YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (184-198) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan
Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)

## Saptia Novandie
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: viabrew@gmail.com

## Ridwan
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: ridwanfh@untirta.ac.id

## Aliyth Prakarsa
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: prakarsa@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 11 Oktober 2022 |Revised : 19 November 2022 |Accepted : 20 November 2022
How  to  cite:  Saptia  Novandie,  Ridwan,  Aliyth  Prakarsa,  “Pertanggungjawaban Pidana  terhadap  Mucikari  dan  Perlindungan  Hukum  Anak  Korban  Pekerja Seksual  (Studi  Putusan  Nomor  327/Pid.Sus/Pn.Bgl)”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 184-198.

## ABSTRACT:
Cases  of  exploitation  of  children  have  continued  to  increase  in  the  last  few  years.  The  world  of children should be colored by playing activities, learning and developing their interests and talents for the future, not to be exploited both exonomically and sexually. In the Bengkulu District Court decision Number Number  327/Pid.Sus/2020/Pn.Bgl  Defendant  Heny  Susanti  Binti  Hermansyah  has  sexually  and economically exploited children who are 16 years old by employing them as sex workers in the defendant’s massage parlor. The judge sentenced him to sexual exploitation, but the defendant’s actions were  not only sexual exploitation but also economic exploitation. This has prompted researchers to examine how criminal accountability  is  for  pimps  who  exploit  children  as  sexual  workers  (  Study  Putusan  : 327/Pid.Susu/2020/Pn.Bgl) and how is the legal protection for child victims of sexual workers. This study uses  the  theory  of  criminal  responsibility  and  legal  protection  theory  end  normative  juridical  research methods with qualitative reasearch te results of this study are that the defendat named Heny Susanti Binti Hermansyah should not only be punished for economic exploitation, but the defendant should be punished for economic exploitation of children as well as providing compenstation against victims who have been harmed by the defendant. Prosecutors should include elements releted to criminal acts of economic exploitation, not only sexual exploitation, in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 76I. And  in  the  Article  98  of  the  Criminal  Prosedure  Code  stipulates  that  if  an  act  that  forms  the  basis  of  an indictment in an examination of a criminal case by a District Court causes harm to another person, then the presiding judge of the session at the request of that person may decide to combine the claim for compenstation to the cases the crime. So that the victim gets legal protection in the form of compenstation in the form of Remuneration,  Restitution,  Rehabilitation,  Treatment  of  the  actions  that  have  been  carried  out  by  the defendant as the owner of a massage parlor who has exploited children as sex workers.
Keywords : Criminal Liability, Legal Protection, Children, Pimps, Economic and Sexual Exploitation

## ABSTRAK:
Kasus  Eksploitasi  terhadap  anak  terus  meningkat  dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun terakhir  ini.  Dunia  anak  seharusnya  diwarnai  oleh  kegiatan  bermain,  belajar  serta mengembangkan minat dan bakat mereka untuk masa depan, bukan untuk di eksploitasi baik itu secara  seksual  maupun  secara  ekonomi.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  Nomor 327/Pid.SuS/2020/PN.Bgl terdakwa Heny Susanti Binti Hermansyah telah melakukan eksploitasi secara seksual dan ekonomi terhadap anak yang usianya masih 16 Tahun dengan mempekerjakan sebagai Pekerja Seksual di panti pijat milik terdakwa. Hakim memvonis terkait eksploitasi seksual tapi perbuatan terdakwa tidak hanya eksploitasi seksual saaja namun ada eksploitasi ekonomi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari  yang  mengeksploitasi  anak  sebagai  pekerja  seksual  (Studi  Putusan  Nomor 327/Pid.SuS/2020/PN.Bgl dan bagaimanakan perlindungan hukum terhadap anak korban pekerja seksual.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  pertanggungjawaban  pidana  dan  teori  perlindungan hukum.  Serta  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Hasil penelitian ini adalah bahwa terdakwa yang bernama Heny Susanti Binti Hermansyah seharusnya tidak hanya dikenai hukuman terkait eksploitasi seksual saja tetapi terdakwa seharusnya dikenai hukuman  terkait  eksploitasi  anak  secara  ekonomi  juga  dengan  memberikan  ganti  rugi  terhadap korban  yang  telah  dirugikan  oleh  terdakwa.  Jaksa  seharusnya  memasukan  unsur  terkait  tindak pidana eksploitasi ekonomi tidak hanya eksploitasi seksual saja, sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  76I  dan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  98  tertuang  bahwa  jika  suatu  perbuatan  yang menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  Pengadilan  Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Sehingga  korban  mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa  Pemberian  Upah,  Restitusi, Rehabilitasi, Pengobatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik panti pijat yang telah mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Anak, Mucikari, Eksploitasi Seksual dan Ekonomi

## Pendahuluan
Kasus  Eksploitasi  terhadap  anak semakin  meningkat dalam kurun  waktu beberapa  tahun  belakangan  ini.  Dunia anak  yang  seharusnya  diwarnai  oleh kegiatan bermain, belajar serta mengembangkan  minat  dan  bakat mereka  untuk  masa  depan  yang  akan datang, bukan untuk dieksploitasi secara seksual maupun secara ekonomi. Mencermati  kasus  eksploitasi  terhadap anak, Deti Mega Purnamasari mengungkapkan  bahwa  :  “Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) masih  menemukan  banyaknya  kasus eksploitasi  anak  di  tengah  pandemi Covid-19.  Berdasarkan  pengaduan  dan pengawasan  KPAI,  terdapat  1.717  kasus sejak  awal  tahun  hingga  30  april  2020
serta 27 kasus tindak pidana perdagangan orang dan eskploitasi”. 1 Motif  dari  para  pelaku  pada dasarnya sama, yaitu untuk
mendapatkan  keuntungan  yang  sangat besar  dengan  mempekerjakan  anak untuk  keuntungan  sendiri,  sebab  anak karena  umurnya  yang  masih  muda semakin  menjanjikan  keuntungannya yang  berlipat  sehingga  memacu  para petualang  untuk  mencari  keuntungan dan  penampungan  gelap  terus  bergerak dalam  tindak pidana yang dilarang oleh Peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku di Negara Indonesia ini.
Undang  -  Undang  Perlindungan Anak  No  35  tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  76i menjelaskan  bahwa  :  “setiap  orang dilarang  menempatkan,  membiarkan,
1 “Deti  Mega  Purnamasari  „KPAI Sebut  Ekploitasi  Anak  Masih  Terjadi  Di Tengah Pandemikcovid-19‟
Kompas.Com/Nasional/Read/2020/06/05/ 12214021/Kpai-Sebut-Eksploitasi-Anak- Masih-Terjadi-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19. Diakses 03 April Pukul 09:46 WIB,” n.d.
melakukan,  atau  turut  serta  melakukan eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual  terhadap  anak”  Pasal  88 menyebutkan  :  “setiap  orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76i,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  200.000.000  (dua  ratus  juta rupiah)”.  Lebih  lanjut  dalam  UUPA Pasal 13 dijelaskan bahwa : “Setiap anak selama  dalam  pengasuhan  orang  tua, wali  atau  pihak  lain  manapun  yang bertanggungjawab  atas  pengasuhan, berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya.
Kasus  yang  menjadi  dasar  dari penelitian  ini  yaitu  kasus  eksploitasi anak  yang  terjadi  pada  tahun  2020  di Kota  Bengkulu.  Sebagaimana  fakta Pengadilan Negeri Bengkulu
mengungkapkan  Bahwa:  “diketahui terdakwa  Heny  Susanti  alias  Putri  Binti Hermansyah memiliki sebuah Panti Pijat di  Jalan  Jenggalu,  Kelurahan  Lingkar Barat,  Kecamatan  Gading  Cempaka, Kota  Bengkulu  telah  ditangkap  oleh polisi  pada  saat  sedang  menjaga  tempat panti  pijat  miliknya.  Terdakwa  telah mengeksploitasi anak berusia enam belas tahun  sebagai  pekerja  seksual  di  tempat pijat  miliknya  dengan  tarif  berkisar  Rp. 150.000,-  (seratus  lima  puluh  ribu rupiah)  hingga  Rp.200.000,-  (dua  ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar  Rp.250.000,-  (dua  ratus  lima puluh  ribu  rupiah)  hingga  Rp.300.000,-
(tiga  ratus  ribu  rupiah).  Dari  hasil  pijat dan  berhubungan  badan  terdakwa sudah mendapatkan keuntungan RP.24.175.000,-  (dua  puluh  empat  juta seratus  tujuh  puluh  lima  ribu  rupiah) dan digunakan terdakwa untuk kebutuhan  sehari-hari.  Dalam  kasus  ini Pengadilann Negeri Bengkulu menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa terkait  kasus  Eksploitasi  Anak  Secara Seksual.  Heny  Susanti  alias  Putri  Binti Hermansyah  di  jatuhi  hukuman  terkait kasus  ekploitasi  anak  secara  seksual dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda  sebesar  Rp.  200.000.000,-  (dua ratus juta rupiah) dengan apabila denda tersebut  tidak  dibayar  akan  diganti dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga) bulan”. 2 Pelaku  seharusnya  tidak  hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya  terkait  dengan  eksploitasi anak  secara  seksual  tetapi  pelaku  harus mempertanggung jawabkan
perbuatannya  terkait  dengan  eksploitasi anak  secara  ekonomi  juga  karena bagaimanapun  terdakwa  mendapatkan keuntungan  dari  hasil  perbuatannya tersebut.  Dan  anak  telah  dieksploitasi secara  ekonomi  sebagai  pekerja  seksual di panti pijat milik terdakwa.  Hukuman yang  diberikan  kepada  terdakwa  hanya penjara  tiga  tahun  dan  denda  sebesar Rp.200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah) terkait  dengan  Eksploitasi  Anak  Secara Seksual,  yang  apabila  denda  ini  tidak dibayar  dapat  diganti  dengan  hukuman selama  3  (tiga)  bulan  kurungan, sedangkan  untuk  perbuatannya  yang telah  mengeksploitasi  anak  secara ekonomi terdakwa tidak mempertanggung jawabkan
perbuatannya.  Sehingga  dalam  hal  ini, anak tidak mendapatkan hak-nya karena
2 “Putusan  Pengadilan  Negeri
Bengkulu
Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.,” n.d.
telah  dieksploitasi  secara  ekonomi sebagai  pekerja  seksual  di  panti  pijat milik  terdakwa  dan  seharusnya  anak berhak mendapatkan perlindungan hukum  karena  telah  menjadi  korban suatu  tindak  pidana.  Hukuman  yang diberikan  kepada  terdakwa  pun  harus lebih  berat  dan  semaksimal  mungkin agar  memberikan  efek  jera.  karena perbuatan  terdakwa  sangat  merugikan korban  yang  merupakan  anak  serta seharusnya  dilindungi  dan  tidak  boleh dieksploitasi  baik  itu  secara  seksual maupun secara ekonomi.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam permasalahan tersebut dengan
Identifiaksi masalah seebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana  terhadap  mucikari  yang mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap  anak  korban  pekerja seksual?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data  sekunder  sebagai  bahan  dasar untuk  diteliti  dengan  mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang akan diteliti. 3
Pertanggungjawaban
Pidana dan

## Perlindungan Hukum
Van  Hamel  memberikan  pendapat serupa  mengenai  pengertian  tindak pidana  yaitu  :“Tindak  pidana  adalah
3 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
keseluruhan  dasar  dan  aturan  yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan  mengenakan  suatu nestapa  (penderitaan)  kepada  yang melanggar larangan tersebut”. 4 Menurut Barda  Nawawi  Arief  :  “Dasar  patut dipidananya  perbuatan,  berkaitan  erat dengan  masalah  sumber  hukum  atau landasan  legalitas  untuk  menyatakan suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana atau bukan”. 5 Menurut  Hanafi  Amrani  dan Mahrus Ali Terdapat dua doktrin dalam pertanggungjawaban pidana yaitu Doktrin Strict  Liability dan  Doktrin Vicarious  Liability. Hanafi  Amrani  & Mahrus Ali menjelaskan : “Strict Liability ini  pada  awalnya  berkembang  dalam praktek  peradilan  di  inggris.  Beberapa hakim berpendapat bahwa asas mens rea tidak  dapat  dipertahankan  lagi  untuk setiap kasus pidana. Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan  dimana  si  pembuat  sudah dapat dipidana sebagaimana
dirumuskan  dalam  Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas  ini  sering  diartikan  secara  singkat dengan  istilah  “pertanggungjawaban tanpa  kesalahan‟.  Jadi,  dalam  teori  ini tidak  dipersoalkan  adanya mens  rea (kesalahan)  karena  unsur  pokok strict liability adalah actus  reus (perbuatan) sehingga  yang  harus  dibuktikan  adalah actus  reus (perbuatan),  bukan mens  rea (kesalahan). 6
4 Sudarto, Hukum Pidana  1 Edisi  Revisi (Semarang:  Yayasan  Sudarto  FH  UNDIP, 2009), hlm 13.
5 Ridwan, Kebijakan  Formulasi  Tindak Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Perbandingan Edisi  Revisi ,  Cetakan  Ke  (Serang:  Untirta Press, 2019), hlm 17.
6 Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali, Sistem
Petanggungjawaban Pidana
Perkembangan  Dan  Penerapan ,  Cetakan  Ke
Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan lebih  lanjut  mengenai Strict  Liability (pertanggungjawaban yang ketat), sesesorang sudah dapat dipertanggungjawabkan  untuk  tindak pidana  tertentu  walaupun  pada  diri orang itu tidak ada kesalahan ( mens rea ). Secara  singkat, Strict  Liability diartikan sebagai “ liability without fault ” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). 7 Menurut Henry Compbell berpendapat tentang pengertian Vicarious Liability : “pertanggungjawaban pengganti  adalah  pertanggungjwaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau
pertanggungjawaban Principal terhadap agen dalam suatu kontrak”. 8 Menurut Peter  Gillies  mengenai pengertian  tentang Vicarious  Liability bahwa : “Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan
pertanggungjawaban  pidana  terhadap seseorang  berdasarkan  atas  perbuatan pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain, atau  berdasarkan  atas  kesalahan  orang lain,  atau  berkenaan  dengan  kedua masalah  tersebut”.  Wening,  Ridwan, Aliyth  memberikan  pendapat  mengenai Strict  Liability bahwa:  “Perbedaan  yang mendasar  antara Strict  Liability dan Vicarious  Liability adalah  mengenai  ada atau tidak adanya actus reus dan mens rea dalam  kasus. Strict  Liability tidak membutuhkan mens  rea ,  cukup  dengan actus  reus ,  sedangkan Vicarious  Liability
justru  sebaliknya, mens  rea dari  pekerja tetap dibutuhkan untuk
(Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2015), hlm 119.
7 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 11.
8 Ali, Sistem  Petanggungjawaban  Pidana Perkembangan Dan Penerapan, hlm 132 .
mempertanggungjawabkan  atasan  atas perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh bawahan tersebut”. 9 Terdakwa  dalam  kasus  yang peneliti  teliti,  termasuk  dalam Strict Liability atau pertanggungjawaban mutlak karena dengan ciri pertama tidak perlu  adanya  (pembuktian)  kesalahan lebih  jauh,  Terdakwa  dapat  dinyatakan bersalah  hanya  dengan  membuktikan telah  dilakukannya  tindak  pidana  tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana  tersebut.  Terdakwa  selaku pemilik panti pijat hanya mengoprasikan panti  pijatnya  seorang  diri  sebagai pemilik  sekaligus  pengurus  panti  pijat dan  mempekerjakan  anak  sebagai pekerja  seksual  serta  panti  pijat  milik terdakwa  tidak  memiliki  izin.  Maka dengan hal ini, pemilik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak.
Tujuan  dari  hukum  pidana  ialah untuk  memenuhi  rasa  keadilan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat.  Hukum pidana  juga  memiliki  kontrol  dalam suatu  perbuatan  pidana,  itu  karena dalam  hukum  pidana  seseorang  yang telah  melakukan  kejahatan  atau  tindak pidana  akan  dididik  dan  diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan  yang  berlaku  di Negara  Indonesia  ini,  agar  seseorang yang  telah  melakukan  tindak  pidana dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.
Menurut  Hanafi  Amrani  dan Mahrus  Ali  terkait  dengan  konsep pertanggungjawaban  pidana  bahwa: “Konsep  pertanggungjawaban  pidana sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut  soal  nilai-nilai  moral  atau
9 Aliyth Prakarsa Wening Novridasati, Ridwan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Desk Collector  Fintech  Ilegal  Serta  Perlindungan Terhadap  Korban,” Jurnal  Litigasi  (e-Journal) 21, no. 2 (2020): 254.
kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat  atau  kelompok-kelompok dalam  masyarakat,  hal  ini  dilakukan agar  pertanggungjawaban  pidana  itu dicapi dengan memenuhi keadilan”. 10
Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban  pidana  seperti yang  dikemukakan  oleh  beberapa  Ahli
Hukum dibahwa ini ialah :
1. Adanya Tindak Pidana
Moeljatno  memberikan  pendapat terkait  pengertian  tindak  pidana bahwa : “perbuatan merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban  pidana,  sebab seseorang tidak dapat  dikenai pidana apabila  tidak  melakukan  perbuatan yang  dilarang  oleh  undang-undang, hal  itu  sesuai  dengan  Asas  Legalitas yang kita anut. Asas Legalitas ”nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege poenali” artinya  tidak  dapat  dipidana suatu  perbuatan  apabila  tidak  ada undang-undang  atau  aturan  yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut”. 11 Selaras dengan Moeljatno kemudian Frans Miramis
berpendapat  bahwa  :  “dalam  hukum pidana  yang  ada  di  indonesia mengenai  perbuatan  yang  konkret atau  perbuatan  yang  tampak,  dalam arti  hukum  menghendaki  perbuatan yang  tampak  keluar,  karena  didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang  atas  dasar  keadaaan  batin saja,  hal  ini  asas cogitationis  poenam nemo  patitur ,  tidak  seorang  pun dipidana  atas  yang  ada  dalam fikirannya saja”. 12
10 Ali, Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan .
11 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hlm.25.
12 Frans  Maramis, Hukum  Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.85.
2. Unsur kesalahan Menurut Frans Miramis : “Kesalahan  dalam  bahasa  Asing disebut  “ Schuld ”  adalah  dimana keadaan  psikologi  seseorang  yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga berdasarkan  keadaan  tersebut  pelaku dapat dicela atas perbuatannya”. 13 Schaffmeister mengatakan  bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup  rumusan  delik,  bersifat melawan  hukum,  dan  dapat  dicela, sekalipun tidak menggunakan „kesalahan‟,  namun  „dapat  dicela‟ umumnya  telah  dipahami  sebagai makna kesalahan. 14 Menurut Chairul Huda mengatakan tentang kesalahan bahwa :  “Diterimanya  kesalahan  dalam pengertian  normatif  menyebabkan terbentuknya  kesalahan  pembuat, sangat bergantung dari hasil penilaian atas  keadaan  batin  si  pembuat, keadaan  batin  si  pembuat  yang akhirnya mendorong pikirannya untuk  melakukan  sesuatu,  tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan  akibat  yang  dilarang oleh undang-undang. Seorang pembuat tidak diliputi oleh kesalahan jika  tindak  pidana  terjadi  karena perbuatan  diluar  kontrol  pikiran, akan tetapi perbuatan tersebut timbul bukan  karena  (perintah)  pikiran pembuat  seperti  pembuat  dalam  hal ini tidak dipidananya pembuat karena perbuatannya  terjadi  diluar  kontrol pikirannya.  Kesalahan  dari  suatu perbuatan  yang  telah  terjadi  maka orang  lain  akan  menilai  menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan
13 Maramis, hlm.114.
14 Chairul Huda, Op-Cit, hlm.27
baik  disengaja  maupun  karena  suatu kesalahan yaitu kealpaan. 15
a. Kesengajaan Kesengajaan  dapat  terjadi jika telah menggunakan pikirannya  secara  salah.  Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan  dan  pengetahuannya yang tertuju pada suatu perbuatan tindak pidana.
Kesengajaan  ditujukan  kepada terjadinya  tindak  pidana  yang bersifat melawan hukum, selain merupakan  perbuatan  atau akibat yang mencocoki rumusan undang-undang yang melarangnya, juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Sementara, kesengajaan  masih  diklasifikasi pada  corak  tertentu.  Umumnya dibedakan tiga corak kesengajaan,  yaitu  kesengajaan sebagai  maksud,  kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai
kemungkinan.  Namun,  maksud adalah  sikap  yang  lain  dari kesengajaan,  sehin.gga  hal  ini harus  dikeluarkan  dari  corak kesengajaan. 16 Menurut Roeslan
Saleh terkait corak Kesengajaan dalam pertanggungjawaban  pidana  : “dalam  hal  ini  bahwa  yang “dimaksud  pembuat  tertuju kepada sesuatu yang lain, tetapi padanya sementara itu ada pula keyakinan, bahwa yang dimaksud  ini  tidak  diinginkan” dengan  demikian  kesengajaan hanya dibedakan menjadi kesengajaan  sebagai  keharusan dan kesengajaan
sebagai
15 Ibid, hlm.105
16 Ibid, hlm.110
kemungkinan. Kesengajaan sebagai keharusan yaitu apabila tujuan  yang  hendak  dicapai oleh  si  pembuat  hanya  dapat terwujud  dengan  melakukan perbuatan  tersebut.  Sedangkan yang  dimaksud  kesengajaan karena  kemungkinan  dapat ditentukan, baik jika si pembuat telah mengetahui bahwa perbuatannya  juga  mempunyai jangkauan dalam keadaan- keadaan  tertentu  akan  terjadi suatu akibat ataupun si pembuat  berpikir  „apa  boleh buat‟  untuk  hendak  mencapai tujuan  tertentu  dia  melakukan suatu  perbuatan  yang  dilarang dan diancam dengan pidana. 17 b. Kealpaan ( culpa ) Pertanda  kesalahan  yang lain,  secara  teknis  hukum pidana disebut dengan kealpaan.  Kealpaan  merupakan bentuk  kesalahan  yang  bersifat eksepsional . Artinya, tidak semua perbuatan  yang  terjadi  karena kealpaan  pembuatnya,  dapat dicela.  Dapat  dicela  pembuat terutama  merujuk  pada  yang melakukan
tindak pidana dengan  kesengajaan.  Kealpaan dapat  terjadi,  baik  dalam  hal pembuat  tidak  menggunakan pikirannya dengan baik, maupun  dalam  hal  pikirannya tersebut  tidak  digunakannya sama  sekali,  padahal  harusnya sebaliknya.  Dalam  hal  tindak pidana  yang  terjadi  karena pembuat  tidak  menggunakan pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan  dengan  sungguh- sungguh makna 17 Ibid, hlm.111
perbuatanya. 18 Kealpaan  dapat dibedakan  menjadi  kealpaan yang  disadari  dan  kealpaan yang  tidak  disadari.  Kealpaan yang  disadari  dapat  terjadi  jika si  pembuat  tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga  timbul  akibat  yang dilarang, pembuat tidak mengetahui apa yang seharusnya  diketahui,  sama artinya  tidak  mengetahui  yang dapat  diketahuinya,  dan  tidak menduga  apa  yang  dapat diduganya. Pada kealpaan yang tidak disadari si pembuat justru sama sekali tidak terpikir bahwa apa  yang  telah  diperbuat  dapat mengakibatkan  tindak  pidana padahal seharusnya dia memikirkannya. 19 3. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab
Van  Hamel  menyatakan  terkait yang  dimaksud  dengan  Kemampuan beranggungjawab  adalah  :  “suatu keadaan  normalitas  psikis  dan kemahiran,  yang  membawa  tiga macam  kemampuan  (kecakapan) yaitu :
1. Mampu  dapat  mengerti  makna dan  akibat  sungguh-sungguh  dari perbuatanya sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan
tersebut bertentangan  dengan  ketertiban masyarakat; 3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat”. Agus  Rusianto  juga  berpendapat mengenai kemampuan bertanggungjawab bahwa : “kemampuan bertanggungjawab berhubungaan  dengan  umur  tertentu
18 Ibid, hlm.111
19 Ibid, hlm.112
bagi  pelaku  tindak  pidana.  Artinya, hanya  pelaku  yang  memenuhi  batas umur tertentu yang memiliki kemampuan  bertanggungjawab  serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban  atas  perbuatan yang  telah  dilakukan,  hal  ini dikarenakan  pada  umur  tertentu secara psikologi dapat  mempengaruhi seseorang  untuk  melakukan  suatu perbuatan”. 20

## 4. Tidak ada alasan pemaaf
Menurut  Chairul  Huda  terkait dengan  tidak  ada  alasan  pemaaf dalam  pertanggungjawaban  pidana bahwa  :  “Keadaan  seorang  pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan  lain  selain  melakukan perbuatan  pidana  tersebut,  meskipun itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan  tersebut  pelakunya  harus menghadapi  jalur  hukum.  Hal  itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal  itu  tidak  diinginkan  oleh  dirinya. Hal  itu  dilakukan  oleh  seseorang karena  faktor-faktor  yang  ada  dari luar  dirinya.  Faktor  eksternal  yang menyebabkan  pembuat  tidak  dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya,  pada  diri  pembuat  terdapat alasan  penghapus  kesalahan.  Dengan demikian,
pertanggungjawaban pidana  masih  ditunggukan  sampai dapat  dipastikan  tidak  ada  alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat.  Sekalipun  pembuatnya dapat dicela tetapi dalam hal tertentu celaan  tersebut  menjadi  hilang  atau tidak  dapat  diteruskan  terhadapnya, karena  pembuat  tidak  dapat  berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.
20 Agus  Rusianto, Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban
Pidana (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016) hlm.80.
Menurut  Roeslan  Saleh  :  “alasan yang  menghilangkan  sifat  melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan  disebut  dengan  alasan pembenar.  Sedangkan  alasan  yang menghapuskan  kesalahan  disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan  pembenar  dari  alasan  pemaaf karena  keduanya  memiliki  fungsi yang berbeda. 21 Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran‟  atas  tindak  pidana yang  melawan  hukum  sedangkan adanya alasan pemaaf berujung pada „pemaafan‟  pembuatnya  sekalipun telah  melakukan  tindak  pidana  yang melawan  hukum.  Adanya  alasan pemaaf  apabila  adanya  daya  paksa, pembelaan  terpaksa  yang  melampaui batas,  dan  perintah  jabatan  yang dilakukan  tanpa  wewenang,  tapi dalam  itikad  baik  diduga  adanya perintah  tersebut,  merupakan  alasan- alasan pemaaf.
Ridwan  berpendapat  bahwa  : “Hukum  pada  umumnya,  termasuk hukum  pidana  memiliki  tujuan  untuk melindungi setiap orang dari kesewenang-  wenangan”. 22 Lebih  lanjut Wigiati Soetedjo mengungkapkan bahwa :  “Setiap  orang  memiliki  resiko  yang sangat  besar  menjadi  korban  hukum pidana,  dan  setiap  orang  yang  menjadi korban  tindak  pidana  harus  mendapat perhatian  dan  penanganan  yang  efektif dan khusus”.
Seringkali hukum terlalu mengedepankan  hak-hak  terdakwa, sementara  hak-hak  korban  terabaikan, sebagaimana  dikemukakan  Ridwan  : “bahwa  pemberian  sanksi  terhadap setiap  pelanggar  pada  hakikatnya mempunyai  fungsi  pencegahan  secara
21 Ibid, hlm.124
22 Ridwan, Sari  Kuliah  Perbandingan Hukum  Pidana  Edisi  Revisi (Serang:  Untirta Press, 2018) hlm.44.
khusus maupun secara umum. Pencegahan  khusus  tersebut  akan  dapat memberikan  efek  jera  pada  si  pelaku, dan pencegahan umum
dapat berpengaruh  secara  psikologi  terhadap masyarakat  agar  tidak  melakukan perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang (hukum)”. 23
Setiono  memberikan  pengertian tentang  perlindungan  hukum  adalah  :
“tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang  oleh  penguasa  dan tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum, dalam  mewujudkan  ketertiban  dan ketentuan  sehingga  memungkinkan manusia  untuk  menikmati  martabatnya sebagai manusia”.
24 Arif Gosita memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum  terhadap  anak  bahwa  :
“perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya-upaya yang mendukung  terlaksananya  hak-hak  dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan haknya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara  berimbang  dan  positif,  berarti mendapat  perlakuan  secara  adil  dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha  perlindungan  anak  merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak  dari  tindakan  orangtua  yang sewenang-wenang”. 25 Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 :
23 Ridwan,  “Membangun  Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa,” Jurnal  Media  Hukum 19,  no.  1
(2012): 88.
24 Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi Hukum) (Surabaya:  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret, 2004) hlm.3.
25 Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak  Di  Indonesia (Bandung:  Mandar  Maju, 2005).
“Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim ketua  sidang  atas  permintaan  orang  itu dapat
menetapkan untuk menggabungkan  perkara  gugatan  ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

## Mucikari  yang  Mengeksploitasi  Anak secara Seksual dan Ekonomi
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  mengartikan  tentang  pengertian muncikari  yaitu  sebagai  induk  semang bagi  perempuan  lacur  atau  germo. Mucikari  merupakan  sebuah  profesi yang  ada  dalam  masyarakat  dan memiliki  arti  yang  sangat  negatif,  serta diatur  dan  diancam  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan sangat  bertentangan  dengan  kesusilaan. Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 296 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja
menyebabkan atau
memudahkan  perbuatan  cabul  oleh orang  lain  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  empat bulan  atau  denda  paling  banyak  seribu rupiah”.
Ketentuan Pasal  296 KUHP dimaksudkan untuk dapat memberantas orang atau sekelompok orang yang telah melakukan  perbuatan  pidana  dengan mengadakan  tempat-tempat  prostitusi atau  pelacuran,  agar  pengusaha  yang telah membuka tempat-tempat pelacuran  itu  dapat  dihukum  apabila usaha  itu  merupakan  sebuah  mata pencahariannya.
Kasus  ini  kemudian  diputus  oleh
Pengadilan  Negeri  Bengkulu  dengan Putusan Pengadilan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl adapun kronologi  mucikari  melakukan  aksinya sebagaimana  terungkap  dalam  fakta
persidangan  : 26 Berawal  pada  tanggal  30
April  2020  sekira  pukul  21.00  Wib Terdakwa HENY SUSANTI Binti HERMANSYAH pemilik panti pijat di Jl.
Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka  Kota  Bengkulu  datang  lalu membuka  tempat  panti  pijat  miliknya, kemudian  terdakwa  duduk  menjaga panti  pijatnya,  saat  itu  ada  Saksi  SAP yang  duduk  diruang  tamu  bersama dengan saksi W. Kemudian datang laki- laki  dan  menanyakan  tarif  pijat kemudian  terdakwa  menjawab  sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui  oleh  tamu  tersebut.  Kemudian terdakwa  memberikan  1  (satu)  buah kondom  kepada  saksi  SAP  dan menunjuk saksi SAP untuk memijat satu orang  laki-laki  dan  masuk  ke  dalam kamar, satu orang lainnya bersama saksi W  dan  diberikan  1  (satu)  kondom  oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi MS. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian  melakukan  penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK  yaitu  SAP  bersama  pasangannya dan Saksi W bersama pasangannya.
Diketahui tarif yang telah ditetapkan  oleh  Heny  Susanti  untuk tamu  yang  ingin  pijat  berkisar  Rp. 150.000,-  (seratus  lima  puluh  ribu rupiah)  hingga  Rp.  200.000,-  (dua  ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.  50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk hubungan seksual tarif yang  diberikan  terdakwa  sebesar  Rp. 250.000,(dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  hingga  Rp.  300.000,-  (tiga  ratus ribu  rupiah).  Terungkap  pula  terdakwa menyediakan  fasilitas  di  panti  pijat miliknya  yaitu  kamar  sebanyak  3  (tiga) unit  dengan  isi  masing-masing  kamar
26 Putusan Pengadilan
Negeri Bungkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl
yaitu  bantal,  kasur,  kain,  tisu, handbody , kipas angin dan kondom dan ada kamar mandi  sebanyak  1  (satu)  unit  yang terdakwa sediakan diluar kamar. Setelah para  perkerja  atau  para  saksi  ini melakukan  pijat  dan  persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima  berupa  uang  kamar  langsung disetorkan kepada Heny Susanti sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi. 27 Fakta
dipersidangan mengungkapkan  bahwa  terdakwa  Heny Susanti  telah  menerima  imbalan  yaitu bayaran  dari  para  perempuan  Pekerja Seks  Komersial  (PSK)  yang  telah melakukan  pijat  dan  hubungan  seksual sebesar  Rp.50.000,-  sampai  dengan Rp.100.000,-  untuk  sekali  melakukan pijat dan hubungan seks. Pada saat Polisi melakukan penggerebekan di panti  pijat milik  terdakwa  ada  perempuan  Pekerja Seks  Komersial  (PSK)  yang  sedang melakukan  hubungan  seksual  dengan seorang laki-laki yaitu saksi SAP dan W dan terdakwa telah menerima uang dari saksi SAP sebesar Rp.100.000,- dari hasil pijat  sedangkan  untuk  berhubungan badan  terdakwa  belum  menerimanya, untuk  saksi  W  terdakwa  belum menerima  uang  hasil  hubungan  badan. Yang  bekerja  ditempat  terdakwa  secara panggilan  ada    12  orang  dan  terdakwa sudah  ada  terima  uang  dari  hasil  pijat dan  berhubungan  badan  perempuan Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  tersebut sebesar  Rp.  24.175.000,-  (dua  puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 28
Terdakwa  telah  memenuhi  Unsur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi  Anak  Paasal  76  I  :  Setiap 27 Putusan Pengadilan Negeri Bungkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl 28 Putusan Pengadilan Negeri Bungkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl
orang dilarang menempatkan, membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak. Pengadilan Negeri Bengkulu Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah  tersebut  diatas  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana dakwaan Penuntut  Umum;Menjatuhkan  pidana kepada  Terdakwa  Heny  Susanti  alias Putri  binti  Hermansyah  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga) tahun  dan  pidana  Denda  sebesar Rp.200.000.000,-  (dua  rats  juta  rupiah) dengan  apabila  Denda  tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara selama 3 (tiga) bulan.
29 Unsur-Unsur tersebut telah terpenuhi  oleh  terdakwa,  tetapi  jaksa tidak mamasukan unsur terkait eksploitasi  ekonomi  yang  terdapat  pula dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak Pasal  76i  yang  berbunyi  :  “setiap  orang dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau turut  serta  melakukan  eksploitasi ekonomi  dan  seksual  terhadap  Anak”. Padahal  apa  yang  telah  dilakukan  oleh terdakwa  termasuk  dalam  eksploitasi ekonomi  karena  telah  mempekerjakan anak  sebagai  pekerja  seksual  dan  itu termasuk pekerjaan yang
membahayakan  bagi  anak  baik  untuk mental  ataupun  psikisnya  serta  masa depan  seorang  anak.  Seharusnya  dalam hal  ini  terdakwa  tidak  hanya  dikenai hukuman terkait Eksploitasi Anak secara Seksual  saja  tetapi  terdakwa  juga  harus dikenai  Hukuman  terkait  Eksploitasi
Anak secara Ekonomi dengan 29 Putusan Pengadilan Negeri Bungkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl
memberikan ganti rugi  terhadap  korban yang telah dirugikan oleh terdakwa.
Mengenai pengertian tentang anak Sugiri  memberikan  pendapat  bahwa pengertian  anak  yaitu  :  “selama ditubuhnya  masih  berjalan  proses pertumbuhan  dan  perkembangan,  anak itu  masih  menjadi  anak  dan  baru menjadi dewasa bila proses perkembangan  dan  pertumbuhan  itu selesai,  jadi  batas  umur  anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa,  yaitu  18  (delapan  belas)  tahun untuk  wanita dan 21  (dua  puluh)  tahun untuk laki-laki”. 30
Dilihat  dari  perkembangannya, korban  tidak  harus  selalu  berupa individu  atau  perorangan  saja,  namun bisa juga sekelompok orang, masyarakat atau  badan  hukum.  Beberapa  ahli hukum berpendapat
mengenai pengertian  korban,  menurut    Muladi  : “korban  ( victim )  adalah  orang-orang yang  baik  secara  individu  maupun kolektif  telah  menderita  kerugian, termasuk  kerugian  fisik  atau  mental, emosional,  ekonomi,  atau  gangguan substansial  terhadap  hak-haknya  yang fundamental  melalui  perbuatan  atau komisi  yang  melanggar  hukum  pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”. 31
Selaras  dengan  Muladi  kemudian Bambang Waluyo memberikan pendapat mengenai  pengertian  korban  bahwa  : “korban  adalah  seseorang  yang  telah mendapatkan  penderitaan  fisik  atau penderitaan  mental,  kerugian  harta benda  atau  mengakibatkan  mati  atas perbuatan  atau  usaha  pelanggaran ringan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak  pidana  dan  lainnya.  Disini  jelas
30 Bismar  Siregar, Keadilan  Hukum dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional ,
Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.105
31 Muladi, Ham  dan  Perspektif  Sistem Peradilan  Pidana ,  Refika  Aditama,  Bandung,
2005, hlm.108
bahwa  yang  dimaksud  “orang  yang mendapat penderitaan fisik dan
kerugian lainnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana”. 32 Hakekatnya  bentuk  perlindungan terhadap  korban  sebagai  janji-janji hukum  oleh  sistem  peradilan  pidana berusaha  mewujudkan  fungsi  primer hukum  yang  sebagaimana  diungkapkan oleh Susanto ada 3 hal, yaitu : 33 1) perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi  seluruh  masyarakat  dari ancaman  bahaya  dan  tindakan  yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat  termasuk  yang  telah dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan (pemerintah  dan  negara)  dan  yang dari  luar,  yang  ditunjukan  terhadap fisik,  jiwa,  kesehatan,  nilai-nilai,  dan hak asasinya.
2) Keadilan Hukum  menjaga,  melindungi serta  memberikan  keadilan  bagi seluruh  rakyat.  Secara  negatif  dapat dikatakan  bahwa  hukum  yang  tidak adil  yaitu  apabila  hukum  yang bersangkutan  dipandang  melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang. 3) Pembangunan
Hukum dipandang sebagai kendaraan  baik  dalam  menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan  secara  adil.  Artinya, hukum  digunakan  sebagai  alat pembangunan  namun  juga    sebagai alat  kontrol  agar  pembangunan dilaksanakan aecara adil.
32 Bambang  Waluyo, Viktimologi Perlindungan  Saksi  dan  Korban ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2012, hlm.12
33 Rena  Yulia  &  Aliyth  Prakarsa, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan  Praktik  Kedokteran  Ilegal,” Jurnal Yudisial 13, no. 1 (2020): 58.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  Pasal 66  menjelaskan  bahwa yang dimaksud  “dieksploitasi  secara  seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak  untuk  mendapatkan  keuntungan, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.  Dalam  kasus  yang  peneliti teliti  anak  menjadi  Korban  Eksploitasi secara seksual dan ekonomi.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  Pasal  66  menjelaskan  tentang eksploitasi ekonomi bahwa yang dimaksud “dieksploitasi secara
ekonomi”  adalah  tindakan  dengan  atau tanpa  persetujuan  anak  yang  menjadi korban  yang  meliputi  tetapi  tidak terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau pelayanan  paksa,  perbudakan  atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual, organ  reproduksi,  atau  secara  melawan hukum
memindahkan aatau menstransplantasi organ dan/atau
jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain  untuk  mendapatkan  keuntungan materiil.
Kasus  dalam  penelitian  ini,  bahwa anak  telah  dipekerjakan  sebagai  pekerja seksual.  Anak  yang  dipekerjakan  saja sudah  termasuk  eksploitasi  ekonomi apalagi  dipekerjakan  sebagai  pekerja seksual.  Dalam  hal  ini,  korban  berhak mendapatkan  hak-nya  karena  telah dirugikan oleh terdakwa, korban berhak mendapatkan  perlindungan  hukum berupa  Pemberian  Upah,  Restitusi, Rehabilitasi,  Pengobatan.  selama  bekerja dipanti  pijat  milik  terdakwa  Heny Susanti  korban  tidak  mendapatkan
bayaran  atau  upah  yang  seharusnya diberikan oleh terdakwa sebagai pemilik panti pijat.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban  pidana  terhadap terdakwa  hanya  terkait  eksploitasi  anak secara  seksual  saja  yaitu  Hukuman Pidana  Penjara  selama  3  (Tiga)  Tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus  juta  rupiah)  yang  apabila  tidak dibayar  denda  tersebut  dapat  diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan.  Akan  tetapi,  terdakwa  tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya  terkait  dengan  eksploitasi anak secara  ekonomi padahal perbuatan terdakwa  termasuk  eksploitasi  ekonomi terhadap anak karena telah mempekerjakan  anak  sebagai  pekerja seksual  serta  pekerjaan  tersebut  sangat membahayakan mental, psikis, dan masa depan anak dikemudian
hari.
Seharusnya  jaksa  memasukan  unsur terkait  eksploitasi  ekonomi  seperti  yang terdapat  dalam  Pasal  76I  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  “Setiap  orang dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan  atau  turut  serta  melakukan eksploitasi  secara  ekonomi  dan  secara seksual  terhadap  anak”.  dan  terdakwa harus  memberikan  ganti  rugi  kepada anak  korban  karena  telah  dieksploitasi sebagai  pekerja  seksual  di  panti  pijat milik  terdakwa  yaitu  upah  yang  tidak diberikan selama anak bekerja. Perlindungan  Hukum  terhadap  anak korban  pekerja  seksual  tidak  maksimal, karena pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya  terkait  eksploitasi  seksual padahal  anak  mengalami  eksploitasi ekonomi.  Pada  kenyataanya,  jaksa  tidak memasukan  unsur  terkait  eksploitasi ekonomi  hanya  eksploitasi  seksual  saja,
jadi  korban  tidak  mendapatkan  haknya yaitu  pemberian  ganti  rugi  yang diberikan  oleh  terdakwa  kepada  korban berupa  Restitusi,  Pemberian  Upah, Rehabilitasi,  Pengobatan  terhadap  anak korban.  Seperti  yang  terdapat  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun 2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Restitusi  adalah  pembayaran  ganti kerugian  yang  dibebankan  kepada pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas kerugian  materiil  dan/atau  immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Serta  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  Pasal  98  tertuang Bahwa:  “Jika  suatu  perbuatan  yang menjadi  dasar  dakwaan  didalam  suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim ketua  sidang  atas  permintaan  orang  itu dapat menetapkan untuk menggabungkan  perkara  gugatan  ganti kerugian  kepada  perkara  pidana  itu”. Sehingga korban mendapatkan perlindungan  hukum  berupa  ganti kerugian  atas  perbuatan  yang  telah dilakukan  oleh  terdakwa  selaku  pemilik panti  pijat  yang  telah  mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual.

## Daftar Pustaka
Ali,  Hanafi  Amrani  dan  Mahrus. Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan  Dan  Penerapan . Cetakan Ke. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015. “Deti  Mega  Purnamasari  „KPAI  Sebut Ekploitasi Anak Masih Terjadi Di Tengah Pandemikcovid-19‟ Kompas.Com/Nasional/Read/20 20/06/05/12214021/Kpai-Sebut-
Eksploitasi-Anak-Masih-Terjadi- Di-Tengah-Pandemi-Covid-19. Diakses  03  April  Pukul  09:46

## WIB,” n.d.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  &  Sri.
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Maramis,  Frans. Hukum  Pidana  Umum
Dan  Tertulis  Di  Indonesia .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008. Prakarsa,  Rena  Yulia  &  Aliyth.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal.” Jurnal Yudisial 13, no. 1 (2020): 58. Priyatno, Muladi dan Dwidja. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .  Cetakan  Ke.  Jakarta:
Prenadamedia Group, 2012. “Putusan  Pengadilan  Negeri  Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.,” n.d. Ridwan. Kebijakan  Formulasi  Tindak Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif Perbandingan Edisi Revisi . Cetakan
Ke. Serang: Untirta Press, 2019. ———. “Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan  Hukum  Pidana  Yang Berwibawa.” Jurnal  Media  Hukum
19, no. 1 (2012): 88. ———. Sari  Kuliah  Perbandingan  Hukum Pidana  Edisi  Revisi .  Serang: Untirta Press, 2018. Rusianto,  Agus. Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016.
Salam,  Moch  Faisal. Hukum  Acara Peradilan  Anak  Di  Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 2005. Setiono. Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) . Surabaya:  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. Sudarto. Hukum  Pidana  1  Edisi  Revisi . Semarang:  Yayasan  Sudarto  FH UNDIP, 2009.
Wening  Novridasati,  Ridwan,  Aliyth Prakarsa.  “Pertanggungjawaban Pidana  Desk  Collector  Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap  Korban.” Jurnal  Litigasi (e-Journal) 21, no. 2 (2020): 254.