## ANALISIS KESELARASAN ANTARA PENGGUNAAN LAHAN SAAT INI DENGAN ALOKASI RUANG DAN STATUS LAHAN
(STUDI KASUS KABUPATEN BOGOR BAGIAN BARAT)
Conformity Analysis Between Existing Land Use with Allocation of Space and Land Status
(Case Study in Bogor Regency of West Section)
Laila Mardlotillah Yogaswara 1)* , Darmawan 2) , dan Asdar Iswati 2)
1) Alumni Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana IPB, Jl. Raya Darmaga, Gedung Andi
Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

## ABSTRACT
Proliferation  of  administrative  region  has  been  done  and  will  to  continue  to  happened,  such  as  the  discourse  of  the western division of the Bogor Regency. The formation of a new autonomous region requires significant preparation. Among others, the utilized of physical resource areas.  Analysis of conformity between existing land use with spatial planning and land status  is  very  relevant  to  the  expansion  plan  of  an  area.  The  information  obtained  is  the  basis  for  a  new  spatial  planning. Analysis  of  overlay  existing  land  use,  with  spatial  planning  and  land  status  in  the  western  part  of  Bogor  Regency  has  been done. The results suggest that there is inconsistency between conservation forest areas are land uses other than forest namely: mixed farming, settlements, plantations, mining, rice fields and moors with status of cultivation right and Proprietary. In the plantation area are leasehold status of the activity of farming communities. Mixed farms as resulted of the society activity was found in the whole society of the space allocation is variously.
Keywords: Conformity, land use, regional autonomy

## ABSTRAK
Pemekaran  wilayah  sudah  banyak  dilakukan  dan  tampaknya  akan  terus  terjadi,  seperti  wacana  pemekaran  Kabupaten Bogor  bagian  Barat.  Pembentukan  wilayah  otonomi  baru  memerlukan  persiapan  yang  penting.  Antara  lain  dalam  level pemanfaatan sumberdaya fisik wilayah. Analisis keselarasan antara penggunaan lahan saat ini dengan alokasi ruang dan status lahan  sangat  relevan  dengan  rencana  pemekaran  suatu  wilayah.  Informasi  yang  diperoleh  merupakan  dasar  dalam    penataan ruang  wilayah  baru.  Analisis  tumpangtindih  antara  penggunaan  lahan  saat  ini,  alokasi  ruang  yang  ada  dan  status  lahan  di wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat telah dilakukan. Hasilnya menjelaskan bahwa terdapat ketidakserasian antara Kawasan Hutan  Konservasi  karena  adanya  penggunaan  lahan  lain  selain  hutan  yaitu:  kebun  campuran,  permukiman,  perkebunan, pertambangan,  sawah  dan  tegalan  dengan  status  lahan  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Milik.  Dalam  Kawasan  Perkebunan  status Hak  Guna  Usaha  terdapat  aktivitas  masyarakat  bercocok  tanam.  Kebun  campuran  hasil  dari  aktivitas  masyarakat  yang dijumpai pada seluruh alokasi ruang dan status lahan  yang berbeda dengan luas yang beragam.
Kata kunci: Keselarasan, penggunaan lahan, otonomi daerah

## PENDAHULUAN
Identifikasi  untuk  keselarasan  antara  penggunaan lahan,  status  lahan  dan  alokasi  ruang  akan  bermanfaat memberikan  arahan  dalam  pemekaran  suatu  wilayah. Kabupaten  Bogor  bagian  Barat  merupakan  wilayah  di Kabupaten  Bogor  yang  belum  berkembang  karena  akses jalan  dan  penggunaan  lahan  yang  terbatas.    Oleh  karena itu,  data  mengenai  penggunaan  lahan  pada  saat  ini  akan sangat  bermanfaat  dalam  pengembangan  penggunaan lahan di masa datang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam  pemanfaatan  lahan  secara  optimal.    Selain  itu,  data penggunaan  lahan  tersebut  dapat  digunakan  untuk
menyusun  tata  ruang  yang  baik  mengingat  wilayah direncanakan  menjadi  wilayah  otonom  baru  (Bappeda, 2006)
