## i. PENdaHULUaN
Corporate  social  responsibility (CSR) telah menjadi kosakata yang sangat popular di negeri ini sejak beberapa tahun belakangan. Bukan saja di kalangan perusahaan, melainkan juga di antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, juga pemerintahan. Tentu saja, popularitas CSR tidak menjamin bahwa setiap pihak yang mengucapkannya itu paham betul atas substansi konsep tersebut. Memang kekisruhan pertama mengenai CSR adalah tentang pengertiannya dan hal ini bukan monopoli kita yang ada di Indonesia atau di negara-negara berkembang, melainkan
di seluruh tempat di dunia ini. Sebagai konsep global, CSR memang dimaknai sangat beragam.
Tanggung Jawab Sosial Perusahan atau yang lebih dikenal dengan  “ corporate  sosial responsibility (CSR)” dalam rangkaian study literature , CSR adalah sebuah perangkat dalam mewujudkan suatu bentuk hubungan baru antara pemerintah, masyarakat, dan pasar atau sektor privat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Seperti studi Jukka Makkinen dan Arno Kourula (2012), implementasi CSR adalah konsep transisi globalisasi yang melihat perusahaan bisnis
iMPLEMENtasi Csr PErUsaHaaN MiGas daLaM PELaYaNaN KEsEJaHtEraaN MasYaraKat di tUBaN
(stUdi iMPLEMENtasi Csr JOiNt OPEratiNG BOdY PErtaMiNa PEtrOCHiNa East JaVa)
Muhammad Miftahul Huda Universitas Bojonegoro miftahjatim@gmail.com
aBstraCt
This paper is a result of research study about the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) of oil and gas company in social welfare. This research specifically focus on communities in five villages around an oil and gas Joint Operating Body managed by Pertamina and Petrochina of East Java operating in Tuban Regency, East Java Province. The company performed CSR as required by Law No.22 Year 2001 on Oil and Gas which further elaborated by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities’ (SKK Migas) Regulation No. 017/PTK/III/2005 on Guidelines for Community Development.
The research method is a qualitative and descriptive. The research found that the company’s CSR implemented four programs which do not led to a good practice of community development. Many programs implemented did not align with community needs, lacking of transparency – which then led to misuse of fund, and no impact on affected communities’ welfare. Poverty in natural resource rich area is a common phenomena known as as the ‘resource course’. It is called a ‘curse’ as the natural resources were supposed to be a blessing for a prosper and prosperous community. However, the opposite is often happen. This resource curse is believed can be solved by many things, in which one of them, is the company’s role through Corporate Social Responsibility (CSR).
In order for CSR programs to work well, align with community needs and have a sustainable impact, then the management of CSR becomes an important thing to be pushed. Transparency and accountability of CSR programs are crucial points which required to be monitored by stakeholders. CSR is not a charity based on voluntary action, but an obligation that is the responsibility of the company as good mining practices.
Keyword : Corporate Social Responsibility, Community Development, Ekstraktive Industry
sebagai aktor politik. Secara politik, CSR adalah model perkembangan dari konsep governance dimana perusahaan mempunyai kontribusi kepada peraturan global dan penyediaan barang publik.
Dalam konteks ini, CSR merupakan perwujudan dari tanggung jawab utama sektor privat (swasta) terhadap masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial akibat aktifitas eksternal korporasi. Selain itu, CSR dapat digunakan sebagai instrumen korporasi untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan.
Untuk itu, CSR kini dipertimbangkan sebagai  strategi  managemen  yang  efisien bagi perusahaan untuk mempromosikan kecenderungan sosial baru dalam masyarakat melalui sejumlah aktivitas baik yang bersifat jangka pendek seperti donasi dalam kegiatan sosial maupun melalui sejumlah aktivitas lainnya yang bersifat investasi sosial jangka panjang. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan cara membangun kerjasama antar stakeholders yang difasilitasi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan CSR harus mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan ( sustainability development ). Kabupaten Tuban merupakan daerah penyangga Jawa Timur yang menjadi wilayah perluasan industri,  terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar terutama yang beroperasi di bidang eksploitasi sumber daya alam (Ekstraktif Industri). Perusahaan- perusahaan tersebut menjalankan kegiatan CSR dengan dana mencapai Rp 126 Milyar pada tahun 2011 dan meningkat sebesar Rp 168 Milyar pada tahun 2012. Jumlah dana CSR ini lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban yang hanya mencapai Rp 113 Milyar pada tahun 2012. Perusahaan minyak dan Gas (migas) Joint Operating Body Pertamina - Petrochina East Java (JOB PPEJ) yang berada di Kabupaten Tuban telah menjalankan CSR dengan anggaran yang
cukup besar, pada tahun 2010 yang mencapai Rp 4.528.624.072 dan meningkat di tahun 2011 sebesar  Rp 7.297.717.000. Besarnya potensi tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi besar pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tuban khususnya wilayah terdampak industri.
Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dalam dimensi pembangunan ekonomi adalah besarnya jumlah penduduk miskin, berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tuban mencapai 105.447 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 332.241 jiwa. Pada PPLS tahun 2011 jumlah keluarga miskin bukannya berkurang malah cenderung naik menjadi 147.847 RTM, jumlah ini setara dengan 42% dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Tuban yang berjumlah 351.917 rumah tangga.
Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel menjadi sasaran dan lokasi CSR perusahaan Migas Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB PPEJ) terdapat rumah tangga miskin terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan rata- rata 45,21% dari jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Perkembangan hasil PPLS 2008 ke tahun 2011 semuanya mengalami peningkatan, peningkatan terparah mencapai 104% terjadi di Kecamatan Soko yang menjadi wilayah operasi perusahaan migas JOB PPEJ, sebanyak 51%  dari jumlah keluarga yang ada masih di bawah garis kemiskinan.
Hal serupa juga dapat dilihat dari data Bappeda 2011 tentang rumah tidak layak huni yang menjadi tempat tinggal masyarakat, Kecamatan Soko menempati peringkat pertama sebesar 9.646 rumah dinyatakan tidak layak huni. Selain Kecamatan Soko, kecamatan lainnya yang menjadi lokasi sasaran CSR perusahaan-persahaan di atas juga terdapat rumah tidak layak huni yang cukup besar, misalnya Kecamatan Rengel mencapai 3.354 rumah dan Kecamatan Plumpang 7.303, bahkan  Kecamatan Widang masih terdapat 6.201 rumah serta Kecamatan
Grabagan terdapat 2.463 rumah, begitu juga dengan Kecamatan Palang dan Semanding masing-masing terdapat 4.327 dan 1.522 rumah tidak layak huni.
Potret kemiskinan ini yang terjadi di wilayah operasi perusahaan ini, tampak lebih jelas terjadi di desa-desa ring satu atau desa terdampak operasi perusahaan Migas Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ). Berdasarkan hasil PPLS Tahun 2008 dua desa terdampak langsung perusahaan migas ini, tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Misalnya Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Rahayu mencapai 308 RTM dan Desa Sokosari mencapai 379 RTM. Desa di sekitarnya yang masih menjadi ring satu yakni Desa Sumurcinde bahkan mencapai 422 RTM.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1)  Bagaimana implementasi program CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina - Petrochina East Java terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban ?
2) Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap implementasi pelaksanaan program CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina - Petrochina East Java?

## ii.  MEtOdE PENELitiaN
Tipe penelitian deskriptif kualitatif , lokasi dalam penelitian ini adalah lokasi implementasi CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java yang meliputi lima desa di dua kecamatan, yakni Desa Rahayu, Sokosari, dan Sumurcinde Kecamatan Soko, serta Desa Bulurejo dan Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive  random sample dan dalam proses perkembangan fokus penelitian selanjutnya peneliti menggunakan teknik snowball, dimana informan yang diperlukan bukanlah kuantitas data atau
banyaknya informan diambil, melainkan pemahaman dan pendalaman menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan  teknik analisa data penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## iii. PEMBaHasaN
a.  implementasi Csr Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java.
Proses penganggaran CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java mengikuti Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS Nomor 017/PTK/III/2005 tentang Pedoman Program Pengembangan Masyarakat. Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java sebagai perusahaan migas setiap awal bulan kuartal berjalan mengajukan rencana program dan anggaran CSR/CD secara rinci kepada Dinas Hubungan Masyarakat SKK MIGAS untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Wilayah Produksi dan Blok (WP&B), hanya sebelum mengajukan permohonan kepada SKK MIGAS, Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java harus mendapatkan persetujuan dari internal pemegang saham oleh tiga perusahaan yang menjadi join operasi yaitu Pertamina, Petrochina, dan Medco. Menurut Field Manager Administrasi Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java, Sumber anggaran CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java berasal dari biaya perusahaan sendiri (noncost  recovery) dan dari dana skema cost  recovery atau yang disebut dengan nama Program Sosial Penunjang Operasi (PSPO) tegasnya. Dalam laporan CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Tuban, jumlah anggaran program CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan, terutama terjadi
secara  signifikan  pada  tahun  2010  yang mencapai Rp 4.528.624.072 atau naik 205% dari tahun sebelumnya dan kembali meningkat di tahun 2011 sebesar  Rp 7.297.717.000 atau 61%. Besarnya peningkatan jumlah CSR di dua tahun terakhir ini disebabkan adanya pemberian kompensasi sewa lahan dan ganti rugi pertanian serta pemberian uang cash kepada masyarakat sekitar akibat dari dampak pengoperasian Flare Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java yang menimbulkan hawa panas dan pertumbuhan pertanian warga tidak normal, alokasi anggaran kompensasi ini pada tahun 2010 menyerap hingga 68% dari angaran CSR, pada tahun 2011 kembali meningkat dengan menyerap sebesar 62% dari jumlah CSR. Adapun rincian alokasi program CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java pada tabel sebagai berikut: Pola pemberian kompensasi uang cash senilai 50 ribu perbulan setiap satu jiwa penduduk secara terus menerus akan berdampak buruk terhadap mental masyarakat dan jauh dari dimensi pemberdayaan dan upaya membangun kemandirian masyarakat setempat, serta tidak sesuai dengan prinsip program CSR/CD yang seharusnya diberikan dalam bentuk natura ( inkind ) berupa sarana dan prasarana fisik atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat sebagaimana diatur dalam BAB VIII Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi dan juga dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 17/PTK/III/2005 Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Program Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Basith Syarwani juga menyampaikan, implementasi program CSR dikerjakan langsung oleh perusahaan dan ada juga yang melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar, dijelaskan olehnya:
“bahwa anggaran CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java kecil dan terbatas, oleh karenanya kita laksanakan sendiri langsung kepada masyarakat tanpa menggunakan konsultan dari perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat. anggarannya akan habis kalau kita menyewa konsultan untuk mengerjakan CSR.”
Basith Syarwani beranggapan bahwa pembinaan dan pendampingan kegiatan CSR perusahaan kepada masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tapi pemerintah juga harus menindaklanjuti paska bantuan CSR diberikan. Di sisi lain Agung Kepala Desa Kebonagung menyatakan bahwa pemerintah desa beranggapan tidak memiliki wewenang untuk ikut melakukan pembinaan terhadap penerima manfaat. Kegiatan CSR khususnya yang terkait dengan penguatan ekonomi produktif terutama simpan pinjam masih menjadi momok yang
alokasi PsPO/Csr JOB PPEJ tahun 2009-2011
taHUN 2009 % 2010 % 2011 % Infrastruktur 1,036,498,622  70% 431,812,263  10% 1,814,621,000  25% Pendidikan 108,800,000  7% 182,100,000  4% 150,000,000  2% Kesehatan -    0% 135,670,850  3% - 0% Ekonomi & Pertanian 41,868,790 3% 238,700,000  5% 275,000,000  4% Kompensasi -    0% 3,063,530,258  68% 4,495,880,000  62% Kehumasan 296,577,500  20% 476,810,701  11% 562,216,000  8% Jumlah 1,483,744,912 4,528,624,072 7,297,717,000
Sumber : Bappeda Kab. Tuban/ Laporan CSR JOB P-PEJ
sulit untuk bisa dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, oleh karenanya perlu ada pendampingan yang intensif terhadap program-program tersebut.
Ada perbedaan perencanaan program CSR sebelum dan sesudah tahun 2011. Sebelum tahun 2011, sistem perencanaan program CSR melalui usulan proposal kelompok masyarakat yang disampaikan kepada perusahaan secara langsung, kemudian perusahaan menentukan proposal yang paling layak dan sesuai dengan prioritas program. Proposal yang telah dianggap layak tersebut dijadikan salah satu dasar membuat Rencana Kerja (RK) tahunan untuk diajukan persetujuan kepada tiga perusahaan Join Operasi yakni Pertamina, Petrochina, dan Medco, selanjutnya disampaikan kepada SKK MIGAS untuk mendapatkan Approve / persetujuan. Setelah mendapat persetujuan tersebut program kegiatan CSR diberikan kepada kelompok penerima manfaat. Sutikno Kepala Desa Sokosari, Sukir Perangkat Desa Rahayu membenarkan bahwa sebelum tahun 2011 setiap kelompok masyarakat yang menginginkan bantuan CSR menyampaikan proposalnya langsung kepada perusahaan. Pemerintah desa hanya memberikan rekomendasi, namun realisasinya berapa dan siapa saja penerima manfaatnya menyatakan tidak tahu serta tidak pernah mendapatkan laporannya.
Dari hasil evaluasi Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java implementasi CSR sebelumnya kurang tepat sasaran, belum dilakukan secara partisipatif dan kurang mengakomodasi perencanaan pembangunan di lima desa. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan pengelolaan CSR di lima desa perusahaan, usulan program CSR tidak lagi melalui usulan kelompok masyarakat langsung kepada Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java, tetapi melalui Komite Pengembangan Masyarakat atau Komite CSR yang dibentuk di lima desa yakni Desa Rahayu, Sokosari, Sumurcinde di Kecamatan Soko dan Desa Kebonangung, Desa
Bulurejo di Kecamatan Rengel. Terobosan ini setidaknya bisa menjawab aspirasi yang berkembang di masyarakat desa sekitar, karenanya komite dibentuk berdasarkan sistem keterwakilan warga di setiap dusun dan juga ditambah tokoh masyarakat.
Pujogati Ketua Komite Desa Sumurcinde yang merangkap Ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan saat diwawancarai peneliti, Pembentukan Komite CSR dilakukan saat sosialisasi program CSR tahun 2011 pada akhir tahun tepatnya di bulan September-November 2011 di lima desa terdampak dengan dihadiri unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat. Forum sosialisasi ini membahas penentuan prioritas program CSR 2011 dan perubahan mekanisme pelaksanaan program CSR di tahun 2011. Pujogati saat itu ditunjuk sebagai ketua Komite CSR Desa Sumurcinde, dia sempat keberatan terkait tumpang tindih peran dan rangkap jabatan sebagi Ketua BPD yang fungsinya melakukan pengawasan, di sisi lain Komite CSR sebagai pelaksana program kegiatan pembangunan. Belum selesai satu tahun akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua Komite CSR. Inisiatif ini sempat terjadi penolakan oleh Pemerintah Desa Rahayu sebagaimana disampaikan oleh Imam Lughuyi mantan Kepala Desa Rahayu. Desa Rahayu menginginkan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) saja yang mengelola program CSR sehingga tidak harus membentuk lembaga baru yang fungsinya sama, meski kemudian sepakat untuk membentuknya. Secara umum struktur komite CSR di lima desa disesuaikan dengan rencana empat bidang program yang sudah ditentukan oleh JOB PPEJ yaitu seksi bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan serta seksi ekonomi, sedangkan kepengurusannya dari unsur perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat desa, dan kelompok profesi. Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java menyerahkan sepenuhnya kepada desa mengenai unsur
keanggotaannya. Ada kecenderungan komite dipimpin dan didominasi oleh kelompok elit desa dari perangkat desa, BPD maupun LPMD. Pengelolaan Csr di lima desa sekitar JOB PPEJ
USULAN DESA Melalui Komite Usulan Masyarakat di sepakati melalui
Musyawarah Desa / Musyawarah  Komite APPROVE / PERSETUJUAN disetujui dan dimasukan RK JOB P-PEJ, diajukan kepada Pertamina, petrochina, Medco & SKKMIGAS PELAKSANAAN KEGIATAN CSR dilaksanakan oleh Komite CSR bersama Masyarakat dengan Pembinaan dari JOB PPEJ LPJ/EVALUASI dilaporkan  Komite kepada pemerintah Desa & JOB P-PEJ
Awalnya oleh perusahaan Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java tidak dibatasi pagu anggaran yang akan diperoleh masing-masing desa. Kelima desa mengajukan anggaran proposal kegiatan sangat besar, bahkan usulan anggaran Desa Rahayu dan Desa Bulurejo bisa mencapai satu milyar lebih. Oleh perusahaan Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java diminta untuk direvisi kembali dengan hanya mengusulkan program prioritas berikut anggarannya sesuai dengan pagu yang baru diberitahukan kemudian. Tidak adanya panduan dalam pengelolaan dana CSR serta keterbatasan waktu dan minimnya sumber daya komite menyebabkan proses perencanaan kurang dilakukan secara mendalam. Sebelum melakukan penyusunan rencana usulan desa, komite tidak melakukan pemetaan potensi dan pemecahan masalah serta perumusan visi bersama secara khusus. Masyarakat sebagai penerima manfaat tidak dilibatkan dalam penyusunan usulan, wakil perempuan umumnya hanya diwakili oleh bidan desa khususnya usulan di bidang kesehatan.
Masing-masing desa berbeda dalam mekanisme persetujuan usulan, Desa Rahayu, Sokosari, dan Sumurcinde menyetujui usulan dari masing-masing seksi di komite dalam rapat komite bersama pemerintah desa. Sementara Desa Bulurejo dan Desa Kebonagung keputusan lebih didominasi oleh
kepala desa.  Sebelum dilakukan persetu- juan usulan di tingkat desa, tidak dilakukan verifikasi  terhadap  usulan  kegiatan  di tingkat kelompok masyarakat, begitu juga belum jelas kriteria-kriteria dan sasaran yang digunakan untuk menyetujui usulan dan jumlah anggarannya, sementara proses persetujuan di tingkat perusahaan dan SKK MIGAS memakan waktu yang cukup lama. Misalnya pada tahun 2011 Komite CSR Desa baru dapat mencairkan anggaran CSR pada bulan Oktober-November tahun 2011. Ketika program kegiatan CSR baru dilaksanakan, petugas Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java sudah mendesak agar segera membuat laporan pertanggungjawaban, praktis komite hanya punya waktu antara satu-dua bulan untuk menyelesaikan program kegiatan CSR di desa. Waktu yang sedikit tentu berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan program yang direncanakan. Kondisi yang sama terjadi di tahun 2012 yang hingga Desember 2012 anggaran belum dicairkan oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java, namun komite sudah diminta untuk mengusulkan proposal program CSR tahun 2013. Sukir Komite Desa CSR Desa Rahayu mengharapkan anggaran CSR bisa dicairkan di awal tahun agar waktu pelaksanaan kegiatan lebih panjang dan kualitas program bisa lebih baik. Tidak seluruh anggaran program CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java 2011 dikelola oleh Komite CSR di lima desa ring satu, sebagian besar program CSR dikelola sendiri oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java. Di Desa Rahayu misalnya, relokasi SD I dan SD II dengan anggaran Rp 763.344.000, perbaikan tanggul Desa Rahayu dengan alat berat Rp 13.277.000. Dana program kesehatan hanya secara administratif diterimakan kepada Komite CSR, namun praktiknya langsung dilaksanakan oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Soko untuk
kegiatan pelayanan kesehatan gratis dan di Ponkesdes untuk penyakit ringan. Begitu pula program kompensasi akibat pengoperasian flare  dikelola  langsung  oleh  Joint  Operating Body Pertamina-Petrochina East Java. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh komite meliputi empat bidang dengan pagu anggaran yang telah ditentukan oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java untuk masing-masing desa, empat bidang tersebut adalah bidang Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut adalah rincian alokasi anggaran CSR tahun 2011 yang dikelola melalui komite CSR desa:
B. respon Masyarakat terhadap implementasi Program Csr Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java.
Salah satu yang mendasari perusahaan menjalankan CSR adalah agar perusahaan diterima secara baik oleh masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Penerimaan masyarakat tergantung sejauh mana perusahaan berupaya membangun hubungan untuk memenuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perusahaan yang berhubungan baik dengan masyarakat akan semakin mudah bagi perusahaan untuk menjalankan operasi dalam mencapai tujuan bisnisnya dan demikian sebaliknya jika perusahaan memiliki hubungan yang tidak baik dengan masyarakat, maka semakin sulit bagi perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Implementasi program CSR perusahaan sangat menentukan seberapa besar membangun penerimaan masyarakat sekitar perusahaan.
Untuk melihat sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java, peneliti menggali respon masyarakat maupun pemerintah desa sekitar terhadap kinerja implementasi program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan. Perubahan mekanisme pengelolaan CSR melalui Komite CSR di lima desa oleh Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java direspon positif oleh pemerintah desa dan pengurus komite. Sebagaimana disampaikan oleh Sukir Ketua Komite CSR Desa Rahayu, sejak tahun 2011 dengan dibentuknya Komite CSR, pagu alokasi anggaran CSR yang diperuntukkan bagi lima desa di sekitar perusahaan bisa lebih transparan dari pada sebelumnya.
Menurutnya masing-masing desa sekarang bisa mengetahui berapa jumlah CSR yang akan diterima setiap tahunnya. Sebelum tahun 2011 CSR langsung diberikan kepada kelompok masyarakat, sehingga desa tidak tahu berapa bantuannya dan siapa sasarannya. Hanya saja Sukir menyayangkan bahwa kegiatan CSR yang di desanya tidak semua pengelolaannya dilaksanakan oleh Komite CSR Desa, seperti program pengobatan gratis yang bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Soko dan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya yang langsung dikerjakan sendiri oleh perusahaan.
Respon positif ini juga disampaikan Sutikno Kepala Desa Sokosari yang diwawancarai peneliti bahwa dengan pembentukan Komite CSR di Desa Sokosari, pemerintah desa berinisiatif untuk mensinkronisasikan antara program CSR dengan prioritas desa dalam

## alokasi anggaran Csr JOB P-PEJ melalui Komite Csr desa tahun 2011
PrOGraM raHaYU % sOKOsari % BULUrEJO % sUMUr CiNdE % KEBON aGUNG % infrastruktur 400,000,000 58% 50,000,000 34% 270,000,000 100% 50,000,000 34% 100,000,000 50% Ekonomi 75,000,000 11% 50,000,000 34% - 0% 50,000,000 34% 50,000,000 25% Pendidikan 75,000,000 11% 25,000,000 17% - 0% 25,000,000 17% 25,000,000 13% Kesehatan 144,000,000 21% 20,000,000 14% - 0% 20,000,000 14% 25,000,000 13% JUMLaH 694,000,000 145,000,000 270,000,000 145,000,000 200,000,000 Sumber : Bappeda Kab. Tuban/ Laporan CSR JOB PPEJ

## RPJM-Desa dan mencatatnya dalam APB
Desa sebagai pendapatan dari pihak ketiga, menurutnya dengan dibentuknya komite dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan CSR.
Sedikit berbeda dengan respon Komite CSR dan pemerintah desa, menurut warga Desa Sokosari Heri Sutarto, pembentukan Komite CSR dinilai kurang melibatkan penerima manfaat, berikut petikannya:
“Sebenarnya pembentukan Komite CSR ini merupakan terobosan untuk menjawab aspirasi masyarakat, tapi pemilihan anggota komite cenderung didominasi oleh elit-elit desa. Seperti di desa Rahayu, Bulurejo, dan Kebonagung ketua Komite CSR  dari perangkat desa setempat, bahkan desa Sumurcinde ketua Komite CSR merangkap sebagai Ketua  BPD,  ini  kan  konflik  kepentingan. Penerima manfaat tidak dimasukkan dalam kepengurusan komite sehingga segala keputusan dibuat sendiri oleh komite tanpa melibatkan penerima manfaat.”
Perencanaan usulan program CSR yang dilakukan tanpa melibatkan penerima manfaat bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat bahkan bisa terjadi penyelewengan, sebagaimana diungkapkan oleh Masturi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Islam Sokosari. Tanpa pernah mengajukan usulan maupun permintaan bantuan, namun bisa menerima bantuan note  book merek Samsung senilai Rp 2.500.000. Bantuan ini dimanfaatkan untuk menambah peralatan administrasi kantor sekolah setempat. Berikut kutipan wawancaranya:
“ Ujug-ujug (tiba-tiba) dapat bantuan, semoga saja tahun depan dapat bantuan lagi sesuai kebutuhan sekolah hehehe (Sambil tersenyum)”
Begitu juga Kepala Sekolah SDN 1 Sokosari Miyono, S.Pd. mengaku tidak pernah mengusulkan bantuan CSR, beliau baru tahu saat menerima bantuan yang hanya sebesar Rp 2.000.000 dibelikan laptop. Karena dirasa kurang maka ditambah uang kas sekolah, beliau tidak mengetahui bantuan sebenarnya,
sesuai LPJ Komite CSR Desa Sokosari adalah sebesar Rp 4.000.000.
Sebagian besar dana CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini digunakan untuk berbagai jenis pembangunan fisik  seperti:  jalan,  tembok  penahan  jalan (plengsengan), dan gedung pendidikan. Pembangunan infrastruktur dari dana CSR juga dipergunakan untuk pembangunan kantor balai desa / BPD / PKK, kantor pemerintah, tempat ibadah bahkan juga digunakan untuk lingkungan makam. Menurut masyarakat sebagian besar pembangunan infrastruktur ini tidak bermanfaat untuk pengembangan perekonomian warga sekitar. Sebagaimana disampaikan oleh Partikin anggota BPD Desa Rahayu merespon bantuan CSR untuk infrastruktur di desanya. Berikut petikan wawancaranya:
“Beberapa program Komite CSR yang terkait dengan pembangunan infrastruktur menurut saya tidak tepat sasaran dan kurang bermanfaat. CSR itu seharusnya digunakan untuk pembangunan yang terkait perekonomian warga. Nah, di Desa Rahayu ini CSR juga digunakan untuk pembangunan masjid, gedung kantor balai desa dua tingkat yang salah satu ruangannya untuk kantor BPD. Sedangkan kami anggota BPD Desa Rahayu tidak difungsikan oleh kepala desa dan hingga kini tidak menempati kantor tersebut, kami tidak pernah dilibatkan, selain komite dan pemerintah desa tidak ada yang tahu jumlah nominal penggunaan dana pembangunan infrastruktur tersebut maupun pelaksanaan CSR lainnya”.
Pembangunan balai desa di Desa Kebonagung juga mendapat sorotan dari warga desa. A. Ridwan pemuda yang aktif di organisasi Karang Taruna Desa Kebonagung ini menyampaikan bahwa pembangunan perbaikan teras joglo balai desa yang menghabiskan dana sebesar Rp 100.000.000 itu tidak ada manfaat ekonomi untuk masyarakat, menurutnya hanya enak ( sawangane ) dipandang dan ketika rapat tidak
terjadi kebocoran saat hujan. Iftiyah yang juga warga desa setempat menambahkan bahwa pengelolaan dana CSR di Desa Kebonagung sangat tertutup. Pernah pemuda-pemuda Karang Taruna menuntut transparansi penggunaan dana CSR kepada kepala desa tapi ditolak. Kepala desa beralasan dokumen laporan sudah diberikan kepada perusahaan, namun  saat  dimintai  file soft  copy nya juga dinyatakan tidak ada. Iftiyah beranggapan kemungkinan laporannya diketik secara manual yang tidak menggunakan mesin komputer, sambil tersenyum ketika diwawancarai.
Hal senada juga diungkapkan oleh warga desa Sumurcinde Suryono, Program CSR untuk pembangunan normalisasi sungai dan jembatan di lingkungan makam Desa Sumurcinde ini kurang bermanfaat untuk ekonomi warga. Manfaatnya hanya agar genangan air hujan yang menggenangi pemakaman bisa mengalir ke saluran itu saja, sementara program infrastruktur untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti pembangunan pagar dan pavingisasi halaman RA Perwanida menurutnya sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan siswa bermain dari lalu lintas jalan dan memudahkan anak-anak bermain tidak becek. Hanya masalahnya menurut Suryono RA Perwanida sebagai Lembaga penerima manfaat tidak mengetahui berapa anggaran pembangunannya.
Program Pembangunan infrastruktur dari dana CSR di Desa Sokosari juga direspon negatif, ada dua pembangunan infrastruktur di desa ini yakni pembangunan jalan lapen dan pavingisasi jalan menuju makam. Sebagaimana di ungkapkan oleh warga Desa Sokosari Heri Sutarto,  manfaat pembangunan jalan lapen berfungsi untuk memperlancar transportasi di Dusun Nganten namun tidak secara langsung terkait dengan ekonomi warga, jauh lebih baik digunakan untuk revitalisasi pasar desa misalnya. Sedangkan yang lebih parah menurutnya adalah dana CSR digunakan untuk pembangunan pavingisasi makam, dia merasa pembangunan ini  tidak
bermanfaat dan tidak ada dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Heri Sutarto;
“Masak pembangunan CSR kok dipakai untuk pavingisasi jalan makam, pertanyaannya siapa penerima manfaat dari CSR itu. Apa orang yang sudah meninggal bisa menjadi penerima manfaatnya. Program ini jelas-jelas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sokosari, Desa Sokosari ini nomor dua terbanyak kemiskinannya di Kecamatan Soko. Seharusnya dana CSR ya digunakan untuk menyelesaikan masalah itu”.
Tidak adanya pendampingan yang baik dari perusahaan dalam implementasi program CSR di bidang ekonomi menyebabkan hampir keseluruhan kegiatan program ekonomi yang didanai oleh CSR Perusahaan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java tidak berjalan efektif bahkan berhenti di tengah jalan. Program ekonomi diharapkan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekitar perusahaan namun yang terjadi malah sebaliknya. Fakta ini terungkap dari wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Rahayu Dasim menilai, program bantuan untuk 4 KUB di Desa Rahayu sejak tahun 2009 dianggap tidak berhasil. Kegiatan simpan pinjam di KUB hanya dimonopoli sekelompok orang, setelah dua tahun disuntik dana oleh CSR malah mati dan tidak jelas pengelolaannya. Setelah KUB mati, Join Operating Body Pertamina Petrochina East Java berencana membuat koperasi tapi ditolak oleh pemerintah desa karena akan bernasib sama seperti KUB-KUB yang pernah didanai CSR. Menurut Dasim program-program ekonomi seperti simpan pinjam belum berdampak pada kesejahteraan rakyatnya, hal ini terbukti di Desa Rahayu masih dimasuki bank titil (rentenir) dengan bunga mencekik.
Hal yang sama terjadi di Desa Kebonagung, pengelolaan KUB Wijaya yang dibentuk sejak tahun 2009 dan setiap tahun menerima bantuan CSR untuk pinjaman pupuk bagi petani, menurut Iftiyah warga Kebonagung tidak diberikan kepada petani. Tidak ada perbedaan antara KUB Wijaya
Desa Kebonagung dengan kios pupuk di desa setempat, petani bisa membeli dan meminjam dengan harga yang sama di KUB Wijaya maupun kios pupuk, sementara sisa hasil usaha juga tidak diberikan kepada petani. Masyarakat tidak pernah tahu pengelolaan uangnya maupun berapa aset yang dikelola oleh KUB Wijaya hingga sekarang. Suryono warga Desa Sumurcinde juga menilai program CSR bidang ekonomi di desanya juga tidak berjalan efektif. Bantuan kegiatan simpan pinjam untuk usaha kecil hanya berjalan sekali, pengembalian pinjaman oleh komite malah dialihkan untuk membangun infrastruktur meski sebenarnya masyarakat merasa terbantu dengan pinjaman tanpa bunga tersebut dan diharapkan ada perguliran lagi. Bahkan yang lebih parah menurut Suryono, kegiatan pelatihan keterampilan bordir dan menjahit di Desa Sumurcinde bisa berjalan karena bantuan mesin jahitnya ditahan di balai desa sedangkan bantuan keuangannya tidak diberikan secara penuh yang seharusnya penerima manfaat menerima Rp 1.000.000 hanya diterimakan Rp 300.000. Penilaian bahwa program CSR untuk kegiatan ekonomi tidak berjalan efektif juga disampaikan oleh warga Desa Sokosari Heri Sutarto, penilaiannya didasari adanya pemotongan bantuan modal usaha kecil secara merata yang dilakukan oleh Komite CSR Desa Sokosari.
Besarnya anggaran CSR yang sudah diberikan oleh perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java di lima desa tidak menjadi satu-satunya penentu bagi perusahaan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat sekitar, harus memastikan implementasi program CSR dilaksanakan dengan baik sejak perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Perlu adanya kerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan sosial seperti perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan menjamin keterlibatan penerima manfaat dalam merencanakan kebutuhannya sehingga
pilihan program kegiatan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

## iV. KEsiMPULaN
Besarnya jumlah kemiskinan di sekitar industri Kabupaten Tuban membuktikan industri justru menciptakan kantong- kantong kemiskinan. Kecamatan Soko yang menjadi wilayah sasaran CSR Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java pada PPLS tahun 2011 lalu mengalami peningkatan jumlah RTM sebesar 104 persen (13.209 RTM), tertinggi se-Kabupaten Tuban. Sementara rumah tidak layak huni di kecamatan tersebut mencapai 9.646 rumah juga tertinggi se- kabupaten.
Kemiskinan di daerah kaya sumber daya alam dapat dikatakan sebagai salah satu fenomena kutukan sumberdaya (resource curse) . Disebut kutukan karena kekayaan alam tersebut semestinya menjadi berkah yang membuat masyarakatnya maju dan sejahtera, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kutukan sumberdaya tersebut diyakini dapat dicegah atau diatasi dengan salah satunya melalui peran perusahaan tentunya penting untuk berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan terutama dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan masyarakat sekitar, sebut saja program CSR (Corporate Social Responsibility) . Dari hasil studi Peran CSR perusahaan migas dalam penanggulangan kemiskinan lima desa di sekitar perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina  Petrochina East Java di Kabupaten Tuban yaitu Desa Rahayu, Sokosari, dan Sumurcinde Kecamatan Soko serta Desa Bulurejo dan Desa Kebonagung Kecamatan Rengel dapat disimpulkan bahwa: 1.  Anggaran Implementasi program CSR Perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java tidak hanya bersumber dari keuntungan murni perusahaan, tetapi sebagian besar dari skema biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
(cost  recovery) sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2010 . Hal tersebut artinya pengeluaran dana yang digunakan oleh perusahaan migas ini untuk program CSR akan dikembalikan oleh negara. Fokus program diarahkan pada empat bidang kegiatan sebagaimana diatur oleh SKK migas dalam pedoman tata kerja nomor 17/PTK/III/2005 tentang pedoman pengembangan masyarakat di lingkungan kegiatan usaha hulu migas yakni bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
2.  Ada perubahan mekanisme pengelolaan program CSR sebelum dan sesudah tahun 2011, dimana sebelum 2011 perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java menjalankan langsung program-program CSR kepada kelompok penerima manfaat. Karena program CSR yang dilakukan tidak tepat sasaran, kemudian pada tahun 2011 membentuk Komite CSR di lima desa sekitar perusahaan sebagai pengelola program-program CSR di desa. Pengurus Komite CSR yang dibentuk oleh perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java didominasi oleh Perangkat desa, BPD, dan lembaga desa lainnya, namun penerima manfaat tidak masuk dalam komite CSR desa.
3.  Adanya keterputusan relasi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan industri dengan penerima manfaat di tingkat desa, belum ada sinergi perencanaan bersama hingga akhirnya masing-masing melakukan perencanaan sendiri-sendiri. Program yang didanai APBD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sedangkan program yang didanai CSR juga melakukan perencanaan sendiri. Akibatnya ada tumpang tindih program kegiatan, seperti program pelayanan pengobatan gratis yang dilaksanakan
oleh perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java dengan program pemerintah pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Jamkesmas dan Jamkesda (BPJS) bagi rakyat miskin. Hanya Desa Sokosari yang berinisiatif mensinkronkan program CSR dengan prioritas program desa dalam RPJM Desa dan dicatat dalam APB Desa sebagai pendapatan dari pihak ketiga meski pelaksanaannya melalui Komite CSR. 4. Perencanaan Program CSR dilakukan sendiri oleh komite CSR tanpa adanya pelibatan penerima manfaat, masyarakat tidak tahu jumlah dana bantuan CSR yang diterima, disaat ada masyarakat berusaha untuk tahu komite cenderung tertutup. Belum adanya transparansi dan lemahnya pengawasan ini mengakibatkan terjadinya penyelewengan seperti pemotongan bantuan oleh Komite CSR dalam pengelolaan program CSR di desa. 5. Program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan tidak terkait secara langsung pada pengembangan perekonomian masyarakat setempat seperti pembangunan kantor desa, tempat ibadah bahkan pembangunan makam.
6. Kurang adanya pendampingan oleh perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java dalam pengelolaan program CSR menyebabkan program ekonomi banyak yang tidak berjalan secara lancar. Sebagian besar KUB-KUB yang dibentuk mati, pelatihan keterampilan yang dilaksanakan tidak ada tindak lanjut, kegiatan usaha simpan pinjam macet bahkan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
7.  Pertanggungjawaban program CSR JOB- PPEJ secara administratif dilakukan oleh komite dengan cara menyampaikan LPJ kepada JOB-PPEJ sebagai pemberi
bantuan dan kepada kepala desa masing- masing. Namun tidak melakukan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat 8.  Belum ada media informasi yang mudah diakses masyarakat untuk mengetahui bentuk kegiatan, jumlah anggaran, lokasi kegiatan, dan penerima manfaatnya yang didanai dari CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java. Sistem informasi dan transparansi dalam pengelolaan program CSR di desa-desa sekitar perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java yang dilaksanakan oleh komite CSR masih sangat tertutup. Masyarakat tidak bisa mengakses informasi pengelolaan CSR dari perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java secara detail. Pemerintah desa dan komite CSR desa melempar tanggung jawabnya kepada perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java untuk memasang papan pengumuman sebagaimana janjinya bahwa setiap kegiatan yang didanai CSR akan dipasang papan pengumuman namun sampai sekarang belum dipasang. Keterbatasan informasi menyebabkan masyarakat sebagai penerima manfaat tidak bisa berbuat banyak dalam mengawasi komite dan memastikan pengelolaan CSR benar- benar berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat.
9.  Hasil penelitian di lapangan menunjukkan respon masyarakat terhadap implementasi program CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java cenderung negatif, masyarakat menganggap program CSR belum optimal dalam mengembangkan ekonomi dan kurang berdampak pada perubahan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.
Berdasarkan pada berbagai hambatan dan permasalahan dalam implementasi
pengelolaan CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut;
1.  Implementasi program CSR perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java yang sebagian besar bersumber dari skema skema cost  recovery, karena itu seharusnya makin mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah khususnya di wilayah terdampak operasi industri migas. Kebijakan dalam pengelolaan CSR belum sepenuhnya menjamin masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan informasi mengenai program CSR yang dibutuhkan, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci untuk mendorong memperkuat posisi warga sebagai pelaksana sekaligus sebagai penerima manfaat dari program CSR. Dengan demikian, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban yang menjamin adanya tranparansi dan keterlibatan warga dalam pengelolaan CSR, penerima manfaat dapat menjadi warga aktif (active  citizen) dalam proses pelaksanaan program-program CSR mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini dalam rangka untuk mendorong tata kelola CSR yang efektif dan berkelanjutan, serta meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan.
2.  Pemberian program CSR oleh perusahaan migas tidak bisa hanya dimaknai sebagai pembelanjaan anggaran (budget spending) , namun juga harus disertai penguatan kapasitas kelembagaan komite CSR dan pemerintah desa dalam  menyusun rencana program yang partisipatif dan sesuai dengan potensi lokal dengan pola pendampingan dan pemberdayaan yang intensif untuk mewujudkan kemandirian. Perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java dalam hal ini dapat membangun kemitraan dengan
stakeholder lain yang memiliki kapasitas untuk memastikan hal tersebut.
3. Mengefektifkan sinergi perencanaan antara swasta dan pemerintah tidak bisa dilakukan dengan hanya membentuk  Forum Komunikasi CSR semata oleh pemerintah daerah, perlu didorong adanya penilaian kebutuhan ( need assesment ) yang mendalam dan perencanaan yang sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antara forum CSR dengan forum musrenbang yang dimiliki perusahaan dan pemerintah ( one  plan  for  all) dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, penting dilakukan sebagai upaya bersama dalam mengatasi persoalan kemiskinan. 4. SKK Migas perlu didorong untuk melakukan perubahan PTK 17 terkait pedoman program pengembangan masyarakat. Untuk mengakomodir tuntutan kekinian masyarakat, mengenai pentingnya transparansi dan keterlibatan dalam pengelolaan CSR yang belum diatur secara tegas. Selain itu, lamanya proses administrasi dan persetujuan pelaksanaan CSR oleh pemerintah (SKK Migas) menyebabkan kualitas pengelolan CSR menjadi rendah. Sehingga diperlukan mekanisme pengambilan persetujuan yang lebih cepat dengan tanpa mengurangi akuntabilitas CSR migas. Pemberian bantuan sosial (kompensasi) akibat pengoperasian flare dalam bentuk uang cash secara terus menerus cenderung tidak mendidik dan bersifat sementara, sehingga perlu dipikirkan bentuk kompensasi berupa program yang berkelanjutan.

## daftar PUstaKa
Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijakan dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Bahagio, Sugeng. 2006. Globalisasi Menghempas Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial :  Format-Format  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press.
Dunn, William N. 2003. Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Hanindita.
Eko, Sutoro. 2005. Orde Partisipasi Bunga Rampai Partisipasi  dan  Politik  Anggaran . Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
Hadi, Syamsul. 2006. Forum Warga dan Strategi Politik  Ekstra  Parlementer . Tuban: Bina Swagiri dan Fitra Jatim.
Hadi, Syamsul. 2004. Partisipasi  Semu, Keterlibatan  Warga  dalam  Pembangunan Desa . Tuban: Bina Swagiri dan Fitra Jatim.
Haryadi, Dedi. 2006. Pendidikan  Politik Anggaran  Bagi  Warga . Bandung: Institute of Governance Studies (BIGS).
Karnadi, Jimmy. Revenue  Accounting  in Indonesian  PCS  and  Other  Fiscal  System . Jakarta: XP Training.
Kunio, Yoshihara. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES.
Kustiadi, Adhi Ardian. 2006. Mencegah Korupsi Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Publik . Jakarta;  Transparansi International Indonesia.
Muluk, Saiful. 2008. Musyawarah Perencanaan Pembangunan . Bandung: FPPM, Inisiatif.
Nazir, Moh. 2009. Metode  Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Parham, Hendri. 2009. Natural  Resources Mismanagement Corruption Conflik Proverty . USA: Publish What You Pay.
Salim, Emil. 2004. Menciptakan  Keseimbangan yang  Lebih  Baik.  Extraktive  Industri  Revew . Jakarta: Publish What You Pay Indonesia.
Saputra, Wiko. 2014. Pembangunan  Ekonomi dan  Terancamnya  Hak  Dasar  Masyarakat, Kritik dan Kajian Terhadap Kebijakan MP3EI
2011-2025 . Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
Simarmata, Henry Thomas. 2011. Pangan dan Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pembangunan . Jakarta: Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS).
Sobari, Wawan. 2007. Membangun  Inisiatif Mendorong Perubahan . Surabaya: The Asia Foundation, The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi.
Suaedy, Ahmad. 1995. Kritik Pembangunanisme Telaah Pengetahuan Sebagai Alat Penguasaan . Jakarta: CPSM.
Sugiono. 2001. Metode  Penelitian  Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Sukristyanto, Agus. 2012. Teori dan Isu Pembangunan . Surabaya: Untag Press.
Supeno, Wayudin. 2004. Perencanaan  Desa Terpadu . Jakarta ; Catholic Relief Serdices (CSR).
Tjokrowinoto, Moeljarto . 1996. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wahab, Abdul. 2008. Menuju  Masyarakat
Berdaya. Jombang: Lakpesdam NU.
Yunianto, Agus. 2001. Sketsa Hak Asasi Manusia
Jawa  Timur  2000  Penindasan  atas  Nama Otonomi . Surabaya; LBH Surabaya, Pustaka Pelajar Offset.
-