PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN  PERWAKILAN  DAERAH  (DPRD) TERHADAP  PELAKSANAAN KINERJA EKSEKUTIF
Oleh: Muchlas Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Secara  teoritis,  fungsi  pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  untuk menjamin  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan  dan  rencana  yang  telah ditetapkan  serta  memastikan  tujuan  dapat  tercapai  secara  efektif  dan  efisien. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Probolinggo  merupakan  salah  satu fungsi  yang  sudah  digariskan  oleh  peraturan  perundag-undangan,  yang  memang harus  dilaksanakan  oleh  DPRD.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  pada pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  pada  bupati/walikota  dan  jajarannya    merupakan fungsi  strategis  yang  bisa  menjadikan  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  dan berwibawa.
Kata kunci: pengawasan,  pemerintahan  daerah, fungsi  strategis

## Abstract
Theoretically,  the  supervisory  function  is  one  of  the  management  functions  to ensure  the  implementation  of  activities  in  accordance  with  established  policies and  plans  and  to  ensure  that  the  objectives  can  be  achieved  effectively  and efficiently.  Supervision  by  the  Probolinggo  City  DPRD  is  one  of  the  functions outlined  by  the  legislative  regulations,  which  indeed  must  be  carried  out  by  the DPRD.  Supervision  carried  out  by  the  DPRD  to  local  governments,  in  this  case the  regents  /  mayors  and  their  ranks  is  a  strategic  function  that  can  make  the realization of good and authoritative government.
Keywords: supervision, regional government, strategic functions

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  kebutuhan  terhadap  kehadiran  norma  yuridis  dinilai  sebagai sebagai  suatu  kebutuhan  (fundamental)  yang  mendesak.  dan  bahkan  ada  yang menyebutnya  sebagai  kebutuhan  fundamental  yang  harus  secepatnya  dirumuskan, diajarkan  dan  disosialisasikan  bagi  rakyat  atau  warga  bangsa  Indonesia, mengingat    mereka  bukan  dinilai  sudah  lupa  makna  dan  fungsi  etika,  juga fenomena kehidupan kesehariannya lebih menampakkan pola hidup, berkomunikasi  dan  bernegara  yang  jauh  dari  bimbingan    atau  panduan-panduan etika.  Kehidupan  bangsa,  khususnya  di  kelompok  elitis  politiknya    seperti  sudah jauh meninggalkan yuridis yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan,  kejujuran  dan keadilan
Ada  yang  menyebut  atau  menstigmatisasi  bahwa  bangsa  Indonesiaa  saat ini  sedang  sakit,  memiliki  masyarakat  deviatif  (suka  dan  menyenangi  perbuatan menyimpang)  atau  gampang  terlibat  dalam  berbagai  bentuk  pelanggaran  norma- norma  baik  agama,  budaya,  politik,  ekonomi  maupun  hukum.  Norma-norma  ini sepertinya  tidak    pernah  dikenalnya  sebagai  pelajaran  dan  pedoman  moral  yang menjadi  bagian  fundamental  kehidupannya.
Tuntutan  atau  keinginan  masyarakat  itu  wajar,  karena  memang  masyarakat mempunyai  hak  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  lokal atau  pemerintahan  daerah  yang  baik.  Jika  bangunan  pemerintahannya  kuat,  maka akan  menguntungkan  baginya,  sementara  jika  bangunan  pemerintahannya  lemah, akan  berdampak  kerugian  baginya. 1 Bangunan  pemerintahan  yang  kuat  ditentukan oleh  peran  lembaga-lembaga  atau  badan-badan  strategis  yang  diatur  oleh  norma yuridis. 2
Bangunan  pemerintahan  daerah  yang  baik  itu  menjadi  impian  masyarakat karena  masyarakat  berhadapan  dan  menjadi  subyek  secara  langsung  yang  bisa merasakan  dampaknya.  Bagi  masyarakat,  memang  sudah  seharusnya  bersikap kritis  etika  para penyelenggaranya  tidak  menunjukkan  kinerja  yang  baik.
Tuntutan  gagasan  yang  dilakukan  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  baik  adalah  sejalan dengan  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  di  samping  adanya  globalisasi pergeseran  paradigma  pemerintahan  dari  “ rulling  government ”  yang  terus bergerak  menuju  “ good  governance ”  dipahami  sebagai  suatu  fenomena berdemokrasi  secara  adil.  Untuk  itu  perlu  memperkuat  peran  dan  fungsi  DPRD agar  eksekutif  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik. 3 Eksekutif  yang merupakan  mitra  DPRD  akan  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  karena adanya  peran  yang  ditunjukkan  DPRD. 4
DPRD  yang  seharusnya  mengontrol  jalannya  pemerintahan  agar  selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap  aturan–aturan  yang  berlaku,  melakukan  kolusi  dalam  pembuatan anggaran  agar  menguntungkan  dirinya,  serta  setiap  kegiatan  yang  seharusnya digunakan  untuk  mengontrol  eksekutif,  justru  sebaliknya  digunakan  sebagai kesempatan  untuk  “memeras”  eksekutif  sehingga  eksekutif  perhatiannya  menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan  dengan masyarakat  keseluruhan.  Dengan  demikian  tidak  aneh,  apabila  dalam  beberapa waktu  yang  lalu  beberapa  anggota  DPRD  dari  berbagai  Kota/Kabupaten  ataupun provinsi  banyak  yang  menjadi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  berbagai  kasus  yang diindikasikan  korupsi.  Hal  ini  yang  sangat  disesalkan  oleh  semua  pihak,  perilaku kolektif  anggota  dewan  yang  menyimpang  dan  cenderung  melanggar  aturan- aturan  hukum  yang  berlaku. 5 Ada  kondisi  dimana  praktik  korupsi  seolah  menjadi
1 Sunhaji  Saleh, Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Era  Reformasi, (Jakarta: Graha  Pustaka, 2014),  hlm  14.
2 Abdilah Cholid, Dewan dan Otonomi Daerah, (Jakarta:  LP3DPR,  2016),  hlm.  2.
3 A. Kartiwa, Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangk a Mewujudk an “good governance ”,  http://pustaka.  unpad.ac.id/  wp-ontent  /uploads  /2009/05/  implementasi_  peran __fungsi_dprd.pdf,akses 15 Pebruari 2018
4 Haikal,  Kemitraaan  Esekutif  dengan Legislatif,  (Bandung: Pusat Kajian  Demokrasi Indonesia (PKDI),  2014)   hlm.  6.
