## ANALISA YURIDIS BIAYA EKSEKUSI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN 

## Sundaru Guntur Wibowo
Politeknik Negeri Madiun, Jl. Serayu No. 84 Madiun e-mail: sundaru.guntur@pnm.ac.id

## Abstract
The  purchase  of  consumer  goods  for  the  public  through  financial  institutions  can  answer and be a solution for the community to have these goods, while for financing institutions this is an opportunity to  develop their  business,  both for goods such  as  cars,  motorbikes, furniture  and also electronic goods. The community gets the convenience of payments that can be paid in installments according  to  their  ability.  The  problems  and  dynamics  that  arise  in  this  consumer  financing agreement  are  interesting  things  to  study  so  that  people  will  understand  and  find  solutions.  The method  used  in  this  study  is  juridical  empirical,  using  primary  data  and  secondary  data  and then analyzed  using  qualitative  analysis  techniques.  The  results  of  the  study  can  answer  that  the relationship  between  consumers  and  financing  institutions  or  companies  is  the  relationship  of consumer financing agreements. Consumer financing agreements are always in written form where the  agreement  clause  has  been  provided  by  a  finance  company,  or  commonly  referred  to  as  a standard agreement. With limited purchasing power.
Keywords: Consumer Financing, Disobey Of Agreement.

## Abstrak
Pembelian  barang-barang  konsumtif  kebutuhan  masyarakat  melalui  lembaga  pembiayaan bisa  menjawab  dan  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  untuk  memiliki  barang  kebutuhan  tersebut, sementara  bagi  lembaga  pembiayaan  hal  tersebut  merupakan  peluang  dalam  rangka mengembangkan bisnisnya, baik untuk barang seperti mobil, sepeda motor, mebel dan juga barang elektronik.  Masyarakat  mendapat  kemudahan  berupa  pembayaran  yang  bisa  diangsur  sesuai dengan  kemampuan.  Permasalahan  dan  dinamika  yang  timbul  dalam  perjanjian  pembiayaan konsumen ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti sehingga masyarakat akan memahami dan menemukan solusi.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, memakai data primer dan data sekunder dan selanjutnya dianalisa dengan memakai teknik analisa kualitatif. Hasil  dari  penelitian  bisa  menjawab  bahwa  hubungan  antara  konsumen  dan  lembaga  atau perusahaan  pembiayaan  adalah  hubungan  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Perjanjian pembiayaan  konsumen  selalu  berbentuk  tertulis  dimana  klausula  perjanjianya  sudah  disediakan oleh  perusahaan  pembiayaan,  atau  biasa  disebut  dengan  perjanjian  baku  dengan  daya  beli  yang terbatas.
Kata Kunci: Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi
 Naskah diterima: 24 Juli 2018, direvisi: 27 Agustus 2018, disetujui untuk terbit: 24 September 2018

## PENDAHULUAN
Perusahaan  pembiayaan  merupakan lembaga keuangan non bank  yang bentuk kegiatan usahanya antara lain:
1. Sewa guna usaha (leasing)
2. Anjak piutang (Factoring ).
3. Kartu kredit (credit car ).
4. Pembiayaan  konsumen (consumer finance).
5. Modal ventura (venture capital).
6. Perdagangan surat berharga
(securities).
Industri  otomotif  khususnya  sepeda
motor  dimana  masyarakat  yang  menjadi konsumen lebih familiar menyebut dengan  kata-kata  leasing,  padahal  hal tersebut salah, yang tepat adalah pembiayaan konsumen, sedangkan
leasing sendiri adalah sewa guna usaha.
Jumlah  konsumen  di  setiap  cabang perusahaan  pembiayaan  yang  tersebar  di berbagai  kota  di  seluruh  Indonesia, jumlahnya sangat banyak, dalam istilahnya disebut outstanding. Mencermati besarnya outstanding, perusahaan pembiayaan selalu menggunakan kontrak baku dalam
pembuatan  perjanjianya,  alasanya  agar pelayanan  lebih  cepat  dan  efisien. Outstanding yang besar dan kontrak baku yang  dibuat  oleh  kreditur  tersebut  yang pada akhirnya menjadi
awal permasalahan, karena yang terjadi
masyarakat hanya menanda-tangani klausula  kreditnya  tanpa  memahami terlebih  dahulu,  sedangkan  bagi  petugas yang  mewakili  kreditur  juga  tidak  akan dengan  jelas  menerangkan  apa  saja  isi
detail  dari  perjanjian  tersebut,  sehingga kesan  yang  timbul  sekedar  tanda-tangan karena  setiap  hari  ada  banyak  sekali pengajuan  aplikasi  pembelian  melalui lembaga pembiayaan tersebut.
Dalam  Pasal  1313  KUHPerdata disebutkan bahwa:
“Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan    mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang atau lebih”.
Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:
1. Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat perikatan,
3. Hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.
Istilah perjanjian juga dapat diartikan sebagai  suatu  peristiwa  di  mana  seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. (Komariah
2005:168).
Perjanjian harus memenuhi 3 macam unsur:
1) Essentialia,  ialah  unsur  yang  penting dan harus ada dalam suatu perjanjian.
2) Naturalia,  ialah  unsur  yang  harusnya ada namun dapat dikesampingkan.
3) Accidentalia,  ialah  unsur  perjanjian yang muncul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan  asas  konsesualisme,  yaitu  di mana  perjanjian  adalah  sah  apabila  ada kata  sepakat.  Hal  ini  berkaitan  dengan
Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang juga merupakan asas kebebasan berkontrak,  sehingga  perjanjian  yang dilakukan  mengikat  para  pihak  karena menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi para pihak itu sendiri.
Suatu  penilaian  yang  baik  terhadap pihak  yang  akan  melaksanakan  isi perjanjian merupakan kepatutan. Di mana kepatutan  merupakan  itikad  baik  dan harus  terpenuhi  dalam  menerapkan  asas kebebasan berkontrak. Hal ini telah diatur di Pasal 1338 ayat (3) KUH
Perdata.(Sutan Remy Sjahdeni, 1993: 49)
Asas itikad baik mengandung pengertian,  bahwa  para  pihak  memiliki kebebasan  dalam  menentukan  perjanjian sesuai  kehendaknya,  namun  itikad  baik yang  membatasi  perjanjian  tersebut. Terkait  dengan  perjanjian  pembiayaan konsumen  itikat  baik  harus  dipenuhi  oleh para  pihak,  bagi  debitur  bisa  dengan memberikan  data  dan  keterangan  yang sebenarnya, tidak memakai identitas palsu atau  yang  berbeda  dengan  aslinya, sedangkan  bagi  kreditur  asas  itikat  baik misalnya  dengan  memberikan  penjelasan yang  jujur  isi  dari  perjanjian  pembiayaan dan  kemungkinan  yang  terjadi  dalam jangka  waktu  pembiayaan,  misalnya denda,  asuransi,  jatuh  tempo  dan  juga sampai  penyebab  dieksekusinya  obyek pembiayaan.
Bentuk Pelaksanaan dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen,  pada  umumnya  perjanjian  itu
dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  baku.  Di mana  klausula  dalam  perjanjian  baku dibuat  oleh  salah  satu  pihak  dan  pihak
lain hanya mengikuti dan menandatangani perjanjian  yang  telah  dibuat  tersebut. Apabila  pihak  tersebut,  dalam  hal  ini konsumen  atau  debitur  yang  tidak menandatangani  perjanjian  baku  tersebut maka  konsumen  tidak  akan  mendapatkan barang  konsumtif  yang  merupakan  objek perjanjian. Pembiayaan konsumen merupakan    perjanjian  yang  didasarkan pada  asas  kebebasan  berkontrak  sebagai asas  pokok  dari  hukum  perjanjian. Sebagaimana  sudah  ditentukan  di  Pasal 1338 Juncto Pasal  1320  KUH  Perdata. (Shidarta, 2000: 1).
Pelaksanaan  perjanjian    umumnya kreditur    mempunyai  kedudukan  yang lebih terlindungi daripada konsumen yang cenderung    mempunyai  posisi  yang  lebih lemah, Sehingga bagi pihak calon debitur hanya memiliki dua pilihan, yaitu apabila calon  debitur  menginginkan  jasa  atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus sepakat terhadap semua persyaratan dan patuh terhadap perjanjian yang  diajukan  tanpa  melihat  apakah konsumen mengetahui dan atau memahami  klausula  perjanjian  tersebut atau  tidak,  dan  apabila  mereka  tidak menyetujui atau tidak adanya kesepakatan pada syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus mengurungkan atau tidak membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  tersebut, jadi  pada  umumnya  pihak  pelaku  usaha kurang  jelas  dalam  menerangkan  isi perjanjiannya.
Perjanjian  baku  banyak  ditemukan penulisan klausula-klausula yang mengatur  tentang  cara  penyelesaian
sengketa  dan  klausula  eksonerasi,  yaitu bunyi perjanjian yang mengandung keadaan    yang    membatasi  atau  bahkan menghapus  sama  sekali  suatu  tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada  pihak  pelaku  usaha.  Walaupun telah ada perijinan kegiatan sewa beli dan jual beli angsuran dan sewa.
Pengaturannya  tidak  dijelaskan  secara terperinci  mengenai  kedudukan  pembeli dan penyewa. (Munir Fuady, 2002: 57).
Berjalanya  pembiayaan  konsumen menemui  berbagai  kendala,  diantaranya pembayaran  terlambat  bahkan  sampai pada  kredit  macet.  Proses  eksekusi jaminan fidusia yang digelapkan terhadap kredit  macet  diawali  dengan  pemberian surat peringatan secara bertahap sebanyak 3  (kali)  kepada  pihak  debitur,  namun karena  masih  tidak  ada  itikad  baik  dari debitur  maka  pihak  bank  akhirnya memutuskan  untuk  mengeksekusi  objek jaminan  fidusia  tersebut.  Permasalahan muncul  ketika  akan  melakukan  eksekusi jaminan  ternyata  jaminan  tersebut  telah digelapkan  oleh  pihak  debitur,  dengan mengalihkannya  pada  pihak  ketiga  tanpa ada  persetujuan  dari  pihak  bank  atau kreditur,  oleh  karena  itulah  pihak  bank melalui  kuasa  hukumnya  mengajukan permohonan  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Budi, 2017: 102)
Praktek  dalam  perjanjian  perusahaan pembiayaan  memiliki  posisi  yang  kuat daripada posisi pembelinya atau nasabahnya,  hal  ini  di  karena  adanya resiko yang tidak mau diambil oleh pihak kreditur  atau  perusahaan  pembiayaan
apabila terjadinya kendala tidak membayar  angsuran  yang  telah  diatur, disepakati, dan dituangkan dalam perjanjian  serta  ditentukan  oleh  para pihak,  Maka  dibuatlah  klausula  yang memberikan  hak  kepada  kreditur  untuk menuntut  dan  penarikan  barang  menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika  terjadi persoalan keterlambatan pembayaran angsuran,  pasti  yang  eksekusi  adalah obyek dari perjanjian, baik yang dikerjakan  para  karyawan  perusahaan tersebut  atau  bekerja  sama  dengan  pihak ketiga.  Obyek  jaminan  yang  ditarik tersebut  selanjutnya  akan  dimasukan  ke kantor  kreditur,  debitur  bisa  kembali meneruskan  pembayaran  angsurannya tetapi  ada  beban  tambahan  selain  denda, yaitu yang disebut biaya eksekusi.
Masalah  muncul  awal  dari  adanya biaya  eksekusi  tersebut,  karena  hal tersebut  tidak  dengan  jelas  tertulis  pada perjanjian  pembiayaan,  sehingga  debitur merasa  keberatan  dan  akhirnya  tidak mampu membayar biaya eksekusi tersebut,  sehingga  debitur  hanya  bisa merelakan  kendaraannya  dilelang  oleh perusahaan pembiayaan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas yang  menarik  untuk  diteliti  dan  dikaji untuk  menemukan  jawaban  mengenai rumusan  masalah:  Bagaimana  Fasilitas pembiayaan  diberikan  kepada  konsumen dan  Bagaimana  akibat  hukum  atas  biaya eksekusi yang diberlakukan kepada konsumen ?

## METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan
tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, Yaitu meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu kemudian
dilanjutkan dengan mengadakan  penelitian  data  primer  di lapangan.
Faktor  yuridisnya  adalah  berbagai peraturan  yang  berkaitan  dengan  bidang hukum  perjanjian  pembiayaan  konsumen selanjutnya factor yang dimaksud empirisnya adalah konsumen dan
perusahaan pembiayaan konsumen.

## PEMBAHASAN
1. Perusahaan Pembiayaan Memberikan Proses Fasilitas Kepada Konsumen Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  N0.  15/40/DKMP  tanggal  24 september 2013 perihal penerapan manajemen  risiko  pada  bank  yang melakukan pemberian kredit atau pembiayaan  pemilikan  properti,  kredit atau  pembiayaan  konsumsi beragun properti  dan  kredit  atau  pembiayaan kendaraan  bermotor,  intinya  mengatur mengenai  batasan down  payment dengan ketentuan  Pengaturan  minimum  (DP) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor  yaitu  25%  untuk  kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor  roda  tiga  atau  lebih  untuk keperluan  non  produktif,  dan  20%  untuk kendaraan  bermotor  roda  tiga  atau  lebih untuk keperluan produktif.
Sedangkan
untuk lembaga pembiayaan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  menetapkan  Surat  Edaran  OJK NO.47/SEOJK.05/2016  tentang  Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan  Bermotor  Bagi  Perusahaan Pembiayaan.  Selain  itu,  bagi  sektor pembiayaan  syari’ah  diterbitkan  pula
Surat Edaran OJK NO.47/SEOJK.05/2016  tentang  Besaran Uang  Muka  (Down  Payment/Urbun)
Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  Untuk Pembiayaan Syari’ah. Beleid yang ditetapkan 13 Desember 2016 itu memberikan relaksasi  batasan uang muka atau down payment (DP) dengan didasarkan pada tingkat kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) setiap  perusahaan  pembiayaan  atau  rasio aset bermasalah pada perusahaan atau unit usaha syari’ah multifinance. Peraturan ini lebih  ringan  bila  dibandingkan  dengan peraturan  sebelumnya,  karena  tujuannya untuk  mendongkrak  bisnis  pada  industri kendaraan bermotor. Berikut ini, ketentuan DP bagi pembiayaan kendaraan bermotor oleh multifinance :
Perjalanan atau jangka waktu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen  kerap  terjadi  keterlambatan
pembayaran  yang  dilakukan  oleh  debitur dengan  berbagai  macam  alasan,  bisa karena  memang  debitur  tersebut  sedang bermasalah  dengan  keuangannya,  dalam hal  ini  karena  adanya  kebutuhan  yang tidak  terduga  dari  konsumen,  alasan  lain adalah  keterlambatan  yang  disebabkan oleh  karakter  debitur  yang  kurang  baik, hal ini terjadi karena perusahaan pembiayaan  atau  kreditur  tersebut  kurang berhati-hati  dalam  memberikan  fasilitas pembiayaan  terhadap  calon  debitur.  Hal ini  sering  kali  terjadi  karena  target  yang ditentukan sendiri oleh perusahaan pembiayaan  tersebut.  (H.    Salim    HS, 2006: 48)
Perusahaan  pembiayaan  konsumen umumnya melakukan kegiatan pembiayaan
sepeda motor serta kendaraan  roda  empat  (mobil),  baik  itu mobil  pribadi  maupun  mobil  untuk keperluan  perdagangan  atau  niaga.  Pola bisnis  dan  usaha  perusahaan  pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut: (Johannes  Ibrahim,  2004: 270)
a) Perusahaan pembiayaan menggunakan  modal  dari  induk perusahaan  atau  Bank  memberikan investasi serta pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan
b) Modal usaha tersebut digunakan oleh
perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian fasilitas kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen.
c) Pihak perusahaan pembiayaan bekerja  sama  dengan  dealer  atau untuk  masalah  pengadaan  barang-
barang  yang  hendak  di  kredit  oleh konsumen.
d) Konsumen  menerima  barang–barang yang  hendak  di  kredit  tersebut melalui  dealer  tempat  di  mana konsumen mengajukan kredit.
e) Pembayaran pelunasan barang– barang  kebutuhan  konsumen  tersebut kemudian  dilakukan  oleh  perusahaan pembiayaan sebagai pemberi
kredit/penanggung kredit konsumen.
f) Konsumen  berkewajiban  membayar kredit  atas  barang-barang  tersebut kepada  perusahaan  pembiayaan  yang telah  mendanai  kreditnya.  Dalam  hal ini  pihak  dealer  sudah  tidak  terkait lagi  dengan  urusan  pembayaran kredit  atas  barang-barang  kebutuhan konsumen tersebut, hanya saja dealer biasanya membantu menerima pembayaran angsuran yang dilakukan oleh  konsumen,  kemudian  petugas perusahaan pembiayaan akan mengambil angsuran tersebut.
g) Dana  yang  terkumpul  dari  angsuran pembayaran  kredit  yang  dilakukan debitur,  kemudian  dibayarkan  lagi kepada  bank  sebagai  pembayaran terhadap  hutang  perusahaan.  Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.
Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam  mekanisme  pelaksanaan  perjanjian fasilitas  pembiayaan  konsumen  yang dilakukan beberapa perusahaan pembiayaan,  di  mana  dalam  penyaluran
kreditnya  harus  melalui  tahap-tahap  yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

## 1. Tahap Permohonan
Untuk  dapat  memperoleh  fasilitas pembiayaan  konsumen  berupa  barang- barang kebutuhan dan keinginan konsumen,  debitur  (konsumen)  biasanya sudah  mempunyai  usaha  yang  baik  dan atau telah bekerja,  mempunyai pekerjaan layak, serta berpenghasilan yang memadai.  Adapun  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  oleh  debitur  (konsumen) untuk  dapat  mengajukan  permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu :
a. KTP calon pemohon kredit
b. KTP penjamin kredit (suami/istri)
c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
d. Kartu  Keluarga/  Surat  Nikah  bagi konsumen yang telah menikah
e. Slip  gaji  atau  Surat  Keterangan  yang menunjukkan gaji (jika calon peminjam bekerja formal)
f. Rekening  Listrik/  Rekening  Telepon/ Rekening Air (PDAM)
g. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan.
Permohonan  pembiayaan  konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) dengan cara mereka
mendatangi toko, suplier atau dealer yang telah  melakukan  kerja  sama  dengan perusahaan pembiayaan.
2. Tahap  Pengecekan  dan  Pemeriksaan Lapangan ( survey )
Berdasarkan  aplikasi  dari  pemohon yang telah masuk, Marketing Department akan  melakukan  survey  atau  pengecekan lapangan  atas  kebenaran  dari  pengisian
formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan penilaian terhadap data-data  serta  informasi  yang  sudah diterima,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  kunjungan  ke  tempat  calon debitur, melakukan pengecekan ke tempat lain atau cek lingkungan , dan melakukan observasi  secara  umum/khusus  lainnya. Tujuan  dari  pemeriksaan  di  lapangan adalah  untuk  memastikan  keberadaan debitur dan memastikan akan barang yang dibutuhkan konsumen, untuk mempelajari keberadaan  barang  kebutuhan  konsumen yang  dibutuhkan  oleh  debitur  terutama harga  kredibilitas  supplier/pemasok  dan layanan  purna  jual,  untuk  mengetahui hitungan  pasti  berapa  besar  tingkat kebenaran  informasi  dari  calon  debitur dibandingkan  dengan  laporan  yang  telah disampaikan.
3. Tahap  Pembuatan  laporan  ringkasan survey
Berdasarkan  hasil  pengecekan  di lapangan,  selanjutnya  surveyor  akan membuat  laporan  ringkasan  survey  yang isinya akan menggambarkan tentang:
a. Nama calon debitur dan isteri/suami
b. Alamat dan nomor telepon
c. Tingkat  resiko  dilihat  dari  5  C ( character, collateral, capacity, capital, condition economy ).
d. kondisi pekerjaan dan analisa penghasilan
e. Analisa data debitur
f. Kondisi Pembiayaan yang diajukan
g. Barang  dengan  jenis  dan  tipe  apa yang dibutuhkan calon konsumen.
4. Tahap  Pengajuan  kredit  Kepada Kredit Komite cabang
Setelah  data  masuk  ke  surveyor, berikutnya  akan  dilanjutkan  pengajuan lanjutan ke bagian kredit komite yang ada di  cabang,  pengajuan  tersebut  formulir dan data yang telah diisi yang memuat:
a) Tujuan pemberian fasilitas
pembiayaan konsumen.
b) Struktur  fasilitas  pembiayaan  yang mencakup  harga  barang,  uang  muka, bunga,  tenor atau jangka waktu, tipe, dan jenis barang.
c) Keterangan  tentang  debitur  yang diperoleh dari informasi lingkungan
d) Analisa Resiko.
e) Saran dan Kesimpulan.
5. Keputusan Kredit Komite
Keputusan Kredit Komite merupakan dasar  bagi  kreditur  untuk  mengabulkan permohonan  pembiayaan  atau  tidak. Apabila  permohonan  debitur  di  tolak maka  harus  diberitahukan  melalui  surat penolakan,  sedangkan  apabila  disetujui maka Marketing Department akan meneruskan tahap berikutnya.
6. Tahap Pengikatan
Setelah  komite  kredit  memutuskan penilaiannya, bagian Legal biasanya akan mempersiapkan  klausul  pengikatan  atau perjanjian, sebagai berikut :
a.  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen beserta lampirannya.
b. Jaminan dari pribadi (jika ada)
c. Jaminan Perusahaan (jika ada)
Saat  ini  pengikatan  dalam  perjanjian pembiayaan  konsumen  sifatnya  harus
notariil,  artinya  tidak  diperbolehkan  lagi membuat perjanjian dibawah tangan.
7. Tahap  Pemesanan  Barang yang diajukan oleh Konsumen
Setelah proses penandatanganan perjanjian  dilakukan  oleh  kedua  belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
a) Kreditur melakukan pemesanan barang  kepada  supplier,  pesanan tersebut akan dilakukan dalam bentuk PO (Purchase Order), Bukti Pengiriman, dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
b) Khusus  untuk  objek  pembiayaan bekas pakai, akan dilakukan pemeriksaan  BPKB  oleh  bagian administrasi.
c) Penerimaan Pembayaran dari
konsumenr  kepada  kreditur  (dapat melalui supplier/dealer), yang meliputi:
i. Pembayaran  Pertama,  antara lain:  uang  muka,  angsuran pertama,  premi  asuransi  untuk tahun pertama, biaya administrasi,  dan  pembayaran pertama lainnya (biasanya biaya  tersebut  dijadikan  satu total pembayaran awal)
ii. Pembayaran  berikutnya  yang meliputi:  angsuran  berikutnya berupa cheque/bilyet giro mundur,  pembayaran  premi asuransi untuk tahun
berikutnya,  dan  pembayaran lainnya jika ada.
8. Tahap Pembayaran Kepada Supplier/dealer
Setelah  barang  obyek  pembiayaan diserahterimakan supplier kepada debitur, selanjutnya supplier akan menagih kepada kreditur  dengan  melampirkan  :  kuitansi penuh, kuitansi uang muka, dan atau bukti pelunasan  uang  muka, purchase  order, bukti kirim dan surat tanda terima barang, gesekan  nomor  rangka  dan  mesin,  surat pernyataan  BPKB,  kunci  duplikat,  dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh
kreditur  kepada  supplier,  hal-hal  yang akan dilakukan oleh kreditur adalah :
a) Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke pihak asuransi  yang telah di tunjuk.
b) Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan  konsumen  oleh  bagian administrsi,  dengan  mempergunakan Form Check List Document .
9. Tahap pembayaran dan Penagihan
Setelah  seluruh  proses  pembayaran kepada  supplier/dealer  dilakukan,  proses selanjutnya  adalah pembayaran  angsuran dari  debitur  sesuai  dengan  jadwal  yang telah ditentukan.
Adapun sistem pembayaran  yang  dapat  dilakukan  yaitu  : dengan  cara  cash  dikantor  kreditur,  cek, giro,  transfer, online  payment melalui minimarket  yang  telah  bekerja  sama  dan di tagih langsung. Diberlakukan tambahan biaya administrasi apabila debitur membayar  angsuran,  yang  besarannya bervariasi.
Monitoring  pembayaran  angsuran dilakukan  oleh Collection  Department, berdasarkan  jatuh  tempo  pembayaran yang  telah  ditentukan,  dan  berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak  terbatas  hanya  pada  monitoring pembayaran  angsuran  dari  debitur,  akan tetapi kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.
10. Pengambilan Surat Jaminan
Apabila  seluruh  kewajiban    debitur telah  dilunasi  (angsuran  dan  denda  jika ada)  maka  kreditur  akan  mengembalikan kepada  debitur  jaminan  berupa  Buku Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB). Dalam hal pengambilan jaminan ini, yang bisa mengambil adalah konsumen/pemohon  kredit  itu  sendiri, apabila  diwakilkan  harus  ada  surat  kuasa bermaterai cukup.
Menentukan kualifikasi
pemberlakuan biaya eksekusi yang dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan terhadap  debitur  yang  wanprestasi,  kita harus  melihat  isi  dan  syarat-syarat perjanjian  pembiayaan  itu  sendiri,  karena agar  lebih  jelas  mengenai  penyebab dieksekusinya objek perjanjian pembiayaan  konsumen,    yang  akhirnya menimbulkan pemberlakuan biaya administrasi eksekusi.
Timbulnya  biaya  eksekusi  yang diberlakukan oleh kreditur adalah mengacu  pada  syarat-syarat  perjanjian dengan konsumen, yaitu dimana di dalam
syarat-syarat tersebut kreditur bisa menggunakan pihak lain atau pihak ketiga yang  diberikan  kuasa  untuk  menerima kapanpun  dan  dimanapun  dan  ditempat siapapun jaminan tersebut berada,
kemudian  apabila  dari  proses  tersebut terhitung  ada  biaya  yang  timbul  dan perhitungan biaya tersebut akan ditentukan oleh kreditur. Jika mencermati kenyataan  apa  yang  terjadi  dilapangan, bahwa  yang  dilakukan  kreditur  adalah memberi  surat  kuasa  untuk  melakukan eksekusi  atas  obyek  jaminan,  sehingga bukan  serah  terima  seperti  bunyi  dalam syarat-syarat perjanjian.
Proses eksekusi itulah yang kemudian akan  menimbulkan  biaya  eksekusi,  biaya tersebut  akan  dihitung  dan  dibebankan kepada  debitur  yang  obyek  jaminanya telah  dieksekusi.  Biaya  eksekusi  tersebut merupakan  hukuman  tambahan  kepada debitur, karena debitur telah wanprestasi.
Kualifikasi  obyek  perjanjian  yang dieksekusi  dan  diterima  oleh  perusahaan pembiayaan yang kemudian akan menyebabkan diberlakukanya biaya
eksekusi  yang  dibebankan  oleh  kreditur kepada debitur, sebagai berikut:
1. Konsumen/nasabah sendiri atau wakilnya  yang  menyerahkan  objek perjanjian/kendaraanya kepada
kreditur  karena  merasa  berat  dan tidak mampu untuk membayar angsuran sampai lunas.
2. Eksekusi yang dilakukan oleh
petugas collection departement karena konsumen menunggak
angsuran/wanprestasi.
3. Eksekusi  yang  dilakukan  oleh  pihak ketiga atau biasa disebut
(eksternal/debt  collector) atas  dasar surat  kuasa  dari  kreditur.  Eksekusi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Pada  tahap  ini  pemberlakuan  biaya eksekusi  akan  sangat  besar,  karena  pihak penerima  kuasa  akan  menerima    insentif yang besar atas keberhasilannya melakukan  eksekusi,  sedangkan  bagi kreditur  keuntungannya  adalah  objek perjanjian  bisa  diamankan  dan  akan dilakukan penjualan/pelelangan.
Berakhirnya  perjanjian  pembiayaan konsumen  ini  sesuai  dengan  kesepakatan para pihak sehingga sudah barang tentu di sini  terdapat  kemungkinan  cara  untuk mengakhirinya.  Adapun  kemungkinan- kemungkinan  yang  dapat  dijadikan  cara untuk mengakhiri suatu perjanjian tersebut:  1.  Apabila  angsuran  telah dibayar lunas; 2. Apabila salah satu pihak meninggal  dunia  dan  tidak  ada  ahli warisnya yang meneruskan, atau mungkin ada  ahli  warisnya  yang  namun  tidak  mau meneruskan; 3. Apabila terjadi perampasan  barang  yang  menjadi  obyek perjanjian  pembiayaan  konsumen  4.
Apabila  setelah  adanya  putusan  dari pengadilan  yang  bersifat  tetap.  (Khair, 2017: 40).
2. Akibat  Hukum  Biaya  Eksekusi dalam Perjanjian Pembiayaan

## Konsumen
Menarik  untuk  dikaji  mengenai penerapan  eksekusi  ini,  karena  hal tersebut  tidak  secara  jelas  disebutkan
dalam    isi  dan  syarat-syarat  perjanjian ataupun  dalam  penjelasan  umum  pada saat karyawan dari perusahaan pembiayaan (surveyor/marketing) melakukan proses awal perjanjian.
Selama  ini  yang  banyak  terjadi  kreditur bisa  menentukan  sendiri  besaran  nominal biaya  eksekusi  tersebut  yang  tentunya memberatkan  dan  merugikan  debitur, karena  biaya  tersebut  harus  dibayar sekaligus  selain  jumlah  angsuran  yang tertunggak  dan  denda.  Akibatnya  adalah debitur  seringkali  pasrah  dan  tidak mampu  lagi  membayar  atau  menebus kembali  objek  perjanjian  pembiayaan tersebut,  selanjutnya  objek  perjanjian  itu akan dilelang oleh kreditur.
Tentunya hal ini menimbulkan akibat hukum  yang  sebenarnya  juga  akan merugikan  perusahaan  pembiayaan  itu sendiri  terutama  mengenai  nama  baik perusahaan  itu  yang  kemudian  akan berakibat menurunnya atau bahkan hilangnya  kepercayaan  calon  debitur  lain terhadap perusahaan pembiayaan itu.
Hukum  harus  mengandung  3  (tiga) nilai  identitas,  yaitu  (Peter  Mahmud Marzuki, 2008: 160).
a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid ).  Asas  ini  meninjau dari sudut yuridis.
b. Asas  keadilan  hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana  keadilan  adalah  kesamaan hak  untuk  semua  orang  di  depan pengadilan.
c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid  atau  doelmatigheid atau utility).
Mencermati  tujuan  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dibentuk  adalah,  agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
1. Terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu    dan  melindungi  konsumen serta masyarakat
Sedangkan fungsi Otoritas  Jasa Keuangan  yaitu  mengatur  sektor  jasa keuangan agar teratur secara komprehensif.
Pasal  2  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor: POJK.07/2014
Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa  Keuangan,  perlindungan  konsumen menerapkan prisip:
a. Transparansi
b. Perlakuan yang adil
c. Keandalan
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara  sederhana,  cepat  dan  biaya terjangkau.
Apabila  kita  melihat  pasal  diatas, maka  pemberlakuan  biaya  eksekusi  yang tidak  tertulis  dalam  perjanjian  secara jelas,  bisa  dikategorikan  melanggar  dari ketentuan  pasal  tersebut,  karena  tidak transparan apalagi pemberlakuannya yang memungkinkan  tidak  sama  antara  satu konsumen/debitur dengan yang lain.
Transparansi menurut pasal ini adalah memberikan layanan yang jelas, terperinci,  lengkap,  penjelasannya  bisa dimengerti  dengan  mudah,  Sedangkan
mengenai  keandalan,  di  sini  juga  bisa dipertanyakan,  karena  dalam  melakukan eksekusi, petugas bagian eksekutor seringkali menggunakan jasa pihak ketiga yang  tahunya  hanya  melakukan  eksekusi atas  objek  jaminan,  sehingga  cara eksekusi  yang  dilakukan  lebih  mengarah kepada  aksi  premanisme.  Selanjutnya masalah  kerahasiaan  dan  keamanan  data dan/informasi  konsumen,  hal  ini  juga tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  baik, karena  pihak  ketiga  yang  diberi  kuasa untuk  melakukan  eksekusi  tersebut  juga mengajak pihak-pihak lain yang sebenarnya  tidak  punya  kuasa  untuk melakukan eksekusi, pihak ketiga tersebut bekerja bersama-sama, bisa sampai beberapa  orang,  hal  ini  membuat  tidak adanya  kerahasiaan  data  konsumen, karena  banyaknya  pihak  yang  turut membantu  pihak ketiga tersebut  juga dari berbagai  pihak,  data  konsumen  akan dengan mudah tersebar.
Pasal 4 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013:
(1) Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib menyediakan dan/atau menyampaikan  informasi  mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
(2) Informasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam dokumen atau sarana lain  yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
(3) Informasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. Disampaikan pada saat memberikan  penjelasan  kepada Konsumen  mengenai  hak  dan kewajibannya;  b.  disampaikan pada saat membuat perjanjian
b. Dengan Konsumen; dan
c. Dimuat  pada  saat  disampaikan melalui  berbagai  media  antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.
Mengacu pasal tersebut biaya administrasi  eksekusi  dalam  perjanjian pembiayaan konsumen  yang  tidak tertulis dengan jelas akan menyesatkan konsumen, karena konsumen/debitur tidak tahu  sebelumnya  kalau  ternyata  kreditur bisa menerapkan biaya tersebut. Informasi tersebut  tidak  pernah  dijelaskan  secara rinci dan jelas kepada konsumen, seringkali  konsumen  hanya  tahu  jika objek  pembiayaan  tersebut  akan  ditarik jika konsumen tersebut wanprestasi kemudian  konsumen  diberikan  waktu untuk  mengurus  kelanjutan  kreditnya  di perusahaan pembiayaan tersebut. Sehingga  hal  ini  bisa  disebut  informasi yang diperoleh konsumen/debitur tersebut tidak jelas dan tidak jujur.

## Lebih jauh Pasal 10 berbunyi
(1) Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung
Konsumen  untuk setiap  produk dan/atau  layanan  yang  disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan  fasilitas  secara  otomatis yang  mengakibatkan  tambahan  biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.
Pasal  ini  jelas  menentukan  bahwa biaya    eksekusi  harus  dijelaskan  dan dituliskan secara lengkap, berapa jumlahnya  dan  macam-macam  biaya  apa saja  yang  nantinya  bisa  dibebankan kepada konsumen/debitur.
Sehubungan dengan
Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut,  maka penerapan  biaya  yang  tidak  tertulis dengan  jelas  berpotensi  menimbulkan sengketa antara kreditur dan debitur.
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2014  Pasal
2 menyebutkan:
1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih  dahulu  oleh  lembaga  jasa keuangan
2) Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  konsumen dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat melakukan  penyelesaian  sengketa diluar pengadilan atau melali pengadilan
3) Penyelesaian  diluar  sengketa  diluar pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dilakukan  melalui lembaga alternatif penyelesaian
sengketa
4) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa  yang ditetapkan oleh OJK
5) Penyelesaian sengketa melalui
lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
Permasalahan  muncul  bagi  pelaku usaha/perusahaan pembiayaan yang memberlakukan biaya eksekusi yang tidak tertulis  dalam  perjanjian  pembiayaan adalah  sanksi  yang  cukup  berat,  hal tersebut  bisa  terjadi  dan  dialami  apabila langkah  penyelesaian  diluar  pengadilan tidak tercapai.
Ancaman    sanksi  yang  bisa  menjerat pelaku  usaha  disebutkan  dalam  pasal  53
POJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  sebagai berikut :
“Pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak  yang  melanggar  ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
a) Peringatan tertulis
b) Denda  yaitu  kewajiban  untuk membayar sejumlah uang tertentu
c) Pembatasan kegiatan usaha
d) Pembekuan kegiatan usaha, dan
e) Pencabutan izin kegiatan usaha.”
Sanksi  dalam  pasal  53  diatas  tentu saja  menjadi  permasalahan  serius  dan merupakan  akibat  hukum  yang  harus ditanggung  oleh  pelaku  usaha/perusahaan pembiayaan, tidak sebanding dengan nilai biaya eksekusi yang diberlakukan terhadap konsumen/debitur yang dianggap wanprestasi.

## SIMPULAN
1. Pemberlakuan  biaya  eksekusi  oleh Perusahaan pembiayaan/kreditur
terhadap  obyek  pembiayaan,  terjadi jika  debitur  wanprestasi,  eksekusi bisa dilakukan oleh karyawan perusahaan pembiayaan ataupun pihak ketiga berdasarkan surat kuasa,
dan terhadap semua obyek pembiayaan    yang  telah  dieksekusi tersebut akan dikenakan atau dibebankan  biaya  tambahan  yang disebut biaya eksekusi.
2. Biaya eksekusi merupakan
permasalahan berikutnya yang terjadi akibat dari eksekusi tersebut, diberlakukannya biaya eksekusi kepada debitur/konsumen yang hendak meneruskan kembali angsurannya,  dimana  biaya  tersebut
tidak  tertulis  secara  jelas  di  dalam perjanjian dan
syarat-syarat
perjanjian pembiayaan. implikasi hukum  dan  melanggar  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.7/POJK/2014 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
Keuangan.

## REKOMENDASI
1. Perusahaan  harus  memperhatikan besaran  uang  muka  dari  konsumen, artinya  apakah  uang  muka  itu  murni dari konsumen atau dari subsidi yang diberikan  oleh  dealer,  hal  tersebut akan mempengaruhi kelancaran
dalam perjalanan perjanjian kreditnya . 2. Perusahaan pembiayaan selaku kreditur harus dengan jelas
menuliskan  seluruh  isi  dan  akibat yang  mungkin  timbul  dalam  proses perjanjian  pembiayaan  konsumen, harus  jelas  kapan  dan  berapa  jumlah biaya  administrasi  itu  diberlakukan, selain  itu  pihak  kreditur  pada  saat awal  pembuatan  perjanjian  kredit juga  harus  menerangkan  hal  tersebut agar  semua  debitur/konsumenya  bisa mengerti sehingga selama pelaksanaan  perjanjian  berlangsung meminimalisir sengketa yang mungkin  terjadi.  Selain  itu  pihak debitur/Konsumen  harus  menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak  melakukan  tindakan-tindakan yang  dilarang  oleh  pihak  perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan
konsumen  dapat  berjalan  dengan lancar  serta  tidak  merugikan  masing- masing pihak.
3. Hendaknya dipertimbangkan
penerapan  biaya  eksekusi  tersebut tidak terhadap semua objek perjanjian yang  telah  dieksekusi,  sebaiknya dilihat dulu kenapa terjadi wanprestasi yang mengakibatkan objek  perjanjian  tersebut  dieksekusi, hal ini menurut penulis penting untuk menjaga  nama  baik  perusahaan pembiayaan.
4. Tindakan  penting  lain  adalah,  dalam melaksanakan  eksekusi  sebaiknya didampingi  oleh  pihak  kepolisian agar berjalan baik sehingga meminimalisir timbulnya sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Sutan  Remy  Sjahdeni,  1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam
Perjanjian Kredit Bank Di
Indonesia , Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
H.    Salim    HS,    2006, Perkembangan Hukum    Kontrak    Diluar    KUH Perdata, PT.  Raja      Grafindo Persada, Jakarta.
Johannes    Ibrahim,    2004, Mengupas Tuntas    Kredit    Komersial    dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi) , Mandar Maju, Bandung.
Sidharta,    2000, Hukum  Perlindungan
Konsumen Indonesia , PT, Grasindo, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar
Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
Komariah , 2005, Hukum  Perdata , UMM
Press, Malang.
Munir  Fuady,  2002, Jaminan  Fidusia cetakan  kedua  revisi, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung
Khair  Umul,  2017, Analisis  Yuridis
Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen Dan  Akibat  Hukum  Jika  Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia . Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1.hlm 32-40 Budi  Setia,  2017 Permohonan  Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian
Fidusia  Terhadap  Jaminan  Yang Digelapkan. Cendekia  Hukum:  Vol 3, No. 1 hlm 99-107.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  61  Tahun  1988    Tentang Lembaga Pembiayaan.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 Tentang
Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan, POJK No:1/POJK.07/2013
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Buku  III  Tentang  Hukum  Perikatan Dengan Penjelasannya,
1996
Alumni, Bandung.