Vol. 1 No.1 (2021) 27-36

## Pena Jangkar

## http://jurnal.amnus-bjm.ac.id/index.php/pena-jangkar

## PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE BANJARMASIN DALAM MELAYANI KEAGENAN KAPAL
Wildani Khotami 1 , Rusdi Bahar 2 , Musdalifah Ajeng Pratiwi 3

## Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, Indonesia
Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima 12/08/2021 Disetujui 16/08/2021 Dipublikasikan 0 5/09/2021 ________________ Keywords: Oprasional prosedur , Pelayanan, Keagenan Kapal _____________ ___

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Untuk  mengetahui  penerapan  standar operasional  prosedur  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  Banjarmasin  (2)  Untuk mengetahui  dalam  melayani  keagenan  kapal  jenis  serta  yang  memiliki  tanggung jawab  untuk  melayani  dan  menyediakan  jasa  untuk  kegiatan  kedatangan  dan keberangkatan  kapal  berupaya  mewujudkan  kinerja  pelayanan  publik  di lingkungan unit kerja PT. Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin yang terukur dan  dapat  dievaluasi  keberhasilannya.  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line Banjarmasin perlu memiliki dan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam  melayani  kapal-kapal  yang  masuk  area  Taboneo  sampai  Kelanis.  SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas  pekerjaan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnya  berdasarkan  indikator  - indikator  teknis,  administrasif  dan  prosedural  sesuai  dengan  tata  kerja,  prosedur kerja  dan  sistem  kerja  pada  unit  kerja  yang  bersangkutan.Adapun  visi  dari  PT. Arpeni  Pratama  Ocean  Line  Banjarmasin  adalah  Menjadi  pelopor  transportasi dan  logistik  terpadu  serta  mengembangkan  manusia  handal  Indonesia  untuk memenuhi  kebutuhan  anda  dan  misi  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line Banjarmasin  adalah  Penyedia  solusi  transportasi  dan  logistik  terpadu  melalui keunggulan operasional yang kompetitif.

## Abstract
This study  aims to (1) To determine the application of standard operating procedures PT. Arpeni  Pratama Ocean  Line  Banjarmasin  (2) To find  out in  serving  the  ship type  agency and  those  who  have  the  responsibility  to  serve  and  provide  services  for  ship  arrivals  and departures, seek to realize the performance of public services in the work unit environment of PT. Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin which is measurable and can be evaluated for its success. PT. Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin needs to have and implement a SOP (Standard Operating Procedure) in serving ships entering the Taboneo to Kelanis area. SOP (Standard Operating Procedure) is a guideline or reference for carrying out work tasks in  accordance  with  their  functions  and  duties  based  on  technical,  administrative  and procedural  indicators  in  accordance  with  work  procedures,  work  procedures  and  work systems  in  the  work  unit  concerned.  The  vision  of  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line Banjarmasin  is  to  be  a  pioneer  of  integrated  transportation  and  logistics  and  to  develop reliable Indonesian people to meet your needs and the mission of PT. Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin is a provider of integrated transportation and logistics solutions through competitive operational advantages.
© 2021 Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin
 Alamat korespondensi: E-mail: wildanikhotami99@gmail.com
ISSN

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  jasa  angkutan  laut  semakin  lama  semakin  meningkat,  baik jumlahnya  maupun  macamnya.  Usaha-usaha  dalam  pembangunan  sarana  angkutan  laut yang dilakukan sampai saat ini adalah merupakan cerminan dalam mengatasi peningkatan kebutuhan  tersebut.  Bagian  komponen  dari  sistem  angkutan  laut  adalah  pelabuhan, dimana pelabuhan laut merupakan salah satu subsistem transportasi laut yang mempunyai fungsi  utama,  yaitu  sebagai  tempat  yang  aman  untuk  berlabuh  dan  bertambatnya  kapal- kapal  serta  sebagai  terminal  transfer  barang  dan  penumpang melalui  angkutan  darat  dan angkutan laut.
Pelabuhan  merupakan  suatu  simpul  sistem  transportasi  laut  dan  darat,  karena sifatnya  sebagai  tempat  peralihan  moda  angkutan,  maka  pelabuhan  harus  disambung dengan  sistem  darat  dan  dilengkapi  dengan  berbagai  macam  kemudahan,  antara  lain tempat yang aman untuk berlabuhnya kapal, pelayanan kapal selama berlabuh dan ketika akan melanjutkan pelayaran, jasa terminal untuk muatan dalam proses peralihan dari kapal ke  angkutan  darat  (truk).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  diperlukanlah  sarana  dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran alat pelayanan ekspor dan impor.
Dengan menimbang biaya transportasi dalam mengirim barang muatan berat, maka para eksportir dan importir di berbagai Negara cenderung memilih moda transportasi laut seperti  kapal  untuk  mengangkut  barang  yang  mereka  perdagangkan  dan  tentunya  akan dibawa  dalam  jumlah  banyakdan  murah  dibandingkan  transportasi  melalui  darat  dan udara yang dinilai lebih mahal.
Semakin pesatnya pelayanan jasa di Indonesia, maka diperlukanlah perusahaan jasa keagenan untuk kapal yang memiliki standar pelayanan yang baik dan selama ini memang jarang ditemukan di pelabuhan di Indonesia. Keagenan adalah pihak yang mewakili untuk dan atas nama perusahaan pelayaran atau kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan kapal selama di pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan rencana, mempersiapkan fasilitas  sebelum  kapal  tiba  dan  menyelesaikan  kewajiban  -  kewajiban  finansial  setelah kapal berangkat, sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap kepentingan kapal  selama  di  pelabuhan.Kota  Banjarmasin  adalah  sebuah  kota  terbesar  di  Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  Banjarmasin  sebagai  Perusahaan  Pelayaran  dan peyedia  jasa  keagenan  kapal  serta  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melayani  dan menyediakan  jasa  untuk  kegiatan  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  berupaya mewujudkan kinerja pelayanan public di lingkungan unit kerja PT. Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, PT. Arpeni Pratama Ocean  Line  Banjarmasin  perlu  memiliki  dan  menerapkan  SOP  (Standar  Operasional Prosedur) dalam melayani kapal-kapal yang masuk area Taboneo sampai Kelanis.
SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  adalah  pedoman  atau  acuan  untuk melaksanakan  tugas  pekerjaan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnyaberdasarkan  indikator  - indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem  kerja  pada  unit  kerja  yang  bersangkutan.  Tujuan  dibuatnya  SOP  (Standar Operasional  Prosedur)  oleh  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  Banjarmasin  menciptakan komitment  mengenai  apa  yang  dikerjakan  oleh  satuan  unit  kerja  instansi  PT.  Arpeni
Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
Pratama Ocean  Line Banjarmasin untuk mewujudkan  good  services,  dimana kapal-kapal yang  akan  melakukan  kegiatan  keluar  atau  masuk  area  perairan  Taboneo  dan  Kelanis harus  sesuai  dengan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  yang  berlaku  di  PT.  Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin dan juga memenuhi syarat oleh syahbandar setempat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  menurut Sugiyono,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dimana  peneliti  ditempatkan  sebagai instrument kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  penggabungan  data bersifat edukatif.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line Banjarmasin  sebagai  Perusahaan  Pelayaran  dan  peyedia  jasa  keagenan  kapal  serta  yang memiliki  tanggung  jawab  untuk  melayani  dan  menyediakan  jasa  untuk  kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal berupaya mewujudkan kinerja pelayanan public.
Sumber  data  dari  penelitian  metode  yang  telah  dilakukan  dari  berbagai  sumber dengan beragam cara berupa obsevasi, wawancara, maupun studi dokumen yang berkaitan dengan  keadaan  dilapangan  sehingga  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  PT.  Arpeni Pratama  Ocean  Line  Banjarmasin.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  analisis deskritif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  Dalam Melayani Keagenan Kapal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 65 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi : “Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan  angkutan  laut  asing  untuk  mengurus  kepantingan  kapalnya  selama  berada  di Indonesia”.Agen  mempunyai  tugas  mengurus  semua  kebutuhan  kapal  selama  di pelabuhan,  hal  tersebut  dimaksudkan  agar  kapal  selama  berada  di  pelabuhan  berjalan lancar dan tidak mengalamihambatan. Tugas pokok agen pelayaran seperti, Mengusahakan muatan,  Mengurus  bongkar  muat  barang  ,  Mengurus  kebutuhan  awak  kapal  (misalnya ABK sakit memerlukan ambulan untuk pengobatan, pengurusan dahsuskim untuk crewdan tenaga ahli asing merupakan salah satu tugas dari agen), Mengurus Clearance kapal masuk dan keluar di pelabuhan, Mengurus kebutuhan kapal, bunker, air tawar, bahan bakar dan bahan makanan dan Menyelesaikan dokumen-dokumen muatan.
Prinsip itu, berlaku juga di Indonesia, maka berdasarkan penunjukan tersebut, agen melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Tugas  agen  dalam pelayanan  operasional  kapal-kapal  milik  prinsipal  seperti  pada  Port  information  (port facility,  port  formality,  custom  of  port),  Keperluan  kapal,  seperti  bunker,  air,  provision, repair,  maintenance,  crewing,  surat-surat,  sertifikat  kapal  dan  lain-lain.  Penyelesaian dokumen,  Bill  of  Lading  (B/L),  manifest,  hatch  list,  stowage  plan,  crew  list,  dokumen bongkar  muat,  ship  husbanding  (in  &  out  clearance,  Imigrasi,  Bea  Cukai,  kesehatan pelabuhan,  port  administratordan  dokumen  kapal  lainnya),  Permintaan  advance
Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
paymentuntuk expenses, cargo expenses, keperluan kapal dan lain-lain, serta Memberikan informasi kepada principalterkait kedatangan dan keberangkatan kapal.
1.  Standar  Operasional Prosedur Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21  Tahun  2007  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pelayanan  Kapal,  Barang  dan  Penumpang pada  Pelabuhan  Laut  yang  diselenggarakan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Kantor Pelabuhan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi : “Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan  Penumpang  adalah  tata  cara  pelayanan  operasional  yang  mengatur  keluar  masuk kapal,  kegiatan  bongkar  muat,  keluar/masuk  barang  dan  orang  dipelabuhan,  yang dilakukan  untuk  menjamin  terselenggaranya  ketertiban  dan  kelancaran  kegiatan operasional pelabuhan.
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan,  untuk  mempermudah  pengguna  jasa  dalam pengurusan,  maka  digunakan  prosedur.  Prosedur  merupakan  tata  cara  kerja  untuk menjalankan suatu pekerjaan. Berikut  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat 3 pedoman  yang  dipergunakan  pada  kegiatan  operasional  perusahaan  PT.  Arpeni  Pratama Ocean  Line  Banjarmasin,  antara  lain:  Menunjang  kelancaran  dalam  proses  pelaksanaan tugas dan kemudahan  pengendalian, Mempertegas tanggung jawab pelaksanaan tugas serta meningkatkan  dayaguna  dan  hasilguna  secara  berkelanjutan,  dan  Memberikan  informasi pelaksanaan tugas yang dilakukan secara proporsional.
Tahap akhir standar operasional prosedur, dinyatakan sebagai pertanggung jawaban tugas yang dilaksanakan oleh bagian operasional meliputi:
a. Prosedur Kerja disusun untuk menghasilkan kegiatan yang maksimal.
 Rangkaian  Kerja,  kegiatan  operasional,  pekerja  mempunyai  rangkaian  kerja  yang telah dipersiapkan sebagaimana mestinya sebelum pelaksanaan kegiatan.
 Keterkaitan,  dalam  melaksanakan  sebuah  prosedur  diperlukan  keterkaitan  antara satu  tugas  dan  tanggung  jawab  mempunyai  yang  hubungan  erat  di  dalam pelaksanaan kerja.
 Berurutan  Bertahap,  urutan  tahapan  secara  jelas,  sehingga  mempermudah  bagi pelaksana kegiatan.
 Metode  atau  Cara,  merupakan  cara  -  cara  yang  harus  ditempuh  oleh  bagian operasional untuk melaksanakan kegiatan operasional.
 Penyelesaian,  bagian  operasional  diwajibkan  untuk  melakukan  penyelesaian  tugas yang diberikan dan memberikan laporan administrasi umum maupun keuangan.
b.  Prinsip  -  prinsip  Prosedur  Kerja  untuk  memperkuat  tata  cara  kerja,  perusahaan mempunyai beberapa prinsip yang wajib diikuti oleh semua bagian. Berikut merupakan prinsip yang dilakukan oleh pekerja pada perusahaan PT. Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin adalah:
 Prinsip  Akuntabilitas  (Accountability)  Prinsip  akuntabilitas  adalah  prinsip  yang mengutamakan  perhitungan–perhitungan  yang  matang,  memuat  kewenangan- kewenangan  yang  dimiliki  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  organisasi  dengan memahami visi dan misi, target perusahaan, peran, tugas, tanggung jawab, menaati sistem  dan  prosedur,  melakukan  proses  cek  and  balance,  melakukan  penilaian kinerja, pertanggungjawaban dan mendokumentasikan hasil pekerjaan.
Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
 Prinsip  Pertanggung  Jawaban  (Responsibility)  Prinsip  pertanggung  jawaban  adalah prinsip  yang  merujuk  pada  pertanggung  jawaban  atau  keadaan  untuk  diminta pertanggung jawaban atas suatu pekerjaan.
2.  Pengurusan Pengurusan  sebagai  suatu  proses  yang  mana  sebuah  kumpulan  yang bekerjasama untuk mengarahkan tindakan orang lain kearah mencapai matlamat bersama. Konsep  Pengurusan  banyak  digunakan  dalam  sebuah  perusahaan  pelayaran  merujuk kepada  satu  proses  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  kerjasama  antara  semua individu yang berkaitan serta sumber organisasi lain. Konsep pengurusan merujuk kepada aspek-aspek berikut :
 Satu proses dan aktivitas sosial yang berterusan dan saling bergantung antara semua komponen dalam sebuah organisasi dan juga di luar organisasi.
 Tujuan  utama  proses  dan  aktivitas  tersebut  adalah  untuk  mencapai  matlamat organisasi yang formal.
 Proes  pencapaian  tujuan  tersebut  adalah  melalui  manusia  dan  sumber  organisasi lain.
 Proses  dan  aktivitas  utama  yang  terlibat  ialah  perancangan,  penyusunan, penyelarasan, pengarahan, dan pengawalan.
Dalam  proses  pengurusan  dokumen  (clearance  in-out)  perusahaan  keagenan  kapal berkaitan dengan beberapa instansi pemerintahan untuk melakukan pengurusan dokumen, adapun instansi – instansi tersebut :
KSOP (Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan) Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  :  PM.  51  Tahun  2015 tentang  Penyelenggaran  Pelabuhan  Laut  Pasal  1  Ayat  12  yang  berbunyi  : “Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di pelabuhan,  serta  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan kepelabuhanan  pada  pelabuhan  yang  diusahakan  secara  komersial.”  Selanjutnya KSOP  diatur  lagi  di  dalam  ayat  19  yang  berbunyi  :  “Syahbandar  adalah  pejabat Pemerintah  dipelabuhan  yang  diangkat  oleh  Menteri  dan  memiliki  kewenangan tertinggi  untuk  menjalankan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  dipenuhinya ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjamin  keselamatan  dan keamanan pelayaran.”
Adapun  organisasi  dan  tugas  KSOP  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelabuhan Laut Pasal 30 yang berbunyi :
 Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
 Petugas  Status  Hukum  dan  Sertifikasi  Kapal  mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan bahan  pengukuran,  pendaftaran,  balik  nama,  hipotek  dan  surat  tanda  kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan  rancang  bangun  kapal,  pengawasan  pembangunan,  perombakan  dan dockingkapal,  pemeriksaan  dan  pengujian  nautis,  teknis,  radio,  elektronika  kapal,
Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
penghitungan  dan  pengujian  stabilitas  kapal,  percobaan  berlayar,  pengujian  peralatan, verifikasi  dan  penyiapan  bahan  penerbitan  sertifikat  keselamatan  kapal,  sertifikat manajemen  keselamatan  dan  pencegahan  pencemaran  dari  kapal,  pembersihan  tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.
 Petugas  Keselamatan  Berlayar,  Penjagaan  dan  Patroli  mempunyai  tugas  melakukan penilikan  pemenuhan  persyaratan  pengawakan  kapal,  penyiapan  bahan  penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak  kapal,  pelaksanaan  pengawasan  tertib  bandar,  pergerakan  kapal  (shifting), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar  masuk  kapal,  kapal  asing  (port  State  control),  flagState  controldan  pemenuhan persyaratan  kelaiklautan  kapal  dan  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar,  penjagaan, pengamanan  dan  penertiban  embarkasi  dan  debarkasi  penumpang  di  pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar  serta  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3),  pembangunan  fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan  pengamanan  terhadap  keselamatan  kapal  yang  masuk  keluar  pelabuhan,  kapal sandar  dan  berlabuh,  penyiapan  bahan  koordinasi  dan  pemberian  bantuan  pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/ SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan  dan  pemadaman  kebakaran  di  perairan  pelabuhan,  pengawasan  kegiatan alih  muat  di  perairan  pelabuhan,  saluage  dan  pekerjaan  bawah  air,pelaksanaan pemeriksaan  dan  verifikasipelaksanaan  pemeriksaan  dan  verifikasi  sistem  keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan(International Ship and Port Facility SecnrityCode / ISPS- Code),  penyiapan  bahan  pemeriksaan  pendahuluan  pada  kecelakaan  kapal,  serta pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  pelayaran  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukanpenyiapan  bahan  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  kegiatan  lalu lintas  dan  angkutan  laut,  tenaga  kerja  bongkar  muat,  pengawasan  kegiatan  keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan  dan  ketertiban  di  pelabuhan,  pengaturan  dan  penyelenggaraan  lalu  lintas kapal  keluar/  masuk  pelabuhan  melalui  pemanduan  kapal,  penyiapan  bahan pengawasan  dan  evaluasi  penerapan  standar  penggunaan  peralatan  kegiatan  bongkar muat  serta  Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM),  penyusunan  Rencana  Induk Pelabuhan,  rencana  dan  program  pembangunan  dan  pemeliharaan  sarana  prasarana pelabuhan,  penjaminan  dan  pemeliharaan  kelestarian  lingkungan  di  pelabuhan, program  pembangunan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain  konstruksi  fasilitas  pokok  pelabuhan  dan  fasilitas  penunjang  kepelabuhanan, pelaksanaanpengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan  pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan  Daerah  Lingkungan Kepentingan  pelabuhan,  fasilitas  dan  operasional  pelabuhan,  penetapan  dan  evaluasi standar  kinerja  operasional  pelayanan  jasa,  penyiapan  bahan  pemberian  rekomendasi persetujuan  lokasi  pelabuhan,  pengelolaan  terminal  untuk  kepentingan  sendiri  serta
Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
peningkatan  kemampuan  terminal  dan  operasional  pelabuhan  24  (dua  puluh  empat) jam,  penyusunan  pemberian  konsesi,  atau  bentuk  lainnya  kepada  Badan  Usaha Pelabuhan  serta  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  kepelabuhanan  yang  belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan  dan/atau  perairan,  fasilitas  pelabuhan  serta  jasa  kepelabuhanan,  analisa  dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu  navigasi  pelayaran  serta  sarana  dan  prasarana  pelayanan  jasa  kepelabuhanan yang  diperlukan  oleh  pengguna  jasa  yang  belum  disediakan  oleh  Badan  Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa  terkait  dengan  kepelabuhanan  dan  angkutan  di  perairan  serta  penyediaan  dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan. Navigasi
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2010  Tentang Kenavigasian Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi : “Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan  dengan  Sarana  Bantu  Navigasi-Pelayaran,  Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi  dan  meteorologi,  alur  dan  perlintasan,  pengerukan  dan  reklamasi, pemanduan,  penanganan  kerangka  kapal,  salvage,  dan  pekerjaan  bawah  air  untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal”.
Tugas dan Tanggung Jawab Navigasi terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 yag berbunyi baik itu,  alur-pelayaran;  Sarana  Bantu  Navigasi-Pelayaran;    telekomunikasi-pelayaran; pemanduan; dan pemberian pelayanan meteorology
Berikut  penerpan  Standar  Operasional  Prosedur  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line saat melayani keagenan kapal :

## Kedatangan Kapal
Managemen  pelayanan  yang  baik  akan  menghasilkan  output  yang  memiliki  nilai mendekati  sempurna.  Hal  ini  juga  berlaku  dalam  proses  pelayanan  kapal  khususnya proses port clearance pada pelayanan kapal masuk, pindah maupun keluar. Sistem dan prosedur  yang  dibuat  berdasarkan  keadaan  di  lapangan  terkait  waktu  kedatangan, lamanya  bongkar  muat  juga  meliputi  waktu  keberangkatan  kapal  yang  semua  itu memiliki kajian dalam memutuskannya dan juga terkait masalah safety pada kru kapal yang  menjadi  bagian  dari  IMO  (International  Maritim  Organization).  Service  Level Agreement (SLA) merupakan kesepakatan bersama melaksanakan target waktu respon atas  permintaan  layanan  kapal  dan  barang  dari  seluruh  instansi  terkait  di  pelabuhan menuju kualitas layanan yang lebih baik.
Batasan waktu yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan  Laut  tentang  pada  pelayanan  kapal  di  pelabuhan  Pelayanan  Kapal Masuk  Ketika  kapal  dari  suatu  daerah  memasuki  daerah  lain  (pelabuhan),  kapal tersebut harus mematuhi setiap ketentuan pelabuhan yang menjadi tujuannya. Hal ini merupakan bagian dari proses port clearance sebagai kedaulatan suatu Negara.
Pihak  pelayaran  harus  mampu  melayani  kapal-kapal  yang  diageninya  sesuai dengan prosedur pelayanannya sehingga ketika kapal tiba dan hendak berlabuh, tidak menemukan kesulitan yang akan berakibat lamanya mekanisme proses bongkar muat pelabuhan.

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
Kapal Pindah Ketika kapal masuk dalam suatu pelabuhan dan sudah melakukan proses penyandaran,  tidak  tertutup  kemungkinan  terjadi  perubahan  tempat  tampab  yang menyebabkan kapal harus berpindah. Dalam hal ini umumnya lebih disebabkan karena kurang  siapnya  infrastruktur  pelabuhan  sehingga  ketika  kapal  sudah  sandar  terpaksa harus  pindah.  Kronologis  perpindahan  kapal  baik  Penyampaian  Permintaan  Kapal Pindah pada dokumen PSAD/PPKB dari Perusahaan Pelayaran (Agen). Paling lambat disampaikan  4  jam  sebelum  kapal  bergerak  dari  tempat  tambat  pertama  atau sebelumnya ke tempat tambat kedua atau berikutnya. Pada in house Pelindo mengecek sarana  pemanduan  dan  penambatan  serta  penyediaan  informasi  posisi  penggunaan tambatan secara grafis via portal Portnet, pada Penetapan pelayanan pandu, tunda dan tambat  untuk  kapal  pindah  oleh  Pelindo.  Paling  lambat  1  jam  sejak  PPKB/PSAD diterima.  Pada  in  house  sistem  Pelindo  dilakukan  pengecekan  saldo  CMS,  posisi piutang  dan  pelunasan  upper  Perusahaan  Pelayaran  (agen)  yang  bersangkutan.  Pada Penerbitan  Surat  Pengawasan  Olah  Gerak  (SPOG)  dari  Adpel.  Paling  lambat  1  jam sejak respon penetapan pelayanan pandu, tunda dan tambat diterbitkan oleh Pelindo. Sebelum  penerbitan  SPOG  dimungkinkan  ada  pengecekan  fisik  kapal  oleh  Adpel terkait  dengan  keseimbangan  kapal,  posisi  muatan  diatas  kapal,  dan  lain-lain.  Serta Penerbitan Surat Perintah Kerja pemanduan dan penambatan. Paling lambat 30 menit sejak SPOG diterbitkan Adpel. Service Level Agreement (SLA) pelayanan pemanduan dan penambatan secara terinci diatur dalam sistem dan prosedur internal Pelindo.
Keberangkatan kapal Setelah proses bongkar muat pelabuhan maka pihak Perusahaan Pelayaran harus mempersiapkan segala macam dokumen yang digunakan dalam proses keberangkatan  kapal  dan  kepanduan  agar  kapal  dapat  keluar  dari  pelabuhan. Kronologis  keberangkatan  kapal  seperti  pada  Penyampaian  Permintaan  Pelayanan Kapal  keluar  pada  dokumen  PSAD  dari  perusahaan  Pelayaran  via  Portal  Portnet. Paling  lambat  6  jam  sebelum  kapal  bergerak  dari  tempat  tambat  ke  laut.    Pada Penerbitan Surat Izin Kesehatan Berlayar (SIKB) dan izin exit permit bagi crew kapal dari  kantor  imigrasi.  Paling  lambat  1  jam  sejak PSAD  diterima.  Surat  Izin  Kesehatan Berlayar  (SIKB)  dan  izin  exit  permit  dapat  diinformasikan  lebih  awal  ke  Pelabuhan tujuan  via  Portal  Portnet.  Pada  Penyampaian  dokumen  manifest  (outward  manifest) dari  Perusahaan  Pelayaran  (Agen).  Paling  lambat  1  jam  sejak  bongkar  muat  selesai dilaksanakan. Dokumen yang dikeluarkan diperiksa kembali sebagai realisasi muat dari Pelindo.Penerbitan  dokumen  oleh  Ditjen  Bea  Cukai.  Paling  lambat  1  jam  sejak dokumen  manifest  diterima.  Dokumen  manifest  dapat  diinformasikan  lebih  awal  ke pelabuhan  tujuan  5.Penerbitan  Surat  Izin  Berlayar  (SIB)  dari  Adpel.  Paling  lambat  1 jam.  Surat  Izin  Berlayar  (SIB)  dapat  diinformasikan  ke  Adpel  pelabuhan  tujuan. Penetapan Pelayanan Pandu dan Tunda oleh Pelindo. Paling lambat 30 menit sejak SIB diterbitkan.  Serta Penerbitan  surat  SPK  Pandu  dan  tunda  oleh  pelindo.  Service  Level Agreement  (SLA)  pelayanan  pemanduan  dan  penundaan  diatur  oleh  sistem  dan prosedur internal Pelindo, termasuk Service Level Agreement (SLA) proses pengolahan data  realisasi  pelayanan  sampai  dengan  penerbitan  nota  tagihan  jasa  kapal  dan pelunasannya.
Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
Kendala yang Terdapat  dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur  (SOP)  saat Melayani Keagenan Kapal
Pada saat penulis melakukan PKL – PRODA ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat melayani keagenan kapal, antara lain :
a. Lamanya waktu yang digunakan dalam pengurusan dokumen kapal. Pengurusan  dokumen  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  berpengaruh  terhadap peningkatan  pelayanan  pada  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  Banjarmasin  biasanya terjadi  pada  saat  system  down.  Jika  pengurusan  dokumen  dapat  terselesaikan  dengan tepat  waktu  maka  pengguna  jasa  akan  semakin  lebih  mempercayai  perusahaan  ini dalam  melayani  keagenan  kapal.  Sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan perusahaan.  Maka dari  itu  perlunya peningkatan  kualitas dan  juga menambah  jumlah Sumber Daya Manusia agar proses pengurusan dokumen kapal dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu.
b. Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Selain jumlah sumber daya manusia, faktor keterampilan juga menjadi salah satu nilai tambah  bagi  perusahaan.  Perusahaan  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  Banjarmasin merupakan  perusahaan  keagenan  yang  menangani  kapal  vessel  dan  tugboat,  secara tidak  langsung  hal  itu  membuat  karyawan  perusahaan  harus  memiliki  keterampilan dalam  hal  perhitungan  proses  bongkar  muat  pada  kapal  tugboat.  Selain  itu  karyawan juga  harus  memilki  keterampilan  mengenai  keagenan  kapal  agar  membuat  pelayanan kapal pada perusahaan dapat meningkat. Namun menurut penelitian penulis, karyawan pada perusahaan masih belum proesional dalam mengageni keagenan kapal.
c. Dalam  Undang  -  Undang  5  Tahun  2014  Pasal11  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang berbunyi :
Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas :
- melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kendala yang terdapat disini adalah dalam melayani kedatangan dan keberangkatan kapal pihak  keagenan  harus  mengurus  ke  kantor  syahbandar  untuk  memperoses  permohonan pengajuan walaupun itu sistem manual ataupun inaportnet. Dalam kepengurusan dokumen tentunya sangat berpengaruh pada pelayanan yang diberikan KSOP kepada agen, ada saja biasanya  pada  saat  pengurusan  permohonan  pihak  pelayanan  dibidang  pelayanan  publik tersebut  tidak  berada  di  tempat,  itu  yang  membuat  pengurusan  permohonan  menjadi tertunda dan tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
d. Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Pandu    adalah  dokumen  yang  berisi  perintah  untuk melaksanakan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang  meliputi  kegiatan  pemanduan,  penundaan,  dan  tambat  kapal.  SPK  Pandu  biasa digunakan  dalam  kegiatan    pemanduan  kapal  masuk  dan  kapal  pindah  (Shiting)  dan kapal  keluar.  Kendala  yag  terdapat  disini  adalah  pada  saat  pengurusan  SPK  Pandu melalui system aplikasi IBS (Integrated Billing System) PELINDO ada kalanya system
Wildani Khotami, Rusdi Bahar , Musdalifah Ajeng Pratiwi / Jurnal Pena Jangkar
mengalami gangguan sehingga mengakibatkan tertundanya pemberitahuan pemanduan kapal kepada pihak PELINDO.

## SIMPULAN DAN SARAN
PT. Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin adalah perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang  keagenan  kapal  baik  kapal  vessel  maupun  kapal  tugboat  yang  bertugas  seperti pada Mengusahakan muatan, Mengurus bongkar muat barang , Mengurus kebutuhan awak kapal  (misalnya  ABK  sakit  memerlukan  ambulan  untuk  pengobatan,  pengurusan dahsuskim  untuk  crewdan  tenaga  ahli  asing  merupakan  salah  satu  tugas  dari  agen), Mengurus  Clearance  kapal  masuk  dan  keluar  di  pelabuhan,  Mengurus  kebutuhan  kapal, bunker,  air  tawar,  bahan  bakar  dan  bahan  makanan,  dan  Menyelesaikan  dokumen- dokumen muatan.Dalam pengerjaan keagenan kapalnya PT.  Arpeni Pratama Ocean Line Banjarmasin  menerapkan  Standar  Opersional  Prosedur  melalui  Menunjang  kelancaran dalam  proses  pelaksanaan  tugas  dan  kemudahan  pengendalian,  Mempertegas  tanggung jawab pelaksanaan tugas serta meningkatkan dayaguna dan hasilguna secara berkelanjutan dan  Memberikan  informasi  pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  secara  proporsional. Penerpan  Standar  Operasional  Prosedur  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  saat  melayani keagenan  kapal  terdapat  baik  pada  Kedatangan  kapal,  Kapal  Pindah  (shifting)  dan Keberangkatan Kapal

## DAFTAR PUSTAKA
Undang - Undang 5 Tahun 2014 Pasal11 tentang Aparatur Sipil NegaraPeraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 65 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal Pasal 1 Ayat 4
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelabuhan Laut Pasal 1 Ayat 12
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Pasal 1 Ayat 1 Permenpan.No.PER/21/M-PAN/11/2008 http://baharisejahterajogjakarta.blogspot.com/2017/01/keagenan-kapal.html http://repository.pip-semarang.ac.id/873/3/13-BAB%201.PDF https://docplayer.info/47152226-Bab-3-analisis-sistem-berjalan.html