## EVALUASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Uyat Suyatna
Pascasarjana Universitas Pasundan E-mail: suyatnauyat5@gmail.com
ABSTRAK. Tindak pidana korupsi dilakukan sebagian besar kepala daerah semakin merajalela, evaluasi kebijakan menggunakan kebijakan publik. Dan penelitian mencegah tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus ( case study ), yaitu suatu metode penelitian untuk menggali informasi yang diperlukan secara komprehensif, mendalam, dan apa adanya. Evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi dengan indikator specifications,  measurement, and analysis kebijakan ditemukan hasil bahwa pidana korupsi dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), menyebutkan ada 115  kepala daerah. Rinciannya 22 orang gubernur, 80 orang bupati dan 13 orang walikota. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh kepala daerah, sehingga Indonesia masih belum menjadi negara maju.
Katakunci: evaluasi; kebijakan; korupsi; indikator; Indonesia.

## CRIMINAL ACT POLICY EVALUATION CORRUPTION IN INDONESIAN
ABSTRACT. The criminal act of corruption that done most of the regional leader increasingly rampant, by to policy evaluation used public policy. And study increase criminal act corruption policy evaluation. The method used in this research is case study. The research method for necessary information comprehensive, deeply, and as is. Evaluation theory with indicators specifications, measurement, and analysis, in criminal act of corruption that implemented regional leader in Indonesian. Based on Komisi Pemberantasan Korupsi 2018, to mention the regional leader 115 people,the details 22 guvernor, 80 regent, and 13 mayor, of corrupsion so Indonesian failed to become a developed country. Finally it can be concluded, shows that criminal act policy evaluation of corruption in Indonesian, that done  of regional leader, so that Indonesian still not become developed countries .
Key words: evaluation; policy; corruption; indicators; Indonesian.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia di era reformasi ini sangat mendambakan pemerintah bersih dan bebas dari tindak pidana. Kondisi nyata tatakelola kepemerintahan dilaku- kan oleh para kepala daerah belum bisa terlaksana. Hal ini kepala daerah masih keterbatasan moral individu yang tidak digunakan. Kepala daerah yang mempunyai moral yang tinggi, akan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan ( knowledge ), keterampilan ( Skill ) dan sikap ( attitude ) yang digunakan setiap waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa kepala daerah di Indonesia  korupsi di setiap level organisasi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Bahkan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah  melakukan tindak pidana korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa sebanyak 361 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus tindak pidana korupsi, dengan rincian 18 gubernur dan 343 bupati dan walikota. Yang 50 kasus di antaranya ditangani KPK. Sementara, sisanya 293 kasus ditangani oleh aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan kepolisian. Kemudian, dari 18 kasus yang menjerat gubernur, 16 kasus ditangani oleh KPK dan 2 kasus tersisa ditangani oleh kejaksaan.
Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait anggaran keuangan daerah, gratifikasi, professional fee, dan praktik suap dalam hal perizinan. Korupsi merugikan kabupaten/kota, provinsi dan  negara. Ini merupakan tindak pidana korupsi. Bahkan korupsi telah
mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, keterpurukan, dan keterbelakangan bagi anak-anak Indonesia (Umar, 2011). Korupsi itu kejahatan yang luar biasa, karena kita harus punya semangat luar biasa untuk memberantasnya. Upaya represif dan preventif perlu dilakukan untuk efektivitas pemberantasan korupsi, serta harus melibatkan seluruh mayarakat.
Motif  korupsi juga sudah meluas, bukan hanya untuk memperkaya diri tetapi juga untuk mempertahankan jabatan. Sehingga berdampak lebih luas yakni mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Pada Sabtu 16 September 2017, sampai dengan Oktober, Nopember, dan Desember, KPK sudah melakukan sepuluh kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. KPK juga menegaskan, ini bukan menargetkan uang yang diterima oleh para tersangka, tetapi KPK ingin menyelamatkan proyek pemerintah yang bernilai besar.
Rencana pemerintah itu, menyelamatkan proyek yang besar. Karena yang akan rugi adalah rakyat.  Guber- nur, bupati, dan walikota memotong uang proyek rata- rata adalah sekitar 10 persen dari nilai proyek. Berbagai cara kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi, menantang  peneliti untuk mengambil teori evaluasi kebijakan dari Jones (2007: 60), bahwa “… suatu manfaatnya  penting, dengan  indikator specification, techniques, and methods” .
Jadi, pada tahun melakukan sepuluh kali dan kesepuluh walikota Mojokerto Jawa Timur, tertangkap tangan oleh tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

## METODE
Penelitian ini berfokus pada tindakan individu- individu kepala daerah yang memegang jabatan publik, di provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga sikap subyektivitas akan lebih mendominasi pola pikirnya. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang menurut hemat peneliti adalah metode yang tepat yang ditandai dengan kekhasan dan keunikan dari fenomena yang ditetiliti. Dengan tujuannya  mendeskripsikan dengan utuh dan mendalam dari sebuah entitas (Mujahidin, 2014: 126).
Data-data dari metode studi kasus bisa komprehensip. Cresswell (2015: 137) mengemukakan studi kasus memiliki ciri utama yakni dengan memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut.  Seperti, menggali informasi yang diperlukan secara komprehensif, mendalam dan apa adanya mengenai evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mulyana (2010: 201) juga menjelaskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi kebijakan publik (public policy evaluation) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process). Oleh karena itu, dibahas evaluasi kebijakan di kemukkan Jones (2007: 60), bahwa “… suatu manfaatnya penting, dengan  indikator specification, techniques, and methods ”.
The  specification  of  object, spesifikasi  objeknya berarti mengevaluasi hasil berbagai macam kebijakan pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. The  techniques  of  measurement, teknik pengukurannya yaitu cara-cara untuk mengevaluasi kebijakan tindak pidana korupsi dengan teknik ilmiah dan sistematis dengan ukuran- ukuran tepat. The methods of analysis, dari sudut metode analisisnya yaitu menunjukan hasil akhir dari kegiatan mengevaluasi  kebijakan tindak pidana korupsi: Apakah
kebijakan itu memberikan dampak positif yang lebih besar. Kegiatan evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi mencakup tiga macam kegiatan yang berbeda, yaitu:
The spesification of object .
Dari sudut spesifikasi objeknya berarti kebijakan tindak pidana korupsi yang akan dievaluasi, mulai   Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 .  S pesifikasi dan program rehabilitasi bagi para koruptor dan penurunan tingkat pidana korupsi melalui pemberantasan korupasi. Spesifikasi merupakan aktivitas evaluasi tercepat, dan juga spesifikasi adalah di mana manfaat harus dinilai atau dipertimbangkan.
Korupsi di Indonesia semakin meluas dan mera- jalela. Masyarakat memahami adanya ancaman besar. Untuk pemberantasan tidak pidana korupsi, dunia pernah menyebut sebagai salah satu negara korup, di mana kebanggaan pada Indonesia menjadi rendah karena korupsi makin luas dan merajalela (Dale, 2004). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada ternyata belum signifikan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Masyarakat gelisah wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ditolak dengan tegas. Puncaknya pada Pebruari 2016,  masyarakat mengadakan usul kepada pemerintah. Berbagai penolakan dari masyarakat membuat pemerintah mengambil langkah untuk menunda revisi UU KPK sampai batas tidak ditentukan. Kepastian penundaan revisi UU KPK diambil  Pebruari, setelah Presiden dan beberapa Menteri melakukan pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Korupsi itu, di mana diberantas secepatnya agar masa depan anak . Banyaknya kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota. Tahun 2016 ini, terdapat 10 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang 10 orang kepala daerah itu terdiri dari 1 orang gubernur, 7 orang bupati, dan 2 orang walikota.
Tabel 1. Daftar Kepala Daerah Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2016.
No. Nama Kepala Daerah Jadi Tersangka Total Gratifikasi Keterangan 1. Ojang Sohandi, Bupati Subang, Jawa Barat Senin, 11 April 2016 Rp. 528 Juta Kasus Suap: Anggaran BPJS 2. Suparman, Bupati Rokan Hulu, Riau Selasa, 7 Juni 2016 Rp. 1,1 Miliar Kasus Suap: Gratifikasi RAPD 2015 3. Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara Senin, 15 Agustus 2016 Rp. 3 Triliun Kasus Suap: Persetujuan IUP Explorasi 4. Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan Minggu, 4 September 2016 Rp. 1 Miliar Kasus Suap: Ijin Proyek Dinas Pendidikan 5. Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara Rabu, 27 September 2016 Rp. 1 Miliar Kasus Suap: Pilkada 6. Atty Suharti, Walikota Cimahi, Jawa Barat Selasa, 8 Nopember 2016 Rp. 500 Juta Kasus Suap: Pembangunan Pasar Atas Cimahi 7. Marthen Dira Tome, Bupati Sabu Raijua, NTT Selasa, 15 Nopember 2016 Rp. 3 Miliar Kasus Suap: Dana Pendidikan Luar Sekolah 8. Bambang Irianto, Walikota Madiun, Jawa Timur Rabu, 23 Nopember 2016 Rp. 59 Miliar Kasus Suap: Pengadaan dan Penyewaan Proyek 9. Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk, JawaTimur Selasa, 6 Desember 2016 Rp. 2 Miliar Kasus Suap: Proyek Jalan 10. Bambang Kurniawan, Bupati Tanggamus, Lampung Kamis, 22 Desember 2016 Rp. 240 Juta Kasus Suap: Anggota DPRD pengesahan APBD 2016 Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 22 Desember 2016.
Teknik pengukuran yang digunakan adalah gratifikasi,  Ijin  Proyek  Dinas  Penddikan,  anggaran BPJS, Pemilihan Kepala Daerah, pembangunan pasar, professional  fee 10 persen, kasus suap: dana PLS, proyek jalan, pengesahan APBD 2016. Tahun 2017 ini, terdapat 10 orang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang 10  kepala daerah itu tediri dari 1 orang gubernur, 5 orang bupati, dan 4 orang walikota.
Teknik  pengukuran (the techniques of measurement) yang digunakan adanya laporan dari masyarakat  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian ditindaklanjuti dengan menerjunkan satuan tugas KPK
Tabel 2. Daftar Kepala Daerah Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2017.
No. Nama Kepala Daerah Jadi Tersangka Total Gratifikasi Keterangan 1. Sri Hartini, Bupati Klaten, Jawa Tengah Minggu 8 Januari 2017 Rp. 2 Miliar Kasus Suap: Jual-beli Jabatan 2. Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu Kamis 22 Juni 2017 Rp. 4,7 Miliar Kasus Suap: Fee Proyek Jalan 3. Achmad Syafii, Bupati Pamekasan, Jawa Timur Rabu 2 Agustus 2017 Rp. 250 Juta Kasus Suap: Dana Desa 4. Siti Masitha Soeparno, Walikota Tegal, Jawa Tengah Selasa 29 Agustus 2017 Rp. 5,1 Miliar Kasus Suap: Dana Kesehatan 5. Ok Arya Zulkarnaen, Bupati Batu Bara, Sumatra Utara Rabu 13 September 2017 Rp. 4,4 Miliar Kasus Suap: Dana Infrastruktur 6. Eddy Rumpoko, Walikota Batu, Jawa Timur Sabtu 16 September 2017 Rp. 500 Juta Kasus Suap: Pengadaan Meubel 7. Tubagus Iman Ariyadi, Walikota Cilegon, Banten Jum’at 22 September 2017 Rp. 1,15 Miliar Kasus Suap: Perijinan Mal 8. Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimatan Timur Selasa 26 September 2017 Rp. 6 Miliar Kasus Suap: Gratifikasi 9. Aswad Sulaiman, Bupati Konawe Utara, Sulteng Senin 2 Oktober 2017 Rp. 2,7 Triliun Kasus Suap: Mutasi Jabatan 10. Masud Yunus, Walikota Mojokerto,Jawa Timur Jum’at, 17 Nopember 2017 Rp. 470 Juta Kasus Suap: Perubahan APBD
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 17 Nopember 2017.
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tempat di mana kejadian pidana korupsi. Tempat kejadian tindak pidana  korupsi itu, di kantor gubernur, bupati, dan walikota. Operasi Tangkap Tangan (OTT) menghasilkan data dan informasi, antara lain: jual-beli jabatan, korupsi dana desa, suap dana kesehatan, suap dana infrastruktur, professional fee 10 persen dari proyek, suap pengadaan mebel, suap perizinan mal, dan gratifikasi.
Sepanjang tahun 2018 ini, terdapat 31 sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang 31 kepala daerah itu terdiri dari 2 orang gubernur, 22 orang bupati, dan 7 orang walikota.
Tabel 3. Daftar Kepala Daerah Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2018.
No. Nama Kepala Daerah Jadi Tersangka Total Gratifikasi Keterangan 1. Zumi Zola, Gubernur Jambi Jambi Minggu 4 Januari 2018 Rp. 1 Miliar Kasus Suap: Proyek 2. Abdu Latif, Bupati Kab. Hulu sungai Tengah, Kalimantan Selatan Minggu 4 Januari 2018 Rp. 3,6 Miliar Kasus Suap: Suap Proyek Rumah Sakit 3. M. Yahya Fuad, Bupati Kebumen Jawa Tengah Jum’at 23 Januari 2018 Rp. 100 Miliar Kasus Suap: Dana aliran Khusus 4. Nyono Wiharli Suhandoko, Bupati Kab. Jombang, Jawa Timur Senin 5 Februari 2018 Rp. 434 Juta Kasus Suap: Jual Beli Jabatan 5. Marianus Sae, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur Senin 12 Februari 2018 Rp. 1,3 Miliar Kasus Suap: 7 Fee Proyek 6. Rudy Erawan, Bupati Halmahera Timur Maluku Utara Selasa 13 Februari 2018 Rp. 3,2 Miliar Kasus Suap: OTT Proyek di Halmahera Timur 7. Imas Aryuningsih, Bupati Kab. Subang Jawa Barat Rabu 14 Februari 2018 Rp. 1,4 Miliar Kasus Suap: Fee Proyek 8. Mustafa, Bupati Kab. Lampung Tengah Kamis 15 Februari 2018 Rp. 1,16 Miliar Kasus Suap: Terhadap DPRD 9. Muhamad Yahya, Bupati Kebupen Jawa Tengah Selasa 19 Februari 2018 Rp. 2,3 Miliar Kasus Suap: Fee Proyek 10. Adriatma Dwiputra, Walikota Kendari Sulawesi Utara Rabu 28 Februari 2018 Rp. 2,8 Miliar Kasus Suap: Biaya Kampanye 11. Asrun, Mantan Walikota Kendari Sulawesi Utara Rabu 28 Februari 2018 Rp. 6,8 Miliar Kasus Suap: Proyek di Kota Kendari
12. Ahmad Hidayat Mus, Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara Jum’at 16 maret 2018 Rp. 3,4 Miliar Kasus Suap: Pembebasan Lahan Bandara Bobong 13. Mohamad Anton, Walikota malang, Jawa Timur Rabu 21 Maret 2018 Rp. 700 Juta Kasus Suap: Kepada Anggota DPRD Malang 14. H. Abu Bakar, Bupati Kab. Bandung barat Jawa Barat Rabu 11 April 2018 Rp. 3,7 Miliar Kasus Suap: OTT Fee Proyek 15. Dirwan Machmud, Bupati Bengkulu Selatan, Bengkulu Rabu 16 Mei 2018 Rp. 4,2 Miliar Kasus Suap: OTT Fee Proyek 16. Agus Feisal Hidayat, Bupati Buton Selatan, Sulawesi Tenggara Rabu 23 Mei 2018 Rp. 450 Juta Kasus Suap: OTT Fee Proyek 17. Amril Mukminin, Bupati Bengkalis, Riau Jum’at 01 Juni 2018 Rp. 1,9 Miliar Kasus Suap: OTT Fee Proyek 18. Tasdi, Bupati Purbalingga, Jawa tengah Senin 04 Juni 2018 Rp. 22 Miliar Kasus Suap: OTT Fee Proyek 19. Samanhudi Anwar, Walikota Blitar, Jawa Timur Kamis 07 Juni 2018 Rp. 2 Miliar Kasus Suap: OTT Fee Proyek 20. Bener Maria Ahmadi, Bupati Kab. Bener DI. Aceh Selasa 03 Juli 2018 Rp. 32 Miliar Kasus Suap: Gratifikasi 21. Irwan Yusuf, Gubernur Aceh, DI. Aceh Rabu 04 Juli 2018 Rp. 500 Juta Kasus Suap: OTT Fee Proyek 22. Pangonal Harahap, Bupati Labuhan Batu Sumatera Utara Rabu 17 Juli 2018 Rp. 3,6 Miliar Kasus Suap: OTT Fee Proyek 23. Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan Lampung Jum’at 27 Juli 2018 Rp. 4,2 Miliar Kasus Suap: OTT Fee Proyek Infrastruktur 24. Setiyono, Walikota Pasuruan, Jawa Timur Kamis 4 Oktober 2018 Rp.  2,9 Miliar Kasus Suap: Pengembangan Pelayanan Usaha Mikro 25. Rendra Kresna, Bupati Malang, Jawa Timur Kamis 11 Oktober 2018 Rp. 3,45 Miliar Kasus Suap: Gratifikasi Dana Alokasi Khusus 26. Neng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi, Jawa Barat Senin 15 Oktober 2018 Rp. 13 Miliar Kasus Suap: Gratifikasi Mehikarta 27. Sunjaya Purwadisastra, Bupati Cirebon Jawa Barat Rabu 24 Oktober 2018 Rp. 6,45 Miliar Kasus Suap: Jual Beli Jabatan Esselon 3 28. Ahmad Subhan, Wakil Bupati Malang Jawa Timur Rabu 7 Nopember 2018 Rp.  3,7 Miliar Kasus Suap: Pembangunan Menara Telekomunikasi 29. Remigo Yolanda Berutu, Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara Minggu 18 Nopember 2018 Rp. 1,5 Miliar Kasus Suap: Proyek PU Infrastruktur 30. Ahmad Marzuki, Bupati Jepara, Jawa Tengah Kamis 6 Desember 2018 Rp. 700 Juta Kasus Suap: Praperadilan Kasus Korupsi 31. Irfan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur Jawa Barat Rabu 12 Desember 2018 Rp. 1,5 Miliar Kasus Suap: OTT Dana Pendidikan Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 17 Desember 2018.
Secara keseluruhan, sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 data stasistik Komisi Pem- berantasan Korupsi  menyebutkan ada 51 orang kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Dengan rinciannya 4 orang gubernur, 34 orang bupati,  dan 13 orang walikota.
Data-data ini diperoleh pada waktu kejadian di lokus penelitian Kantor Kepala Daerah dan juga ada yang di rumahnya. Ukuran yang digunakan adalah gratifikasi, jual-beli jabatan, professional  fee 10 persen, dan suap Dana Alokasi Khusus.
Gubernur, bupati, walikota yang melakukan tindak pidana korupsi sepanjang 2018 dievaluasi oleh peneliti. Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut hanya 7 hingga 5 tahun penjara. Ada 2 unsur dievaluasi. Pertama, karena adanya celah dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang mengatur soal kerugian negara. Tapi ancaman minimalnya ada yang sampai 1 tahun penjara. Jadi ada anomali dalam regulasi Undang- Undang”.  Kedua, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menggunakan instrument penuntutan. 84 kasus kepala daerah yang masuk pengadilan, hanya ada 16
terdakwa yang dituntut terbilang cukup ringan 0 hingga 4 tahun. “Ada 9 terdakwa yang memungkinkan dituntut maksimal.  Hanya 11 yang dituntut berat di atas 10 tahun penjara”.
Tahun 2019 ini, terdapat 7 orang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang 7  kepala daerah itu tediri dari 1 orang gubernur, 6 orang bupati, dan 0 orang walikota. Ukuran yang digunakan adalah proyek infrastruktur kabupaten Mesuji, pengadaan barang dan jasa, ijin prinsip reklamasi, jual-beli jabatan, professional fee 25 persen, proyek Dinas Pekerjaan Umum, dan proyek Dinas Perdagangan.
Secara keseluruhan, sejak 20 Oktober 2014 hingga 31 Desember 2019 data stasistik Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan ada 115 orang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rinciannya 22 orang gubernur dan 80 orang bupati, 13 orang walikota.
Sejak 2016  terdapat 10 orang kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian tahun 2017, ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 10 orang kepala daerah menjadi 31 orang kepala daerah pada 2018. Kemudian, tahun 2019 turun menjadi 7 orang,
yaitu 1 gubernur, 6 orang bupati, dan 0 orang walikota. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada terobosan baru yaitu diberlakukannya hukuman penjara seumur hidup  dan hukuman mati bagi para koruptor.
Hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup bagi koruptor perlu dilakukan di Indonesia, supaya menimbulkan efek jera. Meski demikan, apabila dua jenis pidana diberlakukan, para koruptor akan tetap merajalela. Sehingga masih tetap menjadi negara berkembang dan kapan akan menjadi negara maju.
China  memberlakukan hukuman mati bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. China,  keras menindak pelaku korupsi. Di China, siapapun yang terbukti melakukan korupsi lebih dari 100.000 Yuan atau senilai Rp 214 juta bisa dipidana hukuman mati. Tahun 2014 saja ada 55 tindakan hukuman mati yang dilakukan di China.
Pemerintah China tak main-main untuk mem- berantas korupsi di negaranya hingga menyiapkam peti mati untuk para koruptor. Salah satu vonis hukuman mati pernah jatuh kepada Menteri Perkeretaapian China Liu Zhijun. Dia divonis hukuman mati karena menerima suap dan menyalahgunakan wewenangnya. Liu sejak tahun 1972 sampai 2011 menyalahgunakan jabatannya dan membantu 11 orang untuk memenangkan tender proyek- proyek pembangunan perusahaan-perusahaan kereta api. Ia juga telah mengantongi USD 13,51 juta dari aktivitas korupsi yang ia lalukan.
Di Republik ini, penjara seumur hidup dan hukuman mati diberlakukan. Pasti koruptor menangis untuk meminta maaf, kepada masyarakat Indonesia.
Peneliti, telah meneliti gubernur, bupati, walikota periode kesatu Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, dari 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Kemudian, sekarang akan memperhatikan periode kedua Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dari 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024. Peneliti mengharapkan
Tabel 4. Daftar Kepala Daerah Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2019.
No. Nama Kepala Daerah Jadi Tersangka Total Gratifikasi Keterangan 1. Khamami, Bupati Mesuji Lampung Rabu 23 januari 2019 Rp. 1,58 Miliyar Kasus Suap: Proyek Infrastruktur Kabupaten Mesuji 2. Sri Wahyumi Maria Manalip, Bupati Talaud, Sulawesi Utara Selasa 30 April 2019 Rp. 463.855.000,- Kasus Suap: Pengadaan barang dan jasa Repitalisasi Pasar 3. Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau, Kepulauan Riau Rabu 10 Juli 2019 Rp. 3,5 Miliyar dan USD 33.200 Kasus Suap: Ijin Prinsip Proyek Reklamasi 4. Tamzil, Bupati Kudus, Jawa Tengah Jum’at 26 Juli 2019 Rp. 170.000.000,- Kasus Suap: Jual Beli Jabatan 5. Ahmad Yani, Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan Senin 2 September 2019 USD 35.000 Kasus Suap: Suap Proyek Dinas Pekerjaan Umum 6. Suryadman Gidot, Bupati Bengkayang Kalimantan Barat Selasa 3 September 2019 Rp. 676.000.000,- Kasus Suap: Proyek Pemerintahan 7. Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Utara Lampung Minggu 6 Oktober 2019 Rp. 728.000,- Kasus Suap: Proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 6 Oktober  2019.
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya makin berkurang, bahkan dihilangkan sama sekali.

## The techniques of measurement.
Urutan  bersih dari tindak pidana korupsi. Di urutan ini  Indonesia mendapatkan nilai 34 dengan predikat negara sangat korup. Negara tetangga kita seperti Malaysia menduduki peringkat 50. Sedangkan Singapura berada di peringkat 7. Pada 2018, Indonesia ada di peringkat ke-89 dari 180 negara yang dinilai tingkat korupsinya. Peringkat 1 yang artinya bersih tanpa korupsi ditempati Denmark. Peringkat 180 ditempati Somalia yang artinya paling tinggi tingkat korupsinya. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Mencontoh Malaysia dan Singapura. Kenapa negara yang hebat ini justru terus ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan walikota yang hidup untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena, perlu ditegakkan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Supaya siapapun masyarakat Indonesia yang mempunyai maksud melakukan tindak pidana korupsi tidak terjadi. Dengan demikian, Indonesia  makmur dan sejahtera serta cepat untuk menjadi negara maju.
Sudah dikurikulum pendidikan dimasukkan mata pelajaran antikorupsi. Namun nyatanya tidak ada perubahan besar. Dari tahun ke tahun masih saja tindak pidana pantastis. Jadi, mengapa tindak pidana korupsi tidak bisa hilang dari Indonesia. Alasan-alasan yang rasional hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

## Korupsi Menjadi Budaya.
Di Indonesia sejatinya korupsi menjadi budaya dan kolusi, korupsi, serta nepotisme Presiden. Korupsi telah menjadi bagian dari “budaya” bangsa. Korupsi sudah menancap kuat pada sendi-sendi kehidupan negara dan
memungkinkan akan menjadi budaya baru dalam hidup bernegara (Rossi, 2008). Memeperkaya diri untuk selama- lamanya. Akhirnya tidak dihindari.
Mengakar Kuat. Korupasi dilakukan penjajah Belanda. Mereka mengangkat pejabat lokal lalu memberinya uang suap. Belanda mengajarkan cara-cara memperoleh uang dari masyarakat dan menggunakan uang dari pemerintah. Lambat laun budaya ini terus mengakar kuat. Bahkan tindak pidana korupsi sudah dicontoh dari kepala daerah yang lama, oleh kepala daerah yang baru jadi gubernur, bupati, atau walikota.
Korupsi Hukumannya Ringan. Hukuman pidana korupsi tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi oleh gubernur, bupati, dan walikota. Uang yang dari gratifikasi, jual beli jabatan, professional fee proyek, dan kasus suap itu miliaran, bahkan triliunan rupiah dan dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, hukuman yang terlampau ringan memang tidak jera bagi koruptor seperti ini.
Pidana Mati Bagi Koruptor . Pidana mati diberlakukan  pasti tindak pidana korupsi berkurang. Dan koruptor pasti menangis meminta maaf kepeda masyarakat Indonesia. Meski demikan, pidana mati tidak diberlakukan, kemungkinan besar koruptor semakin merajalela (Wollmann, 2005). Mereka terus melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri. Akhirnya, negara rugi dan rakyat  menjadi miskin.
China memberlakukan hukuman mati bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Dan bukan hanya di China, tetapi juga Vietnam, Singapura, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan.
Di Indonesia, gubernur, bupati, dan walikota, mereka mendengar pidana penjara seumur hidup dan pidana mati diterima. Pasti koruptor akan menangis untuk meminta maaf, kepada seluruh rakyat Indonesia.
Korupsi Memiliki Backing . Korupsi itu suatu sistem, gubernur, bupati, dan walikota melakukan tindak pidana korupsi tidak sendirian, namun di balik itu ada sebuah sistem yang kuat. Indonesia banyak sekali backing orang kuat hingga membuatnya mampu melakukan korupsi dengan skala yang sangat besar. Selain itu mereka bekerja dengan sangat rapi hingga ada pihak yang ditunjuk sebagai ekskutor dan pihak yang rela mengorbankan dirinya.
Apabila ketahuan mereka rela ditangkap dan membisu bila diintrogasi. Jika penegak hukum mampu menangkap akar dari sistem ini maka korupsi di Indonesia bisa ditanggulangi dengan baik (Mertens, 2004). Sayangnya pihak penegak hukum pun ada yang terjerat kasus korupsi. Lantas masyarakat harus percaya kepada siapa untuk penegakkan hukum di Indonesia.

## Lembaga Pemberantas Korupsi.
Memperhatikan korupsi, KPK berwenang melaku- kan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain ysng ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (Pasal 6 huruf c UU 30/2002). Dugaan korupsi yang dilontarkan KPK seakan jadi boomerang bagi koruptor sendiri. Apalagi pihak yang “dicolek” KPK adalah anggota Kepolisian. Pihak yang harusnya menegakkan hukum.
Pemerintah dalam hal ini Presiden tidak melakukan apa-apa. Hanya formalitas untuk meminta dialog dan menyelesaikan semua. Coba jika Presiden turun tangan untuk mengatasi lembaga-lembaga yang ada dibawahnya (Rutman, 2007). Masyarakat pun tidak perlu menyaksikan kebobrokan negeri ini yang sudah kian parah.
Bukan Kehidupan. Koruptor di dalam penjara, pembaca sangat mengetahui. Koruptor adalah manusia tidak menerapkan perintah agama baik itu Islam ataupun Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Karena, dalam ajaran agama melarang tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun (Wollmann, 2002). Korupsi bukan kehidupan, tetapi  korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan bangsa dan negara. Juga korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

## Tidak Mengikuti Prinsip-Prinsip Dasar Kehidupan.
Setelah dianalisis perilaku kepala daerah di Indonesia tidak mengikuti prinsip dasar kehidupan seperti: etika, taat hukum, kejujuran, integritas, tanggung jawab, kerja keras, serta tepat waktu (Thoenig, 2003). Oleh karena itu, Indonesia terbelakang atau lemah, dan juga perilaku masyarakat. Masyarakat menjadikan  Indonesia untuk membangun ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Memiliki Tingkat Ego Yang Tinggi. Sebagian masyarakat memiliki ego tinggi. Kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tidak peduli dan melanggar hak masyarakat,  seharusnya mereka bangun dan dikembangkan menjadi masyarakat yang jujur ( honest ) dan  tidak murka ( angry ). Orang  seperti ini, menghalalkan segala cara. Bahkan perilaku  korupsi sudah muncul di generasi muda (Dale, 2004). Manipulasi, menyuap, mencontek, dan mencuri, ini termasuk awal dari korupsi.
Alasan-alasan atas, kenapa tindak pidana korupsi ini tidak pernah bisa lenyap dari bumi ini. Kita tak perlu berharap korupsi segera hilang, karena belum ada negara di dunia ini yang dapat dikatakan bersih dari tindak pidana korupsi 100 persen. Bisa kurang sedikit saja, sudah merupakan kemajuan yang sangat luar biasa.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia cenderung stagnan selama dua tahun terakhir. Menempati urutan ke 96 dari 180 negara dengan sekor 37. Penyebab sulitnya  Indonesia memperbaiki angka IPK tersebut adalah korupsi yang dilakukan di sektor penegak hukum dan politik (Caro, 2001). “Masih terjadinya dugaan suap terhadap aparatur pengadilan tentu saja sangat kita sesalkan karena hal ini dikhawatirkan berdampak terhadap upaya bersama meningkatkan IPK Indonesia”.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang cenderung stagnan ini cenderung tidak memuaskan. Padahal  Indonesia telah memiliki banyak instrument negara untuk mengefektifkan agenda pencegahan korupsi di  Indonesia. Sudah dengan Operasi Tangkap Tangan, korupsi bukannya berhenti, tetapi  makin merajalela.
Hukuman pidana korupsi harus seimbang dengan uang yang dikorupsi. Perlu ada inovasi jenis hukuman sebagai efek jera terhadap kepala daerah yang korupsi (Dolbeare, 2005). Agar keuangan negara bisa dipulihkan, sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi surplus.
Tindak pidana korupsi diekspos kepermukaan. Korupsi sudah masuk ke legislatif, ekskutif, dan yudikatif serta  ke sektor publik lainnya. Jika sudah demikian, masyarakat sangat setuju pemberantasannya extraordinary crime . Namun, hukuman yang  dijatuhkan di bawah 5 tahun, tidak dikategorikan luar biasa.
Peneliti sangat setuju, usulan yang disampaikan kepada masyarakat oleh para pakar sebagai bentuk hukuman koruptor yang dapat menimbulkan efek jera. Hukuman mati, penjara seumur hidup, pemiskinan, baju tahanan, hukuman sosial, kepada koruptor juga layak dilakukan (Weiss, 2007). Yaitu dengan menghapus hak politik, akses ke produk keuangan tertentu, akses bekerja di sektor formal, hingga standarisasi penyebutan mantan koruptor di media massa.Yang membuat seragam bagi tersangka korupsi. Tujuannya membuat efek jera tersangka  korupsi. Apakah demikian! Pada beberapa hal, baju tahanan KPK justeru dijadikan “modis” oleh salah seorang terpidana korupasi yang kini juga sudah melenggang keluar tahanan.
Bagaimana dengan usulan lain yang lebih “mena- kutkan”? Kini boleh dibilang hilang tak jelas rimbanya lagi. Hukuman yang terlampau ringan memang tidak akan jera bagi koruptor. Mereka masih mengumbar senyum seolah-olah tak menunjukkan penyesalan. Beberapa di antara pelaku korupsi itu, setelah bebas dari penjara, kemudian peneliti simak, justeru melakukan korupsi lagi atau duduk manis di jabatan semula.
Data dan evaluasi. Tujuan evaluasi tindak pidana korupsi sifatnya berbagai ukuran tepat. Misalnya peng- gunaan metode survei untuk mengukur segi kemanfaatan (use factor).
Kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi masih tergolong tinggi. Data terakhir bulan Desember 2016 tercatat 343 orang, yang melakukan
tindak pidana korupsi. Karena keuangan daerah, yang bersumber pada penyusunan anggaran, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bansos, serta belanja perjalanan dinas. Ini jumlah yang luar biasa masif. Di samping itu juga, integritas, sistem planning, e-budgeting, dan rentannya birokrasi terhadap intervensi kepentingan (Vedung, 2001).
Akhirnya, gubernur, bupati, dan walikota yang melakukan  korupsi, dikenakan sanksi pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara, untuk denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”.
The methods of analysis.
Di sini masyarakat akan menemukan perbedaan dalam  metode dan gaya, yang berkisar dari teknik-teknik kualitatif yang kuat bagi analisis komparatif tentang biaya dan manfaat, hingga menunjukkan hasil akhir dari kegiatan evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian diketahui penyebab gubernur, bupati, dan walikota melakukan tindak pidana korupsi antara lain: monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, moral kurang kuat, lemahnya akuntabilitas, sifat tamak, malas kerja dan faktor lainnya.
Monopoli Kekuasan ( Monopoly power). Hasil disimpulkan, gubernur, bupati, dan walikota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja, sumber daya alam, barang dan jasa, pembuatan peraturan, dan dinasti kekuasaan. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi.
Diskresi Kebijakan (Policy discretion). Kebebasan mengambil keputusan sendiri, pemerintah yang ada, memerlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, supaya ditargetkan dipenuhi tanpa harus menunggu adanya peraturan pemerintah. Dan paling diutamakan kepentingan masyarakat yang sangat mendasar, yaitu tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sandang pangan.
Moral Tidak Kuat (Morals are not strong). Manusia yang moralnya kurang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman sejawat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Pembentukan moral yang tidak sempurna dari keluarga bisa menjadi faktor utama dalam tindak pidana korupsi.

## Lemahnya Akuntabilitas
(Weak accountability) . Kolusi antara gubernur, bupati, walikota dan legislatif dalam pembuatan peraturan daerah, termasuk  lemahnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas  dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, dan keputusan agar dapat disetujui maupun ditolak. Juga transparansi asset daerah dan anggaran belanja daerah.
Sifat Tamak (Greediness).
Sifat tamak manusia kemungkinan orang melakukan tindak pidana korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Faktor utama penyebab sifat manusia yang demikian adalah kurangnya rasa bersyukur. Manusia yang kurang bersyukur akan selalu merasa kurang terhadap apa yang ia miliki.
Malas Kerja (Lazy to work). Orang yang ingin mendapat penghasilan banyak namun mereka tidak mau berusaha dengan cara yang susah, tidak ingin banyak mengeluarkan keringat, ini merupakan contoh orang malas dan tidak mau bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, di antaranya melakukan tindak pidana korupsi.
Lainnya (Others factor). Gubernur, bupati, dan walikota melakukan korupsi karena, biaya pemilihan umum kepala daerah langsung. Intern  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembina melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Juga ditingkatkan (Drake, 2003).
Dengan demikian, kepala daerah sangat perlu memperhatikan monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, moral tidak kuat, lemahnya akuntabilitas, sifat tamak, malas kerja dan faktor lainnya, karena ini faktor penyebab terjadi tindak pidana korupsi.
KPK meminta gubernur, bupati, dan walikota jangan mengatakan siap dihukum mati jika terbukti korupsi. Sebaliknya, mereka wajib menunjukkan sifat prilaku antikorupsi. KPK khawatir pernyataan-pernyataan yang terkesan membual justru mendelegitimasi proses hukum. Pernyataan bahwa mereka tak ingin diekspose sebelum dugaan keterlibatan dalam korupsi dipastikan menyiratkan para gubernur ingin menghalangi penyidikan.
Korupsi sudah lama diperangi pemerintah Indonesia. Jauh hari sebelum KPK ada, pemerintah berulang kali membentuk tim pemberantasan korupsi. Pemberantasan  korupsi terus menerus dikibarkan di negeri ini. Bukannya hilang atau berkurang, kasus-kasus korupsi malah semakin bermunculan. Jadi di era sekarang
telah memperluas peluang tindak pidana korupsi (Pawson, 2009). Yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan.
Jusuf Kalla (Selasa 12-12-17), mengatakan sebuah negara akan hancur karena korupsi. Teori ini, sudah banyak dibuktikan di beberapa negara, baik di kawasan Amerika Selatan maupun Afrika. Jika bangsa Indonesia ingin maju dan tak menjadi negara gagal, haruslah menjaga agar tidak terjadi korupsi. Karena itulah, berbagai upaya telah dijalankan sejak tahun 1950-an. Ada Komisi Hatta, kemudian sampai sekarang ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semuanya dengan tekad, kita semua memberantas perilaku korupsi. Namun, hal tersebut masih sangat sulit diterapkan. Karena masih banyak terjadi korupsi, baik itu di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Bahkan semua lembaga terkena penyakit korupsi (Stern, 2005). Meski demikian, warga negara Indonesia tidak pesimistis, dan meyakini korupsi di Indonesia akan menurun.
Lembaga Antikorupsi dari Masa ke Masa, yaitu PERAN Tahun1963, KOMISI EMPAT Tahun 1971,
OPSTIB Tahun 1977, TGPTPK Tahun 2000, KPK Tahun 2002, Dan POLRI berwacana bentuk Densus Antikorupsi Tahun 2017.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ada 115 orang kepala daerah tidak memahami Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018, jadi melakukan tindak pidana korupsi dengan  rincian 22 orang gubernur, 80 orang bupati, dan 13 orang walikota, bahkan dari Januari sampai dengan Oktober 2019 sudah ada lagi 7 orang kepala daerah yang melakukan  tindak pidana korupsi dengan rincian 1 orang gubernur, 6 orang bupati, 0 orang walikota. Oleh karena itu, peneliti masih melakukan penelitian evaluasi  kebijakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Cresswell, J.W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima     Pendekatan (Edisi Indonesia) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Caro, F.G. (2001). Readings In Evaluation Research . New York: Russel Sage Foundation.
Dolbeare, K.M. (2005). Public Policy Evaluation, London: Sage Publications.
Drake, L. & Stimper, R. (2003). The Measurement of English  and  Welsh  Police  Force  Efficiency:
A Comparison of Distance Function Models, European Journal of Operations Research ,  147,
(1): 165-186.
Dale, R. (2004). Evaluating  Development  Programmes and Projects . London: Sage Publications, 2 nd ed. Jones, C.O. (2007). An Introduction to the Study of Public Policy. Belmont,  California:     Wadsworth, Inc.
Mujahidin, A.M. (2014). Panduan  Penelitian  Praktis untuk  Menyusun  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi .
Bandung: Alfabeta.
Mulyana, D. (2010). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mertens, D.M. (2004). Institutionalising Evaluation in the United States of America. In Reinhard Stockmann (ed.), Evaluationsforschung (2 nd . ed.). Opladen: Leske+Budrich, pp. 45-60.
Pawson, R. & Tilley, N. (2009). Realistic Evaluation, London: Sage Publication.
Rutman, L. (2007). Evaluation  Research  Methods:  A Basic Guide, London: Sage   Publications.
Rossi, H.P. (2008). Evaluation: A Systematic Approach,
London: Sage Publications.
Stern, E. (2005). Evaluation Research Methods , vol. I-IV, London: Sage Publications, Sage Benchmarks In Social Research Methods.
Thoenig, J.C. (2003). Learning from Evaluation Practice: The Case of Public-Sector Reform. Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 209-230.
Umar, H. (2011). Peran Akuntan Dalam Pemberantasan Korupsi. Sosiohumaniora , 13, (1), 108-126.
Vedung, E. (2001). Public Policy and Program Evaluation . New Brunswick, New Jersey and London: Transaction Publishers.
Weiss, C.H. (2007). Evaluation  Research, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Wollmann, H. (2002). Contractual Research and Policy Knowledge. In International Ensyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 5, pp. 11574-11578.
Wollmann, H. (2005). Applied Social Science:
Development, State of the Art, Consequences. In UNESCO (ed.), History of Humanity (vol. VII). New York: Routledge (forthcoming), chapter 21.