## Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan
P-ISSN 2252-6676 Volume 4, No. 1, April 2016 email: jurnalpedagogika@yahoo.com

## PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL
PADA MATA PELAJARAN PKn
(Studi Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA di Kota Ambon Propinsi Maluku)

## Lisye Salamor
Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, FKIP-Universitas Pattimura e-mail: lisye_salamor@yahoo.co.id

## ARTICLE INFO
ABSTRACT Article History: Accepted 07 April 2016 Available online 18 April 2016
Mata  pelajaran  PKn  merupakan  pelajaran  yang  sangat penting  bagi  pembangunan  karakter  bangsa  dan  sebagai komponen  utama  pendidikan,  tetapi  disisi  lain  siswa menganggap  bahwa  PKn  sebagai  mata  pelajaran  yang membosankan bahkan cenderung tidak disukai siswa karena materi  dan  metodenya  memang  tidak  menantang  siswa secara  intelektual.  Hal  ini  timbul  diakibatkan  secara substantive  mata  pelajaran  PKn  kurang  menyentuh kebutuhan  siswa/cara  penyajiannya  tidak  membangkitkan minat  belajar  siswa.  Penggunaan  model  pembelajaran jurisprodential  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat dilaksanakan oleh guru dalam memberdayakan siswa secara aktif  dalam  kegiatan  pembelajaran  PKn.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development  dengan  menggunakan  model  pembelajaran jurisprudential.  Beberapa  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini yang  dapat  diungkapkan  antara  lain  :  pertama,  siswa  lebih termotivasi untuk belajar mengkaji dan  menganalisa isu-isu atau  wacana  yang  dikembangkan  guru  sebelum  memulai proses pembelajaran, sehingga terjadi proses inquiry. Kedua, siswa memiliki keberanian untuk berpendapat sesuai dengan pemahaman  dan  pandangannya  terhadap  isu  atau  wacana yang dikembangkan. Ketiga, siswa memperoleh pemahaman tentang perbedaan pendapat dan sikap demokratis. Keempat, siswa  mampu  mengembangkan  kemampuan  berpik  kritis tanpa  pemaksaan  dari  guru  ataupun  siswa  lainnya.  Kelima, melalui  diskusi  kelompok  dan  tugas  kelompok  siswa memiliki  pemahaman  tentang  pentingnya  kerjasama  dalam kelompok.

## Keywords:
Model Pembelajaran Jurisprodential

## PENDAHULUAN
Pembangunan bidang pendidikan  menjadi tolak ukur  peradaban suatu  bangsa, karena  pendidikan    menjadi  komponen  utama    yang  mendorong  pembangunan  di segala  sektor  kehidupan,  dan  menuntut  peran  berbagai  pihak  dalam  menyokong kemajuan pendidikan. Hal ini disebabkan dalam dunia pendidikan terjadi transformasi dan  mobilisasi  sosial  atau  terjadi  proses  inkulturasi  berbagai  ragam  budaya  yang berbeda,  yang  merupakan  ciri  khas  bangsa  Indonesia  dan  proses  ini  terjadi  secara berkesinambungan yang terjadi di semua daerah (Danim, 2003 : 38).
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  selalu  berusaha  untuk  melakukan pembangunan  di  segala  bidang  kehidupan.  Dalam  bidang  pendidikan  pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai cara seperti memperbaharui  kurikulum, meningkatkan kualitas guru melalui penataran-penataran atau  melanjutkan  sekolah  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi,  memberi  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  sebagainya.  Sesuai  dengan  UU  no.  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pasal  3  menyatakan  bahwa;  “Pendidikan nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab”.  Karena  itu  idealisme  pembentukan  watak  dan  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosial- politik dan psikopedagogis yang merupakan misi suci ( mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan.
Sebagai  salah  satu  bidang  kajian  yang  mengembang  misi  nasional  untuk mencerdasakan  kehidupan  bangsa  Indonesia  melalui  koridor  “ value  –based education” Konfigurasi  atau  kerangka  sistematik  pendidikan  kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut :
a. PKn  secara  kurikuler  dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang  bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berahklak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
b. PKn  secara  teoritik  dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang  memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berepresentasi  dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai konsep, dan moral pancasila kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
c. PKn  secara  programatik  dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang menekankan  pada  isi  yang  mengusung  nilai-nilai (content  embedding  values) dan pengalaman belajar( learning experiences )  dalam bentuk berbagai perilaku yang  perlu  diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  merupakan  tuntutan hidup  bagi  warga  negara  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan
bernegara  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  dari  ide,  nilai,  konsep,  dan  moral pancasila, kewarganegaraan yang berdemokratis, dan bela negara. (Winataputra & Budimansyah, 2007:86).
Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai  dengan  saat  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  baik    dalam  tataran  konseptual maupun  dalam  tataran    praktis  terdapat  kelemahan  paradigmatik  yang  sangat mendasar. Hal paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan,    penekanan  yang  berlebihan  terhadap  pendidikan  moral  yang behavoristik, tidak konsisten penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan,  dan  keterisolasian    proses  pembelajaran nilai  pancasila  dengan  konteks  disiplin    keilmuan  dan  sosial-budaya.  Keadaan  ini menuntut    adanya  upaya  pengembangan  paradigma  baru  pendidikan kewarganegaraan.
Sejalan  dengan    terjadinya  perubahan  paradigma    makro  konstitusional  ke- 1945,  telah  diundangkan  Undang-Undang  RI  No.20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas menggantikan  Undang-Undang  RI  No.2  Tahun  1989  tentang  Sisdiknas.  Khusus berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan, di dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003  tersebut  ditegaskan  bahwa  materi  kajian  pendidikan  kewarganegaraan  wajib termuat  baik  dalam  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  maupun  pendidikan tinggi  (pasal  37).  Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  mata  pelajaran  yang memfokuskan  pada  pembentukan  warga  negara  yang  memahami  dan  mampu melaksanakan  hak-hak  dan  kewajibannya  untuk  menjadi  warga  Negara  Indonesia yang  cerdas,  trampil,  dan  berkarakter  yang  diamanatkan  oleh  pancasila  dan  UUD- 1945.  Mata  pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :
1. Berpikir  secara  kritis,  rasional,  dan  kreatif  dalam  menanggapi  isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter  masyarakat  Indonesia  agar  dapat  hidup  bersama  dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi  dengan  bangsa-bangsa  lain  dalam  percaturan  dunia  secara langsung  atau  tidak  langsung  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi. (Winataputra & Budimansyah, 2007:99)
Kemampuan  tersebut  di  atas  merupakan  suatu  harapan  yang  ingin  dicapai setelah  berlangsung  proses    pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan.  Bagaimana dengan  kenyataan  yang  ditemui  (kultur  kelas)  saat  implementasi  pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut? Hal inilah yang cukup mengecewakan.  Sejak Pendidikan  Kewarganegaran  diimplementasikan    pada  berbagai  jenis  dan  jenjang pendidikan,  terlebih  khusus  pada  pendidikan  menengah  atas,  subjek  pembelajaran tersebut banyak menghadapi tantangan,  kendala dan keterbatasan.
Kendala  dan  keterbatasan  tersebut  adalah:  (1)  masukan  instrumental ( instrumental  input) terutama  yang  berkaitan  dengan  kualitas  pendidik  serta keterlibatan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan ( environmental input) terutama yang berkaitan dengan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis,  dengan  demikian,  pelaksanaan  PKn  tidak  mengarah  pada  misi sebagaimana  seharusnya.  Beberapa  indikasi  empirik  yang  menunjukan  kesalahan proses tersebut adalah  sebagai berikut :
Pertama, proses  pembelajaran  dan  penilaian  dalam  PKn  lebih  menekankan pada  dampak  instruksional  ( instructional  effects) yang  terbatas  pada  penguasaan materi  ( content  mastery) atau  dengan  kata  lain  hanya  menekankan  pada  dimensi kognitif  saja.  Sedangkan  pengembangan  dimensi-dimensi  lain  (afektif  dan psikomotor)  dan  perolehan  dampak  pengiring  ( nurturant  effects) sebagai “hidden curriculum” belum  mendapat  perhatian  sebagaimana  mestinya. Kedua ,  pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman  belajar  kepada  siswa  melalui  perlibatan  secara  pro  aktif  dan  interaktif baik  dalam  proses  pembelajaran  di  kelas  maupun  di  luar  kelas  (intra  dan  ektra kurikuler)  sehingga  berakibat  pada  miskinnya  pengalaman  belajar  yang  bermakna ( meaningful learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa. ketiga, pelaksnaan  kegiatan  ekstrakurikuler  sebagai  wahana  sosio-pedagogis    untuk mendapatkan “ hand–on experience ”adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan  alokasi  waktu  yang  tercantum  dalam  struktur  kurikulum pendidikan  dijabarkan  secara  kaku  dan  konvensional  sebagai  jam  pelajaran tatap  muka  terjadwal  sehingga  kegiatan  tatap  muka  di  kelas  sangat  dominan. Hal  ini  disebabkan  pendidik  tidak  dapat  berimprovisasi  melakukan  aktivitas yang lain selain kegiatan tatap muka  yang telah terjadwal dengan ketat.
2. Pelaksnaan  pembelajaran  PKn  lebih  didominasi  oleh    kegiatan  peningkatan kognitif, mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lain (afektif dan psikomotor menjadi  terbengkalai).  Diperparah  lagi  dengan  keterbatasan  fasilitas  media pembelajaran.
3. Pembelajaran yang terlalu menekan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian  yang  hanya  menekankan  pada  aspek  tersebut,  sehingga mengakibatkan target pencapain pendidik hanya pada materi.
Berdasarkan  fenomena  dalam  kultur  kelas  PKn  tersebut  maka  peneliti  ingin memperbaiki kultur kelas tersebut dengan melakukan uji coba pengembangan model pembelajaran,  dan  model  pembelajaran  ini  diharapkan    dapat  menjawab  misi  dari PKn  tersebut.  Adapun  produk  model  pembelajaran  yang  ingin  dikembangkan  yaitu model  yang      dihasilkan    oleh  Donal    Oliver  dan  James  P  Shaver,  yaitu  model pembelajaran Jurisprudential, (Oliver dan Shaver didalam Joyce & Weil, 2000 : 78 ).
Model    pembelajaran  ini    didasarkan  pemahaman    masyarakat  di  mana  setiap orang  berbeda  pendapat  dan  prioritas  satu  sama  lain,  dan  terdapat  nilai-nilai  sosial yang  berkonfrontasi  satu  sama  lainnya.  Pemecahan  masalah  yang  kompleks  dan kontroversial dalam masyarakat membutuhkan warga negara yang mampu berbicara satu  sama  yang  lain  dan  bernegosiasi  tentang  keberadaan  tersebut.  Oleh  karena  itu, pendidikan harus mampu menghasilkan individu  yang dapat  mengatasi konflik  dan
perbedaan  dalam  berbagai  hal.  Model  pembelajaran  ini  dapat  membantu  siswa meningkatkan  kemampuan  berpikir.    Kemampuan  berpikir  yang  dimaksudkan  oleh James P Shaver dan Donald Oliver  adalah bagaimana siswa dapat   berpikir secara logis,  sistematis  ,  kritis.  Dengan  demikian  melalui  pengembangan  model  dengan menggunakan  dialog  Socrates  (debat  pendapat  melalui  diskusi)  siswa  lebih demokratis.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  melaksanakan penelitian dengan judul  : Pengembangan Model Pembelajaran Jurisprudential pada mata pelajaran PKn (Studi Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA  di Kota Ambon).

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan secara umum  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan:  Apakah  pengembangan  model pembelajaran Jurisprudential  dapat meningkatkan kemampuan  berpikir kritis  siswa?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## 1) Tujuan  Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, yakni model  pembelajaran  Jurisprudential  yang  dirancangkan  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi  lingkungan    serta    disesuaikan  dengan  kebutuhan  PKn,  dalam  upaya meningkatkan  kemampuan    berpikir    kritis  siswa    dalam  meningkatkan  kualitas pembelajaran PKn.
2) Tujuan Khusus Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
1. Mengetahui kondisi pembelajaran PKn pada saat ini di tingkat SMA.
2. Menemukan  efektivitas    model  pembelajaran    jurisprudential  dibandingkan pembelajaran  yang  dikembangkan  secara  konvensional,  berdasarkan  hasil implementasi.

## MANFAAT PENELITIAN

## 1) Manfaat Teoritik
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperoleh  masukan  dalam  bentuk sumbangan terhadap pengembangan teoritik yakni upaya menegakan berbagai prinsip yang  terkait  dengan  efektivitas  pembelajaran  jurisprudential  yang  dikembangkan dalam kajian bidang studi PKn.
2) Manfaat Praktis
Pengembangan  model  pembelajaran  ini,  selain  memberikan  manfaat  teoritik juga memiliki  manfaat praktis, yaitu :
1. Bagi  pihak  pengambil  keputusan,  hasil  penelitian  ini  berupa  produk pembelajaran  pada  bidang  studi  PKn  yang  dapat  mengikatkan  kemampuan berpikir kritis  siswa dan memupuk jiwa demokratis.
2. Bagi  guru,    penggunaan  model  jurisprudential  dapat  memperbaiki  proses belajar  mengajar  dikelas,  dengan  demikian  manfaat  yang  dapat  dirasakan yaitu  dapat meningkatkan kinerja guru.
3. Bagi murid, diterapkan model pembelajaran jurisprudential diharapkan dapat memahami materi PKn secara teoritis maupun praktis  dengan pola pikir yang kritis,  serta  lebih  peka  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya.

## KAJIAN TEORITIS Ruang Lingkup  Pendidikan Keraganaegaraan (PKn)
Sebagaimana  lazimnya  semua  mata  pelajaran,  pendidikan  kewarganegaraan memiliki  visi,  misi,  tujuan  dan  ruang  lingkup  isi.  VISI  mata  pelajaran  pendidikan kewarganegaraan  adalah  terwujudnya  suatu  mata  pelajaran  yang  berfungsi  sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga negara. Adapun MISI mata pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sesuai  dengan  UUD  1945.  Adapun  TUJUAN mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  mengembangkan  kompetensi sebagai berikut :
1. Memiliki  kemampuan  berfikir  secara  rasional,  kritis  dan  kreatif,  sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
2. Memiliki  keterampilan  intelektual  dan  ketrampilan  berpartisipasi  secara demokratis dan bertanggung jawab.
3. Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Rumusan  tersebut  sejalan  dengan  aspek-aspek  kompetensi  yang  hendak dikembangkan  dalam  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan.  Aspek-aspek kompetensi  tersebut  mencakup  pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge) , keterampilan  kewarganegaraan (civic  skills) ,  dan  watak  atau  karakter kewarganegaraan (civic  dispositions) .  Hal  tersebut  sejalan  dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, psikomotor,  dan  afektif.  Aspek  kompetensi  pengetahuan  kewarganegaraan menyangkut  kemampuan  akademik  yang  dikembangkan  dari  berbagai  teori  atau konsep  politik,  hukum,  dan  moral.  Secara  lebih  terperinci,  materi  pengetahuan pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga  negara,  hak  asasi  manusia,  prinsip-prinsip  dan  proses  demokrasi,  lembaga pemerintah  dan  non-pemerintah,  identitas  nasional,  pemerintahan  berdasar  hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma- norma dalam masyarakat.
Pendidikan kewarganegaraan atau Civic Education adalah program pendidikan yang  secara  programatik  -  prosedural  berupaya  memanusiakan  ( humanizing )  dan membudayakan  ( civilizing ) serta memberdayakan ( empowering ) manusia/anak didik (diri  dan  kehidupannya)  menjadi  warga  negara  yang  baik  sebagaimana  tuntutan /keharusan yuridis konstitusional bangsa dan negara. Rujukan WNI yang baik dalam
NKRI  ialah  UUD  1945  yang  jabarannya  termuat  dalam  TAP  MPR  dan  UU  (a.l. UUSPN menjadi kiblat  seluruh Program dan Sistem Pendidikan). Menurut landasan konstitusional  di  atas,  maka Visi  PKn  NKRI lahirnya  manusia/WNI  dan  kehidupan masyarakat  bangsa  NKRI  religius,  cerdas,  demokratis  dan  lawfulness,  damai, tenteram,  sejahtera,  modern  dan  berkepribadian  Indonesia.  Misi  yang  diembannya adalah  program  pendidikan;  yang  membelajarkan  dan  melatih  anak  didik  secara demokratis,  humanistik,  fungsional.  Membelajarkan  hendaknya  dimaknai  memberi pembekalan  pengetahuan  melek  politik  hukum,  membina  jati  diri  WNI berkepribadian/berbudaya  Indonesia,  melatih  pelakonan  diri/kehidupan  WNI  yang melek politik hukum serta berbudaya Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang modern.
Dari  gambaran  di  atas  maka  jelas    harapan  pembelajaran  PKn  dalam  NKRI, yaitu   secara programatik memuat bahan ajar yang utuh, berupa bekal pengetahuan untuk  melek  politik  dan  hukum  yang  ada,  berlaku,  imperatif  dalam  kehidupan bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis  serta    sistim  perwakilan konstitusional. Bahan ajar yang utuh mutlak harus menampilkan politik hukum secara faktual  teoritik  konseptual  dan  normativ  berikut  isi  pesan  (nilai-moral)  serta  aturan main dan tata cara pelaksanaannya. Sebagai bekal  pengetahuan tidak  mutlak semua hal  disampaikan  melainkan  dipilah    berdasarkan  tiga  kriteria  dasar  yakni:  tingkat esensinya,  kegunaannya  dan  kritis  tidaknya.  Hakkekat  isi  pesan  program  PKn  yang utama (lihat UUSPN 2003) harus memuat  antara lain :
1. Insan dan kehidupan Relgius Imtaq dalam semua gatra kehidupan
2. Melek politik, hukum tahu/faham hal ikhwal keharusan berkehidupan berbangsa bernegara  baik  secara  konstitusional  maupun  secara  praksis.  Tatanan  dan kehidupan politik, hukum dan Masyarakat Indonesia.
3. Insan  dan  kehidupan  demokratis  yang  lawfulness  dalam  NKRI/Pancasila/ berbudaya Indonesia
4. Insan dan kehidupan yang cerdas, damai dan sejahtera
5. Insan dan kehidupan  yang cinta bangsa negara, patriotik: cinta dan bela bangsa negara.
6. Pergaulan dunia/antar bangsa yang setara dan damai. (Djahiri, 2008)
Model  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  Membina  Berpikir Kritis Siswa.
Tujuan  PKn  menghendaki  warganya  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan politik  dari  warga  negara  yang  taat  pada  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  dasar konstitusional  Indonesia  secara  efektif  dan  penuh  tanggung  jawab  memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual dan keterampilan untuk berperan serta. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di sekolah dan lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi kemasyarakatan merupakan wahana  utama  bagi  pemeliharaan  dan  peningkatan  pemerintahan  yang  baik.  Untuk membentuk  warga  negara  yang  sejalan  dengan  cita-cita  proklamasi,  maka  proses pembelajaran PKn berbasis portofolio merupakan salah satu cara  yang strategis dan
tepat  dalam  mengembangkan  anak  didik  menjadi  seorang  yang  memiliki  rasa  cinta terhadap tanah airnya.
Sebagai suatu proses sosial pedadogis, portofolio adalah collection of learning experience  yang  terdapat  di  dalam  pikiran  peserta  didik  baik  yang  berujud pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), maupun nilai dan sikap (afektif). Adapun sebagai  adjectiv,  pada  umumnya  disandingkan  dengan  konsep  pembelajaran  yang dikenal  dengan  istilah  pembelajaran  berbasis  portofolio  ( portofolio  based  learning ) dan  dapat  disandingkan  dengan  konsep  penilaian  yang  dikenal  dengan  istilah penilaian  berbasis  portofolio  ( portfolio  based  assessment ).  Budimansyah,  (2002:15) mengatakan  bahwa  sebagai  suatu  inovasi,  model  pembelajaran  berbasis  portofolio dilandasi dengan landasan pemikiran sebagai berikut:
a) Empat Pilar Pendidikan
1. Learning  todo ,  peserta  didik  harus  diberdayakan  agar  mau  dan  mampu berbuat  untuk  memperkaya  pengalaman  belajarnya  dengan  meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik, sosial maupun budaya.
2. Learning to know ,  peserta  didik  harus  mampu  membangun  pemahaman  dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya.
3. Learning  to  be ,  peserta  didik  harus  mampu  membangun  pengetahuan  dan kepercayaan dirinya.
4. Learning to  live  together ,  kesempatan  berinteraksi  dengan  kelompok  yang bervariasi akan membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukkan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup.
b) Pandangan  Konstruktivisme  ;  yaitu  proses  membangun  atau  menyusun pengetahuan  baru  dalam  struktur  kognitif  siswa  berdasarkan  pengalaman. Menurut  pengembang  filsafal  konstruktivisme  Mark  Baldawin  dan  diperdalam oleh Jean Piaget menganggap bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hannya dari objek  semata,  tetapi  juga  dari  kemampuan  individu  sebagai  subjek  yang menangkap setiap objek yang diamatinya
c) Democratic  Teaching  ; Suatu  bentuk  upaya  menjadikan  sekolah  sebagai  pusat kehidupan  demokrasi  melalui  proses  pembelajaran  yang  demokratis  yang dilandasi  oleh  nilai-nilai  demokrasi  yaitu  penghargaan  terhadap  kemampuan, menjunjung  keadilan,  menerapkan  persamaan  kesempatan  dan  memperhatikan keragaman peserta didik.
d) Prinsip Belajar Siswa Aktif; Proses belajar mengajar yang memungkinkan siswa belajar secara aktif harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik.

## Pengembangan    Model  Jurisprodential  dalam  Menumbuhkan  Sikap  Berpikir Kritis
pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  tolak  ukur  pendidikan  di  Indonesia dapat menjadi  salah satu wadah yang dapat secara  bertahap membantu peserta didik menumbuhkan,  mengembangkan  dan  memperbaiki  karaketristik  guna  mewujudkan tujuan  pendidikan  nasional.  Bagaimana  cara  mewujudkannya,  guru  sebagai  motor penggerak perlu menggunakan  starategi yang tepat  guna proses perubahan ke arah
tujuan,  dengan  menggunakan  model  pembelajaran  yang  tepat  yang  sesuai  dengan konteks  /  kajian.  Salah  satu  model  pembelajaran  yang  dianggap    dapat  menjawab kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang telah  disebutkan sebelumnya, dan sesuai dengan karakteristik dan kultur siswa adalah model  pembelajaran  Jurisprudential.  Model  ini  diakui  mampu  menjawab  kebutuhan siswa  akan  pemahaman  nilai  dan  permasalah  yang  terjadi    dilingkungan,  mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Model  ini  didasarkan  dari  konsep  tentang  masyarakat  dimana  orang  memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda pada konflik yang sama dalam nilai-nilai sosial dengan  orang  lain.  Menurut  Oliver  dan  Shaver,  citra  yang  baik  dari  seorang  warga negara dalam menghukum sesuai kompetensinya merupakan hal yang penting. Siswa diminta  membayangkan  apabila  kita  berada  di  pengadilan    tertinggi  dan mengdengarkan  sebuah  kasus  penting.  Siswa  ditugaskan  untuk  mendengarkan pemaparan  kesalahan,  menganalisa  posisi  hukum  dari  dua  pertimbangan  posisi  dan bukti-bukti,  menilai  makna  dan  ketentuan  hukum    dan  terakhir  siswa  diminta membuat keputusan terbaik yang mungkin diambil. Siswa diminta melakukan peran ini ketika mempertimbangkan masalah publik.
Untuk bermain peran ini ada 3 kompetensi yang diperlukan yakni :
1. Kedekatan  dengan  nilai  keyakinan  negara  yang  melekat  dalam  prinsip  dari konstitusi dan deklarasi kemerdekaan. Prinsip ini merupakan kerangka nilai yang merupakan  dasar  untuk  menilai  isu  publik  dan  untuk  membuat  keputusan  yang sah.  Jika  kebijakan  benar-benar  datang  dari  pertimbangan  etik,  salah  satu  harus menyadari dan memahami nilai kunci bentuk inti dari sistem etika sosial.
2. Satu  set  ketrampilan  untuk  klarifikasi  dan  memutuskan  isu.  Biasanya,  sebuah kontroversi  muncul  karena 2 konflik nilai penting  atau karena kebijakan  publik, ketika pengujian lebih dalam, jangan menganut nilai utama dari masyarakat kita. Bagaimanapun  sebuah  konflik  nilai  muncul  ada  3  macam  masalah  yang dihadirkan yakni masalah nilai yang melibatkan klarifikasi nilai atau prinsip yang sah  dalam  konflik  dan  memilih  salah  satu  diantaranya.  Masalah  yang  kedua adalah  masalah  faktual  yang  melibatkan  klarifikasi  kenyataan  diantara  konflik yang berkembang. Masalah ketiga adalah masalah pendefinisian yang melibatkan klarifikasi  makna  atau  pemakaian  kata-kata  yang  menggambarkan  kontroversi (Oliver dan Shaver, 1966/1974, p.89). Proses  kedua  ini  melibatkan  klarifikasi definisi, penguatan fakta  dan identifikasi nilai-nilai penting untuk tiap isu.
3. Pengetahuan  mengenai  isu  publik  dan  masalah  politik,  yang  mana  siswa  perlu memahami masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia  mengenai politik, sosial dan  ekonomi.  Meskipun  pemahaman  yang  luas  mengenai  sejarah,  alamiah  dan skop tentang masalah adalah penting, dalam model ini siswa harus menggali isu soal kasus hukum yang khusus  dalam studi nilai yang umum.
Oliver  &  Shaver  di  dalam  Joyce  (2000)  menguraikan  langkah–langkah pnegembangan model jurisprudentian  dalam beberapa fase sebagai berikut : Fase 1 : Orientasi masalah Fase 2 : Identifikasi isu Fase 3 : Siswa  mengambil posisi
Fase 4 : Penggalian pendirian, pola argumentasi Fase 5 : Menyaring dan memenuhi syarat posisi Fase 6 :  pengujian asumi tentang fakta, definisi dan akibat yang timbul

## METODE PENELITIAN Prosedur Penelitian
Dari  aspek  metodelogi  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  dan pengembangan  (research  and  development)  melalui  pendekatan  kualitatif.  (  Borg  & Gall  (1983:624)  menyatakan  “a  process  used  to  develop  and  validate  educational products”. Langkah-langkah penelitian ini mengarah kepada siklus, yang berdasarkan kajian dan temuan penelitian kemudian dikembangkan suatu produk yang didasarkan pada  temuan  kajian  pendahuluan,  diuji,  dalam  suatu  situasi  dan  dilakukan  revisi terhadap  hasil  uji  coba  sampai  pada  akhir  diperoleh    suatu  model  yang  dapat dipergunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Langkah-langkah penelitian diatas dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar. Langkah-langkah penelitian
Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian sebagai berikut : No  Nama Sekolah Klasifikasi /Menurut tingkat prestasi Keterangan 1 SMA 10 Ambon Tinggi Uji Coba Terbatas 2. SMA Negeri 2 Ambon Tinggi Uji Coba Lebih Luas Studi Pendahluan Perencanaan dan Penyusunan Model Uji Coba Model 1 .Perencanaan Model (tujuan, materi,
urutan kegiatan, dan alat evaluasi)
2.Perencanaan uji lapangan(kegiatan,
tempat dan waktu) 3. Penyusunan draf awal model :( tujuan, materi urutan kegiatan dan alat
Kajian literature/hasil penelitian terdahulu Pra survey lapangan
- Kurikulum PKn
SMA
- PBM
- Kondisi siswa
- Kondisi guru
- Sarana /prasarana
- Lingkungan sekolah 1.Uji coba terbatas
- Desain pembelajaran
- Implementasi
- Post tes
- Revisi untuk penyempurnaan
2.Uji coba lebih luas
- Desain pembelajaran
- Implementasi
- Post tes
- Revisi
3. SMA Negeri 6 Ambon Sedang Uji Coba Lebih Luas 4 SMA Kartika XVIII-I Ambon Rendah Uji Coba Lebih Luas

## Teknik Pengumpulan
Adapun teknik pengumpulan datan menggunakan instrument sebagai berikut:
1) Wawancara ; Wawancara dilakukan terhadap guru PKn , siswa, dan pihak terkait (Kepala  Sekolah,  wakil  bidang  pengajaran)  untuk  mendapatkan  data pelaksanaanan  pembelajaran  jurisprudential  serta  dukungan  dan  kendala  saat  ini bagi pengembangan model pembelajaran.
2) Studi  Dokumenter ; Studi  dokumentasi  dilakukan  terhadap  KTSP  tingkat  SMA, administrasi  kelengkapan  mengajar,  yang  disusun  oleh  guru  PKn,  serta  data pendukung pembelajaran PKn di kelas.
3) Observasi ; Observasi dilakukan terhadap guru, siswa, proses pembelajaran, sarana maupun  lingkungan  sekolah.  Pada  tahap  studi  pendahuluan  observasi  dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat terhadap semua hal yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang diselenggarakan.
4) Tes  Hasil  Belajar  ;  Tes  digunakan    untuk  mengumpulkan  data  mengenai peningkatan  hasil  belajar  siswa  sebelum  dan  sesudah  mengikuti  pembelajaran jurisprudential dalam  mata pelajaran PKn.  Instrumen hasil belajar dikembangkan dalam  bentuk  tes  uraian.  Materi  tes  disusun  sesuai    materi  PKn  kelas  dua SMA. Selain  menggunakan  penilaian  dalam  bentuk  tes,  untuk  mengetahui  tingkat berpikir  kritis  siswa,  peneliti  juga  menggunakan  alat  evaluasi  dalam  bentuk pedoman  observasi  dengan  skala  penilaian  yang  telah  ditetapkan  pada  setiap indikator kemampuan berpikir  kritis.

