Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan, Gindo L. Tobing (2023) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (8) 2 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11323 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023

## PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 ANTARA KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan, Gindo L. Tobing Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Email: dhaniswara_private@yahoo.com, hulman.panjaitan@uki.ac.id

## Abstrak
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 adalah sebuah regulasi yang dibuat untuk mengatasi  situasi  yang  mendesak  di  tengah  kondisi  pandemi  COVID-19.  Namun, beberapa pasal dalam peraturan tersebut menuai kontroversi dan mendapat tantangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan beberapa partai politik. Akhirnya, kasus  tersebut  sampai  ke  Mahkamah  Konstitusi  dan  pada  akhirnya  Mahkamah memutuskan beberapa pasal dalam peraturan tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi dan  harus  dihapus  atau  diubah.  Putusan  ini  menjadi  penting  karena  memberikan pengaruh pada implementasi peraturan dan mengingatkan pentingnya memperhatikan  prinsip-prinsip  konstitusional  dalam  pembuatan  regulasi,  terutama dalam situasi darurat atau kegentingan yang memaksa.
Kata  kunci :  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang,  Kegentingan  Yang Memaksa, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Abstract
Government  Regulation  Number  2  of  2022  is  a  regulation  created  to  address  the urgent  situation  amid  the  COVID-19  pandemic.  However,  some  articles  in  the regulation have been controversial and challenged by various parties, including civil society  and  some  political  parties.  Eventually,  the  case  was  brought  to  the Constitutional  Court  and  the  Court  ultimately  ruled  that  some  articles  in  the regulation  were  not  in  accordance  with  the  Constitution  and  must  be  deleted  or amended. This decision is important as it has an impact on the implementation of the regulation and serves as a reminder of the importance of considering constitutional principles  in  the  creation  of  regulations,  especially  in  emergency  or  urgent situations.

## Keywords: Government Regulations In Lieu of Laws, Coercive Crunch, Constitutional
Court Rulings.

## Pendahuluan
Dalam  sistem  pemerintahan  seperti  Indonesia,  kekuasaan  Presiden  tidak  saja dalam  bidang  eksekutif  melainkan  juga  bidang  legislative  (Yusa  &  Hermanto,  2017). Ismail Sunny mengemukakan bahwa kekuasaan Presiden berdasarkan UUD Tahun 1945 meliputi  kekuasaan  administrative,  legislative,  judikatif,  militer  dan  kekuasaan
diplomatik,  Kekuasaan  administratif  adalah  pelaksanaan  undang  undang  dan  politik administrasi (Chandranegara, 2016). Kekuasaan legislative ialah mengajukan Rancangan Undang  Undang  dan  mengesahkan  UU,  kekuasaan  judikatif  ialah  kekuasaan  untuk memberikan  grasi  dan  amnesti,  kekuasaan  militer  ialah  kekuasaan  mengenai  angkatan perang  dan  pemerintahan,  kekuasaan  diplomatik  adalah  kekuasaan  yang  mengenai hubungan luar negeri dan kekuasaan darurat (Zamroni, 2018).
Selain  kekuasaan  untuk  mengajukan  RUU  dan  mengesahkan  UU  sebagai kekuasaan  Presiden  di  bidang  legislative  adalah juga  kekuasaan  membentuk  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  Udang  (PERPU)  dalam  kegentingan  yang  memaksa sebagai  salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  menurut  UU  No.  12  Tahun 2011  jo  UU  No.  15  Tahun  2019  jo  UU  No.  13  Tahun  2022  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Nurdin, 2021).
Berdasarkan  sejarah  ketatanegaraan  yang  pernah  terjadi  dan  dialami  oleh Indonesia,  maka  pengaturan  dan  penerbitan  PERPU  bukanlah  sesuatu  hal  yang  baru (Rahmawati & Nugraha, 2021). Secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 yang pada masa berlakunya Konstitusi RIS Tahun 1959 dan UUDS 1950 dikenal dengan Undang Undang Darurat ( emergency Law ) (Konstitusi RIS, 1950), hingga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen (Rahmawati & Nugraha, 2021).
