccination  is  one  of  government’s  effort  to  increase  people’s immunity.  Industrial  clusters  are  one  of  the  hotspots  contributing  to  Covid-19  cases.  The Ministry of Health made Vaccine Gotong Royong policy. This paper discusses the legal analysis and roles of legal entities or companies on dealing employee who refused to get vaccinated. This paper  use  normative  research  methods  with  the  use  of  legal  and  conceptual  approach.  In conclusion,  vaccination  for  employees  during  a  pandemic  is  not  a  right  but  an  obligation, companies need to understand their position regarding the regulation of employees vaccination, so  that  companies  can  educate  and  impose  sanctions  to  employees  who  refused  to  get vaccinated.
Keywords : Workers; Vaccinations; Coronavirus Disease.

## Abstrak
Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk  meningkatkan  kekebalan  tubuh  masyarakat.  Klaster  industri  merupakan  salah  satu  titik rawan penambahan pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan program vaksin gotong royong. Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak  untuk  divaksinasi.  Kajian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah vaksinasi untuk  pekerja  dalam  kondisi  darurat  bukanlah  hak  namun  merupakan  kewajiban,  pengusaha perlu  memahami  kedudukan  regulasi  perundangan  terkait  pengaturan  vaksinasi  bagi  pekerja, sehingga dapat  memberikan  edukasi  serta  memberlakukan  sanksi  bagi  pekerja  yang tidak  mau divaksinasi.
Kata Kunci: Pekerja; Vaksinasi; Coronavirus Disease.

## A.   Pendahuluan
Wabah Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  yang  menyebar  di  dunia  pada  tahun  2020 menyebabkan  kedaruratan  di  hampir  semua  negara,  termasuk  Indonesia.  Awalnya  penyakit  ini disebut  sebagai  2019 Novel  Coronavirus (2019-nCoV),  kemudian  WHO  pada  tanggal  11
Februari  2020  mengumumkan  nama  baru  yaitu Coronavirus  Disease (COVID-19)  yang disebabkan  virus Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).  Temuan kasus pertama pneumonia misterius terjadi pada Desember 2019 dilaporkan di Wuhan Provinsi Hubei dimana sumber penularan kasus ini masih belum dapat diketahui pasti, namun dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan (Rothan & Byrareddy, 2020).
Jalannya  perekonomian  dunia  sebagian  besar  bergantung  pada  kerjasama  dengan  Cina dimana  Cina  sebagai  sumber  utama  permintaan  komoditas  maupun  bahan  baku  produksi. Apabila Cina menghentikan segala aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19, maka akan sangat berdampak pada jalannya perekonomian di banyak negara (Acikgoz & Gunay, 2020).
Covid-19  menyebabkan  perekonomian  dunia  menjadi  terpuruk,  dikarenakan  penyebaran Covid-19  mengubah  pola  hidup  masyarakat  untuk  menjaga  jarak  satu  sama  lain,  serta pembatasan  jumlah  orang  dalam  satu  ruangan.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  sektor  industri maupun  perkantoran  membatasi  jumlah  pekerjanya  yang  masuk  sehingga  produktivitasnya menurun.  Selain  itu  beberapa  dampak  yang  terjadi  seperti  tidak  berjalannya  operasional perusahaan  baik  secara  sementara  ataupun  permanen,  banyak  pekerja  yang  gajinya  dipotong, dirumahkan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Penyebaran Covid-19 ini menyebabkan ketidakpastian dalam hal investasi ekonomi dan pasar konsumen (Ozili & Arun, 2020). Sisi lain sebagian besar negara yang memilih untuk menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak mempertimbangkan dampak penerapan lockdown terhadap rantai pasokan global (Guan خآو., 2020).
Pada kondisi pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2009 (Covid-19) dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan,  serta  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam  rangka  percepatan  vaksinasi  kepada  seluruh  masyarakat,  Kementerian  Kesehatan membuat program vaksinasi  gotong royong dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Permenkes  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19  untuk  mendorong badan hukum/pengusaha dengan biaya mandiri melakukan vaksinasi kepada pekerjanya. Dengan demikian  pekerja  dapat    memperoleh  vaksinasi  gratis  karena  biaya  ditanggung  oleh  badan hukum/pengusaha.
Terkait dengan upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi, terjadi pro dan kontra pada masyarakat  tak  terkecuali  pada  pekerja  industri.  Sebagian  masyarakat  yang  menolak  vaksinasi memiliki beberapa pendapat diantaranya  masih mempermasalahkan halal haramnya kandungan yang terdapat dalam vaksin, hingga pada efektivitas vaksin tersebut serta efek samping setelah vaksin.  Hal  ini  semakin  didukung  dengan  menyebarnya  hoaks  seperti  vaksin  memiliki  alat pelacak (chip), sampai pada dapat menyebabkan kematian. Hoaks semacam  ini  mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga membuat mereka takut divaksin (Asri Octafia, 2021).
Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid- 19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak untuk divaksinasi.  Sebelumnya  sudah  ada  beberapa  tulisan  terkait  dengan  penanggulangan  pandemi Covid-19 diantaranya adalah tulisan dari Farina Gandryani dengan judul Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19  di  Indonesia:  Hak  atau  Kewajiban  Warga  Negara,  menyimpulkan  bahwa  vaksinasi dalam  rangka  penanganan  Covid-19  adalah  suatu  hak  sekaligus  kewajiban  dari  warga  negara. Adapun  terkait  sanksi  pidana  dalam  pemberlakuan  kewajiban  vaksinasi  seyogyanya  tetap
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022, Halaman 1-9
menjadi  suatu  sarana  terakhir (ultimum  remedium) apabila  pranata  lain  tidak  berfungsi (Gandryani & Hadi, 2021).
Tulisan  Marulak  Pardede  dengan  judul  Aspek  Hukum  Kekarantinaan  Kesehatan  dan Perlindungan  Konsumen  Dalam  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19 (Legal  Aspects  of  Health Quarantine and Consumer Protection in Treatment of Covid-19 Pandemic) yang menyimpulkan bahwa eksistensi keberadaan berbagai peraturan perundangan terkait penanggulangan Covid-19 saling berbenturan satu sama lain, terjadi disharmonisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal  ini  menunjukkan  dalam  penyusunan  regulasi  perundangan  belum  memperhatikan  teori, landasan, asas-asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun  2011  juncto  UU  No.  15  Tahun  2019  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan (Pardede, 2021).
Literasi  berbeda  tulisan  Theresia  Louize  Pesulima,  dan  Yosia  Hetharie  dengan  judul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keselamatan  Kerja  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Akibat  Pandemi Covid-19  menyimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  keselamatan  kerja  tenaga kesehatan  akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya hak tenaga kesehatan masih  terabaikan  dan  belum  terpenuhi  (Pesulima  &  Hetharie,  2020).  Siti  Nurhalimah  dengan tulisan  berjudul  Covid-19  dan  Hak  Masyarakat  atas  Kesehatan  tulisannya  fokus  kepada  peran pemerintah  dalam  menjamin  hak  kesehatan  masyarakat  pada  masa  pandemi  Covid-19. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  pemerintah  terlalu  lamban  dalam  mengambil  tindakan antisipatif  maupun  mitigasi  dalam  menanggulangi  pandemi  corona.  Pada  akhirnya  pemerintah memilih  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  sebagai  tindakan  merespon  status  darurat kesehatan  masyarakat,  sembari  tetap  memperhatikan  sektor ekonomi,  dan  fiskal  sesuai kondisi dan kemampuan negara (Nurhalimah, 2020)
Dalam  penelitian  Muhamad  Beni  Kurniawan  dengan  judul  Politik  Hukum    Pemerintah Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Atas  Kesehatan (Government  Legal  Politics  In  Handling  of  Covid-19  Pandemic  Reviewed  From  The  Right  to Health’s  Perspective) menyimpulkan  bahwa  hak  asasi  atas  kesehatan  merupakan  salah  satu derivasi dari hak asasi manusia, politik hukum yang dipilih pemerintah Indonesia  berupa PSBB dan physical  distancing dalam  penanganan  Covid-19  belum  maksimal  dalam  melindungi  hak kesehatan  masyarakat  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  oleh  ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Kurniawan, 2021).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  perbedaan  dan  uniknya  penulisan  ini  dibandingkan dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  adalah  kajian  ini  fokus  pada  bagaimana  regulasi perundangan dalam mengatur hak dan kewajiban vaksinasi masyarakat Indonesia secara umum dan kemudian fokus pada program  vaksinasi gotong  royong  yang diupayakan pemerintah agar tercipta percepatan vaksinasi pada sektor pekerja khususnya industri yang merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Penulisan ini juga mengkaji bagaimana peran pengusaha jika terdapat  pekerjanya  yang  tidak  mau  divaksinasi,  serta  bagaimana  regulasi  perundangan ketenagakerjaan mengatur hal ini dalam rangka menyukseskan penanggulangan pandemi Covid- 19 di Indonesia. Pada penulisan ini terdapat dua hal yang perlu dikaji yaitu pertama, bagaimana analisis  hukum  bagi  pekerja  yang  menolak  vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia;  kedua,  apakah sanksi yang dapat diberikan badan hukum/pengusaha kepada pekerjanya yang menolak vaksinasi Covid-19.

## B.   Pembahasan
1.   Analisis Hukum Bagi Pekerja yang Menolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan kesehatan adalah keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap
orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Tanpa  adanya  kesehatan  seorang manusia  tidak  akan  mampu  memperoleh  hak-haknya  yang  lain.  Oleh  karena  itu  kesehatan dijadikan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan, dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (Afandi, 2008).
Terkait dengan hak atas kesehatan secara konstitusional dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  mengatur  bahwa,  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  tentang  kesehatan, negara  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hak  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34 ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menentukan  bahwa,  “Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah  taktis  dalam  rangka  melindungi  kesehatan warga  negara  dari  pandemi  Covid-19,  mulai  dari  menetapkan  status  darurat  kesehatan  melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19),  membangun rumah  sakit  darurat,  melakukan  program 3T (testing, tracing,  treatment) , sampai  melakukan  pembatasan  wilayah dengan diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).  Upaya  lain  yang dilakukan pemerintah adalah membentuk kekebalan kelompok pada masyarakat (herd immunity) melalui  program  vaksinasi  yang  dimulai  pada  bulan  Januari  2021.  Pelaksanaan  vaksinasi  ini mendapatkan  banyak  respon  dari  masyarakat  baik  yang  pro  maupun  kontra.  Masyarakat  yang kontra masih meragukan beberapa hal seperti bagaimana halal dan haramnya kandungan vaksin, sampai  pada  bagaimana  efek  samping  dari  vaksinasi.  Sebagian  kalangan  aktivis  juga menyuarakan bahwasanya menolak vaksin adalah hak asasi rakyat, sehingga negara tidak dapat memaksakan agar semua warga negara menerima vaksinasi.
Menurut regulasi  perundangan yang berlaku, adanya pernyataan bahwa menolak vaksinasi adalah hak warga negara, diatur pada Pasal 5 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  bagi  dirinya”.  Namun  jika  dikaji  dengan  melihat kondisi di Indonesia bahkan masyarakat internasional saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan  vaksinasi  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  wajib.  Landasan  hukum  yang  dapat menjadi dasar bahwa vaksinasi  pada masa pandemi Covid-19  merupakan kewajiban dapat kita lihat  pada  beberapa  regulasi  seperti  Pasal  14  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah Penyakit  Menular  yang  mengatur  bahwa,  “Barang  siapa  dengan  sengaja  menghalangi pelaksanaan  penanggulangan  wabah  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini,  diancam dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  setinggi-tingginya  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
Selanjutnya  Pasal  93  UU  No.  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang mengatur:
“Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-halangi penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  sehingga  menyebabkan  kedaruratan  kesehatan masyarakat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Sedangkan Pasal 9  UU No. 6  Tahun  2018 Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan menentukan bahwa,”(1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;  (2) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”.
