a. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup semua orang. Tentunya, prosesinya tidak hanya sebatas prosesi  pernikahan,  melainkan  juga terdapat prosesi pra pernikahan, misalnya “lamaran” yang dalam istilah Islam disebut dengan istilah khitbah . Tentunya  saat  ini  variasi  “lamaran” adat Jawa sudah beragam karena berkembangnya akulturasi dan karena alasan keefektifan dan perbedaan situasi sekarang dan dahulu. Namun pada intinya prosesinya masih tetap sama dan tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk membuktikan keseriusan untuk menempuh kejenjang perkawinan dan untuk proses saling mengenal antar
calon mempelai. Sebagian orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep pandangan leluhur, dengan adab Islami. 1 Ada fenomena menarik yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan  Kabupaten  Kediri  yaitu, sebagian dari masyarakat Dusun Ngesong melakukan tradisi diperbolehkannya calon pengantin yang belum sah menurut hukum Islam dan hukum Negara untuk menginap satu rumah.
Ambruk adalah tradisi dimana calon mempelai laki-laki membantu kerja calon mertua dan terkadang mereka menginap satu rumah dengan calon mempelai perempuannya. 2 Ini tentunya
1 Yana MH,. Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012). h. 5.
2 Sumaji. Wawancara  (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal

## TRADISI AMBRUK DALAM MASYARAKAT DUSUN NGESONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## ahmad Zamzam Guntur
Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Kediri Guntur218@gmail.com
ABSTRACT
Proposal is a step toward marriage commonly done by men to deliver their purpose to marry girls and ask the girls’ parental blessing. Today, proposal in Javanese culture is various with the reasons of effectiveness in doing it and different situations. One of the varied proposals is that in Ngesong hamlet which is located in Tiron village, Banyakan subdistrict, Kediri regency. The phenomenon is tradition of staying overnight in a same house for the prospective bride and groom called ambruk. In this research, the researcher concerned in that entitled Ambruk Tradition in Ngesong Hamlet in View of Islamic Law. This research is a case study so that the researcher used the sociology of law for the approach. This is descriptive research using observation and interview in collecting the data.  The research subject are Tiron village officials, the Tiron village chief,  the village elders, the religious leaders and the people of Ngesong hamlet. Ambruk is a tradition done after engagement and determination of the wedding day with sumitting the prospective groom by his family to the prospective bride’s family. Ambruk has two elements; the prospective groom helps   his future parents-in-law at work and stays overnight at their house. In the view of Islamic law, helping them is allowed but staying overnight is forbidden. It  is included in ‘urf fāsid with concerns probably raising danger and sins of khalwah and zina, while the worries of those must be rejected as strong as possible. In conclusion, based on the concept of sadd al-dhari’ah that the tradition ambruk is not allowed according to the view of Islamic law.
Keywords : View, Ambruk, Islamic Law.
sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang adanya tradisi tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pandangan masyarakat Dusun Ngesong terhadap tradisi ambruk yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri? Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap tradisi ambruk di Dusun Ngesong?
2. Landasan teori
a. Pengertian Hukum adat (‘Urf) dan Macam-macamnya
1) Pengertian Hukum adat (‘Urf) Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang  dengan  disengaja,  dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini  Syaikh  Shalih  bin  Ghanim  al-Sadlan, berkata:  “Adat  (tradisi)  adalah  sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”. 3 Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama ,  tidak  bertentangan  dengan salah satu naṣ shari > ’ah ; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. 4
2) Macam-macam adat (‘Urf)
a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam: a). ‘Urf qauli > , yaitu kebiasaan yang berlaku 12 Desember 2013.
3 Asep Saifuddin Chalim. Membumikan  Aswaja: Pegangan Para Guru NU (Surabaya: Khalista, 2012). H. 117-
118.
4 Abdul  Haq,  et.  al. Formulasi  Nalar  Fiqh:  Telaah Kaidah  Fiqh  Konseptual ( Buku  Satu, (Surabaya:  Khalista, 2006). H. 283.
dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. b). ‘Urf    fi’li > ,  yaitu  kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan  meminta  dan  memberi,  tidak dianggap mencuri.
b) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam:a). ‘Ādah atau ‘ urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku  di  mana-mana,  misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju. b) ‘Ādah atau ‘urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
c) Dari  segi  penilaian  baik  dan  buruk, ‘ urf terbagi menjadi dua macam yaitu:
a). ‘Urf  ṣaḥi > ḥ diterima oleh banyak orang,  tidak  bertentangan  dengan agama,  sopan  santun,  dan  budaya luhur. b). ‘Urf  fāsid yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misal hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo). 5

## b. Proses Pra Pernikahan dalam Islam dan adat Jawa
1) Proses pinangan dalam Islam Melihat dan meneliti calon istri. Beberapa pendapat para Ulama’ tentang melihat pinangan: a). Menurut jumhur ulama’ mengatakan bahwa boleh meihat wajah dan telapak tangan karena demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuhnya. b). Menurut Abu Dawud
5 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). H. 366-368.
mengatakan boleh melihat seluruh badannya kecuali kemaluannya. c). Hanifah mengatakan membolehkan melihat telapak kaki, muka dan kedua telapak tangan.
2) Pada pasal 6 ayat (1) UUP disebutkan ”Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai”. Kedua harus rela dan sama-sama suka untuk melangsungkan pernikahan. Kerelaan dan persetujuan tersebut tentunya harus didahului dengan saling  kenal,  melihat  dalam  batas- batas yang di perbolehkan Agama. 6
3) Cara mengajukan pinangan. Pertama, Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa ‘iddah -nya,  boleh dinyatakan secara terang-terangan. Kedua, Pinangan kepada wanita yang masih ada dalam ‘iddah  ṭal āq ba’in atau ‘iddah di tinggal mati suaminya. Tidak boleh dinyatakan secara terang- terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dinyatakan secara sindiran saja.
4) Khitbah.  Khitbah (lamaran) adalah janji untuk sebuah pernikahan. 7 Syariat Islam menganggap bagus diadakannya khitbah terlebih dahulu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyesalan setelah diadakannya aqad nikah. 8
5) Mengenal sifat-sifat calon suami atau istri. Rasulullah saw. Pernah mengutus Ummu Sulaim untuk mengenal dari dekat seorang perempuan. Beliau memerintahkan agar Ummu Sulaim melihat tumit perempuan tersebut dan mencium bau leher atau bau mulutnya.
6 Khoirul  Anwar.  “Fiqih  Munakahat”  dalam Blog Bersama Khoirul Anwar (http://khanwar.wordpress. com/ ﬁqih-munakahat-peminangankhitbah/).  Diakses  pada tanggal 11 november 2013, pukul 11:00 WIB
7 Abdul Lathif Al Brigawi. Fiqh  Keluarga  Muslim: Rahasia  Mengawetkan  Bahtera  Rumah  Tangga (Jakarta: Amzah, 2012). H. 1-2.
8 Abdul Lathif Al Brigawi. Fiqh  Keluarga  Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga . H. 1-2.
6) Hukum Meminang ( Khitbah ) dalam Islam. Dalam hukum Islam meminang seseorang yang akan dinikahi adalah mub ā ḥ (boleh) dengan ketentuan sebagai berikut: Perempuan yang dipinang tidak terikat oleh akad perkawinan. Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa iddah  ṭal āq raj’i. Perempuan yang dipinang Bukan pinangan orang lain. 9

## c. Proses pinangan dalam adat Jawa
Lamanya masa pertunangan tidak ditentukan, tergantung dari berapa lama waktu yang diperlukan untuk perayaan itu. Orang Jawa percaya bahwa seseorang yang mendahului kakak wanitanya dalam melangsungkan pernikahan akan menemui akibat yang kurang baik. 10 Untuk menyambut datangnya pihak calon  mempelai  pria,  biasanya  disambut dengan iringan gending Nala-Ganjur. Setelah acara peningsetan, hari baik untuk pernikahan juga dirundingkan. 11 Jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan mulai mengurus segala persiapan pernikahan.
1) Khalwah (Menyendiri) dengan Tunangan Seperti yang kita tahu bahwa selama ini banyak orang yang menyalah artikan khitbah , bahwa dengan khitbah semuanya telah halal dilakukan antara calon suami istri. Padahal khitbah tidak merubah status hukum halal dan haramnya hal-hal yang menyangkut kontak antara keduanya. 12
2) Sadd Al - Dharā’i a). Pengertian Sadd al - Dharā’i Kata dharā’i adalah bentuk umum dari dhari’ah . Secara etimologi
9 Mawahib. Fiqih Munakahah. H. 14. 10 Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). H. 128.
11 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa. H. 128.
12 Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. Konsep Pendidikan Generasi  Tiga  Dimensi;  Kajian  Praktis  Tentang  Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama ( Kediri: Jejak Pena, 2007). H. 149.
berarti  perantara,  sarana,  atau jalan untuk menuju kepada sesuatu yang umum. Sedangkan dalam terminologi shari > ’ah , dharā’i adalah sarana dan perantara menuju sesuatu yang dilarang oleh shara’. Pengertian inilah yang paling umum digunakan di kalangan para ulamā’ pemerhati shari > ’ah . Ada dua tindakan terkait dengan dharā’i. pertama, sadd  al-dharā’i (menutup segala aspek) apabila hal tersebut merupakan sarana untuk menuju pada sebuah mafsadah atau larangan. Dan yang kedua disebut fath  al-dharā’i (membuka segala aspek) apabila hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan maṣlaḥah atau kebaikan. Namun deﬁnisi  yang  kedua  ini  kalah kondang  dari  deﬁnisi  yang pertama,  karena sadd  al-dharā’i inilah yang sering digunakan sebagai acuan penetapan hukum. 13 b).  Pembagian Sadd al - Dharā’i Teori pembagian dharā’i dibagi menjadi  dua,  pertama  dengan tinjauan kesimpulan akhir atau konsekuensi  yang  akan  terjadi, pembagian ini dipilih oleh Ibn al- Qayyim .  Sedangkan  yang  kedua, dengan meninjau tingkatan atau kadar kekuatan yang bisa menyebabkan perantara tersebut menuju pada kerusakan atau mafsadah , model kedua ini dipilih oleh al-Shāṭibi > . 14 Berpijak pada model pertama, menurut Ibn al - Qayyim, dharā’i bila dinisbatkan pada kesimpulan akhir ( natijah ),
13 Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. Konsep Pendidikan
Generasi  Tiga  Dimensi;  Kajian  Praktis  Tentang  Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama. H. 149.
14 Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. Konsep Pendidikan Generasi  Tiga  Dimensi;  Kajian  Praktis  Tentang  Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama. H. 149.
maka akan dibagi lagi menjadi dua bagian:  pertama,  perantara  tersebut dengan sendirinya bisa menghasilkan pada kerusakan. Kedua perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh ( jaiz ) atau dianjurkan ( sunnah ) akan tetapi dijadikan perantara pada sesuatu  yang  diharamkan,  baik dengan disertai tujuan maupun tidak. Misalnya,  nikah  dengan  tujuan taḥli > l. Dalam  pembagian  yang  kedua  ini, terdapat dua kondisi: 1. Kemaslahatan sesuatu perbuatan lebih dominan dibanding dengan mafsadah- nya. 2. Mafsadah- nya lebih dominan atas maṣlaḥah- nya. Dalam kondisi kedua ini terbagi lagi dalam empat macam: Hal-hal yang dengan sendirinya dapat dijadikan obyek menuju mafsadah, seperti minum minuman keras bisa menyebabkan mabuk. Hal-hal mubāḥ atau diperbolehkan dengan tujuan mafsadah ,  seperti  transaksi  jual  beli dengan tujuan riba . Hal-hal yang mubaḥ tanpa tujuan mafsadah ,  namun  pada adatnya dapat menyebabkan mafsadah yang berpotensi lebih besar dibanding dengan maṣlaḥah yang dihasilkannya. Seperti memaki-maki berhala orang musyrik di hadapan mereka. Hal- hal yang terkadang menyebabkan mafsadah ,  akan  tetapi maṣlaḥah- nya lebih kuat daripada mafsadah- nya, seperti memandang wanita yang akan dilamar. 15 Sedangkan al-Shāṭibi > mengeluar- kan teori pembagian dharā’i dengan berdasarkan kekuatan nati > jah (hasil akhir) serta menin jau mafsadah yang akan ditim bulkannya. Berdasarkan pembagi an teori inilah kemuadian ia meng kal siﬁ kasikannya  dalam  empat bagian:
15 Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. Konsep Pendidikan Generasi  Tiga  Dimensi;  Kajian  Praktis  Tentang  Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama. H. 200.

## 1) Sesuatu yang dapat dipastikan
akan menyebabkan mafsadah
seperti menggali lubang di jalanan atau tempat yang sering dilintasi pengguna jalan dengan tanpa ada  penerangan  jalan,  dan  jika ada orang melintas pasti akan terperosok kedalamnya.
2) Sesuatu yang jarang sekali menyebabkan mafsadah . Seperti menggali lubang yang umumnya jarang ada orang kesana dan pasti tidak akan terperosok kedalamnya, hal seperti ini dibolehkan.
3) Sesuatu yang besar kemungkinan akan menyebabkan mafsadah namun  langka  terjadi,  dan diprediksi akan menimbulkan kondisi yang condong pada kerusakan, seperti menjual pedang atau  senjata  kepada  orang  kaﬁr yang kemungkinan besar akan digunakan untuk mencelakakan umat muslim atau menjual anggur pada pembuat arak.
4)  Sesuatu yang mafsadah- nya banyak terjadi  namun  tidak  lazim,  juga tidak  langka,  seperti  penjualan secara berkala ( bay’  al-ājāl ). Dalam kasus semacam ini dampak terjadinya  riba  seringkali  terjadi, akan tetapi bukan merupakan hal yang lazim. 16 Kegunaan sadd  al-dharā’i adalah metode  untuk  menutup,  mencegah, membendung,  menghentikan  atau menyumbat pada sesuatu karena adanya larangan untuk melakukan perbuatan yang melanggar shari’ah, sehingga pelanggaran larangan shari’ah dapat dihentikan. Materi ini akan penulis gunakan untuk menganalisa hukum ambruk sehingga
16 Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. Konsep Pendidikan Generasi  Tiga  Dimensi;  Kajian  Praktis  Tentang  Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama. H. 200- 201.
dapat ditemukan hukum ambruk yang sesuai dengan shari’at al - Islām .

## d. Kaidah Fiqh
Kaidah  ﬁqh  yang  penulis  cantumkan ini adalah untuk mengetahui dasar masalah agar dapat menghindari pemahaman yang kontradiktif,  sehingga  dapat  mengetahui hukum yang sesuai pada tradisi ambruk yang terjadi di Dusun Ngesong.
1) Kaidah pertama ( ُلاَزُي  ُرَ َّضلَا )    “Bahaya harus dihilangkan”
a) ِناَكْمِلاْا ِرْدَقِب ُعْفَدُي ُرَ َّضلَا (Bahaya harus ditolak semampu  mungkin),  sesuai  kadar kemampuan yang dimiliki. 17
b) ِحِلا َصَمْلا   ِبْلَج   ْنِم   َلىْوَا   ِدِساَفَمْلا   ُءْرَد (Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan)
Kaidah ini berlaku dalam segala hal yang di dalamnya mengandung percampuran unsur maṣlaḥah dan mafsadah . Jadi jika maṣlaḥah dan mafsadah berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah . 18
Untuk  lebih  memudahkan  kajian  ini, fuqaha secara garis besar telah membagi setiap pekerjaan yang dilakukan manusia ditinjau dari sisi maṣlaḥah dan mafsadah - nya dalam tiga kategori:
Pertama ,  sebuah  pekerjaan  mengan- dung satu unsur maṣlaḥah atau lebih, dan sama sekali tidak memiliki sisi mafsadah . Kedua, sebuah pekerjaan yang me- ngandung satu unsur mafsadah atau lebih,    dan  tidak  memiliki  sisi maṣlaḥah sedikitpun.
Ketiga, terdapat satu pekerjaan yang mengandung unsur maṣlaḥah dan mafsadah sekaligus.
2) Kaidah kedua ( ٌةَمَكَحُم ُةَداَعْلَا ) “Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”
17 Abdul  Haq,  et.  al. Formulasi  Nalar  Fiqh:  Telaah Kaidah  Fiqh  Konseptual ( Buku  Satu) (Surabaya:  Khalista, 2006). H. 220.
18 Abdul  Haq,  et.  al. Formulasi  Nalar  Fiqh:  Telaah Kaidah Fiqh Konseptual ( Buku Satu). H. 237.
Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Mas’ud:
Artinya: “apa yang dinilai oleh orang-orang muslim sebagai kebaikan, hal itu merupakan kebaikan di sisi Allah swt”. 19
Namun fenomena kebudayaan bukanlah dalil yang berdiri sendiri melainkan sekedar ornamen untuk melegitimasi hukum-hukum syari’at. Dan perlu  dicatat  pula,  yang  dapat  dijadikan piranti hukum hanyalah adat istiadat yang dinilai baik menurut perspektif syari’at dan tentunya tidak bertentangan dengan naṣ-naṣ shar’i > . 20 3. Kaidah ketiga ( اَهِد ِصاَقَ ِبم  ُرْوُمُ ْلَا )    “segala sesuatu tergantung tujuannya”. 21

## 3. Metode Penelitian
Penelitan ini menerapkan pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis),yaitu  hukum  sosiologis  dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, dan penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. 22 Berdasarkan sifat permasalahannya penelitian ini termasuk studi kasus ( case study ). 23 Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah tradisi ambruk , secara spesiﬁk dibatasi studi kasusnya di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan menggunakan analisis hukum Islam. Data primer penelitian ini berupa responden yang terdiri  dari  Kepala  Desa,  Tokoh  Agama, Sesepuh  Desa,  dan  warga  masyarakat setempat yang tinggal dan menetap di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Teknik
19 Muhammad Ibn Hambal. Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal (Beirut: Dar al-Fiqr, 1978 M/1398 H). H. I: 379.
20 Muhammad Ibn Hambal. Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal.  H. 268. 21 Muhammad Ibn Hambal. Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal. H. 89-90.
22 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Graﬁka,2002). H. 15-16.
23 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum.
H. 36.
pengumpulan data dengan melakukan observasi, untuk mengamati dan berbaur dengan masyarakat agar mendapat data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode analisis  dan  kualitatif,  yaitu  induktif deskriptif. Langkah terakhir adalah triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 24 Dalam hal ini penulis membandingkan data dari satu responden dengan responden lainnya yang mempunyai perbedaan dalam hal usia dan pendidikan sehingga data dapat dibandingkan satu dengan lainnya.

## B. Pembahasan 1. Sejarah dusun Ngesong
J umlah penduduk menurut tingkat pendidikan formal, yaitu:
NO Pendidikan formal Jumlah 1 Buta aksara dan huruf latin 30 Jiwa 2 Tamatan SD/sederajat 300 Jiwa 3 Tamatan SMP/sederajat 500 Jiwa 4 Tamatan SLTA/sederajat 382 Jiwa 5 Tamatan D1 15 Jiwa 6 Tamatan D2 5 Jiwa 7 Tamatan D3 3 Jiwa 8 Tamatan S1 15 Jiwa 9 Tamatan S2 5 Jiwa 10 Tamatan S3 5 Jiwa
Bapak  Sumarno,  S.Sos,  M.Si.  selaku sekretaris Desa Tiron menambahkan bahwa Mbah Kijoprono (yang membabat desa ini dari hutan menjadi pemukiman) sakti mandraguna namun tidak diimbangi dengan agama yang kuat sehingga nafsunya besar dalam ilmu kanuragan. Sehingga keturunannya banyak yang menjadi brutal dan suka berkelahi. Alhamdulillah setelah mengenal agama Islam orang dusun
24 Lexy. J. Moloeng. Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). H. 178.

## Ngesong sedikit demi sedikit menurun
kebrutalannya,  sebaliknya  sekarang  para pemuda dusun Ngesong sudah punya etika yang bagus. 25 a. Aspek Keagamaan Masyarakat Dusun Ngesong
Umumnya,  masyarakat  Ngesong memeluk  agama  Islam,  dengan karakter religiusitas yang cukup baik,  hal  itu  dibuktikan  dengan adanya jami’iyah-jami’iyah  keagamaan yang  rutin  dilakukan,  seperti  Jami’iyah Muslimat,  rutinan  pengajian  ibu-ibu setiap Malam Minggu,  Jami’iyah Yasinan, rutinan Malam Rabu dan Malam Kamisan untuk bapak-bapak. Kemudian Jami’iyah Dzibaiyyah untuk semua kalangan, dan adanya  beberapa  TPA  dan  MADIN  yang terdapat disetiap masjid dan musholla.

## b. Pengertian tradisi ambruk menurut
masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Ambruk adalah tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang akan menikahi perempuan yang dipilihnya untuk menginap sekaligus membantu calon mertua jika calon mertua repot. 26 Dalam hal menginap juga tidak dapat dipastikan  waktunya,  menurut  informan lamanya menginap tidak ada kepastian. Lamanya menginap menurut kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan tradisi ambruk.
1) Sejarah ambruk di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tradisi ambruk sudah berlaku dari zaman nenek moyang mereka dan berlaku  hingga  sekarang,  namun  ada
25 Sumarno. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014.
26 Panirin,  Sujarwo,  Sukarno,Wakijem,  Sumaji, Sabur, Yusuf, Panardi, Hartono Setu. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 17 Januari 2014.
perkembangan dalam melakukan tradisi ambruk yaitu adanya perzinaan dan menurut bapak Sabur dan bapak Yusuf itu salah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Padahal ambruk yang dilakukan pada zaman dahulu sangat bagus karena calon pengantin dilarang tidur satu kamar. 27 Sejarah ambruk sulit  untuk  digali, karena masyarakat yang melakukan ambruk juga tidak tahu dari kapan ambruk sudah  berlaku,  akan  tetapi latar belakang mereka melakukan ambruk sangat  beragam,  yaitu  untuk tolak  bala,  untuk  perkenalan  calon pengantin dan lainnya.
2) Tujuan ambruk menurut masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tujuan tradisi ambruk berfariasi tergantung dari niat pelakunya. Seperti bertujuan untuk tolak bala. 28 Tujuan ambruk juga untuk meyakinkan pihak perempuan bahwa benar- benar akan menikahi perempuan yang  dipinang,  serta  sebagai  ajang perkenalan calon pengantin dengan calon pengantin perempuan, keluarga calon istri dan lingkungan calon istri, karena terkadang calon mempelai tidak saling mengenal sebab adanya perjodohan, sehingga kedua pasangan tidak mudah bercerai.
3) Praktek ambruk di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
27 Sabur ta’mir masjid Sunan Ampel Dusun Ngesong , K. Muhamad Yusuf selaku Ulama setempat, Sumarno, S.Sos, M.Si. selaku carik Desa Tiron .Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014
28 Sukarno, K.Muhammad Yusuf, Wakijem, Sumaji warga  sekaligus  mantan  ketua  RT:  09,  Panirin  selaku ketua RT: 06 RW: 01, M. Juman selaku pegawai kelurahan, Tumirah,  Priyami  selaku  pengurus  Desa  Tiron  Kaur Umum, Sumarno selaku carik desa, Diman. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014.
Praktek ambruk diawali dengan tunangan atau khitbah dengan membawa kue khas jawa yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan keluarganya. Setelah khitbah dan penghitungan hari pernikahan baru ada pemasrahan dari keluarga laki- laki kepada keluarga perempuan untuk memasrahkan anak laki-lakinya kepada keluarga perempuan. Setelah ada pemasrahan baru calon mempelai laki-laki menginap di rumah calon mertua dan lamanya menginap tidak dapat dipastikan dan harus ijin terlebih dahulu kepada pamong Desa. 29 Ijin yang dilakukan calon mempelai laki-laki meliputi status perkawinan setelah itu data diserahkan ke Kasun setelah itu diserahkan ke Kades.  Hal ini membuktikan bahwa ambruk di Dusun Ngesong sudah dilegalkan.
2. analisa
a.  Persepsi Masyarakat dusun Ngesong desa tiron terhadap tradisi Ambruk
Tradisi ambruk mempunyai dua unsur yakni membantu bekerja calon mertua dan juga menginap di rumah calon mertua. Dalam pandangan masyarakat Dusun Ngesong tradisi ambruk adalah tradisi baik, dengan tujuan agar calon pengantin bisa saling mengenal lebih dalam, namun saat ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan ambruk pada mulanya. Tradisi ambruk untuk sekarang ini harus melalui izin terlebih dahulu kepada pamong untuk menginap dan tanda bahwa benar-benar akan menikahi wanita yang
29 Sujarwo,  Panirin  selaku  ketua  RT:  06/RW: 01,  Sabur  selaku  ta’mir  masjid  Sunan  Ampel  Dusun Ngesong,  Panandri  selaku  Kepala  Dusun,  Samijah,  M. Juman selaku pegawai kelurahan Desa Tironu, Rumijah, Supiah,  Sumarno,  S.Sos,  M.Si.  selaku  carik  Desa  Tiron, Isdi. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014.
dipilihnya. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penipuan seperti yang  pernah  terjadi  sebelumnya,  yang dilakukan oleh seorang laki-laki  yang mengaku masih bujangan padahal sudah beristri.
b. analisis Hukum Islam terhadap tradisi Ambruk di dusun Ngesong desa tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
Tradisi ambruk dilakukan setelah prosesi lamaran atau khitbah. Sedangkan dalam hukum Islam khitbah belum bisa merubah hukum haram menjadi halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan muḥrim . Islam sangat menghargai adanya khitbah agar tidak terjadi penyesalan ketika  sudah  berumah  tangga,  sehingga alangkah baiknya ketika akan menikah terlebih  dahulu  diamati,  dipikir,  dan dianalisa yang kemudian menetukan sikap bahwa calon istrinya itu sesuai dengan kehendak hati yang tepat. Hukum khitbah dalam Islam adalah mubāḥ ,  sebagaimana  ﬁrman  Allah: Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,  dalam  pada  itu  janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk  beraqad  nikah,  sebelum  habis ‘iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;  Maka  takutlah  kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (al-
Baqarah: 235). 30
Jika dilihat dari unsur bekerja untuk membantu calon mertua dalam hal yang tidak dilarang dalam hukum Islam (bukan membantu dalam hal untuk perbuatan dosa) maka hukum membantu calon mertua adalah sah-sah saja. Tidak ada salahnya seseorang membantu pekerjaan orang lain walaupun seseorang tersebut bukan calon menantu.
Allah menyuruh umat Islam untuk saling tolong-menolong bukan untuk saling bermusuhan. Allah berﬁrman dalam al-Qurān:
Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(al-Māidah: 2). 31
Jika dilihat dari tradisi ambruk yang terjadi, seorang calon menantu membantu bekerja calon mertua maka hukumnya sah-sah  saja,  karena  tidak  mengandung unsur yang dilarang agama dan tidak untuk berbuat dosa.
Ketika tujuan yang baik dan diniati dengan  niat  yang  baik  pula,  maka membantu pekerjaan calon mertua dalam tradisi ambruk yang terjadi di Dusun Ngesong adalah sah karena termasuk ‘urf ṣaḥi > ḥ yaitu adat yang diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. 32 Unsur yang kedua adalah menginap di rumah calon mempelai perempuan. Dalam masalah  ini,  terjadi  perkembangan  adat yang pada mulanya baik dalam kaca mata hukum adat menjadi kurang baik.
Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi nilai- nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat
30 QS. Al Baqarah (2): 235.
31 QS. Al Māidah (5): 2
32 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). H. 368.
lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. 33 Ambruk yang dilaksanakan pada zaman dahulu dengan sekarang sangat berbeda karena calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak saling kenal dan tidurnya pun tidak satu kamar melainkan calon menantu laki-laki tidur terpisah dengan calon pengantin wanitanya. Dalam Islam menginap di rumah sesorang yang sudah janda atau di rumah kaum wanita memang dilarang oleh Rasulullah saw. seperti ḥadith : Artinya:  “Diriwayatkan  dari  Jābir r.a:  Rasulullah  Saw.  bersabda:  “awas, jangan sekali-kali laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan janda, kecuali dia suaminya atau muhrimnya”. (7:7 Muslim).

## 34
Artinya: “Diriwayatkan dari “Uqbah bin ‘Āmir r.a.:  Rasulullah  Saw.  bersabda,  “Janganlah kamu memasuki rumah-rumah kaum wanita.” Lalu seorang laki-laki Anṣār bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang  ipar?”  jawab  beliau,  “ipar  itulah kebinasaan.” Kata Laith bin sa’d, “ipar ialah saudara suami dan sanak kerabatnya, seperti sepupu suami dan lainnya.” (7:7 Muslim). 35
Lalu bagaimana ketika menginap di rumah calon mertua yang di dalamnya juga ada calon istri dan calon mertua sebagai muhrim dari perempuan yang belum sah menurut  agama,  namun  memiliki  tujuan untuk saling mengenal antar calon dan keluarga. Akan tetapi jika menginap yang dimaksud dapat  menimbulkan bahaya
33 Djamanat Samosir. Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013). H. 2.
34 Al-ḥāﬁẓ  Zaki > Al-Di > n  ‘Abd  Al-‘Aẓi > m  Al-Munḍiri > . Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009). H. 808. 35 Al-ḥāﬁẓ  Zaki > Al-Di > n  ‘Abd  Al-‘Aẓi > m  Al-Munḍiri > . Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni. H. 808.
seperti ﬁtnah dan Khalwah maupun zina, maka  lebih  utama  harus  ditinggalkan, walaupun tujuan menginap adalah baik demi kemaṣlaḥatan kedua calon pengantin. Sebagaimana  kaidah uṣūl fiqh menyebutkan:
ِحِلا َصَمْلا  ِبْلَج ْنِم َلىْوَا ِدِساَفَمْلا ُءْرَد Artinya:  “Mencegah  bahaya  lebih  utama daripada menarik datangnya kebaikan.” 36
Pada kaidah di atas jelas bahwa me- ninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Hal ini dila- ku kan karena pada saat sesorang meng- inap di rumah orang lain, apalagi rumah pasangannya  dan  belum  menikah,  tentu akan  menimbulkan  ﬁtnah  dan  yang dikhawatirkan akan lebih mudah untuk ber- khalwah dengan pasangannya. Dalam Islam hukum khalwah atau berduaan dengan pasangan adalah haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat dengan didampingi mahram dari  perempuan  atau  laki-laki,  karena menyendiri dengan pinangan adalah perbuatan yang dilarang agama. Rasulullah bersabda:
Artinya:  “jangan  sekali-kali  seorang  laki- laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.” 37
Dan juga kaidah lain yaitu bahaya harus ditolak semampu mungkin.  Seperti kaidah uṣūl fiqh:
ِناَكْمِلْا ِرْدَقِب ُعْفَدُي ُرَ َّضلَا Artinya: ”Bahaya harus ditolak semampu mungkin”. 38
Sehingga tradisi ambruk yang berupa menginap di rumah calon mertua dan juga bersama dengan tunangannya lebih baik ditinggalkan. Berdasarkan konsep
36 Abdul Haq, et. al., Formulasi. (Buku Satu), 237.
37 Abd.  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Munakahat (Jakarta:
Prenada Media, 2003), 83-84.
38 Abdul Haq, et. al., Formulasi. (Buku Satu,) 220.
sadd al-dhari’ah maka tradisi ambruk tidak boleh dilakukan walaupun mempunyai tujuan untuk atau demi kemaslahatan calon pengantin. Hal ini sesuai dengan sadd al - dharā’i menurut Ibn al - Qayyim yaitu berupa sesuatu yang mubāḥ seperti dalam kasus ini membantu bekerja calon mertua dan menginap tanpa tujuan mafsadah , namun pada adatnya dapat menyebabkan mafsadah lebih besar daripada maṣlaḥah - nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi ambruk tidak boleh dilakukan.

## C. Penutup 1. Kesimpulan
Penulis menggolongkan pandangan masyarakat ke dalam dua kelompok yaitu: a.  Bagi masyarakat yang mengerti hukum Islam dan berpendidikan, maka mereka akan mempertimbangkan kembali dalam  melakukan  tradisi  tersebut, dengan alasan dapat menimbulkan ﬁtnah dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka mereka cenderung tidak melakukannya . Namun terkadang mereka juga menikahkan anaknya dengan ijab sirri terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu hal yang dilarang agama seperti berduaan tanpa adanya pihak ketiga.
b. Bagi  masyarakat  awam  dan  adat, mereka cenderung menerima kebiasaan- kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun tanpa mempertimbangkan lebih dalam tentang tradisi tersebut. Mereka yakin bahwa tujuan ambruk adalah baik atau demi kebaikan pengantin.
2. Saran Dalam analisis hukum Islam penulis menetapkan hukum ambruk tidak boleh dilakukan walaupun membantu calon mertua itu hukumnya boleh menurut hukum  Islam,  karena  dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya atau dosa
berupa lebih mudah ber- khalwah dan zina, sedangkan bahaya harus ditolak semampu mungkin walaupun ada maṣlaḥah di dalam- nya. Sehingga tradisi ambruk menurut kon- sep sadd al-dhari’ah tidak boleh dilakukan.
daftar PUStaKa
Abidin,  Slamet  dan  Aminuddin. Fiqih Munakahat  I . Bandung: CV. Pustaka
Setia, 1999.
al-Brigawi,  Abdul  Lathif. Fiqh  Keluarga Muslim  (Rahasia  Mengawetkan  Bahtera Rumah Tangga) . Jakarta: Amzah, 2012.
al-Munḍir ῑ, Al-ḥāﬁẓ Zak ῑ Al-D ῑ n ‘Abd Al-‘Aẓ ῑm . Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim, terj. Syinqithy  Djamaluddin  dan  H.M.
Mochtar Zoerni. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
Anwar,  Khoirul.  “Fiqih  Munakahat”. Blog Bersama Khoirul Anwar (online) , (http://khanwar.wordpress.com/fiqih- munakahat-peminangankhitbah/, diakses tanggal 11 november 2013).
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999.
Chalim,  Asep  Saefuddin. Membumikan Aswaja:  Pegangan  Para  Guru  NU .
Surabaya: Khalista, 2012.
“Data  Sekunder  dan  Data  Primer”.
Nagabiru86’SBlog (online) , (http:// nagabiru 86’S.wordpress. com/2009/06/12/data-sekunder-
dan-data-primer/,  diakses  tanggal  23

## November 2013).
Ghazaly,  Abd.  Rahman. Fiqh  Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003.
Hadikusuma,  Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 2003.
Hambal, Muhammad Ibn. Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal. Beirut: Dar al-Fiqr,
1978 M/1398 H.
Haq,  Abdul  et.  al.. Formulasi  Nalar  Fiqh: Telaah  Kaidah  Fiqh  Konseptual  (Buku Satu) . Surabaya: Khalista, 2006.
Hariwijaya,  M.  dan  Triton. Pedoman Penulisan  Ilmiah  Skripsi  dan  Tesis. Jakarta: ORYZA, 2011.
Hoadley, Mason C. Islam Dalam Tradisi Hukum Jawa. Yogyakarta: Graha Ilmu,
2009.
Koentjaraningrat, Kebudayaan  Jawa . Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Mawahib,  M.  Mahdil. Fiqih  Munakahah . Kediri: STAIN KEDIRI, 2009.
MH,  Yana. Falsafah dan Pandangan Hidup Orang  Jawa. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.
Mk, Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Moloeng,  Lexy.  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif.
Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001.
Mustofa,  Khabib.  “Proses  Tata  Cara Pernikahan  Yang  Islami”,  ( http:// khabib.staff.ugm.ac.id (online) , diakses tanggal 06 Februari 2014).
Nikmah, Husnun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat yang Berkembang Dalam Masyarakat” (studi kasus di Desa Alassumur Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo). Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: STAIN KEDIRI, 2009.
“Penelitian deskriptif”. Wikipedia (online), (http://id.wikipedia.Org/wiki / Penelitian_deskriptif,  diakses  tanggal 23 November 2013).
“Proses  Lamaran  Adat  Jawa”. Perempuan.
Com (woman and family life style) (online) , 2012,  (http://www.perempuan.com/ read/proses-lamaran-adat-jawa, diakses tanggal 11 november 2013).
Rijanto,  Yatim. Metodologi  Penelitian
Pendidikan . Surabaya: SIC, 2001.
Rusli,  Nasrun. Konsep  Ijtihad  Al-Syaukani. Jakarta: Logos, 1999.
Samosir,
Djamanat. Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia) . Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
Satori,  Djama’an  dan  Aan  Komariah.
Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. cv, 2011.
Setiadi, Elly M. dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana, 2008.
Simuh. Islam dan Pergumulan Budaya Jawa. Jakarta: Teraju, 2003.
Songo’12,  Laskar  Wong. Term  Masyarakat dan  Cita  Kemashlaḥatan,  Kajian Standarisasi Mashlaḥat. Kediri: Lirboyo Press, 2012.
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Graﬁndo Persada,
2002.
Syairozi,  Mahfudz  dan  Shonhaji. Konsep
Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis  Tentang  Generasi  Muslim  Dalam Dimensi  Sosial,  Psikologi,  dan  Agama.
Kediri: Jejak Pena, 2007.
Syarifuddin,  Amir. Ushul  Fiqh  jilid  II . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
“Tata  Cara  Melamar  Wanita  Adat  Jawa”.
Tutorial Terkini (online),  2013,
(http://tutorialterkini.blogspot. com/2013/05/tata-cara-melamar-
wanita-adat-jawa.html,  ,  diakses tanggal 11 November 2013).
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Graﬁka, 2002.