Analisis Dimensi Hak Asasi…

## ANALISIS DIMENSI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Konten: Perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG)
Akmal & Aldri Frinaldi

## Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

## Abstrak
The  purpose  of  this  study  was  to  review  the  judge’s  verdict  on  case No. 166/PID.B/2006/PN PDG in  terms  of:  (1)  whether  the  judge’s  verdict  fulfills  the elements of legal certainty, fairness, and benefit, (2) whether the judge’s verdict relies on the national and international human rights instruments as well as reviewing the aspects of violations of human rights particularly in cases of child abuse. The type of the human rights  cases  is  domestic  abuse  of  under-aged  girls.  This  research  used  qualitative method  with  normative  judicial  approach.  Data  processing  is  done  using  content analysis. The conclusion of the research; (1) Council of Judges needs to understand the ratification  of  the  Child  Protection  Law  and  Law  on  the  Elimination  of  Domestic Violence  as  well  as  the  International  Human  Rights  Instruments  by  the  Government  of the  Republic  of  Indonesia  relating  to  the  Convention  on  Children’s  Rights,  in  order  to stress  the  domestic  child  abuse  as  a  form  of  violation  against  human  rights  and  as  a crime  against  humanity,  (2)  in  order  to  protect  the  victims  of  domestic  violence, particularly  women  and  girls,  judges  should  implement  the  Child  Protection  Law  and Law  on  the  Elimination  of  Domestic  Violence  in  their  verdicts  and  the  Convention  of Children’s Right, because the Penal Code KUHP has not guaranteed fully the protection of children and women as primary victims of domestic violence.
Key words : human rights, council of judges .

## Pendahuluan
Artikel  ini  berasal  dari  hasil  penelitian berjudul  Dugaan  Putusan  Hakim  yang  Ber- dimensi  Melanggar  Hak  Asasi  Manusia. Penelitian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja  tanggal  13  Agustus  2007  antara  Komisi Yudicial Republik Indonesia (RI) dengan Pusat Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Negeri Padang (PUSHAM UNP). Penelitian dilakukan terhadap  beberapa  kasus,  antara  lain  penelitian ini  dilakukan  terhadap  perkara  nomor  166/ PID.B/2006/PN  PDG  yang  telah  diputus  oleh Majelis  Hakim  pada  hari  Kamis  tanggal  4  Mei 2006.  Artikel  ini  membahas  hasil  penelitian terhadap  perkara  tersebut.  Kronologis  perkara pada  pemeriksaan  dalam  persidangan  yaitu: Perkara ini merupakan perkara pencabulan yang dilakukan  terhadap  anak  di  bawah  umur  oleh terdakwa  T  pada  hari  dan  tanggal  yang  tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam  17.00  WIB  atau  setidak-tidaknya  pada waktu  lain  dalam  bulan  Desember  2005  ber-
tempat  di  Kelurahan  Pampangan  Padang  atau setidak-tidaknya  pada  tempat  lain  yang  masih termasuk  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Padang,  bersetubuh  dengan  perempuan  yang bukan  istrinya  sedang  diketahuinya  atau  patut harus  disangkanya  bahwa  umur  perempuan  itu belum  cukup  15  tahun  atau  kalau  tidak  nyata berapa  umurnya  bahwa  perempuan  itu  belum masanya  untuk  dikawin  yaitu  terhadap  saksi  R yang  berumur  7  (tujuh)  tahun,  perbuatan  mana dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  cara  dan  ke- adaan  sebagai  berikut  :  awalnya  pada  hari  dan tanggal  yang  tidak  diingat  lagi  dalam  bulan Desember  2005  sekira  jam  17.00  Wib  istri terdakwa  (saksi  D)  menyuruh  terdakwa  untuk memandikan  adiknya  (saksi  R)  karena  saksi  R tinggal serumah dengan terdakwa dan saksi DE, kemudian terdakwa membawa saksi R ke kamar mandi,  setelah  saksi  R  membuka  baju  dan celananya  terdakwa  langsung  mengunci  pintu kamar  mandi,  terdakwa  menyiram  dan  me- nyabuni  badan  saksi  R,  lalu  menyiram  dengan
air, kemudian terdakwa menggosok badan saksi R dengan tangannya, saat terdakwa menggosok badan  saksi  itu  timbul  nafsu  birahi  terdakwa, maka  terdakwa  memasukkan  jari  telunjuknya kedalam  kemaluan  saksi  sehingga  saksi  R merasa  kesakitan  dan  berteriak  “Sakit  Bang” teriakan  saksi  R  itu  terdengar  oleh  istri  ter- dakwa  dan  berkata  “M  dalam  kamar  mandi Bang  (Mengapa  dalam  kamar  mandi  Bang)”, lalu  terdakwa  menjawab  ”memandikan  R”, sambil  terdakwa  menurunkan  celana  pendek yang  sedang  dipakainya  lalu  terdakwa  meng- gosok-gosokkan  kemaluannya  yang  sudah dalam  keadaan  tegang  ke  bibir  kemaluan  saksi R  dengan  cara  mendudukkan  saksi  di  pinggir bak  mandi.  Beberapa  hari  kemudian  terdakwa mengulangi  perbuatannya  terhadap  saksi  yaitu pada  saat  terdakwa  sedang  tidur-tiduran  me- nonton  TV,  saksi  Rika  datang  dan  langsung duduk  di  atas  perut  terdakwa,  terdakwa  menu- suk  kemaluan  saksi  dengan  jari  telunjuknya, kemudian kemaluan saksi terdakwa geserkan ke arah  kemaluan  terdakwa  dan  terdakwa  meng- gesek-gesekkan  kemaluannya  yang  dalam  ke- adaan  memakai  celana  levis  itu  ke  arah kemaluan  saksi,  perbuatan  itu  diketahui  oleh istri terdakwa sehingga istri terdakwa marah.
Seminggu  kemudian  pada  saat  terdakwa dan  istrinya  sedang  menonton  TV  di  dalam kamarnya, saksi R masuk ke kamar tersebut dan terdakwa  bercanda  dengan  saksi  R  sambil menggigit  hidung  saksi  sampai  memerah  lalu terdakwa  menusuk  kemaluan  saksi  dengan  jari telunjuknya  dari  balik  celana  dalam  yang sedang  dipakai  saksi.  Akibat  perbuatan  ter- dakwa tersebut saksi R mengalami selaput dara robek  lama  pada  posisi  jam  lima  sampai  ke dasar  sebagaimana  kesimpulan Visum  et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5 – 106 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh  Dr.  P,  dokter  pada  Rumah  Sakit  Dr. M.Djamil  Padang.  Perbuatan  terdakwa  terma- suk  tindakan  pidana  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  pasal  287  ayat  1 KUHP.Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur dan  diancam  pidana  dalam  pasal  290  ke-  2 KUHP.
Kasus  ini  terungkap  setelah  isteri  ter- dakwa  bernama  Z  juga  sebagai  kakak  kandung korban  mengadukan  tindak  pidana  ini  ke Poltabes Padang.

## Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  di-
gunakan  adalah  metode    kualitatif  dengan  pen- dekatan  persfektif  instrumen  Hak  Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik  Indonesia  (RI).  Sedangkan  metode kualitatif  yang  digunakan  merujuk  pendapat Arikunto  (1990:  351)  yaitu  mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat penelitian  dilakukan.  Fokus  penelitian  pada putusan hakim No: Perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG)

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Perkembangan Konstruksi Hukum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak merupakan  masalah  besar  yang  menjadi perharian  publik  sekaligus  termasuk  masalah pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  se- bagaimana  diatur  dalam  pasal  52-  66  UU  No. 39 Tahun 1999 (UU Payung HAM) dan se-cara khusus  diatur  didalam  UU  No.23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  serta  beberapa  hukum  HAM internasional  ( International  Human  Rights Law ).  Negara  melalui  pemerintah  RI  telah meratifikasi  beberapa  konvensi  internasional tentang  perlindungan  dan pemenuhan  hak  anak termasuk  membuat  UU.  Berbagai  peraturan perundangan-undangan telah menjelaskan batasan  usia  anak.  Dalam  konvensi  hak  anak dijelaskan bahwa anak adalah yang berumur di bawah  18  tahun,  KUHPerdata  (BW)  menetap- kan  21  tahun.  Dalam  UU  No.3  tahun  1997 tentang pengadilan anak ditentukan bahwa anak adalah  orang  dalam  perkara  anak-anak  nakal telah  mencapai  umur  8  tahun  tetapi  belum mencapai  umur  18  tahun  dan  belum  pernah kawin.  Sedangkan  UU  No.  39/1999  merumus- kan bahwa anak manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Untuk UU No.23 tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  men- jelaskan  bahwa  anak  adalah  seorang  yang belum berusia 18 tahun.
Anak  merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  keberlanjutan  suatu  masyarakat, bangsa  dan  negara,  penentu  masa  datang  dan penerus  generasi.  Hal  ini  diatur  dalam  kaedah hukum  adat,  agama  dan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  berbagai  pertemuan  dunia dan konvensi hak anak ditegaskan bahwa setiap negara  wajib  melakukan  perlindungan  dan pemenuhan hak anak.
Analisis Dimensi Hak Asasi…
Upaya  pembuatan  regulasi  oleh  peme- rintah  RI  di  atas  dalam  rangka  meningkatkan perhatian  terhadap  kesejahteraan  dan  per- lindungan  anak,  sehingga  anak  dapat  mencapai kualitas  yang  optimal  dan  terlindungi  dari berbagai  tindakan  diskriminasi,  kekerasan,  pe- nyalahgunaan,  penelantaran  yang  mengancam kelansungan  hidup  dan  tumbuh  kembangnya anak  sebagai  generasi  yang  diharapkan  pada masa depan.

## 2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
a. Unsur Kepastian hukum
Dalam  mengkaji  putusan  hakim  No. 166/PID.B/2006/PN  PDG  pada  Pengadilan Negeri Padang yang menjadi perhatian masyarakat  adalah  putusan  hakim  tidak memperhatikan  Undang-  undang  (UU)  No.23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pasal 81  ayat  (1),  dan  UU  No.23  Tahun  2004  tentan PKDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dijelaskan   pasal 5 huruf (c), Pasal 8 , Pasal 46.
Kenyataannya majelis hakim lebih memfokuskan  kepada  pasal  290  ke-2  KUHP sebagai  perbuatan  cabul  dengan  hukuman penjara  3  tahun.  Majelis  hakim  ternyata  tidak mengindahkan  Kovenan  hak  Anak,  dimana pada  tanggal  20  November  1989  Majelis Umum  PBB  telah  menyetujui  Kovensi  hak anak, dalam konsederans memuat pokok-pokok pikiran,  pengakuan  dan  martabat  yang  melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang  dimiliki  oleh  semua  anggota  keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdeka- an,  keadilan  dan  perdamaian  di  seluruh  dunia. Dalam kaitan dengan kasus diatas konvenan ini melalui  pasal  34  mengamanatkan  “ melindungi anak dari penyalahgunaan seksual ” secara rinci dijelaskan  bahwa  “ negara-negara  peserta konvensi berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.  Segala  bujukan  atau  paksaaan  agar anak  terlibat  dalam  setiap  kegiatan  seksual adalah  tidak  sah.  Demikian  juga  pengunaan anak  secara  eksploitatif  dalam  pelacuran  atau praktyek-prtaktek  seksual  lain  yang  tidak  sah. Serta  pengunaan  anak  eksploitatif  dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan- perbuatan yang bersifat pornografis ”.
Majelis  Hakim  dalam  membuat  putusan nomor: 166/PID.B/2006/PN PDG kurang mem-
perhatikan aspek kepastian hukum dari tindakan perlindungan  terhadap  hak  anak  sebagaimana diatur  dalam  UU  No.23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dan Konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights  of  the  Child,CRC )  yang  diratifikasi dengan  Keppres  No.36/1990  sebagaimana  di- muat  dalam  pasal  34.  Hakim  tidak  memper- hatikan  ketentuan  mengenai  ancaman  pidana baik  berupa  penjara  atau  denda  yang  diatur secara  jelas  dalam  UU  tersebut  sebagai  hukum pidana  khusus.  Kasus  kekerasan  seksual  anak perempuan  ini  termasuk  juga  kekerasan  yang diatur  dalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga (UU  PKDRT)  yang  merupakan  pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat  kemanusiaan  yang  harus  dihapus, karena  anak  adalah  amanah,  tunas,  potensi  dan generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa memiliki peran strategis.
Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga kebanyakan  adalah  perempuan  harus  mendapat perlindungan  dari  negara  melalui  kepastian penegakan  hukum  oleh  aparatnya  (para  hakim di  pengadilan).  Tujuan  negara  membuat  UU Perlindungan  anak  adalah  untuk  membebaskan keluarga  dari  ancaman  kekerasan,  penyiksaan atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan martabat  kemanusiaan.  Karena  majelis  hakim tidak memperhatikan kovenan internasional hak anak  dan  UU  Perlindungan  Anak,  sehingga tujuan  tersebut  tidak  tercapai.  Artinya  kondisi ini  mengundang  ketidakpercayaan  masyarakat khususnya  orang  tua  dan  kaum  perempuan terhadap  keseriusan  pemerintah  menghapus kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kekerasan seksual  yang  dilakukan  terdakwa  termasuk kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  serius sebagai pelanggaran hak asasi manusia
Majelis Hakim kurang memahami makna meratifikasi  instrumen  internasional  hak  asasi manusia,  yaitu  kewajiban  untuk  melaksanakan atau  menerapkan  norma  dan  standar  hak  asasi manusia  yang  terdapat  dalam  instrumen internasional  yang  telah  diratifikasi  khususnya menyangkut perlin-dungan dan pemenuhan hak perempuan.  Penerapan  norma  dan  standar  hak asasi  manusia  dirumuskan  dalam Viena Declaration  and  Programme  of  Action  of  the World  Connference  on  Human  Rights ,  25  Juni 1993,  yang  dilaksanakan  melalui  kebijakan Pemerintah  RI  yaitu  Program  Rencana  Aksi Nasional  (RAN  HAM)  1998-2003  melalui Keppres  129/1998  dan  dilanjutkan  dengan
Keppres  No.40/2004  untuk  Program  RAN HAM 2004-2008). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi  Manusia  merupakan  instruksi  kepada semua lembaga negara termasuk badan peradil- an  untuk  mengindahkan  instumen  HAM  inter- nasional  tentang  HAM  yang  telah  diratifikasi. Disamping  itu,  untuk  meningkatkan  penghor- matan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM  pada  umumnya  maupun  yang  bersifat khusus yaitu yaitu berkaitan dengan perlindung- an  dan  pemenuhan  hak  kelompok  rentan  (anak dan perempuan) serta penghapusan diskriminasi dalam  segala  bentuk  bagi  kelompok  anak  dan perempuan.
Jika kekerasan tetap dibiarkan ada dalam keluarga, yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga  oleh  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga  dengan  pelaku.  Akibatnya anggota  keluarga  selalu  dibayangi  dengan  rasa ketakutan dan kecemasan. Putusan hakim tidak mencegah  ke  arah  itu,  maka  hakim  dapat  di- katakan melakukan tindakan pelanggaran HAM dalam  bentuk Valition  by  omission (pem- biaran).  Putusan  hakim  yang  dijatuhkan  tidak membuat  pelaku  jera,  bahkan  dapat  pelaku mengulangi  lagi  perbuatan  yang  sama  terhadap anggota  keluarga  lain.  Majelis  hakim  juga kurang  memperhatikan  amanat  Pasal  34  dari Kovenan Internasional tentang Hak Anak
Di  samping  itu  hakim  juga  tidak  mem- perhatikan  kovenan  hak  sipil  dan  politik  yang sudah  diratifikasi  Pemerintah  RI  melalui  UU No.11  tahun  2005  tentang  ratifikasi  Hak  Sipil dan  Politik  yang  berbunyi:  “keluarga  merupa- kan  sendi  dasar  masyarakat  yang  alami  dan berhak  atas  perlindungan  dari  masyarakat  dan negara”. Negara melalui aparatnya di peradilan wajib  mengindahkan  undang-undang  tersebut dalam rangka perlindungan terhadap keluarga.
Jika  dikaji  lebih  lanjut  putusan  hakim dalam  kasus  anak  ini  menyakut  dengan keyakinan  hakim  yang  masih  ragu-ragu  dalam menerapkan  hukum  khusus  yaitu  kepercayaan yang  sungguh-sungguh;  kepastian;  ketentuan, atau conviction (pendirian)  misalnya,  “ He  ‘s  a man  of  strong  conviction “  (Ia  adalah  se- seorang  yang  kuat  pendiriannya).  Kedua  di- artikan  sebagai  “keyakinan“  dan  “kapastian”, misalnya “His  word  carry  conviction“ (Kata- katanya  membawa/mengandung  keyakinan). Ketiga  diartikan  sebagai  “penghukuman”, misalnya,  “ His  conviction  is  certain ”  (Peng- hukuman  sudah  pasti).  Karena  hakim  tidak menggali  aspek  hukum  yang  khusus  berlaku
bagi terdakwa, sehingga tidak ada penghukum- an yang pasti. Sedangkan Hasbie As-shiddieqie, bahwa  keyakinan  adalah  sesuatu  yang  diakui adanya  berdasarkan  pada  penyelidikan  atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak  bias  lenyap,  kecuali  dengan  datangnya keyakinan  yang  lain.  Hakim  hanya  sebagai corong  undang-undang  yang  sudah  disungguh- kan  oleh  JPU,  tidak  membahas  berdasarkan dalil  lain  untuk  menuju  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  merupakan  ciri  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  hukum,  terutama  untuk norma  hukum  tertulis.  Hukum  tanpa  nilai kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak lagi  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku  bagi semua  orang. Ubi  jus  incertum,  ibi  jus  nullum , dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama,  berarti  soal  dapat  ditentukannya ( bepaalbaarheid )  hukum  dalam  hal-hal  yang kongkrit.  Artinya  pihak-pihak  yang  mencari keadilan ingin mengetahui apakah apakah yang menjadi  hukumnya  dalam  hal  yang  khusus sebelum  ia  memulai  suatu  perkara.  Kedua, kepastian  hukum  berarti  keamanan  hukum. Artinya  perlindungan  bagi  para  pihak  terhadap kesewenangan hakim.
Dari analisa konten terhadap isi dokumen yang  berkaitan  hukum  materil  yang  menjadi dasar  hukum  maka  terlihat  Majelis  Hakim dalam putusannya:
- Tidak  mengunakan  secara efektif  UU  khusus (UU No.23 Tahun 2002) tentang Perlindung- an Anak;
- Belum  mempertimbangan  instrumen  HAM yang sudah diratifiksi pemerintah RI;
Sedangkan  analisis  konten  dari    segi hukum  formil  maka  terlihat  adanya  hasil pemeriksaan  perkara  oleh  Pengadilan  Negeri tidak  terungkap  dalam  dokumen  sebagai  dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:
a. Kelengkapan  berita  acara    (Pasal  75 KUHAP);
b. Keabsahan  tindakan  penyidik  (pasal  103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
c. Kesempurnaan  alat  bukti  yang  sah  Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
d. Kecocokan  benda  sitaan/barang  bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara
b. Unsur Keadilan
Putusan  hakim  No.  166/PID.B/2006/PN
Analisis Dimensi Hak Asasi…
PDG  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  menge- sampingkan rasa keadilan yang sudah dirumus- kan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindung- an  Anak,  dimana  hakim  memilih  pasal  pen- cabulan  anak  (290  KUHP)  yang  hukumannya lebih ringan. Jika nilai kepastian hukum bersifat umum,  maka  nilai  keadilan  lebih  bersifat personal  atau  individual  dan  kasuistik,  seperti mencuri  karena  lapar  berbeda  dengan  mencuri karena  ketamakan,  sehingga  tidak  adil  jika  di- hukum  sama.  Keadilan  bukan  penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memper- oleh  bagian  yang  sama.  Aristoteles  mengemu- kakan  dua  macam  keadilan,  yaitu  keadilan korektif  atau  komutatif  ( reftifikator )  dan distributif  yang  membutuhkan  distribusi  atas penghargaan.  Hukum  tidak  mempunyai  arti apa-apa  tanpa  keadilan  (perhatikan  teori  etis). Hal  senada  dikatakan  Daniel  Webster  (dalam Dardji,  1996)  bahwa  :” justice  is  the  great interest  of  man  on  earth ”  (keadilan  merupakan kepentingan  yang  besar  bagi  kehidupan manusia  di  dunia).  Selanjutnya  O.C  Kaligis (2007)  mengatakan  bahwa  tanpa  keadilan  akan timbul  keresahan  dalam  masyarakat  dan  rasa keadilan  harus  memiliki  kepentingan  yang  ber- imbang  dalam  proses  peradilan  pidana,  ter- masuk  rasa  keadilan  bagi  korban,  masyarakat, dan  bagi  tersangka  atau  terdakwa.  Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru  akan  menimbulkan chaos hukum, sebaliknya  keadilan  tanpa  didasari  penegakan hukum  akan  menghilangkan  nurani  keadilan kemanusiaan  dan Rule  of  Law itu  sendiri. Senada  dengan  itu  Sunan  Ahmad  Tarmizi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kewenang- an  hakim  hanya  dapat  dilakukan  dalam kerangka  menegakan  hukum,  undang-undang, kebenaran,  dan  keadilan  masyarakat  serta keadilan  terdakwa.  Diluar  kerangka  itu  di- larang, sebab ia akan menjadi hakim yang tidak adil dan zhalim
Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalam  Yusti  Probowati  Rahayu  bahwa  unsur penerapan  keadilan  terdiri  dari  keadilan  sub- stabsial dan keadilan prosedur. Untuk mengkaji apakah  perkara  No.  166/PID.B/2006/PN  PDG sudak  memenuhi  keadilan  substansial  yaitu sudahkah  hakim  dalam  amar  putusannya menerapkan  aturan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  terkait.  Ternyata  putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada, karena  hakim  tidak  mengunakan  UU  khusus (UU  No.23  tahun  2002)  tentang  Perlindungan
Anak  dan  UU  PKDRT.  Sehingga  terdakwa  di- hukum  terlalu  ringan.  Hakim  kurang  cermat dalam  menerapkan  pasal  yang  cocok  bagi terdakwa.
Unsur  prosedural,  dalam  hal  ini  korban (anak  perempuan)  tidak  mendapat  perlidungan hukum  sesuai  prosedur  yang  diatur  dalam  UU No.23  tahun  2004.  Dalam  UU  PKDRT  hak korban (perempuan) ditegaskan dalam pasal 10 huruf  a  yang  berbunyi  “korban  berhak  men- dapatkan  perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat, lembaga  sosial  atau  pihak  lainnya  baik  semen- tara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan  dari  pengadilan”.  Huruf  b  ber- bunyi:  :pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan  medis.  Huruf  c  berbunyi:  pena- nganan  khusus  berkaitan  dengan  kerahasian korban.  Huruf  d  berbunyi:  pendampingan  oleh pekerja  sosial  dan  bantun  hukum  pada  setiap tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan  ke- tentuan  peraturan  perundang-undangan,  dan huruf  e  berbunyi  bahwa  korban  berhak  men- dapat bimbingan rohani. Mekanisme hukum ini hampir  tidak  diperoleh  korban.  Pemerintah bertanggungjawab  dalam  upaya  pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 25 UU  PKDRT  diamanatkan agar  dalam  pemberi- an  perlindungan  dan  pelayanan  antar  penegak hukum  melakukan  kordinasi  dengan  sesama penegak hukum termasuk relawan pendamping. Itupun  tidak  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum,  sehingga  hak-hak  korban  tidak  dapat dilindungi dan dipenuhi.
Agar  sikap  tindak  hakim  sesuai  dengan harapan banyak orang, yaitu memutus berdasar- kan hukum, undang-undang, kebenaran, keadil- an, dan keadilan masyarakat, serta keadilan ter- dakwa, maka seorang hakim terikat pada aturan undang-undang  dan  kode  etik.  Undang-undang yang dimaksud diantaranya Undang-Undang RI Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  kode  etik  yang  dilambangkan dalam Panca  Dharma,  yaitu  Kartika,  cakra, Candra, Sari dan Tirta. Kartika, yaitu memiliki sifat  percaya  dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercaya- an  masing-masing  menurut  dasar  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab.  Adil  pada  hakikatnya bermakna  menempatkan  sesuatu  pada  tempat- nya  dan  memberikan  kepada  siapa  saja  apa yang  menjadi  haknya,  maka  tuntutan  yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang, oleh sebab itu
seseorang  yang  melaksanakan  tugas  atau profesi di bidang peradilan harus berprilaku adil dengan  tidak  membeda-bedakan  orang.  Salah satu  contoh  implementasi  dari  konteks  ini adalah,  bahwa  seorang  hakim  tidak  boleh memberi  kesan  keberpihakan  kepada  mereka yang  berperkara.  Selanjutnya  diungkapkan bahwa Cakra , yaitu sifat mampu memusnahkan segala  kebatilan,  kezaliman,  dan  ketidakadilan. Salah  satu  implementasi  dari  sifat  ini  mem- punyai  makna,  bahwa  seorang  hakim  harus punya  keberanian  dan  integritas  tinggi.  Integ- ritas  tinggi  bermakna  mempunyai  kepribadian untuk  tidak  tergoyahkan  yang  terwujud  pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam melaksanakan  tugas.  Nilai  yang  hendak  diraih ketika  seseorang  mempunyai  integritas  tinggi akan  mendorong  terbentuknya  pribadi  yang berani  menepis  dan  menolak  segala  bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani  guna  menegakkan  kebenaran  dan  ke- adilan  berdasarkan  hukum  dan  undang-undang yang  berlaku.  Implementasi  lain  dari  sifat  ini adalah  bertanggung  jawab.  Bertanggung  jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenang seseorang serta memiliki keberanian untuk  menanggung  segala  akibat  atas  pelak- sanaan  tugas  dan  wewenang  tersebut.  Rasa tanggung  jawab  akan  mendorong  terbentuknya pribadi  yang  senantiasa  mampu  secara  ber- sungguh-sungguh  menegakkan  kebenaran  dan keadilan,  penuh  pengabdian  terhadap  profesi yang diamanatkan.
Candra, yaitu  memiliki  sifat  bijaksana dan  berwibawa.  Bijaksana  bermakna  mampu bersikap  tidak  sesuai  dengan  norma-norma yang  hidup  dalam  masyarakat  dengan  mem- perhatikan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  itu, serta  mampu  memprediksi  manfaat  dan mudharatnya.  Sifat  ini  akan  memotivasi  ter- bentuknya  pribadi  yang  berwawasan  luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati,  sabar  dan  santun.  Berwibawa,  berarti mempunyai pembawaan untuk dapat menguasai dan  mempengaruhi,  dihormati  orang  lain  me- lalui  sikap  dan  tingkah  laku  yang  mengandung kepemimpinan  dan  penuh  daya  tarik,  sehingga disegani  dan  dipatuhi.  Implementasinya,  se- orang  hakim  harus  menjaga  kewibawaan  serta martabat lembaga pengadilan dan profesi secaa layak.
Sari , yaitu berbudi luhur dan berkelakuan
baik. Salah satu contoh dari sifat ini diantaranya bersikap  tindak  rendah  hati.  Rendah  hati  ber- makna  kesadaran  akan  keterbatasan  kemampu- an  dan  jauh  dari  keangkuhan.  Sifat  ini  akan memotivasi  terbentuknya  sikap  realitis,  mau membuka  diri  untuk  terus  belajar,  menghargai pendapat  orang  lain,  menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesama, serta me- lahirkan  sikap  kesederhanaan,  rela  menerima apa  adanya  dengan  penuh  rasa  syukur  dan ikhlas dalam mengemban profesi.
Tirta, yaitu  bersifat  jujur.  Kejujuran, berani menyatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Kejujur- an  akan  memotivasi  terbentuknya  pribadi  yang kuat  dan  membangkitkan  kesadaran  akan hakikat  tentang  hak  dan  yang  batil.  Dengan demikian  akan  terwujud  sikap  pribadi  yang tidak  berpihak  kepada  siapapun  berkenaan dengan  profesi  yang  ia  sandang,  kecuali  ber- pihak kepada kebenaran. Dari kelima sifat tadi, hakim  diharapkan  akan  berprilaku:  adil,  arif, dan  bijaksana,  bertanggung  jawab,  menjunjung tinggi harga diri, berintegrasi tinggi, berdisiplin tinggi, berprilaku rendah hati, bersikap mandiri, dan bersikap profesional. Substansi kode etik di atas  mengindikasikan  bahwa  tugas  dan  kedu- dukan  hakim  itu  walaupun  mulia,  ternyata berat.  Hal  ini  sejalan  dengan  sabda  Nabi Muhammad  SAW  yang  diriwatkan  Buraidah, “Di akhirat kelak para hakim itu akan terbagi ke dalam  tiga  golongan.  Golongan  pertama  akan dimasukkan  ke  dalam  neraka.  Hakim  yang dimasukkan  ke  dalam  syurga  adalah  hakim yang  mengetahui  akan  kebenaran  dan  men- jatuhkan  putusannya  berdasarkan  keadilan  dan kebenarannya  itu.  Bagi  hakim  yang  mengerti kebenaran,  tetapi  menyimpang  dari  kebenaran itu  memutus  secara  dzalim,  maka  ia  akan dimasukkan  ke  dalam  neraka.  Begitu juga  bagi hakim  yang  menjatuhkan  putusan  berdasarkan kejahilannya  (kebodohan, ignorance ),  maka  ia pun akan dimasukkan ke dalam neraka”.
Namun  demikian,  ada  juga  motivator agar hakim tidak perlu ragu dalam menjatuhkan putusannya, sebab seperti diriwayatkan Abdullah  bin  Amru  dan  Abu  Hurairah  bahwa Rasulullah  SAW  pernah  bersabda,  “Apabila seorang  hakim  hendak  menjatuhkan  hukuman dengan  sungguh-sungguh  dan  adil,  Allah  SWT akan  memberi  dua  ganjaran  kebaikan  kepada- nya.  Sebaliknya  apabila  dalam  keadaan  yang demikian ia membuat kesilapan, maka ia hanya akan  mendapat  satu  ganjaran  kebaikan”.
Analisis Dimensi Hak Asasi…
Dengan  demikian  putusan  yang  adil  dari  sese- orang  hakim  merupakan conditio  sine  quanon, apalagi  terdapat  dalil  yang  menyatakan“… wa in hakamta  fah  kum  bainahun  bil  qisyti innallaaha  yuhibbul  muqsithiim”… Artinya, Dan jika kamu memutus perkara mereka, maka hendaknya  perkara  itu  diputuskan  di  antara mereka  secara  adil.  Sesungguhnya  Allah menyukai  orang-orang  yang  adil“ Berkenaan dengan putusan yang adil, maka kita baru dapat melihat  sarana  apa  yang  dapat  dipakai  hakim dalam  memutus  suatu  perkara  terutama  dalam perkara pidana, diantaranya yaitu masalah pem- buktian.  Namun  sebelum  sampai  pada  uraian tentang  pembuktian  secara  teoritis,  dalam  kon- teks  pemeriksaan  dalam  di  sidang  pengadilan terlebih  dahulu  akan  mengemukakan  tentang para pihak yang ada relevansinya dengan sikap para pihak sebagai berikut :
Pertama:  Terdakwa,  sikapnya  adalah een subjektieve  beoordeling  van  een  subjektieeve positie .    Artinya,    kedudukan  terdakwa  adalah bebas untuk mengambil sikap dalam sidang . Ia hanya  mengambil  sikap  untuk  membela  ke- pentingannya  sendiri.  Ia  boleh  berdusta,  me- nyangkal  setiap  tuduhan,  dengan  kata  lain  ia mempunyai hak ingkar.
Kedua:  Penasihat  Hukum (dahulu:  pem- bela,  sekarang:  advokat  )  sikapnya  adalah een objektieeve  beoordeling  van  een  subjektieeve positie .  Artinya,  sikap  penasihat  dalam  setiap persidangan  harus  selalau  bersandar  pada kepentingan  terdakwa,  namun  ia  tetap bersikap objektif . Ia harus menggunakan ukuran objektif dalam  upaya  meringankan  atau  membebaskan terdakwa,  dan  dalam  mencari  kebenaran  yaitu ia tidak boleh berdusta.
Ketiga: Penuntut  Umum, sikapnya ada- lah: een  objektieeve  beoordeling  van  een subjektieeve  positie . Artinya,  penuntut  umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikap kepada  kepentingan  masyarakat  dan  negara. Namun  demikian,  penuntut  umum  harus  juga pada  ukuran  objektif.  Dalam  arti  kata,  ketika dalam  persidangan  ternyata  tidak  terdapat cukup  bukti  tentang  kesalahan  terdakwa, penuntut  umum  harus  meminta  terdakwa  harus dibebaskan,  walaupun  pertama  kali  ia  harus bersandar  pada  kepentingan  masyarakat  dan negara.
Keempat: Hakim, Sikapnya een objektieeve  beoordeling  van  een  subjektieeve positie . Ini berarti Hakim harus memperhatikan kepentingan  berbagai  pihak,  baik  itu  kepen-
tingan  terdakwa,  saksi,  maupun  kepentingan penuntut  umum,  dalam  bahasa  hukum  ada adigium  menyatakan  “ audio  alteram  partem“ hakim harus mendengar kedua (berbagai) belah pihak.  Dalam  memberikan  putusan  (vonis) hakim  harus  berdasarkan  pada  hukum,  undang –  undang,  kebenaran  dan  keadilan,  baik  itu keadilan masyarakat maupun keadilan terdakwa sendiri.  Sesuai  kode  etik,  setiap  hakim Indonesia  mempunyai  pegangan  tingkah  laku yang  dipedomaninya,  yaitu  bahwa  di  dalam persidangan seorang hakim:
(1) Harus  bersikap  dan  bertindak  menurut garis-garis yang dibenarkan dalam ketentu- an  hukum  acara  yang  berlaku  dengan memperhatikan  asas-  asas  peradilan  yang baik dan jujur yaitu :
a. Menjunjung  tinggi  hak  seseorang  untuk mendapatkan putusan (right to decision) dalam  arti  setiap  orang  berhak  untuk mengajukan  perkara  dan  dilarang  untuk menolak  mengadilinya,  kecuali  ditentu- kan  lain  oleh  undang-undang,  serta putusan  waktu  yang  pantas  dan  tidak terlalu lama.;
b. Semua  pihak  yang  berperkara  berhak atas  kesempatan  dan  perlakuan  yang sama  untuk  didengar,  diberikan  kesem- patan  untuk  membela  diri  mengajukan bukti–bukti, serta memperoleh informasi dalam  proses  pemeriksaan (a  fair hering) :
c. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari  oleh  kepentingan  pribadi  atau pihak lain ( no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip ( nemo fudex in yesua)
d. Putusan  harus  memuat  alasan  alasan hukum yang jelas dapat dimengerti serta bersifat  konsisten  dengan  penalaran hukum  yang  sistimatis (  reasones  and argmentation  of  decision) Argumentasi tersebut  harus  diawasi  ( cotroleerbaar- heid) dan  diikuti  serta  dapat  dipertang- gungjawabkan (accountability) guna menjamin  sifat  keterbukaan  ( transpa- rency) dan  kepastian  hukum (legal certainity) dalam proses peradilan;
e. Menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia (HAM)
(2) Tidak dibenarkan menunjuk sikap memihak atau bersimpati atau anti pati kepada  pihak pihak  yang  berpekara,  baik  dalam  ucapan maupun tingkah laku
(3) Harus  bersikap  sopan,  tegas,  dan  bijaksana
Vol. X No.1 Th. 2011
dalam  memimpin  sidang,  baik  dalam ucapan maupun dalam perbuatan;
(4) Harus menjaga kewibawan dan kehidmatan persidangan  antara  lain  serius  dalam  me- meriksa,  tidak  melecehkan  pihak,  baik dengan kata-kata maupun perbuatan
(5) Bersungguh  sungguh  mencari  kebenaran dan keadilan
Pembuktian  merupakan  titik  sentral dalam pemeriksaan perkara dipengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan, bersalah  atau  tidak  bersalah (quality  or  not quality) .  Pembuktian  adalah  mendalilkan  se- suatu  hal  berdasarkan  ketentuan-ketentuan dengan  cara-  cara  yang  dibenarkan  Undang- undang  untuk  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan  pada  terdakwa.    Ditinjau  dari  sisi hukum  acara  pidana,  pembuktian  antara  lain mempunyai  arti  sebagai  ketentuan  yang  mem- batasi  sidang  pengadilan  dalam  upaya  mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, Penuntut  Umum,  Terdakwa  atau  penasihat hukum,  terikat  pada  ketentuan    tata  cara  dan penilaian  alat  bukti  yang  ditentukan  Undang– undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu  pembuktian.  Dalam  konteks  ini,  majelis hakim  harus  benar-benar  sadar  dan  cermat dalam  menilai  dan  mempertimbangkan  ke- kuatan  pembuktian  yang  ditemukan  dalam proses persidangan.  Majelis hakim dalam men- cari  dan  meletakkan  kebenaran  yang  akan  di- jatuhkan  dalam  putusan,  maka  ia  harus  ber- dasarkan  alat    alat  bukti  yang  telah  ditentukan Undang–undang  secara limitatif sebagaimana yang  telah  disebutkan  dalam  pasal  184  KUHP. Begitu  pula  dalam  cara  mempergunakan  dan menilai  kekuatan  pembuktian  yang  melekat pada  setiap  alat  bukti,  harus  dilakukan  dalam batas  yang  dibenarkan  undang  undang  agar dalam mewujudkan kebenaran itu majeis hakim terhindar  dari  pengorbanan  kebenaran  yang harus  dibenarkan.  Menurut  Yahya  Harahap dalam Yustini (2007), jangan sampai kebenaran yang  diwujudkan  dalam  putusan  berdasar  hasil perolehan  yang  keluar  dari  garis  yang  dibenar- kan  sistem  pembuktian.  Dengan  demikian hakim  harus  mencari  kebenaran,  bukan  “pem- benaran”.  Sudah tentu didalam  pekara pidana, yang  diutamakan  adalah  kebenaran  materil, bukan  kebenaran  formal  semata,  seperti  yang biasa  diterapkan  dalam  perkara  perdata.  Secara teoritis,  ada  beberapa  teori  sistem  pembuktian yang di gunakan untuk membuktikan perbuatan
yang didakwakan yaitu:
(1) Teori  sistem  pembuktian  berdasarkan  atas undang-undang  secara  positif  ( positief wettelijk bewijstheoie)
(2) Teori  sistem  pembuktian  berdasarkan  ke- yakinan hakim semata ( conviction in time)
(3) Teori  sistem  pembuktian  berdasarkan keyakinan  hakim  atas  alasan  yang  logis (laconviction raisonnce )
(4) Teori  sistem  pembuktian  berdasarkan undang-undang  secar  negatif (negatife wetlijk stelsel).
Kesalahan  manusia  dalam  pengabilan keputusan  akan  memberi  dampak  yang  kurang baik.  Oleh  sebab  itu  dalam  upaya  menghindari timbulnya  kesalahan  pengambilan  keputusan, banyak  kajian  ilmu  pengetahuan  yang  mem- bahas  tentang  pengambilan  keputusan  yang salah  satunya  melalui  pendekatan  psikologi. artinya  kepada  para  hakim  yang  merasa  telah berpengalaman  puluhan  tahun  berkiprah  di bidang  yudisial  diberikan  juga  materi  ajar Psikologi  hukum,  sebab  hakim  sebagai  peng- ambil  keputusan  pada  peradilan  juga  (terutama peradilan  pidana)  diharapkan  pada  risiko  yang sama. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam  bentuk  putusan  akan  memberikan dampak  yang  besar  pada  manusia.  Hakin  juga sampai  mengambil  keputusan  yang  salah,  se- hingga  terdakwa  yang  sebenarnya  tidak  ber- salah  harus  menjalani  hukuman,  atau  terdakwa yang  sebenarnya  bersalah  tetapi  dibebaskan. Dalam  konteks  ini  Sabini  pernah  mengajukna kesulitan  dalam  mengkaji  keputusan  hakim tentang  tidak  diketahuinya  keputusan  yang benar  dan  yang  salah, sehingga  menurut  beliau hanya  Tuhan  saja  yang  mengetahui  apakah suatu  keputusan  dalam  perkara  pidana  adalah benar atau salah.
Menurut  pendapat  yang  hidup  dalam masyarakat bahwa pencari keadilan baik hakim, jaksa,  maupun  penasehat  hukum  mempunyai fungsi  yang  sama  walaupun  berlainan  profesi sebagaimana  diungkapkan  Trapman  (dalam Robert,  1979)  yaitu: Het  Standpunt  van  de verdachte  karakteriseerde  hij  de  subjectieve beoordeling  van  een  subjectieve  pisitie,  dat  de raadsman  als  de  objectieve  beoordeling  van een  subjectieve  pisitie,  dan  van  de  openbare ministerie  als  de  subjectieve  beoordeling  van een  objectieve  beoordeling  van  een  objectieve positie ,  yang  artinya  “Bahwa  terdakwa  mem- punyai  pertimbangan  yang  subjektif  dalam posisi  yang  subjektif,  penasehat  hukum  mem-
Analisis Dimensi Hak Asasi…
punyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang  subjektif,  Penuntut  Umum  mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif,  sedangkan  hakim  mempunyai  pertim- bangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula.  Kenyataannya  hakim  tidak  mempunyai pertimbangan  yang  objektif  dalam  memutus perkara  No.166/PID.B/2006/PN  PDG,  dimana hakim  menerapkan  hukuman  yang  paling  me- ringankan  terdakwa  dan  mengabaikan  hak-hak korban  sesuai  tuntutan  UU  Perlindungan  Anak dan PKDRT.
Untuk  mengantispasi  kekerasan  dalam rumah  tangga  sebagai  korban  kekerasan  dan eksploitasi,  pelaku  harus  diberikan  sanksi/ hukuman  yang  bersifat  pidana.  Sanksi  pidana pada  hakekatnya  merupakan  penderitaan  atau pencelaan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau badan  yang  mempunyai  kekuasaan  kepada orang  lain  yang  telah  melakukan  kejahatan. Pidana  itu  diberikan  dengan  dasar  pembenaran dengan tujuan:
(1) Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  atau perbuatan yang salah;
(2) Mengenakan  penderitaan  atau  pembalasan yang layak kepada se pelanggar
Dalam  birokrasi  peradilan  korban  sering terisolasi  atau  kurang  mendapat  perhatian  se- bagaimana  Robert  Reiff  (1979)  mengemuka- kan:  “ The  problem  of  crime,  always  gets reduced  to  “what  can  be  done  about  crimals” Nobady  asks,  “what  can  be  about  victims?” Everyone  assumes  the  best  way  to  help  the victims  is  tocacth  the  criminal  as  though  the offender  is  the  only  source  of  the  victim’s troble”. Keterasingan  korban  dalam  peradilan pidana  KDRT  belum  menjadi  perhatian  para hakim.  Masih  ada  aparat  penegak  hukum (dalam  hal  ini  hakim)  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  seperti:  pengniayaan  terhadap isteri,  kekerasan  psikis,  seksual  dan  pene- lantaran  tidak  diakui  sebagai  pelanggaran  hak asasi manusia Hal senada diungkapkan Thorton dan Morgan bahwa penegak hukum lebih fokus pada lingkup publik tidak tertarik pada lingkup yang  terjadi  di  rumah  seperti  ancaman  yang bersifat  fisik,  mental,  dan  eksploitasi  pada wanita.
c. Unsur Kemanfaatan
Putusan  hakim  No.166/PID.B/2006/PN PDG  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  kurang
memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan yang dibuat. Putusan yang dilahirkan dapat me- nimbulkan  kerugian  atau  dampak  negatif  bagi pemajuan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia di masa yang akan datang. Antara lain: a) Perbuatan  terdakwa  merupakan  pelanggar- an  hak  asasi  manusia  (UU  No.  39/1999) dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanu- siaan, tetapi hakim tidak melihat dari aspek tersebut.
b) Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  sudah  diatur  secara  normatif  dalam UU  No.23/2002,  UU  No.23/2004,  dan Kovensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres  No.39/1990  belum  mendapat  per- lindungan  dari  negara  (Peradilan)  sehinga berdampak  untuk  sulit  terhindar  atau  ter- bebas  dari  kekerasan  atau  ancaman  dan penyiksaan.  Tujuan  pidana  untuk  menim- bulkan efek jera terhadap pelaku tidak akan dapat dicapai.
c) Instrumen  HAM  yang  sudah  diratifikasi pemerintah  RI  belum  dipahami  Majelis Hakim  dengan  baik,  sehingga  menghambat penghormatan,  pemajuan,  perlindungan, dan pemenuhan hak asasi sebagai tanggungjawab negara yang diemban pemerintah.
Menurut aliran utilitarianisme atau utilitisme  bahwa  tujuan  hukum    satu-satunya adalah  untuk  mencapai  kemanfaatan.  Hukum yang  baik  adalah  hukum  yang  membawa kemanfaatan  bagi  manusia.  Kemanfatan  dapat diartikan kebahagian (happines). Baik buruknya suatu  hukum  apakah  hukum  itu  memberikan kebahagiaan  atau  tidak  bagi  manusia.  Jeremy Bentham  (dalam  Dudu,  2006)  menegaskan hukum  sudah  dapat  dikatagorikan  baik  apabila mampu  memberikan  kebagian  kepada  bagian terbesar dari masyarakat ( the greatest happines for the greatest number of people )

## Simpulan
Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi  hukum,  dan  putusan  hakim  yang terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan  bahwa  putusan  Majelis  Hakim dalam  Perkara  Nomor:  166/PID.B/2006/PN PDG, Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei  2006  dalam  Rapat  Permusyawaratan Majelis Hakim tersebut dapat diambil kesimpulan:
1. Majelis Hakim dalam memutus perkara No.
166/PID.B/2006/PN  PDG  tentang  perbuat- an cabul terhadap anak perempuan dibawah umur  tidak  mengunakan  atau  mengindah- kan hukum pidana khusus (UU No.23/2002 dan  UU  N0.23/2004  serta  Keppres  No. 36/1990), tetapi mengunakan hukum pidana umum,  sehingga  pokok  persoalan  tidak tersentuh,  pada  hal  kasus  tindak  pidana yang  terjadi  sudah  diatur  dalam  hukum pidana  khusus,  sehingga  berimplikasi  ter- hadap pelanggaran hak asasi manusia;
2. Putusan  hakim  belum  memenuhi  unsur kepastian  hukum,  nilai  keadilan,  dan kemanfaatan.  Setiap  putusan  hakim  wajib mempertimbangkan  secara  utuh  aspek yuridis,  sosiologis,  dan  psikologis  dalam setiap putusan.
3. Majelis hakim belum memahami keberada- an UU Perlindungan Anak, UU Penghapus- an  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  ter- masuk  instrumen  HAM  internasional  yang sudah  diratifikasi  Pemerintah  RI  ( CRC melalui  Keppres  No.36/1990),  sehingga putusan  lebih  mempertimbangkan  bahwa terdakwa  telah  menyesal,  mengakui  terus terang  perbuatannya  dan  berlaku  sopan dalam  persidangan.  Akhirnya  ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan  dampak  perbuatan  ter- dakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat  terhadap  perbuatan  terdakwa. Bagi  masyarakat  luas  putusan  tersebut sangat melukai rasa keadilan.

## Daftar Rujukan
Abdul  Monir  Yacub.  1996. Etika  Hakim . Penerbit IKIM Malaysia: Kuala Lumpur.
Apeldoorn,  LJ  van.  1986. Pengantar  Ilmu
Hukum (terjemahan  Oetarid  Sadino). Pradnya Paramita: Jakarta Dardji Darmodiharjo Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam
Sistem  Hukum  Indonesia. R.  Grapindo Persada: Jakarta
Dudu  Duswara  Machmudin.  2006. Peranan Keyakinan  Hakim dalam Memutus Suatu Perkara  di  Pengadilan .  Dalam  Varia Peradilan No.251, Oktober 2006.
Hasbie  As-shiddieqie.  1970. Filsafat  Hukum Islam . Bulan Bintang: Jakarta
Heber.L.Packer.  1968. The  Limits  of  the Crimial Sanction . Stanford
Jenny  Morgan.  1995.  Sexual  Harrasment  and the  Public/Private  Dichotomy:  Equality, Morality and Manners. Oxford University Press
Muladi  &  Barda  Nawawi  Arief.  1984. Teori-
Teori  dan  Kebijakan  Pidana .  Alumni Bandung
Nursyahbani  Katjasungkana.  1977. Perempuan dan  Pemberdayaan .  Program  Studi Kajian  Wanita.  Universitas  Indonesia: Jakarta
O.C  Kaligis.  2007. Kumpulan  Kasus  Menarik .
O.C Kaligis & Associates: Jakarta.
Robert Reiff. 1979. The Indivisible Victim . New York Basic Book Inc
Yustini  Probowati    Rahayu.  2007. Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam  Perkara  Pidana. dalam  Pusham Universitas  Muhadiyah  Malang  (2007). Hasil  Penelitian  Transaksi  Hukum  dan Transaksi  Ekonomi  Dalam  Putusan hakim.