## PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG  CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAH
Oleh MEIMA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  merupakan suatu  undang-undang  yang  dibentuk  dengan  metode omnibus  law, dimana  dapat merubah  dan  menghapus  suatu  ketentuan  dari  berbagai  Peraturan  Perundang- undangan dengan satu undang-undang. Metode omnibus law belum diatur secara jelas  terkait  mekanisme  dan  kejelasan  dari  kedudukanya  sehingga  indikasi  dari berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipat  Kerja  dengan metode omnibus  law dapat  menabrak Hierarki Peraturan Perundang-undangan di indoneisa.  Berdasarkan  hal  tersebut      muncul  permasalahan  apakah  proses mekanisme  pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  telah  sesuai  dengan      Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan?    Bagaimana    Implikasinya  terhadap  Otonomi Daerah  jika  dihubungkan      dengan  Pasal  18  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintahan  Daerah  untuk  menjalankan  urusan  didaerah  otonomnya  dengan seluas-luasnya.
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  yiridis normatif,  melalui  studi  dokumen,  dimana  penelitian  menganilisis  permasalahan yang terdapat dalam proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  cipta  kerja  dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  pembentukan  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan sistem peraturan perundang undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangandan  .  Impilikasi  dari berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tentang  Cipta  Kerja  terhadap  jalanya otonomi  daerah  di  Indonesia,  adalah  bahwa    Undang-undang  ini  telah mempersempit  kewenangan  daerah  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahanya dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  potensial  di  daerah  otonomnya,  sehingga bertentangan dengan  Pasal  18 Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kata  Kunci  : omnibus  law ,  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  dan Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu Peraturan  Perundang-undangan  yang  berasal  dari  usulan   Presiden.  Metode  yang digunakan  dalam proses pembentukan  Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja  menggunakan  metode omnibus  law, metode  ini  pada  dasarnya  dapat merubah  atau  menghapus  sebagian  atau  keseluruhan  suatu  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  dengan  satu  Undang-undang.    Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  mengatur  11  pembahasan  atas  kluster  yang terdiri dari persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan pelindungan  UMKM,  kemudahan  berusaha,  dukungan  riset  dan  inovasi, Administrasi  Pemerintahan,  pengenaan  sanksi,  pengadaan  lahan,  investasi  dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.
Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  belum  mengatur  secara  jelas  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  menggunakan  metode omnibus  law, sehingga  hal  ini mengakibatkan  ketidak  jelasan  dari  kedudukan    Peraturan  Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Selain kedudukan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  yang tidak jelas  karena menggunakan metode omnibus law, pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengalami beberapa kekeliruan  seperti  dalam  aspek  keterbukaan  publik  yang  berakibat  kesulitan mengakses  draft  RUU  Cipta  Kerja  dan  naskah  akademik,  Permasalahan  adanya perubahan  isi  dan  Sustansi  pada  RUU  Cipta  Kerja  pasca  pengesahan  di  rapat Paripurna tertanggal 5 Oktober 2020.
Permalasahan  lain  dalam  Pembentukan    Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja terhadap otonomi daerah, karena terdapat beberapa ketentuan yang memberikan perngaruh terhadap jalanya otonomi daerah terutama dalam hal kewenangan  daerah  karena  menarik  kewenangan  dari  Pemerintah  Daerah  oleh Pemerintah  Pusat  dalam  pemberian  izin  pada  sektor-sektor  besar  seperti  potensi gas  dan  bumi,  ketenagalistrikan,  dan  kawasan  ekonomi  khusus  yang  dapat berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  selain  itu  dalam  hal pembentukan  PERDA,  Pemerintah  Daerah  tidak  leluasa  dalam  membentuk pembentukan kebijakan karena terintervensi oleh Pemerintah Pusat. Permasalahan yang  penulis  kemukakan  “Bagaimanakah  implikasi  terhadap  otonomi  daerah setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja ?”

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
A. Peraturan Perundang-undangan
Perundang-undangan  dalam  sistem  hukum  nasional  adalah  sebagai  aturan tertulis  yang  memuat  norma  hukum  dan    berlaku  secara  umum.  Menurut  Maria Farida  Peraturan  Perundang-undangan  dapat  diistilahkan  sebagai legislation, dan wetgeving,  gesetzgebung ,  artinya  Peraturan  Perundang-undangan  mempuai  dua
pengertian yang berbeda, yaitu Peraturan Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun  ditingkat  daerah  dan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  segala peraturan  negara,  yang  merupakan  hasil  pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  baik  ditingkat  pusat  maupun  tingkat  daerah.  Sebagai  suatu  aturan tertulis  yang  di  bentuk  oleh  pejabat  berwenang,  guna  mengatur  kehidupan masyarakat,    maka  Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  suatu  instrumen penting  dalam  Negara  Indonesia  sebagaimana  amanat  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Maka  dari  itu  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  haruslah  dibentuk  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku yaitu  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  terbagi  kedalam  beberapa  jenis dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berbeda  sebagaimana  dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang Undangan yaitu terdiri dari :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ kota
Proses  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan dengan  asas  Peraturan  Perundang-undanga.  Asas  Peraturan  Perundang-undangan terbagi  menjadi  dua  yaitu  Asas  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan (Formil) dan Asas Tentang Materi dari Peraturan Perundang-undangan (Materil) yaitu sbb:
1. Asas formil merupakan suatu pedoman dalam proses atau mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan melliputi
a. Asas tujuan yang jelas (Beginsel van doelstelling)
b.Asas organ atau lembaga yang tepat (Beginsel van het juiste organ) c. Asas perlunya pengaturan (Hot noozakelijkeheids beginsel) d.Asas dapat dilaksanakan (Het beginsel van uitvoerbaarheid) e. Asas konsesnsus (Het beginsel van consensus)
2. Asas  materil  merupakan  pedoman  tentang  isi  Peraturan  Perundang- undangan yang meliputi sebagai berikut :
a. Asas  tentang  terminologi  dan  sistematika  yang  benar (Het beginsel  van  duidelijke  terminology  en  dudeleijke systematiek)
b.Asas  tentang  dapat  dikenali (Het  beginsel  van  den kenbaarheid)
c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (Het d. rechtsgelijkeheids beginsel)
e. Asas kepastian hukum (Het rechtszakerheids beginsel)
f. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Het beginsel van de individuele rechtbedeling)
Adapun  pendapat  Purnadi  dan  Soejono  Soekamto  tentang  asas  pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
a. Undang-undang tidak berlaku surut b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat c. Undang-undang  yang  dibuat  oleh  pejabat  lebih  tinggi memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi (Lex  supreriori derogate lex inferiori) d. Undang-undang  yang  berlaku  khusus  mengesampingkan Undang-undang  yang  berlaku  umum (Lex  spesialis derogate lex generalis)
e. Undang-undang  yang  baru  mengesampingkan  Undang- undang yang lama (Lex posteriori derogate lex piori) f. Undang-undang  merupakan  sarana  maksimal  bagi kesejahteraan  spiritual  masyarakat  umum  maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  juga    haruslah  didasarkan pada  landasan  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik.  Menurut Bagir  Manan  ada  tiga  landasan  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan adalah  yaitu :  landasan  yuridis, landasan filosofis, landasan sosiologis. Disamping  itu  menurut  Jimmly  Asshiddiqie  ada  lima  landasan  pembentukan Perundang-undangan yaitu :
1. Landasan  Filosofi,  Undang-undang  selalu  mengandung  norma hukum  yang  diidealkan  oleh  suatu  masyarakat  kearah  cita-cita luhur dalam bermasyarakat dan bernegara.
2. Landasan  Sosiologis,  setiap  norma  hukum  yang  dituangkang dalam  Undang-undang  haruslah  mencerminkan  tuntutan kebutuhan  masyarakat  akan  norma  hukum  yang  sesuai  dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. 3. Landasan politis, setiap Undang-undang harus berdasarkan pada landasan konstitusional yang terkandung dalam Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  sumber kebijakan  pokok  atau  sumber  politik  hukum  yang  melandasi
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. Landasan  yuridis,  dalam  perumusan  setiap  Undang-undang landasan  yuridis  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  harus dituangkan dalam konsiderans dengan diawali frasa mengingat.
5. Landasan administratif, landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

## B. Omnibus law
Omnibus  law merupakan  suatu  metode  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,    yang  mengatur  dan  mencakup  semua  hal    mengenai  berbagai  jenis tema,  materi  muatan,  subjek    Peraturan  Perundang-undangan . Omnibus  law berasal  dari  bahasa  latin Omnibus yang  artinya  untuk  semua  atau  banyak, sedangkan law artinya  hukum,  maka Omnibus  law dapat  didefinisikan  menjadi hukum  untuk  semua, Omnibus  law yang  bermakna one  for  everything memungkinkan  satu  Undang-undang  mengatur  berbagai  pembahasan  sehingga lebih  sederhana. Omnibus  law menurut  Bivitri  Savitri  adalah  dapat  diartikan sebagai  sebuah  Undang-undang  yang  dibuat  untuk  menyasar  isu  besar  yang  ada disuatu  negara.  Selain  menyasar  isu  besar,  tujuanya  juga  untuk  mencabut  dan mengubah beberapa Undang-undang. Adapun pendapat Fachri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep Omnibus law merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan Peraturan Perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk besar  dan  holistik. Omnibus  law memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan Peraturan Perundang-undangan lainya yaitu sebagai berikut  :
a). Multi sektor dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama.
Ciri-ciri  Dari  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengguanakan  metode Omnibus  law terdapat  banyak  materi  muatan  dan  sektor  yang  menjadi pembahasan didalamnya.
b). Jumlah pasal yang banyak akibat banyaknya sektor yang dicakup
Peraturan Perundang-undangan dengan metode Omnibus law berpotensi memiliki jumlah Pasal yang banyak akibat banyaknya sektor atau tema yang dimuat.
c).  Terdiri  dari  jumlah  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  yang dikumpulkan dalam satu Peraturan Perundang-undangan yang baru
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  sebagai  akibat  dari  banyaknya Undang-undang  yang  diperbaiki,  baik  melalui  reformasi  norma,  maupun penegasian/pencabutan  pasal,  maka  jumlah  Peraturan  Perundang-undangan  yang terkumpul dalam Omnibus law akan memiliki jumlah yang banyak.
d).  Bersifat  mandiri,  berdiri  sendiri,  dan  tanpa  terikat  atau  minimum  terikat dengan peraturan lainya Peraturan Perundang-undangan dengan sistem Omnibus law bersifat mandiri atau berdiri  sendiri  sehingga  tidak  terikat  dengan  peraturan  lainya  yang  sejenis  atau memiliki hierarki yang sejajar.
e).  Mereformasikan,  menegasikan,  atau  mencabut  sebagian  atas  keseluruhan peraturan lain
Watak  lain  dari  Peraturan  Perundang-undangan  dengan  metode Omnibus  law yaitu  adalah  dapat  mereformulasikan,  menegasi,  mencabut  pasal-pasal  atau bahkan Peraturan Perundang-undangan secara utuh.
C. Otonomi Daerah
Otonomi  berasal  dari  bahasa  yunani “autonomie” yang  artinya  berati auto adalah  sendiri  dan nomos adalah  Undang-undang.  Jadi  secara  harfiah  Otonomi dapat  diartikan  sebagai  pemberian  hak  dan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  kepada  instansi,  perusahaan,  dan  daerah. Otonomi.  Daerah  pada  dasarnya  merupakan  hak,  wewenang  daerah  untuk
mengatur  dan  mengurus  wilayahnya  sendiri.  Hak,  wewenang  tersebut  diperoleh melalui  penyerahan  urusan  Pemerintahan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  keadaan  dan  kemampuan  daerah  yang bersangkutan.
Otonomi  Daerah  mempunyai  prinsip-prinsip  yang  dijadikan  pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu :
1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memerhatikan  aspek  demokrasi  keadilan,  pemerataan,  serta  potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  didasarkan  pada  otonomi  nyata  dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang  luas  dan  utuh  diletakkan  pada daerah  kota,  sedangkan  pada  daerah  provinsi  merupakan  otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  harus  sesuai  dengan  konstitusi  negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  harus  lebih  meningkatkan  kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada  lagi  wilayah  administrasi.  Demikian  pula  di  kawasan-kawasan khusus  yang  dibina  oleh  pemerintah  atau  pihak  lain  seperti  badan otoritas,  kawasan  pelabuhan,  kawasan  perumahan,  kawasan  industri, kawasan  perkebunan,  kawasan  pelabuhan,  kawasan  perumahan, kawasan  industri,  kawasan  perkebunan,  kawasan  pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  harus  lebih  meningkatkan  peranan  dan fungsi  badan  legislatif  daerah,  baik  fungsi  legislasi,  fungsi pengawasan  maupun  fungsi anggaran atas  penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya  sebagai  wilayah  administrasi  untuk  melaksanakan kewenangan  pemerintahan  tertentu  yang  dilimpahkan  kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan  asas  tugas  pembantuan  dimungkinkan,  tidak  hanya  dari Pemerintah Daerah kepada daerah, tetapi juga dari Pemerintah Daerah dan  daerah  kepada  kepala  desa  yang  disertai  dengan  pembiayaan, sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada  yang menugaskan. Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas atau wewenanganya di daerah otonom yaitu untuk melakukan  :
1. Desentralisasi  yaitu  melaksanakan  semua  urusan  yang  semula  adalah kewenangan  Pemerintah  Pusat  menjadi  kewenangan  Pemerintah Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi  yaitu  menerima  pelimpahan  wewenang  pemerintahan oleh  Pemerintah  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas  pembantuan  yaitu  melaksanakan  semua  penugasan  dari pemerintah  kepada  daerah  dan/atau  desa  dari  pemerintah  provinsi kepada  Kabupaten/Kota  kepada  desa  untuk  melaksanakan  tugas tertentu.
Pembentukan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja sesuai  dengan  mekanisme  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  merupakan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law . Metode omnibus  law dalam  sistem  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diatur  oleh Undang-undang Nomor  15 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan belum diatur secara jelas. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  dapat  merubah,  atau  menghapus  beberapa  dan/atau  keseluruhan  ketentuan dari  beberapa  Undang-undang  oleh  satu  Undang-undang,  hal  ini  sangatlah bertentangan dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia karena secara  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  mengenal  adanya  Peraturan Perundang-undangan  yang  sederajat  dapat  merubah  dan  menghapus  berbagai ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Undang-undang Nomor 11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  menggunakan  metode omnibus  law yang dapat  mengatur  berbagai  sektor  pembahasan,  sehingga  Undang-undang  ini  dapat dinyatakan  sebagai  Undang-undang  payung  ( umbrella  act), dalam  sistem Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  mengenal  sistem  undang- undang payung ( umbrella act) Maka hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) dan  BAB  I  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
Pada  saat  Proses  Pembentukan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja,  publik  kesulitan  mengakses  informasi,  naskah  akademik, dan  draft  RUU  Cipta  Kerja.  Dampak  dari  kesulitanya  akses  publik  dalam mendapat informasi proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja,  terjadi    kebingungan  publik  saat  beredarnya  naskah  RUU Cipta  Kerja  yang  memiliki  versi  yang  berbeda  pasca  pengesahan.  Seharusnya Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  membuka  partisipasi  publik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Huruf (g) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan tentang asas keterbukaan.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  disahkan  oleh DPR  bersama  pemerintah  pada  tanggal  5  Oktober  2020  pada  sidang  paripurna dengan  total  halaman  905  halaman.  Namun  beberapa  hari  berselang  terjadi beberapa  perbahan  pasca  pengesahan  seperti  beredar  naskah  versi  1.052,  versi
1.028  ,versi  1.035,  versi  812.  Perubahan  naskah  tersebut  memiliki  isi  dan substansi  yang  berbeda-beda  dengan  naskah  RUU  Cipta  Kerja  yang  disahkan dirapat paripurna DPR, sehingga bertentangan dengan penjelasan umum Pasal 72 Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melarang adanya perubahan substansi pasca pengesahan Undang-undang.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  memiliki rumusan yang tidak jelas yaitu terletak pada Pasal 6 yang memuat ketentuan yang menjelaskan isi dari Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Namun pada Pasal 5 tidak memiliki Ayat dan poin, Sehingga pada Pasal 6 dinilai tidak memiliki rumusan yang jelas, sehingga  bertentangan  dengan  asas  kejelasan  rumusan,  dampak  dari  ketidak jelasan  rumusan  tersebut  sehingga  tidak  dapat  dilaksanakan,    maka  dari  itu ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan Pasal (5) huruf (f) tentang asas kejelasan rumusan dan huruf (d) asas dapat dilaksanakan.
Implikasi  terhadap  otonomi  daerah  setelah  berlakunya  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja memberikan  implikasi  terhadap  Otonomi  Daerah,  karena  didalam  ketentuan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  berisi  perubahan terhadap  aspek  yang  memiliki  kaitan  dengan  Otonomi  Daerah  seperti  contoh dalam  aspek  perizinan,  pembentukan  PERDA,  dan  administrasi  pemerintahan. Perubahan-perubahan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta  yang berkaitan dengan aspek Otonomi Daerah dinilai mengurangi kewenangan  dari  Pemerintah  Daerah,  dengan  beberapa  ketentuan  yang  ditarik oleh Pemerintah Pusat, sehingga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinilai sebagai resentralisasi. Seperti contoh dari beberapa perubahan sebagai berikut :
1. Perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi pemerintahan
Pasal 74 pada BAB XI tentang Pelaksanaan Administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja yang berbunyi sebagai berikut  :
“Dengan  berlakunya  Undang-undang  ini,  kewenangan  menteri,  kepala  lembaga, atau  Pemerintah  Daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  untuk menjalankan  atau  membentuk  peraturan  Perundang-undangan  harus  dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”
Ketentuan  ini  mengalihkan  esensi  dari  pemberian  kewenangan  (atribusi)  kepada Pemerintah  Daerah  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945  menjadi  penyerahan urusan/delegasi  dari presiden, karena mengabaikan kedudukan dan kewenangan dari daerah otonom dan menghilangkan esensi dari Desentralisasi.
2. Perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang

## Pemerintahan daerah
Pasal 176 yang merupakan perubahan dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang  mekanisme  pembentukan  PERDA  dan  PERKADA,  salah  satunya  adalah ketentuan pada Pasal 251 yang berbunyi sebagai berikut :
“Agar  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  asas  pembentukan  peraturan  Perundang-undangan  yang baik,  asas  materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  putusan pengadilan,  penyusunan  PERDA  dan  PERKADA  berkoordinasi  dengan kementerian  yang  membidangi  urusan  pemerintahan  dalam  negeri  dan melibatkan  ahli  dan/atau  instansi  vertikal  di  daerah  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan”.
Ketentuan  ini  mempersempit  keleluasaan  Pemerintah  Daerah  dalam  proses pembentukan  PERDA  dan  PERKADA,  karena  proses  pembentukan  PERKADA atau PERKADA harus berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat. Dalam ketentuan ini  memberikan  indikasi  adanya  hak  veto  Pemerintah  Pusat  untuk  menolak rancangan PERKADA yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Pusat. Adapun  ketentuan  yang  bersifat  sentralistik  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 349 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :
“Daerah  dapat  melakukan  penyederhanaan  jenis  dan  prosedur  pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah dan sesuai dengan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria,  serta  kebijakan  Pemerintah Pusat.”
Penambahan  frasa  pada  Pasal  ini  dengan  adanya  diksi  “Penentuan  norma, standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  harus  sesuai  dengan  kebijakan  dari Pemerintah  Pusat”,  membuat  terjadinya  perubahan  kedudukan  dari  Pemerintah Daerah  yang  seharusnya  menjalankan  otonomi  yang  seluas-luasnya  dengan  asas Desentralisasi  kini  menjadi  hanya  pelaksana  dari    kebijakan  dari  Pemerintah Pusat.  Karakter  sentalistik  dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja  pada  aspek  pelayanan  izin  tercermin  pada  Pasal  350 Ayat (1), (4), dan (5) yang berbunyi sebagai berikut :
1. Kepala  daerah  wajib  memberikan  pelayanan  Perizinan  Berusaha  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  norma,  standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Pelayanan  Perizinan  Berusaha  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) wajib  menggunakan  sistem  Perizinan  Berusaha  secara  elektronik  yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
5. Kepala  daerah  dapat  mengembangkan  sistem  pendukung  pelaksanaan sistem  Perizinan  Berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (41  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan Pemerintah Pusat.
Aspek pelayanan izin dalam ketentuan ini secara tidak langsung merupakan
pengambil  alihan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  pelayanan  izin,  karena dalam  pelayanan  perizinan  Pemerintah  Daerah  wajib  mengikuti  kebijakan  dari Pemerintah  Pusat  dan  sistem  menggunakan  sistem  elektronik  yang  dikelola  oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu terdapat kekeliruan pada Pasal 402A yang berbunyi sebagai berikut :
“Pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerinta  Daerah  Provinsi  serta  Kabupaten  Kota  sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran  Undang  Nomor  23  Tahun  20l4  tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  harus  dibaca  dan  dimaknai sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tentang Cipta Kerja”.
Ketentuan ini mentata secara tidak langsung mentata ulang kewenangan konkuren yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  telah  dinegasikan  oleh  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pada ketentuan ini seolah merupakan pemaksaan dari asas lex posterior derogat legi priori. Maka dari itu dengan karakteristik Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  yang  cenderung  sentralistik maka  kewenangan  Pemerintah  Daerah  semakin  sempit  karena  banyaknya kewengan  yang  sebelumnya  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah,  kini diambil oleh Pemerintah Pusat
3. Perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan Ruang
Ketentuan yang diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja  pada  Undang-undang  ini  yang  memiliki  kaitan  dengan  Otonomi Daerah  adalah  pada  Pasal  10  yang  sebelumnya  Pemerintah  Daerah  memiliki kewenangan  untuk  kawasan  strategis  kini  di  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihapuskan dengan dihilangkanya Ayat (2) sampai (7) Ayat  pada  Undang-undang  sebelumnya  yang  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah Pusat terhadap kawasan strategis.
Adapun pada Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut :
“Dalam  hal  bupati/wali  kota  tidak  menetapkan  rencana  detail  tata  ruang setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3), rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.
Indikasi  yang  dapat  terjadi  dengan  ketentuan  ini  adalah  pengambilan  alihan kewenangan  oleh  Pemerintah  Pusat  apabila  Pemerintah  Daerah  yang  tidak menetapkan rencana detail tata ruang dalam kurun waktu satu bulan.
Selain  itu  penghapusan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  terhadap  kawasan stategis  kini  diambil  oleh  Pemerintah  Pusat  dengan  dihapusnya  Pasal  24  dan  27 Pada Undang-undang sebelumnya.
Perubahan  pada  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan  Ruang  yang  diubah  oleh  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  telah  menghilang  kewenangan  Pemerintah  Daerah  untuk menerbitkan  izin  dan  mencabut  izin  pemanfaatan  ruang  karena  kewenanganya kini telah diambil oleh Pemerintah Pusat.
4. Perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil
Perubahan  pada  Undang-undang  ini  oleh  Undang-undang  Nomor  11  Tahun
2020  Tentang  Cipta  Kerja    mengambil  alih  kewenangan  Pemerintah  Daerah,  hal ini dapat dilihat dari Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :
“Batas  wilayah  perencanaan  RZWP-3-K  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  huruf  c  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat. “
Selain  itu  penegasan  akan  hilangnya  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam mengelola daerah pesisir dan pulau kecil ditandai dengan dihapusnya Pasal 9 yang pada  Undang-undang  sebelumnya  mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah daaerah dalam mengelola daerah pesisir dan pulau kecil.
5. Perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindung Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perubahan  dalam  Undang-undang  ini  dinilai  teradapat  ketentuan  yang  dapat mengakibatkan  tumpang  tindih  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  dalam  pemberian  persetujuan  pembuangan  limbah  ke media lingkungan hidup, selain itu akibat dari tumpang tindih kewenangan ini Pemerintah  Pusat  dapat  menarik  kewenangan  Pemerintah  Daerah  karena memiliki  hieraki  yang  lebih  tinggi  dari  Pemerintah  Daerah,  hal  ini  dapat dilihat dalam Pasal 20 Ayat (3) huru b yang berbunyi sebagai berikut : Setiap  orang  diperbolehkan  untuk  membuang  limbah  ke  media  lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu 1ingkungan hidup; dan
b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Ketentuan pada Pasal 20 Ayat (3) huruf b mengandung makna yang opsional dalam persetujuan pembuangan limbah, hal ini dapat memberi kemungkinan akan adanya ketimpangan kewengan dan secara tidak langsung Pemerintah Pusat dapat memberi keputusan yang bertentangan dengan kepala daerah.
Adapun  perubahan  pada  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  uji  kelayakan lingkungan  hidup  sebagaimana  dalam  Pasal  29  (1)  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  namun pada Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal  tersebut dihapuskan  dan  dialihkan  kewenanganya  kepada  Pemerintah  Pusat  dengan perubahan  ketentuan  pada  Pasal  24  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut :
“Uji  kelayakan  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) dilakukan  oleh  tim  uji  kelayakan  lingkungan  hidup  yang  dibentuk  oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat” Perubahan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-undang ini yang mengalihkan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Pasal 34 Ayat (4) yang  dimana  sebelumnya  kewenangan  penetapan  jenis  usaha  dan/atau  kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL berada ditangan daerah, kini di Undang-undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  kewenangan  tersebut  diambil  alih
oleh Pemerintah Pusat. Selain itu kewenangan untuk memaksa penanggung jawab usaha dalam pemulihan lingkungan kini diambil alih oleh Pemerintah Pusat yang sebelumnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan tersebut.
Perubahan-perubahan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja  sangat  memberikan  dampak  terhadap  kewenangan Pemerintah  Daerah,  pengambil  alihan  kewenangan  oleh  pemerintah  pusat  yang semula  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dinilai  mempersempit kewenangan  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  mengelola  daerahnya  secara  leluasa selain  itu  Pemerintah  Daerah  lebih  cenderung  berkedudukan  hanya  sebagai pelaksana  dari  kewenangan  presiden  tapi  tidak  berkedudukan  sebagai  pelaksana dari Otonomi Daerah dengan asas Desentralisasi.

## PENUTUP
1. Proses  pembentukan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerha bertentangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Karena  dibentuk  dengan metode Omnibus  law yang  belum  diatur  dalam  sistem  peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  perubahan  atas  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Dampak  dari  sistem Omnibus  law dalam  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dapat  merubah  dan menghapus  Undang-undang lain  yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  sehingga  hal  tersebut  bertentangan dengan  Hierarki  peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia,    selain  itu Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dibentuk tidak  membuka  partisipasi  publik  yang  maksimal,    adapun  isi  Pasal  yang tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan, dan mengalami perubahan pasca pengesahan  yang  dimana  hal  ini  sangatlah  tidak  diperbolehkan  oleh Undang-undang. sehingga secara formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat dinilai cacat formil.
2. Berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja Memberikan  implikasi  terhadap  Otonomi  Daerah,  pelaksanaan  Otonomi Daerah  dengan  asas  Desentralisasi  kini  bergeser  menjadi  resentralisasi, karena  dengan  dihapusnya  ketentuan  tentang  pembagian  kewenangan Konokuren hingga pengambil alihan kewenangan Pemerintah Daerah oleh Pemerinitahan  membuat  pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan  asas desentralisasi  kini  semakin  sempit.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  18 Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang meberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  menjalankan roda  pemerintahan  yang  seluas-luasnya  sesuai  dengan  kondisi  daerah otonomnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Maria  Farida, ilmu  Perundang-undang  jenis  fungsi  dan  meteri  muatan  jilid  1 , Pt.Kanisius, D.I Yogyakarta, 2006
Marulak  Pardede, Omnibus  law  dalam  grand  design  hukum  Indonesia, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2021
Ahmad  redi,  Ibnu  sina  Chandra  Negara “Omnibus  law    Diskursus pengadopsianya kedalam sistem perundang-undangan nasional”, Raja wali pers, Depok, 2020
Catur  Wibowo, “Desentralisasi  Otonomi  Daerah  Dan  Politik  Di  Indonesia”, Indocamp, Jakarta Selatan, 2018 Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, “ Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 Sarundajang, “ Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah” , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017
Jejak  Omnibus  law    : Dari  pidato  pelantikan  hingga  polemic  RUU  Cipta Kerja https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus- law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta?page=all
Susi    Dwi  Harijanti “Dimatikanya”  Asas  dalam  pembentukan  UU  Cipta Kerja, https://www.bantuanhukum.or.id/wpcontent/uploads/2020/04/210420_Pend apat-Prof.-Susi_92-Akademisi-Menolak Omnibus-Law.pdf,
Permasalahan sekitar UU omnibus law Cipta Kerja, https://news.detik.com/kolom/d-5240785/permasalahan-sekitar-uu-omnibus-law- cipta-kerja
10 Beda Naskah UU Cipta Kerja setelah bolak balik berubah, https://news.detik.com/berita/d-5212738/10-beda-naskah-uu-cipta-kerja-setelah- bolak-balik-berubah
Sakinah  nadir, “Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Desa  menuju pemberdayaan masyarakat desa http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/1621/1573
Aidul  Fitriciada  Azhari, Negara  Hukum  Indonesia  :  Dekolonialisasi  dan
Rekonstruki Tradisi, https://media.neliti.com/media/publications/80799-ID-
negara-hukum-indonesia-dekolonisasi-dan.pdf