## EKSISTENSI FUNGSI DAN PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPD) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DI SISTEM KETATANEGARAAN

## INDONESIA
NOVA YARSINA, IRHAMNI STIH Putri Maharaja Payakumbuh nova.yarsina21@gmail.com, irham.nee@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  eksistensi fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) sebagai lembaga negara di sistem ketatanegaraan Indonesia .    Dalam    penelitin    ini    Penulis    menggunakan    pendekatan  yuridis    normatif.  Pendekatan yuridis  normatif  artinya  pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Hasil    penelitian  ini adalah terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh  DPD sebagai lembaga negara sehingga fungsi  dan  peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPD)  sebagai  lembaga  negara  di sistem ketatanegaraan Indonesiasaat ini tidak tampak, terutama dalam fungsi Legeslasi  seperti :  Peran  yang  dibatasi,  Kedudukan  yang  dibatas,  Wewenang  yang  dibatasi  dan  Keterlibatan yang  terbatas,  terlihat    dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2022  mengenai  susunan  dan kedudukan  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Ide  pembentukan  DPD  pasca  reformasi berhubungan  dengan  upaya  merombak  parlemen  Indonesia  agar  menjadi  dua  kamar atau bicameralism.Gagasannya  berdasarkan  pada  perubahan  Ketiga  UUD  1945  di  mana ketentuan  tentang  DPR  diatur  dalam  pasal  20  dan  ketentuan  tentang  keberadaan  DPD  diatur dalam  pasal  22C  serta  pasal  22D.    Kurangya  eksistensi  DPD  disebabkan  sistem  dua  kamar dalam  parlemen  Indonesia  pada  kenyataannya    mengadopsi  gagasan soft  bicameral di  mana dalam sistem ini DPR dan DPD tidak memiliki kewenangan yang sama kuat. Dengan kata lain, ada satu kamar yang lebih kuat daripada kamar yang lainnya. DPR menjadi kamar yang lebih kuat  dan  DPD  hanya  menjadi  tambahan  yang  eksistensinya  hanya  mengurusi  hal-hal  yang berhubungan langsung dengan kepentingan daerah.
Kata Kunci: Eksistensi, DPD, Lembaga Negara, Sistem Ketatanegaraan.

## A.Pendahuluan
Setelah  perubahan  UUD  1945  dilakukan,  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  mengalami perkembangan  yang  sangat  dinamis.  Sebagai  hasilnya,  sistem  ketatanegaraan  yang  sudah  ada dan  dijalankan  mengalami  pergeseran,  salah  satu  hasil  dari  perkembangan  yang  dinamis tersebut  adalah  lahirnya  Dewan  Perwakilan  Daerah  atau  yang  biasa  disingkat  dengan  DPD. Dalam  sistem  ketatanegaraan  yang  berjalan  saat  ini,  DPD  termasuk  sebagai  lembaga  tinggi negara  seperti  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  maupun  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR).
Tugas  dan  wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang.  Kewenangan  DPD  diatur  dalam  pasal  22D  UUD 1945, yaitu:
1. Pengajuan  Usul  Rancangan  Undang  Undang  Mengajukan  kepada  DPR  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Pembahasan Rancangan Undang Undang Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan  penggabungan  daerah;  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Pertimbangan  Atas  Rancangan  Undang-Undang  dan  Pemilihan  Anggota  BPK Pertimbangan  atas  rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara dan  rancangan  undangundang  yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan  dan  agama. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
4. Pengawasan  Atas  Pelaksanaan  Undang  -  Undang  Pengawasan  atas  pelaksanaan  undang- undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya,  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pajak,  pendidikan  dan agama  serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu  kepada  DPR  sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
5. Penyusunan Prolegnas Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Melakukan pemantauan dan  evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda)
Lebih  lanjut,  wewenang  dan  tugas  DPD  tercantum  dalam  pasal  5  Peraturan  Dewan Perwakilan  Daerah Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2017 Tentang  Tata  Tertib, yaitu:  a)  mengajukan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah kepada  DPR;  b)  ikut  membahas  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan  hal  sebagimana  dimaksud  dalam  huruf  a;  c)  menyusun dan menyampaikan  daftar  inventarisasi  masalah  rancangan  undang-undang  yang berasal  dari  DPR  atau  Presiden  yang  berkaitan  dengan  hal  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a;  d)  memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas rancangan  undang-undang  tentang  APBN  dan  rancangan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan  agama; e) dapat melakukan  pengawasan atas  pelaksanaan  undang-  undang  mengenai  otonomi  daerah,  pembentukan, pemekaran,  dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan undang-undang  APBN,    pajak,  pendidikan,  dan  agama;  f)  menyampaikan  hasil pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-  undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan  undang-undang  APBN,   pajak, pendidikan,  dan  agama  kepada  DPR untuk  ditindaklanjuti;  g)  menerima  hasil  pemeriksaan  atas  keuangan  negara  dari BPK  sebagai  bahan  membuat  pertimbangan  kepada  DPR  tentang  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  APBN;  h)  memberikan  pertimbangan kepada  DPR  dalam  pemilihan  Anggota  BPK;  dan  i)  menyusun  Prolegnas  yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber    daya    alam  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat  dan daerah.
Yang melatar belakangi pembentukan DPD pasca reformasi berhubungan dengan  upaya merombak  parlemen  Indonesia  agar  menjadi  dua  kamar  atau bicameralism gagasannya berdasarkan  pada  perubahan  Ketiga  UUD  1945 di  mana  ketentuan  tentang  DPR  diatur  dalam pasal 20 dan ketentuan tentang keberadaan DPD diatur dalam pasal 22C serta pasal 22D. Dari ketiga  pasal  tersebut,  disimpulkan  bahwa  perbedaan  DPR  dan  DPD  yang  paling  utama  ada pada  hakikat  kepentingan  yang  diwakili  oleh  masing-masing  lembaga.  DPR,  bertujuan  untuk mewakili  rakyat  sementara  DPD  lebih  mewakili  daerah-daerahnya.  Pembedaan  hakikat perwakilan ini dibuat demi menghindari adanya keterwakilan ganda dalam mengartikan fungsi
parlemen  yang  dijalankan  oleh  DPR  dan  juga  DPD,  sistem  “dua  kamar”  dalam  parlemen Indonesia dikembangkan menjadi sistem “dua kamar” yang kuat atau strong bicameralism. Dalam  sistem  ini,  baik  DPR  dan  DPD  memiliki  kewenangan  yang  sama  kuat  sehingga bisa  saling  mengimbangi  satu  sama  lain,  agar  tercipta  hubungan  yang  harmonis  antara pemerintah  Pusat  dengan  Daerah  sehingga  pemerintahan  dijalankan  tidak  secara  sentralistik seperti  pengalaman  pada  pemerintahan  orde  baru.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  perubahan ketiga UUD 1945 hasil  Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 malah mengadopsi  gagasan soft  bicameral di  mana  dalam  sistem  ini  DPR  dan  DPD  tidak  memiliki kewenangan  yang  sama  kuat.  Dengan  kata  lain,  ada  satu  “kamar”  yang  lebih  kuat  daripada “kamar”  yang  lainnya.  DPR  menjadi  “kamar’  yang  lebih  kuat  dan  DPD  hanya  menjadi tambahan  yang  eksistensinya  hanya  mengurusi  hal-hal  yang  berhubungan  langsung  dengan kepentingan  daerah,  kewenangan  DPD  memiliki  sifat  yang  terbatas,  terutama  kewenangan yang  berhubungan  dengan  fungsi  legislatifnya,  contohnya,  DPD  hanya  dapat  memberikan pertimbangan kepada DPR yang memegang kekuasaan legislatif dalam arti sebenarnya.

## B.Metodologi Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti,  peneliti  menggunakan  metode  pendekatan hukum  dengan  pendekatan  yuridis  Normatif  yaitu  meneliti  efektifitas  hukum  dengan  norma- norma  yang  ada.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  dan  mengumpulkan  data primer yang diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan judul dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan perpustakaan.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1.Eksistensi  Fungsi  Dan  Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Dpd)  Sebagai Lembaga Negara Di Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Perwujudan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) rakyat dalam praktek ketatanegaraan tidak dilakukan  oleh  rakyat  itu  sendiri,  melainkan  rakyat  yang  “menyerahkan”  kedaulatan  tersebut kepada  seseorang  atau  partai  untuk  mewakili  kepentingan  mereka  yang  diberikan  mandatnya melalui  pemilu  pada  pilihannya  di  balik  bilik  suara.  Wujud  dari  perwakilan  rakyat  adalah melalui  lembaga  perwakilan  yang  dikenal  dengan  lembaga  legislatif  atau  parlemen.  Praktek penyelenggaraan negara yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat dan kekuasaan dijalankan atas  nama  rakyat  dan  untuk  rakyat  inilah  yang  nemunculkan  negara  demokratis  atau pemerintahan demokratis.
Praktek  representasi  rakyat  di  beberapa  negara  secara  umum  dapat  dikelompokan menjadi tiga sistem perwakilan, yaitu perwakilan politik, perwakilan territorial, dan perwakilan sistem  perwakilan  fungsional.  Di  Indonesia  pembentukan  DPD  RI  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  nampaknya  ingin    merangkum  tiga  sistem  perwakilan  tersebut. Praktek kenegaraan melalui sistem pewakilan dapat mereduksi aktualisasi kepentingan rakyat. Keterwakilan rakyat secara politis dinyatakan dalam bentuk partai politik dan organisasi massa dan rakyat tidak secara nyata terwakili. Praktek di parlemen selama ini lebih berkembang pada format sistem perwakilan politik atau tepatnya partai politik.
Keberadaan DPD sebagai lembaga politik membawa konsekuensi, yaitu pertama format atau  bentuk  kelembagan  DPD  dan  dukungan  kelembagaan  bagi  DPD  pun  harus  diarahkan kepada kemampuan atau kapasitas berpolitik memperjuangkan kepentingan daerah. Organisasi dan  dukungan  kelembagaan  DPD  harus  diarahkan  kepada  kualitas  DPD  sebagai  lembaga perwakilan  daerah;  kedua,  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah  membawa  konsekuensi implikasi organisasi dan dukungan kelembagaan bagi DPD berorientasi pada pelayanan publik (rakyat).  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah  mempunyai  peranan  strategis  dalam pembentukan system politik yang demokratis dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah.
Jadi  dalam  hal  ini  anggota  DPD  dituntut  mampu  untuk  memformulasikan  berbagai peranan  politiknya  dalam  kerangka  kelembagaan  DPD  yang  benar-benar  memperjuangkan aspirasi  daerah.  Dalam  konteks  politik  tersebut,  demokrasi  tidak  lagi  sekedar  sebagai  suatu
normatif  klasik  yang  bertumpu  pada  gagasan  ideal  kedaulatan  rakyat  tetapi  benar-benar mampu  diterjemahkan  dalam  tataran  empirik  ketentuan  prosedural  yang  sejalan  dengan  cita- cita ideal gagasan kedaulatan itu sendiri.
Amandemen  UUD  1945 dengan  format  pembentukan  DPD  merupakan  sebuah  langkah penguatan  sistem  perwakilan  rakyat  yang  secara  nyata  merupakan  untuk  rakyat.  Kedudukan DPD yang merupakan system representasi rakyat melalui  salah satu  sistem perwakilan rakyat bila dijalankan dengan baik maka akan mencerminkan arti demokrasi yang sesungguhnya, hal ini  akan  membawa  dukungan  luas  dari  masyatakat  karena  merasa  kepentingannya  terwakili. Dan  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  pemilihan  anggota  DPD  yang  dilaksanakan  melalui pemilu.  Dalam  melaksanakan  fungsi,  wewenang,  tugas,  hak  Dewan  Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia,  dan  kewajiban  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan  undang-undang  yang  mengatur  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia,  selanjutnya  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  menyusun tata  tertib.  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  ini diperlukan  sebagai  upaya  menyesuaikan  dengan  perkembangan  hukum  dan ketatanegaraan  Indonesia  khususnya  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  Nomor  109/PUU-  XIV/2016  dan  Putusan  Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor
20P/HUM/2017 untuk menjamin terlaksananya  tugas  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  secara teratur, berkelanjutan, dan profesional  demi menjaga  martabat, kehormatan,  citra, dan  kredibilitas  lembaga. Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD  RI  bahwa  sebagai  lembaga  legislatif  DPD  RI  mempunyai  fungsi  legislasi,  pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.
Representasi  berasal  dari  bahasa  Latin  repraesentare  yang  berarti  "membawa  sebelum, memamerkan."  Representasi  adalah  suatu  perwakilan,  baik  berupa  tuntunan  hukum  maupun dalam  bentuk  ekspresi  seni.  Tindakan  representasi  harus  dilakukan  dengan  mengganti  atau bertindak  atas  nama  asli.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  representasi  adalah perbuatan  mewakili,  keadaan  diwakili,  atau  apa  yang  mewakili.  Secara  singkat  representasi adalah  perwakila,  dengan  bahasa  lain  Representasi  adalah  perbuatan,  keadaan,  atau  apapun yang  bersifat  mewakili,  Sebuah  representasi  adalah  bertindak  atau  melayani  atas  nama  atau menggantikan sesuatu. Representasi bisa bebentuk tindakan berbicara atau bertindak atas nama seseorang atau  keadaan  yang diwakili. Representasi juga bisa berarti deskripsi penggambaran seseorang atau sesuatu dengan cara tertentu. Dalam hal perwakilan, representasi adalah orang yang  akan  berbicara  dan  bertindak  dalam  situasi  resmi,  atau  fakta  seseorang  berbicara  dan bertindak untuk orang lain atau sesuatu.
Dewan  Perwakilan  Daeiah  (DPD)  merupakan  amanat  amandemen  ketiga  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  22C  dan  22D  pada  Agustus  2002.  Secara  garis  besar,  struktur ketatanegaraan  yang  diatur  dalam  UUD  tersebut  mengatur  tiga  lembaga  utama  dalam  organ legislatif Indonesia, yaitu MPR, DPR dan DPD. Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI  dibagi  menjadi  fungsi  legislasi,  pertimbangan  dan  pengawasan.  Untuk  fungsi legislasi,  DPD  dapat  mengajukan  rancangan  undang-undang  (RUU)  kepada  DPR  dan  ikut membahas  RUU.  Untuk  fungsi  pertimbangan  DPD  dapat  memberikan  pertimbangan  kepada DPR.  Dari  segi  pengawasan,  DPD  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang- undang  dan  menyampaikan  hasil  pengawasannya  kepada  DPR  sebagai  bahan  pertimbangan untuk  ditindaklanjuti.  Selain  itu,  DPD  menerima  hasil  pemeriksaan  keuangan  negara  yang dilakukan  BPK.  Semua  fungsi  DPD  tersebut  terkait  bidang  otonomi  daerah;  hubungan  pusat dan  daerah;  pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan  daerah;  pengelolaan  sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Terbentuknya  DPD  menggugah  kembali  gagasan  sistem  bikameral  yang  sempat mengalami  “mati  suri”  selama  empat  dasawarsa  terakhir.  Sidang  tahunan  MPR  pada  tahun 2001 yang berhasil menghidupkan kembali “kamar kedua” setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Menurut  Ramlan  Surbakti  terdapat  beberapa  pertimbangan  Indonesia  mengadopsi sistem  bicameral  yang  mewadahi  keterwakilan  yang  berbeda,  yaitu  distribusi  penduduk
Indonesia  menurut  wilayah  yang  dirasa  sangat  timpang  dan  terlampau  besar  dan  terlalu terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa.  Selain  itu  pertimbangan  lain  Indonesia  menganut  sistem bikameral adalah faktor sejarah  Indonesia yang menunjukan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, dapat dilihat dengan adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah Istimewa dan daerah otonomi khusus.
Sejalan  dengan  Ramlan  Surbakti  (2002),  Bagir  Manan  memandang  ada  beberapa pertimbangan  bagi  Indonesia  menuju  sistem  dua  kamar,  antara  lain:  a)  Seperti  diutarakan Montesquieu,  sistem  dua  kamar  merupakan  suatu  mekanisme  check  and  balances  antara kamar-kamar  dalam  suatu  badan  perwakilan;  b)  Penyederhanaan  sistem  badan  perwakilan, hanya  ada  satu  badan  perwakilan  tingkat  pusat  yang  terdiri  dari  dua  unsur  yang  langsung mewakili  seluruh  rakyat  dan  unsur  yang  mewakili  daerah,  serta  tidak  diperlukannya  utusan golongan.  Kepentingan  golongan  diwakili  dan  disalurkan  melalui  unsur  yang  langsung mewakili seluruh rakyat; c) Wakil daerah menjadi bagian yang melaksanakan fungsi parlemen (membentuk  undang-undang,  mengawasi  pemerintah,  menetapkan  APBN,  dan  lain  lain). Dengan  demikian,  segala  kepentingan  daerah  terintegrasi  dan  dapat  dilaksanakan  sehari-hari dalam  kegiatan  parlemen.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  faktor  untuk  menguatkan  persatuan dan menghindari disintegrasi; dan d) Sistem dua kamar akan lebih produktif. Segala tugas dan wewenang  dapat  dilakukan  setiap  unsur,  tidak  perlu  menunggu  atau  bergantung  pada  satu badan seperti DPR seperti saat ini.
Apabila  kita  melihat  pendapat  di  atas,  walaupun  tidak  menyebut  secara  eksplisit,  baik Ramlan  Subakti  dan  Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  kewenangan  sistem  bikameral  relatif seimbang  antara  kedua  kamar/majelis  di  lembaga  perwakilan  rakyat  (strong  bicameralism) bukan soft bicameralism yang menjadikan satu kamar atau majelis mempunyai kekuatan yang lebih dibanding yang lainnya.  Oleh  karena itu untuk menyempurnakan, memperkuat  lembaga perwakilan.  Tujuan  penguatan  lembaga  perwakilan  in  memiliki  tiga  point  utama,  yaitu:  1) Membuat  kekuasaan  legislatif  berada  di  tangan  DPR  dan  DPD,  yang  kedudukannya  relatif sejajar; 2) Kekuasaan legislatif meliputi kewenangan membentuk UU, pengawasan, anggaran, pengusuan  jabatan  publik,  dan  representasi;  dan  3)  semua  Rancangan  Undang-Undang  harus mendapat  persetujuan  bersama  DPD  dan  DPD  (termasuk  RUU  APBN).  Ketiga  poin  tersebut diatas  diharapkan  akan  mengantarkan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  lebih  baik  dan juga  lebih  menguatkan  peran  DPD  RI  dalam  rangka  memperkuat  nasionalisme  bangsa  dan meningkatkan  ketahanan  nasional  yang  selalu  diharapkan  oleh  seluruh  daerah  di  Indonesia demi kepentingan integritas nasional.
Prinsip  Bikameral  sistem  yang  selama  ini  dianut  oleh  sistem  parlemen  di  Indonesia sebagaimana  UUD  1945  pasal  22d  adalah  terjadinya  check  and  balances  antara  lembaga negara,  artinya  pendekatan  peran  dan  wewenang  DPD  merupakan  tuntutan  sistem  bikameral yang murni atau strong bicameral dimana seharusnya lembaha DPD (senat) mempunyai fungsi setara  dengan  DPR  (kongres)  dalam  membuat  kebijakan  undang-undang  (fungsi  legislasi budgeting dan pengawasan)

## 2.Kendala  Eksistensi  Fungsi  Dan  Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Dpd) Sebagai Lembaga Negara Di Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa  keadilan masyarakat di daerah serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, maka dalam  rangka  pembaharuan  konstitusi,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD adalah sebuah lembaga  perwakilan  seperti  halnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  mewakili masyarakat pada wilayah tertentu. DPD merupakan alternatif baru bagi bentuk “utusan daerah” di MPR, yang lebih merepresentasikan kepentingan daerah. Bila pada MPR sistem yang lama anggota  utusan  daerah  merupakan  hasil  pemilihan  eksklusif  anggota  DPRD  Provinsi,  maka anggota  DPD  dipilih  melalui  Pemilihan  umum  (pemilu)  melalui  sistem  distrik  berwakil banyak. Dalam  sisitem  ini,  masyarakat  langsung  memilih  nama  kandidat,  yang  memang disyaratkan untuk independen (bukan pengurus Partai Politik).
Sejak  kelahiran  DPD,  maka  sistem  perwakilan  dan  parlemen  di  Indonesia  berubah  dari sistem  unikameral  menjadi  sistem  bikameral. Namun,  dalam  perjalanannya,  sangat  dirasakan bahwa  fungsi  dan  wewenang  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  22  D  UUD  1945  setelah amandemen  sulit  mewujudkan  maksud  dan  tujuan  pembentukan  DPD.  Demikian  juga  sulit bagi  anggota  DPD  untuk  mempertanggungjawabkan  secara  moral  dan  politik  kepada  pemilih dan  daerah  pemilihannya.  Pasal  22  D  tersebut  juga  tidak  dapat  mencerminkan  prinsip checks and balances antara dua lembaga perwakilan (legislatif) padahal DPD sebagai lembaga negara memiliki  legitimasi  yang  sangat  kuat  karena  anggotanya  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat. Sebagai  lembaga  negara,  tentunya  DPD  seyogyanya  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan lembaga negara lainnya.
Dalam  sistem  ketatanegaraan  di  negara-negara  demokrasi  modern  yang  berdasarkan konstitusi,  lazimnya  memberikan  peran,  fungsi,  dan  kewenangan  yang  memadai  pada lembaga-lembaga  perwakilan  sebagai  wujud  kedaulatan  rakyat,  yang  diwujudkan  dalam mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi ( check and balances ). Fungsi legislatif yang dimiliki DPD di Indonesia masih terbatas yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang- undang tertentu saja dan itupun tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dalam fungsi  penganggaran,  dan  fungsi  pengawasan.  Kewenangannya  di  bidang  legislasi  hanya sebatas  mengusulkan  dan  membahas  tetapi  tidak  ikut  dalam  pengambilan  keputusan;  dalam bidang  pengawasan  hanya  sebatas  memberikan  masukan  kepada  DPR  sebagai  bahan pertimbangan;  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  hak  DPD  untuk  meminta  keterangan  dari pejabat  negara,  pejabat  pemerintah  dan  lainnya  seperti  yang  diberikan  kepada  DPR.  Padahal anggota  DPD  berkewajiban  menyerap,  menghimpun,  menampung  dan  menindaklanjuti aspirasi  masyarakat  dan  daerah.  Sementara  ekspektasi  kepada  DPD  besar  sekali  karena diharapkan  dapat  menjadi  solusi  atas  praktik  sentralisme  pada  masa  lalu  yang  dialami  oleh masyarakat di daerah dengan adanya ketimpangan dan ketidakadilan.
Walaupun saat ini DPD dianggap sebagai lembaga tinggi negara yang kurang berfungsi mengingat kekuasaanya yang sangat sumir, namun kendati demikian bagaimanapun eksistensi DPD  adalah  amanah  konstitusi  dan  menjadi  fragmen  dari  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Keberadaan  DPD  niscaya  memberikan  harapan  baru  demi  semakin  baiknya  tata  kelola pemerintahan dan semakin terwakilkannya suara rakyat (daerah) di Parlemen.

## 3.Upaya  Eksistensi  Fungsi  Dan  Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Dpd) Sebagai Lembaga Negara Di Sistem Ketatanegaraan Indonesia
DPD sebagai lembaga perwakilan daerah, pada hakekatnya merupakan lembaga politik. Dalam berbagai literatur maupun pendapat pakar mengenai teori kedaulatan rakyat, dinyatakan bahwa  kekuasaan  teringgi  dalam  suatu  negara  berada  di  tangan  rakyat.  Konsep  dan pemahaman tentang kedaulatan rakyat direpresentasikan dalam berbagai cara dan teori, sangat bergantung  kepada  sistem  pemerintah  yang  dilakukan  pada  suatu  negara,  secara  umum, representasi  kedaulatan  rakyat  itu  sendiri  diwujudkan  dalam  berbagai  fungsi,  bila  kita mengukuti pendapat dari montesqieu (trias politica), maka fungsi tersebut akan terwujud pada tiga kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Di  bidang  legislatif,  kewenangan  DPD  sebaiknya  dikuatkan  agar  fungsinya  sebagai penyeimbang  DPR  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  efektif.  Pemilihan  anggota  DPD  yang secara  langsung  melalui  sistem  perwakilan  provinsi  harus  disinkronkan  dengan  kewenangan yang  lebih  kuat.  Fungsi  pertimbangan  yang  saat  ini  melekat  pada  DPD,  dalam  hal-hal  yang berkaitan dengan proses legislasi, DPD tidak hanya terbatas memberikan pertimbangan, tetapi turut  mempunyai  hak  suara  untuk  menentukan  lolos  tidak  RUU.  Selain  penguatan  pada fungsional,  perlu  juga  dilakukan  penguatan  struktural  terutama  yang  berhubungan  dengan personal  DPD.  Proteksi  personal  dilakukan  dengan  mengangkat  hak  imunitas  DPD  yang  saat ini ada dari tingkat UU ke konstitusi. Sehingga, sistem parlemen Indonesia ke depan sebaiknya mengarah pada sistem parlemen bikameral yang efektif.
DPD  sebagai  lembaga  politik  memiiki  dua  dimensi  polik,  yaitu  pertama,  sebagai implikasi pembagian peran dimana DPD sebagai lembaga politik harus berbagi tugas, fungsi, dan  kewenangan  dengan  DPR  dan  kekuasaan  negara  lainnya.  Kedua,  sebagai  lembaga
perwakilan  yang  dianggap  mewakili  masyarakat  dan  daerah  melalui  prosedur  pemilihan umum,  dalam  fungsi  ini  ada  tiga  faktor  yang  seharusnya  dijadikan  tolak  ukur  ketika  melihat bagaimana  peran  ini  dilakukan  yaitu  dengan:  1)  Kepekaan  politik  sebagai  “wakil  daerah”;  2) Kemahiran teknis dalam mengolah dan mengelola  aspirasi  rakyat  yang didapatnya dari wakil daerah, dan 3) Batasan-batasan perilaku yang tertuang dalam etika
Dalam  rangka  penguatan  kapasitas  DPD  yang  memadai  dan  lebih  mantap,  diperlukan penyempurnaan tatanan negara  yang lebih menjamin  kedaulatan rakyat dan prinsip cheks  and balances antar  lembaga  negara.  Dalam  kekuasaan  legislatif,  perlu  ditata  kembali  prinsip kesetaraan,  saling  mengontrol  dan  mengimbagi  antara  DPR  dengan  DPD.  DPD  memiliki legitimasi  yang  kuat  karena  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat,  karena  itu  seharusnya memiliki  kewenangan  formal  yang  tinggi.  Usul  pemberian  kewenangan  yang  memadai  itu karena  DPD  sebagai  lembaga  negara  kedudukannya  sama  dengan  lembaga  negara  lainnya. Dengan  kewenangan  yang  sangat  terbatas,  mustahil  bagi  DPD  untuk  memenuhi  harapan masyarakat  dan  daerah  serta  mewujudkan  maksud  dan  tujuan  pembentukan  DPD.  Penerapan prinsip check and balances antar lembaga legislatif harus diwujudkan.
DPD  memberikan  penguatan  kehidupan  demokrasi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan daerah dengan menyerap aspirasi dan kepentingan daerah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah kepada Pemerintah  atau di tingkat nasional. Hal ini niscaya juga akan mendekatkan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  dan  antara  masyarakat  dengan pemerintah  yang  akhirnya    akan  dapat  memupuk  dan  memperkuat  perasaan  akan  manfaat pemerintah  serta  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan  nasional.  DPD  juga  menunjukkan penguatan  demokrasi  dapat  dilihat  dari  beberapa  segi,  antara  lain:  Sistem  pemilihan  anggota DPD  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan.  Selain  itu,  DPD sebagai  perwakilan  daerah  menunjukkan  akomodasi  dan  representasi  wilayah  artinya  ada penyebaran perwakilan dari seluruh wilayah/provinsi di Indonesia.

## D.Penutup
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  penulis  buat  dan  penulis lakukan,  maka  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah, pada  hakekatnya  merupakan  lembaga  politik.  Keberadaan  DPD  dapat  memberikan  stimulasi positif  dalam  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia.  Hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  dengan melakukan penguatan kelembagaan, baik secara internal (penguatan peran kelembagaan DPD ) maupun eksternal (melalui penguatan peran DPD dalam hubungan dengan lembaga negara lain dan masyarakat. Fungsi pengawasan selama ini telah berjalan antara lain melalui Rapat Dengar Pendapat  (RDP)  atau  respon  lembaga  terhadap  inisiatif  dan  kebijakan  pemerintah.  Untuk efektifitas fungsi yang dimaksud, kebutuhan yang cukup penting adalah kemampuan lembaga untuk  melakukan  ekstraksi  informasi  dari  eksekutif,  dengan  data  dan  informasi  yang  valid. Lembaga  harus  memiliki  well-resources  dan  memiliki  akses  yang  penting  untuk  berbagai penelitian-penelitian dan memperoleh tenaga ahli.

## Daftar Pustaka
Asshiddique,  Jimly.  2007. Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
Labowo  Muhada,  2006, Memahami  Ilmu  Pemerintahan  Suatu  Kajian,  Teori,  Konsep,  dan Pengembangannya, PT Rajawali Pera, Jakarta. Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. UUD 1945 Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,