INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11166-11174 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Sistem E-SPTPD Kabupaten Kediri Dalam Menunjang Keterbukaan Pajak Daerah
Bagus Ananda Kurniawan 1 ✉ , Samuel Indrayana 2
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya Email: bagus@ubhara.ac.id

## Abstrak
E-SPTPD  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  Berbasis  Elektronik)  merupakan  suatu  inovasi pelayanan  publik  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kediri  dengan  tujuan  untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sikap/Disposisi, Struktur Birokrasi dan Sumber Daya. Pada teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain  pengumpulan data, reduksi data  atau pengolahan  data,  penyajian data serta  penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) sudah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaanya terdapat kendala-kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis yang menggunakan faktor implementasi antara lain, faktor Komunikasi telah berjalan dengan baik dengan informasi yang diberikan dapat dimengerti oleh para staff maupun wajib pajak. Faktor Sikap/Disposisi menunjukan adanya usaha dari implementor untuk mengembangkan sistem eSPTPD, namun masih terdapat kendala berupa sistem yang down. Faktor Struktur Birokrasi menunjukkan  adanya  peraturan  yang  jelas  yang  mengatur  implementasi  e-SPTPD.  Faktor Sumber Daya pegawai/ Staff masih dirasa cukup dan saran prasarana sudah memadai untuk implementasi sistem e-SPTPD.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Implementasi, e-SPTPD

## Abstract
E-SPTPD (Electronic-Based of Regional Tax Return) is an innovation of public services by the Revenue Agency Regional Kabupaten Kediri that aim to optimize of regional tax revenue and make  to  provide  taxpayers  easy  in  reporting  regional  tax.  The  type  of  research  used  is descriptive research with qualitative approach. Whereas the focus of the research is using the theory  of  implementation  according  to  Edward  III,  which  consists  of  Communication, Attitude/Disposition,  Bureaucratic  Structures  and  Resources.  On  the  technique  of  collecting data using interviews, documentation and Literature study which is then analyzed using the technique  of  data  analysis  according  to  Miles  and  Huberman,  that  is,  data  collection,  data reduction or data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of this study show that the implementation of the policy system of e-SPTPD (Notice of Local Tax-Based Electronic) has been running well although in the implementation, there are the constraints. This is evidenced by the analysis using the factors of implementation, among others, Communication factors have been going well with the information given can be understood by the staff and taxpayers. Factors of Attitude/Disposition shows the effort of the implementor to develop a system of e-SPTPD, but there are still obstacles in the form of system of a down. Factor Structure of the Bureaucracy shows the absence of clear regulations governing the implementation of the e-SPTPD. Resource factors of employee/ Staff still considered and suggestions infrastructure is adequate for the implementation of the system of e-SPTPD.
Keywords : Regional Tax, Implementation, e-SPTPD

## PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan sekaligus  menyosialisasikan  sistem  elektronik  baru  yaitu  Aplikasi  e-SPTPD  dan  e-BPHTB. Kegiatan  ini  dilaksanakan  di  Pendopo  Kabupaten  Kediri  dalam  agenda  “Pekan  Panutan Pembayaran PBB-P2 tahun 2019. pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 adalah sebagai gerakan pembayaran PBB-P2 tahun 2019 dan akan menjadi event rutin di tahun berikutnya agar wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo, sehingga tujuan mempercepat  pemasukan  keuangan  ke  kas  daerah  dapat  segera  tercapai.  untuk  semakin meningkatkan  efektifitas,  akunbilitas  pemungutan  dan  penyederhanaan  pelayanan  pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bapenda akan melaksanakan pemungutan pajak berbasis tekhnologi informasi dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD dan e-BPHTB
Dalam  pengelolaan  suatu daerah,  pemerintah tidak mengeluarkan uang yang sedikit. Maka  dari  itu  pendapatan  hasil  pajak  tersebut  akan  digunakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Biaya yang digunakan dalam mengelola daerah pun sudah diatur
dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Hasil  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah bentuk kerja atas pelaksanaan otonomi daerah. Sumber pendapatan dari PAD dikelola oleh pemerintah daerah dan diharapkan kedepannya akan dapat memberikan kontribusi dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan daerahnya sendiri
Perlu  diketahui  bersama  dalam  kegiatan  kali  ini  juga  diberikan  penghargaan  kepada kepala desa dalam mensukseskan pembayaran PBB-P2 tahun 2019. Ada sekitar 20 desa yang lunas  pembayaran  PBB-P2  di  hari  pertama  tingkat  kabupaten  yang  masing-masing  akan menerima bantuan dana program partisipatif sebesar Rp 25 juta dan 15 desa yang lunas tercepat pembayaran PBB-P2 yang dibagi tiga klaster dengan bantuan dana mulai dari 20 juta sampai dengan Rp 30 juta, serta 7 desa tercepat di tingkat kecamatan dengan nominal bantuan dana mulai dari 15 juta sampai dengan Rp 30 juta. Pada kesempatan yang sama Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno menambahkan, diresmikannya aplikasi e-SPTPD dan e-BPHTB adalah untuk memberikan kemudahan baik tata cara maupun domisili wajib pajak dalam pendaftaran, laporan dan  pembayaran  pajak  daerah,  sehingga  penerimaan  pajak  derah  lebih  optimal.  Dalam pengelolaan  suatu  daerah, pemerintah tidak mengeluarkan uang yang sedikit. Maka dari itu  pendapatan hasil  pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.      Biaya     yang digunakan dalam mengelola daerah pun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  tersebut  adalah  bentuk  kerja  atas  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Sumber pendapatan dari PAD dikelola oleh pemerintah daerah  dan    diharapkan  kedepanny akan dapat memberikan kontribusi dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan daerahnya. Di Indonesia saat ini yang menjadi penunjang  terbesar dari  pendapatan  pemerintah terlebih terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah sektor pajak mengacu isi Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kabupaten  Kediri  Nomor  4  Tahun  2020.    saat  ini  telah  berlaku Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah.  Dalam  peraturan  itu  menyatakan  seluruh  jenis  pajak  dan  retribusi ditetapkan dalam satu Perda, serta menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, Perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang nomor 28  tahun  2009  akan  habis  masa  berlakunya  pada  Januari  2024.  Oleh  karena  itu  Perda  baru tentang pajak dan retribusi daerah perlu dibuat dan ditetapkan sebelum jatuh tempo. Hal ini mengingat terdapat beberapa tahapan yang perlu ditempuh dan apabila ada keterlambatan akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Rancangan Perda ini memiliki beberapa materi muatan. Diantaranya jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak, subjek dan wajib retribusi, objek  pajak  dan  retribusi,  dasar  pengenaan  pajak,  tingkat  penggunaan  jasa  retribusi,  saat
terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Berdasarkan ketentuan yang baru ini, obyek pajak daerah yang diatur meliputi, PBB-P2, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sedangkan jenis retribusi daerah terdiri dari jenis retribusi jasa umum, jenis retribusi jasa usaha,  dan  retribusi  perizinan  tertentu.  Apabila  dibandingkan  dengan  obyek  retribusi sebelumnya, terdapat beberapa obyek retribusi yang dihapus dan tidak  boleh dipungut lagi. Yakni,  retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi,  retribusi  pemeriksaaan  alat  pemadam kebakaran,  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat,  retribusi  pengujian kendaraan  bermotor,  retribusi  penyediaan  dan/atau  penyedotan  kakus,  retribusi  terminal, retribusi  IMB,  retribusi  izin  tempat  penjualan  minuman  berakohol,  dan  retribusi  izin  trayek. “Berkaitan  dengan  adanya  penghapusan  beberapa  obyek  retribusi  tersebut  tentu  akan berdampak pada potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu dalam rancangan Perda ini perlu juga dilakukan penyesuaian besaran tarif retribusi untuk mengimbangi penurunan pendapatan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yakni  metode  yang digunakan  untuk  menggambarkan,  menjelaskan  atau  meringkas  berbagai  kondisi,  situasi, fenomena atau berbagai variabel penelitian
Subjek pada penelitian ini adlah Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pendapatan Daerah  (Bapenda)  meluncurkan  sekaligus  mengimplementasi  dan  menyosialisasikan  sistem elektronik baru yaitu Aplikasi e-SPTPD dan e-BPHTB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi pembayaran pajak dengan online system yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang “ketentuan pelaksanaan penyampaian informasi  transaksi  usaha  wajib  pajak  dalam  rangka  pembayaran  pajak  daerah  melalui  bank (online system) di Kabupaten Kediri. Dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Bank Jawa Timur (BANK JATIM). Berikut adalah tata cara pelaksanaan dari sistem e-SPTPD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri :
1) Pada browser masukan alamat website : http://e-SPTPD.kedirikab.go.id
2) masukkan Usser id dan Password.
3) jika belum memiliki akun, maka masuk pada menu pendaftaran. Dan jika sudah berhasil maka Kembali ke halaman awal untuk Log In.
4) Jika sudah masuk maka klik tambah data baru yang terletak di sebelah pojok kiri atas, setelah semua selesai maka klik simpan
5) klik tambah SPT baru, jika sudah terisi semua klik simpan
6) Kemudian cetak id billing untuk pembayaran di loket Bank Jatim Terdekat/ transfer
Sistem  e-SPTPD  adalah  sebuah  Langkah  baru  dalam  pelayanan  pajak  daerah,  dalam setiap perkembangan teknologi perlu adanya penyesuaian Dalam faktor komunikasi ini pihak BAPENDA melakukan sosialisasi baik kepada para staff dan wajib pajak serta masyarakat pada umumnya  dengan  menggunakan  berbagai  cara  seperti  sosialisasi  langsung,  memanfaatkan media sosial dan mengumumkannya di website resmi BAPENDA Kabupaten Kediri. Informasi dari Ibu Dra. Endang Sri harini, MM selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa informasi yang diberikan sudah dalam kategori baik karena implementasi sistem e-SPTPD sejauh ini masih dalam keadaan baik
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kediri Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah) (Sumber https://kedirikab.bps.go.id/) 2020 2021 2022 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 494 413 404,88 513 773 026,14 633 553 430,35 1.1  Pajak Daerah 215 296 696,26 211 898 045,27 222 092 918,75 1.2 Retribusi Daerah 25 581 608,37 26 810 037,67 26 233 468,36 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan 10 082 765,03 10 525 930,49 11 152 094,54 1.4 Lain-Lain PAD yang Sah 243 452 335,22 264 539 012,71 374 074 948,70 2. Dana Perimbangan  2 033 313 557,56
2 158 751 503,22 2 128 178 448,42 2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 115 706 654,39 156 443 035,16 172 172 971,42
2.2 Dana Alokasi Umum  1 166 589 629,00 1 149 914 158,00 1 141 973 307,11 2.3 Dana Alokasi Khusus 378 152 782,17 475 585 123,66 447 836 150,09 2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya & Provinsi 372 864 492,00 376 809 186,40 366 196 019,80 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 307 605 980,27 250 586 314,51 266 120 158,71 3.1 Pendapatan Hibah 135 538 943,72 7 861 868,98 17 322 802,22 3.2 Dana Darurat - - - 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 164 766 607,54 235 376 530,03 227 034 465,01 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah - - - 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7 300 429,00 7 347 915,50 7 338 808,00 3.6 Lainnya - - 14 424 083,48 Kabupaten Kediri 2 835 332 942,71 2 923 110 843,87 -
Dari  beberapa  komponen  pendapatan  tabel  diatas,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan bukti nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dimana sumber pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah dan mampu memberikan kontribusi yang dapat digunakan
sebagai pemenuhan kebutuhan daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pemerintah daerah yang turut serta dalam upaya pencegahan kebocoran pajak daerah adalah Pemerintah  Kabupaten  kediri  melalui  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  yang memunculkan sebuah inovasi pelayanan di bidang perpajakan daerah dengan memanfaatkan Electronic Government. Inovasi tersebut berupa sistem elektronik dalam pelaporan pajak daerah yang  disebut  dengan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD  Berbasis  Elektonik)  atau disingkat menjadi e-SPTPD.
adanya kebijakan pemerintah pada tahun 2022. Kebijakan pemerintah ini tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Sehingga perlu dilakukan perubahan Perda nomor 7 tahun 2022. Dimana perubahan tersebut mengacu pada  surat  edaran  yang  menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  harus  memastikan  alokasi anggaran kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD tahun anggaran 2023 dan tahun angaran 2024. Secara spesifik, penyediaan dana hibah kegiatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen. Sisanya lada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang disepakati untuk KPU dan Bawaslu Kota Kediri.
Informasi mengenai realisasi pajak juga telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri baik dilampirkan dalam website resmi juga ada di papan pengumuman yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Sikap/Disposisi. merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  implementasi  kebijakan.  Para  implementor  tidak hanya  mengetahui  apa  yang  harusnya  dilakukan  serta  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya,  tetapi  para  implementor  juga  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan suatu kebijakan
Tujuan  dari  pengembangan  sistem  e-SPTPD  pada  dasarnya  adalah  untuk menyederhanakan  prosedur  dan  mempermudahkan  penggunaanya  karena  pengembangan yang dilakukan mempertimbangkan dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan wajib pajak. Selain itu, dengan adanya pengembangan sitem e-SPTPD tersebut akan menyebabkan beberapa  keuntungan  yang  didapatkan,  salah  satunya  yaitu  kemudahan  kepada  masyarakat selaku wajib pajak.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang semula Bernama Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kediri  memiliki  landasan  hukum  yang  jelas  dalam  menjalankan  Standar Operasional  Prosedur,  dimana  hal  tersebut  diatu  dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kediri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang ketentuan pelaksanaan penyampaian informasi transaksi usaha wajib pajak dalam rangka pembayaran pajak daerah melalui bank (online system) di Kabupaten Kediri.  Landasan  hukum  ini  menjadi  salah  satu  pedoman  yang  digunakan  dalam  rangka implementasi sistem e-SPTPD di kabupaten kediri.
Dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  pada  implementasi  sistem  e-SPTPD,  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kediri  melakukan  tindakan  yang  sesuai  agar  dapat menyelesaikan  hambatan-hambatan  tersebut.  Seperti  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Kediri juga telah mengupayakan agar permasalahan sistem yang down dapat segera teratasi dengan  cara  mengembangkan  aplikasi  e-SPTPD  tersebut.  mengsosialisasikan  pentingnya pembayaran pajak kepada wajib pajak, jika setelah sosialisasi dilakukan tetapi masih belum ada tanggapan berupa pelaporan dan pembayaran pajak maka pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri akan mengirimkan surat pemberitahuan dan mendatangi kembali wajib pajak tersebut

## SIMPULAN
Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kediri  dalam  mengimplementasikan  kebijakan system e-SPTPD telah melakukan berbagai kegiatan guna mendukung kelancaran implementasi kebijakan system eSPTPD. Pada indikator komunikasi, pihak 8 BAPENDA Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai kegiatan antara lain : Serangkaian sosialisasi dan pengarahan kepada staff baik  sebelum  diimplementasikannya  system  e-SPTPD  sampai  dengan  monitoring  setelah diimplementasikannya  system  e-SPTPD,  melakukan  sosialisasi  kepada  wajib  pajak  dan masyarakat baik berupa sosialisasi secara langsung maupun melalui website resmi BAPENDA, media social serta media cetak.
Pada indikator Disposisi, inovasi sistem e-SPTPD ini dibuat sebagai layanan yang berdasar dari sebuah inovasi teknologi di bidang pemerintahan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak melalui situs website resmi https://e-sptpd.kedirikab.go.id dengan adanya sistem ini pihak BAPENDA Kabupaten Kediri juga mengembangkan sistem e-SPTPD, sehingga diharapkan akan dapat memudahkan wajib pajak dalam mengaksesnya

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ahmad, Jamaluddin, 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi, Yogyakarta :
Gava Media.
Farida Nugrahani, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo Hardani, Nur Hikmatul Aliya, dkk. 2020. Metode  Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.  Pustaka Ilmu, Yogyakarta
Mustaqiem.  2014.  Perpajakan  Dalam  Konteks  Teori  dan  Hukum  di  Indonesia.  Buku  Litera,
Yogyakarta
Siyoto,  Sodik.  2015.  Dasar  Metodologi  Penelitian.  Literasi  Media  Publishing,  Sleman  - Yogyakarta.
Sahya Anggara. 2014. Kebijakan Publik. Pustaka Setia, Bandung https://www.kedirikota.go.id/p/berita/1118738/bayar-pajak-via-online-hanya-butuh-5-menit Bayar Pajak Via Online Hanya Butuh 5 Menit di akses