## Mulawarman LawReview
Volume 3 Issue 2, December 2018 ISSN Print: 2527-3485, ISSN Online: 2527-3477
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## KONSTRUKSI HUKUM DIVERSI PADA TAHAP PELAKSANAAN PERADILAN ANAK
Sumiati 1 , Muhamad Muhdar 2 , Ivan Zairani Lisi 3
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT
This research is about the legal consequences in the judicial process when the application of diversion is not  carried  out  at  the  level  of  investigation,  and  the  process  that negates  the  application  of  diversion affects  the  protection  of  the  legal  interests  of  the  perpetrators  of  criminal  offenses.  The  research approach used is social legal research by building variables as a basis for measuring legal issues that are built.  In  this  approach,  variables  regarding  debate  in  a  theoretical  framework,  debate  at  the  level  of relations  between  norms  and debate  at  the  level  of  the  interests  of  victims  in  the  process  of  applying diversion. The legal consequences in the juvenile justice process when the application of diversion is not carried out at the level of investigation that there are no legal consequences for investigators who do not attempt diversion during the case investigation process, because normatively no provisions are violated during  the  investigation  process.  The  omission  of  the  application  of  diversion  for  the  perpetrators  of criminal acts especially for children certainly does not provide a sense of justice for children, because the rights of children guaranteed by law are not fulfilled.
Keywords: Diversion; Restorative Justice; Juvenile Court.

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas konsekuensi hukum dalam proses peradilan bilamana penerapan diversi tidak dilakukan  pada  tingkat  penyidikan,  dan  proses  yang  meniadakan  penerapan  diversi  mempengaruhi perlindungan  kepentingan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  social  legal  research  dengan  membangun  variable  sebagai  dasar  pengukuran  isu  hukum  yang dibangun.  Dalam  pendekatan  ini,  variabel  mengenai  perdebatan  dalam  kerangka  teori,  perdebatan pada  tingkat  relasi  antar  norma  dan  perdebatan  pada  tingkat  kepentingan  korban  dalam  proses penerapan  diversi. Konsekuensi hukum dalam proses peradilan anak bilamana penerapan  diversi  tidak dilakukan  pada  tingkat  penyidikan  bahwa  tidak  ada  konsekuensi  hukum  bagi  penyidik  yang  tidak melakukan upaya diversi pada saat proses pemeriksaan perkara yang dilakukan karena secara normatif tidak ada ketentuan yang dilanggar selama proses penyidikan. Peniadaan penerapan diversi bagi pelaku tindak pidana khususnya untuk anak tentunya tidak memberikan rasa keadilan bagi anak, dikarenakan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang tidak terpenuhi.
Kata Kunci: Diversi; Keadilan Restoratif; Peradilan Anak.
Citation:

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  mahluk  sosial,  sejak  dalam kandungan  sampai  dilahirkan  mempunyai  hak  atas  hidup  dan  merdeka  serta mendapat  perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara. 1 Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Yang mana perlindungan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak  harus  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the Child )  sebagaimana  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  the Rights  of  the  Child (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak). 2 Konsekuensi  yang  harus dihadapi Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) yaitu melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak dalam keadaan apapun termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.
Hal mendasar dari pembaharuan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, yaitu dengan adanya batas pertanggungjawaban pidana anak pada usia 12 (dua belas)  sampai  dengan  18  (delapan  belas)  tahun  dan  diterapkannya diversi dalam penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Proses diversi dilaksanakan  pada  semua  tahapan  peradilan  pidana,  yaitu  tahap  penyidikan  hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum perkaranya disidangkan.
Definisi diversi menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan  pada  Pasal  1  (satu)  angka  7  (tujuh)  disebutkan bahwa diversi adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana. Diversi yang  dimaksudkan  untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  anak dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar.  Tahap  penyidikan  proses diversi diatur dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  penyidikan  dimulai.  Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi . Jika proses diversi berhasil  mencapai  kesepakatan,  penyidik  menyampaikan  berita  acara diversi beserta  kesepakatan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk  dibuat  suatu penetapan.  Dalam  hal diversi gagal,  penyidik  wajib  melanjutkan  penyidikan  dan melimpahkan  perkara  ke  penuntut  umum  dengan  melampirkan  berita  acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
Pada  tahap  penuntutan,  penuntut  umum  melakukan diversi yang  gagal  dilakukan pada  tahap  penyidikan.  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang
1 Abdussalam, “ Hukum Perlindungan Anak ” , PTIK, Jakarta (2016) : 01
2 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  penuntut  umum  wajib mengupayakan diversi paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  menerima  berkas  perkara dari  penyidik. Diversi dilakukan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari.  Dalam  hal diversi berhasil  mencapai  kesepakatan,  penuntut  umum  menyampaikan berita  acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dengan  melampirkan  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan.  Terakhir  pada  tahap  pemeriksaan  pengadilan,  sebelum  perkaranya disidangkan dilakukan diversi yang sebelumnya gagal pada tahap penuntutan.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan  lamanya  penangkapan  dan  penahanan  yang  dapat  dilakukan  terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa penangkapan  terhadap  anak  dilakukan  guna  kepentingan  penyidik  paling  lama  24 (dua puluh empat) jam. Sedangkan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
Pada  praktiknya,  penangkapan  dan  penahanan  yang  sangat  singkat  memberikan beban  tugas  penyelidik  dan  penyidik  untuk  menyelesaikan  perkara  sesuai  dengan waktu  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.    Selain  itu,  perbedaan  pendapat  dari penegak  hukum  terhadap  ketentuan  dalam  pelaksanaan diversi sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan  pendapat  dapat  terjadi  karena  berbedanya  cara  penafsiran  terhadap ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Seperti  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa dalam  hal  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh) tahun.  Argumentasi  pertama,  ada  penegak  hukum  yang  menghubungkan  ketentuan pasal  tersebut  dengan  ketentuan  Pasal  79  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  pidana pembatasan  kebebasan  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  paling  lama  ½  (satu  perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  ada  beberapa  argumentasi  mengenai  syarat dilakukannya diversi .  Argumentasi  pertama  menyebutkan  bahwa diversi wajib dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Argumentasi kedua dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) sehingga anak diancam dengan hukuman ½ (satu perdua) dari orang dewasa wajib pula dilakukan diversi apabila hukumannya setelah dibagi dua masih di bawah 7 (tujuh)  tahun.  Argumentasi  ketiga  menyatakan  bahwa  asas  perlindungan  anak  salah satunya adalah untuk kepentingan terbaik untuk anak sehingga semua perkara anak dapat  atau  boleh  dilakukan diversi karena  tidak  ada  ketentuan  didalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melarang diversi dalam hal ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun.
Perbedaan  pendapat  tersebut  membuat  keraguan-keraguan  penegak  hukum  dalam melaksanakan diversi . Apabila di lihat dari sisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015  tentang  Pedoman  pelaksanaan diversi dan  penanganan  anak  yang  belum
berumur 12 (dua belas) tahun sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  hanya  mengadopsi  ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengatur hal-hal yang bersifat umum.  Apabila  mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  4  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan diversi dalam  sistem  peradilan pidana anak bahwa hakim wajib melakukan diversi dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas,  alternatif,  kumulatif  maupun kombinasi (gabungan).
Fakta dari kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara: 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN  Smr  atas  nama  Muhammad  Sandi  Erlangga  Als. Angga  Bin Abu  Bakar  Lante  (Alm)  berumur  16  tahun,  dimana  pada  tingkat  penyidikan  dan penuntut  umum  tidak  melakukan diversi dengan  alasan  bahwa  pasal  yang diancamkan kepadanya penjara 7 (tujuh) Tahun berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP yaitu  melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang  menyebabkan  luka.  Namun  pada saat  pemeriksaan  di  pengadilan,  hakim  anak  melaksanakan  musyawarah diversi dan berhasil.  Pelaku  bersedia  mengganti  biaya  pengobatan  rumah  sakit  kepada  korban sehingga dari kesepakatan tersebut korban tidak melakukan tuntutan hukum kepada pelaku.
Dalam prakteknya, penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan perkara  di  pengadilan  negeri  meskipun  telah  ada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pasal  7  menjelaskan  penyidik,  penuntut umum  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri  wajib  mengupayakan diversi ,  namun  tetap  saja  tidak  dilakukan  dimana  perbedaan  argumentasi  mengenai syarat  dilakukan diversi tersebut,  seharusnya  diterapkan diversi pada  tingkat penyidikan, faktanya anak yang melakukan tindak pidana tetap ditahan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri meskipun oleh hakim anak yang memeriksa perkara  tersebut  mengupayakan diversi dan  berhasil.  Dari  gambaran  diatas, kepentingan  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  terlindungi  secara  hukum. Sehingga, focus penelitian ini akan menitikberatkan pada (1) Apa konsekuensi hukum dalam proses peradilan anak bilamana penerapan diversi tidak dilakukan pada tingkat penyidikan?  (2)  Apakah  proses  yang  meniadakan  penerapan diversi mempengaruhi perlindungan kepentingan hukum bagi pelaku tindak pidana?

## PEMBAHASAN
Penentuan Kualifikasi Pelaku Sebagai Penerima Diversi
Restorative  justice sebagai  sistem  dalam  pemidanaan,  merupakan  suatu  perubahan yang  dianggap  sebagai  kemajuan  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana,  khususnya pidana  anak. Restorative  justice (Keadilan  Restoratif)  merupakan  alternatif  yang populer  di  berbagai  belahan  dunia  untuk  penanganan  anak  yang  bermasalah  dengan hukum  karena  menawarkan  solusi  yang  komprehensif  dan  efektif.  Kasus  yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui mediasi  dengan  jalan  kekeluargaan.  Proses  ini  diharapkan  akan  mengurangi  dampak
pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri.
Tujuan Restorative  justice adalah  untuk  memberdayakan  para  korban,  pelaku, keluarga,  dan  masyarakat  untuk  memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan  hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan  bermasyarakat.  Indonesia  telah  mencantumkan Restorative  justice secara langsung dan tertulis didalam Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengutamakan prinsip Restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak.
Konsep Restorative justice merupakan suatu kemajuan yang perlu diberikan dukungan. Perubahan  teori  pemidanaan  itu  terjadi  dalam  teori  pemidanaan  sebelumnya  yang telah  dikelompokkan  menjadi  tiga  golongan,  yaitu  Teori  Absolut  atau  Pembalasan ( Retributif  Theory ),  Teori  Relatif  atau  Tujuan  dan  Teori  Gabungan.  Salah  satu  model Restorative justice adalah dengan diversi atau penggalihan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  juga membahas diversi lebih  lanjut.  Kewenangan  penegak  hukum  dalam  melaksanakan diversi diatur secara umum dan terpisah masing-masing penegak hukum yang intinya para penegak hukum tersebut diberikan kewenangan yang kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya diversi . Kewenangan penegak hukum dalam melakukan diversi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  secara  umum  diatur  yaitu diversi wajib  diupayakan  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
Pelaksanaan diversi oleh  aparat  penegak  hukum  didasari  oleh  kewenangan  aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia disebut diskresi. Diskresi  menurut  pengertian  Soebekti  adalah  kebijakan  atas  dasar  pertimbangan keadilan  semata-mata  dengan  tidak  terikat  pada  ketentuan  undang-undang.  Diskresi merupakan  kebijakan  dalam  hal  memutus  sesuatu  tidak  berdasarkan  ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijakan dan pertimbangan atas keadilan.
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa upaya diversi wajib dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dapat  dikatakan  mempunyai  maksud  yaitu bukan merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  serius.  Membahas  mengenai  syarat agar diversi dapat  diberikan  kepada  seorang  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  tentu tidak  lepas  dari  kewenangan  bagi  penegak  hukum  yang  dapat  memberikan diversi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya.
Selain  itu  juga  pada  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim dalam  melaksanakan diversi harus  mempertimbangkan  kategori  tindak  pidana,  umur anak,  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  bapas  dan  dukungan  lingkungan  keluarga dan  masyarakat.  Dari  ketentuan  ini  merupakan  indikator  bahwa  semakin  rendah
ancaman  pidana  semakin  tinggi  prioritas diversi .  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa diversi tidak  dimaksudkan  untuk  dilaksanakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang serius  seperti  pembunuhan,  pemerkosaan,  pengedar  narkotika,  dan  terorisme  yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.
Rekonstruksi Criminal Justice System Dalam Penerapan Diversi
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  narasumber,  baik  dari  pelaku  tindak pidana bersama orangtua/walinya, pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan hakim anak di  Pengadilan  Negeri  Kota  Samarinda,  diperoleh  penjelasan  bahwa  dalam  proses diversi pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan Pasal  170  KUHP.  Pihak  penyidikan  tindak  pidana  harus  memperhatikan  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu kategori  tindak  pidana,  umur  anak,  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  bapas  dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Dalam  prakteknya  pada  kasus  Muhammad  Sandi  Erlangga,  penyidikan  pihak kepolisian terlebih dahulu memperhatikan kategori tindak pidana, dalam hal ini telah memenuhi  unsur  daripada  Pasal  170  KUHP  yang  mana  diancaman  dengan  pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Sebenarnya menurut hasil wawancara penulis dengan bapas berdasarkan hasil penelitiaan kemasyarakatan kasus ini dapat dilakukan diversi karena ada  keinginan  dari  pelaku,  orangtua/wali  pelaku,  korban  dan  orang  tua/wali  korban untuk diselesaikan secara musyawarah 3 .  Namun penyidik berpedoman bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu diancam dengan pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana. selain itu berdasarkan pemeriksaan di tahap penyidikan telah terdapat 2 (dua) alat  bukti  yang  cukup  yakni  keterangan  terdakwa  dan  hasil  visum  sesuai  dengan ketentuan  hukum  pidana  maka  anak  pelaku  tersebut  akhirnya  dapat  diproses  ke tahap selanjutnya yaitu diserahkan kepada pihak kejaksaan.
Pada  tingkat  penuntutan  di  kejaksaan  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan kepolisian.  Di  mana  dalam  penuntutan  ada  yang  disebut  dengan  asas  legalitas  dan oportunitas.  Asas  legalitas  mengandung  arti  bahwa  penuntut  umum  atau  jaksa diharuskan  meneruskan  suatu  tuntutan  tindak  pidana  dengan  bukti  yang  cukup. Kemudian  asas  oportunitas  berarti  bahwa  jaksa  mempunyai  kewenangan  untuk menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan demi kepentingan umum. Artinya kalau kepentingan umum menghendaki untuk tidak semua perkara di tuntut kepengadilan, dalam hal ini konsep negatif sistem peradilan pidana dapat dilakukan di luar pengadilan sedangkan untuk perkara anak diselesaikan diluar pengadilan dengan cara pengalihan yang disebut diversi .
Sistem  peradilan  pidana  anak  berbeda  dengan  sistem  peradilan  pidana  pada umumnya  yang  wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif  (restorative justice).  Dimana  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  wajib  diupayakan diversi baik
3 Hasil wawancara di kantor  Bapas dengan Ibu  Suciati pada tanggal 23 Maret 2018 Pukul 13.00 Wita
pada  tahap  penyidikan,  penuntutan  hingga  pada  proses  persidangan  di  pengadilan. Tujuan  dari diversi adalah  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  anak, menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses  peradilan,  menghindarkan  anak  dari perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Pada  Pasal  3  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dinyatakan  bahwa  hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak di dakwa melakukan tindak pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas,  alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi (gabungan).
Dari kasus yang diteliti dimana hakim anak berhasil melakukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana ini, maka diterbitkan berita acara kesepakatan diversi yang pada intinya  bahwa  pelaku  dan  korban  bersedia  untuk  berdamai  dan  saling  memaafkan. Dengan  adanya  kesepakatan  tersebut  secara  legal  praktis  dapat  dijadikan  payung hukum  dalam  implementasi  restoratice  justice  dengan  dilaksanakannya diversi , namun  secara  legal  formal  tentu  saja  belum  dapat  dinyatakan  sah  secara  hukum karena belum ada peraturan yang jelas terkait Restorative justice tersebut.
Dalam tersebut maka penulis berpendapat bahwa dengan dilakukannya proses diversi terhadap  menangani  perkara  anak  diperlukan  peraturan  yang  lebih  jelas  tertuang dalam  sistem  peradilan  pidana  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  khususnya  yang  dilakukan  oleh  anak. Sehingga  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak  dapat  terlaksana  yakni  segala pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang anak.
Konsekuensi Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Bilamana Penerapan Diversi Tidak Dilakukan Pada Tingkat Penyidikan
Anak  adalah  bagian  warga  negara  yang  harus  dilindungi  karena  mereka  merupakan generasi  penerus  bangsa  yang  akan  melanjutkan  kepemimpinan  bangsa  Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna  bagi  bangsa  dan  negara  Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan  terhadap  anak  ini  juga  mencakup  kepentingan  yang  berhubungan dengan  kesejahteraan  anak.  Perlindungan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai  pelaku,  namun  mencakup  juga  anak  sebagai  korban  dan  saksi.  Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penanganan  ABH, harus  lebih  mengutamakan  perdamaian  daripada  proses  hukum  formal  yang  mulai
diberlakukan  2  tahun  setelah  undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak diundangkan.
Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban,  mengingat  dari  sisi  lain  masih  meninggalkan  permasalahan  tersendiri  yang tidak  terselesaikan  meskipun  pelaku  telah  dihukum.  Melihat  prinsip-prinsip  tentang perlindungan  anak  terutama  prinsip  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak maka  diperlukan  proses  penyelesaian  perkara  anak  diluar  mekanisme  pidana  atau biasa  disebut diversi .  Institusi  penghukuman  bukanlah  jalan  untuk  menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap  hak  anak.  Karena  itu  dibutuhkan  suatu  acara  dan  prosedur  sistem  yang dapat  mengakomodasi  penyelesaian  perkara  yang  salah  satunya  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif,  melalui  suatu  pembaharuan  hukum yang  tidak  sekedar  mengubah  undang-undang  semata  tetapi  juga  memodifikasi sistem  peradilan  pidana  yang  ada,  sehingga  semua  tujuan  yang  dikehendaki  oleh hukum pun tercapai.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif. Berbeda  dengan  keadilan  retributif  yang  menekankan  hukuman  bagi  pelaku kejahatan,  keadilan  restoratif  mementingkan  pemulihan  korban,  pelaku  kejahatan, dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut 4 :
1. Keadilan  restoratif  mengutamakan  pemulihan  atau  restorasi  bagi  semua  pihak yang  terkena  dampak  dari  tindakan  kejahatan,  yaitu  korban,  pelaku,  dan masyarakat.
2. Berkaitan dengan cita-cita pemulihan, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan.
3. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan.
Diversi dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  untuk  mengalihkan  kasus  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak dari  mekanisme  formal  ke  mekanisme  yang  informal. Diversi dilakukan  untuk menemukan  suatu  bentuk  penyelesaian  yang  win  win  solution.  Menurut  sistem peradilan  pidana  anak, diversi adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses peradilan pidana ke proses ke luar peradilan pidana. Diversi bertujuan yaitu:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan negeri  wajib  diupayakan diversi .  Dalam  pelaksanaan diversi berdasarkan  sistem peradilan  pidana  anak  hanya  dapat  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang
4 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan merupkan  pengulangan  tindak  pidana.  Adapun  proses diversi dilakukan  melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  professional berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kategori tindak pidana;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS); dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Menurut  Ibu  Suciati 5 bahwa  Balai  Pemasyarakatan  mempunyai  fungsi  sebagai  wakil fasilitator  dalam  mengupayakan diversi baik  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan umum  dan  pengadilan  negeri  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam memberikan  dan  melaporkan  hasil  penelitiannya  terkait  pelaku  anak  yang  akan disidangkan. Dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) inilah penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi .
Ketentuan  mengenai diversi kemudian  diatur  di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak,  yang  mana  memuat  beberapa  materi  penting  diantaranya  mengenai penegasan usia anak, dimana diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12  tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun  atau  telah  berumur  12  tahun  meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain  itu  pengaturan  penting  lainnya  adalah  mengenai  kewajiban  hakim  dalam mengupayakan diversi dalam  perkara  anak  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana  dengan  ancamanan  penjara  pidana  7  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat dakwaan  subsidaritas,  alternatif,  akumulatif,  maupun  kombinasi  (gabungan).  Dua penegasan  pengaturan  tersebut  menunjukkan  keseriusan  Mahkamah  Agung  dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis tindak pidana yang  didakwakan  selama  kemungkinan diversi masih  bisa  dilakukan.  Hal  terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan dapat dijelaskan bahwa 6 :
1. Ketua  pengadilan  wajib  menetapkan  hakim  atau  majelis  hakim  untuk menangani  perkara  anak  paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah  menerima  berkas perkara dari penuntut umum;
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim;
3. Diversi sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2)  dilaksanakan paling  lama  30  (tiga puluh) hari;
4. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri;
5 Balai Pemasyarakatan Samarinda, wawancara pada tanggal 23 Maret 2018
6 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan; dan
6. Dalam  hal diversi tidak  berhasil  dilaksanakan,  perkara  dilanjutkan  ke  tahap persidangan.
Walaupun  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencantumkan bahwa yang dapat dilakukan diversi bukan saja tindak pidana anak di  bawah 7 tahun tetapi juga  tindak  pidana  7  tahun  atau  lebih  dapat  pula  dilakukan diversi .  Namun kenyataannya  sesuai  wawancara  dengan  pihak  kepolisian  dan  kejaksaan  yang dilakukan  oleh  peneliti  pada  tanggal  27  Maret  2018  bahwa  kepolisian  dan kejaksanaan  mengetahui  adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  namun polisi  dan  jaksa  tetap  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menurut mereka bahwa Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  itu  kedudukannya  lebih  tinggi  daripada  Peraturan Mahkamah  Agung,  selain  itu  juga  Peraturan  Mahkamah  Agung  hanya  berlaku  bagi instansinya  saja  yaitu  pengadilan.  Sehingga diversi pada  tahap  kepolisian  ataupun kejaksaan tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Salah  satu  perkara  yaitu  Nomor  15/Pid.Sus-Anak/2017/PN  Smr, dimana  pada  saat  di penyidik  tidak  diupayakan diversi ,  kejaksaan  juga  tidak  diupayakan diversi namun pada  tahap  di  pengadilan diversi berhasil,  menurut  penyidik  bahwa  yang  dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan tidak boleh  tindak  pidana  dengan  ancaman  7  tahun,  walaupun  terhadap  kasus  tersebut telah  ada  surat  perdamaian,  namun  pada  tahap  pengadilan  atas  saran  dari  Balai Pemasyarakatan yang mengajukan penelitian kemasyarakatan maka diadakan diversi sehingga hakim yang memeriksa menyarankan dilakukan upaya diversi dan berhasil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  juga  ditemukan  bahwa  baik  pada  tahap  penyidikan  di kepolisian  dan  penuntutan  umum  di  kejaksaan  tidak  terdapat  sanksi  bagi  penegak hukum  yang  tidak  mengupayakan diversi tersebut,  dengan  alasan  bahwa  mereka telah sesuai dengan prosedur yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi seperti yang  tercantum  di  dalam  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyatakan  bahwa  penyidik,  penuntut  umum, dan  hakim  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Begitu  pula  hasil  wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  hakim  di  Pengadilan  Negeri Samarinda terkait pelaksanaan diversi pada tingkat pengadilan, tidak ada konsekuensi hukum  bagi  hakim  yang  tidak  melakukan  upaya diversi pada  saat  pemeriksaan persidangan  permulaan,  tetapi  berdasarkan  penilaian  hakim  semata  dalam memutuskan harus dilakukan diversi atau tidak. Karena hakim beralasan bahwa dalam menjalankan tugas tidak bisa dituntut pidana maupun perdata.
Proses  Yang  Meniadakan  Penerapan Diversi Mempengaruhi  Perlindungan Kepentingan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana
Proses  peradilan  pidana  anak  hak-hak  anak  harus  mendapatkan  perlindungan  dari setiap  tingkatan proses peradilan  pidana  anak, perlindungan  diberikan  sebagai  salah satu  bentuk  penghormatan  hak  asasi  anak.  Dalam  perkembangannya  porses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang  mendasar  yakni  pengaturan  secara  tegas  mengenai  keadilan  restoratif  dan diversi sebagaimana  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya.  Pengaturan  ini dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan, sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mencantumkan dengan tegas bahwa 7 :
a. Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan restoratif;
b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
i. Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam undang-undang ini;
ii. Persidangan  anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum; dan
iii. Pembinaan,  pembimbingan, pengawasan,  dan/atau  pendampingan  selama proses  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah  menjalani  pidana atau tindakan.
c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (b) huruf (i) dan (ii) wajib diupayakan diversi .
Adapun sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa diversi bertujuan 8 :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  penyelesaiannya melibatkan  semua  pihak  yang  meliputi  peran  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah,  lembaga  negara  lainnya  yang  berkewajiban  dan  bertanggungjawab dalam  peningkatan  kesejahteraan  anak,  serta  perlindungan  khusus  terhadap  anak yang  bersangkutan.  Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  proses diversi yaitu  semua pihak  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak,  masyarakat  dan  pihak  terkait untuk  mencari  solusi  yang  terbaik  bagi  anak  tanpa  ada  unsur  pembalasan. Penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  menggunakan
7 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
pendekatan keadilan restoratif yang mana penyelesaiannya melibatkan semua pihak dan  secara  bersama-sama  mengatasi  perkara  dan  mencari  solusi  yang  terbaik terhadap perkara  yang  dihadapi  anak  dengan demikian  perlindungan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  lebih  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi anak.
Sehingga  dengan  peniadaan  penerapan diversi bagi  pelaku  tindak  pidana  khususnya untuk  anak  tentunya  tidak  memberikan  rasa  keadilan  bagi  anak,  setiap  keputusan yang diambil sudah seharusnya mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dari anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dari anak merupakan hak  asasi  yang  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi  oleh  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
Sehingga penulis dalam hal ini berpendapat bahwa penerapan diversi sangat penting bagi  anak  karena  anak  memiliki  masa  depan  dalam  kehidupan  dan  kemajuan  suatu bangsa.  Sehingga  sudah  seharusnya  anak  mendapatkan  kesempatan  untuk pembinaan  dan  pendidikan  daripada  penjatuhan  hukuman  penjara  yang  telah terbukti  tidak  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana.  dengan dilakukannya diversi diharapkan  dapat  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab  anak terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.

## SIMPULAN
Jika penerapan diversi tidak dilakukan pada tingkat penyidikan tidak ada konsekuensi hukum  bagi  penyidik  yang  tidak  melakukan  upaya diversi pada  saat  proses pemeriksaan perkara yang dilakukan karena tidak duatur secara normatif. Proses yang meniadakan penerapan diversi mempengaruhi perlindungan kepentingan hukum bagi pelaku  tindak  pidana,  dari  analisis  penelitian  ini  di  karenakan  hak-hak  anak  tidak terpenuhi  sesuai  yang  dijamin  oleh  undang-undang  yaitu diantaranya  hak  mendapat pendidikan  dan  pengajaran,  hak  tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam. (2016). Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: PTIK.
Afif,  Afthonul.  (2015). Pemaafan,  Rekonsiliasi  dan  Restorative  Justice .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djamil, Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakrata: Sinar Grafika.
Gultom, Maidin. (2014). Hukum Perlindungan Anak . Bandung: Refika Aditama.
Gultom, Maidin. . (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .  Bandung: Refika Aditama
Lamintang. (2012). Hukum Penitensier Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Marlina. (2011). Hukum Penitensier . Bandung: Refika Aditama.
Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan restorative justice .  Bandung: Refika Aditama
Prakoso,  Abintoro.  (2012) Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Rasjidi, Lilis. (2007). Pengantar Filsafat Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Saraswati, Rika. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia . Bandung. : Citra Aditya Bakti.
Suratman. (2015). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta.
Susanti, Dyah Ochtorina. (2014). Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika
Tridiatno,  Yoachim  Agus.  .  (2015). Keadilan  Restoratif .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pusaka.
Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak . Mandar Maju. Bandung
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Resolusi no 109 tahun 1990;
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.