Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.

## 01

## PENGEMBANGAN POTENSI DESTINASI DESA WISATA MENGGUNAKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI BALESARI KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
Bambang Kuncoro1, Joko Tri Nugraha1, Retno Dewi Pramodia Ahsani3 . 1Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, bkun@ymail.com
2Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tidar, jokotri.nugraha@gmail.com Alamat email setiap penulis; dapat ditambah nomor hp
3Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, pramodiaahsani@gmail.com

## Abstrak
Di  berlakukannya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dapat  menjadi  solusi  terhadap permasalahan  kesenjangan  antara  kota  dan  desa.  Balesari  termasuk  salah  satu  desa  di Kecamatan  Windusari  yang  mempunyai  luas  387  ha  atau  sekitar  3,34  persen  dari  luas Kecamatan  Windusari.  Penduduk  Balesari  berjumlah  2.788  jiwa.  Sebanyak  1.421  berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya 1.367 berjenis kelamin perempuan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis potensi di Desa Balesari dengan mendasarkan pada variabel indeks pembangunan  desa  dan;  (2)  Menyusun  rekomendasi  kebijakan  sebagai  upaya  mewujudkan desa wisata Balesari dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus  dengan  teknik  analisis  model  interaktif.  Lokasi  penelitian  di  Desa  Balesari.  Teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  serta  observasi.  Penelitian  ini  mempunyai  arti  yang sangat penting karena mempunyai kontribusi bagi penemuan akar masalah belum optimalnya pembangunan  kawasan  perdesaan di  Indonesia.  Hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan hasil:  (1)  Penghitungan  potensi  desa  Balesari  menggunakan  Indeks  Pembangunan  Desa sebesar  48,72119  artinya  desa  yang  mempunyai  ketersediaan  dan  akses  terhadap  pelayanan dasar,  infrastruktur,  aksesibilitas  atau  transportasi,  pelayanan  publik  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  masih  minim;  (2)  Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mengontrol pengembangan wisata di Desa Balesari belum ada; (3) Kegiatan masyarakat dalam berkebun salak serta memelihara ternak dapat dikemas menjadi salah satu atraksi wisata.
Kata kunci: balesari, desa wisata, indeks pembangunan desa
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang

## Abstract
Enacted Law No. 6 of 2014 concerning Villages can be a solution to the problem of disparity between cities and villages. Balesari is one of the villages in Windusari District which has an area  of  387  ha  or  about  3.34  percent  of  the  area  of  Windusari  District.  The  population  of Balesari is 2,788 people. A total of 1,421 were male, while the remaining 1,367 were female. The objectives of this study are: (1) Analyzing the potential in Balesari Village based on the village development index variable and; (2) Prepare policy recommendations as an effort to realize  Balesari  tourism  village  and  community  welfare.  The  approach  used  is  a  case  study with  interactive  model  analysis  techniques.  Research  location  in  Balesari  Village.  The technique  of  collecting  data  through  interviews  and  observation.  This  research  has  a  very important  meaning  because  it  has  a  contribution  to  the  discovery  of  the  root  cause  of  the problem of not optimal development of rural areas in Indonesia. The results of the research in the  field  show  the  results:  (1)  Calculation  of  Balesari  village  potential  using  the  Village Development  Index  of  48.72119  means  that  villages  have  availability  and  access  to  basic services,  infrastructure,  accessibility  or  transportation,  public  services  and  minimal government  administration;  (2)  Local  government  policies  in  controlling  tourism development  in  Balesari  Village  do  not  yet  exist;  (3)  Community  activities  in  zalacca gardening and raising livestock can be packaged as one of the tourist attractions.
Key words: balesari, village tourism, village development index
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.

## Pendahuluan
Pembangunan  desa  dan  kawasan  perdesaan secara  komprehensif  merupakan  faktor  penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan,  dan  pengurangan  kesenjangan antarwilayah.  Perkembangan  jumlah  desa  di Indonesia  meningkat  pesat,  dari  72.944  desa pada  tahun  2012  menjadi  74.093  desa  tahun 2014.  Sayangnya  jumlah  yang  selalu  meningkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Keterisolasian
wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan,  maupun  permukiman,  terutama  di desa-desa  di  kawasan  perbatasan,  daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa.
Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro  sangat  merugikan  proses  pembangunan yang ingin dicapai. Ketidakseimbangan pembangunan  antarwilayah  seringkali  terjadi akibat terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan  sumberdaya  yang  berlebihan  pada wilayah  tertentu  yang  menjadi  pusat-pusat pertumbuhan,  sehingga  menyebabkan  makin lemahnya  kawasan hinterland .  Hal  ini  akan dapat    menciptakan  inefisiensi  dan  tidak optimalnya  sistem  ekonomi  bahkan  sangat berpotensi menyebabkan konflik sosial.
Selanjutnya kemiskinan di wilayah
pinggiran/perdesaan akhirnya mendorong terjadinya  migrasi  penduduk  ke  perkotaan, sehingga  kota  dan  pusat-pusat  pertumbuhan menjadi melemah, dan inefisien dalam memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat serta  timbulnya  masalah  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan  yang  semakin  kompleks  dan  sulit diatasi.  Oleh  karena  itu,  arah  kebijakan  utama pembangunan  wilayah  nasional  difokuskan untuk  mempercepat  pengurangan  kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  diharapkan  dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota dan desa. Karena tujuan dari  lahirnya  undang-undang  ini  antara  lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat  di  pedesaan,  mengatasi  kesenjangan pembangunan  kota  dan  desa,  memperkuat  peran penduduk  desa  dalam  pembangunan  serta meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga masyarakat desa.
Tahun 2015 adalah tahun pertama
dilaksanakannya  UU  No.6  Tahun  2014  Tentang
Desa. Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
“Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah dan desa”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara  sistematis, konsisten  dan  berkelanjutan  dengan  fasilitasi, supervisi  dan  pendampingan  terhadap  desa  dan kawasan perdesaan.
Dalam  pasal  123  PP  43  tahun  2014, disebutkan  bahwa:  Pembangunan  kawasan perdesaan  merupakan  perpaduan  pembangunan antar  desa  yang  dilaksanakan  dalam  upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan
masyarakat Desa melalui
pendekatan
pembangunan partisipatif. Lebih lanjut
dijelaskan bawa pembangunan kawasan perdesaan  terdiri  atas:  a).  Penyusunan  rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
b). Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu; c). Penguatan kapasitas masyarakat;  d).  Kelembagaan  dan  kemitraan ekonomi;  dan  e).  Pembangunan  infrastruktur antarperdesaan.
Balesari  adalah  salah  satu  desa  yang menarik  untuk  dikaji  potensinya  sebagai  salah satu  destinasi  wisata.  Desa  Balesari  termasuk salah  satu  desa  di  Kecamatan  Windusari  yang mempunyai luas 387 ha atau sekitar 3,34 persen dari  luas  Kecamatan  Windusari.  Berdasarkan data  administrasi  desa,  jumlah  penduduk  yang
tercatat  secara  administrasi  berjumlah  2.788 jiwa. Sebanyak 1.421 jiwa berjenis kelamin laki- laki,  sedangkan  sisanya  1.367  jiwa  berjenis kelamin  perempuan.  Jika  dilihat  dari  jumlah penduduk  tersebut,  penentuan  potensi  perdesaan di  Desa  Balesari  yang  meliputi  identifikasi mengenai  wilayah,  potensi  ekonomi,  mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung  pariwisata,  menjadi  sangat  penting dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  setempat.  Dari  latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melihat potensi  Desa  Balesari  di  lihat  dari  indikator indeks  pembangunan  desa  (IPD)  dan  indeks kemiskinan  multidimensional,  dan  menyusun strategi  dan  kebijakan  apa  yang  perlu  dilakukan di Desa Balesari dalam upaya mewujudkan desa wisata.

## Tinjauan Pustaka

## Pembangunan Desa
Menurut  Usman  (2004)  ada  dua  alasan mengapa  masalah  pembangunan  masyarakat desa  masih  relevan  untuk  dibahas. Pertama, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan  kota  maju  dengan  amat  pesat, secara  umum  wilayah  negara  kita  masih didominasi  oleh  daerah  pedesaan.  Hal  ini diperkirakan  masih  akan  berlangsung  relatif lama.  Benar  bahwa  di  beberapa  daerah  ciri
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.
pedesaan  itu  susut  perlahan  bersamaan  dengan proses  industrialisasi  dan  urbanisasi,  akan  tetapi itu  tidak  berarti  hilang  sama  sekali.  Ciri pedesaan  tersebut  bahkan  masih  akan  bertahan sedemikian  rupa  sehingga  mempengaruhi  arah dan sifat perkembangan kota.
Kedua, kendati  sejak  awal  tahun  1970  an pemerintah  orde  baru  telah  mencanangkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan  pedesaan  yang  ditandai  oleh inovasi  teknologi  modern,  secara  umum  kondisi sosial  ekonomi  desa  masih  memprihatinkan. Betul  bahwa  pemerintah  orde  baru  telah  sukses menghantarkan  Indonesia  dari  salah  satu  negara pengimpor  beras  nomor  satu  di  dunia  menjadi negara berswasembada beras dan konflik-konflik sosial  yang  berakar  dari  kompetisi  memenuhi kebutuhan  dasar  seperti  sandang,  pangan  dan papan serta kesehatan.
Namun demikian, persoalan kemiskinan dan kesenjangan  masih  menjadi  masalah  krusial  di pedesaan.  Persoalan  ini  tidak  dapat  diabaikan karena  bisa  menjadi  pemicu  berbagai  konflik politik atau gerakan politik yang berkepanjangan.  Karena  itu,  persoalan  ini  harus terus  dicarikan  alternatif  pemecahannya  supaya tidak menganggu stabilitas.
Sejumlah  studi  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk  miskin  dan  termiskin  di  pedesaan masih  cukup  banyak.  Mereka  menjadi  bagian
dari  komunitas  dengan  struktur  dan  kultur pedesaan.  Kira-kira  separuh  dari  jumlah  itu benar-benar  dalam  kategori  sangat  miskin  ( the absolut poor ). Kondisi mereka sungguh memprihatinkan,  antara  lain  ditandai  oleh malnutrition ,  tingkat  pendidikan  yang  rendah (bahkan  sebagian  dari  mereka  buta  huruf)  dan rentan  terhadap  penyakit.  Jumlah  penghasilan dari  kelompok  ini  hanya  cukup  untuk  makan. Karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka (termasuk  anak-anaknya)  juga  berjalan  agak lamban.  Kelambanan  itu  terasa  sekali  ketika dalam  kehidupan  mereka  diintroduksi  ideologi dan teknologi baru yang berbeda dari yang sudah ada.  Tidak  sedikit  dari  mereka  yang  memberi respon yang negatif dan curiga.
Hiroyoshi Kano (1977) dalam
penelitiannya  di  Malang  Selatan  menemukan adanya kecenderungan pemusatan pemilikan dan penguasaan  tanah  di  tangan  kelas  atas  dan terjadinya  polarisasi  penguasaan  tanah  di  desa yang  makin  meruncing.  Sedangkan  penelitian yang  dilakukan  Gunawan  Wiradi  selama  tahun 1979-1982 di sepuluh desa yang tersebar di Jawa Barat,  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  hasilnya kurang lebih serupa, yakni menemukan distribusi pemilikan tanah yang sangat pincang di sebagian besar desa yang diteliti.
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
Untuk  mengeliminasi  tekanan  kemiskinan yang  dialaminya  biasanya  salah  satu  alternatif yang  dilakukan  masyarakat  desa  adalah  pergi keluar  desa.  Baik  dengan  sukarela  maupun terpaksa, sebagian warga dari daerah kelahirannya  dan  pergi  mengadu  nasib  mencari pekerjaan  di  kota.  Beberapa  peneliti  seperti Nasikun  (1980),  Mantra  (1981),  McGee  (1982),
Lloyd  (1982)  dan  Abustam  (1986)  menyatakan bahwa  mobilitas  penduduk  memang  merupakan salah  satu  strategi  yang  penting  bagi  rumah tangga  pedesaan  untuk  mendapatkan  dan menaikkan  penghasilan  mereka.  Gejala  ini menonjol  terutama  pada  desa-desa  yang  kurang maju  atau  desa-desa  di  mana  kesempatan  kerja yang tersedia sangat terbatas.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Sinaga (1977)  menemukan  bahwa  di  desa  Tukdana,
Indramayu,  sebuah  traktor  bisa  membebaskan 2.210 hari orang kerja per tahun. Penelitian yang dilakukan  Collier  (1974)  dan  Nurmanaf  (1980) juga menemukan gejala yang kurang lebih sama. Pendek kata, sejak adanya penetrasi bibit unggul,
huller ,  traktor,  sistem  tebasan  dan  semacamnya telah  menyebabkan  semacam  kesempatan  kerja di desa makin berkurang sehingga banyak warga pedesaan mau tidak mau harus keluar dari sektor pertanian  dan  bekerja  di  sektor  non  pertanian, entah  itu  di  sektor  perdagangan  tradisional  dan
industri  kecil  di  pedesaan  atau  melakukan migrasi ke kota.
Sementara  itu,  Fuller  (1983)  menyatakan bahwa  pembangunan  jalan  desa  dalam  banyak hal  memang  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat pedesaan, mendorong dan memperluas komersialisasi pertanian dan mampu meningkatkan produksi pertanian.
Dengan  demikian,  orang-orang  desa  akan semakin  sering  melakukan  perjalanan  ke  kota dengan  ongkos  yang  lebih  murah  dan  lebih cepat.  Dengan  kalimat  yang  singkat  Fuller menyatakan bahwa migrasi desa ke kota menjadi semakin  meningkat  karena  integrasi  desa  kota semakin baik.
Akibat  pendidikan  warga yang  pada umumnya rendah dan juga karena tidak memiliki keterampilan  modern  yang  memadai,  sering menyebabkan  mereka  terpaksa  mencari  nafkah di  kota  dengan  melakukan  usaha  kecil-kecilan, menggunakan peralatan dan keterampilan sederhana yang dikuasainya. Seperti sudah dikaji oleh  Todaro  (1981:12)  dan  Tjiptoherianto (1989), kebanyakan kaum migran yang mencoba mencari  perbaikan  status  di  kota-kota  besar seperti  Jakarta  atau  Surabaya  akan  terserap  di sektor  tersier,  perdagangan  dan  jasa  yang merupakan  bagian  terbesar  dari  sektor  informal di  kota.  Mereka  bekerja  sebagai  pemulung, penjual  keliling  menggunakan  pikulan  atau
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.
gerobak  dorong,  pedagang  asongan,  pedagang kaki  lima,  pengemudi  becak  atau  pekerjaan- pekerjaan lain yang umumnya merupakan bagian dari  sektor  informal  kota  (Hart,  1976;  Wariso,
1990).  Tidak  jarang,  sebagian  migran  kadang juga  terserap  pada  sektor  informal  yang  di  mata hukum dipandang ilegal, sehingga mereka selalu berada  dalam  ancaman  penertiban  oleh  polisi atau petugas penertiban (Wignjosoebroto, 1993).
Oleh  karena  itu  usaha  memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan  dan  kesenjangan  menjadi  fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam  perkembangannya  tidak  semata-mata terbatas pada peningkatan produktivitas pertanian.  Pembangunan  pedesaan  juga  tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi  uang  dan  jasa  untuk  mencukupi kebutuhan  dasar.  Lebih  dari  itu  adalah  sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat  lepas  dari  belenggu  struktural  yang membuat hidup mereka sengsara.

## Pengembangan Kawasan Desa
Pariwisata  adalah  kegiatan  yang  langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat
setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai  energi  yang  luar  biasa  yang membuat masyarakat setempat mengalami methamorphose dalam berbagai aspeknya (Sastrayuda, 2010:1).
Di  samping  dampak  yang  bernilai  positif, hampir  semua  penelitian  juga  menunjukkan adanya  berbagai  dampak  yang  tidak  diharapkan seperti  semakin  memburuknya  kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya  ketimpangan  ekonomi  dan  lain sebagainya.
Dampak-dampak  negatif  seperti  di  atas disebabkan  karena  pengembangan  pariwisata semata-mata dlakukan dengan pendekatan ekonomi  dan  pariwisata  dipersepsikan  sebagai instrumen  untuk  meningkatkan  pendapatan, terutama di bidang usaha swasta dan pemerintah. Sementara  itu  banyak  pakar  yang  menyadari bahwa  pariwisata,  meskipun  membutuhkan lingkungan  yang  baik,  namun  bilamana  dalam pengembangannya  tidak  memperhatikan  daya dukung  lingkungan  dan  kerentanan  lingkungan terhadap jumlah wisatawan juga akan berdampak negatif.
Sejalan dengan
dinamika, gerak
perkembangan  pariwisata  merambah  dalam berbagai terminologi seperti: sustainable tourism development, village tourism, ecotourism sebagai  pendekatan  pengembangan  pariwisata
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
yang  berupaya  untuk  menjamin  agar  wisata dapat  dilaksanakan  di  daerah  tujuan  wisata, bukan perkotaan (Sastrayuda, 2010).
Salah satu pendekatan pengembangan wisata  alternatif  adalah  desa  wisata  untuk pembangunan  desa  yang  berkelanjutan  dalam bidang pariwisata. Desa wisata adalah salah satu bentuk  integrasi  antara  atraksi,  akomodasi  dan fasilitas  pendukung  yang  disajikan  dalam  suatu struktur  kehidupan  masyarakat  yang  menyatu dengan  tata  cara  dan  tradisi  yang  berlaku.
Ramuan  utama  desa  wisata  diwujudkan  dalam gaya hidup dan kualitas hidup warga masyarakatnya.
Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi,  fisik  dan  sosial  daerah  pedesaan misalnya  ruang,  warisan  budaya,  kegiatan pertanian,  bentangan  alam,  jasa,  pariwisata sejarah  dan  budaya  serta  pengalaman  yang  unik dan eksotis khas suatu daerah. Dengan demikian pemodelan  desa  wisata  harus  terus  dan  secara kreatif  mengembangkan  identitas  atau  ciri  khas daerah.
Ramuan penting lainnya dalam
pengembangan  desa  wisata  yang  berkelanjutan yaitu  pelibatan  atau  partisipasi  masyarakat setempat,  pengembangan  mutu  produk  wisata pedesaan  dan  pembinaan  kelompok  pengusaha setempat.  Keaslian  akan  memberikan  manfaat bersaing  bagi  produk  wisata  pedesaan.  Unsur-
unsur keaslian produk wisata yang utama adalah kualitas  asli,  keorisinalan,  keunikan,  ciri  khas daerah dan kebanggaan daerah yang diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya  secara  khusus  berkaitan  dengan perilaku, integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang menjadi milik masyarakat desa tersebut.
Menurut Nuryati (1993) terdapat dua konsep yang utama dalam desa wisata, yakni:
a. Akomodasi,  yaitu  sebagian  dari  tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit- unit yang berkembang atas tempat tinggal penduduk.
b. Atraksi,  yaitu  keseluruhan  keseharian kehidupan  penduduk  setempat  beserta
setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif
seperti  kursus  tari,  bahasa  dan  lain-lain yang spesifik.
Selanjutnya  beberapa  pendekatan  untuk pengembangan  desa  wisata,  antara  lain  (UNDP dan WTO, 1981):
a. Interaksi tidak langsung
Model  pengembangan  didekati  dengan  cara bahwa  desa  mendapat  manfaat  tanpa interaksi langsung dengan wisatawan.
Bentuk  kegiatan  yang  terjadi  misalnya, penulisan  buku-buku  tentang  desa  yang
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.
berkembang,  kehidupan  desa,  arsitektur tradisional, latar belakang sejarah,
pembuatan kartu pos dan sebagainya.
b. Interaksi setengah langsung
Bentuk-bentuk one  day  trip yang  dilakukan wisatawan,  kegiatan-kegiatan  yang  meliputi makan  dan  kegiatan  bersama  penduduk  dan kemudian  wisatawan  kemudian  kembali  ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah  bahwa  wiatawan  hanya  singgah  dan tidak tinggal bersama penduduk.
c. Interaksi langsung
Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal dan bermalam  dalam  akomodasi  yang  ada  di desa  tersebut.  Dampak  yang  terjadi  dapat dikontrol  dengan  berbagai  pertimbangan yaitu  daya  dukung  dan  potensi  masyarakat setempat.  Alternatif  lain  dari  model  ini adalah  penggabungan  dari  model  pertama dan model kedua.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  pada obyek  yang  alamiah  di  mana  kehadiran  peneliti tidak  mempengaruhi  dinamika  pada  obyek tersebut,  tetapi  dengan  menganalisis,  memotret dan  mengkonstruksi  situasi  sosial  yang  diteliti menjadi  lebih  jelas  dan  bermakna  (Miles  dan Huberman,  2007).  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif,  sementara  teknik  sampling
yang  digunakan  adalah purposive  sampling dan snowball  sampling .  Metode  pengampulan  data meliputi  wawancara, observasi  dan dokumentasi (Sugiyono,  2006).  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik interaktif  model  analysis dari  Miles  and Huberman  (2007),  yaitu  dengan data  reduction, data  display dan conclusion  drawing serta verification .

## Hasil Penelitian
Dalam  mendeskripsikan  variabel  Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Desa Balesari kami menggunakan  lima  dimensi  IPD  merujuk  dari Kementerian  Desa  dan  Pembangunan  Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Lima dimensi yang kami  gunakan  untuk  menganalisis  antara  lain: (1)  Dimensi  pelayanan  dasar,  yang  dikaji  dari dua  aspek  meliputi  pelayanan  pendidikan  dan pelayanan  kesehatan;  (2)  Dimensi  kondisi infrastruktur  yang dikaji dari empat aspek  yaitu: infrastruktur  ekonomi,  infrastruktur  energy, infrastruktur  kesehatan  dan  sanitasi  serta, infrastruktur  komunikasi  dan  informasi;  (3) Dimensi  aksesibilitas/transportasi  yang  dikaji dari sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi; (4)  Dimensi pelayanan publik  yang dikaji  dari  dua  hal  yang  meliputi  kesehatan masyarakat  dan  olah  raga;  (5)  Dimensi penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dikaji  dari
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
dua aspek yaitu kemandirian dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Selanjutnya untuk mendeskripsikan variabel  kemiskinan  multidimensional  di  Desa Balesari  kami  menggunakan  beberapa  dimensi pokok  Indeks  Kemiskinan  Multidimensional (IKM),  antara  lain  pendidikan,  kesehatan  serta standar  kualitas  hidup.  Berikut  adalah  tabel besarnya  kontribusi  setiap  indikator  penyusun Indeks  Pembangunan  Desa  (IPD)  di  Desa Balesari,  Kecamatan  Windusari,  Kabupaten
Magelang.
Tabel  1.  Kontribusi  Indikator  Penyusun  IPD  di Desa Balesari
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.
Dimen si Vari abel Indikat or Penim bang Ko de Skor 1. Pelay anan Dasa r Pelaya nan Pendi dikan 1. Ketersediaan dan  akses  ke TK/RA/BA 0,02 2785
2 3 0,06835 6 2. Ketersediaan dan  akses  ke SD atau sederajat 0,01 1552 1
1 0,01155
2 3. Ketersediaan dan  akses  ke SMP atau sederajat 0,03 2078 3 2 0,06415
7
4. Ketersediaan
dan  akses  ke SMA atau sederajat 0,03 1740 7 2 0,06348
1
Pelaya nan Keseh atan 5. Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit 0,02 7163 0 3 0,08148 9 6. Ketersediaan
dan kemudahan akses ke rumah  sakit bersalin 0,02 5810
6 3 0,07743 2 7. Ketersediaan
dan kemudahan akses ke Puskesmas 0,03 1047
3 3 0,09314 2 8. Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik atau balai pengobatan 0,03 0896 3
4 0,01155 2
9. Ketersediaan dan 0,03 2584 3 0,09775 2 Dimen si Vari abel Indikat or Penim bang Ko de Skor kemudahan akses ke tempat praktek dokter 1 10. Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan 0,02 9933 8
4 0,11973 5 11. Ketersediaan dan kemudahan akses ke Poskesdes atau polindes 0,02 5211 1
1 0,02521 1 12. Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotik 0,02 5356 6
1 0,02535 7 2. Kond isi Infra struk tur Infrast ruk tur Ekono mi 13. Ketersediaan mini  market, pertokoan atau toko kelontong 0,01 9616 5 2 0,03923 3 14. Ketersediaan pasar 0,01 7977 3 2 0,03595 5
Sumber: Data Primer Diolah, 2018
Dari  perhitungan  tabel  1  di  atas  mengenai kontribusi  penyusunan  variabel  IPD  Desa Balesari maka dapat dihitung IPD Desa Balesari dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:
IPD = (V 1 *B 1 +V 2 *B 2 +V 3 *B 3 …+V 42 *B 42 )*20 IPD = (2,43606 x 20)
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
IPD = 48,72119 Mendasarkan  pada  penghitungan  Indeks Pembangunan  Desa,  Desa  Balesari  masuk  ke dalam  klasifikasi  terakhir  yaitu  desa  tertinggal artinya  desa  yang  mempunyai  ketersediaan  dan akses  terhadap  pelayanan  dasar,  infrastruktur, aksesibilitas  atau  transportasi,  pelayanan  publik dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  masih minim. Pada teknisnya desa tertinggal merupakan  desa  dengan  nilai  IPD  kurang  dari sama dengan 50.

## Kesimpulan
1. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai potensi wisata dan potensi kearifan lokal yang ada di desa Balesari.
2. Hasil  penghitungan  potensi  desa  Balesari menggunakan  Indeks  Pembangunan  Desa (IPD)  adalah  sebesar  48,72119  artinya  desa yang  mempunyai  ketersediaan  dan  akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas  atau  transportasi,  pelayanan publik  dan  penyelenggaraan  pemerintahan yang masih minim.
3. Kebijakan pemerintah daerah dalam
mengontrol  pengembangan  desa  wisata  di
Desa Balesari belum ada.
4. Kegiatan masyarakat sehari-hari dalam
bertani  atau  berkebun  salak  serta  memelihara ternak  dapat  dikemas  menjadi  salah  satu atraksi wisata yang menarik.
5. Dukungan  dan  keterlibatan  peran  tokoh masyarakat Desa
Balesari dalam pengembangan  menjadi  desa  wisata  masih kurang

## Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi untuk Pemkab Magelang
1. Agar Balesari menjadi salah satu desa wisata, maka  perlu  dibuat  peraturan  atau  kebijakan pemerintah yang mengatur proses pengembangannya.
2. Perlu  adanya  sinergi  kebijakan  antara  dinas pariwisata dan pemerintah desa.
Rekomendasi untuk Pemerintah Desa Balesari 1. Perangkat  desa  perlu  segera  melakukan musrenbangdes agar harapan warga masyarakat  Desa  Balesari  menjadi  desa wisata  dapat  terakomodir  dan  terencana dengan baik. 2. Perangkat desa perlu menumbuhkan partisipasi  masyarakat  dan  tokoh  setempat agar berperan aktif dalam pengembangan desa wisata Balesari.
3. Perangkat  desa  perlu  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan, menambah wawasan tentang pariwisata dan cara memperlakukan wisatawan sebagai persiapan awal pengembangan desa wisata Balesari
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.
imensi  Vari abel Indikator Penimbang 3. Pelay anan Dasa r Pelaya nan Pendi dikan 15. Ketersediaan  dan akses ke
TK/RA/BA 0,0227852 16. Ketersediaan  dan akses  ke  SD  atau sederajat 0,0115521 17. Ketersediaan  dan akses  ke  SMP atau sederajat 0,0320783 18. Ketersediaan  dan akses  ke  SMA atau sederajat 0,0317407 Pelaya nan
Keseh atan 19. Ketersediaan  dan kemudahan  akses ke rumah sakit 0,0271630 20. Ketersediaan  dan kemudahan  akses ke  rumah  sakit bersalin 0,0258106 21. Ketersediaan  dan kemudahan  akses ke Puskesmas 0,0310473 22. Ketersediaan  dan kemudahan  akses ke  poliklinik  atau balai pengobatan 0,0308963 23. Ketersediaan  dan kemudahan  akses
ke tempat praktek dokter 0,0325841 24. Ketersediaan  dan kemudahan  akses 0,0299338
imensi  Vari abel Indikator Penimbang ke tempat praktek bidan 25. Ketersediaan  dan kemudahan  akses ke Poskesdes atau polindes 0,0252111 26. Ketersediaan  dan kemudahan  akses ke apotik 0,0253566 4. Kond isi Infra struk tur Infrast ruk tur Ekono mi 27. Ketersediaan mini market, pertokoan atau toko kelontong 0,0196165 28. Ketersediaan pasar 0,0179773 29. Ketersediaan restoran, rumah makan atau warung/kedai makanan 0,0152138 30. Ketersediaan akomodasi  hotel atau penginapan 0,0186228 31. Ketersediaan bank 0,0029853 Infrast ruk tur Energi 32. Elektrifikasi 0,0140417 33. Kondisi penerangan di jalan utama 0,0188277
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
imensi  Vari abel Indikator Penimbang 34. Bahan bakar untuk memasak 0,0177782 Infrast ruk tur Keseh atan dan Sanita
si
35. Sumber  air  untuk minum 0,0299481 36. Sumber  air  untuk mandi/cuci 0,0301380 37. Fasilitas buang air besar 0,0137127 Infrast ruk tur Infor masi dan
Komu nika si 38. Ketersediaan  dan kualitas  fasilitas komunikasi
seluler 0,0160403
39. Ketersediaan fasilitas  internet
dan pos serta pengiriman barang 0,0172964 5. Akse sibili tas atau Tran sport asi
Sarana Trans portasi 40. Lalu  lintas  dan
kualitas jalan 0,0174274
41. Aksesibilitas jalan 0,0149853
imensi  Vari abel Indikator Penimbang 42. Ketersediaan angkutan umum 0,0426582 43. Operasional angkutan umum 0,0422595 Aksesi bili tas Trans portasi 44. Waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Camat 0,0177129 45. Biaya per kilometer transportasi ke Kantor Camat 0,0280166 46. Waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Bupati/Walikota 0,0142172 47. Biaya per kilometer transportasi ke Kantor Bupati/Walikota 0,0264609 6. Pelay anan Publi k Keseh atan Masya ra kat 48. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,0195116 49. Penanganan  gizi buruk 0,0209339 Olah Raga 50. Ketersediaan fasilitas olah raga 0,0334978 51. Keberadaan kelompok olah 0,0351981
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.
imensi  Vari abel Indikator Penimbang raga 7. Peny eleng garaa n Peme rinta han Kema ndi rian 52. Kelengkapan pemerintahan
desa 0,0260184
53. Otonomi desa 0,0163094
54. Aset atau kekayaan desa 0,0198562 Kualit as Sumb er
Daya Manus ia 55. Kualitas SDM Kepala Desa 0,0186415 56. Kualitas SDM Sekretaris Desa 0,0279371 Skor Total

## Daftar Pustaka
Abustam, Muhammad Idrus. 1989. Gerak Penduduk, Pembangunan  dan  Perubahan  Sosial,  Kasus Tiga  Komunitas  Padi  Sawah  di  Sulawesi Selatan . Jakarta: UI Press.
Agusta,  Ivanovich.  2015.  Pemerintah  Daerah  dan Desa. Kompas 12 Oktober.
Bach,  Wendy  A.  2010.  Governance,  Accountability and  the  New  Poverty  Agenda, Wisconsin  Law Review 2010 No. 2 239-356 2010.
Bryant,  Coralie  and  White,  Louise  G.  1982. Managing  Development  in  The  Third  World , Westiew Press, Boulder, Colorado.
Hadi,  Sutrisno.  1985. Metodologi  Research  Untuk Paper,  Skripsi,  Thesis  dan  Disertasi,  Jilid  I Cetakan Ke XVII. Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
, 1986. Metodologi Research Untuk Paper, Skripsi,  Thesis  dan  Disertasi,  Jilid  IV  Cetakan
Ke  III, Yogyakarta:Yayasan  Penerbit  Fakultas
Psikologi, Universitas Gadjah Mada. Iryanto. 2006. Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota  Melalui  Pendekatan  Wilayah dan Kerjasama Antar Daerah , Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, Volume 1, Nomor 3, April 2006. Melish, Tara J. 2010. Maximum Feasible Participation  of  the  Poor:  New  Governance, New  Accountability,  and  a  21  (supst)  Century War  on  the  Source  of  Poverty, Yale  Human Rights&Development  Law  Journal 13  1-33 2010. Miles,  Matthew,  B.  And  A.  Michael  Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis . Sage Publications, Inc. Muller,  Johannes.  2006. Perkembangan  Masyarakat Lintas Ilmu . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas . Jakarta: Rineka Cipta.
Mantra,  Ida  Bagus.  1991. Mobilitas  Penduduk Sirkuler  Dari  Desa  ke  Kota  di  Indonesia . Yogyakarta:  Pusat  Penelitian  Kependudukan UGM.
Malik,  Hermen. Pengeloaan  Keberagaman  Menuju Desa  Berdaulat .  2015.  Pemerintah  Kabupaten
Kaur, Provinsi Bengkulu.
Marsoyo,  Agam.  2015. Draf  Peraturan  Menteri tentang  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan . Pusat Studi Perencanaan Perencanaan Pembanguna    Regional,  Universitas  Gadjah
Mada.
Miles,  Mattew  B.  dan  A.  Michael  Huberman.  2007. Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Tentang  Sumber Metode-Metode Baru . Jakarta: UI Press.
Mirasa,  Bachtiar  Hasan.  2005. Perencanaan  dan Pengembangan Wilayah . Bandung: ISEI.
Nuryati,  Wiendu.  1993. Concept,  Perspektive  and Challenges .  Makalah  Bagian  dari  Laporan Konferensi  Internasional  Mengenai  Pariwisata Budaya.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2014  Tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Prabatmodjo, Hastu. 2015. Sosialisasi Pembangunan Kawasan  Perdesaan .  Kelompok  Keahlian Perencanaan  Wilayah  dan  Perdesaan  Sekolah Arsitektur,  Perencanan  dan  Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.
Sastrayudha,  Gumelar.  S.  2010.  Handout  Mata Kuliah Concept  Resort  And  Leisure ,  Strategi
Pengembangan  dan  Pengelolaan  Resort  and Leisure.
Slamet. Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan  Partisipasi .  Surakarta:  Sebelas Maret University Press.
Sugiyono  .    2006. Metode  Penelitian  Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tjokroamidjojo,  Bintoro  dan  Mustopadidjaja.  1984.
Teori  dan  Strategi  Pembangunan  Nasional . Jakarta: Gunung Agung.
,  1996. Kebijaksanaan  Dan  Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori Dan Penerapan . Jakarta: LP3ES. , 1999. Pengantar Administrasi Pembangunan . Jakarta: LP3ES. Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
UNDP  dan  WTO.  1981. Tourism  Development  Plan For  Nusa  Tenggara  Indonesia ,  Madrid:  World Tourism Organization.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Wirosardjono, Soetjipto. 1993. Pengentasan Kemiskinan  dan  Statistik  dalam:  Seri  Kajian Fiskal dan Moneter No. 6, Strategi Perencanaan dan Evaluasi Pengentasan
Kemiskinan, LFMS, Jakarta.
Wignjosoebroto,  Soetandyo  dkk.,  1994. Problem Pemasaran  dan  Mekanisme  Survival  Petani Garam  di  Pulau  Madura ,  Lembaga  Penelitian Unair dan DP3M, Surabaya.
Wirawan,  I.B.  1994. Mekanisme  Survival  dan  Pola Remmitance  Migran  Sirkuler  di  Kotamadya Surabaya, Lembaga  Penelitian  Unair  dan DP3M.
Bambang Kuncoro 1; Joko Tri Nugraha 2; Retno Dewi Pramodia Ahsani 3.

## Biodata Setiap Penulis
Dr. Bambang Kuncoro, M.Si (Dosen Prodi Ilmu Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik,  Universitas  Tidar.  Lahir  di Sukoharjo,  4  Oktober  1956.  Mata  kuliah  yang diampu antara lain MPS Kualitatif dan Issue dan Kebijakan Otda, HP. 085869931829).
Joko  Tri  Nugraha,  S.Sos,  M.Si  (Dosen  Prodi Ilmu  Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Tidar.  Lahir  di Sleman,  9  Juni  1981.  Mata  kuliah  yang  diampu antara  lain  Pengantar  Statistik  dan  Kebijakan Publik,  HP.  081327039155).  Anggota  ASIAN sejak 2012.
Retno  Dewi  Pramodia  Ahsani,  S.IP,  MPA (Dosen  Prodi  Ilmu  Administrasi  Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas  Tidar.  Lahir  di  Magelang,  14  Juni 1990.  Mata  kuliah  yang  diampu  antara  lain
Pengantar  Ilmu  Administrasi  Negara  dan Manajemen
Pelayanan
Publik, HP. 0811260873).