## Journal of Political Issues
Volume 6, Nomor 1, Juli 2024, pp. 20-31 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA
s
Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II
Sri Rahmi Nilasari 1* , Atika Puspita Marzaman 1 , Riska Kurniasari 2
1 Department of International Relations Science, Universitas Hasanuddin, 90245, Makassar-Indonesia
2 Government Department, Universitas Hasanuddin, 90245, Makassar- Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Des 04, 2023 Diterima: Mei 07, 2024 Dipublikasi: Jul 31, 2024

## KATA KUNCI:
Maritime Axis Doctrine; Maritime Security; Narcotics trafficking.

## KORESPONDEN:

## Sri Rahmi Nilasari
Department of International Relations Science, Hasanuddin University.
Email: rahmiemi62@gmail.com

## SITASI CANTUMAN:
Nilasari, S. R., Marzaman, A. P., & Kurniasai, R. (2024). Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II. Journal of Political Issues. 6 (1); 20-31 . https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1 . 156
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.156

## LISENSI:

## Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract  Indonesia,  aspiring  to  become  a  strong,  independent,  progressive maritime country that contributes positively to regional and global security and peace  while  upholding  national  interests,  faces  significant  challenges.  This vision, known as the World Maritime Axis, is tested by the realities of the ALKI II  route,  a  critical  waterway  in  central  Indonesia.  This  route,  while  vital  for trade, is also a conduit for drug trafficking. This research explores the impact of the World Maritime Axis doctrine on drug trade and distribution along the ALKI II  route.  The  findings  reveal  that  despite  the  implementation  of  the  doctrine, narcotics trafficking remains high. The complexities of illicit drug networks, the vastness  of  the  marine  environment,  and  intricate  socio-economic  factors necessitate a multi-faceted approach combining robust law enforcement, strong international  cooperation,  comprehensive  conservation  strategies,  and sustainable development initiatives. These are crucial to safeguard marine life and ecosystems in the ALKI II region and beyond, and to realize the vision of the World Maritime Axis.
Abstrak Indonesia,  yang  bercita-cita  menjadi  negara  maritim  yang  kuat, mandiri,  progresif,  dan  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  keamanan  dan perdamaian  regional  dan  global  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  kepentingan nasional, menghadapi tantangan yang signifikan. Visi yang dikenal dengan Poros Maritim Dunia ini diuji dengan realitas jalur ALKI II, jalur perairan penting di Indonesia  bagian  tengah.  Jalur ini,  meskipun penting  untuk perdagangan,  juga merupakan  jalur  perdagangan  narkoba.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  dampak doktrin  Poros  Maritim  Dunia  terhadap  perdagangan  dan  peredaran  narkoba  di sepanjang jalur ALKI II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin tersebut  telah  diterapkan,  namun  peredaran  narkotika  masih  tetap  tinggi. Kompleksitas jaringan obat-obatan terlarang, luasnya lingkungan laut, dan faktor sosio-ekonomi  yang  rumit  memerlukan  pendekatan  multi-sisi  yang menggabungkan  penegakan  hukum  yang  kuat,  kerja  sama  internasional  yang kuat,  strategi  konservasi  yang  komprehensif,  dan  inisiatif  pembangunan berkelanjutan.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  menjaga  kehidupan  laut  dan ekosistem  di  kawasan  ALKI  II  dan  sekitarnya,  serta  untuk  mewujudkan  visi Poros Maritim Dunia.

## TENTANG PENULIS:
Sri  Rahmi  Nilasari ,  saat  ini  penulis  sedang  menempuh  studi  S-1  Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin Makassar.
Atika Puspita Marzaman, Penulis menyelasikan studi S-2 di Ilmu Hubungan Internanasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2013, saat ini sedang menjadi tenaga pengajar di Universitas Hasanuddin.
Riska  Kurniasari ,  Penulis  menyelasikan  studi  S-1  di  Ilmu  Pemerintahan Universitas  Hasanuddin  pada  tahun  2022,  saat  ini  penulis  sedang  menempuh studi S-2 Ilmu Pemerinttahan di Universitas Hasanuddin Makassar.

## PENDAHULUAN
Fitur geografis unik yang menjadikan Indonesia salah satu negara kepulauan terpadat di dunia. Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, dengan populasi lebih dari 17.000 jiwa dan hutan yang sangat lebat. Sektor maritim merupakan komponen penting dari identitas dan perekonomian Indonesia. Negara maritim yang dimiliki Indonesia, menuntut Indonesia untuk memiliki  jati  diri  yang  kuat  sebagai  negara  maritim  dengan  menguraikan  strategi  menjaga keselamatan maritim dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Letak persilangan antara dua benua dan dua samudera, atau lebih dikenal, menjadikan Indonesia  memiliki  potensi  aktivitas  maritim  dan  seismik.  Letak  Indonesia  yang  hampir seluruh  wilayah  Indonesia  berbatasan  dengan  laut,  memberikan  kontribusi  besar  terhadap potensi perekonomian negara dan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai hasil dari terobosan geografi  strategis  Indonesia,  terdapat  manfaat  yang  signifikan  bagi  masyarakat  adat  dalam aspek  biologi,  ekonomi,  dan  budaya.  Karena  letak  geografisnya  yang  unik,  Indonesia  kini dianggap  sebagai  salah  satu  mitra  dagang  internasional  terkemuka  yang  akan  memberikan manfaat  ekonomi  signifikan  bagi  negara.  Menurut  filsafat  agama,  keberadaan  budaya keagamaan akan memberi manfaat bagi Indonesia dan menimbulkan keanekaragaman agama yang ada. Selain itu, dari segi biologi, Indonesia mempunyai keanekaragaman tumbuhan dan hewan.
Konvensi Hukum Laut Montego-Boy Jamaica tahun 1982 dilaksanakan di Indonesia oleh 117 negara yang telah memenuhi kewajiban terkait, dan diresmikan dalam UU No. 17 Tahun 1985.  Salah  satu  bentuk  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  Indonesia  kepada  dunia internasional  adalah  produksi  latex  lintasx.  Salah  satu  tujuannya  adalah  menutup  alur  laut kepulauan,  yang  berarti  perdagangan  luar  negeri  dan  masuknya  modal  dapat  terus  berlanjut tanpa  menimbulkan  kerusakan.  Alur  Laut  Kepualauan  Indonesia  merupakan  pedoman  yang digunakan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi serangan kekuatan asing di wilayah Indonesia ( Hutagalung, 2017 ).
Karena  letak  geografisnya  yang  unik,  Indonesia  juga  mendapat  manfaat  dari  tingkat subsisten  lingkungannya.  Mineral,  minyak  bumi,  gas,  perikanan,  dan  sumber  daya  air permukaan lainnya terbatas di  wilayah  Indonesia.  Indonesia memiliki garis pantai produktif terbesar kedua di dunia, terbentang sepanjang 81.000 km, dengan luas garis pantai sekitar 5,8 juta km². ( Anugrahdwi 2023 ) Mengingat mayoritas wilayah daratan Indonesia adalah wilayah perjalanan laut dan udara, negara ini mempunyai potensi ekonomi kelautan yang cukup besar. Potensi perekonomian maritim Indonesia meliputi pemanfaatan industri maritim, perdagangan, wisata bahari, dan sumber daya laut.
Menurut  PDB  Maritim  Indonesia  2010–2016  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Departemen Statistika ( Dinas Komunikasi Publik, 2020 ),  kontribusi  sektor  maritim  Indonesia  terhadap  perekonomian  negara  masih  tergolong kecil, hanya berkisar 6% saja. dari produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2018. Namun, terdapat  kemungkinan  besar  bahwa  industri  kelautan  akan  tumbuh  dan  menjadi  pendorong utama  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  di  masa  depan.  Kota-kota  yang  terletak  di wilayah pesisir dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi maritim dalam beberapa cara, seperti upah yang lebih tinggi, persaingan pasar tenaga kerja yang lebih terlokalisasi, dan standar hidup yang lebih tinggi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Sea Lines  of Communication (SLOC) merupakan jalur maritim yang menghubungkan negara-negara  di  Asia  Tenggara  dan  Pasifik  dengan  Samudera  Indonesia.  Mereka  sangat penting  bagi  perdagangan  global.  Sekitar  40%  perdagangan  internasional  dilakukan  melalui laut,  dan  Indonesia  menyumbang  40%  transit  ini  ( Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik, 2018 ). Permukaan laut yang mulus—yang juga paling terjangkau—antara Asia Tenggara dan Tenggara Tengah dicapai melalui Selat Malaka. Menurut studi tahun 2020 yang dilakukan oleh Institut Penelitian Ekonomi ASB, jika konflik atau blokade terjadi di Laut Cina Selatan, sanksi
internasional  akan  dikenakan,  yang  akan  mengakibatkan  penurunan  perdagangan  dengan Singapura  sebesar  22%  dan  penurunan  perdagangan  dengan  Singapura  sebesar  10-15%. pengurangan  perdagangan  dengan  Singapura.  penurunan  perdagangan  secara  global  dengan Malaysia, Vietnam, Hong Kong, dan Filipina. Oleh karena itu kebebasan melintas sangatlah penting bagi ASEAN ( Lemhannas RI, 2023 ).
Menjaga stabilisasi dan perdagangan yang efisien di kawasan ini berkontribusi terhadap keamanan  maritim.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  40% perdagangan  global  dilakukan  melalui  Indonesia  dan  hingga  90%  perdagangan  dilakukan melalui  lautan  ( Lemhannas  RI,  2023 ).  Selat  Malaka  adalah  gelombang  lentur  yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Tenggara, membantu meminimalkan waktu dan biaya pelayaran. Blokade di Laut Cina Selatan atau konflik literasi yang menghambat perdagangan internasional dapat mengakibatkan hilangnya 10%–15% perdagangan secara global di banyak negara ( Lemhannas RI, 2022 ).
Indonesia berbatasan laut dengan sejumlah negara tetangganya, antara lain Timor Leste, Malaysia,  Singapura,  dan  Filipina.  Selain  itu,  Malaysia  berbatasan  darat  dengan  Indonesia. Terdapat  perjanjian  batas  maritim  antara  Indonesia  dan  sekitar  sepuluh  negara  tetangga. Perselisihan  tersebut  diselesaikan  secara  diplomatis.  Laut  Pasifik  dan  Laut  Cina  Selatan berbatasan dengan bagian utara, Samudera Hindia berbatasan dengan bagian selatan, Samudera Pasifik berbatasan dengan bagian timur, dan Samudera Hindia berbatasan dengan bagian barat merupakan beberapa perbatasan laut tersebut.
Menurut Kominfo ( 2016 ), Indonesia terus menjadi negara maritim yang kuat, mandiri, dan progresif yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan regional dan global dengan tetap menjaga kepentingan nasional yang tinggi. Pulau ini dikenal dengan  nama  Bumi  Laut  Poros.  Kebijakan  Kelautan  Dunia  menyarankan  agar  tidak menggunakan diplomasi maritim untuk memperkuat hubungan antara negara-negara anggota di tingkat bilateral dan multilateral guna mengatasi masalah keamanan maritim dan perburuhan bersama.  Penguatan  hubungan  internasional  melalui  domain  maritim  dikenal  dengan  istilah diplomasi  maritim.  Menghidupkan  kembali  sektor  ekonomi  maritim,  meningkatkan  dan mengembangkan  konektivitas  maritim,  memperbaiki  kerusakan  lingkungan  dan  konservasi keanekaragaman  hayati,  serta  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia kelautan  merupakan  beberapa  inisiatif  utama  dalam  upaya  mewujudkan  Indonesia  sebagai kelautan.
Presiden  Jokowi  telah  menyoroti  posisi  kritis  Indonesia  sebagai  negara  maritim terkemuka di dunia sejak didirikan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa peristiwa, antara lain KTT Asia Timur pada tahun 2015 dan HUT Parade Maritim Nasional ke-57 tahun 2021 ( Panrb, 2021 ). Sebagai hasil dari mengusung jati diri Indonesia sebagai negara maritim, menjunjung tinggi keselamatan dan kepentingan maritim, memanfaatkan potensi maritim untuk mencapai pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  dan  memperluas  pengaruh  maritim  di  berbagai  domain seperti infrastruktur, politik, kesejahteraan sosial, hukum, keselamatan maritim, dan ekonomi, konsep maritim global bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, kuat, dan mandiri ( Najeri et al., 2018 ).
Doktrin  Poros  Maritim  Dunia  didukung  poset  Indonesia  di  kancah  global,  terkait  isu maritim dan lingkungan hidup. Konsep poros maritim dunia berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan sejahtera dengan mengembalikan diri Indonesia sebagai negara maritim, membela kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia  ( Jannah,  2020 ).  Pemerintah  menetapkan  lima  tujuan  besar,  yang  pertama  adalah membangun  kembali  budaya  maritim  Indonesia  dalam  upaya  menjadikan  Indonesia  sebagai kekuatan maritim utama. Di sisi lain, terdapat komitmen untuk mengkaji dan mengembangkan sumber  daya  kelautan  dengan  tujuan  penyelesaian  pangan  laut  dengan  menciptakan  sektor
perikanan dan menjadikan nelayan sebagai sumber daya utama. Ketiga, perlunya mendukung pembangunan infrastruktur dan ekologi kelautan, serta pengembangan industri maritim, jalan raya  laut,  sektor  logistik  dan  konstruksi,  serta  bahari  wisata.  Kedua,  diplomasi  maritim bertujuan  untuk  mendorong  kolaborasi  industri  maritim  di  seluruh  Indonesia.  Pertama, memperkuat  upaya  terkait  kecelakaan  laut  ( Pratama  &  Nailufar,  2020 ).  Mencapai  ambang batas  maritim  NKRI,  menghidupkan  kembali  perekonomian  maritim,  meningkatkan  dan memperkuat  ekosistem  laut,  menjaga  lingkungan  pesisir  dan  melestarikan  keanekaragaman hayati  laut,  serta  meningkatkan  standar  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  kelautan merupakan  tujuan  utama  dalam  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  maritim.  permukaan planet bumi ( Kominfo, 2016 ).
Mengakomodas  Indonesia bercita-cita sebagai  pemimpin dunia dalam konservasi  laut, pelestarian  lingkungan,  dan  perlindungan  biota  laut.  Hal  ini  terkait  dengan  pidato  Presiden Jokowi mengenai Indonesia sebagai kekuatan maritim global. Penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman hayati,  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  laut,  tata  kelola  dan kelembagaan kelautan, perekonomian dan infrastruktur laut, penegakan pengawasan wilayah maritim NKRI, revitalisasi sektor ekonomi laut, dan seterusnya hanya beberapa kebijakan dan program  yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk  mewujudkan hal  tersebut  ( Hardiana & Trixie,  2014 ).  Buku  putih  Kebijakan  Maritim  Indonesia  (KKL)  yang  mengedepankan diplomasi  maritim  dan  juga  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan Presiden  No.  16  Tahun  2017  ( Ambari,  2019 ).  Selain  itu,  Indonesia  berupaya  memperkuat pertahanan maritim sebagai bagian dari kewajibannya menegakkan keselamatan maritim dan perdamaian maritim.
Ayat 1 Pasal 53 menjelaskan bahwa lalu laut dan lalu lintas udara dapat ditentukan oleh suatu negara kepulauan yang cepat secara terus-menerus untuk melintasi atau melalui perairan dan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tersebut. Hal ini menjadi kendala besar  bagi  negara-negara  kepulauan  dalam  membangun  jalurnya.  “Selain  kepulauan  alur, negara kepulauan mempunyai  kemampuan untuk  menandai  skema sinkronisasi,  lintas untuk kebutuhan  keselamatan,  dan  lintas  kapal  melalui  alur  yang  ramping  di  kepulauan  alur.” Disebutkan dalam ayat 1 pasal 53 bahwa berbagai jenis perahu dan kapal pelaut diperbolehkan menggunakan  Kepulauan  Alur  Laut.  Satu-satunya  jalur  laut  kepulauan  yang  dapat dilaksanakan  adalah  hal  ini,  dan  harus  dilakukan  secepat  dan  hati-hati.  Selain  itu,  sistem pertahanan udara teritorial yang diserang termasuk yang berada di jalur laut kepulauan, yang harus  disesuaikan  agar  pendaratan  dapat  dilakukan  dengan  tenang  dan  tidak  terhalang ( Hutagalung, 2017 ).
Kriteria berikut harus dipertimbangkan ketika mengidentifikasi alur laut semenanjung: Pertama,  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  tahun  1982  dan  perjanjian hukum  internasional  lainnya.  Kategori  kedua  mencakup  bidang  teknologi  bawah  air  seperti fotografi bawah air, fotografi bawah air, hidrografi, perlindungan batas laut, fotografi bawah air, fotografi bawah air, fotografi bawah air, fotografi bawah air, dan fotografi bawah air. Yang ketiga  adalah  kepulauan-sifat  jalur  laut.  Sejauh  mana  keempat  jalur  laut  kepulauan  sudah diberlakukan  oleh  Indonesia?  Secara  khusus,  ALKI  I  mencakup  alur  sungai  Natuna,  Jawa, Karimata,  Sunda,  dan  Cina  Selatan  yang  menghubungkan  perdagangan  internasional  dan selanjutnya Sungai Lintas dari Afrika dan Australia Barat ke Jepang dan Sungai Cina Selatan, dan seterusnya. Selat Makassar, Selat Lombok, Laut Sulawesi, dan Laut Lombok adalah bagian dari  ALKI  II.  Kualitas  udara  ini  memfasilitasi  perdagangan  internasional  dan,  terlebih  lagi, perjalanan udara antara Afrika, Asia Tenggara, dan Jepang serta Australia, Singapura, Hong Kong,  dan  Jepang.  Samudera  Pasifik,  Selat  Ombai,  Laut  Sawu,  Laut  Banda  (Pulau  Buru, wilayah  barat),  Selat  Maluku  dan  Seram  (Pulau  Magole,  wilayah  timur),  dan  Selat  Ombai terhubung  dengan  jalur  perdagangan  internasional  yang  menghubungkan  wilayah  barat
Australia dengan Australia. Sebaliknya, baik Filipina maupun Jepang sama sekali tidak ada di ALKI  III  A.  Melalui  Selat  Torres  dan  alur  di  sekitarnya,  yaitu  melalui  Selat  Torres,  Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Maluku, ALKI III B menangkap peluang maritim internasional. perdagangan yang menguasai wilayah timur Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik. Alki III C untuk perjalanan menuju Samudera Hindia dari Samudera Pasifik melalui Perairan Sawu,  Selat  Ombai,  Banda,  Seram,  dan  Maluku.  Mengenai  pemetaan  sungai  Sawu,  Selat Ombai, Banda, Seram, dan Maluku di India, lihat ALKI Cabang III E ( Hutagalung, 2017 ). Mengingat ambisi Indonesia untuk membentuk kekuatan pertahanan maritim yang kuat, studi ini menekankan pada pilar kelima doktrin poros maritim global. Indonesia, sebagai negara maritim penting yang terlibat dalam perdagangan global, harus menjamin keamanan maritim untuk memitigasi ancaman yang berasal dari dalam negeri dan internasional ( Andriani, 2018 ). Bidang  maritim  mempunyai  banyak  risiko  yang  dapat  membahayakan  keamanan  maritim Indonesia,  dan  perdagangan  narkoba  melalui  laut  menjadi  perhatian  utama.  Penelitian  ini berupaya  untuk  mengeksplorasi  dampak  pencemaran  laut  global  terhadap  kehidupan  laut, dengan menggunakan studi kasus perdagangan narkoba di wilayah ALKI II. Penelitian ini juga akan mengevaluasi strategi konservasi laut yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi ancaman perdagangan narkoba dan dampak lingkungannya di wilayah ALKI II.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan dan keamanan  maritim  Indonesia.  Sebagai  negara  maritim,  kesejahteraan  lingkungan  hidup Indonesia secara intrinsik berkaitan dengan keamanan nasional dan stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, memahami hubungan antara pencemaran laut dan kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba sangat penting untuk merancang strategi konservasi dan keamanan laut yang efektif.

## METODE PENELITIAN
Teknik  deskriptif  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  penekanan  pada pengumpulan data wawancara dan numerik. Menurut Bogdan dan Taylor dalam ( Abdussamad, 2021 ), Metode yang dikenal sebagai "penelitian kualitatif" menghasilkan data deskriptif dari kata-kata  tertulis  atau  lisan  serta  observasi.  Salah  satu  dari  sekian  banyak  fenomena  yang menjadi  fokus  metode  deskriptif  kualitatif  adalah  unsur  tunggal.  Meskipun  demikian, penyelidikan menyeluruh mungkin dilakukan.
Penelitian ini terutama akan mengandalkan sumber data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain  yang  bersumber  dari  dokumen  perusahaan  (Sugiyono,  2017).  Maka  untuk  menyelidiki dampak  pencemaran  laut  global  terhadap  kehidupan  laut,  dengan  fokus  pada  perdagangan narkoba  di  wilayah  ALKI  II.  Data  spesifik  yang  akan  digunakan  akan  mencakup    Laporan Keamanan Maritim yang memberikan wawasan mengenai pola dan tren perdagangan narkoba melalui jalur laut di wilayah ALKI II dan implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia. Kemudian  juga  digunakan  beberapa  hasil  studi  dampak  lingkungan  untuk  memberikan informasi  mengenai  dampak  pencemaran  laut  terhadap  lingkungan,  termasuk  dampaknya terhadap ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan kualitas air di wilayah ALKI II.
Penelitian ini akan menggunakan metode analisis triangulasi seperti yang dikemukakan oleh  Miles  &  Huberman  ( 2018 )  untuk  meningkatkan  validitas  dan  reliabilitas  analisis  data. Triangulasi  melibatkan  penggunaan  berbagai  sumber  data,  metode,  atau  perspektif  untuk menguatkan temuan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber  data  sekunder,  seperti  laporan  keamanan  maritim,  studi  dampak  lingkungan,  dan strategi  konservasi  laut.  Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  melalui  analisis  deskriptif, komparatif, dan korelasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara pencemaran
laut  dan  peredaran  narkoba  di  wilayah  ALKI  II.  Dengan  menggunakan  analisis  triangulasi, penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi temuan dan memastikan pemahaman yang kuat dan beragam  mengenai  implikasi  lingkungan  dan  keamanan  dari  perdagangan  narkoba  dan pencemaran laut di wilayah maritim Indonesia.
Informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  secara  sistematis.  Untuk menghasilkan  data  yang  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan  hasil  penelitian,  data  yang terkumpul  kemudian  dibersihkan  secara  menyeluruh  dan  dianalisis  dengan  menggunakan deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Salah satu keunggulan geografis Indonesia yang paling signifikan terletak pada kedekatannya dengan dua pulau besar yang menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Sekitar 80% dari bergantung  jalur  digunakan  dalam  transportasi  laut,  dan  jalur  ini  menunjukkan  dua  titik kemacetan  yang  berbeda,  dan  dua  di  antaranya  berlokasi  di  wilayah  Indonesia.  Indonesia memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  perdagangan  global,  khususnya  dalam  hal pertumbuhan ekonomi dan kualitas udara ( Rahmadani et al., 2019 ).
Jalur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  yang  menghubungkan  laut  bagian  timur  dan barat  merupakan  nama  lain  dari  kawasan  perdagangan  global  ini  ( Hutagalung,  2017 ). Pertumbuhan  perekonomian  penduduk  Indonesia  difasilitasi  oleh  hambatan  perdagangan ALKI; Namun, hal ini juga memaparkan masyarakat pada risiko terkait potensi ancaman yang mungkin  timbul  dari  dalam  atau  luar  negeri,  seperti  penipuan,  pembajakan,  senjata,  dan masuknya narkoba ke Indonesia ( Supartono dkk., 2020 ).
Bisnis global dan kepentingan lainnya memang dapat menimbulkan konflik besar dalam konteks  ini.  Bichler,  et.  al.  ( 2017 )  sebelumnya  telah  memperingatkan  akan  terjadinya konvergensi krisis karena pasar obat-obatan terlarang terus berkembang. Laporan ini menyoroti bagaimana  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  mendorong  –  dan  didorong  oleh  tantangan narkoba,  kerusakan  lingkungan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  disebabkan  oleh perdagangan  obat-obatan  terlarang  dan  meningkatnya  dominasi  obat-obatan  sintetis. Permintaan untuk mengobati gangguan terkait narkoba sebagian besar masih belum terpenuhi, dan  laporan  tersebut  berpendapat  bahwa  kesehatan  masyarakat,  pencegahan,  dan  akses terhadap layanan pengobatan harus diprioritaskan di seluruh dunia. Bichler et. al. ( 2017 ) lebih lanjut menggarisbawahi perlunya respons penegakan hukum untuk mengimbangi model bisnis kriminal  yang  tangkas  dan  penyebaran  obat-obatan  sintetis  murah  yang  mudah  dipasarkan. Tren  ini  terus  meningkatkan  kekhawatiran  terhadap  kesehatan  masyarakat  Indonesia  dan masyarakat global pada umumnya.

## Peredaran Narkotika di Wilayah ALKI II
Jalur  laut  di  Indonesia  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  peningkatan penggunaan narkoba. Garis pantai yang luas dan banyak pulau di negara ini menjadikannya pusat  utama  perdagangan  narkoba  ( Latschan,  2015 ).  Jalur  laut  tradisional,  yang  dulunya digunakan untuk mengangkut narkoba seperti opium, telah diubah menjadi jalur pengiriman narkoba  jenis  baru  seperti  tablet  kristal  metamfetamin  ( Salleh,  2023 ).  Meningkatnya  lokasi produksi  di  Segitiga Emas  dan Bulan Sabit Emas telah mendorong pergeseran ini. Pandemi COVID-19  semakin  mengubah  lanskap  perdagangan  narkoba,  dimana  jaringan  sindikat semakin  bergantung  pada  perdagangan  maritim.  Jalur  Maritim  Barat,  yang  menghubungkan garis pantai selatan dan barat Myanmar di sepanjang Laut Andaman dan Selat Malaka ke pasar- pasar lain di kawasan ini, telah menjadi pusat perdagangan ini.
Ada  tiga  ALKI  utama  di  Indonesia,  dengan  ALKI  II  yang  paling  sentral,  berpusat  di sekitar  Selat  Makassar.  Selat  Makassar  menghadirkan  risiko  penyelundupan  narkoba  yang signifikan  karena  berfungsi  sebagai  “saluran”  perairan  Indonesia.  Karena  kelembapan  luar
yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba, maka narkoba digunakan sebagai sarana kesehatan luar. Selain itu, jumlah narkoba yang beredar juga meningkat secara signifikan. Penduduknya terkena dampak perdagangan narkoba hampir di setiap tingkatan. Penggunaan  narkoba tidak terbatas  pada  masyarakat  umum;  hal  ini  juga  berdampak  pada  sistem  peradilan  dan  sipil pemerintah.  Salah  satu  pertimbangan  penting  adalah  meningkatkan  penggunaan  narkoba  di kalangan siswa kelas satu dan dua ( Rachmawati, 2016 ).
Statistik menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat secara signifikan. Terdapat 4,2 juta pengguna pada bulan Juni 2015 dan 5,9 juta pengguna pada bulan Oktober  2015.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hanya  terjadi  peningkatan  1,7  juta  pengguna narkoba  dalam waktu  4  minggu saja. Provinsi  Sulawesi  Selatan, dengan  128 ribu pengguna narkoba,  merupakan  provinsi  kesembilan  terpadat  di  Indonesia,  dengan  5,9  juta  pengguna narkoba.  Jumlah  kasus  semakin  meningkat  pada  tahun  2016,  mencapai  133.503  (1,95%), dimana 15% diantaranya menggunakan suntikan dan 40% merupakan pengguna narkoba berat. Dengan  jumlah  pengguna  narkoba  sebanyak  138.937  jiwa  (2,27%  dari  total  penduduk), Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat ketujuh pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan pelayaran, 70% peredaran narkoba di Sulsel melalui jalur laut, 20% melalui jalur bandara, dan 10% melalui jalur laut. paket jasa pengiriman ( Rachmawati, 2016 ). Peredaran narkoba dilakukan dengan berbagai cara. Kapal-kapal mulai dari kapal pesiar mewah,  perahu  pompa  yang  dimodifikasi,  dan  perahu  Iran  diduga  digunakan  dalam perdagangan narkoba yang sedang berkembang ini ( Salleh, 2023 ). Narkoba seringkali dipasang pada alat pelacak dan dijatuhkan ke laut untuk kemudian diambil ( Wong & Ng, 2023 ). Selain itu,  obat-obatan  yang  bersumber  dari  luar  Indonesia,  seperti  Eropa,  India,  dan  Iran,  dikirim melalui Kamboja, Thailand, dan Malaysia sebelum sampai di tanah Indonesia .

## Upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam  Pemberantasan  Peredaran  Narkotika  di  Wilayah ALKI II)
Banyak dari berbagai  pihak terlibat  dalam peredaran narkoba di  Indonesia. Kelompok kriminal,  yang  seringkali  terlibat  dalam  berbagai  aktivitas  terlarang,  termasuk  perdagangan manusia,  penyelundupan  migran,  dan  perdagangan  narkoba,  memainkan  peran  penting ( UNODC,  2024 ).  Warga  negara  asing  juga  terlibat,  dan  beberapa  di  antaranya  menghadapi hukuman mati  karena tuduhan terkait narkoba ( Fransiska, 2022 ). Peran kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok dan Iran juga hadir dalam industri narkoba di Indonesia. Meskipun ada upaya  pemerintah  untuk  memerangi  ancaman-ancaman  ini,  kapasitas  lembaga  dan  pejabat untuk menghadapinya tampaknya masih belum memadai ( UNODC, 2024 ).
Selain  itu,  seiring  dengan  bertambahnya  populasi  pengguna  narkoba,  maka  semakin banyak  jenis  dan  variasi  obat  yang  dikembangkan.  Setiap  tahun,  sejumlah  jenis  obat  baru dikembangkan,  dan  efek  sampingnya  menyebabkan  orang  semakin  menjauh  dari  nilai-nilai kemanusiaan.  Berdasarkan  data  CNN  pada  tahun  2015,  dilaporkan  bahwa  35  jenis  obat berbeda—dari 251 jenis obat di seluruh dunia—masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Hingga tahun 2017, Indonesia merupakan rumah bagi 68 dari 800 jenis obat yang ditemukan di seluruh dunia ( Rachmawati, 2016 ).
Pemerintah  Indonesia  sangat  menyadari  masalah  perdagangan  narkoba  dan  telah bersikap proaktif dalam upaya memerangi ancaman ini. Menurut Setiyono, ( 2020 ) pemerintah telah meratifikasi banyak instrumen hukum internasional yang penting dan terus meningkatkan kapasitas aktor dan lembaga kelembagaan. Namun, meskipun terdapat upaya-upaya tersebut, kapasitas lembaga dan pejabat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut tampaknya masih belum memadai.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1997 tentang pengenalan narkoba di Indonesia. Paragraf berikut menjelaskan implikasi penggunaan zat adiktif dan psikotropika yang dibahas dalam Pasal 74, 113, 118, 119, 121, 132,
133, dan 144. Jumlah minimum untuk narkoba adalah 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman  mati.  Namun  informasi  dan  data  yang  dapat  diandalkan  diperlukan  untuk meningkatkan  penegakan  dan  pencegahan  kekejaman  terhadap  hewan  di  Indonesia  terkait dengan  pelanggaran  hukum,  khususnya  dalam  kasus  eksploitasi  hewan  di  Selat  Makassar ( Alam, 2009 ).
Pemberantasan  peredaran  narkotika  di  Indonesia  dapat  dicermati  melalui  data  jumlah tersangka tindak pidana narkotika yang diungkap Badan Narkotika Nasional antara tahun 2015 hingga 2022 di sekitar ALKI II :

## Table 1. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sekitar Jalur ALKI II
Wilayah 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sulawesi Selatan 1.621 3.591 2.282 2.229 2.129 2.984 2.879 Sulawesi Tengah 302 421 504 678 645 776 743 Sulawesi Tenggara 404 456 287 434 301 493 505 Sulawesi Utara 998 1.674 268 178 191 217 260 Sulawesi Barat - 128 201 326 221 440 411 Gorontalo 33 62 70 129 153 196 168 Nusa Tenggara Timur 72 60 15 155 89 55 28 Nusa Tenggara Barat 313 242 609 931 926 735 753
Sumber Data : Badan Narkotika Nasional, 2023.
Sabu  berasal  dari  Malaysia,  negara  yang  merupakan  bagian  dari  jaringan  jalur perdagangan  global  yang  memajukan  Asia  Tenggara,  khususnya  Indonesia.  Penyelundupan narkoba dari Malaysia sudah sampai ke wilayah Makassar, seperti informasi BNNP Sulsel dan lembaga kelautan lainnya. Perdagangan narkoba telah mengakibatkan banyak penangkapan di wilayah  Sulawesi  Selatan.  Penerapan  langkah-langkah  keamanan  yang  dilaksanakan  oleh badan-badan pengatur industri maritim untuk menghentikan penyelundupan Meskipun petugas intelijen  telah  sering  mencari  dan  mengumpulkan  informasi  awal  untuk  digunakan  dalam melakukan operasi, penyelundupan narkoba di Selat Makassar terus terjadi pada tingkat yang relatif  tinggi.  Hal  ini  dilakukan  baik  secara  mandiri  maupun  bersama-sama.  Dalam  hal  ini, terdapat perbedaan yang mencolok antara keduanya; Operasi sering kali dilakukan berdasarkan data  intelijen,  namun  tidak  mampu  membatasi  perdagangan  narkoba  yang  ada  saat  ini ( Hutagalung, 2017 ).

## Dampak  Pencemaran  Laut  Global  oleh  Perdagangan  Narkoba  di  Wilayah  ALKI  II Terhadap Kehidupan Laut
Dampak  pencemaran  laut  global  terhadap  kehidupan  laut,  khususnya  dalam  konteks perdagangan narkoba di wilayah ALKI II, mengungkap adanya interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perdagangan narkoba, yang difasilitasi oleh jalur laut yang  luas  dan  seringkali  tidak  diatur,  berkontribusi  terhadap  pencemaran  laut  dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap keanekaragaman hayati laut. Aktivitas terlarang ini tidak  hanya  mengganggu  ekosistem  laut  namun  juga  mempunyai  potensi  dampak  sosio- ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut ( Bruwer, 2020 ).
Strategi konservasi laut sedang diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memitigasi dampak ini. Strategi-strategi ini berkisar dari penetapan kawasan perlindungan laut hingga penerapan peraturan yang lebih ketat mengenai kegiatan maritim ( Ward et. al., 2022 ). Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk kapasitas penegakan hukum, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kerja sama internasional ( Ward et. al., 2022 ).
Dalam situasi saat ini, meskipun ada upaya untuk memerangi perdagangan narkoba dan mendukung konservasi laut, tantangan masih tetap ada. Sifat dinamis dari jaringan obat-obatan terlarang,  luasnya  lingkungan  laut,  dan  rumitnya  faktor  sosio-ekonomi  yang  terlibat menjadikan masalah ini rumit untuk diatasi ( Bruwer, 2020 ). Oleh karena itu, pendekatan multi- aspek yang menggabungkan penegakan hukum yang kuat, kerja sama internasional yang kuat, strategi  konservasi  yang  komprehensif,  dan  inisiatif  pembangunan  berkelanjutan  sangat penting untuk melindungi kehidupan laut dan ekosistem di kawasan ALKI II dan sekitarnya ( Fan et. al., 2022 ).

## KESIMPULAN
Indonesia  adalah  pemain  kunci  dalam  arena  perdagangan  global  dalam  hal  pertumbuhan ekonomi dan kualitas udara. Jalur Laut  Kepulauan  Indonesia (ALKI) yang menghubungkan laut bagian timur dan barat merupakan nama lain dari gelombang perdagangan global tersebut. Dengan  demikian,  runtuhnya  perdagangan  ALKI  dapat  berdampak  negatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  penduduk  Indonesia,  namun  juga  dapat  menciptakan  peluang eksternalitas positif, seperti pembohong, penangkapan ikan, dan ekspor senjata ke Indonesia, serta peningkatan ekspor narkoba. buruh.
Penyelundupan  narkoba  ke  wilayah  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara: melalui udara, laut, dan darat. Narkoba asal Malaysia terutama disalurkan melalui jalur ALKI II yang bertujuan menjangkau sejumlah lokasi antara lain Tarakan, Derawan, Bontang, Palu, Pare-Pare,  dan  Makassar.  Keberadaan  Doktrin  Poros  Maritim  Dunia  telah  membantu  dalam beberapa hal, termasuk penurunan jumlah kasus di dekat wilayah jalur ALKI II. Namun karena semakin  canggihnya  teknik  yang  digunakan  oleh  para  pengedar  narkoba  tersebut,  maka Doktrin Poros Maritim Dunia tidak selalu terlihat ketika mengkaji sisi peredaran narkoba di kawasan jalur ALKI II.
Eksplorasi dampak pencemaran laut global terhadap kehidupan laut, khususnya dalam konteks  perdagangan  narkoba  di  wilayah  ALKI  II,  mengungkap  adanya  interaksi  yang kompleks  antara  faktor  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi.  Terlepas  dari  penerapan  strategi konservasi laut, sifat dinamis dari jaringan obat-obatan terlarang, luasnya lingkungan laut, dan rumitnya faktor sosio-ekonomi yang terlibat menjadikan masalah ini rumit untuk diatasi. Oleh karena  itu,  pendekatan  multi-sisi  yang  menggabungkan  penegakan  hukum  yang  kuat,  kerja sama  internasional  yang  kuat,  strategi  konservasi  yang  komprehensif,  dan  inisiatif pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi kehidupan laut dan ekosistem di kawasan ALKI II dan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rappanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Syakir Media Press.
Alam,  A.  S.  (2009).  Analisis  Kebijakan  Publik  Sosial  di  Perkotaan  Sebagai  Sebuah  Kajian Implementatif. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 81–96.
Anugrahdwi.  (2023,  July  24). Potensi  Ekonomi  Maritim  Indonesia .  Program  Pascasarjana Univesitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara. https://pascasarjana.umsu.ac.id/potensi- ekonomi-maritim-indonesia/
Andriani,  A.  (2018). Saya  Indonesia,  Negara  Maritim  Jati  Diri  Negaraku .  CV  Jejak  (Jejak Publisher).
Ambari, M. (2019, March 29). Seperti Apa Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Kedaulatan Maritim? Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2019/03/29/seperti-apa-kebijakan- kelautan-indonesia-untuk-kedaulatan-maritim/
Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik.  (2018,  March  2). Empat  Puluh  Persen  Jalur Perdagangan  Dunia  Melewati  Indonesia .  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia. https://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia- melewati-indonesia
Bichler, G., Malm, A., & Cooper, T. (2017). Drug supply networks: a systematic review of the organizational structure of illicit drug trade. Crime Science , 6, 1-23.
Bruwer,  C.  (2020).  Smuggling  and  trafficking  of  illicit  goods  by  sea. Global  challenges  in maritime security: an introduction , 49-73.
Fan, H., Huang, M., Chen, Y., Zhou, W., Hu, Y., & Wei, F. (2023). Conservation priorities for global marine biodiversity across multiple dimensions. National Science Review , 10(6), nwac241.
Fransiska, Asmin. (2022). Indonesia’s zero tolerance drug laws leave hundreds on death row. The Jakarta Post. Diakses melalui: https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/08/31 /indonesias-zero-tolerance-drug-laws-leave-hundreds-on-death-row.html
Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) : Manfaatnya dan  Ancaman  Bagi  Keamanan  Pelayaran  di  Wilayah  Perairan  Indonesia .  Jurnal  Asia Pacific Studies, 1 (1), 75–91. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/
Hardiana,  I.,  &  Trixie,  B.  (2014,  October  21). Menuju  Indonesia  Sebagai  Negara  Poros Maritim . Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/menuju-indonesia- sebagai-negara-poros-maritim/
Jannah,  R.  (2020,  September  23). Indonesia  Sebagai  Poros  Maritim  Dunia .  Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Gadjahmada. https://kmip.faperta.ugm.ac.id/ind onesia-sebagai-poros-maritim-dunia/
Kantor Komunikasi Publik. (2020, August 31 ). Indonesia Bisa Sejahtera dari Sektor Ekonomi Kelautan .  Universitas  Padjajaran. https://www.unpad.ac.id/2020/08/indonesia-bisa- sejahtera-dari-sektor-ekonomi-kelautan/
Kominfo. (2016, October 18). Menuju Poros Maritim Dunia . Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuj u-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
Latschan,  Thomas.  (2015).  A  major  drug  hub.  Deutsche  Welle.  Diakses  melalui: https://www.dw.com/en/unodc-indonesia-is-a-major-drug-trafficking-hub/a-18231494
Lemhannas  RI.  (2022,  August  25). Laut,  Jalur  Penting  Perdagangan .  Lembaga  Ketahanan Nasional  Republik  Indonesia. https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press- release/1693-laut-jalur-penting-perdagangan
Lemhannas RI. (2023, June 14). Menjaga Stabilitas Konektivitas Maritim Melalui Kolaborasi . Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. https://www.lemhannas.go.id/index.
php/publikasi/press-release/1939-menjaga-stabilitas-konektivitas-maritim-melalui- kolaborasi
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2018). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . sage.
Najeri, M., Syahrin, A., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. In Indonesian Perspective (Vol. 3, Issue 1).
Panrb.  (2021,  September  24). Presiden  Jokowi:  Kerja  Nyata  Kokohkan  Identitas  Indonesia Sebagai Bangsa Maritim . Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari- istana/presiden-jokowi-kerja-nyata-kokohkan-identitas-indonesia-sebagai-bangsa- maritim
Pratama,  C.  D.,  &  Nailufar,  N.  N.  (2020,  December  25 ).  Upaya  Indonesia  Menjadi  Poros Maritim Dunia . Kompas. https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/190408269/ upaya-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia?page=all#google_vignette
Rachmawati,  I.  (2016,  January  11). Buwas :  Pengguna  Narkoba  di  Indonesia  Meningkat Hingga 5,9 Juta Orang . Kompas.
Rahmadani,  S.,  Kusmanto,  H.,  &  Warijo.  (2019).  Strategi  Cina  menghadapi  “Malacca Dilemma”  dalam  Rangka  Pengamanan  Jalur  Energy  Cina  di  Selat  Malaka. JUPIIS: PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, 11 (1),135.
https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12680
Salleh, Asyura. (2023). Illicit Maritime Drug Trafficking as An Evolving Threat To Southeast Asia’s  Maritime  Security.  Asia  Maritime  Transparency  Initiative.  Diakses  melalui:
https://amti.csis.org/illicit-maritime-drug-trafficking-as-an-evolving-threat-to- southeast-asias-maritime-security/
Setiyono,  J.  (2020).  Integrated  policy  management  of  narcotics  trafficking  as  transnational organized crime in Indonesia. Diponegoro Law Review , 5(2), 260-276.
Supartono,  Sugiharto,  S.,  &  Adriyanto,  A.  (2020).  Peran  Instansi  Kemaritiman  Dalam Pencegahan Penyeludupan Narkoba di ALKI II (Studi Kasus di Selat Makassar Periode 2015-2019). Jurnal Keamanan Maritim , 6(2), 161–181. https://regional.kompas.com/read/2016/01/11/1431
UNODC.  (2024).  Indonesia:  Counter  transnational  organized  crime  and  illicit  trafficking. UNODC. Diakses melalui: https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/counter- transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html
Ward, D., Melbourne-Thomas, J., Pecl, G. T., Evans, K., Green, M., McCormack, P. C., ... & Layton,  C.  (2022).  Safeguarding  marine  life:  conservation  of  biodiversity  and ecosystems. Reviews in fish biology and fisheries , 32(1), 65-100.
Wong, May & Ng, Darelle. (2023). Drug smugglers in Southeast Asia have found a way past land  patrols  –  the  sea  route.  Channel  News  Asia.  Diakses  melalui:
https://www.channelnewsasia.com/asia/drugs-smugglers-traffickers-east-southeast- asia-maritime-sea-route-crystal-meth-3544861