## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2929/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisa Hukum Penggunaan Unsur Pornografi terhadap Merek Terdaftar
Retno Astuti
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 30 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022 The emergence of Industry 4.0 in the world has taken over most economic activities, causing the need to increase creativity, innovation and skills among business actors to  be  able  to  compete  and  attract  market  interest.  The  necessity  for  intellectual works is increasing with the rapid technological developments. Accordingly, as one of intellectual works, trademarks have to be uniquely created for the identity and origin  of  the  products.  The  level  of  creativity  of  business  actors,  and  sometimes their intellectual works contain pornographic elements with the aim of attracting market  interest  but  these  actions  have  legal  consequences.  The  trademarks  that contain  pornographic  elements  should  not  be  registered  with  the  Directorate General  of  Intellectual  Property  as  referred  to  in  the  Trademarks  and Geographical Indications Law, but, in fact these trademarks are usually registered. Therefore,  it  is  necessary  to  analyze  the  legal  consequences  of  the  use  of pornographic  elements  on  registered  trademarks.  This  study  uses  a  normative juridical research method by collecting and analyzing primary data and secondary data, legal principles, cases and provisions of laws and regulations that regulate registered trademarks using pornographic elements.
Keywords: Legal Consequences, Pornographic Elements, Registered Trademarks Article Info ABSTRACT Accepted: 30 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022 Adanya Industri 4.0 di seluruh belahan dunia telah mengambil alih sebagian besar aktivitas  perekonomian,  menyebabkan  perlunya  peningkatan  kreativitas,  inovatif dan skill pelaku usaha untuk dapat bersaing dan menarik minat pasar. Kebutuhan mengenai  karya  intelektualitas  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi,  hingga merek sebagai  salah satu karya  intelektualitas perlu  juga diciptakan dengan unik sebagai gambaran identitas dan asal produk. Tingkat kreativitas yang berbeda-beda dari pelaku usaha ini yang terkadang karya  intelektualitasnya mengandung unsur pornografi  dengan  tujuan  menarik  minat  pasar  akan  tetapi  tindakan  tersebut memiliki akibat hukum. Tidak sedikit merek yang mengandung unsur pornografi yang  seharusnya  tidak  dapat  didaftar  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual sebagaimana Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis akan tetapi kenyataannya  terdaftar.  Oleh  karena  itu,  perlu  dianalisis  akibat  hukum  dari penggunaan  unsur  pornografi  terhadap  merek  terdaftar  itu  akan  seperti  apa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan mengumpulkan  dan  menganalisa  data  primer  dan  data  sekunder  baik  itu  asas hukum,  prinsip  hukum,  kasus-kasus  maupun  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  merek  yang  terdaftar  dengan  menggunakan  unsur pornografi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Retno Astuti Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email Korespondensi: retnoastuti21.ra@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tren  saat  ini,  dunia  telah  memasuki  Revolusi  Industri  ke-4  (Industri  4.0)  dimana  terjadi penggabungan besar-besaran dari teknologi satu dengan  yang lainnya.  Adanya era Industri 4.0 ini juga  mengambil  alih  sebagian  besar  aktivitas  perekonomian  saat  ini,  sehingga  diperlukan  pelaku usaha  yang  kreatif,  inovatif  dan  adanya  skill  yang  mumpuni  untuk  terjalin  seimbang  dengan perkembangan revolusi industri. Berbicara mengenai kreatif dan inovatif, pelaku usaha sangat perlu menyesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis hingga menciptakan produk yang unik untuk dapat bersaing dan menarik minat pasar.
Dalam  menciptakan  iklim  kegiatan  perdagangan  sehat  dengan  produk  yang  dimiliki  dapat bersaing di pasar tidak lepas dari unsur-unsur karya intelektualitas yang dimiliki pelaku usaha baik itu  badan  hukum  maupun  perorangan.  Hasil  atau  bentuk  dari  karya  intelektualitas  itu  kemudian digunakan dalam melakukan kegiatan promosi, distribusi, periklanan dari produk atau barang dan jasanya.  Pada  dasarnya,  karya  intelektualitas  itu  yang  kemudian  disebut  dengan  hak  kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan berpikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan, pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak.
