Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
PEMIDANAAN TERHADAP AFFILIATOR PLATFORM BINOMO DI TINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

## Valdi Adrian Sayoga
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya valdi.adrian2396@gmail.com

## Abstrak
Pada  era  globalisasi,  berbagai  aktivitas  yang  pada  awalnya  dilakukan  melalui  media  nyata (offline)  beralih  dilakukan  melalui  media  digital  (online),  pergeseran  ini  terjadi  mulai  dari pengiriman  pesan  sampai  dengan  transaksi  perdagangan.  Akibat  dari  pergeseran  tersebut memberikan  berbagai  efek  positif  diantaranya  mempermudah  transaksi  dan  mempersingkat waktu, namun disamping efek positif tersebut pergeseran ini juga mengakibatkan efek negatif yang  merugikan  misalnya  saja  yang  saat  ini  menjadi  perbincangan  hangat  yaitu  kasus penjeratan  pidana  bagi  affiliator  dari  platform  binomo.  Platform  binomo  diduga  sebagai platform perjudian online yang berkedok trading dengan menggunakan binary option trading yang telah merugikan banyak orang. Oleh karena itu tujuan dari pernulisan ini adalah pertama untuk  mengetahui  apakah  platform  binomo  yang  menggunakan binary  option  trading merupakan platform judi online berkedok trading, kedua untuk mengetahui apakah affiliator dari platform binomo dapat dijerat pidana.
Kata Kunci : Binomo, Affiliator, Binary Option Trading
Criminalization of Binomo Platform Affiliates in Review of the Criminal Code and the Law on Information and Electronic Transactions

## Abstract
In  the  era  of  globalization,  various  activities  that  were  originally  carried  out  through  real media (offline) have shifted to being carried out through digital media (online), this shift occurs starting from sending messages to trading transactions. As a result of this shift, it has various positive effects, including simplifying transactions and shortening time, but in addition to these positive effects, this shift has also resulted in negative negative effects, for example, what is currently a hot topic of discussion, namely the case of criminal entrapment for affiliates of the binomo  platform.  The  binomo  platform  is  suspected  of  being  an  online  gambling  platform under  the  guise  of  trading  using  binary  options  trading  which  has  harmed  many  people. Therefore, the purpose of this writing is firstly to find out whether the binomo platform that uses binary options trading is an online gambling platform under the guise of trading, secondly to find out whether an affiliate of the binomo platform can be criminally charged
Keywords : Binomo, Affiliate, Binary Option Trading

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  menghasilkan  internet  yang  multifungsi  dan menciptakan  era  globalisasi.  Era  globalisasi  menuntut  adanya  transisi  masyarakat  yang awalnya tradisional kearah modern. Bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling banyak  terdampak  dari  era  globalisasi. 1 Perkembangan  teknologi  seperti  ini  memberikan pilihan bisnis baru, misalnya investasi peer to peer lending dan rekasadana serta saham secara daring sehingga membuat pasar investasi semakin luas. 2
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam  suatu  perusahaan  atau  proyek  untuk  tujuan  memperoleh  keuntungan. 3 Investasi  dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset  selama  periode  tertentu  dengan  harapan  dapat  memperoleh  penghasilan  dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang. 4
Dengan demikian, konsep daripada investasi adalah: 5
a) Menempatkan dana pada masa sekarang
b) Jangka waktu tertentu
c) Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntugan) dikemudian hari.Hal ini berarti dana yang  seharusnya  dapat  di  konsumsi,  namun  karena  kegiatan  investasi  dana  tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan.
Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: 6
1. Aspek  uang  yang  ditanamkan  dan  diharapkan,  sehingga  untuk  menilai  kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
2. Aspek  waktu  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang,  oleh  karena  itu  untuk  menilai kelayakan investasi digunkan konsep waktu ( time value of money ).
1 Sudarsri Lestari, “Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi”, Jurnal Pendidikan Agama Islam: Edureligia, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018,hal. 98.
2 Danastri  Puspitasari  dan  Faiq  Rizqi  Aulia  Rachim,”  Binary  Option  Sebagai  Komoditi  Perdagangan Berjangka di Indonesia”, Jurnalo Hukum Lex Generalis, Volume 2, Nomor 8,Agustus 2021, hal.628
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4 Amalia  Nuril  Hidayati,  “Investasi:  Analisis  Dan  Relevansinya  Dengan  Ekonomi  Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8. Nomor 2,Juni 2017, hal.229
5 Ibid
6 Henry  Faizal  Noor, Investasi,  Pengelolaan  Keuangan  Bisnis  dan  Pengembangan  Ekonomi Masyarakat ,(Jakarta : Indeks, 2009),hal.4.
3. Manfaat  investasi  Dari  aspek  manfaat  ini,  maka  penilaian  kelayakan  investasi  juga harus  melihat  manfaat  dan  biaya  yang  ditimbulkannya  dengan  menggunakan  azas manfaat ( cost benefit ratio ).
Di  tengah  maraknya  investasi  akibat  dorongan  era  globalisasi  terdapat  salah  satu  model investasi yang menjadi sorotan yaitu binomo yang menggunakan binary option trading . Saat ini platform binomo menjadi platform yang marak dibicarakan diberbagai media karena adanya dugaan tindak pidana dalam platform investasi tersebut. Berdasarkan berita dari kompas.com: Platform binomo beserta affiliatornya yaitu IK diduga melakukan penipuan dengan mengakui platform  binomo  sebagai  platform  investasi  yang  sangat  menguntungkan  sehingga menggiurkan banyak orang, namun pada bulan Februari 2022 pihak kepolisian mendapatkan laporan  bahwa  platform  tersebut  sejatinya  adalah  platform  judi  online  yang  telah mengakibatkan  kerugian  mencapai  3,8  miliar  rupiah,  Nominal kerugian tersebut  merupakan akumulasi kerugian yang dialami oleh delapan korban yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Kamis 10 Februari 2022. "Total kerugian gabungan hingga saat ini sekitar Rp 3,8 miliar," kata Direktur Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan. 7

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:
1. Data dan sumber data. Sejalam dalam sifat penelitian normatif bahan hukum yang digunakan.
a) Bahan hukum primer adalah bahan utama dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
b) Bahan  Hukum  Sekunder  merupakan  bahan  hukum   yang  mempunyai   fungsi  untuk memberikan penjelasan terhadapi bahan hukum primer. buku-buku dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur.
c) Bahan    Hukum    Tersier    merupakan    bahan    yanng    memeberikan    petunjuk  maupun penjelasan, yakni kamus besar bahasa indonesia, dan artikel ilmiah.
2. Penarikan  kesimpulan.  Setelah  data  terkumpul  maka  data  tersebut  disusun  dengan  cara membedakannya  berdasarkan  sifat  dan  jenis  data  dengan  masalah  pokok penelitian ini.
7 https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/10082581/aplikasi-binomo-dilaporkan-ke-bareskrim- kerugian-ditaksir-rp-24-miliar?page=all

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Platform Binomo Sebagai Platform Judi Online

## 1.1. Perjudian Online
Perjudian secara online atau yang biasa dikenal dengan Judi online adalah permainan judi melalui  media  elektronik  dengan  akses  internet  sebagai  perantara.  Perjudian  secara  online diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, serta Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  perjudian  secara  online,  yaitu  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
Judi atau permainan judi atau ’perjudian’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan  sebagai  dengan  memakai  uang  sebagai  taruhan.  Berjudi  ialah  mempertaruhkan sejumlah  uang  atau  harta  dalam  permainan  tebakan  berdasarkan  kebetulan,  dengan  tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula. 8 Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yakni mempertahankan suatu  nilai  atau  yang  dianggap  bernilai  dengan  adanya  resiko  dan  harapan-harapan  tertentu pada  peristiwa-peristiwa  permainan,  pertandingan,  perlombaan,  dan  kejadian-kejadian  yang tidak/belum pasti hasilnya. 9
Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah:
“Yang  disebut  permainan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan,  dimana  pada  umum  nya kemungkinan  mendapat  untung  bergantung  pada  peruntungan  belaka,  juga  karena pemainnya  lebih  terlatih  atau  lebih  mahir.  Disitu  termasuk  segala  pertaruhan  tentang keputusan  perlombaan  atau  permainan  lain-lainnya  yang  tidak  diadakan  antara  mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”
Dari ketentuan KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur  keuntungan  (untung)  yang  bergantung  pada  peruntungan  (untung-untungan)  atau kemahiran/kepintaran  pemain.  Selain  itu,  dalam  permainan  judi  juga  melibatkan  adanya pertaruhan. 10 Menurut  Carl  Robster  perjudian  merupakan  memasang  taruhan  atas  suatu
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia
9 Kartono Kartini, Patologi Sosial , (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 58
10 Mesias J.P. Sagala, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)”, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18, Nomor 3,2019, hal. 90
permainan  atau  kejadian  tertentu  dengan  harapan  memperoleh  suatu  hasil  atau  keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. 11
Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai  bentuk  perbuatan  perjudian  seperti  adanya  pengharapan  untuk  menang,  sifatnya untung-untungan  saja  dan  pengharapan  itu  jadi  bertambah  besar  karena  kepintaran  dan kebiasaan pemain. 12
Adapun  unsur-unsur  yang  terkandung  dari  beberapa  pengertian  tentang  perjudian,  yaitu adanya unsur: 13
1. Permainan/perlombaan,  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  yang  biasanya  berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.
2. Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untunguntungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.
3. Taruhan, Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nominal uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk  menentukan apakah sebuah  perbuatan dapat  disebut sebagai  judi atau bukan.
11 Carl Robster, “Gambling: A Legal And Philosophical Overview”, Law Bussines Research, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020, hal.244
12 Geraldy Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)”, Jurnal Lex Crimen, Volume V, Nomor 3, Maret 2016, hal 30.
13 Ibid.

## 1.2. Binary Option Trading dalam Binomo Sebagai Judi Online
Binomo  didirikan  oleh  perusahaan  bernama  Tiburon  Corporation  Ltd.  yang  memiliki kantor pusat di Seychelles, Afrika Timur, Binomo menyediakan platform trading online yang memperjualbelikan  berbagai  jenis  aset  keuangan  derivatif,  misalnya  forex,  mata  uang, cryptocurrency ,  dan  derivatif Contract  of  Difference (CFD)  dengan  menggunakan binary option Trading . 14
Binary  option  Trading atau  perdagangan  opsi  biner  merupakan  suatu  aktivitas  yang menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. 15 Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu seseorang dapat memperoleh keuntungan sejumlah yang ditentukan sebelumnya, atau kehilangan  nominal  sejumlah  yang  telah  diletakan. 16 Pada  platform  binary  option  berbasis internet seperti binomo, maka investor akan diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit tersebut investor dapat melakukan “ call” atau “ put” untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan oleh platform binomo. Jika hasil preposisi yang diletakan oleh investor benar dalam jangka waktu yang  ditentukan,  maka  investor  berhak  memperoleh  keuntungan  sebagaimana  yang  telah dijanjikan, namun apabila preposisi yang diletakan oleh investor tersebut salah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikatakan out of the money dan investor kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan, dan jumlah tersebut akan masuk kedalam platform yang menyediakan layanan sebagai keuntungan. 17
Platform  Binomo  yang  menggunakan mekanisme binary  option  trading dapat  dikatakan sebagai perjudian online karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Permainan/perlombaan, dalam hal ini Platform binomo memberikan permainan kepada para  investor  yang  sudah  melakukan  deposit  untuk  melakukan  “ call” atau  “ put” terhadap  salah  satu  opsi  dari  komoditi,  kemudian  para  investor  diharuskan  untuk membuka posisi serta menebak apakah komoditi tersebut nilainya akan naik atau turun
14 ttps://www.cnbcindonesia.com/tech/20220204141511-37-312929/terungkap-ini-asal-muasal- perusahaan-judi- binomo#:~:text=Menelusuri%20Asal%2Dusul%20Binomo&text=Salah%20satunya%20Euronomics%20menye but%20kantornya,sebelah%20timur%20laut%20Negara%20Madagaskar.
15 Achmad  Firjatullah  Hasanuddin, Pendapat  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Kabupaten  Malang Terhadap Trading Binary Option, Desertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hal.56
16 Eemi  Kiiskinen, Risk  vs  Return  with  Binary  Option  trading, Thesis,  Lahti  University  of  Applied Science, Lahti, 2016, hal. 6-7
17 Ibid
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
dalam waktu tertentu, serta menunggu hasil naik atau turunnya suatu komoditi, hal ini membuktikan  bahwa  dengan  adanya  permainan  berupa  menentukan  dan  menunggu hasil tebakan dari suatu komoditi merupakan pemenuhan unsur permainan/perlombaan 2. Untung-untungan, dalam hal ini Platform binomo memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperkirakan harga aset yang akan datang (belum pasti/tidak pasti) dalam kurun waktu yang ditentukan, hal ini membuktikan bahwa adanya ketidakpastian nilai aset dimasa depan merupakan suatu pemenuhan unsur untung-untungan
3. Taruhan,  dalam  hal  ini  berupa  deposit  yang  telah  disetorkan  oleh  para  investor,  bila tebakan investor tersebut benar maka investor tersebut akan mendapatkan keuntungan, sedangkan apabila tebakan investor salah maka investor akan kehilangan nominal uang yang telah disetorkan dan nominal uang tersebut akan masuk kedalam platform yang menyediakan layanan. Hal ini membuktikan dengan adanya pertaruhan berupa deposit yang telah disetorkan telah memenuhi unsur taruhan.
4. Melalui  media  elektronik,  dalam  hal  ini  platform  binomo  dapat  dimainkan  melalui media  elektronik  yaitu  dalam  website https://binomo.com/ ,  maka  dengan  ini pemenuhan unsur melalui media elektronik juga telah terpenuhi.

## 2. Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo
Affiliator berasal dari kata “affiliasi”, dalam Kamus besar bahasa Indonesia affiliasi berarti pertalian sebagai anggota atau cabang. 18 Secara umum, afiliasi merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Affiliator sendiri merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang affiliator umumnya memiliki kekuatan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  agar  turut  menggunakan  produk  yang dipromosikannya. 19 Dalam  hal  ini  affiliator binary  option  trading melalui  platform  binomo adalah  seseorang  yang  mempromosikan  binomo  pada  masyarakat  luas.  Affiliator  dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing. Umumnya seorang affiliator akan melakukan promosi  dengan  cara  mempertontonkan  keuntungan  dari  hasil  trading  untuk  menarik  target konsumennya.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Binomo merupakan platform judi online berkedok investasi. Platform binomo sendiri telah menyebabkan banyak kerugian, mengutip berita dari kompas.com: setidaknya sudah ada delapan korban binomo dengan total kerugian
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia
19 R.A  Emilia  Natarina  dan  Cendera  Rizky  Anugrah  Bangun,  “The  Use  of  Affiliate  Marketing  in Improving Pegipegi Sales”, Jurnal The Messenger, Volume 11, Nomor 2, Juli 2019, hal 159-162
3,8 miliar rupiah dan para korban telah membuat laporan terhadap platform  binomo beserta beberapa affiliatornya seperti IK. Dengan adanya kerugian dan indikasi tindak pidana dalam platform binomo, maka para affiliatornya dimungkinkan dikenakan pemidanaan dengan pasal berlapis diantaranya adalah Pasal 378 KUHP, dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

## 2.1. Pasal 378 KUHP
Pasal  378  KUHP  mengatur  terkait  penipuan.  Menurut  Pasal  378  KUHP  Penipuan Barangsiapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,  maupun  dengan  karangan  perkataan-perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat  dikenakan  karena  penipuan  adalah  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat tahun.
Adapun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 20

## 1. Barang siapa.
Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat  menjadi  pelaku.  Hal  ini  dengan  mengingat  bahwa  dalam  sistem  KUHP  yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person).” 21 Sehingga dengan ini affiliator binomo seperti IK telah memenuhi unsur barang siapa.
2. Dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum.
Menurut  Moeljatno  unsur  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  adalah  si  pelaku  dalam  melakukan  perbuatan  menggerakkan  harus ditujukan  pada  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain,  sedangkan  Secara melawan  hukum  di  sini  artinya  tidak  semata-mata  diartikan  sekedar  dilarang  oleh undang-undang  atau  melawan  hukum  formil,  melainkan  harus  diartikan  yang  lebih luas  yakni  sebagai  bertentangan  dengan  apa  yang  dikehendaki  masyarakat,  suatu
20 Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt”, Jurnal Supremasi , Volume 10, Nomor 1, Maret 2020, hal.59
21 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana , cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 111.
celaan  masyarakat. 22 Dalam  hal  ini  IK  sebagai  affiliator  binomo,  telah  mengakui bahwa  dengan  mengajak  orang-orang  untuk  bermain  binomo  dan  menggunakan referal code miliknya, maka IK akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari total kerugian para investor, sedangkan 30% menjadi keuntungan platform, hal ini telah IK sampaikan  dalam  salah  satu  wawancara  di  youtube. 23 Kemudian  terkait  secara melawan  hukum,  sebagaimana  telah  dijabarkan  sebelumnya  bahwa  binomo merupakan platform judi online berkedok investasi, yang mana IK sudah mengetahui bahwa  binomo  lebih  mirip  judi  daripada  investasi  karena  sangat  spekulatif  namun tetap mengajak khalayak umum untuk bermain binomo. 24 oleh karena ini unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang
Dalam wawancaranya di youtube 25 IK menyebutkan bahwa binomo adalah platform ilegal alias bodong, namun IK menyebutkan bahwa dirinya mencari cara agar tidak rugi-rugi  amat,  yaitu  dengan  cara  menjadi  affiliator  binomo,  selain  itu  IK  juga menyebutkan  bahwa:  “kita  ini  menggiring  opini,  membuat  konten-konten  flexing supaya orang-orang berfikir kita kaya dari trading.” Dari hal ini dapat dilihat bahwa affiliator  binomo  telah  melakukan  rangkaian  kebohongan  dengan  cara  menggiring opini melalui konten-konten agar banyak orang tergerak untuk melakukan trading di binomo,  dengan  anggapan  bisa  cepat  kaya  lewat  trading  binomo,  dengan  demikian orang-orang yang bermain binomo menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit. Dari hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  IK  juga  telah  memenuhi  unsur  ketiga  dalam  Pasal  378 KUHP.

## 2.2. Pasal 27 ayat 2 UU ITE
Pasal 27 ayat 2 UU ITE menentukan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
22 Dudung  Mulyadi,  “Unsur-Unsur  Penipuan  Dalam  Pasal  378  KUHP  Dikaitkan  Dengan  Jual  Beli Tanah”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5, Nomor 1, November 2017. hal. 214
23 https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg
24 Ibid 25 Ibid
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
Adapun unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dibagi menjadi 5 yaitu: 26

## 1. Setiap orang
Pertama,  setiap  orang,  yaitu  kata  “setiap  orang”  atau  “barang  siapa”  atau  “ hijj ”  di unsur Pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang ( naturlijk persoon ) yang semestinya harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  pidana.  orang  yang  dimaksud  dalam  hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah, disamping itu berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  tidak  diketemukan  adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas  perbuatan  terdakwa  tersebut. 27 Dalam  hal  ini  IK  sebagai  affiliator  binomo memenuhi unsur setiap orang karena IK merupakan naturlijk persoon.
2. Sengaja
Kedua,  dengan  sengaja,  yang  mana  rumusan  tindak  pidana,  sengaja  ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut,  maka sengaja disini  harus  diartikan, bahwa si pembuat  menghendaki  perbuatan  menawarkan  atau  turut  serta  kegiatan  usaha perjudian. 28 Dalam hal ini IK memenuhi unsur sengaja karena dalam wawancaranya ia menyebutkan bahwa “kita ini menggiring opini, membuat konten-konten flexing supaya  orang-orang  berfikir  kita  kaya  dari  trading.” 29 dengan  adanya  kata-kata  kita menggiring  opini  dengan  membuat  konten,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  adanya kesengajaan  yang  dibuktikan  dengan  pembuatan  konten  agar  banyak  orang memainkan binomo padahal dirinya mengetahui bahwa platform binomo adalah ilegal dan lebih menjurus ke perjudian online.
3. Tanpa hak
Dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsur  melawan  hukum. 30 Menurut  Moeljatno  melawan  hukum  di  sini  artinya  tidak semata-mata  diartikan  sekedar  dilarang  oleh  undang-undang  atau  melawan  hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan
26 Dody  Tri  Purnawinata,  “Aspek  Hukum  Pidana  Dalam  Perjudian  Secara  Online”, Jurnal  Solusi, Volume 19 Nomor 2, Mei 2021, hal. 261-261.
27 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 121.
28 Masruchin Ruba’i, dkk , Buku Ajar Hukum Pidana , (Malang : Banyumedia Publishing, 2014) hal. 61
29 https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg
30 Muhammad  Fajrul  Falah,  Fanny  Tanuwijaya  dan  Samuel  SM  Samosir,”  Perjudian  Online:  Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, e-Journal Lentera Hukum ,Volume 2,Nomor 1, 2017, hal. 35
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. 31 Dalam hal ini IK telah melakukan  perbuatan  tanpa  hak,  karena  binomo  merupakan  platform  illegal  yang tidak memiliki izin 32 dan IK mengetahui hal tersebut namun tetap melakukan promosi terhadap binomo sebagai affiliator. 33
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Kata dan/atau dalam unsur ini dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan terebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja. 34
a. Mendistribusikan  berasal  dari  kata  “distribusi”  yang  artinya  “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat.
b. mentransmisikan  adalah  mengirimkan  atau  meneruskan  pesan  dari  seseorang kepada orang lain.
c. Kata  akses  artinya jalan  masuk, atau terusan. Kata akses ini menunjukan  bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasi sistem komputer. 35
Dalam hal ini dapat dilihat bahwa IK telah melakukan tindakan mentransmisikan yaitu dengan membuat konten-konten yang berisikan pesan bahwa dengan bermain binomo bisa  cepat  kaya, 36 dan  mengakibatkan  orang  yang  menerima  pesan  tersebut mempercayainya
5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal  1  angka  4  UU  ITE  menentukan  bahwa  Dokumen  Elektronik  adalah  setiap Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam
31 Dudung  Mulyadi,  “Unsur-Unsur  Penipuan  Dalam  Pasal  378  KUHP  Dikaitkan  Dengan  Jual  Beli Tanah”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5, Nomor 1, November 2017. hal. 214
32 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas- Waspada-Inves tasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi- Ilegal/Lampiran%20154%20E ntitas%20Ilegal%20Oktober.pdf
33 https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg
34 Muhammad  Fajrul  Falah,  Fanny  Tanuwijaya  dan  Samuel  SM  Samosir,”  Perjudian  Online:  Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, e-Journal Lentera Hukum ,Volume 2,Nomor 1, 2017, hal. 36
35 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
36 https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
hal  ini  platform  binomo  ( https://binomo.com/ )  merupakan  suatu  website  sehingga merupakan  suatu  dokumen  elektronik,  disamping  itu  platform  binomo  merupakan platform  judi  online  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  sehingga  memiliki muatan perjudian, oleh karena hal tersebut maka seluruh unsur pasal 27 ayat 2 UU ITE telah terpenuhi.
Dikarenakan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE maka affiliator Binomo  dapat  dikenakan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  2  UU  ITE,  yang menentukan  bahwa:  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
1. Platform binomo yang menggunakan mekanisme binary option trading tidak dapat dikatakan sebagai platform investasi, karena mengandalkan keberuntungan sehingga platform binomo dapat dikategorikan sebagai platform judi online karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303  KUHP  yaitu  Permainan/perlombaan,  Untung-untungan,  Taruhan,  serta  Melalui  media elektronik.
2. Affiliator platform binomo dapat dikenakan pidana atas dasar pasal penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan Pasal 45 ayat 2 Juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Saran Tindak Lanjut
1. Hendaknya  pemerintah  dapat  memberikan  arahan-arahan  kepada  masyarakat  terkait investasi-investasi  agar  tidak  terjebak  dengan  investasi  ilegal  (tidak  memiliki  izin), terutama  investasi  ilegal  yang trending seperti  binomo,  serta  segera  melakukan take down atau penghapusan terhadap investasi-investasi ilegal beserta konten-konten yang menyesatkan terkait investasi.
2. Masyarakat dapat menerapkan prinsip DYOR ( Do Your Own Research ) terhadap setiap tindakan investasi  baik  yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan, sehingga
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
tidak mudah percaya terhadap suatu investasi ilegal dikarenakan konten-konten yang menggiurkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana , cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
Hiariej,  Eddy O.S, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana , (Yogyakarta :  Cahaya Atma Pustaka, 2014).
Kartini, Kartono, Patologi Sosial , (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
Noor, Henry Faizal, Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat , (Jakarta : Indeks, 2009).
Ruba’i,  Masruchin,  dkk ,  Buku  Ajar  Hukum  Pidana ,  (Malang  :  Banyumedia  Publishing, 2014).

## B. Jurnal
Falah, Muhammad Fajrul, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir,” Perjudian Online: Kajian  Pidana  atas  Putusan  Nomor  1033/PID.B/2014/PN.BDG”, e-Journal  Lentera Hukum ,Volume 2, Nomor 1, (2017).
Hidayati,  Amalia  Nuril,  “Investasi:  Analisis  Dan  Relevansinya  Dengan  Ekonomi  Islam”,
Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, (Juni 2017).
Lestari,  Sudarsri,  “Peran  Teknologi  Dalam  Pendidikan  Di  Era  Globalisasi”, Jurnal Pendidikan Agama Islam: Edureligia , Volume 2, Nomor 2, (Juli-Desember 2018).
Mulyadi, Dudung, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5, Nomor 1, (November 2017).
Natarina, R.A Emilia dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, “The Use of Affiliate Marketing in  Improving  Pegipegi  Sales”, Jurnal  The  Messenger, Volume  11,  Nomor  2,  (Juli 2019).
Purnawinata,  Dody  Tri,  “Aspek  Hukum  Pidana  Dalam  Perjudian  Secara  Online”, Jurnal Solusi, Volume 19, Nomor 2, (Mei 2021).
Puspitasari,  Danastri  dan  Faiq  Rizqi  Aulia  Rachim,”  Binary  Option  Sebagai  Komoditi Perdagangan  Berjangka  di  Indonesia”, Jurnalo  Hukum  Lex  Generalis, Volume  2, Nomor 8, (Agustus 2021).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
Robster, Carl, “Gambling: A Legal And Philosophical Overview”, Law Bussines Research, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2020).
Sagala,  Mesias  J.P.,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Permainan  Judi  Jackpot (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  45/Pid.B/2017/PN.MDN)”, Jurnal  Hukum  Kaidah, Volume 18, Nomor 3, (2019).
Sanjaya,  Rex  Richard  dan  Weppy  Susetiyo,  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penipuan Studi  Kasus  Putusan  Perkara  Nomor  482/Pid.B/2018/PN  Blt”, Jurnal  Supremasi , Volume 10, Nomor 1, (Maret 2020).
Waney, Geraldy, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)”, Jurnal Lex Crimen, Volume V, Nomor 3, (Maret 2016).

## C. Artikel
Hasanuddin,  Achmad  Firjatullah,  “Pendapat  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option” Desertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
Kiiskinen, Eemi, “Risk vs Return with Binary Option trading ”, Thesis, Lahti University of Applied Science, Lahti, 2016.

## D. Internet
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/10082581/aplikasi-binomo-dilaporkan-ke- bareskrim-kerugian-ditaksir-rp-24-miliar?page=all
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220204141511-37-312929/terungkap-ini-asal- muasal-perusahaan-judi binomo#:~:text=Menelusuri%20Asal%2Dusul%20Binomo& https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-
Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan- Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20E ntitas%20Ilegal%20Oktober.pdf https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXggtext=Salah%20satunya%20Euronomics %20menyebut%20kantornya,sebelah%20timur%20laut%20Negara%20Madagaskar.

## E. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik