## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI PINJAM KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

## Nadia Amalia Putri, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nadia.mksr11@gmail.com

## Abstrak
Manusia  sebagai  mahluk  sosial  merupakan  makhluk  yang  selalu  hidup  dalam masyarakat dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, untuk bersama-sama dalam memenuhi  kebutuhan  hidupannya  dalam  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu,  manusia selalu berhubungan satu sama lain. 1 Hubungan antara satu manusia dan manusia yang lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  harus  ada  aturan  yang  jelas  antara  hak  dan kewajiban  keduanya  berdasarkan  kesepakatan. 2 Gadai  ( rahn )  adalah  perjanjian penyerahan  harta  oleh  pemilik  sebagai  orang  yang  membayar  piutang  tersebut,  baik keseluruhan  atau  hanya  sebagian. 3 Akad  gadai  banyak  dilakukan  masyarakat  dalam rangka memenuhi kebutuhan atau saling tolong menolong antar sesama yang sangat membutuhkan, dengan cara memberikan jaminan berupa uang agar dapat di percaya atau  tanggungan  apabila  orang  yang  menggadaikan  barang  tidak  bisa  membayar utangnya. Hal tersebut menjadi tradisi di masyarakat Desa Lere Jaya yang mayoritas beragama  Islam.  Namun  pada  realitasnya  terdapat  praktik  gadai  dalam  masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Kata Kunci: Gadai, Kendaraan Bermotor, Pinjam.

## Abstract
Humans  as  social  beings  are  creatures who  always  live  in  society  and  always  need the  help  of  others,  to  be  together  in  meeting  the  needs  of  their  lives  in  society. Therefore, humans are always in touch with each other. The relationship between one human  being  and  another  human  being  in  meeting  needs  must  have  clear  rules between the rights and obligations of both based on an agreement. Pawn (rahn) is an agreement to hand over assets by the owner as the person who pays the receivables, either  in  whole  or  only  in  part.  Pawn  contracts  are  mostly  carried  out  by  the community in order to meet the needs or help each other among those who are in dire need,  by  providing  guarantees  in  the  form  of  money  so  that  they  can  be  trusted  or dependents  if  the  person  who  pawns  the  goods  cannot  pay  their  debts.  This  has become  a  tradition  in  the  Lere  Jaya  village  community,  which  is  predominantly
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.
2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2008), h. 47.
3 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anhory A Z, Problematika Hukum Islam Kontemporer III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 78.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 118-124
Muslim. But in reality there are pawn practices in society that are not in accordance with Islamic teachings.
Keywords: Borrow, Motor Vehicle, Pawn.

## A. Pendahuluan
Gadai ( rahn ) merupakan perjanjian penyerahan harta oleh pemilik sebagai orang yang membayar piutang tersebut, baik keseluruhan atau hanya sebagian. 4 Sedangkan gadai dalam ilmu fikih diartikan sebagai menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang, yang bisa dilunasi dengan harta itu atau dengan harganya apabila hutang itu tidak  bisa  dibayar. 5 Akad  gadai  banyak  dilakukan  masyarakat  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  atau  saling  tolong  menolong  antar  sesama  yang  sangat membutuhkan, dengan cara memberikan jaminan berupa uang agar dapat di percaya atau  tanggungan  apabila  orang  yang  menggadaikan  barang  tidak  bisa  membayar utangnya. Hal tersebut menjadi tradisi di masyarakat Desa Lere Jaya yang mayoritas beragama Islam.
Pada prinsipnya menurut Islam barang yang dijadikan jaminan tersebut amanah, jika  disewakan  harus  meminta  izin  dulu  kepada  pemilik  motor.  Menurut  Sayyid Sabiq  dalam  pengambilan  manfaat  dari  barang  gadai  tersebut  tidak  diperbolehkan meskipun rahin mengizinkannya  karena  transaksi  gadai  sendiri  adalah  untuk meminta  kepercayaan  dan  menjamin  utang,  bukan  mencari  keuntungan  dan  bagi hasil.  Sebab,  praktik  semacam  itu  merupakan  pinjaman  yang  mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba .
Dalam  pemanfaatan marhum oleh murtahin menurut  Hanafiyah murtahin tidak memili  hak  untuk  memanfaatkan marhun tampa  seizin rahin ,  karena  ia  hanya memiliki  hak  untuk  menahan  bukan  memanfaatkan. Menurut  sebagian  ulama Hanafiah hal ini tidak diperbolehkan karena murtahin mendapat nilai manfaat lebih hal  ini identik  dengan  riba. 6 Berdasarkan pembahasan  diatas,  terdapat adanya  suatu kegiatan muamalah yaitu transaksi praktik gadai motor yang terjadi di desa tersebut yaitu dalam akad gadai ( rahn ) yang dilakukan oleh penerima gadai motor. 7 Aktifitas perjanjian  gadai  yang  berlaku,  pada  dasarnya  adalah  perjanjian  dimana  seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan  suatu hal 8 .
Praktek  gadai  motor  yang  terjadi  di  Desa  Lere  Jaya  Kecamatan  Lambadia Kabupaten  Kolaka  hal-hal  yang  menjadi  akhir  dari  perjanjian  gadai,  yaitu  karena
4 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  Hafiz  Anhory  A  Z, Problematika  Hukum Islam Kontemporer  III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 78.
5 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 278.
6 Luluk Wahyu, Roficoh. “ Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, Masharif al-Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , Vol. 3, No. 2 (2018).
7 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h . 794.
8 Sutriani,  Andi  safriani  dan  Ashar  Sinilele,  "Tinjaun  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai Sawah", Iqtishaduna, Jurnal  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, vol 3 No 1 (Oktober 2021), h. 35.
pegadaian  telah  melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  jangka  waktu  pada  saat perjanjian.  Dalam  KHES  (Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah)  BAB  XIII  tentang rahn dalam  pasal  333  berbunyi:  Segala  sesuatu  yang  termasuk  dalam  harta  benda atau barang yang digadaikan. 9 Namun di sisi lain praktik gadai motor yang terjadi di Desa  Lere  Jaya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  di  tetapkan  yaitu prakteknya tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dimana orang yang menggadai menggunakan  barang  gadainya  atau  memanfaatkan  barang  gadai  tersebut  tanpa sepengetahuan pemilik gadai sehingga pemilik gadai merasa di rugikan.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah-masalah  atas problematika  sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  (nyata)  dan  natural setting yang kompleks  dan  rinci. 10 Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  hukum Syar’i .  Adapun  sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  di  Desa  Lere  Jaya  yang  pernah  melakukan  praktik gadai  kendaraan  bermotor,  tokoh  agama,  dan  narasumber  terkait  dengan  judul penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Lalu,  teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan dengan  melalui  tiga  tahapan  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktek gadai pinjam kendaraan Bermotor yang Terjadi Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
Praktik gadai yang dilakukan di Desa Lere Jaya seperti yang dilakukan oleh pak Hasanuddin  yaitu  pertama-tama  pak  Hasanuddin  ketempat  gadai  tersebut  untuk mengecek  motor  yang  akan  bapak  Hasanuddin  gadaikan  mulai  dari  warna  dan kelayakan motor tersebut, setelah bapak Hasanuddin merasah cocok ia pun membuat perjanjian  kepada  si  pemilik  motor  tersebut,  adapun  isi  dari  perjanjian  tersebut adalah: 11
1. Bapak  Hasanuddin  bersedia  memberikan  uang  jaminan  sebesar  6.500.000 (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  agar  bapak  hasanuddin  boleh  memiliki motor tersebut.
2. Bapak  Hasanuddin  harus  bersedia  menanggung  segala  kerusakan  dan perawatan atas motor yang ia gadaikan.
3. Jika  motor  tersebut  sudah  saatnya  untuk  di  kembalikan  dan  saat  di kembalikan pemilik tersebut merasa bahwa motor yang ia berikan kepada pak Hasanuddin  mengalami  kerusakan  atau  sebagainya  yang  menurutnya  rugi
9 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung, Tarsito, 1995), h. 25.
11 Hasanuddin (49 tahun), Wawancara, Lere Jaya, 21 November 2021.
maka  pak  Hasanuddin  harus  bersedia  menanggung  atas  kerusakanya  dengan cara  mengikhlaskan  sebagian  uang  jaminan  yang  ia  setorkan  untuk memperbaiki motor tersebut.
Selain itu, juga terdapat praktik gadai yang dilakukantanpa ada perjanjian tertulis dan  hanya  secara lisan  saja  atau  dengan dasar  saling  percaya  antara  satu  sama lain. Dapat  dilihat  bahwa  praktik  gadai  atau  praktek-praktek  lainya  jika  berhubungan dengan  orang  lain  tanpa  menghadirkan  saksi-saksi  ataupun  buktik-bukti  tertulis makan  akan  cenderung  terjadi  konflik  yang  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  salah satu  pihak. 12 Dan jika suatu saat terjadi masalah maka jalur yang akan di tempuh yaitu  melakukan  musyawarah  untuk  mendapatkan  jalan  keluar,  dengan mengutamakan perlindungan moral  dan bersumber dari hati nurani yang luhur. 13 Begitupun  dengan  praktik  gadai  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Haji  Amirrudin  di Desa Lere Jaya pertama-tama bapak Amiruddin menemui murtahin atau bapak Kadir di rumahnya di Desa Penanggo Jaya, adapun perjanjian yang mereka lakukan tanpa menghadirkan  saksi-saksi  atau  barang  bukti  berupa  tanda  tangan  yang  akan membuktikan  peminjaman  yang  terjadi  di  antara  mereka  pak  Marzuki  ingin meminjam  uang  dan  memberikan  jaminan  berupa  motor  dengan  merek  Beat  tahun 2015  faktor  bapak  Amirudin  menggadaikan  motornya  karena  beliau  sangat membutuhkan  uang  untuk  membayar  uang  sekolah  dan  sangat  mendesak  untuk menutupi  kekurangan  dari  penghasilannya  karena  tahun  itu  hasil  pertanian  yang  ia dapatkan  sangat  kurang  karena  efek  cuaca  yang  tidak  mendukung  dan  banyaknya hama. Menurut pak haji Amirudin menggadai motor dengan perorangan lebih mudah daripada harus menggadai di tempat penggadaian dengan alasan tempat penggadaian jauh  dari  rumahnya.  Pak  Amiruddin  selaku rahin gadaikan  motornya  kepada  pak Kadir  selaku murtahin karena  mereka  sudah  lama  berteman  dan  sudah  saling percaya. Menggadaikan barang dengan sistem uang pinjam kembali maka murtahin memberikan  harga  motor  tersebut  kepada  pak  Kadir  selaku murtahin dengan  harga Rp5.500.000 dengan syarat pak Amirudin rahim harus membayar bunga sebesar 5% dari  pinjamannya  itu  berjumlah  Rp250.000  yang  harus  dibayar  tiap  bulannya. Selanjutnya  bapak  Amirudin  pernah  telat  membayar  di  bulan  ke-4  maka  pak  Kadir selaku murtahin memberikan  denda  sebesar  5%  dari  jumlah  pinjamannya  yaitu Rp250.000 maka uang yang tidak dibayar tersebut akan menjadi uang pokok hutang yang  harus  dibayar  bulan  depan,  pak  Amiruddin  selaku rahin tiap  bulan  harus membayar  bunga  dan  denda  sebesar  Rp250.000  sehingga  pak  Amiruddin  merasa keberatan dalam hal membayarnya. 14
2. Konsep Gadai Dalam Hukum Islam
12 Fikar (30 tahun) Petani, Wawancara, Lere jaya, 26 November 2021.
13 Musyfikah  Ilyas.  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ”. al-Qada>u , Jurnal Mahasiswa Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018).
14 Amirrudin (45 tahun), Petani, Wawacara , Lere Jaya, 12 Januari 2022.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 118-124
Gadai  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan rahn.  Rahn menurut  bahasa  adalah jaminan  hutang,  sedangkan  menurut syara’ artinya  akad  yang  objeknya  menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. 15 Adapun  definisi  hukum  islam  yaitu  syariat  yanf  berarti  aturan  yang  diadakan  oleh Allah  untuk  umat-Nya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi  saw,  baik  hukum  yang berhubungan  dengan  kepercayaan    maupun  hukum-hukum  yang  berhubungan dengan  amaliyah  yang  dilakukan  umat  muslim  semuanya  dan  masalah  gadai  tidak luput dari aturanya. 16
Hutang dengan jaminan ( gadai atau rahn ) menurut bahasa Arab adalah al-hasbu yang berarti penahanan. Sedangkan Secara istilah, gadai adalah menahan suatu benda secara  hak  yang  memungkinkan  untuk  dieksekusi,  maksudnya  menjadikan  suatu benda/barang  yang  memiliki  nilai  harta  dalam  pandangan syara’ sebagai  jaminan atas  hutang,  selama  hutang  tersebut  tidak  dapat  dilunasi,  dengan  barang  tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian. 17
Aktivitas perjanjian gadai yang berlaku, pada dasarnya adalah perjanjian dimana seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  untuk  melaksanakan  suatu  hal 18 .  Batalnya perjanjian  diakibatkan  salah  satu  pihak  keluar  dari  perjanjian  atau  salah  satu  pihak meninggal  dunia 19 dimungkinkan  terjadinya  riba  yang  dilarang  oleh syara’ .  Riba terjadi  apabila  dalam  perjanjian  harus  menyediakan  sejumlah  uang  tambahan  atau persentase  tertentu  dari  utang  pokok, 20 pada  saat  membayar  utang  atau  pada  lain waktu  ditentukan  oleh murtahin .  Itu  lebih  sering  disebut  bunga hipotek dan perbuatan  yang  dilarang syara’ .  Karena,  kegiatan  akad  gadai  dalam  Islam  tidak membenarkan adanya  praktek  memungut  bunga  karena  larangan syara’ ,  dan  pihak- pihak  yang  terbebani,  yaitu  pegadaian  akan  merasa  teraniaya  dan  tertekan,  karena selain  harus  membayar  hutang,  dia  juga  masih  wajib  membayar  bunganya.Adapun syarat-syarat gadai adalah:
a) Ada  pegadain  dan  penggadai.  Jadi  seorang  anak  yang mumayyiz ,  dan  orang yang bodoh dengan izin dari walinya diperbolehkan untuk melakukan rahn. Menurut  ulama  Syafi'iyah,  dua  orang  yang  mengadakan  akad  ( rahin dan murtahin )  harus  memenuhi  kriteria  seperti al-Ahliyah ,  yaitu  orang  yang  halal jual belinya, yaitu berakal dan mumayyiz, tetapi tidak  diharuskan baligh .
15 Abdul Karim dan Fifi Hanafiah, menjaga konsep ekonomi syariah (Bogor: PT Penerbit IPB Pres, 2021), h. 25.
16 Eva Iryani,. “ Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi ,Vol. 17, No. 2 (2017).
17 Charuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136.
18 Sutriani,  Andi  safriani  dan  Ashar  Sinilele,  "Tinjaun  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai Sawah", Iqtishaduna, Jurnal  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, vol 3 No 1 (Oktober 2021), h. 35. 19 Ahmad  Qurais  Wahid  Dan  Abdi  Wijayah  " Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan Akad  Mudharabah  Bagi  Petani  Tambak  di  Pangkep , Shautuna,  JurnalMahasiswa  Perbandingan Mazhab dan Hukum, vol. 2, No. 3 (September 2021), h. 719.
20 Asmawati.  “ Mediasi  Salah  Satu  Cara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan ”. Jurnal Ilmu Hukum Jambi (Maret 2014).
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 118-124
b) Adanya barang yang digadaikan atau marhun
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahim . 21 Para ulama fiqih sepakat untuk mewajibkan marhun sebagai barang dalam jual beli, agar barang tersebut  dapat  dijual  untuk  memenuhi  hak murtahin ,  adapun  syarat  bagi  yang mengadakan  akad  adalah  ahli  tasharuf,  yaitu  mampu  menafkahkan  harta  dan dalam kasus ini memahami masalah yang berkaitan dengan gadai.
c) Barang  yang  dijadikan  agunan  ( borg ),  syarat  atas  benda  yang  dijadikan jaminan adalah syarat barang tersebut tidak rusak sebelum janji utang untuk dilunasi.
Ada  hutang  ( Marhun  Bih )  Hutang  ( Marhun  bi h)  artinya:  hutang  adalah kewajiban  bagi  debitur  untuk  membayar  kepada  pihak  pemberi  utang,  merupakan barang  yang  dapat  digunakan,  jika  tidak  bermanfaat  maka  tidak  sah,  jumlah barangnya dapat dihitung.
Syarat  dan  rukun  gadai  dalam  syariat  Islam  sebenarnya  sesuai  dengan  praktek gadai  yang  di  lakukan  di  Desa  Lere  Jaya,  pada  saat  akad  gadai  ada  kata  atau  kata menggadaikan, baik pihak yang membuat gadai dalam keadaan sehat dan waras, ada barang untuk dijadikan jaminan atau barang gadai yaitu berupa uang, dan ada hutang piutang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  di  simpulkan  bahwa  plaksanaan  praktik  gadai pinjam  kendaraan  bermotor  yang  Terjadi  Di  Desa  Lere  Jaya  Kecamatan  Lambandia Kabupaten Kolaka Timur ialah sebagai berikut:
a) Praktek  gadai  motor  yang terjadi  Di  Desa  Dere  Jaya  Kecamatan  Lambandia Kabupaten Kolaka Timur hal tersebut sudah terjadi sejak lama sesuai dengan hasil wawancara salah satu responden yang mengatakan bahwa ia menggadai motor  di  tahun  2002,  dengan  adanya  tempat  menggadai  motor  masyarakat merasa sangat terbantu karena jika mereka ingin memiliki motor tidak harus menggunakan  uang  yang  banyak  untuk  membeli  motor  baru  namun  dengan harga  terjangkau  mereka  sudabisa  memiliki  motor  untuk  di  gunakan  dengan kualitas  dapat  di  katakan  masi  sangat  layak  untuk  di  gunakan,  dan  tempat gadai  motor  tersebut  bukan  hanya  memberi  gadai  saja  melaingkan  ia  juga menggadai  motor  jika  ada  masyarakat  mumbutuhkan  uang  dengan menjaminkan motornya dengan nilai taksiran sesuai dengan kondisi motor.
b) Praktik  gadai  kendaraan  yang  banyak  di  lakukan  oleh  masyarakat  Di  Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tidak sah menurut hukum islam karena barang gadai tersebut berupa barang hutang dan adanya unsur  tambahan  dan  mengambil  manfaat  tanpa  memberitahu  pemilik  gadai motor  sehingga  menimbulkan  unsur  kecurangan  dan  merugikan  salah  satu pihak.
21 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 107
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 118-124

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad  Tirmidzi,  Futuhal  Arifin,  Farhan  Kurniawan. Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2013.
Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Research (Bandung, Tarsito, 1995), h. 25. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat . Yogyakarta: UII Press, 2000. Djuwaini,  Dimyauddin. Pengantar  Fiqh  Muamalat .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008.
Fifi,  Hanafiah  dan  Abdul  Karim, menjaga  konsep  ekonomi  syariah Bogor:  PT Penerbit IPB Pres, 2021.
Sarwat,  Ahmad. Ensiklopedia  Fikih  Indonesia  7  Muamalat .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Subendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Yanggo,  Chuzaimah  dan  Hafiz  Anhory  A  Z. Problematika  Hukum  Islam Kontemporer III. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
Jurnal Anis, Muhammad. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kota Makassar”. al-Qada>u , Jurnal Mahasiswa Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018). Asmawati.  “Mediasi  Salah  Satu  Cara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan”. Jurnal Ilmu Hukum Jambi (Maret 2014).
Ilyas,  Musyfikah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah”. al-Qada>u , Jurnal  Mahasiswa Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018). Iryani,  Eva.  “Hukum  Islam,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia”. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , Vol. 17, No. 2 (2017).
Qurais,  Ahmad.  "Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Akad  Mudharabah Bagi  Petani  Tambak  di  Pangkep”, Shautuna , Jurnal  Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 2, No. 3 (September 2021). Sutriani, dkk. "Tinjaun Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3. No 1 (Oktober 2021).
Wahyu, Roficoh Luluk. “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, Masharif al- Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , Vol. 3, No. 2 (2018).

## Wawancara:
Amirrudin (45 tahun), Petani, Wawacara , Lere Jaya, 12 Januari 2022. Fikar (30 tahun) Petani, Wawancara, Lere jaya, 26 November 2021. Hasanuddin (49 tahun), Wawancara, Lere Jaya, 21 November 2021.