Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan

## The responsibility of the village government for the village funds that are not absorbed in development

## Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia syaifulbhr@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  the  form  of  responsibility  of  the  government  of  Tlontoraja  Village,  Pasean District,  and  Pampekasan  District  for  the  village  funds  that  are  not  absorbed  by  the  village  development program.  The  maintenance  of  government  authority  through  the  authority  of  the  government  at  the  village level is charged by APBDes. The flow of village funds in Tlontoraja village obtains funding that comes from the village's original income. Details of the financial value of the village are channeled, among other things, in the amount of 40% for direct cash aid from the country's funds, 20% for food resilience, 1.5% for disaster management, and the rest for material development. The application procedure for the liquidation of village funds  is  divided  into  four  stages,  i.e.,  30%  for  each  stage,  starting  from  stages  I–IV.  At  each  stage  of  such liquidation, the mechanism requires the form of accountability of the relevant village government. The method used  in  this  research  is  based  on  a  sociological,  juris-empirical  approach.  The  data  collection  technique  is done  using  the  interview  technique.  The  results  of  the  analysis  show  that  if  there  is  a  budget  that  does  not absorb the development of the village, then it should be channeled to the Silpa Fund. The research also does not show any misuse of the village budget funds by the Tlontoraja Village Government.
Keywords: Law; State Administration; Village Fund

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  Tlontoraja,  Kec. Pasean,  Kab.  Pamekasan  terhadap  dana  desa  yang  tidak  terserap  oleh  program  pembangunan  desa. Penyelenggaraan  wewenang  pemerintahan  melalui  kewenangan  pemerintah  setingkat  desa  mendapat  biaya dari  APBDes.  Aliran  anggaran  dana  desa  di  Desa  Tlontoraja  memperoleh  pendanaan  yang  bersumber  dari pendapatan  asli  desaPerincian  nilai  keuangan  desa  yang  disalurkan,  antara  lain,  sebesar  40%  untuk  bantuan langsung tunai dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 1,5% untuk penanggulangan bencana, dan selebihnya untuk  pembangunan  bersifat  material.  Prosedur  permohonan  untuk  pencairan  dana  desa  dibagi  dalam  empat tahap, yaitu sebesar 30% untuk masing-masing tahap mulai dari tahap I – IV. Pada tiap-tiap tahapan pencairan tersebut,  mekanisme  mewajibkan  bentuk  pertanggungjawaban  dari  pemerintah  desa  terkait.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis-empiris  berbasis  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara.  Hasil  pengkajian  menunjukkan  bahwa  jika  terdapat anggaran  yang  tidak  terserap  pembangunan  desa  maka  harus  disalurkan  ke  dana  Silpa.  Hasl  penelitian  juga tidak  menunjukkan  adanya  penyalahgunaan  anggaran  dana  desa  disalahgunakan  oleh  Pemerintah  Desa Tlontoraja.
Kata kunci: Dana Desa; Hukum; Administrasi Negara
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan secara umum diartikan sebagai sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat  dalam  jangka  panjang,  berkelanjutan,  dan  berkesinambungan.  Pembangunan yang  ideal  memerlukan  perencanaan  yang  presisi.  Perencanaan  presisi  yang  dimaksud dalam  artian  harus  mencakup  tentang  waktu,  lokasi,  dan  teknis  pembangunan  secara terperinci  agar  dapat  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  secara  tepat  guna  dan tepat  fungsi.  Bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  sebagai  perencana  pembangunan diharuskan memiliki kapabilitas yang patut untuk mampu memprediksi segala dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu sendiri, baik yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 1 Berkaitan dengan desa, pembangunan pedesaan mencakup berbagai bidang kehidupan yang ada pada masyarakat pedesaan, seperti, ekonomi pedesaan, sosial  pedesaan,  kebudayaan dan politik  pedesaan, serta keamanan yang  mengintegrasikan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, mendayagunakan segala  aset  pembangunan secara  efektif. Dengan  demikian  peningkatan kualitas hidup  dan kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  dapat  dicapai  sesuai  dengan  target  dan  harapan  awal dari  tujuan  pembangunan  dan  pengembangan  desa. 2 Pembangunan  desa  tidak  diartikan hanya  sebatas  harfiah  “mendirikan  sesuatu”,  melainkan  sebagai  strategi  yang  dirancang secara  sistematis  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  pedesaan,  khususnya dalam  lingkup  perekonomian.  Pembangunan  desa  juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu program  pembangunan  terstruktur  untuk  meningkatkan  produktivitas,  pendapatan,  dan kesejahteraan  hidup  dalam  untuk  peningkatan  kualitas  hidup,  seperti  halnya  di  bidang pendidikan, hunian, dan kesehatan masyarakat.
Seluruh  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  pusat  dibiayai  oleh  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik itu penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat  yang  diselenggarakan  oleh  Gubernur  atau  dari  pemerintah  daerah  yang didekonsentrasi  kepada  pemerintah  desa,  maupun  penyelenggaraan  kewenangan  daerah sebagai  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  sehingga  pendanaan  diperoleh  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Sumber  anggaran  atau  pendanaan  pada  lingkup pemerintahan  desa  dalam  sistem  keuangan  desa  mencakup  pendapatan  asli  desa, pengalokasian  dana  APBN,  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebagai bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diperoleh  kabupaten  atau  kota,  penerimaan  bantuan finansial dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, penerimaan dana hibah dan sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga serta pendapatan lain desa yang bersifat resmi dan sah.
Sumber  pendapatan  desa  merupakan  salah  satu  unsur  yang  krusial  dalam  konteks pembangunan desa. Pada struktur APBDes, dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang  memiliki  porsi  paling  besar.  Permasalahan  dana  desa  menjadi  konteks  permasalahan
1 Pislawati Alfiaturrahman, “Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan,” Jurnal Valuta 2, no. 2 (2016): 251–67.
2 Prima Putra Budi Gutama dan Bambang Widiyahseno, “Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa,” Reformasi 10, no. 1 (19 Juni 2020): 70–80, https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
yang  unik  untuk  dikaji,  mengingat  tujuan  utama  keberadaan  dana  desa  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  serta  berorientasi  terhadap  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat  untuk  mencapai  pelaksanaan  otonomi  desa  yang  optimal. 3 Pada hakikatnya,  dana  desa  hadir  untuk  mendanai  penyelenggaraan  otonomi  desa  dalam  hal pelaksanaan  pembangunan,  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  pengembangan sumber  daya  dan  potensi  desa,  pemberdayaan  masyarakat,  serta  pembinaan  pemerintahan desa  yang  ideal.  Mekanisme  penyusunan  anggaran  dana  desa  berpedoman  pada  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa),  yang  menegaskan  bahwa penyusunan  anggaran  harus  berdasarkan  pada  hasil  musyawarah  bersama  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD). 4 Penyaluran  anggaran  dana  desa  ditujukan  untuk pembiayaan  program  pembangunan  desa  sebagai  bentuk  upaya  pemerataan  kesejahteraan bagi  masyarakat  desa.  Namun,  pada  kenyataannya  penyaluran  anggaran  dana  desa  masih banyak  terjadi  kendala  berupa  keterlambatan  hingga  tidak  meratanya  anggaran  dana  desa untuk  membiayai  program  pembangunan  desa.  Hal  ini  tentu  saja  akan  mengganggu stabilitas kesejahteraan masyarakat desa dan menghambat proses pelaksanaan pembangunan desa yang telah direncanakan.
Pada  tahap  penelusuran  penelitian  terdahulu  melalui  studi  kepustakaan,  didapati beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  memiliki  relevansi  dengan  topik  penelitian  ini. Pertama, pengkajian tentang alokasi dana desa dalam program pembangunan desa di  Desa Muktiharjo. 5 Pada  pengkajian  tersebut  diperoleh  hasil  yang  menunjukkan  bahwa pengalokasian  dana  desa  terlaksana  dan  terserap  dengan  maksimal  sesuai  dengan  undang- undang  yang  berlaku.  Kedua,  pengkajian  tentang  pertanggungjawaban  pembelanjaan  dana desa di Desa Pucanglabang. 6 Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa (dandes) telah sesuai dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun  2014,  meskipun  terkendala  oleh  beberapa  perangkat  desa  yang  tidak  seluruhnya menguasai  teknologi  dan  mengikuti  perkembangan  regulasi  terkait.  Ketiga,  program penelitian  penguatan  kapabilitas  pemerintah  desa  melalui  RPJMDes  yang  disertai pertanggungjawaban  terhadap  dana  desa. 7 Hasil  program  penelitian  tersebut  menunjukkan
3 D Maniyeni, “Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteran Masyarakat  Desa  Di  Desa  Lakatuli  Kecamatan  Mataru,  Kabupaten  Alor,”  29  September  2023, https://doi.org/10.5281/ZENODO.8388396.
4 Betha  Rahmasari,  “Paradigma  Pembangunan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Konstitusi 3,  no.  2  (30  Desember 2020): 117–32, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4063.
5 Ikbal  Sadam  Tri  Utomo,  Sukimin  Sukimin,  dan  A.  Heru  Nuswanto,  “Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam Program Pembangunan Desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati,” Semarang Law Review (SLR) 4, no. 2 (8 Oktober 2023): 14, https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7459.
6 Binti  Ayuning  Tiyas  dan  Dyah  Pravitasari,  “Pengelolaan  Keuangan  Sebagai  Pertanggungjawaban  dalam Pembelanjaan  Dana  Desa  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  di  Desa  Pucanglaban Kecamatan  Pucanglaban  Kabupaten  Tulungagung,” Juornal  of  Economics  and  Policy  Studies 2,  no.  2  (31  Desember 2021): 63–74, https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.5349.
7 Edy  Sujana  dkk.,  “Penguatan  Kapasitas  Pemerintah  Desa  Wanagiri  melalui  Pendampingan  Penyusunan RPJMDes dan Pertanggungjawaban Dana Desa,” BERNAS:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1, no. 4  (6  Oktober 2020): 531–42, https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
bahwa  terwujudnya  kemandirian  aparatur  desa  yang  secara  tidak  langsung  meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset dan pendanaan desa.
Dana  yang  tak  terserap  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  desa  telah  sering menjadi polemik dan dapat berpotensi menimbulkan masalah yang mengarah pada korupsi. Penelitian  ini  berfokus  untuk  mengkaji  konteks  pertanggungjawaban  anggaran  dana  desa Tlontoraja,  Kabupaten  Pamekasan,  Madura  yang  berpotensi  tidak  terserap  dalam penyelenggaraan  pembangunan  Desa.  Sehingga,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum Pemerintah Desa Tlontoraja terhadap anggaran desa yang tidak terserap dalam program pembangunan di desa setempat.

## 2. METODE
Penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian  hukum  yuridis-empiris,  yaitu  penelitian hukum  dalam  kemasyarakatan  yang  dilakukan  langsung  di  lapangan  berdasarkan  temuan- temuan  dan  fakta  empiris.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  yuridis- sosiologis dengan cara menelaah isu hukum yang benar-benar terjadi dalam lingkup sosial masyarakat  yang  ditunjang  dengan  pendekatan  perundang-undangan  untuk  menghasilkan temuan  penelitian  yang  konseptual. 8 Penelitian  hukum  ini  dilakukan  di  Desa  Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Data-data yang digunakan dalam  penelitian  terdiri  dari  data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  data  primer dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dengan teknik studi peraturan perundang-undangan ( statue approach ) dan studi kepustakaan.
Setelah  data-data  penelitian  dikumpulkan,  selanjutnya  dilakukan  olah  data  dan analisis data penelitian.  Olah data penelitian dilakukan untuk memilah dan menyusun data secara  sistematis.  Analisis  data  dilakukan  untuk  menginterpretasi,  menganalisis  dan menarik  kesimpulan.  Teknik  analisis  terhadap  data-data  penelitian  terkumpul,  dilakukan dengan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  berbasis  analisis  kontekstual  atau content analisys . 9

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penggunaan Anggaran Dana Desa Tlontoraja
Pembangunan  desa  secara  spesifik  bertujuan  untuk  peningkatan  kapasitas  dan kapabilitas  kelembagaan  masyarakat  di  tingkat  pedesaan  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  yang  bersifat  partisipatif. 10 Pembangunan  yang  disebut  bersifat  partisipatif merupakan  pembangunan  yang  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  untuk  dapat berkontribusi  dan  memberikan  makna  dalam  setiap  pembangunan  desa  yang  dilakukan. Tujuan  lain  dari  pembangunan  desa  adalah  peningkatan  transparansi  publik,  tingkat kepercayaan,  serta  akuntabilitas  pembangunan.  Cita-cita  itu  merupakan  representatif  dari
8 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016), 42.
9 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Deepublish, 2021), 18.
10 Andy Prianto, “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (add) dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur,” Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 6, no. 1 (15 Januari 2021): 1–15, https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.644.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
Pasal  78  ayat  (1)  UU  Desa  yang  menjelaskan  bahwa  pembangunan  desa  ditujukan  untuk peningkatan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  manusia,  khususnya  masyarakat  pedesaan, serta dalam rangka menuntaskan kemiskinan melalui pemenuhan atas kebutuhan dasar yang ditunjang dengan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mencapai potensi optimal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara yang berkesinambungan. Pada hakikatnya, pembangunan sektor pedesaan tidak lain untuk menyejahterakan masyarakat.
Pemerintah  di  tingkat  desa  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  wilayahnya  secara independen.  Hal  itu  mengisyaratkan  amanat  UU  Desa,  yang  menjabarkan  bahwa  negara telah  memberi  ruang  kebebasan  bagi  pemerintah  tingkat  desa  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  di  masing-masing  wilayah  desa  secara  mandiri  dengan  otoritas  utuh,  serta menetapkan  kebijakannya  masing-masing.  Penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  desa memiliki  prioritas  pada  pelaksanaan  pembangunan  dan  pendayagunaan  unsur  desa  secara menyeluruh. 11 Pembangunan desa dapat  direalisasikan melalui berbagai  upaya dan strategi pengembangan  dalam  berbagai  bentuk  program,  meliputi  program  pelestarian  adat  dan budaya,  pengembangan  sumber  daya  desa,  pengembangan  potensi  desa,  serta  berbagai pelatihan  untuk  mendorong  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES). 12 Serangkaian  program yang dirancang untuk merealisasikan pembangunan desa tentu saja tidak terlepas dari aspek pendanaan. Pendanaan dalam konteks ini berupa anggaran yang ditujukan untuk mendanai seluruh  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  rangka  menyejahterakan  masyarakat pedesaan.  Di  dalam  organisasi  pemerintahan  desa  sendiri  terdapat  sistem  pendanaan  yang selanjutnya dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Zona  pedesaan  adalah  merupakan  representatif  satu  kemasyarakatan  yang  kompleks dan  telah  mengalami  tumbuh  kembang  seiring  dengan  perkembangan  struktur  kehidupan bangsa  Indonesia,  serta  menjadi  kesatuan  yang  tak  terpisahkan  dari  negara  hukum Indonesia.  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penataan  dan pengaturan  desa  sebagai  wujud  pengakuan  negara  terhadap  eksistensi  pemerintahan  desa melalui  sistem  otonomi  desa.  Sistem  otonomi  hadir  dalam  rangka  mempertegas  dan mengukuhkan  peran,  fungsi,  serta  wewenang  pemerintah  desa.  Otonomi  desa  juga  hadir sebagai  pilar  utama  yang  memperkuat  kedudukan  desa  dan  masyarakat  pedesaan  sebagai bagian dari subyek percepatan pembangunan di Indonesia. Lahirnya UU Desa telah menjadi payung  hukum  bagi  pemerintahan  di  tingkat  pedesaan  untuk  dapat  menggunakan kewenangannya  secara  parsial  dan  mandiri  dalam  proses  pembangunan  desa. 13 Mengacu pada  produk  hukum  tersebut,  setiap  pemerintah  desa  diwajibkan  untuk  menyusun  alokasi
11 Feky  Manuputty  dkk.,  “Menuju  Desa  Inklusif:  Perencanaan  Pembangunan  Berkelanjutan  untuk  Desa  Adat Negeri Hukurilla di Kota Ambon,” SEMAR:  Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat 1, no. 03 (30 September 2023): 27–32, https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.453.
12 Mulia Andirfa dkk., “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran Dana Desa terdapat KinerjaAparatur Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Nisam Antara),” Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) 7, no. 1 (19 Juni 2023): 155–68, https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7755.
13 Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (20 November 2019): 210, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
anggaran  desa  yang  akan  dipergunakan  untuk  membiayai  setiap  program  pengembangan desa  dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Pengalokasian  dana  desa  tersebut  harus  dilakukan  setiap tahun  dalam  APBN  yang  dibagikan  untuk  tiap-tiap  wilayah  pedesaan  sebagai  salah  satu sumber pendapatan anggaran desa.
Dana  desa  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  merupakan  wujud  pengakuan negara  terhadap  masyarakat  desa  sebagai  bagian  dari  masyarakat  hukum  yang  juga  turut memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat lokal  yang  bersifat  swakarsa,  serta  hak-hak  tradisional  dan  kearifan  lokal.  Selain  itu, penyediaan  dana  desa  oleh  pemerintah  pusat  juga  bermaksud  untuk  menunjang  upaya peningkatan  kemaslahatan  masyarakat  dalam  visi  pemerataan  pembangunan.  Pada pokoknya  dana  desa  memiliki  tugas  penting  untuk  (a)  peningkatan  kualitas  pelayanan publik di desa; (b) percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan; (c) penuntasan kemiskinan; (d) pengukuhan masyarakat desa sebagai subjek percepatan pembangunan nasional; dan (e) penuntasan  kesenjangan  antara  desa  dan  kota.  Kebijakan  aliran  dana  desa  telah  dilakukan sejak  2015  hingga  saat  ini.  Kalkulasi  sementara  terhitung  dari  awal  aliran  hingga  tahun 2019, dialokasikan telah mencapai 257,7T (dua ratus lima puluh tujuh triliun tujuh ratus juta rupiah).  Besaran  dana  tersebut  implementasi  nyata  dari  komitmen  pelaksanaan  program Nawacita  dalam  cita  ke-3,  yaitu  membangun  Indonesia  dari  tepi  dengan  memperkuat daerah-daerah maupun desa sebagai kerangka dari negara kesatuan republik Indonesia. 14 Penggunaan dana desa mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat,  terkhusus  untuk  peningkatan  kualitas  hidup,  pengentasan kemiskinan, dan penyejahteraan masyarakat. Akomodasi dan realisasi dana desa merupakan hak  pemerintah  desa  sesuai  dengan  wewenang  yang  memerhatikan  kebutuhan  masyarakat desa  setempat,  tanpa  mengesampingkan  prinsip  keadilan.  Meskipun  demikian,  pemerintah desa tetap diwajibkan untuk mengawal dan mengawasi capaian sasaran pembangunan desa. Prinsip-prinsip  penggunaan  dana  desa  yang  wajib  ditegakkan,  di  antaranya,  (a)  keadilan bagi  seluruh  warga  desa,  (b)  skala  prioritas  mendahulukan  untuk  kepentingan  yang  lebih mendesak, (c) terfokus pada 3 sampai dengan 5 jenis kegiatan sesuai dengan prioritas pada masing-masing  struktur  pemerintahan,  (d)  kewenangan  desa  sesuai  dengan  tumbuh kembang  budaya  dan  nilai  kemasyarakatn  desa,  (e)  partisipatif  yang  mengutamakan  hak masyarakat  desa,  (f)  swakelola  terhadap  sumber  daya  desa  dengan  menjunjung  prinsip otonomi dalam penyelenggaraan secara mandiri, (g) berdikari untuk kegiatan pembangunan yang  dikelola  secara  mandiri  dan  parsial  dari,  untuk,  serta  oleh  masyarakat  desa,  dan  (h) tipologi  desa  yang  mempertimbangkan  karakteristik  setiap  wilayah  cakupan  desa,  yang meliputi aspek geologis, sosiologis, antropologi, ekonomi, dan ekologi desa.
UU  Desa,  mengamanatkan  bahwa  desa  memiliki  kewenangan  dan  kapasitas  untuk mengatur serta mengurus segala bentuk urusan pemerintahan secara mandiri. Kewenangan tersebut  tentu  saja  terpisah  dari  pemerintahan  daerah,  sehingga  segala  bentuk  kepentingan
14 Dwi Pajar, Buku Pintar Dana Desa (duta pustaka indonesia, 2022), 12.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
masyarakat  desa  dapat  diambil  alih  dan  diurus  secara  parsial  oleh  pemerintah  desa.  Desa juga memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan daftar prioritas penggunaan dana desa dalam program pelaksanaan pembangunan. Diketahui bahwa di sepanjang tahun 2020-2022 penggunaan  dana  desa  dialokasikan  untuk  penanggulangan  wabah Corona  Virus  Disease (Covid-19).  Hadirnya  wabah  tersebut  sangat  berdampak  terhadap  sendi-sendi  kehidupan masyarakat  baik  dalam  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya,  hingga  terhadap  menurunnya kesejahteraan masyarakat. Keberadaan wabah Covid-19 telah memakan banyak korban jiwa hingga  kerugian  material  yang  sangat  tidak  terduga.  Namun,  kini  seiring  dengan berjalannya  waktu,  wabah  pandemi  semakin  dapat  terkendali.  Hal  tersebut  tentunya  juga mengubah seluruh arah kebijakan, termasuk arah penggunaan dana desa.
Dalam  rentang  waktu  2020-2022,  alokasi  dana  desa  diprioritaskan  dan  difokuskan untuk  penanganan  wabah  Covid-19  yang  cukup  memberi  pukulan  signifikan  pada  segala sendi  kehidupan  masyarakat.  memasuki  tahun  2023,  dana  desa  lebih  difokuskan  untuk percepatn pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas dan penyediaan sumber daya manusia, pemusatan  padat  karya  desa,  serta  penanganan  dan  pencegahan  bencana  dalam  lingkup wewenang  desa.  Pada  tahun  2023  hingga  saat  ini,  alokasi  penggunaan  dana  desa  lebih difokuskan pada pemulihan sektor-sektor yang terdampak paling besar akibat mewabahnya pandemi, khususnya pada sektor pemulihan ekonomi. Selain itu, penggunaan dana desa juga memprioritaskan  peningkatan  sumber  daya  manusia  sebagai  bentuk  upaya  penghapusan angka kemiskinan yang telah mengarah pada jumlah yang cukup ekstrem. Penggunaan dana desa  dialokasikan  dengan  tetap  memperhatikan  permasalahan-permasalahan  dasar  yang berdampak  besar  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  yang  masih  mengemuka,  seperti pengembangan  ekonomi  desa  melalui  peningkatan  potensi  dan  sumber  daya  milik  desa, penanganan stunting ,  pengembangan  kreativitas  masyarakat  sebagai  bentuk  peningkatan sumber  daya  manusia,  pelaksanaan  program  padat  karya  tunai  desa,  serta  penanganan bencana  alam  dan  permasalahan  sosial  yang  berkembang  di  masyarakat  sesuai  dengan kewenangan  desa. 15 Daftar  prioritas  alokasi  penggunaan  dana  desa  dilakukan  dengan mengacu pada berbagai prinsip, yaitu, (a) kemanusiaan, (b) keadilan, (c) kebhinnekaan, (d) keseimbangan  alam,  (e)  kebijakan  strategis  nasional  berbasis  kewenangan  desa,    dan  (f) berdasarkan  kondisi  obyektif  desa.  Pengalokasian  dana  desa  harus  mempertimbangkan kondisi faktual yang ada berdasarkan data dan informasi yang tersaji tanpa adanya pengaruh atau pandangan yang bersifat pribadi, perspektif emosi, serta berbagai bentuk intervensi dari pihak tertentu.
Orientasi  utama  dalam  kebijakan  penggunaan  dana  desa  adalah  untuk mendistribusikan  keuangan  negara  ke  dalam  sub-sub  pemerintahan  terkecil  melalui pemerintahan  desa  sebagai  bentuk  upaya  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera. Kebijakan  tersebut  berpedoman  pada  UU  Desa,  yang  menegaskan  bahwa  alokasi penggunaan  dana  desa  harus  melalui  pendistribusian  dalam  bidang  pembangunan,
15 Siti  Muslikhatul  Ummah  dkk.,  “Demokrasi  dan  Otonomi  Desa  dalam  Proses  Pemilihan  Kepala  Desa  Pasca Reformasi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (9 Desember 2023): 1223, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
khususnya untuk  mendanai  kegiatan pemberdayaan masyarakat  dalam ruang lingkup  desa. Dana desa merupakan sumber pendanaan yang pada hakikatnya diperoleh dari APBN untuk menunjang  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintah  desa  di  seluruh  Indonesia. Implementasi  penggunaan  dana  desa  dialokasikan  ke  dalam  berbagai  pendanaan  program berbasis pembangunan desa berdasarkan kewenangan pada masing-masing desa. Mengingat pentingnya  dana  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  wajar  jika  dana  desa merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  yang  sangat  krusial  dalam  dokumen  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Pada  setiap  tahun,  pemerintah  desa  akan menerima  sumber  dana  dalam  bentuk  dana  desa  yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat. Penyaluran  dana  desa  dilakukan  melalui  pendistribusian  oleh  pemerintah  kabupaten  atau kota.  Prosedur  mekanisme  penyaluran  dana  desa  dilakukan  melalui  transfer  dana  dari rekening kas umum negara kepada rekening kas umum daerah kabupaten/kota. Dilanjutkan dengan  pendistribusian  dana  dari  rekening  kas  umum  daerah  ke  rekening  kas  desa.  Dana yang  disalurkan  tersebut  selanjutnya  menjadi  dana  desa  yang  wajib  dikelola  oleh pemerintah desa dan diperuntukkan untuk mendanai berbagai bentuk penyelenggaraan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Implementasi  penggunaan  dana  desa  harus  direalisasikan  berdasarkan  kebijakan penggunaan  sesuai  dengan  daftar  prioritas  yang  telah  disepakati  dan  ditetapkan  dalam musyawarah  desa.  Pada  umumnya,  daftar  prioritas  penggunaan  dana  desa  akan  dibahas secara komprehensif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  (MusrenbangDes)  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa  (RKPDes).  Forum musyawarah  tersebut  biasanya  akan  digelar  pada  setiap  tahun.  Forum  musyawarah  desa secara  garis  besar  akan  membahas  setiap  pos  pengalokasian  dana  serta  menentukan Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  untuk  mendanai  program  tersebut.  Setiap  program  yang direncanakan  dalam  forum  musyawarah  desa  menitik  beratkan  pada  pemberdayaan masyarakat  desa,  khususnya  bagi  masyarakat  desa  yang  memiliki  penghasilan  dalam kategori  rendah.  Program  pemberdayaan  masyarakat  tentunya  harus  dilaksanakan berlandaskan swakelola guna sebagai wujud penyerapan tenaga kerja yang memprioritaskan masyarakat desa secara internal bagi pembangunan kesejahteraan desa. Kepala desa selaku pejabat  dalam  pemerintahan  desa  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam  hal pengelolaan dana desa. Kepala desa bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa  (PTPKD)  yang  terdiri  dari  beberapa  perangkat  desa,  seperti  sekretaris  desa,  kepala seksi  dan  bendahara  desa  merupakan  pengelola  dana  desa  yang  memiliki  tugas  untuk memanajemen dan mengalokasikan dana desa sedemikian rupa untuk berbagai tujuan dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Secara  harfiah,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam  hal  penyaluran  dana desa  yang  dialokasikan  kepada  setiap  desa  yang  berada  pada  ruang  lingkup  wilayahnya. Mengacu  pada  UU  Desa  menegaskan  bahwa  dana  desa  merupakan  suatu  bentuk  hak  dan kewajiban  bagi  setiap  desa.  Ini  artinya,  keuangan  desa  merujuk  pada  segala  sesuatu  yang bersifat  hak  dan  kewajiban  bagi  setiap  desa  yang  pada  dasarnya  dapat  dinilai  dengan
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
nominal uang. Namun, keuangan desa tidak serta merta hanya dalam bentuk nominal uang. Melainkan  segala  sesuatu  dalam  bentuk  uang  maupun  barang  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  hak  dan  kewajiban  desa  yang  secara  materiil  menimbulkan  adanya pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Jumlah alokasi dana desa yang  diterima  dari  pemerintah  pusat  dianggarkan  dari  dana  APBN  yang  kemudian didistribusikan kepada pemerintah daerah  dalam  APBD setelah adanya pengurangan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  sebesar  10%.  Dana  desa  yang  diterima  tersebut  selanjutnya  harus dikelola  sedemikian  rupa  oleh  pemerintah  desa  untuk  dipergunakan  dalam  membiayai berbagai  penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengadaan pembinaan maupun pelatihan bagi masyarakat.
Pada umumnya, jumlah alokasi dana yang disalurkan bagi setiap desa akan cenderung berbeda,  bergantung  pada  keadaan  desa  secara  objektif  dengan  mempertimbangkan berbagai  aspek,  meliputi  posisi  geografis  desa,  angka  natalitas  penduduk,  serta  angka mortalitas  pada  masing-masing  desa.  Penerimaan  dan  pengelolaan  dana  desa  yang  tepat tentunya  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  pendapatan  desa.  Seperti  halnya  di  Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, Sumber pendanaan di Desa Tolontoh Rajeh  berasal  dari  PAD  senilai  senilai  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  dari  alokasi dana  desa  senilai  Rp.  775.400.000,-  (tujuh  ratus  tujuh  puluh  lima  juta  empat  ratus  ribu rupiah) dan dari dana desa senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah). Perincian  nilai  keuangan  desa  yang  disalurkan,  antara  lain,  sebesar  40%  untuk  bantuan langsung  tunai  dana  desa,  20%  untuk  ketahanan  pangan,  1,5%  untuk  penanggulangan bencana, dan selebihnya untuk pembangunan bersifat material. 16
Adapun  mekanisme  pengajuan  untuk  mendapatkan  dana  desa  menurut  Mohammad Rifa’I terbagi menjadi 4 tahap yang pada masing-masing tahapnya dapat dicairkan sebesar 30%. 17 Pada  setiap  mekanisme  pengajuan  dalam  tahapan  ini,  harus  bisa dipertanggungjawabkan  untuk  apa  penggunaannya.  Menurut  Abdul  Wahid,  mekanisme penggunaan  anggaran  dana  desa  di  Desa  Tlontoraja  Kecamatan  Pasean  Kabupaten Pamekasan juga dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan  tahap  III  sebesar  20%. 18 Agar  dana  desa  ini  bisa  terserap,  Khoirunnas  menjelaskan bahwa  itu  semua  harus  menyesuaikan  dengan  situasi  alam.  Contoh  tahap  I  40%  biasanya turunnya  dana  awal  tahun  sekitar  bulan  Maret-April  itu  biasanya  musim  kemarau  jadi pekerjaan  fisik  di  dahulukan  seperti  pekerjaan  pembangunan  fisik,  seperti  pengaspalan, rabat beton, paving, TPT, dan saluran dalam waktu lima bulan harus selesai). Apabila sudah musim  hujan  sekitar  bulan  Juli-Agustus  fokus  pada  pembinaan  masyarakat  dan pembangunan  fisik  yang  tidak  terganggu  walaupun  musim  hujan,  sepeti,  pembangunan jalan makadam, dan lain-lain. 19
16 Ketua BPD Tlontoraja, Wawancara, 2 Januari 2023.
17 Perangkat Desa Tlontoraja, Wawancara, 3 Januari 2023.
18 Perangkat Desa Tlontoraja.
19 Bendahara Desa Tlontoraja, Wawancara, 3 Januari 2023.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
Ada beberapa faktor yang dapat menghambat penggunaan anggaran dana desa, seperti yang  dijelaskan  oleh  Supriyadi,  seperti  faktor  alam  seperti  musim  hujan  (menghambat pekerjaan  fisik)  dan  lebih  besar  pekerjaan  fisik  dari  pada  anggarannya. 20 Upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  itu  di  antaranya  adalah  untuk  pekerjaan  fisik  lebih didahulukan  pada  waktu  tahap  i  mengutamakan  pekerjaan  fisik  bangunan  yang  urgen  dan yang harus di segerakan pekerjaannya.

## 3.2 Pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  Tlontoraja  terhadap  Dana  Desa  yang Tidak Terserap
Konsep  keberadaan  suatu  wewenang  dalam  kelembagaan  pemerintah  tentunya  akan melahirkan  kewajiban  untuk  merealisasikan  suatu  tindakan  hukum,  yakni  praktik penyelenggaraan  yang  berlandaskan  pada  kompetensi  wewenang  yang  diberikan,  serta tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban. Konsep realisasi pada setiap wewenang sudah  pasti  akan  disertai  dengan  pertanggung  jawaban.  Hal  tersebut  merupakan  konsep yang absolut, karena dalam pemberian wewenang harus selalu dilengkapi dengan pengujian dalam  setiap  implementasinya.  Mutlaknya  konsep  tersebut  bertujuan  untuk  meminimalisir adanya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  berbagai  pihak  tertentu. 21 Selain  itu,  konsep pertanggung  jawaban  dalam  setiap  wewenang  juga  bertujuan  sebagai  wujud  perlindungan hukum  bagi  masyarakat  secara  luas.  Perspektif  tersebut  memiliki  definisi  bahwa  konsepsi pelaksanaan  wewenang  akan  selalu  disertai  dengan  adanya  beban  tanggung  jawab  dan kewajiban dengan dilengkapi pelaksanaan pengawasan terhadap setiap realisasinya. 22
Pertanggung jawaban secara yuridis terhadap penggunaan wewenang tentu saja harus dikaji  dari  segi  sumber  pemerolehan  wewenang.  Masih  kerap  kali  ditemukan  adanya penyalahgunaan  wewenang  yang  berpotensi  melawan  hukum  pada  setiap  kelembagaan, khususnya  dalam  birokrasi  pemerintahan.  Fenomena  tersebut  acap  kali  sesuai  dengan perspektif  dalam  prinsip  hukum  administrasi  yang  menyatakan  bahwa  “ geen  bevoegheid zonder  verantwoorddelijkheid”, yang  berarti  tidak  ada  kewenangan  tanpa  adanya pertanggungjawaban.  Mengacu  pada  perspektif  hukum  tersebut,  maka  dapat  diartikan bahwa  seorang  pejabat  atau  birokrat  yang  menduduki  suatu  jabatan  tertentu  memiliki kewenangan yang secara harfiah memikul tanggung jawab atas wewenang yang diberikan. 23 Adapun  bentuk  pertanggung  jawaban  dalam  konteks  wewenang  atributif  secara  yuridis menurut  perspektif  hukum,  maka  tanggung  jawab  berada  langsung  pada  penerima wewenang secara personal. Di sisi lain, dalam konteks wewenang delegasi, tanggung jawab sudah  tentu  berada  pada  penerima  delegasi  atau delegantaris .  Hal  ini  dikarenakan  telah terjadi  adanya  pelimpahan  wewenang  oleh  pemberi  wewenang  delegasi  yang  disebut dengan delegans . Dalam konteks wewenang delegasi, maka apabila terjadi penyalahgunaan
20 Perangkat Desa Tlontoraja, Wawancara.
21 Audinda  Salsabila  Mondya  dan  Nurul  Chotidjah,  “Implementasi  Pencatatan  Aliran  Kepercayaan  dalam Administrasi  Kependudukan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU/XIV/2016  tentang  Pengujian terhadap  Undang-undang  Administrasi  Negara,” Bandung  Conference  Series:  Law  Studies 2,  no.  1  (20  Januari  2022), https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.559.
22 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika, 2021), 41.
23 Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi , Edisi II (Prenada Media, 2016), 36.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
wewenang  oleh  beberapa  oknum  sudah  dapat  dipastikan  pihak delegantaris yang  akan bertanggungjawab secara penuh. 24
Konsep  pelimpahan  wewenang  dalam  ranah  wewenang  delegasi  cenderung  berbeda dengan paradigma pertanggungjawaban wewenang mandat. Pada ranah wewenang mandat, terjadi  pelimpahan  wewenang  dari  pihak  atasan  kepada  pihak  yang  di  bawahnya.  Dalam konteks  ini,  berarti  tidak  terjadi  penyerahan  wewenang  secara  menyeluruh.  Penerima mandat  atau mandataris memiliki  kewenangan  yang  terbatas,  yakni  hanya  bertindak  dan melaksanakan  wewenang  atas  nama  pemberi  mandat mandans .  Tanggung  jawab  secara penuh  tetap  berada  di  pihak  pemberi  mandat mandans bukan  pada  penerima  mandat tersebut.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  diasumsikan  bahwa  setiap  wewenang identik terhadap timbulnya suatu pertanggungjawaban. Namun,  secara yuridis tidak semua pejabat  atau  birokrat  memiliki  beban  tanggung  jawab  secara  absolut.  Pertanggungjawaban harus  tetap  dipisahkan  secara  parsial  dengan  cara  mengkaji  perolehan  wewenang  serta penyelenggaraan wewenang agar tidak berpotensi melawan hukum. 25
Perspektif hukum publik memiliki paradigma yang memandang bahwa yang memiliki kedudukan  absolut  sebagai  subjek  hukum  pada  dasarnya  adalah  jabatan.  Jabatan  memiliki peran penting untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam suatu tindakan pada lembaga  pemerintahan.  Mengingat  adanya  konsepsi  bahwa  suatu  wewenang  lekat  dengan pertanggung  jawaban,  maka  dalam  hal  ini  suatu  jabatan  tentu  saja  juga  tidak  terlepas  dari pertanggung  jawaban.  Perspektif  Logemann  terhadap  konsepsi  negara  dan  jabatan menyatakan  bahwa “de  staat  is  ambtenorganisatie . Elke  werkzaamheid  van  de  overhead, welke  niet  als  wetgwving  of  als  rechtspraak  is  aan  te  merken ”. 26 Perspektif  tersebut mengandung artian bahwa dalam suatu negara yang diselenggarakan oleh pemangku jabatan dalam  ruang  lingkup  pemerintahan  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  berkaitan  dengan tata  kenegaraan  dan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  wujud merealisasikan  keadilan.  F.R.  Bothlingk,  juga  memiliki  pandangan  bahwa  tugas  dan wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  tersebut  diselenggarakan  oleh  subjek  dalam  ranah warga negara, yang selanjutnya disebut dengan pemangku jabatan atau lebih dikenal dengan istilah pejabat. 27
Realisasi pengelolaan dana desa merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam hal tata kelola keuangan desa sebagaimana yang tercantum dalam UU Desa.  Salah  satu  unsur  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  mengalokasikan dana desa ke dalam berbagai bentuk program pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan desa.  Kedua  unsur  tersebut  termasuk  dalam  penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  dalam skala  terkecil,  yakni  fungsi  pemerintahan  desa.  Secara  spesifik,  fungsi  pemerintahan
24 Prima  Angkupi  Nitaria  Angkasa  Tirta  Gautama,  “Wewenang  Pemerintah  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” Muhammadiyah Law Review 6, no. 2 (August 26, 2022): 43, https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2222.
25 Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi , 19.
26 Lutfil  Ansori,  “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan,” Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2015): 35–50, https://doi.org/10.35586/.v2i1.165.
27 Ansori.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
diartikan  sebagai  “ bestuur ”,  yang  memiliki  pengertian  bahwa  fungsi  dasar  pemegang wewenang  yang  tidak  termasuk  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  peradilan. 28 Pengelolaan keuangan desa dapat direalisasikan melalui empat tahap prosedural, antara lain meliputi: (1) tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan; (3) tahap penataan usaha, serta (4) tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Pada  masing-masing  mekanisme  prosedural, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pejabat dalam pemerintahan desa,  yakni  dipimpin  oleh  kepala  desa  dan  dibantu  oleh  segenap  perangkat  desa  sebagai unsur  penyelenggara  desa.  Jajaran  perangkat  desa  yang  memiliki  kewenangan  untuk membantu  kepala  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  selanjutnya  disebut  dengan  Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
Setiap  adanya  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  menggunakan  APBDes sebagai  dana  pembiayaan  harus  selalu  dicatat  dan  dilaporkan  sebagai  bentuk  pertanggung jawaban  penggunaan  dana  anggaran.  Mekanisme  penetapan  pertanggungjawaban  dalam pengalokasian  dana  APBDes  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dilaksanakan melalui  berbagai  prosedur.  Pada  awalnya  Sekdes  menyusun  rencana  APBDes  yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepala desa. Kemudian, Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan  desa  ke  dalam  forum  musyawarah  bersama  BPD  dalam  batas  waktu  pengajuan rancangan  peraturan  desa  tidak  lebih  satu  bulan.  Setelah  mendapat  respons  dari  BPD, rancangan peraturan desa diproses dalam musyawarah bersama BPD paling lambat 7 (tujuh) hari  terhitung  sejak  pengajuan  rancangan.  Hasil  persetujuan  dalam  forum  musyawarah tersebut diajukan kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan melalui Camat setempat dengan batas waktu paling lambat tiga hari kerja.
Rancangan  peraturan  desa  yang  telah  diajukan  dievaluasi  untuk  memperoleh persetujuan  dari  pemerintah  daerah  sebelum  disahkan  menjadi  ketetapan  peraturan  desa oleh kepala desa. Hasil evaluasi yang diterima dari pemerintah daerah bersifat wajib untuk ditindak  lanjuti  dan  disempurnakan  dalam draft rancangan  peraturan  desa.  Hasil  evaluasi pada umumnya akan dikeluarkan dalam kurun waktu paling lambat selama dua puluh hari kerja.  Pada  kasus  hasil  evaluasi  yang  tidak  menerima  respon  dari  pemerintah  daerah  atau selama  batas  waktu  dua  puluh  hari  kerja  hasil  evaluasi  belum  diterima  oleh  pemerintah desa,  maka  kepala  desa  berhak  untuk  menetapkan  secara  konkret  rancangan  tersebut menjadi  ketetapan  mutlak  dalam  peraturan  desa  terkait  pertanggung  jawaban  pelaksanaan APBDes. 29 Hasil  evaluasi  yang  menyatakan  bahwa  rancangan  telah  memperoleh persetujuan  dari  pemerintah  daerah  karena  memuat  ketetapan  yang  dinilai  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  melanggar  kepentingan  umum,  maka  hasil evaluasi tersebut sah dan boleh ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa. Apabila hasil evaluasi  memuat  pernyataan yang sebaliknya, yaitu nilai-nilai  dalam rancangan yang
28 Eny  Kusdarini, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Hukum  Administrasi  Negara (UNY  Press, 2020), 13.
29 Adie  Dwiyanto  Nurlukman  and  Fadly  Fadillah  Said,  “Dinamika  Pengelolaan  Dana  Desa  Dan  Pembangunan Berbasis  Prioritas  Dalam  Penyusunan  APBDes,” Journal  of  Social  Politics and  Governance  (JSPG) 1,  no. 2  (December 17, 2019): 80–98, https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
diajukan  bersifat  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  serta  tidak  berlandaskan  pada peraturan  perundang-undangan,  maka draft tersebut  wajib  untuk  dikembalikan  kepada pemerintah  desa  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dan  disempurnakan  dengan  batas  waktu  paling lambat  tujuh  hari  kerja.  Penyempurnaan  rancangan  yang  telah  diajukan  kembali  dan  telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah selanjutnya akan disahkan oleh kepala desa untuk  menjadi  ketetapan  mutlak  dalam  peraturan  desa  terkait  mekanisme  pertanggung jawaban dan pelaksanaan APBDes. 30
Demikian  juga  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Tlontoraja Kecamatan  Pasean  Kabupaten  Pamekasan.  Kepala  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) Desa  Tlontoraja,  Abdul  Azis  menuturkan  bahwa  setiap  anggaran  atau  dana  APBDes  yang berpotensi  tidak  terserap  ke  dalam  pelaksanaan  pembangunan  untuk  meningkatkan  taraf kesejahteraan  masyarakat  desa  pada  tahun  berjalan,  maka  secara  mutlak  akan  masuk menjadi  dana  Silpa  (Sisa  lebih  perhitungan  anggaran). 31 Ketentuan  tersebut  merupakan wujud  pertanggung  jawaban  pemerintah  Desa  Tlontoraja  sebagai  akibat  tidak  terserapnya anggaran ke dalam  pelaksanaan pembangunan  desa. Menurut  Khoirunnas,  impliasi  hukum terhadap sisa  lebihan  penggunaan  anggaran  lebih  dari  30%,  maka  desa  tersebut tidak  bisa lagi  mengajukan  permohonan  dana  desa  di  tahun  berikutnya. 32 Berdasarkan  keterangan yang diperoleh dari pihak yang langsung bersangkutan dengan pengelolaan APBDes, dana desa yang tidak terserap ke dalam pembangunan desa belum pernah disalahgunakan. Hal ini dikonfirmasi  oleh keterangan  Abdul  Wahid, yang menyatakan bahwa  pencairan dana desa disesuaikan  dengan  kebutuhan,  serta  harus  patuh  dan  taat  terhadap  tahapan-tahapan pencairan. 33 Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi  penyalahgunaan anggaran dana desa. Pengelolaan keuangan desa erat kaitannya dengan keuangan negara, karenanya jika didapati adanya  kerugian  negara  maka  pejabat  yang  bersangkutan  memiliki  kewajiban  untuk memulihkan kerugian negara tersebut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang  keuangan  negara.  Di  dalam  undang-undang  yang  sama,  pejabat  bendahara juga  dibenani  dengan  tanggung  jawab  pribadi.  Tidak  hanya  berhenti  sampai  di  situ, pelaksanaan  sanksi  terhadap  tindakan  atas  kerugian  negara  juga  diatur  dalam  undang- undang perbendaharaan negara.
Setiap kewenangan lekat kaitannya dengan timbulnya tanggung jawab sebagai bentuk konsistensi  seorang  pemangku  wewenang  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Konsep  tersebut direalisasikan  untuk  mencegah  adanya  penyalahgunaan  wewenang,  khususnya  dalam kelembagaan  pemerintahan.  Di  dalam  ranah  kewenangan,  terdapat  unsur  tanggung  jawab pribadi  para  pemangku  jabatan  yang  erat  kaitannya  dengan  praktik  mal  administrasi. 34 Praktik  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  penyalahgunaan  wewenang. Analisis  yang
30 Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
31 Ketua BPD Tlontoraja, Wawancara.
32 Bendahara Desa Tlontoraja, Wawancara.
33 Perangkat Desa Tlontoraja, Wawancara.
34 Muhammad Nur Aflah et al., “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (November  10,  2021):  631, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
digunakan untuk mengkaji adanya tanggung jawab pribadi  dalam konteks penyalahgunaan wewenang,  yaitu  menggunakan  pendekatan  fungsionaris.  Dalam  konteks  pemerintahan desa,  tanggung  jawab  pribadi  dapat  timbul  sebagai  akibat  adanya  penyalahgunaan wewenang,  seperti  melakukan  praktik  mal  administrasi  dalam  berbagai  bentuk  tindakan antara lain mengubah substansi dalam rencana anggaran, menyalah gunakan keuangan desa untuk  kepentingan  lain  di  luar  kepentingan  pembangunan,  maupun  memanipulasi  laporan pertanggung  jawaban  dana  desa.  Keseluruhan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  praktik  mal administrasi  dan  kecurangan  oleh  pejabat  dalam  pemerintahan  desa  tersebut  akan  menjadi tanggung jawab pribadi yang bersifat mutlak. Adapun sanksi yang dikenakan atas timbulnya tanggung jawab pribadi sebagai akibat penyalahgunaan wewenang dapat berupa sanksi yang bersifat  administrasi,  sanksi  perdata  hingga  sanksi  pidana.  Bentuk  sanksi  yang  bersifat administrasi  pada  umumnya  disesuaikan  dengan  bidang  kepegawaian  pelaku  yang bersangkutan.  Bentuk  sanksi  perdata  atas  tanggung  jawab  pribadi  dalam  konteks penyalahgunaan  wewenang  dapat  dikenakan  kompensasi  atau  ganti  rugi  atas  keuangan negara.  Kebijakan  atas  kompensasi  dan  ganti  rugi  negara  diimplementasikan  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di  samping  itu,  penyalahgunaan  wewenang  dalam  pelaksanaan  APBDes  juga  berpotensi dikenakan  sanksi  pidana  berupa  penjara  karena  dinilai  merugikan  keuangan  negara  secara materiil.  Penetapan  sanksi  pidana  dalam  hal  ini  mengacu  pada  konsep  kebijakan  tindak pidana  korupsi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 4. PENUTUP
Bentuk  pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  Tlontoraja,  Kecamatan  Pasean, Kabupaten Pamekasan terhadap anggaran atau dana yang tidak terserap dalam pelaksanaan pembangunan diimplementasikan melalui adanya dana sisa lebih perhitungan anggaran atau dana  Silpa.  Dana  Silpa  tersebut  bisa  dianggarkan  pada  tahun  berikutnya  dan  atau  bisa melanjutkan  pekerjaan  fisik  yang  tidak  teserap  pada  tahun  yang  sebelumnya.  Implikasi hukum  anggaran dana desa yang tidak terserap itu  adalah jika dana tersebut  tidak terserap semua hingga memunculkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) lebih dari 30%, maka desa  tersebut  tidak  bisa  lagi  mengajukan  permohonan  dana  desa  untuk  tahun  berikutnya. Sejauh  ini,  Pemerintah  Desa  Tlontoraja  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  pelaksanaan APBDes,  sehingga  tidak  pernah  terjadi  penyalahgunaan  dana  desa  yang  tidak  terserap  ke dalam pembangunan. Hal tersebut juga didukung oleh mekanisme prosedur pencairan Dana Desa  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pekerjaan  dan  pencairan  dana  sesuai  tahapan pencairan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflah,  Muhammad  Nur,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  and  Kadi  Sukarna. “Kedudukan  Hukum  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Dalam  Pengawasan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (November 10, 2021): 631. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105
Andirfa,  Mulia,  Miswar,  Faisal  Faisal,  Zuhra  Izzati,  and  Najwa  Yusuf.  “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Kejelasan Tujuan Anggaran Dana Desa Terdapat  KinerjaAparatur  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Di  Kecamatan  Nisam Antara).” Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Akuntansi  (JENSI) 7,  no.  1  (June  19,  2023): 155–68. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7755.
Ansori,  Lutfil.  “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan.”
Jurnal Yuridis 2,
no. 1 (2015): 35–50.
https://doi.org/10.35586/.v2i1.165.
Bachtiar. Mendesain Penelitian Hukum . Deepublish, 2021.
Bendahara Desa Tlontoraja. Wawancara, January 3, 2023.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2016. Dwi Pajar. Buku Pintar Dana Desa . duta pustaka indonesia, 2022.
Gautama,  Prima  Angkupi  Nitaria  Angkasa  Tirta.  “Wewenang  Pemerintah  Desa  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Muhammadiyah Law Review 6, no. 2 (August 26, 2022): 43. https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2222.
Gutama,  Prima  Putra  Budi,  and  Bambang  Widiyahseno.  “Inklusi  Sosial  Dalam Pembangunan  Desa.” Reformasi 10, no. 1 (June 19, 2020): 70–80. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834.
Ketua BPD Tlontoraja. Wawancara, January 2, 2023.
Kusdarini,  Eny. Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Hukum  Administrasi Negara . UNY Press, 2020.
Latif, Abdul. Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi . Edisi II. Prenada Media, 2016.
Maniyeni,  D.  “Analisis  Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Program  Pembangunan  Desa Terhadap  Kesejahteran  Masyarakat  Desa  Di  Desa  Lakatuli  Kecamatan  Mataru, Kabupaten Alor,” September 29, 2023. https://doi.org/10.5281/ZENODO.8388396.
Manuputty,  Feky,  Lussi  R.  Loppies,  Afdhal  Afdhal,  and  Simona  Ch.  H.  Litaay.  “Menuju Desa  Inklusif:  Perencanaan  Pembangunan  Berkelanjutan  Untuk  Desa  Adat  Negeri Hukurilla Di Kota Ambon.” SEMAR :  Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat 1, no. 03 (September 30, 2023): 27–32. https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.453.
Mondya,  Audinda  Salsabila,  and  Nurul  Chotidjah.  “Implementasi  Pencatatan  Aliran Kepercayaan  Dalam  Administrasi  Kependudukan  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  97/PUU/XIV/2016  Tentang  Pengujian  Terhadap  Undang-Undang Administrasi Negara.” Bandung Conference Series: Law Studies 2, no. 1 (January 20, 2022). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.559.
Nurlukman,  Adie  Dwiyanto,  and  Fadly  Fadillah  Said.  “Dinamika  Pengelolaan  Dana  Desa Dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes.” Journal of Social Politics  and  Governance  (JSPG) 1,  no.  2  (December  17,  2019):  80–98. https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186.
Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (November 20, 2019): 210. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271.
Perangkat Desa Tlontoraja. Wawancara, January 3, 2023.
Pislawati  Alfiaturrahman.  “Perencanaan  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bagan  Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.” Jurnal Valuta 2, no. 2 (2016): 251–67.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman
e-ISSN: 2621-4105

## Prianto, Andy. “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan
Desa  Di  Desa  Simpang  Bangkuang  Kecamatan  Paku  Kabupaten  Barito  Timur.” Journal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan  Pemerintahan 6,  no.  1  (January  15,  2021):  1–15. https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.644.
Rahmasari,  Betha.  “Paradigma  Pembangunan  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.” Volksgeist: Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi 3,  no.  2  (December  30,  2020):  117–32. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4063.
Sujana, Edy, Ni Made Suci, I Nyoman Putra Yasa, and Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi.
“Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan RPJMDes  Dan  Pertanggungjawaban  Dana  Desa.” BERNAS:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat
1, no. 4 (October 6, 2020):
531–42. https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521.
Tiyas,  Binti  Ayuning,  and  Dyah  Pravitasari.  “Pengelolaan  Keuangan  Sebagai Pertanggungjawaban  Dalam  Pembelanjaan  Dana  Desa  Berdasarkan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Di  Desa  Pucanglaban  Kecamatan Pucanglaban  Kabupaten  Tulungagung.” Juornal  of  Economics  and  Policy  Studies 2, no. 2 (December 31, 2021): 63–74. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.5349.
Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara . Sinar Grafika, 2021. Ummah,  Siti  Muslikhatul,  Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Suparwi  Suparwi,  and  Siti Fatimah. “Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (December  9,  2023):  1223. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818.
Utomo, Ikbal Sadam Tri, Sukimin Sukimin, and A. Heru Nuswanto. “Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  Dalam  Program  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Muktiharjo  Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.” Semarang Law Review (SLR) 4, no. 2 (October 8, 2023):
14. https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7459.