TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
Budimansyah Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
Email korespondensi: budimansyahmh@gmail.com

## Abstrak
Setiap  warga  Negara  haruslah  diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum  tanpa memandang  apapun  latar  belakangnya.  Hukum  haruslah  ditegakkan  walaupun esok bumi runtuh itulah adagium di dalam hukum. Selama ini realitas sosial dan hukum  membuktikan  bahwa  masyarakat  miskin  dan  tindak  mampu  masih termajinalkan secara sosial, hukum dan kultural. Mereka yang notabene sebagian besar masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum selalu enggan untuk membayar  Advokat  dengan  alasan  biaya  atau  honorarium  yang  terlalu  mahal. Beberapa  undang-undang  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  dan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  memberikan proteksi  dan  jaminan  kepada  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  yaitu kewajibkan bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk Advokat atau Penasehat Hukumm bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cuma-cuma serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu  dalam  pelaksanaannya  ternyata  tidaklah  maksimal  dan  tidak  sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pengadilan terkadang mengabaikan hak-hak Tersangka/Terdakwa,  yaitu  bahwa  aparat  penegak  hukum  sebelumnya  tidak memberitahukan  mengenai  hak-hak  apa  saja  yang  dimiliki  Tersangka  dan Terdakwa.  Persoalan  lainnya  terkait  dengan  bantuan  hukum  cuma-cuma  adalah pergulatan  antara  cita  ideal  dan  fakta  di  lapangan  bahwasanya  setiap  advokasi yang  dilakukan  haruslah  menggunakan  biaya  yang  tidak  sedikit  apalagi  jika advokasi di luar kota  yang memiliki jarak tempuh begitu jauh, sehingga bantuan hukum cuma-cuma akan selalu menjadi dilema dalam pelaksanaannya.
Kata  Kunci : Bantuan  hukum  cuma-cuma,  Tersangka,  Terdakwa,  penegakan hukum .

## A. PENDAHULUAN
UUD  NRI  Tahun  1945 adalah   konstitusi    tertulis    dan sebagai sumber hukum tertinggi di  Indonesia.     Pembagian    dan pemisahan kekuasaan, lembaga- lembaga Negara sampai kepada
hak asasi      manusia secara
komprehensif    diatur    di  dalam konstitusi yang kemudian hak asasi tersebut dinamakan hak-hak konstitusional.Semua kepentingan    dan   perlindungan terhadap warga Negara termasuk di  dalamnya   hak    dari  warga Negara atas perlindungan dan bantuan hukum bagi mereka yang tidak    mampu,    yang    tidak memiliki akses ekonomi yang cukup      untuk    beracara      di Pengadilan  ketika    berhadapan dengan proses hukum. Tujuan dari Negara Indonesia  adalah  mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka untuk itu perlindungan  terhadap  hak-hak warga  Negara  di  dalam  hukum dan  penegakannya  harus  tetap dijaga  dan  dipelihara  agar  tujuan masyarakat  adil  dan  makmur dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Pada  dasarnya  hukum  di Indonesia  berdasarkan  sifatnya dapat  dibagi  ke  dalam  dua  jenis yaitu hukum materiel yang
sifatnya  diam,  tidak  bergerak,
berisi norma perintah dan larangan serta pertanggung- jawaban (bersumber pada KUHP), serta hukum formil yaitu
hukum  yang  sifatnya  bergerak berupa seperangkat peraturan yang  mengatur  tentang  tata  cara bagaimana aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim,  Advokat  menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan
(bersumber pada KUHAP).
KUHAP sebagai landasan operasional  dalam  beracara  (dalam bidang Hukum Pidana), telah mengatur  mengenai  hak  Tersangka 66 dan kewajiban penyidik untuk menunjuk Penasehat Hukumm dalam hal  bantuan  hukum  cuma-cuma kepada  masyarakat  miskin  dan  tidak mampu  sebagaimana  terdapat  dalam Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  yang berbunyi “Dalam  hal  Tersangka
atau Terdakwa disangka atau didakwa  melakukan  tindak  pidana yang  diancam  dengan  pidana  mati atau  ancaman  pidana  lima  belas tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka yang  tidak  mampu  yang  diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang  tidak  mempunyai  penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib  menunjuk  penasihat  hukum bagi  mereka”, sehingga  kewajiban penyidik  untuk  menunjuk  Penasehat Hukumm  secara  cuma-cuma  bagi masyarakat  miskin  dan  tidak mampu adalah  suatu  keniscayaan.  Artinya bahwa  sesungguhnya  sudah  menjadi tugas dan kewajiban dari  Negara
66 Tersangka atau Terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 lihat  Prof.  Dr.  Jur.  Andi  Hamzah  dalam Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  ,  halaman 69-70 .
untuk  memberikan  perlindungan  dan bantuan  hukum  terhadap  masyarakat yang tidak mampu dengan menunjuk Penasehat  Hukumm  secara  cuma- cuma  ketika  berhadapan  dengan hukum.
