## PERLINDUNGAN PADA PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID– 19 (SUATU PERSPEKTIF PENERAPAN PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN)

## Ramadhan Kurniawan, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo
Universitas Sebelas Maret
e-mail : ramadhankurniawan84@gmail.com  , rahayusubekti@yahoo.co.id , purwonosraharjo@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya  (THR)  di  Kabupaten  Boyolali  dikondisi  pandemi  covid  -19  dan  kendala pelaksanaannya.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yang bersifat  preskriptif  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bahan  pustaka.  Penelitian  ini menggunakan  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan  oleh  penulis  maka  diperoleh  hasil  bahwa  pelaksanaan  pemberian  THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Permenaker  Nomor  6  Tahun  2016,  SE  Menteri Ketenagakerjaan  No:M/6/HI.00.01/V/2020,  dan  SE  Menteri  Ketenagakerjaan  No: M/6/HK.04/IV/2021  berkenaan  dengan  waktu  pemberian  THR  dan  besar  nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  dalam  melakukan  pengawasan  yang  pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online.

## Kata Kunci : Pandemi Covid – 19, Perusahaan, THR Keagamaan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  Hari  Raya  Allowance  (THR) arrangement in Boyolali Regency in the conditions of the COVID-19 pandemic and the obstacles to its implementation. This research method uses prescriptive normative legal research  conducted  by  reviewing  library  materials.  This  study  uses  primary  legal materials,  namely  statutory  regulations  and  secondary  legal  materials,  namely  books, journals, documents and so on. Based on the research that has been carried out by the author,  it  is  found  that  the  implementation  of  providing  Religious  THR  for  workers  in companies  in  2020  and  2021  in  Boyolali  Regency  is  not  fully  in  accordance  with  the Minister  of  Manpower  Regulation  Number  6  of  2016,  SE  Minister  of  Manpower  No: M/6/HI.00.01/V /2020, and SE Minister of Manpower No. M/6/HK.04/IV/2021 regarding the time of giving THR and the nominal amount. It was also found that there were obstacles in  implementing  the  regulation  of  Religious  THR,  both  from  the  company  and  the Cooperatives and Manpower Office in carrying out supervision, which in essence was due to the COVID-19 pandemic, which caused the company to experience financial problems and supervision that was not optimal because it was carried out online.
Keywords : Pandemi Covid – 19, Perusahaan, THR Keagamaan

## PENDAHULUAN
Setelah  ditetapkannya  virus  corona  sebagai  wabah  (pandemic)  pada  maret  tahun  2020, pemerintah Indonesia melakukan bermacam – macam usaha guna menekan penyebaran covid – 19. Berbagai  upaya  dalam  bentuk  kebijakan  pun  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  menekan menyebarnya  covid  –  19  yaitu  himbauan  untuk  menjaga  Kebersihan  Diri  (Cuci  Tangan), membatasi  mobilitas  masyarakar  melalui  Pembatasan  sosial,  pembatasan  fisik,  meminimalisir perkumpulan  dengan  orang  banyak,  belajar  dan  bekerja  di  rumah,  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB), menggunakan masker dan kebijakan kebiasaan baru menuju normal (New Normal) 1 .
Kebijakan  di  bidang  kesehatan  diambil  oleh  pemerintah  mengingat  bahaya  yang ditimbulkan  pandemic  covid  -19  dapat  mengancam  jiwa  manusia.  Menurut  data  WHO  dalam kurun waktu 1.5 tahun sejak ditemukannya infeksi pertama covid- 19 di Kota Wuhan, Cina wabah ini sudah menyebar lebih dari 220 negara dan telah menjangkit kurang lebih 160 juta jiwa dengan korban  meninggal  sekitar  31  juta  orang 2 .  Dengan  membatasi  mobilitas,  menjaga  jarak, meminimalisir  perkumpulan  serta  menjaga  kebersihan  diharapkan  dapat  menekan  penyebaran pandemi  covid  –  19.  Kebijakan  yang  diambil  di  bidang  kesehatan  tersebut  menimbulkan  efek samping di bidang yang lain, salah satunya adalah sektor perekonomian .