Terhadap  wilayah  yang  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  maka diberlakukan  ketentuan  Pasal  93  UU  No.  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan, sedangkan pada wilayah yang tidak menerapkan PSBB peraturan yang digunakan adalah Pasal
14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Dengan demikian setelah adanya  Keputusan  Presiden  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19),  serta  vaksinasi  (sementara  saat  ini) dianggap merupakan cara terbaik dalam rangka untuk menanggulangi Covid-19, maka ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dikesampingkan dan yang berlaku adalah UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan & UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Sehingga dalam konteks ini vaksinasi menjadi bersifat wajib dan barangsiapa menghalang-halangi  serta  menolak  upaya  dalam  rangka  memutus  rantai  penularan  Covid-19, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi.
Saat  ini  pemerintah  telah  mengumumkan  bahwa  negara  dalam  keadaan  darurat,  maka berlaku  asas salus  populi  suprema  lex yang  berarti  keselamatan  rakyat  adalah  hukum  yang tertinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud MD yang berpendapat bahwa keselamatan rakyat lebih tinggi daripada UUD (Mahfud M.D., 2010). Clement Fatovic menyebutkan bahwa, “ Exercise  of  prerogative  by  the  executive  are  constitutionally  permissible  as  long  as  these activities do not conflict with the fundamental substantive principle of natural law: salus populi suprema  lex,  ‘the  welfare  of  the  people  is  the  supreme  law ”  (Santoso,  2017).  Vaksinasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  adalah  untuk  menyelamatkan  masyarakat  Indonesia  itu sendiri.
Analisis  selanjutnya  adalah  Pasal  5  ayat  (3)  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan, memang  memberikan  hak  terhadap  setiap  orang  untuk  dapat  menentukan  pelayanan kesehatan yang  dibutuhkan  untuk dirinya  sendiri,  bahkan pasal  ini  sesuai  dengan landasan konstitusional pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian harus dipahami bahwa hak asasi seseorang sesungguhnya dibatasi juga dengan adanya hak asasi orang lain, hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.
Menurut Mahfud MD, bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga  disertai  dengan  kesadaran  akan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  konstitusional  untuk menghormati  hak  dan  kebebasan  orang  lain.  Jika  terdapat  benturan  pada  kebebasan  yang diperjuangkan  dengan  hak  dan  kebebasan  orang  lain,  maka  yang  dicari  adalah  kebenaran substansial  dan  keadilan  (Mahfud  MD,  2006).  Seseorang  yang  menolak  dan  tidak  bersedia divaksin  dapat  berpotensi  menjadi  pembawa  virus  bagi  orang  lain,  karena  tidak  menutup kemungkinan sebenarnya orang tersebut sudah terpapar Covid-19 namun karena memiliki imun yang kuat sehingga kesehatannya tidak terganggu. Namun hal tersebut dapat mengancam nyawa orang lain yang kebetulan tidak memiliki imun sekuat orang yang menolak vaksinasi tersebut. Sebenarnya vaksinasi tidak hanya bermaksud  untuk melindungi  diri sendiri, namun juga untuk melindungi orang lain agar dapat menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity), sehingga dengan  melihat  tujuan  yang  demikian  seharusnya  vaksinasi  ini  tidak  ditolak  (Handayani  خآو., 2020).
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 dan menolak vaksinasi Covid-19 menurut ketentuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  tiga  hal  meliputi  penundaan  atau  penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan,  dan  denda.  Pengenaan  sanksi  tersebut  dilakukan  oleh  kementerian,  lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai kewenangannya (Rahman, 2021).
Agar  supaya  perekonomian  pada  masa  pandemi  Covid-19  dapat  terus  berjalan  dan  tidak semakin  terpuruk,  maka  pekerja  harus  mendapatkan  prioritas  perlindungan  dari  resiko  virus Covid-19. Salah satu bentuk ikhtiar pemerintah adalah dengan mekanisme vaksin gotong royong.
Vaksinasi  gotong  royong  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No.
10  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  diberikan  secara  gratis  kepada  pekerja  beserta keluarganya sehingga tidak ada istilah pekerja wajib membayar ataupun potong gaji karena yang menanggung  adalah  perusahaan.  Vaksinasi  gotong  royong  ini  merupakan  upaya  pemerintah untuk  menanggung  beban  biaya  vaksin  bersama-sama  dengan  badan  hukum perusahaan/pengusaha  agar  bisa  terjadi  percepatan  pelaksanaan  vaksinasi  dengan  harapan  agar segera tercipta herd immunity. (Danurahman & Kusdarini, 2021) .
