## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 100-112 E-ISSN: 2776-6284
Received 15 Mei 2024● Revised 26 Juni 2024● Accepted 4 Juli 2024
Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia
Annisa Risky Zuniati 1 , Raisha Maulidza 2 , Najwa Sabilla 3 , Anniqotul Ummah 4
1,2,3,4 UPN “Veteran” Jakarta. Jl RS Fatmawati raya, Pd. Labu, Jakarta Selatan
2210413076@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413172@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2210413188@mahasiswa.upnvj.ac.id , anniqotul.ummah@upnvj.ac.id

## Abstract
Women's political participation and the electoral system are two key factors in strengthening democracy in each  country. This study aims to investigate the extent to  which political, cultural and structural factors  influence  women's  political  participation  in  the  two  countries.  The  presence  of  women  in representative numbers in  parliament will not  only  have an impact on political decisions relating to gender equality and justice, but will also be an indicator of improving the quality of democracy. The method applied in this research is a qualitative approach with literature study data collection techniques. The results of this study are that Indonesia and Australia still need serious attention to women's political representation. In Indonesia, although there are regulations that set quotas for women's representation in general elections, implementation is still not optimal, with a significant gap between targets and realization. Australia has made progress in women's representation in parliament, but there are still imbalances that need attention. Challenges include gender stereotypes, lack of support from political parties, and social issues such as "toxic masculinity" that affect perceptions of women's roles in politics.
Keywords: Participation; Women; Parliament; Representation

## Abstrak
Partisipasi politik perempuan dan sistem pemilihan umum adalah dua faktor kunci dalam memperkuat demokrasi di setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana faktor-faktor politik, budaya,  dan  struktural  mempengaruhi  partisipasi  politik  perempuan  di  kedua  negara  tersebut. Kehadiran perempuan dalam jumlah  yang  mewakili  di parlemen tidak hanya akan memiliki dampak pada  keputusan  politik  yang  berkaitan  dengan  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  tetapi  juga  akan menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  ini  yaitu Indonesia  dan  Australia  masih  membutuhkan  perhatian  serius  terhadap  keterwakilan  politik perempuan.  Di  Indonesia,  walaupun  telah  ada  regulasi  yang  menetapkan  kuota  keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, implementasinya masih belum optimal, dengan kesenjangan yang signifikan  antara  target  dan  realisasi.  Adapun  di  Australia  telah  mengalami  kemajuan  dalam keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  namun  masih  terdapat  ketidakseimbangan  yang  perlu diperhatikan.  Tantangan-tantangan  yang  dihadapi  termasuk  stereotip  gender,  kurangnya  dukungan dari  partai  politik,  dan  masalah  sosial  seperti  "maskulinitas  beracun"  yang  mempengaruhi  persepsi terhadap peran perempuan dalam politik.
Kata Kunci : Partisipasi; Perempuan; Parlemen; Keterwakilan
Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati 1 , Raisha Maulidza 2 , Najwa Sabilla 3 , Anniqotul Ummah 4 Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

## PENDAHULUAN
Keterwakilan  perempuan  yang  signifikan  di  lembaga  politik  merupakan  indikator penting kemajuan demokrasi dan kesetaraan gender. Hal ini mencerminkan inklusivitas sistem politik  dan  efektivitas  inisiatif  yang  bertujuan  memberdayakan  perempuan.  Namun,  tingkat keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik memiliki perbedaan di setiap negara, Faktor tersebut dipengaruhi oleh perbedaan budaya, kebijakan, dan sistem pemilu yang berlaku di  setiap  negara.  Indonesia  dan  Australia  adalah  dua  negara  yang  memiliki  latar  belakang budaya, sosial, dan politik yang berbeda, namun keduanya sama-sama mengakui pentingnya partisipasi  perempuan  dalam  politik.  Indonesia,  sebagai  negara  dengan  populasi  perempuan yang mencapai 139,3 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020, masih dihadapkan pada hambatan  besar  dalam  upaya  memperluas  keterlibatan  perempuan  di  ranah  politik.  Hal  ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk budaya patriarki yang telah mengakar sejak zaman nenek  moyang  dan  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  masih  relatif  rendah  di  beberapa wilayah.
