ISSN: 0215-157X

## Pemanfaatan Ekosistem Mangrove bagi Minimasi Dampak Bencana di Wilayah Pesisir

## The Use of Ecosytem Mangrove in Minimalize Disaster Impact in Beach Area
Emi Karminarsih*
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Kotak Pos 168 Darmaga, Bogor 16680

## Abstract
Indonesian beach region laid down in the critical area on nature disaster like tsunami. Tsunami on December 26 , 2004, has greatly destroyed beach region in several  districts in NAD and Nias. This disaster had raised responses from Indonesian people, especially on attempt to reserve the beach  area  to  decrease  the  damaged  of  tsunami.  One  effort  on  rehabilitation  the  damaged beach area were    through  planting mangrove. Mangrove forest ecosystem are a unique beach ecosystem about form of steam, canopy and root system.  Growth the best on muddy beach with influenced by the high and low tide and salty water.   This vegetations have many important as a nature reserve beach area especially to minimized the disaster of tsunami. Besides this, the area and  distribution  of  ecosystem  mangrove  has  decrease  by  continue  until  now.  Tsunami  on December 26 ,  2004  has  bring  the  nations  of  Indonesia  more  be  awared  on  the  important  to protect and conservation of mangrove forest. Government, private, and NGO, have the prioritas of savety beach area by planting mangrove.
Keywords:  mangrove ecosystem, rehabilitation beach area, tsunami, Indonesia

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  maritim  terbesar di  dunia  yang  memiliki  laut  terluas  (3,9  juta  km 2 ), pulau  terbanyak  (17.508  buah),  dan  terpanjang ke-2  di  dunia  setelah  Kanada  (81.000  km).  Namun seperti yang disampaikan Diposaptono dan Budiman (2005), kondisi ini harus diwaspadai, karena kawasan maritim  Indonesia  merupakan  daerah  yang  secara tektonik  sangat  labil,  selain  bahwa  kawasan  ini juga  terkenal  sebagai  salah  satu  pinggiran  benua yang sangat aktif di muka bumi. Selain itu, Indonesia juga  memiliki  kekayaan  gunung  berapi,  setidaknya dari  240 buah sekitar 70 diantaranya masih aktif.
Dalam  pemetaan  gempa,  wilayah  pesisir Indonesia  termasuk  rawan  terhadap  bahaya  tsunami. Ismail (1982) dan Kertapati (1991) dalam Diposaptono dan Budiman (2005), telah menetapkan sekitar  89  daerah  rawan  tsunami  yang  tersebar di  seluruh  Indonesia,  mulai  dari  barat  Pulau Sumatera,  selatan  Pulau  Jawa,  selatan  Pulau  Bali, selatan  Sumbawa,  selatan  dan  utara  Flores,  pulau- pulau  di  Maluku  Utara,  sebagian  di  selatan  Papua, dan utara Pulau Sulawesi.
______________________ *Penulis untuk korespondensi, email: emifahutan@ipb.ac.id
Disamping  itu,  banyak  diantara  wilayah  pesisir Indonesia  menghadapi  permasalahan  lingkungan yang  serius,  seperti  banjir  rob,  abrasi,  dan penyusupan  air  asin  ke  arah  daratan,  berbagai masalah  pencemaran  lingkungan  akibat  kegiatan industri  yang  tidak  mengelola  limbahnya  secara baik,  selain  juga  tenggelamnya  beberapa  pulau kecil,  sebagai  akibat  naiknya  permukaan  laut  dan dampak  berbagai  kegiatan,  antara  lain  penambangan pasir laut.
Tsunami  merupakan  salah  satu  resiko  ikutan gempa  yang  sangat  ditakuti  oleh  umat  manusia. Pengalaman  gempa  yang  disusul  dengan  tsunami pada  26  Desember  2004,  dan  telah  memakan korban  jiwa  dan  harta    benda  yang  luar  biasa menyebabkan  bangsa  Indonesia  trauma  dengan tsunami. Diposaptono dan Budiman (2005), menyatakan  bahwa  secara  harfiah,  tsunami  berasal dari  bahasa  Jepang    “tsu”  (pelabuhan)  dan  “nami” (gelombang).  Secara  umum  tsunami  diartikan sebagai  pasang    laut  yang  besar  di  pelabuhan. Diposaptono  dan  Budiman  (2005)  mendefinisikan tsunami  sebagai  gelombang  laut,  dengan  periode panjang  yang  ditimbulkan  oleh  gangguan impulsif (dapat  berupa  gempa  bumi  tektonik,  erupsi vulkanik,  atau  longsoran)  yang  terjadi  melalui media laut.
Di  lain  sisi,  wilayah  pesisir  Indonesia  termasuk padat  dengan  permukiman  dan  pembangunan. Sebagian  besar  kota-kota  penting  di  Indonesia  pun terletak  di  wilayah  pesisir.  Oleh  karena  itu  upaya untuk  mengurangi  atau  meminimalisasi  dampak yang  ditimbulkan  oleh  tsunami  mengingat  sifat merusak  yang  sangat  besar  menjadi  sangat  penting. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: 1. Mencegah perkembangan permukiman di wilayah  pesisir,  yang  berbatasan  langsung dengan  laut.  Berkenaan  dengan  hal  ini  maka pemerintah  harus  mempersiapkan  model  tata ruang yang memasukkan unsur resiko tsunami.
2. Membuat  zona  penyangga,  dengan  tanaman mangrove  ataupun  tanaman  pantai  lainnya seperti  cemara  pantai  ( Casuarina  equisefolia ), nyamplung  ( Calophyllum  sp .),  dan  ketapang ( Terminalia catappa ).
Hutan mangrove, dalam skala ekologis merupakan  ekosistem  yang  sangat  penting,  terutama karena  daya  dukungnya  bagi  stabilitas  ekosistem kawasan  pesisir.  Kestabilan  ekosistem  mangrove akan mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kelestarian  wilayah  pesisir.  Mangrove  sebagai ekosistem  hutan,  memiliki  sifat  dan  ciri  yang  sangat khas,  tumbuh  pada  pantai  berlumpur  dan  muara sungai.
Di lain pihak, ekosistem ini mengalami berbagai tekanan  yang  sangat  berat  akibat  perluasan  dari berbagai  keinginan  pemanfaatan  lainnya.  Seringkali pemikiran  pemanfaatannya  hanya  didasarkan  atas evaluasi  ekonomi  yang  sempit,  yang  hanya  terfokus pada satu penggunaan  mangrove. Padahal jika dikaji secara luas, ekosistem mangrove memiliki fungsi dan peran  yang  sangat  kompleks,  yang  meliputi  fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.
Ekosistem  mangrove Luas  hutan  mangrove  di Indonesia  yang  diperkirakan  sekitar  3,5  juta hektar  merupakan  lahan  mangrove  terluas  di  dunia (18-23%),  melebihi  Brazil  (1,3  juta  ha),  Nigeria (1,1  juta  ha),  dan  Australia  (0,97  juta  ha)  (Spalding dkk,  1997).  Umumnya  mangrove  dapat  ditemukan di  seluruh  kepulauan  Indonesia.  Mangrove  tumbuh dan  berkembang  dengan  baik  pada  pantai  yang memiliki  sungai  yang  besar  dan  terlindung,  yang masyarakatnya  berusaha  untuk  memelihara  dan melindungi.  Lahan  mangrove  terluas  terdapat di  Irian  Jaya  dengan  luasan  sekitar  1.350.600ha (38%), Kalimantan 978.200 ha (28%) dan  Sumatera 673.300 ha (19%) (Wetland International, 1999).
Tumbuhan  mangrove  memiliki  kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan  yang  ekstrim,  seperti  kondisi  tanah yang tergenang, kadar garam yang tinggi dan kondisi tanah yang kurang stabil. Karena kondisi
lingkungan  tersebut,  beberapa  jenis  mangrove mengembangkan  mekanisme  yang  memungkinkan secara  aktif  mengeluarkan  garam  dari  jaringan, dan  yang  lainnya  mengembangkan  sistem  akar napas  untuk  membantu  penyerapan  oksigen  bagi sistem  perakarannya.  Bentuk-bentuk  perakaran yang  khas  ini  seringkali  juga  dapat  membedakan jenis-jenis  vegetasi  mangrove.  Bentuk  perakarannya dapat dibedakan menjadi akar udara, akar banir/papan,  akar  lutut,    akar    napas,  dan  akar tunjang.  Bentuk  perakaran  ini  selain  sangat  efektif dalam  mempertahankan  stabilitas  lumpur  dan pantai,  menyerap pollutant ,  juga  mampu  menahan penyusupan  air  laut  ke  daratan.  Kemampuan adaptasi  lainnya  adalah  bahwa  beberapa  jenis mangrove berkembang dengan buah yang berkecambah  di  pohon  induknya  (vivipar),  seperti Kandelia, Bruguiera, Ceriops dan  Rhizophora.
Dalam  hal  struktur,  mangrove  di  Indonesia lebih bervariasi bila dibandingkan dengan mangrove  di  daerah  lainnya.  Mangrove  di  Indonesia dapat  ditemukan  mulai  dari  tegakan Avicennia marina dengan  ketinggian  1-2  meter  pada  pantai yang  tergenang  air  laut,  hingga  tegakan  campuran Bruguiera-Rhizophora-Ceriops  dengan  ketinggian lebih dari 30 meter (misalnya,  di Sulawesi Selatan). Di  daerah  pantai  yang  terbuka,  dapat  ditemukan Sonneratia  alba dan Avicennia  alba ,  sedangkan di  sepanjang  sungai  yang  memiliki  kadar  salinitas lebih  rendah  ditemukan Nypa  fruticans dan
Sonneratia caseolaris. Tercatat 202 jenis tumbuhan  mangrove,  meliputi  89  jenis  pohon,    5 jenis  palma,  19  jenis  pemanjat,  dan    beberapa  jenis perdu dapat hidup dan berkembang di Indonesia.
Berdasar campur tangan manusia, hutan mangrove  dapat  dibedakan      menjadi  dua  kategori, yakni  hutan  mangrove  yang  tumbuh  secara  alami, dan  hutan  mangrove  yang  ditanam,  baik  dalam kaitannya  dengan  kegiatan  reboisasi  maupun penghijauan.  Seiring  dengan  penguasaan  teknik penanaman  mangrove  secara  baik,  daya  tumbuh penanaman  mangrove  tercatat  sudah  mencapai rata-rata 90%.
Berdasarkan statusnya, kawasan hutan mangrove  Indonesia  dibedakan  menjadi  hutan produksi,  taman  nasional,  suaka  margasatwa, cagar  alam,  dan  hutan  lindung.  Pengelolaannya menjadi  tanggungjawab  dan  wewenang  Departemen Kehutanan.  Sedangkan  yang  non  kawasan,  dimana mangrove  berada  ataupun  ditanam  masyarakat di  lahan-lahan  milik  masyarakat  dan  dikenal sebagai hutan rakyat,  wewenang dan tanggungjawab berada  ditangan  pemerintah  daerah.  Dalam  rangka pengelolaan  mangrove,  semua  pihak  diharapkan tetap  memperhatikan  peraturan  perundangan  yang berlaku,  baik  di  bidang  kehutanan,  perikanan, maupun lingkungan hidup.
Banyak  diantara  warga  masyarakat  yang pada  akhirnya  sadar  dan  mau  untuk  menanam mangrove,  terutama  jika  mereka  merasakan  ada kaitannya  dengan  hasil  ikan  yang  mereka  dapatkan, ataupun  manfaat  lainnya.  Misalnya,  masyarakat Sinjai,  Sulawesi  Selatan,  telah  berhasil  menanam dan  memelihara  mangrove,  setelah  terbukti  ada kaitan  antara  kelestarian  mangrove  dengan  hasil tangkapan  ikan  mereka.  Masyarakat  Desa  Eretan Wetan, Indramayu, mulai mau menanam mangrove  setelah  lahannya  banyak  tergerus  oleh gelombang, karena mereka percaya bahwa mangrove  dapat  menahan  gempuran  gelombang laut.  Masyarakat  Jakarta  mau  menanam  mangrove di  Suaka  Margasatwa  Angke  Kapuk,  karena yakin  akan  fungsinya  sebagai  stabilitas  iklim mikro.  Oleh  karena  itu,  selain  bertujuan  untuk mengurangi  bahaya  tsunami,  penanaman  mangrove juga  tetap  harus  dikaitkan  dengan  manfaat  sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya.