Sejak  adanya  revolusi  industri  4.0  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  turut melakukan  evaluasi  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  produktivitasnya  dalam bidang  jasa,  industri,  dan  perdagangan  agar  dapat  bersaing  di  kancah  dunia  (Akbar,  2020). Percepatan vaksinasi pada masa pandemi Covid-19 melalui vaksinasi gotong royong diharapkan dapat  meminimalisir  pekerja  terpapar  Covid-19  sehingga  kesehatan  pekerja  dapat  mendukung produktifitas produksi barang dan jasa.
2 . Sanksi  yang  Dapat  Diberikan  Badan  Hukum/Pengusaha  kepada  Pekerjanya  yang Menolak Vaksinasi Covid-19
Hubungan  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja  yang  berada  di  dalam  suatu  perusahaan terjadi  setelah adanya  suatu perjanjian  kerja antara  pekerja  dengan  pengusaha.  Dengan  adanya perjanjian  kerja,  maka  timbul  kewajiban  satu  pihak untuk  bekerja pada  pihak  lainnya. Bekerja pada pihak lainnya, menunjukkan bahwa pada umumnya hubungan itu sifatnya ialah bekerja di bawah pimpinan pihak lain (Pohan, 2020).
Menurut  Erlyn  Indarti,  keadilan  dipahami  secara  berbeda-beda  sesuai  dengan  paradigma yang  dianut,  berdasarkan  paradigma  konstruktivisme  keadilan  bagi  masyarakat  dapat  terjamin tatkala  kemerdekaan  setiap  anggota  masyarakat  secara  aktif  mengkonstruksi  hukum  untuk kemudian mewujudkan resultane konstruksi hukum atau mencapai konsensus atau kesepakatan melalui  proses  demokrasi  (Farianto,  2019).  Terkait  dengan  program  percepatan  vaksinasi  ini, keadilan sosial dapat terselenggara apabila pemerintah menjalankan perannya, warga masyarakat mentaatinya  dan  antar  warga  saling  berimbal  balik  dalam  memberikan  hak  dan  kewajiban. Dalam  kaitannya  dengan  penanggulangan  pandemi  Covid-19  khususnya  pada  sektor  industri, hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha  wajib  mentaati  aturan  dan  saling  timbal  balik sehingga  terjadi  keseimbangan.  Pekerja  dengan  pengusaha  harus  menciptakan  hubungan  kerja yang  harmonis,  sehingga  tujuan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dapat  terselenggara dengan tetap memperhatikan kepentingan dunia usaha (Aisha, 2019).
Vaksinasi  gotong  royong  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri  Kesehatan No. 10  Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Pada  ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  mengatur  bahwa  karyawan/karyawati, keluarga,  dan  individu  lain  terkait  dalam  keluarga,  dan  individu/orang  sebagai  penerima vaksinasi  Covid-19  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  gotong  royong  tidak  dipungut  biaya  dan ditanggung  oleh  badan  hukum/pengusaha.  Dengan  adanya  kemudahan  pekerja  untuk mendapatkan  vaksinasi  Covid-19  seperti  ini  diharapkan herd  immunity pada  lingkungan  kerja segera tercipta dan meminimalisir tingginya paparan Covid-19 di lingkungan kerja. Hal ini akan membawa  dampak  positif  pada  produktivitas  perusahaan,  sehingga  akan  memperkuat  kondisi perusahaan dan meminimalisir PHK.
Terkait  dengan  sanksi  bagi  pekerja  sebagai  bagian  dari  warga  negara  yang  menolak vaksinasi  Covid-19  sudah  dibahas  pada  sub  bab  sebelumnya,  namun  terkait  statusnya  sebagai pekerja pada perusahaan badan hukum, ketentuan dalam regulasi perundangan ketenagakerjaan bahwa  selama  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  (PP)/  perjanjian  kerja  bersama (PKB)  tidak  mengatur  penolakan  vaksinasi  Covid-19  sebagai  pelanggaran  maka  sanksi  tidak dapat  diberikan.  Disinilah  peran  pengusaha  agar  segera  memberikan  edukasi  kepada  semua
pekerjanya  perihal  manfaat  dan  resiko  kesehatan  jika  tidak  divaksinasi  Covid-19,  sehingga pekerja paham dan dapat serentak melakukan vaksinasi Covid-19 dengan penuh kesadaran.
Pekerja  yang  tidak  mau  divaksinasi,  kecuali  karena  adanya  komorbit/sesuatu  yang dikecualikan  untuk  divaksinasi  Covid-19  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  sesuai  ketentuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 yang mengatur bahwa, jika seseorang telah  ditetapkan  sebagai  sasaran  penerima  vaksin  Covid-19  kemudian  tidak  melaksanakan vaksinasi maka akan dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan  sosial  atau  bantuan  sosial,  penundaan  atau  penghentian  layanan  administrasi pemerintahan,  dan/atau  denda.  Pengusaha  dapat  memberikan  sanksi  kepada  pekerja  akibat adanya  pekerja  yang  tidak  melaksanakan  vaksinasi  Covid-19  sehingga  mengakibatkan  pekerja tersebut dapat terhambat peran dan fungsinya dalam melakukan pekerjaan sesuai kewajibannya di perusahaan.
Pekerja dapat di-PHK oleh pengusaha jika pekerja tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan selama  6  bulan  akibat  ditahan  pihak  yang  berwajib  karena  diduga  melakukan  tindak  pidana akibat menolak vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman pidana 1 tahun dan/atau denda maksimal 100 juta Rupiah. Ketentuan ini diatur pada Pasal 81 angka 42 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat ketentuan baru Pasal 154A ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  menentukan  bahwa  alasan  PHK  yaitu:  a.  Pekerja melakukan  pelanggaran  ketentuan  yang  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  PP  atau  PKB  dan sebelumnya  telah  diberikan  surat  peringatan  pertama,  kedua,  dan  ketiga  secara  berturut-turut masing-masing berlaku untuk maksimal 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB; b. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang  berwajib  karena  diduga  melakukan  tindak  pidana;  c.  Alasan  PHK  lainnya  sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.
Berkaitan dengan ketentuan regulasi di atas, maka pengusaha dapat membuat adendum yang mengatur  kewajiban  pekerja  melaksanakan  vaksinasi  Covid-19  dari  PP/PKB  dimana  adendum tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dari  PP/PKB  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama. Setelah  adanya  adendum  tersebut,  maka  pengusaha  dapat  memberikan  sanksi  jika  ada  pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19.

## C.   Simpulan
Vaksinasi dalam kondisi status darurat pandemi Covid-19 merupakan kewajiban bagi semua warga  negara,  bahkan  bagi  siapa  yang  dengan  sengaja  hendak  menghalangi  pelaksanaan penanggulangan  wabah  ini  dapat  diancam  dengan  pidana  penjara  dan/atau  denda.  Vaksinasi Gotong Royong merupakan ikhtiar dari pemerintah untuk mempercepat vaksinasi pada pekerja klaster industri dan jasa, dimana biaya ditanggung oleh pengusaha/badan hukum perusahaan.
Pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19 tidak serta merta dapat diberikan sanksi apabila dalam  perjanjian  kerja  ataupun  PP/PKB  belum  mengatur  perihal  vaksinasi  Covid-19.  Peran pengusaha  disini  diperlukan  untuk  dapat  memberikan  edukasi  dan  pemahaman  kepada  semua pekerja  perihal  hal  ikhwal  vaksinasi  Covid-19,  sehingga  diharapkan  pekerja  dapat  memahami secara  utuh  dan  benar  serta  dapat  mendukung  pelaksanakan  vaksinasi  Covid-19  di  lingkungan kerja.  Perkembangan  saat  ini  apabila  warga  negara  tidak  mau  vaksinasi  Covid-19  maka  akan mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah antara lain penundaan/penghentian pemberian jaminan sosial, penundaan/penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda. Bagi pekerja,  hal  ini tentu  dapat  mengganggu  efektivitas dalam  menjalankan  tugas  pekerjaan dalam perusahaan.  Pekerja  dapat  di-PHK  oleh  pengusaha  apabila  tidak  dapat  bekerja  6  bulan  akibat ditahan pihak berwajib karena dugaan melakukan tindak pidana akibat menolak vaksinasi Covid- 19  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Untuk  mendukung  program  pemerintah  dalam menanggulangi  pandemi  Covid-19  pengusaha  dapat  membuat  adendum  pada  PP/PKB  yang
mengatur  perihal  kewajiban  pekerja  melaksanakan  vaksinasi  Covid-19  lengkap  beserta  sanksi apabila karyawan menolak vaksinasi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Acikgoz, O., & Gunay, A. (2020). The Early Impact of The Covid-19 Pandemic on the Global and Turkish Economy. Turkish Journal of Medical Sciences , 50 (3), 520–526.
Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Kedokteran , 2 (1), 1–6.
Aisha, B. D. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama. Jurist Diction Law Journal , 2 (1), 63–76.
Akbar,  J.  H.  (2020).  Politik  Hukum  Pengaturan  Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  Guna Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0. Jurnal Hukum Progresif , 8 (2), 167–182. https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.167-182
Asri  Octafia,  L.  (2021).  Vaksin  Covid-19:  Perdebatan,  Persepsi  dan  Pilihan. Emik , 4 (2),  160– 174. https://doi.org/https://doi.org/10.46918/emik.v4i2
Danurahman,  J.,  &  Kusdarini,  E.  (2021).  Dampak  Pandemi  Coronavirus  Disease  (Covid-19) Dalam  Perspektif  Hukum  Di  Era  Digital. Masalah-Masalah  Hukum , 50 (2),  151–160. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160
Farianto,  W.  (2019). Pola  Hubungan  Hukum  Pemberi  Kerja  dan  Pekerja  (Hubungan  Kerja Kemitraan & Keagenan) (M. Sari (ررحم)). Sinar Grafika.
Gandryani,  F.,  &  Hadi,  F.  (2021).  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  Di  Indonesia:  Hak  Atau Kewajiban  Warga  Negara  (The  Vaccination  of  Covid-19  in  Indonesia:Citizen  Right  or Citizen Duty). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 10 (1), 23–41.
Guan, D., Wang, D., Li, S., & Xue, Q. (2020). Global supply-chain effects of COVID-19 control measures. Nature Human Behaviour , 4 , 577–587.
Handayani,  R.  T.,  Arradini,  D.,  Widiyanto,  A.,  &  Atmojo,  J.  T.  (2020).  Pandemic  Covid-19, Body  Immunity  Response,  and  Herd  Immunity. Jurnal  Ilmiah  PERMAS:  Jurnal  Ilmiah STIKES Kendal , 10 (3), 373–380.
Kurniawan,  M.  B.  (2021).  Politik  Hukum  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (Government Legal Politics in Handling of  Covid-19  Pandemic  Reviewed  From  The  Right  To  Health’s  Perspective). Jurnal  Ham , 12 (1), 37–55.
Mahfud M.D., M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu . Rajawali Pers.
Mahfud MD, M. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . LP3ES.
Nurhalimah,  S.  (2020). Covid-19  dan  Hak  Masyarakat  atas  Kesehatan. SALAM:  Jurnal  Sosial dan Budaya Syar-i , 7 (6), 543–554. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324
Ozili,  P.  K.,  &  Arun,  T.  G.  (2020).  Spillover  of  COVID-19:  impact  on  the  Global  Economy. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570
Pardede,  M.  (2021).  Aspek  Hukum  Kekarantinaan  Kesehatan  dan  Perlindungan  Konsumen dalam  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 21 (1),  23. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.23-44
Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. SASI , 26 (2), 280–285.
Pohan,  M.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan. MLJ Merdeka Law Journal , 1 (2), 60–71.
Rahman,  Y.  A.  (2021).  Vaksinasi  Massal  Covid-19  sebagai  Sebuah  Upaya  Masyarakat  dalam Melaksanakan  Kepatuhan  Hukum  (Obedience  Law). Khazanah  Hukum , 3 (2),  80–86. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520
Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity , 109 .
https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433
Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. Mimbar Yustitia , 1 (1), 1–20.