INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 812-824 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan
Leonarta Imanuel 1 ✉ , Redyanto Sidi 2
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Email: leonarta.imanuel9@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian  Ringan.  Analisi  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  Analisis  kualitatif.  Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara  memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti.  Metode  diartikan  sebagai  logic  dari  penelitian  ilmiah,  studi  prosedur  dan  teknik  penelitian. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan peremasalahan , atau untuk memecahkn suatu kebenaran dari fakta- fakta yang ada. Dalam suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum yang adil terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak  hukum  di  dalam  setiap  kegiatannya  harus  tunduk  pada  aturan  yang  berlaku.  Konsepsi  ini memberikan pemahaman bahwa dalam hukum tersebut Muhammad Yamin mendefinisikan “negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang- orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas the laws and not menshall goverri “paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat ngnegaranya tunduk pada aturan hukum dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik- baiknya oleh hukum” .
Kata Kunci: Diversi, Anak, Tindak Pidana, Pencurian Ringan

## Abstract
This research aims to analyze the application of diversion to children committing crimes of light theft. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Research methods are needed to know how to obtain data and information from an object being studied. Method is defined as the logic of scientific research, study procedures and research techniques. Research is a series of scientific activities and therefore uses scientific methods to explore and solve problems, or to determine the truth from existing  facts.  In  a  state  the  law  (rechtstaat)  will  create  and  enforce  fair  laws  towards  society  in accordance with applicable regulations. The state as the creator and enforcer of law in all its activities must comply with applicable regulations. This conception provides an understanding that in this law, Muhammad Yamin defines "a legal state as a state that runs a government not according to the will of the  people  who  hold  power,  but  according  to  written  rules  made  by  legally  formed  people's representative bodies, in accordance with the principles of the laws and not menshall government "The understanding of the rule of law comes from the doctrine of the rule of law, it provides an understanding of the rule of law as a state in which the organs of the state are subject to the rule of law and the freedom of the people within it is guaranteed as best as possible by law".
Keywords: Diversion, Children, Criminal Offences, Petty Theft

## PENDAHULUAN
Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak di dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak merupakan segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi sesuai peraturan perundang- undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai anak , sesuai pada pasal 1 angka 3 yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah semi kepentingannya (Hendrayana et al., 2022).
Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari  diri  anak  itu  sendiri  sampai  pengaruh  lingkungan,  seperti  teman,  tempat  bermain, pergaulan dan sebagainya (Hendrayana et al., 2022). Pada sistem peradilan formal, ketika anak  tersebut  melakukan  tindak  pidana,  anak  diberi  status  narapidana  justru  memberi konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman dalam sistem peradilan pidana formil kepada anak dengan memasukkan anak ke dalam penjara justru tidak membuat efek jera dan menjadi pribadi yang lebih baik (Mahendra & Harefa,
2020).  Penjara  ternyata  membuat  anak  semakin  profesional  dalam  melakukan  tindak kejahatan (E. Y. Sinaga, 2016).
Dengan demikian muncullah pemikiran untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak (Ariani et al., 2019). Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Sepud, 2020). Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum.
Secara  hukum  Negara  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  kepada  anak melalui berbagai Peraturan Perundang- undangan di antaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak,  Undang-undang  Nomor  39  Tentang  Hak  Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara psikologis, tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menghindarkan anak dari penelantaran, penganiayaan, kekerasan dan perilaku yang tidak baik terhadap anak (Balla, 2022).
Dengan  begitu  dibutuhkan  hukum  yang  mengatur  sebagai  sarana  tercapainya kepastian hukum dan kessejahteraan untuk menjammin tindakan yang diambil terhadap anak Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah babak  baru  bagi  sistem  peradilan  pidana  anak  dan  lebih  memperhatikan  hak-hak  dan kepentingan  anak  serta  memberikan  perlindungan  yang  tidak  terdapat  pada  Undang- undang  sebelumnya.  Semua  proses  penyelesaian  perkara  anak  diatur  didalam  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012.
Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan Restorative Juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversi (S.  M.  Sinaga  &  Lubis,  2010).  Restorative  justice  merupakan  proses  penyelesaian  yang dilakukan  di  luar  sistem  peradilan  pidana  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (A. Prasetyo, 2020).
Dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  diversi  diberi  pengertian,  yaitu: “Penyelesaian terhadap perkara pidana anak yang sebelumnya didalam proses peradilan pidana ke luar dari proses peradilan pidana dengan cara mencari jalan keluar yang dirasa tepat secara damai antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban yang difasilitasi oleh
keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, kepolisian, jaksa atau hakim, dengan  tercapainya  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  akan  menghindarkan  dari permusahan dan dendam karena tidak merasa puas” (Ardianto, 2013).
Diversi  dapat  dilakukan  apabila  anak  melakukan  tindak  pidana  yang  ancamannya dibawah  7  tahun  dan  bukan  sebuah  pengulangan  tindak  pidana  Anak  yang  melakukan tindak  pidana  yang  ancamannya  diatas  7  tahun  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  proses diversi,  karena  tindak  pidana  yang  ancamannya  diatas  7  tahun  tergolong  tindak  pidana berat (Ghoni & Pujiyono, 2020). Diversi wajib diupayakan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun (Pribadi, 2018). Diversi dilakukan melalui cara musyawarah dengan melibatkan korban dan keluarganya dengan tersangka pelaku tindak pidana dan lebih menekankan pada keputusan damai demi tercapainya keadilan restoratif, diversi harus disetujui oleh korban dan atau keluargnya (Saputra & Miswarik, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  diperlukan  untuk  mengetahui  cara    memperoleh  data  dan keterangan dari  suatu objek yang diteliti. Metode  diartikan sebagai  logic dari  penelitian ilmiah,  studi  prosedur  dan  teknik  penelitian  (T.  Prasetyo,  2015).  Penelitian  merupakan rangkaian  kegiatan  ilmiah  dan  karena  itu  menggunakan  metode-metode  ilmiah  untuk menggali dan memecahkan peremasalahan , atau untuk memecahkn suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Hambali, 2019).
Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu :

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitin yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  di  dalam  tesis  ini.  Dengan  melakukan pendekatan  atas  permasalahan  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  diversi  pada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan ringan (Hidayat et al., 2021).
Penelitian  ini  bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu  penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistemmatis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  ini  dan  juga  secara  yuridis  empiris  yaitu
penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  suatu  cara  untuk  megumpulkan  data-data  untuk penelitian  dalam  penelitian  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  tesis  ini  berupa. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari  data  Sekunder  yaitu  data  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmibuku-buku, kamus-kamus hukum,, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Kadir et al., 2020).
Peneliti  memperoleh  sumber  data  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara, yaitu terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
a) Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Peraturan Dasar.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  yang bersumber dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahum 1945, Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Bahan  hukum  sekunder  yaitu,  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  bahan hukum  primer  seperti  buku-buku,hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  dan Rancangan Undang-Undang (Lubis & Siregar, 2020).
Bahan  hukum  tersier  yaitu  semua  publikasi  tentang  hukum  dan  bahan  yang memberikan petunjuk maupun  penjelasan terhadap  bahan hukum primer  dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet

## Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan dalam penulisan penelitian  ini  hingga  ketahap  analisis  data  dan  laporan  penelitian  dalam  tahap pengumpulan data, buku – buku atau refrensi, serta peraturan  undang  - undang  yang berlaku, dan rincian kegiatan pada setiap tahap yaitu pengambilan data yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini (Surbakti & Zulyadi, 2019).

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Analisis  kualitatif  (Suryani, 2021).  Analisis  kualitatif  yaitu  membahas  hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya  dan  kebijakan  tertentu,  seperti  pemilihan  asas-asas,  teori-teori,  norma-norma, doktri  dan  pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan diperpustakaan yang ada dilingkungan  Universitas  Pembangunan  Panca  Budi  Medan,  baik  terhadap  hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau yang sedang melakukan penelitian  khususnya di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, diketahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan  penelitian  oleh  peneliti  sebelumnya  (ABDILLAH,  2017).  Dengan  demikian penelitian ini adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada peneliti  pendahulu  yang  pernah  melakukan  penelitian,  namun  secara  substansi  pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian penulis ini.

## Kerangka Teori dan Konsep
1. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, dalam mengenai  suatu  kasus  atau  permasalahan  yang  menjadi  bahan  perbandingan  atau pegangan teoritis dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara- cara  dalam    mengorganisasikan  dan  mengimplementasikan  hasil-hasil  penelitian  dan dihubungkan dengan hasil-hasil terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori berupa Negara hukum dan Teori Penegakan Hukum.
Tujuan  teori  sangat  jelas,  yaitu  secara  generalis  mempersoalkan  pegetahuan  dan menjelaskan  hubungan  antar  suatu  gejala  sosial  dan  arti  dari  observasi  yang  dilakukan. Suatu teori selain berfungsi untuk menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-fakta (Setiawan, 2018). Selain teori mempunyai tujuan, tentu teori juga memiliki beberapa fungsi antara lain yaiu :
a. Teori menyediakan pola-pola bagi interprestasi data
b. Teori mengkaitkan antara satu studi dengan studi lainnya
c. Teori memberikan kerangka di mana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan- temuan, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain.
Seorang ahli hukum yaitu Van Apel Doorn memberikan beberapa cakupan dari teori hukum sebagai berikut, yaitu :
a. Tentang pengertian-pengertian hukum
b. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang dan yurisprudensi
c. Tentang hubungan hukum dengan logika
Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Dan fungsi  teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti  sebagai  human  instrument  sehingga  peneliti  memiliki  skill  untuk  menggali  data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan kontruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa (Rizqian, 2021). Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari  teori  untuk  menjelaskan  data  penelitian  yang  diperoleh  dan  teori  dapat memberikan  sarana  kepada  kita  untuk  merangkum  serta  memahami  masalah  yang  kita bicarakan secara lebih baik. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu :

## a. Negara Hukum
Dalam suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum yang  adil  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Negara  sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku.  Konsepsi  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  dalam  hukum  tersebMuhammad Yamin  mendefinisikan  “  negara  hukum  sebagai  suatu  negara  yang  menjalankan pemerintahan  yang  tidak  menurut  kemauan  orang-orang  yang  memegang  kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah,sesuai dengan asas the laws and not menshall goverri”.
Sudargo  Gautama  dan  Soediman  Kartohadiprodjo  menyatakan  mengenai  negara hukum bahwa “paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat ngnegaranya tunduk pada  aturan  hukum  dan  kemerdekaan  orang-orang  didalamnya  dijamin  sebaik-baiknya oleh hukum”.
Negara  hukum  adalah  Negara  yang  diidealkan  mampu  menepis  ambisi-ambisius personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (volk) atau
warga  masyarakat  dalam  menjalankan  kebijakan  pemerintahan  Negara.  Negara  hukum dijalankan  oleh  pemerintahan  yang  berdasarkan  Negara  prinsip-prinsip  hukum  dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Negara  hukum  bersandar  pada  hukum  dasar  (constitution),  konstitusi  atau  hukum dasar  (grondrecht)  dan  implemenasi  pemerintahannya  dijalankan  berdasarkan  prinsip- prinsip hukum (funthamentale recht) atau (principle of law), equality before the law, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanright), Negara hukum juga merupakan Negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (public service), tanpa membedakan-bedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya. Sama dihadapan  hukum  Negara  (hukum  positif).  Pemerintahan  dijalankan  bukan  berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (right and liability).
Hukum memiliki suatu tujuan yang mengarah kepada sesuatu yang akan dicapai, oleh karena itulah, tidak dapat dipugkiri kalau tujuan hukum lebih merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional. Erdasarkan pendapat  Lon L.Fuller yang mengartikan “ hukum merupakan suatu tode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial. Aturan-aturan hukum bersifat lebih ekspresif, adalah setiap aturan yang berisi tujuan untuk merealisasi nilai- nilai hukum yang terjadi di setiap negara” .
Berdasarkan konsep negara hukum menjamin adanya suatu keadilan kepada warga negaranya,  keadilan merupakan  syarat bagi tercapainya.  kebahagian hidup untuk warga negaranya,  dan  sebagai  dasar  keadilan  perlunya  rasa  susila  pada  setiap  manusia  agar menjadi  warga  negara  yang  baik.  Negara  hukum(rechtstaats  atau  rule  of  law).    Paham rechstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem Eropa Kontinental, sedangkan paham rule of law bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau common law sistem..

## b. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawab sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran bilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup  (Witasari  &  Arif,  2019).  sedangkan  yang  preventif  berupa  pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.
Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Melalui  penegakan hukum,  diharapkan  tujuan  hukum  dapat  tercapai  sehingga  hukum  dapat  berfungsi
sebagaimana  mestinya.  Hukum  mempertahankan  perdamaian  dan  mengusahakan terjadinya  suatu  keseimbangan  di  antara  kepentingan-kepentingan  tersebut.  Dengan demikian  hukum  dapat  mencapai  tujuan  adil  dengan  adanya  keseimbangan  antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui  peraturan  yang  memuat  kesinambungan  kepentingan-kepentingan  yang  dalam Bahasa latinnya adalah: “ius suum cuique tribuere”.
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  untuk  kepentingan  setiap  manusia.  Agar kepentingan manusia terlindungin, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat  secara  berlangsung  baik  secara  normal,  damai,  tetapi  juga  dapat  terjadi  karena adanya pelanggaran pada hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar maka harus ditegakkan, dengan melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.
Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Melalui  penegakan hukum,  diharapkan  tujuan  hukum  dapat  tercapai  sehingga  hukum  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Hukum  mempertahankan  perdamaian  dan  mengusahakan terjadinya  suatu  keseimbangan  di  antara  kepentingan-kepentingan  tersebut.  Dengan demikian  hukum  dapat  mencapai  tujuan  adil  dengan  adanya  keseimbangan  antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui  peraturan  yang  memuat  kesinambungan  kepentingan-kepentingan  yang  dalam Bahasa latinnya adalah: “ius suum cuique tribuere”.

## 2. Kerangka Konsep
Kerangka  konsep  disebut  juga  dengan  kerangka  teori  atau  suatu  tinjauan kepustakaan. Kerangka konsep  ditandai dengan munculnya keterkaitan antara fakta dan teori., bisa dalam bentuk deskriptif, gambar dan lainnya. Kerangka konsep menunjukkan alur penelitian seperti masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa. Kerangka konseptual bisa disebut juga dengan peta penelitian.
Sebelum  membahas  penelitian  ini  dahulu  haruslah  memahami  istilah-istilah  yang muncul dalam penelitian ini dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan  beberapa  konsep  dasar,  agar  secara  operasional  diperoleh  hasil  dalam penelitian tesis ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu :
a. Diversi adalah berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
b. Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut
adalah demi kepentingannya
c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana
d. Pencurian Ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan
Asumsi
Asumsi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan  pendekatan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan penelitian doktrin yang tidak hanya menemukan hukum tetapi lebih luas, dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum in concreto .
Secara  garis  besar  penelitian  ini  ditujukan  kepada  penelitian  terhadap  sinkronisasi hukum. Karena untuk penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis  atau  bahan  hukum  yang  lain  (Pradityo,  2016).    Penelitian  hukum  normatif mempunyai  tujuan  untuk  menemukan  aturan-aturan  hukum  tentang  analisis  hukum terhadap  pelayanan paliatif anak. Penelitian hukum normatif  ini  ditunjang pengumpulan data primer, dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai. Bertolak dari tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi.

## SIMPULAN
Dalam suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum yang adil  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Negara  sebagai pencipta  dan  penegak hukum di  dalam setiap kegiatannya harus tunduk  pada aturan yang  berlaku.  Konsepsi  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  dalam  hukum tersebMuhammad  Yamin  mendefinisikan  “hukum  sebagai  suatu negara  yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah,sesuai dengan asas the laws and not menshall gov erri”. Sudargo Gautama dan Soediman Kartohadiprodjo menyatakan mengenai negara hukum bahwa “paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat ngnegaranya tunduk pada aturan hukum dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum” .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, A. (2017). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di  Pengadilan  Negeri  Kebumen.  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan ….
Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Hukum,  4(1). Https://Doi.Org/10.30652/Jih.V3i1.1041
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2019).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas  Yustisia,  2(2),  100 – 112. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V2i2.28776
Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3),
215 – 220. Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88
Ghoni,  M.  R.,  &  Pujiyono,  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  Di  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331 – 342. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i3.331-342
Hambali,  A.  R.  (2019).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15 – 30.
Hendrayana, K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 18 – 35.
Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada  Tindak  Pidana  Narkotika.
Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5704
Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.
Journal Of Lex Generalis (Jlg), 1(6), 901 – 911.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V1i6.234
Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Perlindungan
Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Pkm  Maju  Uda,  1(1),  8 – 24.
Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Pkmmajuuda/Article/View/700
Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Kertha Semaya, 8(10),
1629 – 1649.
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 319. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.5.3.2016.319-330
Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51. Https://Doi.Org/10.32503/Mizan.V9i1.1054
Prasetyo,  T.  (2015).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  9(1),  1. Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14
Pribadi,  D.  (2018).  Perlindungan  Terhadap  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15 – 28. Https://Doi.Org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110
Rizqian,  I.  (2021).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Dikaji  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51.
Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Inicio Legis, 2(1). Https://Doi.Org/10.21107/Il.V2i1.11071
Sepud, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University.
Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26). Https://Doi.Org/10.30996/Dih.V0i0.1585
Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan  Dalam  Persidangan  Anak. Jurnal  Mercatoria,  3(1),  52 – 57. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595
Surbakti,  M.,  &  Zulyadi,  R.  (2019). Penerapan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Https://Doi.Org/Http://Repository.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/12498
Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media Of Law And Sharia, 2(2), 134 – 145. Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V2i2.11493
Witasari,  A.,  &  Arif,  M.  S.  (2019).  Implementasi  Diversi  Guna  Mewujudkan  Restorative Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum,  35(2),  165. Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V35i2.11052.