## Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
Darmadi Dosen Universitas Malikussaleh, Aceh
Abstract: This article explains about the ethics and professionalism of journalists at Serambi Indonesia  daily and Rakyat Aceh (People of Aceh) in  conducting a coverage of violations of Islamic  Sharia  in  Aceh.  The  ethics  of  journalists  of  both  media  can  be  seen  through  the implementation  of  the  code  of  journalistic  ethics  maximally  in  the  coverage  of  violations  of Islamic  Shari'ah  that  implies  the  principle  of  presumption  of  innocence,  put  forward  the accuracy of news, to make every news can be balanced so that the news of violation of Islamic Shari'a  can  be  objective,  safeguarding  the  privacy  rights  of  perpetrators  and  victims  and applying Islamic communication ethics and the principle of da'wah journalism.
Kata Kunci: jurnalistik; Serambi Indonesia, Rakyat Aceh, Syariat Islam

## Pendahuluan
Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  yang  dilaksanakan  sejak  Tahun  2004  telah memberikan  banyak perubahan dalam  berbagai aspek  masyarakat. Perubahan tersebut terjadi setelah  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  memahami  pesan-  pesan  yang  ingin  disampaikan melalui  pelaksanaan  Syariat  Islam  itu.  Sebagai  sebuah    produk,    maka    Qanun-Qanun    yang mengatur  tentang  pelaksanaan Syariat Islam itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan maksud  ini,  maka  pihak  terkait  dalam  hal  ini  Dinas  Syariat  Islam  di  Aceh tentu membutuhkan saluran  informasi agar konsep pelaksanaan Syariat Islam tersebut  dapat sampai   dan   dipahami   di   tengah   tengah   masyarakat.   Ada banyak cara yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam untuk mensosialisasikan hal ini, diantaranya Sosialisasi melalui   forum forum ilmiah melalui seminar, workshop, spanduk, dan media massa.
Kehadiran media massa dalam mensosialisasikan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah memberikan kontribusi  yang positif dalam penyampaian  informasi. Dengan peran dan  fungsi utama untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, media massa telah berperan aktif guna menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dengan kontribusi seperti ini, maka gaung pelaksanaan Syariat Islam dapat dengan begitu cepat sampai di tengah tengah  masyarakat. Dalam tahap tahap  awal  media  massa terlibat dalam sosialisasi Qanun Qanun yang menjadi salah satu payung utama pelaksanaan Syariat Islam.
Peran tersebut tidak berhenti sampai disini karena media juga memiliki fungsi yang lain yaitu  fungsi  kontrol  sosial  masyarakat.  Dalam  melaksanakan  misi  ini,  media  memiliki  peran yang  lebih  strategis.  Sebagai  sebuah  wadah  yang  mengelola  dan  menyampaikan  berbagai informasi  kepada  publik,  media  massa  lebih  berperan  karena  media  terjun  langsung  ke masyarakat untuk mencari informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial ini, maka media banyak menemukan dan mempublikasikan berita-berita yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
Berbeda  dengan  fungsi  menyampaikan  informasi  dan  sosialisasi,  maka  media  dalam menggali  dan  menemukan  informasi  tentang  aplikasi  pelaksanaan  Syariat  Islam  jauh  lebih
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dominan.  Media  tidak  hanya  menerima  informasi  dari  pihak  terkait,  namun  media  bisa memperoleh  informasi  yang  berimbang  tentang  berbagai  perkembangan  pelaksanaan  Syariat Islam di Aceh.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berita-berita  yang  ditampilkan  oleh  media  cetak  terutama Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  yang  memberitakan  informasi-informasi  tentang pelaksanaan  Syariat  Islam.  Berita-berita  tersebut  meliputi  kegiatan  sosialisasi  pelaksanaan syariat  Islam  baik  melalui  kegiatan  seminar,  workshop,  dan  sebagainya.  Dalam  pelaksanaan sosialisasi  tersebut  surat  kabar  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  mengambil  peran  yang begitu penting.
Munculnya  sejumlah  berita  yang  berkenaan  dengan  pelanggaran  syariat    Islam  yang dimuat oleh kedua  media tersebut merupakan bentuk dari peran  media dalam  menyampaikan informasi.  Selain  itu,  sosialisasi  syariat  Islam  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Aceh  melalui Dinas Syariat Islam juga menjadi salah satu objek pemberitaan yang dilakukan oleh media. Ini membuktikan  bahwa  media  memerankan  peran  yang  strategis  dalam  menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
Untuk dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, maka media perlu memperhatikan etika  dan  profesionalismenya.Dua  hal  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  media  agar  informasi  yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu dapat ditulis dengan seimbang.Selama ini  jika  kita  lihat,  berita-  berita  yang  ditulis  oleh  kedua  media  tersebut  telah  berusaha  untuk menge  depankan  etika  dan  profesionalisme.Mereka  telah  mencari  dan  melakukan  peliputan tentang  kejadian-kejadian  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  Syariat  Islam  yang  terjadi  di berbagai tempat.Namun demikian, masih juga kita temukan adanya berita yang dimuat di harian Serambi Indonesia dan harian Rakyat Aceh yang belum menjunjung etika dan profesionalisme wartawan.  Sebagai  contoh,  masih  ditulisnya  nama  lengkap  para  pelaku  pelanggaran  syariat Islam yang ditangkap dan pemuatan fhoto para pelaku pelanggaran syariat Islam, termasuk fhoto disaat mereka dihukum cambuk di hadapan banyak orang.

## Komunikasi Massa

## 1. Definisi Komunikasi Massa
Pada dasarnya komunikasi  massa adalah komunikasi  melalui  media  massa  baik   media cetak    maupun    media    elektronik.2      Wilson    dalam    Alo    Liliweri  menjelaskan    bahwa komunikasi   massa  adalah  suatu  rangkaian  aktivitas atau   proses   yang   dimotori   oleh komunikator      yang      secara      profesional  menggunakan      teknologi      pembagi      untuk menyebarluaskan   pesan-pesan melintasi     jarak/ruang     untuk     mempengaruhi     audien yang     luas.3 Komunikasi  massa  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  cara  berkomunikasi atau penyampaian   informasi   yang   dilakukan   melalui   media   massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang memiliki komunikannya adalah  orang  banyak  atau  masyarakat  luas yang    disampaikan    melalui  saluran    media    massa.    Secara    umum    para    ahli    komunikasi memberikan batasan  media  massa,  yakni  media  massa  sebagai  sarana  penghubung dengan masyarakat  seperti:  surat  kabar,  majalah,  radio,  televisi,  film  dan lain-lain.   Hafied   Cangara dalam   buku   Pengantar   Ilmu   Komunikasi menjelaskan,  media  massa  adalah  alat  yang digunakan  dalam  penyam- paian   pesan   dan   sumber   kepada   khalayak   (penerima)   dengan meng- gunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.4 Sementara Warner J Severin dan James W. Tankard, Jr mendefinisikan komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti mem-  fokuskan  kamera  televisi,  mengoperasikan  tape  recorder,  atau  mencatat  ketika mewawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti  menulis  script  untuk  program  televise,  mengembangkan  tata  letak  yang  estetis  untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi  yang  dapat  dikukuhkan  dan  dipergunakan  untuk  membuat  berbagai  hal  menjadi lebih baik.5
Media massa merupakan sarana untuk memiliki dan menjual informasi atau berita kepada konsumen yang dalam hal ini dapat berupa pembaca, pendengar, maupun pemirsa. Media massa sebagai  sarana  penghubung  dengan  masyarakat  seperti  surat  kabar,  majalah,  buku,  radio  dan televisi.  Anwar  Arifin  dalam  buku  Ilmu  Komunikasi  Sekarang,  dan  Tantangan  Masa  Depan memberi  beberapa  gambaran  tentang  perubahan  dalam  pro-  ses  komunikasi.  Hal  pertama menurut Anwar Arifin adalah, pengumpulan inforrmasi, pengelolaan informasi, penyimpanan informasi, penyebaran informasi, dan pengembalian informasi (umpan balik). Setiap perubahan pada kelima komponen ini pada manusia selalu mempengaruhi cara masyarakat berfungsi.6
Ketersediaan informasi tidak akan berarti tanpa ada media yang bisa menyampaikan berita tersebut pada khalayak. Oleh karena itu, media massa dengan sifatnya bisa menjangkau semua lapisan  masyarakat  meru-  pakan  hal  utama  yang  bisa  menjadi  pijakan  untuk  penyampaian informasi pada masyarakat secara umum.
2. Sifat Media Massa
Sifat media  massa adalah berita  yang disampaikan bersifat serempak. Serempak  berarti khalayak  bias  menikmati  media  massaa  secara  ber- samaan.7 Sifat  lainnya  juga cepat. Cepat dalam  pengertian  ini  adalah,    setiap  peristiwa  yang  didapat  langsung  disampaikan  ke  publik setelah  melalui  tahapan  dalam  pembuatan  berita.  Bagi  media  massa  online  berita  yang disampaikan  ke  masyarakat  harus  secepat  mungkin.  Kompetitif  media  saat  ini  membuat sejumlah pengelola media terutama online menyajikan berita secepat mungkin pada pembaca. Sebab, kalau informasi yang disampaikan terlambat beberapa jam saja, maka informasi itu akan basi.
Demikian  juga  halnya  dengan  media  cetak.  Kejadian  hari  ini  akan  disam-  paikan  ke pembaca esok harinya setelah melalui tahapan verifikasi. Kelengkapan berita merupakan suatu karakter media cetak dan saat ini masih digemari oleh masyarakat.
3. Efek Media Massa
Efek  komunikasi  melalui  media  massa  pada  komunikan  bergantung  pada  tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya agar tahu saja, berubah sikap dan  pandangannya,  atau  komunikan  berubah  tingkah  lakunya.  Menurut  Onong  Uchajana Effendy,  dampak  yang  timbul  pada  komunikan  yang  menyebabkan  dia  menjadi  tahu  atau meningkat intelektualitasnya. Di sini, peran yang disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. Tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran dari komunikan.Efek  komunikasi  massa  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  yaitu  efek  primer dan  efek  sekunder.  Efek  primer  meliputi  terpaan  perhatian  dan  pemahaman,  sementara  efek sekunder  meliputi  perubahan  tingkat  kognitif  yaitu  perubahan  pengetahuan  dan  sikap  serta perubahan perilaku.8 4. Peran dan Fungsi Media Massa
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Media massa meliki peran yang besar terhadap perubahan sosial masya- rakat. Menurut Morissan, peran  media massa yang besar tersebut menye- babkan media massa telah menjadi perhatian penting masyarakat bahkan sejak kemunculannya pertama sekali. Media massa telah menjadi objek perhatian dan objek peraturan (regulasi).9
Denis  McQuail  dalam  buku  Mass  Communication  Theory  menjelaskan  6 (enam) kemungkinan yang berhubungan dengan peran media yaitu:10
1. Sebagai jendela (a window on events and experiences), yang membu- kakan cakrawala kita mengenai berbagai hal di luar diri kita tanpa campur tangan dari  pihak lain. Dengan kata lain, dalam hal ini realitas disampaikan apa adanya kepada publik/masyarakat.
2.  Sebagai  cermin  (a  mirror  of  events  in  society  and  the  world  implaying  a  faithful reflection), dari berbagai kejadian disekitar kita. Isi media pada dasarnya adalah pantulan dari berbagai peristiwa itu sendiri. Dalam hal ini realitas media dipandang sebangun dengan realitas sebenarnya.
3. Sebagai filter atau penjaga gawang (a filter or gatekeeper), yang berfungsi menyeleksi realitas apa yang akan menjadi pusat perhatian publik mengenai berbagai masalah atau berbagai aspek dalam sebuah masalah. Di sini realitas media dipandang tidak utuh lagi.
4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penterjemah (a signpost, guide or interpreter) yang  membuat  audiens  dapat    mengetahui  dengan  tepat  apa  yang  terjadi  dari  laporan  yang diberikannya. Di sini realitas pada dasarnya sudah didesain sedemikian rupa;
5.Sebagai forum atau kesepakatan bersama (a forum or platform), yang menjadikan media sebagai wahana diskusi dan melayani perbedaan pendapat atau feedback. Realitas di sini pada dasarnya sudah meru- pakan bahan perdebatan untuk sampai menjadi realitas intersubjektif;
6. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier) yang memisahkan publik dari realitas yang sebenarnya. Dalam hal ini realitas yang ada di media dinilai bisa saja menyimpang dari kenyataan yang sesung- guhnya.11
Peran    media    massa    sangat   besar    juga    mampu   membawa    perubahan    berarti  bagi kehidupan   social   masyarakat.  Hal   ini  berbanding  dengan   fungsinya  sebagaimana   yang dikemukakan    oelh    Wilbur    Schram    menyatakan,    komu-  nikasi  massa  berfungsi  sebagai decoder,  interpreter  dan  encoder.  Komunikasi  massa    mendecode    lingkungan    sekitar, mengawasi  kemungkinan  timbulnya bahaya,   mengawasi   terjadinya   persetujuan   dan   juga efek   dari   hiburan. Komunikasi    massa   menginterpretasikan   hal-hal    yang   di-decode sehingga  dapat  mengambil  kebijakan  terhadap  efek,  menjaga  berlangsungnya  interaksi  serta membantu    anggota-anggota   masyarakat   menikmati    kehidupan.    Komu-  nikasi  massa  juga meng-encode pesan-pesan yang memelihara hubungan kita dengan   masyarakat   lain   serta menyampaikan      kebudayaan      baru      kepada  anggota-anggota    masyarakat.    Peluang    ini dimungkinkan    karena    komunikasi  massa  mempunyai  kemampuan  memperluas  pandangan, pendengaran dalam jarak yang hampir tidak terbatas, dan dapat melipatgandakan suara dan kata- kata secara luas.
Harold  Laswell  dan  Charles  Wright.  Harold  Laswell  adalah  pakar  komunikasi  dan Profesor hukum di Yale mencatat ada tiga fungsi media massa yaitu pengamatan lingkungan, korelasi  bagian-bagian  dalam  masyarakat  untuk  merespon  lingkungan,  dan  penyampaian warisan masyarakat dari satu gene- rasi ke generasi selanjutnya. Selain ketiga fungsi ini, Wright menambahkan fungsi  ke empat  yaitu hiburan. 13  Sementara  Alexi S Tan  menjelaskan  fungsi komunikasi  massa  sebagai  pemberi  infomasi,  mendidik,  mempersuasi  dan menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan.14
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Kesimpulannya,  komunikasi  massa  memiliki  peran  yang  sangat  besar  terha-  dap perubahan sosial masyarakat karena media massa memiliki fungsi seba- gai pemberi informasi, mendidik dan mempengaruhi masyarakat serta hiburan yang dapat menggiring opini masyarakat sesuai dengan teori agenda seting media.
Etika dan Profesionalisme Wartawan Surat Kabar Serambi Indo- nesia dan Rakyat Aceh dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
Berdasarkan   Undang-undang   Nomor   40  tahun   1999,   wartawan   memiliki kebebasan yang    disebut    dengan    kebebasan    pers,    yakni    kebebasan    mencari,  memperoleh,    dan menyebarluaskan    gagasan    dan    informasi.    Kemerdekaan  pers    juga    dijamin    sebagai    hak warga  negara.  Jika  ada  pihak  yang  berusaha menghalangi dan mengekang kebebabasan pers maka akan dipidana penjara maksimal  dua  tahun  atau  denda  maksimal  Rp  500  juta,  hal ini  dijelaskan dalam   Pasal   18   ayat   1   Undang-undang   nomor   40   tahun   1999   tentang kebebasan  pers.  Namun  kebebasan  pers  itu  juga  dibatasi  dengan  kewajiban menghormati norma-norma    agama,    menghormati    hak    pribadi    nara    sumber,  tidak    menfitnah    dan menghakimi  serta  harus  menerapkan  azas  praduga  tak bersalah.
Dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya  seorang  wartawan  harus  memiliki landasan moral   dan   etika   sebagai   pedoman   operasional   dalam   menjaga kredibilitasnya  dihadapan publik.  Pedoman  etika  itu  juga  bertujuan  untuk melahirkan informasi yang benar dan akurat sebagai  wujud  kemerdekaan  pers  bagi    warga    negara    untuk    memperoleh    informasi    dan berkomunikasi  sebagai kebutuhan  hakiki  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup.  Melalui  SK Dewan Pers  Nomor  03  tahun  2006  telah  tersusun  sebuah  pedoman  etik  wartawan dalam menjalankan      tugasnya.      Sebagaimana      diketahui      tidak      selamanya  pekerja  media  yaitu wartawan telah menerapkan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Namun masih banyak  juga  diantara  mereka  yang  tidak  mengindahkan  kode  etik  jurnalistik  dalam melaksanakan tugas kewartawan- annya dalam meliput, mengolah dan menyebarluaskan berita.
Aceh  adalah  salah  satu  daerah  yang  memiliki  kekhususan  Penerapan  Syariat  Islam. Namun kasus pelanggaran Syariat Islam masih banyak terjadi di Aceh. Hal ini terlihat melalui pemberitaan yang dilakukan oleh beberapa media di Aceh. Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat  Aceh  adalah  media  cetak  yang  tidak  pernah  luput  memberitakan  kasus  pelanggaran Syariat Islam. Beberapa wartawan media tersebut mengatakan bahwa pemberitaan terkait kasus pelanggaran  Syariat  Islam  di  Aceh  dibuat  sesuai  dengan  etika  jurnalistik.  Hal  ini  dilakukan untuk membuktikan profesionalitas para insan pers di Aceh, sehingga konstruksi berita terkait pelanggaran  Syariat  Islam  seperti  khalwat,  mesum,  dan  maisir  ditulis  menggunakan  standar kode etik jurnalistik dan etika komunikasi Islam.
Berikut  adalah  etika  dan  profesionalisme  wartawan  surat  kabar  Serambi  Indonesia  dan Rakyat Aceh dalam melakukan peliputan pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh:
1. Implementasi Etika Azas Praduga Tak Bersalah
Salah   satu   pendiri   Kaukus   Wartawan   Peduli   Syariat   Islam   (KWPSI) Yuswardi Mustafa  mengatakan,  wartawan  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh    dalam    melakukan peliputan  dan   memberitakan  berita  pelanggaran Syariat  Islam   selalu   berpedoman  pada kode  etik   jurnalistik.  Salah  satu kode   etik   jurnalistik   yang   selalu   diterapkan   oleh wartawan   Serambi Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  adalah  mengedepankan  azas  praduga  tak bersalah.15
Noval    sebagai    wartawan    harian    Rakyat    Aceh    mengatakan    dalam    peli-  putan pelanggaran Syariat Islam  seperti kasus  mesum atau khalwat biasa- nya   berita   itu   ditulis
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sesuai   dengan   etika   jurnalistik   yakni    menge- depankan  azas  praduga  tak  bersalah. Pelaku  yang  kedapatan  melakukan mesum  atau  bahkan  zina  sekalipun  dalam  berita  ditulis sebagai  terduga atau menggunakan kata-kata diduga sebelum pelaku divonis oleh penga- dilan.
Dalam kasus maisir atau perjudian yang terjadi di kota Lhokseumawe, para pemain judi tersebut tetap ditulis dengan azas praduga tak bersalah. Misalnya, ditulis dengan kalimat diduga telah melakukan maisir. Wartawan tidak pernah memvonis bersalah seseorang sebelum penga- dilan  dapat  membuktikan  yang  bersangkutan  bersalah  dan  divonis  salah.  Meskipun  qanun Jinayat  telah  disahkan  dengan  ketentuan  yang  sudah  dipahami  oleh  para  wartawan,  namun wartawan Serambi Indonesia tidak langsung memvonis pelaku telah melanggar qanun tersebut dan menda tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Azas  praduga  tak  bersalah  menjadi  landasan  para  wartawan  yang  terga- bung  dalam organisasi    pers    Aliansi    Jurnalis    Independen    (AJI)    Lhok-  seumawe  dalam  melakukan peliputan  pelanggaran  Syariat  Islam  di  Aceh.  AJI    sebagai    organisasi    independen    yang menaungi    para    jurnalis    selalu  membimbing  para  wartawan  pemula  agar  dapat  menjadi wartawan profe- sional  dan  beretika.  Kode  etik  jurnalistik  bagi  wartawan  yang  bernaung dalam AJI ibarat jembatan yang harus dilalui oleh para wartawan dalam menulis  berita.  Artinya dalam  setiap  peliputan  saat  menjumpai  nara sumber  melakukan  wawancara  dan  menulis berita  harus  selalu  menge- depankan  etika  jurnalistik.  Apalagi  berita  tersebut  terkait  kasus khalwat atau  mesum  atau  pelanggaran  Syariat  Islam  lainnya  harus  tetap  menge- depankan azas praduga tak bersalah.
Etika  wartawan  Surat  Kabar  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  dalam  melakukan liputan pelanggaran Syariat Islam di Aceh dengan mengede- pankan azas praduga tak bersalah telah sesuai dengan  Kode Etik Jurnalis- tik pasal  3 yaitu  Wartawan Indonesia selalu  menguji informasi,  membe-  ritakan  secara  berimbang,  tidak  mencampurkan  fakta  dan  opini  yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Sebagaimana diketahui bahwa azas praduga tak bersalah adalah “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”
Dengan  demikian  dalam  setiap  pemberitaan  terkait  kasus  pelanggaran  Syariat  Islam  di Aceh  maka  wajib  bagi  setiap  wartawan  menerapkan  azas  praduga  tak  bersalah.  Setiap pemberitaan  yang  sedang  dalam  pemerik-  saan  perkara  pidana  di  dalam  sidang  pengadilan. Seorang  pelaku  baru  dianggap  bersalah  jika  yang  bersangkutan  telah  dinyatakan  terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum  yang mengikat. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh baru bisa dikatakan sebagai  jurnalis  yang  menjaga kode etik  jurnalistik  dalam  melakukan  peliputan  terhadap  kasus  pelanggran  Syariat  Islam  harus benar-benar bisa menjaga perilaku. Setiap kegiatan jurnalistiknya harus sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
Salah  seorang  wartawan  Rakyat  Aceh  Mukhlis  mengatakan  secara  garis besar, etika peliputan yang dilakukan oleh wartawan tetap merujuk pada kode  etik  jurnalistik,  baik  kode etik  yang  termaktub  dalam  UU  No.  40 Tahun   1999   tentang   Pers   maupun   kode   etik yang   ditetapkan   oleh organisasi   wartawan   seperti   AJI   dan   PWI.19     Kode   Etik Jurnalistik merupakan  panduan  bagi  setiap  wartawan  dalam  menjaga  etika  saat melakukan peliputan pada pelanggar Syariat Islam. Kode etik jurnalistik tersebut   telah   termaktub   aturan yang   harus   diindahkan   oleh   setiap wartawan.
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## 2. Etika Akurasi Berita
Pasal  1  kode  etik  jurnalistik  telah  dijelaskan  bahwa  Wartawan  Indonesia  bersikap independen,    menghasilkan    berita   yang    akurat,   berimbang,    dan tidak     beritikad      buruk. Kredibilitas   media   dimata   masyarakat   sangat terpengaruh   dengan   persoalan   keakurasian berita   yang   ditulis   oleh wartawan  media  tersebut.  Minimnya  cek  dan  ricek  atau  tabayyun yang dilakukan  oleh  wartawan  sebuah  media  mengakibatkan  akurasi  berita tersebut menjadi sebuah persoalan. Akurasi berita juga dipengaruhi oleh kelalaian  atau  unsur  kesengajaan  yang dilakukan    oleh    wartawan.    Harus  diakui  oleh  wartawan  tidak  semua  yang  diucapkan  oleh sumber berita itu benar,   maka   cek   dan   ricek   penting   dilakukan   untuk   mendapatkan informasi yang benar dan akurat. 20
Fakta    dan    informasi    dilapangan    yang    didapatkan    oleh    wartawan memerlukan verifikasi    sebagai    indikasi    bahwa    berita    tersebut    akurat.  Karena  akurasi  dapat mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta atau   informasi.   Seluruh   informasi   yang diperoleh      harus      diverifikasi  sebelum  disajikan.  Wartawan  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat Aceh telah menerapkan pasal 1 tersebut dalam konstruksi berita pelanggaran Syariat Islam. Zaki Mubarak Fotografer Serambi Indonesia mengatakan, “profesi pewarta  di  Indonesia  dilindungi oleh  undang-undang,  dan  juga  merujuk pada   pakem   kode   etik   jurnalistik.    Semua   sisi pemberitaan      memiliki  proses    redaksional    yang    sama    termasuk    untuk   pemberitaan    isu Syariat Islam,  artinya  mulai  dari  menghimpun  informasi  yang  akurat,  proses editing   sampai menjadi bacaan   yang   bermanfaat   bagi   publik   tetap merujuk pada kedua pakem itu. Serambi Indonesia salah satu media  yang  sudah  membumi  di  Aceh  tidak  akan  main-main  dalam penyajian  berita bernilai  news apalagi   menyangkut   pelanggaran Syariat  Islam.   Wartawan Serambi  Indonesia  sudah  dibekali  wawasan  peliputan  yang  baik  dan benar, termasuk saat akan  menulis  tentang  pelanggaran  Syariat,  sehingga  berita  yang  disajikan  tidak  merugikan pihak-pihak tertentu.21
Kesalahan    akurasi    dalam    sebuah    berita    dapat    dilihat    melalui    misalnya  seperti kelalaian  wartawan  dengan  tidak  mencantumkan  sumber  atau kurang  dan  berlebihan  dalam memberi  perhatian  atau  tekanan  pada sebuah  berita.  Tidak  hanya  itu  keakurasian  berita juga  dapat  diukur melalui kesalahan eja, sehingga menilai sebuah berita yang akurasi berita bagus adalah yang tidak memiliki kesalahan ejaan baik itu sumber berita ataupun isi berita itu sendiri secara keseluruhan. Memang beberapa berita yang  pernah  dibaca  pada  harian  Serambi Indonesia    dan    Rakyat    Aceh  pernah  beberapa  kali  terjadi  kesalahan  ejaan,  namun  itu  tidak terlalu fatal karena ejaan yang salah bukan pada nama atau sumber berita. Kesalahan tersebut juga  sudah  diperbaiki  dengan  berita  ralat  dikolom  yang  sama. Hal ini dilakukan tentu untuk menjaga keakurasian berita.22
Selain   itu,  standar  akurasi  sebuah  berita  juga  tercermin   melalui  konsis- tensinya antara  headline  dengan  isi  berita.  Tidak  pernah  salah  menulis atau  mengutip,  penulisan umur,  nama,  tanggal,  dan  lokasi  atau  nama tempat   dalam   sebuah   berita   serta   nama seseoarang   sesuai   dengan organisasi,  keahliannya  dan  kapasitasnya  dalam  pemberitaan tersebut. Wartawan  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  telah  menjaga  dengan baik isi berita agar tetap terjaga akurasinya.23
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  beberapa  berita  yang  pernah  dimuat  dalam harian Serambi Indonesia. Sebagai contoh berita dengan  judul “Berjudi, Nelayan  Ditangkap  WH”  konstruksi berita  tersebut  ditulis  berdasarkan data   yang   akurat   didapatkan   dilapangan.   Hal   ini
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dibuktikan   melalui informasi   yang   diberikan   oleh   Kasatpol   PP   dan   WH   Lhokseumawe, Irsyadi  kepada  Serambi  Indonesia  pada  Rabu  tanggal  27  Mei  2016. Wartawan  Serambi Indonesia   menulis  berita  tersebut  dengan  kronologi kejadian   sebenarnya   sebagaimana yang   diceritakan   oleh   narasumber. Keakuratan   informasi   tersebut   dapat   diukur   melalui informasi   yang langsung  diterima  dari  narasumber  utama   yang  terlibat  langsung  mela kukan penggerebekan tersebut yaitu Kasatpol PP dan WH Lhokseumawe. Selain itu wartawan juga turut langsung dalam penggerebekan tersebut untuk mengamati sendiri kronologi kejadian di lapangan.
3. Etika Pemberitaan Berimbang
Masyarakat  sebagai  warga  negara  Indonesia  dalam  sebagai  sebuah  negara  demokrasi memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  dari  media.  Pendidikan  itu  dapat ditampilkan oleh  media  melalui  sikap berimbang dalam sebuah  berita. Makna sederhana dari kata berimbang adalah adil, tidak memihak dan netral, berimbang juga disebut sebagai Cover both  side  yang  dalam  terminologi  jurnalistik  secara  sederhana  berarti  berimbang.  Wartawan yang  akan  menyajikan  berita  wajib  memegang  prinsip  berimbang  sebagai  tujuan  untuk menghormati hak masyarakat memperoleh informasi yang benar bukan manipulasi pesan atau distorsi informasi.
Kepala  Biro  Serambi  Indonesia  Jafaruddin  mengatakan,  Pimpinan  redak-  si    harian Serambi    Indonesia    selalu    menekankan    agar    semua    wartawan  mematuhi    kode    etik jurnalistik.    Wartawan    Serambi    Indonesia    diperin-  tahkan    untuk    selalu    menulis    berita menggunakan    prinsip    berimbang,  tidak    membuat    berita    fitnah,    cabul,    tidak    akurat, mencampurkan  fakta dan  opini.  Wartawan  Serambi  Indonesia  harus  menghargai  hak  privasi narasumber dan  segera  meralat jika  berita  yang sudah disiarkan  itu keliru. Sehingga  kadang kita  temui  adanya  permohonan  maaf  dari   redaksi  di harian  Serambi  Indonesia,  terkait adanya  data  yang  keliru  meskipun narasumber  tidak  meminta  maaf.  Berita  yang  tidak berimbang  dan  atau menyalahi kode etik jurnalistik tidak akan dimuat. Sehingga kadang untuk menjaga   berita   yang   berimbang,   kami   harus   menunggu   sampai   ada konfirmasi/hak jawab dari salah satu pihak dalam berita. 24
Senada  dengan  Jafaruddin,  salah  seorang  wartawan  Harian  Rakyat  Aceh  Noval    juga mengatakan  hal  yang  sama.  Noval  menegaskan  wartawan harian   Rakyat   Aceh   selalu melakukan   konfirmasi   terhadap   pelaku pelanggaran Syariat Islam seperti pelaku  mesum yang divonis warga saat melakukan    penggerebekan.    Hal    ini    dilakukan    agar    pelaku dapat memberikan  pernyataan  serta  memberikan  hak  privasi  untuk  membela diri   kepada masyarakat   pembaca.   Konfirmasi   ini   dibutuhkan   untuk mendapatkan  data  dan  fakta yang  berimbang  dari  liputan  tersebut  agar konstruksi berita yang ditulis dapat berimbang.25 4. Tidak Menerima Suap
Sebagaimana  dalam  Pasal  6  Kode  Etik  Jurnalistik,  menyebutkan  wartawan  Indonesia tidak  menyalahgunakan  profesi  dan  tidak  menerima  suap.  Menyalahgunakan  profesi  yang dimaksud dalam pasal 6  ini adalah segala tindakan  yang  mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Adapun suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi wartawan.
Ayi  Jufridar  mengatakan  bahwa  jika  ada  wartawan  Serambi  Indonesia atau Harian Rakyat Aceh dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mene- rima  suap  dari  atau  pemberian dalam    bentuk    uang,    maupun    fasilitas  lainnya  dari  pihak  lain  yang  dapat  mempengaruhi
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
independensinya, maka wartawan tersebut telah merusak independensinya dalam memberitakan hal-hal  yang  penting  untuk  diketahui  oleh  masyarakat.  Praktek  yang  telah  dilakukan  oleh wartawan tersebut tersebut telah menabrak UU Pers dan Kode  Etik  Jurnalistik  yang  ditetapkan oleh  Dewan  Pers.  Apalagi  dalam kasus seperti khlawat atau maisir, jika ada wartawan Serambi Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  yang  menerima  suap  agar  berita  itu  tidak  terbit,  maka  ia  telah merusak  independensinya  sebagai  wartawan  profesional.  Namun sepengetahuan  saya,  belum ada  satupun  kasus  terkait  suap  menyuap terjadi pada wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh.26
Bukan  hanya  suap  untuk  menutupi  kasus  agar  tidak  diberitakan  kepada masyarakat saja    yang    dianggap    melanggar    kode    etik    jurnalistik. Pemberian  Tunjangan  Hari Raya  (THR)  yang  diberikan  oleh  perusahan, pejabat, atau instansi lainnya kepada wartawan juga dianggap melanggar kode  etik  jurnalistik.  AJI  telah  memberikan  penyataan  melalui media dengan   himbauan   kepada   seluruh   pengusaha,   pejabat   atau   lembaga tertentu  di Indonesia  untuk  tidak  memberikan  THR  baik  dalam  bentuk uang, parcell maupun paket lainnya kepada wartawan Indonesia, karena hal ini dapat melanggar kode etik jurnalistik.27
AJI  Kota  Lhokseumawe  melarang  anggotanya  untuk  menerima  sum-  bangan  apapun dalam bentuk THR misalnya yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga tertentu yang dapat merusak independensinya. Selama ini dan berdasarkan evaluasi AJI pada setiap anggota, maka hal ini masih berjalan sesuai harapan, artinya sampai sejauh ini belum ada wartawan   Serambi Indonesia   dan   Rakyat   Aceh   yang   menggadaikan independensinya demi sebuah amplop.28
Bagi wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh yang meliput pelang- garan  Syariat Islam  di  Aceh  tentu  selain  mentaati  kode  etik  jurnalistik harus mentaati juga Al quran dan hadist sebagai pedoman tertinggi dalam operasional kegiatan jurnalistik. Apalagi yang diliput adalah Syariat Allah  dan  yang  meliput  adalah  wartawan  Aceh  dibawah  payung  Syariat Islam, maka proses peliputan juga harus bersyariat.29
Maimun Asnawi sebagai ketua umum Persatuan Wartawan Aceh menilai, wartawan Aceh baik itu wartawan harian Serambi Indonesia maupun Rakyat Aceh yang tergabung dalam PWA adalah wartawan profesional yang tidak menerima suap. Mereka selalu mendapat pengawasan dari  organisasi  untuk  tidak  melakukan  praktek  suap  menyuap  dalam  peliputan  pelanggaran Syariat Islam. Jikapun ada, maka ada sanksi yang harus diterima oleh wartawan tersebut hingga pencabutan  id  card  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  anggota  PWA  atau  bahkan dikeluarkan dari perusahan tempat ia bekerja.30
Susahdi  sebagai  kepala  biro  harian  Rakyat  Aceh  juga  mengakui  bahwa, wartawan harian   Rakyat   Aceh  selama   bertugas   meliput   pemberitaan kasus pelanggaran Syariat Islam tidak pernah menerima suap dari siapa pun.  Berita  tersebut  ditulis  berdasarkan  fakta dilapangan,    dikonstruksi  dengan  landasan  independensi  tanpa  ada  intervensi  dari  pihak manapun. Wartawan  harian  Rakyat  Aceh  selalu  menjaga  etika  jurnalistik  sebagai pedoman dalam   liputan   kasus   seperti   maisir,   khalwat   atau   mesum. Sehingga  profesionalismenya dapat  terjaga  dengan  baik  untuk  sebuah berita yang akurat.31
Zaki Mubarak sebagai fotografer surat kabar Serambi Indonesia juga menyatakan hal yang sama. Menurut pengetahuannya, wartawan Serambi Indonesia memang diawasi dan dikontrol oleh pemimpin redaksi untuk tidak menerima suap dari siapapun. Peliputan pelanggaran Syariat Islam di Aceh selama ini yang dilakukan oleh dirinya, diakui bahwa foto yang dipublis sesuai dengan kebenaran dilapangan tanpa rekayasa teknologi.32
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh

## DOI: -
http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  wartawan  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat Aceh  adalah  wartawan  yang  menjaga  etika  profesi.  Mereka  adalah  wartawan  yang  tidak menerima suap ataupun  menyuap pihak  lain. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh diharapkan dapat menja- lankan tugas jurnalistiknya sesuai Syariat Islam. Liputan pelanggaran Syariat Islam harus dilakukan dengan prinsip jurnalistik bersyariat.
5. Etika Menjaga Privasi
Sebagaimana  diketahui  bahwa  privasi  sebagai  “hak  untuk  dibiarkan  atau  hak  untuk mengontrol  publikasi  yang  tidak  diinginkan  tentang  urusan  personal  seseorang”.  Wartawan Serambi Indonesia telah menjaga dengan baik privasi pelanggar Syariat Islam. Karena wartawan Serambi  Indonesia  memiliki  manajemen  yang  kuat  untuk  peliputan  berita,  setiap  wartawan harus hati-hati menulis berita. Setiap berita yang dimuat dalam harian Serambi Indonesia tidak boleh ada yang melanggar kode etik Jurnalistik, hal ini yang selalu ditekankan oleh pimpinan redaksi Serambi Indo- nesia.33
Salah satu contohnya yang terjadi pada harian Serambi Indonesia, “kami ditekankan untuk menjaga  kode  etik  jurnalistik  dalam  kasus  penculikan  yang  diduga  dilakukan  kelompok  Din Minimi. Ketika kami hendak mempublikasi kasus penculikan tersebut, pihak orang tua korban yang diculik meminta supaya kami tidak mempublikasikan dulu berita terse- but, dengan alasan pihak  orang  tua  korban  khawatir  anaknya  akan  dibunuh  oleh  kelompok  tersebut.  Sehingga setelah  kami  berkoordinasi  dengan  pimpinan  redaksi  berita  tersebut  dipending  oleh  Serambi Indo-  nesia,  meskipun  sebenarnya  berita  ini sedang  hangat ketika  itu. Namun untuk  menjaga hak privasi korban, akhirnya tidak diterbitkan. Selain  itu ada pengawasan ketat dari redaktur yang mengedit berita tersebut.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kode  etik  jurnalistik  adalah aturan   yang selama      ini      mengikat      wartawan      Serambi      Indonesia      dan  Rakyat        Aceh        dalam menjalankan    tugas    jurnalistiknya.    Kehadiran Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 dan Undang-undang Penyiaran No.  32  tahun  2002   telah   membawa  banyak  perubahan   bagi dinamisasi kehidupan  media  massa  di  tanah  air  bahkan  Aceh  ikut  merasakannya, terutama berkaitan dengan kebebasan memperoleh dan menyebarluaskan informasi.
6. Implementasi Etika Komunikasi Islam
Menurut  Syariat  Islam  bahwa  membangun  hubungan  antar  manusia  merupakan  dasar yang paling pokok untuk melangsungkan kehidupan ini secara harmonis. Hal itu tertuang melaui kandungan ajaran Islam sendiri. Dalam  membangun hubungan,  maka komunikasi  merupakan sarana paling mendasar yang dibutuhkan oleh umat manusia. Komunikasi merupakan perintah Allah  SWT  yang  terdapat  dalam  kitab  suci  Al  quran  serta  Sunnah  Rasullullah  Nabi  Besar Muhammad  SAW.  Dalam  berbagai  kegiatan  tentu  tidak  akan  pernah  terlepas  dengan komunikasi. Namun cara berkomunikasi  seseorang dapat mempengaruhi  hasil  yang diterima. Untuk  membangun  persepsi  dan  opini  maka  komunikasi  membutuhkan  metode  yang  tepat. Sebagaimana Al quran telah menjelaskan bahwa :
“Serulah   (manusia)   kepada   jalan   Tuhanmu   dengan   hikmah   dan pelajaran  yang baik  dan  bantahlah  mereka  dengan  cara  yang  baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk”. (QS : An-Nahlu : 125).
Prinsip komunikasi yang dijelaskan dalam ayat ini merupakan komu- nikasi hikmah dan mauizah hasanah. Yakni meyampaikan pesan dengan kata-kata yang santun dan lemah lembut serta  memuliakan  dan  juga  harus  berbekas  pada  jiwa  komunikan.  Jalaluddin  Rakhmat  juga
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
menyam- paikan cara komunikasi dalam Islam dengan menghimpun enam prinsip komunikasi dalam Islam  yang disebutnya dengan prinsip komunikasi dalam  Al Qurān dengan  jenis gaya bicara  atau  pembicaraan  (qaulan)  yang  dikategorikan  sebagai  kaidah,  prinsip,  atau  etika komunikasi Islam, yakni: (1) Qaulan Sadida, (2) Qaulan Balīgha, (3) Qulan Ma’rūfa, (4) Qaulan Karīma, (5) Qaulan Layinan, dan (6) Qaulan Maysura.
Hal ini juga yang menjadi pedoman para wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam  melakukan  peliputan  pelanggaran  Syariat  Islam  di  Aceh.  Mukhlis  adalah  wartawan Rakyat  Aceh  yang  selalu  menggunakan  prinsip  komunikasi  dalam  Islam  saat  melakukan peliputan.  Tidak  hanya  berita  terkait  pelanggaran  Syariat  Islam,  pada  peliputan  berita  yang lainnya  juga  menggunakan  prinsip  komunikasi  Islam  dalam  mewawan-  carai  narasumber. Komunikasi Islam efektif digunakan sebagai metode berkomunikasi dengan narasumber dalam menggali informasi tentang berbagai peristiwa yang memiliki nilai berita.
Teknik reportase sebenarnya memang harus dilakukan dengan santun dan beradab. Jika dalam  meliput  sebuah  peristiwa  seorang  wartawan  tidak  mengindahkan  norma-norma  dan tatanan nilai yang ada dalam sebuah daerah, atau tidak menggunakan kalimat yang santun dalam berbicara, maka narasumber tentu akan segan memberikan informasi, atau bahkan bisa diusir dan tidak diberikan informasi yang diinginkan. Maka etika komunikasi itu sangat penting dalam sebuah reportase apalagi yang diburu adalah berita pelanggaran Syariat Islam.
Dalam  sebuah  reportase  sangat  dibutuhkan  keterampilan  komunikasi  untuk mewawancarai  narasumber.  Seorang  wartawan  juga  harus  mampu  memilih  dan  memilah narasumber  yang  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  sumber  berita.  Wawancara  itu  tentu  akan berlangsung  dengan  baik,  jika  wartawan  adalah  wartawan  profesional  yang  mengedepankan etika  jurnalistik  serta  memiliki  karakter  yang  baik  dengan  menggunakan  etika  komunikasi Islam.  Salah  satu  etika  yang  harus  dimiliki  dalam  melakukan  wawancara  adalah  menghargai narasumber  dan  membuat  janji.  Membuat  janji  dengan  narasumber  itu  penting.  Karena  ada beberapa narasumber yang enggan melakukan wawancara langsung tanpa membuat janji.
Wawancara  sangat  penting  dalam  dunia  jurnalistik.  Wawancara  merupa-  kan  proses pencarian data berupa pendapat, pandangan dan  pengamatan seseorang  yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Wawancara akan berlangsung dengan baik jika antara wartawan dengan narasumber itu memiliki hubungan yang baik. Mem- bangun atau menjaga  hubungan  baik dengan  narasumber  itu sangat penting untuk kemudian  hari. Banyak narasumber yang kecewa dan enggan bertemu repoter tertentu karena ada diantara reporter yang mungkin  memiliki  gaya  komunikasi  yang  tidak  disukai  oleh  narasumber.  Maka  etika  dalam berkomunikasi itu penting dijaga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mudah.
Wartawan surat kabar Serambi Indonesia sebenarnya adalah wartawan yang sudah sangat paham  dengan  etika  dalam  reportase.  Kami  selalu  menjaga  hubungan  harmonis  dengan narasumber  yang sudah  dikenal. Namun  jika  mereka adalah narasumber  yang belum dikenal, maka  tentu    akan  menggunakan  cara  yang  lembut  dan  santun  untuk  melakukan  wawancara. Kami tidak pernah  mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau membentak narasumber, bahkan tidak  pernah  berdebat  dengan  narasumber,  bagi  kami  narasumber  ibarat  air  yang  selalu dibutuhkan  saat  haus.  Jika  air  itu  tidak  ditampung  dengan  baik  dalam  gelas,  maka  dia  akan tumpah  dan  tidak  bisa  diminum.  Begitu  juga  dengan  narasumber  yang  harus  diperlakukan dengan  baik,  karena  dalam  dirinya  terdapat  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  wartawan  untuk sebuah berita.
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Peliputan  terkait  dengan  pelanggaran  Syariat  Islam  memang  memiliki  tantangan tersendiri. Biasanya untuk mendapatkan berita yang berim- bang, wartawan harus menjumpai pelaku pelanggaran Syariat Islam itu. Dalam kondisi demikian, tentu saja pelaku sedang dalam keadaan  yang  serba  salah,  maka  wartawan  harus  mampu  menggiring  pelaku  untuk  mau diwawancarai.  Saat  wawancara  berlangsung,  maka  etika  komunikasi  Islam  menjadi  andalan dalam setiap kalimat yang dikeluarkan agar para pelaku tidak tersinggung dan mau memberikan pernyataan  terkait  dengan  kasus  yang  menimpa  dirinya.  Intinya,  etika  komunikasi  Islam memang efektif dalam setiap wawancara yang dilakukan oleh wartawan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  wartawan  Surat  Kabar  Serambi  Indonesia  dan Rakyat  Aceh  dalam  melakukan  peliputan  pelanggaran  Syariat  Islam,  menggunakan  Etika komunikasi Islam. Prinsip komunikasi dalam Al-Quran itu menjadi pedoman wartawan dalam melakukan wawancara dengan  narasumber agar mudah dalam  mendapatkan  informasi terkait peristiwa yang sedang diburu. Etika komunikasi Islam efektif memberikan dampak yang baik terhadap  keberlangsungan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  wartawan  Serambi  Indonesia  dan Rakyat Aceh untuk mengumpulkan data dalam reportase pelanggaran Syariat Islam di Aceh. 7. Prinsip Jurnalisme Dakwah
Jurnalisme dakwah adalah prinsip juranalis Islami yang mengusung dan menerapkan visi dan  misi  Islam  dalam  menjalankan  tugas  jurnalistiknya.  Jurnalistik  dakwah  adalah menyampaikan  pesan-pesan  dakwah  melalui  tulisan  atau  disebut  dengan  dakwah  bil  qalam. Ketua  MPU  Kota  Lhokseumawe  mengatakan,  wartawan  muslim  adalah  sosok  juru  dakwah (da’i) yang menyampaikan pesan dakwah melalui kegiatan jurnalistik yang terikat dengan kode etik  jurnalistik,  nilai-nilai,  norma,  dan  etika  Islam      dalam      meliput,      menulis,      dan menyebarluaskan      berita.      Yang  terpenting  adalah  wartawan  tersebut  harus  bekerja  sesuai aturan Syariat Islam.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  jurnalis  Islam  adalah  juru  dakwah  yang menyampaikan pesan-pesan  ilahiyah  dan  mengedepan  kebenaran  bukan kebohongan   atau   menyebar   fitnah, namun   melalui   berita   mereka memiliki  ekspektisi  efek  pemberitaan  pada  kebaiakn  bukan keburukan. Wartawan  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  adalah  wartawan  yang memiliki prinsip    jurnalisme    dakwah.    Sebagai    wartawan    yang    bertugas  dalam  wilayah  penerapan Syariat Islam  maka  sudah seharusnya  memilki  nilai-nilai  Islami  dalam  setiap  kegiatannya termasuk  peliputan  pelang- garan  Syariat  Islam.  Kasus  pelanggaran  Syariat  Islam  yang diberitakan sebagai  konsumsi  masyarakat  dikonstruksi  dengan  baik  sebagai  sarana dakwah agar  pelanggaran  tersebut  tidak  terjadi  lagi  kepada  masyarakat lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh yang memiliki prinsip  Jurnalisme  Dakwah  adalah  mereka  yang  melaku-  kan  proses  meliput,  mengolah,  dan menyebarkan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam.  Dalam  proses  pembuatan  berita  juga  dilandasi  dengan  muatan  prinsip  komu-  nikasi Islam. Artinya tidak ada berita yang memiliki nilai kebohongan, mencaci, dan menebar fitnah. Berita yang dimuat adalah berita yang memiliki nilai akurasi dan independensi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  etika  wartawan  surat  kabar  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh dalam peliputan pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh dapat dilihat melalui implementasi kode  etik  jurnalistik  secara  maksimal.  Wartawan  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh
Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mengimplemen-  tasikan  azas  praduga  tak  bersalah,  mengedepankan  akurasi  berita,  mengu- payakan setiap pemberitaan dapat berimbang agar berita pelanggaran Syariat Islam tersebut bisa bersifat objektif. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh tidak menerima suap, menjaga hak privasi pelaku dan korban. Etika tersebut di atas telah disebut dalam kode etik jurnalistik Dewan  Pers.  Selain  itu,  wartawan  Serambi  Indonesia  dan  Rakyat  Aceh  juga  mengim- plementasikan etika komunikasi Islam dengan mengindahkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Al  quran  serta  menggunakan  prinsip  jurnalisme  dakwah  sehingga  pemberitaan  pelanggaran Syariat  Islam  dapat  dikonstruksi  tidak  hanya  sesuai  bimbingan  etika  jurnalistik  namun  juga relevan dengan Syariat Islam.[*]

## Bibliografi:
Cangara,   Hafied,   Pengantar   Ilmu   Komunikasi   (Jakarta:   Raja   Grafindo Persada, 2000) Denis  McQuail,  Mass  Communication  Theory  (California:  Sage  Publication, 1994) Liliweri, Alo, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana, 2011) Morissan,  Teori Komunikasi  Individu  dan  Massa  (Jakarta:  Kharisma  Putra Utara, 2014)
Mulyana, Deddy, Arifin, Anwar, Cangara, Hafied, Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan (Jakarta: Kencana, 2013)
Nurudin,  Pengantar  Komunikasi  Massa  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2014)  Uchjana    Efendy, Onong,  Ilmu  Komunikasi  Teori  dan  Praktek  (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2013) Warner   J.   Severin   dan   James    W.   Tankard,   Teori   Komunikasi   (Jakarta: Kencana, 2009)
Wiryanto, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Grasindo, 2000)