5 Ibid.
penyakit  menular  di  lingkungan  pemerintahan  daerah,  sehingga  baik  di  eksekutif maupun  legislatif  (Dewan)  kesulitan  menghindarinya. 6
Meskipun  berbagai  praktik  korupsi  di  DPRD  secara  kasat  mata  banyak diketahui  masyarakat  namun  yang  diadili  dan  ditindak  lanjuti  oleh  aparat  penegak hukum,  sangatlah  sedikit.  Faktor  ini  dapat  memicu  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  supremasi  hukum  di  Negara  kita.  Elite  politik  yang  seharusnya memberikan  contoh  dan  teladan  kepada  masyarakat  justru  melakukan  tindakan- tindakan  yang  tidak  terpuji,  memperkaya  diri  sendiri,  dan  bahkan  melakukan pelanggaran  hukum  secara  kolektif.  Lemahnya  penegakan  hukum  ini  dapat memicu  terjadinya  korupsi  secara  kolektif  oleh  elite  politik  terutama  anggota dewan  di  daerah  ini. 7 Kelemahan  inilah  yang  membuat  kepercayaan  masyarakat terhadap  peran-peran  yang  dilakukan  DPRD  berkurang.  Masyarakat  menilai, bahwa  peran  yang  dilakukan  oleh  DPRD  sekedar  mencari  keuntungan  dibalik peran  atau fungsi  yang  dijalankan,

## METODE PENELITIAN
Setiap  peneliti  mennggunakan  metode  penelitian  untuk  mengantarkan peneliti  dalam  melakukan  penelitian  yang  lebih  baik  dibandingkan  sebelumnya. Dengan  menggunakan  pemikiran  Bambang  Sunggono 8 ,  penelitian  yang  peneliti lakukan  ini  dapat  disebut  sebagai  penelitian  kasus.  artinya,  penelitian  ini  pada umumnya  bertujuan  untuk  mempelajari  secara  mendalam  terhadap  suatu individu,  kelompok,  instititusi  atau  masyarakat  tertentu,  tentang  latar  belakang, keadaan,  kondisi,  faktor-faktor  atau  interaksi-interaksi  sosial  yang  terjadi  di dalamnya.    Sedangkan  kasus  yang  jadi  obyek  penelitian  ini  adalah    pelaksanaan fungsi  kontrol  atau  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Probolinggo  terhadap  kinerja  eksekutif.
Penelitian  ini  disebut  pula  sebagai  yuridis  sosiologis,  yakni  penelitian tentang  implementasi  atau  penerapan  norma-norma  yuridis  atau  norma-norma hukum  di  masyarakat.    Dalam  penelitian  ini,  fokusnya  adalah  pada  peran pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD  Kota Probolinggo  terhadap  pelaksanaan  kinerja  eksekutif,  yang  tentu  saja  bersifat umum,  karena  produk  kinerjanya  sangat  banyak,  sehingga  tidak  memungkinkan dikaji  satu  persatu.  Adapun  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan    pendekatan sosiologis.  Penelitian  dilakukan  di  kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD  Kota  Probolinggo,  yang  terletak  di  jalan  Jl.  Suroyo  No.27,  Tisnonegaran, Kanigaran,  Kota  Probolinggo  Jawa  Timur..  Dalam  penelitian  di  lapangan  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berbentuk  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi Setelah  data  itu  terkumpul,  maka  dilakukanlah  suatu  analisa  data.
Analisa  data  adalah  proses  penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih mudah  dibaca dan diinterpretasikan. 9
6 Sunhaji Saleh, Op.Cit. hlm.  3.
7 A. Kartiwa. Op.Cit.
8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Huk um ,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm.  31
9 Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Effendi, Metode  Penelitian  Survai, (Jakarta:  LP3ES, 1989),  hlm.  263.

## PEMBAHASAN
Selama  ini  sudah  berlaku  pemahaman,  bahwa  sesungguhnya  DPRD  lebih berfungsi  sebagai  lembaga  pengontrol  terhadap  kekuasaan  pemerintah  daerah daripada  sebagai  lembaga  legislatif  dalam  arti  yang  sebenarnya.  Namun  dalam kenyataan  sehari-hari,  lembaga  DPRD  itu  biasa  disebut  sebagai  lembaga  legislatif. Memang  benar,  seperti  halnya  pengaturan  mengenai  fungsi  DPR-RI  menurut ketentuan  UUD  1945  sebelum  diamandemen,  lembaga  perwakilan  rakyat  ini berhak  mengajukan  usul  inisiatif  perancangan  produk  hukum. 10
Sudah  jelas  bisa  dipahami,  bahwa  DPRD  yang  dibentuk  di  setiap  propinsi dan  kabupaten/  kota  pada  umumnya  dipahami  sebagai  lembaga  yang  menjalankan kekuasaan  legilsatif,  dan  karena  itu  biasa  disebut  dengan  lembaga  legilsatif  di daerah.  Akan  tetapi,  sebenarnya  fungsi  legislatif  di  daerah,  tidaklah  sepenuhnya berada  di  tangan  Dewan    seperti  fungsi  DPR-RI  dalam  hubungannya  dengan Presiden  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  juncto  Pasal  5  ayat  (1) UUD  1945  hasil  Perubahan  Pertama.  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  menyeburkan bahwa  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  UU,  dan  Pasal  5  ayat  (1) menyatakan  bahwa  Presiden  berhak  mengajukan  RUU  kepada  DPR.  Sedangkan kewenangan  untuk  menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda),  baik  daerah  propinsi maupun  kabupaten/kota,  tetap  berada  di  tangan  Gubernur  dan  Bupati/Walikota dengan  persetujuan  Dewan. 11
Perlu  dijadikan  pemahaman  bersama,  bahwa  pergeseran  suatu  rezim  tidak otomatis  menjadi  jaminan  terjadinya  perubahan-perubahan  besar  di  tengah kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Rezim  berganti  dengan  personil  atau pendatang  baru,  tetapi  sistem  yang  diimplementasikan  oleh  rezim  ini  tetaplah produk  lama.  Kehadiran  rezim  baru  belum  siap  menjalankan  perubahan- perubahan  strategis,  karena  sistem 12 lama  yang  diikutinya  dinilai  menguntungkan secara  ekonomi,  sosial,  dan  politik.    William  Lidle  menyatakan,    bahwa  jaringan patron  klien    menjadi  basis  legitimasi    dan  cirri  utama  kekuasaan  Orde  Baru. Karakteristik  terpenting  dalam  jaringan    patron  klien    ini  adalah  mengaburkan  dua kepentingan yang bertolak belakang,  antara  kepentingan  negara  dengan kepentingan  kelompok,  dibuat  seolah-olah  menjadi  kepentingan  negara.  Karena itulah  esensi  kekuasaan  dalam  jaringan  pola  seperti  itu  akan  selalu  memanfaatkan hukum sebagai kendaraan bagi muatnya semua kepentingan-kepentingan kelompok. 13 Kepentingan  individu  dan  kelompok  ini  dijadikan  sebagai  pilihan paling  utama  dibandingkan  dengan  kepentingan  masyarakat  atau bangsa.
Transformasi  dalam  ranah  itu  itu  mengakibatkan  terjadinya  perubahan dalam  pola  berperilaku  secara  individual  maupun  kolektif    Sayangnya  perubahan ini  bukannya  memberikan  kontribusi  positip  bagi  kehidupan  masyarakat  dan negara,  melainkan  justru  mengakibatkan  banyaknya  muncul    problem  baru,  yang polanya  lebih  buruk  dibandningkan  sebelum  terjadinya  pergeseran  kekuasaan  itu.
10 Wahyu Priyono, Optimalisasi Fungsi DPRD  dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah , http://pekikdaerah. wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan- pemerintah-daerah/, diakses 22  Pebruari 2018.
11 Ibid.
12 Tatang  M.  Amirin, Pok ok -Pok ok   Teori  Sistem ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers  1996),  hlm.  10- 11
13 Sunhaji Saleh, Op.Cit. hlm.   24-25
Pola  berelasi  politik  yang  membawa  perubahan  bermakna  (bermanfaat) bagi  kehidupan  masyarakat  tidak  dimasukkan  sebagai  substansinya.    Sikap-sikap yang  ditunjukkan  dan  pola  perilaku  yang  dibangun  oleh  unsur  rezim  baru  tidak lebih  cacat  moral  dibandingkan  sebelumnya.  Rasa  optimisme  terhadap  terjadinya pembaharuan  di  tengah  masyarakat  semakin  jauh  dari  harapan  akibat  perilaku unsur  elit  yang  bertolak  belakang  dengan  aspirasi  masyarakat.
Mereka  telah  menjadi  pemeran-pemeran  utama  yang  mengakibatkan lahirnya  banyak  corak  yang  membuat  deskripsi  sejarah  perkembangan  kehidupan Indonesia  tidak  selalu  menunjukkan  aspek  positipnya,  melainkan  tidak  sedikit pula  mengakibatkan  hal-hal  negatif.  Ahmad  Syafii  Maarif 14 menyatakan,  bahwa: "Seorang  negarawan  pastilah  politikus,  tetapi  politikus  belum  tentu  negarawan. Dalam  kamus-kamus  Inggris,  negarawan  digambarkan  sebagai  seorang  yang mumpuni  dan  berpengalaman  dalam  urusan  kenegaraan,  arif,  punya  pandangan jauh  ke  depan,  dan  berlaku  adil  dalam  menangani  urusan-urusan  publik. Sebaliknya,  politikus  adalah  seorang  yang  mahir  dan  terlibat  aktif  dalam  politik, tapi  belum  tentu  terkait  dengan  atribut  kearifan,  keadilan,  dan  pandangan  jauh  ke depan.
Selain  itu,  seorang  atau  komunitas  politikus  sering  diejek  sebagai  orang yang  lebih  banyak  mengejar  kepentingan  pribadi  dan  keuntungan  yang  bersifat partisan.  Sudah  tentu  tidak  semua  politikus  punya  karakter  yang  tidak  terpuji  itu .Dalam  penglihatan  selintas,  panggung  politik  Indonesia  lebih  banyak  didominasi oleh  politisi,  bukan  negarawan  atau  manusia  yang  benar-benar  memikirkan masalah  negara.
Sisi  negatif  yang  menjadi  dampaknya  perilaku  politisi  itu  kemudian tercatat,  misalnya  adanya  julukan  publik  kalau    komunitas  elit  politik  Indonesia belum  berhasil  menunjukkan  keteladanan  sebagai  manusia-manusia  utama  dalam kinerja  yang  berbasis  etik  dan  norma-norma  lain  yang  dibenarkan,  sebaliknya mereka    telah  terjerumus  dalam  perilaku-perilaku  yang  menyimpang  dari panduan  perilaku  ( code  of  conduct )  yang  sudah  dibuatnya  sendiri.  Panduan berperilelaku  yang  dibuatnya  ini  adalah  kode  etik    Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD).
Eksistensi  kode  etik  berperilaku  itu  merupakan  kumpulan  norma  yang digunakan  oleh  organisasi  dan  masyarakat  untuk  menilai  sikap  dan  perilaku Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).    Peran  kode  etik  ini  juga  ikut menentukan  potret  negara  hukum,  karena  dalam  kode  etik  ini  terurmus  norma yang  mengatur  perilaku  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). 15
Masyarakat  sekarang  tergolong  masyarakat  kritis  terhadap  perkembangan yang  terjadi  di  sekitarnya,  terutma  di  dunia  politik.  Perilaku  elit  politik  dijadikan sebagai  obyek penilaian.
Perilaku  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)    misalnya  termasuk yang  tidak  lepas  dari  opini  publik,  karena  mereka  selain  menjadi  representasi suara  rakyat  atau  perwujudan  kekuatan  rakyat  melalui  produk  pesta  demokrasi
14 Ahmad  Syafii  Maarif,   “Indonesia Sepi dari Negarawan”, Republik a , 11 Mei 2004,  hal.
4, akses tanggal 23 Desember 2017.
15 Franz  Magnis  Suseno, Etik a  Politik ;  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama,  1994),  hlm.  295.
(Pemilu),  mereka  juga  tergolong  komunitas  elit  yang  peran-perannya  telah  atau sedang  menjadi   obyek penilaian  dan gugatan  publik.
Pola kerjanya yang bermisikan memperjuangkan aspirasi rakyat, produktifitasnya  di  bidang  pembaharuan  hukum  nasional,    serta  pola  kemitraan yang  dibangunnya  dengan  eksekutif  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  baik di  tingkat  pusat  maupun  daerah  merupakan  yang  pola  dibangun  antara  legislatif (DPRD)  dengan  eksekutif  yang  diposisikan  sebagai  sumber  problem  sosial-politik yang  selama  ini  terjadi.
Bangunan  relasi  kepentingan  dengan  eksekutif  itulah  yang  kemudian menempatkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  mendapatkan  banyak stigma  buruk  sebagai  komunitas  elit  strategis  yang  berada  di  lingkaran penyelenggaraan  manajemen  pemerintahan  yang  tidak  mewakili  rakyat,  tetapi mewakili  kepentingan  dan  obsesi  dirinya  sendiri,  golongan,  keluarga,  dan  partai politiknya,  dan  bahkan  tidak  sedikit  diantaranya  yang  jadi  tersangka  kasus-kasus bertemakan  KKN (Korupsi, Kolusi,  dan Nepotisme).
Bangunan  atau  suatu  konstruksi  pemerintahan  tidak  lagi  menjadi  potret pemerintahan  yang  bersih  ( clean  government )  akibat  perilaku  kemitraan  yang disalahgunakan atau disalah-fungsikan dalam implementasinya atau pelaksanaannya.  Pemerintahan  di  daerah  pun  seringkali  terkena  masalah  hukum akibat  pola  kemitraan  yang  salah  dalam  penerpannya.
