KETENTUAN TENTANG PPN DAN PPnBM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM DAN PERTAMBANGAN MINYAK,

## GAS BUMI SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK

## Lukman Hakim Nasution

## ABSTRAK
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2000  yang  berlaku  sejak  1 Januari 2001. Sejak pertama kali diundangkan memang Undang-undang ini sudah jadi pertentangan  karena  umumnya  perusahaan  yang  bergerak  sebagai  perusahaan pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi apakah wajib mengikutnya ataukah tidak.
Hal  itu  disebabkan  sudah  sejak  lama  Pertamina  yang  merupakan  perusahaan negara mendominasi segala keperluan pemerintah mengenai pertambangan. Jadi kembali ke Pertamina apakah kewajiban PPN dan PPnBM atau juga PPh dan pajak-pajak lain wajib diikuti  atau  bagaimana  kalau  pertamina.  Selain  daripada  itu  tulisan  ini  berusaha mengungkapkan  betapa  sebenarnya  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh perusahaan pertambangan umum seandainya pertamina tidak ikut campur.

## 1. Pendahuluan
Ketentuan tentang PPN dan PPn.BM pada Perusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan  Minyak,  Gas  Bumi  sebagai  Pemungut  Pajak,  adalah  uraian  tentang Pengukuhan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan, Ketentuan Pengkreditan dan SPT 1107 PUT. Faktur Pajak Standar, Restitusi dipercepat dan fasilitas pajak lainnya.
Hal itu berarti kita akan berbicara tentang Kewajiban PKP Pasal 3A UU PPN 1984,  Pasal  9,  Per.l47/PJ/2006  tgl.29  September  2006  tentang  SPT  1107-PUT, Per.159/PJ/2006  tgl.  31  Oktober  2006  tentang  F.P.Standar,  Per.l22/PJ/2006  tentang Restitusi  PPN  dan  Pasal  16B  UU  PPN  1984  tentang  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  dan dibebaskan dari pengenaan PPN.
Dengan demikian, agar kita semua memahami apa yang seharusnya diketahui oleh  para  Perusahaan  Pertambangan  Umum  seperti  Emas,  Ferronikkel  dan  Tembaga, Timah, Batubara dan Bauksit serta Pertambangan Minyak Gas Bumi serta Geothermal (Panas Bumi, dan lain sebagainya, khususnya dalam kewajiban perpajakannya sebagai pemungut PPN.

## 2. Kewajiban PKP (Pasal 3A)
Di dalam UU PPN 1984 Pasal 3A, diatur tentang kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu : 1. Memiliki Nomor Pengukuhan sebagai PKP (NPPKPl) Setiap Pengusaha setelah memenuhi ketentuan sebagai PKP diharuskan melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan rnendapatkan NP.PKP. Dalam jangka waktu l(satu) bulan sesudah mulai usaha dengan sanksi 2(dua)% x Dasar Pengenaan Pajak. (Pasal 14 KUP).
2. Memungut Paiak Terutang Dengan membuat Faktur Pajak atau Bukti Pajak Keluaran (PK) bagi PKP Penjual atau Bukti  Pajak  Masukan  (PM)  bagi  Pembeli.  Kalau  belum  dikukuhkan  sebagai  PKP, belum diperkenankan membuat Faktur Pajak. Kalau belum PKP tapi terlanjur buat Faktur Pajak, maka akan dikenakan sanksi 2 (dtt9)% x D.P.P.
3. Menyetor Pajak Terutang Serangkaian kegiatan mencatat jumlah Pembelian dalam Buku Pembelian dan setelah satu masa Pajak jumlah Pembelian dikali tarif 10% = Pajak Masukan. Demikian pula mencatat  jumlah  penjualan  didalam  Buku  Penjualan  dan  setelah  satu  masa  pajak jumlah  penjualan  dikali  tarif  10%  =  Pajak  Keluaran.  Selanjutnya  PM  dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama, hasilnya PM>PK = PPNLB, bila PM<PK = PPNKB  dan  bila  PM  =  PK  hasilnya  adalah  PPN  Nihil  dalam  hal  PPNKB  disetor dengan  SSP  ke  Bank  Persepsi. Apabila  tidak  menyetor  atau  terlambat,  dikenakan sanksi 2%.
4. Menyetorkan Pajak Terutang
Tugas  menyetorkan  atau  melaporkan  Pajak  Terutang,  dengan  menyampaikan  SPT
Masa  PPN  1107  bagi  PKP  biasa,  dengan  SPT  masa  PPN  1107  PUT  bagi  PKP Pemungut  PPN.  SPT  masa  PPN  1107  dan  1107  PUT  ini  dilaporkan  selambat- lambatnya  tanggal  20  bulan  berikutnya  dan  bila  terlambat  PKP  dikenakan  sanksi Rp.50.000,-per.SPT/bulan.
5. Penghitungan PPN
Cara  menghitung  PPN  disebut  dengan  sistem  Indirect  Subtraction  Method  atau Metode tidak langsung. Metode tidak langsung digunakan karena metode langsung (Direct Subtraction Method) dengan Rumus: tarif x Pertambahan Nilai, dianggap sulit dilaksanakan.
Metode tidak langsung dengan Rumus PK - PM = PPN. (lihat poin No.3 Menyetor Pajak Terutang)

## 3. Ketentuan Pengkreditan (Pasal 9 UUPPN 1984)
Masalah Pengkreditan didalam UUPPN 1984 diatur dalam Pasal 9 UUPPN 1984, ayat (5) tentang PM yang dapat dikreditkan dan ayat (8) tentang PM yang tidak dapat dikreditkan.
1. Pasal  9  ayat  (5)  mengatur  tentang  PM  yang  dapat  dikreditkan  adalah  PM  atas pembelian  BKP/perolehan  JKP  yang  berhubungan  langsung  dengan  kegiatan menghasilkan  BKP  atau  memperoleh  JKP  dari  sektor-sektor  Produksi,  sektor Distribusi, sektor Manajemen dan sektor Pemasaran.
2. Pasal 9 ayat (8) mengatur tentang PM yang tidak dapat dikreditkan, yaitu PM atas pembelian BKP/JKP yang :
a. Tidak berhubungan langsung dengan sektor produksi. b. Tidak dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP. c. Yang  dibayar  untuk  pembelian/perolehan  kendaraan  bermotor  tertentu,  yaitu sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, kecuali digunakan sebagai barang dagangan atau disewakan.
d. Atas  pemanfaatan  BKP  tidak  berwujud/JKP  dari  luar  daerah  Pabean  didalam Daerah Pabean, sebelum dikukuhkan sebagai PKP.
e. Yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana. f. Yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5).
g. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah Pabean       didalam daerah Pabean yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6).
h. Yang ditagih dengan menggunakan Surat ketetapan Pajak (SKP).
i. Yang ditemukan dalam pemeriksaan (kecuali telah dicatat dalam buku pembelian PKP).
j. Yang PKnya mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
4. Peraturan Dirjen Pajak No. 147/PJ/2006 tanggal 29-9-2006 tentang SPT masa PPN 1107-PUT
Per.DJP N0.147/PJ/2006 ini menguraikan tentang tata cara pengisian SPT masa PPN  bagi  pemungut  PPN  menggantikan  SPT  masa  PPN  1101  PUT  yang  sudah  tidak berlaku lagi. Terdiri dari l (satu) lembar SPT induk 1107 PUT, l (satu) lembar lampiran SPT 1107 PUT 1 dan l(satu) lembar lampiran SPT 1107 PUT 2 jumlah = 3 (tiga) lembar. Untuk jelasnya, silahkan periksa lampiran yang bersangkutan.
5. Peraturan Dirjen Pajak No.l59/PJ/2006 tanggal 31-10-2006 tentang F.P. Standar
1. Sehubungan  dengan  kewajiban  pembuatan  F.P.  Standar  dalam  penyerahan  kepada pemungut PPN, Per.l59/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak.khusus untuk pemungut PPN tata cara pembuatan Faktur pajak dan penyetoran sebagaimana  diatur  dalam  Kontraktor  Perjanjian  Kerja  sama  pengusahaan Pertambangan Minyak Gas Bumi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. ll/PMK.03/2005 berlaku per.tgl. 1 Februari 2005 diatur sebagai berikut :
a. Rekanan PKP wajib membuat Faktur Pajak dan SSP untuk setiap penyerahan BKP/JKP kepada Kontraktor.
b. Faktur Pajak Standar dibuat selambat-lambatnya : 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP.
2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP.
c. SSP  diisi  dengan  membubuhkan  NPWP  serta  identitas  rekanan  yang bersangkutan, namun pensndatanganan SSP dilakukan oleh kontraktor sebagai penyetor atas nama rekanan.
d. Penyetoran  PPN/PPn.BM  yang  dipungut  dilakukan  selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan.
e. Kontraktor wajib melaporkan PPN/PPn.BM yang telah dipungut dan disetor ke KPP paling lambat pada hari ke-20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan.
f. Dalam  Hal  hari  ke-15  dan  hari  ke-20  jatuh  pada  hari  libur,  saat penyetoran/pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
g. PPN dan atau PPn.BM atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan kepada kontraktor yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2005 dipungut oleh rekanan PKP.
Lukman Hakim Nasution
oleh rekanan PKP.
h. Dalam hal PPN dan atau PPn.BM telah dipungut oleh kontraktor, kontraktor berkewajiban menyetor dan melaporkannya selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2005 dan 20 Februari 2005.
2. Dalam Hal pembuatan F.P Standar khusus pemungut PPN diperkenankan melakukan coretan-coretan dalam F.P Standar, misalnya dalam hal penyerahan BKP/JKP dalam mata uang asing jika terjadi selisih kurs mata uang asing pada saat pembuatan Faktur Pajak  dengan  saat  pembayaran.  Cara  mencoret  angka-angka  dalam  F.P.  Standar, diganti dengan angka yang baru, kurs valas yang baru, lalu diparaf.
3. Dengan  Pemungut  yang  ditunjuk  dengan  Per.il/PMK.03/2005  tanggal  1  Februari 2005,  PPN/PPn.BM  tentang  sehubungan  dengan  pembayaran  yang  jumlahnya paling banyak sebesar Rp.l0.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipungut dan disetor sendiri oleh rekanan PKP yang bersangkutan. Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN/PPn.BM atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan bukan PKP.
4. Dengan  Pemungut  PPN  sejak  tanggal  1  Januari  2004  bahwa  Bendaharawan Pemerintah Pusat dan atau Daerah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara telah ditunjuk  sebagai  Pemungut  PPN  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 563/KMK.03/2003, disaat rekanan PKP mengajukan tagihan wajib membuat F.P. Standar & SSP dengan saat PPN terutang atas pembayaran PPN dan atau PPn.BM yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah pada saat pembayaran.
6. Peraturan Dirjen Pajak No. 122/PJ/2006
1. Apa  yang  menyebabkan  PPN  lebih  bayar?  Hal-hal  yang  menyebabkan  PM  lebih besar dari pada PK antara lain :
a. Pada saat awal usaha dimana barang modal, bahan baku dan bahan pembantu dibeli.
b. Pada saat PKP melakukan kegiatan Ekspor BKP.
c. PKP  menyerahkan  BKP  dan  atau  JKP  kepada  sesama  &  PKP  atau  kepada pemungut PPN.
d. PKP  menyerahkan  BKP  dan  atau  JKP  dalam  rangka  Proyek  Pemerintah  yang didanai oleh bantuan LN.
e. PKP menyerahkan BKP dan atau JKP kepada Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) untuk diolah lebih lanjut.
f. PKP menyerahkan BKP dan atau JKP kepada PKP dengan kriteria tertentu.
2. Mekanisme Restitusi;
a. Restitusi PPN dapat diminta setiap masa Pajak.
b. Dalam  hal  Ekspor  BKP  yang  tergolong  mewah  (BKP  YTM)  termasuk pengembalian PPn.BM yang telah dibayar atas perolehan BKP YTM.
3. Cara mengajukan Permohonan Restitusi : a. Mencantumkan  tanda  silang  dalam  SPT  masa  PPN  1107  atau  dengan  Surat Permohonan tersendiri.
b. Permohonan Restitusi agar disampaikan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan l (satu) permohonan untuk 1 (satu) masa Pajak.
4. Kelengkapan  Dokumen  yang  dipersyaratkan  dalam  hal  Pengerahan  kepada Pemungut PPN:
a. Kontrak  atau  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  atau  surat  pesanan  atau  Dokumen
Sejenis lainnya dan b. Surat Setoran Pajak.
5. Jangka  waktu  Penyelesaian  WP  Patuh  =  1  (satu)  bulan  sejak  saat  diterima permohonan. Mekanisme Penelitian sedangkan untuk PKP kegiatan tertentu : a. Resiko Rendah = 2 (dua) bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap. b. Bukan  Resiko  Rendah  =  4  (empat)  bulan  sejak  permohonan  diterima  secara lengkap.
c. Resiko  Rendah  dan  atau  bukan  Resiko  Rendah  yang  dilakukan  pemeriksaan lengkap = 12 (dua belas) bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap.
6. PKP Kegiatan Tertentu: a. Kegiatan  tertentu  Resiko  rendah  adalah  PKP  yang  melakukan  penyerahan kepada Pemungut PPN dan PKP Eksportir, yaitu:
1. Produsen 75% adalah produksi sendiri.
2. Perusahaan terbuka.
3. Perusahaan  yang  pemegang  saham  terbesarnya  adalah  Pemerintah Pusat/Daerah.
b. Kegiatan tertentu bukan resiko rendah adalah PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN dan PKP diluar yang disebut diatas.
c. PKP kriteria tertentu antara lain terdiri atas:
1. Laporan keuangan perusahaan diaudit oleh kantor Akuntan Publik dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian.
2. Penghitungan  Jumlah  Peredaran  Usaha  dan  Pajaknya  mudah  diketahui karena berkaitan dengan aturan Pemerintah lainnya.
7. Restitusi  dipercepat.maksudnya  adalah  dalam  rangka  pelayanan,  penyelesaian Restitusi bagi PKP Resiko Rendah yang menurut surat edaran Dir.Jen.Pajak Nomor SE-09/PJ.53/2006 yang semula ditentukan 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima lengkap, dipercepat menjadi 7 (tujuh) hari saja dengan kemungkinan dilakukan Post Audit (pemeriksaan kemudian) dan bila ternyata tidak benar, dapat diterbitkan SKP KBT (denda 100%).
7. Fasilitas dalam UU PPN 1984
1. Pada prinsipnya fasilitas didalam pasal 16B UU PPN 1984 hanya ada 2 (dua) macam, yaitu :
a.   Pajak terutang tidak dipungut, dan b.  Dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  yang  diberikan  untuk  kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Dikawasan atau tempat tertentu dalam daerah Pabean (wilayah dalam negeri).
2. Penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu.
3. Impor Barang Kena Pajak.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean dengan tujuan untuk :
a) Mendorong  ekspor  yang  merupakan  prioritas  dikawasan  berikat  dan Entreport produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) dan wilayah lain yang dibentuk khusus untuk itu.
b) Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi.
2. Pajak Terutang Tidak Dipungut Kawasan berikat (Bonded Zone) Daerah industri pulau Batam adalah daerah industri pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya yang dinyatakan sebagai kawasan berikat sesuai peraturan Per.UUan yang berlaku.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  tahun  2003  pada  prinsipnya  menetapkan  hal-hal sebagai berikut :
a. Untuk  tahap  pertama  terhitung  1  Januari  2004  PPN/PPn.BM  dikenakan  atas impor atau penyerahan BKP berupa :
1. Kendaraan bermotor berupa segala jenis kendaraan bermotor, baik beroda 2 (dua) atau lebih;
2. Rokok dan hasil tembakau lainnya, dan 3. Minuman yang beralkohol.
b. Untuk tahap kedua, PPN/PPn.BM dikenakan atas impor dan atau penyerahan BKP  berupa  barang-barang  elektronik  yang  menggunakan  tenaga  baterai maupun listrik.
c. Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis BKP dan atau JKP yang dikenakan PPN/PPn.BM  selain  BKP  tersebut  pada  poin  1  dan  2,  dilakukan  dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.
3. PPN terutang dan ketentuan Pasal 16B UU PPN 1984
Atas  pemanfaatan  BKP  tidak  berwujud/JKP  dari  luar  daerah  Pabean  didalam kawasan  Berikat  (Bonded  Zone)  Daerah  Industri  Pulau  Batam  dikenakan  PPN. Demikian pula ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Pasal 16B UU PPN 1984 atas barang dan jasa dan PPn.BM sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU nomor 18 tahun 2000 selain yang diatur dalam PP ini dinyatakan berlaku. Selain fasilitas berupa PPN/PPn.BM maka kepada PKP dikawasan berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam juga diberikan fasilitas-fasilitas perpajakan yang berlaku berdasarkan Pasal 16B UU PPN 1984 (PP No.63 tahun 2003) : a. PP  nomor  42    tahun    1995  tentang  Bea  Masuk.Bea  Masuk  Tambahan,
PPn.BM/PPN  dan  PPn  dalam  rangka  Pelaksanaan  Proyek  Pemerintah  yang dibiayai  dengan  hibah  atau  dana  pinjaman  Luar  Negeri,  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP nomor 25 tahun 2001;
b. PP nomor 33 tahun 1996 tentang tempat Penimbunan Terikat sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 43 tahun 1997;
c. PP nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau  JKP  tertentu  yang  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  sebagaimana  telah diubah dengan PP nomor 38 tahun 2003;
d. PP nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat  strategis  yang  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP nomor 46 tahun 2003.
4. Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun Dalam rangka mewujudkan kerjasama ekonomi antara Pemerintah RI dan Singapura serta untuk mendorong penanaman Modal dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun,  diberikan  kemudahan  dibidang  perpajakan  dalam  bentuk  pembebasan sementara  dari  pemungutan  PPN/PPn.BM.  PPN  dan  PPn.BM  terutang  tidak dipungut seluruhnya atas perolehan dalam negeri BKP maupun JKP dan impor BKP ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP yang berasal dari luar daerah Pabean Indonesia oleh Pengusaha yang melakukan kegiatan operasi untuk pembangunan. a. Kawasan yang akan dikembangkan untuk usaha-usaha kepariwisataan termasuk sarana pendukung di Pulau Bintan.
b. Kawasan industri di Pulau Bintan.
c. Kawasan pengembangan sumber-sumber air di Pulau Bintan.
d. Kawasan penimbunan, distribusi dan pengolahan minyak Bumi serta kawasan industri Maritim (galangan kapal) dan konstruksi lepas pantai di Pulau Karimun Besar dan Pulau-pulau sekitarnya.
Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya tidak  dipungut  PPN  dapat  dikreditkan.Dalam  hal  BKP/JKP  maupun  BKP  tidak berwujud/JKP  yang  berasal  dari  luar  daerah  Pabean  yang  atas  perolehan  dalam negerinya, impornya maupun pemanfaatannya didalam daerah Pabean tidak dipungut PPN/PPn.BM,  apabila  digunakan  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya,  maka PPN/PPn.BMnya harus dibayar kembali (PP 30/95).
5. KAWASAN BERIKAT
Yang dimaksud dengan Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan  dengan  batas-batas  tertentu  yang  didalamnya  dilakukan  kegiatan  usaha industri  pengolahan  barang  dan  bahan   kegiatan  rancang  bangun,  perekayasaan,
, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL)  yang  hasilnya  terutama  untuk  tujuan  ekspor.  (PP.33/96  juncto Kep.Men.Keuangan  nomor  291/1997).  Kawasan  Berikat  merupakan  salah  satu bentuk  tempat  penimbunan  berikat  yaitu  daerah/tempat  yang  berupa  bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu didalam daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memarnerkan dan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entreport untuk tujuan pameran atau Toko Bebas Bea (PP.33/96). 6. PPN tidak dipungut fTDPl Atas  penyerahan  BKP  oleh  PKP  dari  DPIL  kepada  PKP  di  kawasan  berikat  atau EPTE untuk diolah, PPN/PPn.BM yang terutang tidak dipungut (TDP). Demikian pula atas penyerahan BKP oleh PKP dari kawasan berikat atau EPTE kepada PKP sub.kontraktor  di  DPIL  untuk  diolah  lebih  lanjut.PPN/PPn.BM  terutang  tidak dipungut (TDP). Atas penyerahan kembali hasil pekerjaan oleh PKP sub.kontraktor dan DPIL kepada PKP di KB atau EPTE, PPN/PPn.BM yang terutang tidak dipungut (TDP). 7. Penyelenggara KB dan penetapan selagi KB Penyelenggara  KB  adalah  Perseroan  Terbatas.  Koperasi  yang  berbentuk  Badan Hukum  atau  Yayasan  yang  memiliki,  menguasai,  mengelola  dan  menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di KB yang diselenggarakan berdasarkan izin untuk menyelenggarakan KB. Penetapan suatu  kawasan  atau  tempat  sebagai  KB  serta  pemberian  izin  penyelanggara  KB dilakukan dengan Kep.Menteri Keuangan (PP nomor 43 tahun 1997 juncto KMK292 tahun 1998).
Untuk  mendapatkan  izin  pihak  yang  akan  menjadi  Pengusaha  KB  (PKB)  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki  bukti  kepemilikan  atau  penguasaan  suatu  bangunan  tempat  atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (Pagar Pemisah);
b. Memiliki  Surat  Izin  Usaha  Industri,  analisis  mengenai  Dampak  Lingkungan (Amdal) dan   izin   lainnya  yang   diperlukan   dari instansi teknis terkait;
c. Memiliki  penetapan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dan  melampirkan surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib SPT.
d. Rencana tata letak kawasan berikat (KB).
KB dapat hanya terdiri dari satu Perusahaan dimana PKP sekaligus bertindak selaku  Pengusaha  di  Kawasan  Berikat  (PDKB)  atau  KB  dapat  juga diperuntukkan bagi beberapa PDKB yang melakukan kegiatan usaha di KB yang diselenggarakannya.atau  penyelenggara  hanya  menyediakan  fasilitas,sarana
Lukman Hakim Nasution
dan prasarana bagi beberapa PDKB yang melakukan kegiatan usaha di KB yang bersangkutan.
8. Fasilitas bagi Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan KB  dan  peralatan  perkantoran  yang  semata-mata  dipakai  oleh  PKP  yang  telah mendapat izin diberikan fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN/PPn.BM  dan  PPh.Pasal  22.  PKB  berkewajiban  untuk  melakukan  penelitian kelengkapan  persyaratan  yang  diwajibkan  kepada  PKB  yang  akan  melakukan kegiatan  usaha  di  KB  yang  diselenggarakannya:  Jenis    perusahaan  yang  dapat diberikan persetujuan  sebagai PKB : a. Dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); b. Dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA); c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
d. Koperasi yang berbentuk Badan Hukum;
e. Yayasan.
9. Dibebaskan dari Pengenaan PPN Sejak  1  Januari  2001  Pemerintah  telah  mengundangkan  2  (dua)  peraturan Pemerintah tentang fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, yakni : a. PP  nomor  12  tahun  2001  tentang  impor  dan  atau  penyerahan  BKP  tertentu dengan  sifat  yang  Strategis.  Sejak  1 Agustus  2002  PP  nomor  43  tahun  2002 mengubah PP ini dan PP nomor 46 tahun 2002 mengubah lagi "PP ini".
b. PP nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan BKP  tertentu dan atau JKP tertentu. Tanggal 14 Juli 2003 PP nomor 38 tahun 2003 mengubah PP ini.
Untuk  jelasnya  mohon  periksa  Lampiran,  khususnya  lampiran  tentang  fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

## 8. Kesimpulan dan Penutup
Ketentuan  PPN  dan  PPn.BM  pada  Perusahaan  Pertambangan  umum  dan Pertambangan  Minyak,  Gas  Bumi  sebagai  pemungut  Pajak  dapat  disimpulkan  bahwa peranannya  kecil  sekali  karena  tidak  ada  peran  yang  menonjol,  karena  apa?  Karena Perusahaan-perusahaan Pertambangan Umum maupun Pertambangan Minyak. Gas Bumi hanya salah satu dari 4 (empat) channel yang mengatur usaha tambang dan perpaj akannya, yaitu:
1. B.P.Migas:  Merupakan  Badan  Usaha  yang  menangani  pajak-pajak  usaha pertambangan yang ada;
2. B.P.K.P.:  Instansi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan,yang  menangani masalah Cost and Recovery usaha-usaha Pertambangan Minyak ataupun drilling, gas bumi dan lainnya;
3. D.J.A.P.K.: Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, merupakan juru bayar Negara termasuk pajak-pajak usaha pertambangan yang ada;
4. DJP  :  Menangani  masalah  administrasi  dan  memantau  kelancaran  pot/put.  Usaha- usaha pertambangan yang ada (withholding tax);
Seandainya biaya-biaya cost & recovery boleh dilihat saja oleh orang pajak atau dikonfirmasi Faktur Pajaknya, niscaya banyak pajak-pajak yang dapat diselamatkan. Tapi karena kenyataannya BPKP tidak pernah minta konfirmasi ke Dit.Jen.Pajakjadi kita tidak tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi. Jadi Dit.Jen. Pajak tinggal   konfirmasi saja dengan keadaan ini tidak tahu sampai kapan. Sebagai Penutup sebenarnya apa yang disimpulkan
diatas tidak ada hubungannya dengan materi yang disajikan didepan. Yang disajikan di bagian  depan  adalah  hal-hal  yang  elementer  harus  diketahui  oleh  para  pelaksana  UU Perpajakan kita, mudah-mudahan tulisan ini ada gunanya, ada manfaatnya, ada mata yang terbuka dan seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Untung Sukardji, “Pajak Pertambahan Nilai” , Tahun 2006, Pusdiklat Perpajakan.
Hanantha Bwoga, “Pajak Pertambahan Nilai : Dasar-Dasar” , Tahun 2005, Universitas Trisakti, Jakarta
Lukman Hakim Nasution, “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah” , Tahun 2007, Universitas Trisakti, Jakarta
Direktorat Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2005 Kumpulan Surat Edaran
Lukman Hakim Nasution