Kebijakan  yang  diambil  pemerintah    berupa  karantina  wilayah  dan    pembatasan  sosial dengan  dampak  terbatasnya  pergerakan  masyarakat  dibidang  ekonomi  dapat  menyebabkan distribusi    bahan  baku,  produk    siap  jual  serta  usaha  yang  bergerak  dibidang  jasa  menjadi terkendala . Apabila kondisi demikian berjalan dalam kurun waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan perekonomian di suatu wilayah yang terdampak pandemi covid -19 3 . Kondisi demikian membuat perusahaan – perusahaan mengalami permasalahan keuangan sehingga banyak pekerja yang terpaksa di PHK, upah yang telat dibayarkan dan tunjangan hari raya yang ditunda sampai dikurangi jumlah nominalnya.
Pada dasarnya pengusaha dan pekerja merupakan pihak yang menjadi tonggak utama yang saling berhubungan dan sangat berpengaruh untuk terciptanya pertumbuhan industri dan ekonomi suatu  bangsa.  Hubungan  pekerja  dan  pengusaha  tersebut  terjalinlah  suatu  perjanjian  kerja  yang memunculkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban diantara keduanya 4 . Tunjangan hari raya (THR) Keagamaan diberikan pengusaha terhadap  pekerja dengan tujuan guna meringankan beban pekerja karena kebutuhan hari raya yang banyak memakan biaya 5 .
1 Tuwu, D. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 . Journal Publicuho. Vol 3. No 2. Hal 271.
2 WHO. 2021. WHO Corona Virus (COVID-19) Dashboard. WHO Corona Virus (COVID19) Dashboard. https://covid19.who.int/. Retrieved 19 April 2022
3 Aeni, Nurul. 2021. Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial.Jurnal Litbang.Vol 17 No 1. Hal 18.
4 Wijaya. Aditya Tri Dan Rahayu Subekti, 2021. Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Mediator. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2. Hal  476
5 Hanifah, Ida dan Ismail Koto. 2021. Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Yuridis, Vol. 8 No 1. Hal 35
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
THR  Keagamaan  adalah  hak  pekerja  yang  wajib  diberikan  pengusaha  kepada  pekerja maksimal h – 7 ( tujuh ) sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker No 6  Tahun  2016  yang  berisi  mengenai  ketentuan  pemberian    THR  Keagamaan  bagi  pekerja  di Perusahaan.  Akan  tetapi  karena  kondisi  pandemi  covid  –  19  Menteri  Ketenagakerjaaan mengeluarkan kebijakan dengan terbinya Surat Edaran (SE) No : M/6/HI.00.01/V/2020 dan Surat Edaran No: M/6/HK.04/IV/2021 yang berisi keringanan bagi pengusaha untuk memberikan THR keagamaan berupa kelonggaran waktu. Dalam hukum ketenagakerjaan pembentuk peraturan harus mempunyai  parameter  dalam  menyusun  suatu  peraturan  yang  bertujuan  guna  kepentingan pengusaha dan pekerja. Pertama, berhubungan dengan perlindungan pekerja pengaturan tersebut bertujuan  guna    menjamin  hak-  hak  dasar  pekerja  dan  penegakan  hukum  atas  aturan  tersebut  . Kedua terciptanya orientasi pasar yang luas guna kepentingan pokok pengusaha 6 .
Dari  uraian  diatas  maka  terdapat  dua  jenis  pengaturan  tunjangan  hari  raya  keagamaan sebagaimana diatur dalam  peraturan perundang  –  undangan dan peraturan kebijakan. Dua jenis peraturan tersebut dibuat pada kondisi dan situasi yang berbeda. Kondisi demikian yang menjadi permasalahan bagaimana penerapan dari kedua jenis peraturan tersebut di masa pandemi covid 19 sudahkah terlaksana dengan baik dan memberikan perlindungan bagi pekerja atau belum.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach , pendekatan konsep atau conseptual approach . Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dokumen dan sebagainya.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  memaparkan  penelitian hukum  ini  adalah  studi  kepustakaan  (library  research)  dan  wawancara.    Teknik  analisis  yang dilakukan oleh penulis mempergunakan metode silogisme deduktif 7 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengaturan Tentang THR  Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid – 19
Secara  umum  dan  kondisi  normal  pengaturan  mengenai  pemberian  tunjangan  hari  raya keagamaan  diatur  dalam  Permenaker  No  6  Tahun  2016    yang  berisi  mengenai    ketentuan pemberian THR Keagamaan di Perusahaaan. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban pengusaha  dalam  membayar  THR  Keagamaan,    besarnya  nilai  nominal,  serta  jangka  waktu pemberian, sanksi dan sebagainya . Berkenaan dengan batas waktu pemberian THR Keagamaan yaitu pengusaha wajib memberikan THR H – 7 ( tujuh) sebelum lebaran  sedangkan  besarnya THR dihitung menggunakan rumus :
6 Wijayanti, Asri, 2013.Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan. Arena Hukum – fh .um- surabaya jilid 5.  Hal 211
7 Marzuki, Peter Mahmud ,2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media, 2005,181.
Masa Kerja
12
1 Bulan Upah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sedangkan di kondisi pandemi covid – 19 berkenaan dengan pemberian  THR Keagamaan diatur lebih lanjut dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemic  Corona  Virus  Desease 2019  (  Covid  19  ).  Surat  edaran  ini  memberikan kelonggaran kepada pengusaha terdampak pandemi covid – 19 berkenaan dengan waktu yaitu bagi perusahaan terdampak pandemi covid – 19 dan tidak dapat membayar THR secara penuh dapat  malakukannya  secara  bertahap  dengan  cara  kesepakatan  dengan  pekerja,  yang  mana pembayaran THR dan dendanya dibayarkan di tahun 2020.
Pada  tahun  2021  terbit  SE  Menteri  Ketenagakerjaan  No  M/6/HK.04/IV/2021  Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. isi dari surat edaran ini berupa kelonggaran waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi covid – 19 dan tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan  yang mana perusahaan dapat membuat kesepakatan dengan pekerja mengenai waktunya pemberiannya dengan syarat THR harus dibayarkan sebelum hari raya keagamaan tahun 2021.

## b. Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
Berdasarkan  hasil  monitoring  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali atas  70  perusahaan  yang  terdiri  dari  58  Perseroan  Terbatas  (  PT),  8  CV  (  Commanditire Vennotschap) dan 4 Koperasi yang terdiri dari 48 perusahaan besar, 10 perusahaan sedang dan 12 perusahaan kecil diperoleh hasil perusahaan yang membayar THR 1 kali upah yang diterima (  UMK  )  terhadap  pekerja  yang  memiliki  masa  kerja  satu  tahun  atau  lebih  dengan  cara pembayaran  sekaligus  sebanyak  52  perusahaan  (  71,43  %).  Perusahaan  yang  membayar perusahaan  yang membayar THR 1 kali upah yang diterima ( UMK ) terhadap pekerja  yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih dengan cara pembayaran  THR bertahap sebanyak 16 perusahaan ( 25, 71 %). Perusahaan yang memberikan THR terhadap perkerja/ buruh kurang dari ketentuan Permenaker No 6 Tahun 2016 sebanyak 2 perusahaan ( 2, 86 %) 8
Tabel 1  Hasil monitoring tentang pelaksanaan THR tahun 2020 yang pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap. No  Perusahaan Tanggal pembayaran Keterangan 1 PT. CARTINI LINGERIE INDONESIA 15 Mei Diangsur  2  x,  tahap  kedua  bulan juli 2020 2 PT.ESGI KLEGO 18 Mei Diangsur 8 x sampai dengan bulan desember 2020 3 PT. DELTA MERLIN 18 Mei Dibayar secara bertahap bersamaan dengan gaji bulan Juni, Juli, dan Agustus 2020 4 PT.DIAMOND FIT  14 Mei Diangsur 4x
8 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali ,2020. Hasil Monitoring pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020. Boyolali.
5 PT. SARANA CIPTA BUSANA 18 Mei Sisanya  diangsur  sampai  dengan bulan desember 2020 6 PT. CENTRAL JAVA WIGUNA INDONESIA 15 Mei Tahap kedua 30 Juni 2020 7 PT. PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA 14 Mei Diangsur bulan Juli, Agustus dan Semptember 8 PT.  SARIWARNA ASLI II 14 Mei Tahap  ke  2,3,4,dan  5  bersamaan gaji bulan Juni, Juli, Agustus, dan September 9 PT.JS CORP 15 Mei Tahap Kedua tanggal 31 Juli 2020 10 PT.  WEDIARAYA PRIMA 15 Mei Tahap kedua akhir tahun 2020 11 CV. YUDISTIRA 22 Mei Tahap ke – 2 tanggal 22 juni dan tahap ke – 3 tanggal 22 Juli 2020 12 PT. SOLO KAWISTARA GARMINDO 18 Mei Tahap ke 2 tanggal 18 Juni 2020 13 PT.  SAM  KYUNG JAYA BUSANA 19 Mei Tahap  ke  2  tanggal  31  juli  dan tahap  ke  3  menjelang  libur  natal 2020 14 PT. JESI JASSON 19 Mei Dibayar  sampai  dengan  bulan desember 2020 15 PT.  BUMI  JAYA PRATAMA ( SPBU MUDAL) 16 Mei Dibayar  bertahap    5  kali  tiap tanggal 18 selama 4 bulan 16 PT. SOLO MANUFAKTUR KREASI 20 Mei Dibayar  bertahap  3  kali,  kedua tanggal 20 Juni ddan ketiga 20 Juli
Mengaitkan pembayaran THR yang dilakukan secara bertahap maka yang mendasari hal tersebut  adalah  Surat  Edaran  Nomor  :  M/6/HI.00.01/V/2020.  Dalam  surat  edaran  ini mengatur  mengenai  kelonggaran  waktu  pemberian  THR  Keagamaan  yang  mana  dengan kesepakatan  pekerja  dan  pemerintah  menentukan  batas  waktu  sampai  akhir  tahun  2020. Melihat data diatas maka tidak ada pelanggaran terhadap isi dari surat edaran ini karena dari 16 perusahaan yang membayarkan THR secara bertahap tidak ada satu pun perusahaan yang membayarkan THR melebihi tahun 2020.
Akan tetapi apabila pembayaran THR dilakukan secara bertahap diatas didasakan pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 jelas melanggar batas waktu pembayaran karena dalam aturan tersebut memberikan batas waktu pembayaran THR h – 7 (tujuh) sebelum hari raya keagamaan.  Berkenaan  dengan  perusahaan  yang  memberikan  THR  dengan  nominal  tidak sesuai dengan isi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 adalah PT. KAE JAYA GARMINDO
dan PT.  NUANSA PORSELEN yang masing – masing hanya sanggup membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja sebesar 50 % saja.

## c. Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  pemantauan  Dinas  Kopersi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali terhadap  71  perusahaan    yang  terdiri  dari  59  perusahaan  besar,  5  perusahaan  sedang  dan  7 perusahaan kecil diperoleh hasil perusahaan yang membayar THR 1 kali upah yang diterima ( UMK  )  terhadap  pekerja  yang  mempunyai  masa  kerja  satu  tahun  atau  lebih  dengan  cara pembayaran  sekaligus  sebanyak  53  perusahaan  (  74,6  %).  Perusahaan  yang  membayar perusahaan  yang membayar THR 1 kali upah yang diterima ( UMK ) terhadap pekerja  yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih dengan cara pembayaran  THR bertahap sebanyak 14  perusahaan ( 19,7%). Perusahaan yang memberikan THR terhadap perkerja/ buruh kurang dari ketentuan Permenaker No 6 Tahun 2016 sebanyak 3 perusahaan ( 4, 22 %).  Berikut adalah perusahaan yang melakukan pembayaran THR dengan cara bertahap 9 .
Tabel 2.  Hasil monitoring tentang pelaksanaan THR tahun 2021 yang pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap.
No   Nama Perusahaan Tanggal Pembayaran Keterangan 1 PT. Adatex 06 Mei Dibayarkan dua kali 2 PT. Solo Kawistara Garmindo 06  Mei  2021 dan 31 Mei 2021 Dibayar  bertahap  2x  sebanyak 60%  pada  tanggal  6  Mei  2021 dan sisanya tanggal 31 Mei 2021 3 PT. Pan Brothers 9, Tbk + PT. PSS 06 Mei Dibayar  bertahap  5x  sebanyak 12,5  %  setiap  bulan  terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada  september  2021  dengan catatan  cash  flow  perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran 4 PT. Kemilau Ungaran Sukses s 11 Mei Dibayar 50%, sisanya dibayarkan bulan depan 5 PT. Bengawan Solo Garment Indonesia 05  Mei  dan  20 Oktober Dibayarkan 2x. Termin 1 pada 5 Mei 2021 sebanyak 70%, Termin 2 pada 20 Oktober 2021 30%  dengan  tambahan  paket gula dan sembako Rp. 35.000
9 Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  ,  2021.  Hasil  Monitoring  Pelaksanaan  Pemberian  THR Keagamaan tahun 2021. Boyolali .
6 PT. Multi Anugerah Perkasa 28  April  untuk staff  dan  6  Mei untuk satpam Staff  diberikan  full,  untuk satpam dicicil 8x sesuai pemberi kerja ( PT. Pan Brother) 7 PT.  Sari  Warna Asli 2 Boyolali Penerimaaan pertama pada Gaji april Dibayarkan 5x bersamaan dengan gaji karyawan April s.d. Agustus.  Tambahan  kain  3 potong ( 9 yard) @400.000 8 PT.  Primayudha Mandirijaya Akhir Bulan Mei Dibayar  5x  bersamaan  dengan gaji karyawan april  s.d. agustus. PHL  ada  9  orang  jumlah  THR Rp. 2.000.000 9 PT.  Jesi  Jason Surya Wibowo 6 Mei 2021 Bertahap 5 X 10 PT.  Prima  Sejati Sejahtera 06 Mei Dibayar  bertahap  5x  sebanyak 12,5  %  setiap  bulan  terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada  september  2021  dengan catatan  cash  flow  perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran 11 PT. Prima Kreasi Gemilang 06 Mei Dibayar  bertahap  5x  sebanyak 12,5  %  setiap  bulan  terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada  september  2021  dengan catatan  cash  flow  perusahaan memungkinkan 12 PT.  Eco  Smart Garment Indonesia ( SAMBI 06 Mei Dibayar  bertahap  5x  sebanyak 12,5  %  setiap  bulan  terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada  september  2021  dengan catatan  cash  flow  perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran 13 PT.  Eco  Smart Garment Indonesia ( KLEGO 06 Mei Dibayar  bertahap  5x  sebanyak 12,5  %  setiap  bulan  terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada  september  2021  dengan catatan  cash  flow  perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembayaran 14 PT. Prima Cosmie Screen Grapics 06 Mei Dibayar  bertahap  5x  sebanyak 12,5  %  setiap  bulan  terhitung bulan Mei s.d Agustus dan 50 % pada  september  2021  dengan catatan  cash  flow  perusahaan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memungkinkan untuk melakukan pembayaran
Melihat 14 perusahaan yang melakukan pembayaran THR secara bertahap di tahun 2021 di  Kabupaten  Boyolali  diatas  semuanya  tidak  sesuai  dengan  isi  dari  SE  Menteri Ketenagakerjaan  No  :  M/6/HK.04/IV/2021  hal  tersebut  dikarenakan  surat  edaran  ini memberikan batas  waktu  pemberian  THR  Keagamaan  bagi  perusahaan  sebelum  hari  raya keagamaan sedangkan dari 14 perusahaan diatas melakukan  pembayaran THR Keagamaan melebihi waktu yang telah ditentukan.
Apabila  dikaitkan  dengan  Permenaker  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2016,  14 perusahaan  diatas  jelas  melebihi  batas  waktu  pemberian  THR  karena  aturan  tersebut memberikan  batas  waktu  pembayaran  THR  h  –  7  (tujuh)  sebelum  hari  raya.  Terkait perusahaan yang melaksanakan THR Keagamaan tidak sesuai dengan ketentuan Permenaker No 6 Tahun 2016 dalam jumlah nominalnya yaitu PT. Merak Sentausa Jaya Ampel sebesar Rp.  1.560.000,  -  Rp.  1.972.000,  PT.  Saudara  manunggal  karya  wonosegoro  sebesar 1.942.500, RS. Sisma Medika Karanggede sebesar Rp. 1.840.447.
d. Kendala  Pelaksanaan  Pengaturan  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Di  Kabupaten Boyolali Di Masa Pandemi Covid – 19
1. Kondisi keuangan perusahaan yang terdampak pandemi covid – 19. Menurut pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja  Kabupaten Boyolali alasan pengusaha melakukan  pembayaran  THR  secara  bertahap  yaitu  pandemi  membuat  perusahaan mengalami  kerugian  karena  impor  barang  tertunda  kemudian  distribusi  produk  yang terkendala  sehingga  stok  barang  tidak  bisa  terjual  dipasar  sebagaimana  kondisi  normal sebelum masa pandemi covid – 19. 10
2. Kurangnya  kesadaran  pengusaha  berkenaan  dengan  transparansi  data  keuangan  dengan pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.
Sebagaimana diungkapkan oleh Dadut Setyadi, S.I.P selaku mediator di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja  Kabupaten Boyolali menyampaikan bahwa meskipun perusahaan melakukan pembayaran THR dengan cara bertahap atau tidak sesuai dengan peraturan  perundang   - undangan tetapi banyak perusahaan yang tidak menunjukkan bukti laporan keuangan yang menunjukkan bukti penurunan omzet di masa pandemi covid – 19. Kondisi demikian yang membuat  Dinas  Koperasi  dan Tenaga  Kerja Kabupaten  Boyolali  sulit  untuk  menentukan apakah suatu perusahaan tersebut benar – benar terdampak pandemi covid  - 19 atau tidak 11 .
3. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan THR yang kurang maksimal di masa pandemic covid – 19  karena dilakukan secara online.
Dengan monitoring yang dilakukan dengan  media online, tidak jarang ditemui perusahaan yang  tidak  menaggapi  pesan  yang  di  kirimkan  oleh  pihak  membuat  Dinas  Koperasi  dan Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  dan  pihak  dinas  tidak  bisa  mendatangi  perusahaan tersebut dikarenakan adanya pembatasan akibat adanya pandemi covid -19.
10 Wawancara dengan Bapak Darto, S.H.,M.H selaku mediator di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja  Kabupaten Boyolali, tanggal 1 Maret 2022.
11 Wawancara dengan Dadut Setyadi, S.I.P selaku mediator di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja  Kabupaten Boyolali , tanggal 1 Maret 2022
4. Sanksi yang kurang berdampak banyak terhadap perusahaan pelanggar peraturan. Tindakan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali apabila terjadi pelanggaran akan hal tersebut hanya bisa memberikan pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan THR sebagaiamana diatur dalam Permenaker No 6 Tahun 2016 . Dalam konteks ini negara sebagai  penengah  dalam  hubungan  industrial  antara  pengusaha  dan  pekerja  harus memastikan bahwa pengusaha tidak membuat kebijakan yang berat sebelah dan cenderung merugikan pekerja di kondisi pandemi covid – 19. 12
.

## 1. KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik 2 ( dua )  kesimpulan :
1. Terdapat 2 ( dua ) bentuk peraturan yang berbeda yaitu peraturan perundang – undangan yang dibuat dalam kondisi normal yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  No 6 Tahun 2016 dan peraturan  kebijakan  yang  dibuat  dalam  kondisi  yang  darurat/bencana    berupa  SE  No  : M/6/HI.00.01/V/2020,  dan  SE  No  :  M/6/HK.04/IV/2021.  Dengan  dua  bentuk  pengaturan tersebut berdasarkan hasil monitoring Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali penerapan pengaturan tunjangan hari raya keagamaan di masa pandemi covid – 19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 kurang efektif karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kendala penerapan pengaturan THR keagamaan pada pandemi covid – 19 pada intinya datang dari  permasalahan  ekonomi  yang  terjadi  karena  pandemi  covd  –  19  yang  menyebabkan perusahaan mengalami  penurunan pendapatan serta pengawasan dari pihak DISKOPNAKER Kabupaten Boyolali yang mengalami kendala karena dilakukan secara online.

## Saran
Penulis  ingin  memberikan  saran  agar  pemerintah  lebih  meningkatkan  pengawasan  terhadap perusahaan  seperti  memberikan  kewenangan  bagi  dinas  di  Kabupaten/Kota  dalam  hal menegakkan  peraturan  yang  berlaku  hal  demikian  mengingat  pertumbuhan  ekonomi  yang semakin  pesat  sehingga  perlu  pengawasan  dan  tindakan  yang  cepat  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  bagi  pekerja  karena  secara  umum  kedudukan  pekerja  lebih  lemah daripada pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Marzuki, Peter Mahmud ,2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media, 2005,181.

## Jurnal Ilmiah/ Majalah :
Aeni,  Nurul.  2021.  Pandemi  COVID-19:  Dampak  Kesehatan,  Ekonomi,  dan  Sosial.Jurnal Litbang.Vol 17 No 1. Hal 18.
Hanifah,  Ida  dan  Ismail  Koto.  2021.  Problema  Hukum  Seputar  Tunjangan  Hari  Raya  Di  Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Yuridis, Vol. 8 No 1. Hal 35
Iskatrinah,  2020  .  Fulfilling  The  Workers  'Rights  In  The  Pandemic  Time  Of  Covid-19.  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3. Hal 59
Tuwu, D. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 . Journal Publicuho. Vol 3. No 2. Hal 271.
12 Iskatrinah, 2020 . Fulfilling The Workers 'Rights In The Pandemic Time Of Covid-19. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3. Hal 59
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Wijayanti,  Asri,  2013.Menuju  Sistem  Hukum  Perburuhan  Indonesia  Yang  Berkeadilan.  Arena Hukum – fh .um-surabaya jilid 5.  Hal 211
Wijaya. Aditya Tri Dan Rahayu Subekti, 2021. Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja  (Phk)  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Melalui  Mediator.  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2. Hal  476

## Internet
WHO.  2021.  WHO  Corona  Virus  (COVID-19)  Dashboard.  WHO  Corona  Virus  (COVID19) Dashboard. https://covid19.who.int/. Retrieved 19 April 2022

## Dokumen :
Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  ,  2020.  Hasil  Monitoring  pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020. Boyolali.
Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  ,  2021.  Hasil  Monitoring  pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021. Boyolali.
Wawancara dengan Bapak Darto, S.H.,M.H selaku mediator di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, tanggal 1 Maret 2022.
Wawancara  dengan  Dadut  Setyadi,  S.I.P  selaku  mediator  di  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja Kabupaten Boyolali , tanggal 1 Maret 2022