Keith E. Maskus memberikan kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual dapat memainkan peranan penting dan positif dalam pengembangan ekonomi. Bahkan diantara negara-negara miskin sekalipun, hak kekayaan intelektual dapat menjadi kondisi penting bagi peningkatan bisnis, sejauh bidang  tersebut  dibangun  dan  didampingi by  appropriate  collateral  policies –  yang  menurutnya merupakan tantangan esensial as economies adopt stronger IPRs under the new global system. Dari pernyataan Keith E. Maskus jelas adanya hak kekayaan intelektual memberi pengaruh kuat dalam membangun  bisnis  bahkan  perekonomian  Negara,  mengingat  hak  kekayaan  intelektual  dikatakan sebagai aset tidak berwujud ( intangible assets ).
Dalam melakukan dan membangun bisnis selain pelaku usaha harus mengetahui target pasar dan  juga  promosi  yang  gencar,  namun  aspek  pentingnya  harus  menggunakan  kreativitas  dengan memberikan  keunikan  dari  produk  baik  dari  kemasan  produk,  logo  atau  merek  yang  menarik. Pernyataan Robert P Merges bahwa “ when the advertising are effective, consumers strongly associate the  trademarks  with  the  producer’s  product.  The  trademark  comes  to  embody  all  of  the  firm’s informational  investments ”.  Dengan  kata  lain  bahwa  dengan  adanya  suatu  merek  itu  dapat memberikan gambaran dari asal produk dan membuat konsumen lebih mudah mengidentifikasi suatu merek dan hubungannya dengan suatu perusahaan atau pemilik merek tertentu.
Pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan akan variasi produk  sehingga  perlu  menghasilkan  lebih  banyak  perusahaan  baru  dan  produk  baru  di  pasar. Peningkatan  daya  saing  ini  juga  yang  mendorong  penggunaan  hak  kekayaan  intelektual  termasuk merek sebagai alat persuasi dan membangun nilai reputasi di pasar. Merek sebagai salah satu bagian terpenting  dalam  kegiatan  perdagangan  sebagai  identitas  dan asal  produk  untuk memberikan  juga representasi kualitas produk.
Hal  yang  menarik,  terkadang  banyak  pelaku  usaha  yang  menggunakan  tanda  atau  merek dengan  kata-kata,  gambar-gambar  dan  kombinasinya  unik  dan  bahkan  memiliki  konotasi mengandung unsur pornografi. Memang, tidak menutup kemungkinan adanya unsur pornografi pada suatu merek dapat lebih lebih menarik minat pasar dan keingintahuan konsumen identitas dari suatu produk  tersebut.  Tidak  diketahui  dengan  jelas  alasan  pelaku  usaha  menggunakan  merek  dengan mengandung  unsur  pornografi  karena  kurangnya  sosialisasi  mengenai  penggunaan  merek  atau memang diberikan unsur pornografi pada mereknya untuk meningkatkan nilai jual, namun yang jelas penggunaan  merek  dengan  menggunakan  unsur  pornografi  telah  menyimpang  dan  bertentangan dengan kesusilaan dan bahkan dikategorikan sebagai merek yang tidak dapat didaftar.
Pengaturan hukum mengenai merek di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi
Geografis). Adanya Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang dan/atau jasa.
Menelusuri database merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat PDKI)  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disingkat  DJKI),  Penulis menemukan  banyak  contoh  merek  yang  berkonotasi  mengandung  unsur  pornografi  seperti  merek “master ngocok + logo” di kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM000920001 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa minuman minuman berbahan dasar susu, minuman berbahan dasar susu almond dan lain-lain, merek “ngocok sendiri atau dikocokin?” di kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM000840110 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa minuman berbahan dasar kopi, merek “Mr Coli Cocol Ikan” di kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM000856216 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran, merek “Warung  Nenen”  di  kelas  43  dengan  nomor  pendaftaran  IDM000637674  untuk  melindungi  jenis barang  dan/atau  jasa  kedai  minuman  susu  segar,  merek  “Moo  Nenen  Nenen  Disini  Lebih  Enak daripada Nenen Ditetangga” di kelas 29 dengan nomor agenda D002016004758 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa minuman dengan bahan dasar susu sapi murni, susu dalam kemasan, dan merek “Lonte Lontong saTe” di kelas 43 dengan nomor agenda JID2021005876 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa restoran.
