## PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA DIGITALISASI KEPADA DEBITUR MASA PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY
(FINTECH)
Oleh: Marlina Elisabeth Pakpahan 1)
Suhaila Zulkifli, Atika Sunarto 2)
Universitas Prima Indonesia 1,2)
E-mail: marlinaelisabethpakpahan@unprimdn.ac.id 1)

## ABSTRACT
Services  for  digital  banking  are  now  expanding  quickly.  Digital  banking  services  make  it simpler  for  the  general  public  to  receive  banking  services  without  having  to  visit  a  bank branch office to meet customer service needs. This includes making it quicker and easier to grant  credit  to  debtors.  This  is  a  ground-breaking  development  in  the  financial  industry. Fintech,  or  financial  technology,  is  the  name  of  this  breakthrough.  People  can  now  use service  items  conveniently  and  freely  in  technology-based  online  non-cash  transactions. Fintech  can  only  be  used  with  desktops,  laptops,  and  smartphones  (HP),  after  being connected  to  an  internet  network.  Online  lending  applications  also  offer  a  great  deal  of convenience to the borrower because all that is required is the submission of the borrower's identity  (KTP),  and  without  the  use  of  any  collateral  or  the  requirement  that  the  borrower take  the  loan  to  the  bank  or  office,  all  that  is  required  is  access  to  the  internet  network. Account  of  the  debtor.  An  exclusive  loan  arrangement  for  financial  technology  services (Fintech) between the borrower and the lender (creditor) (debtor). Many people are enticed to apply for a loan due to the simple prerequisites for doing so online or through digitization because everyone can easily obtain a loan quickly with just a photo ID card and some basic personal  information.  However,  because  of  this  ease,  debtors  risk  falling  into  a  trap  of exorbitant  loan  interest.  Additionally,  accusations  of  frightening  gathering,  abuse,  and dissemination  of  personal  data,  as  well  as  the  stifling  of  online  loan  interest  rates,  are currently making the community uneasy. This is because these reports make up the majority of  incoming  reports.  A  normative  legal  research  method,  which  is  one  of  data  collection based on library research, was used in this study. This method involved examining secondary data  in  the form  of  primary legal materials, such as scholarly books, legislation,  and other data,  which  were  used  to  create  the  secondary  data.  information  relevant  to  our  study  that was gleaned via browsing the web. The result of this research is that the agreement is lawful if  it  is  in  compliance  with  Article  1320  of  the  Civil  Code.  Furthermore,  it  is  important  to tightly regulate the rights and obligations of creditors and borrowers in online loans to offer legal  protection  for  debtors.  The  Financial  Services  Authority  (OJK)  must  also  oversee online credit institutions that have been registered and licensed, and if they are found to have violated the rules, they must be subject to harsh consequences.
Keywords: Legal Protection, Financial technology, online credit

## ABSTRAK
Layanan  untuk  perbankan  digital  kini  berkembang  pesat.  Layanan  perbankan  digital memudahkan  masyarakat  umum  untuk  menerima  layanan  perbankan  tanpa  harus mengunjungi  kantor  cabang  bank  untuk  memenuhi  kebutuhan  layanan  nasabah.  Termasuk mempercepat dan mempermudah pemberian kredit kepada debitur. Ini adalah terobosan baru
dalam industri keuangan. Fintech, atau financial technology, adalah nama dari terobosan ini. Masyarakat kini dapat menggunakan item layanan dengan nyaman dan bebas dalam transaksi online  nontunai  berbasis  teknologi.  Fintech  hanya  dapat  digunakan  dengan  desktop,  laptop, dan smartphone (HP), setelah terhubung dengan jaringan internet. Aplikasi pinjaman online juga  menawarkan  banyak  kemudahan  kepada  peminjam  karena  yang  dibutuhkan  hanyalah penyerahan  identitas  peminjam  (KTP),  dan  tanpa  menggunakan  agunan  apapun  atau  syarat peminjam  membawa  pinjaman  ke  bank  atau  kantor  ,  yang  diperlukan  hanyalah  akses  ke jaringan  internet.  Rekening  debitur.  Pengaturan  pinjaman  eksklusif  untuk  layanan  teknologi keuangan  (Fintech)  antara  peminjam  dan  pemberi  pinjaman  (kreditur)  (debitur).  Banyak orang  tergoda  untuk  mengajukan  pinjaman  karena  persyaratan  sederhana  untuk melakukannya  secara  online  atau  melalui  digitalisasi  karena  setiap  orang  dapat  dengan mudah memperoleh pinjaman dengan cepat hanya dengan foto KTP dan beberapa informasi pribadi dasar. Namun, karena kemudahan itu, debitur berisiko terjerat bunga pinjaman  yang selangit. Selain itu, tudingan penggelapan, penyalahgunaan, dan penyebarluasan data pribadi yang  menakutkan,  serta  pengekangan  suku  bunga  pinjaman  online,  saat  ini  meresahkan masyarakat.  Hal  ini  karena  laporan  ini  merupakan  mayoritas  dari  laporan  yang  masuk. Metode  penelitian  hukum  normatif  yang  merupakan  salah  satu  pengumpulan  data berdasarkan  penelitian  kepustakaan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  ini  melibatkan pemeriksaan data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan,  dan  data  lainnya,  yang  digunakan  untuk  membuat  data  sekunder. informasi yang relevan dengan penelitian kami yang dikumpulkan melalui penjelajahan web. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian itu sah jika sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.  Selanjutnya,  penting  untuk  mengatur  secara  ketat  hak  dan  kewajiban  kreditur  dan peminjam  dalam  pinjaman  online  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  debitur. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  harus  mengawasi  lembaga  kredit  online  yang  telah terdaftar dan berizin, dan jika terbukti melanggar aturan, maka harus dikenakan sanksi yang berat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Financial technology, Kredit online
1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Istilah Financial Technology
(Fintech) umumnya  digunakan  untuk merujuk  pada  penggunaan  teknologi finansial baru dan baru untuk penyampaian produk  dan  layanan  finansial.  Pelajari Financial  Technology  (Fintech)  dalam bahasa Indonesia jika Anda ingin tahu apa artinya.  Teknologi  keuangan  didefinisikan sebagai "penerapan teknologi dalam sistem keuangan  untuk  menghasilkan  produk, layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis baru  yang  dapat  memengaruhi  stabilitas
kebijakan  moneter,  sistem  keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan , dan  keandalan  sistem  pembayaran,” menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Keuangan. Oleh  karena  itu,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  Fintech,  atau  teknologi  digital  di bidang  keuangan,  memfasilitasi  transaksi yang ramah pengguna, termasuk peminjaman  dan  pembayaran  kembali. Hanya  Pemberi  Pinjaman  (kreditur)  dan Peminjam  yang  dapat  membuat  perjanjian pinjaman  di  industri  Fintech.  Setelah
terbatas  pada  interaksi  langsung  di lembaga  keuangan,  kini  siapa  pun  dapat mengajukan pinjaman secara online melalui layanan aplikasi  pinjaman khusus. Penyelenggara Teknologi Finansial didefinisikan  sebagai  “setiap  pihak  yang menyelenggarakan  kegiatan  Teknologi
Finansial”  dalam  Pasal  1  angka  2
Peraturan
Bank Indonesia
Nomor 19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Fintech,  atau  teknologi  keuangan, adalah  penggunaan  teknologi  perangkat lunak internet, komunikasi, dan komputasi baru untuk industri perbankan dan layanan keuangan.  Gagasan  ini  mengintegrasikan kemajuan  teknis  terbaru  dengan  industri keuangan  untuk  menyediakan  metode transaksi  keuangan  yang  lebih  efisien, aman, dan mutakhir. Pembayaran (dompet digital, pembayaran P2P), Investasi (equity crowdfunding, peer-to-peer lending),
Pembiayaan  (crowdfunding),  Pinjaman Mikro  (Crowdfunding),  Fasilitas  Kredit (Fasilitas  Kredit),  Asuransi  (Manajemen Risiko),  Lintas  Proses  (Big  Analisis  Data, Pemodelan  Prediktif),  dan  Infrastruktur (Fintech) adalah contoh jenis layanan yang ditawarkan  di  bidang  teknologi  keuangan (keamanan).
Kredit didefinisikan sebagai peminjaman uang atau tagihan  yang dapat dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan
perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan bunga, sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1.  ayat  (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemajuan  pesat  di  bidang  teknologi informasi  menginspirasi  organisasi  lintas industri,  termasuk  industri  keuangan, untuk  mengadopsi  pendekatan  digital dalam  menjalankan  bisnis.  Baru-baru  ini ada  peningkatan  pesat  dalam  jumlah perdagangan  terkait  kredit  yang  terjadi secara  eksklusif  secara  online.  Banyak orang  sekarang  mengajukan  kredit  secara online,  terpikat  oleh  kemudahan  dan kecepatan pencairan dana mereka. Seorang debitur  dapat  mengajukan  kredit  secara online  dengan  sedikit  lebih  dari  akses  ke internet dan data yang dapat diperoleh dari informasi  pribadi  pemohon,  ponsel,  dan akun  media  sosial.  Kredit  dapat  diajukan dalam beberapa kasus  hanya dengan bukti identitas  diri  (KTP),  tanpa  perlu  agunan atau  perjalanan  ke  bank  atau  kantor. Ketika  konsumen  membutuhkan  kredit, mereka  sering  mengajukan  pada  bank tertentu,  dan  kemudian  bank  dan  nasabah atau  debitur  membuat  perjanjian  kredit, dengan  nasabah  atau  debitur  memberikan agunan  atau  jaminan  sebagai  bagian  dari transaksi.  Orang-orang  bersaing  untuk
aplikasi  kredit  online  karena  fasilitas
seperti ini.
Meskipun benar bahwa mengajukan pinjaman  secara  online  atau  melalui layanan seperti Lending
Club merampingkan proses pencarian kredit, hal itu  juga  memiliki  konsekuensi  yang  tidak diinginkan,  seperti  tersebarnya  dokumen atau  data  debitur  (penerima  pinjaman), jebakan suku bunga tinggi untuk peminjam, dan penggunaan taktik pemaksaan selama tahap penagihan.
Terjadi  gejolak  yang  meluas  akibat beberapa  pengaduan  yang  diajukan  oleh para  debitur  yang  mengatakan  bahwa mereka mengalami tindakan intimidasi dan teror selama prosedur penagihan pinjaman oleh korporasi yang menggunakan
Financial Technology
(Fintech).
“Beberapa  peraturan  perundang-undangan telah  diterbitkan  dan  dilaksanakan  oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan  (OJK),  antara  lain  Peraturan
Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/  2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa
Keuangan.”

## B. Rumusan Masalah
Dengan  asumsi  konteks  di  atas, masalahnya dapat dinyatakan sebagai berikut:
1. Sebagai  permulaan,  apa  perbedaan hukum  antara  meminjamkan  uang secara  online  dan  meminjamkan uang melalui bank?
2. Saat  memberikan  kredit  online, bagaimana peminjam merasa aman di bawah hukum?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  didasarkan  pada rumusan  masalah  yang  dinyatakan  dan meliputi:
1. Salah satu tujuannya adalah mempelajari  undang-undang  yang mengatur  pinjaman  bank  online dan tradisional.
2. Untuk  meneliti  undang-undang perlindungan kreditur online.

## D. Manfaat Penelitian
Diharapkan  juga  bahwa  karya  ini akan  memberikan  kontribusi  teoretis  pada bidang  hukum  yang  dipelajari  oleh  para akademisi  dan  dipraktikkan  oleh  para pengacara.
2 TINJAUAN PUSTAKA
Mengingat  bahwa  kerangka  teoritis
ini adalah landasan pemikiran dan
pembandingan  dalam  berbagai  bidang
penelitian,  tujuan  utamanya  adalah  untuk memfasilitasi  diskusi  dan  pemecahan masalah. Peningkatan terbaru dalam teknologi informasi digital telah memfasilitasi  kemajuan  teknologi  yang cepat  dan  partisipasi  luas  dalam  operasi ekonomi, keduanya sangat diminati.
Fintech  mengacu  pada  perangkat  yang memungkinkan  pengguna  untuk  dengan mudah  mengakses  layanan  keuangan online  (Financial  Technology).  Meskipun benar  bahwa  bisnis  Teknologi  Keuangan (Fintech)  merampingkan  proses  aplikasi untuk  mendapatkan  pinjaman,  metode  ini memiliki kekurangan yang harus diperhatikan  oleh  peminjam.  Salah  satu kelemahan tersebut adalah risiko informasi pribadi  mereka  bocor  ke  pihak  ketiga. Keresahan  di  masyarakat  adalah  akibat langsung  dari  para  debitur  yang  terjebak dalam  siklus  utang  yang  dilanggengkan oleh suku bunga pinjaman yang ganas dan praktik penagihan yang kejam.
Bagi Phillipus M. Hadjon,
memberikan  perlindungan  hukum  kepada warga  negara  merupakan  tindakan  koersif dan  preventif.  Perlindungan  hukum  dapat bersifat preventif, dengan tujuan menghindari  konflik  sejak  awal,  atau represif,  dengan  tujuan  menyelesaikan konflik yang ada dengan cara sepertisistem
peradilan.  Sementara  itu,  CST  Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai  pemberian  segala  upaya  hukum oleh aparat penegak hukum untuk menjamin  keselamatan  seseorang  dari gangguan  atau  ancaman,  baik  fisik maupun mental. Layanan pinjam meminjam uang berbasis Fintech (Financial Technology) dapat memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun  koersif  bagi  peserta  dalam pengaturan pinjam  meminjam uang secara online. Dengan tujuan menghindari pelanggaran  di  masa  depan,  perlindungan hukum  preventif  adalah  bentuk  keamanan yang  diberikan  pemerintah.  Hal  ini dituangkan  ke  dalam  peraturan  dan ketentuan untuk dijadikan sebagai peringatan  atau  batasan  bagaimana  suatu kewajiban harus dipenuhi. Terakhir, ketika timbul  perselisihan  atau  pelanggaran, perlindungan  hukum  represif  merupakan pertahanan  terakhir  berupa  konsekuensi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA
ONLINE DAN
PEMBERIAN
KREDIT SECARA PERBANKAN 1.

## PEMBERIAN KREDIT SECARA ONLINE
Karena  pesatnya  perkembangan  TI saat  ini,  banyak  industri  mengadopsi metode  digital  dalam  menjalankan  bisnis, termasuk sektor keuangan, di mana banyak perusahaan  pinjaman  dan  kredit  online bermunculan. Karena mudahnya memperoleh dana untuk digunakan sebagai  modal  awal  usaha  atau  untuk keperluan  konsumtif  lainnya,  maraknya kredit  online  berpotensi  menjadi  faktor positif  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia, asalkan  digunakan  secara  bertanggung jawab. Pemohon pinjaman dapat menemukan  kesempatan  baru  dengan munculnya perusahaan Teknologi Keuangan  (Fintech)  yang  menawarkan solusi keuangan digital.
Jika dibandingkan dengan tarif yang dikenakan  oleh  bank  dan  serikat  kredit untuk  pinjaman  konvensional,  ini  jauh lebih  rendah.  Pinjaman  peer-to-peer, sering  dikenal  sebagai  P2P  Lending, adalah  jenis  produk  pinjaman  online  yang dimungkinkan  oleh  kemajuan  teknologi keuangan.  Pertumbuhan  cepat  Fintech diantisipasi  sebagian  karena  preferensi nyata generasi untuk efisiensi dan kemudahan  penggunaannya.  Siapa  pun bisa  mendapatkan  pinjaman  online  hanya dengan  memberikan  dokumen  identitas
seperti  KTP,  KK,  NPWP,  atau  slip  gaji, dan  kemudian  menggunakan  uang  itu untuk mengurus sejumlah masalah keuangan; yang mereka butuhkan hanyalah  akses  ke  internet  dan  rekening bank,  dan  mereka  akan  siap.  Saat membandingkan persyaratan untuk mendapatkan  pinjaman  dari  bank  dengan mendapatkan  pinjaman  melalui  pinjaman P2P,  jelas  bahwa  yang  pertama  jauh  lebih fleksibel. Peminjam di bank dapat menghadapi proses persetujuan yang lama, kadang  memakan  waktu  tiga  bulan  atau lebih. Setelah peminjam diterima, diperlukan  waktu  hingga  14  hari  kerja hingga  dana  tersedia  untuk  ditarik.  Bagi mereka  yang  sangat  membutuhkan  uang tunai,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mendapatkan  uang  ini  bisa  terasa  sangat lama  jika  dibandingkan  dengan  waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang melalui  peer-to-peer  lending.  Setelah mengajukan aplikasi, uang biasanya ditransfer  dalam  12  hari  kerja.  Kandidat yang  membutuhkan  uang  cepat  akan menghargai  proses  aplikasi  yang  singkat dan  prasyarat  minimal.  Ketika  nasabah mengajukan  pinjaman,  hanya  bank  yang terlibat  dalam  menentukan  disetujui  atau tidaknya. Sedangkan dalam pinjaman P2P, pemberi  pinjaman  dan  investor  memiliki
suara  di  mana  peminjam  menerima pinjaman.  Peminjam  yang  kredibel  dipilih oleh  bisnis,  dan  investor  dapat  membuat
keputusan sendiri tentang siapa  yang akan dipinjamkan.
Peminjam yang
memanfaatkan  jasa  perbankan  diharapkan
memberikan agunan atau jaminan.
Meskipun  dengan  P2P  lending  tidak  ada jaminan,  namun  ada  peraturan  tertulis yang  harus  diikuti  jika  penyelesaiannya belum selesai dan sebagainya.
Teknologi keuangan adalah asal dari nama  "fintech".  Dublin,  National  Digital Research Center (NDRC) Irlandia masing- masing  menggambarkan  fintech  sebagai "inovasi  dalam  layanan  keuangan"  atau "inovasi dalam layanan keuangan fintech". Pembayaran,  investasi,  meminjam  uang, transfer, rencana keuangan, dan perbandingan  produk  hanyalah  sebagian dari transaksi keuangan yang dimungkinkan  oleh  fintech.  “Saat  ini,  142 perusahaan  fintech  aktif  di  Indonesia. Sudah banyak perusahaan financial technology  di  Indonesia,  seperti  Cek  Aja, UangTeman,  Pinjam,  CekPremi,  Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, dan Kartuku.
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang
Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan  sebagai  penyediaan  jasa keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman dan penerima manfaat, sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Transaksi  elektronik  langsung berbasis internet dalam mata uang Rupiah. Pinjam  meminjam  uang  secara  online melalui sistem Peer to Peer Lending (P2P) di  platform  website  perusahaan  P2P merupakan  fondasi  sistem  pemberian kredit fintech. Pinjaman peer-to-peer (P2P) adalah  cara  untuk  meminjamkan  uang kepada  perusahaan  atau  individu.  Istilah "P2P  Lending  biasanya  digunakan  untuk menggambarkan berbagai bentuk pinjaman internet  di  Indonesia.  Ini  juga  bisa  berarti perantara  pihak  ketiga  antara  peminjam atau  debitur  dan  pemberi  pinjaman. Peminjam cukup mengunjungi situs pemberi pinjaman pilihan, mengisi formulir pendaftaran online dengan informasi  yang  akurat,  dan  mengajukan permohonan.  Setelah  itu,  fintech  akan memeriksa  kredensial  peminjam  untuk menentukan apakah pendanaan memungkinkan, dan peminjam akan membayar kembali pinjaman sesuai dengan  ketentuan  yang  disepakati.  P2PL adalah  bisnis  legal Indonesia yang menawarkan  layanan  pinjaman  uang online  dan  bertanggung  jawab  atas pengelolaan dan pengoperasiannya.
Pinjaman  P2P  adalah  alternatif  dari pinjaman  bank  tradisional.  Karena  alasan ini,  banyak  konsumen  lebih  memilih
pembiayaan kredit online daripada metode tradisional  seperti  pinjaman  bank,  yang memiliki  batasan  lebih  ketat  dan  waktu
penyelesaian  yang  lebih  lama  untuk mencairkan hasil pinjaman.
Bahwa  adapun  beberapa  komponen penting dalam P2P Lending adalah :
1. Kreditur.  Seseorang  atau  organisasi yang menyediakan modal pinjaman dengan imbalan pengembalian
investasi.
2. Peminjam  adalah  pihak  kedua.
Mereka  membutuhkan  pinjaman yang  mampu  membayar  biaya terkait
3. Ketiga,  Layanan Peer-to-Peer. Grup yang  memfasilitasi  koneksi  digital antara  pemberi  pinjaman  dan peminjam.
4. Online,  melalui  platform  P2P, pemberi  pinjaman  dan  peminjam mengadakan pertemuan tatap muka.
Sesuai  dengan  Pasal  19  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi:
(1)  Perjanjian  penyelenggaraan  Layanan
Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  antara  Penyedia
dan  Pemberi  Pinjaman  dituangkan dalam suatu Dokumen Elektronik.
Untuk keperluan huruf
(2),  yang  dimaksud  dengan  Dokumen Elektronik adalah yang
a. nomor perjanjian;
b. tanggal perjanjian;
c. identitas para pihak;
d.  ketentuan  mengenai  hak  dan kewajiban para pihak;
e. jumlah pinjaman;
f. suku bunga pinjaman;
g. besarnya komisi;
h. jangka waktu;
i.  rincian biaya terkait;
j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
k.  mekanisme  penyelesaian  sengketa;
dan
l.  mekanisme  penyelesaian  dalam  hal
Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
(3) Penggunaan dana tunduk pada Pemberi Pinjaman  yang  memiliki  akses  ke informasi  yang  relevan,  yang  wajib disediakan oleh Penyedia.
(4)Informasi pribadi Peminjam dikecualikan  dari  cakupan  informasi sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a)(3).
(5)Laporan penggunaan dana yang dipersyaratkan  pada  ayat  (3)  paling sedikit memuat:
a.  jumlah  dana  yang  dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
b.  tujuan  pemanfaatan  dana  oleh
Penerima Pinjaman;
c. besaran bunga pinjaman; dan d. jangka waktu pinjaman.
Peer-to-Peer Lending (P2PL)
merupakan  salah  satu  jenis  Financial Technology, namun mekanisme pelaksanaannya tidak sama dengan perbankan  tradisional.  Berbeda  dengan bank,  P2PL  tidak  mengandalkan  uang deposan  untuk  memfasilitasi  peminjaman. Peer to Peer Lending (P2PL) juga berbeda dengan  perusahaan  multifinance  karena menggunakan modal sendiri untuk memberikan  pinjaman  langsung  kepada peminjam.  Istilah  Peer  to  Peer  Lending (P2PL) mengacu pada bentuk  pembiayaan yang  dilakukan  melalui  pasar  online. Debitur  (yang  meminjam  uang)  dan kreditur  (yang  meminjamkan  uang)  akan bertemu  di  pasar.  Penyedia  Peer  to  Peer Lending  (P2PL)  tidak  mendapatkan  uang melalui  bunga  melainkan  melalui  biaya dan komisi yang dibayarkan oleh peminjam dan pemberi pinjaman.
Kegiatan  Fintech  berbasis  P2PL, termasuk  pinjam  meminjam  online,  diatur oleh  pihak-pihak  yang  terhubung  oleh hubungan  hukum.  Kontrak  atau  perjanjian menjadi  dasar  bagi  hubungan  hukum antara  para  pihak.  Menurut  Pasal  1313 KUHPerdata,  perjanjian  atau  kontrak
adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  dua pihak  atau  lebih  saling  berjanji  untuk melakukan  suatu  perbuatan.  Mengingat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 Angka  17  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  kontrak  elektronik adalah  perjanjian  antara  para  pihak  yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam  proses  implementasi Fintech, kesepakatan dapat dilakukan secara elektronik  tanpa  harus  bertemu  secara fisik.  Pengguna  Fintech  berbasis  P2PL mendapat manfaat dari ini karena membuat  layanan  mereka  lebih  mudah diakses.  Perjanjian  elektronik  Fintech berbasis  P2PL  memiliki  kekuatan  hukum yang  mengikat  para  pihak  yang  sama dengan  jenis  perjanjian  lain  yang  dibuat secara elektronik. Secara hukum, transaksi elektronik  yang  tertuang  dalam  kontrak elektronik mengikat para pihak, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  18 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  mengatur  hal  tersebut.  Kedua belah  pihak  secara  hukum  terikat  satu sama  lain  dan  karenanya  tunduk  pada ketentuan  perjanjian  elektronik.  Menurut Pasal  47  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi
Elektronik,  kontrak  elektronik  diakui
mengikat secara hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Adanya kesepakatan antara para pihak;
2. Perbuatan itu dilakukan oleh wakil yang cakap  atau  berwenang  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Ada hal-hal tertentu; dan
4. Tujuan transaksi tidak boleh
bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, atau ketertiban umum.”

## 2. PEMBERIAN KREDIT SECARA PERBANKAN
Kata Latin "credere," dari mana kita mendapatkan  kata  terkait  "credo"  dan "creditum,"  berarti  "percaya"  (dalam bahasa  Inggris  iman  dan  kepercayaan) Keyakinan  kreditur  terhadap  kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dalam  jangka  waktu  yang  disepakati  oleh kedua  belah  pihak  mencirikan  hubungan kredit  sebagai  "itikad  baik".  Oleh  karena itu,  kepercayaan  adalah  landasan  dari sistem  kredit.  Kredit,  dari  sudut  pandang moneter,  adalah  penundaan  pembayaran karena  pembayaran  kembali  uang  atau produk  yang  diterima  ditunda  sampai kemudian hari.
Pasal  11  UU  No.  7  Tahun  1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10  Tahun  1998  (selanjutnya  disebut  UU Perbankan), mendefinisikan kredit sebagai “penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan
suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  atau perjanjian antara suatu bank dan pihak lain yang mensyaratkan peminjam untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan bunga.”
Menurut  definisi  ini,  perjanjian  kredit adalah  kontrak  antara  pemberi  pinjaman (seperti  bank)  dan  peminjam  (seperti individu  atau  perusahaan)  di  mana  yang terakhir  setuju  untuk  membayar  kembali yang  pertama  ditambah  bunga  setelah jangka  waktu  tertentu.  Meskipun  istilah "perjanjian  kredit"  tidak  didefinisikan dalam  undang-undang,  istilah  ini  mulai digunakan  dalam  praktek  setelah  Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD  dikirimkan  kepada semua  FXB  pada  tanggal  29  Desember 1970.  Surat  edaran  ini  menginstruksikan FXB  menerbitkan  kredit  hanya  setelah surat  perjanjian  kredit  diterbitkan,  itulah sebabnya  perjanjian  kredit  masih  disebut dengan nama ini sampai sekarang.
Mengingat  bank  bertindak  sebagai kreditur  dan  konsumen  bertindak  sebagai debitur,  struktur  umum  perjanjian  kredit bank menunjukkan bahwa ia menggunakan  bentuk  perjanjian  standar (kontrak standar). Perjanjian standar adalah  istilah  yang  digunakan  untuk
menggambarkan jenis kontrak ini. Dimana Debitur  tidak  mempunyai  kesempatan untuk  berunding  atau  barter  atas  syarat-
syarat Perjanjian dan hanya dapat menerima atau menolak Perjanjian sebagaimana tertulis. Debitur wajib menandatangani  perjanjian  kredit  apabila ia  menyetujui  setiap  syarat  dan  ketentuan yang  ditetapkan  oleh  bank;  jika  dia  tidak melakukannya,  dia  bebas  untuk  menolak melakukannya.
Kasmir (2011) mencantumkan komponen-komponen berikut sebagai bagian  dari  setiap  pengaturan  fasilitas kredit:
1) Keyakinan pemberi pinjaman dalam  menerima  pengembalian dana pinjaman dalam jangka waktu yang  ditentukan  disebut  sebagai "kepercayaan".
2) Yang  kedua  adalah  dokumen  yang disepakati yang menguraikan tanggung  jawab  dan  hak  masing- masing peserta.
3) Term,  jangka  waktu  suatu  kredit, yang  mencakup  kerangka  waktu yang  disepakati  untuk  membayar kembali jumlah tersebut
4) Risiko  pembiayaan  tidak  tertagih atau  gagal  bayar  diperbolehkan dengan  adanya  masa  tenggang. Secara  umum,  semakin  berisiko pinjaman,
semakin lama diperpanjang.
Bank akan bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  timbul  sebagai  akibat  dari pemberian kredit
5) Remunerasi  dalam  konteks  ini mengacu  pada  keuntungan  atau pendapatan  bank  dari  pemberian kredit. Bunga dan biaya administrasi kredit yang dibayarkan  kepada  bank  oleh debitur  merupakan  kompensasi
bank. Kepercayaan bank terhadap kemampuan peminjam untuk mengembalikan  pinjaman  harus  dibangun sebelum  memberikan  kredit.  Oleh  karena itu,  bank  dapat  menilai  kelayakan  kredit nasabahnya dengan menggunakan sejumlah  kriteria  yang  berbeda.  Lima komponen  prinsip  5  C  adalah  kredibilitas, kompetensi,  modal,  kesehatan  ekonomi, dan  agunan.  Sebelum  perjanjian  kredit ditandatangani, bank akan melihat karakter calon  debitur  yang  meliputi  kepribadian dan  perilakunya.  Kapasitas  adalah  ukuran kepercayaan  debitur  potensial  terhadap kemampuannya  sendiri  untuk  membayar utang.  Calon  kreditur  perlu  mengetahui modal  debitur  karena  tingkat  kemampuan membayar  kreditnya  sebanding  dengan modal  dan  keuntungan  debitur.  Bisnis debitur, serta ekonomi yang lebih luas dan lokal,  harus  dievaluasi  secara  menyeluruh sebelum  pinjaman  diberikan.  Kreditor biasanya  akan  mengambil  agunan  hanya
sebagai upaya terakhir, tetapi kepentingannya  sebagai  syarat  untuk memberikan  kredit  tidak  dapat  dilebih-
lebihkan.  Jika  kredit  sangat  kurang, agunan dapat direalisasikan atau dieksekusi.

## B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  DEBITUR  DALAM PEMBERIAN KREDIT SECARA ONLINE
Pembiayaan kredit berbasis teknologi  keuangan  adalah  karya  inovatif, tetapi  Teknologi  Keuangan  (Fintech) seperti dua sisi mata uang: di satu sisi, ada banyak keuntungan menggunakan teknologi informasi, tetapi di sisi lain, ada banyak  kekurangan.  .  Banyak  isu  yang mengemuka akibat pesatnya perkembangan Financial Technology (Fintech),  khususnya  pada  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  fintech  dan fintech peer-to-peer lending (p2pl).
Banyak  orang  tertarik  untuk  mengajukan pinjaman  karena  proses  aplikasinya  yang sederhana;  hanya  dengan  ID  foto  dan beberapa  informasi  pribadi  dasar,  siapa pun  dapat  memperoleh  uang  tunai  dengan cepat.  Namun,  peminjam  berakhir  dalam siklus  pembayaran  bunga  yang  tinggi karena  kemudahan  akses.  Ini  karena  saat ini ada tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan  dengan  cara  yang  mengancam, dan karena tidak ada undang-undang  yang mengatur  tingkat  bunga  tertinggi  yang dikenakan  untuk  layanan  ini.  Banyak orang  memandang  pinjaman  online  ini
sebagai  cara  cepat  dan  sederhana  untuk menerima  uang  yang  mereka  butuhkan. Stigma  sosial  yang  negatif,  terutama terkait praktik penagihan, dikaitkan dengan  pertumbuhan  bisnis  Financial Technology  (Fintech).  Pinjaman  online, sering  dikenal  sebagai  peer-to-peer  (P2P) lending atau financial technology (Fintech) P2P,  semakin  menarik  perhatian.  Media mulai  memberitakan  sejumlah  insiden pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan  Fintech.  Perlindungan  hukum terhadap  debitur  sebagai  pihak  yang mengajukan  pinjaman  atau  kredit  secara online  diperlukan  karena  Perusahaan Teknologi  Finansial  (Fintech)  melakukan berbagai  macam  pelanggaran,  termasuk melakukan  intimidasi  penagihan  (Pasal 368  KUHP  dan  Pasal  29  juncto  45 KUHP).  UU  ITE),  penyebarluasan  data pribadi (Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi,  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19,  dan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi adalah
Penyelenggara  harus  berpegang  pada prinsip  dasar  perlindungan  Pengguna, seperti  yang  dituangkan  dalam  Pasal  29 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. a. transparansi;
b. perlakuan yang adil;
c. keandalan;
d. kerahasiaan dan keamanan data; dan e.  penyelesaian  sengketa  Pengguna  secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Ketika debitur atau nasabah pembiayaan  kredit  online  macet  atau terlambat  membayar,  tidak  jarang  data pribadinya  tersebar  berupa  foto  dan informasi  mengenai  pinjamannya,  hingga KTP-nya  digunakan  untuk  meminjam uang melalui aplikasi pembiayaan lainnya. fitur tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.  Pemberi  pinjaman  melanggar hukum jika menggunakan informasi pribadi peminjam (debitur) tanpa sepengetahuan atau izin mereka,
sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  1  dan 2  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Perubahan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Elektronik Transaksi.
(1) Setiap  penggunaan  data  pribadi seseorang  yang  diperoleh  melalui media elektronik memerlukan izin individu  tersebut,  kecuali  jika diwajibkan oleh undang-undang.
(2) Setiap orang yang haknya dilanggar dengan cara
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dapat  meminta  ganti  rugi  atas kerugiannya  dengan  mengajukan gugatan berdasarkan Undang- Undang ini.
Data  informasi  pribadi  dan  kartu identitas kreditur dan pelanggan pembiayaan kredit online harus dilindungi dari  pengungkapan  kepada  pihak  ketiga yang  tidak  berwenang.  Menurut  Pasal  26 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi,  perusahaan  yang memberikan  pembiayaan  kredit  melalui sistem  elektronik  memiliki  tanggung jawab  tertentu  terkait  informasi  pribadi yang dikumpulkannya.
a.  Data  yang  dikelolanya,  termasuk informasi  pribadi,  perincian  transaksi, dan  informasi  keuangan,  harus  tetap aman  dan  dapat  diakses  setiap  saat
sejak dikumpulkan hingga dimusnahkan;
b.  Memiliki  non-penolakan  untuk  akses,
pemrosesan,  dan  eksekusi  informasi
identitas  pribadi,  informasi  transaksi, dan  data  keuangan  yang  dikelolanya dengan memanfaatkan proses otentikasi, verifikasi, dan validasi;
c.    Kecuali  jika  diwajibkan  oleh  undang- undang  atau  peraturan,  Operator  harus mendapatkan  persetujuan  dari  subjek data sebelum mengumpulkan, menggunakan,  atau  mengungkapkan informasi  pribadi,  perincian  transaksi, atau informasi keuangan apa pun.;
d.  Kontinuitas  layanan  dijaga  dengan menawarkan  channel  of  contact  selain sistem  elektronik  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  IT,  seperti email, call center, dan sebagainya; dan e.  Memberitahukan  subjek  data  secara tertulis jika terjadi pelanggaran terhadap  data  pribadi,  data  transaksi, atau data keuangan yang dikelolanya.. 26  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  tersebut  mengatur bahwa  pemberi  pinjaman  (kreditur)  wajib menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam (debitur). selama proses perjanjian pinjam meminjam. Untuk menjamin  keamanan  informasi  pribadi peminjam  (debitur),  peminjam  wajib memenuhi kewajiban ini.
Menurut  Pasal  6  UU  Otoritas  Jasa Keuangan  21  Tahun  2011,  Otoritas  Jasa
Keuangan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi:
a.    kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perbankan;
b.  kegiatan jasa keuangan di  sektor Pasar Modal; dan
c.  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Sebagaimana dijelaskan dalam halaman ini, Otoritas Jasa Keuangan  bertanggung  jawab,  antara  lain, mengatur dan mengawasi berbagai perusahaan jasa keuangan, termasuk layanan  pinjaman  online.  Oleh  karena  itu, entitas  yang  menangani  permohonan pinjaman harus terlebih dahulu mengajukan  permohonan  kepada  Otoritas Jasa  Keuangan.  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  19/12/PBI/2017  mengatur  tentang pinjaman  online  selain  peraturan  Otoritas Jasa Keuangan.
Ancaman dan intimidasi dari penagih  atau  debt  collector  yang  berusaha menimbulkan  rasa  takut  dan  malu  kepada konsumen layanan pinjaman online adalah masalah umum lainnya dengan pembiayaan  kredit  online.  Kolektor  atau
penagih  utang  meneror  debitur  dengan mengirimkan foto atau surat kepada orang lain yang mengenal debitur dan mengancam  akan  melapor  ke  polisi  jika
debitur  tidak  membayar.  UU  19  Tahun 2016  mengubah  UU  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  menyebutkan,  dalam  Pasal  29 jo 45B:
1. Pasal 29 “Setiap orang dengan sengaja dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi elektronik dan/atau
Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang ditujukan secara pribadi.”
2. Pasal  45B  Undang-undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik:  “Setiap
Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  29  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima puluh juta rupiah).”
Penagihan  pinjaman  macet  dalam sistem  kredit  online  ini  diatur  oleh  kode etik  AFPI  (Asosiasi  Fintech  Pendanaan Bersama  Indonesia),  yang  menetapkan bahwa  itu  harus  dilakukan  pada  waktu- waktu  tertentu  dan  tanpa  menggunakan ancaman  atau  teror.  Personil  yang  terlibat dalam  penagihan  setidaknya  memiliki sertifikat  penagihan  yang  diterbitkan  oleh
AFPI. Perusahaan fintech lending memiliki  waktu  hingga  90  hari  untuk mengirimkan  tagihan  kepada  karyawan. Setelah  90  hari,  penyelenggara  dilarang menagih lagi, dan hanya dapat ditagih oleh layanan penagihan yang terdaftar di AFPI. Mengikuti  pedoman  tersebut  di  atas, penagihan  kredit  macet  dapat  ditangani secara  adil.  Namun,  fakta  di  lapangan menunjukkan bahwa penyelenggara sistem kredit online yang tidak terdaftar dan tidak berizin  masih  saja  melakukan  penagihan kredit  macet  disertai  dengan  ancaman bahkan teror sadis.
4. SIMPULAN
1. Ketersediaan  Fintech  ke  pasar berarti bahwa konsumen sekarang  memiliki  lebih  banyak pilihan  daripada  sebelumnya dalam hal mendapatkan pinjaman  dan  bentuk  kredit lainnya di ranah digital. Pinjaman  Peer-to-Peer  (P2P) Lending, terkadang dikenal sebagai  pinjaman  online,  adalah salah satu contoh produk keuangan nyaman yang disediakan  oleh  Fintech.  Sistem kredit  Fintech  berpusat  pada pinjaman P2P, di mana
peminjam dan pemberi
pinjaman  berinteraksi  secara digital  melalui  platform  internet bisnis  P2PL  untuk  memberikan
pinjaman dan menerima pinjaman.  Financial  Technology berbasis  Peer-to-Peer  Lending (P2PL) diimplementasikan
dengan  cara  yang  berbeda  dari perbankan  tradisional.  Tidak seperti bank tradisional, pinjaman  P2P  tidak  bergantung pada uang deposan untuk memindahkan uang. Jika dibandingkan dengan perusahaan  multifinance  yang menggunakan modal sendiri untuk  memberikan  pinjaman kepada  peminjam,  Peer  to  Peer
Lending (P2PL) memiliki
beberapa perbedaan utama (pembiayaan neraca). P2PL, atau pinjaman peer-to-peer, adalah  sejenis  keuangan  online yang  terjadi  di  pasar  virtual. Kreditur  dan  peminjam  (yang membutuhkan  pinjaman)  akan bertemu  di  pasar  (pemberi pinjaman).
2. Pembiayaan kredit berbasis financial technology adalah sebuah  karya  inovasi,  namun Financial  Technology  (Fintech) ibarat koin: di satu sisi teknologi informasi  memberikan  banyak kemudahan,  namun  di  sisi  lain banyak  kelemahannya,  seperti
penyebaran  data  pribadi  berupa foto  dan  informasi  pinjaman debitur,  penyalahgunaan  KTP debitur, jebakan bunga pinjaman yang  tinggi,  ancaman  dan  teror dari penagih atau penagih utang. Untuk  itu  hak-hak  debitur  harus dijamin  oleh  undang-undang. Debitur yang mengalami kerugian  baik  materil  maupun nonmateri
akibat penyalahgunaan  data  pribadi oleh pelaku usaha jasa pinjaman online  dapat  meminta  ganti  rugi melalui  sistem  hukum  dan meminta  penyedia  jasa  aplikasi pinjaman online membayar ganti ruginya. Mengambil tindakan hukum, seperti gugatan berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata,  merupakan  cara hukum  yang  dapat  dilakukan untuk  mendapatkan  ganti  rugi. Selain itu, lembaga jasa keuangan pinjaman online diwajibkan  untuk  melaporkan kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  secara  berkala  untuk pengawasan  yang  ketat  untuk membantu otoritas
mengantisipasi  dan  mencegah masalah yang mungkin muncul.
3. Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Sebagaimana  Telah Diubah Dengan UU No. Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  No.  20  Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data  Pribadi  Dalam  Sistem Elektronik  Dan  Tentang  Tata Kelola  Dan  Manajemen  Risiko Teknologi Informasi Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi.

## Saran
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
harus mengawasi aplikasi
kredit online
ilegal,
meningkatkan pengawasan terhadap lembaga kredit online yang  telah  diberikan  izin untuk
beroperasi, dan
menghukum mereka yang terbukti melakukan
pelanggaran  hukum  seberat- beratnya.
2. Agar efektif, proses pemberian perlindungan  hukum  kepada debitur dalam rangka pinjaman  atau  kredit  online harus diutamakan.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hadjon, M Philipus, Perlindungan Hukum bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya  : Bina Ilmu, 1987
Hendro S., Budiharto, Ernama, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial
Technology  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 , Diponegoro  Law  Journal,  Vol.  6, No.3, 2017
Ibrahim, Johannes, Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian  Kredit  Bermasalah ,
(Bandung : PT Refika Aditama, 2004
Imaniyati,  Sri  Neni. Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia ,  (Bandung  :  Pt Refika Aditama, 2010)
Iman,  Nofie, Financial  Technology  dan
Lembaga Keuangan Keuangan ,
Yogyakarta:        Gathering  Mitra
Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016
Kansil,  C.S.T, Pengantar  Ilmu  Hukum
Dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta :
Balai Pustaka, 1989 Kamello, Tan, Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.  Jurnal  Hukum  USU. Vol.2. No.3 , (Fakultas Hukum.
Universitas Sumatra Utara, 2014
Muchsin. Perlindungan  dan  Kepastian Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia .
Surakarta  :  Universitas  Sebelas Maret, 2003
Usman,  Rachmadi, Aspek-Aspek  Hukum Perbankan di Indonesia , Jakarta : PT
Gramedika Pustaka Utama, 2001

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor  10  Tahun  1998  tentang
Perbankan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial