JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.1, Juni 2019, pp. 34~45 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.43
 34

## OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK

## Yenny AS
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti e-mail: yenny.upb@gmail.com

## Abstrak
Kekerasan seksual terhadap anak dalam kondisi realitasnya di Kota Pontianak menunjukkan angka yang cukup signifikan. Dari 94 kasus kekerasan terhadap anak  yang ditangani Polresta Pontianak  pada  kurun waktu  tahun  2017,  terdapat  81  (86,17%)    kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Maraknya  kekerasan seksual  terhadap  anak  tersebut  perlu  dilakukan  upaya  optimalisasi  penyelenggaraan  Pusat  Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan terhadap anak, yang dilakukan melalui penguatan penyelenggaraan Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Permpuan  dan  Anak  (P2TP2A).  Tulisan  ini  mengungkap permasalahan  kendala  apa  yang  dihadapi  serta  upaya  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  mengoptimalkan peran PPT  memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Pontianak. Melalui metode penelitian socio  legal dengan pendekatan secara kualitatif ditemukan  hasil penelitian, bahwa  realitasnya pelaksanaan  perlindungan  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Pontianak belum berjalan optimal yang dipengaruhi anak/keluarga masih menutup diri akan kasus yang dialaminya, belum  memadainya  sarana/prasana  serta  keterbatasan  sumber  daya  yang  menangani  perlindungan  anak. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  kebijakan  dari  Pemerintah  Kota  Pontianak  dalam  bentuk  Perda  pelayanan perlindungan anak korban kekerasan seksual disertai kebijakan pengalokasian anggarannya.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Korban, Pusat Pelayanan Terpadu

## A. PENDAHULUAN
Maraknya  pemberitaan  mengenai kekerasan seksual terhadap anak
menjadi  fakta  yang  perlu  mendapat perhatian  serius  bagi  semua  pihak, bukan  hanya  aparat  penegak  hukum semata, namun berbagai instansi Pemerintah  yang  memiliki  peran  untuk memberikan perlindungan terhadap anak,  termasuk  juga  masyarakat  dan keluarga.  Kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  menjadi  fenomenal, dimana  predator  kekerarasan  seksual terhadap  anak  ini  dapat  terjadi  dimana saja,  baik  itu  di  lingkungan  rumah  atau keluarga,  sekolah,  lingkungan  bermain atau lingkungan publik lainnya.
Realitas juga
menunjukkan kebanyakan  anak  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual  selalu  menutup  diri, dan  tidak  mau  melapor.  Sementara kekerasan  seksual  yang  dialami  anak
menimbulkan  dampak  yang  sangat panjang,  disamping  berdampak  kepada masalah  kesehatan  di  kemudian  hari, juga  berdampak  pada  psikis  anak  yang menjadi  korban.  Dengan  trauma  yang berkepanjangan, mempengaruhi tumbuh kembang  hingga  dewasa.  Dampak trauma  akibat  kekerasan  seksual  yang dialami  anak,  diantaranya  kelainan seksualitas atau trauma secara seksualitas  pada  anak  atau  bahkan  ada yang  berdampak  ketagihan  akan  seks, disamping  juga  ada  yang  berdampak hilangnya  kepercayaan  anak  terhadap orang  dewasa,    kehilangan  kepercayaan diri  dan  merasa  tidak  berdaya  dan dampak  buruk  lainnya.  Bila  tidak ditangani  secara  serius,  kekerasan seksual terhadap anak ini dapat menimbulkan permasalahan sosial yang luas dalam kehidupan di masyarakat.
Anak  selalu  berada  pada  posisi yang  lemah  dan  tidak  berdaya  ketika
mengalami  kekerasan  seksual  terhadap dirinya,  dan  kondisi  inilah  membuat anak tidak mampu untuk membuka atau menceritakan  dirinya  sebagai  korban karena  ancaman  atau  tekanan  atau merasa  ketergantungan  dengan  orang dewasa,  sehingga  kekerasan  seksual menjadi kerap terjadi.
Sepanjang tahun 2017, kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang dilaporkan ke wilayah Polresta Pontianak  terdapat  81  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  dari  94  kasus yang  kekerasan  terhadap  anak  yang dilaporkan. Oleh karenanya pencegahan, penanganan  terhadap  anak  korban kekerasan seksual, utamanya penanganan traumapsikis perlu mendapat  perhatian  besar  dari  semua pihak yang terkait, seperti orangtua/keluarga, masyarakat atau lembaga/organisasi kemasyarakatan serta  Pemerintah,  yang  diharapkan berperan  secara  integral  dan  terpadu dalam menangani anak korban kekerasan  seksual.  Upaya  tersebut tersebut tentunya perlu dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak melalui Pusat Pelayanan Terpadu.

## B. PERMASALAHAN
Permasalahan  yang  akan  dikaji dalam  p enulisan  ini  adalah :  kendala apakah  yang  dihadapi  serta  upaya  apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan
perlindungan  anak  korban  kekerasan seksual di Kota Pontianak?.

## C. METODE
Penelitian ini menggunakan metode sosiologis  ( socio-legal  reseach) dengan pendekatan secara
kualitatif.
Pendekatan socio  legal  rsearch
dimaksudkan  untuk  mempelajari  dan meneliti  hubungan  timbal  balik  antara hukum  dengan  lembaga-lembaga  sosial lainnya.
Disini, hukum tidak dikonsepsikan  sebagai  suatu  gejala normatif  yang  mandiri  (otonom),  tetapi sebagai  suatu  institusi  sosial  yang dikaitkan  secara  riil  denan  variabel- variabel  sosial  yang  lain.  Hukum  yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat
dipelajari    sebagai  suatu  variable penyebab  ( independent  variable )  yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Konsep  Perlindungan  Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Korban    pada  dasarnya  merupakan pihak  yang  paling  menderita  dalam  hal terjadinya  suatu  kekerasan,  termasuk diantaranya kekerasan seksual anak, dan korban  juga  sering  berada  pada  posisi rentan,  sehingga  tidak  berdaya  untuk bertindak  mempertahankan  dirinya  dari perlindungan hukum.
Korban  menurut  pandangan  Arief Gosita  adalah  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan  orang  lain  yang  mencari pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (1) Menurut Teguh Prasetyo, mengambil  pendapat  Stanciu,  yang dimaksud dengan korban (dalam pengertian  luas)  adalah  orang  yang menderita akibat  ketidakadilan.  Dengan demikian,  menurut  Stanciu,  ada  dua sifat  yang  mendasar  (melekat)  dari korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). (2)
36
Daniel Glaser lebih lanjut mengatakan “Victimis  the  person  or o rganisation  injured  by  a  crime”. (1)
Rendahnya  kedudukan  korban  dalam penanganan perkara pidana diketengahkan oleh Prassell yang
mengemukakan ; “Victim was a forgotten figure  in  study  of  crime.  Victm  of assault,  robbery,  theft  and  other offences  were  ignored  while  police, courts,  and  academicians  concentrated on known viaolator.” (3)
Korban  dalam  lingkup  viktimologi memiliki  arti  yang  luas  karena  tidak hanya  terbatas  pada  individu  yang secara  nyata  menderita  kerugian,  tetapi juga keompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. (2)
Lebih  lanjut  berbicara  tentang korban  kekerasan  seksual  terhadap anak,  maka  dapat  diungkap  berbagai pemahaman  tentang  kekerasan  seksual terhadap anak. Ricard J. Gelles mengungkap bahwa kekerasan terhadap anak  merupakan  perbuatan  disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). (4)
Kekerasan  seksual  terhadap  anak juga dimaknai sebagai pelecehan seksual  terhadap  anak,  yaitu  suatu bentuk  penyiksaan  anak  dimana  orang dewasa  atau  remaja  yang  lebih  tua menggunakan  anak  untuk  rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari
hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh  dari  alat  kelamin  untuk  anak, menampilkan  pornografi  untuk  anak, melakukan  hubungan  seksual  terhadap anak-anak,  kontak  fisik  dengan  alat kelamin  anak  (kecuali  dalam  konteks non-seksual tertentu
seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin  anak  tanpa  kontak  fisik (kecuali  dalam  konteks  non-seksual
tertentu  seperti  pemeriksaan  medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. (5)
Kekerasan  seksual  terhadap  anak adalah  apabila  sesorang  menggunakan anak-anak  mendapatkan  kenikmatan kepuasan  seksual.  Tidak  terbatas  pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah
kepada aktivitas  seksual terhadap  anak- anak;  sepeeti  menyentuh  tubuh  anak secara  seksual,  baik  si  anak  memakai pakaian  atau  tidak;  segala  bentuk penetrasi  seks,  termasuk  penetrasi  ke mulut  anak  menggunakan  benda  atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak  terliba  dalam  aktivitas  seksual; secara  sengaja  melakukan  aktivitas seksual  di  hadapan  anak;  atau  tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan  aktivitas  seksual  yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar  atau  film  yang  mengandung adegan  anak-anak  dalam  pose  atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan  kepada  anak,  gambar, foto  atau  film  yang  menampilkan aktivitas seksual. (6)
Menurut Lyness, sebagaimana dikutip  Ivo  Noviana,  kekerasan  seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan  media/benda  porno,
menunjukkan  alat  kelamin  pada  anak dan sebagainya. (6)
Oleh  karenanya  penting  adanya upaya  perlindungan  hukum  terhadap anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual, yang  dapat  dipandang  sebagai  bentuk kejahatan  yang  medapat  tempat  untuk ditangani secara serius.
Secara  konseptual,  perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari  perlindungan  kepada  masyarakat dapat  diwujudkan  dalam  berbagai
bentuk,  seperti  melalui  pemberian restitusi  dan  kompensasi,  pelayanan medis dan bantuan hukum. (7)
Restitusi  lebih  diarahkan  pada tanggungjawab  pelaku  terhadap  akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga  sasaran  utamanya  adalah menanggulangi  semua  kerugian  yang diderita  korban.  Tolak  ukur  yang digunakan  dalam  mementukan  jumlah restitusi  yang  diberkan  tidak  mudah dalam merumuskannya.
Hal ini
tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial  lebih  rendah  dari  pelaku,  akan mengutamakan  ganti  kerugian  dalam bentuk  materi,  dan  sebaliknya  jika status  korban  lebih  tinggi  dari  pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan  lebih  diutamakan. (7) Di  dalam  UU Perlindungan
Saksi dan Korban merumuskan  Restitusi  adalah  ganti kerugianyang  diberikan  kepada  korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Kompensasi merupakan bentuk
santuan  yang  dapat  dilihat  dari  aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial  masyarakat  dengan  berlandaskan pada  komitmen  kontrak  sosial  dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab  dan  berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya,  khususnya  mereka  yang mengalami  musibah  sebagai  korban kejahatan.  Kompensasi  sebagai  bentuk santunan  yang  sama  sekali  tidak tergantung bagaimana berjalannya proses  peradilan  dan  putusan  yang dijatuhkan,  bahkan  sumber  dana  untuk itu  diperoleh  dari  pemerintah  atau  dana umum. (7) Lebih  tegas  di  dalam  UU Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor 13  Tahun  2006  sebagaimana  diubah dengan  UU  Nomor  31  Tahun  2014, merumuskan  Kompensasi  adalah  ganti
kerugian    yang  diberikan  oleh  negara karena pelaku tidak
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menajdi tanggug jawabnya kepada korban atau keluarganya.

## 2. Berbagai  Bentuk  Perlindungan Korban Kejahatan
Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara,
bergantung  pada  penderitaan/kerugian yang  diderita  oleh  korban.  Sebagai contoh,  untuk  kerugian  yang  sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam  bentuk  materi/uang  tidaklah memadai  apabila  tidak  disertai  dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita  kerugian  secara  materiil (seperti harta bendanya hilang) pelayanan  yang  sifatnya  psikis  terkesan terlalu berlebihan.
Oleh  karena  itu,  dengan  mengacu pada  beberapa  kasus  kejahatan  yang pernah  terjadi,  ada  beberapa  bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang  lazim  diberikan,  antara  lain sebagai berikut:
a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pengertian  kompensasi,  yaitu  ganti kerugian  yang  diberikan  oleh  negara kepada pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya  yang  menjadi  tanggung jawabnya,  sedangkan  restitusi,  yaitu; ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku  atau  pihak  ketiga.  Restitusi dapat berupa:
1) Pengembalian harta milik;
2) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
38
3) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pengertian  kompensasi  dalam Penjelasan  Pasal  35  dari  Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 memiliki kemiripan dengan pengertian dalam Basic Principles of Justice  for  Victim  of  Crime  and Abuseof  Power ,  yang  menyatakan; when  compensation  is  not  fully available  from  the  offender  or  ather sources,  state  should  endeavour  to provide financial compensation. Pengertian Restitusi dan Kompensasi  merupakan  istilah  yang dalam  penggunaannya  sering  dapat ditukarkan ( intercheangable ).
Namun,  menurut  Stephen  Schafer, perbedaan  antara  kedua  istilah  itu adalah  kompensasi  lebih  bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat  atau  merupakan  bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau  negara  ( the  responsibility  of  the offenders ). Selanjutnya Schafer menyatakan  bahwa  terdapat  lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:
1) Ganti  rugi  ( damages )  yang bersifat  keperdataan,  diberikan melalui  proses  perdata.  Sistem ini  memisahkan  tuntunan  ganti rugi korban dari proses pidana;
2) Kompensasi yang bersifat keperdataan  diberikan  melalui proses pidana;
3) Restitusi  yang  bersifat  perdata dan  bercampur  dengan  sifat pidana  diberikan  melalui  proses pidana.  Walaupun  restitusi  di sini  tetap  bersifat  keperdataan, tidak  diragukan  sifat  pidana ( punitif )  nya.  Salah  satu  bentuk restitusi  menurut  sistem  ini adalah  “denda  kompensasi”
( compentation  fine ).  Denda  ini merupakan  “kewajiban  yang bernilai uang” ( monetary obligation ) yang dikenakan kepada  terpidana  sebagai  suatu bentuk  pemberian  ganti  rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan; 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai  aspek  pidana  apa pun,  walaupun  diberikan  dalam proses  pidana.  Jadi,  kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah  yang  memenuhi  atau menanggung  kewajiban  ganti rugi yang dibebankan pengadilan  kepada  pelaku.  Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara  telah  gagal  menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
b. Konseling Pada  umumnya  perlindungan  ini
diberikan  kepada  korban  sebagai akibat  munculnya  dampak  negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.  Pemberian  bantuan  dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan  kepada  korban  kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan,  seperti  pada  kasus- kasus menyangkut kesusilaan. Sebagai  contoh  dalam  kasus-kasus perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga atau kasus
pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, termasuk kekerasan seksual terhadap anak,  umumnya  korban  menderita secara fisik, mental dan sosial. Selain
39 menderita fisik, korban juga mengalami  tekanan  secara  baitn misalnya  karena  merasa  dirinya kotor, berdosa dan tidak punya masa depan  lagi.  Lebih  parah  lagi,  sering kali  ditemukan  korban  perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap aib bagi keluarga  dan  masyarakat  sekitarnya. Dengan memperhatikan kondisi korban  seperti  di  atas,  tentunya bentuk  pendampingan  atau  bantuan
(konseling)  yang  sifatnya  psikis relatif  lebih  cocok  diberikan  kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang. Di  beberapa  negara  bantuan disediakan oleh negara atau lembaga independen yang mempunyai kegiatan  khusus  dalam  menangani korban-korban  kejahatan.  Di  Jakarta sekarang  ini  telah  dibentuk  suatu lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang mengkhususkan aktivitsnya di bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan  yaitu  Mitra  Perempuan, sedangkan  di  Yogyakarta  terdapat Rifka Annisa Womens Crisis Centre. Rifka Annisa Womens Crisis Centre, menyediakan berbagai layanan untuk membantu  korban  tindak  pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah  tangga,  kekerasan  seksual seperti home visit , mediasi, konseling medis, shelter dan support  group .
Home  visit merupakan  layanan berupa  kunjungan  ke  rumah  oleh pendamping dari Rifka Annisa apabila  korban  tidak  memungkinkan untuk  ke  luar  rumah.  Kemudian,
mediasi adalah layanan untuk menjembatani  penyelesaian  masalah yang  terjadi  antara  korban  dan pelaku  yang  dilakukan  oleh  Rifka
Annisa,  dengan  catatan    apabila  hal tersebut diminta oleh korban. Selanjutnya,
konseling medis
dilakukan  apabila  korban  khusus yang  disediakan  oleh  Rifka  Annisa untuk  melindungi  korban  apabila keselamatan  jiwa  korban  terancam. Kemudian, support  group adalah forum  berbagi  pengalaman  daripada korban  untuk  saling  mendukung.  Di Kota Pontianak demikian juga halnya,  disamping  Pemerintah  Kota memberikan ketersediaan Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A), juga terdapat LK3 (Lembaga
Konseling  Kesejahteraan  Keluarga) di bawah naungan Dinas Sosial, serta lembaga  konseling  “Hanura”  (Hati
Nurani Rakyat)
c. Pelayanan/Bantuan Medis
Diberikan  kepada  korban  yang menderita  secara  medis  akibat  suatu kekerasan.  Pelayanan  medis  yang dimaksud dapat berupa  pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau  surat  keterangan  medis  yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini  diperlukan  terutama  apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat
kepolisian untuk ditinjaklanjuti.
d. Bantuan Hukum
Bantuan  hukum  merupakan  suatu bentuk pendampingan terhadap korban  kekerasan.  Di  Indonesia bantuan  ini  lebih  banyak  diberikan oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM),  misalnya  pada  kasus-kasus trafficking  maupun  KDRT,  maupun kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  lainnya,  seperti  kekerasan seksual  anak.    Penggunaan  bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban  kejahatan  karena  masih banyak  masyarakat  yang  meragukan
40
kredibilitas  bantuan  hukum  yang disediakan oleh pemerintah.
Pemberian bantuan
hukum terhadap  korban  kejahatan  haruslah diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat  masih  rendahnya  tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap  membiarkan  korban  kejahatan tidak  memperoleh  bantuan  hukum yang  layak  dapat  berakibat  pada semakin  terpuruknya  kondisi  korban kejahatan.
e. Pemberian Informasi Pemberian informasi kepada korban  atau  keluarganya  berkaitan dengan  proses  penyelidikan  dan pemeriksaan  tindak  pidana  yang dialami  oleh  korban.  Pemberian informasi  ini  memegang  peranan yang  sangat  penting  dalam  upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui  informasi  inilah  diharapkan fungsi  kontrol  masyarakat  terhadap kinerja  kepolisian  dsapat  berjalan dengan efektif.
Di  atas  semuanya  yang  terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan  korban  kejahatan  secara terpadu yang lebih dikenal dengan Pusat Pelayanan Terpadu akan lebih
memadai,  guna  mendukung  terciptanya proses  penegakan  hukum  yang fair . Lembaga  ini  hendaknya  dibangun berdasarkan  perspektif  korban  dengan menjadikan  faktor  keamanan    dan pemulihan  sebagai  prioritas.  Menyikapi hal ini di Kota Pontianak telah dibentuk Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan Anak yang dijadikan sebagai    salah  satu  bentuk  wahana pelayanan  terhadap  perempuan  dan anak  korban  kekerasan  yang  berbasis masyarakat, yang dikelola secara
bersama-sama  dalam  bentuk  pelayanan medis  (termasuk medico-legal ),  psiko- sosial dan pelayanan hukum.
3. PPT  (Pusat  Pelayanan  Terpadu) sebagai  Sarana  Penyelenggaraan Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT) sebagai unit kesatuan yang menyelenggarakan serangkaitan kegiatan  perlindungan  untuk  saksi dan/atau  korban  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak,  termasuk  anak korban kekerasan seksual dalam keterpaduan layanan. Diharapkan dengan  keterpaduan  layanan  dapat mempercepat  proses  pelayanan  dan penanganan    saksi  dan/atau  korban kekerasan, termasuk anak korban kekerasan  seksual    serta  menjamin adanya kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kerahasiaan korban, bebas dari biaya pelayanan, guna mewujudkan adanya  keadilan  dan  kepastian  hukum bagi saksi dan/atau korban.
Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan  melaksanakan  perlindungan dan  pemenuhan  hak  saksi  dan/atau korban  atas  rehabilitasi  kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, reintegrasi  sosial,  dan  bantuan  hukum yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah
Daerah.
Lingkup  pelayanan  terpadu  bagi saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk anak korban kekerasan seksual meliputi:
a. Penanganan pengaduan masyarakat
Meliputi ketersediaan petugas  yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
41 b. Pelayanan rehabilitasi kesehatan Meliputi cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih pada saksi dan/atau korban kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak.
c. Pelayanan perlindungan hukum Meliputi  cakupan  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil  diputuskan  berdasarkan UU. d. Pelayanan rehabilitasi sosial Meliputi cakupan pelayanan bantuan rehabilotasi sosial di rumah perlindungan sosial dan/atau sejenisnya.
e. Pelayanan  pemulangan Meliputi  cakupan  pelayanan  yang diberikan  kepada  saksi  dan/atau koban untuk pemulangan ke daerah asal. f. Pelayanan reintegrasi sosial Meliputi cakupan pelayanan reintegrasi  sosial  kepada  saksi dan/atau  korban  yang  kembali  ke keluarga,  keluarga  pengganti  dan masyarakat lainnya.
Mendasari  hal  tersebut,  dalam kerangka  memberikan  perlindungan terhadap  perempuan  dan  anak  korban kekerasan, termasuk anak korban kekerasan  seksual,  Pemerintah  Kota Pontianak  telah  membentuk  Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak (P2TP2A) yang mempunyai tugas dan peran antara lain:
a. merumuskan dan menyusun pokok-
pokok  kebijaksanaan  Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pontianak; b. memfasilitasi  perempuan  dan  anak dalam upaya meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan
kemandirian;
c. melakukan pemantauan dan konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan; d. melakukan pelayanan Medis, Medicolegal,  Pendampingan  dan Perlindungan  Psico  Sosial  dan Hukum  bagi  Perempuan  dan  Anak Korban Tindak Kekerasan;
e. menyediakan  sarana  dan  prasarana pendukung  bagi  perempuan  dan anak korban tindak kekerasan;
f. melakukan  evaluasi  pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
g. membentuk Pelaksana Harian
sesuai dengan kebutuhan;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Pontianak. Keberadaan P2TP2A di Kota Pontianak  ini  tentunya  diharapkan  anak korban kekerasan seksual dapat terlindungi  termasuk  upaya  pemulihan trauma  psikis  yang  dialaminya,  dimana keberlangsungan pelaksanaan perlindungan  terhadap  anak  korban seksual  dilaksanakan  secara  terpadu dengan  melibatkan  berbagai  pihak  dan P2TP2A sebagai lembaga yang
memberikan  rujukan  akan  kepentingan anak  korban  kekerasan  seksual  ke lembaga  yang  berjejaring  menangani sesuai kebutuhannya.
4. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Walaupun  Kota  Pontianak  telah memiliki  lembaga  yang  dapat  berperan memberikan  perlindungan  kepada  anak korban kekerasan seksual, namun dalam realitasnya  pelaksanaan  memberikan perlindungan  sesuai  kebutuhan  anak korban  kekerasan  seksual  tersebut masih  belum  berjalan  optimal.  Apabila diperhatikan secara lebih komprehensif,
42
muncul  kesan  bahwaanak    korban kekerasan  seksual  belum  memperoleh perlindungan  yang  memadai.  Hal  ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:
a. Faktor Substansi Aturan Hukumnya
Keberadaan  suatu  perundang- undangan  dalam  suatu  sistem hukum  merupakan  faktor  yang sangat menentukan bagi tercapainya  suatu  tertib  hukum. Banyak  contoh  dapat  ditemukan dalam kehidupan masyarakat, bagaimana praktik penegakan hukum  menjadi  tidak  berdaya disebabkan oleh perundang- undangan yang seharusnya menjadi landasan yuridis belum mengakomodir secara komprehensif. Kondisi  yang  hampir  serupa terjadi  pula  pada  upaya  pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan  seksual  terhadap  anak. Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban  kekerasan    yang  selama  ini ada  masih  bersifat  parsial  dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan  sehingga  hanya  berlaku bagi  kejahatan-kejahatan  tertentu. Sebagai contoh dalam memberrikan perliindungan terhadap anak korban kekerasan seksual belum mengakomodir secara penuh bagaimana bentuk perlindungannya,  seperti  batasan perlindungan itu sendiri konkretisasinya  seperti  apa  saja, dengan  melihat  dampak  trauma psikis  yang  dialami  anak  korban kekerasan  seksual  bisa  melingkupi dengan  rentang  waktu  sangat  lama, bahkan sampai anak tersebut menginjak  dewasa.  Kemudian  hak atas  kesehatan  dan  pendidikannya.
Dan sebagainya.
b. Kesadaran Hukum Korban Dalam penerapan perlindungan
hukum terhadap korban kekerasan , khususnya  anak  korban  kekerasan seksual,  banyak  dijumpai  korban atau  keluarganya  menolak    untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun  keluarganya.  Padahal,  dari segi  yuridis  sikap  pembiaran  ini dapat  merugikan  korban  sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan.  Begitu  pula,  tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban  atau  keluarganya  akan membuat  proses  peradilan  pidana terhadap  pelaku  kekerasan  tidak akan berjalan.
Khusus  untuk  kasus  kekerasan seksual terhadap anak, sikap pembiaran  terhadap    terjadinya kasus akan berdampak pada munculnya  sikap  yang  memandang kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan  kondisi  yang  wajar dihadapi  dalam  rumah  tangga sehingga  pihak  lain  tidak  perlu campur  tangan.  Sekalipun  aparat penegak  hukum  (kepolisian)  telah mengupayakan  berbagai  cara  guna mengatasi  kendala  lain,  seperti dengan  dibentuknya  unit  PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)  di  hampir  setiap  kepolisian ressot  (Polres),  atau  menjalin  kerja sama  dengan  pihak  rumah  sakit, tetapi  jumlah  kekerasan  seksual terhadap  anak  hamir  setiap  saat terjadi,  terlebih  pelakunya  dalam realitasnya ada dimana saja, baik di dalam rumah/keluarga sendiri, sekolah,  lingkungan  bermain  dan lingkungan publik lainnya.
43 c. Fasilitas Pendukung Kurangnya  sarana  dan  prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang  paling  nyata  dirasakan  adalah pada  perlindungan  korban  akibat kekerasan  seksual  terhadap  anak.
Sebagai contoh: untuk dapat memenuhi  standar  minimal  suatu ruang  pelayanan  khusus  unit  PPA
di Kepolisian, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung, seperti berikut ini:
1) Ruangan  pelayanan  khusus  ini letaknya  harus  terpisah  dari ruang  pemeriksaan  yang  biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan- kejahatan pada umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat. 2) Ruangan  pelayanan  khusus harus terasa nyaman dan familiar,  tidak  seperti  ruangan pemeriksaan  untuk  kejahatan- kejahatan pada umumnya sehingga  pada  saat  korban diperiksa atau dimintai keterangan  oleh  petugas  tidak seperti  sedang  diperiksa  di kantor  polisi  melainkan  seperti dirumahnya sendiri. 3) Ruangan  pelayanan  khusus harus memiliki ruangan relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban unuk beristirahat guna memulihkan  kondisi  fisik  dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya  korban  siap  untuk dimintai  keterangan  berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya. Demikian  juga  ruang  yang dimiliki  P2TP2A  Kota  Pontianak dirasa belum memadai, karena anak
korban  kekerasan  seksual  masih merasa belum nyaman ketika dirujuk  ke  sana  dan  justru  ingin kembali  ke  rumahnya,  sementara rumahnya  sendiri  terdapat  predator kekerasan seksual terhadap dirinya.
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  j UU  No.13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban disebutkan:seorang saksi dan korban  berhak  mendapat  kediaman baru.  Penjelasan  pasal  tersebut menyatakan yang dimaksud dengan
“tempat  kediaman  baru”  adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman d. Sumber Daya Manusia Keterbatasan sumber daya manusia  baik  secara  kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi  kualitas  pemberian perlindungan hukum terhadap korban  kekerasan  seksual  terhadap anak. Sebagai contoh di lingkungan institusi  kepolisian,  terdapatnya kesenjangan  yang  sangat  lebar antara  aparat  kepolisian  dengan masyarakat,  berdampak  pula  pada kualitas  pelayanan  yang  diberikan oleh  aparat  kepolisian  kepada korban,  apalagi  jumlah  personil  ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi wanita.
Oleh  karena  itu,  salah  satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengirimkan anggota polisi wanita  untuk  ikut  terlibat  dalam berbagai  bentuk  pelatihan  atau keterampilan berkaitan dengan masalah-masalah keluarga/rumah tangga,  seperti  pelatihan  tentang pemberdayaan perempuan, psikologi perkembangan anak,
kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak lainnya.
44 5. Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan PPT Bagi korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak
Perlindungan terhadap anak korban kekerasan  seksual  harus  mendapat perhatian  serius,  hal  ini  telah  diskapi Pemerintah  melalui  diregulasinya  UU Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  saksi  dan  korban,  serta juga  dilandasi  UU  Nomro  23  Tahun 2002  yang  kemudian  diperbaharui dengan  UU  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak.
Pemerintah  Kota  Pontianak  juga
mengakomodir pentingnya perlindungan  terhadap  anak  korban kekerasan seksual ini melalui
penanganan secara terpadu yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan  melalui  pembentukan Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Namun  dalam  pelaksanaannya  yang diharapkan  bisa  berjalan  secara  terpadu dari  berbagai  pihak,  belum  berjalan secara  optimal,  disamping  dipengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat (keluarga  korban)  akan  keberadaan  dan peran  P2TP2A  serta  sumber  daya  yang menangani  P2TP2A  tersebut  penguatan kapasitas kelembagaan Pusat Pelayanan
Terpadu dimaksud.
Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan kapasitas dari kelembagaan Pusat  Pelayanan  Terpadu  tersebut  yang tidak hanya dibentuk dengan Keputusan
Walikota,  tetapi  lebih  luas  perlu ditingkatkan dengan kebijakan pembentukan  Perda  dan  pengalokasian anggaran  dalam  upaya  optimalisasi pemberian layanan
perlindungan
terhadap anak korban kekerasan seksual.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan:
1. Bahwa  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  di  Kota  Pontianak dalam realitasnya menunjukan angka yang  cukup  signifikan,
dimana  dari  94  kasus  kekerasan terhadap  anak  yang  ditangani
Poresta  Pontianak  pada  Tahun 2017,  terdapat  81  (86,17%)  kasus kekerasan seksual.
2. Namun  PPT  melalui  P2TP2A  yang dapat dijadikan wahana perlindungan anak korban kekerasan dalam berbagai bentuk,mulai  konseling,  layanan bantuan  medis,  sampai  bantuan hukum  belum  berjalan  optimal  , dan  korban  yang  dirujuk  ke P2TP2A masih kecil jumlahnya.
3. Faktor penyebab belum optimalnya peran  PPT  tersebut  antara  ;lain  ,
anak melalui orangtua/keluarga masih  menutup  diri  dengan  PPT dalam melakukan konseling
terhadap  kasus  yang  dialaminya, juga  ketersediaan  sarana/prasarana yang belum memadai seperti ruangan  yang  nyaman  bagi  anak untuk  konseling  dan  sumber  daya manusia  (seperti  psikolog)  yang menangangi  penyelenggaraan  PPT bagi anak korban kekerasan seksual belum optimal.
Direkomendasikan  saran  sebagai berikut:
1. Diperlukan suatu regulasi kebijakan dari  Pemerintah  Kota  Pontianak berupa  Peraturan  Daerah  yang dapat mengakomodir penyelenggaraan  PPT  yang  lebih komprehensif memberikan perlindungan anak korban kekerasan  seksual  anak  secara
integral  yang  melibatkan  berbagai pihak. 2. Regulasi Kebijakan berupa Peraturan  Daerah  tersebut  juga penting  diikuti  dengan  kebijakan anggaran  yang  memadai  dalam mengoptimalkan penyelenggaran PPT  bagi  anak  korban  kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Widiartana. Viktimologi, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.  Jogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka; 2. Sunarso  S.  Viktimologi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika;
3. Lagalung  M,  Pidana  BH,  Hukum  F, Hasanuddin  U.  Perlindungan  Hukum Terhadap Perempuan dan  Anak  Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking in Person). 2013. 4. Hurairah A.  Kekerasan Terhadap  Anak.
Bandung: Nuansa Press; 2012.
5. AlHaq  FA,  Rahardjo,  Santoso  T, Wibowo  H.  Kekerasan  Seksual  Pada Anak  di  Indonesia.  Pros  KS  Ris  dan PKM, Unpad Bandung. 2015;2(1). 6. Noviana I. Kekerasan Seksual Terhadap Anak,  Dampak  dan  Penanganannya.  J Sosio Inf. 2015; 7. Yulia  R.  Viktimologi,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan. Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  Jogyakarta; 2010.