## KEBIJAKAN PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF DINAMIKA SOSIAL KULTUR MASYARAKAT INDONESIA
Helmalia Cahyani 1) ; Intan Nurul Firdaus 2) ; Julia Elisabeth Sitanggang 3) ; Ferry Irawan 4)*
1) 4121210088_helmalia@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4121210082_intan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4121210075_julia@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN

## *) Penulis Korespondensi

## Abstract
The criminal code that applies in Indonesia is one of the products of the Dutch colonial with a liberalist pattern. Therefore, there has been an attempt to update the criminal code which is motivated by cultural or socio-cultural developments in society. This led to the discovery of several articles in the criminal code (KUHP) that were not in accordance with the socio-cultural conditions of the Indonesians. Some of these articles have caused controversy from various parties who feel that these articles are deviant and require review. This study aims to review the draft of criminal code (RUU KUHP) based on the socio-cultural perspective of the Indonesian people. The method used is descriptive qualitative. while the approach used in this research is normative juridical which is based on legal principles and legal comparisons that exist in  society. The  results of the study indicate that several provisions regarding  offenses  currently  in  the  criminal  code  must  be  reviewed  in  the  draft  of  criminal  code.  In  addition, several articles in the draft of criminal code also need to be studied more deeply to adjust to the socio-cultural conditions and the psychological atmosphere of the Indonesians.

## Keywords: criminal code bill, social culture, Indonesians society

## Abstrak
Kitab  undang-undang hukum pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  produk  warisan  kolonial Belanda yang bercorak liberalis. Oleh karena itu, muncul suatu upaya untuk memperbaharui KUHP tersebut yang dilatarbelakangi  oleh  perkembangan  budaya  atau  sosial  kultural  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  menyebabkan ditemukannya  beberapa pasal dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural masyarakat Indonesia. Beberapa pasal tersebut menimbulkan kontroversi berbagai pihak yang merasa pasal tersebut menyimpang dan memerlukan tinjauan ulang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdasarkan perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan- perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa beberapa ketentuan mengenai delik yang saat ini ada dalam KUHP agar ditinjau ulang dalam RUU KUHP. Selain itu, beberapa pasal dalam RUU KUHP pun perlu ditelaah lebih mendalam untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta suasana psikologis masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : RUU KUHP, sosial budaya, masyarakat Indonesia

## PENDAHULUAN
Sebelum dijajah Belanda, bangsa Indonesia telah memiliki suatu produk hukum yaitu hukum kebiasaan. Kemudian, lahirlah hukum agama yang diyakini masing-masing penduduk mengingat  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  majemuk  atau  multikultural.  Saat  kedatangan bangsa  barat  khususnya  Belanda  untuk  menjajah  bangsa  Indonesia,  hukum  yang  berlaku  di negara  kincir  angin  tersebut  turut  mempengaruhi  tatanan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. Banyak  kasus-kasus  pidana  yang  terjadi  pada  masa  itu  diselesaikan  menggunakan  produk hukum Belanda (Iqbal, 2018).
Kitab  undang-undang  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan  salah  satu produk  warisan  kolonial  Belanda  yang  cenderung  bersifat  liberal.  Di  tengah  dinamika  dan pergolakan  yang  terjadi  pada  masyarakat  Indonesia,  hukum  pidana  produk  kolonial  tersebut tidak  sesuai  dengan  dinamika  masyarakat  (Muslimah,  2021).  Adanya  kesenjangan  antara perubahan pada masyarakat baik dari segi sosial maupun kultural dengan kitab undang-undang
hukum pidana yang berlaku  membuat produk warisan Belanda itu harus segera diperbaharui untuk dapat digunakan kembali pada masa sekarang. Sebagai solusi atas kesenjangan tersebut maka  dilakukan  proses  pembaharuan  hukum  pidana  nasional  yang  mulai  mengikis  atau memudarkan  unsur  liberalisme  dalam  hukum  pidana  kolonial  Belanda.  Pembaharuan  disini mengandung  makna  bahwa  adanya  tindakan  untuk  mengubah  tatanan  Hukum  Pidana  positif ( ius constitutum ) dengan tatanan Hukum Pidana yang dicita citakan (i us constituendum ) dan sesuai dengan dinamika kultural masyarakat Indonesia (Jaya, 2016).
Pembaharuan yang dilakukan pada KUHP tidak hanya berfokus pada aspek individual saja melainkan  pada  harus  memperhatikan  aspek  sosial,  alam,  adat,  dan  tradisi  atau  kultur masyarakat  indonesia.  Tidak  hanya  itu,  pembaharuan  KUHP  juga  harus  memperhatikan konteks atau substansinya pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan juga hukum acara pidana. Menurut Putri (2021), KUHP modern harus memuat asas legalitas hukum pidana yang terdiri dari beberapa prinsip antara lain yakni; pertama excripta (ketentuan pidana harus tertulis  sehingga  tidak  diperkenankan  untuk  mempidanakan  seseorang  berlandaskan  hukum kebiasaan yang berlaku). Kedua, excerta (rumusan yang terkandung dalam ketentuan pidana harus jelas agar tidak menimbulkan keambiguan). Ketiga, lex tirta (ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan melarang adanya analogi). Dan keempat, lex praevia (ketentuan pidana harus bersifat maju atau sesuai dengan dinamika perubahan zaman dan tidak boleh berlaku mundur atau surut).