Sifat mutlak sebagaimana diatur  tersebut  tentunya  dengan beberapa  syarat,  yaitu  diantaranya bahwa  dalam  hal  Tersangka  atau Terdakwa  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  hukuman  mati  atau pidana  lima  belas  tahun  atau  lebih atau pidana dengan ancaman
hukuman  lima  tahun  atau  lebih, dimana  mereka  karena  keterbatasan ekonomi  dan  ketidakmampuannya untuk  membayar  Advokat/Penasehat
Hukumm  maka  dalam  konteks  ini aparat penegak hukum wajib menunjuk Advokat/Penasehat Hukumm  bagi  mereka  yang  tidak mampu tadi.
Aturan  normatif  sebagaimana terdapat  pada  Pasal  56  KUHAP tersebut  adalah  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan,  dikatakan  sebagai alat  karena  menjadi  dasar  normatif yang  sangat  fundamental  dalam memberikan bantuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara khususnya  masyarakat  miskin  dan tidak mampu dalam rangka mencapai tujuan  sesungguhnya  dalam  kita bernegara  yaitu  keadilan,  kepastian dan kemanfaatan.
Substansi  dan  spirit  dari Pasal 56  KUHAP  tersebut  indah  dalam tataran  teoritisnya  tetapi  menjadi dilema dalam tataran praktiknya. Hal itu  disebabkan  karena  pada  tingkat penyidikan sampai kepada
persidangan,    ketentuan    Pasal    56
KUHAP  tersebut  belum  sepenuhnya dijalankan. Penyimpangan yang dilakukan terhadap Pasal 56 KUHAP yaitu  tidak  diberitahunya  hak-hak yang ada pada Tersangka  yaitu salah satunya hak untuk mendapat bantuan hukum.  Pengabaian  tersebut  selain melanggar KUHAP sebagai
pedoman  dalam  beracara  juga  hak- hak  konstitusional  warga  Negara yang  telah  diatur  dan  diberikan jaminan di UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  di  atas  maka  yang  menjadi fokus  permasalahan  dalam  penulisan ini adalah bagaimana tinjauan terhadap pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma  di  Wilayah  Hukum Pengadilan Negeri Pontianak ?

## B. PEMBAHASAN
a. Pengertian Bantuan Hukum Mengenai pengertian bantuan  hukum  di  Indonesia terdapat beberapa para ahli hukum memberikan definisi sesuai dengan pandangannya masing-masing, adapun mengenai definisi-definisi pengertian bantuan hukum menurut para Ahli adalah sebagai berikut ini: Menurut  K.  Smith  dan  D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari  dan  Tien  Handayani mengatakan  bahwa  :  “Bantuan hukum  (baik  yang  berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun  yang  berupa  menjadi kuasa  dari  pada  seseorang  yang berperkara) yang  diberikan
kepada  orang  yang  tidak  mampu ekonominya,  sehingga  ia  tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara”. 67 Menurut Bambang Sunggono  dan  Aries  Harianto Bantuan  hukum  adalah  suatu terjemahan  dari  istilah “legal aid” dan “legal assistance” yang dalam prakteknya punya orientasi yang  agak  berbeda. “legal  aid” biasanya  lebih  digunakan  untuk menunjukkan  pengertian  bantuan hukum  dalam  arti  sempit  berupa pemberian  jasa  pada  bidang hukum  pada  seseorang  yang terlibat  dalam  suatu  perkara secara  cuma-cuma  atau  gratis khususnya  bagi  mereka  yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “legal  assistance” untuk  menunjukkan  pengertian bantuan  hukum  kepada  mereka yang  tidak  mampu,  ataupun pemberian  bantuan  hukum  oleh para Advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium. Selanjutnya Nawawi memberikan  batasan  pengertian bantuan  hukum  adalah  bantuan memberikan jasa untuk Memberikan  nasehat  hukum  dan Bertindak  sebagai  pendamping dan  membela  seseorang  yang dituduh atau didakwa melakukan
kejahatan dalam perkara pidana”. 68 b. Analisis Yuridis Mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Orang atau Sekelompok Orang Miskin Pada dasarnya Negara melalui produk peraturan perundang-undangan telah memberikan  regulasi  terhadap bantuan  hukum  cuma-cuma  bagi masyarakat  miskin  dan  tidak mampu  dimana  hal  itu  adalah merupakan  hak-hak  Tersangka dan Terdakwa. Di antara hak-hak
Tersangka/Terdakwa  adalah  hak Tersangka /Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih Penasehat Hukumm  dalam  semua  tingkat pemeriksaan, khususnya terhadap Tersangka/Terdakwa yang melakukan  tindak  pidana  dengan ancaman  penjara  5  tahun  atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu membayar Penasehat Hukumm,  maka  penegak  hukum dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasehat Hukumm bagi kepentingan Tersangka/Terdakwa.  Kelalaian Tentang hal ini berakibat pemeriksaan  dianggap  tidak  sah, dan  berakibat  putusan  hakim yang dijatuhkan batal demi hukum. Dalam  proses  penyelesaian perkara pidana, salah satu hak 67 Soerjono Sukanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta,UI Press, hal. 9. 68 Nawawi,  1987. Taktik  dan
Strategi  Membela  Perkara  Pidana. Fajar Agung, Jakarta, hal 4.
dari  Tersangka  dan  Terdakwa adalah  salah  satunya  hak  untuk mendapatkan  bantuan  hukum,  di samping  hak-hak  lainnya  seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya,  hak  untuk  segera diajukan  ke  Pengadilan,  hak untuk mendapatkan putusan hakim  yang  seadil-adilnya,  hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perlindungan HAM bagi Tersangka/Terdakwa,  tidak  boleh ada diskriminasi perlakuan karena Negara menjamin hak-hak individunya,  satu-satunya  hak yang  boleh  hilang  dari  seorang yang berstatus “Tersangka” perlaku tindak  pidana  adalah  hak atas kemerdekaan bergerak, karena  Undang-undang  memberi kewenangan kepada
aparat penegak hukum untuk melakukan pengangkapan  dan  penahanan terhadap seorang apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. 69
Sebagai  hak  konstitusional, masalah bantuan hukum diatur di dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 yang  menyebutkan  ;  “setiap orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum” 70 .Selanjutnya mengenai masalah bantuan hukum  juga
diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan lainnya, seperti : 1.  pasal  18  ayat  (4)  Undang- undang  No  39  Tahun  1999 tentang HAM yang menyebutkan : “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan  hukum  sejak  saat penyidikan  sampai  adanya putusan  hakim  Pengadilan yang  berkekuatan  hukum tetap 71 . 2. pasal  56  (1)  dan  (2), Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan : “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan  hukum”. 72 dan “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. 73
3.  KUHAP,  Pasal    56    (1). “Dalam  hal  Tersangka  atau Terdakwa  disangka  atau didakwa  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan  pidana  mati  atau ancaman  pidana  lima  belas tahun atau lebih bagi mereka  yang  tidak  mampu yang diancam dengan pidana  lima  tahun  atau lebih yang tidak mempunyai  Penasehat
69 Mardjono    Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem
Peradilan  Pidana, Pusat  Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum, Jakarta, halaman 10.
70 Republik  Indonesai, Undang- undang Dasar 1945, Pasal 28 D.
71 Republik  Indonesia, Undang- Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
72 Republik Indonesia, Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.
73 Ibid, Pasal 2.
Hukum sendiri, pejabat yang  bersangkutan  pada semua  tingkat  pemeriksaan dalam proses peradilan wajib  menunj uk  Penasehat Hukumm bagi mereka”. 74 Sangat jelas rumusan bunyi frasa pasal demi pasal sebagaimana  disebutkan  di  atas, akan  tetapi  dalam  praktiknya penerapan  pemberian  bantuan hukum  sangat  sering  diabaikan. Tersangka yang perkaranya sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 56 KUHAP, nyatanya pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumm, padahal secara tekstual nyata  dan  jelas  bahwa  kata
“WAJIB” sebagaimana  tertera pada  pasal  56  KUHAP  sangat tegas  memliki  makna  imperatif atau harus.
Pengabaian dan pelanggaran  yang  sering  terjadi dalam  praktik  misalnya  ketika Tersangka ditangkap dan diinterogasi penyidik jarang sekali memberitahukan kepadanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 114) dan masih menggunakan kekerasan fisik dan psikis dalam meminta keterangan terhadap Tersangka dan saksi.
Dalam  kondisi  dan  situasi seperti  itu  maka  menjadi  sangat penting  kiranya  kehadiran  dari Penasehat Hukumm/Advokat
74 Republik  Indonesia, Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana , Pasal 56 ayat 1.
sehingga  di  satu  sisi  kehadiran
Penasehat Hukumm/Advokat dapat menjalankan perannya dalam membela orang yang tidak mampu  dan  tidak  memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi objek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat  manusia,  sedangkan  di sisi  lain  hak-hak  konstitusional warga  negara  khususnya  mereka yang tidak mampu yang dilindungi  oleh  konstitusi  dapat diberikan  secara  maksimal  serta penegakan hukum yang bermartabat  dengan  menjunjung tinggi HAK dapat diwujudkan. c. Analisis Faktor Penghambat  Pelaksanaan Bantuan  Hukum  Cuma- Cuma Terhadap Masyarakat  Miskin  dan Tidak Mampu. Aparat penegak hukum yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan  hak-hak  Tersangka sebelum menjalani proses hukum dalam perkara pidana, hal tersebut seringkali diabaikan dalam  tataran  praktinya.  Cara mereka menghindari kewajibannya tersebut yakni dengan  tidak  memberitahukan sama  sekali  atau  mengabaikan hak-hak Tersangka atau Terdakwa terkait bantuan hukum, memberitahukan  namun  disertai dengan ancaman (menakut-
nakuti) dengan cara yang  tidak
simpatik, memberitahukan namun disertai dengan keterangan  yang  berkesan  halus namun tidak jelas. 75 Perbuatan  yang  sewenang- wenang tersebut terjadi dikarenakan  tidak  adanya  suatu konsekuensi  yuridis  bagi  aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan  proses  acara  pidana sesuai  dengan  peraturan  yang ada,  salah  satunya  adalah  tidak adanya  sanksi  yang  pasti  bagi penyidik yang tidak memberitahukan  hak  Tersangka dalam memperoleh bantuan seba gaimana  yang  tertuang  dalam Pasal  114  KUHAP:  “Dalam  hal seorang disangka melakukan suatu  tindak  pidana  sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau  bahwa  ia  dalam  perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat  Hukumm  sebagaima dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”. 76 Kehadiran Penasehat Hukumm dalam tahap penyidikan pada intinya dimaksudkan untuk dapat melakukan kontrol, sehingga
proses pemeriksaan berlangsung
75 Al.  Wisnubroto,  2005. Pembaharuan Hukum  Acara  Pidana .  Citra  Aditya Bakti, Bandung, halaman 52.
76 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana , Pasal 114.
adil  dan  manusiawi  dengan menjunjung  tinggi  asas  praduga tidak  bersalah (presumption  of innocence) dalam proses peradilan  dan  terhindar  dari pelanggaran  HAM  (Pasal  33,
Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal  17,  Pasal  18  ayat  (1)  dari UU  No.39  tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia).
Konsekuensi  Yuridis  bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan  Hak  Tersangka dalam Memperoleh Bantuan Hukum. Dalam salah satu putusan  Mahkamah  Agung  No. 1565   K/Pid/1991   tertanggal  16 September 1993 disebutkan bahwa proses pemeriksaan Penyidikan yang melanggar pasal
56  ayat  (1)  KUHAP,  yakni Penyidikan  berlanjut  terhadap Tersangka tanpa didampingi oleh Penasihat  Hukum.  Pelanggaran ini  dijadikan  alasan  kasasi,  dan dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi,  dengan  pertimbangan:
“Apabila syarat-syarat
penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya  Penyidik  tidak  menunjuk penasihat  hukum  bagi  Tersangka sejak  awal  Penyidikan,  tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.”
Dalam  Pasal  13  ayat  1 PP Nomor  1  Tahun  2003  tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan  tidak  hormat  dari dinas Kepolisian Negara Republik       Indonesia      karena
melanggar  sumpah/janji  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  sumpah/janji  jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” Dari  ketentuan  Pasal    di atas dapat diketahui bahwa anggota kepolisian yang melanggar  kode  etik  Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan secara tidak hormat. Pelanggaran terkait dengan Pasal 114 KUHAP secara khusus memang belum ada sanksi  tegasnya  bagi  penyidik namun pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran  kode  etik  kepolisian khusunya  bagi  penyidik  karena dalam Pasal 114 KUHAP memuat tentang kewajiban penyidik sehingga pelaksanaannya harus diterapkan. Akibat Hukum atas Pelanggaran  Pasal  56  KUHAP dan Pasal 114 KUHAP merupakan  kewajiban  penyidik untuk menyampaikan hak Tersangka terkait bantuan hukum yang  tertuang  dalam  Pasal  56 KUHAP.  Sejauh  ini  belum  ada suatu peraturan perundang- undangan  yang  memuat  akibat hukum  apabila  ketentuan  Pasal
114  KUHAP  tidak  dilaksanakan oleh  penyidik.  Selain  itu  juga belum adanya sanksi bagi penyidik yang lalai melaksanakan kewajibannya  yang  ada  dalam
Pasal  114  KUHAP.  Sedangkan akibat  hukum  apabila  ketentuan Pasal       56       KUHAP      tidak
dilaksanakan  adalah  BAP  yang dibuat  oleh  penyidik  dianggap batal  demi  hukum.  Mengenai Sanksi  bagi  aparat  penegak hukum  yang  tidak  melaksanakan ketentuan  Pasal  56  KUHAP sejauh  ini  belum  ada  peraturan yang mengaturnya.
Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI  No.  1565  K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menyebutkan  dalam  putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya  penasihat  hukum untuk  mendampingi  Tersangka pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu bertentangan  dengan  Pasal  56 KUHAP, sehingga mengakibatkan BAP (Berita Acara  Pemeriksaan)  yang  dibuat oleh  penyidik  dinyatakan  batal demi  hukum  dan  oleh  karena  itu penuntutan  yang  dibuat  oleh Penuntut  Umum  juga  batal  demi hukum  sehingga  tidak  dapat diterima,  walaupun  pemeriksaan di  sidang  pengadilan,  Terdakwa di dampingi penasihat hukum.
