Volume : 1 | Nomor 3 | Nopember 2021 | E-ISSN : 2797-7161| DOI: 10.47709/jebma.v1i3.1123

## Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Barang-Barang Wajib Pajak Akibat Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Petisah
Penulis A.Mahendra 1 Mangembang
Sihombing 2
Afiliasi
Universitas Katolik
Santo Thomas 1,2)
Korespondensi mahendraroshan7@gmail. com
Histori Naskah: Diajukan: 15 Okt, 2021 Disetujui: 7 Nop 2021 Dipublikasi: 7 Nop 2021
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan prosedur  penyitaan  barang-barang  wajib  pajak  akibat  utang  pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah sesuai berdasarkan UU  No.19  tahun  2000.   Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  daftar   wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2018-2020, dengan  jumlah  sampel  adalah100  orang.  Metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif,  wawancara  dan  kuesioner (angket).  Dari  hasil  analisis  menggunakan  rumus  Mean  dan  Grand Mean diketahui  bahwa  pelaksanaan  prosedur  penyitaan  barang-barang  wajib pajak  akibat  utang  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan Petisah pada tahun 2018-2020 telah sesuai berdasarkan peraturan undang- undang No.19 tahun 2000.

## Kata kunci: Prosedur Penyitaan Pajak, Utang Pajak, KPP Pratama Medan
Petisah

## Pendahuluan
Penyitaan  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  juru  sita  pajak  untuk  menguasai barang  penanggung  pajak  guna  dijadikan  jaminan  untuk  melunasi  utang  pajak  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada asasnya penyitaan yang dilakukan juru sita  pajak  tidak  mengubah  status  hak  milik  barang  wajib  pajak,  bahkan  barang-barang tersebut  diserahkan  kepada  wajib  pajak  untuk  dititipkan  kepadanya.  Pajak  adalah  iuran kepada Negara yang dapat di paksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk,  gunanya  ialah  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian  harta  kekayaan  rakyat  yang  digunakan  untuk  kepentingan  bangsa  dan  Negara. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan baik Oleh karena itu penerapan sistem ini belum bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Adapun laporan  jumlah tunggakan dan barang yang menjadi objek sita  yang terjadi di  KPP  Pratama  Medan  Petisah  dari  tahun  2018-2020  yang  dilaporkan  secara  kumulatif pertahun anggaran adalah pada tahun 2018 tunggakan sejumlah 1.506.090.000,00 dengan objek  sitanya  adalah  Rekening  tabungan.  Sebesar  113.324.363,00  dengan  objek  sitanya adalah  Mobil.  Dan  sebesar  2.497.648.169,00  dengan  objek  sitanya  adalah  Tanah  beserta bangunan  diatasnya.  Pada  tahun  2019  tunggakan  sebesar  Rp.16.175.675,00  dengan  objek sitanya  adalah  sepeda  motor  dan  untuk  objek  sita  adalah  Rekening  tabungan  sebesar Rp.402.897.069,00.  Pada  tahun  2020  tunggakan  sebesar  Rp.370.343.006,00  untuk  objek sitanya adalah Ruko dan untuk objek sitanya adalah Mobil sebesar Rp.206.820.676,00  serta untuk  objek  sitanya  adalah  Rumah  sebesar  Rp.  1.869.223.477,00.Dari  penjelasan diatas   menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2018-2020  jumlah  penyitaan  terus  semakin meningkat. Hal ini mempunyai arti bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban  perpajakannya  walaupun  surat  teguran  dan  surat  sita  sudah  diterbitkan.
Sehubungan  dengan  itu  pihak  KPP  Pratama  Medan  Petisah  perlu  meninjau  kembali sehubungan dengan prosedur penyitaan pajaknya yang digunakan apakah sudah sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang perpajakan yaitu UU no 19 tahun 2000.

## Tinjauan Pustaka Pajak sebagai penerimaan Negara
Pajak  adalah  “iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  yang  dapat dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (Kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum”  Pajak  berfungsi sebagai  sumber  dana  untuk  pengeluaran  pemerintah  serta  sarana  untuk  melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:3).