Pembaharuan  KUHP  juga  harus  memperhatikan  aspek  nilai-nilai  yang  sudah  ter internalisasi  atau  mengakar  kuat  pada  kehidupan  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  (Umar, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan sebagai prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana itu  sendiri.  Hukum  pidana  dapat  dikatakan  baik  apabila  sesuai  dengan  nilai-nilai  atau  kultur yang  dimiliki  masyarakat.  Sedangkan,  hukum  pidana  dapat  dikatakan  buruk  apabila  hukum tersebut telah usang atau tidak bisa mengikuti perubahan zaman, dan tidak sesuai dengan nilai- nilai  kultur  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  hukum  pidana  dapat  dikatakan  sesuai  apabila mampu untuk melakukan evolusi atau perubahan bertahap sesuai dengan perubahan yang ada dalam  masyarakat,  dan  bukan  melakukan  revolusi  atau  perubahan  secara  mendadak  dan menonjol (Darwis & Wiryadi, 2014).
Jika ditelaah, hakikat dari perubahan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya untuk menganalisis kembali hukum pidana yang masih berlaku dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai  sosio  politik,  sosio  filosofi,  dan  sosio  kultural  masyarakat  Indonesia  yang dipergunakan untuk penyusunan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Upaya-upaya tersebut sekaligus mematahkan stigma ketergantungan pada produk  hukum  warisan  kolonial  dan  menunjukkan  bahwa  ada  tekad  dan  kemauan  untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana khas bangsa Indonesia, dan secara gradual mendegradasi  pengaruh  hukum  kolonial.  Dengan  upaya  pembaharuan  tersebut,  KUHP  yang baru  mulai  mengadopsi  perubahan  sosial  kultural  yang  ada  di  masyarakat  Indonesia  dan memrepresentasikannya dengan beberapa pasal baru (Irawatu, 2019).
Rancangan  KUHP  mendapat  respon  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  termasuk mahasiswa.  Para  mahasiswa  merasa  bahwa  substansi  perubahan  RUU  KUHP  tidak mengakomodasi  kepentingan  rakyat  bahkan  cenderung  bertentangan  (Jiwandono  & Oktaviyanti, 2020). RUU KUHP juga dianggap bermuatan yang bersifat kontroversial (Pratama &  Mar’iyah,  2021;  Apriyani,  2021).  Di  sisi  lain,  sebagian  media  massa  baik  cetak  maupun elektronik  juga  memiliki  opini  yang  beragam.  Kompas,  misalnya  cenderung  menolak  RUU KUHP  dengan  argumen  bahwa  banyak  pasal  yang  belum  jelas,  dan  relatif  mudah  untuk mengkriminalisasi masyarakat. Sebaliknya, Detik.com justru setuju dengan kandungan RUU KUHP dengan alasan bahwa rancangan tersebut merupakan bentuk pembaharuan hukum yang
baik (Sumual et al. , 2019). Selanjutnya, Kompas.com memberitakan RUU KUHP cenderung mengarah kepada dampak disahkannya rancangan tersebut (Haryadi, 2020). Akan tetap, Harian Waspada dalam pemberitaannya menunjukkan dukungan kepada masyarakat sedangkan Harian Analisa  mengindikasikan  pro  kepada  usulan  RUU  KUHP  tersebut  (Harahap,  2020). Demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  mahasiwa  dalam  menolak  RUU  KUHP  berisi  kemarahan, kejengkelan  dan  merendahkan  (Octavia,  2019).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arfiana  & Kristanty (2020) menunjukkan bahwa Kompas.com membuat frame pemberitaan mengarahkan agar masyarakat dapat menerima RUU KUHP. Sedangkan Liputan6.com melihat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait penolakan RUU KUHP dari perspektif moralitas atas tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani demonstran.
Penelitian yang dilakukan oleh Kholiq (2007) menunjukkan tata cara pidana mati yang ada dalam  RUU  KUHP  perlu  ditinjau  ulang.  Di  sisi  lain,  hasil  penelitian  Anwar  (2021) menunjukkan bahwa santet, yang dianggap sebagai hal yang kontroversial, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang harus dikonstruksikan ke dalam delik formil yang tidak mesti dibuktikan secara mutlak menjurus kepada ada tidaknya kekuatan gaib. Akan tetapi, yang dapat dijadikan delik adalah adanya pengakuan dari seseorang mengenai kepemilikan kekuatan gaib dimaksud. Pasal terkait kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden yang semula hendak  dihapuskan  dalam  RUU  KUHP  justru  sebaiknya  tetap  dipertahankan.  Simpulan  ini disampaikan  dalam  penelitian  Tampi  (2016).  Argumentasi  yang  dibangun  adalah  bahwa presiden dan  wakil presiden merupakan representasi dari bangsa  Indonesia. Oleh karena itu, penghinaan terhadap simbol-simbol negara dipersamakan dengan penghinaan terhadap bangsa Indonesia.  Selanjutnya,  terkait  dengan  pasal  zina  dalam  RUU  KUHP,  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Suryani  &  Purwanti  (2018)  menunjukkan  bahwa  definisi  perzinahan  yang diperluas  dapat  menimbulkan  ketidakadilan.  Sebagai  ilustrasi,  pekerja  seks  komersial  akan diperlakukan  sebagai  korban  eksploitasi  dan  penipuan  daripada  sebagai  pelaku  kejahatan. Selanjutnya, pasal mengenai aborsi dalam RUU KUHP diteliti oleh Daryanto (2020). Penelitian tersebut  menyimpulkan  bahwa  perlindungan  terhadap  perempuan  yang  menjadi  korban pemerkosaan  dan  selanjutnya  menggugurkan  kandungannya  perlu  diakomodasi  dalam  RUU KUHP.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menjaga  kondisi  psikologis  korban  dan  sejalan  dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2021) merekomendasikan agar dalam RUU KUHP perlu diatur mengenai sanksi atas kegiatan “kumpul kebo” atau samen leven . Hal ini penting mengingat dalam kasus kumpul kebo tidak ada perlindungan terhadap kaum perempuan. Selain itu, aturan lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi perilaku menyimpang berupa seks bebas dengan  memasukkan  pasal  perzinahan  (Fatimah,  2021).  Penelitian  Sriwidodo  (2020) mengindikasikan  bahwa  perubahan  dalam    KUHP  yang  saat  ini  berlaku  diperlukan  dengan argumen bahwa sudah selayaknya Indonesia yang berbudaya dan berkarakter memiliki hukum pidana sendiri. Alasan lainnya adalah kepraktisan dalam penerapan KUHP. Sari et al. (2019) mengusulkan  untuk  mengurangi  kesewenang-wenangan  baik  oleh  pelapor  maupun  penegak hukum  dalam  delik  perbuatan  tidak  menyenangkan,  maka  ketentuan  tersebut  perlu  diatur kembali dalam RUU KUHP. Ketentuan terkait kekerasan berbasis gender online (KBGO) perlu diakomodasi  dalam  RUU  KUHP.  Undang-undang  yang  ada  belum  memiliki  persepsi  sama dalam  melihat  kasus-kasus  kekerasan  dimaksud  yang  terjadi  di  masyarakat  (Caterine et  al. , 2022).
Penelitian  Wotulo et  al. (2021)  menguraikan  mengenai  pidana  berupa  hukuman  mati. Penelitian  tersebut  memiliki  argumen  bahwa  pidana  hukuman  mati  melanggar  HAM  yang bersifat  mendasar,  yaitu  hak  hidup.  Untuk  itu,  RUU  KUHP  selayaknya  mengakomodasi  hal tersebut agar tidak terjadi dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana. Penelitian serupa dilakukan oleh Anugrah & Desril (2021). Penelitian tersebut mendukung penghilangan sanksi pidana mati
sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pidana mati secara semena-mena oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat RUU KUHP dari perspektif  sosial  dan  budaya  masyarakat  Indonesia,  tidak  hanya  berdasarkan  hukum  positif yang saat ini eksis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah tidak hanya membahas satu pasal atau delik tertentu yang ada dalam RUU KUHP.

## KAJIAN PUSTAKA
Manusia  yang  hidup  di  negara  atau  wilayah  manapun  tidak  akan  pernah  lepas  dari kebudayaan.  Masyarakat  primitif  maupun  masyarakat  modern  memerlukan  kebudayaan sebagai  sarana  manusia  dalam  rangka  memenuhi  berbagai  kehidupannya.  Secara  sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup ( ways of life ) yang di dalamnya terdapat cara berpikir, cara berencana, dan cara bertindak yang menjadi suatu kebiasaan atau hal yang terinternalisasi dalam kehidupan suatu masyarakat (Chusyairi et al. , 2020).
Jika  dilihat  dari  asal  katanya,  budaya  berasal  dari  bahasa  sansekerta  yaitu  kata “ buddhayah ” yang merupakan bentuk jamak dari kata “ buddhi ” yang berarti budi atau akal. Adapun istilah kultur sendiri berasal dari bahasa asing yaitu bahasa latin “ colere ” yang berarti mengolah  atau  mengerjakan  (Rosana,  2017).  Sedangkan  menurut  istilahnya,  kultur  diartikan sebagai  suatu  kebudayaan  yang  menitikberatkan  kepada  hasil  hidup  bersama  di  masyarakat. Sosial kultural merupakan suatu budaya yang sudah melekat pada suatu masyarakat dan sudah terinternalisasi  pada  masyarakat  tersebut  dan  dipergunakan  sebagai  pedoman  bersosial  atau hidup  sehari-hari  (Ahmadi,  2017).  Contoh  dari  sosial  kultural  masyarakat  Indonesia  dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sangat kental dengan budaya Islam  yang  menjadi  tuntunan  dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Dalam  hal  ini,  setiap  daerah memiliki  perbedaan  kebudayaan  yang  tidak  bisa  disamakan  karena  faktor  multikulturalisme yang sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda.
Dalam realisasinya,  kondisi  sosial  budaya yang ada pada masyarakat  Indonesia tidak stagnan  melainkan  selalu  dinamis  seiring  berjalannya  waktu.  Perubahan  sosial  adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat misalnya perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial  sebagai  akibat  dari  adanya  pengaruh  modifikasi  pola-pola  kehidupan  masyarakat  itu sendiri. Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena  perubahan  kondisi  geografis,  kebudayaan  material,  komposisi  penduduk,  ideologi maupun  karena  difusi  atau  penemuan-penemuan  baru  dalam  masyarakat  tersebut  (Rosana, 2017).
Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  yang memiliki  serangkaian  aturan  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  (Ariyanti,  2019). Ketentuan tersebut  diantaranya terdiri  dari:  (a)  menjelaskan benang merah antara perbuatan- perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan menyertakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut; (b) menentukan waktu dan kondisi kepada orang yang telah dinyatakan  melanggar  aturan  untuk  dijatuhi  pidana  yang  telah  berlaku;  dan  (c)  menentukan bagaimana  caranya  suatu  hukum  pidana  dapat  dilaksanakan  jika  ada  orang  yang  sudah melanggar aturan tersebut.
Cakupan hukum pidana sendiri cukup luas yakni terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang masing-masing memiliki dua substansi yang berbeda. Dalam hukum pidana  materiil  terdiri  dari  perbuatan  pidana  dan  pertanggungjawabannya  sedangkan  pada hukum  formil  terdapat  rumusan  cara  untuk  mempertahankan  pidana  materiil  tersebut (Sudaryono & Surbakti, 2017).
Suatu perubahan dalam konstitusi dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara dua hal yakni  hukum  itu  sendiri  dan  kepada  siapa  konstitusi  tersebut  ditujukan.  Ketidaksempurnaan suatu konstitusi dalam mengatur masyarakat juga turut serta menjadi alasan mengapa konstitusi
perlu  direorientasi  dengan  harapan  konstitusi  tersebut  dapat  mengatur  setiap  masalah  yang terjadi  di  masa  mendatang.  Perubahan  pada  suatu  konstitusi  memerlukan timing yang  tepat yakni saat pasal–pasal yang ada dalam konstitusi tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dan ketika masyarakat sudah mulai merasa tidak adanya jaminan kepastian hukum. Beberapa waktu belakangan ini muncul suatu wacana pengubahan RUU KUHP yang dianggap sebagai wujud atau bentuk pembaharuan yang diinginkan  oleh  banyak  pihak.  Akan  tetapi,  pada  realitanya  masih  terdapat  pasal-pasal  yang kontroversial dalam perubahan RUU KUHP jika ditinjau dari segi sosial kultural masyarakat Indonesia.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat (Pradoto, 2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meliputi (1) penelitian terhadap substansi  KUHP  yang  diterapkan  dengan  kondisi  sosial  kultural  masyarakat  Indonesia,  (2) penelitian terhadap sejarah proses perubahan hukum pidana, dan (3) penelitian terhadap pasal- pasal  dalam  draf  UU  KUHP  dan  meninjaunya  dengan  kondisi  sosial  kultural  masyarakat Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan suatu bahan yakni hukum primer berupa pasal- pasal dalam KUHP maupun draf perubahan UU KUHP.
Penelitian  ini  merupakan  suatu  metode  deskriptif  kualitatif  yang  memberikan  suatu gambaran yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin. Penelitian ini merupakan  jenis  kualitatif  melalui  studi  pustaka.  Tahapan  penelitian  dilaksanakan  dengan menghimpun  sumber  kepustakaan  dilanjutkan  dengan  pengolahan  data  dan  atau  pengutipan referensi  untuk  ditampilkan  sebagai  temuan  penelitian,  diabstraksikan  untuk  mendapatkan informasi  yang  utuh,  dan  diinterpretasi  hingga  menghasilkan  pengetahuan  untuk  penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di awal, bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia  saat  ini  merupakan  produk  belanda  yang  kental  dengan  pengaruh  budaya  barat. Hukum  pidana  warisan  belanda  yang  bernama Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch- Indie ini  dinilai  tidak  memiliki  kesamaan  budaya,  agama,  dan  adat  istiadat  yang  sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, budaya yang ada  di  Indonesia  jauh  berbeda  dengan  budaya  barat  termasuk  kebiasaan-kebiasaan  yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.
Jika  diperluas  lagi  cakupan  bahasannya,  budaya  yang  terdapat  pada  masyarakat indonesia ini bersumber pada empat norma yang berlaku di Indonesia. Pertama adalah norma kesopanan, dimana masyarakat Indonesia menjunjung tinggi rasa kesopanan terhadap siapapun baik itu lebih muda ataupun tua. Sebagai contoh, masyarakat di Jawa Tengah sendiri memiliki suatu hierarki tata bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi agar timbul rasa menghargai pada lawan bicara kita. Yang kedua yakni  norma kesusilaan, norma ini bersumber pada hati nurani  manusia dalam membedakan mana yang baik  dan mana yang buruk. Sebagai  contoh, perbuatan kumpul  kebo merupakan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  kesusilaan. Ketiga yakni  norma ketuhanan, banyak sekali budaya  Indonesia yang bersandar pada norma ketuhanan misalnya dapat kita lihat pada masyarakat Aceh yang menggunakan hukum islam pada rakyatnya. Keempat yakni norma hukum. Budaya yang ada di Indonesia juga harus lah disandarkan  pada  norma  hukum  agar  ada  benang  merah  atau  batas  mana  budaya  yang bertentangan dengan hukum dan yang tidak.
Seiring  dengan  perkembangan  budaya  atau  sosial  kultural  yang  terjadi  dalam masyarakat, ditemukan beberapa pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural  masyarakat  Indonesia.  Beberapa  pasal  tersebut  menimbulkan  kontroversi  berbagai pihak  yang  merasa  pasal  tersebut  menyimpang  dan  memerlukan  tinjauan  ulang.  Tinjauan tersebut  bertujuan  untuk  merubah  pasal  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan  budaya  yang terinternalisasi pada masyarakat Indonesia.

## Dinamika Proses Perubahan KUHP yang terjadi di Indonesia
RUU  KUHP  yang  dikenal  saat  ini  hadir  melalui  proses  yang  panjang  dalam penyusunannya. Proses tersebut bukan tanpa alasan, melainkan para pembuat KUHP ini juga harus benar-benar mengetahui dinamika sosial kultur masyarakat  Indonesia sehingga produk Undang  -  Undang  yang  dihasilkan  pun  sesuai  dengan  keadaan  atau  kondisi  terkini  budaya masyarakat.  Pada  masa  kemerdekaan,  KUHP  warisan  Pemerintahan  Belanda  (WvSNI)  dan pemerintahan Jepang (g unsei keizirei ) masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum yang terdapat pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Selain pada pasal II Aturan Peralihan UUD  1945,  pemberlakuan  tersebut  juga  dijelaskan  pada  Peraturan  Presiden  No.  2  Pasal  I (Sudaryono  &  Surbakti,  2017).  Pada  tanggal  17  Agustus  1945,  peraturan  yang  tidak  sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia tidak diberlakukan lagi.
Pasca kemerdekaan, upaya pertama bangsa Indonesia dalam memperbaharui KUHP ini dilaksanakan  pada  seminar  hukum  nasional  I  tahun  1963  (Sriwidodo,  2020).  Melalui  forum tersebut,  Indonesia  mulai  meneliti  dan  membenahi  diri  melalui  suatu  tindakan  atau  upaya Pembaharuan  KUHP.  Sejak  saat  itulah  draf  RUU  KUHP  mengalami  rekodifikasi  sampai sekarang. Lima puluh sembilan tim pemerintah untuk RUU KUHP telah melakukan konsolidasi dan  sinkronisasi  baik  vertikal  maupun  horizontal  terhadap  seluruh  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  aspek  pemidanaan.  Draf  tersebut  kemudian  terus  mengalami perkembangan  hingga  versi  finalnya  yakni  draf  tahun  2015.  Pemerintah  dan  DPR  RI  secara intens selama empat tahun membahas draf tersebut dan nyaris disahkan dalam Paripurna pada tahun 2019. Akan tetapi, RUU KUHP tersebut masih belum berhasil disahkan. Sementara itu, pemerintah  mengklaim  DPR  RI  sangat  mendukung  agar  RUU  KUHP  bisa  segera  disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme evaluasi prolegnas prioritas tahun 2021.

## Analisis pasal dalam RUU KUHP dari segi sosial kultur masyarakat Indonesia
Pada  RUU  KUHP  terbaru,  terdapat  salah  satu  pasal  yang  mengatur  tentang  hewan ternak  atau  unggas  yang  memasuki  lahan  pertanian  milik  orang  lain.  Pasal  ini  sejatinya bermanfaat  untuk  menjaga  hak  milik  tanaman  yang  ditanam  oleh  petani,  tetapi  di  lain  sisi memberikan  berbagai  pandangan  yang  membuat  pasal  ini  dirasa  kurang  begitu  efektif  jika diterapkan  di  masyarakat  Indonesia  terutama  pedesaan  yang  kental  dengan  budaya  dan  rasa kekeluargaan yang begitu tinggi  (Christina, 2014). Aturan baru yang dimaksud adalah Pasal 278 RUU KUHP berbunyi "Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana  denda  paling  banyak  kategori  II,".  Kategori  II  yang  dimaksud  yaitu  denda  dengan ancaman maksimal 10 juta.
Jika  meninjau  dari  segi  kebudayaan  masyarakat  Indonesia  terutama  masyarakat pedesaan,  membiarkan  unggas  masuk  lahan  yang  ditanami  benih  memang  merugikan  bagi seorang petani. Akan tetapi, masyarakat pedesaan umumnya kental dengan kekeluargaan yang sangat  menjunjung  tinggi  rasa  penghormatan  serta  penghargaan  kepada  orang  lain  yang menimbulkan  rasa  “tidak  enak”  atau  “sungkan”  jika  harus  menegur  apalagi  mempidanakan pemilik  unggas  karena  memakan  benih  tanaman  di  lahan  tersebut.  Selain  itu,  faktor  lain penyebab  unggas  masuk  lahan  orang  lain  adalah  ketidaksengajaan  oleh  pemilik  unggas mengingat unggas merupakan seekor hewan yang jelas-jelas tidak memiliki akal dan tidak bisa menerima bahasa verbal manusia akan larangan masuk lahan milik orang lain.
Sebelumnya, pasal 134, 136 Bis, dan 137 KUHP tentang penghinaan presiden pernah dihapus  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  Nomor  013-022/PUU-IV/2006  karena dianggap  bertentangan  dengan  konstitusi.  Namun,  pasal  penghinaan  presiden  dimunculkan kembali  dalam  draf  RUU  KUHP  pasal  217,  218,  219,  dan  220  (Arifin,  2021).  Pasal-pasal tersebut pada intinya melarang siapapun yang hendak menyerang harkat dan martabat presiden maupun  wakil  presiden  sebagai  representasi  bangsa  Indonesia  dalam  bentuk  apapun  dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun.  Di  satu  sisi,  pemerintah  tidak  boleh membiarkan  masyarakat  mengemukakan  pendapat  dan  ekspresi  secara  tidak  bertanggung jawab,  menghujat,  mencaci,  dan  memaki  presiden  yang  seharusnya  dihormati  oleh  seluruh masyarakat  Indonesia.  Namun,  di  sisi  lain,  penerapan  pasal  penghinaan  presiden  sama  saja dengan membungkam suara-suara kritikan rakyat yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pasal penghinaan presiden sangat rawan bila digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 khususnya pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F. Kebebasan pendapat sebagai bagian dari demokrasi  akan  terbatas  bahkan  dan  tidak  bisa  diterapkan  lagi.  Selain  itu,  pasal  penghinaan presiden  memiliki  kemungkinan  mengembalikan  masyarakat  Indonesia  pada  budaya feodalisme  dimana  hanya  pemimpin  yang  bisa  mengendalikan  keseluruhan  negara.  Budaya feodalisme  ini  sangat  berbeda  dengan  budaya  bangsa  Indonesia  dimana  keputusan  tertinggi berada di tangan rakyat.
Pasal 414 dan 416 RUU KUHP membahas tentang “Orang tua sengaja memperlihatkan alat  kontrasepsi  di  depan  anak  akan  didenda  satu  juta  rupiah”.  Alat  kontrasepsi  sendiri merupakan  suatu  metode  atau  perangkat  yang  digunakan  untuk  mencegah  kehamilan  saat berhubungan  seks.  Jika  meninjau  dari  segi  perspektif  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia, sudah seharusnya hal ini tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial budaya masyarakat sekarang karena sex education tidak boleh dianggap tabu lagi bagi generasi muda. Budaya atau kultur masyarakat Indonesia pada zaman dahulu menganggap bahwa sex education merupakan suatu hal yang tabu bagi generasi muda sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sex education tidak diberikan  sejak  dini.  Sebagai  contoh,  orang  -  orang  terdahulu  cenderung  tidak  mengajarkan kepada anaknya mengenai bahaya dari seks bebas. Mereka cenderung hanya melarang tanpa memberikan suatu penjelasan atau edukasi yang jelas kepada sang anak. Hal ini menimbulkan ketidaktahuan  bagi  kalangan  muda.  Padahal,  kenyataannya sex  education sangat  diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak  baik.  Apalagi,  masih  banyak  generasi  muda  yang  belum  mengetahui  betul  apa  itu  alat kontrasepsi dan jenis-jenisnya. Singkatnya, budaya menganggap tabu sex education tidak lagi sesuai dengan dinamika kultural yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini.
Hukum pidana adat lebih mengutamakan pemulihan keadaan atas apa yang disebabkan oleh  pelaku.  Supriatin  &  Setiawan  (2017)  menjelaskan  bahwa  hukuman  pidana  adat  bukan bertujuan agar pelaku merasa jera, tetapi bertujuan untuk tetap menyeimbangkan hukum agar tidak terganggu atas pelanggaran hukum adat. Dalam RUU KUHP juga dikemukakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana adat tertulis dalam pasal 2 RUU KUHP ayat 1 yang berbunyi: “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  ayat  (1)  tidak  mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan bermasyarakat  adat yang ada di Indonesia  sering  menghadapi  konflik  atau  pertikaian  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  adat. Pasal 2 RUU KUHP menuntut pemenuhan kewajiban adat setempat sesuai dengan hukum yang berlaku  dalam  masyarakat  (Hasibuan et  al. ,  2021).  Namun,  pasal  tersebut  menunjukkan ketidakjelasan antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat. Selain itu, pasal tersebut  berpotensi  menimbulkan  diskriminasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  karena  tidak dijelaskan secara detail mengenai kesalahan apa saja yang harus dipidana. Pasal tersebut juga
memungkinkan  aparat  penegak  hukum  berlaku  sewenang-wenang  berdasarkan  pemahaman sendiri tanpa batasan yang jelas.
.

## PENUTUP Simpulan
KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  adat  dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Indonesia masih berproses dalam pembaharuan KUHP yang sesuai  dengan  dinamika  kultural  masyarakat  Indonesia.  Namun,  dalam  proses  pembaharuan KUHP terdapat beberapa pasal yang menuai kontroversi berbagai pihak karena kurang sesuai dengan budaya masyarakat indonesia antara lain: pertama, mengenai unggas masuk lahan milik orang lain. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan yang ada di Indonesia. Pasal  mengenai  penghinaan  terhadap  martabat  presiden  dan  wakil  presiden  bertentangan dengan budaya di Indonesia dimana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Terdapat juga pasal mengenai alat kontrasepsi, pasal tersebut sama saja dengan menganggap tabu mengenai sex education dimana hal tersebut tidak lagi sesuai dengan dinamika kultural pada masyarakat Indonesia.  Pasal  mengenai  hukum  adat  yang  dipidanakan  juga  menjadi  pasal  kontroversial karena berpotensi menyebabkan hilangnya keadilan dan menimbulkan diskriminasi.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah diuraikan pada bagian pendahuluan, terdapat  beberapa  saran  sebagai  berikut.  Pertama,  pemerintah  disarankan  mengkaji  ulang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang benar- benar bisa dijalankan dan sesuai dengan kultural masyarakat Indonesia. Hal ini karena hukum yang  baik  adalah  hukum  yang  dapat  menyesuaikan  dengan  dinamika  kehidupan  masyarakat dimana  hukum  tersebut  diberlakukan.  Kedua,  penerapan  KUHP  dapat  dilaksanakan  dengan kerjasama  antara  rakyat  dengan  pemerintah  demi  kesejahteraan  bersama  tanpa mengesampingkan  norma  sosial.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  tidak  boleh  tutup  telinga  atas masukan-masukan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  dan  menjadikannya  sebagai  bahan pertimbangan  penyusunan  produk  hukum  yang  maksimal.  Ketiga,  Para  akademisi  hukum disarankan melakukan penelitian yang berkaitan dengan aturan baru dalam RUU KUHP  baik dengan  pendekatan  tematik  maupun  pasal  per  pasal  secara  mendalam.  Dalam  hal  ini,  peran akademisi  hukum  diperlukan  sebagai  pengamat  perubahan  atau  dinamika  masyarakat  untuk menjadi  bahan  tinjauan  pada  produk  hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah.  Untuk  penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada model sistem hukum yang tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Y.  (2017).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Terorisme  yang Dilakukan Kelompok Radikal. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 234–263. Anugrah,  R.,  &  Desril,  R.  (2021).  Kebijakan  Formulasi  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  3(1), 80–95. https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683
Anwar,  R.  (2021).  Eksistensi  Pemaknaan  Santet  pada  Pembaharuan  Hukum  Pidana  (Telaah Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia). Islamitch  Familierecht Journal, 2(1), 1–15.
Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital. Kalijaga Journal of Communication, 3(1), 17–30.
Arfiana,  L.,  &  Kristanty,  S.  (2020).  Pembingkaian  Demo  Mahasiswa  Menolak  Revisi  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). PANTAREI, 4(1), 1–8.
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Jurnal Yuridis, 6(2), 33–54. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789
Caterine, A., Adi, B., & Wahyu, D. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS. Jurist-Diction, 5(1), 17– 34. https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869
Christina, V. (2014). Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU KUHP.
Chusyairi,  A.,  Wibowo,  J.  S.  L.,  &  Winata,  A.  K.  (2020).  Game  Gandrung  Strories  Untuk Edukasi Kebudayaan Menggunakan Metode GDLC. Jurnal Aplikasi Sistem Informasi Dan Informatika, 1(1), 67–75.
Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. In Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Darwis,  N.,  &  Wiryadi,  U.  (2014).  Penerapan  Teori  Hukum  Dalam  Konteks  Pembaharuan Hukum  Pidana  Berbasis  Syari’Ah. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara,  5(2),  31–40. https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.107
Daryanto, A. (2020). Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Education and Development, 8(1), 82–88.
Fathia,  R.  A.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perilaku  Kumpul  Kebo  (Samen  Leven) Menurut RUU KUHP. Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 3(2), 128–138.
Fatimah,  S.  (2021).  Predisposisi  Kriminal  Tindak  Pidana  Perzinahan  Dan  Aborsi  Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 56–72. https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3567 Harahap,  R.  S.  (2020).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Demonstrasi  Mahasiswa  Tentang Penolakan RUU  KUHP  di  Harian  Waspada dan  Analisa Medan Edisi September 2019. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ilmu  Sosial  Dan  Politik  [JIMSIPOL],  1(2),  1–10. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4728
Haryadi, E. I. (2020). Analisis Framing Media Online Kompas.com tentang Pemberitaan RUU KUHP Tahun 2019. Commercium, 3, 62–73.
Hasibuan, E., Sondakh, M. T., & Ringkuangan, D. R. (2021). Eksistensi Pidana Adat dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Analisis Konsepsi Rancangan KUHP). Lex Crimen, X(7), 208–216.
Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan  Umum. Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan Keadilan, 9(1), 87–100. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178
Irawatu, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista. Adil Indonesia Jurnal, 2(1), 1–12.
Jaya,  N.  S.  P.  (2016).  Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 123–130.
Jiwandono,  I.  S.,  &  Oktaviyanti,  I.  (2020).  Analisis  Aksi  Demonstrasi  Mahasiswa  Menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara Sikap Kritis Dan Narsis. Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial, 4(1), 154–162. https://doi.org/10.30762/ask.v4i1.1575
Kholiq,  M.  A.  (2007).  Kontroversi  Hukuman  Mati  dan  Kebijakan  Regulasinya  dalam  RUU KUHP  (Studi  Komparatif  Menurut  Hukum  Islam).  J urnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM, 2(14), 185–209. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1
Muslimah,  H.  (2021).  Pemahaman  Konsep  Kepemilikan  Tubuh  Pembentuk  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Straftrecht (WvS) Berkaitan dengan Hubungan Seksual Bagi Lajar. Jurnal Verstek, 9(2), 416–421.
Octavia, N. (2019). Eufemisme dan Disfemisme dalam Poster Demonstrasi Menolak UU KPK- RUU  KUHP.  Seminar  Nasional  INOBALI  2019  Inovasi  Baru  Dalam  Penelitian  Sains, Teknologi Dan Humaniora, 288–293.
Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata) .  Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata,  4(2), 85–91.
Pratama,  R.  S.  I.,  &  Mar’iyah,  C.  (2021).  Kecenderungan  Otoritarianisme  dalam  Proses Pengesahan  kebijakan  Publik  Selama  Pandemi  covid-19  di  Indonesia. Syntax  Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(9), 4677–4698.
Rosana, E. (2017). Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial. Al-Adyan, 12(1), 16–30.
Sari,  I.  D.  M.,  Gita,  H.,  &  Lumbanraja,  A.  D.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 171–181. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181
Sriwidodo, J. (2020). Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP. Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 18(2), 1–42.
Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In Muhammadiyah University Press.
Sumual, S. A. D., Warouw, D. M. D., & Lotulung, L. J. H. (2019). Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan RUU KUHP Pada Portal Berita Construction of Reality in the RUU KUHP News Reporting on Detik . com and Kompas . com. Junal Acta Diurna Komunikasi, 2(4), 1–8.
Supriatin, H. U., & Setiawan, I. (2017). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(2), 154_167. https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.323
Suryani, L. S., & Purwanti, A. (2018). Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan  Pasal  Zina  RUU  KUHP. Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender,  13(2),  281. https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.3020
Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang. J urnal Ilmu Hukum, 3(9), 20–30. Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum  Agama  Dan  Sistem  Hukum  Nasional.  Walisongo: Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan, 22(1), 157–180. https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263
Wotulo, M. J., Kumendong, W. J., & Mohede, N. (2021). Analisis Yuridis atas Hukuman Mati terhadap  Koruptor  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Ditinjau  dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia.
Lex Privatum, 9(13), 213–222.
https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html