JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11(2) (2019): 344-354 . DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.12359
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat Tahun 2018
Voters Participation in The General Election of Head of Region of Regent/Vice Regent of Langkat Regency in 2018

## Suhardi, Muhammad Arif Nasution & Heri Kusmanto*
Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
Diterima: 07 Februari 2019; Disetujui: 18 Oktober 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

## Abstrak
Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  partitisipasi  pemilih  pada  pemilihan  kepala  daerah.  Bentuk  penelitian  yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan penelitian secara langsung di Komisi Pemilihan Umum  Daerah  Kabupaten  Langkat  dan  masyarakat yang  menjadi  pemilih  pada  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah serentak khususnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018. Informan dalam penelitian ini adalah  Komisioner  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Langkat.  Informan  utama  adalah  para  Pemilih yakni Penduduk Kabupaten Langkat yang berusia minimal 17 tahun ke atas. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan  wawancara  dan  observasi.  Pengumpulan  data  skunder  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Adapun metode analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan  Penarikan  Kesimpulan.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  pemilih  dalam  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, yang mengemban masa Jabatan 2019-2024 adalah sebesar 66,48 % (atau  berada  pada  kategori  Sedang).  Kecamatan  Kuala  (89,99  %)  merupakan  prosentasi  tertinggi  partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, sedangkan Kecamatan Pangkalan Susu adalah yang terendah yakni 55,25 %.
Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati

## Abstract
This  study describes  the participation  of  voters  in  regional  head  elections. The  form  of  research  used  is  descriptive qualitative method. The researcher conducted research directly at the Langkat Regency General Election Commission and the people who became voters in the simultaneous Regional Head General Elections especially the Langkat Regent and Deputy Regent General Elections in 2018. The informants in this study were the Langkat Regency General Election Commissioner. The main informants were the Voters namely the Langkat Regency Population who were at least 17 years and above. Primary data collection, carried out by interview and observation. Secondary data collection is done by library research. The methods of data analysis in this study are as follows: Data Collection, Data Reduction, Data Presentation  and  Conclusion  Withdrawal  of  Research  Results:  The  level  of  voter  participation  in  the  Election  of Regional Heads (Case Study of Election of Regent and Deputy Regent of Langkat in 2018) which holds 2019- 2024 is 66.48% (or is in the Medium category). Kuala Subdistrict (89.99%) is the highest percentage of voter participation in polling  stations  in the Langkat  District  and  Deputy Regent Election,  while  Pangkalan  Susu  District  is  the  lowest  at 55.25%.
Key Words : Voter Participation, General Election, Regent and Vice Regent.
How  to  Cite : Suhardi.  Nasution,  M.A.  &  Kusmanto,  H.  (2019).  Partisipasi  Pemilih  dalam  Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat Tahun 2018. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 344- 354 .
*Corresponding author: E-mail: herikusmanto@usu.ac.id
ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  mempunyai  peran  yang  sangat strategis  dalam  rangka  pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan,  kesejahteraan  masyarakat, memelihara  hubungan  yang  serasi  antara Pemerintah dan Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu diperlukan  figur  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah yang mampu mengembangkan  inovasi,  berwawasan  ke depan  dan  siap  melakukan  perubahan  ke arah  yang  lebih  baik.  Sejalan  dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945  serta  UU  No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara  secara  langsung  oleh  masyarakat yang memnuhi syarat peraturan perundang-undangan.
Partisipasi  warga  sebagai  pemilih merupakan  suatu  keniscayaan  yang diperlukan  dalam  mewarnai  kehidupan demokrasi (Darmila, dkk., 2019; Kusmanto,  2013;  Suharyanto,  2014;  Susi,
2015).  Pemilih  merupakan  pemilih  yang berusia 17 tahun ke atas atau yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah, yang berhak  mengikuti  Pemilihan  Umum.  Oleh karena  itu,  partisipasi  politik  khususnya pada  pemilihan  umum  merupakan  hal yang  penting  (Ivanna  &  Iqbal,  2018; Wardhani,  2018;  Zega,  dkk.,  2018). Diperlukan  adanya  pemahaman  dan pendidikan politik yang berkesinambungan  untuk  menciptakan generasi  penerus  yang  peduli  dan  aktif dalam membangun kehidupan berdemokrasi yang sehat untuk menciptakan stabilitas politik yang mantap guna mendukung
keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan.
Jika  melihat  evaluasi  partisipasi pemilih dalam pemilihan Umum dari masa ke  masa,  maka  didapatkan  angka  yang fluktuatif  namun  cenderung  menurun (Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia).  Tingkat  partisipasi  politik pemilih  dalam  pemilu  tahun  1955  (Era Orde Lama) mencapai 91,4 persen dengan angka  golput  hanya  8,6  persen. Pada  era Orde  Baru  dimulai  Pemilu  1971,  tingkat partisipasi  politik  mencapai  96,6  persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai  3,4  persen.  Sementara  Pemilu tahun  1977  dan  Pemilu  1982  hampir serupa.  Yakni,  partisipasi  politik  sampai
96,5  persen  dan  jumlah  golput  mencapai 3,5  persen.  Pada  Pemilu  1987  tingkat partisipasi  politik  pemilih  mencapai  96,4 persen  dan  jumlah  golput  hanya  3,6 persen.  Pada  Pemilu  1992  tingkat partisipasi  politik  pemilih  mencapai  95,1 persen  dan  jumlah  golput  mencapai  4,9 persen.  Untuk  Pemilu  1997  tingkat partisipasi  politik  pemilih  mencapai  93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen.
Pasca-reformasi,  pada  Pemilu  1999 tingkat  partisipasi  memilih  92,6  persen dan  jumlah  Golput  7,3  persen.  Angka partisipasi  menurun  terjadi  pada  Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen  dan jumlah  golput  meningkat  hingga  15,9 persen.  Pada  Pilpres  2004  putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai  78,2  persen  dan  jumlah  Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres 2004 putaran  kedua  tingkat  partisipasi  politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4
persen ( https://www.merdeka.com ).
Pada  Pemilu  Legislatif  tahun  2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun  yaitu  hanya  mencapai  70,9 persen  dan  jumlah  golput  semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009  tingkat  partisipasi  politik  pemilih sedikit  meningkat  yakni  mencapai  71,7 persen  dan  jumlah  golput  mencapai  28,3
persen.  Pada  pemilihan  Legislatif  tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih meningkat  menjadi  75,11  dan  24,89  % golput,  sedangkan  pada  Pilpres  2014 partisipasi pemilih menurun menjadi  70,1 dengan Golput 29,1 %
( https://www.merdeka.com )
Pada  gelaran  Pilkada  serentak  pada tahun  2018 di  171  daerah  sebesar  73,24 persen.  Jumlah  tersebut  tidak  mencapai target  yang  dipatok  KPU  yakni  77,5 persen.Pemilihan  Umum  Kepala  daerah serentak pada tahun 2018 yang dilaksanakan pencoblosannya pada tanggal 27 Juni 2018, salah satunya adalah Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Langkat yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  yakni  No. urut 1 Terbit Rencana Perangin Angin, SE- Syah Afandin, SH,. No urut 2 Rudy Hartono Bangun, SE, MAP-Budiono, SE dan No Urut 3 Drs. Sulistianto, M.Si-Heriansyah, S.Ag.
Latar  belakang  ketiga  Calon  tersebut beragam, Pasangan No Urut 1 yakni, Terbit Rencana  PA,  SE  adalah  Ketua  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kab. Langkat yang juga adalah Ketua DPRD Kab. Langkat sedangkan wakilnya Syah Afandin, SH  adalah  kader  Partai  Amanat  Nasional (PAN)  yang  duduk  sebagai  Anggota  DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Pasangan  No.  Urut  2  adalah  Rudi Hartonono Bangun, SE, MAP adalah politisi
Partai  Demokrat  dan  duduk  sebagai Anggota DPR/MPR RI sedangkan wakilnya Budiono  pernah  menjabat  Wakil  Bupati Langkat  periode  2009-2014,  dan  pernah mencalonkan  diri  sebagai  Calon  Bupati Langkat  tahun  2014  tetapi  kalah  oleh Ngogesa  Sitepu,  SH  yang  juga  Bupati incumbent saat itu.
