SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (146-158) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Perlindungan Hukum terhadap Kurir jika Terjadi Ketidaksesuaian
Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)
Muh Ersandi Rizki Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: muerripra916@gmail.com

## Sutrisno
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: sutrisnoupn2017@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 18 Juli 2022 |Revised : 24 September 2022 |Accepted : 3 Oktober 2022
How  to  cite:  Muh  Ersandi  Rizki  Pratama,  Sutrisno ,  “ Perlindungan  Hukum terhadap  Kurir  jika  Terjadi  Ketidaksesuaian  Pengiriman  Barang  terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2,  (Desember, 2022), hlm. 146-158.

## ABSTRACT:
The digital world offered by the sophistication of the Internet, presents new innovations that change old conventional habits. The existence of the development of the internet, presents an innovation where the market can be reached anytime and anywhere, and under any conditions known as E-commerce or electronic commerce. The sale and purchase is considered to have occurred if both parties have agreed on the goods and prices, even though the goods have not been delivered or the price has not been paid. The formulation of the problem is regarding the legal relationship of the parties in COD transactions, as well as legal protection in COD  transactions.  The  method  used  in  compiling  this  research  is  a  research  with  a  normative  method approach.  The  source  of  the  research  that  the  author  took  is  in  the  form  of  normative  analysis  related  to regulations  related  to  the  protection  of  couriers,  such  as  Government  Regulation  Number  71  of  2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law No. Number 38 of 2009 concerning post. The COD mechanism does  not  stop  only  at  the  relationship  between  the  seller  and  the  buyer,  but  involves  parties  that  are  very important  for  the  operation,  namely  the  delivery  service  company  and  courier  delivery  service,  which presents a new legal relationship in the COD transaction process. Couriers in delivering goods to consumers or recipients of goods are also responsible for the goods delivered, if there is damage on the basis of negligence on the part of the courier, the courier is responsible for the goods, however, as long as it is not the fault of the courier, the courier will not be charged and compensation for damaged goods.
.
Keyword : Legal protection, Cash On Delivery, Courier, Transaction

## ABSTRAK:
Dunia digital yang ditawarkan oleh kecanggihan Internet, menghadirkan inovasi baru yang mengubah  kebiasaan  lama  yang  konvensional.  Adanya  perkembangan  internet,  menghadirkan sebuah  inovasi  dimana  pasar  bisa  dijangkau  kapan  saja  dan  dimana  saja,  serta  dalam  kondisi apapun yang dikenal dengan istilah E-commerce Atau Perdagangan elektronik. jual-beli dianggap telah  terjadi  jika  antara  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  terkait  barang  dan  harga,  walaupun barang belum diserahkan  maupun  harganya belum  dibayar.   Rumusan masalah yakni  mengenai hubungan  hukum  para  pihak  dalam  transaksi  COD,  serta  perlindungan  hukum  dalam  transaksi COD.  Metode  yang  digunakan  dalam  menyusun  penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan pendekatan  metode  normatif.  Sumber  penelitian  yang  penulis  ambil  yakni  berupa  analisis normatif  terkait  peraturan  yang  berhubungan  mengenai  perlindungan  terhadap  kurir,  seperti Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektonik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos. Mekanisme COD tidak berhenti hanya pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi melibatkan pihak yang sangat penting bagi jalannya yakni perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, yang mana menghadirkan hubungan  hukum  baru  dalam  proses  transaksi COD.  Kurir  dalam  pengiriman  barang  kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun,  selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan.
Kata Kunci : Perlindungan hukum , Cash On Delivery, Kurir, Transaksi

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  modern yang merambah berbagai aspek kehidupan telah memberikan perubahan yang  sangat  kompleks  serta  dinamis dalam  kehidupan  masyarakat  secara umum. Perkembangan ini menghadirkan sebuah loncatan besar terhadap
peradaban  manusia  yang  berimplikasi pada  nilai-nilai  pengetahuan,  sosial- budaya,  norma  serta  ekonomi  ditengah masyarakat.  Manusia  dengan  ide  dan daya  pikirnya,  senantiasa  berkembang menghadirkan  berbagai  macam  inovasi yang tentunya bertujuan untuk kemajuan  peradaban  manusia,  serta kemudahan  dalam  menjalankan  segala bentuk aktivitas kehidupannya, akhirnya mencipatakan  sebuah  teknologi  yang bernama internet.
Internet  merupakan  singkatan
dari interconnected  network karena fungsinya yang
menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan computer yang  ada  di  dunia. 1 Adanya  internet, segala  aspek  kehidupan  yang  biasa dilaksanakan secara konvensional, yakni dilakukan  di  dunia  nyata,  serta  terbatas dengan  kondisi  keadaan  serta  waktu, kini  dapat  dilaksanakan  dengan  sangat mudah.  Bermodalkan  koneksi  jaringan intenet, manusia di seluruh dunia dapat terhubung satu sama lain.
E-commerce sebagai seluruh transaksi  nilai  yang  melibatkan  transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui  jaringan  elektronika  sebagai media.  Melalui  media  tersebut  barang dan  jasa  yang  bernilai  ekonomi  yang diracang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan. 2
1 Alcianno  G ani,  “Pengenalan  Te knologi Internet Serta Dampaknya", Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarrma , Vol. 2, No 2, (2014):71 “ 2 Afrineldi, “Perlindungan  Konsumen dalam  Perdagangan  Elektronik  (E-Commerce)" Jurnal Ilmiah Publika , Vol. 9, No. 1, (2021): 106 ”
Perdagangan  melalui  platform e- commerce melibatkan  berbagai  pihak didalamnya, diantara platform e- commerce , penjual, pembeli, dan juga jasa pengiriman barang. Pihak-pihak tersebut saling  terhubung  satu  sama  lain  dalam terjadinya  transaksi  jual  beli  online,  jika salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan tanggung jawabnya, maka transaksi bisa terganggu  atau  tidak  berjalan  dengan baik.
Terdapat  metode  transaksi  yang berbeda  antara  proses  transaksi  dalam perdagangan konvensional, dimana
pembeli dan penjual melakukan transaksi  secara  langsung,  dengan transaksi  yang  dikenal  sebagai  transaksi cash  on delivery atau  yang  biasa  diingkat COD merupakan sebuah bentuk perjanjian jual beli yang ditawarkan saat belanja online . Pembayaran untuk barang yang  telah  dipesan  dilakukan  secara tunai  ketika  pesanan  telah  sampai  ke pihak  pembeli,  dengan  melakukan transaksi kepada kurir yang mengantarkan  barang  yakni  menrima barang dan membayarnya. Terkait
pelaksanaannya, diharapkan  barang  yang  telah  dipesan diantarkan dengan baik kepada pembeli melalui  jasa  pengiriman  barang,  yang diantarkan  oleh  kurir.  Kurir  bertemu secara  langsung  dengan  pihak  pembeli untuk  melaksanakan  transaksi,  yakni dengan  menerima  pembayaran  setelah barang  diserahkan.  Terkadang  proses transaksi  tidak  berjalan  dengan  lancar, mulai  dari  kendala  pengantaran  barang yang  terlambat,  ketidaksesuaian  barang, hingga  pihak  pembeli  yang  enggan menerima  dan  membayar  barang  yang telah diantarkan.
Kondisi  tersebut,  menjadikan kurir  sebagai  pihak  yang  dipersalahkan, terutama  dalam  transaksi  COD,  pihak kurir hanya bertugas untuk mengirimkan  barang  dari  penjual  ke pihak  pembeli.  Pihak  pembeli  yang menolak  membayar  barang  yang  telah
dipesan,  justru  akan  menimbulkan kerugian  terhadap  pihak  kurir  yang telah  mengantarkan  barang  yang  telah dipesan,  baik  kerugian  materiil  ataupun immaterial,  yang  tentunya  berdampak buruk  bagi  pihak  kurir.  Transaksi  COD yang  melibatkan  antara marketplace , penjual  dan  pembeli,  dihubungkan dengan  pihak  lain  yakni  kurir  dan perusahaan  jasa  pengiriman  barang, yang  mana  tidak  ditemukan  dalam transaksi  jual-beli  konvensional.  Kurir dalam proses transaski Cash On Delivery memiliki  peran  yang  penting  terhadap jalannya  transaksi. Platform  e-commerce sudah  banyak  menjelaskan  tentang metode transaksi COD, namun tentu saja tetap  ada  sebagian  masyarakat  yang masih  awam  serta  kurang  paham tentang  transaksi  COD,  dimana  status kurir  hanya  sebagai  pengantar  barang yang sebelumnya dipesan.  Seperti kasus dimana  seorang  bapak-bapak  menolak membayar  paket  yang  telah  dipesan customer tidak  mau  membayar  paket COD yang sudah dipesan padahal paket tersebut  sudah  dibuka 3 ,  dan  kasus serupa  dimana  seorang  wanita  marah kepada  kurir,  dimana  ia  mengatakan tidak  mau  membayar  paket  itu  karena tidak  sesuai  pesanan  pihak  penerima paket  bersikeras  untuk  memulangkan kembali 4
Rumusan  masalah  yang  akan penulis  jelaskan  pada  jurnal  ini,  yang pertama  mengenai  hubungan  hukum para  pihak  dalam  transaksi  COD,  serta perlindungan  hukum  kurir  dalam transaksi COD

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam menyusun penelitian ini adalah
3 May,  “Viral  Bapak -bapak  Tidak  Mau Bayar Paket COD ya ng Sudah Dibuka,” viva.co.id, 2022.
4 INDOZONE.ID,  “Viral Wanita  di Medan Tak Mau Bayar Pesanan COD, Suami Ikut Ngamuk Hingga Lempar Paket,”
sumut.indozone.id, 2021.
penelitian  dengan  pendekatan  metode normatif.  Penelitian  terhadap  asas – asas hukum  merupakan  suatu  penelitian hukum yang bertujuan untuk
menentukan  asas  hukum  atau  doktrin hukum  positif  yang  berlaku.  Penelitian ini  lazim  disebut  Studi Dogmatic atau penelitian doctrinal ,  Penelitian  hukum normatif digunakan untuk mendapatkan data  sekunder  yang  dilakukan  dengan cara studi pustaka dan juga data primer untuk  menemukan  fakta-fakta  yang terjadi. 5 Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif,  ilmu  hukum  mempelajari tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan, validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep hukum,  dan  norma-norma  hukum. 6 Sumber  penelitian  yang  penulis  ambil yakni  berupa  analisis  normatif  terkait peraturan  yang  berhubungan  mengenai perlindungan  terhadap  kurir,  seperti Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Perdagangan,  Undang-Undang Nomor  38  Tahun  2009  tetang  pos,  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektonik.

## Pembahasan
Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam Transaksi COD
Hubungan  para  pihak  yang terlibat dalam mekanisme transaksi Cash On  Delivery pada  marketplace  yang  ada di  Indonesia  diawali  dengan  penjual yang melakukan pendaftaran pada salah
5 Kornelius  Benuf  dan  Muhammad Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan , Vol. 7, No. 1: 26 ”
6 Supriyanta, “Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam  Perspektif  Filsafat  Ilmu", Jurnal  Wacana Hukum , Vol. 11, No. 3, (2019): 6 ”
satu  jasa marketplace untuk  tujuan  dapat melakukan  promosi  terhadap  barang yang  diperdagangkannya.  Kemudian atas  promosi  yang  dilakukan  oleh penjual,  apabila  terdapat  pembeli  yang tertarik  maka  dapat  membeli  barang tersebut dengan melakukan pemesanan.
Pada saat melakukan
penyelesaian  pemesanan  baik  penjual ataupun  pembeli  sebenarnya  dapat menentukan  mekanisme  yang  ingin diterapkan  dalam  bertransaksi,  salah satunya  dengan  mekanisme  COD. Apabila  pembeli  telah  menyelesaikan proses  pemesanan  dan  melakukan konfirmasi pesanan, maka dapat dikatakan  hubungan  hukum  jual-beli antara  pembeli  dan  penjual  tersebut telah  terpenuhi.  Dengan  demikian,  baik pembeli  maupun  penjual  telah  melekat hak dan kewajibannya.
Mekanisme  COD  tidak  berhenti hanya  pada  hubungan  antara  penjual dan  pembeli,  tetapi  melibatkan  pihak yang sangat penting bagi jalannya proses transaksi Cash  On  Delivery ,  yakni perusahaan  jasa  pengiriman  barang  dan kurir  pengantar  barang,  yang  mana menghadirkan  hubungan  hukum  baru dalam proses transaksi COD. Hubungan hukum  ialah  hubungan  antara  dua  atau lebih  subjek  hukum,  dalam  hubungan hukum  ini  hak  dan  kewajiban  pihak yang  satu  berhadapan  dengan  hak  dan kewajiban pihak yang lain. 7 Setiap hubungan hukum mempunyai  dua  segi  yakni bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan  lawannya plicht atau  kewajiban. Kewenangan  yang  diberikan  oleh hukum  kepada  subjek  hukum  (orang atau badan hukum) dinamakan hak. 8
7 Totok Dwinur Totok Dwinur Haryanto,
“Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis,” Wacana Hukum IX, no. 1 (2010): 86. 8 Salman Salman  Luthan,  “Hubungan
Hukum dan Kekuasaan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 2 (2007): 177, https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4.
Menurut  Pasal  Pasal  1  ayat  24  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang
Perdagangan disebutkan bahwa, perdagangan  melalui  sistem  elektronik adalah  perdagangan  yang  transaksinya dilakukan melalui
serangkaian perangkat  dan  prosedur  elektronik, dalam Pasal  65 Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan mejelaskan  bahwa  perdagangan  melalui sistem elektronik yaitu terdapat kewajiban  bagi  para  pelaku  usaha  yang melakukan usaha penjualan barang/jasa melalui sistem elektronik untuk memberikan  data  dan  informasi  terkait barang/jasa  yang  ditawarkannya  secara lengkap, benar, dan jujur 9 .
Terdapat  pula  larangan  bagi  para pelaku  usaha  yang  memperdagangkan barang/jasanya melalui sistem elektronik tanpa menghiraukan
informasi  dan  pedoman  yang  secara jelas,  benar  dan  jujur  Kewajiban  bagi para  pelaku  yang  terlibat  dalam  sistem elektronik  untuk  menjalankan  transaksi online untuk memenuhi segala ketentuan  yang  telah  diatur  oleh Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Terkait  dengan  informasi/data yang  dimaksudkan  untuk  diberikan secara  jelas  meliputi  identitas  dan legalitas para pelaku usaha baik sebagai produsen  ataupun  distributor,  syarat tentang teknis barang/jasa yang ditawarkan, adanya informasi harga dan cara pembayaran, serta adanya ketentuan  mekanisme  cara  untuk menyerahkan barang kepada pembeli; Mengenai ketentuan
untuk memilih  cara  penyelesaian  sengketa, baik  secara  litigasi  maupun  non  litigasi; serta adanya sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha yang memperdagangkan  barang/jasa  melalui sistem elektronik yang tidak
9 Pemerintah  Republik  Indonesia, “Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tah un 2014 Tentang Perdagangan” (Jakarta, 2014).
memperhatikan  ketentuan  yang  telah diatur, terutama terkait dengan
pemberian  informasi  dan  data  yang benar, jelas, serta jujur.
Hak  asasi  manusia  merupakan bagian dari hak-hak warga Negara, yang diberikan pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan mengenai interaksi antara individu dengan
instansi. 10 Kewajiban  juga  melekat  pada setiap  subjek  yang  ikut  terlibat  dalam proses  transaksi  COD,  baik  penjual, pembeli, perusahaan pengiriman barang dan  kurir  pengantaran  barang,  tetapi juga  kewajiban  perusahaan  pengiriman barang  terhadap  konsumen  yang  akan menerima  pengiriman  barang  dari  kurir yang telah ditugaskan untuk mengantarkan barang kepada konsumen. Hak dan kewajiban dari Marketplace dalam melaksanakan sistem elektronik diatur lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi
Elektonik.  Maksud  dari  Pasal  2  ayat  (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2019  yaitu Marketplace memiliki hak  yang  sama  sebagai  penyelenggara sistem  elektronik  lainnya,  dimana  dapat menyediakan,
mengelola
dan mengoperasikan  perdagangan  barang, layanan transaksi keuangan, pengiriman materi  atau  muatan  digital,  layanan komunikasi,  mesin  pencari,  penyediaan jasa informasi dan juga pemrosesan data pribadi 11 .
Setiap  penjual  memiliki  hak  dan kewajibannya selama melakukan
10 Muhammad  Amin  Putra,  “Eksistensi Lembaga  Negara  Dalam  Penegakan  Hak  Asasi Manusia  Di  Indonesia,” FIAT  JUSTISIA:Jurnal
Ilmu Hukum 9, no. 3 (2016): 290, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600. 11 Pemerintah  Republik  Indonesia,
“Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektron ik” (Jakarta, 2019).
transaksi  jual-beli  yakni  diatur  dalam Pasal  6  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  sedangkan  Untuk  kewajiban penjual terdapat dalam Pasal 7 Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  tidak hanya  penjual  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  porses  transaksi Cash On  Delivery ,  pembeli  juga  memiliki  hak dan  kewajiban  yang  harus  diperhatikan selama proses transaksi berjalan. 12 Kewajiban dari konsumen dijelaskan  dalam  Pasal  5  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Pasal 186  sampai  dengan  Pasal  196  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban dari  jasa  pengiriman  barang.  Hak  yang diatur  secara  garis  besar  adalah  hak untuk  menerima  pembayaran  atas  jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat dituntut jika terjadi keadaan- keadaan  yang  tidak  dapat  diduga, seperti  halnya  keadaan  memaksa  atau cacat  dari  produk  barang  itu  sendiri. Sedangkan kewajiban dari jasa ekspedisi umumnya ialah mengembalikan pembayaran  jika  jasa  ekspedisi  tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian  pengangkutan,  serta  jasa ekspedisi pun diwajibkan untuk memberikan  asuransi  pada  barang  yang akan dikirim menuju tempat tertentu. 13
Pasal  193  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  menjelaskan  secara garis besar bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang  diderita  oleh  pengirim  barang karena  barang  musnah,  hilang,  atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali  terbukti  bahwa  musnah,  hilang,
12 Niru  Anita  Sinaga,  “Pelaksanaan Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia,” Jurnal Ilmiah  Hukum  Dirgantara 5,  no.  2  (2014):  75, https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110.
13 Dewa  Kadek  dkk.,  “Tanggung  Jawab Terhadap  Kerusakan  Barang  Kiriman  Milik Konsumen(  Studi  Pada  Ninja  Xpress),” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 9 (2020): 1370.
atau  rusaknya  barang  disebabkan  oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
Perjanjian dalam transaksi Cash On Delivery ,  merupakan  sebuah  perjanjian jual-beli  antara  pihak  penjual  dan konsumen  sebagai  pembeli  barang, terdapat  asas  yang  mengikat  dalam transaksi
jual-beli, yakni asas
konsensualisme, yang berdasarkan  pada Pasal  1320  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  yang  mana Pada  pasal  tersebut  ditentukan  bahwa salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian adalah  adanya  kata  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak.  Namun  jika  barang yang  dikirimkan  penjual  di  marketplace tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan, pembeli  berhak  atas  kompensasi,  ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. 14 kompleksnya  hubungan  hukum terbangun    dalam  sistem  COD  yang mengakibatkan    banyaknya  aturan  dan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam mengatur  juga  tidak  dapat  memberikan pemecahan  masalah  terhadap  pekerja kurir  yang  secara  langsung  berinteraksi dengan    pihak  pembeli    sebagai konsumen  yang  merasa  memiliki  hak untuk  mengajukan complain ,  namun complain yang  ditujukan  kepada  kurir merupakan hal  yang tidak  tepat,  karena berdasarkan  pasal  7  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen sudah menjelaskan  terkait  apa  saja  yang menjadi  kewajiban  penjual,  dan  terkait complain,  maka  diajukan  kepada  pihak penjual. 15
14 Afida Ainur Rokfa dkk., “Penyelesaian
Sengketa  Sistem  Pembayaran  Cash  on  Delivery (Cod)  Pada  Media  E- Commerce,” Jurnal  Bina
Mulia Hukum 6, no. 2 (2022): 163, https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533.
15 I  Wayan  Gde  Wiryawan,  “Urgensi
Perlindungan  Kurir  Dalam  Transaksi  E- Commerce  Dengan  Sistem  COD  (Cash  On Delivery),” Jurnal  Analisis  Hukum 4,  no.  2  (2021):
188.
Pihak  perusahaan  jasa  pengiriman barang  dan  kurir  dalam  transaksi  COD hanya  mengantarkan  barang  agar sampai  kepada  konsumen  berdasarkan Pasal  193  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  sehingga  berdasarkan pasal  tersebut,  maka  perusahaan  jasa pengiriman  barang  dan  kurir  sebagai pengantar  barang  kepada  konsumen tidak dapat dikenakan complain terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada  konsumen,  dan complain dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen. Perusahaan jasa pengiriman
barang    jika  dikaitkan  mengenai kewajiban  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2009  tetang pos, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun  2009  tetang  pos  menjelaskan tentang hak, diantaranya:
1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar  dari  pengguna  layanan  pos tentang  kiriman  yang  dinyatakan pada dokumen pengiriman. 2) Penyelenggara
Pos berhak membuka  dan/atau  memeriksa kiriman  di  hadapan  pengguna layanan  pos  untuk  mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1).
3) Penyelenggara  Pos  tidak  dapat dituntut  apabila  terbukti  isi kiriman  tidak  sesuai  dengan  yang dinyatakan  secara  tertulis  oleh pengguna  layanan  pos  pada dokumen  pengiriman  dan  tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos.
4) Penyelenggara  Pos  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat dituntut apabila terbukti
mengetahui  isi  kiriman  dan  tetap mengirim  barang  yang  dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal  31  Undang-Undang  Nomor 38  Tahun  2009  tetang  pos  menjelaskan tentang kewajiban, diantaranya:
1) Tuntutan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku  jika  kehilangan  atau kerusakan  terjadi  karena  bencana alam,  keadaan  darurat,  atau  hal lain di luar kemampuan manusia
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diberikan  oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan  pos  dan  Penyelenggara
Pos.
3) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila:  a. kerusakan  terjadi  karena  sifat  atau keadaan barang yang dikirim; atau b. kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.
4) Tenggang  waktu  dan  persyaratan yang  harus  dipenuhi  untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan  antara  Penyelenggara
Pos dan pengguna layanan pos.
5) Barang yang hilang dan ditemukan kembali  diselesaikan  berdasarkan kesepakatan  antara  Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos. 16 Dalam pasal 50 Peraturan
Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik menjelaskan terkait jaminan  selama  transaksi  elektronik dilaksanakan yakni:
1) Dalam  Penyelenggaraan  Transaksi Elektronik  para  pihak  harus menjamin:  a.  pemberian  data  dan informasi  yang  benar;  dan  b. ketersediaan  sarana  dan  layanan serta penyelesaian pengaduan.
16 Pemerintah  Republik  Indonesia,
“Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38 Tahun 2009 Tentang Pos” (Jakarta, 2009).
2) Dalam  Penyelenggaraan  Transaksi Elektronik  para  pihak  harus menentukan pilihan hukum secara setimbang  terhadap  pelaksanaan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 50 tersebut, diharapkan segala penyelenggara transaksi elektronik menjamin
pemberian  data  dan  informasi  yang benar,  dalam  hal  ini  terkait  transaksi COD,  pihak  penjual  harus  menjelaskan kepada konsumen bahwa barang yang di promosikan di marketplace sama dengan barang yang akan dikirimkan, dan sesuai dengan  perjanjian  kedua  pihak,  jika terdapat  ketidaksesuaian  barang,  maka pembeli memiliki hak untuk Complain . Permasalahan  yang  muncul  saat transaksi melalui sistem Cash On Delivery (COD)  ini  dikarenakan  dari pembeli  yang  tentunya  ingin  terhindar dari  penipuan  belanja  online  melalui COD  sehingga  membuka  terlebih  dulu barang  pesanan  sebelum  membayar, walaupun, dalam proses transaksi COD, pembeli  tidak  diperkenankan  membuka pesanan
sebelum melakukan pembayaran terlebih dulu. Alhasil, yang terjadi jika barang pesanan tersebut tidak sesuai,  akhirnya  pembeli  menolak membayar  kepada  kurir.  masalah tersebut  semakin  bertambah  karena pembeli melampiaskan kekesalan barang yang tidak sesuai tersebut kepada kurir, Walaupun  kurir  sama  sekali  tidak mengetahui  detail  transaksi  belanja online antara pembeli dan penjual. Kurir hanya  ditugaskan  mengantarkan  barang sesuai tempat tujuan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah penulis lakukan, perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir merupakan subjek  yang  berbeda,  namun  saling terhubung satu sama lain. Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Perusahaan pengiriman  barang  bertanggung  jawab bila  terjadi  kesalahan  atau  kelalaian  si pengirim atau si ekspeditur,
keterlambatan  datangnya  di  tempat
tujuan yang disebabkan keadaan
memaksa, tetapi barang tidak rusak dan musnah  yang  dijelaskan  pada  Pasal  92 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang. Pasal  88  kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang menjelaskan bahwa, perusahaan pengiriman barang juga harus
menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang  dagangan  dan  barang- barang  sesudah  pengirimannya  yang disebabkan  atau  diakibatkan  oleh kesalahan atau keteledorannya.

## Perlindungan  Hukum  Kurir  dalam Transaksi COD
Pasal  470  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  menjelaskan bahwa melarang pengangkut memperjanjikan bahwa sama sekali tidak atau  hanya  mau  mengganti  kerugian yang disebabkan karena kurang diusahakannya perlengkapan
dan pemeliharaan  atau  peranak-buahan  alat pengangkutan,  kurang  diusahakannya kelaikan  (kesanggupan)  atau  karena salah  memperlakukannya  atau  kurang penjagaannya  terhadap  barang  yang diangkut.
Kurir  dalam  pengiriman  barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang  diantarkan,  jika  terjadi  kerusakan atas  dasar  kelalaian  dari  pihak  kurir, maka  pihak  kurir  bertanggung  jawab atas  barang  tersebut,  namun,  selama bukan  kesalahan  dari  kurir,  maka  kurir tidak  mendapat  tuntutan  dan  ganti  rugi terhadap  barang  yang  mengalami kerusakan. 17
Kewajiban  pokok  pengirim  adalah membayar biaya angkutan yang
dibuktikan  dengan  dokumen  angkutan. Sebagai  imbalannya,  pengirim  berhak atas jasa angkutan yang diselenggarakan
17 Fida  Fida  Amira  dan  M.  Hudi.  S. Asrori,  “Tanggung  Jawab  Pengiriman  Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan / atau Kerusakan Barang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  2009  Tentang  Pos  (Studi  Kasus  di  Kantor Pos Solo),” Privat Law 4, no. 1 (2016): 120.
oleh  pihak  perusahaan  jasa  pengiriman barang.  Maka  dari  itu  perusahaan  jasa pengiriman  barang  wajib  mengangkut barang  setelah  disepakatinya  perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran  biaya  angkutan  oleh pengirim  yang  dibuktikan  dengan dokumen  angkutan  yang  diterimanya dari perusahaan jasa pengiriman barang. 18
Pasal  1367  ayat  (3)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menjelaskan pertanggung  jawaban  majikan  tidak hanya  terkait  tanggung  jawab  dalam ikatan  kerja  saja,  termasuk  kepada seorang  yang  di  luar  ikatan  kerja  telah diperintahkan  seorang  lain  untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan  melakukan  pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya masing-masing  baik  atas  pimpinannya sendiri  atau  telah  melakukan  pekerjaan tersebut atas petunjuknya.
Pasal  1367  ayat  (3)  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata dapat dikaitkan dengan tanggung jawab kurir bila terjadi kerusakan terhadap barang yang diantarkan,  dalam  hal  ini  status  kurir sebagai orang yang mewakili  perusahan jasa  pengiriman  barang,  sehingga perusahaan  jasa  pengiriman  barang memiliki  tanggung  jawab  atas  apa  yang dilakukan oleh kurir.
Perusahaan jasa pengiriman barang  menolak  pemberian  ganti  rugi juga  berlaku  terhadap  keterlambatan waktu  pengiriman  paket  atau  barang yang  dikirimkan,  selama  keterlambatan terjadi  karena  keadaan  yang  memaksa, berdasarkan  ketentuan  Pasal  1245  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan bahwa, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila  karena  keadaan  memaksa  atau
18 Yudhi Yudhi Setiawan, “Perlindungan hukum  bagi  pengirim  barang  dalam  perjanjian pengangkutan  laut,” Jurnal  Ganec  Swara 9,  no.  1
(2015): 48.
karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur  terhalang  untuk  memberikan atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan, atau  melakukan  suatu  perbuatan  yang terlarang baginya. 19
Keadaan  yang  terjadi  setelah perjanjian  dibuat  yang  menghalangi debitur  untuk  memenuhi  prestasinya atau biasa disebut force majeur atau yang dikenal dengan istilah keadaan
memaksa.  Dalam  hal  ini  debitur  tidak harus  menanggung  resiko  dan  tidak dapat  dipersalahkan  dan  juga  tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada  waktu  akad  perjajian  dibuat. Force majeur terjadi  akibat  kejadian  tidak terduga  tersebut  dikarenakan  terjadinya suatu  hal  yang  diluar  kekuasaan  pihak debitur  yang  mana  dalam  keadaan tersebut  bisa  dijadikan  sebuah  alasan untuk  dibebaskan  dari  kewajiban membayar ganti kerugian. 20
Pihak  perusahaan  jasa  pengiriman barang  dan  kurir  hanya  mengantarkan barang  agar  sampai  kepada  konsumen berdasarkan  Pasal  193  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  sehingga berdasarkan  pasal  tersebut,  maka perusahaan  jasa  pengiriman  barang  dan kurir  sebagai  pengantar  barang  kepada konsumen  tidak  dapat  dikenakan
complain terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen,  dan complain dapat  diajukan kepada  penjual  barang,  sebagai  pihak yang  bertanggung  jawab  terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.
19 Aisyah  Ayu  Musyafah  Aisyah  Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko  Turisno,  “Perlindungan  Konsumen  Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan  Pengiriman  Barang,” Law  Reform 14, no. 2 (2018): 157, https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863.
20 Daryl  John Daryl  John  Rasuh,  “Kajia n Hukum  Keadaan  Memaksa  (Force  Majeure) Menurut  Pasal  1244  Dan  Pasal  1245  Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,” Lex  Privatum 4, no. 2 (2016): 176.
Permasalahan  yang  muncul  saat transaksi  online  dengan  sistem Cash  On Delivery (COD)  ini  tidak  lepas  dari pembeli  yang  tentunya  ingin  terhindar dari  penipuan  belanja  online  sehingga memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum  membayar,  walaupun,  dalam proses  transaksi Cash  On  Delivery , pembeli  tidak  diperkenankan  membuka paket pesanan sebelum selesai melaksankan  pembayaran.  Alhasil,  jika barang  pesanan  tersebut  tidak  sesuai, pembeli  menolak  membayar  kepada kurir.  Permasalah  tersebut  semakin bertambah
karena pembeli melampiaskan  kekecewaannya  tersebut kepada  pihak  kurir.  Padahal,  kurir tersebut tidak mengetahui detail transaksi  belanja  online  antara  pembeli dan  penjual. Kurir  hanya  bertugas mengantarkan  barang  sesuai  tempat tujuan.
Jika  barang  yang  telah  dikirimkan oleh kurir ditolak atau tidak dibayar oleh konsumen,  maka  dapat  dikategorikan wanprestasi,  dikarenakan,  sebelumnya penjual dan pembeli telah sepakat dalam transaksi.  Kesepakatan  juga  dikuatkan dengan  adanya  Pasal  49  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik yakni:
1) Transaksi  Elektronik  terjadi  pada saat  tercapainya  kesepakatan  para pihak.
2) Kecuali  ditentukan  lain  oleh  para pihak,  kesepakatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terjadi pada  saat  penawaran  transaksi yang  dikirim  oleh  Pengirim  telah diterima dan disetujui oleh Penerima. 3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat dilakukan dengan cara:
a) tindakan  penerimaan  yang menyatakan persetujuan; atau
b) tindakan penerimaan dan/atau  pemakaian  objek
oleh Pengguna Sistem Elektronik. Perbuatan  pembeli  yang  menolak membayar  barang  yang  telah  ia  terima dalam transaksi COD
dapat dikategorikan  sebagai  wanprestasi.  Atas perbuatannya,  penjual  dapat  menuntut ganti  rugi  atau  pembatalan  pembelian, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1266, dan  1267,  KUH  Perdata.  Dalam  Pasal 1266,  dalam  perserujuan  timbal  balik, syarat batal dianggap selalu dicantumkan,  jika  dikhawatirkan  salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  sahnya sebuah  jual-beli  secara Cash  On  Delivery dapat  merujuk  pada  pasal  1458  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yakni jual beli dianggap sudah terjadi diantara kedua pihak yang melaksanakan perjanjian  setelah  mereka  mencapai kesepakatan  tentang  harga  dan  barang, walaupun  barang  belum  diserahkan maupun harga masih belum dibayarkan oleh  pihak  pembeli.  Dengan  telah terjadinya  jual  beli,  maka  timbul hubungan  hukum  dari  diantara  kedua belah pihak.
Perusahaan jasa pengiriman barang  dan  kurir  merupakan  subjek yang  berbeda,  namun  saling  terhubung satu  sama  lain.  Pasal  91  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  menjelaskan bahwa  Perusahaan  pengiriman  barang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan atau  kelalaian  si  pengirim  atau  si ekspeditur,  keterlambatan  datangnya  di tempat tujuan yang disebabkan keadaan memaksa, tetapi barang tidak rusak dan musnah  yang  dijelaskan  pada  Pasal  92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Pihak  jasa  pengiriman  barang dan kurir pengantar barang, diharapkan sebelum  mengantarkan  barang dapat
mengecek  isi  formulir  pengiriman barang  yang  hendak  dikirimkan  dan keterangan barang yang sesuai informasi yang  diberikan  oleh  pengirim,  yang nantinya  akan  dikirim  dengan  baik, dalam  hal  ini  agar  adanya  kepastian pengiriman barang, agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian
pengiriman  barang  kepada  konsumen. Pihak  perusahaan  jasa  pengiriman barang  dan  kurir  dalam  transaksi  COD hanya  mengantarkan  barang  agar sampai kepada konsumen.
Berdasarkan  Pasal  193  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, sehingga  berdasarkan  pasal  tersebut, maka  perusahaan  jasa  pengiriman barang  dan  kurir  sebagai  pengantar barang  kepada  konsumen  tidak  dapat dikenakan complain terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada  konsumen,  dan  complain  dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen. Bagi pihak penjual yang menjalankan  transaksi Cash  On  Delivery Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan  informasi  yang  lengkap dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak,  produsen,  dan  produk  yang ditawarkan,  dengan  adanya  kejelasan informasi  terhadap  segala  hal  yang berkaitan  dalam  transaksi  Cash  On Delivery,  maka,  diharapkan  dapat meminmalisir  terjadinya  kendala  dalam transaksi Cash  On  Delivery ,  termasuk ketidaksesuaian pengiriman barang.

## Daftar Pustaka
Afrineldi.  “Perlindungan  Konsumen dalam  Perdagangan  Elektronik (E- Commerce).” Jurnal  Ilmiah Publika 9, no. 1 (2021): 106.
Amira,  Fida,  dan  M.  Hudi.  S.  Asrori.
“Tangg ung  Jawab  Pengiriman
Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan / atau Kerusakan Barang  Berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  38  Tahun  2009 Tentang  Pos  (Studi  Kasus  di Kantor  Pos  Solo).” Privat  Law  4, no. 1 (2016): 120.
Benuf,  Kornelius,  dan  Muhamad  Azhar.
“Metodologi Penelitian  Hukum sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 26. Gani, Alcianno G. “Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya.” Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma  2,  no.  2  (2014):  71. https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2
.49.
Haryanto,  Totok  Dwinur.  “Hubungan Hukum  yang  Menimbulkan  Hak dan  Kewajiban  dalam  Kontrak
Bisnis.” Wacana Hukum IX, no. 1 (2010): 86.
INDOZONE.ID. “Viral Wanita di Medan Tak  Mau  Bayar  Pesanan  COD, Suami  Ikut  Ngamuk  Hingga Lempa r Paket.” sumut.indozone.id, 2021. Kadek,  Dewa,  Kevin  Patria,  Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. “Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Kiriman  Milik  Konsumen(  Studi Pada  Ninja  Xpress).” Jurnal Kertha  Semaya  8,  no.  9  (2020): 1370.
Luthan,  Salman. “Hubungan  Hukum dan  Kekuasaan.” Jurnal  Hukum IUS  QUIA  IUSTUM  14,  no.  2 (2007): 177. https://doi.org/10.20885/iustum .vol14.iss2.art4.
May.  “Viral  Bapak -bapak  Tidak  Mau Bayar  Paket  COD  yang  Sudah Dibuka.” viva.co.id, 2022.
Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya
Khasna,  dan  Bambang  Eko Turisno. “Perlindungan
Konsumen Jasa Pengiriman Barang  Dalam  Hal  Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.” Law  Reform  14,  no.  2 (2018): 157. https://doi.org/10.14710/lr.v14i 2.20863. Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan  Pemeri ntah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Sistem Dan Transaksi Elektronik.” Jakarta, 2019. ———. “Undang -Undang Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2009 Tentang Pos.” Jakarta, 2009. ———. “Undang -Undang
Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang  Perdagangan.”  Jakarta,
2014. Putra,  Muhammad  Amin.  “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2016): 290. https://doi.org/10.25041/fiatjust isia.v9no3.600.
Rasuh,  Dary l  John.  “Kajian  Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata.” Lex  Privatum 4, no. 2 (2016): 176.
Rokfa,  Afida  Ainur,  Angel  Rezky Pratama  Tanda,  Arytasia  Dewi Anugraheni,  dan  Widya  Agung Kristant i. “Penyelesaian Sengketa Sistem  Pembayaran  Cash  on Delivery  (Cod)  Pada  Media  E- Commerce.” Jurnal  Bina  Mulia Hukum  6,  no.  2  (2022):  163. https://doi.org/10.23920/jbmh.v 6i2.533.
Setiawan,  Yudhi.  “Perlindungan  hukum bagi  pengirim  barang  dalam perjanjian  peng angkutan  laut.” Jurnal  Ganec  Swara  9,  no.  1 (2015): 48.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Pelaksanaan
Perlindungan Konsumen Di
Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara  5,  no.  2  (2014):  75. https://doi.org/10.35968/jh.v5i2. 110.
Supriyanta.  “Hukum  Dan  Ilmu  Hukum Dalam Perspektif  Filsafat  Ilmu.” Jurnal  Wacana  Hukum  11,  no.  3
(2011): 6. Wiryawan,  I  Wayan  Gde.  “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi  E-Commerce  Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” Jurnal  Analisis  Hukum  4,  no.  2
(2021): 188.