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Daniel  Yusmic  Foekh,  selama  memimpin Indonesia, Sukarno menerbitkan : 143, Pejabat Presiden Juanda : 24, Penjabat Presiden Mr.  Assaat  :  6,  Soeharto  :  8,  BJ.  Habibie  :  3,  Abdurrahman  Wahid  :  3,  Megawati Sukarnoputri : 4 dan  Susilo  Bambang  Yudoyono  :  16 PERPU (Foekh & Tampubolon, 2022).
Sering diperdebatkan, baik dalam kalangan akademisi, maupun praktisi, termasuk kalangan politisi terkait dengan alasan Presiden dalam menerbitkan PERPU yaitu dalam hal  “kegentingan  yang  memaksa”.  Selain  doktrin  ilmu  hukum  tatanegara,  Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberikan makna terhadap “hal kegentingan yang memaksa” (RI, 2017). Melalui putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan putusan No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010. Putusan MK No. 003/PUU- III/2005  memberikan  kesimpulan  bahwa  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa  tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer atau keadaan perang melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang (Arsil, 2018).
Sementara itu, putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menetapkan adanya 3 (tiga) syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  kriteria  adanya  “hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa” dalam penerbitan PERPU, yaitu (MOZA, Aryo, & Asri, 2022):
1. Adanya keadaan sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-Undang  yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara  membuat  undang- undang  secara  prosedur  biasa  karena  akan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Pada penghujung tahun 2022, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Republik  Indonesia  mengeluarkan  PERPU  No.  2  Tahun  2022  tetang  Cipta  Kerja (Silitonga, 2023). Penerbitan PERPU ini telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat,  khususnya  kalangan  politisi,  akademisi  dan  praktisi  ketatanegaraan.  Atas dasar  adanya  perdebatan  atau  pro  dan  kontra  tersebut,  tulisan  ini  bermaksud  untuk mengadakan  kajian  ilmiah  berdasarkan  ilmu  ketatanegaraan  dan  perundang  undangan, khususnya dari aspek formalitas dan substansinya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  juridis  normatif  atau  yang  juga dikenal  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal.  Penelitian  ditujukan    terhadap  asas-asas hukum  dalam  ketentuan  normatif,  penerapan  hukum  positif  atau  yang  bersifat ius constitutum .  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

## Hasil dan Pembahasan

## PERPU No. 2 Tahun 2022 Dalam Perspektif Alasan Konstitusional
Secara  konstitusional,  PERPU  sebagai  undang-undang  dalam  arti  materi  atau dalam  arti  luas  ( wet  materielezin )  adalah  suatu  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang merupakan wewenang penuh dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Dalam hal ikhwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang Undang”. Hal yang sama diatur dan ditetapkan kembali dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019  dan terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa (Einstein, Helmi, & Ramzy, 2020).
Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945 menjelaskan bahwa PERPU sebagai suatu noodveroderingsrecht Presiden.  Yang  Artinya,  terdapat  hak  Presiden  untuk  mengatur dalam kegentingan yang memaksa. Pasal ini memberikan pemahaman bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) mempuyai hierarki, fungsi  dan materi muatan sama dengan undang-undang, hanya saja dalam pembentukannya berbeda dengan undang undang. Disamping itu, PERPU merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang  menggunakan  nama  tersendiri  untuk  membedakan  Peraturan  Pemerintah  bukan sebagai Pengganti Undang Undang (Prasetianingsih, 2017).
PERPU  adalah  suatu  peraturan  yang  dibentuk  oleh  Presiden  dalam  hal  ikhwal kegentingan yang memaksa, maka pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan sukar atau sulit dan tidak disangka sehingga memerlukan penanggulangan segera. Keadaan tersebut tidak boleh terjadi berlama-lama karena fungsi utama hukum negara  darurat  ( staatnoodrecht )  ialah  menghapuskan  segera  keadaan  tidak  normal menjadi normal kembali (Rani, 2017).
Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk  secara  subjektif  menilai  keadaan  negara  atau  hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa  yang  terkait  dengan  negara  yang  menyebabkan  suatu  undang  undang  tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan atau pengaturan materiil mengenai hal yang perlu  diatur  sudah  sangat  mendesak  sehingga  Pasal  22  UUD  Negara  RI  Tahun  1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan PERPU (Prayitno, 2020)
Sebagaimana diuraikan di atas, UUD Negara RI Tahun 1945 maupun UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No. 13 Tahun 2022 telah menjelaskan lebih lanjut pengertian substansial perihal “ikhwal kegentingan yang memaksa”. Bagir Manan mengemukakan  bahwa  kewenangan  Presiden  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan (Prayitno, 2020). Dengan demikian secara formalitas, Presiden perlu mengeluarkan suatu PERPU  agar  keselamatan  negara  dapat  dijamin  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini, pemerintah  dalam  keadaan  genting  dan  memaksa  mengharuskan  pemerintah  untuk bertindak secara cepat dan tepat (Sholihin, SH, Wiwin Yulianingsih, & Kn, 2022).
Ketentuan  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  Negara  RI  menentukan  adanya pengaturan  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa  sebagai  penilaian  Presiden  yang bersifat  subjektif    (Nuh,  2011).  Penilaian  Presiden  ini  akan  menjadi  objektif  apabila dinilai dan dibenarkan serta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam kaidah putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010.
Peraturan  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  negara  dan pemerintahan  dalam  keadaan  darurat  itu  disebut  dengan material  law atau emergency legislation . Jika dipandang dari segi isinya, peraturan tersebut merupakan legislative act atau  undang-undang,  tetapi  karena  keadaan  darurat  tidak  memungkinkan  untuk menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk, sehingga pasal ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan PERPU (Arsil & Ayuni, 2020).
Alasan Presiden diberikan kewenangan legislative juga dalam hal pembentukan PERPU  adalah  karena  Presiden  merupakan  produsen  hukum  terbesar,  karena  Presiden paling  mengetahui  banyak  dan  memiliki  akses  terluas,  terbesar  memperoleh  informasi yang dibutuhkan dalam proses pembentukan hukum. Presiden paling mengerti mengapa, untuk  siapa,  berapa,  kapan,  dimana  dan bagaimana  peraturan  tersebut  dibuat.  Presiden mempunyai keahlian serta tenaga ahli paling banyak memungkinkan proses pembuatan peraturan (Disas, 2018).
Dari  bunyi  kedua  pasal  dalam  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  dan  UU  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dapat
diketahui  bahwa  syarat  Presiden  mengeluarkan  PERPU  adalah  dalam  hal  ikhwal kegentingan  yang  memaksa.  Yuli  Harsono  dikutip  dalam  Hukum  Online.com menyatakan  bahwa  subjektivitas  Presiden  dalam  menafsirkan  “hal  ikhwal  kegentingan yang  memaksa”  yang  menjadi  dasar  diterbitkannya  PERPU,  akan  dinilai  DPR  apakah kegentingan  yang  memaksa  itu  benar  terjadi  atau  akan  terjadi.  Persetujuan  DPR  ini hendaknya  dimaknai  memberikan  atau  tidak  memberikan  persetujuan  (menolak).  Jadi, menurut  Yui  Harsono,  yang  menafsirkan  kegentingan  memaksa  itu  adalah  dari subjektivitas  Presiden.  Inilah  yang  menjadi  syarat  ditetapkannya  sebuat  PERPU  oleh Presiden (Prayitno, 2020).
Dalam perspektif konstitusionalisme, pembentukan PERPU dalam ruang lingkup kewenangan Presiden harus dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak konstitusional rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Adanya analisa pembatasan ini juga tidak  luput  dari  konsepsi  yang  disampaikan  oleh  William  G  Andrew  mengenai pemahaman  dan  pemaknaan  penerapan  konstitusionalisme  dalam  bernegara  (Hilmi, 2018).
Pasal  22  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  harus  dimaknai  sebagai  landasan pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara  dalam  hal  pembentukan  PERPU  yang dilakukan  oleh  Presiden  yang  tidak  bisa  luput  dan  lepas  begitu  saja  dari  adanya perlindungan  hak-hak  konstitusional  rakyat.  Artinya,  bahwa  subjektivitas  kewenangan Presiden  dalam  pembentukan  PERPU  tetap  perlu  adanya  batasan  yang  jelas  dan  tegas untuk  memberikan  ruang  terhadap  perlindungan  hak-hak  konstitusional  rakyat  melalui penerapan  paham  konstitusional  tentang  pembatasan  kekuasaan (limited  government ). Bagaimana keadaannya, hak-hak dasar  yang sudah melekat dalam diri rakyat dan juga diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tidaklah boleh dilanggar demi memaksakan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” tersebut.
Di lain pihak, Jimly Ashidiqie mengemukakan adanya batasan substansial sebagai syarat materil pembentukan PERPU, yaitu:
1. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau ( resionable necessity ).
2. Waktu yang tersedia terbatas ( limited time ) atau terdapat kegentingan waktu, dan
3. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar ( beyond reseonable doubt ) (Hartono, 2020)
Untuk mengetahui apakah penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022 konstitusional atau  tidak,  maka  penerbitannya  akan  diuji  berdasakan  alasan-alasan  konstitusional penerbitan  PERPU,  khususnya  pemaknaan  terhadap  “hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa” yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 1 angka (4) UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No. 13 Tahun 2022 berdasarkan  pemaknaan  yang  ada  baik  secara  konstitusional  menurut  putusan  MK maupun doktrin sebagai sumber hukum formal dalam sistem hukum Indonesia.
Sebagaimana  diuraikan  di  atas,  bahwa  putusan  MK  No.  003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 telah memberikan makna bahwa “hal kegentingan yang memaksa” tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil,  militer  atau  keadaan  perang  melainkan  kegentingan  yang  memaksa  menjadi  hak
subjektif  Presiden  untuk  menentukannya  yang  kemudian  akan  menjadi  objektif  jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai Undang Undang. Namun melalui putusan MK  No.  138/PUU-VII/2009  tanggal  1  Februari  2010  telah  ditetapkan  adanya  3  (tiga) syarat untuk memaknai “hal ikhwal kegentingan yag memaksa” sebagai syarat Presiden menerbitkan PERPU sebagaimana diuraikan diatas.
1. Adanya keadaan sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
Sebagaimana  diketahui,  MK  melalui  putusannya  No.  91/PUU-XVII/2020 tanggal 3 Nopember 2021 telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  adalah  inskonstitusional  bersyarat.  Selengkapnya  amar  putusannya berbunyi sebagai berikut:
Mengadili Dalam Provisi:
a. Menyatakan  Permohonan  Provisi  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  dapat diterima;
b. Menolak  Permohonan  Provisi  Pemohon  III,  Pemohon  IV,  Pemohon  V  dan Pemohon VI;
c. Dalam Pokok Permohonan:
d. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
e. Mengabulkan  Permohonan  Pemohon  III,  Pemohon  IV,  Pemohon  V  dan Pemohon VI untuk sebagian;
f. Menyatakan  pembentukan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573) bertentangan dengan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.
g. Menyatakan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia    Nomor  6573)  masih  tetap  berlaku sampai  dengan  dilakukan  perbaikan  pembentukan  sesuai  dengan  tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
h. Memerintahkan  kepada  pembentuk  undang  undang  untuk  melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila  dalam  tenggang  waktu  tersebut  tidak  dilakukan  perbaikan  maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 6573) menjadi inskonstitusional permanen;
i. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang undang  tidak  dapat  menyelesaikan  perbaikan  Undang  Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia    Nomor 6573),  maka  undang  undang  atau  pasal-pasal  atau  materi  muatan  undang- undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
j. Menyatakan  untuk  menangguhkan  segala  tindakan/kebijakan  yang  bersifat strategis  dan  berdampak  luas  serta  tidak  dibenarkan  pula  menerbitkan peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan dengan  Undang  Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia    Nomor 6573);
k. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
l. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Untuk mengetahui apakah penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022 memenuhi syarat ini atau tidak, maka harus memperhatikan situasi atau keadaan riil negara dan pemerintahan  pada  saat  PERPU  tersebut  diterbitkan  yang  dapat  diketahui  dari konsiderans  bagian  “menimbang”.  Bahwa  dengan  memperhatikan  konsiderans bagian “menimbang” dari PERPU No. 2 Tahun 2022 tersebut dapat diketahui bahwa tidak  terlihat  adanya  “kegentingan  yag  memaksa”  sebagai  alasan  subjektif  bagi Presiden  untuk  menerbitkan  PERPU.  Apa  yang  ditetapkan  pada  huruf  “g”  tidak cukup  menunjukkan  adanya  keadaan  mendesak  yang  dapat  dikategorikan  sebagai “kegentingan yang memaksa” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “bahwa dinamika  global  yang  disebabkan  terjadinya  kenaikan  harga  energi  dan  harga pangan, perubahan iklim ( climate change ) dan terganggunya rantai pasokan ( supplay chain )  telah  menyebabkan  terjadinya  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  dan terjadinya  kenaikan  inflasi  yang  akan  berdampak  secara  signifikan  kepada perekonomian  nasional  yang  harus  direspons  dengan  standar  kebijakan  untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam undang undang tentang cipta kerja”.
Kebutuhan  mendesak  untuk  mengatasi  kondisi  global  terkait  dengan  krisis ekonomi dan resesi global serta perlunya peningkatan inflasi dan ancaman stagflasi seperti yang disampaikan pemerintah sebagai alasan dikeluarkannya PERPU No. 2 Tahun  2022  adalah  tidak  tepat  jika  dilihat  kondisi  saat  dikeluarkannya  PERPU tersebut,  termasuk  adanya  risiko  geo  politik  terjadinya  perang  antara  Rusia  dan Ukrania yang belum selesai. Sementara di lain pihak, pemerintah mengingatkan kita bahwa  Indonesia  tetap  siap  menghadapi  krisis  ekonomi  global  mengingat pertumbuhan ekonomi masih berada pada angka positif 5 %.
2. Undang-Undang  yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
Jika kita mencermati materi susbtansial PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesungguhnya materinya adalah sama dengan materi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menurut putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 tanggal 3 Nopember 2021 dinyatakan inskonstitusional bersyarat sesuai amar putusan butir 4 yang memutuskan “Menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini”. Hal ini  berarti,  hingga  dikeluarkannya  PERPU  No.  2  Tahun  2022  pada  tanggal  30 Desember 2022, tersedia pranata hukum yang mengatur hal yang dimaksud dalam PERPU No. 22 Tahun 2022 tersebut, sehingga tidak benar ada kekosongan hukum, jika tidak diterbitkan PERPU No. 2 Tahun 2022.
UU  No.  11  Tahun  2020  saat  itu  merupakan  ketentuan  hukum  positif  (ius constitutum). Juga tidak tepat jika dikatakan bahwa undang undang yang ada saat itu, yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tidak memadai, karena ternyata materi dalam PERPU No. 2 Tahun 2022 adalah sama dengan materi yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020. Satu dan lainnya, pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah telah menerbitkan 49  aturan  pelaksana  dari  UU  No.  11  Tahun  2020  yang  terdiri  dari  45  Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sehingga sangat memadai.
Kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara  membuat undang-undang  secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  diketahui  bahwa  tidaklah  benar  jika dikatakan  bahwa  pada  saat  diundangkannya  PERPU  No.  2  Tahun  2022  tersebut terdapat  kekosongan  hukum  sebagai  alasan  bagi  Presiden  untuk  mempergunakan kewenangannya di bidang legislatif dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
Butir  (5)  dari  Amar  putusan  MK  No.  91/PUU-XVII/2020  memutuskan “Memerintahkan  kepada  pembentuk  Undang  Undang  untuk  melakukan  perbaikan dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak  putusan  ini  diucapkan  dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dilakukan perbaikan, maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen”.
Berdasarkan  amar  putusan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  jangka  waktu yang diberikan MK kepada pembentuk Undang Undang untuk melakukan perbaikan adalah 2 (dua) tahun yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2021 hingga 2 Nopember 2023. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu yang relatif lama dan cukup untuk melakukan perbaikan. Andai kata, waktu perbaikan tersebut telah dimulai sejak Desember 2021, maka cukup waktu yang relatif untuk membuat dan/atau memperbaiki cacat formil yang  ada  dalam  proses  penerbitan  UU  No.  11  Tahun  2020  sehingga  tidak  ada keadaan  mendesak  yang  perlu  harus  segera  diselesaikan  untuk  adanya  kepastian hukum.
Di sisi lain, putusan MK yang menyatakan tetap berlakunya UU No. 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  melalui  butir  (4)  amar  putusannya  tersebut  diatas,  maka kepastian  hukum  sebelumnya  sudah  tetap  terjamin  sebagaimana  kepastian  hukum
yang  disampaikan  E.  Fernando  Manullang  yang  dikutip  Hulman  Panjaitan  dengan menyatakan  bahwa  ide  kepastian  hukum  dalam  hukum  :  (undang-undang)  hanya mungkin  dicapai,  diantaranya  melalui  perumusan  kaidah  hukum  yang  positivis (Hulman Panjaitan, 2021).

## Keberadaan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Dalam Perspektif Perundang-Undangan
Dengan  memperhatikan  penerbitan  PERPU  No.  2  Tahun  2022,  khususnya dikaitkan dengan alasan-alasan konstitusional penerbitan PERPU  sebagai kewenangan Presiden  dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,  lebih  khususnya  lagi  dengan putusan  MK  No.  138/PUU-VII/2009  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dan  dengan diperbandingkan  dengan  putusan  MK  No.  91/PUU-XVII/2020  dapat  diuraikan  berikut ini.
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (Indonesia, 2010), yang oleh Undang Undang diberikan kewenangan untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang  Dasar.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  seperti halnya  dengan  Mahkamah  Agung,  putusannya  harus  dihormati  dan  ditaati  serta dilaksanakan.  Dalam  hal  ini,  ketika  MK  menyatakan  bahwa  UU  No.  11  Tahun  2020 inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, tidak  bisa  tidak,  maka  pembentuk  undang  undang  harus  patuh  dan  tunduk  untuk melaksanakan  putusan  tersebut.  Tidak  lalu  menganulir  dengan  mengeluarkan  PERPU, kecuali  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  perbaikan  tersebut  tidak  dilaksanakan,  maka Presiden boleh mengeluarkan PERPU sesuai kewenangannya untuk menghindari adanya kekosongan  hukum,  karena  sesuai  putusan  MK,  dengan  lewatnya  waktu  2  (dua)  tahun tersebut, maka UU No. 11 Tahun 2020 adalah inkonstitusional secara permanen.
Kita mengetahui bahwa dalam pertimbangan MK untuk menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat adalah karena dalam sistem hukum di Indonesia belum ada standar baku tentang pembuatan omnibus law . Selain tidak adanya partisipasi publik  yang  bermakna  ( meaningfull  participation )  dalam  proses  pembuatan  UU  Cipta Kerja  tersebut.  Harus  diakui  bahwa  dalam  rangka  penerbitan  omnibus  law,  pembuat undang undang, DPR dan pemerintah telah mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, sehingga satu langkah sudah dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka pelaksanaan putusan MAK tersebut di atas.
Sesuai dengan amanat atau amar putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020, maka yang harus  dilakukan  adalah  perbaikan  terhadap  UU  No.  11  Tahun  2020  dengan memperhatikan apa yang diputuskan MK, bukan menerbitkan PERPU yang dalam hal ini adalah PERPU No. 2 Tahun 2022. Oleh karena, pasti dapat diketahui bahwa justru dengan penerbitkan  PERPU  No.  2  Tahun  2022,  maka  partisipasi  publik  yang  bermakna sebagaimana  dalam  putusan  MK  tidak  akan  tercapai,  tetapi  justru  lebh  menimbulkan ketidak pastian hukum dengan adanya pro dan kontra dalam masyarakat.
Dengan keberadaan PERPU No. 2 Tahun 2022, apa yang dilakukan pemerintah justru dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar putusan MK dan disisi lain seolah- olah mengingkari dan mengkebiri peran DPR dalam pembuatan UU. Dengan demikian, penerbitan  PERPU  bukan  memperbaiki  baik  dari  segi  formal  maupun  substansi sebagaimana diamanatkan putusan MK. Berarti mengabaikan perlunya partisipasi publik. Partisipasi  publik  ini  sangat  diperlukan  sebagai  media  untuk  menampung  dan mempertimbangkan aspirasi rakyat sebagaimana tuntutan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 15 Tahun 2011 sebagaiamana telah dirubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022.
Dengan  tidak  terpenuhinya  partisipasi  publik  sebagai  keikutsertaan  masyarakat dalam  proses  pembuatan  undang-undang  sesuai  undang-undang,  maka  sesungguhnya penerbitan  PERPU  No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  justru  tidak  sesuai  dengan doktrin sebagaimana dikemukakan Jimly Ashidiqie dengan mengemukakan bahwa dalam perspektif konstitusionalisme, pembentukan PERPU dalam ruang lingkup kewenangan Presiden harus dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak konstitusional rakyat yang diatur dalam UUD 1945.

## Kesimpulan
Dalam  perspektif  konstitusional,  baik  dari  segi  putusan  MK  No.  138/PUU- VII/2009  tanggal  1  Februari  2010  maupun  doktrin  yang  mengatur  alasan-alasan konstitusional penerbitan PERPU khususnya untuk memaknai “hal ikhwal kegentingan yang  memaksa”,  dikaitkan  dengan  putusan  MK  No.  91/PUU-XVII/2020  tanggal  3 Nopember 2021, maka penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi alasan konstitusional dan terkesan dipaksakan. Hal ini telah mengakibatkan penebitan  PERPU  No.  2  Tahun  2022  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  putusan Mahkamah  Konsitusi  dan  berdampak  negatif  dalam  sejarah  ketatanegaraan  Republik Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Arsil, Fitra. (2018). Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi  Perbandingan  Pengaturan  Dan  Penggunaan  Perppu  Di  Negara-Negara Presidensial. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (1), 1–21.
Arsil,  Fitra,  &  Ayuni,  Qurrata.  (2020).  Model  Pengaturan  Kedaruratan  Dan  Pilihan Kedaruratan  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 50 (2), 423–446.
Chandranegara, Ibnu Sina. (2016). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 13 (3), 552–574.
Disas,  Eka  Prihatin.  (2018).  Link  and  match  sebagai  kebijakan  pendidikan  kejuruan. Jurnal Penelitian Pendidikan , 18 (2), 231–242.
Einstein,  Tigor,  Helmi,  Muhammad  Ishar,  &  Ramzy,  Ahmad.  (2020).  Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (7), 595– 612.
Foekh,  Daniel  Yusmic,  &  Tampubolon,  Manotar.  (2022).  Continuing  Disputes  and Validity of Voting for the Regent and Deputy Regent of Yalimo Regency in Papua Indonesia. Britain  International  of  Humanities  and  Social  Sciences  (BIoHS) Journal , 4 (1), 151–161.
Hartono,  Hartono.  (2020).  Kewenangan  Presiden  Dalam  Menetapkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maleo Law Journal , 4 (1), 85–100.
Hilmi,  Ghifar.  (2018). Gagasan  Pembentukan  Perwakilan  Komnas  Ham  Di  Tingkat Daerah  Sebagai  Upaya  Untuk  Melindungi  Dan  Menjamin  Hak  Asasi  Manusia Setiap Warga Negara Republik Indonesia .
MOZA, Moza Dela Funika, Aryo, Aryo Akbar, & Asri, Asri Muhammad Saleh. (2022). Tinjauan  Yuridis  Kedudukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu)  Dalam  Menakar  Negara  Berada  Dalam  Ikhwal  Kegentingan  Memaksa Oleh Presiden. Jurnal Panorama Hukum , 7 (2), 100–109.
Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 18 (2), 229–246.
Nurdin,  Nurdin.  (2021).  Politik  Hukum  Zakat  di  Indonesia. Mizan:  Journal  of  Islamic Law , 5 (3), 435–444.
Prasetianingsih,  Rahayu.  (2017).  Menakar  Kekuasaan  Presiden  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 4 (2), 263–280.
Prayitno, Cipto. (2020). Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang. Jurnal  Konstitusi , 17 (2).
Rahmawati, Nurlaili, & Nugraha, Sigit Nurhadi. (2021). Parameter Kegentingan  Yang Memaksa  Dalam  Penerbitan  Perpu:  Dalam  Tinjauan  Fiqh  Siyasah .  Penerbit Lindan Bestari.
Rani, Diana. (2017). Keadaan Kegentingan  Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
RI, Badan Pengkajian M. P. R. (2017). Penataaan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia . Jakarta: Biro Pengkajian, Hlm.
Sholihin, M. Firdaus, SH, M. H., Wiwin Yulianingsih, S. H., & Kn, M. (2022). Kamus Hukum Kontemporer . Sinar Grafika.
Silitonga,  Samson  Ganda  J.  (2023).  Catatan  Ekonomi  dan  Politik  di  Indonesia  Tahun 2022. Jurnal Multidisiplin Indonesia , 2 (1), 133–150.
Yusa, I. Gede, & Hermanto, Bagus. (2017). Gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan:  cerminan  penegasan  dan  penguatan  Sistem  presidensiil  indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 313–323.
Zamroni,  Mohammad.  (2018).  Kekuasaan  Presiden  Dalam  Mengeluarkan  Perppu (President’s Authority To Issue Perppu). Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (3).

## Copyright holder:
Nama Author (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: