__________________________________________________________________________________

## Dilema Tata Kelola Pengungsi Global: Penanganan Illegal Maritime Arrivals (IMA) di Australia

## Skolastika Genapang Maing
Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – Indonesia Email : nona.ibu21@gmail.com Submitted: 6 Juli 2020 | Accepted: 25 Desember 2020

## Abstract
Australia as one of the countries that signed the Convention of Refugee 1951 has an obligation to apply principle of non-refoulement in the handling of refugees and asylum seekers entering its territory. However, the issue of national security and domestic turmoil caused Australia to continue use restrictive policies in dealing with refugees and asylum seekers, especially those who came by the sea (boat people) and did not have official documents. They are called Illegal Maritime Arrivals (IMA). Giving the term “illegal” causes no distinction between IMA and smuggling/trafficking criminals. This paper aims to explain the existence of dilemma in the management of refugees especially in Australia in handling IMA. This research uses qualitative methods with secondary data sources from books, journals, articles and other sources related to the problem being studied. By using the concept of securitization approach in the paradigm of constructivism, this paper argue that  the  restrictive  policies  adopted  by  Australia  as  a  form  of  protection  of  national  interests. Australia experiences a dilemma in applying the principle of non-refoulement and protecting its national interests. This is challenge in the management of global refugees.
Keywords : Illegal, Maritime, Australia, Refugees.

## Abstrak
Australia sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 mempunyai kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip non-refoulement dalam  penanganan  pengungsi  dan  pencari suaka yang memasuki wilayahnya. Namun di sisi lain, isu keamanan nasional dan gejolak dalam negerinya menyebabkan Australia tetap menggunakan kebijakan yang restriktif dalam menangani pengungsi  dan  pencari  suaka  khususnya  yang  datang  melalui  jalur  laut  ( boat  people )  dan  tidak memiliki dokumen resmi. Mereka disebut dengan Illegal Maritime Arrivals (IMA). Pemberian istilah “ illegal ” menyebabkan tidak ada pembedaan IMA dan pelaku kriminal smuggling / trafficking . Tulisan ini bertujuan menjelaskan adanya dilema dalam tata kelola pengungsi khususnya  yang terjadi di Australia dalam penanganan IMA. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Dengan menggunakan menggunakan pendekatan konsep sekuritisasi dalam paradigma  kontruktivisme  tulisan  ini  berpendapat  bahwa  kebijakan  restriktif  yang  diambil  oleh Australia  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  kepentingan  nasionalnya.  Australia  mengalami dilema  dalam  menerapkan  prinsip non-refoulement dan  menjaga  kepentingan  nasionalnya.  Hal  ini menjadi tantangan dalam tata kelola pengungsi global.
Kata kunci: Illegal, Maritime, Australia, Pengungsi

## PENDAHULUAN
Konvensi  1951  dan  Protokol 1967  yang  berkaitan  dengan  Status Pengungsi merupakan kerangka
normatif  yang  mengidentifikasikan sejumlah  kewajiban  khusus  bagi negara-negara  yang  meratifikasinya.
__________________________________________________________________________________

## Dalam  konvensi  ini  memuat  prinsip
non-refoulement yang  penting  dalam menetapkan bahwa seorang pengungsi tidak  akan  dikembalikan  ke  negara mana  pun,  dimana  ia  beresiko menghadapi  penganiayaan.  Konvensi Pengungsi 1951 memberikan perlindungan  dan  kesempatan  bagi pengungsi  untuk  mendapatkan  hak- haknya di negara suaka. Terdapat 145 negara  yang  meratifikasi  konvensi tersebut  dan  beberapa  diantaranya adalah  negara  yang  menjadi  tujuan pengungsi dan pencari suaka di dunia. Salah  satu  negara  yang  dimaksud adalah Australia.
Australia  merupakan  negara tujuan suaka bagi para pengungsi serta pencari  suaka  dari  Asia  dan  Afrika. Kedatangan  mereka  ke  Australia melalui  dua  jalur,  yaitu  jalur  udara dengan  menggunakan  pesawat  dan jalur laut dengan menggunakan perahu atau  kapal  laut.  Para  imigran  yang menggunakan  kapal  laut  disebut dengan boat people atau manusia perahu.
Pada  umumnya boat  people merujuk pada para pencari suaka yang berusaha memperoleh  suaka  di  Australia  yang tidak  dilengkapi  dengan  dokumen resmi.  Mayoritas  dari  mereka  berasal dari  negara  yang  sedang  mengalami konflik seperti Afghanistan, Iraq, Iran dan  Sri  Lanka.  Sebelum  tahun  2013, Australia menyebut boat people dengan Irregular Maritime Arrivals (IMA).
Terjadi  peningkatan  kedatangan boat people pada periode 2009-2013 dari 2.726  menjadi  20.587  jiwa  atau meningkat  65%  sesuai  data  yang dicatat  oleh Parliemanet  Library
Australia  (Phillips,  2014).  Banyak pihak  yang  menganggap  peningkatan jumlah  pengungsi  dan  pencari  suaka ini  tidak  hanya  akan  mengancam kedaulatan  Australia,  tetapi  juga mengancam  nilai  sosial  dan  budaya, serta  ancaman  terorisme  hingga ancaman terhadap nilai serta identitas lokal  warga  Australia  (McDonald, 2005). Akibatnya Australia mengubah istilah  “ irregular ”  menjadi  “ illegal ”. Perubahan istilah ini berdampak pada penanganan  IMA  yang  tidak  berbeda dengan  pelaku  kriminal  terkait smuggling dan trafficking.
Di sisi lain Australia dihadapkan pada kewajibannya memberi perlindungan  internasional  bagi  para pengungsi  dan  pencari  suaka  terkait penerapan  prinsip non  refoulement . Australia  dituntut  memberi  respon terhadap  pergerakan  pengungsi  dan pencari  suaka  dengan  simpati  dan membuka perbatasannya. Selain merupakan  tanggung  jawab  Australia secara  internasional,  pengungsi  dan pencari suaka yang memiliki produktivitas  tinggi  diharapkan  dapat memberi  kontribusi  serta  dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Australia. Selain itu, Australia juga  memiliki  kewajiban  dalam  hal
__________________________________________________________________________________
penyediaan  anggaran  khusus  terkait penanganan  pengungsi  dan  pencari suaka.  Australia  berkewajiban  terkait pemberian uang saku yang digunakan untuk tunjangan dan sewa akomodasi bagi  para  pengungsi  yang  datang  ke negaranya (Phillips & Spinks, 2013).
Namun  setelah  tahun  2001, Australia mulai mengadopsi kebijakan yang  restriktif  dan  terbatas  terkait penanganan  IMA.  Australia  mulai menerapkan aksi perlindungan perbatasan  dalam  rangka  mencegah penyelundupan manusia sebagai respon  atas  lonjakan  arus  kedatangan IMA.  Dilema  tata  kelola  terkait pengungsi  dan  pencari  suaka  mulai terlihat dimana negara suaka ditantang menjaga  kepentingan  nasionalnya dengan tetap menerapkan prinsip non- refoulement terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka.
Dalam  penelitian  terdahulu, sudah  banyak  yang  menulis  terkait dengan kebijakan penanganan pengungsi  di  Asutralia.  Penelitian tahun 2015 oleh Rahmad Akbar yang berjudul  “ Dampak  Kebijakan  Australia terkait  Isu  Pencari  Suaka  terhadap Hubungan  Bilateral  Australia-Indonesia (2013-2015) ”  menjelaskan  terkait hubungan  Indonesia  dan  Australia yang terganggu sejak diperlakukannya Operation  Sovereign  Border .  Indonesia merasa  dirugikan  dan  telah  berulang kali  menyampaikan  keberatannya terhadap kebijakan penanganan
pencari  suaka  tersebut.  Kebijakan  ini dirasa lebih mementingkan kepentingan
Australia dan mengabaikan  kepentingan  nasional Indonesia. Indonesia berharap Australia  menghentikan  kebijakan  ini dan  meneyelesaikan  masalah  ini  pada Bali  Process (Akbar,  2015).  Selain  itu jurnal yang ditulis oleh  Fakhrul Rizal Razak (2018) yang berjudul “ Kebijakan Unilateral  Penanganan  Imigran  Ilegal Australia  Pasca  Pemilihan  Umum Australia  Tahun  2013 ”.  Penelitian  ini menganalisis terkait keputusan menggunakan kebijakan militer untuk penanganan  isu  imigran  illegal  di Australia paca pemilihan umum tahun 2013.  Temuan  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  sekuritisasi  yang dilakukan sejak masa kampanye hingga masa  pemerintahan  Perdana  Menteri Tony Abbot adalah untuk mengangkat isu  imigran  illegal  di  Australia  dalam agenda  keamanan  nasional  Australia. Hal ini terkait kedaruratan isu imigran illegal  yang  menjadi  ancaman  bagi Australia.  pendekatan strands  of securitization digunakan untuk menjelaskan  segala  tujuan  yang  ingin dicapai  aktor  sekuritisasi  terkait  isu imigran  illegal (Rizal,  2019) . Dengan tema  yang  sama  terkait  sekuritisasi migrasi Australia, Dinda Ayu Saraswati (2019)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “ Sekuritisasi Migrasi Australia pada masa Kepemimpinan  Perdana  Menteri  Malcom Turnbull ” berpendapat  bahwa  dengan
__________________________________________________________________________________
menggunakan  konsep  sekuritisasi dapat  menjelaskan  upaya  pemerintah Australia dalam mengartikulasikan isu migrasi sebagai ancaman. Upaya speech act yang  dilakukan  oleh  Perdana Menteri  Malcolm  Turnbull  begitu mempertimbangkan keseimbangan antara  perlindungan  perbatasan  dan pemenuhan  kewajiban  internasional, mengingat  terdapat  krisis  pengungsi yang  terjadi  tepat  sebelum  masa pemerintahannya  dimulai  (Saraswati, 2019).
Disisi  lain  Ni  Luh  Made  Aprilia Marisa  (2018)  dalam  tulisannya  yang berjudul  “ Dilema  Pemerintah  Australia dalam Implementasi Prinsip Good International  Citizenship  pada  Kebijakan terkait Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Masa  Pemerintahan  Tony  Abbott  dan Malcolm  Turnbull ” menjelaskan  bahwa dilema kebijakan Australia terjadi pada aspek  ideasional,  dimana  prinsip good international  citizen cenderung  dekat dengan Partai Buruh sedangkan Partai Liberal  memiliki  cara  berbeda  dalam memahaminya.  Dilema  berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Australia terkait pengungsi dan pencari suaka.  Australia  alih-alih  mengubah kebijakannya  sesuai  dengan  opini publik,  malah  melakukan issue  framing (Marisa,  2018).  Penelitian  lain  yang juga  meneliti  kebijakan  Australia terkait  penanganan  pengungsi  pada masa  pemerintahan  Tony  Abbott adalah  tulisan  Nadrah  Ulfah  (2019)
yang  berjudul  “ Perlindungan  Keamanan Manusia Australia melalui Kebijakan Turn Back  The  Boat  pada  Masa  Pemerintahan Tony Abbott ” yang menjelaskan terkait penyebab Australia menerapkan kebijakan Turn  Back  the  Boat dalam penanganan  pengungsi  dan  pencari suaka.  Menggunakan  konsep human security ,  penulis  menjelaskan  alasan Australia  mengeluarkan  kebijakan tersebut  karena  keamanan  manusia Auatralia  terancam  akibat  datangnya pengungsi dan pencari suaka terutama dalam aspek keamanan lingkungan dan keamanan pribadi (Ulfah, 2019).
Berdasarkan  beberapa  studi terdahulu  di  atas,  diketahui  bahwa sudah  banyak  penelitian  terkait penanganan IMA, tetapi yang berbeda dengan penulisan ini adalah penelitian lebih  sepesifik  menganalisa  adanya dilema  tata  kelola  global  terkait pengungsi dan pencari suaka, khususnya  penanganan  isu  IMA  di Australia.    Fenomena  kebijakan sekuritisasi Australia dalam menangani IMA  dapat  dilihat  seb agai  “dilema” yang  terjadi  terkait  penanganan pengungsi dan pencari suaka. Australia merupakan  salah  satu  negara  yang meratifikasi  Konvensi  1951  sehingga mempunyai tanggung jawab menerima pengungsi  dan  pencari  suaka  yang masuk  ke  wilayahnya.  Namun  dalam penanganan  IMA,  Australia  mulai menerapkan  kebijakan  yang  dianggap bertentangan dengan konvensi
__________________________________________________________________________________
pengungsi  tersebut.  Hal  ini  dapat menjadi  tantangan  dalam  tata  kelola global  terkait  isu  pengungsi  dan pencari suaka. Selain itu, penelitian ini juga  menggunakan  menggunakan konsep  sekuritisasi  dalam  paradigma kontruktivisme  untuk  menjelaskan tindakan Australia tersebut.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal,  laporan,  sumber  daring  dan liputan  dari  majalah  ataupun  koran yang terkait dengan tema yang dibahas. Sumber-sumber  tersebut  diolah  dan dipilih  secara  selektif  sehingga  data yang diperoleh dapat dipercaya.
Hasil  dari  penelitian  ini  akan dibahas dalam 4 (empat) bagian yaitu bagian  pertama  menjelaskan  terkait tata  kelola  global  dan  penerapan prinsip non-refoulement sebagai pengantar dalam memahami tata kelola pengungsi  dan  pencari  suaka  secara global;  bagian  kedua  menjelaskan terkait  kebijakan  Australia  dalam penanganan  IMA;  bagian  ketiga menjelaskan kerjasama dengan negara- negara  transit  pengungsi  dan  pencari suaka terkait dengan penanganan IMA sebagai  salah  satu  unsur  dalam  tata kelola global; dan bagian terakhir akan membahas kritik internasional terhadap  kebijakan  Australia  dalam penanganan isu IMA khususnya terkait
tempat penahanan pengungsi di Pulau Manus dan Nauru.

## PEMBAHASAN Tata Kelola Global terkait Pengungsi dan Penerapan Prinsip Non-Refoulement
Pengungsi  internasional  telah menjadi  masalah  global  diakibatkan adanya konstelasi politik yang menimbulkan  konflik  di  berbagai belahan  dunia  dan  memaksa  orang untuk meninggalkan negaranya. Mereka  terpaksa  melintasi  perbatasan untuk mencari perlindungan terhadap keselamatannya di negara lain. Dalam tata  kelola  hubungan  internasional, terdapat  sejumlah  aturan  yang mempunyai  posisi  sebagai  nilai-nilai universal  yang  berfungsi  mengatur sistem  hidup  secara  global.  Oleh karena itu, pengungsi menjadi isu yang perlu  mendapat  perhatian  dalam  tata kelola hubungan internasional. Pengungsi menjadi bukti bahwa sistem suatu  negara  tidak  dapat  menjamin keteraturan dan keadilan internasional. Dengan demikian, kehadiran pengungsi  dilihat  sebagai  suatu peluang dalam menciptakan keteraturan  dunia  sehingga  wajar apabila negara-negara mulai bekerjasama dan membentuk organisasi  yang  menjadi  rezim internasional terkait pengungsi.
Suatu  rezim  internasional  untuk mendefinisikan  dan  menyediakan
__________________________________________________________________________________
perlindungan  hukum  bagi  para pengungsi  mulai  muncul  setelah terjadinya Perang Dunia I (PD I). Pada tahun  1921,  Liga  Bangsa-Bangsa (LBB) membentuk Kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi yang merupakan  sebuah  institusi/lembaga yang  mempunyai  ruang  lingkup geografis  yang  sifatnya  terbatas sehingga  tidak  efektif  dan  bertahan lama.
Dalam  mengatasi  perpindahan besar-besaran  selama  PD  II,  sekutu membentuk United  Nations  Relief  and Rehabilitation  Agency (UNRRA)  pada tahun 1943. UNRRA memiliki mandat yang  sangat  sempit,  karena  hanya terbatas untuk mengawasi pemulangan orang-orang  yang  terlantar  di  Eropa. Akhirnya  UNRRA  dihapuskan  dan diganti  dengan International  Refugees Organization (IRO)  pada  tahun  1947. IRO  memiliki  mandat  yang  lebih komprehensif  tetapi  juga  berfokus pada penyelesaian perpindahan akibat perang.  Secara  pararel,  pada  tahun 1948  sebuah  badan  PBB  didirikan untuk menyediakan  program  bantuan dan pekerjaan bagi para pengungsi di Palestina.  Badan  PBB  tersebut dinamakan United  Nations  Relief  and Works  Agency (UNRWA)  yang  mulai beroperasi  pada  tahun  1950.  Akibat lonjakan  arus  pengungsi  baru  sebagai konsekuensi  dari  partisi  India,  serta peristiwa  di  Korea  dan  China,  maka dibentuk  Kantor  Badan  PBB  yaitu
United  Nations  High  Commisioner  of Refugees atau  UNHCR  pada  tahun 1951.  Pada  awal  pembentukannya, UNHCR adalah sebuah agensi dengan 7.500 staf yang mewakili lebih dari 120 negara  dan  mengelola  anggaran sebesar  $3,5  miliar  (Khoser,  2014). Organisasi  ini  termasuk  organisasi yang terkemuka di dunia yang bertugas mengurus pengungsi secara global.
Landasan yang menjadi kerangka hukum  dan  dasar  untuk  tugas  dan fungsi dari UNHCR adalah Konvensi 1951  dan  Protokol  1967.  Kerangka hukum ini mengatur Status Pengungsi. Dalam  Konvensi  1951,  pengungsi diartikan  sebagai  orang  yang  “karena ketakutan  yang  beralasan  dianiaya karena  alasan  ras,  agama  dan kebangsaannya, dan tidak dapat untuk atau  karena  ketakutan  semacam  itu, tidak  bersedia  untuk  memanfaatkan perlindungan  negara  itu  sendiri” (UNHCR,  1951).  Definisi  ini  tidak berfokus  pada  orang-orang  yang terlantar  lintas  batas  dan  tidak termasuk  dengan Internally  Displaced Persons (IDP’s) yang terjadi di seluruh dunia saat ini.
Selain  mendeskripsikan  terkait dengan  definisi  pengungsi,  kerangka hukum ini juga memberikan kerangka kerja normatif dengan mengidentifikasi  sejumlah  kewajiban khusus  bagi  negara-negara  pihak  dan mandat  yang  meluas  bagi  UNHCR untuk  merumuskan  solusi  permanen
__________________________________________________________________________________
bagi pengungsi dan pencari suaka. Tiga solusi permanen yang dimaksud yaitu pertama ,  pemulangan    sukarela ( repatriation )  yang  menggambarkan kembalinya  pengungsi  ke  negara  asal pengungsiannya  dengan  aman; kedua , integrasi  lokal  ( local  integration )  yaitu penyelesaian  permanen  bagi  para pengungsi  di  negara  suaka;  dan ketiga adalah pemukiman kembali ( resettlement ) dimana solusi ini menggambarkan suatu proses pemindahan  pengungsi  dari  negara suaka  mmereka  untuk  dimukimkan secara  permanen  di  negara  lain. Negara-  negara  tempat resettlement pengungsi yang paling penting di dunia adalah  Amerika  Serikat,  Kanada  dan Australia.  Selain  solusi  permanen tersebut  hal  yang  paling  penting  dan diatur  dalam  konvensi  ini  adalah prinsip non-refoulement yang berlaku bagi negara-negara pihak.
Prinsip non-refoulement tersebut menetapkan negara pihak untuk tidak melakukan  penolakan,  pengembalian atau  pengiriman  pengungsi  ke  suatu tempat yang berbahaya dan mengancam  hidupnya.  Hal  ini  terkait pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, atau dapat pula disebabkan alasan  yang  berkaitan  dengan  suku, agama  maupun  kebangsaan,  serta keanggotaanya  dalam  organisasi  atau keyakinan  politik  tertentu.  Tindakan menolak  atau  memaksa  pengungsi kembali  ke  negara  asalnya  dianggap
bertentangan  dengan  prinsip  yang berlaku  secara  internasional  tersebut. Tindakan  ini  mengingkari  komitmen dari  komunitas  internasional  untuk berkontribusi  dalam  penyelesaian masalah  pengungsi  yang  dilakukan melalui  penandatanganan  Konvensi PBB  tersebut  (Nurcahyawan  & Andika, 2017).
Australia  merupakan  salah  satu negara  pihak  yang  menandatangani Konvensi  1951.  Australia  juga menerapkan  prinsip Good  International Citizenship (GIC)  dalam  implementasi kebijakan  luar  negerinya.  Prinsip  ini sebagai turunan dari pandangan kaum idealis  terkait  tatanan  dunia  yang harmonis (Evans, 2004). Pada umunya prinsip  GIC  sejalan  dengan  prinsip non-refoulement yang  menjadi  dasar memperlakukan pengungsi yang masuk  ke  negaranya.  Oleh  sebab  itu, Australia  diwajibkan  untuk  bersikap simpati  dan  membuka  wilayahnya untuk  pengungsi  dan  pencari  suaka. Namun  implementasinya  terlihat adanya  penyimpangan  dari  prinsip tersebut.  Adanya  hambatan  politik, teknis  dan  keuangan  yang  signifikan akibat  lonjakan  pengungsi  menjadi alasan  yang  menyebabkan  terjadinya penyimpangan.  Hal  ini  menjadi tantangan serius bagi tata kelola global, dimana  gejolak  dalam  negeri  negara suaka menyebakan penerapan sekuritisasi terhadap pengungsi.
__________________________________________________________________________________

## Kebijakan Restriktif Australia dalam Penanganan Illegal Maritime Arrivals (IMA)
Pengungsi  menjadi  masalah serius  yang  dihadapi  Australia  dalam beberapa  tahun  terakhir  ini.  Terkait dengan penanganan pengungsi, Australia telah menghabiskan anggaran  yang  cukup  besar  untuk pengelolaannya.  Dalam  penelitian Rahmad Akbar (2015) mengemukakan bahwa  antara  tahun  2013-2014, anggaran  yang  dikeluarkan  Australia untuk  menangani  lonjakan  pengungsi dan  pencari  suaka  mencapai  sebesar $10,3  miliar  (Akbar,  2015).  Hal  ini
sangat  serius  dan  berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi Australia. Banyak  anggapan  bahwa  anggaran yang sebesar itu lebih bermanfaat jika dialokasikan  untuk  pembangunan infrastruktur  atau  biaya  pendidikan bagi masyarakat Australia, dibandingkan dengan hanya mengurusi  pengungsi  dan  pencari suaka.  Namun  apabila  dilihat  dari isiKonvensi  Pengungsi  1951  yang diratifikasi  Australia,  pengeluaran anggaran  yang  dilakukan  negara tersebut telah sesuai dengan tanggung jawabnya.

## Tabel. 1 Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia 2013-2018
Tahun Pengungsi Pencari Suaka 2013 34,503 10,999 2014 35,582 8,211 2015 36,917 11,549 2016 15,553 12,673 2017 20,257 18,267 2018 62,732 27,884 TOTAL 2015,544 89,583

## Sumber: Data UNHCR yang diolah Penulis
Berdasarkan data Tabel 1 terlihat jelas  adanya  kenaikan  yang  signifikan terkait  jumlah  pencari  suaka  yang datang  ke  Australia.  Pada  umumnya para pencari suaka adalah yang datang melalui jalur laut ( boat people ) dan tanpa mempunyai  dokumen  yang  resmi. Status mereka adalah illegal atau biasa disebut Illegal Maritime Arrivals (IMA).
Istilah  “ illegal ”  baru  digunakan Australia pada awal tahun 2013, karena
sebelumnya  Australia  menggunakan istilah  “ irregular ”.  Perubahan  istilah menjadi  salah  satu  indikasi  bahwa Australia  mulai  merasa  terancam dengan  adanya  IMA  tersebut.  Pada Juni  2013,  dilakukan  amandemen terhadap The Migration Regulation 1994 yang  menyatahkan  bahwa  segala kedatangan  dari  jalur  laut  yang dianggap  tidak  teratur  ( irregular )  dan status hukum yang diperolehnya sama
__________________________________________________________________________________
dengan  orang  yang  masuk  ke  negara Australia  melalui  wilayah  lepas  pantai yang  tidak  termasuk  zona  migrasi ( excised  offshore  place ).  Hal  ini menunjukkan  adanya  dasar  perlakuan yang  berbeda  oleh  Pemerintah Australia  terhadap  para  pelaku  IMA. Mereka  tidak  diperlakukan  berbeda dengan pelaku kriminal penyelundupan  dan  perdagangan manusia  ( smuggling/  trafficking )  karena tidak ada pembeda yang jelas.
Jika  dikaji  lebih  mendalam  dari aspek historis, kebijakan yang bersifat terbatas  dan  restriktif  terhadap  IMA sudah  dimulai  sejak  pemerintahan Perdana  Menteri John  Howard .  Dalam Pemerintahan  Howard,  Australia menerapkan  kebijakan Pacific  Solution (Solusi Pasifik) dengan mmenerapkan berbagai  strategi  dengan  tujuan mencegah  dan  menekan  lonjakan kedatangan  IMA.  Solusi  Pasifik dilaksanakan dengan penahanan kapal yang memuat para pencari suaka yang akan  memasuki  wilayah  migrasi Australia,  serta  melakukan resettlement para pencari suaka yang mendapatkan status pengungsi. Hal ini menekankan pada tiga aspek penting yaitu pertama , Howard  berusaha  menghilangkan zona  migrasi  di  Australia; kedua , kerjasama  untuk  membangun  pusat penanganan  IMA  dengan  negara- negara  di  Asia  Pasifik  khususnya Nauru  dan  Papua  Nugini;  dan ketiga ,
Howard berusaha membuat beberapa
amandemen  Undang-Undang  Migrasi Australia  untuk  mengurangi  hak-hak yang diterima oleh pengungsi (Alunaza,  Maulana,  &  Sudagung,
2018).  Kebijakan  Howard  menjadi perintis  dibukanya Offshore  Processing Center atau  tempat  detensi  pencari suaka  di  zona  lepas  pantai  Australia dan  di  negara  lain  yang  merupakan daerah  perbatasan  dengan  Australia.
Kebijakan  ini  dilengkapi  dengan memberikan Temporary  Protection  Visa atau TPV bagi para pencari suaka yang sifatnya  illegal  dan  akan  ditetapkan sebagai  pengungsi  (McAdam  & Purcell, 2008).
Setelah John Howard, Pemerintah  Australia  dipimpin  oleh Perdana  Menteri  yang  berasal  dari Partai  Buruh  yaitu Kevin  Rudd (2007- 2010)  dan Julia  Gillard (2010-2013).
Pada umumnya kebijakan Partai Buruh mengedepankan aspek keadilan, integritas  dan  kemanusiaan  sebagai respon  terhadap  isu  pengungsi  dan pencari suaka. Hal ini dapat dilihat dari upaya  menghentikan  kebijakan Pacific Solution ,  menghapus  pemberian  visa proteksi (TPV) dan diganti dengan visa permanen,  serta  memperkenalkan adanya  kebijakan New  Direction  in Detension yang  menjadi  revisi  dari kebijakan  penahanan  di  Australia. Namun perubahan dari kebijakan yang dirumuskan oleh Perdana Menteri dari Partai Buruh ini malah mengakibatkan
__________________________________________________________________________________

## lonjakan  jumlah  pengungsi  ke
Australia.
Pada  rentang  waktu  2013-2015 terjadi  pergantian  Perdana  Menteri oleh  Kevin  Rudd  yang  memimpin untuk periode kedua. Namun pemerintahan  Kevin  Rudd  tidak berlangsung  lama  dan  segera  diganti oleh  Perdana  Menteri  dari  Partai Liberal yaitu Tony Abbott (2013-2015). Dengan  latar  belakang  Partai  Liberal yang  menggunakan hard  policy untuk menangani  pengungsi  dan  pencari suaka,  maka  Tony  Abbot  masih mempertahankan  kebijakan  yang restriktif terkait IMA. Abbot mengembalikan  visa  proteksi  dan penggunaan militer dalam penanganan IMA.  Hal  ini  terlihat  dari  kebijakan Operation  Sovereign  Border yaitu  dalam rangka  menjaga  kedaulatan  wilayah perbatasan  Australia  dari  ancaman IMA.  Australia  juga  menerapkan kebijakan Turn  Back  the  Boat dengan meminta  kapal-kapal  yang  membawa pengungsi  untuk  keluar  dari  wilayah perairan Australia dan dikembalikan ke negara  dimana  tempat  kapal  tersebut berangkat.  Kebijakan  ini  bersifat koersif,  dimana  Australia  menolak
siapa  saja  yang  datang  menggunakan perahu ke wilayahnya dan mereka tidak akan mendapatkan hak untuk menetap atau  bermukim  di  Australia  (Ulfah, 2019).  Selain  itu,  Abbot  kembali menggunakan kebijakan-kebijakan yang  restriktif  yang  sebelumnya  telah dijalankan oleh Australia. Dari rentang waktu  2010  sampai  2015,  kebijakan Australia  terhadap  IMA  terkesan menggunakan kebijakan yang dianggap bipartisan,  tetapi  berbeda  terkait pendekatannya. Perbedaan pendekatan  yang  digunakan  ini menunjukkan  pragmatisme  terkait usaha penyesuaian diri terhadap segala gejolak  yang  terjadi  dalam  politik domestik ditingkat masyarakat maupun  pemerintah  Australia.  Abbot kemudian diganti oleh Malcolm Turnbull (2015-2018)  yang  juga  berasal  dari Partai Liberal sehingga masih menerapkan  kebijakan  yang  sama. Kebijakan  yang  restriktif  ini  terus dipertahankan Australia hingga Perdana  Menteri Scoot  Morison (2018- sekarang).  Semua  kebijakan  Australia terkait  penanganan  IMA  pada  tahun 2013-2018  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
__________________________________________________________________________________

## Tabel 2. Kebijakan-Kebijakan Perdana Menteri Australia terkait Penanganan IMA Tahun 2013-2018
Perdana Menteri Partai Kebijakan Julia Gillard (2010-2013) Buruh
- Menghentikan Pacific Solution
- Menghapus Visa Proteksi (TPV) dan diganti dengan Visa Permanent
- New Direction in Detension
- Humanitarian Program Kevin Rudd II (2013-2013) Buruh Periode I : Menggunakan kebijakan yang tidak berbeda dengan Perdana Menteri Julia Gillard
Periode II : Menggunakan hard policy dengan membuka
Offshore Processing Center Tony Abbott (2013-2015) Liberal - Mengembalikan Visa Proteksi (TPV)
- Operation Sovereign Border (OSB)
- Burn Back the Boat
- Offshore Processing and Settlement
- Fast-Track Processing of Asylum Claims
Malcolm Turnbull (2015-2018)
Liberal Scott Morrison
(2018-sekarang)
Liberal
Sumber: data diolah penulis
Dari  penerapan  kebijakan  yang berbeda-beda  terkait  penanganan IMA,  Australia  berhadapan  dengan dua  kepentingan  yaitu  berusaha menjaga akomodasi aturan terkait Hak Asasi  Manusia  (HAM)  internasional dan  berusaha  menghentikan  arus pengungsi  dan  pencari  suaka  ke Australia.  Langkah  yang  dianggap simbolik  yaitu  dengan  mengubah istilah “ irregular ” menjadi “ illegal ” serta adanya pergantian  Departement  of Imigration  and  Citizenship menjadi Departement  Imigration  and  Border Protection ,  menunjukkan  dampak  yang besar  terkait  tata  kelola  penanganan IMA.  Perubahan  istilah  ini  awalnya dikemukakan  oleh  Perdana  Menteri Scoot  Morison  yang  pada  saat  itu masih  menjabat  sebagai  Menteri
Departement  Imigration  and  Border Protection .  Perubahan  ini  secara  tidak langsung  dapat  mengambarkan  rasa terancamnya    akan  kehadiran  IMA yang rentan dengan masalah perdagangan  dan  penyelundupan manusia. Selain itu perubahan ini juga dapat menegaskan pencegahan masuknya  IMA  ke  wilayah  teritorial Australia  serta  menyiratkan  adanya upaya untuk mengkriminalisasi IMA.
Definisi  illegal  dapat  menjadi stigma  yang  menganggap  IMA  sama dengan  pelaku  kejahatan  tanpa memandang  motif  dan  keadaan  dari pengungsi  tersebut.  Secara  tidak langsung Australia memberikan penegasan  bahwa  negaranya  tidak secara  permanen  melindungi  IMA yang  berasal  dari  negara  lain  yang
__________________________________________________________________________________

## berusaha mencari suaka di wilayahnya.
Padahal  kenyataannya  pengungsi tersebut  banyak  mengalami  situasi yang  rentan  dari  negaranya  dan mencari perlindungan terhadap ancaman hak-haknya. Menurut paradigma  kontruktivis,  perubahan istilah  ini  juga  menjadi  salah  satu bentuk kontruksi  sosial untuk mengubah  padangan  warga  Australia terhadap  IMA.  IMA  dipandang sebagai imigran illegal dan bagian dari suatu tindak kejahatan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk IMA dipertimbangkan  statusnya  sebagai pengungsi.
Keputusan  lain  yang  juga menunjukkan tindakan yang mengkriminalisasi IMA yaitu Operation Sovereign  Border atau  OSB.  Operasi  ini terkait kepentingan nasional Australia yaitu  memprioritaskan  keamanan nasional  dalam  menghadapi  isu  IMA. OSB  adalah  salah  satu  perubahan signifikan dari kebijakan yang diambil oleh  Australia  terkait  penanganan pengungsi dan pencari suaka. Penerapan  OSB  dilihat  sebagai penekanan  krisis  terkait  perlindungan perbatasan  dari  ancaman  IMA.
Australia berada  dalam situasi national emergency atau  dengan  kata  lain,  IMA sebagai  musuh  dan  target  operasi militer  Australia  (Cadwallader,  2015). IMA  dipersepsikan  menjadi  ancaman bagi  Australia.  Melihat  dari  konteks sekuritisasi,  Nadrah  Ulfah  (2019)
mengemukakan  bahwa  ancaman  ini dapat  dilihat  dari  tujuh  aspek keamanan manusia (Ulfah, 2019), yaitu (1) keamanan  ekonomi dalam konteks keamanan  individu  dapat  dikaitkan dengan  pekerjaan  dan  pendapatan. Ancaman yang muncul dengan adanya pengungsi  dan  pencari  suaka    adalah semakin berkurangnya lapangan pekerjaan dan akses terhadap peluang ekonomi  lainnya.  Hal  ini  dapat menimbulkan kemiskinan dan pengangguran;  (2)  keamanan  pangan terkait  akses  yang  dapat  menjamin seseorang memperoleh makanan yang aman  dan  tidak  berbahaya  dalam jumlah  yang  mencukupi,  sehingga dapat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan  mereka  dengan  tujuan hidup  dengan  sehat;  (3)  keamanan kesehatan terkait perlindungan terhadap  berbagai  pernyakit  yang berpeluang  ditularkan  dari  para pengungsi  atau  pencari  suaka;  (4) keamanan lingkungan yang merupakan perlindungan terhadap lingkungan dan kepentingan  vital  dari  warga  negara akibat  dampak  yang  datang  dari  luar maupun  dalam  yang  mengancam kekayaan hayati, fungsi ekosistem serta keberlangsungan  kehidupan  manusia. Populasi pengungsi dan pencari suaka yang  makin  meningkat  dikhawatirkan dapat  menambah  tekanan  terhadap lingkungan serta memberikan dampak ekologis  dan  peningkatan  polusi;  (5) keamanan  individu  terkait  ancaman
__________________________________________________________________________________
yang  disebabkan  individu  dan  bukan tindakan  negara,  seperti  ancaman terorisme. Dimana mayoritas pengungsi  dan  pencari  suaka  yang adalah Muslim dilihat menjadi peluang masuknya  teroris  ke  wilayahnya;  (6) keamanan komunitas yaitu melindungi masyarakat atau kelompok tradisional tertentu  dari  hilangnya  nilai-nilai budaya  tertentu.  Ada  persepsi  bahwa kedatangan  pengungsi  dan  pencari suaka  dapat  mengancam  nilai  atau norma budaya Australia karena mereka tidak  terintegrasi  dengan  kehidupan masyarakat Australia; dan (7) keamanan  politik  terkait  represi politik,  pelanggaran  HAM  dan kurangnya  aturan  hukum  serta keadilan.
Dengan  demikian  kebijakan sekuritisasi  migrasi  Australia  bukan semata-mata  dilihat  sebagai  tindakan restriktif  terhadap  pengungsi  dan pencari  suaka,  tetapi  sebagai  suatu pencerminan  dari  upaya  menjaga kepentingan nasionalnya.
Kerjasama Penanganan Illegal Maritime Arrivals (IMA)
Dalam  menangani  isu  IMA, Australia  tidak  mampu  menjalankan kebijakannya  sendiri  tanpa  upaya untuk  mengambarkan  dan  melihat adanya  pengaruh  yang  besar  dari kehadiran negara-negara di sekitarnya, khusus negara-negara yang berbatasan langsung  dengan  wilayahnya.  Negara-
negara  ini  menjadi  pintu  masuk  ke wilayah  Australia  dan  merupakan tempat  transit  pengungsi  dan  pencari suaka.  Negara-negara  yang  dimaksud adalah Indonesia, Malaysia dan negara- negara  di  Asia  Pasifik.  Australia mempunyai kepentingan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan negara-negara  Asia  Pasifik  karena adanya justifikasi untuk dapat mengangkat  isu  IMA  tersebut  ke tingkat  regional.  Kerjasama  yang dilakukan Australia bertujuan memberikan pemahaman dan kepentingan yang sama dalam melihat urgensi  isu  IMA  menjadi  ancaman keamanan  kedaulatan  negara.  IMA dianggap  dapat  menjadi  jalur  upaya penyelundupan manusia serta masuknya terorisme.
Sebagai  awal,  Australia  merintis kerjasama dengan Indonesia.
Indonesia adalah negara yang penting karena  menjadi  salah  satu  negara transit  pengungsi  dan  pencari  suaka yang  berniat  menuju  Australia.  Sejak tahun  1990-an,  telah  ada  kerjasama bilateral  dengan  Indonesia  dalam  hal pemberian bantuan penguatan kapasitas bagi pengawasan perbatasan serta  pembangunan  infrastruktur penahanan  bagi  pencari  suaka  yang berada  di  Indonesia.  Selain  itu, Australia  juga  memberikan  bantuan baik  teknis  maupun  finansial  untuk otoritas  imigrasi  di  Indonesia  melalui kerjasama Regional Cooperation
__________________________________________________________________________________
Arrangement atau  RCA.  Kerjasama antara pemerintah Australia Indonesia dan International  Organization  for Migration (IOM)  melalui  RCA  sudah dimulai  pada  tahun  2000.  RCA memberi  mandat  kepada  Indonesia agar berperan untuk menahan uapaya imigrasi  ke  wilayah  Australia  melalui jalur  Selandia  Baru  yang  tidak  wajar sehingga  diajukkan  ke  IOM  untuk penanganan lebih lanjut (Millar, 2004).
Upaya lain yang juga dirintis oleh Australia adalah melalui Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime ( Bali Process ) pada tahun 2002. Pertemuan ini dilatar belakangi  oleh  inisiasi  atau  dorongan dari  negara-negara  besar  terutama Australia yang mengalami peningkatan arus  penyelundupan  manusia  dari kawasan  Afghanistan  dan  Iraq  pada beberapa tahun terakhir . Kepentingan dari  Australia  tersebut  kemudian dibicarakan  dengan  Indonesia  dan coba diselaraskan bersama kepentingan  dari  negara-negara  lain yang  melihat  masalah  penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan isu  penting  yang  wajib  dibicarakan secara bersama. Forum ini juga sebagai langkah  awal  Australia  membawa  isu pencari  suaka  ke  tingkat  regional melalui  diplomasi.  Diplomasi  yang dilakukan  ini  dinilai  sukses  karena berhasil menyelenggarakan Bali Process yang  fokus  terhadap  penyelesaian persoalan penyelundupan serta
perdagangan  orang  dan  kejahatan transnasional  lainnya  (Wuryandari, 2010).  Selain  itu  keberhasilan  juga diukur  dengan  melihat  adanya kecendrungan  negara-negara  kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya tidak berkepentingan  atau  memiliki  urgensi dalam  memerangi  penyelundupan manusia  yang  sama  dengan  Australia untuk  ikut  bergabung. Bali  Process beranggotakan  48  negara  dan  3 organisasi  internasional  yaitu  IOM, UNHCR dan UNODC ( United Nations Office of Drug Crime ). Bali Process menjadi langkah  awal  Australia  membawa  isu terkait IMA ke level regional sekaligus memperkuat kerjasama dengan Indonesia.  Ada  lima  poin  dari pertemuan Bali  Process yaitu,  (1) meningkatkan  kerjasama  antar  pihak penegak hukum negara-negara anggota;  (2)  membangun  informasi secara  efektif  dan  pertukaran  data intelijen; (3) meningkatkan penerapan upaya perlindungan, efektifitas pengembalian  korban,  dan  bantuan bagi  korban;  (4)  meningkatkan kerjasama  dalam  sistem  visa  serta perbatasan  dalam  mendekteksi  dan mencegah  migrasi  illegal;  dan  (5) meningkatkan  perhatian  terhadap usaha untuk mengatasi akar permasalahan.
Dalam kerangka kerjasama bilateral,  komitmen  Australia  dan Indonesia  semakin  dipererat  dengan penandatanganan Lombok  Treaty pada
__________________________________________________________________________________
tahun  2006. Lombok  Treaty adalah kerjasama bidang keamanan yang lebih spesifik  menekankan  pada  kebijakan terkait  pertahanan,  kontra  terorisme, kerjasama  intelijen,  keselamatan  dan keamanan  penerbangan,  keamanan maritim,  tanggap  darurat  bencana alam,  pencegahan  senjata  pemusnah massal, serta peningkatan pemahaman antara  masyarakat  kedua  negara (Perwita,  2008).  Melalui Australia- Indonesia Agreement on the Framework for Security Cooperation Treaty atau perjanjian  Lombok  yang  diratifikasi pada tahun 2007, Australia memberikan  dana  $50  juta  yang digunakan bagi penguatan kemampuan Indonesia untuk menangani illegal migrant , dan $3,6 juta untuk  upaya  mencegat  para  pencari suaka  yang  berada  di  wilayah  laut Indonesia agar mereka tidak masuk ke wilayah  laut  Australia  (Sofyan,  2017). Hal  yang  perlu  dicermati  terkait perjanjian  ini  adalah  posisi  Indonesia dan Australia yang tidak seimbang dari sisi  kesiapan  dan  kemampuan  militer yang  dimiliki.  Bidang  kerjasama  yang tercantum  dalam  perjanjian  tersebut selaras dan memihak kepada kepentingan  Australia  yang  tertuang pada dokumen The Defence 2000 White Paper dan Defence Update 2007 (Rizka & Prabaningtyas, 2015).
Australia  dan  Indonesia  juga menyepakati Management  and  Care  of Irregular Immigrant Project (MCIIP) pada
tahun 2007  yang  salah  satu kepentingan utamanya adalah melakukan  renovasi  atau  perbaikan rumah detensi bagi migran yang sesuai dengan  standar  (Nethery,  Rafferty- Brown, & Taylor, 2012). Segala bentuk kerjasama  dengan  Indonesia  ini menunjukkan  keseriusan  Australia dalam  menangani  ancaman  dari  isu IMA.  Tidak  hanya  dengan  Indonesia, Australia  juga  menjalin  kerjasama dengan Malaysia dalam menangani isu IMA.  Malaysia  adalah  mitra  kawasan utama di Bali Procces dan kerjasama ini merupakan  langkah  yang  sangat penting  dalam  kerangka  kerjasama kawasan.  Selain  itu  sama  seperti Indonesia,  Malaysia  juga  merupakan negara  transit  pengungsi  dan  pencari suaka yang menuju Australia.
Kerjasama  antara  Australia  dan Malaysia  dikenal  dengan  istilah people swap yang  ditandatangani  oleh Australia pada tanggal 25 Juli 2011 dan memuat  terkait  persetujuan  kedua negara untuk melakukan transfer serta pemindahan  pencari  suaka  antara kedua negara. Kesepakatan ini memuat kewajiban Australia untuk memindahkan 800 pencari suaka illegal ke  Malaysia  untuk  ditangani  oleh UNHCR. Sebaliknya sebagai penganti dari  kebijakan  Australia  ini,  Malaysia akan mengirimkan 4.000 imigran yang berstatus resmi ke Australia (McKenzie & Hasmath, 2013).
__________________________________________________________________________________
Salah satu upaya Australia dalam membawa isu IMA ke tingkat regional adalah  kerjasama  dengan  negara- negara  di  Asia  Pasifik  melalui kebijakan Pacific  Solution (Solusi Pasifik). Berawal dari peristiwa Tampa atau disebut Tampa Affair. Pada tanggal 26 Agustus 2001, sebuah kapal muatan yang  bernama  MV  Tampa  yang berlayar  dari  Norwegia  menuju Singapura  diminta  bantuan  oleh Australia untuk menyelamatkan sebuah  kapal  nelayan  dari  Indonesia yang  hampir  tenggelam.  Kapal tersebut bernama Palapa dan membawa penumpang yang mayoritas adalah  pengungsi  dan  pencari  suaka yang  berjumlah  433  orang.  Mereka berada  di  laut  internasional  antara Australia dan Indonesia  dan berjarak 140  kilometer  dari  Pulau  Christmas. Kapal MV Tampa berhasil menyelamatkan  para  penumpang  dan berniat  membawa  mereka  kembali ke Indonesia,  namun  para  penumpang tersebut  mengancam  bunuh  diri apabila  tidak  diantar  ke  Australia. Pengungsi ini illegal dan dibantu para penyelundup  Indonesia  sehingga dilarang  untuk  memasuki  wilayah Australia.  MV  Tampa  akhirnya berbalik  arah  dan  menuju  Pulau Christmas  yang  termasuk  wilayah Australia yang dekat dengan Indonesia, namun sebelum memasuki wilayah Australia MV Tampa diperintah  kembali  menuju  Indonesia
oleh  Pemerintah  Australia.  Akhirnya Kapten  kapal  memutuskan  untuk berada  di  luar  wilayah  perairan Australia  dan  menunggu.  Keesokan harinya,  kapal  MV  Tampa  kembali meminta  izin  pemerintah  Australia untuk  masuk  dengan  pertimbangan kapal  tersebut  hanya  didesain  dengan kapasitas 50 kru dan kelebihan muatan karena  menampung  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  diselamatkan. Selain  itu  banyak  dari  mereka  yang butuh  pertolongan  medis  akibat peristiwa tersebut. Namun permintaan ini masih saja ditolak oleh pemerintah Australia  sehingga  MV  Tampa  tetap memaksa  masuk  wilayah  perairan Australia. Australia akhirnya mengirimkan  45  anggota  SAS  ( Special Air Sevices Forces ) untuk mencegah dan menghentikan kapal tersebut. Penumpang yang membutuhkan bantuan  medis  dipindahkan  ke  kapal militer  untuk  perawatan  sedangkan sisanya 131 orang dibawa ke Selandia Baru dan sebanyak 302 orang di kirim ke Pulau Nauru (McAdam & Purcell,
2008).
Akibat  dari  peristiwa Tampa Affair , Perdana Menteri John Howard menandatangani  berbagai  kerjasama untuk  menangani  imigran  illegal dengan  negara  Papua  Nugini  dan Nauru  terkait  pembukaan  pusat detensi  ( offshore  processing )  pada  kedua negara  tersebut.  Perjanjian  yang dicapai  antara  Australia,  Nauru  dan
__________________________________________________________________________________
Papua  Nugini  adalah  hasil  dari serangkaian  negosiasi  dengan  negara- negara  di  Asia  Pasifik  yang  dilakukan dalam upaya untuk memastikan bahwa kapal  yang  tidak  sah  tidak  dibawa  ke Australia  untuk  diproses.  Kebijakan terkait kerjasama ini mulai diterapkan dari  bulan  September  2001.  Melalui kebijakan  ini,  angkatan  laut  Australia berpatroli sepanjang batas luar wilayah laut  Australia  dengan  menggunakan kapal  yang  berkecepatan  tinggi  dan bertujuan mencegah setiap perahu atau kapal  berpenumpang  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  hendak  masuk  ke wilayahnya.
Pacific Solution terdiri dari 3 (tiga) strategi  utama  yaitu:  (1)  menghapus ribuan  pulau  dari  zona  migrasi  atau wilayah  Australia;  (2) Operasi  Relex Angkatan  Pertahanan Australia  untuk mencegat kapal-kapal yang membawa pencari  suaka;  dan  (3)  pencari  suaka dipindahkan  ke  pusat  penahanan  di Nauru  dan  Papua  Nugini  untuk penentuan status pengungsi. Kebijakan Pacific  Solution dianggap kontroversial sehingga menuai banyak kecaman  dari  dunia  internasional. Kebijakan  ini  dapat  mengembalikan para pengungsi pada kondisi ketakutan karena  ancaman  yang  dialami  dan melanggar  prinsip non-refoulement yang tertera dalam Konvensi 1951.
Upaya-upaya  kerjasama  yang dilakukan  Australia  dengan  beberapa negara  transit  tersebut  menunjukkan
bahwa  Australia  telah  membawa  isu IMA  dalam  tata  kelola  pengungsi secara  bilateral  maupun  regional. Australia berusaha memastikan adanya kerangka  hukum  yang  jelas  terkait dengan  penanganan  IMA.  Tentunya bentuk kerjasama Australia ini menuai banyak pro dan kontra, namun secara umum Australia menunjukkan keberhasilannya  dalam  memasukan kepentingan  keamanan  nasionalnya menjadi  kepentingan  negara  lain seperti  Indonesia,  Malaysia  dan negara-negara di Asia Pasifik.

## Kritik Internasional terhadap Kebijakan Penanganan IMA di
Pulau Manus dan Nauru
Kerjasama Pacific Solution menghasilkan adanya pusat penahanan pengungsi  dan  pencari  suaka  yang berada  di  Pulau  Manus  dan  Nauru. Tidak  banyak  yang  dapat  diketahui terkait  keadaan  rumah  detensi Australia  di  kedua  pulau  tersebut, karena  Australia  sering  mengabaikan permintaan  informasi  atau  akses  ke dalamnya.  Namun  dari  pengakuan para  pengungsi  dan  hasil  kunjungan Tim  UNHCR  ke  rumah  detensi tersebut,  disampaikan bahwa keadaan rumah  detensi  di  Pulau  Manus  dan Nauru sangat memprihatinkan. Kedua pulau  ini  diisi  dengan  ribuan  para pencari  suaka  yang  hidup  di  tenda- tenda pengungsian yang penuh sesak, tidak  higiensi,  panas  dan  sulit
__________________________________________________________________________________
berkembang, rusuh serta kesulitan air bersih.  Hal  ini  menyebabkan  banyak pengungsi tertular penyakit, melakukan  mogok  makan  dan mengalami  gangguan  jiwa  hinga kematian  (Ernawati,  2019).  Kematian tersebut diakibatkan pengungsi terkena  penyakit  maupun  melakukan bunuh diri.
Kebijakan  Australia  terkait rumah  penahanan  pengungsi  dan pencari  suaka  ini  menuai  berbagai respon  dan  kritikan  dari  dunia internasional. Salah satunya adalah dari Komisioner  Tinggi  PBB  untuk  Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet yang  prihatin  terhadap  migrasi  dan kebijakan  suaka  di  Australia.  Dalam pidatonya  dalam  sebuah  acara  orasi Whitlam  Institute di  Sydney,  Barchelet mengatakan  kekhawatiran  mengenai penanganan pengungsi yang dilakukan di  luar  Australia  dan  penahanan  yang berkepanjangan terhadap para pengungsi  dan  pencari  suaka.  Selain itu, ia mendesak adanya belas kasihan dan rasa kemanusiaan dari pihak yang berwenang mengelola tempat tersebut. Keprihatinan ini didasari oleh keputusasaan  yang  ditunjukkan  oleh pengungsi  dan  pencari  suaka  yang mencari  keselamatan  dan  martabat mereka.  Mereka  harus  dilihat  bukan sebagai  penjahat  melainkan  korban. Mereka  memilih  mengungsi  karena terpaksa  dan  tidak  memiliki  pilihan lain.  Komisioner  Tinggi  PBB  ini
menyayangkan sikap Australia sebagai negara pihak  dalam  Konvensi Pengungsi 1951 yang telah keluar dari diskusi  global  yang  sangat  penting untuk  memperoleh  solusi  kooperatif terkait  pengungsi  dan  pencari  suaka (Liputan  6,  2019).  Kritik  juga  datang dari organisasi pengungsi internasional yaitu UNHCR terkait standar prosedur perlindungan  para  pencari  suaka. Kebijakan  yang  diambil  Australia dengan  langsung  mengirim  para pengungsi  dan  pencari  suaka  yang datang ke Australia menggunakan jalur laut ke Pulau Manus dan Nauru, serta untuk  menjadikan  kedua  pulau tersebut  sebagai  lokasi  klaim  suaka menjadi  pengungsi  dianggap  kurang sesuai.  Komisioner  PBB  untuk Pengungsi tersebut menyatakan secara signifikan  ada  kekurangan  dan kelemahan pada sistem hukum Papua Nugini  terkait  proses  status  pencari suaka  tersebut.  Menurut  UNHCR Papua Nugini saat ini tidak siap dalam memproses  pencari  suaka  tersebut, disebabkan tidak adanya keahlian dan kapasitas terkait pengelolaannya (BBC News, 2013).
Terakhir  muncul  kritik  dari Indonesia  sebagai  negara  tetangga yang  berbatasan  langsung  dengan Australia  dan  menjadi  negara  transit bagi  pengungsi  dan  pencari  suaka tersebut.  Kritik  ini  disampaikan  oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) yang bernama SUAKA. SUAKA berisi
__________________________________________________________________________________

## Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum
Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,  dan  Human Rights  Working Group .  Mereka  mengkritik  bahwa keputusan yang diambil oleh Australia tidak sejalan dengan prinsip perlindungan  HAM  dan  ketentuan yang  tertera  dalam  Konvensi  1951. Melalui  juru  bicaranya, Ali  Akbar Tanjung mengatakan  kepada  Radio Australia  bahwa  yang  telah  dilakukan oleh  Pemerintah  Australia  bukanlah menunjukkan  sebuah  keberhasilan tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi para pengungsi. Australia  seharusnya  bekerjasama dengan  Indonesia  dan  negara  lain untuk  mendorong  pihak  keamanan segera bertindak terhadap penyelundupan manusia yang mengambil  keuntungan  dari  kondisi yang  dialami  oleh  pengungsi  dan pencari  suaka  sehingga  bukan  malah menakuti mereka dengan menempatkannya  di  Nauru  maupun Papua Nugini. Kebijakan Australia ini bersifat  diskriminasi  karena  hanya dikenakan  bagi  pencari  suaka  yang datang  melalu  jalur  laut  saja.  Hal  ini sudah  pasti  melanggar  mandat internasional  yang  dijalankan  oleh Australia. SUAKA berharap pemerintah  Australia  mau  melakukan revisi  terhadap  kesepakatan  tersebut, terutama yang terkait batas waktu bagi pencari  suaka  yang  tinggal  di  Pulau Manus  dan  Nauru  untuk  segera
memperoleh status sebagai pengungsi (Republika, 2013).

## KESIMPULAN
Australia  sebagai  salah  satu negara  yang  meratifikasi  Konvensi Pengungsi 1951, berkewajiban menerapkan  prinsip non-refoulement terkait  tata  kelola  global  penanganan pengungsi dan pencari suaka. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penanangan  isu  IMA.  Lonjakan  arus kedatangan IMA ke Australia menyebabkan Australia mulai menerapkan  kebijakan  yang  restriktif dan  terbatas  dalam  penanganannya. Australia  melihat  IMA  tidak  berbeda dengan  pelaku  kriminal  terkait smuggling dan trafficking yang  menjadi ancaman  bagi  kedaulatan  wilayahnya. Kebijakan  sekuritisasi  migrasi  yang memandang  IMA  berbahaya  dan illegal, mengabaikan kenyataan bahwa IMA  sebenarnya  adalah  mereka  yang membutuhkan  perlindungan  dan pertolongan dunia internasional.
Dalam  tata  kelola  penanganan  IMA secara  global,  Australia  berhasil melakukan  kerjasama  dengan  negara- negara  transit  pengungsi  seperti Indonesia, Malaysia dan negara-negara di  Asia  Pasifik.  Kerjasama  tersebut menunjukkan bahwa Australia berhasil membawa  kepentingan    nasionalnya menjadi  kepentingan  negara  lain bahkan menjadi kepentingan di tingkat regional. Negara-negara yang
__________________________________________________________________________________

## bekerjasama
dengan Australia dikonstruksi  untuk  memandang  IMA sebagai  ancaman  terhadap  pengungsi dan pencari suaka secara global. Salah satu  kebijakan  Australia  terkait pembukaan  tempat  penahanan  para pencari  suaka  yang  berada  di  pulau Manus  dan  Nauru  mendapat  kritik tajam  dari  dunia  internasional.
Australia dituntut untuk mempertimbangkan  kembali  semua kebijakan yang dimaksud.
Implementasi  dari  kebijakan Australia dalam menangani IMA dapat menjadi bukti adanya tantangan dalam rezim  internasional  terkait  pengungsi dan  pencari  suaka.  Tantangan  yang dimaksud  adalah  dimana  negara- negara  pihak  yang  menandatangani Konvensi  1951  mulai  mengalami dilema  terkait  penerapan  prinsip non- refoulement dan  perlindungan  terhadap kepentingan nasional negaranya.
Pengungsi  dan  pencari  suaka  yang datang  ke  negaranya  dapat  menjadi ancaman terhadap keamanan manusia maupun  wilayah  negaranya.  Terkait dengan keamanan manusia terdiri dari 7  (tujuh)  aspek  yaitu  keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan  komunitas  dan  keamanan politik.  Sedangkan  terkait  dengan keamanan wilayahnya, kebijakan sekuritisasi migrasi diberlakukan untuk mencegah adanya penyelundupan atau
perdagangan  orang  ataupun  ancaman terorisme.  Selain  itu,  pendefinisian pengungsi yang belum jelas menyebabkan  sebagian  besar  negara menggunakan penilaian masing- masing dalam menerapkan interpretasi yang  lebih  luas  dari  kriteria  yang ditentukan dalam implementasi konvensi pengungsi  tersebut.

## REFERENSI
Akbar, R. (2015) Dampak Kebijakan Australia Terkait Isu Pencari Suaka Terhadap Hubungan Bilateral Australia-Indonesia (2013-2015) .
Alunaza, H., Maulana, I., & Sudagung, A. D. (2018) ” The Pacific Solution as Australia Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAs) in John Howard Era", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 14 (1), 61. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2 789.61-75
BBC News. (2013) UNHCR kritik Australia menangani pencari suaka (Online). Tersedia di: https://www.bbc.com/indonesia/dun ia/2013/07/130726_unhcr_kritik_aus tralia (Diakses: 22 December 2019).
Cadwallader, R. (2015) We Are Better Than This: Essays and Poems on Australian Asylum Seeker Policy . Australia: ATF Press Adelaide.
Ernawati, N. (2019) "Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 di Tinjau dari Kovensi Wina 1969". Jurnal IUS , 7 (1).
Evans, G. (2004) Foreign Policy and Good International Citizenship . (March 1990),
1 – 8.
Khoser, K. O. and G. G. (2014) Refugees And Migration. In T. G. Weiss & R.
__________________________________________________________________________________
Wilkinson (Eds.), International Organization and Global Governance . https://doi.org/10.1146/annurev.bio chem.72.121801.161724
Liputan 6. (2019) PBB Kritik Kebijakan Australia terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka - Global Liputan6.com (Online). Tersedia di: https://www.liputan6.com/global/re ad/4082878/pbb-kritik-kebijakan- australia-terhadap-pengungsi-dan- pencari-suaka (Diakses: 22 December 22).
Marisa, N. L. M. A. (2018) Dilema Pemerintah Australia dalam Implementasi Prinsip Good International Citizenship pada Kebijakan terkait Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott dan Malcolm Turnbull. Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM . https://doi.org/10.1017/CBO978110 7415324.004
McAdam, J., & Purcell, K. (2008) Refugee Protection in the Howard Years: Obstructing the Right to Seek Asylum. Australian Year Book of International Law , Vol. 27 .
McDonald, M. (2005) Constructing insecurity: Australian security discourse and policy post-2001. International Relations , 3 , 297 – 320.
McKenzie, J., & Hasmath, R. (2013) Deterring the ‘boat people’: Explaining The Australian Government’s People Swap Respons e to Asylum Seekers. Australian Journal of Political Science .
Millar, C. (2004) “Bali Process” -Building Regional Cooperation to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons.Millar, C. (2004). “Bali Process” -Building Regional Cooperation to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons. Speech by the Australian Ambassador f. Speech by the Australian Ambassador for
People Smuggling Issues, Institute for the Study of Global Movements, Monash University, Melbourne, 29.
Nethery, A., Rafferty-Brown, B., & Taylor, S. (2012) Exporting Detention : Australia- funded Immigration Detention in Indonesia . 26 (1).
https://doi.org/10.1093/jrs/fes027
Nurcahyawan, T., & Andika, S. R. (2017) Permintaan Maaf Australia dan Prinsip Non Refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka). Jurnal Era Hukum , 2 (1).
Perwita, A. A. B. P. (2008) "Signifikansi Perjanjian Lombok bagi Hubungan Indonesia dan Australia", Satria Studi Pertahanan , 4 , No. 4 .
Phillips, J. (2014) Boat arrivals in Australia: a quick guide to the statistics. Parliament of Australia .
Phillips, J., & Spinks. (2013) Boat arrivals in Australia since 1976 . Parliament of Australia.
Republika. (2013) LSM Indonesia Kritik Kebijakan Australia Soal Pencari Suaka (Online). Tersedia di: https://www.republika.co.id/berita/i nternasional/abc-australia- network/13/08/17/mrn494-lsm- indonesia-kritik-kebijakan-australia- soal-pencari-suaka (Diakses: 22 Desember 2019).
Rizal, F. (2019) "Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013", Global: Jurnal Politik Internasional , 20 (2), 137. https://doi.org/10.7454/global.v20i2.
332
Rizka, R. A., & Prabaningtyas, F. (2015) Dampak Kebijakan Illegal Maritime Arrivals (IMA) Australia terhadap Hubungan Australia-Indonesia Kontemporer . 69 – 81.
Saraswati, D. A. (2019) "Sekuritas Migrasi Australia pada Masa Kepemimpinan
__________________________________________________________________________________

## Perdana Menteri Malcom Turnbull",
Jurnal of International Relations Undip , 5 , Nomor 3 (1), 544 – 553. https://doi.org/.1037//0033- 2909.I26.1.78
Sofyan, B. (2017) Menyikapi Arus Imigran Gelap Menuju Australia guna Mengamankan Kepentingan Nasional Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional . (February).
Ulfah, N. (2019) "Perlindungan Keamanan Manusia Australia Melalui Kebijakan Turn Back The Boat Pada Masa Pemerintahan Tony Abbot", Journal of International Relations Undip , 677 , 671 –
677.
UNHCR. (1951) Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi (Online). Tersedia di: https://www.unhcr.org/id/wp- content/uploads/sites/42/2017/05/ KonfensidanProtokol.pdf
Wuryandari, G. (2010). Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu Perdangangan Manusia. Ejournal Politik LIPI .