## ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-NOFA PADA PT. RAJAWALI PROPERTY JAYA
Laode Muhammad Hasrul Adan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail: laodehasrul.umb@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan e-Faktur dan e-Nofa dan  kendala  apa  yang dihadapi  Pengusaha  Kena  Pajak.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  diharapkan  berguna  sebagai  bahan informasi  bagi  kalangan  akademisi  dan  sebagai  bahan  masukan  bagi  para  pengambil  keputusan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  statistik  deskriptif.  Sumber  data  diperoleh  dari dokumentasi, wawancara dan observasi pada PT. Rajawali Property Jaya.
Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  penerapan  e-Faktur  dalam  pembuatan  faktur  pajak  pada perusahaan sudah berjalan dengan baik, peneliti menemukan penerapan e-nofa memiliki keunggulan serta  kelemahan.  Keunggulannya  antara  lain  yaitu  lebih  tertib  adminitrasi  dibandingkan  dengan sebelum  penerapan  serta  dapat  meminimalisir  terjadinya  kecurangan  seperti  penerbitan  faktur  pajak fiktif  dan  faktur  pajak  nomor  berganda.  Sedangkan  kelemahan  dari  penerapan  e-nofa  adalah  yaitu koneksi  internet  dan  ketergantungan  dengan  jaringan  internet  sedangkan  penyebaran  internet  masih belum merata secara nasional, sehingga dalam membuat faktur pajak harus memiliki koneksi internet terlebih dahulu, sehingga ruang gerak perusahaan agak terbatas untuk membuat dan mencetak faktur pajak
Kata Kunci:   e-Faktur, e-Nofa, Pengusaha Kena Pajak.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know implementation of the e-Faktur and e-Nofa as a repair system for  the  administration  of  value  added  tax.  Therefore  this  study  is  expected  to  be  useful  as  material information  for  academicians  and  as  input  for  decision-makers.  This  research  uses  descriptive statistics  data  analysis  methods.  Source  data  obtained  from  the  documentation,  interviews  and observations on PT. Rajawali Property Jaya.
The  results  of  this  study,  namely  the  application  of  e-Invoice  in  making  tax  invoices  on  the company  has  been  going  well,  researchers  found  the  application  of  e-Nofa  has  advantages  and disadvantages.  Its  advantages  include  more  orderly  administration  compared  to  before implementation and can minimize the occurrence of fraud such as issuing fictitious tax invoices and multiple  number  tax  invoices.  While  the  weakness  of  the  application  of  e-Nofa  is  the  internet connection and dependence on the internet network while the spread of the internet is still not evenly distributed  nationally,  so  in  making  tax  invoices  must  have  an  internet  connection  first,  so  that  the company's space is limited.
Keywords:  E-Faktur, E-Nofa, Taxable Entrepreneur for VAT Purposes..

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi  perpajakan  di  Indonesia  mengalami  perubahan  besar  khususnya  pada perubahan sistem administrasi pajak pertambahan nilai. Perubahantersebut dilatarbelakangi  dengan  tidakoptimalnya  penerimaanpajak  pertambahan  nilai  yang disebabkanoleh  penyalahgunaan  faktur  pajak,  yang  mana  banyaknya  faktur  pajak  fiktif yang  dibuat  oleh  perusahaan  untuk  menjadikan  sebagai  pengurang  Pajak  Pertambahan Nilainya, sehingga merugikan Negara.
Perkembangan  teknologi  digital  memungkinkan  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk mengontrol faktur-faktur yang diterbitkan oleh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak  (PKP).  Pemerintah  melakukan  reformasi  disektor  Pajak  Pertambahan  Nilai melalui aplikasi e-Faktur sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan  pajak  yang  dapat  merugikan  negara.  Penomoran  faktur  pajak  yang  semula dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak itu sendiri kini diganti dengan menggunakan e-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak. [1].
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang langsung  dapat  ditunjukkan,  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum. [2]. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan  yang  dapat  dipaksakan,  tanpa  adanya  kontraprestasi  yang  dapat  ditunjukkan  dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah. [3]
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  karakteristik  pajak sebagai berikut :
a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas Negara.
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
c. Tidak  ada  timbal  balik  khusus  atau  kontraprestasi  secara  langsung  yang  dapat ditunjukkan.
d. Pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  secara  umum  demi kemakmuran rakyat.
Penomoran  seri  faktur  pajak  bertujuan  untuk  mempermudah  pengadministrasian setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  kena  pajak.  Pada  awalnya  penomoran seri  faktur  pajak  dilakukan  sendiri  oleh  wajib  pajak.  Wajib  pajak  memiliki  wewenang untuk  memberi  nomor  seri  faktur  pajak  dan  melaporkannya,  namun,  beberapa  tahun terakhir  terjadi  penyelewengan  pajak  yang  disebabkan  oleh  faktur  pajak  fiktif.  [4].
Menurut  Halim  Faktur  pajak  adalah  bukti  pungutan  pajak  yang  dibuat  oleh  pengusaha kena  pajak  yang  melakukan  penyerahan  barang  kena  pajak  atau  penyerahan  jasa  kena pajak. [3]
Pengusaha kena pajakberkewajiban, antara lain untuk [5]:
a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
b. Memungut  pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak  pertambahan  nilai  atas  barang mewah.
c. Menyetorkan  pajak  pertambahan  nilai  yang  masih  harus  dibayar  dalam  hal  pajak keluaran  lebih  besar  daripada  pajak  masukan  yang  dapat  dikreditkan  serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, dan
d. Melaporkan perhitungan pajak.
Pengusaha kena pajak mempunyai hak, diantaranya [5]:
a. Menerbitkan  faktur  pajak  hanya  boleh  diterbitkan  oleh  pengusaha  yang  telah dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena  pajak  karena  faktur  pajak  yang  dimiliki  oleh pembeli merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli, sehingga pengusaha  yang  belum  dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena  pajak  tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.
b. Mengkreditkan  pajak  masukan,  pengusaha  yang  telah  dikukuhkan  sebagai pengusaha  kena pajak  tidak  mempunyai  hak  untuk  mengkreditkan  pajak masukan yang didapatkan dari penjual.
c. Meminta  kembali  kelebihan  pajak,  pengusaha  yang  telah  dikukuhkan  sebagai pengusaha  kena  pajak  dapat  meminta  kembali  apabila  terdapat  kelebihan  pajak pertambahan  nilai  atau  pajak  pertambahan  nilai  atas  barang  mewah  yang  telah dibayar atau telah dipungut pihak lain.
Aplikasi  e-Faktur  merupakan  aplikasi  yang  disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Kantor pelayanan pajak senantiasa mengadakan  sosialisasi  e-Faktur,  setiap  sosialisasi  yang  diadakan,  bertujuan  untuk memberitahukan tata cara pendaftaran e-Faktur, tujuan dan dasar hukum e-Faktur, serta sistem kerja e-Faktur. [7] . Dalam sosialisasi tersebut, setiap wakil dari wajib pajak akan diberikan  compact  disc  (CD)  yang  berisi  aplikasi  e-Faktur  dummy,  materi  sosialisasi  e- Faktur,  video  tutorial  e-Faktur,  serta  kumpulan  pertanyaan  mengenai  e-Faktur.  Setiap
peserta  sosialisasi  diwajibkan  untuk  membawa  laptop  untuk  mempraktikkan  langsung aplikasi e-Faktur pada waktu sosialisasi.
Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi e- Faktur  dummy  dengan  mengikuti  instruktur  sosialisasi.  Untuk  selanjutnya,  aplikasi  e- Faktur  dummy  tersebut  dapat  digunakan  masing-masing  peserta  sebagai  latihan  setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi tersebut dapat memudahkan setiap orang  yang ingin belajar e-Faktur, tanpa harus takut jika data yang digunakan ter-upload di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat aplikasi e-Faktur tersebut tidak terkoneksi dengan internet dan tidak terhubung langsung dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak.
Pajak  Pertambahan  Nilai  dikenakan  atas  pertambahan  nilai  yang  terjadi  karena kegiatan-kegiatan sebagai berikut [8]:
a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha.  Pengusaha  yang  melakukan  kegiatan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak meliputi  baik  pengusaha  yang  telah  dikukuhkan  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  maupun  pengusaha  yang  seharusnya  dikukuhkan  menjadi  Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b. Impor  Barang  Kena  Pajak.  Pemungutan  dilakukan  melalui  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai.  Siapapun  yang  memasukkan  Barang  Kena  Pajak  ke  dalam  Daerah Pabean,  tanpa  memperhatikan  apakah  dilakukan  dalam  rangka  kegiatan  usaha  atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.
c. Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha.  Pengusaha  yang  melakukan  kegiatan  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak meliputi  baik  pengusaha  yang  telah  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3A  ayat  (1)  Undang-Undang  PPN  maupun pengusaha  yang  seharusnya  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak,  tetapi
belum  dikukuhkan.  Penyerahan  jasa  yang  terutang  pajak  harus  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut:
1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah  Pabean.  Untuk  dapat  memberikan  perlakuan  pengenaan  pajak  yang  sama dengan  impor  Barang  Kena  Pajak,  atas  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean  juga  dikenai  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Contoh:Pengusaha  A  yang berkedudukan  di  Jakarta  memperoleh  hak  menggunakan  merek  yang  dimiliki pengusaha  B  yang  berkedudukan  di  Hong  Kong.  Atas  pemanfaatan  merek  tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang  berasal  dari  luar  Daerah  Pabean  yang  dimanfaatkan  oleh  siapapun  di  dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Contoh: Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan  ekspor  Barang  Kena  Pajak  Berwujud  hanya  pengusaha  yang  telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
h. Ekspor  Jasa  Kena  Pajak  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak.  Termasuk  dalam  pengertian ekspor  Jasa  Kena  Pajak  adalah  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  dari  dalam  Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.
i. Kegiatan  membangun  sendiri  yang  dilakukan  tidak  dalam  kegiatanusaha  atau pekerjaan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  hasilnya  digunakan  sendiri  atau digunakan pihak lain.
j. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak,  kecuali  atas  penyerahan  aset  yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
Secara  sederhana,  aplikasi  e-Faktur  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  aplikasi elektronik  yang  digunakan  untuk  menerbitkan  faktur  pajak  dan  membuat  laporan  SPT Masa PPN 1111. Aplikasi ini menggantikan sekaligus memperbaiki aplikasi yang sudah ada  sebelumnya,  yaitu  e-SPT  PPN  1111.  Saat  menggunakan  aplikasi  E-spt,  user  harus menerbitkan  faktur  pajak  secara  tersendiri/manual  dan  barulah  saat  akan  membuat laporan SPT Masa PPN aplikasi e-SPT PPN 1111 dijalankan. Dengan aplikasi e-Faktur, kedua hal tersebut kini telah disatukan. [9]
Ketentuan  tentang  penerbitan  faktur  pajak  berbentuk  elektronik  melalui  aplikasi e-Faktur, didasarkan pada aturan sebagai berikut, yaitu:
a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 (berlaku 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik; dan
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 (berlaku 1 Juli 2014) tentang  perubahan  atas  PER-24/PJ/2012  (berlaku  sejak  1  April  2013)  tentang bentuk,  ukuran,  prosedur  pemberitahuan  dalam  rangka  pembuatan,  tata  cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan faktur pajak.
Dari  kedua  peraturan  tersebut,  faktur  pajak  elektronik  pada  prinsipnya  tidak mengubah  aturan  umum  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  seperti  tentang  saat  dan tempat  terutangnya  Pajak  Pertambahan  Nilai,  penggunaan  jatah  Nomor  Seri  Faktur Pajak, maupun tentang penggolongan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagai objek Pajak  Pertambahan  Nilai.  Hal  yang  berubah  hanya  berkisar  tentang  bagaimana  cara teknis menerbitkan faktur pajak
Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya untuk mencegah penyelewengan tersebut. Salah satuupaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan e- Nofa.  Perbedaan  e-Nofa  dengan  penomoran  seri  faktur  pajak  sebelumnya  yaitu  terletak pada proses penomorannya. Penerbitan e-Nofa dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.
Proses  permintaannya  harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga pengusaha  kena  pajak  tidak  memiliki  wewenang  lagi  untuk  menerbitkan  nomor serifaktur  pajak.  Dalam  PER-24/PJ/2012  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan
nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang  berupa  kumpulan  angka,  huruf,  atau  kombinasi  angka  dan  huruf  yang  ditentukan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak.Berikut  adalah  format  pemberian  kode  dan  nomor  seri faktur pajak:
Keterangan :
a. 12 : 2 (dua) digit kode transaksi
b. 3 : 1 (satu) digit kode status (ditandai dengan warna hitam) dan
c. XXX.XX.XXXXXX : 13 (tiga belas) digit nomor transaksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
Pengisian  kode  transaksi  dan  kode  status  padanomor  seri  faktur  pajak  mengacu pada PER-24/PJ/2012. Pembuatan nomor seri faktur pajak pada umumnya tidaklah sulit Pengusaha  Kena  Pajak  hanya  perlu  melihat  substansinya  kemudian  mencocokannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menjalankan aplikasi e-Faktur secara optimal, user perlu memahami tentang web e-Nofa.Web ini memuat informasi data profil Pengusaha  Kena  Pajak  dan  poin  terpenting  adalah  tersedianya  akses  untuk  mengajukan permintaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online. Cara menjalankan web e-Nofa adalah sebagai berikut:
a. Alamat URL web e-Nofa: https://efaktur.pajak.go.id/login ;
b. Masukkan username berupa 15 digit NPWP tanpa penghubung;
c. Masukkan  passworde-Nofa,  yaitu  password  standar  yang  diberikan  Kantor Pelayanan Pajak dan diterima Pengusaha Kena Pajak melalui email;
d. Pilih  dan  klik  login,  setelah  login,  pada  bagian  kiri  terdapat  menu  dan  layanan yang dapat digunakan.
e. Untuk  mengakses  menu  permintaan  Nomor  Seri  Faktur  Pajak,  dibutuhkan konfigurasi file sertifikat digital dan memperhatikan syarat telah melaporkan SPT Masa  PPN  untuk  3  (tiga)  masa  pajak  terakhir  yang  telah  jatuh  tempo  secara berturut-turut.
Penerapan  sistem  tersebut  diatas  tentu  mendapatkan  respon  beragam  dari  Wajib Pajak, hal ini menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemaham
123.XXX.XX.XXXXXX
kepada  Wajib  Pajak  khususnya  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Berdasarkan  latar belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  permasalahan  yang  menjadi  bahan pengkajian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan e-Faktur dan e-Nofa di PT. Rajawali  Property  Jaya?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana penerapan e-Faktur dan e-Nofa dan kendala yang dihadapi PT. Rajawali Property Jaya.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan kalimat. Sedangkan data kuantitatif adalah data  yang  berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang  diangkakan  [10].  Data  penelitian berupa  data  tentang  penerapan  aplikasi  e-Faktur  dan  e-Nofa  dengan  cara  menghimpun fakta-fakta yang ada pada lokasi penelitian.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer,  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli (tidak melalui media perantara). Dapat berupa opini dari karyawan dan sistem aplikasi e- Faktur dan e-Nofa.Data Sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap yang tidak diusahakan  sendiri  pengumpulannya  oleh  penulis.  Data  sekunder  penelitian  ini  berupa dokumentasi, arsip dan hal lain yang berhubungan dengan tema penelitian.
Pengertian  populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang dimiliki oleh  populasi  tersebut[10].Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sistem  aplikasi  e-Faktur  dan  e-Nofa  pada  kantor  PT.  Rajawali Property  Jaya,  sedangkan  sampel  yang  digunakan  adalah  sistem  aplikasi  e-Faktur  versi 2.1 dan e-Nofa berbasis website pada kantor.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain, dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Metode  dokumentasi  digunakan  untuk memperoleh data tentang prosedur e-Faktur dan e-Nofa.Penelitian ini juga menggunakan tehnik wawancara dalam mengumpulkan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab secara  langsung  kepada  pihak  berwenang  yang  merupakan  staf  dan  Direktur.Metode pengumpulan  data  dengan  observasi  digunakan  untuk  mengamati  proses  kerja  dari sistem-Faktur dan e-Nofa.
Metode analisis data digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Faktur dan  e-Nofa  sebagai  perbaikan  sistem  administrasi  pajak  pertambahan  nilai persepsi  PT. Rajawali  Property  Jaya.  Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku untuk umum atau generalisasi. [10]

## 3. HASIL DANPEMBAHASAN
Elektronik  Nomor  Faktur  (e-Nofa)  adalah  nomor  seri  yang  didapatkan  dari  Direktorat Jendral  Pajak  bagi  wajib  pajak  untuk  menerbitkan  faktur  pajak  elektronik,  jika sebelumnya pelaporan kegiatan pajak yang berhubungan dengan penerbitan faktur pajak dilakukan  secara  manual  dengan  mendatangi  kantor  pelayana  pajak  maka  dengan diberlakukannya e-Nofa, penerbitan nomor seri faktur pajak sudah berbasi online melalui aplikasi e-Faktur [11].
Penerapan e-Faktur dimulai melalui 3 tahap, tahap yang pertama pada 1 Juli 2014 diberlakukan  untuk  tahap  awal/pencobaan  yang  berdomisili  atau  yang  terdaftar  di wilayah  DKI  Jakarta,  tahap  yang  kedua  pada  1  Juli  2015  diberlakukan  khusus  daerah pulau  Jawa  dan  Bali,  dan  tahap  yang  ketiga  pada  1  Juli  2016  untuk  seluruh  wilayah Republik  Indonesia.  PT.  Rajawali  Property  Jaya  sendiri  melaksanakan  penerapan  e- Faktur pada tahun 2017.
Aplikasi  yang  digunakan  pada  PT.  Rajawali  Property  Jaya  adalah  aplikasi  e- Faktur windows 32 bit dengan versi terbaru yaitu versi 2.1.0.0. Adapun keuntungan yang dirasakan  setelah menggunakan e-Faktur, yaitu:
a. Tanda  tangan  basah  digantikan  dengan  tanda  tangan  elektronik,  dengan  adanya sertifikat elektronik dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menandatangani faktur pajak  sehingga  Wajib  Pajak  tidak  perlu  lagi  untuk  menandatangani  faktur  pajak satu persatu
b. E-Faktur pajak tidak harus dicetak sehingga dapat mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen, sehingga Wajib Pajak dapat mengurangi biaya dalam pencetakan faktur pajak
c. Nomor  seri  faktur  pajak  langsung  dapat  diakses  melalui  e-Nofa  online  sehingga Wajib  Pajak  tidak  perlu  lagi  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  untuk  meminta nomor seri faktur pajak.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  salah  satu staf  karyawan  dan  juga Direktur  Perusahaan,  peneliti  menemukan  penerapan  e-nofa  memiliki  keunggulan  serta kelemahan.  Keunggulannya  antara  lain  yaitu  lebih  tertib  adminitrasi  dibandingkan dengan  sebelum  penerapan  serta  dapat  meminimalisir  terjadinya  kecurangan  seperti penerbitan  faktur  pajak  fiktif  dan  faktur  pajak  nomor  berganda.  Sedangkan  kelemahan dari penerapan e-nofa adalah yaitu koneksi internet dan ketergantungan dengan jaringan internet  sedangkan  penyebaran  internet  masih  belum  merata  secara  nasional,  sehingga dalam  membuat  faktur  pajak  harus  memiliki  koneksi  internet  terlebih  dahulu,  sehingga ruang gerak perusahaan agak terbatas untuk membuat dan mencetak faktur pajak. Namun sistem  sangat  diapresiasi  oleh  direksi  perusahaan  dikarenakan  tidak  perlunya  tanda tangan  basah  ataupun  stempel  dari  perusahaan,  sehingga  seorang  karyawan  bisa membuat faktur pajak tanpa harus menunggu kedatangan seorang direktur untuk ditanda tangani.

## 4. KESIMPULAN
E-Faktur  adalah  faktur  pajak  yang  dibuat  melalui  aplikasi  atau  sistem  elektronik  yang ditentukan  dan/atau  disediakan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  [11].  Dengan  adanya aplikasi faktur pajak elektronik ini merupakan sebuah sarana yang dapat mempermudah perusahaan  dalam  pembuatan  faktur  pajak.  PT  Rajawali  Property  Jaya  menerapkan aplikasi  e-Faktur  pajak  pada  Tahun  2017,  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak pada perusahaan klien sudah berjalan dengan baik. Adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur masih bisa diatasi hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dalam jaringan internet yang terkadang lambat  atau  tidak  mendukung  sehingga  dalam  mengupload  faktur  pajak  sering gagal.Dalam  hal  penerapan  e-Faktur  untuk  pelaporan  SPT  masa  PPN,  pembuatannya dilakukan  dalam  satu  aplikasi  e-Faktur.  Namun,  untuk  pelaporannya  perusahaan menggunakan  e-Feeling,  meskipun  demikian  tetap  masih  ditemukan  adanya keterlambatan dalam pelaporannya.

## 5. SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dijabarkan  diatas,  berikut  ini adalah beberapa  saran  yang  dapat  disampaikan  oleh  penulis.  Diharapkan  saran  ini  dapat
memberikan  masukan  dan  bahan  pertimbangan  bagi  pihak-pihak  yang  tertarik  dengan judul  penelitian  ini.  Beberapa  saran  tersebut  antara  lain,  sosialisasi  secara  meluas mengenai  penerapan  e-Faktur  dan  e-Nofa  kepada  Wajib  Pajak  khususnya  Pengusaha Kena Pajak perlu lebih ditingkatkan, agar manfaat dan tujuan penerapan e-Faktur dan e- Nofamampu  menimbulkan  kesadaran  bagi  Pengusaha  Kena  Pajak  untuk  memanfaatkan fasilitas  online  yang  disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Perlu  dilakukan penyempurnaan  secara  terus  menerus  terhadap  sistem  e-Faktur  dan  e-Nofa  sehingga dapat meminimalkan hambatan dan error yang sering terjadi dalam penerapannya.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
[1]  Republik Indonesia. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 11/PJ/2013perubahan atas peraturan nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata  Cara  Pengisian  serta  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
[2]  Agoes,  Sukrisno,  dan  EstralitaTrisnawati.  2017.  Akuntansi  Perpajakan.  Edisi  3. Jakarta:SalembaEmpat,.
[3]  Halim,  Abdul.  2014.  Perpajakan  (Konsep,  Aplikasi,  Contoh  dan  Studi  Kasus). Jakarta: SalembaEmpat.
[4]  Ferdiawan,  Erick.  2015.  Implementasi  Elektronik  Nomor  Seri  Faktur  Pajak  Sebagai Upaya  Perbaikan  Sistem  Administrasi  Pajak  PertambahanNilai.  Jurnal  Perpajakan (JEJAK) Volume 6, Nomor 2.
[5]  Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
[6]  Hardi, Andi dan Sjafardamsah. 2016. Solusi Sukses e-Faktur. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
[7]  Republik Indonesia. PeraturanDirektoratJenderalPajakNomorPER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
[8]  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
[9]  Setyawati, VitrianiAyu. 2016. Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif.Jurnal Perpajakan (JEJAK) Volume 8Nomor 1.
[10] Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Alfabeta.
[11] Republik  Indonesia.  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-  16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.