Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

## Jenri Ranteallo, Yana Sukma Permana
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia jenri@gmail.com, yanasukma@gmail.com

## Abstract
Land  grabbing  is  not  a  new  problem  that  often  occurs  in  Indonesia.  Unlawful  land  grabbing  is  an unlawful act and can be classified as a criminal act. The formulation of the problem in this study is the regulation of customary land ownership in North Toraja district and legal settlement of criminal acts of land  grabbing in  North  Toraja  district.  Ownership  of customary  land  is  marked  by  physical possession and recognition as stated in Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997. Regarding customary land or Toraja indigenous people, it is called tongkonan land. The North  Toraja  government  has  ratified  Regional  Regulation  number  1  of  2019  concerning "Recognition  and  protection  of  the  rights  of  indigenous  peoples"  in  which  the  regulation  has concretely regulated the system of land tenure and use. There are several stages of legal settlement of customary land grabbing in North Toraja Regency, both within the scope of customary law, namely mediation  through  the  customary  institution  where  the  tongkonan  land  is  located  and  positive  law, namely through the courts.
Keywords: customary land, tongkonan, toraja
 Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 jenri@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  sejak  lahir  sampai  meninggal  dunia.  Manusia membutuhkan  tanah  untuk  tempat  tinggal  dan  sumber  kehidupan.  Menurut  FX  Sumarja,  pengertian tanah  secara  yuridis  adalah  permukaan  bumi,  termasuk  bagian  tubuh  bumi  serta  ruang  di  atasnya sampai  batas  tertentu  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah.  Hubungan  manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum.  Jaminan ini bertujuan agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik  dan  kompleks  serta  mempunyai  dimensi  yang  luas,  sehingga  tidak  mudah  untuk  diselesaikan secara cepat. Masalah tanah yang sering kali ditemukan dalam masyarakat adalah penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kasus penyerobotan tanah adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik latent yang kronis dan berdampak luas dalam masyarakat. Bentuk penyerobotan tanah bisa dengan menempati  tanah, melakukan  pemagaran,  mengusir  pemilik tanah  yang  sebenarnya  dan lain-lain.
Dalam  pasal  167  ayat  (1)  KUHP  dikategorikan  sebagai  pasal  yang  mengatur  tentang penyerobotan tanah yang menyatakan:
“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang  lain  atau  benda  disitu  dengan  melawan  hukum,  dan  atas  permintaan  yang  berhak  atas suruhannya tidak  pergi  dengan  segera,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  bulan  atau denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) “.
Dalam pasal 385 KUHP ayat (1) berbunyi:
“Barang  siapa  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  menjual,  menukarkan  atau  membebani  dengan  crediet  verband  sesuatu  hak  atas  tanah Indonesia,  sesuatu  gedung,  bangunan,  penanaman  atau  pembenihan,  padahal  diketahui  bahwa  yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.
Tanah  erat  sekali  hubungannya  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  seperti  yang  ada  di Tana  Toraja.  Hampir  seluruh  wilayahnya  mencakupi  wilayah  perbukitan,  oleh  karena  itu  mayoritas penduduknya  adalah  petani  yang  menggantungkan  hidup  pada  pengelolaan  tanah.  Selain  itu,  dalam adat  isti-adat  masyarakat  Toraja  tanah  sangat  berperan  penting  dalam  pelaksanaan  upacara  adat kematian  ( Rambu  Solo )  dan  upacara  Ungkapan  Syukur  ( Rambu  Tuka ),  dimana  tanah  digunakan sebagai  objek  untuk  melangsungkan  upacara  tersebut.  Selain  itu  tanah  juga  erat  kaitannya  dengan pengadaan  rumah  adat  Tongkonan  beserta  4  kuburan  ( liang )  sekaligus  berfungsi  menyatukan  suatu rumpun  keluarga.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  Negara Indonesia  merupakan  Negara  Agraris,  dimana  tanah  sangat  berpengaruh  besar  dalam  kehidupan rakyat.

## II. METODE PENELITIAN
Untuk  memperoleh  data  penulis  mengambil  sample  perkara  pada  Pengadilan  Negeri  Makale. Adapun jenis data yang diperoleh adalah:
1. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  membaca  literatur  atau  bahan  tertulis  lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk wawancara berstruktur yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terhadap faktor-faktor yang mendukung.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:
1. Penelitian  kepustakaan  penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  yang diperlukan  dengan  mempelajari,  menelaah  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  serta dokumen-dokumen yang dihimpun.
2. Penelitian lapangan, pada penelitian penulis mengambil sample yang berkaitan dengan penelitian. Adapun analisis data adalah:
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pidana
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan:
1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang  disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  larangan  itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

## b. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan delictum atau delicta , dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah delict, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit, yang terdiri dari 3 unsur kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,  baar  diartikan  sebagai  dapat  atau  boleh,  sementara  feit  lebih  diartikan  sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.
Secara  harafiah  strafbaarfeit  dapat  diartikan  sebagai  sebagian  dari  suatu  kenyataan  yang dapat  dihukum.  Dalam  setiap  tindak  pidana  terdapat  unsur-unsur  yang  terkandung  di  dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

## c. Penyerobotan
Tindak  pidana  penyerobotan  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  tindak  pidana memasuki sebuah rumah atau sebuah bangunan yang tertutup atau dipakai oleh orang lain secara melawan  hukum  atau  dalam  doktrin  juga  sering  disebut  sebagai  huisvredebreuk  oleh  pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 167 KUHP.
Dihubungkan  dengan  pengertian  binnendrigen  atau memasuki dengan  paksa,  kiranya  tidak seorang  pun  dapat  menyangkal  kebenarannya  bahwa  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  167 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja.

## d. Tanah Adat
Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak masing-masing pihak. Selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam Negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak  warga  negaranya.  Salah  satu  hak  atas  tanah  yang  wajib  diberikan  perlindungan  hukum oleh  Negara  adalah  hak  atas  tanah  adat.  Hal  tersebut  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Tertentu. Ada beberapa hak perseorangan atas tanah adat diantaranya adalah:
1. Hak milik
Kepemilikan  hak  milik  membuka  peluang  bagi  pemiliknya  untuk  membuat  apa  saja  terhadap tanah yang dimilikinya.
2. Hak keuntungan jabatan
Hak kepemilikan yang lebih condong ke arah jabatan.
3. Hak menarik hasil Dalam bentuk ini, kepala persekutuan mengizinkan seseorang menggarap tanah untuk satu atau beberapa kali panen. Orang itu boleh anggota persekutuan, boleh pula orang luar.
4. Hak wenang pilih
5. Hak-hak turunan
6. Hak blengket
Hak  blengket  adalah  hak  utama  (privilege)  pada  seseorang  untuk  mendapatkan  kesempatan membeli tanah dengan harga yang sama.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hak  penguasaan  atas  tanah  diatur  menurut  hukum  adat  masyarakat  adat  masing-masing  secara tidak tertulis. Pemberlakuan hak penguasaan tanah dilaksanakan oleh penguasa adat. Kewenangan berpokok pangkal pada suatu hak penguasaan dimana masyarakat adat dapat mengelola tanah untuk kepentingan bersama.

## IV. KESIMPULAN
Tindak  pidana  penyerobotan  merupakan  perbuatan  alih,  menguasai,  atau  menduduki  tanah milik orang lain secara melawan hukum dengan melanggar peraturan yang berlaku. Kemilikan tanah adat di tandai dengan penguasaan secara fisik dan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berkaitan tanah adat atau pada masyarakat adat Toraja disebut tanah tongkonan Pemerintah Toraja Utara telah mengesahkan Peraturan Daerah nomor 1  Tahun  2019  tentang  “Pengakuan  dan  perlindungan  hak  masyarakat  hukum  adat”  dimana  dalam regulasi tersebut telah secara konkret mengatur mengenai sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Penyelesaian  hukum  penyerobotan  tanah  adat  di  Kabupaten  Toraja  Utara  terdapat  beberapa tingkatan penyelesaian baik itu dalam lingkup hukum adat yaitu mediasi melalui lembaga adat dimana tanah  tongkonan  tersebut  berada  maupun  hukum  positif  yaitu  melalui  pengadilan.  Dari  segi  hukum adat  sendiri  dalam  setiap  wilayah  adat  terdapat  lembaga  adat  yang  dibentuk  di  tongkonan  tua  oleh pemangku  adat  atau  perwakilan  kelompok  masyarakat  hukum  adat  di  masing-masing  wilayah  adat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Dalam  lembaga  adat  yang  telah  dibentuk  terdapat  dewan  masyarakat  hukum  adat  dimana dewan  masyarakat  hukum  adat  atau  yang  biasa  disebut  hakim  adat/hakim  pendamai  bertugas mewakili  masyarakat  hukum  adat  dalam  berkoordinasi  dan  berkomunikasi  dengan  pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga lain terkait dengan urusan masyarakat hukum adat di daerah termasuk urusan  tanah  adat.  Jika  dalam  lingkup  hukum  adat  persoalan  penyerobotan  tanah  adat  tidak menemukan  jalan  damai  atau  kesepakatan  bersama  maka  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  hukum positif (pengadilan).

## REFERENSI
Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Jakarta:  Yasif Watampone, 1998. Adami Charzawi, Pelajaran Hukum Pidanan Bagian I , Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000. Amir Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta: Renika cipta, 2008. Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidanan; Normative, Teoris, Dan Praktik Permasalahannya: Bandung: PT. Aluminium, 2007.
M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum , Surabaya: Reality Publisher, 2009. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus , Bandung: Aluminium, 1979. Muchshin. Ikhiar Ilmu Hukum , Jakarta: BP Iblam, 2006.
O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana , Bandung: PT. Aluminium, 2006.
P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999. Ruslan Renggang, Hukum Acara Pidanan (Memahami Perlindungan Ham Dakam Proses Penahanan Di Indonesia), Makassar: Prenamedia Group, 2014.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang No 1 Tahun 1948 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah Peraturann pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  nomor  18  Tahun  2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.