Vol. 9, No. 1, 2024, pp. 10-16 DOI: https://doi.org/10.29210/30033931000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Pengaturan hukum concursus terhadap pelaku tindak pidana cyber crime
Muhammad Aulia Nasution *) , Sahuri Lasmadi, Erwin Erwin Universitas Jambi, Indonesia
Article Info ABSTRACT
Article history:
Received Feb 19 th , 2024 Revised Mar 28 th , 2024
Accepted Apr 17 th , 2024
Penanganan  kasus  tindak  pidana cyber  crime dapat  melibatkan  lebih  dari  satu yurisdiksi atau penuntutan oleh lebih dari satu negara. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaturan  pemidanaan  terhadap cyber  crime dalam  hal  terjadinya concursus tindak  pidana.  Lebih  lanjut  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  kebijakan  hukum  pidana  terkait perbarengan  tindak  pidana  ( consursus )  dalam  kasus cyber  crime dimasa mendatang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian hukum,  yaitu  metode  yuridis  normative.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  1)  Pengaturan concursus dalam  tindak  pidana cyber  crime  hacker seharusnya  menggunakan  konsep concursus ,  baik  concursus  realis  maupun concursus  idealis karena cyber  crime dalam  melakukan  aksinya  terdapat perbarengan  tindak  pidana  supaya  tercipta  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan  hukum;  2)  Formulasi  kebijakan  hukum  pidana  dalam  tindak pidana  cyber  crime  kedepannya  harus  ada  reformasi  hukum  dalam  bidang cyber  crime sehingga  para  pelaku cyber  crime mendapatkan  hukuman  yang setimpal  atas  perbuatannya.  Penelitin  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai acuan  kepada  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah  dalam  mengemban tugas.  Hasil  dari  penelitian  juga  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  dalam melakukan kerja sama, melakukan revisi atau perubahan atas undang-undang cyber  crime dengan  memasukkan  prosedur  penganti  pidana  penjara  berupa pidana  kerja  sosial  atau  pidana  pengawasan  sebagai  pidana  tambahan alternatif.
Keyword: Concursus Cyber crime
Hukum pidana
© 2024 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Muhammad Aulia Nasution, Universitas Jambi Email: aulianasution272@gmail.com

## Pendahuluan
Tindak  pidana  yang  ditimbulkan  cenderung  semakin  meningkat  dan  semakin  kompleks  seiring  kemajuan masyarakat.  Seorang  terdakwa  yang  melakukan  dua  atau  lebih  delik  secara  bersamaan  atau  terpisah merupakan salah satu kompleksitas tindak pidana modern (S. Muladi, Diah Sulistyani, & SH, 2021). Kasus delik yang dilakukan oleh seorang terdakwa lebih dari satu kali dan belum ada keputusan hakim di antaranya disebut perbarengan ( concursus ) (Insani, 2022). Perbarengan ( concursus ) yang disebutkan di atas terbagi menjadi tiga  bagian:  pertama, concursus  idealis ;  kedua, concursus continuum ;  dan  ketiga, concursus realis  (Azra,  2022; Tarmizi, 2022).
Pengertian perbarengan ( concursus ) di dalam KUHP belum dijelaskan secara langsung di dalam pasal-pasal tetapi  unsur-unsur  dari  perbarengan  ada  dalam  pasal  KUHP  (Ator,  2021).  Unsur-unsur  perbarengan
Pengaturan hukum concursus terhadap pelaku tindak pidana…
( concursus ) yang dibagi atas tiga bagian yaitu pertama; concursus idealis , terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, kedua; perbuatan berlanjut, terdapat  dalam  Pasal  64  KUHP  yang  mengatakan  bahwa  apabila  seseorang  melakukan  beberapa  perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang terakhir adalah concursus  realis terdapat  dalam  Pasal  65  KUHP  yang  mengatakan  apabila  seseorang  melakukan  perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran).
Kasus perbarengan ( concursus ) seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan bagi penegak hukum. Penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa  dan  hakim  merupakan  tiga  institusi  yang  diberikan  kewenangan menangani kasus-kasus kejahatan sesuai dengan pembagian tugas atau fungsi menurut peraturan perundang- undangan.  Tantangan  masing-masing  institusi  tersebut  berbeda-beda,  polisi  mempunyai  peran  mengungkap kejahatan  dan  menangkap  pelakunya  (Sitepu,  Lubis,  &  Sahlepi,  2023).  Polisi  sebagai  penyidik  dalam melakukan  penyidikan  kepada  tersangka  sebuah  kejahatan  seringkali  melakukan  kesalahan-kesalahan  yang sangat ekstrim seperti pengungkapan kasus-kasus terkait sehingga ada kasus yang terpisah ( splitz ) bahkan yang lebih ironis kesalahan penyidik adalah salah tangkap dan kriminalisasi kepada orang yang di duga melakukan kejahatan (Prakasa & Astoni, 2022). Berbeda halnya dengan peran jaksa sebagi penuntut umum, jaksa harus mampu membuktikan delik yang dilanggar oleh pelaku kejahatan dipersidangan hal ini merupakan kesulitan tersendiri bagi jaksa penuntut umum.
Salah satu kasus perbarengan ( concursus ) yang dapat diuji objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu  kasus cyber  crimer  hacker pernah  terjadi  di  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  “Kasus  tersebut melibatkan  hacker  berisinial  BBA  (21)  yang  ditangkap  karena  meretas  server  sebuah  perusahaan  di San Antonio,  Texas,  Amerika  Serikat” (Kusuma  &  Khairina,  2019).  Menurut  Kasubdit  Direktorat  Tindak  Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo Chairul nenyampaikan, pelaku melakukan tindak pidana hacking dengan modus ransomware. Dia ditangkap pada 18 Oktober 2019 di Yogyakarta. Tersangka ini menyebarkan atau  mengirimkan  email  ke  korban,  berisi  link  atau  tautan,  di  mana  ketika  korban  mengklik  link  itu,  akan menyebabkan server komputer mati. Setelah server komputer sasaranya mati, pelaku kemudian meminta uang tebusan  dalam  bentuk  mata  uang crypto  currency  bitcoin sebagai  syarat  untuk  mengembalikan  fungsi  sistem. Dalam beraksi, BBA bisa memeras hingga 300 bitcoin . satu btcoin itu kalau ditukar nilainya sekitar Rp 150 juta.
Dalam  aksinya,  dia  mengirimkan  tautan  email  http://ddiam.com/shipping200037315.pdf.exe  ke  salah satu  satu  karyawan  di  perusahaan  tersebut.  Link  tersebut  mengarahkan  pengguna  ke  link  lain  berisikan cryptolocker . BBA juga diketahui melakukan tindak pidana lain berupa carding dengan modus membelanjakan kartu  kredit  orang  lain  dan  memperjual  belikan  data  kartu  kredit  orang  lain.  Atas  perbuatannya  itu,  BBA dikenakan Pasal 49 Jo Pasal 33 dan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Kusuma & Khairina, 2019).
Pelaku  berhasil  ditangkap  oleh  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Republik  Indonesia  di  kediamannya  Sleman,  Yogyakarta  pada  Jumat  18  Oktober  2019.  Upaya  penanganan cyber crime dalam klasifikasi hacker dibutuhkan keseriusan seluruh pihak mengingat teknologi informasi telah dijadikan  sarana  berbudaya  komunikasi.  Keberadaan  undang-undang  yang  mengatur cyber  crime terutama dalam klasifikasi hacker diperlukan, akan tetapi jika pelaksanaanya tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam  bidang  tersebut  dan  masyarakat  terus  menjadi  sasaran  tujuan  pembentukan  undang-undang  tersebut tidak akan tercapai.
Menurut  ketentuan  Pasal  30  dan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer  dan  atau  sistem  elektronik  milik orang  lain  dengan  cara  apapun  untuk  memperoleh  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik dikenakan  sanksi  pidana  penjara  antara  6  (enam)  sampai  8  (delapan)  tahun  dan  atau  denda  sekitar  Rp 1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan  Rp  2.000.000.000,-  (dua  miliar  rupiah).  Meskipun pembentuk Undang-Undang telah merumuskan kententuan pidana seperti dalam ketentuan peraturan diatas, namun pada kenyataannya penegakkan hukum pada cyber crime hacker ini di rasa masih sangat kurang. Hal ini di karenakan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana cyber crime hacker hanya 6 sampai 8 tahun  penjara  dan/atau  denda  sekitar  Rp  1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan  Rp 2.000.000.000,-  (dua  miliar  rupiah).  seharusnya  dalam  kasus cyber  crime  hacker ini  kita  bisa  menggunakan konsep concursus, baik concursus  idealis,  concursus  realis ,  dan  perbarengan  berlanjut  dalam  menindak  pelaku tindak pidana cyber crime (Keintjem, 2021; Prodjodikoro, 2008).
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis lebih lanjut mengenai pengaturan pemidanaan terhadp cyber crime dengan menggunakan konsep concursus dan bagaimana kebijakan hukum pidana terkait concursus dalam tindak pidana cyber crime.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan tipe yuridis normative (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Metode penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa  hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi,  doktrin-doktrin  hukum, peraturan  hukum  dan  sistem  hukum  yang  berkenaan  dengan  permasalahan  penelitian  ini  (Johan,  2016; Marzuki,  2013).  Metode  ini  melibatkan  pemeriksaan  berbagai  peraturan,  prinsip,  keputusan  pengadilan, doktrin, dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Pengaturan Mengenai Perbarengan Tindak Pidana ( Concursus ) Terhadap Cyber Crime Hacker Dalam Hukum Pidana Indonesia
Pengaturan hukum terhadap cyber crime dalam bentuk cyber crime hacker sebelumnya diaturan di dalam Pasal 362  KUHP  tentang  pancurian  sebagaimana  yang  diketahui  bahwa cyber  hacker secara  umum  merupakan tindakan pencurian. Pencurian yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP adalah (Saputra Gulo, Lasmadi, & Nabawi, 2020; Sari, 2021):
“Barang siapa mengambil  barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian  kepunyaan orang lain, dengan maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian , dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”  Beberapa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal  362  KUHP  tersebut,  yaitu  (Handoko,  2018):    barangsiapa,  mengambil  suatu  barang,  yang  seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 362 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  barangsiapa  adalah  subjek  maksudnya  ialah  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian.  Ada maksud untuk mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang  tersebut.  Unsur  selanjutnya  Yang  diambil  harus  sesuatu  barang,  Kita  ketahui  bersama  bahwa  sifat tindak  pidana  pencurian  ialah  merugikan  kekayan  si  korban,  maka  barang  yang  diambil  haruslah  berharga. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya kepunyaan orang lain dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  barang  yang  diambil  itu  haruslah  kepunyaan  orang  lain  atau  selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum,  Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya  timbulnya  perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum,  dimana  letak  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hal  ini  adalah  memiliki  barang  orang  dengan  cara mencuri  atau  mengambil  barang  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  pemiliknya.  Menurut  Wirjono,  delik  yang paling tepat untuk orang yang mengutakatik komputer untuk mendapatkan suatu barang yang bukan miliknya ialah Pasal 362 karena meliputi hak. Tetapi, tidak memenuhi unsur mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik salah, oleh karena itu Pasal 362 sebenarnya tidak tepat untuk dikenakan terhadap cyber crime dalam bentuk hacker (Prodjodikoro, 2008).
Disahkannya  dan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  yang  telah  berlaku sampai saat ini. Kita mengenal dan menganut asas “ Lex Specialis Derogat Legi Generali ”. Berdasarkan asas lex specialis derogat  legi  generali ,  berarti  aturan-aturan  hukum  yang  bersifat  khusus  dianggap  berlaku  meskipun bertentangan dengan aturanaturan hukum yang umum. Dapat disimpulkan bahwa yang berlaku saat ini untuk mengatur tentang bagaimana pengaturan hukum cyber crime dalam bentuk hacker tersebut saat ini diatur oleh Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  karena  Undang-Undang  ini  bersifat  khusus.  Pada  saat  ini perbuatan  hacker  tersebut  diatur  pada  Pasal  33  jo  Pasal  49  yang  dirumuskan  sebagai  berikut  (Undang- Undang, 2016):
Pasal 33 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”
Pengaturan hukum concursus terhadap pelaku tindak pidana…
Pasal 49 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Adapun  unsur  yang  tertuang  pada  Pasal  33  tersebut  di  atas,  sebagai  berikut:  setiap  orang,  mempunyai kesengajaan  serta  tanpa  hak  dengan  cara  melawan  hukum,  melakukan  tindakan  apapun  yang  berakibat terganggunya  sistem  elektronik,  yang  mengakibatkan  sistem  elektronik  menjadi  tidak  bekerja  sebagaimana mestinya (Undang-Undang, 2016).
Perbuatan hacker ini  juga  tidak  hanya  membuat  terganggunya  sistem  elektronik,  namun  juga  perbuatan hacker ini  melakukan  sebuah  tindakan  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  pada informasi elektronik dan/atau dokumen menyebabkan komputer orang tersebut mengalami mati oleh pelaku cyber crime dalam bentuk hacker tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan hacker dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) jo  Pasal  48  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  karena  telah  melakukan  tindakan merusak. Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 32 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”
Pasal  48  ayat  (1)  “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Selain  menggangu  dan  merusak  sistem  informasi  elektronik  milik  orang  lain  perbuatan  hacker  juga melakukan  pemerasan  dan  pengancaman  pada  korban  untuk  mengembalikan  komputer  seperti  semula sehingga  korban  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  hacker.  Maka  dari  itu  perbuatan  hacker  ini  dapat  dikenakan Pasal  27  ayat  (4)  jo  Pasal  45  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  karena  telah malakukan tindakan pemerasan. Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) di rumuskan sebagai berikut:
Pasal  27  ayat  (4).  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
Pasal  45  ayat  (1)  “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1), ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Berdasarkan  uraian  unsur-unsur  tersebut  di  atas,  jika  dikaitkan  dengan  kasus  hacker  yang  pernah  terjadi yang dilakukan oleh seorang berinisial BBA (21) yang ditangkap karena meretas server sebuah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. pelaku melakukan tindak pidana hacking dengan modus ransomware. Dia ditangkap  pada  18  Oktober  2019  di  Yogyakarta.  Tersangka  ini  menyebarkan  atau  mengirimkan  email  ke korban, berisi link atau tautan, di mana ketika korban mengklik link itu, akan menyebabkan server komputer mati.  Setelah  server  komputer  sasaranya  mati,  pelaku  kemudian  meminta  uang  tebusan  dalam  bentuk  mata uang crypto  currency  bitcoin sebagai  syarat  untuk  mengembalikan  fungsi  sistem.  Dalam  beraksi,  BBA  bisa memeras hingga 300 bitcoin. satu btcoin itu kalau ditukar nilainya sekitar Rp 150 juta.
Dalam  aksinya,  dia  mengirimkan  tautan  email  http://ddiam.com/shipping200037315.pdf.exe  ke  salah satu  satu  karyawan  di  perusahaan  tersebut.  Link  tersebut  mengarahkan  pengguna  ke  link  lain  berisikan cryptolocker . BBA juga diketahui melakukan tindak pidana lain berupa carding dengan modus membelanjakan kartu kredit orang lain dan memperjualbelikan data kartu kredit orang lain.
Berdasarkan kasus diatas, BBA dapat dikenakan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  karena  BBA  memenuhi  unsur-unsur  didalam  Pasal  33  tersebut  dengan  mengirimkan  link  atau tautan yang dapat membuat komputer menjadi terganggu sistemnya.
Apabilah korban mengklik link itu akan menyebabkan server komputer mati, maka BBA dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  didalam Pasal 32 ayat (1) karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan komputer seseorang mati.
Pada  waktu  komputer  korban  mengalami  server  mati  BBA  melakukan  tindakan  pemerasan  dengan  cara meminta uang crypto  currency  bitcoin sebagai syarat untuk mengembalikan fungsi sistem,  oleh itu BBA dapat dikenakan  Pasal  27  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena telah memenuhi unsur- unsur  didalam  Pasal  27  ayat  (4)  karena  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  pemerasan  dan pengacaman.
Pidana yang dijatuhkan terhadap cyber crime dalam bentuk hacker seharusnya adalah dikenakan Pasal yang berlapis yaitu Pasal 33 jo Pasal 49, Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1)  dan  tidak  boleh  lebih  dari  maksimum  pidana  yang  terberat  ditambah  sepertiga,  sistem  ini  dinamakan sistem kumulasi diperlunak  (Prasetyo, 2011). Hal ini dinamakan dengan istilah “ Concursus Realis ”. Concursus Realis terjadi  apabila  seseorang  melakukan  beberapa  perbuatan,  dan  masing-masing  perbuatan  itu  berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak perlu sejenis bahkan tidak perlu berhubungan satu dengan yang lainnya (Prasetyo, 2011). Seperti halnya dengan cyber crime dalam bentuk hacker melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal  33 karena telah membuat terganggunya sistem komputer, namun juga melanggar Pasal 32 ayat (1) dengan mengakibatkan server komputer mati, serta melanggar  Pasal  27  ayat  (4)  dengan  melakukan  pemerasan  dan  pengacamana.Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  didalam  Pasal  27  Ayat  (4)  jo  Pasal  45  Ayat  (1)  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan Pasal 33 jo Pasal 49 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dapat  ditentukan  bahwa  pidana  yang terberat  ada  di  Pasal  33  jo  Pasal  49  yaitu  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00, lalu pidana terberat tersebut ditambahkan sepertiga dari masing-masing pidana  terberat.  Pertama,  pidana  penjara  10  tahun  +  (1/3  x  10)  =  13  Tahun.  Kedua,  pidana  denda  Rp 10.000.000.000,00  +  (1/3  x  10.000.000.000)  =  Rp  13.000.000.000,00  (tiga  belas  miliar  rupiah).  Jadi,  jika dijumlahkan  pidana  penjara  3  tahun  +  10  tahun  =  13  tahun  maka  dari  itu  seharusnya  pidana  penjara  yang akan  dijatuhkan  paling  lama  adalah  13  tahun.  Dan  pidana  denda  jika  dijumlahkan  Rp  3.000.000.000,00  + 10.000.000.000,00  =  13.000.000.000,00  (tiga  belas  miliar  rupiah)  maka  penjatuhan  pidana  denda  tersebut diperbolehkan  karena  tidak  melebihi  maksimum  pidana  denda  terberat  ditambah  sepertiga.  Berdasarkan penjabaran  tersebut  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  pelaku hacker yang telah melanggar Pasal 33 jo Pasal 49, Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik seharusnya adalah  pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
Sedangkan  kalau  menggunakan Concursus  Idealis dalam  penegakan cyber  crime  hacker ini  kita  bisa  melihat adanya  unsur  teror  dan  pengancaman  yang  itu  termasuk  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  disebutkan  “Terorisme  adalah  perbuatan  yang menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  secara meluas,  yang  dapat  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  dan/atau  menimbulkan  kerusakan  atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”
Menurut Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (P. R. Indonesia, 1981; Undang-Undang, 2016), Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang  secara  meluas,  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal  dengan  cara  merampas  kemerdekaan  atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital  yang  Strategis,  lingkungan  hidup  atau  Fasilitas  Publik  atau  fasilitas  internasional  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua  puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Kalau dilihat dari concursus idealis bisa saja penegakan hukum cyber crime hacker ini menggunakan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan  hanya  salah  satu  diantara  aturan-aturan  itu;  jika  berbeda-beda,  yang  dikenakan  yang  memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” (R. Indonesia, 2002).
Akan  Tetapi  Pada  kenyataannya  putusan  dijatuhkan  kepada  tersangka  hanya  penjara  7  bulan  dan  tanpa denda padahal dalam melakukan kejahatan tersebut BBA meraup uang senilai Rp. 31,5 miliar. Sangat tidak
Pengaturan hukum concursus terhadap pelaku tindak pidana…
relevan  dengan  perbuatannya,  maka  dari  itu  harus  ada  fomulasi  yang  pas  dalam  penegakan  tindak  pidana cyber crime ini, karena dalam hal cyber crime telah bersifat transnasional yang dilakukan  pelaku cyber crime hacker menggunakan modus  operandi. Seharusnya  dalam  penegakan  hukum  dibidang cyber  crime  hacker kita  harus menggunakan  konsep concursus karena cyber  crime dalam  melakukan  aksinya  terdapat  perbarengan  tindak pidana supaya tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyber Crime di Masa Yang Akan Datang
Menjawab  tuntutan  dan  tantangan  komunikasi  global  lewat  internet,  undang-undang  yang  diharapkan  ( ius constituendum )  adalah  perangkat  hukum  yang  akomodatif  terhadap  perkembangan  serta  antisipatif  terhadap permasalahan,  termasuk  dampak  negatif  penyalahgunaan  internet  dengan  berbagai  motivasi  yang  dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi.
Penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  teknologi  informasi  perlu  diimbangi  dengan  pembenahan  dan pembangunan  sistem  hukum  pidana  secara  menyeluruh,  yakni  meliputi  pembangunan  kultur,  struktur,  dan subtansi  hukum  pidana.  Dalam  hal  ini  kebijakan  hukum  pidana  menduduki  posisi  yang  strategis  dalam pengembangan hukum pidana modern.
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dan terkait dengan “law enforcement policy”, “criminal policy”,  “social  policy”. Ini  berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya  (Arief, 2011): 1)  Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum ( legal substansi ) dalam rangka lebih  mengefektifkan  penegakan  hokum;  2)  Merupakan  bagian  dari  kebijakan  (upaya  rasional)  untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat; 3) Merupakan bagian dari kebijakan  (upaya  rasional)  untuk  mengatasi  masalah  sosial  dan  masalah  kemanusiaan  dalam  rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu social defence dan social welfare ); 4) Merupakan upaya peninjauan dan  penilaian  kembali  (reorientasi  dan  re-evaluasi)  pokok-pokok  pemikiran,  ide-ide  dasar,  atau  nilai  sosio- filosofik, sosio politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana  selama  ini.  Bukanlah  pembaharuan  (reformasi)  hukum  pidana,  apabila  orientasi  nilai  dari  hukum pidana yang dicitacitakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS) (Arief, 2011).
Bertolak  dari  kebijakan  tersebut  di  atas,  usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana yang pada pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian penentuan kebijakan hukum pidana menanggulangi cyber crime harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan dan di dalam setiap kebijakan ( policy ) terkandung pula pertimbangan nilai (Silaen & Siregar, 2020; Situmeang, 2022).  Oleh  karena  itu,  pembaharuan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  teknologi informasi harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. 1) Kebijakan formulasi tindak pidana. Hukum pidana merupakan  salah  satu  sarana  kebijakan  kriminal  untuk  menanggulangi cyber  crime .  Dalam  kebijakan  hukum pidana,  maka  akan  bersentuhan  dengan  persoalan  kriminalisasi  ( criminalization ),  baik  itu  perbuatan  yang melawan  hukum (actus  reus ),  pertanggungjawaban  pidana  ( mensrea ),  maupun  sanksi  yang  dijatuhkan  berupa pidana ( punishment ) maupun tindakan ( treatment ); 2) Kebijakan kriminalisasi.  Kriminalisasi harus memenuhi berbagai  syarat  antara  lain  bahwa  perbuatan  tersebut  benar-benar  menampakkan  korban  ( victimizing ),  baik aktual maupun pontensial, kemudian konsistensi penerapan asas ultimum remedium, dukungan publik yang kuat, bersifat komprehensif dan tidak bersifat adhoc (Ali & Hafid, 2022; Muladi, 2003).
Kebijakan  kriminalisasi  merupakan  suatu  kebijakan  dalam  menetapkan  suatu  perbuatan  yang  semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana) (Zaidan & Sh, 2021). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal ( criminal policy )  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  ( penal ),  dan  oleh  karena  itu  termasuk  bagian  dari “kebijakan hukum pidana” ( penal policy ), khususnya kebijakan formulasinya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  ruang  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana cyber  crime untuk  kedepannya  harus  ada  reformasi  hukum  dalam  bidang cyber  crime sehingga  para  pelaku cyber  crime mendapatkan  hukuman  yang  setimpal  atas  perbuatannya.  Dan  dalam  kasus cyber  crime  hacker kita  dapat menggunakan konsep concursus berupa sistem kumulasi diperlunak atau di sebut concursus realis. dengan cara pidana penjara terberat ditambahkan sepertiga dari masing-masing pidana terberat.

## Simpulan
Penegakan hukum melalui pengungkapan tindak pidana, menemukan pelaku, serta memasukkan pelakunya ke dalam penjara ( follow  the  suspect ) semata  belum efektif  mengatasi perkembangan tindak pidana cyber crime
hacker jika hanya menggunakan pidana penjara terberat saja, tidak menggunakan konsep perbarengan tindak pidana ( concursus ). Proses pemidanaan pelaku cyber crime hacker masih sangat lemah jika dibandingkan dengan efek negative yang dapat ditimbulkannya, penegakan hukum belum terintegrasi dengan baik dengan stake holden di bidang cyber seperti badan sandi dan siber negara atau BSSN dan pemangku kepentingan lainnya.
Formulasi  kebijakan  hukum  pidana  melalui  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mutlak diperlukan bagi  negara  Indonesia,  karena  saat  ini  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menggunakan  dan memanfaatkan  teknologi  informasi  secara  luas  dan  efisien,  dan  secara  faktual  belum  dapat  mengakomodir perkembangan hukum cyber , terutama dari aspek hukum pidana.

## Referensi
Ali, M., & Hafid, I. (2022). Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal USM Law Review, 5 (1), 1-15.
Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Ator, F. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP. Lex Privatum, 9 (4). Azra,  H.  A.  (2022).  Analisis  Penerapan  Concursus  Realis  dalam  Pemidanaan  terhadap  Pelaku  Penganiayaan  dan Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid. B/2019/PN Tjk). Handoko, D. (2018). Kitab undang-undang hukum pidana : Hawa dan AHWA.
Indonesia, P. R. (1981). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Sinar Grafika. jakarta . Indonesia, R. (2002). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945 : Sekretariat Jenderal MPR RI. Insani, N. (2022). The Implementation of Concursus Criminal Offense Sanctions Related to Article 12 Paragraph 4 of the Criminal Code. Open Access Repository, 8 (05), 136-144. Johan, N. B. (2016). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Keintjem,  F.  A.  (2021).  Konsep  Perbarengan  Tindak  Pidana  (Concurcus)  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Lex Crimen, 10 (5). Kusuma, W., & Khairina. (2019). Hacker Asal Sleman yang Retas Perusahaan AS Dikenal Pribadi Tertutup, from https://regional.kompas.com/read/2019/10/28/08372891/hacker-asal-sleman-yang-retas-perusahaan-as- dikenal-pribadi-tertutup.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.
Muladi.  (2003,  23  Agustus  2003).  Kebijakan  Kriminal  Terhadap  Cybercrime. Majalah  Media  Hukum  Volume  I No.3 . Muladi,  S.,  Diah  Sulistyani,  R.,  &  SH,  C.  (2021). Kompleksitas  Perkembangan  Tindak  Pidana  dan  Kebijakan Kriminal : Penerbit Alumni. Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2 (1), 1-20.
Prakasa,  D.  L.,  &  Astoni,  P.  Y.  (2022).  Analisis  pertanggung  jawaban  penyidik  polda  metro  jaya  dalam  kaitan terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona. Jurnal Ilmiah Publika, 10 (2), 467-476. Prasetyo, T. (2011). Hukum pidana.
Prodjodikoro, W. (2008). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. (No Title) .
Saputra  Gulo,  A.,  Lasmadi,  S.,  &  Nabawi,  K.  (2020).  Cyber  Crime  dalam  Bentuk  Phising  Berdasarkan  Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. PAMPAS: Journal Of Criminal, 1 (2), 68-81.
Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. Mimbar Jurnal Hukum, 2 (1), 58-77. Silaen, F., & Siregar, S. A. (2020). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Darma Agung, 28 (1), 8-16.
Sitepu,  K.  A.  B.,  Lubis,  Y.,  &  Sahlepi,  M.  A.  (2023).  Peran  penyidik  dalam  mengungkap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (studi di kepolisian daerah Sumatera Utara). Jurnal Meta Hukum, 2 (3), 63-76.
Situmeang,  S.  M.  T.  (2022).  Politik  Hukum  Pidana  terhadap  Kebijakan  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  dalam Sistem Hukum Indonesia. Res Nullius Law Journal, 4 (2), 201-210.
Tarmizi,  D.  T.  D.  (2022).  Jurnal  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Perbarengan  Perbuatan  Pidana (Concursus  Realis):  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Perbarengan  Perbuatan  Pidana (Concursus Realis). Hangoluan Law Review, 1 (1), 69-105. Undang-Undang. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). Kebijakan Kriminal : Sinar Grafika (Bumi Aksara).