Pasangan  No.  urut  3  yakni  Drs. Sulistianto,  M.Si  adalah  Wakil  Bupati Periode  2014-2019  yang  sebelumnya adalah Birokrat Pemkab Langkat, sedangkan  Pasangannya  Heriansyah,  S.Ag adalah  seorang  ustadz  yang  juga  aktivis Islam  yakni  Ketua  Persaudaraan  Alumni 212 Kab. Langkat.
Pemilihan  tersebut  menghasilkan kemenangan  bagi  Pasangan  No  urut  1 yakni  Terbit  Rencana  PA,  SE  dan  Syah Afandin,  SH  sebagai  Bupati  dan  Wakil Bupati  Langkat  masa  bakti  2019-2024. Berdasarkan hal inilah, menarik perhatianuntuk  melakukan  penelitian tentang “Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah (Sudi Kasus Pemilihan
Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat tahun 2018)”

## METODE PENELITIAN
Peneliti  melakukan  penelitian  secara langsung  di  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah Kabupaten
Langkat
dan masyarakat  yang  menjadi  pemilih  pada
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  serentak khususnya  Pemilihan  Umum  Bupati  dan Wakil  Bupati  Langkat  tahun  2018. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah Komisioner  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah  Kabupaten  Langkat.  Informan utama  adalah  para  Pemilih  yakni Penduduk  Kabupaten  Langkat  yang berusia  minimal  17  tahun  ke  atas. Pengumpulan  data  primer,  dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pengumpulan  data  skunder  dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun metode analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  Pengumpulan  Data, Reduksi  Data,  Penyajian  Data  dan Penarikan Kesimpulan.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Langkat
pelaksanakan rekapitulasi penghitungan suara  Pilkada  tingkat  Kabupaten  Langkat untuk  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Sumatera  Utara  dan  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Langkat  Langkat  tahun  2018,  rapat  Pleno Terbuka  KPU  Langkat  dilaksanakan  di gedung  Pegnasos  Stabat.  Setelah  rapat pleno  KPU  Langkat  dibuka  Ketua  KPU Langkat,  selanjutnya  masing  masing Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  dari 23Kecamatan secara berurut memaparkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
Pleno  dipimpin  Langsung  Ketua  KPU Langkat  Agus  Arifin  dan  didampingi anggota KPU Langkat Muhammad Khair,Sopian Sitepu, Muhammad
Benyamin  dan  Adelina  Sarah.  Ketua  KPU Langkat,  Agus  Arifin  menyampaikan hasil rekapitulasi Pilkada  Bupati  Langkat dari  23  Kecamatan,  perolehan  suara terbanyak  diraih  paslon  nomor  urut  1, Terbit Rencana Perangin-angin-Syah Afandi,  disusul  paslon  nomor  urut  2  Rudi Hartono  Bangun-Budiono,  dan  paslon nomor  3  Sulistianto-Heriansyah  berada  di urutan ketiga.
"Rekap dari 23 Kecamatan, pasangan Terbit  Rencana  Perangin-angin  dan  Syah Afandin  total  memeroleh  242.273  suara. Rudi-Budi meraih 162.947 suara.
Sedangkan  Sulistianto-Heriansyah  meraih 54.854.  Total  suara  sah  460.  074,  dan suara  tidak  sah  15.652,"  (wawancara dengan  Komisioner  KPUD  Kab.  Langkat, Januari 2019)
Dari  715.648  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT)  ada  sekitar  475.726  orang  (66,48 %)  yang  berpartisipasi  atau  dapat dikatakan tingkat partisipasi pada kategori sedang,  dan  239.922  orang  atau  sekitar 33,52  %  pemilih  tidak  menyalurkan  hak suaranya.
Dapat  diketahui  bahwa  Kecamatan Kuala  (89,99  %)  merupakan  prosentasi tertinggi  partisipasi  pemilih  di  TPS  pada
Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Langkat, sedangakan Kecamatan  Pangkalan  Susu  adalah  yang terendah yakni 55,25 %.
Berdasarkan  Tabel  di  atas  terdapat 13 kecamatan yang partisipasi pemilihnya berada  di  atas  rata-rata  Kabupaten  yakni: Kecamatan  Kuala  (89,99  %),  Kecamatan Salapian  (77,  10  %),  Kecamatan  Sirapit (76,18  %),  Kecamatan  Stabat  (73,85  %), Kecamatan  Binjai  (72,89  %),  Kecamatan Wampu  (72,49  %),  Kecamatan  Bahorok (71,72  %),  Kecamatan  Selesai  (71,38  %), Kecamatan  Pematang  Jaya  (69,88  %), Kecamatan  Sawit  Seberang  (68,53  %), Kecamatan  Hinai  (68,  10  %),  Kecamatan Batang  Serangan  (67,53  %),  Kecamatan Kutambaru (67,27 %).
Adapun  10  Kecamatan  lainnya partisipasinya dibawah rata-rata Kabupaten  meskipun  di  atas  50  %  yakni: Kecamatan  Pangkalan  Susu  (55,52  %), Kecamatan  Tanjung  Pura  (56,69  %) Kecamatan  Gebang  (58,68  %),  Kecamatan Sei  Lepan  (59,43  %),  Kecamatan  Brandan Barat  (59,81  %),    Kecamatan  Babalan (59,90 %), Kecamatan Besitang (63,36 %), Kecamatan Secanggang (63,56 %), Kecamatan  Kecamatan  Padang  Tualang (64,  14  %)  dan  Kecamatan  Sei  Bingai
(66,15 %).
Jika
dibandingkan dengan
Pemilukada  sebelumnya  memang  terjadi
peningkatan  partisipasi  pemilih  pada Pemilukada  2018  ini.  Untuk  melihat
perbandingan  partisipasi  pemilih,  dapat dilihat pada tabel. berikut ini:
Tabel 2. Perbandingan Prosentasi Partisipasi Pemilukada di Kab. Langkat
Sumber: KPU Kabupaten Langkat, 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  Pemilih  Berdasarkan  Status Sosial dan Ekonomi
Pada  umumnya  partisipasi  pemilih berdasarkan  kesadaran  sendiri  berada pada  kalangan  masyarakat  Kab.  Langkat yang berpendidikan dan berlatar belakang PNS,  Pegawai  BUMN,  Karyawan  Swasta dan pengusaha sedangkan yang dimobilisasi  ataupun  dipengaruhi  faktor lain  umumnya  adalah  buruh  tani,  buruh pabrik,  nelayan  dan  pekerja  sektor informal.
Dalam  konteks  Pilkada  Kabupaten Langkat,  berdasarkan  data  kecamatan, maka  kecamatan  yang  berada  di Langkat Hulu yakni  Kecamatan  Kuala  (89,99  %), Kecamatan
Salapian (77, 10 %),
Kecamatan  Sirapit  (76,18  %),  Kecamatan Bahorok  (71,72  %),  Kecamatan  Selesai (71,38  %),  Kecamatan  Kutambaru  (67,27 %)  dan Langkat  Hilir :  Kecamatan  Stabat (73,85  %),  Kecamatan  Binjai  (72,89  %), Kecamatan Wampu (72,49 %), Kecamatan Sawit  Seberang  (68,53  %),  Kecamatan Hinai  (68,  10  %),  Kecamatan  Batang
Serangan  (67,53  %),  dan  Kawasan Teluk Aru : Kecamatan Pematang Jaya (69,88 %). Pada umumnya mata pencaharian penduduknya adalah petani, pedagang dan karyawan.,  ketika  ditanyakan  alasan partisipasi  dalam  Pilkada  Langkat  ini, informan menjawab menyisihkan waktunya  untuk  memberikan  hak  suara sebelum bekerja di lading/sawah, sedangkan  para  Pegawai  dan  karyawan umumnya  libur  sesuai  dengan  agenda politik  dimana  pada  Pemilu  PNS  dan karyawan libur. Menurut responden:
“Kami  kan  libur  jadi  adalah  waktu sebentar  untuk  kami  datang  ke  TPS, nyoblos  juga  5  menit  kan  udah  siap, gampang  terus  pulang,  abis  tu  terserah mau  jalan-jalan  atau  istirahat  dirumah kumpul dengan keluarga” (Hasil wawancara  dengan  Informan,  Januari 2019).
Adapun  tingkat  partisipasi  rendah adalah yang berada di Kawasan Teluk Aru Kecamatan  Pangkalan  Susu  (55,52  %), Kecamatan  Sei  Lepan  (59,43  %),
No. Pemilu Prosentasi Pemilih  Prosentasi  Tidak Memilih 1. PILGUBSU 2008 60,82 % 39,18 % 2. Pemilihan Bupati Langkat 2008 Putaran I 57,94 % 42,06 % 3. Pemilihan Bupati Langkat 2008 Putaran II 58,09 % 41,91 % 4. Pemilihan Bupati Langkat 2013 58,81 % 41,19 % 5. Pemilukada Serentak (Pilgubsu dan Pilbup Langkat) 2018 66,48 33,52 %
Kecamatan  Brandan  Barat  (59,81  %), Kecamatan Babalan (59,90 %), Kecamatan Besitang  (63,36  %),  dan  dan  sebagian Langkat  Hilir :  Kecamatan  Secanggang (63,56  %),  Kecamatan  Kecamatan  Padang Tualang  (64,  14  %),  Kecamatan  Tanjung Pura (56,69 %) Kecamatan Gebang (58,68
%),dan  1  kec Langkat  Hulu yakni Kecamatan  Sei  Bingai  (66,15  %).  Pada umumnya penduduknya bermata pencaharian  sebagai  nelayan,  petani  dan buruh  atau  pekerja  sektor  informal.  Pada umumnya  mereka  enggan  meninggalkan pekerjaan  dan  sumber  rezeki  mereka untuk  berpartisipasi  dalam  Pemilukada, menurut  seorang  responden  di  Pangkalan Susu yang partisipasinya terendah:
“Kami  malas  bang  datang  ke  TPS, karena  sayanglah  gak  melaut  gara-gara Pilkada  kami gak dapat  uang, memangnya kalo  ikut  nyoblos  Pilkada  apa  hidup  kami lebih  baik?  Kan  belum  tentu,  kami  pilih yang  pasti-pasti  ajalah  bang,  kerja  dapat uang,  periuk  di  dapur  bisa  ngebul,  anak bisa  sekolah”  (Hasil  wawancara  dengan Informan, Januari 2019)

## Partisipasi Pemilih Berdasarkan Situasi
Menurut  Ramlan  Surbakti,  situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secaralangsung seperti  cuaca,  keluarga,  kehadiran  orang
lain,  keadaan  ruang,  suasana  kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).
Dalam  hal  ini  untuk  Konteks  Pilkada Langkat,  cuaca  pada  saat  pilkada  cukup cerah  dan  tidak  ada  penghalang  ke  TPS. Sedangkan  faktor  keluarga  atau  faktor kekerabatan  diangap  paling  dominan, khususnya  yang  terjadi  pada  etnis  karo, dimana ada terdapat 2 orang yang berlatar belakang  etnis  Karo,  dan  etnis  Melayu (pada  calon  Wakil  Bupati).  Uniknya meskipun  etnis  Jawa  adalah  mayoritas, namun  pasangan  calon  Bupati  yang berlatar  belakang  etnis  jawa  memperoleh suara paling rendah.
Adapula  yang  memilih  karena  orang lain yakni karena diajak oleh orang tua dan atau suami/istri. Sehingga mereka bersama-sama  pergi  ke  TPS.  Sedangkan bagi orang tua yang sakit dan tidak mampu berjalan  ke  TPS  maka  pihak  KPPS mendatangi  rumah  pemilih  tersebut  agar dapat menyalurkan hak pilihnya, ini terjadi di  Kec.  Stabat  yang  memang  jarak  antara TPS dan rumah penduduk tidak jauh.
Sedangkan  kelompok  mempengaruhi sebagian  pemilih  untuk  datang  ke  TPS karena  menjadi  bagian  dari  suatu  wadah organisasi baik itu Organisasi kemasyarakatan,  Kepemudaan,  pengajian atau  organisasi  informal  lainnya,  dimana ada  ikatan  dengan  calon  Bupati/Wakil Bupati,  sehingga  membuat  masyarakat
yang mempunyai ikatan kelompok tersebut  mau  berpartisipasi  setidaknya untuk  mendukung  orang  yang  tergabung atau menjadi ketua dalam kelompoknya.

## Partisipasi  Pemilih  Berdasarkan  Afiliasi Politik Orang Tua
Umumnya  terjadi  pada  pemilih pemula yang berasal dari kalangan pelajar dan  Mahasiswa,  dimana  ini  adalah pengalaman  pertama  mereka  terlibat dalam  dunia  politik,  sehingga  mereka memilih  berdasarkan  arahan  orang  tua (patron).  Umumnya  orang  tua  mengajak serta  anak-anak  mereka  yang  mempunyai hak  suara  pergi  bersama-sama  ke  TPS. Dalam  kehidupan  rumah  tangga,  anak- anak  dan  orang  tua  serta  kerabat  lainnya sering  berdiskusi  pula  tentang  politik khususnya  Pemilukada  Kab.  Langkat. Menurut  informan  yang  masih  berusia muda:
“  Sering  kok  ngobrol  sama  Bapak dirumah  soal  pemilihan  Bupati  ini  la,  dari Bapak  la  awak  tau  bagaimana  dan  siapa calon yang baik” (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2019)
Partisipasi Pemilih
Berdasarkan

## Pengalaman Berorganisasi
Organisasi  merupakan  suatu  sistem yang  mengatur  kehidupan  masyarakat atau  bisa  diartikan  sebagai  suatu  perilaku yang  terpola  dengan  memberikan  jabatan
pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian
tujuan bersama (Simangunsong,  2004).  Biasanya  kalangan terpelajar  dan  masyarakat  yang  berlatar belakang  pekerja  formal  lebih  memiliki kesadaran  untuk  memilih,  meskipun  ada beberapa  yang  memilih  berdasarkan kepentingan karirnya di pemerintahan dan ekonomi.

## Partisipasi Pemilih Berdasarkan Kesadaran Politik
Kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban sebagai  warga  negara  yang  menyangkut tentang  pengetahuan  seseorang  tentang lingkungan  masyarakat  dan  politik,  dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat  dan  politik  tempat  diahidup (Hendrik,  2010).  Umumnya  kesadaran Politik  dalam  konteks  Pilkada  Langkat berasal  dari  Kalangan  masyarakat  yang memiliki pendidikan yang memadai (SLTA dan  Perguruan  Tinggi)  serta  yang mendapatkan informasi politik dari media elektronik dan cetak.
Untuk daerah yang tingkat partisipasinya  tinggi  umumnya  60  % penduduknya  berlatar  belakang  SLTA  ke atas.  Sedangkan  daerah  yang  tingkat partisipasinya rendah seperti di Pangkalan Susu  dan  kawasan  pesisir  Kab.  Langkat umumnya  pendidikan  masyarakatnya  SD
dan  SLTP  (sumber  BPS  Kab.  Langkat).
Sehingga berdasarkan
hal ini menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan berkorelasi  dengan  kesadaran  politik. Meskipun  demikian,  ada  pula  sejumlah masyarakat  yang  berpendidikan  tinggi (SLTA  dan  Sarjana)  tetapi  tetap  golput dengan  alasan  tidak  ada  figur  calon  yang sesuai dengan ekspektasinya.
Partisipasi Pemilih Berdasarkan Kepercayaan terhadap Pemerintah Kepercayaan  terhadap  pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah  apakah  ia  menilai  pemerintah dapat  dipercaya  dan  dapat  dipengaruhi atau  tidak,  baik  dalam  pembuatan kebijakan-kebijakan  atau  pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010).
Masyarakat Langkat sebagian memiliki  keyainan  dengan  memilih  Calon tertentu  akan  membuat  Pemerintahan Kabupaten  Langkat  lebih  baik  dan kesejahteraan  rakyat  meningkat,  sehingga mereka berpatisipasi dalam pemilihan dan memberikan  hak  suaranya.Keyakinan  itu justru menambah semangat mereka untuk datang ke TPS. Menurut seorang informan:
“Kalo  mau  Langkat  ini  lebih  baik,  ya milih  dong,  bagaimana  mau  merubah keadaan  dengan  tidak  berbuat  apa-apa.” (Hasil  wawancara  dengan  Informan, Januari 2019)
Sementara ada pula yang tidak yakin dengan  pemerintah,  karena  menurut beberapa responden memilih ke TPS tidak membawa  perubahan,  ada  juga  yang pesimis  pemilukada  adalah  suara  rakyat murni, menurut salah seorang informan:
“Sama  aja  bang,  mau  milih  atau  gak milih  nasib  kami  kan  gini-gini  aja,  udah taunya  kita  siapa  yang  menang  nanti, ngapain  capek-capek  kita  ikut-ikutan” (Hasil  wawancara  dengan  Informan, Januari 2019)
Partisipasi  Pemilih  Berdasarkan  Stimulan Partisipasi Melalui Sosialisasi Media Massa dan Diskusi-Diskusi Informal
Peran media dalam mensosialisasikan  pemilu  juga  dianggap merupakan faktor penting agar masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam suatu  pemilu.  Dengan  terinformasikannya pemilu  secara  luas  terkait  dengan  waktu dan  tempat  pelaksanaan  serta  cara pemilihan serta informasi yang lain terkait dengan  pemilu,  maka  akan  berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemilu  yang  akan  berdampak  terhadap partisipasi itu sendiri. Tidak kalah penting dari  sosialisasidi  media,  diskusi-diskusi tentang  pemilu  yang  dilakukan  secara ringan  dan  informalpun  dianggap  punya andil  dalam  mengakumulasi  pengetahuan masyarakat  tentang  pemilu,  yang  semua itu  pada  gilirannya  akan  diharapkan
berdampak  positif  terhadap  tingkat partisipasi dalam
pemilu.Umumnya
Masyarakat Langkat yang memiliki pengetahuan dari beberapa acara
Talkshow
Politik seperti Indonesia Lawyers  Club  dan  isu-isu  politik  lokal lainnya sering berdiskusi di Warung Kopi, tempat  kerja  atau  ngobrol  santai  bersama rekan  dan  sanak  saudara,  meskipun terkadang  afiliasi  politik  berbeda-beda tergantung  kepentingan  masing-masing., menurut seorang informan:
“Sering  kami  ngobrol  politik  itu  di warung kopi biasanya membahas masalah Pilkada  dan  isu-isu  terkini  dari  siaran  TV, Koran  ataupun  internet,  Kalo  udah membahas itu seru kali bang, aku pun jadi semangat  untuk  memilih  di  TPS  ”  (Hasil wawancara  dengan  Informan,  Januari 2019)

## SIMPULAN
Tingkat  Partisipasi  pemilih  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  (Studi  Kasus Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Langkat  Tahun  2018)  yang  mengemban masa  Jabatan  2019-2024  adalah  sebesar 66,48  %  (atau  berada  pada  kaegori Sedang).  Kecamatan  Kuala  (89,99  %) merupakan prosentasi tertinggi partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, sedangkan  Kecamatan  Pangkalan  Susu adalah  yang  terendah  yakni  55,25  %..
Berdasarkan  penelusuran  terdapat  13 kecamatan  yang  partisipasi  pemilihnya berada  di  atas  rata-rata  Kabupaten  yakni: Kecamatan  Kuala  (89,99  %),  Kecamatan Salapian  (77,  10  %),  Kecamatan  Sirapit (76,18  %),  Kecamatan  Stabat  (73,85  %), Kecamatan  Binjai  (72,89  %),  Kecamatan Wampu  (72,49  %),  Kecamatan  Bahorok (71,72  %),  Kecamatan  Selesai  (71,38  %), Kecamatan  Pematang  Jaya  (69,88  %), Kecamatan  Sawit  Seberang  (68,53  %), Kecamatan  Hinai  (68,  10  %),  Kecamatan Batang  Serangan  (67,53  %),  Kecamatan Kutambaru (67,27 %).Adapun 10
Kecamatan  lainnya  partisipasinya  di bawah  rata-rata  Kabupaten  meskipun  di atas  50  %  yakni:  Kecamatan  Pangkalan Susu  (55,52  %),  Kecamatan  Tanjung  Pura (56,69  %)  Kecamatan  Gebang  (58,68  %), Kecamatan  Sei  Lepan  (59,43  %), Kecamatan  Brandan  Barat  (59,81  %), Kecamatan Babalan (59,90 %), Kecamatan
Besitang (63,36 %), Kecamatan Secanggang (63,56 %), Kecamatan Kecamatan Padang Tualang (64, 14 %) dan Kecamatan Sei Bingai (66,15 %).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Partisipasi  Pemilih  dalam  Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Sudi  Kasus Pemilihan  Umum  Bupati/Wakil  Bupati Langkat  tahun  2018)  adalah:  Status  sosial dan ekonomi, Situasi, Afiliasi politik orang tua, Pengalaman berorganisasi, Kesadaran
politik, Kepercayaan terhadap pemerintah, Stimulan  partisipasi  melalui  sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi Informal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2002). Prosedur  penelitian  suatu pendekatan praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Bakti,  A.F.  (ed.).  (2012). Literasi  politik  dan konsolidasi demokrasi . Jakarta: Churia Press. Budiardjo, M. (2002). Partisipasi dan partai politik , Jakarta: PT.Gramedia.
Budiardjo,  M.  (2008). Dasar-dasar  ilmu  politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Darmila,  L.  Ivanna,  J.  &  Iqbal,  M.  (2019)  Perilaku Partisipasi  Politik  Masyarakat  Desa  Gunung Tua  Tonga  pada  Pemilihan  Bupati/Wakil Bupati  Tahun  2013. PERSPEKTIF ,  8  (2):  58- 71. Efriza.  (2012). Political  explore  sebuah  kajian  ilmu politik . Bandung: Alfabeta.
Gaffar,  J.M.  (2012). Politik  hukum  pemilu .  Jakarta: Konstitusi Press. Hasan,  I.  (2002). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Rejana Rosdakarya.
Hendrik,  D.  (2010).  Variabel-variabel  yang mempengaruhi rendahnya partisipasi Huntington,  S.P  &  Nelson,  J.  (1994). Partisipasi politik di negara berkembang . Jakarta: Rineka Cipta Hussein,  B.  (2015), Desentralisasi  dan  otonomi daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Ivanna,  J.  Pardede,  A.J.  &  Iqbal,  M.  (2018).  Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik  Di  Kelurahan  Bandar  Selamat Kecamatan  Medan  Tembung. Journal  of Education,  Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS). 1 (1): 25-35. Kaelola,  A.  (2009). Kamus  istilah  politik  politik kontemporer . Yogyakarta: Cakrawala Kusmanto,
H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan
Sosial Politik, 1 (1): 41-47.
Marbun,  B.N.  (2013). Kamus  politik .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Maskun,  (2010), Filsafat  hukum, Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama
Mochtar,  M.  &  Andrew,  C.M.  (2008). Perbandingan sistem  politik .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Moeloeng,  L.J.  (2002). Metodologi  penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya. Nielsen, H, (1991). The chilean process of transition, Aarhus :  University  of  Aarhus,  Institute  of Political Science Pasolong, H. (2012). Metode penelitian administrasi public . Bandung: Alfabeta. Rafael,  R.M.  (2001). Pengantar  Sosiologi  Politik . Jakarta: Rineka Cipta. Rahman,  H.A.  (2007). Sistem  politik  Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rush,  M.  &  Althoff,  P.  (2008). Pengantar  Sosiologi
Politik . Jakarta: PT RajaGrada Persada.
Sarundajang. (2012). Pilkada langsung problematika  dan  prospek .  Jakarta:  Kata Hasta Pustaka.
Schumpeter,  J.  (1947). Capitalism,  socialism,  and democracy , New York : Harper. Simangunsong,  B.  (2004). Negara.  Demokrasi  dan Berpolitik Yang Profesional . Jakarta: Gramedia
Sitepu,  P.A.  (2012). Teori-teori  politik .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Smith,  B.C.  (2007), Good  governance, New  York:
Palgrave, MacMillan
Soebagio,  (2008).  Implikasi  golongan  putih  dalam perspektif  pembangunan  demokrasi  di Indonesia, Jurnal  Makara ,  Vol.  12  No.  2,
Desember
Sugiyono.  (2010). Metode  penelitian  administrasi . Bandung: Alfabeta. Suharyanto,  A.,  (2014).  Partisipasi  Politik Masyarakat  Tionghoa  dalam  Pemilihan Kepala  Daerah,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2): 166-175
Surbakti, R. (1992). Memahami ilmu politik . Jakarta: Gramedia.
Susi  S  dan  Adelita  L.,  (2015).  Partisipasi  Politik Perempuan  pada  Partai  Keadilan  Sejahtera Kota  Medan,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Sosial Politik, 3 (1): 1-3.
Wardhani, P.S.N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula  dalam  Pemilihan  Umum. JUPIIS: Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial ,  10(1): 57-62. Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018).  Pengaruh  Program  Rumah  Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat  Pada  Kantor  Komisi  Pemilihan Umum  Kota  Medan, PERSPEKTIF ,  7(2):  60-