## DETERMINAN KESEDIAAN NELAyAN MENGAGUNKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DAN DAMPAKNyA TERHADAP PENDAPATAN
Mahpud *)1 , Satyawan Sunito **) , dan Idqan Fahmi ***)
*) Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Jl. Jenderal Ahmad Yani No.68, Karawang 41312
**) Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Darmaga, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
***) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Gedung FEM Lantai 2, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## ABSTRACT
This study aimed to analyze factors which influence or encourage the fishermen as the participants in land right certification program to be willing to secure their land certificate to obtain loans and to analyze the impact of land certification program for the fishermen to increase their income and welfare. The study was conducted in Indramayu as an area which has a fisherman land certification program. The data obtained in this study were analyzed by logistic regression and multiple linear regression. The logistic regression analysis was performed by using feasibility test model (goodness of fit) and Nagelkerke R Square Coefficient. Moreover, the multiple linear regression analysis was performed  by  using  F  Test  and  determination  coefficient  analysis  (R²).  The  results  showed  that the fishermen status and educational background, land width, ownership of other assets and side business are included as factors that significantly influence the interest to use their land certificate obtained from "Fishermen Empowerment Program and Small-Scaled Fishery Businesses through the Certification of Land Right” as their collateral. The results were supported by highlighting that p-value for each variable is smaller than 0,10 and the educational factor has a significant effect which is higher than 0,009 compared to other factors. Having a higher education level encourages the fishermen to secure their land certificates in order to obtain capital in increasing their income and welfare.
Keywords: logistic regression, fishermen, income, land certificate, welfare

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  atau  mendorong  nelayan yang merupakan peserta program sertifikasi hak atas tanah bersedia untuk mengagunkan sertifikat hak atas tanah untuk mendapatkan pinjaman dan menganalisis dampak program sertifikasi tanah nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Penelitian dilakukan di Indramayu yang merupakan wilayah yang dijadikan program sertifikasi tanah nelayan. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan regresi logistik dan regresi linier berganda. Analisis regresi logistik menggunakan uji kelayakan model (goodness of fit) dan Koefisien Nagelkerke R Square. Analisis regresi linier berganda menggunakan Uji F dan analisis koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan  status  nelayan,  pendidikan,  luas  tanah,  memiliki  aset  lain  dan  usaha  sampingan adalah  faktor-faktor yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  minat  untuk  menjaminkan  sertifikat hak atas tanah yang di peroleh dari “Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah”. Hal tersebut ditunjukan oleh nilai p-value untuk setiap variabel lebih kecil dari 0,10 dan faktor pendidikan mempunyai pengaruh signifikansi yang lebih tinggi 0,009 dibanding faktor lainnya. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu mendorong nelayan untuk menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah dalam rangka mendapatkan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
Kata kunci: regresi logistik, nelayan, pendapatan, sertifikat tanah, kesejahteraan
1 Alamat Korespondensi: Email: mahpud.foed@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  yang  memiliki  laut  dengan  luas  wilayah  laut 5,8 juta km 2 dan panjang pantai mencapai 95.181 km serta  jumlah  pulau  yang  banyak  sehingga  memiliki potensi  perikanan  yang  sangat  besar.  Dengan potensi  perikanan  dan  kelautan  yang  besar  tersebut, menyadarkan pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  sebagai  basis dan motor penggerak pembangunan nasional.  Terkait dengan  perikanan,  Indonesia  juga  memiliki  potensi lahan budi daya perikanan yang mencapai 51.876.776 ha  yang  terdiri  dari  potensi  lahan  budi  daya  tambak sebesar  1.224.000  ha,  kolam  526.000  ha,  perairan umum 20.173.776 ha, sawah 5.953.000 ha dan potensi lahan  budi  daya  laut  sebesar  24.000.000  ha  (Sekjen KKP, 2011). Namun, motor penggerak  pembangunan nasional  tersebut  hingga  saat  ini  belum  mampu menyejahterakan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Hal  ini  terbukti  dari  kondisi  nelayan  yang  identik dengan  kemiskinan,  dan  kenyataan  yang  kita  jumpai saat  ini  memperlihatkan  bahwa  penduduk  miskin  di daerah  pesisir  dan  pedesaan  mencapai  63,47%,  serta upah  riil  harian  nelayan  yang  jauh  lebih  rendah  dari upah buruh bangunan.
Kemiskinan tersebut pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan  keterampilan  dan  teknologi,  lemahnya akses  terhadap  permodalan,  belum  adanya  insentif moneter bagi nelayan, rantai tata niaga yang merugikan ( patront-client ), nelayan tidak mempunyai aset sebagai modal aktif, dan minimnya perlindungan sosial, usaha yang  sangat  ditentukan  oleh  alam  dan  yang  lainnya. Berbagai faktor tersebut, pada akhirnya berakibat pada rendahnya dan tidak efisiennya produktivitas nelayan.
Salah  satu  penyebab  lemahnya  akses  nelayan  kecil terhadap permodalan adalah tidak dimilikinya aset yang dapat  diagunankan  untuk  memperoleh  kredit.    Aset berupa  tanah  yang  dimiliki  nelayan  umumnya  belum memiliki kekuatan hukum, karena belum bersertifikat, sehingga  hanya  menjadi  modal  mati  ( dead  capital ), karena tidak bankable (De Soto, 2000).  Kondisi tersebut malah sering dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk membuat sistem ketergantungan yang kuat secara sosial dan  ekonomi  sehingga  semakin  mempersulit  nelayan untuk memperoleh pendapatan yang layak dan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sebagai akibat nelayan yang  tidak  memiliki  posisi  tawar  dalam  menentukan harga  penjualan  ikan.    Pada  dasarnya,  dalam  rangka
mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah  telah  melakukan berbagai  upaya  agar  nelayan  memiliki  kemandirian dalam  ekonomi.    Upaya  yang  dilakukan  pemerintah, diantaranya adalah melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan mengadakan Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM).    Namun,  program-program tersebut masih belum mampu menyelesaikan masalah modal nelayan.  Oleh karena itu, pemerintah melalui BPN  mencoba  lagi  meluncurkan  satu  program  yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan dan meningkatkan  pemberdayaan  para  nelayan  melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah.
Pilot project program sertifikasi tersebut, dilaksanakan tahun 2009 di lima provinsi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Lampung  dan  Nusa  Tenggara Barat  (NTB),  dengan  target  sebanyak  1.500  bidang yang  terbagi  secara  merata  sebanyak  300  bidang  di masing-masing provinsi. Terkait hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI, telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah 1.499 bidang (99,93 %) dari target yang ditetapkan sebanyak 1.500 bidang. Sisanya sebanyak satu bidang yang berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur tidak dapat diproses  sertifikasi  hak  atas  tanahnya  karena  tanah dalam sengketa.
Khusus    di  Provinsi  Jawa  Barat,  wilayah  yang mempunyai  jumlah  nelayan  paling  banyak  berada  di Kabupaten Indramayu.  Adapun jumlah nelayan yang terdapat  di  Kabupaten  Indramayu,  berjumlah  44.515 orang atau 42,92 % dari total nelayan di Provinsi Jawa Barat.  Oleh karena itu, pada tahun 2009, Indramayu dijadikan lokasi Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah. Target  sertifikasi  hak  atas  tanah  yang  ditetapkan  di Indramayu juga terealisasi 100% sehingga diharapkan dapat  meningkatkan  kepastian  usaha  nelayan  untuk mengakses  permodalan.    Namun  demikian,  apakah program  tersebut  benar-benar  dapat  meningkatkan pemberdayaan  dan  meningkatkan  kesejahteraan nelayan kecil, hingga saat ini masih belum ada kajian ilmiah terkait hal tersebut.  Mengingat kajian yang ada terkait dengan tanah lebih pada aspek mengkaji dampak program sertifikasi masal untuk pengembangan UKM (Abdullatif, 2005), pengaruh sertifikat hak atas tanah pada kinerja ekonomi UKM (Mesman, 2008), dampak program  sertifikat  hak  atas  tanah  terhadap  akses kredit  dan  peningkatan  pendapatan,  permasalahan dalam pengelolaan tanah (Hartmann dan Spit, 2015),
land  tenure  reforms dan land  markets (Holden  dan Otsuka, 2014), distribusi kepemilikan tanah (Keswell dan Carter, 2014), analisis spasial dan temporal tanah berdasarkan nilainya (Lin dan  Zhu, 2014), hubungan antara politik dengan tanah di daerah urban (Markussen dan  Tarp,  2014),  pengaturan  dalam  pengembangan lahan pribadi (Morshed dan Asami, 2015), dampak dari pengembangan  institusi  dan  sosial  ekonomi  terhadap pengembangan  penggunaan  lahan  (Niedertscheider et al. 2014), perencanaan penggunaan lahan (Ninkya, 1998),    konflik  penggunaan  lahan  (Pacione,  2013), sedangkan  penelitian  ini  berbeda  dengan  yang  sudah dilakukan karena mengkaji mengenai dampak program sertifikasi  tanah  nelayan  terhadap  peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Indramayu.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kesediaan nelayan peserta program untuk mengagunkan atau menjaminkan sertifikat  hak  atas  tanahnya  dan  dampaknya  terhadap peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan  nelayan. Menurut  Midgley  (1995)  keadaan  manusia  yang baik  atau  sejahtera  apabila  masalah-masalah  sosial terkendali,  kebutuhan-kebutuhan  manusia  terpenuhi, dan  kesempatan-kesempatan  sosial  dimaksimalkan. Menurut  Sukirno  (2006)  pendapatan  adalah  jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya  selama  satu  periode  tertentu,  baik  harian, mingguan, bulanan atau tahunan.
Golongan  menengah  ke  bawah  yang  memiliki karakteristik  miskin,  kesehatan,  gizi,  dan  pendidikan yang rendah, dapat memperbaiki kesejahteraan mereka dengan peningkatan pendapatan mereka (Todaro, 2003). Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan nelayan adalah dengan meningkatkan pendapatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di  Desa  Eretankulon  Kecamatan  Kandanghaur  dan Desa  Benda  di  Kecamatan  Karangampel.    Waktu penelitian bulan November 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan  dengan  metode  survei,  dengan didukung  metode  kualitatif  untuk  mendapatkan informasi yang tidak mudah diukur. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara
langsung dari masyarakat (nelayan) dan dari informan kunci seperti keterangan dari Kantor Desa, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, serta Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Indramayu  dan perbankan,  dengan  menggunakan  metode  wawancara terstruktur  guna  mendukung  metode  kuesioner  yang terdiri dari daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya.  Data  sekunder,  yaitu  data  monografi nelayan  peserta  Program  Sertifikasi  Hak Atas  Tanah tahun  2009,  jumlah  sertifikat  hak  atas  tanah  nelayan telah  atau  belum  yang  diagunkan  pada  perbankan, pendapatan  nelayan  sebelum  dan  setelah  mengikuti program dan data-data lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
Pada  penelitian  ini  seluruh  anggota  populasi  diambil sebagai  sampel,  yaitu  Nelayan  peserta  program Pensertifikatan  Hak  Atas  Tanah  Nelayan  tahun 2009  yang  berdomisili  di  Desa  Benda  Kecamatan Karangampel  dan  Desa  Eretankulon  Kecamatan Kandanghaur dengan  jumlah sampel nelayan sebanyak 100 responden sehingga teknik yang  digunakan dalam pengambilan  sampel  adalah sampling jenuh  (teknik penentuan  sampel  bila  anggota  populasi  digunakan sebagai sampel). Selain itu juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Indramayu,  Pegawai Kantor  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Indramayu, Kepala Bagian Kredit Perbankan, Kepala Desa,  Ketua  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB) Nelayan, dan orang kompeten lainnya.
Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  nelayan  peserta program  mengagunkan/menjaminkan  sertifikat hak atas tanah untuk memperoleh pinjaman modal, adalah status berdasarkan stratifikasi, usia, tingkat pendidikan,  usaha  sampingan,  jumlah  keluarga (berkaitan  dengan  kebutuhan  biaya  dalam  satu keluarga),  aset  lain  yang  dimiliki  selain  tanah/ bangunan, luas tanah yang dimiliki.
b.  Mengagunkan/menjaminkan  sertifikat    hak  atas tanah  berpengaruh  terhadap  pendapatan  nelayan peserta program.
Data  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  dianalisis dengan  regresi  logistik  dan  regresi  linier  berganda, dengan  menggunakan  bantuan software. Regresi logistik  digunakan  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  memengaruhi  seorang  nelayan  peserta  program bersedia  mengagunkan/menjaminkan  sertifikat    hak
atas  tanahnya  untuk  mendapatkan  modal  dari  pihak perbankan, dan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah program sertifikasi hak atas tanah nelayan  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan bagi nelayan peserta program. Analisis regresi logistik menggunakan  uji  kelayakan  model  ( goodness  of fit )  untuk  memastikan  tidak  adanya  kelemahan  atas kesimpulan dari model regresi logistik yang diperoleh, dan Koefisien Nagelkerke R Square untuk mengetahui kontribusi pengaruh dari faktor yang bisa memengaruhi nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Analisis  regresi  linier  berganda  menggunakan  Uji  F untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat dan analisis koefisien determinasi (R²) untuk menentukan proporsi  atau  persentase  total  variasi  dalam  variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas.

## HASIL

## Karakteristik Responden
Mayoritas  nelayan  di  Desa  Eretan  Kulon  merupakan nelayan  pemiliki  dengan  persentase  sebanyak  54%, sedangkan  46%  sisanya  merupakan  nelayan  buruh. Selanjutnya  mayoritas  nelayan  di  Desa  Benda merupakan  nelayan  pemiliki  dengan  persentase sebanyak  52%,  sedangkan  48%  sisanya  merupakan nelayan buruh (Gambar 1).
Pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon berusia antara 23-35 tahun dengan persentase  sebanyak  36%,  sebanyak  34%  lainnya berusia antara 46-60 tahun dan 30% sisanya merupakan nelayan yang berusia antara 36–45 tahun. Pada nelayan di Desa Benda, didominasi oleh nelayan yang berusia antara 46–60 tahun dengan persentase sebanyak 44%, sedangkan 28% masing-masing sisanya berusia antara 25–35 tahun dan 36–45 tahun.
Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon merupakan lulusan SD dengan persentase  sebanyak  64%,  lulusan  SLTP  32%  dan sebanyak  4%  merupakan  lulusan  SLTA.    Begitupula pada  Desa  Benda  didominasi  oleh  nelayan  yang merupakan  lulusan  SD  dengan  persentase  sebanyak 54%,  lulusan  SLTP  sebanyak  32%,  sebanyak  10% lainnya merupakan lulusan SLTA dan 4% sisanya tidak mengenyam pendidikan.
Mayoritas  nelayan  di  Desa  Eretan  Kulon  memiliki anggota keluarga < 5 orang dengan persentase sebanyak 46%, sebanyak 28% lainnya memiliki jumlah anggota keluarga > 8 orang, sedangkan 26% sisanya memiliki anggota keluarga 5–8 orang. Begitupula pada nelayan di Desa Benda, mayoritas dari nelayan memiliki anggota keluarga < 5 orang dengan persentase sebanyak 36%, sebanyak  34%  lainnya  memiliki  anggota  keluarga  >
Gambar  1.  Profil  responden  berdasarkan  status nelayan
Gambar 2.  Profil responden berdasarkan usia
Gambar  3.  Profil  responden  berdasarkan  tingkat pendidikan
Distribusi Persentase (%) Ds. Eretan Kulon Ds. Benda Buruh Distribusi Persentase (%) Ds. Eretan Kulon Ds. Benda 23–35 th 36–45 th 46–60 th Distribusi Persentase (%) Ds. Eretan Kulon Ds. Benda Tidak Sekolah SD SLTP SLTA
8  orang,  sedangkan  30%  sisanya  memiliki  anggota keluarga antara 5–8 orang (Gambar 4).
Mayoritas  nelayan  di  Desa  Eretan  Kulon  memiliki tanah  kurang  dari  100  m 2 sebanyak  46%,  sebanyak 38%  antara  100–150  m 2 ,  sedangkan  16%  sisanya memiliki tanah lebih dari 150 m 2 . Pada Nelayan di Desa Benda,  sebanyak  50%  masing-masing  diantaranya memiliki tanah kurang dan lebih dari 100 m 2 (Gambar 5). Mayoritas nelayan di Desa Benda (74%) memiliki aset  lain  selain  tanah,  sedangkan  26%  sisanya  tidak memiliki aset lain. Namun 50% diantaranya memiliki tanah kurang dan atau lebih dari 100 m 2 (Gambar 6).
Pendapatan  nelayan  Desa  Benda,  mayoritas  nelayan di  desa  tersebut  yakni  sebanyak  32%  memiliki  lebih dari  4  juta,  20%  pendapatannya  Rp3–3,5  juta,  18% pendapatannya  Rp2,5–3  juta  dan  Rp3,5–4  juta  dan 12%  sisanya  berpendapatan  Rp2–2,5  juta.    Namun setelah  dilakukan  program  sertifikasi  tanah  nelayan, sebanyak  46%  memiliki  penghasilan  Rp3–3,5  juta, 18% memiliki penghasilan antara Rp2–2,5 juta, 14% lainya  memiliki  penghasilan  antara  Rp3,5–4  juta, sebanyak  12%  memiliki  penghasilan  antara  Rp2,5–3 juta dan 10% sisanya memiliki penghasilan lebih dari Rp4 juta (Gambar 7).
Dalam  hal  kepemilikan  usaha  sampingan,  mayoritas nelayan  di  Desa  Eretan  Kulon  (72%)  tidak  memiliki usaha  sampingan,  sedangkan  28%  sisanya  memiliki usaha sampingan.  Hal yang mirip juga terjadi di Desa Benda.  Dalam hal ini sebanyak 66% tidak memiliki usaha  sampingan,  sedangkan  34%  sisanya  memiliki usaha sampingan (Gambar 8).
Gambar  4.    Profil  responden  berdasarkan  jumlah anggota keluarga
Gambar  5.    Profil  responden  berdasarkan  luas  tanah yang dimiliki
Gambar  6.    Profil  responden  berdasarkan  pemilikan aset lain
Gambar 7. Profil responden berdasarkan penghasilan nelayan sebelum program dan sesudah program
Distribusi Persentase (%) Ds. Benda Ds. Eretan Kulon < 5 Orang 5-8 Orang > 8 Orang Distribusi Persentase (%) Ds. Benda Ds. Eretan Kulon < 100 m 2 100-150 m 2 Distribusi Persentase (%) Ds. Benda Ds. Eretan Kulon Tidak Ya
Distribusi Persentase (%)
Distribusi Persentase (%)
Setelah nelayan di kedua desa memiliki sertifikat hak atas tanah, ternyata mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon  (64%)  tidak  menjaminkan  sertifikat  hak  atas tanahnya,  sehingga  hanya  36%  yang  menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya ke bank.  Di Desa Benda, 70%  nelayan  tidak  menjaminkan  sertifikat  hak  atas tanahnya, dan hanya 30% sisanya yang menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya (Gambar 9).
Peningkatan  pendapatan  nelayan  setelah  program sertifikasi hak atas tanah nelayan di Desa Eretan Kulon mayoritas nelayan (78%) tidak mengalami peningkatan pendapatan,  sedangkan  22%  sisanya  mengalami peningkatan pendapatan. Khusus pada nelayan di Desa Benda, mayoritas dari nelayan (70%) tidak mengalami peningkatan  pendapatan,  sedangkan  30%  sisanya mengalami peningkatan pendapatan (Gambar 10).

## Faktor-faktor  yang  Memengaruhi  Kesediaan Nelayan  Menjaminkan  Sertifikat  Hak  Atas Tanahnya
Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  koefisien  Nagelkerke R Square adalah  0,557  atau  55,7%.  Hal  tersebut menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi  sebesar  55,7%  dalam  memengaruhi nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanah, sedangkan 44,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh  yang  diberikan  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti.  Koefisien  Nagelkerke  R Square merupakan nilai yang menunjukan besar kontribusi pengaruh yang diberikan  oleh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen, dalam hal ini untuk mengetahui kontribusi pengaruh dari faktor yang bisa memengaruhi nelayan untuk  menjaminkan  sertifikat  hak  atas  tanahnya. Koefisien Nagelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R 2 pada model regresi linier biasa. Adapun hasil  pengolahan  data  menggunakan software SPSS, diperoleh hasil estimasi model regresi logistik seperti pada Tabel 1.
Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  nilai  signifikansi pendidikan  sebesar  0,099  lebih  kecil  dari  0,10  (α), dan nilai tersebut mengindikasikan bawah pendidikan berpengaruh  signifikan  dalam  memengaruhi  seorang nelayan  untuk  menjaminkan  sertifikat  hak  atas tanahnya.  Tabel 1 juga memperlihatkan jika nilai Exp (B) atau odd ratio dari pendidikan adalah yang paling tinggi (3,391),  hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan nelayan maka peluang ( odd ratio ) untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya
Gambar    8.   Profil responden berdasarkan kepemilikan usaha sampingan
Gambar   9.      Profil responden berdasarkan menjaminkan sertifikat hak atas tanah
Gambar 10.   Profil responden berdasarkan peningkatan pendapatan
akan  meningkat  sebesar  3,931  kali.  Hal  ini  dapat diartikan bahwa  pendidikan  dapat  memengaruhi pola pikir  seorang  nelayan  untuk  melakukan  kegiatan bukan  hanya  sekedar  melakukan  penangkapan  ikan, namun  dari  wawancara  dengan  mereka  terungkap bahwa kegiatan mengagunkan sertifikat hak atas tanah tersebut  ditujukan  untuk  mendapatkan  modal  guna pengembangan usahanya.
Distribusi Persentase (%) Distribusi Persentase (%)
Distribusi Persentase (%)

## Tabel 1. Nilai taksiran regresi logistik
Variabel Sig. Exp (B)/ Odd Ratio Status nelayan 0,099 1,658 Usia 0,173 3,931 Pendidikan 0,009 1,164 Jumlah anggota keluarga 0,654 2,822 Luas tanah 0,018 3,725 Asset lain 0,073 3,373 Usaha sampingan 0,071 0,000 Constant 0,000 2,962 Chi-square Sig. ( Goodness of Fit ) Nagelkerke R Square 7,802 0,453 0,557
Nilai  signifikansi  yang  diperoleh  dari  usia  adalah 0,173  dan  untuk  jumlah  anggota  keluarga  nelayan adalah  0,654.    Keduanya  lebih  besar  dari  0,10  (α), sehingga  usia  dan  jumlah  anggota  keluarga  nelayan tidak  berpengaruh  signifikan  dalam  memengaruhi seorangan  nelayan  untuk  menjaminkan  sertifikat  hak atas tanahnya.
Nilai  signifikansi  untuk  status  nelayan  adalah  0,099 dan  lebih  kecil  dari  0,10  (α)  sehingga  status  nelayan berpengaruh  signifikan  dalam  memengaruhi  nelayan untuk  menjaminkan  sertifikat  hak  atas  tanahnya. Adapun koefisien regresi logistik untuk status nelayan adalah 2,962 sehingga nelayan dengan status pemilik memiliki  peluang  2,962  kali  lebih  tinggi  untuk menjaminkan  sertifikat  hak  atas  tanahnya  dibanding dengan nelayan buruh.
Nilai  signifikansi  luas  tanah  adalah  0,018  dan  lebih kecil  dari  0,10  (α)  sehingga  luas  tanah  berpengaruh signifikan dalam memengaruhi seorang nelayan untuk menjaminkan  sertifikat  hak  atas  tanahnya.  Besar koefisien  regresi  logistik  untuk  variabel  luas  tanah adalah  2,822  yang  menunjukan  bahwa  setiap  terjadi pertambahan  luas  tanah  yang  dimiliki  oleh  nelayan. Peluang untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya akan meningkat sebesar 2,82 kali.
Nilai signifikansi aset lain 0,073 lebih kecil dari 0,10 (α)  sehingga  aset  lain  yang  dimiliki  oleh  nelayan berpengaruh  signifikan  untuk  menjaminkan  sertifikat hak  atas  tanahnya.  Adapun  besar  koefisien  regresi logistik  untuk  aset  lain  yang  dimiliki  oleh  nelayan adalah  3,725  yang  menunjukan  bahwa  nelayan  yang memiliki  aset  lain  memiliki  peluang  2,725  kali  lebih tinggi untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya dibanding  dengan  nelayan  yang  tidak  memiliki  aset lain.  Hasil wawancara memperlihatkan bahwa nelayan
yang memiliki aset lain pada umumnya berpendidikan lebih  tinggi  sehingga  memiliki  keinginan  yang  kuat untuk maju, dan hal ini berdampak pada adanya usaha untuk memiliki aset lain.
Nilai signifikansi yang diperoleh dari usaha sampingan adalah 0,071, lebih kecil dari 0,10 (α) sehingga usaha sampingan berpengaruh signifikan dalam memengaruhi seorang nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Adapun nilai koefisien regresi logistik untuk usaha  sampingan  adalah  3,373  yang  menunjukkan bahwa peluang nelayan yang memiliki usaha sampingan 3,373  kali  lebih  tinggi  untuk  menjaminkan  sertifikat hak atas tanahnya dibanding dengan nelayan yang tidak memiliki usaha sampingan. Hal ini disebabkan nelayan yang  mempunyai  usaha  sampingan  pada  umumnya membutuhkan  modal  yang  lebih  besar  dibanding nelayan  yang  mempunyai  usaha  tunggal.    Selain  hal tersebut, pada observasi di lapang juga terlihat bahwa pada umumnya nelayan yang mempunyai pendidikan lebih  tinggi,  pada  umumnya  mempunyai  aset  lain dan  mempunyai  usaha  sampingan.  Oleh  karena  itu, nelayan tersebut umumnya mempunyai keinginan yang lebih  besar  untuk  mendapatkan  modal  usaha  dengan cara  mengagunkan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang dimilikinya.
Dampak  Program  Pemberdayaan  Nelayan  dan Usaha  Penangkapan  Ikan  Skala  Kecil  Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan
Analisis dampak dari program pemberdayaan nelayan dan  usaha  penangkapan  ikan  skala  kecil  melalui sertifikasi  hak  atas  tanah  terhadap  peningkatan pendapatan,  dilakukan  melalui  analisis  regresi  linier berganda.  Dengan  menggunakan software SPSS diperoleh hasil seperti Tabel 2.

## 1) Koefisien determinasi
Koefisien  determinasi  merupakan  nilai  yang menunjukan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen yang  dinyatakan  dalam  bentuk  persentase.  Pada Tabel 2, terlihat nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,614 atau 61,4%. Hasil tersebut menunjukan bahwa  program  pemberdayaan  nelayan  dan  usaha penangkapan  ikan  skala  kecil  melalui  sertifikasi  hak atas  tanah  memberikan  kontribusi  sebesar  61,4% terhadap peningkatan pendapatan nelayan, sedangkan 38,6%  sisanya  merupakan  kontribusi  pengaruh  yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## 2) Uji hipotesis simultan (uji F)
Pengujian  signifikansi  dampak  dari  program pemberdayaan  nelayan  dan  usaha  penangkapan  ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah terhadap peningkatan  akses  permodalan,  dilakukan  pengujian hipotesis  simultan  (uji  F)  dengan  rumusan  hipotesis sebagai berikut:
Ho  ;  β  =  0,  artinya  program  pemberdayaan  nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi  hak  atas  tanah  tidak  berdampak signifikan  dalam  meningkatkan  pendapatan nelayan.
Ha  ;  β  ≠  0,  artinya  program  pemberdayaan  nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan.
Taraf signifikansi (α) yang digunakan sebesar 10% atau 0,10.
Kriteria pengambilan keputusan:
a.  Tolak Ho dan terima Ha jika nilai signifikansi < 0.10 (α).
b.  Terima Ho dan tolak Ha jika nilai signifikansi > 0.10 (α).
Pada  Tabel  2,  dapat  dilihat  nilai  signifikansi  yang terdapat pada kolom “Sig (Uji F)” adalah sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,10 (α), maka keputusan pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha.  Hasil tersebut  menunjukan  bahwa  program  pemberdayaan nelayan  dan  usaha  penangkapan  ikan  skala  kecil melalui sertifikasi hak atas tanah berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan.
3)  Estimasi  regresi  linier  berganda  dan  uji  hipotesis parsial (uji t)
Tabel  2    memperlihatkan  estimasi  regresi  linier berganda  dan  Uji  hipotesis  parsial  berdasarkan  nilai yang  terdapat  pada  kolom  “Sig”  yang  menunjukan besaran signifikanasi  untuk setiap variabel penelitian dan  koefisiennya.  Nilai  signifikansi  yang  diperoleh khusus untuk status nelayan, usia nelayan dan jumlah anggota keluarga nelayan adalah berturut-turut sebesar 0,732;  0,342; dan 0,269.  Ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (α).  Hal tersebut menunjukan bahwa status  nelayan,  usia  nelayan  dan  jumlah  anggota keluarga nelayan tidak  memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan seorang nelayan.
Tabel 2.  Hasil uji analisis regresi linier, dampak program sertifikasi hak atas tanah nelayan terhadap peningkatan pendapatan nelayan
Variabel Koefisien Sig. ( Constant ) -1,207 0,000 Status nelayan 0,023 0,732 Usia 0,034 0,342 Pendidikan 0,273 0,000 Jumlah anggota keluarga 0,040 0,269 Luas tanah (m 2 ) 0,100 0,038 Aset lain yang dimiliki 0,126 0,068 Usaha sampingan 0,145 0,055 Menjaminkan sertifikat tanah 0,173 0,034 R Square F Sig (Uji F) 0,614 18,056 0,000b
Nilai  signifikansi  yang  diperoleh  untuk  tingkat pendidikan  adalah  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari 0,10  (α).    Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  tingkat pendidikan  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam meningkatkan  pendapatan  seorang  nelayan.   Adapun nilai koefisien regresi untuk tingkat pendidikan adalah sebesar 0,273 dan bertanda positif. Hal ini  menunjukan bahwa  arah  pengaruh  yang  terjadi  adalah  searah. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki  seorang  nelayan,  diprediksikan  akan  mampu meningkatkan pendapatan seorang nelayan.
Faktor  pendidikan  perlu  dimiliki  oleh  para  nelayan, karena  dengan  memiliki  pendidikan  formal  yang lebih  tinggi  maka  akan  berpengaruh  terhadap  pola pikir  nelayan,  sekaligus  dapat  mewujudkan  tujuan program  sertifikasi  tanah  terhadap  kesejahteraan nelayan.  Selain  pendidikan  formal  harus  dimiliki, perlu  juga  memberikan  bekal  pengetahuan  dan keterampilan  kepada  nelayan  melalui  pendidikan nonformal,  yaitu  melalui  pendidikan  dan  pelatihan terkait dengan pengembangan usaha, cara pengolahan sistem  pemasaran  dan  sistem  pengelolaan  keuangan (permodalan)  dengan  tujuan  dapat  mengembangkan usahanya.
Pentingnya      pendidikan    bukan  hanya    untuk    para nelayan  yang  saat  ini  telah  menjadi  kepala  keluarga di  masing-masing  rumah  tangga.  Namun  demikian, terhadap  generasi  penerus  para  nelayan  juga  perlu diarahkan,  ditanamkan  dan  diberikan  dan  harus diperolehnya  agar  dikemudian  hari  mereka  akan menjadi nelayan yang memilki pola pikir yang kreatif dan  inovatif  dalam  mengembangkan  usahanya, tidak  lagi  mereka  befikir  sederhana  dan  tradisional sebagaimana yang dilakukan pendahulunya.
Upaya yang diperlukan dalam rangka mengembangkan sekaligus  mewujudkan  semua  itu  maka  pemerintah dan seluruh stakeholder harus melakukan upaya nyata misalnya penyediaan sarana (tempat) pendidikan baik formal maupun non formal. Sarana pendidikan formal mulai  dari  Tingkat  Sekolah  Dasar  hingga  Menengah Atas perlu adanya penambahan jumlah dan diupayakan lokasinya  tidak  terlalu  jauh  dengan  lokasi/wilayah sentra nelayan.
Sarana atau tempat bimbingan dan pelatihan diperlukan dalam  rangka  memberikan  bekal  pengetahuan  dan keahlian nelayan agar mereka dapat mengembangkan
potensi  dirinya  terkait  dengan  kegiatan  usahanya. Pendidikan formal seperti paket  A, B dan C juga perlu lebih  disosialisasikan  dan  diarahkan    kepada  nelayan yang belum/tidak tuntas mengikuti pendidikan formal oleh  Pemerintah  Kabupaten  Indramayu  agar  nelayan dapat mengikuti pendidikan paket A, B dan C tersebut. Selain    faktor    pendidikan    baik    formal    maupun nonformal,  upaya  bimbingan  dan  pendampingan kepada  nelayan  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka mengembangkan  potensi  dan  usaha  nelayan.  Melalui upaya  tersebut  diharapkan  nelayan  mampu  dan menguasai  tentang  cara  mengembangkan  usaha, mengolah hasil usaha, memasarkan serta cara mengakses permodalan, mengelola dan memanfaatkan modal yang bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan nelayan,  dengan  pendidikan  dan  pengetahuan  yang dimiliki  akan  berpengaruh  terhadap  pola  fikir  dan tindakan seorang nelayan.
Nilai signifikansi yang diperoleh untuk luas tanah yang dimiliki nelayan adalah sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,10 (α).  Hal tersebut menunjukan bahwa luas tanah yang dimiliki oleh nelayan memberikan dampak yang signifikan  dalam  meningkatkan  pendapatan  seorang nelayan.  Koefisien  regresi  untuk  luas  tanah  yang dimiliki  nelayan  adalah  sebesar  0,100  dan  bertanda positif.  Hal ini menunjukan bahwa arah pengaruh yang terjadi adalah searah.  Dalam hal ini semakin luas tanah yang  dimiliki  nelayan,  diprediksikan  akan  mampu meningkatkan pendapatan seorang nelayan.
Nilai signifikansi yang diperoleh untuk aset lain yang dimiliki oleh nelayan adalah sebesar 0,068 dan lebih kecil dari 0,10  (α).    Hal  tersebut menunjukan bahwa aset  lain  yang  dimiliki  nelayan  memberi  dampak signifikan  dalam  meningkatkan  pendapatan  seorang nelayan.  Koefisien regresi untuk aset lain yang dimiliki oleh nelayan adalah sebesar 0,126 dan bertanda positif. Hal ini menunjukan bahwa arah pengaruh yang terjadi adalah  searah  sehingga  semakin  banyak  aset  lain yang  dimiliki  seorang  nelayan,  diprediksikan  akan meningkatkan pendapatan seorang nelayan.
Nilai  signifikansi  yang  diperoleh  untuk  usaha sampingan yang dimiliki nelayan adalah sebesar 0,055 dan lebih kecil dari 0,10 (α).  Hasil tersebut menunjukan bahwa usaha sampingan berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan seorang nelayan.  Selain hal tersebut, koefisien regresi untuk usaha sampingan yang dimiliki  nelayan  adalah  sebesar  0,126  dan  bertanda
positif  menunjukan  bahwa  pengaruh  yang  terjadi adalah searah. Oleh karena itu, semakin banyak usaha sampingan yang dimiliki seorang nelayan, diprediksikan mampu meningkatkan pendapatan seorang nelayan.

## Implikasi Manajerial
Berdasarkan  variabel  bebas  yang  dianalisis  dengan menggunakan  metode  statistik,  dapat  diketahui bahwa  pendidikan,  luas  tanah,  status  nelayan, pemilikan aset lain dan mempunyai usaha sampingan sangat  berpengaruh  signifikan  terhadap  minat  untuk menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah.
Selain  pendidikan,  pengaruh  dari  menjaminkan atau  mengagunkan  sertifikat  hak  atas  tanah  untuk mendapatkan  modal  berdampak  pada  peningkatan pendapatan  juga.    Namun  demikian,  kondisi  tersebut tidak  berarti  sama  dalam  setiap  keadaan,  melainkan baru  akan  terjadi  apabila  penggunaan  modal  yang diperoleh  digunakan  secara  tepat,  misalnya  membeli alat tangkap baru, memperbaiki alat tangkap yang ada, mengembangkan/membuka  usaha  lain.  Hal  tersebut pada  umumnya  terjadi  pada  nelayan  yang  memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi  sehingga  membuat nelayan  mempunyai  inovasi  untuk  mengembangkan usahanya  sebagai  usaha  sampingan  lain,  selain  dari usaha  penangkapan.    Kondisi  tersebut  pada  akhirnya akan memberikan dampak positif untuk memiliki aset lain,  selain  tanah,  dan  berbagai  hal  positif  lain  yang membuat nelayan menjadi nelayan dengan pendapatan yang  lebih  besar  dibanding  dengan  nelayan  yang memiliki  tingkat  pendidikan  rendah.  Oleh  sebab  itu, agar program sertifikasi tanah nelayan berdampak pada peningkatan pendapatan, terutama  pada  nelayan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga nelayan dapat  memperbaiki  kesejahteraannya.    Dalam  rangka mencapai  hal  tersebut,  nelayan  itu  sendiri  dipandang perlu adanya sebuah upaya untuk memotivasi nelayan mau  menjaminkan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang dimilikinya.
Upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong nelayan mau  menjaminkan/mengagunkan  sertifikat  hak  atas tanah yang dimilikinya,  antara lain:
a. Meningkatkan tingkat pendidikan nelayan
Nelayan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempunyai inovasi yang lebih tinggi, dan mempunyai pemikiran yang lebih maju, serta lebih berani mengambil
risiko sehingga keinginan untuk mencoba usaha-usaha lainnya dan mencari modal dengan cara mengagunkan sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya menjadi lebih tinggi.  Oleh sebab itu, nelayan dan keluarganya perlu didorong agar dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

## b. Pendampingan/bimbingan
Upaya  pendampingan/bimbingan  perlu  dilakukan dalam  rangka  memberikan  pemahaman  manfaat  dari sertifikat hak atas tanah selain untuk kepastian hukum. Pendampingan/bimbingan  ini  juga  dapat  dilakukan untuk mengarahkan bagaimana cara mendapatkan dan memanfaatkan modal agar lebih tepat guna.
d. Pelatihan dan pendidikan
Upaya  ini  untuk  memberikan  dan  meningkatkan keahlian dalam mengembangkan/membuka usaha.
e. Fasilitasi
Memfasilitasi  nelayan  memperoleh  kemudahan mendapatkan modal dengan menjaminkan/ mengagunkan sertifikat hak atas tanahnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan menunjukkan  status  nelayan,  pendidikan,  luas  tanah, memiliki aset lain dan usaha sampingan adalah faktor- faktor    yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  minat untuk  menjaminkan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  di peroleh  dari  “Program  Pemberdayaan  Nelayan  dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas  Tanah”.  Hal  tersebut  ditunjukan  oleh  nilai p- value untuk setiap variabel lebih kecil dari 0,10 dan faktor  pendidikan  mempunyai  pengaruh  signifikansi yang lebih tinggi 0,009 dibanding faktor lainnya.
Dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu  mendorong  nelayan  untuk  menjaminkan/ mengagunkan  sertifikat  hak  atas  tanah  dalam rangka  mendapatkan  modal  untuk  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan nelayan dapat  meningkat  seiring    dengan    meningkatkan pendapatannya dengan menjaminkan sertifikat hak atas
tanah yang dimilikinya apabila pemanfaatannya tepat guna.

## Saran
Hasil  kesimpulan  penelitian  terlihat  banyak  sertifikat hak  atas  tanah  yang  belum  dimanfaatkan  untuk mengakses permodalan maka perlu dilakukan beberapa hal yang disarankan antara lain:
1.  Pascaprogram sertifikasi tanah nelayan, kegiatan  bimbingan  dan  pendampingan  dapat lebih    ditingkatkan  dan  dilaksanakan  secara berkelanjutan.
2.  Koordinasi  dan  komunikasi  seluruh stakeholder lebih  ditingkatkan  agar  program  pascasertifikasi tanah nelayan dapat terwujud.
3.  Perlu ada program-program yang dapat mendorong agar  nelayan  dan  keluarganya  berupaya  untuk meningkatkan pendidikannya sehingga mempunyai inovasi yang lebih tinggi dan lebih berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullatif D. 2005. Dampak program sertifikasi masal terhadap  penyerapan  modal  dalam  menunjang pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM), studi kasus program sertifikasi masal di Kota Cimahi [tesis]. Bandung: Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), ITB. De  Soto  H.  2000. The  Mystery  of  Capital:  Rahasia Kejayaan  Kapitalisme  Barat. Jakarta:  Qalam Jakarta.
Hartmann T, Spit  T. 2015. Dilemmas of involvement in land management – Comparing an active (Dutch) and  a  passive  (German)  approach. Land  Use Policy 42:729–737. http://dx.doi.org/10.1016/j. landusepol.2014.10.004.
Holden ST, Otsuka K.  2014.  The roles of land tenure reforms  and  land  markets  in  the  context  of population  growth  and  land  use  intensification in Africa. Food Policy 48:88–97. http://dx.doi. org/10.1016/j.foodpol.2014.03.005.
Keswell  M,  Carter  MR.    2014.    Poverty  and  land redistribution. Journal  of  Development
Economics 110:  250–261.  http://dx.doi. org/10.1016/j.jdeveco.2013.10.003.
Lin R, Zhu D. 2014.  A spatial and temporal analysis on land incremental values coupled with land rights in China. Habitat International 44:168–176. http:// dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.003. Markussen  T,  Tarp  F.    2014.    Political  connections and  land-related  investment  in  rural  Vietnam. Journal  of  Development  Economics 110
(2014):  291–302.  http://dx.doi.org/10.1016/j. jdeveco.2014.01.011.
Mesman A. 2008. Analisis Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Pengusaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Konawe Selatan [tesis].  Bogor:  Program  Studi  Manajemen  dan Bisnis Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
Midgley  J.    1995. Social  Development. The Developmental  Perspective  in  Social  Welfare.
London: Sage Publications Ltd.
Morshed  MM, Asami Y.  2015. The  role  of  NGOs  in public and private land development: The case of Dhaka city. Geoforum 60: 4–13. http://dx.doi. org/10.1016/j.geoforum.2015.01.001.
Niedertscheider  M,  Kuemmerle  T,  Muller  D,  Karl- Heinz E.  2014.  Exploring the effects of drastic institutional  and  socio-economic  changes  on land  system  dynamics  in  Germany  between 1883 and 2007. Global Environmental Change 28  (2014):  98–108.  http://dx.doi.org/10.1016/j. gloenvcha.2014.06.006.
Ninkya  TJ.  1998.  Land  use  planning  practice  under the  public  land  ownership  policy  in  Tanzania.
Habitat  International 23(1):  135–155.  http:// dx.doi.org/10.1016/S0197-3975(98)00038-1.
Pacione  M.  2013.  Private  profit,  public  interest  and land use planning—A conflict interpretation of residential  development  pressure  in  Glasgow's rural–urban  fringe. Land  Use  Policy 32(May 2013): 61–77. http://dx.doi.org/10.1016/j. landusepol.2012.09.013.
Sukirno.  2006. Makroekonomi  Teori  Pengantar. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
Todaro  M.  2003. Economic  Development  (8th  ed) . New York and London: Addison Wesley.