INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3607-3617 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sertifikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
KMS Herman 1 🖂 , Dewi Iryani 2 , Russel Butarbutar 3 , Bernadete Nurmawati 4
(1) Magister Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia (2) Magister Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
(3)(4) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
Email: kemas_herman@yahoo.com 1 🖂

## Abstrak
Memasuki era revolusi industri 4.0 dimana semua kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pelayanan publik menggunakan sistem elektronik sebagai usaha untuk mengimbangi perkembangan dinamika  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  salah  satu  contohnya  yaitu  berkaitan  dengan  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  awalnya  berbentuk  fisik/analog  kini  berubah  menjadi  dokumen elektronik yang disebut sertifikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  tentang Sertifikat  Elektronik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kedudukan  sertipikat-el  dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan sertifikat-el sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. Adapun  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual. Sumber bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang merupakan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dengan didukung sumber bahan sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pendaftaran tanah dalam bentuk elektronik merupakan hasil konversi dari sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik. Kegiatan konversi sertifikat fisik menjadi elektronik diselenggarakan terhadap tanah yang sudah terbit sertifikatnya. Sedangkan terhadap bukti kepemilikan hak tanah bekas milik adat dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali. Sertifikat-el sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah, Kepemilikan Hak Atas Tanah.

## Abstract
Entering the era of the industrial revolution 4.0 where all activities both in the field of government and  public  services  use  electronic  systems  in  an  effort  to  keep  pace  with  the  development  of increasingly complex societal dynamics, one example of which is related to proof of ownership of land  rights  which  was  originally  in  physical/analog  form  but  has  now  turned  into  a  electronic document called e-certificates as regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 concerning E-Certificates. The purpose of this study was to analyse the position of e-certificates in the land registration system in Indonesia and e-certificates as proof of ownership of land rights. This research is a normative legal research using statutory and contextual approaches. The source of legal material  for  this  research  comes  from  primary  legal  material  which  is  the  ATR/BPN  Regulation Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, supported by secondary sources of material, namely legal books and journals that are relevant to this research. The result of this study is that land registration in electronic form is the result of conversion from a physical certificate to an electronic certificate. The activity of converting physical certificates into electronic ones is carried out on land for which certificates have been issued. Whereas evidence of ownership of former customary land rights is carried out through land registration for the first time. The e-certificate as proof of ownership of land rights is valid evidence and an extension of the evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia.
Keyword: Electronic land certificate, Land Registration, Land Rights, Ownership of Land Rights.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  yang  dimaksud  di  dalamnya  terdapat  berbagai  aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar, dan kebermanfaatan  hukum  demi  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  negara,  dalam  hal  ini tercantum  dalam ketentuan Pasal 33 ayat  (3)  UUD  1945  yang menyebutkan “Bumi dan air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.
Tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupan suatu masyarakat. Tidak ada seorang manusia atau kelompok masyarakat manapun yang dapat dipisahkan dengan tanah. Tanah  merupakan  tempat  berbagai  sumber  kehidupan  dimana  seseorang  atau  kelompok masyarakat  menggantungkan  kehidupannya.  Tanah  dapat  dijadikan  tempat  membangun bangunan,  membuka  perkebunan,  pertanian,  perikanan  dan  aktivitas  lainnya.    Pengaturan
mengenai  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Indonesia  telah  diatur  sejak  tahun  1960  yaitu  melalui Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria  (UUPA). Tanah kemudian menjadi salah satu objek pengaturan yang cukup komplek dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, baik dari segi perolehannya, pengelolaannya sampai pada penyelesaian sengketa yang terkadang timbul dari kepemilikan hak atas tanah.
Tertib  administrasi  pertanahan  diperlukan  sebagai  usaha  untuk  mendapatkan  kepastian hukum  (rechts  kadaster),  Pemerintah  berwenang  melakukan  pendataan  dan  Pendaftaran  tanah yang ada di Indonesia dan untuk masyarakat Pemegang hak untuk dapat melakukan pendaftaran tanah yang dikuasainya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang pokok agraria (UUPA). Pendaftaran tanah ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Dengan  melakukan  pendaftaran  tanah,  maka  pemilik  bidang  tanah  tersebut  akan mendapatkan dokumen tanda bukti hak sebagai alat bukti kepemilikan atas yang datanya dijamin kepastian hukumnya, alat bukti kepemilikan tersebut adalah sertifikat tanah.
Memasuki era revolusi industri 4.0 dimana semua kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun  pelayanan  publik  menggunakan  sistem  elektronik  sebagai  usaha  untuk  mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat yang semakin kompleks serta menghilangkan stigma bahwa hukum  akan  selalu  tertinggal  dibelakang  perkembangan  jaman.  Perkembangan  tersebut mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  terobosan  salah  satunya  dalam  bidang  pertanahan, diawali  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam kluster pertanahan, dimana dalam Pasal 147 dikatakan:
“Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik”. Selanjutnya dalam Pasal 175 poin 3 UUCK, dinyatakan:
1. Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
2. Keputusan  berbentuk  Elektronik  wajib  dibuat  atau  disampaikan  terhadap  Keputusan  yang diperoleh oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
3. Keputusan berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
4. Dalam  hal  keputusan  dibuat  dalam  bentuk  Elektronik,  maka  tidak  dibuat  keputusan  dalam bentuk tertulis.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  diundangkannya  UUCK,  maka  pada  tanggal  21  Januari  2021 diterbitkanlah  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (Permen ATR/KBPN Sertifikat Elektronik). Sertifikat tanah yang pada mulanya berbentuk dokumen fisik atau yang disebut dengan sertifikat analog, dengan diterbitkannya  Permen ATR/KBPN  Sertifikat Elektronik tersebut beralih dalam bentuk elektronik, menurut Sofyan Djalil perubahan bentuk sertifikat dari analog menjadi elektronik  diperlukan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  efisiensi  pendaftaran  tanah,  menjamin kepastian hukum dan mengurangi perkara pertanahan di pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dan  merupakan  metode  penelitian penemuan  kebenaran  ilmiah  berdasarkan  logika  yuridis  dari  aspek  normatif.  Jenis  penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dimana proses untuk menemukan suatu aturan hukum dan prinsip  hukum,  untuk  menjawab  isu  yang  berhubungan  dengan  hukum  Hukum  dalam  hal  ini merupakan norma positif dan sesaat yang diciptakan sebagai produk dari suatu kekuatan politik tertentu yang sah.
Penelitian hukum (guidance research) secara sistematis mengungkap aturan-aturan hukum yang mengatur suatu wilayah hukum tertentu, menganalisis hubungan antara norma hukum yang satu  dengan  norma  hukum  yang  lain,  dan  mengkaji  bagian-bagian  norma  hukum  yang  sulit dipahami.  bertujuan  untuk  menjelaskan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan kontekstual dalam melakukan penelitiannya.
Pendekatan  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  memperoleh  pemahaman  akan  peraturan yang berhubungan dengan kajian ini. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber bahan primer yang bersumber dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dengan didukung sumber bahan sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sertifikat-el dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia
Pendaftaran  tanah  merupakan  syarat  untuk  mencapai  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum hak atas tanah , maka perlu aturan yang jelas dan konsisten baik secara formal  maupun  material,  disisi  lain  Instansi  pemerintah  menerapkan  aturan  hukum  secara konsisten, tunduk dan taat terhadap aturan yang dibuatnya. Sehingga kepastian hak atas tanah, subjek hak, dan kepastian objek hak dapat terjamin. Namun demikian ada sisi baik pengaturan pendaftaran tanah elektronik meminimalisir penipuan, calo/mafia tanah, pencegahan korupsi, pencegahan  sertifikat  ganda,  menghemat  biaya,  mencegah  sengketa,  konflik  dan  perkara pertanahan dan seterusnya.
Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Dasar hukum pengaturan terhadap pelaksanaan  pendaftaran  tanah  diatur  dalam  Pasal  19  UUPA,  Peraturan  Pemerintah  No.  10 Tahun 1961 yang kemudian dicabut dengan PP 24 Tahun 1997 yang mengatur hal yang sama, terakhir  disempurnakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  18  Tahun  2021  yang  mengatur tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak-Hak  Atas  Tanah,  Rumah  Susun  dan  Pendaftaran  Tanah.  Jadi dapat  diuraikan  bahwa  urutan  kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah  pengumpulan  data-nya, pengolahan  datanya  (processing),  penyimpanan  nya  dan  penyajian  datanya.  Bentuk penyimpanan data tersebut bisa berupa tulisan, gambar/peta dan angka-angka di atas kertas, mikrofilm atau dengan menggunakan bantuan komputer.
Pelayanan  pendaftaran  tanah  ke  arah  elektronik  sebenarnya  sudah  dirancang  sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 35 ayat (5), (6) dan (7) menentukan bahwa: “secara bertahap  data  pendaftaran  tanah  disimpan  dan  disajikan  dengan  menggunakan  peralatan elektronik dan mikro film. Rekaman dokumen yang dihasilkan alat  elektronik atau microfilm mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan.  Bentuk  dan  cara  penyimpanan,  penyajian  dan penghapusan dokumen-dokumen tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal 35 ini, demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm ditetapkan  oleh  Menteri”.  Artinya,  bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional  telah  mulai  untuk mempersiapkan diri dalam pemberian pelayanan pendaftaran tanah berbasis elektronik.
Pada kenyataannya pendaftaran tanah dalam bentuk elektronik merupakan hasil konversi dari  sertifikat  analog/fisik  menjadi  sertifikat  elektronik.  Proses  konversi  menjadi  sertifikat elektronik,  bukan  hanya  bentuk  dari  sertifikat  saja  yang  akan  diubah  menjadi  dokumen elektronik  tetapi  terhadap  keseluruhan  dokumen-dokumen  fisik  dalam  pendaftaran  tanah
seperti buku tanah dan surat ukur/gambar denah sehingga tidak akan ada lagi dan tidak berlaku lagi berkas yang sifatnya fisik berupa surat setelah dilakukan konversi sertifikat.
Pasal  147  UUCK  dijelaskan  akta  peralihan  beserta  dokumen  lainnya  dapat  diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, artinya terhadap dokumen terkait seperti akta PPAT, surat keterangan dari desa/kelurahan seperti surat waris atau surat kematian serta dokumen lainnya akan  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Terhadap  keseluruhan  dokumen  fisik  yang diubah  menjadi  dokumen  elektronik  tersebut  menurut  Pasal  4  ayat  (5)  Permen  ATR/KBPN Sertifikat Elektronik yaitu dengan divalidasi oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk memberikan  stempel  digital  melalui  sistem  elektronik  sehingga  dalam  dokumen  elektronik terdapat tanda bahwa dokumen tersebut hasil konversi dari dokumen yang berbentuk fisik.
Kepastian hukum dari diselenggarakannya kegiatan pendaftaran tanah dalam proses awal konversi sertifikat fisik menjadi elektronik apabila melihat dalam Pasal 14 Permen ATR/KBPN Sertifikat Elektronik bahwa kegiatan konversi sertifikat fisik menjadi elektronik diselenggarakan terhadap  tanah  yang  sudah  terbit  sertifikatnya  dan  hanya  dilaksanakan  apabila  terdapat pemeliharaan  data pendaftaran tanah yang  berarti Kantor Pertanahan tidak dapat berperan sendiri  secara  aktif  untuk  melaksanakannya  melainkan  akan  terjadi  apabila  terdapat permohonan pemeliharaan data yang dimohonkan oleh pemohon pada Kantor Pertanahan, apabila  tidak  ada  pemeliharaan  data  maka  tidak  akan  ada  juga  konversi  menjadi  sertifikat elektronik, begitu pun dengan penarikan sertifikat fisik yang ada di masyarakat.
Sedangkan  terhadap  bukti  kepemilikan  hak  tanah  bekas  milik  adat  dilakukan  melalui pendaftaran  tanah  pertama  kali,  yang  kegiatannya  meliputi  dilakukan  pengumpulan  dan pengolahan  data  fisik  yang  memiliki  bentuk  berupa  dokumen  elektronik  yang  terdiri  atas gambar  ukur,  peta  bidang/ruang,  surat  ukur/gambar  denah,  diberikan  nomor  identifikasi bidang tanah yang terdiri atas 14 digit  angka, pembuktian hak untuk pendaftaran hak lama berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah tersebut menyesuaikan dengan PP 18/2021 yaitu hanya alat bukti tanah bekas milik adat yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak seperti girik atau letter c sedangkan alat bukti hak barat maupun surat keterangan dari desa hanya  sebagai  petunjuk.  Terhadap  bukti  lama  dilakukan  perubahan  menjadi  dokumen elektronik,  selanjutnya  hasil  kegiatan  pengumpulan  dan  penelitian  data  yuridis  diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian, hasil akhir dari pendaftaran tanah bekas milik adat  ini  diterbitkan  sertifikat  elektronik  melalui  sistem  elektronik  dan  diberikan  kepada pemegang hak/nazhir setelah data fisik dan data yuridis dilengkapi atau sengketa dinyatakan
selesai.

## B. Sertifikat-el sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
Selain dari pemaknaan secara teoritis yang merujuk pada teori kepastian hukum, lebih jauh  perlu  pula  dipahami  bahwa  pada  akhirnya  luaran  dari  suatu  peraturan  harus  mampu memberi  jaminan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  apabila  dikemudian  hari  timbul permasalahan yang berkaitan dengan luaran peraturan tersebut. Sebagaimana halnya dengan sertifikat analog dimana kepastian hukum bagi para pihak yang memegang surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat sudah dijamin oleh undang-undang.
Hasil  dari  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  elektronik  adalah  berbentuk  Dokumen Elektronik.  Dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah  meliputi  pengumpulan,  pengolahan  dan  penyajian  data.  Hasil  pengoperasian  sistem elektronik  berupa  Dokumen  Elektronik  melalui  Sistem  Elektronik  atau  dokumen  yang disampaikan  melalui  alih  media  menjadi  Dokumen  Elektronik,  kemudian  disahkan menggunakan  Tanda  Tangan  Elektronik.  Sedangkan  Dokumen  Elektronik  hasil  alih  media divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui Sistem Elektronik.
Hasil digitalisasi/alih media/scanisasi data fisik dan yuridis, serta proses akhirnya adalah sertifikat elektronik. Kategori data fisik sebagai Dokumen Elektronik yaitu: Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang, Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur  Ruang.  Sedangkan  data  yuridis  berupa  berbagai  risalah  penelitian,  berita  acara,  dan keputusan terkait dengan data yuridis.  Termasuk tanda bukti hak, sertifikat, Surat Keputusan Menteri termasuk juga akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dibuat dalam bentuk dokumen  elektronik.  Sebagai  tanda  bukti  kepemilikan  hak  kepada  pemegang  hak/nazhir, diberikan sertifikat-el dan akses atas sertifikat-el pada sistem elektronik.
Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  dari  Pasal  1  Angka  4,  Pasal  5  Ayat  (3),  Pasal  6  dan  Pasal  7  dokumen  elektronik  dapat dikategorikan  syarat  formil  dan  materiil  dari  dokumen  elektronik  agar  mempunyai  nilai pembuktian  yaitu pertama, berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nilai kedua, dinyatakan
sah apabila menggunakan atau berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur  dalam  Undang-Undang.  Nilai  pembuktian  yang  ketiga  adalah  dianggap  sah  apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Keberadaan  sertifikat-el  dalam  kedudukannya  sebagai  alat  bukti  jika  terjadi sengketa/perkara di pengadilan perlu ditelaah lebih lanjut. Pembuktian dalam hukum beracara di Pengadilan adalah sangat penting yang akan menentukan kebenaran dalam suatu perkara kepentingan  yang  dipertentangkan.  Dikenal  asas-asas  dalam  hukum  beracara,  yaitu  dalam acara  pidana  dikenal  asas  presumption  of  innocent,  sehingga  diperlukan  cukup  alat  bukti menurut undang-undang, yaitu mutlak adanya bukti saksi dan keyakinan hakim. Acara PTUN mengenal asas presumption of rechmatieg, hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. Hakim dapat memutus dengan minimal 2 (dua) alat bukti menurut keyakinan hakim. Dalam Acara TUN tidak ada alat bukti yang mutlak, karena yang akan dibuktikan adalah suatu keabsahan dari perbuatan pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam perkara perdata, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, kemudian Tergugat apabila menolak harus membuktikan dalil penolakannya.
Dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil dan Jenis alat bukti yang sah dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 164 HIR,  yaitu  Bukti  Tulisan,  Bukti  Keterangan  Saksi,  Bukti  Persangkaan,  Bukti  Pengakuan  dan Sumpah. Jenis alat bukti pada perkara Pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  yaitu  Keterangan  Saksi,  Keterangan  Ahli,  Surat,  Petunjuk,  dan  Keterangan Terdakwa,  karena  dalam  perkara  Pidana  yang  dicari  adalah  kebenaran  materiil.  Sedangkan dalam  Perkara  Tata  Usaha  Negara  dalam  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jis Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  mengatur  jenis  alat  bukti  yang  sah  yaitu  Surat/Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, Pengetahuan Hakim, karena dalam perkara TUN hakim adalah mencari kebenaran materiil.
Dokumen Elektronik dalam Permen Sertifikat elektronik dan hasil cetaknya dikategorikan sebagai alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  untuk  keperluan  pembuktian,  dokumen  elektronik tersebut dapat diakses melalui sistem elektronik.
Selain itu para ahli hukum agraria dan juga pengamat hukum pertanahan menjelaskan bahwa  selama  ada  kesesuaian  data  dengan  buku  tanah  maka  sertifikat  yang  berbentuk konvensional  maupun  elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama,  karena  keduanya merupakan  tanda  bukti  hak  atas  tanah.    Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  Sertifikat-el kekuatan hukumnya sama dengan sertifikat fisik/analog, baik sebagai dokumen tanda bukti hak maupun sebagai alat pembuktian di Pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah dalam bentuk elektronik merupakan hasil konversi dari sertifikat analog/fisik menjadi sertifikat elektronik. Proses konversi menjadi sertifikat elektronik, bukan  hanya bentuk dari sertifikat saja yang akan diubah menjadi  dokumen  elektronik  tetapi  terhadap  keseluruhan  dokumen-dokumen  fisik  dalam pendaftaran tanah seperti buku tanah dan surat ukur/gambar denah sehingga tidak akan ada lagi dan tidak berlaku lagi berkas yang sifatnya fisik berupa surat setelah dilakukan konversi sertifikat. kegiatan konversi sertifikat fisik menjadi elektronik diselenggarakan terhadap tanah yang sudah terbit sertifikatnya. Sedangkan terhadap bukti kepemilikan hak tanah bekas milik adat  dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali, yang kegiatannya meliputi dilakukan pengumpulan dan pengolahan  data  fisik  yang  memiliki  bentuk  berupa  dokumen  elektronik,  hasil  akhir  dari pendaftaran tanah bekas milik adat ini diterbitkan sertifikat elektronik melalui sistem elektronik dan diberikan kepada pemegang hak/nashir.
Kemudian sertifikat elektronik menjamin kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, karena sertifikat elektronik termasuk dalam dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia yaitu dalam perkara perdata alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata dan 164 HIR, dalam perkara pidana alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, serta dalam perkara Tata Usaha Negara alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 100. Hal tersebut juga dijelaskan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Terhadap keperluan pembuktiannya dokumen elektronik dapat diakses melalui sistem elektronik.
Kemunculan sertifikat elektronik memang merupakan suatu terobosan dari Badan Pertanahan Nasional di era revolusi industri 4.0 yang menunjang pelayanan digitalisasi yang semakin efisien sebagai bentuk turut serta dalam perkembangan teknologi berbasis komputer, namun ada baiknya terhadap  perkembangan  digitalisasi  tersebut  harus  dibarengi  dengan  giatnya  penyuluhan
mengenai sertifikat elektronik kepada seluruh lapisan masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti pesatnya perkembangan teknologi.
Berkaitan  dengan  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  sertifikat  elektronik  diharapkan memuat data-data dengan benar untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan meminimalisir timbulnya sengketa pertanahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

## Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik
Amani, Mela. “6 Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Sertipikat Tanah Elektronik,” Kompas, 2021, https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/095700065/6-hal-yang-perlu-diketahui-tentang- sertipikat-tanah-elektronik.
Andari,  Dwi  Wulan  Titik  &  Dian  Aries  Mujiburohman.  “Aspek  Hukum Pelayanan  Sertifikat  Tanah Elektronik”, Ai’adl Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 1, Januari 2023.
Bur, Arifin & Desi Apriani. “Sertifikat sebagai Alat Bukti yang kuat dalam hubungannya dengan s istem publikasi pendaftaran tanah”. UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02 Oktober 2017.
Ghaniyyu, Faris Faza, et.al. “Jaminan  Kepstian  Hukum Konversi Sertifikat  Menjadi Elektronik  Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian”, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022.
Lawalata, Stevi Hendi, et.al, “Konsinyasi/penitipan uang sebagai bentuk ganti rugi atas pengalihan hak tanah”, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Volume 1 Nomor 1, Maret 2021.
Muhammad, N., et.al. “Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Peme gang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria”. PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 1.
Mujiburohman, Dian Aries. “Potensi Permasalahan pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL),
Bhumi, Vol. 4 No. 1, Mei 2018.
Ridho, Muhammad., et.al. “Kekuatan Sertifikat Elektronik Sebagai Tanda Bukti Hak Kepemilikan Atas
Tanah”, Student Online Journal, Vol. 3 No. 1, Tahun 2022.
Silviana,  Ana.  “Urgensi Sertifikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pendaftaran  Tanah  di Indones ia”, Administrative Law & Governance Journal, Volume 4 Issue 1, March 2021.