Apabila  ketentuan  Pasal  56 KUHAP  tidak  dilaksanakan  oleh aparat  penegak  hukum,  maka Terdakwa  dapat  mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan  Kasasi.  Pengajuan  Upaya Hukum  terkait  pelanggaran  Pasal 56  KUHAP  tersebut  hanya  dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran  Pasal  56  KUHAP ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau tidaknya
pengajuan  tersebut  tergantung kebijakan hakim .
Selain  upaya  praperadilan,
Tersangka dapat pula mengadukan  petugas  polisi  yang sewenang-wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) POLRI karena telah terjadi pelanggaran  Kode  Etik  Profesi Polri.  Menurut  penulis,  alangkah baiknya apabila terjadi pelanggaran pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik  dapat  pula  diadukan  ke Divpropram  sebagai  pelanggaran kode  etik  agar  penyalahgunaan wewenang  yang sering dilakukan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan  terhadap  Tersangka, seperti penganiayaan dan memaksa  Tersangka  mengaku, dapat diminimalisir. Jika pelanggaran  yang  dilakukan  oleh penyidik pada proses pemeriksaan  terhadap  Tersangka dapat  dikategorikan  ke  dalam pelanggaran kode etik.
Menyampaikan hak-hak
Tersangka  merupakan  salah  satu syarat materiil dalam penyusunan BAP.  Jadi  apabila  penyidik  tidak menyampaikan hak-hak Tersangka termasuk hak mendapat  bantuan  hukum,  maka menurut  penulis  bahwa  BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut dapat dibatalkan demikian  juga  dengan  surat dakwaannya.  Jadi  tidak  hanya pelanggaran pada Pasal 56 KUHAP saja yang dapat membatalkan BAP yang dibuat
oleh  penyidik  namun  sudah seharusnya pelanggaran Pasal 114 KUHAP juga dapat membatalkan  BAP  yang  dibuat oleh penyidik. Maka dari itu perlu diberlakukannya  suatu  peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi tegas. Peraturan perundang-undangan tersebut  yang  memuat  sanksi khusus  bagi  penyidik  yang  tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak Tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) karena apabila ketentuan   yang ada dalam  Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan    oleh    penyidik maka  Tersangka  yang  awam hukum  tidak  akan  mengetahui bahwa ia memiliki hak mendapat  bantuan hukum  (Pasal 56  KUHAP)  kecuali  penyidik dengan kesadarannya sendiri kemudian  menyediakan  bantuan hukum.  Namun  hal  itu    sulit sekali  ditemui  karena  seperti dikemukakan  di  atas  bahwa penyidik  tidak  mau  ribet  dalam melaksanakan tugasnya dan menginginkan  proses  yang  cepat di  samping  itu  pula  karena lemahnya  perumusan  sanksi  bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak-hak Tersangka dan Terdakwa sehingga menjadikan hal tersebut sering  terabaikan  dan  dianggap enteng untuk dilanggar. Dirumuskannya  aturan  mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum  yang  melalaikan  hak-hak
Tersangka        dan        Terdakwa
ditujukan agar terwujudnya suatu kepastian  hukum  terhadap  kedua pasal tersebut dan untuk menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia  khususnya  Tersangka dan  Terdakwa  yang  notabene adalah  orang  atau  sekelompok orang miskin demi sebuah keadilan yang merata. d. Realitas Empiris Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sebagai Negara berkembang Indonesia senantiasa mewujudkan  tujuan  bernegara yaitu  mewujudkan  Negara  yang adil  dan  makmur  serta  Negara yang  aman  dan  damai  dengan keadilan sebagai motor penggeraknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadilan adalah instrumen kunci untuk menggapai tujuan bernegara, karena  dengan  keadilan  proses pembangunan dapat berjalan dengan  lancar  dan  kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah  akan  tinggi.  Bisa dibayangkan  jika  keadilan  tidak dapat dirasakan oleh setiap warga Negara  dimana  pemerintah  yang berkuasa  bertindak  dengan  tanpa kontrol  lembaga  yang  lain  dan Pengadilan  memutus  tidak  lagi dengan dasar persamaan di depan hukum  maka  pemberontakan, pengadilan  jalanan (street  court),
dan hukum rimba pastinya mewarnai  negeri  ini,  masyarakat senantiasa  lebih  memilih  cara anarkis dan main hakim sendiri
karena  ketidakpercayaan (trust) masyarakat terhadap dunia peradilan. Sebagai Negara berkembang  maka  pembangunan di segala bidang merupakan suatu keharusan sebagaimana dilakukan  dalam  dekade  terakhir ini.  Pembangunan    dimaksud tidak  hanya  pembangunan  dalam bidang  sandang,  pangan  dan papan akan tetapi juga pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum tidak hanya dilakukan dalam bidang pembaharuan hukum semata karena  hukum  hanya  merupakan bagian  dari  sub-sistem  lainnya, sebagaimana dikatakan oleh
Lawrence  Friedman,  unsur-unsur sistem  hukum  itu  terdiri  dari struktur  hukum  ( legal  structure ), substansi hukum ( legal substance )  dan  budaya  hukum
( legal culture ). 77
Pembangunan hukum dalam konteks pembangunan struktur  hukum  ( legal  structure ) dilakukan dalam bentuk membangun kekuasaan kehakiman,  hal  itu  diwujudkan pasca  amandemen  UUD  NRI Tahun 1945 yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi  dan  Komisi  Yudisial, di  samping  itu  juga  membangun pengadilan  –  pengadilan  pada tingkat pertama baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha,  Negara, ketika ada pencuri daripada  harus menyerahkannya kepada aparat yang berwajib, hal itu dilakukan 77 Lawrence  Friedman,  1984, American  Law, London  :  W.W.  Norton & Company, hal. 6.
dan Peradilan Militer di tingkat Kabupaten/Kota.
Program
pembangunan hukum  khususnya  pembangunan struktur  hukum  ( legal  structure )
dalam konteks pembangunan lembaga peradilan di Kabupaten/Kota tidaklah berjalan mulus  sebagaimana  diharapkan, faktor terbatasnya anggaran karena  untuk  membangun  4 (empat)  lembaga  peradilan  di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangatlah sulit diwujudkan walaupun itu dimungkinkan,  di  samping  faktor banyaknya Kabupaten yang merupakan Kabupaten Pemekaran 78 sehingga  harus dibarengi  dengan  pembangunan lembaga peradilan pada saat yang bersamaan,  hal  itu  merupakan suatu  hal  yang  sulit  atau  bahkan mustahil untuk dilakukan.
Pada  dasarnya  Konstitusi telah memberi perlindungan terhadap  warga  negara  melalui Pasal  28H  (2)  UUD  NRI   1945 bahwa  “setiap  orang  berhak
78 Tulisan  ini  melihat  dalam dunia praktek bagaimana sulitnya beracara di Pengadilan Umum, Pengadilan  Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kabupaten Kubu Raya Provinsi  Kalimantan  Barat.  Dalam kapasitasnya  sebagai  praktisi  penulis kadang berhadapan dengan kasus (prodeo) dimana  penulis  menangani kasus  sifatnya  perdata  di  Kabupaten Kubu  Raya  Provinsi  Kalimantan  Barat sedangkan  di  Kabupaten  tersebut  tidak ada lembaga peradilan karena
Kabupaten  yang  baru  mekar,  sehingga penulis mengajukan gugatan ke Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”,berserta peraturan perundang – undangan
turunannya.  Di  dalam  Undang  – Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman khususnya  di  dalam  Pasal  2  (4) disebutkan  bahwa  “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Asas  peradilan  dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan di  dalam  praktek  sulit  untuk diwujudkan,  asas  ini  hanya  bisa dilakukan  dalam  kasus  pidana karena berdasarkan pada Pasal 84 (1) KUHAP  “Pengadilan  negeri yang  di  dalam  daerah  hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam  terakhir,  di  tempat  ia diketemukan  atau  ditahan,  hanya berwenang  mengadili  perkara Terdakwa tersebut, apabila
tempat  kediaman  sebagian  besar saksi  yang  dipanggil  lebih  dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari  pada  tempat  kedudukan pengadilan  negeri  yang  di  dalam daerahnya tindak
pidana dilakukan”. 79 Dalam     kasus
79 Ini merupakan pasal pengecualikan  terhadap  kewenangan mengadili  bahwa  Pengadilan  negeri  di dalam  daerah  hukumnya  Terdakwa bertempat  tinggal,  berdiam  terakhir,  di tempat  ia  diketemukan  atau  ditahan, berwenang  mengadili perkara Terdakwa tersebut,  apabila  tempat  kediaman sebagaian  besar  saksi  yang  dipanggil lebih  dekat  pada  tempat  pengadilan negeri  yang  di  dalam  daerahnya  tindak pidana dilakukan (Lihat M. Karjadi   dan
pidana wewenang mengadili ditentukan  dari locus  delicti (tempat  terjadinya  tindak  pidana) dan tempus delicti (waktu terjadinya  tindak  pidana)  akan tetapi ketentuan ini dapat dikecualikan  berdasarkan  pada Pasal  84  (2)  KUHAP,  dimana kewenangan  Pengadilan  Negeri berdasarkan locus  delicti (tempat terjadinya  tindak  pidana)  dan tempus  delicti (waktu  terjadinya tindak  pidana)  dikesampingkan jika  berdasarkan  pada  penilaian penyidik  dan  jaksa  penuntut umum  bahwa  saksi-saksi  yang akan dipanggil pada saat persidangan  ada  di  wilayah hukum  pengadilan  negeri  lain dan  untuk  memudahkan  jalannya proses persidangan. 80 Berbeda  halnya  jika  dalam kasus  perdata,  dimana  kasus perdata tidak terikat pada ketentuan dan pertimbangan sebagaimana  diatur  di  dalam
Pasal  84  (2)  KUHAP  yaitu tergantung  dari  domisili  saksi  – saksi  yang  akan  dihadirkan  pada saat  persidangan.  Dalam  kasus perdata gugatan tunduk  kepada

## R.  Seosilo  dalam  KUHAP  dengan
Penjelasn dan Komentar)
80 Dalam  praktek  tindak  pidana yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya Provinsi  Kalimantan  Barat  dimana  di Kabupaten  ini  tidak  ada  pengadilan maka  dapat  saja  diadili  di  Kota Pontianak  jika  saksi  –  saksi  yang  akan dihadirkan  pada  proses  persidangan banyak  berdomisili  di  Kota  Pontianak, hal ini dilakukan demi untuk
memudahkan proses persidangan karena asas peradilan dilakukan dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  serta tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  hukum pidana adalah kebenaran materiel.
ketentuan  di  dalam  Pasal  118 HIR,  R.  Soesilo 81 menjelaskan
Pasal 118 HIR: 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri,  harus  dimasukkan dengan  surat  permintaan yang  ditandatangani  oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut 123, kepada  ketua  pengadilan negeri  di  daerah  hukum siapa  tergugat  bertempat diam atau jika tidak diketehui  tempat  diamnya, tempat tinggal sebetulnya. 2) Jika  tergugat  lebih  dari seorang,  sedang  mereka tidak  tinggal  di  dalam  itu dimajukan  kepada  ketua pengadilan negeri di tempat tinggal  salah  seoarang  dari tergugat  itu,  yang  dipilih oleh tergugat. Jika tergugat- tergugat  satu  sama  lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggug, maka pengggugatan itu dimasukkan  kepada  ketua pengadilan negeri di tempat orang  yang  berutang  utama dari  salah  seorang  daripada orang  berutang  utama  itu, kecuali  dalam  hal  yang ditentukan  pada  ayat  2  dari pasal  6  dari  reglemen tentang  aturan  hakim  dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O).
81 R.  Soesilo,  2010, RIB/HIR Dengan  Penjelasannya, Bandung:  PT. Karya Nusanta, hal. 76-77.
3) Bilamana  tempat  diam  dari tergugat  tidak  dikenal,  lagi pula tempat tinggal sebetulnya  tidak  diketahui, atau  jika  tergugat  tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua  pengadilan  negeri  di tempat  tinggal  penggugat atau salah seorang daripada penggugat,  atau  jika  surat gugat  itu  tentang  barang gelap,  maka  surat  gugat  itu dimasukkan  kepada  ketua
pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu. 4) Bila  dengan  surat  syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka  penggugat,  jika  ia suka,  dapat  memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan  negeri  dalam daerah hukum siapa terletak  tempat  kedudukan yang dipilih itu. Pasal  118  HIR  di  atas mengatur tentang bagaimana mekanisme  pengajuan  gugatan berkaitan  dengan  wilayah  hukum pengadilan berdasarkan pada yurisdiksi kewenangannya, karena  di  dalam  hukum  ada  dua jenis kewenangan  yaitu Ada 2 (dua) jenis pengaturan  di  dalam  pasal  118 HIR  yang  dalam  praktiknya  sulit atau bahkan menjadi penghambat dalam penegakan hukum khususnya dalam lapangan hukum  perdata.  Pertama  gugatan diajukan  di  tempat  kediaman tergugat,  dan  kedua  terhadap benda  tidak  bergerak  (tanah) maka gugatan diajukan di tempat dimana  benda  tidak  bergerak  itu berada.
Pengaturan ini jelas menjadi penghambat dalam penegakan hukum khususnya dalam  lapangan  hukum  perdata, hal  itu  disebabkan  karena  tidak semua  kabupaten  kota  memiliki lembaga  peradilan  khususnya peradilan  negeri  dan  peradilan agama. 82 Ketika masyarakat akan mengajukan  gugatan  keperdataan baik itu waris maupun perceraian atau masalah keperdataan lainnya maka masyarakat pencari keadilan  diisolir  oleh  ketentuan Pasal  118  HIR  yang  mewajibkan bahwa  gugatan  harus  diajukan  di tempat  kediaman  tergugat  dan jika  yang  dipersengketan  itu adalah tanah maka gugatan harus diajukan  di  tempat  dimana  tanah itu berada.
kewenangan absolut berkenaan dengan  jenis  lembaga  peradilan misalnya peradilan umum, peradilan  agama,  peradilan  tata usaha negara dan peradilan militer,  sedangkan  kewenangan relatif  adalah  berkaitan  dengan wilayah  hukum  dari  lembaga peradilan itu berada.
82 Kabupaten  Kubu    Raya
Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang baru  mekar  sehingga  di  Kabupaten Kubu Raya tidak terdapat satu pun jenis lembaga  peradilan  dan  masyarakat  di Kabupaten  Kubu  Raya  ketika  akan mencari keadilan atau melakukan gugatan  keperdataan  maka  harus  ke pengadilan  di  Kabupaten  Mempawah yang jaraknya cukup jauh.
