## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AND WOMEN'S RIGHTS AS PART OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA THROUGH RATIFICATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS

## PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAM DI INDONESIA MELALUI RATIFIKASI PERATURAN INTERNASIONAL 
Failin 1 , Anny Yuserlina 2 , Eviandi Ibrahim 3
STIH Putri Maharaha Payakumbuh 1 e-mail: failin.alin87@gmail.com 2 e-mail: annyyuserlina@hotmail.com *
3 e-mail: eviandi.ibrahim01@gmail.com

## Abstract
Protection  of  human  rights,  regardless  of  age  and  gender,  everyone  has  the  right  to protection.  Indonesia  as  a  state  of  law  is  obliged  to  protect  the  human  rights  of  its  people,  and joining Indonesia as a member of the United Nations requires it to ratify regulations relating to the protection  of  children  and  women.  This  article  will  discuss  the  extent  of  ratification  by  the Government  of  Indonesia  to  promote  the  protection  of  children's  rights  and  women's  rights.  This type of legal research is also commonly referred to as doctrinal legal research or  library research. It  is  called  doctrinal  legal  research  because  this  research  is  only  aimed  at  written  regulations  so that  this  research  is  very  closely  related  to  libraries  because  it  will  require  secondary  data  in  the library. The results of the study show that the Government of Indonesia has advanced the protection of  children's  rights  with  the  ratification  of  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  in  the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 36 of 1990, besides that it also gave birth to  the  Child  Protection  Law.  As  for  the  protection  of  women,  in  1984  Indonesia  ratified  the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women through Law Number 7  of  1984  concerning  Ratification  of  the  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women,  which  was  then  followed  by  Presidential  Instruction  Number  9  of 2000 concerning Gender Mainstreaming and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the protection of women in Indonesia is more protected.
Keywords: Children's Rights; Women's Rights; Ratification.

## Abstrak
Perlindungan  hak  asasi  manusia,  tanpa  memandang  usia  dan  jenis  kelamin,  setiap  orang berhak  mendapatkan  perlindungan.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berkewajiban  untuk melindungi  hak  asasi  manusia  rakyatnya,  dan  bergabung  dengan  Indonesia  sebagai  anggota Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengharuskannya  untuk  meratifikasi  peraturan  yang  berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Artikel ini akan membahas sejauh mana ratifikasi yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  memajukan  perlindungan  hak-hak  anak  dan  hak-hak perempuan. Jenis penelitian hukum ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian  kepustakaan.  Disebut  penelitian  hukum  doktrinal  karena  penelitian  ini  hanya  ditujukan pada  peraturan-peraturan  tertulis  sehingga  penelitian  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan perpustakaan  karena  akan  membutuhkan  data-data  sekunder  di  perpustakaan.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  telah  memajukan  perlindungan  hak  anak  dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
 Naskah diterima: 12 Agustus 2022, direvisi: 15 Agustus 2022, disetujui untuk terbit: 17 Agustus 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.557
1990,  selain  itu  juga  melahirkan  hingga  UU  Perlindungan  Anak.  Sedangkan  untuk  Perlindungan Perempuan,  pada  tahun  1984  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan  Konvensi  Tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan, yang  kemudian  disusul  oleh  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan Gender  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, agar perlindungan perempuan di Indonesia lebih terlindungi.
Kata Kunci: Hak Anak; Hak Perempuan; Ratifikasi.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  gagasan  hak  asasi manusia sebagai salah satu unsur kesejahteraan  umum,  diawali  dengan lahirnya  konsep  negara  berdaulat  yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945. Konsep
memajukan  kesejahteraan  umum  sejalan dengan  gagasan  perlindungan  hak  asasi manusia  yang  merupakan  pengakuan terhadap hak setiap orang.(Manan, 2006). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menjelaskan pengakuan  atas  asas  persamaan  bagi semua  warga  negara  tanpa  kecuali.  Asas persamaan ini menghilangkan diskriminasi, oleh karena itu setiap warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  di hadapan  hukum  dan  pemerintahan  tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, kedudukan,  dan  golongan.  Istilah  warga negara  tentunya  mengandung  pengertian baik  anak,  perempuan  maupun  laki-laki. Dengan  pengakuan  persamaan  hak  warga negara, berarti tidak ada perbedaan antara anak, laki-laki dan perempuan. Pengakuan asas  persamaan  kedudukan  di  muka hukum  dan  pemerintahan  dalam  UUD 1945  menunjukkan  bahwa  para  pendiri negara  Indonesia,  sebelum  mendirikan negara,  sangat  menyadari  pentingnya
melindungi  hak  asasi  manusia.(Kania,
2015). Pada tataran penyelenggaraan ketatanegaraan, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap anak dan perempuan  (Arminanto,  2013).  Anak- anak dan perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan  dalam  bidang  ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun politik.  Salah  satu  penyebabnya  adalah budaya  patriarki  yang  berkembang  di masyarakat  adat  Indonesia  (Sahputra, 2019).  Dalam  masyarakat  dengan  budaya patriarki,  laki-laki  lebih  berperan  dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis  dapat  menurunkan  peran  dan keberadaan  anak  dan  perempuan,  untuk memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk  berpartisipasi  dalam  setiap  aspek kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. (Ngah  &  Rahman,  2014).  Sehingga  jika terjadi  diskriminasi  terhadap  anak  dan perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang mengikuti prinsip persamaan hak di segala bidang.
(Laurensius Arliman S, 2016).
Secara yuridis, di tingkat internasional  dan  nasional,  perangkat hukum dan peraturan perundang- undangan  Indonesia  mengakui  prinsip persamaan hak antara anak, anak laki-laki dan perempuan. (Simbolon, 2018). Secara
umum  dapat  dikatakan  bahwa  suatu perjanjian  internasional  untuk  mengikat negara peserta harus memerlukan ratifikasi.  Konvensi  Hak  Anak  (CRC) adalah  instrumen  hukum  hak  asasi manusia internasional yang paling komprehensif  dan  merupakan  instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi  hak-hak  anak.  (Laurensius Arliman  S,  2018a).  KHA  merupakan konvensi pertama yang menjamin sepenuhnya perlindungan hak-hak anak di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.  CRC  juga  merupakan  instrumen hukum  internasional  pertama  yang  secara eksplisit  mengakui  anak-anak  sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri (Willems, 2006). Konvensi ini menetapkan  standar  untuk  perlakuan, perawatan dan perlindungan semua anak.
