## NATAPRAJA
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
Halaman 107-126

## RESPONSIVITAS GENDER DALAM PROSES PEMBERDAYAAN OLEH YAYASAN ANNISA SWASTI (STUDI PADA SEKOLAH KEPEMIMPINAN
BURUH GENDONG PASAR BERINGHARJO)
Pradita Debby Mutiara 1

## ABSTRACT
This research aims to analyze benefits gained by carrying workers, and how gender responsiveness  in  the  activities  of  the Sekolah  Buruh  Gendong operated  by Yayasan Annisa  Swasti  (Yasanti). The  research  method  used  was  descriptive  qualitative  with Longwe analysis technique. The result of the research showed that the leadership school of the  workers  has  provided  the  benefit  of  structured  access  to  education  for  25  women workers,  so  that  this  activity  increases  the  capacity  of  the  carrying  workers.  Through Langwe's analytical techniques, the upgrading of the carrying women capacity has led to a critical awareness and participation of the carrying workers about their existence, both as a woman and as  a worker.  Critical awareness  creates courage to  speak  so that they can hold an audience with members of the Yogyakarta City House of Representatives and two (2)  workers  have  became  the  paralegal  representatives  in  LBH  (Legal  Aid  Institute). However,  the  school  activities  have  not  guaranteed  the  carrying  workers’  economic welfare and also have no control over health insurance or social protection.

## Keywords: Gender Responsiveness, Longwe Analysis, and Yasanti

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh buruh gendong, serta  bagaimana  responsivitas  gender  pada  kegiatan  Sekolah  Buruh  Gendong  yang dilakukan  oleh  Yasanti.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dengan  teknik  analisis  Longwe.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sekolah kepemimpinan buruh gendong telah memberikan manfaat berupa akses pendidikan secara terstruktur  kepada  25  orang  buruh  gendong  perempuan,  sehingga  kegiatan  ini meningkatkan  kapasitas  buruh  gendong.  Melalui  teknik  analisis  Langwe,  peningkatan kapasitas buruh gendong telah melahirkan kesadaran kritis dan partisipasi dari para buruh gendong  tentang  eksistensi  mereka,  baik  sebagai  perempuan  maupun  sebagai  seorang pekerja.  Kesadaran  kritis  melahirkan  keberanian  berbicara  sehingga  buruh  gendong mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta serta  dua  (2)  orang buruh gendong  menjadi  perwakilan  paralegal  di  LBH  (Lembaga  Bantuan  Hukum).  Namun, kegiatan sekolah buruh gendong belum menjamin kesejahteraan ekonomi dan mereka juga tetap tidak memiliki kontrol terhadap jaminan kesehatan maupun perlindungan sosial.
Kata Kunci: Responsivitas Gender, Analisis Longwe, dan Yayasan Annisa Swasti
1 Analis, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). email: pradymut_1604@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Kehidupan perekonomian di
pedesaan yang tidak menentu menyebabkan  arus  migrasi  dari  desa  ke kota semakin sulit untuk dibendung. Salah satu  dampak  migrasi  adalah  munculnya buruh  gendong  yang  terdapat  di  beberapa pasar tradisional Kota Yogyakarta.
Buruh  gendong  merupakan  salah satu  pilihan  pekerjaan  yang  diambil  oleh para migran untuk berusaha menyambung hidup  mereka  di  daerah  perkotaan.  Buruh gendong biasanya merupakan sosok perempuan  lanjut  usia  yang  menyandang selendang  jarit  lurik  (kain  bermotif  lurik) dan menenteng srumbung di punggungnya.  Sebagian  besar  buruh gendong  hanya  menggunakan  jarit  lurik untuk  menggendong  barang  yang  relatif besar,  sedangkan  srumbung  digunakan untuk  membawa  barang-barang  yang relatif kecil (Hidayah, 2007).
Sebagai  salah  satu  pasar  terbesar di  Kota  Yogyakarta,  jumlah  buruh gendong  di  pasar  Beringharjo  selalu mengalami peningkatan. Dari hasil pendataan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pasar,  buruh  gendong  perempuan  yang terdaftar  di  dalam  paguyuban  pada  tahun 2009 adalah sebanyak 459 orang, sedangkan  yang  tidak  tergabung  masih banyak lagi (Dinas Pengelola Pasar    Kota
DIY,  2009  dalam  Prahara,  2010).  Selama ini  sebagian  besar  buruh  gendong  merasa nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Meskipun  secara  medis  terdapat  beberapa resiko  penyakit  yang  mengintai  mereka. Resiko  cedera,  seperti  keseleo  dan  nyeri punggung  merupakan  resiko  penyakit seringkali  diderita  oleh  buruh  gendong perempuan. Selain itu bagi buruh gendong perempuan,  jenis  pekerjaan  ini  juga menjadi ancaman terhadap sistem kesehatan  reproduksi  mereka  (Susanto  et al., 2013).
Melihat kondisi buruh yang memprihatinkan, Yasanti (Yayasan Annisa  Swasti)  sebagai  organisasi  sosial yang  telah  berdiri  sejak  tahun  1982  ini memiliki  misi  untuk  mendorong  usaha- usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi  buruh  yang  independen  dan demokratis, serta
menumbuhkan kesadaran kritis komunitas buruh khususnya  buruh  perempuan  melalui pengorganisasian, pendidikan, dan advokasi. Demi mewujudkan misi tersebut, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan  oleh  Yasanti  selama  ini. Salah  satu  kegiatan  yang  telah  berjalan pada  tahun  2014  adalah  “Sekolah Kepemimpinan  Buruh  Gendong”.  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
memberikan  pendidikan  dan  pelatihan berupa pengorganisasian, penyadaran gender,  kepemimpinan,  kewirausahaan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain (Yasanti, 2003).
Selama  ini  sudah  ada  beberapa penelitian yang membahas tentang kondisi pekerja  perempuan  di  sektor  informal. Secara  garis  besar  penelitian-penelitian tersebut  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga kecenderungan utama. Pertama , penelitian-penelitian  yang  menganalisa pengaruh globalisasi yang semakin memperparah  posisi  perempuan  pada pembagian  kerja  baik  secara  global maupun  nasional,  serta  mengakibatkan ketidaksetaraan  gender  dalam  mengakses aset  dan kekuasaan.  Hal  ini memengaruhi pembagian kerja pada level rumah tangga, sehingga membuat perempuan yang memiliki  peran  domestik  dan  reproduksi hanya  mampu  bekerja  di  sektor  informal (Omoyibo  dan  Ajayi,  2011;  Oberhauser dan  Yeboah,  2011;  Oberhauser,  2010). Kedua , penelitian-penelitian yang memandang  bahwa  perempuan  yang bekerja di sektor informal pada kenyataannya  memiliki  kontribusi  yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi,  yang  menjadi  salah  satu  faktor penting  keberhasilan  negara  bersaing dalam era globalisasi (Ganu dan Boateng,
2012;  Fapohunda,  2012;  Singh,  2013; Arora,  2012;  Horn,  2010;  Anaeto  dan Asoegwu,  2013;  Fonjong,  Fombe  dan Lang,  2013). Ketiga ,  adalah  penelitian- penelitian  yang  memberikan  saran  bahwa kebijakan  berperspektif  gender  sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan  sosial  bagi  perempuan  yang bekerja  di  sektor  informal  (Oberhauser dan  Yeboah,  2011;  Ganu  dan  Boateng, 2012; Horn, 2010; Mahmood, et al, 2014).
Yasanti  sebagai  LSM  (Lembaga Swadaya  Masyarakat)  yang  memiliki perhatian  terhadap  nasib  buruh,  telah memiliki  berbagai  macam  pengalaman yang  bersinggungan  dengan  kehidupan para  buruh  gendong  secara  langsung. Dengan  demikian,  informasi  tentang bagaimana  responsivitas  gender  pada setiap  kegiatan  yang  pernah  dilakukan oleh  Yasanti  menjadi  penting  untuk dilakukan. Evaluasi terhadap proses pendampingan  buruh  gendong  perlu dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana level  keberdayaan  dari  perempuan  yang selama ini telah mendapatkan program/kegiatan  penguatan  serta  bekerja di  sektor  informal.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  berfokus  pada  salah  satu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Yasanti, yaitu  Sekolah  Buruh  Gendong  dengan menggunakan  teknik  analisis  Longwe
sebagai  alat  analisisnya.  Dengan  melihat apakah  kegiatan  tersebut  memang  telah responsif gender
dalam arti mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan  perempuan  buruh  gendong yang dianggap rentan. Misalnya bagaimana  partisipasi  aktif,  peningkatan kesejahteraan,  keberdayaan,  serta  posisi tawar  mereka  sebagai  tenaga  kerja  sektor informal  setelah  adanya  kegiatan  ini. Perspektif gender sangat diperlukan sebagai  alternatif  untuk  melihat  apakah kegiatan tersebut memang sudah memasukkan pengalaman perempuan secara  subyektif,  ataukah  malah  masih bias gender.

## Konsep Civil Society
Konsep civil society selalu berkaitan  dengan Good  Governance.
Pemerintah  tidak  lagi  hanya  berperan sebagai  pengontrol,  tapi  juga  sebagai fasilitator  ataupun  koordinator.  Menurut Lembaga  Administrasi  Negara, good governance adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan efektif,  dengan  menjaga  “kesinergian” interaksi  yang  konstruktif  di  antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.
Fukuyama menegaskan bahwa peran  negara  bukanlah  institusi super power yang  mampu  melakukan  seluruh fungsi dengan sendirian. Keterlibatan civil society merupakan  komponen  penting dalam  membantu  tugas  negara  serta menentukan kualitas governance .
Konsep civil society dalam konsepsi Gramsci merupakan pemahaman yang mencakup seluruh aparatus transmisi yang  lazim  disebut  universitas,  LSM, media  massa,  gereja,  sekolah,  serikat dagang, partai politik, dan asosiasi budaya yang  berbeda  dari  proses  produksi  dan aparatur negara (Subono, 2003)
Civil  society selalu  identik  dengan gerakan sosial yang berusaha meningkatkan  kesadaran  melalui  upaya pendidikan.  Dan  gerakan  sosial  selalu membawa  dampak  perubahan  signifikan terhadap  struktur  sosial  masyarakat  yang ada  selama  ini.  Pada  konsep  yang  lebih luas, civil  society didefinisikan  sebagai berikut: Civil society ditujukan pada arena aksi  kolektif  yang  bersifat  non-koersi  di antara  beberapa  pihak  yang  berbagi kepentingan,  tujuan,  dan  nilai. Civil society seringkali berisi organisasi- organisasi  kemanusiaan,  organisasi  non- governmental, kelompok komunitas, organisasi  perempuan,  organisasi  agama, asosiasi  profesional,  ikatan  perdagangan,
gerakan sosial, asosiasi usaha, koalisi, dan kelompok advokasi (Awan, 2012).

## Pekerja Sektor Informal
Era  liberalisasi  pada  saat  ini  tidak diragukan lagi telah membawa peningkatan angkatan kerja bagi perempuan  di  belahan  dunia  manapun. Trend  ini  secara  garis  beras  telah dipahami  sebagai  “feminisasi  tenaga kerja”  (ILO,  2004).  Pada  saat  yang bersamaan menurut Heintz, juga diketahui bahwa  perempuan  terkonsentrasi  pada pekerjaan  informal  dengan  kualitas  gaji yang  rendah,  terutama  pada  negara  yang sedang  berkembang  (Amrutkar,  2012). Renooy  (1990),  ekonomi  informal  adalah pekerjaan  yang  “tidak  memiliki  regulasi dan  hukum  formal,  lebih  fleksibel dibanding  ekonomi  formal,  berinteraksi dan terfragmentasi dengan ekonomi formal,  bergantung  pada  jaringan  sosial/ keluarga, dan pendapatan yang pas-pasan” (Rokicka dan Ruzik, 2010).
Globalisasi  dan  Perspektif  Feminisme Marxis
Stiglitz  (2006)  mengungkapkan bahwa globalisasi merupakan proses yang mencakup  berbagai  hal  yaitu  “aliran gagasan dan pengetahuan secara internasional, pemahaman budaya, munculnya  kelompok  masyarakat  dunia,
dan pergerakan masalah lingkungan secara global” (Stiglitz, 2006).
Globalisasi  mempunyai  dampak positif  dan  negatif.  Dampak  globalisasi yang  paling  kentara  adalah  peningkatan perempuan  pada  angkatan  kerja  yang dibayar, dibandingkan laki-laki (Standing, 1999).  Marchad  &  Runyan  (2000)  dan Pyle  &  Ward  (2003)  mendeskripsikan bahwa  proses  global  telah  mengubah sistem,  hubungan  serta  peran  gender  dan memperparah kesenjangan gender, namun sekaligus  juga  menjadi  satu  kesatuan  dari relitas  dan  ideologi  gender.  Proses globalisasi  memaksa  para  perempuan untuk keluar dari rumah dan mulai bekerja dengan  kemampuan  dan  keahlian  yang sangat  minim.  Pendidikan  dan  keahlian yang  minim  membuat  para  perempuan tersebut  terpaksa  bekerja  di  sektor informal yang tidak terlindungi.
Untuk memahami mengapa globalisasi memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, maka peneliti akan menggunakan perspektif  Marxis  untuk  mencari  akar penyebabnya.  Feminis  Marxis  percaya bahwa  kapitalisme  adalah  suatu  sistem hubungan  kekuasaan  dan  juga  hubungan pertukaran  (Tong,  2010).  Selain  itu, feminis  Marxis  juga  memandang  bahwa kapitalisme adalah suatu sistem hubungan
kekuasaan,  dimana  kapitalisme  digambar- kan  sebagai  suatu  masyarakat  yang  di dalamnya  setiap  hubungan  transaksional, pada dasarnya adalah eksploitatif. Majikan  yang  mempunyai  kekuasaan lebih  besar,  mengkoersi  pekerja  untuk bekerja lebih keras  lagi  tanpa mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan perbaikan upah. Marx menganggap bahwa sistem kapitalisme yang digunakan diseluruh  bagian  dunia  karena  adanya proses globalisasi  merupakan sistem  yang eksploitatif,  karena  majikan  membayar pekerja hanya untuk kekuatan bekerjanya, tanpa membayar untuk pengeluaran sesungguhnya  atas  energi  dan  intelegensi manusia  yang  diambil  dan  ditransfer menjadi komoditi yang dihasilkan mereka.
Definisi  Gender  dan  Jenis  Kelamin (Sex)
Untuk  dapat  melakukan  analisis gender  terlebih  dahulu  harus  dipahami antara  pengertian  gender  dan  pengertian seks.  Seks  adalah  pembagian  jenis kelamin  yang  ditentukan  secara  biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu.
Seks  berarti  perbedaan  laki-laki dan  perempuan  sebagai  makhluk  yang secara  kodrati  memiliki  fungsi-fungsi organisme  yang  berbeda.  Dalam  arti perbedaan jenis kelamin, seks mengandung  pengertian  laki-laki  dan
perempuan terpisah secara biologis (Handayani dan Sugiarti, 2008). Sedangkan  menurut  John  and  Gordon (2005),  “Gender  merupakan  perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan  yang disebabkan  karena  adanya  konstruksi sosial”  (Boyi,  2013).  Sedangkan  menurut Cleves  (1993),  “Gender  merupakan  satu set  peran,  seperti  kostum  dan  topeng, untuk  diperlihatkan  kepada  masyarakat bahwa kita adalah feminin atau maskulin.” Perbedaan pada peran dan perlaku  gender seringkali menimbulkan kesenjangan dimana  salah  satu  gender  menjadi  lebih kuat  dan  yang  lain  menjadi  kurang beruntung  (World  Health  Organization, WHO,  2009).  Reeves  dan  Baden  (2000) mengungkapkan bahwa meski tidak disebabkan  oleh  perbedaan  asal  daerah, namun  kebanyakan  kesenjangan  gender terjadi  di  wilayah  pedesaan  karena  disini budaya  masih  sangat  dijunjung  tinggi. Budaya  dan  tradisi  seringkali  digunakan oleh  laki-laki  untuk  mempertahankan pembatasan akses terhadap potensi perempuan (Gyeke and Owusu, 2013).

## Konsep Pemberdayaan Perempuan
Zimmerman dan Rappaport menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan merupakan  sebuah  “kemampuan  individu untuk  memperoleh  kontrol  baik  secara sosial, politik, ekonomi, ataupun psikologi
melalui akses terhadap informasi, pengetahuan  dan  keahlian,  pembuatan keputusan,  kesadaran  diri,  partisipasi komunitas,  serta  kontrol  yang  dirasakan.” Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kesadaran diri diantara para anggota  organisasi  melalui  identifikasi kondisi  ketidakberdayaan  melalui  upaya untuk  menghilangkannya,  baik  dengan menggunakan    teknik  formal  maupun informal  dari  organisasi  tersebut  (Carr, 2011).
Pada dasarnya konsep pemberdayaan menginginkan “perempuan mempunyai  kontrol  terhadap  beberapa sumber  daya  materi  dan  non  materi  yang penting dan pembagian kembali kekuasaan  di  dalam  maupun  di  antara masyarakat” (Moser, 1989). Moser (1993) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan  lebih  unggul  dari  laki-laki kendati menyadari
pentingnya meningkatkan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasikan kekuasaan  bukan  sebagai  dalam  rangka dominasi  yang  satu  terhadap  yang  lain, melainkan  lebih  condong  dalam  kapasitas perempuan  meningkatkan  kemandirian dan kekuatan internal.
Menurut  Sumodiningrat  (1997), sedikitnya  ada  tiga  aspek  yang  dicakup dalam  memaknai  pemberdayaan  wanita, yaitu:  (1)  menciptakan  kondisi  yang kondusif  yang  mampu  mengembangkan potensi  wanita;  (2)  memperkuat  potensi (modal)  sosial  wanita  demi  meningkat mutu  kehidupannya;  (3)  mencegah  dan melindungi  wanita,  serta  mengentaskan ketertindasan  dan  kemarginalan  segala bidang  kehidupan  mereka.  Sedangkan Kabeer  (2001)    dalam  Mayoux,  (2005) menyatakan  bahwa  terdapat  lima  unsur utama  yang  perlu  diperhatikan  dalam proses  pemberdayaan  perempuan,  yaitu welfare (kesejahteraan), access (akses), consientisation (konsientisasi), participation (partisipasi)  dan equality  of control (kesetaraan dalam kekuasaan).
Strategi Pengarusutamaan Gender untuk Kesetaraan Gender
Perjuangan kesetaraan gender dapat  dilihat  dari  pergeseran  strategi  dari waktu ke waktu. Darwin (2005), menyebutkan bahwa pada awalnya gerakan  perempuan  dalam  pembangunan ( Women  In  Development ,  disingkat  WID) merupakan  reaksi  kaum  feminis  terhadap pengkotakan  perempuan  dalam  ranah domestik, dan tidak mempunyai hak  yang sama  dengan  laki-laki  untuk  mengenyam pendidikan  serta  mengembangkan  karir
atau mencari nafkah di luar rumah. Upaya ini  memang  dapat  meningkatkan  angka partisipasi perempuan dalam proses pembangunan,  tetapi  tidak  dalam  tingkat keberdayaan mereka. Kelemahan penerapan  strategi  ini  kemudian  direspon dengan  strategi  kedua,  yaitu  Gender  dan Pembangunan  ( Gender  and  Development , disingkat  GAD).  Gerakan  yang  populer pada  tahun  1980-an  ini,  memfokuskan padapersoalan  yang  lebih  mendasar  di dalam  pembangunan  yaitu  hubungan gender yang tidak adil. Untuk menyempurnakan GAD, maka muncul lah Gender Mainstreaming (GM) atau
Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  adalah pematangan  dari  strategi  GAD  yang tujuan utamanya adalah menjadikan gender  sebagai  arus  utama  ( mainstream ) pembangunan. Sasarannya adalah kebijakan  (negara),  aksi  (masyarakat), serta  institusi  (negara  dan  masyarakat) agar menjadi sensitif gender atau menjadikan gender sebagai arus utamanya (Darwin, 2005).
Di  Indonesia,  upaya  menginte- grasikan perspektif gender dalam pembangunan  telah  dilakukan  lebih  dari satu  dasarwarsa.  Terbitnya  INPRES  No. 9/2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender (PUG)  dalam  Pembangunan  Nasional menjadi  satu  titik  tolak  kebijakan  yang
sangat  penting  dalam  mendorong  upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas  juga  dalam  Peraturan  Presiden No.  5  tahun  201  tentang  RPJMN  2010- 2014  yang  menetapkan  gender  sebagai salah  satu  isu  lintas  bidang  yang  harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, 2011).  Meski  telah  memiliki  landasan hukum, namun dapat dilihat bahwa upaya untuk mengarusutamakan gender di Indonesia masih membutuhkan perjuangan yang cukup panjang.

## METODE PENELITIAN
Analisis gender diperlukan sebagai sebuah  teknik  untuk  melihat  gambaran yang  lebih  sempurna  tentang  adanya perbedaan  maupun  saling  ketergantungan laki-laki  dan  perempuan  dalam  proses pembangunan,  serta  adanya  perbedaan tingkat  manfaat  yang  diperoleh  laki-laki dan  perempuan  dari  hasil  pembangunan. Melalui  teknik  ini,  berbagai  kesenjangan maupun  isu  gender  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  dan  lingkungan  akan  dapat teridentifikasi.  Untuk  mengungkapkan hubungan  sosial  laki-laki  dan  perempuan, maka  dikembangkan  berbagai  macam teknik  analisis  seperti:  Teknik  Analisis Harvard,  Moser,  Longwe,  Munro,  CVA,
Matriks Analisis Gender, Analisis Logframe,  Konsep  Seaga  dan  Teknik Participatory  Rural  Appraisal  Berdimensi Gender  serta  kerangka  Analisis  GAP  dan POP (Handayani dan Sugiarti, 2008).
Namun  di  dalam  penelitian  ini, tidak  semua  teknik  analisis  gender  akan dijelaskan  secara  terperinci.  Selanjutnya hanya  akan  dijelaskan  tentang  teknis teknik  analisis  Longwe.  Teknik  analisis Longwe  akan  digunakan  untuk  melihat responsivitas  gender  di  dalam  kegiatan Sekolah  Buruh  Gendong  yang  dilakukan oleh  Yasanti.  Teknik  ini  akan  digunakan untuk  melihat  level  keberdayaan  buruh gendong  yang  selama  ini  telah  difasilitasi oleh Yasanti. Teknik analisis ini dikembangkan dengan lima kriteria analisis  yang  meliputi:  kesejahteraan, akses,  kesadaran  kritis,  partisipasi  dan kontrol.

## PEMBAHASAN
Proses  Pemberdayaan  Buruh  Gendong oleh Yayasan Annisa Swasti
Salah satu permasalahan mendasar yang  menjadi  perhatian  khusus  dari Yasanti adalah mengenai masalah kesehatan.  Hingga  saat  ini  jaminan perlindungan  atas  kerja  layak  dan  akses buruh  gendong  terhadap  sumber-sumber ekonomi masih banyak mengalami
hambatan.  Hal  tersebut  terjadi  karena sebagai pekerja, eksistensi mereka sebagai bagian  dari  warga  pasar  masih  belum diakui  secara  formal  oleh  pemerintah. Selain  itu  kondisi  pasar  yang  tidak representatif  terhadap  pekerjaan  buruh gendong,  lantai  yang  bertingkat-tingkat, lokasi  jalan  yang  sempit  dan  semrawut seringkali  membahayakan  buruh  gendong saat  melakukan  pekerjaannya.  Sedangkan biaya  pengobatan  harus  mereka  tanggung sendiri  karena  kebijakan  BPJS  hanya menaungi  warga  Kota  Yogyakarta  saja, padahal kebanyakan buruh gendong bukan berasal dari Kota Yogyakarta.
Selain masalah perlindungan kesehatan  yang  sampai  saat  ini  masih menjadi  polemik,  masalah  lain  yang seringkali  dihadapi  oleh  para  buruh gendong  adalah  kondisi  pasar  yang  tidak representatif terhadap keberadaan mereka. Selain  itu  kondisi  parkiran  yang  simpang siur  saat  ini  juga  seringkali  menganggu pekerjaan mereka. Tidak adanya perlindungan  sosial  bagi  buruh  gendong lebih terjadi karena pemerintah menganggap  telah  melakukan  upaya maksimal bagi mereka. Pemerintah memang  sadar  karena  buruh  gendong mayoritas adalah perempuan maka dibutuhkan  perhatian  khusus,  akan  tetapi pemerintah  merasa  tidak  seharusnya
memanjakan buruh gendong. Jika dibandingkan dengan warga pasar lainnya, pemerintah  merasa  bahwa  perlakuan mereka  terhadap  buruh  gendong  terlalu berlebihan sehingga seringkali mengakibatkan  kecemburuan  bagi  warga pasar.
Proses  Pemberdayaan  Buruh  Gendong oleh  Yayasan  Annisa  Swasti  melalui Kegiatan Sekolah Kepemimpinan

## Buruh Gendong
Melihat  kealphaan  negara  dalam memberikan  perhatian  terhadap  nasib buruh  gendong  perempuan,  maka  Yasanti hadir  untuk  mengisi  celah  tersebut. Dengan mengakomodir para buruh gendong perempuan yang bekerja di Pasar Beringharjo,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  mereka berusaha  untuk kembali  meningkatkan  kesadaran  kaum perempuan  akan  hak-hak  mereka  sebagai seorang  perempuan  maupun  sebagai seorang  buruh  gendong.  Dengan  harapan bahwa kesadaran tersebut dapat membantu mereka keluar dari permasalahan-permasalahan  yang  saat  ini mereka  hadapi.  Oleh  sebab  itu,  munculah inisiatif  sebuah  kegiatan  yang  dinamakan
“Sekolah Kepemimpinan Buruh
Gendong”.
Sekolah  Kepemimpinan  Buruh Gendong merupakan sebuah bentuk
kerjasama  antara  Yasanti,  IWE  ( Institute Women  Empowernment )  beserta  dengan Paguyuban Buruh
Gendong untuk mendorong  serta  memperkuat  kapasitas para buruh gendong. Kegiatan ini bertujuan  untuk  memperkuat  kapasitas kepemimpinan  buruh  gendong  agar  dapat merepresentasikan  diri  mereka,  baik  di dalam  lingkungan  keluarga,  komunitas, maupun  masyarakat  sekitar.  Selain  itu kegiatan ini juga diharapkan akan mampu memperkuat  kapasitas  buruh  gendong dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat bagi penghidupan mereka  yang lebih layak. Di dalam  kegiatan  ini,  upaya  penyadaran  di lakukan melalui aktivitas belajar mengajar baik  di  dalam  maupun  di  luar  ruangan, guna  meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan  mereka  sebagai  seorang perempuan maupun sebagai seorang buruh gendong.  Di  sini  para  buruh  gendong  di didik  untuk  menjadi  seorang  pemimpin yang  nantinya  diharapkan  akan  mampu memobilisasi  rekan-rekan  mereka  dalam menyuarakan pendapat, serta
menyampaikan
praktek-praktek
diskriminatif  yang  pernah  mereka  terima selama ini.
Kegiatan  ini  mengikutsertakan  25 orang  buruh  gendong  dari  4  (empat) perwakilan pasar, yaitu Pasar Beringharjo,
Pasar  Gamping,  Pasar  Kranggan,  dan Pasar Giwangan. Namun tingkat kehadiran  dari  para  buruh  gendong tersebut  cukup  baik  karena  sejak  awal sudah ada kontrak yang mengikat komitmen  mereka.  Kegiatan  ini  juga hanya  mengikutsertakan  sebagian  kecil buruh  gendong,  karena  memang  tujuan awalnya  adalah untuk  memperoleh kader- kader  yang  nantinya  akan  berperan menjadi  ketua  dan  kemudian  mengajak teman-teman  buruh  gendong  lain  yang belum berorganisasi untuk ikut berorganisasi  dan  ikut  menyuarakan pendapatnya.
Sekolah  Kepemimpinan  Buruh Gendong  telah  dilaksanakan  sejak  awal bulan  Oktober  2013  hingga  pada  bulan Mei  2014.  Kegiatan  ini  diisi  dengan berbagai macam materi yang disampaikan oleh  beberapa  fasilitator  yang  bekerja sama dengan Yasanti. Penyampaian materi  dilakukan  menggunakan  metode induktif  agar  fasilitator  dapat  berinteraksi dengan  para  buruh  gendong.  Dengan menggunakan metode induktif dan contoh nyata  dari  pengalaman  sehari-hari,  para fasilitator  berusaha  mencari  cara  untuk meningkatkan  kesadaran  dari  para  buruh gendong  tersebut.  Selain  menggunakan metode tersebut fasilitator juga menggunakan  metode  gambar.  Fasilitator
menunjukkan gambar-gambar yang memperlihatkan ketidakadilan bagi perempuan,  dan  meminta  para  buruh gendong  untuk  menceritakan  gambar tersebut sesuai pemahaman mereka masing-masing.  Selain  itu  pendekatan personal  approach juga  digunakan  untuk mendapatkan kepercayaan dari para buruh gendong.
Capaian Intervensi Pemberdayaan Yasanti pada Buruh Gendong
1. Output
Terdapat 25 buruh gendong perempuan  yang  mengikuti  kegiatan  ini. Mayoritas  buruh  gendong  perempuan tersebut  berasal  dari  Sentolo  Kulonprogo. Namun,  banyak  pula  yang  berasal  dari daerah  lain.  Para  buruh  gendong  dapat mengikuti  kegiatan  ini  karena  sejak  awal mereka merupakan anggota dari Paguyuban  Sayuk  Rukun,  paguyuban yang  menaungi  buruh  gendong  yang  ada di  pasar  Beringharjo  dan  telah  lama menjalin kerja sama dengan LSM Yasanti. Kegiatan  Sekolah  Kepemimpinan  Buruh Gendong  dimulai  sejak  Oktober  2013 hingga Mei 2014.
Dengan menjadi anggota
Paguyuban  Sayuk  Rukun  dan  mengikuti kegiatan Yasanti, buruh gendong setidaknya mendapatkan beberapa manfaat  langsung.  Setiap  25  hari  sekali,
tepatnya  pada  Minggu  Pon,  Yasanti  rutin mengadakan  acara  pengajian  di  Masjid Pasar Beringharjo. Acara pengajian tersebut  biasanya  juga  disertai  dengan pengobatan gratis dan pembagian sembako. Selain beberapa manfaat tersebut,  buruh  gendong  yang  mengikuti acara  pengajian  juga  memiliki  koperasi simpan-pinjam sederhana.
2. Outcome
Outcome di  dalam  bagian  ini adalah  mengenai  hasil  aktual  apa  saja yang  telah  diperoleh  buruh  gendong perempuan  setelah  mengikuti  kegiatan Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong. Adakah perbaikan kondisi dari para buruh gendong  sebelum  atau  sesudah  kegiatan ini,  seberapa  paham  mereka  tentang materi  yang  diajarkan,  serta  pengalaman- pengalaman  baru  apa  saja  yang  mereka peroleh selama mengikuti kegiatan pemberdayaan  yang  diselenggarakan  oleh Yasanti.
Bu Isah sebagai salah satu informan utama mengungkapkan bahwa di Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong beliau mendapat banyak sekali materi ajar seperti tentang gender, hak asasi manusia, kepemimpinan,  kewirausahaan,  dan  lain- lain.  Beruntung  beliau  merupakan  lulusan SMP,  sehingga  bisa  baca-tulis  dan  dapat mengikuti  kegiatan  tersebut  dengan  baik.
Beliau  merasa  senang  dapat  bergabung  di paguyuban  dan  kegiatan  tersebut,  karena selain mempererat hubungan antara sesama  buruh  gendong  juga  sekaligus menambah  pengetahuan  dan  wawasan mengenai  hak  nya  sebagai  perempuan sekaligus sebagai buruh gendong.
Namun, tidak semua buruh gendong  perempuan  yang  ditemui  dapat menceritakan  tentang  apa  saja  manfaat yang diperoleh selama mengikuti kegiatan sekolah.  Ketika  ditanya  mengenai  materi apa  saja  yang  pernah  diberikan  pada  saat Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong, Mbah Giyah mengaku sudah banyak yang lupa.  Buruh  gendong  perempuan  yang mengikuti kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong mayoritas sudah  tidak  berusia  muda.  Mbah  Giyah sebagai  salah  satu  peserta  sekolah  pun sudah  berusia  71  tahun.  Jadi  wajar  saja kalau  sudah  lupa  dengan  berbagai  materi ajar  yang  diberikan  oleh  para  fasilitator sekolah. Ketika peneliti melakukan wawancara  dengan  para  buruh  gendong, harus diakui bahwa  yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan  mengenai  seluk beluk  kegiatan  sekolah  secara  mantap hanyalah  Bu  Isah.  Kemudian  buruh gendong  lain  yang  dapat  memberikan gambaran  mengenai  kegiatan  sekolah secara  lebih  detil  adalah  Bu  Satiyem.
Buruh  gendong  lain  hanya  sepintas  saja mengingat  kegiatan  tersebut  dan  tidak terlalu lancar dalam memberikan gambaran seputar kegiatan tersebut.
Selain  itu,  para  buruh  gendong yang mengikuti kegiatan Sekolah Kepemimpinan  Buruh  Gendong  juga mengalami pengalaman baru ketika diajak audiensi dengan para anggota DPRD Kota Yogyakarta. Setelah berakhirnya Kegiatan Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong, upaya advokasi terhadap nasib para buruh gendong  masih  terus  dilanjutkan.  Pada hari  Hak  Asasi  Manusia  Sedunia  tanggal 15  Desember  2014,  perwakilan  buruh gendong  dari  4  pasar  (Pasar  Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Gamping dan Pasar Giwangan)  didampingi  dengan  Yasanti dan  beberapa  LSM  pendukung  lainnya mengadakan aksi damai di depan halaman Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Di dalam kegiatan  tersebut,  beberapa  perwakilan buruh  gendong  diminta  untuk  maju  ke depan dan menceritakan tentang pengalaman  dan  kehidupannya  sebagai seorang buruh gendong.
3. Performance (Dampak)
Performance adalah gambaran lebih  tinggi  dari output maupun outcome . Di  sini  digambarkan  tentang  akibat langsung  maupun  tidak  langsung  yang diakibatkan  oleh  tercapainya  tujuan  dari
kegiatan  Sekolah  Kepemimpinan  Buruh Gendong.  Tujuan    utama  dari  Kegiatan Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong adalah memberikan pendidikan dan pelatihan  (pengorganisasian,  penyadaran gender,  kepemimpinan,  kewirausahaan, kesehatan  reproduksi,  dll)  yang  akan membangkitkan  jiwa  kritis  para  peserta untuk memperjuangkan hak-haknya. Kemudian  apakah  sudah  ada  dampak langsung  atau  tidak  langsung  yang dihasilkan  dari  kegiatan  ini,  akan  terlihat dari  penuturan  Pak  Wahyu  dari  ICM. Setelah  kegiatan  ini  berakhir  beliau menuturkan  bahwa  terdapat  dua  orang buruh gendong yang bahkan pada akhirnya menjadi perwakilan untuk paralegal di LBH.
Selain  hal  tersebut,  nampaknya belum  ada  lagi  akibat  langsung  yang diperoleh setelah kegiatan Sekolah Kepemimpinan  Buruh  Gendong  Berakhir. Hingga  bulan  Mei  2015,  ketika  diadakan aksi  memperingati  Hari  Buruh  Sedunia tuntutan  dari  buruh  gendong  dan  Yasanti masih  sama,  yaitu  Pemerintah  diminta untuk  mengakui  buruh  gendong  sebagai pekerja dan menerbitkan kebijakan daerah terkait  kerja  layak  dan  akses  terhadap sumber daya ekonomi bagi buruh gendong,  termasuk  kerja  layak;  dan Pemerintah, pengguna jasa dan
perusahaan  memberikan  jaminan  sosial/ BPJS  Ketenagakerjaan  dan  Kesehatan, serta  Jaminan  K3  bagi  rakyat  pekerja formal dan informal. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  hingga  saat  ini  belum ada  perbaikan  kebijakan  dari  pemerintah terkait  nasib  buruh  gendong,  ataupun pekerja di sektor inforamal secara umum.
Analisis Responsivitas Gender Kegiatan Sekolah
Kepemimpinan
Buruh Gendong 1. Level Kesejahteraan:
Peningkatan Pendapatan Buruh Gendong
Dari penuturan para buruh gendong sebelumnya, dapat dilihat bagaimana peran kegiatan Sekolah Kepeminpinan  Buruh  Gendong  dalam meningkatkan  keberanian  mereka  dalam menawar  upah  yang  seharusnya  mereka peroleh.  Bu  Isah  mengungkapkan  bahwa kegiatan  ini  sangat  bermanfaat,  karena beliau bisa memperoleh keberanian dalam bicara maupun dalam meminta upah yang lebih  layak.  Meskipun  demikian  jika disandingkan  dengan  pendapatan manool (buruh  gendong  laki-laki)  hingga  saat  ini sesungguhnya  pendapatan  buruh  gendong perempuan juga masih rendah.
Setelah kegiatan Sekolah Kepemimpinan  Buruh  Gendong  berakhir, buruh  gendong  perempuan,  Yasanti  dan LSM  pendukung  lain  telah  mengadakan
aksi  damai  dan  audiensi  dengan  anggota DPRD Kota
Yogyakarta untuk mengajukan  tuntutan  upah  layak  dan jaminan kesehatan. Namun hingga saat ini tuntutan  tersebut  juga  masih  belum  bisa terkabul.  Upaya  perlindungan  kesehatan yang  dapat  diberikan  Yasanti  adalah melalui pengobatan gratis yang dilaksanakan bersamaan dengan pengajian Minggu  Pon.  Selebihnya  pihak  Yasanti hanya  bisa  mengupayakan  tuntutan  BPJS Ketenagakerjaan  dan  Kesehatan  dapat diwujudkan oleh pemerintah setempat. 2. Level Akses: Terbukanya Akses Buruh Gendong pada Sumber Daya Produktif Sejak  awal,  pelaksanaan  kegiatan Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong memang  hanya  ditujukan  kepada  25  (dua puluh  lima)  buruh  gendong  perempuan yang  berasal  dari  4  (empat)  perwakilan pasar  yaitu  pasar  Beringharjo,  pasar Giwangan,  pasar  Kranggan  dan  pasar Gamping.  Hal  ini  terjadi  karena  ruang lingkup  kerja  Yasanti  memang  hanya berfokus  pada  buruh  perempuan,  baik buruh  gendong,  buruh  industri,  maupun buruh  rumahan.  Oleh  karena  itu,  dapat dilihat  bahwa  buruh  gendong  perempuan memiliki akses  yang lebih baik  dibanding manool di  dalam  memperoleh  kegiatan pemberdayaan oleh Yasanti.
Telah dijelaskan pula bahwa akses buruh gendong perempuan dalam memperoleh manfaat dari kegiatan- kegiatan pemberdayaan dari Yasanti, juga jauh  lebih  terbuka  jika  dibandingkan dengan  buruh  gendong  laki-laki.  Melalui kegiatan  pengajian  pada  Minggu  Pon, buruh gendong perempuan dapat memperoleh  manfaat  seperti  pengobatan gratis,  koperasi  simpan-pinjam,  maupun pembagian sembako. Dimana akses tersebut  tidak  tersedia  bagi  para  buruh gendong laki-laki.
3. Level  Kesadaran  Kritis:  Terbentuknya Kesadaran  Kritis  Buruh  Gendong terhadap Peran Gender
Tujuan utama dari Kegiatan Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong adalah  upaya  penyadaran  akan  hak-hak buruh  gendong,  baik  sebagai  seorang perempuan  maupun  sebagai  seorang pekerja.  Di  dalam  upaya  penyadaran tersebut, para fasilitator berusaha mengambil  contoh  nyata  dari  kehidupan sehari-hari  para  buruh  gendong  tersebut. Seringkali mereka tidak menyadari permasalahan-permasalahan tersebut.
Karena  unsur  budaya  patriarki  yang  kuat, para buruh gendong perempuan menganggap  bahwa  apa  yang  mereka hadapi  saat  ini  adalah  sebuah  kodrat. Pendidikan ataupun keahlian khusus tidak
dibutuhkan  karena  sebagai  perempuan tugas  utama  mereka  adalah  menjadi  ibu dan mengasuh anak.
Akan  tetapi  melalui  kegiatan  ini, kesadaran  kritis  dari  para  buruh  gendong perempuan kembali digali melalui beberapa  materi  pelajaran  yang  telah disusun sedemikian rupa dan disampaikan oleh  fasilitator  yang  kompeten  pula. Sedikit banyak kegiatan ini juga memberikan kesadaran bagi buruh gendong  perempuan. Para buruh gendong yang ditemui mengungkapkan bahwa pada akhirnya mereka sadar tentang gender dan apa itu sesungguhnya peran gender.
4. Level  Partisipasi:  Aksi  Damai  dan Audiensi  dengan  Anggota  DPRD  Kota Yogyakarta
Setelah  mendapat  pembelajaran yang cukup guna meningkatkan kesadaran kritis,  para  buruh  gendong  perempuan diajak  berpartisipasi  dalam  menyuarakan pendapat  dan  bertemu  dengan  para anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta.  Setelah berakhirnya Kegiatan Sekolah Kepemimpinan  Buruh  Gendong,  upaya advokasi  terhadap  nasib  para  buruh gendong  masih  terus  dilanjutkan.  Pada hari  Hak  Asasi  Manusia  Sedunia  tanggal 15  Desember  2014,  perwakilan  buruh gendong  dari  4  pasar  (Pasar  Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Gamping dan Pasar
Giwangan)  didampingi  dengan  Yasanti dan  beberapa  LSM  pendukung  lainnya mengadakan aksi damai di depan halaman Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Di dalam kegiatan  tersebut,  beberapa  perwakilan buruh  gendong  diminta  untuk  maju  ke depan dan menceritakan tentang pengalaman  dan  kehidupannya  sebagai seorang  buruh  gendong.  Beberapa  buruh gendong  yang  maju  ada  yang  nampak malu-malu ketika diminta untuk berbicara di  podium.  Namun  sebagian  lain  banyak yang terlihat  sudah biasa mengungkapkan pendapatnya di depan umum.
Setelah  melakukan  aksi  damai  di halaman  depan  kantor  DPRD  Kota Yogyakarta,  upaya audiensi dengan  para anggota  dewan  juga  dilakukan  oleh perwakilan  buruh  gendong  dan  Yasanti. Perwakilan buruh gendong akhirnya dapat bertemu  dan  menyampaikan  segala  keluh kesahnya ke hadapan para anggota dewan, dengan  Yasanti  sebagai  salah  satu pendukungnya.
5. Level  Kontrol:  Kemandirian  Buruh Gendong
Disini  level  antara  buruh  gendong dan  pedagang,  maupun  pengunjung  di Pasar  Beringharjo  (sebagai  pengguna  jasa buruh  gendong)  masih  jauh  dari  setara. Meski  setelah  berakhirnya  kegiatan  ini para buruh gendong mengaku lebih berani
menawar  upah  menggendong  mereka, namun  pada  kenyataannya  daya  tawar mereka  terhadap  upah  yang  lebih  baik juga  masih  sulit  terwujud.  Analisis  profil akses  dan  kontrol  terhadap  sumber  daya yang  ada  dapat  digunakan  untuk  melihat siapa yang memiliki peluang dan penguasaan  terhadap  suatu  sumber  daya. Meski buruh gendong perempuan mempunyai  akses  terhadap  kegiatan pemberdayaan dari Yasanti, namun belum tentu  mereka  memiliki  kontrol  terhadap sumber daya produktif tertentu.

## SIMPULAN
Kegiatan  Sekolah  Kepemimpinan Buruh  Gendong  yang  diselenggarakan oleh  Yasanti  telah  memberikan  akses kepada 25 orang buruh gendong perempuan  yang  menjadi  anggota  di dalam  Paguyuban  Sayuk  Rukun.  Upaya peningkatan  kapasitas  buruh  gendong melalui  kegiatan  ini  pun  juga  telah dilengkapi  dengan  modul  pembelajaran dan  jadwal  kelas  yang  terstrukutur. Sekolah  diikuti  oleh  25  buruh  gendong perempuan,  dari  6 buruh  gendong perempuan  yang  mengikuti  kegiatan sekolah,  hanya  2  orang  saja  yang  dapat secara lengkap menjelaskan tentang proses pelaksanaan sekolah dan menceritakan  kembali  apa  saja  materi
yang  telah  diterima.  Selain  itu,  melalui kegiatan  ini  para  buruh  gendong  juga merasakan  pengalaman  yang  baru  yaitu audiensi  dengan  anggota  DPRD  Kota Yogyakarta  serta  dua  orang  buruh gendong  menjadi  perwakilan  paralegal  di LBH.
Selain  itu,  melalui  teknik  analisis Longwe juga dapat dilihat bahwa peningkatan  kapasitas  yang  dapat  dicapai melalui  kegiatan  Sekolah  Kepemimpinan Buruh  Gendong  adalah  dimensi  akses, kesadaran  kritis  dan  partisipasi.  Beberapa buruh  gendong  perempuan  yang  menjadi anggota  paguyuban  Sayuk  Rukun,  di berikan  akses  untuk  mengikuti  kegiatan Sekolah  Kepemimpinan  Buruh  Gendong oleh  Yasanti.  Dari  proses  pembelajaran ini,  maka  mulai  muncul  kesadaran  kritis dari para buruh gendong tentang eksistensi mereka, baik sebagai perempuan  maupun  sebagai  seorang pekerja. Dengan serangkaian proses pembelajaran  yang  telah  diberikan,  pada akhirnya mereka mulai memiliki keberanian untuk berbicara dan mengungkapkan  pendapatannya.  Hingga pada  akhir  tahun  2014,  Yasani  dan  LSM pendukung  lainnya  mengadakan  aksi damai  dan  audiensi  dengan  anggota DPRD Kota Yogyakarta.
Namun  di  dalam  menganalisis data, peneliti juga menggunakan perspektif feminisme Marxis dalam mengkaji manfaat apa saja yang seharusnya  diperoleh  oleh  para  peserta Kegiatan  Sekolah  Kepemimpinan  Buruh Gendong.  Perspektif  ini  percaya  bahwa ketika  konsep  patriarki  dan  sistem kapitalisme dunia dikawinkan maka hasilnya  adalah  opresi  besar-besaran terhadap kaum perempuan. Selain itu teori Ekonomi  Marxis  menambahkan  bahwa yang  mempunyai  kekuasaan  lebih  besar, mengkoersi  pekerja  untuk  bekerja  lebih keras lagi tanpa mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan perbaikan upah.
Feminis  Marxis  lebih  daripada kelompok  feminis  lain,  juga  menjadikan kesejahteraan  ekonomi  dan  kemandirian sebagai  perhatian  utama  mereka  dan memfokuskan  pada  persilangan  antara pengalaman  perempuan  sebagai  pekerja dan  posisi  perempuan  di  dalam  keluarga. Namun  kedua  aspek  ini  sepertinya  belum bisa  diperoleh  melalui  kegiatan  ini. Karena  hingga  berakhirnya  kegiatan pemberdayaan ini, keadaan buruh gendong  masih  jauh  dari  kesejahteraan dan  mereka  juga  tetap  tidak  memiliki kontrol terhadap jaminan kesehatan maupun perlindungan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Arora,  Rashmi  Umesh.  2012.  Gender Inequality,  Economic  Development, and  Globalization:  A  State  Level Analysis  of  India. The  Jornal  of
Developing  Areas ,  Vol  46,  No  1,
147-164.
Awan, Shehzadi  Zamurrad. 2012. Role of
Civil Society in Empowering
Pakistani  Women. A  Research Journal of South Asian Studies , Vol. 27, No. 2, pp.439-458.
Bhat, Bilal Ahmad. 2011. Gender
Earnings  and  Poverty  Reduction: Post-Communist Uzbekistan. Journal  of  Asian  and  African Studies , Vol 46, N0 6, 629-649.
Boyi,  Abubakar  Aminu.  2013.  Gender Studies and Sustainable Development  in  Nigeria. Journal  of Educational  and  Social  Research , Vol 3, No 10, 31-35.
Carr,  Gloria  F.  2011.  Empowerment:  A Framework to Develop Advocacy in African  American  Grandmothers Providing Care for Their Grandchildren. International Scholarly Research Network . Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi. 2005. Woman Empowerment:
Measuring The Global  Gender Gap.
World  Economic  Forum.  Diakses dari situs : www.weforum.org
Creswell, John.W. 2012. Research Design:  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Daulay,  Harmona.  tt.  Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Pedagang Jamu  di  Gedung  Johor  Medan). Jurnal  Harmoni  Sosial ,  Vol.  1,
No. 1 Darwin,  Muhadjir.  2005. Negara  dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:
Media Wacana.
Fakih,  Mansour.  2008. Analisis  Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Insist Press. Fapohunda,  Tinuka  M.  2012.  Gender  and Development: Challenges to
Women  Involvement  in  Nigeria’s Development. International  Journal of  Academic  Research  in  Business and Social Science , Vol 2, No 6, 14- 28.
Fonjong,  L.,  Lawrence  Fombe,  &  Irene
Sama-Lang.  2013.  The  Paradox  of Gender  Discrimination  in  Land Ownership and Women Contribution  to  Poverty  Reduction in  Anglophone  Cameroon. Geo Journal , Vol 78, 575-589.
Fukuyama,  Francis.  2005. Memperkuat Negara:  Tata  Pemerintah  dan  Tata Dunia Abad 21 .  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Gatot,  Raden  Yulianus.  1999. Motivasi
Kerja Buruh Gendong dalam Meningkatkan  Ketahanan  Keluarga (Studi Penelitian di Pasar Beringharjo, Kotamadya
Yogyakarta  Provinsi  DIY) (Tesis).
Yogyakarta: UGM.
Gyeke,  Mavis  Dako  &  Prince  Owusu. 2013. A Qualitative Study Exploring
Factors  Contributing  to  Gender Inequality in Rural Ghana.
Mediterranean  Journal  of  Social Sciences , Vol 4, 481-489.
Handayani,  Trisakti  dan  Sugiarti.  2008.
Konsep dan Teknik Penelitian Gender . Malang: UMM Press.
Heintz, James. 2006. Globalization, Economic  Policy  and  Employment:
Poverty  and  Gender  Implication . Employment Policy Unit, Employment  Strategy  Department, ILO, Geneva. Hidayah,  Nur.  2007.  Eksistensi  Buruh Gendong Sebagai Pilihan Pekerjaan  di  Sektor  Informal
(Studi  Kasus  di  Pasar  Giwangan, Yogyakarta) .  Socia:  Jurnal  Ilmu- Ilmu  Sosial, Vol.4,  No.2,  Hal.27- 47.
Horn, Zoe. 2010. No Cushion to Fall Back On: Global Recession and Informally Employed Women in the
Global South . Women Policy Journal of Harvad , Vol.7, 23-38.
ILO.  2004. Global  Employment  Trends for  Women .  Geneva:  International Labour Office
ILO. 2011. Penilaian Landasan Perlindungan  Sosial  Berdasarkan
Dialog  Nasional  di  Indonesia: Menuju  Landasan  Perlindungan Sosial . Jakarta: ILO
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak.  2011. Perencanaan  dan  Penganggaran
Daerah  Responsif  Gender .  Jakarta:
Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Mahmood,  Nehdia.,  et  al.  2014.  Socio-
Economic  Effect  of  Globalization on  Working  Women  in  Sargodha City Pakistan. Mediterranean Journal  of  Social  Sciences ,  Vol  5, No 3, 561-567.
Mayoux,  Linda.  2001. Gender  Equity, Equality, and Women’s Empowerment: Principle, Development  and  Framework .  Aga
Khan Foundation. Diakses dari situs http://www.genfinances.net.
Moleong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya.
Muftiyanah,  Amin  (dkk),  Pamuji,  (ed).
2003. Profil  Endong-endong  Pasar Beringharjo . YASANTI:
Yogyakarta.
Nugroho,  Riant.  2008. Gender  dan
Administrasi  Publik:  Studi  Tentang Kualitas  Kesetaraan  Gender  Dalam
Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurhaeni Ismi Dwi Astuti. 2010. Kebijakan  Publik  Pro  Gender . Surakarta: UNS Press.
Oberhauser, Ann M. & Muriel A.Yeboah.
2011. Heavy  Burdens:  Gendered
Livelihood  Strategies  of  Porters  in Accra, Ghana . Singapore Journal of Tropical Geography 32, 22-37.
Oberhauser,  Ann  M.  2010.  (Re)Scaling Gender and Globalization: Livelihood  Strategies  in  Acrra,
Ghana. ACME:  An  International  E-
Jornal  for  Critical  Geographies, 9 (2), 221-244.
Omoyibo,  Kingsley  Ufuoma  &  Ben Ibukun  Ajayi.  2011. Understanding
Gender  and  Global  Africa:  A Critical  Perspective .  Gender  & Behaviour. 9 (1), 3729-3751.
Prahara,  Sowanya  Ardi.  2010. Makna
Kerja Pada Buruh Gendong Perempuan  di  Pasar  Peringharjo Yogyakarta (Sebuah Studi Fenomenologi) (Tesis).  Yogyakarta:
UGM.
Pratikno.  2005.  Good  Governance  and
Governability. Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik ,    Vol. 8 No. 3.
Ransom, Elizabeth & Carmen Bain. 2011.
Gendering  Agricultural  Aid:  An Analysis  of  Whether  International Development  Assistance  Targets Women  and  Gender. Gender  and Society , Vol 25, No 1, 48-74.
Rokicka,  Magdalena  and  Anna  Ruzik.
2010. The  Gender  Pay  Gap  in
Informal  Employment  in  Poland . CASE Network Studies & Analyses
No. 406, pp. 1-46.
Sedarmayanti.  2004. Good  Governance (Pemerintah  yang  Baik)  Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan
yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
Stiglitz, Joseph E. 2006. Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi  Menuju  Dunia  yang Lebih Adil . Bandung: Mizan Pustaka.
Subarsono.  2010. Analisis  Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subono,  Iman  Nur.  2003.  Civil  Society,
Patriarki,  dan  Hegemoni. Civic, Vol,1 No.2.
Sugiyono.  2008. Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: CV Alfabeta.
Sumarto,  Hetifah  Sj.  2003. Inovasi,
Partisipasi  dan  Good  Governance:
20 Prakarsa Inovatif dan
Partisipatif  di  Indonesia. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Sumodiningrat,  G.  1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:  Bina  Rena Pariwara.
Syadzily, TB Ace Hasan dan Burhanuddin
(editor).  2003. Civil  Society  dan Demokrasi: Survey Tentang Partisipasi  Sosial-Politik  Warga
Jakarta. Jakarta: INCIS.
Tong,  Rosemarie  Putnam.  2010. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif  kepada  Arus  Utama
Pemikiran  Feminis .  Yogyakarta:
Jalasutra.