Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di

## Indonesia
Sudiyana* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7

## Abstrak
Peran  lembaga  arbitrase  dirasa  belum  op mal.  Tulisan  ini  mengkaji  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  Lembaga  Arbitrase  dan  upaya  pemberdayaan  lembaga  arbitrase dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  Indonesia.  Berdasarkan  ada  pendekatan  yuridis- sosiologis,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  peran lembaga arbitrase, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya arbitrase; budaya li gasi masih dominan di masyarakat; sistem hukum (khususnya substansi hukum) yang masih bersifat fakulta f; serta keberadaan lembaga arbitrase yang terbatas hanya di kota besar saja. Upaya untuk memberdayakan Lembaga arbitrase adalah dengan melakukan pendidikan hukum, khususnya bidang arbitrase; membangun paradigma non- li gasi;  membangun  (substansi)  norma  hukum  impera f;  serta  memperkuat  dan memperbanyak lembaga arbitrase.
Kata Kunci : arbitrase, mediasi, non-li gasi, penyelesaian sengketa, sengketa bisnis.
Empowering the Role of Arbitra on Ins tu on for Business Dispute Se lement

## in Indonesia

## Abstract
The ar cle aims to examine and determine the factors that aﬀect the level of opera on in Arbitra on Ins tute and to understand how empowering eﬀorts of arbitra on ins tu on in dealing with dispute resolu on in Indonesian business. Under the socio-juridical approach, there are several factors which aﬀect the func on of arbitra on ins tu ons, namely: poor public  understanding  of  the  law,  par cularly  on  arbitra on;  li ga on  culture  is  s ll dominant in society; legal system (par cularly legal substance) is s ll voluntary; arbitra on ins tu ons  are  limited  in  big  ci es.  The  eﬀorts  to  empower  arbitra on  ins tu ons  are: conduc ng legal educa on, especially in the ﬁeld of arbitra on; building a non-li ga on paradigm; construc on (substance) impera ve legal norms; as well as strengthening and mul plying the arbitra on ins tu on.
Keywords : arbitra on, media on, non-li ga on, dispute se lement, business dispute.
* Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Janabadra  Yogyakarta,  Jl.  Timoho  II  No.  40  Yogyakarta, sudiyanash@gmail.com ,  S.H  (Universitas  Janabadra),  M.H.  (Universitas  Gajah  Mada).  Penulis  sedang menempuh studi Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Di Era Globalisasi, dunia yang bersifat tanpa batas antara negara (borderless) telah mempengaruhi  hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  di  berbagai  negara termasuk Indonesia. Terdapat  ga pilar pen ng dalam globalisasi, yaitu:¹ 1) Persaingan sehat; merupakan prasyarat keberhasilan suatu negara memasuki era globalisasi 2) Konsentrasi pasar; dan 3) Perlindungan hak atas kekayaan perorangan. Ke ga pilar globalisasi tersebut menggambarkan ciri peradaban baru abad ke-20, di mana  negara  telah  dijauhkan  campur  tangan  terhadap  pengelolaan  kehidupan rakyatnya, terutama di bidang perdagangan.
Terma  global  menjadi  perlambangan (epitomsasi) tentang  dua  hal  yang kontradik f, yaitu tekanan kompeti f (compe ve pressure) yang sedemikian kuat; dan semangat berekspansi untuk memanfaatkan peluang pasar ( expanding market opportuni es) .² Tekanan kompeti f muncul karena kehadiran kompe tor di bidang bisnis yang sama, bahkan lebih hebat dibanding sebelumnya. Pemanfaatan peluang pasar  semakin  masif  ke ka  peningkatan  jumlah  penduduk  dan  pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yang semakin baik. Dalam kondisi itulah sebuah perusahaan merasa ‘wajib’ untuk dapat memasuki pasar global. Fondasi norma f pasar bebas adalah  membuka  peluang  yang  setara  bagi  semua  pelaku  untuk  terlibat  dalam persaingan usaha. Pasar dengan persaingan usaha yang ideal adalah pasar dengan banyak produsen yang menyediakan komoditas bagi banyak konsumen.³
Akibat  dari  persaingan  usaha  salah  satunya  adalah  menimbulkan  konﬂik, kemudian menjadi suatu sengketa di antara pelaku bisnis yang perlu diselesaikan agar  dak  menimbulkan  masalah  baru  yang  lebih  berbahaya  bagi  stabilitas pertumbuhan ekonomi bangsa. Meskipun pada dasarnya dalam kegiatan ekonomi, pelaku bisnis selalu menjaga hubungan baik agar  dak terjadi sengketa. Menurut Suyud Margono⁴ sebagaimana diku p oleh Abdul Halim Barkatullah, Kata sengketa (conﬂict;  dispute) mes nya  dak  hanya  besifat  merusak (destruc ve) dan merugikan (harmful), melainkan membangun (construc ve), menarik/menantang (challenging) serta dinamis sebagai katalisator perubahan ( a catalyst for change ). Sengketa  merupakan  risiko⁵  dari  se ap  bisnis⁶  yang  harus  dihadapi  dan diselesaikan.  Penyelesaian  sengketa  dalam  ar   proses  peradilan  dapat  disebut
¹ Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 28.
² Ahmad Ramadhan Siregar, Globalisasi Persaingan Usaha , Bandung:Humaniora, 2011, hlm. 6.
³ Vegitya  Ramadhani  Putri, Hukum  Bisnis,  Konsep  dan  Kajian  Kasus:  Kajian  Perbandingan  Hukum  Bisnis
Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, Malang: Setara Press, 2013, hlm.234.
⁴ Abdul Halim Barkatullah, Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional , Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 10.
⁵ Kemungkinan terjadi kerugian akibat adanya evenement, suatu peris wa yang  dak dikehendaki, akan tetapi tetap  terjadi,  lihat:  Emy  Pangaribuan, Hukum  Pertanggungan ,  Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Dagang  Fakultas Hukum UGM, 1990, hlm. 35.
⁶ Bisnis adalah kegiatan ekonomi. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-
sebagai suatu macam penegakan hukum pula,⁷ oleh karena ak vitasnya juga  dak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam sistem penegakan hukum, dikenal adanya sistem in court dan out court . Sistem in  court adalah  sistem  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  sedangkan sistem out court adalah sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam ketentuan Alterna ve Dispute Resolu on. ⁸
Adi  Sulis yono  menggunakan  is lah  Paradigma  Li gasi  (PLg)  dan  Paradigma Non  Li gasi  (PnLg),  sebagaimana  diuraikan  bahwa  dalam  masyarakat  bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa.⁹  Pendekatan pertama, yaitu  menggunakan  paradigma  penyelesaian sengketa li gasi atau disebut PLg, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui  sistem  perlawanan  ( the  adversary  system )  dan  menggunakan  paksaan (coercion) dalam  mengelola  sengketa  serta  menghasilkan  suatu  keputusan  yang bersifat win-lose  solu on bagi  pihak  yang  bersengketa.  Pendekatan kedua, menggunakan  paradigma  penyelesaian  sengketa  non-li gasi  atau  disebut  PnLg, yang  merupakan  pendekatan  dalam  mencapai  keadilan  dengan  lebih  meng- utamakan consensus dan berusaha mempertemukan kepen ngan pihak-pihak yang bersengketa, serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solu on . Sistem penyelesaian sengketa hukum di pengadilan ( in court system ), secara konvensional  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  dan  badan-badan peradilan  yang  ada  dibawahnya.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24  Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil Amandemen ke-IV, yang menyatakan bahwa:
1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan;
2)  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  MA  dan  badan peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Kons tusi (MK);
3)  Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
memasarkan,  bekerja  mempekerjakan,  dan  interaksi  manusiawai  lainnya,  dengan  maksud  memperoleh untung.  Kegiatan  ini  dapat  dilukiskan  sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  kurang  lebih  terstruktur  atau terorganisasi untuk menghasilkan untung, lihat K. Bertnes, Pengantar E ka Bisnis , Yogyakarta:Kanisius, 2000, hlm. 17.
⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bak , 1991, hlm. 181. ⁸ Abdul Halim Barkatullah , Op.cit. , hlm. 9.
⁹ Adi Sulis yono, Mengembangkan Paradigma Non-Li gasi di Indonesia, Surakarta: UNS Press, 2007, hlm. 4-5.
Sistem out  court adalah  sistem  penyelesaian  sengketa  hukum  di  luar pengadilan,¹⁰  yang  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  (UU  Arbitarse),  terdiri  dari: Pertama; Alterna f Penyelesaian Sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepaka   para  pihak,  yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.¹¹  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  ini  merupakan terjemahan  dari Alterna ve  Dispute  Resolu on (ADR).  Menurut Black’s  Law Dic onary , “alterna ve dispute resolu on is a procedure for se ling a dispute by means other than li ga on, such arbitra on, media on, or minitrial” .¹² Menurut penger an ADR, Arbitrase termasuk penyelesaian di luar li gasi (Pengadilan).
Kedua; Arbitrase, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para  pihak  yang  bersengketa.¹³  Menurut  Adi  Sulis yono,  lembaga  Arbitrase termasuk  penyelesaian  sengketa  dengan  pendekatan  paradigma  li gasi  (Plg), sebab  arbiter  dalam  memberikan  putusan  masih  menggunakan  pendekatan pertentangan (adversarial) dengan hasil win-lose solu on .¹⁴ Sistem Peradilan Indonesia secara umum dan terpadu diatur dalam Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  Kekuasaan Kehakiman) sebagi induk dan kerangka umum,¹⁵ yang meletakkan dasar dan asas peradilan  serta  pedoman  bagi  lingkungan  peradilan  umum,  termasuk  masalah arbitrase, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing selanjutnya diatur dengan undang-undang sendiri.
Masalah  lembaga  arbitrase  telah  diatur  dalam  Pasal  58  UU  Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan  di  luar  badan  peradilan  negara  melalui  arbitrase  atau  alterna f penyelesaian  sengketa”.  Selanjutnya  dalam  Pasal  59  UU  Kekuasan  Kehakiman, menyatakan bahwa:
(1)  Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
(2)  Putusan arbitrase bersifat ﬁnal dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
¹⁰  Yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan-pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.
¹¹ Pasal  1  Angka  10  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alterna f  Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).
¹²  Bryan A. Garner. (ed), Black’s Law Dic onary, Seventh Edi on , St.Paul: West Publishing, 1999, hlm. 78. ¹³  Pasal 1 Angka 1 UU Arbitrase. ¹⁴  Adi Sulis yono, Op. cit. , hlm. 11. ¹⁵  Cicut Su arsa, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis , Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 4.
(3)  Dalam  hal  para  pihak  dak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
Tidak ada satupun negara di dunia ini yang membenarkan  ndakan main hakim sendiri (eigenrich ng). Oleh  karena  itu,  beberapa  sarana  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  bisnis  (salah  satunya  arbitrase),  sebagai  jalan  tengah¹⁶ dalam  penyelesaian  sengketa  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  agar  dapat diberdayakan  secara  maksimal. Black’s  Law  Dic onary memberikan  penger an arbitrase sebagai “a method of dispute resolu on involving one or more neutral third par es  who  are  usually,  agreed  to  by  dispu ng  par es  and  whose  decision  is binding”. ¹⁷  Menurut  Pasal  1  Angka  1  UU  Arbitrase,  Arbitrase  adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  didirikan  pada  tahun  1977  atas prakarsa  ga  pakar  hukum  terkemuka,¹⁸  yaitu  almarhum  Prof.  Soebek   S.H., Haryono Tjitrosoebono S.H., dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat  dan  sektor  bisnis. Pada  awalnya  sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui  lembaga  arbitrase  adalah  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  terjadi  di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan.¹⁹ Dalam perkembangannya, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alterna f penyelesaian  sengketa  lainnya  antara  lain  adalah  sengketa  di  bidang-bidang Korporasi,  Asuransi,  Lembaga  Keuangan,  Fabrikasi,  Hak  Kekayaan  Intelektual, Lisensi, Waralaba, Konstruksi, Pelayaran/mari m, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak  Jauh,  dan  lain-lain  dalam  lingkup  peraturan  perundang-undangan  dan kebiasaan internasional. Seiring perkembangan waktu dan pertumbuhan ekonomi, lembaga  arbitrase  lainnya  dibentuk  setelah  BANI  secara  khusus  menyelesaikan sengketa di bidang tertentu, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS), Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI), Badan  Arbitrase dan  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi  Indonesia  (BADAPSKI),  Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), dan sebagainya.
Menurut  penjelasan  umum  UU  Arbitrase,  landasan  ﬁlosoﬁs  dibentuknya  UU Arbitrase, yaitu bahwa Lembaga Arbitrase mempunyai kelebihan sebagai lembaga penyelesaian sengketa jika dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, antara lain:
¹⁶  Yang dimaksud jalan tengah adalah cara penyelesaian di antara lembaga Peradilan Negara ( in court system ) dan lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan ( out court system ). ¹⁷  Bryan A. Garner, Op.cit. , hlm. 99. ¹⁸  Badan Arbitrase Nasional Indonesia, h p://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html, diakses 11 Mei 2014.
¹⁹ Ibid.
a.  Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin;
b.  Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi;
c.  Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang  menurut  keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
d.  Para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  hukum  untuk  menyelesaikan masalah, serta proses di tempat penyelenggara arbitrase; dan
e.  Putusan  arbiter  merupakan  putusan  yang  mengikat  para  pihak  dan dengan  melalui  tata  cara  (prosedur)  sederhana  saja  ataupun  langsung dapat dilaksanakan.
Dalam prak k, kelebihan-kelebihan tersebut  dak seluruhnya benar, sebab di negara-negara  tertentu  proses  peradilan  dapat  lebih  cepat  daripada  proses arbitrase.  Selain  itu,  Arbitrase  tetap  memiliki  berbagai  kelemahan,  sehingga masyarakat  terkesan  enggan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  Lembaga Arbitrase.²⁰ Sebagai contoh, jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh lembaga arbitrase sangat sedikit jika dibandingkan dengan peradilan negara.Pada awalnya,  BANI  yang  didirikan  pada  tahun  1977  dianggap  sebagai  ’pesaing’ pengadilan.  Pada  saat  itu  dak  ada  perkara  yang  masuk.  Setelah  sepuluh  tahun berselang, BANI baru menangani perkara sebanyak 27 kasus. Pada sepuluh tahun kedua  yaitu  1987-1996  perkaranya  meningkat  menjadi  56  kasus.  BANI  baru memeriksa banyak perkara pada fase sepuluh tahun ke ga yaitu tahun 1997-2006, yaitu sebanyak 215 kasus. Namun, pada tahun 2007 perkara yang ditangani kembali menurun, yaitu 26 kasus.²¹ Selain BANI, BAPMI juga hanya menyelesaikan satu kasus sejak didirikan pada tahun 2002,  yaitu terkait sengketa gadai saham, bahkan kasus tersebut hanya sampai pada   tahap mediasi, bukan arbitrase. Kasus tesebut juga hanya masuk dalam kategori skala kecil ( small claim ), yang potensi kerugiannya di bawah Rp500 juta.²² Terakhir pada tahun 2014, BAPMI hanya menyelesaikan 3 ( ga) perkara yang dida arkan pada tahun 2009-2010.
Dilihat dari jumlah perkara yang masuk, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase  jumlahnya  sangat  kecil  dibandingkan  dengan  perkara  yang  masuk  ke pengadilan. Faktanya, perkara kasasi yang diajukan ke MA sangat menumpuk. Pada bulan Juli 2014, jumlah sisa perkara di MA untuk sengketa Perdata umum berjumlah 3.273 kasus dan sengketa perdata khusus sebanyak 338 kasus.²³ Sedangkan BANI
²⁰  Hariﬁn A. Tumpa, Menuju Peradilan Yang Agung, Sleman , Yogyakarta: Rangkang Educa on, 2012, hlm. 225. ²¹  Hukum Online, “Berdamailah di BANI”, h p://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20204/berdamailah- di-bani, diakses 10 Mei 2014.
²²   Herliana  dan  Irna  Nurhaya ,  “Efek vitas  Pembentukan  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  (Bapmi)  Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal”, Mimbar Hukum , Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, hlm. 556 ²³  Direktorat  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, h p://putusan.mahkamahagung.go.id/ pengadilan/ mahkamah-agung, diakses 15 Agustus 2014.
hanya menyelesaikan 30 perkara usaha dan komersial dalam satu tahun. Sehinga, perlu  dikaji  mengapa  peran  lembaga  arbitrase  belum  op mal,  serta  bagaimana upaya  untuk  memberdayakan  lembaga  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis di Indonesia.
Tulisan ini didasarkan pada pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melalui studi kepustakaan,  menganalisis  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan dengan  mengaitkan  kondisi  sosial  masyarakat,  melalui  berbagai  peraturan perundang-udangan yang berlaku dan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat.

## B.   Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

## 1.  Peranan Arbitrase sebagai Lembaga Peradilan Swasta
Sistem  Peradilan  Indonesia  secara  umum  tercermin  dalam  UU  Kekuasaan Kehakiman,  yang  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah  Kons tusi,  UU  Kekuasaan  Kehakiman  ini  merupakan  induk  dan kerangka umum²⁴ yang meletakan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara, termasuk masalah Lembaga Arbitrase yang masing-masing diatur dengan undang-undang sendiri. Lembaga Arbitrase diatur UU Arbitrase. Masalah lembaga  arbitrase  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  58  UU  Kekuasan  Kehakiman  yang menyatakan bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar badan  peradilan  negara  melalui  arbitrase  atau  alterna f  penyelesaian  sengketa, sebagaimana yang diatur dalam UU Arbitrase”.
Berdasarkan sejarah hukum di Indonesia, lembaga arbitrase ini sesungguhnya telah  dikenal  sejak  tahun  1894,  yaitu  sejak  Pemerintah  Hindia  Belanda,  dengan memberlakukan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  ( Reglement  op  de Burgerlijke  Rechtvordering atau  disingkat  dengan  Rv).  Ketentuan  mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini diatur dalam Pasal 615-651 Rv tersebut. Dalam ketentuan tersebut, dapat dilihat mengenai apa, bagaimana, ruang lingkup,  dan  kewenangan  serta  fungsi  arbitrase  dalam  menyelesaikan  sengketa yang diajukan ke hadapannya.²⁵
Dasar hukum berlakunya arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg ( Rechtsreglement Buitengewesten ) yang menyatakan bahwa: “ Jika  orang  Indonesia  dan  orang  Timur  asing  menghendaki  perselisihan mereka  diputuskan  oleh  juru  pisah,  maka  mereka  wajib  menuru   peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa ”. Is lah arbitrase berasal dari kata arbitrare (La n), arbitrage (Belanda/Perancis), arbitra on (Inggris),  dan shiedspruch (Jerman),  yang  berar   kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu
²⁴  Cicut Su arso, Op.cit. , hlm. 4. ²⁵  M. Yahya Harahap, Arbitrase, Edisi Kedua, cetakan keempat, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2006, hlm. 2-3.
menurut  kebijaksanaan  atau  perdamaian  melalui  arbiter  atau  wasit.²⁶  Subek , menyebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaa  keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.²⁷
Frank  Elkoury  dan  Edna  Elkoury  dalam  bukunya How  Arbitra on  Works, sebagaimana yang diku p Subek ²⁸ menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin  agar  perkaranya  diputus  oleh  juru  pisah  yang  netral  sesuai  dengan  pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasar dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak  setuju  sejak  semula  untuk  menerima  putusan  tersebut  secara  ﬁnal  dan mengikat.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase, Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum  mbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah  mbul sengketa. Dari rumusan tersebut dikatakan bahwa perjanjian arbitrase berdasar pada kesepakatan, yaitu:²⁹ 1) Arbitra on  Clause atau  klausula  Arbitrase,  kesepakatan  yang  dilakukan  para pihak sebelum terjadinya sengketa; dan
2) Submission  Clause ,  kesepakatan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase dilakukan setelah adanya sengketa.
Apakah  dengan  adanya  klausul  arbitrase  ini,  kewenangan  pengadilan  negeri menjadi gugur? Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Persetujuan-persetujuan  itu  dak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan    sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan ik kad baik.”³⁰
Berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata,  se ap  perjanjian  mengandung  asas kebebasan  berkontrak  (party  autonomi)  yang  menyatakan  bahwa  se ap  orang bebas membuat perjanjian, termasuk bebas menentukan hukum yang berlaku, dan hakim yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin  mbul dan asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa suatu perjanjian mengikat kedua belah pihak yang  membuatnya  dan  dak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  dengan  kesepakatan kedua belah pihak, termasuk perjanjian arbitrase.
²⁶  Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Interna onal , edisi kedua, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2012, hlm. 36. ²⁷  R. Subek , Arbitrase Perdagangan , Bandung: Angkasa Oﬀset, 1981, hlm. 1. ²⁸ Ibid., hlm. 1. ²⁹  Moch. Faisal Salam, P enyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional , Bandung: CV Mandar Maju, 2007, hlm. 150. ³⁰    Subek , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 307.

## Terdapat pandangan atau aliran yang menyatakan Klausul Arbitrase merupakan
Pacta Sunt Servanda . Menurut aliran ini, klausula arbitrase adalah mutlak. Arbitrase berwenang  secara  absolut  untuk  menyelesaikan  atau  memutus  sengketa  yang mbul dari perjanjian.³¹ Aliran yang menyatakan klausul arbitrase merupakan pacta sunt  servanda telah  dianut  dalam  UU  Arbitrase,  tercermin  dalam  Pasal  3  UU Arbitrase,  yang  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri  dak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase. Arbitrase telah menjadi lembaga yang mempunyai legi masi kuat dalam menye- lesaikan  sengketa  bisnis.  Peranan  lembaga  Arbitrase  dapat  dikatakan  sebagai peradilan  swasta,  sebab  proses  pemeriksaan  sengketa  oleh  arbiter  atau  majelis arbiter dilakukan sesuai hukum acara perdata, sebagaimana yang dilakukan oleh peradilan negara.
Sebagai lembaga peradilan swasta, lembaga Arbitrase juga berperan sebagai mana peradilan umum. Dalam hubungan-hubungan sosialnya, peranan pengadilan dapat  dihubungkan  dengan  tugas-tugas  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai. Bergesernya  tugas  dan  tujuan  tersebut,  baik  karena  adanya  perubahan  undang- undang  maupun  karena  diskresi  pengadilan,  akan  berpengaruh  kepada  peranan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan.
Tujuan pengadilan, misalnya terciptanya kerukunan dan perdamaian di antara pihak  yang  bersengketa,  sebagaimana  nampak  terlihat  pada  perkara  perdata. Peranan pengadilan di sini adalah merukunkan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa  dengan  jalan  mediasi  maupun  kompromi.  Apabila  tujuan  tersebut dak berhasil, maka akan terjadi pergeseran pada tujuannya yang lain, misalnya penegakan hukum. Peranan pengadilan dalam hal ini adalah menetapkan secara tegas  apa  yang  dihadapinya  dan  menentukan  pula  pihak-pihak  yang  dinyatakan melanggar  peraturan  itu.³²  Peranan  lembaga  arbitrase  sebagai  peradilan  swasta dapat dikatakan sebagai lembaga penegakan hukum.
Dalam penegakan hukum, peranan lembaga Arbitrase sebagai peradilan swasta ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  kewenangan  yang  ada  pada  lembaga  Arbitrase, antara lain:
1)  Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbiter dapat;³³ (a)  Mengambil putusan provisional atau putusan sela;
(b)  Penetapan sita jaminan;
(c)  Memerintahkan peni pan barang kepada pihak ke ga; atau
(d)  Menjual barang yang mudah rusak.
2)  Memperpanjang jangka waktu tugasnya, apabila: diajukan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus, sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau
³¹  M. Yahya Harahap, Op.cit. , hlm. 84-85. ³²  Rusli Muhamad, Kemandirian Pengadilan Indonesia , Yogyakarta: FH UII, 2009, hlm. 17. ³³     Pasal 32 ayat (1) UU Arbitrase.
putusan  sela  lainya,  dianggap  perlu  oleh  arbiter  atau  majelis  arbiter  untuk kepen ngan pemeriksaan;³⁴
3)  Mengusahakan perdamaian antara para pihak;³⁵
4)  Memberikan putusan arbitrase yang memuat antara lain: kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

## 2. Peran lembaga Arbitrase dalam Mewujudkan Keadilan Substan f
Lembaga Arbitrase sebagai lembaga peradilan swasta memiliki fungsi menegakan hukum, dalam ar  hukum yakni undang-undang bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian  arbitrase  yang  sedang  bersengketa.  Penegakan  hukum  mempunyai  3 ( ga) orientasi dasar, yakni kepas an hukum, kemanfaatan, dan keadilan, atau yang sering disebut ide des rechts. Keadilan merupakan hal yang sangat prinsip dalam penegakan hukum. Banyak teori yang mengkaji masalah keadilan.
Menurut  John  Rawls  terdapat  dua  prinsip  keadilan;³⁶ pertama, se ap  orang mempunyai  hak  yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas,  seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ke mpangan sosial dan ekonomi mes  diatur sedemikian rupa sehingga;  1)   dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan  2) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.
Dalam  pembagian  jenis  keadilan,  terdapat  keadilan  substan f  dan  keadilan th prosedural. Keadilan substan f di dalam Black’s Law Dic onary 7 Edi on , dimaknai sebagai ” Jus ce fairly administered according to rules of substan ve law, regardless of any procedural errors not aﬀec ng the li gant’s substan ve rights.” ³⁷ (Keadilan yang  diberikan  sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum  substan f,  dengan  tanpa melihat  kesalahan-kesalahan  prosedural  yang  dak  berpengaruh  pada  hak-hak substan f penggugat). Ini berar  bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan  substansinya  sudah  cukup  adil  (hakim  dapat  menoleransi  pelanggaran prosedural asalkan  dak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substan f bukan berar  hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dengan keadilan substan f berar  hakim bisa mengabaikan undang-undang yang dak  memberi  rasa  keadilan,  tetapi  tetap  berpedoman  pada  formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepas an hukum.
³⁴  Pasal 33 UU Arbitrase. ³⁵  Pasal 45 UU Arbitrase. ³⁶  John Rawls, A Theory of Jus ce , Cambridge, Massachuse s: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, hlm. 52. ³⁷  Bryan A. Garner, (ed), Op.cit., hlm. 869.
Keadilan  prosedural  terkait  erat  dengan  kepatutan  dan  transparansi  dari proses-proses  pembuatan  keputusan,  dan  konsep  keadilan  prosedural  ini  dapat dibedakan dengan konsep keadilan distribu f (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan korek f (keadilan dalam membenahi kesalahan- kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian  bahwa  prosedur  yang  adil  akan  membawa  hasil  yang  adil  pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distribu f atau keadilan korek f  dak terpenuhi.
Keadilan  yang  dibangun  oleh  lembaga  arbitrase  adalah  keadilan  substan f, sebab mendasarkan pada asas-asas dalam arbitrase, antara lain: 1)  Asas Party Autonomy
Maksud  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  (kontrak)  sangat  menentukan keberadaan lembaga Arbitrase. Prinsip utama hukum dalam transaksi perdagangan (kontrak) adalah berdasarkan the freedom of the contrac ng par es to agree as they wish . Prinsip ini melipu  kebebasan menentukan isi kontrak, memilih hukum yang  berlaku,  ataupun  memilih  forum  penyelesaian  sengketa,  pengadilan  atau arbitrase;³⁸ 2)  Asas Pacta Sunt Servanda
Ar nya, asas  mengikatnya  para  pihak  dalam suatu  perjanjian. Klausula arbitrase mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, dan  dak dapat ditarik kembali secara sepihak;
Di  samping  itu,  menurut  hasil  wawancara  Cicut  Su arsa  dengan  Priyatna Abdurrasyid, ada beberapa asas lainnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:³⁹
1)  Asas internasionalisasi, yaitu dimana pun arbitrase mempunyai falsafah hukum ’perdamaian’,  di  negara  manapun  banyak  mempunyai  persamaan  aturan hukum arbitrasenya;
2)  Asas  Universalisasi,  ar nya  secara  universal  jenis  sengketa  apapun  dapat diselesaikan melalui arbitrase, sepanjang  dak dilarang undang-undang;
3)  Asas  Globalisasi,  yaitu  se ap  orang  yang  ahli  dalam  suatu  bidang  tertentu dapat diangkat sebagai arbiter di manapun, sepanjang memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi arbiter berdasarkan undang-undang;
4)  Azas Transnasional, yaitu penentuan tempat sidang berdasrkan pilihan para pihak (para pihak berkuasa penuh).
³⁸    Yansen  Dermanto  La p, Pilihan  Hukum  Dan  Pilihan  Forum  Dalam  Kontrak  Internasional ,  Jakarta:  Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm 19. ³⁹    Cicut Su arsa, Op.cit., hlm. 99.
Prinsip  utama  dalam  proses  pemeriksaan  di  lembaga  arbitrase  yang  mem- bedakannya dengan pengadilan negeri diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

