Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  158-163|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2455.158-163

## IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN GIANYAR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP BANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR
Putri Amelia Meirini, Wayan Wesna Astara, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia putriamelia98j@gmail.com , wesnaastara58@gmail.com, sutamanyoman6 @gmail.com

## Abstrak
Bagi para pendiri bangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar harus mempunyai IMB dan membayar retribusi IMB  sesuai  dengan  ketetapan  pemerintah  daerah  (Bupati)  Kabupaten  Gianyar  yang  memiliki  prosedur  untuk pendirian  bangunan  pariwisata,  karena  usaha  bangunan  pariwisata  merupakan  salah  satu  bidang  usaha penyediaan  akomodasi  yang  diawasi  oleh  Pengawas  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Daerah Kabupaten Gianyar yang ditunjuk oleh Bupati dan Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi  daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan.  Rumusan  masalah  daam  penelitian  ini  adalah Bagaimana  pengaturan  hukum  perizinan  pendirian  bangunan  pariwisata  di  kabupaten  Gianyar  serta implementasi  Perda  Kabupaten  Gianyar  Nomor  14  Tahun  01  tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan khususnya  terhadap  bangunan  pariwisata di kabupaten Gianyar? Jenis penelitian yang digunakan  adalah jenis penelitian empiris, yaitu  peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara  langsung  terjun  ke  lokasi  penelitian  yang bertempat  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Kantor  Satpol  PP  Kabupaten Gianyar.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pariwisata  diberikan  oleh  pemerintah  daerah melalui  proses  permohonan  izin  mendirikan  bangunan  pariwisata  harus  mengikuti  prinsip-  prinsip  pelayanan prima  dan  murah  atau  terjangkau  sesuai  Peraturan  Daerah  No  14  Tahun  01,  selanjutnya  Penegakan  hukum dalam  pemberian  Izin  Mendirikan  Bangunan  dan  pembayaran  retribusi  IMB  di  Kabupaten  Gianyar dilakukan  dengan  memberikan  sanksi  kepada  badan  hukum  atau  masyarakat  pemilik  bangunan  yang melanggar peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Objek wisata; Prosedur perizinan; Peraturan Daerah Gianyar

## Abstract
Every founder of a tourism building in Gianyar Regency is required to have a Building  Permit ( IMB ) and pay the  levies  according  to  the  regional  government  (Bupati)  of  Gianyar  Regency.  The  government  establishes  a procedure  for  the  construction  of  tourism  buildings  because  they  are  one  of  the  business  fields  of  providing accommodation  which  is  supervised  by  the  Supervisor  of  the  Investment  Service  and  One  Stop  Integrated Service of the Gianyar Regency area who is appointed by the Regent and employees who are assigned certain tasks in the area of regional retribution according to applicable legal rules. The issues the present examines are the  legal  arrangement  for  permits  for  the  construction  of  tourism  buildings  in  Gianyar  regency  and  the implementation procedures for the Gianyar Regency Regional Regulation Number 14 of 01 concerning Building Permit  Retribution,  especially  for  tourism  buildings  in  the  district.  The  type  of  research  used  is  the  empirical research, which requires the researcher to collect data by coming to the research locus which is in the One Stop Investment and Integrated Service Office and the Civil Service Police Unit Office ( Satpol PPl ) of Gianyar. The results  of  the  study  reveal  that  the  permit  to  construct  tourism  buildings  is  granted  by  the  local  government through the application process for building a tourism building permit which must follow the principles of prime and  affordable  service  in  accordance  with  Regional  Regulation  No.  14  of  01.  Law  enforcement  in  granting building permits and paying IMB levies in Gianyar Regency is executed out by giving sanctions to legal entities or building owners who violate the applicable regulations.
Keywords: Building Permit; Tourist attraction; Licensing procedure; Regional regulation

## I. PENDAHULUAN
Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi masyarakat membangun di sebuah daerah kabupaten merupakan modal  utama  untuk  meningkatkan.  Menurut (Yulianita,  2009) bahwa  setiap  upaya  pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat  daerah.  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  bangunan  baik yang  dilakukan  penyandang  dana  maupun  kekuasaan  pemerintah  di  sebuah  daerah  memerlukan  izin agar dalam membangun sebuah kekayaan memiliki izin serta kekuatan hukum dalam pemanfaatannya.
Provinsi  Bali  merupakan  daerah  dengan  pertumbuhan  pembangunan  sarana  pariwisata  yang sangat  pesat  diantara  beberapa  Kabupaten  Gianyar.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  maraknya pembangunan pondok wisata (villa), hotel, restoran, dan objek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Untuk melaksanakan pembangunan sarana pariwisata di Kabupaten Gianyar tentunya wajib memiliki sertifikat  izin  dan  wajib  membayar  retribusi  IMB  menurut  prosedur  yang  ada  pada  Perda  tentang Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  No.  14  Tahun  2012,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  kegiatan perizinan dan pemungutan retribusi IMB terhadap bangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar dalam dua  tahun  terakhir  masih  ditemukannya  pelanggaran  yang  dilakukan  pemohon,  pengusaha  maupun masyarakat  dalam  pelaksanaan  perizinan  dan  pemungutan  retribusi  IMB  terhadap  bangunan pariwisata ini yan g menjadi kendala. Menurut (Arcana, 2016) bahwa Tidak meratanya pertumbuhan pariwisata  pada  suatu  destinasi  tentu  akan  membebankan  pengaruh,  baik  berupa  dampak  negative (cost) maupun benefit dari kegiatan pariwisata terhadap suatu daerah.
Menurut (Suryawati, 2018) ada beberapa startegi yang  menjamin keberlangsungan pariwisata Bali  adalah  strategi  yang  mendukung  keberlanjutan  politik  dan  keamanan  yang  mendukung kenyamanan  wisatawan,  keberlanjutan  ekonomi  masyarakat  Bali,  keberlanjutan  lingkungan (ekologis),  serta  keberlanjutan  sosial  dan  budaya  masyarakat.  Contohnya  Kabupaten  Gianyar  salah satu  kabupaten  di  Indonesia  dimana  rumah  tangga  daerahnya  mengurusi  sendiri  yang  mempunyai kewenangan  maka dari  itu,  Pemerintah  Kabupaten Gianyar menciptakan peraturan yang mengenai penduduk  daerahnya  bagi  kedamaian  dan  ketertiban  masyarakat,  salah  satu  bentuk  penerbitan peraturannya  adalah  Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan.  Dibentuknya  peraturan  daerah  tersebut  sebagai  bentuk  pengawasan  dan  upaya  konkret eksekutif  dan  legislatif  untuk  mengendalikan  dan  mengawasi  kegiatan  pembangunan  salah  satunya sarana bangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar.
Mengingat  masih  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat  atau  pengusaha  mengenai adanya  kegiatan  pembangunan  tanpa  adanya  izin  dan  pembayaran  biaya  retribusi  IMB  terhadap bangunan pariwisata terlebih dahulu memuat dasar hukum pengurusan ijin mendirikan sebuah objek wisata. Pengetahuan tentang prosedur, sistem dan segala hal yang berakitan dengan permohonan izin mendirikan bangunan harus disebarkan secara merata, dalam hal ini karena harus sesuai dengan perda masih-masing  daerah  sehingga  pemerintah  daerah  yang  merupakan  organ  pemerintah  paling  dekat memiliki andil yang sangat besar dalam penyebaran informasi terkai (Sampebulu, 2020), selanjutnya menurut (Wijaya,  2015) telah  melakukan  penelitian  terdahulu  tentng  Masa  Depan  Pariwisata  Bali dalam  penelitianya  menyatakan  bahwa  Bali  telah  mengalami  pasang  surut,  Tahun  1970an  karena belum  mendapat  perhatian  pemerintah.  Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  prosedur  Pengaturan hukum perizinan  pendirian  bangunan pariwisata serta Implementasi Perda Kabupaten Gianyar Nomor 14  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  khususnya  terhadap  bangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode empiris merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penelitian secara langsung ke lapangan agar mendapat fakta yang akurat sebagaimana  terdapat  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sumber data adalah Data primer dan data sekunder. Data primer  yaitu  data  yang  dilakukan  dengan  cara  penelitian  melalui  wawancara  atau  penglihatan langsung.  Adapun  data  primer  tersebut  adalah  hasil  wawancara  langsung  dari  pelaksana  Peraturan Daerah  Kabupaten  Gianyar  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan, sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh kepada peneliti yang bersumber dari literatur dan media lainnya. Tekhnik pengumpulan data adalah Penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data
berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dengan dilakukannya wawancara dengan responden,  selanjutnya  Penelitian  pustaka  yaitu  untuk  mengumpulkan  data  dilaksanakan  dengan mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  serta  sumber  bahan  bacaan  lain  yang  ada  relevansinya  dengan permasalahan  yang  ditelit.  Teknik  analisis  data  Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini akan diarahkan pada uraian deskriptif mengenai  bagaimana  mekanisme  perizinan  berpengaruh  terhadap  fungsi  awal  lahan,  yaitu  kawasan lindung.  Menggunakan  teknik  deskriptif  analitis  dapat  dikembangkan  pendeskripsian  dan  sekaligus interpretasi terhadap kondisi yang ditemui di lapangan (Praganingrum, 2013) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Perizinan Pendirian Bangunan Pariwisata
Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seorang dalam kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang bersifat  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  terhadap kegiatan-  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Selain  itu  terdapat  juga  pengertian  izin  dalam arti sempit maupun luas. Izin  pariwisata  yaitu  merupakan  gabungan  dari  pengertian  izin  dan usaha pariwisata  yang  dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  aturan  tindakan  atau  aturan  tentang  bagaimana suatu  usaha  jasa  pariwisata  dijalankan  dan  dilaksanakan.  Penggolongan  usaha  industri  pariwisata pada prinsipnya digolongkan menjadi dua bagian yaitu yang utama langsung dan yang sekunder tak langsung.  Yang  sekunder  tak  langsung  adalah  perusahaan-  perusahaan  yang  memandang  bahwa kegiatannya  dalam  pariwisata  merupakan  sumber  penghasilan  tambahan  baginya  sedangkan  yang utama  langsung  adalah  semua  perusahaan  yang  bertujuan  khusus  memberikan  dan  menyajikan segala  kegiatannya  bagi  perkembangan  kepariwisataan  dan  yang  kehidupannya  benar-  benar tergantung pada kegiatan- kegiatan pariwisata (Pendit, 2013) .
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pariwisata diserahkan dari pemerintah daerah, sedangkan pemerintah  pusat  memberikan  izin  mendirikan  pembangunan  gedung  fungsi  terpilih,  lewat  metode permohonan izin mendirikan pembangunan pariwisata perlu menyertakan posisi  layanan  terbaik  dan murah  atau  teraih  sesuai  peraturan  daerah  No  14  Tahun  2012.  Surat  pernyataan  pemegang  yang diserahkan  dari  kekuasaan  daerah  merupakan  bukti  status  kepemilikan  bangunan  salah  satunya bangunan pariwisata.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  informan  Bapak  I  Made  Artana  Yasa    Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan A bahwa perihal sesuai perizinan dan nonperizinan mendapatkan pajak  daerah  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  kekuasaan  daerah  terikat  yang  berkuasa.  Sesuai  dengan ketetapan perda No 14 Tahun 2012 kabupaten Gianyar Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam penerapan pemenuhan pajak dilakukan awal mula pelimpahan surat izin kepada peminta, dan diserahkan  langsung  ke  dana  daerah  berikut  adalah  pembayaran  retribusi  sesuai  dengan  bangunan per meter:
1. Rumah Tinggal: Rp. 8.500/m2 2. Tempat Usaha:
a) Biasa: Rp. 51.000/m2
b) Campuran: Rp. 68.000/m2
c) Gedung Pemerintah: Rp. 0,00/m2
3. Retribusi Tower: 1,75% dari RAB
4. Retribusi IMB Revisi: 10% dari Biaya Retribusi izin sebelumnya.
Dalam UUD 1945 pada pasal 23A menjelaskan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang”.  Untuk  pungutan  retribusi  daerah diatas bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Aturan yang sekian memiliki makna sehingga seluruh pungutan yang membuat beban masyarakat  mesti sepengetahuan masyarakat. Niscaya ada penataan publik  tentang  pajak  daerah  ke  dalam  ketetapan  hukum  karena  tujuan  diatas  persoalan  pajak  dan retribusi daerah bersetuju dalam cangkupan konstitusional.
Untuk pemohon izin mendirikan bangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar setiap perorangan atau suatu badan atau badan hukum atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa diajukan sendiri, kepada Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Gianyar  dan ditembuskan kepada instansi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Prosedur  dalam  pemberian  izin  mendirikan  bangunan  terhadap  bangunan  pariwisata  dan membayar retribusi IMB di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan Permohonan
2. Mengisi Formulir Permohonan IMB
3. Kelengkapan Persyaratan Permohonan
4. Proses Penerbitan Izin
5. Biaya Retribusi
6. Pelaksanaan pembangunan.
2. Implementasi Perda Kabupaten Gianyar No 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar
Implementasi  sebagai  suatu  penerapan  untuk  mengukur  atau  menilai  mengevaluasi  apakah suatu kebijakan dan peraturan tercapai berproses dengan baik atau tidak, dengan begitu bahwa perihal dinilai  apakah  wajib  ada  evaluasi  atau  tidak  terhadap  agenda  tersebut  untuk  mencapai  tujuan kegiatan.  Untuk  itu  implementasi  sangat  diperlukan  dalam  suatu  tindakan  atau  penerapan  dari selaras sistem yang sudah dirangkap secara detail dan terperinci (Rahmiati, 2017) . Untuk  berjalannya  Peraturan  Daerah  No  14  Tahun  2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka diperlukan efektivitas hukum dimana efektivitas hukum dijalankan oleh pihak berwenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar selaku  penegak  hukum  peraturan  daerah  di  daerah  Kabupaten  Gianyar.  Maka  dari  itu  dalam masyarakat perlu adanya efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti  membicarakan  daya  kerja  hukum  itu  dalam  mengatur  dan/atau  memaksa  masyarakat  untuk taat terhadap hukum yang mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan secara filosofis (Ali, 2006) .
Keberhasilan  efektivitas  hukum  dalam  kegiatan  pengendalian  IMB  Pariwisata  Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Gianyar  sangat memerlukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar dimana Satpol  PP  selaku  penegak  Peraturan  Daerah  salah  satunya  Perda  No  14  Tahun  2012  Tentang Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kabupaten  Gianyar.  Agar  tercapainya  tujuan  hukum diperlukan organisasi sekalipun pada hakikatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan hukum,  namun  masing-  masing  tetap  berdiri  sendiri-  sendiri  sebagai  badan  yang  bersifat  otonom. Melalui  organisasi  serta  proses-  proses  yang  berlangsung  didalamnya,  masyarakat  menerima perwujudan dari tujuan- tujuan hukum. Dengan keputusan- keputusan pengadilan kondisi ketertiban keamanan  dan  sebagainya  dengan  perumusan  undang-undang  melalui  organisasi  di  wujudkanlah tujuan hukum (Arliman, 2015) .
Kabupaten  Gianyar  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum,  untuk  pembayaran  dan pemberian  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  dilaksanakan  dengan  pemberian  hukuman  bagi pemilik bangunan yang  melanggar tata tertib. Untuk menciptakan kepastian keadilan dan ketertiban dalam  terbentuknya  selaras  penerapan  hukum  sanksi  bermaksud  untuk  tegaknya  peraturan  hukum yang  mutlak  oleh  semua  pihak,  sehingga  peraturan  memperoleh  berlakunya  sesuai  dengan  yang ditetapkan. Apabila penerima izin tidak melakukan beban atau kewajiban yang diperoleh dalam izin tercantum,  maka  pemberi  izinnya  dapat  dikenakan  hukuman  tata  usaha  karena  per  masing- masing izin mengandung kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemilik izin.
Berdasarkan  dengan  hasil  wawancara  dengan  informan  Bapak  I  Gusti  Ngurah  Alit Arimbawa,SIP Kasi Penyidik dan Penyelidikan bahwa dalam penerapan yang melakukan perbuatan kepada pemilik bangunan yang melawan aturan yang berlangsung yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL  PP)  Kabupaten  Gianyar  tetapi  harus  mendapatkan  surat  tugas  terlebih  dahulu  dari  Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar sesuai Permendagri No 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP sebagai berikut : 1 . Landasana.
a . Melakukan  penyuluhan  kepada  badan  hukum  dan  masyarakat yang melanggar perda.
b . Melakukan pelaksanaan dan sosialisasi terhadap badan hukum
c . Tindakan Non penertiban
d . Penindakan Penertiban
2. Ketentuan  hukum  agar  tidak  menimbulkan  korban  atau  kerugian  pada  pihak  manapun  harus dilaksanakan sesuai prosedur yang mempunyai landasan hukum dan tidak melanggar HAM
3. Mematuhi  dan  mentaati  peraturan  daerah  untuk  pengarahan  agar masyarakat tidak melanggar peraturan yang ada.
4. Pembinaan  yaitu  Pembinaan  perseorangan  dan  pembinaan  kelompok  dilaksanakan  dengan  cara menuju  kepada  masyarakat  dan  badan  hukum yang melanggar aturan daerah untuk dikasi tahu, bimbingan  dan  pengukuhan  arti  berharganya  kepekaan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  daerah dan pertimbangan kepala daerah.
5. Penindakan Preventif Non Yustisial Berikut Satuan Polisi Pamong Praja tindakan yang dilakukan:
a. Perbuatan  terhadap  pelanggar  peraturan  daerah,  terutama  harus  menandatangani  surat pernyataan bersedia dan menyanggupi taat dan mematuhi serta melaksanakan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
b. Syarat  pernyataan  jika  tidak  melakukan  perihal  itu  diberi  Surat  teguran  pertamadengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kedua Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari, terakhir Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
c.  Jika  tidak  melaksana  kan  atau  tidak  menepati  surat  peringatan  tersebut,  hendak  diadukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membuat proses sesuai peraturan norma yang berlangsung.
6.   Perbuatan  Ketertiban  ditemukan  bahwa suatu  kejadian  yang berlangsung  ialah pelanggaran  aturan  daerah  yang  tercatat  dalam  suatu  peristiwa  atau  ruang  lingkup  tugas  dengan norma yang membentuk kebenaran hukumnya dalam area kerjanya akan dilaksanakan oleh PPNS. Untuk  bangunan  Pariwisata  yang  melanggar  peraturan  Perda  Kabupaten  Gianyar  No  14  Tahun 2012  akan  dikenakan  Sanksi  Administratif  yang  diberikan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar sesuai dengan Perda Kabupaten Gianyar No 14 Tahun 2012. Perbulan dari retribusi  yang  terutang  dan  kurang  bayar  atau  yang  tidak  bayar  akan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) untuk hal wajib melakukan pungutan bagi yang kurang membayar atau tidak membayar tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi  administratif  berupa  bunga  sebesar  2%  (dua  persen).  Ketentuan  yang  berlaku  selain pelanggar  tersebut  di laksanakan  supaya  badan  hukum dan  masyarakat  mentaati  pada norma  dan keputusan yang berlaku. Jika tidak, pelanggar tersebut dilakukan juga demi kebutuhan masyarakat sendiri  supaya  masyarakat  merasa  bahwa  izin  mendirikan  bangunan  itu  wajib  dimiliki  dan  mesti membayar retribusi jika ingin membangun bangunan salah satunya terhadap bangunan pariwisata.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  peneliti  dapat  memberi  simpulan  yang  pertama  izin  mendirikan bangunan pariwisata diberikan oleh pemerintah daerah  melalui  proses  permohonan  izin  mendirikan bangunan  pariwisata  harus  mengikuti  prinsip-  prinsip  pelayanan  prima  dan  murah  atau  terjangkau sesuai  Peraturan  Daerah  No  14  Tahun  2012.  Status  kepemilikan  bangunan  pariwisata  dibuktikan dengan  surat  bukti  kepemilikan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Yang  kedua  adalah Penegakan  hukum  dalam  pemberian  Izin  Mendirikan  Bangunan  dan pembayaran retribusi IMB di Kabupaten  Gianyar  dilakukan  dengan  memberikan  sanksi  kepada  badan  hukum  atau  masyarakat pemilik bangunan yang melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan  untuk  tegaknya peraturan  hukum,  ditaati  oleh  semua  pihak,  jadi  hukum  dapat  berlangsung  secara  efektif  sesuai dengan kemauan, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Pelanggar ialah segmen terutama dalam asas, untuk terwujudnya selaras pelaksanaan hukum.

## 2. Saran
Ada  beberapa  hal  yang  disarankan  oleh  peneliti  yang  pertama  adalah  Sebaiknya  dilakukan penyuluhan  mengenai  syarat  Ijin  Mendirikan  Bangunan  kepada  pengusaha  atau  masyarakat  agar masyarakat  atau  pengusaha  dipisahkan  sebelumnya  telah  menyiapkan  penanganan  Izin  Mendirikan Bangunan  terpenting  izin  mendirikan  bangunan  pariwisata  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Bidang  Perizinan  dan  Non  Perizinan  A  Kabupaten  Gianyar  secara terus-menerus.yang  kedua  adalah  Dalam  rencana  penataan  dari  pelanggaran  ijin  yang  dilaksanakan bagi tuan gedung, proses penertiban dan pengawasan pemilik bangunan, aparat harus ditingkatkan lagi
penertiban dan pengawasan bangunan untuk penerapan pemberian IMB di Kabupaten Gianyar dalam rencana pembenahan dari pelanggaran izin dilaksanakan oleh juragan gedung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2006). Sosiologi Hukum . Sinar Grafika.
Arcana, K. T.  P. (2016).  Persepsi Masyarakat  Lokal  terhadap  Perkembangan  Akomodasi  Pariwisata Studi  Kasus :  Desa  Adat  Seminyak,  Kecamatan  Kuta  Kabupaten  Badung,  Bali. Analisis Pariwisata , 16 (1), 52–60. Arliman, L. (2015). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, . Deepublish . Pendit, N. S. (2013). Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana . Pradnya Paramita .
Praganingrum, T. I. (2013). Kajian terhadap Mekanisme Perizinan Pemanfaatan Lahan Tebing Tukad Ayung Kedewatan, Ubud, Gianyar. Kurva Teknik , 2 (1), 50–68.
Rahmiati, D. (2017). Demokrasi, Ham dan Militer. Penelitian Politik LIPI , 14 (2), 109–288.
Sampebulu, H. P. (2020). Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Bali.
Mimbar Keadilan , 12 (2), 238–251.
Suryawati,  I.  G.  A.  A.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Bali  Berkelanjutan  Menghadapi Pasar Bebas Asean (afta). Jurnal Mitra Manajemen Online , 2 (6), 680–692.
Wijaya,  K.  (2015).  Masa  Depan  Pariwisata  Bali  (  Perspektif  Permasalahan  dan  Solusinya  ). Jurnal Riset Dan Ekonomi Dan Manajemen , 15 (1), 118–135.
Yulianita,  A.  (2009).  Analisis  Sektor  Unggulan  dan  Pengeluaran  Pemerintah  di  Kabupaten  Ogan Komering Ilir Anna. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 7 (2), 70–8 5.