Sementara  itu,  isu  ketidaksetaraan hak  terhadap  perempuan  telah  ditanggapi oleh dunia internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap  Perempuan  (CEDAW)  yang telah  diratifikasi  melalui  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan.
(Laurensius  Arliman  S,  2017).  Disusun sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  dan didorong  oleh  kondisi  sosial  budaya  di Indonesia  yang  telah  mengubah  segala bentuk  relasi  laki-laki  dan  perempuan. Lalu  sejauh  mana  pemerintah  Indonesia meratifikasi untuk
memajukan perlindungan hak anak dan hak perempuan?
Jika  melihat  ketentuan  Pasal  28  B ayat  (2)  UUD  1945  menegaskan  bahwa:
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi”. tumbuh dan berkembang  serta  berhak  memperoleh perlindungan  dari  kekerasan,  eksploitasi, dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai  bagian  dari  masyarakat  dunia memiliki  komitmen  untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan  anak  yang  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia,  meliputi hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungannya.  dari  kekerasan  dan diskriminasi  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  sejahtera,  berkualitas  dan terlindungi (Noerdin, 2005). Perlindungan anak  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  28  D ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di depan hukum”. Selain itu, hal ini juga mendukung kesejahteraan perlindungan  anak.  Kesejahteraan  anak adalah sistem kehidupan anak yang dapat menjamin  tumbuh  kembang  yang  baik, baik  secara  rohani,  jasmani  maupun sosial.  Hal  ini  mengacu  pada  Pasal  34 UUD  1945  yang  menyatakan  “Orang miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh negara”.
Secara  definitif,  UUD  1945  tidak menyebutkan pengertian anak (Asshiddiqie,  2015).  Pengertian  dan pemaknaan  terhadap  anak  dapat  dilihat dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:
“Anak  yang  miskin  dan  terlantar dipelihara  oleh  negara”.  Hal  ini mengandung  pengertian  bahwa  anak adalah subjek hukum nasional yang harus dilindungi,  dibina  dan  dibina  untuk mencapai  kesejahteraan  anak.  Dengan kata  lain,  anak  adalah  tanggung  jawab pemerintah  dan  masyarakat  (Sudrajat, 2011).  Setiap  warga  negara  Indonesia perempuan  memiliki  hak  konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia  laki-laki  (Laurensius  Arliman S,  Isdal  Veri,  Gustiwarni,  Elfitrayenti, Ade  Sakurawati,  2020),  yaitu  hak  atas status kewarganegaraan; hak atas kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan;  hak  untuk  hidup  dan mempertahankan  hidup  dan  kehidupan; hak  untuk  bertahan  hidup,  tumbuh  dan berkembang;  hak  untuk  mengembangkan diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,
memperoleh pendidikan, dan
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi,  seni  dan  budaya;  hak  atas jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya sepenuhnya sebagai  manusia  yang  bermartabat;  hak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  pengembangan  pribadi dan  sosial;  hak  atas  pendidikan;  hak  atas kebebasan  berpikir  dan  hati  nurani;  hak atas  kebebasan  berkeyakinan;  hak  untuk dengan  bebas  memeluk  agamanya  dan beribadat  menurut  agamanya;  hak  untuk secara bebas memilih pendidikan, pengajaran,  pekerjaan,  kewarganegaraan, tempat  tinggal;  hak  atas  kebebasan berserikat  dan  berkumpul;  hak  untuk menyatakan  pikiran  dan  sikap  sesuai dengan  hati  nuraninya;  hak  untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia;  hak  atas  penghidupan  dan pekerjaan  yang  layak  bagi  kemanusiaan; hak  untuk  bekerja  dan  menerima  balas jasa  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam  hubungan  kerja;  hak  untuk  tidak diperbudak;  hak  untuk  memiliki  properti pribadi; hak untuk bertempat tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat;  hak  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan; hak untuk membentuk keluarga;  hak  atas  pengakuan,  jaminan dan  perlindungan  serta  kepastian  hukum yang adil; hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi  dan  kekerasan;  hak  atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat  dan  harta  benda yang berada di bawah kekuasaannya; hak untuk  memajukan  dirinya  dan  untuk memperjuangkan  haknya  secara  kolektif dan  hak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul dan berekspresi (Erlina, 2012).
Perempuan  juga  berhak  untuk  tidak didiskriminasi  karena  statusnya  sebagai perempuan atau alasan pembedaan lainnya  (Krisnawaty,  2010).  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia,  Pasal  27  dan  28  I  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  memuat  dan  menegaskan prinsip bebas dari diskriminasi. Asas non- diskriminasi, bersama-sama dengan persamaan di depan hukum dan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dan umum  berkenaan  dengan  perlindungan
hak  asasi  manusia.  Perlindungan  dan pemenuhan  hak  konstitusional  warga negara  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan kondisi  berbagai  warga  negara.  Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya  perbedaan  kemampuan  dalam mengakses  perlindungan  dan  pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan  kemampuan  bukan  karena kehendak kelompok tertentu, tetapi karena  struktur  sosial  yang  berkembang cenderung meminggirkannya (Savitri, 2008).  Sehingga  sangat  tepat  kemudian dalam  Pasal  28  H  ayat  (2)  UUD  1945, UUD  1945  juga  menjamin  hak  atas fasilitas  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.  Fasilitasi  dan  perlakuan  khusus ini  merupakan  bagian  dari  tindakan korektif  dan  sementara,  yaitu  sampai tercapai persamaan dan keadilan (Saparinah Sadli, 2000).

## METODE PENELITIAN
Peneliti  berdasarkan  jenis  penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  dari studi kepustakaan merupakan data primer. Data  primer  ini  terbagi  menjadi  2  (dua) jenis  bahan  hukum,  yaitu:  (Laurensius Arliman  S,  2018b):  a)  Bahan  hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat;  dan  b)  bahan  hukum  sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan  berfungsi  memberikan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  maupun bahan pendukung, yang terdiri dari: buku- buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum; buku-buku yang berkaitan dengan
hak-hak  anak;  dan  jurnal,  materi  internet, karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  diteliti.  Jenis  penelitian hukum  ini  juga  biasa  disebut  dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan.  Disebut  penelitian  hukum doktrinal  karena  penelitian  ini  hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini  sangat erat kaitannya  dengan  perpustakaan  karena akan membutuhkan data-data sekunder di perpustakaan.  Data  yang  diperoleh  dari studi kepustakaan kemudian dikelompokkan,  diseleksi  dan  dianalisis. Metode  yang  digunakan  peneliti  untuk menganalisis data penelitian adalah metode  kualitatif.  Data  yang  diperoleh dari studi kepustakaan, menjadi data yang dianalisis  oleh  penulis  berdasarkan  teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil analisis  selanjutnya  disajikan  secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Pengesahan  Konvensi  Hak  Anak Sebagai  Bagian  dari  Hak  Asasi Manusia dalam Sistem Perundang- undangan Indonesia
Mengenai  ratifikasi  atau  ratifikasi KHA, KHA merupakan instrumen internasional  pertama  yang  mengikat secara hukum yang memuat  berbagai hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Dengan  setuju  untuk  terikat  dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan  oleh  KHA  melalui  ratifikasi, pemerintah  Indonesia  telah  menunjukkan komitmennya  untuk  melindungi  dan menjamin hak-hak anak dan telah sepakat
bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas komitmennya di hadapan masyarakat
internasional.
Sebagai  pihak  negara  (Hendra  Sudrajat, 2018),  Indonesia  berkewajiban  untuk mengembangkan  dan  mengambil  semua tindakan dan kebijakan demi kepentingan terbaik  anak.  Masalah  yang  berkaitan dengan  HAM  merupakan  bagian  dari  isu politik  karena  menempatkan  Negara sebagai aktor utama yang akan menerima komitmen
internasional
dalam menjalankan kewajibannya, salah satunya melalui  reformasi  hukum  (Bahder  Johan Nasution,  2013).  Selain  itu,  HAM  juga akan  mempengaruhi  arah  politik  luar negeri  karena  isu  HAM  merupakan  salah satu  isu  strategis  dalam  hubungan internasional.  Jadi  jika  memang  Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 dijadikan pedoman untuk membuat dan meratifikasi perjanjian  internasional  dan  digunakan sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam meratifikasi  CRC  pada  saat  itu,  maka bentuk ratifikasi yang tepat dari instrumen internasional  ini  adalah  hukum,  bukan hukum. dengan keputusan presiden (Gatot Gunarso,
2016). Sebab dalam menjalankan  politik  luar  negeri  untuk kepentingan nasional, Pemerintah
Indonesia  harus  melakukan  berbagai upaya,  termasuk  dengan  meratifikasi instrumen HAM internasional. KHA telah menempati posisi dalam garis pertumbuhan  instrumen  hukum  hak  asasi manusia  (Varadan,  2015)  diadopsi  oleh PBB  dan  diratifikasi  oleh  196  negara. Indonesia merupakan pihak dari beberapa instrumen  hukum  hak  asasi  manusia internasional. Sayangnya, meskipun
instrumen  hukum  HAM  internasional lainnya diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang,  KHA  merupakan  satu- satunya instrumen hukum HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia  melalui  keputusan  presiden. KHA  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.
Beberapa  catatan  terkait  kedudukan Ketetapan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  1990  yang  secara hierarkis  berada  di  bawah  Peraturan Pemerintah  pada  saat  ditetapkannya  TAP MPR Nomor III/MPR/2000: (Gani, 2014): 1) Dalam hal Pemerintah
Indonesia  hendak  membuat  undang- undang  tentang  perlindungan  anak,  maka perlu dipertimbangkan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  1990  sebagai  instrumen  ratifikasi KHA.  Namun,  karena  bentuk  Keppres tersebut, tentu tidak tepat untuk menganggapnya  sebagai  undang-undang yang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan Indonesia pada saat berlakunya TAP MPR No. III/MPR/2000. . Akibatnya, ketika Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang telah diubah 2 (dua) kali, dengan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 1990  tidak  dianggap  sebagai  bahan pertimbangan hukum, padahal UU
Perlindungan Anak merupakan penjabaran dari materi KHA; 2) Pada saat Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan  Laporan  Berkala  Kedua kepada Komite Hak  Anak pada tanggal 7 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan telah mengetahui
permasalahan  mengenai  posisi  keputusan presiden  yang  menempati  posisi  keempat di bawah undang-undang. (HZ, 2014).
Saat itu, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan  instrumen  pengesahan  dari keputusan  presiden  menjadi  undang- undang.  Berikut  petikan  Laporan  Berkala Kedua:  “Persoalan  lebih  lanjut  terkait pengesahan ini adalah instrumen pengesahan  adalah  Keputusan  Presiden. Penggunaan  Keppres  sebagai  instrumen untuk meratifikasi KHA telah menimbulkan  banyak  kritik  di  Indonesia, khususnya  belakangan  ini,  karena  dari segi  kedudukan  hukumnya Keppres menempati urutan keempat di bawah UU. Berkaitan  dengan  masalah  ini,  Indonesia sungguh-sungguh
mempertimbangkan dan menjajaki cara-cara untuk menaikkan instrumen pengesahan dari Perpres menjadi  Undang-undang”(Child,  2003). Dalam Concluding  Observation yang disampaikan  oleh  Komite  Hak  Anak menanggapi  hal  tersebut,  dibacakan bahwa  Komite  Hak  Anak  berkepentingan untuk  memberikan  dasar  hukum  bagi ratifikasi KHA tanpa melibatkan legislatif.  Komite  Hak  Anak  mendorong
Indonesia untuk mempertimbangkan
kemungkinan  mendukung  ratifikasi  KHA melalui  undang-undang.  Berikut  petikan
Kesimpulan
Observasi: “Perundang-
undangan;  13.  Komite  menyambut  baik reformasi  legislatif  yang  penting  yang akan memberikan dasar bagi negara  yang berdasarkan  demokrasi  dan  hak  asasi manusia,  khususnya  hak  anak.  Komite juga berbagi keprihatinan yang diungkapkan  oleh  Negara  Pihak  bahwa ratifikasi  Konvensi  tidak  didukung  oleh Undang-Undang  Parlemen;  14.  Komite mendorong Negara Pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan
mendukung  ratifikasi  Konvensi  melalui Undang-Undang Parlemen”
(UN Committee  on  the  Rights  of  the  Child, 2004).
Hingga  saat  ini  CRC  memiliki  3 (tiga)  Protokol  Opsional.  Pada  tahun 2012,  Indonesia  telah  meratifikasi  dua Protokol  Opsional  melalui  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional  Konvensi  Hak  Anak  tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Undang-Undang Republik 10  Tahun  2012  tentang  Pengesahan Protokol  Opsional  Konvensi  Hak  Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan  Pornografi  Anak.  Sayangnya  UU  no. 9/2012  dan  UU  no.  10/2012  tidak  dapat memasukkan  Keputusan  Presiden  Nomor 36  Tahun  1990  dalam  pertimbangan karena  kedudukan  keputusan  presiden dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  lebih  rendah  dari undang-undang. Berdasarkan latar belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  permasalahan  hukum  yang  akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:  Kewenangan  Presiden  dalam pembentukan Keputusan Presiden tentang
Pengesahan Instrumen Hukum Internasional  dan  Kedudukan  Keputusan Presiden  No.  36/1990  dalam  sistem peraturan
perundang-undangan di
Indonesia.
Diratifikasinya  KHA  oleh  Indonesia,
telah  mewarnai  berbagai  kebijakan  dan ketentuan terkait anak. Pertama, penambahan Pasal 28B ayat (2) ke dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kedua,  Presiden Republik  Indonesia  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak. Undang-undang  ini  secara  keseluruhan menjamin,  menghormati,  dan  melindungi hak-hak anak. Ketiga, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak,  sebagai  lembaga koordinasi  dan  advokasi  perlindungan anak  di  Indonesia.  Kementerian  ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional  Pembangunan  Bidang  Anak. Dan  terakhir,  Indonesia  membentuk Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI),  sebagai  lembaga  independen untuk  menjamin,  menghormati,  dan melindungi  hak-hak  anak  sebagaimana diatur dalam ketentuan dasar dan prinsip- prinsip  KHA.  Lembaga  ini  bekerjasama dengan  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  dan Komisi Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak  dalam rangka  menjamin,  menghormati,  dan melindungi  hak-hak  anak,  khususnya anak  yang  terlibat  dalam  bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  untuk  anak,  seperti sebagai anak-anak yang bekerja di jermal.
Pertambangan,  Pabrik  Sepatu,  Pelacuran, dan Eksploitasi Seksual Anak.
Komite  PBB  tentang  Hak  Anak mendorong  setiap  Negara  yang  telah meratifikasi  CRC  untuk  mengubah  dari bahasa hukum menjadi kebijakan, strategi,  tujuan  dan  program.  Agar  setiap negara  memahami  ketentuan  dan  prinsip dasar  dalam  CRC,  Komite  Hak  Anak mengelompokkan Pasal-pasal dalam CRC menjadi  delapan  kelompok  atau  klaster. Kedelapan  klaster  CRC  tersebut  adalah: pertama,  langkah-langkah  implementasi secara  umum.  Klaster  ini  memuat ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  4, 42,  dan  44.  Pada  klaster  pertama  ini, negara-negara  yang  telah  meratifikasi KHA diminta untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan  dan  program  desentralisasi  di setiap daerah otonom yang tertuang dalam Rencana Aksi
Nasional. untuk Pembangunan  di  Indonesia.  Lapangan Anak. Ketentuan lainnya, Panitia berharap agar  CRC  disosialisasikan  kepada  anak- anak, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan  pemerintah.  Selain  itu,  Negara  atau Pemerintah memastikan bahwa ada pelatihan  bagi  para  profesional  yang bekerja  dengan  atau  untuk  anak-anak dalam  layanan  kesehatan,  pendidikan, sosial dan penegakan hukum.
Kedua, definisi. Berdasarkan ketentuan  KHA,  yang  dimaksud  dengan “anak”  adalah  setiap  manusia  yang berusia  di  bawah  18  tahun,  kecuali menurut  undang-undang  yang  berlaku bagi  anak  ditentukan  bahwa  kedewasaan dicapai lebih awal (Pasal 1 KHA). Pasal 1 KHA ini merupakan salah satu pasal yang
dicadangkan  oleh  Indonesia  pada  tahun 1990, namun ditarik kembali pada tanggal 11  Januari  2005.  Artinya  secara  hukum Indonesia  telah  mengakui  definisi  anak sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan Pasal  1  KHA.  sejak  12  Januari  2005. Selama  ini  masih  terdapat  perbedaan batasan  usia  anak  dalam  beberapa ketentuan perundang-undangan, pengertian  pekerja  anak  adalah  15  tahun (UU  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan);  pengertian  anak  yang dapat  dituntut  di  muka  hukum  adalah  12 tahun (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak);  dan lain- lain.
Ketiga,  Prinsip  Umum  CRC.  Pasal- pasal  KHA  yang  mengatur  tentang  asas- asas  CRC  adalah  Pasal  2,  3,  6,  dan  12. Terdapat  empat  asas  CRC  yang  menjadi dasar  pertimbangan  bagi  setiap  pembuat kebijakan  dan  program.  Empat  prinsip yang  dimaksud  adalah  non-diskriminasi (Pasal 2), kepentingan terbaik anak (Pasal
3),  kehidupan,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan (Pasal 6), dan
penghormatan  terhadap  pandangan  anak (Pasal 12).
Keempat,  Hak  Sipil  dan  Kebebasan.
Ketentuan  KHA  yang  termuat  dalam klaster  ke-4  ini  adalah  hak  anak  untuk mencatatkan kelahirannya, nama, kewarganegaraannya,  dan  hak  untuk mengetahui  bahwa  dirinya  diasuh  oleh orang  tuanya.  Ketentuan  lainnya  adalah hak  anak  atas  identitas,  kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan,  dan  beragama.  Hak  anak atas  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul secara damai. Hak anak atas privasi, akses
ke informasi yang layak, dan perlindungan  dari  penyiksaan,  perlakuan yang  merendahkan  dan  perampasan kebebasan.
Kelima,  Lingkungan  Keluarga  dan Pola  Asuh  Alternatif.  Ada  10  pasal  KHA yang  mengatur  hak  anak  atas  lingkungan dan  pengasuhan  keluarga.  Dalam  klaster ini, anak berhak atas bimbingan orang tua dan kemampuan anak selalu berkembang. Orang  tua  bertanggung  jawab  atas pengasuhan  anak-anaknya  di  lingkungan keluarga.  Ketentuan  KHA  pada  klaster kelima ini adalah mengutamakan keluarga sebagai  pengasuh  utama,  untuk  itu pemerintah  wajib  mengadakan  pelatihan pengasuhan  anak.  Ketentuan  lainnya adalah anak yang tidak memiliki pengasuh diprioritaskan untuk diasuh oleh keluarga  besar,  sedangkan  panti  asuhan hanya sebagai pilihan terakhir. KHA juga memastikan  bahwa  Negara  melakukan pemantauan  dan  peninjauan  berkala terhadap anak-anak  yang  terpaksa  tinggal di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Keenam,  Disabilitas,  Kesehatan  dan
Kesejahteraan  Dasar.  Hak  anak  atas kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan,  hak atas  jaminan  sosial,  dan  hak  atas  standar hidup  yang  layak.  Hak  anak  lainnya adalah  hak  anak  berkebutuhan  khusus. Poin  penting  klaster  ini  lebih  difokuskan pada pencegahan terjadinya anak penyandang disabilitas. Negara menjamin peningkatan  pelayanan  kesehatan  mental dan reproduksi remaja.
Ketujuh, Edukasi, Pemanfaatan
Rekreasi,  dan  Kegiatan  Budaya.  Poin penting  dalam  klaster  ke-7  adalah
memastikan  hak  anak  atas  pendidikan, istirahat,  rekreasi,  dan  kegiatan  budaya dan  seni.  Anak  berhak  atas  pendidikan dasar  secara  gratis,  aman  dan  nyaman  di sekolah,  bebas  dari  kekerasan,  dan  yang terpenting penegakan disiplin tanpa kekerasan.  Anak-anak  juga  aktif  terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga mereka  dapat  mewarisi  tradisi  tradisional lokal  yang  mengandung  nilai-nilai  positif lainnya.
Terakhir atau
Kedelapan,
Perlindungan  Khusus.  Ketentuan  KHA pada  klaster  terakhir  ini  adalah  hak  anak di  daerah  pengungsian,  hak  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  hak  anak  atas perlindungan  dari  eksploitasi  seksual, pornografi,  dan  prostitusi  anak,  serta  hak anak  dari  masyarakat  adat  dan  minoritas. Dalam upaya mengimplementasikan
ketentuan  dan  prinsip  dasar  dalam  KHA, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan telah mengembangkan “Kebijakan
Kabupaten/Kota  Ramah  Anak”.  Yaitu keterpaduan  komitmen  dan  sumber  daya pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha yang  terencana  secara  komprehensif  dan berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak.
Convention on the Rights of the Child (CRC)  disebutkan  bahwa  salah  satu prinsip  yang  terkandung  di  dalamnya adalah  kepentingan  terbaik  bagi  anak, yaitu bahwa setiap anak berhak mendapatkan  yang  terbaik  untuk  dirinya sendiri.
Dalam hal
kesempatan mengenyam  pendidikan,  anak  terlantar juga  berhak  mendapatkan  pelayanan
perlindungan anak yang terbaik. Ketentuan  yang  memberikan  jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat  penting  dan  bahkan  dianggap sebagai  salah  satu  ciri  utama  penegakan prinsip  rule  of  law  di  suatu  negara. (Stephan  Kirchner,  2015).  Namun  selain hak  asasi  manusia  juga  harus  dipahami bahwa setiap orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab  yang juga manusia. Setiap orang, dimanapun mereka berada, harus dijamin hak dasarnya. Pada saat yang sama, setiap orang, di mana pun dia  berada,  juga  berkewajiban  untuk menjunjung  tinggi  hak  asasi  orang  lain sebagaimana  mestinya.  Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban tersebut  merupakan  ciri  penting  dari pandangan dasar bangsa Indonesia tentang  manusia  dan  kemanusiaan  yang adil dan beradab. (Asshiddiqie, 2011).
B.  Hak  Perempuan  Sebagai  Bagian dari  Hak  Asasi  Manusia  dalam Mengarusutamakan
Ratifikasi CEDAW
Isu ketidaksetaraan hak bagi perempuan telah ditanggapi oleh masyarakat internasional melalui
CEDAW  (Ibrahim,  2004).  Disepakati bahwa  CEDAW  memiliki  tujuan  tertentu yaitu untuk melindungi dan memperkenalkan  hak-hak  perempuan  ke dunia internasional, yang akhirnya ditanggapi  oleh  UN  Commission  on  the Status  of  Women,  sebuah  badan  yang dibentuk  pada  tahun  1947  oleh  PBB sebagai dewan pertimbangan. dan pembuat  kebijakan  untuk  meningkatkan kualitas  hidup.  dan  kedudukan  wanita
(Apitulay, 2017). CEDAW diakui sebagai regulasi yang diharapkan mampu melindungi  perempuan  dari  tindakan kekerasan  dan  keberpihakan  pada  jenis kelamin  tertentu.  CEDAW  juga  diyakini sebagai  payung  hukum  yang  berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan  dimulai  dari  pemahaman sepihak  atas  hak  dan  kewajiban  sebagai manusia yang pada hakekatnya diciptakan sama  oleh  Tuhan.  (Zuhriah,  2008).  Oleh karena  itu,  pemerintah  Indonesia  ingin meratifikasi  CEDAW  melalui  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pengesahan
CEDAW  diatur  sesuai  dengan  kebutuhan zaman  dan  didorong  oleh  kondisi  sosial dan  budaya  di  Indonesia  yang  telah mengubah  segala  bentuk  hubungan  laki- laki dan perempuan. (Sumbulah, 2008).
Melalui  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi  Tentang  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan  tanggal  24  Juli  1984  dengan melakukan  reservasi  (reservasi)  Pasal  29
ayat (1). Artinya, Indonesia tidak mengenal  mekanisme  baik  arbitrase maupun  penyelesaian  di  Mahkamah Internasional jika terjadi masalah penafsiran  isi  konvensi  dengan  negara lain.  Isi  pasal  tersebut  adalah  sebagai berikut:  Setiap  perselisihan  antara  dua atau  lebih  Negara  Pihak  mengenai penafsiran  atau  penerapan  Konvensi  ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi, atas  permintaan  salah  satu  dari  mereka, harus  diajukan  ke  arbitrase.  Jika  dalam
waktu enam bulan sejak tanggal permintaan  arbitrase  para  pihak  tidak dapat  menyepakati  organisasi  arbitrase, salah  satu  pihak  dapat  mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah Internasional  melalui  permintaan  sesuai dengan  Patung  Pengadilan.  Pasal tersebut dengan  jelas  menyatakan  bahwa  setiap perselisihan  yang  terjadi  antara  dua negara  atau  lebih,  mengenai  penafsiran atau penerapan konvensi yang tidak dapat diselesaikan  melalui  perundingan,  maka atas  permintaan  salah  satu  negara  yang bersengketa  akan  diajukan  ke  arbitrase. Jika  dalam  waktu  enam  bulan  sejak tanggal  permohonan  arbitrase  organisasi tidak  dapat  menyepakati  arbitrase,  maka salah  satu  pihak  dapat  mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional atas permintaan sesuai dengan prosedur pengadilan.  Negara-negara  di  dunia  tidak boleh  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk mematuhi ketentuan CEDAW berdasarkan  ketentuan  hukum  nasional mereka. Jika hukum nasional mengurangi penegakan perjanjian internasional, hukum  nasional  harus  diubah.  Kewajiban ini  ditambahkan  pada  pasal  CEDAW yang  menyatakan  bahwa  negara-negara peserta CEDAW wajib mengubah undang-undang nasionalnya guna menghapus
diskriminasi terhadap perempuan  dan  melindungi  hak-hak perempuan.
CEDAW memiliki tiga prinsip utama.  Pertama,  prinsip  kesetaraan,  yaitu upaya melihat kesetaraan substantif antara laki-laki  dan  perempuan.  Kedua,  prinsip non-diskriminasi,  baik  diskriminasi  jenis kelamin  maupun  pemenuhan  kebebasan
dasar  dan  hak  asasi  manusia.  Ketiga, prinsip  kewajiban  kepada  negara,  dalam hal  ini  negara  merupakan  aktor  utama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesetaraan bahwa negara peserta merupakan  aktor  utama  yang  memiliki tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya  persamaan  hak  antara  laki- laki  dan  perempuan  dalam  menikmati segala  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya, sipil, dan politik. Bergabungnya Indonesia dalam  konvensi  CEDAW  menjadi  bukti bahwa  Indonesia  mulai  memperhatikan nasib  perempuan.  Misalnya  dalam  kasus perempuan  korban  KDRT.  Keseriusan Indonesia semakin terlihat ketika Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  diundangkan  dan  mulai  berlaku pada tanggal 22 September 2004
(Yanggo, 2007). Dengan lahirnya
Undang-Undang  tentang  Penghapusan KDRT,  isu  KDRT  yang  sebelumnya dianggap  sebagai  masalah  dalam  rumah tangga  telah  dibawa  ke  ranah  publik, sehingga  perlindungan  hak-hak  korban memiliki  payung  hukum  yang  jelas. Ruang  lingkup  rumah  tangga  dalam undang-undang  ini  tidak  hanya  meliputi suami,  istri,  dan  anak,  tetapi  juga  orang- orang yang mempunyai hubungan keluarga  dan  bertempat  tinggal  dalam rumah  tangga  serta  orang-orang  yang membantu  rumah  tangga  dan  bertempat tinggal  dalam  rumah  tangga  tersebut (Pasal 2). Prinsip Penghapusan KDRT itu sendiri  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 adalah: (1) menghormati hak asasi manusia;  (2)  keadilan  dan  kesetaraan gender;  (3)  non-diskriminasi;  dan  (4)
perlindungan korban. Tujuan Penghapusan KDRT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah  segala  bentuk  KDRT;  (2) melindungi  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga;  (3)  menindak  pelaku KDRT;  (5)  memelihara  rumah  tangga yang  harmonis  dan  sejahtera  (Arbaiyah Prantiasih, 2012).
Kelemahan undang-undang ini adalah ruang  lingkup  pengaturannya  terbatas pada lingkup domestik, yaitu mereka yang memiliki  hubungan  keluarga  atau  berada dalam domisili yang sama, sehingga tidak dapat  diterapkan  pada  korban  yang  tidak memenuhi  kategori  lingkup  domestik. Oleh  karena  itu  sulit  dikatakan  bahwa secara  umum  segala  bentuk  kekerasan, baik  kekerasan  fisik,  psikis,  ekonomi maupun  seksual  (khususnya  terhadap korban  perempuan)  telah  diatur  dalam hukum  Indonesia.  CEDAW  terdiri  dari tiga  puluh  bab  yang  mencakup  materi yang berbeda. Selain mengandung diskriminasi  perempuan,  juga  mencakup hak-hak  anak,  sosial  politik,  sosial budaya,  ekonomi,  dan  lain-lain.  Secara umum  isi  CEDAW  terdiri  dari:  (a)  Pasal 116  membahas  prinsip-prinsip  dalam Konvensi,  (b)  Pasal  79  membahas  hak- hak sipil dan politik perempuan, (c) Pasal 1014 mengatur tentang hak-hak ekonomi, sosial  dan  budaya,  (d)  (f  )  pasal  2330 tentang pemberlakuan konvensi, ratifikasi adopsi serta reservasi Konvensi, di antara pasal-pasal  yang  menegaskan  hak-hak perempuan dalam CEDAW adalah (Perempuan, 2017):
1) Kesetaraan  perempuan  dengan  laki- laki  dalam  perkawinan,  yaitu  akan
diberikan  hak  untuk  pindah  dan memilih tempat tinggal;
2) Kesetaraan  perempuan  dengan  laki- laki akan dijamin hak dan kewajibannya dalam hubungan keluarga dan segala hal yang
menyangkut  perkawinan,  terutama hak-hak perempuan bersama laki-laki akan dijamin dalam bidang perkawinan;
3) Pasal 16 huruf (a) menyatakan bahwa laki-laki  dan  perempuan  mempunyai hak yang sama untuk menikah;
4) Dalam  pasal  16  huruf  (b)  hak  yang sama  untuk  secara  bebas  memilih pasangan hidup dan mengikatkan diri dalam  ikatan  perkawinan  hanya dengan  persetujuan  yang  bebas  dan lengkap;
5) Dalam pasal 16 huruf (c)
mensyaratkan  hak  dan  kewajiban yang  sama  selama  perkawinan  dan pemutusan perkawinan;
6) Pasal  16  ayat  1  huruf  (d)  mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri  termasuk  hak  untuk  memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan;
7) Pasal  16  ayat  1  huruf  (f)  menuntut persamaan  hak  bagi  suami  dan  istri terhadap benda;
8) Pasal 16 ayat 2 melarang pertunangan dan  perkawinan  anak  (perkawinan dini); dan
9) Persamaan  hak  bagi  suami  dan  istri berkaitan  dengan  kepemilikan  atas perolehan pengelolaan harta.
Ketentuan  tersebut  di  atas  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang mengakui  hak  reproduksi  perempuan
sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  49 ayat  (3)  yang  berbunyi:  “Hak-hak  khusus yang  melekat  pada  perempuan  karena fungsi reproduksinya dijamin dan dijamin”.  dilindungi  undang-undang”. Selain  itu,  Pasal  1  ayat  (3)  dan  Pasal  3 ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  diskriminasi berdasarkan  jenis  kelamin  dilarang  oleh undang-undang. Undang-undang lain harus  menghapuskan  diskriminasi  dalam segala  aspek  kehidupan,  sosial,  politik, ekonomi,  budaya.  Pasal-pasal  dalam  UU HAM  ini  selalu  ditujukan  kepada  setiap orang,  artinya  segala  sesuatu  yang  diatur dalam  UU  HAM  ini  ditujukan  untuk semua  orang  dari  semua  golongan  dan jenis  kelamin.  (Komnas  Perempuan, 2019). Selain itu, CEDAW juga memprakarsai lahirnya Inpres No. 9/2000 tentang  Pengarusutamaan  Gender  (Inpres No. 9/2000). Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini memberikan indikasi keseriusan pemerintah  dalam  upaya  penghapusan bentuk-bentuk  diskriminasi  dalam  segala aspek kehidupan bernegara. (Patra, 2012).
Dalam  pembukaan  Inpres  ini  disebutkan dua  hal,  yaitu:  a)  Bahwa  dalam  rangka meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan gender  dalam  keluarga,  masyarakat, bangsa, dan negara. kehidupan, dipandang perlu untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam kehidupan  masyarakat.  seluruh  proses pembangunan  nasional;  dan  b)  Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh  proses  pembangunan  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatan  fungsional  seluruh  instansi  dan
lembaga pemerintah di Pusat dan Daerah. Tentu  Inpres  ini  menjadi  dasar  untuk berperspektif gender dalam semua kebijakan  dan  program  pembangunan nasional, tanpa terkecuali. Baik kebijakan pusat  maupun  daerah  harus  berperspektif gender, jika tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

## SIMPULAN
Pemerintah Indonesia telah
menggalakkan  perlindungan  hak  asasi anak  dan  hak  perempuan  yang  terlihat dari  ratifikasi  peraturan  yang  berkaitan dengan  anak  dan  perempuan.  Hak-hak anak  mulai  diakui,  ketika  diratifikasinya Konvensi  Hak  Anak  tahun  1990,  melalui Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, ratifikasi ini juga mengawali  perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  ,  yang  lebih  menekankan  pada perlindungan anak, dan melahirkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah diubah  sebanyak  2  (dua)  kali,  dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Sedangkan  untuk Perlindungan  Perempuan,  pada  tahun 1984  Indonesia  meratifikasi  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap  Perempuan  melalui  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap  Perempuan,  yang  kemudian disusul  oleh  Instruksi  Presiden  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan
Gender  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  agar perlindungan  perempuan  di  Indonesia lebih terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Apitulay, S. R. (2017). Analisis Kerangka HAM  Berspektif  Gender .  Jakarta:
Bidang Marturia-PGI.
Arbaiyah  Prantiasih.  (2012).  Hak  Asasi Manusia  Bagi  Perempuan. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 15 (1), 1–38.
Arminanto, S. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia .
Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Jakarta. Asshiddiqie,  J.  (2011). Demokrasi  Dan Hak Asasi Manusia . Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Asshiddiqie,  J.  (2015). Merawat  dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara (Makalah  pada  acara  Lokakarya Nasional Komnas Perempuan).
Jakarta.
Bahder  Johan  Nasution.  (2013).  Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Child,  U.  C.  on  the  R.  of  the.  (2003).
Second Periodic Report submitted by Indonesia  under  the  Convention  on the Rights of the Child.
CRC/C/65/Add.23.
Erlina. (2012). Implementasi Hak
Konstitusional  Perempuan  Dalam
Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 1 (1).
Gani,  P.  E.  (2014).  Understanding Children’s  Rights  in  Broadcast Programs.  Retrieved  February  2,
2020,
from https://www.kpi.go.id/index.php/liha
t-terkini/38-dalam-negeri/32133- memahami-hak-anak-dalam- program-siaran
Gatot  Gunarso,  W.  A.  (2016).  Konsep Layanan  Pendidikan  Anak  Terlantar Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga Negara. DIH,  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
12 (23).
Hendra  Sudrajat,  B.  T.  (2018).  Peran
Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor  2  Tahun  2015  Tentang
Perlindungan  Anak  Yang  Aspiratif Di  Kota  Tangerang. Soumatera  Law Review , 1 (2).
HZ,  E.  D.  (2014).  Legal  Protection  Of Children From Dangerous Content In Print And Electronic Media. Journal of Legal Studies , 3 (1).
Ibrahim,  M.  D.  (2004). Teknologi  dan Emansipasi . Bandung: Mizan.
Kania,  D.  (2015).  Hak  Asasi  Perempuan dalam Peraturan Perundang- Undangan  Di  Indonesia. Jurnal Konstitusi , 12 (4).
Komnas  Perempuan.  (2019). Hentikan
Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual Dan  Wujudkan  Pemulihan  Yang Komprehensif  Bagi  Korban .  Jakarta:
Komnas Perempuan.
Krisnawaty,  T.  (2010).  Modul  Pelatihan Pemenuhan  Hak-Hak  Konstitusional Warga  Negara.  Jakarta:  Komnas Perempuan.
Laurensius  Arliman  S,  Isdal  Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti,
Ade
Sakurawati,  Y.  (2020).  Pengaruh
Karakteristik  Individu,  Perlindungan
Hak  Perempuan  Terhadap  Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan
Dengan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Sebagai  Variabel  Mediasi. Menara Ekonomi , VI (2), 21–33.
Laurensius  Arliman  S.  (2016).  Partisipasi
Masyarakat  di  dalam  Perlindungan
Anak  yang  Berkelanjutan  Sebagai
Bentuk Kesadaran Hukum. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
3 (2), 310–329. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5
Laurensius  Arliman  S.  (2017).  Komnas
Perempuan  Sebagai  State  Auxialiary
Bodies  Dalam  Penegakan  Ham
Perempuan Indonesia. Justicia Islamica , 14 (2), 125–136. https://doi.org/10.1017/CBO978110
7415324.004
Laurensius  Arliman  S.  (2018a).  Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi  Hak  Anak  Di  Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 47 (1), 10. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2 018.10-21
Laurensius  Arliman  S.  (2018b).  Peranan Metodologi  Penelitian  Hukum  di Dalam  Perkembangan  Ilmu  Hukum di Indonesia. Soumatera Law
Review , 1 (1).
Manan, B. (2006). Perkembangan Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak Asasi Manusia di Indonesia .
Bandung: PT. Alumni.
Ngah,  A.  C.,  &  Rahman,  A.  (2014). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap  Hak  Asasi  Anak  dalam Konvensi  Internasional  (Refleksi  Ius Constitutum dan Prospek Ius Constituendum). Al  Daulah:  Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan ,
3 (2), 129–142.
Noerdin, E. (2005). Representasi Perempuan  dalam  Kebijakan  Publik di  Era  Otonomi  Daerah .  Jakarta:
WRI. Patra, R. (2012). Efektifitas Kelembagaan
Komnas Perempuan Dalam Perlindungan  Ham  Bagi  Perempuan Di  Indonesia. Jurnal  Masalah- Masalah Hukum , 41 (4).
Perempuan,  K.  (2017). Sejarah  Panjang Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan terhadap Perempuan . Jakarta: Komnas Perempuan.
Sahputra,  D.  (2019).  Perlindungan  Hak-
Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi  Massa. Jurnal  HAM ,
10 (2),
233. https://doi.org/10.30641/ham.2019.1 0.233-248 Saparinah  Sadli.  (2000). Hak  Asasi Permpuan dalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan  Alternatif Pemecahannya . Jakarta: KK Convention Watch, PKWJ UI.
https://doi.org/10.26877/jitek.v2i1/m ei.1006
Savitri,  N.  (2008). Women’s  Human Rights  Criticize  Feminist  Legal Theory  Against  the  Criminal  Code . Bandung: Refika Aditama.
Simbolon,  D.  F.  (2018).  Kurangnya
Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi
Faktor Penyebab Terjadinya
Pelecehan  Seksual  Antar  Anak.
Soumatera  Law  Review , 1 (1),  43. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1 i1.3310
Stephan  Kirchner,  V.  F.  (2015).  Slavery under  the  European  Convention  on Human  Rights  and  the  Jus  Cogens Prohibition  of  Human  Trafficking. Journal Human Rights , 27 (1).
Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif
Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu
Hukum , XIII (54).
Sumbulah,  U.  (2008). Gender  dan Demokrasi . Malang: Avveroes Press.
UN Committee on the Rights of the Child. (2004).  Consideration  of  Reports submitted  by  State  Parties  under Convention  on  the  Rights  of  the Child,  the  Concluding  Observations of  the  Committee  on  the  Reports  of Indonesia. CRC/C/15/Add.223.
Varadan,  S.  (2015). Ermerging  trends  in Child  Sexual  Exploitation,  Southeast
Conference on Protection and Rehabilitation Victim of Commercial Sexual  Exploitation  of  Children . Jakarta.
Willems, J. C. . (2006). Children’s Rights and Human Development (A
multidisciplinary  Reader). Antwerp:
Intersentia  Maastricht  Centre  For
Human Rights.
Yanggo,  H.  T.  (2007). Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif  Islam .  Surabaya:  Risalah
Gusti.
Zuhriah,  E.  (2008). Gender  dalam Perspektif  Hukum  dan  HAM  di Indonesia  (Seri  Bunga  Rampai) . Malang: Penerbit UIN Malang Press.