## Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak yang Batal Demi Hukum

## Noerma Yulia Arianti
noermayulia@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstract
This research entitled “ Implikasi Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak Yang Batal Demi Hukum ” This study used a normative juridical method, a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. This research aims to examine the legal consequences of a juvenile justice court decision that does not include social research report as the judge consideration? And legal remedies against a child's case verdict are null and void?. This study found that the legal consequence justice court ruling without a public research report will render the ruling null and void by law, which means the ruling has never been considered from the beginning, has no legal consequences and power, and from the beginning the verdict handed down has no execution power so it does not can be implemented, It is regulated under Article 60 of the Juvenile Justice System Law, because the report contains the socio-economic and physcological background of the juvenile and the recommendations given by the Penitentiary. While the legal remedies that can be taken is through an appeal procedure and judicial review. Keywords: Court Decision; Remedies; Social Research Report.

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Implikasi Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak Yang Batal Demi Hukum” yang dalam penulisannya menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) apa implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan? (2) Apa upaya hukum terhadap putusan perkara anak yang batal demi hukum?. Implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan akan membuat putusan tersebut menjadi batal demi hukum yang artinya dari putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai akibat dan kekuatan hukum dan sejak semula putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak mempunyai daya eksekusi sehingga tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut diatur didalam Pasal 60 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, dikarenakan didalam laporan tersebut berisikan tentang keadan anak dan adanya rekomendasi yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan.
Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika putusan perkara anak tersebut ternyata batal demi hukum, maka jika pada saat proses peradilan berlangsung dapat mengajukan banding dan apabila baru diketahui pada saat putusan sudah dijalankan maka dapat mengajukan peninjauan kembali.
Kata Kunci: Putusan Pengadilan; Pemulihan; Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 5 September 2021
How to cite: Noerma Yulia Arianti, ‘Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak yang Batal Demi Hukum’ (2021) Vol. 4 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 20 Juli 2021; Diterima  15 Agustus 2021; Diterbitkan 1 September 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i5.29824 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Noerma Yulia Arianti

## 1890 Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...

## Pendahuluan
Akhir-akhir ini, sering kali kita lihat dan dengar kejahatan serta pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dikatagorikan sebagai anak. Seorang anak dianggap belum dewasa dikarenakan mereka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena mereka dianggap belum mengerti atau belum mengetahui mana yang baik dan buruk terhadap apa yang dilakukannnya. Oleh sebab itu anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia sendiri secara khusus sudah dilindungi haknya di dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan UU SPPA).
Didalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA dijelaskan, bahwa: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah  anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Tujuan dari adanya UU SPPA adalah agar lebih terjaminnya perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Di dalam UU SPPA terdapat lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak dalam bidang anak, seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), atupun lembaga sosial lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
UU SPPA juga terdapat adanya substansi yang mendasar tentang pengaturan secara tegas untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari stigma negatif pada saat anak berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar yaitu pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. 1
Terdapat kekhususan pemberlakuan juga didalam UU SPPA yaitu adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah ada sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur di dalam Pasal 59 UU No. 3 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:
1.  Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;
2.  Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
3.  Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
4.  Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Dari Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas atas perintah Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini adalah Hakim), Hakim akan memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang diri anak, sebab dalam Litmas tersebut tersedia data yang auntentik dan diaknostik tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, keagamaan, dan kepribadian seorang anak yang akan diajukan ke persidangan.
Namun, ternyata masih terdapat beberapa putusan yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, misalnya Pengadilan Negeri di Indonesia, yang di dalam Pertimbangan Hakim masih terdapat Putusan yang tidak mencantumkan adanya Laporan Penelitian Kemasyaratan, oleh karena itu hal tersebut terkesan hanya sebagai formalitas saja.
1 Law Number 11 of 2012 concerning juvenile justice court decision (Indonesian State Gazette Year 2012 Number 153, Additional of Indonesian State Gazette Number 5332).

## 1892 Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...

## Implikasi Putusan Pengadilan Pidana Anak Tanpa Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
Di dalam UU SPPA terdapat kekhususan pemberlakuan terhadap putusan yang akan dijatuhan yaitu adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Laporan ini hanya ada dalam Proses Peradilan Pidana Anak saja. Laporan tersebut dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berisikan tentang data pribadi anak seperti pendidikan atau kehidupan sosialnya, latar belakang dilakukannya tindak pidana, berita acara diversi, atau hal-hal lain yang dianggap perlu, serta kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.
Mekanisme atau Prosedur pengumpulan bahan untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan adalah: 2

## I. Data Identifikasi
a. Data diri anak
1.  Nama;
2.  Tempat tanggal lahir;
3.  Jenis kelamin;
4.  Pendidikan;
5.  Agama;
6.  Ciri ciri khusus yang dimiliki oleh anak.
b. Data diri orang tua atau wali anak
Sama seperti data diri anak, yang membedakan ialah adanya status menikah harus diberi data mengenai isteri atau suami yang bersangkutan.

## II. Masalah
Uraian ini berisi tentang informasi kasus atau permasalahan klien, yaitu:
a) Latar Belakang perbuatan termasuk faktor penyebab mengapa sampai terjadi masalah tersebut;
b) Riwayat terjadinya pelanggaran hukum;
c) Jika Litmas tersebut untuk sidang pengadilan negeri, maka dicantumkan
2 Herlita Eryke, ‘Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu”, (Media Neliti 2008), < https://media.neliti.com/media/publica- tions/109118-ID-penelitian-kemasyarakatan-dalam-penjatuh.pdf> , diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
apakah klien ditahan dan sejak kapan penahanannya;
d) Uraian tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien terhadap:
1.  Dirinya
2.  Keluarganya
3.  Diri korban
4.  Masyarakat lingkungannya
III. Riwayat Hidup
a. Uraian riwayat pertumbuhan anak, sejak dalam kandungan, kelahiran dan sampai saat ini;
b. Perkembangan kesehatan, apakah pernah sakit yang berat yang mempengaruhi fisik dan jiwanya;
c. Riwayat pendidikan formal dan nonformal yaitu pendidikan yang didapat dari keluarga dan lingkungan masyarakat.
IV. Pandangan Masa Depan
Bakat, cita-citanya dan rencana masa depan anak.
V. Tanggapan Anak
Tanggapan anak terait masalah yang sedang dihadapi, apakah ia menyesal dan apa yang ia rasakan atas perbuatannya tersebut

## VI. Keadaan Keluarga
hubungan antara anak dan orang tua
Dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan atas perintah Pengadilan Negeri (dalam hal ini Hakim), Hakim akan memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang diri anak dikarenakan laporan ini sangat diperlukan oleh Hakim pada saat mempertimbangkan keputusan yang akan diajukan.
Menurut Maidin Gultom, terdapat beberapa faktor pada saat pengambilan keputusan terkait dengan perkara anak oleh hakim, salah satunya adalah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang didalamnya memuat tentang psikologis tentang diri anak yang hal tersebut harus di pertimbangkan oleh hakim dikarenakan jika terdapat penanganan yang salah pada saat proses peradilan maka dapat berdampak negatif bagi diri anak. 3
3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak (PT. Refika Aditama 2013).[125].

## 1894 Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...
Sedangkan menurut Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan rekomendasi dari balai pemasyarakatan, orang tua, dan pengakuan dari anak itu sendiri. 4
Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat  oleh BAPAS juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya sistem peradilan pidana anak itu sendiri, dikarenakan pengadilan yang tidak mempunyai fungsi pengawasan dengan cara membimbing dan memberikan perlindungan kepada anak serta memberikan petunjuk kepada anak mengenai hidup yang benar akan mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur. 5
Oleh sebab itu mengapa laporan dari Balai Pemasyarakatan tersebut menjadi salah satu penentu dalam sistem peradilan pidana anak dikarenakan, didalam laporan penelitian tersebut terdapat gambaran tentang diri anak yang sebenarnya baik secara psikologis, kehidupan sosial, pendidikan dan sebagainya. Jika laporan tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum seperti yang diatur didalam Pasal 60 UU SPPA.
Namun, nyatanya masih terdapat putusan yang dalam pertimbangan hakimnya tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan seperti dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Snt dan Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mpw yang dalam pertimbangannya tidak menyinggung sama sekali tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan, yang mana seharusnya putusan yang dijatuhkan tersebut menjadi batal demi hukum yang artinya dari putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai akibat dan kekuatan hukum dan sejak semula putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak mempunyai daya eksekusi sehingga tidak dapat dilaksanakan.
4 Jerry Romindo, ‘Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kalimantan Tengah’ (2017) Jurnal UAJY.[6].
5 Anggraeni, ‘Peranan PembimbingKemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu’ (2013) 22 U.R. Jurnal Supermasi Hukum.[116].

## Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak Yang Batal Demi Hukum
Upaya hukum mempunyai tujuan, yakni untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang ada di dalam Putusan yang telah dijatuhkan demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran. 6 Terdapat dua (2) jenis Upaya Hukum yakni, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
1. Upaya Hukum Biasa
Upaya Hukum biasa diajukan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Upaya hukum biasa diatur didalam Bab XVII KUHAP. Upaya hukum biasa terdiri dari dua tingkatan yang pertama adalah tentang Pemeriksaan Banding yaitu untuk menolak putusan Pengadilan Negeri dan yang kedua adalah tentang Pemeriksaan Kasasi yaitu untuk menolak putusan Pengadilan Tinggi. 7
a. Banding
Pasal 233 ayat (1) jika diteliti dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi oleh terpidana atau yang secara khusus diberi kuasa atau penuntut umum dengan alasan bahwa mereka tidak setuju atau merasa keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. 8 Adapun Putusan yang dapat diajukan pada tingkat banding, yaitu: 9
1. Putusan pemidanaan dalam acara biasa;
2. Putusan pemidanaan dalam acara singkat;
3. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat;
4. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterma dalam acara biasa dan singkat;
5. Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat;
6. Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
6 Mohammad Taufik  Makarao,  Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Ghalia Indonesia 2002).[190].
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2008).[290].
8 ibid.
9 Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, Op.Cit .[194].

## 1896 Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...
Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap putusan yang akan diajukan menurut Pasal 67 KUHAP pengecualian tersebut adalah:
1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.
Tujuan dari Banding itu sediri adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan agar terciptanya keseragaman penerapan hukum. 10
Jika pengadilan menganggap terdapat kesalahan dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri yaitu dalam hal penerapan hukum atau terdapat kekurangan, maka Pengadilan Tinggi dapat memperbaiki atau dapat memerintakan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki. 11
Akibat hukum dari adanya permohonan Banding yakni: 12
1. Putusan tidak mempunyai arti apa-apa lagi
Putusan tidak mempunyai arti apa-apa lagi maksudnya adalah secara formil putusan tersebut tetap ada, namun nilai dari putusan tersebut sudah lenyap dengan adanya putusan banding.
2. Tanggungjawab beralih kepada Pengadilan Tinggi
Peralihan taggung jawab ini terhitung sejak taggal permintaan banding diajukan, peralihan tanggung jawab ini meliputi barang bukti, penahanan, dan putusan akhir yang akan dijatuhkan.
3. Putusan yang dimohonkan banding tidak mempunyai daya eksekusi Putusan pengadian tingkat pertama yang dalam hal ini adalah putusan pengadilan negeri yang mana putusan tersebut dibanding maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan kecuali pengadilan Tinggi memerintahkan.
10 ibid .[190].
11 Kadri dan Budi Rizki, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika 2016).[118].
12 Mohammad Taufik Makarao, Suharsil I, Op.Cit. [192].
Tenggang waktu dalam mengajukan banding diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, yaitu permintaan banding dapat diterima oleh panitera pengadilan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. 13
Jika permintaan banding melebihi tenggang waktu seperti yang sudah dijelaskan diatas tetap dapat diterma dengan syarat membuat surat keterangan panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara  dan berkas perkara segera diterima. 14
b. Kasasi
Kasasi diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kasasi merupakan upaya hukum pada tingkat terakhir oleh pengadilan  setelah banding. Didalam Pasal 244 yang dapat mengajukan kasasi adalah terdakwa atau penunut umum kepada Mahkamah Agung terkecuali terhadap putusan bebas. 15
Tujuan dari kasasi itu sendiri adalah untuk mengoreksi kesalahan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan adanya pengawasan agar terciptanya keseragaman penerapan hukum. 16
Pasal 245 menjelaskan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Permohonan tersebut selanjutnya ditulis oleh panitera dan ditandatangani oleh pemohon dan juga panitera, lalu dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Selanjutnya yang berhak mengajukan kasasi adalah terdakwa, penuntut umum, ataupun keduanya yakni terdakwa dan penuntut
13 ibid .[196]. 14 Pengadilan Tinggi Palembang, ‘Prosedur Perkara Banding’, https://pt-palembang. go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/standar-operasion- al-prosedur-sop/293-prosedur-perkara-banding#:~:targetText=Permohonan%20banding%20diaju- kan%20di%20kepaniteraan,tidak%20hadir%20dalam%20pembacaan%20putusan.,  diakses pada tanggal 26 Desember 2019
15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 16 Mohammad Taufik Makarao, Suharsil I, Op.Cit. [212-213].

## Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...
umum. 17

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa
Upaya hukum luar biasa diatur didalam BAB XVIII KUHAP, yang dibagi menjadi dua tingkatan, pertama Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan kedua yaitu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 18
a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Pasal 259 sampai dengan Pasal 626 mengatur permohonan pemeriksaan kasasi demi kepentigan hukum. Dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP menjelaskan, demi kepentingan hukum dapat diajukan satu permohonan kasasi oleh jaksa agung terhadap semua putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilaan lain selain Mahkmah Agung. Atas dasar tersebut putusan kasasi tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. 19
Pasal 260 KUHAP mengatur mengenai tata cara kasasi demi kepentingan hukum, yang menyatakan bahwa:
1)  Permohonan kasasi disampaikan secara tertuli oleh jaksa agung kepada mahkamah agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai dengan risalah yang memuat alasan;
2)  Salinan risalah oleh panitera sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
3)  Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.
17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 18 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Ghalia Indonesia 1984).[302].
19 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Ghalia Indonesia 1984).[381]. dikutip Kadri dan Budi Rizki, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika 2016).[118].
Perbedaan kasasi demi kepentingan hukum dengan kasasi biasa:
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum: 20
a. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diajukan kepada Mahkamah Agung;
b. Yang berhak mengajukan adalah Jaksa Agung;
c. Tenggang waktu tidak terbatas.
2. Kasasi Biasa:
a. Kasasi biasa merupakan upaya hukum pada tingkat terakhir oleh pengadilan setelah banding diajuan kepada Mahkamah Agung;
b. Yang berhak mengajukan terdakwa;
c. Tentang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum;
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasasi demi kepentingan hukum berbeda dengan kasasi biasa baik dari segi pengajuan permohonan, pihak yang mengajukan permohonan, dan tenggang waktu proses pengajuan permohonan.
b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap diatur didalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Pasal 263 ayat (1) menjelaskan bahwa:
‘‘terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) kecuali putusan bebas atau lepas’’.
Didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa
20 Didik Endro, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).[136].

## Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Untuk mengajukan peninjauan kembali tidak terdapat tenggang waktu yang hal tersebut diatur didalam Pasal 264 ayat 3 KUHAP, ketentuan ini merupakan ciri khas dari upaya hukum luar biasa yang membedakan dengan upaya hukum biasa. 21
Terdapat beberapa putusan terkait dengan peninjauan kembali:
1. Permintaan dinyatakan tidak dapat diterima
Dalam Pasal 266 ayat (1) dijelaskan bahwa:
“Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (2), maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya”.
Selain itu juga, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima jika yang mengajukan adalah saksi atau pemilik barang bukti, dikarenakan sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) yang dapat mengajukan ialah terpidana atau ahli waris. 22

## 2. Putusan yang mempenarkan alasan pemohon
Putusan yang mempenarkan alasan pemoohon diatur didalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:
“apabila mahkamah agung membenarkan alasan pemohon mahkamah
21 Mohammad Taufik Makarao, Suharsil I, Op.Cit .[233]. 22 ibid. [235].
agung dapat membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
1) putusan bebas;
2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan pidana dalam pemeriksaan perkara atas dasar peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula.
Didalam Pasal 60 UU SPPA dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan yang hal tersebut memuat tentang data pribadi anak seperti pendidikan atau kehidupan sosialnya, latar belakang dilakukannya tindak pidana, berita acara diversi, atau hal-hal lain yang dianggap perlu, serta kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jika dalam hal laporan penelitian tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim maka putusan batal demi hukum.
Namun nyatanya masih terdapat putusan yang didalam pertimbangan hakimnya, Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan tidak adanya rekomendasi yang termuat didalam putusan tersebut, seperti Putusan No. 1/Pid.Ss-Anak/2016/PN Mpw dan Putusan No. Putusan 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Snt

## 1. Putusan Nomor 1/Pid.Ss-Anak/2016/PN Mpw Kasus posisi:
Seorang anak yang masih berusia 15 tahun  diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada anak yang masih berusia 8 tahun sebanyak 7 kali. Selama melakukan perbuatan tersebut Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ini memberikan sejumlah uang kepada korban sesaat setelah melakukan perbuatan cabul tersebut. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut alat kelamin korban terasa sakit dan mengeluarkan darah.
Atas kasus tersebut Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

## Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...
didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tersebut adalah:
1.  Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;
2.  Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Rumah Tahanan Mempawah; dan
3.  Membebankan Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

## Analisis:
Didalam putusan tersebut dalam pertimbangan hakim, hakim hanya menguraikan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa serta keadaan meringankan dan memberatkan terdakwa tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan.

## 2. Putusan 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Snt Kasus Posisi:
Seorang anak yang masih berusia 17 tahun diduga melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan perbuatan cabul kepada anak yang dalam hal ini adalah pacarnya yang masih berusia 13 tahun. Hal tersebut dilakukan dirumah korban dengan cara membangkitkan gairah korban yang mana hal tersebut bukanlah hal yang semestinya diperkenalkan
kepada korban karena usia korban masih sangat belia. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Juni 2015 dan telah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Namun,  pada bulan juni 2015 perbuatan tersebut diketahui oleh orang tua korban.
Atas perbuatan tersebut ABH didakwa oleh Penutut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu Melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun dakwaan yang relevan dengan perbuatan ABH adalah melanggar dakwaan kedua yaitu Melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Putusan yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tersebut adalah:
1.  Menyatakan Anak Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2.  Menjatuhkan pidana kepada anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3.  Memerintahkan agar anak ditahan;
4.  Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## Analisis:
Didalam putusan tersebut juga dalam pertimbangan hakim, hakim hanya menguraikan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa serta keadaan meringankan dan memberatkan terdakwa tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat

## Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...
oleh Balai Pemasyarakatan sesuai degan Pasal 60 UU SPPA.
Merujuk pada Pasal 60 UU SPPA yang sudah dijelaskan tadi, maka seharusnya kedua putusan tersebut dianggap batal demi hukum  dikarenakan tidak dipertimbangkannya laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang berisikan tentang keadaan anak dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan dalam putusan tersebut.
Oleh sebab itu jika pada saat proses peradilan berlangsung, pada saat pembacaan putusan hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan tidak adanya rekomendasi yang dicantumkan dalam amar putusan maka terdakwa, kuasa hukum, atau penuntut umum dapat mengajukan Banding terhadap putusan tersebut sesuai dengan Pasal 233 ayat (1) jo Pasal 67 KUHAP.
Namun, apabila hal tersebut baru diketahui pada saat putusan sudah dijalankan maka terpidana (anak), orang tua/wali, dan/ atau advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP atau sesuai dengan Pasal 51 UU SPPA tentang peninjauan kembali, serta diajukan atas dasar kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
Pengertian dari terpidana itu sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Undang- undang Pemasyarakatan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuata hukum tetap.

## Kesimpulan
Didalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdapat karakter khusus yang membedakan dengan Sistem Peradilan Biasa, kekhususan tersebut terdapat pada pemberlakuan terhadap
putusan yang akan dijatuhkan, yaitu diatur didalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) yakni tentang adanya laporan penelitian kemasyarakat yang apabila hal tersebut tidak diperimbangan oleh hakim maka akan menyebabkan putusan tersebut menjadi batal demi hukum yag mana artinya adalah putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai akibat dan kekuatan hukum dan sejak semula putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak mempunyai daya eksekusi sehingga tidak dapat dilaksanakan.
Jika terdapat putusan yang tidak mempertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan tersebut maka upaya hukum terhadap putusan pengadilan anak yang batal demi hukum tersebut adalah jika pada saat proses peradilan berlangsung, pada saat pembacaan putusan hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang berisikan keadaan anak dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan yang dicantumkan dalam amar putusan maka terdakwa, kuasa hukum, atau penuntut umum dapat mengajukan Banding terhadap putusan tersebut, permohoan banding dapat diterima oleh penitera dengan jangka waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan sesuai dengan Pasal 233 KUHAP.
Namun, apabila hal tersebut baru diketahui pada saat putusan sudah dijalankan maka terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, serta diajukan atas dasar kekhilaan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

## Daftar Pustaka

## Buku
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2008).
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Ghalia Indonesia 1984).
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Ghalia Indonesia), dikutip Kadri, Budi Rizki, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika 2016).

## 1906 Noerma Yulia: Upaya Hukum Terhadap...
Didik Endro, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).
Kadri dan Budi Rizki, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika 2016).
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak (PT. Refika Aditama 2013).
Mohammad  Taufik  Makarao,  Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Ghalia Indonesia 2002).

## Jurnal
Anggraeni, ‘Peranan PembimbingKemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu’ (2013) 22 U.R.Jurnal Supermasi Hukum.
Jerry Romindo, ‘Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kalimantan Tengah’ (2017) Jurnal.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

## Laman
Pengadilan Tinggi Palembang, ‘Prosedur Perkara Banding’, <https://pt- palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan- pengadilan/standar-operasional-prosedur-sop/293-prosedur-perkara- banding#:~:targetText=Permohonan%20banding%20diajukan%20di%20 kepaniteraan,tidak%20hadir%20dalam%20pembacaan%20putusan.>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019.
Herlita Eryke, ‘Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu”, (Media Neliti 2008), < https://media.neliti.com/ media/publications/109118-ID-penelitian-kemasyarakatan-dalam-penjatuh. pdf> , diakses pada tanggal 11 Januari 2020.