Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai

## Victoria Sherly Endrico Putri
Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: Victoria.sherly@ui.ac.id
Abstract.  The development  of mining  crimes  without  mining  business licenses at  this time still occurs a lot, even though  it  has  been  regulated  in  Law  Number  4  of  2009  concerning  Mineral  and  Coal  Mining,  but  in  reality,  convictions against perpetrators of mining business crimes without permits still deviate from Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, and not a few also the perpetrators of mining business without permission are given a light punishment not in accordance with the existing regulations even exempt. If this is kept on continuously, then mining business activities without permits will become more widespread and this will greatly harm the country and damage the environment. As for that being a problem formulation in the writing of this are how the mechanism of mining business activities in the mining of PT Utama Kawan Energi and whether the punishment in Case Decision Number 153 K / PID.SUS / 2016 has been in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal Mining. And in this paper, using normative legal research methods (literature) to get the results of research on matters that are the problem in this writing, namely PT Utama Kawan Energi in conducting mining business activities not in accordance with what is regulated in Law Number 4 In 2009 about Minerals and Coal  and  the  Judges  even  though  they  had  punished  him  according  to  the  laws  and  regulations,  however,  in  imposing judgments the judges gave very light  punishments, it should  be based on the objective theory of absolute punishment, the Judges should give maximum punishment because what the defendant caused was very large.
Keyword: Mining Law, Criminal Acts In Mining Business Without Permission, Illegal Mining Punishment.
Abstrak. Perkembangan  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  usaha  pertambangan  pada  masa  ini  masih  saja banyak terjadi,  meskipun sudah di ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, namun di dalam kenyataannya, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin  masih  menyimpang  dari  Undang-Undang  No  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  dan tidak sedikit juga para pelaku kegiatan usaha pertambangan tanpa izin diberikan hukuman yang ringan serta tidak sesuai  dengan peraturan  yang  ada  bahkan  sampai  dibebaskan.  Jika  hal  ini  tetap  di  diamkan  terus  menerus,  maka  kegiatan  usaha pertambangan  tanpa  izin  akan  semakin  marak  dan  hal  tersebut  akan  sangat  merugikan  negara  dan  merusak  lingkungan. Adapun  yang  menjadi  rumusan  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  mekanisme  kegiatan  usaha pertambangan dalam pertambangan PT Utama Kawan Energi dan apakah pemidanaan dalam Putusan Perkara Nomor 153 K/PID.SUS/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Dan di dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan hasil penelitian tentang hal yang  menjadi  permasalahan  dalam  penulisan  ini,  yaitu  PT  Utama  Kawan  Energi  dalam  melakukan  kegiatan  usaha pertambangan tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Majelis Hakim meski telah menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam menjatuhkan  hukuman  majelis  hakim  memberikan  hukuman  yang  sangat  ringan,  seharusnya  berdasarkan  teori  tujuan pemidanaan absolute, Majelis Hakim seharusnya memberikan hukuman yang maksimal karena kerugian yang ditimbulkan terdakwa sangat besar.
Kata Kunci: Hukum Pertambangan, Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin, Pemidanaan Illegal Mining

## PENDAHULUAN
Pertambangan merupakan sebuah
industri  yang  mengelola  sumber  daya  alam dengan memproses bahan galian untuk mendapatkan  hasil  akhir  yang  sangat  berguna bagi  umat  manusia.  Selain  itu,  di  Indonesia mempunyai  sumber  daya  yang  berlimpah termasuk  bahan  galian  pertambangan,  sumber
daya  alam  ini  dikenal  dengan  mineral  dan batubara (minerba). Mineral dan batubara  yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui lagi, hal tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan  sangat  penting  dalam  memenuhi kepentingan  dan  kebutuhan  orang  banyak  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
negara sangat bergantung terhadap pemanfaatan hasil bumi tersebut
sebagai modal pembangunan.
Oleh  karena  itu,  pengelolaannya  harus diatur  dan  dikuasai  oleh  negara  agar  dapat memberi  nilai  tambah  secara  nyata  untuk perekonomian  negara  dalam  usaha  pencapaian kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  secara merata.  Kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalam  bumi  dan  air  yang  biasa  disebut  dengan bahan-bahan  galian,  di  mana  seperti  yang tertuang  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar 1945.
Amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan  landasan  dalam  pembangunan pertambangan  dan  energi  untuk  memanfaatkan potensi  kekayaan  sumber  daya  alam,  mineral dan  energi  yang  dimiliki  secara  optimal  dan sebaik mungkin dalam mendukung pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan supaya  dapat  memberikan  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat.
Di  zaman  modernisasi  seperti  sekarang, setiap negara membangun perekonomian negaranya  melalui  sektor  industri  dengan  cara mengelola  sumber  daya  alam  yang  ada  di negaranya  dengan  sebaik  mungkin.  Hal  ini dilakukan  agar  dapat  bersaing  dengan  negara lain  dan  memajukan  perekonomian  negaranya. Oleh  karena  itu,  terdapat  banyak  perusahaan swasta  ataupun  privat  yang  mengelola  hasil tambang untuk diproduksi.
Di dalam diskusi yang bertajuk “Kerugian Negara dari Unreporting Ekspor Batu bara Indonesia 2006-2016”
yang diselenggarakan  pada  bulan  November  2017 silam,  menurut  Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  Firdaus  Ilyas,  mengatakan  adanya indikasi  transaksi ekspor  batu  bara yang  tidak dilaporkan hingga sebesar 27,06 miliar dolar AS (setara  Rp.  365,3  triliun).  Nilai  ini  tentu memiliki pengaruh terhadap pendapatan negara. Beliau juga mengatakan indikasi tidak dilaporkannya transaksi ekspor batubara tersebut disebabkan oleh sisi administratif negara adanya celah besar pendataan produksi batubara antara
kementerian  teknis  dengan  kementerian  atau lembaga lainnya.
Pengelolaan  pertambangan  di  berbagai daerah termasuk di Kalimantan Timur menunjukkan tanda-tanda
yang mengkhawatirkan.  Pada  kenyataannya  kini terdapat  permasalahan  atau  isu  yang  harus diperhatikan  oleh  Pemerintah,  yaitu  masalah penambangan  illegal.  Penambangan  illegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan  dari  pemerintah.  Hal  ini  membuat kerugian  pada  negara  karena  mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal,
mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya  secara  illegal,  sehingga  terhindar dari  pajak  negara,  hal  ini  lah  yang  menjadi masalah pertambangan masuk ke dalam hukum pidana  khusus.  Oleh  karena  itu,  pemerintah harus menerapkan peraturan yang tegas terhadap pihak yang melakukan penambangan illegal.
Pemindahan  kewenangan  pengelolaan pertambangan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  kabupaten  atau  kota  mendorong kegiatan  pertambangan  batu  bara  berkembang pesat  dan  apabila  tidak  diikuti  dengan kemampuan yang memadai dari aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya  dengan  baik  dan  mengawasi  jalannya kegiatan penambangan tersebut dapat menyebabkan kegiatan pertambangan di beberapa daerah menjadi tidak terkendali, yang salah  satu  dampaknya  adalah  dalam  bentuk kerusakan lahan bekas tambang.
Pertambangan  batubara  tidak  hanya diusahakan  oleh  perusahaan  pertambangan batubara  yang  memiliki  izin,  tetapi  ternyata diusahakan pula oleh perusahaan pertambangan batubara  tanpa  izin,  yang  disebut  PETI. Sebagaimana  telah  diketahui  di  atas  bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  termasuk  tambang.  Berdasarkan  hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan pertambangan  prosedurnya  wajib meminta  izin  terlebih  dahulu  dari  negara  atau pemerintah.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Menurut  data  illegal  mining  yang  ada, angka data illegal mining di Provinsi Kalimantan Timur  (Kaltim)  meningkat,  pada  tahun  2016 kegiatan  pertambangan  illegal  berada  di  7 (tujuh)  titik  kordinat  dengan  perusahaan  atau pelaku  yang  berbeda-beda,  sedangkan  pada tahun  2017  kegiatan  pertambangan  illegal berada  di  16  (enam  belas)  titik  kordinat  dan perusahaan atau pelaku yang berbeda-beda juga.
Sedangkan ada 210 izin usaha pertambangan  (IUP)  batu  bara  “siluman”  alias illegal  diperkirakan  ada  di  Kalimantan  Timur. Hal ini merujuk selisih data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan Pemprov  Kaltim.  Data  dari  kementerian  per Desember 2017 silam menunjukkan, jumlah IUP di  Kaltim  ada  sebanyak  1.194  izin.  Sementara Dinas  ESDM  Kaltim  mengklaim  1.404  IUP yang  tercatat.  IUP  tersebut  merujuk  data  yang diserahkan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di Kaltim pada 2016 lalu.
Di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  di Kecamatan Tenggarong kegiatan pertambangan illegal semakin marak, operasi mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Pengerukan “emas hitam” bumi di Kalimantan Timur sudah secara terang- terangan.  Yang  lebih  parah,  penambang melakukan pengangkutan di siang hari.
Bukan rahasia lagi, aktivitas penambang batu bara direkam dalam bentuk video dan foto yang  memperlihatkan  banyaknya  dump  truck pengangkut batubara melintas di siang hari.
Tindakan PETI tersebut tentu merupakan tindakan  yang  dapat  dipidana,  karena  hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan  yang  tertuang  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan.  Hal  tersebut  tidak  hanya diatur  di  dalam  Pasal  158  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batu  bara,  tetapi  hal  tersebut  juga diatur di dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan  juga  diatur  dalam  Pasal  109  jo.  Pasal  116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
Apabila  terjadi  kegiatan  penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya  merupakan  tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan  Batu  Bara.  Namun  tampaknya  Kabupaten Kutai  Kartanegara  masih  menjadi  incaran  para pengusaha  nakal  untuk  meraup  untung  dengan menjadi penambang batu bara illegal.
Bagi mereka para pengusaha nakal yang melakukan  penambangan  dengan  cara  illegal dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  denda  dan pidana tambahan, yaitu perampasan barang yang digunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana, perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  serta  kewajiban membayar  biaya yang  ada  akibat  tindak  pidana  tersebut  sesuai yang  diatur  di  dalam  Pasal  158,  Pasal  161  dan Pasal  164  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009.
Pada  dasarnya  hukuman  pidana  yang dapat  dijatuhkan  hakim  kepada  terdakwa sifatnya  hanya  2  (dua)  macam,  yaitu  yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua)  hukuman  pokok  sekaligus  yaitu  pidana penjara  dan  pidana  denda),    sedangkan  yang bersifat  alternatif  (hakim  wajib  memilih  salah satu  hukuman  yaitu  pidana  badan  atau  pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan  tidak  membedakan  mana  yang delik  kejahatan  dengan  pelanggaran  dan hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  pelakunya terdapat  hukuman  yang  bersifat  kumulatif  dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat  pada  delik  kejahataan  yaitu  Pasal  158, Pasal  159,  Pasal  160  ayat  (2),  Pasal  161,  dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara. Sedangkan  hukuman  yang  bersifat  alternatif terdapat pada delik pelanggaran, yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
Pada  dasarnya,  kasus  ini  sudah  marak terjadi,  namun  masyarakat  yang  ada  di sekitarnya  terlalu  apatis  dengan  dampaknya tidak  hanya  merusak  ekosistem,  tetapi  dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menyebakan longsor yang sering kali memakan korban  jiwa.  Ada  beberapa  faktor  penyebab terjadinya  PETI,  seperti  lemahnya  pengawasan terhadap usaha pertambangan, lemahnya penegakan hukum, proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama, serta banyaknya praktik  suap  dan  pungli  yang  menyebabkan retibusi  dan  pajak  tidak  sampai  ke  kas pemerintah.
Seperti  contohnya  pada  kasus  yang dibahas  di  dalam  penelitian  ini,  pertambangan batubara  tanpa  izin  yang  dilakukan  oleh  Asep Tresnawan  bersama  saksi  H.  Nunu  Kurnia Prawira,  saksi  Wang  Suwandi  (dilakukan penuntutan  terpisah  dari  Asep  Tresnawan). Pertambangan  batu  bara  tanpa  izin  tersebut dilakukan oleh Asep Tresnawan selaku Manager Operasional  yang  terjadi  Kalimantan  Timur. Penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus ini sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai tanggal 8 Juni  2014  dan  pada  tanggal  13  Agustus  2015
Pengadilan Negeri
Tenggarong
Nomor
463/Pid.B/2014/PN.Trg  menjatuhkan  putusan bahwa Asep Tresnawan tidak terbukti secara sah dan  tidak  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan penuntut  umum  dan  membebaskan  Asep Tresnawan  tersebut  dari  dakwaan.  Sementara hasil  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153 K/PID.SUS/2016  menyatakan  bahwa  Asep Tresnawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  pada Pengadilan  Negeri  Tenggarong  dan  karena perbuatannya  terdakwa,  maka  terdakwa  diadili dengan  hukuman  3  (tiga)  bulan  pidana  dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena telah melakukan perbuatan pertambangan tanpa izin.
Oleh  karena  itu,  peran  aparat  penegak hukum  sangat  penting  dalam  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penambangan  tanpa  izin  yang  terjadi.  Namun pada  kenyataannya,  upaya  penegakan  hukum terhadap  kasus  pertambangan  batu  bara  illegal tampaknya  tidak  maksimal  dalam  memberikan
tujuan  pemidanaan,  yaitu  pemberikan  efek  jera kepada  para  pelaku  dikarenakan  jumlah pelaku tindak  pidana  pertambangan  batu  bara  illegal masih  saja  marak  di  beberapa  daerah  di Indonesia,  sebagai  contohnya  di  kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  penulis  ingin  lebih  banyak  mengetahui tentang  pertambangan  batubara  illegal  dan bagaimanakah  pemidanaan  terhadap  tindak pidana tersebut berdasarkan hukum postitif yang berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penulis tertarik  untuk  menulis  skripsi  dengan  judul: “Analisis  Pemidanaan  Hukuman  Terhadap Tindak  Pidana  Pertambangan  Batu  Bara  Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kutai (Studi Kasus
Putusan Perkara Pidana No. 153
K/PID.SUS/2016)”.

## Pokok Masalah
Dari  uraian  mengenai  latar  belakang  di atas,  maka  di  dalam  pokok  permasalahan  ini penulis  mengajukan  pertanyaan  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  pertambangan  batu  bara tanpa izin. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
Bagaimanakah mekanisme kegiatan usaha  pertambangan  dalam  pertambangan  PT Utama  Kawan  Energi  apabila  dilihat  dari Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara?
Apakah  pemidanaan  dalam  Putusan Perkara  Nomor  153  K/PID.SUS/2016  telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara ?

## Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme pertambangan  menurut  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Mineral  dan Batu Bara.
2. Untuk mengetahui Putusan Perkara Nomor 153K/PID.SUS/2016  pemidanaannya  telah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau belum.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode preskriptif  yuridis  normatif  yakni  merupakan metode  penelitian  hukum  kepustakaan  atau penelitian hukum yang pelaksanaannya dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada. Dengan metode ini penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan identifikasi pokok- pokok  permasalahan  yang  hendak  dibahas secara  tuntas  dengan  norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan terkait  dan  jika  memerlukan  wawancara  maka akan  juga  dilakukan  wawancara  kepada informan dan narasumber terkait.
Mekanisme Usaha Pertambangan dalam Kegiatan  Pertambangan  PT  Utama  Kawan Energi  Tidak  Sesuai  Menurut  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara
Siapapun yang akan melakukan pertambangan  batu  bara  dianggap  sudah mengetahui mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan pertambangan batu bara,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengertian Pertambangan
Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian,  pembongkaran  serta  pengangkutan suatu  endapan  mineral  yang  terkandung  dalam suatu wilayah dengan melalui beberapa tahapan kegiatan  secara  efektif  dan  ekonomis  dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Untuk definisi dari hukum pertambangan itupun sendiri, Salim HS. berpendapat:
“Hukum
pertambangan adalah keseluruhan  kaidah  hukum  yang  mengatur kewenangan  negara  dalam  pengelolaan  bahan galian  (tambang)  dan  mengatur  hubungan hukum  antara  negara  dengan  orang  dan  atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan (tambang).

## b. Asas-asas Pertambangan
Di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batu Bara tertuang asas-asas hukum pertambangan  ada  empat  (4)  macam,  yaitu sebagai berikut:
- Manfaat, keadilan dan keseimbangan.
- Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.
- Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas
- Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
c. Pengertian Usaha Pertambangan
Sejak  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara  diberlakukan,  legalitas  pengusahaan pertambangan  hanya  dalam  satu  bentuk,  yaitu izin. Menurut pendapat E. Utrecht, bila pembuat peraturan  umumnya  tidak  melarang  suatu perbuatan,
tetapi
masih juga memperkenankannya  asal  saja  diadakan  secara yang  ditentukan  untuk  masing-masing  hal konkret,  keputusan  adminstrasi  negara  yang memperkenankan  hal  tersebut  bersifat  izin ( vergunning). Mengenai  definisi  izin,  Van  der pot  berpendapat  bahwa  izin  merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan  yang  pada  prinsipnya  tidak  dilarang oleh pembuat aturan.
d. Pengertian Pemidanaan
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan  sanksi  dan  juga  tahap  pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya  diartikan  sebagai  hukum,  sedangkan “pemidanaan”  diartikan  sebagai  penghukuman. Pemidanaan  merupakan  bagian  penting  dalam hukum  pidana,  karena  merupakan  puncak  dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”,  maka  di  sini  pemidanaan  merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.
Jika adanya kegagalan dalam pencapaian konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan,  maka  hal    ini  akan  menimbulkan rasa injustice .  Karena  seorang  pelaku  tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih  berat  dari  yang  lain,  dan  sebaliknya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi fluctuation in sentencing.
Menurut  W.A.  Bonger,  mengartikan pemidanaan adalah sebagai berikut:
“Menghukum adalah mengenakan penderitaan.  Menghukum  sama  artinya dengan  “celaan  kesusilaan”  yang  timbul terhadap  tindak  pidana  itu,  yang  juga merupakan  penderitaan.  Hukuman  pada hakikatnya  merupakan  perbuatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  (dalam  hal  ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok,  suatu  kolektivitas  yang  berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi  “unsur  pokok”  baru  hukuman,  ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.
1. Mekanisme Usaha Pertambangan dalam Kegiatan  Pertambangan  PT  Utama Kawan  Energi  Tidak  Sesuai  Menurut Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara
Siapapun yang akan melakukan pertambangan  batu  bara  dianggap  sudah mengetahui mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan  pertambangan  batu  bara,  mulai  dari mengurus izin usaha pertambangan sampai nanti pada  proses  reklamasi.    Seseorang  yang berprofesi  di  bidang  pertambangan  yang melakukan  tindak  pidana  pertambangan  tanpa izin tentunya dalam tatanan hukum positif yang berlaku  di  Indonesia  merupakan  sebuah perbuatan yang sangat tercela yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terlebih lagi tindakan tersebut sedang gencar-gencarnya menjadi sorotan Pemerintah.
Apabila  ada  satu  saja  mekanisme  yang dilewatkan  tentu  saja  ada  akibat  hukumnya. Seperti  pada  kasus  Perkara  Nomor  153 K/Pid.Sus/2016  ini,  sebagaimana  yang  telah diketahui  bahwa  izin  usaha  pertambangan tersebut telah mati pada tanggal 11 April 2014, namun  kegiatan  pertambangan  tersebut  tetap
diperintahkan diteruskan sampai sebulan lamannya.
Tentu saja perbuatan tersebut menyalahi mekanisme dalam usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di mana hal  tersebut  telah  dijelaskan  di  dalam  Pasal  1 angka  7  yang  mana  di  situ  disebutkan  bahwa “Izin  Usaha  Pertambangan  adalah  izin  untuk melaksanakan usaha pertambangan.” Tentu saja dengan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan yang  aktif  ini  berarti  hal  itu  telah  melanggar ketentuan  dan  syarat  untuk  melakukan  sebuah usaha  pertambangan.  Ketentuan  tersebut  tentu saja  sudah  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  di  dalam  Pasal  158,  di mana Pasal tersebut berbunyi:
“Setiap  orang  yang  melakukan  usaha penambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasa; 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74  ayat  (1)  atau  ayat  (5)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”.
Mekanisme usaha pertambangan sebenarnya  sudah  dijelaskan  dengan  jelas  pada Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  yaitu pertama-tama  harus  memiliki  izin  usaha pertambangan, yang mana izin usaha pertambangan  terbagi  menjadi  dua,  yang pertama adalah izin usaha ekplorasi, dan yang ke dua  adalah  izin  usaha  pertambangan  operasi produksi.  Apabila  ingin  melakukan  kegiatan usaha  pertambangan,  itu  harus  memiliki  kedua izin usaha pertambangan tersebut, jika salah satu izin usaha pertambangan tersebut tidak ada, itu berarti telah menyalahi aturan mekanisme untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Menurut  penulis,  seperti  apa  yang disebutkan  di  atas  terlihat  jelas  adanya pelanggaran terhadap mekanisme usaha pertambangan, yang mana ia tidak memiliki lagi izin  usaha  pertambangan  operasi  produksi dikarenakan  izin  tersebut  telah  habis  masa berlakunya  sejak  tangggal  11  April  2014, seharusnya  apabila  mengacu  kepada  peraturan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perundang-undangan  yang  ada,  pemegang  izin usaha pertambangan tersebut (CV. Bunga Bone) harus  melakukan  perpanjangan  izin  usaha pertambangan produksi terlebih dahulu sebelum melakukan  kegiatan  pertambangan  lagi.  Yang nantinya,  izin  usaha  pertambangan  yang diperpanjang itu akan dikeluarkan oleh Gubernur  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Guna  dikeluarkannya  lagi  izin  usaha pertambangan  operasi  produksi  adalah  supaya pemegang  izin  usaha  pertambangan  tersebut mempunyai  hak  untuk  melakukan  kegiatan produksi pertambangan. Dan selama pengurusan izin tersebut tidak dilakukan, maka seperti yang diatur  di  dalam  Pasal  123  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009,  pemegang  IUP  tersebut wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri/gubernur  atau  bupati/walikota  sesuai dengan  kewenangannya.  Otomatis  dengan pengaturan tersebut terlihat jelas tidak boleh lagi adanya  kegiatan  pertambangan  di  wilayah  IUP tersebut.
Izin usaha pertambangan operasi produksi itu sendiri memiliki jangka waktu yang lebih  lama  daripada  izin  usaha  pertambangan eksplorasi  yang  hanya  memiliki  batasan  waktu maksimal 7 (tujuh) tahun, sedangkan izin usaha pertambangan  operasi  produksi  ini  memiliki jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dan masing- masing perpanjangan itu 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut telah tercantum di dalam Pasal 47 ayat (5)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dan  apabila  izin  usaha  pertambangan operasi produksi tersebut tidak diperpanjang itu artinya  pemegang  izin  usaha  pertambangan tersebut  tidak  mempunyai  kewajiban  maupun hak  untuk  melakukan  kegiatan  pertambangan. Yang  dimaksud  disini  hak  sebagai  pemegang izin  usaha  pertambangan  itu  adalah  salah satunya  adalah  dapat  melakukan  sebagian  atau seluruh  tahapan  usaha  pertambangan,  baik
kegiatan  eksplorasi  maupun  kegiatan  operasi produksi  dan  hak  tersebut  dijamin  seperti ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dan tentu  saja  apabila  tidak  memiliki  izin  usaha pertambangan,  maka  tidak  berhak  untuk melakukan  sebagian  ataupun  keseluruhan tahapan usaha pertambangan.
Menurut  pendapat  penulis,  seperti  yang tercantum  dengan  jelas  mengenai  hal-hal  yang menyebabkan berahkir izin usaha pertambangan di  dalam  Pasal  117  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang salah satunya dikarenakan telah habisnya masa berlaku izin usaha pertambangan. Sejak  dinyatakan  izin  usaha  pertambangan tersebut  berahkir,  seharusnya  pemegang  izin usaha pertambangan tersebut harus menyerahkan  seluruh  data  yang  diperoleh kepada  menteri,  gubernur,  bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya.
Maka,  apapun  kegiatan  pertambangan yang dilakukan wilayah izin usaha pertambangan yang telah habis masa berlakunya dengan  tanpa  dilakukan  perpanjangan  kembali izin  usaha  pertambangan  operasi  produksi tersebut,  merupakan  sebuah  perbuatan  yang sangat  tercela  karena  dengan  melakukan tindakan  pertambangan  tanpa  izin  tidak  sesuai dengan mekanisme yang benar seperti mengurus perizinan  itu  berarti  tidak  adanya  pembayaran pajak  kepada  negara  dan  hal  itu  sangat merugikan negara, terlebih lagi hal tersebut juga sudah  jelas  ada  sanksinya  untuk  para  pelaku pertambangan  tanpa  izin  usaha  pertambangan, baik  sanksi  pidana  ataupun  sanksi  administrasi seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  158  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat ditarik  simpulan  bahwa  memang  betul  Asep Tresnawan  telah  menyalahi  mekanisme  usaha pertambangan  yang  ada  di  dalam  peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan oleh  Asep  Tresnawan  itu  sangat  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, padahal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  4
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Tahun 2009 sudah tidak ada celah untuk pelaku illegal mining, tetapi Asep Tresnawan tetap saja melakukan perbuatan tersebut. Yang mana awal dari  kesalahan  Asep  Tresnawan  itu  disebabkan ia tidak mengikuti aturan yang ada, dengan tidak memperpanjang  atau  setidaknya  menghentikan sementara  kegiatan  pertambangan  sampai masalah  perizinan  yang  telah  habis  masa berlakunya  itu  diperpanjang,  yang  jelas-jelas sebagai  manager  operasional  sudah  ia  ketahui aturan  tersebut  dan  tentu  akan  ada  pemberat baginya jika ia melakukan hal tersebut.
Putusan  Perkara  Nomor  153  K/PID.SUS/2016 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
2. Putusan Perkara Nomor 153 K/PID.SUS/2016 Sesuai dengan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Mineral dan Batu Bara Dalam  Putusan  Perkara  Nomor  153 K/PID.SUS/2016  dinilai  tidak  sesuai  dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena  dalam  menjatuhkan  putusan  Majelis Hakim  dianggap  terlalu  jauh  dari  ancaman pidana  penjara  maksimal  yaitu  10  (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000  (sepuluh  miliar  rupiah)  Karena dengan  jelas  Asep  Tresnawan  mengetahui bahwa  izin  usaha  pertambangan  tersebut  akan mati pada tanggal 11 April 2014, namun ia tetap menyuruh  serta  turut  meneruskan  kegiatan pertambangan tersebut.
Seperti mana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 konsekuensi dari kegiatan  yang  ia  lakukan  itu  memenuhi  unsur- unsur  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin, yaitu adanya unsur setiap orang dan unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau  IUPK.  Tentu  saja  setiap  perbuatan  tindak pidana  akan  ada  sanksi  yang  mengikuti,  dalam kasus ini, Asep Tresnawan dijerat dengan Pasal 158  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Yang  mana  dalam  Pasal  158  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  itu  memuat pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan
denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Sedangkan  di  dalam  Pasal  55  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dirumuskan sebagai berikut:
Dihukum  sebagai  orang  yang  melakukan peristiwa pidana:
Orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
Orang yang dengan pemberian, perjanjian,  salah  memakai  kekuasaan  atau pengaruh,  kekerasan,  ancaman  atau  tipu  daya atau  dengan  memberi  kesempatan,  daya  upaya atau  keterangan,  sengaja  membujuk  untuk melakukan sesuatu perbuatan.
Tentang  orang-orang  yang  tersebut dalam sub b itu yang boleh dipertanggungjawabkan  kepadanya  hanyalah perbuatan  yang  dengan  sengaja  dibujuk  oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.
Penulis  sependapat  dengan  Majelis Hakim,  perbuatan  pertambangan  tanpa  izin  itu seharusnya di jatuhkan hukuman yang setimpal terlebih lagi Asep Tresnawan merupakan pihak yang  menyuruh  serta  turut  melakukan,  dilihat berdasarkan  alasan-alasan  Mahkamah  Agung pada tingkat kasasi Nomor: 153 K/Pid.Sus/2016, halaman  28  yang  menyatakan  bahwa  “karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut  Umum  dikabulkan,  maka Terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah,  harus  di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut”.
Dapat  dilihat  bahwa  Asep  Tresnawan merupakan  orang  yang  menyuruh  melakukan dan  turut  melakukan  perbuatan  tindak  pidana pertambangan  tanpa  izin  dan  tentu  saja perbuatan  Asep  Tresnawan  sangat  merugikan negara karena dengan tidak perpanjangnya izin tersebut  dan  Asep  Tresnawan  masih  terus- menerus  melakukan  kegiatan  pertambangan tanpa  membayar  pajak  kepada  negara.  Bukan hanya  sekedar  merusak  lingkungan,  jika perbuatan  tersebut  tidak  dijatuhkan  hukuman yang menjerakan, kegiatan pertambangan tanpa izin  tersebut  dapat  merusak  sumber  daya  alam juga. Menurut penulis, hal-hal tersebut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
merupakan salah satu keadaan yang memberatkan,  yang  mana  hal  tersebut  tidak disebutkan  sebagai  faktor-faktor  keadaan  yang memberatkan  oleh  Majelis  Hakim.  Padahal  hal tersebut  sangat  berpengaruh,  karena  Asep Tresnawan  bukan  hanya  merusak  lingkungan tetapi merugikan orang banyak termasuk negara.
Sementara Majelis Hakim dalam argumentasinya,  pada  Perkara  Nomor  153 K/Pid.Sus/2016, halaman 29, hanya menyatakan bahwa “Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya lingkungan  dan  Perbuatan  tersebut  dilakukan oleh  terdakwa  pada  saat  pemerintah  sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan illegal mining.”
Majelis  Hakim  dianggap  terlalu  rendah di  dalam  penjatuhan  putusannya,  pada  Perkara Nomor  153  K/Pid.Sus/2016,  halaman  29,  yang menyatakan  bahwa:  “Menjatuhkan  pidana terhadap  Terdakwa  Asep  Tresnawan  bin  Nang Wangun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan  dan  denda  sebesar  Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayarkan  maka  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  6  (enam) bulan.”  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  153 K/PID.SUS/2016 dianggap tidak sesuai dengan tujuan  pemidanaan  pembalasan  (absolute) karena  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayarkan  maka  diganti  dengan  pidana kurungan  selama  6  (enam)  bulan.    Sementara terdakwa  telah  menjalani  penahanan  Rumah Tahanan Negara (rutan) selama 7 (tujuh) bulan, dan  putusan  pidana  penjara  tersebut  akan dikurangi  1/3  dari  masa  penahanan  yang  telah dijalani  selama  di  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN), secara tidak langsung masa penghukuman  terdakwa  hanya  sekitar  satu  (1) bulan lima belas (15) hari. Apabila dilihat Pasal 158  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009, tentu  saja  penghukuman  tersebut  sangat  jauh dari  batas  maksimal  pemidanaan  tindak  pidana
pertambangan  tanpa  izin.  Di  dalam  pemberat pun tidak disebutkan perbuatan Asep Tresnawanpun bukan hanya merusak lingkungan  namun  juga  dapat  merusak  sumber daya alam.
Sebelum  dibawa  ke  Mahkamah  Agung, Pengadilan  Negeri  Tenggarong  pun  malah menjatuhi  putusan  bebas.  Putusan  Mahkamah Agung pun terkesan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, karena penjatuhan hukuman  tesebut  sangat  jauh  dari  batas maksimal.  Tentu  saja  hal  tersebut  dapat membangun image bahwa tindakan pertambangan tanpa izin adalah sesuatu hal yang akan  dijatuhi  hukuman  begitu  ringan,  sehingga tidak memberikan image mengerikan agar tidak ada  pelaku  tindak  pidana  penambangan  illegal lainnya.
Dengan begitu menurut pendapat penulis dikatakan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan  pembalasan  maupun  teori  tujuan pemidananaan  pun  tidak  tercapai.  Menurut pendapat  penulis  teori  tujuan  pemidanaan gabungan yang serasa lebih cocok diberikan bagi para  pelaku  tindak  pidana  pertambangan  tanpa izin. Teori gabungan merupakan perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan.
Dengan adanya teori pemidanaan gabungan  itu  bukan  hanya  untuk  pembalasan atas perbuatan masa lalu saja, namun juga untuk pencegahan dimasa yang akan datang. Pemidanaan  itu  harus  dapat  memberikan kepuasan  bagi  hakim,  pelaku  tersebut  maupun bagi  masyarakat.  Dengan  dimunculkan  teori pemidanaan gabungan ini, maka akan terciptalah unsur pembalasan dan prevensi yang seimbang, antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dengan memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan tersebut dan masyarakat lain.
Seharusnya  majelis  hakim  setidaknya memberikan  hukuman  yang  lebih  tinggi,  atau setidaknya mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum,  yang  menuntut  hukuman  pidana  satu tahun  enam  bulan  (1  tahun  6  bulan).  Putusan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Hukuman majelis hakim terkesan berat sebelah. Dan seharusnya di dalam bidang pertambangan pun menerapkan pengaturan pemidanaan dengan batasan-batasan seperti contoh baiknya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana di dalam undang-undang tersebut mencantumkan batasan batasan seperti;
Apabila  seseorang  yang  tanpa  hak menanam,  memelihara,  menyimpan  naroktika dalam bentuk tanaman jika beratnya lebih dari 1 (satu)  kilogram,  pelaku  pidana  tersebut  dapat dipidana  penjara  seumur  hidup  atau  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum ditambah  1/3  (sepertiga),  hal  tersebut  diatur dalam  pasal  111  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Apabila  seseorang  yang  tanpa  hak menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan narkotika  golongan  I  bukan  tanaman,  jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum ditambah  1/3  (sepertiga),  hal  tersebut  diatur dalam  pasal  112  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Apabila  seseorang  yang  tanpa  hak memproduksi,  mengimpor,  mengekspor  atau menyalurkan  narkotika  golongan  I,  jika  dalam bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu) kilogram  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman beratnya  lebih  dari  5  (lima)  gram  pelaku  dapat dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sditambah 1/3 (sepertiga), hal tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Apabila  seseorang  yang  tanpa  hak menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima  narkotika  golongan  I,  jika  dalam bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu) kilogram  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku  akan  dipidana dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur
hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga), hal tersebut diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dan lain lain. Namun, sangat disayangkan dikarenakan tidak adanya batasan- batasan yang jelas untuk mengtakar keseluruhan kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  tindakan pertambangan  tanpa  izin  tersebut,  maka  sering kali dijatuhkan putusan yang terkesan tidak adil bagi masyarakat. Apabila setiap kasus pertambangan tanpa izin seperti yang dilakukan oleh  Asep  Tresnawan  diberikan  putusan hukuman seringan itu apalagi sampai menjatuhkan  putusan  bebas,  tentu  saja  tujuan pemidanaan  tidak  akan  tercapai.  Yang  mana tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memberikan efek jera. Dan apabila penjatuhan hukuman bagi para  pelaku  tindak  pidana  pertambangan  tanpa izin seringan itu dibiarkan terus menerus, maka akan mengakibatkan dianggap bahwa perbuatan tersebut  akan  menguntungkan,  karena  hasil keuntungan yang  mereka  dapatkan  dari melakukan  pertambangan  tanpa  izin  lebih banyak  ketimbang  masa  hukuman  yang  akan mereka jalani di penjara serta denda administrasinya.  Tentu  saja  hal  tersebut  akan membahayakan  bagi  perekonomian  negara  dan keberlangsungan  lingkungan  negara serta sumber daya alam negara.

## KESIMPULAN
Mekanisme di PT Utama Kawan Energi dalam  kegiatan  usaha  pertambangan,  tidak sesuai  dengan  pengaturan  di  dalam  Undang- Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu  Bara,  karena  PT  Utama  Kawan  Energi  di dalam mekanisme izin, yang sudah jelas matinya izin  usaha  pertambangan  produksi  namun  PT Utama  Kawan  Energi  tidak  menghentikan kegiatan  pertambangan  seperti  yang  diatur  di dalam  Undang-Undang  No  4  Tahun  2009 tentang  Mineral  dan  Batu  Bara.  PT  Utama Kawan Energi juga tidak melakukan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perpanjangan  izin,  sehingga  PT  Utama  Kawan Energi  dalam  mekanisme  usaha  pertambangan tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  4 Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batu  Bara. Sementara  Pemidanaan  dalam  putusan  Nomor 153  K/Pid.Sus/2016  telah  sesuai  dengan Undang-Undang  No  4  Tahun  2009,  namun majelis hakim hanya menghukum 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seharusnya berdasarkan teori tujuan  pemidanaan absolute , majelis  hakim harus menghukum maksimal terhadap perbuatan terdakwa  yang  membuat  kerugian  lingkungan dan  pajak  negara  yaitu  pidana  penjara  10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sementara  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana, Majelis  Hakim    menjatuhkan  hukuman  terlalu singkat.  Sehingga  tidak  tercapainya  tujuan  dari teori pemidanaan absolute.

## SARAN
Para penambang batu bara harus menaati mekanisme  yang  ada  di  dalam  perundang- undangan seperti, membuat izin usaha pertambangan,  untuk  mendapatkan  hak  dan kewajiban  sebagai  pemegang  izin  usaha pertambangan serta harus memperhatikan kapan izin  usaha  pertambangan  tersebut  dapat dikatakan  berahkir  sehingga  dapat  melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan tersebut, jadi  tidak  akan  merugikan  negara  dan  tidak merusak lingkungan serta sumber daya alam.
Hakim  dalam  memberikan  putusan sanksi  harus  sesuai  dengan  teori  tujuan pemidanaan absolute terutama  untuk  tindak pidana pertambangan tanpa izin. Serta diciptakannya
batasan-batasan dalam
penjatuhan  hukuman  untuk  tindak  pidana pertambangan  tanpa  izin  seperti  contohnya dalam pengaturan pemidanaan mengenai Narkotika,  disana adanya  batasan  batasan  yang jelas sehingga tidak akan adanya hukuman yang semena-mena. Supaya dapat tercapainya  tujuan pemidanaan serta teori pemidanaan pembalasan, agar terpenuhinya suatu keadilan dan ketertiban
serta juga adanya pencegahan di masa yang akan datang  agar  tidak  adanya  pengulangan  tindak pidana pertambangan tanpa izin

## DAFTAR PUSTAKA
Bonger,  W.A. Pengantar  tentang  Kriminologi , Jakarta: PT. Pembangunan, 1982 Himawan, Adhitya. ICW Sebut Ada Ekspor Batu Bara  Ilegal  27,06  Miliar  Dolar AS ,<https://www.suara.com/bisnis/201 7/11/20/130347/icw-sebut-ada-ekspor- batubara-ilegal-2706-miliar-dolar-as,> diakses  pada  tanggal  31  Desember 2020 pukul 21.39.
Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kealahan.  Tinjauan  Kritis  Terhadap Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana ,  Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006 inas  Energi  dan  Sumberdaya  Energi, Data Illegal  Mining  2016  dan  2017  dengan Kordinat , Kalimantan Timur, 2018. Koran Kaltim, “Tambang Ilegal di Tenggarong Seberang Makin Marak”,
< https://www.korankaltim.com/headli ne/read/11973/tambang-ilegal-di- tenggarong-seberang-makin-marak >, diakeses  pada  tanggal  5  Januari  2021 23.55.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
Pudyatmoko, Y.  Sri. Perizinan  Problem  dan Upaya  Pembenahan, Jakarta  :  PT Grasindo, 2009.
Redaksi  M1, Waspada  Izin  Pertambangan Bodong, Diduga 210 Usaha , < https://fajar.co.id/2018/05/01/waspad a-izin-pertambangan-bodong-diduga- 210-usaha/ >,  diakses  pada  tanggal  5 Januari 2021 pukul 23.40.
Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Supramono,  Gatot. Hukum  Pertambangan Mineral  dan  Batu  Bara  di  Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2012. Utrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia , Djakarta: Ichtiar,1957.