Berbagai  masalah  atau  problem  besar  dalam  kehidupan  kenegaraan  dapat terjadi akibat maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan, gagalnya memberdayakan  demokrasi,  gagalnya  menjaga  tegaknya  hak-hak  asasi  manusia, meminggirkan    atau  menodai  citra  diri  negara  sebagai  negara  hukum,  dan membuka ruang gelap tampilnya kekuatan politik dalam mendahulukan absolutisme,  totalitarianisme,  diktatorianisme,dan  anarkisme,  serta  kultur  korupsi dimana-mana. 16
Realitas  sejarah  dapat  dibaca,  bahwa  dalam  sejarah  perkembangan mengenai  hubungan  antara  dewan  dengan  eksekutif,  perilaku  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  eksekutif  ini  dapat  dilacak  misalnya  sejak  masa pemerintahan  Orde  Baru.  Di  masa  kekuasaan  presiden  Soeharto  ini,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tidak  lebih  dari  “aksesoris”  atau  hiasan  politik yang  tentu  saja  gagal  menunjukkan  kreatifitas  dan  produktifitasnya.  Mereka  tidak punya bargaining  position yang  kuat  dengan  eksekutif.  Label  buruk  yang  melekat padanya    adalah  4D  (Datang,  Diam,  Duduk,  dan  Duit),  yakni  mereka.  Eksekutif jauh  lebih  superior  dibandingkan  dengan  dewan.
Julukan  atau  label  ini  muncul  karena  kesalahan  dalam  impelemtasi  pola kemitraan  antara  legislatif  dengan  eksekutif.    Keduanya  terbentuk  dalam hubungan  yang  menempatkan  satu  pihak  dalam  aspek  superioritas,  sedangkan  lain pihak  ditempatkan  dalam  subordinasi.
Dalam  sejarah  perkembangan  berikutnya,  yakni  sejak  terjadi  pergeseran sejarah  pergantian  kekuasaan  ke  Orde  Reformasi,    khususnya  di  era  1999-2004, pola  hubungan  kemitraan  antara  eksekutif  dan  legislatif  mengalami  beberapa  kali perubahan  dengan  ditandai  beberapa  hal. Pertama ,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  menunjukkan bargaining  position yang  sangat  kuat,  sehingga terkesan  kuat  kalau  eksekutif  benar-benar  dibawah  kendali  Dewan  Perwakilan
16 Misbahul  Munir, Pemilu,  Demok rasi,  dan  Ijtihad  Politik   Perempuan ,  (Surabaya: Visipres,  2004),  hlm.  82-83
Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan  bahkan  cenderung  lebih  banyak  ikut  dan  menyetujui keinginan-keinginan  anggota  dewan.  Mereka  seolah  raja  raja  kecil  yang  yang mengendalikan  dan  menentukan  format  dan  organisasi  serta  kinerja  pemerintah. Kecenderunganya  berlaku  absolut  ini  kemudian  menjerumuskannya  pada  perilaku menyimpang. Kedua, adanya kecenderungan perubahan perilaku politik belakangan  ini  yang modusnya  berkiblat  pada  pola  politik  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  (DPRD)  di  rezim  Orde  Baru.  Mereka  mulai  ada  perasaan  minder dan  takut  terhadap  eksekutif,  misalnya  kehilangan  kesejatian  (obyektifitas)  daya kritis  dan  kritiknya  terhadap  kinerja  eksekutif  karena  pucuk  pimpinan  eksekutif adalah  pimpinan-pimpinan  di organisasi  politiknya.
Kedua  fenomena  tersebut  semakin    terfokus  ke  aspek  yang  kedua,  bahwa hubungan  kemitraan  yang  terjadi  mulai  menampakkan  bentuknya,  bahwa hukubangan  kemitraan  seringkali  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  yang  berhasil membelokkan  atau  meninggalkan  cita-cita    sosial.  Interes  politik  menjadi  salah satu  aspek  yang  membuat  bentuk  hubungan  kemitraan  antara  eksekutif  dengan legislatif    bercorak  lain  atau  sebatas  mencerminkan  kehendak  individu,  golongan, kroni,  dan khususnya  kepentingan-kepentingan  Partai  Politik.
Kedudukan  Partai  Politik  di  era  reformasi  ini  menempati  posisi  strategis, karena  apa  yang  diperbuat  politisi  seperti  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD),  tidaklah  terlepas  dari  garis  kebijakan  politik  Partai  Politik.    Ada resiko  berat  yang  bisa  menimpa  anggota    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD),  jika  tidak  mengikuti  garis  kebijakan  Partai  Politiknya,  seperti pencopotan  atau  penggantian  antar  waktu  (PAW). 17 Parpol  misalnya  yang  secara organisasi  politik  merupakan  “atasan”  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) telah  mampu  menciptakan  pola  hubungan  seperti patron-client .  Mereka  takut terkenal recalling jika  berlaku  vokal  atau  melakukan  pembangkangan  terhadap kinerja  eksekutif.  Sikap  kritis  dalam  arti  yang  sesunggunya  akhirnya  benar-benar gagal  terwujud.  Kekuatan  politik  yang  bercorak  institusional,  yang  substansinya kolektifitas,  sangat  kuat  pengaruhnya  terhadap  pilihan  perilaku  sosial-politik  yang dibangun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).
Di  sisi  lain  saat  ini,  masyarakat  terus  menuntut,  bahwa    selain  optimalisasi kinerja,  DPRD  perlu  membangun  strategi  komunikasi  politik  baru.  Dalam  sistem perwakilan  langsung,  DPRD  akan  dihadapkan  pada  mekanisme  pembuatan kebijakan  dasar  (peraturan  Daerah)  yang  akuntabel.  Ia  juga  harus  membangun struktur  hubungan  dan  komunikasi  yang  lebih  baik  dengan  Pemerintah  Daerah, karena  Kepala  Daerah  akan  dipilih  secara  langsung  Hubungan  kerja  dan komunikasi  pemerintahan  DPRD  perlu  atau  harus  diperbaiki  dengan  cakupan kerja  yang  lebih  luas  dan  menyeluruh.  Hubungan  kerja  dan  komunikasi  yang menekankan  pada  aspek  formalitas  belaka,  tidak  akan  banyak  memberikan manfaat  bagi  DPRD.  Oleh  karena  itu  komunikasi  harus  selalu  diorientasikan  pada oprimalisasi  proses politik  yang  menjadi  tanggungjawab  DPRD. 18
Tuntutan tersebut sebenarnya diorientasikan untuk memposisikan hubungan  kemitraan  antara  eksekutif  (walikota/bupati)  dengan  legislatif  (DPRD)
17 AM.  Rahman, DPR  Indonesia  di  Persimpangan  Jalan  ( perjalanan  Terjal  Politisi) , (Jakarta:  PK2SDM,  2006),  hlm.  15.
18 Norbet Echborn, dalam  Agung Djojosoekanto (et.al), Membangun Kapasitas Fungsi penganggaran DPRD , (Jakarta:  Sekretariat  Nasional Adeksi, 2004),  hlm.  10-11.
secara  benar.  Problem  besar  bangsa,  khususnya  masyarakat  di  daerah,  yang  harus ditangani  kedua  lembaga  strategis  ini,  masih  sangat  banyak,  sehingga  keduanya harus  berhasil  mewujudkan  suatu  pola  hubungan  kemitraan  yang  benar.  Kalau regulasi  politik  dan good  will tidak  diwujudkan  oleh  kedua  institusi  ini,  maka bukan  tidak  mungkin  problem  sosial-politik  akan  terus  terjadi  di  tengah  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  ini.  Tiadanya  keinginan  baik  akan  dengan  mudah menciptakan  problem  bertumpuk  di  dan di  luar  pemerintahan,
Kalau  kemudian  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan sudah  menggariskan,  bahwa  di  dalam  hubungan  kemitraan  antara  DPRD  dengan eksekutif  atau  bupati  dan  jajarannya,  ada  kewajiban  bagi  DPRD  untuk  melakukan pengawasan  atau  kontrol  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  maka  hal  ini  tidak dijadikan  oleh  keduanya  sebagai  problem,  tetapi  dijadikannya  sebagai  komitmen bersama  menuju  perbaikan.
Seorang  pakar  di  bidang  ilmu  politik  Karl  Lowenstein  menyatakan “ hakekat  politik  merupakan  perjuangan  untuk  memperoleh  kekuasaan,  teknik menjalankan kekuasaan, dan mengontrol kekuasaan ”. 19
Salah satu subyek demokrasi yang sangat strategis dalam penyelenggarakan  kehidupan  pemerintahan  dan  demokrasi  kita  adalah  DPRD.    Di zaman  Orba,  unsur  legislatif  ini    pernah  menjadi  kekuatan  yang  turut  menciptakan distorsi  demokrasi,  sehingga  demokrasi  layak  disebut  gagal  menjadi    kekuatan moral  politik  bernegara  yang  ideal.    Demokrasinya  tetap  ideal,  namun  hanya dalam  wacana,  sedangkan  dalam  realita  terbatas  dijadikan  simbol-simbol penyelenggaraan  kekuasaan.
Di  era  reformasi  ini,    secara  yuridis  DPRD  telah  diberikan  kedudukan yang  lebih  strategis  baik  dalam  tugas,  fungsi,  dan  kewajibannya.    Strategisnya tanggungjawab  ini  wajar  seiring  dengan  besarnya  hak-hak  yang  diberikan  oleh negara  kepadanya.
Selaras  dengan  hal  tersebut  di  atas,  lembaga  perwakilan  rakyat  merupakan unsur  yang  sangat  penting  di  samping  unsur-unsur  lainnya  seperti,  sistem pemilihan,  persamaan  di  depan  hukum,  kebebasan  berserikat  dan  sebagainya. Setiap  sistem  demokrasi  selalu  didasarkan  pada  ide  bahwa  warga  negara seharusnya  terlihat  dalam  hal  tertentu  di  bidang  pembuatan  keputusan-keputusan politik,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  wakil  pilihan  mereka  di  lembaga perwakilan. 20
Di  awal  menempati  posisi,  DPRD  sudah  diingatkan  secara  moral mengenai  tanggungjawabnya  dalam  menegakkan  demokrasi  dan  membangun pemerintahan  yang  bersih.  Hal  ini  dapat  terbaca  dalam    sumpah  jabatan  dewan yang  berbunyi:  " Demi  Allah  (Tuhan)  saya  bersumpah/berjanji:bahwa  saya  akan memenuhi  kewajiban  saya  sebagai  anggota  (ketua/wakil  ketua)  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota  dengan  sebaik-baiknya  dan  seadil- adilnya;bahwa  saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  peraturan perundang-undangan;bahwa  saya  akan  menegakkan  kehidupan demokrasi serta
19 Misbahul Munir,. Op.Cit , hal. 25.
20 Tower  Lyiman  Sarjen, Idelologi  Politik   Kontemporer ,  (Jakarta:  Gramedia,  2000),  hlm.
1
berbakti  kepada bangsa dan negara;bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat  yang  saya  wakili  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  demi  kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."
Sumpah  tersebut  merupakan  suatu  perikatan  moral  politik  kenegaraan, bahwa  DPRD  punya  tanggungjawab    besar  dalam  membangun  demokrasi  dan mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  ( clean  government ).  Rakyat  yang diwakilinya, karena  telah  memilihnya  dalam  Pemilu,  idealnya  merupakan representasi    perjuanganya  sebagai  unsur  penyelenggaraan  kekuasaan  di  daerah. Sedangkan  kekuasaan  di  daerah  inilah  yang  menjadi  cermin  penyelengaraan kehidupan  kenegaraan.
Hal  itu  makin  tegas  dalam  terbaca  dalam  fungsi  umum  DPRD Kabupaten/Kota  yang  mempunyai  fungsi:  a)  legislasi;  b)  anggaran;  dan,    c) pengawasan.    Fungsi  ini  jelas  tidak  fungsi  main-main,  karena    menyangkut masalah  besar  bangsa  atau  rakyat  di  daerah,  seperti  produk  peraturan  perundang- undangan,  keuangan  daerah,  dan  kontrol  terhadap  jalannya  kekuasaan  yang dilakukan  eksekutif.
Pengawasan  yang  menjadi  fungsi  legislatif  tersebut  menjadi  strategis  di saat  rakyat  sedang  menuntut  suatu  model  pemerintahan  yang  bersih.  Bobroknya pemerintahan  di  daerah  selama  ini  dibutuhkan  pemberdayaan  lebih  maksimal  atas fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD
Lahirnya  UU  dan  pembaharuannya  yang  mengatur  tentang  Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, membangun  prakarsa  dan  kreativitas,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan mengembangkan  fungsi  DPRD  sebagai  pengejawantahan  kehendak  rakyat sehingga  rakyat  mendapatkan  ruang  untuk  mengartikulasikan  potensinya.  Maksud di  atas,  ternyata  tidak  serta-merta  membawa  dampak  positif  semata.  Berbagai persoalan  muncul  berkenaan  dengan  belum  tertatanya  perangkat  inpra  dan  supra struktur  politik  secara proporsional  dan otonom.
Lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  yang  seharusnya  dapat membenahi  dirinya  menjadi  pengawal  reformasi  malah  menimbulkan  persoalan baru  yang  saling  berhadapan.  Begitu  juga  masih  kuatnya  asumsi  negatif masyarakat  terhadap  peran  eksekutif,  stigmatisasi  atas  legislatif  sebagai  lembaga yang  tidak  berfungsi  terus  terjadi,  termasuk  pencitraan  terhadap  kemandulan peran  yudikatif.  Gejala  seperti  itu  pada  gilirannya  dapat  mengaburkan  proses penataan  kedaerahan  secara baik dan konstitusional. 21
Kenyataan  demikian  tidak  menguntungkan  bagi  bangunan  sistem  politik yang  demokratis  pada  masa-masa  ke  depan,  maka  perlu  dicarikan  solusi  yang membawa  pada  sinergitas  gerak  yang  dapat  menghantarkan  terciptanya  bangunan sistem  politik  yang  sehat.  Model  demikian  meniscayakan  adanya  kesetaraan  dan kesederajatan  di  antara  berbagai  lembaga  yang  secara  proporsional  bertanggung jawab  atas  terwujudnya  tata  kedaerahan  yang  dapat  membawa  perubahan  sistem yang  bermuara  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Kesederajatan  dan sikap  proporsional  inilah  yang  menjadi  kunci  kemitraan  antara  legislatif  dan eksekutif.
21 Abdul  Hakiem,  Nukman,    2003. Membangun  Sistem  Politik   yang  Sehat ,  Pikiran Rakyat, 23  September  2003,  diakses 15 Januari 2018
Perwakilan  ( representation )  adalah  konsep  bahwa  seorang  atau  suatu kelompok  mempunyai  kemampuan  atau  kewajiban  untuk  bicara  dan  bertindak atas  nama  suatu  kelompok  yang  lebih  besar.  Dewasa  ini  anggota  dewan perwakilan  rakyat  pada  umumnya  mewakili  rakyat  melalui  partai  politik.  Hal  ini yang  disebut  perwakilan  yang  bersifat  politik  ( political  representation ). 22
Reformasi  pada  dasarnya  harus  diletakkan  dalam  upaya  memperkuat kemandirian  dan  peran  lembaga-lembaga  dimaksud  sebagai  sebuah  sistem  yang dapat  menghantarkan  adanya  jaminan  bagi  warga  daerah  dalam  kehidupan  bukan mengerdilkanya.  Untuk  itu,  dalam  mengembangkan  sistem  politik  yang  sehat haruslah  diarahkan  pada  tiga  pilar  utama  pembangunan.  Ketiga  pilar  tersebut meliputi:  pertama,  terciptanya  pemerintahan  yang  kuat;  kedua  adanya  kontrol yang  efektif;  dan ketiga  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat.
Tuntutan  perubahan  atas  pemerintahan  daerah  semestinya  diorientasikan untuk  memperkuat  otoritas  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  segenap  kritik, koreksi,  penilaian,  dan  pandangan  masyarakat  terhadap  pemerintahan  diletakkan sebagai  upaya  perbaikan  dan  pembaharuan,  tidak  sebaliknya  menjadikan  lembaga tersebut  kehilangan  identitasnya.  Tiadanya  pemeritahan  yang  kuat  akan  sulit mewujudkan agenda perubahan tata kehidupan yang berimplikasi  pada tertundanya  pencapaian  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.
Dalam  kerangka  demikian,  terdapat  bebarapa  hal  yang  mesti  diperhatikan sebagai  sebuah  prasyarat  dan  komponen  dominan. Kesatu, adanya  legitimasi masyarakat.  Pemerintah  daerah  akan  kuat  apabila  lahir  dan  mendapat  dukungan masyarakat,  bukan  ditetapkan  semata-mata  oleh  keinginan  pemerintah  pusat  tanpa mengindahkan  aspirasi  dan  proses  konstitusionalisasi.  Pemerintah  yang  lahir  dari masyarakat  akan  mendorong  partisipasi  dalam  mengawal  agenda  pembangunan, begitupun  sebaliknya.  Untuk  itu,  pemilihan  kepala  daerah  langsung  tampaknya menjadi  agenda  strategis  ke  depan,  sedangkan  saat  ini  masih  harus  mengikuti  tata aturan  yang  ada berdasarkan  UU Pemerintahan  Daerah.
Kedua ,  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Kedua  hal  tersebut sebagai  pengejawantahan  atas  kesadaran  untuk  membangun  daerah  ini  secara bersama-sama  dan  sekaligus  menjadi  barometer  apakah  sebuah  pemerintahan  itu berpegang  teguh  pada  konstitusi  dan  moralitas  atau  tidak.  Lebih  jauh  keduanya mengandaikan  akan  segala  kebijakannya  haruslah  melibatkan  mayarakat  sebagai representasi  kejujuran,  amanah,  keadilan  dan  bertanggung  jawab  atas  segala kebijakan  yang  telah  ditetapkan.
Ketiga ,  adanya  tata  aturan  yang  tegas  dalam  pemberian  wewenang, kedudukan,  tugas,  dan  kewajiban.  Ketentuan  tersebut  mutlak  diperlukan  agar pemerintah  memiliki  dasar  pijakan  kuat  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  bagi terselenggaranya  pembangunan  daerah.  Selain  itu,  ketentuan  tersebut  juga  dapat dijadikan  indikator  keberhasilan  sebuah  proses  pembangunan  daerah,  terlebih  bagi pertumbuhan  masyarakat  dalam  mencapai  tarap kehidupan  yang  layak.
Kontrol  merupakan  prasyarat  utama  dalam  sistem  politik  yang  sehat  dan demokratis.  Dengan  pengawasan,  intervensi  kekuasaan  dan  arogansi  serta hegemoni  kekuasaan  tidak  mudah  terjadi  sebab  segala  tindakan  harus dipertanggunjawabkan. Begitupun dengan kontrol yang efektif dapat
22 Miriam  Budiarjo,  Dasar-dasar Ilmu  Politik.  (Jakarta:  Gramedia,  1993),  hlm,  23.
menumbuhkan  fungsi  keseimbangan  di  antara  berbagai  lembaga  yang  ada. Adapun  kontrol  bisa  dilakukan  oleh  segenap  warga  daerah,  namun  secara struktural  kontrol  terhadap  pemerintahan  dilaksanakan  oleh  lembaga  legislatif. Kontrol  ini  sebagai  implementasi  dari  tugas  legislatif,  khususnya  dalam membangun  pemerintahan  yang  kuat.  Apalagi  di  sisi  lain  tantangan  untuk melakukan  kontrol  ini  juga  masih  menghadapi   problem  serius. 23
Pada  dasarnya,  kekuasaan  lembaga  perwakilan  rakyat  dalam  konteks demokrasi    perwakilan  terdiri    dari  dua,  yaitu  kekuasaan  pembentukan  Undang- undang  dan kekuasaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  eksekutif. 24
Fungsi  pengawasan  merupakan  fungsi  manajemen  yang  penting,  yaitu untuk  menunjang  kelancaran  pelaksanaan  pembangunan  nasional,  sehingga diharapkan  dengan  pelaksanaan  pengawasan  yang  efektif  akan  terwujud  tujuan yang  dikehendaki.  Peranan  pengawasan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  adalah untuk  mendeteksi    secara  dini  terhadap  berbagai  penyimpangan  yang  mungkin saja  terjadi.  Berawal  dari  ungkapan  tersebut  di  atas,  maka  fungsi  pengawasan sebagai  salah  satu  peranan  hukum  administrasi  negara  tersebut  patut  mendapatkan perhatian  demi  terselenggaranya  pemerintahan  yang  bersih.
Agar  pelaksanaan  pengawasan  DPRD  itu  berjalan  dengan  baik  maka  perlu diperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut:
1) Perencanaan  dalam  melaksanakan  pengawasan
Perencanaan  adalah  prinsip  dalam  pengawasan  yang  merupakan  suatu keharusan  karena  rencana  merupakan  suatu  standar  atau  alat  ukur  dari pekerjaan  yang  terlaksaakan,  perencanaan  yang  baik  akan  menghasilkan tujuan  yang  terperinci  dengan  jelas.
2) Pengorganisasian  dalam  melakukan  pengawasan
Perorganisasian  adalah  merupakan  suatu  keharusan  karena  menyangkut pembagian  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan pengawasan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  pekerjaan,  masing  –  masing dapat memahami  tentang  ketugasan  fungsionalnya.
3) pengkoordinasian  dalam  melaksanakan  pengawasan Selain  faktor–faktor  di  atas,  untuk  menjamin  kelancaran  pelaksanaan pengawasan dibutuhkan adanya koordinasi atau pengkoordinasian koordinasi  erat  kaitannya  dengan  kerja  sama,  suatu  pekerjaan  akan berjalan  dengan  lancar  apabila  ada koordinasi  yang  baik. 25
Tugas  pengawasan  pada  hakekatnya  untuk  menemukan  kelemahan  – kelemahan  dan  penyimpangan,  tidak  untuk  mempermasalahkan  siapa  atau  apapun, tetapi  untuk  memperbaiki  berfungsinya  siklus  manajemen  dengan  sebagaimana mestinya  sebagai  prasyarat  untuk  dapat  mencapai  tujuan  atau  rencana  atau program  atau  target  secara efektif  dan efisien.
Fungsi  dan  dasar  badan  legislatif  temasuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  adalah  sebagai  berikut 26 :
23 Abdul  Mughni, Pengawasan  dam  Pemerintahan  Lembek , (Surabaya:  Pelita  Ilmu, 2009),  hlm.  17.
24 Pusat  Studi  Hukum    dan  Kebijakan  Indonesia  (PSIK), Semua  Harus Terwak ili, Studi mengenai  Reposisi  MPR,  DPR,  dan  Lembaga  Kepresidenan  di  Indonesia ,  (Jakarta,  2000),  hlm. 104.
25 Yeremis  T. Keban, Aministrasi Publik , (Yogyakarta: Gaya  Media, 2004),  hlm.  23.
26 Arbi Sanit, Perwak ilan Politik  di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, 1985):  hlm.  48.
1) Fungsi  Legislasi/Pembuatan  peraturan
Melalui  ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menujukan identitasnya  dengan  mampu  menampung,  mengolah  dan  memperjuangkan aspirasi  masyarakat  yang  diwakilinya  ke  dalam  peraturan  –  peraturan  yang dihasilkan.  Yang  dimaksud  dengan  fungsi  legislatif  dalam  penelitian adalah  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah  yang menjalankan  kekusaan  eksekutif  di  daerah  supaya  kebijaksanaan  kepada daerah  sesuai  dengan  agenda  kerja  pemerintah  yang  telah  ditetapkan dengan  DPRD  melalui  peraturan  daerah.
2)  Fungsi  Anggaran  Keuangan Karena  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  wakil  rakyat maka  badan  ini  berwenang  menentukan  perumusan  dan  pengeluaran  uang pemerintah  daerah  yang  ada  pada  hakikatnya  adalah  uang  rakyat,  baik pembelanjaan  yang  diambil  dari  pajak  sebagai  sumber  masukan  maupun yang  berasal  dari  bantuan  /  pinjaman  luar  negeri,  yang  tentu  semua  itu akan  menjadi  beban  rakyat,  fungsi  pemasukan  melalui  perpajakan  tersebut tidak  dapat  dilepaskan  dari  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) dalam menetapkan anggaran pemerintah daerah karena pengeluaran  pemerintah  tersebut  pada  akhirnya  harus  dipertanggung jawaban  kepada  sumbernya  yaitu  rakyat  yang  membayar  pajak.  sekalipun kenyataan  eksekutiflah  yang  mengajukan  rancangan  eksekutif.
3)  Fungsi  Pengawasan
Dalam  kualifikasinya  sebagai  wakil  rakyat  sesungguhnya,  pengawasan pertama  yang  dilakukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) adalah  berkenaan  dengan  keputusan  yang  telah  dikeluarkan,  pengawasan kedua  dengan  menilai  apakah  eksekutif  dan  yudikatif  sebagai  pelaksana sudah  cukup  tetap  melaksanakan  keputusan  tersebut,  kedua  pengawasan tersebut  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  DPRD)  konsekuensi  dari kekuasaan  rakyat  yang  dijalankannya.
4) Fungsi  Internasional
Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  hal  ini  terkait dengan oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya melibatkan pemerintahan  daerah,  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dalam  hal  ini  ialah  melindungi  masyarakat  luas  dengan  cara  melakukan memberikan  masukan  kepada  eksekutif  daerah  mengenai  untung  ruginya bila  perjanjian  internasional  tersebut  jadi  dilaksanakan.,  masukan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  diperlukan  karena  isi  perjanjian tersebut  mengikat  semua  kepentingan  masyarakat  yang  diwakili  dalam perkembangannya,  fungsi  ini  sangat  berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan karena  nantinya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  juga  ikut mengawasi  pelaksanaan  kerja sama  internasional  tersebut.
Dengan  mencermati  fungsi  tersebut  maka  dapat  dilihat  dalam  susunan pemerintahan  daerah  dan  hak  DPRD,  yang  mana  dalam  hal  ini  susunan pemerintah  daerah  otonomi  meliputi  DPRD  dan  pemerintah  daerah.  DPRD dipisahkan  dari  pemerintah  daerah  dengan  maksud  untuk  lebih  memberdayakan DPRD  dan  meningkatkan  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada  rakyat. oleh  karena  itu  hak-hak  DPRD  cukup  luas  dan  diarahkan  untuk  menyerap  serta
menyalurkan  aspirasi  masyarakat  menjadi  kebijakan  daerah  dan  melaksanakan fungsi  pengawasan.
Di  Kota  Probolinggo,  jumlah  Perda  sangat  banyak,  seperti  halnya    daerah lain.  Akibat  banyaknya  Perda  ini,  maka  dalam  pembahasan  ini,  obyek  yang dijadikan  fokus  pembahasan  dalam  hubungannya  dengan  pelaksanaan  Perda adalah  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  salah  satu  Perda,  meski  secara  umum mengaitkan  dengan  Perda  lainnya,  karena  tidak  semua  Perda  menghadapi  problem yang  sama.
Fungsi  pengawasan  ini  terkait  dengan  proses  “ check  and  balances ”  atau keseimbangan  yng  harus  diwujudkan  melalui  pelaksanaan  pengawasan  terhadap kinrja  esekutif  .Secara  teoritis,  memang  seharusnya  mekanisme  atau  proses  “ check and  balances ”  ini  dapat  meningkatkan  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  dalam mewujudkan  kepentingan  masyarakat.  DPRD  sebagai  lembaga  legislatif  yang kedudukannya  sebagai  wakil  rakyat  tidak  mungkin  melepaskan  dirinya  dari kehidupan  rakyat  yang  diwakilinya  .  Oleh  karena  itu  secara  material  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  rakyat  atau  publik  yang diwakilinya.  DPRD  sebagai  wakil  rakyat  dalam  tindakan  dan  perbuatan  harus menyesuaikan  dengan  norma-norma  yang  dianut  dan  berlaku  dalam  kebudayaan rakyat  yang  diwakilinya.
Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di  Kota  Probolinggi,  jelas  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sangat  diperlukan  perangkat- perangkat  dan  lembaga-lembaga  untuk  menyelenggarakan  jalannya  pemerintahan di  daerah  sehari-hari.    Peran  yang  sejalan  dengan  norma  yuridis  merupakan  peran yang ditujukan untuk mendukung kepentingan rakyat atau terwujudnya pembangunan  berbasis  kepentingan  rakyat.

## PENUTUP
Mengawasi pelaksanaan peraturan  daerah  dan  perundang-undangan lainnya,  dilakukan  DPRD  mulai  pada  saat  pengajuan  rancangan  perda  sampai dengan  penyusunannya.  memilih  wakil  kepala  daerah  dalam  hal  terjadi kekosongan  jabatan  wakil  kepala  daerah. Adapun  yang  diawasi  oleh  DPRD  Kota Probolinggo  adalah  raperda  isinya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  1945,  UU  mengenai  Pemerintahan  Daerah,  dan  Peraturan perundangan  lain  yang  lebih  tinggi.  Jadi,  raperda  itu  langsung  diuji  sendiri  oleh anggota-anggota  DPRD  sebelum  disetujui  menjadi  Perda.  Secara  khusus,  dalam rangka  pengawasan  Perda  APBD,  secara  tidak  langsung  menunjukkan  posisi  yang kuat  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan.  Bukan  hanya  APBD  yang harus  ditetapkan  dengan  perda  melalui  persetujuan  DPRD,  tetapi  juga  segala tindakan  yang  memberi  beban  (keuangan)  kepada  rakyat  seperti  pajak,  retribusi dan lain-lain,  yang  kesemua  ini  menjadi  obyek pngawasan  DPRD.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdilah  Cholid,  2016, Dewan dan Otonomi Daerah, Jakarta:  LP3DPR.
Abdul  Mughni,  1999, Pengawasan  dam  Pemerintahan  Lembek, Surabaya:  Pelita Ilmu.
AM.  Rahman,    2006, DPR  Indonesia  di  Persimpangan  Jalan  (perjalanan  Terjal Politisi) ,   Jakarta:  PK2SDM.
Arbi  Sanit,  1985, Perwakilan Politik di Indonesia , Jakarta:  Rajawali.
Bambang  Sunggono,  1997, Metode  Penelitian  Hukum ,    Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Franz  Magnis  Suseno,  1994, Etika  Politik;  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama.
Haikal,  2014, Kemitraaan  Esekutif  dengan  Legislatif ,  Bandung:  Pusat  Kajian Demokrasi  Indonesia  (PKDI).
Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Effendi,  1989, Metode  Penelitian  Survai, Jakarta: LP3ES.
Miriam  Budiarjo,  1993, Dasar-dasar  Ilmu Politik . Jakarta:  Gamedia. Misbahul  Munir,  2004, Pemilu,  Demokrasi,  dan  Ijtihad  Politik  Perempuan , Surabaya:  Visipres.
Norbet  Echborn,  dalam  Agung  Djojosoekanto  (et.al),  2004, Membangun Kapasitas  Fungsi  penganggaran  DPRD ,  Jakarta:  Sekretariat  Nasional Adeksi/
Pusat  Studi  Hukum    dan  Kebijakan  Indonesia  (PSIK), 2000. Semua  Harus Terwakili,  Studi  mengenai  Reposisi  MPR,  DPR,  dan  Lembaga Kepresidenan di Indonesia ,  Jakarta.
Sunhaji  Saleh,  2014, Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Era  Reformasi, Jakarta:  Graha  Pustaka.
Tatang  M. Amirin,  1996, Pokok-Pokok Teori Sistem , Jakarta: Rajawali  Pers.
Tower  Lyiman  Sarjen, 2000, Idelologi  Politik Kontemporer , Jakarta:  Gramedia.
Yeremis  T. Keban, 2004, Aministrasi Publik , Yogyakarta:  Gaya Media.

## Internet
Abdul  Hakiem,  Nukman,    2003. Membangun  Sistem  Politik  yang  Sehat ,  Pikiran
Rakyat,  23 September  2003, diakses  15 Januari  2018.
Ahmad  Syafii  Maarif,    “Indonesia  Sepi  dari  Negarawan”, Republika ,  11  Mei 2004,  hal.  4, akses tanggal  23 Desember  2017.
A.  Kartiwa, Implementasi  Peran  dan  Fungsi  DPRD  dalam  Rangka  Mewujudkan “good  governance ”,  http://pustaka.  unpad.ac.id/  wp-ontent  /uploads /2009/05/ implementasi_  peran __fungsi_dprd.pdf,akses  15 Pebruari  2018 Wahyu  Priyono, Optimalisasi  Fungsi  DPRD  dalam  Pengawasan  Pemerintahan Daerah , http://pekikdaerah. wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi- fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/,  diakses  22  Pebruari 2018.