## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0
Sri Mulyani a,1 , Aniek Tyaswati Wiji Lestari b,2 , Agnes Maria Janni W c,3 , Liliana Tedjosaputro d,4 a Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia b Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia
c Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia
d Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia
1 sri-mulyani@untagsmg.ac.id ; 2 aniek-tyaswati@untagsmg.ac.id; 3 agnes-maria-janni@untagsmg.ac.id; 4 liliana-tedjo@untagsmg.ac.id *email korespodensi : sri-mulyani@untagsmg.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi saat ini dalam era digital telah menghasilkan perubahan yang  sangat  besar  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  dampak signifikan  pada  domain  Hak  Cipta.  Kemajuan  dalam  dunia  digital  seharusnya  diambil  sebagai peluang  untuk  mengoptimalkan  penciptaan  karya-karya  yang  dapat  memberikan  manfaat ekonomi yang maksimal bagi para penciptanya. Penting untuk menciptakan suatu lingkungan di

## I N F O R M A S I A R T I K E L A B S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-03-10
Diterima 2024-04-10 Dipublikasikan 2024-06-10 The digital content industry in the era of society 5.0 refers to various activities related to the production, distribution and consumption of content via digital platforms. Digital content includes various forms such as text, images, audio, video, and any combination of these. The industry  has  grown  rapidly  in  recent  years,  driven  by  advances  in digital technology and changes in the way people access and interact with content. The legal protection that regulates the digital content industry  includes  Copyright  Law  Number  28  of  2014  for  creative works from use without permission and also regulates the rights of content  owners  to  control  the  reproduction,  distribution  and utilization of their works. Illegal use of digital content can result in legal action. This research is normative juridical legal research with a  conceptual  and  statutory  approach.  Data  sources  are  taken  from secondary data. The formulation of the problem in this research is whether Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has provided legal protection for copyrighted works in the digital content industry. What  obstacles  do  digital  content  owners  face  when  their copyrighted  works  are  used  without  permission?  The  research results  show  that  Copyright  Law  Number  28  of  2014  generally regulates the protection of the digital content industry, but does not specifically regulate the form of the digital content industry, so it is necessary  to  create  regulations  that  specifically  regulate  the protection of the digital content industry, especially in welcoming the era of society 5.0. There are obstacles faced by digital content owners in  dealing  with  copyright  infringement  or  digital  content  theft, owners  can  take  legal  action  to  protect  their  rights  and  ask  for compensation,  but  content  owners  find  it  difficult  to  ask  for compensation.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.

## Kata Kunci
Perlindungan Hukum Hak Cipta; Industri Konten Digital; Society 5.0

## D
mana kreativitas dihargai dan hasil karya baru dilindungi secara hukum melalui mekanisme Hak Cipta. Perdagangan karya cipta digital juga menyusul kepopuleran karya digital tersebut. Begitu banyak platform yang tersedia di internet dengan berbagai jenis produk 1 .
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  di  Indonesia  merupakan  suatu pengaturan yang komprehensif. Di dalamnya, terdapat tiga pilar ut  ama  yang  terintegrasi dengan  baik  regulasi  atau  peraturan,  penegakan  hukum,  dan  manajemen.  Semua  aspek  ini tercermin dalam UU Hak Cipta dan saling melengkapi. Lebih lanjut, aturan-aturan yang tercantum dalam UU Hak Cipta telah diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini  mengindikasikan  adanya  respons  yang  progresif  terhadap  perubahan  tren  dan  kebutuhan dalam industri ini.
Secara substansial, UU Hak Cipta dan ketentuan di dalamnya telah disesuaikan dengan norma- norma  internasional  dalam  bidang  Hak  Cipta,  terutama  yang  berkaitan  dengan  dinamika perkembangan  teknologi  informasi.  Dalam  konteks  ini,  undang-undang  tersebut  menjadi instrumen  penting  untuk  melindungi  hak-hak  kreatif  dalam  era  digital,  memastikan  adanya perlindungan  yang  memadai  terhadap  karya-karya  intelektual  di  dunia  digital  yang  semakin kompleks.
Hak Cipta mencakup dua aspek utama, yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral, yang secara eksklusif diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini menunjukkan bahwa hak tersebut  hanya  diperuntukkan  bagi  pencipta,  dan  pihak  lain  tidak  boleh  menggunakan  hak tersebut  tanpa  izin  dari  pencipta.  Meskipun  pemegang  hak  cipta  yang  bukan  pencipta  hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi, namun hak-hak ini tetap memberikan perlindungan yang kuat. Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur hak eksklusif ini, termasuk hak untuk mengumumkan karya. Di era digital, pengumuman karya dapat dengan mudah dilakukan melalui platform media  sosial seperti  YouTube, di mana  pencipta  dapat mengunggah karya-karyanya. Teknologi canggih dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memberikan keuntungan bagi pencipta dengan memfasilitasi berbagi karya mereka secara lebih mudah dan luas.
Namun,  dalam  lingkungan  digital,  terdapat  dua  sisi  dari  mata  uang  yang  sama.  Kemajuan teknologi dan media sosial, yang sebenarnya menguntungkan pencipta, juga memberi celah bagi orang lain untuk menyalahgunakan karya tersebut tanpa izin. Terdapat banyak contoh di mana pihak  lain  mengambil  keuntungan  ekonomi  dari  pelanggaran  hak  cipta,  seperti  dengan mengunggah karya orang lain di media sosial tanpa izin. Hukum sebagai bingkai ekonomi harus mampu mengakomodir perkembagan aktivitas ekonomi masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan. 2
Tantangan ini menggambarkan konflik antara keuntungan dan pelanggaran dalam lingkungan digital.  Meskipun  teknologi  memberikan  sarana  bagi  pencipta  untuk  mengumumkan  karya mereka dengan lebih mudah, juga diperlukan regulasi dan mekanisme perlindungan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak kreatif. Kesadaran akan pentingnya
1 Teti Tiran, ‘Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia’, 6.3 (2022).
2 Irham Rahman and Hery Lilik Sudarmanto, ‘Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan’, Transparansi Hukum , 3.2 (2020) <https://ojs.unik- kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2712> [accessed 14 June 2024].

## D
hak  cipta  dan  pendidikan  mengenai  etika  digital  juga  menjadi  penting  dalam  menghadapi kompleksitas ini.
Dalam kerangka ini, jelas bahwa hak cipta melindungi ekspresi konkret dari ide, bukan ide itu sendiri. Ini berarti bahwa hak cipta tidak melindungi ide secara terpisah, tetapi melindungi cara ekspresi kreatif dan unik di mana ide tersebut diwujudkan dalam karya. Hak cipta menjadi alat yang mendasar dalam mendorong kreasi dan inovasi, memberikan insentif bagi pencipta untuk menerjemahkan  ide-ide  mereka  ke  dalam  bentuk  nyata  yang  bermanfaat  secara  kreatif  dan ekonomi.
Dengan  demikian,  perkembangan  teknologi  informasi  tidak  hanya  diakui  sebagai  suatu kemajuan, tetapi juga menjadi faktor kunci yang membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif dan efektif. Selaras dengan semangat perubahan ini, perlindungan Hak Cipta harus  diperbarui dan diperkuat untuk memungkinkan penciptaan dan distribusi karya-karya di era digital dengan cara  yang  merangsang  kreativitas  sambil  tetap  menjaga  hak  dan  kepentingan  para  pencipta. Demikian  juga  dalam  transaksi  bisnis  penyelenggara  jaringan  dan  media  serta  bisnis  industri konten digital, idealnya tidak memiliki hubungan terafiliasi yang cenderung akan mengakibatkan timbulnya  preferensi  tertentu  dan  akan  melahirkan  kecenderungan  penyalahgunaan  posisi dominan serta mendorong tindakan diskriminasi terhadap aplikasi dan konten tertentu. 3
Dengan berkembangnya karya cipta digital, permasalahan muncul apakah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta pada industry konten digital. Bagaimana kendala yang dihadapi pemilik konten digital atas karya ciptanya yang digunakan  tanpa  ijin.  Perlindungan  karya  cipta  digital  diperlukan  mengingat  berbagai  bentuk pelanggaran terjadi merugikan pemilik karya cipta.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri konten digital dalam Society 5.0, khususnya dalam hal perlindungan hukum hak cipta.  Dengan  memahami  kompleksitas  dan  dinamika  ini,  dapat  juga  membahas  solusi  dan rekomendasi  yang  mendukung  harmoni  antara  inovasi  digital  dan  perlindungan  hak  cipta. Melalui  kajian  ini,  diharapkan  dapat  merangkul  potensi  positif  teknologi  digital  dalam mengakselerasi pertumbuhan industri konten sambil tetap menghormati karya kreatif dan hak pencipta. Penelitian merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.  Sumber  data  di  ambil  dari  data  sekunder  yang  berasal  dari  penelitian terdahulu berupa jurnal. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hak Cipta atas  Konten Digital dalam UU Hak Cipta (UU No 28 Tahun 2014)
Hak cipta  adalah  instrumen  hukum  yang  memberikan  perlindungan  kepada  pencipta  atas karya-karya  mereka.  Namun,  di  era  digital,  batasan  antara  hak  cipta  dan  akses  terbuka menjadi kabur. Membatasi akses terhadap karya-karya digital yang dilindungi hak cipta bisa menjadi tantangan, mengingat distribusi digital memungkinkan penyalinan dan penyebaran
3 Edmon Makarim, ‘KERANGKA KEBIJAKAN DAN REFORMASI HUKUM UNTUK KELANCARAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI INDONESIA’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 44.3 (2014), p. 314, doi:10.21143/jhp.vol44.no3.25.

## D
yang  mudah.  Karya  cipta  digital  memiliki  keunggulan  dalam  hal  efisiensi  dan  fleksibilitas penyimpanan  serta  kemampuan  untuk  dimanipulasi  atau  dimodifikasi  tanpa  mengurangi kualitas  karya  aslinya. 4 Di  sinilah  perlindungan  hukum  hak  cipta  menjadi  krusial  untuk memastikan  keberlanjutan  industri  konten  digital  dan  insentif  bagi  pencipta  untuk  terus menghasilkan karya-karya kreatif.
Hak Cipta, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta suatu karya. Hak ini muncul secara  deklaratif  setelah  karya  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  konkret,  tanpa memerlukan persyaratan pendaftaran, sambil tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Pentingnya dicatat bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis, artinya ketika karya telah diberikan bentuk nyata, hak cipta langsung ada. Dalam konteks ini, proses pendaftaran tidak menjadi prasyarat untuk hak cipta terbentuk. Oleh karena itu, momen Hak cipta, sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, memiliki peran penting dalam melindungi hasil-hasil dari daya pikir manusia. Lingkup hak cipta terkait dengan melindungi karya-karya sastra dan seni, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, musik,  seni  rupa  seperti  lukisan,  dan  karya-karya  berbasis  teknologi  seperti  program komputer dan basis data elektronik.
Karya-karya  ini,  yang  disebut  sebagai  Ciptaan,  mendapatkan  perlindungan  yang  berlaku ketika  diumumkan  di  media  internet  dalam  bentuk  digital.  Terdapatnya  perkembangan tersebut maka perkembangan hukum hak cipta  haruslah terjadi, yang dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan ciptaan digital. Jacques de Werra mengatakan terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta atas karya digital,  yaitu:  Pertama,  perlindungan  hak  cipta  melalui  ketentuan  hak  cipta  konvensional; Kedua,  perlindungan  hak  cipta  melalui  perlindungan  teknis/teknologi  pengaman;  Ketiga, perlindungan  hak  cipta  melalui  perlindungan  hukum  atas  perlindungan  teknis/teknologi pengaman. Dalam hukum positif Indonesia perlindungan hak ciptanya telah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. 5
Hak Cipta melekat pada produk ciptaan sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, antara lain lagu, novel, atau potret. Sedangkan hak terkait melekat pada produk ciptaan yang  disiarkan  atau  ditayangkan  sehingga  produknya  meliputi  karya  pertunjukan,  karya rekaman,  atau  karya  siaran.  Konsep  ini  mencakup  pembacaan,  penyiaran,  pameran, penjualan,  pengedaran,  atau  penyebaran  melalui  berbagai  alat,  termasuk  media  internet. Dengan  kata  lain,  karya-karya  Ciptaan  yang  diumumkan  dalam  bentuk  digital  tetap mendapatkan  perlindungan  yang  sama  kuat  seperti  yang  diberikan  kepada  karya  dalam bentuk analog.
Permasalahan yang serius dalam perlindungan hak cipta di era digital. Meskipun Undang- Undang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ada, tampaknya mereka belum sepenuhnya dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam  penggunaan  konten  digital,  terutama  ketika  melibatkan  situs  pihak  ketiga  dan pengunduhan  tanpa  izin.  Adanya  perlindungan  hukum  ini  menjadi  sebuah  bentuk  telah bekerjanya  fungsi  hukum  yang  dapat  memberikan  kemanfaatan,  keadilan  serta  kepastian hukum.  Siapapun  yang  melanggar  hak  eksklusif  milik  seseorang  yang  telah  memiliki  HKI maka pemegang sah HKI atas karyanya dapat mengajukan tuntutan apabila terdapat bukti yang sah dan konkret. 6
4 Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, ‘Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital’, Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 3.1 (2021), pp. 9–17, doi:10.52005/rechten.v3i1.22.
5 Khwarizmi Maulana Simatupang, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15.1 (2021), p. 67, doi:10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80.
6 Gabriella Ivana and Andriyanto Adhi Nugroho, ‘Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual’, JURNAL USM LAW REVIEW , 5.2 (2022), p. 708, doi:10.26623/julr.v5i2.5685.

## D

## 3.2 Peran Society 5.0 dalam Transformasi Industri Konten Digital
Konten digital adalah informasi atau materi yang bersifat digital. Konten digital dapat berupa berbagai  jenis  media  termasuk  teks,  gambar,  suara,  video,  animasi,  dan  kombinasi  dari elemen-elemen. Dalam perspektif society 5.0, transformasi industri konten digital semakin mengglobal dan diminati masyarakat. Society 5.0 mempercepat transformasi industri konten digital. The Construction 5.0 paradigm is the next phase in industrial development that aims to combine the skills of human experts in partnership with efficient and precise machines to achieve prod uction solutions that are resource-efficient and preferred by clients 7 . Initially, the society 5.0  program  focused  on  2  objectives,  namely  first  encouraging  digitalization  to  improve Companies and restructuring businesses around new values that will increase productivity in economies and societies revitalized by innovation and globalization. The second objective is the management of socioeconomic issues by focusing on the best interests of individuals, including sustainable programs that ensure social justice 8 .
"Society  5.0"  adalah  sebuah  konsep  yang  diusulkan  oleh  pemerintah  Jepang  untuk menggambarkan masyarakat masa depan yang didorong oleh integrasi teknologi digital dan berbagai  aspek  kehidupan.  Ini  adalah  konsep  lanjutan  dari  konsep  "Society  4.0,"  yang mencakup Revolusi Industri 4.0 dan transformasi digital yang telah berlangsung. ” Society 5.0 was  first  introduced  in  the  5th  Science  and  Technology  Basic  Plan.  These  plans  focus  on enhancing Science Technology and Innovation measures and policy. Japan as a whole seems to be increasingly committed to the vision of Society 5.0 ”. 9
Dalam  konteks  Society  5.0,  konten  digital  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam membentuk  masyarakat  yang  lebih  berkelanjutan,  inovatif,  dan  terkoneksi.  Konten  digital dapat  menjadi  sarana  untuk  berbagai  keperluan  dalam  Society  5.0.antara  lain  termasuk industri Kreatif dalam hal ini konten digital seperti seni digital, musik, film, dan karya kreatif lainnya dapat menjadi motor ekonomi dan sumber inovasi dalam masyarakat.
Dalam Society 5.0, karya-karya kreatif dapat diakses,  dibagikan, dan dikelola dengan cara yang lebih efisien dan terintegrasi melalui teknologi digital. Namun, ini juga memunculkan tantangan dalam mengamankan hak cipta dan menjaga nilai karya-karya tersebut. Bagaimana masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri bersama-sama merancang regulasi dan praktik yang memadai untuk melindungi hak cipta dalam lingkungan yang semakin terhubung dalam global. Namun, konsep Society 5.0 juga menghadirkan tantangan terkait dengan etika, privasi, dan dampak sosial dari teknologi digital dan konten. Oleh karena itu, dalam mengembangkan Society  5.0,  penting  untuk  memastikan  bahwa  inovasi  dan  penggunaan  teknologi  digital dilakukan dengan tanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai manusiawi.
Peran"Society 5.0" mendorong transformasi digital dan integrasi teknologi ke dalam berbagai aspek kehidupan juga memiliki implikasi dalam perlindungan hukum atas konten digital. Di dalam Society 5.0, perlindungan hukum atas konten digital dapat menjadi semakin penting mengingat  peran  yang  lebih  besar  dari  konten  digital  dalam  masyarakat  yang  semakin terkoneksi dan berorientasi teknologi.
7 Amali Çipi and others, ‘Detecting and Developing New Business Opportunities in Society 5.0 Contexts: A Sociotechnical Approach’, Technology in Society , 73 (2023), p. 102243, doi:10.1016/j.techsoc.2023.102243.
8 Ibrahim Yitmen, Amjad Almusaed, and Sepehr Alizadehsalehi, ‘Investigating the Causal Relationships among Enablers of the Construction 5.0 Paradigm: Integration of Operator 5.0 and Society 5.0 with Human-Centricity, Sustainability, and Resilience’, Sustainability , 15.11 (2023), p. 9105, doi:10.3390/su15119105.
9 Alvin John and others, ‘SOCIETY 5.0’, International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology , 2.2, pp. 399–403, doi:10.48175/IJARSCT-2762.

## D

## 3.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif  Society
5.0
Fenomena  maraknya  dunia  digital,  bisa  dilihat  dari  peningkatan  signifikan  dalam  jumlah YouTuber dan pencipta konten yang berusaha dengan gigih untuk menciptakan konten yang unik dan kreatif di platform YouTube. Konten yang diunggah ke YouTube ini berkontribusi pada apa yang dikenal sebagai ekonomi kreatif. 10 Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP 56/2021), menjadi jelas bahwa penggunaan karya cipta memerlukan izin dari penciptanya serta kewajiban untuk  membayar  royalti.  PP  56/2021  menyediakan  mekanisme  yang  tegas:  pencipta  yang menemukan  penggunaan  karyanya  tanpa  izin  di  situs  internet  atau  platform  serupa  dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses selanjutnya melibatkan verifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan adanya pelanggaran yang sah. Apabila terbukti melanggar  hak  cipta,  DJKI  dapat  merekomendasikan  kepada  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir akun internet yang melanggar hak cipta.
Ekonomi kreatif melibatkan proses penciptaan baru melalui penelitian dan pengembangan. Ini dapat  menghasilkan  berbagai  produk  dan  layanan  komersial,  dan  seringkali  melibatkan penggunaan  kekayaan  intelektual  seperti  desain,  merek  dagang,  paten,  hak  cipta,  dan  royalti. YouTube adalah salah satu platform utama di mana para pencipta konten dapat berinovasi dan menghasilkan pendapatan dari karya kreatif mereka. 11 Media YouTube memungkinkan siapa saja untuk menjadi seorang kreator tanpa batasan tertentu. Orang-orang dari berbagai latar belakang dan  bakat  dapat  membuat  dan  membagikan  konten  mereka.  Semakin  kreatif  dan  menarik kontennya,  semakin  besar  peluang  untuk  menarik  penonton  yang  banyak  dan  memperoleh pendapatan dari iklan, sponsor, atau bahkan penjualan produk terkait. Namun, dalam konteks ini,  penting  untuk  menyadari  bahwa  hak  cipta  dan  kekayaan  intelektual  tetap  berlaku. Menciptakan  konten  yang  unik  tidak  berarti  dapat  menggunakan  materi  yang  dilindungi  hak cipta orang lain tanpa izin. Pencipta konten yang sukses juga harus memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk perlindungan hak cipta, dan memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan aturan platform yang mereka gunakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normative telah memberikan perlindungan  hukum  atas  penggunaan  secara  komersial,  penggandaan,  pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan baik dalam  media  elektronik  maupun  non  elektronik  dapat  dipidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan Pasal 105 UU Hak Cipta, UU Hak Cipta mengakomodasi penyelesaian sengketa tidak hanya gugatan secara keperdataaan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan   secara pidana. Penuntutan secara pidana dapat diawali dengan pembuatan laporan aduan terhadap pelanggaran Hak Cipta  kepada  pihak kepolisian sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan Pembuatan laporan aduan dalam pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ketentuan pada  Pasal  120  UU  Hak  Cipta  yang  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  dalam  UU  Hak  Cipta merupakan delik aduan. 12
Industri konten digital dalam era Society 5.0, di mana teknologi digital dan kecerdasan buatan semakin  terintegrasi  dengan  kehidupan  sehari-hari,  memerlukan  perlindungan  hukum  yang
10 Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli, ‘Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube’, Jurnal Jurisprudence , 10.2 (2021), pp. 146–62, doi:10.23917/jurisprudence.v10i2.10368.
11 Asril, Permata, and Ramli.
12 Gibson Batara Siahaan, Laina Rafianti, and Mustofa Haffas, ‘Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang Yang Menjadi Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT)’, Jurnal Indonesia Sosial Sains , 4.01 (2023), pp. 38–46, doi:10.59141/jiss.v4i01.768.

## D
komprehensif  terhadap  karya  cipta.  Berikut  adalah  beberapa  aspek  pelindungan  hukum  yang relevan dalam konteks industri konten digital di era Society 5.0:
1) Pengakuan Hak Cipta di Era Digital: Penting untuk memastikan bahwa hukum mengakui hak cipta  dalam  berbagai  bentuk  konten  digital,  termasuk  gambar,  audio,  video,  dan  program komputer.  Kebijakan  dan  regulasi  harus  diubah  atau  diperbarui  untuk  mencakup perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk baru dari karya cipta digital.
2) Perlindungan  Digital  Rights  Management  (DRM):  Teknologi  DRM  memiliki  peran  penting dalam  mencegah  pembajakan  dan  penggunaan  ilegal  karya  cipta  digital.  Hukum  harus mendukung  penggunaan  dan  perlindungan  teknologi  ini,  serta  memberikan  sanksi  bagi mereka yang menghindari atau melanggar mekanisme DRM.
3) Pengakuan  Hak  Moral:  Selain  hak  ekonomi,  hak  moral  pencipta  juga  harus  diakui  dan dilindungi dalam industri konten digital. Ini termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk  menjaga  integritas  karya,  dan  hak  untuk  mengendalikan  penggunaan  karya  dalam konteks digital.
4) Penggunaan  Lisensi  dan  Kontrak:  Penggunaan  lisensi  dan  kontrak  harus  didukung  oleh hukum,  memungkinkan  pemilik  hak  cipta  untuk  mengontrol  dan  membatasi  penggunaan konten digital oleh pihak lain.
5) Pemantauan dan Penegakan Online: Hukum harus memberikan landasan bagi pemantauan dan  penegakan  hak  cipta  secara  online.  Ini  termasuk  prosedur  pengaduan,  penghapusan konten ilegal, dan sanksi bagi platform yang tidak mematuhi aturan hak cipta.
6) Perlindungan  Internasional:  karena  industri  konten  digital  bersifat  global,  kerja  sama internasional dalam penegakan hak cipta menjadi penting. Hukum harus mendukung kerja sama lintas batas untuk melacak, menangkap, dan mengadili pelanggar lintas negara.
Kolaborasi  dengan  Teknologi  bahwa  Hukum  harus  mencerminkan  dan  mendukung  teknologi baru yang berkaitan dengan pengamanan dan perlindungan hak cipta, seperti teknologi verifikasi otentikasi  dan  pelacakan  konten.Pendidikan  dan  Kesadaran  Hukum  juga  dapat  mendorong pendidikan  dan  kesadaran  mengenai  pentingnya  hak  cipta  di  era  Society  5.0.  Ini  termasuk edukasi bagi pencipta, pengguna, dan masyarakat umum mengenai aturan dan dampak hak cipta dalam dunia digital.Pelindungan hukum yang efektif dalam industri konten digital di era Society 5.0 melibatkan kombinasi regulasi yang relevan, perlindungan teknologi, dan pendekatan yang proaktif untuk mengakui dan menghormati hak cipta di tengah perubahan dan inovasi teknologi.

## 4. KESIMPULAN
Perlindungan hak cipta dalam industri konten digital dalam perspektif Society 5.0 mengharuskan keseimbangan antara perlindungan hak cipta tradisional dengan perkembangan teknologi baru. Regulasi yang responsif,  teknologi perlindungan  yang kuat,  pendidikan publik, dan kerjasama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan digital yang semakin maju. UU Hak Cipta belum secara khusus memberikan bentuk perlindungan hukum atas konten digital, oleh karena itu perlu dibuat aturan khusus yang mengatur karya cipta dalam konsep digital.
Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ekosistem ekonomi kreatif yang beretika dan berintegritas, di mana hak cipta dihormati dan dilindungi secara kolektif. Dengan demikian, kesadaran  akan  hak  cipta  akan  terus  berkembang  dan  mencegah  pelanggaran  hak  cipta  yang merugikan  semua  pihak  dalam  era  digital  yang  terus  berkembang.Pemerintah  dan  lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang terintegrasi untuk melindungi hak cipta dalam era digital yang mencakup kerjasama dengan industri, teknologi, dan masyarakat untuk mencapai perlindungan yang efektif.

## D

## Daftar Pustaka
Apeldoorn, L. J. van, Oetarid Sadino, and Supomo, Pengantar ilmu hukum , Cet. ke-15 (Pradnya Paramita, 1978)
Asril, Fitri Astari, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli, ‘Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube’, Jurnal Jurisprudence , 10.2 (2021), pp. 146–62, doi:10.23917/jurisprudence.v10i2.10368
Batara Siahaan, Gibson, Laina Rafianti, and Mustofa Haffas, ‘Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang Yang Menjadi Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT)’, Jurnal Indonesia Sosial Sains , 4.01 (2023), pp. 38–46, doi:10.59141/jiss.v4i01.768
Çipi, Amali, Ana Cláudia R.D. Fernandes, Fernando A.F. Ferreira, Neuza C.M.Q.F. Ferreira, and Ieva Meidutė-Kavaliauskienė, ‘Detecting and Developing New Business Opportunities in Society 5.0 Contexts: A Sociotechnical Approach’, Technology in Society , 73 (2023), p. 102243, doi:10.1016/j.techsoc.2023.102243
Hanafiiah, Nur Shofa, and Nabilah Apriani, ‘KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN’, SPEKTRUM HUKUM , 19.2 (2022), doi:10.35973/sh.v19i2.2839
Hukumonline, Tim, ‘Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat’, hukumonline.com <http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/> [accessed 30 April 2023]
Ivana, Gabriella, and Andriyanto Adhi Nugroho, ‘Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non- Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual’, JURNAL USM LAW REVIEW , 5.2 (2022), p. 708, doi:10.26623/julr.v5i2.5685
John, Alvin, Chetan Borse, Pranav Mahajan, and M S Vaidya, ‘SOCIETY 5.0’, International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology , 2.2, pp. 399–403, doi:10.48175/IJARSCT-2762
Makarim, Edmon, ‘KERANGKA KEBIJAKAN DAN REFORMASI HUKUM UNTUK KELANCARAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI INDONESIA’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 44.3 (2014), p. 314, doi:10.21143/jhp.vol44.no3.25
Rahman, Irham, and Hery Lilik Sudarmanto, ‘Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan’, Transparansi Hukum , 3.2 (2020) <https://ojs.unik- kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2712> [accessed 14 June 2024]
Simatupang, Khwarizmi Maulana, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15.1 (2021), p. 67, doi:10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80
Tiran, Teti, ‘Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia’, 6.3 (2022)
Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, ‘Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital’, Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 3.1 (2021), pp. 9–17, doi:10.52005/rechten.v3i1.22
‘WMA - The World Medical Association-WMA Declaration of Venice on End of Life Medical Care’ <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-venice/> [accessed 18 October 2022]

## D
Wulantiani, Riska, ‘Aspek Hukum Prosedur Penghentian Terapi Bantuan Hidup Pada Pasien Terminal State Dihubungkan Dengan Kewajiban Melindungi Hidup Makhluk Insani’ (unpublished Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2015) <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4719> [accessed 18 October 2022]
Yitmen, Ibrahim, Amjad Almusaed, and Sepehr Alizadehsalehi, ‘Investigating the Causal Relationships among Enablers of the Construction 5.0 Paradigm: Integration of Operator 5.0 and Society 5.0 with Human-Centricity, Sustainability, and Resilience’, Sustainability , 15.11 (2023), p. 9105, doi:10.3390/su15119105