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  penggunaan lahan  pada  saat  ini  dikaitkan  dengan  alokasi  ruang  dan status  lahan.    Keselarasan  ketiganya  merupakan  faktor penting untuk pengembangan wilayah. Terkait keselarasan tersebut,  pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Marisan  (2006)  diketahui  adanya  ketidaksesuaian  atau penyimpangan  pemanfaatan  ruang  dengan  rencana  pola ruang  RTRW  Kabupaten  Bogor  Tahun  2005-2025. Penyimpangan  alokasi  ruang  terbesar  terjadi  pada penggunaan  lahan  kebun  campuran  di  Kawasan  Hutan
*) Penulis Korespondensi: Telp. +628521603506;  Email. lailamardlotillah@gmail.com
Lindung dan Hutan Produksi yang berada pada kelerangan agak  curam  hingga  curam  (15-  >  45  %).  Selanjutnya menurut  Maharani  (2011)  diketahui  bahwa  masyarakat yang mengolah tanah di lahan Hak Guna Usaha dan Tanah Negara  Dikuasai,  masyarakat  memiliki  hak  garap  yang diberikan  pihak  PT.  Perkebunan  Nusantara  (PTPN)  VIII dan  pihak  Taman  Nasional  Gunung  Halimun-Salak (TNGHS). Petani yang menggarap lahan tersebut rata-rata adalah  petani  gurem.  Dengan  bertambahnya  kebutuhan masyarakat  akan  lahan  dalam  penelitian  Lambin et  al. (2003)  maka  perkembangan  penggunaan  lahan  khususnya pertanian  mengalami  ekspansi  ke  dalam    hutan,  dan seluruh  bagian  dimuka  bumi  untuk  memenuhi  kebutuhan akan  makanan.  Ekspansi  pertanian  bergerak  diantara penggunaan  lahan  lainnya  yang  diikuti  oleh  peraturan pemerintah, ekonomi dan meningkatnya populasi. Ekspansi pertanian terbesar pada abad ke 20 terjadi di Asia bagian selatan dan tenggara Asia.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1)
Mengidentifikasi  jenis-jenis  penggunaan  lahan  saat  ini  di Kabupaten  Bogor  bagian  Barat  dan  (2)  Mengevaluasi keserasian  antara  penggunaan  lahan,  alokasi  ruang  dan status lahan di wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat.

## BAHAN DAN METODE
Lokasi  penelitian  berada  pada  Wilayah  Kabupaten Bogor  bagian  Barat    yang  terdiri  dari  empat  belas Kecamatan,  yaitu:  Kecamatan  Nanggung,  Leuwiliang, Leuwisadeng, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea,
Tenjolaya,  Tenjo,  Rumpin,  Jasinga,  Parungpanjang, Sukajaya,  Cigudeg,  dan  Dramaga.    Pemilihan  kecamatan dalam penelitian  didasarkan pada   laporan  penelitian awal pengembangan wilayah Kabupaten Bogor (Bappeda, 2006). Luas  wilayah  penelitian  ialah  11,241  ha.  Secara  geografis posisi wilayah ini berada pada 6 o 19'– 6 o 47' LS dan 106 o 1'- 107 o 103' BT (Gambar 1).
Gambar 1. Lokasi penelitian

## Bahan dan Alat
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi peralatan teknis untuk survei lapang yaitu : GPS, alat  tulis,  kamera,  dan  perekam  suara.  Peralatan  lainnya ialah  perangkat  komputer  beserta  beberapa  perangkat lunak  yang  berbasis  pada  pengolahan  dokumen  teks  dan data  spasial  (GIS).  Bahan  data  sekunder  yang  digunakan antara  lain:  peta  rupabumi  digital  Kabupaten  Bogor  skala 1:25,000  (digital),    citra  ikonos  Kabupaten  Bogor  Tahun 2010 skala 1:5,000; RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2025  skala  1:50,000;  peta  status  lahan  1:50,000  Badan Pertanahan  Kabupaten  Bogor,  dan  Kabupaten  Bogor dalam Angka 2011.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  terdiri  dari  empat  tahapan  yaitu  : tahap persiapan dan pengumpulan data, tahap analisis data spasial,  tahap  pengecekan  lapangan,  dan  tahap  analisis tumpang tindih evaluasi keserasian.
Tahap persiapan , meliputi pengumpulan informasi mengenai wilayah penelitian. Informasi yang dikumpulkan berupa  data  penggunaan  lahan,  status  lahan  dan  RTRW Kabupaten  Bogor  Tahun  2005-2025,  citra  ikonos,  peta status  lahan,  dokumen  RTRW  Kabupaten  Bogor  Tahun 2005-2025 dan data BPS Kabupaten Bogor.
Tahap  analisis data  spasial terdiri  dari  konversi data  spasial  analog  ke  bentuk  digital  dan  analisis penggunaan lahan menggunakan citra ikonos Tahun 2010. Klasfikasi penggunaan lahan didasarkan pada warna, rona, ukuran, bentuk, tekstur, pola,  bayangan, situs dan asosiasi yang  tampak  pada  citra  (Lillesland  dan  Kieffer,  1990). Deliniasi  jenis  penggunaan  lahan  dilakukan  secara  visual melakukan  digitasi  pada  layar  monitor  secara  langsung. Hasil dari analisis ini menghasilkan peta penggunaan lahan yang  masih  perlu  pengecekan  lapang.  Digitalisasi dilakukan  juga  pada  peta  status  lahan  dan  peta  rencana pola ruang RTRW 2005-2025.
Pengecekan  lapang dilakukan  untuk  melakukan pengecekan  lapang  ( ground  check) terhadap  peta penggunaan  lahan  yang  diperoleh  dari  interpretasi  citra.
Titik  pengamatan  ditetapkan    berdasarkan  kelompok  jenis penggunaan lahan yang telah diidentifikasi.
Tahap  selanjutnya  ialah  metode tumpang-tindih peta digital ,  yaitu:  peta  penggunaan  lahan,  peta  status lahan  dan  peta  alokasi  ruang.  Hasil  tumpang-tindih selanjutnya  dikompilasi  dalam  tabel  (matriks)  untuk melihat berapa besar proporsi dan luas penyimpangan atau ketidakselarasan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penggunaan Lahan Kabupaten Bogor Bagian Barat Saat Ini
Penggunaan lahan di Kabupaten Bogor bagian barat diklasifikasikan  menjadi  10  jenis  penggunaan  lahan berdasarkan hasil interpretasi dari pengolahan citra ikonos Tahun 2010.  Hutan merupakan penggunaan lahan terluas, diikuti  oleh  kebun  campuran  tegalan,  sawah,  pemukiman, semak,  perkebunan,  tubuh  air,  pertambangan,  danau  dan industri.  Masing-masing  luas  penggunaan  lahan  dan sebarannya dapat disajikan pada Gambar 2.
Hutan  sebagai  penggunaan  lahan  terluas  menyebar mengelompok  di  dua  bagian  wilayah,  yaitu  bagian  paling selatan  dan  tengah  mengarah  ke  utara,  sesuai  dengan kondisi topografi  wilayah pegunungan dengan kemiringan lereng yang curam (> 45 %).  Pola yang ditunjukkan oleh hutan  membentuk  blok-blok  yang  menyatu  (kompak), dengan luas hutan  yang besar.  Bagian selatan  merupakan kawasan  TNGHS  yang  berada  di    Kabupaten  Bogor dengan luas 18,000 ha. Hutan produksi dengan luas 8,680 ha  terletak  pada  kaki  TNGHS  dan  Kecamatan  Rumpin serta Cigudeg.
Kebun  campuran  tersebar  pada  lereng  yang  miring dan  agak  curam,  menyebar  hampir  di  seluruh  bagian wilayah  penelitian  dengan  luas  yang  beragam.    Kebun campuran  di  Kecamatan  Jasinga  ditanami  tanaman  buah (manggis,  durian,  rambutan,  dan  nangka)  dan  tanaman kayu  (sengon,  jabon  dan  afrika).  Kebun  campuran  yang luas  disebabkan  karena  lokasinya  yang  cenderung berdampingan  dengan  pemukiman,  sawah  dan  tegalan. Hal ini mengindikasikan masyarakat memanfaatkan lahan- lahan  sempit  pada  kelas  lereng  yang  beragam  untuk ditanami kebun campuran.
Gambar 2.  Peta penggunaan lahan aktual 2012 Kabupaten Bogor bagian barat
Tegalan berada pada kemiringan lereng landai (8 – 15%)  dan  agak  miring  yang  letaknya  berdampingan dengan  pemukiman  dan  sawah.  Pada  wilayah  penelitian terdapat  di  bagian  tengah  dan  utara.    Sawah  berada  pada lereng yang landai dan bentuk wilayah datar yang tersebar di bagian utara dan tengah wilayah penelitian dengan pola menyebar.
Pemukiman  tersebar  pada  bagian  tengah  dan  utara wilayah  penelitian  dengan    kelas  lereng  landai  (8  –  15%) sampai  agak  miring.  Pola  permukiman  tersebar  dengan luasan  yang  sempit.  Bagian  tengah  dan  timur  wilayah penelitian  berbatasan  dengan  Kota  Bogor  sehingga perkembangan  pemukiman  di  wilayah  ini  tampak  lebih luas.
Perkebunan  terletak  di  bagian  barat,  timur,  dan selatan  wilayah penelitian,  membentuk pola yang kompak dengan  luas  yang  beragam.  Perkebunan  mendominasi wilayah dengan kelas lerang yang agak curam (15 – 25%)
dan  letaknya  bersebelahan  dengan  hutan.  Perkebunan dengan  cakupan  wilayah  yang  paling  luas  dikelola  oleh PTPN VIII Afdeling Cikasungka untuk sawit dan Afdeling Cianten untuk teh.
Semak belukar  dengan pola  yang  kompak letaknya berdampingan  dengan  perkebunan  atau  hutan.  Semak belukar berada pada kemiringan lereng agak curam sampai curam  (25  -  >40%)  dengan  bentuk  wilayah  berbukit sampai  bergunung.  Pertambangan  berada  pada  bagian utara  dan  selatan  wilayah  penelitian.  Bagian  utara merupakan  petambangan  galian  C  berupa  pasir  yang berada  pada  kelas  lereng  yang  landai  dan  bentuk  wilayah datar,  yaitu  berada  di  Kecamatan  Rumpin.  Bagian  selatan merupakan  pertambangan  emas  yang  dikelola  oleh  PT. Antam,.Tbk.,  yang  berada  pada  wilayah  berbukit  dengan kemiringan lereng yang curam (> 40%).
Industri berpusat di bagian utara wilayah penelitian yang  berbatasan  dengan  wilayah  Kabupaten  Tangerang,
lereng yang landai dan bentuk wilayah yang datar.  Lokasi industri yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang ini ditandai dengan aktivitas perekonomian yang tinggi.

## Status Lahan
Status  lahan  adalah  informasi  yang  menggambar- kan kepemilikan lahan. Status lahan  yang dimaksud disini diklasifikasikan  menjadi:  Tanah  Negara  Dikuasai,  Hak Milik,  Hak  Guna  Usaha,  dan  Hak  Adat  (Peta  status  lahan BPN,  Kabupaten  Bogor  Tahun  2005).    Keempat  status lahan  ini  dijumpai  di  wilayah  penelitian  seperti  disajikan pada Gambar 3.
Tanah  Negara  Dikuasai  (TNK)  pengertiannya adalah  tanah  yang  dikuasai  penuh  oleh  negara  yang digunakan  untuk  dua  kepentingan,  yakni  kepentingan Kementerian,  Jawatan  dan  kepentingan  Daerah  Swatantra yang  merupakan  tanah-tanah  yang  betul-betul  digunakan untuk  kepentingan  instansi  pemerintah,  baik  di  pusat maupun  daerah,  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  PP  No.8
Tahun  1953  tentang  Penguasaan  Tanah-tanah  Negara. TNK  berada  pada  bagian  tengah  dan  selatan  wilayah penelitian yang berada pada kemiringan lereng yang terjal dengan  luas  37,060  ha  (33.0%).  Pola  penyebaran  pada umumnya  menyatu  atau  kompak.  TNK  diantaranya merupakan  bagian  dari  TNGHS  yang  diperuntukkan sebagai  kawasan  hutan  konservasi  yang  berada  di  selatan wilayah penelitian (pegunungan).
Status  Hak  Milik  (HM)  merupakan  satu-satunya hak  primer  yang  mempunyai  kedudukan  paling  kuat dibandingkan  hak-hak  lainnya.  Hal  ini  dipertegas  dalam ketentuan  Pasal  20  ayat  1  UUPA  yang  berbunyi  “Hak milik  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat,  terpenuh  dan yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah”.  Status  lahan  hak milik  merupakan  status  lahan  terluas,  setelah  TNK  yaitu 32,370 ha (28.8 %) dan tersebar merata di seluruh wilayah penelitian.  HM  berada  pada  kelas  lereng  yang  landai  dan memiliki pola menyebar.
