Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3771-3786

## Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfective
A Study of Modern Economic Phenomena

## Basri
Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Email korespondensi: basribasyir862@gmail.com

## Abstract
The discourse on market mechanisms and pricing in Islam emphasizes that they need to be regulated in order to create balance and justice in the economic sector. Contemporary Islamic economic thinker Nejatullah Siddiqi also provides color when reconstructing economic issues. This article aims to discuss the thoughts of economic figure  Nejatullah  Siddiqi  relating to  market  mechanisms  and  fair  pricing  in  Islam.  This  research  uses  library research with a descriptive approach as a tool to analyze economic phenomena that have relevance to the context of market mechanisms and pricing. The market mechanisms offered by Nejatullah to run well, such as economic settlement with Asasi, consumers behavior in accordance with Islamic guidelines, and government intervention, The analysis of modern economic phenomena reveals several realities, such as monopolies, dumping, and cartel business. In addition, pricing reveals problems such as information asymmetry and predatory pricing.

## Keywords: Nejatullah Siddiqi, market mechanism, fair pricing, modern economic phenomena

## Abstrak
Diskursus tentang mekanisme pasar dan harga dalam Islam menekankan bahwa perlu diatur untuk menciptakan keseimbangan  dan  keadilan  di  sektor  ekonomi.  Pemikir  ekonomi  Islam  kontemporer  Nejatullah  Siddiqi  turut memberikan kontribusi dalam pemikirannya yang revolusioner di bidang ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pemikiran tokoh ekonomi Nejatullah Siddiqi terkait dengan mekanisme pasar dan harga yang adil dalam Islam. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif sebagai alat untuk  menganalisis  fenomena  ekonomi  yang  relevan  dengan  konteks  mekanisme  pasar  dan  penetapan  harga. Mekanisme  pasar  yang  ditawarkan  oleh  Nejatullah  agar  berjalan  dengan  baik,  seperti  penyelesaian  ekonomi dengan  asasi,  perilaku  konsumen  sesuai  dengan  pedoman  Islam,  dan  intervensi  pemerintah.  Adapun  analisis fenomena  ekonomi  modern  mengungkapkan  beberapa  realitas,  seperti  monopoli,  dumping,  dan  bisnis  kartel. Selain itu, masalah penetapan harga mengungkapkan masalah seperti asimetri informasi dan banting harga.
Kata Kunci: Nejatullah Siddiqi, mekanisme pasar, harga yang adil, fenomena ekonomi modern
Saran sitasi : Basri. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfective A Study  of  Modern  Economic  Phenomena.  Jurnal  ilmiah  ekonomi  islam,  9 (03),  3771-3786.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027

## 1. PENDAHULUAN
Diskursus  mekanisme  pasar  dalam  wacana ekonomi  islam maupun  konvensional, pasar menjadi subsistem ekonomi yang memegang peranan penting dalam  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  negara. Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  aktivitas  ini  dapat berjalan  dengan lancar  melalui mekanisme  pasar.  Di era modern ini, isu kajian bagi pakar ekonomi adalah “mekanisme  pasar”  dengan  segala  problematikanya. Kehadiran  pasar  disinyalir  sebagai  sarana  mata
pencaharian  manusia  begitupula  dengan  negara.  Era globalisasi  saat  ini  semakin  tidak  terbendung, sehingga  memaksa  setiap  negara  untuk  ikut  andil dalam menyesuaikan persaingan global. Atas dasar ini berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk membuka diri dan melakukan liberalisasi perdagangan  internasional  melalui  sistem  kerjasama dari  beberapa  negara  baik  dalam  lingkup  regional, bilateral mapun multilateral.
Menelusuri jejak sejarah perkembangan ekonomi,  kapitalisme  dan  sosialis  adalah  dua  sistem ekonomi yang merajai peradaban ekonomi dunia sejak dahulu  sampai  sekarang.  Dengan  berbagai  tekanan dan  problematika  memaksa  pemerintah  untuk mengorganisir  suatu  perekonomian  dengan  berbagai kebijakan agar kemakmuran negara dapat tercapai.(Gregory,  2010)  jauh  sebelum  teori  yang telah dikemukakan oleh tokoh ekonomi klasik Adam Smit,  seorang  cendekiawan  muslim  Ibnu  Taimiyah telah  menuliskan  peradigma  yang  sama  mengenai mekanisme pasar dalam konteks ekonomi islam. Ibnu taimiyah memberikan sebuah pandangan bahwa harga dipicu oleh sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sekarang sebagai  penimbunan  atau  manifulatif  pasar  dalam untuk  mendapatkan  profit  yang  berlipat  ganda. Konsep  ini  mejadi  sebuah  tipikal  pemikiran  Ibnu Taimiyah  yang  dikenal  sebagai  peletak  dasar mekanisme pasar dalam trasnsaksi ekonomi (Dakhoir & Aviva, 2017).
Sepanjang sejarah para pemikir dan cendekiawan Muslim  telah  mengembangkan  berbagai  gagasan tentang ekonomi Islam. Melalui rentetan perkembangan  tersebut  secara  bertahap  melahirkan interdisipliner  keilmuan  dan  menjadi  bahan  kajian para  ahli  hukum,  filosof,  sosiolog,  dan  politisi (Swadjaja  et  al.,  2023).  Akibatnya  melahirkan revolusi intelektual Islam dan memunculkan berbagai mazhab  dalam  kajian  konstruktif  ekonomi  islam. Seperti mazhab maistream yang banyak memberikan sumbangsi  warna  dalam  wacana  ekonomi  Islam. Entitas  mazhab  ini  dibangun  dengan  pandangan bahwa manusia dihadapkan dengan sumber daya vis a vis sehingga mendorong manusia cenderung melakukan aktivitas transaksi ekonomi yang menimbulkan  aliran  permintaan  dan  penawaran hingga timbul harga dari suatu transaksi. Mazhab ini juga berasumsi bahwa secara keseluruhan tidak terjadi sebuah  gap  yang  meliputi  sumber  daya  ekonomi dengan  segala  kebutuhan  manusia.  Makna  ini mengibaratkan  ada  keseimbangan (equilibrium) . Namun  tidak  secara  relatif  dan  tidak  menutup  suatu kemungkinan akan ditemukan problematika kelangkaan.  Khoir,  (2010)  tokoh  yang  populer  dan memberikan  pandangan  tentang  mekanisme  pasar dalam  mazhab  ini  adalah  Nejatullah  Siddiqi, walaupun  dalam  epistemologi  ilmu  yang  dibangun bercirikan neoklasik-keynesian namun tetap konsisten dengan  paradigma  ekonomi  Islam.  Perbedaanya
terletak dari cara penyelesaian masalah ekonomi islam dengan  memakai  pendekatan  Fiqih  sebagai  basis hukum  kegiatan  muamalah.  Siddiqi  memandang bahwa  kosumen akan  memilih  barang  dan  jasa  yang dikehendaki, asumsi ini akan mengajibatkan terciptanya  sebuah  simbiosis  mutualisme  antara pengusaha  dengan  konsumen.  Dalam  kaitan  ini, dibutuhkan  sebuah  pendekatan  Islam  yang  mampu mengakomodir operasional pasar (Siddiqi, 1996).
Realita  sosial  dalam  era  globalisasi  telah menyuguhkan berbagai fenomena ekonomi, sehingga perlu  mitigasi  yang  masif  demi  melindungi kepentingan masyarakat  atau  konsumen.  Liberalisasi pasar  sejatinya  menjadikan  sebuah  tantangan  bagi setiap negara agar berupaya beradaptasi dari sengitnya persaingan  kepentingan  bisnis.  Namun  secara  fakta free market terkadang tidak sesuai dengan paradigma ekonom  yang  mampu  mendisrtribusikan  alokasi sumber daya yang efisien  dan menjangkau kepentingan  hajat  orang  banyak.  Optimalisasi  dan pendayahgunaan  sumber  daya  seharusnya  mampu memanifestasikan  dari  sistem  ekonomi  pasar  bebas sebagaimana  paradigma  yang  dibangun  ekonom dengan  harapan  memberikan  manfaat  kolektif  bagi masyarakat.    Mekanisme  pasar  yang  sepenuhnya diserahkan  secara  alamiah  akan  mengakibatkan distorsi  dalam  ekonomi.  Sehingga  dalam  situasi tertentu  akan  dijumpai  fenomena  inefisiensi  sumber daya tidak berdistribusi secara normal. Kenyataan ini menjadi sebuah kebutuhan bagi negara bahwa penting untuk  membangun  kolaborasi  antara  intevensi pemerintah dari sistem pasar bebas demi memberikan perlindungan  masyarakat.  Konsep  neoliberalisme berwajah kapitalisme yang dipengaruhi oleh kekuatan superpower adalah sistem yang menjadi titik kritikan bagi pemikir ekonomi Islam. Cendekiawan Nejatullah Siddiqi  turut  mencurahkan  pemikirannya  yang menghasilkan  kajian  mendalam  sehingga  menjadi sumber  rujukan  bagi  pemikir  ekonom  setiap regenerasi.
Dalam  prinsip  ekonomi  islam  keadilan  dan distribusi kekayaan merupakan pilar utama mewujudkan  pemerataan  ekonomi  yang  integral. Mekanisme pasar islam membawa sebuah paradigma agar  sistem  produksi  mempertimbangkan  dampak sosial,  agar  praktik  ekonomi  tetap  berjalan  pada koridor  Islam.  Dengan  menyadari  subtansi  tersebut, terdapat sebuah pelajaran penting bahwa Islam  tidak memisahkan  secara  totalitas  antara  agama  dan keduniaan.  Syariat  selalu  memberikan  tuntutan  yang
dapat  menjaga  akadini  agar  tidak  keluar  dari koridornya  (Nafsah,  2023).  Khan  &  Watson,  (2003) yang  menjadi  ironi  dalam  dinamika  kehidupan manusia  modern  ini  utamanya  di  kota-kota  besar menunjukkan tingkat konsumsi yang sangat tinggi dan berlebihan.  Budaya  materialisme,  hedonisme  dan konsumerisme  yang  melampaui  batas  dengan menjadikan  uang  sebagai  sarana  mendapatkan  yang dikehendaki  sehingga  melahirkan  kerakusan  tanpa batas.  Aktivitas  ini  akan  memberikan  dampak  pada kerusakan  lingkungan  di  sekitar.  Harmonisasi kehidupan manusia akan mengalami degradasi karena kepentingan  egoisme  pribadi  demi  mendapatkan utilitas  yang  tidak  pernah  habis.  Maka  dari  itu, mekanisme  pasar  dalam  Islam  menekankan  pada prinsip kekeluargaan dan kerjasama demi menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif.
Dalam pembahasan ini, akan mencoba mengkaji mekanisme pasar dan penetapan harga serta berusaha mendeskripsikan  secara  realitas  letak  permasalahan tersebut.  Hal  ini  bertujuan  membantu  dalam mengungkapkan  persfektif  Nejatullah  Siddiqi  dalam mengeksplorasi subsistem sosial, agama, dan kultural yang  terlibat  dalam  mekanisme  pasar  Islam.  Oleh karena  itu,  tulisan  ini  juga  dimaksudkan  untuk menyajikan gambaran tentang isu fenomena ekonomi modern  yang  didasarkan  pada  penelaahan  terhadap interpretasi  dari  Nejatullah  Siddiqi  dan  mencoba memahami  makna  dalam  sebuah  refresentasi  nilai Islam sehingga dapat dianalisis sejauh mana aktivitas pasar mencerminkan prinsip agama.

## Literatur Review
Pasar secara definisi tempat terjadinya permintaan (suply) dan penawaran (demand) . Makna tersebut  bersifat  interaktif,  bukan  bermakna  fisik. Dalam  mekanisme  pasar  dapat  di  maknai  sebagai subsistem  yang  menentukan  proses  kuantitas  harga yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.  (Rahardja  &  Manurung,  2004)  Konsep kapitalime mengenai pasar telah membagun paradigma  dengan  basis  fonologis laissez-faire, laissez-passer . Konsep tersebut mengutarakan bahwa kelangkaan  suatu  barang  akan  memicu  kenaikan harga, imbasnya masyarakat akan kesulitan mendapatkan barang yang dikehendaki terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Tetapi pandangan  ekonomi  klasik  melihat  di  sisi  yang berbeda  bahwa  ketika  barang  mahal  maka  akan banyak  produsen  yang  memasok  barang  tersebut
dengan  harapan  imbalan  profit  yang  berlipat  ganda, puncaknya  kelangkaan  barang  akan  menyesuaikan kondisi dan mendorong penurunan tingkat harga serta kebutuhan  masyarakat  akan  kembali  terpenuhi (Kristeva, 2010: 18).
Paradigma ini mengidentifikasi bahwa kelangkaan suatu barang akan memicu tingkat harga yang  melonjak.  Sehingga  para produsen akan berlomba lomba memproduksi barang demi memenuhi  kebutuhan  konsumen.  Meskipun  pada faktanya masyarakat yang memiliki penghasilan lebih rendah  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan barang dikehendaki tetapi itu hanya bersifat sementara karena  mekanisme  harga  dalam  pasar  akan  berjalan secara  alamiah  melalui suplay dan demand dari aktivitas  ekonomi.  Timbul  sebuah  perbedaan paradigma  yang  dari  Ibnu  Taimiyah  sebagai  figur gagasan tersebut bahwa fluaktuasi harga dipengaruhi oleh  kekuatan suply dan demand .  Sehingga  dalam realitasnya tingkat perbedaan suatu barang tidak bisa disamakan secara menyeluruh bahwa terdapat sebuah unsur  kezaliman (zhulm) yang  dipraktikkan  oleh pedagang.  Perbuatan  semacam  ini  disebut  dengan tindakan  manipulasi  harga  sehingga  mendorong terjadinya  ketidakseimbangan  dalam  pasar  (Amalia, 2013).
Dalam penelusuran literatur sebelumnya, beberapa  penelitian  yang  mengkaji  tema  tentang mekanisme  pasar  dalam  islam.  Jaelani  (2011) mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  mekanisme  pasar adalah  cara  sistem  pasar  berjalan  melalui  alur distribusi  yang  terorganisir  demi  mencapai  tujuan utama  yakni  kesejahteraan  umat  manusia  yang berorientasi bentuk materil. Kendati demikian, politik ekonomi Islam memilik paradigma bahwa komponen pasar, negara, dan individu terletak pada posisi yang seimbang.  Kaitan  ini,  peran  Pemerintah  otoritatif dalam  mengawasi  dan  mengatur  alur  perekonomian memiliki urgensi agar kompetisi pasar berjalan secara sempurna  dan  memberikan  jaminan  akses  informasi harga  yang  valid  yang  didasarkan  pada  fakta dilapangan.  Irawan  (2015)  yang  mengangkat  isu mekanisme  pasar  dalam  konsep  idealita  dan  realita dengan  membangun  studi  komparansi  antara  Ibnu Taiminyah  dan  Al-Ghazali  mengemukakan  bahwa secara realita pasar dewasa ini masih diwarnai konsep kapitalisme  dengan  pijakan  bahwa  pemilik  modal mempunyai  kekuatan  yang  sangat  besar  untuk menguasai  sumber  daya  sehingga  eksploitasi  tidak bisa dihindarkan dari dinamika kehidupan
masyarakat.  Maka  dari  itu,  Ibnu  Taimiyah  sangat menolak  dalam  penerapan regulasi  pasar  yang  ketat, karena mendiskriminasi pedagang. Konsensus tersebut  dilakukan  jika  dalam  situasi  kekuatan  pasar secara  bebas  bekerja  untuk  menetapkan  harga  yang kompetitif. Sebagai tindakan yang solutif jika terdapat penjual yang melakukan penimbunan dan menjualnya diatas  dari  harga  normal,  maka  perlu  diintervensi pemerintah  agar  menjualnya  berdasarkan  tingkat harga yang situasional (ekuivalen) .
Paradigma  yang  sama  dikemukakan  oleh  Imam Al-Ghazali bahwa elastisitas permintaan yakni dengan mengurangi tingkat keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah, pada akhirnya akan meningkatkan volume penjualan dan keuntungan. Mekanisme pasar dalam  Islam intervensi  harga  adalah  hal  yang  wajar, jika  dalam  keadaan  darurat  manakalah  terdapat kondisi  yang  tidak  berjalan  secara  fair.  Peran  aktif bagi  negara  dalam  menjaga  stabilitas  perekonomian negara secara konsisten menjadi sebuah prioritas agar mampu mengakomodir aktivitas bisnis yang terorganisir.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan Nejatullah  Siddiqi  bahwa  campur  tangan  negara sebagai fardhu  kifayah dimana  menjadi  sebuah kewajiban  yang  dibebankan  oleh  kelompok  atau kolektif.  Konsep  pengawasan  ini,  sudah  lama terbentuk melalui lembaga hisbah untuk memonitoring  tindakan  pelaku  kecurangan  sperti, penimbunan, pengurangan timbangan, dan pemalsuan barang  (Abdul  Qoyun,  2021:  517).  Oleh  karena  itu, dalam  mencapai  distribusi  pendapatan  dan  alokasi sumber daya yang adil peran aktif dan positif negara tidak  hanya  stagnan  dalam  urusan  kebutuhan pelayanan  primer,  tetapi  harus  berupaya  memenuhi ragam  kebutuhan  komplementer  lainnya.  (Darwis  et al.,  2022)  dalam  sistem  ekonomi  sosialis  berasumsi bahwa  kehidupan  ekonomi  hendaknya  diberikan otoritas  bagi  pemerintah.  Secara  dominan  menyusun perencanaan  dan  mengatur  alur  faktor  produksi. Otoritas pemerintah yang berlebihan juga berdampak pada  pelambatan  pertumbuhan  ekonomi,  mencegah timbulnya  persaingan  bagi  masyarakat  dalam membangun  sumber  daya  modal  maka  akan memberatkan  stabilitas  negara  dalam  menjamin kehidupan masyarakat lewat subsidi.   Maka  dari  itu, Siddiqi  memandang  bahwa  dalam  mekanisme  pasar yang  adil  harus  ditempatkan  sesuai  dengan  porsinya atau  adil  dan  berimbang.  Hal  ini  diistilahkan  dalam ekonomi equilibrium .
Permana (2019) yang mengkaji mekanisme pasar dan  tingkat  harga  dalam  Islam  melalui  persfektif mikrokekonomi.  Menarik  sebuah  kesimpulan  bahwa sistem  ekonomi  Islam  tidak  memberikan  ruang  bagi pelaku  untuk  melakukan  distorsi  pasar  yang mempengaruhi  tingkat  harga  di  pasar.  Sebagai solusinya adalah pembentukan lembaga penegak atau pengawasan kegiatan ekonomi seperti Hisbah . Tetapi di  era  modern  telah  digantikan  oleh  kementerian perdagangan  yang  melakukan  pengawasan  aktivitas perdagangan  dan  memiliki  otoritas  lebih  luas. Abuznaid  (2012)  dalam  paradigma  Islam  yang komprehensif  menuntun  aktivitas  manusia  utamanya urusan halal atau haram. Dasar ini sebagai solusi jika terjadi  perselisihan  yakni  harus  dirujuk  ke  Al-Quran dan  As-Sunnah  secara  otentik  mengatur  kegiatan muamalah seperti pemasaran Islami, harus menerapkan  perilaku  etis  yang  mencerminkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Pengambilan keputusan  pelanggan  harus  dilindungi  dari  sebuah unsur  paksaan  yang  merugikan  dari  sebuah  aktivitas ekonomi.  Hosseini  (2003)  yang  meneliti  tentang perilaku  pedagang  sebelum  era  Adam  Smith, menyatakan  bahwa  masyarakat  muslim  dengan prinsip ajarannya sangat menghormati pedagang dan keuntungan.  Perilaku  etis  juga  sangat  ditekankan  di pasar.  Konsep  keadilan  dalam  harga  disebut  sebagai harga  yang  setara  yang  merupakan  tingkat  dimana orang  menjua  barang  mereka  dan  diterima  secara umum.
Berdasarkan  paparan  di  atas  yang  didukung penelitian  terdahulu,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengeksplorasi  pemikiran  Nejatullah  Siddiqi tentang  mekanisme  pasar  dan  penetapan  harga  yang adil dengan mencoba kajian konstruktif yang memiliki relevansi  isu  fenomena  ekonomi  modern  dan menggunakan  pendekatan  keislaman  bagian  dari analisinya. Jika penelitian sebelumnya hanya dibahas dari sudut  pandang  sosio  historis yang sempit  maka penelitian  ini  akan  mencoba  melakukan  konstruksi dengan menggali isu fenomena ekonomi yang relevan untuk  memperluas  ruang  lingkup  penafisiran  dalam membedah kajian peneltian saat ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dipilih  adalah  kepustakaan (library  research) dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif. Melalui penelitian ini, akan mendeskripsikan  dan  mengeksplorasi  pemikiran Nejatullah Siddiqi sesuai dengan judul yang diangkat
serta  berusaha  membangun  relevansi  isu  fenomena ekonomi  modern.  Metode  kepustakaan  dilakukan dengan  cara  membaca  penelitian  terdahulu  yang memiliki relevansi tema yang sama. Fungsi yang ingin dicapai:  a)  memusatkan  pada  pemahaman  dan pengetahuan lebih komprehensf, b) merujuk penelitian  terbaru  atau  sebelumnya  yang  relevan,  c) memperoleh  informasi  kerangka  ilmu  perngetahuan yang baru dan perkembangannya (Rasjidi, 2017: 67). Selain  itu  berusaha mengkomparansikan  dari  sebuah hasil  yang  didapatkan  dari  para  pakar,  literatur  dan merekonstruksi kajian fenomena ekonomi yang terkait (Parakkasi & Kamiruddin, 2018).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Biografi Nejatullah Siddiqi
Konsep ilmu ekonomi yang dibangun Nejatullah Siddiqi  adalah  pendekatan  fikih  dengan  kombinasi ilmu  modern  dan  menjadi  sebuah  konsentrasi pemikirannya. Secara historis backround pendidikanya  yang  mencerminkan  dengan  disiplin kajian ilmu ekonomi modern sehingga mempengaruhi entitas corak pemikirannya yang bermazhab mainstream .  Beliau  lahir  pada  tanggal  21  Agustus 1931.  Sebuah  keistimewaan  yang  didapatkan  beliau karena dibesarkan dari lingkungan keluarga yang taat dalam  beragama  sehingga  mempengaruhi  pola  pikir dan tindakan dalam kehidupan sosialnya. Berkat dari pendidikan  ilmu  agama  yang  kuat,  ia  mampu mengimplemantasikan  praktik  ekonomi  Islam  secara idealita dan realita.(Abdul Qoyun, 2021: 514) afiliasi dengan  konsep  pendidikan  barat  dan  Islam  nampak secara nyata melalui karyanya, walaupun ia mengakui pendekatan ekonomi islam telah menyandarkan pada konsep  pendekatan  yang  menggunakan  alat  analisis khsusnya dalam mazhab sintesis neoklasik- Keynesian.  Kepakarannya  sangat  konsisten  dalam mengamalkan  nilai religion selama  jenjang  karir akademiknya,  akibatnya  ia  dinobatkan  sebagai cendekiawan  yang  berkontribusi  besar  dalam kemajuan intelektual yang bermuarah pengkajian ilmu ekonomi Islam yang bermazhab mainstream . Jenjang karir  akademiknya di  Aligragh,  diamanahkan  sebagai professor  sekaligus  menjabat  ketua Departemen  of Islamic  Studies ,  dan Reader  in  Economic .  Tercatat tahun  1970,  ia  berafiliasi  dengan  Universitas  King Abdul  Azis  letaknya  di  Jeddah  dan  mempelopori berdirinya  sebuah  lembaga Centre  for  Research  in Islamic Economic (Nejatullah et al., 2021)
Sepak  terjangnya  dalam  lembaga Research Center telah  mengantarkannya  menjadi  seorang publik  figur  utama  yang  ahli  dalam  pengkajian ekonomi  Islam  kontemporer.  Siddiqi  berupaya merekonsiliasi defenisi ekonomi Islam, pandangannya tentang ekonomi adalah sebagai aspek budaya  yang  muncul  dari  pemikiran  ekonomi  Islam kontemporer  dengan  mengkaji  literatur  terdahulu secara  integral.  Siddiqi  memandang  bahwa  orientasi seseorang tentang dunia itulah yang menetukan dalam pencarian  harta  sebagai   wuj ud  m em enuhi kebut uhan  sehar i -har i   yang  di l andaskan dal am   kegi at an  al ur   e konom i   yang  m el i put i konsum si ,  pr o duksi ,   d an  di st r i busi . Dorongan ini menjadi sarana mencapai sebuah perdamaian dan terbebas  dari  rasa  takut,  lapar  melelui  usaha  dan pengharapan kepada oleh Allah sebagai pemilik yang absolut.  Puncaknya  menjadi  sarana  terwujudnya persaudaraan yang saling mencintai dengan orang lain sesama makhluk Tuhan. Selain itu, asas dari kegiatan ekonomi yang dijalani oleh manusia adalah mencapai sukses (falah) di  dunia  dan  akhirat  dengan mengedepankan nilai moralitas dan spiritual. Aktualisasi  keduanya  menjadi  sebuah  entitas  dan pembeda dengan system ekonomi lainnya.
Corak  pemikiran  siddiqi  terlihat  dalam  sebuah karyanya  yang  monumental  seperti  pada  publikasi ilmiah  yang  tersebar  luas  yaitu: Recent  Theories  of Profit, Critical Examination (1871), muslim Personal Law  (1972),  some  Aspects  of  Islamic  Economy (1972),  Economic  Enterprise  in  Islam,  (1972), Contemporary  and Literaturein  Islamic  Economics (1972)  Muslim  Economic  Thinking  (1981),  Issue  in Islamic  Banking  (1983)  Banking  Without  Interest (1983),  Partnership  and  Profit  Sharing  Islamic  Law (1985),  Insurance  in  an  Islamic  Economy  (1985), Teaching  Economics  inIslamic  Perspective  (1996), Role of State in Islamic Economy (1996), Economics, an  Islamic  Aproach  (2001),  Dialogue  in  Islamic Economics (2002), Riba, Bank Interest and Rationale of  its  Prohibition  (2004),  dan  Islamic  Banking  and Finance  in  Theory  and  Practice:  A  Survey  of  the Art. (Havis Aravik, 2017: 102)
Dari  karya  tersebut,  Siddiqi  mengembangkan konsep  pemikiran  ekonominya  dengan  berusaha mengkaji  sebuah  titik  keseimbangan  antara  aturan Syariat dengan kegiatan ekonomi, sehingga mengasilkan corak pemikiran yang khas.

## 3.2. Mekanisme  Pasar  dan  Penetapan  Harga Persfektif Nejatullah Siddiqi
Nejatullah  Siddiqi  memandang  bahwa  sistem pasar harus berpedoman pada ajaran Islam. Fungsi ini akan menggiring perilaku konsumen yang mencerminkan  entitas  nilai  keislaman  agar  tujuan yang ingin dicapai lebih mudah terealisasi. Menyoroti fenomena abad modern ini, kekuatan pasar yang tidak dikendalikan  melalui  sebuah  regulasi  seperti  undang undang  eksploitasi,  penindasan,  dan  ketetapan  harga maka akan menjerumuskan para pengusaha mendapatkan  keuntungan  yang  berlipat  namun mengabaikan  simpati  sesama  manusia.  Sebuah fenomena yang di abad modern para pengusaha yang mementingkan  egoisme  hingga  mengabaikan  hak individu orang lain maka akan berimplikasi pada gap sosial  secara  kasat  mata.  Dalam  sebuah  buku  yang berjudul An Islamic Aproach to Ekonomi menerarangkan bahwa:
“Tujuan  dari  aktivitas  ekonomi  Islam  adalah menjunjung tinggi nilai keislaman karena hal ini mempunyai  relevansi  dalam  setiap  perilaku, norma, da kebijakan sosial. Ekonomi islam yang melibatkan  kegiatan  muamalah  didalamnya harus  dimulai  dengan  pemahaman  tentang tujuan  dan  nilai  yang  ditetapkan  oleh  Tuhan. Selain  Itu,  dalam  analisis  perilaku  manusia hubungan  sosial  dan  proses  institusi  yang memuat  dalam  mekanisme  produksi,  distribusi, konsumsi, kekayaan yang mempengaruhi kebutuhaan,  memberikan  kenyamanan  dan memberikan  kontribusi  kemajuan  adalah  tugas dari ekonomi positif”
Memahami  makna  yang  disampaikan  Siddiqi bahwasannya dalam kehidupan ini, manusia tidak ada satupun  yang  bersifat  tunggal,  baik  dari  segi  suku, bangsa,  agama,  dan  bahasa.  Dalam  tatanan masyarakat selalu ada bentuk keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga semua bergerak secara dinamis dan sering melahirkan sebuah konflik dalam ekonomi. Maka dari itu, dalam prinsip ekonomi Islam juga telah menggambarkan bahwa dimuka bumi adanya keanekaragaman yang selalu berkonflik demi sebuah  pembaharuan  dan  pencapaian.  Agar  hal  ini mampu  memberikan  sebuah  paradigma  yang  jelas aktivitas  ekonomi  Islam  dibangun  dalam  prinsip tauhid  dalam  teologi,  kosmologi,  dan  antropologi sebagai  pijakan  pengembangan  pemikiran  ekonomi Islam.
Lanjutnya  Siddiqi  memberikan  pandangan bahwa pasar menjadi pusat sentralistik yang berperan dalam memainkan alur distribusi sumber daya dalam sistem ekonomi bebas. Namun ia memiliki perbedaan pandangan  dari  konsep  yang  dibangun  oleh  pemikir ekonom  klasik  dengan  berpacu  pada  teori  invesible hand,  yang  menjadi  pondasi  berdirinya  konsep  free market  dan  hukum  pasar  suply  and  demand  melalui karya masterpice Adam Smith (1776) The Wealth of Nation dimana  dalam  buku  tersebut  menekankan sistem  ekonomi  liberal.  Kaitan  ini  pasar  yang menetapkan  jenis  dan  kuantitas  barang  yang  hendak diproduksi  berdasarkan  dari  ketentuan  barang  yang diminati  konsumen  untuk  memaksimalkan utility . Dengan  kata  lain  akan  terjadi  sebuah  simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan pihak konsumen.  Namun,  Siddiqi  menilai  bahwa  sistem liberalisasi  pasar  akan  mengindikasikan  terjadinya manipulatif harga sehingga keadilan dalam nilai tukar akan jauh dari aktivitas muamalah. Untuk itu, Siddiqi memberikan  sebuah  pendekatan  agar  mekanisme pasar  berfungsi  dengan  baik  seperti:(Siddiqi,  1996: 81)
a. Penyelesaian Masalah Ekonomi yang Asasi
Dalam pandangan ekonomi Islam,
pembangunan ekonomi bertujuan untuk memenuhi ragam kebutuhan manusia. Kebutuhan yang  dimaksud  bukan  hanya  segala  yang berkaitan  aspek  fisik  tetapi  berdimensi  non  fisik yakni  spiritualis.  Manusia  sebagai  makhluk monodualis  sekaligus  monopluritas  sejatinya memiliki  hak  yang  melekat  pada  dirinya  dan bersifat  universal.  Untuk  itu,  dalam  pemenuhan kebutuhan  hidupnya  harus  didasarkan  pada  nilai etika,  moral  dan  kemanusiaan  demi  mencapai kesejahtreran  dan  kemakmuran  secara  lahir  dan batin.
Konsep  asasi  dalam  gagasan  Nejatullah Siddiqi  diaggap  sebagai (shifting  paradigm) pergeseran  paradigma  dari  sebuah  konsensus ekonom  kapitalis  yang  memandang  bahwa manusia  secara  alamiah  dilahirkan  dibumi  ini yang  memiliki  hak  untuk  mencari  penghidupan sesuai  dengan  naluri  dan  abilitas  rasionalitasnya sehingga  cenderung  untuk  menguasai  dan mengeksploitasi  demi  mempertahankan  haknya. Konsep  ini  sejalan  dengan  paradigma  seorang tokoh  kapitalis  Ayn  Rand  (1970)  bahwa  asumsi dasar  kapitalisme  dibangun  dengan  tiang  pokok pertama  kebebasan  individu  kedua  kepentingan
diri  (selfishnes),  ketiga  pasar  bebas  (Kristeva, 2010:  15).  Paradigma  ini,  menurut  Ayn  Rand bahwa manusia hidup untuk kepentingan dirinya, bukan  untuk  kepentingan  kesejahteraan  orang lain.  Konsep  tersebut  secara  subtansi  menolak tentang altruisme, kolektivisme, dan mistisme.
b. Konsumen  bertingkah  laku  sesuai  dengan pedoman ajaran Islam.
Dalam Al-Quran, Allah SWT, telah menyampaikan firmannya yang berkaitan dengan konsumsi yakni dalam QS. Al-Baqarah 168:
ٰٓ ي اَهُّي َ ا ٰٰٓٓ ٰٓ  ساَّنلا ٰٰٓٓ ا ْو ل ك ٰٰٓٓ اَّممِ ٰٰٓٓ ٰٓىمف ٰٰٓٓ ٰٓ م ض ْر َ ا ْ لا ٰٰٓٓ ا ً ل ٰ ل َح ٰٰٓٓ اًبم ي َط ٰۖٓ ا َ ل َّو ٰٰٓٓ ٰٓا ْو  عمب َّ تَت ٰٰٓٓ ٰٓ مت ٰو  ط خ ٰٓ ٰٓ من ٰطْي َّشلا ٰٓ ٰٓ هَّنما ٰٓ ْٰٓم ك َ ل ٰٓ ٰٓ و  د َع ٰٰٓٓ ٰٓ نْيمب ُّم ٰٓ
Artinya: Wahai  manusia,  makanlah  sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.
Kandungan  ayat  ini  Siddiqi  menekankan bahwa  pentingnya  etika  dan  integritas  dalam sebuah mekanisme pasar. Orientasi ini bertujuan melindungi konsumen dari peredaran barang yang cacat  dan  membahayakan  kelangsungan  hidup orang  banyak.  Orientasi  ini  sejalan  dengan matlamat ekonomi islam yang futuristik.
Restrukturisasi  dengan  tawaran  sebagai world view yang  humanism  dan  otentik  serta  dibangun dengan atas prinsip sebagai spektrum antara aspke materi dan immateri agar tidak terkungkung dari jebakan  budaya hedonisme dan nihilisme (Janah
& Ghofur, 2018)
c. Intervensi Pemerintah dalam Urusan Pasar.
Dalam kegiatan perdagangan tidak selamanya  pasar  mampu  berjalan  sesuai  dengan gagasan  para  tokoh  ekonom.  Letak  kerancuan dalam pemikiran ekonomi klasik yang memberikan pernyataan bahwa mekanisme pasar bebas adalah solusi untuk membangun perekonomian negara dan mendongkrak kesejahteraan para pengusaha. Jadi mekanisme ini akan  diatur  oleh  hukum suply dan demand . Pengusaha  akan  lebih  bebas  untuk  menargetkan penjualannya  kepada  siapa  yang  dikehendaki. Teori ini, mengakibatkan reaktif perdebatan yang panjang  sehingga  melahirkan  cabang  teori  demi memberikan  inovasi  kerangka  teori  yang  baku serta  sejalan  perkembangan  zaman.  Untuk  itu, Siddiqi memandang bahwa keadilan dan distribusi
pendapatan  yang  menjadi  ciri  dari  mekanisme pasar  dalam  Islam  bertujuan  untuk  memastikan alur distribusi barang dan pendapatan lebih merata dan mencegah gap sosial secara nyata. Selain itu, kehadiran  pemerintah  dengan  segala  kebijakan yang berorientasi pada pencegahan monopoli dan ekploitasi  penting  untuk  menerbitkan  legalitas sebagai kontrol ekonomi yang progresif.
Sementara  dalam  pendekatan  subtansialis, mengenai  diskursus  mekanisme  pasar  bagi  Ibnu Taimiyah bahwa keadaan harga akan dipertimbangkan  dari  kekuatan  pasar  melalui hukum suply dan demand .  Asumsi  ini  berkaitan dengan  harga  yang  mengalami  kenaikan  tidak selalu mengindikasikan bentuk kezaliman (zhulm) yang  dilakukan  seseorang.  Praktik  ini  disebut dengan tindakan manipulatif sehigga mendorong terjadinya imbalance  market .  Ungkapan  Ibnu Taimiyah  tersebut  menguraikan  secara  eksplisit bahwa alur sistem penawaran barang sangat relatif karena terkadang bersumber dari produk domestik atau impor. Secara kontinuitas, kuantitas penawaran  direlasikan  dengan  peningkatan  atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan dalam pasar.  Sementara  dalam  urusan  permintaan bergantung  pada  perbedaan  minat  dan  tingkat income konsumen.  Apabila  transaksi  sudah berjalan  secara  lancar  tetapi  tetap  kondisi kenaikan  harga  maka  hal  ini  dianggap  sebagai kehendak yang natural (ilahiyah) (Ibn Taymiyyah, 1992: 24)
Oleh  karena  itu,  memahami  visi  dari  sistem ekonomi Islam khususnya subsistem mekanisme pasar dengan merekonsiliasi dari paradigma yang dibangun oleh  Nejatullah  Siddiqi  walaupun  pada  dasarnya menganut kesamaan pandangan neo-klasik tetapi tetap memakai pendekatan fiqih sebagai entitas perbedaannya.  Intervensi  pemerintah  dalam  pasar hanya  bersifat  temporer.  Keterlibatan  ini  tidak sepenuhnya  menekan  atau  mengintervensi  secara berkelanjutan  namun  akan  kembali  sediakala  disaat situasi  normal.  Landasan  ini  sebagai positioning strategic pengatur  kebijakan  yang  melindungi kepentingan  masyarakat  dalam  lingkup  bangsa  dan negara.  Kaitan  ini  sesuai  dengan  paradigma ri’ayah dengan  menjadikan  pengaturan  dan  pemeliharaan urusan  rakyat  sebagai  beban  pemerintah.  Melalui paradigma tersebut pemerintah menjadi pionir utama yang terdepan dan berusaha memecahkan
problematika masyarakat (Cahyani & Sumadi, 2017). Reaktif ini sesuai dengan paradigma Swasono (2005: 15) melalui bukunya, Menegakkan Idelogi Pancasila: Daulat  Rakyat  versus  Daulat  Pasar,  diungkapkan bahwa  pasar  bertransformasi  seperti  mekanisme lelangan  belaka,  bagi  invidu  atau  kelompok  yang memiliki  power  kuat  akan  memenangkan  kompetisi lelang.  Sementara  pihak  yang  tidak  memiliki sumberdaya atau ability akan ditaklukkan dan hanya sekadar menjadi seorang penonton yang berada diluar pagar transaksi ekonomi.
Pembangunan  ekonomi  dalam  kehidupan  suatu negara  adalah hal yang  penting.  Menilai secara fisik tonggak  dari  sebuah  kemajuan  suatu  negara  adalah pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  masyarakat didalamnya.  Oleh  karena  itu,  negara  hadir  dengan memberikan wadah bagi masyarakatnya untuk terlibat dalam praktik ekonomi demi menunjang kebutuhannya.  Aktivitas  dalam  pasar  akan  selalu berjalan secara dengan harga produk yang ditentukan melalui suply dan demand . Oleh karena itu, kebutuhan rakyat  harus  dipenuhi,  diatur,  dan  dijaga agar  segala usaha  yang  dijalankan  masyarakat  antara  yang  satu dengan lainnya berada dalam jalur kendali yang adil, berimbang, harmonis dan tidak menuai sebuah konflik kepentingan  dalam  masyarakat.  Jika  hal  ini  mampu diproteksi  oleh  negara,  melalui  sebuah  kebijakan maka  akan  menimalisir  kesenjangan  ekonomi. Perhatian  ini  harus  menjadi  sebuah  prioritas  negara demi  terciptanya  stabilitas  politik  dan  keamanan negara dan mempermudah pembangunan ekonomi.
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, Siddiqi  memandang  bahwa  aktivitas  ekonomi,  akan selalu  berhubungan  dengan  penetapan  harga  dari sebuah  produk  yang  dikehendaki  masyarakat.  Oleh karena  itu  penting  untuk  memberikan  landasan argumentasi  yang  jelas  sebagai  dasar  dalam menetapkan  harga  yang  adil  sebagai  bentuk keprihatinan  yang  terjadi  di  era  modern  ini.  Siddiqi mengatakan bahwa:
“Bentuk  kurva  penawaran  dan  permintaan seperti  yang  digambarkan  oleh  para  analisis konvensional  adalah  hal  yang  valid,  sesuai dengan  kualifikasi  yang  biasa.  Tetapi  hal  yang diabaikan adalah persetujuan moral yang dapat diberikan pada harga yang ditentukan demikian dari  sebuah  aktivitas  pasar  bebas,  penipuan, paksaan, penimbunan, monopoli, dan kejahatan berupa  distribusi  pendapatan  dan  kekayaaan yang adil”. (Siddiqi, 1988: 172)
Dari pandangan Siddiqi ini adalah sebagai bentuk kritik  dari  praktik  ekonomi  masyarakat  kontemporer yang mengabaikan dari nilai pertimbangan keseimbangan  sosial.  Maka  dari  itu  pentingnya menekankan  urgensi  dari  penetapan  harga  dengan melihat situasi dan kondisi sosial. Jika melihat tingkat kapita dari setiap orang dalam suatu negara tentu akan ditemukan perbedaaan yang kasat mata. Maka dari itu kebutuhan yang bersifat dharuriyat tidak diperkenankan  secara  bebas  mengikuti  kehendak pasar  secara  alamiah  karena  berpotensi  merusak tatanan kehidupan masyarakat. Penetapan harga bagi Siddiqi  harus  dipertimbangkan  oleh  pihak  produsen secara menyeluruh agar keseimbangan bagi konsumen untuk mendapatkan aksebilitas barang yang dikehendaki  lebih  mudah  dijangkau.  Jika  meninjau secara  sosio  historis  dalam  konsep  regalulasi  harga, Rasulullah SAW, pernah memberikan sebuah tawaran dalam  sebuah  perselisihan,  pihak  pertama  sekaligus pemilik  pohon  tetapi  sebagiannya  tumbuh  diwilayah tanah orang lain. Pihak kedua adalah yang meruapkan pemilik  tanah  yang  merasa  terganggu  dari  aktivitas pihak pertama yang keluar masuk tanpa seizin pemilik tanah. Kekhawatirannya adalah merusak kelangsungan tanama diarea miliknya. Maka dari itu, Rasulullah  SAW,  memutuskan  agar  pemilik  pohon memberikan  pohon  kepada  pihak  kedua  secara sukarela  atau  menjualnnya  kepada  pemilik  tanah tetapi  menerima  ganti  rugi  sebagai  konpensasi  yang adil.  Problematika  telah  bertransformasi  dengan hadirnya  relevansi  kasus  yang  baru  namun  subtansi tetap sama.
Sementara  Ibnu  Qudama  dalam  persfektifnya bahwa penetapan harga dari segi kajian ekonomi akan mengakibatkan  terjadinya  pengawasan  atas  harga yang  tidak  berjalan  secara  integral  karena  itu: (Amalia, 2015)
Secara  realitasnya bahwa  menetapkan  harga cenderung  mendorong  kenaikan  lebih  mahal. Karena  asumsi  pedagang  dari  luar  yang mengetahui imformasi tersebut adanya kebijakan pengaturan  harga,  mereka  enggan  menjual barang dagangannya ke wilayah dimana dalam lokasi tersebut akan dipaksa menjual dagangannya yang tidak sesuai dengan keinginannya.  Para  pedagang  lokal  cenderung melakukan penimbunan karena merasa terdiskriminasi dan menganggap bentuk kerugian  besar  hilangnya  komoditi  kebutuhan
mereka. Hal ini juga tidak sesuai dengan biaya produksi yang dihabiskan.(Muhammad, n.d.)
Dalam  pendekatan  kasuistik  era  kontemporer, praktik ini berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu  Qudamah  karena  praktik  kecurangan  dalam manipulasi harga lebih cenderung pada pemanfaatn e- commerce dengan mengaplikasikan tekhnologi maju. Maka  dari  itu,  memetakan  kelimuan  Ibnu  Taimiyah dengan Nejatullah Siddiqi dan merelevansikan dengan era  modernisme  akan  ditemukan  sebuah  kesamaan pandangan bahwa perbuatan monopolistik akibat dari sistem ekonomi bebas keterlibatan pemerintah sebagai competent  authority menganjurkan  meregulasi  harga demi melindungi kepentingan rakyat kecil.  Kaitan ini adalah bentuk preventif dari distorsi pasar yang dapat mengakibatkan ikhtikar dan bay  najasy (rekayasa penawaran dan permintaan)
Pandangan  Siddiqi  bukan  sebagai  bentuk diskriminasi bagi pengusaha dalam hal ini mencegah untuk mendapatkan keuntungan apalagi mengakibatkan kerugian dari bahan produksi. Tetapi ia  menawarkan  gagasan  bahwa  langkah  ini  adalah pilihan  terakhir  jika  ketimpangan  sosial  betul  betul mencekik  bagi  masyarakat.  Maka  dari  itu,  terkhusus bagi  otoritas  sosial  diberikan  sebuah  hak  prereogatif untuk mengontrol harga tetapi harus memiliki batasan tertentu  demi  memberikan  jaminan  kebebasan  dan efisiensi  aktivitas  pasar.  Tujuan  dari  aspek  ekonomi Islam  adalah  menekankan  pengaruh  nilai-nilai  islam secara integral melalui fungsi pasar dan harga dengan hasil  yang  realistis  serta  alokasi  sumber  daya  secara adil dan merata.

## 3.3. Kajian Konstruktif Economic Modern Phenomena
Persaingan  dunia  bisnis  adalah  dinamika  yang tidak  dapat  dihindari.  Sebagai  besar  pebisnis beramsumsi bahwa persaingan akan berdampak pada kurangnya  profit  yang  dapat  diperoleh.  Sehingga cenderung  berkonotasi  negatif.  Namun  secara faktanya  persaingan  yang  sehat  dapat  memberikan multi  efek  bagi  pebisnis  bahkan  para  pelanggannya. Namun, di era globalisasi pasar meraih kemengangan dalam  mengembangkan  ekonomi  kapitalis  sehingga kekuatan  pasar  menjadi  subsistem  ekonomi  yang terorganisir. Dengan demikian, akan dianggap efektif ketika  disisipkan  sistem  yang  dikembangakan  oleh kebijakan negara adidaya atau korporasi swasta yang kemudian  berafiliasi  dengan  pemerintah  guna mendapatkan  aksebilitas  secara  simultan.  Fenomena
ini  mengindikasikan  terbentuknya  beberapa  praktik kecurangan  dalam  industri  modern  yang  dapat merusak mekanisme pasar seperti:
a. Monopoli, adalah subsistem utama yang mengakibatkan sumber kekayaan hanya terkonsentrasi  ditangan  tertentu  atau  segelintir orang,  kelompok  atau  perusahaan  sehingga menciptakan  kesenjangan  sosial  dan  ekonnomi. Kepemilikan aset atau sumber daya modal adalah hal  yang  dibolehkan  tetapi  jika  praktek monopolistik  merugikan  bagi  kepentingan  hajat orang banyak adalah sebuah kebiadaban. Seperti yang  diutarakan  oleh  Polanyi  (1957),  eksistensi negara  dan  pasar  memiliki  kekuatan  yang asimetris. Sehingga cenderung berupaya meregulasi  sesuai  dengan  mekanismenya  secara alamiah  melalui  strategi  geopolitik  untuk menghindari sebuah konsekuensi destruktif secara sosial  dengan  dalih  memperoleh  aktivitas keuntungan  dan  keseimbangan (equilbrium) . Dalam  dunia  industrialisasi  saat  ini  berbagai negara mendorong aktivitas perekonomian melalui sistem liberalisasi sehingga produk yang dihasilkan  manfaatnya  hanya  segelintir  orang. Praktik mematikan akses orang untuk berkompetisi  juga  menjadi  sebuah  ironi  dalam persaingan  bisnis  saat  ini.    Dalam  upaya menimalisir  indikasi  monopolistik  negara  dan pasar  adalah  konteks  kekinian  yang  harus direlevansikan. Sehingga pasar dipandang sebagai solusi yang efektif untuk mengakomodir aktivitas perekonomian suatu negara.
Dalam  rangka,  keterlibatan  negara  harus mengambil posisi yang strategis dalam melindungi kepentingan masyarakat. Jika mengaitkan secara realitas Negara Indonesia telah menerbitkan  regulasi  yang  termaktub  dalam  UU No  5  Tahun  1999  tentang  larangan  monopoli persaingan  tidak  sehat  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU).  Walaupun  pada faktanya  putusan  perkara  yang  terjadi  pada korporasi  perusahaan  besar  masih  tumpul  dalam mengentaskan kasus secara fair. Jika membangun sebuah  kajian  komparansi  antara  penyelesaian kasus  dengan  sistem  ekomi  Islam  yang mengandalkan lembaga hisbah, lembaga ini lebih efisien  karena  tingkat  responsibilitas  atas  segala kepentingan rakyat lebih komprehensip.
Kewenangan  hisbah  dianggap  lebih  luas  dalam penegakan  hukum  dan  peraturan  sosial.  Namun,
jika  melihat  respon  kebijakan  pemerintah  dalam mengintegrasikan ekonomi Islam perihal larangan monopoli adalah hal patut diapresiasi (Negara et al., 2022). Fakta ini dikemukakan Ekonom Islam Indonesia Nurul Huda dan Cholil Nafis. Indonesia memasuki  era fair  trade dan  mencegah  kegiatan ekonomi  bisnis  yang  bersifat  monopoli  dengan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. Maka dari itu  yang  menjadi  bahan  evaluasi  adalah implementasi  dari  Undang-Undang  ini  lebih dioptimalkan  sebagai  muhtasib  sebagaimana orientasi dalam ekonomi Islam yang menjalankan fungsi wilayatul  hisbah atau  pengontrol  pasar yang disyariatkan Islam.
Persepsi  ini  sesuai  yang  digagas  oleh Nejatullah Siddiqi bahwa tujuan dari perusahaan dalam  arti  yang  luas  adalah  mengupayakan pemenuhan  kebutuhan  secara  sederhana  sebagai bentuk  tanggung  jawab  keluarga  dan  persediaan dalam  menghadapi  situasi  masa  depan  yang berubah-ubah  seiring  perkembangan  zaman. Dengan  kata  lain  produsen  maupun  konsumen diharapkan  mementingkan  kepentingan  orang banyak. Eksisntensinya tidak hanya mengejar laba maksimum  tetapi  memerhatikan  aspek  maslahah ammah (Iskandar Fauzi, 2019: 185).
Dalam  uraian  ini,  pasar  monopoli  menjadi sebuah  tantangan  diera  liberalisasi  ekonomi  saat ini.  Konsep  keadilan  sosial  Nejatullah  Siddiqi dalam memandang problematika tersebut menitikberatkan pada praktek ekonomi berdasarkan  norma  dan  etika  Islam.  Dengan memposisikan  kegiatan  bisnis  sebagai  aktivitas yang mengutamakan kedua aspek tersebut, maka tentu selaras dengan prinsip moralitas perdagangan yang digemborkan Islam (Ahmad et al.,  2021).  Konsensus  ini  meliputi  distribusi, produksi  dan  konsumsi  sebagai  satu-kesatuan dalam  ekonomi  Islam.  Menyadari  peran  negara sebagai sentralistik yang mengakomodir kebijakan  perdagangan  penting  memperhatikan taraf hidup pebisnis kecil agar mencerminkan tata kelola  pemerintahan  yang  humanis  dan  integral. Pandangan  Nejatullah  Siddiqi  dalam  aktivitas perekonomian khususnya distribusi harus berjalan secara  koherensi  karena  dalam  prinsip  ekonomi Islam yang memanifestasikan ajaran agama, etika dan moralitas menjadi poin yang setralistik dalam kajian  ekonomi.  Prinsip  tersebut  menyangkal segala  praktik  monopoli,  eksploitasi,  serta
determinan  yang  mengabaikan  hak  individu  dan kelompok.  Puncaknya  adalah  mencapai  falah dalam  kehidupan  yang  fana.  Langkah  tersebut melalui  aktivitas  ekonomi  dengan  perwujudan persaudaraan  dan  saling  tolong  menolong (taawun) .
b. Kartel,  perusahaan  yang  membangun  kerjasama demi  mengendalikan  pasar  dan  memperkecil kondisi  persaingan  untuk  menguasai  pasar  maka akan menimbulkan dampak perubahan signifikan bagi  mekanisme  pasar.  Merancang  strategi  agar harga  tetap  tinggi  atau  menentukan  porsi  pasar diantara mereka adalah tindakan yang merugikan konsumen  dan  mendorong  kenaikan  harga produk.  Pentinganya  negara  berperan  sebagai Watchdog terhadap  pasar  melalui  sebuah kebijakan  agar  tidak  terjadi  privatisasi  swasta yang  merugikan  banyak  orang.  Jika  tidak  ada mekanisme  yang  kuat  sebagai barrier maka opportunisme  pasar  untuk  melakukan  distorsi proses suply and demand semakin tak terbendung. Dengan demikian perlu regulasi yang berkelanjutan agar mampu mengakomodir kekuatan politik dalam tatanan pemerintahan. Hal yang paling penting dari kebijakan ini tidak bisa disusupi  tekanan  pasar  yang  pro  dengan kepentingan market kapitalisme.
Jika  melihat  secara  fakta  upaya  pemerintah dalam  menanggulangi  bisnis  kartel  di  Indonesia sesuai  dengan  regulasi  UU  No.  5  Tahun  1999. Perlu  memasifkan  liniensi  untuk  mencapai kemakmuran  rakyat  dan  menciptakan  stabilitas pasar yang kompeten. Fungsi ini akan memperkuat peran KPPU untuk mengusut tuntas kasus  pelanggaran  bisnis  kartel  yang  merugikan kepentingan  orang  banyak.  Orientasi  program liniensi secara fungsional sebagai whistle-blower yang  diterapkan  beberapa  negara.  Bukti  empiris ini,  diharapkan  mampu  mengakomodir  motif pengurangan denda atau purifikasi hukuman yang jelas  dan  terperinci  demi  menciptakan  iklim persaingan  usaha  yang  kompeten  di  Indonesia (Sari  et  al.,  2019).  Dalam  penelusuran  KPPU secara kasuistik tahun 2022, melakukan penyelidikan  atas  kasus  dugaan  indikasi  motif kartel minyak goreng dan telah mengantongi alat bukti yang diduga adanya pelaanggaran dua pasal dalam  UU  5/1999,  yaitu  pasal  5  yang  mangatur tentang  ketetapan  harga  dan  pasal  19  huruf  c tentang  pembatasan  peredaran  atau  penjualan
barang  dan  jasa  (Kompas.com,  n.d.).  Bukti  ini, menunjukkan  bahwa  keseriusan  pemerintah dalam  menanggulangi  praktik  kartel  yang merusak mekanisme pasar.
Jika  menyandarkan  persfektif  Nejatullah Siddiqi  tentang  bisnis  kartel,  tidak  ditemukan secara  sfesifik  solusi  sebagaimana  reaktif  para pengkaji  isu  ekonomi  dekade  terakhir.  Tetapi secara subtansi dapat dimaknai dari sebuah solusi yang  ditawarkan melalui  buku  yang  berjudul An Islamic Aproach to Economics bahwa:
Bahwa  untuk  mencapai  yang  berorientasi kepentingan
sosial, pengejarannya membutuhkan kepekaan
bagi lembaga/institusi.  Posisi  ini  sangat  stratgis yang  memiliki  hak  otoritatif.  Kerjasama untuk  memajukan  kepentingan  sosial  dan mewujudkan  kepentingan  umum  karenanya keterlibatan lembaga sosial lainnya terutama  negara  adalah  sebuah  komponen penting  menciptakan  arus  produksi  yang stabil (Siddiqi, 1988: 172)
Fenomena  aktivitas  ekonomi  diera  modern yang  semakin  terbuka  akibat  dari  liberalisasi pasar, diperlukan kearifan dalamm menyikapinya. Manusia sebagai makhluk homo economicus yang digaungkan  para  pakar  ekonom  klasik  penting mengimbangi  dengan  etika  dan  moralitas  yang homo  islamicus .  Urgensi  ini  memberikan pedoman  yang  otentik  dalam  mengarungi aktivitas  ekonomi  yang  kompatibel.  Selain  itu, bisnis kartel secara realitas yang di design untuk mencapai  target  dalam  perdagangan  sehingga mampu menguasai pasar secara dominan. Praktik ini muncul akibat persaingan pada suatu jaringan bisnis  dan  industri  sehingga  memunculkan inisiatif  untuk  berafiliasi  demi  memenangkan persaingan pasar. Hal ini sangat ditentang secara pandangan ekonomi Islam karena mematikan dan mengeksploitasi  kepentingan  rakyat  kecil  dan konsumen. Pada akhirnya negara harus membangun  koordinasi  yang  masif  demi menciptakan iklim perekonomian yang integral.
c. Dumping,  adalah  bentuk  praktik  perdagangan yang melibatkan pihak eksportir dengan menjual hasil  produksi  lingkup  pasar  internasional  tetapi harganya tidak wajar dibandingkan dalam negeri. Praktik  ini  tentu  saja  merusak  mekanisme  pasar karena  merugikan  pihak  produsen  domestik  dan
mengganggu persaingan yang adil. Solow (1956) sebagai  pakar  ekonomi  mengemukakan  bahwa potensi  untuk  meningkatkan  perekonomian negara  adalah  keterbukaan  perdagangan  dengan menjalin  kerjasama  berbagai  negara  dengan melibatkan  aktivitas  impor  dan  ekspor  demi mencapai  efisiensi  alokasi  dan  distribusi  barang dan  jasa.  Pada  akhirnya  setiap  negara  akan berkompetisi  untuk  menjadi  penguasa  dalam pasar  internasional.  Tindakan  tersebut  menjadi sebuah akar problematika yang merusak mekanisme pasar. Distorsi pasar akan mengakibatkan  stabilitas  perekonomian  negara tidak  seimbang.  Dalam  upaya  mencegah  praktik dumping,  tindakan  pengenaan  biaya  tambahan dari  barang  impor  tertentu  khususnya  negara pengekspor sebagai wujud menyesuaikan tingkat harga ekspor dengan nilai normalnya. Terkhusus bagi  negara  pengekspor  harus  menaikkan  harga jual  ke  tingkat  yang  disepakati.  Asumsi  yang paling  penting  diperhatikan  dalam  memahami sipat  alamiah  pasar  adalah  kompetisi  dengan domestik  dan  pasar  ekspor  yang  menandakan sebagai  hambatan  kompetisi  bagi  produsen domestik sehingga tidak menimbulkan konsekuensi  dari  eksportir.  (Graafsma,  2014) Menanamkan prinsip bahwa kualitas dari produk domestik adalah bentuk melestarikan penggunaan karya  dalam  negeri  sehingga  berimplikasi pembangunan  sektor  ekonomi  domestik  yang berkelanjutan.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  Yahya  bin Umar  (w.  289  H/901  M)  pemerintah  tidak diperbolehkan  mengintervensi  pasar  kecuali dalam kondisi 2 hal: pertama para pedagang tidak mau menjual barang dagangannya padahal barang tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Maka  dari  itu,  pemerintah  dalam  mengganti pedagang tersbut dengan menganti pedagang yang dapat  menggantikannya  agar  produk  yang dibutuhkan  masyarakat  berdistribusi  normal. Kedua ,  pedagang  yang  melakukan  motif  praktik siyasah al-igraq (dumping) sehingga menimbulkan  persaingan  tidak  sehat  serta merusak tatanan harga pasar (Amalia, 2005: 117). Atas  dasar  ini  pemerintah  dapat  mengintervensi dengan menaikkan harga yang berlaku di pasar.
Selain  itu  jika  menyandarkan  paradigma Nejatullah  Siddiqi  secara  sfesifik  akan  sulit ditemukan yang menyinggung secara detail tetapi
dapat  dimaknai  dalam  secara  subtansi  melalui karyanya yang termaktub bahwa:
Disribusi secara khusus dibutuhkan keadilan yang  tinggi  dalam  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  orang  banyak.  Secara  subtansi pandangan  ekonomi  Islam  menegaskan pengurangan  ketimpangan  dalam  distribusi pendapatan  dan  kekayaan.  Perlakuan  yang lebih komprehensip dalam tataran mikro dan makroekonomi  meliputi  tiga  komponen (tujuan  dan  nilai,  realitas  yang  ada  dan solusi  pasar  di  bawah  penagruh  norma perilaku dan kebijakan yang diarahkan pada transisi  menuju  pola  yang  dinginkan) (Siddiqi, 1988: 172-173)
Fakta  empiris  praktik  dumping  melibatkan penjualan  produk  dengan  ketetapan  harga  yang sangat  berbeda  di  pasar  Internasional  pada dasarnya memberikan keunggulan bagi produsen karena  dapat  menekan  harga  dan  memperbesar kuantitas produk mereka. Namun, imbasnya bagi produsen  negara  penerima  adalah  kerugian ekonomi,  kehilangan  aksebilitas  lapangan  kerja dan  merusak  distribusi  alokasi  sumber  daya. Walaupun pada dasarnya dumping adalah praktik yang baik karena menawarkan harga yang rendah sesuai  dengan  tingkat  daya  beli  masyarakat sekitar.  Pandangan  ini  mengabaikan  sebuah konsekuensi  jangka  panjang  bagi  produsen domestik sehingga reaksi ini telah menjadi sebuah perhatian  pemerintah  dalam  legalitas  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  34  Tahun 2011  tentang  Tindakan  Antidumping,  tindakan pengamanan  perdagangan.  Prinsip  perlindungan industri  dalam  negeri  sebagai  adaptif  lonjakan barang impor adalah pengenaan Bea Masuk agar mampu  mengakomodasi  kepentingan  pasar domestik.
Penguasaaan pasar menjadi posisi yang strategis bagi  setip  korporasi,  kekuatan  pasar  mengutamakan menetapkan  harga  produk  diatas  dari  sebuah  harga pada  tingkat  kompetisi  pasar.  Penentuan  harga  tidak semata dipengaruhi dari faktor biaya produksi, tetapi terkadang  dipengaruhi  dari  lokasi  penjualan,  ukuran pasar,  dan  keunikan  dari  sebuah  produk.  Persaingan antar usaha adalah sesuatu yang mutlak terjadi karena akan  mendorong  perkembangan  usaha.  Dengan adanya persaingan usaha maka kesempatan konsumen untuk  mendapatkan  akses  memilih  produk  terbuka
lebar.  Dalam  konteks  masa  kini,  muncul  permainan harga  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  demi mengelabui  konsumen  dan  merugikan  pelaku  usaha lain seperti:
a. Penetapan Harga Banting (Predatory Pricing) Strategi ini memang menguntungkan konsumen  dalam  jangka  pendek,  tetapi  hal  yang sangat  merugikan  bagi  produsen  lain.  Strategi untuk  menguasai  pasar  dengan  merugi  terlebih dahulu  dengan  menjual  harga  dibawah  dari ketetapan  harga  bagi  pesaingnnya  sehingga mengakibatkan  kebangkrutan  bagi  persaingan. Jika  perusahaan  saingnnya  bangkrut,  pada gilirannya  korporasi  yang  menerapkan  strategi predatory pricing akan kembali menjadi penguasa pasar dengan menyuplai barang yang dibutuhkan konsumen.  Sebagai  imasnya  perusahaan  akan menerapkan  kembali supracompetitive harga yang  tinggi  demi  menutupi  kerugian  dimasa perusahaan  merugi.(Tainpubolon,  2021)  Strategi ini  sangat  merugikan  bagi  perusahaan  yang menyediakan produk yang sama karena membuka akses  bagi  konsumen  secara  luas  untuk memperoleh produk dengan harga dibawah harga pasar pad umumnya. Untuk itu, dalam menanggulangi praktik kecurangan ini, pemerintah harus menetapkan kebijakan pencegahan  predatory  pricing  dan  memberikan sangksi  bagi  perusahaan.  Bagi  para  pelaku industri penting untuk membangun kerjasama dan melaporkan  bukti  kecurangan  bagi  pihak  yang berwenang  demi  menciptakan  kompetisi  pasar yang  kondusif.  Jika  ditinjau  dari  regulasi Pemerintah  pasal  20  tentang  jual  rugi  predatory pricing adalah bukti nyata bahwa peran pemrintah sebagaimana  yang  dimaksud  Nejatullah  Siddiqi yang  memiliki  corak  pemikiran  neo-klasik berbasis  persfektif  Fiqih  bahwa  para  pedagang harus  memahami  subtansi  ajaran  Islam  yang bersifat universal dalam mencari kebaikan melalui bisnis yakni mempertimbangkan orientasi maslahah sebagai basis spektrum sistem ekonomi lainnya.  Pada  akhirnya  manusia  sebagai homo- economicus membangun  afiliasi  agama  dalam melindungi  pelaku  bisnis  lainnya  dari  praktik kecurangan  Limit-Pricing  Strategy,  dimana pelaku  usaha  bermaksud  memonopolis  atau mendominasi  dalam  meraih  minat  konsumen. Begitupula  yang  diungkapkan  tokoh  pemikir ekonomi Indonesia Syapruddin Prawiranegara:
Dalam  sistem  ekonomi  Islam  memberikan kebebasan dalam berekonomi, namun kebebasan  tersebut  dibatasi,  bukan  karena kekuasaan  ekternal,  tetapi  syarat  moral, sosial  dan  pembatasan  diri.  Dengan demikian  pendasaran  motif  laba  tidak  akan membawa individualisme ektrim yang hanya mementingkan  diri  atau  kelompok  tanpa mementingkan masyarakat (Rahardjo, 2011: 165)
Dalam  motif  ekonomi,  tingkat  permintaan suatu barang akan dipengaruhi oleh tingkat harga dan minat konsumen. Hipotesis ini mengungkapkan  bahwa  rendahnya  harga  suatu barang maka semakin memperbanyak permintaan kuantitas  barang.  Akan  tetapi  sistem  mencari keuntungan  melalui  predatory  pricing  adalah konsep yang sangat bertentangan secara moralitas dan merusak ekosistem bisnis serta mengakibatkan distrosi pasar. Karena itu, seperti pemikir  Monzer  Kahf  memandang  bahwa aktivitas  ekonomi  adalah  bagian  dari  agama sehingga  perilaku  ekonomi  mendasari  perilaku agama pada umumnya (Rahardjo, 2011: 161)
b. Asimetri Informasi
Bagi  pihak  transaksi  memiliki  akses  yang mudah  dan  pemahaman  mendalam  terhadap informasi  daripada  pihak  lain.  Maka  akan menimbulkan  pihak  yang  kurang  memahami mendapatkan  keuntungan.  Seperti  moral  hazard dimana pihak yang memiliki kapabilitas pengetahuan  yang  mumpuni,  mereka  dapat mengambil  sebuah  risiko  dengan  memanipulasi suatu  transaksi  demi  meloloskan  niat  buruknya. Dalam  pandangan  Islam  asimetri  informasi menjadi  sebuah  tindakan  yang  merugikan  bagi pelanggan, dengan adanya information imbalance akan merugikan bagi pihak pelanggan yang tidak memiliki  aksebilitas  informasi  yang  memadai. Kurangnya  pemantauan  dan  pengetahuan  harga suatu barang dalam bertransaksi akan mendorong produsen  yang  tidak  fair  dalam  berbisnis  untuk mengeksploitasi  keuntungan  yang  berlipatganda demi  mencapai  ambisi.  Imbasnya  akan  merusak ekacitra  perusahaan  atau  produsen  yang  terbukti melakukan  asimetri  informasi.  Secara  lugas  Al- Ghazali  telah  memperingatkan  bahwa  larangan untuk  mengambil  keuntungan  dengan  cara memberikan informasi yang salah mengenai harga
barang  atau  melakukan  praktik  penipuan  mutu barang karena perilaku tersebut sangat bertentangan dengan etika perilaku pasarc(Wardani  &  Nurwahidin,  2023).  Sebagai solusi  dalam  mencegah  asimetri  informasi  pihak perusahaan penting untuk mencantumkan labeling harga  pada  produk  agar  mengurangi manipulasi  harga  dan  melindungi  kepentingan konsumen.  Dalam  upaya  mencegah  distorsi fenomena ini, pemerintah penting untuk menekankan regulasi yang ketat sebagai proteksi dari  praktek  yang  merugikan  pihak  pelanggan. Sebagai  contoh  di  Indonesia  sejak  penerapan Undang-Undang  nomor  8  tahun  1995  yang berfungsi sebagai perlindungan hak pemodal dari praktik  merugikan.  Perusahaan  harus  lebih transfaransi dalam menjelaskan sfesifikasi produk yang  dikehendaki  oleh  pihak  konsumen  dan pelayanan  yang  intensip  agar  keberlangsungan aktivitas  ekonomi  berjalan  sesuai  dengan koridornya.
Begitupula  jika  menyandarkan  persfektif Fiqih  bahwa  informasi  adalah  nilai  dasar  yang dapat  dijadikan  pedoman,  untuk  itu  dibutuhkan dasar  tabayun  secara  eksplisit  dalam  Quran  Al- Hujurat ayat 6. Dalam aspek sosial dituntut untuk transparansi  dan  klarifikasi.  Melalui  paradigma ini  akan  lebih  mudah  diselesaikan  persoalan sosial,  ekonomi,  politik  yang  lebih  luwes  dan tidak kaku (Fauzi, n.d. 2020)
Fenomena asimetri informasi cenderung mendorong  kegagalan  pasar  yang  sulit  mencapai keseimbangan  persaingan  sempurna.  Fakta  ini ternyata  cukup  menjadi  sebuah  sorotan  ekonom Akerlof  (1970)  melalui  artikel  “Market  for  Lemons: Uncertain  Quality  and  the  Market  Mechanism”. Bahwa  dalam  model  ekonomi  Kepercayaan  adalah sesuatu  yang  penting.  Jaminan  informasi  secara subtansi tidak tersirat adalah syarat untuk perdagangan.  Aspek  ketidakpastian  ini  menjadi sebuah  teori  ahli  permainan  seperti  halnya  dilema tahanan,  sehingga  akan  kesulitan  membedakan kualitas  yang  baik  dan  buruk  dalam  dunia  bisnis. Persaingan bisnis di era modern ini menuntun setiap pelaku  bisnis  untuk  terus  berinovasi  dan  adaptif terhadap  perkembangan  tekhnologi  sebagai  jalan mempermudah  aktivitas  bisnis.  Mereka  yang  tidak mampu menyesuaikan perkembangan secara menyeluruh  akan  teralienasi  dengan  pesaing  yang lain. Namun, persaingan yang ditekankan oleh otoritas
yang  berwenang  adalah  secara  sehat  dan  tidak mematikan  akses  orang  lain  untuk  turut  andil  dalam menikmati kompetisi pasar.

## 4. KESIMPULAN
Nejatullah  Siddiqi  sebagai  pemikir  ekonomi kontemporer  yang  menganut  mazhab maisntream dengan  pendekatan  keilmuan  neo-klasik  serta pendekatan fiqih telah mencurahkan warna pemikiran yang  mengkaji  fenomena  mekanisme  pasar  dan penetapan  harga  yang  adil.  Pandangannya  bahwa secara  fitrah  manusia  memiliki  ambisi  yang  tidak terbatas dan cenderung mendorong praktik kecurangan. Untuk itu, peran negara sebagai regulator melindungi  kepentingan  hajat  orang  banyak  melalui tata  regulasi  yang  adil.  Orientasi  tersebut  sejalan dengan  tuntutan  ekonomi  islam  sebagai  bentuk refleksi  kritikan  dari  sistem  ekonomi  liberal  yang menyerahkan  sepenuhnya  sifat  alamiah  pasar  dan mencegah keterlibatan pemerintah untuk mengintervensi  aturan  pasar.  Puncaknya  pembatasan kekuasaan  bagi  aparatur  pemerintah  akan  memberi opportunity politik konspiratif bagi perusahaan untuk melakukan monopoli secara terbuka.
Bagi Siddiqi penetapan harga tidak mendiskriminasi  bagi  produsen  maupun  pihak konsumen.  Untuk  itu,  dibutuhkan  sikap  transparansi bagi  perusahaan  agar  mencegah  asimetri  informasi bagi pelanggan. Melalui pemerintah sebagai lembaga eksekutif  juga  harus  turut  andil  dalam  mengawasi perlindungan  konsumen  melalui  sebuah  kebijakan harga  agar iklim  bisnis dapat  berjalan sesuai  dengan koridornya.  Melalui  Undang-Undang  no  5  Tahun 1999  tentang  larangan  monopoli  persaingan  tidak sehat  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) adalah bukti nyata bahwa pemerintah dengan segala  kinerja  melindungi  kepentingan  masyarakat sebagaimana  orientasi  ini  sejalan  dalam  konsep ekonomi Islam, yang menitikkan tentang pengendalian  konsumsi  dan  prinsip  hidup  yang sederhana  demi  menjauhi  budaya  hedonisme  yang merugikan  pribadi  maupun  orang  lain.  Selain  itu, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, tindakan pengamanan perdagangan merupakan proteksi kepentingan  pebisnis  domestik  yang  memiliki kontribusi  dalam  membangun  perekonomian  negara yang berkepanjangan. Ditambah regulasi Pemerintah pasal  20  tentang  jual  rugi predatory  pricing dan penerapan Undang-Undang nomor 8 tahun1995 yang
berfungsi  sebagai  perlindungan  hak  pemodal  dari praktik merugikan. Hal ini merupakan subtansi yang sama  dari  pandangan  Nejatullah  Siddiqi  bahwa keterlibatan  pemerintah  dalam  mengakomodasi perekonomian  negara  menjadi  tonggak  yang  sejalan dengan world view ekonomi Islam yang komprehensif.
Merangkum  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang relevan. Letak  perbedaanya  bisa  dilihat  dari  judul  penelitian dan  hasil  penelitian  yang  menyajikan  fenomenologi ekonomi  modern.  Saran  bagi  penelitian  selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi tentang mekanisme  pasar  dan  ketetapan  harga,  peneliti merekomendasikan  agar  membangun  konsep  yang sejalan  dengan  isu  modern  saat  ini  seperti  tarik-ulur tentang  kebijakan E-commerce .  Ada  dua  hal penting yang  menjadi  problematika  yang  harus  dikaji  bagi peneliti  kedepannya. Pertama ,  Era  digitalisasi memaksa  bagi  pebisnis  untuk  berkompetisi  dengan produk  impor  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  luar negeri melalui media sosial yang diciptakan sehingga menyebabkan  munculnya  praktik  seperti  predatory pricing. Fenomena ini menjadi keluhan bagi pedagang domestik,  dan  meminta  kepada  pemerintah  untuk mengeluarkan kebijakan untuk melindungi kepentingan  mereka  sebagai  mata  pencaharian utamanya.  Kelompok  ini,  adalah  mereka  yang sementara berada pada transisi penyesuain penggunaan tekhnologi dalam mengakomodir bisnisnya.  Sementara  kelompok  yang  mendukung hadirnya E-commerce ,  mereka  adalah  generasi  yang melek tekhnologi dan mampu menciptakan kreativitas dalam  bisnis  untuk  beradaptasi  ditengah  sengitnya para  kompetitor  dan  memahami  karakter  pelanggan yang beragam. Dengan demikian, kita menarik sebuah konklusi  bahwa  apakah  pemikiran  tokoh  ekonom Islam  masa  lalu  masih  bisa  kita  menemukan singkronisasi  dengan  fenomena  ekonomi  saat  ini. Tentunya  hal  ini  menjadi  saran  yang  sangat  penting untuk dituntaskan oleh peneliti selanjutnya.

## 5. REFERENSI
Abdul Qoyun, D. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam .  Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
Abuznaid,  S.  (2012).  An  -  Najah  Univ.  J.  Res.
(Humanities).  Vol.  26(6),  2012. Humanities , 26 (6), 1473–1503.
Ahmad, H., Arsyam, M., & Yusuf, M. (2021). Etika Perdagangan  Dalam  Islam. Osf  Prints , 9 (Ddi), 181–183.
Akerlof,  G.  A.  (1970).  The  market  for  “lemons”:
Quality  uncertainty  and  the  market  mechanism. The Quarterly Journal of Economics , 84 (3), 488– 500.
Amalia, E. (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari  masa  klasik  hingga  kontemporer .  Pustaka Asatruss. Amalia, E. (2013). Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan  Harga  Adil  dalam  Perspektif Ekonomi Islam .
Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 5 (1).
https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106 Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2017). Alternatif Sistem Ekonomi  Islam  Untuk  Indonesia  Yang  Lebih Sejahtera. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 1 (02), 88–93. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31 Dakhoir,  A.,  &  Aviva,  I.  Y.  (2017). Ekonomi  Islam dan  mekanisme  pasar:  refleksi  pemikiran  Ibnu Taymiyah .
Darwis,  R.,  Syariah,  F.,  Sultan,  I.,  Gorontalo,  A.,  &
Sultan,  Z.  I.  (2022).  Pendekatan  Pemikiran Ekonomi  Islam  Muhammad  Nejatullah  Siddiqi. Jurnal Al - Buhuts , 18 , 51–68.
Fauzi,  N.  A.  F.  (n.d.). Fikih  Informasi  Perspektif Muhammadiyah . https://ilha.uad.ac.id/fikih- informasi-perspektif-muhammadiyah/
Graafsma, F. (2014). Marcel van Marion,
International  Trade  Policy  and  European Industry . HeinOnline.
Gregory,  N.  (2010).  Mankiw. Pengantar  Ekonomi Makro . Havis  Aravik,  S.  H.  I.  (2017). Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam  Kontemporer  Edisi  Pertama . Kencana.
Hosseini,  H.  (2003).  Understanding  the  market mechanism  before  Adam  Smith:  Economic thought  in  medieval  Islam. Medieval  Islamic Economic  Thought:  Filling  the  Great  Gap  in
European Economics , 88–107. https://doi.org/10.4324/9780203633700
Ibn Taymiyyah, A. bin A. al-H. (1992). al-Hisbah fi al-Islam. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Lubnani . Irawan, M. (2015). MEKANISME  PASAR  ISLAMI
DALAM KONTEKS IDEALITA
DAN REALITA (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). Jebis , 1 (1), 67–78. https://e- journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1434 Iskandar  Fauzi,    et  al.  (2019). Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam  (Masa  Rasulullah  sampai  Masa Kontemporer) . K-Media.
Jaelani,  A.  (2011).  Hisbah  dan  Mekanisme  Pasar: Studi Moralitas Pelaku Pasar Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Inklusif, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon , 2 (Market in Islamic Economic), 3–5.
Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid as-ayariʻah sebagai  dasar  pengembangan  ekonomi  Islam. International Journal Ihya’‘Ulum Al-Din , 20 (2), 167–192.
Khan, M. A., & Watson, T. (2003). Islamic economics and finance: a glossary (Vol. 23). Routledge. Khoir,  M.  (2010).  Pemikiran  Dan  Mazhab  Ekonomi
Islam Kontemporer. Balance Economics,
Bussiness, Management and Accounting Journal , VII (12),
15–26.
http://103.114.35.30/index.php/balance/article/vi ew/689/508 Kompas.com.  (n.d.). Status  Kasus  Dugaan  Kartel Minyak  Goreng  Naik  ke  Tahap  Pemberkasan . Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2022/07/21/220 000226/status-kasus-dugaan-kartel-minyak- goreng-naik-ke-tahap-pemberkasan Kristeva,  N.  S.  S.  (2010). Sejarah  Ideologi  Dunia: Kapitalisme,  Sosialisme,  Komunisme,  Fasisme, Anarkisme, Marxisme, dan Konservatisme . 1–92. www.sosiologidialektis.wordpress.com Muhammad,  A.  (n.d.).  „Abd  al-Lâh  ibn  Ahmad  ibn Muhammad  ibn  Qudâmah. Al-Mughnî  ‘alâ Mukhtashar Al-Kharqî .
Nafsah,  Z.  (2023).  Jual  Beli  Dalam  Ekonomi  Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 9 (2), 2071–2079.
Negara, I., Praktik, T., Usaha, P., & Sehat, T. (2022).
PERSPEKTIF  EKONOMI  ISLAM  TERHADAP MONOPOLI .
Nejatullah,  M.,  Siddiqi,  A.  S.  H.,  &  Pengantar,  K. (2021). “Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi.” Parakkasi,  I.,  &  Kamiruddin,  K.  (2018).  Analisis Harga  Dan  Mekanisme  Pasar  Dalam  Perspektif Islam. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (1). Permana, Y. (2019). Market, Market Mechanism and Price  Levels  in  Islamic  Microeconomics Perspective. International Journal of Nusantara Islam , 7 (2), 167–175.
Polanyi, K. (1957). The Great. Transformation , 46.
Rahardja, P., & Manurung, M. (2004). Teori Ekonomi Mikro:  Suatu  Pengantar,  edisi  ketiga. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta .
Rahardjo,  D.  (2011). Ekonomi  Neo  Klasik  dan Sosialisme Religius . Mizan.
Rasjidi, R. (2017). Metodologi penelitian. Universitas Islam Jakarta , 1–186.
Sari, R., Penelitian, P., & Ekonomi, B. (2019). UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA EFFORT TO DISCLOSE CARTELS IN INDONESIA pasar anti- persaingan di mana pelaku usaha menghilangkan  persaingan  .  Di  Indonesia  , praktik yang ditangani selama periode 18 tahun , yaitu berlaku saat ini dinilai belum . 223–236. Siddiqi,  M.  N.  (1988).  An  Islamic  approach  to economics. Islam:  Sources  and  Purpose  of Knowledge.  International  Institute  of  Islamic Thought, Washington DC, USA . Siddiqi, M. N. (1996). Kegiatan ekonomi dalam Islam . Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic  growth. The  Quarterly  Journal  of Economics , 70 (1), 65–94.
Swadjaja, L., Berkah, I., Isnawati, D., & Warsidi, M. (2023).  The  existence  of  Islamic  economic thought in the time of the prophet Adam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (02), 2208–2215. Swasono,  S.-E.  (2005). Menegakkan  ideologi pancasila:  daulat-rakyat  versus  daulat-pasar: the  real  war:  perang  globalnya  Nixon  sedang terjadi . PUSTEP-UGM.
Tainpubolon, H. F. (2021). ETIKA BISNIS PELAKU USAHA  YANG  MERUGIKAN  KONSUMEN DALAM  HUKUM  PERSAINGAN  USAHA. Dharmasisya , 1 (1), 36.
Wardani,  V.  D.,  &  Nurwahidin.  (2023).  Pemikiran Ekonomi  Muslim  Klasik  Masa  Al-Ghazali. JIEI:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (02), 2320– 2325.