Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Dibawah Tangan
Rexy Rionaldi Refri rexy.rionaldi-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Economic and trade developments have influenced the development of various types of agreements in  society.  One  is  a  loan-borrowing  agreement  through  a  financing  institution  with  a  standard agreement.  In  the  event  that  Fiduciary  is  obliged  to  make  Fiduciary  Deed  authentically  and  to register for publication of Fiduciary Certificate in order to facilitate the creditor to execute if the debtor breaches the pledge. The research method used in this paper is doctrinal legal research. The consequences of a fiduciary fiduciary law are the legal consequences of the execution process and the legal protection of the debtor. Judging from the legislation in Indonesia Consumer financing companies in terms of providing goods to customers must be followed by the making of fiduciary guarantee certificate before the Notary and register so that the execution process can be legal. In terms of legal protection of debtors, Indonesia has a regulation of the Protection Act Consumers who discuss about the Agency of Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), the public is expected to report to the institution if the execution is not in accordance with the Fiduciary Guarantee Act. Keywords: Legal Effects; Fiduciary Agreements; Legal Protection; Execution.

## Abstrak
Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui  lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Dalam hal Fidusia wajib membuat Akta Fidusia secara otentik serta melakukan pendaftaran agar terbit Sertipikat Fidusia agar memudahkan kreditor untuk melaksanakan eksekusi jika debitor cidera janji. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah doctrinal legal research.  Akibat hukum perjannjian fidusia yang dibuat dibawah tangan yaitu mengenai akibat hukum  terhadap proses eksekusi serta perlindungan hukum debitor. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia Perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal menyediakan barang kepada nasabah wajib diikuti dengan pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris serta melakukan pendaftaran agar proses eksekusi tersebut dapat menjadi legal.Dalam hal perlindungan hukum debitor, Indonesia memiliki peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didalamnya membahas mengenai lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), masyarakat diharapkan melakukan pelaporan kepada lembaga tersebut jika eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Kata Kunci: Akibat Hukum; Perjanjian Fidusia; Perlindungan Hukum; Eksekusi.

## Pendahuluan
Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui  lembaga pembiayaan dengan perjanjian

## Notaire
Article history: Submitted 1 May 2018; Accepted 15 May 2018; Available online 1 June 2018.
e-ISSN: 2655-9404
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9101 Vol. 01 No. 1, Juni 2018

## 122 Rexy Rionaldi: Akibat Hukum Perjanjian
standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya. 1
Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan ini sangat tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana yang memberikan kredit dengan bunga yang rendah bahkan tanpa bunga. Lembaga pembiayaan sekarang banyak menggunakan sistem jaminan dimana apabila debitor tidak dapat membayar tepat waktu motor atau mobil yang dicicil tersebut akan diambil kembali. Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok ( supplier ). 2
Pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertipikat jaminan fidusia yang tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang sifatnya mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili dari pemberi fidusia, dan dalam hal ini untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi para pihak, memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor dan juga melindungi debitor. Fidusia menurut asal katanya berasal dari “ fides “ yang berarti kepercayaan.
Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan. 3 Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para konsumen
1 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Grasindo 2000).[45].
2 Muhammad Chidir, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata (Man- dar Maju 1993).[166].
3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Raja Grafindo Persada 2001).[119].
untuk menguasai benda yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. 4
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitor dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.
Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertipikat fidusianya atau dalam bentuk otentik dihadapan Notaris maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Ada beberapa prinsip hukum dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menurut M. Yahya Harahap, 5 yaitu : Asas spesialitas atas fixed loan yaitu benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dengan
4 ‘Https://Id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Jaminan_Fidusia’  <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ja- minan_Fidusia> accessed 28 March 2018.
5 HP. Panggabean, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Sinar Grafika 2000).[2].

## 124 Rexy Rionaldi: Akibat Hukum Perjanjian
demikian harus jelas dan tertentu serta pasti jumlah utang debiturnya; Assesor yaitu Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda obyek jaminan fidusia tergantung pada hapusnya perjanjian pokok; Asas hak Preferen yaitu memberi kedudukan hak yang dilakukan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya, hak didahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi; Pemberi fidusia yaitu harus pemilik benda itu sendiri, jika benda tersebut milik pihak ketiga makan pengikatan jaminan fidusia tidak boIeh dengan kuasa subsitusi tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan; Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau wakiI penerima Fidusia, yaitu ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium; Larangan melakukan fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Apabila obyek jaminan fidusia sudah terdaftar berarti obyek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia, oleh karena itu pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia.
Asas droit de suite yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan hak atas piutang ( cessie ) dan terhadap benda persediaan. Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi Jaminan  Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UUJF yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 6 Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh Lembaga pembiayaan; dan Penjualan
6 ‘Diakses Pada Tanggal Pukul 12.00 WIB’ <www.researchgate.net/publication> accessed 28 March 2018.
Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Saat ini telah banyak ditemukan perusahaan pembiayaan non bank dengan tujuan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman namun dalam proses eksekusi masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melakukan pelanggaran dalam kaitan pemberian kredit dengan menggunakan Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusinya pun cenderung tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak konsumen.

## Metodologi Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Doctrinal Research, 7 dimana dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan memberikan prediksi mengenai perkembangan ke depan ( futuristic ) tentang norma-norma hukum tersebut di bagian kesimpulan tulisan. Norma-norma hukum tersebut dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Politik Hukum, Perizinan, Perlindugan Hukum serta ilmu perundang-undangan.

## Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan
Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. 8
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2016).[32-33].
8 Subekti, Hukum Acara Perdata (Bina Cipta 1997).[128].

## Rexy Rionaldi: Akibat Hukum Perjanjian
Sedangkan ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu: 9 Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya; Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitor; Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia; Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk ; Adanya titik untuk satu peralihan hak; Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda; Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum  prossessorium bagi benda bergerak yang berwujud, ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia atau dengan cara cessie untuk piutang. 10
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan objek yang diperbolehkan Apabila kemudian syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak ada, dan tidak ada hak untuk pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum.
Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”  Pada hakikatnya pembuatan serta pendaftaran fidusia tersebut merupakan perwujuadan dari asas publisitas yang mengakibatkan keterkaitan pembuatan secara otentik akta fidusia tersebut serta pendaftarannya dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia itu oleh kreditor.
9 Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Sinar Grafika 2003).[4].
10 Ratu Resmiati, Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia (Lokakarya 2006).[3].
Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, ”dalam hal debitor Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditor Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertipikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara : memohon eksekusi sertipikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;  menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungka para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
1.  Pelaksanaan titel eksekusi
Dalam sertipikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sertipikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi (atas hak eksekusi) oleh penerima fidusia, yakni :
a.  Debitor atau pemberi fidusia cidera janji;
b.  Ada sertipikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Pada pelaksanaan titel eksekusi tidak dijelaskan atau dicantumkan apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dengan lelang atau dibawah tangan, namun mengingat sifat eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah

## 128 Rexy Rionaldi: Akibat Hukum Perjanjian
diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, maka pelaksanaan titel eksekusi haruslah dengan cara lelang.
2.    Penjualan atas kekuasaan penerima fidusia
Dalam hal debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan lembaga parate eksekusi dan diharuskan dilakukan penjualan di muka umum (lelang). Dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak yang lainnya (debitor) ingkar janji (wanprestasi). Kekuasaan untuk pelaksanaan ini harus dibuktikan dengan sertipikat jaminan fidusia dan secara otomatis eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi).
3.    Penjualan di bawah tangan
Pelaksanaan eksekusi jaminan dengan cara penjualan di bawah tangan merupakan suatu perkembangan dalam sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1996). Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maka Undang-Undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan :
a)  Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak;
b)  Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan;
c)  Diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang menguntungkan.
Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertipikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari
kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitor sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian.
Akibat yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi tanpa pembuatan akta  jaminan fidusia secara otentik serta melakukan pendaftaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka untuk menegakkan hak sebagai kreditor dalam hal ini melaksanakan eksekusi langsung pihak kreditor wajib membuat akta fidusia dihadapan notaris dan mendaftarkan fidusia tersebut agar proses eksekusi menjadi legal.
Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditor
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yakni: 11

## 1.  Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk
11 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pemberontakan Peradilan Administrasi (Peradaban 1997).[3].

## 130 Rexy Rionaldi: Akibat Hukum Perjanjian
mengajukan keberatan ( inspraak ) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini, dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies  ermessen , dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
2.  Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menan- gani perlindungan hukum bagi rakyat.
Terkait dengan Lembaga Pembiayaan, dalam menjalankan usahanya sering
ditemukan lebih memilih menggunakan jasa para debt  collector , karena lebih gampang eksekusinya. Dengan demikian, meskipun menggunakan jasa para debt collector berisiko tinggi namun tetap ditempuh oleh Lembaga Pembiayaan. Bagi masyarakat peminjam (debitor) yang awam tentang hukum, mau tidak mau akan ketakutan karena mereka juga merasa bersalah akibat gagal membayar hutangnya. Namun demikian, bagi masyarakat yang mengerti hukum, tindakan semena-mena yang dilakukan pihak Lembaga Pembiayaan melalui debt collector -nya tidak jarang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Perbuatan debt collector didalilkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor.
Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Non Bank didasarkan atas dasar alasan sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen. Padahal isi perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 tentang klausula baku. Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Indonesia memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang didirikan tingkat Kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan”. Dengan demikian, sebagai bentuk perlindungan dari negara, konsumen diberi kebebasan sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan melalui BPSK. Dengan kata lain, BPSK bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri. Didalam menangani dan mengatur permasalahan sengketa konsumen, maka BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain.
Mengenai keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan merupakan penyelesaian akhir bagi para pihak. Dibentuknya BPSK sangat membantu konsumen terutama dalam hal prosedur beracara yang mudah, cepat, tanpa biaya karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada APBD masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prosedur penyelesaiannya pun tidak rumit harus menggunakan dalil-dalil hukum yang kaku. Konsumen pengadu dapat mengajukan gugatan tertulis maupun tidak tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Tata cara penyelesaian sengketa pada BPSK meliputi Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.
Dalam hal para pihak kemudian memilih konsiliasi atau mediasi, maka BPSK hanya bertindak sebagai fasilitator mempertemukan para pihak, mendamaikan

## 132 Rexy Rionaldi: Akibat Hukum Perjanjian
secara aktif, memberikan saran dan anjuran dan menerangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh BPSK, namun BPSK wajib memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Bilamana tercapai kesepakatan/perdamaian antar pihak maka hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua pihak yang berperkara, selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut dikuatkan oleh Majelis BPSK dalam bentuk Surat Putusan BPSK. Para pihak jika memilih penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, maka konsumen memilih arbiter dari salah satu unsur konsumen yang ada di BPSK. Demikian juga pelaku usaha dapat menempuh dengan cara yang sama. Arbiter dari konsumen dan arbiter dari pelaku usaha memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi Ketua Majelis. Adapun yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada Majelis BPSK, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk Putusan BPSK. Hal ini tentu saja menjadi catatan lembaga pembiayaan untuk merevisi klausul baku dalam perjanjian untuk menyesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.
Perlu diketahui bahwa antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah saling mengisi. Masing-masing merupakan lex specialis derogat legi generalis. Namun, perlu diketahui Undang- Undang Jaminan Fidusia dibentuk setelah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada alasan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia melampaui aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## Kesimpulan
Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertipikat fidusianya atau dalam bentuk otentik dihadapan Notaris maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi
terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan hukum bagi konsumen (debitor) atas eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia yaitu perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan yang secara tidak langsung merugikan pihak konsumen maka hal ini tentunya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan perjanjian dengan mencantumkan klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Indonesia memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang didirikan tingkat Kabupaten/ kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan”. Dengan demikian, sebagai bentuk perlindungan dari negara, konsumen diberi kebebasan sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan melalui BPSK. Dengan kata lain, BPSK bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum Sengketa Konsumen) yang memiliki prosedur beracara yang mudah, cepat, tanpa biaya karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada APBD masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## Daftar Bacaan

## Buku
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Raja Grafindo Persada 2001).
HP. Panggabean, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Sinar Grafika 2000).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2009).
Muhammad Chidir, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata (Mandar Maju 1993).

## 134 Rexy Rionaldi: Akibat Hukum Perjanjian
Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Sinar Grafika 2003).
Philipus M.Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia  Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pemberontakan Peradilan Administrasi (Peradaban 1997).
Ratu Resmiati, Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia (Lokakarya 2006).
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Grasindo 2000).
Subekti, Hukum Acara Perdata (Bina Cipta 1997).

## Internet
‘Diakses Pada Tanggal Pukul 12.00 WIB’ <www.researchgate.net/publication> accessed 28 March 2018.
‘Https://Id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Jaminan_Fidusia’<https://id.m.wikipedia.org/ wiki/jaminan_Fidusia> accessed 28 March 2018.
Peraturan Perundang-undangan Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh Subekti, (PT Dian Rakyat, 2009).
Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999.
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999.
PP (Peraturan Pemerintah) No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan PMK.130 tahun 2012 tentang Sanksi Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia.
HOW TO CITE : Rexy Rionaldi Refri, ‘Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan’ (2018) Vol. 1 No. 1 Notaire.