Budaya  patriarki  di  Indonesia  mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk peran perempuan dalam politik. Perempuan sering kali dihadapkan pada stereotip gender yang membatasi ruang gerak dan peluang mereka untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Selain itu, beban ganda yang dihadapi perempuan, yakni tanggung jawab domestik dan profesional, seringkali menjadi hambatan tambahan dalam upaya mereka untuk berkarier di dunia politik. Hal  ini  diperparah  dengan  adanya  praktik-praktik  diskriminatif  yang  masih  sering  terjadi  di berbagai  level  pemerintahan  dan  partai  politik.  Tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah  juga menjadi  faktor  signifikan  yang  mempengaruhi  implementasi  perempuan  dalam  politik  di Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, kesenjangan gender  dalam  pendidikan  masih  terlihat,  terutama  di  daerah-daerah  terpencil  dan  tertinggal. Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi pada minimnya pengetahuan dan keterampilan politik  yang  dimiliki  oleh  perempuan,  sehingga  mereka  kurang  percaya  diri  dan  kurang termotivasi  untuk  terlibat  dalam  politik.  Pemerintah  dalam  mengupayakan  peningkatan partisipasi  perempuan  di  politik,  memberikan  kebijakan  kuota  30%  untuk  perempuan  di parlemen melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  dan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum mengamanatkan keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30%.
Di sisi lain, Australia sebagai negara maju yang terkenal dengan sistem demokrasinya yang  kuat,  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  terkait  gender  dalam  bidang  politik  dan pemerintahan.  Terlepas  dari  kesadaran  dan  advokasi  yang  luas  terhadap  kesetaraan  gender, lanskap  politik  masih  didominasi  oleh  laki-laki,  sehingga  mengakibatkan  disparitas  gender yang  signifikan  dalam  keterwakilan  parlemen.  Ketidaksetaraan  yang  lazim  ini  telah menimbulkan  rasa  frustrasi  di  kalangan  aktivis  feminis  dan  kelompok  advokasi  yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik.
Para aktivis ini dengan keras menentang dominasi laki-laki dalam politik Australia dan memandangnya sebagai bentuk diskriminasi gender yang menghalangi partisipasi perempuan. Mereka berpendapat bahwa dunia politik di Australia sering kali menciptakan lingkungan yang mengintimidasi  dan  eksklusif,  sehingga  menciptakan  hambatan  bagi  perempuan  yang  ingin terlibat  aktif  dalam  politik.  Perempuan  yang  terjun  ke  dunia  politik  sering  kali  menghadapi stereotip  dan  bias  berbasis  gender  yang  membatasi  kemajuan  karir  dan  kontribusi  mereka. Kondisi  yang  ada  saat  ini  dipandang  sangat  ofensif  dan  merendahkan  martabat,  karena memperkuat persepsi bahwa politik adalah ranah yang didominasi laki-laki dan tidak mengakui dan  menghormati  peran  penting  dan  kontribusi  perempuan.  Perempuan  di  Australia menyatakan  bahwa  dominasi  laki-laki  yang  besar  dalam  kancah  politik  melanggengkan kesenjangan sistemik dan menyerukan langkah-langkah substantif untuk membawa perubahan nyata dan menumbuhkan lingkungan politik yang lebih inklusif yang secara aktif mendukung dan mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, meskipun Australia dikenal secara global atas kemajuannya di berbagai bidang, negara ini terus bergulat dengan hambatan-hambatan  besar  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  yang  sesungguhnya  dalam bidang  politiknya.  Hal  ini  menekankan  bahwa  perjuangan  untuk  kesetaraan  gender  dalam politik masih merupakan upaya yang berkelanjutan dan mendesak.
. Melalui studi kasus dari kedua negara tersebut, penulis bertujuan untuk menyelidiki dampak  faktor  politik,  budaya,  dan  struktural  terhadap  partisipasi  politik  perempuan  di  dua negara tertentu. Penulis  akan menggali secara mendalam kebijakan yang diambil, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam sistem  pemilu.  Melalui  penelitian  ini,  penulis  berharap  dapat  memberikan  wawasan  yang komprehensif  tentang  kemajuan  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam  memperjuangkan kesetaraan  gender  dalam  politik  Indonesia.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan wawasan  berharga  mengenai  keterwakilan  politik  perempuan  dan  berkontribusi  pada pengembangan  kebijakan  yang  lebih  efektif  untuk  mendorong  partisipasi  perempuan  dalam politik baik di tingkat nasional maupun global.
Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati 1 , Raisha Maulidza 2 , Najwa Sabilla 3 , Anniqotul Ummah 4 Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, seperti yang  dijelaskan  oleh  (Moleong,  2017).  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memperoleh pemahaman  yang  mendalam  mengenai  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  studi,  termasuk tindakan, pandangan, inspirasi, dan tindakan mereka. Pendekatan ini menekankan penggunaan deskripsi  verbal  dan  bahasa  dalam  konteks  alamiah  serta  memanfaatkan  berbagai  metode alami.  (Hendryadi  et  al.,  2019)  juga  menggambarkan  penelitian  kualitatif  sebagai  proses investigasi  naturalistik  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  mendalam  tentang fenomena  sosial  dalam  konteks  alaminya.  Dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif, penelitian ini dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang  diteliti.  Tinjauan  literatur  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  sumber-sumber  yang terakreditasi,  seperti  jurnal  online,  artikel  ilmiah, dan  buku-buku  yang  relevan  dengan  tema penelitian.  Bahan  dari  sumber-sumber  tersebut  akan  dieksplorasi  dan  dianalisis  secara komprehensif untuk memperdalam pemahaman tentang topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi  Sistem  Pemilu  Terhadap  Keterwakilan  Perempuan  di  Negara  Indonesia Adanya pemilihan umum di Indonesia telah mengalami perubahan sejak reformasi pada tahun 1998.  Saat  ini,  Indonesia  menerapkan  sistem  pemilihan  umum  proporsional  berbasis  partai untuk pemilihan legislatif, yang mungkin dapat mendorong partai politik untuk memperoleh kursi  di  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat)  sesuai  dengan  persentase  suara  yang  mereka dapatkan secara nasional. Selain itu,  Indonesia menggunakan sistem pemilu langsung dalam pemilihan  presiden,  yang  mana  presiden  dan  wakil  presiden  dipilih   serentak  oleh  rakyat. Dalam sistem ini, partai politik memperoleh kursi di  DPR (majelis  rendah) tergantung  pada perolehan  suara   mereka  di  tingkat  nasional.  Meskipun  pemilih  memilih  kandidat  individu, kursi-kursi didistribusikan kepada partai politik berdasarkan jumlah suara yang mereka terima. Hal ini mendorong partai politik untuk fokus pada kampanye partai secara keseluruhan, dan bukan  hanya  pada  kandidat  tertentu.  Dalam  konteks  keterwakilan  perempuan  di  Indonesia, sistem ini memiliki dampak yang signifikan.
Di satu  sisi,  distribusi  kursi berdasarkan suara partai  dapat  membantu  meningkatkan keterwakilan perempuan, karena partai politik memiliki insentif untuk menyertakan kandidat perempuan  dalam  daftar  calon  mereka  guna  menarik  pemilih  perempuan.  Beberapa  partai bahkan  memiliki  kuota  khusus  untuk  memastikan  bahwa  sejumlah  tertentu  dari  kandidat
mereka  adalah  perempuan.  Namun,  tantangan  tetap  ada.  Meskipun  ada  upaya  untuk meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam  politik,  realitanya  adalah  bahwa  perempuan seringkali menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam politik.
Selain itu, meskipun ada kuota, sering kali perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang  menguntungkan  dalam  daftar  calon,  yang  membuat  mereka  kurang  mungkin  untuk terpilih.  Praktik  ini  dikenal  sebagai  "kuota  kosong"  di  mana  perempuan  hanya  dimasukkan dalam daftar untuk memenuhi persyaratan kuota tanpa niat sebenarnya untuk memberi mereka peluang nyata untuk  menang.  Bersumber pada  data Badan Pusat  Statistik  Indonesia, jumlah politisi perempuan di DPR sejak tahun 1955-2014å persentase tertinggi hanya mencapai 17,86 persen  dari  total  anggota  DPR.  Pada  tahun  2004  pun  jumlahnya  hanya  11,8%,  sedangkan jumlah pemilih perempuan sejak Pemilu 2004 tidak pernah kurang dari 49%.
