Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan

## Fikrotul Jadidah
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email: Fikrotul.jadidah17@gmail.com
Abstrak. berlakunya  ketentuan  UU  No.  21  Tahun  2008  perubahan  nyata  terlihat  dalam nomenklatur  hukum  yang  mengatur  ketentuan  tentang  perbankan  syariah.  Salah  satunya  yang terlihat  nyata  adalah  keberadaan  Agunan  dalam  pembiayaan  bank  syariah  yang  dinyatakan  dalam ketentuan  Pasal  23  Ayat  (2)  UU  No.  21  Tahun  2008  berkaitan  dengan  pengaturan  Kelayakan Penyaluran  Dana.  Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  dapat  dilihat  dalam  praktik  perbankan syariah  sangat  menitikberatkan  keberadaan  agunan  dalam  penilaian  pemberian  pembiayaan  pada nasabah. Fokus permaslaahan dalam penulisan jurnal ini yaitu pada perbedaan pengikatan jaminan dalam  perjanjian  kredit  dengan  perjanjian  pembiayaan  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui,  menganalisis  dan  memahami  perbedaan  pengikatan  jaminan  dalam  perjanjian  kredit dengan  perjanjian  pembiayaan  syariah.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pengikatan jaminan  kredit  bank  di  Indonesia,  yaitu  yang  pertama  pengikatan  jaminan  perorangan  dan  yang kedua pengikatan jaminan kebendaan melalui hak tanggungan, fidusia, gadai, dan cessie. Kaitannya dengan  perjanjian  pengikatan  jaminan   yang  merupakan  perjanjian  acessoir,  yakni perjanjian yang    lahir    setelah    perjanjian    utang    piutang    menurut    hukum    Islam  diperbolehkan,    bahkan disepakati    oleh    para    ulama    (ittifaq    al-madzhahib).    Hal  ini  sesuai  dengan  bentuk  kedua  dari proses  terjadinya  akad  rahn  yang  lahir  setelah  akad  utang  piutang  yang  melahirkan  kewajiban pembayaran.  Dari    uraian  tersebut.  Oleh  karena  itu,  bagi    lembaga    keungan    syari’ah,  seperti perbankan    syari’ah    atau    gadai    syari’ah    yang    ada    di    Indonesia,    yang  menerapkan    sistem pengikatan    jaminan    dalam    pemberian    kredit    atau    pembiayaan  kepada  nasabahnya,  tentu  saja dapat menerapkan sistem jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.

## Kata Kunci : Hukum Positif, Jaminan, Hukum Islam.
Abstract. the enactment of the provisions of Law no. 21 of 2008 visible changes in the legal nomenclature governing the provisions on Islamic banking. One of the obvious ones is the existence of collateral in Islamic bank financing which is stated in the provisions of Article 23 Paragraph (2) of Law no. 21 of 2008 relating to the Eligibility of Fund Distribution. Based on these provisions, it can be seen in the practice of Islamic banking that it emphasizes the existence of collateral in the assessment  of  the  provision  of  financing  to  customers.  The  focus  of  the  problem  in  writing  this journal  is  the  difference  between  the  collateral  binding  in  the  credit  agreement  with  the  sharia financing  agreement.  This  study  aims  to  identify,  analyze  and  understand  the  differences  between the collateral binding in the credit agreement with the sharia financing agreement. The results of this study indicate that the binding of bank credit guarantees in Indonesia, namely the first binding of  individual  guarantees  and  the  second  binding  of  property  guarantees  through  mortgages, fiduciary,  pawn,  and  cessie.  The  connection  with  the  guarantee  binding  agreement  is  an  acessoir agreement, which is an agreement that is born after a debt agreement according to Islamic law is allowed,  even  agreed  upon  by  the  scholars  (ittifaq  al-madzhahib).  This  is  in  accordance  with  the second form of the process of the rahn contract which was born after the debt contract which gave birth to the payment obligation. From the description. Therefore, for shari'ah financial institutions, such  as  syari'ah  banking  or  syari'ah  pawns  in  Indonesia,  which  implement  a  guarantee  binding system in providing credit or financing to  their customers, of course they can apply the guarantee system that currently exists. and applies in this country.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Keywords: Positive Law, Guarantee, Islamic Law.

## PENDAHULUAN
Akibat  dari  pengaruh  globalisasi dunia,  dengan  perkembangan  pergaulan internasional  kyang  pesat  dan  perkembangan teknologi  informasi,  maka  kebutuhan  untuk mengetahui hukum dari sistem hukum lain di dunia ini makin terasa, sehingga perkembangan
pengetahuan tentang perbandingan hukum sangat cepat.
Perkembangan lembaga keuangan Islam  mengalami  perkembangan  pesat  di dunia melalui berbagai model legal framework  of  Islamic  institution yang dipraktikan, baik di negara mayoritas maupun minoritas  muslim  seperti  Inggris.  Pada  awal dipraktikannya  sistem  perbankan  syariah  di Indonesia,  kondisi  perbankan  syariah  yang tidak mengalami negative spread pasca krisis moneter tahun 1998, memunculkan keinginan Pemerintahan  untuk  mereformasi  legalitas formal perbankan syariah melalui diundangkannya  UU  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun 1992 tentang Perbankan. Aturan ini mengatur bank  yang  beroperasi  secara  ganda  ( dual system  bank ),  kemudian  dilanjutkan  dengan dibuatnya  Arsitektur  Perbankan  Indonesia (API).
Perkembangan ekonomi Islam belakangan  ini  menunjukkan  peningkatan baik  di  Indonesia  maupun  di  seluruh  dunia. Ekonomi  Islam  juga  menyajikan  pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia.Dasarnya  ada  dalam  Al-Qur’an  dan As-sunah  sebagai  petunjuk  bagi  perilaku manusia.
Pasca  berlakunya  ketentuan  UU  No. 21  Tahun  2008  perubahan  nyata  terlihat dalam  nomenklatur  hukum  yang  mengatur ketentuan  tentang  perbankan  syariah.  Salah satunya yang terlihat nyata adalah keberadaan Agunan dalam pembiayaan bank syariah yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU  No.  21  Tahun  2008  berkaitan  dengan pengaturan  Kelayakan  Penyaluran  Dana. Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  dapat dilihat  dalam  praktik  perbankan  syariah sangat  menitikberatkan  keberadaan  agunan
dalam  penilaian  pemberian  pembiayaan  pada nasabah.
Ketentuan ini berbeda dengan penyebutan  agunan  dalam  ketentuan  Pasal  8 UU No. 10 Tahun 1998 yang tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal tersebut, padahal jika merujuk  pada  Pasal  1131  KUHPerdata  jelas menyebutkan seluruh hak kebendaan seseorang  menjadi  jaminan  bagi  seluruh perikatan.  Ketentuan  Pasal  8  UU  No.  10 Tahun  1998  ini  juga  berbeda  dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 14 tahun 1976  tentang  Perbankan  yang  secara  tegas menyebutkan  keharusan  pemberian  jaminan dalam kredit.
Rumusan Masalah Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan  penulisan  artikel  ilmiah  dengan judul Studi Perbandingan Hukum Positif  Dan Hukum  Islam  Tentang  Pengikatan  Jaminan. Dengan  fokus  pada  rumusan  permasalahan  : bagaimana  perbedaan  pengikatan  jaminan dalam  perjanjian  kredit  dengan  perjanjian pembiayaan syariah ?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis  dan  memahami  perbedaan pengikatan  jaminan  dalam  perjanjian kredit  dengan  perjanjian  pembiayaan syariah.
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan  praktis.  Secara  teoritis  penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum, terutama bidang hukum ekonomi dan ilmu pengetahuan perundang-undangan.
Sedangkan  secara  praktis,  hasil  penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber kajian ilmu  pengetahuan  bagi  masyarakat  umum pada  umumnya  dan  kepada  akademisi pada khususnya.
HASIL PENELITIAN Dan PEMBAHASAN
1. Jaminan Dalam Hukum Positif
A. Pengertian Jaminan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pada  dasarnya  istilah  jaminan    itu berasal  dari  kata  “jamin"  yang  berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.
Menurut    Pasal    2    Ayat    (1)    Surat Keputusan    Direksi    Bank    Indonesia  No. 23/69/KEP/DIR    tanggal    28    Februari    1991 tentang    Jaminan    Pemberian  Kredit dikemukakan  bahwa  jaminan  adalah  suatu keyakinan    bank    atas  kesanggupan  debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.
Dalam    Kitab    Undang-Undang Hukum    Perdata    Indonesia    memang  tidak secara  tegas  merumuskan  tentang  apa  yang dimaksud    dengan    jaminan  itu.  Namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132  KUH  Perdata  dapat  diketahui  arti  dari jaminan  tersebut.      Ketentuan  Pasal  1131 menyatakan    bahwa, "Segala  kebendaan  si berutang  (debitor),  baik    yang  bergerak maupun  yang    tidak    bergerak,    baik    yang sudah    ada    maupun    yang    baru    akan    ada dikemudian    hari,    rnenjadi    jaminan    suatu segala    perikatan    pribadi    debitor  tersebut" Pasal    1131    KUH    Perdata    tersebut mengandung  asas  bahwa  setiap orang    bertanggung    jawab    terhadap utangnya,      tanggung    jawab    yang    mana berupa    penyediaan    kekayaan  nya    baik benda    bergerak    maupun    benda    tak bergerak,  jika  perlu  dijual  untuk  melunasi utang  -utangnya.    Asas    ini    sangat  adil, sesuai  dengan  asas  kepercayaan  di   dalam hukum    peri  katan,    di    mana  setiap    orang yang    memberikan    utang    kepada    seorang (kreditor)    percaya  bahwa    debitor    akan melunasi    utangnya    dalam    jangka    waktu yang    telah  ditentukan.    Setiap    orang    wajib memenuhi    apa    yang    telah    dijanjikannya sebagai  wujud  dari  tanggung  jawab  mo ral yang    sekaligus    merupakan  tanggung  jawab hukum.
Asas    sebagaimana  dikemukakan    di atas,    diuraikan  lebih    lanjut    dalam  Pasal 1132  KUH  Perdata.  Pasal  ini  menyatakan bahwa,"Kebendaan    tersebut  dalam    Pasal 1131  menjadi  jaminan  bersama  bagi   para kreditor,    dan    hasil  pelelangan    kebendaan tersebut    dibagi    di    antara    para    kreditor seimbang  menurut  besar  kecilnya  piutang
mereka  masing-masing, kecuali alasan-alasan yang  sah  untuk  mendahulukan  piutang  yang satu daripada piutang yang lain".
Dari    ketentuan    Pasal    1132    KUH Perdata    dapat    diketahui    bahwa  apabila seorang debitor mempunyai beberapa kreditor maka  pada  prinsipnya  kedudukan    para kreditor    itu    adalah    sama    (asas    paritas creditorium).    Dalam  hal    harta    kekayaan debitor  yang  bersangkutan  tidak  mencukupi untuk melunasi  utang-utangnya,   maka  para kreditor    itu    dibayar    berdasarkan    asas keseimbangan,    dalam    arti    masing-masing kreditor   memperoleh   pembayaran  seimbang dengan piutangnya. Sedangkan dalam pasal 1 point  (26)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008    tentang    Perbanan    Syariah    yang dimaksud    jaminan/agunan    adalah    jaminan tambahan    baik    berupa    benda    bergerak maupun  tidak    bergerak    yang  diserahkan pemilik    agunan    kepaa    bank    syariah dan/UUS    guna    menjamin  pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.
B. Dasar Hukum Jaminan
Dalam    hukum    positif    Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangundangan  yang  mengatur  jaminan dalam    rangka    melaksanakan    sistem kehatihatian    (prudential)    yang    harus dilakukan  oleh  indutri  perbankan,  termasuk perbankan    syari’ah.      Peraturan    perundang- undangan  tersebut  antara  lain  dapat dilihat dalam  ketentuan-ketentuan  UU  No.  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan,  yang  telah  diubah dengan  UU  No.  10  tahun  1998,  peraturan perundang-undangan  Bank    Indonesia  dan KUH  Perdata.  Berikut  akan  disebutkan beberapa  pasal  perundangundangan  di  atas yang  terkait  dengan  urgensitas  jaminan  di perbankan:
1) Dalam  UU  No.  10  tahun  1998  terdapat pada pasal pasal 8 dan penjelasanya pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1) berikut ini:
2) Dalam  Peraturan  Bank    Indonesia  (PBI) No.    5/7/PBI/2003    tentang    kaualitas Aktiva  Produktif  Bagi  Bank  Syari’ah pasal  2  (ayat  1)  dan  penjelasannya,  dan pada    PAPSI    (Pedoman    Akuntansi Perbankan    Syari’ah    Indonesia)    tahun 2003 Bank Indonesia.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
C. Fungsi Jaminan Pembayaran kembali kredit perbankan
diharapkan terutama dari dana yang dihasilkan    oleh    usaha    atau    kegiatan   yang dibiayai    dengan    kredit    yang    diperoleh debitur,  kecuali  untuk  kredit  konsumtif berasal  terutama  dari  penghasiian  pribadi debitur.    Sepanjang    dana    yang    diperoleh dari    usaha    dan    kegiatan    itu    dapat disediakan  dan  digunakan  untuk  memenuhi seluruh    kewajiban    debitur    kepada  bank, maka tidak akan terjadi tunggakan kredit atau kredit macet.
Tunggakan  kredit  ataupun  kredit macet  merupakan  salah  satu  risiko  kredit perbankan.    Risiko    kredit    yang    berupa tunggakan    kredit    atau    kegagalan    kredit karena    sesuatu    sebab    sehingga    menjadi kredit    macet,    harus    diatasi    sesegera mungkin    agar    bank    tidak    mengalami kerugian.    Salah    satu    diantara    upaya mengatasinya    adalah  dengan  melakukan pencairan  atas  jaminan  kredit  dan  hasil pencairannya    tersebut    digunakan    untuk memenuhi    kewajiban    debitur    kepada  bank. Pencairan  jaminan  kredit  yang    dilakukan dengan  cara  penjualannya merupakan  salah satu    upaya    untuk    memperoleh    pelunasan kredit  karena  hasil penjualan  jaminan  kredit dapat    digunakan    untuk    menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitur.
Dengan  demikian  jaminan  kredit mempunyai  fungsi  untuk  mengamankan pelunasan kredit  bila dikemudian hari debitur wanprestasi terhadap bank, antara lain berupa tidak melunasi kredit sesuai. Dengan perjanjian  kredit    yang  ditandatanganinya. Agar  fungsi  pengamanan  kredit  seperti  yang diharapkan  dapat    tercapai,    maka    jaminan kredit    yang    dikuasai    bank    harus merupakan sesuatu jaminan yang mempunyai nilai  yang  baik  dan  seharusnya  diikat  dengan sesuatu lembaga jaminan secara sempuma.
Disamping fungsinya untuk pengamanan    kredit,    dengan    dipersyaratkan penyerahan  sesuatu  jaminan  kredit  yang mempunyai  nilai  tinggi,  tentunya  akan mendorong    debitur    untuk    secara    cepat melunasi    kreditnya    agar    jaminan  tersebut tidak  dicairkan  karena  terjadinya  kemacetan pelunasan  kredit.  Debitur  juga    akan
terdorong    untuk    berhati  -hati    dalam mempergunakan    dana    yang  berasal  dari kredit  antara  lain  dengan  memperhatikan tujuan  penggunaan  kredit  sebagaimana    yang telah    disepakatinya    dengan    bank.    Debitur akan  menggunakan    kredit  dengan  hati-hati agar  betul-betul  bermanfaat  dan  berhasil sesuai    dengan    yang    diharapkann  ya.    Jika debitur    dapat    melunasi    kreditnya  sesuai dengan    yang    diperjanjikan,    maka    jaminan kredit    tidak    perlu    dicairkan  dan  hams dikembalikan kepada debitur.
Oleh  karena  itu,  jaminan  kredit memberikan  manfaat  bagi  para  pihak  yang melakukan  transaksi  kredit  atau  pembiayaan baik  bagi  kreditur  maupun  debitur.  Bagi kreditur  setidaknya  ada  dua  manfaat  yang diperoleh,    yaitu    terwujudnya  keamanan terhadap    transaksi    kredit   atau   pembiayaan yang    ditutup    dan    juga    memberikan kepastian  hukum  bagi  kreditur.  Sedangkan, bagi    debitur    selain    akan    mendorong debitur    agar    segera  melunasi  hutang  seperti telah  disebutkan  sebelumnya,  juga  dengan adanya  benda  jaminan  itu  debitur  dapat memperoleh  fasilitas  kredit  dari  bank  dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan  bahwa  kredit  atau  modal  yang diserahkan  oleh  kreditur  kepada  debitur  tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal  tersebut.  Disamping tu,  akan memberikan  kepastian  hukum  bagi debitur  untuk  mengembalikan  pokok  kredit dan    bunga/bagi    hasilnya    yang    ditentukan. Di  samping  itu,  bagi  debitur  adalah adanya kepastian  dalam  berusaha.  Karena  dengan modal yang
dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut.
D. Macam-Macam Jaminan Secara umum jaminan dapat dibedakan    menj  adi    jaminan    perorangan ( persoonlijke    zekerheid )  dan  jaminan kebendaan ( zakerlijke zekerheid ).
1) Jaminan Perorangan
Jaminan  perorangan  adalah  jaminan seseorang  dari  pihak  ketiga  yang  bertindak untuk    menjamin    dipenuhinya    kewajiban- kewajiban    dari    debitor.  Dengan  perkataan lain,  jaminan  perseorangan  itu  adalah  suatu perjanjian  antara    seorang    berpiutang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(kreditor)    dengan    seorang    ketiga,      yang menjamin  dipenuhinya  kewajiban  -kewajiban si berutang (debitor).
Dalam
jaminan perorangan ( borgtocht )  itu  selalu  di  maksudkan    bahwa untuk    pemenuhan    kewajiban  -kewajiban pihak  debitor,  yang  dijamin pemenuhannya seluruhnya    atau    sampai    suatu    bagian tertentu,    harta    benda  debitor    dapat    disita dan    dilelang    menurut    ketentuan  ketentuan perihal  pelaksanaan  atau  eksekusi  putusan Pengadilan.
Mengenai  pengertian  penanggungan ditegaskan  dalam    pasal  1820  KUH  Perdata, yang menyatakan bahwa:
"Penanggungan  adalah  suatu  persetujuan dengan  mana  seorang    pihak  ketiga,  guna kepentingan  si  berutang,  mengikatkan  diri untuk    memenuhi  perikatannya  si  berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".
Sebagaimana    halnya    perjanjian  - perjanjian    lainnya,    maka    perjanjian perorangan    ini    juga    bersifat    accesoir, dalam  arti  bahwa  perjanjian penanggungan itu    baru    timbul    setelah    dilahirkannya perjanjian   pokoknya  berupa  perjanjian  utang piutang.
Tanggung jawab penanggung terhadap debitor, adalah   tanggung jawab yang bersifat suatu  "cadangan" saja, dalam   arti  berfungsi apabila  harta    benda  debitor  tidak mencukupi untuk  melunasi  utangnya,  atau  dalam  halnya debitor  itu      sama    sekali    tidak    mempunyai harta  benda  yang   dapat  disita.  Jadi  kalau pendapatan    lelang    sita    atas    harta    benda debitor  itu  tidak  mencukupi  untuk melunasi utangnya,  barulah  tiba  gilirannya  untuk menyita  harta  benda  penang  gung/penjamin. Hal    ini    sebagaimana    ditegaskan    dalam Pasal    1831    Kitab  Undang-Undang    Hukum Perdata:    “Si    penanggung    tidaklah diwajibkan  membayar  kepada  si  berutang, selainnya  jika  si  berutang  lalai,  sedangkan bendabenda    di    berutang    ini    harus    lebih dahulu    disita    dan    dual      untuk    melunasi utangnya".
Akibat    lain    dari    hubungan    antara debitor    dan    penang  gung    yang    telah membayar,    dapat    menuntutnya    kembali dari    debitor    utama,    baik  penanggungan
telah  diadakan  maupun  tanpa  pengetahuan debitor  utama. Penuntutan  kembali  ini  tidak mengenai    uang    pokoknya    mau  pun mengenai bunga serta biaya-biaya lain.
Namun,    oleh    karena    jaminan perorangan  ini  tidak  ada  hak privilege atau hak  yang  diistimewakan  terhadap  kreditor - kreditor  lainnya,  maka jaminan  itu  hampir tidak    berarti    bagi    bank    sebagai    pihak pemberi  kredit. Sebab  tentunya  bagi  pihak kreditor  menginginkan  jaminan  yang  lebih kuat  dan    bersifat    khusus.    Sehingga    bila suatu    saat    debitor    tidak    memenuhi utangnya    maka    dapat    dengan      mudah menyita    dan    melelang    barang    yang dijadikan jaminan tersebut.
2) Jaminan Kebendaan
Jaminan    kebendaan    adalah    suatu tindakan    berupa    suatu    penjaminan  yang dilakukan  oleh  si  berpiutang  (kreditor) terhadap debitornya, atau antara si  berpiutang dengan    seorang    pihak    ketiga    guna memenuhi    kewajiban  kewajiban    dari  si berutang (debitor).
Pemberian    jaminan    kebendaan selalu    berupa   menyen  dirikan    suatu  bagian dari    kekayaan    seseorang,    si    pemberi jaminan,    dan    menyediakannya  guna pemenuhan    (pem  -bayaran)    kewajiban (utang)  seorang  debitor. Kekayaan  tersebut dapat    berupa    kekayaan    si    debitor    sendiri atau    kekayaan  seseorang    pihak    ketiga. Pemberian  jaminan  ke bendaan  ini  kepada si berpiutang (kreditor) tertentu, memberikan  kepada  si  berpiutang  tersebut suatu  hak privilege (hak  istimewa)  terhadap kreditor lainnya.
Dari    pengertian    benda    sebagai kekayaan    seseorang,    maka      benda  tersebut termasuk  juga  kekayaan   yang  tidak  dapat dilihat,   misalnya    hak  piutang.    Sebab   yang dimaksud  dengan  benda  ( zaak )  dalam  arti luas,    ialah  sesuatu  yang  dapat  dihaki  orang lain.
Penyendirian  atau  penyediaan  secara khusus    kekayaan      itu  diperuntukkan    bagi kepentingan  seorang  debitor  terten tu  yang telah  memintanya,  karena  bila  tidak  ada penyendirian  atau  penyediaan  secara  khusus itu bagian dari kekayaan    tadi seperti halnya dengan  seluruh  kekayaan  debitor  dijadikan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
jaminan    untuk    pembayaran    semua    utan  g debitor.  Dengan  demikian maka  pemberian jaminan  kebendaan  kepada  seorang  kreditor tertentu,  memberikan    kepada    kreditor tersebut    suatu    " privilege "    atau    kedudukan istimewa terhadap para kreditor lainnya. E. Lembaga Jaminan di Indonesia Dalam    praktek    perkreditan    atau pembiayaan,    keberadaan    agunan    sebagai jaminan    tambahan    ternyata    menjadi    hal yang    lebih    diutamakan    oleh    bank dibandingkan    dengan    sekedar    jaminan berupa    keyakinan    bahwa    debitur    akan mampu    mengembalikan    kredit    atau pembiayaan  yang  diterimanya.  Di  samping itu,  untuk  lebih  meyakinkan  bahwa  agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian  kredit  atau  pembiayaan  bila terjadi  wanprestasi,  maka  agunan  yang diserahkan  oleh  debitur  harus  dilakukan pengikatan.
Pengikatan jaminan/agunan merupakan    perjanjian    accessoir    (perjanjian buntut   atau    perjanjian    turutan),    sedangkan perjanjian    pokoknya    dalam    konteks perbankan    berupa    pemberian    kredit    atau pembiayaan.    Oleh    karena    itu,  berdasarkan doktrin    hukum    maka  perjanjian    accessoir dibuat   berdasarkan    suatu  perjanjian   pokok. Bila    perjanjian    pokok    hapus    maka perjanjian  accessoir  juga harus  dihapuskan. Sehubungan    dengan    itu,    perjanjian    kredit atau    pembiayaan  adalah    perjanjian    pokok dan    perjanjian    pengikatan    jaminan/agunan adalah perjanjian  accessoir. Dengan demikian untuk  pengamanan  pemberian  kredit  atau pembiayaan    seharusnya    setelah    perjanjian ditandatangani    segera    dilakukan  perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan.
Mengenai  pengikatan  jaminan  kredit atau    pembiayaan    dapat    diikuti  berbagai ketentuan  hukum  yang  tercantum  dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur    tentang    lembaga    jaminan    dalam kaitannya  dengan  suatu  utang piutang.
Di  Indonesia  setelah  Tahun  1996, yakni  sejak  lahirnya  UU.  No.  4  Tahun  1996 tentang  tanggungan  atas  tanah  dan  benda- benda    yang    berkaitan    dengan  tanah, pengikatan  jaminan  (anggunan)  kredit  atau pembiayaan    di    bank    melalui  lembaga
jaminan  dapat  dilakukan  melalui  beberapa macam    lembaga    jaminan,  yaitu    gadai, hipotik,    hak    tanggungan,    dan    fidusia. Adapun    uraian    singkat  mengenai  masing- masing  bentuk  lembaga  jaminan  adalah sebagai berikut:
1) Gadai
Lembaga    jaminan    yang    disebut Gadai  diatur  oleh  ketentuan  pasal  1150 sampai    dengna    pasal    1160    KUH Perdata.      Gadai    merupakan    lembaga jaminan yang  digunakan  untuk  mengikat jaminan    utang    yang    berupa    barang- barang  bergerak  antara  lain  berupa barang-barang perhiasan (misalnya kalung emas  dan  gelang  emas),  surat  berharga dan  surat    yang  mempunyai  harga (misalnya  saham    dan    sertifikat deposito),    mesin-mesin    yang    tidak terpasang    secara    tetap    di    tanah  atau bangunan (misalnya genset), dan sebagainya.
Pengikatan    jaminan    melalui Gadai    memberikan    jaminan    kebendaan kepada    krediturnya    sebagai    pemegang Gadai,  artinya  kreditur  mempunyai  hak menagih pelunasan piutangnya atas benda yang diikat dengan Gadai tersebut.
Pengikatan  jaminan  melalui  Gadai memberikan  hak  didahulukan  atau  hak preferen kepada kreditur sebagai pemegang Gadai, artinya kreditur tersebut akan memperoleh pembayaran didahulukan  atas  piutangnya   dari  hasil pencairan (penjualan)  benda  yang  diikat dengna    Gadai    dibandingkan    dengan kreditur-kreditur lainnya.
2) Hipotik Lembaga  Hipotik  pada  saat  ini hanya digunakan untuk mengikat jaminan utang    yang    berupa    kapal    laut berukuran    bobot    20    m3    atau    lebih sesuai    dengan  ketentuan  pasal  314  KUH Dagang  dan  UU  No.21  tahun  1992 tentang  Pelayaran,  dengan    mengacu antara    lain    kepada    ketentuan    Hipotik yang  tercantum  dalam KUH Perdata.
Pengikatan  kapal  laut  melalui Hipotik  memberikan  kepastian  hukum bagi kreditur sesuai dengan dibuatnya akta dan sertifikat Hipotik yang dalam praktek
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pelaksanaannya adalah berupa Akta
Hipotik  berdasarkan  perjanjian  pinjaman dan Akta Kuasa Memasang Hipotik
3) Hak Tanggungan Hak    Tanggungan    adalah    hak jaminan    yang    dibebankan    pada    hak atas tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang    No.    5    tahun    1960 tentang    Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda- benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  hutang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Pemberiannya    merupakan    ikutan    dari perjanjian    pokok  yaitu    perjanjian    yang menimbulkan    hubungan    hukum    hutang piutang  yang dijamin pelunasannya.
4) Fidusia Semula    bentuk    jaminan    ini tidaklah    diatur    dalam    perundang- undangan  melainkan    berkembang    atas dasar    yurisprudensi,    di    Indonesia    baru diatur    dalam  undang-undang      pada tahun    1999    dengan    lahirnya    Undang- undang    Nomor    42  tahun  1999  tentang jaminan Fidusia.
Fidusia
merupakan pengembangan    dari    lembaga    Gadai, oleh    karena    itu  yang    menjadi    objek jaminannya  yaitu  barang  bergerak  baik yang    berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khususnya  bangunan  yang    tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan.  Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1  angka   1 Undang-undang  Nomor  42  tahun  1999 tersebut,    Fidusia    adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda.
F. Eksekusi Jaminan
Eksekusi    atau    pencairan    jaminan kredit    d  apat    terjadi    karena    debitur wanprestasi    atas    perikatan    yang disepakatinya    dengan    pihak    bank    yang mengakibatkan    terjadinya    penunggakan pelunasan    kredit    sehingga  pelunasannya
diharapkan    dari    basil    penjualan    jaminan kredit.    Walaupun  mengenai  pencairan jaminan  kredit  tidak  selalu  harus  terjadi misalnya  karena  masih  adanya  prospek pelunasan  kredit  dan  upaya  pelunasan  lain oleh  debitur  kepada    bank,    kiranya    dalam rangka    penilaian    atas    sesuatu    jaminan kredit  seharusnya    bank    mengetahui    pula dengan      baik    mengenai    kemungkinan pencairannya.
Pencairan  jaminan    kredit  adalah tindakan  menjual  jaminan  kredit  yang  hasil penjualannya  digunakan  untuk  membayar jumlah  kredit  yang  belum  lunas  dan tunggakan-tunggakan  lainnya  yang  menjadi beban    debitur.    Penjualan  tersebut    dapat dilakukan    secara    di    bawah    tangan    oleh bank    dengan    bantuan  debitur    atau   melalui pelelangan    umum    sebagaimana    yang ditetapkan    oleh  peraturan    perundang- undangan  yang  berlaku. Dalam  menetapkan dan  melaksanakan  cara  penjualan  itu  pada hakekatnya    terkait    kepada    pengikatan masing-masing    jaminan    kredit.    Ketentuan- ketentuan    mengenai    eksekusi  (pencairan) jaminan    utang    sebagaimana    yang ditetapkan    oleh    masing-masing  lembaga jaminan    yang    terkait,    harus    dipatuhi dengan  baik  oleh  pihak  kreditur (bank).

## 2. Jaminan Dalam Hukum Islam
A. Pengertian dan Macam-macam

## Jaminan dalam Hukum Islam
Secara    umum    jaminan      dalam hukum    Islam    ( fiqh )    dibagi    menjadi    dua; jaminan    yang  berupa  orang  ( personal guarancy )  dan  jaminan    yang  berupa  harta benda.    Yang    pertama    sering    dikenal dengan    istilah dlaman atau kafalah . Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah rahn.  Oleh  karena  itu,  pembahasan  berikut akan  mengulas  kedua  macam  istilah  tersebut menurut hukum Islam.
1) Kafalah
Kafalah menurut  etimologi  berarti al-dhamanah,  hamalah ,  dan za’aamah , ketiga    istilah    tersebut    memilki    arti yang    sama,    yakni    menjamin    atau menanggung. Sedangkan menurut terminologi    Kafalah    adalah    “Jaminan yang diberikan  oleh  kafiil  (penanggung)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kepada pihak ketiga atas
kewajiban/prestasi  yang  harus  ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”.
Kafalah    dinilai    sah    menurut hukum    Islam    kalau    memenuhi    rukun dan syarat , yaitu:
− Kafiil (    orang    yang    menjamin), disyaratkan    sudah    baligh,    berakal, tidak  dicegah    membelanjakan    harta (mahjur)    dan    dilakukan    dengan kehendaknya sendiri.
− Makful    lah (orang yang
berpiutang/berhak
menerima jaminan),    syaratnya  ialah  diketahui oleh  orang  yang  menjamin,  ridha (menerima),  dan  ada  ketika  terjadinya akad menjaminan.
− Makful  ‘anhu (orang  yang  berutang/ yang  dijamin),  disyaratkan  diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).
− Madmun  bih atau makful  bih (hutang/kewajiban yang dijamin),
disyaratkan; merupakan hutang/prestasi    yang    harus    dibayar atau dipenuhi,
menjadi tanggungannya  ( makful  anhu ),  dan bisa diserahkan oleh penjamin ( kafiil ).
− Lafadz    ijab    qabul ,    disyaratkan keadaan    lafadz    itu    berarti menjamin,  tidak digantungkan kepada seauatu dan tidak berarti sementara.
Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa ( kafalah bi  al-nafs )    dan    kafalah    dengan    harta ( kafalah    bi    al-maal ).    Kafalah    dengan jiwa  dikenal  pula  dengan  Kafalah  bi  al- Wajhi,  yaitu  adanya  kesediaan  pihak penjamin  ( al-Kafil,  al-Dhamin  atau  al- Za’im ) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan ( Makful lah ).
Kafalah    yang    kedua    ialah    kafalah harta,    yaitu    kewajiban    yang    mesti ditunaikan  oleh  dhamin  atau  kafil  dengan pembayaran  (pemenuhan)  berupa  harta. Kafalah    harta    ada    tiga    macam,    yaitu: pertama, kafalah    bi    al-Dayn yaitu kewajiban  membayar  hutang  yang  menjadi beban    orang    lain,    kedua,    kafalah  dengan
penyerahan    benda,    yaitu    kewajiban menyerahkan    benda-benda    tertentu  yang ada    di    tangan    orang    lain,    seperti mengembalikan    barang    yang    di-ghashab dan    menyerahkan    barang    jualan    kepada pembeli,    ketiga,    kafalah    dengan    ‘aib, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang  dijual  ternyata  mengandung  cacat, karena  waktu  yang  terlalu  lama  atau  karena hal-hal  lainnya,  maka  penjamin  (pembawa barang)  bersedia  memberi  jaminan  kepada penjual    untuk    memenuhi  kepentingan pembeli  (mengganti  barang  yang  cacat tersebut).
2) Rahn
Secara etimologi, kata  ar-rahn  berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad arrahn dalam istilah  hukum  positif  disebut  dengan  barang jaminan/agunan.
Sedangkan  menurut  istilah ar-rahn adalah  Harta  yang  dijadikan  pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
Berdasarkan    definisi    yang    berasal dari  ulama  madzhab  Maliki  tersebut, obyek jaminan    dapat    berbentuk    materi,    atau manfaat,  dimana  keduanya merupakan  harta menurut    jumhur    ulama.    Benda    yang dijadikan    barang    jaminan  (agunan)    tidak harus    diserahkan    secara    aktual,    tetapi boleh  juga  penyerahannya secara    hukum,    seperti    menjadikan    sawah sebagai    jaminan    (agunan),    sehingga  yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).
Berbeda  dengan  definisi  di  atas, menurut  ulama  Syafi'iyah  dan  Hanabilah,  ar- rahn    adalah:    Menjadikan    materi    (barang) sebagai    jaminan    utang,    yang    dapat dijadikan    pembayar    utang    apabila    orang yang      berutang    tidak    bisa    membayar utangnya itu.
Definisi  ini  mengandung  pengertian bahwa    barang    yang    boleh    dijadikan jaminan    (agunan)    utang    itu    hanya    yang bersifat    materi;    tidak    termasuk    manfaat sebagaimana    yang    dikemukakan    ulama madzhab  Maliki.  Barang  jaminan  itu boleh dijual    apabila    utang    tidak      dapat    dilunasi dalam    waktu    yang    disepakati  kedua  belah pihak.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Rahn  dinilai  sah  menurut  hukum Islam,  apabila  telah  memenuhi  rukun  dan syarat sebagai berikut:
− Syarat  yang    terkait  dengan  orang  yang berakad  adalah  cakap  bertindak  hukum. Kecakapan  bertindak  hukum,  menurut jumhur  ulama  adalah  orang  yang  telah baligh  dan  berakal.  Sedangkan  menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad  tidak  disyaratkan  baligh  tetapi cukup  berakal  saja.  Oleh  sebab  itu menurut    mereka    anak    kecil    yang mumayyiz  boleh  melakukan  akad  rahn, dengan    syarat    akad    ar-rahn    yang dilakukan    anak    kecil    yang    sudah mumayyiz  ini  mendapatkan  persetujuan dari walinya.
− Syarat  shigat  (lafal).  Ulama  Hanafiyah mengatakan    dalam    akad    itu    ar-rahn tidak    dikaitkan    dengan    syarat    tertentu atau  dikaitkan  dengan  masa  yang  akan datang  karena  ar-rahn  sama  dengan  akad jual  beli.  Apabila  akad  itu  dibarengi dengan    syarat    tertentu    atau    dikaitkan dengan  masa  yang  akan  datang,  maka syaratnya    batal,    sedangkan    akadnya sah.      Misalnya    orang    yang    berutang mensyaratkan    apabila    tenggang    waktu utang    telah    habis    dan    utang    belum terbayar,  maka  ar-rahn  itu  diperpanjang satu    bulan;    atau    pemberi    utang mensyaratkan  harta  agunan  itu  boleh  ia manfaatkan.      Ulama    Malikiyah, Syafi’iyah    dan    Hanabilah    mengatakan apabila    syarat    itu    adalah    syarat    yang mendukung  kelancaran  akad  itu,  maka syarat  itu  diperbolehkan,  tetapi  apabila syarat    itu    bertentangan    dengan    tabiat akad    ar-rahn    maka    syaratnya    batal. Kedua    syarat    dalam    contoh    di    atas (perpanjangan    ar-rahn    satu    bulan    dan agunan  boleh    dimanfaatkan),    termasuk syarat  yang  tidak  sesuai  dengan  tabiat ar-rahn,  karenanya  syarat  itu  dinyatakan batal.      Syarat    yang    dibolehkan    itu, misalnya,    untuk    sahnya    ar-rahn    itu, pihak    pemberi    utang    minta   agar    akad itu  disaksikan    oleh    dua    orang    saksi. Sedangkan  syarat  yang  batal,  misalnya, disyaratkan  bahwa  agunan  itu  tidak  boleh
dijual  ketika  ar-rahn  itu  jatuh  tempo  dan orang  yang  berutang  tidak  mampu membayarnya.
− Syarat    al-marhum    bihi    (utang)    adalah: (1)    merupakan    hak    yang    wajib dikembalikan    kepada    orang    tempat berutang.  (2)  Utang  itu  boleh  dilunasi dengan agunan itu. (3) Utang itu jelas dan tertentu.
− Syarat  al-marhun    (barang  yang  dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, adalah: (1)  barang  jaminan  (agunan)  itu  boleh dijual    dan    nilainya    seimbang  dengan utang,  (2)  barang  jaminan  itu  bernilai dan    dapat    dimanfaatkan,    (3)  barang jaminan    itu    jelas    dan    tertentu,    (4) agunan    itu    milik    sah    orang    yang berutang,  (5)  barang  jaminan  itu  tidak terkait    dengan    hak    orang    lain,    (6) barang    jaminan    itu    merupakan    harta yang    utuh,    tidak    bertebaran    dalam beberapa  tempat,  dan  (7)  barang  jaminan itu  boleh  diserahkan  baik  materinya maupun manfaatnya.
Di    samping    syarat-syarat    di    atas, para  ulama  fiqh  sepakat  menyatakan bahwa ar-rahn    itu    baru    dianggap    sempurna apabila    barang    yang    dirahn-kan    itu  secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan  uang  yang  dibutuhkan  telah    diterima peminjam    uang.    Apabila    barang    jaminan itu    berupa    benda    tidak  bergerak,    seperti rumah    dan    tanah,    cukup    surat    jaminan tanah    atau    surat-surat  rumah  itu  yang dipegang  oleh  pemberi  utang.  Syarat  yang terakhir  (kesempurnaan  ar-rahn)    oleh    para ulama    disebut    sebagai    qabdh    al-marhun (barang    jaminan  dikuasai  secara  hukum). Syarat  ini    menjadi  penting  karena  Allah dalam  surat  alBaqarah,    2:    283    menyatakan "  fa  rihanun  magbudhah"  (barang  jaminan itu dikuasai [secara hukum]).
Apabila  barang  jaminan  itu  telah dikuasai  oleh  pemberi    utang,  maka  akad  ar- rahn  bersifat  mengikat  bagi  kedua  belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang    jaminan,    sehingga    apabila    utang tidak    dapat    dilunasi,    barang  jaminan  dapat dijual  dan  utang  dibayar.  Apabila  dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penjualan  barang  jaminan  itu  ada  kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.
Dari  uraian  tentang  kedua  konsep jaminan  di  atas,  jelas  bahwa  eksistensi jaminan    di    akui    dalam    hukum    Islam. Untuk  jaminan  yang  diberikan  oleh  pihak lain    atas    kewajiban/prestasi    yang    harus dilaksanakan    oleh    pihak      yang    dijamin (debitur)    kepada    pihak    yang    berhak menerima    pemenuhan    kewajiban/prestasi (kreditur)    disebut    dengan    kafalah. Sedangkan    jaminan    yang    terkait    dengan benda/harta  yang  harus  diberikan  debitur (orang  yang  berhutang)  kepada  kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan rahn. B. Dasar  Hukum  Jaminan  dalam  Hukum Islam
Para    ulama    fiqh    mengemukakan bahwa    akad    ar-rahn    dibolehkan    dalam Islam  berdasarkan  al-Qur'an  dan  sunnah Rasul.
1) Al-Qur’an Surat    Al-Baqarah    (2)    ayat    283    yang digunakan    sebagai    dasar    dalam membangun  konsep  gadai  adalah  sebagai berikut :
Jika    kamu    dalam    perjalanan    (dan bermu'amalah    tidak    secara    tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang penulis,    maka    hendaklah    ada    barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang berpiutang).  Akan  tetapi,  jika  sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, maka    hendaklah    yang    dipercayai    itu menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan hendaklah    ia    bertakwa    kepada    Allah Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para saksi)  menyembunyikan  persa  ksian.  Dan barangsiapa    yang    menyembunyikannya, maka    sesungguhnya    ia    adalah    orang yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha Mengetahui apa yang kam kerjakan.
Ayat    Alquran    di   atas   adalah   petunjuk untuk    menerapkan    prinsip    kehatihatian bila    seseorang    hendak    melakukan transaksi    utang-piutang    yang    memakai jangka  waktu  dengan    orang  lain,  dengan cara  menjaminkan  sebuah  barang  kepada orang yang berpiutang (rahn).
2) As-Sunnah/Hadits
− Hadis  A'isyah  ra.  yang  diriwayatkan oleh  Imam  Muslim,  yang  berbunyi: Telah  meriwayatkan  kepada  kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin  Khasyram    berkata:    keduanya mengabarkan    kepada    kamiIsa    bin Yunus  bin Amasy  dari  Ibrahim  dari Aswad    dari    'Aisyah    berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli    makanan    dari    seorang Yahudi    dengan  menggadaikan  baju besinya . (HR. Muslim)
− Hadis  dari  Anas  bin  Malik  ra.  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  yang berbunyi: Telah meriwayatkan kepada kami  Nashr  bin  Ali  Al  -Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan  kepada  kami  Hisyam bin  Qatadah  dari    Anas    berkata:
Sungguh Rasulullah saw.
menggadaikan    baju    besinya  kepada seorang  Yahudi  di  Madinah  dan menukarnya  dengan  gandum  untuk keluarganya) (HR. Ibnu Majah)

## C. Pengikatan Jaminan
Konsep    tentang    pengikatan    agunan dalam    hukum    Islam    (fiqh)    terdapat  dalam pembahasan  tentang  rahn  yang  merupakan bentuk    jaminan    kebendaan  dalam  hukum Islam  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di atas.  Hal  yang  menarik  yang  perlu  mendapat penekanan  kembali  tentang  persoalan  rahn dalam  kaitannya  dengan    pengikatan    agunan adalah    beberapa    persoalan    berikut    ini; pertama,  apakah  akad  rahn  merupakan  akad yang  bersifat  accessoir  (ikutan,  tambahan) atau akad  yang  terpisah  dengan  akad  utang piutang?,    kedua,    bolehkah    penguasaan obyek    rahn    (al-qabdh,    possession)    tidak dalam    bentuk    penguasaan    fisik    tetapi berupa  bukti  surat?  Dan  Ketiga,  apa  saja akibat hukum yang lahir dari akad rahn?
Sebagaimana    yang    diuraikan sebelumnya,    pengertian    rahn    adalah menjadikan  barang/materi  sebagai  jaminan utang,    yang  dapat  dijadikan  pembayar  utang apabila    orang    yang      berutang    tidak    bisa membayar  utangnya  itu.  Dari pengertian  ini jelas    bahwa    rahn    sangat    terkait    dengan akad  hutang  piutang.  Akan tetapi,  berkaitan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan  apakah  rahn merupakan  akad pokok atau  akad    accessoir  (tambahan,  ikutan),  hal ini dapat diketahui dari proses kelahiran akad ini.
Para  ulama  fiqh  membagi  proses terjadinya  akad  rahn  menjadi  tiga  bentuk; pertama,  akad  rahn  yang  terjadi  bersamaan dengan    akad    yang    melahirkan  kewajiban (al-dain), seperti penjual yang
mensyaratkan
penyerahan rahn (jaminan/gadai)  terhadap  pembelian    barang dengan  harga    yang  ditunda    ( muajjal ).
Kedua,    akad    rahn    yang    terjadi    setelah akad    hutang    piutang    yang    memerlukan jaminan.    Ketiga,  akad  rahn    yang  lahir sebelum  akad  yang melahirkan kewajiban (pembayaran hutang), seperti perkataan seorang  “ saya  jaminkan/gadaikan  emas  ini kepadamu,  dan  berikan  kepadaku  hutang  1 (satu)  juta  rupiah..!!”. Dari    ketiga  bentuk akad  tersebut  dua  yang  pertama  disepakati oleh  para  ulama,  sedangkan  yang  terakhir hanya    diperbolehkan    menurut    madzhab Maliki    dan    Hanafi.    Sedangkan  menurut Madzhab  Syafi’i  dan    Hambali  Akad  rahn yang  mendahului  akad  hutang  piutang tersebut  tidak  sah  karena  menurut  mereka rahn    merupakan    akad    yang  mengikuti kewajiban  ( al-rahn  taabi’un  lilhaqqi ).  Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perjanjian    pengikatan    jaminan    yang merupakan    perjanjian    acessoir,    yakni perjanjian    yang    lahir    setelah    perjanjian utang    piutang    menurut    hukum    Islam diperbolehkan,  bahkan  disepakati  oleh  para ulama  ( ittifaq  al-madzhahib ).  Hal  ini sesuai dengan  bentuk  kedua  dari  proses  terjadinya akad  rahn  yang  lahir  setelah  akad  utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran.
Sementara  berkaitan  pengikatan  jaminan yanng  melalui  lembaga  jaminan seperti  hak tanggungan,    fiducia,    dan    hipotik    yang dalam    proses    penjaminanya  hanya  melalui bukti  surat  atau  akta/sertifikat  kepemilikan barang  yang  dijaminkan,  misalnya    dalam bentuk    sertifikat    tanah,    sertifikat    hipotik, dan    surat    kepemilikan  mobil    (BPKB), maka    persoalan    ini    sangat    terkait    dengan perbedaan    ulama    fiqh  tentang    maksud penguasaan    (al-qabdh,    possession)    obyek
(barang    yang  digadaikan)  yang  menjadi syarat  rahn.  Mayoritas    ulama  (madzhab Hanafi,  Syafi’i  dan    Hanabilah)    memaknai al-qabdh  sebagai  penguasaan  barang  secara fisik,    ini  hampir    sama    dengan    konsep gadai    dalam    KUH    Perdata    yang memberikan    hak  kebendaan    kepada krediturnya.    Sementara    itu,      menurut Madzhab    Maliki,  penguasaan  obyek  rahn tersebut tidak harus dalam bentuk penguasaan fisik barang tetapi  segala  sarana  yang   bisa menggantikan kedudukannya dapat dijadikan sebagai jaminan atas hutang, seperti sertifikat tanah, sertifikat hipotik dan bentukbentuk    surat    tanda    kepemilikan barang    lainnya.  Dari    kedua    pendapat tersebut,  pendapat  kedua  tampaknya  lebih relevan untuk saat ini atas dasar pertimbangan efektifitas  dan  efisiensi  proses  penjaminan. Apalagi,  menurut  Wahbah  Zuhaili, maksud keharusan  penguasaan  obyek  rahn  tersebut bukan    semata-mata    aturan  syari’ah  yang bersifat “harus diterima apa adanya, taken for granted” ( ta’abbudy ),  tetapi tujuannya  adalah untuk  menjamin  kreditur  yang  menerima barang  jaminan  agar  merasa  tenang  dan percaya  piutangnya  akan  dikembalikan.  Oleh karena  itu,  jika  melalui  bukti  surat  atau sertifikat  kepemilikan  barang  jaminan  telah mampu menjamin kepercayaan dan ketenangan kreditur maka sah hukumnya.
Selanjutnya,    akibat    hukum    yang timbul    setelah    sempurnanya    akad    rahn dengan diserahkannya barang jaminan kepeda  penerima  jaminan  (kreditur)  antara lain;  1).  terkaitnya  hutang  dengan  obyek jaminan  secara  utuh,  2).  Kreditur  berhak menahan  obyek  jaminan,  3).  Kreditur  wajib menjaga obyek jaminan, 4). Kreditur dilarang menggunakan    atau    memanfaatkan    obyek jaminan, 5). Kreditur  berhak menuntut obyek jaminan  dijual  bila  hutangnya  tidak  mampu dibayar,  6).  Kreditur  wajib    mengembalikan obyek  jaminan  setelah  hutang  debitur  telah dilunasi.    7).  Kreditur    memiliki    hak didahulukan    (haqqu    al-imtiyaz,    preferen) dari  krediturkreditur lain.
Dari  uraian  tentang  beberapa  akibat hukum    yang    muncul    setelah  sempunanya akad    rahn    tersebut,    terdapat    banyak kesamaan  antara  konsep pengikatan jaminan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melalui  lembaga  jaminan  dalam  sistem perundang-undangan  di  Indonesia    dengan konsep    rahn.    Oleh    karena    itu,    bagi lembaga    keungan    syari’ah,  seperti perbankan    syari’ah    atau    gadai    syari’ah yang    ada    di    Indonesia,    yang  menerapkan sistem    pengikatan    jaminan    dalam pemberian    kredit    atau    pembiayaan  kepada nasabahnya,  tentu  saja  dapat  menerapkan sistem  jaminan  yang  saat  ini  telah  ada  dan berlaku di negara ini.

## D. Eksekusi Jaminan
Seperti    yang    telah    disebutkan sebelumnya    bahwa    jaminan    merupakan watsiqah dari    hutang.    Oleh    karena    itu, tujuan    dari    jaminan    adalah    tercapainya maksud  pengembalian  hutang  dengan  harga barang    yang    dijaminkan    ketika  debitur tidak    bisa    melunasi    hutangnya    pada    saat yang    dijanjikan.  Walaupun  demikian    Islam menganjurkan    agar    kreditur    memberikan tambahan    waktu    bila  debitur    tidak    bisa membayar    karena    faktor    kesulitan membayarnya.  Namun demikian  bila  itupun tidak    bisa    dipenuhi    maka    jaminan    boleh dieksekusi  atau dicairkan dengan cara dijual.
Menurut  Wahbah  Zuhaili,  dalam    hal penjualan  barang  jaminan  maka  yang  paling berhak  menjualnya  adalah  pembei  jaminan (debitur)    karena    pada  hakekatnya    jaminan tersebut masih dalam status kepemilikannya.  Tetapi  kalau dia  tidak  bisa menjual    bisa    diwakilkan    pada    seseorang yang  terpercaya   untuk menjualnya.  Bila  ia tidak    juga    mau    menjual    dan    mewakilkan seseorang    maka  melalui    pengadilan    bisa dimintakkan    keputusan    penjualan    paksa. Ketika  penjualan  paksa  ini  para  ulama berbeda pendapat dalam hal tehnik penjualannya  bila    pemberi    jaminan    (rahin) tidak    dengan    sukarela    menjualnya    sendiri atau  melalui    wakilnya.    Menurut    madzab Malikiyah,  Syafi’iyah,   Hanabilah  dan  dua orang  sahabat  Abu  Hanifah  (Abu  Yusuf  dan Syabani),  dalam  kondisi  seperti  itu  maka yang    behak    penjual    adalah    hakim    tanpa perlu  melakukan  pemaksanaan dengan  cara paksa    badan/penjara,    pemukulan,    atau pembatasan.    Sedangkan  menurut  Abu Hanifah  Hakim  tidak  berhak  menjual  barang jaminan  tanpa  adanya  kerelaan    dari    Rahin
(pemberi    jaminan)    tetapi    hakim    bisa memenjarakan/paksa badan  rahin  hingga  ia mau  membayarkan  hutangnya  atau  menjual barang  jaminannya.Dalam  kaitan  tekhnik penjualan  barang  jaminan,  menurut  Ibnu Qudamah,  bila  dalam  akad  telah  disyaratkan penjualan  oleh  penerima  jaminan  (murtahin) setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan.

## Kesimpulan
Pengikatan  jaminan  kredit  bank  di Indonesia,  yaitu  yang  pertama  pengikatan jaminan perorangan dan yang kedua pengikatan  jaminan  kebendaan  melalui  hak tanggungan,  fidusia,  gadai,  dan cessie . Kaitannya  dengan    perjanjian    pengikatan jaminan    yang    merupakan    perjanjian acessoir,  yakni perjanjian  yang  lahir  setelah perjanjian    utang    piutang    menurut    hukum Islam  diperbolehkan,    bahkan    disepakati oleh    para    ulama    ( ittifaq    al-madzhahib ). Hal    ini  sesuai  dengan  bentuk  kedua  dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran. Dari  uraian tersebut, terdapat    banyak    kesamaan    antara    konsep pengikatan  jaminan  melalui  lembaga  jaminan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia    dengan    konsep    rahn.    Oleh karena  itu,  bagi  lembaga  keungan  syari’ah, seperti    perbankan    syari’ah    atau    gadai syari’ah    yang    ada    di    Indonesia,    yang menerapkan    sistem    pengikatan    jaminan dalam    pemberian    kredit    atau    pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan  sistem  jaminan  yang  saat  ini telah ada dan berlaku di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul    R    Saliman,.    dkk, Hukum    Bisnis untuk    Perusahaan;    Teori    dan Contoh    Kasus ,  Jakarta:  Prenada Media Group, 2007.
Ad-Dardir, Syarh  al-Shagir  bi  Syarh  ash- Shawi ,  Mesir : Dar al-Fikr, 1978. Ibnu    'Abidin,    Radd    al-Muhktar    ‘ala    ad- Durr    al-Mukhtar,    Beirut:    Dar    al- Fikr,  1963.
Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid ; Imam al -kasani, dan ad- Dardi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Imam  al-Kasani,  Bada’i  al-Shana’i  fi  Tartib al-Syara’i, dan lihat juga Ibnu 'abidin Kairo: t.pn, 1969.
J.    Satrio, Hukum    Jaminan    Hak    Jaminan Kebendaan  Fidusia ,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti,2005.
M.  Bahsan, Penilaian  Jaminan  Kredit Perbankan  Indonesia ,  Jakarta:  CV. Rejeki agung, 2002.
Muhammad    Jumhana, Hukum    Perbankan di  Indonesia ,  (Bandung:  PT.  Citra Aditiya Bakti, 2000.
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia ,  Jakarta:  Rajawali  Press,
2004.
Sri    Soedewi    Masjchoen    Sofwan, Hukum
Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan ,  Yogyakarta:  Liberty Offset, 2003.
ST.    Remy    Sjahdeini, Hak    Tanggungan: Asas-Asas,    Ketentuan-Ketentuan Pokok   dan   Masalah  yang  dihadapi oleh  Perbankan ,  Bandung:  Penerbit Alumni, 1999. Tim  Penyusun, PAPSI  (Pedoman  Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia ,
Jakarta:Bank Indonesia, 2003.