## Analisis Data
Setelah data terkumpul melalui alat pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan  data  dengan  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  adalah  suatu  teknik analisis  data  untuk  mendiskripsikan  semua  gejala  dan  peristiwa  dalam  penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif.  Prosedur  penelitian  data  seperti  ini  sesuai  dengan  prosedur  analisis  yang kemukakan  oleh  Madya  (1994  :  56),  yaitu”  pengolahan  data  hasil  penelitian  dapat dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif”. Dengan menggunakan prosedur pengolahan data secara  statistik  deskriptif dilakukan dengan langkah-langkah:
a. Pemeriksaan data
b. Klasifikasi data
c. Tabulasi data berdasarkan klasifikasi data
d. Perhitungan data dengan menggunakan teknik statistika deskriptif
e. Memvisualisasikan data melalui tabel
f. Menganalisis dan menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Model Pembelajaran Jurisprudential dalam proses pembelajaran PKn
Implementasi  Model  Pembelajaran  Jurisprudential  dalam  proses  pembelajaran sebagai  bagian  dari  implementasi  kurikulum  dalam  skala  mikro  (dalam  lingkungan kelas). Dalam lingkungan kelas  implementasi  kurikulum melibatkan  guru sebagai pendidik,  murid  sebagai  peserta  didik,  dan  isi  kurikulum  sebagai  kesatuan pengetahuan    yang  terpilih  dan  dibutuhkan,  dengan  demikian  dalam  implementasi kurikulum  di kelas  ada tiga komponen utama yaitu guru, murid dan isi kurikulum.
Dalam posisi sebagai pengembang kurikulum di kelas guru dituntut bagaimana mampu  mengorganisasikan      kurikulum  secara  operasional  (Hunter:1971:148). Keputusan yang telah ditetapkan oleh guru secara profesional terbagi  atas tiga yaitu (1)  Seleksi  tujuan  belajar,    (2)  keputusan  yang  berhubungan  dengan  penetapan perilaku,  (3)  rancangan  pembelajaran  yang  dapat  membantu  guru  mengajar  secara maksimal,  sejalan  dengan  pemikiran  tersebut    kemudian  dikutip  dua  berpendapat Ausubel  bahwa  “  guru  harus  berpikir  bagaimana  pengetahuan  itu  di  organisasi  dan bagaimana   gagasan tersebut diaplikasikan”. Pemikiran tersebut menjelaskan bahwa apa yang harus dipelajari oleh siswa harus diorganisasikan, dalam artian guru harus membuat  materi  pembelajaran  secara  sistematis  dan  logis  dan  bagaimana  materi tersebut dapat di implementasikan dalam proses pembelajaran.
Siswa  dalam  implementasi  kurikulum  diposisikan  sebagai  subjek  yang melakukan  kegiatan  belajar.  Terjadinya    proses  belajar  apabila  siswa  memberikan respon  terhadap  rangsangan  /  stimulus  yang  diberikan  oleh  guru  melalui  kegiatan mengajar.    Bagaimana  proses  belajar  dapat  berjalan    secara  maksimal  sangat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  relevan  dalam  pembelajaran  yaitu  motivasi dan kegairahan belajar siswa,  interaksi siswa dalam proses pembelajaran , hubungan antara siswa dengan siswa dalam proses  pembelajaran, dan  hubungan siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan guna mencapai tujuan pembelaajaran serta untuk menumbukan motivasi siswa, maka dibutukan  sarana  dan  prasarana  ayang  dapat  menunjang  keberlangsungan  proses pembelajaran,  khususnya  dalam  implementasi  model  pembelajaran  jurisprudential dalam  pembelajaran PKn.
Dalam  mengimplementasikan  model  ,  guru  harus  memilih  kasus  yang  tepat, yang sesuai dengan materi atau pokok bahasan yang disajikan. Karena   jika  kasus yang di berikan tidak sesuai dengan pokok bahasan, maka efeknya akan terjadi pada diri peserta didik sebagai subjek dalam proses uji coba model. Oleh karena itu kasus atau permasalahan  yang disampaikan haruslah bersumber dari pokok bahasan.
Peranan  guru    dalam  proses  implementasi  model  pembelajaran  jurisprudential adalah  sebagai    pembimbing.  Didalam  uji  coba  yang  dilakukan  guru  berperan membimbing  siswa  dalam  untuk  mengkaji  ulang  fakta-fakta  yang  berhubungan dengan  permasalahan,  guru  mmbimbing  dan  memotivasi  siswa    untuk  melakukan sintesi    terhadap  fakta-fakta  yang  ada,  guru  membimbing  siswa  untuk  dapat melakukan  identifikasi  dan  analisis  terhadap  fakta-fakta  yang  ada,  dan  guru membimbing  siswa  untuk  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  serta  menetapkan posisi atau pendapat serta keputusan yang diambil.
Gambaran  tersebut  memperlihatkan  peranan  guru  sebagai  pembimbing  seperti diibaratkan  Mulyasa  (2008:40)  seperti  pembimbing  perjalanan( Journe) yang berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalamannya  bertanggung  jawab  atas  kelancaran perjalanan  itu.  Dalam  hal  ini,  istilah  perjalanan  bukan  hanya  tergantung  dari perjalanan    fisik  tetapi  juga  perjalanan  mental,  emosional,  kreatifitas,  moral,  dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.
Peranan  siswa, untuk mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dalam  belajar,  maka siswa  harus  harus  aktif.  Siswa  yang  aktif  memiliki    inisiatif  untuk    maju  dan berkembang  dengan  pesat,  tidak  tergantung  program  dan  kegiatan  sekolah  serta sarana  dan  prasarananya,  semangat  belajar  tetap  tinggi.  Sebab  walaupun  fasilitas sekolah , namun jika ia aktif mencari tambahan ilmu, maka dari berbagai sumber, ia tidak  menyerah  terhadap  keterbatasan  yang  ada.  Kelemahan  dan  kekurangan  dapat dijadikan  sumber  kekuatan  yang  dasyat  dalam  dirinya.  Aktif  menjadi  kata  kunci dalam keberhasilan.  Demikian juga dengan uji coba model jurisprudential, sangatlah tergantung  pada  keaktifan  siswa    dalam  mencermati    dan  melakukan  pengkajian permasalahan  yang  dikaji,  kemudian  melakukan    identifikasi  dan  analisis  terhadap fakta-fakta  yang  terjadi,  siswa  menentukan  pendapat  dan  menetapkan  keputusan terkait  dengan  masalah  yang  dikaji.  Aktivitas  yang  harus  dilakukan  dalam  uji  coba model jurisprudential memerlukan siswa yang aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.  Siswa  yang  aktif  juga  harus  menunjukan  sikap  yang  mendukung  proses pembelajaran seperti halnya faktor-faktor pendukung yang dijadikan indikator dalam menilai aktivitas siswa dalam pembelajaran yakni; keberanian siswa mengemukakan pendapat, interaksi siswa dalam proses pembelajaran, hubungan siswa dengan guru , hubungan  siswa  dengan  siswa,  motivasi  dan  kegairahan  siswa  dalam  mengikuti proses pembelajaran,  dan  hasil uji coba telah menggambarkan dukungan yang baik dari  siswa,  walaupun  dari  hasil  observasi  ada  beberapa  hambatan  yang  kadang- kadang  dilakukan  oleh  siswa,  yaitu    berbicara  dengan  teman  saat  guru  memberikan penjelasan,  dan  mengerjakan  tugas  lain,  namun  hal  itu  hanya  dilakukan  oleh beberapa  orang  siswa.  Permasalahan  inilah  yang  harus  di  atasi  oleh  guru  dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

## KONTRIBUSI  MODEL  PEMBELAJARAN  JURISPRODENTIAL  DALAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN  BERPIKIR KRITIS.
Bagaimana  implikasi  keterlibatan    secara  langsung  bagi  guru  PKn  dalam  uji coba model pembelajaran jurisprudential  ?  hal ini dapat dilakukan dengan cara : (a) Mengaktifkan peran individual dalam  atau kelompok kecil dalam  penyelesaian tugas yang  disampaikan.  (b)  Melibatkan  media  secara  langsung  dang  melibatkan  siswa dalam  penggunaannya  .  (c)  Memberikan  keluasan  kepada  siswa  untuk  menyatakan posisi atau pendapatnya. (d)Memberikan  tugas kepada siswa dalam kaitanya dengan permasalahan  yang  di  perdebatkan.  Sedangkan    bagi  siswa    implikasi  keterlibatan langsung ini adalah (1) siswa harus terdorong  aktif untuk mengalami sendiri  dalam melakukan  aktifitas  pembelajaran,  (2)  siswa  juga  dituntut  untuk  aktif  dalam  proses identifikasi,  analisis  dan  berpendapat  dalam    diskusi  kelompok  kecil  maupun  antar kelompok  di  dalam  kelas. Tingkat  demokrasi  siswa; Pendidikan  Kewarganegaraan
menuntut siswa menunjukkan sikap  yang baik, kreatif, dan bertanggungjawab. Tapi kenyataan  di  lapangan    sebagai  hasil  pra  survei  menunjukkan  bahwa  tujuan pembelajaran  PKn  belum  tercapai  sebagaimana  yang  diharapkan.  Seringkali  guru menemukan  siswa  tidak  berani  mengemukakan  pendapat  maupun  bertanya.  Dalam bekerja  kelompok  banyak  dari  anggota kelompok  yang  hanya  mencantumkan  nama saja  tanpa  ikut  berpartisipasi  dalam  kelompok.  Tanggungjawab  siswa  rendah,  baik terhadap  dirinya  sendiri  (individu)  maupun  terhadap  kelompok.    hal  ini  merupakan suatu  kesalahan  yang  sering  terjadi  dalam  proses  pembelajaran.    Karena  dengan kondisi  pembelajaran  yang  berlangsung  tersebut    sikap  demokrasi  siswa  tidak  akan berkembang  sedangkan faktor pembiasaan  menumbuhkan sifat demokrasi  sangatlah diperlukan, karena budaya  kewarganegaraan.
Tingkat  analisis  siswa ;  Analisis  suatu  permasalahan  sebagai  bagian    dari aktifitas  kognitif  siswa,  dalam    uji  coba  model  pembelajaran  jurisprudential  tingkat analisis siswa  di ukur melalui aktivitas siswa dalam  melihat pemasalahan kemudian dapat  menentukan  penyebab  atau  latar  belakang    timbulnya  suatu  permasalahan  , kemudian  siswa  dapat  menunjukan  siapa  yang  bersalah  dalam  permasalahan  yang terjadi,  kemudian siswa dapat menentukan  posisinya  dan  bagaimana solusinya cara penyelesaian dengan mempergunakan pikiran yang sistematis dan logis sesuai dengan bukti  dan  asumsi  yang  mendukung . Berdasarkan  hasil  penelitian    tingkat  analisis siswa dalam mengkaji suatu permasalahan  yang terjadi di dalam masyarakat berada pada    tingkatan  sedang  ,  dengan  demikian  guru  harus  terbiasa  melakukan  aktivitas pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn),  yang  dapat  menumbuhkan    dan mengembangkan tingkat analisis siwa dalam mengkaji suatu permasalahan, sehingga siswa  dapat  lebih    kreatif  dalam  proses  pembelajaran  salah  satu  cara  yaitu  dengan bentuk    penyajian  permasalahan  atau  topik  yang  dapat  menimbulkan    ketertarikan yang menimbulkan rasa ingin tahu siswa  untuk menganalisis permasalahan  tersebut. Tingkat  Perhatian  siswa; Perhatian    merupakan  aktivitas  yang  memiliki keterkaitan  dengan  motivasi  untuk  menumbuhkan  perhatian,  hasil  uji  coba  model jurisprudential menunjukan tingkat perhatian siswa yang baik, hal ini tergambar  dari motivasi  dan  kegairahan    siswa  dalam  mengikuti  proses  pembelajaran.    Motivasi merupakan  tenaga  pendorong  bagi  seseorang  agar  memiliki  energi  atau  kekuatan melakukan  sesuatu  dengan  penuh  semangat.  Motivasi  sebagai  suatu  kekuatan  yang mampu  mengubah  energi  dalam  diri  seseorang  dalam  bentuk  aktivitas  nyata  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Hamalik  (2001)  mengemukakan  motivasi  merupakan perubahan energi di dalam  pribadi seseorang dan ditandai dengan timbulnya efektif (perasaan  dan  reaksi  untuk  mencapai  tujuan).  Perubahan  energi    di  dalam  diri seseorang tersebut kemudian membentuk suatu aktivitas nyata dalam berbagai bentuk kegiatan,  dan  hal  ini  sering  dikatakan  sebagai  perhatian. Tingkat  perhatian  siswa dalam  uji  coba  model  jurisprudential  dapat  terlihat  dalam  aktifitas  diskusi  tentang permasalahan  yang    kontroversial    di  dalam  masyarakat,  siswa  begitu  bersemangat dalam  mengajukan  argumen  masing-masing    serta  menguji  pendapat  teman  dalam kaitanya  dengan  pendapat  yang  disampaikan.  Hal  ini  menimbulkan  aktivitas  kelas yang    aktif,  yang  menggambarkan    keseriusan  siswa  dalam  mengkaji    setiap  tugas yang diberikan dan sedang diembannya.
Tingkat  kesadaran  siswa; Implementasi  model  pembelajaran  jurisprudential meruapakan  salah  satu  solus  iuntuk  dapat  menimbulkan  kesadaran  berpikir  siswa terhadap permaslahan yang terjadi di dalam masyarakat.  Berdasarkan hasil penelitian ,  menunjukan    dengan  penerapan  model  pembelajaran  ini,  maka  kesadaran  siswa dapat berkembang dengan baik.
Dari  uraian  hasil  penelitian  uji  coba  ,  memperlihatkan  model  jurisprudential sangat  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  berpikir  kritis  siswa  dalam pembelajaran  PKn.  Mengingat  ”Mata  Pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami  dan  mampu    melaksanakan  hak-hak  dan  kewajibannya  untuk  menjadi warga  negara  Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter  yang  diamanatkan oleh Pancasila danUUD 1945.

## PENUTUP Kesimpulan
1) Dalam  melakukan  implementasi  model  pembelajaran  jurisprudential  pada mata  pelajaran  PKn,  membutuhkan  peranan  guru  ,  siswa,  serta  Sarana  dan prasarana      serta    lingkungan  yang  mendukung,  karena  keempat  komponen tersebut merupakan faktor pendukung dalam proses pembelajaran.
2) Pengetahuan  guru  yang  luas  sangat  dibutuhkan  dalm  imlementasi  model pembelajaran,  kesiapan  dan  keterlibatan  siswa  juga  sangat  diperlukan,  dan sarana&  prasarana  yang  menunjang  sangatlah  diperlukan  dalam    penerapan model  pembelajaran  jurisprudential    idealnya  membutukan      media  visual seperti  video  untuk  menonton  film  yang  menggambarkan  kontroversial  nilai karena  dengan menggunakan media tersebut akan meningkatkan motivasi dan kegairahan siswa untuk  berinteraksi di dalam proses pembelajaran, namun hal tersebut  tidak  akan  menjadi  penghalang  bagi  guru  yang  pada  dasarnya memiliki niat yang tulus untuk   menerima dan mau melakukan suatu inovasi di dalam pembelajaran PKn guna memberdayakan siswa
Saran
1) Guru  sebagai  pengguna  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan    proses pembelajaran,  khususnya  proses  pelaksanaan  pembelajaran  pendidikan kewarganegaran  (PKn)  perlu  melakukan  berbagai    inovasi  dalam  proses pembelajaran dengan pemanfaatan model pembelajaran yang tepat dalam pros pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
2) Bagi koordinator musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kiranya melalui pertemuan-pertemuan  yang  dilaksankan  dapat  membicarakan  peningkatan mutu pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran  terutama model jurisprudential  yang  telah  teruji  manfaatnya  .Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan melalui musyawarah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi model pembelajaran jurisprudential pada pertemuan yang diadakan oleh guru mata pelajaran  PKn.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahmueller, C. F. (1997) A Framework For Teaching Democratic Citizenship : An International Project In The International Journal of Social Education, 12,2 Barr,  Dkk.,  (1977). Defining  Social  Studies  National  Council  For  Social  Studies . Wilson Boulevard : Virginia.
Bogdan, R.C. Biklen S. K., (1992). Qualitative Research For Education . Allyn and Bacon : Boston.
Borg & Gall.1979. Education Research an Instruction . New York Logman Budhiningshi Asri., (2004). Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakter sisiwa dan Budaya . Rineka Cipta : Yogyakarta. Budimansyah dan Winataputra., (2007). Civic Education, Konteks Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas . Program Studi PKn SPS UPI : Bandung.
Budimansyah,  Dasim.,  (2002). Model  Pembelajaran  dan  Penilaian  Portofolio ,  PT. Genesindo: Bandung.
Center  For Civic  Education.,  (2002). Kami  Bangsa  Indonesia,  Buku  Panduan  Guru Indonesia .  Diterjemahkan  dan  Diadaptasi  dari  Buku Project  Citizen,  Center For Civic Education . Calabasas California : USA. Cruickshank,  D.R.  (1990). Research  that  informs  teachers  and  teacher  educators . Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation. Danim Sudarwan., (2003). Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan . Pustaka Pelajar : Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2004). Pengembangan  perangkat  penilaian kinerja guru . Jakarta: Ditjen Dikti, Bagian Proyek P2TK.
Depdikbud. (1991/1992). Hasil rapat kerja nasional depdikbud tahun 1991 . Jakarta Djahari  Kosasih.,  (1985). Strategi  Mengajar  Afektif-Nilai-Moral  VCT  dan  Games dalam VCT . Jurusan PMPKN FPIPS IKIP : Bandung. Djohari Kosasih., (2008). Tersedia di : http://gurupkn.wordpress.com. [Online, 15-01- 2009 ].
Gagne R.M., (1977). The Conditional Of Learning . Holt, R and W : New York. Hartonian,H..M.(1992). The  Social  Studies  and  Project  2061:  An  Opportunities  for Harmony , dalam The Social Studies , 83;4:160-163.
Joyce.Bruce, (2000). Model Of Teaching . Allyn and Bacon : Boston. Mc Neil, J.D. (1977). Curriculum: A Comprehensive Introductio., Little Brown and Co : Boston.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2005,  T entang  Standar Nasional Pendidikan : Jakarta.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2006  Tentang Standar kompetensi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah : Jakarta. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Republik  Indonesia  No.24  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan  Standar  Isi  dan  Standar  Kompetensi  Lulusan  Untuk  Satuan Pendidikan dasar dan Menengah : Jakarta.
Suparno  Paul.  (  1997  ). Filsafat  Konstruktivisme  Dalam  Pendidikan .  Yogyakarta  : Kanisius.
Shaver  P  James.,  (1991). Hand  Book  Of  Research  on  Social  Studies  Teaching  and Learning . Macmillan Publishing Company : New York.