## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
Peranan  Advokat  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Kepada  Orang  Yang Tidak  Mampu  Berdasarkan  Undang - Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan  Hukum
Dhea Kinanty 1 ,  Pramestia  Andini Putri 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) dheakinantyputrinst@gmail.com 1 , pramestiaandiniputri873@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
Free legal assistance is one of an Advocate's most important responsibilities. Every Advocate is required by Clause 56 of the Criminal Law Procedures section to provide low-income clients with free legal representation. The fundamental obligation to provide free legal assistance is Equality Before the Law. "Advocates are obliged to provide free legal assistance to those who are poor and seek justice," states Article 1 Clause 22 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates.
Keywords : free legal aid, advocates, equality before the law.

## ABSTRAK
Salah satu tanggung jawab terpenting advokat adalah memberikan bantuan hukum gratis. Setiap Advokat diwajibkan oleh Pasal 56 KUHAP untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada mereka yang  tidak  mampu.  Asas  persamaan  di  depan  hukum  menjadi  dasar  kewajiban  untuk  memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  “Advokat  wajib  memberikan  bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat  miskin pencari keadilan,” bunyi pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Kata kunci : bantuan hukum cuma-cuma, advokat, persamaan di depan hukum.

## PENDAHULUAN
Menurut ayat 3 Pasal 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan landasan hukum. Akibatnya, Negara Indonesia menempatkan hukum pada puncak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia wajib tunduk dan mentaati hukum yang diundangkan dengan maksud untuk memberikan keadilan bagi warga negara serta memelihara dan menegakkan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Setiap  warga  negara  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang telah diubah. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28h ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pembelaan (akses kepada p enasihat hukum),  berhak  memperoleh  keadilan,  serta  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. akses hukum). Selain itu, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan pertolongan yang halal kepada rakyat miskin.
Berbagai bentuk bantuan hukum telah tersedia bagi seluruh masyarakat sebagai hasil dari  evolusi  konsep  bantuan  hukum.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  bantuan  hukum  terbagi

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
menjadi  dua  jenis,  yaitu  bantuan  hukum  yuridis  perorangan  dan  bantuan  hukum  bantuan pemerintah. Bantuan hukum individual-yuridis adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk  melindungi  kepentingan  rakyatnya,  sedangkan  bantuan  pem erintah  adalah  hak  atas bantuan  pemerintah  yang  sangat  penting  bagi  struktur  asuransi  sosial  yang diberikan oleh negara bantuan pemerintah.
Bantuan hukum perorangan dan bantuan hukum struktural adalah dua kategori yang digunakan para praktisi dan ahli hukum di Indonesia untuk mengklasifikasikan bantuan hukum. Untuk  menjamin  pemerataan  pelayanan  hukum  pada  seluruh  lapisan  masyarakat, bantuan hukum perorangan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu berupa bantuan advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapinya, baik di depan pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrasi. Setiap perbuatan atau kegiatan yang tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak-hak hukum orang yang tidak dapat mengikuti proses peradilan, dianggap sebagai bantuan hukum struktural.
(Sinaga,  2011).  Lebih luas lagi, panduan sah primer bermaksud untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya regulasi.
Pengembangan  konsep  bantuan  hukum  perseorangan  perlu  diperhatikan  karena pelayanan hukum yang diberikan dapat dianggap sebagai bantuan hukum dalam bentuk apapun sepanjang memenuhi ciri-ciri dasarnya yaitu diberikan secara cuma-cuma (berarti setiap orang yang membutuhkan). tidak terbebani prosedur yang rumit/tidak membebani klien), dan tidak tergantung pada besar kecilnya imbalan yang timbul dari hubungan tersebut. Selain sifatnya yang terbuka, ada berbagai pendekatan untuk melayani para pencari keadilan. Menurut Todung Mulya  Lubis,  pendekatan  advokat  dibedakan  atas:  individual, urban (atau perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (atau gerakan hukum), dan pemerataan pelayanan. (Lubis, 2007)

## RUMUSAN  MASALAH
1. Masalah dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan:
2. 1.  Menurut  UU  No.  16  Tahun  2011,  apa  peran  advokat  dalam  memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Karena data sekunder yang digunakan sebagai sumber data adalah: sumber yang berkaitan  dengan  judul  penelitian antara lain buku, peraturan perundang -undangan, jurnal ilmiah, majalah, dan lain-lain. Sumber data tersier digunakan selain data sekunder, seperti data dari  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  sumber  lain  yang  menjelaskan  dan  mendukung  data sekunder.

## PEMBAHASAN Sejarah  Advokat
Profesi advokat yang mulia (officium nobile) menuntut para praktisi untuk menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. Profesi advokat itu mulia karena ia wajib

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat daripada dirinya sendiri. Advokat tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik, etnis, jenis kelamin, keturunan, atau posisi sosial saat membela. Kata latin Advocatus yang berarti “orang yang memberikan bantuan atau bantuan dalam  masalah  hukum”  atau  “juga  sebagai  ahli  hukum”  merupakan  asal  mula  dari  istilah Advokat. Sifat bantuan atau pendampingan ini adalah nasihat sebagai suatu pelayanan yang baik yang dapat diminta oleh siapapun yang membutuhkannya untuk proses hukum.

## Peran dan Fungsi Advokat
Profesi  tersebut  berkembang  menjadi  kelompok  dengan  wewenang  dan  tanggung jawabnya masing-masing. Profesi advokat akan senantiasa sesekali mengambil sikap membela masyarakat  dan  memperjuangkan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Profesi  Advokat  bersifat bebas, artinya Advokat tidak berada dalam tekanan apapun selama menjalankan tugasnya. dan menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia.  Advokat bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tugas Advokat sebagai  profesi  mulia  adalah  memberikan  pembelaan  kepada  masyarakat tanpa membeda - bedakan.  Kebutuhan  akan  pendampingan  atau  pendampingan  hukum  yang  diberikan  oleh seorang  Advokat  sangatlah  penting.  Kedudukan  Advokat  dalam  kehidupan  bermasyarakat, dimana orang-orang berinteraksi satu sama lain sebagai subjek hukum, sangat rentan terhadap benturan kepentingan dalam masyarakat karena tugas mulia tersebut. -Bimbingan hukum yang dapat membantu dalam penyelesaian dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

## Tinjauan  Umum Tentang Bantuan  Hukum Pengertian  Bantuan Hukum
Istilah "bantuan hukum" saat ini adalah terjemahan dari "Bantuan Hukum" dan "Bantuan Hukum",  dua  istilah  yang  berbeda.  bertunangan  dengan  kasing  secara  cuma-cuma/gratis, terutama kepada orang-orang yang kurang beruntung.
Sedangkan  Advokat  yang  menerima  bayaran  atau  honorarium  menggunakan  istilah “bantuan  hukum”  untuk  menjelaskan  maksudnya  (Abdurrahman,  1983). Sebagai gambaran persamaan hak di depan hukum, bantuan hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma (Pro Bono Publico).

## Konsep Umum Bantuan  Hukum
Sejak Revolusi Perancis dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, konsep bantuan hukum  semakin  berkembang  dan  ditekankan.  Hak  politik  sering  dikaitkan  dengan  bantuan hukum, yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk amal bagi mereka yang tidak mampu. warga negara. Gagasan bantuan hukum selalu dikaitkan dengan cita-cita negara kesejahteraan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat di  bidang  sosial  dan  politik,  sehingga  muncul  beberapa  model  bantuan  hukum  dalam perkembangannya.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
Sebuah artikel oleh Cappelletti dan Gordley berjudul “Legal Aid: Legal aid dipecah menjadi dua model dalam “Modern Themes and Variations,” yaitu:

## Bantuan  Hukum Yuridis-Individual
Warga negara diberikan hak istimewa ini untuk melindungi kepentingan pribadi mereka. Masyarakat yang membutuhkan harus berperan aktif dalam pelaksanaan model bantuan hukum ini agar mereka dapat meminta bantuan pengacara dan negara untuk membayar jasa mereka .

## Bantuan  Hukum Model Kesejahteraan
Kerangka perlindungan sosial negara kesejahteraan mencakup hak atas kesejahteraan, yang didefinisikan seperti itu. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari arahan sosial diperlukan untuk memerangi kemiskinan dan ketidakpastian. Akibatnya, pemberian bantuan hukum kesejahteraan selalu mencakup pembangunan atau perbaikan sosial (Soekanto, Legal Aid: 1983, A Sosio Juridical Review.
Sebagai bagian dari pencapaian cita-cita negara kesejahteraan, terlihat dari kedua model bantuan  hukum  di  atas betapa besar peran dan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Advokat dan negara yang memberikan bantuan hukum hanya menjalankan perintah negara. Di Indonesia, gagasan bantuan hukum berkembang dengan cara yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gagasan bantuan hukum yang sudah ada. Praktisi dan ahli hukum di Indonesia membagi bantuan hukum menjadi dua kategori :
a. Bantuan Hukum Perorangan adalah pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu membayarnya dalam bentuk bantuan advokat dalam proses penyelesaian sengketa  yang  dihadapinya,  baik  di  depan  pengadilan  maupun  melalui  mekanisme penyelesaian  sengketa  lainnya  seperti  arbitrase,  untuk  memastikan  bahwa  layanan hukum didistribusikan secara merata ke semua segmen masyarakat.
b. Pedoman Hukum Utama, dalam bantuan sah yang mendasari semua kegiatan atau latihan yang diselesaikan tidak secara eksklusif ditujukan untuk melindungi kepentingan atau hak istimewa yang sah dari individu yang tidak dapat mengambil bagian dalam siklus hukum. Lebih luas lagi, panduan sah primer bermaksud untuk meningkatkan kesadaran dan  pemahaman  publik  tentang  pentingnya  regulasi.  Pemberdayaan  masyarakat merupakan tujuan lain, yang berarti memperjuangkan kepentingan masyarakat melawan penguasa yang sering menindasnya dengan legitimasi demi pembangunan.
Dapat  dilihat  dari  keterangan  di  atas  bahwa  ada  berbagai  macam  bantuan  hukum. Bantuan  hukum  perorangan  lebih  berfokus  pada  mereka  yang  tidak  mampu  membayar perwakilan hukum dan membutuhkannya. Jelas dari informasi yang disajikan di atas bahwa ada kategori bantuan hukum yang berbeda.
Bantuan hukum perseorangan lebih berfokus pada individu yang tidak mampu secara finansial  yang  membutuhkan  bantuan  dalam  proses  hukum.  Sebaliknya,  bantuan  hukum struktural tidak hanya berfokus pada satu individu penyandang disabilitas, tetapi lebih luas lagi, pada  pemberdayaan  penyandang  disabilitas,  termasuk masyarakat yang lebih lemah, untuk menanamkan sikap kesadaran hukum.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695

## Peranan  Advokat  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  Kepada  Orang Ynag Tidak Mampu
Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma juga harus dilihat sebagai kontribusi dan tanggung jawab sosial (social donation and social responsibility) dalam kaitannya  dengan  peran  dan  fungsi  sosial  profesi advokat. UU No. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya telah diatur secara tegas dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Kegagalan  seorang  advokat  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  profesionalnya  dapat dianggap sebagai pelanggaran tanggung jawab profesional dan dikenakan tindakan disipliner. dan lain-lain. Penghargaan advokat terhadap asas persamaan di depan hukum dan perwujudan semua  hak  rakyat,  termasuk  hak  untuk  didampingi  oleh  advokat  dalam  setiap  perkara, dicontohkan ketika membela setiap orang, termasuk orang miskin.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  mewujudkan implementasi bantuan hukum dalam konteks bantuan hukum. Penggiat bantuan hukum telah mengadvokasi pembentukannya sejak tahun 1998. Sebuah draf dibuat pada tahun 2004 dan masuk  Prolegnas  pada  tahun  2009.  Dimasukkan  ke  dalam  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011. Telah ditetapkan bahwa bantuan hukum yang diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  kepada  penerima  bantuan  hukum  meliputi permasalahan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik yang berkaitan dengan litigasi maupun  non  litigasi,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4(2)  dan  3  UU  No.  16  Tahun  2011. Menurut  Menurut  Wirawan  (2014),  bantuan  hukum  termasuk  menjalankan  kuasa, mendampingi,  mewakili,  membela,  dan/atau  melakukan  perbuatan  hukum  lainny a  untuk kepentingan hukum penerima.
Pemberi bantuan hukum didefinisikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk setiap kasus yang ditangani yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasusnya, namun pelayanan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum bersifat gratis dalam arti tidak menerima upah dari pihak yang dibantunya. Dana bantuan tidak akan disalurkan ke semua OBH; hanya OBH yang telah memenuhi persyaratan UU Bantuan Hukum yang akan menerimanya.
Mengenai  Syarat  dan  Ketentuan  Pemberian  Bantuan  Hukum,  saat  ini  terdapat  tiga kelompok  penasihat  hukum  berdasarkan  kriteria  penunjukan  dan  izin untuk melaksanakan tugas.
1. Advokat.  Mereka  secara  resmi  ditunjuk  oleh  pemerintah  (Menteri  Kehakiman  dengan persetujuan Mahkamah Agung) sebagai penasihat hukum dengan gelar sarjana hukum.
2. Penasehat hukum dengan otoritas hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No., mereka adalah para advokat yang diangkat oleh ketua pengadilan tinggi. 1975, setelah lulus ujian. Mereka memiliki gelar sarjana hukum dan bukan pegawai negeri.
3. Penasihat untuk hal-hal insidental. Mereka adalah pengacara yang ketua pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama memberikan izin insidental...

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
Dalam  hal  organisasi  bantuan  hukum,  PERADIN  (Perhimpunan  Advokat  Indonesia) adalah yang pertama muncul dalam sejarah Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk masyarakat  miskin  di  Indonesia  kemudian  disahkan  pada  Kongres  Perhimpunan  Advokat Indonesia (PERADIN) di Jakarta pada tahun 1969. Di Indonesia, telah diupayakan pembentukan satu forum organisasi bantuan hukum sebagaimana adanya. dewasa. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) adalah nama forum ini. Namun wadah ini runtuh, dan muncul wadah baru dengan nama AAI (Asosiasi Advokat Indonesia). Akibat masih independennya kedua lembaga bantuan hukum  tersebut,  hingga  saat  ini  upaya  pembentukan  forum  advokat  dan penasehat hukum belum membuahkan hasil.
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  masih  banyak  pihak  yang  tidak  puas  dengan kesempurnaan aturan KUHAP tentang pemberian bantuan hukum. Khususnya yang berkaitan dengan Pasal 115 yang hanya memberikan hak fakultatif dan pasif kepada penasehat hukum untuk mengikuti jalannya penyidikan di hadapan penyidik.
Pedoman  umum  yang  dituangkan  dalam  Bab  VII  Pasal  35  sampai  dengan  38  UUD Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Pasal-pasal KUHAP merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan pokok tersebut sebagai peraturan pelaksanaan. Akibatnya, ketentuan utama UU No. 14/1970.
Berkaitan dengan pengertian bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Seperti halnya UU No. 14 Tahun 1970, KUHAP tidak secara gamblang mencirikan pedoman yang sah. Tidak ada penjelasan mengenai perbedaan antara bantuan hukum maju dan berkembang. Temuan tersebut hanya memberikan pemahaman yang luas. tidak dapat membedakan antara bantuan hukum. layanan dan bantuan dari sistem hukum. Sepintas, Pasal 1 butir 13 memberikan pengertian yang berbeda tentang bantuan hukum: Seseorang yang memenuhi syarat hukum untuk memberikan bantuan hukum dikenal sebagai penasehat hukum. Mengingat bahasa ketentuan ini, banyak hal yang masih belum jelas dan memerlukan peraturan tambahan untuk pelaksanaannya. Mari kita coba mencari tahu apa yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 13: Seseorang yang menawarkan bantuan hukum disebut sebagai penasihat hukum.
Jika  demikian  halnya,  berarti  KUHAP  menyebut  “bantuan  hukum”  sebagai  “bantua n hukum profesional dan formal” dalam arti memberikan “jasa bantuan hukum” kepada setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana.
 Memberikan bantuan kepada mereka yang mampu melalui advokat dengan imbalan pembayaran jasa
 memberikan barang gratis kepada mereka yang miskin dan membutuhkan..
Menurut  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut untuk dapat memperoleh bantuan hokum :
a. Mengajukan permohonan tertulis sekurang-kurangnya nama pemohon dan uraian singkat masalah yang dimintakan Bantuan Hukum;
b. Menyerahkan dokumen terkait kasus; lebih-lebih lagi,
c. Bergabunglah dengan pengesahan kemiskinan dari kepala kota, kepala kota, atau otoritas dengan tingkat yang sama di tempat asal calon Pemandu yang Sah (Yasin & Perdana, 2014).

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
Bahwa  Pemohon  Bantuan  Hukum  mengajukan  permohonan  Bantuan  Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum ditegaskan dalam Pasal 6 peraturan pemerintah ini. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pemohon bantuan hukum; serta b. penjelasan singkat tentang masalah yang dimintakan Bantuan Hukum. 9 Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan: surat keterangan miskin dari kepala desa, kepala desa, atau pejabat lain  yang  setingkat  dengan  pemohon  bantuan  hukum  di  tempat  tinggal  pemohon;  dan  B. dokumentasi terkait kasus.
Selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus, Pemberi Bantuan Hukum  memberikan  Bantuan  Hukum  kepada  Penerima  Bantuan  Hukum  sampai  m asalah hukumnya selesai atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam arti yang lebih luas, seseorang yang sedang mengalami persoalan hukum, baik perdata, pidana, maupun hukum tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berhak  mendapat  bantuan  hukum  sejak  diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Hukum. Bantuan.
Hak  Terdakwa  Selama  Sidang  Ujian  Hak  tersangka  atau  terdakwa  selama  proses pemeriksaan sidang dapat dibagi menjadi tiga tahap:
a. Mulai dari awal persidangan, saat pembacaan dakwaan sampai dengan putusan sela;
b. Pada hari acara pemeriksaan;
c. Hak setelah sidang, saat penuntutan dimulai, dan sampai putusan dibacakan. .
Seperti disebutkan sebelumnya, terdakwa berhak untuk mencari pembela dari orang pilihannya  selama  proses  persidangan.  Hakim  yang  memeriksa  perkara  wajib  menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa jika terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau bila terdakwa tidak mampu dan dipidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.
Sebagaimana diatur dalam UU No. Yang dimaksud dengan “Advokat” adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 3 UU Advokat.
UU Advokat juga menegaskan secara normatif bahwa advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya (polisi, hakim, dan jaksa). Namun,  terlepas dari kenyataan  bahwa  mereka  berdua  adalah  petugas  penegak  hukum,  tanggung  jawab mereka berbeda satu sama lain. dalam gagasan triaspolitika kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif dipisahkan oleh negara. Kekuasaan yudikatif dan eksekutif dipegang oleh kepolisian, kejaksaan, dan hakim.
Dalam  hal  ini,  advokat  berada  di  luar  lingkup  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif. Advokat, seperti halnya penegak hukum, bekerja secara independen untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Advokat harus menilai dirinya secara objektif berdasarkan keahlian dan kode etik profesinya ketika mewakili kepentingan klien dan membela hak hukumnya. Akibatnya, kode etik mengatakan  bahwa  advokat  tidak  dapat  menjanjikan  kemenangan  klien  atau  memberikan

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
informasi  yang  menyesatkan,  dan  mereka  tidak  dapat  menangani  kasus  yang  menurut keahliannya tidak memiliki dasar hukum.
Di Indonesia, persoalan penegakan hukum tidak akan pernah lepas dari peran Advokat. Tingkat perkembangan masyarakat berdampak pada cara penerapan atau penegakan hukum. Pola  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  prosedur  dan  mekanisme  yang  lugas  dalam masyarakat yang lugas.
Namun,  organisasi  penegakan  hukum  menjadi  sangat  rumit  dan  birokratis  dalam masyarakat modern yang rasional dengan tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi. Proses  penegakan  hukum  akan  semakin  rumit  dan  birokratis  seiring  dengan  semakin modernnya  masyarakat.  Konsekuensinya,  organisasi  yang  mengatur  dan  mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum, selain manusia aparat penegak hukum, memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum yang mendukung  akses  keadilan  yang  adil  dan  merata bagi setiap orang miskin atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara baik dan mandiri.
Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, bukan hanya orang miskin yang menerima bantuan hukum. Untuk kasus yang menyangkut hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, diberikan  bantuan  hukum.  di  luar  persidangan  disebut  juga  non  litigasi,  dan di pengadilan disebut juga litigasi.
Lingkup  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  penerima  bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan perbuatan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima, sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2011. mengenai bantuan hukum.
Pendampingan  hukum  di  pengadilan  atau  melalui  proses  persidangan  sebenarnya diharapkan menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium, yaitu opsi terakhir yang tersedia ketika penyelesaian secara damai dan kekeluargaan gagal. Ketika hukuman pidana te rdakwa lebih dari lima tahun, bantuan hukum litigasi diberikan. Ini adalah jaminan bahwa terdakwa, yang telah diberikan akomodasi hukum dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum bahkan selama penyelidikan, akan dapat melakukannya. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakomodir pemberian hak tersebut.
Dalam litigasi, khususnya kasus pidana, bantuan hukum seharusnya mendampingi bukan mewakili.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  LBH  hanya  mendampingi  pengacara  selama  proses persidangan,  dan  pengacara  harus  hadir  dalam  setiap  persidangan.  Sebaliknya, perwakilan dan/atau pendamping hukum lebih lazim selama proses pengadilan perdata. Artinya, lembaga bantuan  hukum  dapat  mewakili  atau  mendampingi  pengacara  selama  persidangan,  dan pengacara tidak harus hadir di setiap agenda persidangan.
Persepsi masyarakat terhadap kompleksitas perkara perdata di tingkat pengadilan dapat dihilangkan dengan memberikan bantuan hukum litigasi, khususnya dalam perkara perdata. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, para pihak yang berperkara harus membuat berkas (dalam agenda tanggapan jinawab), meskipun hanya dapat disampaikan secara lisan. Namun,

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
setelah masyarakat menyetujui kasus mereka, lembaga bantuan hukum yang bertindak sebagai perwakilan hukum mereka akan membuat semua berkas. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengadilan memakan waktu lama karena dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, yang memakan banyak tenaga mental dan fisik.
Perkembangan berbagai organisasi LBH yang tergabung dalam forum L BH diharapkan dapat  berperan  besar  dalam  melaksanakan  amanat  LBH  UU No. 16 Tahun 2011. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan hak fakir miskin, khususnya hak atas bantuan hukum, untuk dijamin dan disalurkan kepada mereka. Hal ini menjadikan UU No. 16 Tahun 2011 sebagai era revolusi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  memiliki  dampak positif dan negatif, keduanya dapat dilihat keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa undang - undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai kelemahan tersendiri. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2 huruf a dan b. Pasal ini mengatur syarat - syarat yang harus dipenuhi lembaga bantuan hukum untuk menjadi pemberi bantua n hukum. Karena banyak organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi sesuai dengan UU No. 16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  persyaratan  ini  dapat  mempersulit orang yang tidak mampu  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  untuk  mengaksesnya.  Kemampuan  lembag a bantuan  hukum  dalam  menangani  perkara  juga akan dipengaruhi oleh pola akreditasi yang ditetapkan undang-undang ini.
Kita harus mencermati tujuan bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 mengingat Tujuan  Agung  yang  dicita-citakan  oleh  undang-undang  ini.  Penerima  bantuan  hukum mendapatkan  pelayanan  yang  diberikan  tanpa  dipungut  biaya.  Orang  atau  kelompok orang miskin  berhak  mendapatkan  bantuan hukum. Organisasi masyarakat atau lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini adalah pemberi  bantuan  hukum.  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia bertugas memberikan bantuan hukum.
Orang miskin atau sekelompok orang miskin yang tidak mampu melaksanakan hak-hak dasarnya secara layak dan mandiri, seperti: hak atas pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,  usaha,  dan  perumahan,  serta  hak  penerima  bantuan  hukum  untuk memperoleh bantuan  hukum  sampai  masalah  hukumnya  selesai  dan  perkaranya  mempunyai  kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya; memperoleh informasi dan dokumen terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperoleh bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat.
Penerima  bantuan  hukum  wajib  memberikan  bukti  informasi  dan/atau  informasi perkara  yang  akurat  kepada pemberi bantuan hukum. Diharapkan adanya kesamaan tujuan yaitu memperlancar kelancaran pemberian bantuan hukum sehingga penerima bantuan h ukum dapat sepenuhnya merasakan tujuannya, terutama rasa keadilan selama proses berlangsung. Sidang  berlangsung  sampai  diperoleh  keputusan  yang  bersifat  final dan mengikat. Bantuan hukum  meliputi  hal-hal  berikut:litigasi  dan  non  litigasi sesuai dengan ketentuan perjanjian penyelenggaraan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
menangani masalah hukum:
 upaya penyelesaian perdata, putusan pengadilan tingkat 1, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali merupakan contoh putusan pengadilan.
 Masalah  dalam  hukum  pidana  meliputi  pemeriksaan  dan  pemeriksaan  pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan banding, pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali.
 Masalah  hukum  tata  usaha  negara.  meliputi  pemeriksaan  pendahuluan,  putusan pengadilan tingkat 1, putusan pengadilan tingkat 2, putusan pengadilan tingkat 3, dan peninjauan kembali.

## KESIMPULAN
Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan pembahasan hasil penelitian oleh penulis :
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, advokat  berperan  penting  dalam  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada mereka yang tidak mampu. Bantuan hukum non litigasi dan bantuan hukum litigasi keduanya termasuk dalam program bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum dalam litigasi berupa bantuan dan/atau pelaksanaan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, bantuan dan/atau cara pemeriksaan di persidangan, atau bantuan dan/atau pelaksanaan kuasa terhadap Bantuan Hukum Penerima di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pendampingan hukum, konsultasi hukum, penyidikan perkara secara elektronik dan non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar  pengadilan,  dan/atau  penyusunan  dokumen  hukum  merupakan contoh pendampingan hukum non litigasi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Soerjono  Soekanto,    2008, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali Pers.
V. Harlen Sinaga, 2011, Dasar-dasar Profesi Advokat , Penerbit Erlangga.
Lubis,  Todung  Mulya  Lubis,  2007, Catatan  Hukum  Todung  Mulya  Lubis  Mengapa  Saya Mencintai Negeri Ini? , Penerbit Buku Kompas.
Abdurrahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia , Cendana Press, Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  1983, Bantuan  Hukum  :  Suatu  Tinjauan  Sosio  Yuridis ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penarapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta:  Gama Media, 2008).

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 451-461 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2695
Mohammad Yasin dan Herlambang Perdana, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI dan AUSAID, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
Fandi  Prabowo  dan  Rusdianto  Resung,  Prinsip  Perlindungan  yang  Sama  dalam  Pemberian Bantuan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Berat, Jurnal Al-Qânûn, Volume 21
Nomor 1, Juni 2018, hlm. 136.
Chyntia Wirawan, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma (Pro Bono Publico) Dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan), Jurnal Ilmiah,  Program  Sarjana  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara Medan,2014.
Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 26 Juli 2013, Jakarta.
HMA.Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2004.
Ika  Wahyuni  sherlyana.  Peranan  dan  tanggung  jawab  profesi  hukum  Advokat  indonesia. Di Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.