## Kewenangan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Victor Demsy Denly Kasenda 1 , Irma Nachrawy 2 , Rudolf Sam Mamengko 3 , Hironimus Taroreh 4 , Herlyanti Y.A Bawole 5
1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi,Manado,  Indonesia
herlyantybawole@unsrat.ac.id

## Abstract
Penellitian  Ini  Bertujuan  untuk  Untuk  mengkaji  bentuk  hubungan  dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia  dan  Untuk  mengkaji  pengaturan  kewenangan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil Penelitian Menunjukkan Bentuk hubungan dalam penyelenggaraan urusan  pemerintahan  berdasarkan  aturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  yaitu dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Hubungan  keuangan, pelayanan  umum,  pemanfatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dan  dilaksanakan  secara adil  dan  selaras  berdasarkan  undang-undang,  dimana  pengaturannya  saat  ini mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah.Pengaturan  kewenangan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 dimana pembagian urusan  pemerintahan  konkuren  antara  Daerah  provinsi  dengan  Daerah kabupaten/kota  walaupun  urusan  pemerintahannya  sama,  perbedaannya  akan nampak  dari  skala  atau    ruang    lingkup    Urusan  Pemerintahan    tersebut. Pembagian  urusan  kokuren  pemerintahan  daerah  lebih  menitikberatkan  pada pemerintah provinsi.
Keywords: Kewenangan Penyelanggara, Pemerintah Daerah, Undang- Undang
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  nasional  di  Indonesia  berorientasi  untuk  mewujudkan kemakmuran  rakyat,  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  untuk menciptakan sinergi dan keserasian gerak langkah maka diperlukan payung hukumyang kuat yang  dapat  mengatur  terhadap  hubungan  pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  daerah

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
tersebut (Bratakusumah,2004).
Tantangan  pembangunan  yang  semakin  beragam  dan  kompleks,  serta  dinamisnya perubahan  kecepatan  pembangunan  di  bidang  tekhnologi  dan  ekonomi,  menyebabkan payung hukum yang mengatur juga sebaiknya dapat mengikuti serta mngimbangi terhadap kecepatan  perubahan  tersebut,  sehingga  unsur  kepastian  hukum,  serta  keserasian  gerak langkah  semua  unsur dapat  mejadi  faktor  kunci  terhadap  keberhasilan  pembangunan  yang dilaksankan  serta  kepastian  hukum  terutama  di  bidang    pemerintahan  yang  diatur  secara nasional (Febriya,2011).
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi  itu  dibagi  lagi  atas  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota.  Setiap  daerah  provinsi, daerah  kabupaten,  dan  daerah  kota  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan undang-undang.  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintah  Pusat. Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Borneo,2010). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang anggota-anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota masing-masing  sebagai  Kepala  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dipilih secara demokratis (Hoesein,2010).
Hukum  administrasi  negara  menjadi  dasar  pijakan  utama  dan  legitimasi  kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangat menentukan nuansa dan  dialektika  otonomi  daerah  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat.  Hukum  tidak  dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatan pemerintahan.
Pemerintah  daerah adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  terdiri  atas Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  DPRD  Provinsi  sedangkan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota (Priyanta,2013).Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menurut Pasal  1  ayat  (2),  pemerintahan  daerah  mengatur  bahwa  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintahan  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD,2004).  Berlakunya Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  menggantikan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  membawa  konsekuensi  baru  terkait  pelaksanaan  urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah.
Menurut Budiyono, dkk bahwa Perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  membawa  konsekuensi  terjadinya  polemik antar  pemerintah  provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta infleksibilitas, inefektifitas dan  inefisiensi  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  tertentu,  seperti  pelaksanaan kewenangan di bidang perizinan pertambangan yang akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah  kabupaten/kota  karena  sesuai  dengan  aspek  perpajakan  daerahnya.  Hal  ini menjadikan pembagian urusan pemerintahan konkuren daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 bernuansa the thinnest version rule of law ( Budiyono,2015 ).
Konsekuensi baru dalam tata pemerintahan daerah dengan diberlakukannya UU No. 23  Tahun  2014  misalnya  terkait  pemetaan  urusan  pemerintahan  konkuren  antar  tingkat
pemerintahan.  Terjadi  beberapa  perubahan  mendasar  terkait  pembagian  urusan pemerintahan konkuren tersebut. Ada   beberapa   urusan    pemerintahan    konkuren    yang sebelumnya      merupakan      kewenangan  kabupaten/kota  yang  kemudian  berubah  menjadi kewenangan provinsi.
Perubahan  mendasar  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  akan  membawa pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  bagi  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Melalui  perubahan  tersebut  akan  berimplikasi pada  aspek  kepegawaian  dan  aset  daerah  karena  jika  kewenangannya dialihkan tentu  saja unsur pelaksana dan asetnya juga harus beralih.

## METODE
Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doctrinal (Mudhlor,2011). Metodologi penelitian hukum  doktrinal  menerangkan  permasalahan  hukum  berdasarkan  doktrin  atau  pendapat hukum  terdahulu  yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang dibahas  (Priyono,2004). Sehingga  dalam  penelitian  ini,  untuk  membahas  permasalahan  hukum  mengenai  apa  saja jenis-jenis  metodologi  penelitian  hukum  beserta  karakteristiknya  masing-masing  dan fungsinya  dalam  mengurai  permasalahan  hukum  kontemporer,  menggunakan  studi kepustakaan  untuk  sebagai  landasan  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder,  yang  berasal  dari  hasil  penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk  Hubungan  Dalam  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah  provinsi  itu  dibagi  lagi  atas  daerah  Kabupaten  dan  daerah  Kota.  Setiap  daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan  undang-undang.  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang  anggota-anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota masing-masing sebagai Kepala  Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang- undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Hubungan  keuangan, pelayanan  umum,  pemanfatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisonalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Keberadaan  pemerintah  daerah  secara  konstitusional,  dimana  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  mempunyai
pemerintahan  daerah  serta  bentuk  susunan  pemerintahannya  diatur  dengan  undang- undang.  Pemerintahan  negara  membagi-bagi  pemerintahan  menjadi  pemerintah  daerah, yang  bertujuan  mempercepat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  dalam ikatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara kesatuan  menganut  asas  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah  (Supriyadi,2002).  Desentralisasi  merupakan  penyerahan  segala  urusan,  baik pengaturan  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  maupun  penyelenggaraan pemerintah  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  selanjutnya  menjadi urusan  rumah  tangga  sendiri.  Desentralisasi  pemerintahan  yang  pelaksanaan  diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, di dalam meningkatkan daerah-daerah mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pelaksanaan pembangunan.  Dengan  demikian  daerah perlu  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan  berbagai  urusan  pemerintahan  sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah (Syafei,2002).
Konsep  Negara  Indonesia  seperti  dalam  Pasal  18  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, keadilan, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak-hak asli. Dengan demikian itu merupakan salah satu dari asas- asas  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  menekankan  adanya  pemberian kewenangan  oleh  negara  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat (Saptono,2010).
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  menekankan  pentingnya  prinsi-prinsip  demokrasi, peningkatan  peran  serta  masyarakat,  dan  pemerataan  keadilan  dengan  memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Dalam arti  bahwa  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  otonomi  daerah,  menyangkut  pengalihan kewenangan  dari  pemerintahan  ke  kemasyarakat,  yang  diharapkan  dapat  tumbuh  dan berkembang  keprakarsaan  dan  kemandiriannya  dalam  iklim  demokrasi  dewasa  ini (Asshiddiqie,,2010).
Demokrasi dan desentralisasi merupakan dua kosep yang berbeda, namun tidak saling meniadakan.  Pelaksanaan  kehidupan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dimaknai  sebagai  penyerapan  aspirasi  masyarakat,  partisipasi  masyarakat  dalam menentukan  kebijakan  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah. Sedangkan desentralisasi pemerintahan memberikan kewenangan bagi masyarakat daerah dalam berperan untuk kemandirian dan kebebasan dengan tetap berada pada sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  menyerahkan  wewenang  kepada  pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam negara kesatuan.
Penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  pemerintah  daerah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  maka  demokrasi merupakan sarana dari pada desentralisasi di dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat,  partisipasi  rakyat,  akuntabilitas  dan  transparansi.    Pemerintah  daerah  adalah Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  dan  perangkat  daerah  sebagai  unsur  penyelengara pemerintahan di saerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dengan  memperhatikan  keserasian  hubungan antar susunan pemerintahan.
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah,  yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam  skala  provinsi  yang  meliputi  16  buah  urusan.  Urusan  pemerintahan  provinsi  yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan,  dan  potensi unggulan  daerah  yang  bersangkutan.Sedangkan  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintahan  daerah  kabupaten  atau  daerah  kota  merupakan  urusan  yang  berskala
kabupaten  atau  kota  meliputi  16  buah  urusan  yakni  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  unggulan  daerah  yang bersangkutan.
Dengan  telah  digunakannya  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  Nomor  32  Tahun 2004, Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan mengurus urusan pemerintahannya di daerah  menjadi  kewenangannya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang-Undang ini  ditentukan  menjadi  urusan  Pemerintah  pusat.  Dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan. Pemerintahan  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  memiliki  hubungan dengan  pemerintah  pusat  dan  dengan  pemerintahan  daerah  lainnya.  Hubungan  tersebut meliputi  hubungan  wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya alam,  dan  sumber  daya  lainnya.  Sehingga  dalam  hal  ini  menyebabkan  konflik  antara kabupaten/kota  dengan  provinsi  karena  dalam  pengurusan  urusan  pemerintah  antara kabupaten kepada pusat, provinsi dalam hal ini tidak di ikut sertakan di dalamnya padahal kita tahu bahwa provinsi merupakan perwakilan pemerintah di daerah sebagai pengawasan.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang Undang No.
32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  membawa  konsekuensi  baru  terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah, hal ini memberikan  konsekuensi  baru  dalamurusan  pemerintahan  di  daerah  termasuk hubungannya dengan pemerintah Provinsi dan Pusat.
Pengaturan  Kewenangan  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Oleh  Pemerintah Daerah Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan di Indonesia Didalam  melaksanakan  pemerintahan  daerah  salah  satu  tugas  yang  diemban  adalah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepala Daerah  merupakan  kepala  pemerintahan  memiliki  fungsi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan dengan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Menurut  penjelasan Pasal  27  huruf  d  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkewajiban  melaksanakan  kehidupan  demokrasi  yang  merupakan  fungsi  kepala  daerah untuk  menyerapan  aspirasi  masyarakat,  peningkatan  partisipasi  serta  menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kepala Daerah dalam melaksanakan kehidupan demokrasi sebagai penyelenggara  pemerintah  daerah  bermakna  kabur.  Demokrasi  dalam  istilah  politik  pada Pasal 27 ayat (1) huruf d menjadi norma yang kabur atau tidak jelas ( vague norman ), karena tidak  jelas  ukurannya  penyerapan  aspirasi,  peningkatan  partisipasi  serta  menindaklanjuti pengaduan  masyarakat.  Masyarakat  yang  dimaksud  masyarakat  yang  terwakili  dalam lembaga  legislatif,  kelompok  masyarakat  yang  tergabung  dalam  Lembaga  Swadaya Masyarakat,  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  atau  organisasi  non  pemerintah,  masyarakat petani,  pengusaha  atau  rakyat  jelata  dan  lain  sebagainya  masih  adanya  ketidakjelasan makna. Sedangkan demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kepala  Daerah  penyelenggara  pemerintah  daerah  yang  demokratis  dengan menggunakan  prinsip  desentralisasi,  maka  kepala  daerah  otonom  bukan  perpanjangan pemerintahan  pusat,  tetapi  menjadi  pemimpin  rakyat  di  daerah  yang  berkewajiban  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi, berdasarkan peran serta dan partisipasi rakyat secara aktif. Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip  demokrasi  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  akuntabilitas,
transparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Pemerintahan daerah yang sesuai dengan  prinsip  pertanggungjawaban  yakni  dapat  mempertanggungjawabkan  segala kegiatan  tindakan  pemerintahan  kepada  rakyat  di  daerah.  Transparansi  diartikan pemerintahan daerah dapat secara terbuka bagi rakyat di dalam memproleh informasi dari setiap  kegiatan  tindakan  pemerintahan  daerah,  sedangkan  berdasarkan  hukum  diartikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sesuai dengan norma-norma yang telah  disepakati  yang  didasarkan  kepada  akal  sehat  dan  pengalaman  serta  partisipasi dimaksudkan  yaitu  menerima  masukan  atau  pertimbangan  dari  rakyat  di  daerah  yang bersangkutan. Dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan  bagi  pemerintahan  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerah  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  sesuai  harapan  rakyat  di  daerah Desentralisasi  pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  menjadikan  ketergantungan  bagi daerah-daerah.  Ketergantungan  daerah-daerah  menyangkut  tentang  legitimasi  kekuasaan pemerintah, tetapi legitimasi kekuasaan yang meliputi keabsahan secara moral dan politis dari  pemerintah  untuk  berkuasa  sehingga  dapat  menimbulkan  kepatuhan  daerah-daerah. Bila  daerah  tidak  diberikan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  daerahnya,  maka  akan menimbulkan  gejolak  politik  bahkan  dapat  mengarah  kepada  disintegrasi  bangsa.  Dengan memberikan  otonomi  daerah  melalui  desentralisasi  merupakan  wujud  dari  pemberian harapan kepada daerah dari kelompok yang berkuasa pada elit kekuasaan pada pemerintah, sehingga  kelemahan  dari  legitimasi  politis  dari  pemerintah  merupakan  suatu  fenomena dapat ditiadakan.
Legitimasi  politis  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  pemerintah  (Suseno,1987) dipandang sebagai legitimasi subyek kekuasaan. Legitimasi subyek kekuasaan dalam kontek dasar  wewenang  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  membuat  undang-undang  dan peraturan  bagi  masyarakat  dan  memegang  kekuasaan  negara.  Dalam  kontek  demokrasi, yang dimaksudkan legitimasi politis adalah legitimasi demokratis yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
Berdasarkan  pendapat  mengenai  legitimasi  kekuasaan  seperti  tersebut  di  atas,  maka yang dimaksud dengan legitimasi politis dalam tesis ini adalah legitimasi demokratis yakni keabsahan  di  dalam  melakukan  kekuasaan  pemerintahan  daerah  didasarkan  atas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
Legitimasi  kekuasaan  pemerintah  sangatlah  lemah  pada  saat  transisi  pemerintahan dari  pemerintahan  Orde  Baru  kepada pemerintahan  Reformasi  ,  maka  untuk  memperkuat posisi  pemerintah  terhadap  daerah-daerah  dikeluarkan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yakni  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah.
Menurut pendapat (Sudono Syueb,2008 ) Prinsip otonomi menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974, adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan bukan otonomi riil dalam  Undang-undang  No.  18  Tahun  1965  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah. Prinsip hak otonomi yang riil didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan yang nyata pada pemerintah  daerah.  Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  melalui  penggabungan  asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan menjadikan essensi otonomi daerah semakin kabur dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik di daerah.  Pemerintahan  saat  itu  lebih  mengedepankan  pelaksaaan  dekonsentrasi.  Hal  ini terlihat  dari  pengaturan  kewenangan  untuk  menentukan  kepala  daerah  ada  pada pemerintah pusat.
Era  pasca  reformasi  diadakan  penyempurnaan  kembali  di  bidang  penatalaksanaan pemerintahan  daerah,  dengan  dikeluarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam implementasinya terjadi banyak permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yaitu  dimasukkan  prinsip liberal yang mengarah pada kemunculan daerah-daerah akan menjadi negara federal, serta parlementarian  dengan  memberikan  kewenangan  kuat  untuk  memberhentikan  kepala
daerah  dengan  cara  menolak  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah (LKPJ).
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  perkembangan  ketatanegaraan  dalam pemerintahan  dan  tuntutan  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  maka  dibentuklah  Undang- undang No.  32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  RI  No.  4437),  sebagaimana  telah  mengalami  perubahan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008,  Lembaran  Negara  Tahun  2008  No.  59  Tambahan  Lembaran  Negara  No.  4844yang kemudian  diubah  kembali  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  peningkatan  daya  saing  daerah,  efisiensi, efektivitas, keanekaragaman daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dilaksanakan  dengan  asas-asas,  yakni  asas desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintahan  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah dan/atau  kepada  instansi  vertikal  di  wilayah  tertentu.  Asas  tugas  pembantuan  adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota  dan  atau  desa  serta  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  untuk melaksanakan  tugas  tertentu.  Asas  desentralisasi  merupakan  penyerahan  kewenangan pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia ,dan asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dalam  bidang  penetapan  strategi  kebijakan  dalam  pencapaian  tujuan  progam  kegiatan kepada  gubernur  dan  instansi  vertikal  daerah  sedangkan  tugas  pembantuan  merupakan tugas  dari  instansi  tingkat  atas  kepada  instansi  bawahan  yang  ada  di  daerah  sesuai kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  instansi  yang  memberikan  penugasan  dan dipertanggungjawabkan  kepada  instansi  yang  memberikan  penugasan  (Sunarno,2008 ). UU  Nomor  23  Tahun  2014  menegaskan  bahwa  eksistensi  urusan  pemerintahan konkuren  yang  dibagi  bersama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sesuai  cakupan penyelenggaraan  pemerintahannya.  Urusan  pemerintahan  konkuren  terdiri  atas  urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah  provinsi,  dan  daerah  kabupaten/kota.  Urusan  pemerintahan  wajib  dibagi  dalam urusan  pemerintahan  wajib  yang  terkait  pelayanan  dasar dan urusan  pemerintahan wajib yang  tidak terkait pelayanan dasar.
Pembagian    urusan    pemerintahan    konkuren    antara    Daerah    provinsi dengan Daerah  kabupaten/kota  walaupun  urusan  pemerintahannya  sama,  perbedaannya  akan nampak  dari  skala  atau  ruang  lingkup  Urusan  Pemerintahan  tersebut.    Walaupun  Daerah provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota  mempunyai  Urusan  Pemerintahan  masing-masing yang  sifatnya      tidak      hierarki,  namun  tetap  akan  terdapat  hubungan  antara  Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada  norma, standar, prosedur, dan kriteria  (NSPK) yang  dibuat oleh Pemerintah Pusat.
Pembagian  urusan  kokuren  pemerintahan  daerah  berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun 2014 lebih menitikberatkan pada pemerintah provinsi (lihat lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014).    Banyak  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  tersebar  dalam  urusan pemerintahan  konkuren  yang sebelumnya  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  dialihkan
menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi.  Peralihan  kewenangan  tersebut  seperti kewenangan di bidang perizinan

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat disampaikan melalui artikel ini adalah:
1. Bentuk  hubungan  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  berdasarkan aturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  yaitu  dengan  memperhatikan kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras berdasarkan undang-undang, dimana pengaturannya saat ini mengacu kepada UU No.  23  Tahun  2014  yang  menggantikan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pengaturan  kewenangan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah daerah  berdasarkan  aturan  perundang-undangan  di  Indonesia  khususnya  yang diatur  melalui  UU  No.  23  Tahun  2014  dimana  pembagian  urusan  pemerintahan konkuren  antara  Daerah  provinsi  dengan  Daerah  kabupaten/kota  walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau  ruang lingkup    Urusan  Pemerintahan    tersebut.    Pembagian  urusan  kokuren pemerintahan daerah lebih menitikberatkan pada pemerintah provinsi.

## REFERENSI
Ade  Saptono, Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara ,  PT.  Grasindo, Jakarta, 2010.
Ahmad  Zuhdi  Muhdlor,  Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 189.
Bratakusumah, Dedy Supriady & Riyadi. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. Ery Agus Priyono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.
Fauzan, Hukum  Pemerintahan  Daerah:  Kajian  Tentang  Hubungan  Kewenangan  Pusat  dan Daerah , UII Pres, Yogyakarta, 2006. Franz  Magnis  Suseno, Etika  Politik  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern ,  PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
Fabya., (2011). Analisis Pengaruh Perkembangan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Fakultas Ekonomi Institut Pertanian. Bogor.
Inu Kencana Syafei, Sistem Pemerintahan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Josef  Mario  Monteiro, Pemahaman  Dasar  Hukum  PPemerintahan  Daerah,  Konsepsi, Kewenangan,  Organisasi,  Desa,  Produk  Hukum  Desa,  dan  Peraturan  Daerah ,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
Siswanto  Sunarno, Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia ,  PT.  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2008.
Sudono  Syueb, Dinamika  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Sejak  Kemerdekaan  sampai  Era
Reformasi , Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
Pemerintah  Indonesia.  2004.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2004  tentang perubahan  atas  Pemerintah  Daerah  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
Zainal  Arifin  Hoesein,  Pemilu  Kepala  Daerah  dalam  Transisi  Demokrasi,  Jurnal  Konstitusi,
Volume 7, Nomor 6, Desember 2010
Yuliamus  Rusdy  Borneo.  2010.  Analisis  Konflik  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.  Artikel. pemerintahanilmu.blogspot.com/2010 Diakses  tanggal  22  Desember 2018.

## Copyright Holder :
© Victor Demsy Denly Kasenda, Irma Nachrawy, Rudolf Sam Mamengko, Hironimus Taroreh, Herlyanti Y.A Bawole(2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: