INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6183-6189 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Aspek Hukum Bisnis Dalam Pengembangan Pengelolaan Pariwisata Di Pulau-Pulau Kecil
Taufik Arnanda Marpaun 1 ✉ , Nikmah Dalimunthe 2
Prodi Ekonomi Islam , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: taufik120102@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Masalah  utama  pemanfaatan  kawasan  wisata  dalam  aspek  hukum  bisnis  terkait  dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di wilayah pulau-pulau kecil. Memahami aspek hukum tanah  akan  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  pengembangan  dan  pengelolaan  pariwisata  di kawasan pulau-pulau kecil. Dan dengan memahami asas-asas hukum tentang kerjasama, perjanjian usaha,  pengelolaan  kawasan  wisata,  pasal-pasal  tertentu  dalam  perjanjian  dan  hal-hal  lain  yang berkaitan dengan bentuk perjanjian apapun, dapat dikatakan bahwa semua itu harus dikembalikan sesuai dengan maksud pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sampai dengan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Potensi pulau-pulau kecil lepas pantai Indonesia untuk menyediakan sumber energi maritim hayati  dan  non-hayati  merupakan  anugerah  bagi  perekonomian  daerah  perbatasan  negara. Pertumbuhan  ekonomi  di  kawasan  perbatasan  itu  saat  ini  jauh  lebih  lambat  dibandingkan  di pedalaman. Potensi ekonomi wilayah PPKT memiliki dampak pengganda yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan kekayaan baru jika dikelola dengan baik.
Kata Kunci : Hukum Bisnis , Pengelolaan Pariwisata, Pulau-pulau kecil.

## Abstract
The  main  problem  with  the  use  of  tourist  areas  in  the  legal  aspects  of  business  is  related  to development and management of tourism in small island areas. Understanding aspects of land law will determine the success or failure of tourism development and management in small island areas. And by understanding the legal principles regarding cooperation, business agreements, management of tourist areas, certain articles in the agreement and other matters related to any form of agreement, it can be said that all of this must be returned in accordance with the intent of Article 33 paragraph (3). ) UUD 1945 to welfare and justice for the people. The potential of small offshore islands of Indonesia to provide sources of biological and non-biological maritime energy is a boon for the economies of border regions. Currently, economic growth in the border areas is much slower than in the interior. The economic potential of the PPKT area has a significant multiplier effect, creating new jobs, income and wealth if managed properly.
Keywords: Business Law, Tourism Management, Small Islands.

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki 111 pulau kecil di perairan  internasional yang semuanya memiliki potensi  ekonomi  dan  telah  ditetapkan  demikian  melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil di Perairan Internasional.Tujuan meratifikasi  UNCLOS  adalah  sebagai  berikut:  a)  memperkuat  perlindungan  terhadap ancaman eksternal terhadap perairan pesisir dan teritorial; b) menetapkan hak hukum untuk mengeksploitasi sumber daya alam di perairan pesisir dan pedalaman; c) menetapkan hak hukum  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  di  perairan  pesisir  dan  pedalaman  di dalam wilayah negara pantai dan teritorial.
Beberapa  PPKT  terletak  di  perbatasan  darat  dengan  negara  lain,  termasuk  Pulau Berakit Singapura, Pulau Tokongmalangbiru Malaysia, Tokongbelayar, dan Semiun, Pulau Seuntung Vietnam, dan Pulau Ligayan Filipina, Solando, dan Pulau Bongkil, Mantehage, dan Makaheli Malaysia. Di perairan yang mengelilingi Republik Palau terdapat pulau Yiew Besar, Moff, dan Fani; di perairan sekitar Papua Nugini terdapat pulau Liki, Habe, Komolom, Laag, dan Kuriri; dan di perairan sekitar Timor-Leste terdapat pulau Letti dan Kisar (Direktorat Tata Ruang Laut, 2019). Kedaulatan teritorial perbatasan PPKT mendapat perhatian pemerintah karena pulau-pulau di sana memiliki potensi ekonomi dan pertahanan (lihat misalnya sejarah sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Sipadan dan Ligitan; Merrills 2003; Butcher 2013; Colson 2003 ; Fareha, Victoria, dan Apriliyanto 2019).
Para peneliti menemukan bukti terbatas bahwa PPKT dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.Selain sangat penting untuk menyusun rencana pertumbuhan PPKT, data ini juga digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan
dan  strategi  provinsi  untuk  pertumbuhan  sesuai  dengan  kerangka  waktu  RPJMN  (2020 – 2024). Dengan merencanakan program dan proyek pembangunan PPKT secara cermat, kita dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di sepanjang perbatasan Indonesia.
Indonesia sebagai negara kepulauan berciri khas nusantara mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan serta mengamankan seluruh potensi yang ada bagi  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  tujuan  pembentukan  negara.  Dalam  konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 mengatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Makna  ketentuan  dikuasai  oleh  negara memberi arti penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk di dalam pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas  rakyat  atas  sumber-sumber  kekayaan  tersebut.  Ketentuan  ini  merupakan konsekuensi logis Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan,  Dengan  dikuasainya  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamya oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolahan terhadap bumi, air dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang- Undang  Dasar  1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk  kebijakan  dan  tindakan pengurusan,  pengelolaan,  dan  pengawasan  untuk  tujuan  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Kawasan Pesisir (pulau-pulau kecil) akhir-akhir  ini menunjukkan perkembangan yang  cukup  pesat  antara  lain  Nusa  Tenggara  Timur,  Maluku,  Sulawesi  Utara,  Aceh.  Ini ditandai  dengan  munculnya  berbagai  fasilitas  di  kawasan  tersebut  diantaranya  fasilitas penunjang pariwisata (hotel dan restoran) pemukiman, pasar dan lain sebagainya. Hal ini sangat  berdampak  pada  kualitas  lingkungan  pada  kawasan  pesisir  (  pulau  pulau  kecil). Permasalahan berkaitan dengan aspek hukum, sumber daya manusia, keterbatasan budaya masyarakat  serta  perlindungan  lingkungan  laut.  Permasalahan  utama  berkaitan  dengan penggunaan kawasan pariwisata dalam aspek hukum bisnis yang terkait dengan hak atas tanah  dalam  pengembangan,  pengelolaan  kawasan  pariwisata  di  pulau-pulau  kecil. Penjelasan  aspek  hukum  bisnis  dalam  pengembangan,  pengelolaan  pariwisata  di  pulau- pulau  kecil.  Model  pengembangan  kawasan  pariwisata  di  dalam  pelekasanaannya  agar secara ekonomis, yuridis dan stategi pemasarannya tercapai. Dengan demikian diperlukan suatu  pemahaman  dan  pengertian  yang  harus  dilakukan  secara  teliti  dan  hati-hati  serta secara  komperhensif  dalam  menuju  terselenggaranya  pengembangan  pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur review.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
ASPEK HUKUM BISNIS DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PARIWISATA a. Hak Penguasaan Tanah
Konsepsi hak penguasaan tanah menurut hukum tanah Nasional: Hak atas tanah yang tertinggi adalah Hak Bangsa Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  tertinggi  adalah  Hak  Bangsa  yang pelaksanaannya didelegasikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi melalui hak menguasai negara. Dengan bersumber dari hak Bangsa Indonesia kemudian negara dapat memberikan hak perorangan atas tanah. Keterkaitan hukum tanah untuk areal pulau  maka  yang  diberlakukan  ketentuan  hukum  tanah  nasional  yang  mengatur  pulau- pulau  kecil  diwilayah  Negara  Republik  Indonesia  secara  menyeluruh  tidak  terlepas  dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa tanah dikuasi oleh negara, tidak dapat dikuasai oleh perorangan. Perorangan dapat mempunyai hak atas tanah atas bagian pulau-pulau tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 membuka peluang pemberian hak (HGB, Hak Pakai) atassebidang tanah yang seluruhnya merupakan  pulau  yang  berbatasan  dengan  pantai  diatur  tersendiri  dengan  peraturan pemerintah.  Hal  penting  yang  harus  diperhatikan  adalah  tentang  asas  nasionalitas  yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang melarang pihak ataupun badan hukum asing untuk memiliki tanah berupa Hak Milik, HGU, HGB sehingga siapa subjeknya yang akan menguasai tanah akan mempengaruhi jenis hak atas tanah yang dapat dikuasainya.
Aspek  penguasaan tanah sangat penting dalam kaitannya dengan  luas  lokasi yang direncanakan  dikembangkan  menjadi  kawasan  pariwisata  pantai  secara  khusus  dalam permasalahan  perolehan  dan  pembebasan  tanah  yang  mengganggu  kelangsungan pengembangan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil mengingat tahapan perolehan tanah dan penguasaan tanahnya memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan berbagai  kelompok masyarakat yang  menguasai tanah yang akan dibebaskan. Selain itu akibat  adanya  ketentuan  batas  minimum  luastanah  yang  diperuntukkan  bagi pengembangan kawasan wisata memerlukan investasi dana yang besar yang menjadi beban pihak  pengembang.  Dengan  mengingat  globalisasi  ekonomi  bagi  Indonesia  melalui perjanjian export import, bilateral maupun multilateral dimana untuk menjamin arus modal
asing ke negara-negara berkembang, negara-negara maju mendesakkan GATT/WTO yang didalamnya mengandung TRIPs, TRIMs, dan GATT’s. Sikap Badan Dunia seperti The World Bank  dan  IMF  mendorongliberalisasi.  Pinjaman  dari  Negara-negara  majuNegara-negara berkembang  harus  disertai  penerimaan  liberalisasi  ekonomi  yang  diserahkan  kepada kekuatan  pasar  dikelola  oleh  kaum  swasta  dalam  iklim  privatisasi.  Ini  dapat  ditunjukkan dimana  terjadi  pertentanganantara  Develompment  Theory  Versus  Dependency  Theory tercermin  dalam  Judicial  Review  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal di Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 diajukan oleh 10 Lembaga Sosial Masyarakat(LSM)  yang  menganggap  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945. Salah satunya Pasal 22 menyangkut persoalan hak atas tanah yang dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dikenal dengan The Right to Land. The Right to Land ada di tangan negara, hak asasi pun ada di tangan negara oleh karena  itu  diberikan kepada manusia  yang ada  di Negara tersebut. HAM adalah kodrati bukan dari Negara oleh karena itu ketika memahami HGU adalah milik negara kemudian disewakan  kepada  pengusaha.  Menurut  keterangan  ahli  dalam  Judicial  Review  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal apakah memang begitu hakekat dari HAM ? dari sudut pandangan HAM ketika hak Erpacht diterjemahkan menjadi HGU di Indonesia  salah  yang  kaprah  maka  banyak  pelanggaran  HAM  terjadi.  Kasus-kasus  yang diadukan  ke  Komnas  HAM  berakar  dari  diberikannya  HGU  kepada  mereka  yang memohonkan HGU tersebut.
Selain  hak  atas  tanah  di  pulau-pulau  kecil  yang  akan  menjadi  pengembangan pengelolaan  kawasan  pariwisata  tentunya  akan  berimplikasi  yuridis  secara  luas  terhadap bentuk kerjasama pengembangan pengelolaan kawasan pariwisata tersebut. Pembangunan dan  pengembangan  pengelolaan  pariwisata  yang  akan  dilakukan  diatas  tanah  hak pengelolaan  (HPL)  berbeda  dengan  tanah  berstatus  hak  milik,  HGB,  atau  Hak  Pakai. Diperhatikan juga ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi Klausul Perjanjian (Kontrak) kerjasama menyangkut tata cara, penentuan kewenangankewenangan yang akan dilimpahkan kepada investor, pembiayaan, dan rencana tata ruang wilayah.
1. Perjanjian Bisnis Pengelolaan Kawasan Pariwisata
Pemahaman  secara  mendalam  tentang  aspek  hukum  terkait  dengan  bisnis pengelolaan kawasan pariwisata bagi para pihak secara langsung terlibat dalam bisnis tersebut  menjadi  penting  terutamamengenai  penyusunan  perjanjian  dalam  bisnis
pengelolaan  pariwisata  sebagai  suatu  perjanjian  dalam  bisnis  property  agar menghasilkan  draft  perjanjianyang  baik  secara  teknis  dengan  berpedoman  pada langkahlangkah yang diberikan oleh Lucy Allen Marsh yang terdiri dari lima tahap, yaitu:
• “First” you must understand what the proposed transaction is. This means talking it your client to find out what the client has inmind….. •
• The second step is to organize the document to sort our ideas. Just as you probably put knives and forks in different parts of your kitchen drawer, so, too, you should sort out the different components of the do cument….,
• The third step is the actual writing of the document. If you have developed a good pattern for the document, the actual writing, should not be too difficult….,
• The fourth step is simply to set your drafting, aside for some period of time-hopefully overnight. This I sound easy, but it actually is hard andimportant…,

## SIMPULAN
Konsep  dan  tahap  pengembangan  pengelolaan  pariwisata  di  pulau-  pulau  kecil dilakukan dengan memakai konsep Weaver kawasan pariwisata pantai berpola huruf T. Zona satu hingga zona ketiga dan kelima adalah mengelilingi kawasan utama bagi kegiatan wisata yaitu  dok  kapal  pesiar  dengan  tahapan:  a)  Feasibility  analysis  and  planning  (includinf permitting and financing); b) Construction: and, c) Operation / management.
Aspek hukum bisnis dalam menentukankeberhasilan atau kegagalan pengembangan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus memahami asas-asas hukum yang berlaku khusus menyangkut kerjasama diatas tanah HPL yang meliputi hak penguasaan atas tanah, tata  cara  memperoleh  tanah,  penggunaan  tanah,  perjanjian  bisnis  pengelolaan  kawasan pariwisata,  dan  klausula-klausula  spesifik  dalam  perjanjian  dan  hal-hal  lain  yang  terkait dengan perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta; Penebar Swadaya Group, 2012.
Dean  Schwanke,  et.al,  “Resort  Development  Handbook”,  Washington  DC,ULI -the  Urban Land Institute, 1997.
D.B. Weaver, “Mode of Urban Tourism for Smal Caribbean Islands” Geographical Review, 1993.
Erman  Rajagukguk:  Butir-Butir  Hukum  Ekonomi,  Jakarta:  Lembaga  Studi  Hukum  dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011.
John Rawls, A. Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 2001.
Lucy A. Mars, Real Property Transactions, Practical Application of The Law, Toronto: Little,
Brown and Company Ltd., 1992.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.