Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 4, no. 1 (2023), pp. 57-70, doi: 10.15575/as.v2i2.14327

## PERBANDINGAN  PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM NEGARA PENGANUT MAZHAB SYAFI`I (MALAYSIA DAN YAMAN)
Muhammad Ihsanul Arif 1, , Muhammad Adib Al Farisi 2,
1 Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*Correspondence: arif21oktober@gmail.com , adibalfarisi19@gmail.com

## Abstract
The renewal of Muslim countries that occurred as a result of the enactment of western law on colonialism provided a reconstruction that experienced a codification. This legal renewal is carried out to maintain the existence of Islamic law. Although some Muslim countries do not apply the concept of Islamic law traditionally, at least in legal legislation it can reflect Islamic values. Becoming a researcher to discuss Islamic Family Law in Muslim countries because apart from looking back at history, of course, you also have to look at the socio-political conditions that developed as a determining factor for the birth of this law or the product it produces. One of them is Malaysia and Yemen. Based on this research, aims to provide a comparison of legal provisions in Malaysia and Yemen, thus creating rules as a legal basis. This research is a library research study that compares a paradigm of law enforcement in the two countries. This research finds a concept of legal renewal in which the two countries seek to bring together a point of agreement between Islamic law, western law, and law based on the reality of society in their respective countries, and the products of family law cannot be separated from socio-political influences as well as culture and history of the country.
Keywords: Comparison, Islamic Law Renewal, Malaysia and Yemen.

## Abstrak
Pembaharuan  negara-negara  muslim  yang  terjadi  akibat  diberlakukan  hukum barat pada kolonialisme memberikan suatu rekontruksi mengalami adanya suatu kodifikasi. Pembaharuan hukum ini dilakukan dalam menjaga eksistensi hukum Islam. Meskipun di beberapa negara muslim tidak menerapkan konsep hukum Islam secara tradisonal setidaknya dalam legislasi hukum dapat mencerminkan nilai-nilai  Islam.  Menjadi  peneliti  untuk  membahas  Hukum  Keluarga  Islam  di negara muslim karena selain melihat kembali sejarah tentunya juga harus melihat kondisi  sosial  politik  yang  berkembang  sebagai  faktor  penentu  bagi  lahirnya hukum tersebut atau produk yang dihasilkan. Salah satunya negara Malaysia dan Yaman.  Berdasarkan  penelitian  tersebut  bertujuan  memberikan  perbandingan
Perbandungan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Madzhab…
dari  ketentuan  hukum  di  negara  Malaysia  dan  Yaman,  sehingga  menciptakan aturan  sebagai  landasan  hukum.  Penelitian  ini  studi library  research yang membandingkan suatu paradigma keberlakukan hukum di dua negara tersebut. Hal  ini  penelitian  menemukan  suatu  konsep  pembaharuan  hukum  yang  dua negara  tersebut  berupaya  mempertemukan  titik  sepakat  antara  hukum  Islam, hukum  barat  dan  hukum  berdasarkan  realitas  masyarakt  di  negaranya  masing- masing dan produk-produk hukum keluarganya tidak lepas dari pengaruh sosial politik dan juga budaya serta history dari negara tersebut.
Kata Kunci : Perbandingan, Pembaharuan Hukum Islam, Malaysia dan Yaman

## Pendahuluan
Pembaharuan  hukum  Islam  menjadi  salah  satu  titik  temu  masyarakat dalam mengarungi persoalan di masyarakat. Tentunya problem beriringan dengan keadaan  masyarakat  semakin  menyeluruh  dan  merata  masyarakat  muslim  di seluruh dunia dalam pemberlakuan hukum keluarga di negara muslim khususnya. Hal  ini,  dalam  al- Qur’an  t erdapat  beberapa  ayat  yang  mengatur  ketentuan tersebut.  Senanda  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Apeldorn  bahwa  manusia dikuasai oleh hukum. Sebagaimana hukum dilihat dari sejak lahir hingga manusia meninggal. 1
Sebagaimana  pada  persoalan  di  negara  muslim  keberadaan  hukum keluarga  menjadi  sangat  penting,  oleh  karena  itu  faktanya  dilapangan  hukum keluarga  mengalami  pembaharuan  hukum  secara  signifikan.    Begitu  juga  pada pembaharuan hukum Islam ini tidak terlepas dari pro dan kontra baik itu antara kaum  tradisonalis  maupun  modernis.  Pembaharuan  hukum  Islam  terjadi perdebatan di sejumlah negara, namun ini menjadi out of the date. 2 Selain dengan kebijakan  tiap  negara  berbeda-beda  pada  pemberlakuannya,  namun  sejatinya negara  yang  baik  mayoritas  muslim  maupun  muslim  dapat  mengupayakan memisahkan antara urusan agama dengan negara. Salah satunya melihat hukum Islam pada pemberlakukan antara Malaysia dan Yaman menjadi objek kajian yang berbeda  yakni  dengan  peraturan  undang-undang  maupun  dalam  hal  kultur masyarakat tersebut.

## Metodologi
Penelitian ini berfokus studi pustaka (library research), yang mana berfokus pada  perbandingan  antara  Malaysia  dan  Yaman  sebagaimana  bertujuan  untuk mengetahui perbandingan pemberlakuan hukum Islam di negara tersebut dalam kodifikasi  maupun  pembaharuan  hukumnya.  Sehingga  menciptakan  pengaruh
1 J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Moderen (Surabaya: Amar Press, 1990), h.27.
2 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.6.
terhadap perubahan kebijakan hukum di dua negara tersebut. Hal ini demikian dilakukan  dalam  rangka  menyesuaikan  terhadap  kebutuhan  masing-masing negara agar tercapai maslahah.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Pembaharuan Hukum Antara Malaysia dan Yaman
Pada pembaharuan hukum antara Malaysia dan Yaman memberikan hal upaya  hukum  berdasarkan  ketentuan  letak  sosial-geografis,  historis  dan  lain sebagainya. Namun jika dilihat pada negara Malaysia ini merupakan peninggalan masa  colonial  Inggris  yang  menyadari  sebagai  sistem  hukum  berkaitan peninggalan  barat.  Hal  tersebut  Malaysia  memberikan  suatu  kodifikasi  dari hukum  masa  lalu  dengan  mengimplementasikan  dengan  sosial  masyarakat kontemporer  modern  saat  ini.  Ketentuan  tersebut  membuat  suatu  penerapan hukum Islam diterapkan di Malaysia yang berimplikasi pada realita masyarakat dengan pada akhirnya membuat produk-produk hukum keluarga di Malaysia. Sejauh  ini  pembaharuan  hukum  Islam  di  Malaysia  memberikan  suatu refleksi  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  di  negara  tersebut. Sedangkan  pada  negara  Yaman  ketentuan  hukum  Islam  tidak  terlepas  dari kehidupan sosial masyarakat yang mana pada keberlakukan hukum pada Undang- undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi suatu landasan. 3

## Undang-Undang Hukum Keluarga di Malaysia
Malaysia  merupakan  Negara  Muslim  yang  pertama  kali  melakukan Pembaharuan Hukum keluarga, melalui Mohammedan serta Ordinance No. V (lima) 1880 di bagian negeri Selat ( Pulau Pinang, Negeri Sembilan, dan Melaka). Meskipun sebenarnya jauh sebelum tahun 1880,Malysia sudah melakukan usaha penetapan  hukum  keluarga  yang  di  adopsi  dari  prasasti-prasasti  yang  mereka miliki.  Selain  itu  referensi  yang  di  dapat  melalui  buku  sehingga  menghasilkan pokok-pokok hukum.
Sejatinya  usaha  kodifikasi  Hukum  di  Malaysia  terbagi  dalam  beberapa fase, yaitu pra penjajahan, masa penjajahan inggris, dan pasca kemerdekaan. Pada periode sebelum penjajahan bisa di sebut juga dengan periode Melayu,di masa ini menghasilkan butiran hukum beserta terjemahannya.  Antara lain yang termaktub dalam Prasasti Trengganu di tuliskan menggunakan aksara Jawa Kuno, 1303 M. Selain  itu  dalam  buku  yang  di  kenal  “Qanun”  atau  Hukum  Singkat  Malaka, berisikan  empat    pokok  hukum  :  (1)  Hukum  Keluarga  Islam,  (2)  Hukum kewajiban orang Islam, (3) Hukum pemilikan malaka, dan (4) Hukum maritim.
3 Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negaranegara Muslim”, dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy - Syir’ah, Vol. 6:2, (Tahun 2013), hlm. 213.
Perbandungan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Madzhab…
Pada  saat  masa  penjajahan  inggris  sistem  hukum  keluarga  malaysia terdapat  pergeseran.Ternyata  Inggris  memiliki  pengaruh  terhadap  Perundang- undangan Malaysia, dengan menganut common  law system. Hal ini di lakukan pada  awal  mula  nya,secara  tidak  langsung    Malaysia  menerapkan common  law sebagai pedoman. Pada tahun 1878 M Civil Law Act ini dengan sistem common law pertama kali nya di perkenalkan ke wilayah bagian federasi Melayu. Berikutnya, common law erkembang dengan menambahkan asas- asas yang di impor  Inggris dari  India,  seperti    hukum  acara  perdata,  dan  pidana  yang  dikodifikasi,  serta hukum kontrak juga asas.
Berikutnya, Malaysia melakukan revisi Undang-Undang Hukum perdata di tahun 1956 sampai 1972. Serangkaian revisi itu di lakukan di sebabkan  ada nya ketidak  seimbangan  antara  Undang-Undang    aturan  agama  dan  adat  melayu. Selain itu hukum adat yang ada sering kali di tepikan oleh hakim,praktisi hukum ataupun  pengacara  .  Pada  akhirnya    terdapat  multi  sistem  hukum  yang  di terapkan. 4
Pada  akhirnya  di  tahun  1880,  Inggris  membenarkan  terhadap  hukum perkawinan dan perceraian  dalam “ Mohammedan Marriage Ordinance 1 1 No. V Th 1880” kemudian aturan tersebut mulai tersebar pada negara -negara bagian antara lain “Malaka, P ulau Pinang, dan Singapore ” sebanyak empat BAB diantara nya :
BAB I : Tentang  Pendaftaran Perkawinan dan perceraian BAB II : Tentang  Pelantikan Qadi BAB III : Tentang  Harta Benda dalam Perkawinan BAB IV : Tentang Ketentuan Umum Di susul pada tahun 1885 dalam Registration  of  Muhammadan  Marriages and    Divorces  Enactment di  negara  bagian  Perak,  Selangor,  Pahang  dan  Negeri Sembilan. Berkisar 12 tahun berikutnya di ikuti negara bagian yakni  Kelantan, Peris, Terengganu, Kedah Johor dalam “The Divorce Regulation tahun 1907 ”. Inggris menegsesahkan aturan tersebut terkait dalam perceraian dan perkawinan. Namun setelah pasca kemerdekaan, Malaysia melakukan serangkain pembaharuan dalam aturan perkawinan dan perceraian di semua negara bagian. Akan tetapi tiap-tiap negara memiliki  undang-undang yang berbeda walaupun ada beberapa kesamaan. Antara lain (UU Keluarga Islam Malaka 198), (UU Kelantan 1983) , (UU Negeri Sembilan  1983), (UU  Wilayah  Persekutuan  1984), (UU  Perak  1984  (No.1) , (UU  kedah  1979), (UU  Pulau  Pinang  1985), (UU  Trengganu  1985), (UU Pahang 1987), (UU Selangor 1989), (UU johor1990), (UU Serawak 1991), (UU Perlis 1992), dan (UU Sabah1992). 5
4 Rohmad Nurhuda, “Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia,” e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 ( Juni 2022): hlm 79.
5 Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, ”Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Isam di Negara Muslim ( Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam),” ADHKI: Jour nal of Islamic Family Law  Volume 3, Nomor 1, ( Juni 2021): hlm 55.

## Kodifikasi Hukum Keluarga di Malaysia Pencatatan Perkawinan
Peraturan pecatatan perkawinan di malaysia bukan hanya sebagai sarana administrasi    melainkan  sudah  menjadi  undang-undang  yang  berlaku. Sebagaimana dapat di lihat pada Bahagian II BAB Perkawinan dalam pasal 22 tentang  catatan  daftar  perkahwinan  ayat  (“1,2  dan  3”)  Akta  Undang -undang Keluarga Islam (“Wilayah - wilayah Persekutuan”) 1984 (akta 303). Dalam pasal 22 di sebutkan:
“ Ayat  (1)  sebaik  selepas  akad  nikah  suatu  perkahwinn  dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta ‟ liq yang  ditetapkan  atau  ta ‟ liq  lain  bagi  perkahwinan  itu  di  dalam  daftar perkahwinan ” . “ Ayat  (2)  Catatan  itu  hendaklah  diakui  saksi  oleh  pihak-pihak  kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan oleh dua orang saksi, selain pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakad-nikahkan ” . “ Ayat  (3)  Catatan  itu  hendaklah  kemudiannya  ditandatangani  oleh pendaftar ” . 6
Dapat  di  uraikan  dalam UU  ini  dijelaskan  bahwa  bukan  berarti  semua peristiwa perkawinan dapat dicatatkan. Dalam  Pasal 12 disebutkan:
“ Ayat (1) suatu perkahwinan yang melanggar dengan akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini ” . “ Ayat  (2)  Walau  apa  pun  subseksyen  (1)  dan  tanpa  menjejaskan subseksyen  40  (2),  sesuatu  perkahwinan  yang  telah  diupacarakan berlawanan  dengan  mana-mana  peruntukan  bahagian  ini  tetapi sebaliknya  sah mengikut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah akta ini dengan perintah daripada Mahkamah ” .
Undang-undang  di  Malaysia  secara  tegas  akan  memberikan  hukuman (pinalti) terhadap  mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Hal tersebut dapat  dilihat  dalam    Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  (Negeri  Pulau Penang)  2004  pada  Bahagian  IV  tentang  Pinalti  dan  Pelbagai  Peruntukan Berhubungan Dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan, dalam pasal 40 ayat  (2).  Yang  mana  secara  ringas  point  penting  maksud  pasal  ini,  apabila melanggar aturan hukum  ataupun kesalahan akan di kenai denda tidak lebih dari satu ribu ringgit dan penjara maksimal enam bulan.
Lalu  pada  Bahagian  II  terdapat  Ketentuan  yang  berkenaan  dengan pencatatan perkawinan ada di dalam pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “ selepas sahaja
6 Ibnu  Radwan  Siddik,T. Ma,  “Studi  Pebandingan    Ketentuan  Pencatatan  Perkawinan  D i Indonesia Dan Malaysia,” Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab Volume 1. No. 1 (Januar- Desmber 2017): hlm128.
Perbandungan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Madzhab…
akad  nikah  sesuatu  perkahwinan  dilakukan,  Pendaftar  hendaklah  mencatatkan butir-butir  yang  ditetapkan  dan  ta ‟ liq  yang  ditetapkan  atau  ta ‟ liq  lain  bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan ” . Kemudian  dalam  Bahagian  IX    tentang  Penalti  pasal  125  Akta UndangUndang  keluarga  Islam  disebutkan: “ Ayat  (1)  Sesiapa  sahaja  yang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawak akta ini dan dia dengan sengaja cuai  atau  tidak  berbuat  demikian  maka  dia  melakukan  suatu  kesalahan  dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi  enam  bulan  atau  kedua-duanya ” . “ Ayat  (2)  sesiapa  sahaja  yang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah akta ini atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan  atau  menandatangani  apa-apa  dokumen  yang  perlu  di  sisi undang-undang  bagi  maksud  melaksanakan  pendaftaran  dokumen  itu  dan  dia dengan sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka  dia  melakukan  suatu  kesalahan  dan  hendaklah  dihukum  denda  tidak melebihi  satu  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  tidak  melebihi  enam  bulan  atau kedua-duanya ” . Dapat di uraikan bahwa ketentuan UU di Malaysia , mewajibkan adanya pencatatan  perkawinan  dalam  hukum  keluarga.  Suatu  Perkawinan  yang berpedoman  pada    hukum  syara ‟ meskipun    tidak  dicatatkan  tetap sah  secara ketentuan  agama,  tetapi  secara  tegas  peraturan  yang  ada  di  Malysia  akan memberikan  sanksi hukuman berupa denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau sanksi kedua-duanya.

## Batasan Usia Nikah
Telah di sebutkan sebelum nya bahwa negara bagian memiliki ketentuan undang-undang  tersendiri.  Untuk  di  bidang  keluarga  di  sebut  dengan enakmen/statut.  Aturan mengenai pembatasan usia perkawinan dapat di lihat pada  Akta  Undang-undang  Keluarga  Muslim  (Wilayah-wilayah  Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen  8 (umur minimal perkawinan) serta dalam Akta A902  berbunyi  :  “Tiada  sesuatu  perkahwinan  boleh  diakadnikahkan  di  bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu” 7
Sedangkan  di  bagian  negara  Wilayah  Persekutuan ketentuan  batas  usia perkawinan berada dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim Malaysia tahun 1984  No  304  Pasal  8, “ bahwa  usia  bagi  laki-laki  18  tahun  dan  perempuan  16 tahun ” .  Apabila    melanggar  ketentuan  tersebut  maka  harus  meminta  izin  dari pejabat  yang  berwenang.  Berikutnya,dalam  pasal  37  juga  menyebutkan  bahwa “ orang yang memaksa seseorang untuk menikah atau mencegah seseorang yang telah mancapai batas umur yang ditentukan untuk menikah merupakan kejahatan
7 Lihat Seksyen 8 Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayahwilayah Persekutuan) 1984.)
dan  harus  dihukum  dengan  denda  paling  banyak  seribu  ringgit  atau  penjara kurang dari enam bulan atau kedua-duanya ” . 8

## Poligami
Ketentuan poligami di Malaysia telah di seragamkan  pada tahun 1984 di dalam Undang -undang keluarga negeri-negeri yang di sebut syeksen nomor 23. Hal  ini  di  perintahkan  pada  semua  negeri-negeri  bagian  di  Malaysia  serta persyaratan dan prosedur dalam ketentuaan ini di persulit apabila seseorang suami yang  ingin  mengajukan  izin  poligami.  Tidak  hanya  itu  bagian  negeri  Selangor melakukan  amandemen  syeksen  23  tahun  1984  menjadi  Undang-Undang Keluarga  Islam  Selangor  Th  2003,dalam  amandemen  ini  menambahkan persyaratan  izin  poligami  di  wajibkan  meminta  penyetujuan  dari  lembaga Mahkamah. 9

## Perceraian
Hukum Keluarga Malaysia menyatakan bahwa penjatuhan talak di luar dan  tanpa  izin  pengadilan  dapat  dikenakan  denda  1000  ringgit  atau  penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus.
Unifikasi  Hukum Keluarga Islam Yaman
Untuk  mengupayakan  reformasi  hukum  di  negara  Yaman  Selatan memberlakukan pada tahun 1974, hal ini dimunculkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum (Qanun al-Usrah). Persoalan hukum keluarga terdiri dari 53 pasal yang memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, maupun putusan perkawinan, serta pemeliharaan anak. Tentu ini menjadi cukup singkat  dibandingan  dengan  Undang-undang  di  negara  Arab  lainnya,  Namun dalam  segi  materil  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Undang-undang  sangatlah berbeda  dengan  aturan  fiqih,  Ushul,  Mazhab  maupun  dalam  pemberlakuan hukum keluarga tersebut.

## Pencatatan Perkawinan
Berbeda  dengan  negara-negara  Muslim  lainnya  bagi  Yaman,  ketentuan Pencatatan  perkawinan  di  Negara  ini  mempunyai  kekuatan  keabsahann  pada perkawinan.  Hal  ini  menunjukkan  tercatat  nya  perkawinan  tidak  sekedar persyaratan  administratif. 10
8 Inn eke Wahyu Agustin, “P enetapan Usia Perkawinan di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusu ri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan,” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 6, no. 1 ( Juni 2018): hlm 83.
9 Abdul  Halim,  Ariyall  Hikam  Pratama,  “Poligami  Tidak  Tercatat  di  Pengadilan  Agama  di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia” Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, (Juni 2020): hlm  96.
10 Muhammad  Romli  Muar,  “Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Multi  Presfektif,”  Ahwal  Al - Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid  Vol.4. No.1  (Maret 2021): hlm 38.
Perbandungan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Madzhab…

## Batasan Usia Pernikahan
Ketentuan aturan batasan usia nikah di Yaman memiliki pembatasan usia nikah, bagi laki laki dengan ketentuan 18 tahun sedangkan bagi perempuan 16 tahun. Namun pembatasan tersebut bersifat lemah,karena peraturan ini sekedar anjuran. Demikian pula negara tidak secara tegas mengatur akan hal ini. Jika di elaborasikan  dengan  fiqh  klasik,  ketentuan  ini  tidak  banyak  berubah.  Seperti ungkapan  Imam  as- Syafi`i  “  bahwa  saya  lebih  senang  jika  seorang  ayah  tidak menikahkan anak prempuan nya sebelum baligh”. 11

## Poligami
Sama seperti negara-negara muslim lainnya bahwa ketentuan poligami di Yaman  di  perbolehkan  akan  tetapi  dengan  batasan.  Dalam  membatasi, mengizinkan, dan memtuskan iailah kewenangan dari pengadilan. Adapun alasan yang dapat di terima bagi seorang suami yang ingin berpoligami yakni  : (1) Istri menderita  penyakit  kronis  yang  kiranya  mustahil  sembuh,  yang  apabila  tidak berpoligami akan mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga (2) Istri mengalami kemandulan yang dikuatkan dengan keterangan dokter. Pada aspek keadilan  poligami  di  maksudkan  agar  menjaga  terjadinya  perkawinan,  bukan mempertimbangkan terhadap perilaku suami untuk berlaku adil. 12

## Perceraian
Dalam pasal  25 hingga pasal 30 pada Family Law of  Republic Yaman Soutyang 13 ini memuat seputar aturan perceraianyang di anggap dapat menjadi rujukan antara lain :
Pasal 25 “ Perceraian  yang  dilakukan  sepihak  adalah  dilarang.  Perceraian  tidak sah  (tidak  ada)  baik  yang  diucapkan  atau  di  tulis  kecuali  setelah mendapat izin  dari  Badan  Peradilan  Pemerintah-Pengadilan  ( District Court )  setelah diadakan pemeriksaan. Kemudian  Pengadilan tidak akan mengabulkan maupun menizinkan kecuali setelah menunjuk seseorang yang  bertanggung  jawab  dan  telah  berusaha  sekuat-kuatnya  untuk mengupayakan  perdamaian    antara    para    pihak    dan    Pengadilan membenarkan    alasan-alasan  untuk  menjatuhkan  talak  sehingga kelanjutan  ikatan  pernikahan  tersebut  dan  hidup  rumah  tangga  tidak mungkin lagi”.
Pasal 26
11 Elkhairati,  “Pembatasan  Usia  Perkawinan  (Tinjauan  Undang -undang  dan  Maqashid  asy- Syari’ah)” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , Vol. 3, No. 1, (2018):hlm 97.
12 Atho Muzhar, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern,(Jakarta:ciputat press:2003), hal.74- 75)
13 Sadari  , “Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian Analisis  Perbandingan  Hukum   Keluarga   Di Indonesia Dan Dunia,” Istinbath : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 2 ( Oktober 2015): hllm 9.
“ Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan Pengadilan  dapat  memberi  sanksi  bagi  yang  menjatuhkan  talak  lebih dari satu dalam sesaat ” . Pasal 29 “ 1.  Pengadilan  dapat  membubarkan  maupun  memutuskan  sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut:
“ (1) Apabila  salah  satu  pihak  sejak  menikah  merasa  menderita  karena salah  satu  pihak  mengidap  penyakit  dimana  penyakitnya  tersebut dokter  menyatakan  bahwa  penyakitnya  tidak  dapat  disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan ” . “ (2)  Apabila  salah  satu  pihak  hilang  atau  pergi  dalam  waktu  3  tahun berturut-turut  jika    suami    atau    isteri    kembali,    maka    hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah ” . “ (3) Apabila   salah pihak   tidak   sanggup   memberikan   nafkah   dimana ketidak  sanggupan  pemberian  nafkah  tersebut  patut  terjadi, maka dalam  kasus  ini  Pengadilan  dapat  memberikan  kelonggaran  selama  3 bulan  dan apabila  sampai  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan ” . Pasal 30 “( a) Apabila Pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi faktor penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan isteri tidak ditemukan kesalahannya. Maka isteri yang telah dicerai harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun”.
“(b)  Apabila  seorang  isteri  didapati  suka  bertengkar  dan  menjadi penyebab  keretakan,  maka  Pengadilan  dapat  menetakan  suami mendapatkan  ganti  rugi  tidak  terbatas  seperti  halnya  mahar  yang diberikan”.

## Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Ketentuan pencatatan perkawinan
Pembaharuan hukum keluarga Islam pada negara Malaysia dan Yaman memberikan  suatu  perbedaan  masing-masing  dari  sisi  sosial-kultur.  Hal  ini menyebabkan adanya suatu pencatatan perkawinan yang mana antara keduanya sesuai aturan hukum berlaku seperti di Malaysia pada pelaksanaan pencatatatan setelah dilangsungkan akan nikah. Sejauh ini tentu pencatatan sendiri merupakan upaya  persyaratan  administrasi  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  sah  maupun tidaknya  suatu  pernikahan.  Sebagaimana  tentu  yang  menjadi  dasar  hukum  di Malaysia yakni secara administrasi sesuai dengan UU Pulai Pinang Pasal 22 Ayat 1 berbunyi: “Selepas Sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar
Perbandungan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Madzhab…
hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan”. Apalagi jika pencatatan perkawinan  untuk  orang  Malaysia  yang  berada  di  luar  negeri  yang  melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia di luar negeri. Pada prinsipnya sama, hanya saja terletak  pada  perbedaannya  orang  tersebut  mendaftarkan  pernikahannya  tidak langsung di petugas pendaftaran pernikahan di Malaysia, cukup mendaftarkan diri di  petugas  pendaftaran  yang  diangkat  oleh  kedutaan  Malaysia  di  negara bersangkutan. Sejauh ini prinsip pencatatan perkawinan bagi orang Malaysia yang berada  di  luar  negeri  dan  tidak  melakukan  pernikahan  di  kedutaan  Malaysia. Untuk kasus seperti ini, yang bersangkutan (pria) yang melakukan perkawinan dalam masa 6 bulan setelah akad nikah, mendaftar pada petugas yang diangkat oleh kedutaan Malaysia setempat, atau jika sebelum habis masa enam bulan dan yang bersangkutan kembali ke Malaysia, boleh mendaftarkan pernikahannya ke Malaysia.  Ketentuan  ini  berdasarkan  “UU  Serawak  pasal  29  ayat  1”,  “UU Kelantan” dan “UU Negara Sembilan”.
Disisi lain juga di negara Yaman tidak lah jauh berbeda dengan negara muslim  lainnya  pada  penerapan  pencatatan  perkawinan,  hal  ini  terjadinya  saat upaya reformasi hukum kelurga di Yaman pada tahun 1974 dan ini sebagai aturan yang  memuat  sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Hukum  Keluarga  (Qanun  al  Usrah).  Sebagaimana  aturan  tersebut  mengalam pembaharuan hukum, oleh sebab itu pencatatan perkawinan yang di berlakukan negara  tersebut  memiliki  perbedaan  dengan  negara-negara  muslim  lainnya. Hukum keluarga negara tersebut, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validasi) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja namun terletak pada validasi.

## Ketentuan Batasan Usia Nikah
Pada  ketentuan  batas  nikah  antara  Malaysia  dan  Yaman  tentu  dalam menetapkan  usia  perkawinan  oleh  negara-negara  muslim  lainnya.  Dengan mengkaji beberapa teks di dalam Al- Qur’an, para mujtahid memutuskan untuk perlunya diadakan pembatasan usia perkawinan. Hal tersebut menyangkut prinsip hukum  yang  harus  dikedepankan,  yaitu  kemasalahatan  umat  yang  berasaskan pada  keadilan  dan  kemanfaatan  serta  mencegah  timbulnya  kerusakan  akan mewujudkan kebahagian dan kesejahteraan pasangan suami-istri dalam membina rumah tangga dan menjaga keturunannya yang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam alQur’an. Seperti halnya di Malaysia diberlakukan dengan “UU Perkawinan di Malaysia UU Tahun 1984 Nomor 304, Pasal 8” menyebutkan:
“Tidak  boleh  melangsungkan  pernikahan  atau  melakukan  pencatatan pernikahan dimana usia perkawinan masing-masing di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan, kecuali hakim Syari’ah mengizinkannya secara tercatat dalam kondisi tertentu,” Pasal 37 menyebutkan: “Kecuali  diizinkan menurut  hukum shar’i setiap orang yang  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman    apapun    (a)  memaksa seseorang untuk menikah  yang  bertentangan dengan keinginannya, atau (b) mencegah seorang laki-laki yang telah mencapai umur delapan belas tahun  atau  wanita  yang  sudah  mencapai  16  tahun  untuk  melakukan perjanjian perkawinan  yang sah adalah merupakan suatu kejahatan dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau dihukum dengan hukuman kedua-duanya yaitu denda dan penjara”.
Kemudian tidak jauh juga dengan Yaman juga diterapkan adanya batasan minimal  usia  nikah,  yakni  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk perempuan. Namun batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nika, hanya disebutkan bahwa itu merupkan suatu yang perlu untuk diperhatikan. Tampaknya hanya  kemaslahatanlah  yang  mendasari  ketetapan  ini  dan  tidak  banyak kepentingan  Negara  untuk  ikut  mengaturnya,  sehingga  peraturan  ini  hanya bersifat “anjuran”. Bila dikaitkan dengan fiqih klasik, hal ini terlihat tidak banyak berubah.  Perkawinan  perempuan  yang  belum  baligh  (bila  batasan  usiah pernikahan tersebut boleh dikiaskan dengan kedewasaan, bulug), hampir semua fuqaha menyatakan keabsahannya. “Anjuran” di atas sama dengan satu riwayat dari  asy- Syafi’I  yang  menyebutkan  bahwa  saya  lebih  senang  jika  seorang  ayah tidak menikahkan anak perempuannya sebelum baligh. Hal ini yang dicantumkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

## Ketentuan  Poligami
Berkenaan  dengan  prosedur  serta  persyaratan  apabila  seseorang  ingin melakukan  poligami,  Negara  Malaysia  justru  mempersulit  bagi  setiap  warga negaranya  bahkan    bagian  negeri  selangor  menambahkan  ketentuan  yang mengharuskan    meminta  persetujuan  dari  Mahkamah  Syari`ah.  Sedangkan Negara  Yaman  sendiri  di  bolehkan  akan  tetapi  melalui  Pengadilan.  Negara memberikan kewenangan kepada pengadilan secara mutlak.

## Ketentuan Perceraian
Menurut  ketentuan  Yaman,  Negara  melarang  penjatuhan  talak  secara sepihak  serta  batal  menurut  hukum.  Bagi  setiap  warga  negara  yang  ingin melakukan  perceraian  harus  melalui  Badan  Peradilan  Pemerintahan.  Peradilan

## Muhammad Ihsanul Arif, Muhammad Adib Al Farisi
Perbandungan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Madzhab…
akan memberikan atau mengabulkan apabila sebelumnya ada upaya damai dari pihak yang di tunjuk kemudian dapat di pertaggung jawabkan. Hal ini terdapat dalam pasal 25 dan 26 .
Kesimpulan
Malaysia dan Yaman adalah dua negara muslim. Sebagaimana tujuan untuk memisahkan  antara  hukum  Islam  dan  negara,  yang  mana  sebelumnya  baik Malaysia maupun Yaman telah menggunakan hukum Islam terkait permasalahan hukum keluarga baik sesuai dengan realitas masyarakat. Sehingga menciptakan Batasan-batasan  maupun  ketentuan  hukum  keluarga  diberlakukan  di  negara tersebut.  Dengan  demikian  Malaysia  dan  Yaman  melakukan  pembaharuan terhadap  hukum  keluarga  Islam  yang  berlaku  di  negara  masing-masing, mempunyai ciri khas sendiri baik itu di Malaysia dengan sistem hukum common law setelah itu baru ada sistem hukum sendiri yang menjadi ruang lingkup hukum Islam, kemudian pada negara Yaman hukum Islam sudah menjadi aturan khusus yakni  sebagaimana  amanat  UU  No.  1  Tahun  1974  berdasarkan  problematika masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim, Ariyall Hikam Pratama, “Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia” Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, (Juni 2020): hlm  96.
Atho  Muzhar,  Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  Modern,(Jakarta:ciputat press:2003), hal.74-75)
Elkhairati,  “Pembatasan  Usia  Perkawinan  (Tinjauan  Undang -undang  dan Maqashid  asy- Syari’ah)” Al-Istinbath:  Jurnal  Hukum  Islam ,  Vol.  3,  No.  1,
(2018):hlm 97. Ibnu  Radwan  Siddik,T. Ma,  “Studi  Pebandingan    Ketentuan  Pencatatan Perkawinan  Di  Indonesia  Dan  Malaysia,” Al  Muqaranah  :  Jurnal Perbandingan  Mazhab  Volume  1.  No.  1  (Januar-  Desember  2017):  hlm 128.
Inn eke Wahyu Agustin, “ Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia dan (Wilayah Persekutuan  ) Malaysia   Menelusri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan,” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 6, no. 1 ( Juni 2018): hlm 83.
J.N.D.  Anderson,  Hukum  Islam  di  Dunia  Moderen  (Surabaya:  Amar  Press, 1990), h.27.
Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, ”Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Isam di Negara Muslim ( Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam),” ADHKI: Journal of Islamic Family Law Volume 3, Nomor 1, ( Juni 2021): hlm 55.
L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990),
h.6.
Lihat Seksyen 8 Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayahwilayah Persekutuan) 1984.)
Muhammad  Romli  Muar,  “Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Multi  Presfektif,” Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid  Vol.4. No.1  (Maret 2021): hlm 38.
Rohmad  Nurhuda,  “Pengaruh  Sosial  Politik  dan  Budaya  Terhadap  Produk Hukum Keluarga di Ma laysia,” e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1 ( Juni 2022): hlm 79.
Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negaranegara Muslim”, dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy - Syir’ah, Vol. 6:2, (Tahun 2013), hlm. 213.
Sadari  , “Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian Analisis  Perbandingan Hukum  Keluarga  Di Indonesia Dan Dunia,” Istinbath : Jurnal Hukum Vol.
12 No. 2 ( Oktober 2015): hllm 9.
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Muhammad Ihsanul Arif, Muhammad Adib Al Farisi
Perbandungan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Madzhab…