## PENDAHULUAN
Terdapat  beberapa  syarat  agar  suatu negara  disebut  sebagai  negara  hukum modern.  Salah  satu  syaratnya  adalah adanya  pengaturan  pemisahan  kekuasaan secara  tegas  dan  jelas.  Sebagaimana  kita ketahui  dalam  konsep  negara  klasik,  raja memiliki otoritas diseluruh aspek bernegara. Ia manjadi penyelenggara negara, pembuat peraturan, dan sekaligus pemegang keputusan  pengadilan.  Dengan  demikian, menjadi absolutlah kekuasaan yang dimiliki oleh raja pada masa itu. Hal ini dikritisi oleh Aristoteles  dengan  menyatakan  bahwa “pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  satu orang bukan merupakan pemerintahan yang konstitusional” (Fuadi, 2011).
Kekuasaan  dalam  era  negara  klasik dapat  bertindak  cenderung  tanpa  batas serta  otoriter,  menjadikan  konsep  negara saat itu kehilangan simpati serta dinilai tidak mencerminkan keadilan.  Dalam konteks ini, adanya  kekuasaan  tanpa  batas  dianggap sebagai  sumber  dari  kesengsaraan  rakyat. Dikatakan  oleh  Lord  Acton  bahwa “power tends  to  corrupt,  absolute  power  corrupt absolutely”.
Berkembangnya teori ketatanegaraan menjawab  problematika  perihal  kekuasaan absolut  tersebut. Trias  politica merupakan doktrin yang menganggap bahwa kekuasaan  negara  terwujud  dalam  tiga macam kekuasaan. Hal ini tentu mendobrak konsep  negara  klasik  yang  menjadikan kekuasaan  tersentral  pada  satu  tangan. Untuk  Indonesia,  konsep trias  politica diadopsi  dan  diinternalisasi  dalam  sistem ketatanegaraan. Lembaga legislature sebagai  pelaksana  kekuasaan  membuat undang-undang  ( the  rule  making  function ), lembaga bestuuren (eksekutif)  sebagai pelaksana kekuasaan melaksanakan undang-undang ( the rule application function )  dan  lembaga  yudicial  sebagai kekuasaan  mengadili  atas pelanggara undang-undang ( the rule adjudication function )  (Harimurti  dan  Fauzan,  2013). Menurut Mahfud MD, kekuasaan kehakiman adalah  kekuasaan  untuk  memeriksa  dan mengadili  serta  memberikan  putusan  atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya  (Libryanto,  2008).    Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  bukan  hanya dimaksudkan  untuk  melindungi  kebebasan

## Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia
Candra Maulidi Syahputra Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Email: cscandra62@gmail.com
Naskah diterima 10 Agustus 2019, Revisi 26 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019
DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6278

## Abstrak
Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  tertinggi  selaku  pengampu  tugas yudisial. Sebagai lembaga peradilan, tentu menjadi fungsi utama yang dimiliki adalah bersidang mencari keadilan. Namun demikian, ternyata Mahkamah Agung memiliki fungsi tambahan bersifat ketatanegaraan yaitu fungsi nasehat. Salah satu kewenangan fungsi ini adalah memberikan pertimbangan dalam bidang hukum  kepada  lembaga  negara  dan  lembaga  pemerintahan  baik  diminta  maupun  tidak.  Namun pertimbangan  hukum  tersebut  tidak  memiliki  daya  ikat  apapun  dan  ketidakjelasan  pelaksanaannya. Penelitian  artikel  ini  menggunakan  metode  normatif.  Analisa  penelitian  jenis  normatif  adalah  dengan mengkaji  bahan  hukum  tertulis  yang  berisi  asas  hukum,  tata  urutan  hukum,  perbandingan  serta  dari literature-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan.  Tentu  sebagai  landasan  utama  pengkajian  merupakan  interpretasi  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan.      Dari  uraian  analisis  yang  dilakukan,  kesimpulan  penulis  adalah harus  dilakukan  sebuah  perubahan  dalam  landasan  yuridis  mengenai  kewenangan  Mahkamah  Agung memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan .
Keywords: Mahkamah Agung, Pertimbangan Hukum, Kepastian Hukum
individu,  membatasi  tindakan  pemerintah agar  tidak  melampaui  undang-undang  dan menciptakan  kebebasan  dan  kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD yang lain, yang  menjamin  kebebasan  individu,  dan pencegahan  tindakan  pemerintah  yang sewenang-wenang  dengan  mendasarkan pada negara hukum (Subiyanto, 2015).
Mengenai  Mahkamah  Agung  tentunya menjadi  hal  yang  lumrah  jika  membahas perihal  fungsi  peradilan,  tetapi  menarik untuk ditelaah lebih jauh bahwa sebagaimana  yang  telah  dikemukakan sebelumnya Mahkamah
Agung juga memiliki  fungsi  selain  menjalankan  fungsi peradilan. Fungsi nasihat dalam implementasinya  sering  diterapkan  oleh Mahkamah Agung.
Fatwa  Mahkamah  Agung  merupakan bahasa  yang  berkembang  dimasyarakat untuk menyebut sebagai pemenuhan fungsi Mahkamah Agung sebagai pemberi nasihat yaitu  memberikan  pertimbangan  dalam bidang  hukum.  Menurut  Undang-Undang Mahkamah Agung, kewenangan ini merupakan  fungsi  MA  untuk  memberikan pertimbangan masalah dalam bidang hukum kepada  lembaga  negara.  Fungsi  nasihat Mahkamah  Agung  sebenarnya  tidak  hanya terbatas  untuk  memberikan  pertimbangan dalam  bidang  hukum  kepada  lembaga negara. Secara umum kita juga mengetahui bahwa  Mahkamah  Agung  juga  dapat memberikan nasehat hukum kepada Presiden  dalam  menerima  dan  menolak grasi.
Kewenangan  memberikan  pertimbangan dalam  bidang  hukum  Mahkamah  Agung kepada  lembaga  negara  bersandar  pada Pasal  37  Undang-Undang  No.  14  tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan “Mahkamah  Agung  dapat  memberikan pertimbangan-pertimbangan  dalam  bidang hukum  baik  diminta  maupun  tidak  kepada Lemba ga  Tinggi  Negara  yang  lain”. Pertimbangan hukum dimintakan oleh lembaga  negara kepada  Mahkamah Agung dalam  praktiknya  lebih  sering  dikenal dengan  sebutan  istilah  Fatwa  Mahkamah Agung.
Jika  ditinjau  dalam  kamus  hukum  karya Sudarsono, fatwa diartikan sebagai pendapat  atau  keputusan  dari  alim  ulama
atau  ahli  hukum  Islam.  Sedangkan  dalam buku  kamus  hukum  karya  Charlie  Rudyat, fatwa  diartikan  sebagai  nasihat,  petunjuk, atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum  Islam;  jawaban  terhadap  satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli di  bidangnya  yang  tidak  begitu  jelas hukumnya.  Kemudian  dalam kamus  hukum karya  Yan  Pramadya  Puspa,  fatwa  disebut juga  advice  karena  ia  merupakan  nasihat, petunjuk atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam (Yasin, 2011)
Dilihat  dari  pengertian  fatwa  diatas sebenarnya  masih  menjadi  pertanyaan bersama mengapa Mahkamah Agung dapat memberikan  pertimbangan  dalam  bidang hukum kepada lembaga negara. Jika dilihat dari  dasar  hukumnya.  Lebih  jauh  dari  itu, jelas tertulis dalam pasal diatas bahwa tidak ada  bahasa  fatwa  dalam  bunyi  pasalnya. Hal  ini  menjadi  dilema  apabila  masih dikatakan fatwa merupakan salah satu dari kewenangan MA. Disebutkan dalam redaksi pasal  37  tersebut  bahwa  pertimbangan dalam  bidang  hukum.  Akan  tetapi  dalam praktik  sehari-hari  pertimbangan  hukum yang diberikan kepada lembaga negara dan lembaga  pemerintahan  sering  dinamakan sebagai  Fatwa  Hukum  (Harahap,  2014). Demikian penyebutan fatwa hukum walaupun sudah menjadi sebuah kebiasaan tetapi  dalam  konteks  negara  hukum  hal  ini tidak dapat dibenarkan. Penyebutan pertimbangan hukum sebagai fatwa mencerminkan  tidak  adanya  kepastian hukum perihal fatwa. Berikutnya
perihal pemohon pertimbangan  dalam  bidang  hukum  pada implementasinya juga tidak hanya diberikan kepada  lembaga  negara,  tetapi  juga  dapat dimintakan  diluar  lembaga  negara.  Dalam format  yang  sama  hal  ini  tidak  dapat dibenarkan karena instrumen yuridis secara tegas  hanya  diberikan  kepada  lembaga negara.  Secara  garis  besar  bukan  hanya penyebutan  fatwa  yang  sudah  menjadi kebiasaan,  tetapi  sebenarnya  letak  dari pemberian  pertimbangan  dalam  bidang hukum Mahkamah Agung juga dipertanyakan.  Dalam  konteks  peraturan maupun keputusan ( beschikking dan regelling ),  pertimbangan  dalam  bidang hukum berada diluar kedua bentuk tersebut. Ketidakjelasan bentuk ini tentunya membawa  akibat  kepada  tidak  dapat
dilaksanakan
secara mengikatnya pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  atau  biasa  disebut  dengan penelitian  normatif.    Penelitian  hukum normatif  yaitu  sebuah  penelitian  hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi  hukum,  penelitian  terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan cara  menganalisis  dan  mengkaji  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok  bahasan  dalam  penelitian.  Riset dilakukan dengan cara mengkaji pada aturan hukum  positif  atau  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Untuk dapat melakukan penelitian normatif  akan  sangat  diperlukan  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier sehingga  dapat  memperjelas  maksud  dari ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  perihal pemberian  pertimbangan  dalam  bidang hukum  Mahkamah  Agung.  Berdasarkan rumusan  penelitian,  penulis  menggunakan pendekatan undang-undang ( Statute Approach )  dan  pendekatan  konseptual dalam menelaah permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang  Lingkup  Kewenangan  Mahkamah Agung dan Produk Hukumnya
Suatu  negara  tentunya  membutuhkan pedoman sebagai dasar dalam penyelenggaraan aktivitas negara. Konstitusi sebagai  sebuah  dasar  penyelenggaraan negara  menjadi  suatu  hal  yang  wajib  agar pelaksanaan  aktivitas  kenegaraan  berjalan sebagaimana  tujuan  bersama.  Berbicara konstitusi  menjadi  begitu  penting  jika  kita tinjau dari maknanya. Secara istilah, konstitusi  berasal  dari  bahasa  Perancis ( constituer ) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan  ialah  pembentukan  suatu negara  atau  menyusun  dan  menyatakan suatu negara (Syamsudin dan Aris, 2014).
Adanya  pergesaran  paradigma  yang fundamental tentang demokrasi dalam konstitusi  Indonesia  tentu  juga  berimplikasi kepada  struktural  kekuasaan.  Kekuasan
yudisial  sebagai  bagian  dari  kekuasaan negara  tidak  terlepas  imbasnya.  Terdapat penambahan lembaga pengampu kekuasaan yudicial  dan  perubahan  kewenangannya. Dalam  amandemen  ketiga  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Bab  IX  perihal  kekuasaan  kehakiman menegaskan  karakter  dan  sifat  kekuasaan kehakiman  yaitu  “kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Dipertegas kedudukan kekuasaan tersebut  yaitu  pada  Undang-Undang  No.  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan:  “kekuasaan  Kehakiman adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.Dengan demikian kekuasan  kehakiman  memiliki  kebebasan penyelenggaraan  peradilan  yang  merdeka serta  independen  tanpa  dapat  diintervensi. Kekuasaan  kehakiman  dimaknai  sebagai kekuasaan  yang  tersendiri  dalam  arti  bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Sehingga dalam hal ini kekuasaan eksekutif ataupun legislatif tidak dapat mempengaruhi kekuasaan yudikatif.
Menurut John Locke pembagian
kekuasaan ini diperlukan, salah satu alasannya demi kemudahan. Legislatif melakukan  tugasnya  dalam  jangka  waktu yang  singkat,  ia  tidak  perlu  bersidang sepanjang  waktu.  Pelaksanaan  hukum sebaliknya,  adalah  pelaksanaan  sehari-hari dan  terus  menerus  menuntut  departemen eksekutif untuk melakukan fungsinya sepanjang tahun. Hal yang lebih penting dari sekedar  kemudahan,  pembagian  fungsional kekuasaan legislatif dan eksekutif ini penting sebagai  control  atas  kekuasaan  karena godaan  besar  menjadi  kelemahan  manusia, dorongan untuk merampas kekuasaan akan timbul  pada  orang-orang  yang  mempunyai kekuasaan  untuk  melaksanakan  hukum tersebut (Nurdin, 2012).
Cabang  kekuasaan    kehakiman  di Indonesia dikembangkan sebagai satu kesatuan  sistem  yang  berpuncak  pada Mahkamah
Agung dan Mahkamah
Konstitusi.    Mahkamah  Konstitusi  dapat
dikatakan  sebagai  lembaga  baru  karena terbentuk pasca adanya amandemen konstitusi.  Mahkamah  Agung  sebagai  salah satu  puncak  kekuasaan  kehakiman  serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan  peran  strategis  di  bidang  kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)  lingkungan  peradilan  tetapi  juga manajemen  di  bidang  administratif,  personil dan  finansial  serta  sarana  dan  prasarana. Dengan  demikian  Mahkamah  Agung  selalu diharapkan dapat menjadi filter dan pemutus yang  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat. Setelah  amandemen  empat  kali  konstitusi, kewenangan Mahkamah Agung dapat diidentifikasi  untuk  melakukan  kekuasaan kehakiman  (Pasal  24  ayat  (2)),  mengadili pada  tingkat  kasasi  (Pasal  24A  ayat  (1)), Menguji peraturan perundang-undangan dibawah  undang-undang  terhadap  undang- undang (Pasal 24A ayat (1)), dan mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi hal ini tertulis pada (Pasal 24C ayat (3).
Untuk melihat bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentunya kita  menyandarkan  kepada  Pasal  24A  ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa: “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili pada  tingkat  kasasi,  penguji  peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan  oleh  undang- undang”. Mempunyai wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh undang-undang  dapat    ditelaah  dengan melihat undang-undang yang menjadi landasannya. Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung adalah Undang- Undang  Nomor  14 Tahun  1985,  hingga  dua kali  perubahannya  yakni  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2004,  dan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2009  yang  selanjutnya disebut UU MA.
Dari  telaah  pustaka  dan  yuridis,  produk hukum  Mahkamah  Agung  mencakup  yang pertama  sebagai  fungsi  peradilan  tentunya produk  hukum  Mahkamah  Agung  adalah putusan.  Kedua,  produk  hukum  Mahkamah Agung  adalah  Peraturan  Mahkamah  Agung (Perma) yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara. Ketiga, surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi surat ketua  Mahkamah  Agung  kepada  jajaran peradilan  yan  berisi  bimbingan  dalam
penyelenggaraan  peradilan  yang  sifatnya admnistratif. Keempat, surat keputusan ketua Mahkamah Agung yang merupakan keputusan ( beschikking ) mengenai hal tertentu.  Serta  kelima,  adalah  pertimbangan dalam  bidang  hukum  kepada  lembaga negara dan lembaga pemerintah.
Kedudukan Pertimbangan Hukum Mahkamah  Agung  Menurut  Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem

## Ketatanegaraan Indonesia
Dasar  hukum  yang  pertama,  diatur dalam  pasal  22  ayat  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Agung dapat memberi keterangan,  pertimbangan,  dan  nasihat masalah  hukum  kepada  Lembaga  Negara dan  Lembaga  Pemerintahan”.  Kemudian dasar hukum yang kedua, diatur dalam Pasal 37  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung  yang  berbunyi: “Mahkamah  Agung dapat memberikan pertimbangan- pertimbangan  dalam  bidang  hukum  baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain”.

## Pertimbangan  Bidang  Hukum  Mahkamah Agung dalam Praktiknya
Pada implementasinya terdapat sejumlah perbedaan  yang  terjadi  antara  ketentuan yuridis dengan kenyataan dalam pelaksanaannya.  Mengenai  hal  tersebut sebenarnya  hal  ini  merupakan  sebuah  yang biasa  terjadi. Het  rech  hint  achter  de  feiten aan (hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang kenyataan).  Adagium  tersebut  menjadi sindiran  bagi  hukum  dalam  konsep  positivis yang  cenderung  kaku  dan  statis  hingga tertinggal  dari  kenyataan  yang  ada.  Jika hukum  tersebut  dalam  praktiknya  tidak dipatuhi  atau  mengalami  pergeseran,  maka hal  ini  disebut  sebagai  das  sollen  dan  das sein. Das sollen adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik ( law in the books ), yakni hukum dalam bentuk  cita-cita  bagaimana  seharusnya; sedangkan  ( das  sein )  lebih  kepada  hukum sebagai  fakta  (yang  senyatanya),  yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses  di  masyarakat  ( law  in  action ) (Hasanah, 2018).
Untuk  lebih  jauh  menelaah  kita  perlu memahami bagaimana alur pemberian suatu pertimbangan hukum tersebut. Dalam memberikan pertimbangan hukum Mahkamah  Agung  (Fatwa),  hal  ini  diatur dalam  ketentuan  Keputusan  Ketua  MA  RI Nomor:  213/KMA/SK/XII/2014.  Disebutkan bahwa Mahkamah Agung menjawab Permohonan  Fatwa  yang  diajukan  oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan  Ketua  Kamar  terkait.  Ketua Mahkamah
Agung mendelegasikan kewenangan  menjawab  permohonan  fatwa yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum  kepada  Ketua  Kamar  atau  pejabat terkait untuk ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk hukum.
Keterangan,  pertimbangan,  dan  nasihat masalah  hukum  kepada  lembaga  negara atau lembaga pemerintahan yang merupakan  pelaksanaan  fungsi  Pasal  37 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung Jo.  Pasal  22  ayat  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  disebut sebagai  kewenangan  pertimbanan  dalam bidang hukum. Namun, dalam praktik sehari- hari  pertimbangan  hukum  yang  diberikan kepada  lembaga  negara  dan  pemerintahan sering  dinamakan  sebagai  fatwa  hukum. Sebagai  contoh  banyak  sekali  permintaan oleh  lembaga  negara  ataupun  diluar  itu menggunakan  penyebutan  pertimbangan dalam  bidang  hukum  dengan  istilah  fatwa MA. Dalam surat permohonannya, kebiasaan yang berkembang adalah dengan menuliskan dalam perihalnya adalah permohonan  fatwa  MA.  Contohnya  adalah permohonan  fatwa  atas  ketentuan  Undang- Undang  No.  10  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD  dan DPRD  serta  permohonan  fatwa  Mahkamah Agung  RI  terhadap  terpidana  mati  yang belum  menentukan  sikap  yang  dimintakan oleh  Jaksa  Agung.  Kemudian  permintaan fatwa  Mahkamah  Agung  yang  dimintakan Komisi Pemilihan Umum tentang kewenangan  untuk  menetapkan  pasangan Calon  Bupati  ditetapkan  oleh  KPUD,  dan masih  banyak  lagi  yang  menggunakan bahasa  perihal  permohonannya  adalah Fatwa Mahkamah Agung.
Namun perlu dipahami, bahwa penyebutan  fatwa  sebagai  pertimbangan
dalam  bidang  hukum  yang  dikeluarkan  MA jika ditinjau dari khazanah bahasa lebih dekat dengan  kebiasaan  dalam  agama  Islam. Sedangkan  negara  Indonesia  bukanlah negara  berdasar  satu  agama.  Negara berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia  adalah  bangsa  yang  beragama atau bukan negara yang berdasarkan agama tertentu dan bukan pula suatu negara sekuler yang  memisahkan  agama  dengan  urusan negara (Budiyono, 2014).
Sebagai pemaknaan akan negara kesatuan dimana yurisdiksinya adalah seluruh wilayah Indonesia, maka penyebutan persoalan  ketatanegaraan  juga  seharusnya menggunakan  bahasa  yang  umum.  Pada kenyataannya  Mahkamah  Agung  mengakui adanya  bahasa  fatwa  yang  tertulis  dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 213/KMA/SK/XII/2014  Bab  ke  V  tentang Penanganan Perkara
Lainnya dan Permohonan  yaitu  pada  angka  (3).  Fatwa sebagai  khazanah  bahasa  dalam  agama Islam  seharusnya  harus  terlebih  dahulu dipositivisasi  dalam  hukum  negara  agar dapat  digunakan  secara  umum  dalam ketatanegaraan.  Hal  ini  selaras  dengan pernyataan  Bagir  Manan  bahwa,  ada  tiga cara  menyatakan  hukum  agama  menjadi hukum  positif.  Pertama,  mengakui  bahwa hubungan  atau  peristiwa  hukum  tertentu berlaku hukum agama. Kedua, memasukkan atau mentransformasikan asas dan ketentuan agama tertentu ke dalam ketentuan undang-undang. Ketiga, membiarkan  hukum  agama  tertentu  berlaku sebagai hukum positif.
Lalu siapa yang berhak menjadi pemohon pertimbangan hukum MA?. Telah dipaparkan pada  sub  bab  dasar  hukum,  Mahkamah Agung  menjadi  subjek  bersama  lembaga negara  dan  lembaga  pemerintahan  perihal kewenangan memberikan pertimbangan dalam  bidang  hukum.  Penelitian  ini  juga dimaksudkan untuk melihat serta menganalisis  apakah  pertimbangan  dalam bidang hukum MA ini hanya diberikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Sebagaimana  redaksinya  didalam  landasan yuridis  Pasal  37  UU  MA  bahwa  Mahkamah Agung  dapat  memberikan  pertimbangan dalam  bidang  hukum  baik  diminta  ataupun tidak. Keterangan ini memberikan arti jika MA
dapat  memberikan  pertimbangan  hukum meskipun tidak diminta oleh lembaga negara atau  lembaga  pemerintahan  jika  dianggap perlu.
Adapun yang berhak meminta sebagaimana  landasan  yuridis  jelaslah hanya  lembaga  negara  dan  lembaga pemerintahan.  Hal  ini  menjadi  batasan  jika diluar lembaga tersebut tidak dapat meminta pertimbangan  hukum  kepada  Mahkamah Agung.  Sejalan  dengan  redaksi  tersebut, Mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  Bagir Manan,  menyatakan  hal  yang  sama.  Pada Jawaban  atas  Permohonan  Fatwa  Hukum Nomor  037/KMA/I/2007  yang  diajukan  oleh Ketua  DPRD  Kabupaten  Penajam  Paser Utara,  Bagir  Manan  didalam  angka  3 menyatakan bahwa fatwa (pendapat hukum) hanya diberikan kepada lembaga negara.
Pada  praktiknya,  pertimbangan  dalam bidang  hukum  oleh  Mahkamah  Agung  juga pernah  dikeluarkan  kepada  selain  lembaga negara  dan  lembaga  pemerintahan.  Hal  ini tidak  konsisten  dan  tidak  sesuai  dengan landasan  yuridis  kewenangan  dalam  UU Kekuasaan  Kehakiman  atau  UU  MA. Terdapat  permintaan  pertimbangan  hukum oleh  masyarakat  secara  umum  yang  juga dijawab oleh MA.
Tidak  jelasnya  persoalan  hukum  yang seperti  apa  yang  dapat  dimintakan  oleh lembaga negara ataupun lembaga pemerintahan  juga  masih  belum  diatur dengan  jelas.    Kiranya  perlu  ditegaskan persoalan hukum yang manakah yang dapat dimintakan pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Yang jelas bukanlah tugas Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan-persoalan  yang  abstrak  tentang hukum  serta  persoalan-persoalan  politik. Seyogyanya persoalan yang dapat dimintakan  nasehat  dari  Mahkamah  Agung ialah  persoalan  hukum  yang  kongkrit  tetapi tidak  mengandung  perkara  atau  sengketa. Jika  MA  mengeluarkan  pertimbangan  yang dimintakan  kepadanya  yang  masih  dalam proses  sengketa  atau  perkara,  maka  hal  inI cenderung  disalah  gunakan  untuk  senjata sebagai landasan menyelesaikan perkara.

## KESIMPULAN
Setelah  memahami  uraian,  pembahasan dan  analisis  penelitian  ini,  kesimpulannya adalah sebagai berikut:
a.  Kedudukan dan kekuatan pertimbangan  dalam  bidang  hukum Mahkamah  Agung  adalah  sebagai fungsi tambahan yang bersifat ketatanegaraan. Pertimbangan hukum ini tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  dan  hanya  bersifat etik  semata.  Pertimbangan  dalam bidang hukum ini dapat saja diabaikan  oleh  lembaga  negara ataupun lembaga pemerintahan.
b.  Pertimbangan  dalam  bidang  hukum Mahkamah Agung melandaskan
pada Pasal 37 UUMA yang menyebutkan  bahwa  “Mahkamah Agung dapat
memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang  hukum  baik  diminta  maupun tidak  kepada  lembaga  tinggi  negara yang  lain”.  Pada  praktinya  tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya. Mahkamah  Agung  juga  memberikan pertimbangan dalam bidang hukumnya tidak hanya kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan akan tetapi juga terhadap perseorangan.
Kemudian  rekomendasi  riset  ini  adalah sebagai berikut:
a.  Sulit  untuk  membuat  pertimbangan hukum ini menjadi mengikat. Adanya kebiasaan  menyebut  sebagai  fatwa harus  direspon  dengan  kejelasan dalam dasar hukumnya. Perlu dirubah  redaksi  pasal  37  Undang- Undang Mahkamah Agung.
b.  Banyaknya pertimbangan dalam bidang  hukum  Mahkamah  Agung tidak  hanya  di  dimintakan  oleh lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Maka dengan demikian  harus  ada  penegasan peraturan mengenai kriteria apa saja yang  dapat  dimintakan  nasehat  atau pertimbangan  kepada  Mahkamah Agung

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyono.  2014.  Hubungan  Negara  dan Agama  dalam  Negara  Pancasila. Jurnal: Fiat Justisia, Vol. 8 No. 3: 410 pp.
Fuady,  M.  2011.  Teori  Negara  Hukum Modern  (Rechstaat).  PT.  Refika Aditama. Bandung.
Harahap, M.Y. 2014. Kekuasaan Mahkamah Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.
Harimurti, Y.W & Fauzan, E.M. 2013. Hukum Tata Negara. UTM Press. Bangkalan.
Hasanah,  S.  2018.  Perbedaan  Das  Sollen dengan  Das  Sein,  Artikel,  diakses melalui: www.hukumonline.com
Librayanto,  R.  2008.  Trias  Politica  dalam Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia. PuKAP. Makassar.
Nurdin,  B.  2012.  Kedudukan  dan  Fungsi
Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia. PT. Alumni. Bandung. Subiyanto, A.E. 2015. Mendesain Kewenangan  Kekuasaan  kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi,  Volume  9  Nomor  4:  667
pp.
Syamsuddin,  R  &  Aris,  I.  2014.  Merajut Hukum  di  Indonesia.  Mitra  Wacana Media. Jakarta.
Yasin, M. 2011. Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum  Positif’,  diakses  melalui: www.hukumonline.com.