## Analisis Implementasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

## Desriadi
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau Indonesia desco_paliang@ymail.com

## Abstract
Individual   candidacy   in   local   elections   is   expected   to   produce   more   aspirational,   qualified,   and   strongly committed regional  leaders. Individual candidates in the Regional Head Election are also an alternative to accommodate the human rights of every Indonesian Citizen who does not run through a political party. The existence of individual candidates will surely break the partitocracy (political party dominated democracy) and the oligarchy of political parties so that the aspirations of the bottom get a place in the political process. With the allowance of individual candidates, it will enable the birth of candidates from the public who are considered more qualified public than just a figure who carried a handful of political party elites. On the other hand, the increased support of the people towards the existence of individual candidates should be seen as an effort to increase   people's   political   participation   in   the   regional   head   elections   and   the   implementation   of   more accommodative and democratic regional elections. Up to now it should be recognized that the nomination of regional head is dominated by political parties. The absence of a transparent and democratic recruitment system led to this process being influenced more by political party elites and political brokers. The position of the political party becomes very central because all candidates must pass there and of course a candidate will not get the ticket of the political party for free. With the regulation allowing individual candidates will directly push the process of internal democratization of political parties to be more selective and democratic in determining the candidates.   The   type   of  research   conducted   is   descriptive   qualitative   research,   namely   research   conducted describes the situation of elections of regional heads. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special.
Keywords : pemilukada, regional autonomy

## Abstrak
Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI)   yang   tidak   mencalonkan   diri   melalui   partai   politik.   Adanya   calon   perseorangan   tentunya   akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenankannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis. Hingga kini harus diakui pencalonan   kepala   daerah   lebih   banyak   didominasi   partai   politik.   Tidak   adanya   sistem   rekuitmen   yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis. Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara  langsung akan mendorong proses demokratisasi internal  partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggambarkan situasi pemilihan kepala daerah. Analisis yang dilakukan dalam  penelitian ini  adalah  analisis  kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus . Kata Kunci : pemilukada, otonomi daerah

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  dalam  suatu negara  merupakan  sesuatu yang  bersifat  dinamis, terus bergerak dan berubah mulai dari perubahan yang bersifat evolutif, reformatif sampai pada perubahan   yang   bersifat   revolutif.   Reformasi   politik   Indonesia   yang   ditandai   dengan tumbangnya   Orde   Baru   telah   dan   akan   menimbulkan   serangkaian   perubahan,   baik   pada dimensi   politik,   ekonomi,   sosial   dan   budaya. 1 Perubahan   pada   tingkat   nasional   secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada perubahan pada tingkat regional maupun lokal, mengingat Indonesia adalah negara Republik berbentuk kesatuan.
Agenda   aksi   reformasi   pemerintahan   dalam   rangka   mewujudkan   kepemerintahan yang   baik   ( good   governance )   menurut   Bintoro   Tjokroamidjojo   perlu   diarahkan   kepada beberapa pokok sebagai berikut : 2
a. Perubahan   sistem   politik   ke   arah   sistem   politik   yang   demokratis,   partisipatif   dan egalitarian;
b. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI);
c. Reformasi   dalam   bidang   administrasi   publik   perlu   diarahkan   pada   peningkatan profesionalisme   birokrasi   pemerintahan   dalam   rangka   meningkatkan   pengabdian umum, pengayoman, dan pelayanan publik;
d. Reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi;
e. Agenda   aksi   reformasi   lain   yang   juga   strategis   adalah   menciptakan   pemerintahan yang bersih ( clean governance ) dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaa dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah   Provinsi   dan   Kabupaten/Kota   memiliki   pemerintahan   daerah   yang   melaksanakan fungsi-fungsi   pemerintahan   daerah,   yakni   Pemerintahan   Daerah   dan   Dewan   Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai  dengan  Pasal  18 ayat   (4) UUD  1945, “Gubernur, Bupati,   dan Walikota  masing- masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis” .   Pemilihan   Kepala   Daerah   secara   langsung   merupakan   bagian   dari   proses
1 Sadu Wasistiono, “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Masa Depan Pemerintahan Daerah”, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Program Pascasarjana STPDN/IPDN Depdagri RI, Jatinangor: 2005, Hlm. 1 2 Ibid, Hlm. 8-10
demokratisasi   yang   sedang   bergulir   di   tanah   air,   sebagai   konsekuensi   logis   dari   gerakan reformasi   yang   merupakan   wujud   dari   model   pengisian   pejabat   publik   oleh   masyarakat, sehingga   akuntabilitasnya   kepada   pemilik   kedaulatan   menjadi   lebih   konkret. 3 Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga merupakan upaya membuat sistem pengisian jabatan politik menjadi konsisten.
Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   sebagaimana   diatur   dalam   Undang   –  Undang    Nomor  23  Tahun   2014   tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak ada aturan secara implisit yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. Inilah yang menjadi jalan pembuka bagi munculnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.
Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi   Manusia   (HAM)   politik   setiap   Warga   Negara   Indonesia   (WNI)   yang   tidak mencalonkan diri melalui partai politik. 4
Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat   dalam   proses   politik.   Dengan   diperkenankannya   calon   perseorangan,   maka   akan memungkinkan   lahirnya   calon   dari   masyarakat   yang   dianggap   publik   lebih   berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Di sisi lain, meningkatnya dukungan   rakyat   terhadap   keberadaan   calon   perseorangan   harus   dilihat   sebagai   upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis.
Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Determinasi partai politik dalam penentuan kandidat akan sangat dipengaruhi oleh mekanisme   internal   partai   politik   dalam   penentuan   kriteria   calon   yang   dipandang   layak didukung.   Ironisnya,   kewenangan   partai   politik   dalam   melakukan   perekrutan   politik
3 Ibid, Hlm. 3
4 Yohanes Usfunan, “Calon Perseorangan dalam Pilkada”, Kompas, 20 Juni 2008
seringkali   disalahgunakan   sebagian   elit   partai   politik   untuk   mematikan   proses   rekuitmen politik  yang demokratis.  Tidak adanya sistem  rekuitmen  yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis.
Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan   mendorong   proses   demokratisasi   internal   partai   politik   untuk   lebih   selektif   dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Ketiga hal ini tentunya secara proses akan meningkatkan derajat kompetisi politik. Tanpa adanya calon perseorangan, partai politik yang ada tidak mempunyai kebutuhan untuk membenahi diri.
Keberadaan   calon   perseorangan   juga   diyakini   akan   menjadi   cambuk   bagi   partai politik untuk dapat kembali kepada ide murni partai politik, yakni bertanggung jawab pada konstituennya. Dengan adanya calon perseorangan, partai politik tentunya akan berpikir dua kali untuk mempertahankan feodalisme dan sifat koruptif di dalam tubuhnya. Karena jika hal tersebut   dipertahankan   dan   partai   politik   tidak   mengubah   dirinya,   bukan   tidak   mungkin publik akan berpaling  kepada pilihan  calon perseorangan.  Kehadiran calon perseorangan, kendati belum tentu menang diyakini dapat memberikan warna lain bagi berjalannya suatu proses yang demokratis dalam upaya mengerem arogansi sebagian politisi partai di satu pihak dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung di lain pihak.
Salah satu contoh bentuk dukungan masyarakat terhadap calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dengan terpilihnya Aceng Fikri- Diky   Candranegara,   sebagai   Bupati   dan   Wakil   Bupati   terpilih   dalam   Pemilihan   Kepala Daerah di Garut pada Pemilihan langsung hari Minggu tanggal 21 Desember 2008 lalu. 5 Menurut   Ketua   Komisi   Pemilihan   Umum   (KPU)   Garut,   Muhammad   Iqbal   Santoso, kemenangan calon perseorangan di Kabupaten Garut (Jawa Barat) adalah fenomena politik tersendiri.   Mereka   merupakan   satu-satunya   calon   perseorangan   di   Jawa   Barat   yang   bisa memenangi pemilihan kepala daerah. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan rakyat Garut terhadap partai politik.
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberi judul pada makalah ini yaitu, analisis implementasi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung
5 “Pemilihan Bupati, Calon Perseorangan Menangi Pilkada Garut”, Kompas, 27 Desember 2008.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah  mekanisme   dan   pengaturan   tentang   calon   perseorangan   dalam pemilihan kepala daerah secara langsung?
2. Apa   kendala-kendala   yang   di   hadapi   bagi   calon   perseorangan   dalam   mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara langsung?

## KERANGKA TEORITIS
Demokrasi ditinjau dari sudut etimologi, berasal dari perkataan demos (rakyat) dan cratein (memerimntah). Dengan demikian demokrasi itu berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat,   dan   untuk   rakyat. 6 Menurut   Deliar   Noor,   demokrasi   sebagai   dasar   kehidupan bernegara   member   pengertian   bahwa   pada   tingkat   terakhir   rakyat   memberikan   ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara,   Karena   kebijakan   tersebut   menentukan   kehidupan   rakyat. 7 Dalam   konteks   itu kemudian   rakyat   menduduki   posisi   yang   mulia   dan   tinggi   dalam   sebuah   negara   yang menganut  paham  demokrasi.  Oleh karenanya  sebuah negara dapat  dikatakan  menerapkan bentuk penyelenggaraan pemerintahan demokrasi penyelenggaraan negara didasarkan pada kehendak dan kemauan rakyat (kedaulatan rakyat). 8
Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai macam pengertian. Dalam Hukum Tata Negara, pengertian kedaulatan itu bisa relative artinya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh ke luar dan ke dalam, tapi juga   bisa   dikenakan   kepada   negara-negara   yang   terikat   dalam   suatu   perjanjian   yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi atau federasi, dan yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang disebut otonomi. 9
Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Namun, dalam perubahan Undang-Undang   Dasar   1945   Pasal   18   ayat   (2)   ditegaskan   bahwa   pemerintahan   daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
6 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta: 1996, Hlm. 204
7 Fatkhurohman, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, Hlm. 8-9
8 Abdi Yuhana, Sistem Ketatatnegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Fokusmedia, Bandung: 2007, Hlm. 28
9 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1981, Hlm. 122
menurut   asas   otonomi   dan   Tugas   Pembantuan.   Ketentuan   ini   menegaskan   bahwa pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip baru dalam pasal 18   lebih   sesuai   dengan   gagasan   daerah   membentuk   pemerintahan   daerah   sebagai   satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. 10
Adapun yang mendasari perlunya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat daerah tidak terlepas dari latar belakang sebagai berikut: 11
1. Undang-Undang   Nomor  23  Tahun   2004   dan   aturan   pendukung   lain   di bawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis.
2. Adanya   tuntutan   dari   masyarakat   yang   menghendaki   kepala   daerah   dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang terpilih nanti akan mampu   membawa   masyarakat   daerah   menuju   perbaikan   dan   kemakmuran, khususnya keinginan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, tidak KKN, dan keseimbangan dalam keadilan.
3. Adanya politik kepentingan yang dilakukan oleh para anggota DPRD terutama pada penyampaian LPJ dan Pemilihan Kepala Daerah.
Dari ketiga latar belakang tersebut di atas, yang paling dominan dan yang merupakan keinginan mendasar dari masyarakat adalah munculnya pemimpin yang betul-betul mampu membawa masyarakat daerah menuju perbaikan dan kemakmuran, pemimpin yang arif dan bijak.
Harapan masyarakat untuk menemukan sosok pemimpin melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan criteria punya kemampuan, cakap, bertanggung   jawab,   bermoral,   mempunyai   integritas,   sanggup   berkorban,   berpengalaman, dan   berwawasan   yang   luas   akan   menjadi   hampa   karena   dominasi   partai   politik   dalam menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat kuat (masih dominan).
Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945   pada   dasarnya memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal 18 ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai
10 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, Hlm. 306
11 HAW Widjaja,, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, Hlm. 120
politik. Calon kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan berhak untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketentuan-ketentuan   dalam   Undang-Undang   Nomor  23  Tahun   2014   tentang Pemerintahan   Daerah   tidak   menyebutkan   bahwa   calon   perseorangan   boleh   mengikuti pemilihan   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah   dan   dianggap   bertentangan   dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak mengatur tentang tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan. Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Berdasarkan   Putusan   Mahkamah   Konstitusi   Republik   Indonesia   Nomor   5/PUU- V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon Lalu Ranggalawe untuk mengikuti pemilihan kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah   melalui   jalur   calon   perseorangan.   Hak   pemohon berupa hak untuk ikut dalam  pencalonan  oleh partai politik  atau gabungan partai  politik sebagaimana   yang   tercantum   dalam   pasal-pasal   Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya membuka kesempatan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik dan gabungan partai politik saja dan bertentangan dengan   Undang-Undang   Dasar   1945   serta   tidak   mempunyai   kekuatan   hukum   yang mengikat. 12
Menurut salah seorang Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, pencalonan kepala daerah   dan   wakil   kepala   daerah   oleh   partai   politik   atau   gabungan   partai   politik   rawan terhadap   pemerasan   yang   dilakukan   oleh   partai   politik   terhadap   mereka   yang   berminat mencalonkan   diri   dalam   pemilihan   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah.   Mereka diharapkan akan terbebas dari pemerasan yang dilakukan oleh broker politik liar yang lahir bagaikan   jamur   di   musim   hujan   bersamaan   dengan   pemberian   kesempatan   kepada   calon perseorangan untuk dapat mencalonkan diri. 13
Penilaian   bahwa   aspirasi   masyarakat   cenderung   meniscayakan   diberikannya kesempatan   kepada   perseorangan   untuk   mencalonkan   diri   menjadi   kepala   daerah   tanpa melalui   pengajuan   dari   partai   politik   atau   gabungan   partai   politik.   Kecenderungan   ini
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13 ibid
menunjukkan   bahwa   telah   terjadi   dinamika   demokratisasi   yang   sehat,   karena   hakikat demokrasi adalah dihargainya perbedaan pendapat. 14
Tidak bisa disangkal bahwa kehidupan partai politik dalam menyandang fungsinya, terutama sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, baik dari bawah ke atas (up ward) maupun dari atas ke bawah (down ward), masih jauh dari harapan. Sehingga di satu sisi harus dapat menggugah partai politik untuk melakukan pembenahan dan introspeksi, dan di sisi lain harus dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan koreksi terhadap partai politik tersebut. Sebab, partai politik sejatinya harus berperan bukan sekedar sebagai ornamen, tetapi harus benar-benar merupakan pilar utama demokrasi. 15
Perkembangan   pengaturan   pemilihan   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah sebagaimana   dipraktikkan   di   Aceh   telah   melahirkan   realitas   baru   dalam   dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah tanpa melalui partai politik bukan suatu hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar   1945   dan   bukan   pula   merupakan   suatu   tindakan   dalam   keadaan   darurat (staatsnoodrecht). 16
Agar terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah dapat   dilakukan   dengan   cara   menyatakan   bahwa   pengajuan   calon   perseorangan   yang ditentukan   oleh   Pasal   67   ayat   (2)   Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2006   tentang Pemerintahan   Aceh   sebagai   bertentangan   dengan   Undang-Undang   Dasar   1945   sehingga harus dinyatakan tidak berlaku, karena memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak   bertentangan   dengan  Undang-Undang  Dasar  1945. Namun,  persamaan  hak  tersebut dapat dilakukan dengan mengharuskan Undang-Undang  Pemerintahan Daerah menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang sendiri yaitu dengan memberkan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Untuk calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, terhadap calon perseorangan   yang   bersangkutan   harus   dibebani   kewajiban   yang   berkaitan   dengan
14 ibid
15 Ibid
16 Ibid
persyaratan   jumlah   dukungan   minimal   terhadap   calon   yang   bersangkutan.   Hal   demikian diperlukan  agar   terjadi  keseimbangan   dengan  partai  politik   yang  disyaratkan  mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Syarat   jumlah   dukungan   bagi   calon   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara partai politik didapatkan dalam   suatu   pemilihan   umum   yang   biayanya   dibebankan   kepada   Anggaran   Pendapatan Belanja   Negara   (APBN),   sedangkan   calon   perseorangan   harus   mengumpulkan   sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang- orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## PEMBAHASAN
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai mekanisme tahapan pelaksanaan   yang   diatur   melalui   Undang-Undang   Nomor  23  Tahun   2014   tentang Pemerintahan Daerah, yang pengaturan selanjutnya  diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang.
Tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: 17 a. Penetapan daftar pemilih;
b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
c. Kampanye;
d. Pemungutan suara;
e. Perhitungan suara;
f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan
Dalam   mengikuti   pemilihan   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah,   tidak   dapat dihindari kemungkinan permasalahan dan kendala yang mungkin akan dihadapi oleh calon
17 Lihat pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
perseorangan. Kendala-kendala tersebut bisa saja dihadapi oleh calon perseorangan pada saat pendaftaran  bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil  Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pada saat pengajuan bakal pasangan calon dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan Wakil Walikota, pada saat kampanye, pemilihan atau pemungutan suara pada saat pasangan calon perseorangan tersebut memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
1. Pendaftaran
pada saat pasangan calon perseorangan mendaftarkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, kendala-kendala yang akan dihadapi adalah:
pada   tahapan   pendaftaran   calon   merupakan   tahapan   critical.   Sebagai   gambaran, pemilihan Jawa Tengah pada tahun 2008 diperkirakan berjumlah lebih dari 25 juta pemilih dan jumlah penduduk lebih dari 34 juta. Kemudian dalam revisi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mensyaratkan calon perseorangan harus didukung minimal   oleh   3%   jumlah   penduduk   dan   harus   tersebar   di   50%   jumlah Kabupaten/Kota, maka calon perseorangan untuk mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Tengah harus mendapatkan dukungan minimal 1.020.000 pendukung dan harus tersebar   di   18   Kabupaten/Kota.   Revisi   Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004 mensyaratkan calon perseorangan harus menunjukkan bukti dukungan berupa daftar nama pemilih pendukung dan fotokopi KTP pendukung, maka masing-masing calon perseorangan harus mengumpulkannya. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penelitian administrative dan verifikasi factual terhadap bukti dukungan tersebut, secara bertingkat dari tingkat paling bawah ke atas (dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota   dan  KPU  Provinsi).  Ini  menunjukkan   bahwa   verifikasi   dilakukan dukungan riil, bukan verifikasi secara sampling. 18
Sebagai perbandingan, pada saat Pemilu Legislatif 2004, di Jawa Tengah terdapat 58 perseorangan calon anggota DPD yang mendaftar dengan dukungan minimal masing- masing 5.000 pendukung, dan pada tingkat riil dukungan terhadap 58 calon adalah 411.312 pendukung dan jumlah dukungan yang harus diverifikasi sebanyak 41.128 pendukung   yang   tersebar   di   Kabupaten/Kota   di   Jawa   Tengah.   Pada   waktu   itu membutuhkan waktu 60 hari untuk penelitian administrative oleh KPU Provinsi Jawa
18 Hasyim Asy’ari, Makalah Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pemilu Kepala Daerah (Sosialisasi Pilgub Jateng 2008 di Kudus), 18 Mei 2008
Tengah,   14   hari   untuk   verifikasi   oleh   KPU   Kabupaten/Kota,   3   hari   untuk pemberitahuan hasil penelitian kepada calon, 3 hari untuk perbaikan syarat dukungan, 7 hari penelitian administratif ulang, dan 14 hari untuk penelitian factual, sehingga secara   jadwal   pada   waktu   itu   terhitung   sejak   pendaftaran   calon   sampai   dengan diketahui hasil akhir dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Itulah waktu yang dijadwalkan untuk meneliti 411.312 pendukung dan verifikasi factual 41.128 pendukung, sehingga bisa   dihitung   sendiri   berapa   waktu   yang   dibutuhkan   untuk   meneliti   jutaan   bukti dukungan calon perseorangan. 19
Selama ini calon perseorangan terkendala dalam hal pengumpulan dan pembuktian syarat dukungan tersebut. Jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota sangat sempit sehingga tidak jarang di akhir waktu yang   telah   ditetapkan   tersebut   calon   perseorangan   tidak   dapat   menyelesaikan pengumpulan   bukti   dukungan   dan   penelitian   terhadap   bentuk   dukungan   yang diberikan   oleh   masyarakat   kepada   calon   perseorangan   tersebut.   Perlu   dilakukan pengkajian ulang karena calon perseorangan yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merasa terlalu berat mengumpulkan syarat dukungan dengan waktu yang terlalu sempit dengan jumlah dukungan masyarakat yang tidak sedikit. 20
Jika   dilihat   Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2006   tentang   Pemerintahan   Aceh ditentukan syarat 3% dari jumlah penduduk yang punya hak pilih di Aceh sekitar 3 juta orang, berarti 90.000 tanda tangan lengkap dengan bukti fotokopi KTP dan kartu identitas   lainnya   serta   bukti   dukungan   tertulis.   Dengan   syarat   3%   ini   saja   sudah banyak calon yang berguguran karena kesulitan memenuhi jumlah dukungan berikut fotokopi KTP/identitas karena biaya operasionalnya yang tidak sedikit. 21
Selain itu, dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008, pada saat calon perseorangan akan mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,   syarat   yang   ditetapkan   begitu   memberatkan.   Calon   perseorangan   harus menyerahkan   bukti   dukungan   dari   masyarakat   dalam   bentuk   surat   pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang dikethaui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai
19 Ibid
20 Ibid
21 ibid
cukup atau kertas segel. Hal ini berbeda dengan syarat yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan  pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk dan dukungan tersebut hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan. Peraturan KPU tersebut seolah-olah ingin mempersulit calon   perseorangan   agar   tidak   bisa   mengikuti   pemilihan   kepala   daerah   dan   wakil kepala daerah.
2. Pengajuan Bakal Calon dan Penetapan Bakal Calon
dalam   hal  pengajuan   bakal  calon  perseorangan  sebagai   calon  gubernur  dan  wakil gubernur   atau   bupati   dan   wakil   bupati   atau   walikota   dan   wakil   walikota   dalam pemilihan   kepala   daerahdan   wakil   kepala   daerah   yang   telah   lulus   verifikasi   dan rekapitulasi   dari   KPU   Provinsi   atau   KPU   Kabupaten/Kota,   dimungkinkan   akan menghadapi kendala berupa penolakan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akibat syarat dukungan yang telah diserahkan sebelumnya tidak memenuhi syarat atau tidak   cukup   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   ataupun ketentuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Kampanye
Pada   saat   pelaksanaan   kampanye,   penanggung   jawab   kampanye   adalah   pasangan calon,   yang   pelaksanaannya   dipertanggungjawabkan   oleh   tim   kampanye.   Tim kampanye   dapat   dibentuk   secara   berjenjang   di   Provinsi,   Kabupaten/Kota   bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kabupaten/Kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. 22 Bagi calon perseorangan  pada saat  pelaksanaan  kampanye  terkendala  oleh  jumlah  pendukung atau massa yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Tim kampanye yang dibentuk oleh partai politik atau   gabungan   partai   politik   lebih   terorganisir   karena   partai   politik   dapat menggerakkan pendukung partai tersebut di tiap-tiap Kabupaten/Kota atau kecamatan yang pendukungnya tentu saja lebih banyak.
4. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemungutan suara Sebagai implikasi teknis dan revisi regulasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut: 23
22 ibid
23 ibid
a. Implikasi   teknis   terhadap   potensi   pemilihan   kepala   daerah   dua   peraturan. Munculnya peluang calon perseorangan dan munculnya ketentuan batas minimal perolehan suara sah 30% untuk dapat ditetapkan sebagai calon terpilih, membuka peluang   dalam   setiap   pemilihan   kepala   daerah   potensial   diselenggarakan   dua peraturan.
b. Implikasi teknis yang lain adalah tentu saja anggaran pemilihan kepala daerah. Unit cost yang akan terpengaruh dalam anggaran pemilihan kepala daerah adalah besarnya volume kerja penyelenggara pemilihan kepala daerah, panjangnya waktu kerja penyelenggara pemilihan kepala daerah, dan biaya pengadaan surat suara karena aka nada perubahan desain surat suara.
Pemilihan tersebut terkendala apabila calon perseorangan tersebut bukan seorang figur   tokoh   yang   begitu   dikenal   oleh   masyarakat.   jika   pasangan   calon perseorangan tersebut merupakan tokoh masyarakat ataupun lebih dikenal oleh masyarakat, masyarakat akan lebih memilih pasangan tersebut.
5. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan
Pada   saat   pasangan   calon   perseorangan   tersebut   terpilih   dan   memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Gubernur dan wakil Guberur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah,   dimungkinkan   adanya permasalahan yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut, yaitu: 24
a. Stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu, membuat kepala daerah   calon   perseorangan   sulit   menjalankan   kebijakannya   sebab   kepala daerah dari calon perseorangan tidak mendapat dukungan DPRD dan partai politik.
b. Berpotensi   menimbulkan   penyalahgunaan   wewenang   dan   kesewenangan DPRD maupun secara institusional karena tiap saat bisa “menekan” kepala daerah   melalui   ancaman   meminta   laporan   pertanggungjawaban.   Padahal, bentuk   penyalahgunaan   dan   kesewenangan   itu   merupakan   pelanggaran penggunaan dan kesewenangan itu merupakan pelanggaran penggunaan hak seperti diatur 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
24 Yohanes Usfunan, “Calon Perseorangan dalam Pilkada”, Kompas, 20 Juni 2008
yaitu   hak   DPRD   meminta   keterangan   laporan   pertanggungjawaban   kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.
Selain   itu,   kemungkinan   melanggar   hak   interpelasi,   hak   angket,   dan   hak menytakan   pendapat   (pasal   43  ayat   (1)  Undang-Undang  Nomor   32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Menurut sistem ketatanegaraan, DPRD sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban mendukung kepala daerah.
c. Kepala daerah calon perseorangan mudah “diganggu” DPRD “nakal” yang integritas moralnya rendah. Konsekuensinya, jika “tertekan” lalu menempuh kompromi, hal itu akan menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Akibatnya, akan tetap menghambat pemciptaan pemerintahan yang bersih. dari kendala-kendala dan permasalahan  tersebut di atas, solusi sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh calon perseorangan yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu :
1. Agar calon perseorangan tersebut mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik dan matang untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jalur perseorangan.   Seorang   yang   lebih   dikenal   oleh   masyarakat   akan   lebih   mendapat perhatian dan dukungan;
2. Dalam hal pembentukan tim sukses untuk kemenangan pasangan calon, hendaknya tim   tersebut   benar-benar   orang   yang   terpilih   dan   dapat   dipertanggungjawabkan. Karena kemenangan suatu pasangan calon tidak terlepas dari adanya tim sukses. Dan dalam tim tersebut harus merupakan suatu tim yang solid dan bertanggung jawab.
3. Pasangan   calon   juga   tidak   terlepas   dari   hal   financial   atau   keuangan.   Mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu saja membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit.
Kendala-kendala   yang   dihadapi   oleh   calon   perseorangan   dalam   mengikuti   pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terlihat pada saat pasangan calon tersebut mendaftarkan  diri sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada saat penetapan bakal pasangan calon yang lulus untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada saat mengikuti kampanye, atau pada saat hari pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan kendala tersebut bisa saja terjadi pada saat pasangan perseorangan tersebut telah terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## KESIMPULAN
Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945   pada   dasarnya memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal 18 ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. Calon kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan berhak untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pada saat pasangan calon perseorangan tersebut terpilih dan memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Gubernur dan wakil Guberur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala   daerah,   dimungkinkan   adanya   permasalahan   yang   akan   dihadapi   oleh   pasangan tersebut, yaitu: 25
a. Stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu, membuat kepala daerah calon perseorangan   sulit   menjalankan   kebijakannya   sebab   kepala   daerah   dari   calon perseorangan tidak mendapat dukungan DPRD dan partai politik.
b. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan DPRD maupun secara   institusional   karena   tiap   saat   bisa   “menekan”   kepala   daerah   melalui   ancaman meminta laporan pertanggungjawaban.
c. Kepala   daerah   calon   perseorangan   mudah   “diganggu”   DPRD   “nakal”   yang   integritas moralnya   rendah.  Konsekuensinya,   jika  “tertekan”  lalu   menempuh  kompromi,   hal  itu akan   menyuburkan   korupsi,   kolusi,   dan   nepotisme   (KKN).   Akibatnya,   akan   tetap menghambat pemciptaan pemerintahan yang bersih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi Yuhana, Sistem Ketatatnegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Fokusmedia, Bandung: 2007.
Fatkhurohman,   Memahami   Keberadaan   Mahkamah   Konstitusi   di   Indonesia,   Citra   Aditya Bakti, Bandung: 2004.
HAW  Widjaja,,   Penyelenggaraan   Otonomi   di   Indonesia,   Raja   Grafindo   Persada,   Jakarta: 2005.
25 Yohanes Usfunan, “Calon Perseorangan dalam Pilkada”, Kompas, 20 Juni 2008
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1981.
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.
Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta: 1996.
“Pemilihan Bupati, Calon Perseorangan Menangi Pilkada Garut”, Kompas, 27 Desember 2008.
Sadu Wasistiono, “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Masa Depan
Pemerintahan   Daerah”,   Jurnal   Administrasi   Pemerintahan   Daerah,   Program   Pascasarjana STPDN/IPDN Depdagri RI, Jatinangor: 2005.
Hasyim Asy’ari, Makalah Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pemilu Kepala Daerah (Sosialisasi Pilgub Jateng 2008 di Kudus), 18 Mei 2008. Yohanes Usfunan, “Calon Perseorangan dalam Pilkada”, Kompas, 20 Juni 2008.
UUD 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan   Daerah   terhadap   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.