GERAKAN MASYARAKAT ADAT SAMI DAN KONTESTASI SUMBER DAYA ALAM
SAMI INDIGENOUS MOVEMENT AND NATURAL RESOURCE’S CONTESTATION

## Manggala Ismanto
Universitas Brawijaya
Email: manggala@ub.ac.id Diterima: 06-07-2017 Direvisi: 14-09-2017 Disetujui: 16-10-2017

## ABSTRACT
The main agenda of the indigenous movement is fighting for political and cultural rights of ethnic minority communities in accordance with unique historical and cultural practices that they have. As Kymlicka said, minority rights must also be fought because they are on a system that is governed by the majority who pretend to produce injustice. Sami Indigenous Movement in Norway is a form of a long struggle to obtain the right independently to manage natural resources. Currently Sami struggling to maintain the uniqueness of the cultural identity and living practices that have been owned for generations. This paper would like to see the establishment of indigenous peoples’ movement Sami in Norway as well as the practice of social movements committed to demanding social change related to self-governance and autonomy of management of natural resources.
Keywords : Indigenous Movement, Sami People, Identity,  Otonomy, Natural Resource Management

## ABSTRAK
Agenda  utama  dalam  gerakan  adat  atau indigenous  movement adalah  memperjuangkan  hak  politik  dan budaya komunitas etnis yang menjadi minoritas sesuai dengan keunikan historis serta praktik budaya yang mereka miliki. Seperti yang dikatakan oleh Kymlicka, bahwa hak-hak minoritas juga harus diperjuangkan karena mereka berada pada sistem yang diatur oleh mayoritas yang berpretensi menghasilkan ketidakadilan. Gerakan Masyarakat Adat  Sami  di  Norwegia  merupakan  bentuk  perjuangan  panjang  untuk  memperoleh  hak  secara  mandiri  untuk mengelola  sumber  daya  alam.  Saat  ini  masyarakat  Sami  berjuang  untuk  mempertahankan  keunikan  identitas budaya dan praktik hidup yang telah dimiliki secara turun temurun. Tulisan ini ingin melihat pembentukan gerakan masyarakat adat Sami di Norwegia serta praktik gerakan sosial yang dilakukan untuk menuntut perubahan sosial terkait dengan self-governance dan otonomi pengelolaan sumber daya alam.
Kata kunci: Gerakan Masyarakat Adat, Sami, Identitas, Otonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam

## PENDAHULUAN
Indigenous  people sebagai  bagian  dari warga  negara  dunia  mendapat  peluang  untuk menyuarakan  haknya  di  kancah  dunia. “Self- determination” menjadi salah satu tujuan gerakan ini yang melingkupi beragam isu. Beberapa di
antaranya  adalah  hak  untuk  mengembangkan dan  membangun  manisfestasi  praktek-praktek budaya  (Kuokkanen,  2000).  Melalui  konvensi ILO, masyarakat lokal yang selama ini menjadi pihak yang termarjinalkan memiliki ruang untuk bernegosiasi.  Dalam  konvensi  yang  diadakan
oleh ILO dengan tajuk ‘Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries’ (ILO  No.  169)  dihasilkan  definisi mengenai  masyarakat  adat.  Dalam  pasal  satu dinyatakan definisi  masyarakat adat sebagai :
indigenous people as people who are regarded as  indigenous  on  account  of  their  descent from  the  populations  which  inhabited  the country,  or  a  geographical  region  to  which the country belongs, at the time of conquest or colonisation  or  the  establishment  of  present State  boundaries  and  who,  irrespective  of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions . (Nuttal, 1998, 2)
Pengakuan  secara  internasional  ini menjadi  angin  segar  bagi  gerakan  masyarakat adat di beberapa negara yang sudah berlangsung cukup lama. Etnis Sami di Norwegia, menjadi salah  satu  aktor  dalam  proses  pengakuan  hak adat  di  negaranya.  Perjuangan  menghadapi ketidakadilan  serta  dominasi  budaya  berawal sejak  masyarakat  Sami  dihadapkan  pada kebijakan-kebijakan  negara  yang  merugikan mereka.  Gerakan  ini  diawali  dari  bentuk perlawanan  terhadap  proyek  pembangunan skala  besar  dengan  dalih  kemajuan.  Setelah aksi  perlawanan  tersebut,  keterlibatan  politik masyarakat Sami mulai meningkat dalam konteks pengakuan hak. Hal ini terlihat dari pembentukan Komisi  Hak  Asasi  Sami,  Parlemen  Sami, maupun pengajuan serta diimplementasikannya Finnmark Act (Perjanjian Finnmark). Finnmark Act adalah upaya pemerintah norwegia sebagai pihak  yang  meratifikasi  konvensi  ILO  tentang masyarakat adat, untuk memberikan kesempatan kepada  orang  Sami  di  kawasan  Finnmark untuk  mengelola  sumber  daya  secara  mandiri (Finnmark Act, 2005).
Dalam  artikel  ini,  penulis  ingin  melihat bagaimana gerakan masyarakat adat muncul di Norwegia. Apa  saja  faktor  pendorong  gerakan tersebut  dan  dampaknya  terhadap  masyarakat Sami? Apakah gerakan ini mampu mempengaruhi budaya  dominan  yang  ada?  Seberapa  jauh masyarakat  Sami  dapat  bernegosiasi  untuk mendapatkan  pengakuan  terhadap  hak-hak kewargaaannya?

## INDIGENOUS PEOPLE DAN ARTIKULASI IDENTITAS DALAM GERAKASAN SOSIAL BARU
Secara  global,  masyarakat  adat  telah mendapatkan pengakuan dan hal ini memberikan peluang  kepada  komunitas  adat  untuk mengkonstruksi  ulang  identitasnya.  Pengertian atau  definisi  yang  fleksibel  memungkinkan beberapa kelompok mengidentifikasi etnisitasnya untuk  mendapatkan  klaim  atas  hak-hak  untuk diakui sebagai populasi masyarakat adat (Nuttal 1998).  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Plant (1994  dalam  Nuttal,  1998,  3)  bahwa  banyak dari komunitas yang mencoba mengidentifikasi dirinya  sebagai  masyarakat  adat  dikarenakan “proteksi kuat yang ditawarkan melalui hukum internasional”.
P e r d e b a t a n   t e n t a n g   m u n c u l n y a identifikasi  terhadap  “keadatan”  diwarnai dengan  bermunculannya  klaim  masyarakat adat  terhadap  pengelolaan  sumber  daya.  Salah satu kajian yang membahas isu tersebut adalah Kuper (2003). Dia melihat konsep yang diajukan tentang indigeneousness sangat  terkait  dengan pembentukan  identitas  yang  tidak  pernah usai.  Pandangan  tentang indigenous terkadang disamakan  dengan  romantisme  terhadap kehidupan masyarakat non-modern yang hidup serasi dengan alam serta berdampingan dengan lingkungan.  Disamping  itu,  Kuper  (2003) menjelaskan  tentang  beberapa  kasus  tentang masyarakat  adat  yang  akhirnya  mendapatkan klaim  atas  sumber  daya  alam  yang  terhubung dengan latar historis mereka.
Namun, dibalik itu ada kegelisahan yang ditunjukkan  oleh  Kuper  tentang  klaim-klaim masyarakat  adat  dengan  menunjukkan  bahwa tidak  ada  masyarakat  yang  terisolir  sama sekali  dan  memiliki  relasi  dengan  kelompok masyarakat  lain.  Jadi  secara  historis,  sulit menentukan siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, kerena didalamnya ada unsur migrasi ataupun  asimilasi.  Selanjutnya,  klaim-klaim atas sumber daya dianggap mampu mengekslusi atau  menyingkirkan  tidak  hanya  masyarakat yang  identitasnya  berbeda  tetapi  juga  dari internal  masyarakat  itu  sendiri.  Ketidakadilan dan  penyingkiran  kemungkinan  bisa  terjadi jika klaim-klaim tersebut tidak didasarkan pada
realita yang terkait dengan realita sosial budaya yang ada. Saling menggunakan sumber-sumber historis yang berdasar pada budaya tutur maupun mitos bisa menghasilkan kontestasi yang tidak akan pernah usai. Seperti yang dipaparkan Kuper (2003):
There  are  also  frequent  disputes  about  who should be chief, and land claims regularly pit native  against  native,  chief  against  chief... Precisely because myths function as charters, there  are  inevitably  competing  stories, and  disputes  often  rage  over  who  owns  a particular  story  and  who  has  the  right  to use it to back up claims to resources (Kuper, 2003: 391)
Hal  tersebut  senada  dengan  apa  yang coba  ditelusuri  oleh  Hames  (2007)  tentang bagaimana  pendefinisian  serta  penggunaan konsep noble  savage. Dengan  melacak  Istilah noble savage secara historis, Hames menemukan konsep tersebut mengacu pada anggapan dimana masyarakat lokal (adat) yang dianggap ‘primitif’ adalah  bentuk  masyarakat  yang  menjunjung nilai-nilai  keserasian  terhadap  alam,  atau  bisa dinyatakan  sebagai  konservasionis. Ahli  sosial menafsirkan  bahwa  kehidupan  masyarakat tersebut  merupakan  negasi  dari  kehidupan masyarakat  modern  yang  memiliki  tendensi untuk  melakukan  eksploitasi  terhadap  alam secara berlebih.
Menurut  Hames  (2007),  alih-alih mengklarifikasi apakah mitos noble savage itu adalah sebuah kebenaran, dia mengusulkan untuk melihat bagaimana konsep ini digunakan untuk kepentingan  masyarakat  yang  mengusungnya. Mitos  tentang  pola  hidup  masyarakat  yang sinergis  dengan  alam  juga  digunakan  secara politis oleh masyarakat dengan tujuan tertentu. Konsep tersebut disandingkan oleh masyarakat lokal  dengan  isu  tentang  identitas  serta self determination .  Seperti  yang  dikatakan  oleh Hames  (2007)  “ ...how  this  concept  is  used  by native peoples to identify essential characteristics of  their  culture  and  world  view  and  how  it  is deployed  politically  in  their  struggles  for  self determination  and  equality.” Tidak  hanya masyarakat,  organisasi  non-pemerintah  yang bergerak di bidang lingkungan juga menggunakan konsep  tersebut  untuk  memastikan  program-
progam konservasi mereka berjalan baik dengan bantuan  yang  diberikan  oleh  lembaga  donor internasional.
Hal  yang  menarik  dilihat  adalah bagaimana indigenousness ini dianggap sebagai sesuatu  yang  hadir  tidak  secara  natural  tetapi merupakan upaya masyarakat untuk menentukan identitasnya  sebagai  bagian  dari  legitimasi. Tania  Li  (2003)  dalam  studinya  di  Indonesia melihat bahwa fenomena identifikasi diri menjadi bagian dari masyarakat tribal atau adat sebagai proses  artikulasi  identitas.  Dia  menyatakan bahwa  identifikasi  tersebut  adalah  sesuatu yang “invented, adopted or imposed” . Bagi Li, tindakan tersebut adalah upaya positioning yang berdasar pada praktik-praktik historis, lanskap, yang  dilakukan  dengan  perjuangan.  Menjadi indigenous ,  dapat  diartikan  bahwa  masyarakat bisa  menuntut  atau  bahkan  mendapatkan  hak- hak  tertentu  terkait  kehidupan  mereka. Tujuan identifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat adat adalah untuk mendapatkan hak yang salah satunya untuk mengelola budaya, sumber daya alam, politik secara mandiri. Istilah Indigenous ini bukanlah secara sederhana bisa dipadankan dengan ras, etnisitas atau agama. Menurut Smith (2006), “ Indigenous is a complex concept: as an identity, a relationship to the land and the State, and as a form of legitimation. ”
Identitas  merupakan  entitas  yang  selalu mengalami perubahan dan di dalamnya terdapat ketidakstabilan serta selalu dipengaruhi beragam faktor. Seperti yang dijelaskan oleh Hall (1990 dalam Li, 2003: 151) mengenai identitas kultural yang  selalu  berada  dalam  proses  “menjadi”. Menurut Hall (ibid),  identitas tersebut datang dari sesuatu  yang  bersifat  historis. Argumentasinya menekankan  bahwa  seharusnya  identitas  tidak dipandang  sebagai  bentuk  yang “eternaly fixed” ,  melainkan  sebagai  subjek  yang  sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya dan kekuasaan. Bagi Hall, ada ketidakstabilan dalam identifikasi kebudayaan,  sehingga  menurutnya  proses ini  akan “renders  any  articulation  complex, contestable,  and  subject  to  rearticulation” .
Identitas bukanlah ruang yang kaku dan mutlak, bahkan merupakan ruang yang dinamis dan selalu berupaya menemukan bentuknya.
Masyarakat adat berupaya  memposisikan dirinya dalam tantangan menghadapi perubahan sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  melalui gerakan  sosial.  Nash  (2008)    menunjukkan dalam kerangka gerakan sosial, masyarakat adat menjadi  agen  aktif  untuk  menjawab  tantangan dunia yang terikat erat dengan sistem kapitalis yang mengglobal. Keinginan atas otonomi dan kepengaturan mandiri menjadi isu sentral dalam masyarakat  adat  saat  ini.  Pendekatan  gerakan sosial saat ini mulai mengalami modifikasi untuk merespon  arah  baru  dari  proses-proses  global. Pergeseran ini muncul berdasar kajian yang mulai beralih  dari  spesifik  membahas  kelas  pekerja menjadi  kemunculan  hak-hak  sipil,  gerakan feminis, dan juga identitas post-industri.
Gerakan  masyarakat  adat  tersebut  bisa dilihat dalam kerangka “new social movement”. Karakter gerakan tersebut  memfokuskan pada identitas,  otonomi  serta  “self-realization” (Calhoun  2000  [1993]  dalam  Smith,  2006,  7). Di  dalam  gerakan  sosial  ‘baru’  ini,  identitas memainkan peran yang cukup penting sehingga gerakan masyarakat adat pun masuk didalamnya. Seperti yang dipaparkan oleh Nash (2008, 10), “ the  resurgence  of  ethnic  identification  among populations  marginalized  in  the  course  of conquest challenged the indigenist ideologist... brought  to  the  fore  collective  practices  and aspirations that had long been buried ”. Seperti yang  dijelaskan  Dove  (2006)  bahwa,  salah satu bentuk identitas yang sering dimunculkan adalah  dengan  mengenalkan  konsep  mengenai indigenous  environmental  knowledge ,  di  mana masyarakat  dianggap  mampu  hidup  secara berkesinambungan  dengan  lingkungan  melalui penggunaan pengetahuan lokal mereka
“Cultural  politic” atau  politik  budaya mendapatkan  perhatian  dalam  pendekatan gerakan  sosial  untuk  melihat  bagaimana munculnya  alternatif  gerakan  yang  berdasar pada artikulasi budaya. Menurut Escobar (1998, 64)  bahwa cultural  politic merupakan  proses yang terjadi ketika “ sets of social actors shaped by, and embodying, different cultural meanings and practices come into conflict with each other ”. Dalam  pengertian  ini  pemaknaan  dan  praktik tersebut bisa dikatakan sebagai sumber dari proses yang bisa diterima sebagai sesuatu yang bersifat
politis. Selanjutnya hal ini biasanya terlihat dalam kasus  ketika  praktek  tersebut  diteorisasikan sebagai yang marginal, berseberangan, alternatif dan semua itu “dipahami dalam relasinya dengan aturan dari kebudayaan yang dominan”. Budaya dianggap politik karena pemaknaan di dalamnya mengandung  proses,  baik  implisit  maupun eksplisit, untuk mendefinisikan kembali ‘sosial power’.  Menurut  Escobar  gerakan  alternatif merupakan upaya penegasan bahwa mereka bisa bernegosiasi  atau  berhadapan  dengan  budaya dominan. Seperti yang dijelaskannya bahwa :
“When  movements  deploy  alternative conceptions of woman, nature, development, economy,  democracy,  or  citizenship  that unsettle  dominant  cultural  meanings,  they enact  a  cultural  politics.  Cultural  politics are  the  result  of  discursive  articulations originating  in  existing  cultural  practices. These  processes  are  never  pure  and  always hybrid  yet  showing  significant  contrasts  in relation to dominant cultures” (Escobar,1998, 64).
Dalam konteks kewarganergaraan (citizenship) hak-hak minoritas atau komunitas juga  mendapatkan  perhatian  karena  terkait dengan keunikan dan perbedaan yang dimiliki. Holston  dan  Appadurai  (1996)  menjelaskan konsep  kewarganegaraan  yang  dianggap bersifat  netral  selalu  menghadapi  tantangan dalam konteks masyarakat yang multi-identitas. Kelompok-kelompok  yang  memiliki  latar belakang  sejarah  dan  karakteristik  berbeda memaknai  ulang  hubungan  antara  hak  dan kewajiban sebagai warga negara. Perbedaan ini mendasari  bahwa  setiap  kelompok  berupaya untuk  mendapatkan  ‘perlakuan’  berbeda  dan dihargai  keberadaannya.  Beberapa  kelompok identitas termasuk didalamnya adalah kelompok minoritas,  kelompok  orientasi  seksual,  ras, keagamaan  maupun  organisasi  berdasarkan etnis.    Masing-masing  kelompok  memiliki klaim  dengan  tujuan, “...demand  different treatment on the basis of their inalienable right to  retain  and  realize  their  unique  qualities, contributions,  and  histories...That  difference in  fact  constitutes  their  authentic  and  original character, which they have every right to develop to full capacity .”(Holston dan Appadurai, 1996, 194).
Hak-hak  minoritas  juga  harus  mendapat perhatian  karena  mereka  berada  pada  sistem yang  diatur  oleh  mayoritas  yang  berpretensi menghasilkan ketidakadilan.
Kymlicka
(2002[1995]) berpendapat bahwa hak kewarganegaraan  sangat  mengagungkan  hak individu  yang  didukung  dalam  sistem  liberal dan  terkadang  melupakan  bahwa  seharusnya kelompok  minoritas  juga  harus  dilindungi dan  diakui  keberadaannya.  Salah  satu  bentuk pengakuan tersebut adalah dengan memberikan “perlindungan  eksternal”  (dari  negara  atau kelompok mayoritas) dengan cara memberikan hak atas pemerintahan sendiri kepada kelompok minoritas yang di dalamnya terkait bagaimana kelompok tersebut mendapatkan otonomi untuk mengatur,  diantaranya  terkait  pengembangan budaya serta akses terhadap sumber daya.

## MASYARAKAT SAMI: ANTARA PENGAKUAN DAN DISKRIMINASI
Masyarakat  Sami  merupakan  salah  satu etnis  yang  tinggal  di  kawasan  utara  negara- negara Skandinavia. Secara tradisional mereka menempati teritori yang dikenal sebagai Sapmi, yang meliputi kawasan utara Norwegia, Swedia, Finlandia,  dan  juga  Kola  Peninsula  di  Rusia. Meskipun  mereka  dipisahkan  dengan  batasan geografis  dari  empat  negara,  mereka  tetap memiliki  kesatuan  dan  persamaan  budaya melebihi  batas-batas  kenegaraan  (Arnadottir, 2014).
Populasi orang Sami di Norwegia berkisar antara  30.000  orang.  Di  negara  lainnya,  Sami yang menetap di Sweden berjumlah 15.000 dan di  Finlandia  berjulah  5.000  orang.  Sedangkan di  Russia  sekitar  2.000  orang.  Di  Norwegia sendiri 24.000 dari 30.000 orang Sami tinggal di propinsi paling ujung utara wilayah negara ini. Sekitar 15.000 orang berada di kawasan bernama Finnmark  dan  9.000  orang  lainnya  berada  di Tromso (Paine, 1987). Konsep mengenai Sami sering  digunakan  tanpa  definisi  yang  baku. Menurut orang Sami sendiri, Sami adalah orang yang  menganggap  dirinya  sebagai  Sami,  yang berbicara bahasa Sami, dan atau memiliki orang tua atau keturunan yang berbahasa Sami (Kitti, 1996, 65).
Hidup berdampingan dengan lingkungan yang keras di Artik membuat masyarakat Sami harus beradaptasi dengan menemukan cara-cara bertahan  hidup.  Beberapa  diantara  mereka masih  berpindah-pindah,  atau  nomaden.  Mata pencaharian masyarakat Sami diantaranya adalah berburu,  nelayan,  maupun  menggembala  rusa kutub. Menjadi penggembala rusa kutub menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Sami. Banyak orang  Sami  yang  mempraktikan  gaya  hidup semi-nomaden,  untuk  memindahkan  rusanya diantara pegunungan dan pantai sesuai dengan musim (Arnadottir, 2014, 170).
Rusa menjadi salah satu sumber kehidupan bagi  orang  Sami.  Rusa  bisa  dimanfaatkan untuk transportasi, membuat beragam peralatan dan  juga  sumber  makanan.  Bulu  rusa  bisa dimanfaatkan  untuk  membuat  sepatu  musim dingin,  sarung  tangan,  topi,  pelindung  kaki. Selain itu juga bisa digunakan untuk kasur, dan juga  selimut.  Sementara  itu,  dagingnya  biasa dikonsumsi dan juga diawetkan untuk memenuhi protein orang Sami. Pentingnya keberadaan rusa pada  kehidupan  mereka  maka  negara-negara Nordic  mengadopsi  perjanjian  khusus  terkait dengan penggembalaan rusa kutub, seperti yang dijelaskan Zashikhina (2014):
...the Reindeer Grazing Act of 1971 in Sweden and  the  Reindeer  Husbandry  Act  of  1978 in  Norway,  which  was  recently  amended. These documents provide the Sami with the exclusive right for their traditional livelihood – reindeer husbandry. The Lapp Codisil was the  first  official  document,  which  allows to  the  Sami  to  practice  reindeer  husbandry. This document still can be considered as the source of law regarding Sami’s rights for the traditional livelihoods.
Meskipun  memiliki  keunikan  dan dukungan  dalam  pengelolaan  sumber  daya, masyarakat  Sami  sebagai  minoritas  juga mendapatkan  diskriminasi  pada  masa  lalu. Salah  satu  bentuk  diskriminasinya  adalah dengan  diimplementasikannya  kebijakan asimilasi  yang  memarjinalisasikan  orang  Sami di  Norwegia.  Salah  satu  pemicu  kebijakan  ini adalah pemberontakan yang terjadi di kawasan Koaukatoni di Utara Norwegia pada tahun 1852. Pemberontakan  tersebut  terjadi  karena  respon
orang Sami terhadap diskriminasi dan penjajahan (Muus, 2010).
Setelah itu, muncul  kebijakan yang dikenal sebagai “fornorsking”  atau “norwegianization” yang  terjadi  pada  era  1879-1940.  Kebijakan itu  diimplementasikan  terjadi  pada  dua  level, yaitu  kebijakan  tempat  tinggal  dan livelihood , dan  kebijakan  bahasa  dan  pendidikan.  Salah satu  prakteknya  yang  terjadi  sebelum  tahun 1970  adalah  pelarangan  untuk  menggunakan bahasa Sami dimanapun dan masyarakat Sami harus menggunakan bahasa Norwegia di ranah publik(Zashikhina,  2014).  Menurut  Muus (2010) orang Sami yang tidak menguasai bahasa Norwegia  baik  membaca  atau  menulis,  tidak diperbolehkan  memiliki  bentuk  bisnis  atau kepemilikan atas properti. Memiliki nama dengan karakter bahasa Sami juga bisa menjadi masalah terkait hak kepemilikan properti. Dalam proses asimilasi ini pula, ada hukum yang diberlakukan pada tahun 1902 terkait dengan nama Norwegia saja yang bisa dilekatkan pada properti.   Proses- proses dikriminasi ini sudah berlangsung cukup lama tidak hanya di Norwegia tetapi juga orang Sami di negara scandinavia lainnya, seperti juga yang dinyatakan oleh Zashikhina (2014):
For the long period of time the Sami people from all these Nordic states were neglected by the governments and it was easier to pretend that they are not a separate ethnic group, but just a group of people with other language and way of life. And it was easier to try to change them, make „them‐ similar to „us‐, then to cohabit  all  together.  But  it  was  not  fault  of national  governments.  All  international  law that  time  considered  indigenous  peoples  not like  individual  ethnic  groups,  but  just  like small tribes with no culture.

## GERAKAN SOSIAL DAN OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA

## ALAM
Seperti yang dinyatakan oleh Nuttal (1998, 3) gerakan politik yang terjadi di Artik memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan diri (self- determination)  dan  juga  klaim  terhadap  lahan serta sumber daya alam. Upaya yang dilakukan untuk  memperoleh  itu  semua  adalah  dengan mengkonstruksi  identitas  etnik  serta  budaya
yang  dimiliki  serta  memfokuskan  perhatian pada aboriginality dan  keadatan.    Penggunaan retorika juga digunakan untuk  mengartikulasi, menunjukan,  serta  mempertahankan  identitas sosial tertentu dan klaim bahwa mereka tergabung dalam group atau lokasi tertentu (Nuttal, 1998). Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Nuttal  (1998) bahwa:
The use of such rhetoric has become essential for  Arctic  peoples  as  they  argue  that  their demands  for  ownership  of  or  title  to  lands and resources are based on two undisputable claims:  that  they  have  a  unique  and  special relationship to the Arctic environment which is  essential  for  social  identity  and  cultural survival;  and  that  they  have  never  given up  their  rights  over  lands  and  resources in  the  first  place—rather,  land  has  been expropriated and resources exploited without due regard to indigenous peoples. Claims to lands and resources are thus based on cultural and historical rights: the Arctic environment not  only  sustains  indigenous  peoples  in  an economic sense, it nourishes them spiritually and  provides  a  fundamental  basis  for  the distinctive cultures and ways of life they are fighting to protect
Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk- bentuk  gerakan  yang  pernah  dilakukan  oleh masyarakat  Sami  berserta  pihak-pihak  yang membantunya. Dalam hal ini secara garis besar upaya yang dilakukan oleh orang Sami adalah untuk  memperjuangkan  hak-hak  komunalnya, diantaranya hak atas pengelolaan sumber daya maupun  kepemilikan  atas  tanah.  Upaya  untuk memperoleh klaim yang berdasar pada keunikan identitas ditempuh melalui jalan dan proses yang panjang. Pada bagian ini, deskripsi momentum di mana masyarakat Sami menjadi aktor dalam perjuangannya  menuntut  hak  hidup  serta  hak otonomi sumber daya yang berada dalam kaca mata gerakan sosial baru akan dipaparkan lebih mendalam.
Proses  perjuangan  tersebut  diantaranya muncul pada aksi penolakan proyek skala besar pembangkit listrik di Alta serta perjuangan politik terbentuknya  parlemen  Sami  dan  pengajuan Finnmark  Act yang  mencoba  mengakomodasi kepentingan  masyarakat  Sami.  Secara  historis kedua  hal  ini  memiliki  keterkaitan  dalam
gerakan  masyarakat  Sami. Aksi  penolakan  ini menjadi  awal  masuknya  isu-isu  diskriminasi serta  ketidakberpihakan  pemerintah  terhadap orang  Sami  dalam  perdebatan  publik. Aksi  ini pulalah  yang  mendorong  orang  Sami  secara politik  memiliki  perwakilan  dalam  parlemen, yang  dibentuknya  sendiri,  untuk  bernegosiasi dengan pemerintah pusat.

## Menentang  Pembangunan  Pembangkit Listrik Alta
Kawasan  utara  Norwegia  sebagai kawasan yang ditinggali oleh masyarakat Sami menjadi lokasi pembangunan skala besar untuk meningkatkan  pertumbuhan  di  Norwegia. Pemerintahan Norwegia memiliki rencana untuk membangun  pembangkit  listrik  tenaga  air  di daerah Alta-Kautokeino.  Hal  ini  didasari  pada disetujuinya perencanaan pendirian pembangkit listrik beserta dam berukuran raksasa pada tahun 1978 oleh parlemen. Proses inisiasi proyek ini ternyata  berlangsung  cukup  panjang.  Menurut Andersen,et.al (1985) Kementrian Sumber Daya Air dan Listrik Norwegia meluncurkan rencana pada  tahun  1960an  untuk  mengeksploitasi aliran sungai Alta-Kautokeino untuk digunakan sebagai  pembangkit  listrik  serta  menciptakan waduk di desa tempat tinggal etnis Sami. Kasus ini  berlangsung  cukup  lama  hampir  lebih  dari 12  tahun  dengan  banyak  ketidakpastian  serta konflik.  Namun  akhirnya  pada  tahun  1981 rencana ini diimplementasikan.
Aliran sungai Alta-Kautokeino merupakan salah  satu  aliran  sungai  yang  memiliki  nilai ekologis  dan  ekonomis  bagi  kehidupan masyarakat.  Hal  ini  didasari  atas  pentingnya aliran  sungai  bagi  ekosistem  di  kawasan  utara Norwegia. Parmann (1981) memaparkan bahwa sungai  tersebut  merupakan  salah  satu  sungai terindah  di  Norwegia.  Panjang  aliran    sungai ini  mencapai  130  km  dan  menyimpan  potensi perikanan  air  tawar  berupa  persediaan  ikan salmon yang mencapai 30.000kg/tahun. Berkat sumber daya ikan tersebut, Sungai Alta berperan dalam  perikanan  komersil  dan  juga  sebagai tujuan pariwisata (Andersen, et.al., 1985, 318). Tidak hanya itu, di kedua sisi sungai itu melintasi dataran  tinggi  bernama  Finmarksvidda  yang
merupakan  area  terpenting  bagi  migrasi  rusa kutub. Masyarakat Sami sangat bergantung pada pemanfaatan rusa kutub ini.
Rencana pembangunan pembangkit listrik ini  menimbulkan  gejolak  dan  perlawanan  di masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat Sami yang  terekslusi  dari  tempat  tinggalnya  tetapi juga banyak pihak. Howell (2010) mengatakan bahwa  pembangunan  ini  merupakan  proyek yang paling kontroversial dalam sejarah proyek energi  di  Norwegia.    Tidak  hanya  karena mampu  mengaktifasi  gerakan  dari  populasi Sami, tetapi juga mampu menggerakkan pihak- pihak  lain  seperti  politisi,  kelompok  radikal, environmentalis,  maupun  ilmuwan  sosial seperti antropolog. Proyek skala besar ini juga menimbulkan  perdebatan  politik  di  Norwegia (Broderstad,  2011;  Andersen  et  al.,  1985, 318).    Kasus  ini  memberikan  peluang  untuk mempertanyakan kembali prosedur serta aturan dalam  pembuatan  kebijakan  dalam  ranah lingkungan  dan  manajemen  sumber  daya. Gerakan perlawanan ini didasari pada hak-hak masyarakat  Sami  atas  tanah,  air,  serta  sumber daya alam.
Tindakan  perlawanan  dari  gerakan ini  berlangsung  berulang  kali  dan  sempat berhasil menunda sejenak proses pembangunan pembangkit listrik serta waduk. Bentuk resistensi yang muncul beragam (Andersen, et. al., 1985, 320).    Pada  tahun    1970  penduduk  Masi, komunitas  kecil  Sami  yang  akan  dipaksa pindah  dari  lingkungan  tempat  tinggalnya karena  pendirian  waduk,  berhasil  mendesak parlemen  Norwegia  untuk  tidak  memasukkan proyek  pembangunan  waduk  dalam  rencana proyek  pembangkit  listrik.  Hingga  delapan tahun  setelahnya,  pada  1978  keputusan  untuk membangun  waduk  mendapatkan  petisi  dan juga  aksi  demonstrasi  baik  di  pusat  kota  Oslo maupun  di Alta.  Setelah  itu,  pada  tahun  1979 pembangkangan sipil dilakukan oleh masyarakat setempat  dan  juga  kelompok  lingkungan  di Norwegia dengan cara menutup pembuatan jalan menuju ke lokasi pusat energi.  Pada tahun yang sama demonstrasi damai dengan membuat tenda di depan gedung parlemen dilakukan oleh warga Sami. Aksi ini diliput oleh media massa hingga
publik memaksa Pemerintah untuk menghentikan implementasi kebijakan tersebut.
Perlawanan  masyarakat  adat  Sami memuncak pada tahun 1981 ketika pemerintah akan melakukan eksekusi pembangunan proyek. Gerakan mobilisasi massa terjadi di lokasi Alta untuk  menolak  konstruksi  pembangkit  listrik dan dam.  Tujuan utama aksi ini adalah untuk melindungi  kawasan  yang  memiliki  fungsi ekologis di Norwegia serta untuk menegakkan hak-hak  masyarakat  adat  yang  tinggal  di kawasan  tersebut,  masyarakat  Sami.  Estimasi menunjukkan sekitar 600-700 orang berkumpul dengan membawa atribut demonstrasi. Mereka telah berkumpul di lokasi dan menginap di lokasi pendirian konstruksi pembangkit listrik. Untuk menghalau aksi tersebut, Pemerintah mengutus 600  anggota  kepolisian  untuk  berjaga,  dan bahkan menangkap semua orang yang ikut dalam aksi ini. Mereka yang tertangkap dikenai denda sebesar  3000  kroner.  Denda  yang  terkumpul dalam aksi tersebut mencapai 1.700.000 kroner atau  setara  dengan  350.000  dollar  (Parmann, 1981, 153). Meskipun aksi massa telah dilakukan, namun gerakan ini belum membuahkan hasil dan proyek  pembangkit  listrik  tetap  berjalan  yang dimulai pada akhir tahun 1981.
Finnmark Act: Upaya Politik Mendapatkan Otonomi Pengelolaan Sumberdaya
Kemampuan  untuk  bernegosiasi  secara politis  diperlukan  masyarakat  adat  untuk mendapatkan bargaining position atas hak-hak yang  mereka  tuntut.  Komisi  Sami  didirikan untuk  memperjuangkan  hak  masyarakat  adat di  Norwegia.  Kemunculan  Komisi  Hak Asasi Sami ( Sami Rights Commission ) tersebut dapat dikaitkan  dengan  momen  penting  perlawanan masyarakat  Sami  terhadap  proyek  pembangkit listrik  di  kawasan Alta.  Brodertstad  (2011) menyatakan, meskipun warga Sami kalah dalam ‘pertempuran’,  tetapi  mereka  memenangkan kasusnya.  Tepat  setelah  kejadian  demonstrasi besar-besaran, masih di tahun 1981 komisi hak asasi masyarakat Sami dibentuk. Mandat utama dari pendirian komisi ini adalah mempertanyakan kembali mengenai hak masyarakat Sami terhadap tanah dan air.
Tuntutan  komisi  ini  mengenai  hak masyarakat  Sami  menghasilkan  beberapa luaran. Hasil kerja keras komisi dapat dilihat dari bagaimana Sami Act berhasil disusun pada tahun 1987 untuk membela kepentingan orang Sami. Selain itu juga berhasil dilakukannya amandemen konstitusi  pada  tahun  1988  serta  pendirian parlemen  Sami  di  tahun  1989.  Pasal  yang diajukan  dan  telah  disahkan  dalam  konstitusi Norwegia  tercantum  pada  pasal  110a  yang berisikan  ada  tanggung  jawab  pemerintah untuk  mempertahankan  serta  mengijinkan “development  of  Sami  Culture”.  Dengan munculnya pasal tersebut, masyarakat Sami dapat bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat mengenai otonomi  sumber  daya  dan  budayanya.  Salah satunya adalah keberhasilan inisiasi penggunaan bahasa Sami (Brodertstad, 2011)).
Hak  politik  menjadi  poin  utama  dalam agenda  masyarakat  Sami  dengan  perjuangan pendirian  parlemen  Sami.  Dengan  adanya parlemen  ini  perwakilan  masyarakat  bisa menegaskan representasinya dalam perpolitikan di Norwegia. Melalui politik, negosiasi bisa terus dilakukan untuk kepentingan masyarakat Sami. Menjadi  entitas  warga  negara  yang  memiliki kemampuan  mengatur  dirinya  sendiri  terkait sumber daya dan juga budaya merupakan tujuan utama dari keterlibatan dalam ranah politik ini. Seperti yang dipaparkan oleh Broderstad (2011) bahwa, “ As is the case across the Arctic, where a number of legal and political arrangements have been established to promote a greater degree of autonomy, certain Sami rights gradually became entrenched,  and  political  arrangements  were established to promote a greater degree of Sami autonomy ”.
Salah  satu  bentuk  produk  perjuangan adalah munculnya Finnmark Act (atau perjanjian Finnmark). Finnmark merupakan daerah paling terujung  bagian  selatan  dari  Norwegia  yang ditinggali  sekitar  74.000  penduduk.  Daerah tersebut  juga  merupakan  kawasan  tempat tinggal  masyarakat  Sami  dan  juga  masyarakat non-Sami. Gagasan reformasi lahan di Finmmark tersebut diperjuangkan oleh Komisi Hak Asasi Sami  (Riseth,  2007,  180)  setelah  hampir  20 tahun berdiri. Awalnya Komisi Hak Asasi Sami memberikan  rekomendasi  agar  ada  pengakuan
hak  masyarakat  untuk  bisa  mengakses  tanah dan air. Tujuan digagasnya perjanjian ini untuk meminta  pengakuan  kepada  pemerintah  pusat untuk  memberikan  hak  otonomi  kepada  orang Sami.
Pada  awalnya,  bagian  paling  utara Norwegia  yaitu  Finnmark  adalah  kawasan yangmenjadi bagian dari jurisdiksi Pemerintah Norwegia  dan  negara  memiliki  kuasa  penuh sebagai pemilik tanah. Seperti yang dinyatakan Ravna  (2011),  kepemilikan  oleh  negara  ini berdasar pada persepsi “ terra nullius ” atau “ the state land doctrine”. Negara mampu mengajukan tanah yang dianggap tidak berpemilik menjadi kekuasaan Norwegia, tanpa harus ada perjanjian atau kesepakatan dari penduduk yang sebelumnya telah mendiami dan memanfaatkan area tersebut. Cara pandang ini hampir sama dengan konsep ‘ frontierisme ’  (Tsing,  2003)  yang  merupakan gagasan atau ide yang menganggap sebuah ‘zona’ dianggap kosong, tidak ada yang mengatur dan oleh karena itu harus diatur.
Seperti yang diketahui, Norwegia menjadi salah satu negara awal yang meratifikasi konvensi No.169  terkait  masyarakat  adat  dan  tribal. Sebagai bentuk ratifikasi , Pemerintah Norwegia dihadapkan  pada  kesepakatan-kesepakatan yang  dibangun  serta  melakukan  implementasi kebijakan terkait hak-hak masyarakat adat, salah satunya dengan mengidentifikasi dan mengakui tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat.
Perdebatan  dan  perjuangan  untuk menginisiasi  perjanjian  Finnmark  mengalami proses yang cukup panjang. Lembaga-lembaga seperti  Komisi  Hak  Asasi  Sami  dan  juga Parlemen Sami serta menjadi tulang punggung dalam proses legal formal. Negosiasi-negosiasi juga  dilakukan  untuk  mendapatkan  peluang memperoleh pengakuan atas sumber daya atas nama  masyarakat  Sami  di  Finnmark.  Pada awalnya  pengajuan  atau  cikal  bakal  perjanjian Finnmark  adalah  tuntutan  dari  Komisi  Hak Asasi  Sami  terhadap  status  kepemilikan  adat masyarakat Sami terkait tanah dan air di kawasan tersebut  (ibid).  Komisi  tersebut  mengajukan perjanjian untuk pengelolaan tanah di Finnmark di  mana  kepemilikannya  dialihkan  dari  ‘ State Forest  Company ”  kepada  badan  kepemilikan
independen  yang  bernama  ‘ Finnmark  Estate Management ’  yang  diatur  oleh  dewan  yang dipilih  oleh  Sami  Parlemen.  Kemudian  draft tersebut  berkembang  menjadi  bagaimana masyarakat  adat  dapat  mengelola  sumber dayanya secara otonom di sana.
Setelah  enam  tahun  rekomendasi  ini diberikan,  Pemerintah  akhirnya  mengeluarkan deklarasi  ( bill ).  Draft  tersebut  berkali-kali diujikan  untuk  mendapatkan  kesepakatan bersama  antara  komite,  parlemen  Sammi  dan Pemerintah  Norwegia.  Namun  draft  yang diajukan  oleh  pemerintah  beberapa  poin didalamnya tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat Sami. Salah satunya adalah terkait tidak  adanya  lembaga  khusus  yang  memiliki tugas untuk mengklarifikasi di lapangan apakah ada kepemilikan hak lahan oleh masyarakat Sami di  Finnmark.  Padahal,  proses  identifikasi  hak menjadi  salah  satu  poin  utama  yang  diajukan oleh  komisi  hak  asasi  untuk  memperkuat informasi  mengenai  aksesibilitas  terhadap sumber daya. Hal ini dikritik oleh Parlemen Sami dan  dibentuklah  lembaga  independen  bernama “Parliamentary Standing Committee of Justice” untuk  melakukan assessment terhadap  draft yang telah disusun Pemerintah. Komite Keadilan tersebut menyimpulkan bahwa apa yang diajukan oleh  Pemerintah  belum  memenuhi  persyaratan dalam Konvensi ILO No. 169,
“Should  the  Finnmark  Act  meet  ILO Convention  requirements  for  recognition of  land  rights,  the  decision  rules  must  be changed  so  that  the  Sámi  are  secured  the control according to an ownership position. If this is not relevant for the entire county, the special Sámi areas need to be identified with a view to ensur- ing the Sámi the control and rights to these ar-eas” (Ravna, 2011, 434)
Untuk  mengakomodasi  kepentingan pengidentifikasian  hak  kepemilikan  maka dibentuklah  Komisi  Finnmark  sesuai  dengan Finnmark Act . Komisi ini memiliki mandat untuk melakukan investigasi terhadap hak kepemilikan dan  penggunaan  lahan  di  area  tersebut  yang nantinya akan diambil alih dari negara kepada ‘ Finnmark  Estate’ .  Komisi  tersebut  awalnya tidak muncul dalam rancangan yang diusulkan
oleh pemerintah. Pentingnya badan tersebut justru dikemukakan  dan  diajukan  ketika  konsultasi dengan Komisi Hak Asasi dan Komite Keadilan. Komisi  Finnmark  ini  adalah  upaya  untuk mengakomodasi  kesepakatan  yang  dibangun dalam  Konvensi  ILO  yaitu  diperlukannya lembaga legal formal yang memiliki wewenang untuk  mendukung  pengakuan  hak  masyarakat adat. Seperti yang ditegaskan oleh Ravna (2011), bahwa:
“...under  Article  6,  paragraph  1  (a),  to take  steps  as  necessary  to  identify  land traditionally occupied by indigenous people, and to establish adequate pro-cedures within the national legal system to settle land claim of  indigenous  peo-ples  under Article  14  (2) and  14  (3).The  latters  aim  to  facilitate  the clarification  process  in  relation  to  the  Sámi, who  for  the  most  part  are  locals  living  in villages and reindeer-herders. This holds not only for the formal process, but also for the application of substantive law, including the use of legal sources.”
Dalam  praktiknya  badan-badan  yang dibentuk untuk mendukung Finnmark Ac t masih terdapat  permasalahan.  Meskipun  dianggap perangkat  yang  ideal,  tetapi  Komisi  Finnmark yang  memiliki  tugas  melakukan  pemetaan tentang  hak  pemilikan  lahan,  berasal  dari kalangan  elite  pengacara  dan  sangat  sedikit melibatkan masyarakat Sami. Broderstad (2015) bahkan  mengatakan  bahwa  “ the  Finnmark Estate  is  ethnically  blind ”.  Dia  memaparkan bahwa  dalam  proses  pengakuan  hak,  ternyata hak masyarakat Sami dan masyarakat lain yang mengakses  kawasan  Finnmark  diperlakukan sama. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika memang diperuntukkan bagi orang Sami, maka harus ada pembedaan atas pemilikan lahan atau penggunaan lahan.
Munculnya bentuk pengaturan lingkungan dan  sumber  daya  melalui Finnmark  Act memunculkan berbagai respon tidak hanya dari penduduk etnis sami, tetapi juga non-Sami yang tinggal  di  daerah  Finnmark.  Ween  dan  Lien (2012) melihat bahwa penerapan kebijakan ini ternyata  juga  mendatangkan  rasa  takut  bagi penduduk  di  sana  dalam  hal  akses  terhadap sumber  daya.  Mereka  melihat  bahwa  sudah
sejak lama masyarakat Sami dan non-Sami hidup berdampingan di Finnmark. Masyarakat tersebut memandang bahwa sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut sebagai “ common resources ” atau  sumber  daya  bersama.  Di  Finnmark  baik Sami  atau  non-Sami,  memiliki  hak  untuk mengakses  sumber  daya,  seperti  memancing, memetik buah berries atau berburu hewan (ibid). Dengan  adanya Finnmark  Act memunculkan permasalahan  di  tingkat  mikro  terkait  dengan kekhawatiran penduduk Finnmark bahwa apakah ada kemungkinan di masa depan hanya penduduk Sami saja yang bisa mengakses sumber daya dan menyingkirkan  penduduk  lain  yang  dari  dulu juga memiliki akses yang sama di area tersebut.

## PENUTUP
Masyarakat  Sami  menjadi  aktor  dalam gerakan  sosial  baru  yang  mendasarkan perjuangannya pada identitas maupun otonomi. Perjuangan  ini  dimulai  pada  perlawanan mereka  atas  ketidakadilan  yang  dimunculkan oleh  proyek  pembangunan.  Proyek  skala besar  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah Norwegia  dianggap  mampu  memberikan dampak  terhadap  kehidupan  masyarakat  Sami di  kawasan  tersebut.  Dengan  adanya  kasus perlawanan  ini,  publik  Norwegia  akhirnya sadar tentang diskriminasi yang terjadi kepada minoritas etnis Sami. Dengan adanya kasus ini, dipertanyakan  kembali  bagaimana  seharusnya proses  pembangunan  dilakukan  dan  apa dampaknya  bagi  masyarakat.  Meskipun  kalah melawan intervensi pembangunan, tetapi gerakan ini justru menginisiasi peran masyarakat Sami di ranah politik.
Secara  politis,  baik  komisi  hak  asasi maupun  parlemen  Sami  menjadi  corong kepentingan  orang  Sami.  Usulan-usulan  serta inisiasi  orang  Sami  untuk  mempengaruhi kebijakan pemerintah, telah memberikan ruang negosiasi  agar  hak  kewarganegaraan  etnis minoritas untuk mendapatkan pengakuan. Salah satu bentuk negosiasi tersebut adalah perjanjian Finnmark  yang  berisi  tentang  gambaran  ideal pengakuan  hak  masyarakat  terhadap  sumber daya,  terutama  tanah  dan  air.  Perjanjian  ini dianggap  sebagai  pengejawantahan  yang
dilakukan  oleh  pemerintah  Norwegia  terhadap Konvensi  ILO  No.  169.  Sebagai  pihak  yang meratifikasi, maka Norwegia memiliki tanggung jawab  untuk  memperlihatkan  komitmennya untuk mengakui hak masyarakat adat.
Meskipun perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak-hak terhadap sumber daya telah dilakukan  tetapi  masyarakat  Sami  tetap  harus menunggu  proses  identifikasi  yang  dilakukan oleh  negara.  Dalam  proses  ini  masih  banyak persoalan-persoalan  yang  harus  diselesaikan terkait dengan sudut pandang negara mengenai sistem pengelolaannya.. Pada perjanjian tersebut, tidak  dimunculkan  kekhususan  hak  yang dimiliki  oleh  orang  Sami  ketika  disandingkan dengan  orang  non-sami  terkait  akses  dan kepemilikan  lahan  di  Finnmark.  Penerapan pengelolaan sumber daya melalui Finnmark Act juga  memunculkan  kegelisahan  dalam  tataran lokal.  Penduduk  di  Finnmark  realitanya  tidak hanya masyarakat Sami, tetapi juga masyarakat non-Sami.  Sejak  lama  kawasan  Finnmark dianggap  sebagai  sumber  daya  miliki  bersama atau commons oleh penduduknya sehingga siapa saja memiliki akses untuk memanfaatkan sumber daya  tersebut  untuk  kebutuhan  hidup.  Ketika Finnmark  Act dirancang  untuk  memberikan otonomi pengelolaan sumber daya kepada etnis Sami, maka kemungkinan akan muncul persoalan di  masa  depan  tentang  ekslusi  kepada  pihak lain, terutama masyarakat non-Sami yang juga merupakan penduduk Finnmark.

## PUSTAKA  ACUAN
Andersen, Svein S, Atle Midttun dan Svein Andersen.
1985.  “Conflict  and  Local  Mobilization: The Alta  Hydropower  Project”.  Dalam Acta Sociologica, Vol. 28, No. 4 (1985), pp. 317-335. Sumber : http://www.jstor.org/stable/4194584
Arnadottir, Guorun Ros. 2014. Who Is Sami? A Case Study  on  the  Implementation  of  Indigenous Rights  in  Sweden . Tesis  Nationalism  Studies Program, Central European University. Tidak diterbitkan.
Broderstad,  Else  Grete.  2011.  “The  Promises  and Challenges of Indigenous Self-Determination: The Sami case”.  Dalam International Journal, Vol. 66, No. 4, The Arctic is hot, part II (Autumn 2011),  pp.  893-  907.  Sumber  :  http://www.
jstor.org/stable/23104400 Accessed:  09-07- 2015 07:06.
____________    2015 .  “ The  Finnmark  Estate:
Dilusson of Indigenous Rights or a
Robust Compromise?” Dalam The Northern Review, 39 (2015): 8–21
Dove,  Michael  R.  2006.  “Indigenous  People  and Environmental Politics”. Dalam Annual Review of Anthropology, (2006) Vol. 35 pp. 191-208 . Sumber http://www.jstor.org/stable/25064921
Escobar, Arturo, 1998.  “Whose Knowledge, Whose nature?  Biodiversity,  Conservation,  and  the Political Ecology of Social Movements” dalam Journal of Political Ecology, Vol.5 1998 53-82. Hames,  Raymond.  2007.  “The  Ecologically  Noble Savage  Debate”  .  dalam Annual  Review  of Anthropology, Vol.  36  (2007)pp.  177-190 . Sumber : http://www.jstor.org/stable/25064951 Howell,  Signe.  2010.  “Norwegian  Academic Anthropologists  in  Public  Spaces”.  Dalam Current Anthropology, Vol. 51, No. S2, Engaged Anthropology:  Diversity  and  Dilemmas (October 2010), pp. S269-S277. sumber : http:// www.jstor.org/stable/10.1086/652907  diakses: 28-09-2016
Kitti,  Jouni.  1996.  “The  Sami  Past  and  Present”. Dalam Anthropological Journal on European Cultures, Vol. 5, No. 2, Mare Balticum:Societies in  Transition  (I)  (1996),  pp.  65-81. Sumber: http://www.jstor.org/stable/43234805  diakses 04-10-2016 05:54
Kuokkanen, Rauna. 2000. “Towards An “Indigenous Paradigm” From A Sami Perspective”. Dalam The Canadian Journal of Native Studies XX,
2 (2000): 411-436.
Kuper, Adam.  2003.  “The  Return  of  the  Native”. Dalam Current  Anthropology, Vol.  44,  No. 3  (June  2003) ,  pp.  389-402 .  Sumber  :http:// www.jstor.org/stable/10.1086/368120 diakses: 15-08-2016
Kymlicka,  Will.  2002  [1995]  (terj). Kewargaan Multikultural, Jakarta :LP3ES
Muus, Nathan. 2010. “Who are the Sami?”. Dalam Vesterheim, Vol. 8, No. 1 2010.
Nash,  June  C  (ed).  2005. Social  Movement:  An Anthropological Reader . USA : Blackwell Nuttal, Mark. 1998. Protecting The Artic: Indigenous People  dan  Cultural  Survival. Bedford  : Routledge.
Paine,  Robert.1987.  “Trails  of  Sami  Self- Consciousness”.  Dalam Anthropologica, Vol. 29, No. 2, Trans-National Problems and Northern Native Peoples (1987), pp. 169-188.
Sumber : http://www.jstor.org/stable/25605229 Accessed: 08-07-2015 05:10
Parmann, Georg. 1981. “Alta: A Classic Confrontation”. Dalam Ambio, Vol. 10, No. 2/3 , MAB: A Special Issue (1981), pp. 152-153 . Sumber: http://www. jstor.org/stable/4312663
Ravna,  Øyvind.  2011.  “The  Process  of  Identifying Land  Rights  in  parts  of  Northern  Norway: Does the Finnmark Act Prescribe an Adequate Procedure within the National Law?”. Dalam Yearbook of Polar Law, Vol 3, 2011, 423–453. Riseth, Jan Åge. 2007. “An Indigenous Perspective on National Parks and Sámi Reindeer Management in Norway”. Dalam Geographical Research,
June 2007 45(2):177–185
Smith,  Keri  E.  I.  2006. The  State  and  Indigenous Movements . New York: Routledge Tsing, Anna Lowenhaupt. 2003.  “Natural Resources and  Capitalist  Frontiers”.  Dalam Economic and  Political  Weekly, Vol.  38,  No.  48  (Nov. 29 - Dec. 5, 2003), pp. 5100-5106 . Sumber : http://www.jstor.org/stable/4414348 .  diakses:
26/07/2013 02:33
Ween, Gro B & Marianne Lien. 2012. “Decolonialization in the Arctic? Nature Practices and Land Rights in the Norwegian High North”. Dalam Journal of  Rural  and  Community  Development, 7,1 (2012) 93-109 .
Zashikhina, Ekaterina. 2014. The Indigenous People Sami And Their Cross-Border
Cooperation In The North Of Europe . Tesis Master Programme  In  International  Relations  Cbu, Universitas Tampere. Tidak DiterbitkanAct of 17 June 2005 No. 85 relating to legal relations and management of land and natural resources in the county of Finnmark (Finnmark Act)