## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR DI SMA BHAKTI SUCI JAYA TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN
ILIR
Qurniati 1 , Mud Dharminto 2 , Evi Sepriati 3 , Eka Hoiriyah 4 , Ellin Zahara5 1 SMA Bhakti Suci Jaya  Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir
2 Dinas Pendidikan Prov. Sumsel (SMA Negeri 2 Babat Supat Muba)
3 SMP Negeri 1 Teluk Gelam 4 Depag Kota Palembang
5 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
Email: qurniatirukiyono127@gmail.com 1 , mudharminto@gmail.com 2 , eviseprianti80@gmail.com 3 , ehoiriyah68@gmail.com 4 , ellinzahara@gmail.com 5

## ABSTRACT
The  title  of  this  research  is  "Implementation  of  the  Regulation  of  the  Minister  of National  Education  of the  Republic  of  Indonesia  Number  27  of  2008  concerning Academic Qualification  Standards  and  Counselor  Competencies  at  Bhakti  Suci  Jaya  High  School Tanjung  Batu,  Ogan  Ilir  Regency".  The  formulation  of  the  research  problem  is  how  to implement the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number  27  of  2008  concerning  Academic  Qualification  Standards  and  Counselor Competencies  at  Bhakti  Suci  Jaya  High  School  Tanjung  Batu,  Ogan  Ilir  Regency.  With  a qualitative  research  methodology,  this  study  wanted  to  describe  the  implementation  of  the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 27 of 2008  at  SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung  Batu,  based  on  data  obtained  from  documentation, interviews, and observations. The results of the research are descriptive data on four factors of  the  public  policy  implementation  model  according  to  Edward,  namely  communication, resources,  attitudes,  and  bureaucratic  structure,  which  affect  the  implementation  of  the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 27 of 2008 concerning  Academic Qualification Standards and Counselor Competencies. Based on the results of this study, several things can be recommended, namely the need for sustainable structured communication and an attitude from the government that supports the achievement of  qualification  standards  and  counselor  competencies  so  that  the  guidance  and  counseling program in schools is implemented.
Keywords: Implementation,  Regulation  of  the  Minister  of  National  Education  of  the Republic  of  Indonesia  Number  27  of  2008,  a  model  for  implementing  public policies

## ABSTRAK
Judul  Penelitian  ini  adalah  “Implementasi  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI Nomor  27  Tahun  2008  tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Konselor  di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”. Rumusan masalah penelitian ini adalah  bagaimanakah  implementasi Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci  Jaya  Tanjung  Batu  Kabupaten  Ogan  Ilir.  Dengan  metodologi  penelitian  kualitatif, penelitian  ini  ingin  mendeskripsikan  pengimplementasian  Peraturan  Menteri  Pendidikan
Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu, berdasarkan data yang  diperoleh  dari  dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Hasil  penelitian  berupa  data desriptif mengenai empat faktor dari model implementasi kebijakan publik menurut Edward yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  sikap,  dan  stuktur  birokrasi,  yang  mempengaruhi implementasi  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  27  Tahun  2008  tentang Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Konselor.  Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut,  maka  dapat  direkomendasikan  beberapa  hal,  yaitu  diperlukan  komunikasi  yang terstuktur  secara  berkelanjutan  dan  sikap  dari  pemerintah  yang  mendukung  tercapainya standar  kualifikasi  dan  kompetensi  konselor  agar  program  bimbingan  dan  konseling  di sekolah terlaksana.
Kata  Kunci: Implementasi,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  27   Tahun 2008, model implementasi kebijakan publik.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mendidik peserta  didik  dan  mengantarkan  mereka menuju  fase  kedewasaan  intelektual,  agar mereka  mandiri  baik  secara  psikologis, biologis maupun sosial (Rosyada, 2004:3). Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut  SMA  adalah  bentuk  satuan pendidikan  menengah  yang  bertujuan untuk  mempersiapkan  lulusannya  masuk ke perguruan tinggi. Dilihat dari sikap dan perilaku  siswa  SMA  juga  makin  banyak yang menyimpang, terbukti jumlah tawuran  antar  pelajar  makin  meningkat.
Pendidikan yang bermutu akan mengintegrasikan  tiga  bidang  kegiatan utamanya  secara  sinergi,  yaitu  bidang administrasi  dan  kepemimpinan,  bidang instruksional  dan  kurikuler  dan  bidang pembinaan siswa atau bimbingan konseling (Yusuf dan Nurihsan, 2006:4).
Bidang  pembinaan  siswa  adalah program pemberian layanan bantuan kepada  peserta  didik  (siswa)  dalam  upaya
mencapai  perkembangannya  yang  optimal, melalui  interaksi  yang  sehat  dengan lingkungannya. Personel yang  paling bertanggung  jawab  terhadap  pelaksaan bidang  ini  adalah  guru  pembimbing  atau konselor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  No.  29  tahun  1990  tentang Pendidikan  Menengah  serta  No.  56  Tahun 1998  tentang  Perubahan  PP  No.  29  Tahun 1990  pada  pasal  27  berisikan  bimbingan yang menyebutkan:
1. Bimbingan  merupakan  bantuan  yang diberikan  kepada  siswa  dalam  rangka upaya  menemukan  pribadi,  mengenal lingkungan  dan  merencanakan  masa depan.
2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.
Dasar  hukum  lainnya  mengenai program bimbingan dan konseling tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  RI  nomor  27  Tahun 2008  tentang  standar  kualifikasi  akademik dan  kompetensi  Konselor,  diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam  memberikan  pelayanan  bimbingan
konseling  sesuai  dengan  kompetensinya sebagai  konselor  diantaranya  kompetensi pedagogik,  kepribadian  dan  sosial,  serta profesional.
Program layanan bimbingan konseling  tidak  dapat  berjalan  dengan efektif  apabila  tidak  didukung  dengan profesionalismenya  guru  BK  tersebut
dalam melayani kliennya dengan terprogram secara baik apabila kurang atau tidak didukung faktor lain, misalnya faktor pengalaman  bekerja.  Program  bimbingan konseling  dapat  tercapai  bila  seorang konselor atau guru pembimbing melaksanakan  pola  Bimbingan  Konseling adalah sebagai sebagai berikut: Tabel 1
Jumlah Murid yang memanfaatkan Pola Bimbingan Konseling SMA Bhakti Suci
Jaya Tanjung Batu Tahun Ajaran 2018/2019 Sistem Pola Bimbingan Konseling SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Pada Tahun ajaran 2018/2019 No Bentuk Bimbingan Konseling Peserta Bimbingan 1 Bimbingan Pribadi 20 murid 2 Bimbingan Sosial 42 murid 3 Bimbingan Belajar 39 murid Sumber data Guru BK SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Tahun 2019
Tujuan  dari  bimbingan  dan  konseling menurut  Myers,  1992:  “bimbingan  dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya  yang  memiliki  berbagai wawasan,  pandangan,  interprestasi,  pilihan, penyesuaian  dan  keterampilan  yang  tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya”.  Crow  dan  Crow  (1990) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling mempunyai dua tujuan.
Untuk  membentuk  karakter  belajar siswa  agar  tetap  memiliki  motivasi  yang tinggi diperlukan layanan dari guru pembimbing.  Ada  beberapa  tujuan  yang akan  dicapai  oleh  guru  pembimbing  yaitu (Bahan  pelatihan  guru  BK  :  1996)  agar siswa  memiliki  kebiasaan  belajar  yang
efektif,  dapat  mengatasi  kesulitan  belajar, mampu  membaca  buku  yang  efektif,  dapat membagi  waktu  belajar  dan  menyenangi pelajaran-pelajaran tertentu.
Dengan dasar diperlukannya bimbingan dan konseling terlaksana dengan  baik  dan  lancar  di  sekolah  ini, maka  sangat  perlu  peraturan  yang  baku mengenai standar kualifikasi dan kompetensi seorang guru bimbingan konseling  (konselor).  Dalam  hal  ini peraaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008.
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Menteri
Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  27  Tahun
2008 tentang
Standar Kualifikasi Akademik  dan  Kompetensi  Konselor  di SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung  Batu Kabupaten Ogan Ilir.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1.  Konsep Kebijakan Publik
Berbagai  konsep  kebijakan  publik yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  sangat bervariatif  bentuknya.  Secara  sederhana Dye (1981:3) menyatakan kebijakan publik  adalah  apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan.  Laswell  dan  Kaplan  (1970:71) mendefinisikan sebagai a projected program  of  goals,  values,  and  pratices .
Easton  (1965:212)  mendefinisikan  sebagai the  impact  of  government  activitiy. Steward (2000:18) mendefinisikan sebagai a  process  or  a  series  pattern  of governmental  activities  or  decisions  that are design to remedy some public problem, either  real  or  imagined. Ranney  seperti yang  dikutip  oleh  Laster  dan  Steward (2000:18) mendefinisikan sebagai a selected  line  of  action  or  deceleration  of intern. Sementara  Peterson  (2003:130) mendefinisikan sebagai government action to  address  some  problem. B.G.  Peters (1993:4)  mendefinisikan  sebagai the  sun of  government  activities,  wheter  acting directly  or  through agents,  as  it  has  an influence  on  the  lives  of  citizens.
Selanjutnya Anderson (lihat Winarno,1989:3) mendefinisikan
kebijakan merupakan arah tindakan
sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan    perhatian  pada  apa  yang sebenarnya  dilakukan  bukan  apa  yang diusulkan atau dimaksudkan.
2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, Udoji dalam  Wahab,  menyatakan  bahwa “Implementasi  adalah  sesuatu  yang penting,  bahkan  mungkin  lebih  penting dari  pada  pembuatan  kebijakan, kebijakan akan  sekedar  berupa  impian  atau  rencana bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip apabila tidak diimplementasikan” (Wahab, 2001:  59).  Implementasi  kebijakan  sangat penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan karena dari implementasi adalah mengembangkan  suatu  hubungan  antara tujuan  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan  dengan  tindakan  pemerintah untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  yang berupa hasil kebijakan.
Implementasi kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam  Wahab  telah  membagi pengertian  kegagalan  kebijakan  dalam  2 kategori  yaitu  1) Non  Implementation atau tidak terimplementasikan dan 2) Unsuccessful Implementation atau implementasi  yang  tidak  berhasil  (Wahab, 2001: 61).
