Copyright ©2022, ISSN: 2302-4666 print/ 2540-9638 online Available  Online at:  http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka doi: 10.14710/lenpust.v8i2.37087

## Pemetaan Arsip Tokoh Masyarakat Desa sebagai Bentuk Pelestarian Pengetahuan di Daerah Bekas Distrik Comal
Arif Rahman Bramantya 1* ; Rina Rakhmawati 1 ; Machmoed Effendhie 2
1 Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
*Korespondensi: arbramantya@ugm.ac.id

## Abstract
This  study explains the  mapping  of  personal  archives  of  Karangbrai  community  figures  and head  of  village in the former  of Comal district. In the context of village communities, characterizations of community figures are carried  out  through  oral  history  to  generations.  In  addition,  the  photographic  archives  has  a  vital  role  in supporting  the  visualization  of  the  oral  tradition.  The  data  used  in  this  study  are  in  the  form  of  primary  and secondary data. Primary data obtained from observatory participation and interviews, while secondary data in the form of library materials, both in the form of books, journals, and mass media. The conclusion of this study is the  strategy  of  selection  and  appraisal  of  personal  record/archives  carried  out  with  a  combination  of  neo- documentation  approach  and  total  archives  consisting  of  observation,  mapping  of  archives,  and  oral  history. The  strategy  for  the  dissemination  of  documentation  results  is  by  optimizing  village  information  systems.  The results  of  the  documentation  are  able  to  present  the  uniqueness  of  the  communal  identities.  Knowledge preservation is the evidence of communal identity existence and it links the memory from the past in the present to the next generation.
Keywords: archives; documentation; karangbrai; mapping; community figure

## Abstrak
Kajian  ini  menjelaskan  tentang  pemetaan  arsip  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin  desa  Karangbrai  yang merupakan  salah  satu  desa  bekas  distrik  Comal.  Dalam  konteks  masyarakat  desa,  penokohan  seseorang  dapat dilakukan  melalui  jalur  sejarah  lisan  dari  generasi  ke  generasi.  Selain  itu,  arsip  foto  juga  memiliki  peran  vital dalam mendukung visualisasi tradisi lisan tersebut. Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi partisipasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, maupun media massa. Kesimpulan dari kajian ini adalah strategi seleksi dan penilaian arsip personal dilakukan dengan kombinasi pendekatan neo-dokumentasi dan total archives yang terdiri  dari  tahapan  observasi,  pemetaan  arsip,  dan oral  history .  Adapun  strategi  diseminasi  hasil  dokumentasi yaitu  dengan  mengoptimalkan  sistem  informasi  desa.  Hasil  dokumentasi  mampu  menghadirkan  keunikan  dari identitas  masyarakat  suatu  daerah.  Pelestarian  pengetahuan  merupakan  bukti  identitas  masyarakat  yang  dapat menghubungkan memori dari generasi di masa lalu dengan generasi selanjutnya.
Kata Kunci: arsip; dokumentasi; karangbrai; pemetaan; tokoh masyarakat

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  salah  satu  bentuk  wilayah  yang  dinilai  strategis  sejak  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Potensi desa tidak  hanya berkaitan dengan perkara  agraris  dan  segala  hal  yang  bersifat  tradisional,  tetapi  menyangkut  segala  aspek  yang berkaitan  dengan  sosial,  budaya,  keagamaan  maupun  ekonomi.  Paska  diberlakukannya  undang- undang  tentang  desa  serta  pembentukan  kementerian  khusus  yang  menangani  persoalan  desa, potensi  desa  menjadi  lebih  banyak  digali  dan  dimanfaatkan.  Berdasarkan  pasal  18  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pemerintahan  desa  pun  memiliki  beragam kewenangan,  yaitu  kewenangan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa).
Narasi sejarah menjelaskan bahwa upaya  yang dilakukan oleh pemerintah  kolonial Hindia Belanda  terhadap  pemerintahan  desa  di  Jawa  dan  Madura  mengacu  pada  reorganisasi pemerintahan.  Salah  satu  usaha  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  dalam  mereorganisasi
pemerintahan  di  tingkat  lokal  tradisional  yakni  dengan  dikeluarkannya  aturan Inlandsche Geemente  Ordonantie (IGO)  tahun  1906.  Pada  periode  VOC,  nama  desa  di  daerah  Comal sebelum  tahun  1833  sulit  ditemukan.  Comal  di  tahun  1813  merupakan  nama  sebuah  desa tersendiri dan Comal sebagai wilayah akan muncul setelah pendirian Pabrik Gula Comal (Tjomal) di  tahun  1833  (Boomgaard,  1996).  Penyebutan  daerah  Comal  hingga  akhir  abad  ke-19,  dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pada kondisi lahan, yaitu (1) lahan kering di bagian selatan, (2) lahan  cukup  subur  di  sekitar  bagian  tengah  (Pos  Semarang-Jakarta),  (3)  daerah  rawa-rawa  yang berada di bagian utara (Kano, Husken, &  Suryo, 1996).
Mengacu pada laporan penelitian JFAC Van Moll dan H.’s Jacob tahun 1903-1904, terdapat hal-hal  menarik  yang  dapat  dijadikan  sebagai  perbandingan  data  bahwa  mereka  telah  berhasil mendokumentasikan  perubahan  sosial  ekonomi  petani  pedesaan  Comal  yang  disusun  dalam laporan khusus yang berjudul De Desa-volkshuishouding in Cijfers (Ekonomi Rakyat Desa dalam Angka). Hasil dokumentasi tersebut menjadi bahan perbandingkan dalam penelitian di tahun 1990 dan  2012  dengan  melibatkan  para  peneliti  tiga  Negara  yang  menyoroti  permasalahan  sejarah sosial ekonomi di daerah Comal.
Pada  abad  ke-20  sampai  awal  abad  ke-21  introduksi  pembangunan  secara  langsung berdampak  pada  modernisasi,  mobilitas  sosial  dan  perubahan  dinamika  rakyat  di  pedesaan. Pertumbuhan dan perkembangan tatanan ekonomi di tingkat desa menjadi indikator penting dalam kerangka sosial untuk mencapai tingkatan kehidupan masyarakat pedesaan yang adil dan makmur. Sementara  itu,  peran  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin  desa  merupakan  bagian  penting  dalam mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  desa  yang  pada  gilirannya  dapat menyejahterakan  masyarakat.  Meskipun  corak  administrasi  pemerintahan  di  desa  telah  banyak dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  administrasi  pemerintahan  kolonial,  terdapat  satu  unsur  yang berperan signifikan dalam pembangunan desa, yaitu tokoh masyarakat dan pemimpin desa.
Dapat  dipahami  bahwa  proses  dokumentasi  peran  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin  desa dalam  berbagai  sumber  dan  media  seharusnya  dilestarikan  dengan  baik,  mencakup  isi  informasi dan  fisik  arsip  personal  yang  dimiliki.  Karena  arsip  mencerminkan  bukti  aktivitas  atau  rekaman kegiatan  seseorang  yang  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  desa.  Pembakaran  arsip personal  hampir terjadi di tahun 2018  oleh  mantan  Kepala  Desa Karangbrai. Hal  ini bisa terjadi karena pengetahuan yang kurang tentang pentingnya keberadaan arsip personal. Pelestarian  arsip sebagai  bukti  identitas  dan  keunikan  dari  masyarakat  suatu  daerah  yang  satu  pasti  akan  berbeda dengan  daerah  lain,  terutama  di  daerah  bekas  distrik  Comal.  Pengadaan  arsip  personal  tokoh masyarakat  maupun  pemimpin  desa  tanpa  strategi  dan  perencanaan  yang  matang,  maka  akan menimbulkan  permasalahan,  yang  merujuk  pada  hilangnya  arsip.  Oleh  karena  itu,  praktik  kerja dokumentasi dan kearsipan menjadi fondasi utama dalam pelestarian informasi di pedesaan (Sari, 2017).
Hasil  dokumentasi  pengalaman  dan  pengadaan  arsip  personal  tokoh  masyarakat  ataupun pemimpin  desa  ke  dalam  sebuah  biografi,  tulisan  maupun  dalam  kemasan  audio  visual,  maka memori  lintas  generasi  dapat  mengambil  pelajaran  mengenai  perjalanan  hidup,  pemikiran  dan strategi  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  (Sari,  2017).  Pada  dasarnya  proses dokumentasi  dan  pengadaan  arsip  personal  tidak  harus  mengacu  pada  tokoh-tokoh  besar,  tetapi tokoh masyarakat dan pemimpin desa pun dapat dijadikan sebagai objek. Seperti diketahui bahwa berbagai  bentuk  ragam  pengetahuan  yang  terdapat  pada  arsip  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin desa  berakar  pada  lingkungan  masyarakat  yang  seharusnya  terdokumentasi  dengan  baik  dan secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pelestarian pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa  pengetahuan  mampu  menjaga  keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dan  alam sekitar, khususnya di pedesaan, sehingga mereka dapat bertahan hidup di era revolusi industri saat ini. Oleh karena itu, memahami bagaimana peran tokoh masyarakat desa maupun pemimpin desa
dengan  segala  keanekaragaman  yang  terdapat  di  dalam  desa  melalui  praktik  kerja  dokumentasi dan  kearsipan  menjadi  studi  yang  menarik.  Objek  penelitian  ini  merujuk  pada  Desa  Karangbrai (wilayah  selatan)  yang  merupakan  daerah  lahan  kering  dan  memiliki  sejarah  panjang  terkait pembakaran  salah  satu  dusun  Karyomukti  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang mengatasnamakan Darul  Islam (Bramantya, 2018). Karakteristik desa sebelah selatan  tentu akan berbeda  dengan  desa  sebelah  utara  yang  cukup  maju  dengan  budidaya  tambak  sebagai aktivitas non pertanian yang memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat (Effendhie, 1990).
Permasalahan  pokok  yang  dihadapi  di  daerah  pedesaan  sebagian  besar  mengacu  pada kebutuhan  pelestarian  pengetahuan  maupun  aspek  sosial  budaya  masyarakat  desa  dari  berbagai sumber, baik arsip, dokumen konvensional maupun dokumen media baru. Dalam sebuah kongres IFLA ( International Federation of Library Associations and Institutions ) tahun 2014 menjelaskan bahwa  perpustakaan  dan  lembaga  kearsipan  seharusnya  bersama-sama  bekerja  untuk  pelestarian Indigenous  Knowledge (Adelia,  2016).  Pemetaan  tokoh  masyarakat  desa  dan  pemimpin  desa  di bekas Distrik Comal merupakan salah satu upaya pengadaan arsip personal yang seharusnya dapat dilestarikan  sesuai  dengan  kaidah  kearsipan.  Oleh  karena  itu,  kebutuhan  pelestarian  arsip  harus didukung  oleh  program  seleksi  yang  tepat.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  rumusan pertanyaan  yang  diajukan  adalah  bagaimana  pemetaan  dan  model  diseminasi  konten  arsip personal yang tepat dalam upaya melestarikan pengetahuan desa bekas distrik Comal?
Dinamika  tokoh  dan  penokohan  serta  interaksi  tokoh  dengan  masyarakat  desa  kerap diwariskan  secara  turun  temurun  lintas  generasi.  Bagi  generasi  tua,  model  pewarisan  tersebut, biasa  disebut  dengan  tradisi  lisan.  Sayangnya,  tradisi  lisan  mulai  mengalami  kepunahan  sebab tidak banyak generasi muda yang dapat melanjutkan atau bahkan dengan sengaja tradisi tersebut dihilangkan.  Meski  demikian,  ada  pula  yang  mewariskan  dinamika  dan  peran  tokoh  masyarakat desa  melalui  dokumen,  baik  berupa  dokumen  tekstual  maupun  dokumen  bentuk  khusus. Kesadaran untuk mendokumentasikan tokoh masyarakat desa umumnya muncul dari warga desa yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi maupun dari pengalaman berinteraksi dengan masyarakat di luar desa yang memiliki kesadaran pendokumentasian yang tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, informasi mengenai desa dan tokoh-tokohnya mulai bermunculan. Namun,  kebenaran  mengenai  informasi  yang  mudah  diakses  tersebut  kerap  terbentur  dengan berita-berita  tidak  jelas.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  bukti  pendukung  berupa  dokumen  yang otentik dan terpercaya, yaitu arsip.
Istilah  arsip  dengan  dokumen,  dalam  konteks  Indonesia,  kerap  saling  menggantikan. Sebagian akademisi maupun praktisi, berpendapat bahwa tidak semua dokumen dapat dikatakan sebagai  arsip  (Sulistyo-Basuki,  2004).  Hal  ini  didasarkan  pada  karakter  arsip  yang  tidak ditemukan  pada  klasifikasi  dokumen  lainnya,  seperti  bahan  pustaka  maupun  artefak.  Seiring dengan perkembangan teknologi  informasi, karakter arsip  yang masih berbasis pada pemahaman konvensional  abad  ke  20  semakin  tidak  relevan.  Sesuatu  dikatakan  sebagai  arsip  tidak  lagi berpatokan  pada  wujud  media  rekam,  namun  lebih  pada  aspek  konten  dan  konteks  yang melingkupinya.  Pergeseran  paradigma  dasar  mengenai  arsip  pun  berdampak  pada  konsep pengelolaan  yang  dilakukan.  Secara  sepintas,  media  rekam  arsip  personal  tidak  jauh  berbeda dengan  arsip  yang  ditemukan  dalam  konteks  organisasi.  Tetapi,  jika  ditinjau  dari  segi  konten, konteks, maupun pemanfaatan, arsip personal memiliki  karakter  informasi  yang  lebih bervariasi. Maka dibutuhkan model pengelolaan yang lebih relevan dengan karakter arsip personal tersebut.
Dokumen dapat dimaknai sebagai objek yang merekam informasi dengan tidak memandang media  maupun  bentuknya  (Sulistyo-Basuki,  2004). Definisi  tersebut  selaras  dengan  makna  arsip sebagai media rekam dalam konsep total archives . Konsep total archives muncul di Kanada pada
kisaran  abad  ke-19.  Kemunculan  konsep  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  konteks  sosial  budaya, yaitu  keyakinan  dan  kesadaran  masyarakat  Kanada.  Pada  masa  itu,  masyarakat  menganggap bahwa arsip sebagai warisan budaya. Keyakinan dan kesadaran tersebut kemudian memunculkan rasa  tanggung  jawab  untuk  mengumpulkan  dan  melestarikan  beragam  jenis  arsip  dan  dari berbagai  sektor.  Menurut  Millar  (1999)  dalam The  Spirit  of  Total  Archives, kemunculan  konsep tersebut  dibagi  dalam  tiga  fase,  yaitu:  (1)  Periode  1800an  –  1970an,  munculnya  kesadaran masyarakat  Kanada  untuk  melestarikan  arsip  sebagai  warisan  budaya  yang  diiringi  dengan berdirinya  sejumlah  lembaga  kearsipan  sektor  publik;  (2)  Periode  1970an  –  1990an,  kegiatan pelestarian  arsip  mengalami  pergeseran  tanggung  jawab,  yang  semula  menjadi  kewenangan lembaga  kearsipan  sektor  publik,  mulai  dilakukan  desentralisasi.  Pelestarian  arsip  mulai didelegasikan ke sektor privat melalui model kerja sama dan kolaborasi; dan (3) Periode 1990an, selain  sektor  publik  dan  privat,  tanggung  jawab  pengelolaan  arsip  juga  mulai  didelegasikan  ke komunitas-komunitas kearsipan yang berasal dari masyarakat.
Dalam  konsep total  archives tidak  menekankan  pada  jenis  media  yang  harus  dilestarikan, maka proses pengelolaan arsip seharusnya dapat melingkupi berbagai jenis media arsip, termasuk arsip bentuk khusus. Dalam ilmu kearsipan, arsip dengan bentuk khusus ada kalanya diperlakukan sebagai  dokumen,  misalnya  dokumen  surat  kabar,  dokumen  karya  seni,  dokumen  poster,  dan sebagainya.  Pada  dasarnya,  proses  pengelolaan  dokumen  dengan  arsip  tidak  banyak  perbedaan. Menurut Sulistyo-Basuki (2004), kegiatan pengelolaan dokumen terdiri dari: 1) menciptakan/produksi;  2)  menerbitkan,  menghimpun,  menyunting;  3)  pengembangan  koleksi, temu  balik  dokumen,  pemilihan  dokumen;  4)  pengolahan  informasi,  katalogisasi,  klasifikasi, indeksasi;  5)  pendayagunaan  koleksi,  pembuatan  abstrak,  penyusunan  bibliografi,  analisis  data, tinjauan literatur; 6) penyimpanan dokumen; 7) temu balik; 8) pemberian jasa, jawab pertanyaan referensi,  sirkulasi  dokumen,  reproduksi  dokumen;  9)  jasa  operasional  dan  administrasi.  Pada pengelolaan  arsip,  jika  menggunakan  pendekatan  siklus  hidup,  terdiri  dari:  penciptaan, penggunaan  dan  pengelolaan,  penilaian  dan  penyusutan,  akuisisi,  penataan  dan  pendeskripsian, pelestarian,  serta  akses  dan  layanan.  Kajian  ini  akan  berfokus  pada  kegiatan  pemilihan  atau seleksi atau dalam ilmu kearsipan disebut sebagai penilaian dokumen dalam kerangka pelestarian informasi sejarah dan tradisi lokal, khususnya terkait tokoh masyarakat dan pemimpin desa.
Kegiatan  seleksi  dan  penilaian  dokumen  berkaitan  erat  dengan  konsep  dasar  mengenai dokumen  dan  arsip.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi,  pembatasan  antara dokumen  dan  arsip  cenderung  mengalami  pengaburan  hingga  sulit  dibedakan  dengan  tegas. Namun  secara  karakteristik  informasi,  arsip  memiliki  karakteristik  spesifik,  yaitu  (Duranti  dan Franks,  2017):  (1) Interrelatedness ,  dapat  dipahami  sebagai  keterkaitan  antara  kegiatan  atau peristiwa  dengan  arsip  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  atau  peristiwa  tersebut;  (2) Uniqueness, dipahami  sebagai  keterkaitan  antar  dokumen  dalam  suatu  lembaga  kearsipan  maupun  antar dokumen dalam lembaga kearsipan yang berbeda; (3) Naturalness, dipahami sebagai arsip tercipta karena  adanya  kegiatan  dan  tidak  disengajakan  untuk  diciptakan;  (4) Impartiality, dipahami sebagai  arsip  diciptakan  untuk  memenuhi  utamanya  kepentingan  pencipta  arsip;  dan  (5) Authenticity, proses autentikasi terdiri dari autentikasi fisik media dan autentikasi format.
Sedangkan  konsep  dokumen,  hingga  saat  ini  terus  mengalami  perkembangan.  Istilah dokumen  dipopulerkan  oleh  Suzan  Briett  melalui  kerja  analisisnya  pada  tahun  1951.  Menurut Briett,  dokumen  dipahami  sebagai  … any  physical  or  symbolic  sign,  preserved  or  recorded, intended  to  represent,  to  reconstruct,  or  to  demonstrate  a  physical  or  conceptual  phenomenon. Buckland  (2009)  mencirikan  dokumen  dalam  tiga  perspektif,  yaitu:  (1) Conventional  view , mengacu  pada  dokumen  fisik;  (2) Functional  view ,  mengacu  pada  sesuatu  objek  yang  memiliki fungsi sebagai dokumen; dan (3) Semiotic view , mengacu pada sesuatu objek yang dipersepsikan seolah berfungsi sebagai dokumen.
Jika  dikaitkan  dengan  konteks  arsip  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin  desa,  karakter dokumen  menurut  Buckland  dapat  diimplementasikan,  khususnya  dalam  proses  seleksi  dan penilaian  arsip  dengan  bentuk  informasi  yang  dikemas  dalam  media  audio.  Namun  demikian, kajian  seleksi  dan  penilaian  arsip  personal  dengan  basis  konsep  dokumentasi  belum  dilakukan, baik  oleh  akademisi  maupun  praktisi.  Prosedur  penyeleksian  dan  penilaian  arsip  personal  yang berlaku  di  Indonesia,  masih  dilakukan  sebagaimana  proses  seleksi  dan  penilaian  pada  arsip institusi.
Di  sisi  lain,  kajian  mengenai  pemetaan  tokoh  masyarakat  dalam  rangka  pelestarian  arsip personal  tokoh  masyarakat  desa  menjadi  perhatian  penting  sebagai  upaya  pelestarian  fisik  dan informasi  arsip.  Menurut  Sari  (2017),  pemetaan  arsip  tokoh  masyarakat  merupakan  kegiatan strategis  dalam  upaya  pengembangan  koleksi  arsip  personal  yang  diharapkan  bermanfaat  bagi pengguna  dan  lembaga  kearsipan.  Arsip  personal  dapat  menjadi  pembelajaran  bagi  generasi selanjutnya  untuk  mengembangkan  daerahnya.  Pengadaan  arsip  personal  perlu  dilakukan  untuk menjaga  kekayaan  daerah.  Program  seleksi  arsip  dapat  dimulai  dari  penyusunan  kerangka kebijakan,  pencarian  data  tokoh  masyarakat,  identifikasi  dan  pemetaan  arsip  hingga  observasi mendalam  pada  tokoh  untuk  melihat  jenis  dan  kondisi  arsip.  Kajian  yang  dilakukan  oleh  Sari (2007) merujuk pada daerah Kulonprogo, Yogyakarta.
Program  pengadaan  arsip  terkait  dengan  proses  seleksi  dan  penilaian  nantinya  akan berpengaruh  pada  kegiatan  pelestarian  fisik  arsip.  Kajian  yang  dilakukan  oleh  Fleckner  (1977) dan Ham (1993) menekankan pentingnya proses seleksi dan penilaian arsip, termasuk pada arsip personal.  Bertambahnya  bentuk  dokumentasi  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  menuntut arsiparis untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam merencanakan program kearsipan.
Dari beberapa tinjauan tersebut di atas, kajian  ini berupaya untuk menekankan pentingnya pelestarian  arsip  melalui  pemetaan  tokoh  masyarakat  desa  maupun  pemimpin  desa  dengan  kerja dokumentasi.  Dalam  konteks  pelestarian Indigenous  Knowledge, menurut  UNESCO  termasuk dalam  praktik,  representasi,  ekspresi,  pengetahuan,  keterampilan,  instrumen,  objek,  artefak  dan ruang kebudayaan, dikenal oleh suatu komunitas maupun individu-individu. Jika dikaitkan dengan konsep  tersebut,  jelas  bahwa  arsip  tokoh  masyarakat  desa  maupun  pemimpin  desa  merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang mengandung pengetahuan.

## METODE PENELITIAN
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  pustaka,  wawancara,  dan observasi yang dinarasikan dengan pendekatan kualitatif. Pertama, perlu untuk mencari data dari berbagai  sumber  yang  relevan  dengan  tema  penelitian.  Studi  pustaka  dalam  penelitian  ini dilakukan dengen mempelajari dan menuangkan pokok masalah dari sumber-sumber pustaka yang ada  di  dalam  buku,  jurnal,  artikel  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  topik  pemetaan  arsip  tokoh masyarakat  desa.  Penulis  menggunakan  sumber  pustaka  yang  didapat  dari  Perpustakaan  UGM, Perpustakaan  Provinsi  DIY,  Perpustakaan  Provinsi  Jawa  tengah,  dan  sumber  dari  internet. Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  8  orang  dengan  berbagai  latar  belakang,  diantaranya mantan kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, juru kunci, dan pemuka agama. Jenis penelitian ini  yaitu  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  penelitian  yang sifatnya umum terhadap  kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Suwadji, 2014). Pendekatan kualitatif  dengan  menggunakan  metode  wawancara  mendalam  tokoh  masyarakat  desa  maupun pemimpin  desa  terkait  informasi-informasi  pengalaman  masa  lalu  juga  merupakan  proses  untuk mendapatkan  bukti  aktivitas  yang  nantinya  akan  dianalisis.  Dalam  menganalisis  data  yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik deksriptif kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan  metode purposive ,  yaitu  di  wilayah  bekas  distrik  Comal,  Desa  Karangbrai,  Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Waktu penelitian dilakukan tahun 2019-2020.
Untuk  mendukung  hasil  penelitian  ini,  pengamatan  secara  langsung  sudah  dilaksanakan selama  dua  bulan  penuh  ketika  ikut  berpatisipasi  sebagai  asisten  peneliti  dalam  penelitian lapangan bulan Juli-September 2012. Penelitian dilaksanakan melalui  kerjasama  internasional di bawah naungan universitas antara Universitas Gadjah Mada, University of Amsterdam (UvA) dan Center of Southeast Asian Studies (CSEAS), Universitas Kyoto. Di tahun 2017-2018, penjajakan kerjasama penelitian dilakukan dengan CSRI (Cultural Symbosis Research Institute), Universitas Perfectur  Aichi,  sebagai  peneliti  tamu  ( visiting  researcher ).  Dari  hasil  pengamatan  tersebut, penulis  masih  memiliki  daftar  nama-nama  tokoh  masyarakat  desa  maupun  pemimpin  desa Karangbrai yang menjadi pedoman dalam melakukan metode oral history .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengetahuan masyarakat pedesaan dalam domain Kearsipan
Aspek  kebudayaan  dapat  pula  mengarah  pada  kehidupan  pribadi  dan  sosial.  Diketahui bahwa kehidupan masyarakat pedesaan Jawa memegang erat tradisi, khususnya hubungan sesama individu dalam proses produksi maupun tradisi lokal yang dimiliki. Tradisi lokal pedesaan dalam sudut  pandang  sosial  dapat  pula  dimaknai  sebagai  praktik,  pengetahuan,  keterampilan,  maupun kebudayaan  yang  dapat  mengacu  pada  istilah Indigenous  Knowledge .  UNESCO  mendefinisikan Indigenous  Knowledge sebagai  pemahaman,  keterampilan  dan  filosofi  yang  dikembangkan  oleh masyarakat  dengan  sejarah  panjang  interaksi  dengan  lingkungan  alaminya.  Dalam  masyarakat pedesaan dan masyarakat adat, Indigenous Knowledge menginformasikan pengambilan keputusan tentang  aspek  fundamental  kehidupan  sehari-hari,  mengarah  pada  dinamika  kehidupan masyarakat. Indigenous  Knowledge merupakan  bagian  integral  dari  budaya  yang  bersifat kompleks,  dapat  mencakup  bahasa,  sistem,  praktik  pemanfaatan  sumber  daya,  interaksi  sosial, ritual dan spiritualitas. Program UNESCO dalam Local Indigenous Knowledge Systems (LINKS) menjelaskan  bahwa Indigenous  Knowledge juga  memberikan  landasan  bagi  pembangunan berkelanjutan  sesuai  dengan  kondisi  setempat. Indigenous  Knowledge bersifat  lokal,  terkait dengan  tempat  dan  serangkaian  pengalaman  tertentu,  serta  dapat  ditransmisikan  secara  lisan, mengacu  pada  keterlibatan  praktis  kehidupan  sehari-hari,  diperkuat  oleh  pengalaman,  serta mencakup  pengetahuan  empiris  daripada  teoritis  (Cordell,  1995).  Selain  itu, Indigenous Knowledge dapat  dibagi  ke  tingkatan  yang  jauh  lebih  kompleks  daripada  bentuk  pengetahuan lainnya  dalam  dunia  akademis. Indigenous  Knowledge dapat  ditempatkan  dalam  tradisi  budaya yang  lebih  luas  dengan  memisahkan  antara  aspek  teknis  dari  non  teknis  (Ellen  &  Harris  dalam Joranson, 2008)
Perlunya  memperluas  diskusi  tentang  bagaimana  masyarakat  lokal  di  pedesaan  dapat terfasilitasi  untuk  membawa  model  praktik,  pengetahuan  dan  budaya  mereka  ke  dalam  kajian akademis  serta  pemahaman  sistem  pengetahuan  tradisional  yang  kental  dengan  kearifan  lokal , menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  domain  kearsipan.  Ranah  kearsipan  memiliki tanggung  jawab  dalam  pendokumentasian,  pengelolaan  serta  mendiseminasikan  informasi khususnya  produk  pengetahuan yang  terdapat  di  pedesaan . Pengalaman  hidup  seseorang  dan narasi  sejarah  kehidupan  masyarakat  setempat,  khususnya  di  pedesaan  sebagai  bentuk pengetahuan  tradisional  akan  memperkaya  diskursus  ilmiah  tentang  bagaimana  bentuk-bentuk pengetahuan  tersebut  dapat  dipergunakan  dalam  pengembangan  komunitas  masyarakat  (Arnold, 2017).
Indigenous  Knowledge biasanya  tidak  tertulis  dan  tergantung  pada  transmisi  lisan  dan wadah  memori  di  dalam  masyarakat.  Pada  dasarnya Indigenous  Knowledge relevan  dengan pemikiran,  sistem  sosial,  bahasa,  kepercayaan,  dan  tradisi.  Pengembangan  dalam  bidang  seni, musik, bahasa, pertanian, kedokteran, kerajinan tangan, teater dan manajemen sumber daya alam dengan  memperhatikan  aspek  pengetahuan  di  dalamnya  menjadi  perhatian  tersendiri.  Hal  ini
penting  untuk  bagaimana  memperlakukan  pengetahuan  tersebut  agar  dapat  dijaga  dan dilestarikan. Maka menjadi keharusan bahwa Indigenous Knowledge selayaknya didokumentasikan  dan  dikomunikasikan  untuk  memperoleh  manfaat  yang  diberikan  dan  dapat berkontribusi terhadap solusi permasalahan yang dihadapi manusia (Rÿser, 2012)
Komunitas masyarakat perlu berpartisipasi penuh dalam pertukaran global dan penyebaran informasi  untuk  berkembang  secara  sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Dokumentasi  pengetahuan di pedesaan  untuk  tujuan  komunikasi  dan  pembelajaran  edukatif  dalam  bentuk  cetak,  audiovisual dan  elektronik  layak  dipertimbangkan.  Di  sisi  lain,  menyoroti  beragam  tantangan  yang  dihadapi oleh  lembaga  perpustakaan  maupun  kearsipan  dalam  hal  teknis  serta  strategi  pedokumentasian perlu  didukung  dan  diapresiasi  oleh  masyarakat.  Lembaga  perpustakaan  dan  kearsipan  harus mengkoordinasikan  kegiatan  mereka  dan  bekerja  sama  dengan  pemangku  kepentingan,  seperti pemerintah  dan  lembaga  pendanaan  lainnya  untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut (Okorafor, 2010).
Membingkai Indigenous  Knowledge masyarakat  pedesaan  melalui  dokumentasi  sosial budaya  sangat  mungkin  untuk  dipelajari  secara  mendalam  tentang  bagaimana  perkembangan komunitas  masyarakat  tersebut.  Di  sisi  lain,  penyebaran  pengetahuan  secara  progresif  tanpa memperhatikan  hak  komunitas  masyarakat  lokal  secara  tidak  langsung  akan  mengancam kosmologi  terkait Indigenous  Knowledge di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  penting  dalam memperhatikan  bagaimana  pendekatan  yang  tepat  dan  cara  dalam  mengidentifikasi, mendokumentasikan,  mengumpulkan,  dan  mensistematisasikan Indigenous  Knowledge agar berguna bagi kehidupan (Agrawal, 2005).
Urgensi  pentingnya  penelitian  tentang  pengetahuan  masyarakat  pedesaan  berasal  dari asumsi bahwa tradisi lisan yang masih kental di pedesaan akan lambat laun menghilang. Tingkat penghilangannya kemungkinan cepat dan akan bertambah karena tidak ada upaya strategis dalam hal pendokumentasian. Beberapa tradisi lisan tersebut kemungkinan berharga untuk tetap menjaga sejarah  desa.  Nilai  yang  dibicarakan  dalam Indigenous  Knowledge memang  cukup  spesifik.  Hal itu berguna dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah, untuk pengembangan pengetahuan, dan lain sebagainya (Joranson, 2008). Mutualisme antara Knowledge Common dan Indigenous Knowledge dapat  diartikulasikan  sebagai  hubungan  yang  dapat  memberikan  panduan  dalam  pengembangan praktik  dan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  kualitas  yang  melekat  padanya.  Hal  ini  akan memperkuat wacana dan praktik pengetahuan bersama (Nakashima, 2010).
Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  praktik  dokumentasi  dan  kearsipan  harus  dapat mengidentifikasi  dan  menganalisis  potensi  budaya  lokal  di  dalam  masyarakat  pedesaan,  baik melalui penelitian, sensus ataupun program pengabdian masyarakat. Praktik-praktik kerja tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pendampingan pengelolaan dokumen, baik itu dokumen keluarga maupun dokumen-dokumen tentang desa. Praktik ini lebih menitikberatkan pada  pengaturan  dokumen  konvensional  dan  identifikasi  kebutuhan  untuk  mentransfer keterampilan  tentang  bagaimana  pengelolaan  yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  kaidah kearsipan.  Kedua,  melalui    program  sejarah  lisan (oral  history) .  Praktik  ini  mengacu  pada wawancara  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin  desa  yang  berpengaruh  besar  terhadap perkembangan desa. Ketiga, melalui dokumentasi kegiatan budaya lokal pedesaan. Praktik-praktik tersebut  akan  menjadi  rangkaian  yang  berkesinambungan  dalam  rangka  pemetaan  potensi  desa (Susanti, Bramantya, & Ridhollah, 2019)
Pemetaan dan Dokumentasi Tokoh Masyarakat Desa Melalui Metode Oral History
Gambar 1. Salah satu daerah bekas distrik Comal desa Karangbrai
Sumber: Husken et al. (1996)
Desa  Karangbrai  mempunyai  batas  wilayah  sebelah  utara  dengan  desa  Jraganan,  sebelah selatan  berbatasan  dengan  desa  Payung,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  desa  Tegal  Sari,  dan sebelah  timur  berbatasan  dengan  desa  Kebandaran.  Desa  Karangbrai  memiliki  luas  wilayah sebesar  324.  283  Ha  dan  terdiri  dari  5  dusun,  yaitu  dusun  Karyomukti,  Langensari,  Pamutihan, Kramat,  dan  Bagolan.  Masing-masing  dusun  memiliki  karakter  kehidupan  masyarakat  yang berbeda.  Masyarakat  Jawa  dalam  perspektif  struktur  sosial  dapat  dibagi  menjadi  tiga  sub-kultur yaitu  Abangan,  Santri,  dan  Priyayi.  Dalam  kehidupan  masyarakat  pedesaan  Jawa,  karakteristik kelompok  Abangan  mengarah  pada  aspek  animistik.  Sedangkan  kelompok  Santri  menekankan pada  aspek  keislaman.  Kelompok  priyayi  lebih  menekankan  pada  aspek  Hindu.  Masing-masing menampilkan citra budaya dan keagamaan yang berbeda-beda (Geertz, 1981).
Kehidupan  masyarakat  desa  Karangbrai  lebih  bercirikan  priyayi-santri.  Dusun  Pamutihan dan  Langensari  merupakan  dusun  santri.  Dusun  Bagolan  dan  Karyomukti  yang  jauh  dari  pusat pemerintahan  desa  mempunyai  karakteristik  dusun  abangan.  Abangan  dan  santri  tidak  selalu bersifat  antagonistis  tetapi  merupakan  refleksi  dari  gejala  kultural  dan  pemahaman  agama (Kuntowijoyo, 1993). Proses transformasi dari wong cilik bisa menjadi priyayi, dari priyayi bisa menjadi  santri,  dan  bahkan  dari  abangan  bisa  menjadi  santri.  Faktor-faktor  yang  mendorong terjadinya transformasi bisa saja karena modernisasi, perkembangan politik, pendidikan dan peran elite Islam di desa Karangbrai. Adapun hasil pemetaan tokoh masyarakat dan pemimpin desa yang selama  ini  berpengaruh  dalam  perkembangan  sosial  budaya  dan  ekonomi  masyarakat  desa Karangbrai sebagian besar didominasi oleh tokoh agama. Dari hasil identifikasi, terdapat 25 tokoh yang  terdiri  dari  tokoh  agama,  pemerintahan,  pertanian,  dan  pembangunan.  Arsip  yang  dimiliki secara  perorangan  maupun  lembaga  pemerintahan  desa  terdiri  dari  foto,  arsip  konvensional, catatan  tertulis,  dan  koleksi  pribadi.  Lembaga  pemerintahan  desa  mendorong  agar  tokoh masyarakat  dapat  membuka  dan  menyediakan  arsip  sesuai  dengan  kesepakatan  dan  tetap berpegang  pada  hak  kepemilikan.  Lembaga  pemerintahan  desa  pun  memiliki  peran  yang
signifikan  sebagai  tempat  penyimpanan  dan  menerima  arsip  personal  tokoh  masyarakat  yang berpengaruh terhadap perkembangan desa.
13 4 4 4 Pemetaan tokoh masyarakat desa Karangbrai Bidang agama Bidang pemerintahan Bidang pertanian Bidang pembangunan

## Gambar 2. Pemetaan Tokoh Masyarakat Desa Karangbai
Sumber: Data Observasi Penulis, 2019
Untuk  mendukung  pemetaan  arsip  tokoh  masyarakat  desa,  metode oral  history diupayakan  agar dapat memberikan pemahaman mengenai perjalanan hidup tokoh masyarakat desa.

## Tokoh pendiri yayasan Ianah Futuhiyah
Terkait  dengan  tokoh  dalam  bidang  pembangunan,  sekitar  tahun  1980-an,  Kepala  Desa Karangbrai  dan  tokoh  masyarakat  mendirikan  yayasan  bernama  Ianah  Futuhiyah yang berkecimpung di dunia pendidikan. Tujuan dari pendirian yayasan ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat  Karangbrai  serta  meneruskan  perjuangan  tokoh  terdahulu  dalam  pengembangan  dan pemberdayaan desa. Pendiri dari yayasan ini adalah H. Harsono, H. M. Rojab, H. Bukhori, Suhari, Ngadimin, Parmidi, dan H. Ngaelan. Sedangkan untuk pengurus yayasan saat ini dipimpin oleh H. Fahrozi, sekretaris dipegang  oleh Rosihan  Asgaph,  bendahara dari Tokoh Agama, anggota seksi masing-masing  perwakilan  dari  setiap  Mushola.  Pada  dasarnya,  gedung  yang  dibangun merupakan milik yayasan, namun tanah yayasan merupakan milik pemerintahan desa. Yayasan ini memiliki Pondok Pesantren, Masjid, dan Madrasah (H. Harsono, komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019).
Kyai Abdusyakur, pendiri pondok pesantren pernah menjadi penasehat yayasan pada tahun 1980-an. Kyai Abdusyakur bersama pendiri yayasan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun  Madrasah  Tsanawiyah  di  desa  Karangbrai.  Aspek  keagamaan  di  desa  Karangbrai tidak  memiliki  pergeseran  serta  perubahan  yang  signifikan.  Kegiatan  rutin  seperti  tahlilan, yasinan,  pengajian  rutin,  dan  kegiatan  remaja  masjid  masih  terlaksana  rutin  setiap  minggunya. Sedangkan  untuk  kearifan  lokal  seperti  sedekah  bumi,  nyadran,  dan  tradisi  lainnya  masih  tetap terpelihara  dan  terlaksana  hingga  saat  ini.  Untuk  kegiatan  kemasyarakatan  berjalan  efektif  di masing-masing  mushola  tiap  dusun,  mengingat  kegiatan-kegiatan  dari  setiap  mushola  menjadi agenda  rutin  yang  harus  dilaksanakan.  Terdapat  13  mushola  di  desa  Karangbrai.  Dari  masing- masing  mushola  tersebut,  beberapa  dibangun  atas  permintaan  warga  masyarakat  yang  sukarela untuk  mewakafkan  tanahnya.  Kelengkapan  arsip  dan  dokumen  mengenai  pembangunan  yang masih tersimpan disimpan di Kantor Desa.

## Kyai Abdusyakur: pendiri pondok Pesantren As-Sallafi
Terkait  dengan  tokoh  dalam  bidang  keagamaan,  kyai  Abdusyakur  mendirikan  pondok pesantren  bernama  As-Sallafi  di  bawah  yayasan  Ianah  Futuhiyah  pada  tahun  1982.  Dengan
adanya  sarana  pendidikan  keagamaan  ini  diharapkan  menjadi  wadah  pengembangan  pendidikan dan  karakter  untuk  pemuda  dan  masyarakat  Karangbrai.  Anak  keturunan  Abdusyakur  adalah Hamam  Haris  yang  merupakan  generasi  penerus  dari  Pondok  pesantren  yang  diwariskan  oleh orang  tuanya,  karena  Abdusyakur  meninggal  dunia  pada  tahun  2006.  Hamam  Haris  diberikan tanggung  jawab  untuk  mengajarkan  agama  dan  memimpin  pondok  pesantren.  Hamam  Haris menempuh pendidikan di IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Gambar 3. Kyai Abdusyakur

## Sumber: Dokumentasi mahasiswa KKN Universitas Diponegoro tahun 1996
Tujuan dari pondok pesantren ini adalah untuk menghidupkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  keberadaan  pondok  pesantren  diharapkan  dapat  membantu masyarakat  Karangbrai  supaya  lebih  mengenal  dan  mengetahui  pentingnya  ajaran  Islam, khususnya  pada  generasi  muda,  mengingat  generasi  muda  di  Desa  Karangbrahi  saat  ini  lebih mementingkan orientasi bekerja dibanding menuntut ajaran Islam. Pondok Pesantren yang saat ini dipimpin oleh Hamam Haris berdiri secara formal pada tahun 1984, namun sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  dilakukan.  Dari  tahun  2006  hingga  2019,  rata-rata  santri  per tahun  yang  masuk  ke  Pondok  Pesantren  Desa  Karangbrai  berjumlah  sekitar  50  orang  (Hamam Haris, komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019).
Santri dari Pondok Pesantren sebagian besar berasal dari warga Karangbrai, serta sebagian kecil  dari  luar  desa.  Pondok  pesantren  ini  sebenarnya  dikhususkan  untuk  warga  Karangbrai, mengingat masih banyak ditemui beberapa warga yang kurang mampu untuk membiayai anaknya bersekolah atau “mondok” di luar desa. Pendidikan santri di pondok secara umum mengacu pada lembaga  pendidikan  formal,  dibagi  menjadi  beberapa  kelas  sesuai  dengan  umur  dan  jenjang pendidikan (Hamam Haris, komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019).
Kegiatan-kegiatan  santri  dilakukan  di  dalam  pondok.  Kegiatan  di  luar  pondok  hanya dilakukan ketika ada undangan resmi seperti perkemahan akbar yang diorganisir oleh IPNU, dan kegiatan  tahunan  lainnya.  Pemerintah  desa  selama  ini  sangat  mendukung  adanya  pondok pesantren  di  Desa  Karangbrai.  Pondok  pesantren  dapat  memberikan  pengaruh  positif  dan moralitas masyarakat desa dapat terbentuk. Selain itu, dengan adanya Podok Pesantren juga akan mengangkat  nama  dan  citra  Desa  Karangbrai.  Desa  Karangbrai  juga  terdapat  Madrasah  Diniyah dan Madrasah Tsanawiyah. Rencananya juga akan didirikan lebaga pendidikan Madrasah Aliyah serta Pendidikan Tinggi berbasis Islam.
Hamam  Haris  mengutarakan  bahwa  melaksanakan  wasiat  orang  tua  menjadi  tanggung jawab  serta  amanah  yang  harus  dilaksanakan.  Selain  itu,  ia  bangga  dan  tergugah  untuk  terus mengawal  kepemimpinan  pondok  pesantren  ini  guna  menjaga  stabilitas  moral  dan  norma masyarakat  desa  Karangbrai.  Arsip  dan  dokumen  terkait  dengan  pondok  pesantren  yang  terdiri arsip foto dan arsip tekstual masih disimpan oleh Hamam Haris.

## Sohadi: juru kunci petilasan Syekh Jambu Karang
Desa Karangbrai dikaitkan dengan keberadaan petilasan dan makam, diantaranya petilasan Syekh  Jambu  Karang  dan  makam  Syekh  Bukojati  serta  makam dowo (panjang).  Keberadaan petilasan  dan  makam  syekh  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  proses  penyebaran  agama  Islam  di desa Karangbrai dan sekitarnya. Di sisi lain, terdapat makam dowo yang selalu dikaitkan dengan hal-hal  mistis  bersifat  negatif.  Tidak  sedikit  masyarakat  Pemalang  yang  berziarah  ke  Patilasan Syekh  Jambu  Karang  (Sohadi  dan  Jono,  komunikasi  pribadi,  19  Agustus  2019).  Revitalisasi petilasan Syekh Jambu Karang dilakukan pada masa kepala desa Casmirah dengan bantuan dana dari  Kabupaten  Pemalang.  Dokumen  mengenai  revitalisasi  petilasan  dan  hasil  tradisi  lisan keberadaan petilasan serta makam tersebut tersimpan di Kantor Desa Karangbrai.
Gambar 4. Petilasan Syekh Jambu Karang tahun 1996 dan 2012
Sumber: Dokumentasi Tim KKN Universitas Diponegoro (kiri) tahun 1996 dan Arif Rahman Bramantya (kanan) tahun 2012
Gambar 5. Petilasan Syekh Jambu Karang tahun setelah di Revitalisasi Sumber: Dokumentasi Arif Rahman Bramantya tahun 2019

## Dulbari: veteran perang
Dulbari merupakan seorang veteran perang yang pada akhirnya bekerja sebagai ulu-ulu desa Karangbrai. Dulbari bekerja sebagai ulu-ulu sejak 10 Oktober 1958 dan  telah bekerja selama 49 tahun  (Fatchuriyah,  komunikasi  pribadi,  19  Agustus  2019).  Dulbari  diangkat  sebagai  Ulu-Ulu oleh  Kepala  Desa  Oesman.  Beberapa  dokumen  dan  arsip  tentang  Dulbari  masih  disimpan  oleh keturunannya  yaitu  Fatchuriyah  (anak  Dulbari).  Fatchuriyah  saat  ini  menjabat  sebagai  kepala urusan  umum  dan  perencanaan  desa  Karangbrai  ketika  penulis  melakukan  penelitian  di  tahun 2019.
Gambar 6. Lencana Sumber: Dokumentasi Arif Rahman Bramantya tahun 2019

## Oesman: Kepala Desa periode 1950-1974
Menurut  catatan  penelitian  Kusumindarti  (1990),  kepala  desa  Rekso  Sukaryo  merupakan kepala  desa  yang  paling  dikenal  oleh  masyarakat  desa  Karangbrai.  Rekso  Sukaryo  merupakan kepala  desa  yang  paling  lama  masa  jabatannya  yakni  sekitar  40  tahun  (1908-1948).  Setelah Peristiwa  Tiga  Daerah  yang  terjadi  di  Brebes,  Tegal,  Pemalang  tahun  1949,  Rekso  Sukaryo mengundurkan  diri  karena  sudah  merasa  tua.  Rekso  Sukaryo  merupakan  kepala  desa  yang mempunyai  kewibawaan  luar  biasa  di  mata  masyarakat.  Pada  saat  agresi  militer  Belanda  tahun 1947-1948,  terjadi  pengangkatan  kepala  desa  baru  Recomba.  Rekso  Sukaryo  yang  pada  saat  itu masih  menjabat  sebagai  kepala  desa  tidak  mendukung  pemerintahan  Belanda,  maka  Ia  pun mengungsi. Sebagai gantinya, ditunjuklah Mukhayat (kepala desa Recomba) sebagai kepala desa untuk  memimpin  desa  Karangbrai.  Namun  jabatannya  hanya  sampai  pada  penyerahan pengembalian pemerintahan Republik Indonesia (Kusumindarti, 1991).
Pengganti  Kepala  desa  Rekso  Sukaryo  adalah  Oesman.  Oesman  merupakan  anak  dari Rekso Sukaryo. Menurut pandangan masyarakat pada waktu itu bahwa Oesman merupakan salah satu  pemimpin  desa  yang  dermawan.  Oesman  pernah  merelakan  hasil  dari  tanah  bengkoknya untuk  kepentingan  pembangunan  jalan  desa.  Pembakaran  dusun  Karyomukti  oleh  sekelompok orang  yang  mengatasnamakan  Darul  Islam  terjadi  ketika  pemerintahan  Kepala  Desa  Oesman. Rumah Oesman pun tidak luput dari pembakaran. Oesman meninggal sekitar tahun 1974. Saat ini nama Oesman diabadikan sebagai  nama  jalan  kecil  di desa Karangbrai (H. Harsono,  komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019)
Gambar 7. Nama Jalan Kyai Usman Sumber: Dokumentasi Arif Rahman Bramantya tahun 2019
Gambar 8. Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Oesman Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

## Harsono: Kepala Desa Periode 1974-1998
Harsono merupakan penduduk asli dari desa Bandaran yang menikah dengan penduduk asli desa Karangbrai.  Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  No:  Huk.B.II/12/62/74,  terhitung  tanggal  2 Januari  1974,  Harsono  diangkat  menjadi  Kepala  Desa  Karangbrai.  Sebelum  menjabat  sebagai kepala  desa,  ia  menjabat  carik  (sekretaris  desa)  menggantikan  Waryadi.  Harsono  diangkat menjadi carik tertanggal 22 Desember 1960, sesuai dengan surat pengangkatan No.22/1961. Pada waktu  itu,  ada  kekosongan  jabatan  kepala  desa  karena  Kepala  Desa  Oesman  meninggal  dunia. Harsono  mengikuti  pemilihan  kepala  desa  dan  terpilih  menjadi  kepala  desa  pada  tahun  1974. Seiring  dengan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  kepala  desa  pada  waktu  itu,  keluarlah  PP No.5/1975  tentang  peraturan  perubahan  masa  jabatan  dan  struktur  organisasi  di  dalam pemerintahan desa.
Gambar 9. Serah terima jabatan dari Sulam, Ymt. Kepala Desa Karangbrai kepada Harsono Sumber: Arsip personal H. Harsono
Jabatan sebagai carik dipegang oleh dua orang dengan pembagian tugas masing-masing. Carik 1 cenderung  sebagai  kaki  tangan  kepala  desa  sedangkan  Carik  2  berurusan  dengan  administratif pedesaan. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Harsono pada tanggal 27 Maret 1974. Ia bersedia melepaskan bengkoknya seluas 0,735 Ha untuk dipergunakan sebagai tambahan bengkok Carik II. Pembagian tanah bengkoknya pun dibagi rata. Seharusnya jatah bengkok hanya 4-5 Ha untuk  sawah  dan  2  Ha  untuk  tegalan.  Jika  dibagi  dua,  tiap  orang  Carik  mendapatkan  2-2,5  Ha sawah  dan  1  Ha  Tegalan.  Masa  jabatan  Harsono  pada  waktu  itu  hanya  sampai  tahun  1989  dan pemilihan  kepala  desa  periode  berikutnya  diadakan  tahun  1990.  Kekosongan  jabatan  selama setahun dipegang sementara oleh Sulam sebagai Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa (YMT Kepala  Desa)  tertanggal  27  September  1989,  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Bupati No.141/150/90/PM.
Pemilihan kepala desa pada tahun 1989 diikuti oleh 4 calon antara lain; Harsono, Ngadimin (menantu  Harsono),  Mulyadi,  Tarmidi  (Kaur  Pembangunan).  Setelah  diadakan  penyeleksian berkas,  yang  dinyatakan  lolos  hanya  dua  orang  yakni  Harsono  dan  Tarmidi.  Namun  sehari sebelum pemilihan dilaksanakan, Tarmidi  menerima surat susulan  yang berisikan bahwa dirinya tidak lolos seleksi administratif. Untuk itu, pada hari pemilihan dimulai hanya ada calon tunggal yaitu Harsono. Maka, kepemimpinan selanjutnya tetap dipegang oleh Harsono.
Terkait  dengan  kepemilikan  tanah  semasa  kepemimpinan  Harsono,  sesuai  dengan  UUPA tahun 1960, kepemilikan tanah di atas 5 Ha harus didistribusikan, sedangkan untuk tanah bengkok dibagi  untuk  pembuatan  jalan.  Menjelang  peristiwa  G30  S  tanah  bengkok  yang  awalnya  dibagi, dikembalikan  sesuai  dengan  Letter  C.  Konflik  masalah  tanah  tidak  terjadi  di  desa  Karangbrai. Warga yang keberatan atas kepemilikan tanah minta diukur kembali (Bramantya, 2018).
Di tahun 1998, terkait dengan program jalan setapak ke pertambangan pasir, Harsono juga dituduh  telah  melakukan  aksi  kepemilikan  sepihak  tanah.  Namun  setelah  ditelusuri,  yang dilakukan oleh Harsono adalah menggabungkan jalan yang semula terdapat beberapa jalan kecil, digabung  menjadi  satu  menjadi  jalan  besar,  dengan  luas  tanah  sama.  Hal  ini  dibuktikan  melalui surat  pernyataan  yang  menerangkan  bahwa  masing-masing  pemilik  tanah  tidak  terdapat
kekurangan pemilikan tanah (Bramantya, 2018). Politik desa yang terjadi di Karangbrai di tahun 1998 membuat Harsono merasa perlu untuk istirahat dari pemerintahan desa. Arsip dan dokumen milik Harsono masih tersimpan dan di kelola dengan baik oleh menantunya.

## Peran teknologi dalam diseminasi pengetahuan di era digital
Proses  diseminasi  informasi  dalam  rangka  pelestarian  pengetahuan  setidaknya  didukung modal  sosial,  dengan  memperkuat  dan  mempertahankan  tradisi  lokal  di  dalam  masyarakat  desa, serta  memberi  keterampilan  kepada  komunitas  yang  dianggap  mampu  untuk  menjaga  tradisi tersebut (Nuryaman, 2017). Upaya untuk  memasukkan sebanyak mungkin pengetahuan bersama secara terbuka melalui berbagai media, tidak terbatas pada  tanggung  jawab  akademisi, arsiparis, ataupun  pustakawan,  tetapi  semua  elemen  masyarakat  harus  berkolaborasi  dan  terlibat  di dalamnya.  Orang  awam  pun  dapat  menjadi  pencipta  pengetahuan  dengan  penuh  kesadaran  akan pentingnya  dokumentasi  (Levine,  2002).  Di  samping  itu,  pengetahuan  umum  yang  dihasilkan  di luar  akademisi  sebagai  bagian  penting  dari  diskusi  tentang  bagaimana  pengetahuan  tersebut muncul  dan  didiseminasikan  sepenuhnya  menjadi  milik  komunitas  masyarakat.  Dengan perkembangan  teknologi  informasi,  ditambah  dengan  proyek  Palapa  Ring  yang  akan  membantu akses  jaringan  di  seluruh  pelosok  wilayah  nusantara,  pengelola,  pegiat,  pemerhati  di  bidang dokumentasi  dan  kearsipan  dapat  menggunakan  sarana  YouTube,  blog, podcast,  website dan media-media  lainnya  untuk  proses  diseminasi  informasi  pedesaan.  Program-program  media seperti  ini  sering  memasukkan  beberapa  konten  menarik  yang  dikemas  dalam  audiovisual, ataupun menjadi basis data.
Contoh  inventarisasi  dokumentasi Indigenous  Knowledge dan  praktik  diseminasi  yang dilakukan  di  India  menekankan  pentingnya  komunitas  dalam  mempertahankan  kepemilikan Indigenous  Knowledge setempat.  Praktik  tersebut  melibatkan  basis  data  digital  dalam menciptakan  dan  mengelola Indigenous  Knowledge ,  proses  dokumentasi  dan  diseminasi seringkali merupakan proses simultan dan saling melengkapi (Sen, 2005). Proses secara bertahap ketika  pengetahuan  ditambahkan  ke  dalam  basis  data,  penyebaran  informasi,  serta  akses  akan melibatkan  beberapa  elemen  dalam  pengelolaannya.  Sen  pun  berpendapat  bahwa  kepemilikan Indigenous  Knowledge dan  ekspresi  budaya  tidak  didasarkan  pada  hak  individu,  tetapi  pada sistem  hak  kolektif  yang  dikelola  berdasarkan  pengelolaan  menurut  hukum  adat  yang  berlaku (Sen,  2005).  Contoh  lain  yang  dikaji  oleh  Sen  adalah  Kalpavriksh  dan  Beej  Bachao  Aandolan (Save  the  Seeds  Campaign) ,  kelompok  aksi  lingkungan.  Mereka  mendokumentasikan  praktik pertanian di sebuah desa di Uttar Pradesh. Hasil dokumentasi tersebut disimpan di desa dan juga oleh Kalpavriksh. Dalam  kajiannya, sebuah  kesepakatan dibuat bahwa distribusi  hanya  mungkin dilakukan  dengan  persetujuan  penduduk  desa  (Sen,  2005).  Dokumentasi  ini  menyediakan kerangka kerja untuk melindungi Indigenous Knowledge dari pembajakan.
Dari  beberapa  contoh  di  atas,  penyebaran  informasi  yang  mengandung Indigenous Knowledge melalui dokumentasi dengan alat bantu teknologi akan semakin mudah, namun harus tetap  memperhatikan  legalitas  dan  hak  cipta  yang  nantinya  berdampak  pada  perkembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat. Arsiparis dan pustakawan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi (Adelia, 2016). Kajian dan pengembangan sistem informasi desa memperlihatkan bahwa informasi dan pengetahuan dianggap menjadi kebutuhan pokok bagi para pencari informasi. Penyebaran informasi melalui Desa Informasi sebagai bagian dari proyek insititusi  memperlihatkan  bahwa  peran  teknologi  berdampak  signifikan  dalam  proses  diseminasi (Tjiek, 2006). Tjiek (2006) mengkaji praktik Indigenous Knowledge di Universitas Kristen Petra di  Surabaya,  Indonesia.  Desa  Informasi  merupakan  program  universitas  untuk  mengembangkan koleksi  digital  berupa  arsip  dan  dokumen  yang  dihasilkan  oleh  mahasiswa.  Program  ini menitikberatkan  pustakawan  dalam  melakukan  proses  pengumpulan  ( collecting )  hingga
membangun  jaringan  serta  menumbuhkan  kesadaran  akan  pentingnya  dokumentasi.  Praktik  ini merupakan  strategi  proaktif  untuk  menyerap  sebanyak  mungkin  sumber  daya  dari  masyarakat (Tjiek,  2006).  Dalam  praktiknya,  sistem  informasi  akan  berkaitan  dengan  metadata.  Metadata yang  memadai  adalah  kunci  dalam  penyediaan  akses  ke  dalam Indigenous  Knowledge . Pemahaman  akan  metadata  berarti  mencari  tujuan  dan  alasan  kenapa  metadata  tersebut  harus dibuat.
Pentingnya  inisiatif  individu  dalam  praktik  dokumentasi  setidaknya  menjadi  usaha pelestarian pengetahuan di pedesaan. Individu yang memiliki latar belakang dan pandangan jauh ke  depan  untuk  mengenali  urgensi  dan  kebutuhan  akan  dokumentasi  sebagai  basis  pengetahuan memerlukan dukungan  penuh  jika sebuah proyek dokumentasi akan diimplementasikan.  Inisiatif arsiparis dan pustakawan dapat menjadi percikan untuk memulai proyek dokumentasi, yang pada akhirnya  akan  memberikan  kontribusi  dalam  membangun  jaringan  pengetahuan  bersama  secara luas.  Peran  arsiparis  dan  pustakawan  dalam  mengembangkan  metadata  untuk  proyek-proyek dokumentasi tersebut juga sangat penting.

## SIMPULAN
Program  pelestarian  pengetahuan  melalui  seleksi  dan  penilaian  arsip  personal  pemimpin dan  tokoh  masyarakat  desa  setidaknya  dapat  membantu  menumbuhkan  kesadaran  akan pentingnya  arsip  demi  pengembangan  daerah  pedesaan  serta  proses  pembelajaran  edukatif  bagi generasi  berikutnya.  Ragam  aspek  mulai  dari  informasi  sosial,  budaya,  keagamaan  maupun ekonomi  yang  terdapat  di  pedesaan  bukan  hanya  dituturkan  melainkan  bagaimana  informasi- informasi lisan tersebut dapat didokumentasikan dan didiseminasikan dengan baik dalam berbagai media  sesuai  dengan  kaidah  kearsipan.  Pemetaan  arsip  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin  desa, khususnya  di  desa  Karangbrai  sebagai  salah  satu  daerah  bekas  distrik  Comal  dengan  narasi historis  yang  melingkupinya  setidaknya  menjadi  proyek  awal  untuk  mewujudkan  pelestarian pengetahuan  dalam  rangka  mengenalkan  tokoh  yang  telah  berkontribusi  untuk  mengembangkan dan  membangun  desa.  Melalui  pengamatan  langsung,  pencarian  data  tokoh  masyarakat  dan pemimpin desa, identifikasi serta pemetaan arsip, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai jenis  dan  kondisi  arsip  yang  dimiliki  di  desa  Karangbrai,  sehingga  lembaga  pemerintahan  desa dapat secara  tepat merumuskan strategi dalam pelestarian arsip dan dokumen  yang dimiliki  oleh warganya.
Pemetaan  arsip  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin  desa  Karangbrai  menggambarkan bagaimana  program  seleksi  dan  penilaian  dilakukan  serta  strategi  yang  ideal  untuk  diseminasi informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perbedaan dan  karakteristik pedesaan pun akan berpengaruh terhadap ciri khas daerah yang digambarkan dalam kepemilikan arsip. Oleh karena  itu,  pengelolaan  arsip  personal  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  yang  bersangkutan  atau pewaris  keturunan  agar  memori  lintas  generasi  tetap  terjaga  dan  lestari.  Dukungan  penuh  dari pemerintahan desa terhadap pelestarian arsip personal warganaya juga menjadi faktor pendukung dalam  menumbuhkan  gerakan  sadar  arsip.  Kaitannya  dengan  memori  daerah,  desa  wajib  untuk mengelola  arsip  yang  dimiliki,  sehingga  potensi  desa  dapat  digali  dan  informasi  yang mengandung pengetahuan dapat dilestarikan.
Gambaran  sederhana  ini  dapat  membantu  dalam  menganalisis  wacana  dan  praktik dokumentasi di  pedesaan.  Dengan  melihat  proses  pendefinisian  terminologi Indigenous Knowledge di  pedesaan  dalam  domain  kearsipan,  sedikit  banyak  belajar  bahwa  pemahaman Indigenous  Knowledge tidak  serta  merta  dapat  disamakan  dengan knowledge  common .  Namun, Indigenous Knowledge tampaknya menempatkan dirinya dalam knowledge common khususnya di daerah  pedesaan.  Keberadaan Indigenous  Knowledge di  pedesaan  perlu  dididentifikasi  dan sanggup  untuk  di  dokumentasikan,  dilestarikan,  serta  didiseminasikan.  Kegiatan-kegiatan  ini
dilakukan agar Indigenous Knowledge yang dapat dianggap sebagai pengetahuan bersama tersebut dilakukan tidak  hanya  oleh arsiparis atau pustakawan tetapi  kelompok komunitas pedesaan  yang sadar akan pentingnya informasi dan pengetahuan lokal yang tentu saja berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Komunitas ini dapat menjadi komponen penting untuk membangun pengetahuan bersama secara holistik dengan dukungan dari pemerintah desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Direktorat  Penelitian  Universitas  Gadjah  Mada  karena penelitian  ini  sebagian  besar  didanai  oleh  Hibah  Peningkatan  Kapasitas  Penelitian  Dosen  Muda dengan kontrak 3943/UN1/DITLIT/DIT-LIT/LT/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  A.  (2005).  The  Politics  of  Indigenous  Knowledge  dalam  Nakata,  M.,  &  Langton,  M. (Eds.). Australian Indigenous Knowledge and Libraries . Canberra: Australian Academic & Research Libraries for the Australian Library and Information Association. Retrieved from https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/19486/1/E-book.pdf
Adelia,  N.  (2016).  Pustakawan  dan  Pengetahuan  Tradisional:  Studi  tentang  Urgensi  dan  Peran Pustakawan  dalam  pengetahuan  Tradisional. Records  and  Library  Journal ,  2(1),  51-57.
DOI: http://dx.doi.org/10.20473/rlj.V2-I1.2016.51-57
Arnold, J. (2017). Walking in Both Worlds: Rethinking Indigenous Knowledge in The Academy.
International
Journal of Inclusive Education , 21(5), 475-494. DOI: https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1218946
Boomgard,  P.  (1996).  Selayang  Pandang  Perkembangan  Ekonomi  dan  Sosial  Daerah  Comal Periode  1750-1940  dalam  Kano,  H.,  Frans,  H.,  &  Suryo,  D.  (ed). Di  Bawah  Asap  Pabrik Gula, Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20 . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press & AKATIGA. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=347982
Bramantya, A.R. (2018). Rural Turmoil and Radicalization: Javanese Coastal Communities in the Mid-Twentieth Century,  A Case Study  about Comal District  in Southern Area . Journal of Cultural Symbiosis Research , 12, 56-74. Retrieved from: https://aichi- pu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3714&item_no= 1&attribute_id=22&file_no=1
Briet’s,
S. (1951). What is Documentation . Retrieved from
https://info.sice.indiana.edu/~roday/what%20is%20documentation.pdf
Rÿser, R. C. (2012). Encyclopedia of Sustainability . Berkshire 122 Castle Street Great Barrington,
MA 01230. Retrieved from https://www.academia.edu/download/33842549/rcr_indigenous_peoples_and_traditional_k nowledge_birkshire_vol_5_encyclopedia_of_sustainability_2012_ryser.pdf
Cook, T. (1992). Documentation Strategy. Archivaria , 34 . Retrieved from https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11849
Cordell, J., (1995) “Traditional Ecological Knowledge: Wisdom for Sustainable Development. Edited by  Nancy  M.  Williams  and  Graham  Baines,  1993.  Canberra:  Centre  for  Resource  and Environmental Studies, Australian National University”, Journal  of  Political  Ecology 2(1),  43- 47. doi: https://doi.org/10.2458/v2i1.20159
Duranti,  L.  &  Franks,  P.  C.  (2017). Encyclopedi  of  Archival  Science .  Lanham:  Rowman  & Littlefield. https://rowman.com/ISBN/9780810888104/Encyclopedia-of-Archival-Science
Fleckner,  J.  A.  (1977). Archives  &  Manuscript:  Surveys .  Chicago:  The  Society  of  American Archivist. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000049804
Geertz,  C.  (1981). Abangan,  Santri,  Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa. Jakarta:  Dunia  Pustaka Jaya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=122611
Fakultas  Sastra,  Universitas  Gadjah  Mada.  (1990). Pola  Kepemimpinan  dan  Analisis  Antar Golongan di Desa Jawa dalam Perspektif Historis. Yogyakarta, Indonesia: Effendhie, M.
Ham, F. G. (1993). Selecting and Appraising Archives and Manuscript . Chicago: The Society of American Archivist. https://www2.archivists.org/node/14884
Husken, F., Kano, H., & Suryo, D (ed). (1996). Di bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir  Jawa  Sepanjang  Abad  ke-20 .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press  & AKATIGA. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=347982
Joranson,  K.  (2008).  Indigenous  Knowledge  and  The  Knowledge  Commons. The  International Information & Library Review , 40(1), 64-72. DOI:
https://doi.org/10.1080/10572317.2008.10762763
Kuntowijoyo.  (1993). Paradigma  Islam,  Interpretasi  Untuk  Aksi .  Bandung:  Penerbit  Mizan. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=482013
Levine,  P.  (2002).  Building  the  electronic  commons. The  Good  Society ,  11(3),  3–9.  Retrieved from https://peterlevine.ws/goodsociety.pdf
Lund,  N.W.,  Buckland,  M.  (2008).  Document,  documentation,  and  the  Document  Academy: introduction. Archival Science, 8, 161-164. DOI: https://doi.org/10.1007/s10502-009-9076- 3
Millar, L. (1998). Discharging our Debt: The Evolution of the Total Archives Concept in English
Canada. Archivaria, 46, 103-146. Retrieved from
https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12677
Millar,  L.  (1999).  The  Spirit  of  Total  Archives:  Seeking  a  Sustainable  Archival
System. Archivaria , 47, 46-65. Retrieved from https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12697 Nakashima,  D.  (ed.).  (2010). Indigenous  Knowledge  in  Global  Policies  and  Practice  for Education, Science and Culture.
Paris: UNESCO. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265855
Nuryaman.  (2017).  Pentingnya  Arsiparis  Memahami  Konsep  Pengetahuan  Lokal  (Indigenous Knowledge). Prosiding  Seminar  Internasional  Kearsipan  Pengembangan  Ilmu  Karsipan dan Manajemen Arsip di Indonesia , Yogyakarta, Arsip Universitas Gadjah Mada.
Okorafor, C. N. (2010). Challenges confronting libraries in documentation and communication of indigenous knowledge  in Nigeria. The International Information  & Library Review , 42(1), 8-13. DOI: https://doi.org/10.1080/10572317.2010.10762837
Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. (1991). Proyek Penelitian  Perubahan  Sosial  di  Distrik  Comal  1900-1990,  Catatan  Lapangan  Desa Karangbrai . Yogyakarta, Indonesia: Kusumindarti, E
Sari,  I.N.  (2016).  Pemetaan  Arsip  Tokoh  Masyrakat  dalam  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat: Program Seleksi Arsip Personal di Kulon Progo. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan 2016 . Yogyakarta, Sekolah Vokasi UGM.
https://repository.ugm.ac.id/275184/1/Prosiding%20SNTT%202016%20Halaman%201015 %20-%201019.pdf
Sen,  B.  (2005).  Indigenous  Knowledge  for  Development:  Bringing  Research  and  Practice Together. The  International  Information  &  Library  Review ,  37(4),  375-382.  DOI: https://doi.org/10.1080/10572317.2005.10762695
Sulistyo-Basuki. (2004). Pengantar Dokumentasi. Bandung: Rekayasa Sains. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=363704
Susanti,  T.,  Bramantya,  A.R.,  Ridhollah,  Tsabit  A.  (2019).    Socio-Cultural  Documentation  to Preserving  Indigenous  Knowledge  Through  Community  Service  Program. 2nd Internasional  Conference  on  Culture  and  Language  in  Southeast  Asia  (ICCLAS  2018) , https://doi.org/10.2991/icclas-18.2019.46 , Atlantis Press
Suwadji,  J.  (2012). Pengantar  Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  Mitra  Wacana  Media.  2014. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=991491
Tjiek,  L.  T.  (Aditya  Nugraha).  (2006).  Desa  Informasi:  The  Role  of  Digital  Libraries  In  The Preservation and Dissemination of Indigenous Knowledge. The International Information & Library Review , 38(3), 123-131. DOI: https://doi.org/10.1080/10572317.2006.10762713