## PELAKSANAAN PELINDUNGAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE LUAR NEGERI (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu)
Oleh : Sanggera Juliska * , Djonet Santoso, Yorry Hardayani
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu Indonesia *Email Korespondensi: sanggerajuliska07@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memahami secara mendalam terkait penyebab belum optimalnya pelaksanaan pelindungan administratif dan teknis PMI ke luar negeri  pada  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Bengkulu.  Untuk  mengetahui  ketercapaian  tujuan tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  oleh  Riant  Nugroho  (2017) yakni  pada  tahapan  implementasi  dan  dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  PMI,  maka  yang  menjadi aspek dalam penelitian ini yaitu: pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Adapun  pengumpulan  data  dengan menggunakan  metode observasi,  wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  pelindungan  administratif  dan  teknis  PMI  ke  luar  negeri  pada  Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu belum terlaksana secara optimal karena aspek pelindungan teknis mengalami  hambatan  dimana  sosialisasi  yang  sepenuhnya  diserahkan  kepada  P3MI  sehingga membuat  masyarakat  sulit  membedakan  P3MI  yang  legal  dan  aman.  Kemudian  pembentukan LTSA penempatan dan pelindungan PMI di Kota Bengkulu belum terlaksana.
Kata  Kunci: Disnaker  Kota  Bengkulu,  Pekerja  Migran  Indonesia,  Pelindungan  Administratif, Pelindungan Teknis

## Abstract
The purpose of this study is to know, describe and understand in depth related to the causes of the non-optimal implementation of administrative and technical protection of migrant workers abroad at  the  Bengkulu  City  Manpower  Office.  To  determine  the  achievement  of  these  goals,  this  study uses the theory of policy implementation by Riant Nugroho (2017), namely at the implementation stage  and  guided  by  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  59  of  2021 concerning  the  Implementation  of  PMI  Protection,  the  aspects  of  this  study  are:  administrative protection and technical protection. The method used in this study is descriptive qualitative. The data collection uses observation, interview, and documentation methods. The results of this study show  that  the  implementation  of  administrative  and  technical  protection  of  migrant  workers abroad  at  the  Bengkulu  City  Manpower  Office  has  not  been  carried  out  optimally  because  the technical protection aspect has experienced obstacles where socialization is fully handed over to P3MI, making it difficult for the community to distinguish between legal and safe P3MI. Then the establishment  of  LTSA,  placement  and  protection  of  PMI  in  Bengkulu  City  has  not  been  carried out.
Keywords : Bengkulu  City  Manpower  Office,  Indonesian  Migrant  Workers,  Administative Protection, Technical Protection

## A. PENDAHULUAN
Pekerjaan adalah kebutuhan esensial  bagi  setiap  individu  untuk menjalani  hidupnya.  Mengacu  pada UUD 1945 Pasal  27 Ayat  (2) bahwa tiap warga negara Indonesia diberikan  hak  untuk  memperoleh pekerjaan serta hidup yang layak. Ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan hak setiap warganya  untuk  bekerja,  baik  di dalam  negeri  atau  di  luar  negeri, demi  mencapai  standar  hidup  yang memadai. Meskipun setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak sesuai dengan UUD, pada praktiknya masih  banyak  masyarakat  yang  sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan upah  yang  kecil  dan  tuntutan pengeluaran yang besar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga sudah  tidak  sebanding  lagi  dengan penghasilan yang diperoleh. Sehingga  memilih  menjadi  Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu solusi masyarakat dalam mencapai  kehidupan  yang lebih baik dan  layak  karena  menjanjikan  upah yang  lebih  besar  jika  dibandingkan dengan  upah  di  dalam  negeri. Dengan  penempatan  PMI  di  luar negeri,  hal  ini  membantu  mengatasi masalah pengangguran dan sekaligus meningkatkan pemasukan devisa negara.  Itulah  mengapa  PMI  sering disebut sebagai pahlawan devisa bagi Indonesia  (Wijayanti  dan  Shalihah, 2017).
Berdasarkan  informasi  dari Badan  Pelindungan  PMI  (BP2MI), pada tahun 2019 tercatat ada 277.489 PMI  di  Indonesia.  Namun,  dengan munculnya  pandemi  covid,  jumlah
ini  turun  drastis  menjadi  113.436 orang  di  tahun  2020  dan  72.624 orang  di  tahun  2021.  Setelah  situasi pandemi mulai membaik, pada tahun 2022,  terjadi  peningkatan  besar hingga 200.856 orang.
Ketertarikan masyarakat
Indonesia  untuk  bekerja  di  luar negeri menjadikan Indonesia sebagai negara  penyumbang  tenaga  kerja migran  kedua  terbesar  di  Asia Tenggara, setelah Filipina. Mengakui fenomena ini, pemerintah merespons dengan mengeluarkan kebijakan yang  mendukung  dan  memfasilitasi PMI yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini diharapkan dapat memberikan  solusi  atas  tantangan pengangguran dan keterbatasan kesempatan  kerja  di  dalam  negeri (Fitri dan Nugroho, 2018). Di Provinsi Bengkulu, ketertarikan  masyarakat  terutama dari Kota Bengkulu untuk bekerja di luar  negeri  juga  tergolong  tinggi. Berdasarkan data dari Sistem
Komputerisasi  Penempatan  Pekerja
Migran Indonesia (SiskoP2MI, 2022) menunjukkan  bahwa  jumlah  PMI dari  berbagai  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Bengkulu  selama  periode 2019 hingga 2022, yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. PMI Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022
No Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 Grand
Total
1. Kota Bengkulu 67 52 19 66 204 2. Bengkulu Selatan 22 5 3 23 53 3. Bengkulu Tengah 17 4 1 21 43 4. Bengkulu Utara 31 21 15 124 191 5. Kaur 37 8 1 18 64 6. Kepahiang 18 1 3 20 42 7. Lebong 10 2 0 9 21 8. Mukomuko 1 0 0 1 2
9. Rejang Lebong 54 6 0 30 90 10. Seluma 37 21 6 58 122 Jumlah 294 120 48 370 832
Sumber: SiskoP2MI, 2022 Sebagai warga negara, Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI) tentunya memiliki hak untuk
menerima  pelindungan  dan  jaminan dari  pemerintah  Indonesia.  Hal  ini sejalan dengan amanat yang termaktub dalam UUD Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945, khususnya  pada  alinea  keempat, yang  menegaskan  tanggung  jawab pemerintah untuk melindungi seluruh warganya.  Menyikapi  hal  tersebut dan untuk memberikan bentuk pelindungan  yang  lebih  konkret, pemerintah  kemudian  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021 tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia.  Regulasi  ini  menjadi acuan  dan  landasan  hukum  untuk memastikan  PMI  memperoleh  hak dan pelindungan saat mereka bekerja di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  59  Tahun  2021  mengenai Pelaksanaan Pelindungan PMI, dijelaskan terdapat tiga tahap pelindungan bagi PMI, yakni: pelindungan  sebelum  masa  bekerja (pra penempatan), pelindungan selama masa kerja (penempatan), dan pelindungan  setelah  masa  kerja berakhir (purna penempatan).
Tahap  pelindungan  sebelum bekerja  adalah  langkah  krusial  yang membutuhkan  perhatian  ekstra  dari pemerintah untuk mencegah pemberangkatan  PMI  secara  ilegal. Pelindungan PMI sebelum bekerja di luar  negeri  adalah  sebuah  langkah pencegahan untuk menghindari risiko  selama  masa  kerja.  Hal  ini menunjukkan bahwa tahap pelindungan sebelum bekerja merupakan  benteng  pertama  yang juga  mengevaluasi  kesiapan  PMI
untuk bekerja di negara lain. Adapun pelindungan PMI sebelum bekerja ke
luar  negeri  terdiri  dari  pelindungan administratif dan teknis.
Dalam  hal ini,  lembaga pemerintah daerah yang diberi wewenang  dan  tanggung  jawab dalam  penempatan  dan  pelindungan PMI  ke  luar  negeri  adalah  Dinas Ketenagakerjaan  (Disnaker)  Kota Bengkulu.  Mengacu  pada  Peraturan Walikota  Bengkulu  No.  56  Tahun 2016  tentang  Uraian  Tugas  dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Disnaker  Kota  Bengkulu  memiliki peran  untuk  mendukung  Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan  setempat,  khususnya yang  berkaitan  dengan  isu  Tenaga Kerja.  Salah  satu  peran  utama  dari
Disnaker  adalah  melindungi  PMI yang bekerja di luar negeri.
Pelaksanaan pelindungan PMI  sebelum  bekerja  ke  luar  negeri Pada Disnaker Kota Bengkulu belum berjalan  dengan  optimal,  karena masih diitemukannya kasus pemberangkatan  PMI  ilegal.  Kepala Bidang PENTA Disnakertrans Provinsi  Bengkulu  membenarkan meningkatnya kasus pemberangkatan ilegal  yang  terjadi  di  Bengkulu. Pihak Disnakertrans menerima
sejumlah aduan, terutama dari masyarakat Kota Bengkulu mengenai kasus-kasus penipuan yang berkaitan dengan janji pemberangkatan ke luar negeri,  seperti  ke  Jepang  dan  Korea. Beberapa  korban  telah  membayar sejumlah uang namun setelah hampir dua  tahun  menunggu,  mereka  tidak jadi  diberangkatkan.  Berdasarkan cerita korban, agen ilegal ini menawarkan  proses  pemberangkatan yang  cepat,  bahkan  tanpa  visa  atau dokumen administratif lainnya (https://betv.disway.id/read/17039/w aspada-agen-penyalur-tenaga-kerja-
ilegal-lagi-marak-di-provinsi- bengkulu).
Hal  ini  juga  selaras  dengan data  yang  dikutip  dari  Bisnis.com bahwa  BP2MI  mengusulkan  untuk mencabut izin P3MI yang melakukan pemalsuan dokumen pemberangkatan CPMI, dimana terdapat  6  P3MI  yang  diduga melakukan pemalsuan dokumen BP2MI yaitu 2 di antaranya merupakan  P3MI  yang  memiliki cabang di  Kota Bengkulu  yakni; PT. Mutiara  Putra  Utama  dan  PT.  Lintas Cakrawala  Buana  (https://m.bisnis. com/amp/read/20220519/12/154814/ pemalsuan-dokumen-pekerja-migran -bp2mi-ancam-cabut-izin- perusahaan).
Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh pihak  Disnaker  Kota  Bengkulu bahwa  untuk  saat  ini  banyak  dari P3MI  yang  tidak  memperpanjang Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI).
Adapun  untuk  daftar  cabang  P3MI Bengkulu atau agen penyalur PMI ke luar negeri yang tidak memperpanjang  SIP2MI  pada  tahun
2023  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  2 antara lain sebagai berikut:
Tabel 2. P3MI Cabang Kota
Bengkulu Tidak Memperpanjang SIP2MI No P3MI
Alamat 1. PT. Alwihdah Jaya Sentosa JL.  Bhakti  Husada  No.  94  A,  RT.01,  RW.01,
Kelurahan  lingkar  Barat,  Kevamatan  Gading Cempaka, Kota Bengkulu. 2. PT. Bahana Mega Prestasi Kebun  Beler,  Kecamatan  Ratu  Agung,  Kota Bengkulu. 3. PT. Lintas Cakrawala Buana
JL. Raden Fatha No. 3, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. 4. PT.  Maharani  Tri  Utama Mandiri
Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu
5. PT. Mutiara Putra Utama JL.  Kalimantan,  RT.01,  RW.01,  Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, di Kota Bengkulu.
6. PT. Sriti Rukma Lestari JL. Hibrida 10, Gang Semarak 2 No. 51, RT.16, RW.06,  Kelurahan  Sidomulyo,  Kecamatan Gading Cempaka, di Kota Bengkulu. Sumber: Disnaker Kota Bengkulu, 2023
Oleh  karena  itu,  mengacu pada  latar  belakang  yang  telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian  ini  dilakukan  dengan
tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memahami secara  mendalam  terkait  penyebab belum optimalnya pelaksanaan pelindungan  administratif  dan  teknis PMI  ke  luar  negeri  pada  Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode yang  diterapkan  adalah  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Teknik  yang diterapkan untuk mengumpulkan data  meliputi  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Dalam  penelitian ini, aspek yang dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Nugroho (2017) yakni pada fase implementasi dan mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021 tentang  Pelaksanaan  Pelindungan PMI,  fokus  penelitian  ini  terbagi menjadi  dua  aspek  utama  yaitu: pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling , dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan  bahwa  informan  yang paling memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pelindungan PMI sebelum bekerja ke luar  negeri.  Berdasarkan  kriteria yang  diuraikan  di atas,  maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang yang  terdiri  dari  Kepala  disnaker kota Bengkulu, Kabid Bidang
PENTA  Kota  Bengkulu,  Kepala Kantor Cabang P3MI Kota Bengkulu (PT. Pandemangan Semesta Lestari), serta 2 Orang CPMI Kota Bengkulu.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN .
1. Pelindungan Administratif
a. Kelengkapan  dan  keabsahan dokumen penempatan Setiap  CPMI  yang  ingin  bekerja
di  luar  negeri  harus  mematuhi serangkaian  prosedur  yang  sudah ditetapkan.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  59  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, Pasal 70  menyebutkan  bahwa  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan pelindungan bagi calon PMI sebelum berangkat  melalui  pendataan  yang memastikan mereka memenuhi kriteria berikut:
a. berusia  sekurang-kurangnya  18 (delapan belas) tahun
b. memiliki kompetensi
c. sehat jasmani dan rohani
d. terdaftar  dan  memiliki  nomor kepesertaan Jaminan Sosial
e. memiliki  dokumen  lengkap  yang dipersyaratkan.
Selain  kriteria  yang  telah disebutkan, di dalam Pasal 5 Ayat (1) menegaskan  bahwa  CPMI  harus memiliki dan melampirkan dokumen-dokumen tambahan berikut: a. surat keterangan status perkawinan,  bagi  yang  telah menikah  melampirkan  fotokopi buku nikah
b. surat  keterangan  izin  suami  atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang  diketahui  oleh  kepala  desa atau lurah
c. sertifikat kompetensi kerja
d. surat keterangan sehat berdasarkan  hasil  pemeriksaan kesehatan dan psikologi e. paspor  yang  diterbitkan  oleh kantor imigrasi setempat
f. visa kerja
g. perjanjian penempatan
h. perjanjian kerja.
Berdasarkan  temuan  yang diperoleh  peneliti  saat  melakukan observasi  dan  wawancara  bahwa Disnaker Kota Bengkulu telah melakukan pelindungan PMI sebelum bekerja ke luar negeri dalam hal  kelengkapan  dan  keabsahan dokumen penempatan, dimana dalam pelindungannya Disnaker Kota Bengkulu  melakukan  verifikasi  data awal persyaratan CPMI untuk proses pembuatan  ID  CPMI.  Verifikasi kelengkapan  dokumen  penempatan tersebut dilaksanakan melalui aplikasi “Siap Kerja” oleh Kemnaker. b. Penempatan kondisi dan syarat kerja
Penentuan  kondisi  dan  syarat kerja  adalah  kesepakatan  tertulis antara  P3MI  dan  CPMI  yang mencantumkan  hak  serta  kewajiban kedua  belah  pihak  dalam  konteks penempatan  PMI  di  negara  tujuan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  59  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, ketentuan  mengenai  kondisi  dan syarat kerja setidaknya harus mencakup:
a. besaran dan tata cara pembayaran upah
b. jam kerja dan waktu istirahat
c. hak cuti
d. jaminan sosial dan/atau asuransi
e. jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  telah  dilaksanakan,  bahwa pelindungan  administratif  berupa
penetapan  kondisi  dan  syarat  kerja telah dilaksanakan dalam hal ini oleh PT.  Pandemangan  Semesta  Lestari selaku mitra Disnaker dalam penempatan  PMI  ke  luar  negeri. Perjanjian  tersebut  disepakati  dan diterapkan  oleh  kedua  pihak,  yakni
P3MI  dan  CPMI,  dengan  diketahui oleh  Disnaker  sebagai  saksi  dan pengawas pelaksanaannya guna memastikan  bahwa  semua  ketentuan dipatuhi  sesuai  dengan  perundangan yang berlaku.
2. Pelindungan Teknis
a. Pemberian sosialisasi dan Diseminasi Informasi Sosialisai  dan  penyampaian informasi  merujuk  pada  proses mendistribusikan  dan  membagikan esensi  atau  inti  dari  kebijakan  yang telah dirumuskan. sebagai pemahaman pihak terkait atau kelompok  sasaran.  Dalam  hal  ini,
sosialisasi  kebijakan  Pelaksanaan Pelindungan  PMI  Sebelum  Bekerja Ke  Luar  Negeri  bertujuan  agar masyarakat  (CPMI)  Kota  Bengkulu mengetahui tentang tata cara menjadi PMI  yang  legal  dan  aman  sesuai prosedural.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  didapatkan  di  lapangan  bahwa Disnaker  Kota  Bengkulu  dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi  menyerahkan  sepenuhnya bentuk/pola  sosialisasi  kepada  P3MI selaku mitra dalam penempatan PMI ke luar negeri, karena Disnaker Kota
Bengkulu tidak menganggarkan kegiatan tersebut di dalam DPA.
Pelindungan  teknis  melalui sosialisasi  dan  diseminasi  informasi diserahkan  Disnaker  Kota  Bengkulu kepada  PT.  Pandemangan  Semesta Lestari Bengkulu selaku mitra dalam melakukan
penempatan
PMI
dilaksanakan dengan berbagai bentuk yakni  berupa:  penyebaran  brosur, pamflet,  banner  yang  disebarkan melalui  sosial  media  dari  facebook dan instagram, serta melakukan kerja sama  ke  Disnaker  Kota  Bengkulu seperti  dalam  kegiatan  Job  Fair  di UNIB.
Hal  ini  tentu  tidak  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59  Tahun  2021  bahwa  pemerintah daerah  kabupaten  memiliki  tugas untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karenanya pelaksanaan sosialisasi ataupun diseminasi informasi belum terlaksana. Sehingga ini menyulitkan masyarakat untuk mengetahui pemberangkatan  secara  prosedural yang legal dan aman. b. Peningkatan  Kualitas  CPMI Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja Melalui pendidikan dan pelatihan kerja, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas CPMI sebagai bentuk  pelindungan  sebelum  mereka bekerja  di  luar  negeri.  Hal  ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir  risiko  negatif  selama periode penempatan. Dengan
demikian,  pendidikan  dan  pelatihan tersebut  juga  menentukan  sejauh mana kesiapan PMI untuk bekerja di negara lain. Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilaksanakan bahwa pelindungan PMI sebelum bekerja ke luar  negeri  melalui  peningkatan kualitas  CPMI  telah  dilaksanakan. Disnaker  Kota  Bengkulu  dalam melakukan  pendidikan  dan  pelatihan kerja  memiliki  mitra  kerja  yaitu P3MI untuk proses penempatan PMI ke luar negeri. Melalui PT
Pandemangan Semesta Lestari,
sebelum  memulai  tugas  di  luar negeri, PMI mendapatkan pendidikan serta pelatihan kerja yang berfokus  pada  kompetensi  sesuai dengan tugas yang akan diemban. Ini dilakukan  melalui  kolaborasi  antara pemerintah  dan  lembaga  pendidikan atau  lembaga  pelatihan  kerja  swasta yang  telah  mendapatkan  akreditasi, seperti BLK. Pendidikan dan
pelatihan ini dirancang untuk memastikan  bahwa  PMI  benar-benar siap dan memiliki keterampilan yang diperlukan  untuk  pekerjaan  mereka di negara lain. c. Pelayanan  Penempatan  dan Pelindungan di Lembaga Terpadu  Satu  Atap  (LTSA) PMI LTSA  diidentifikasi  sebagai sarana  penempatan  dan  pelindungan PMI  yang  bertujuan  memberikan kepastian serta mempermudah pelayanan di bidang ketenagakerjaan, terutama yang terkait  dengan  PMI.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021 Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan PMI, LTSA diadakan untuk memfasilitasi dan mendekatkan layanan penempatan serta pelindungan PMI. Layanan ini mencakup:
a. informasi tentang pasar kerja
b. petunjuk  mengenai  penempatan dan pelindungan PMI
c. data  mengenai  pendidikan  dan pelatihan kerja
d. registrasi para pencari kerja
e. verifikasi dokumen seperti perjanjian  penempatan,  kontrak kerja, dan visa kerja
f. pengecekan data kependudukan
g. informasi serta akses ke pemeriksaan Kesehatan
h. penerbitan paspor
i. penerbitan SKCK j. informasi dan layanan perbankan, serta k. informasi  mengenai  kepesertaan dalam jaminan sosial.
Dari  fakta  yang  peneliti temukan  di  lapangan  berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara bahwa Kota Bengkulu belum mempunyai  LTSA  PMI.  Proses pendirian  LTSA  untuk  penempatan dan  pelindungan  PMI  di  Provinsi Bengkulu masih dalam tahap perencanaan  dan  belum  terealisasi. Hal ini berdasarkan hasil rapat tahun 2019  yang  diadakan  oleh  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dihadiri oleh  Kepala  Divisi  Keimigrasian, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu,  serta  Kepala  Disnaker  di tingkat  Provinsi,  Kabupaten,  dan Kota.
d. Pembinaan  dan  Pengawasan
Terhadap Penyelenggaraan

## Penempatan PMI
Nugroho  (2017)  menjelaskan bahwa  pengawasan  meliputi  proses pemantauan  dan  evaluasi  untuk memastikan  pelaksanaan  berjalan sesuai  dengan  rencana  yang  telah dirancang. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penempatan  PMI  terhadap  P3MI dilaksanakan sebagai upaya
pelindungan  untuk  PMI  sebelum bekerja  ke  luar  negeri.  Adapun pembinaan  dan  pengawasan  terdiri dari:  Surat  Izin  Perekrutan  PMI (SIP2MI), serta membina dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI. SIP2MI  merupakan  perizinan
yang  dikeluarkan  oleh  BP2MI  untuk
P3MI  dengan  tujuan  menempatkan CPMI. Apabila P3MI tidak memiliki SIP2MI  maka  perusahaan  tersebut tidak bisa melakukan kegiatan perekrutan  dan  penempatan  PMI, karena  tidak  ada  izin  dan  apabila tetap  melakukan  kegiatan  perekrutan dan penempatan PMI maka perusahaan tersebut dianggap ilegal. Berdasarkan fakta yang peneliti  temukan  di  lapangan  bahwa proses  pelindungan  PMI  sebelum bekerja  ke  luar  negeri  melalui SIP2MI  telah  dilaksanakan  oleh Disnaker  Kota  Bengkulu.  Pada  saat ini  terdapat  3  (tiga)  P3MI  Bengkulu yang  aktif  dan  memiliki  SIP2MI yakni:  PT.  Mekarjaya  Wanayasa Putra,  PT.  Mulia  Laksana  Sejahtera dan  PT.  Pandemangan  Semesta Lestari.
Selanjutnya  P3MI  yang  telah memperoleh  SIP2MI  itu  melaporkan perusahaannya  ke  Disnaker  Kota Bengkulu  untuk  diterbitkan  Surat Pengantar  Perekrutan  (SPR).  Surat ini  diterbitkan  oleh  Disnaker  Kota Bengkulu  untuk  P3MI  agar  bisa melakukan  penempatan  PMI  ke  luar negeri.
Sementara  itu,  pengawasan penyelenggaraan  penempatan  PMI dapat dilihat dari tahap awal perekrutan  yang  berupa  sosialisasi,
pelatihan serta Orientasi Pra- Pemberangkatan (OPP). Berdasarkan fakta  yang  peneliti  temukan  di lapangan  bahwa  proses  penempatan PMI  ke  luar  negeri  melalui  PT. Pandemangan Semesta Lestari Bengkulu dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan penempatan  PMI  telah  dilaksanakan oleh Disnaker Kota Bengkulu, mulai dari perekrutan dan kemudian kegiatan OPP juga telah
dilaksanakan. Disnaker Kota Bengkulu  juga  telah  memiliki  alur dalam  penempatan  PMI  yang  dapat dijadikan pedoman oleh PT. Pandemangan Semesta Lestari Bengkulu dalam melaksanakan perekrutan CPMI.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan  bahwa  Pelaksanaan Pelindungan Administratif dan Teknis  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI)  Ke  Luar  Negeri  (Studi  Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu)  belum  terlaksana  secara optimal  karena  disebabkan  oleh pelindungan  teknis  yang  belum terlaksana yakni berupa: a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi yang belum terlaksana, karena pihah Disnaker  Kota  Bengkulu  tidak menganggarkan kegiatan sosialisasi ke dalam DPA. Adapun  di  lapangan  sosialisasi dilaksanakan oleh P3MI. sehingga  dengan  tidak  adanya sosialisasi  dari  Disnaker  Kota Bengkulu  membuat  Masyarakat sulit  untuk  membedakan  P3Mi yang legal dan aman.
b. Pelayanan penempatan di
Lembaga  Terpadu  Satu  Atap (LTSA)  PMI  tidak  terlaksana, karena  pembentukan  LTSA  di Kota  Bengkulu  belum  ada  dan masih tahap pengusulan.
Adapun pelaksanaan pelindungan  yang  telah  terlaksana yakni  pelindungan  administratif  dan teknis berupa:
a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen  penempatan  yang  telah
teraksana, dimana dalam pelindungannya  Disnaker  Kota Bengkulu  melakukan  verifikasi data  awal  persyaratan  CPMI
untuk  proses  pembuatan  ID CPMI  melalui  aplikasi  “Siap Kerja” oleh Kemnaker.
b. Penetapan  kondisi  dan  syarat kerja  yang  telah  terlaksana, dalam  perjanjian  kerja  yang dilakukan  oleh  ke  dua  belah pihak  yakni  antara  CPMI  dan P3MI yang diketahui oleh
Disnaker Kota Bengkulu.
c. Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan
kerja yang telah terlaksana berbasis kompetensi sesuai dengan  jenis  pekerjaan  yang dilaksanakan  dengan  melakukan kerja sama pada Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah dan atau/ swasta yang terakreditasi yakni BLK. Berdasarkan kesimpulan yang  telah  penulis  jelaskan  di  atas, maka  berikut  saran  yang  penulis berikan  kepada  pihak-pihak  yang terkait:
1. Disnaker  Kota  Bengkulu  perlu mengadakan  sosialisasi  khusus mengenai  prosedur  penempatan
PMI  ke  luar  negeri  yang  sesuai dengan  prosedural.  Selain  itu, perlu juga untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai P3MI yang resmi,  sehingga  terhindar  dari memilih jalur ilegal dalam pemberangkatan  PMI  ke  luar negeri.
2. Segera merealisasikan pembentukan  LTSA  penempatan dan  pelindungan  PMI  di  Kota
Bengkulu dan di Provinsi
Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Agusmidah.,  &  Wijayanti,  Sri.,  &  Shalihah Fithriatus. (2020). Pelindungan
Pekerja  Migran  Berdasarkan  UU
No  18  Tahun  2017.  Sumatera Utara: Yayasan Al-Hayat. BP2MI.  (2020).  Data  Penempatan  dan
Pelindungan  PMI  Periode  Januari 2020. Jakarta Selatan: BP2MI.
BP2MI.  (2021).  Data  Pekerja  Migran
Indonesia  Periode  2021  Maret. Jakarta Selatan: BP2MI.
BP2MI.  (2022).  Data  Pekerja  Migran
Indonesia  Periode  Desember  2022. Jakarta Selatan: BP2MI. Nugroho, Riant. (2017). Public Policy. Edisi Keenam.  Jakarta:  PT  Elex  media Komputido.

## Penelitian Terdahulu
Anisa, Siti. (2018). Pelaksanaan Penempatan
Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan  Transmigrasi  Dan  Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia  Swasta  Di  Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Fitri,  R.A.,  &  Nugroho,  Arianto.  2017. Pengawasan  Dinas  Tenaga  Kerja Terkait  Pemenuhan  Persyaratan
Dokumen  Calon  Pekerja  Migran Indonesia  di  Kabupaten  Ponorogo. Jurnal Hukum, 4 (4), 146-155.

## Peraturan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  59  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja
Migran Indonesia. Peraturan  Walikota  Bengkulu  Nomor  56
Tahun  2016  Tentang  Uraian  Tugas dan  Fungsi  Dinas  Daerah  Kota
Bengkulu.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Sumber Online
Kanwil Bengkulu Kemenhumham  RI, 2019, Kadiv Keimigranan Dukungan Penuh  Pembentukan  LTSA-PPMI
Provinsi Bengkulu, diunduh 24 Juli 2023.
https://bengkulu.kemenkumham.go. id/berita-kanwil/berita- utama/kadiv-keimigrasian-dukung- penuh-pembentukan-ltsa-ppmi- provinsi-bengkulu Kusumawardani,  Amanda, 2022, Pemalsuan Dokumen  Pekerja  Migran  BP2MI Ancam  Cabut  Izin  Perusahaan,
diunduh pada 25 Mei 23.
https://m.bisnis.com/amp/read/2022 0519/12/154814/pemalsuan- dokumen-pekerja-migran-bp2mi- ancam-cabut-izin-perusahaan Rahman,  Abdu,  Waspada  Agen  Penyalur
Tenaga  Kerja  Ilegal  Lagi  Marak  di Provinsi  Bengkulu,  diunduh  pada 25 Mei 2023. https://betv.disway.id/read/17039/w aspada-agen-penyalur-tenaga-kerja-
ilegal-lagi-marak-di-provinsi- bengkulu SiskoP2MI,  2022,  Rekapitulasi  Registrasi Kabupaten  01  Januari  2022  s.d.  31
Desember 2022 Provinsi Bengkulu, diunduh 12 Desember 2022. http://siskotkIn.bnp2tki.go.id/