## PEMBIAYAAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH (Penelitian di MTs Baabussalaam Kota Bandung)
Mochamad Fadlani Salam 1
Mahmud 2 Irawan 3 123 Pascasarjana UIN SGD Bandung Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Kampus II, Jl. Cimencrang - Panyileukan, Bandung, Jawa Barat 40292, Indonesia elfadlan@gmail.com
Abstrak: Sumber  dana  MTs  Baabussalaam  Kota  Bandung  hanya  mengandalkan  dari pemerintah melalui dana Bantuan  Operasional Sekolah (BOS), pencairan dana  BOS  sering terlambat dari waktu yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembiayaan penyelenggaraan madrasah di MTs Baabussalaaam Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penyelenggaraan  pembiayaan  pendidikan  di  MTs Baabussalaam  Kota  Bandung  yaitu;  penerimaan  dana  BOS  dari  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah yang diberikan secara berangsur-angsur empat kali dalam satu tahun, saat ini menjadi dua kali dalam satu tahun sesuai aturan yang berlaku. Dana yang baru diterima di Tahun  2017  sebesar  Rp.  Rp.206.802.500.  Pengalokasian  anggaran  pendidikan  hanya  cukup diberikan untuk pembayaran honorarium bulanan guru. Siswa madrasah hanya dipungut biaya kegiatan  ekstrakulikuler,  namun  tidak  seluruhnya  melakukan  pembayaran  (198  siswa  X Rp.20.000  =  Rp.3.980.000).  Simpulan  kajian  ini  bahwa  kebutuhan  tertinggi  pembiayaan pendidikan di MTs Baabussalaam Kota Bandung adalah pada pembayaran honorarium Guru Bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  (GBPNS),  perlu  ada  upaya  peningkatan  komitmen  pemerintah dalam pembiayaan pendidikan sehingga mendukung semua komponen kegiatan madrasah, dan mencapai standar nasional. Waktu pencairan biaya pendidikan perlu tepat waktu sesuai dengan kalender penidikan. Agar Partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan baik, maka harus diimbangi dengan memberikan jaminan kualitas terhadap konsumen pendidikan.
Kata Kunci ; Pembiayaan, Pendidikan, Madrasah

## 1. PENDAHULUAN
Isu-isu  tentang  ekonomi  pendidikan  atau  pembiayaan  pendidikan  semakin  tajam bergulir  dan  mendapatkan  banyak  perhatian  dari  berbagai  kalangan.  Lebih-lebih  tentang anggaran  20%  dalam  APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  dan  APBD  (Anggaran Pendapatan  belanja  Daerah)  yang  telah  diundangkan  dan  terus  diperjuangkan,  peningkatan kesejahteraan guru dan subsidi pendidikan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOM  (Bantuan  Operasional  Madrasah),  atau  bantuan  lainnya.  Tentu  saja,  praktik-praktik kebijakan  anggaran  itu  selalu  saja  belum  sesuai  ideal  dengan  konsep  dan  teori  pembiayaan pendidikan. Dalam perspektif makro, pembiayaan pendidikan memang tidak habis dikaji dan belum ideal dalam kenyataan. Namun dalam banyak kesempatan, para ahli manajemen selalu berusaha memberikan pendapat sesuai keahliannya dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintah  perlu  terlibat  dalam  masalah  pembiayaan  pendidikan:  1)  Kebutuhan  dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia/ human capital , 2) Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan
anaknya  ke  pendidikan  yang  akan  berdampak  pada social  benefit secara  keseluruhan,  3) Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.
Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987) menjelaskan bahwa dimasa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan memberi subsidi  kepada  para  pekerjanya  sendiri.  Sekarang  peran  pemerintah  semakin  besar  dalam pembiayaan ini. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan man power , diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil.
Melalui program kerja pemerintah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah yang dialokasikan anggarannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kementrian  Agama,  diharapkan  dapat  meningkatkan  layanan  mutu  pendidikan  di  madrasah. Kementerian  Agama  melalui  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  memberikan  prioritas anggaran pendidikan pada madrasah agar dapat membantu anak usia sekolah bisa merasakan pendidikan yang layak di madrasah.
Namun,  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  dikatakan  sebagai  usaha  untuk meningkatkan beban biaya pendidikan dalam praktiknya belum memenuhi harapan, baik dari komitmen yang berkaitan dengan mekanisme penyalurannya yang tidak sesuai dengan aturan (Lihat;  Keputusan  Dirjen  Pendidikan  Islam  No.361  Thn.2016  tentang  Petunjuk  Teknis  BOS Pada Madrasah TA.2016), juga masih banyak sekolah atau madrasah yang belum secara efektif melaksanakan manajemen pembiayaan dengan baik sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah  ditetapkan  dalam  RAPBS/M  (Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Sekolah/Madrasah), sehingga berujung pada rendahnya kualitas sekolah atau madrasah.
Madrasah Tsanawiyah Baabussalaam Kota Bandung adalah salah satu madrasah yang mengalami masalah dari praktik pembiayaan penyelenggaraan dana BOS tersebut. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Kepala  MTs  Baabussalaam  Kota  Bandung,  bahwa  dana  BOS  yang diterima  oleh  madrasah  bersumber  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Penerimaan  dana tersebut  di  tiga  tahun  terakhir  ini  selalu  mengalami  keterlambatan  dari  waktu  yang  telah ditetapkan. (Lihat;

## KUITANSI/BUKTI
PEMBAYARAN No.B.1160/Kk.10.19/2/PP.00.11/03/2017).
Kepala MTs Baabussalaam Kota Bandung menjelaskan bahwa sumber dana madrasah yang dipimpinnya hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Memang ada dana lain yang dihimpun  oleh  pihak  madrasah  yang  bersumber  dari  seluruh  siswa  (dana  kegiatan eksrakulikuler), akan tetapi tidak seluruh siswa membayar. Dari Jumlah siswa sebanyak 255 orang yang terdiri dari Kelas VII 64 orang; (Laki-laki: 36 orang, Perempuan: 28 orang), Kelas VIII 96 orang (Laki-laki: 43 orang, Perempuan 53 orang), Kelas IX 95 orang (Laki-laki: 53 orang, Perempuan:  36  orang), hanya  198  orang siswa yang  rutin  membayar  pertahun  ajaran  ( data terlampir ).
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ingin mengungkap bahwa, bagaimana pengalokasian anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dari sumber keuangan yang didapat oleh  MTs  Baabussalaam  Kota  Bandung.  Adapun  tujuan  penelitian  ini,  ingin  mengetahui pembiayaan penyelenggaraan di MTs Baabussalaam Kota Bandung.

## 2. METODE PENELITIAN
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yaitu dengan metode studi kasus. Wina  Sanjaya  (2013:  73)  menjelaskan  metode  studi  kasus  dapat  diartikan  sebagai  metode penelitian  deskriptif  untuk  menjawab  pemasalahan  pendidikan  yang  mendalam  dan komprehensif  dengan  melibatkan  subjek  penelitian  yang  terbatas  sesuai  jenis  kasus  yang diselidiki. Subjek penelitian dalam studi kasus bisa individu, kelompok, lembaga atau golongan masyarakat  tertentu.  Segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  berkaitan  dengan  kasus  dianalisis secara mendalam, sehingga diperoleh generalisasi yang utuh.
Maka,  untuk  menjawab  permasalahan  pada  penelitian  ini,  penelitian  dilakukan  dengan pendekatan  penelitian  kualitatif,  dengan  metode  studi  kasus.  Kasus  yang  diambil  adalah pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan  di  madrasah,  yaitu  Madrasah  Tsanawiyah Baabussalaam Kota Bandung.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada Kepala dan Bendahara MTs Baabussalaam Kota Bandung, untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
Adapun  dokumentasi  yang  dimaksud  adalah  dokumen  yang  berisi  data-data  tentang pembiayaan pendidikan di MTs Baabussalaam Kota Bandung. Bungin (2011: 124) menjelaskan dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  mengambil  data-data  berupa historis, dan fakta sosial yang tersimpan dalam bahaan yang berbentuk dokumen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
MTs  Baabussalaam  Kota  Bandung  dibawah  Yayasan  Pendidikan  Agama  Islam  (YPAI) binaan Kementrian Agama. MTs Baabussalaam beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim (Kopo) Gg. Sukarma Blk. No.19 Kota Bandung 40232.
Berdasarkan temuan di MTs Baabussalaam Kota Bandung diketahui bahwa sumber dana pembiayaan  pendidikan  dimadrasah  hanya  bersumber  dari  dana  BOS  pusat  dan  dana  BOS daerah. Dana yang diterima oleh madrasah mengalami perubahan pada teknis penyaluran dan pencairannya, yang semula dibagi menjadi empat tahap dalam setahun (Lihat; Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No.361 Thn.2016 tentang Petunjuk Teknis BOS Pada Madrasah TA.2016), kini mekanismenya menjadi dua tahap dalam setahun (Lihat; Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No.7381 Thn.2016 tentang Petunjuk Teknis BOS Pada Madrasah TA.2017). Dana tahap satu yang  dterima  di  tahun  2017  sekarang  ini  sebesar  Rp.206.802.500.  (Sumber;  RKAM  MTs Baabussalaam TA.2016/2017).
Nanang  Fatah  mengutarakan  pembiayaan  pendidikan  merupakan  jumlah  uang  yang dihasilkan  dan  dibelanjakan  untuk  berbagai  keperluan  penyelenggaraan  pendidikan  yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK),  kegiatan  ekstrakulikuler,  kegiatan  pengelolaan  pendidikan,  dan  supervisi  pendidikan (Fattah 2000:23).
Penggunaan  dana  BOS  di  madrasah  (MI,  MTs,  dan  MA)  harus  didasarkan  pada kesepakatan  dan  keputusan  bersama  antara  pihak  madrasah,  dewan  guru,  dan  komite madrasah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dalam petunjuk teknisnya, penggunaan dana BOS MTs untuk membiayai 13 komponen kegiatan. Dalam menggunakan dana BOS, madrasah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan  operasional  madrasah;  2)  Bagi  madrasah  yang  telah  menerima  DAK,  tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak  mencukupi  untuk  pembelanjaan  yang  diperbolehkan  (13  item  pembelanjaan),  maka madrasah  dapat  mempertimbangkan  sumber  pendapatan  lain  yang  diterima  oleh  madrasah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan madrasah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait; 3) Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yang  bertugas  di  luar  jam  mengajar,  harus  mengikuti  batas  kewajaran  yang  ditetapkan  oleh Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan; 4) Bagi madrasah negeri yang sudah mendapat anggaran  dalam  DIPA selain  BOS,  maka  penggunaan  dana  BOS  hanya  untuk  menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting; 5) Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan)  pada  madrasah  negeri  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  total  dana  BOS  yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun. Madrasah negeri boleh menggunakan dana BOS.
Di Mts Baabussalaam Kota Bandung, pemasukan dana tahap satu ini dialokasikan untuk Guru  Bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  (GBPNS)  sebanyak  22  orang  di  tahun  2016  pada  Bulan Agustus  sebesar  Rp.  Rp16.583.000.00,  pada  Bulan  September  sebesar  Rp.16.583.000,  pada Bulan Oktober sebesar Rp.16.8088.000, pada Bulan Nopember sebesar Rp.16.838.000, pada Bulan Desember sebesar Rp.16.663.000.
Sedangkan  di  tahun  2017  ini  pada  Bulan  Januari  sebesar  Rp.16.463.000,  pada  Bulan Februari sebesar Rp.16.917.000, pada Bulan Maret sebesar Rp.17.004.000, pada Bulan April sebesar Rp.16.869.000, pada Bulan Mei sebesar Rp.16.839.000.
Menurut Kepala MTs Baabussalaam, dalam tiga tahun ajaran ini dana yang diterima pada sering  kali  terjadi  keterlambatan,  sampai  pada  tahun  ajaran  2016/2017  sekarang  ini  (lihat; KUITANSI/BUKTI  PEMBAYARAN  No.B.1160/Kk.10.19/2/PP.00.11/03/2017)  dalam  proses pencairannya tidak sesuai dengan aturan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No.361 Thn.2016 tentang Petunjuk Teknis BOS Pada Madrasah TA.2016. Disamping itu, dana yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen yang lain yang ada di lingkungan MTs Baabussalaam Kota Bandung.
Maka  dari  itu,  perlu  adanya  upaya  peningkatan  komitmen  pemerintah  dalam pembiayaan  pendidikan  sehingga  mendukung  semua  komponen  kegiatan  madrasah,  dan mencapai standar nasional. Waktu pencairan biaya pendidikan perlu tepat waktu sesuai dengan kalender penidikan.

## 4. KESIMPULAN
Adapun  sumber  dana  yang  masuk  dari  siswa  sebagai  dana  kegiatan  ekstrakulikuler, maka  dana  tersebut  dialokasikan  untuk  kegiatan  berbagai  ekstra  kulikuler  seperti  seni  dan olahraraga. (wawancara bersama Kepala MTs Baabussalaam). Jumlah dana yang masuk di tahun 2017 ini untuk kegiatan ekskul tersebut adalah 198 orang siswa X Rp.20.000 = Rp.3.980.000. Dana ini juga dialokasikan untuk pemberian upah mentor guru yang mengajar kegiatan ekstra kulikuler. Namun, agar partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan baik, sepeti halnya dalam  kegiatan  ekskul  atau  program  madrasah  yang  lain,  maka  harus  diimbangi  dengan memberikan jaminan kualitas terhadap konsumen pendidikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif , Jakarta: Prenada Mediaa Grup, 2011.
Fattah, Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Rosda Karya, 2000.
______________, Pembiayaan  Pendidikan,  (Landasan,  Teori,  dan  Studi  Empiris) ,  Jurnal Pendidikan Dasar, No.9, 2008.
Sanjaya, Wina, Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode, dan Prosedur , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.