Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
(Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022)
Beni kris Andrea Susanto Akuntansi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Indonesia Membangun,Bandung,Indonesia jl.soekarno Hatta No.448,Batununggal,Kec,Bandung kidul,Bandung City,West java 40266
Benikrisandrea@student.inaba.ac.id
Kartika Berliani Manajemen,Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Indonesia Membangun,Bandung,Indonesia jl.soekarno Hatta No.448,Batununggal,Kec,Bandung kidul,Bandung City,West java 40266
Kartika.berliani@inaba.ac.id
Article’s History :
Received 18 June 2024; Received in revised form 7 July  2024; Accepted 27 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Susanto, B. K. A., Berlian, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  10  (4). 2732-2739. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2914

## Abstrak :
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi panel untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terbukti berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten-kabupaten tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang alokasi sumber pendapatan daerah dan kebijakan fiskal di tingkat regional.
Keywords : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, Regresi Panel, Jawa Barat

## Pendahuluan
Pemerintah daerah di Indonesia, termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki kewajiban untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang  berkualitas.  Salah  satu  indikator  penting  dari  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  belanja  modal,  yang merupakan alokasi anggaran untuk investasi dalam infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan jangka panjang lainnya.
Dalam konteks ini, sumber-sumber pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memainkan peran krusial. PAD merupakan sumber pendapatan utama yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah dari berbagai pajak, retribusi, dan hasil usaha lainnya. Sementara itu, DAU, DAK, dan DBH merupakan transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur.
Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dan penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah ini menjadi sorotan utama dalam diskursus kebijakan publik. Pengaruhnya terhadap belanja modal menjadi fokus penelitian yang relevan  untuk  memahami  sejauh  mana  kebijakan  fiskal  daerah  dapat  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2022. Provinsi Jawa Barat dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang besar di Indonesia, serta memiliki ragam tantangan dan potensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan  memperdalam  pemahaman  tentang  hubungan  antara  sumber  pendapatan  daerah  dan  alokasi belanja modal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat kabupaten di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam konteks analisis keuangan publik regional.
Melalui  penguraian  faktor-faktor  yang  memengaruhi  belanja  modal  di  tingkat  kabupaten,  penelitian  ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika keuangan daerah dan potensi perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## Tinjauan Pustaka

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan  yang  sah  atau  asli  yang  dikelola  sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah (seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel), retribusi daerah (seperti retribusi pelayanan  pasar,  retribusi  pelayanan  parkir,  dan  retribusi  izin  mendirikan  bangunan),  hasil  usaha  daerah  (seperti keuntungan  dari  perusahaan milik  daerah),  dan sumber  pendapatan lain yang sah  dan dikelola  sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
Menurut  Mardiasmo  (2009),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi, hasil usaha, atau sumber pendapatan lainnya.
Menurut  Arie  Sujito  (2011),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  usaha,  dan  sumber  pendapatan lainnya.

## Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah istilah dalam sistem keuangan negara Indonesia yang mengacu pada alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana ini diberikan dalam bentuk transfer keuangan yang bersifat  umum  dan  tidak  terikat,  yang  tujuannya  adalah  untuk  mendukung  kegiatan  pemerintahan  daerah  dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain- lain.
Menurut Agus Harianto (2018), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer keuangan pusat ke daerah yang bersifat umum dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.
Pengertian  ini  menegaskan  bahwa  DAU  tetap  merupakan  sumber  pendanaan  yang  penting  bagi  pemerintah daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  tingkat  lokal,  meskipun  regulasi  dan  mekanisme  alokasi  dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan kondisi ekonomi daerah.

## Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah istilah yang merujuk pada alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah  di  Indonesia yang memiliki  tujuan spesifik dan  terbatas.  DAK  diberikan untuk mendukung  dan membiayai proyek-proyek  atau  program-program  prioritas  nasional  yang  tidak  bisa  sepenuhnya  ditanggung  oleh  pemerintah daerah melalui pendapatan dan dana lain yang mereka miliki.
DAK memiliki peruntukan yang jelas sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau pelayanan publik tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah pusat, seperti pembangunan infrastruktur kritis, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, atau penanggulangan bencana. Dana ini bersifat tambahan dan biasanya dikelola dengan ketat untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Menurut Bambang Suharnoko S. (2019), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat khusus dan diberikan untuk tujuan tertentu guna mendukung proyek pembangunan atau program prioritas nasional di tingkat daerah.

## Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan negara yang dihasilkan dari sumber daya alam atau penerimaan lain yang dikelola bersama  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Dana  ini  diberikan  sebagai  kompensasi  atau  pembagian  hasil  dari pengelolaan bersama sumber daya nasional, seperti minyak, gas, dan tambang, atau dari pajak tertentu yang disetor oleh daerah tetapi diatur dan didistribusikan kembali oleh pemerintah pusat.
Menurut Heryanto, dkk. (2020), Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari penerimaan negara yang diberikan kepada daerah sebagai kompensasi atau pengganti atas pengelolaan sumber daya alam yang terletak di wilayahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran yang direncanakan dan dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Aset tetap tersebut bisa berupa infrastruktur fisik seperti jalan,  jembatan,  gedung,  dan  peralatan  produktif  seperti  mesin-mesin  atau  peralatan  teknologi  tinggi.  Tujuan  dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, atau kualitas pelayanan yang diberikan.
Menurut  Mardiasmo  (2020),  belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  memperoleh  atau meningkatkan aset tetap yang dapat digunakan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi atau pelayanan pemerintah.

## Metodologi
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat kausalitas yaitu jenis yang menjelaskan hubungan sebab  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang  akan  menyebabkan  peristiwa  selanjutnya  atau  dalam  penelitian  ini  dapat diartikan sebagai hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini berarti untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten di  Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana data yang digunakan berupa angka dengan tujuan untuk  menguji  hipotesis  dengan  penekanan  berdasarkan  angka  dengan  menggunakan  metode  statistik  tertentu.
Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan oleh filsafat positifisme dengan tujuannya untuk meneliti suatu populasi dan atau sampel data tertentu dan selanjutnya akan digunakan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Pada  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  kuantitatif  fokus  dan  arah  penelitiannya  akan  lebih  menjurus  ke  arah  membangun  teori  dengan menggunakan data dan fakta yang telah ada, sehingga keadaan di lapangan tidak akan mempengaruhi atau merubah fokus pada penelitian.
Teknik  sampling  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  Teknik  sampling  jenuh  dimana  jenis  sampling  ini menggunakan seluruh populasi menjadi bagian dari sampel sehingga tidak ada sampel yang diambil secara acak . Teknik ini biasanya digunakan ketika populasi yang ingin diteliti memiliki jumlah yang relatif kecil dan mudah dijangkau yang mana cocok untuk penelitian ini yang memiliki populasi sejumlah 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear berganda yaitu Teknik analisis yang digunakan apabila variabel bebas berjumlah lebih dari satu (Agussalim M, 2015:82). Model regresi di dalam penelitian ini dirumuskan dengan persamaan berikut:
𝑩𝑴  =  𝜶  +  𝜷𝟏 𝑷𝑨𝑫  +  𝜷𝟐 𝑫𝑨𝑼  +  𝜷𝟑 𝑫𝑨𝑲  +  𝜷𝟒 𝑫𝑩𝑯  +  𝜺
Keterangan :
BM : Belanja Modal β0 : Konstanta PAD : Pendapatan Asli Daerah DAU : Dana Alokasi Umum
DAK : Dana Alokasi Khusus DBH : Dana Bagi Hasil 𝜀 : error
Hasil dan Pembahasan
Statistik Deskriptif
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pendapatan Asli Daerah 24 0.76 1.78 1.0738 0.23019 Dana Alokasi Umum 24 0.99 1.00 0.9988 0.00338 Dana Alokasi Khusus 24 0.87 0.99 0.9337 0.03633 Dana Bagi Hasil 24 0.54 1.26 0.9046 0.18711 Belanja Modal 24 0.69 1.71 1.1742 0.31479 Valid N (listwise) 24
(Sumber, Diolah SPSS 2024)
Nilai rata-rata variabel pendapatan asli daerah yaitu 1.07 yang artinya rata-rata realisasi pendapatan asli daerah melebihi anggaran yang mana hal ini merupakan hal yang baik karena realisasinya melebihi anggaran yang diharapkan.
Nilai rata-rata variabel dana alokasi umum yaitu 0.99 yang artinya meskipun rata-rata realisasi dana alokasi umum sudah tergolong cukup tinggi, namun hal tersebut belum cukup memenuhi ekspetasi yang diharapkan.
Nilai rata-rata variabel dana alokasi khusus yaitu 0.93 yang artinya meskipun rata-rata realisasi dana alokasi khusus sudah tergolong cukup tinggi, namun hal tersebut belum cukup memenuhi ekspetasi yang diharapkan.
Nilai rata-rata variabel dana bagi hasil yaitu 0.90 yang artinya meskipun rata-rata realisasi dana bagi hasil sudah tergolong cukup tinggi, namun hal tersebut belum cukup memenuhi ekspetasi yang diharapkan.
Nilai  rata-rata  variabel  belanja  modal  yaitu  1.17  yang  artinya  rata-rata  realisasi  belanja  modal  melebihi anggaran yang mana hal ini merupakan hal yang dikategorikan kurang baik karena realisasinya melebihi anggaran yang ditentukan.

## Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis
Coefficients a Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0.134 0.195 0.686 0.501 Pendapatan Asli Daerah 0.574 0.263 0.465 2.187 0.041 Dana Alokasi Umum 0.979 0.363 0.884 2.698 0.014 Dana Alokasi Khusus -0.517 0.379 -0.365 -1.362 0.189 Dana Bagi Hasil -0.146 0.242 -0.137 -0.604 0.553 Adjusted R Square 0.684 Sig. F Statistik 0.000 a. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  hipotesis  penelitian  secara  parsial  pada  tabel  2  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :

## Hasil Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya seiring dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah, pemerintah daerah Jawa  Barat  memiliki  lebih  banyak  sumber  daya  untuk  dialokasikan  ke  berbagai  sektor,  termasuk  Belanja  Modal. Belanja  Modal mencakup  pengeluaran  untuk  pembelian  barang-barang  modal  yang  berguna  untuk pembangunan jangka  panjang,  seperti  infrastruktur,  gedung  dan  fasilitas  publik.  Pendapatan  asli  daerah  yang  tinggi  mampu membantu pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan lebih banyak proyek pembangunan, yang pada gilirannya dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal.  Hubungan  antara Pendapatan  asli  daerah  dan  Belanja  Modal  ini  mencerminkan  kemampuan  finansial  daerah  Jawa  Barat  untuk berinvestasi  dalam  aset-aset  produktif  yang  dapat  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  masyarakat.  Hasil penelitian didukung oleh penelitian Prasetyo & Rusdi (2021) dan Mutiara & Astuti (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan  asli  daerah  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal  yang  artinya  ketika  pendapatan  asli
daerah meningkat, maka hal ini akan meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan (H1) diterima.

## Hasil Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang ditransfer atau dialirkan kepada daerah oleh pemerintah pusat, maka semakin tinggi pula potensi kenaikan dana yang akan dialokasikan untuk anggaran belanja modal. Dana Alokasi Umum yang merupakan salah satu komponen dari transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya, termasuk untuk mengurangi ketimpangan antar daerah (Mutiara & Astuti, 2020). Ketika Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah meningkat, daerah tersebut cenderung memiliki lebih banyak sumber daya finansial untuk dialokasikan ke berbagai sektor, termasuk belanja modal. Karena peningkatan Dana Alokasi Umum berdampak langsung pada belanja  modal,  pemerintah  daerah  pada  akhirnya  akan  memiliki  kapasitas  yang  lebih  besar  untuk  merealisasikan proyek-proyek untuk pembangunan daerah.
Peningkatan belanja modal yang didukung oleh kenaikan Dana Alokasi Umum ini tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Prasetyo & Rusdi (2021), Abbas et al (2021) dan  Mutiara  &  Astuti  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap belanja modal yang artinya ketika Dana Alokasi Umum meningkat, maka hal ini akan meningkatkan belanja modal pada  daerah  tersebut.  Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  yang diajukan (H2) diterima.

## Hasil Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah yang lebih besar terhadap Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan ketersediaan aset dibandingkan dengan Dana Alokasi  Khusus.  Pemerintah daerah cenderung  mengandalkan  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli  Daerah untuk membiayai pengadaan aset, baik aset tetap maupun aset lain yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dana  Alokasi  Khusus  biasanya  dialokasikan  untuk  tujuan  tertentu  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat, sehingga penggunaannya lebih terbatas dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan secara lebih fleksibel oleh pemerintah daerah (Prasetyo & Rusdi, 2021). Oleh karena itu, meskipun Dana Alokasi Khusus bisa membantu dalam beberapa proyek tertentu, pengaruhnya terhadap belanja modal secara keseluruhan cenderung lebih kecil dimana hal ini dicerminkan melalui nilai rata-rata realisasi dana bagi hasil yang hanya  mencapai  93%  dari  anggaran.  Hasil  penelitian  didukung  oleh  penelitian  Prasetyo  &  Rusdi  (2021)  yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal yang artinya tingkat penerimaan Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berdampak  secara  langsung  pada  realisasi  belanja  modal  pada  daerah  tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan (H3) ditolak.

## Hasil Pengujian Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan  hasil  pengujian hipotesis  parsial,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Dana Bagi Hasil pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata realisasi Dana Bagi Hasil yang hanya mencapai 90% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dana Bagi Hasil adalah dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan penerimaan negara tertentu, seperti pajak dan sumber daya alam, yang berasal dari daerah tersebut. Namun, kenyataannya, nilai realisasi yang lebih
rendah ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak selalu dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Rendahnya kontribusi Dana Bagi Hasil ini menyebabkan pengaruhnya terhadap belanja modal menjadi minim. Mengingat pentingnya belanja modal dalam mendukung pembangunan daerah, ketergantungan pada sumber pendanaan yang tidak konsisten seperti Dana Bagi Hasil dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan yang penting. Hasil penelitian didukung oleh penelitian  Abbas et  al (2021)  dan  Waskito et  al (2019)  yang  menyatakan  bahwa  Dana  Bagi  hasil  terbukti  tidak berpengaruh  terhadap  belanja  modal  yang  artinya  tingkat  penerimaan  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berdampak  secara langsung pada realisasi belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan (H4) ditolak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal  pada  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat,  yang menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan, termasuk belanja modal. Sebaliknya, Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal,  yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam mendukung ketersediaan aset dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: Meningkatkan Pengelolaan dan Peningkatan PAD:
1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada, seperti pajak  daerah  dan  retribusi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  strategi  pengumpulan  yang  lebih  efisien, peningkatan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pembayaran pajak.  Selain  itu,  inovasi  dalam  pengembangan  sektor-sektor  ekonomi  lokal,  seperti  pariwisata,  industri kreatif, dan UMKM, juga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. Langkah-langkah ini, diharapkan PAD dapat meningkat dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap belanja modal daerah.
2. Dana Alokasi Umum perlu digunakan secara lebih strategis dengan prioritas pada proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak jangka panjang dan luas bagi masyarakat. Perencanaan yang matang dan transparan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum juga sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memaksimalkan manfaat dari Dana Alokasi Umum untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meskipun Dana Alokasi Khusus memiliki penggunaan yang terbatas, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana ini digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa  Dana Alokasi Khusus digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. Dengan  pengelolaan  yang  efektif,  Dana  Alokasi  Khusus  dapat  tetap  memberikan  kontribusi  signifikan meskipun dalam lingkup yang terbatas.
4. Pemerintah  daerah  perlu  mengurangi  ketergantungan  pada  Dana  Bagi  dengan  mencari  sumber-sumber pendanaan alternatif. Hal ini bisa termasuk melakukan investasi dari sektor swasta, kemitraan publik-swasta, atau pinjaman daerah yang sesuai dengan kapasitas fiskal. Selain itu, peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada juga penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada sumber dana yang tidak konsisten seperti Dana Bagi Hasil. Saran ini diharapkan dapat memberikan stabilitas finansial yang lebih besar dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Saran-saran di atas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  memaksimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang  ada,  dan  mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Referensi
Abbas, D. S., Hakim, M. Z., & Novayandi, I. (2021, June). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis (pp. 687-692).
Arie Sujito. (2011). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
Bambang Suharnoko S. (2019). Pengantar Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Harianto, A. (2018). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
Heryanto, dkk. (2020). Kebijakan Fiskal dan Transfer Keuangan dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta: Kencana. Maulani, I. (2024). Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Dentalcare  Solution.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 2065-2072. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2510 Mardiasmo. (2009). Perencanaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Mutiara, A., & Astuti, Y. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 1(1), 12-24. Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi, 1(1).
Priyatno, D. (2017). Akuntansi Sektor Publik: Konsep, Standar, Penerapan, dan Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 3(2), 220- 238.