## KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP), KEKUASAAN

## DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM POLITIK
Oleh: Mohammad Maiwan 

## ABSTRACT
The  interest  groups  have  a  strategic  position  in  society  as  a  liaison  between  the community and government.  Its presence to   dynamic of  political  system. There are several types  of  interest  groups,  namely:  Anomic  groups;  nonassosiasional;  institutional; associational. The emergence of interest groups are going along with the rapid expansion of government's role in all areas of life. When expressing their interest to the government, interest groups use two ways: First, sell the issue to the political parties. Second, direct express their aspirations to the government. The method used is through; lobbying, mass media campaigns, as well as grass-roots pressure. The success to influence of the government depend on some aspects  such  as:  Political  culture,  institutional  structure,  character  and  the  party  system, character and style in public policy.
Keywords: Interest groups, aspiration, decision making,  political system.

## Pendahuluan
Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya  dapat  diukur  sejauh  mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan  maupun  dukungan  yang diterimanya  serta  merumuskannya  dalam bentuk kebijakan ataupun output yang tepat.
Hasil  dari  setiap  kebijakan  merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan  beragamnya  aspirasi  yang muncul yang merupakan konsekwensi dari beragamnya kepentingan masyarakat.
Meskipun  demikian,  dalam  sistem  politik, tidak  semua  aspirasi  yang  muncul  dapat
 Dosen  Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Jakarta
disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik  formal  seperti  partai  politik  yang memiliki  fungsi  resmi  sebagai  penyalur aspirasi,  tetapi  juga  kekuatan  lain  yakni kelompok kepentingan (interest group).
Dalam  tahap  tertentu,  keterbatasan partai  politik,  baik  karena  sumberdaya material,  sumberdaya  manusia,  orientasi ideologi, kultur, faksionalisme, kepentingan  jangka  pendek,    minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah  komunikasi,  hubungan  personil, dan lain-lainmenyebabkan mereka terkadang  tidak  cukup  dapat  diharapkan
untuk  menyampaikan  aspirasi  dalam masyarakat  secara  efektif.  Keadaaan  ini menyebabkan  orang  lebih  menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan.
Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan  sistem  politik,  dalam bentuk lahirnya politik kelompok- kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat.  Bertitik  tolak  dari  penjelasan tersebut,  artikel  ini  akan  membincangkan tentang kewujudan kelompok kepentingan, serta  pengaruh  dan  kedudukannya  dalam sistem  politik.  Sejauh  ini  diskusi-diskusi tentang  proses  politik  lebih  banyak ditumpukan  pada  partai  politik.  Padahal dalam kenyataanya seiring dengan membiaknya  kehidupan  masyarakat  dan munculnya  sektor-sektor  baru  dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu diperhitungkan secara politik.
Pengertian dan Jenis Kelompok Kepentingan
Kelompok  kepentingan (interest group) seringkali di defenisikan sebagai, a group  of  persons  who  share  a  common cause,  which  puts  them  into  political competition  with  other  groups  of  interests (Benditt  1975:34).  Berdasarkan  definisi tersebut  fungsi  kelompok  kepentingan terbatas  pada  agregasi  dan  artikulasi kepentingan  saja.  Mereka  merupakan kelompok  terorganisasi  yang  memiliki tujuan bersama  yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman 1997). Dengan kata lain, tujuan  mereka  hanyalah  berusaha  untuk “mempengaruhi”  proses  pengambilan kebijakan  pemerintah  agar  sesuai  dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.
Karena  itu,  jika  dibandingkan dengan  fungsi  partai  politik  maka  agak berbeda  dan  lebih  sempit.  Sepertimana didefinisikan  oleh  Giovanni  Sartori,  partai politik  sebagai, any  political  group  that presents  at  elections,  and  is  capable  of placing  through  elections,  candidates  for public  offices (1984:64).  Berdasarkan definisi tersebut, partai politik sesungguhnya  secara  sengaja  bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan,  atau  meraih  jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
Dalam  prakteknya  ada  berbagai macam  tipe  kelompok  kepentingan  yang beroperasi  dalam  masyarakat,  yang  mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai pemain nonpemerintah,  mereka  dapat  berupa: Kelompok  professional,  persatuan  buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain- lain.
Kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan  serta  sumberdaya  manusia maupun  dana  dan  jaringan  yang  dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang issu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah.  Meskipun  mereka  bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya,  dalam  artian  kepentingan publik  yang  terbatas,  tetapi  adakalanya  di antara anggota-anggota kelompok kepentingan  juga  memiliki  ambisi-ambisi yang  bersifat  pribadi.  Bahkan  ada  di antaranya  yang  secara  pribadi  berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya.
Kelompok kepentingan pada hakikatnya  dapat  dibagi  menjadi  dua, yakni: Pertama, kelompok  kepentingan privat;  dan kedua, kelompok  kepentingan publik.  Kelompok  kepentingan  privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha  memperjuangkan  kepentingan- kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya  (golongan  tertentu)  dalam konteks kehidupan umum seperti: Pengacara,  dokter,  akuntan,  dosen,  guru, hakim, pengacara, serta golongan professional  lain,  termasuk  juga  para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah  kepentingan  produsen  atas  bidang- bidang usaha tertentu. Sementara kelompok kepentingan  yang  bersifat  publik  adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi  mempengaruhi  pemerintah agar  melakukan  tindakan  tertentu  yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah geraka-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan,  pertambangan,  perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan  manusia,  konsumen  dan sebagainya.

## 78
Almond  dan  Powell  (1980)  dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni: Pertama, kelompok  anomik,  yang merupakan  kelompok  kepentingan  yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan  komunikasi  politik  yang rendah,  dengan  ikatan  keanggotaan  yang longgar,  dan  hanya  dalam  rangka  untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang  boleh  jadi  merespon  terhadap  sikap frustasi  tertentu,  sehingga  melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh  pemerintah  maka  kelompok  ini  akan bubar.  Mereka  seperti:  Ikatan  Warga Kampung  Pulo  yang  tergusur;  Warga penghuni  Kalijodo;  Persatuan  pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.
Kedua, kelompok nonassosiasional, yang  merupakan  kelompok  kepentingan yang  diorganisasikan  secara  informal, dengan  keanggotaan  yang  longgar  dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik.  Jaringan  kelompok  ini  terbatas, tetapi  lebih  baik  ketimbang  kelompok pertama di atas. Kelompok nonassosiasional berbeda dengan kelompok anomik
dalam hal
keanggotaannya,  yang  biasanya  bersifat sama  latar  belakang  atau  identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan,  etnik,  regional,  agama,  status, kelas  sosial.  Contoh  kelompok  ini  adalah: Trah  Keluarga  Mangkunegaran;  Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak  Se-Kalimantan,  Ikatan  Saudagar Bugis,  Alumni  ITB,  Alumni  Pendidikan Lemhannas,  Alumni  Pondok  Pesantren Gontor, kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.
Ketiga, kelompok institusional yang  merupakan  kelompok  kepentingan yang  melembaga  secara  formal,  dengan kegiatan  rutin,  serta  jaringan  organisasi yang  kuat  dan  keanggotaan  yang  bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan  politik  yang  luas,  mencakup  hampir sebagian  besar  segi  kehidupan  (ekonomi, sosial,  pendidikan,  budaya,  seni,  hukum, keluarga,  lingkungan,  dan  lain-lain),  di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdlatul  Ulama  (NU);  Muhammadiyah;
Persatuan Islam (Persis); Ikatan
Cendekiawan  Muslim  Se-Indonesia,  dan lain-lain.
Keempat, kelompok  assosiasional, yaitu  kelompok  yang  memiliki  organisasi yang  bersifat  formal,  dan  terorganisir secara  baik,  dengan  keanggotaan  yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional  beranggotakan  orang-orang yang  berasal  dari  satu  profesi  yang  sama, dengan  tujuan  spesifik  untuk  mewakili kepentingan  anggotanya  atas  bidang- bidang  tertentu  yang  menjadi  fokusnya. Contohnya  adalah:  Organisasi  Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Persatuan Insinyur Indonesia  (PII);  Kamar  Dagang  dan Industri  (IDI),  Persatuan  Guru  Republik Indonesia (PGRI); Ikatan Advokat Indonesia  (IAI),  Persatuan  Wartawan Indonesia (PWI) dan lain-lain.
Dari keempat kelompok kepentingan  di  atas,  yang  paling  efektif dalam  menyampaikan  pendapat  kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat  adalah  kelompok  institusional dan assosiasional. Sementara pada derajad yang  rendah,  yang  paling  tidak  efektif adalah kelompok anomik serta nonassosiasional.
Pertumbuhan dan Perkembangan

## Kelompok Kepentingan
Kelompok
kepentingan sesungguhnya  telah  lama  muncul  dalam kehidupan politik moderen dalam berbagai bentuk gerakan maupun organisasi kepentingan.  Dalam  politik  di  negara- negara  maju  seperti  di  Inggris  ditandai dengan  munculnya  organisasi  seperti Masyarakat  Abolisi  yang  menentang perdagangan budak yang dibentuk di tahun 1780-an, yang kemudian diikuti organisasi- organisasi  di  bidang  lain.  Di  Amerika Serikat  gerakan  itu  ditandai  dengan munculnya berbagai asosiasi dalam masyarakat  yang  bermaksud  membela kepentingan-kepentingan kelompok, berhadapan  dengan  pihak  Inggris  maupun pertumbuhan  pemerintahan  Amerika  pada masa-masa  awal  (Cigler  and  Loomis 2011:8).  Perkembangan  demokrasi  di Amerika Serikat tumbuh subur dan berakar kuat,  salah  satunya  karena  didukung  oleh munculnya  asosiasi-asosiasi  masyarakat tersebut. Kondisi ini sepertimana dikemukakan  oleh  pemikir  Perancis  Abad 19, Alexis de Tocqueville, ketika mengunjungi  negara  tersebut  dengan menyatakan  bahwa,  asosiasi-asosiasi  telah menjadi  bagian  inheren  dalam  budaya politik Amerika Serikat dan menjadi sumbu bagi tegaknya kehidupan demokratis, yang
tidak ditemukan pada masyarakat manapun ketika itu (Tocqueville 1994:167).
Dalam banyak hal kelahiran kelompok  kepentingan  hampir  mirip dengan  partai-partai  politik.  Hanya  saja partai  politik  lebih  diorientasikan  pada upaya  untuk  memenangkan  suara  pemilih dan  menduduki  jabatan-jabatan  dalam kekuasaan. Di Indonesia, beberapa kelompok kepentingan telah lahir mendahului  partai-partai  politik.  Mereka bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan.
Sebagian di antaranya malah menjadi cikal bakal  partai  politik.  Beberapa  kelompok kepentingan  yang  awal  di  Indonesia muncul  pada  era  kolonial  seperti:  Sarikat Dagang Islam (SDI), Al-Irsyad, Muhammadiyah,  Serikat-Serikat  Buruh, pekerja kereta api, Taman Siswa, Organisasi Koperasi, Nahdlatul Ulama dan lain-lain,  menjadi  pelopor  awal  dalam munculnya  politik  kelompok.  Organisasi- organisasi tersebut sebagian bertransformasi menjadi besar dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Pada  abad  ke  20,  terutama  pasca Perang Dunia Kedua, di era tahun 1950-an dan  1960-an  di  negara-negara  Barat kelompok  kepentingan  tumbuh  menjamur seiring dengan perluasan peran pemerintah
ke  segala  bidang  kehidupan.  Perluasan birokrasi  dan  fungsi-fungsi  pemerintahan, baik lokal maupun nasional, dalam rangka memenuhi  tuntutan  pembangunan  telah melahirkan  tanggapan  dari  kelompok- kelompok dalam masyarakat,  yang merasa perlu  terlibat  dalam  isu-isu  tertentu.  Hal tersebut  juga  seiring  dengan  semakin meratanya tingkat pendidikan dan kesadaran  politik,  serta  meningkatnya keterampilan-keterampilan  organisasional. Gejala  ini  menunjukkan  bahwa,  semakin banyaknya  area  di  mana  pemerintah menjadi  terlibat,  maka  semakin  banyak pula kepentingan-kepentingan khusus yang berkembang untuk mempengaruhi kebijakan (Loomis 2011:181-182).
Selain  itu,  kemunculan  kelompok kepentingan  juga  dipicu  oleh  mencuatnya isu-isu  baru  yang  menjadi  keprihatinan umum,  baik  pada  tingkat  lokal,  nasional, maupun global. Bahkan belakangan banyak kelompok kepentingan yang memperjuangkan  isu-isu  tunggal  yang spesifik.  Hal  tersebut  mulai  dari  masalah kekekerasan  anak,  perdagangan  bebas, kesetaraan perempuan, lingkungan, perdagangan  manusia,  hak  asasi  manusia, hutang  luar  negeri,  masalah  energi, sumberdaya air, komunitas adat, iklim dan cuaca, hak konsumen, perlindungan binatang,  pendidikan  kaum  marginal,
ekonomi mikro, transgender, dan sebagainya.  Gerakan  ini,  untuk  sebagian, merupakan bagian dari gerakan sosial baru yang  terus  memperoleh  tempat  dalam masyarakat  moderen.  Sementara  pada sektor-sektor  tertentu,  lahirnya  kelompok kepentingan berwujud perjuangan kelompok-kelompok asosiasi profesi, perdagangan, subsektor kehidupan konsumen,  kelompok-kelompok  dalam birokrasi,  kaukus  dalam  parlemen,  aliansi para  politisi  dalam  legislatif  maupun eksekutif dan juga yudikatif yang memperjuangkan  kepentingan  kelompok melalui  usulan-usulan,  petisi-petisi,  dan loby-loby tertentu yang disampaikan.
Belakangan setelah reformasi tahun 1998  di  Indonesia,  gelombang  kelahiran kelompok-kelompok  kepentingan  baru merebak  secara  nasional.  Suasana  politik yang  demokratis  yang  ditandai  dengan ledakan partisipasi mengakibatkan sebagian
anggota
masyarakat menyampaikan tuntutan-tuntutannya dengan menggunakan saluran-saluran baru di  luar  partai-partai  politik,  dalam  bentuk kelompok-kelompok kepentingan (Horowitz  2014).  Selama  kurang  lebih  17 tahun terakhir ini diperkirakan tidak kurang 2500  an  kelompok  kepentingan  lahir  di seluruh  tanah  air,  yang  merangkumi berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari
bidang  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya, hukum, pendidikan, keagamaan adat, etnik, pers, dan lain-lain, dari tingkat lokal sampai nasional.
Jaminan kebebasan  yang luas serta adanya kompetisi kuat diantara kelompok- kelompok  serupa  menambah  semakin serunya persaingan kepentingan.
Kedudukan  kelompok-kelompok  ini  turut mempengaruhi  konfigurasi  politik  serta ikut mendinamisasikan proses pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun demikian,  hanya  sebagian  saja  di  antara kelompok-kelompok  kepentingan  tersebut yang mampu mewarnai atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan  publik,  khususnya  di tingkat nasional. Sementara sebagian kecil kelompok  kepentingan  yang  lain  dibentuk lebih  merupakan  tanggapan  terhadap  isu- isu sesaat yang muncul, ataupun ada karena kepentingan  partai  politik.  Kelompok- kelompok  ini  bahkan  untuk  sebagiannya justru  malah  muncul  sebagai  kelompok penekan.
Dalam  kaitan  ini,  penulis  tidak memasukkan  kelompok-kelompok  seperti: Organisasi-organisasi  teroris,  Organisasi Papua  Merdeka,  Gerakan  Aceh  Merdeka dan sejenisnya, karena organisasi- organisasi tersebut tujuannya bukan mempengaruhi kebijakan pemerintah tetapi
untuk  menjatuhkan  pemerintah  secara inkonstitusional. Dengan kata lain, mereka berusaha  merestrukturisasi  sistem  politik dan bukan sekadar mempengaruhinya.

## Tujuan dan Cara Mempengaruhi

## Pemerintah
Dalam politik di Indonesia kita bisa mencatat  setidaknya  ada  beberapa  tujuan dari  kelompok  kepentingan. Pertama, adalah kelompok kepentingan merepresentasikan konstituen mereka dalam  mempengaruhi  agenda  politik.  Di mana  melalui loby-loby yang  dilakukan diharapkan  berdampak  pada  tujuan  yang ingin  mereka  capai. Kedua, kelompok kepentingan  memberikan  peluang  bagi anggotanya  untuk  berpartisipasi  dalam proses  politik.  Minimal  menyangkut  satu isu  tertentu,  anggota-anggotanya  dapat terlibat  dalam  mempengaruhi  pejabat pemerintah.
Ketiga , membantu mendidik individu  atau  masyarakat  yang  menjadi anggotanya  untuk  sadar  terhadap  isu-isu tertentu,  sehingga  memiliki  sikap  yang sama dengan  anggota  yang lain. Keempat, membantu  individu  untuk  mengambil tindakan terhadap isu-isu tertentu, sehingga dapat  menjadi  perhatian  umum. Kelima, kelompok  kepentingan  dapat  menjadi
evaluator  ataupun  pengawas  terhadap program-program pemerintah. Mereka bisa menilai  kekurangan-kekurangan  program pemerintah,  serta  memberikan  masukan- masukan.  Syukur-syukur  masukan  yang disampaikan  menjadi  agenda  legislatif ataupun agensi-agensi pemerintah yang lain untuk meningkatkan mutu pelayanannya.
Dalam  menyampaikan  aspirasinya kepada pemerintah, kelompok kepentingan biasanya    menempuh  dua  langkah  (Jordan and  Malanoey  2007:39-40). Pertama, mereka menyampaikan isu-isu  yang sudah diartikulasikan  sedemikian  rupa  untuk “dibeli”  partai-partai  politik.  Langkah  ini biasanya ditempuh jika sistem politik yang ada berjalan secara demokratis dan terbuka, di mana partai-partai politik bersaing secara sehat  dan  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap partai politik lebih tinggi ketimbang  kelompok  kepentingan.  Selain itu,  mekanisme cheks  and  balances di antara  lembaga-lembaga  politik  juga berjalan  baik.  Dalam  suasana  seperti  ini, kelompok kepentingan akan dapat maksimal  melakukan  pendekatan  dengan partai  politik  dan  melakukan  proses  tawar menawar untuk memperjuangkan kepentingannya.
Kedua, kelompok kepentingan langsung  menyampaikan  aspirasi  yang sudah  diartikulasikan  kepada  pemerintah. Proses  ini  biasanya  didahului  oleh  adanya perdebatan  ataupun  polemik  yang  luas dalam  masyarakat,  khususnya  melalui media massa. Terkadang sejumlah anggota kelompok kepentingan sengaja
“meledakkan”  satu  isu  tertentu  ke  media massa  agar  menjadi  perhatian  umum, sehingga  pemerintah  turut  mengambil perhatian.  Mekanisme  ini  ditempuh  jika sistem  politik  tidak  berlangsung  secara terbuka  dan  partai-partai  politik  tidak  bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  partai  politik  juga rendah.  Bagi  kelompok  kepentingan  akan sia-sia  saja  atau  tidak  efektif  jika menyampaikan  aspirasinya  melalui  partai politik.  Karena  itu,  usaha  pendekatan langsung terhadap pejabat-pejabat pemerintah  dirasa  lebih  efektif  dan bermakna.
Adapun  cara  atau  strategi  yang dipakai  untuk  mempengaruhi  pemerintah adalah. Pertama, melakukan lobbying menjalin komunikasi langsung dengan para pejabat  pemerintah  yang  terkait,  atas  isu yang  diperjuangkan.  Wise  Cummings mendefinisikan lobby sebagai,
communication  with  legislator  or  other
government officials to try to influence their decision
(Cummings
192:217).
Berdasarkan  definisi  tersebut lobby bukan semata-mata  ditujukan  terhadap  pejabat- pejabat  legislatif  saja  tetapi  juga  cabang- cabang pemerintahan yang lain.
Kelompok-kelompok  kepentingan, khususnya yang kuat, tidak jarang memiliki peloby-peloby  khusus  atau  menyewa (membayar)  seorang  peloby  professional yang  memiliki  kemampuan  khusus  di bidang tersebut. Aktifitas lobby memerlukan  keterampilan  khusus  dan jaringan  pergaulan  luas.  Bidang  ini  lebih merupakan satu seni daripada ilmu. Profesi peloby  di  sejumlah  negara  maju  telah menjadi  bagian  dari  pekerjaan  resmi  yang setara dengan profesi moderen yang lain.
Kedua, melalui  media  massa. Kelompok kepentingan biasanya menggunakan media massa sebagai sarana untuk  menarik  sentimen  serta  perhatian umum,  sehingga  pemerintah  mengambil kebijakan  atas  isu  tertentu  sesuai  yang diinginkan. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media diharapkan segera mendapat respon  yang  memadai  dari  pemerintah. Namun  melalui  cara  ini  tidak  ada  kontak langsung dengan pejabat pemerintah.

## 84
Ketiga, grass-roots  pressure ,  di mana  kelompok  kepentingan  menggalang dukungan  masyarakat  lapis  bawah  untuk menyampaikan  isu-isu  tertentu.  Misalnya melalui  rapat  akbar,  pawai  massal, demonstrasi, aksi teatrikal di tempat-tempat umum ataupun gedung pemerintah. Melalui cara  ini  memang  ada  kontak  langsung dengan pejabat pemerintah, tetapi terbatas, dan mungkin saja manipulatif dan situasional.
Adakalanya kelompok kepentingan menggunakan  ketiga  cara  di  atas  secara serentak dalam mempengaruhi pemerintah. Hal  itu  dilakukan  sebagai  cara  yang mungkin  dipandang  efektif  menyangkut isu-isu tertentu, terutama sekali kelompok- kelompok kepentingan dengan sumberdaya yang  memadai,  baik  materiil  maupun nonmaterial. Namun demikian, keberhasilan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi agenda pemerintah
memiliki  kadar  yang  berbeda-beda  antara satu  sistem  politik  dengan  sistem  politik yang  lain,  dari  satu  negara  dengan  negara lain,  dari  satu  waktu  ke  waktu  yang  lain. Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  aspek  yang turut  menentukan  pengaruh  kelompok kepentingan,  yakni:  Aspek  kebudayaan politik,  struktur  kelembagaan,  watak  dan sistem  partai,  watak  dan  gaya  dalam
kebijakan publik (Janda, Berry & Goldman 1997:73).
Jika dalam suatu masyarakat kedudukan kelompok kepentingan dipandang  absah  dan  positif,  maka keterlibatan individu-individu untuk bergabung di dalamnya akan didorong, dan proses  politik  yang  melibatkan  kelompok kepentingan  dipandang  sebagai  wajar.
Sementara struktur kelembagaan mengandaikan bahwa jika struktur kekuasaan  suatu  negara  terdistribusikan secara  beragam  atau  plural  di  antara kelompok-kelompok, maka itu akan memberikan  tempat  yang  positif  bagi kelompok  kepentingan.  Dengan  kata  lain, pemerintahan  yang  terbagi-bagi,  di  mana tidak  ada  satupun  kelompok  yang  bisa mendominasi  akan  lebih  kondusif  bagi tumbuhnya kelompok-kelompok kepentingan.
Sedangkan  tatanan  kelembagaan yang  tersentralisasi    justru  merusak keberadaan  kelompok  kepentingan.  Pada aspek  sistem  politik,  jika  suatu  sistem politik  berwatak  demokratis  maka  akan mudah bagi kelompok-kelompok kepentingan  untuk  eksis.  Adanya  sistem politik  dengan  corak  kepartaian  dominan atau  hegemonik  akan  secara  alami cenderung mempersempit ruang kelompok-
kelompok kepentingan. Begitu juga sebaliknya,  jika  suatu  sistem  politik  itu nondemokratis  maka  agak  sukar  bagi kelompok-kelompok kepentingan mengorganisir  secara  sukarela,  tanpa dikooptasi  oleh  pemerintah.  Rezim-rezim otoriter terbiasa untuk melakukan kooptasi dalam  rangka  memenangkan  dukungan sebagai cara untuk menjinakkan masyarakat sejak awal.
Watak  dan  gaya  pengambilan kebijakan  publik  bermakna  bahwa  dalam derajat  tertentu  sikap  intervensionis  suatu pemerintah  akan  memberikan  pengaruh pada pelibatan kelompok-kelompok kepentingan  dalam  perumusan  kebijakan publik.  Di  sejumlah  negara-negara  Eropa Barat, terutama Skandinavia, sikap intervensionis pemerintah menjadikan kelompok-kelompok  kepentingan  secara kelembagaan  memiliki  kedekatan  dengan unit-unit  dalam  pemerintahan  secara  ajeg. Sementara di sebagian negara-negara yang lain  yang  gaya  pengambilan  kebijakan rejim  lebih  otonom  dan  kebal  terhadap pengaruh  lingkungan  politik,  pelibatan
kelompok  kepentingan  dalam  pembuatan kebijakan publik cenderung kurang. Pemerintah agak berjarak dengan kelompok kepentingan.
Selain itu, secara internal efektifitas kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pemerintah juga ditentukan oleh;  Kemampuan  dalam  mengerahkan dukungan, tenaga, dan sumberdaya anggota;  juga  luasnya  sumberdaya  yang dimiliki,  seperti  kemampuan  finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan  organisasi,  prestise  di  mata masyarakat  dan  para  pembuat  keputusan pemerintahan (Almond 2000:60).

## Kedudukan dalam Sistem Politik
Kedudukan  kelompok  kepentingan dalam  sistem  politik  adalah  terletak  di antara  pemerintah  dengan  masyarakat. Posisinya  berada  di  tengah  sebagai jembatan  yang  menghubungkan  antara kepentingan-kepentingan  masyarakat  dan pemerintah.  Posisi  penyampaian  aspirasi itu  dapat digambarkan sebagai berikut:
Karena kedudukan yang seperti itu, maka  kelompok  kepentingan  menempati posisi  yang  stategis  sebagai  penghimpun, penyalur,  sekaligus  perumus  aspirasi. Dalam  konteks  sistem  politik,  keberadaan kelompok kepentingan ini telah melahirkan perdebatan, baik dari kubu pluralis maupun elitis.  Kalangan pluralis memandang bahwa  intipati  dari  demokrasi  adalah penyebaran kekuasaan di tangan kelompok- kelompok  sehingga  tidak  ada  satupun kekuatan yang mendominasi. Setiap individu  pada  kenyatannya  berpotensi untuk  mengorganisir  diri  serta  memiliki akses  yang  sama  ke  dalam  pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan akan
mengalami  distorsi  oleh  kepentingan- kepentingan  tertentu,  jika  tanpa  ada keseimbangan  dinamis  dari  unsur-unsur dalam  masyarakat.  Adanya  kelompok kepentingan merupakan  sesuatu  yang baik dalam sistem politik (Hays 2011:117-118).
Kehadiran kelompok-kelompok justru diperlukan untuk berbicara, berdebat, sekaligus  didengar  dan  dikritik.  Dengan kata lain, di mata kaum pluralis demokrasi adalah persaingan di mana masing-masing kelompok secara bebas dan setara memajukan  kepentingan-kepentingannya, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Model  yang  paling  dekat  dengan  ide
Peme- rintah Rakyat Kelompok Kepentingan Media Massa Partisipasi Partisipasi Partai Politik Cari Pengaruh Partisipasi
tersebut adalah demokrasi kelompok dalam bentuk wujudnya  kelompok-kelompok kepentingan. Hadirnya kelompok kepentingan  justru  akan  memperkuat kekuatan  setiap  kelompok  untuk  saling mengimbangi. Dalam perspektif ini, kehadiran  politik  kelompok  dipandang positif,  dan  diperlukan  sebagai  alternatif, dari  model  demokrasi  pemilihan  yang bersifat  konvensional,  yang  dimonopoli partai-partai politik. Aspirasi-aspirasi konstituen  seringkali  terlempar  begitu pemilihan  umum  usai,  dikalahkan  oleh agenda lain yang lebih menarik. Pemilihan umum  dan  partai  saja  tidak  menjamin keseimbangan  negara-negara  demokratis. Adanya kelompok aktif berbagai jenis dan ukuran, sangat penting agar bisa mempertahankan  proses  demokrasi  dan agar  para  warga  negara  dapat  memajukan tujuan-tujuan mereka. Pandangan- pandangan  pluralis  antara  lain  bersumber dari  pemikiran  tokoh-tokoh  seperti,  James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, dan juga teoritisi politik moderen Robert Dahl.
Kaum  pluralis  memandang  bahwa, kekuasan politik sepatutnya tidaklah melulu  di  tangan  elektorat  ataupun kelompok  elit  tetapi  disebar  ke  segenap masyarakat.  Selain  itu,  perspektif  pluralis meyakini  bahwa  kelompok  kepentingan
merupakan  representasi  sejati  demokrasi. Karena  di  situlah  orang  dengan  bebas berorganisasi, berkomunikasi, dan menggalang kekuatan sendiri secara teratur. Sementara aktifitas pemilu terkadang  tidak  cukup  bagi  masyarakat untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan pesannya secara utuh dalam masa  yang  cukup.  Adanya  kepentingan kompetitif  yang  berbeda-beda  adalah landasan  bagi  keseimbangan  demokrasi serta perkembangan positif bagi  kebijakan publik (Hays 2011:121).
Sementara  kalangan  perspektif  elit memandang kehadiran kelompok kepentingan  dari  sudut  pandang  yang berbeda. Meskipun perspektif ini menyetujui  sebagian  argumen-argumen pluralis,  namun  tidak  setuju  dalam beberapa  aspek  yang  lain.  Kalangan  elitis melihat  bahwa  dimensi  kekuasaan  di manapun  akan  melahirkan  kekuatan  kecil tertentu sebagai kelompok penentu/pengaruh.  Pandangan  ini  untuk sebagian bersumber dari teori Hukum Besi Oligarki  Michels.  Di  berbagai  bidang, mereka tidak akan segan-segan mengkonsolidasikan  diri,  bersatu  untuk menancapkan pengaruh/dominasinya. Kekuatan mereka bersifat  solid, homogen, monolitik,  terarah,  distribusi  kekuasaan
berlangsung  dari  atas  ke  bawah,  di  mana kelompok kecil ini menjadi pengendali.
Perspektif elitis berargumen bahwa, aktifitas kelompok kepentingan membutuhkan  sumberdaya  material  dan finansial  yang  tidak  sedikit.  Sekecil apapun, suatu kelompok kepentingan pasti memerlukan basis finansial yang kuat, agar dapat  bertahan.  Sumberdaya  finansial  itu secara  alami  hanyalah  dimiliki  oleh sekelompok kecil anggota atau pengurusnya.  Mereka  tidak  mungkin memberikannya secara gratis tanpa tendensi  apapun.  Karena  itu,  lahirnya kelompok kepentingan dalam banyak aspek lebih  mewakili  kepentingan  segelintir orang  itu,  terutama  pengurusnya  ataupun anggota-anggota  utamanya  yang  sanggup membayar iuran. Lagi pula kesadaran untuk berhimpun atau aktif dalam satu organisasi dalam taraf tertentu hanyalah dimiliki oleh orang-orang  yang  memiliki  komitmen sadar  dan  punya  uang  serta  waktu  luang (Loomis 2011:184).
Sementara  bagi  kebanyakan  orang miskin  tidak mungkin  mereka membentuk kelompok kepentingan yang kuat, mengingat  sumberdayanya  yang  terbatas. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan privat,  ataupun  assosiasional  dalam  istilah Almond dan Powell, menjadi petunjuk kuat
bahwa  orang-orang  yang  punya  uang  ini sajalah yang bisa menyampaikan aspirasinya ke pemerintah melalui pembentukan-pembentukan kelompok.
Bagi  kaum  elitis,  kelompok  kepentingan lebih  mencerminkan  bias  kepentingan kelompok,  khususnya  golongan  atas,  serta merupakan cacat bagi demokrasi.
Dalam  pandangan  perspektif  ini, organisasi  dan  institusi  dapat  menjalani “hidup  mereka    sendiri”  yang  dapat membuat  mereka  menyimpang,  --seperti diramalkan  Weber,--  dari  keinginan  dan kepentingan anggota mereka. Ada kecenderungan  oligarki,  di  mana  struktur birokrasi dapat mengeras dan  para pemimpin  menjadi  elite-elite  yang  tidak tanggap  pada  sektor  swasta  atau  negeri. Akibatnya,  kebijakan  publik  bisa  condong ke  arah  kelompok  kepentingan  tertentu yang  memiliki  organisasi  terbaik  dan sumberdaya  terbanyak,  bisa  condong  ke arah  agensi-agensi  negara  yang  secara politik  kuat,  dan  bisa  dibelokkan  oleh persaingan  yang  sengit  antar  sektor-sektor berbeda dari pemerintahan itu sendiri (Hays 2011:122). Pengambilan keputusan sebagai sebuah  proses  akan  selalu  mendapat pengaruh dan desakan dari berbagai faktor, termasuk  persaingan  politik  yang  keras, strategi pemilihan umum, sumberdaya yang langka,  serta  pengetahuan  dan  kompetensi
yang  kurang.  Adanya  banyak  pusat kekuasaan tidak menjamin bahwa pemerintah akan: (1) mendengarkan mereka semua dengan setara; (2) melakukan  apapun  selain  berkomunikasi dengan  pemimpin  pusat-pusat  itu,  (3) mudah  terkena  pengaruh  siapapun  selain mereka  yang  berada  di  posisi-posisi  yang kuat, (4) melakukan apapun tentang isu-isu yang  sedang  dibahas  (Lively  2005::20-24, 54-56).
Meskipun  terdapat  sejumlah  besar kelompok  kepentingan  yang  mengklaim berjuang  untuk  masyarakat,  namun  dalam kenyataannya,  ideologi  dan  orientasi  yang diusungya,  sedikit  banyak  mengandung bias kepentingan. Karena itu bagi perpektif ini, orang miskin atau massa tidak mungkin secara  instrumental  mengorganisir  diri dengan keterbatasan sumberdaya. Alih-alih kelompok  kepentingan  berfungsi  sebagai wadah penyalur aspirasi, ianya justru lebih merupakan  alat  kepentingan  kelompok- kelompok  atau  sub-sub  kelompok  atas dalam masyarakat untuk terus mendominasi.

## Penutup
Berdasarkan  penjelasan  di  atas dapat  dikemukakan  bahwa  kelompok kepentingan  memiliki  kedudukan  yang
strategis  dalam  masyarakat,  yakni  sebagai penghubung  antara  masyarakat  dengan pemerintah. Keberadaannya dapat mendinamisasikan  sistem  politik,  yang hakikatnya  diwarnai  persaingan  berbagai kepentingan  untuk  saling  mempengaruhi. Dalam  prakteknya  ada  beberapa  jenis kelompok  kepentingan  yakni:  Kelompok anomik, kelompok nonassosiasional, kelompok institusional, kelompok assosiasional.
Munculnya  kelompok  kepentingan secara  pesat terjadi  seiring  dengan perluasan  peran  pemerintah  ke  segala bidang  kehidupan.  Dalam  menyampaikan aspirasinya  kepada  pemerintah,  kelompok kepentingan biasanya akan menempuh dua cara: Pertama, menyampaikan isu-isu yang sudah diartikulasikan untuk “dibeli” partai- partai politik. Kedua, kelompok kepentingan langsung menyampaikan aspirasi yang sudah diartikulasikan kepada pemerintah.  Cara  yang  ditempuh  dapat melalui lobbying , kampanye media massa, serta grass-roots pressure .
Keberhasilan mempengaruhi pemerintah sangat ditentukan faktor-faktor seperti;  Kebudayaan  politik,  struktur kelembagaan,  watak  dan  sistem  partai, watak  dan  gaya  dalam  kebijakan  publik. Secara  teoritik,  kedudukan  kelompok
90
kepentingan ini telah mencetuskan perdebatan  antara  perspektif  puralis  dan elitis.  Kedua  perspektif  tersebut  dengan sudut  pandang  yang  berbeda,  menyatakan tentang efek kelompok kepentingan dalam proses politik.

## DAFTAR RUJUKAN
Almond,  Gabriel  and  Powell,  Bingham,
Comparative
Politics:
A
Developmental  Approach, Boston,
MA.: Little, Brown and Co., 1980.
______________,
“Kelompok
Kepentingan  dan  Partai  Politik”, dalam  Mohtar  Mas’oed  &  Colin MacAndrews,
Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2000.
Benditt,  Theodore  M.,  “The  Concept  of Interest  in  Political  Theory”,
Political  Theory, No.  3,  August
1975.
Cigler,  Allan  J.,  &  Loomis,  Burdett,  A.,

## “Introduction: The Changing
Nature  of  Interest  Group  Politics”, in  Allan  J.  Cigler,  &  Burdet  A. Loomis,  (eds.), Interest  Group
Politics, Washington, D.C.:CQ
Press,  a  Division  of  Congressional Quarterly Inc., 2011.
Cummings,  Wise, Democracy  Under Pressure:  An  Introduction  to  The American  Political  System, New York, NY: Harcourt Brace
Jovanovich, Inc., 1981.
Hays,  Michael  T.,  “Interest  Groups: Pluralism  or  Mass  Society?”,  in Allan  J.  Cigler,  &  Burdet  A. Loomis,  (eds.), Interest  Group Politics, Washington, D.C.:CQ
Press,  a  Division  of  Congressional Quarterly Inc., 2011.
Horowitz,
Donald L., Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia, Terj.
Daryatno,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Janda,  K.,  Berry,  J.,  &  Goldman,  J., The Challenge  of  Democracy, Boston:
Houghton Mifflin, 1997.
Jordan,  G.  &  Malanoey,  W., Democracy and  Interest  Groups:  Embracing Democacy?, California:  California
University Press, 2007.
Loomis, Berdett A., “A  New Era:  Groups and  the  Grass  Roots”,  in  Allan  J. Cigler, & Burdet A. Loomis, (eds.), Interest Group
Politics,
Washington,  D.C.:CQ  Press,  a
Division of Congressional Quarterly Inc., 2011.
Lively,  J., Democracy, Oxford:  Blackwell,
2005.
Sartori,  Giovanni, Parties  and  Party Systems, New  York:  Cambridge
University Press, 1984.
Tocqueville,  Alexis  de, Democracy  in America, London: David Campbell Publishers, Ltd., 1994.