Indonesia. 6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3561
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT LALAI DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE

## Lirianna Nurtanio Jonatan, Gunawan Djajaputra
Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia Email: luberberkat08@gmail.com, gunawand@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam  hal  pembuatan  akta  autentik  termasuk  didalamnya  adalah  pembuatan  akta autentik  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  antara  kreditur  dengan  dan debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertanggungjawaban notaris kepada penerima fidusia dalam melakukan proses pendaftaran fidusia online dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam  proses  pendaftaran  fidusia online .  Penulisan  ini  dilakukan  berdasarkan penulisan hukum normatif dan untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan melakukan pendekatan  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  tata  cara  atau  metode pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan beberapa sumber bahan hukum sekunder  untuk  membuat  analisis  dengan  berbagai  peraturan  dalam  perundang- undangan  di  bidang  hukum  notaris,  dan  peraturan  mengenai  tata  cara  pendaftaran fidusia  oleh  notaris,  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  jaminan  fidusia.  Hasil penelitian  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  Objek  Jaminan  Fidusia online harus diterima dengan benar benar oleh notaris secara sangat berhati hati karena menjadi tanggung jawab notaris lebih besar, ruangan input dan penyimpanan semua dokumen pendukung  harus  dilakukan  secara  khusus  diperhatikan,  pelaksanaan  dalam menginput  data  harus  dengan  benar-benar  diperhatikan  dengan  dokumen  yang disimpan.  Kejujuran  notaris  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  ini,  agar  jangan  sampai timbul  permasalahan  yang  dapat  bertentangan  dengan  peraturan  dan  perundang- undangan yang telah berlaku. Oleh karena itu maka notaris harus menjauhkan diri dari  berbagai  hal-hal  yang  mengandung,  akal-akalan,  penyembunyian  data  atau kenyataan,  kecurangan,  pelanggaran  kepercayaan,  penyesatan,  dan  pengelakan peraturan  serta  harus  menjauhkan  diri  dari  hal-hal  yang  akan  mengarah  kepada kejahatan korporasi.
Kata Kunci: notaris; pendaftaran online; fidusia online

## Abstract
Notary public officials have the main duties and kinks in terms of making autentikk deed  in it  is  true  the creation  of  an  authentic  deed  of  fiduciary  safe  agreement  in which creditors with and debtors in a consumer financing. This study is inspiring for regions per expert in looking at fiduciary actors in the online fiduciary registration process with supporting factors and inhibitions in online fiduciary registration. This writing  is  done  away  from  normative  legal  writing  and  to  be  analyzed  with  an
analytical  descriptive  approach  by  means  of  normative  juridical  ordinances  or methods in which the word amanukan several sources of legal material for analysis with  regulations  in  the  field  of  notary  law,  and  regulations  on  the  procedure  of registration  of  fiduciary  ordinances  by  notaries,  books  related  to  the  results  of research  that  magnitude  shows,  Fiduciary  Safe  Objects  online  must  be  received correctly  correctly  by  the  notary  so  be  careful  and  the  notary  responsibility  is greater, there input and storage of all supporting documents must be dience, in input data should be actually asked with the documents that tedu. Notary honesty is very easy in this case, so that it arises no one is delivered with the prevailing laws and regulations. Therefore, the notary must be far from it from far-away things which, common  sense,  data  concealment  or  problems,  subdistricts,  sure  violations, misdirection, and evasion of regulations and and and away from things that will be the main company.

## Keywords: notary; online registration; online fiduciary

## Pendahuluan
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akta autentik termasuk didalamnya adalah pembuatan akta autentik perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan antara kreditur dengan dan debitur dalam suatu perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Pelaksanaan  pemberian  kredit  kendaraan  bermotor oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditor kepada para debitornya dilakukan dengan membuat suatu perjanjian pembiayaan konsumen dan juga diikuti oleh perjanjian jaminan fidusia,  dimana  kendaraan  bermotor  yang  dibeli  oleh  debitor  tersebut  diikat  dengan jaminan  fidusia  sebagai  jaminan  pelunasan  hutang  debitor  tersebut  kepada  kreditor apabila  debitor  wanprestasi  atas  pelunasan  hutang-hutangnya  kepada  kreditor (Octavianus, 2018) . Seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja  dalam  fungsi  pelayanan  publik  agar  lebih  efektif,  efisien,  dan  transparan  demi terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Penelitian  ini dimaksudkan  untuk  melihat  sejauh  mana  notaris  memperhatikan  pendaftaran  objek jaminan fidusia yang akan dijadikan jaminan dari kasus yang terjadi objek jaminan yang sudah disertifikatkan masih banyak ketimpangan karena objeknya ternyata bukan milik dari  orang  yang  menjaminkan  akan  tetapi  objek  jaminan  tersebut  milik  orang  lain, misalnya gadai mobil kendaraan dan lain-lain (Rustam, 2017) .
Seiring guna melindungi salah satu pihak yang dirugikan maka harus diadakannya kebenaran secara objektif dalam mendaftarkan objek yang dijaminkan untuk didaftarkan oleh lembaga jaminan fidusia. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana  notaris  memperhatikan  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia  yang  akan  dijadikan jaminan,  karena  dalam  berbagai  kasus  yang  terjadi  objek  jaminan  yang  sudah disertifikatkan  masih  banyak  ketimpangan  karena  objeknya  ternyata  bukan  milik  dari orang yang menjaminkan akan tetapi objek jaminan tersebut milik orang lain, kendaraan dan lain-lain.
Pengertian  Notaris  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Jabatan  Notaris Nomor  (UUJN)  30  Tahun  2004  jo  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014,  yaitu  “Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  undang-undang  ini” (Wiradiredja,  2016) . Pendaftaran  jaminan  fidusia  dibutuhkannya  akta  jaminan  fidusia,  akta  tersebut  dapat dibuat dibawah tangan jika para pihak setuju dan mengakui telah dibuatnya akta tersebut walaupun tidak dibuat dihadapan notaris demi mengurangi beban biaya kepada konsumen serta mencari kemudahan. Tetapi, telah dikatakan dengan tegas menurut Pasal 5 Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yaitu:  “Pembebanan  Benda dengan  Jaminan  Fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Hukum Dan HAM oleh notaris yang membuat akta jaminan fidusia tersebut (Anshori, 2009) .
Pendaftaran  jaminan  fidusia  dibutuhkannya  akta  jaminan  fidusia,  akta  tersebut dapat dibuat dibawah tangan jika para pihak setuju dan mengakui telah dibuatnya akta tersebut walaupun tidak dibuat dihadapan notaris demi mengurangi beban biaya kepada konsumen serta mencari kemudahan. Tetapi, telah dikatakan dengan tegas menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia” (Nasution, 2019) .
Proses  pendaftaran  akta    tentang  wajib  daftar  terhadap  akta  perjanjian  jaminan fidusia  secara  online  bagi  perusahaan  pembiayaan  yang  melakukan  pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor termuat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  No.  130/PMK.010/2012,  yang  menyebutkan,  "Perusahaan  Pembiayaan  yang melakukan  pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  dengan  pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia,  sesuai  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  jaminan  fidusia" (Nusantara, 2019) .
Keluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Terbitnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran akta perjanjian jaminan fidusia secara online pada prinsipnya memudahkan  notaris  dalam  melakukan  pendaftaran  akta  perjanjian  jaminan  fidusia karena  menggunakan  sistem  online  sehingga  dalam  hitungan  menit  sertifikat  jaminan fidusia sudah dapat di print-out melalui perangkat komputer yang dimiliki oleh notaris tersebut (Andasasmita, 1983) .
Menurut (Marzuki,  2017) mengenai  teori  kepastian  hukum  menyatakan  bahwa: “Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  hukum  yang  bersifat  umum  itu  dapat mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  negara  terhadap individu.  Kepastian  hukum  bukan  hanya  pasal-pasal  dalam  undang-undang  melainkan
juga adanya konsistensinya dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat tindakan sendiri atau orang lain. Pertanggungjawaban adalah dasar kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan  yang  disengaja  ataupun  yang  tidak  disengaja,  sehingga  konsep  pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan  atas  kesalahan  dan  kelalaiannya  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya (Halim, 2005) . Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan  notaris  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  bentuk  formal  akta  otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diambil  pengertian  bahwa  kepastian  hukum mempunyai dua pengertian yaitu kepastian hukum yang bersifat umum dan yang kedua kepastian  hukum  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu.  Oleh  karenanya  kepastian haruslah  mengandung  prinsip  kepastian  dan  menjamin  keamanan  bagi  setiap  individu yang tumbuh di masyarakat. Manfaat dari penelitian ini terbagi 2 (dua) cara maksudnya adalah:
1. Secara  teoritis.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  terhadap  akademisi,  pengemban  disiplin  ilmu  hukum  bidang  hukum jaminan  kebendaan  pada  umumnya  dan  hukum  jaminan  fidusia  pada  khususnya terutama tentang kepastian hukum dan tanggung jawab notaris terhadap kerugian para pihak dalam pendaftaran fidusia online.
2. Secara Praktis. Mengharapkan hasil penelitian ini dapat diserap dan dimanfaatkan oleh pelaku  bisnis  maupun  pelaksanaan  penegakan  hukum  bidang  hukum  jaminan kebendaan pada umumnya dan jaminan fidusia pada khususnya, terutama dalam hal pembebanan jaminan fidusia secara online yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan utamanya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji bahwa  pendaftaran  fidusia  secara  online dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dalam  hal  mencegah terjadinya  fidusia  ulang.  Untuk  meneliti  kendala  yang  dihadapi  oleh  notaris  dalam pelaksanaan  pendaftaran  akta  perjanjian  jaminan  fidusia  setelah  dilaksanakan  secara online. Untuk memahami Tanggung jawab notaris terhadap kerugian yang timbul akibat pendaftaran fidusia online yang dilakukan oleh notaris.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kenotariatan pada
umumnya dan hukum pembuatan akta notaris pada khususnya, dimana dalam pembuatan akta  jaminan  fidusia  dan  pendaftarannya  secara  online  harus  memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UUJN No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah  dengan  UUJN  No.  2  Tahun  2014,  Permenkumham  No.9  Tahun  2013  tentang Pemberlakuan Pendaftaran akta jaminan fidusia secara online.
Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library research ),  studi  dokumen  untuk  memperoleh  data  sekunder,  dengan  membaca, mempelajari,  meneliti,  mengidentifikasi  dan  menganalisis  data  primer  yakni  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hukum  kenotariatan  yang  termuat  dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UUJN No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UUJN No. 2 Tahun 2014, Permenkumham No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran akta jaminan fidusia secara online.
Sebelum  dilakukan  analisis,  terlebih  dahulu  dilakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi terhadap  semua  data  yang  dikumpulkan.  Setelah  itu  keseluruhan  data  tersebut  akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian  yang  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan  dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu penelitian, untuk memperoleh jawaban yang  benar  mengenai  permasalahan  pelaksanaan  pembuatan  akta  jaminan  fidusia  oleh notaris  dan  juga  pendaftarannya  secara  online,  dimana  didalam  pelaksanaan pendaftarannya akta jaminan fidusia tersebut harus dilakukan secara cermat,seksama dan teliti  oleh  notaris  agar  tidak  terjadi  kesalahan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi pihak  kreditur,  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  tepat  dengan  metode deduktif, yaitu melakukan penarikan kesimpulan, diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus,  sebagai  jawaban  yang  benar dalam pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pendaftaran Fidusia Online 1. Faktor Pendukung Fidusia online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)  dalam  memberikan  terobosan  baru  terhadap  pelayanan  public  kepada masyarakat  kini  dan  akan  datang  demi  Indonesia  yang  lebih  baik  dengan meluncurkan sistem pendaftaran fidusia secara online.
Diharapkan  dengan  diluncurkannya  sistem  pendaftaran  Fidusia  online terhadap  pelayanan  jasa  hukum  di  bidang  fidusia  dapat  berjalan  dengan  cepat, akurat,  bebas  dari  pungli  dan  dapat  mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  untuk  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat.  Di  samping  itu  dengan pendaftaran  jaminan  fidusia  online  akan  meningkatkan  pendapatan  negara  dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Notaris  yang  berkarakter  seolah  olah  di satu  sisi  sebagai “Pejabat  Umum” namun  di  sisi  lain  juga  tampil  terlihat  sebagai  seorang  “profesional”  yang  harus benar-benar  menghayati,  memahami  dan  mengamalkan  Undang-Undang  Jabatan
Notaris dan Kode Etik Notaris serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana  seorang  notaris,  maka  sebagai  seorang  profesional  harus  memenuhi persyaratan:
a. Kemampuan dan keahlian yang memadai ( knowledge and skill ).
b. Berpendidikan baik ( well educated ).
c. Rasa  tanggung  jawab  sosial  yang  tinggi  ( high  standard  of  sense  of  social responsibility ).
d. Rasa kesejawatan yang kuat ( sense of strong corporateness in the relationship with collagues ).
e. Taat pada Kode Etik dan dan kewajiban moral.
Notaris dalam menjalankan tugasnya terutama saat membuat sertifikat harus secara profesional yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sedang berlaku, karena  itu  sangat  pentingnya  objek  yang  dibuat  oleh  notaris,  maka  para  notaris harus  dapat  meminimalisasi  kesalahan-kesalahan  ketika  dalam  menjalankan tugasnya dalam mendaftarkan jaminan tersebut.
Notaris juga harus dapat menghindari hal-hal yang mengandung unsur Duty, Breach  of  duty,  Damage  and  causation ,  yang  dapat  mencerminkan  kurang keterampilan,  kurang  pengetahuan  dan  kurang  pengalaman  sehingga  dapat merugikan  orang  lain,  yang  akan  berakibat  diterapkannya  sanksi  sanksi  perdata, sanksi pidana dan salah sanksi administrasi serta sanksi etik. Profesi Notaris berada dibawah  naungan  organisasi  profesi  yang  kredibel  dan  merupakan  bagian  dari “ Civil Society ” dalam menegakkan Prinsip “ Good Governance ”.
Notaris  juga  merupakan  sebagai  seorang  profesional  yang  akan  banyak menunjang  pembangunan,  karenakan  segala  akta  autentik  yang  dibuatnya  akan menjadi suatu dasar bagi para pihak, dalam melakukan pengikatan perjanjian dalam bentuk  hukum,  membangun  kepercayaan  para  pihak.  Fidusia  online  ini  memang sangat  bagus  diluncurkan  untuk  memberikan  rasa  keamanan,  kenyamanan  dan ketepatan waktu sehingga pada saat pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan akurat, cermat, dan cepat.
Namun  seiring  dengan  waktu  diterbitkan  Fidusia  online,  ada  hal-hal  yang segera  perlu  dicermati  oleh  para  notaris  yang  profesional  akan  kepastian  hukum terhadap  pelaksanaan  tugas  tugas  notaris di  dalam  proses  yang  harus  memegang teguh  dengan  prinsip  kehati-hatiannya.  Fidusia  online  akan  sangat  bermanfaat sistemnya,  namun  dari  sisi  nilai  pengkajian  yuridis  terdapat  beberapa  hal,  yang dapat  dikritisi  supaya  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak. Berdasarkan  dengan  pendapat  dari  seorang  notaris,  ada  banyak  kelebihan  dari sistem fidusia online saat ini adalah sebagai berikut:
a. Lebih cepat dan praktis melakukan pendaftarannya.
b. Lebih terang dan jelas tata cara pembayaran biaya pendaftarannya.
c. Dapat dibuatkan pendaftaran  objek fidusia di kantor notaris, sehingga mampu mengakomodasi  sistem  pendaftaran  ke  daerah-daerah  pedesaan  atau perkampungan.
d. Menuntutnya  notaris  supaya  lebih  berhati-hati  akan  menjalankan  tugas  dan fungsinya dalam praktek pendaftaran sehari-hari.
B. Faktor Penghambat Dalam Fidusia Online
Bilamana  dengan  adanya  faktor  faktor  penunjang,  dalam  setiap  sistem  baru pastinya  akan  dapat  menimbulkan  faktor-faktor  yang  dapat  menghambat.  Tidak memungkinkan  sebuah  sistem  yang  diluncurkan  selalu  dapat  didukung  dengan  baik oleh  masyarakat  setempat.  Pasti  ada  hal-hal  yang  menjadi  pro  dan  kontra  dalam penerimaan  di  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  merupakan  suatu  perihal  yang  wajar didalam sebuah proses untuk menuju kebaikan sistem supaya dapat bekerja lebih baik juga harus didukung oleh banyak faktor disekitarnya.
Keadaan  yang  sebelumnya  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  manual,  tetapi sekarang telah berkembang menjadi praktis, efisien karena dapat dilaksanakan dengan secara  online.  Berdasarkan  dari  surat  yang  telah  diedarkan  dari  Direktorat  Jenderal AHU  tertanggal  5  Maret  2013  Nomor  06.OT.03.01.  pada  tahun  2013  yang menjadi suatu dasar diluncurkannya regulasi baru ini. Fidusia online yang baru berusia setahun ini  setelah  diluncurkan  oleh  Kemenkumham  membuat  proses  untuk  pendaftaran jaminan fidusia menjadi mudah karena menurut data yang di survey atau tertampung pendaftarannya jika dilakukan secara manual akan terlalu banyak dan menyita waktu yang cukup lama. Masyarakat tetap dapat menggunakan jasa notaris untuk dapat tetap membantu  di  Tahun  1999  banyak  mengalami  kendala  karena  kelemahan kelemahannya antara lain:
a. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia.
b. Rawan akan terjadi fidusia ulang yang berujung dengan berpotensi konflik, karena tidak ada aturan yang jelas untuk jangka waktu pendaftarannya.
c. Tidak  ada  sanksi  atau  hukuman  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  pengikatan jaminan fidusia yang tidak dilakukan secara notariil.
d. Tidak ada rambu larangan atas kuasa menjaminkan yang menyebabkan maraknya penggunaan  kuasa,  dalam  menjaminkan  secara  di  bawah  tangan  untuk  menunda nunda dalam pendaftaran jaminan fidusia, sehingga seringkali berpotensi konflik juga,  mengingat  berkaitan  dengan  suatu  keabsahan  tanda  tangan  yang  tercantum didalam  kuasa  tersebut,  kecuali  ingin  dilegalisasikan  oleh  notaris  atau  dibuat dengan  secara  kuasa  notarial.  Apabila  tidak  ada  sanksi  yang  jelas  terhadap  surat atau  akta  penggunaan  “kuasa  jual”  yang  jelas-jelas  sangat  bertentangan  dengan cara-cara  melakukan  tindakan  eksekusi  sesuai  dengan  UU  No.42  Tahun  1999 sehingga  memiliki  potensi  tidak  memberikan  rasa  keamanan,  kenyamanan  dan keadilan bagi debiturnya.
e. Tidak ada persamaan dalam penggunaan Data Base di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga sangat rawan terjadi Fidusia Ulang.
Hambatan  dalam  permasalahan  ini  penulis  mengkriteriakan  menjadi  dua golongan  hambatan.  Hambatan  yang  pertama  adalah  suatu  yang  dinilai  sebagai hambatan  yang  telah  berawal  dari  suatu  peraturan  hukum  yang  dapat  mengatur  itu sendiri  yang  disebutkan  sebagai  suatu  masalah  yuridis  didalam  penerapan  sistem
pendaftaran fidusia online. Hambatan yang kedua dinilai sebagai suatu hambatan yang berasal dari luar peraturan hukum fidusia, yang datangnya dari dalam masyarakat itu sendiri yang dapat disebutkan sebagai sebuah hambatan non yuridis.
1. Hambatan secara Yuridis
Dengan tata cara diberlakukannya pendaftaran jaminan Fidusia online, ada beberapa perihal yang dirasakan kurang tepat atau kurang pas dengan Pasal-Pasal UU No.42 Tahun 1999 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut ini:
a. Pasal  12:  Pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia.  Kenyataanya  Pendaftaran  kerap  kali  dilakukan  di  Kantor  Notaris masing masing secara online system (Asuan, 2018) .
b. Pasal  13  Ayat  (1)  Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  dengan  melampirkan  pernyataan pendaftaran  jaminan  fidusia.  Kenyataanya  dilapangan  dengan  pendaftaran fidusia  online,  tidak  ada  lagi  penyerahan  data  fisik  objeknya  ke  kantor pendaftaran jaminan fidusia lagi (Harahap, 2017) .
c. Pasal 13 Ayat (2) Pernyataan pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) memuat (Nugraha, 2019) :
1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
2) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5) nilai penjaminan; dan
6) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. dalam pendaftaran fidusia on line, tidak ada fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya sesuai akta notaris.
d. Pasal 14 ayat (2): Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar  Fidusia  memuat  catatan  tentang  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  13  ayat  (2).  Faktanya  dengan  berlakunya  pada  jaminan  Fidusia  on  line, Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memberi bukti dengan kenyataan sebagaimana dengan Pasal 13 ayat (2) tersebut diatas (Koraag, 2016) .
Hanya “sesuai akta notaris”   Pasal 16 Ayat (1) Apabila terjadi perubahan bersangkutan  dengan  hal-hal  yang  tertera  di  dalam  Sertifikat  Jaminan  Fidusia tersebut dalam Pasal 14 (2) (Yani & Widjaja, 2003) , Pihak Penerima Jaminan Fidusia  wajib  melakukan  pengajuan  dari  permohonan  untuk  pendaftaran  atas perubahan tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Bilamana di dalam fidusia on line,  ada  permasalahan  dalam  perubahan  yang  belum  terakomodasi  secara  on line, maka akan tetap didaftarkan secara manual (Olii, 2017) .
Pasal  25  Ayat  (3)  Penerima  Fidusia  memberitahukan  kepada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  mengenai  hapusnya  jaminan  fidusia  sebagaimana  dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak,  atau  musnahnya  Benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tersebut.
Kenyataanya saat ini problema roya baru-baru ini sudah diakomodasi dijalankan secara  manual  kembali,  dan  mengingat  belum  ada  terakomodasi  didalam pendaftaran jaminan Fidusia online (Notaris, Ketiga, & Aditama, 2009) .
2. Hambatan Secara Non Yuridis
Ada beberapa perihal yang perlu diperhatikan secara teliti dalam pendaftaran sistem Fidusia online, antara lain (Sasea, 2020) :
a. Tampilan  Formulir  Pendaftaran  memungkinkan  pemohon  pendaftaran  tidak hanya notaris namun ada juga dalam pengajuan untuk fasilitas pemohon yang terdapat Perseorangan atau perusahaan.
b. Tampilan identitas biodata untuk perseorangan.
c. Tampilan  identitas  biodata  penerima  fidusia  (untuk  Perusahaan)  terdapat  pula isian  NPWP/No.  SK.  Dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia,  dapat  meminta berkas  lengkap  termasuk  NPWP  dan  No.  SK  yang  mana,  harus  akan dicantumkan. (Ketegasan No. SK yang mana yang akan dicantumkan).
d. Pada tampilan isi data merupakan perjanjian pokok maka Tampilan apakah yang bisa  untuk  melakukan  penginputan  data  perjanjian  yang  juga  berupa pertanggungan renteng atau Kredit Sindikasi   atau joint collateral dan lain-lain. Apabila  berdasarkan  dari  perjanjian  pokok  yang  terdiri  dari  beberapa  fasilitas kredit

## Kesimpulan
Peneliti telah sampai pada akhir penutup yang menjadi semua paparan merupakan intisari  dari  hasil  penelitian  tesis  ini,  yang  merupakan  uraian  di  bab  terakhir  berisikan saran  dan  konklusi.  Adapun  kesimpulan  kesimpulan  yang  peneliti  sampaikan  bawa berdasarkan dari kewenangan notaris menjalankan seluruh pendaftaran jaminan fidusia dengan secara online tertera pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 PP No. 21 Tahun 2015 mengatakan dengan seksama bahwa dalam permohonan pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  permohonan  perubahan  sertifikat  Jaminan  Fidusia, permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia,  dan  pemberitahuan  penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diajukan oleh pihak penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  secara  elektronik.  Dengan demikian  maka  tertera  didalam  Pasal  13  ayat  (1)  UUJF  yang  telah  mengatur  bahwa pengajuan dari pendaftaran jaminan fidusia telah dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau  wakilnya  (para  pihak)  terkait.  Dengan  berdasarkan  dari  berkaitan  dengan  pasal tersebut  yang  dapat  mendaftarkan  jaminan  fidusia  adalah  kreditor  yang  merupakan sebagai penerima fidusia dan dapat memungkinkan pula kreditor memberikan kuasanya atau  diwakilkan  kepada  notaris  untuk  mendaftarkan  jaminan  fidusia  tersebut  secara online.
Notaris di dalam menjalankan pendaftaran jaminan fidusia yang berdasarkan pada Pasal  13  ayat  (1)  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  tercantum  akan  tanggung  jawab padanya, sebagai pihak dari penerima kuasa dalam menjalani pendaftaran fidusia, maka dari itu notaris wajib melakukan pendaftaran fidusia tersebut, harus dengan hati hati, teliti
dan cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pendaftaran. Salah satu bentuk kesalahan  notaris,  dimana  notaris  dalam  melakukan  pendaftaran  fidusia  secara  online dapat pula dalam bentuk kesalahan administratif maupun kesalahan dalam bentuk perdata atau privat maka dengan demikian juga akan menjadi tanggung jawab notaris, juga akan meliputi pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban privat atau perdata. Jika  terjadi  suatu  kesalahan  administratif,  maka  tanggung  jawab  notaris  akan  hanya sebatas untuk merubah, mengedit dan memperbaiki data jaminan fidusia tersebut, yang kemudian  akan  diajukan  pendaftarannya  kembali,  sedangkan  dalam  tanggung  jawab perdata yaitu notaris dapat dituntut di pengadilan atas dasar terjadinya suatu wanprestasi ataupun  perbuatan  yang  melanggar  atau  melawan  hukum  sehingga  menimbulkan kerugian pada para pihak yang mengajukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
Peraturan  hukum  kedepan  yang  perlu  dijabarkan  yang  setidaknya  akan mengandung  prinsip-prinsip  hukum,  yaitu  prinsip  kepastian  hukum,  prinsip  publisitas hukum  dan  prinsip  preferen  atau  hak  untuk  didahulukan,  khusus  untuk  perihal  prinsip kepastian hukum yang akan mengarah pada prinsip kehati hatian atau prinsip prudential di dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online yang dijalankan oleh notaris belum dapat  ditemukan,  baik  didalam  UUJF  maupun  di  dalam  UUJN.  Sedangkan  dalam menjalankan  pengaturan  pendaftaran  fidusia  online  hanya  diatur  sebagai  suatu  syarat formilnya saja, semisal melengkapi data dari penerima fidusia, uraian dari objek jaminan, jumlah nilai penjaminan, membuat tanggal dan nilai benda yang akan menjadi objek dari jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UUJF.

## BIBLIOGRAFI
Andasasmita,  Komar.  (1983).  Notaris  Selayang  Pandang. Bandung:  Alumni . Google Scholar
Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2009). Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum Dan Etika . Uii Press. Google Scholar
Asuan,  Asuan.  (2018).  Penyelesaian  Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit Jaminan  Fidusia  Menurut  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia. Solusi , 16 (3), 253–265. Google Scholar
Halim, A. Ridwan. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab . Google Scholar
Harahap, M. Yadi. (2017). Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia. Al-Usrah , 5 (1).

## Google Scholar
Koraag,  Jeaflin.  (2016).  Pengaturan  Tentang  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Privatum , 4 (3). Google Scholar
Marzuki,  Mahmud.  (2017). Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi .  Prenada  Media. Google Scholar
Nasution,  Mora  Bumi.  (2019). Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pelaksanaan Pendaftaran  Akta  Jaminan  Fidusia  Secara  Online  Terhadap  Penerima  Sertifikat Jaminan Fidusia . Google Scholar
Notaris,  Jabatan,  Ketiga,  Cetakan,  &  Aditama,  Refika.  (2009).  Sanksi  Perdata  Dan Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik,  Pt. Refika  Aditama, Bandung . Google Scholar
Nugraha, Andi Wahyu Agung. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia. Lex Privatum , 6 (10). Google Scholar
Nusantara,  Ni  Putu  Theresa  Putri.  (2019).  Eksekusi  Dan  Pendaftaran  Objek  Jaminan Fidusia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2 . Google Scholar
Octavianus,  Aldo.  (2018).  Hak  Debitur  Atas  Objek  Jaminan  Fidusia  Sebagai  Hak Kebendaan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia. Lex Crimen , 6 (10). Google Scholar
Olii,  Restu  Juniar  P.  (2017).  Akibat  Hukum  Eksesekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Privatum , 5 (4). Google Scholar
Rustam, Riky. (2017). Hukum Jaminan . Google Scholar
Sasea,  Enny  Martha.  (2020).  Upaya  Perlawanan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan: Perspektif Kreditor. Amanna Gappa , 87–100. Google Scholar
Wiradiredja,  Hilda  Sophia.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  Dalam Pembuatan  Akta  Yang  Didasarkan  Pada  Keterangan  Palsu  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Jo  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp. Jurnal Wawasan Yuridika , 32 (1), 58–81. Google Scholar
Yani, Ahmad, & Widjaja, Gunawan. (2003). Jaminan Fidusia, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta . Google Scholar

## Copyright holder:
Lirianna Nurtanio Jonatan, Gunawan Djajaputra (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: