## Analisis Yuridis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Kasus di Polresta Barelang)
Raja Inal Akbar Siregar 1 Soerya Respationo 2 Erniyanti 3 Dahlan 4 Ramlan 5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 1,2,3,4,5 Email: rajainalsiregar90@gmail.com 1

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pemalsuan tanda tangan oleh penyidik Kepolisian  Polresta  Barelang,  mengetahui  implementasi  pemalsuan  tanda  tangan  oleh  penyidik Kepolisian Polresta Barelang serta mengetahui dasar penghentian penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan. Hasil penelitian menjelaskan dasar hukum penghentian penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (UUPA)  Indonesia.  Penyelidik  telah  bekerja  dengan profesionalisme dan integritas, namun banyak kasus terhenti setelah tersangka dibantarkan.
Kata Kunci: Penyelidik, Pemalsuan Tanda Tangan, Tindak Pidana, Polresta Barelang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mengandung  konsekuensi  bahwa  segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dilandaskan pada hukum positif, salah satunya terkait hak-hak warga negara. Meskipun konsep negara hukum sendiri terdiri dari beberapa konsep, akan tetapi terdapat sebuah benang merah persamaan diantara konsep tersebut, yaitu adanya  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  atau  hak  dasar  warga negara  di  dalam  konstitusi.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai  konstitusi  mengandung  hak-hak  dasar  warga  negara  yang  lahir  sebagai  hak konstitusional.  Hukum  di  Indonesia  telah  mengatur  tentang  pemalsuan,  pemalsuan  surat merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang  termasuk  tindak  kejahatan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku  tersebut  mencantumkam  bahwa  yang  termasuk  pemalsuan  hanyalah  berupa  tulisan- tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pidana sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta  otentik  dan  Pasal  266  KUHP  menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu  ke  dalam suatu akta autentik).
Pemalsuan  adalah  proses  pembuatan,  beradaptasi,  meniru  atau  benda,  statistik,  atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui  pemalsuan.  Menyalin,  studio  pengganda,  dan  mereproduksi  tidak  dianggap  sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan, dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih  sering  disebut  pemalsuan.  Barang  konsumen  tetapi  juga  meniru  ketika  mereka  tidak diproduksi  atau  yang  dihasilkan  oleh  manufaktur  atau  produsen  diberikan  pada  label  atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.
Objek  tindak  pidana  selalu  berhubungan  erat  dengan  suatu  kepentingan  hukum (rechtsebelang)  yang  hendak  dilindungi  dengan  dibentuknya  tindak  pidana  yang bersangkutan.  Pada  pemalsuan  surat,  objeknya  adalah  surat.  Penyimpangan  norma  hukum yang  dilakukan  merupakan  sebagian  dari  masalah-masalah  sosial  yang  dihadapi  oleh masyarakat. Masalah tersebut merupakan suatu gejala kehendak-kehendak yang kurang baik, yang dapat menyebabkan perbuatan melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran pemalsuan ini sesungguhnya baru dikenal didalam masyarakat yang telah maju peradabannya. Pemalsuan biasanya terjadi dalam bentuk pemalsuan uang, surat, tandatangan, merk benda dan identitas. Dalam  kehidupan  masyarakat,  keberadaan  surat,  uang,  atau  merk  benda  tertentu  sangat diperlukan  untuk  menunjang  serta  memudahkan  interaksi  antar  masyarakat.  Contoh  yang sering terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah peredaran uang palsu, dimana melalui berbagai media informasi pemerintah telah memberikan peringatan  agar  selalu  berhati-hati  terhadap  uang  palsu  dan  memberikan  petunjuk  tentang bagaimana cara mengetahui uang tersebut palsu atau tidak. Selain peredaran uang palsu, tindak pidana pemalsuan surat juga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Interaksi masyarakat yang  telah  teratur  dan maju  tidak  dapat  berlangsung  tanpa  adanya  jaminan  kebenaran  dari berbagai  surat  sebagai  alat  bukti  atau  sebagai  alat  tukar,  tetapi  terkadang  sebagaian masyarakat kurang menyadari atau belum paham akan sejauh mana pentingnya surat tersebut.
Perumusan masalah merupakan fenomena penerapan hukum yang menjadi ketertarikan penulis dalam memilih topik penelitian ini. Masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana  Pengaturan Hukum  pemalsuan  tanda  tangan  oleh  penyidik  Kepolisian  Satreskrim  Polresta  Barelang? Bagaimana  Implementasi  Penghentian  Penyelidikan  tindak  pidana  Pemalsuan  tanda  tangan (studi kasus di Polresta Barelang) ? Faktor apa saja yang menjadi Hambatan/tantangan serta solusi  dalam  proses  Penyelidikan  tindak  pidana  pemalsuan  tanda  tangan  (studi  kasus  di Polresta Barelang).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  terdiri  atas  dua  kata,  yaitu  kata  metode  dan  kata  penelitian  .  Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  termasuk  keabsahannya.  Berdasarkan pengertian metode tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Spesifikasi  Penelitian.  Spesifikasi  data  atau  dapat  dikatakan  jenis  penelitian  adalah  suatu pilihan  jenis  format  penelitian  dalam  meneliti  objek  penelitian  pada  bidang  ilmu  hukum yang  diteliti  oleh  penulis.  Secara  khusus  menurut  jenis,  sifat,  dan  tujuannya  spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris . Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian  hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Kitan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana;  Peraturan  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahiun 2019 tentang Manajeman Penyidikan Tindak Pidana.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digolongkan dalam arti sempit dan arti luas.  Bahan  hukum  dalam  arti  sempit  pada  umumnya  berupa  buku-buku  hukum  yang berisi  ajaran  doktrin,  terbitan  berkala  berupa  artikel,  tentang  ulasan  hukum,  narasi tentang arti istilah, konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.
c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada prinsipnya mencakup bahan- bahan  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  yang  lebih  banyak  sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. Hal tersebut akan dilakukan sampai penelitian ini selesai.
2. Analisis  Data.  Analisis  data  adalah  tahap  yang  penting  dan  menentukan  dalam  suatu penelitian. Analisis data juga merupakan tahapan untuk menemukan sumber permasalahan dan jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan. Ada dua jenis metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah deskriptif, data yang termasuk kata- kata dan gambar, yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape,  dokumen  pribadi, dan  lain  lain.  Analisis  kuantitatif ialah  dengan  memberikan  kode, nomor, ukuran dan variabel operasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bagaimana  Pengaturan  Hukum  pemalsuan  tanda  tangan  oleh  penyidik  Kepolisian Satreskrim Polresta Barelang?
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP,  yaitu sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun” sedangkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi “Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP di atas adalah sebagai berikut:
1. Pasal 263 Ayat (1)
a. Unsur Objektif: Perbuatan, yaitu: Membuat surat palsu, atau Memalsukan surat. Objeknya adalah  “surat”:  yang  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak;  yang  menimbulkan  sesuatu perikatan;  yang  menimbulkan  suatu  pembebasan  hutang;  yang  diperuntukan  sebagai bukti dari pada sesuatu hal. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
b. Unsur Subjektif. “Dengan maksud” untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
2. Pasal 263 Ayat (2)
a. Unsur  Objektif.  Perbuatan,  yaitu:  “memakai”.  Objeknya  adalah:  Surat  Palsu;  Surat  yang dipalsukan. Unsur Subjektif: dengan sengaja; Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang  berarti  tidak  tulen,  tidak  sah,  tiruan,  curang  dan  tidak  jujur.  Pemalsuan  dapat diartikan  sebagai  perbuatan  meniru  sesuatu  atau  membuat  sesuatu  secara  tidak  sah sehingga tampak seperti yang asli. Pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup serius dalam hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda  tangan  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, antara  lain  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang
Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU). Dalam KUHP, pemalsuan  tanda  tangan  termasuk  ke  dalam  kategori  kejahatan  palsu  atau  delik palsu yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 268. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindakan  pemalsuan,  penggunaan,  serta  peredaran  dokumen  atau  surat  palsu  yang memuat tanda tangan palsu. Sanksi pidana yang diberikan pun cukup berat, yaitu penjara paling  lama  6  tahun  atau  bahkan  penjara  seumur  hidup  jika  tindak  pidana  tersebut dilakukan dalam rangka kejahatan terorganisir.
Sementara itu, dalam UU ITE juga diatur mengenai pemalsuan tanda tangan elektronik yang diatur dalam Pasal 30. Pemalsuan tanda tangan elektronik dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Terakhir, UU PPTPU  juga  mengatur  mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  tanda  tangan  dalam  konteks pencegahan  dan  penindakan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Pemalsuan  tanda  tangan  dalam konteks ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Secara umum, pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  dan  kepentingan  publik yang  lebih luas. Pemalsuan tanda tangan dapat merugikan banyak pihak dan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, sanksi pidana yang cukup berat diberikan  sebagai bentuk  perlindungan  bagi  masyarakat  dan  penghukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana. Pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang  berbunyi:  "Barangsiapa  dengan  sengaja  memalsukan  tandatangan  atau  tulisan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  atau  mempergunakan  tulisan  palsu  yang  diketahuinya mempunyai kekuatan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

## Bagaimana  Implementasi  Penghentian  Penyelidikan  tindak  pidana  Pemalsuan  tanda tangan (studi kasus di Polresta Barelang)?
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  mengenai  penghentian  penyelidikan  (SP3)  tidak terlaksana  dikarenakan  para  penyelidik  dan  penyidik  telah  bekerja  secara  professional  dan berintegritas  dalam  menangani  setiap  kasus-kasus  pidana  yang  ada.  Dalam  proses penyelidikan  yang  dilakukan  penyidik  terhadap  tersangka  yang  diduga  tidak  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya  seharusnya  tidak  berbeda  dengan  proses penyelidikan biasa. Misalnya, dalam proses pemeriksaan tersangka atau saksi, apabila terdapat dugaan tersangka memiliki gangguan jiwa maka dapat dilakukan observasi selama 2 minggu (14 hari). Apabila hasil observasi menunjukkan tersangka memiliki gangguan jiwa maka pihak penyidik dapat mengeluarkan surat pembantaran, dan kembali setelah sembuh. Namun, pada pelaksanaannya  hampir  seluruh  kasus  terhenti  setelah  tersangka  dibantarkan.  Karena penanganan  yang  sering  kali  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  dan bertentangan  dengan  asas-asas  hukum  pidana  maka  penanganan  kasus  tersangka  yang memiliki gangguan jiwa sering kali tidak termonitor dengan baik.
Terhadap  fakta-fakta  diatas,  maka  DPR  selaku  pembuat  Undang-Undang  perlu  adanya definisi yang jelas mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan  ketentuan  yang  jelas  mengenai  penanganan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Jika  penyidik  berhak  untuk  melakukan penghentian penyelidikan terhadap tersangka yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka sebaiknya alasan penghapusan pidana dapat dimasukkan menjadi salah satu  alasan  dapat  dilakukannya  penghentian  penyelidikan.  Untuk  lembaga  kepolisian hendaknya dapat membuat petunjuk pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka yang tidak mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  melakukan  tugasnya  sesuai  prosedur
yang berlaku tanpa menyalahi ketentuan yang ada dan dengan penuh tanggung jawab. Arti dan tujuan  kehidupan  masyarakat  adalah  mencari  dan  mewujudkan  ketentraman  dan  keadilan yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya  cara  yang  harus  ditempuh  ialah  dengan  jalan  menegakkan  ketertiban  dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.
Dalam  kasus  penghentian  penyelidikan  tanda  tangan  palsu  ini  disebabkan  karena didapatkan bahwa Pihak Pelapor / pihak yang dirugikan/ pihak bank tidak dapat memberikan barang  bukti  asli  berupa  resi  aktifasi  buku  cek  untuk  pengaktifian  terhadap  25  lembar  cek nomor register dari nomor IM. 542651 s/d nomor IM.542675 yang diduga ada tanda tangan pelapor  yang  dipalsukan  tersebut,  sehingga  terhadap  perkara  ini  dapat  dihentikan penyelidikannya,  dikuatkan  Keterangan  Ahli  Pidana  yang  menyatakan  bahwa  perkara  ini belum  merupakan  suatu  tindak  pidana,  dan  tidak  dapat  dinaikkan  ke  proses  Penyelidikan  ; Karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Penyelidikan terhadap Laporan Pengaduan nomor: B / 110/ IX / 2021/ Reskrim tanggal 18 September 2021,terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemalsuan surat dihentikan karena tidak cukup bukti. Namun, apabila dikemudian hari ditemukan Novum / Bukti baru maka perkara ini bisa dibuka kembali melalui Gelar perkara Khusus. Secara garis  besar fungsi hukum dan aparat penegakan hukum, pada umumnya bertujuan:
1. Agar terbina hubungan yang serasi antara Negara dan masyarakat atau masyarakat dengan warga Negara dan warga masyarakat.
2. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diserahi tugas, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum,  akan  menimbulkan  kekacauan  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  akan  saling berbuat  sesuka  hati  serta  bertindak  main  hakim  sendiri. Keadaan  seperti  ini  menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.
3. Untuk  membina  peningkatan  suasana  kehidupan  masyarakat  yang  aman  dan  tertib,  atau tercipta  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  kehidupan  masyarakat  hukum  dan  undang- undang harus ditegakkan dengan tegas dan tepat.
Titik sentral dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami manusia dan kemanusiaan yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaanya. Sekalipun kita  menginsafi  bahwa  tujuan  tindakan  penegak  hukum  untuk  mempertahankan  dan melindungi  kepentingan  masyarakat,  penegak  hukum  tidak  boleh  mengorbankan  hak  dan martabat tersangka/terdakwa. Atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat tersangka/terdakwa tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat.

## Faktor  apa  saja  yang  menjadi  Hambatan/tantangan  serta  solusi  dalam  proses Penyelidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan (studi kasus di Polresta Barelang)?
Dalam studi kasus di  Polresta Barelang  atau di mana pun,  beberapa  faktor yang dapat menjadi hambatan atau tantangan dalam proses penyelidikan ini meliputi:
1. Ketidakcukupan Bukti: Salah satu tantangan utama dalam kasus pemalsuan tanda tangan adalah  kekurangan  bukti  yang  kuat.  Pemalsuan  tanda  tangan  seringkali  sulit  dibuktikan tanpa  bukti  yang  memadai.  Solusi:  Tim  penyelidik  perlu  bekerja  dengan  cermat  dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, seperti dokumen asli, tanda tangan sebelumnya, atau saksi yang mungkin memiliki informasi terkait pemalsuan.
2. Kerjasama dari Pihak Terkait: Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam pemalsuan tanda  tangan  bisa  saja  adalah  rekan  bisnis,  kolega,  atau  anggota  keluarga,  dan  mereka mungkin enggan untuk berbicara  atau bekerjasama dengan penyelidik. Solusi: Penyelidik harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mencoba memperoleh kerjasama dari  pihak  terkait.  Mungkin  juga  perlu  menjalani  wawancara  terpisah  dan  memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan.
3. Ketidakpastian  Identitas  Pelaku:  Identitas  pelaku  pemalsuan  tanda  tangan  bisa  sulit diidentifikasi, terutama jika pemalsuan itu dilakukan secara anonim atau melalui metode yang  rumit.  Solusi:  Penggunaan  teknik  forensik  tulisan  tangan  atau  bantuan  ahli  tulisan tangan dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti analisis forensik digital juga dapat membantu dalam mengungkap identitas pelaku.
4. Ketidakcukupan  Sumber  Daya:  Keterbatasan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  dalam penyelidikan  kriminal  dapat  menjadi  hambatan  yang  signifikan.  Solusi:  Pengalokasian sumber  daya  dengan  bijak  dan  bekerja  sama  dengan  instansi  lain,  seperti  laboratorium forensik atau unit analisis kriminal, dapat membantu meningkatkan efisiensi penyelidikan.
5. Keterbatasan Hukum: Tantangan lainnya bisa muncul dalam hal hukum, seperti ketentuan yang tidak memadai dalam hukum yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan. Solusi: Kolaborasi dengan jaksa penuntut yang kompeten untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan bahwa pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap kasus pemalsuan tanda tangan dapat memiliki dinamika yang berbeda, jadi penting bagi penyelidik untuk bersikap fleksibel, kreatif, dan berfokus pada bukti yang ada. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti ahli forensik dan jaksa penuntut, juga dapat memainkan  peran  kunci  dalam  mengatasi  hambatan  yang  mungkin  muncul  dalam penyelidikan ini.

## KESIMPULAN
Aspek penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan meliputi beberapa hal, seperti kecukupan bukti untuk mendukung dakwaan, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan  korban,  serta  pengampunan  dari  pihak  yang  berwenang.  Oleh  karena  itu,  dalam memutuskan untuk menghentikan penyelidikan, pihak yang berwenang harus memperhatikan berbagai  aspek  tersebut  dengan  seksama. Terdapat  beberapa  faktor  yang  memengaruhi keputusan  penghentian  penyelidikan  dalam  tindak  pidana  pemalsuan,  seperti  kepentingan publik, pertimbangan kemanfaatan sosial, dan kepentingan korban. Oleh karena itu, keputusan untuk  menghentikan  penyelidikan  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  matang  dari pihak yang berwenang, dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait. Dalam mengambil keputusan terkait penghentian penyelidikan, perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak kepolisian,  jaksa,  dan  hakim.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dan  memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan tersebut.
Saran : Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam faktor- faktor apa saja yang memengaruhi keputusan penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan.  Penelitian  ini  dapat  melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi  dari  berbagai sumber, seperti hasil putusan pengadilan, dokumen-dokumen penyelidikan, serta wawancara dengan pihak kepolisian, jaksa, dan hakim. Penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan di Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik penghentian penyelidikan dalam  tindak  pidana  pemalsuan  serta  perbedaan-perbedaan  yang  ada  antara  negara-negara
tersebut. Penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari keputusan penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan terhadap masyarakat dan korban. Penelitian ini dapat melibatkan wawancara dengan korban dan keluarga korban untuk memahami pengaruh penghentian penyelidikan terhadap kesejahteraan mereka, serta pandangan mereka terhadap sistem peradilan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku pedoman penyusunan proposal dan tesis program megister ilmu hukum pasca sarjana uniba.
Idham, “Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum”, Perkuliahan Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum-UNIBA, Batam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)
Rosady Ruslan, “Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi”, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana