## Jurnal Kesehatan
https://jurkes.polije.ac.id
https://doi.org/10.25047/j-kes. v9i3
Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pengajuan Klaim Rawat Inap ke Verifikator BPJS Kesehatan di RSUD Genteng Banyuwangi
Novita Nuraini 1 , Puput Puji Lestari 2
Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Indonesia 1,2 Email: novita_nuraini@polije.ac.id

## Abstract
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) claims process for inpatient admissions starts from registration until the patient file is entered into the INA-CBGs application. Claim submission under the claims verification technique instructions is limited to the 10th of the following month. RSUD Genteng in filing a claim exceeds the 10th of the following month. In the data of the delay in the medical record file, there is still a delay in submitting the claim file by 55%. The purpose of this research is to analyze the factors causing the delay in submitting BPJS claims for hospitalization to the BPJS verifier in RSUD Genteng, determining the priority of the problem and the improvement effort to the problem. The type of this research is qualitative using a systematic approach based on 7M factors (Man, Method, Materials, Machine, Money, Market and Minute). Methods of data collection using observation, interview, and documentation. Based on the result of NGT that has been done, the priority of problem causing delay is RM refund more than 2x24 hours, internet network is less stable, less discipline officer, no claim submission SOP, DPJD main diagnosis placement and BPJS verification of different perception. Improvement efforts that can be done are to make SOP return of medical records of inpatient and SOP related to claims of inpatient BPJS, repair internet network, conduct coordination meeting among officer related to office discipline and make a special form for correction from BPJS verifier.
Keywords: delay, claim BPJS, hospital, inpatiens

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
1. Pendahuluan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit selalu identik dengan pelayanan  pasien. Pasien adalah setiap orang  yang  melakukan konsultasi masalah kesehatannya  untuk memperoleh pelayanan kesehatan  yang diperlukan,  baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit (Kemenkes.RI, 2009) Pasien dibedakan menjadi dua  yaitu pasien umum dan pasien asuransi. Salah satu asuransi yang  dipakai oleh masyarakat indonesia  adalah asuransi milik pemerintah yaitu BPJS (Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial) Kesehatan. Berdasarkan UU No. 24 tahun  2011, BPJS Kesehatan adalah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam melakukan pengajuan pembayaran pelayanan kesehatan,  rumah sakit perlu melakukan proses klaim ke pihak provider  yaitu BPJS dengan melengkapi persyaratan administrasi.
Dokumen yang diperlukan berupa (Kartu Tanda Penduduk) KTP  atau Kartu ldentitas Pasien, Kartu Keluarga (KK), surat rujukan,  Surat Eligibilitas Pasien (SEP), resume medis dan rincian biaya. Jika pasien memerlukan  pemeriksaan  penunjang maka disertakan  pula  formulir pemeriksaan penunjang. Dalam proses klaim, rumah sakit harus  memperhatikan kelengkapan dan kebenaran pengisian  formulir  berkas  rekam medis yang berhubungan dengan administrasi klaim. Hal ini berkaitan dengan  cepat lambatnya rumah sakit  mendapatkan  hasil klaim,  besarnya nilai tarif klaim yang  akan diterima nantinya, serta  untuk pelaporan rumah sakit (Indrawaraswanti, 2017).
Pada studi pendahuluan di RSUD Genteng  Banyuwangi, analisis faktor penyebab keterlambatan  pengajuan klaim belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.  Dalam buku petunjuk teknis verifikasi klaim disebutkan bahwa  tanggal maksimum pengajuan berkas klaim ke pihak verifikator  yaitu tanggal 10 pada bulan berikutnya.  Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala rekam medik tanggal 25 Maret 2017  yang dilaksanakan peneliti di  Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng, yang berkaitan  dengan pengajuan klaim pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng ke  pihak  verifikator  BPJS  terjadi keterlambatan  pengumpulan  berkas, untuk pengajuan klaim melebihi tanggal 10 pada bulan  berikutnya.  Data tanggal pengajuan klaim dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Tanggal Pengajuan Berkas Klaim Rawat Inap Bulan Januari- Maret 2017 Bulan  Berkas Yang Diaju kan Tang- gal Penga- juan Jum- lah Berkas Klaim yang Terlam bat Persen- tase Berkas Klaim yang Terlamb at Kete- rangan Januari - - Februari  Januari 2017 27 Februari 2017 1.308 52 %  Terlambat 17 hari Maret  Februari 2017 22 Maret 2017 1.223 55 %  Terlambat 12 hari April Maret 2017 17 April 2017 1.126 53 %  Terlambat 7 hari Sumber: Buku  Kendali Pengajuan Berkas Klaim BPJS Rawat Inap RSUD Genteng 2017
Tabel tanggal pengajuan berkas klaim diatas menunjukkan pengajuan klaim bulan januari  diajukan tanggal 27 Februari 2017 yang artinya pengajuan terlambat 17 hari dari tanggal ditetapkannya pengajuan maksimal klaim BPJS ke pihak verifikator. Untuk klaim bulan Februari diajukan pada tanggal 22 Maret 2017, ini menunjukkan pengajuan klaim melebihi dari batas ketentuan yaitu tanggal 10 pada bulan berikutnya. Untuk klaim bulan Maret diajukan pada tanggal 17 April 2017.  Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa masih ditemukan keterlambatan penyerahan berkas klaim sebesar 55% sedangkan ketentuan BPJS Kesehatan, berkas dikatakan terlambat apabila pihak rumah sakit belum mampu menyerahkan 75% berkas klaim ke BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2018) Dampak dari keterlambatan pengajuan berkas klaim rawat inap yaitu pelaporan klaim akan tertunda yang nantinya proses pencairan dana yang diajukan rumah sakit ke BPJS mengalami penundaan. Jika dibiarkan secara terus-menerus,  hal ini  akan menyebabkan kerugian pada pihak rumah sakit dan menghambat proses pelayanan pasien. Berkaitan dengan permasalahan tersebut,

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
peneliti akan menggambarkan faktor penyebab keterlambatan pengajuaan klaim dengan menggunakan metode 7M yaitu berdasarkan Man, Method, Materials, Machine, Money, Market dan Minute . Berdasarkan dengan permasalahan dan uraian diatas,  peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis  Faktor Penyebab Keterlambatan Pengajuan  Klaim BPJS Rawat Inap Rumah Sakit ke Verifikator BPJS di RSUD Genteng”.
2. Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalalah penelitian kualitatif.  Penelitian ini dapat digunakan  untuk  menganalisis  dan menggambarkan fenomena dalam permasalahan terkait keterlambatan pengajuan klaim BPJS rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan metode pendekatan sistem dengan  factor 7M ( Man, Method, Machine, Money, Material, Market dan Minute ) dalam menggali permasalahan
2.1 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara,  Observasi, Dokumentasi, Nominal Group Technique NGT), dan Brainstorming .  Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam)  orang responen yang terdiri dari  satu petugas pendaftaran, satu  petugas assembling, satu petugas  koding, satu petugas klaim BPJS rawat inap, penanggungjawab tim  manajer kasus dan kepala rekam  medik. Objek penelitian ini adalah  pengajuan klaim rawat inap pada  pasien BPJS Kesehatan di RSUD Genteng Banyuwangi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi metode berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan cara observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiono, 2012).
2.2 Metode Analisis Data
Analisis penyajian data pada penelitian ini menggunakan kualitatif berdasarkan hasil
dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis kualitatif dapat menggambarkan fenomena yang menyebabkan keterlambatan pengajuan klaim BPJS. Teknik penyajian data pada penelitian ini yaitu dengan menguraikan hasil dari penelitian dalam bentuk uraian kalimat atau narasi. Hasil wawancara dan observasi dengan informan akan dinarasikan yang akan digunakan untuk hasil penelitian.
3. Hasil dan Pembahasan 3.1 Identifikasi Faktor Man 3.1.1 Pengetahuan  syarat klaim BPJS rawat inap a. Persyaratan Klaim BPJS Rawat Inap Ketika berkas rekam medis sudah masuk  dalam ruangan rekam  medik khususnya dalam bagian assembling, persyaratan yang harus dilengkapi harus lebih detail lagi, tidak hanya persyaratan administrasi tetapi sudah meliputi satu berkas syarat pengajuan klaim. Dalam berkas klaim BPJS rawat inap perlu mencantumkan, diantaranya Surat perintah rawat inap, Surat Eligibilitas Peserta (SEP),  Resume medis yang  mencantumkan diagnose dan prosedur serta ditandatangani oleh dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)  (BPIS Kesehatan, 2014).  Diperlukan formulir permintaan dan hasil pemeriksaan penunjang jika  pasien melakukan  pemeriksaan penunjang telah dilakukan. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap variabel pengetahuan  petugas mengenai persyaratan klaim BPJS rawat inap dapat dikatakan baik, akan tetapi pengetahuan dan ketelitian petugas perlu ditingkatkan untuk lebih mengetahui persyaratan klaim secara keseluruhan termasuk keberlakuan kartu identitas yang akan dibahas dalam faktor material. Leonard (2016) menjelaskan bahwa penyebab keterlambatan klaim salah satunya kurangnya pemahaman dan pengetahuan SDM. b. Standar Koding Diagnosis dan Tindakan Pengetahuan petugas terhadap standart koding di RSUD Genteng dapat dikatakan cukup. Hal ini menunjukkan  peningkatan pengetahuan petugas khususnya dalam bab koding. Pengetahuan tentang standart koding harus  diketahui oleh petugas koding khususnya ketika dalam menemui kode

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
modifikasi yang mana jika salah kode akan mempengaruhi kelayakan berkas klaim yang diajukan dan biaya yang dibayar oleh pihak BPJS. Apabila ada revisi dari berkas yang bemasalah dengan kaidah koding akan mempengaruhi pengajuan berkas klaim selanjuinya karena harus mengerjakan berkas yang direvisi terlebih dahulu. Kode diagnosis harus tepat, akurat, lengkap sesuai dengan kondisi dan tindakan yang diberikan kepada pasien, mendukung hal tersebut dibutuhkan kompetensi, tanggung jawab petugas koder sesuai dengan standar profesi rekam medis yang tertuang dalam Kepmenkes No 377/Menkes/SK/III/ 2007, terutama  yang berkaitan langsung dengan kalsifikasi dan kodefikasi penyakit/tindakan (Kemenkes RI, 2007). c. Prosedur Klaim BPJS Rawat Inap Prosedur pengajuan klaim merupakan serangkaian kegiatan pengajuan klaim mulai dari pasien daftar sampai berkas pasien di inputkan melalui aplikasi INA- CBGs. Berkas tersebut menuju bagian  administrasi pendaftaran  untuk dilengkapi (seperti bukti pendaftaran). Berkas menuju ke bagian poli atau ruangan untuk  dilakukan pemeriksaan berkas  akan diisi diagnosis/tindakan dan mendapatkan resep dokter. Berkas  akan selanjutnya beralih ke apotik untuk pengambilan obat oleh penderita dan dilengkapi data-data atau obat atau pemakaian yang  telah diterima oleh pasien. Selanjutnya berkas akan menuju keuangan untuk dicek kembali  berkasnya  dan jumlah administrasi, dari keuangan berkas menuju bagian RM untuk dikode, dilengkapi berkasnya, proses grouping dan input. Puri (2015) menjelaskan bahwa berkas yang tidak lengkap akan dilengkapi dan dibetulkan kesalahannya sudah sesuai prosedur klaim dari BPJS dan rumah sakit yaitu. Jadi, pengetahuan tentang prosedur pengajuan klaim BPJS antar petugas harus lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya yang berkaitan dengan jobdesc masing- masing, mengetahui alur pada bagian yang lain cukup penting untuk diketahui petugas, hal ini berguna untuk memperlancar komunikasi dan pemahanan pekerjaan pada bagian yang berkaitan dengan proses pengajuan klaim BPJS rawat inap. Dengan
mengetahui bagian yang lain, maka kerjasama antar tim dapat berjalan dengan baik dan memperlancar proses pengajuan klaim dengan tepat waktu. 3.1.2 Pelatihan Peningkatan pengetahuan dan kemampuan professional, baik anggota maupun organisasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan (Kemenkes RI, 2008).  Menunjuk petugas yang berkaitan langsung dengan proses pengajuan klaim akan lebih efektif karena pelatihan  tepat  sasaran, karena  pemahaman terhadap sesuatu hal akan berbeda setiap individu. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan yang melakukan proses klaim. A ktivitas manajemen SDM juga menjelaskan bahwa diperlukan adanya upaya pengembangan SDM melalui pelatihan untuk meningkatkan kinerja SDM tersebut (Miftahuddin & Rahman, 2019).
3.1.3 Masa Kerja Menurut Handoko dalam Hamida (2007) masa kerja dikategorikan menjadi dua, meliputi:
1) Masa kerja kategori baru <3 tahun
2) Masa kerja kategori lama >3 tahun Dalam melakukan pekerjaan, seseorang memerlukan pengalaman yang nantinya akan membantu dalam menyelesaikan  pekerjaan. Pengalaman ini berkaitan dengan kecepatan pengambilan keputusan ketika ada masalah yang berulang. Proses pengajuan klaim merupakan  kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh petugas, oleh karena itu masalah yang dihadapi akan tekesan mirip dengan masalah-masalah sebelumnya. Jika petugas mempunyai pengalaman yang tidak diragukan, maka pengambilan keputusan akan berjalan dengan cepat dan tepat. Di RSUD Genteng mempunyai petugas yang masa kerjanya minimal 4 tahun, hal ini menunjukkan petugas di RSUD Genteng sudah mempunyai pengalaman yang baik. Menurut  (Lubis, 2017)  yang cukup mempengaruhi kelengkapan pengisian pemeriksaan formulir pasien rawat inap yaitu

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
lama kerja, semakin lama dia bekerja pengalaman semakin lebih baik. 3.1.4 Motivasi Kemauan berhubungan dengan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dikatakan oleh Pangarso, Kemauan ini erat kaitanya dengan motivasi, sesuatu dari dalam pribadi yang mendorong keluar berupa tindakan untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi motivasi merupakan hal penting dari individu dalam berkontribusi terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Jadi, reward dan punishment merupakan bentuk motivasi yang dapat menumbuhkan semangat petugas untuk tetap bekerja dalam koridor dan dengan tepat waktu. Reward tidak hanya berupa uang jasa pelayanan, suatu pujian dari kepala ruangan dapat dianggap sebagai reward bagi para petugas. Menjadi seorang kepala ruangan harus mempunyai sikap yang tegas dalam memberikan punishment supaya melakukan petugas kesalahan atau tidak disiplin dapat memperbaiki dengan segera.  Herman et al., (2020)  menjelaskan bahwa reward dan punishmen t berpengaruh terhadap keterlambatan klaim berkas BPJS rawat inap karena dapat meningkatan kinerja yang dimiliki petugas.
3.2 Identifikasi Faktor Method 3.2.1 Standar Operasional Prosedur Pada dasarnya, standart operating procedure adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur suatu tahapan proses kerja atau prosedur karena kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin dan tidak berubah-ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi dokumen tertulis yang disebut sebagai standart operating procedure atau disingkat SOP. Dari pernyataan tersebut, kepala ruangan berkewajiban membuat SOP tentang prosedur klaim pada petugas input dan SOP pengembalian berkas rawat inap, SOP ini berguna untuk acuan petugas input melaksanakan tugasnya.  Karena SOP sangat penting dan merupakan salah satu syarat rumah sakit mengikuti akreditasi dan dapat menjadi pegangan untuk petugas. SOP yang dibuat diusahakan dapat membantu prosedur
kelancaran dan ketepatan waktu dalam pengembalian berkas dan .pengajuan klaim. Penyebab keterlambatan klaim salah satunya dikarenakan tidak mempunyai SOP yang mengatur tentang prosedur klaim dan pengembalian berkas rawat inap.  Pradani et al., (2017) menjelaskan bahwa belum ada SOP pengembalian berkas ke unit rawat inap dan belum ada umpan balik oleh unit rekam medis terhadap seluruh ruangan.  Hal ini menyebabkan pelaksanaan klaim asuransi BPJS belum berjalan dengan baik.

## 3.3 Identifikasi Faktor Materials
3.3.1 Kelengkapan Berkas Klaim BPJS rawat inap Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa  ketidaklengkapan  pengisian  berkas yang mengakibatkan berkas harus kembali keruangan dan harus dilengkapi, akan menghambat ketepatan waktu pengajuan klaim BPJS rawat inap. Ketidaklengkapan pengisian resume medis pasien disebabkan dokter masih melakukan pelayanan kepada pasien atau dokter ada jam praktek di tempat pelayanan lainnya sehingga DPJP hanya mengisi seadanya. Terkadang DPJP juga lupa untuk mengisi rekam medis sehingga seringkali  diingatkan oleh admin ruangan. Sosialisasi rekam medis terhadap dokter maupun petugas yang mengisi rekam medis sangat penting untuk menunjang kelengkapan rekam medis (Giuliano & M., 2016)

## 3.4 Identifikasi Faktor Machine
Integrasi sistem masih dihadapkan pada belum bridging  sistem antara aplikasi INA CBGs, SEP dan BPJS. Sistem IT yang saling tersambung yang disebut dengan bridging sistem, dengan adanya bridging maka semua data yang ada di fasilitas masalah kesehatan dan BPJS bisa  terhubung secara online sehingga akan mempercepat dan mempersingkat waktu dalam pengelolaan data klaim, seperti saling memberi dan menerima data dan akhirnya akan mempercepat pelayanan (Leonard, 2016). Sistem yang ada di RSUD belum bridging antar satu dengan yang lain. Sehingga dalam proses input data pasien harus dilakukan tiap computer. Hal ini dapat membuat pekerjaan yang seharusnya

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
dapat dilakukan dengan cepat akan terkesan lama karena harus mengulang dalam memasukan data pasien.  Dengan  adanya sistem bridging antara INA-CBGs, SIMRS dan BPJS akan mempercepat proses pengajuan klaim.
3.5 Identifikasi Faktor Money Seorang perekam medis dituntut untuk dapat  membuat anggaran kegiatan, hal ini sesuai dengan  standart profesi rekam medis dalam keputusan menteri keschatan indonesai no 377 tahun 2007 yaitu MIK UK 06.004.01 terdapat salah satu kompetensi menyusun anggaran atau budget. Seharusnya kepala rekam medis di RSUD Genteng dapat membuat anggaran indisental  dalam hal pengajuan klaim untuk bahan perencanaan satu tahun yang akan mendatang. Penganggaran  bukan hanya masalah sarana dan prasana saja, untuk uang lembur sebagai apresiasi kepada petugas juga  diperlukan. Tetapi, jika berkaitan dengan pengajuan klaim, uang lembur yang dimaksud sudah terhitung dengan jasa pelayanan yang ada di tim JKN di RSUD Genteng. Hal ini akan menjadi penting dan berguna jika dilakukan secara tertib dan teratur. Sebaiknya, pengajuan klaim lebih cepat dan tepat waktu penganggaran setiap tahun harus direncanakan secara matang.  Agar ketika ada keperluan, sarana yang diperlukan tersedia tepat waktu dan mengingat ini merupakan rumah sakit milik pemerintah maka permintaan sarana dan prasarana harus dianggarkan secara detail untuk satu tahun ke depan.
3.6 Identifikasi Faktor Market 3.6.1 Sosialisasi BPJS
Pemasaran disini merupakan bentuk sosialisasi pihak BPJS ke Rumah Sakit yang bekerja sama langsung. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi ini dilakukan masyarakat/peserta BPJS Kesehatan dapat lebih memahami SOP dari BPJS Kesehatan (Niah, 2014).  Dengan mengetahui hal tersebut,  akan lebih baik jika sosialisasi dilakukan oleh BPJS dengan tepat meskipun disampaikan oleh verifikator BPJS. Hal ini akan meminimalisir  keterlambatan  pada
waktu pengajuan klaim  sehingga berjalan dengan semestinya dan tidak melebihi tanggal 10 pada bulan berikutnya. Ketika sosialisasi ini berjalan dengan baik, pengajuan klaim berjalan tepat waktu, laporan pengajuan klaim tepat waktu, dan akan berdampak pada pencairan dan BPJS ke RSUD Genteng sehingga pendapatan rumah sakit tidak tertunda serta pelayanan akan berjalan optimal.
3.6.2 Distribusi Berkas BPJS Rawat Inap Tempat adalah aktivitas organisasi agar produk mudah didapatkan konsumen sasarannya. Sesuai dengan hal tersebut kemudahan jarak dan cara distribusi harus diperhatikan  sehingga dalam proses tersebut dalam mempercepat proses pengajuan klaim. Menurut  (Hikmah et al., 2019)  faktor penyebab keterlambatan berkas rekam medis salah satunya factor jarak dimana jarak antara ruang rawat inap dengan ruang rekam medis jauh. Melihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, jarak tempat pendistribusian tidak terjadi permasalahan karena tidak jauh. Untuk perbaikan  selanjutnya, sebaiknya dilakukan pengumpulan supaya lebih teratur mempercepat proses pengajuan klaim sehingga keterlambatan  pengajuan klaim dapat dihindari.

## 3.7 Identifikasi Faktor Minute
a. Waktu Kerja Petugas Waktu kerja petugas adalah waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien (Setiawan et al., 2015). Dengan banyaknyya pasien berarti banyak juga dokumen yang harus diolah dan kemudian di ajukan untuk klaim, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena petugas  klaim  terbatas Sedangkan jumlah petugas klaim rawat inap di rumah sakit hanya ada 1 petugas dengan jam kerja 7 jam. Berdasarkan hal tersebut, waktu kerja petugas berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu pengajuan klaim BPJS rawat inap di RSUD Genteng. Untuk dapat mengurangi penumpukan jika petugas tidak masuk dengan

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
mengadakan resuffle petugas,  supaya ketika ada petugas yang tidak masuk pekerjaan dari petugas tersebut dapat dikerjakan oleh petugas lain yang masuk dan menghindari penumpukan pekerjaan.  Pentingnya rotasi pekerjaan  sesuai dengan tujuan menurut Taylor (2008) dalam (Susanto, A., & Sri Sugiarsi, 2016)  bahwa tujuan dari rotasi adalah memberikan karyawan variasi lebih dalam tentang pekerjaan yang ada di kantornya.
b. Waktu Pengembalian Berkas
Pada  observasi yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa pengembalian berkas dari ruangan rawat inap ke bagian assembling mengalami keterlambatan yaitu lebih dari 2x 24 jam. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor YM 00.03.2.2.1996 dalam Winarti, ditetapkan bahwa rekam medis harus ditulis segera secara lengkap dan ditanda tangani oleh mengalami dokter yang merawat pasien 2x24  jam setelah pasien selesai dalam perawatan. Waktu 2 hari adalah waktu maksimum untuk pengembalian rekam medis dari unit pelayanan ke unit rekam medis.
Keterlambatan yang terjadi ini akan menghambat ketepatan waktu dalam pengajuan klaim. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pengembalian berkas yaitu tidak terdapat SOP khusus yang mengatur tentang pengembalian berkas rawat inap, resume medis yang kurang lengkapakan mempengaruhi ketepatan waktu dalam pengembalian berkas.

## 3.8 Menentukan Prioritas Masalah
Tabel 2. Daftar Prioritas Masalah No  Masalah Informan Total  Prio- ritas 1  2  3  4  5 1 Pengem balian RM lebih dari 2x24 jam 5  5  4  4  5 23 I 2 Jaringan internet kurang stabil 4  3  5  3  4 19 II
No  Masalah Informan Total  Prio- ritas 1  2  3  4  5 3 Petugas kurang disiplin 1  4  3  1  1 10 V 4 Tidak terdapat SOP pengajua n klaim 3  2  2  2  3 12 III 5 Penempa tan diagnose Utama DPJD dan verifikat or BPJS berbeda persepsi 2  1  1  5  2 11 IV Sumber : Hasil dari NGT 3.9 Hasil Brainstorming Hasil brainstorming yang dilakukan dari hasil NGT yang didapat yaitu pertama masalah  pengembalian RM lebih dari 2x24 jam.  Kedua  jaringan internet kurang stabil, ketiga  tidak terdapat SOP pengajuan klaim. Keempat penempatan diagnose utama DPJD dan verifikator BPJS berbeda persepsi. Terakhir petugas kurang disiplin. Solusi yang didapatkan yaitu membuat SOP pengembalian berkas rekam medis rawat inap dan SOP terkait pengajuan klaim BPJS rawat inap, memperbaiki jaringan internet, melakukan rapat koordinasi antar petugas yang berkaitan dengan kendala dalam pengajuan klaim, membuat form khusus untuk koreksi dari verifikator BPJS. Tujuannya pembuatan SOP untuk mengevaluasi petugas dalam melakukan pengolahan pengembalian berkas rekam medis dan pengajuan klaim BPJS rawat inap.
4. Simpulan dan Saran
4.1 Simpulan
a. Berdasarkan faktor man diketahui bahwa yang mempengaruhi keterlambatan klaim yaitu petugas belum pernah mengikuti  pelatihan berkaitan dengan pengajuan klaim BPJS rawat inap sedangkan  pengetahuan petugas terkait dengan persyaratan klaim BPJS rawat inap, aturan pengkodean, prosedur klaim secara detail sudah baik dan pengalaman

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
petugas RSUD Genteng dilihat dari masa kerja petugas yang minimal 4 tahun sudah baik.
b. Berdasarkan faktor method diketahui bahwa yang mempengaruhi keterlambatan klaim yaitu tidak ada SOP tentang pengajuan klaim BPJS rawat inap sehingga tidak ada aturan yang diikuti terkait proses klaim BPJS rawat inap dan membuat pengajuan klaim BPJS rawat inap tidak tepat waktu.
c. Berdasarkan faktor materials diketahui bahwa yang mempengaruhi keterlambatan klaim yaitu ketidaklebgkapan berkas klaim BPJS rawat inap dari segi isi, ada kartu identitas yang sudah tidak berlaku, pada resume medis dan formulir casemix sering ditemui nama dan tanda tangan dokter tidak terisi sehingga berkas perlu dikembalikan ke ruangan dan hal ini dapat menyebabkan proses klaim.
d. Berdasarkan faktor machine diketahui bahwa yang mempengaruhi keterlambatan klaim yaitu sistem di RSUD Genteng belum bridging antara INA-CBGs, SIMRS dan BPJS sehingga dalam proses input data pasien harus dilakukan tiap komputer.
e. Berdasarkan faktor money diketahui bahwa yang mempengaruhi keterlambatan klaim yaitu  RSUD
Genteng tidak secara khusus memiliki anggaran  untuk menunjang saran dan prasarana yang berkiatan dengan proses klaim.
f. Berdasarkan faktor market diketahui bahwa yang mempengaruhi keterlambatan klaim yaitu sosialisasi melalui verifikator yang ditugaskaan di
RSUD Genteng. Jika terjadi perubahan aplikasi  atau yang lainnya tidak dapat disampaikan langsung karena melalui perantara.
g. Berdasarkan faktor minute diketahui bahwa yang mempengaruhi keterlambatan klaim yaitu  waktu kerja petugas yang terbatas sehingga jika ada yang berhalangan hadir dan kurang disiplin akan mempengaruhi ketapan waktu pengajuan klaim dan waktu pengembalian RM lebih dari 2x24 jam.
h. Prioritas masalah yang berkaitan dengan keterlambatan klaim yaitu Pengembalian RM lebih dari 2x24 jam, jaringan internet kurang stabil, petugas kurang disiplin, tidak terdapat SOP pengajuan klaim , penempatan diagnosa utama DPJD dan verifkator BPJS berbeda persepi.
i. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh RSUD Genteng berdasarkan hasil brainstorming  adalah membuat SOP pengembalian berkas rekam medis rawat inap dan  SOP terkait pengajuan klaim BPJS rawat inap, memperbaiki jaringan internet, melakukan rapat koordinasi antar petugas yang berkaitan dengan kendala dalam pengajuan klaim, membuat form khusus untuk koreksi dari verifikator BPJS.

## 4.2 Saran
a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pengembalian berkas  rekam medis rawat inap
b. Dilakukan maintenance berkala jaringan internet yang ada di RSUD Genteng
c. Mengadakan rapat koordinasi yang berkaitan tentang permasalahan keterlambatan pengajuan klaim khususnya tentang kedisiplinan petugas.
d. Membuat SOP proses pengajuan klaim BPJS rawat inap di RSUD Genteng Banyuwangi sebagai pedoman pelaksanaan pengajuan klaim. Sehingga diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang ada.
e. Membuat formulir khusus yang didalamnya memuat tentang koreksi dari penegakan dignosa dan dibuat menjadi rangkap dua.
f. Membuat sistem yang terintegrasi antara SIMRS, INA-CBGs dan SEP.
Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima kasih peneliti haturkan kepada  RSUD Genteng Banyuwangi dan Politeknik Negeri Jember  yang telah membantu  dalam penyelesaian penelitian ini baik secara substansi maupun finansial.

## Daftar Pustaka
Aditya Pradani, E., Lelonowati, D., & Sujianto, S. (2017). Keterlambatan

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
Pengumpulan Berkas Verifikasi Klaim
BPJS di RS X: Apa Akar Masalah dan
Solusinya? Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit , 6 (2), 112–121.
https://doi.org/10.18196/jmmr.6134
BPJS Kesehatan. (2014). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Jakarta.
BPJS Kesehatan. (2018). Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasio .
Giuliano, K. K., & M., L. (2016). Dimensions of Critical Care Nursing. Dimensions of
Critical Care Nursing , 44–49. http://journals.lww.com/dccnjournal/pa ges/articleviewer.aspx?year=2006&issu e=01000&article=00013&type=abstract
Herman, L. N., Farlinda, S., Ardianto, E. T., & Abdurachman, A. S. (2020). Tinjauan Keterlambatan Klaim Berkas Bpjs Rawat Inap Di Rsup Dr. Hasan Sadikin.
J- REMI :  Jurnal  Rekam  Medik  Dan Informasi Kesehatan , 1 (4), 575–581.
Hikmah, F., Adi W, R., Rahmadtullah, Y. P., Medik, P. R., Kesehatan, J., & Jember,
P. N. (2019). Penentu Prioritas dan Perbaikan Masalah Keterlambatan Pengembalian Berkas Rekam Medis
Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 7 (1), 2337–2585.
Indrawaraswanti. (2017). Analisis faktor- faktor Penyebab Keterlambatan Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan di RS Perkebunan PTPN X Jember .
Kemenkes.RI. (2009). UU RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit . Presiden RI.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail
s/38789/uu-no-44-tahun-2009
Kemenkes RI. (2007). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 377/MENKES/SK/III/2007 Tentang Profesi Perekam Medis Dan informasi kesehatan. In keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 377/MENKES/SK/III/2007 (p. 7).
Leonard, D. (2016). Pengorganisasian Klaim Pelayanan Pasien JKN di RSUP dr. M. Djamil Padang. Menara Ilmu , X (72),
168–177. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/men arailmu/article/view/34/17 Lubis, S. (2017). Analisa Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketidaktepatan Pengembalian Dokumen Rekam Medis
Rawat Inap Di Rsu Ipi Medan. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda , 2 (2), 356–362.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. (2008). STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT . Kemenkes RI.
Miftahuddin, Arif Rahman, A. I. S. (2019). Strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan. Jurnal Manajemen Dakwah ,
3 (April), 1–16.
https://doi.orsg/10.15575/Fakultas Niah. (2014). PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KABUPATEN JOMBANG . 101 , 1–32. http://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/jpap/article/viewFil
e/698/627
Puri Feriawati, A. P. K. (2015). FAKTOR – FAKTOR KETERLAMBATAN PENGEKLAIMAN BPJS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG TAHUN 2015. Keefektifan Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses Dalam Pembelajaran IPA Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Golo

## Jurnal Kesehatan Author(s) : Novita Nuraini, Puput Puji Lestari
Yogyakarta , 16 (2), 39–55. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.062 5
Setiawan, D., & Prasetyo, H. (2015).
Metodologi Penelitian Kesehatan . Graha Imu. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta. Susanto, A., & Sri Sugiarsi, S. K. M. (2016). Penerapan Manajemen Mutu Pelayanan Di Unit Rekam Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta . http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/48010