## Tabel Perbedaan Pemeriksaan Perkara di PN dan Arbitrase
Prinsip utama proses pemeriksaan di peradilan umum adalah mencari kebenaran formal melalui buk -buk  formal yang diajukan kepada Majelis Hakim. Proses ini akan  melahirkan  keadilan  legalitas  atau  formalitas.  Sedangkan  proses  arbitrase cenderung lebih mencari kebenaran materiil, walaupun berdasarkan alat buk  yang diajukan  para  pihak.  Proses  pemeriksaan  arbitrase  lebih  mewujudkan  keadilan substan f.  Berdasarkan  prinsip-prinsip  utama  dalam  lembaga  arbitrase,  dapat dikatakan  bahwa  peran  lembaga  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis berpotensi  dapat  mewujudkan  keadilan  substan f  bagi  para  pihak  yang bersengketa. Kedepannya, lembaga arbitrase dapat menjadi suatu lembaga yang dipercaya masyarakat guna menyelesaikan sengketa bisnis.

## 3.   Faktor yang Mempengaruhi Peran Lembaga Arbitrase a.  Pendidikan  Hukum/Pemahaman  Masyarakat  terhadap  Arbitrase  Rela f Rendah
Untuk  menentukan  lembaga  peradilan  mana  yang  akan  dipergunakan  untuk menyelesaiakan  sengketa,  sebagaimana  yang  diku p  Adi  Sulis yono,⁴¹  Hart menyusun  teori  penyelesaian  sengketa  dengan  mendasarkan  pada  struktur masyarakat pihak-pihak yang bersengketa, tatanan norma f yang terdapat dalam masyarakat dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: primary rules of obliga on dan secondary  rules  of  obliga on. Dengan  adanya  pembedaan  ini  berpengaruh
⁴⁰    Cicut Su arsa, Op.cit., hlm. 100. ⁴¹  Adi Sulis yono, Op.cit., hlm. 23.
Pengadilan Negeri Arbitrase 1.  Mencari  fakta  kebenaran  ber- dasarkan aturan hukum acara; 1.  Fakta  dilupakan  berdasarkan ik kad baik; 2.  Berdasarkan  hukum  dengan memeriksa alat-alat buk ; 2. Menyederhanakan hukum dengan bekerjasama memecahkan masalah; 3.  Memutus  perkara  berdasarkan hukum dan argumentasi. 3. Bagaimana memecahkan masalah dengan mencari perdamaian.
pada  penyelesain  sengketa.  Pada  tahap primary  rules  of  obliga on ,  masyarakat mempunyai  karakter  sebagai  berikut:  komuni   kecil,  didasarkan  pada  ikatan kekerabatan,  memiliki kepercayaan  dan  sen men  umum,  dan  berada  di  tengah- tengah yang stabil. Pada tahap ini masyarakat menyelesaikan sengketa dengan jalan rela f sederhana, karena masyarakat  dak mengenal peraturan terperinci, hanya mengenal standar  ngkah laku, dan  dak ada diferensiasi dan spesialisasi badan- badan penegak hukum.
Dalam  tahapan secondary  rules  of  obliga on, masyarakatnya  mempunyai kehidupan  terbuka,  luas,  dan  kompleks.  Dalam  tahapan  ini  masyarakat mendasarkan  pada otoritas  rules  of  recogni on,  rules  of  change, dan rules  of adjudica on . Berdasarkan teori Hart, masyarakat yang hidup pada zaman modern sekarang  ini  lebih  cocok  untuk  dikategorikan  pada  tatanan secondary  rules  of obliga on. Masyarakat  modern  akan  cenderung  cerdas  dalam  memilih  lembaga yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa, dan arbitrase merupakan salah satu pilihannya. Namun demikian, seberapa besar jumlah perkara yang  mbul pada  masyarakat  yang  termasuk secondary  rules  of  obliga on ini.  Berdasarkan perkembangan  penyelesaian  perkara  di  BANI,  Perkara  yang  ditangani  dan diselesaikan lembaga arbitrase masih rela f sedikit dibandingkan dengan perkara yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri.
b.  Budaya Li gasi ( Court System ) yang Mengedepankan Win Lose Solu on

## Pada Masyarakat Lebih Dominan
Pada  dasarnya  lembaga  penyelesaian  sengketa  apapun  mempunyai  fungsi  yang sama  dalam  hal  penegakan  hukum  dan  keadilan  (penyelesaian  sengketa),  yakni untuk  melindungi  kepen ngan  manusia,⁴²  dan  secara  konkret  memberi  keseim- bangan  kepen ngan  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Perbedaan  fungsi  akan muncul, ke ka  dak ada keseragaman bagi masyarakat dalam memaknai hukum di masyarakat. Dalam memaknai hukum, masyarakat itu juga akan tergantung pada budaya hukumnya.
Budaya hukum yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat memperlakukan  hukum,  lembaga  hukum,  atau  proses  berhukum;  dan  mengapa mereka  menggunakan  lembaga  lain  atau  sama  sekali  dak  menggunakannya. Dengan kata lain, faktor budaya lah yang mengubah struktur dan peraturan hukum yang sta s menjadi hukum yang hidup.⁴³ Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki warisan budaya hukum yang baik dan telah mendapat pengakuan internasional. Seper  misalnya penyelesaian masalah hukum di pedesaan yang mengedepankan musyawarah, sehingga  dak menimbulkan konﬂik. Penyelesaian masalah hukum dengan  jalan  musyawarah  juga  dikenal  dengan  is lah Restora ve  Jus ce .
⁴²  Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Bandung: Citra Aditya Bak , 1993, hlm. 1. ⁴³  Lawrence M. Friedman, Law and Society: An Introduc on , Englewood cliﬀs. N.J.:Pren ce, 1977, hlm. 76.
Restora ve  Jus ce sendiri  memiliki  penger an,  satu  cara  penyelesaian  masalah kasus hukum di luar pengadilan dengan cara musyawarah. Namun, dengan adanya pengaruh globalisasi, orang sudah memilih proses hukum yang serba formal, dan melalui lembaga pengadilan yang formal dalam menyelesaikan sengketa.
Menurut  Wahyu  Hargono,  pengacara  dari  kantor  hukum  KarimSyah,⁴⁴  pada dasarnya  lebih  cocok  menyelesaikan  perkara  lewat  arbitrase  dibanding  ke pengadilan,  ke ka  dihadapkan  pada  2  (dua)  opsi  penyelesaian  kasus  hukum. Se daknya,  ada  ga  alasan  yang  mendasari  pilihan  itu,  yakni  dilihat  dari  waktu, efek vitas,  dan  obyek vitas  penyelesaian  kasus.  Sifat  arbitrase  yang  tertutup, membuat  para  pihak  lebih  terbuka  dalam  mengungkapkan  dalil-dalil hukumnya. Para pihak bisa berdebat secara langsung. Dengan begitu, para pihak dapat lebih maksimal dalam menyuarakan keinginannya.
Falsafah  arbitrase  memang  mengedepankan  penyelesaian  sengketa  secara damai,  bukan  sekadar  memutus  perkara  atau  perselisihan.  Pihak  yang  posisinya kuat  dak  dimenangkan  secara  mutlak,  dan  sebaliknya,  pihak  yang  lemah  dak kalah total, karena yang diutamakan adalah win-win solu on . Harapannya adalah agar  para  pihak  setelah  menyelesaikan  sengketa  dapat  bekerja  sama  kembali. Namun  demikian,  masyarakat  belum  menaruh  kepercayaan  yang  memadai, sehingga enggan menyerahkan perkaranya kepada lembaga arbitrase. Hal tersebut ditandai denganjumlah perkara yang diselesaikan di BANI dan BAPMI yang rela f masih sedikit. Di samping itu, budaya li gasi yang sudah tertanam membuat para pihak  cenderung  memikirkan  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat win-lose solu on , dan bukan win - win solu on sebagaimana falsafah yang dikehendaki oleh arbitrase. Budaya li gasi ini mendasarkan pada konsep negara hukum ( rule of law), di mana kekuasan yudika f yang dipegang oleh kehakiman dan dilaksanakan oleh lembaga  peradilan  mulai  dari  MA  hingga  peradilan  yang  lebih  rendah,  serta Mahkamah Kons tusi, dipandang mempunyai kewibawaan yang lebih dibanding- kan  dengan  lembaga  arbitrase.  Salah  satunya  adalah  karena  lembaga-lembaga peradilan tersebut dibentuk oleh negara berdasarkan undang-undang, sedangkan lembaga  arbitrase  dibentuk  oleh  lembaga  swasta.  Sehingga,  Lembaga  Arbitrase sering disebut sebagai peradilan swasta.
c.  Sistem  Hukum  Masih  Bersifat  Fakulta f  untuk  Memilih  Arbitrase,  dan

## Terbatas pada Bidang Hukum Tertentu
Objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi  dak semua  sengketa  keperdataan  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase,  melainkan hanya bidang-bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase, yaitu “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang- undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”
⁴⁴  Hukum Online, “Berdamailah di BANI”, Loc.cit.
Dalam  penjelasannya,  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Arbitrase  dak  memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang termasuk dalam bidang perdagangan. Dihubungkan  dengan  penjelasan  Pasal  66  UU  Arbitrase,  termasuk  dalam  ruang lingkup  perdagangan  adalah  kegiatan-kegiatan  antara  lain  dalam  bidang Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU Arbitrase, menyatakan bahwa “Sengketa  yang  dak  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah  sengketa  yang menurut  peraturan  perundang-undangan  dak  dapat  diadakan  perdamaian”. Menggunakan  penafsiran argumentum  a  contrario ,  maka  kompetensi  arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. Oleh karena itu, sengketa pidana, perselisihan pemilu, serta perkara yang  mbul di bidang keluarga, misalnya, bukan menjadi kompetensi Lembaga Arbitrase.
Di  samping  itu,  ketentuan  hukum  tertentu  hanya  bersifat  fakulta f  untuk menggunakan lembaga Arbitrase, dan  dak bersifat impera f. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberi kebebasan bagi para pihak untuk  membuat  perjanjian,  termasuk  bebas  menentukan  forum  peradilannya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  para  pihak  yang membuat perjanjian masih diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa,  yang  mana  salah  satunya  adalah  lembaga  Arbitrase,  dan  bukan merupakan suatu kewajiban.
d.  Lembaga Arbitrase Terbatas di Kota-Kota Besar Kantor BANI masih terbatas di kota-kota besar, seper  Jakarta, Medan, Surabaya yang  dalam  satu  tahun  baru  dapat  menyelesaikan  30  perkara.  Jumlah  tersebut sangatlah  sedikit  jika  dibandingkan  dengan  perkara  yang  diselesaikan  melalui lembaga peradilan negara. Karena lembaga arbitrase ini terbatas pada kota-kota besar,  maka  sangatlah  wajar  jika  arbitrase  belum  bekerja  secara  maksimal  jika dibandingkan dengan pengadilan negeri, mengingat pengadilan negeri ada di se ap kabupaten dan kota.
Arbitrase  belum  dikenal  secara  luas,  baik  oleh  masyarakat  awam,  maupun masyarakat  bisnis,  bahkan  oleh  masyarakat  akademis  sendiri.  Sebagai  contoh, masyarakat  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  keberadaan  dan  kiprah  dari lembaga-lembaga  arbitrase  seper   BANI.  Hal  tersebut  berpengaruh  kepada kepercayaan masyarakat kepada lembaga arbitrase, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.

## e.    Upaya Pemberdayaan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia
Lembaga Arbitrase merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Namun, berdasarkan jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikannya, lembaga arbitrase  belum  diberdayakan  secara  maksimal  dibandingkan  dengan  peradilan negara.  Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  memberdayakan  lembaga Arbitrase sebagai jalan tengah dalam proses peradilan di Indonesia, yaitu:

## 1) Melakukan Pendidikan Hukum
Mengiku  tesis Ronald Dworkin dalam Law’s Empire bahwa ‘ We live in and by the law’ maka pada hakekatnya se ap orang sepanjang hidupnya membutuhkan dan dituntut untuk mempelajari dan memperoleh pendidikan tentang Hukum.⁴⁵ Pemahaman pendidikan hukum tentu akan terarah pada konsep pendidikan formal di Fakultas Hukum pada se ap Universitas yang didasarkan pada kurikulum, yang dimaksudkan untuk mencetak para sarjana hukum untuk mengisi jabatan-jabatan Hakim, Jaksa, advokat, dan notaris maupun in-house lawyers untuk dipekerjakan di departemen  hukum  atau  bagian  personalia  atau  kepegawaian  pada  instansi pemerintah maupun swasta.
Pendidikan hukum bukan semata-mata pendidikan teori, yang tujuannya untuk kepen ngan ilmu per se , akan tetapi yang paling pen ng adalah bahwa pendidikan hukum  diperlukan  untuk  prak k  hukum,  terutama  menghasilkan  aparat  hukum atau  profesi  hukum  yang  cakap  dalam  menjalankan  fungsinya  masing-masing.⁴⁶ Prak k hukum dimaksud tentunya  dak terbatas pada prak k di lembaga peradilan negara,  akan  tetapi  juga  prak k  pada  lembaga  Arbitrase.  Minimnya  lembaga Arbitrase  di  Indonesia,  akan  mempengaruhi  pemahaman  para  prak si  tentang bagaimana prak k pada lembaga Arbitrase tersebut.
Aspek pen ng dalam pendidikan hukum juga terletak pada kurikulum Fakultas Hukum. Selama dalam kurikulum tersebut  dak ada mata kuliah tentang Arbitrase dan  Alterna f  Penyelesian  Sengketa  (ADR),  maka  sangat  sulit  bagi  masyarakat hukum  untuk  memahami  tentang  Arbitrase  itu.  Terkait  dengan  kebutuhan masyarakat  modern  dan  bisnis,  maka  pendidikan  hukum  yang  mengedepankan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi hal urgen untuk memasukkan ilmu tentang Arbitrase dalam kurikulum fakultas hukum pada se ap Universitas.  Satjipto  Rahardjo  mengusulkan  konsep  pendidikan  hukum  progresif untuk  mengatasi  carut  marutnya  prak k  hukum  di  Indonesia  sebagai  bentuk ungkapan frustasi atas pendidikan hukum yang dianggap terlalu norma f-legali s- doktrinal.⁴⁷ Pendidikan hukum diharapkan pula untuk memberikan kesadaran bagi
⁴⁵  Sebagaimana  diku p  Titon  Slamet  Kurnia,  dkk, Pendidikan  Hukum,  Ilmu  Hukum  &  Peneli an  Hukum  Di Indonesia, Sebuah Reorientasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 9. ⁴⁶ Ibid., hlm. 11. ⁴⁷  Woro Winandi, “Membangun Pendidikan Hukum Yang Progresif”, Jurnal Yus ka , Vol. 9, No. 1, Juli 2006, hlm. 105-107.
masyarakat hukum yang mempunyai sengketa untuk memilih lembaga Arbitrase sebagai lembaga diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.

## 2) Membangun Paradigma (Budaya) Non-Li gasi
Memberdayakan  dimaksudkan  sebagai  mendayagunakan  lembaga  arbitrase yang  dalam  prak knya  belum  dapat  berdayaguna  secara  op mal  agar  menjadi berdayaguna lebih op mal, ar nya penanganan perkara melalui lembaga arbitrase akan  diupayakan  lebih  meningkat.  Untuk  dapat  lebih  memberdayakan  lembaga Arbitrase, perlu dibangun sebuah sistem hukum.Dalam penerapan Sistem Peradilan di Indonesia  dak akan lepas dari konsep Lawrence Meir Friedman tentang ‘ Tiga Unsur Sistem Hukum’ ( Three Elements of Legal System ) yaitu Legal Structure , Legal Substance dan Legal Culture. ⁴⁸ Legal culture atau kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka  sistem  hukum  itu  dak  berdaya.  Budaya  hukum  yang  menentukan  kapan, mengapa,  dan  bagaimana  masyarakat  memperlakukan  hukum,  lembaga  hukum, atau  proses  berhukum;  dan  mengapa  mereka  menggunakan  lembaga  lain  atau sama  sekali  dak  menggunakannya.  Dengan  kata  lain,  faktor  budayalah  yang mengubah struktur dan peraturan hukum yang sta s menjadi hukum yang hidup.⁴⁹ Hukum juga berfungsi untuk melakukan perubahan sosial, mendasarkan pada teori hukum pembangunan.⁵⁰ Hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu  terjadi  dengan  cara  yang  teratur.  Perubahan  yang  teratur  menurut  Mochtar dapat dibantu dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya.
Menurut  Sharyn  L  Roach  Anleu, “Social  change  is  a  term  sociologists  use  to describe usually large scale transforma ons, such as industrializa on and the shi from rural agrarian, feudal or tradi onal socie es to modern, industrial socie es, the emergence of capitalism, democra za on, and most recently globaliza on ”.⁵¹ Perubahan sosial adalah is lah sosiologi yang digunakan untuk menggambarkan transformasi dalam skala besar, seper  industrialisasi dan pergeseran dari agraria di pedesaan,  masyarakat  feodal  atau  tradisional  ke  modern,  masyarakat  industri, munculnya  kapitalisme,  demokra sasi,  dan  yang  paling  baru  globalisasi.  “ These
⁴⁸  Lawrence  Meir  Friedman,  diku p  Ahmad  Mujahidin, Peradilan  Satu  Atap  Di  Indonesia ,  Bandung:  Reﬁka Aditama, 2007, hlm. 41-42. ⁴⁹  Lawrance Meir Freidmen, Loc.cit. ⁵⁰  Berasal dari teori hukum Roscoe Pound, law as a tools of social engineering. ⁵¹    Sharyn L Roach Anleu, Law and Social Change , second edi on published, Sage Publica on Ltd, 1 Olver’s Yard, 55 CityRoad, London EICIY ISP, 2010, hlm. 2.
changes are associated primarily with economic condi ons and market force and have  consequences  for  poli cal,  social,  and  cultural  ac vi es” .⁵²  Perubahan  ini terkait  terutama  dengan  kondisi  ekonomi  dan  kekuatan  pasar  dan  memiliki konsekuensi untuk kegiatan poli k, sosial, dan budaya. Membangun budaya non- li gasi dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.
3) Membentuk Norma (Substansi) Hukum Baru
Legal  Substance adalah the  substance  is  composed  of  substan ve  rules  and rules about haw ins tu ons should be have . Substansi adalah norma hukum, dan pola perilaku nyata manusia berada dalam sistem itu. Substansi juga berar  produk yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam  sistem  hukum  itu,  mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
Mendasarkan  pada legal  substance ini,  maka  perlu  dibentuk  peraturan perundang-undangan  yang  memberi  peluang  kepada  masyarakat  untuk  meng- gunakan lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Di bidang jasa konstruksi⁵³ dan bidang investasi⁵⁴ telah ditentukan mengenai peluang masyarakat untuk menggunakan lembaga Arbitrase. Secara konkret dalam prak k kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara pemerintah dan rekanan (kontraktor), telah menentukan Lembaga Arbitrase sebagai lembaga yang berwenang jika terjadi sengketa. Ketentuan hukum semacam ini perlu di ngkatkan pada  bidang-bidang  bisnis  lainnya,  bahkan  dapat  menangani  perkara-perkara  di luar bidang bisnis. Sesuai yang disampaikan mantan Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman,  yang  menyatakan  bahwa  BANI  yang  dibentuk  oleh  Kamar  Dagang Indonesia (KADIN), diharapkan mampu menjadi induk lembaga arbitrase yang ada di  Indonesia  dengan  pelayanan  satu  atap.  Meski  satu  atap,  nan nya  BANI menangani banyak bidang seper  arbitrase perdagangan, syariah, olahraga, waris, tanah, hingga perceraian dan lain-lain.⁵⁵
Substansi  juga  mencakup living  law (Hukum  yang  hidup),  dan  bukan  hanya aturan  yang  ada  dalam  kitab  undang-undang  atau law  books . Legal  substance mencakup  aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  dak  tertulis,  termasuk putusan pengadilan, yang menolak perkara jika dalam perkara tersebut para pihak telah menentukan dalam kontraknya mengenai forum arbitrase sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkaranya.

## 4) Memperkuat dan Memperbanyak Lembaga Arbitrase
Apabila membahas tentang struktur hukum di Indonesia, didalamnya adalah termasuk  struktur  ins tusi  lembaga  peradilan  Indonesia  mulai  yang  terendah
⁵² Ibid. ⁵³  Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. ⁵⁴  Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. ⁵⁵  Iman  Herdiana,  “BANI  Diharapkan  Menjadi  Induk  Arbitrase  di  Indonesia”, h p://nasional.sindonews.com/ read/2013/03/21/ 13/729802/bani-diharapkan-menjadi-induk-arbitrase-di-indonesia, diakses 10 Mei 2014.
adalah  lembaga  peradilan  ngkat  pertama,  peradilan  ngkat  banding,  dan peradilan kasasi yakni MA. Arbitrase merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia⁵⁶  yang  pada  saat  ini  baru  terbentuk  di  Jakarta  (BANI  Pusat)  dan perwakilannya  di  kota  Surabaya,  Bandung,  Pon anak,  Denpasar,  Palembang, Medan dan Batam. Dilihat dari struktur kelembagaan, jumlah BANI yang ada rela f belum memadai, terlebih lagi jika dibandingkan dengan sebaran jumlah perkara bisnis. Menurut Ahmad Ali, yang termasuk unsur struktur adalah jumlah dan jenis lembaga peradilan, yurisdiksinya (Jenis kasus yang menjadi kewenangan mereka untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa), dan jumlah hakim agung serta hakim lainnya.⁵⁷
Berdasarkan  Teori  Lawrance  Friedman  dihubungkan  dengan  pandangan Ahmad  Ali  serta  Prasetyo  tentang  jumlah  dan  jenis  perkara  tersebut,  maka kompetensi lembaga Arbitrase perlu diperluas,  dak sekadar menangani perkara bisnis,  tetapi  diberi  kewenangan  juga  memeriksa  perkara  perdata  pada  umum- nya.⁵⁸ Dalam struktur hukum, perlu dilakukan pembagian jurisdiksi, mungkin dapat dibangun bahwa lembaga arbitrase diberi kewenangan memeriksa seluruh perkara perdata, kecuali perkara bidang keluarga.

## C.  Penutup
Peranan lembaga arbitrase sebagai lembaga peradilan swasta dalam penyelesaian sengketa  bisnis  dapat  mewujudkan  keadilan  substan f  bagi  para  pihak.  Namun, masih  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  peran  lembaga  arbitrase menjadi  dak op mal, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya Arbitrase; Budaya Li gasi masih dominan di masyarakat; Sistem hukum (khususnya  substansi  hukum)  yang  masih  bersifat  fakulta f;  dan  keberadaan Lembaga arbitrase yang terbatas hanya di kota-kota besar. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberdayakan Lembaga arbitrase, yaitu melakukan pendidikan hukum,  khususnya  bidang  arbitrase;  Membangun  paradigma  non-li gasi; Membangun  (substansi)  norma  hukum  impera f;  dan  memperkuat  dan memperbanyak lembaga arbitrase.

## Da ar Pustaka
Buku Abdul  Halim  Barkatullah, Sengketa  Transaksi  E-Commerce  Internasional , Nusamedia, Bandung, 2010.
⁵⁶  Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. ⁵⁷  Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebabnya Dan Solusinya , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 8.
⁵⁸  Pasal 5 ayat (2) UU Arbitrase, sengketa yang  dak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan  dak dapat diadakan perdamaian.
Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebabnya Dan Solusinya , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Adi Sulis yono, Mengembangkan Paradigma Non-Li gasi di Indonesia , UNS Press, Surakarta, 2007. Ahmad  Mujahidin, Peradilan  Satu  Atap  Di  Indonesia ,  Reﬁka  Aditama,  Bandung, 2007. Ahmad  Ramadhan  Siregar, Globalisasi  Persaingan  Usaha, Humaniora,  Bandung, 2011. Anleu,  Sharyn  L  Roach, Law  and  Social  Change ,  second  edi on  published,  Sage Publica on Ltd, 1 Olver’s Yard, 55 City Road, London EICIY ISP, 2010. Cicut Su arsa, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis , Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011. Emy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan , Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990. Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Graﬁka, 2012. Friedman,  Lawrence  M., Law  and  Society:  An  Introduc on ,  Pren ce-Hall, Englewood cliﬀs., N.J., 1977. Garner, Bryan A. (ed), Black’s Law Dic onary- seventh edi on , West Publishing, St. Paul 1999. Hariﬁn  A.  Tumpa, Menuju  Peradilan  Yang  Agung ,  Sleman,  Rangkang  Educa on, Yogyakarta, 2012. K. Bertnes, Pengantar E ka Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
M. Yahya Harahap, Arbitrase , Edisi Kedua, cetakan keempat, Sinar Graﬁka, Jakarta, 2006. Moch.  Faisal  Salam, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Secara  Nasional  dan Internasional , CV Mandar Maju, Bandung, 2007. R. Subek , Arbitrase Perdagangan , Angkasa Oﬀset, Bandung, 1981. ________, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978. Rawls, John, A Theory of Jus ce , The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachuse s, 1999. Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Rusli Muhamad, Kemandirian Pengadilan Indonesia , FH UII, Yogyakarta, 2009. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , edisi Revisi,Citra Aditya Bak , Bandung, 1991. Sudikno  Mertokusumo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra  Aditya  Bak , Bandung, 1993. Titon Slamet Kurnia, dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Peneli an Hukum di Indonesia, Sebuah Reorientasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Vegitya  Ramadhani  Putri, Hukum  Bisnis,  Konsep  dan  Kajian  Kasus,  Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat , Setara Press, Malang, 2013. Yansen  Dermanto  La p, Pilihan  Hukum  Dan  Pilihan  Forum  Dalam  Kontrak Internasional ,Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2002.

## Dokumen Lain
B a d a n   A r b i t r a s e   N a s i o n a l   I n d o n e s i a , h p : / / w w w. b a n i - a r b . o r g / bani_main_ind.html , diakses 11 Mei 2014.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, , diakses 15 Agustus 2014. Hukum  Online,  “Berdamailah  di  BANI”, h p://www.hukumonline.com/ berita/baca/ hol20204/berdamailah-di-bani , diakses 10 Mei 2014. Iman  Herdiana,  “BANI  Diharapkan  Menjadi  Induk  Arbitrase  di  Indonesia”,
h p://nasional.sindonews.com/read/2013/03/21/  13/729802/bani- diharapkan-menjadi-induk-arbitrase-di-indonesia , diakses 10 Mei 2014. Woro Winandi, “Membangun Pendidikan Hukum Yang Progresif”, Jurnal Yus ka, Volume 9, Nomor 1, Juli 2006.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alterna f
Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.