## PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)
Oleh : Fauzan Salim
Staff Perusahaan Sawit PT.Alam Barajo Prima Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Jambi
Email : ojanfauzan1989@gmail.com

## ABSTRAK
SABH adalah Sistem Administrasi
Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  yang  dilakukan  secara  elektronik menggunakan  media  Internet  secara  online.  Sebuah  prosedur  adalah  kunci  dari suatu  sistem  hukum  yang  berlaku,  tanpa  prosedur  yang  benar  dan  sesuai  dengan undang-undang  serta  ketentuan  yang  berlaku,  maka  seluruh  sistem  tersebut  akan timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan  suatu  sistem.  Begitu  pula  dalam  sistem  pengesahan  pendirian Perseroan  Terbatas,  dimana  peranan  notaris  adalah  sebuah  mata  rantai  dari seluruh  prosedurnya..Metode  penulisan  yaitu  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif, metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan metode  pendekatan  konseptual,  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  yang  dengan caramenginventarisasikan,menginterprestasikan, mengsistematisasikan, mengevaluasi, mengklasifikasikan  serta  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  Jurnal  ini  menunjukan bahwa  pendirian  Perseroan  Terbatas  melalui  SABH  dimulai  dengan  dilakukannya permohonan  pemesanan.nama  perseroan  dan  ditindak  lanjuti  dengan  pembuatan  akta pendirian  PT.  Berdasarkan  kuasa  yang  diberikan  oleh  para  pendiri  kepada  Notaris  sebagai pemohon,  pemohon  melakukan  pembayaran  PNBP  pengesahan  dan  BN/TBN.  Selanjutnya, dalam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  dari  tanggal  pembuatan  akta,  Notaris melakukan  pengisian  data  PT  dan  menyampaikan  kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik.
Kata Kunci : Notaris, Pendirian Perseroan Terbatas, SABH

## ABSTRACT
SABH  is  the  Legal  Entity  Administration  System  in  the  application  settlement  of  limited liability legal entities conducted electronically using internet media online. A procedure is the key of an applicable legal system, without proper procedures and in accordance with the law and  the  provisions  that  apply,  then  the  entire  system  will  lame,  so  the  procedure  plays  an important  role  in  a  the  sustainability  of  a  system.  Likewise  in  the  system  of  legalization  of establishment  Limited  Liability  Company,  where  the  role  of  the  notary  is  a  chain  of  all procedures. The writing method is the normative legal research method, the approach used is the  legal  approach  method  and  the  conceptual  approach  method,  the  collection  of  legal materials  in  this  study  are  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary legal  materials,  which  with  how  to  inventory,  interpret,  systematize,  evaluate,  classify  and draw  conclusions.  The  results  of  this  thesis  study  show  that the  establishment  of  a  Limited Liability  Company  through  SABH  begins  with  an  order  request.  the  name  of  the  company and followed up with the drafting of the establishment of PT. Based on the power granted by the founders to the Notary as the applicant, the applicant pays the endorsement PNBP and BN / TBN. Furthermore, within a period of 60 (sixty) days from the date of drafting, the Notary will  complete  the  PT  data  and  submit  it  to  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  in accordance with the SABH format electronically.
Keywords: Notary, Establishment of Limited Liability Company, SABH

## Latar Belakang Masalah
Kebutuhan  akan  notaris  terutama  pada  bidang  usaha,  khususnya  tumbuh  kembangnya perseroan  terbatas  sebagai  badan  hukum  terutama  pada  proses  pendiriannya,  oleh masyarakat  global  saat  ini  merupakan  kebutuhan  yang  primer.Disamping  memenuhi ketentuan  undang-undang,  dalam  hal  ini  khususnya  undang-undang  perseroan  terbatas, peran  Notaris  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dalam menjalankan  usahanya.Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  diberikan  perlindungan  hukum  oleh undangundang  dalam  rangka  memberikan  kesaksian  di  pengadilan, 1 dengan  demikian kehadiran akta otentik  yang  merupakan sebuah produk hukum  yang dilahirkan oleh notaris adalah  pendukung  terciptanya  konsep  kepastian  hukum  yang  merupakan  cikal  bakal keadilan.Kegiatan  Notaris  merupakan  kegiatan  tertata  sesuai  dengan  prosedur  dan kewenangan  yang  dimiliki  dalam  artian  bahwa  Notaris  dan  para  pihak  dengan  alat  bukti tertulis  yang  bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum  harus tersimpan dengan baik. Seperti  yang diamanahkan oleh Pasal 1 angka (13) UndangUndang Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014  “Protokol  Notaris  adalah  kumpulan dokumen  yang  merupakan  arsip  negara  yang  harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh  Notaris sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,”  dan  Pasal  16  huruf  (b) mengatur  bahwa  “membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris 2
Ide  dasar  negara  hukum  baik  dalam  konsep  “ rechtsstaat ”  maupun  “ the rule  of  law ” sasaran utamanya adalah perlindungan  hak-hak dasar  manusia. Dalam konsep rechtsstaat perlindungan  hak-hak  dasar  diwujudkan  melalui  asas  legalitas.  Dengan  asas tersebut,  hukum  harus  dipositifkan,  artinya  hukum  harus  dibentuk  secara  sadar  dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3
Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yangdibuatnya.Apabila  akta  yang  dibuat  dibelakang  hari  mengandung  sengketa  maka  hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta  itu  merupakan kesalahan  notaris atau kesalahan para pihak  yang  tidak  memberikan  dokumen  dengan  sebenar-benarnya  dan  para  pihak
1 Aman, Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan Recital Review, Vol 2 No 1 (2019): Volume 1, Nomor 2, Juli2019.
2 Syamsir,  Elita  Rahmi,  Yetniwati,  Porspek  Cyber  Notary  Sebagai  Media  Penyimpanan  Pendukung Menuju  Profesionalisme  Notaris,Recital  Review,  Magister Kenotariatan  Universitas  JambiVol  2  No  1  (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari  2020
3 Bahder  Johan  Nasution,  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Sebagai  Sarana  Pengendali  Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Sebagai Notaris,  Recital Review, Magister Kenotariatan Universitas Jambi Vol 2 No 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari 2020
memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  diluar  sepengetahuan  notaris  atau  adanya kesepakatan  yang  dibuat  antara  notaris  dengan  salah  satu  pihak  yang  menghadap.Apabila akta  yang  dibuat  notaris  mengandung  cacat  hukum  karena  kesalahan  notaris  baik  karena kelalaian  maupun  kesengajaan  notaris  itu  sendiri,  maka  notaris  itu  harus  memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secarahukum. 4
“Perjanjian”  pendirian  perseroan  terbatas  yang  dilakukan  oleh  para  pendiri  tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian”.Akta Pendirian ini  pada  dasarnya  mengatur  berbagai  macam  hak-hak  dan  kewajiban  para  pihak  pendiri perseroan  dalam  mengelola  dan  menjalankan  perseroan  terbatas  tersebut.Hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  tersebut  yang  merupakan  isi  perjanjian  selanjutnya  disebut  dengan “Anggaran  Dasar”  perseroan,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang- undang  Perseroan  Terbatas.Pemberian  status  hukum  Perseroan  Terbatas  tersebut  harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya  mendapat pengesahan dari Menteri  Kehakiman  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut: “Perseroan memperoleh status badan hukum  pada  tanggal  diterbitkannya  Keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan hukum Perseroan”.
Pada  sistem manual atau  sistem  lama  dalam  proses  pengesahan  akta  Perseroan Terbatas,  pekerjaan  dilakukan  secara manual mulai  dari  penerimaan  berkas  yang  meliputi pengecekan  nama,  pembayaran  dan  pembuatan  kartu  kendali.  Dokumen-dokumen  pada proses manual ini  seluruhnya  masih  berbentuk  kertas  laporan,  baik  pendirian,  persetujuan maupun laporannya.
Dengan  cara  kerja  sistem manual ini,  sering  timbul  masalah  keterlambatan,  hal  ini sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Risiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun bukti- bukti  kelengkapan  dokumen  yang  dimasukkan  ke  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia menjadi lebih besar, dan tingkat keakurasian pemeriksaaannya pun menjadi rendah.
Bagi  para  notaris  sistem manual ini  merupakan  sesuatu  yang dilematis .Para  pemakai jasa  notaris  selalu  mengharapkan  agar  proses  pengesahan  perseroan  dapat  berjalan  dengan cepat  dan  tepat  waktu,  karenanya  tidak  jarang  jika  masyarakat  beranggapan  bahwa  notaris adalah  juga  “biro  jasa”  yang  bertanggung  jawab  terhadap  keakuratan  dan  ketepatan  waktu dalam penyelesaian proses pengesahan.
Seiring  perkembangan  jaman,  tampaknya  UUPT  sendiri  sudah  mulai  tidak  mampu untuk  menampung  dinamika  dunia  usaha,  hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  peraturan- peraturan  pendukung  agar  dunia  usaha  tetap  pada  koridor  hukum  yang  seharusnya.Salah satunya pada tahun 2000, pemerintah  mengeluarkan peraturan baru  yang  berkenaan dengan
4 Putri  AR, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  (Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan  Notaris  Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), Jakarta, Sofmedia, hlm. 8.
pendaftaran  perseroan  terbatas  melalui  sistem  administrasi  badan  hukum  SABH  (dulu disebutSISMINBAKUM ).
Kehadiran  peraturan-peraturan  dalam  bidang  usaha  menjadi  acuan  pelaku  usaha  dalam berkegiatan dan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, dimana notaris memiliki peranan yang  cukup  dominan  dalam  legalisasi  Perseroan  Terbatas  secara  spesifik  berkenaan  dengan pendirian  Perseroan  Terbatas  baik  pengesahan  pendirian  Perseroan  Terbatas  secara  manual maupun  melalui  SABH  secara  elektronik,  serta  efektifitas  hukumnya  dalam  masyarakat maupun  tanggung  jawab  yang  dipikul  oleh  notaris  dalam  melaksanakan  perannya  dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas
Sistem  Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut SISMINBAKUM) adalah jenis  pelayanan  jasa  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dunia  usaha  dalam  proses pengesahan  badan  hukum  PT,  pemberian  persetujuan  perubahan  anggaran  dasar  PT, penerimaan  pemberitahuan  perubahan  anggaran  dasar  PT  dan  perubahan  data  PT,  serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  (Ditjen  AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 5
Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  pada  awalnya  dikenal  dengan  sebutan SABH  yang  merupakan  suatu  sistem online yang  diciptakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  untuk  mempercepat  proses  pengesahan  badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan atau data Perseroan Terbatas. Pembentukan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)merupakan  suatu  bentuk  optimalisasi  pelayanan  hukum  oleh  pemerintah  kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara online, dimana  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  khususnya Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  terus  bergerak  memberikan  pelayanan terbaik kepada masyarakat. 6
Penerapan  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  adalah  prosedur  permohonan pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  dengan  menggunakan  komputer  atau dengan  fasilitas home  page  /  website. Anggota  atau  pelanggan  SABH  adalah  Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki username dan kode password tertentu serta  telah  memenuhi  persyaratan  administratif  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan Ditjen AHU.
Proses pengesahan badan hukum perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui online yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris cukup dengan mengakses program aplikasi  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  secara online .  Dalam  rangka  melakukan  proses pendaftaran  Perseroan  menjadi  badan  hukum  tidak  selamanya  berjalan  mulus,  seperti
5 Dwi  Hariyani, R.Serfianto  Dibyo  Purnomo  dan  Cita  Yustisia  Serfiyani. , Panduan  PraktisSABH  Sistem Administrasi Badan Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2011, hal.13.
6 SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, Diapresiasi Banyak Negara , Majalah RenvoiNomor 7/79, Desember Th 07/2009.
mengalami  gangguan  pada  jaringan,  hal  ini  mengakibatkatkan  terhambatnya  proses permohonan  pengesahan  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  sehingga  mengakibatkan tertundanya proses permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.Keterlambatan dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas dapat disebabkan oleh;
1. SABH yang masih kurang cepat dan kurang akurat;
2. Kelalaian Notaris dalam pengisian Data Pengesahan PT pada SABH;
3. Keterlambatan data dari pihak pendiri Perseroan Terbatas.
4. Gangguan pada sistem jaringan atau pada server aplikasi SABH
Berdasarkan uraian  latar belakang  ini dan untuk menjawab  mengenai peranan Notaris dalam proses  pengesahan  pendirian  perseroan  terbatas  melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum (SABH),  yang  dituangkan  dalam  judul  Jurnal  : “Peranan  Notaris  Dalam  Pengesahan Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH) ” yang  nantinya  diharapkan  dapat  memberikan  saran  dan  masukanterhadap  praktek  Notaris khususnya dan lembaga kenotariatan umumnya, serta lembaga yang terkait dalam penegakan hukum di Indonesia.

## Perumusan Masalah :
Berdasarkan  uaraian  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  tanggungjawab  notaris  terkait  Pelaksanaan  Pendirian  dengan  sistem administrasi badan hukum (SABH) secara elektronik?
2. Apa  saja  kendaladan  upaya  penyelesaian  yang  dihadapi  dalam  pendaftaran online dengan sistem administrasi badan hukum (SABH) secara elektronik?

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris.karena  dalam  penelitian  tersebut berkaitan dengan pendapat dan perilaku masyarakat dalam hubungan hidupnya. Dengan kata lain,  penelitian  empiris  ini  mengungkapkan  implementasi  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat
Penelitian  empiris  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  bekerjanya  hukum  dalam kehidupan  masyarakat.Pangkal tolak penelitian empiris adalah  fenomena hukum  masyarakat atau  fakta  sosial  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Menurut  Durkheim  faktor  sosial  adalah suatu  kebiasaan,  pedoman  perilaku  atau  tata  cara  yang  memiliki  sifat  (a)  Berada  diluar individu;  yaitu  tidak  tunduk  pada  keingingan  individu  dan  keberadaannya  lebih  lama  dari keberadaan  tiap  individu.  (b)  Memiliki  kekuatan  memaksa;  yaitu  memiliki  kekuatan  untuk mengarahkan  dan  menentukan  perilaku  individu  jika  dilanggar  akan  terkena  sanksi.  (c) Universal; yaitu mengikuti semua individu atau sebagian besar individu dalam masyarakat. Dengan  sifat  objektif  yang  demikian,  pendapat  Emil    Durhkeim  menyatakan  bahwa  fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan  metodologi  yang berlaku  dalam  ilmu  eksakta,  sedangkan  fakta  yang  bersifat  subyektif  dan  kualitatif  telah
terwakili  dalam  fakta  yang  obyektif  dan  bersifat  kuantitatif.  Hal  ini  merupakan  ciri  atau karakter  penelitian  empiris  yang  secara  lengkap  meliputi  (a)  Pendekatannya  pendekatan empiris.  (b)  Dimulai  dengan  pengumpulan  fakta-fakta  sosial/fakta  hukum.  (c)  Pada umumnya  menggunakan  hipotesis  untuk  diuji.  (d)  Menggunakan  instrumen  penelitian (wawancara,  kuesioner).(e)  Analisisnya  kualitatif,  kuantitatif,  atau  gabungan  keduanya.  (f) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruhi oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak  boleh  tergantung  atau  terpengaruhi  oleh  penilaian  pribadi  dari  peneliti.  Dari  ciri-ciri pengkajian empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian empiris  lebih  menekankan pada segi observasinya 7 .

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Pendekatan  kualitatif  ini  adalah  pendekatan  dimana  penelitian  tersebut  meneliti informan  sebagai  subyek  penelitian  dalam  lingkungan  hidup  kesehariannya.Untuk  itu, sedapat mungkin berinteraksi dengan informan tersebut.
Pendekatan kualitatif ini memiliki banyak ciri, yakni 8
1) Bersifat  alamiah;  maksudnya  adalah  penelitian  ini  berlangsung  dalam  situasi alamiah.
2) Bersifat dinamis dan berkembang. Maksudnya adalah dalam penelitian, peneliti jangan terburu dalam pengambilan kesimpulan, akan muncul sikap alamiah dari subyek jika bertemu lebih dari satu kali.
3) Fokus penelitian, dimana fokus dari penelitian ini terbatas pada tema penelitian.
4) Bersifat  deskriptif.  Maksudnya  adalah  penelitian  ini  melakukan  penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.
5) Sasaran penelitian berlaku sebagai subyek penelitian.
6) Subyek  terbatas.  Maksudnya  adalah  orang-orang  yang  dianggap  tahu  dengan fenomena yang diteliti ini tidak harus banyak.
7) Mengutamakan  data  langsung.  Maksudnya  adalah  peneliti  sendiri  yangterjun langsung untuk melakukan observasi atau wawancara.
8) Perspektik  holistik.  Maksudnya  adalah  diperolehnya  pemahaman  yang menyeluruh dan
utuh tentang
fenomenaataurealitasyangditelitimeliputiseluruhsisiaktivitassubyekyangditeliti.
9) Analisis  data  dilakukan  secara  induktif.  Analisis  induktif  dimulai  dengan melakukan  serangkaian  observasi  khusus,  yang  kemudian  akan  memunculkan tema atau kategori serta pola-pola hubungan yang telah dibuat.

## Lokasi Penelitian
7 Bahder Johan Nasution, MetodePenlitian Ilmu Hukum, Bandung, Mndar Maju, 2008, hlm 123-125
8 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif , Jakarta, Erlangga, 2009, h. 24-27
Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  dimana  penelitian  akan  dilakukan.  Dengan  judul penelitian  yang  diambil  adalah  Peranan  Notaris  Dalam  Pengesahan  Pendirian  Perseroan Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH),  Peneliti  akan  melakukan penelitian di beberapa Notaris di Kota Jambi, diantaranya adalah :
1) Notaris/PPAT  Firman  Gusri  S.H.  M.kn  beralamat  kantor  di  Jalan  Gajah  Mada No. 16, RT 02, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung. Kota Jambi.
2) Notaris/PPAT Nova Herawati S.H, beralamat kantor di Jalan Dara Petak Nomor 39, RT 04, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
3) Notaris/PPAT  Nurhassanah  S.H.  M.Kn  beralamat  kantor  di  Jalan  H.  Adam Malik,  Nomor  48,  RT  07,  Kelurahan  Handil  Jaya,  Kecamatan  Jelutung,  Kota Jambi.
4) Notaris /PPAT Winny Firstia S.H. M.Kn, beralamat kantor di Jalan Orang Kayo Pingai, Nomor 51, RT 09, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

## Sumber dan Jenis Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari yang pertama wawancara dimana  wawancara  ini  adalah  salah  satu  sumber  data  yang  akan  digunakan peneliti  untuk  menggali  informasi  terkait  Peran  Notaris  Dalam  Pengesahan Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum (SABH).  Narasumber  yang  akan  diwawancarai  adalah  Notaris  Firman  Gusri SH.  M  Kn.  Kedua  adalah  Notaris  Nova  Herawati  SH,  Ketiga  adalah Notaris/PPAT  Nurhasanah  SH.  M  kn  dan  yang  terakir  adalah  Notaris/PPAT Winny  Firstia  SH.  M  kn,dalam  hal  ini  penulis  ingin  mengetahui  bagaimana peran  Notaris  dalam  melakukan  pendaftaran  Perusahaan  Terbatas  melalui sistem  SABH  serta  apa  saja  kendala  –  kendalanya  di  lapangan.  Tujuan  dari wawancara  ini  adalah  untuk  menggali  informasi  yang  berkaitan  dengan penelitian penulis. Kemudian diperkuat dengan data primer kedua berupa dasar hukum dari judul penilitian penulis yaitu .
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
3. Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Undang-undang  Perseroan Terbatas;
4. Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  tanggal  4  Oktober  2000  nomor  M-01.HT.01.01  tahun  2000 tentang  Pemberlakuan  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  Di  Direktorat Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002  nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  Di  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia tanggal  21  September  2007  nomor  M.01-HT.01.10  Tahun  2007  tentang Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  BadanHukum  Dan Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar,  Penyampaian  Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan;
7. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia tanggal  21  September  2007  nomor  M.02.HT.01.10  Tahun  2007  tentang Tata  Cara  Pengumuman  Perseroan  Terbatas  Dalam  Tambahan  Berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia tanggal  7  Januari  2008  nomor  M-01.HT.01.01  tahun  2008  tentang  Daftar Perseroan;
9. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH 01.01 Tahun 2011;
10. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014;
11. Keputusan  Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia tanggal 22 Januari 2003  nomor  C-01.HT.01.01.  Tahun  2003  tentang  Tata  Cara  Pengajuan Permohonan  Dan  Pengesahan  Akta  Pendirian  Dan  Persetujuan  Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
Data Sekunder.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  mendapatkan  data  sekunder  berupa  dokumen-  dokumen  dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan  yang akan diteliti. Data sekunder yang  akan  digunakan  adalah  literatur  berupa  buku-buku,  internet,  serta  literatur  yang membahas mengenai penelitian penulis.
Pendapat  lain  menjelaskan  bahwasanya  bahan  sekunder  adalah  semua  publikasi  tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari (a) buku- buku  teks  yang  membicarakan  suatu  dan  /  beberapa  permasalahan  hukum,  (b)  kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komentar para hakim atas putusan hakim. Publikasi ini merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukumprimer. 9
Telaah buku-buku klasikpun juga dianjurkan dalam penelitian dan dijadikan bahan sekunder dalam  penelitian.Dan  sebagai  penyeimbang  buku-buku  baik  yang  klasik  atau  kontemporer
9 Marzuki Mahmud P., Penelitian Hukum, Jakarta , Kencana, 2010, h.155, 162
artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal hukum layak dijadikan bahan hukum sekunder. 10

## Pembahasan
Peran  Serta  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN)  sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) sebagai peraturan yang mengakomodir jabatan notaris menyatakan Pasal 1 angka 1 UUJN-P notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam undangundang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” 11
Tanggung jawab notaris
terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan bahwa pendirian Perseroan Terbatas, sebagai suatu perjanjian, dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notariil. Pasal 7 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroanterdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris  yangdibuat dalam  bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 ditentukansebagai berikut :
“Akta  otentik adalah  akta  yang dibuat  dan diresmikan dalam bentuk menurut  hukum, oleh atau  dihadapanpejabat-pejabat  umum,  yang  berwenang  berbuatdemikian,  dimana  akta  itu dibuat”.
Peran  notaris  sebagai  pejabat  publik  sangat  diperlukan  dalam  mendirikan  suatu  Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum, yaitu antara lain dalam :
a. Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berupa suatu akta autentik;
b. Pengajuan  permohonan  pengesahan  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  kepada  Menteri melalui sistem administrasi badan hukum.
Notaris dalam  menjalankan  jabatannya selaku pejabat umum  selain terikat dengan peraturan jabatan,  juga  terikat  pada  sumpah  jabatan  yang  diucapkan  pada  saat  pengangkatan  sebagai notaris,  dimana  notaris  wajib  untuk  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang diperolehnya. 12
Sistem  Adminitsrasi  Hukum  Umum  (AHU)  Online  lebih  memudahkan  pengesahan  Badan Hukum Perseroan Terbatas dibandingkan dengan sistem-sistem layanan Badan Hukum yang dahulu. AHU online lebih memudahkan pengesahan badan hukum yang dahulu. AHU online menerapkan  pelayanan  prima  dengan  mengutamakan  pelayanan  yang  professional,  cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli.
10 Ibid , hlm 155, 162
11 Padry.M, Perlindungan Hukum Penerima Protokol Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasian Jabatan, Recital Review, Magister Kenotariatan Universitas JambiVol 2 No 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari  2020.
12 Padry.M, Op.Cit.
Pada pasal 11 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, untuk memperoleh keputusan  menteri mengenai  pengesahan  Badan  Hukum  dan  Perseroan,  pemohon  harus  mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri, permohohonan tersebut diajukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani
Alur  Pengajuan  Permohonan  Elektronik  terkait  Pengesahan  dan/atau  Perubahan  Anggaran Dasar dan/Data Perseroan dalam SABH bila diuraikan sebagai berikut :
a) Setelah  akta  notaris  mengenai  pendirian/perubahan  anggaran  dasar  dan/atau  data  PT ditanda  tangani,  maka  notaris  mengajukan  permohonan  dengan  akses  online  SABH melalui website ahu.go.id diawali dengan melakukan pembelian dan pembayaran voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pengesahan Badan Hukum PT/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif  Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
b) Setelah  melakukan  pembayaran  atas  PNBP  terkait  maka  pemohon  akan  mendapatkan Nomor  voucher  untuk  melakukan  akses  terkait  Pengesahan  Pendirian  Badan Hukum/Perubahan  Anggaran  Dasar  dan/atau  Data  Perseroan  Terbatas,  sehingga  proses selanjutnya  adalah  mengisi  Format  Isian  Pendirian/Perubahan.  Format  isian  pendirian yang  memuat sekurang-kurangnya  adalah nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu  berdirinya  Perseroan,  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan,  jumlah modal  dasar,  modal  ditempatkan,  dan  modal  disetor,  dan  alamat  lengkap Perseroan.(UUPT). Sedangkan  Format isian perubahan diantaranya  jenis perubahan  yang hendak  dilakukan  yakni  persetujuan  dan/atau  pemberitahuan  perubahan  anggaran  dasar dan/atau  data  perseroan,  akta  notaris  yang  menjadi  dasar  perubahan  anggaran  dasar, tanggal  RUPS/  Berita  Acara  Rapat/  Notulen  Rapat  yang  memerlukan  persetujuan  antara lain  nama  dan  tempat  kedudukan  Perseroan,  jangka  waktu  berdirinya  Perseroan,  maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, Peningkatan modal dasar, dan status perseroan.
c) Setelah  mengisi  Format  Isian  Pendirian/Perubahan  pada  SABH,  notaris  akan  diminta menyetujui  Surat  Pernyataan  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  data  pada  format  isian pendirian/perubahan  yang  disampaikan  dalam  permohonan  adalah  sebenarnya  dan keterangan  mengenai  dokumen  pendukung  telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  pemohon  bertanggung  jawab  penuh  dan  bersedia  menerima  segala bentuk  sanksi  terhadap  Format  Isian  Pendirian/Perubahan  Perseroan  dan  keterangan tersebut.
d) Setelah  itu  Pemohon  dalam  hal  ini  Notaris  diminta  untuk  menggunggah  dokumen Pendukung yang dipersyaratkan yaitu Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas (Permenkunham, 2014).
e) Dalam hal Format Isian Pendirian atau Perubahan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  Menterilangsung  menyatakan  tidak  berkeberatan  atas permohonan pengesahan dan hukum Perseroan secara elektronik (Permenkunham, 2014). Berdasarkan  penjelasan  Pasal  10  ayat  (3)  UUPT  permohonan  persetujuan  atau pemberitahuan  perubahan  anggaran  dasar  apabila  terdapat  dua  jenis  perubahan  anggaran
dasar dapat dilakukan secara langsung atau bersamaan saat pengajuan. Selain itu Pasal 30 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai  Pengisian  Format  Perubahan  Anggaran  Dasar  yang  memerlukan  persetujuan menteri  dan  cukup  dengan  diberitahukan  dapat  dilakukan  secara  bersama  dengan pengisian Format Perubahan mengenai Data Perseroan.
f) Setelah  memperoleh  Tidak  Keberatan  Menteri,  maka  menteri  menerbitkan  Keputusan Menteri  mengenai  Pengesahan  badan  hukum  Perseroan/Keputusan  Menteri  Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar/Surat  pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pernyataan tidak  keberatan  menteri.  Keputusan  menteri  ini  disampaikan  secara  elektronik  kepada notaris  sehingga  notaris  dapat  langsung  melakukan  pencetakan  tersebut  secara  mandiri terhadap  keputusan  menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  perseroan/keputusan menteri persetujuan perubahan anggaran dasar/surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan.
g) Setelah  surat keputusan  menteri  mengenai pengesahan pendirian  badan  hukum perseroan dicetak  secara  mandiri  oleh  Notaris,  sesuai  ketentuan  Pasal  15  ayat  (4)  Permenkumham Nomor  4  Tahun  2014  jo  Permenkumham  Nomor  1  Tahun  2016  surat  tersebut  wajib ditanda  tangani  dan  dibubuhi  cap  jabatan  oleh  Notaris  serta  memuat  frasa  yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”. Hal serupa juga berlaku mutatis mutandis  terhadap  keputusan  menteri  persetujuan  perubahan  anggaran  dasar/surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan.
Daftar  Perseroan  pada  SABH  didasarkan  pada  permohonan  elektronik  yang  diajukan  oleh notaris  dengan  melakukan  pengisian  Format  Isian  Pendirian/Perubahan  Anggaran  Dasar dan/atau Data Perseroan pada SABH yang didasarkan dokumen pendukung yang utama yaitu Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas.
Permasalahan  Yang  Dihadapi  Dalam  Pendaftaran Online melalui  Sistem  Adminitrasi Badan Hukum (SABH).
Hambatan-hambatan  yang terjadi dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik pada sistem lama maupun sistem baru diantaranya : 13
1. Hambatan Teknis
a. Sistem Lama
1) Pada  sistem  lama  dimana  seluruh  proses  dilakukan  secara  manual,  sering  timbul masalah  keterlambatan, hal  ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak darikapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokan kepada dokumen yang cukup banyak .
2) Untuk  notaris,  sistem  lama  akan  membuat  proses  menjadi  tidak  efisien  dikarenakan mereka harus melakukan pengecekan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat di lakukan dan dipantau di Jakarta.
13 Wawancara dengan notaris Winny Firstia, tanggal 28 Januari 2020
3) Penelusuran  terhadap  proses  yang  sedang  berlangsung  sulit  dilakukan  karena  tidak adanya sebuah sistem online yang dapat memantau proses pembuatan.
4) Proses  pengesahan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  dilakukan  secara  manual berdasarkan  ketentuan  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.01-PR.08.01 Tahun  1996,  berdasarkan  pengalaman  selama  ini,  sulit  untuk  diselesaikan  tepat  waktu sesuai dengan  ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT), yakni dalam waktu paling lama 60 hari (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Hambatan yang terjadi antara lain karena :
-  Permohonan yang masuk setiap hari jumlahnya sangat banyak.
-  Rumitnya  atau  banyaknya  unsur-unsur  dari  persyaratan  permohonan  yang  harus dikoreksi  secara  manual  oleh  para  petugas  yang  jumlahnya  relatif  tidak  seimbang dibanding dengan jumlah permohonan yang diterima.
b. Sistem Baru
1) Notaris  yang  beradadi  daerah  tertentukesulitan  untukmelakukan  aksesinternet, dikarenakantidak disetiap daerahdi Indonesia sudahmenjangkau teknologiInternet.
2) Adanya  faktorSumber  DayaManusia,  yang  berasaldari  notaris  itu  sendiri,yaitu kemampuan alam pengoperasian Internet dan kesalahan human error dari pihak notaris yang salah dalam memasukan data.
3) Rawan  terjadi  pembobolan  data,  khusunya  oleh  para Hacker ,  yang  merupakan  pelaku kejahatan Cyber.
2. Hambatan Administratif
a. Sistem Lama (tidak ada)
b. Sistem Baru
Biaya  terhadap  akses  SISMINBAKUM  ( akses  fee )  relatif  lebih  mahal  apabila  jika dibandingkan dengan sistem lama (manual).
3. Hambatan Yuridis
a. Sistem Lama (tidak ada)
b. Sistem Baru
Berkaitan  dengan  penggunaan  internet,  undang-undang  di  Indonesia  belum  begitu banyak  mengakomodir  berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pemakaian internet, khususnya mengenai c ybercrime dibidang notariat.
Dari  hasil  wawancara  dapat  dikatakan  bahwa  pendaftaran  Perseroan Terbatas  menggunakan sistem online (SABH)  mempunyai hambatan dan memiliki kekurangan pada penggunaannya walaupun tidak hanya praktis, tapi juga lebih cepat dan efisien efektif, ekonomis, transparan dan  dapatmeminimalisir  atau  menghindarkan  terjadinyaperbuatan  atau  tindakan  seperti melakukankolusi atau pungutan liar.

## Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Notaris.
Upaya untuk  mengatasi  hambatan dalam proses pendafataran pada SABH terdapat dua cara yaitu secara manual dan secara elektronik, yaitu: 14

## 1. Secara Manual
14 Wawancara dengan notaris Wiiny Firstia, tanggal 28 Januari 2020
Secara  garis  besar  kendala-kendala  dan  hambatan  yang  timbul  dari  sistem  manual  dalam pengesahan  pendirian  Perseroan  Terbatas  dapat  diatasi  dengan  adanya  Sistem  Administrasi Badan  Hukum  (SABH)  secara  elektronik,  seperti  masalah  waktu  dan  efisiensi  dalam  hak monitoring terhadap proses ini.

## 2. Secara Elektronik Melalui SABH
a) Mengenai  biaya  yang  relatif  lebih  mahal,  satu-satunya  upaya  yangdapat  dilakukan notaris adalah memberi pemahaman kepada klien,bahwa SABH memasang rate yang berbeda apabiladibandingkan dengan sistem manual. Serta sebaiknya melakukankesepakatan  mengenai  tahapan  pembayarannya  oleh  klien,  karenadalam SABH,  tiap  tahapan  memiliki rate masing-masingyang  harus  dibayarkan  untuk dapat  melanjutkan  ke  tahapanberikutnya,  adanya  kesepakatan  ini  untuk menghindarkan klienyang beritikad buruk.
b) Bagi  notaris  yang  berada  di  daerah  tertentu  yang  kesulitan  untukmelakukan  akses internet, dikarenakan tidak disetiap daerah diIndonesia sudah menjangkau teknologi Internet,  maka  hal  yangdapat  dilakukan  hanyalah  mengajukan  permohonan  untuk tetapmengadakan pengesahan pendirian PT secara manual.
c) Mengenai  faktor  Sumber  Daya  Manusia,  dalam  hal  ini,  maka  dapatdilakukan pelatihan-pelatihan  mengenai  SABH  sertainternet  itu  sendiri,  sebenarnya  telah  ada pelatihan-pelatihanserupa,  namun  seringkali  hal  ini  tidak  efektif,  untuk  notaris lamamisalnya, lebih memilih hal tersebut diwakilkan terhadap oranglain atau dalam hal  ini  karyawan  yang  berada  dilingkungankantornya,  sehingga  pemahaman mengenai  dunia cyber dankaitannya  dengan  SABH  tidak  mendalam,  hal  inipenting karena  tekhnologi  selain  membawa  dampak  positif  jugamembawa  dampak  negatif yang  selalu  mengikutinya.Ketidakefektifan  tersebut  juga  terlihat  pada  manajemen pelatihan,dan untuk di daerah-daerah  yang seperti kabupaten-kabupaten diluar  jawa misalnya, tampaknya belum menyeluruh menjangkaupelatihan ini.
d) Kaitannya  dengan  penjebolan  data,  khusunya  oleh  para Hacker ,yang  merupakan pelaku  kejahatan Cyber ,  maka  sebaiknya  ketikanotaris  melakukan login terhadap akses  SABH,  konsepkerahasiaan password itu  sendiri  harus  diperhatikan  dan  juga tidakserta merta menutup tampilan akses begitu saja, tanpa melakukan Log Out untuk menjaga terjadinya penjebolan data dan penggunaanakses oleh orang lain.
e) Penulis  menyadari  bahwa  kendala  mengenai  SABH  kuhususnya  dalam  pembuatan Perseroan Terbatas (PT) dapat dirasakan sendiri oleh Notaris – Notaris, seperti yang penulis  lakukan  dengan  mewawancarai  beberapa  Notaris  di  Kota  Jambi,  penulis menemukan ada banyak kendala – kendala yang dihadapi oleh notaris.
NOTARIS KENDALA SOLUSI Winny Firstia, S.H.,M.Kn  Server AHU Online terkadang sedang mengalami perbaikan sistem Mengirim email ke Ditjen AHU untuk menanyakan kapan server bisa normal kembali atau hanya
menunggu sampai server AHU online kembali normal
Jaringan Internet yang tidak stabil dan terkadang sangat lambat. Sebelum mengakses situs www.ahu.go.id Notaris melakukan pengecekan koneksi internet di dalam kantor Notaris Nurhasanah S.H.,M.Kn Sulitnya berkomunikasi atau berkonsultasi via telepon dengan pihak Ditjen AHU Mengirim email kepada Ditjen AHU,namun diperlukan waktu yang lama untuk menerima balasan email dari Ditjen AHU Masih terjadi server error pada sistem AHU online Menunggu sampai server kembali normal, karena sangat sulit untuk menghubungi pihak AHU Terkadang terjadi loading yang begitu lama dikarenakan koneksi internet di dalam kantor sedang dalam keadaan kurang baik Mengganti sementara koneksi internet dengan jaringan yang lainnya, agar tidak terjadi loading yang lama, namun hal ini tidak selalu berhasil
Tabel 1. Kendala dan Solusi Pendirian Perseroan melalui SABH 15

## Kesimpulan
1. Secara garis besar pendirian PT melalui mekanisme SABH dimulai dengan dilakukannya permohonan  pemesanan  nama  perseroan  dan  ditindak  lanjuti  dengan  pembuatan  akta pendirian  PT.  Berdasarkan  kuasa  yang  diberikan  oleh  para  pendiri  kepada  Notaris sebagai  pemohon,  pemohon  melakukan  pembayaran  PNBP  pengesahan  dan  BN/TBN. Selanjutnya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pembuatan akta,  Notaris  melakukan  pengisian  data  PT  dan  menyampaikan  kepada  Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik. Apabila pengisian data PT dilakukan dengan lengkap dan benar, maka seketika  itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan  Elektronik  tentang  Kebenaran  Data  Perseroan  Terbatas.  Setelah  itu,  akan dikeluarkan  Pernyataan  Tidak  Keberatan  oleh  Menteri  secara online dan  dilanjutkan
15 Wawancara terhadap Notaris Winny Firstia S.H.,M.Kn  dan  Nurhasanah S.H.,M.Kn pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.
penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon
2. Notaris tidak selalu dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila timbul masalah-masalah pada proses pendirian PT  dan pengesahan PT melalui SABH.  Apabila para pendiri tidak melengkapi berkas pendukung setelah permohonan nama PT disetujui sehingga  mengakibatkan  kegagalan  pendirian  PT  oleh  karena  jangka  waktu  pengunaan nama PT itu expired , maka Notaris tidak dapat imintakan pertanggungjawaban. Namun, apabila  Notaris  gagal  melakukan  pemrosesan  pendirian  dan  pengesahan  PT  melalui SABH setelah para pendiri telah melengkapi semua berkas pendukung yang dibutuhkan untuk  pembuatan  akta  dan  proses  pengesahan  PT,  maka  Notaris  bertanggung  jawab secara  penuh  atas  masalah-masalah  yang  timbul  daripadanya,  kecuali  masalah-masalah tersebut timbul akibat gangguan jaringan atau sistem SABH itu sendiri.

## Saran.
1. Diharapkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia khususnya Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  melakukan  peningkatan  dalam  pelayanan  SABH. Menyederhanakan  prosedur  dan  persyaratan  pengesahan  badan  hukum  Perseroan Terbatas.  Dan  lebih  di  mudahkan  dalam  pengajuan  pengkoreksian  data  perseroan  yang telah  terlanjur  di  sahkan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia.  Dan  juga  dalam  hal peningkatan  penyebaran  jaringan  internet  merata  di  semua  daerah  di  Indonesia  dimana hal  tersebut  membantu  Notaris  yang  ada  untuk  memudahkan  dalam  proses  pelaksanaan SABH.  Kemudian  mengenai  pengamanan  SABH  yang  menggunakan  jaringan  internet agar  dijaga  dan  ditingkatkan  bagaimana  agar hacker tidak  bisa  masuk.  Kepada  para Notaris  diharapkan  agar  lebih  murah  dalam  memberikan  biaya  pembuatan  Perusahaan kepada  para  pihak  yang  ingin  mendirikan  Perusahaan,  dikarenakan  biaya  pada  SABH lebih murah dari pada sistem yang sebelumnya.
2. Kepada Notaris agar lebih teliti dan hati-hati sebelum membuat Akta Perseroan Terbatas, Notaris  harus  dapat  mengetahui  dan  melihat  keaslian  data  data-data  Perseroan  dalam dalam  klausula  Akta  Pendirian  tersebut  di  tegaskan  bahwa  syarat-syarat  yang  telah dilengkapi  pendiri  benar  adanya  dan  sesuai  dengan  aslinya  dan  siap  menerima  sanksi apabila  di  kemudian  hari  ditemukan  permasalahan  berkaitan  hal  tersebut.  Dalam  proses pembuatan  akta  pendirian  perusahaan  dan  proses  pengesahan  badan  hukum,  hal-hal mengenai  Teknis  berkaitan  mengenai  waktu,  tahap  dan  biaya-biaya  yang  diperlukan dalam penyelesaian proses tersebut sebaiknya dijelaskan Notaris dari awal kepada pendiri persero sewaktu Notaris menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan badan hukum, agar hambatan  dan keterlambatan  yang  mungkin  terjadi dapat di  hindari.  Bila  ada pihak yang  dirugikan  pada  akibat  dari  perbuatan  hukum  Perseroan  Terbatas  tersebut  bukan tidak mungkin
Notaris
dapat di minta
pertanggung jawaban secara Administrasi, Perdata dan bahkan Pidana

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Marzuki Mahmud P., Penelitian Hukum, Jakarta , Kencana, 2010, h.155, 162 Dwi  Hariyani, R.Serfianto  Dibyo  Purnomo  dan  Cita  Yustisia  Serfiyani. , Panduan PraktisSABH  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum, Yogyakarta, Pustaka  Yustisia,  Cetakan Pertama, 2011.
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif , Jakarta, Erlangga, 2009, h. 24-27
Nasution Johan Bahder, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

## Tesis/Jurnal/Internet/Wawancara
Putri  AR, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  (Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan  Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), Jakarta, Sofmedia.
SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, Diapresiasi Banyak Negara , Majalah RenvoiNomor 7/79, Desember Th. 07/2009.
Wawancara dengan notaris Winny Firstia, tanggal 28 Januari 2020
Wawancara terhadap Notaris Winny Firstia S.H.,M.Kn  dan  Nurhasanah S.H.,M.Kn pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 11.00 WIB.

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Kode Etik Notaris