## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian
Neni Vesna Majdid 1* , Randy Eka Putra 2
1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: nenivesna@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 20/07/2024 Penerapan  asas  keadilan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  yang  menyebabkan  kematian  menjadi  perhatian  dan  tanggung  jawab bersama dan masih mengalami berbagai kendala. Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif  yang  didukung  pendekatan  Yuridis Empiris. Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang  menyebabkan  kematian  oleh  Satlantas  Polres  Solok  Kota  yaitu dilaksanakan  oleh  Penyidik  pada  tahap  penyidikan  dengan  adanya  surat perjanjian  perdamaian  antara  pihak  keluarga  pelaku  dan  korban.  penerapan keadilan restoratif diterapkan setelah melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai  dasar  bagi  Penyidik  untuk  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  dan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penyidikan  untuk  memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara. Kendala-kendala penerapan asas keadilan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  lalu  lintas  yang  menyebabkan kematian  oleh  Satlatas  Polres  Solok  Kota  yaitu  terdiri  dari  faktor  penegak hukum,  faktor  substansi  hukum  dan  faktor  budaya  hukum.  Faktor  penegak hukum  yaitu  pemahaman  Penyidik  Polres  Solok  Kota  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  berkaitan  dengan  penyelidikan dan  penyidikan.  Faktor  substansi  hukum  yaitu  materi  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  penerapan  keadilan.  Dan  Faktor  budaya hukum  berkaitan  dengan  nilai-nilai,  sikap,  perilaku  setiap  individu  dalam masyarakat  yang  menjadi  pandangan  atau  pedoman  dalam  pengambilan keputusan  untuk  menyelesaikan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui penerapan keadilan.
Diterima, 31/07/2024
Dipublikasi, 04/08/2024
Kata Kunci: Asas Keadilan; Tindak Pidana; Lalu Lintas; Kematian
Abstract Keywords: Principles of Justice; Crime; Traffic; Death The application of the principles of justice in resolving criminal acts of traffic accidents that cause death is a matter of mutual concern and responsibility and is  still  experiencing  various  obstacles.  The  approach  used  is  a  Normative Juridical  approach  supported  by  an  Empirical  Juridical  approach.  The application  of  the  principles  of  justice  in  resolving  traffic  crimes  that  cause death by the Solok City Police Traffic Unit is carried out by investigators at the investigation stage with the existence of a peace agreement between the families of  the  perpetrator  and  the  victim.  The  application  of  restorative  justice  is implemented after going through a special case title mechanism as a basis for investigators to  issue an investigation termination order and an investigation termination decree to provide legal certainty in handling the case. The obstacles to implementing the principles of justice in resolving traffic crimes that cause death  by  the  Solok  City  Police  Unit  consist  of  law  enforcement  factors,  legal substance factors and legal culture factors. The law enforcement factor is the Solok City Police Investigator's understanding of  the provisions of applicable laws  and  regulations  relating  to  inquiries  and  investigations.  The  legal substance  factor  is  the  material  of  statutory  regulations  that  regulate  the application  of  justice.  And  the  legal  culture  factor  is  related  to  the  values, attitudes  and  behavior  of  each  individual  in  society  which  become  views  or
guidelines  in  making  decisions  to  resolve  traffic  accident  cases  through  the application of justice.

## PENDAHULUAN
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Oleh  sebab  itu,  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sebagai  bagian  dari  sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Pada Tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Kurangnya disiplin pemakai jalan raya penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. 1 . Berbicara tentang masalah lalu lintas menimbulkan pro dan kontra, Secara umum ada tiga faktor utama penyebab permasalahan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan,  serta  jalan  dan  lingkungan.  Ketiga  faktor  tersebut  dapat  berkombinasi  dalam menyebabkan kecelakaan.
Lalu  lintas  di  Indonesia  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dimana  peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun  yang  tidak  disengaja mungkin  disebabkan  karena  sanksi  yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. 2
Dalam  berlalu  lintas  juga  dikenal  dengan  adanya  kesengajaan  dan  kelalaian. Kebanyakaan  rumusan  tindak  pidana,  unsur  kesengajaan  atau  yang  disebut  dengan  objek merupakan unsur yang terpenting. Kaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu  rumusan  tindak  pidana  terdapat  perbuatan  dalam  sengaja  atau  biasa  disebut  dengan obzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang di tempatkan di belakangnya dan harus di buktikan. 3
Disamping unsur kesengajan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau  culpa. 4 Dalam  doktrin  hukum  pidana  di  sebut  ke  alpaan  yang  tidak  di  sadari  atau onbeweste  schold  dan  kealpaan  disadari  atau  beuste  schold.  dimana  dalam  unsur  ini  faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati hati. Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang di
1 Ryan Manggal, “Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam”, Jurnal Karya Teknik Sipil, 2022.
2 Muhammad  Dani  Hamzah,  “Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, Jurnal Daulat Hukum Issn 2614-560x, 2018.
3 Ibid
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Pustaka Karya, Jakarta, 2012, hlm. 89
timbulkan  dari  perbuatannya  itu  akan  menimbulkan  suatu  akibat  yang  dapat  dihukum  dan dilarang dalam undang-undang.
Penanganan  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  227 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan  lalu  lintas,  petugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  wajib  melakukan penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  cara  mendatangi  tempat  kejadian  dengan  segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian  perkara,  mengatur  kelancaran  arus  lalu  lintas,  mengamankan  barang  bukti,  dan melakukan penyidikan perkara.
Model  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dilakukan  oleh  melalui penegakan  hukum  pidana  atau  mediasi  serta  kriteria  mana  yang  digunakan  bila  melalui penegakan hukum pidana maupun mediasi. Penegakan hukum pidana saat ini mengedepankan aspek  pemulihan  kepada  keadaan  semula  sebelum  terjadinya  tindak  pidana.  Penyelesaian perkara  dengan  cara  mengubah  proses  pemidanaan  menjadi  proses  dialog  guna  mencapai kesepakatan  dan  perdamaian  dengan  pendekatan  kekeluargaan.  Penyelesaian  perkara  tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat mewujudkan keadilan dengan lebih memperhatikan hak  korban  dan  masyarakat  serta memungkinkan  pelaku  terhindar  dari  pidana  penjara  yaitu pendekatan restorative justice.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan asas keadilan yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan  Asas  Keadilan  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Yang Menyebabkan Kematian Oleh Satlantas Polres Solok Kota
Persyaratan formil dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan  restoratif  yakni,  Perdamaian  oleh  kedua  belah  pihak  dibuktikan  dengan  surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pemenuhan hak korban dan tanggung  jawab  pelaku.  Pemenuhan  hak  tersebut  terbatas  pada  pengembalian  barang, melakukan  perbaikan  atau  membayar  ganti  rugi  sebagai  akibat  pidana  yang  di  perbuat, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. 5 Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ) dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada polres solok kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/227/IX/2022/ SPKT.Sat.Lantas/Res Solok Kota/Polda Sumbar.
Kronologi kejadian adalah pada hari Senin Tanggal 26 September 2022, kecelakaan lalu lintas yang bertempat di Jalan Umum Lintas Sumatera Solok, antara Mobil Minibus Toyota
5 Wawancara unit Gakkum Salantas Polres Solok Kotayang menangani tidak pidana kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Maret 2024
Avanza  Nomor  Polisi  BA  1846  PF  yang  dikemudikan  oleh  A  datang  dari  arah  Singkarak menuju  Arah  Solok  dengan  melaju  kecepatan  tinggi  70  (Tujuh  puluh)  km/jam.  Di  tempat kejadian secara tiba-tiba hilang kendali sehingga melebar ke kanan Jalan, di saat bersamaan dari  arah  berlawanan  datang  mobil  minibus  Honda  Brio  Nomor  Polisi  BM  1829  LN  yang dikemudikan  oleh  Y,  sehingga  Mobil  Minibus  Toyota  Avanza  Nomor  Polisi  BA  1846  PF menyenggol  bagian  kanan  mobil  Honda  Brio  tersebut.  Setelah  terjadi  senggolan  Mobil Minibus Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1846 PF tersebut kemudian menabrak sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV yang dikendarai oleh Korban atas nama N  yang datang dari arah Solok menuju arah Singkarak sehingga menyeret sepeda motor tersebut ke atas trotoar jembatan hingga sejauh 4.2 meter dengan posisi akhir sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV tersebut terjepit di bagian depan mobil Minibus Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1846 P tersebut . Korban pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV terpental sejauh 10.3 meter dari posisi akhir sepeda motor tersebut. Akibat kecelakaan tersebut Pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV, N (korban) mengalami Luka lebam dibagian kepala, dada, patah tulang di bagian paha kanan dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD M. Natsir.
Pasal yang disangkakan terhadap A (Pelaku) yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.
Teori keadilan yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan penerapan asas keadilan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  lalu  lintas  yang  menyebabkan  kematian  oleh Satlantas Polres Solok Kota mengutip Hans Kelsen, yang mana keadilan didasari dengan dua hal,  pertama  tentang  keadilan  dan  perdamaian  dan  kedua  konsep  keadilan  dan  legalitas. Keadilan  dan  perdamaian  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yaitu metode keadilan restoratif ( restorative justice ) dengan menekankan keterlibatan aktif pihak- pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) dari kejahatan yang terjadi untuk menemukan jalan  penyelesaian,  dan  tidak  bergantung  pada  penegak  hukum  negara  dengan  mekanisme formal  yang  berlaku,  melainkan  ditandai  pada  proses  yang  bersifat  informal  dan kesukarelaan. 6
Adapun  penyelesaiannya  dengan  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) terhadap  perkara  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor: LP/A /227/IX/2022/SPKT.Sat. Lantas/Res Solok Kota/Polda Sumbar dilakukan selama proses penyidikan berlangsung yang diawali dengan upaya komunikasi dari pihak keluarga tersangka A kepada pihak keluarga N yang pada saat itu korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit  dan  akhirnya  korban  meninggal  dunia.  Pihak  keluarga  Tersangka  A  akhirnya  dapat menjalin  komunikasi  dengan  pihak  keluarga  korban  dan  menyampaikan  maksud  untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan hingga kemudian terjadi pertemuan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga tersangka pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Polres Solok Kota.
Pertemuan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  menghasilkan  kesepakatan  untuk menyelesaikan  permasalahan  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  secara  kekeluargaan  yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
6 Hans  Kelsen,  “General  Theory  Of  Law  And State”,  Diterjemahkan  Oleh  Rasisul  Muttaqien,  Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7
dan disaksikan perwakilan dari kedua belah pihak. Isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa  kedua  belah  pihak  menyadari  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  merupakan musibah yang tidak bisa dihindarkan dan telah menjadi kehendak dari  Allah SWT sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan,  di  mana  pihak  keluarga  Tersangka  A  bersedia  untuk  menebus  kesalahnnya berupa  materil  sejumlah  15.000.000.,(Lima  belas  juta  rupiah)  dan  sepeda  motor  untuk kelangsungan hidup keluarga korban dan atas kesepakatan perdamaian tersebut maka pihak keluarga  korban  tidak  akan  melakukan  tuntutan  hukum  apapun  kepada  Tersangka  A  baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.  Berdasarkan  surat  kesepakatan  perdamaian  tersebut,  kemudian  kedua  belah  pihak mengajukan permohonan kepada Penyidik Unit Gakkum Polres Solok Kota yang menangani perkara  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  agar  penyelesaian  perkara  kecelakaan  tersebut  tidak dilanjutkan penanganannya karena telah terjadi perdamaian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  tersangka  A,  upaya  perdamaian  dilakukan  atas dasar  mengakui  kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  dilakukannya  sehingga  terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Adapun pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sepeda motor adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian biaya selama  perawatan  di  rumah  sakit  M.  Natsir  sebelum  korban  meninggal  dunia  dan  biaya pemakaman  setelah  korban  meninggal  dunia.  Keluarga  korban  dari  N  yang  menerima santunan  mengatakan,  sebagai  manusia  tentunya  kita  tidak  mengharapkan  kecelakaan  yang mengakibatkan hilangnya orang yang dikasihi dalam hidup, tetapi sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa mati atau hidupnya manusia ini ada dalam tangan Tuhan. Santunan yang diberikan merupakan tanggung jawab moril kepada keluarga korban.
Permohonan  tersebut  kemudian  diajukan  kepada  Kanit  Gakkum  yang  selanjutnya dilaporkan  ke  Kasat  Lantas  Polres  Solok  Kota  selaku  atasan  Penyidik.  dan  selanjutnya Penyidik Unit Gakkum Polres Solok Kota memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut.  Berdasarkan  uraian  penyelesaian  perkara lalu  lintas melalui  keadilan  restoratif  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Unit  Gakkum  Polres  Solok  Kota tersebut, ditinjau dari syarat materiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ).  Penerapan  asas  keadilan  dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sangat penting sehingga gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  asas  keadilan  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  meneybabkan  kematian  dapat memberikan  kepastian  hukum  dan  kepastian  proses  dari  penegakan  hukum  sebagai  bentuk keadilan  bagi  para  pihak  serta  menjadi  langkah  memulihkan  keseimbangan  dengan memberikan  kewajiban  terhadap  pelaku  agar  dengan  kesadaranya  mengakui  kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki kerusakan dan memberikan ganti rugi pada korban sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban.
Kendala-Kendala  Penerapan  Asas  Keadilan  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Satlantas Polres Solok Kota
Dalam  melakukan  analisis  terhadap  kendala-kendala  penerapan  asas  keadilan  dalam
penyelesaian  tindak  pidana  lalu  lintas  yang  menyebabkan  kematian  oleh  Satlantas  Polres Solok Kota, penulis menggunakan teori sistem peradilan pidana dan teori Restorative Justice . Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  pengendalian  kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga- lembaga  kepolisian.  Kejaksaan,  pengadilan  dan  permasyarakatan  terpidana. 7 Dikemukakan pula  bahwa  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  adalah  sistem  dalam  suatu masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan. 8 Sedangkan  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) mengutip dari pendapat Tonny Marshall adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama- sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). 9
Kendala yang dialami terkait dengan penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dengan menggunakan  teori  sistem  hukum.  Terdapat  beberapa faktor  yang mempengaruhi  tegaknya  keadilan  diantara  faktor  hukum  dan  adanya hambatan yang  dihadapi.  Beberapa  faktor  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  restorative  justice diantaranya:
1. Faktor  Hukum, yang  mempengaruhi  pelaksanaan  restorative  justice  terhadap  kasus kecelakaan  lalu  lintas  terdiri  dari  faktor  substansi  hukum,  penegak  hukum  dan  budaya hukum.
2. Faktor  substansi  hukum, melalui  undang-undang  yang  mengatur  belum  ada  tetapi penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif maka dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui jalan alternatif dan di luar pengadilan atau sering disebut dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR). 3. Faktor Budaya Hukum , juga berpengaruh terhadap penyelesaian kasus perkara lalu lintas menggunakan restorative justice. Sehingga dalam rangka mewujudkan budaya hukum yang positif  maka  diperlukan  komponen  pendukung  diantaranya  pemerintah  yang  dapat menjelaskan bahwa hukum berorientasi untuk kepentingan masyarakat agar mendapatkan keadilan.  Selain  pemerintah  adalah  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  tidak melakukan diskriminasi. Untuk mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas, maka polisi mempunyai peran yang penting karena mempunyai posisi yang strategis dalam kelompok masyarakat. Apabila dua komponen tersebut diutamakan, maka masyarakat akan mengikuti semua  aturan  dan  memberikan  dukungan  kepada  penegak  hukum.  Budaya  hukum merupakan keseluruhan perilaku dan sistem nilai yang berada di masyarakat sehingga akan menentukan hukum berlaku di masyarakat. Budaya sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku  masyarakat.  Faktor  budaya  diharapkan  memiliki  pengaruh  yang  baik  terhadap terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang nyaman dan kondusif.
Kendala kendala yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebakan kematian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A /227/IX/2022/SPKT. Sat. Lantas/Res Solok Kota/Polda Sumbar adalah pihak keluarga kurang memahami hukum restorative  justice.  Implementasi  restorative  justice  memiliki  perbedaan  dalam  pemahaman
7 Mardjono  Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada  Kejahatan  Dan  Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, hlm. 1.
8 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Perspektif  Eksistensialisme  Dan Abolisionalisme , Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15
9 Tony Marshall, Keadilan Restorative, Penelitian Pengembangan Dan Statistik Direktorat, Jakarta, 1999, hlm.
5
prinsip penerapan restorative justice misalnya sudut pandang ganti rugi yang diberikan tidak mampu  membatalkan  perkara  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan kematian tersebut. Kejadian ini tidak sesuai dengan tujuan dari pendekatan restorative justice sehingga  berdampak  pada  kerugian  dan  hancurnya  nilai  kekeluargaan  para  penggugat. Hambatan  yang  lain  diantaranya  pelaku  tidak  bisa  memenuhi  permintaan  ganti  rugi  dari korban karena status ekonomi, terkadang pelaku memilih untuk diproses secara peradilan dari pada  menanggung  ganti  rugi  yang  tidak  mampu  pelaku  penuhi.  Keluarga  korban  juga terkadang meminta ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui pemberian pemahaman kepada pelaku dan korban yang dilakukan oleh penyidik  agar  tercapai  kata  mufakat.  Diperlukan  kerjasama  semua  pihak  tidak  terkecuali adalah  pihak  keluarga.  Diharapkan  keluarga  dapat  menjadi  pendukung  apabila  terjadi kebuntuan dalam mufakat.
Kendala  lain  yang  menjadi  penghambat  yaitu  adanya  pihak  ketiga  yang  memberikan intervensi  dan  provokasi  kepada  keluarga  korban  merupakan  beberapa  faktor  penghambat dalam  impelementasi  restorative  justice.  Hal  ini  mempengaruhi  korban  untuk  melanjutkan proses perkara di pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilakukan pendekatan kepada pelaku dan korban supaya tidak terpengaruh oleh orang yang tidak berkepentingan. Pendekatan  dilakukan  secara  terus  menerus  agar  semua  pihak  baik  koran  maupun  pelaku merasa ihklas menerima kesepakatan bersama.
Jika  berdasarkan  kasus  kecelakaaan  lalu  lintas  dengan  Laporan  Polisi  Nomor: LP/A/132/VI/2021/SPKT.Sat.Lantas/ResSolok Kota/Polda Sumbar dihentikan penyidikannya kendala-kendala yang dialami adalah karena alasan tidak cukup bukti karena tersangka pada saat kecelakaan lalu lintas langsung melarikan diri. tidak adanya saksi sehingga tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan plat nomor kendaraan pelaku tidak diketahui dan waktu kejadian terjadi pada malam hari dan ditempat yang sepi sehingga sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak cukup bukti dan penyidikan dihentikan demi hukum

## KESIMPULAN
Penerapan  asas  keadilan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  lalu  lintas  yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Solok Kota yaitu Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Solok kota dilaksanakan oleh Penyidik pada tahap penyidikan sedang berlangsung setelah adanya surat perjanjian perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban  Kebijakan Penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif tersebut  tidak  memenuhi  syarat  materiil,  syarat  formil  dan  mekanisme  sebagaimana  diatur dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif ( Restorative  Justice )  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  di  mana  syarat  materiil  bahwa penyelesaian  perkara  melalui  keadilan  restoratif  dilakukan  sebelum  Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  dikirimkan  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  syarat  formiil bahwa  penerapan  keadilan  restoratif  dilakukan  terhadap  semua  tindak  pidana  yang  tidak menimbulkan korban manusia dalam hal ini korban meninggal dunia, serta penerapan keadilan restoratif  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi  dapat  diterapkan  setelah  melalui  mekanisme Gelar Perkara khusus  sebagai  dasar  bagi  Penyidik  untuk  mengeluarkan  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  dan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penyidikan  untuk  memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut.
Kendala-kendala penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlatas Polres Solok Kota yaitu terdiri dari faktor penegak hukum,  faktor  substansi  hukum  dan  faktor  budaya  hukum.  Faktor  penegak  hukum  yaitu pemahaman  Penyidik  Polres  Solok  Kota  terhadap  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya  ketentuan  tentang  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara pidana. Faktor substansi hukum yaitu materi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,  di  mana  Surat  Edaran  Kapolri  bukan  merupakan  kategori  peraturan  perundang- undangan  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Faktor  budaya  hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, perilaku setiap individu dalam masyarakat yang menjadi pandangan  atau  pedoman  dalam  menjalani  kehidupan  dalam  masyarakat  sehingga mempengaruhi  pengambilan  keputusan  untuk  menyelesaikan  perkara  kecelakaan lalu  lintas yang dialaminya melalui penerapan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hans Kelsen, “General Theory Of Law And State”, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien,
Nusa Media, Bandung, 2011
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan  Hukum  Dalam  Batas–Batas  Toleransi),  Fakultas  Hukum  Unversitas Indonesia, 1993
Muhammad Dani Hamzah, “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, Jurnal Daulat Hukum Issn 2614- 560x, 2018
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Karya, Jakarta, 2012 Romli  Atmasasmita,  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System )  Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
Dewi Yolandasari Lenap, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice , Jurnal Ilmiah Universitas Mataram , Mataram, 2014. Muhammad Dani Hamzah, “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, Jurnal Daulat Hukum ISSN 2614- 560X Volume 1Nomor 1 , 2018
Mukhlis  R,  “Pergeseran  Kedudukan  Dan  Tugas  Penyidik  Polri  Dengan  Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3, Nomor 1, 2010
Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1 , Jakarta, 2009
Ryan Manggal, “Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam”, Jurnal Karya Teknik Sipil Volume 4 Nomor 4 , 2015.
Sahuri Lasmadi, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2, Nomor 3 , 2010. Ryan Manggal, “Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam”, Jurnal Karya Teknik Sipil, 2022.
Tony  Marshall,  Keadilan  Restorative,  Penelitian  Pengembangan  Dan  Statistik  Direktorat, Jakarta, 1999