Dalam  rangka  mengurangi  bahaya  tsunami, dan  sekaligus  untuk  melindungi  wilayah  pesisir dari  ancaman  abrasi,  angin  laut,  penyusupan  air asin  ke  arah  daratan,  menyerap  bahan    pencemar, serta  mempertahankan  produktivitas  pantai  dan laut,  perlu  dibuat  zona  perlindungan  wilayah pesisir  dengan  pembangunan  hutan  mangrove ataupun  hutan pantai.
Peran  hutan  mangrove  bagi  stabilitas  wilayah pesisir,  semakin  kuat  dibahas  setelah  terjadi tsunami  26  Desember  2004.  Banyak  kalangan semakin menyadari akan pentingnya hutan mangrove  sebagai  pelindung  wilayah  pesisir  dari berbagai  ancaman  bencana  alam,  termasuk  tsunami. Berkenaan  dengan  hal  ini,  program  pemerintah dan  masyarakat  untuk  merehabilitasi  wilayah pesisir dengan hutan mangrove, termasuk di  wilayah  pesisir  NAD  dan  Nias  telah  semakin jelas.  Departemen  Kehutanan  dan  Departemen Kelautan  dan  Perikanan  telah  mengalokasikan sejumlah  besar  dana  untuk  program  penanaman mangrove  pada  tahun  2005,  masing-masing  sebesar Rp 800 miliar dan Rp 15 miliar
Fungsi  hutan  mangrove Ekosistem  kawasan pesisir  akan  semakin    stabil  jika  semakin  tertutup oleh  hutan  mangrove.  Permasalahan  lingkungan muncul  di  kawasan-kawasan  pesisir  yang  hutan mangrovenya  telah  dirusak  manusia.  Kerusakan wilayah  pesisir  ini  semakin  diperparah  akibat hancurnya hutan  mangrove, ataupun karena kegiatan lain  yang  secara  ekologis  dapat  menimbulkan kelongsoran  pantai.  Kerugian  yang  ditimbulkan sangat  kompleks,  yang  meliputi  aspek  ekonomi, sosial,  dan  ekologi.  Secara  ekologis,  wilayah pesisir  memiliki  cakupan  batas  yang  sangat  luas, yaitu  bukan  hanya  kawasan  daratannya  saja,
tetapi  juga  mencakup  kawasan  laut.  Dengan demikian, wilayah pesisir dapat mencakup ekosistem padang  lamun  hingga  ekosistem  terumbu  karang. Sebagai  satu  kesatuan  ekologis,  maka  berbagai komponennya  mempunyai  hubungan  timbal  balik yang  sangat  kuat.  Hal  ini  berarti  bahwa  rusaknya hutan  mangrove,  bukan  hanya  berdampak  terhadap berkurangnya kemampuan menahan kekuatan tsunami,  tetapi  juga  akan  memberi  dampak  secara luas  terhadap  ekosistem  darat  maupun  ekosistem laut.
Mengingat  begitu  strategisnya  peran  hutan mangrove  untuk  melindungi  maupun  melestarikan komponen  ekosistem  wilayah  pesisir  dan  laut, maka  hutan  mangrove  mutlak  diperlukan.  Dengan demikian,  program  perlindungan  dan  pelestarian mangrove perlu mendapatkan perhatian dan prioritas  yang  tinggi,  khususnya  bagi  muara- muara sungai  dan laguna.
Secara  ekologis    fungsi  hutan  mangrove  dalam melindungi  dan  melestarikan  kawasan  pesisir adalah:
1. melindungi  garis  pantai  dan  kehidupan  di belakangnya  dari  gempuran  tsunami  dan angin,  karena  kondisi  tajuknya  yang  relatif rapat,  dan  kondisi  perakarannya  yang  kuat dan rapat mampu mencengkeram dan menstabilkan  tanah  habitat  tumbuhnya,  dan sekaligus  mencegah  terjadinya  salinisasi  pada wilayah-wilayah  di belakangnya;
2. melindungi  padang  lamun  dan  terumbu  karang, karena  sistem  perakarannya  mampu  menahan lumpur  sungai  dan  menjerap  berbagai  bahan pollutant ,  yang  secara  ekologis  pada  akhirnya akan  dapat  melindungi  kehidupan  berbagai jenis  flora  dan  fauna  yang  berasosiasi  dengan padang lamun dan terumbu karang;
3. melindungi  tempat  buaya  dan  berpijahnya berbagai  jenis  ikan  dan  udang  komersial, termasuk  melindungi  tempat  tinggal,  baik tetap  maupun sementara berbagai jenis   burung, mamalia,  ikan,  kepiting,  udang,  dan  reptilia, yang banyak diantaranya termasuk jenis binatang yang dilindungi undang-undang.
Secara  sosial,  hutan  mangrove  juga  dapat melestarikan  adanya  keterkaitan  hubungan  sosial dengan  masyarakat  setempat.  Karena  banyak di  antara  mereka  yang  membutuhkan  mangrove sebagai  tempat  mencari  ikan,  kepiting,  udang, maupun  mendapatkan  kayu  dan  bahan  untuk obat-obatan.  Di  samping  itu  secara  ekonomi, hutan  mangrove  secara  luas  akan  dapat  melindungi nilai ekonomi maritim (Alikodra, 2002). Karena  kemampuannya  sebagai  tempat  berpijah berbagai  jenis  ikan  dan  udang  komersial,  ataupun habitat kepiting bakau.
Secara  fisik,  vegetasi  hutan  mangrove  juga berperan  dalam  melindungi  wilayah  daratan  dari abrasi  dan  tsunami.  Berarti,  pembangunan  hutan mangrove  juga  akan  sekaligus  dapat  mengurangi ancaman  tsunami  bagi  berbagai  kota  besar. Berdasarkan pengalaman di lapangan, akibat gelombang tsunami 26 Desember 2004, menunjukan bahwa  wilayah  pesisir  NAD  dan  Nias  yang mengalami  kerusakan  berat  adalah  pada  wilayah pesisir  yang  tidak  ada  penyangga  mangrove  ataupun hutan pantai lainnya.
Gambar  1A  dan  1B,  menunjukkan  bahwa    Kota Banda  Aceh  hampir  separuhnya  tenggelam  akibat tsunami  26  Desember  2004.  Pada  desa-desa  yang mengalami  kerusakan  berat,  sebelumnya  tertutup dengan  vegetasi  mangrove  yang  lebat.  Namun, sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan
perkembangan pembangunan, pada periode 10 tahun terakhir    banyak  hutan  mangrove  yang  diubah menjadi  kawasan  permukiman  dan  tambak-tambak rakyat.
Demikian  juga  pengalaman  tsunami  di  Pulau Flores pada tahun 1993. Dusun Tongke-Tongke  dan Pangasa,  Sinjai,  Sulawesi  Selatan  yang  memiliki mangrove  cukup  tebal,  dapat  terlindung  dari gelombang  tsunami,  sedangkan  beberapa  dusun yang  berbatasan,  tanpa  mangrove  mengalami kerusakan cukup parah. Pulau Banyak (di Kabupaten Singkil)  dan  Kota  Singkil,  terlindungi  dari  amukan tsunami  pada  tanggal  26  Desember  2004,  karena adanya  hutan  mangrove  dan  cemara  laut  yang cukup  tebal,  hingga  mencapai  lebar  500  meter (Gambar 2).
A
B
Gambar   1. A.   Kondisi kota Banda Aceh sebelum tsunami tanggal 26 Desember 2004
B.  Kondisi kota Banda Aceh setelah tsunami tanggal 26 Desember 2004 (Sumber: Citra
Satelit, 2005)
Gambar  2. Hutan Mangrove di  Singkil
Rehabilitasi mangrove
Bagi kepentingan perlindungan  wilayah  pesisir  dan  penyelamatan kota-kota  besar  dari  ancaman  tsunami,  banjir  rob, erosi  pantai,  dan  salinisasi,  diperlukan  rehabilitasi hutan  mangrove  dengan  luasan  yang  disesuaikan dengan  kondisi  wilayah  setempat.  Wilayah  pesisir yang  dapat  direhabilitasi  dengan  mangrove  adalah muara-muara  sungai  berlumpur  dan  terpengaruh pasang  surut  air  laut,  kawasan-kawasan  konservasi alam yang hutan mangrovenya mengalami kerusakan,  dan  tambak-tambak  rakyat  yang  dikelola dengan pola silvofishery . Daerah perlindungan mangrove dirancang sebagai satu kesatuan dengan mangrove
silvofishery , sehingga secara keseluruhan membentuk  jalur  hijau,  baik  di  sempadan  pantai maupun  di  sempadan  sungai.  Peraturan  yang berlaku  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar konservasi  mangrove  antara  lain  adalah  Inmendagri No.  26  tahun  1997  tentang  Jalur  Hijau  Mangrove dan  Keppres  No.  32  tahun    1990  tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung.  Dalam  peraturan tersebut  antara  lain  disebutkan  bahwa  lebar  jalur hijau  ditetapkan  130  kali  nilai  rata-rata  selisih  air pasang  tertinggi  dan  terendah  tahunan  yang diukur  dari  garis  air  surut  terendah    ke  arah daratan. Namun, dalam pelaksanaannya juga perlu  diperhatikan  kekuatan  gelombang,  tinggi pasang  surut,  kekuatan  angin,  struktur  pantai, kondisi  penggunaan  lahan  pesisir,  serta  kepadatan permukiman dan sosial ekonomi penduduknya.
JICA  (1999)  memberikan  contoh  tentang lebar  jalur  hijau  yang  dibedakan  atas  dasar  kondisi ombak.  Di  Suaka  Alam  Matang  (Malaysia), lebar  jalur  hijau  di  sepanjang  pantai  Selat Malaka  adalah  200  m,  karena  ombak  yang  kuat. Sementara  lebar  jalur  hijau  yang  diatur  untuk muara  sungai  dengan  lebar  100  m  adalah  20  m. Pada muara sungai dengan lebar 60−70m, ketebalan  mangrove  yang  diatur  adalah  6  m,  dan di  muara  sungai  dengan  lebar  50−60  m,  kebutuhan lebar  jalur  hijau  adalah  5  m.  Untuk  muara  sungai yang  lebarnya  kurang  dari  5  m,  ketebalan mangrove  sebagai  jalur  hijau  yang  diperlukan adalah  3  m.  Namun,  bagi  tsunami  yang  mencapai tinggi  gelombang  lebih  dari  10  m,  sesuai  dengan tujuan  dan  fungsi  lindung,  maka  lebar  jalur hijau  mangrove  yang  efektif  adalah  400  meter (maksimum).
Sampai  saat  ini,  informasi  untuk  menetapkan berapa lebar mangrove yang efektif untuk
mengurangi bahaya tsunami sangat terbatas. Kenji  Harada  dan  Fumihiko  Imamura  (2002)  dari Universitas  Tohoku,  yang  meneliti  efektivitas hutan  pantai  untuk  meredam  tsunami  menyatakan bahwa  hutan  pantai  dengan  tebal  200  meter, kerapatan  30  pohon  per  100  m 2 ,  dan  diameter pohon  15  cm,  dapat  meredam  50%  energi gelombang  tsunami  dengan  ketinggian  3  m (Diposaptono dan Budiman, 2005).
Pola  penanaman  mangrove  perlu  meniru pola  zonasi  mangrove  secara  alam  (Gambar  3). Sesuai  dengan  kondisi  ketahanan  jenis  dalam adaptasinya  dengan  kondisi  lingkungan  habitat pesisir,  maka  pada  bagian  terdepan  yang  berbatasan langsung  dengan  laut  sebaiknya  ditanam  dengan jenis-jenis Avicennia  sp dan Sonneratia  sp , kemudian di bagian belakangnya dengan Rhizophora sp dan Bruguiera  sp .  Secara  alam,  pada  bagian peralihan dengan ekosistem rawa ataupun persawahan  banyak  tumbuh  nipa  ( Nypa  fruticans ). Penanaman  diprioritaskan  pada  muara-muara  sungai dan  delta-delta  sungai  yang  berlumpur.  Dengan demikian,  terdapat  4  jenis  utama  yang  dapat segera  diprioritaskan  bagi  pembangunan  jalur hijau, yakni: Avicennia ( Avicennia alba ), Sonneratia ( Sonneratia  caseolaris ),  Rhizophora  ( Rhizophora apiculata ), dan Bruguiera ( Buguiera gymnorhiza). Bagi  kepentingan  perlindungan,  sebaiknya mangrove  ditanam  rapat,  dengan  jarak  tanam 1x1 m. Keberhasilan penanaman mangrove sangat  ditentukan  oleh  pemeliharaan  yang  tepat, seperti  penyiangan,  penyulaman,  dan  pengontrolan terhadap  faktor  perusak.  Penyiangan  dilakukan apabila  tanaman  diinvasi  oleh  gulma  atau  tumbuhan pengganggu  piye  ( Acrostichum  aureum )  seperti di  Indramayu,  Bengkalis,  Langkat  dan  Muara Angke  (Jakarta).  Penyiangan  dimaksudkan  untuk menghilangkan persaingan tanaman dengan tumbuhan pengganggu. Penyulaman dilakukan untuk  menggantikan  tanaman  yang  mati.  Kegiatan penyulaman  dilakukan  sampai  umur  tanaman mencapai  3  tahun.  Faktor-faktor  perusak,  yang dapat menyebabkan kegagalan penanaman, disamping  tumbuhan  pengganggu  piye  adalah kepiting,  kera/monyet,  gelombang  laut,  serangga, dan  erosi  pantai.  Faktor-faktor  tersebut  dimonitor secara  teratur  dengan  memperhatikan  intensitas kerusakan,  untuk  segera  dilakukan  penanggulangan secara tepat.
Gambar  3.  Pola Zonasi Hutan Mangrove dari Tepi Laut Menuju ke Arah Daratan (Bengen,  2004)

## Kesimpulan
1. Wilayah pesisir Indonesia masuk dalam kategori  rawan  bencana  dan  rawan  tsunami. Diperlukan  cara  meredam  kekuatan  tsunami, yang  disesuaikan  dengan  kondisi  wilayah setempat  baik  secara  ekologis,  sosial,  dan ekonomis,  dan  secara  teknis  memungkinkan untuk dilaksanakan.
2. Hutan  mangrove  dengan  kondisi  perakarannya, tingginya tajuk, dan kerapatan batang per hektar dapat  dipergunakan  sebagai  penyangga  wilayah pesisir untuk mengurangi kekuatan dan kemampuan merusak tsunami, sehingga  dampak kerusakannya dapat dikurangi.
3. Jalur  hijau  mangrove  dapat  ditanam  rapat dengan  jarak  tanam  1x1  m  dengan  jenis-jenis vegetasi mangrove, seperti Avicennia ( Avicennia alba ), Sonneratia ( Sonneratia caseolaris ), Rhizophora ( Rhizophora apiculata ), dan Bruguiera ( Buguiera gymnorhiza ).
4. Lebar  jalur  hijau  dapat  bervariasi,  disesuaikan dengan  kondisi  setempat,  akan  tetapi  bagi peredam  tsunami  diperlukan  minimum  lebar vegetasi mangrove 200 meter.
5. Pembangunan jalur hijau mangrove memberikan keuntungan  yang  sangat  luas,  bukan  hanya sebagai  peredam  tsunami,    tetapi  juga  sangat bermanfaat baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi
masyarakat
pesisir secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Alikodra, H. S. 2002. Potensi Ekonomi Maritim dari Mangrove  dan  Pengelolaannya.  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Pembangunan Ekonomi  Maritim  Indonesia.  Dewan  Maritim Indonesia.  Jakarta.  10 September 2002.
Alikodra,  H.  S.  2003.  Ekosistem  Mangrove  sebagai Pelindung  Alami  Wilayah  Pesisir.  Makalah disampaikan  pada  Workshop  Penyelamatan Ekosistem  Pesisir  di  Kawasan  Penambangan Pasir,  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan. Batam. 12 Nopember 2003.
Bengen,  D.G.  2004.  Pengenalan  dan  Pengelolaan
Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan  (PKSPL)  IPB. Bogor.
Diposaptono,  S.  dan  Budiman.  2005.  Tsunami. Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor.
JICA.  1999.  Model  Pengelolaan  Hutan  Mangrove Lestari.  Kerjasama  JICA  dengan  Departemen Kehutanan, Jakarta.
Spalding,  M.  D.,  Blasco,  F.  dan  Field,  C.  D  ( ed ). 1997.  World  Mangrove  Atlas.  International Society  for  Mangrove  Ecosystem.    Okinawa, Jepang.
Wetland  International,  Indonesia  Programme,  1999.
Panduan  Pengenalan  Mangrove  di  Indonesia, PKA/WI-IP, Bogor.
Rhizophora Avicennia/Soneratia Rhizophora/Bruguiera Nypa fruticans Bruguiera