## PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA CIMAHI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Rira Nuradhawati 1) , Danny Permana 2) , Muhammad Aldi Rahmandika 3) 1,2) Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini membahas bagaimana peran LK3 Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang dianggap lebih kuat. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik dan psikis. Banyak korban tidak berani  angkat  bicara  karena  menganggapnya  sebagai  masalah  rumah  tangga  dan aib  keluarga  sehingga  diperlukan  peran  lembaga  atau  organisasi  yang  dapat memberdayakan perempuan korban KDRT. Kajian dari penelitian ini adalah untuk melihat  bagaimana  LK3  dalam  menjalankan  perannya  untuk  memberdayakan perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan,  observasi  dan  wawancara  mendalam  dengan  informan.  Informan dalam  penelitian  ini  antara  lain  pegawai  LK3,  masyarakat  dan  juga  perempuan korban KDRT yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid.
Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan, Peran, Kekerasan

## Abstract
This study discusses how the role of LK3 Cimahi City in empowering women victims of domestic violence. The background of this research is based on the phenomenon of violence  that  happens  to  women  which  is  usually  carried  out  by  those  who  are considered  stronger.  The  forms  of  violence  are  physical  and  psychological.  Many victims  do not  dare  to  speak  up  because  they  consider  it  a  domestic  problem  and  a disgrace to the family so that the role of institutions or organizations that can empower women victims of domestic violence is needed. The study of this research is to see how LK3 in carrying out its role to empower women victims of domestic violence. This study uses a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study,  observation  and  in-depth  interviews  with  informants.  The  informants  in  this study  included  LK3 employees,  the  community  and  also  women  victims  of domestic violence who were considered capable of providing valid information.
Keywords : Woman empowerment, role, violence.

## PENDAHULUAN
Sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan hidup manusia. Keluarga pun
menjadi tempat pertama kalinya seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain  bahkan  membentuk  kepribadian  seseorang.  Sebagaimana  dikutip (Puspitawati,  2013)  tujuan  dari  terbentuknya  keluarga  adalah  untuk mewujudkan  suatu  struktur/  hierarkis  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan fisik  dan  psikologis  para  anggotanya  dan  untuk  memelihara  kebiasaan/ budaya masyarakat yang lebih luas. Dengan berbagai tujuan terbentuknya keluarga  maka  keharmonisan  dalam  lingkungan  keluarga  adalah  suatu keharusan. Sehubungan dengan itu, keluarga yang harmonis akan memuat unsur-unsur  tolong-menolong,  menghadapi  kesulitan  bersama-sama  dan memenuhi kebutuhan bersama-sama di dalamnya (As-Subki, 2010).
Masalah  tindak  kekerasan  bukan  suatu  hal  yang  baru,  tindakan  ini dapat  dialami  atau  dilakukan  oleh  siapa  saja  baik  laki-laki  maupun perempuan,  dari  kalangan  anak-anak  hingga  dewasa.  Menurut  (Purwati, 2015)  tindak  kekerasan  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  berupa  fisik maupun non fisik, yang dilakukan secara aktif atau dengan cara pasif (tidak berbuat),  tindakan  tersebut  dikehendaki  oleh  pelaku,  dan  ada  akibat  yang merugikan  pada  korban  (fisik  atau  psikis)  yang  tidak  dikehendaki  oleh korban.  Persoalan  tindak  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  lingkungan keluarga  biasa  disebut  dengan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT). Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1  ayat  (1)  bahwa  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Usaha untuk mengurangi angka KDRT yang terjadi di Indonesia, tidak sebatas dengan diterbitkannya UU PKDRT saja. Namun dalam pelaksanaannya  berbagai  elemen  seperti  pihak  kepolisian,  masyarakat, pekerja sosial, advokat serta lembaga sosial harus turut berperan dan bekerja sama  demi  terwujudnya  tujuan  dari  Undang-undang  tersebut.  Selain menerbitkan UU PKDRT, pemerintah melalui Kementrian Sosial
mencanangkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2013,  pasal  1  No.  1  mengenai  Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan Keluarga (LK3), yang saat ini peraturan ini diganti dengan Peraturan Menteri Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2017.  Dalam  Permensos  RI  25 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu lembaga yang dibentuk baik pemerintah, perguruan tinggi maupun masyarakat sebagai unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam  penanganan  masalah  psikososial  keluarga.  Salah  satu  diantaranya ialah sebagai wadah dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban maupun pelaku KDRT.
LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) saat ini telah hadir di setiap Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia salah satunya adalah di Kota Cimahi.  LK3  (Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga)  Kota  Cimahi sebagai  salah  satu  lembaga  sosial  yang  fokus  dalam  memberikan  layanan kesejahteraan bagi keluarga. Lembaga ini dibentuk agar dapat menjadi salah satu  wadah  paling  tepat  dalam  rangka  merespon  berbagai  permasalahan keluarga  yang  terjadi  khususnya  di  Kota  Cimahi.  Sebagai  salah  satu organisasi  pelayanan  kemanusiaan (non-government), yang  turut  hadir merespon  isu  sosial  terkait  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  LK3  Kota Cimahi  berupaya  memberikan  pelayanan  sosial  sebagai  upaya  membantu korban  maupun  keluarganya  dalam  penyelesaiaan  masalah,  diantaranya berupa  konseling  untuk  membantu  korban  yang  mengalami  permasalahan psikososial,  lalu  layanan  konsultasi  dalam  memberikan  informasi  terkait KDRT.
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menganggap bahwa bahasan penelitian  tentang  tema  tersebut  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dalam sebuah  penulisan  karya  ilmiah  dengan  judul:  “ Peran  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  Kota  Cimahi  Dalam  Pemberdayaan  Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.”

## Peran
Pengertian  peran  menurut  (Soekanto,  2002),  yaitu  peran  merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan  suatu peranan. (Soekanto S. , 2006) menambahkan bahwa peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang  di  berikan  oleh  anggota  kelompok  karena  kedudukannya  didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.  Peran  partisipatif  adalah  peran  yang  diberikan  oleh  anggota kelompok  kepada  kelompoknya  yang  memberikan  sumbangan  yang  sangat berguna  bagi  kelompok  itu  sendiri.  Sedangkan  peran  pasif  adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

## Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  merupakan  salah satu  wahana  penanganan  masalah  sosial  psikologis  keluarga  yang mengedepankan  pendekatan  pekerjaan  sosial  dalam  proses  pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional,  serta  merujuk  sasaran  ke  lembaga  pelayanan  lain  yang  benar- benar  mampu  memecahkan  masalah  secara  lebih  intensif.  Sejalan  dengan makin  kompleksnya  permasalahan  keluarga  ini,  maka  diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran (Nasserie, 2004).

## Pemberdayaan Perempuan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2021  Tentang Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  pasal  1  ayat  (2)  mendefinisikan  Pemberdayaan Perempuan  adalah  upaya  untuk  memperoleh  akses  dan  kontrol  terhadap
sumber  daya,  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  agar  perempuan  dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan  berpartisipasi  aktif  dalam  memecahkan  masalah,  sehingga  mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:
“Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Selain itu, (Hasbianto, 1996) memberikan pendefinisian bahwa:
“ Kekerasan dalam rumah tangga senagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga .”
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  kekerasan  secara  fisik  yang  dilakukan  oleh  seorang suami  yang  berakibat  kesengsaraan  dan  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis terhadap istri.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sukmadinata, 2009) metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalsis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode  kualitatif  merupakan  kumpulan  metode  untuk  menganalisis  dan memahami  lebih  dalam  mengenai  makna  beberapa  individu  maupun kelompok  dianggap  sebagai  masalah  kemanusiaan  atau  masalah  sosial (Cresswell, 2015).
Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara , tape recorder , kamera,
dan  lainnya.  Untuk  melengkapi  instrumen  yang  digunakan,  dibuat  pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami,  dan  dipikirkan  selama  berlangsungnya  pengumpulan  dan  refleksi data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik non  probability sampling yaitu purposive  sampling,  purposive  sampling (sample  bertujuan) adalah teknik pengambilan sample sumber data dan pertimbangan tertentu. Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi  latar  penelitian.  Informan  harus  mempunyai  banyak  pengalaman tentang  latar  penelitian  meliputi  nilai-nilai,  sikap,  bangunan,  proses,  dan kebudayaan. Informan yang dipilih harus memiliki pikiran yang sehat, jujur, patuh  pada  peraturan,  suka  berbicara,  tidak  termasuk  salah  satu  dari kelompok  yang  bertentangan  dalam  latar  penelitian,  dan  mempunyai pandangan  tertentu  tentang  suatu  hal  atau  peristiwa  yang  terjadi (mengetahui peristiwa yang telah terjadi). Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini berada di lingkungan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) Kota Cimahi.
Adapun  informan  yang  dipilih  peneliti  sebagai  pemberi  informan berjumlah orang yang terdiri dari:
1. Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi
2. Pekerja Sosial di Lingkungan LK3 Kota Cimahi.
3. Psikolog di Lingkungan LK3 Kota Cimahi.
4. Ex Korban KDRT di Kota Cimahi.

## PEMBAHASAN
Masalah  psikososial  keluarga  merupakan  masalah  personal  dan interpersonal  yang  dihadapi  oleh  keluarga  yang  bersumber  dari  tekanan- tekanan psikologis dan tekanan-tekanan dari lingkungan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI pada tahun 2009 telah menginisiasi pendirian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Hal ini merupakan upaya menjawab  kebutuhan  masyarakat  akan  penanganan  masalah  psikososial keluarga  sekaligus  melaksanakan  amanah  dari  Undang-undang  Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hingga saat ini tercatat sebanyak 631 LK3 tersebar di seluruh Indonesia.
Kementerian  Sosial  dalam  mengimplementasi  kegiatan  LK3  telah menetapkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  16  Tahun  2013  tentang Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga.  Kementerian  Sosial  secara terus menerus mengembangkan dan mengarahkan LK3 melalui empat pilar kebijakan  teknis,  yaitu  :  1)  Penguatan  Infrastruktur  Sosial,  2)  Peningkatan Kapasitas  Sumber  Daya,  3)  Penguatan  Jejaring  Kerja,  dan  4)  Perluasan Jangkauan  Pelayanan  dengan  mendorong  peran  aktif  pemerintah  daerah kota/kabupaten.  Dalam  melaksanakan  implementasi  keempat  pilar kebijakan  teknis  tersebut,  Kementerian  Sosial  menekankan  pada  upaya peningkatan kompetensi, ketepatan layanan, prosedur layanan, dan sistem layanan sesuai dengan standar atau baku dalam layanan.
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berdiri pada  tahun  2009  melalui  Keputusan  Kepala  Dinas  Kependudukan Pencatatan  Sipil  Sosial  dan  Tenaga  Kerja  Kota  Cimahi  Nomor: 460/468/Sosial/2009 yang beralamat di jalan Ciawitali No 32 RT 1 RW 09 Kelurahan Citeureup kota Cimahi. LK3 Kota Cimahi merupakan Lembaga di Bidang  Kesejahteraan  Sosial  dan  telah  terdaftar  di  Keputusan  Wali  Kota Cimahi nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021.
LK3  Kota  Cimahi  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  konsultasi sosial psikologis kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Wilayah  pelayanannya  meliputi  semua  kecamatan  dan  kelurahan  di  Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  Kota  Cimahi  bekerja  sama  dengan  masyarakat  dan  melakukan sosialisasi mengenai program LK3 ini, yang dimana dalam fungsi LK3 Kota Cimahi sebagai media / tempat konsultasi, konseling dan advokat berjalan bagi setiap keluarga yang mengalami masalah internal ataupun eksternal.
Guna melihat peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi, peneliti meringkasnya dalam 3 peran yaitu, peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif sebagai berikut:

## Peran Aktif
Disampaikan  dalam  hasil  penelitian  bahwa  penanganan  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  di  Kota  Cimahi  merupakan  upaya dalam  menjaga  keharmonisan  keluarga  di  Kota  Cimahi  demi  menurunnya permasalahan  sosial  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  aktif  menjalankan  perannya.  Sebagaimana disampaikan Ketua Harian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi dalam wawancara yang memberikan informasi sebagai berikut:
“Kami  melakukan  berbagai  pelayanan  terkait  permasalahan  KDRT terutama  pelayanan  psikososial  bagi  para  korban  KDRT  karena  kami disini terdiri dari Peksos, Psikolog, Konselor, dll”
Lebih lanjut informan memberikan informasi sebagai berikut:
“Kami  selalu  melakukan  konseling  bagi  seluruh  klien  yang  datang langsung  ke  kantor  kami.  Kami  memberikan  pandangan  atas permasalahan yang dialami oleh klien dan tidak jarang kami melakukan pendampingan kepada para klien. Salah satunya permasalahan KDRT yang dimana kami  lakukan pendampingan bagi para  klien  yang  akan melanjutkan persidangan perceraian.”
Hasil  observasi  lapangan  menunjukan  bahwa  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  Kota  Cimahi  berperan  sangat  penting  dalam pelayanan  psikososial  bagi  klien  yang  berhadapan  dengan  permasalahan sosial  salah  satunya  KDRT.  Pelayanan  Psikososial  yang  dimaksud  salah satunya  adalah  memberikan  ruang  bagi  para  klien  untuk  berkeluh  kesah mengenai  permasalahannya  serta  para  pengurus  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  secara  aktif  mendengarkan  dan  memberikan konsultasi yang berarti sesuai dengan proporsinya demi kebaikan para klien. Selanjutnya  peneliti  melakukan  kroscek  kepada  masyarakat,  dan  hasil penelitian menunjukan bahwa sejauh ini Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga  (LK3)  Kota  Cimahi  telah  melakukan  upaya  penanganan permasalahan sosial dengan memberikan konseling kepada para klien yang menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Seperti  wawancara  yang  telah  dilakukan  peneliti  dengan  ex  Korban KDRT asal Kota Cimahi:
“ Saya  memiliki  masalah KDRT dari suami  saya dan saya  mendatangi Dinas Sosial  Cimahi lalu saya dirujuk ke LK3  ini dan disini  saya bisa meluapkan  berbagai  amarah  saya  dan  dari  LK3  ini  mendengarkan
saya,  memberikan  motivasi  untuk  saya  sehingga  saya  bisa  lebih tenang.”
Dari  hasil  penelitian  dan  observasi  peneliti  menyimpulkan  bahwa tuntutan  terhadap  pemberdayaan  perempuan  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  di  Kota  Cimahi  telah  menyebabkan  Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi aktif berperan dalam penurunan permasalahan sosial agar para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya baik di keluarga maupun di masyarakat melalui layanan advokasi serta konseling yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Keluarga Kota Cimahi.

## Peran Partisipatif
Peran lain yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Keluarga Kota Cimahi adalah Peran Partisipatif. Peran ini merupakan upaya  pelibatan  seluruh stakeholder terkait  dalam  penurunan  angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  menyampaikan informasi sebagai berikut :
“Kami  menyadari  bahwa  penanganan  kasus  serta  pemberdayaan perempuan  di  Kota  Cimahi  tidak  hanya  dapat  mengandalkan  dan bergantung  sama  pemerintah  saja,  namun  juga  perlu  partisipasi  dari semua  elemen,  oleh  karenanya  kami  melakukan  upaya  kolaborasi dalam pelaksanaan LK3.”
Pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pelaksaan kesejahteraan sosial pada umumnya diarahkan pada peran  kegiatan sosial untuk  terciptanya  keharmonisan  keluarga  di  Kota  Cimahi.  Selain  itu, pelaksanaan  kegiatan  sosial  sebagai  penunjang  dalam  pemberdayaan perempuan  perlu  diimbangi  dengan  adanya  kegiatan  ekonomi  bagi  para perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Usaha  untuk mencapai  kesuksesan  dalam  pemberdayaan  perempuan  diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah dan masyarakat.
Selain itu peneliti mendapatkan informasi lanjutan sebagai berikut:
“Dalam  struktur  organisasi  kami  tentu  ada  berbagai  stakeholder  demi memperlancar proses pemberdayaan perempuan di Cimahi. Disitu ada
Bagian hukum, dokter, psikolog, konselor dan juga peksos. Kami selalu kolaborasi agar penanganan korban KDRT bisa terukur dengan baik.”
Hal tersebut menjadi sangat penting bagi para korban kekerasan dalam rumah  tangga  (KDRT)  maupun  korban  dalam  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  (PMKS)  lainnya  di  Kota  Cimahi.  Dalam  hal  ini  tentu ditunjukan  dalam  kepengurusan  yang  tercantum  dalam  Keputusan  Wali Kota  Cimahi  nomor  463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021  bahwa  terdapat unsur dari Bagian Hukum Kota Cimahi yang memudahkan informasi hukum bagi para korban KDRT di Cimahi. Selain itu adapun dari unsur dokter yang memudahkan  pengobatan  bagi  para  korban  KDRT  dan  juga  visum  apabila akan  diperiksa.  Adapun  unsur  Pekerja  Sosial  Kota  Cimahi  yang memungkinkan  memberikan  pelayanan  sosial  serta  pendampingan  bagi korban  KDRT.  Serta  adanya  unsur  psikolog  dan  konselor  yang memungkinkan  pemberian treatment secara  psikologis  bagi  para  korban KDRT. Tidak lupa unsur kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang memberikan pengawalan dalam kasus KDRT yang terjadi.
Dalam  hal  ini  peneliti  tentu  melakukan  konfirmasi  lebih  lanjut mengenai  peran  partisipatif  Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga (LK3) Kota Cimahi ini sebagai berikut:
“Pemberdayaan  perempuan  tidak  bisa  hanya  dinsos  sendiri  dan partisipasi  seluruh  unsur  itu  perlu,  agar  pemberdayaan  perempuan korban KDRT dapat berjalan dengan baik. Partisipasi tentu secara masif kami lakukan agar ketika ada korban tindak KDRT kami standby dan proses kordinasi tentu sudah siap.”
Sehingga  dalam  hal  ini  peran  partisipasi  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  Kota  Cimahi  berjalan  dengan  lancar  demi terciptanya  pemberdayaan  perempuan  bagi  para  korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

## Peran Pasif
Kunci  menurunnya  angka  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap perempuan  di  Kota  Cimahi  salah  satunya  adalah  dengan  secara  masif melaksanakan fungsi pengembangan atau pemberdayaan bagi para korban yang  rentan  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Namun
fungsi  pengembangan  atau  pemberdayaan  tersebut  tidak  serta-merta dilakukan  oleh  pemerintah  saja,  maka  dalam  hal  ini  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berperan penting dalam tindakan preventif  bagi  para  masyarakat  yang  rentan  dalam  terjadinya  tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Selain adanya peran aktif, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi pun melaksanakan peran pasif demi mendukung adanya pemberdayaan  perempuan  bagi  korban  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  sebagaimana  peneliti  dapatkan  informasi  melalui  Ketua Harian  Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga  Kota  Cimahi  sebagai berikut:
“Kami  secara  pasif  melakukan  monitoring  kepada  lembaga  lain  yang ada di Dinsos Cimahi seperti TRC (Tim Reaksi Cepat), Pekka (Perempuan Kepala  Keluarga),  serta  Peksos  kelurahan  dan  kecamatan  demi terbantunya  lembaga  tersebut  dalam  menjalankan  perannya  dalam meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ataupun  pemberdayaan  terhadap perempuan .”
Dalam  hal  ini  disampaikan  oleh  Ketua  Harian  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  Kota  Cimahi  bahwa  peran Monitoring terhadap beberapa lembaga dibawah naungan Dinas Sosial Kota Cimahi memungkinkan  terjadinya  upaya  penurunan  permasalahan  sosial  di  Kota Cimahi. Secara rinci disampaikan bentuk monitoring yang dijalankan sebagai berikut:
“Ya, seperti misalnya ada ODGJ di Kota Cimahi, maka kami secara pasif memonitoring  ke  TRC  (Tim  Reaksi  Cepat)  untuk  mengatasi  ODGJ tersebut, karena jika urusannya sudah ODGJ itu ada di ranah TRC (Tim Reaksi  Cepat)    Ataupun  bagi  perempuan  berkepala  keluarga  (PEKKA), untuk  pelaksanaan  keterampilan  ekonomi  kami  memiliki  peran Monitoring terhadap (PEKKA) agar situasi kondisi berjalan lancar”
Secara  pasif  Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  Kota Cimahi  pun  berperan  dalam  proses  pemberdayaan  Perempuan  juga mengatasi  permasalahan  sosial,  sebagaimana  fungsi  dari  Lembaga Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  Kota  Cimahi  dalam  fungsi pengembangan atau pemberdayaan.
Dari  hasil  penelitian  dan  observasi  peneliti  menyimpulkan  bahwa tuntutan  terhadap  menurunnya  angka  kekerasan  dalam  rumah  tangga
(KDRT)  di  Kota  Cimahi  telah  menyebabkan  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  Kota  Cimahi  secara  pasif  berperan  dalam pelaksanaan  monitoring  terhadap  beberapa  lembaga  mitra  di  Dinas  Sosial Kota  Cimahi  demi  menjalankan  fungsi  fungsi  pengembangan  atau pemberdayaan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  peneliti  menarik kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  peran  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah optimal karena telah menjalankan ketiga peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif menurut Soekanto.  Hal  ini  terlihat  pada  kontribusi  yang  dilakukan  Lembaga Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga  (LK3)  Kota  Cimahi  melalui  tiga  peran yaitu Peran Aktif, dengan cara penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT)  dengan  cara  memberikan  konseling  kepada  korban  demi memberikan  kenyamanan  dan  mengembalikan  rasa  percaya  diri  korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta advokasi dengan pendampingan kepada para pihak terkait jika kasus kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT)  tersebut  akan  dilanjutkan  dalam  ranah  hukum;  Peran Partisipatif,  dengan  cara  kordinasi  dan  komunikasi  kepada  seluruh stakeholder yang  tercantum  dalam  Keputusan  Wali  Kota  Cimahi  nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021 agar lebih lancarnya penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Peran  Pasif,  melalui monitoring terhadap  lembaga  terkait  yang  bermitra dengan  Dinas  Sosial  Kota  Cimahi  demi  lancarnya  proses  pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## DAFTAR PUSTAKA
As-Subki, A. Y. (2010). fikh Keluarga. Jakarta: Amzah.
Cresswell.  (2015). Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Hasbianto, E. N. (1996). Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang  Tersembunyi,  buku  Menakar  Harta  Perempuan. Jakarta:  Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam.
Nasserie,  L.  (2004). Pedoman  Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan  Keluarga. Bengkulu:  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Bagian  Proyek  Pemberdayaan Peran Keluarga.
Purwati. (2015). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan  Diri. Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Keperawatan  STIKES Muhammaddiyah Gombong .
Puspitawati,  H.  (2013). Gender  dan  Keluarga:  Konsep  dan  Realita  di Indonesia. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
Soekanto,  S.  (2006). Sosiologi  Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sukmadinata, N. S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya .