2277 Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi                  ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933
Received June1 st ,2012; Revised June25 th , 2012; A http://jurnal.mdp.ac.id        jatisi@mdp.ac.id 0 th , 2012

## Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)
Khairunnisah 1 , Edi Surya Negara *2 , Dedy Syamsuar 3 , Yesi Novaria Kunang 4
Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma, Palembang, Sumatera Selatan e-mail: 1 nisakhai05@gmail.com, 2 e.s.negara@binadarma.ac.id ,
3 dedy_syamsuar@binadarma.ac.id 4 yesinovariakunang@binadarma.ac.id
Abstrak: Kehadiran era revolusi industri 4.0 mengharuskan setiap instansi pemerintahan dapat memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sepenuhnya  terutama  dalam  hal  melayani masyarakat.  Oleh  karena  itu  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  dituntut  untuk  terus mengembangkan  sistem  informasi  guna  mempercepat  pelayanan  dan  penyebaran  informasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini sebelum melakukan pengembangan sistem, penulis akan  menganalisis  rencana  strategis  yang  tepat  dengan  menggunakan  metodologi  Joe  Ward and  Peppard  yaitu  salah  satunya  dengan  metode  SWOT,  Critical  Success  Factor  (CSF),  dan Value  Chain.  Dari  hasil  ketiga  analisis  tersebut  didapatkan  strategi  tumbuh  yang  tergambar melalui  diagram  kuadran  yang  artinya  disetujui  untuk  dikembangkannya  sistem  informasi dengan  menggunakan  Standar  Revolusi  Industri  4.0  agar  terwujudnya  pelayanan  masyarakat melalui satu pintu secara terpadu.
Kata  kunci —Rencana  Strategis,  Metodologi Joe  Ward  and  Peppard,  Analisis  SWOT, Critical Success Factor (CSF), dan Value Chain.
Abstract: The  presence  of  the  4.0  industrial  revolution  era  requires  that  every  government offices take full advantages of information and communication technology, especially in terms of  providing  services  to  public.  Therefore,  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  is  required  to continue  to  develop  information  systems  in  order  to  accelerate  services  and  to  disseminate information more effective and efficient. In this case, before developing the system, the author will  analyze  the  right  strategic  plan  using  the  Joe  Ward  and  Peppard  methodology,  one  of which is the SWOT method, Critical Success Factor (CSF), and Value Chain. From the results of the three analyzes, a growth strategy is obtained which is illustrated by a quadrant diagram, it  means  that  it  is  approved  to  develop  an  information  system  using  the  Industrial  Revolution Standard  4.0.  to  create  integrated  services  to  the  public  through  one  door  in  an  integrated manner.
Keywords —  Strategic  Plan,  Joe  Ward  and  Peppard  Methodology,  SWOT  Analysis,  Critical Success Factor (CSF), and Value Chain.

## 1. PENDAHULUAN
erkembangan  teknologi  dan  sistem  informasi  di  Indonesia  saaat  ini  tidak  hanya dimanfaatkan  oleh  dunia  industri  tetapi  juga  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dalam melakukan  perannya  menjalankan  pemerintahan  khususnya  untuk  pelayanan  publik. Pelayanan  menjadi  tugas  utama  dari  sosok  aparatur  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat khususnya  pada  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan.  Tugas  ini  telah  jelas  digariskan  dalam pembukaan UUD 1945 yang diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur P
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933 2278
Khairunnisah, et., al [Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)]
Negara  No.63  tahun  2003  yang  menguraikan  pedoman  umum  penyelenggaraan  pelayanan sistem [1].
Pelayanan  sistem  yang  berkualitas  atau  yang  biasa  disebut  dengan  pelayanan  prima merupakan  pelayanan  terbaik  yang  memenuhi  standar  kualitas  pelayanan.  Pada  saat  ini  telah lahir istilah Industri 4.0 yang keberadaannya menawarkan banyak potensi. Industri 4.0 melalui konektivitas  dan  digitalisasinya  mampu  meningkatkan  efisiensi rantai  manufaktur  dan  kualitas produk.
Untuk mencapai standar Industri 4.0 dibutuhkan suatu perencanaan strategis yang terukur dan akurat. Salah satu metodologi yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan strategis sistem  informasi  pelayanan  publik  adalah Joe  Ward  and  Peppard. Tahapan  perencanaan strategis sistem informasi Joe Ward and Peppard ada dua yaitu tahapan masukan dan tahapan keluaran  [2].  Tahapan  masukan  meliputi  Analisis  Lingkungan  Bisnis  Internal  dan  Eksternal, analisis Lingkungan bisnis SI/TI  Internal dan Eksternal. Sedangkan tahapan keluarannya yaitu strategi bisnis, dan strategi IT. Untuk menganalisa tahapan masukan dan keluaran tersebut dapat menggunakan  beberapa  analisis  seperti  analisis  SWOT, Critical  Success  Factor  (CSF),  Value Chain , dll.
Sebagai  salah  satu  Institusi  Pemerintah  yang  juga  mengemban  misi  untuk  mencapai Industri 4.0 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga turut membangun sistem pelayanan publik, namun  secara  teknis  masih  belum  berjalan  sesuai  tujuannya.  Hal  ini  dikarenakan  tidak terupdatenya  sistem  data  sehingga  masyarakat  kurang  mengetahui  informasi  yang  ada  dalam ruang  lingkup  hukum  ataupun  kejaksaan  itu  sendiri  [3].  Untuk  mecapai  tujuan  awal  tersebut maka  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  membutuhkan  perencanaan  strategis  untuk mempersiapkan  organisasi  dalam  merencanakan  pemakaian  teknologi  dan  sistem  informasi untuk  organisasinya,  serta  untuk  menyesuaikan  gerak  langkah  organisasi  dengan  sistem informasi  agar  sejalan  dengan  perkembangan  organisasi  dalam  memenuhi  kebutuhan  sistem informasi organisasi di masa yang akan datang.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif menurut pada umumnya menekankan pada analisis proses dari proses berpikir secara deduktif  dan  induktif  yang  berkaitan  dengan  dinamika  hubungan  antar  penelitian  yang  diteliti dengan  menggunakan  logika  ilmiah  [4].  Penelitian  kualitatif  dapat  dipandang  juga  sebagai penelitian  partisipatif  yang  desain  penelitiannya  memiliki  sifat  fleksibel  yang  memungkinkan adanya perubahan, guna menyesuaikan dengan rencana yang dibuat sesuai dengan kondisi pada tempat penelitian tersebut.
Secara umum teknik perencanaan strategis sistem informasi pelayanan publik Joe Ward and  Peppard terdiri  dari tiga  tahapan utama  yaitu  tahap  masukan,  tahap  perumusan  dan  tahap keluaran yang dijabarkan dalam gambar 1:
2279 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933
hort and clear, implies research results (First Author)

## Gambar 1. Alur Metodologi Perencanaan Strategis Joe Ward and Peppard

## 2.1   Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berikut ini terdapat beberapa cara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan penelit yang dijabarkan dalam Tabel 1:
Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data No. Jenis Data Teknik Pengumpulan data 1. Premier 1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner 2. Sekunder 1. Data dari Website resmi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

## 2.2   Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  analisis  data  yang  didapatkan  pada  tahapan sebelumnya  dengan  menggunakan  tiga  teknik  yang  berbeda  yaitu  Metode  analisis  SWOT, Metode analisis Critical Success Factor (CSF) dan metode Analisis Value Chain [5] .
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933 2280
Khairunnisah, et., al [Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)]

## 2. 2.1 Metode Analisis SWOT
Analisis  SWOT  ( Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  Threats )  digunakan  untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan kesempatan eksternal serta  tantangan  yang  akan  dihadapi  [4].  Hasil analisis  yang  didapat selanjutnya  akan dituangkan  ke  dalam  matrik  analisis  untuk  menentukan  perencanaan  strategi  seperti  pada matriks dibawah ini.
Tabel 2. Matrik SWOT SW STRENGTHS WEAKNESS Menentukan faktor-faktor kekuatan internal Menentukan faktor-faktor kelemahan internal OT OPPORTUNITIES STRATEGI SO STRATEGI WO Menentukan faktor-faktor kekuatan internal Menggunakan          kekuatan untuk memanfaatkan peluang Ciptakan        strategi        yang meminimalkan kelemahan untuk                    memanfaatkan peluang THREATS STRATEGI ST STRATEGI WT Menentukan faktor-faktor kekuatan internal Ciptakan  strategi        yang menggunakan            kekuatan untuk mengatasi ancaman Ciptakan        strategi        yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

## 2. 2.2  Metode Analisis Critical Success Factor (CSF)
Pada  tahap  analisis  CSF  digunakan  untuk  sebagai  penghubung  antara  strategi  bisnis organisasi  dengan  strategi  sistem  informasinya,  memfokuskan  proses  perencanaan  strategi  SI pada  area  yang  strategis,  memprioritaskan  usulan  sistem  informasi  dan  mengevaluasi  strategi SI[6].

## 2. 2.3 Metode Analisis Value Chain
Analisis Value chain digunakan untuk mengetahui seluruh aktivitas bisnis baik itu berupa aktivitas utama  maupun aktivitas pendukung perusahaan. Aktivitas bisnis utama yang terdapat pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yaitu dalam pelayanan masyarakat, pusat pengaduan, media informasi, zona integritas, konsultasi hukum dan lain sebagainya [2].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3. 1   Metode Analisis SWOT
Dalam  proses  analisis  data  –  data  yang  terkumpul  dari  Kejati  Sumsel,  menggunakan analisis  SWOT  ( Strengthness,  Weakness,  Opportunities,  Threatment )  didapatkan  hasil  sebagai berikut:
1. Kekuatan ( Strengthness )
Berikut  merupakan  indikasi-indikasi  dalam  meningkatkan  daya  saing  serta  meningkatkan keberhasilan penerapan SI/TI pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan:
2281 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933
• (S1) Adanya dukungan dari jajaran pimpinan Kejati Sumsel.
• (S2)  Tersedianya  SDM  pada  bagian  SI/TI  yng  mumpuni  untuk  mengelola  perangkat lunak dan perangkat keras pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
• (S3) Adanya sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi.
• (S4) Adanya sistem distribusi, disposisi dan manajemen persuratan secara elektronik.
• (S5)  Kemampuan  menyediakan  anggaran,  peralatan,  SDM,  serta  infrastruktur  untuk menunjang layanan masyarakat.
2. Kelemahan ( Weakness )
Berikut  merupakan  beberapa  indikasi  yang  dianggap  sebagai  penyebab  kelemahan  dari perencanaan penerapan SI/TI pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
• (W1)  Tidak  ada  kajian  penelitian  tentang  pengembangan  SI/TI  pada  Kejaksaan  Tinggi Sumatera Selatan.
• (W2)  Terbatasnya  jumlah  SDM  dalam  menangani  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras yang  ada  di  Kejati  Sumatera  Selatan,  sehingga  menyebabkan  pengerjaan  suatu  trouble menjadi menumpuk.
• (W3)  Kurangnya  pengembangan  dan  penelitian  tentang  SI/TI  sehingga  kebanyakan aplikasi dan sistem informasi dalam status out dated.
• (W4)  Lambannya  maintenance  pada  bagian  TI  yang  baru  mulai  perbaikan  ketika  ada masalah terhadap Sistem dan Aplikasi.
• (W5)  Kurangnya  standarisasi  terhadap  pengadaan  infrastruktur  sehingga  banyak menyebabkan tidak didukungnya perangkat keras pada pelayanan sistem informasi.
• (W6) Rendahnya pengamanan sistem informasi milik Kejati Sumsel.
• (W7)  Kurangnya  budaya  menggunakan  teknologi  (IT)  dalam  lingkungan  internal  Kejati Sumsel.
3. Peluang ( Opportunities )
Berikut  merupakan  indikasi-indikasi  yang  dapat  dianggap  sebagai  peluang  terhadap penyelenggaraan perencanaan SI/TI pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan:
• (O1)  Banyaknya  penelitian  dan  pengembangan  teknologi  dari  pihak  lain  yang  dapat dijadikan contoh untuk melakukan pengembangan/development.
• (O2)  Antusiasme  dan  dukungan  masyarakat  untuk  mengembangkan  layanan  berbasis teknologi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
• (O3) Tuntutan masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang cepat, bermutu dan ramah termasuk  pelayanan-pelayanan  yang  dimiliki  oleh  pihak  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera Selatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
• (O4)  Meningkatnya  laporan  dan  pengaduan  masyarakat  tentang  tindak  pidana  dan perdata.
• (O5)  Kerjasama  dengan  ahli  teknologi  untuk  melakukan  System  Hardening  dan Pentesting Aplikasi.
4. Ancaman ( Threatment )
Berikut  merupakan  indikasi-indikasi  yang  dapat  dianggap  sebagai  ancaman  terhadap penyelenggaraan perencanaan SI/TI pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan:
• (T1) Regulasi pemerintah tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
• (T2) Regulasi Standar Operasional Teknologi Informasi yang meningkat.
• (T3) Berubahnya tuntunan layanan dari masyarakat dan pemerintah pusat.
• (T4)  Potensi  serangan  hacker  dan  cracker  terhadap  sistem  informasi  dan  aplikasi  Kejati Sumsel.
• (T5) Terdapatnya gangguan dari ketersediaan layanan dari pihak ketiga.
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933 2282
Khairunnisah, et., al [Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)]
• (T6)  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  awam  tentang  cara  penggunaan  sistem informasi yang disediakan.
Tabel 3. Matrik Evaluasi Internal dan Eksternal Faktor Dimensi Internal Jumlah Bobot % Rating Total B*R Kekuatan (S) S1 50 22 % 5 1,1 S2 44 19,4 % 4.4 0.85 S3 43 18,9 % 4.3 0.81 S4 45 19,8 % 4.5 0.89 S5 45 19,8 % 4.5 0.89 Total 227 1 4.553 Kelemahan (W) W1 38 14% 3.8 0.54 W2 38 14% 3.8 0.54 W3 40 15% 4 0.6 W4 38 14% 3.8 0.54 W5 39 16% 3.9 0.57 W6 35 13% 3.5 0.46 W7 37 14% 3.7 0.51 Total 265 1 3.791 Faktor Dimensi Eksternal Jumlah Bobot % Rating Total B*R Peluang (O) O1 42 19 4,2 0.81 O2 46 21 4,6 0.97 O3 43 20 4,3 0.85 O4 44 20 4,4 0.89 O5 43 20 4,3 0.85 Total 218 1 4.364 Ancaman (T) T1 35 16,74% 3,5 0,58 T2 33 15,78% 3,3 0,52 T3 34 16,26% 3,4 0,55 T4 36 17,22% 3,6 0,62 T5 35 16,74% 3,5 0,58 T6 36 17,22% 3,6 0,62 Total 209 1 3.487

## Hasil Penilaian Matrik
Berdasarkan  hasil  perhitungan  matrik  diatas  dengan  menggunakan  perhitungan  pada Matrik  Faktor  Strategi  Internal  (IFAS)  dan  Matrik  Fktor  Startegi  Ekternal  (EFAS)  maka didapatkan  hasil  penilaian  dari  masing-masing  faktor  tersebut,  yang  kemudian  dijadikan kedalam nilai analisa kuadran.
Nilai Matriks Evaluasi Internal = Total Kekuatan (S) – Total Kelemahan (W) = (4.553 – 3.791) = 0.762 Nilai Matriks Evaluasi Eksternal = Total Peluang (O) – Total Ancaman (T)
2283 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933
hort and clear, implies research results (First Author)
= (4.363 – 3.487) = 0.878
Gambar 2. Analisis Kuadran
Sehingga berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan strategi dalam tabel 3:
Tabel 3. Strategi SWOT SO WO • Memperbesar anggaran untuk pengadaan  SI/TI  dalam  mendukung peningkatan terhadap
pelayanan masyarakat  oleh  pihak  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
• Mensosialisasikan, tujuan dan manfaat dari pengembangan perencanaan SI/TI terhadap pelayanan masyarakat ini.
• Meningkatkan  keamanan,  kualitas, efektivitas dan efisiensi media pelaporan  dan  pengaduan  tindak pidana. • Meningkatkan kualitas materi
penyuluhan,  sosialisasi  dan  edukasi hukum. • Melakukan promosi dengan memanfaatkan  SDM  yang  dimiliki melalui media sosial.
• Adanya  penjadwalan  pengembangan yang  kompetitif  dan  efisien  terhadap
SI/TI • Membangun Infrastruktur jaringan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Melakukan rekrutmen SDM yang kompeten serta sesuai dengan kebutuhan SI/TI  pada  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera Selatan.
• Meningkatkan standarisasi dalam penggunaan infrastruktur atau pengembangan infrastruktur yang dipakai  baik  itu  dari  segi  perangkat keras, perangkat lunak ataupun maintenance sarana.
• Memberikan  pelatihan  dan  pendidikan kepada  SDM  yang  dimiliki  oleh  Kejati Sumsel
• Meningkatkan efektivitas SOP pelayanan  bantuan  dan  pertimbangan hukum serta mensosialisasikannya kepada pihak yang berkepentingan ST WT
• Meningkatkan standar evaluasi kinerja jaksa.
• Meningkatkan  kualitas  sarana  dan prasarana  serta  infrastruktur  yang
• Membangun  metode  pengumpulan  data dan  informasi  yang  efektif,  akurat,  dan efisien.
• Membangun sistem informasi pelayanan
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933 2284
Khairunnisah, et., al [Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)]
dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. • Melakukan sosialisasi terhadap penggunaan layanan kepada masyarakat.
• Meningkatkan keamanan system.
• Meningkatkan kualitas pelayanan bantuan  konsultasi  hukum  kepada masyarakat yang membutuhkan. masyarakat baik itu web ataupun mobile yang dapat diakses oleh masyarakat.
• Mengintegrasikan sistem informasi yang sudah ada.
• Meningkatkan  kualitas  SDM  dengan melakukan pelaksanaan pelatihan manajemen pengamanan sistem informasi. • Menyesuaikan standar manajemen pengamanan  sistem  informasi  dengan SNI-ISO 27001. • Adanya  cadangan  sumber daya  jaringan internet  ataupun  cadangan  tenaga  listrik agar  sistem  informasi  tetap  berjalan optimal tanpa adanya gangguan.

## 3. 2   Metode Analisis (Critical Success Factor) CSF
Pada  tahap  analisis  CSF  digunakan  untuk  sebagai  penghubung  antara  strategi  bisnis organisasi  dengan  strategi  sistem  informasinya,  memfokuskan  proses  perencanaan  strategi  SI pada  area  yang  strategis,  memprioritaskan  usulan  sistem  informasi  dan  mengevaluasi  strategi SI[6].
Tabel 4. Hasil Analisis CSF pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Tujuan Utama CSF ( Critical Success Factor ) Unit Meningkatkan peran kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam program pencegahan tindak pidana - Tersedianya  media  pelaporan dan  pengaduan  masyarakat tentang  tindak  pidana  di dalam lingkungan masyarakat - Adanya penyuluhan atau penerangan,  sosialisasi  dan edukasi hukum kepada masyarakat - Asisten Bidang Intelijen - Koordinator Meningkatkan profesionalisme  jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana - Ketersediaan  evaluasi  kinerja jaksa  dalaman  penanganan perkara tindak pidana - Pengembangan manajemen sumber daya manusia Kejaksaan - Asisten Bidang Pidana Umum - Asisten Bidang Pidana Khusus - Asisten Bidang Pengawasan - Asisten Bidang Pembinaan - Koordinator Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah  perdata  dan tata usaha negara - Tersedianya  layanan,  bantuan dan pertimbangan hukum untuk Instansi Pemerintah Pusat  maupun  daerah  serta BUMN  dan  BUMD  dalam masalah  perdata  dan  tata usaha negara - Asisten  Bidang  Perdata  dan Tata Usaha Negara - Koordinator Mewujudkan upaya penegakan hukum - Transparansi informasi penegakan hukum atau - Seluruh elemen kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
2285 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933
hort and clear, implies research results (First Author)
memenuhi rasa keadilan masyarakat tindakan hukum - Tersedianya informasi tentang tindak  pidana  yang  ada  di Sumatera Selatan - Tersedianya bantuan konsultasi  hukum  secara  adil untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan Mempercepat pelaksanaan  reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang  bersih  dan  bebas korupsi,  kolusi  dan nepotisme - Tersedianya  layanan  sistem informasi birokrasi yang berkualitas - Tersedianya  sistem  informasi tata kelola organisasi - Adanya  tahap  birokrasi  yang efektif dan efisien - Asisten Bidang Pembinaan - Kabag TU

## 3. 3 Metode Analisis Value Chain
Analisis Value  chain digunakan  untuk  mengetahui  seluruh  aktivitas  bisnis  baik  itu berupa  aktivitas  utama  maupun  aktivitas  pendukung  perusahaan  [3,6].  Aktivitas  bisnis  utama yang  terdapat  pada  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  yaitu  dalam  pelayanan  masyarakat, pusat  pengaduan,  media  informasi,  zona  integritas,  konsultasi  hukum  dan  lain  sebagainya. Selanjutnya, untuk aktivitas bisnis penunjang meliputi teknologi dan sistem. Value chain yang terdapat pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 3:
Gambar 3. Strategis Analisis Value Chain
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933 2286
Khairunnisah, et., al [Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)]
Dengan pemetaan sistem informasi yang dimiliki oleh Kejati Sumsel seperti dalam gambar 4:
Gambar 4. Pemetaan SI/TI Kejati Sumsel dalam analisis Value Chain

## 3. 4 Rumusan Strategi SI/TI
Tabel 5. Rancangan Kebutuhan Informasi dan Data CSF Kebutuhan Informasi Solusi SI/TI Tersedianya media pelaporan dan pengaduan  masyarakat tentang  tindak  pidana di  dalam  lingkungan masyarakat • Data  inventaris  media  pengaduan tindak pidana
• Data arsip perkara tindak pidana
• Data  monitoring  evaluasi  media pelaporan dan pengaduan • Case Management System (CMS)
• SI Manajemen Aset
• SI Penanganan Perkara
• E-Lapdu
• E-Monev Adanya penyuluhan atau penerangan, sosialisasi  dan  edukasi hukum kepada masyarakat • Data  audiens/peserta  penyuluhan, sosialisasi dan edukasi hukum • Data perkembangan hukum tindak pidana di Indonesia • E-Absensi • Video Conference
• Media Sosial
• Portal Berita
• E-Konsul
Ketersediaan  evaluasi kinerja  jaksa  dalam penanganan perkara tindak pidana • Data  sasaran  kinerja  Jaksa  Kejati Sumsel • Data capaian kinerja Jaksa Kejati Sumsel • Sistem Informasi Manajemen  Kejaksaan RI (SIMKARI) • Sistem Informasi Laporan Sasaran Kinerja Pegawai Kejaksaan (SILAKSAN)
2287 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933
Pengembangan manajemen sumber daya manusia Kejaksaan • Data  kompetensi  dan  sertifikasi jaksa Kejati Sumsel • Data  standar  pendidikan  dan kompetensi jaksa Republik Indonesia • SIMKARI • E-Kepegawaian (EDOSIR) Tersedianya layanan, bantuan dan pertimbangan hukum untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun  daerah  serta BUMN  dan  BUMD dalam  masalah  perdata dan tata usaha negara • Data  perkara  perdata  dan  tata usaha negara
• Data  Personil  jaksa  pengacara negara
• Data  standar  kompetensi  jaksa pengacara negara
• E-Konsul
• CMS
• EDOSIR Transparansi  informasi penegakan  hukum  atau tindakan hukum • Data progres perkara yang sedang ditangani  oleh  Kejaksaan  Tinggi Sumatera Selatan
• Data Perkara yang sudah selesai • CMS • Sistem Informasi Pengendalian Perkara Pidana (SIPEMPEK) • Jadwal Sidang Online • Portal Berita Tersedianya  informasi tentang  tindak  pidana yang  ada  di  Sumatera Selatan • Data Perkara
• Data Barang Bukti
• Data Putusan Pengadilan
• Data Intelijen
• CMS
• SIPEMPEK • JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kejati Sumsel • Portal Berita Tersedianya bantuan konsultasi hukum secara adil untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan • Data tindak lanjut pengaduan dan pelaporan dari masyarakat • E-Konsul • CMS Tersedianya layanan sistem informasi birokrasi  yang  efektif dan efisien • Data  kendala  dalam  pelaksanaan birokrasi  lingkungan  internal  dan eksternal Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan • Data  kecepatan  dan  ketepatan penyelesaian persuratan dan administrasi Kejati Sumsel • Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE) • E-Komplain Tersedianya sistem informasi  tata  kelola organisasi • Data pengadaan Kejati Sumsel • Data  pengelolaan  Infrastruktur
Kejati Sumsel
• Data inventaris sarana dan Prasarana Kejati Sumsel • LPSE Kejati Sumsel
• SI Manajemen Aset
• E-Auction
• Sistem
Monitoring Jaringan • Help Desk Application
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933 2288
Khairunnisah, et., al [Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)]
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT,  CSF  dan  Valuchain  di  atas  rencana  strategis  yang dirancang untuk Kejati Sumsel adalah sebagai berikut:
1. Bekerja sama dengan BKN dalam melakukan penerimaan pegawai baru
2. Merekrut ahli sebagai PPPK
3. (Rekomendasi SDM seperti praktisi SI/TI, Dosen dan tenaga ahli lainnya)
4. Menyesuaikan standar penerimaan pegawai baru dengan kebutuhan pegawai dalam bidang SI/TI
5. Melakukan  pelatihan  SDM  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  kemampuan  di  bidang SI/TI
6. (Jenis pelatihan yang direkomendasikan: ISO 27001, CHFI, CEH, dan lain-lain)
7. Melakukan  latihan  gabungan  tahunan  dengan  seluruh  Kejaksaan  Negeri  yang  ada  di Sumatera Selatan
8. Melakukan studi banding / benchmark terkait SI/TI kepada perusahaan dengan SI/TI yang lebih baik seperti BSSN, KOMINFO, dan lain-lain
9. Membuat unit kerja untuk melakukan penelitian dan pengembangan SI/TI Kejati
10. Membuat tim monitoring SI/TI Kejati
11. Membuat tim incident response
12. Menyusun  penganggaran  sesuai  dengan  DIPA  Kejati  Sumsel  secara  seimbang  antara kemampuan dan kebutuhan
13.
14. Pengadaan  peralatan  yang  dibutuhkan  seperti  infrastruktur  jaringan  yang  terintegrasi, perangkat penunjang pekerjaan seperti server, komputer, koneksi internet, ATK, dan lain- lain.
15. Melakukan  penyusunan  daftar  peralatan  yang  dibutuhkan  baik  melalui  rapat  maupun penelitian dan observasi
16. Pembuatan  kebijakan  berupa  Keputusan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  dan Peraturan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  sebagai  dasar  penggunaan  SI/TI dilingkungan Kejati Sumsel
17. Pembuatan SOP penggunaan alat/aplikasi
18. Pembuatan SOP penanganan insiden SI/TI
19. Melakukan integrasi SI/TI Kejati Sumsel dengan SI/TI Kejaksaan Agung
20. Melakukan integrasi SI/TI kepada seluruh Kejari di Sumsel
21. Sharing SI/TI kepada seluruh Kejaksaan Negeri yang berada di Sumatera Selatan
22. Mengelola  media-media  promosi  kegiatan  dan  layanan  seperti  berita  online,  sosial  media dan lain-lain
23. Membuat  contact  center  yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  seperti  hotline  telepon, Whatsapp, PTSP.
24. Membuat  sistem  pelayanan  online sehingga  pelayanan  dapat  dilakukan  secara lebih  cepat dan efektif
3.4.1 Portofolio Aplikasi Kejati Sumatera Selatan
Strategic High Potential
• CMS (Upgrade)
• SI Penanganan Perkara (Add)
• E-Lapdu (Upgrade)
• SIPEMPEK (Upgrade)
• SI Manajemen Aset (Add)
• E-Monev (Upgrade)
• Media Sosial (Upgrade)
• Portal Berita (Upgrade)
• E-Konsul (Upgrade)
2289 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933
hort and clear, implies research results (First Author)
• JDIH Kejati Sumsel (Add) • E-Auction (Add)
• SIMKARI (Upgrade)
• SILAKSAN (Upgrade)
• SIPEDE (Upgrade)
• LPSE Kejati Sumsel (Add)
• Jadwal Sidang Online (Add)
• E-Absensi (Add)
• Video Conference (Upgrade)
• Sistem Monitoring Jaringan (Add)
• Help Desk (Add)
Key Operational Support

## 4. KESIMPULAN
Pada  era  revolusi  Industri  4.0  penyebaran  dan  akses  informasi  secara  cepat,  tepat  dan akurat  merupakan  hal  yang  sangat  mutlak  diperlukan.  Setiap  elemen  yang  ingin  mencapai revolusi industri 4.0 diharuskan untuk beradaptasi dan berkembang  mengikuti perubahan yang semakin  pesat.  Tanpa  terkecuali  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  (Kejati  Sumsel)  yang menjadi fokus penelitian ini.
Perencanaan  strategi  SI  bertujuan  untuk  memperoleh  solusi  sistem  informasi  beserta teknologi  didalamnya.  Solusi  SI  yang  diusulkan  mendukung  visi,  misi,  dan  proses  bisnis  di Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan.  Solusi  SI  ini  diidentifikasi  berdasarkan  analisis  SWOT, CSF dan Value chain. Berdasarkan identifikasi analisis SWOT melalui analisis kuadran dari sisi IT dan Bisnis baik itu Internal dan Eksternal menunjukkan adanya strategi tumbuh yang artinya disetujui  untuk  dilakukan  pengembangan  terhadap  SI/IT  pada  Kejati  Sumsel  dengan  fokus memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Hasil dari pengumpulan data dan analisis yang telah  dilaksanakan  yaitu  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperbaiki  seperti  keamanan  sistem informasi dan aplikasi, tambahan aplikasi SI (berkaitan dengan aktivitas utama Kejati Sumsel) dan fleksibilitas proses pengaksesan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Analisa yang telah  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  yaitu  analisa  SWOT,  value chain dan critical success factor, serta penggunaan analisis PEST (Political, Economic, Social, Tehnology) untuk mendeskripsikan kondisi yang ada dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sehingga  hasil  analisa  yang  didapatkan  yaitu  Kejati  Sumsel  telah  memiliki  sistem  informasi yang  dapat  menunjang  kegiatan  utama  yaitu  SIPEDE,  SIPEMPEK,  SILAKSAN,  E-Monev, SIMKARI,  EDOSIR,  E-LAPDU,  Portal  Berita  dan  Media  Sosial.  Berdasarkan  informasi tersebut portofolio aplikasi yang dibutuhkan oleh Kejati Sumsel yaitu penambahan 10 Aplikasi dan  sistem  informasi  baru  dan  perbaikan  11  aplikasi  yang  sudah  ada  dengan  sebaran  sebagai berikut  :  perbaikan  3  aplikasi  dan  penambahan  1  aplikasi  pada  level  strategic,  perbaikan  4 aplikasi  dan  penambahan  1  aplikasi  pada  level  high  potential,  perbaikan  3  aplikasi  dan penambahan 2 aplikasi pada level Key Operational, dan perbaikan 1 aplikasi dan penambahan 5 aplikasi pada level support.

## 5. SARAN
Setiap  perencanaan  strategis  suatu  instansi  akan  mempertimbangkan  aspek-aspek manajemen risiko, maka saran penulis agar dilakukan analisis dan manajemen resiko terhadap sistem  informasi  yang  baru  dikembangkan.  Serta  menjadikan  penelitian  sebagai  bahan pertimbangan  dan  petunjuk  atau  guide  bagi  instansi  dalam  pembuatan  rencana  strategis pengembangan sistem informasi organisasi.
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 8, No. 4, Desember 2021, Hal. 2277-2290 E- ISSN 2503-2933 2290
Khairunnisah, et., al [Perencanaan Strategis TI dalam Pengembangan SI Pelayanan Publik (Studi Kasus: Kejati Sumsel)]

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak  –  pihak  yang  telah  terlibat  dan mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2003. “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 tahun 2003.” Republik Indonesia,
[2] N.  Sujana,  2017, “Perencanaan  Strategis  Sistem  Informasi  Dengan  Pendekatan  Ward and  Peppard,”  TEMATIK ,  Vol.  4,  No.  1,  pp.  68–85,  Jun.  2017,  doi: 10.38204/tematik.v4i1.173.
[3] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “ Pengertian Kejaksaan.”
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 (accessed Jun. 19, 2021).
[4] E. S. Negara, 2016, “Analisis dan Perancangan Arsitektur Teknologi  Informasi Berbasis Cloud  Computing  Untuk  Institusi  Perguruan  Tinggi  di  Sumatera  Selatan,” JURNAL TEKNOLOGI  Technoscientia , Vol. 8, No. 2, pp. 141–146, Feb. 2016.
[5] W.  Syafitri,  2016,  “ Perencanaan  Strategi  Sistem  Informasi/Teknologi  Informasi Universitas  Lancang  Kuning  Menggunakan  Metode Ward  and  Peppard,” Digital  Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi , Vol. 7, No. 1, pp. 33–43, Feb. 2016.
[6] Y. Utami, A. Nugroho, and A. F. Wijaya , 2018, “Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan  Teknologi  Informasi  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kota  Salatiga ,” Jurnal  Teknologi  Informasi  dan  Ilmu  Komputer ,  Vol.  5,  No.  3,  p.  253,  Aug.  2018,  doi: 10.25126/jtiik.201853655.
[7] J.  Ward,  P.  M.  Griffiths,  P.  Whitmore,  and  J.  Peppard,  2002. Strategic  Planning  for Information Systems , 3rd ed. Chichester: John Wiley and Sons Ltd,