## Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Permohonan Praperadilan di Indonesia: Antara Formil atau Materiil
Peter Jeremiah Setiawan, 1 Xavier Nugrah, 2 Moch. Marsa Taufiqurrohman 3
1 Universitas Surabaya, 2 Universitas Airlangga, 3 Universitas Jember Email: peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi ruang lingkup praperadilan di dalam peraturan  perundang-undangan  danapakah  daluwarsa  dapat  digunakan  sebagai  alasan mengajukan  permohonan  praperadilan.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  konseptual,  dan  kasus.  Artikel  ini berkesimpulan, tidak adanya kategorisasi  yang jelas terkait dengan aspek formil dan materiil pada  kasus  daluwarsa  menimbulkan  dilematika.  Dalam  perkembangannya,  daluwarsa  mulai diakui  sebagai  alasan  formil  yang  notabene  tidak  menyentuh  pokok  perkara,  sehingga  dapat digunakan  sebagai  alasan  praperadilan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Praperadilan Nomor:  143/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.  Puncaknya,  artikel  ini  menyarankan  perlunya pengaturan yang jelas di dalam Perma terkait kategorisasi aspek formil dan materiil di dalam pemeriksaan praperadilan.
Kata Kunci: Daluwarsa; Hukum Formil; Praperadilan; Hukum Materiil.

## Abstract
This article aims to answer what is the scope of pretrial in statutory regulations and whether expiration can be used as an excuse to file a pretrial lawsuit. By using legal research methods through  statutory,  conceptual,  and  case-based  approaches,  this  article  concludes  that  the absence of a clear categorization regarding the formal and material aspects of the expiration case creates a dilemma. In its development, expiration has begun to be recognized as a formal reason which incidentally does not touch the subject matter of the case, an thus can be used as a  pretrial  excuse.  This  can  be  seen  in  the  Pre-trial  Decision  Number:  143/Pid.Prap  /2016 /PN.Jkt.Sel.  Ultimately,  this  article  suggests  the  need  for  a  clear  regulation  in  the  Perma regarding the categorization of formal and material aspects in pretrial hearings.
Keywords: Expiration, formal law, pretrial hearing, material law.

## Sejarah Artikel
Dikirim: 10 September 2020 Direview: 28 November 2020 Diterima: 31 Desember 2020 Diterbitkan: 31 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Diskursus  mengenai  idealitas  penye- lenggaraan  pranata  praperadilan  menghan- tarkan  kita  kepada  evaluasi  terhadap  setiap ruang  lingkup  maupun  objek  praperadilan sebagai  sebuah  entitas  yang  dalam  per- kembangannya  dapat  terus  tumbuh  dan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
berkembang.  Episode-episode  perkemba- ngan  ruang  lingkup  praperadilan  terlihat dalam  beberapa  kasus.  Misalnya,  pada  awal tahun  2015,  ketika  Budi  Gunawan  yang menggugat penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  kepada praperadilan.  Praperadilan  dalam  kasus  ini menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK  adalah  tidak  sah. 1 Hakim  praperadilan dalam  kasus  ini  memperluas  objek  pra- peradilan  di  luar  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) dengan  mengartikan  penetapan  tersangka sebagai  bagian  dari  upaya  paksa.  Hakim praperadilan  dalam  kasus  ini  juga  “menga- mini” dalil Budi Gunawan yang menyatakan bahwa  dalam  proses  penyelidikan  ia  tak pernah dimintai keterangan. 2 Padahal penyelidikan bertujuan mengumpulkan bukti permulaan  yang  cukup  untuk  menetapkan tersangka,  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti.  Sehingga  dalam  proses  penyelidikan, KPK  maupun  penyidik  tak  harus  meminta keterangan saksi. 3
Tidak lama kemudian, pada 28 April 2015  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menge- luarkan Putusan No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas  pengertian  objek  praperadilan dengan  menyatakan  penetapan  tersangka, penyitaan  dan  penggeledahan  termasuk sebagai  objek  praperadilan.  Kemudian  atas putusan  MK  tersebut,  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  4  Tahun  2016  (Perma  No.4/2016) mengenai  tentang  larangan  peninjauan kembali atas putusan praperadilan.
1 Ely  Kusumastuti,  “Penetapan  Tersangka Sebagai  Obyek  Praperadilan,” Yuridika, 33,  no.  1
(2018): 2.
2 Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
3 Chandra  M.  Hamzah,  “Penjelasan  Hukum (Restatement)  tentang  Bukti  Permulaan  Yang Cukup,” 2014, 48.
Episode-episode  di  atas  menunjuk- kan,  bahwa  ruang  lingkup  praperadilan semakin  berkembang.  Perkembangan  terse- but  menjadi  tidak  dapat  dimungkiri,  apabila perluasan ruang lingkup praperadilan berkai- tan  erat  dengan  perlindungan  hak  asasi  ter- sangka maupun kepastian hukum itu sendiri.
Pada  hakikatnya,  hukum  acara  pi- dana adalah aturan hukum untuk melindungi warga  negara  dari  perlakuan  sewenang- wenang  oleh  aparatur  penegak  hukum. 4
Hakikat  keberadaan  pranata  praperadilan adalah  sebagai  bentuk  pengawasan  dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan  hukum  yang  terkait  erat  dengan jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia (HAM).  Praperadilan  yang  ada  pada KUHAP  yang  dianggap  dapat  memberikan perlindungan HAM secara substantif, kemudian  membuat  pada  zamannya,  aturan tentang  praperadilan  dianggap  sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. 5
Het  recht  hink  achter  de  feiten  aan , sebuah psotulat hukum klasik yang memiliki makna,  bahwa  sejatinya  hukum  akan  selalu tertinggal  dengan  perkembangan  zaman. 6
Dalam perjalanannya ternyata dalam lembaga  praperadilan  terdapat  hal  yang belum  diberikan  perlindungan,  yaitu  pada pra-ajudikasi. 7 Fungsi  pengawasan  yang diperankan  pranata  praperadilan  hanya bersifat post  facto ,  sehingga  tidak  sampai
4 Gultom dan Sularto, “Ide Dasar Keseimbangan  Dalam  Penetapan  Status  Tersangka Sebagai  Objek  Praperadilan  Oleh  Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” 2.
5 Paul Eliezer Tuama Moningka, “Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan  Penyidik  dalam  Menetapkan  Tersangka Menurut  Putusan  Mk  Nomor:  21/puu-xii/2014,”
Lex Crimen 6, no. 6 (2017): 10.
6 Rachmad  Abduh,    Ida  Hanifah  “Certainty of  Jurisdiction  Law  in  Civil  Law  System,” Randwick  International  of  Social  Science  Journal 1, no. 2 (2020): 272.
7 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

## Volksgeist
pada  penyidikan.  Pengujian  praperadilan pada  akhirnya  hanya  bersifat  formil  yang mengedepankan  unsur  objektif,  sedangkan unsur  subjektif  tidak  dapat  diawasi  peng- adilan. 8 Dengan  dasar  tersebut,  maka lembaga  praperadilan  secara  teoritis,  hanya bersifat formil semata, bukan materiil. 9
Adanya  ruang  lingkup  praperadilan yang  terbatas  pada  ranah  formil  inilah  yang dalam  praktiknya  sangat  bias  untuk  meng- interpretasi  mengenai  mana  yang  termasuk pada  ranah  formil  dan  materiil.  Jika  dilihat penyebabnya,  maka  dapat  dipahami  bahwa penyebab  utamanya  adalah  karena  dalam peraturan  perundang-undangan,  tidak  ter- dapat definisi / batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dari konsep  formil. Hal inilah yang kemudian menjadi  salah  satu hal  yang membuat  praperadilan  menjadi  kompleks. Padahal  hukum  sejatinya,  harus  dapat mengadopsi  tujuan  keadilan  dan  keman- faatan  secara  bersamaan  sehingga  jika kehidupan  sosial  semakin  kompleks  maka hukum  perlu  lebih  dikonkretkan  secara ilmiah  dan  menggunakan  bahasa  yang  lebih baik dan sempurna. 10
Salah  satu  problematika  terkait dengan  dilematika  antara  kategori  formil atau  materiil  adalah  dapat  dilihat  terkait pada  daluwarsa.  Terkait  dengan  daluwarsa ( verjaring ) ini diatur di dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) yang  notabene  merupakan  batasan  waktu untuk  penuntut  umum  untuk  melakukan kewenangan  penuntutannya.  Menurut  Eddy
8 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.
9 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.
10 Sidharta, Pendekatan  Hukum  Progresif dalam  Mencairkan  Kebekuan  Produk  Legislasi , dalam  Moh.  Mahfud  MD,  Sidharta,  Sunaryati Hartono,  dkk,  2013, Dekonstruksi  dan  Gerakan Pemikiran  Hukum  Progresif (Konsorsium  Hukum Progresif  Universitas  Diponegoro  Semarang) (Thafa Media, 2013), 207-214.
OS  Hiariej,  sejatinya  daluwarsa  merupakan aspek  materiil  yang  dianggap  sudah  tidak dibutuhkan lagi pemidanaan dari masyarakat karena  melampai  waktu. 11 Namun,  terdapat pendapat  yang  menganggap,  daluwarsa merupakan  ruang  lingkup  formil,  karena terkait  dengan  administrasi  suatu  perkara, bukan  materi  pokok  perkaranya.  Dengan dasar  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa terdapat  perbedaan  pendapat  terkait  ruang lingkup  daluwarsa  yang  notabene  diperde- batkan ranahnya antara materiil atau formil.
Terkait  ruang  lingkup  praperadilan sejatinya telah diatur di dalam Pasal 1 angka 10  KUHAP  jo.  Pasal  77  KUHAP  yang hanya  berbeda  pada  konstruksi  perumusan norma saja, maka juga tidak dapat menjawab terkait  dengan  dilematika  ruang  lingkup daluwarsa  penetapan  tersangka.  Sehingga penilaian  terhadap  daluwarsa  sebuah  tindak pidana untuk dijadikan sebagai aspek formil maupun  dasar  permohonan  praperadilan, masih menimbulkan perdebatan. Hal ini juga terlihat dengan perkembangan ruang lingkup praperadilan  yang  semakin  meluas. 12 Selain itu,  fakta  ini  juga  tersirat  dari  banyaknya putusan-putusan  praperadilan  yang  menga- bulkan  di  luar  daripada  objek  yang  diten- tukan  di  dalam  KUHAP. 13 Artinya,  ruang lingkup  wewenang  praperadilan  tetaplah tidak stagnan.
Pembahasan  dan  diskusi  tentang permasalahan tersebut memunculkan bebe- rapa  rumusan  masalah  yang  ingin  dijawab di  dalam  artikel  ini. Pertama, apa  ruang lingkup  praperadilan  di  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia. Kedua,
Apakah daluwarsa dapat digunakan sebagai  alasan  mengajukan  permohonan praperadilan.
11 Eddy  OS  Hiariej, Prinsip-prinsip  hukum pidana (Cahaya Atma Pustaka, 2016), 144.
12 Harjono Tjitrosoebono, 5.
13 Harjono Tjitrosoebono, 5.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
Dalam  menjawab  pertanyaan  ter- sebut,  artikel  ini  disusun  dengan  meng- gunakan  metode  penelitian  hukum  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan, konseptual,  dan  kasus.  Artikel  ini  bertujuan untuk  menganalisis  kembali  ruang  lingkup praperadilan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan,  serta  bertujuan  untuk mengana- lisis  keabsahan  aspek  daluwarsa  penuntutan pidana  yang  digunakan  sebagai  alasan mengajukan permohonan praperadilan.
Terdapat beberapa artikel pada jurnal hukum  yang  serupa  dengan  artikel  ini, yaitu:
1. Artikel  dari  Sri  Wulandari  yang diterbitkan  oleh  Jurnal  Serat Acitya  dengan  judul  “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum  Pidana”.  Pada  artikel tersebut  fokus  pembahasannya adalah  terkait  praperadilan  secara umum dalam KUHAP. Perbedaan dengan  artikel  yang  ditulis  oleh para penulis  adalah dalam artikel dari Sri Wulandari hanya menguraikan  secara  umum  terkait dengan  praperadilan,  sementara dalam artikel ini fokus analisisnya adalah terkait dengan penggunaan daluwarsa  sebagai  alasan  pra- peradilan
2. Artikel dari Indah Febriani Kaligis  yang  diterbitkan  oleh Jurnal  Lex  Crimen  dengan  judul “Daluwarsa  Penuntutan  Pidana Ditinjau  Dari  Pasal  78  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)”.  Pada  artikel  tersebut fokus pembahasannya adalah terkait  dengan  daluwarsa  dalam
KUHP,  Perbedaan  dengan  artikel yang  ditulis  oleh  para  penulis adalah  dalam  artikel  dari  Indah Febriani  tidak  membahas  terkait dengan akibat hukum dari penetapan  tersangka  pada  delik yang seharusnya sudah daluwarsa,
sedangkan pada artikel para penulis akan diuraikan.
3. Artikel  dari  Ramiyanto yang diterbitkan  oleh  Jurnal  Legislasi dengan  judul  “Kedudukan  Pene- tapan  Tersangka  Di  Dalam  Objek Gugatan Praperadilan”. Pada artikel  tersebut  fokus  pemba- hasannya  adalah  terkait  perluasan konsep  objek  praperadilan  pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  21/PUU-XII/2014.  Perbe- daan  dengan  artikel  yang  ditulis oleh  para  penulis    adalah  dalam artikel  dari  Ramiyanto  fokusnya adalah  terkait  perluasan  objek praperadilan  yang  notabene  salah satunya adalah penetapan tersang- ka,  namun  tidak  diuraikan  terkait dengan  alasan-alasan  yang  dapat digunakan  sebagai  dalil  dalam mengajukan  praperadilan  terkait dengan penetapan tersangaka.

## PEMBAHASAN
Ruang  Lingkup  Praperadilan  di  dalam
Peraturan Perundang-undangan di

## Indonesia
Ad  Recte  docendum  oportet  primum inquirere  nomina,  quia  rerum  cognitio  a nominimbus  rerum  dependet . 14 Sebuah postulat  hukum  klasik  yang  memiliki kedalaman  makna,  bahwa  untuk  memahami suatu  konsep  hukum,  maka  harus  diawali dari sebuah definisi. 15 Dengan dasar tersebut, maka  untuk  memahami  ruang  lingkup praperadilan,  maka  harus  dipahami  terlebih dahulu  definisi  dari  praperadilan  itu  sendiri. Berdasarkan  Pasal  1  angka  10  KUHAP
14 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip  Hukum Pidana:  Edisi  Revisi (Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2016), 2.
15 Xavier  Nugraha,  John  Eno  Prasito  Putra, Krishna  Darari  Hamonangan  Putra,  “Analisa Daluarsa  Gugatan  Pembatalan  Perjanjian  Akibat Adanya  Penyalahgunaan  Keadaan  ( Misbruik  Van Omstandigheiden ),” Galuh  Justisi 8,  no.  1  (2020):
60.

## Volksgeist
mendefinisikan  praperadilan  sebagai  wewe- nang  pengadilan  negeri  dalam  memeriksa dan  memutus  sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan  dan/atau  penahanan atas permintaan  tersangka  atau  keluarganya  atau pihak  lain  atas  kuasa  tersangka.  Melalui praperadilan  KUHAP  juga  memberikan wewenang  kepada  pengadilan  negeri  untuk memeriksa  dan  memutus  sah  atau  tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan. Termasuk  terhadap  permintaan  ganti  keru- gian atau rehabilitasi oleh tersangka.
Praperadilan  memiliki  maksud  dan tujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan melindungi  hak  asasi  tersangka  dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. 16 Pada  dasarnya  setiap  upaya paksa dalam penegakan hukum mengandung nilai  HAM. 17 Dengan  dasar  tersebut,  maka perampasan  atas  HAM  harus  sesuai  dengan acara yang berlaku ( due process ) dan hukum yang  berlaku  ( due  of  law ). 18 Ditinjau  dari standar  universal,  maupun  dalam  KUHAP, maka  dapat  dilihat  bahwa  tindakan  upaya paksa  merupakan  perampasan  HAM  atau hak  privasi  perseorangan  ( personal  privacy right )  yang  dilakukan  penguasa  (aparat penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan  dalam  sistem  peradilan  pidana ( criminal justice system ). 19
16 Abdul  Halim  Barkatullah, Praperadilan: Sarana  Perlindungan  Tersangka  dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia (sesudah diedit editor) (Nusa Media, 2020), 105.
17 M.  Irfan  Islami  Rambe,  “Upaya  Hukum Terhadap Praperadilan,” JURNAL PIONIR 2, no. 3 (2017): 1.
18 Fikri Akbar Hadithna Masrur,
“Kewenangan  praperadilan  dalam  memutus  sah tidaknya  penetapan  tersangka  dikaitkan  dengan prinsip Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia,” 2019, 3.
19 Syafruddin  Kalo  dan  M.  Hamdan, “Perluasan Kewenangan Praperadilan Terkait Hak- hak  Tersangka  dalam  Konteks  Pembaharuan Hukum Acara Pidana,” 2018, 19.
Praperadilan  dimaksudkan  sebagai sebuah mekanisme hukum pidana  yang bisa ditempuh  seseorang  untuk  melawan  perla- kuan atau keputusan yang dianggap sewenang-wenang. Tujuan dari pada praperadilan  adalah  untuk  menegakkan hukum,  keadilan,  kebenaran  melalui  sarana pengawasan horizontal. 20 Esensi dari praperadilan  tidak  lain  untuk  mengawasi tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap tersangka,  supaya  tindakan  itu  benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang,  benar-benar  proporsional dengan ketentuan hukum, melindungi HAM bukan  merupakan  tindakan  yang  berten- tangan dengan hukum dan HAM. 21
Pembentukan  mekanisme  Prapera- dilan  merupakan  upaya  dari  pemerintah Indonesia  untuk  memperbaiki  hukum  acara pidana peninggalan Belanda yaitu Herzienne Inlands  Reglement (H.I.R).  Oleh  karena dalam  hukum  acara  pidana  tersebut  sering terjadi  upaya  paksa  oleh  aparat  penegak hukum  dilakukan  tanpa  menghormati  hak asasi  manusia,  sehingga  dibentuklah  pra- peradilan dalam rangka mengawasi tindakan penyidik. 22 Dapat  dipahami  pula,  bahwa intisari  dari  praperadilan  adalah  meletakkan hak  dan  kewajiban  yang  sama  antara  yang memeriksa  dan  yang  diperiksa,  serta menempatkan  tersangka  bukan  sebagai objek  yang  diperiksa.  Praperadilan  juga berusaha  menjamin  asas accuasitor dalam hukum acara pidana yang notabene memandang seorang tersangka yang diperiksa  bukan  menjadi  obyek  tetapi
20 Deddi  Diliyanto  dan  Zainal  Asikin, “Perluasan  Wewenang  Praperadilan  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21-PUU-XII-2014,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE  JURE:  Kajian  Ilmiah Hukum 3, no. 1 (2018): 30.
21 Deddi Diliyanto dan Zainal Asikin, 30.
22 Barkatullah, Praperadilan , 76.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
sebagai  subyek  menjamin,  sehingga  dapat dipahami bahwa adanya perlindungan hukum dan kepentingan HAM yang holistik bagi tersangka. 23
Sebagai  perbandingan,  di  negara yang  sistem  hukumnya  menganut common law system seperti Amerika Serikat mengenal  adanya Pre Trial Hearing, dan di Hong  Kong  mengenal Committal  Pro- ceeding . Pre Trial Hearing atau Preliminary Hearing suatu proses hukum antara penuntut umum  dan  penasihat  hukum  terdakwa dengan  hakim  yang  dilakukan  sebelum persidangan. 24 Penuntut  umum  berupaya meyakinkan  hakim  dengan  menampilkan seluruh  alat  bukti  agar  kasus  itu  dapat dilimpahkan  ke  pengadilan. 25 Sebaliknya, penasihat  hukum  berupaya  menguji  seluruh alat  bukti  yang  ada  termasuk  latar  belakang saksi  sehingga  dapat  meyakinkan  hakim bahwa kasus itu belum cukup bukti. 26
Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan  tindak  pidana,  undang-undang memberikan  kewenangan  kepada  penyidik atau  penuntut  umum  untuk  melakukan tindakan  upaya  paksa  seperti  penangkapan, penahanan,  penyitaan  dan  sebagainya. 27
Dengan  dasar  tersebut,  maka  upaya  paksa yang  dilakukan  pejabat  penyidik  atau penuntut  umum  terhadap  tersangka,  harus
23 Muhamad  Solichin  dkk.,  “Politik  Hukum Praperadilan  Dalam  Penegakan  Hukum”  (PhD Thesis,  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,
2018), 16.
24 Will Dobbie, Jacob Goldin, dan Crystal S. Yang,  “The  effects  of  pretrial  detention  on conviction, future crime, and employment: Evidence  from  randomly  assigned  judges,”
American Economic Review 108, no. 2 (2018): 12.
25 Dobbie, Goldin, dan Yang, 13.
26 Platto, Pre-trial and pre-hearing procedures worldwide , 199.
27 Darwin  Darwin,  Dahlan  Dahlan,  dan Suhaimi  Suhaimi,  “Analisis  Yuridis  Putusan Praperadilan  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan Pidana,” Jurnal Mercatoria 12, no. 1 (2019): 14.
dipahami sebagai perlakuan yang dibenarkan undang-undang  demi  kepentingan  pemerik- saan  tindak  pidana. 28 Selain  itu,  tindakan paksa  ini  dibenarkan  hukum  dan  undang- undang yang pada akhirnya dapat merampas kemerdekaan  dan  kebebasan  serta  mem- batasi  terhadap  hak  asasi  tersangka. 29
Dengan  dasar  tersebut,  maka  dalam  hal pengujian  terhadap  tindakan  paksa  yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan  suatu  lembaga  yang  diberi  wewe- nang  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut  umum. 30 Dalam  hal  ini  kewena- ngan tersebut dilimpahkan kepada praperadilan. Pasal 77 KUHAP merumuskan lebih jelas tentang ruang lingkup wewenang pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan memutus praperadilan, yakni meliputi pemeriksaan  terhadap  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan.
Secara  rinci,  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan diartikan  sebagai  hak  tersangka  untuk  dapat mengajukan  praperadilan  apabila  dalam proses  penangkapan  dan/atau  penahanan, penyidik  melanggar  Pasal  21  KUHAP. Termasuk  pelanggaran  terhadap  ketentuan
28 Asep  Suherman,  “Penangkapan  Sebagai Bentuk  Upaya  Paksa  Penegakan  Hukum  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 29, no. 1 (2020): 11.
29 Komang  Dara  Trimarlina,  I.  Nyoman Sujana,  dan  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  “Implementasi Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap Pemeriksaan  Dalam  Proses  Penyidikan,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019): 4.
30 Masrur, “Kewenangan praperadilan dalam memutus  sah tidaknya penetapan  tersangka dikaitkan  dengan  prinsip Due Process  of  Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia,” 3.

## Volksgeist
Pasal  24  KUHAP  tentang  penahanan terhadap  tersangka  melebihi  batas  waktu yang  ditentukan.  Sehingga  dalam  hal  ini penyidik  maupun  penuntut  umum  berwe- nang menghentikan penyidikan atau penuntutan apabila hasil pemeriksaan penyidikan  atau  penuntutan  tidak  cukup bukti  untuk  diteruskan  kepada  pengadilan, ataupun  apabila  yang  disangkakan  terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana. 31
Sementara,  permintaan  ganti  keru- gian  dan/atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang perkara  pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan  atau  penuntutan  juga  dapat diajukan  dalam  praperadilan.  Pasal  95 KUHAP  menyebutkan  bahwa  tersangka ataupun  keluarga  tersangka,  atau  penasihat hukum tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti  kerugian  dengan  alasan  penangkapan atau  penahanan  yang  tidak  sah.  Termasuk apabila  penggeledahan  atau  penyitaan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  dan undang-undang,  serta  terdapat  kekeliruan mengenai  orang  yang  sebenarnya  mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa.
Kemudian,  terkait  dengan  pemerik- saan  permintaan  rehabilitasi  tuntutan  ganti rugi  yang  diajukan  kepada  praperadilan, umumnya  juga  diikuti  dengan  permintaan rehabilitasi.  Sebagaimana  Pasal  1  angka  23 KUHAP  menjelaskan  rehabilitasi  sebagai upaya  pemulihan  hak,  kedudukan  dan  mar- tabat seseorang apabila seseorang ditangkap, ditahan,  dituntut,  diadili  tanpa  alasan  yang berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan  hukumnya. Selanjutnya, Pasal 97
ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  menyebutkan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi  apabila  pengadilan  memutuskan
31 Rambe,  “Upaya  Hukum  Terhadap Praperadilan,” 13.
seseorang  tersebut  bebas  atau  lepas  dari segala  tuntutan  hukum  yang  putusannya telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap.  Tujuan  rehabilitasi  sendiri  dimaksud- kan  untuk  mengembalikan  dan  member- sihkan  nama  baik,  harkat  dan  martabat tersangka  atau  terdakwa,  serta  keluarga  atas tindakan  aparat penegak  hukum. 32 Sehingga hak-hak  tersangka  dan  keluarga  dapat terlindungi.
Dalam mengajukan permohonan praperadilan  tentang  sah  tidaknya  tindakan dari  aparat  penegak  hukum,  harus  memiliki alasan-alasan yang kuat. 33 Pasal 79 KUHAP telah  mengatur  pihak-pihak  yang  berhak mengajukan  permohonan  kepada  prapera- dilan.  Mereka  yang  berhak  mengajukan praperadilan  di  antaranya  adalah  tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya. Lebih lanjut disebutkan  bahwa  tersangka,  keluarga,  atau kuasa  hukumnya  berhak  mengajukan  peme- riksaan  tentang  sah  tidaknya  penangkapan atau  penahanan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri.  Di  Pasal  79  KUHAP,  disebutkan bahwa yang dapat diajukan kepada praperadilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan, sedangkan upaya lain seperti penggeledahan  dan  penyitaan  tidak  disebut- kan secara langsung.
Tersangka,  ahli  warisnya,  dan  kuasa hukumnya,  sesuai  dengan  Pasal  95  ayat  (2) KUHAP juga dapat menuntut ganti kerugian atas  penangkapan  atau  penahanan  serta tindakan lain tanpa alasan  yang berdasarkan undang-undang  atau  karena  kekeliruan mengenai  orang  atau  hukum  yang  diterap-
32 Dimas Tiga Saputra, “Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi  Dalam  Perkara  Pidana”  (PhD  Thesis, Skripsi,  Universitas  Muhammadiyah  Magelang, 2017), 15.
33 Wahyu  Iswantoro,  “Penemuan  Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan  Praperadilan,” Jurnal  Hukum  dan Bisnis (Selisik) 4, no. 1 (2018): 17.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
kan.  Termasuk  pihak-pihak  yang  berkepen- tingan dalam hal ini juga dapat mengajukan tuntutan  ganti  rugi,  sebagaimana  telah dijelaskan dalam Pasal 81 KUHAP. 34
Selain  tersangka,  keluarganya,  ahli warisnya,  dan  kuasa  hukumnya,  penuntut umum  atau  pihak  ketiga  yang  berke- pentingan  juga  memiliki  hak  untuk  menga- jukan  praperadilan. 35 Seperti  dijelaskan  di dalam  Pasal  80  KUHAP  bahwa  permintaan untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya  suatu penghentian  penyidikan  atau  penuntutan dapat  diajukan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum  atau  pihak  ketiga  yang  berkepen- tingan  kepada  ketua  pengadilan  negeri dengan  menyebutkan  alasannya.  Sehingga apabila dalam suatu perkara pidana, seorang penyidik  menghentikan  penyidikan  tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketika yang berkepentingan  berhak  melaporkan  kepada praperadilan. 36
Dalam perkembangannya, MK melalui  Putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014 secara  tidak  langsung  telah  mengubah rumusan  ruang  lingkup  praperadilan  dalam KUHAP, sehingga hal ini juga menimbulkan dampak  kepada  sistem  hukum  acara  pidana Indonesia. 37 Putusan  MK  Nomor  21/PUU- XII/2014  telah  memperluas  ruang  lingkup praperadilan yang awalnya hanya memeriksa sah  tidaknya  penangkapan,  penahanan, penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan,  tuntutan  ganti  rugi  dan  reha- bilitasi,  menambahkan  satu  ruang  lingkup baru,  terkait penetapan seorang tersangka.
34 Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I,” 13.
35 Harahap, 14.
36 Harahap, 15.
37 Darwin,  Dahlan,  dan  Suhaimi,  “Analisis Yuridis  Putusan  Praperadilan  dalam  Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” 2019, 73.
Dalam  putusannya,  MK  menyatakan inkonstitusional bersyarat ( conditionally inconstitutional )    terhadap  frasa  “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan  “bukti  yang  cukup”  di  dalam  Pasal  1 angka  14,  Pasal  17,  dan  Pasal  21  ayat  (1) KUHAP  sepanjang  dimaknai  minimal  dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat,  sepanjang  tidak  dimaknai  terma- suk  penetapan  tersangka,  penggeledahan, dan  penyitaan.    Maksud  dari  penetapan tersangka  dalam  hal  ini  adalah  apa  yang dimaksud  di  dalam  Pasal  1  angka  14 KUHAP  yakni  seseorang  dikatakan  sebagai tersangka  apabila  seorang  tersebut  yang karena  perbuatannya  atau  keadaannya, berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Mahkamah berpendapat, bahwa meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka  10 juncto Pasal  77  huruf  a  KUHAP, namun  penetapan  tersangka  adalah  bagian dari  proses  penyidikan  yang  memiliki kemungkinan terjadinya tindakan sewenang- wenang  oleh  penyidik. 38 Dengan  dasar tersebut,  maka  dapat  dilihat,  bahwa  diper- lukan penegasan terkait penetapan tersangka yang notabene merupakan bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan  melalui  praperadilan.  Puncak- nya,  hal  ini  membuat  MK  menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHAP.
Dalam ratio  decedendi putusan Nomor  21/PUU-XII/2014,  MK  menyebut- kan  bahwa  sistem  praperadilan  merupakan salah  satu  mekanisme  kontrol  terhadap
38 Jully  Constantia  Sambow,  “Bukti Permulaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  Dalam  Pengaruhnya  Terhadap Perkapolri  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,” LEX CRIMEN 7, no. 7 (2018): 12.

## Volksgeist
kemungkinan  tindakan  sewenang-wenang oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  dalam melakukan  penangkapan,  penggeledahan, penyitaan,  penyidikan,  penuntutan,  peng- hentian  penyidikan  dan  penghentian  penun- tutan.  Dengan  ditetapkannya  seseorang sebagai tersangka, hal ini berarti bahwa sejak penetapan  itu,  seseorang  tersebut  terbatasi beberapa  hak-hak  asasinya.  Dengan  dasar tersebut,  maka  diperlukan  adanya  perlin- dungan  dengan  dimasukkannya  penetapan tersangka  ke  dalam  ruang  lingkup  pra- peradilan.  Hal  ini  menjadi  tepat,  sebab tindakan penegak hukum dalam menentukan status  tersangka  tidak  dapat  dilakukan semena-mena. 39 Lebih lanjut, apabila terjadi pelanggaran  prosedur,  ataupun  penetapan tersangka  dilakukan  tanpa  didasarkan  se- kurang-kurangnya  dua  alat  bukti,  maka tindakan tersebut dapat diuji praperadilan. 40
Terkait alasan-alasan penetapan tersangka  yang  dapat  diajukan  praperadilan, di  antaranya,  seperti  ketika  penetapan tersangka  tidak  sah  apabila  pemeriksaan saksi-saksi,  ahli,  tersangka,  penggeledahan, serta  penyitaan  dilakukan  setelah  penetapan tersangka  sehingga  tidak  terpenuhinya  dua alat  bukti. 41 Selain  itu,  permohonan  pra- peradilan  yang  kedua  kalinya  mengenai penetapan  tersangka  tidak  dapat  dikatego- rikan  sebagai ne  bis  in  idem ,  karena  belum
39 Tristam  P.  Moeliono,  “Asas  Legalitas dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Kritikan  terhadap Putusan  MK  tentang  Praperadilan,” Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 4 (2015): 17.
40 Hamzah, “Penjelasan Hukum
(Restatement)  tentang  Bukti  Permulaan  Yang Cukup,” 47.
41 Deddi  Diliyanto  dan  Zainal  Asikin, “Perluasan  Wewenang  Praperadilan  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21-PUU-XII-2014,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE  JURE:  Kajian  Ilmiah Hukum 3, no. 1 (2018): 11.
menyangkut  pokok  perkara. 42 Termasuk, dalam  hal  penetapan  tersangka  atas  dasar hasil  pengembangan  penyidikan  terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda juga akan dianggap tidak sah. 43
Puncaknya, dalam maksud menjamin adanya  kepastian  hukum  di  dalam  prapera- dilan,  Pasal  2  Ayat  (2)  Perma  No.4/2016 kemudian  membatasi  bahwa  pemeriksaan praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penetapan  tersangka dan  hanya  menyangkut aspek  formil  saja.  Lebih  lanjut,  Perma No.4/2016  ini  juga  membatasi  bahwa praperadilan  hanya  dapat  menilai  apakah dalam  penetapan  tersangka  tersebut  telah terdapat  paling  sedikit  dua  alat  bukti  yang sah atau tidak, serta objek praperadilan tidak memasuki materi perkara.

## Polemik  penggunaan  daluwarsa  sebagai dasar  pengajuan  permohonan  prapera- dilan di indonesia
Di  dalam  Perma  No.  4/2016,  diatur, bahwa  praperadilan  hanya  terbatas  dalam memeriksa  dalam  aspek  formil,  sehingga tidak  diperkenankan  masuk  pokok  perkara. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait  dengan  hal  tersebut.  Hal  ini menyebabkan  tidak  ada  kategorisasi  yang jelas  terkait  dengan  “aspek  formil  yang notabene  tidak  masuk  ke  pokok  perkara.” Hal  ini  menyebabkan  lahirnya  perdebatan dalam  praktiknya  terkait  dengan  alasan  apa yang masuk aspek formil atau materiil. Salah satunya adalah terkait dengan daluwarsa.
Pendapat  pertama,  mengatakan bahwa  daluwarsa  merupakan  aspek materiil .  Pendapat  ini  didasarkan  pada anggapan,  bahwa  pengaturan  daluwarsa tidak diatur di dalam  KUHAP  yang  bersifat
42 Moeliono,  “Asas  Legalitas  dalam  Hukum Acara Pidana,” 19.
43 Moeliono, 20.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
Alasan  yang  mungkin  diajukan  dalam  praperadilan dengan alasan tidak sahnya SP 3 adalah:
1. Terdapat  bukti  yang  cukup  dalam  penyidikan untuk  membuktikan  perbuatan  dan  kesalahan tersangka.
2. Peristiwa  yang  disangkakan  adalah  tindak pidana.
3. SP  3  tidak  didasarkan  pada  penghentian  demi hukum karena hapusnya kewenangan menuntut.
- Tidak Ne Bis in Idem
- Belum Meninggal Dunia
- Belum Daluwarsa
Alasan  yang  mungkin  diajukan  dalam  praperadilan dengan  alasan  tidak  sahnya  penetapan  tersangka adalah:
1. Penetapan  Tersangka  tidak  didasarkan  pada bukti yang cukup
2. Peristiwa  yang  disangkakan  bukan  tindak pidana.
3. Terdapat alasan hapusnya kewenangan menuntut. - Terdapat Ne Bis in Idem
- Tersangka Meninggal Dunia
- Daluwarsa Jika Maka
formil  dan  prosedural. 44 Melainkan  terletak di  dalam  KUHP,  yang  mana  pengaturannya bersifat  materiil. 45 Sehingga  pendapat  ini memiliki  keyakinan  bahwa  ruang  lingkup pengaturan  daluwarsa  adalah  ruang  lingkup yang  bersifat  materiil.  Artinya,  pengujian terhadap  daluwarsa  di  dalam  praperadilan telah  masuk  ke  dalam  ranah  pokok  perkara. Selain itu, esensi pengaturan daluwarsa juga menunjukkan  jenis-jenis  tindak  pidana  yang sudah  ditentukan  jangka  waktu  pemida- naannya,  sehingga  menguji  daluwarsa  --- menurut logika hukum pidana yang berlaku - -  sama  dengan  mempersoalkan  mengenai tindak pidana itu sendiri. 46
Esensi  pengaturan  di  dalam  Perma No.4/2016  yang  notabene  juga  senada dengan  Putusan  MK  No.21/PUU-XII/2014, maka  dapat  dipahami,  bahwa  ruang  lingkup utama pengaturan Perma  No.4/2016 bersifat formil  dan  prosedural.  Hal  ini  berarti, melingkupi  kuasa  praperadilan  atas  perma- salahan  penetapan  tersangka  yang  mewa- jibkan dipenuhinya dua  alat  bukti. 47
Termasuk  penilaian  terhadap  telah  dipang- gilnya  secara  patut  sebagai  saksi  sebelum penetapan dirinya sebagai tersangka.
Sehingga secara yuridis disimpulkan, bahwa persoalan  daluwarsa  bukan  merupakan lingkup kewenangan praperadilan.
Pendapat kedua, mengatakan bahwa  daluwarsa  merupakan  aspek
44 Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan kejahatan (Prenada Media, 2018),
77. 45 Barda Nawawi Arief, 78.
46 Fani  Patriansyah,  “Prosedur  Penghentian Penuntutan  Hak  Menuntut  Hukum  Dalam  Perkara Pidana”  (PhD  Thesis,  Universitas  Muhammadiyah Palembang, 2019), 17.
47 Hal  ini  juga  selaras  dengan  Putusan  MK No.21/PUU-XII/2014 yang pada intinya penambahan  penetapan  tersangka  sebagai  objek praperadilan  dibatasi  terhadap  telah  terpenuhi  atau tidaknya dua alat bukti.
formil. Pendapat  ini  didasarkan  pandangan, bahwa  daluwarsa  belum  masuk  ke  pokok perkara, karena hanya melihat suatu perkara secara administratif. Dengan adanya putusan MK  yang  memperluas  ruang  lingkup praperadilan,  maka  alasan  permohonan praperadilan  terkait  tidak  sahnya  penetapan tersangka,  maka  dapat  menggunakan  logika a  contrario dari  alasan  permohonan praperadilan  terkait  tidak  sahnya  SP  3. Penjelasan alasan dengan logika a contrario ini diuraikan sebagai berikut ini
Skema 1. Skema Logika Alasan  Pengajuan Praperadilan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, kemungkinan alasan praperadilan tersebut di atas,  maka  penggunaan  daluwarsa  secara yuridis  sangat  mungkin  dijadikan  dan

## Volksgeist
diajukan  sebagai  dasar  permohonan  pra- peradilan,  baik  itu  untuk  membantah  tidak adanya  daluwarsa  dalam  kerangka  alasan tidak  sahnya  SP  3  maupun  untuk  membuk- tikan  benar  adanya  daluwarsa  dalam kerangka  alasan  tidak  sahnya  penetapan tersangka.  Pada  praktiknya,  terbukti  alasan ini  digunakan  dalam  Putusan  Praperadilan sehingga mengabulkan permohonan praperadilan  yang  beralasan  daluwarsa, seperti  pada  Putusan  Praperadilan  Nomor: 143/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.  Dalam  kasus ini,  Irsanto  Ongko  (Pemohon)  ditetapkan sebagai  Tersangka  setelah  melalui  hasil Penyidikan  yang  meliputi  pemeriksaan terhadap  para  saksi,  ahli  dan  didukung  oleh barang  bukti  berupa  dokumen.  Kemudian pada  13  Oktober  2015  Badan  Reserse Kriminal Polri (Termohon), secara meyakinkan  menetapkan  Pemohon  sebagai tersangka  tindak  pidana  kesaksian  dan keterangan palsu, setelah terpenuhi lebih dari dua  alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi,  ahli, surat  dan  persesuaian  antara  keterangan saksi, ahli dan surat.
Terhadap  penetapan  tersangka  ini, melalui  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan  yang  pada  pokoknya  meminta hakim untuk menyatakan tindakan Termohon  yang  menetapkan  Pemohon sebagai  Tersangka  berdasarkan  Laporan Polisi  Nomor:  LP/1064/IX/2015/Bareskrim tanggal 10 September 2015 adalah tidak sah, sebab  tindak  pidana  yang  disangkakan kepada pemohon telah kedaluwarsa.
Dalam  pertimbangan  hukumnya, hakim  menyatakan  bahwa  tindak  pidana kesaksian  palsu  yang  telah  dilaporkan  oleh Pelapor  (Doly  Sagita  Hutagalung)  pada tanggal  10  September  2015  dengan  surat laporan  polisi  Nomor:  LP/1064/IX/  2015/ Bareskrim,  tertanggal  10  September  2015
telah  lewat  tenggang  waktu  untuk  mem- proses  perkara  ini.  Kemudian  hakim menyatakan  bahwa  waktu  Penetapan  Pemo- hon  sebagai  Tersangka  telah  melampaui waktu/Daluwarsa,  sebagaimana  hal  ini bertentangan  dengan  Pasal  76  huruf  c  2 Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012 mengenai  Demi  Hukum  perkara  telah daluwarsa. 48 Sehingga  penetapan  pemohon sebagai  tersangka  yang  dilakukan  oleh Termohon  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
Kemudian  hakim  dalam  putusannya Nomor: 143/Pid.Prap/ 2016/PN.Jkt.Sel tanggal  29  November  2016  menjatuhkan putusan  untuk  mengabulkan  permohonan praperadilan  dan  menyatakan  bahwa  proses penyidikan  dan  penetapan  tersangka  yang dilakukan  oleh  termohon  adalah  tidak  sah dan tidak berdasar hukum. Hakim kemudian memerintahkan  Termohon  untuk  menghen- tikan  penyidikan  terhadap  Pemohon  dan menerbitkan  Surat  Penghentian  Proses Penyidikan  (SP3),  termasuk  menyatakan tidak  sah  segala  keputusan  atau  penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
Dalam  putusan  ini  dapat  kita  lihat bahwa  hakim  telah  melakukan  penilaian terhadap penetapan tersangka dengan menganggap  daluwarsa  sebagai  bagian  dari aspek formil. Hakim dalam putusannya juga telah  membahas    mengenai  daluwarsa  yang diatur  di  dalam  Pasal  79  KUHP.  Sehingga, berdasarkan  putusan  hakim  yang  berke- kuatan  hukum  tetap  ini (inkracht  van gewijsde ) 49 ,  maka  dapat  dilihat  bahwa
48 Pada  saat  itu  aturan  yang  dipakai  masih Perkap  14/2012,  karena  pada  saat  itu  belum  terbit Perkap 6/2019
49 Pada putusan praperadilan tidak ada upaya hukum  yang  dapat  dilakukan,  sehingga  putusan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
daluwarsa  digolongkan  dalam  aspek  formil suatu  perkara,  sehingga  dapat  digunakan sebagai alasan praperadilan.
Putusan  MK  No.  21/PUU-XII/2014 yang  telah  menambahkan  sah  atau  tidaknya penetapan  tersangka  menjadi  bagian  dari ruang  lingkup  objek  praperadilan  juga memiliki  batasan-batasan.  MK  memberikan batasan  bahwa  penilaian  sah  atau  tidaknya penetapan tersangka hanya khusus mengenai terpenuhi  atau  tidaknya  dua  alat  bukti  yang sah  dalam  penetapan  tersangka  tersebut. Dengan  demikian  Putusan  Praperadilan Nomor:  143/Pid.Prap/2016  PN.Jkt.Sel  juga telah  bertentangan  dengan  maksud  peneta- pan  tersangka  di  dalam  Putusan  MK  No. 21/PUU-XII/2014.  Hal  ini  disebabkan bahwa Putusan Praperadilan Nomor:
143/Pid.Prap/2016  PN.Jkt.Sel  telah  mela- kukan  penilaian  tentang  objek  praperadilan penetapan  tersangka  dengan  pertimbangan daluwarsa,  bukan  khusus  mengenai  ter- penuhinya dua alat bukti.
Di  sisi  lain,  dalam  hukum  positif Indonesia, tidak terdapat penjelasan maupun batasan  yang  jelas  dan  tertulis  terkait  ruang lingkup  atau  hal-hal  yang  disebut  sebagai aspek formil dan materiil. 50 Lebih lanjut, apa yang  diatur  di  dalam  KUHP  tidak  dapat dianggap  selalu  mengenai  aspek  materiil. Daluwarsa juga merupakan salah satu acuan menakar tempus  delicti atau  waktu  suatu delik  atau  tindak  pidana. 51 Daluwarsa merupakan  salah  satu  titik  tolok  bagaimana
tersebut otomatis berkekuatan hukum tetap (inkracht  van  gewijsde ).  Selanjutnya  lihat  Lovelia Gamelia  Kimbal,  “Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan Putusan  Akibat  Praperadilan  Yang  Diterima,” Lex Et Societas 2, no. 6 (2014): 62.
50 Khasan  Asari  "Analisa  Putusan  Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil Terhadap Putusan Nomor451/PID-SUS/2012/PN SLMN,” 2013, 12.
51 Fajlurrahman  Jurdi, Logika Hukum:  Edisi Pertama (Prenada Media, 2019), 179.
sebuah delik pidana  -- secara  administratif  - dapat  dilanjutkan  kepada  tingkat  penun- tutan. 52 Sehingga apabila dalam menemukan dua  alat  bukti,  penyidik  menemukan  bahwa tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang telah  kedaluwarsa  --  sebagaimana  kedalu- warsa  merupakan  hal  yang  diatur  di  dalam KUHP  --  maka  penyidik  dapat  meng- hentikan proses penyidikan.
Jika  kita  membandingkan  ruang lingkup  objek  praperadilan  dengan  alasan- alasan  yang  dapat  menghentikannya  proses penyidikan,  maka  pada  kasus  daluwarsa sebuah tindak pidana pidana --secara formil- -  seharusnya  dapat  dijadikan  sebagai  dasar permohonan  praperadilan.  Dalam  hal  ini, jika  hasil  pemeriksaan  penyidikan  atau penuntutan tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan  perkaranya  ke  sidang  penga- dilan,  atau  apa  yang  disangkakan  kepada tersangka  bukan  merupakan  tindak  pidana, maka tidaklah mungkin untuk diteruskan ke sidang pengadilan. 53 Sementara, penghentian proses penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum tersebut dapat terjadi karena  alasan Nebis In Idem ataupun jika apa yang disangkakan kepada tersangka terdapat  unsur  daluwarsa  untuk  menuntut. 54
Oleh  karena  itu,  apabila  dalam  pemeriksaan penyidikan  atau  penuntutan  dijumpai  unsur kedaluwarsa  dalam  perkara  yang  sedang diperiksa,  maka  wajar  penyidikan  atau penuntutan dihentikan.
Sebagaimana  hal-hal  yang  menjadi alasan  penghentian  penyidikan  tersebut diatur di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
Di  antaranya,  pertama,  apabila  suatu  peris-
52 Rudy  Antow,  “Hapusnya  Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa,” LEX CRIMEN 8, no. 12 (2019): 8.
53 Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I,” 15.
54 Harahap, 21.

## Volksgeist
tiwa yang disangkakan tidak diperoleh bukti yang  cukup.  Hal  ini  dapat  terjadi  apabila penyidik  tidak  memperoleh  cukup  bukti untuk  menuntut  tersangka  atau  bukti  yang diperoleh  penyidik  tidak  memadai  untuk membuktikan  kesalahan  tersangka.  Kedua, peristiwa  yang  disangkakan  bukan  meru- pakan  tindak  pidana.  Ketiga,  penghentian penyidikan  dapat  dilakukan  demi  hukum. Alasan  ‘demi  hukum’  ini  dapat  dipakai apabila  terdapat  alasan-alasan  hapusnya  hak menuntut  dan  hilangnya  hak  menjalankan pidana.  Bagir  Manan  menjelaskan  bahwa maksud  penyidikan  dihentikan  ‘demi hukum’ pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya  hak  menuntut  dan  hilangnya kewajiban  menjalankan  pidana.  Antara  lain, perkara  delik  aduan  telah  dicabut  penga- duannya  (Pasal  15  KUHP), Ne  Bis  In  Idem (Pasal  76  KUHP),  tersangka  meninggal dunia  (Pasal  77  KUHP),  atau  perkara tersebut  telah  kedaluwarsa  (Pasal  78 KUHP). 55
Pasal  76  ayat  (1)  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), juga menyatakan bahwa penghentian penyidikan  dapat  dilakukan  apabila  tidak terdapat  cukup  bukti;  peristiwa  tersebut bukan  merupakan  tindak  pidana  dan;  demi hukum,  karena:  tersangka  meninggal  dunia; perkara  telah  kedalwuarsa;  pengaduan dicabut  (khusus  delik  aduan);  serta  tindak pidana  tersebut  telah  memperoleh  putusan hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  ( nebis  in  idem ).  Hal  ini  juga  sejalan dengan  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Kepala Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Negara
55 Daniel  Ch  M.  Tampoli,  “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum  Acara  Pidana,” Lex  Privatum 4,  no.  2 (2016): 4.
Republik Indonesia tentang Standar Operasional  Prosedur  Pelaksanaan  Tindak Pidana  Nomor  3  tahun  2014  (Perkaba 3/2014) yang menjelaskan bahwa penyidikan  dapat  dihentikan  apabila  tidak terdapat  cukup  bukti,  bukan  tindak  pidana, demi  hukum  (daluwarsa, nebis  in  idem , tersangka  meninggal  dunia,  maupun  jika pengaduan  dicabut  (dalam  kasus  delik aduan)).
Apabila kita berpedoman pada logika formil  dan  materiil  hukum  pidana,  ketika sebuah  peristiwa  yang  disangkakan  meru- pakan nebis  in  idem ,  tersangka  meninggal dunia, pengaduan dicabut (dalam kasus delik aduan), termasuk kedaluwarsa, maka keempat  hal  ini  seharusnya  termasuk  aspek formil  pidana  dan  dapat  dijadikan  dasar permohonan praperadilan. Logika ini didasarkan  pada  hak  dan  wewenang  peng- hentian proses penyidikan dan penuntutan -- yang  merupakan  aspek  formil  pidana  -- dapat  dilakukan  apabila  tindak  pidana  telah pernah  dituntut  dan  diadili,  dan  putusan sudah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap ( nebis  in  idem ),  atau  disebabkan  perkara disangkakan  terdapat  unsur  kedaluwarsa untuk menuntut. 56
Puncaknya,  apabila  melihat  prapera- dilan  dalam  perspektif ius  constituendum dengan  memperhatikan  perlindungan  HAM serta  kepastian  hukum,  terdapat  kemung- kinan jika nantinya daluwarsa secara yuridis dan  tertulis  dapat  dijadikan  dasar  permo- honan praperadilan.
Perbandingan pendapat yang menya- takan  bahwa  daluwarsa  merupakan  aspek formil atau aspek materiil dapat disimpulkan di dalam tabel berikut:
56 Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I,” 5–6.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
Tabel 1. Analisis Perbandingan Daluwarsa sebagai Aspek Formil dan Materiil Daluwarsa sebagai Aspek Formil Daluwarsa sebagai Aspek Materiil Daluwarsa  merupakan aspek  materiil,  sebab pengaturan daluwarsa tidak diatur dalam KUHAP  yang  bersifat formil dan prosedural. Melainkan di dalam KUHP,  yang    pengatu- rannya bersifat materiil.
Tidak terdapat penjela- san  maupun  batasan yang  jelas  dan  tertulis terkait  ruang  lingkup atau  hal-hal  yang dise- but  sebagai  aspek  for- mil dan materiil. Pengujian
terhadap daluwarsa di dalam pra- peradilan  telah  masuk ke  dalam  ranah  pokok perkara. Apa  yang  diatur  di dalam KUHP tidak da- pat  dianggap  selalu mengenai  aspek  mate- riil.  Kedaluwarsa  juga merupakan  salah  satu acuan  menakar tempus delicti atau  waktu  sua-
tu  delik  atau  tindak pidana,  Apabila  dalam menemukan  dua  alat bukti,  penyidik  mene- mukan  bahwa  tindak pidana  yang  dilakukan seseorang telah kedaluwarsa  sebagai- mana kedaluwarsa me- rupakan hal yang diatur  di  dalam  KUHP maka  penyidik  dapat menghentikan  proses penyidikan.
Esensi  pengaturan  da- luwarsa  juga  menun- jukkan  jenis-jenis  tin- dak  pidana  yang  sudah ditentukan  jangka  wak tu pemidanaannya, sehi- ngga menguji daluwarsa sama dengan mem persoalkan mengenai tindak pidana itu sendiri. Jika  membandingkan ruang  lingkup  objek praperadilan dengan alasan-alasan
yang dapat menghentikan- nya proses penyidikan, maka pada kasus dalu- warsa  tindak  pidana secara  formil  seharus- nya  dapat  dijadikan sebagai  dasar  permo-
honan praperadilan.
Dalam  hal  ini,  jika hasil  pemeriksaan  pe-
nyidikan  atau  penun- tutan  tidak  memiliki cukup bukti untuk meneruskan perkara- nya  ke  sidang  peng- adilan,  atau  apa  yang disangkakan kepada tersangka bukan  meru- pakan  tindak  pidana,
maka  tidaklah  mung- kin  untuk  diteruskan ke  sidang  pengadilan. Sehingga,  seharusnya kedaluwarsa  dapat  di- jadikan  objek  prapera-
dilan,  sebab  berkaitan erat dengan proses penetapan        seorang tersangka. Perma  No.4/2016  me- nyatakan  bahwa  objek praperadilan bersifat formil  dan  prosedural, yang  hanya  melingkupi kuasa  praperadilan  atas permasalahan penetapan tersangka yang mewajibkan dipenu- hinya dua alat bukti . Pasal  109  ayat  (2) KUHAP, Pasal 76 ayat (1)  Perkap  14/2012, dan  Pasal  11  ayat  (1) Perkaba  3/2014  meng- atur hal-hal yang dapat menjadi  alasan  peng- hentian  penyidikan.  Di antaranya, pertama, apabila suatu peristiwa yang  disangkakan  ti- dak  diperoleh  bukti yang  cukup.  Hal  ini dapat  terjadi  apabila penyidik tidak mempe- roleh cukup bukti untuk  menuntut  ter- sangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak  memadai  untuk membuktikan  kesala- han  tersangka.  Kedua,
peristiwa  yang  disang- kakan  bukan  meru- pakan  tindak  pidana. Ketiga, penghentian penyidikan  dapat  dila- kukan  demi  hukum. Alasan  ‘demi  hukum’ ini  dapat  dipakai  apa- bila  terdapat  alasan- alasan  hapusnya  hak menuntut  dan  hilang- nya  hak  menjalankan pidana.  Alasan  ‘demi hukum’  pada  pokok- nya sesuai dengan alasan  hapusnya  hak menuntut  dan  hilang- nya  kewajiban  menja- lankan  pidana.  Alasan ‘demi  hukum’  Antara lain, perkara delik aduan  telah  dicabut pengaduannya  (Pasal 15  KUHP), Ne  Bis  In Idem (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal  dunia  (Pa-

## Volksgeist
sal  77  KUHP),  atau perkara  tersebut  telah kadaluwarsa  (Pasal  78 KUHP. Sehingga, keempat  hal  tersebut seharusnya dapat dika- tegorikan  sebagai  as- pek  formil,  dan  dapat diajukan  sebagai objek praperadilan. Perkembangan  ruang lingkup praperadilan yang  semakin  meluas. Fakta  ini  terlihat  dari banyaknya putusan- putusan praperadilan yang  mengabulkan  di luar  daripada  objek yang ditentukan di dalam KUHAP dengan alasan  bahwa  proses penetapan tersangka, maupun  proses  prose- dural lainnya yang dilakukan oleh penyidik melanggar hak asasi tersangka.

## PENUTUP
Pada  awalnya  di  KUHAP  berdasar- kan  Pasal  1  angka  10  jo.  Pasal  77,  maka dapat  dipahami  bahwa  alasan  praperadilan hanyalah  limitatif  terkait  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan  atau  penghentian  Penuntutan, ganti  kerugian,  dan  atau  rehabilitasi  bagi seorang  yang  perkara  pidananya  dihentikan pada  tingkat  penyidikan  atau  penuntutan .
Dalam  perkembangannya,  pasca  Putusan MK  No.  21/PUU-XII/2014,  alasan  prapera- dilan  ditambahkan  dengan  penggeledahan, penyitaan,  dan  penetapan  tersangka.  Terkait dengan  penetapan  tersangka  tersebut  juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4/2016  yang  menyebutkan  bahwa  pemerik- saan  penetapan  tersangka  hanya  memeriksa terkait dengan formil semata. Pada praktiknya,  karena  tidak  ada  kategorisasi yang jelas terkait dengan aspek formil, maka menimbulkan  dilematika.  Salah  satunya
terkait  dengan  daluwarsa  yang  menjadi polemik  terkait  dengan  pengelompokannya yang  termasuk  aspek  formil  atau  materiil. Dalam  perkembangannya,  daluwarsa  mulai diakui  sebagai  alasan  formil  yang  notabene tidak  menyentuh  pokok  perkara,  sehingga dapat digunakan sebagai alasan praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Antow,  Rudy.  “Hapusnya  Kewenangan
Menuntut Pidana Pembunuhan karena Daluwarsa.” LEX CRIMEN 8, no. 12 (2019).
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H. Masalah penegakan  hukum  dan  kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan  kejahatan .  Prenada Media, 2018.
Barkatullah,  Abdul  Halim. Praperadilan: Sarana Perlindungan  Tersangka dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia  (sesudah  diedit  editor) . Nusa Media, 2020.
Darwin,  Darwin,  Dahlan  Dahlan,  dan
Suhaimi  Suhaimi.  “Analisis  Yuridis Putusan
Praperadilan dalam
Perspektif Sistem Peradilan Pidana.”
Jurnal  Mercatoria 12,  no.  1  (2019): 68–79. ———. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Mercatoria 12, no. 1 (2019): 68–79. Deddi  Diliyanto,  S.  H.,  dan  S.  H.  Zainal Asikin. “Perluasan Wewenang PRaperadilan Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21- PUU-XII-2014.” Jurnal Ilmiah
Hukum  DE  JURE:  Kajian  Ilmiah
Hukum 3, no. 1 (2018): 28–55.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4125
Dobbie,  Will,  Jacob  Goldin,  dan  Crystal  S.
Yang.  “The  effects  of  pretrial detention  on  conviction,  future crime,  and  employment:  Evidence from  randomly  assigned  judges.”
American Economic Review 108, no.
2 (2018): 201–40.
Gultom,  Saddam  Setia,  dan  R.  B.  Sularto. “Ide  Dasar  Keseimbangan  Dalam Penetapan  Status  Tersangka  Sebagai Objek  Praperadilan  Oleh  Kekuasaan Kehakiman  Di  Indonesia.” Law
Reform 12, no. 1 (2016): 101–120. Hamzah,  Chandra  M.  “Penjelasan  Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup,” 2014.
Hiariej,  Eddy  OS. Prinsip-prinsip  hukum pidana . Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Iswantoro, Wahyu. “Penemuan Hukum Oleh
Hakim  Dan  Implikasi  Terhadap Perkembangan Praperadilan.” Jurnal Hukum  dan  Bisnis  (Selisik) 4,  no.  1 (2018): 43–53.
Jurdi,  Fajlurrahman. Logika  Hukum:  Edisi Pertama . Prenada Media, 2019.
Kalo, Syafruddin, dan M. Hamdan.
“Perluasan Kewenangan Praperadilan Terkait Hak-hak Tersangka dalam Konteks Pembaharuan Hukum Acara Pidana,” 2018.
Kusuma,  I.  Made  Wisnu  Wijaya,  dan  Ni
Made  Sukaryati  Karma.  “Upaya Hukum  Praperadilan  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia.”
Jurnal  Interpretasi  Hukum 1,  no.  2
(2020): 73–77. Kusumastuti,  Ely.  “Penetapan  Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan.” Yuridika 33, no. 1 (2018): 1–18. Masrur, Fikri Akbar Hadithna.
“Kewenangan  praperadilan  dalam memutus  sah  tidaknya  penetapan
tersangka  dikaitkan  dengan  prinsip Due  Process  of  Law  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia,” 2019.
Moeliono, Tristam P. “Asas Legalitas dalam Hukum  Acara  Pidana:  Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan.” Jurnal  Hukum  Ius Quia  Iustum 22,  no.  4  (2015):  594– 616. Moningka, Paul Eliezer Tuama. “Praperadilan  sebagai  Mekanisme Kontrol  terhadap  Tindakan  Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan Mk Nomor: 21/puu-xii/2014.” Lex  Crimen 6,  no.
6 (2017).
Muladi dan Dwidja Priyanto. PertanggungJawaban Pidana Korporasi . Bandung: Kencana, 2010. PATRIANSYAH, FANI. “Prosedur Penghentian Penuntutan Hak
Menuntut  Hukum  Dalam  Perkara Pidana.”  PhD  Thesis,  Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019. Rambe, M. Irfan Islami. “UPAYA HUKUM TERHADAP  PRAPERADILAN.” JURNAL PIONIR 2, no. 3 (2017).
Sambow, Jully Constantia. “BUKTI PERMULAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.” LEX  CRIMEN
7, no. 7 (2018).
Saputra, Dimas Tiga. “GANTI KERUGIAN DAN  REHABILITASI  DALAM PERKARA  PIDANA.”  PhD  Thesis, Skripsi,  Universitas  Muhammadiyah Magelang, 2017.

## Volksgeist
SOLICHIN,  MUHAMAD,  S.  H.  Absori,  S.
H.  Wardah  Yuspin,  dan  M.  Kn. “Politik  Hukum  Praperadilan  Dalam Penegakan  Hukum.”  PhD  Thesis,
Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2018.
Suherman,  Asep.  “Penangkapan  Sebagai
Bentuk  Upaya  Paksa  Penegakan Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia.” Supremasi Hukum:  Jurnal  Penelitian  Hukum 29, no. 1 (2020).
Tampoli,  Daniel  Ch  M.  “Penghentian Penuntutan  Perkara  Pidana  Oleh Jaksa  Berdasarkan  Hukum  Acara
Pidana.” Lex  Privatum 4,  no.  2 (2016).
Trimarlina,  Komang  Dara,  I.  Nyoman
Sujana,  dan  Ida  Ayu  Putu  Widiati.
“Implementasi  Perlindungan  Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan.” Jurnal  Analogi  Hukum
1, no. 3 (2019): 411–416.