Biasanya  kebijakan  yang  memliki  resiko untuk  gagal  itu  disebabkan  oleh  3  hal yaitu:
1. Pelaksanaannya jelek ( bad execution ).
2. Kebijakannya  sendiri  memang  jelek
( bad policy ), dan
3. Kebijakan itu memang bernasib jelek ( bad luck ). (Wahab, 2001: 62).
Nugroho  (2004  :  179)  menyebutkan bahwa  pada  prinsipnya  ada  empat  hal yang  perlu  dipenuhi  dalam  hal  keefektifan suatu implementasi kebijakan,  yaitu (a)Tepat  kebijakan;  (b)Tepat  pelaksanaan; (c)Tepat target; (d)Tepat lingkungan.
3.  Model - Model Implementasi

## Kebijakan Publik
Model  adalah  penyederhanaan  dari realitas  yang  diwakili.  Model  dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik  adalah  reproduksi  ukuran  kecil  dari benda. Model abstrak adalah penyederhanaan  fenomena  sosial  atau konsep-konsep  tertentu  yang  dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, dan gambar- gambar  atau  rumus-rumus  matematis mengenai  fenomena  yang  dideskripsikan. Model  abstrak  inilah  yang  digunakan dalam kebijakan publik (Suharto, 2005:21).
Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan sosial,  model  terutama  dibuat  untuk menjelaskan proses, karakteristik, mekanisme,  serta  menentukan  strategi- strategi kebijakn sosial. Model implementasi  memberi  fokus  perhatian yang  berbeda.  Perbedaaan  ini  disebabkan oleh  cara  pandang  dari  para  pembuatnya dan  ini  menggambarkan  bahwa  banyak sekali faktor yang mempengaruhi implementasi  kebijakan atau implementasi program  (Wahab,  2005).  Keberhasilan
implementasi  kebijakan  akan  ditentukan oleh banyak faktor dan tiap faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

## 4. Model George Edward III
Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat  empat  faktor  atau  variabel  kritis yaitu:  komunikasi,  sumber,  disposisi  atau sikap  dan  stuktur  birokrasi.  Keempat faktor  ini  berinteraksi  secara  simultan untuk membantu atau menghalangi implementasi kebijakan
Dalam kebijakan publik diketahui ada dua  model  yaitu  1)Model  Perumusan Kebijakan  dan  2)Model  Implementasi Kebijakan.  Di  antara  kedua  model  tersebut terdapat perbedaan  yaitu: model perumusan kebijakan digunakan dalam proses perumusan  suatu  kebijakan  sedangkan model  implementasi  kebijakan  digunakan dalam implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan.  Jadi,  perbedaannya  terletak  pada proses  kegiatan  kebijakan  tersebut,  apakah pada proses perumusannya atau pada proses implementasinya.
5.  Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008
Keberadaan  konselor  dalam  sistem pendidikan  nasional  dinyatakan  sebagai salah  satu  kualifikasi  pendidik,  sejajar dengan  kualifikasi  guru,  dosen,  pamong belajar,  tutor,  widyaiswara,  fasilitator,  dan instruktur  (UU  No.  20  Tahun  2003  Pasal  1 Ayat 6).
Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan
memandirikan  konseli  dalam  pengambilan
keputusan  dan  pilihan  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  produktif,  sejahtera,  dan peduli  kemaslahatan  umum.  Pelayanan dimaksud  adalah  pelayanan  bimbingan dan konseling.  Konselor adalah pengampu pelayanan  ahli  bimbingan  dan  konseling, terutama  dalam  jalur  pendidikan  formal dan nonformal.
Sosok  utuh  kompetensi  konselor mencakup  kompetensi  akademik  dan profesional sebagai satu keutuhan.
Kompetensi akademik merupakan landasan  ilmiah  dari  kiat  pelaksanaan pelayanan  profesional  bimbingan  dan konseling. Kompetensi akademik merupakan  landasan  bagi  pengembangan kompetensi  profesional,  yang  meliputi: (1)memahami  secara  mendalam  konseli yang  dilayani,  (2)menguasai  landasan  dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling,
(3)menyelenggarakan
pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4)mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.
Pembentukan  kompetensi  akademik konselor  ini  merupakan  proses  pendidikan formal  jenjang  strata  satu  (S-1)  bidang Bimbingan  dan  Konseling,  yang  bermuara pada  penganugerahan  ijazah  akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan  dan  Konseling.  Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan,  yang  ditumbuhkan  serta
diasah melalui latihan menerapkan kompetensi  akademik yang  telah  diperoleh dalam  konteks  otentik  Pendidikan  Profesi Konselor yang berorientasi pada pengalaman  dan  kemampuan  praktik lapangan,  dan  tamatannya  memperoleh sertifikat  profesi  bimbingan  dan  konseling dengan  gelar  profesi  Konselor,  disingkat Kons.

## 6. Kualifikasi Akademik Konselor
Konselor  adalah  tenaga  pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan  akademik  strata  satu  (S-1) program  studi  Bimbingan  dan  Konseling dan  program  Pendidikan  Profesi  Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program  pengadaan  tenaga  kependidikan yang  terakreditasi.  Sedangkan  bagi  individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan  dan  konseling  disebut  konseli, dan  pelayanan  bimbingan  dan  konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.
Kualifikasi akademik konselor dalam satuan  pendidikan  pada  jalur  pendidikan formal dan nonformal adalah:
1. Sarjana  pendidikan  (S-1)  dalam  bidang Bimbingan dan Konseling.
2. Berpendidikan profesi konselor.
7. Kompetensi Konselor
Rumusan Standar Kompetensi
Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan  konteks  tugas  dan  ekspektasi kinerja  konselor.  Namun  bila  ditata  ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana  tertuang  dalam  PP  19/2005,
yaitu  kompetensi  pedagogik,  kepribadian, sosial, dan profesional.

## 8. Prinsip-Prinsip dalam Bimbingan dan

## Konseling
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan  dan  konseling  ada  beberapa prinsip  dasar  yang  dipandang  sebagai pondasi  dalam  memberikan  layanan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
a. Bimbingan  diperuntukkan  bagi  semua individu ( guidance is for all individuals ).
b. Bimbingan bersifat individualisasi.
c. Bimbingan menekankan hal yang positif.
d. Bimbingan merupakan usaha bersama.
e. Pengambilan  keputusan.
f. Bimbingan berlangsung dalam berbagai setting  (adegan)  kehidupan  pemberian layanan  bimbingan  tidak  harus  di sekolah, tetapi juga  dilingkungan keluarga,  perusahaan/  industri, lembaga pemerinta/ swasta, dan masyarakat pada umumnya.
9. Asas Asas Bimbingan dan Konseling
Untuk  mencapai  hasil  bimbingan yang maksimal tentunya diperlukan banyak  informasi  dari  konseli,  untuk menjamin  itu  semua  diperlukan  cara  asas yang  dapat  meyakinkan  konseli  agar  tidak memiliki keraguan lagi dalam memberikan informasi kepada konselor, hal itu diwujudkan  dalam  bentuk  asas  bimbingan dan konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan,  keharmonisan,  keahlian,  alih
tangan kasus, tut wuri handayani.

## 10. Bidang Bimbingan
Bidang-bidang bimbingan dalam kegiatan  bimbingan  dan  konseling  di sekolah adalah sebagai berikut:
a. Bimbingan akademik.
b. Bimbingan sosial pribadi.
c. Bimbingan karir.
11. Bimbingan dan Konseling
Kata bimbingan memiliki arti petunjuk  (penjelasan)  cara  mengerjakan sesuatu  (KUBI,  1990:  117).  Konseling berasal  dari  bahasa  Inggris counselling yang  berarti  penyuluhan  /penerangan (KUBI,  1990:  866).  Menurut  Prayitno  dan Amti,  (2004:99)  yang  mendefinisikan bimbingan dan merupakan ”Proses pemberian  bantuan  yang  dilakukan  oleh orang  yang  ahli  kepada  seorang  atau beberapa  orang  individu,  baik  anak-anak, remaja,  maupun  dewasa,  agar  orang  yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan  dirinya  sendiri  dan  mandiri, dengan  memanfaatkan  kekuatan  individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan,  berdasarkan  norma-norma yang berlaku”.
12. Kegiatan Program Bimbingan

## Konseling
Program Bimbingan Konseliing yang dilakukan  tahun  pelajaran  2018/2019 adalah sebagai berikut.
1. Persiapan
a. Penyusunan program
b. Pembagian tugas guru BK
c. Konsultasi program kegiatan BK
d. Penyediaan fasilitas BK

## 2. Pengumpulan Data Dan Analisa Data

## 13. Teori Edward III
Pada  penelitian ini,  model  penelitian yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan teori  yang  mendukung  penelitian  terhadap pelaksanaan  program  Bimbingan  dan Konseling  adalah  model  implementasi
kebijakan menurut Edward, yang ditentukan  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks implementasinya. Adapun  pelaksanaan program  bimbingan  dan  konseling  di SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung  Batu Kabupaten  Ogan  Ilir  dapat  dilihat  pada gambar berikut ini: Gambar 1 Model Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
(Diadopsi dari model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III)

## C.METODE PENELITIAN
Desain penelitian  ini  merupakan
penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi  Konselor  di  SMA  Bhakti Suci  Jaya  Tanjung  Batu  Kabupaten Ogan Ilir.
Penentuan  informan  menggunakan teknik purposive ,  dimana  hanya  orang- orang  atau  pihak-pihak  tertentu  saja  yang
akan  dijadikan  sebagai  sumber  informasi. Adapun  informan  kunci  dalam  penelitian adalah Kepala Sekolah, dan Guru Bimbingan  dan  Konseling,  sedangkan informan  pendukung  adalah  siswa  dan wali siswa.
Sumber  data  penelitian  ini  ada  2 macam  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah    data    yang diambil  dari  sumber  pertama  di  lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan,  sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  berupa  surat keputusan  dan  dokumen  yang  berkaitan
Bagaimana Pelaksanaan Permendiknas RI No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
Teori G. C. Edward III Faktor-faktor:
-komunikasi -sumber daya -disposisi -struktur birokrasi
Pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling Pada SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu
Implementasi Permendiknas RI No. 27 Tahun 2008
dengan kualitas seperti dokumen-dokumen resmi  kerjasama,  hasil-hasil  penelitian yang relevan dengan penelitian yang dapat diperoleh  melalui  jurnal,  buku,  data statistik  atau  sumber-sumber  lainnya  yang relevan.
Untuk memperoleh data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  beberapa  prosedur  sebagai berikut:
a)  Tahapan  memasuki  lapangan  ( getting in )
b)  Tahapan  ketika  berada  di  lapangan ( getting along )
c)  Tahapan    keluar    dari    Lapangan
( getting out )
Pengujian  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  teknik triangulasi yaitu melalui: check,  re-check dan crosscheck terhadap  data  yang  diperoleh  dari  teori, metodologi dan persepsi peneliti.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian ini  dilakukan  dalam  bentuk    interaktif pada  3  (tiga)  komponen  utama  yaitu; Reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan kesimpulan.
Lokasi  penelitian  di  SMA  Bhakti Suci  Jaya  Tanjung  Batu  dengan  waktu penelitian selama 6 bulan

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penduduk  asli  Kelurahan  Tanjung
Batu termasuk Suku Penesak, disebut juga suku  Sasak.  Masyarakat  di  kecamatan Tanjung  Batu  memiliki  kemampuan estetika  dan  kemampuan  astetik  yang tinggi,  hal  ini  terlihat  dalam  berbagai karya kesenirupaan terutama yang bersifat terapan  ( applied  art )  yang  berwujud  seni ukir,  kerajinan  emas,  perak,  keramik, tenun  dan  ikat,  pertukangan  kayu,  pandai besi, dan lain-lain.
Secara  geografis  kelurahan  Tanjung Batu terletak diantara 30 02' sampai 30 48' Lintang  Selatan  dan  diantara  1040  20' sampai 1040 48' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3375 Ha. Pada tahun 2006 Kelurahan  Tanjung  Batu  dimekarkan menjadi  2  Kelurahan  yakni  menjadi Kelurahan  Tanjung  Batu  dan  Kelurahan Tanjung  Batu  Timur  sesuai  dengan  Perda Kabupaten  Ogan  Ilir  Nomor  22  Tahun 2006.
Berdasarkan data dari profil kelurahan  tahun  2017,  tingkat  kelurahan Tanjung Batu Timur berjumlah 3429 jiwa, terdiri  atas  1837  laki-laki  dan  1770  jiwa perempuan.  Jumlah  tersebut  diatas  871 kepala keluarga (KK).
Mengenai  struktur  pemerintah  yang ada  di  kelurahan  Tanjung  Batu  pada dasarnya tidak berbeda dengan kelurahan- kelurahan  lain.  Kelurahan  Tanjung Batu Timur  dikepalai  oleh  seorang  kepala lurah  yaitu  Hasan  Basri,  S.IP  dan terdiri
atas  sekretaris  lurah  yaitu  ST.  Nursiah, Kasi,  LK,  RT,  LPM,  Lembaga Adat, dan P3N.
SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir beralamat Jalan Merdeka KM. 53 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan  Tanjung  Batu  Kabupaten Ogan  Ilir  yang  didirikan  pada  tahun pelajaran  1998  dengan  luas  tanah  sekolah ini  adalah  5.566  m 2 yang  didapat  melalui hibah sedangkan luas bangunan seluruhnya adalah 3.636 m 2 .
Kondisi lingkungan sekolah ini terletak di daerah  yang  cukup  kondusif  dan strategis, sehingga  sangat  baik  untuk  kegiatan proses  belajar  mengajar  karena  berada  di lingkungan pendidikan. Sekolah ini memiliki  mushola  yang  digunakan  untuk kegiatan  keagamaan  dan  sebagai  sarana penunjang kegiatan belajar.
Tenaga  pendidik  dan  kependidikan di  SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung  Batu Kabupaten  Ogan  Ilir  terbilang  cukup banyak  hal  ini  disebabkan  banyaknya yang  mutasi  dari  wilayah  lain  baik  dari dalam  kabupaten  maupun  dari  luar  serta adanya  tambahan  guru  Bantu  yang diangkat  menjadi  PNS.      Jumlah  guru- guru  sebanyak  10  orang  dan  jumlah  guru di  SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung  Batu Kabupaten  Ogan  Ilir  berjumlah  27  orang yang  didominasi  guru  perempuan,  hal  ini dikarenakan  banyaknya  guru  pindah
dengan  alasan  ikut  suami. Tingkat pendidikan  bervariasi,  mulai  dari,  D3,  S1 juga ada S2. Sementara untuk pangkat dan golongan  termasuk  cukup  bagus,  hal  ini dapat  lihat  dari  ini  banyaknya  guru  yang telah  menempati  golongan  IV-a  serta 98,5%  sudah  bersertifikat  sebagai  guru profesional. Sedangkan tenaga kependidikan  (guru-guru  dan  tata  usaha) terdiri  dari  6  orang,  yaitu  5  orang  Laki- laki  dengan  golongan  III  dan  1  orang guru-guru perempuan.
Peserta didik SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda. Bakat,  minat,  dan  kemampuan  mereka tentu  berbeda.  Hal  ini  berpengaruh terhadap  upaya  melakukan  pendekatan khusus  dalam  meningkatkan  prestasi akademik dan non-akademik.
Jumlah  siswa  terbanyak  pada  tahun ajaran  2016/2017  yaitu  sebanyak  431 siswa,  sedangkan  terendah  jumlah  siswa pada  tahun  ajaran  2018/2019  yaitu sebanyak  209  siswa.  Dari  total  jumlah siswa  tersebut  tingkat  ekonomi  dan pendidikan  orang  tua  sangat  beragam. Mulai  dari  penghasilan  di  bawah  Rp 1.500.000,00  sampai  dengan  penghasilan di  atas  Rp  5.000.000,00.  Sedangkan tingkat  pendidikan  orang  tua  bervariasi dari  yang  berpendidikan  rendah  SD sampai yang berpendidikan tinggi S1.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan,  SMA  Bhakti  Suci  Jaya Tanjung  Batu  Kabupaten  Ogan  Ilir berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat meskipun  belum  cukup  sesuai  standar nasional. Hal tersebut meliputi sarana fisik gedung/kelas,  kantor,  tempat  ibadah, lapangan olahraga, laboratorium, perpustakaan,  sarana  air  bersih,  alat komunikasi,  WC,  kantin,  UKS,  BK, koperasi siswa.
Sarana  dan  prasarana  vital  yang belum  terealisasi  adalah  laboratorium bahasa,  ruang  multimedia,  ruang  praktik keterampilan, dan ruang  praktik kesenian.
2.Implementasi kebijakan Guru
Bimbingan  dan  Konseling  di  SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu.
2.1. Analisis  Pelaksanaan  Bimbingan dan Konseling
Pelaksanaan  program  merupakan langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam melaksanakan  rencana  yang  telah  dibuat untuk mencapai  tujuan yang telah ditetapkan.  Pelaksanaan  bimbingan  dan konseling  melibatkan  pemerintah  dan para  guru,  dimana  pemerintah  sebagai fasilitator  program  dan  guru-guru  sebagai sasaran  program  dan  siswa  sebagai outcome.
Analisis implementasi dalam penelitian mengenai pelaksanaan
bimbingan  dan  konseling  di  Kabupaten Ogan  Ilir  dijelaskan  dengan  empat indikator  yaitu  :  analisis  pada  sub indikator komunikasi, sub indikator kedua sumber  daya,  sub indikator  ketiga disposisi,  dan  sub  indikator  ke  empat struktur  birokrasi.  Adapun  sumber  data yang diperoleh yaitu data primer berdasarkan  hasil wawancara  kepada informan.  Selain  itu  juga  dipergunakan data sekunder.
1. Faktor Komunikasi
Berikut  data  yang  didapat  dari  hasil wawancara dengan guru SMA Bhakti Suci Jaya pada, Ibu Merni, S.Pd.
“Kami tidak pernah dipaksa, karena dalam  mengikuti  program  merupakan salah  satu  pekerjaan  kami,  namun  kami diberi  pengertian  dengan  cara yang  baik melalui penyuluhan, bimtek dan workshop,  begitu  juga  dengan  petugas lapangan  disini  selalu  siap  sedia  untuk membantu  kami  jika  diperlukan”  (Kamis, 28 januari 2021)
Kemudian  dari  informan  hasil  dari wawancara dengan guru bimbingan konseling, Ibu Aida Fitria, S.Pd.
“Adanya Sosialisasi Pedoman pelaksanaan  bimbingan  dan  konseling sangat  bermanfaat  bagi  sekolah  kami terutama  buat  saya  dalam  penyusunan program  saya  selaku  guru  bimbingan konseling  dan  juga  bermanfaat  bagi  guru
lainnya  mereka  jadi  tahu  mana  prosedur bimbingan dan konseling yang harus kami laksanakan.” (Rabu 27, Januari 2021)
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai komunikasi yang baik kepada guru  dengan  memberikan  penyuluhan- penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian- pengertian  dengan  cara-cara  yang  baik kepada  guru  sehingga  timbul  kesadaran dari guru-guru itu sendiri untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan.

## 2. Faktor Sumber Daya
Sumber  daya  dari  guru-guru  adalah sasaran terhadap program yang dilaksanakan. Sumber daya ini mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar dalam menjalankan program, karena tanpa sumber  daya  yang  baik  dari  guru-guru penerapan  program  akan  mengalami kendala  karena  guru-guru  tidak  mampu melaksanakan  apa  yang  dianjurkan  oleh pemerintah, begitu pun sebaliknya dengan  sumber  daya  yang  baik  maka dapat  mendukung  pelaksanaan  program dengan baik.
Berikut  kutipan  wawancara  dari hasil  wawancara  dengan  guru  Bimbingan konseling, Ibu Aida Fitria, S.Pd.
“Kami  merasa  beruntung  dapat mengikuti  program  pemerintah  untuk Teknis pelaksanaan bimbingan dan
konseling melalui penyuluhan- penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.” (Rabu, 27 Januari 2021).
Berikut informasi yang disampaikan oleh informan berdasarkan hasil wawancara  dengan  wali  kelas,  Ibu Mustahillah, S.Ag.
“Kami  sangat  berterimah  kasih dengan  adanya  pelaksanaan  bimbingan dan konseling  di  sekolah  kami,  jadi  tugas kami selaku walikelas bisa terbantu dalam membimbing/dalam  pemecahan  masalah anak-anak didik kami dan juga kami dapat mengerti bagaimana melaksanakan Teknis pelaksanaan  bimbingan  dan  konseling pada  sekolah  kami”  (Kamis,  28  Januari 2021).
