Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## GANDRUNG AS A POLITICAL COMMUNICATION TOOL IN BANYUWANGI (A Study of Antonio Gramsci's Hegemony)
GANDRUNG SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI POLITIK DI BANYUWANGI (Suatu Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)
Mahfud 1a* , Andrik Purwasito 2b , Warto 3c , Wakit Abdullah Rais 4d
1 Graduate School of Universitas Sebelas Maret, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia
234 Universitas Sebelas Maret, Indonesia
a mahfud@student.uns.ac.id, mahfuduntag2@gmail.com b andrikpurwasito@staff.uns.ac.id c warto2013@staff.uns.ac.id
d wakit.a.rais_1460@staff.uns.ac.id
(*) Corresponding Author mahfuduntag2@gmail.com
How to Cite: miskawi. (2020). Gandrung Sebagai Alat Komunikasi Politik Di Banyuwangi (Suatu Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)                                                                                                                                                        doi : 10.36526/js.v3i2.
Abstract Received    : 30-03-2023 Revised      : 06-04-2023 Accepted    : 30-06-2023 Keywords: Passion, communication, and politics Gandrung is one of the oldest forms of performing arts in Banyuwangi. Gandrung becomes a  symbol  of  political  communication  through  culture.  This  is  clearly  seen  during  the democratic party period. The purpose of this research is to reveal and criticize Gandrung which is used as a medium of political communication by political actors in Banyuwangi. The  form  of  this  research  is  descriptive  qualitative.  The  theory  used  is  Gramsci's hegemony. Data collection techniques using interviews, observation, and content analysis.
The data analysis technique used in this study is an interactive analysis. The results of the study show that the high creativity of the people of Banyuwangi in folk art is recognized by the local government. This has become a loophole for political actors in Banyuwangi to insert political messages into Gandrung art performances. Thus, these political messages can be easily accepted by the public. This proves that if Gandrung's art is studied using Gramsi's  theory,  it  shows  that  Gandrung  is  totally  hegemony.  Total  hegemony  is characterized by close to total mass affiliation. Society shows a strong degree of moral and intellectual unity, which is evident from the organic relationship between the government and the governed. This relationship is not colored by contradictions and antagonisms either socially or ethically.

## PENDAHULUAN
Gandrung  adalah  salah  satu  wujud  seni  pertunjukan  yang  paling  tua  di  Banyuwangi. Gandrung berkembang dimulai dari tahun 1700an. Pada awal kemunculannya, Gandrung berfungsi menjadi alat perjuangan rakyat Blambangan memberontak pada penjajah (Srintil, 2007:13). Pentas Gandrung  dulunya  disiasati  menjadi  sebuah  kedok  oleh  para  pejuang  Blambangan  untuk mendistribusikan pesan dari Bupati Blambangan yaitu untuk mengobarkan semangat juang untuk melawan dan mengumpulkan peralatan logistik. Peran Gandrung adalah menjadi mata-mata kaum gerilyawan dan menebarkan informasi-informasi secara simbolik di pedalaman yang terbuang oleh Belanda dalam perang Puputan Bayu pada tahun 1771-1772. Tari Gandrung disajikan dengan cara berkeliling dari wilayah satu, ke wilayah lainnya dengan parade musik yang sederhana. Gandrung biasanya menari dengan satu instrumen dari angklung,  angklung Banyuwangi digunakan sebagai pengganti biola (Wolbers, 2014:415).
Setelah  itu,  terdapat  pembukaan  lahan  di  wilayah  Blambangan  yang  sekarang  menjadi Banyuwangi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya formasi sosial. Semenjak itu, semua aspek di Banyuwangi  turut  berubah,  termasuk  tari  Gandrung  yang  ikut  andil  beradaptasi  pada  dinamika
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
tersebut.  Akibatnya,  rakyat  Banyuwangi  menjadi  heterogen  dan  majemuk.  Hal  tersebut  memicu Gandrung  berubah  pakemnya  dari  yang  semula  tari  tontonan  menjadi  tari  pergaulan.  Terdapat akulturasi  budaya  yang  berupa  masuknya  lagu  Jawa  dan  Bali  yang  mulai  digunakan  dalam  tari Gandrung  (Prasetyo  et  al.,  2018).  Dengan kondisi  yang sedemikian  rupa,  Gandrung  mempunyai peran sebagai wadah hiburan daripada perjuangan masyarakat Osing yang merupakan penduduk asli Banyuwangi. Lebih lanjut, kesenian tari Gandrung mulai dipentaskan pada siang hari sebagai tarian penyambut tamu-tamu terhormat (Dianto, 2017).
Pada tahun 1965, tari Gandrung seringkali menerima undangan untuk menghibur di acara partai politik, dan kerap kali di Partai Komunis Indonesia (PKI). Kondisi inilah yang mengakibatkan Gandrung  diseret  dalam  peristiwa  Gerakan  30  September  (G30S)  1965.  Semua  atribut  dari Gandrung  ditandai  menjadi  PKI,  entah  itu  lagu,  maupun  tariannya  tidak  boleh  dinyanyikan  dan dipertunjukkan kembali. Hal itu  menyebabkan Gandrung vakum selama kurang lebih enam tahun.
Pada masa Orde Baru, Gandrung kembali menjadi ‘alat propaganda politik’ dan merupakan bagian  dari  program  sosialisasi Dinas  Penerangan  (Latifa,  2020). Tujuan program  ini  adalah  tari Gandrung masuk menjadi kebijakan baru untuk pariwisata dalam program pemerintah. Pada saat itu, ada perubahan dalam tari Gandrung yang berupa masuknya lagu Arab, Cina, dan India. Hal tersebut merupakan “pesanan” masyarakat untuk mengubah image negative Gandrung. Agama dan adat-istiadat ialah dua hal yang saling bertautan, selain itu juga saling mempengaruhi. Tidak hanya itu saja, berubahnya penari Gandrung yang semula dari laki-laki menjadi perempuan dan tata busana juga berkaitan dengan agama. Perubahan tersebut agar menghilangkan stereotip Gandrung yang kerap dilabeli “erotis dan terlalu terbuka.” Unsur musik juga ikut berubah, dikarenakan musik adalah alat komunikatif yang ditemukan untuk memperkuat identifikasi dan kekompakan kelompok dalam sebuah  pertunjukan  seni  (Tekman  &  Hortacsu,  2002).  Dengan  adanya  perubahan  tersebut menunjukkan bahwa, para aktor politik tidak kehabisan ide untuk menempatkan Gandrung supaya tetap dapat diterima oleh semua kalangan.
Gandrung  menjadi  simbol  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  para  aktor  politik  di Banyuwangi  melalui  kebudayaan.  Menurut  (Purwasito,  2015)  apapun  yang  digunakan,  dapat dikonsumsi  dan  dikerjakan,  benda apapun yang diproduksi,  adalah  penanda  komunikasi.  Proses komunikasi berada dalam sistem simbolis. Jadi, Gandrung sebagai media kampanye adalah bentuk komunikasi politik. Gandrung memiliki penampilan yang mempesona dan sebagai media komunikasi politik.  Pada masa  Orde  Baru,  pemerintah daerah  juga  memasukkan Gandrung  sebagai  strategi untuk membentuk budaya dominan yang unik sebagai ikon daerah. Di era modern ini, Gandrung dipakai  sebagai  alat  promosi  pariwisata  nasional  dan  internasional  melalui  gelaran  festival  yang tujuan akhirnya sebenarnya adalah upaya melegitimasi kekuasaan.
Suatu program politik ini mempengaruhi segi perekonomian dan pariwisata di Banyuwangi (Subari & Widianto, 2020). Bagi birokrasi dan pemerintah daerah, pemanfaatan Gandrung dihadirkan menjadi  objek  unik  dan  eksotik  yang  mempunyai  potensi  politik  dan  ekonomi.  Sebagian  besar pemimpin Banyuwangi telah mencari perhatian dan kepedulian terhadap penggunaan budaya sejak tahun 1965, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Penting untuk ditegaskan bahwa, upaya ini tidak hanya tentang pengembangan seni dan budaya Ansicher, tetapi juga merupakan bagian dari  bentuk  ekspresi  pribadi  masyarakat  untuk  mempengaruhi  dukungan  dan  legitimasi  politik budaya masyarakat Banyuwangi (Cahyadi, 2019).
Bupati  Samsul  Hadi  berhasil  menggunakan  Gandrung  menjadi  kekuatan  diskursif  yang mempunyai nilai perjuangan bagi rakyat Banyuwangi.  Ketika identifikasi Osing ditemukan, kebijakan politisasi  Gandrung  dalam  konteks  penggunaan  ekspresi  identitas  ini  meliputi  empat  relasi kekuasaan yakni, birokrasi kekuasaan politik, tradisi budaya, pasar modal, dan agama khusunya Islam (Cossu, 2021). Hubungan antara kekuatan-kekuatan ini terjadi dalam ruang yang dinamis dan cenderung  tidak  stabil  dengan  agendanya  masing-masing.  Kesenian  Gandrung  menjadi  aset kapitalistik  hegemoni  bagi siapa saja yang memanfaatkan  untuk kepentingan pribadinya  (Powell, 2011). Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk menjabarkan dan menganalisa bagaimana
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
masyarakat  kapitalis  modern  diorganisir,  atau  diorganisasikan  pada  masa  lalu  dan  masa  kini. Gramsci  juga  merujuk  pada  situasi  sosial-politik  yang  dalam  terminologinya  disebut  ‘momen’ dimana  filsafat  dan  praktek  sosial  masyarakat  menyatu  dalam  keadaa  seimbang  (Carnoy, 1984:65).  Dominasi  merupakan konsep dari  realitas  yang  menyebar  melalui  masyarakat  dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari ‘spirit’ ini berbentuk moralitas, adat, religi,  prinsip-prinsip  politik,  dan semua  relasi  sosial, terutama  dari  intelektual.  Hegemoni  selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator. Hal ini mau tidak mau, menjadikan seni dan budaya lokal sebagai elemen terpenting yang dimasukkan banyak pihak ke dalam kekuatan politik praktis daerah. Berbagai strategi sering digunakan untuk menggambarkan elit politik penguasa lokal, yang eksekutif ataupun legislatif. Politik budaya menjadi panggung bagi penguasa  lokal  untuk  berusaha  menyelaraskan  diri  dengan  kepentingan masyarakat,  termasuk kelompok etnis, seni, dan budaya yang benar-benar buatan. Lalu, program budaya yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian budaya daerah tidak dapat melepaskan diri dari tujuan politik  dan  ekonomi  kekuatan  lokal,  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  serta pemeliharaan budaya (Panjaitan & Siburian, 2020).
Gandrung  digunakan  sebagai  alat/media  politik  oleh  banyak  pihak  untuk  menghegemoni kekuatan politiknya. Ini terlihat jelas ketika masa-masa pesta demokrasi, banyak sekali para politisi yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, pemimpin daerah, bahkan pemilihan kepala desa memilih menggandeng Gandrung sebagai media kampanye untuk mendapatkan simpati dan suara  masyarakat.  Dengan  fokus  pada  perspektif  tersebut,  kami  memiliki  posisi  akademik  yang berbeda dengan peneliti lain yang memiliki topik yang sama tentang Gandrung. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada budaya Gandrung dan permasalahannya serta penggunaan Gandrung dalam kaitannya dengan identitas etnis.
Penelitian pertama dilakukan oleh KP Desantara (2007) dengan judul “Penari Gandrung dan Gerak  Sosial  Gandrung  Banyuwangi” merupakan  penelitian yang menjabarkan  Gandrung  adalah kesenian  pertunjukan  rakyat,  yang  diartikan  oleh  generasi  penerusnya  menjadi  falsafah  hidup. Penelitian kedua dari Raharjo (2016) dengan judul “Dinamika Kesenian Gandrung di Banyuwangi 1950-2013.”  Kajian  ini menyelidiki  sampai sejauh mana  hubungan tari  Gandrung  dengan  kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Banyuwangi dari tahun 1950-2013. Penelitian ketiga yang  dilakukan  oleh  Dianto  (2017)  yang  berjudul  “Isun  Hang  Gandrung”  memberikan  analisis mengenai semiotik makna Gandrung. Keempat, penelitian oleh Mursidi (2018) tentang “Gandrung Seni  Pertunjukan  di  Banyuwangi.”  Penelitian  tersebut  meneliti  mengenai  perkembangan  tari Gandrung yang menjadi salah satu seni tari tradisional yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kelima, oleh Pakarti et al., (2020) tentang “Relasi Kuasa dalam Perubahan Seni Tari Gandrung di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.” Penelitian ini membahas perubahan tarian Gandrung dikarenakan latar belakang tokoh agamawan (khususnya Islam) yang melihat tarian Gandrung dinilai terlalu erotis dan terbuka.
Tari Gandrung menjadi objek yang sudah banyak diteliti, namun belum ada yang mencoba mengungkap bagaimana Gandrung Banyuwangi ini ditarik digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh para aktor politik di Banyuwangi. Gandrung sudah merupakan resistensi dan menjadi representasi  identitas  masyarakat  Banyuwangi.  Atmosfer  sosio-kultural  rakyat  Banyuwangi  yang menjadikan Gandrung  sebagai  nilai  seni  dan  budaya  Nusantara yang  sudah  sepantasnya  terus- menerus  diteliti  dari  berbagai  sudut.  Dengan  demikian,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  kajian penelitian  yang  berbeda,  dengan  melakukan  kajian  penelitian  tentang  Gandrung  sebagai  alat komunikasi politik di Banyuwangi.
Komunikasi Politik
Komunikasi  adalah  suatu  proses  ketika  seseorang  atau  beberapa  orang,  kelompok, organisasi,  dan  masyarakat  menciptakan  dan  menggunakan  informasi  agar  terhubung  dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan nonverbal. Komunikasi terjadi di setiap ranah kehidupan, seperti politik. Komunikasi politik merupakan suatu proses komunikasi yang
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
bertujuan  untuk  memodifikasi  pengetahuan,  kepercayaan-kepercayaan,  dan  tindakan  publik berkaitan oleh isu-isu politik (Swanson & Nimmo, 1990:9; Ispandriarno, 2014:13).
Pola  komunikasi  politik  terjadi  secara  top-down  hingga  bottom-up.  Maksud  dari  top-down adalah  dimulai  dari  struktur-struktur  politik  dari  rakyat.  Lalu  bottom-up,  maksudnya  ialah  dari masyarakat  untuk  elit  politik,  terlebih-lebih  dengan  hadirnya  media  baru  saat  ini.  Tujuan  dari  ini semua yaitu untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik pada lembaga-lembaga politik yang ada.  Beberapa fungsi  dari  komunikasi  politik  menurut McNair  (dalam Cangara  2009:39)  ada  dua fungsi dasar. Fungsi pertama adalah membagikan informasi pada rakyat apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Fungsi kedua adalah media komunikasi bersifat mengawasi kejadian apa saja. Pada negara yang bersifat demokratis, media politik memiliki fungsi menjadi saluran advokasi yang dapat mendorong supaya program lembaga politik bisa diberikan ke media massa.
Komunikasi memiliki lima elemen penting yaitu, komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Menurut (Purwasito, 2015) apapun yang digunakan, dikonsumsi, dan dikerjakan, benda apapun yang diproduksi, adalah simbol dari komunikasi. Proses komunikasi berada dalam sistem simbolis. Jadi,  Gandrung  dapat  menjadi  simbol  komunikasi  politik  melalui  kebudayaan.  Pada  mulanya, Gandrung difungsikan menjadi sarana komunikasi para gerilyawan laskar Blambangan untuk dapat mengetahui kekuatan musuh (Anoegrajekti & Macaryus, 2018). Gandrung dijadikan sebagai ajang berkumpulnya para pejuang sekaligus pusat informasi dan pembangkit semangat para pejuang, hal tersebut disampaikan melalui gendhing-gendhing yang dibawakannya (Dariharto, 2009:10). Setelah masa kolonial berakhir, Gandrung dialihfungsikan sebagai media kampanye, yang merupakan suatu bentuk komunikasi politik.
Kesenian  Tari  Gandrung  menjadi  sebuah  sistem  yang  ikut  turut  andil  dalam  membentuk sosok ‘budaya.’ Kesenian sebagai bagian dari proses dialektika yang berjalan mengarah ke sebuah sintesa  budaya.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  seni  menjadi  sebuah  sistem  budaya  yang dimaksud,  seni  yaitu  bagian  dari  proses  dialektika  budaya  yang  menyejarah,  berlangsung,  dan bergantung pada sistem kekuasaan politik yang melingkupinya.

## Hegemoni Gramsci
Menampilkan produk budaya Gandrung yang digunakan untuk kepentingan para agen yang terlibat, dengan kata lain, merupakan cara yang tepat untuk menegosiasikan posisi hegemoni rezim ataupun agen yang lain mengikuti perspektif Gramscian di tengah masyarakat Banyuwangi. Dengan seolah  memberikan  berbagai  hiburan  Gandrung,  festival,  dan  parade  yang  menghibur  kepada masyarakat Banyuwangi, dimana sebagian besar dari mereka memandang bahwa pemerintah dan struktur  yang  lain  sedang  serius  dalam  mempromosikan  sekaligus  memberdayakan  potensi lokalnya.  Namun,  sebenarnya  itu  semua  adalah  upaya  para  agen  agar  masyarakat  Banyuwangi memberikan persetujuan politik terhadap apa yang akan dilakukannya.
Hegemoni berarti diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara- negara  kota  (polis  atau  citystates)  secara  individual  (Hendarto,  1993:73).  Gramsci membagi  tiga tingkatan  hegemoni  yaitu,  hegemoni  total  (integral),  hegemoni  yang  merosot  (decadent),  dan hegemoni  minimum.  Pertama,  hegemoni  total  ditandai  dengan  afiliasi  massa  yang  mendekati totalitas. Kedua, hegemoni yang merosot. Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis  menghadapi  tantangan  berat.  Ketiga,  hegemoni  minimum.  Bentuk  ini  adalah  bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas.
Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup  bernegara.  Dengan  demikian,  kelompok-kelompok  hegemonis  tidak  mau  menyesuaikan kepentingan  dan  aspirasi-aspirasi  mereka  dengan  khas  lain  dalam  masyarakat.  Mereka  malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan “negara baru” yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis itu (Patria & Arief, 2015: 115).
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Dalam menampilkan seni pertunjukan Gandrung di Banyuwangi ini, posisi hegemoni dalam perspektif Gramsci adalah hegemoni total. Hegemoni total ditandai dengan hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Antara rezim penguasa dengan subjek “Gandrung itu sendiri” dan masyarakat Banyuwangi.
Pisau  bedah  kajian  ini  dianggap  tepat  menggunakan  perspektif  hegemoni  dari  Gramsci karena  dalam  perspektif  hegemoni  tidak  memposisikan  hegemoni  sebagai  civil  society,  namun memposisikan  pada  state  (political  society),  dan  mengaplikasikan  fungsi  hegemoni  itu  sendiri. Pemahaman  Gramsci  terkait  hegemoni  menjadi  sarana  kultural  ataupun ideologis , tempat kelompok  yang  dominan  dalam  masyarakat/ kelas  eksklusif penguasa.  Gramsci  menumbuh kembangkan  dominasi  tersebut  dengan  mengamankan  ‘persetujuan  spontan’  kelas-kelas  sub- ordinat  termasuk kelas  pekerja ,  melalui  negoisasi  konsensus  politik  ataupun  ideologis  yang menembus dalam kelas-kelas dominan ataupun yang didominasi.
Politisasi Gandrung sebenarnya menunjukkan bahwa beroperasinya kekuasaan hegemoni melalui kegiatan budaya dan pariwisata sebagai salah satu mekanisme ekonomi dan politik berjalan efektif, terutama dalam mencapai konsensus politis. Walaupun beberapa kelompok kesenian rakyat tradisional  seperti  kelompok  Gandrung  harus  bekerja  keras  untuk  bernegosiasi  menggunakan budaya  di  Banyuwangi  pasca  reformasi,  karena  tidak  adanya  proyek  pencerahan  untuk mengembangkan dan memberdayakan keberadaannya. Tidak ada tokoh atau lembaga budaya di Banyuwangi  yang  bersuara  serius.  Ini  menandakan  bahwa,  mereka  dihegemoni  oleh kekuasaan/pemerintah  karena  mereka  mengemban  keuntungan  finansial  dan  mengidealkan pengembangan budaya Gandrung melalui Festival di Banyuwangi.

## METODE
Bentuk penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, kalimat, dan gambar. Peneliti memfokuskan pada catatan yang memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya untuk menunjang penyajian data. Lokasi penelitian ini ada di Kabupaten  Banyuwangi,  Provinsi  Jawa  Timur.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ini  dinilai  tepat  guna dikarenakan Banyuwangi merupakan kota Gandrung sebagai identitas daerah.
Sumber  data  primer  utama  dalam  penelitian  ini  yaitu  informan.  Informan  yang  dipilih merupakan orang yang benar-benar mempunyai kredibilitas mengenai Gandrung, yang terdiri atas pelaku/penari  gandrung,  budayawan,  komunitas  budaya  pelestari  gandrung,  politikus,  birokrat daerah/pemda, dan sesepuh adat. Sumber data sekundernya adalah buku-buku referensi tentang Gandrung,  serta  jurnal  sebagai  sumber  acuan  dan  data  pembanding.  Teknik  observasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatory. Peneliti akan secara langsung terlibat dalam  studi  lapangan  di  lingkungan.  Jadi,  peneliti  sekaligus  sebagai  human  instrument  dalam pengamatan  berperan  serta  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data  selengkap  mungkin  dan mengetahui makna budaya pada data yang sebenarnya. Di lain sisi, peneliti menggunakan metode pengamatan tertutup. Hal ini mengingat bahwa, peneliti mengamati perilaku budaya khusus, seperti masalah  sosial  politis,  magis,  dan  ritual  sakral  (Endraswara,  2003).  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  konten  analisis.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan pada penelitian ini merupakan analisis interaktif. Analisis interaktif dibangun oleh tiga unsur pokok yakni, reduksi data, sajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan Kesenian Gandrung adalah tari yang memiliki kekhasan tersendiri dan asli dari Banyuwangi. Gandrung sebagai seni difungsikan sebagai alat komunikasi politik. Gandrung sebagai karya seni dipelajari  sebagai  sistem  visual,  karya  seni  Gandrung  juga  merupakan  simbol  masyarakat Banyuwangi. Namun, memahami karya seni tidak hanya sebagai simbol masyarakat Banyuwangi,
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
tetapi hasil yang terlihat dari proses produksi budaya yang ditempatkan dalam praktik sosial (Gibson, 2009:25).  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  masyarakat  Banyuwangi  menggandrungi  Gandrung. Kreatifitas  yang  tinggi  dari  masyarakat  Banyuwangi  dalam  kesenian  rakyat,  disadari  benar  oleh berbagai  pihak.  Hal  itu  menjadi  celah  bagi  aktor-aktor  politik  di  Banyuwangi,  untuk  menyelipkan pesan-pesan politik pada pertunjukan kesenian Gandrung. Dengan demikian, pesan-pesan politik tersebut dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, meskipun dengan kesan terselubung.
Berdasarkan hasil penelitian, terungkap alasan mengapa gandrung dijadikan sebagai media komunikasi politik oleh para aktor, diantaranya:
1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, dalam pertunjukan gandrung, penonton sering kali diajak  berpartisipasi  dalam  menari  atau  menyanyi  bersama.  Dengan  demikian,  gandrung sebagai media komunikasi politik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, membangun hubungan yang lebih dekat antara politisi dan rakyat, serta memperkuat dukungan politik.
2. Menciptakan  citra  dan  identitas  politik,  dengan  menggunakan  gandrung,  politisi  dapat menciptakan citra  dan  identitas  politik  yang  lebih dekat  dengan  masyarakat. Hal  ini  dapat membantu  memperkuat  daya  tarik  politisi  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadapnya.
Pemerintah  Daerah  Banyuwangi  aktif  sekali  membantu  pengembangan  Gandrung,  baik dengan  jalan  menyediakan  dana,  maupun  fasilitas  yang  diperlukan,  antara  lain  dengan  cara menyajikan Gandrung dalam rangka acara resmi sewaktu malam kesenian yang diselenggarakan oleh  Pemerintah  Daerah.  Semula  pertunjukan  Gandrung  diselenggarakan  di  lapangan  terbuka, namun setelah Orba Gandrung dipentaskan di pendopo, aula, dan panggung-panggung kesenian yang  disaksikan  oleh  para  pejabat  tinggi.  Untuk  lebih  menggalakkan  pengembangan  Gandrung, Pemerintah  Daerah  Banyuwangi  pada  pertengahan  tahun  1974,  mensponsori  penyelenggaraan festival Gandrung dengan mengerahkan seluruh potensi Gandrung se-Kabupaten Banyuwangi.
Cara-cara  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah  Daerah  Banyuwangi kala  itu, ternyata  berhasil mencapai sasarannya. Mereka telah berhasil mengambil hati masyarakat dengan menggunakan alat kesenian  Gandrung.  Kini,  seluruh  lapisan  masyarakat  mulai  dari  desa  yang  pelosok  hingga masyarakat  kota,  generasi  mudanya  memberikan  penghargaan  (apresiasi)  tinggi  terhadap Gandrung yang merupakan kesenian rakyat warisan leluhur Blambangan yang mengandung nilai estetik cemerlang sepanjang masa.

## DISKUSI
Komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang mengandung pesan-pesan bernilai politik yang merupakan akibat  aktual  dan  potensial  dari perilaku  manusia  dalam keadaan  pertentangan atau  konflik.  Gandrung  dijadikan  sebagai  media  komunikasi  politik  oleh  para  aktor  politik  untuk menjembatani maksud dan pesan-pesan politik dari para penguasa ini agar tersampaikan kepada masyarakat luas. Pementasan Gandrung yang kentara isu politiknya apabila digandeng oleh partai politik  saat  pemilu.  Jika  sudah  mendekati masa  pemilihan, maka  aktor-aktor  politik  gencar sekali mendekati  kesenian  yang  sedang  diminati,  dijunjung,  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat  yaitu Gandrung.
Pementasan Gandrung yang sedang digandeng oleh para aktor politik akan kentara simbol- simbol yang ingin ditonjolkannya. Simbol tersebut bisa berkaitan dengan isu-isu politik dan warna. Biasanya pementasan Gandrung diselipkan informasi-informasi (isu politik) mengenai visi-misi ke depan rezim negara, dengan tujuan agar mudah ditangkap oleh masyarakat. Berikut juga diikuti oleh adanya  ‘pesanan’  separangkat tata  busana  Gandrung.  Jika  yang  ‘memesan’  ataupun yang  akan menyelipkan isu politiknya, maka separangkat tata busana Gandrungnya juga menyesuaikan warna dari partai tersebut.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Gambar 1.  tata busana Gandrung yang berkaitan dengan simbol politik yang berupa warna. Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  para  aktor  politik  kepada  Gandrung  juga  menimbulkan terbentuknya  citra  positif yang  dibangun untuk  ditampilkan kepada masyarakat  luas.  Timbul citra aktor  politik  tersebut  melestarikan  budaya,  peduli  akan  budaya,  dan  sangat  dekat  dengan masyarakat  dikarenakan  Gandrung  sebagai  hiburan  bagi  masyarakat,  apabila  aktor  politik  dapat memfasilitasi Gandrung, maka membentuk citra bahwa ia mengutamakan kepentingan rakyat dan berusaha  dekat  dengan  masyarakat.  Hal  ini  menurut  Shahid,  Hassan,  dan  Sadaf  (2021)  adalah tentang penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh aktor politik dalam kapasitasnya untuk membangun/mempertahankan kesan,  persepsi,  dan asosiasi  tertentu yang koheren  tentang  citra dalam  pikiran  pemilih  target,  melalui  komunikasi  yang  jelas  dan  konsisten.    Citra    diri    mewakili pendapat,  pernyataan,  dan  keyakinan  tokoh  dan  kandidat.
Menyusun citra  kandidat/politisi  dibenak  masyarakat bergantung  pada  strategi  manajemen politik  dan  pengetahuannya, serta  seluk-beluk   dan   dinamika    psikologis   yang   terkait    dengan konstruksi  citra  pada  tingkat individu  (Garzia 2013; Harlow 2018).  Terbentuknya citra positif pada kandidat aktor politik, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan  kandidat/politisi untuk  mengubah kata-kata  dan  tindakan  mereka  menjadi  harapan,  aspirasi,  dan  impian  masyarakat Banyuwangi (Cwalina dan Falkowski, 2015; Newman  1999a).  Kepribadian  mereka  dan  isu  yang  mereka soroti, memainkan   peran   penting   dalam  mengembangkan  citra  positif  bagi   mereka   (Garzia 2013).
Gandrung  adalah  representasi  Banyuwangi.  Dibuktikan  dengan  busana  Gandrung  yang memiliki makna penggambaran situasi dan kondisi Banyuwangi. Hal ini menandakan tari Gandrung sebagai  alat  komunikasi  kepada  masyarakat  Banyuwangi.  Gandrung  adalah  sebuah  seni  tari tradisional Banyuwangi. Kesenian adalah alat yang ampuh untuk menarik perhatian, menghimpun, dan  mempengaruhi  massa.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  paham  Gandrung  menjadi  simbol komunikasi politik melalui kebudayaan. Menurut (Purwasito, 2015) apapun yang digunakan, dapat dikonsumsi  dan  dikerjakan,  benda  apapun yang diproduksi,  adalah  penanda  komunikasi.  Proses komunikasi berada dalam sistem simbolis. Jadi, Gandrung sebagai media kampanye adalah bentuk komunikasi politik. Gandrung memiliki penampilan yang mempesona dan sebagai media komunikasi politik.  Pada masa  Orde  Baru,  pemerintah daerah  juga  memasukkan Gandrung  sebagai  strategi untuk membentuk budaya dominan yang unik sebagai ikon daerah.
Hal ini sejalan dengan teori hegemoni Gramsci yang menyatakan bahwa suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri, karenanya mereka harus juga memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat  yang  tidak  mempunyai  karakter  kelas  yang  bersifat  murni,  yaitu  kepentingan  yang  tidak muncul  secara  langsung  dari  hubungan-hubungan  produksi.  Dengan  demikian,  hegemoni mempunyai dimensi kelas dan dimensi nasional kerakyatan. Kesenian Gandrung sangat digandrungi dan sangat dielu-elukan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Gandrung juga memiliki nilai historis  yang  tinggi,  dikarenakan  menggambarkan  perjuangan  rakyat  melawan  penjajah  sejak dahulu.  Fungsi  Gandrung  bagi  masyarakat  adalah  sebagai  hiburan.  Namun,  rezim  penguasa memiliki  kepentingan  lain  daripada  itu,  sehingga  rezim  penguasa  mendukung  Gandrung  dengan nguri-nguri kebudayaan dengan melestarikan kesenian Gandrung di Banyuwangi.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Pada tahun 1960, ketika perdebatan antarpartai politik sangat ramai dan meluas, Gandrung diperebutkan  terutama  oleh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  Lembaga  Kebudayaan  Rakyat (LEKRA),  dan  Lembaga  Kebudayaan  Nasional  (LKN)  milik  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI). Akhirnya,  Gandrung  dimanfaatkan  oleh  LEKRA  dan  LKN  sebagai  alat  komunikasi  kepada masyarakat  di  Banyuwangi  untuk  terus  memobilisasi  pendukungnya  masing-masing.  Selain  itu, partai membutuhkan dukungan praktis seperti pemilu dan yang sedang tren di partai politik saat ini. Hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh  LEKRA  untuk  mengandeng  kesenian  Gandrung  untuk mempermudah  jalan  menuju tujuan parpolnya.  LEKRA  mengharuskan  Gandrung  sebagai subjek untuk  teratur  menyanyikan  lagu-lagu  yang  seharusnya  menjadi  ciri  khasnya  yaitu  Genjer-genjer. Karena  itu,  Gandrung  diidentikkan  sebagai  LEKRA  (komunis).  Sejak  peristiwa  1965,  gandrung dilarang  pentas,  bahkan  lagu-lagunya  pun  dilarang  didengar  dan  tariannya  dilarang  ditarikan kembali. Kurang lebih enam tahun setelah kejadian tersebut, pentas Gandrung tidak terlihat lagi di Banyuwangi.
Sejalan  dengan  teori  komunikasi  politik,  yang  merupakan  suatu  proses  komunikasi  yang bertujuan  untuk  memodifikasi  pengetahuan,  kepercayaan-kepercayaan,  dan  tindakan  publik berkaitan  oleh  isu-isu  politik  (Swanson  &  Nimmo,  1990:9;  Ispandriarno,  2014:13).  Gandrung dimodifikasi  dengan  sedemikian  rupa,  diwajibkan menyanyi  lagu  Genjer-genjer  yang  menjadi  ciri khas komunis, hal tersebut bertujuan untuk memperlancar isu-isu politik yang diusung oleh PKI. Pola komunikasi politik terjadi secara top-down hingga bottom-up. Maksud dari top-down adalah dimulai dari struktur-struktur politik dari rakyat. Lalu bottom-up, maksudnya ialah dari masyarakat untuk elit politik,  terlebih-lebih  dengan  hadirnya  media  baru  saat  ini.  Tujuan  dari  ini  semua  yaitu  untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik pada lembaga-lembaga politik yang ada. Gandrung yang sedang digandrungi oleh masyarakaat saat ini, menjadi celah untuk dimanfaatkan bagi PKI untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik untuk segera mencapai tujuannya. Akhirnya, Gandrung terseret dan terkena batunya dalam peristiwa G30S/PKI.
Dalam kurun waktu enam tahun vakum, Gandrung merubah tatanan pementasannya supaya dapat  diterima  oleh masyarakat  kembali.  Seperti halnya  memasukkan lagu-lagu yang  bernuansa Islami agar diterima dalam kalangan agamawan. Orientasi Gandrung saat ini lebih mengarah kepada hiburan, yang lebih banyak untuk undangan acara pemilihan partai, keadaan inilah yang kemudian bertambah kuat pada masa orde baru. Gandrung menjadi bagian dari geliat seni, budaya, dan politik nasional.
Pada periode berikutnya, Gandrung kembali digunakan sebagai alat propaganda politik dan sebagai bagian dari program sosialisasi layanan informasi. Terakhir, tentunya menjadi bagian dari program  pariwisata  pemerintah,  sebagian  besar  merupakan  kelanjutan  dari  orde  baru.  Era berikutnya, dengan legitimasi politik yang kuat dari pemerintah, terasa semangat pembangunan yang membuat banyak orang beranggapan bahwa keadaan saat ini tidak kondusif bagi perkembangan seni karena keterbatasannya. Seni pertunjukan sering disematkan dalam pesan politik pemerintah dan banyak digunakan untuk tujuan pariwisata, yang pada saat itu merupakan bagian dari program pembangunan pemerintah. Pada saat itu, pertunjukan Gandrung banyak memuat informasi politik, seperti informasi tentang perkembangan atau rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini  membuktikan  bahwa,  kesenian  Gandrung  sebagai  alat  komunikasi  politik.  Tujuan  kesenian Gandrung digunakan sebagai informan mengenai rencana pemerintah terhadap masyarakat luas adalah untuk perekonomian. Hal ini sejalan dengan teori Gramsci, dalam membicarakan hegemoni memberikan tiga batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik (political society), dan masyarakat sipil (civil society). Ekonomi, adalah batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat.
Era  1970-an  juga  mencatat  bagaimana  “rezim  Pendopo”  (pemerintah  kabupaten Banyuwangi)  mulai  mensponsori  banyak  kegiatan  kultural  untuk  mempromosikan  keunikan  dan kemeriahan  kebudayaan  Osing  sebagai  ikon khusus  Banyuwangi.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan usaha rezim negara untuk memopulerkan budaya nasional sebagai puncak dari kebudayaan daerah. Namun,  kebudayaan  daerah  sebenarnya  hanya  menjadi  filter  dari  mulai  berseminya  paham
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kebebasan,  sebagai  akibat  berkembangnya  modernitas  yang  dibawa  pembangunan  nasional. Pengembangan budaya daerah lebih diarahkan kepada perayaan estetik sekaligus penanaman nilai- nilai kearifan lokal. Hal ini membuktikan bahwa kesenian Gandrung jika dikaji menggunakan teori Gramsi menunjukkan bahwa Gandrung terhegemoni secara total. Hegemoni total (integral), ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual  yang  kokoh,  yang  tampak  dari  hubungan  organis  pemerintah  dan  yang  diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis.
Samsul  Hadi  merupakan  bupati  yang  berhasil  melakukan  "kulturalisasi  politik,"  yakni memainkan persoalan politik dan pemerintahan dengan simbol-simbol ke-Osingan. Selain itu, ia juga menjalankan "politisasi kultural," yakni menggunakan simbol-simbol ke-Osingan sebagai kekuatan untuk meraih dukungan publik. Hal ini membuktikan bahwa, Samsul Hadi membuat tarian Gandrung sebagai produk budaya Osing menjadi sebuah alat untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat akan kepentingan politiknya. Dalam kerangka demikianlah, mobilisasi identitas Using dimainkan oleh rezim penguasa. Di satu sisi, kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar budayawan dan  pelaku  seni  karena  merasa  mendapatkan  pengayom  bagi  keberlangsungan  identitas  Osing, apalagi Samsul terkenal royal, suka memberi uang kepada mereka. Hal-hal tersebut yang membuat Gramsci menyadari bahwa, hegemoni kaum borjuis tidak semata-mata berdasarkan daya ancam ekonomis dan politiknya, tetapi karena kaum borjuis mampu menciptakan alam pikiran dan sistem nilai  yang  diyakini  oleh  masyarakat.  Samsul Hadi  berhasil mengambil  hati masyarakat, sehingga membuat  mereka  tidak  merasa  terancam,  melainkan  merasa  mendapatkan  pengayom.  Kaum pekerja dan kaum tertindas mau menerima hegemoni kaum borjuis karena mereka menganggapnya wajar dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya given. Ciri khas kekuasaan hegemoni adalah bahwa kekuasaan itu tertanam dalam keyakinan, cita-cita, dan pandangan normatif seluruh masyarakat.
Littlejohn  (2009)  menjabarkan  bahwa,  ada  level  (tingkatan)  dalam  komunikasi  yaitu, komunikasi  antarpersonal,  komunikasi  kelompok, komunikasi  organisasi,  dan komunikasi  massa. Tari  Gandrung  ini  termasuk  komunikasi  massa.  Komunikasi  massa  yaitu  komunikasi  yang  lebih kompleks.  Komunikasi  ini mengandung  berbagai hubungan  antara  lain:  hubungan  antarpersonal, kelompok, dan organisasi. Pada komunikasi tersebut melibatkan ranah publik. Kesenian Gandrung terdapat  komunikasi  antarpenari,  antara  Gandrung  dengan  komunitas,  antara  Gandrung  dengan masyarakat,  dan    antara  Gandrung  dengan  pemesannya/yang  mengundangnya  (biasanya  aktor politik)  yang  ada  di  Banyuwangi.  Komunikasi  memiliki  lima  elemen  penting  yaitu,  komunikator, pesan, media,  komunikan,  dan  efek.  Komunikatornya  adalah  penari  Gandrung sendiri,  pesannya berupa isu-isu politik yang sedang berkembang, dibuktikan dengan busana Gandrung dalam masa- masa pemilu akan mengikuti ciri khas parpol yang memesannya, lagu-lagu dan syair yang digunakan juga mengikuti kepentingan si pemesan. Lalu media yang digunakan Gandrung sendiri adalah tarian Gandrung yang menjadi ciri khas Banyuwangi dan digandrungi oleh masyarakat Banyuwangi yang berkaitan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Komunikannya berupa masyarakat, kaitannya dengan komunikasi  antara  Gandrung  dengan  masyarakat.  Selanjutnya,  efeknya  adalah  menjadikan masyarakat mengikuti apa-apa yang telah dibentuk dan ditentukan oleh pemerintah. Hal ini adalah suatu  celah  bagi  pemerintah  untuk  menggandeng  Gandrung  sebagai  alat  untuk  menyampaikan tujuan-tujuan politiknya.
Titik utama pemahaman Gramsci adalah bagaimana usaha mendapatkan hegemoni kultural dan  politik.  Apabila  kelompok  sosial  menjadikan  kekuatan  yang  mengonfrontasikan  dan mengarahkan  semua  kelompok  sosial  lainnya,  maka  hegemoni  tersebut  akan  tercapai.  Terbukti bahwasannya  partai  politik  merupakan  hal  yang  krusial  ketika  kelompok-kelompok  menginginkan hegemoni. Dalam kaitannya dengan persoalan hegemoni, partai menjadi fungsi untuk mengkoordinir sebuah kelompok sosial yang progresif dan fundamental untuk mendapatkan hegemoni kultural dan politik. Pemikiran Gramsci membukakan kesadaran tentang gerakan pekerja sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (civil society) dan sebaliknya. Menurut Gramsci, kelas pekerja hanya bisa menjadi  kelas  hegemonik  dengan  cara  memperhatikan  berbagai  kepentingan  dari  kelas  dan
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kekuatan sosial lain, serta mempertemukannya dengan kepentingan mereka sendiri. Kepentingan tersebut tidak boleh sebatas kepentingan lokal yang disebut Gramsci sebagai perjuangan ekonomi korporasi (economic corporate strunggle). Mereka juga harus mencapai berbagai konsensus agar bisa mewakili semua kelompok kekuatan yang lebih besar. Upaya mencapai konsensus dilakukan melalui  perjuangan  politik  dan  kepemimpinan  intelektual,  serta  penyadaran  ideologi  melalui pendidikan  dan  mekanisme  kelembagaan.  Perjuangan  politik  tersebut  diraih  menggunakan  alat komunikasi yang berupa kesenian Gandrung untuk mewakili semua kelompok/lapisan masyarakat. Tujuan menciptakan hegemoni baru hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola pikir, pemahaman  dan  konsepsi  masyarakat  tentang  dunia,  serta  mengubah  norma  perilaku  moral mereka.
Politisasi Gandrung sebenarnya menunjukkan bahwa, beroperasinya kekuasaan hegemoni melalui kegiatan budaya dan pariwisata sebagai salah satu mekanisme ekonomi dan politik berjalan efektif, terutama dalam mencapai konsensus politis. Walaupun beberapa kelompok kesenian rakyat tradisional  seperti  kelompok  Gandrung  harus  bekerja  keras  untuk  bernegosiasi  menggunakan budaya  di  Banyuwangi  pasca  reformasi,  karena  tidak  adanya  proyek  pencerahan  untuk mengembangkan dan memberdayakan keberadaannya. Tidak ada tokoh atau lembaga budaya di Banyuwangi  yang  bersuara  serius.  Ini  menandakan  bahwa,  mereka  dihegemoni  oleh kekuasaan/pemerintah  karena  mereka  mengemban  keuntungan  finansial  dan  mengidealkan pengembangan budaya Gandrung melalui Festival di Banyuwangi.
Strategi dari rezim negara tersebut mengancam dengan keleluasaan minimal untuk kinerja budaya  (Powell,  2011).  Pada  intinya,  bersama  dengan  diktum  hegemonik,  kepentingan  pribadi ekonomi dan oportunisme dari rezim negara adalah mesin yang menggerakkan pertunjukan budaya Gandrung.  Itu  bukan  untuk  mengatakan  bahwa  banyak  penari  Gandrung  tidak  terlibat  dalam altruisme  dan  filantropi  yang  dilakukan  oleh  rezim  negara,  tetapi  menghasilkan  sumber  daya ekonomi adalah predikatnya. Tertutup dari sistem sosial ekonomi yang mendevaluasi sumber daya mereka, subkultur yang terpinggirkan menciptakan dunia sosial ekonomi dan sosial budaya mereka sendiri.
Bukti terbaru yang ditemukan oleh peneliti adalah saat Ganjar ke Banyuwangi pada Sabtu, 8  Oktober  2022.  Sahabat  Ganjar  menggelar  gebyar  seni  tari  Gandrung  untuk  Ganjar  Pranowo sebagai wujud melestarikan budaya lokal. Deklarasi tari Gadrung untuk Ganjar Pranowo adalah bukti otentik Ganjar menggandeng kesenian yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat untuk pemilu Presiden 2024. Ganjar memulainya dari Banyuwangi dan menggandeng Gandrung sebagai alat propaganda politiknya. Di sini Gandrung sebagai alat komunikasi politik Ganjar yang bertujuan untuk menggaet suara masyarakat dengan aspek melestarikan budaya lokal.
Gambar 2. Relawan Sahabat  Ganjar di Banyuwangi mendeklarasikan tari Gandrung untuk Ganjar Pranowo.
Sumber: Instagram @bwi24jam

## KESIMPULAN
Gandrung sebagai seni difungsikan sebagai alat komunikasi politik. Kreatifitas yang tinggi dari masyarakat  Banyuwangi  dalam  kesenian  rakyat,  disadari  benar  oleh  aktor-aktor  politik  di Banyuwangi. Hal itu menjadi celah bagi aktor-aktor politik di Banyuwangi, untuk menyelipkan pesan- pesan politik pada pertunjukan kesenian Gandrung. Dengan demikian, pesan-pesan politik tersebut dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Hal itu ditandai dengan simbol yang merujuk pada
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sebuah parpol yang ‘memesan’ pementasan Gandrung tersebut. Dengan menggunakan gandrung sebagai media komunikasi politik, para politisi dapat terlibat secara langsung dengan masyarakat dan menarik perhatian mereka melalui simbolisme budaya yang sudah dikenal dan dihargai.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  Gramsci,  dalam  membicarakan  hegemoni  memberikan  tiga batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik (political society), dan masyarakat sipil (civil society). Ekonomi, adalah batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling  dominan  dalam  sebuah  masyarakat.  Kesenian  Gandrung  jika  dikaji  menggunakan  teori Gramsci  menunjukkan  bahwa  Gandrung  terhegemoni  secara  total.  Hegemoni  total  (integral), ditandai  dengan  afiliasi  massa  yang  mendekati  total.  Masyarakat  menunjukkan tingkat  kesatuan moral  dan  intelektual  yang  kokoh,  yang  tampak  dari  hubungan  organis  pemerintah  dan  yang diperintah.  Hubungan  tersebut  tidak  diwarnai  kontradiksi  dan  antagonisme  baik  secara  sosial maupun  etis.  Politisasi  Gandrung  sebenarnya  menunjukkan  bahwa  beroperasinya  kekuasaan hegemoni  melalui  kegiatan  budaya  dan  pariwisata  sebagai  salah  satu  mekanisme  ekonomi  dan politik berjalan efektif, terutama dalam mencapai konsensus politis.
Hal ini sejalan dengan konsep hegemoni Gramsci terhadap kebudayaan, dimana Gramsci melihat  budaya  sebagai  salah  satu  alat  yang  digunakan  oleh  kelompok  yang  berkuasa  untuk mempertahankan  dominasinya.  Kelompok  yang  berkuasa  menggunakan  kekuasaan  politik  dan ekonomi  mereka  untuk  mempengaruhi  budaya  dan  menciptakan  persetujuan  kolektif  di  antara kelompok yang didominasi.
Apa yang dilakukan oleh aktor politik dengan memanfaatkan gandrung sebagai alat politik melalui  kebudayaan,  dalam  pandangan  Gramsci  menggambarkan  hegemoni  sebagai  bentuk dominasi  yang  tidak  hanya  didasarkan  pada  kekuatan  fisik  atau  paksaan,  tetapi  juga  pada penerimaan  sukarela  dari  kelompok  yang  didominasi.  Hegemoni  tercapai  ketika  kelompok  yang berkuasa berhasil mengesahkan dan memperoleh dukungan luas terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan mereka, sehingga menciptakan konsensus sosial dalam masyarakat.
Walaupun beberapa kelompok kesenian rakyat tradisional seperti kelompok Gandrung harus bekerja  keras  untuk  bernegosiasi menggunakan budaya  di  Banyuwangi  pasca  reformasi, karena tidak adanya proyek pencerahan untuk mengembangkan dan memberdayakan keberadaannya. Ini menandakan bahwa, mereka dihegemoni oleh kekuasaan/pemerintah karena mereka mengemban keuntungan  finansial  dan  mengidealkan  pengembangan  budaya  Gandrung  melalui  Festival  di Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anoegrajekti, Novi, Sariono, A., Macaryus, S., & Kusumah, M. S. 2018. “Banyuwangi Ethno Carnival
As Visualization Of Tradition: The Policy Of Culture And Tradition Revitalization Through
Enhancement  Of  Innovation  And  Locality-Based Creative  Industry.”  Cogent  Arts  And Humanities, 5(1). Https://Doi.Org/10.1080/23311983.2018.1502913
Cangara,  Hafied.  2009.  Pengantar  Ilmu  Komunikasi  Edisi  Revisi.  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo
Persada. Cahyadi, R. 2019. “Kearifan Lokal Festival Sewu Gandrung Banyuwangi sebagai Penunjang Literasi Budaya.” Prosiding Senasbasa, 13(1). http://research- report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA. Cossu, A. 2021. “Clifford Geertz, Intellectual Autonomy, And Interpretive Social Science.” American Journal Of Cultural Sociology, 9(3). Https://Doi.Org/10.1057/S41290-019-00085-8
Cwalina, W., A. dan Falkowski. 2015.  “Political Branding: Political Candidates Positioning Based on Inter-Object  Associative  Affinity  Index.”  Journal  of  Political  Marketing,  14(1-2),  DOI: 10.1080/15377857.2014.990842.
Dariharto. 2009. Kesenian Gandrung Banyuwangi. Banyuwangi: Dinas. Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
Dianto, E. F. 2017. “Isun Hang Gandrung.” Joged, 8(2). Https://Doi.Org/10.24821/Joged.V8i2.1596 .
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Garzia, D.  2013.  “Can  Candidates Image  Win  Elections?  A Counterfactual  Assesment  of  Leader Effects  in  the  Second  Italian  Republic.”  Journal  of  Political  Marketing,  12(4),  DOI: 10.1080/15377857.2013.837303.
Gibson, N.J. 2009. “Making Art, Making Identity: Moving beyond Racialised Perceptions of Identity through  Collaborative  Exhibition  in  the  New  South  Africa.”  South  African  Historical Journal, 61(3). DOI: 10.1080/02582470903189790.
Harlow,  R.  M.  2018.  “Impression  Management.”  The  International  Encyclopedia  of  Strategic
Communication, 1(5), DOI: 10.1002/9781119010722.iesc0086.
Hendarto,  Heru. 1993.  Mengenal  Konsep Hegemoni  Gramsci:  dalam  Diskursus  Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Jakarta: Gramedia.
Ispandriarno,  Lukas  S. 2014. “Analisis  Media  dan  Perempuan.” Artikel  Surat  Kabar.  1(1). http://e- journal.uajy.ac.id/4913/ KP  Desantara.  2007.  Srintil  11:  Penari  Gandrung  dan  Gerak  Sosial  Gandrung  Banyuwangi. Indonesia: Desantara.
Latifa,  A.  2020.  “From  Gandrung  Statue  to  the  Gandrung  Sewu:  Approaching  Two  Decades  of Cultural  Policy  in  Banyuwangi  (2000-2019).”  Talent  Development  Nad  Excellence, 12(2a). https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/96989/F.%20IB . Littlejohn,  Stephen  W  &  Karen  A.  Foss.  2009.  Teori  Komunikasi,  edisi  9.  Jakarta:  Salemba Humanika.
Mursidi, A. 2018. “Gandrung Seni Pertunjukan di Banyuwangi.” Jurnal Santhet, 2(1), E-ISSN: 2541- 6130, P-ISSN 2541-2523, PP 10-17.
Newman, B. I. 1999a. “A Predicative Model of Voter Behavior: The Repositioning of Bill Clinton.”
Handbook of Political Marketing, 259(82).
Pakarti, D., Kebayantini, N. L. N., & Krisna Aditya, I. G. N. A. 2020. “Relasi Kuasa dalam Perubahan
Seni  Tari  Gandrung  di  Desa  Kemiren,  Kecamatan  Glagah,  Kabupaten Banyuwangi.”
Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot), 1(1).
Panjaitan, F., & Siburian, H. 2020. “Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan.” Logia, 1(1).
Https://Doi.Org/10.37731/Log.V1i1.19
Patria, A.N dan Arief. Antonio Gramsci Negara & Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Budiman. Powell, V. 2011. “A Social Identity Framework of American Hip-Hop Cultural Performance.” Social Identities:  Journal  for  the  Study  of  Race,  Nation,  and  Culture,  17(4).  DOI:  10.1080/ 13504630.2011.587302.
Prasetyo, M. 2018. “Omprok Gandrung Banyuwangi.” Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha, 7(2).
Https://Doi.Org/10.23887/Jjpsp.V7i1.13630
Purwasito, Andrik. 2015. Komunikasi Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Raharjo,  Bahagio.  2016.  “Dinamika  Kesenian  Gandrung  di  Banyuwangi  1950-2013.”  Jurnal Humanis, Fakultas Sastra dan Budaya Unud, 15 (2). Htpps://Doi.Org/21328-1-41366-1-
10-20160620. Shahid, M.N, Hassan, W, dan Sadar, L. 2021. “Exploring the Political Co-Brand Image & Positioning from External Stakeholder’s Perspective in Pakistan.” Journal of Political Marketing DOI:
10.1080/15377857.2021.1930328. Srinthil.  2007.  Media  Perempuan  Multikultural  Edisi  12:  Penari  Gandrung  dan  Gerak  Sosial  di Banyuwangi. Depok: Desantara.
Subari, L., & Widianto, S. 2020. “Peran Ritual Meras Gandrung di Banyuwangi dalam Membentuk Kualitas  Kepenarian.”  Satwika :  Kajian  Ilmu  Budaya  Dan  Perubahan  Sosial,  4(2). Https://Doi.Org/10.22219/Satwika.V4i2.13633
Swanson & Nimmo. 1990. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung: Remadja Karya W. Tekman, HG, & Hortac¸su, N. (2002). Musik dan identitas sosial: Identifikasi gaya sebagai tanggapan terhadap gaya musik. Jurnal Psikologi Internasional, 37(5), 277285.
Wolbers, P. A. 2014. “Gandrung and Angklung from Banyuwangi: Remnants of a Past Shared with
Bali.” Asian Music, 18(1). Http://www.jstor.org/stable/834159 .