Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (2), 2023: 150-168 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.8816
email correspondence: ridan_muhtadi@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Penerapan Model Hybrid Contract pada Akad Bai’ Al- Wafa’ Ma’al Ijarah dalam Produk Pembiayaan
Ridan Muhtadi, Moh Safik, Moh Suyudi, Moh Fudholi Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia
Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  model hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam produk  pembiayaan  di  BMT.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus pada  BMT  Mawaddah.  Data  diperoleh  melalui  wawancara dengan  pengurus  dan  anggota  BMT  serta  analisis  dokumen terkait  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  model hybrid  contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan  dan  meminimalkan  risiko  bagi  BMT. Hybrid contract ini  menggabungkan  prinsip-prinsip  dari  dua  jenis kontrak,  yaitu  Bai'  al-wafa'  dan  Ijarah,  sehingga  dapat memperluas ruang lingkup pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT.  Selain  itu, hybrid contract ini  juga  dapat  mengurangi risiko default dan kerugian bagi BMT, karena terdapat jaminan dari  pihak  pengguna  barang  atau  jasa  yang  disewakan.
Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala  dalam  penerapan hybrid contract pada  akad Bai’  Al- Wafa’  Ma’al  Ijarah di  BMT  Mawaddah,  seperti  kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  anggota  BMT  tentang hybrid contract , serta kendala dalam pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  merekomendasikan  perlunya peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah kepada anggota BMT yang akan  melakukan  pembiayaan,  serta  perlu  adanya  bimbingan dalam  pelaksanaan  akad  tersebut.  (This  research  aims  to analyze the application of the hybrid contract model on the Bai’
Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah contract  in  financing  products  at  BMT. The  research  method  used  is  qualitative  with  a  case  study approach  on  BMT  Mawaddah.  Data  were  obtained  through interviews  with  BMT  officials  and  members,  as  well  as  the analysis of documents related to the Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah contract. The results of the study indicate that the application
of  the  hybrid  contract  model  on  the Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah contract  can  improve  financing  effectiveness  and  minimize risks  for  BMT.  This  hybrid  contract  combines  principles  from two  types  of  contracts,  Bai'  Al-Wafa'  and  Ijarah,  thus expanding  the  scope  of  financing  offered  by  BMT. Additionally,  the  hybrid  contract  can  also  reduce  default  and loss risks for BMT since there are guarantees from the lessee of the goods or services leased. However, this research also found some  challenges  in  the  implementation  of  the  hybrid  contract on the Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah contract at BMT, such as a lack of understanding and awareness of the hybrid contract among BMT  members,  and  difficulties  in  executing  the  contract. Therefore,  this  study  recommends  the  need  for  increased understanding  and  socialization  of  the  hybrid  contract  on  the
Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah contract  among  BMT  members,  as well  as  the  need  for  guidance  and  training  in  executing  the contract.)
Kata Kunci :
Akad, Hybrid Contract , Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah , BMT
pendahuluan
Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi  umat  Islam,  khususnya  di  Indonesia.  Tujuan  utama  dari pendirian  lembaga  keuangan  berlandaskan  etika  Islam  tidak  lain sebagai  upaya  kaum  muslimin  untuk  mendasari  segenap  aspek kehidupan  ekonominya  berlandaskan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah. 1 Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan kemudian disusul oleh Fatwa Bunga Haram dari MUI Nomor  1  Tahun  2004  menjadi  pendorong  bermunculan  bank  yang menjalankan prinsip syariah. 2
Berawal  dari  Bank  Muamalat  sebagai  bank  syariah  pertama  di Indonesia  yang  kemudian  mulai  banyak  bermunculan  lembaga keuangan syariah, seperti Lembaga keuangan bank BNI Syariah, Bank Syariah  Mandiri  (BSM),  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),
1 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  “Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik”,  Jakarta: Gema Insani, 2001, 18.
2 Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabaha) pada BMT  Bina  Usaha  diKabupaten  Semarang,  Jurnal  Penelitian  “LawandJustice” Vol.2No.1 April 2017, 80.

## Ridan Muhtadi, et al
Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT).  Hadirnya  lembaga  keuangan  ini diharapkan  mampu  menjangkau  masyarakat  dari  paling  bawah sampai  dengan  golongan  atas,  yang  tidak  lain  untuk  mengenal  dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah. 3
Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  yang muslim  memiliki  potensi  besar  untuk  pengembangan  lembaga keuangan  berbasis  syariah.  Salah  satu  lembaga  keuangan  berbasis syariah yang terus berkembang di Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil  (BMT)  yang  menjadi  alternatif  bagi  masyarakat  yang  ingin bertransaksi  secara  syariah.  BMT  telah  banyak  memberikan kontribusi dalam memberikan layanan pembiayaan bagi masyarakat, terutama dalam sektor mikro dan kecil.
Peran  BMT  dalam  menumbuh  kembangkan  usaha  mikro  dan kecil  di  lingkungannya  merupakan  sumbangan  yang  sangat  berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara  keuangan  ternyata  hanya  mampu  bermain  pada  level menengah  atas.  Sementara  lembaga  keuangan  non  formal  yang notabenenya  mampu  menjangkau  pengusaha  mikro,  tidak  mampu meningkatkan  kapitalisasi  usaha  kecil.  Maka  BMT  diharapkan  tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.
BMT  tidak  digerakkan  dengan  motif  laba  semata,  tetapi  juga motif  sosial.  Karena  beroperasi  dengan  pola  syariah,  sudah  barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. 4
Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis. Karena BMT bukan bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan,  maka  sudah  barang  tentu  landasan  filosofisnya berbeda  dengan  bank.  Landasan  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi pedoman  operasional,  sehingga  setiap  penggunaan  nama  BMT (bukan  bank)  harus  mengacu  pada  landasan  filosofis. 5 Landasan  ini juga berfungsi untuk membedakan BMT dari entitas bisnis yang lain, baik yang syariah maupun konvensional, juga sekaligus membedakan
3 Wiroso, Jual Beli. Yogyakarta: UII Press, Cet.Ke-I, 2005, 1. 4 Muhammad  Ridwan,  Manajemen  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT), (Yogyakarta : UII Press, 2004),.73-74 5 Nurul Huda, Baitul Mal wa Tamwil : sebuah tijauan teoretis (Jakarta Amzah 2016)
antara  Lembaga  Keuangan  Syariah  Bank  bukan  Bank  dengan  bank syariah. 6
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri  dari  dua  istilah,  yaitu  baitul  maal  dan  baitul  tamwil.  Baitul Maal  lebih  mengarah  pada  usaha-usaha  pengumpulan  dan penyaluran  dana  non-  profit  seperti;  zakat,  infaq  dan  shadaqah. Sedangkan  baitul  tamwil  sebagai  usaha  pengumpulan  dan penyaluran  dana  komersial. 7 Dalam  BMT  akad  atau  perikatan  atau perjanjian  adalah  salah  satu  objek  dalam  pembahasan  kajian  fiqh, khususnya  fiqh  muamalah.  Muamalah  ialah  hukum-hukum  yang berhubungan  dengan  tingkah  laku  sesama  manusia  dan  hak-hak kebendaan  seperti  jual  beli,  sewa-menyewa,  gadai,  dan  lain-lain.
Dalam  akad  jual  beli  sangat  banyak  model  atau  bentuk  atau  skema yang sudah diterapkan sebagai produk di perbankan syariah, seperti murabahah, salam dan istishna’.
Dalam  produk  pembiayaan  konsumtif,  BMT  menggunakan akad Bai’ dan ijarah . BMT juga menerapkan akad ijarah pada layanan produk  pembiayaan  multijasa  untuk  mengimbangi  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  beragam  yaitu  pemenuhan  kebutuhan pendidikan  dan  kesehatan.  Yang  dimaksud  dengan  ijarah  adalah akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  barang  atau  jasa  melaui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti oleh transfer kepemilikan atas barang, dalam transaksi ijarah, BMT menyewakan suatu asset kepada nasabahnya  yang  sebelumnya  telah  disewa  oleh  BMT  untuk  jangka waktu tertentu.
Namun,  kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  BMT  dalam memberikan  layanan  pembiayaan  adalah  minimnya  variasi  produk pembiayaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya model akad yang dapat  digunakan  dalam  transaksi  syariah.  Untuk  mengatasi  kendala tersebut,  diperlukan  pengembangan  model  akad  yang  dapat mengembangkan  variasi  produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh BMT.  Salah  satu  solusi  yang  dapat  digunakan  adalah  penerapan model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah .  Model hybrid  contract ini  menggabungkan  prinsip-prinsip  dari  dua  jenis
6 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),..126
7 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),.361

## Ridan Muhtadi, et al
kontrak,  yaitu  Bai'  Al-Wafa'  dan  Ijarah,  sehingga  dapat  memperluas ruang lingkup pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT.
Salah satu BMT yang sudah cukup lama berdiri di Pamekasan adalah  BMT  Mawaddah.  BMT  ini  selain  sebagai  rumah  harta  tetapi juga  berfungsi  sebagai  rumah  usaha  berorientasi  pada  profit.  Dalam memperoleh  profitnya  BMT  Mawaddah  menggunakan  beberapa produk  pembiayaan.  salah  satunya  produk  dengan  akad  Bai’  Wafa’ Ma’al Ijarah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk Hybrid Contract . Secara etimologis, kata bai’ al-wafa’ tersusun dari dua kata, yaitu  bai  dan  wafa,  pengertiannya  secara  etimologi  adalah  Al-bai’ berarti jual beli, dan wafa’ berarti memenuhi janji. Jadi Bai’ Al-Wafa’
berarti  jual  beli  yang  disertai  janji.  Sedangkan  Ijarah  ialah  akad pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa  melalui  pembayaran upah  sewa  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas barang itu sendiri.
Namun, implementasi model hybrid contract pada akad Bai’ Al- Wafa’  Ma’al  Ijarah masih  relatif  baru  di  Indonesia  dan  masih  perlu dikaji  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk menganalisis penerapan model hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al  Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di  BMT  Mawaddah    dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan produk pembiayaan syariah di BMT seluruh indonesia.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  ini  dilakukan pada  BMT  Mawaddah  di  Pamekasan  yang  telah  menerapkan  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk pembiayaan  yang  ditawarkan.  Pertama,  peneliti  melakukan wawancara  dengan  pengurus  dan  anggota  BMT  Mawaddah  yang terkait  dengan  pembiayaan  menggunakan  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al
Ijarah .  Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  tentang penerapan  model hybrid  contract dan  pengalaman  dalam menggunakan  model  kontrak  tersebut.  Kedua,  peneliti  melakukan analisis  terhadap  dokumen-dokumen  terkait,  seperti  peraturan perundang-undangan  terkait  pembiayaan  syariah,  dokumen- dokumen  internal  BMT  Mawaddah,  dan  dokumen  perjanjian pembiayaan  yang  menggunakan  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah . Ketiga,  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  analisis  dokumen
dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  analisis konten.  Analisis  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  tema-tema  dan pola-pola yang muncul terkait penerapan model hybrid contract pada akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di  BMT Mawaddah. Keempat, hasil analisis data digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi terkait penerapan model hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di BMT.  Rekomendasi  yang  diberikan  berupa  strategi  pengembangan produk pembiayaan syariah di BMT dan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota BMT tentang hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah
Tinjauan Hukum Islam pada Model Hybrid Contract Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah
Aspek  hukum  islam  dalam  penerapan  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di BMT  Mawaddah  juga  dapat  dianalisis.  Pada  dasarnya  berdasarkan ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan bahwa setiap  transaksi  harus  bebas  dari  riba,  termasuk  pula  barang  yang diperjualbelikan dalam Akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah pun juga harus barang  yang  halal.  Selain  ayat  Al-  Qur’an  diatas  syarat  mengenai barang  yang  diperjualbelikan  juga  dapat  dilihat    dari  ketentuan berdasarkan  Fatwa  DSN  No.04/DSN-MUI/IV/2000  yang  berbunyi barang  yang  diperjualbelikan  bukan  termasuk  barang  yang diharamkan. 8 Kata bay’  al-wafa’ tersusun  dari  dua  kata,  yaitu bai’ dan wafa’, pengertiannya  secara  etimologi  adalah; al-bai’ berarti  jual  beli, 9 dan wafa ‟ berarti  memenuhi  janji. 10 Jadi ba’  al-wafa’ berarti  jual  beli  yang disertai  janji.  Akad  Bai’  al-Wafa  adalah  akad  jual  beli  yang berlangsung  antara  dua  pihak  yang  diikuti  dengan  syarat  bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. 11
8 Fatwa DSN MUI/IV/2000
9 Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 47.
10 Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab-Indonesia... 265
11 Abbas  Arfan,  99  Kaidah  Fiqih  Muamalah  Kulliyah  (Tipologi  Dan Penerapannya  Dalam  Ekonomi  Islam  Dan  Perbankan  Islam),  (Malang:  UIN-Maliki Press, 2013). 131.
Ridan Muhtadi, et al
Pada  dasarnya  akad bai’  al-wafa’ ini  hukumnya  sama  dengan akad  pegadaian,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Sayid  Sabiq. 12 Ada beberapa  ulama  yang  menyebutkan  akad bai’  al-wafa’ sebagai  akad rahn karena  barang  yang  telah  dibeli  harus  dikembalikan  kepada pemilik  harta,  dan  ada  juga  yang  menyebutnya  dengan  akad bai’ karena  pembeli  dapat  memanfaatkan  barang  yang  telah  dibeli tersebut. 13 Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  dari  akad  ini  adalah untuk memberi kesempatan kepada pembeli mengambil keuntungan dengan cara yang benar yaitu melalui akad jual beli sehingga manfaat yang  diambilnya  itu  tidak  termasuk  ke  dalam  unsur  riba,  dan  juga memberikan  kesempatan  bagi  penjual  saat  waktu  tenggang  telah habis maka barang tersebut dapat menjadi miliknya lagi.
Akad  bai’  al-wafa’  sejak  pertama  dilakukan  dengan  memakai akad  jual  beli, maka  dari  itu  pembeli  bebas  memanfaatkan  barang tersebut. Namun  dalam  akad  ini  muncul  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak  bahwa  pembeli  tidak  dapat  menjual  barang  tersebut selain  kepada  penjual . Intinya, jika  pemilik  barang  memliki  hutang maka  pemilik  tersebut  membayar  lunas  hutangnya  dan  pembeli mengembalikan barang tersebut. 14
Ulama  Hanafiyah  merumuskan  suatu  hukum  agama  Islam khususnya dalam hal fiqh dengan cara yang ilmiah. Ulama Hanafiyah mengatakan  bahwa  akad  bai’  al-wafa’  ini  adalah  akad  rahn  dan bukan  akad  bai’, maka  dari  itu  hukum  bai’  sama  dengan  hukum rahn. Maka  dari  itu, dapat  dikatakan  bahwa  akad  bai’  al-wafa’  ini bukan akad jual beli secara murni dan bukan akad rahn secara murni pula, tetapi akad ini adalah gabungan dari dua akad tersebut. 15
Arbouna  berpendapat  bahwa  penggabungan  akad  tidak  boleh melanggar  kepatuhan  syariah  dan  mengandung  riba,  gharar  dan jahalah, tetapi kombinasi akad dibutuhkan saat ini, menanggapi pasar keuangan  dan  pasar  modal. 16 Kontrak  hybrid  harus  mengutamakan pemenuhan prinsip syariah. Reaktualisasi fikih muamalah diperlukan
12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015). 349. 13 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). 140.
14 Abdullah  bin  Muhammad  Ath-Thayyar,  dkk, Ensiklopedi  Fiqh  Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009). 65.
15 Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). 85.
16 Arbouna,  Mohammed  Burhan  Arbouna. The  Combination  of  Contracts  in Shariah:  A  Possible  Mechanism  for  Product  Development  in  Islamic  Banking  and  Finance . Thunderbird International Business Review. (Vol. 49, No. 3, pp. 341-369. 2007).
untuk menjawab tantangan zaman dan pesatnya perkembangan bank syariah.  Perbankan  syariah  mampu  bersaing,  tidak  hanya  di  pasar lokal  tetapi  juga  di  pasar  global.  Penggabungan  akad  merupakan suatu keniscayaan, sehingga produk dan layanan perbankan syariah saat ini menggunakan akad hybrid. 17
Sedangkan dalam Implementasi akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah , “BMT selaku pemberi modal (dana) memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli sendiri kebutuhan nasabah untuk usahanya. BMT akan memberi dana yang dibutuhkan nasabah, tentunya dengan beberapa  prosedur  yang  sudah  ditetapkan  oleh  BMT  Mawaddah Cabang Utama”.
Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam analisis ini adalah kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Model hybrid contract pada akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah harus  memperhatikan  prinsip-prinsip syariah  yang  terkait  dengan  akad  Bai'  Al-Wafa'  dan  Ijarah.  Dalam akad Bai' Al-Wafa', prinsip yang harus dipenuhi adalah kepercayaan dan  kerjasama  antara  BMT  dan  peminjam  dalam  menghasilkan manfaat  bersama.  Sedangkan  dalam  akad  Ijarah,  prinsip  yang  harus dipenuhi adalah keabsahan pemilik barang, kesepakatan ijarah yang jelas, dan adanya manfaat yang diterima oleh peminjam.
Penggunaan  kontrak  yang  halal  Penerapan  model hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah harus  memperhatikan penggunaan  kontrak  yang  halal  dan  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  syariah.  BMT  harus  memastikan  bahwa  kontrak- kontrak  yang  digunakan  dalam  model hybrid  contract tersebut  tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.
Kepatuhan  terhadap  ketentuan  fiqh  Dalam  penerapan  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah ,  BMT  juga  harus memastikan  bahwa  seluruh  transaksi  dan  kegiatan  yang  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  fiqh  yang  berlaku.  Hal  ini  meliputi penggunaan kontrak yang sah, penentuan harga dan tarif ijarah yang wajar, serta penyelesaian pembiayaan secara syariah.
Berdasarkan analisis pada aspek hukum islam dalam penerapan model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam
17 Mihajat, M. I. S. Hybrid Contract In Islamic Banking and Finance : A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development . EBJM - Special Issue: Islamic Management and Business, 2(2), 89–100. (2014)

## Ridan Muhtadi, et al
produk  pembiayaan  di  BMT  Mawaddah,  dapat  disimpulkan  bahwa model  tersebut  memperhatikan  prinsip-prinsip  syariah  yang  terkait dengan  akad  Bai'  Al-Wafa'  dan  Ijarah.  BMT  juga  memastikan penggunaan  kontrak  yang  halal  dan  mematuhi  ketentuan  fiqh  yang berlaku  dalam  seluruh  transaksi  dan  kegiatan  yang  dilakukan. Dengan demikian, penerapan model hybrid contract pada akad Bai’ Al- Wafa’ Ma’al Ijarah di BMT Mawaddah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi aspek fiqh yang diperlukan.
Prosedur Mekanisme Pembiayaan Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk pembiayaan  di  BMT  Mawaddah  dapat  memperluas  variasi  produk pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  BMT.  Model hybrid  contract menggabungkan prinsip-prinsip dari dua jenis kontrak, yaitu Bai' Al- Wafa'  dan  Ijarah,  sehingga  memungkinkan  BMT  untuk  memberikan pembiayaan dengan variasi produk yang lebih banyak dan fleksibel.
Selain  itu,  penerapan  model hybrid  contract juga  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  BMT  sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Hal ini dikarenakan model hybrid contract menunjukkan bahwa BMT mampu mengikuti perkembangan pasar  dan  memberikan  solusi  pembiayaan  yang  inovatif  untuk kebutuhan  masyarakat.  Ada  proses  tahapan  yang  harus  dilakukan oleh masyarakat untuk pengajuan pembiayaan.
Di tahap ini nasabah datang langsung ke Baitul Mall Wattamwil (BMT)  Mawaddah  Cabang  Utama  untuk  mengajukan  permohonan akad pembiayaan Bai’ Al-wafa’ Maal Ijarah . Nasabah yang telah datang ke BMT menghadap dan berbincang-bincang dengan Custumer Service (CS)  untuk  mengajukan  akad  pembiayaan Bai’  Al-wafa’  Maal  Ijarah tersebut, kemudia nasabah diminta data yang ingin dijadikan jaminan oleh nasabah dan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Dimana dalam  formulir  tersebut  terdapat  data  pemohon,  data  pembiayaan, data  pekerjaan,  data  untuk  wirausaha,  nasabah  menjeleskan kebutuhan  dana  sebagai  modal  kerja  atu  yang  lainnya.  Sedang  data jaminan,  yang  dijadikan  jaminan  dalam  pembiayaan Bai’  Al-wafa’ Maal  Ijarah seperti,  contohnya  jaminan  tersebut  berupa  BPKB  Mobil atau  Sepeda  Motor,sertifikat  tanah,  rumah,  kantor  atau  toko,  dalam hal  ini  pihak  BMT  tidak  hanya  memberlakukan  untuk  barang  yang diam  namun  juga  yang  bergerak  seperti  halnya  mobil  dan  sepeda
motor.  Kemudian  formulir  tersebut  diserahkan  kepada  BMT Mawaddah Cabang Utama berserta kelengkapan administrasi  seperti KTP,  KK,  Surat  Nikah,  Buku  Tabungan  dan  dokumen  pendukung lainnya).
Kemudian  formulir  tersebut  diserahkan  kepada  karyawan bagian  pemeriksaan  yang  menanganinya  berserta  dengan  syarat-
syaratnya untuk kemudian di proses lebih lanjut.untuk :
1. Pemeriksaan Setelah  nasabah  melengkapi  semua  persyaratan administrasi.  Selanjutnya  pihak  BMT  Mawaddah  Cabang Utama  menindak  lanjuti  pengajuan  pembiayaan  dengan mensurvei ketempat nasabah dengan melakukan identifikasi melalui  pihak  ketiga  (tetangga  terdekat  nasabah).  Survei tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  data-data  atau informasi  yang  terkait  pengajuan  pembiayaan  tersebut apakah  sudah  layak  untuk  diberi  pinjaman  atau  belum. Selanjutnya  melakukan pendataan terhadap anggunan serta kelayakan  terhadap  usaha  nasabah.  Survei  yang  dilakukan pihak  BMT  Mawaddah  Cabang  Utama  ada  2  macam  yaitu survei  tempat  tinggal  dan  survei  tempat  usaha  nasabah. Ketika  mensurvei  tempat  tinggal  pihak  BMT  Mawaddah Cabang Utama akan mencari data melalui pihak ketiga yaitu kerabat  atau  tetangga  yang  mengetahui  karakter  dari  calon nasabah.  Kemudian  survei  ketempat  usaha  calon  nasabah. Dari  survei  tersebut  kemudian  pihak  BMT  Mawaddah Cabang  Utama  melakukan  evaluasi  kelayakan  pembiayaan yang diajukkan nasabah dengan menggunakan 5 C ( character, capacity,  capital,  commitmen, dan collateral ).  Dari  survei  dan analisa  tersebut  dapat  diketahui    layak  atau  tidaknya  calon nasabah  untuk  mendapatkan  pembiayaan.  Dalam  analisa yangmemutuskan nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan adalah dengan hasil musyawarah pihak komite. 2. Persetujuan pembiayaan Setelah  pihak  BMT  Mawaddah  Cabang  Utama mendapatkan  data-data  dari  lapangan  kemudian  pihak komite dan pengelolanya menganalisa dan memusyawarahkan  hasil  survei  yang  telah    dilakukan. Setelah  adanya  penganalisa  dan  musyawarah  baru  diambil

## Ridan Muhtadi, et al
keputusan apakah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah diterima  atau  ditolak.  Jika  pembiayaan  tersebut  diterima maka pihak BMT Mawaddah Cabang Utama dapat meminta nasabah  untuk  melengkapi  berkas-berkas  yang  dibutuhkan. Kemudian  pihak  BMT  Mawaddah  Cabang  Utama menentukan  besarnya  pembiayaan  yang  akan    diberikan dimana  besarnya  tersebut  disesuaikan  dengan  keadaan dilapangan dan kemudian menentukan jadwal dilaksanakan akad.
3. Keputusan
Dalam  mengambil  keputusan  calon  nasabah  tersebut diterima  atau  di  tolak.  Keputusan  tersebut  diambil  melalui musyawarah    komite  yang  terdiri  dari  komisaris,  direksi, admin  legal  dan  marketing  penyaji.  Setelah  permohonan pembiayaan Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah telah  disetujui  dalam musyawarah komite, maka admin legal segera membuat SP3 (surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan) kepada calon nasabah  dan  membuat  akad  pembiayaan.  Setelah  itu menyiapkan  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah antara  BMT
Mawaddah Cabang  Utama  dan  calon  nasabah  yaitu  untuk pengikat  persetujuan  serta untuk penentuan besarnya bagi hasil.  Dalam  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah pihak  BMT Mawaddah  Cabang  Utama  menjelaskan  kepada  calon nasabah  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  akad pembiayaan.  Dimana  dalam  akad  tersebut  adanya  suatu jaminan untuk suatu kehati-hatian pihak BMT Mawaddah Cabang Utama terhadap calon nasabah. Setelah memenuhi semua biaya administrasi,  notaris,  materai  maka  nasabah diminta  untuk  membuka  rekening  barulah  pencairan dilakukan.

## 4. Pencairan Dana
Setelah  tahapan  prosedur  diatas  telah  dipenuhi  maka dana  pembiayaan  menggunakan  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al
Ijarah akan di cairkan oleh pihak BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dan telah di ACC. Dalam  pencairan  dana  pembiayaan Bai’  Al-Wafa’  Ma’al Ijarah lembaga keuangan bertindak sebagaimana berikut:
a. BMT  bertindak  sebagai  pihak  penyedia  dana  dalam kegiatan  transaksi Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dengan nasabah. b. BMT  dapat  membiayai  sebagaian  atau  seluruh  harga pembelian  barang  yang  telah  disepakati  kualifikasinya. BMT  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Berdasarkan  tahapan  penerapan  mekanisme  model hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah diatas  dapat  dianalisis dari tahapan-tahapannya meliputi identifikasi kebutuhan pembiayaan,  penentuan  jenis  kontrak  yang  cocok,  negosiasi  antara BMT  dan  peminjam,  penandatanganan  kontrak,  pengawasan  dan pengelolaan pembiayaan, hingga penyelesaian pembiayaan. Proses  pembiayaan  Mekanisme  pada  model hybrid  contract akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah juga  dapat  dianalisis  dari  proses pembiayaan  yang  terjadi.  Pada  proses  pembiayaan,  BMT  bertindak sebagai  pemilik  barang,  sedangkan  peminjam  bertindak  sebagai penyewa  barang  yang  membayar  ijarah.  BMT  kemudian memanfaatkan uang yang diterima dari peminjam untuk membiayai pembelian  barang  yang  menjadi  objek  ijarah.  Setelah  jangka  waktu ijarah  berakhir,  barang  tersebut  dapat  menjadi  milik  peminjam  atau dapat diperpanjang ijarahnya sesuai kesepakatan.