Berikut informasi yang disampaikan oleh informan berdasarkan hasil wawancara dengan siswa AZ.
“Dengan adanya program bimbingan  koseling  dapat  membantu kami  dalam  pemecahan  permasalahan yang  kami  hadapi  dan  juga  kami  merasa ada  teman  yang  diajak  bicara  terutama dalam  bimbingan  karir  “  (Rabu,  27 Januari 2021).
Dari informasi diatas dapat disimpulkan  bahwa  guru-guru  sebagai sumber  daya  yang  kompeten  terhadap pelaksanaan  program  dan  mempunyai kemampuan  yang  cukup  baik  untuk melaksanakan teknis pelaksanaan
bimbingan  dan konseling,  sehingga  guru lain  maupun  siswa  merasa  terbantu dengan program bimbingan dan konseling di SMA Bhakti Suci Jaya.
3. Faktor Sikap/Kecenderungan ( Disposisi )
Pada  SMA  Bhakti  Suci  Jaya,  telah menunjukan  sikap  yang  baik  dan  positif terhadap  implementasi  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  RI  nomor 27  tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan  kompetensi  konselor  di  SMA  Bhakti Suci  Jaya  Tanjung  Batu  Kabupaten Ogan  Ilir.  Hal  ini  ditunjukan  dengan adanya  sikap  bersedia  dan  komitmen yang  kuat  untuk  mensukseskan  dan mendukung  terselenggranya  program bimbingan  dan  konseling.  Sikap  ini tercermin  dari  Pimpinan  Sekolah,  guru dan siswa dan dari Pimpinan Kementerian Pendidikan Nasional. Kongkritnya pimpinan sekolah mendorong  guru-guru  dan  siswanya untuk  meningkatkan  kompetensinya, agar  program  bimbingan  dan  konseling ini  berjalan  dengan  baik  yang  sesuai dengan  peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui  Ditjen  Manajemen  Pendidikan Dasar  dan Menengah.
Sikap  pemerintah,  dalam  hal  ini Dinas  Pendidikan,  mendukung  secara nyata  sebagai  pelaksana  program  yang
memberikan  penyuluhan,  bimtek  dan workshop  kepada  guru  sedangkan  dari pihak  guru  diperoleh  informasi  bahwa para guru sangat antusias dalam menanggapi sosialisasi pedoman pelaksanaan bimbingan dan konseling.
Adapun  peran  serta  pemerintah dalam  menjalankan  program  menurut informan  dari  hasil  wawancara  dengan Kepala  Sekolah,  Bapak  Rukiyono,  S.Pd., M.Si.
“  Pemerintah  berperan  serta  dalam penyuluhan-penyuluhan  melalui  Dinas Pendidikan”.
“Dinas  kesehatan  dan  pihak  dinas lainnya sangat berperan dalam keberhasilan  bimbingan  dan  konseling disekolah kami” Selasa, 26 Januari 2021.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  baik  di  dinas pendidikan  maupun  sekolah  sudah berjalan  dengan  baik,  hal ini  ditunjukan adanya pembagian tugas dan kewenangan dengan melibatkan berbagai  pihak  dalam  implementasi kebijakan.  Struktur  organisasi  ini  sangat penting  dalam  konteks  implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor  27  tahun  2008  tentang  Standar Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi Konselor  di  SMA  Bhakti  Suci  Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, karena terkait  aturan  dan  kebijakan  pemerintah
pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional.
Diperoleh informasi dari hasil wawancara  dengan  pengawas  satuan pendidikan, Bapak Drs. Handala.
“Secara  terstuktur  dan  terprogram dengan  baik,  pemerintah  itu  berupaya memberikan pengertian kepada guru disini agar  mengetahui manfaat mengikuti Teknis pelaksanaan bimbingan dan konseling,  kami  diajarkan  bagaimana prosedur  pencatatan  dan  cara  pembuatan dokumen  serta  manfaat  -  manfaatnya sehingga  kami  tergerak  sendiri  untuk melakukan  hal yang  baik  untuk  diri  kami sendiri,  siswa  serta  Sekolah”  (Selasa,  2 Februari 2021.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun  2008  tentang  Standar  Kualifikasi Akademik  dan  Kompetensi  Konselor  di SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung  Batu Kabupaten Ogan Ilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.  Komunikasi  yang  terjalin  berjalan dengan baik antara pemerintah,
pimpinan  sekolah,  wakil  pimpinan sekolah,  dan  guru  mata  pelajaran. baiknya  komunikasi  ini  terlihat  dari
diadakannya forum musyawarah dengan tujuan dialog dari hati ke hati (sharing), dan upaya-upaya peningkatan mutu guru.
2.  Sumber  daya  yang  dimiliki  sekolah yaitu pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai.
3.  Dari  segi  sikap  dan  komitmen  tidak mengalami hambatan, hal ini dibuktikan  dengan  sikap  pemerintah yang  mendukung, dan para pimpinan sekolah,  guru  siswa,  memiliki  sikap dan  komitmen  yang  kuat  untuk mendukung  program pelaksanaan bimbingan dan konseling.
4.  Struktur  birokrasi  baik  di  dinas pendidikan  maupun  sekolah  sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan  dengan  adanya  SOP berupa Panduan Pelaksanaan Bimbingan  dan  Konseling.  Hal  ini sangat  penting  mengingat  program bimbingan
dan
konseling merupakan program pemerintah pusat  melalui  Kementerian  Pendidikan Nasional  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  RI  nomor  27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah ditarik oleh peneliti, maka hal yang  dapat disarankan  oleh  peneliti  mengenai  faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  RI  nomor  27  tahun 2008 tentang Standar
Kualifikasi
Akademik  dan  Kompetensi  Konselor  di SMA  Bhakti  Suci  Jaya  Tanjung  Batu Kabupaten  Ogan  Ilir,  adalah  sebagai berikut.
1. Hendaknya komunikasi yang sudah terjalin dengan baik  antara pemerintah, pimpinan sekolah, wakil pimpinan sekolah, dan guru mata pelajaran, selalu terjalin dengan baik dan berkesinambungan.
2. Diharapkan dengan sumber daya yang
sudah  memadai  di  sekolah  yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan,  senantiasa  didukung peningkatannya oleh pemerintah, dengan semakin memfasilitasi kegiatan- kegiatan positif, serta sarana prasarana dan pembiayaannya.
3. Diharapkan sikap dan  komitmen  baik dari pemerintah, maupun para pimpinan  sekolah,  guru,  siswa,  dan seluruh  warga  sekolah,  senantiasa terjalin  dan  semakin  kuat  untuk mendukung  program pelaksanaan bimbingan dan konseling, agar bimbingan  konseling  dapat  tercapai sesuai  dengan  tujuan  yang  sudah ditetapkan  untuk  mendorong  dan menjaga implementasi Peraturan
Menteri  Pendidikan  Nasional  RI nomor  27  tahun  2008  tentang  Standar Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi Konselor.
4.  Hendaknya  struktur  birokrasi  baik  di dinas  pendidikan  maupun  sekolah semakin  terstruktur  dan  terorganisir dengan  rapi  serta  terencana  dalam mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  RI  nomor  27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi  dan  Nabuko,  (I997),  Metode Penelitian, cetakan pertama, Jakarta: Bumi Aksara
Arikunto,Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan
Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
Gray,  et  al.  (2002),  Pengantar  Evaluasi Proyek,  Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Danim,  Sudarwan  (2000),  Pengantar
Studi Penelitian Kebanyakan, Jakarta:PT. Bumi Aksara
Dunn, William N.(1998), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yokyakarta: Gadjah Mada University Press Dipohusodo, Istimawan., (1996), Manajemerl  Proyek  dan  Konstruksi Jilid I, Yogyakarta : Kanisius.
Edwards III, George C. (1980),
Implementing  Public  Policy,  Six
Edition,  Englewood  Cliffs,  New Jersey: Prentice Hall Inc
Imam,  Soeharto.,  (1999),  Manajemen
Proyek: Dari Koseptual Sampai Operasional, Jakarta: Erlangga Islamy,  M:  Irfan  (2001),  Prinsip  prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara Juliantoro,  Dadang  (2000),  Arus  Bawah Demokrasi. Otonomi dan Pemberdayaan  Desa,  Yokyakarta: Lapera Pustaka Utama Juliartha, Edward. 2009. Model implementasi kebijakan publik. Trio Rimba Persada Jakarta
Muhajir.,  (2000), Metode  Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Raka serasin. Moleong, Lexy., (1994), Metode Penelitian  Kualitatif,  Bandung  :
Remaja  Rosda Karya.
Manullang.,
(1992), Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia
Nazir, Moh., (2000), Metodologi
Penelitian, Jakarta:
Ghalia Indonesia. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional
RI  nomor  27  tahun  2008  tentang
Standar Kualifikasi Akademik
(2008), Jakarta. Mendiknas.
Rahmat,(1997), Metode Penelitian Komunikasi,  Bandung  :  Remaja Karya. Siagian., (2000), Administrasi
pembangunan,
Konsep,  Dimensi  dan  Strategi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Surahkrnad  (1995),  Pengantar  Penelitian Ilmiah  :  Metode  dan  Teknik,
Bandung: Transito.
Suwatno,.et.,al (2002), Manajemen Modern, Bandung : Zafira.
Sutarto,  2000, Dasar-Dasar  Organisasi ,
Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
Syamsi, Ibnu,2004, Pokok-Pokok Organisasi  dan Manajemen , Rineka Cipta  , Jakarta.
Syarifudin, Zainal & Tangkilisan
Hessel,  2004, Kinerja  Organisasi
Publik , YPAPI, Yogyakarta Soedjadi,  (1995),  Organisasi  And  Metode Penunjang Proses Manajemen, Jakarya: PT.Toko Gunung Agung. Tjokroamidjojo (1995), PengantarAdministrasi Pembangunan, Jakarta: LP3E5. Wahab,  Solichin  Abdul,  (1997),  Analisis Kebijaksanaan : Dari  Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,  Jakarta:  Penerbit  Bumi Aksara. Zainun,Buchari, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia di
Indonesia ,  CV.Haji  Mas  Agung, Jakarta.