## Pemahaman Peraturan Perpajakan
Pemahaman  adalah  segala  sesuatu  yang  kita  pahami  dan  kita  mengerti  dengan  benar. Pemahaman  adalah  bagaimana  seseorang  mempertahankan,  membedakan,  menduga, menerangkan,  memperluas,  menyimpulkan,  menggeneralisaikan,  memberikan  contoh, menuliskan  kembali  dan  memperingatkan”.  Kemampuan  untuk  menghubungkan  semua bagian  dalam  peraturan  perpajakan  menjadi  satu  pemahaman  utuh,  kemampuan  melihat dampak  dan  konsekuensi  atas  peraturan  perpajakan  yang  diketahui  secara  utuh,  sehingga mampu memperluas pandangan terhadap perpajakan, serta implikasi yang ditimbulkannya.

## Utang pajak
Timbulnya  utang  pajak  menurut  ajaran  formal  karena  adanya  surat  ketetapan  pajak  yang diterapkan  oleh  pemerintah  karena  menggunakan  Official  Assesment  System.  Sedangkan menurut  ajaran  material  hutang  pajak  timbul  karena  undang-undang  atau  penerapan  Self Assesment  System  di  Indonesia.  Sedangkan  Pengertian  utang  pajak  menurut  Undang- undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat 8 adalah: Pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk  admnistrasi  berupa  bunga  atau  kenaikan  yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Penyitaan Pajak
Menurut  Burton  dan  Ilyas  (2013)  menyatakan  bahwa:  “Penyitaan  adalah  tindakan  yang dilakukan  oleh  juru  sita  pajak  untuk menguasai  barang  penanggung  pajak  guna  dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada  asasnya  penyitaan  yang  dilakukan  juru  sita  pajak  tidak  mengubah  status  hak  milik barang  wajib  pajak.  Tujuan  dilakukannya  penyitaan  adalah  untuk  memperoleh  jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak

## Kerangka Berpikir
Gambar 1. Kerangka Berpikir
Menurut  Suandy  (2016)  mengemukakan  definisi  penyitaan  pajak  adalah  sebagai berikut:  “Penagihan  pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar  penanggung  pajak  melunasi utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita”.  Berdasarkan dari teori penghubung dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa surat perintah  melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan utang pajak, karena jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka juru sita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak, kemudian akan dilakukan lelang untuk menjual barang yang telah disita.

## Metodologi Penelitian Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat pada KPP Pratama Medan Petisah. Sampel dalam penelitian ini adalah  daftar wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2020. Dalam penelitian ini besarnya sampel  ditentukan  dengan  menggunakan  rumus  Slovin  yang  dikemukakan  oleh  Husain Umar dengan tingkat kesalahan 10%.
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui Populasi sebesar 33.076 dan sampel penelitian  sebanyak  100  orang.  Menurut  Sugiyono  (2018:118)  Teknik  penentuan  sampel adalah accidental sampling , yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan metode kebetulan.
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH Tunggakan Pajak Surat Teguran Surat Sita Surat Paksa Penyitaan Barang Pencairan tunggakan Kesimpulan
Operasional  variabel  adalah  defenisi  yang  diberikan  bagi  variabel  dengan  cara memberikan  arti  sehingga  dapat  disimpulkan  bagaimana  gambaran  tentang  bagaimana variabel  tersebut  dapat  diukur  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis  terhaap  tingkat kesesuaian terhadap prosedur penyitaan barang wajib pajak.. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas :
1. Prosedur penyitaan pajak
Prosedur  penyitaan  pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar  wajib  pajak  melunasi utang  pajak  dan  biaya  penyitaan  atau  penagihan  pajak  dengan  memperingatkan dengan surat sita, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa pengusulan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan melelang barang yang telah disita. Variabel ini diukur dengan Skala Likert, dalam penelitian ini masing- masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

## Tabel 1. Prosedur penyitaan Barang
No Pernyataan Pilihan Jawaban SS S R TS  STS
1. Penyitaan  dilaksanakan  oleh  juru  sita  pajak apabila dalam waktu
2  x  24  jam  sejak  surat  paksa  diberitahukan namun Wajib  pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak
3. Penyitaan  dilaksanakan  oleh  juru  sita  pajak dengan  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa.
4. Dalam melaksanakan penyitaan Juru Sita Pajak Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita.
5. Setiap  melaksanakan  penyitaan,  Juru  Sita membuat  Berita  Acara    pelaksanaan  Sita  dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak,
Penanggung Pajak serta para saksi.
6. Penyitaan  tetap  dapat  dilaksanakan  walaupun Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak  tidak  hadir, sepanjang  salah  seorang  saksi  berasal  dari Pemerintah, seperti kepala daerah, polisi ,dll.
7. Apabila wajib pajak menolak untuk
menandatangani  berita  acara  pelaksanaan  Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita
8. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak,  Berita
Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru
Sita Pajak dan saksi-saksi.
9. Salinan  Berita  Acara  Pelaksanaan  Sita  dapat ditempelkan  pada  barang  bergerak  atau  barang tidak bergerak yang disita
10.  Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada wajib pajak dan pihak yang berwajib.

## 2. Penagihan/penyitaan pajak dengan surat paksa
Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU No. 19 tahun 2000, Penagihan pajak dengan surat paksa  adalah suatu prosedur penagihan pajak setelah wajib pajak sudah pernah ditegur karena tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data primer dan sekunder. Data yang penulis kumpulkan khususnya data kuisioner kemudian  akan  diproses  melalui  uji  dengan  rumus Mean dan Grand  Mean, peneliti  akan memberikan  sejumlah  pertanyaan  kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  KPP  Pratama Medan Petisah dengan menggunakan media angket.

## Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam mengelolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisi atau hasil uji. Data-data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi perlu diolah lebih dulu agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas dan teliti:
1. Wawancara (Interview)
Dengan  cara  melakukan  wawancara  langsung  kepada  jurusita  pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Petisah  yang  kita  anggap  mampu  memberikan masukan data dan informasi bagi penyusunan laporan ini.
2. Kuesioner (Angket) Dalam analisis kuesioner ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan teknik pengambilan  data Accidental  Sampling .  Teknik  ini  adalah  teknik  yang  secara kebetulan ditemui dan cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018). Setelah semua hasil  jawaban  responden  dikumpulkan  akan  dianalisis  menggunakan  rumus  Mean dan  Grand  Mean,  analisis  ini  bertujuan  untuk  mencari  nilai  rata-rata  jawaban responden  terhadap  pelaksanaan  prosedur  penyitaan  barang-barang  wajib  pajak akibat utang pajak. ).  Adapun rumus Mean adalah sebagai berikut : 𝑿 = ∑ 𝒙 𝑵 Dimana:
N     =  Jumlah responden ∑ x =  Nilai kuesioner X     =  Mean Dengan tabel nilai interval nya adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Nilai interval Mean No Skor Kategori 1 4,24 – 5,04 Sangat sesuai 2 3,43 – 4,23 Sesuai 3 3,62 – 3,42 Ragu-ragu 4 1,81 – 2,61 Tidak sesuai 5 1,00 – 1,80 Sangat tidak sesuai Sumber: Sugiyono 2012.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Gambaran Umum Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  mempunyai utang  pajak  pada  KPP  Pratama  Medan  Petisah  dengan  Jumlah  responden  sebanyak  100 orang. 100 eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

## Tabel 3
Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan namun wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 1. Sangat sesuai 5 31 155 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 358 100 X = 3,58
Sesuai 4 30 120 Ragu – ragu 3 14 42 Tidak sesuai 2 16 32 Sangat tidak sesuai 1 9 9 Jumlah 100 358 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  358,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,58. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  rumus  Mean  bahwa  pernyataan    Penyitaan dilaksanakan  oleh  juru  sita  pajak  apabila  dalam  waktu  2  x  24  jam  sejak  surat  paksa diberitahukan  namun  wajib    pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihannya dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.
Tabel 4.
Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat. No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 2. Sangat sesuai 5 37 185 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 391 100 X = 3,91
Sesuai 4 34 136 Ragu – ragu 3 16 48 Tidak sesuai 2 9 18 Sangat tidak sesuai 1 4 4 Jumlah 100 391 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  391,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,91. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  rumus  Mean  bahwa  pernyataan  Penyitaan dilaksanakan  oleh  Juru  Sita  berdasarkan  surat  perintah  melaksankan  penyitaan  yang diterbitkan oleh pejabat dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.
Tabel 5 Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang- kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dan
dikenal oleh Juru Sita Pajak serta dapat dipercayai No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 3. Sangat sesuai 5 29 145 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 365 100 X = 3,65
Sesuai 4 32 128 Ragu – ragu 3 22 66 Tidak sesuai 2 9 18 Sangat tidak sesuai 1 8 8 Jumlah 100 365 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  365,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,65. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  rumus  Mean  bahwa  pernyataan  Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Juru Sita Pajak serta dapat dipercayai dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

## Tabel 6
Dalam melaksanakan penyitaan, Juru sita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita, memperlihatkan surat perintah melaksakan Penyitaan,
memberitahkan tentang maksud dan tujuan penyitaan No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 4. Sangat sesuai 5 34 170 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 377 100 X = 3,77
Sesuai 4 32 128 Ragu – ragu 3 18 54 Tidak sesuai 2 9 18 Sangat tidak sesuai 1 7 7 Jumlah 100 377 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  377,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,77. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  rumus  Mean  bahwa  pernyataan  Dalam melaksanakan  penyitaan,  Juru  sita  pajak harus  memperlihatkan  kartu  tanda  pengenal  juru sita, memperlihatkan surat perintah melaksakan Penyitaan, memberitahkan tentang maksud dan tujuan penyitaan dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

## Tabel 7
Setiap melaksanakan penyitaan, Juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita dan ditandatangani oleh Juru sita pajak, wajib pajak/penanggung pajak serta para saksi. No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 5. Sangat sesuai 5 43 215 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 409 100 X = 4,09
Sesuai 4 33 132 Ragu – ragu 3 17 51 Tidak sesuai 2 4 8 Sangat tidak sesuai 1 3 3 Jumlah 100 409 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  409,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  4,09. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  rumus  Mean  bahwa  pernyataan  Setiap melaksanakan penyitaan, Juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita dan ditandatangani  oleh  Juru  sita  pajak,  wajib  pajak/penanggung  pajak  serta  para  saksi,
memberitahkan  tentang  maksud  dan  tujuan  penyitaan  dikategorikan  sesuai  karena  berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.
Tabel 8
Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 6. Sangat sesuai 5 24 120 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 352 100 X = 3,52
Sesuai 4 37 148 Ragu – ragu 3 16 48 Tidak sesuai 2 13 26 Sangat tidak sesuai 1 10 10 Jumlah 100 352 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  352,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,52. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  rumus  Mean  bahwa  pernyataan  Dalam  hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita,  Juru  Sita  Pajak  harus  mencantumkan  penolakan  tersebut  dalam  Berita  Acara Pelaksanaan  Sita,  dan  ditandatangani  oleh  Juru  Sita  Pajak  dan  saksi-saksi.  Berita  Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

## Tabel 9
Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak/penanggung pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat dengan Sekretaris Kelurahan
atau Sekretaris Desa. No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 7. Sangat sesuai 5 22 110 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵
𝑋 = 347 100 X = 3,47
Sesuai 4 37 148 Ragu – ragu 3 19 57 Tidak sesuai 2 10 20 Sangat tidak sesuai 1 12 12 Jumlah 100 347 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  347,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,47. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Penyitaan tetap dapat  dilaksanakan  walaupun  wajib  pajak/penanggung  pajak  tidak  hadir,  sepanjang  salah seorang  saksi  berasal  dari  Pemerintah  Daerah  setempat,  sekurang-kurangnya  setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris dikategorikan sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

## Tabel 10
Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Berita Acara Pelasanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah
dan mempunyai kekuatan mengikat. No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 8. Sangat sesuai 5 26 130 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 340 100 X = 3,43
Sesuai 4 30 120 Ragu – ragu 3 17 51 Tidak sesuai 2 15 30 Sangat tidak sesuai 1 12 12 Jumlah 100 343 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  343,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,43. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  rumus  Mean  bahwa  pernyataan  Dalam  hal pelaksanaan  penyitaan  tidak  dihadiri  oleh  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak,  Berita  Acara Pelasanaan  Sita  ditandatangani  oleh  Juru  Sita  Pajak  dan  saksi-saksi,  dan  Berita  Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.

## Tabel 11
Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada atau ditempat-tempat umum.
No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 9. Sangat sesuai 5 37 185 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 Sesuai 4 40 160 Ragu – ragu 3 12 36
Tidak sesuai 2 7 14 𝑋 = 399 100 X = 3,99 Sangat tidak sesuai 1 4 4 Jumlah 100 399 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  399,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,99. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada atau ditempat-tempat umum sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.
Tabel 12
Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada, wajib pajak/penanggung pajak, Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikan terdaftar, Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar, Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
untuk kapal laut.
No Pernyataan Alternatif jawaban Bobot nilai Jumlah responden (N) Nilai kuesioner ( ∑ x ) Mean (X) 10. Sangat sesuai 5 27 135 𝑋 = ∑ 𝒙 𝑵 𝑋 = 349 100 X = 3,49
Sesuai 4 32 128 Ragu – ragu 3 17 51 Tidak sesuai 2 11 22 Sangat tidak sesuai 1 13 13 Jumlah 100 349 Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tanggapan  responden  tersebut  hasil  kuesioner  sebesar  349,  kemudian  hasil dihitung menggunakan rumus Mean dengan membagi jumlah tanggapan responden dengan jumlah  responden,  maka  hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  3,49. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari rumus Mean bahwa pernyataan Salinan Berita Acara  Pelaksanaan  Sita  disampaikan  kepada,  wajib  pajak/penanggung  pajak,  Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikan terdaftar, Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar, Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal laut sesuai karena berada pada nilai interval 3,43 – 4,23.
Berdasarkan hasil analisis seluruh data, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan data yang  telah  dihitung  menggunakan  rumus  Mean  yaitu  sebesar  30,06.  Kemudian  akan dihitung nilai dari keseluruhan dengan menggunakan rumus Grand Mean atau rata-rata total hitung (Sugiyono, 2012) sebagai berikut:
𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑎𝑛 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑎𝑛 = 36,90 10 = 3,69
dari  pernyataan  responden  yang  disebarkan  kepada  100  responden  dan  dari  nilai  interval diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat  utang  pajak  pada  KPP  Pratama  Medan  petisah  telah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  undang-undang  Nomor  19  Tahun  2000  peraturan  UU  perpajakan  yang  berlaku karena berada diantara nilai interval 3,43 - 4,23.

## Kesimpulan
Setelah  menguraikan  dan  membahas  secara  umum  mengenai  pelaksanaan  prosedur penyitaan barang-barang wajib pajak akibat utang pajak pada KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2018-2020, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan prosedur penyitaan barang wajib pajak akibat utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan No.19 Tahun 2000.

## Saran
Akan lebih baik apabila KPP Pratama Medan Petisah menambah jumlah juru sita pajak karena juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berjumlah 10 (sepuluh) orang saja. Dengan penambahan ini juru sita pajak akan lebih mudah menemukan wajib pajak sehingga tindakan penyitaan dapat dilakukan lebih maksimal dan lebih baik lagi.

## Referensi
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi. Yogyakarta. Mardya,  Fitrianingsih.  2016. Pelaksanaan  Prosedur  penyitaan    barang-barang  wajib  pajak akibat  hutang  pajak.  Studi  kasus  pada  KPP  Pratama  Makassar  Selatan.  Makassar. Skripsi . Universitas Muhammadiyah Makassar.
Meliana,  Eka.  2019.  Prosedur  pelaksanaan  Penyitaan  barang-barang  wajib  pajak  akibat utang  pajak  pada  KPP  Pratama  Tanjung  Karang.  Palembang. Skripsi .  Universitas Lampung
Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak . Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2018. Perpajakan Indonesia. Edisi terbaru. Jakarta. Sumarsan. 2017. Tindakan penagihan pajak. Jakarta. Salemba Empat. Soemitro,  Rochmat,  2017. Pajak  sebagai  sumber  pendapatan  negara. Salemba  Empat. Jakarata.
Soemitro, Rochmat, 2017. Dasar - Dasar Hukum Pajak, Jakarta. Salemba Empat.