Gambar 3.  Peta status lahan Kabupaten Bogor bagian barat
Hak  Adat  (HA)  adalah  suatu  sifat  komunalistik yang  menunjuk  adanya  hak  bersama  oleh  para  anggota masyarakat  hukum  adat  atas  suatu  tanah  tertentu.  Dalam pelaksanaannya kelompok tersebut bisa merupakan hukum adat  yang  teritorial  (desa,  marga  magari,  hutan)  bisa  juga merupakan  hukum  adat  geneologik  atau  keluarga,  seperti suku.  HA  tidak  hanya  berwujud  tanah  yang  dijadikan perkampungan, sawah dan kebun saja, tetapi meliputi pula hutan-belukar,  padang  ilalang,  rawa-rawa,  sungai-sungai, bahkan  laut  di  sekitarnya  (Abna,  2007).  HA  di  wilayah penelitian  letaknya  berdampingan  dengan  hak  milik  dan memiliki pola yang serupa yaitu menyebar tidak beraturan dengan  luas  yang  beragam.  Khusus  di  Kecamatan Sukajaya terdapat objek wisata kampung adat “Urug” yang dikonservasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Hak Guna Usaha (HGU) menurut Pasal 28 Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Undang-undang Pokok  Agraria  adalah  hak  khusus  untuk  mengusahakan tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri  atas  tanah  yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU memiliki luas minimal 5
hektar  dan  maksimum  25  hektar  untuk  perseorangan.  Di wilayah  penelitian    HGU 10,890  ha  (9.7%)  yang merupakan  status  lahan  terkecil  dibandingkan  lainnya, dengan  pola  sebaran  yang  kompak,  berada  pada kemiringan  lereng  agak  curam  dengan  bentuk  wilayah berbukit.  Status  Hak  Guna  Usaha  sebagian  besar didominasi  oleh  penggunaan  lahan  perkebunan  komoditas kelapa  sawit  yang  dikelola  oleh  PTPN  VIII  Afdeling Cikasungka dan teh yang dikelola oleh Afdeling Cianten.

## Alokasi Ruang di Wilayah Kabupaten Bogor Bagian Barat
Berdasarkan RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2025  wilayah  Kabupaten  Bogor  bagian  barat  terdiri  atas kawasan  lindung  dan  kawasan  budidaya  dengan  luas masing-masing 16,890 ha (15.0%) dan 92,580 ha (82.4%). Sebaran  spasial  alokasi  ruang  wilayah  penelitian  dapat disajikan pada Gambar 4.
Alokasi  ruang  pada  Kawasan  Lindung  terdiri  atas kawasan  hutan  lindung  (KHL)  dan  kawasan  hutan
konservasi  (KHK).  Luas  kawasan  hutan  konservasi TNGHS  yang  berada  pada  wilayah  penelitian  seluas 18,000  ha  dari  113,357  ha  total  luas  TNGHS  berdasarkan
SK  Menteri  Kehutanan  No.  175/Kpts-II/2003,  sementara berdasarkan  pola  ruang  yang  diperuntukan  sebagai Kawasan Lindung  seluas 16,890 ha.
Gambar 4. Liputan alokasi ruang di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat menurut RTRW Kabupaten Bogor tahun 2005-2025
Kawasan  budidaya  terdiri  atas  kawasan  hutan produksi,  pertanian  lahan  basah,  pertanian  tanaman tahunan, pertanian lahan kering, pengembangan perkotaan, perkebunan,  pemukiman  pedesaan,  pertambangan  dan peruntukan  industri.  Penggunaan  lahan  yang  merupakan Kawasan  Budidaya  memiliki  luas  85,730  ha,  lebih  sempit 6,850  ha  dibandingkan  peruntukannya  yang  dialokasikan dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.

## Hubungan Penggunaan Lahan, Alokasi Ruang dan Status Lahan Kabupaten Bogor Bagian Barat
Matriks  hubungan  antar  penggunaan  lahan,  status lahan dan alokasi ruang di Kabupaten Bogor bagian Barat disajikan  pada  Tabel  1,  2  dan  3.  Alokasi  ruang  untuk
Kawasan  Hutan  Lindung  dalam  wilayah  penelitian  adalah kawasan hutan konservasi. Idealnya dalam kawasan hutan konservasi hanya penggunaan lahan  yang  memiliki  fungsi konservasi.  Namun  demikian  kondisi  di  lapangan menunjukkan  adanya  penggunaan  lahan  lain  yang  tidak sesuai dengan fungsinya. Penggunaan lahan yang dominan adalah  hutan  sesuai  dengan  peruntukannya  sebagaimana diatur dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bogor Tahun  2005-2025.  Kawasan  hutan  konservasi  masih terdapat  penggunaan  lahan  lain  yang  tidak  berfungsi konservasi  yaitu:  kebun  campuran,  tegalan,  sawah, perkebunan dan permukiman. Dari penggunaan lahan yang tidak  berfungsi  konservasi  tersebut  yang  proporsinya paling besar adalah kebun campuran.
Tabel 1. Luas penggunaan lahan pada alokasi ruang kawasan lindung dan status lahan di wilayah penelitian
No Alokasi Ruang Penggunaan Lahan Status Lahan Luas Hektar Proporsi (%) 1 Kawasan Hutan Konservasi Hutan HA, HGU & TNK 14,440 85.49 Kebun Campuran HA, HGU &TNK 650 3.85 Semak Belukar HA, HGU & TNK 630 3.73 Tegalan HA, HGU, HM & TNK 570 3.37 Sawah HA, HGU, HM & TNK 380 2.25 Perkebunan HGU & TNK 140 0.83 Permukiman HA & TNK 80 0.47 TOTAL 16,890 100.00
Berdasarkan  keadaan  lapang  dan  analisis  data poligon-poligon  dengan  luasan  yang  kecil, keberadaan kebun  campuran  di  kawasan  hutan  konservasi  merupakan fakta  aktual  di  lapangan.  Hal  ini  terutama  terkait  dengan adanya petani tradisional yang sudah tinggal di wilayah ini sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi oleh pemerintah daerah ( enclave dalam kawasan).
Alokasi  ruang  kawasan  budidaya  yang  terdapat dalam wilayah penelitian yaitu : Kawasan Hutan Produksi, Pertanian  Lahan  Basah,  Pertanian  Tanaman  Tahunan,
Pertanian Lahan Kering, Permukiman Perkotaan,
Perkebunan,  Permukiman  Pedesaan,  Pertambangan  dan Peruntukan Industri (Tabel 2).
Penggunaan  lahan  kebun  campuran  luasnya dominan  hampir  di  seluruh  kawasan  dengan  status  lahan Hak  Guna  Usaha,  Hak  Adat  dan  Hak  Milik.  Hasil wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  di  Kecamatan Sukajaya,  masyarakat  memanfaatkan  lahan  bekas  HGU yang  dikuasai  oleh  pemerintah  sebagai  sebagai  kebun campuran. Konflik yang pernah terjadi terkait pemanfaatan HGU terlantar berada di Kecamatan Nanggung.
Perkebunan  Karet  PT.  Hevea  menelantarkan  perkebunan karet  selama  20  tahun  (1993-2013)  yang  akhirnya dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Perusahaan  mengalami kerugian  dengan  pengurangan  luas  lahan  dari  1,200  ha menjadi  310  ha.  Selain  itu  usaha  masyarakat  untuk meminta  tanah  untuk  digarap,  dipatahkan  dengan dikeluarkannya  surat  perpanjangan  HGU  oleh  Bupati  dan Distanhut Kabupaten Bogor pada Tahun 2011.
Tabel 2. Luas penggunaan lahan pada setiap alokasi ruang di kawasan budidaya dan status lahan di wilayah penelitian
NO Penggunaan Lahan KC TG SW HT PM PB SB PT IN TA STATUS LAHAN Alokasi Ruang Luas dan Proporsi (Hektar & Persen) 1 KHP 5,060 (5.47) 3,050 (3.29) 1,490 (1.56) 8,530 (9.21) 650 (0.70) 600 (0.65) 1,440 (1.56) 10 (0.01) - - HA, HGU, HM & TNK 2 KPLB 3,870 (4.18) - 5,200 (5.62) 180 (0.19) 2,590 (2.80) 410 (0.44) 580 (0.63) 170 (0.18) - - HA, HGU, HM & TNK 3 KPTT 4,040 (4.36) 2,730 (2.95) 1,610 (1.74) 770 (0.83) 1,050 (1.13) 2,200 (2.38) 1,110 (1.20) 230 (0.25) 20 (0.02) 30 (0.03) HA, HGU, HM & TNK 4 KPLK 5,040 (5.44) 2,660 (2.87) 2,040 (2.20) 800 (0.86) 1,110 (1.20) 970 (1.05) 980 (1.06) 10 (0.01) - 60 (0.06) HA, HGU, HM & TNK 5 KPP 2,540 (2.74) 2,280 (2.46) 2,390 (2.58) 70 (0.08) 2,050 (2.21) 660 (0.61) 220 (0.24) 50 (0.05) 40 (0.04) - HA, HGU, HM & TNK 6 KPB 2,030 (2.19) 1,170 (1.26) 690 (0.75) 460 (0.50) 820 (0.89) 1,440 (1.56) 290 (0.31) - - - HA, HGU, HM & TNK 7 KPD 940 (1.02) 1,230 (1.33) 920 (0.99) - 990 (1.07) 220 (0.24) 90 (0.10) 100 (0.11) - 50 (0.05) HA, HGU, HM & TNK 8 KPT 180 (0.19) 310 (0.33) 150 (0.16) 800 (0.86) 310 (0.14) - - 130 (0.14) - - HA, HGU, HM & TNK 9 KPI 80 (0.09) 180 (0.19) 100 (0.11) - 160 (0.17) - - - - - HA &HM Keterangan : Alokasi Ruang KPI : Kawasan Peruntukan Industri PT : Pertambangan KHP : Kawasan Hutan Produksi Penggunaan Lahan IN : Industri KPLB : Kawasan Pertanian Lahan Basah KC : Kebun Campuran TA : Tubuh Air KPTT : Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan TG : Tegalan Status Lahan KPLK : Kawasan Pertanian Lahan Kering SW : Sawah TNK : Tanah Negara Dikuasai KPP : Kawasan Permukiman Perkotaan HT : Hutan KPB : Kawasan Perkebunan PM : Permukiman HM : Hak Milik KPD : Kawasan Permukiman Pedesaan PB : Perkebunan HA : Hak Adat KPT : Kawasan Pertambangan SB : Semak Belukar HGU : Hak Guna Usaha
Tabel 3. Hubungan status lahan dengan penggunaan lahan Kabupaten Bogor bagian barat
NO Penggunaan Lahan KC TG SW HT PM PB SB PT IN Luas Status Lahan Luas dan Proporsi (Hektar & Persen) Hektar Persen 1 TNK 5,690 (15.35) 4,050 (10.93) 2,150 (5.80) 22,000 (59.36) 800 (2.16) 200 (0.54) 2,130 (5.75) 40 (0.11) - 37,060 100.00 2 HM 690 (2.13) 11,850 (36.61) 11,240 (34.72) 70 (0.22) 7,370 (22.77) 320 (0.99) 660 (2.04) 110 (0.34) 60 (0.19) 32,370 100.00 3 HA 15,300 (48.82) 4,160 (13.27) 1,870 (5.97) 3,880 (12.38) 1,320 (4.21) 2,500 (7.98) 2,030 (6.48) 270 (0.86) 10 (0.03) 31,340 100.00 4 HGU 3,100 (28.47) 1,570 (14.42) 1,570 (14.42) 730 (6.70) 510 (4.68) 3,600 (33.06) 750 (6.89) 90 (0.83) 10 (0.09) 10,890 100.00 Keterangan : Penggunaan Lahan Status Lahan KC : Kebun Campuran PB : Perkebunan TNK : Tanah Negara Dikuasai TG : Tegalan SB : Semak Belukar HM : Hak Milik SW : Sawah PT : Pertambangan HA : Hak Adat HT : Hutan IN : Industri HGU : Hak Guna Usaha PM : Permukiman TA : Tubuh Air
Masing-masing  status  lahan  memiliki  luas  dan proporsi  yang  berbeda  di  masing-masing  penggunaan lahan (Tabel 3) dan persebarannya disajikan pada Gambar 5. Pada status TNK didominasi oleh  hutan,  yang  memang sesuai  dengan  peruntukannya.  Penggunaan  lahan  lain dengan  luas  yang  sempit  yaitu  kebun  campuran,  tegalan, sawah,  permukiman,  perkebunan  dan  pertambangan.  Hal
ini  disebabkan  antara  lain  pada  tanah  yang  dikuasai  oleh PTPN  VIII  dan  TNGHS  terdapat  masyarakat  yang memiliki hak garap di dalam kawasannya.
Hak  Milik  didominasi  penggunaan  lahan  tegalan, dilanjutkan  dengan  sawah,  pemukiman,  kebun  campuran, semak  belukar,  perkebunan,  pertambangan,  hutan  dan industri.    Hutan  merupakan  bagian  dari  ketidakselarasan
karena  berada  dalam  Hak  Milik  yang  idealnya dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  kegiatan  yang bernilai  ekonomis  tinggi.    Keberadaan    hutan  dalam  HM terjadi karena perbedaan skala peta dalam pengolahan data spasial,  sehingga  menimbulkan  poligon-poligon  kecil ( sliver )  hasil  tumpangtindih.  HA  pada  umumnya penggunaan lahan sesuai, yaitu : kebun campuran , diikuti dengan tegalan, hutan, perkebunan, semak belukar, sawah, pemukiman,  pertambangan  dan  industri.  Ketidakselarasan terjadi  ketika  industri  berada  dalam  HA,  idealnya  industri dikembangkan  pada  lahan  dengan  status  yang  kuat  secara badan hukum seperti HM.
Hak Guna Usaha (HGU) dengan penggunaan lahan terluas  adalah  perkebunan,  selaras  dengan  peruntukannya. Penggunaan  lahan  lain  yang  tidak  selaras  yaitu  kebun campuran,  tegalan,  hutan,  semak  belukar,  sawah, pemukiman,  pertambangan  dan  industri.    Penggunaan lahan  tersebut  tidak  selaras  karena  merupakan  bentuk aktivitas  masyarakat  sekitar  yang  tidak  seharusnya dilakukan  pada  lahan  HGU,  secara  resmi  masyarakat diberikan  hak  garap  oleh  pihak  perusahaan.    Secara  tidak resmi  masyarakat  memanfaatkan  lahan  yang  ditelantarkan oleh pihak perusahaan.
Gambar 5. Inkonsistensi penggunaan lahan dengan status lahan

## SIMPULAN
1. Penggunaan lahan saat ini di wilayah Kabupaten Bogor bagian  Barat  terdiri  dari  10  jenis  penggunaan  lahan berdasarkan  hasil  interpretasi  citra  ikonos  Tahun  2010 dan hasil verifikasi lapang, diurutkan dari yang terluas sampai  tersempit  yaitu:  hutan,  kebun  campuran tegalan, sawah, pemukiman, semak, perkebunan, tanah kosong, sungai, pertambangan, danau dan industri.
2. Secara  garis  besar  penggunaan  lahan  saat  ini  sudah selaras dengan alokasi ruang dan status lahan.  Namun demikinan  terdapat  beberapa  ketidakselarasan  yaitu penggunaan  lahan  selain  hutan  yang  dialokasikan  di kawasan hutan konservasi dengan status Tanah Negara Dikuasai  dan  adanya  aktivitas  masyarakat  di  dalam kawasan  perkebunan.    Kebun  campuran  merupakan penggunaan  yang  dijumpai  di  seluruh  alokasi  ruang dan  status  lahan  yang  berbeda  dengan  luas  yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abna,  B.  2007.  Pengelolaan  tanah  negara  dan  tanah ulayat [Laporan]. Badan
Perencanaan
Pembangunan  Nasional,  Kementrian  Negara Perencanaan Pembangunan.
[Bappeda]  Badan  Perencanaan  Daerah  Kabupaten  Bogor. 2006. Laporan  Penelitian  Awal  Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor . Bogor.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bogor.  2010. Kabupaten Bogor Dalam Angka 2010 . Bogor.
Lambin,  E.,  H.J.  Geist,  and  E.  Lepers.  2003. Dynamic  Of Land-Use  and  Land-Cover  Change  In  Tropical Region .    Annu  Rev  Environ  Resource  28:2005-41. Doi: 10.1146/annurev.energy.280503.105459.
Lillesand,  T.M.  dan  R.W.  Kiefer.  1990. Penginderaan Jauh  dan  Interpretasi  Citra. Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta.
Maharani, S. 2011. Struktur agraria masyarakat desa hutan dan  implikasinya  terhadap  pola  pemanfaatan sumberdaya  agraria  (studi  kasus:  masyarakat Kampung  Pel  Cianten,  Desa  Purasari,  Kecamatan Leuwiliang,  Provinsi  Jawa  Barat)  [Tesis].  IPB. Bogor.
Marisan,  M.  2006.  Analisis  penyimpangan  tata  ruang dilihat  dari  aspek  fisik  wilayah:  kasus  Kabupaten dan Kota Bogor [Tesis]. IPB. Bogor.
[Perda]  Peraturan  Daerah  Nomor  19.  2008. Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Bogor . Bogor.
Presiden Republik Indonesia. 1953. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara .
--------------------------------------.  1960. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
--------------------------------------.  2007. Undang-undang Negara  Republik  Indonesia  Nomor  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang.