The Analysis of Government Support on The Implementation of Community-based Total Sanitation Programs in Sabu Raijua District
Three Hamdani 1* , Marylin S. Junias 2 , Dominirsep O. Dodo 3
1, 2, 3 Public Health Faculty, University of Nusa Cendana

## ABSTRACT
There was an increase of diarrhea as many as 145,031 cases in East Nusa Tenggara, specifically in Sabu Raijua regency there were 2,070 cases. The government’s efforts to reduce diarrhea cases by the community-based total sanitation program. This study aims to analyze local government support in  implementing  the  CBTS  program  in  Sabu  Raijua  Regency  for  the  period  2017-2019.  This  is  a qualitative  study  with  a  descriptive  approach.  In  the  enabling  environment  for  local  government support related to policies based on the minister of health regulation number 3 in 2014 concerning CBTS and instruction from the Regent of Sabu Raijua Number 050/189/BAP-SR/IX/2014, for human resources,  is  still  lacking  and  for  the  budget  sourced  from  the  National  and  Regional  Expenditure Budget.  Demand  creation  for  the  CBTS  portion  has  been  carried  out  to  the  RT/RW  levels,  and triggering have been carried out in all hamlets. In supply improvement technology, latrine sanitation facilities are available which are sold by entrepreneurs at affordable prices, to increase the capacity of sanitation market players, the government collaborates with NGOs to provide training on latrine construction,  and  the  entrepreneurial  sanitation  market  network  is  still  having  difficulty  expanding the  market.  There  is  local  government  support  in  the  form  of  Regent’s  instruction,  budget  support, promotion,  triggering,  and  availability  of  latrine  at  affordable  prices  as  well  as  training  for entrepreneurs  in  collaboration  with  NGOs,  while  this  program  has  experienced  constraints  on  the availability of human resources and difficulty in expanding the market.
Keywords : community-based total sanitation, implementation, government support.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  lingkungan  adalah  upaya pencegahan  penyakit  dan/atau  gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik  dari  segi  aspek  fisik,  kimia,  biologi maupun  sosial. (1) Sanitasi  lingkungan  yang buruk  dapat  menyebabkan  penyakit  diare yang  merupakan  penyakit  endemis  dengan kejadian  luar  biasa  di  Indonesia  yang  bisa menyerang seluruh kelompok usia. (2) Profil  Kesehatan  Indonesia  Tahun 2019  menyatakan  bahwa  kelompok  umur dengan  prevalensi  diare  tertinggi  adalah kelompok umur 1-4 tahun sebesar 11,5% dan pada  bayi  sebesar  9%.  Kelompok  umur  75 tahun  ke  atas  juga  merupakan  kelompok umur dengan prevalensi tinggi yaitu 7,2%. (3) Profil  Kesehatan  Indonesia  tahun  2016 sampai dengan 2018 melaporkan kasus diare di Indonesia yang mengalami peningkatan,
yaitu  pada  tahun  2016  sebanyak  6.897.463 kasus,  pada  tahun  2017  sebanyak  7.077.299 kasus,  dan  pada  tahun  2018  sebanyak 7.157.483. (4)
Profil Kesehatan NTT dari tahun 2016 sampai  dengan  tahun  2018  melaporkan terjadinya  peningkatan  kasus  diare,  yaitu pada  tahun  2016  sebanyak  111.355  kasus, pada tahun 2017 meningkat menjadi 113.148 kasus,  dan  pada  tahun  2018  meningkat menjadi  145.031  kasus.  Peningkatan  kasus sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  perubahan musim/cuaca yang akan berdampak terhadap ketersediaan  air  bersih  masyarakat. (5) Dinas Kesehatan Kabupaten
Sabu Raijua melaporkan  adanya  kasus  diare  yang  cukup tinggi, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 1.115 kasus  dan  tahun  2018  sebanyak  2.070 kasus. (6)
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk mengendalikan kasus diare antara lain dengan  mensosialisasikan  atau  melakukan
*Corresponding author: hamdanitri83@gmail.com
44 penyuluhan tentang diare, serta melaksanakan  program  Sanitasi  Total Berbasis
Masyarakat (STBM) yang bertujuan  mengubah  perilaku  higiene  dan sanitasi  melalui  pemberdayaan  masyarakat dengan  dengan  cara  pemicuan.  Untuk mendukung  pelaksanaan  program  STBM diperlukan  strategi  sesuai  dengan  Peratuan Menteri  Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  strategi  penyelenggaraan  sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu meliputi tiga komponen yang saling mendukung, meliputi penciptaan  lingkungan  yang  kondusif ( enabling enviroment ), peningkatan kebutuhan  sanitasi  ( demand  creation ),  serta peningkatan  penyediaan  akses  sanitasi ( supply  improvement ). (7) Jika  salah  satu  dari komponen  tersebut  tidak  ada  maka  proses pencapaian  lima  pilar  STBM  tidak maksimal.  Tiga  strategi  ini  disebut komponen sanitasi total. Komitmen pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan menjalin kerja sama dengan legislatif,  lembaga  swadaya  masyarakat, media, pemimpin agama kelompok masyarakat,  sekolah,  dunia  usaha,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  dalam mendukung program STBM.
Cakupan  sanitasi  di  Indonesia  sampai dengan bulan Januari 2020 mencapai 78,71% dengan 73% desa yang melaksanakan STBM (59,075  desa/kelurahan)  dan  30,11%  desa SBS  (24,370  desa/kelurahan).  Sedangkan capaian  di  Provinsi  NTT  sebesar  84,28% dengan  79,40%  desa  yang  melaksanakan STBM  (2.617  desa/kelurahan),  dan  38,35% desa SBS (1.264 desa/kelurahan) untuk pilar satu. (8)
Pelaksanaan  program  STBM  di Kabupaten  Sabu  Raijua  berlangsung  sejak tahun  2014  dengan  adanya  kerjasama pemerintah  Kabupaten  Sabu  Raijua  dengan Plan Internasional
Indonesia. Perkembangannya  cukup  mendapat  respon positif  dari  masyarakat,  terbukti  pada  tahun 2015  terdapat  36  desa/kelurahan  dari  empat kecamatan  yaitu  Kecamatan  Sabu  Barat, Kecamatan  Lia’e,  Kecamatan  Hawumehara
dan  Kecamatan  Sabu  Tengah  yang  ada  di Kabupaten Sabu Raijua mendeklarasikan diri sebagai  sesa/kelurahan  STBM.  Pada  tahun 2016 sebayak dua desa, tahun 2017 sebanyak dua  desa,  tahun  2018  sebanyak  empat  desa, dan  tahun  2019  sebanyak  lima  desa, sehingga total desa yang sudah mendeklarasikan  diri  sebagai  desa  STBM sampai  dengan  tahun  2020  mencapai  49 desa/kelurahan.  Tersisa  13  desa/kelurahan yang  tersebar  di  empat  kecamatan  yang belum  tuntas  dalam  pelaksanaan  program STBM,  yaitu,  Kecamatan  Sabu  Barat, Kecamatan  Sabu  Timur,  Sabu  Tengah,  dan Kecamata Raijua.
Pemerintah daerah mengeluarkan regulasi berupa instruksi Bupati Sabu Raijua No:  050/189/BAP-SR/IX/2014  tanggal  18 September  2014  tentang  Program  Sanitasi Total  Berbasis  Masyarakat  di  Kabupaten Sabu  Raijua  dalam  mendukung  program STBM.  Di  mana  terdapat  delapan  pilar STBM,  yang  terdiri  dari  lima  pilar  STBM secara nasional dan tiga pilar tambahan oleh Bupati  Sabu  Raijua. (9) Selain  regulasi  dari pemerintah  daerah,  ada  juga  regulasi  yang dibuat  di  tingkat  desa  namun  tidak  tertulis, seperti  aturan  bahwa  setiap  penerima bantuan  PKH  (Program  Keluarga  Harapan) dan  pasangan  yang  ingin  menikah  harus memiliki  jamban.  Di  samping  adanya regulasi,  dukungan  anggaran  juga  tersedia yang  berasal  dari  dana  BOK,  Dana  Desa, APBD  dan  juga  anggaran  dukungan  Plan Internasional  Indonesia.  Untuk  tenaga sanitarian  yang  ada  di  Kabupaten  Sabu Raijua  berjumlah  20  orang  yang  tersebar  di enam  puskesmas,  rumah  sakit,  dan  dinas kesehatan.
Berdasarkan data awal yang diperoleh, jumlah  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten Sabu Raijua berjumlah enam puskesmas dan data  yang  diperoleh  dari  lima  Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua, anggaran  untuk  program  STBM  pada  tahun 2018  sebesar  Rp  139.325.000,  sedangkan pada  tahun  2019  sebesar  Rp  107.405.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi
anggaran  sudah  tersedia  untuk  mendukung program STBM.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dukungan  Pemerintah  Daerah dalam  pelaksanaan  program    STBM  di Kabupaten  Sabu  Raijua  pada  periode  2017- 2019.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada enam kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, yaitu  Kecamatan  Sabu  Barat,  Kecamatan Sabu  Timur,  Kecamatan  Raijua,  Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Lia’e, yang dilakukan pada bulan Agustus  sampai  September  2020.  Informan dalam  penelitian  adalah  orang  atau  pelaku
yang  benar-benar  tahu  dan  menguasai masalah,  serta  terlibat  langsung  dengan program  STBM  yang  dilaksanakan  dengan jumlah  20  orang  dan  diambil  dengan  teknik purposive  sampling .  Data  hasil  wawancara dibuat  dalam  bentuk  transkrip  kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program STBM di Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini telah lolos ujian kaji etik.

## HASIL
Adapun  informan  kunci  dan  informan yang  tepat  dalam  pemberian  informasi  dan data  yang  tepat  dan  akurat  mengenai program  STBM  berjumlah  20  orang. distribusi  gambaran  karakteristik  informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Informan Penelitian
Kode Informan Jenis Kelamin Instansi A1 L BAPEDA A2 L DINAS KESEHATAN A3 P BPMPD A4 L DINAS PU A5 P DINAS LINGKUNGAN HIDUP A6 L Kec. Hawu Mehara A7 L Kec. Liae A8 L Kec. Raijua A9 L Kec. Sabu Barat A10 L Kec. Sabu Timur A11 L Desa Bodae A12 L Desa Eimadakei A13 L Desa Teriwu A14 L Desa Daeko A15 P Puskesmas Seba A16 L Puskesmas Eimadakei A17 L Pusk. Eilogo A18 P Sanitarian Eimadakei A19 P Sanitarian Raijua A20 L Wirausaha

## A. Hasil Wawancara Informan
Strategi  pelaksanaan  program  STBM meliputi  tiga  komponen  yang  saling mendukung, yaitu (1) penciptaan lingkungan  yang  kondusif  ( enabling environment )  berupa  kebijakan,  Sumber Daya  Manusia  (SDM),  dan  anggaran,  (2)
peningkatan  kebutuhan  sanitasi  ( demand creation ) berupa promosi dan pemicuan, (3) peningkatan  penyediaan  akses  sanitasi ( supply  improvement )  berupa  teknologi sarana,  kapasitas  pelaku  pasar  sanitasi  dan jejaring pasar sanitasi.
et al. https://doi.org/10.35508/ljch
Tabel 2. Variabel Strategi Komponen STBM di Kabupaten Sabu Raijua
No. Variabel Hasil Wawancara KEBIJAKAN 1 Bentuk kebijakan yang dikeluarkan  untuk  mendukung program STBM. A1: “pelaksanaan STBM di Kab. Sabu Raijua tidak hanya melaksanakan  lima  pilar  nasional,  tetapi  menambahkan tiga  pilar  sesuai  instruksi  Bupati  Sabu  Raijua  No. 050/189/BAP-SR/IX/2014 menjadi delapan pilar.”
A2: “Jadi  dari  kebijakan  dalam  kegiatan  STBM  sangat mendukung  pihak  pemerintah.  Dukungan  dalam  rangka percepatan  anggaran  dan  kebijakan  pelaksanaan  sampai ke  tingkat  desa  berupa  aturan-aturan  yang  kita  buat dalam  hal  ini  sudah  adanya  SK  Bupati  tentang pelaksanaan STBM di Kabupaten Sabu Raijua...”
ANGGARAN 1 Anggaran  yang  mendukung program STBM A4: “Anggaran  setiap  tahunnya  selalu  ada,  baik  dari APBD 2 dan APBN.”
A15: “Dalam  melaksanakan  program  STBM,  anggaran bersumber  dari  dana  BOK  dan  juga  bantuan  dari  PLAN Internasional,  serta  ada  desa  yang  menganggarkan  dari dana desa.”
SDM 1 SDM yang mendukung program STBM tercukupi A15: “ Meskipun puskesmas telah memiliki tenaga, namun tenaga  yang  ada  masih  dirasa  kurang  karena  sarana prasarana penunjang akses ke desa masih kurang.”
A16: “Tenaga yang ada masih dirasa kurang, namun ada dukungan  dari  berbagai  instansi  terkait  dan  juga  mitra kerja.” 2 SDM mendapat pelatihan tentang SDM A17: “Dalam  pelaksanaannya,  tenaga  sanitarian  dan beberapa  fasilitator  telah  dilatih  dan  mendapatkan sertifikat dari PLAN Internasional”
A18: “Puskesmas  memiliki  tiga  sanitarian  dan  beberapa fasilitator, namun fasilitator tersebut belum mendapatkan pelatihan  khusus  melainkan  mencari  pelatihan  secara mandiri.” PROMOSI 1 Promosi STBM yang dilakukan seperti apa A2: “Dinas  Kesehatan  ikut  mensosialisasikan  instruksi
Bupati  kepada  stakeholder  mulai  dari  tingkat  kecamatan sampai desa.”
A12: “Pihak  desa  memberikan  pemahaman  tentang jamban  sehat,  namun  menemui  kesulitan  dalam memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang berbagai pilar STBM.”
A13: “Pihak desa dan tenaga kesehatan mensosialisasikan  PHBS  dan  instruksi  Bupati  kepada masyarakat  melalui  mimbar-mimbar  di  gereja  dan  pesta nikah.”

## PEMICUAN
1 Pemicuan sudah dilakukan di tingkat dusun A3: “Dinas  BPMPD  selalu  memberikan  motivasi  kepada
Kades  agar  mendorong  masyarakat  dalam  kegiatan STBM.”
A6: “Pihak  kecamatan  selalu  mendorong  masyarakat untuk  berperilaku  PHBS,  dan  juga  mendorong  desa  agar memberdayakan  dana  desa,  namun  mengalami  hambatan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang STBM.”
TEKNOLOGI SARANA SANITASI 1 Tersedia teknologi sarana sanitasi  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  dan terjangkau oleh masyarakat
A3: “Dinas  BPMPD  bekerja  sama  dengan  Pamsimas memprogramkan penyediaan air bersih minimal di tiap RT atau RW dalam mendukung program STBM.”
A5: “Dalam  mendukung  program  STBM,  Dinas Lingkungan  Hidup  mengadakan  kegiatan  pembagian tempat  sampah  dan  pembangunan  tempat  sampah permanen.”
A13: “Pihak  desa  melalui  dana  desa  mengadakan  kloset untuk  kaum  disabilitas  dan  bekerja  sama  dengan  HAKLI untuk  pengadaan  Nazava  atau  filter  air,  serta  membuat kelompok untuk pembuatan kloset.”
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PASAR SANITASI 1 Ada  pelatihan  yang  diberikan untuk wirausaha sanitasi A20: “Adanya  pelatihan  dari  Dinkes  dan  LSM  tentang cara membuat kloset dan malnya sesuai dengan standar.” JEJARING PASAR SANITASI 1 Usaha memperluas pasar sanitasi seperi apa A20: “Produk dipromosikan pada beberapa desa dan juga menggunakan media sosial seperti facebook dan WA.” 2 Kendala yang dihadapi dalam memperluas pasar sanitasi A20: “Hambatannya masih kurang jejaring untuk promosi sehingga penjualan masih mencakup desa saja.”

## 1) Kebijakan
Kebijakan  merupakan  serangkaian konsep  yang  menjadi  dasar  rencana  dalam pelaksanaan program. Pemerintah Kabupaten Sabu  Raijua,  mengeluarkan  regulasi  berupa Instruksi Bupati Sabu Raijua
No.050/189/BAP-SR/IX/2014 pada  tanggal
18 September 2014 tentang STBM. Di dalam instruksi  Bupati  tersebut,  terdapat  delapan pilar  STBM,  yang  terdiri  dari  lima  pilar STBM  secara  nasional  dan  tiga  pilar tambahan.  Instruksi  tersebut  pada  dasarnya merupakan  turunan  dari  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  3  Tahun  2014  tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Melalui  hasil  wawancara,  informan mengatakan  bahwa  baik  dari  tingkat kabupaten  sampai  tingkat  desa  pelaksanaan program  STBM  berpatokan  pada  instruksi Bupati.

## 2) Anggaran
Anggaran  menjadi  salah  satu  hal  yang penting dalam melaksanakan sebuah program,  temasuk  dalam  melaksanakan program  STBM  di  Kabupaten  Sabu  Raijua. Untuk  mendukung  program  STBM  di Kabupaten  Sabu  Raijua,  instansi-Instansi terkait  menyiapkan  anggaran  khusus  untuk program  ini  mulai  dari  Pemerintah  Daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas sampai ke Desa dengan Dana Desanya.
Informan menjelaskan bahwa tidak ada hambatan  dalam  hal  penganggaran  karena adanya aturan atau instruksi Bupati sehingga mempermudah dalam pelaksanaan STBM.
3) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan  aset  utama  bagi  organisasi  atau instansi,  karena  mempunyai  peran  sebagai motor  penggerak  organisasi,  tak  terkecuali
dalam  pelaksanaan  Program  STBM  di Kabupaten  Sabu  Raijua.  Dalam  mencapai keberhasilan  program  maka  dibutuhkan Sumber  Daya  Manusia    yang  andal  dan terlatih.
Informan  mengatakan  bahwa  SDM masih  kurang  dalam  pelaksanaan  program STBM. Pelatihan-pelatihan kepada fasilitator telah diberikan oleh LSM yang bekerja sama dengan  Dinas  Kesehatan  namun  masih  ada beberapa fasilitator yang belum
mendapatkan  pelatihan,  sehingga  pelatihan secara mandirilah yang dicari.

## 4) Promosi
Promosi  terkait  STBM  merupakan salah  satu  kegiatan  yang  wajib  dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui instansi terkait, baik itu dari Dinas Kesehatan sampai dengan  Puskesmas.  Tujuan  promosi  STBM adalah  untuk  bisa  meningkatkan  dan menginformasikan tentang lima pilar STBM dan  tambahan  tiga  pilar  di  Kabupaten  Sabu Raijua,  di  mana  semua  itu  berkaitan  dengan PHBS  di  masyarakat.  Promosi  juga dilakukan  untuk  memberikan  kesadaran kepada  masyarakat  agar  bisa  meningkatkan derajat  kesehatannya  dalam  rumah  tangga. Kegiatan  promosi  ini  dilakukan  oleh  semua instansi terkait.
Hasil  wawancara  menemukan  bahwa promosi  dilakukan  melalui  sosialisasi  pada masyarakat  dengan  melibatkan stakeholder . Bentuk promosi dapat berupa pemutaran film tentang  STBM  di  setiap  dusun,  penyuluhan juga diberikan di mimbar-mimbar gereja dan pada saat pesta nikah, penyuluhan menggunakan  lembar  balik  pada  setiap posyandu  serta  membagikan  poster-poster tentang STBM di sekolah.
Namun,  karena  kurangnya  kesadaran masyarakat  maka  tidak  semua  masyarakat melaksanakan program STBM dengan baik.
5) Pemicuan Pemicuan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan  agar  bisa  merangsang  dan merubah  perilaku hygiene dan  sanitasi masyarakat atas kesadaran sendiri untuk bisa hidup  bersih  dan  sehat.  Kegiatan  ini dilakukan dengan metode pertemuan dengan
difasilitasi petugas pemicuan dari puskesmas.  Kegiatan  pemicuan  yang  sudah dilakukan di Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan  saat  ini  telah  dilakukan  di  hampir semua desa yang ada, bahkan beberapa desa sudah melakukan deklarasi STBM.
Informan mengatakan bahwa pemicuan sudah  dilakukan  pada  semua  dusun. Pemicuan  diikuti  oleh  oleh  kepala  dusun, RW,  RT  sampai  kepala  keluarga.  Evaluasi dari  pemicuan  dilakukan  secara  berkala untuk  melihat  hasil  pencapaian  program STBM di masyarakat.

## 6) Teknologi Sarana
Peningkatan penyediaan sanitasi secara khusus  diprioritaskan  untuk  meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses  dan  sarana  prasarana  sanitasi  yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan  pasar  sanitasi  pedesaan, yaitu salah satunya dengan mengembangkan opsi  teknologi  sarana  sanitasi  yang  sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau.
Hasil wawancara mengemukakan bahwa  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas kesehatan  bekerjasama  dengan  Pamsimas menyediakan  air  bersih  di  setiap  RT  atau RW,  serta  Dinas  Lingkungan  Hidup mengadakan  kegiatan  pembagian  tempat sampah  dan  membangun  tempat  sampah permanen  untuk  mendukung  program STBM.
Selain  itu,  hasil  wawancara  juga menemukan bahwa dari hasil pelatihan yang diberikan  wirausaha  sanitasi  dapat  menjual kloset  sesuai  kebutuhan  dengan  harga  yang terjangkau.
7) Peningkatan Kapasitas Pelaku Sanitasi
Pemahaman supply sanitasi  yang berkaitan  dengan  jejaring supply pelaku pasar  sanitasi  pedesaan  melalui  wirausaha sanitasi, mengembangkan mekanisme peningkatan  kapasitas  pelaku  pasar  sanitasi. Termasuk memperluas opsi teknologi sarana sanitasi,  perlu  dikuatkan  sebagai  model pengembangan  dan  penguatan  jejaring supply pasar  sanitasi  pedesaan  dalam memenuhi  kebutuhan  layanan  jamban  sehat menjadi kebutuhan utama untuk mendukung
dan  mendorong  proses  dan  implementasi komponen  sanitasi  total.  Sanitasi  dalam pembuatan  kloset  harus  sesuai  standar dengan  harga  yang  terjangkau  oleh masyarakat.

## 8) Jejaring Pasar Sanitasi
Pelaku wirausaha sanitasi memerlukan jejaring  pasar  untuk  mempromosikan  dan menjual  produknya,  serta  menciptakan  dan memperkuat jejaring pasar sanitasi pedesaan.
Informan  mengatakan  bahwa  produk dipromosikan  pada  beberapa  desa  juga menggunakan  media  sosial  seperti facebook dan WhatsApp ,  namun  pada  kenyataannya pelaku  pasar  sanitasi  masih  menemui hambatan  dalam  mempromosikan  dan menjual produknya, karena masih kurangnya jejaring  untuk  promosi  sehingga  penjualan masih mencakup di dalam desa saja.

## PEMBAHASAN
1) Kebijakan Menurut Carl Friedrich dalam Agustino,  kebijakan  adalah  suatu  tindakan yang  mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, sehubungan dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu seraya  mencari  peluang-peluang  untuk mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran yang  diinginkan.  Anderson  merumuskan kebijakan  sebagai  langkah  tindakan  secara sengaja  yang  dilakukan  oleh  seorang  aktor atau  sejumlah  aktor  berkenaan  dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. (10)
Program  STBM  memiliki  indikator outcome dan  indikator output .  Indikator outcome STBM adalah menurunnya kejadian penyakit  diare  dan  penyakit  berbasis lingkungan  lainnya  yang  berkaitan  dengan sanitasi  dan  perilaku.  Untuk  mencapai outcome tersebut,  STBM  memiliki  enam strategi nasional yang pada bulan September 2008  telah  ditetapkan  melalui  Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa semua instansi tidak mengeluarkan kebijakan baru,  namun  berpatokan  kepada  peraturan
Kemenkes  yaitu  Permenkes  No.  3  Tahun 2014  tentang  STBM.  Permenkes  tersebut kemudian  diteruskan  menjadi  Instruksi Bupati  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sabu Raijua yang menjadi patokan kebijakan oleh semua stakeholder terkait dalam pelaksanaan program
STBM. Kebijakan tersebut diteruskan  oleh  pemerintah  kecamatan maupun  desa  dalam  bentuk  penegasan- penegasan  dan  imbauan  kepada  masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Rusiandy  dan  Rozi  yang menyatakan  dalam  pelaksanaan  program STBM  di  Kota  Bengkulu,  mendapat dukungan  kebijakan  dari  Pemerintah  yaitu Permenkes  RI  No  3  Tahun  2014  tentang STBM. (11)

## 2) Anggaran
Anggaran  merupakan  suatu  alat  yang digunakan  manajemen  untuk  menjalankan rencana-rencana  atau  target  yang  ingin dicapai  oleh  suatu  organisasi.  Anggaran merupakan  suatu  rencana  yang  disusun secara  sistematis  yang  meliputi  seluruh kegiatan  perusahaan  dalam  jangka  pendek yang  dinyatakan  dalam  satuan  unit kuantitatif.  Anggaran digunakan sebagai alat atau  sistem  manajemen  yang  sangat  efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik  di  sektor  swasta  maupun  di  sektor publik. (12)
Dukungan anggaran yang cukup sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program,  sama  halnya  dalam  pelaksanaan program STBM. Hasil penelitan menemukan bahwa  hampir  semua  instansi  memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan program STBM,  baik  dari  dana  operasional  instansi tersebut  maupun  bantuan  dari  pihak  luar, kecuali  kecamatan  yang  tidak  memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan program STBM.  Anggaran  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  sendiri  cukup  besar yaitu  3,750  milyar,  belum  lagi  anggaran operasional  dari  instansi  masing-masing seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang bersumber  dari  dana  Bantuan  Operasional Kesehatan (BOK), Dinas PU yang bersumber  dari  dana  APBD  2  dan  APBN,
Desa  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  serta ada  dukungan  dana  dari  yayasan PLAN Internasional.
Adanya dukungan dana Plan Internasional  Indonesia tidak  terlepas komunikasi  pemerintah  provinsi  yang menawarkan  lima  kabupaten  untuk  program STBM.  Salah  satu  kabupaten  yang ditawarkan  adalah  Kabupaten  Sabu  Raijua, yang  merupakan  salah  satu  dari  lima kabupaten  yang  terpilih  sebagai  kabupaten yang  terburuk  untuk  STBM-nya  pada  saat itu.  Selain  itu,  Sabu  Raijua  juga  memiliki akses yang sulit, terisolir, sumber daya alam maupun  sumber  daya  manusia  lebih  rendah dari kabupaten lain, dan angka kematian bayi yang  cukup  tinggi  berdasarkan  data  Pokja AMPL Provinsi. Komitmen
Plan Internasional  Indonesia adalah  mendorong pemerintah  dan  masyarakat  untuk  bisa mewujudkan  hak  anak,  di  antaranya  hak untuk hidup dan tumbuh kembang.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Firmana  yang menyatakan  dalam  pelaksanaan  program STBM  di  Kota  Sumbawa  Barat,  instansi terkait  mendapat  dukungan  dana,  namun dana  yang  ada  dirasa  belum  cukup  untuk menjalankan program STBM. (13)

## 3) Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  adalah  orang yang  bekerja  dan  berfungsi  sebagai  aset organisasi  yang  dapat  dihitung  jumlahnya dan  SDM  merupakan  potensi  yang menjadikan penggerak organisasi. (14) Hasil  penelitian  menemukan  bahwa hampir semua instansi memiliki tenaga untuk pelaksanaan  program  STBM,  namun  tenaga atau SDM yang ada dirasa masih kurang dari segi  jumlah  maupun  kualitas  tenaganya. Semua  SDM  yang  terlibat  dalam  program STBM ini memiliki perannya masing-masing dalam  keberhasilan  program,  namun  SDM pelaksana  atau  tenaga  fasilitator  dan sanitarian puskesmas menjadi sorotan karena keduanya  yang  berhadapan  langsung  atau menjadi  ujung  tombak  di  masyarakat  untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi masyarakat  untuk  mengubah  perilakunya.
SDM  yang  ada  saat  ini  dirasa  belum  cukup dari  segi  jumlah  dan  kemampuannya, mengingat luasnya wilayah dan beragamnya karakteristik  masyarakat,  sehingga  perlu ditambah  jumlah  fasilitator  yang  berkualitas dan  meningkatkan  kemampuan  fasilitator yang ada.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Foeh  yang  menyatakan dalam  pelaksanaan  program  STBM  di Kabupaten Nagekeo, terdapat tenaga pelaksana  program  STBM  namun  tenaga yang  ada  dirasa  belum  cukup  dari  segi jumlah  dan  kemampuan  untuk  menjalankan program STBM. (13)

## 4) Promosi
Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui  pembelajaran  diri  oleh  dan  untuk masyarakat  agar  mampu  untuk  menolong dirinya  sendiri,  serta  mengembangkan kegiatan  yang  bersumber  daya  masyarakat sesuai  sosial  budaya  setempat  dan  didukung oleh  kebijakan  publik  yang  berwawasan kesehatan. (15)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kegiatan promosi yang sudah dilakukan oleh pihak  instansi  terkait  dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan,  Tim  STBM  kabupaten  sampai desa  di  mana  promosi  dilakukan  melalui sosialisasi  di  tingkat  desa,  penyuluhan  di posyandu,  pemutaran  film  STBM  di  tingkat dusun  serta  pembagian  poster  di  tingkat sekolah.  Bukan  hanya  itu  saja,  instansi terkait  seperti  Dinas  Lingkungan  Hidup, Dinas  PU,  BAPEDA  dan  BPMPD  turut ambil bagian dalam kegiatan promosi terkait program STBM. Pendekatan yang dilakukan yaitu  dengan  psikologi  sosial  di  mana menyampaikan informasi kepada masyarakat secara  langsung  dengan  kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dengan  kesehatan  dan kegiatan  pemberdayaan,  baik  secara  fisik maupun nonfisik.
Evaluasi  dari  kegiatan  terus  dilakukan untuk  melihat  apakah  promosi  yang disampaikan  mencapai  sasaran  atau  tidak. Hal  ini  dilihat  dari  adanya  peningkatan kesadaran  masyarakat  dalam  berperilaku
sehat  setelah  dilakukan  penyuluhan  maupun dengan  pembagian  poster.  Hambatan  dalam kegiatan  promosi  adalah  berkaitan  dengan kesadaran langsung dari masyarakat, di mana masyarakat  masih  belum  memprioritaskan kesehatan  dalam  rumah  tangga  dan  belum bisa  mengaplikasikan  apa  yang  sudah diperoleh  dalam  kehidupan  sehari-hari. Bukan  hanya  itu,  hambatan  lainnya  yang dirasakan adalah, masih sangat kurang peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi.
Hasil Penelitian Junias yang dilakukan di  Kabupaten  Kupang  mengemukakan bahwa  untuk  mengurangi  perilaku  BABS dapat digunakan model pendekatan elekholistik  Dawan  serta  memperkuat pemahaman  bahwa  tidak  ada  faktor  tunggal yang  mempengaruhi  perubahan  perilaku, melainkan  merupakan  kesatuan  interaksi yang  kompleks  antara  individu  dan lingkungannya. (16)
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indriyani tentang  Kajian  Strategi  Promosi  Kesehatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di  Kelurahan  Tirto  Kecamatan  Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. (17)
5) Pemicuan Langkah  awal  perubahan  perilaku dengan pemicuan bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang  difasilitasi  oleh  pihak  di  luar komunitas,  sehingga  masyarakat  dapat mengambil  keputusan  untuk  meningkatkan akses  terhadap  sarana  jamban  yang  sesuai analisis  kondisi  lingkungan  tempat  tinggal dan risiko yang dihadapinya. (18)
Kegiatan pemicuan yang sudah dilakukan  oleh  pemerintahan  Sabu  Raijua sampai  saat  ini  sudah  dilakukan  di  semua desa yang ada di bawah wilayah kerja. Dari hasil  pemicuan  juga  sebanyak  49  desa  yang sudah  menyatakan  deklarasi  STBM,  namun ada  juga  desa  yang  belum  menyatakan deklarasi STBM. Kegiatan pemicuan dilakukan  beberapa  kali  dalam  satu  tahun dengan  tujuan  untuk  terus  melakukan rangsangan  perubahan  perilaku  kepada masyarakat, sehingga bisa dilakukan
deklarasi  apabila  sudah  memenuhi  syarat untuk melakukan deklarasi.
Ada  13  desa  yang  belum  atau  baru melakukan  pemicuan.  Hal  ini  disebabkan persiapan  dan  peran  aktif  masyarakat  yang masih  sangat  kurang,  padahal  pendekatan melalui  sosialisasi  dan  penyuluhan  sudah dilakukan,  bahkan  langsung  berkoordinasi dengan  pihak  desa  untuk  bisa  mengarahkan masyarakat agar bisa terlibat dalam kegiatan pemicuan.  Namun  itu  belum  cukup  untuk bisa mengarahkan msyarakat.
Hambatan  lain  yang  dirasakan  adalah masih  kurangnya  tenaga  fasilitator  dan sanitarian.  Ini  menjadi  salah  satu  faktor sehingga  sangat  bisa  untuk  mempengaruhi keberhasilan program STBM ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Pudjaningrum di Kota Salatiga menunjukkan bahwa  ada  perbedaan  yang  bermakna  pada pengetahuan  responden  tentang  perilaku BAB  sembarangan  sebelum  dan  sesudah mendapat intervensi dengan metode pemicuan. (19) Penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Syarifuddin. (20)

## 6) Teknologi Sarana Sanitasi
Penyelenggaraan  STBM  bertujuan untuk  mewujudkan  perilaku  masyarakat yang  higienis  dan  saniter  secara  mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. (15)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dalam proses penyediaan akses sanitasi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini dari Dinas BPMPD bekerjasama dengan Pamsimas  memprogramkan  penyediaan  air bersih,  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup mengadakan  pembagian  tempat  sampah  dan pembuatan  tempat  sampah  permanen,  serta pihak  desa  melalui  dana  desa  mengadakan kloset untuk kaum disabilitas dan bekerjasama dengan HAKLI untuk pengadaan Nasava atau  filter  air  serta membuat kelompok untuk pembuatan kloset.
Hambatan  yang  dihadapi  dalam pembuatan  kloset  adalah  kesulitan  dalam pengadaan  bahan  karena  bahan  pembuatan
kloset  harus  didatangkan  dari  luar  provinsi misalnya dari Kota Surabaya.

## 7) Peningkatan  Kapasitas  Pelaku  Pasar Sanitasi
Pelatihan  dalam  pembuatan  dan penyediaan kloset bagi masyarakat langsung dilatih  oleh  tenaga  yang  profesional  yang langung difasilitasi oleh PLAN bekerja sama dengan  Dinas  Kesehatan  dan  desa.  Proses pelatihan  tetap  dilakukan  pendampingan sampai  dipaham  dan  langsung  bisa dipraktikkan. Wirausaha juga belajar langsung  menggunakan youtube untuk memperluas  wawasannya  agar  lebih  mudah memahami.  Sampai  saat  ini,  kegiatan pembuatan  dan  penyediaan  kloset  masih berjalan  dengan  baik  dan  penjualan  masih dilakukan  di  desa-desa  yang  ada  di  wilayah kerja Kabupaten Sabu Raijua.
Kendala yang dihadapi wirausaha yaitu belum  memiliki  jejaring  yang  luas  dalam memasarkan  produk  agar  bisa  diakses  ke daerah  lain  sehingga  proses  pemutaran usahanya  juga  bisa  meningkat.  Pendekatan dilakukan  oleh  wirausaha  melalui  dinas terkait,  kecamatan  dan  desa  lain,  namun  itu belum  cukup  dalam  mendukung  akses  pasar yang lebih luas.

## 8) Jejaring Pasar Sanitasi
Usaha  memperluas  pasar  sanitasi dilakukan melalui promosi pada media sosial seperti Facebook dan WhatsApp dan promosi secara  langsung.  Namun  kendala  dialami oleh  wirausaha  yaitu  kesulitan  dalam  akses pasar,  karena  belum  memiliki  jejaring  yang luas  dalam  memasarkan  produk  agar  bisa diakses  ke  desa-desa  lain  sehingga  proses pemutaran usaha juga bisa meningkat.

## KESIMPULAN
Kebijakan  yang  menjadi  dasar  untuk mendukung  dalam  pelaksanaan  program STBM  pada  Kabupaten  Sabu  Raijua  adalah pada  Permenkes  No  3  tahun  2014  tentang STBM dan Regulasi berupa instruksi Bupati Sabu  Raijua  No.  050/189/BAP-SR/IX/2014. Anggaran  untuk  mendukung  pelaksaaan program  STBM  bersumber  dari  APBN  dan APBD.  Dukungan  Sumber  Daya  Manusia
(SDM)  belum  memenuhi  kebutuhan  sdan belum  epenuhnya  mendukung  dalam  proses pelaksanaan  program  STBM,  dikarenakan wilayah kerja yang luas membuat pelaksanaan kurang efektif. Kegiatan promosi  sudah  dilakukan  pada  penerima manfaat  dalam  program  pelaksanaan  STBM dengan  metode  pendekatan  dari  masing- masing  instansi,  namun  masih  ada  kendala yaitu  pada  dana  dan  tenaga  fasilitator  yang belum  bisa  memenuhi  kebutuhan.  Kegiatan pemicuan  sudah  dilakukan  pada  semua  desa yang  ada  di  wilayah  kerja  Kabupaten  Sabu Raijua,  namun  kurangnya  peran  aktif masyarakat  dalam  mengikuti  kegiatan pemicuan  menjadi  hambatan.  Penyediaan akses  sanitasi  yang  sudah  dilakukan  adalah pembuatan  kloset,  namun  hambatannya adalah  perubahan  perilaku  masyarakat  yang masih  kurang  dan  akses  akan  penjualan kloset yang belum memadai dan luas.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Artikel  ini  tidak  memiliki  konflik kepentingan,  kolaboratif,  atau  kepentingan lainnya dengan pihak manapun.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada seluruh informan penelitian  yang  telah  bersedia  meluangkan waktu  untuk  berpartisipasi  dalam  penelitian ini.

## REFERENSI
1.  RI  PP.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  66  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Lingkungan.  Huk  Online.
2014; 2.  KEMENKES. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1216/MENKES/SK/XI/2001  tentang Pedoman  Pemberantasan  Penyakit  Diare. Risk Prev Ophthalmol. 2001;65–75.
3.  Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun  2019.  Vol.  42,  Kementerian Kesehatan Repoblik Indonesia. 2019. 97– 119 p.
4.  Riskesdas K. Hasil Utama Riset Kesehata
Dasar  (RISKESDAS)  2018.  J  Phys  A
Math Theor [Internet]. 2018;44(8):1–200. Available from: http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://
dx.doi.org/10.1088/1751- 8113/44/8/085201%0Ahttp://stacks.iop.or g/1751- 8121/44/i=8/a=085201?key=crossref.abc7
4c979a75846b3de48a5587bf708f
5.  Dinas  Kesehatan  NTT.  Profil  Kesehatan Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Kupang; 2018.
6.  Dinas Kesehatan Kab Sabu Raijua. Profil Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua. Sabu; 2019.
7.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Implementation Science, No.
3  Tahun  2014  Indonesia:  BN.2014  /NO. 193, kemenkes.go.id : 11 hlm; 2014.
8.  Kementerian Kesehatan. Monitoring Data STBM.  Direktorat  Jendral  Kesehatan Masyarakat  -  Direktorat  Kesehatan Lingkungan. 2020.
9.  Bupati  Sabu  Raijua.  Instruksi  Bupati tentang  Program  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat  di  Kabupaten  Sabu  Raijua. 050/189/BAP-SR/IX/2014
Indonesia; 2014.
10. Agustino  L.  Dasar-Dasar  Kebijakan
Publik (Edisi Revisi). Alfa Beta. 2016.
11. Rusiandy  H,  Rozi  VF.  Analysis  Of The  First  Pilar  Community-Based  Total Sanitation  Implementation.  J  Kesehat.
2018 Jul;9(2):109.
12. Setya  Wati  CH,  Teturan  Y, Maspaitella  N.  Pengaruh  Partisipasi
Anggaran dan Budget Emphasis terhadap
Budgetary  Slack  pada  Telkom  di  Kota Merauke. J ILMU Ekon Sos. 2013;IV(7).
13. Firmana  AS,  Hasanbasri  M,  Irawati S.  Pembiayaan  Kesehatan  Operasional Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  (STBM)  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sumbawa  Barat.  J  Kebijak Kesehat Indones. 2017;6(1):29–37.
14. Gaol  CJL.  A  to  Z  Human  Capital :
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks.  1st  ed.  Purwanti  N,  editor. Grasindo. 2014.
15. Kementerian  Kesehatan  Republik
Indonesia.  Profil  Kesehatan  Indonesia Tahun  2011.  Pusat  Data  dan  Informasi  - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta; 2012. 16. Junias  MS.  Pendekatan  Eklektik Holistik  untuk  Mengurangi  Perilaku Buang  Air  Besar  Sembarangan  (BABS) (Penelitian di Kabupaten Kupang – NTT.
Universitas Airlangga; 2017.
17. Indriyani  Y,  Yuniarti  Y,  Nur  Latif RV.  Kajian  Strategi  Promosi  Kesehatan Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (Stbm)  di  Kelurahan  Tirto  Kecamatan Pekalongan  Barat  Kota  Pekalongan. Unnes J Public Heal. 2016 Jul;5(3):240.
18. Subari  PAH,  Apriatman  N.  Panduan Pengelolaan Kelompok Kerja Air Minum dan  Penyehatan  Lingkungan  (Pokja AMPL).  Jakarta:  Sekretariat  Pokja Nasional AMPL; 2013.
19. Pudjaningrum,  Wahyuningsih  NE, Darundiati YH. Pengaruh Metode
Pemicuan  terhadap  Perubahan  Perilaku Buang Air Besar Sembarangan. J Kesehat
Masy. 2016;4(5). 20. Syarifuddin  S,  Bachri  AA,  Arifin  S. Kajian Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Karakteristik  Lingkungan  dan  Evaluasi Program  di  Kabupaten  Banjar.  J  Berk
Kesehat. 2018 Apr;3(1):1.