## KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH MASSA REFORMASI DI SMA
Oleh: Zulkarnain Email: zulkarnain@uny.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  kebijakan  kurikulum  sejarah  Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  pada  masa  Orde  Lama.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  historis.  Penelitian  ini  menggunakan studi  dokumen  dan  wawancara.  Analisis  data  menggunakan  model  analisis  interaktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) selama kurun waktu 1945-1951, kurikulum sejarah SMA masih menggunakan kurikulum  AMS (Algemene Middelbare School) . Sedangkan kebijakan pemerintah terhadap kurikulum sejarah masa pemerintahan Orde Lama, lebih mengarah pada kebijakan  politik,  dan  dengan  jelas  orientasi  materi  lebih  banyak    mengarah    pada  doktrin politik,  ideologi  bangsa,  begitu  juga  dengan  orde  baru.  Berbeda  dengan  oral  dan  orba, kurikulum  sejarah  pada  massa  reformasi  di  mana  kajiannya  adalah  kurikulum  1994 suplemen GBPP 1999, kurikulum 2004, 2006 dan kurikulum 2013, selain menempatkan mata pelajaran sejarah pada kelompok mata pelajaran wajib serta peminatan, mata pelajaran sejarah diberikan porsi lebih dibandingkan porsi pembelajaran pada kurikulum 2004.

## Kata kunci: kebijakan, kurikulum sejarah masa reformasi, SMA

## ABSTRACT
This study aims to find out: the history of high school curriculum policies during the Orde Lama. The research method used is qualitative research using a historical approach. This  study  uses  document  study  and  interview  method.  Data  analysis  using  interactive analysis models. The results showed that: (1) during the period 1945-1951, the high school history curriculum still used the AMS curriculum (Algemene Middelbare School) which was a curriculum inherited from the Dutch East Indies era. Whereas government policy towards the history curriculum of the Old Order government was more directed towards political policy,  and  clearly  the  orientation  of  the  material  was  more  directed  towards  political doctrine,  national  ideology,  as  well  as  the  new  order.  In  contrast  to  Oral  and  Orba,  the historical curriculum in mass reforms in which the study is a 1994 curriculum supplement of GBPP 1999, 2004,2006 curriculums and 2013 curriculum, in addition to placing historical subjects in compulsory subjects and specialization, historical subjects are given a portion more than the portion learning in the 2004 curriculum.

## Keywords: policy, reformation history curriculum, high school
PENDAHULUAN Kajian  kurikulum  dan  materi pelajaran  sejarah  jika  dilihat  dari  segi historis maupun filosofis menurut Djoko Suryo (2005:2), sebaiknya bertolak pada beberapa wilayah kajian yaitu: 1) sejarah pemikiran  dan  filsafat  keagamaan
sebagai  sumber  eksplanasi  tentang perubahan dan kelangsungan kehidupan makhluk;  2)  sejarah  peradaban  dan kebudayaan sebagai
sumber pemahaman nilai dan makna kelangsungan  dan  perubahan  hidup manusia  dalam  berdialog  dengan
lingkungan alam sekitar dan zamannya; 3)  sejarah  nasional  dan  sejarah  lokal atau sejarah Indonesia makro dan mikro merupakan landasan penting bagi proses revitalisasi dan rekonstruksi masyarakat bangsa dan negara bangsa masa kini dan masa  depan;  4)  sejarah  sosial  atau sejarah  masyarakat  atau  sejarah  dari bawah (history  from  bellow) yang berpusat  pada  golongan  tertentu, organisasi  kemasyarakatan,  dan  orang kecil  akan  melengkapi  gambaran dinamika  dan  proses  perkembangan masyarakat  Indonesia  secara  luas  dan lengkap  serta  kontinu;  dan  5)  sejarah konstitusional  Indonesia  memberikan landasan pemahaman tentang demokrasi
dan pembentukan
masyarakat madani (civil society).
Dalam  menyusun  kurikulum pendidikan sejarah atau standar isi yang sesuai  dengan  perubahan  zaman,  maka legalitas  pendidikan  sejarah  dalam kurikulum  pendidikan  nasional  harus menekankan aspek-aspek penting materi  pelajaran  sejarah,  di  mana kurikulum  harus  menekankan:  a) pentingnya pembelajaran sejarah sebagai  sarana  pendidikan  bangsa;  b) sebagai  sarana  pembangunan  bangsa secara  mendasar;  c)  menanamkan national
consciousness dan
Indonesianhood
sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme; d) perspektif  sejarah the  past-present- future sebagai  sarana  menanamkan semangat  nasionalisme;  e) historical consciousness pada  masa  revolusi kemerdekaan,  membentuk  semangat nasionalisme  dan  solidaritas  rakyat dalam  mempertahankan  negara  RI;  f) pengalaman  sejarah  bangsa  sebagai pengetahuan penting dalam penyelenggaraan  pendidikan  bangsa; g) perlunya  pengakuan  pemerintah  akan pentingnya  pendidikan  sejarah  sebagai sarana  untuk  membentuk  jati  diri  dan integritas  bangsa;  h)  dan  rumusan sejarah  sebagai  mata  pelajaran  yang
menanamkan  pengetahuan  dan  nilai- nilai proses perubahan dan perkembangan  masyarakat  Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini (Djoko Suryo, 2005: 2). Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus mampu mendorong siswa berpikir kritis-analisis dalam  memanfaatkan  pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan  masa  kini  dan  yang  akan datang;  mengembangkan  kemampuan intelektual  dan  keterampilan  untuk memahami  proses  perubahan  dan keberlanjutan;  dan  berfungsi  sebagai sarana  untuk  menanamkan  kesadaran akan adanya perubahan dalam kehidupan  masyarakat  melalui  dimensi waktu (Djoko Suryo, 2005: 3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  kebijakan    pendidikan termasuk  di  dalamnya  adalah  kajian yang  berhubungan  dengan  kurikulum sejarah  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam penelitian  dibidang  kebijakan  publik. Pengklasifikasian  penelitian  kebijakan didasari  berbagai  argumentasi    dan pertimbangan  akademis  di  mana  kajian dan  pembahasan  kurikulum  menurut penulis  selalu dijadikan sebagai pijakan oleh  pemerintah  selaku  pengambil kebijakan  dalam    menentukan  arah pendidikan di suatu negara, hasil kajian analisis  yang  berhubungan  dengan kebijakan kurikulum berimplikasi positif terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, serta aspek seperti penjaminan mutu, penyelenggara pendidikan serta aspek yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh.
Penjelasan  ini  sama  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Richart  Elmore  (baca Elmore  1992:188),  penelitian  kebijakan memerlukan  kajian  yang  terorganisir dengan  baik,  oleh  karenanya    antara kajian  kurikulum  dan  kebijakan  politik kenegaraan  bukan hanya dalam bentuk
action akan  tetapi  selalu  berorientasi pada  peristiwa  dan  penyederhanaan guna  menjawab  persoalan  tentang kurikulum yang baik dan ideal.
Peneliti  sependapat dengan  teori yang dikemukakan oleh  Richar Elmore, oleh karenanya  teori ini layak digunakan sebagai  salah  satu  teori  pendukung penelitian  dalam  rangka  mempertajam data penelitian. Berdasarkan komparasi data  hasil  penelitian  dengan  teori kebijakan  menurut  penulis  bahwa kebijakan  pendidikan    termasuk  kajian yang  berhubungan  dengan  kebijakan kurikulum    mata  pelajaran  sejarah  di Sekolah Menegah Atas yang dikeluarkan oleh  instrumen  resmi  kenegaraan berupa Kepres, Inpres maupun kebijakan berupa Surat  Keputusan dari
Menteri  Pendidikan,  merupakan  hasil dialogis  dan  uji  publik  dari  naskah akademis yang mengarah pada kesepakatan  dua  lembaga  kenegaraan yakni  lembaga  eksekutif  dan  legislatif. Pernyataan  ini  mengindikasikan  bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan kajian pendidikan dan kurikulum  tidak akan  pernah  lepas  dari  politik kekuasaan,  kebijakan  ini  dengan sendirinya  akan  berimplikasi  pada kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dimasa  kini  maupun  massa  yang  akan datang.
Kebijakan  di  bidang  kurikulum sebagai sebuah keputusan dan kesepakatan bersama di bidang pendidikan memiliki keterkaitan dengan tata  kehidupan  masyarakat  yang dilayani,  antara  subyek  dan  obyek mengalami keterkaitan, antara pembuat kebijakan  dan  pengguna  kebijakan  juga harus  sinkron  dan  saling  terkait  satu dengan  yang  lainnya,  oleh  karenanya kurikulum  tidak  mungkin  menjadi sebuah  kebijakan  publik  apabila  tidak mendapat dukungan politik.
Jika  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  politik  yakni  eksekutif maupun legislatif termasuk di dalamnya
adalah    kebijakan  kurikulum  baik  itu kurikulum  pendidikan  yang  bersifat umum maupun kurikulum mata pelajaran  sejarah  dari  periode  satu  ke periode yang lainnya selalu menimbulkan pertentangan antara kelompok baik pro maupun kontra. Guna menghindari  konflik  kebijakan  yang berkepanjangan    diperlukan  suatu kearifan dari berbagai pihak yang dalam terori  kebijakan  publik  dikenal  dengan istilah  politik  kebijaksanaan    atau dengan  kata  lain  dikenal  dengan  istilah bahwa  setiap  “kebijakan  membutuhkan kebijaksanaan ” (Ripley 1985,40-41). Dalam  kebijakan  publik  sering kali  kita  mendengarkan  istilah  bahwa suatu bangsa dan kehidupan kebangsaannya  adalah  hasil  dari  suatu proses realisasi aspirasi dan perjuangan kelompok  masyarakat  dengan  segala hambatan  dan    tantangan  yang dihadapinya,  oleh  karenanya  sangat tepat jika kurikulum pendidikan sejarah dapat  diaplikasikan  dalam  sebuah proses  pendidikan  yang  bermartabat yang  bisa  digunakan  sebagai    sarana pendidikan politik yang tepat dan ampuh serta  dapat  dikembangkan  sebagai landasan  berpikir  yang  positif  tentang kehadiran bangsa. Pembelajaran sejarah juga  hendaknya  dijadikan    media pendidikan yang mencerminkan dinamika  kehidupan  politik  dan  aspek kehidupan lainnya yang dapat dijadikan cermin  bagi  pengembangan  kehidupan bangsa  masa  kini  dan  masa  yang  akan datang. Pendidikan sebagai upaya sadar dalam  membangun  insan  yang  cerdas spiritual, sosial, dan emosional sehingga luaran  yang  dihasilkan  akan  menjadi pembina dan pembangun bangsa ke arah yang lebih bermartabat.
Politik pemerintah  di  suatu  negara  sangat dominan pengaruhnya terhadap perubahan kurikulum pendidikan,
termasuk di dalamnya politik kurikulum sejarah Indonesia  dengan segala
konsekuensi  logis  ke  arah  yang  lebih baik.
Perubahan  kurikulum  sebagai representasi sebuah
kebijakan merupakan tindakan politik kompromistis antara eksekutif dalam hal ini diwakili oleh pemerintah (Kementerian  Pendidikan Nasional)  dan legislatif  dalam  hal  ini  sebagai representasi  dari  masyarakat  yang dipilih  melalui  proses  pemilihan  umum yang  demokratis,  hal  ini  suatu penyelesaian di antara kepentingan yang saling bersaing, senada dengan pendapat di  atas,  Taylor  (1997:  13)  Suatu kebijakan  kurikulum  adalah    dinamis dan  interaktif,  dan  bukan  hanya seperangkat suruhan atau niat. Kebijakan kurikulum pendidikan merupakan suatu tindakan yang kompromistis  politik  antara  citra  yang bertentangan  mengenai  bagaimana seharusnya  perubahan  harus  berjalan. Kompromi politik dicapai melalui proses negosiasi  nilai-nilai  oleh  pemerintah  di antara  kelompok  berpengaruh  dalam masyarakat.  Pernyataan  ini  senada dengan pendapat dan pemikiran Easton, dia  menganggap  kebijakan  sebagai sebuah jejaring keputusan dan tindakan yang menentukan nilai, hakikat kebijakan,  demikian  pendapat  Easton (1953:30).
Menurut General Medical Council (2010:  178)  hal-hal  yang  berkaitan dengan  kurikulum  harus  berpatokan pada  hasil  belajar  yang  bersifat general (umum),  profesional,  dan  yang  bersifat khusus  dalam  kemampuan  penguasaan terhadap  pengetahuan,  keterampilan, dan  sikap.  Selain  itu  juga  kurikulum harus  merekomendasikan  terhadap pengalaman  belajar  dan  dalam  hal profesionalitas.
Kejatuhan  rezim  Soeharto  pada 1998,  diikuti  kehadiran  suplemen Kurikulum  1999.  Sebab,  pelaksanaan kurikulum  1994  banyak  mengalami permasalahan terutama dalam
penguasaan  materi  ( content  oriented ). Permasalahan  tersebut  meliputi:  beban belajar  siswa  terlalu  berat  karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya  materi/  substansi  yang kurang relevan dengan tingkat perkembangan  berpikir  siswa,  dan kurang terkait dengan aplikasi kehidupan  sehari-hari.  Maka,  dilakukan penyempurnaan dengan diberlakukannya  suplemen  kurikulum 1994 (Sholeh Hidayat, 2013: 12). Suplemen kurikulum 1994 dilakukan  dengan  mempertimbangkan prinsip  penyempurnaan  kurikulum, yaitu: pertama , penyempurnaan kurikulum secara kontinu yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Kedua , penyempurnaan  kurikulum  dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban  belajar,  potensi  siswa,  dan keadaan  lingkungan  serta  sarana pendukungnya. Ketiga, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran  substansi  materi  pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan
siswa. Keempat , penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan  berbagai  aspek terkait,
seperti tujuan materi pembelajaran,  evaluasi  dan  sarana- prasarana  termasuk  buku  pelajaran.
Kelima, penyempurnaan  kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya  dan  tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana  prasarana  pendidikan  lainnya yang tersedia di sekolah (Sholeh Hidayat, 2013: 12). Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan  secara  bertahap  yakni tahap  penyempurnaan  jangka  pendek dan  penyempurnaan  jangka  panjang. Implementasi  pendidikan  di  sekolah mengacu  pada  seperangkat  kurikulum.
Salah  satu  bentuk  inovasi  yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan  mutu  pendidikan  adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum  1994  disempurnakan  lagi sebagai  respons  terhadap  perubahan struktural  dalam  pemerintahan  dari sentralistik menjadi disentralistik sebagai
konsekuensi
logis dilaksanakannya  UU  No.  22  dan  25 tentang  otonomi  daerah.  Kurikulum 1994 adalah kurikulum nasional terakhir yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah Pusat  dan  dinyatakan  berlaku  secara nasional  dan  mengakhiri  dominasi Pemerintah Pusat dalam dunia pendidikan  (Departemen  Pendidikan Nasional Jakarta, 2003).
Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)  mulai  diterapkan  di  Indonesia pada  tahun  pelajaran  2001/2002.  KBK merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dasar kebijakan penyelenggaraan KBK adalah perubahan keempat  UUD  Pasal  31  Tentang Pendidikan; Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang  GBHN  tahun  1999-2004; Undang-Undang Tentang
Sistem
Pendidikan  Nasional,  Pemberlakuan Undang-Undang  No  22  Tahun  1999 Tentang  Otonomi  Daerah;  Peraturan Pemerintah  No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan  Pemerintah  dan  Daerah Sebagai
Daerah Otonom yang menyatakan bahwa
pusat berkewenangan  dalam  menentukan: kompetensi siswa, kurikulum dan materi pokok, penilaian nasional, dan kalender pendidikan;  GBHN  tahun  1999  yang berisi  perlu  penyempurnaan  sistem pendidikan dan penyempurnaan kurikulum dan diversifikasi; dan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang telah dicanangkan  oleh  presiden  (Puskur Balitbang, 2004).
Ketentuan  tentang  kurikulum termasuk  kerangka  dasar  dan  struktur kurikulumnya  serta  pengembangannya ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  No
19/2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan  serta  Undang-Undang  No 20/2003 Tentang Sisdiknas Pasal 36, 37, dan 38. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003  pada  Bab  X  Pasal  36  Ayat  (1): pengembangan  kurikulum  dilakukan dengan  mengacu  pada  standar nasional pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi  sesuai  dengan  satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ayat (3) kurikulum disusun sesuai dengan  jenjang  pendidikan  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Pada Pasal 38 Ayat (91) berisi tentang  kerangka  dasar  dan  struktur kurikulum  pendidikan  dasar  dan menengah  ditetapkan  oleh  pemerintah (UU Sisdiknas Tahun 2003).
Kurikulum berbasis kompetensi adalah  kurikulum  yang  pada  tahap perencanaan,  terutama  dalam  tahap pengembangan  ide  akan  dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan pendekatan, kompetensi dapat menjawab  tantangan  yang  muncul. Artinya,  pada  waktu  mengembangkan atau  mengadopsi  pemikiran  kurikulum berbasis kompetensi maka pengembang kurikulum  harus  mengenal  benar landasan filosofi, kekuatan dan kelemahan  pendekatan  kompetensi dalam  menjawab  tantangan,  serta jangkauan validitas pendekatan tersebut ke  masa  depan.  Harus  diingat  bahwa kompetensi  bersifat  terus  berkembang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia  profesi  maupun  dunia  ilmu (Suyanto, 2005)
Adapun  ciri-ciri  KBK  meliputi: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, penyampaian dalam  pembelajaran  menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi
juga  sumber  belajar  yang  lain  yang memenuhi unsur edukasi, dan penilaian menekankan  pada  proses  dan  hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum ini dapat memberikan dasar- dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman  belajar  yang  membangun integritas  sosial,  serta  membudayakan dan  mewujudkan  karakter  nasional. Dengan kurikulum yang demikian dapat memudahkan  guru  dalam  penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip  belajar  sepanjang  hayat  yang mengacu  pada  empat  pilar  pendidikan universal,  yaitu:  belajar  mengetahui, belajar  melakukan,  belajar  menjadi  diri sendiri,  dan  belajar  hidup  dalam kebersamaan (Drost, 2006: 3-8).
KBK memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan,  keterampilan,  sikap,  dan tingkat  penguasaan  yang  diharapkan dicapai  dalam  mempelajari  suatu  mata pelajaran.  Cakupan  standar  kompetensi standar  isi  ( content  standard )  dan standar penampilan ( performance standard ). Kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi, adalah pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap minimal  yang  harus dikuasai  dan  dapat diperagakan  oleh  siswa  pada  masing- masing  standar  kompetensi.  Materi pokok  atau  materi  pembelajaran,  yaitu pokok  suatu  bahan  kajian  yang  dapat berupa  bidang  ajar,  isi,  proses, keterampilan,  serta  konteks  keilmuan suatu  mata  pelajaran.  Sedangkan indikator  pencapaian  dimaksudkan adalah  kemampuan-kemampuan  yang lebih  spesifik  yang  dapat  dijadikan sebagai ukuran untuk menilai ketuntasan belajar (Mulyasa, 2006: 42).
Dari  definisi-definisi  di  atas kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan/potensi peserta didik
secara optimal, mengonstruksi apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam kurikulum berbasis kompetensi berupaya mengondisikan setiap peserta didik  agar  memiliki  pengetahuan, keterampilan,  sikap  dan  nilai-nilai  yang diwujudkan  dalam  kebiasaan  berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaiannya harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya,  norma,  integrasi  dan  aplikasi berbagai kecakapan kinerja, dengan kata lain  KBK  berorientasi  pada  pendekatan konstruktivisme (Oemar Hamalik. 2005: 137).
Beberapa kelebihan KBK antara lain:  mengembangkan  kompetensi- kompetensi  siswa  pada  setiap  aspek mata  pelajaran  dan  bukan  pada penekanan  penguasaan  konten  mata pelajaran itu sendiri, dan mengembangkan  pembelajaran  yang berpusat  pada  siswa  ( student  oriented ).
Siswa  dapat  bergerak  aktif  secara  fisik ketika  belajar  dengan  memanfaatkan Panca  indra  seoptimal  mungkin  dan membuat  seluruh  tubuh  serta  pikiran terlibat  dalam  proses  belajar.  Dengan demikian,  siswa  dapat  belajar  dengan bergerak  dan  berbuat,  belajar  dengan berbicara  dan  mendengar,  belajar dengan mengamati dan menggambarkan,  serta  belajar  dengan memecahkan  masalah  dan  berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh  melalui  kegiatan  mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan
melalui kegiatan mendengarkan,  berbicara,  membaca, dan  menulis.  Guru  diberi  kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi di sekolah/daerah masing-masing. bentuk  pelaporan  hasil  belajar  yang memaparkan  setiap  aspek  dari  suatu
mata  pelajaran  memudahkan  evaluasi dan  perbaikan  terhadap  kekurangan peserta didik. Penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi  kemampuannya  secara optimal, dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten.
KBK banyak mengalami kelemahan  pada  penerapan  di  setiap jenjang  pendidikan  yang  meliputi: paradigma  guru  dalam  pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya  yang  lebih  pada teacher oriented , kualitas SDM guru berdasarkan Human  Development  Index,  Indonesia peringkat ke 109 dari 179 negara, salah satunya  karena  banyak  guru  mengajar bidang  studi  yang  bukan  merupakan profesionalitasnya, sarana dan prasarana  pendukung  pembelajaran yang  belum  merata  di  setiap  sekolah,
sehingga KBK tidak
bisa diimplementasikan secara
komprehensif,  kebijakan  pemerintah yang  setengah  hati,  karena  KBK dilaksanakan  dengan  uji  coba  di beberapa sekolah mulai tahun pelajaran 2001/2002  tetapi  tidak  ada  payung hukum tentang pelaksanaan tersebut.
Di  samping  kelemahan  dalam kebijakan  dan  implementasi  KBK  juga memiliki  kelemahan  dari  sisi  isi kurikulum, antara lain: dalam kurikulum dan  hasil  belajar  indikator  sudah disusun,  padahal  indikator  sebaiknya disusun  oleh  guru,  karena  guru  yang paling  mengetahui  tentang  kondisi peserta didik dan lingkungan dan konsep KBK  sering  mengalami  perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi  dan  kompetensi  dasar sehingga  menyulitkan  guru  untuk merancang
pembelajaran
secara berkelanjutan.
KTSP (Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan) muncul setelah KBK dihentikan  tahun  2006  sebagai  salah satu  wujud  reformasi  pendidikan  yang
memberikan otonomi pada sekolah dan satuan
pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing.  Perbedaan  yang  paling menonjol KTSP dengan KBK adalah guru lebih  diberikan  kebebasan  untuk merencanakan  pembelajaran  sesuai dengan  lingkungan  dan  kondisi  siswa serta  kondisi  sekolah  berada.  Hal  ini disebabkan  kerangka  dasar  (KD), standar  kompetensi  lulusan  (SKL), standar  kompetensi  dan  kompetensi dasar  (SKKD)  setiap  mata  pelajaran untuk  setiap  satuan  pendidikan  telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.  Hal  ini  sesuai  dengan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 bahwa  wewenang  Pemerintah  Pusat dibatasi  pada  penetapan  standar  yang bersifat  nasional.  Kewenangan  tersebut meliputi kewenangan menetapkan Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  dan Standar  Isi  (SI)  (Sholeh  Hidayat,  2013: 17).
Landasan dan prinsip pengembangan  KTSP  ditetapkan  pada Undang-Undang  No  20  Tahun  2003 Tentang Sisdiknas, Permen No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,  Permen  Nomor  24  Tahun 2006  Tentang  SKL  dan  Standar  Isi, Permen Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. PP Nomor 19  Tahun  2005  yang  menginstruksikan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan  sejarah  di  masa  mendatang adalah tanggung jawab satuan pendidikan.  UU  Nomor  20  Tahun  2003 Pasal  36  Ayat  (1)  menentukan “pengembangan  kurikulu m  dilakukan dengan  mengacu  pada  standar nasional pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan  nasional”.  Sedangkan  PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 16 Ayat (1) menetapkan  “penyusunan  kurikulum pada  tingkat  satuan  pendidikan  jenjang
pendidikan  dasar  dan  menengah berpedoman  pada  panduan  yang disusun  oleh  BSNP”.  Panduan  yang dimaksudkan oleh Pasal 16 Ayat (1) itu dijelaskan pada Ayat (2) berupa model- model  kurikulum  (Undang-Undang  No 20 Tahun 2003).
Pengajaran sejarah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat (1)  dan  penjelasannya,  pendidikan sejarah  adalah  bagian  dari  ilmu pengetahuan sosial (IPS). Dalam penjelasan  tersebut  dinyatakan  bahwa bahan  kajian  IPS  dimaksudkan  untuk “mengembangkan pengetahuan, pemahaman,  dan  kemampuan  analisis peserta  didik  terhadap  kondisi  sosial masyarakat”.
Penjelasan
ini menempatkan materi pendidikan sejarah  sebagai  materi  kurikulum  dari
SD sampai SMA walaupun harus disadari bahwa nama mata pelajarannya mungkin  IPS,  sejarah  atau  lainnya  (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37).
Lembaga yang melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum  jenjang  SD  sampai  SMA ditetapkan  dalam  UU  Nomor  20  Tahun 2003 Pasal 38 dan dilengkapi dengan PP Nomor  19 Tahun  2005 Pasal 17 ayat  2. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa dinas pendidikan kabupaten/kota bertanggungjawab  melakukan  supervisi terhadap  pengembangan  kurikulum pendidikan  dasar.  Dinas  Pendidikan provinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum jenjang pendidikan  menengah.  Dalam  PP tersebut  menyebutkan  bahwa  lembaga yang  bertanggungjawab  melakukan supervisi tersebut adalah “dinas kabupaten/kota untuk SD, SMP, SMA dan SMK,  dan  departemen  yang  menangani urusan  pemerintahan  di  bidang  agama untuk  MI,  MTs,  MA,  dan  MAK”. Perbedaan  ini  akan  menimbulkan masalah dalam pelaksanaan di lapangan (PP Nomor 19 Tahun 2005).
Standar  Nasional  Pendidikan dalam KTSP diatur dalam UU Nomor 20 Tahun  2003  Pasal  35  Ayat  2  dan  PP Nomor  19  Tahun  2005  Pasal  3  dan  5. Standar Nasional Pendidikan mencakup standar  isi,  standar  proses,  standar kompetensi  lulusan,  standar  pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan  prasarana,  dan  standar  penilaian pendidikan.  Dari  delapan  standar tersebut,  yang  telah  dijabarkan  dan disahkan penggunaannya oleh Mendiknas  adalah  standar  isi  dan standar  kompetensi  lulusan.  Standar  isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi  yang  dituangkan  dalam kriteria  tentang  kompetensi  lulusan, kompetensi  bahan  kajian,  kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta  didik  pada  jenjang  dan  jenis pendidikan  tertentu.  Standar  Isi  untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang  selanjutnya  disebut  Standar  Isi mencakup  lingkup  materi  minimal  dan tingkat  kompetensi  minimal  pada jenjang  dan  jenis  pendidikan  tertentu. Standar  isi  memuat  kerangka  dasar, struktur  kurikulum,  beban  belajar, kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan, dan  kalender  pendidikan/akademik  (E. Mulyasa, 2007).
Kedalaman  muatan  kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan  dalam  kompetensi  setiap tingkatan dan semester yang terdiri atas standar  kompetensi  dan  kompetensi dasar (Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor  19  Tahun  2005).  Sementara  itu PP yang sama pada pasal 25 menetapkan “standar  kompetensi  lulusan  digunakan sebagai  pedoman  penilaian  dalam penentuan  kelulusan  peserta  didik  dari satuan pendidikan meliputi “kompetensi untuk  seluruh  mata  pelajaran  atau kelompok  mata  pelajaran  dan  mata kuliah  atau  kelompok  mata  kuliah”. Sedangkan, pengelompokan mata pelajaran  di  atur  dalam  PP  Nomor  19
Tahun  2005  Pasal  6  Ayat  (1) mengelompokkan mata pelajaran kurikulum  pendidikan  dasar  dan menengah (bagi sekolah umum, kejuruan,  dan  khusus)  atas  lima kelompok yaitu: kelompok mata pelajaran  agama  dan  akhlak  mulia;
kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan  dan  kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan  dan  teknologi;  kelompok mata  pelajaran  estetika;  dan  kelompok mata  pelajaran  jasmani,  olahraga,  dan kesehatan (PP Nomor 19 Tahun 2005).
Menurut  PP  Nomor  19  Tahun 2005  Pasal  7  Ayat  (3),  (4),  (5)  dan  (6) dan  penjelasannya,  pendidikan  sejarah adalah  termasuk  kelompok  mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengemasan pendidikan sejarah  untuk  SMA  sebagai  mata pelajaran yang berdiri sendiri diberikan di kelas X (semester 1 dan 2), di kelas XI dan XII  IPS, IPA, dan Bahasa. Untuk IPS diberikan  tiga  sks  setiap  semester, Bahasa diberikan 2 sks setiap semester, sedangkan IPA diberikan satu sks setiap semester.  Maka,  pendidikan  sejarah harus memperhatikan kondisi masyarakat  yang  ada  di  sekitar  peserta didik,  harus  dapat  mengkaji  apa  yang terjadi,  dan  menerapkan  apa  yang dipelajari dari materi pendidikan sejarah dalam kehidupan sehari-hari (PP Nomor 19 Tahun 2005).
Pasal  7  Ayat  (1)  ditetapkan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan  akhlak  mulia  dilaksanakan  melalui “muatan  dan/ata u  kegiatan  agama, kewarganegaraan,  kepribadian,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  estetika, jasmani,  olahraga,  dan  kesehatan”. Artinya,  IPS  dan  sejarah  termasuk  di dalamnya  harus  pula  memperhatikan dan bertanggungjawab terhadap pengembangan  pendidikan  agama  dan akhlak  mulia.  Ketetapan  ini  sangat  baik karena  suatu  kualitas  yang  kompleks seperti  keyakinan  agama  dan  akhlak
mulia tidak mungkin dikembangkan oleh satu  kelompok  mata  pelajaran  apalagi satu mata pelajaran saja. Pengembangan keyakinan  agama  dan  akhlak  mulia haruslah  menjadi  kepedulian  dan tanggung  jawab  setiap  mata  pelajaran sehingga terjadi proses penguatan yang diprasyaratkan  dalam  teori  tentang pengembangan skills ( intellectual ataupun psikomotorik dan motorik) dan sikap (Hamid Hasan, t.th: 20).
Pada tahun ajaran baru 2013/2014  pemerintah  menetapkan diberlakukannya  kurikulum  baru  yaitu Kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP dan  melanjutkan  pengembangan  KBK yang  telah  dirintis  pada  tahun  2004 dengan  mencakup  kompetensi  sikap, pengetahuan,  dan  keterampilan  secara terpadu  sesuai  amanat  UU  20  Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Pasal  35  dan  Peraturan Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Nasional  (Deden  Cahaya Kusuma,  t.th:  8).  Kurikulum  2013 mempunyai  tujuan  untuk  mendorong peserta  didik,  mampu  lebih  baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan)  apa  yang  mereka peroleh  atau  mereka  ketahui  setelah menerima  materi  pelajaran  (Sisdiknas, 2012).
Penyusunan  kurikulum  2013 juga menitikberatkan
pada penyederhanaan,
tematik-integratif (Dokumen  Kurikulum,  2013:  37). Kurikulum  2013  disusun  disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: konten kurikulum yang masih  terlalu padat, ini ditunjukkan  dengan  banyaknya  mata pelajaran yang tidak disesuaikan dengan usia  peserta  didik;  belum  sepenuhnya berbasis  kompetensi  sesuai  dengan tuntutan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan nasional; kompetensi
belum menggambarkan secara holistik domain
sikap,  keterampilan,  dan  pengetahuan; beberapa  kompetensi  yang  dibutuhkan sesuai dengan perkembangan
kebutuhan
(misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft  skills dan hard  skills , kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam  kurikulum;  belum  peka  dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi  pada  tingkat  lokal,  nasional, maupun global; standar proses pembelajaran  belum  menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka  peluang  penafsiran  yang beraneka  ragam  dan  berujung  pada pembelajaran yang berpusat pada guru; standar  penilaian  belum  mengarahkan pada  penilaian  berbasis  kompetensi (proses  dan  hasil)  dan  belum  secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan KTSP memerlukan dokumen  kurikulum  yang  lebih  rinci agar  tidak  menimbulkan  multi  tafsir (Abdullah Idi, 2014: 26; Sholeh Hidayat, 203: 120; Leo Agung, 2015: 112-113). Faktor  eksternal  penyusunan kurikulum  2013  meliputi:  tantangan masa  depan  seperti  arus  globalisasi, masalah  lingkungan  hidup,  kemajuan IPTEK, kebangkitan industri  kreatif dan budaya,  dan  perkembangan  pendidikan di  tingkat  internasional;  kompetensi masa  depan  seperti  kemampuan berkomunikasi,  berpikir  jernih,  efektif, efisien  dan  kritis,  kemampuan  toleran terhadap perbedaan pandangan; fenomena  sosial  yang  banyak  terjadi seperti  narkoba,  korupsi,  plagiarisme, dan  gejolak  sosial;  dan  persepsi  publik yang  menilai  pendidikan  selama  ini menekankan pada aspek kognitif, beban siswa  yang  terlalu  banyak  dan  kurang bermuatan karakter (Abdullah Idi, 2014: 26; Sholeh Hidayat, 203: 121; Leo Agung, 2015: 113).
Dengan demikian pembaharuan kurikulum  sebagai  ciri  kurikulum  2013 terdiri  dari  tujuh  aspek  yaitu: pertama, kompetensi  lulusan  memperhatikan
keseimbangan soft  skil dan hard  skill yang  meliputi  pengembangan  nilai (sikap),  pengetahuan,  dan  ketrampilan. Kedua, standar isi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan  tematik-integratif. Ketiga, standar  proses  dilengkapi  dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar,  menyajikan,  menyimpulkan dan  mencipta;  guru  wajib  merancang dan  mengelola  proses  pembelajaran yang aktif dan guru bukan satu-satunya sumber  belajar;  sikap  tidak  diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Keempat, standar  evaluasi (penilaian)  berdasarkan  pada  penilaian otentik (kompetensi sikap, ketrampilan, dan  pengetahuan). Kelima, pendekatan kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran wajib dan pilihan pada jenjang SMA. Keenam, struktur  kurikulum  pada SMA  mengalami  perubahan  sistem, pengurangan mata pelajaran, dan jumlah jam  bertambah  2JP/minggu  akibat pendekatan  pembelajaran. Ketujuh, kegiatan ekstrakurikuler pramuka menjadi  wajib  dan  ekstrakurikuler partisipatif  (Abdullah  Idi,  2014:  28; Sholeh Hidayat, 203: 126-132).
Aspek utama penerapan kurikulum 2013 adalah perubahan pola pikir, ketrampilan dan kompetensi guru, dan kepemimpinan, kultur dan manajemen sekolah (Kementerian Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  2013:  2). Penerapan  kurikulum  2013  di  SMA terlaksana  secara  bertahap  yaitu diterapkan  di  kelas  X  dan  hanya  di beberapa  sekolah  saja.  Pada  prinsipnya penerapan kurikulum 2013 adalah suatu upaya pemahaman antara ideal curriculum (kurikulum  yang  dicita- citakan dalam bentuk rencana ideal) dan actual  curriculum (kurikulum  yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran). Maka tingkat keberhasilannya  adalah  seberapa  jauh perbedaan  keduanya.  Hal  ini  menuntut
kualitas  pendidik  (Abdullah  Idi,  2014: 268).
Kurikulum  2013  dirancang dengan  tujuan  untuk  mempersiapkan insan  Indonesia  supaya  memiliki kemampuan  hidup  sebagai  pribadi  dan warga  negara  yang  beriman,  produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen  pendidikan  untuk  dapat membawa  insan  Indonesia  memiliki kompetensi  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan  sehingga  dapat  menjadi pribadi  dan  warga  negara  yang produktif,  kreatif,  inovatif,  dan  afektif (Kemendikbud,  Bahan  TOT  Kurikulum 2013).
Pada  penerapan  kurikulum 2013 di sekolah, guru harus menggunakan pendekatan ilmiah
( scientific ),  karena  pendekatan  ini  lebih efektif hasilnya dibandingkan pendekatan  tradisional.  Kriteria  sebuah pendekatan  pembelajaran  sehingga dapat  dikatakan  sebagai  pendekatan ilmiah  atau  pendekatan scientific harus memenuhi tujuah kriteria pembelajaran scientific , yai Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan scientific akan  menyentuh  tiga  ranah, yaitu:  sikap  (afektif),  pengetahuan (kognitif), dan keterampilan
(psikomotor).
Dengan
proses pembelajaran  yang  demikian  maka diharapkan  hasil  belajar  melahirkan peserta  didik  yang  produktif,  kreatif, inovatif,  dan  afektif  melalui  penguatan sikap,  keterampilan,  dan  pengetahuan yang  terintegrasi. Pertama, ranah  sikap menggamit  transformasi  substansi  atau materi  ajar  agar  peserta  didik  “tahu mengapa ”; kedua, ranah  keterampilan menggamit  transformasi  substansi  atau materi  ajar  agar  peserta  didik  “tahu bagaimana”; ketiga, ranah  pengetahuan menggamit  transformasi  substansi  atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa”.
Hasil akhirnya adalah peningkatan  dan  keseimbangan  antara kemampuan  untuk  menjadi  manusia yang baik ( soft skills ) dan manusia yang memiliki  kecakapan  dan  pengetahuan untuk  hidup  secara  layak  ( hard  skills ) dari  peserta  didik  yang  meliputi  aspek kompetensi  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan.
Kurikulum 2013 menekankan  pada  dimensi  pedagogik modern  dalam  pembelajaran,  yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan  ilmiah  ( scientific  appoach )
dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
mengamati,
menanya, menalar,
mencoba, membentuk  jejaring  untuk  semua  mata pelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Taufik.  (1996).  “ Pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah ”,  dalam  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Pemikiran  tentang  pembinaan kesadaran sejarah.
Jakarta: Direktorat  Sejarah  dan  Nilai Tradisional,  Proyek  Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah. Cahaya  Kusuma  Deden, “ Analisis
Komponen-komponen pengembangan  kurikulum  2013 pada bahan uji publik kurikulum 2013”, Jurnal  analisis  komponen- komponen pengembangan kurikulum 2013. Bandung: UPI.
Drost , J.  (2006). Dari  KBK  sampai  MBS . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Elson,R.E. (2008). The idea of indonesia: a.history. Combridge:  Combridge University Press.
Gleencross,
A. (2010). Historical
Conciousness  in  International Relation  Theory:  a  Hidden Diciplinary  Dialogue. Milenium Conference in Barden University. Greenberg,  D.  (2010).  Metahistory  of
Everyday:
Historical
Conciousness in Lived Existence
(Set  in  Late  Eighteenth  Century Britian). Tesis Master , University of British Columbia, Canada. Hasan  Hamid  .  (2009). Evaluasi kurikulum. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Idi . Abdullah (2014). Pengembangan kurikulum  teori  dan  praktik .
Jakarta : Raja Grafinfo Persada.
Kementerian Penerangan Republik Indonesia. (1949). Kenang-
kenangan  kongres  pendidikan antar  indonesia  di  ibu  kota Republik Indonesia 15-20 Oktober
1949 . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia. 2012. Bahan uji publik kurikulum 2013 . Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
______.Document    : Kurikulum    sejarah Indonesia    SMA :  Jakarta: Kementerian  Pendidikan  Dan Kebudayaan
______.Document  : Kurikulum  sejarah Indonesia  SMA  1994 Jakarta:
Kementerian  Pendidikan  Dan Kebudayaan
. ______.Document  : Kurikulum  sejarah Indonesia  Suplemen  GBPP  1999. Jakarta: Kementerian  Pendidikan Dan Kebudayaan
______.Document  : Kurikulum  sejarah Indonesia 2004 . Jakarta: Kementerian  Pendidikan  Dan Kebudayaan ______.Document  : Kurikulum  sejarah Indonesia 2006 . Jakarta: Kementerian Pendidikan nasional .____ _______,Perbandingan  kurikulum 2004  (kbk),  2006  (KTSP)  dan kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian  Pendidikan  Dan Kebudayaan.
__.2013. Dokumen  kurikulum  2013 . Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
_______, Implementasi  kurikulum  2013 .
Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
______,Bahan Ajar Pengelolaan Pembelajaran  tematik  terpadu . Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
_______,Konsep  penilaian  autentik  pada proses  dan  hasil  belajar .  Jakarta: Kementerian  Pendidikan  Dan Kebudayaan.
______ Kerangka  dasar  dan  struktur kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian  Pendidikan  Dan Kebudayaan. Kuntowijoyo. (1994). Metodologi sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana  dan  Jurusan  Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Kuntowijoyo.  (1995). Pengantar  ilmu sejarah. Yogyakarta:  Bentang Budaya.
Kaelan.  (2005). Metode  penelitian kualitatif
bidang filsafat . Yogyakarta: Paradigma
Korber,  A.  (2015). Historical  awareness, historical  competencies – and beyond? Some conceptual development  within  German history  didactics .  56  S,  URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-108- 118.
Leo  Agung.  (2015). Telaah  kurikulum sekolah  menengah  di  indonesia sejak
kemerdekaan hingga reformasi. Yogyakarta: Ombak.
-asas kurikulum . Jakarta: Bumi Aksara.
Oliva,  Peter  F.  (1992). Developing  the curriculum 3rd edition . New York : Harper Collins Publishers.
Peraturan-Peraturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar- Dasar Pendidikan Dan Pengadjaran  Disekolah, Pewarta
P.P.K., No. 3, tahun 1 , hlm. 22-26
Pengumuman Bersama Kementerian P.P. dan  K  RIS  dan  Kementerian  P.P. dan  K  RI  Tanggal  30  Juni  1950, Pewarta P.P.K. no. 1, tahun 1, hlm. 4-5.
Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang :
Pemberlakuan  kurikulum  tahun 2006 dan kurikulum 2013.

## Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005  tentang  : Standar  nasional pendidikan .
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun  2005  tentang  : Standar nasional pendidikan.
Permendikbud  Nomor  54  Tahun  2013 Tentang  : Standar  kompetensi lulusan  pendidikan  dasar  dan menengah.
Paparan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan. 2014. Press Workshop : Implementasi kurikulum 2013 . Paparan  Wakil  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan.  2014. Konsep  dan implementasi kurikulum 2013. Paparan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan.  2013. Implementasi kurikulum  2013  dan  relevansinya dengan  kebutuhan  kualifikasi kompetensi lulusan.
Puskur  Balitbang. Kurikulum  2004 kerangka dasar . Jakarta:
Departemen Pendidikan Ramos, P.H., Paz, S.D.I. (2009). Learning Historyin  Middle  School  by
Designing  Multimedia  in  a Project-based Learning Experience.  Journal  of  Research on  Technology  in  Education,  42 (2), 151-171.
Richard,  Jack  C.  (2001). Curriculum development in language teaching . Cambridge: Cambridge University Press
Suryo Djoko (2005). ”Paradigma sejarah di  Indonesia  dan  kurikulum sejarah”, dalam Makalah seminar nasional  dan  temu  alumni program studi pendidikan sejarah program pascasarjana universitas
sebelas maret
surakarta.
Surakarta: PPS UNS. Syafii Maarif Ahmad . (1995). ”Historiografi  dan  pengajaran sejarah Indonesia”. Makalah dalam  seminar  nasional  tentang “demitologi  pemahaman  sejarah masa kini dalam rangka pendewasaan
pengetahuan sejarah  bangsa”. Padang:  FPIPS IKIP Padang.
_____, Islam dalam bingkai ke-Indonesiaan dan kemanusiaan . Jakarta : Maarif
Institute.
Sjamsuddin Helius  dkk. (1993). Sejarah pendidikan  di  indonesia  zaman kemerdekaan (1945-1966) .
Jakarta:  Departemen  Pendidikan Dan Kebudayaan
Sukmadinata  Nana  Syaodah . (2001). Pengembangan kurikulum . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Talin,  Rosy.  (2014).  The  Teaching  of History in Secondary School .International  Journal  of Social  Science  and  Humanities Research, 2, 72-78.
Tilaar,  H.A.R.  (2006). Standardisasi pendidikan nasional, suatu
tinjauan  kritis .  Jakarta:  Rineka Cipta.
_______. (2000). Paradigma baru pendidikan  nasional .  Jakarta:
Rineka Cipta.
_______.  (2002). Pendidikan  kebudayaan dan masyarakat
madani Indonesia . Bandung:Remaja
Rosdakarya Tim
Tyler,  Ralph  W.  (1973). Basic  principles of  curriculum  and  instruction . London:  Lowe  and  Brydone (Printers) Ltd.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang    : Sistem  pendidikan nasional .
Undang-Undang  Republik  Indonesia. (2003). Undang-undang nomor 20 tahun  2003  tentang sistem pendidikan  nasional . Jakarta:
Kloang klede Putra Timu
Widja  I  Gde  .  (1989). Pengantar  ilmu sejarah:  sejarah  dalam  perspektif pendidikan. Semarang:  Satya Wacana.