Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.23373/legitimasi.v11i2.15218
Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Mutiara Fahmi Univevrsitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Azmil Umur Univevrsitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Sinta Kartika Putri Univevrsitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh mutiara.fahmi@ar-raniry.ac.id
Abstract: This article examines the granting of amnesty to perpetrators of political crimes by the President of the Republic of Indonesia. This authority is regulated in the Basic Law of the Republic of Indonesia, 1945, Article 14 paragraph (2), and Emergency Law Number 11,  1954,  Article  1  on  Amnesty  and  Abolition.  Both  of  these  rules  do  not  specifically describe the limitations or types of criminal acts that amnesty may be granted to. The amnesty granted by the President to Baiq Nuril, a victim of sexual harassment involved in cases of infringement of the Information and Electronic Transactions Act, was carried out on the basis of humanity and justice. This policy has influenced the historical changes in amnesty law aimed at non-political cases. The study aims to examine the authority of the President of Indonesia in granting amnesty, reviewed from a fiqh siyasah  perspective. Data  is  obtained  through  library  studies  and  analyzed  using  a  normative  or  doctrinal approach. The results of the study show that the granting of amnesty by the president is a prerogative of the president, as stipulated in the Basic Law of the Republic of Indonesia 1945.  But  in  fiqh  siyasah,  the  essence  of  amnesty  is  forgiveness.  Forgiveness  is  the prerogative of the head of state, aimed at creating greater crimes, and does not violate the provisions  of  the  law  that  have  been  established.  The  President's  policy  of  granting amnesty in non-political cases is in accordance with the provisions of the fiqh siyasah, because the concept of amnesty in the law and the notion of forgiveness in the fiqh siyasah are equally based on the interests of the state and the crime of the community. Historical facts show that  the Prophet Muhammad and  the  caliphs after him gave forgiveness to rebels, war criminals, and non-political criminals.
Keywords: Amnesty, Presidential Authority , Fiqh Siyasah
Abstrak: Artikel ini mengkaji pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana politik oleh Presiden Republik Indonesia. Wewenang ini diatur dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954  Pasal  1  tentang  Amnesti  dan  Abolisi.  Kedua  aturan  ini  tidak  menjelaskan  secara spesifik batasan atau jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti.  Pemberian amnesti oleh  Presiden  kepada  Baiq  Nuril,  seorang  korban  pelecehan  seksual  yang  terlibat  kasus pelanggaran  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilakukan  atas  dasar kemanusiaan dan keadilan. Kebijakan ini memberi dampak pada perubahan sejarah hukum pemberian  amnesti  ditujukan  pada  kasus  non  politik.  Studi  ini  bertujuan  mengkaji kewenangan Presiden Indonesia dalam memberikan amnesti ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.  Data  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  dianalisis  menggunakan  pendekatan yuridis-normatif atau doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti oleh  Presiden  merupakan  hak  prerogatif  Presiden  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun dalam fiqh siyasah, esensi amnesti adalah  pemaafan.  Pemaafan  adalah  hak  prerogatif  kepala  negara  ditujukan  untuk menciptakan kemashlahatan yang lebih besar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Kebijakan Presiden memberikan amnesti dalam kasus non politik sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah, karena konsep amnesti dalam undang-undang dan konsep pengampunan  dalam fiqh  siyasah  sama-sama  didasarkan  demi  kepentingan  negara  dan kemashlahatan  ummat.  Fakta  sejarah  menunjukka  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para khalifah  setelahnya  pernah  memberikan  pengampunan  kepada  para  pemberontak  dan penjahat perang dan pada kasus pidana non politik.
Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Amnesti, Fiqh Siyasah

## A. Pendahuluan
Para  ahli  hukum  memaknai  amnesti  sebagai  peniadaan  atau  penghapusan tanggung  jawab  pidana,  sebuah  tindakan  atau  penghapusan  tanggung  jawab   pidana maupun  perdata  yang  kewenangannya  berada  ditangan  Presiden. 1 Amnesti  kerap diartikan  sebagai  tindakan  pengampunan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap tindakan seseorang khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik atau kejahatan  politik  pada  masa  lalu.  Perlu  diketahui  bahwa  dengan  pemberian  amnesti, maka  semua  akibat  terhadap  orang-orang   yang telah  melakukan  suatu  tindak  pidana akan dihapuskan. 2
Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden  dalam bidang yudikatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945  yang  terdiri  dari  beberapa  hak-hak  lainnya,  yakni  abolisi,  grasi  dan  juga rehabilitasi.  Presiden  memberikan  amnesti  terhadap  seorang  terpidana  berdasarkan statusnya  sebagai  kepala  Negara  bukan  kepala  pemerintahan.  Artinya  wewenang  ini hanya bisa  diberikan oleh Presiden sebagai  wakil  tertinggi  dari  sebuah  Negara  dengan
1 Lisa  J.  Laplante,  “Outlawing  Amnesty:  The  Return  of  Criminal  Justice  in  Transitional  Justice Schemes,” Virginia Journal of International Law 50, no. 1 (2009).
2 Keputusan  Presiden  Nomor:  180  Tahun  1959  Tanggal:  15  Agustus  1959  Tentang  Pemberian Amnesti dan Abolisi.
alasan demi kepentingan dan keutuhan Negara. 3
Adapun  hak  dan  kewenangan  Presiden  dalam  memberikan  amnesti  terdapat dalam beberapa peraturan berikut:
1. Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945:
“ Presiden  memberikan  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ”
2. Undang-Undang darurat nomor 11 tahun 1954 Pasal 1: “ Presiden, atas kepentingan Negara,  dapat  memberikan  amnesti  dan  abolisi  kepada  orang-orang  yang  telah melakukan suatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat  nasihat  tertulis  dari  Mahkamah  Agung  yang  menyampaikan  nasihat  itu atas permintaan Menteri Kehakiman. ”
3. Undang-Undang  nomor  19  tahun  1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  19: “ Demi  kepentingan  revolusi,  kehormatan  Negara dan  Bangsa  atau  kepentingan  masyarakat  yang  sangat  mendesak,  Presiden  dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. ”
Menurut  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945,  kekuasaan  Presiden  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  tersebut  merupakan konsekuensi  dari  kedudukan  Presiden  sebagai  kepala  Negara.  Sepanjang  sejarah  dan praktik  ketatanegaraan  yang  ada  di  Indonesia,  amnesti  hanya  diberikan  terhadap terpidana yang terlibat tindak pidana yang bersifat politik. Dalam perkembangan sejarah baru,  hak  amnesti  telah  diberikan  oleh  Presiden  kepada  Baiq  Nuril  Maknun,  seorang korban pelecehan seksual yang terlibat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (ITE).  Baiq  Nuril  mengajukan  amnesti  setelah  permohonannya untuk dilakukan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung. 4
Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap Baiq Nuril berlandaskan kemanusiaan dan  keadilan,  menjadi  yurisprudensi  pertama  yang  dapat  dijadikan  rujukan  terhadap kasus-kasus serupa pada masa yang akan datang. Kejadian  ini menjadi  hal  baru  dan mengubah  sejarah  Indonesia  dimana  amnesti  diberikan  kepada  kasus  non  politik. Dengan ditetapkannya amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun, maka akibat hukum pidana yang ditimbulkan kepadanya akan dihapuskan. 5
Dalam perspektif politik Islam ( fiqh siyasah ) tidak ada kalimat yang menjelaskan tentang amnesti secara langsung. Namun, istilah pengampunan hukuman sering disebut
3 Suyogi Imam Fauzi, “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif,” Ukum & Pembangunan 51, no. 3 (2020).
4 Mochamad Januar Rizki, Hikmah Kasus Baiq Nuril, Momen Tepat Revisi UU ITE , 26 Juli 2019. Diakses melalui situs: https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5d3af0b0580b9/hikmah- kasus-baiq-nuril-momen- tepavisi-uu-ite?page=all Pada tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10.57 WIB
5 Tim  Kompas.com, Pengacara  Baiq  Nuril:  Pertama  Kali  Amnesti  Diberikan  Atas   Nama Kemanusiaan, tanggal 30 Juli 2019. Diakses melalui situs:
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/30/08132331/pengacar  a- baiq-nuril-pertama-kali-amnesti-deberikan-atas-nama-kemanusiaan  Pada  tanggal  24  Agustus 2020 Jam 11.26 WIB
dengan istilah al-syafa ’ at dan al- ‘ afwu . 6 Kata al- ‘ afwu dan al-syafa ’ at ini hanya menjadi hak untuk korban atau keluarga  dari pihak korban. Kata al- ‘ afwu dalam prakteknya digunakan dalam  bentuk  pencabutan  tuntutan  hukum  atas  terpidana,  sementara  kata al-syafa ’ at menurut  al-Mawardi  berarti  pengguguran  atau  pengampunan.  Namun  dari  pengertian keduanya mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu persoalan  penyelesaian kasus tindak pidana yang terlibat antara korban dan pelaku. 7
Terkait  dengan  pengampunan,  terdapat  beberapa  dalil  di  dalam al- Qur’an yang menjadi dasar adanya jenis-jenis pengampunan ( syafa ’ at ) seperti ditegaskan dalam surat an- Nisa’ ayat 85:
“ Barang siapa memberikan syafa‟at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala)  dari  padanya.  Dan  barang  siapa  yang  memberikan  syafaat  yang  buruk niscaya ia akan memiliki bagian (dosa) daripadanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu ”.
Ayat  ini  mengandung  arti  bahwa syafa’at memang  ada  di  dunia  dan  diberikan kepada  orang  lain  yang  sedang  membutuhkannya,  seperti  halnya  dari  kepala  negara kepada rakyatnya. Secara  umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa’at berupa  bantuan,  baik  itu materil,  moril  ataupun  pertolongan  lainnya  sesuai kebutuhan  orang  yang  meminta syafa’at adalah  tindakan  terpuji. 8 Meski  demikian, pemberian syafa’at kepada terpidana atau terhukum tidak serta merta dapat diberikan jika dipandang dari sudut politik Islam ( siyasah ) maupun hukum pidana Islam ( Jinayah ). Pada posisi ini maka kajian ini menjadi penting untuk dibahas.
Uraian  di  atas  menunjukkan  adanya  perbedaan  dalam  pemberian  amnesti  di Indonesia dengan “ amnesti ” berdasarkan hukum Islam, maka kajian ini difokuskan untuk menganalisis  kewenangan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  pemberian  amnesti menurut  perspektif Fiqh  Siyasah .  Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, dengan  pendekatan  yuridis-normatif-doktrinal. 9 Data  kepustakaan  adalah  data  utama untuk  dianalisis  dengan  berbagai  pasal-pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan tentang tema kajian ini. 10 Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, suatu pendekatan bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan  obyektif,  dengan  cara  mengumpulkan,  mengevaluasi,  memverifikasikan  dan mensistesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan  memperoleh  kesimpulan yang kuat. 11
6 Taufik Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).; Ahmad Agus  Ramdlany,  “Restorative  Justice  in  Islamic  Legal  Philosophy  Perspective,” International  Journal  of Business, Economics and Law 24, no. 2 (2021).
7 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah (Kairo: Dar Al-Fikr, 1960).
8 Abu Al A`la Al-Maududi, Islamic Law and Constitution (Islamic Publication, 1977).
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 7th ed. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 3.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), 52. 11 Akh.Minhaji, Sejarah Sosial Dalam Studi Islam Teori, Metodologi, Dan Implementasi (Yogyakarta: Suka Press, 2013).
Teknik analisis konten ( conten analisis) juga digunakan dalam penelitian ini. Yakni sebuah  teknik  yang  digunakan  untuk  menarik  sebuah  kesimpulan  usaha-usaha menemukan  karakteristik  pesan,  dan  dilakukan  secara  objektif  dan  sistematis.  Dalam menganalisis  data  digunakan  logika  berpikir  secara  komparatif-deduktif.  Metode komparatif  merupakan  cara  yang  dilakukan  untuk  membandingkan  fenomena  yang terjadi dari masa kemasa. Seperti  bagaimana  pemberian  maaf  pada  masa  kenabian  dan pada  masa sekarang. Sedangkan logika induktif adalah metode pemikiran dari umum ke khusus. 12 Jadi penalaran komparatif deduktif merupakan pengambilan suatu kesimpulan dari peristiwa yang telah dibandingkan dalam bentuk yang lebih khusus.

## B. Amnesti dalam Hukum Positif Indonesia
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), amnesti merupakan pengampunan atau  penghapusan  hukuman  yang  diberikan  kepala  Negara  kepada  seseorang  atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. 13 Amnesti juga dapat diartikan sebagai hak prerogatif  Presiden  selaku  kepala  negara  untuk  menghentikan proses  peradilan  pidana  disemua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. 14
Amnesti  memiliki  perbedaan  dengan  grasi,  abolisi  atau  rehabilitasi  meskipun sama-sama merupakan hak prerogatif Presiden, dikarenakan amnesti ditujukan kepada orang  banyak.  Dalam  sejarah  perpolitikan  Indonesia,  pemberian  amnesti  pernah diberikan oleh suatu Negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemogokan kaum buruh  atau  suatu  pemberontakan  yang  membawa  akibat  luas  terhadap  kepentingan Negara.
Amnesti yang dimaksud disini merupakan suatu pernyataan terhadap seseorang ataupun  sekelompok  orang  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  untuk menghilangkan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. Amnesti  diberikan  kepada  orang-orang  yang  sudah  ataupun  yang  belum  dijatuhi hukuman,  yang  sudah  ataupun  yang  belum  diadakan  pengusutan  atau  pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Amnesti  yang  merupakan  hak  prerogatif  Presiden  ini  sesuai  dengan  ketentuan yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum  dilakukannya  amandemen,  pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945 tentang  amnesti  dan  abolisi,  menyebutkan  bahwa  pemberian  amnesti  mutlak  berada ditangan Presiden. Kemudian setelah amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, menambahkan bahwa dalam memberikan amnesti Presiden diharapkan memperhatikan pertimbangan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun lembaga ini tidak mempengaruhi hak mutlak Presiden.
12 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, 2013), 93.; Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . 13 https://kbbi.web.id/amnesti.html diakses pada tanggal 13 November 2020 14 Kemendikbud, “KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2019.
Selain  Undang-Undang  Dasar  1945  ketentuan  tentang  amnesti  dan  abolisi  di Indonesia belum diatur secara khusus. Hingga sampai saat ini, Indonesia masih memakai Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  tahun  1954  tentang  amnesti  dan  abolisi  sebagai acuan.  Pasal  1  Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  tahun  1954  tersebut  mengatur Presiden  atas  kepentingan  negara  dapat  memberi  amnesti  dan  abolisi  kepada  orang- orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. 15 Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk persengketaan politik, yang pada saat itu terjadi antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda seperti halnya yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat tersebut.
Selain kedua Undang-Undang diatas, pengertian amnesti juga disinggung dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.  Amnesti  dalam  undang-undang  ini  merupakan  pengampunan  yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 16
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain amnesti, Presiden juga memiliki beberapa hak lainnya yakni abolisi, grasi dan rehabilitasi. Dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA). Kemudian dalam pasal 14 ayat (2) menyebutkan  bahwa  memberikan  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain  keempat  hak  diatas,  Presiden  juga  memiliki  beberapa  hak  lainnya, diantaranya;  hak  mengangkat  dan  memberhentikan  kepala  kepolisian  republik Indonesia,  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri-menteri,  membuat  perjanjian internasional  dengan  negara  lain,  memberi  gelar  dan  tanda  jasa  maupun  tanda kehormatan,  mengangkat  dan  menerima  penempatan  duta,  peresmian  anggota  badan pemeriksa  keuangan,  penetapan  hakim  agung,  penetapan  anggota  hakim  mahkamah konstitusi serta pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial. 17
Secara  umum,  sumber  kewenangan  pemerintahan  yang  terdapat  di  Indonesia dibagi menjadi tiga bagian. Pertama , kewenangan atribusi , yakni pemberian wewenang pemerintahan  oleh  pembuat  undang-undang  kepada  organ  pemerintahan. Kedua, kewenangan  delegasi ,  yakni  adalah  pelimpahan  wewenangan  pemerintahan  dari  satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga , kewenangan mandat , yakni  suatu  kewenangan  yang  terjadi  jika  organ  pemerintahan  mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. 18
Hak Presiden dalam memberikan amnesti dalam penelitian ini tergolong ke dalam
15 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 Tentang Tentang Amnesti dan Abolisi 16 Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2004  Pasal  1  Ayat  (9)  Tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi
17 Sujatmiko Sujatmiko and Willy Wibowo, “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (2021).
18 Edie  T.  Hendratno, Negara  Kesatan,  Desentralisasi  Dan  Federalisme, (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2009), 82.
jenis kewenangan  atribusi ,  sebuah  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  14  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat serta Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Pasal 1 tentang Amnesti dan Abolisi .
Mekanisme  dalam  pemberian  amnesti  diwujudkan  dalam  bentuk  keputusan Presiden.  Sepanjang  penelusuran,  peneliti  belum  menemukan  peraturan-peraturan pelaksana atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tahapan pengajuan amnesti, baik  itu  dalam  Undang-Undang  maupun  dalam  turunannya.  Menurut  Arsil,  seorang peneliti senior di  Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) -dalam praktiknya-  usulan  amnesti  biasanya  ada  karena  momentum-momentum  tertentu, misalnya  peristiwa  perjanjian  Helsinki.  Sekretariat  negara  kemudian  membuat  usulan daftar  nama-nama  narapidana  yang  akan  mendapat  amnesti.  Selanjutnya  setelah melakukan  penelaahan  internal,  usulan  tersebut  dikirimkan  ke  DPR  untuk  mendapat tanggapan.  Setelah  DPR  memberikan  pendapat,  jika  menurut  Presiden  amnesti  tetap perlu  diberikan,  maka  Presiden  akan  menerbitkan  keputusan  mengenai  amnesti.  Atas dasar keputusan tersebut, maka narapidana yang disebut namanya akan dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan. 19
Pemberian amnesti berdasarkan pertimbangan yang mengikut-sertakan lembaga legislatif yang akan bermusyawarah dengan komisi yang membidangi masalah hukum, yaitu komisi III DPR. Dalam memberikan pertimbangan ini selain DPR, juga melibatkan beberapa  menteri  yang  bersangkutan  seperti  menteri  sekretaris  negara  dan  menteri hukum  dan  HAM.  Peran  DPR  dalam  memberikan  pertimbangan  hanya  terbatas  pada memberikan  rekomendasi  bukan  persetujuan  dan  juga  dalam  hal  konsiderans, mengingat, menimbang, memperhatikan kemudian memberikan amnesti dan abolisi. 20 Berdasarkan rancangan laporan singkat dari rapat kerja Komisi III DPR RI yang diadakan bersama Menkopolhukkam tentang permohonan pertimbangan terkait amnesti dan/atau  abolisi  terhadap  Nurdin  bin  Ismail  Amat  alias  Nurdin  Abu  Minim  alias  Din Minimi beserta kelompoknya, pertimbangan amnesti dan abolisi terhadap tahanan politik Papua,  Presiden  menyampaikan  permohonan  pertimbangan  terkait  amnesti  kepada ketua DPR RI, kemudian ketua DPR RI akan memutuskan kepada siapakah pertimbangan tersebut  diserahkan.  Sepanjang  sejarah  pertimbangan  ini  biasanya  diserahkan  kepada komisi III DPR RI yang terkait dengan hukum, HAM dan keamanan.
Dalam rapat tersebut Monkopolhukkam akan membahas tentang kelayakan atau syarat  seseorang  mendapatkan  amnesti,  dimana  salah  satunya  merupakan  perbuatan pidana yang dilakukan harus perbuatan pidana yang berhubungan dengan politik. Dalam
19 Abi  Jam’an  Kurnia, Tahapan  Pengajuan  Amnesti ,  27  Mei  2019.  Diakses  melalui  situs: https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/Pada tanggal 1 Desember 2020, Jam 02.53 WIB
20 Sabiqinal  Awwalin, Pemberian  Amnesti  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Politik  di  Indonesia  Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, Sekripsi , Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010, hlm.
menimbang kelayakan pemberian amnesti, serta untuk meyakinkan DPR RI, maka harus dilakukan  kajian  yuridis  dan  pendapat  para  pakar  hukum  pidana  serta  harus  adanya kajian dari Kapolri dan Jaksa Agung yang dituangkan dalam pernyataan bahwa perbuatan yang  dilakukan  termasuk  kategori  pidana  politik  dan  rekomendasi  dari  Menkumham. Setelah  itu,  Komisi  III  DPR  RI  menerima  pembahasan  yang  dipaparkan  oleh Menkopolhukam  dan  yang  terakhir  DPR  RI  akan  memberikan  pertimbangan  dalam pemberian amnesti oleh Presiden. 21
Pada  masa  kepemimpinan  Presiden  Soekarno,  para  terpidana  yang  diberikan amnesti  dan  abolisi  diminta  untuk  bersumpah  menurut  agama  masing-masing  serta menandatangani  sumpah.  Adapun  lafal  sumpah  pada  saat  itu  adalah  sebagai  berikut: “Saya  bersumpah setia  kepada  Undang-Undang  Dasar,  Manifestasi  Politik  yang  telah menjadi  Garis-Garis  Besar  daripada  Haluan  Negara,  Nusa  dan  Bangsa,  Revolusi  dan Pemimpin  Besar  revolusi.”  Sesuai  keadaan  saat  itu,  sumpah  dilakukan  di  hadapan penguasa  setempat,  yaitu  Penguasa  Keadaan  Bahaya  Daerah  atau  Kepala  Perwakilan Republik  Indonesia  di  Luar  Negeri  atau  Gubernur  Kepala  Daerah  atau  pejabat  yang ditunjuk olehnya. 22
Berdasarkan rancangan laporan singkat dari rapat kerja Komisi III DPR RI yang diadakan bersama Menkopolhukkam, mekanisme pemberian amnesti dapat disimpulkan berdasarkan diagram berikut ini:

## Gambar 1. Mekanisme pemberian amnesti berdasarkan peraturan perundang-undangan
21 www.dpr.go.id, Rancangan Laporan Singkat dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan mentri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menkopolhukkam), 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/pdf. pada tanggal 08 Januari 2021 jam 07. 15
22 Purnomo, Ini  Grasi  dan  Amnesti  yang Diberikan  Presiden RI ,  30  Januari  2017.  Diakses  melalui situs:  https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/  Pada  tanggal 10 Desember 2020 Jam 08.17 WIB.
Presiden DPR RI Menkopolhukkam Komisi III DPR RI Menkumham Kapolri Jaksa Agung Rekomendari untuk memberikan amnesti Pakar hukum pidana
Keterangan: Presiden memberikan surat permohonan pemberian pertimbangan kepada  DPR  RI,  kemudian  DPR  RI  menunjuk  Komisi  III  DPR  RI  sebagai  instansi  yang terkait.  Komisi  III  DPR  RI  melakukan  rapat  dengan  dengan  Menkopolhukkam.  Untuk meyakinkan  DPR  RI,  Menkopolhukkam  telah  lebih  dulu  meminta  rekomendasi  dari Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri dan pakar hukum yang terkait dan telah melakukan kajian  yuridis  tentang  jenis  pidana  yang  dilakukan.  Kemudian  Menkopolhukkam menjelaskan  pembahasan  tersebut  kepada  Komisi  III  DPR  RI.  Setelah  menerima pembahasan,  Komisi  III  DPR  menyampaikan  kepada  DPR  RI,  kemudian  DPR  RI menyampaikan  pertimbangan  tersebut  kepada  Presiden.  Setelah  mendapat pertimbangan,  berdasarkan  hak  prerogatifnya  Presiden,  maka  Presiden  akan mengeluarkan putusannya untuk memberikan amnesti ataupun tidak.
Dalam  sejarah  perpolitikan  di  Indonesia,  amnesti  telah  ada  sejak  masa kepemimpinan  Presiden  Soekarno,  amnesti  pernah  diberikan  kepada  beberapa  orang atau kelompok yang terlibat dalam pidana politik. Amnesti yang diberikan oleh Presiden dilakukan  berdasarkan  alasan-alasan  yang  berbeda-beda,  mulai  dari  kepentingan  dan keamanan negara, demi kepentingan politik negara dan juga demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan.
Demi  pertimbangan  kepentingan  keamanan  dan  ketertiban  negara,  amnesti pernah diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Sementara untuk kepentingan politik contohnya amnesti yang diberikan Presiden Gus Dur terhadap Budiman Sudjatmiko yang merupakan aktifis yang dibui pada masa Orde Baru yang dianggap sebagai dalang kerusuhan pada 27 Juli 1996. Kasus yang menimpa Baiq Nuril, Presiden Joko Widodo juga ikut memberikan amnesti  kepada  Baiq  Nuril  untuk  masalah  keadilan  dan  kemanusiaan  terhadap  kasus pelanggaran UU ITE.
Selain itu masih banyak lagi amnesti yang pernah diberikan oleh para Presiden RI dalam  berbagai  kasus  dengan  berbagai  pertimbangan.  Misalnya  pada  masa  Presiden Soekarno,  amnesti  dan  abolisi  pernah  diberikan  kepada  orang-orang  yang  terlibat pemberontakan seperti:
a. Pemberontakan  Daud  Beureu ’ eh  di  Aceh  yang  mendapatkan  amnesti  dan  abolisi berdasarkan Keppres No. 180 tahun 1959,
b. DI/TII Kahar Muzakardi Sulawesi Selatan yang diberikan amnesti dan abolisi melalui Keppres No. 303 tahun 1959,
c. Pemberontakan  PRRI  dan  Permesta  yang  mendapat  amnesti  dan  abolisi  setelah bersedia  membuat  kesepakatan  dengan  pemerintah,  berdasarkan  Keppres  No.  322 tahun 1961,
d. Secara  lebih  luas,  Presiden  Soekarno  kemudian  menerbitkan  lagi  Keppres  No.  449 tahun  1961  tentang  Pemberian  Amnesti  dan  Abolisi  kepada  Orang-Orang  yang Tersangkut dengan Pemberontakan. 23
23 Imam Fauzi, “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif.” ; Siti Rakhma Mary Herwati, Pemberian Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang
Pada masa Orde Baru, Presiden Suharto pernah memberikan amnesti kepada para pengikut gerakan Fretilin yang berdiam di dalam maupun di luar negeri melalui Keppres Nomor  63  tahun  1977.  Melalui  keputusan  ini  dinyatakan  bahwa  amnesti  umum  dan abolisi  diberikan  “untuk  kepentingan  Negara  dan  kesatuan  bangsa,  serta  dalam  usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur”. 24
Paska Orde Baru,  yakni pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie amnesti pernah diberikan kepada beberapa orang aktivis yang menjadi tahanan politik seperti:
a. Sri  Bintang  Pamungkas  dan  Muchtar  Pakpahan.  Mereka  yang  dipenjara  dengan tuduhan  subversif,  amnesti  diberikan  oleh  Presiden  B.J.  Habibie  yang  dikukuhkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 1998.
b. Pemberian amnesti terhadap 18 tahanan politik dari Papua, Aceh, dan Timor-Timur melalui Keppres Nomor 123 tahun 1998. 25
c. Pemberian amnesti kepada 20 tahanan politik Timor-Timur yang dituangkan dalam Keppres Nomor 202 tahun 1998. 26
Kemudian  pada  masa  Reformasi,  tepatnya  pada  tanggal  10  Desember  1999 Presiden  Abdurrahman  Wahid  memberikan  amnesti  kepada  Budiman  Sudjatmiko. Budiman  merupakan  seorang  aktivis  Partai  Rakyat  Demokratik  (PRD)  yang  menjadi buronan  pada  masa  rezim  Orde  Baru  dikarenakan keterlibatannya  terhadap  peristiwa Kudatuli yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996  di kantor PRD, Jalan Diponegoro, Jakarta. Bentuk  amnesti  yang  diberikan  oleh  Presiden  Abdurrahman  Wahid  kepada  Budiman berupa pengurangan masa tahanan. Budiman yang divonis 13 tahun penjara, kemudian hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun penjara setelah mendapat amnesti melalui Keppres  Nomor  159  tahun  1999.  Selain  Budiman,  Gus  Dur  juga  memberikan  amnesti untuk 91 tahanan politik dari Timor-Timur, aktivis Islam,  kasus 1965  dan sebagainya. Gusdur  memberikan  amnesti  secara  berturut-turut  melalui  Keppres  Nomor  157-160 tahun 1999. 27
Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah memberikan amnesti  dan  abolisi  kepada  setiap  orang  yang  terlibat  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM), setelah  penandatanganan  nota  kesepahaman  (MOU  Helsinki)  antara  pemerintah Republik  Indonesia  dengan  GAM  di  Helsinski,  Finlandia  pada  15  Agustus  2005  yang dikukuhkan melalui Keppres Nomor 22 tahun 2005. Pemberian amnesti dan abolisi ini
Agraria Demi Keadilan (Bogor: Sajogyo Institude, 2015), 11 – 12.
24 Indonesiabaik.id, Sejarah  Pemberian  Amnesti  Presiden  Indonesia, 2019.  Diakses  melalui  situs: http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia  Pada  tanggal  10 Desember 2020 Jam 7.51 WIB
25 Purnomo, Ini  Grasi  dan  Amnesti  yang Diberikan  Presiden RI ,  30  Januari  2017.  Diakses  melalui situs:  https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/  Pada  tanggal 10 Desember 2020 Jam 12. 17 Wib.
26 Herwati, Pemberian Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan .
bertujuan untuk mengakhiri konflik secara permanen dan menciptakan perdamaian di Aceh. 28
Pada masa Presiden Jokowi Dodo, salah satu contoh kasus yang pernah diberikan amnesti  ialah  pada  kasus  Baiq  Nuril,  seorang  korban  pelecehan  seksual  yang  terlibat dalam  kasus  pelanggaran  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE). Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di tetapkan dalam Keppres Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di Istana Bogor. Amnesti tetap diberikan kepada  Baiq  Nuril  dengan  alasan  keadilan  dan  kemanusiaan.  Komisi  III  DPR  RI memberikan  pertimbangan  bahwa  Baiq  Nuril  berhak  dan  layak  mengajukan  amnesti, karena amnesti yang diajukan tidak harus hanya terhadap kasus-kasus politik. Namun, amnesti juga dapat diberikan kepada seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum. Kasus  ini  dapat  dijadikan  yurisprudensi  bagi  kasus-kasus  serupa  yang  mungkin  akan terjadi nanti kedepannya.

## C. Amnesti dalam Fiqh Siyasah
Menurut  Ahmad  Sukardja  dalam  Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam, fiqh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum,  peraturan, dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemegang  kekuasaan  yang  bernafaskan  ajaran  Islam. Dalam  istilah  dunia  modern,  istilah fiqh  siyasah juga  sering  disebut  sebagai  ilmu  tata negara yang berdasarkan ajaran Islam.
Dalam fiqh siyasah , amnesti sering disebut dengan istilah pengampunan hukuman. Dalam  peradilan  Islam,  pengampunan  dikenal  dengan  istilah al- ‘afwu dan asy-syafa ’ at. Kata al- ‘afwu merupakan kalimat yang berbentuk isim yang ditandai dengan adanya kata al pada  awal  kalimat,  atau  bisa  disamakan  dengan  bentuk  masdar  yakni ‘afwun yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan. 29 Sedangkan  menurut  istilah  sebagaimana  yang  didefenisikan  oleh  Abu  al- Husain  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyya  al-razy, al- ‘afwu adalah  setiap  pembuat  dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapus sebab telah mendapat pengampunan. 30
Dalam al- Qur’an terdapat beberapa dalil yang menjelaskan te rkait pengampunan, diantaranya Surat al- A’raf (7) ayat 199:
يلهالجا نع ضرعاو فرعلبارماو وفعلا ذخ
Artinya: “ Jadilah engkau pemaaf (mudah memafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang,  dan  janganlah  membalas)  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  makruf (perkara  kebaikan),  dan  berpalinglah  daripada  orang-orang  bodoh  (janganlah engkau melayani kebodohan mereka) . ”
28 Sujatmiko  and  Wibowo,  “Urgensi  Pembentukan  Regulasi  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  Dan Rehabilitasi.”
29 Ibn al-Mandhur, Lisan al-Arabi, (Kairo: Daar al- Ma‟rif, tth), Jild 4, 3018.
30 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, Mujmal al-Lughah , (Beirut: Daar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 472.
Menurut  Hamka,  ayat  di  atas  menjelaskan  tentang  suatu  pedoman  perjuangan yang  diperingatkan  Allah  SWT  kepada  Rasul-Nya.  Lebih  tepatnya  ayat  tersebut merupakan  bimbingan  atas  Rasulullah  SAW  di  dalam  memimpin  umat.  Terdapat  tiga unsur yang harus dipegang teguh dalam menghadapi pekerjaan besar dalam menegakkan dakwah  kepada  umat  Islam,  yakni:  menjadi  seorang  pemaaf,  menyuruh  orang-orang untuk mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Tiga unsur inilah yang  menjadi  ajaran  yang  diberikan  Allah  SWT  kepada  Rasul  SAW  dalam  memimpin umatnya, menyatu-padukan pengikutnya, menangkis serangan dan menolak segala bala bencana. 31
Selain  dalam  al- Qur’an,  perintah  pemaafan  juga  terdapat  dalam  hadits  Nabi . Pemaafan  yang  diberikan  terhadap  perkara  tindak  pidana  yang  masih  memungkinkan untuk diberikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra.:
تدجو ناف تمعطت ساام يملسلما نع دودلحا اوءردا نا مامالا ناف لهيبس اولفخ اجرمخ لمسملل ةبوقعلا في ءىطيخ نا نم له يرخ وفعلا في ءىطيخ

## 32
Artinya:  “ Hindarilah  oleh  kalian  hukuman  hudud  atas  sesama  muslim  semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman .”
Dari hadis di atas, para ulama merumuskan sebuah kaedah fiqh sebagai berikut:
ةبوقعلا في ءىطيخ نا نم له يرخ وفعلا في ءىطيخ نا مامالا ناف
Artinya: ” Sungguh  kesalahan  seorang  pemimpin  dalam  mengampuni  lebih  baik daripada kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman. ”
Keterangan  dari  hadis  diatas,  merupakan  sandaran  hukum  bagi  seorang  hakim maupun penguasa yang mempunyai otoritas dalam memutuskan sesuatu perkara, apabila menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan atau yang dituduhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, terhadap  putusan yang akan dijatuhkan, maka  lebih  baik  dimaafkan.  Sebab  pemaafan  merupakan  salah  satu  alternatif  untuk menghindari hudud 33 yang masih diragukan pembuktiannya, sehingga memaafkan lebih baik daripada keputusan yang salah dalam menghukum seseorang. 34
31 Hamka, Tafsir Al- Azhar Juzu’ 9 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 221.
32 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa At -Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 436.
33 Hudud adalah hukuman yang merupakan hak Absolot Allah swt yang telah ada ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadis serta tidak dapat digugurkan, baik oleh individu maupun kelompok. Hudud terdiri  dari  enam  macam  jenis:  pencurian  ( sariqah ),  zina,  menuduh  berzina  ( qazaf ),  minum  khamar, perompak ( hirabah ), pemberontakan ( bughah ), dan keluar dari Islam ( riddah ). Dedy Sumardi, “ Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An- Na’im,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 35, no. 2 (2011): 372 – 90, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149.
34 Mohammad  Hashim  Kamali,  “Exploring  Facets  of  Islam  on  Security  and  Peace:  Amnesty  and Pardon in Islamic Law,” ICR Journal 3, no. 3 (2012), https://doi.org/10.52282/icr.v3i3.536.
Jika  tindakan  hakim  dalam  memaafkan  tersangka  pada  kasus jinayath  al-hudud yang  belum  pasti  pembuktiannya,  maka  hal  tersebut  merupakan  tindakan  yang dianjurkan agama meskipun hukuman tersebut pada dasarnya adalah hak absolut Allah, maka pemberian maaf oleh pemimpin dalam kasus hukuman ta’zir 35 jauh lebih mudah untuk  dipahami  dan  dilaksanakan  karena  merupakan  kewenangan  para pemimpin/ waliyul amri dalam menilai maslahat dan mafsadat dari sebuah sanksi atau hukuman. Sementara untuk kasus hukuman pembunuhan atau melukai anggota tubuh ( qishash ) 36 merupakan hak dominan korban atau ahli waris korban untuk melanjutkan tuntutan  atau  memilih  untuk  memaafkan  pelaku.  Jika  memaafkan  yang  dipilih  maka hukumannya beralih kepada kompensasi materi ( diyat ).
Menurut al-Mawardi, mekanisme pemberian pengampunan di dalam Islam, tidak diperbolehkan  pada  hukuman hudud (hukuman  syar’i) ,  namun  diperbolehkan  pada hukuman ta’zir (sanksi disiplin). 37 Mekanisme pemberian maaf dalam Islam dapat dilihat berdasarkan diagram dibawah ini:
Gambar 2. Mekanisme pemberiaan pengampunan dalam hukum Islam
Mekanisme pemberian maaf  dalam  Islam dapat dibagi menjadi  tiga, yakni pada
35 Ta’zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim atau pemimpin karena tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan al-Hadis
36 Qishash adalah hukuman yang setimpal terkait hilangnya nyawa maupun luka-luka pada anggota tubuh manusia. Ketentuan hukuman Qishash telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadis.
37 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah , 274.
Ta’zir Tidak dimaafkan oleh wali  orban/ahli Diperiksa oleh Hakim Diperiksa Qishash Hudud Pemaafan Dimaafkan oleh wali korban/ahli waris Diputuskan sesuai hukum hudud Dihukum Diyat Diampunkan jika terdapat kemashlahatan Dihukum sesuai putusan
pidana hudud ,  tidak  ada  pemaafan  terhadap  pidana hudud karena  perkara  tersebut menjadi  hak  Allah  SWT. 38 Setelah  diperiksa  oleh  hakim/kepala  negara,  maka  akan  di putuskan sesuai ketentuan hudud , dan jika terdapat keraguan terhadap pidana atau tidak terpenuhinya batas pidana hudud , maka perkara  tersebut  dikembalikan kepada hakim dalam memutuskan.  Kemudian pada  pidana ta’zir akan diperiksa oleh hakim ataupun kepala negara, karena tidak ada ketentuannya di dalam nash , sehingga hakim perlu untuk memutuskan  apakah  dihukum  atau  diberi  kemaafan  jika  terdapat  kemashlahatan. Adapun pada pidana qishash , pengampunan menjadi hak korban ataupun keluarga. Jika dimaafkan, maka akan diganti dengan diyat , akan tetapi jika wali korban/ahli waris tidak memaafkan, maka tetap akan dihukum sesuai ketentuan qishash.
Dalam  sejarah  Islam,  pemberian  maaf  sudah  ada  sejak  pada  masa  nabi Muhammmad  SAW,  serta  banyak  juga  dipraktikkan  oleh  para  sahabat-sahabat  yang menjadi  Khalifah  setelah  Nabi  Muhammad  SAW.  Pemberian  maaf  sudah  ada  ketika peristiwa Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah) pada tahun ke-8 Hijriyah (630 M). Pada saat itu Nabi beserta 10.000 orang Muslim lainnya pergi ke Mekkah dan mengambil alih Makkah dari kafir Quraisy tanpa ada perlawanan. Mereka menyerah dengan damai dibawah  pimpinan  Abu  Sufyan  sebagai  kepala  suku. Baitullah  Ka’bah  yang  mulia disucikan dari semua peribadatan kepada berhala dan sesembahan kepada selain Allah. 39 Pada peristiwa itu amnesti umum diberikan oleh Rasulullah saw kepada penduduk Mekkah.  Sekitar  17  orang  diputuskan  untuk  dihukum  mati  karena  perlawanan  yang mereka lakukan dan berbagai kejahatan perang yang pernah dilakukan, namun kemudian diantara mereka ada yang diampuni atau diberi amnesti seperti amnesti kepada Washi bin Harb dan Hindun bin Utbah yang telah membunuh paman Nabi yaitu Hamzah dalam perang  Uhud  dengan  sangat  kejam.  Akhirnya  Washi  menyerahkan  diri  dan  memeluk Islam dihadapan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Hindun yang kemudian memohon ampun dan masuk Islam. Selain itu juga ada Ikrimah bin Abu Jahal dan istrinya Ummu Hakim  binti  Harist  yang  melarikan  diri  ke  Yaman  namun  setelah  diampuni  Rasulullah mereka kembali dan masuk Islam.
Pada  saat  penaklukan  kota  Makkah,  orang-orang  yang  diberi  amnesti  umum disebut al- tulaqa , yakni orang-orang yang terbebaskan karena adanya amnesti. 40 Julukan ini diberikan kepada kaum Umayyah yang dulunya memusuhi Nabi, setelah penaklukan kota Mekah mereka bergabung ke dalam komunitas Madinah dan menerima agama Islam.
Selain  pada  masa  Nabi  SAW,  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin  Khattab  juga pernah  diberikan  pemaafan  terhadap  seorang  pencuri.  Pemaafan  diberikan  karena pencurian  dilakukan  di  masa  paceklik  yang  terjadi  pada  akhir  abad  ke-18  Hijriyah  di beberapa  daerah  Arab  seperti  di  Hijaz,  Tihama  dan  Nejd.  Pencuri  itu  melakukannya
38 Sumardi, “ Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An- Na’im”; ‘Abd al- Qadīr ‘Awdah, Al- Tasyrī‘ Al - Jinā’Iy Al - Islāmiy: Muqāranah Bi Al - Qānūn Al - Waḍ‘Iy , I (Bayrūt: Muassasah al - Risālah, 1997).
39 Rusjdi  Ali Muhammad  and  Dedy Sumardi, Konflik  Dan  Kekerasan:  Solusi  Syariat  Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014).
40 Nurcholis Majid, Indonesia Kita, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 76-77.
dengan  maksud  hanya  untuk  menghindari  kematian  atau  menyelamatkan  diri  dari kelaparan bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barang yang dicuri. 41
Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib amnesti juga pernah diberikan kepada para sahabat yang memerangi pemerintahan yang sah sesuai perang Jamal dan Shiifin. Ali juga memberikan amnesti kepada sekitar dua ribu pasukan khawarij yang taubat pasca kalah berdebat dengan utusan Ali yaitu Abdullah Ibnu Abbas ra. 42 Dalam fiqh siyasah juga dikenal  adanya  amnesti,  namun  lebih  dikenal  dengan  istilah al- ‘afwu dan asy-syafa ’ at. Praktik pemberian amnesti telah dilakukan  pada masa Nabi maupun khalifah-khalifah setelahnya.  Pengampunan  pernah  diberikan  kepada  mereka  yang  melakukan  tindak pidana  perang,  politik  dan  juga  pidana  umum.  Semua  dilakukan  atas  pertimbangan dampak kemaslahatan terhadap umat. 43
Pemberian amnesti terhadap Hindun dan Washi karena kejahatan yang dilakukan terjadi  pada  saat  peperangan  dan  sebelum  mereka  masuk  Islam.  Kejahatan  yang dilakukan pada masa perang  sebelum  pelakunya masuk Islam biasanya  akan berujung kepada kemaafan. Sedangkan pada kasus Umar memaafkan hukuman bagi pencuri dapat dikatagorikan  amnesti  pada  jenis  pidana  umum  yang  berdampak  terhadap  keamanan negara dan masyarakat karena pencurian dilakukan pada masa yang tidak normal yaitu terjadinya  paceklik.  Jadi  tidak  memungkinkan  untuk  dihukum  karena  kejahatan  yang dilakukan terjadi pada saat keadaan krisis dan dharurat demi bertahan hidup. Sementara pemberian amnesti oleh khalifah Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij atas pertimbangan politik dan keamanan negara.

## D. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti
Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pemberian amnesti melibatkan lembaga  legislatif.  Kewenangan  inii  tidak  berarti  dapat  merubah  keputusan  Presiden untuk  memberikan  amnesti.  Hal  ini  karena  keterlibatan  lembaga  DPR  hanya  sebatas memberikan pertimbangan bukan memutuskan.
Pemberian  amnesti  yang  dilakukan  oleh  Presiden  di  Indonesia  beberapa diantaranya ada yang disertai dengan pemberian abolisi, hal ini dilakukan karena kasus yang diberikan amnesti dan abolisi merupakan kasus yang sama-sama tergolong ke dalam pidana  politik.  Amnesti  dan  abolisi  berbeda  dengan  grasi  yang  diberikan  terhadap terpidana yang bersifat individu serta dapat diberikan terhadap pidana umum. Namun yang menjadi perbedaan amnesti dengan abolisi ialah jika amnesti berakibat terhadap
41 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
42 Disadur dari berbagai riwayat an Nasa-i, al Baihaqi dalam as Sunan al Kubra dan al Hakim dalam Mustadrak . 43 Rusjdi Ali Muhammad, “Rec onciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local  Wisdom  in  Indonesian  Criminal  Law  [Upaya  Perdamaian  Untuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana: Reaktualisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia],” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan PolitikHukum 10,no.2(November19,2021):171,https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10 i2.11339.
hilangnya akibat hukum yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terlibat. Sedangkan abolisi  mengakibatkan  hilangnya  tuntutan  pidana  yang  diberikan  kepada  orang-orang yang melakukan kasus pidana tersebut.
Amnesti  diberikan  terhadap  tindak  pidana  yang  sedang  dituntut  maupun  telah diputuskan  serta  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Diberikannya  amnesti  karena  tidak memungkinkan untuk dijatuhkannya hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana  dalam  jumlah  banyak,  walaupun  diberikan  akan  menimbulkan  masalah  baru kedepannya yang berdampak terhadap negara, sedangkan tujuan dari pemberian amnesti sendiri adalah mendorong perdamaian dan rekonsiliasi.
Adapun abolisi diberikan karena pada saat melakukan proses pemeriksaan/pengadilan  sedang  berlangsung  tidak  memungkinkan  lagi  untuk diteruskan.  Adapun  tujuan  dari  abolisi  adalah  menghentikan  proses  pemeriksaan  dan penuntutan  terhadap  seorang  tersangka,  atau  pencabutan  tuduhan  kriminal  karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Kewenangan  Presiden  memberikan  amnesti  murni  lahir  dari  kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga adanya pemberian amnesti  dikarenakan  terjadinya  suatu  permasalahan  pidana  yang  berkaitan  dengan negara  serta  memiliki  dampak  terhadap  negara.  Sedangkan  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan  hanya  memegang  kekuasaan  yang  menyangkut  tentang  pemerintahan, yakni  hanya  pada  ranah  kekuasaan  lembaga  eksekutif,  seperti  kekuasaan  untuk melaksanakan  Undang-Undang  demi  tercapainya  tujuan  negara  tanpa  adanya  terlibat dalam permasalahan pidana.
Indonesia  menerapkan  pemberian  amnesti  pertama  kali  terhadap  terpidana politik  yang  pada  saat  itu  diberikan  oleh  Presiden  Soekarno  selaku  Presiden  pertama kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan politik antara Republik Indonesia yaitu  daerah  Yogyakarta  dengan  kerajaan  Belanda.  Pemberian  amnesti  inilah  yang kemudian dijadikan Undang-Undang dan menjadi salah satu regulasi dalam pemberian amnesti  dan  abolisi,  yakni  Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  tahun  1954  tentang Amnesti  dan  Abolisi.  Undang-Undang  ini  lahir  sebagai  pelaksana  bagi  Pasal  96-107 Undang-Undang  Dasar  Sementara  tahun  1950  yang  menjelaskan  bahwa  Presiden mempunyai hak penuh dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.
Pada  tahun  1959,  Undang-Undang  Dasar  Sementara  tahun  1950  telah  diganti kembali menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hingga saat ini Undang-Undang darurat masih berlaku dan belum adanya dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang amnesti dan abolisi seperti halnya grasi dan rehabilitasi.
Latar  belakang  lahirnya  Undang-Undang  Darurat  menyebabkan  sulit  untuk diberlakukannya amnesti pada konteks saat ini. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi menyebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti atas kepentingan negara. Sedangkan undang-undang tersebut tidak menjelaskan kriteria  apa  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  negara.,  Selain  yang  di  atur  dalam
undang-undang menjadi hak Presiden dalam menafsirkannya. 44 Sedangkan menurut ahli politik  internasional  Hans  J.  Morgenthau  menyatakan  bahwa  kepentingan  negara (nasional) adalah sebagai bentuk kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa. 45
Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  memaknai  bahwa  yang  dimaksud    dengan kepentingan Negara termasuk juga melindungi hak warga negara Indonesia. Berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat  secara  hukum  dalam  pelaksanaan  HAM  adalah  negara. 46 Dengan  kata  lain, pemberian amnesti bukan hanya khusus berlaku terhadap pidana politik, namun juga bisa berlaku terhadap kasus pidana umum yang menyangkut dengan keadilan bangsa serta keamanan Negara.

## E. Pertimbangan Presiden dalam Pemberian Amnesti di Indonesia
Terhadap pemberian amnesti di Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh  Presiden selaku pemilik kuasa sebelum memberikan amnesti, mengingat amnesti bukanlah suatu perkara yang bisa diberikan secara sembarang. Itulah mengapa dalam memberikan amnesti terlibat pula pertimbangan dari lembaga legislatif yakni  DPR.  Kendatipun  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  hanya  dijelaskan secara  singkat  tentang  amnesti,  namun  mengenai  pertimbangan  pemberian  amnesti dapat  dilihat  dibeberapa  turunannya,  seperti  dalam  Undang-Undang  ataupun  Keppres yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Di  dalam  konsideran  Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  tahun  1954  tentang Amnesti dan Abolisi, Presiden memberikan amnesti atas pertimbangan terhadap  Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  1949  tentang  Pemberian  Amnesti  serta karena keadaan-keadaan yang mendesak sehingga peraturan tentang amnesti dan abolisi perlu segera diadakan.
Presiden memperhatikan pertimbangan diatas karena mengingat bahwa amnesti perlu  diberikan  kepada  orang-orang  yang  terlibat  dalam  persengketaan  politik  antara Republik  Indonesia  yaitu  daerah  Yogyakarta  dengan  kerajaan  Belanda.  Namun berdasarkan Pasal 107 ayat (3) UUDS 1950, pemberian amnesti haruslah berdasarkan
44 Normand Edwin Elnizar, Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang, 15 Juli 2019. Diakses melalui situs: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d2be6a60d0a2/pakar- hukum- jelaskan-soal-4-ukuran-amnesti--baiq-nuril-punya-peluang/ Pada tanggal 08 Januari 2021, Jam 08. 25 WIB
45 M.  Prakoso  Aji  and  Jerry  Indrawan,  “ Memahami  Studi  Perdamaian  Sebagai  Bagian  Dari  Ilmu Hubungan Internasional ,” Jurnal Pertahanan & Bela Negara
9, no. 3 (2019), https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637.Umar  Suryadi  Bakry, Dasar-Dasar  Hubungan  Internasional, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 59
46 Maidah Purwanti, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia , 28 Juli 2016. Diakses melalui situs: https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365 Pada tanggal 01 Januari 2021, Jam 10.36 WIB
Undang-Undang,  akan  tetapi  pada  saat  itu  belum  ada  undang-undang  khusus  yang mengatur tentang amnesti. Sehingga Penetapan Presiden nomor 14 tahun 1949 tentang Pemberian  Amnesti  yang  kemudian  disahkan  menjadi  undang-undang  dengan  status darurat. Selain alasan tersebut, amnesti juga diberikan karena demi menjaga perdamaian negara.
Keputusan Presiden tentang amnesti yang pernah diberikan kepada narapidana politik  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan,  diantaranya  keinsyafan  orang-orang  yang terlibat dalam suatu pidana politik, Presiden harus menghargai keinsyafan orang-orang yang  telah  melakukan  pemberontakan  dan  memastikan  bahwa  orang-  orang  tersebut tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  kembali.  Kemudian  kepentingan  negara  dan kesatuan  bangsa,  amnesti  diberikan  karena  memiliki  dampak  terhadap  negara  dan bangsa, sehingga Presiden harus mempertimbangkan bahwa pemberian amnesti perlu untuk dilakukan, sekaligus memastikan bahwa orang yang telah diberi amnesti bersedia untuk membaktikan diri terdahap negara.
Selain poin yang telah disebutkan, beberapa hal yang harus diperhatikan juga ialah pertimbangan yang diberikan oleh DPR, hal ini dilakukan agar Presiden tidak mengambil keputusan  sendiri  tanpa  adanya  keterlibatan  dari  lembaga  lain.  Serta  perlunya rekomendasi  dari  para  menteri  yang  bersangkutan  dan  melibatkan  Kapolri  dalam mencari alasan yuridis yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam ranah pidana politik. 47
Dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  pertimbangan  seorang  Presiden  memberikan amnesti ialah demi kepentingan negara. Adapun makna kepentingan negara disini adalah segala  sesuatu  yang  berdampak  luas  terhadap  negara,  baik  itu  keamanan  negara, perdamaian  negara  dan  termasuk  juga  melindungi  Hak  Asasi  Manusia,  yang  secara keseluruhan memiliki dampak terhadap masyarakat.

## F. Analisis Perbandingan
Bermacam-macam jenis amnesti telah  diberikan di Indonesia, mulai dari alasan demi kepentingan negara maupun demi keadilan. Hanya saja hingga saat ini belum ada undang-undang  baru  yang  mengatur  tentang  amnesti  secara  khusus,  sehingga  dalam pemberiannya  masih  menimbulkan  kontroversi,  seperti  kasus  amnesti  yang  diberikan terhadap Baiq Nuril.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  Tahun  1954  perlu  segera  diganti  karena muatan materi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah tidak sesuai dengan  praktik  ketatanegaraan,  dinamika  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  serta kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 2 mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana
47 www.dpr.go.id, Rancangan Laporan Singkat Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menkopolhukkam), 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf.Diakses pada tanggal 08 Januari 2021
yang  nyata  akibat  dari  persengketaan  politik  antara  Republik  Indonesia  yaitu  daerah Yogyakarta dan Kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang  telah  kedaluwarsa  secara  hukum  karena  telah  lewatnya  waktu  yang  ditentukan undang-undang.
Ketentuan ini juga tidak sesuai lagi dengan konstitusi karena membatasi amnesti hanya untuk tindak pidana politik, sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI  Tahun  1945  tidak  membatasi  kewenangan  dan  hak  prerogratif  Presiden  dalam pemberian amnesti untuk perkara tindak pidana tertentu. Selain itu, Pasal 3 menentukan sesuatu tindak pidana yang dapat diberikan amnesti dan abolisi dapat dimintakan nasihat dari Mahkamah Agung. Mekanisme ini berbeda dengan konstitusi, karena Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menentukan Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI. 48
Dalam fiqh  al-siyasah tidak  dijelaskan  secara  detail  tentang  pemberian pengampunan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari fiqh siyasah adalah membawa  manusia  dekat  dengan  kemaslahatan  dan  terhindar  dari  kerusakan.  Dalam sejarah  politik  Islam sendiri  telah  banyak  dilakukan  amnesti  meskipun  masih  dengan nama  yang  umum  yakni asy- syafa’at atau al- ‘afwu ,  namun  esensi  dan  penerapannya memiliki persaman dengan amnesti.
Sekalipun  di  dalam  al- Qur’an  maupun  hadits  tidak  dijelaskan  secara  terperinci tentang  pemberian  pengampunan,  namun  dalam  Islam  pemberian  pengampunan mempunyai  dua  bentuk,  yakni  pengampunan  yang  diberikan  dari  pihak  keluarga  atau wali dari korban dan pengampunan yang diberikan oleh kepala negara. Pengampunan yang  diberikan  oleh  pihak  keluarga  atau  wali  korban  biasanya  diterapkan  terhadap jarimah qishash. Dimana, keluarga atau wali korban dapat memilih, tetap menjalankan qishash , diganti dengan diyat atau bahkan memaafkannya dengan suka rela, karena dalam jarimah ini memang menjadi hak keluarga/wali korban. Pengampunan yang diberikan oleh  kepala  negara  lebih  kepada jarimah  ta’zir ,  yakni jarimah yang  hukumannya ditetapkan  oleh  hakim,  baik  itu  karena  tidak  terdapat  ketentuannya  di  dalam nash ataupun sanksi pidananya tidak sampai kepada kadar jarimah hudud .
Terhadap  pidana hudud sendiri,  individu  maupun  negara  memang  tidak  dapat menggugurkan  hukuman  yang  telah  Allah  dan  rasul  tetapkan,  namun  pelaksanaan hukuman  dapat  saja  dibatalkan  atau  ditangguhkan  jika  tidak  memenuhi  unsur pemidanaan  secara  pasti  atau  perbuatan  pidana  dipastikan  dilakukan  bukan  dalam rangka untuk melawan hukum seperti pada kasus pencurian pada masa khalifah Umar. Selama  keputusan  itu  memberikan  kemashlahatan  terhadap  umat  dan  negara  maka pemberian maaf atau amnesti dapat dilakukan pemerintah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:
ةحلصلمبا طونم ةيعرلا لىع مامالا فصرت
48 Shanti Dwi Kartika, “Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?,” Info Singkat 11, no. 14 (2019).
Artinya: “kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya  bergantung  kepada kemaslahatan ” . 49
Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1954 ditegaskan bahwa amnesti merupakan suatu hak, maka seorang kepala negara tidak berkewajiban untuk memberikan amnesti jika menurutnya tidak memiliki kemashlahatan bagi bangsa dan negara. Namun, dalam fiqh  siyasah pemberian  pengampunan  bukan  sekedar  hak  yang  boleh  diambil  atau ditinggalkan,  melainkan  suatu  kewajiban  bagi  kepala  negara  asalkan  tidak  melampaui batas yang telah ditentukan. Hal ini didasari pada perintah al- Qur’an surat al- A’raf (7) ayat 199 yang berbunyi:
يلهالجا نع ضرعاو فرعلبارماو وفعلا ذخ
Artinya: “ Jadilah engkau pemaaf (mudah memafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang,  dan  janganlah  membalas)  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  makruf (perkara  kebaikan),  dan  berpalinglah  daripada  orang-orang  bodoh  (janganlah engkau melayani kebodohan mereka) ”.
Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa di dalam fiqh siyasah , pemberian pengampunan  bukan  hanya  sekedar  hak  tapi  juga  merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  kepala  negara  dalam  menjalankan  sebuah  negara  dan  demi tercapainya sebuah kemashlahatan. Lebih baik mendahuluan pemberian pengampunan dari pada salah dalam memberikan hukuman yang kemudiannya memiliki dampak buruk yang lebih besar terhadap masyarakat luas sebagaimana bunyi kaedah:

## ةبوقعلا في ءىطيخ نا نم له يرخ وفعلا في ءىطيخ نا مامالا ناف
Artinya: “ Sungguh  kesalahan  seorang  pemimpin  dalam  mengampuni  lebih  baik daripada kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman . ”
Penerapan  amnesti  saat  ini  yang  dilakukan  di  Indonesia  sudah  sesuai  dengan ketentuan yang terdapat didalam fiqh siaysah , konsep amnesti yang diatur dalam aturan perundang-undangan  memiliki  kesamaan  dengan  konsep al- ‘afwu dalam fiqh  siyasah . Pada  saat  penaklukan  kota  Makkah,  banyak  orang-orang  yang  melakukan  makar  atau memberontak terhadap kepemimpinan Nabi, menghilangkan banyak nyawa orang-orang Muslim dan melakukan kejahatan perang, memfitnah Nabi, dan berbagi kejahatan politik lainnya,  namun  hal  tersebut  pada  akhirnya  dimaafkan  oleh  Nabi  dan  para  Khulafaur Rasyidin pada kasus-kasus berikutnya. Bahkan banyak yang  telah dijatuhi pidana mati namun akhirnya dibebaskan.
Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa pemberian maaf akan membawa kepada  kemashlahatan  yang  lebih  besar  dari  pada  harus  menjatuhkan  hukuman  yang kadang kala akan menimbulkan masalah dan kejahatan baru. Bukti dari pemaafan yang
diberikan oleh Nabi dapat membawa kemashalahatan yang lebih besar adalah banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam setelah mendengar Nabi memaafkan semua orang yang  sebelumnya  membenci  dan  memusuhi  Islam.  Begitu  pula  dampak  positif menyatunya komponen bangsa dan umat setelah khalifah Ali memberi amnesti kepada para pemberontak perang Jamal, shiffin dan juga kaum Khawarij.

## G. Kesimpulan
Kewenangan  Presiden  dalam  memberikan  amnesti  di  Indonesia  dapat  dirujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  tahun  1954  tentang  Amnesti  dan  Abolisi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan  pertimbangan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Sedangkan  menurut Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  tahun  1954  tentang  Amnesti  dan  Abolisi,  amnesti diberikan  setelah  mendapat  nasehat  tertulis  dari  Mahkamah  Agung.  Semenjak dilakukannya  amandemen  pertama  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  sejak  itu  pula  dalam  pemberian  amnesti  senantiasa  melibatkan  lembaga legislatif yakni DPR, hal ini dilakukan karena pidana-pidana yang biasa diberikan amnesti menyangkut tentang pidana politik, sehingga DPR perlu untuk dilibatkan di dalamnya. Saat  ini  amnesti  diberikan  dengan  beberapa  alasan,  diantaranya  karena  kepentingan negara serta demi keadilan dan kemanusiaan.
Dalam fiqh  siyasah ,  seorang  pemimpin  memberikan  kemaafan  bukan  hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan- ketentuan  lain  yang  terdapat  di  dalam nash dan  diberikan  karena  tidak  terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dalam fiqh siyasah dilakukan  dengan  melihat  kemashlahatan  yang  ditimbulkan.  Jika  dengan  memberikan hukuman akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar  dari pada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan.
Amnesti  yang  diberikan  oleh  Presiden  RI  telah  sesuai  dengan  ketentuan fiqh siyasah, karena  pertimbangan  Presiden  dalam  memberikan  amnesti  adalah  demi kepentingan negara yang berdampak kepada masyarakat luas. Dengan adanya pemberian amnesti  akan  menimbulkan  kemashlahatan  yang  lebih  besar.  Hal  ini  sesuai  dengan kaedah fiqh  siyasah bahwa  semua  kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

## Daftar Kepustakaan
‘Awdah, ‘Abd al - Qadīr. Al- Tasyrī‘ Al - Jinā’Iy Al - Islāmiy: Muqāranah Bi Al - Qānūn Al - Waḍ‘Iy . I. Bayrūt: Muassasah al - Risālah, 1997.
Abdul Wahhab Khallaf. Politik Hukum Islam . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
Abdullah, Taufik. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Aji, M. Prakoso, and Jerry Indrawan. “ Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional .” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 9, no. 3 (2019). https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637.
Akh.Minhaji. Sejarah  Sosial  Dalam  Studi  Islam  Teori,  Metodologi,  Dan  Implementasi . Yogyakarta: Suka Press, 2013.
Al-Maududi, Abu Al A`la. Islamic Law and Constitution . Islamic Publication, 1977.
Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah . Kairo: Dar Al-Fikr, 1960.
Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih . Jakarta: Kencana, 2006.
Hendratno, Edie T. Negara Kesatan, Desentralisasi Dan Federalisme, . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Herwati,  Siti  Rakhma  Mary. Pemberian  Amnesti,  Abolisi  Dan  Rehabilitasi  Untuk  Para Pejuang Agraria Demi Keadilan . Bogor: Sajogyo Institude, 2015.
Imam  Fauzi,  Suyogi.  “Politik  Hukum  Pemberian  Grasi,  Amnesti  Dan  Abolisi  Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif.” Ukum & Pembangunan 51, no. 3 (2020).
Kamali, Mohammad Hashim. “Exploring Facets of Islam on Security an d Peace: Amnesty and  Pardon  in  Islamic  Law.” ICR  Journal 3,  no.  3  (2012). https://doi.org/10.52282/icr.v3i3.536.
Kartika, Shanti Dwi. “Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?” Info Singkat 11, no. 14 (2019).
Kemendikbud. “KBBI - Kamus Besar Bah asa Indonesia.” Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2019.
Laplante,  Lisa  J.  “Outlawing  Amnesty:  The  Return  of  Criminal  Justice  in  Transitional Justice Schemes.” Virginia Journal of International Law 50, no. 1 (2009).
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . 7th ed. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
Muhammad,  Rusjdi  Ali.  “Reconciliation  for  the  Settlement  of  Criminal  Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia].” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (November19,2021):171.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi. v10i2.11339.
Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.
Nazir, Moh. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
Ramdlany,  Ahmad  Agus.  “Restorative  Justice  in  Islamic  Legal  Philosophy  Perspective.” International Journal of Business, Economics and Law 24, no. 2 (2021).
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press, 2008.
Sujatmiko, Sujatmiko, and Willy Wibowo. “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi  Dan  Rehabilitasi.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 21,  no.  1  (2021).
https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.91-108.
Sumardi, Dedy. “ Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An- Na’im.” MIQOT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 35,  no.  2  (2011):  372 – 90. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149.
Website:
Abi  Jam’an  Kurnia, Tahapan  Pengajuan  Amnesti ,  27  Mei  2019.  Diakses  melalui  situs: https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan- pengajuan- amnesti/
Ahmad  Rifai, Implikasi  Kaidah  Fiq ih  “Tasharruf a l  imam’ala  al  ra’iyyah  manuthun  bi al mashlahah”  Terhadap  Pera n  Negara  dalam  Pengelolaan Zakat di Indonesia. 2017. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/147/1 45
Indonesiabaik.id, Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia, 2019. Diakses melalui situs:http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarahpemberian-amnestipresiden- indonesia
Maidah Purwanti. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia ,28Juli2016. Diakses melalui situs: https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=3651 www.dpr.go.id,
Rancangan Laporan Singkat Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan  Keamanan  (Menkopolhukkam), 21  Juli 2016. Diakses melalui situs:https:/.pdf.
Normand Edwin Elnizar. Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang, 15Juli2019.Diaksesmelaluisitus:https://www.hukumonline.com/berita/ baca/pakar-hukum-jelaskan-ukuranamnesti-baiqnuril.
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 Tentang Tentang Amnesti dan Abolisi www.dpr.go.id, Rancangan Laporan Singkat dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI  dengan  mentri  koordinator  bidang  politik,  hukum  dan  keamanan (menkopolhukkam), 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-
44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf
Purnomo, Ini  Grasi  dan  Amnesti  yang  Diberikan  Presiden  RI ,  30  Januari  2017.  Diakses melalui  situs:  https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang- diberikan-Presiden- ri/
Shanti Dwi Kartika. “Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?” , info singkat: Bidang  Hukum, Vol.  XI,  No.14/II/Puslit/Juli/2019.  Diakses  melalui  situs: http://puslit.dpr.go.id