## Pulsa Telepon Seluler sebagai Alat Pembayaran

## Muhammad Zaki
mhammadzaki@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Penetrasi Kartu Kredit yang rendah mengakibatkan operator jasa telekomunikasi untuk memberikan layanan pembayaran menggunakan pulsa telepon seluler di Aplikasi Google Play. Terdapat empat pelaku usaha jasa telekomunikasi yang menyediakan alternatif pembayaran menggunakan pulsa telepon seluler yaitu PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. XL dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri). Metode yang digunakan oleh operator jasa telekomunikasi untuk menjadikan pulsa telepon seluler alat pembayaran di aplikasi Google Play Store adalah metode pemotongan pulsa. Transaksi jual beli di Google Play Store dengan menggunakan pulsa telepon seluler mempermudah masyarakat yang ingin membeli perangkat lunak berbayar dan fitur berbayar yang ditawarkan di Google Play Store tanpa harus menggunakan kartu kredit. Penggunaan pulsa telepon seluler pada transaksi jual beli ini menimbulkan pertanyaan baru dikarenakan operator telepon seluler yang awalnya tidak menyediakan jasa pembayaran selain uang elektronik, seperti yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, menerbitkan pulsa telepon seluler sebagi alat pembayaran.
Sehingga penelitian lebih lanjut terkait karakteristik pulsa telepon seluler dan perlindungan hukum pengguna pulsa telepon seluler terhadap operator telepon seluler perlu dilakukan. Penelitian tersebut menyimpulkan  bahwa  pulsa  telepon  seluler  bukan  merupakan  bukan merupakan uang elektronik dan belum ada legal framework yang tepat untuk mengakomodir karakteristik dari pulsa tersebut.
Kata Kunci: Pulsa Telepon Seluler; Uang Elektronik; Perlindungan Hukum; Kartu Kredit.

## Pendahuluan
Uang adalah barang yang memenuhi empat fungsi yaitu fungsi sebagai alat pembayaran, sebagai unit penghitung, sebagai penyimpanan nilai dan sebagai standar untuk pembayaran tertangguhkan. 1 Uang sebagai alat pertukaran berfungsi untuk membantu melakukan alokasi sumber daya yang langkah, menyalurkan barang  dan  jasa  secara  efisien  dan  membuka  kebebasan  dalam  perekonomian
1 Eugene A. Diulio, Uang dan Bank (Penerbit Erlangga 1993).[3].
519

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Muhammad Zaki ‘Pulsa Telepon Seluler sebagai Alat Pembayaran’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Februari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i2.18202

## 520 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
untuk memperoleh barang dan jasa. Uang sebagai unit penghitung berfungsi untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Uang sebagai penyimpanan nilai berfungsi bagi pemilik uang untuk menabung karena dapat ditunda penggunanya untuk masa mendatang. Uang sebagai standar untuk pembayaran tertangguhkan berfungsi untuk memudahkan dalam pemberian kredit. 2
Pada awalnya, manusia menggunakan sistem tukar-menukar (barter) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun seiring dengan perkembangan zaman, sistem tukar-menukar ini memiliki banyak kekurangan. Salah satu dari kekurangan tersebut ialah susahnya menemukan seseorang yang memiliki kebutuhan komoditas yang cocok dengan komoditas yang dimilikinya dan komoditas yang dia miliki cocok dengan kebutuhan komoditas orang lain. Kekurangan ini memicu pengganti sistem tukar-menukar ke sistem pembayaran yang lebih efisien. 3
Uang barang adalah barang yang telah ditetapkan sebagai alat pembayaran karena barang tersebut dibutuhkan dan disukai oleh semua orang. Sebagai contoh, kapas karena kapas dibutuhkan oleh banyak orang. Meski telah mengisi kekurangan dari sistem barter, sistem uang barang ini masih memiliki kekurangan dalam menentukan nilai dari komoditas yang dijadikan uang barang dan juga beberapa komoditas yang ditetapkan sebagai uang barang cepat habis dan tidak tahan lama. 4
Akhirnya, emas dan perak ditetapkan sebagai uang logam karena digemari oleh banyak orang, tahan lama dan dapat dipecah menjadi potongan kecil dan potongan besar. 5 Uang logam dikenal sebagai full-bodied money dikarenakan nilai intrinsik (nilai bahan uang) yang dimiliki dan nilai nominal yang tertera di uang sama. Akan tetapi, uang logam masih tetap memiliki kekurangan yaitu cadangan bahan baku yang terbatas. Maka dari itu, uang kertas diterbitkan untuk sebagai solusi dari kekurangan yang dimiliki oleh uang logam. 6
2 ibid. [2].
3 Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2006).[8].
4 Jack Weatherford, The History of Money: From Sandstone to Cyberspace (Three Rivers Press 1997).[23].
5 ibid .[25].
6 Rimsky K. Judisseno, Op.Cit .[10].
Pada  awal  mula  uang  kertas  diperkenalkan  sebagai  alat  pembayaran terjadi  inflasi. 7 Setelah itu pemerintah mengambil alih penerbitan uang kertas. Perambilalihan ini dapat dilakukan karena dasar kepercayaan kepada pemerintah sehingga uang kertas ini disebut sebagai uang fidusiar (fiduciar money). 8
Alat pembayaran pun tetap berkembang seiring dengan perkembangan teknologi  sehingga  sistem  alat  pembayaran  yang  awalnya  tunai  (cash  based) beralih perlahan-lahan sistem alat pembayaran non-tunai (non cash based). 9 Sistem pembayaran non-tunai ini dapat berupa alat pembayaran berbasis kertas (paper based)  seperti  cek,  wesel,  serta  bilyet  giro  dan  alat  pembayaran  berbasis  kartu (card-based) atau biasa disebut sebagai Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu kredit, kartu ATM (automated teller machines) serta kartu debet. 10
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 /2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (PBI APMK), Kartu Debet memiliki definisi sebagai berikut :
“Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”
Kartu debet adalah produk bank yang memiliki pengertian berbeda dengan kartu ATM. Menurut PBI APMK, Kartu Debet memiliki definisi sebagai berikut:
“Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”
7 Glyn Davies, History of Money (University of Wales Press 2002).[180].
8 ibid.
9 Bank Indonesia, ‘Sistem Pembayaran di Indonesia’ (Bank Indonesia 2017) < https://www. bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> acsessed on 12-05-19) 10 ibid.

## 522 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
Walaupun memiliki pengertian berbeda, masyarakat kerap menggunakan kedua frasa secara alternatively dikarenakan, pada umumnya, kartu ATM dan kartu debet yang diterbitkan oleh Bank ada pada satu kartu yang sama. Pada 8 Januari 2019, terdapat setidaknya 100 bank yang menerbitkan kartu ATM dan/atau kartu debet. 11
Selanjutnya Menurut PBI APMK, Kartu Kredit memiliki definisi sebagai berikut: “Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan  ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai,  dimana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi  terlebih dahulu  oleh  acquirer  atau  penerbit,  dan  pemegang  kartu  berkewajiban untuk  melakukan  pembayaran  pada  waktu  yang  disepakati  baik  dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”
Keberadaan kartu kredit di Indonesia berawal saat Hotel Indonesia menerima pembayaran dengan kartu kredit. Setelah itu, pada tahun 1970, kartu kredit mulai diterima di kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya hanya saja kartu kredit yang digunakan bukan produk perusahaan nasional melainkan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asing yang membuka kantor cabang di Indonesia seperti American Express Bank, Diners Indonesia Club dan Bank of America. 12
DMDC adalah perusahaan nasional pertama yang mengeluarkan kartu kredit. 13 Setelah itu, Kartu kredit di Indonesia terus berkembang hingga Bank BCA menerbitkan kartu kredit yang hanya dapat digunakan oleh nasabahnya sehingga bersifat internal saja. Bank-bank nasional yang lain pun mulai ikut menerbitkan kartu kredit dengan bekerjasama dengan Mastercard dan Visa 14 sehingga bank-bank di Indonesia mulai bersaing dalam bisnis kartu kredit. 15 Kini terdapat 26 Bank di
11 Bank Indonesia, ‘Daftar Penyelenggara Kartu ATM/Debet yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 8 Januari 2019’ (Bank Indonesia 2019) < https://www.bi.go.id/id/sistem-pemba - yaran/informasi-perizinan/kartu-atm/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx> acessed on 6 April 2019 12 Iman Prayogo Suryohadibroto, Surat Berharga: Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern (Rineka Cipta 1995).[334].
13 ibid.
14 Dwi Silfia, “Analisis Hukum Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Kartu Kredit”, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2010).[16].
15 Iman Prayogo Suryohadibroto, Op. Cit. [337].
Indonesia yang menerbitkan kartu kredit. 16
Walaupun banyak bank nasional yang menerbitkan kartu kredit, penetrasi kartu  kredit  di  Indonesia  adalah  yang  terendah  di  kawasan  Asia  Tenggara. Warga Indonesia yang menggunakan kartu kredit berjumlah 17.244 juta orang atau 6.6% dari total jumlah warga negara Indonesia sehingga hanya segelintir warga negara Indonesia yang menggunakan kartu kredit. Padahal, dalam zaman digital ini, banyak transaksi yang memerlukan kartu kredit untuk transaksi pembayarannya seperti pembelian aplikasi berbayar di Google Play Store.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pelaku usaha pun memunculkan sistem pembayaran menggunakan pulsa telepon seluler.
Pulsa Telepon Seluler digunakan sebagai alat pembayaran dikarenakan penetrasi telepon seluler yang sangat besar di Indonesia. Pada Agustus 2017, Penggunaan telepon seluler yang terdaftar di Indonesia mencapai 147% dari Jumlah Penduduk Indonesia. dan Indonesia adalah negara terbesar ke-empat di dunia dengan populasi lebih dari 200,000,000 orang. 17 Sejarah perkembangan teknologi telepon seluler di Indonesia ini sendiri dimulai pada tahun 1994 ketika PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) memperkenalkan layanan telepon seluler. Pada tahun 1995, PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memasuki pasar penyedia jasa layanan telekomunikasi seluler dan selanjutnya disusul oleh PT. Excelindo Pratama (XL) yang didirikan pada tahun 1996. Dalam struktur kepengurusan ketiga perusahaan tersebut, terdapat kepemilikan silang yang dikarenakan adanya peraturan yang mengharuskan adanya kerja sama atau usaha patungan antara Badan Penyelenggara Telekomunikasi (Telkom dan Indosat) dengan Badan Lain (Telkomsel, Satelindo dan XL) yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. 18
16 Bank Indonesia, ‘Daftar Penyelenggara Kartu Kredit yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 24 Oktober 2018’ (Bank Indonesia 2018) < https://www.bi.go.id/id/sistem-pem - bayaran/informasi-perizinan/kartu-kredit/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx> accessed on 23 Maret 2019.
17 Central Intelligence Agency, ‘Country Comparison: Population’ (CIA 2018) < HTTPS://WWW.CIA.GOV/LIBRARY/PUBLICATIONS/THE-WORLD-FACT- BOOK/RANKORDER/2119RANK.HTML> ACCESSED ON 20 JULI 2018

## 524 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
Perkembangan Teknologi Telekomunikasi melaju dengan pesat, hingga banyak Pelaku Usaha lain yang masuk ke pasar penyedia jasa layanan telekomunikasi dengan menawarkan teknologi baru untuk memberikan jasa yang berbeda dengan pelaku usaha lain. 19
Pelaku usaha jasa telekomunikasi untuk telepon seluler menyediakan dua model pembayaran jasa yang ditawarkan kepada pengguna jasa mereka yakni pascabayar dan prabayar. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Pascabayar adalah sistem pembayaran di akhir periode pemakaian melalui pembelian Kartu Perdana dan penagihan atas pemakaian pada periode tersebut sehingga Pascabayar dapat diartikan sebagai metode pembayaran dimana pengguna jasa membayar setelah mendapatkan jasa. Pelanggan akan menggunakan jasa yang disediakan oleh operator seperti telepon dan pesan singkat dan operator akan memberikan tagihan ke pelanggan per bulannya tergantung dari syarat dan ketentuan dari operator tersebut.
Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Prabayar adalah sistem pembayaran diawal periode pemakaian melalui pembelian Kartu Perdana dan pengisian deposit Prabayar sehingga Prabayar dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang pengguna jasanya membayar terlebih dahulu sebelum dapat menikmati jasa. Pelanggan mengisi saldo pulsa mereka terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh operator. Ketika menggunakan jasa tersebut, maka saldo pulsa akan dipotong.
Metode pemotongan pulsa tersebut adalah metode yang digunakan oleh operator jasa telekomunikasi sebagai alat pembayaran di aplikasi Google Play Store. Transaksi jual beli di Google Play Store ini mempermudah masyarakat yang ingin membeli perangkat lunak berbayar dan fitur berbayar yang terdapat di perangkat lunak (seperti subscribe) yang ditawarkan di Google Play Store tanpa harus menggunakan
kartu kredit. 20 Saat ini, terdapat empat pelaku usaha jasa telekomunikasi yang telah menyediakan alternatif pembayaran menggunakan pulsa telepon seluler (PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. XL dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri)). 21
Penggunaan pulsa telepon seluler pada transaksi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan baru dikarenakan operator telepon seluler yang awalnya tidak menyediakan jasa pembayaran selain uang elektronik, seperti yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, menerbitkan pulsa telepon seluler sebagi alat pembayaran. Sehingga penelitian lebih lanjut terkait skema hubungan hukum antara para pihak yang merupakan dasar perlindungan bagi para pihak dalam pemanfaatan transaksi tersebut harus dilakukan.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum doctirnal . Metode penelitian doctrinal adalah metode penelitian yang mengutamakan analisa sistematis tentang hubungan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan tantangan yang muncul tentang isu hukum terkait dan dapat memberikan masukan berupa prediksi perkembangan di masa depan. 22

## Pengertian “Pulsa Telepon Seluler Sebagai Alat Pembayaran”
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pulsa berarti satuan dalam perhitungan biaya telepon. Asal mula kata ‘pulsa’ dalam bahasa Indonesia sendiri masih belum dapat dijelaskan secara pasti. Jika diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa inggris, kata “pulsa” diartikan sama dengan denyut nadi ( pulse ). Akan
20 Hafidz Aditya Rahman., ‘Tak Perlu Pakai Kartu Kredit, Kini Milenial Indonesia Bebas Kendala Beli Konten’ (Tribunnews 2018) < http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/04/tak-perlu-pa - kai-kartu-kredit-kini-milenial-indonesia-bebas-kendala-beli-konten-digital> acsessed on 10 Desem- ber 2018.
21 Google, ‘Pajak dan biaya tambahan untuk tagihan operator langsung’ (Google 2018) < https://support.google.com/googleplay/answer/6394130?visit_id=636899666522051632-285324 4152&p=dcb_taxes&rd=1 > acessed on 02 Maret 2018
22 Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, ‘Doctrinal Legal Research’, (2012) 17 Deakin Law Review[101].

## 526 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
tetapi, konsep pulsa sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon itu sendiri diartikan sama dengan Credit. 23
Menurut Pasal 1 nomor 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi , Kartu Perdana adalah kartu yang digunakan oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi Pascabayar atau Prabayar sehingga u ntuk menggunakan pulsa telepon seluler, diperlukan kartu perdana atau Kartu SIM
( subscriber identity module ).
Di dalam Kartu SIM tersimpan informasi yang berkaitan dengan identifikasi pengguna seperti nomor identitas kartu (ICCID, Integrated Circuit Card ID), nomor pengguna internasional (IMSI, International Mobile Subscriber Identity ), kunci otentikasi (Ki, Authentication Key ), kode area  atau LAI ( Local Area Identity) , dan nomor panggilan darurat operator. 24 Selain itu, pengguna telepon seluler dapat menyimpan kontak di dalam kartu SIM.
Bentuk kartu SIM yang beredar di masyarakat berbeda-beda dan menyesuaikan dengan teknologi seluler yang berkembang. Bentuk pertama adalah 1FF. Bentuk ini memiliki ukuran yang sama dengan kartu ISO/IEC 7810 ID1 yaitu 85,60 × 53,98 mm. 1FF dapat juga disebut sebagai Standard SIM . Bentuk kedua adalah 2FF. Bentuk ini memiliki ukuran sebesar 25,00 x 15,00 mm. Bentuk ini adalah lazim disebut dengan Mini SIM . Bentuk ketiga adalah 3FF. Bentuk ini memiliki ukuran sebesar 15,00 x 12,00 mm. Bentuk ini biasa disebut dengan Macro SIM .
Bentuk keempat adalah 4FF. Bentuk ini memiliki ukuran sebesar 12,30 x 8,80 mm.
Bentuk ini dapat juga disebut sebagai Nano SIM . Nano SIM memiliki ketebalan yang berbeda dengan bentuk-bentuk yang lain yaitu 0,67 mm sedangkan bentuk lain memiliki ketebalan 0,76 mm. Walau Kartu SIM memiliki bentuk yang berbeda- beda akan tetapi dalam sisi teknis mereka memiliki cara kerja yang sama dan hal
23 Telkomsel, ‘Terms dan Conditions’, (Telkomsel 2018) < https://www.telkomsel.com/en/ terms-and-conditions> acsesssd on 12 Desember 2018.
24 Nuril Anwar, Imam Riadi dan Ahmad Luthfi, ‘Analisis SIM Card Cloning Terhadap Algo - ritma Random Number Generator’, (2016) 7 Jurnal Buana Informatika.[143].
yang membedakan hanya bagian plastik yang mengelilingi chip tersebut. 25 Nano SIM memiliki bagian plastik yang sangat kecil dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan chipnya.
Terdapat dua macam cara mengisi ulang pulsa telepon seluler yang tersebar di Indonesia yaitu menggunakan voucher fisik dan menggunakan voucher elektrik.
Voucher fisik adalah sebuah kartu yang didalamnya terdapat kode voucher yang tersembunyi oleh timah. Kode voucher tersebut dapat digunakan untuk mengisi ulang pulsa telepon seluler dengan cara menggosok timah tersebut secara hati- hati agar mengetahui kodenya lalu memasukan kode tersebut mengikuti cara yang telah disediakan oleh operator telepon seluler. Kode tersebut berbentuk USSD ( Unstructured  Supplementary  Service  Data ). USSD adalah teknologi untuk pertukaran informasi teks antara sebuah telepon bergerak dan aplikasi  pada jaringan operator. Sebuah  kode  akses USSD  dari  ponsel adalah digit  yang  diawali dengan tanda “*” (bintang) dan diakhiri dengan tanda “#” (pagar). Setiap parameter dibatasi oleh  tanda “*”.  Berikut  adalah contoh USSD message yang dikirimkan ponsel ke jaringan  operator: seperti “*123#”. 26 Setelah itu, Pulsa akan segera dikirimkan ke nomor pengguna oleh Pelaku usaha jasa telekomunikasi.
Voucher elektrik adalah voucher yang tidak berbentuk dikarenakan pengisian ulang pulsa tersebut dapat langsung dilaksanakan hanya dengan membayar pulsa ke penjual pulsa. Pembelian voucher elektrik ini dapat melalui transaksi langsung di pedagang pulsa telepon seluler atau beberapa cara lain yang diatur oleh operator telepon seluler masing-masing. 27
Nominal pulsa yang dibeli oleh pengguna telepon seluler adalah sama dengan harga yang dibayarkan sehingga nominal pulsa adalah dalam mata uang rupiah. Oleh karena nominal pulsa adalah dalam mata uang rupiah, tarif dari layanan yang
25 Ken Lo, “Your Smartphone SIM Type: Standard SIM, Micro SIM or Nano SIM?” (Kentips 2018) < https://kenstechtips.com/index.php/smartphone-type-standard-sim-micro-sim-or-nano- sim> acsessed on 12 Maret 2019.
26 Muhammad Olly et al , ‘Implementasi Server Pulsa Menggunakan Multi Gateway’, (2015) 10 Jurnal Informtika Mulawarman.[8].

## 528 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
ditawarkan oleh operator adalah dalam mata uang rupiah juga. Tarif dari layanan yang ditawarkan operator telepon seluler ini beragam seperti tarif yang dimiliki oleh Telkomsel pada tabel 2.1: 28
PT. Telekomunikasi  Seluler  (Telkomsel)  menawarkan  tarif  telepon  dengan berbagai nominal yang bergantung pada waktu telepon dan operator telepon seluler yang ditelepon oleh pengguna telkomsel. Tarif jasa pada telkomsel juga bergantung pada kedudukan pengguna telkomsel. 29 Selain itu, PT. Telkomsel juga memberikan beberapa pilihan paket yang tarifnya lebih murah daripada non-paket. Paket tersebut dapat berupa paket internet (data), paket SMS, dan paket telepon. Bahkan paket internet juga dibagi melalui generasi kecepatan transmisi data (3G atau 4G) atau juga melalui waktu penggunaan (Paket Midnight). 30
Seiring perkembangan zaman, pulsa digunakan sebagai alat pembayaran untuk jasa yang tidak ditawarkan oleh operator telekomunikasi. Ini dapat terjadi karena operator telekomunikasi menyediakan fasilitas untuk mentransfer pulsa kepada pengguna telepon seluler lain. Fasilitas ini dimanfaatkan oleh para pihak dalam suatu transaksi jual beli yang berjarak jauh. Sebagai contoh, seorang penjual asal kota A yang berjualan jasa install games online memberikan opsi kepada pengguna jasanya untuk melakukan pembayaran melalui transfer pulsa sehingga pengguna jasanya yang tidak memiliki kartu kredit atau kartu debit dapat tetap menggunakan jasa install games online yang ditawarkan oleh pemberi jasa.
Selain digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi seperti diatas, pulsa dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara langsung di aplikasi Google Play Store. Pulsa telepon seluler digunakan untuk membeli aplikasi berbayar atau fitur berbayar yang ada di aplikasi yang dijual di Google Play Store.
Aplikasi berbayar yang dapat dibeli menggunakan pulsa telepon seluler beragam. Aplikasi tersebut dapat berbentuk games, video editor, photo editor dan
28 Telkomsel, “Tariff”, (Telkomsel 2018) < https://www.telkomsel.com/tarif> acsessed on 11 Desember 2018 29 ibid. 30 ibid.
berbagai aplikasi lain. 31 Fitur berbayar yang dapat dibeli menggunakan pulsa telepon seluler juga beragam. Fitur berbayar biasanya terdapat diaplikasi yang gratis tapi tidak  berarti  aplikasi  berbayar  tidak  memiliki  fitur  berbayar  pula.  Contoh  fitur berbayar  adalah  filter  foto  berbayar  di  aplikasi photo editor , VSCO. Aplikasi ini menyediakan  filter  foto  yang  gratis  untuk  penggunanya,  selain  itu  pengguna  juga dapat membeli filter-filter foto berbayar yang dijual dalam aplikasi VSCO itu sendiri . Fitur berbayar ini juga meliputi fitur berlangganan ( subscribe ) di beberapa aplikasi seperti Spotify dan Viu. Dengan berlangganan ( subscribe ), Pengguna Spotify dapat membayar menggunakan pulsa telepon seluler untuk menjadi pengguna premium sehingga mendapat keuntungan-keuntungan tertentu, seperti bebas iklan dan dapat memutar musik secara offline . Hal yang sama juga terjadi pada pengguna aplikasi Viu yang dapat menonton film secara streaming dengan berlangganan Viu Premium.
Selanjutnya, dikarenakan berlangganan, maka pulsa telepon seluler akan terpotong pada waktu yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Pulsa juga dapat digunakan untuk membeli film dan e-book yang berbentuk perangkat lunak. Pengguna Google Play Store juga dapat menggunakan pulsa untuk menyewa film dalam bentuk perangkat lunak. Film dan e-book yang telah dibeli atau disewa akan dapat digunakan pada aplikasi tersendiri (Play Movies & TV untuk film dan Play Books untuk e-book). 32

## Pulsa Telepon Seluler Sebagai Uang Elektronik
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 33
Perbuatan  hukum  yang  dimaksud  dapat  berupa  jual  beli,  sewa  menyewa  dan perbuatan hukum lainnya asalkan perbuatan tersebut diatur oleh hukum. 34 Salah satu unsur dari perjanjian jual beli adalah membayar harga. Harga yang dimaksud
31 Google Play, “Top Paid Apps”, (Google Play 2018) < https://play.google.com/store/apps/ top> accessed on 14 Mei 2019.
32 Google Play, ‘Aturan Penggunaan Google Play Film & TV’ (Google Play 2018) < https:// play.google.com/intl/ALL_id/about/movies-tv-usage-rules.html> acsessed on 15 Mei 2019
33 Pasal 1 Nomor 2 UU ITE.
34 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Kencana 2008).[207].

## Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
adalah sejumlah uang. 35 Dalam  hal  jual  beli  atau  sewa  menyewa  online,  uang elektronik dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. 36
Uang elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pengguna uang elektronik harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada penerbit. Uang tersebut lalu akan disimpan dalam bentuk data di suatu media elektronik. Saat digunakan, nominal uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi. Media elektronik untuk menyimpan nominal uang elektronik dapat berupa chip atau serve r. 37
Uang elektronik tumbuh di Indonesia dikarenakan Bank Indonesia yang berkeinginan untuk mengakomodir kebutuhan akan sistem pembayaran yang memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. 38 Uang elektronik memiliki beberapa manfaat kepada penggunanya seperti melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai dan penggunaannya yang sangat cocok untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food , dan lain-lain. 39 Penerbit Uang elektronik dapat berupa lembaga bank dan lembaga non-bank. Per 4 Maret 2019, terdapat tiga puluh tujuh lembaga bank dan lembaga non-bank yang diberikan izin dalam menerbitkan uang elektronik. 40
Macam uang elektronik dapat dibagi menjadi tiga. 41 Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, jenis uang elektronik dibedakan menjadi dua yakni closed
35 Y. Sogar Simamora et al , Buku Ajar Hukum Kontrak (Fakultas Hukum Universitas Airlang- ga 2009).[28].
36 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, (Nusaedia 2017).[29].
37 Bank Indonesia, ‘Edukasi: Uang Elektronik’ (Bank Indonesia 2018) < https://www.bi.go. id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default. aspx> acsessed on  15 Maret 2019.
38 Rachmadi  Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran (2017) 31 Yuridika.[135].
39 Bank Indonesia III, Loc. Cit .
40 Bank Indonesia, ‘Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 4 Maret 2019’ (Bank Indonesia 2019) < https://www.bi.go.id/id/sistem-pemba - yaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx> acsessed on 15 Maret 2019.
41 Pasal 3 PBI Uang Elektronik.
loop dan open loop. 42 Open loop, adalah Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut. Misalnya adalah kartu e-money yang dikeluarkan oleh Mandiri. Kartu e-money tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman dari Pedagang yang telah bekerja sama dengan Mandiri.
Closed loop adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut. Misalnya, kartu uang elektronik Starbucks yang hanya bisa digunakan untuk membeli minuman dan makanan di gerai Starbucks. 43
Berdasarkan pencatatan data identitas Penggunanya, uang elektronik dibagi menjadi dua yaitu unregistered dan registered. 44 Unregistered adalah Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit. Contoh dari uang elektronik unregistered adalah Mandiri E-money. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Mandiri E-money tanpa melakukan pendaftaran. Mandiri E-money dapat mudah dipindahtangankan karenaa pemegang Mandiri E-money yang berhak menggunaknnya. Registered adalah Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit. Contoh dari uang elektronik registered adalah Go-Pay dan T-Cash yang mengharuskan penggunanya untuk mendaftar terlebih dahulu. 45
Berdasarkan media penyimpannya Nilai Uang Elektroniknya, Uang elektronik dibagi menjadi dua yaitu server based dan chip based. 46 C hip based adalah Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip . Misalnya adalah Flazz dari PT.
Bank Central Asia, Brizzi dari PT. Bank Rakyat Indonesia dan TapCash dari PT. Bank Nasional Indonesia. S erver based adalah Uang Elektronik dengan media
42 Pasal 3 Ayat (1) PBI Uang Elektronik.
43 Yuli Yanna Fauzie, ‘Dana Di Atas Rp. 1 Miliyar, BI Atur Izin Starbucks Card dik’ (CNN Indonesia 2018) < https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180507201055-78-296403/dana-di- atas-rp1-miliar-bi-atur-izin-starbucks-card-dkk > acsessed on 13 Mei 2019.
44 Pasal 3 (2) PBI Uang Elektronik.
45 Sylke Febrina Laucereno, ‘ Uang Elektronik Bisa Diisi Sampai Rp 2 Juta, Bagaimana Kalau Hilang ?’  (Detik Finance 2018) < https://finance.detik.com/moneter/d-4024424/uang-elektronik-bi - sa-diisi-sampai-rp-2-juta-bagaimana-kalau-hilang> acsessed on 13 Mei 2019.
46 Pasal 3 (2) PBI Uang Elektronik.

## 532 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
penyimpan berupa server . Misalnya adalah OVO cash dari PT. Visionet Internasional dan Go-Pay dari PT Dompet Anak Bangsa (d/h PT MV Commerce Indonesia. 47
Beberapa Penerbit Uang Elektronik menyediakan pula jasa sistem pembayaran  yang  berbentuk  Dompet  Elektronik.  Definisi  Dompet  Elektronik, (Electronic Wallet), menurut Pasal 1 nomor 7 Peraturan Bank Indonesia No.18/40/ PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Alisha Sikri, Surjeet Dalal, N.P Singh dan Dac-Nhuong Le 48 mengatakan bahwa:
“A  mobile  wallet  is  a  technique  to  carry  your  credit  card  or  debit  card information in a digital form on our mobile device. Instead of using our physical plastic card to make the required purchases, we can also pay with our Smartphone’s, tablets, or smart watch. Heres an overview of the various benefits of the Mobile wallets and also how mobile walet services generally work. A mobile wallet si a replica of a type of physical wallet. Customers can add credit and debit cards, as well as prepaid cards, gift cards and rewards cards....”.
Dari  kutipan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dompet  elektronik adalah sebuah replika dari dompet fisik yang penggunanya tidak perlu membawa kartu kredit dan/atau kartu debet dalam bentuk fisik karena informasi kartu kredit dan/atau debet yang mereka miliki telah tersimpan di dalam telepon seluler.
Terdapat tiga penerbit uang elektronik yang juga menyelenggarakan dompet elektronik, antara lain: PT Espay Debit Indonesia Koe, PT Nusa Satu Inti Artha dan PT Bank Negara Indonesia (BNI). 49 PT. Espay Debit Indonesia memiliki produk uang elektronik server-based bernama DANA dan dompet elektronik yang juga bernama DANA. PT. Nusa Satu Inti Artha memiliki produk uang elektronik yang memiliki nama Dokupay dan juga dompet elektronik yang
47 Bank Indonesia IV, Loc. Cit . 48 Alisha Sikri et al , Mapping Of E-Wallets With Features , (WILEY 2019).[246].
49 Bank Indonesia, ‘Daftar Penyelenggara Dompet Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 4 Desember 2018’ (Bank Indonesia 2018) < https://www.bi.go.id/id/ sistem-pembayaran/informasi-perizinan/ptp/penyelenggara-berizin/Contents/default.aspx> ac- sessed on 13 Mei 2019).
memiliki nama yang sama, Dokupay. PT. BNI memiliki produk uang elektronik server-based bernama UnikQu, chip-based bernama TapCash dan dompet elektronik bernama Yap!. 50
Menurut Pasal 45 ayat (1) PBI Uang Elektronik , Batas Nilai Uang Elektronik yang dapat disimpan pada paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Uang Elektronik unregistered sedangkan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Uang Elektronik registered . Lalu, Menurut Pasal 45 ayat (2) PBI
Uang Elektronik, batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan adalah sejumlah paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Selanjutnya, perlu dibandingkan karakteristik pulsa telepon seluler dengan unsur-unsur uang elektronik. Menurut Pasal 1 ayat 3 PBI Uang Elektronik , Uang Elektronik adalah:
“instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip ; dan
c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan”.
Terdapat tiga unsur-unsur uang elektronik yang diatur di Pasal 1 ayat (3) PBI Uang Elektronik tersebut. Unsur pertama, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, telah terpenuhi oleh pulsa telepon seluler. Pengguna telepon seluler membeli pulsa telepon seluler sejumlah nominal yang ingin dibeli ditambah dengan biaya administrasi. Sebagai contoh: Penulis membeli pulsa dua puluh lima ribu sejumlah dua puluh enam ribu lima ratus rupiah. Maka, uang sejumlah seribu lima ratus rupiah merupakan biaya administrasi. Pengenaan biaya administrasi saat menambahkan saldo ini diperbolehkan oleh Pasal 52 ayat 1 PBI Uang Elektronik. Sehingga, unsur pertama uang elektronik terpenuhi oleh pulsa telepon seluler.

## 534 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
Unsur kedua uang elektronik, yaitu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, telah terpenuhi pula oleh pulsa telepon seluler.
Media penyimpanan nilai uang elektronik berbeda dengan media penyimpanan kartu ATM, kartu debet atau kartu kredit yang nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank. Media penyimpanan saldo telepon seluler bukanlah tersimpan pada rekening pengguna di bank seperti APMK akan tetapi disimpan di server pelaku usaha jasa telekomunikasi. 51 Sehingga, unsur kedua uang elektronik terpenuhi oleh telepon seluler.
Unsur ketiga uang elektronik, yaitu nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat  deposito,  tabungan  dan/atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan itu. Pulsa telepon seluler tidak memenuhi unsur-unsur dari bentuk simpan yang diatur di undang-undang perbankan tersebut. Pulsa telepon seluler tidak digunakan sebagai penyimpanan dana oleh masyarakat akan tetapi untuk digunakan sebagai alat untuk menggunakan telepon seluler dan juga untuk bertransaksi di Google Play Store.
Pulsa Telepon Seluler yang digunakan sebagai alat pembayaran menjadi salah satu topik yang dibahas oleh ekonom di Indonesia. 52 Salah satu pokok pembicaraan tersebut adalah mengenai tidak dapat ditukarkannya kembali pulsa telepon seluler menjadi uang dan masa kadaluwarsa yang dimiliki oleh pulsa telepon seluler. 53
51 Muhammad Olly et al , Loc. Cit. 52 Kbc, ‘Kaji Transaksi Via Pulsa, Pemerintah Undang BI Dan Operator’ (Kabar Bisnis 2013) < https://m.merdeka.com/piala-dunia/kemenko-perekonomian-bahas-pulsa-sebagai-alat-bayar. html > acsessed on 07 April 2019.
53 Adiyanto, ‘BI Larang Penggunaan Uang Virtual’, (Media Indonesia 2017) < http://mediain- donesia.com/read/detail/99104-bi-larang-penggunaan-uang-virtual> acsessed on 07 April 2019.
Pulsa telepon seluler tidak dapat ditukarkan kembali. Pengguna pulsa telepon seluler yang telah membeli pulsa telepon seluler tidak dapat lagi menguangkan pulsa mereka. Dengan kata lain, Pengguna pulsa telepon seluler tidak dapat melakukan tarik tunai. 54 Jika ditinjau Pasal 46 ayat (2) PBI Uang Elektronik, fitur tarik tunai, beserta dengan transfer dana, termasuk fitur yang dapat dilakukan oleh penerbit. Fitur tarik tunai tersebut hanya dapat diterapkan untuk  uang elektronik yang bersifat open dan registered . Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan fitur tarik tunai tidaklah diwajibkan untuk penerbit uang elektronik.
Pokok  pembicaraan  lain  adalah  masa  daluwarsa  yang  dimiliki  oleh  pulsa telepon  seluler.  Dalam  PBI  Uang  Elektronik,  dijelaskan  secara  implisit  bahwa uang elektronik tidak diwajibkan untuk memiliki masa daluarsa atau masa berlaku. Pada pasal 61 ayat (3) huruf d PBI Uang Elektronik berbunyi “Penerbit dilarang menghapus, mengubah, atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir”. Pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan  bahwa  “Ketentuan  ini  berlaku dalam hal media Uang Elektronik mempunyai masa berlaku ( expiry date )”.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa uang  elektronik  tidak  diwajibkan  untuk  memiliki  masa  daluarsa.  Walau  begitu, penerapan masa daluarsa pada pulsa telepon seluler bertentangan dengan Pasal 61 ayat (3) huruf d PBI Uang Elektronik dikarenakan saat masa berlaku dan masa tenggang pulsa telepon seluler habis, pulsa telepon seluler akan hangus. Masa berlaku serta masa tenggang dapat diperpanjang dengan cara mengisi ulang pulsa telepon seluler. 55 Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (3) huruf a yang berbunyi: “Penerbit dilarang menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai persyaratan penggunaan Uang Elektronik”. Walau tidak ditetapkan minimum nilai uang elektronik agar uang elektronik dapat digunakan, namun penulis merasa bahwa perpanjangan masa berlaku dengan mengisi ulang pulsa memiliki inti yang sama dengan penetapan nilai minimum.
54 “Tarik Tunai” adalah penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pengguna terhadap sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik.
55 Telkomsel I, Loc.Cit.

## 536 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
Selanjutnya, terdapat beberapa problematika berlakunya pulsa telepon seluler sebagai uang elektronik. Problematika pertama adalah mengenai perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yang telah bekerja sama dengan Google untuk menyediakan  fitur  pembayaran  menggunakan  pulsa  telepon  seluler.  Dari  empat perusahaan tersebut, hanya tiga perusahaan yang mengantongi izin penyelenggara uang elektronik sedangkan PT. Tri tidak memiliki izin penyelenggaraan uang elektronik. 56 Sehingga  PT.  Tri  diwajibkan  untuk  membuat  izin  penyelenggaraan uang elektronik.
Selain itu, terdapat problematika mengenai perbedaan produk uang elektronik serta pulsa telepon seluler yang diterbitkan oleh tiga pelaku usaha jasa telekomunikasi pemilik izin penyelenggaraan uang elektronik. Produk uang elektronik tersebut berbeda dengan pulsa telepon seluler karena pada produk uang elektronik tersebut ditawarkan pembelian pulsa telepon seluler. 57 Apalagi PT. XL menyatakan bahwa pulsa bukan merupakan alat pembayaran menggantikan uang pada syarat dan ketentuan layanannya. 58 Sehingga apabila produk uang elektronik adalah produk yang sama dengan pulsa telepon seluler, maka seharusnya pengguna tidak perlu membeli untuk mendapatkan pulsa dan dapat langsung menggunakan saldo uang elektronik.

## Kesimpulan
Pulsa telepon seluler berkembang digunakan sebagai alat pembayaran di Google Play Store untuk membeli  film, e-book, serta aplikasi berbayar berbentuk games, video editor, photo editor dan berbagai aplikasi lain termasuk fitur berbayar yang terdapat di aplikasi tersebut.  Pulsa telepon seluler dipilih sebagai alternatif pembayaran karena memiliki karakteristik yang menyerupai dengan metode pembayaran lain di Google Play Store. Saat ini, terdapat empat pelaku usaha jasa
56 Bank Indonesia IV, Loc. Cit . 57 Indosat, “Daftar Merchant”, https://indosatooredoo.com/id/personal/im3-paypro/daft- ar-merchant (diakses pada 15-05-2019)
58 XL, “Syarat dan Ketentuan”, https://www.xl.co.id/id/syarat-dan-ketentuan (diakses pada 15-05-2019)
telekomunikasi yang telah menyediakan alternatif pembayaran menggunakan pulsa telepon seluler (PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. XL dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri)).
Karakteristik pulsa adalah saldo yang tersimpan di server yang bukan merupakan uang elektronik. Pulsa memiliki ciri pembeda yaitu memiliki masa tenggang dan masa aktif yang dapat diperpanjang saat dilakukan isi ulang pulsa sedangkan uang elektronik tidak memiliki ciri tersebut sehingga belum ada legal framework yang tepat untuk mengakomodir karakteristik dari pulsa tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Halim Barkatullah , Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia , (Nusaedia 2017)
Agus Yudha Hernoko , Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Laksbang Mediatama 2008).
Eugene A. Diulio, Uang dan Bank , (Penerbit Erlangga 1993)
Glyn Davies, History of Money , (University of Wales Press 2002)
G.H. Treitel, The Law of Contract (Thomson 2003).
Roy R. Goode, Goode on Commercial Law (LexisNexis Butterworths 2016).
Iman Prayogo Suryohadibroto, Surat Berharga: Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern , (Rineka Cipta 1995)
Jack Weatherford, The History of Money: From Sandstone do Cyberspace , (Three Rivers Press 1997)
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Kencana 2008)
_______, Penelitian Hukum , (Kencana 2005).
Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia , (Gramedia Pustaka Utama 2006).

## 538 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler

## Jurnal
Daniel P. O’Gorman , ‘Redefining Offer in Contract Law’ (2013) 6 Mississippi Law Journal.
Muhammad Olly et al , ‘Implementasi Server Pulsa Menggunakan Multi Gateway’, (2015) 10 Jurnal Informtika Mulawarman
Nuril Anwar, Imam Riadi dan Ahmad Luthfi, ‘Analisis SIM Card Cloning Terhadap Algoritma Random Number Generator’, (2016) 7 Jurnal Buana Informatika
Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, ‘Doctrinal Legal Research’, (2012) 17 Deakin

## Law Review
Rachmadi Usman, ‘Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran”, (2017) 31 Yuridika

## Skripsi
Dwi Silfia, “Analisis Hukum Men genai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Kartu Kredit”, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2010)

## Laman
Bank Indonesia, ‘Daftar Penyelenggara Kartu Kredit yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 24 Oktober 2018’ (Bank Indonesi, 2018) <https:// www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/kartu-kredit/ penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx> accessed on 23 Maret 2019
_____,  ‘Daftar  Penyelenggara  Kartu  ATM/Debet  yang  Telah  Memperoleh  Izin dari Bank Indonesia Per 8 Januari 2019› (Bank Indonesia, 2019) <https:// www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/kartu-atm/ penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx> acessed on 6 April 2019
_____,  ‘Sistem  Pembayaran  di  Indonesia’  (Bank  Indonesia,  2017)  < https:// www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> acsessed on 12 Mei 2019
_____,  ‘Daftar  Penyelenggara  Kartu  ATM/Debet  yang  Telah  Memperoleh  Izin dari Bank Indonesia Per 8 Januari 2019’ (Bank Indonesia, 2019) <https:// www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/kartu-atm/ penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx> acessed on 6 April 2019
Central Intelligence Agency, ‘Country Comparison: Population’ (CIA, 2018) <HTTPS://WWW.CIA.GOV/LIBRARY/PUBLICATIONS/
THE-WORLD-FACTBOOK/RANKORDER/2119RANK.HTML> ACCESSED ON 20 JULI 2018
Google, ‘Pajak dan biaya tambahan untuk tagihan operator langsung’ (Google, 2018) < https://support.google.com/googleplay/answer/6394130?visit_ id=636899666522051632-2853244152&p=dcb_taxes&rd=1 > acessed on 02 Maret 2018
Hafidz Aditya Rahman., ‘Tak Perlu Pakai Kartu Kredit, Kini Milenial Indonesia Bebas Kendala Beli Konten’ (Tribunnews, 2018) <http://kaltim.tribunnews. com/2018/07/04/tak-perlu-pakai-kartu-kredit-kini-milenial-indonesia-bebas- kendala-beli-konten-digital> acsessed on 10 Desember 2018
Ken Lo, “Your Smartphone SIM Type: Standard SIM, Micro SIM or Nano SIM?” (Kentips, 2018) <https://kenstechtips.com/index.php/smartphone-type- standard-sim-micro-sim-or-nano-sim> acsessed on 12 Maret 2019
Telkomsel, ‘Terms dan Conditions’, (Telkomsel, 2018) < https://www.telkomsel. com/en/terms-and-conditions> acsesssd on 12 Desember 2018
Yuli Yanna Fauzie, ‘Dana Di Atas Rp. 1 Miliyar, BI Atur Izin Starbucks Card dik’ (CNN Indonesia, 2018) < https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20180507201055-78-296403/dana-di-atas-rp1-miliar-bi-atur-izin- starbucks-card-dkk> acsessed on 13 Mei 2019
Sylke Febrina Laucereno, ‘Uang Elektronik Bisa Diisi Sampai Rp 2 Juta, Bagaimana Kalau Hilang ?’ (Detik Finance, 2018) <https://finance.detik.com/ moneter/d-4024424/uang-elektronik-bisa-diisi-sampai-rp-2-juta-bagaimana- kalau-hilang> acsessed on 13 Mei 2019

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

## 540 Muhammad Zaki: Pulsa Telepon Seluler
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 /2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 Dasp, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 Dasp).
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/3/2016 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70).