Hukum  dengan  sarana  dan prasarananya  yang  seharusnya memberi kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan pada tataran  idealnya  akan  tetapi dalam  tataran  praktiknya  malah hukum membelenggu dan menyengsarakan rakyatnya sehingga banyak masyarakat yang akan mengajukan perceraian melalui jalur formal di pengadilan agar mendapat kekuatan  hukum  akan  tetapi karena  tidak  adanya  lembaga peradilan  di  daerahnya  maka meraka lebih memilih melakukan perceraian  di  bawah  tangan  dan sengketa  keperdataan  khususnya berkaitan dengan tanah dan lahan banyak  dilakukan  dengan  cara- cara  tradisional  yang  kadang memberi keuntungan kepada pihak  perusahaan  bukan  kepada masyarakat. Persoalan tidak adanya lembaga peradilan di suatu Kabupaten/Kota di samping berdampak  terhadap  mahalnya biaya  dan  akomodasi  dalam proses  persidangan,  transportasi,
biaya  pemanggilan  saksi-saksi dan  lain  sebagainya,  ditambah lagi  jika  menggunakan  jasa Advokat. Persoalan lainnya adalah  bagi  pekerja  bantuan hukum yang memberikan bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  (prodeo),  dimana  para pekerja  pemberi  bantuan  hukum hanya  memberikan  advis  kepada masyarakat  miskin,  rentan  dan tidak mampu oleh karena tergerak untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara secara cuma-cuma  (prodeo), pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) dalam praktiknya terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana berupa mahalnya biaya transportasi  dan  akomodasi  serta proses persidangan termasuk penggilan saksi-saksi yang semuanya  haruslah  dibebankan kepada para pihak yang berperkara.  pemberian  bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo)  dimungkinkan  untuk dilakukan  apabila  institusi  mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dapat  dijangkau  dengan  biaya yang  relatif  murah  karena  tidak semua  yang  idealis  kemudian dapat  realistis,  tidak  adanya institusi  peradilan  dalam  suatu daerah jelas menjadi faktor penghambat  dalam  penegakan hukum, sehingga perlunya sarana dan prasarana khususnya institusi peradilan di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia adalah merupakan keniscayaan sebagai wujud pembangunan hukum dalam konteks  pembangunan  struktur
hukum.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pada Pembahasan di atas maka dapatlah  ditarik  kesimpulan  dari penelitian ini adalah bahwa : 1. Pelaksanaan bantuan hukum  cuma-cuma  bagi masyarakat miskin dan tidak  mampu  sebagaimana diperintahkan  dalam  Pasal 56 Undang-undang  Nomor
8  Tahun  1981  tentang KUHAP pada tataran praktik adalah tidak berjalan sebagaimana diharapkan,  aparat  penegak hukum  pada  semua  tingkat pemerikasaan seringkali mengabaikan kewajiban untuk  menunjuk  Penasehat Hukumm secara cuma- cuma. 2. Faktor  yang  menghambat pelaksanaan bantuan hukum  cuma-cuma  bagi masyarakat miskin dan tidak mampu adalah karena faktor aparat penegak hukumnya  sendiri  yaitu bahwa  penyidik  yang  tidak memberitahukan hak Tersangka  dalam  mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  56 KUHAP.  Aparat  penegak hukum mengabaikan kewajiban  untuk  menunjuk Penasehat  Hukumm  secara cuma-cuma lebih disebabkan  karena  dalam aturan hukum kita tidak ada konsekuensi  yuridis  yang memuat sanksi bagi penyidik apabila tidak memberitahu hak-hak Tersangka ketika di penyidikan ataupun di semua tingkat pemeriksaan. 3. Bantuan hukum cuma- cuma berdiri antara cita dan fakta,  pada  tataran  idealis bantuan hukum cuma-cuma haruslah  diberikan  kepada para pencari keadilan khususnya
masyarakat miskin   dan   tidak  mampu
akan  tetapi  di  sisi  lain realitas  mengatakan  bahwa dalam proses beracara memerlukan  biaya  terkait misalnya pemanggilan saksi, transportasi dan akomodasi  jika  advokasi dilakukan di luar kota yang mempunyai  jarak  tempuh sangat jauh, sehingga bantuan hukum cuma-cuma menjadi  dilema  antara  cita yang  merupakan  wilayah idealisme  dan  fakta  yang merupakan  wilayah  realitas empiris.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Friedman, Lawrence, 1984, American   Law,     London, W.W. Norton & Company.
Jur  Andi  Hamzah,  2008. Hukum Acara  Pidana  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Nawawi, 1987. Taktik Dan Strategi  Membela  Perkara Pidana . Jakarta: Fajar Agung. Mardjono  Reksodiputro,  1994. Hak  Asasi  Manusia  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana.
Jakarta:  Pusat  Pelayanan
Keadilan  dan  Pengabdian Hukum. R. Soesilo, 2010, RIB/HIR Dengan Penjelasannya, Bogor, Politeia – Bogor. Soerjono Sukanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Peraturan
Perundang-
undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.