## Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Objek Sita Umum oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan
Abita Aiko Miyata aikomiyata19@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia is a country with abundant natural wealth of various types, including the mining products that are scattered in several parts of Indonesia. Based on Article 6 point 1 of the Mineral and Coal Mining Law, any party wishing to carry out mining business activities is required to have a Mining Business License. The existence of a mining business license itself gives rights to the holder and has economic value. In several bankruptcy cases, the declaration of bankruptcy stated that the debtor holding the Mining Business License was bankrupt, which resulted in the debtor's assets under general confiscation. The definition  of  bankruptcy  property  itself  is  not  limited  to  a  tangible object, but can take the form of rights. With the existence of this legal event, it is necessary to study the mining business license as an object of bankruptcy assets based on the bankruptcy law. Keywords: Mining Business License; Mineral and Coal Mining Law; Bankruptcy Law.

## Abstrak
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam jenisnya, tak terkecuali dengan hasil galian tambangnya yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 UU Pertambangan Mineral dan Batubara setiap pihak yang hendak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan sendiri eksistensinya memberikan hak kepada pemegangnya dan memiliki nilai ekonomis. Dalam beberapa perkara kepailitan, putusan pernyataan pailit menyatakan debitor pemegang Izin Usaha Pertambangan pailit, yang mengakibatkan harta kekayaan debitor berada dalam sita umum. Pengertian mengenai harta pailit sendiri tidak terbatas pada sebuah benda berwujud, melainkan dapat berbentuk hak. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut, perlu dikaji Izin Usaha Pertambangan sebagai objek harta pailit berdasarkan Undang-undang kepailitan. Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan; Undang-undang Minerba; Undang-undang Kepailitan .

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya tambang yang melimpah serta tersebar di beberapa wilayah Indonesia. berdasarkan data yang telat

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2007-2018
How to cite: Abita Aiko Miyata, ‘Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Objek Sita Umum oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40059 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2008 Abita Aiko: Keabsahan Izin Usaha...
diriset oleh Indonesia Mining Asosiation, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan potensi sumber daya tambang terbanyak di dunia. Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa yang diartikan sebagai pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh proses dan langkah-langkah kegiatan yang bertujuan untuk penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang didalamnya terdapat penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Menurut Abrar Saleng dalam bukunya menyatakan bahwa, yang dimaksud dari usaha pertambangan pada hakikatnya adalah sebuah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. 1
Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan oleh perusahaan tentunya harus melewati beberapa proses-proses yang sah secara hukum sampai dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan secara legal yang dilindungi oleh hukum yang berlaku, salah satu proses yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sebuah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi dan perseorangan. Para pihak yang ingin mengurus pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 maka akan melewati proses permohonan wilayah. Yang dimaksud dengan permohonana wilayah ialah bagi setiap pihak badan usaha swasta nasional maupun badan usaha asing, koperasi maupun perseorangan yang ingin mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memberitahukan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
Melihat fakta bahwasanya banyak sekali perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan sudah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) serta
1 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (UII Press 2004).[90].
omzet yang sangat banyak bagi perusahaan-perusahaan berbasis pertammbangan membuat banyak sekali badan usaha ataupun perorangan yang tertarik untuk mencoba menekuni bisnis dibidang pertambangan tersebut tanpa melihat ketatnya persaingan diantara para pengusaha tersebut. Seiring berjalannnya waktu harga bahan galian tambang yang sempat tidak stabil dan bahkan terus merosot sehingga mengakibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan semakin menurun omzetnya hingga akhirnya merugi dan berakhir tidak sanggup membayar hutang-hutangnya ke para kreditor. Banyak sekali kasus dimana perusahaan di bidang pertambangan mengalami pailit karena sudah tidak sanggup membayar ke para kreditornya, salah satu contoh kasusnya adalah pada tahun 2013 PT Dayaindo Resources International Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara diputus pailit setelah tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor sebesar Rp. 724,29 miliar. Selain PT Dayaindo Resources International Tbk, 2 tahun kemudian PT United Coal Indonesia (UCI) juga diputus pailit setelah gagal menjalankan proposal perdamaian dalam restrukturisasi utang. 2
Perusahaan yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dimaknai sebagai perusahaan yang kondisinya sudah tidak dapat membayar seluruh utangnya kepada kreditor dan seluruh aset dari perusahaan tersebut sudah masuk ke dalam sita umum. Selain itu pernyataan pailit juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana debitor sudah tidak mampu untuk melakukan kewajibannya terhadap utang-utang dari para kreditornya, yang dimaksud kewajiban disini adalah tidak melakukan prestasi sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian antara kreditor dan debitor.
Keadaan tidak mampu membayar oleh debitor lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan ( financial  distress ) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. 3 Kemunduran dari usaha debitor ini bisa disebabkan oleh
2 Wan U.N Zuhra, ‘Kepada Perusahaan Tambang Bank Jual Mahal’ (Tirto ID, 2016) < https:// tirto.id/kepada-perusahaan-tambang-bank-jual-mahal-bF1o > accessed 11 Januari 2021.
3 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[1].

## 2010 Abita Aiko: Keabsahan Izin Usaha...
beberapa factor, salah satunya dimungkinkan karena adanya penurunan harga bahan galian tambang yang berakibat tidak stabilnya penjualan pasca tambang. Kepailitan sendiri dimaksudkan dan mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. 4
Tujuan dari menghindari eksekusi terpisah terhadap objek pailit agar tidak terjadi benturan pentingan dan perebutan oleh para kreditor.
Selain itu kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki maupun kekayaan yang akan dimiliki oleh debitor di kemudian hari. 5 Kepailitan juga dapat dimaknai sebagai sebuah ultimum remedium . 6 Sehingga apabila dipersingkat secara tepat maka yang dimaksud dengan kepailitan adalah sebuah sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang telah diputus pailit yang mana kegiatan pengurusan terhadap harta benda tersebut menjadi tanggung jawab kurator.
Dalam melakukan kegiatan pemberesan harta pailit terdapat lembaga yang bertindak secara independen dan tidak memiliki conflict  interest dengan kedua belah pihak baik dengan kreditor maupun debitor pailit. Lembaga yang independen tersebut dikenal sebagai kurator yang dalam pemilihannya ditunjuklangsung oleh hakim pengawas yang bertugas untuk melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengurus harta benda debitor, kurator dibawah pengawasan hakim pengawas berdasarkan UU Kepailitan.
Dengan melihat kemudahan pengajuan dan proses pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengakibatkan banyaknya perusahaan berbasis
4 Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan (Raja Grafindo Persada 2005).[7-8].
5 Dedy Tri Hartono, ‘Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan’ (2016) 4 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.[2].
6 Catur Irianto, ‘Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’ (2015) 4 Jurnal Hukum dan Peradilan.[411].
pertambangan ini namun tidak terdapat pembahasan pula mengenai harta kepailitan berbentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka sangat diperlukan pembahasan mengenai hal tersebut.
Sehingga yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah mengenai keabsahan izin usaha pertambangan (IUP) milik debitor yang sudah diputus pailit oleh hakim pemutus perkara kepailitan dikarenakan keadaan sulit membayar utang- utangnya pada para kreditornya untuk dijadikan sebagai sebuah objek sita umum oleh kurator.
Penelitian hukum menurut Peter Mahmud adalah menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan suatu proses untuk menentukan isu hukum yang dihadapi. 7

## Izin Usaha Pertambangan Sebagai Bagian Dari Harta Pailit
Pelaksaan kegiatan pertambangan di Indonesia terutama pada pertambangan mineral dan batu bara difasilitasi oleh negara dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sudah patut harus diketahui oleh seluruh perusaan pertambangan bahwa wajib mengajukan dan memperoleh beberapa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan hal tersebut. Bagir manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan pengaturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 8 Dengan diberikannya izin oleh penguasa kepada pemohon izin maka secara langsung diartikan memperkenankan indivisu yang mengajukan izin untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu yang sebenamya dilarang oleh undang-undang, pernyataan ini berkaitan dengan perkenaan untuk suatu tindakan yang demi kepentingan umum diharuskan ada pengawasan khusus atasnya. Dari beberapa izin yang diperlukan oleh perusahaan
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media 2005).[35].
8 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2011).[170].

## 2012 Abita Aiko: Keabsahan Izin Usaha...
pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya, Izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disebut sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi salah satu izin yang wajib dimiliki bagi pihak yang hendak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
Penjelasan mengenai usaha pertambangan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Minerba, yaitu usaha pertambangan diartikan sebagai segala proses dari hulu ke hilir, sehingga setelah kegiatan proses pengelolaan yaitu kegiatan penjualanpun termasuk ke dalam pengertian usaha pertambangan sebagaimana yang tertera pada undang-undang. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pengusaha pertambangan juga didasari oleh prinsip yang diatur pada Pasal 4 UU Minerba yang dapat diartikan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diterbitkan dan diperbolehkan pada 1 (satu) jenis pertambangan saja dan tidak dapat dipergunakan pada bahan tambang yang lainnya.
Terdapat 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila ingin mengajukan permohonannya kepada pejabat berwenang. Persyaratan yang pertama merupakan Persyaratan Administratif, pada persyaratan administratif ini meliputi 3 komponen yaitu surat permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon di atas materai, kemudian data kontak resmi pemohon, serta komponen terakhir adalah salinan semua kelengkapan dokumen yang sudah ditetapkan dalam bentuk data digital. Persyaratan yang kedua adalah Persyaratan Teknis Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mana  dalam  persyaratan  ini  wajib  dilengkapi  dengan  batas  koordinat  geografis lintang  dan  bujur  sesuai  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  nasional. 9 Kemudian persyaratan selanjutnya adalah Persyaratan Lingkungan, yang dimaksud dengan Persyaratan lingkungan adalah sebuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas materai guna dapat tertib dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama pada sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup.  Sedangkan  persyaratan  terakhir  adalah  persyaratan  finansial
9 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Pnerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.[9]
yang meliputi dua hal yaitu, bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi dan bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Setelah melewati 4 (empat) persyaratan tersebut yang sudah dipenuhi, maka pemohon dapat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang.
Izin Usaha Pertambanga sebagai harta pailit erat dengan apakah IUP memiliki ekonomis didalamnya sehingga akan menguntungkan bagi pemegangnya. Izin Usaha Pertambangan (IUP) sendiri mengandung nilai ekonomis didalamnya, nilai ekonomis dalam Izin Usaha Pertambangan dimaknai sebagai nilai yang diperoleh dalam bentuk berupa materi atau hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dapat dilakukan tersebut. Dengan melakukan usaha pertambangan, maka pemilik Izin Usaha Pertambangan akan mendapatkan pendapatan berupa materi yang diperoleh dari Usaha Pertambangan. Materi yang didapat inilah yang dimaknai sebagai nilai ekonomis dari Izin Usaha Pertambangan.
Selain berkaitan dengan ada atau tidaknya nilai ekonomis di dalam sebuah Izin Usaha Pertambangan, patut dihubungkan pula dengan Pasal 21 UU Kepailitan. Pada Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga secara tidak langsung harta pailit juga mencangkup seluruh harta yang didapatkan saat kepailitan terjadi. Dengan melakukan interpretasi terhadap Pasal 21 Jo. Pasal 22 UU Kepailitan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya harta kekayaan debitor yang dimaksud tidak hanya berupa  benda  secara  fisik  namun  dapat  diartikan  pula  sebagai  sebuah  hak  yang dimiliki oleh debitor. Dikatakan sebagai harta kekayaan berbentuk hak apabila debitor mempunyai kuasa terhadap objek tersebut, konsep hak sendiri merupakan sebuah konsep kepemilikan yang absolut tetapi tetap dibatasi oleh kewajiban dan jugaa dibatasi oleh hak-hak individu lain. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh debitor disini tetap masuk menjadi harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor sebagaimana isi dari Pasal 21 UU Kepailitan serta melekat konsep hak di dalamnya, karena dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menghasilkan

## 2014 Abita Aiko: Keabsahan Izin Usaha...
materi berupa kekayaan harus didasarkan oleh hak. Hak yang dimiliki oleh debitor dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dilihat dengan dilakukannya kegiatan usaha pertambangan dan juga dapat melakukan pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU Minerba yang tetap dibatasi oleh hak pejabat berwenang dalam menentukan layak atau tidaknya dilakukan pemindahtanganan izin tersebut.
Sehingga apabila dihubungkan antara nilai ekonomis dan keberadaan Pasal 21 UU Kepailitan dan juga konsep hak, dapat dikatakan bahwasanya secara hukum Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dikenakan sita umum dan dijadikan harta pailit dalam putusan pernyataan pailit.

## Tugas dan Wewenang Kurator
Penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia diatur dalam UU Kepailitan dan dijalankan di bawah Pengadilan Niaga. Dalam perkara kepailitan tidak hanya dikenal debitor dan kreditor, namun terdapat lembaga yang berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dan tidak memiliki benturan kepentingan ( conflict  of  interest ) dengan debitor maupun kreditor, lembaga tersebut ialah kurator. Dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus disebutkan, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. 10
Sejak dikeluarkannya putusan pernyataan pailit oleh hakim pemutus perkara kepada debitor maka terdapat konsekuensi hukum kepada debitor. Konsekuensi hukum itu adalah dijatuhkannya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor pailit terkecuali barang-barang yang dikecualikan menurut UU Kepailitan. Dengan konsekuensi hukum tersebut debitor pailit kehilangan kewenangannya untuk
menguasai sekaligus mengurut harta pailitnya. Di lain pihak yaitu kreditor juga akan mendapatkan ketidakpastian terkait hubungan hukum yang dia miliki dengan debitor pailit. Karena konsekuensi hukum inilah UU Kepailitan menunjuk Kurator saat dikeluarkannya putusan pernyataan pailit sebagai pihak yang secara independen tanpa adanya intervensi agar mengurus persoalan debitor pailit dan kreditornya soal harta pailit.

## Pemberesan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Harta Pailit
Pemberesan harta pailit atau yang biasa dikenal sebagai istilah insolvency diatur dalam UU Kepailitan pada Pasal 178 ayat (1) yang diartikan sebagai keadaan tidak mampu membayar dan merupakan tugas utama Kurator. Insolvency terjadi demi hukum setelah tidak ditemukan jalan tengah kesepakatan dan perdamaian antara debitor dan kreditor serta harta pailit dikatakan dalam kondisi yang tidak bisa untuk membayar seluruh utang yang harus dibayarkan kepada kreditor.
Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2)  UU Kepailitan dikatakan bahwa dalam melakukan pemberesan harta pailit oleh dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, dengan menjual di muka umum berdasarkan tata cara yang sudah di tentukan oleh undang-undang dan apabila tidak terdapat penawar dalam proses pelelangan baru dapat dilaksanakan dengan cara menjual di bawah tangan berdasarkan izin dari hakim pengawas. Eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam kepailitan adalah sebuah eksekusi yang artinya melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu dikatakan bahwa eksekusi oleh Kurator pada harta pailit mempunyai kekuatan ekseskusi yang sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Karena hal inilah eksekusi terhadap harta pailit wajib dilaksanakan dengan metode penjualan umum agar merealisasikan mekanisme penjualan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penjualan di muka umum atau openbare verkopingen yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) ialah pelelangan atau penjualan barang dengan bernilai ekonomis yang dilakukan secara umum melalui mekanisme penawaraan harga yang semakin meningkat secara berkala atau menurun atau dengan pemasukan harga pada sampul

## 2016 Abita Aiko: Keabsahan Izin Usaha...
tertutup, atau kepada orang-orang yang telah diundang dan sebelumnya diberitahu terkait agenda pelelangan dan penjualan dan diizinkan untuk ikut serta dalam mengikuti acara pelelangan dengan maksud untuk ikut serta menawar harga serta menyetujui harga yang ditawarkan dalam sampul tertutup. Pelaksanaan penjualan di muka umum atau pelelangan disini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dikatakan dalam Pasal 2 Permenkeu Nomor 27/PMK.06/2016 bahwasanya barang yang dilakukan pelelangan dalam peraturan ini adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang, sehingga menguatkan pernyataan bahwasanya Izin Usaha Pertambangan yang merupakan produk hukum berbentuk hak yang diberikan kepda pemegangnya dapat dilakukan penjualan di muka umum atau secara singkatnya, Izin Usaha Pertambangan dapat dijadikan objek pailit dan dapat dilakukan pemberesan harta dengan cara pelelangan.
Penjualan di bawah tangan artinya adalah Kurator dapat melakukan penjualan dan negosiasi terhadap pihak-pihak tertentu yang tertarik untuk membeli harta pailit tersebut setelah dalam proses pelelangan tidak terdapat penawaran pada harta pailit tersebut. Kurator dalam melakukan penjualan di bawah tangan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari hakim pengawas dan baru bisa dilakukan apabila tidak terdapat penawaran atau kesepakatan dalam penjualan di muka umum sebelumnya.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemberesan harta pailit, kurator memiliki pilihan untuk dapat menerapkan asas Business Going Concern yang tercermin dalam Pasal 179-Pasal 184 UU Kepailitan. Asas Business Going Concern sendiri merupakan asas yang mempertimbangkan kelanjutan kegiatan usaha debitor pailit untuk dapat membantu pembayaran utang kepada pada kreditornya. Namun dalam melaksanakan asas Business Going Concern tentu saja baru bisa dilaksanakan apabila sudah disetujui oleh para kreditor yang mewakili lebih dari ½ dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara. Penerapan asas Business Going Concern dalam melakukan pemberesan harta pailit oleh kurator memiliki arti bahwasanya, perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh debitor pailit pemegang Izin Usaha Pertambangan tetap dijalankan dan yang nantinya
dilakukan pelelangan adalah hasil dari kegiatan usaha pertambangan tersebut. Sedangkan apabila kurator dan kreditor memutuskan untuk tidak menerapkan asas Business Going Concern maka perusahaan debitor pailit tidak akan dijalankan dan yang menjadi objek sita umum adalah Izin Usaha Pertambangan tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (UII Press 2004)
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2011).
Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan (Raja Grafindo Persada 2005).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2017).

## Jurnal
Catur Irianto, ‘Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’ (2015) 4 Jurnal Hukum dan Peradilan.
Dedy Tri Hartono, ‘Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan ’ (2016) 4 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

## Laman
Wan U.N Zuhra, ‘Kepada Perusahaan Tambang Bank Jual Mahal’ (Tirto ID, 2016) <https://tirto.id/kepada-perusahaan-tambang-bank-jual-mahal-bF1o> accessed 11 Januari 2021.

## Abita Aiko: Keabsahan Izin Usaha...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--