## PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN
PENGAHAPUSAN PIDANA DAN KONRTIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

## NASIONAL

## Oleh
Ratna Kumala Sari ratnakumala92@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai
Naskah Diterima
: 05-01-2022
Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

## Abstrak
Alasan  penghapusan  pidana  secara  umum  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf.  Dalam  beberapa  literatur  hukum  pidana, dapat  dilihat  tentang  pengertian  dari  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  serta perbedaannya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  penelitian  ini  merumuskan permasalahan  yaitu:  1)  Bagaimana  pengaturan  alasan  penghapusan  pidana nasional  dan  negara  lain?  2)  Bagaimana  kontibusi  kebijakan  formulasi  alasan penghapusan  pidana  terhadap  pembaharuan  hukum  pidana  Nasional?  Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative.  Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  pengaturan  alasan  penghapusan  pidana  dalam  KUHP Indonesia  yang  berlaku  sekarang  belum  secara  tegas  diatur  mengenai  ruang lingkup  pembagian  alasan  penghapus  pidana  ke  dalam  alasan  pembenar  atau alasan pemaaf.  Di Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana  yang  secara  spesifik.  Sedangkan  Negara  Inggris  ruang  lingkup  alasan penghapus  pidana  yang  berbeda  dengan  KUHP  Indonesia  yaitu  diaturnya mengenai intoxication,  marital  coercion ,  dan consent  of  victim. Kebijakan formulasi  alasan  penghapusan  pidana  tertuang  dalam  RUU  KUHP  yang  telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP  yang  sesuai dengan ide dasar dari  tujuan  pemidanaan  yang  integratif  yang  tidak  saja  mencakup  perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri.
Kata  Kunci:  Perbandingan,  Alasan  Penghapusan  Pidana,  Pembaharuan Hukum Pidana

## Abstract
The  reasons  for  the  abolition  of  crimes  are  generally  divided  into  two  types, namely justifying reasons and forgiving reasons. In some criminal law literature, it  can  be  seen  about  the  meaning  of  justification  and  excuses  and  their differences.  Based  on  this,  this  research  formulates  the  problems,  namely:  1)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
How  is  the  reason  for  the  abolition  of  national  and  other  countries'  criminal offenses arranged? 2) What is the contribution of the policy on the  formulation of  the  reasons  for  the  abolition  of  criminal  acts  to  the  renewal  of  the  National Criminal  Law?  This  study  uses  a  normative  juridical  research  method.  The results of the study explain that the regulation of reasons for abolition of crimes in  the  current  Indonesian  Criminal  Code  has  not  been  explicitly  regulated regarding the scope of division of reasons for criminal abolition into reasons of justification  or  excuses.  In  Germany,  there  are  no  specific  types  of  reasons  for abolishing  crimes.  Meanwhile,  in  the  UK,  the  scope  of  the  reasons  for eliminating the crime is different from the Indonesian Criminal Code, namely the regulation  of  intoxication,  marital  coercion,  and  the  consent  of  the  victim.  The policy  on  the  formulation  of  the  reasons  for  the  abolition  of  the  crime  is contained  in  the  Draft  Criminal  Code  which  has  reflected  a  concept  of  the formation  of  the  Criminal  Code  in  accordance  with  the  basic  idea  of  an integrative sentencing goal which includes not only protection of the community, but also the perpetrators and victims themselves.
Keywords:  Comparison,  Reasons  for  Abolition  of  Criminal  Law,  Criminal Law Reform

## I. PENDAHULUAN
Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman/pidana  kepada  para  pelaku  atau  terdakwa yang diajukan kepengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan- alasan  tersebut  dinamakan  alasan  penghapus  pidana.  Alasan  penghapus  pidana adalah  peraturan  yang  terutama  ditujukan  kepada  hakim.  Peraturan  ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku,yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana,tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari  pembuat  undang-undang  untuk  menentukan  apakah  telah  terdapat  keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. 1
Dasar  atau  alasan  penghapusan  pidana  secara  umum  dibedakan  menjadi  dua jenis,yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta  perbedaannya,  salah  satunya  dalam  buku  Roeslan  Saleh  bahwa: 2 Apabila
1 Wirjono Prodjodikoro. (1989). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Eresco, hlm. 34
2 Roeslan Saleh. (1968). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Politeia, hlm.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
tidak  dipidananya  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  yang  mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan  hukum  nya  perbuatan,  maka  dikatakanlah  hal-hal  tersebut  sebagai alasan-alasan  pembenar.  Perbuatan  yang  pada  umumnya  dipandang  sebagai perbuatan  yang  keliru,  dalam  kejadian  yang  tertentu  itu  dipandang  sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.
Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang  mencocoki  rumusan  delik  disebabkan  karena  tidak  sepantasnya  orang  itu dicela,  tidak  sepatutnya  dia  disalahkan,  maka  hal-hal  yang  menyebabkan  dia tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Berbeda  halnya  dengan  alasan  yang  dapat  menghapuskan  penuntutan,  alasan penghapus  pidana  diputuskan  oleh  hakim  dengan  menyatakan  bahwa  sifat melawan  hukumnya  perbuatan  hapus  atau  kesalahan  pembuat  hapus,  karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang  memaafkan  pembuat.  Adil  dalam  hal  ini  hak  melakukan  penuntutan  dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim.  Dengan  kata  lain  undang-undang  tidak  melarang  Jaksa  Penuntut  Umum untuk  mengajukan  tersangka  pelaku  tindak  pidana  ke  sidang  pengadilan  dalam hal  adanya  alasanpenghapus  pidana.  Oleh  karena  hakimlah  yang  menentukan apakah  alasan  penghapus  pidana  itu  dapat  diterapkan  kepada  tersangka  pelaku tindak pidana melalui vonisnya. 3 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  permasalahan  antara  lain:  1.  Bagaimana pengaturan  alasan  penghapusan  pidana  nasional  dan  negara  lain?  2.  Bagaimana kontibusi kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Nasional?

## II. METODE PENELITIAN
3 Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana . Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 140-141
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  bertumpu  pada  data sekunder  dan  ditunjang  dengan  pendekatan  yuridis  komparatif.  Pendekatan komparatif  digunakan  untuk  membandingkan  pengaturan  alas  an  penghapusan pidana  nasional  dengan  Negara  lain.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan-bahan  kepustakaan  serta  dokumen- dokumen yang berkaitan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif  analitis  untuk  memberikan  gambaran  terhadap  obyek  yang  diteliti melalui data yang telah terkumpul, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis, dan  menginteprestasikan.  Selanjutnya  analisis  kualitatif  dilakukan  dengan  cara deskriptif  dan  preskriptif,  yang  tidak  hanya  bermaksud  mengekspresikan  atau menggambarkan realita kebijakan legislatif seperti yang diharapkan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Alasan Penghapusan Pidana Nasional dan negara lain
1. Alasan Penghapusan Pidana di Negara Indonesia
Alasan  penghapus  pidana  ada  yang  terletak  di  dalam  KUHP  dan  ada  pula  yang terletak  di  luar  KUHP.  Dalam  KUHP  tidak  ada  disebutkan  istilah-istilah  alasan pembenar  dan  alasan  pemaaf.  Bab  ketiga  dari  buku  pertama  KUHP  hanya menyebutkan  alasan-alasan  yang  menghapuskan  pidana.  Dalam  teori  hukum pidana,  Achmad  Soema memberikan penjelasan  alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi: 4
a) Alasan  pembenar,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  sifat  melawan hukumnya  perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
b) Alasan  pemaaf , yaitu  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum,
4 R. Achmad Soema Di Pradaja. (1982). Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 249
jadi  tetap  merupakan  perbuatan  pidana,  tetapi  dia  tidak  dipidana,  karena tidak ada kesalahan.
Alasan  penghapus  pidana  dalam  KUHP  yang  termasuk alasan  pembenar , masing-masing akan dibahas sebagai berikut:
a. Keadaan darurat
Pasal  48  KUHP  berbunyi:  Barangsiapa  melakukan  perbuatan  karena  terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum.
Daya  paksa  ( overmacht )  dibedakan  atas  daya  paksa  absolut,  dayat  paksa  relatif dan  keadaan  darurat  ( noodtoestand ).  Daya  paksa  absolut  dan  relatif  termasuk sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar.
Seseorang  dikatakan  berada  dalam  keadaan  darurat  “apabila  seseorang dihadapkan  pada  suatu  dilema  untuk  memilih  antara  melakukan  delik  atau merusak  kepentingan  yang  lebih  besar.  Dalam  keadaan  darurat  pelaku  suatu tindak  pidana  terdorong  oleh  suatu  paksaan  dari  luar,  paksaan  tersebut  yang menyebabkan  pelaku  dihadapkan  pada  tiga  keadaan  darurat,  yaitu  perbenturan antara  dua  kepentingan  hukum.  Dalam  hal  ini  pelaku  harus  melakukan  suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama  melanggar  kepentingan  hukum  yang  lain,  begitu  pula  sebaliknya perbenturan  antara  kepentingan  hukum  dan  kewajiban  hukum.  Dalam  hal  ini pelaku  dihadapkan  pada  keadaan  apakah  harus  melindungi  kepentingan  hukum atau  melaksanakan  kewajiban  hukum  Perbenturan  antara  kewajiban  hukum  dan kewajiban  hukum.  Dalam  hal  ini  pelaku  harus  melakukan  kewajiban  hukum tertentu,  namun  pada  saat  yang  sama  dia  tidak  melakukan  kewajiban  hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.
Dalam  keadaan  darurat  tersebut  di  atas,  tindak  pidana  yang  dilakukan  hanya dibenarkan jika:
1) tidak ada jalan lain
2) kepentingan  yang  dilindungi  secara  objektif  bernilai  lebih  tinggi  dari  pada kepentingan yang dikorbankan.
b. Pembelaan Terpaksa
Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  berbunyi:  Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang terpaksa  dilakukannya  untuk  mempertahankan  dirinya  atau  diri  orang  lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat iti juga tidak boleh dihukum.
Pembelaan  terpaksa  menurut  Pasal  49  ayat  (1)  hal-hal  yang  bisa  dikategorikan yaitu:
a) ada  serangan  mendadak  atau  seketika  itu  terhadap  raga,  kehormatan, kesusilaan atau harta benda
b) serangan itu bersifat melawan hukum
c) pembelaan merupakan keharusan
d) cara pembelaan adalah patut.
Untuk  menilai  unsur  pembelaan  terpaksa  sebagai  dasar  peniadaan  pidana  maka harus  diterapkan  asas  keseimbanganatau  asas  Proporsionalitasdan  asas Subsidaritas.  Asas  Proporsionalitas,  artinya  bahwa  pembelaanharusseim-bang dan  sebanding  dengan  serangan.  Asas  Subsidaritas  (upaya  terakhir)  artinya kekerasan atau pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksadilakukan dan tidak ada  jalan  lain  lagi  yang  mungkin  ditempuh  untuk  menghindarkan  diri  dari serangan  atau  ancaman  seranganatau  dengan  kata  lain  perbuatan  harus  terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu(tidak ada jalan lain).
c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang
Dalam  Pasal  50  KUHP  berbunyi:  tidak  dipidana  seseorang  yang  melakukan perbuatan  untuk  melaksanakan  peraturan  undang-undang.  H.R.  menafsirkan secara  sempit,  ialah  undang-undang  dalam  arti  formil,  yakni  hasil  perundang- undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R. berubag dan diartikan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang- undang yang umum.
Dalam  hubungan  ini  soalnya  adalah  apakah  perlu  bahwa  peraturan  undang- undang  itu  menentukan  kewajiban  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  sebagai pelaksanaan.  Dalam  hal  ini  umumnya  cukup,  apabila  peraturan  itu  memberi wewenang  untuk  kewajiban  tersebut  dalam  melaksanakan  perundang-undangan ini  diberikan  suatu  kewajiban.  Misalnya  pejabat  polisi  yang  menembak  mati seorang  pengendara  sepeda  yang  melanggar  peraturan  lalu  lintas  karena  tidak mau  berhenti  tanda  peluitnya,  tidak  dapat  berlindung  di  bawah  pasal  50  ini, kejengkelan  pejabat  tersebut  tidak  dapat  membenarkan  tindakannya.  Jadi, perbuatan  orang  yang  menjalankan  peraturan  undang-undang  tidak  bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar. 5

## d. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah
Pasal  51  ayat  (1)  KUHP  berbunyi:  tidak  dipidana  seseorang  yang  melakukan perbuatan  untuk  melaksanakan  perintah  jabatan  yang  sah.  Orang  dapat melaksanakan  undang-undang  sendiri,  akan  tetapi  juga  dapat  menyuruh  orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini,  maka  ia  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum. 6 Menurut  Andi Hamzah  bahwa  perintah  itu  karena  jabata,  dalam  artian  bahwa  antara  yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. 7
Alasan penghapus pidana dalam KUHP yang termasuk alasan pemaaf , masing- masing akan dibahas sebagai berikut:
1) Tidak mampu bertanggung jawab
Tidak  mampu  bertanggung  jawab  termuat  dalam  pasal  (44)  KUHP.  Pasal 44  KUHP  memuat  ketentuan  bahwa  tidak  dapat  dipidana  seseorang  yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya antara lain,  Pertama,  karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu
5 Sudarto.  (1974). Suatu  Dilema  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia .  Semarang:  Pidato Pengukuhan, hlm. 27 6 Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit 7 Andi Hamzah. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 140
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
karena  sakit.  Tidak  adanya  kemampuan  bertanggun  jawab  menghapuskan kesalahan,  perbuatannya  tetap  melawan  hukum  sehingga  dapat  dikatakan suatu  alasan  penghapus  kesalahan. Kedua,  p enentuan  bertanggung  jawab dalam  konteks  yang  pertaama  harus  ditentukan  oleh  psikiater.  Ketiga,  ada hubungan  kasual  antara  keadan  jiwa  dan   perbuatan  yang  yang  dilakukan. Perihal  kedua  dan  ketiga  ini,  kita  mengenal  ajaran  integrasi  dari  Neoboer. Menurutnya  harus  ada  pengintegrasian  kedua  bidang  ilmu  yakni  psikiatri dan  hukum  pidana  yang  menyatakan  kausalitas  penyimpangan.  Keempat, penilaian  terhadap  hubungan  tersebut  merupakan  otoritas  hakim  yang mengadili  perkara. Kelima, sistem  yang  dipakai  KUHP  adalah  deskriptif normatif  karena  di  satu  sisi,  menggambarkan  keadaan  jiwa  oleh  psikiater, namun  disisi  lain  secara  normatif  hakim  akan  menilai  hubungan  antara keadaan jiwa dan  perbuatanyang dilakukan.
2) Daya paksa
Pasal  48  KUHP  dikatakan  tidak  dipidananya  seseorang  yang  melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa  ini  tidak  dapat  dijumpai  dalam  KUHP  penafsiran  bisa  dilakukan dengan  melihat  penjelasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  ketika  KUHP Belanda  dibuat.  Dalam  MvT  (KUHP  Penjelasan  Belanda)  dilukiskan sebagai  “setiap  kekuatan,  setiap  paksaan  atau  tekanan  yang  tak  dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat  kepada  tekanan  atau  paksaan  itu.  Yang  dimaksud  dengan   paksaan disini  bukan  paksaan  mutlak,  yang  tidak  memberi  kesempatan  kepada  si pembuat menentukan kehendaknya.
3) Pembelaan terpaksa
Pembelaan  terpaksa  adalah  pembelaan  yang  terpaksa  dilakukan  untuk membela  diri  atau  orang  lain  atau  hartanya  dari  serangan  atau  ancaman yang  melawan  hukum.  Pembelaan  ini  dibedakan  menjadi  2  yaitu  :
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
pembelaan  terpaksa  (noodweer)  dan  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui batas ( noodweer exces ).
Dalam Pasal 49 KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau  “pembelaan  terpaksa”  (noodweer )  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk orang  lain,  kehormatan  kesusilaan  atau  harta  benda  sendiri  maupun  orang lain,  karena  ada  serangan  atau  ancaman  serangan  yang  sangat  dekat. Menurut  pasal  ini,  orang  yang  melakukan  pembelaan  darurat  tidak  dapat dihukum.  Pasal  ini  mengatur  alasan  penghapus  pidana  yaitu  alasan pembenar  karena  perbuatan  pembelaan  darurat  bukan  perbuatan  melawan hukum.
4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah
Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi: Perintah jabatan  yang diberikan oleh  kuasa  yang  tidak  berhak  tidak  membebaskannya  dari  hukuman, kecuali  jika  pegawai  yang  dibawahnya  atas  kepercayaannya  memandang bahwa  perintah  itu  sekana-akan  diberikan  kuasa  yang  berhak  dengan  sah dan  menjalankan  perintah  itu  menjadi  kewajiban  pegawai  yang  dibawah perintah tadi.
Suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat dipidananya seseorang. Perbuatan  seseorang  itu  tetap  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  ia  tidak  dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a) jika  orang  yang  diperintah  dengan  itikad  baik  mengira  bahwa  perintah  itu sah (diberikan dengan wewenang)
b) pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## B. Alasan Penghapusan Pidana di Negara Inggris 8
Seseorang  yang  dituduh  melakukan  tindak  pidana,  dapat  mengajukan  alasan pembelaan  atau  alasan  penghapusan  pidana.  Di  Inggris  alasan  pembelaan  dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
a. Alasan penghapusan pidana  yang bersifat umum  ( general defences ) antara lain:
1) Mistake (Kesesatan)
Beberapa kondisi atau syarat untuk diterimanya pembelaan berdasarkan alasan mistake ialah:
a) kesesatan  itu  harus  sedemikian  rupa  sehingga  fakta-fakta sebagaimana  yang  diyakini  oleh  terdakwa  itu  menyebabkan  tidak adanya  actus  reus  atau  mens  rea  yang  disyaratkan  untuk  adanya tindak pidana.
b) kesesatan itu harus beralasan
c) kesesatan itu harus mengenai fakta, bukan mengenai hukum
Namun  demikian,  ada  pengecualiannya,  yaitu  mistake  of  law  dapat  menjadi alasan  penghapus  pidana  apabila  terdakwa  tidak  mempunyai  mens  rea  seperti disyaratkan untuk tindak pidana yang dituduhkan.
2) Compulsion (Tekanan atau Paksaan)
Ada empat macam compulsion, yaitu:
a) Duress  per  minas ( by  threats /dengan  paksaan),  Alasan  pembelaan ini  di  dasarkan  pada  dalih,  bahwa  seseorang  tidak  mempunyai kebebasan  kehendak  dalam  melakukan  perbuatan  karena  akibat langsung  dari  adanya  ancaman  orang  lain.    Alasan  pembelaan karena  tekanan/ancaman  merupakan  suatu  pembelaan  yang  diakui secara penuh oleh Pengadilan jika benar-benar terbukti.
b) Necessity (keadaan terpaksa), Untuk dapat dikatakan ada Necessity ,
perbuatan  orang  itu  harus  merupakan  kejahatan  atau  kemalangan
8 Barda  Nawawi  Arief.  (2010). Perbandingan  Hukum  Pidana .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, hlm. 70-83
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
yang lebih kecil daripada kemalangan yang ingin dihindari dengan melakukan  perbuatan  itu;  serta  kemalangan  yang  lebih  besar  itu tidak  mungkin  dihindari  selain  dengan  perbuatan  itu  atau  dengan kata  lain necessity dapat  menjadi  suatu  bela  diri  yang  bersifat mutlak  dalam  hal  kasus self  defence asal  beralasan  menurut keadaan tertentu, untuk mencegah kejahatan dengan kekerasan.
c) Obdience  to  orders dapat  merupaka  alasan  pembelaan,  apabila dengan adanya perintah atasan ini menyebabkan adanya mistake of fact ,  artinya  si  pelaku  merasa  yakin  bahwa  perbuatan  yang  ia lakukan  itu  tidak  melawan  hukum  dan  keyakinan  itu  cukup beralasan.
d) Matrial  Coercion, Marital  Coercion  merupakan  bela  diri  yang lengkap apabila terbukti.
3) Intoxication (Keracunan/kemabukan )
Pada umumnya kemabukan tidak merupakan alasan pembelaan. Namun demikian,  mabuk  yang  disengaja  dapat  menjadi  alasan  pembelaan, apabila:
1) kemabukan  yang  disengaja  itu  menghasilkan  atau  membuat  orang terganggu jiwanya atau gila
2) meniadakan  setiap  kesengajaan  atau  bentuk-bentuk  lain  dari  mens rea yang disyaratkan untuk kejahatan yang dituduhkan.
Kemabukan yang tidak disengaja misal karena dipaksa atau ditipu orang lain  untuk  minum-minuman  yang  mengandung  banyak  alkohol,  dapat digunakan sebagai alasan pembelaan.
4) Automatism (Gerakan Otomatik/Tidak terkontrol)
Adalah  setiap  perbuatan  yang  timbul  karena  gerakan  otot  yang  tidak terkontrol,  seperti,  kekejangan  urat,  gerak  refleks,  sawan  atau  suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  tidak  menyadari  apa yang ia lakukan misal karena sleepwalking .
5) Insanity (Kegilaan/Ketidakwarasan )
Istilah insanity dan insane mempunyai arti sangat khusus dalam hukum pidana  yang  berbeda  dengan  pengertian  medis.  Ketidaksehatan  jiwa seseorang yang dilihat dari sudut medis tidak cukup sebagai dasar untuk pembelaan. Ketidaksehatan jiwanya itu harus sedemikian rupa sehingga memengaruhi pertanggungjawabannya menurut hukum.
Pertanggungjawabannya ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam M’Naghten Rules. M’Naghten Rules berisi tentang:
a) Presumption  of  sanity ,  yaitu:  setiap  orang  dianggap  normal/waras dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, kecuali dibuktikan  sebaliknya  bahwa  terdakwa  tidak  waras  pada  saat melakukan tindak pidana.
b) Defect  of  reason ,  yaitu:  untuk  menetapkan  adanya  pembelaan berdasarkan  insanity  harus  dibuktikan  secara  jelas,  bahwa  pada saat melakukan perbuatan terdakwa berada dalam keadaan a defect of  reason karena  penyakit  jiwa  sedemikian  rupa  sehingga  tidak mengetahui  hakikat  dari  perbuatannya,  atau  apabila  ia  tahu  tetapi ia  tidak  menyadari  atau  tidak  mengetahui  bahwa  apa  yang dilakukannya itu salah.
c) Insane delusion
6) Infancy (Anak di Bawah Umur).
Hukum  pidana  Inggris  mengenal  batas  usia  pertanggungjawaban sebagai berikut:
a) Dibawah 10 tahun, Ada anggapan bahwa anak di bawah 10 tahun dipandang tidak mampu dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ia tidak dapat dinyatakan bersalah atau dipidana.
b) Umur  10  tahun  tetapi  di  bawah  14  tahun,  Ada  anggapan  bahwa anak  dalam  kelompok  usia  ini  dipandang  melakukan  kejahatan, tetapi  anggapan  ini  dapat  dibantah  dengan  membuktikan  adanya “kehendak  jahat”  yaitu  ia  mengetahui  bahwa  apa  yang dilakukannya adalah salah. Jadi, “maksud jahat menambah usia”
c) Di  atas  14  tahun,  Kelompok  usia  ini  sepenuhnya  dipandang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
7) Consent of the Victim (Persetujuan Korban)
Ada  empat  syarat  untuk  mengajukan  pembelaan  berdasarkan  alasan
consent ini, yaitu:
a) orang  yang  memberi  persetujuan  harus  orang  yang  mampu memberikan persetujuan
b) tindak pidana yang dilakukan harus merupakan jenis tindak pidana yang memang persetujuan dapat diberikan
c) persetujuan itu dapat diperoleh karena penipuan atau ancaman
d) persetujuan  itu  harus  diberikan  oleh  orang  yang  mempunyai kewenangan untuk menyetujui
Alasan penghapusan pidana yang bersifat khusus ( special defences ) antara lain:
a. dalam  hal  delik  abortus,  apabila  hal  itu  dilakukan  berdasarkan  alasan- alasan, antara lain:
1) kehamilan itu (apabila diteruskan) akan membahayakan
keselamatan jiwa si ibu
2) kemungkinan anak yang lahir akan menderita cacat fisik atau cacat mental yang cukup serius
b. dalam  hal  menerbitkan  atau  memublikasikan  tulisan-tulisan  cabul,  apabila hal  itu  dibenarkan  demi  kebaikan  umum,  demi  kepentingan  ilmu pengetahuan, seni, dan sebagainya.

## C. Alasan Penghapusan Pidana di Negara Jerman
Mengenai  alasan  penghapus  pidana  di  atur  dalam  Bab  II  tentang  Perbuatan Pidana ( Criminal Conduct ) secara tersebar terdapat dalam  Title I: tentang dasar dikenakannya  hukum  pidana,  yaitu Section 19  dan Section 20,  dalam  Title  II:
Percobaan  ( Attempt )  terdapat  dalam Section 23  ayat  (3)  dan Section 24,  dalam Title: III mengenai pihak-pihak dalam kejahatan terdapat dalam Section 31 serta dalam  Title  IV  mengenai Self  Defense and Necessity terdapat  mulai Section 32 sampai dengan Section 35, yang akan dibahas dibawah ini:
1. Ketentuan Section 19  merupakan  batasan  usia  pertanggungjawaban  pidana, membahas  mengenai  anak-aak  yang  tidak  mempunyai  kapasitas  untuk dinyatakan bersalah.
2. Ketentuan Section 20 pada intinya menyatakan, pada waktu melakukan suatu perbuatan  tidak  mampu  menilai  benar/salahnya  suatu  perbuatan,  atau  yang berbuat  berdasarkan  ketidakwarasan  emosi  yang  patologis,  ketidaksadaran yang  amat  sangat.  Ketentuan  ini  identik  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  44 KUHP Indonesia.
3. Ketentuan Section 23  ayat(3)  pada  intinya  membicarakan  mengenai  dapat dipidananya  percobaan,  yang  diatur  dalam  ayat  (1)  mengenai  percobaan melakukan  tindak  pidana  berat  dan  ayat  (2)  peringanan  hukum  terhadap percobaan.
4. Ketentuan Section 24 Abandonment merupakan  pembebasan  dari  delik percobaan  yang  dapat  disimpulkan  dalam  ayat  (1)  barangsiapa  secara sukarela  tidak  meneruskan  perbuatannya  lebih  lanjut  atau  mencegah terlaksananya  perbuatan  tidak  akan  dihukum  karena  percobaam,  dalam  ayat (2)  dijelaskan  apabila  lebih  dari  satu  orang  berpartisipasi  dalam  perbuatan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
tersebut, maka siapapun yang secara sukarela mencegah selesainya/terlaksananya perbuatan tidak akan dihukum karena percobaan.
5. Ketentuan Section 31 Abandonment  of  Attempted  Participation yaitu menyataka n tentang pembebasan.
6. Ketentuan Section 32: Self Defense dalam ayat (1) yaitu mengenai pembelaan terpaksa.  Perbuatan  untuk  membela  diri  tidak  dianggap  sebagai  suatu perbuatan  yang  melawan  hukum,  dalam  ayat  (2)  bahwa  pembelaan  terpaksa adalah pembelaan yang diperlukan dalam rangka melindungi diri sendiri atau orang lain terhadap serangan melawan hukum.
7. Ketentuan Section 33: Exceeding  the  bounds  of  self  defense menyatakan tentang pelampauan pembelaan terpaksa, yang mendefinisikan bahwa pelaku tidak  akan  dihukum  (dipidana)  apabila  ia  melampaui    batas  pembelaan terpaksa karena bingung atau karena ketakutan.
8. Ketentuan Section 34 Necessity as Justification sebagai alasan pembenar.
9. Ketentuan  Section  35 Necessity  as  Excuse sebagai  alasan  pemaaf  yang berkaitan  dengan  ketentuan  dalam  Section  49  mengenai Special  Statutory Mitgating Circumstances . 9

## D. Kontribusi Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
Buku  Kesatu  RUU  KUHP  tampak  jelas  telah  membedakan  antara  alasan pembenar  dengan  alasan  pemaaf.  Alasan  pembenar  diatur  dalam  Bab  II  Bagian Kesatu  tentang  Tindak  Pidana.  Sedangkan  alasan  pemaaf  diatur  pada  Bagian Kedua  tentang  Pertanggungjawaban  Pidana.  Dalam  RUU  KUHP  antara  alasan pembenar dengan alasan pemaaf dipisahkan. Alasan pembenar berkaitan dengan masalah  tindak  pidana  sementara  alasan  pemaaf  berkaitan  dengan  masalah pertanggungjawaban pidana pelaku.
9 Budi Nugraha. (2004). Kebijakan Formulasi Alasan Penghaus Idana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 159-169
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Dari RUU KUHP, adanya pemisahan secara tegas antara alasan pemaaf dengan alasa pembenar mengenai alasan penghapus pidana yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP yang berlaku sekarang, didasarkan pada pokok pemikiran:
1. KUHP  yang  direncanakan  bertolak  dari  ide  pemikiran  keseimbangan monodualistik,  dalam  arti  memperhatikan  keseimbangan  dua  kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu
2. Bertolak  dari  prinsip  keseimbangan  monodualistik  tersebut.  RUU  KUHP mempertahankan  dan  merumusakan  secara  ekpisir  didalam  Pasal  1  dan Pasal  35  tentanf  dua  asas  fundamental  dalam  hukum  pidana,  yaitu  asas legalitas dan asas kesalahan/culpabilitas.

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan  alasan  penghapusan  pidana  dalam  KUHP  Indonesia  yang  berlaku sekarang  belum  secara  tegas  diatur  mengenai  ruang  lingkup  pembagian  alasan penghapus  pidana  ke  dalam  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf,  sehingga timbul  beragam  penafsiran  alasan  penghapus  pidana  itu  sendiri.  Di  Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana yang secara spesifik berbeda  dengan  KUHP  Indonesia.  Sedangkan  Negara  Inggris  ruang  lingkup alasan penghapus pidana yang berbeda dengan KUHP Indonesia yaitu diaturnya mengenai intoxication,  marital  coercion ,  dan consent  of  victim .  Kebijakan formulasi  alasan  penghapusan  pidana  tertuang  dalam  RUU  KUHP  yang  telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP  yang  sesuai dengan ide dasar dari  tujuan  pemidanaan  yang  integratif  yang  tidak  saja  mencakup  perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri. Hal ini tampak dari adanya pengaturan secara tegas mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar serta dirumuskannya secara tegas.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Barda  Nawawi.  (2010). Perbandingan  Hukum  Pidana. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. Andi Hamzah. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta Nugraha  Budi. (2004). Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Prodjodikoro  Wirjono.  (1989). Asas-asas  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung: Eresco. Pradaja.R. Achmad S.D.(1982). Asas-Asas Hukum Pidana . Bandung: Alumni. Saleh  Roeslan.  (1968). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana. Jakarta: Politeia.
Sudarto.  (1974). Suatu  Dilema  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia . Semarang: Pidato Pengukuham Sofyan Andi & Nur Azisa. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana . Makassar: Pustaka Pena Press.