Tabel 1
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014
Tahun Pemilu Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 1955 256 94,12 16 5,88 272 100,00 1971 429 93,26 31 6,74 460 100,00 1977 423 91,96 37 8,04 460 100,00 1982 418 90,87 42 9,13 460 100,00 1987 441 88,20 59 11,80 500 100,00 1992 438 87,60 62 12,40 500 100,00 1997 442 88,40 58 11,60 500 100,00 1999 456 91,20 44 8,80 500 100,00 2004 485 88,18 65 11,82 550 100,00 2009 460 82,14 100 17,86 560 100,00 2014 463 82,68 97 17,32 560 100,00
Sumber:  Komisi Pemilihan Umum (data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015).
Angka  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  pemerintah  Indonesia  telah  membuat kebijakan  mengenai  kuota  keterwakilan  perempuan  sebesar  30%  dalam  pemilu  dan keterwakilan  perempuan  dalam  pemilu  sudah  diatur  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2017, tantangan  yang  signifikan  masih  ada.  Persentase  yang  relatif  rendah  ini  mencerminkan hambatan  struktural  dan  kultural  yang  dihadapi  perempuan  dalam  dunia  politik  Indonesia, termasuk bias gender, kurangnya dukungan finansial, serta akses terbatas ke jaringan politik yang kuat. Angka ini juga menyoroti perlunya upaya yang lebih intensif untuk menciptakan lingkungan  politik  yang  lebih  inklusif  dan  mendukung  bagi  perempuan.  Tanpa  perubahan signifikan dalam pendekatan partai politik dan kebijakan pemerintah, mencapai keseimbangan gender yang lebih representatif di DPR akan tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan
Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati 1 , Raisha Maulidza 2 , Najwa Sabilla 3 , Anniqotul Ummah 4 Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia
keterwakilan  perempuan  dalam  politik,  baik  melalui  pendidikan  politik,  pemberdayaan ekonomi, maupun perubahan kebijakan yang lebih progresif.
Dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia masih menjadi  isu  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius.  Meskipun  telah  ada  upaya  untuk meningkatkan  keterwakilan  perempuan  melalui  regulasi  kuota  gender  dan  langkah-langkah kebijakan lainnya, namun angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum mencapai  tingkat  yang  diharapkan.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  upaya  yang  lebih  besar dalam memperkuat peran partai politik dalam mendukung kandidat perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, serta mendorong penerapan regulasi dan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan keterwakilan perempuan tidak  hanya  penting  untuk  mewujudkan  prinsip  kesetaraan  gender,  tetapi  juga  untuk memperkaya  wacana  politik,  menghadirkan  perspektif  yang  lebih  inklusif,  dan  memperkuat pondasi demokrasi di Indonesia.

## 3.2  Implementasi  Sistem  Pemilu  Terhadap  Keterwakilan  Perempuan  di  Negara Australia
Australia menerapkan tiga jenis sistem pemilu: First Past the Post, Preferential Voting, dan  Proportional  Representation  (Single  Transferable  Vote) .  Sistem First  Past  the  Post digunakan dalam pemilihan parlemen dari tahun 1843 hingga akhir abad ke-19 di New South Wales dan koloni lainnya. Namun sistem ini akhirnya diubah untuk mengatasi kekurangannya, demi mencapai sistem yang lebih efektif, dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sistem Pluralitas  adalah  yang  paling  mudah,  mencakup First  Past  the  Post  dan The  Block  Vote ,  di mana  pemenangnya  adalah  kandidat  dengan  suara  terbanyak,  meskipun  tidak  mencapai mayoritas  absolut.  Sistem  Mayoritas  memastikan  bahwa  kandidat  harus  mendapatkan mayoritas mutlak, seperti dalam Second Ballot dan Contingent Vote, yang juga dikenal sebagai Preferential  Voting, Alternative Vote , atau Instant Runoff . Sementara itu, sistem Perwakilan Proporsional  bertujuan  untuk  membagi  kursi  parlemen  berdasarkan  proporsi  suara  yang diperoleh partai-partai (Rifai, 1998). Preferential Voting sering dianggap lebih menguntungkan partai besar, Perubahan tersebut juga membantu mempertahankan dominasi Partai Buruh dan Koalisi  Liberal-Nasional.  Kadang-kadang,  kandidat  dari  partai-partai  kecil  mempunyai
peluang bagus untuk menang di DPR, namun akhirnya kalah setelah penghitungan suara akhir (Hilmawan, 2019).
Sejak abad kedua puluh, kesetaraan gender telah menjadi  analisis penting di  negara- negara  kesejahteraan,  termasuk  Australia.  Awalnya,  pemerintah  Australia  tidak  menerapkan kesetaraan gender di seluruh sektor negara bagian. Namun, Partai Buruh Australia (Australian Labor Party) , salah satu partai terbesar di negara tersebut, mulai menerapkan kuota perempuan. Kebijakan  ini  membawa  perubahan  signifikan  dalam  peran  dan  posisi  perempuan  dalam pemerintahan.  Dalam  proses  pengambilan  keputusan,  baik  dalam  skala  kecil  maupun  besar, perempuan  mempunyai  kesempatan  untuk  mengekspresikan  pandangannya  baik  di  tingkat nasional  maupun  internasional.  Upaya  tersebut  membuahkan  hasil  pada  tahun  1903,  ketika Commonwealth  Electoral  Act memberikan  harapan  bahwasannya  perempuan  memiliki  hak agar bisa memilih dan hak untuk dipilih. Sejak saat itu, keterlibatan perempuan dalam politik terus berkembang pesat di Australia (Putri, 2015).
Di tingkat internasional, keterwakilan perempuan hanya sekitar satu dari lima orang. Berdasarkan laporan Inter-Parliamentary Union (IPU), pada tahun 2005,  hanya 21,9 persen dari  anggota  parlemen  di  Australia  adalah  perempuan,  dari  188  negara  yang  dianalisis (Meeting, 2005). Saat ini, angka tersebut meningkat menjadi 30,46 persen. Berdasarkan data Women in National Parliament , Australia berada di peringkat ke-20 pada tahun 2001 dalam hal keterwakilan perempuan di kancah global (Fiskurniawati, 2020). Namun, pada tahun 2008, posisinya turun menjadi peringkat ke-50. Di tahun 2014, keterwakilan perempuan pada Senat Australia meraih presentasi 26%, menempatkan negara ini di peringkat ke-44 (Union, 2013). Pada tahun 2020, Australia berada di peringkat ke-49 dari 193 negara, dengan 39,5 persen kursi parlemen diisi oleh perempuan, yaitu 30 dari 76 kursi (Parliaments, 2019).
Walaupun  keterwakilan  perempuan  di  Senat  Australia  meningkat,  posisi internasionalnya menurun menurut data IPU. Ini menunjukkan bahwa kemajuan keterwakilan perempuan di  Australia  masih  lambat  dibandingkan negara lain yang juga memperjuangkan hak perempuan dalam parlemen. Sejak amandemen bagian 51 Konstitusi Australia pada tahun 1946, yang memberikan kewenangan legislatif terkait keluarga dan urusan rumah tangga, isu- isu  ini  menjadi  semakin  menonjol  dalam  politik  Australia  selama  lima  dekade  terakhir (Fiskumiawati, 2020).
Hal lainnya bisa disebut sebagai " maskulinitas beracun " masalah ini mencakup aspek budaya,  ekonomi,  sosial,  dan  politik    pada  kehidupan  masyarakat  (Waling,  2019).  Dalam konteks  ini,  meraih  banyak  perdebatan  mengenai  representasi  perempuan  di  parlemen Australia,  bahwasannya  perhatian  sering  kali  lebih  tertuju  pada  aspek  pribadi  perempuan
Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati 1 , Raisha Maulidza 2 , Najwa Sabilla 3 , Anniqotul Ummah 4 Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia
dibandingkan proses pemilihan umum itu sendiri (Fiskurniawati, 2020). Mengenai representasi perempuan di parlemen Australia, perempuan di negara ini telah diberikan hak untuk memilih
dan  mencalonkan  diri  sejak  tahun  1902,  lebih  awal  dibandingkan  dengan  Indonesia  dalam pengakuan terhadap hak-hak perempuan (Hilmawan, 2019).
Tabel 2
Presentase Anggota Parlemen Perempuan dan Pertama Kali Perempuan Mempunyai Hak Suara Dalam
Pemilu Negara Presentasi Perempuan (%) Pertama kali diberi hak suara (Tahun) Australia Amerika Serikat Bahamas Brazil Canada China Hong Kong Hungaria India Israel Italia Jepang Korea Selatan Mexico Perancis Russia Swedia Swiss 7 6 4 6 13 21 - 7 7 7 13 2 2 12 6 6 38 14 1902 1920 1962 1932 1948 1947 1953 1953 1945 1949 1948 1945 1945 1948 1953 1917 1919 1971
Sumber: The Constitutional Centenary Foundation Inc, “Women In Politics”, (1994) hal. 13.
Berdasarkan tabel, terlihat bahwa sejak tahun 1902, Australia telah menduduki posisi terdepan untuk memberi konsesi mengenai pemenuhan hak bagi kaum perempuan di bidang politik, sebuah kenyataan yang terbilang berbeda dengan situasi di Indonesia. konsesi bagi hak perempuan  memiliki  dampak  besar  dengan  keterwakilan  mereka  dalam  parlemen.  perihal tersebut  terlihat  di  1991,  di  mana  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  Australia menginjak pada presentase 21,8% (Hilmawan, 2019).
Pada  tahun  1944,  Partai  Buruh  Australia  menetapkan  untuk  mengimplementasikan kebijakan  kuota  perempuan  di  dalam  struktur  partai  politiknya,  memberikan  lebih  banyak peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi sebagai pengambil keputusan. Pada tahun 2002, Partai  Buruh Australia mengadopsi kuota wajib 35 persen pra-pemilihan bagi  perempuan di kursi  yang  dapat  dimenangkan  di  semua  pemilihan,  yang  kemudian  digantikan  oleh  sistem
kuota '40:40:20' mulai 1 Januari 2012. Sistem ini bertujuan untuk memastikan jika tidak akan kurang dari 40% kursi yang diduduki oleh Partai Buruh diisi oleh perempuan, tidak kurang dari 40% oleh laki-laki, dan sisanya 20 persen dapat diisi oleh calon dari kedua jenis kelamin. Pada tahun 2015, partai tersebut mengadopsi target baru: 45 persen keterwakilan perempuan pada tahun  2022  dan  50  persen  pada  tahun  2025.  Akibatnya,  persentase  anggota  parlemen perempuan  ALP  di  Parlemen  Persemakmuran  meningkat  dari  12,5  persen  pada  September 1994 menjadi 47,9 persen saat ini (Anna Hough, 2021). Pada pemilihan umum 2019, Australia memiliki parlemen Bicameral dengan penggunaan kuota partai sukarela. Dari total 151 kursi di DPR, 47 (31 persen) dipegang oleh perempuan. Selain itu, kursi senat di Australia memiliki mayoritas perempuan, dengan 40 dari 75 kursi (atau 53 persen) diisi oleh perempuan (IDEA, 2022).
Salah satu kepemimpinan yang menarik perhatian di parlemen Australia yaitu dari Julia Gillard  Yang  merupakan  perdana  menteri  perempuan  pertama  yang  bergabung  di  parlemen Australia.  Australia,  sebagai  negara  yang  menganut  paham  demokrasi  dalam  menjalankan pemerintahannya,  masih  menghadapi  dominasi  kaum  laki-laki  dalam  pemerintahannya. Meskipun  demikian,  terpilihnya  Julia  Gillard  sebagai  perdana  menteri  merupakan  sebuah langkah  penting  dalam  mewujudkan  representasi  perempuan  dalam  lembaga  pemerintahan Australia (Boxer, 2015). Kehadiran Gillard di posisi tertinggi pemerintahan Australia menjadi sebuah momentum penting bagi kaum perempuan di ranah politik Australia (Williams, 2022).
Selama  kepemimpinan  Julia  Gillard,  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Ini  terjadi  karena  Gillard  memperjuangkan  suara perempuan dan membawa dampak positif bagi keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Paling tidak, terdapat 8 perempuan yang mewakili negara bagian ALP dan 1 perempuan yang memimpin pemerintahan Liberal di ACT. Sebagai hasilnya, setiap negara bagian dan wilayah di  Australia  memiliki  minimal  satu  perwakilan  perempuan  di  parlemen  dan  setidaknya  satu perempuan yang menjabat sebagai menteri (Eidenfelk et al., 2018)
Pada tanggal 24 Juni 2010, Julia Gillard secara resmi dilantik sebagai perdana menteri di Australia, berhasil mengumpulkan suara sebanyak 57%, sementara lawannya saat itu, Kevin Rudd, hanya meraup 45% suara, sehingga Gillard berhasil merebut kekuasaan Rudd (Ummah et  al.,  2023).  Terpilihnya  Gillard  sebagai  perdana  menteri  menandai  sejarah  bagi  Australia karena  dia  merupakan  perempuan  pertama  yang  berhasil  mencapai  posisi  tersebut.  Namun, selama  masa  kepemimpinannya,  Gillard  mendapat  kritik  langsung,  terutama  terkait  dengan kesenjangan  gender.  Status  single  Gillard  membuatnya  dianggap  tidak  kompeten  untuk
Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati 1 , Raisha Maulidza 2 , Najwa Sabilla 3 , Anniqotul Ummah 4 Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia
menjabat  sebagai  wakil  rakyat,  dengan  stereotip  masyarakat  Australia  yang  percaya  bahwa wanita yang sudah berkeluarga lebih mampu secara efektif dalam politik (Wright, 2018).
Sebelum  Gillard  menjabat  sebagai  perdana  menteri,  aturan  tentang  sistem  kuota perempuan dalam pemerintahan sangatlah sulit dan terbatas. Namun, dengan tujuan untuk
menyamakan strata sosial  dalam masyarakat,  Gillard mengubah paradigma tersebut.  Selama masa  kepemimpinannya,  terjadi  perubahan  signifikan  terkait  kuota  perempuan  dalam parlemen. Pada tahun 2019, Partai Buruh berhasil mendapatkan kuota suara yang besar untuk perempuan, yakni sebesar 47%, sementara untuk laki-laki sebesar 53%. Sementara itu, Partai Liberal mendapat 23% suara untuk perempuan dan 77% untuk laki-laki (Gustina, 2022).

## Gambar 1

## Perolehan Kuota Pertai Untuk Suara Perempuan dan Laki-laki
Sumber: Federal Election 2019: All the winners and losers (9News).
Kesimpulannya, Australia telah berusaha secara aktif untuk meningkatkan partisipasi kaum  perempuan dalam  sistem pemilihan dan parlemen sebagai  langkah  menuju kesetaraan gender  di  bidang  politik.  Meskipun  telah  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dalam persentase partisipasi perempuan sejak awal abad ke-20, implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya  sempurna  dalam  mencapai  tujuan  tersebut.  Meskipun  demikian,  hal  ini  tidak terlepas  dari  tantangan  yang  dihadapi,  termasuk  ketidakseimbangan  gender  yang  masih persisten  dan  dominasi  struktur  patriarki  dalam  kehidupan  politik  Australia.  Julia  Gillard, sebagai perdana menteri perempuan pertama, menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan legitimasi  dan  pengakuan  atas  kepemimpinannya,  terutama  karena  status single nya.  Kritik yang ditujukan padanya oleh beberapa pihak mencerminkan stereotip yang masih ada dalam masyarakat  terkait  kemampuan  perempuan  untuk  memimpin.  Namun,  terpilihnya  Gillard
sebagai  perdana  menteri  menandai  langkah  maju  yang  signifikan  dalam  upaya  untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik Australia.

## SIMPULAN
Dapat  disimpulkan bahwa adanya kehadiran perempuan sebagai  perwakilan di  ranah politik  di  negara  Indonesia  dan  negara  Australia  masih  merupakan  isu  yang  memerlukan perhatian  serius.  Meskipun  telah  ada  upaya-upaya,  seperti  pengaturan  kuota  gender, keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif  belum  mencapai  target  yang  diinginkan.  Di Indonesia, walaupun telah ada regulasi yang menetapkan kuota keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, implementasinya masih belum optimal, dengan kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi. Di sisi lain, Australia telah mengalami kemajuan dalam keterwakilan perempuan  di  parlemen,  namun  masih  terdapat  ketidakseimbangan  yang  perlu  diperhatikan. Tantangan-tantangan yang dihadapi termasuk stereotip gender, kurangnya dukungan dari partai politik,  dan  masalah  sosial  seperti  "maskulinitas  beracun"  yang  mempengaruhi  persepsi terhadap peran perempuan dalam politik.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  upaya  kolaboratif  yang  lebih  besar  dari pemerintah, partai  politik, dan masyarakat  sipil.  Upaya-upaya tersebut  meliputi peran partai politik  dalam  mendukung  kandidat  perempuan,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik,  serta  mendorong  penerapan  regulasi  dan strategi yang lebih efektif. Peningkatan keterwakilan perempuan bukan hanya penting untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memperkaya wacana politik dengan perspektif yang lebih inklusif dan memperkuat fondasi demokrasi. Hanya dengan adanya upaya bersama yang  kuat,  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  dapat  ditingkatkan,  dan  hal  ini  akan bermanfaat  bagi  seluruh  masyarakat  dan  memperkuat  nilai-nilai  demokrasi  yang  dijunjung tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amzulian Rifai, Pemilihan Umum di Australia, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hal 63.
Antari, P. E. D. (2018, Juni). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 3 (1), 87-102.
Boxer, Diana. “Discourse, Politics and Women as Global Leaders,” 2015, 1 – 366.
Caul,  M.  (1999).  Women's  Representation  in  Parliament. Party  Politics ,  5,  79  -  98. https://doi.org/10.1177/1354068899005001005 .
Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati 1 , Raisha Maulidza 2 , Najwa Sabilla 3 , Anniqotul Ummah 4 Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia
Eidenfalk,   Joakim,   Vivien   W.   Forner,   Michael   Jones,   and   Dominique   Rene   Parrish.
“Prime     Ministers     as     Leaders:     Applying     Self  -  Determination     Theory     on Australian Prime Ministers.” Journal of Social and Political Psychology 6, no. 1 (June 26, 2018): 224 – 41. https://doi.org/10.5964/jspp.v6i1.763
Faiz, P. M. (2017). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 14 (3). https://doi.org/10.31078/jk14310
Fiskurniawati,  Dian.  (2020).  Representasi  Kebijakan  Australia  Labor  Party  dalam  Kuota Parlemen Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010-2019). (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). https://dspace.uii.ac.id
Gustina, Sukmawaty Arisa. Hak Politik Perempuan  Di  Parlemen:  Perspektif  Hukum Yang Berkeadilan. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
Hendryadi,   H.,   Tricahyadinata,   I.,   &   Zannati,   R.   (2019).   Metode  Penelitian:   Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: LPMP Imperium.
Hilmawan, H. (2019). Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam
Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia. ASPIRASI , 9 (2), 104-111
IDEA. (2022b, February 14). Gender Quotas Database: Australia. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
McAllister, I “The Gender Gap in Political Knowledge Revisited: Australia’s Julia Gillard as a Natural Experiment,” European Journal of Politics and Gender 2, no. 2 (June 1, 2019): 197–220, https://doi.org/10.1332/251510818X15272520831148.
Maylita  Kusuma  Putri.  (2015).  Women-Quota  Policy  In  Australian  Labor  Party.  The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(1), 113–118.
Meeting, U. N. (2005). Equal Participation of Women and Men in Decision Making Processes With  Particular  Emphasis  on  Political  Participation  and  Leadership.  Inter- Parliamentary Union. Ethiopia: Inter-Parliamentary Union
Moleong,  L.  J.  (2017).  Metodologi  penelitian  kualitatif  (Revisi).  Bandung:  PT  remaja rosdakarya, 102-107.
Ummah, A., Kristyafajar, C. A. S. P., Dewi, N. J., & Sarasvati, R. D. (2023). Kesetaraan Gender dan  Politik:  Studi  Kasus  Terpilihnya  Julia  Gillard  dalam  Lembaga  Pemerintah Australia. Empirisma:  Jurnal  Pemikiran  dan  Kebudayaan  Islam , 32 (2),  249-268. https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i2.1225
Union, I.-P. (2013, December 1). Women in National Parliaments.
Parliaments, W. i. (2019, Februari 01). World And Regional Average. Retrieved from Regional Parliamentary Assemblies: http://archive.ipu.org
Williams,  Blair.  “It’s  a  Man’s  World  at  the  Top:  Gendered  Media  Representations  of  Julia Gillard and Helen Clark.” Feminist Media Studies 22, no. 4 (May 19, 2022): 780–99. https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1842482.
Wright, Katharine A.M., and Jack Holland. “Leadership and the Media: Gendered Framings of Julia Gillard’s ‘Sexism and Misogyny’ Speech.” Australian Journal of Political Science 49, no. 3 (July 3, 2014): 455 – 68. https://doi.org/10.1080/10361146.2014.929089.
Zairudin,  A.,  Wahyudi,  A.,  Hasyim,  A.  S.,  &  Al  Muntasor,  E.  S.  (2022).  Upaya  Korektif Penguatan  Sistem  Pemilu  Melalui  Mekanisme  Penentuan  DPT  oleh  KPU.  1  (4). https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.357