Penerapan  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al Ijarah juga  melibatkan  kombinasi  kontrak.  Kontrak  yang  digunakan dalam  model hybrid  contract adalah  Bai'  Al-Wafa'  dan  Ijarah.  Dalam kontrak  Bai'  Al-Wafa',  BMT  memberikan  pinjaman  dengan  syarat pinjaman  tersebut  akan  digunakan  untuk  membeli  barang  yang nantinya akan menjadi objek ijarah. Sedangkan dalam kontrak Ijarah, BMT  sebagai  pemilik  barang  memberikan  hak  kepada  peminjam sebagai  penyewa  untuk  memanfaatkan  barang  tersebut  dengan membayar ijarah.
Berdasarkan  analisis  pada  mekanisme  penerapan  model hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk pembiayaan  di  BMT  Mawaddah,  dapat  disimpulkan  bahwa mekanisme  tersebut  melibatkan  beberapa  tahapan,  proses pembiayaan,  dan  kombinasi  kontrak  yang  terintegrasi  dengan  baik untuk  menciptakan  produk  pembiayaan  yang  fleksibel  dan menguntungkan bagi peminjam dan BMT.

## Ridan Muhtadi, et al
162
Namun,  temuan  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa implementasi  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al Ijarah masih  memerlukan  perhatian  lebih,  terutama  dalam  hal pemahaman dan kesadaran anggota BMT terkait konsep dan prinsip- prinsip  model hybrid  contract .  Diperlukan  upaya  yang  lebih  intensif untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  anggota  BMT tentang  model hybrid  contract agar  dapat  diterapkan  dengan  lebih optimal.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  direkomendasikan  agar  BMT
melakukan strategi pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih  inovatif  dan  beragam  dengan  mempertimbangkan  penerapan model hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah . Selain itu, BMT juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan  kesadaran  anggota  tentang  konsep  dan  prinsip-prinsip  model hybrid contract agar dapat diterapkan dengan lebih baik dalam praktek pembiayaan syariah.
Sedangkan  keuntungan  dan  kerugian  model hybrid  contract, berdasarkan  hasil  pembahasan,  dapat  dianalisis  bahwa  penerapan model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah memiliki keuntungan  dan  kerugian.  Keuntungan  model hybrid  contract antara lain  adalah  dapat  memberikan  variasi  produk  yang  lebih  fleksibel, meningkatkan  daya  saing  BMT,  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat.  Namun,  kerugian  model hybrid  contract adalah kompleksitas  model  kontrak  yang  dapat  menimbulkan  kesulitan dalam pemahaman dan implementasi.
Implikasi  bagi  perkembangan  industri  keuangan  berbasis syariah  Dari  hasil  pembahasan,  dapat  dianalisis  bahwa  penerapan model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dapat memberikan  implikasi  bagi  perkembangan  industri  keuangan berbasis  syariah.  Hal  ini  terutama  berkaitan  dengan  inovasi  produk dan layanan yang dapat meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis syariah di pasar. Faktor-faktor  yang  memengaruhi  penerapan  model hybrid contract Dalam  hasil  pembahasan,  juga  terungkap  bahwa  terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan model hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah , di antaranya adalah pemahaman dan  kesadaran  anggota  BMT  tentang  konsep  dan  prinsip-prinsip model hybrid contract , dukungan manajemen BMT, serta regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pembiayaan berbasis syariah.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan model hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di  BMT  Mawaddah  memiliki  implikasi yang  luas,  baik  bagi  BMT,  masyarakat,  maupun  industri  keuangan berbasis syariah secara keseluruhan. Namun, perlu adanya perhatian dan  upaya  yang  lebih  intensif  dalam  mengatasi  faktor-faktor  yang memengaruhi penerapan model hybrid contract agar dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal.
Selain  itu,  penerapan  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al- Wafa’ Ma’al Ijarah dalam produk pembiayaan di BMT Mawaddah juga dapat  memberikan  manfaat  bagi  peminjam  dan  BMT.  Beberapa manfaat tersebut antara lain:
1. Fleksibilitas  dalam  pembiayaan  Model hybrid  contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah memberikan fleksibilitas yang lebih  baik  dalam  pembiayaan.  Dalam  model  ini,  peminjam dapat  memilih  untuk  melakukan  pembayaran  secara bertahap  atau  dalam  satu  kali  pembayaran  pada  akhir periode  pembiayaan,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan finansialnya. 2. Mengurangi  risiko  default  Model hybrid  contract dapat membantu  mengurangi  risiko  default,  karena  adanya jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga pada akad Bai' Al- Wafa'.  Dengan  demikian,  BMT  dapat  meminimalisir  risiko kerugian  yang  mungkin  terjadi  akibat  gagal  bayar  oleh peminjam. 3. Memperluas jangkauan pasar Dengan adanya model hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk pembiayaan  di  BMT  Mawaddah,  BMT  dapat  memperluas jangkauan  pasar  dan  menarik  minat  dari  calon  peminjam yang  ingin  mendapatkan  pembiayaan  dengan  syarat  dan ketentuan yang lebih fleksibel. 4. Meningkatkan kepercayaan pelanggan Model hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk pembiayaan  di  BMT  Mawaddah  juga  dapat  meningkatkan kepercayaan  pelanggan  terhadap  BMT,  karena  BMT memberikan  jaminan  atas  pembiayaan  yang  diberikan dengan adanya pihak ketiga yang memberikan jaminan.

## Ridan Muhtadi, et al
164
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk pembiayaan  di  BMT  Mawaddah  dapat  memberikan  manfaat  bagi peminjam  dan  BMT,  serta  memperluas  jangkauan  pasar  dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Namun,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam penerapan model hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah dalam produk pembiayaan di BMT Mawaddah. Beberapa hal tersebut antara lain yaitu penentuan nilai jaminan pada model hybrid contract , penentuan  nilai  jaminan  menjadi  faktor  yang  sangat  penting.  Nilai jaminan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  agar  dapat  memberikan perlindungan yang cukup bagi BMT.
Pemilihan  pihak  ketiga  yang  memberikan  jaminan  Pemilihan pihak ketiga yang memberikan jaminan juga perlu dilakukan dengan cermat. Pihak ketiga yang dipilih harus memiliki reputasi yang baik dan  memiliki  kemampuan  finansial  yang  cukup  untuk  memberikan jaminan.
Kepastian hukum Dalam penerapan model hybrid contract pada akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di  BMT
Mawaddah,  kepastian  hukum  juga  menjadi  hal  yang  penting.
Kontrak harus dibuat dengan jelas dan terperinci, serta harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengelolaan  risiko  BMT  harus  mampu  mengelola  risiko  yang muncul,  terutama  risiko  kredit  dan  risiko  likuiditas.  Pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu BMT mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan keberlangsungan usahanya.
Dengan  memperhatikan  hal-hal  tersebut,  penerapan  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk pembiayaan di BMT Mawaddah dapat dilakukan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat
Dalam  hal  ini,  BMT  Mawaddah  dapat  melakukan  berbagai upaya  untuk  meminimalkan  risiko  yang  mungkin  timbul.  Beberapa upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah,  pertama  memperkuat  sistem pengawasan  internal  BMT  Mawaddah  dapat  memperkuat  sistem pengawasan internalnya untuk memastikan kepatuhan syariah dalam penerapan hybrid  contract .  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman syariah bagi seluruh karyawan.
Kedua,  meningkatkan  transparansi  BMT  Mawaddah  dapat meningkatkan  transparansi  terkait  dengan  mekanisme  pembiayaan dan  pengelolaan  risiko  yang  ada.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan menyediakan  informasi  yang  lebih  jelas  dan  mudah  dipahami  bagi nasabah, sehingga nasabah dapat memahami risiko dan manfaat dari produk pembiayaan yang ditawarkan.
Ketiga,  Melakukan  diversifikasi  portofolio  BMT  Mawaddah dapat  melakukan  diversifikasi  portofolio  pembiayaan  untuk meminimalkan  risiko  operasional  dan  risiko  kredit.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  menyebar  risiko  pada  berbagai  jenis  pembiayaan yang berbeda, akhirnya risiko dapat terdiversifikasi dengan baik.
Sehingga  penerapan  model hybrid  contract pada  akad Bai’  Al- Wafa’  Ma’al  Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di  BMT  Mawaddah dapat  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  nasabah,  namun juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu,
BMT  Mawaddah  perlu  memperkuat  sistem  pengawasan  internal, meningkatkan  transparansi,  serta  melakukan  diversifikasi  portofolio untuk  meminimalkan  risiko  dan  meningkatkan  daya  saingnya  di pasar pembiayaan syariah
Selain  risiko  diatas,  penelitian  ini  juga  menunjukkan  adanya potensi  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  oleh  BMT  Mawaddah melalui penerapan hybrid contract . Potensi keuntungan tersebut dapat melalui  diversifikasi  produk  pembiayaan  Dengan  penerapan hybrid contract ,  BMT  Mawaddah  dapat  memperluas  jenis  produk pembiayaan  yang  ditawarkan.  Hal  ini  dapat  membantu  BMT
Mawaddah  untuk  meningkatkan  porsi  pendapatan  dari  produk pembiayaan  dan  mengurangi  ketergantungan  pada  jenis  produk pembiayaan tertentu.
Potensi  keuntungan  yang  lebih  besar Hybrid  contract memiliki potensi  keuntungan  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kontrak syariah  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  dua  transaksi  yaitu jual  beli  dan  ijarah  yang  dapat  memberikan  keuntungan  yang  lebih besar bagi BMT Mawaddah.
Memperkuat  posisi  BMT  Mawaddah  di  pasar  pembiayaan syariah  Dengan  penerapan hybrid  contract yang  inovatif  dan memenuhi  prinsip  syariah,  BMT  Mawaddah  dapat  memperkuat posisinya di pasar pembiayaan syariah. Hal ini dapat membantu BMT Mawaddah untuk meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan reputasinya sebagai BMT yang kredibel dan inovatif.

## Ridan Muhtadi, et al
Dari  hasil  temuan  dan  analisis  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa penerapan hybrid contract pada akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah dalam  produk  pembiayaan  di  BMT  Mawaddah  memiliki  potensi keuntungan  yang  besar  namun  juga  dihadapkan  pada  beberapa kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut dan memaksimalkan potensi keuntungan dari  penerapan hybrid  contract pada  produk  pembiayaan  di  BMT Mawaddah

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan hybrid  contract pada  akad Bai’ Al-Wafa’ Ma’al Ijarah dalam produk pembiayaan di BMT Mawaddah memiliki  potensi  keuntungan  yang  besar  namun  juga  dihadapkan pada beberapa kendala. Dalam aspek fiqh, penerapan hybrid contract pada  akad Bai’  Al-Wafa’  Ma’al  Ijarah memenuhi  prinsip-prinsip syariah  yang  ada,  namun  masih  memerlukan  beberapa  penyesuaian dan  kehati-hatian  dalam  implementasinya.  Sementara  itu,  dari  segi mekanisme, penerapan hybrid contract dapat memberikan fleksibilitas dalam  pengelolaan  risiko  dan  diversifikasi  produk  pembiayaan, namun  juga  memerlukan  pemahaman  yang  lebih  mendalam mengenai  struktur  kontrak  yang  kompleks.  Untuk  mengatasi kendala-kendala  yang  dihadapi,  BMT  Mawaddah  perlu  melakukan penyesuaian  dan  memaksimalkan  potensi  keuntungan  dari penerapan hybrid  contract pada  produk  pembiayaan.  Beberapa langkah  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  adalah:  peningkatan pemahaman  dan  keterampilan  SDM  BMT  Mawaddah  dalam pengelolaan hybrid contract , peningkatan kerja sama dengan pihak lain yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  pembiayaan  syariah,  dan pengembangan  produk  pembiayaan  yang  lebih  beragam.  Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan  inspirasi  bagi  BMT  Mawaddah  dan  juga  institusi  keuangan syariah  lainnya  dalam  mengembangkan  produk  pembiayaan  yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Jamil. Seratus  Muslim  Terkemuka. Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2000.
Al-Wafa’ Ma’al Ijarah Dalam Produk Pembiayaan
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta:
Gema Insani, 2001.
Arbouna,  Mohammed  Burhan  Arbouna. The  Combination  of  Contracts in  Shariah:  A  Possible  Mechanism  for  Product  Development  in Islamic  Banking  and  Finance .  Thunderbird  International Business Review. (Vol. 49, No. 3, pp. 341-369. 2007).
Arfan,  Abbas. 99  Kaidah  Fiqih  Muamalah  Kulliyah  (Tipologi  Dan
Penerapannya  Dalam  Ekonomi  Islam  Dan  Perbankan  Islam) .
Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
Ash-Shidiqy, T.M. Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah . Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Ath-Thayyar,  Abdullah  bin  Muhammad  dkk, Ensiklopedi  Fiqh Muamalah  dalam  Pandangan  Empat  Mazhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009. Fatwa DSN MUI/IV/2000
Haryoso,  Lukman.  “Penerapan  Prinsip  Pembiayaan  Syariah (Murabaha)  pada  BMT  Bina  Usaha  diKabupaten  Semarang”. Jurnal Penelitian “LawandJustice” Vol.2No.1 April (2017).
Herry,  Ervicaninda,  Pramudia  Yuli  Eka  Permana,  Wisnu  Bayu  Aji, and Ridan Muhtadi. "Total Quality Management Development and  Sharia  Governance  Efforts  in  Sharia  Micro  Financial Institutions  to  Improve  Market  Share." IJIEEB  International Journal  of  Integrated  Education,  Engineering  and  Business  eISSN 2615-1596 pISSN 2615-2312 2, no. 1 (2019): 27-35. Hisranuddin, Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia .  Yogyakarta: GentaPress, 2008.
Huda,  Nurul. Baitul  Mal  Wa  Tamwil:  Sebuah  Tijauan  Teoretis. Jakarta:
Amzah, 2016.
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis . Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Ihsan,  Fanani  Mafatikul,  Ridan  Muhtadi,  and  Moh  Subhan. "Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) Di Indonesia." Ulumuna:  Jurnal  Studi  Keislaman 6,  no.  1  (2020):  1-
12.
Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah .  Jakarta;  PT.  Fajar  Interpratama Mandiri.
Mihajat,  M.  I.  S. Hybrid  Contract  In  Islamic  Banking  and  Finance :  A
Proposed  Shariah  Principles  and  Parameters  for  Product
Ridan Muhtadi, et al
Development .  EBJM  -  Special  Issue:  Islamic  Management  and Business, 2(2), 89–100. (2014)
Nuh, Abd Bin dan Oemar Bakry, Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
Pertiwi,  Risa  Sari,  Sri  Herianingrum,  Ridan  Muhtadi,  and  Mumuh Muhammad.  "Analisis  Perkembangan  Praktik  Baitul  Maal Pada  Masa  Daulah  Islamiyah  Dan  Dalam  Konteks  Di Indonesia." Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 1 (2020): 53-
71.
Ridwan,  Muhammad. Manajemen  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT) . Yogyakarta: UII Press, 2004.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015. Sholihin,  Ahmad  Ifham. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Wiroso. Jual Beli . Yogyakarta: UII Press, Cet.Ke-I, 2005.