Merek-merek  di  atas  yang  terkesan  nyeleneh  dan  menarik  perhatian  dengan  mengandung unsur pornografi yang seharusnya dikategorikan sebagai merek yang tidak dapat didaftar pada UU Merek  dan  Indikasi  Geografis  akan tetapi  pada  kenyataannya  pemeriksa  merek  pada  kantor  DJKI memiliki pandangan berbeda dengan membuat merek-merek tersebut terdaftar dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis akibat hukum dari merek yang menggunakan unsur pornografi dan telah terdaftar di DJKI ditinjau dari ketentuan perundang-undangan merek dan perundang-undangan terkait lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis normatif,  dimana  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran).  Penelitian  hukum normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data primer dan data sekunder baik itu asas hukum, prinsip hukum, kasus-kasus maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan objek analisis merek yang terdaftar dengan menggunakan unsur pornografi.
Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang ada khususnya  dalam UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap objek analisis tulisan ini untuk menguji apakah objek analisis memiliki kesesuaian atau kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan tersebut, dan melihat juga pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah.
Data  yang  diperoleh,  baik  data  primer  dan  sekunder  kemudian  dianalisis  mendalam  untuk mengetahui  fakta  dan/atau  kesesuaian  yang  ada  pada  peraturan  perundang-undangan  yang senyatanya dari masalah yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pornografi dalam Peraturan Perundang-Undangan
Istilah pornografi terdiri dari dua kata asal, yaitu “porno” dan “grafi”. Porno berasal dari kata Yunani yaitu “porne” yang artinya pelacur dengan demikian pornografi berarti:
a) Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
b) Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya. Menurut  HB  Yassin,  Pornografi  adalah  segala  karya  manusia  berupa  tulis-tulisan, gambar-gambar,  photo-photo  dan  barang  cetakan  lainnya,  serta  pahatan  yang  melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsangan seksual dan tidak  sesuai  dengan  kematangan  seks  pada  umur  tertentu  dan  dapat  merusak  norma-norma kesusilaan masyarakat, sebagai akibat-akibat negatif dari pada pornografi yang dengan dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.
Regulasi  mengenai  pornografi  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi). Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi,  Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang  memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Dari ketentuan definisi Pornografi dari UU Pornografi dapat ditarik benang merah bahwa untuk memuat unsur pornografi dengan objeknya gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya dengan  syarat  obyek-obyek  tersebut  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang kemudian  dilakukan publisitas melalui berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum.  Apabila dihubungkan unsur pornografi dengan merek yang mengandung pornografi tentu saja merek salah satunya sebagai gambar yang memuat kecabulan kemudian publisitas melalui pemasaran online atau offline untuk  memasarkan  produknya,  ini  dapat  dikatakan  merek  tersebut  telah melanggar kesusilaan dan memenuhi unsur sebagai merek yang mengandung pornografi.
Dalam  hukum  di  Indonesia,  konteks  melakukan  perbuatan  pornografi,  tindakan pencabulan dan lain-lain yang  sejenisnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Pornografi  dan  pornoaksi  dikategorikan  sebagai  perbuatan  pidana  karena Pasal 281 Pasal 282, Pasal, 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. Ditinjau dari Pasal 44 UU Pornografi disebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  atau  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pornografi  dinyatakan  tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Maka, ketentuan-ketentuan dalam  KUHP  tentang  pornografi  dan  pornoaksi  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan dengan UU Pornografi yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  larangan  dan  pembatasan  pada  Pasal  4  Ayat  1  UU  Pornografi bahwa  setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
Dari  ketentuan  Pasal  4  Ayat  1  UU  Pornografi  di  atas,  menjadi  catatan  penting  bahwa  UU Pornografi  di  Indonesia  tidak  mengatur  dengan  menyeluruh  dan  tidak  termuat  cakupannya mengenai  segala  perbuatan  yang  mengandung  unsur  pornografi  termasuk  secara  implisit. Terlebih  lagi,  unsur  pornografi  pada  sering  digunakan  pada  produk  untuk  menarik  dan mendongkrak popularitas agar konsumen tertarik.
Padahal  mengacu  pada  definisi  pornografi  bahwa  yang  dikategorikan  sebagai  unsur pornografi  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penulis beranggapan  bahwa  selama  lingkup  objek  pornografi  digunakan  dalam  produk  dan  tanpa menunjukan  alat  kelamin  ataupun  ketelanjangan  ataupun  kekerasan  seksual,  akan  tetapi selama itu melanggar norma kesusilaan maka kondisi ini tetap dikatakan produk tersebut jelas mengandung unsur pornografi dan melanggar kesusilaan.
3.2. Merek dalam Peraturan Perundang-Undangan
Merek  mempunyai  peranan  penting  sebagai  tanda  untuk  membedakan  suatu  produk dengan produk lainnya untuk barang sejenis maupun tidak sejenis yang beredar di kegiatan pemasaran  dan/atau  perdagangan  nasional  maupun  internasional.  Jelas  dengan  adanya periklanan  dan  promosi,  nilai  ekonomi  merek  menjadi  semakin  tinggi  di  mata  konsumen. Sebagai salah satu aset penting dari pelaku usaha, merek memainkan peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagai ciri khas tersendiri dari sebuah produk.
Pada ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat 3 (tiga) jenis merek yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Baik merek dagang, merek jasa maupun merek kolektif memiliki tujuan yang sama untuk membedakan barang, jasa, dan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif ( first to use ) dan sistem konstitutif ( first to file ). Di Indonesia sendiri menganut sistem first to file , sebagaimana Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah  Merek  tersebut  terdaftar.  Hak  atas  Merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh negara  kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan  sendiri  Merek  tersebut  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya.
Akan  tetapi  menjadi  catatan  bahwa  terdapat  ketentuan  mengenai  merek  yang  tidak dapat didaftar dan ditolak, Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis apabila:
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau  hanya  menyebut  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya;
c. memuat. unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan  nama  varietas  tanaman  yang  dilindungi  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis;
d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
3.3. Akibat Hukum Merek Terdaftar menggunakan Unsur Pornografi
Melihat  banyaknya  fenomena  merek  dengan  menggunakan  unsur  pornografi  atau melanggar  kesusilaan  berpotensi  menimbulkan  sanksi  administratif  dan  pidana.  Dari perspektif perundang-undangan yang mengatur mengenai merek, Pasal 20 huruf (a) UU Merek dan Indikasi Georafis dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya merek yang memuat unsur pornografi seperti contoh
merek  “ngocok  sendiri  atau  dikocokin?”  dan  “Warung  Nenen”  dapat  terdaftar  di  database merek DJKI.
Penjelasan  Pasal  20  huruf  (a)  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dijelaskan  bahwa “yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan  yang  ada  dalam  masyarakat  yang  sifatnya  menyeluruh  seperti  menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan  menyinggung  ketentraman  masyarakat  atau  golongan”.  Oleh  karena  itu,  seharusnya merek-merek  tersebut  di  atas  tidak  dapat  didaftarkan  karena  menyinggung  kesopanan  atau etika  umum  masyarakat  akan  tetapi  menjadi  kontradiktif  mengapa  merek  yang  memiliki konotasi negatif dan mengandung unsur pornografi bisa terdaftar.
Untuk merek terdaftar yang mengandung unsur pornografi ini dapat diajukan gugatan pembatalan  merek.  Gugatan  pembatalan  merek  terdaftar  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan  berdasarkan  alasan  Pasal  20  dan/atau  Pasal  21  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Suatu  merek  yang  mengandung  unsur  pornografi  dikategorikan  sebagai  suatu merek yang tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan ketertiban umum.
Sebagai catatan bahwa penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Oleh karena itu, hanya pihak yang berkepentingan sesuai penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan  Indikasi  Geografis  yang  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan  merek  dalam  konteks merek yang bertentangan dengan ketertiban umum termasuk dalam hal itu mengandung unsur pornografi.  Gugatan  pembatalan  merek  dengan  unsur  melanggar  ketertiban  umum  dapat diajukan tanpa batas waktu.
Selain dari ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis, mengenai nama dagang yang tercantum  pada  kemasan  produk  juga  termuat  dalam  Pasal  10  huruf  (b)  Peraturan  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Nomor  31  Tahun  2018  tentang  Label  Pangan  Olahan (selanjutnya disebut sebagai Peraturan BPOM Label Pangan Olahan). Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan BPOM Label Pangan Olahan disebutkan bahwa: (1) Nama dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur sebagai berikut: (a) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.
Dari  ketentuan  tersebut  sangat  jelas  bahwa  selama  nama  dagang  tersebut  melanggar kesusilaan dan/atau ketertiban umum maka tidak dapat digunakan. Akan tetapi, apabila nama dagang yang melanggar tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan, terdapat sanksinya sebagaimana  ketentuan  Pasal  67  huruf  (p)  disebutkan  bahwa  Pelaku  Usaha  dilarang mencantumkan  pernyataan,  keterangan,  tulisan,  gambar,  logo,  klaim,  dan/atau  visualisasi sebagai  berikut:  (p)  keterangan  yang  menimbulkan  gambaran/persepsi  yang  bertentangan dengan  norma  kesusilaan,  etika,  atau  ketertiban  umum.  Lebih  lanjut  ketentuan  sanksi administratif  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  Peraturan  BPOM  Label  Pangan Olahan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
b. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
c. pencabutan izin.”
Apabila  melihat  dari  perspektif  lain,  dilihat  pada  defines  pornografi  pada  UU Pornografi  bahwa  objeknya  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh
karena itu, merek yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan berpotensi dikategorikan mengandung unsur pornografi.
Ketentuan  pidana  sebagaimana  Pasal  29  UU  Pornografi  disebutkan  bahwa  “Setiap orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
Dari ketentuan di atas, merek yang mengandung unsur pornografi berpotensi memiliki sanksi  pidana.  Terdapat  perluasan  subjek  hukum  dengan  pencantuman  frasa  “setiap  orang” sehingga tidak hanya mencakup orang pribadi ( persoon ) melainkan juga mencakup korporasi berbentuk badan hukum ( rechtspersoon ) maupun bukan badan hukum. Pasal 40 ayat (1) UU Pornografi dijelaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama  suatu  korporasi,  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi dan/atau  pengurusnya”.  Pada  Pasal  40  ayat  (7),  Dalam  hal  tindak  pidana  pornografi  yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. Selain itu juga, disamping pidana pokok korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. pembekuan izin usaha;
b. pencabutan izin usaha;
c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
d. pencabutan status badan hukum.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  perdagangan  dengan  teknologi  yang  pesat  memaksa  pelaku  usaha  untuk meningkatkan  skill,  gagasan  inovatif  dan  kreatifitas  yang  tinggi.  Perkembangan  teknologi  pesat sejalan dengan kebutuhan kekayaan intelektual. Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual memainkan peran penting untuk memberikan identitas dan asal produk. Di Indonesia, hak atas merek diberikan atas dasar pendaftaran dikarenakan Indonesia menganut sistem first to file .
Terdapat ketentuan pada UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tidak dapat didaftar terdapat  beberapa  kriteria  salah  satunya  apabila  bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam hal merek memuat unsur  pornografi  seharusnya  tidak  dapat  didaftar  karena  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau ketertiban  umum.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  pada  e-penelusuran  dan  database  PDKI  banyak ditemukan  merek  yang  mengandung  unsur  pornografi  seperti  “master  ngocok  + logo”  di  kelas  di kelas 29, merek “Mr Coli Cocol Ikan” di kelas 29 dan merek “Warung Nenen” di kelas 43. Menjadi tanda  tanya  besar  bagaimana  pertimbangan  pemeriksa  merek  memberikan  hak  atas  merek  untuk merek yang jelas melanggar kesusilaan atau ketertiban umum.
Penggunaan  merek  dengan  unsur  pornografi  atau  melanggar  kesusilaan  memang  dapat menarik minat pasar dan bisa saja memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi hal tersebut juga berpotensi  menimbulkan  sanksi  administratif  dan  pidana.  Ketentuan  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis, untuk merek terdaftar yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dapat diajukan Gugatan Pembatalan Merek oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.
Di  sisi  lain,  rumusan  dalam  Peraturan  BPOM  Label  Pangan  Olahan  bahwa  pernyataan, keterangan,  tulisan,  gambar,  logo,  klaim,  dan/atau  visualisasi  keterangan  yang  menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum dilarang
untuk dicantumkan pada produk. Apabila pelaku usaha tetap memaksakan maka dikenakan sanksi administratif  dapat  berupa  penghentian  sementara  dari  kegiatan,  produksi,  dan/atau  peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau pencabutan izin.
Selain  dari  sanksi  administratif,  merek  yang  mengandung  unsur  pornografi  juga  berpotensi menimbulkan  sanksi  pidana  sebagaimana  ketentuan  Pasal  29  UU  Pornografi.  Apabila  suatu  unsur pornografi dilakukan oleh korporasi bukan hanya dikenakan sanksi penjara tetapi juga denda dengan pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan  hasil tindak pidana; dan pencabutan status badan hukum.

## SARAN
Berkaca  pada  merek-merek  yang  telah  terdaftar  pada  database  PDKI  yang  dikategorikan merek-merek tersebut melanggar kesusilaan dengan memuat unsur pornografi, seharusnya pemeriksa merek dapat lebih teliti dan jelas mengacu kepada ketentuan dari merek yang tidak dapat didaftar atau tidak mengingat Indonesia dengan beragam budaya sangat memperhatikan nilai kesusilaan di tengah  masyarakat.  Apalagi  pada  merek  yang  mana  merupakan  tanda  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan untuk memberikan identitas produk dan tentu tersebar luas karena adanya promosi dan iklan sangat perlu diperhatikan lagi dalam memberikan keputusan terdaftar atau tidak terdaftarnya suatu merek.
Apabila  suatu  merek  yang  berkonotasi  negatif  mengandung  unsur  pornografi  dipaksakan terdaftar maka menimbulkan akibat hukum dengan sanksi administratif dan juga pidana atas merek dan pemilik merek tersebut.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa atas  rahmat-Nya  Penulis  dapat menyelesaikan tulisan ini, dan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Indonesia, orang tua, seluruh teman-teman atas dukungan selama penulisan ini. Harapan dari Penulis, tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca  dan kiranya dapat menjadi salah satu sumber tulisan yang lebih baik lagi. Penulis sangat membuka kesempatan untuk setiap kritik dan saran atas tulisan ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku
Djubaedah, Neng. (2003). Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam . Jakarta: Kencana Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Firmansyah, Hery. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek . Yogyakarta: Medpress Digital Gita Dewi, Chandra. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek . Deepublish Siregar. Alimuddin. (2019). Regulasi Hukum Pornografi . Surabaya: Scopindo Media Pustaka Sujatmiko, Agung. (2020) Perjanjian Lisensi Merek. CV Penerbit Qiara Media: Jawa Timur Zen Purba, Achmad. (2016). Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis , PT Alumni.

## Jurnal
Castaldi, Carolina (2018). To Trademark or not to Trademark: The Case of the Creative and Cultural Industries. Eindhoven University of Technology
E.  Maskus,  Keith.  (2000)  Intellectual  Property  Rights  in  the  Global  Economy.  Washington  DC: Institute for International Economics
Nopiana, Hari Sutra Disemadi. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif antara Jepang dan Indonesia. Widaya Yuridika: Jurnal Hukum.
Robert  P  Merges Et.  All ,  (2006).  Intellectual  Property  in  the  New  Technological  Age.  Aspen Publishers: New York
Zulkifli. (2018). Perlindungan Hukum atas Ekpresi Budaya Tradisional. Pascasarjana Universitas Hasanudin

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan Internet
Firdaus Syam. “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” https://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf , diakses pada 17 Januari 2022. Mudzakkir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis atas Mekanisme Penanganan
Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan
https://www.bphn.go.id/data/documents/analisis_atas_mekanisme_penanganan_hkm_thd_ tindak_pidana_kesusilaan.pdf , diakses pada 17 Januari 2022. Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektuan.  E-  Status  Master  Ngocok  +  Logo. https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020082340?type=trademark&keyword=IDM000920001 , diakses pada 17 Januari 2022.
Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektuan.  E-  Status  Ngocok  Sendiri  atau  Dikocokin? https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019002283?type=trademark&keyword=IDM0 00840110 , diakses pada 17 Januari 2022.
Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektuan.  E-  Status  Mr  Coli  Cocol  Ikan https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019028900?type=trademark&keyword=IDM000856216 , diakses pada 17 Januari 2022.
Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status Warung Nenen https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/J002015029021?type=trademark&keyword=IDM000637674 , diakses pada 17 Januari 2022.
Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status Moo Nenen https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/D002016004758?type=trademark&keyword=D002016004758 , diakses pada 17 Januari 2022.
Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektuan.  E-  Status  LonTe  Lontong  saTe https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021011853?type=trademark&keyword=JID2021005876 , diakses pada 17 Januari 2022.