JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 2, No. 2, September 2018, Page 245-254 ISSN: 2548-9917 (online version) Article History Received September, 2018
Accepted September, 2018
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
Taufik Kurrohman 1) , Pramesti Widyayanti 2)
*Correspondent Author Akuntansi, FEB, Universitas Jember Jalan Kalimantan 37 Jember, Jawa Timur E-mail: taufik.feb@unej.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  persepsi    para    pegawai    keuangan  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  Negeri  (PTKIN)  yang  ada  di  pulau  jawa  tentang  pengaruh  kesesuaian  kompensasi,  gaya  kepemimpinan, sistem  pengendalian  internal,  penegakan  peraturan,  budaya  etis  manajemen  dan  komitmen  organisasi  terhadap kecurangan (fraud) di PTKIN. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 50 pegawai keuangan yang ada di PTKIN. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis yang terdiri dari metode analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F, dan  uji-t.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara  kesesuaian  kompensasi,gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN. Budaya etis manajemen dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN.
Kata Kunci: Audit, Fraud, PTKIN, Pegawai Keuangan.

## Abstract
This  study  aims  to  explore  perceptions  of  financial  employees  at  State  Islamic  University  on  the  impact  of compensation suitability, leadership style, internal control system, rule enforcement, ethical culture of management and organizational  commitment to fraud at  State Islamic  University.  The data  collection  techniques used  in  this research is the primary data that is by using questionnaires. This research uses a sample of 50 existing financial employees at State Islamic University. The method of data analysis in this research using descriptive statistics, data quality  test,  classical  assumption  test,  and  hypothesis  testing  consisting  of  multiple  linear  regression  analysis method, coefficient of determination, F-test, and t-test. The results show that there is a negative influence between the compensation suitability, leadership style, internal control system, and enforcement of regulations against fraud trends on financial employees of State Islamic University. The ethical culture of management and organizational commitment has no effect on the tendency of fraud to the financial officer of State Islamic University.
Keywords: Audit, Fraud, Islamic state university, financial officers
1. Pendahuluan
Fraud  merupakan suatu kecurangan, dengan  kata  lain dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum untuk menguntungkan  pribadi  atau  beberapa  pihak  terkait dan  bersifat  merugikan  orang  lain.  Dalam  sehari-hari Fraud  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  pencurian, pemerasaan, ataupun penggelapan. The Association of Certified  Fraud  Examiners  (ACFE)  atau  Asosiasi Pemeriksa  Kecurangan  Bersetifikat  mengungkapkan bahwa  fraud  adalah  perbuatan-perbuatan  yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan  tertentu  (manipulasi  atau  memberikan  laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam  atau  luar  organisasi  untuk  mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau  tidak  langsung  merugikan  pihak  lain.  ACFE mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa  klasifikasi,  dan  dikenal  dengan  istilah “Fraud  Tree”  yaitu,  Penyimpangan  atas  Asset  (Asset Misappropriation),  Pernyataan  Palsu  atau  Salah Pernyataan  (Fraudulent  Statement),  dan  Korupsi (Corruption).
Penelitian kali ini dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi fraud atau kecurangan menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mengacu pada Afsari (2016) melalui penelitian yang dilakukan Cressey (1953), dinyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan.fraud, yakni rasioanalisasi terhadap tindakan fraud, kesempatan untuk melakukan tindakan fraud¸ serta tekanan untuk melakukan tindakan fraud. kepemimpinan, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi.
Tekanan  menjadi  salah  satu  faktor  utama  dalam seseorang  melakukan  tindak  kecurangan.  Tekanan dapat  berupa  tekanan  financial  yang  dialami  atau tekanan  dari lingkungan sekitar. Tekanan  di lingkungan  sekitar  dapat  terjadi  akibat  keadilan organisasi  yang  tidak  sesuai.  Keadilan  tersebut berkaitan  dengan  bagaimana  pegawai  mendapatkan penghargaan atau reward atas kinerja yang dihasilkan
sehingga peneliti memproksikan suatu tekanan dengan adanya  persepsi  kesesuaian  kompensasi  dan  gaya kepemimpinan.  Pembenaran  (rationalization)  adalah sikap atau pemikiran dengan pertimbangan moral dari sesorang  pegawai  untuk  merasionalkan  suatu  tindak kecurangan.  Rasionalisasi  sendiri  dapat  ditekan  jika manajemen  dari  suatu  instansi  memiliki  suatu  etika. Etika manajemen sendiri menjadi gambaran seseorang untuk  mengikuti  tindakan  orang  lain  dalam  suatu organisasi/instansi. Mereka beranggapan bahwa tindakan yang telah dilakukannya adalah benar karena banyaknya  rekan  mereka  melakukan  hal  sama  tanpa adanya suatu tindakan pencegahan terhadap kecurangan  yang  mereka  perbuat.  Oleh  sebab  itu diperlukan  adanya  komitmen  organisasi  yang  tinggi untuk  meminimalkan  kecurangan  yang  terjadi  dalam suatu instansi.
Banyak kasus-kasus kecurangan yang dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Namun yang paling banyak  di  lakukan  dalam  akuntansi  adalah  korupsi yang  peneliti  dapat  dari  Report  to  The  Nations  on Occupational  Fraud  and  Abuse  2016.  Pada  kategori corruption (korupsi), pada  tahun 2012, prosentasenya telah  mencapai  33,4%.  Pada  dua  tahun  berikutnya, yakni pada 2014, prosentasenya
justru
meningkatmenjadi  36,8%.  Pada  2016,  prosentasenya menurun lagi menjadi 35,4%. Untuk kasus korupsi di Indonesia sendiri berdasarkan hasil penelitian Laboratorium  Ilmu  Ekonomi,  Departemen  Ilmu Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Gadjah  Mada,  mengungkap  803  kasus  menjerat  967 terdakwa korupsi. (Liputan6 : 06 April 2016) Prosentase   kecurangan,  Fraud    Trian  yang  bersumber pada      Report  to  the  Nations  on  Occupational  Fraud and  Abuse  2016  pada  ACFE,  maka  dapat  dilihat bahwa  40,9%  pelaku  kcurangan  adalah  memiliki posisi sebagai pegawai, 36,8% memiliki posisi sebagai manajer,  18,9%  memiliki  prosentase  sebagai  pemilik atau  eksekutif,  sedangkan  3,4%  sisanya  memiliki posisi lainnya selain ketiga posisi tersebut.
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  melakukan pemantauan  terhadap  korupsi  di  perguruan  tinggi dalam rentang waktu 10 tahun. Sejak tahun 2006
hingga  Agustus  2016,  tercatat  sedikitnya  37  kasus korupsi  yang  terkait  dengan  perguruan  tinggi.  ICW mencatat terdapat sedikitnya 65 pelaku korupsi berasal dari lingkungan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah, dan pihak swasta. Dengan rincian 32  orang  pegawai  dan  pejabat  struktural  di  tingkatan fakultas atau universitas, 13 orang Rektor atau  Wakil Rektor,  5  orang  dosen,  2  orang  pejabat  pemerintah daerah, dan 10 orang pihak swasta. Kasus-kasus korupsi yang ada pada Perguruan Tinggi Keagaaman  Islam  Negeri  salah  satunya  adalah  yang dilakukan  oleh  Mantan  Rektor  UIN  Malang. Kejaksaan negeri (Kejari)  Kota Malang, Jawa  Timur, pada  tahun  2014  menetapkan  mantan  Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, Imam Suprayogo,  sebagai  tersangka  dalam  kasus  dugaan korupsi  pembelian  lahan  kampus  II  UIN  di  wilayah Kota  Batu.  .Dalam  kasus  yang  dilakukannya,  telah merugikan negara sebanyak Rp. 6,6 milyar.
(KOMPAS.COM : 08 April 2014)
Kasus lainnya yang baru-baru ini terjadi yaitu korupsi pada  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Imam  Bonjol Padang.  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Sumatera  Barat (Sumbar),  mulai  melakukan  pemeriksaan  terhadap tersangka  dalam  kasus  korupsi  pengadaan  tanah Kampus  III  Universitas  Islam  Negeri  (IAIN)  Imam Bonjol Padang. Dalam putusan disebutkan, berdasarkan  audit  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP),  dalam  kasus  itu  negara  telah dirugikan  sebesar  Rp1,9  miliar.  Kerugian  timbul karena  hilangnya  hak  penguasaan  negara  terhadap tanah seluas 65.231 meter persegi. (ANTARASUMBAR.COM : 22 Agustus 2017)
Dengan  banyaknya  kasus  korupsi  yang  dilakukan akademika  dan  perguruan  tinggi  keagaaman  islam negeri  di  Indonesia,  membuat  banyak  pihak  turut khawatir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan  adanya  penerapan  pembangunan  Zona Integritas (ZI)  menuju  wilayah  bebas korupsi (WBK) di  lingkungan  kampus.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Rektor  UIN  Sunan  Kalijaga,  Prof.  Musa  Asy’arie, beliau  mengaku  prihatin  dengan  munculnya  berita- berita  perguruan  tinggi  yang  korup.  Dia  bertekat menjadikan UIN Sunan Kalijaga menjadi Perguruan
Tinggi  Islam  yang  bebas  korupsi.  Menurut  beliau, diharapkan  UIN  Sunan  Kalijaga  sebagai  Institusi Pendidikan  mampu  menjadi  pionir  pembangunan  ZI menuju WBK pada April 2013 lalu.
(SOLOPOS.COM : 25 Agustus 2013)
Disebutkan  oleh  Musa,  ZI  merupakan  predikat  yang diberikan kepada lembaga yang jajarannya mempunyai komitmen  untuk  mewujudkan  wilayah  bebas  korupsi dan  melayani  melalui  upaya-upaya  pencegahan korupsi.  ZI  juga  menitik  tekannya  pada  reformasi birokrasi  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Sunan  Kalijaga  mempelopori  adanya Perguruan  Tinggi  Kegamaan  Islam  Negeri  (PTKIN) bebas korupsi. Sehingga peneliti ingin melihat apakah terdapat  pengaruh  kesesuaian  kompensasi,  gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, penegakan  peraturan,  budaya  etis  manajemen,  dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di PTKIN.

## 2. Landasan Teori

## Hipotesis
Kesesuaian  kompensasi  merupakan  pemberian  atas hasil  kerja  keras  seseorang  terhadap  pekerjaan  yang mereka lakukan. Penelitian Chandra (2015)
menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh  negatif  terhadap  kecurangan  (fraud).  Dapat dikatakan  semakin  besar  kompensasi  yang  diberikan maka akan semakin memperkecil tindakan kecurangan (fraud). Penelitian yang dilakukan Mustikasari (2013) juga  menunjukkan  dimana  kesesuaian  kompensasi juga  berpengaruh  negatif  terhadap  kecurangan. Kesesuaian  kompensasi  yang  secara  adil  dan  benar dapat  meningkatkan  motivasi individu atau karyawan di  dalam  orgnisasi  atau  perusahaan.  Dengan  tidak adilnya  kesesuaian  kompensasi  yang  didapat  suatu individu  akan  memunculkan  tekanan  emosional terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga hal itu dapat memicu adanya tindak kecurangan yang akan dilakukan.  Dari  penjelasan  tersebut,  maka  hipotesis yang diformulasikan adalah: (H1) kesesuaian
kompensasi berpengaruh
negative terhadap kecenderungan kecurangan pada pegawai keuangan di PTKIN.
Gaya kepemimpinan adalah cara atau tindakan seorang pemimpin  dalam  memberi  pengaruh  atau  pemikiran terhadap  bawahan  mereka.  Menurut  COSO  (2004) dalam Pramudita (2013), mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasi,  nilai- nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya,  diargumentasikan  bahwa  di  suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung untuk  mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan- peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan  bisa  diterima  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa dalam  lingkungan  yang  etis  yang  dibentuk  oleh  gaya kepemimpinan  yang  baik,  akan  berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan karyawan. Penelitian  Permatasari  (2018)  yang  menyatakan bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara  gaya kepemimpinan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kota  Surakarta.  Dari  penjelasan  tersebut,  maka hipotesis  yang  diformulasikan  adalah:  (H2)  gaya kepemimpinan berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan pada pegawai keuangan di PTKIN.
Menurut  PP  Nomor  60  Tahun  2008  Pasal  1 menyebutkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian Najahningrum    (2013);    Mustikasari    (2013);   Tiro (2014);  dan  Chandra  (2015)  membuktikan  bahwa sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh negatif  terhadap  tindak  kecurangan  (fraud).  Semakin tinggi  dan  baik  sistem  pengendalian  internal  didalam suatu  organisasi  maka  akan  semakin  kecil  tindak kecurangan  yang terjadi.  Oleh sebab itu, kesempatan
yang  didapat untuk  melakukan  kecurangan  juga  akan berkurang.  Sistem  pengendalian  internal  yang  lemah akan  memberikan  kesempatan  atau  peluang  yang tinggi  untuk  individu  melakukan  tindak  kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah: (H3) Sistem pengendalian internal berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN. Kecurangan dapat terjadi didalam maupun diluar suatu organisasi. Oleh sebab itu, peraturan diperlukan untuk mengatur  segala  kegiatan  internal  maupun  eksternal agar  mendapatkan  tujuan  yang  diinginkan  secara benar..Penelitian oleh Najahningrum (2013) menjelaskan  bahwa  penegakan  peraturan/hukum berpengaruh negatif terhadap adanya tindak kecurangan.  Dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi tingkat penegakan peraturan maka akan semakin kecil tindakan  kecurangan  yang  terjadi.  Penelitian  yang dilakukan  Mustikasari  (2013)  menjelaskan  bahwa penegakan  peraturan/hukum  berpengaruh  negatif terhadap  adanya  tindak  kecurangan.  Dari  penjelasan tersebut,  maka  hipotesis  yang  diformulasikan  adalah: (H4)  penegakan  peraturan  berpengaruh  negative terhadap  kecenderungan  kecurangan  pada  pegawai keuangan di PTKIN.
Peranan moral dan kepribadian yang baik dari seorang pemimpin  sangat  diperlukan  untuk  dijadikan  contoh seluruh pegawainya. Pimpinan tidak dapat menginginkan suatu etika dan perilaku yang baik dari suatu  organisasi  sementara  pimpinan  tersebut  tidak menunjukkannya secara sungguh-sungguh.
Manajemen  juga  perlu  memperlihatkan  kepada karyawan  tentang  adanya  kesesuaian  antara  kata dengan  perbuatan  dan  tidak  memberikan  toleransi terhadap  perbuatan  yang  melanggar  etika  organisasi yaitu dengan cara diberikannya sanksi secara tegas dan jelas  sesuai  prosedur  peraturan  yang  ada.  Demikian sebaliknya kepada pegawai yang memiliki prestasi dan beretika  dengan  baik  diberikan  penghargaan  yang sesuai.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurrohman (2017)  menunjukkan  bahwa  budaya  etis  organisasi memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tindak kecurangan (fraud) di sektor  pemerintahan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan  adalah:  (H5)  Budaya  etis  manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN. Penentuan  kelanjutan  hidup  organisasi  di  era globalisasi ini sangat dipengaruhi oleh kinerja. Sukses tidaknya  seorang  individu  dalam  bekerja  akan  dapat diketahui  apabila  organisasi  yang  bersangkutan memiliki  kinerja  yang  baik.  (Permatasari,2018). Penelitian oleh Kurrohman (2017) mengatakan bahwa didalam  komitmen  organisai  berpengaruh  signifikan terhadap  terjadinya  kecurangan.  Peneltian  ini  oleh Mustikasari  (2013),  dinyatakan  komitmen  organisasi memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  terjadinya kecurangan (fraud). Dengan komitmen organisai yang lemah  akan  menimbulkan  rasa  rasionalisasi  terhadap suatu  individu,  sehingga  mereka  akan  mencari pembenaran  atas  kesalahan.  Dari  penjelasan  tersebut, maka  hipotesis  yang  diformulasikan  adalah:  (H6) komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif  terhadap kecenderungan kecurangan pada pegawai keuangan di PTKIN.

## Metode Penelitian
Rancangan Penelitian Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif. Populasi dalam  penelitian  ini adalah seluruh  pegawai keuangan  di  salah  satu  PTKIN  di  Pulau  Jawa. Pemilihan  sampel  menggunakan  metode  purposive sampling  berdasarkan  beberapa  kriteria  sampel  yang diambil adalah pegawai yang menjabat sebagai Kepala Bagian  Keuangan,  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan, Kepala  Urusan  Pelayanan  Administrasi  Mahasiswa, Kepala  Bagian  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan, dan Kepala Urusan Gaji dan Honorarium. Berdasarkan kriteria-kirteria pemilihan sampel diatas, maka sampel yang terpilih dan digunkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 unit kerja yang ada pada PTKIN dengan sampel sebanyak 55.
Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  analisis  data  kuantitatif.  Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah Uji Validitas
dan Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji
Multikolonieritas,  dan  Uji  Heteroskedastisitas.  Selain itu  juga  dilakukan  Analisis  Regresi  Linier  Berganda Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Keterangan:
Y=  Fraud;  α  =  Konstanta;  =  Koefisien  Regresi;  X1= Kesesuaian Kompensasi ; X2= Gaya Kepemimpianan; X3=  Sistem  Pengendalian  Intern;  X4=  Penegakan Peraturan;  X5=  Budaya  Etis  Manajemen;  X6= Komitmen Organisasi; e=Kesalahan regresi (error).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Uji Kualitas Data Berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik,  semua  persyaratan  terpenuhi  sehingga  bisa dilanjutkan dengan uji parametrik. Berikut adalah hasil uji parametrik regresi linear berganda:
Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi Sig. Keterangan Konstanta 0,597 - - Kesesuaian Kompensasi (X1) -0,419 0,022 Signifikan Gaya Kepemimpinan (X2) -0,421 0,011 Signifikan Sistem Pengendalian Intern (X3) -0,543 0,007 Signifikan Penegakan Peraturan (X4) -0,347 0,029 Signifikan Budaya Etis Manajemen (X5) -0.095 0,446 Tidak Signifikan Komitmen Organisasi (X6) -0,082 0,514 Tidak Signifikan Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi R R square Adjusted R Square 0,671 0,551 0,474
Tabel 3. Hasil Uji F Tabel 4. Hasil Uji t Pembahasan Populasi Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud) Pada Pegawai Keuangan di PTKIN Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  Uji  t terhadap  hipotesis  pertama  (H1)  dapat  dilihat  bahwa Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan di PTKIN dengan melihat taraf signifikansinya  yaitu  sebesar  0,022  kurang  dari  0,05 dan  Uji-t  menunjukkan  nilai  2,375  yang  berarti  lebih besar dari t-tabel (1,681). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif, artinya semakin baik  Kesesuaian  Kompensasi  maka  kecenderungan kecuranga  (fraud)  pada  pegawai  keuangan  di  PTKIN akan semakin menurun pula sehingga H1 diterima. Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Mustikasari  (2013)  bahwa kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  negatif  terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Selain itu penelitian  ini  juga  didukung  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Permatasari  (2018)  yang menghasilkan bahwa kesesuain kompensasi memiliki
pengaruh  terhadap  kecurangan  (fraud)  di  sektor pemerintahan.  Kesesuaian  kompensasi  pada  pegawai keuangan di PTKIN masuk dalam kategori pemberian kompensasi  yang sudah sesuai.  Hal tersebut dikarenakan kompensasi keuangan pegawai keuangan di  PTKIN  sudah  sesuai  dalam  PP  Nomor  30  Tahun 2015  tentang  Peraturan  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil, yang  dalam  lampirannya  memuat  Daftar  Gaji  Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan masa kerja.  Dan  untuk  aturan  penerimaan  tunjangan keluarga (10% dari gaji pokok untuk istri dan 2% dari gaji  pokok  untuk  anak,  maksimal  2  orang  anak) maupun  tunjangan-tunjangan  yang  lainnya.  Dengan demikian  pegawai  keuangan  di  PTKIN  telah memahami terkait pemberian kompensasi berdasarkan golongan dan masa lama bekerja.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pegawai Keuangan di PTKIN
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  Uji  t terhadap  hipotesis  kedua  (H2)  dapat  dilihat  bahwa Gaya
Kepemimpinan
berpengaruh terhadap kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan di PTKIN dengan melihat taraf signifikansinya  yaitu  sebesar  0,011  kurang  dari  0,05 dan  Uji-t  menunjukkan  nilai  2,668  yang  berarti  lebih besar dari t-tabel (1,681). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif, artinya semakin baik  Gaya  Kepemimpinan  maka  kecenderungan kecuranga  (fraud)  pada  pegawai  keuangan  di  PTKIN akan semakin menurun pula sehingga H2 diterima. Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Permatasari  (2018)  bahwa  gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Selain itu penelitian  ini  juga  didukung  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan oleh Pramudita (2013)  yang menghasilkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat pada pegawai keuangan di  PTKIN  termasuk  dalam  kategori  efektif.  Dimana
Model Sum of Squares Df Mean of Square F Sig. Regression  22.085 6 3.681 5.881 .000 b Residual 26.915 43 .626 Total 49.000 49 Model T Sig.  Keterangan (Constant) .663 .511  - Kesesuaian Kompensasi (X1) -2.375  .022  H1 Diterima Gaya Kepemimpinan (X2) -2.668  .011  H2 Diterima Sistem Pengendalian Intern (X3) -2.844  .007  H3 Diterima Penegakan Peraturan (X4) -2.261  .029  H4 Diterima Budaya Etis Manajemen (X5) -.770  .446 H5 Ditolak Komitmen Organisasi (X6) -.658  .514 H6 Ditolak
dalam  intansi  tersebut  telah  memiliki  hubungan  yang baik  antara  pemimpin  dengan  bawahan,  yang  mana pemimpin telah menjelaskan dengan baik penyampain tugas  terhadap  bawahan  sehingga  proses  komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan berjalan secara lancar. Karena proses komunikasi yang berjalan secara lancar  itu  juga  akan  memberikan  pengaruh  terhadap pemikiran  dan  tindakan  yang  dilakukan  bawahan dalam suatu instansi atau perusahaan.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pegawai Keuangan di PTKIN
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  Uji  t terhadap  hipotesis  ketiga  (H3)  dapat  dilihat  bahwa Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan di PTKIN dengan melihat taraf signifikansinya  yaitu  sebesar  0,007  kurang  dari  0,05 dan  Uji-t  menunjukkan  nilai  2,844  yang  berarti  lebih besar dari t-tabel (1,681). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif, artinya semakin baik Sistem
Pengendalian
Internal maka
kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan  di  PTKIN  akan  semakin  menurun  pula sehingga H3 diterima.
Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2018) bahwa sistem pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Selain itu penelitian  ini  juga  didukung  dengan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Apriadi (2013), Chandra (2015), dan Sari (2014) yang menghasilkan bahwa keefektifan sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh negatif  terhadap  kecurangan  (fraud)  di  sektor pemerintahan.  Hal  tersebut  meunjukkan  bahwa pegawai  keuangan  di  PTKIN  memiliki  lingkungan pengendalian yang baik berupa pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, penaksiran resiko yang baik  berupa  bukti  pendukung  transaksi,  aktivitas pengendalian  yang  efektif  berupa  peraturan  dan kebijakan  instansi,  informasi  dan  komunikasi  yang baik, dan pemantauan serta evaluasi  atas aktivitas
oprasional untuk menilai pelaksanaan sistem pengendalian internal  instansi.  Selain itu kemampuan pimpinan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  suatu lingkungan kerja yang kondusif akan menjadi motivasi besar  bagi  para  pegawai  untuk  memberikan  yang terbaik  dalam  pelaksanaan  pekerjaannya.  Sebaliknya, pimpinan  yang  tidak  /  kurang  kompeten  dalam menciptakan lingkungan yang positif akan berpotensi mempengaruhi  pegawai  untuk  melakukan  hal-hal negatif  yang  dapat  merugikan  instansinya.  Dan  juga didukung dengan adanya PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang  Satuan  Pengawasan  Internal  pada  PTKIN, sehingga membuat semakin kuat sistem pengendalian internal  pada  pegawai  keuangan  di  PTKIN  dalam mendorong terwujudnya suatu pencapaian intansi yang diinginkan.  Seperti yang diungkapkan  Wilopo (2006) dalam  Permatasari  (2018)  yang  mengatakan  bahwa pengendalian  internal  yang  efektif  memberikan pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif  terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin  efektif  pengendalian  internal  di  perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan / instansi.
Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pegawai Keuangan di PTKIN Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  Uji  t terhadap  hipotesis  keempat  (H4)  dapat  dilihat  bahwa Penegakan
Peraturan
berpengaruh terhadap kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan di PTKIN dengan melihat taraf signifikansinya  yaitu  sebesar  0,029  kurang  dari  0,05 dan  Uji-t  menunjukkan  nilai  2,261  yang  berarti  lebih besar dari t-tabel (1,681). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif, artinya semakin baik  Penegakan  Peraturan  maka  kecenderungan kecuranga  (fraud)  pada  pegawai  keuangan  di  PTKIN akan semakin menurun pula sehingga H4  diterima. Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Najahningrum  (2013)  bahwa penegakan  peraturan  berpengaruh  negatif  terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Selain itu
penelitian  ini  juga  didukung  dengan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015) yang menghasilkan  bahwa  penegakan  peraturan  memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.
Dalam  teori  Fraud  Triangle  menyatakan  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud), salah satu dintaranya adalah kesempatan (opportunity). Apabila  penegakan  hukum/peraturan  di  instansi  tidak tegas  maka  akan  membuka  peluang  bagi  pegawai untuk  melakukan  tindak  kecurangan,  sebaliknya apabila  penegakan  hukum/peraturan  di  instansi  tegas dan  jelas  maka  tidak  ada  kesempatan  bagi  para pegawai  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan (fraud).  Hasil  Penelitian  ini  mendukung  teori  Fraud Triangle  dimana  semakin  tinggi  persepsi  pegawai tentang  penegakan  hukum/peraturan  dalam  suatu instansi  maka  akan  mengurangi  adanya  tindak kecurangan (fraud).
Pengaruh  Budaya  Etis  Manajemen  Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pegawai Keuangan di PTKIN
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  Uji  t terhadap  hipotesis  kelima  (H5)  dapat  dilihat  bahwa Budaya  Etis  Manajemen  tidak  berpengaruh  terhadap kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan di PTKIN dengan melihat taraf signifikansinya  yaitu  sebesar  0,446  lebih  besar  dari 0,05  dan  Uji-t  menunjukkan  nilai  0,770  yang  berarti lebih  kecil  dari  t-tabel  (1,681).  Sehingga  budaya  etis manajemen tidak dapat menekan adanya kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan di PTKIN Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Najahningrum  (2013)  bahwa  tidak  terdapat pengaruh budaya etis manajemen terhadap kecurangan (fraud) di instansi pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan  penelitian  Afsari  (2016)  dimana  budaya  etis manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.  Namun  hasil  berbeda  ditunjukkan penelitian yang dilakukan oleh Apriadi (2013) dimana
budaya  etis  organisasi  memiliki  pengaruh  negatif terhadap kecurangan (fraud) di instansi pemerintahan. Penelitian  Mustikasari  (2013)  juga  menunjukkan bahwa  budaya  etis  manajemen  berpengaruh  negatif terhadap  kecurangan  (fraud)  di  sektor  pemerintahan. Menurut  persepsi  pegawai  keuangan  di  PTKIN, budaya  etis  manajemen  tidak  berpengaruh  terhadap terjadinya  kecenderungan  kecurangan  di  PTKIN, karena kode etik yang dibuat didalam instansi tersebut belum  mengandung  nilai-nilai  organisasi  dan  aturan etis  yang  sesuai  sehingga  belum  dapat  sepenuhnya dipatuhi oleh pegawai. Hal ini dapat terlihat dari nilai rata-rata  pengisian  kuesioner  yang  dilakukan  oleh pegawai  keuangan  di  PTKIN.  Sehingga  hal  ini menyebabkan  budaya  etis  manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada pegawai keuangan di PTKIN.
Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pegawai Keuangan di PTKIN
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  Uji  t terhadap  hipotesis  keenam  (H6)  dapat  dilihat  bahwa Komitmen  Organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap kecenderungan  kecurangan  (fraud)  pada  pegawai keuangan di PTKIN dengan melihat taraf signifikansinya  yaitu  sebesar  0,514  lebih  besar  dari 0,05  dan  Uji-t  menunjukkan  nilai  0,658  yang  berarti lebih  kecil  dari  t-tabel  (1,681).  Sehingga  komitmen organisasi tidak dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Chandra  (2015)  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh negatif  komitmen  organisasi  terhadap  kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan penelitian Pramudita (2013) dimana komitmen organisasi tidak terdapat pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.
Menurut  persepsi  pegawai  keuangan  di  PTKIN komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap terjadinya  kecenderungan  kecurangan  di  PTKIN, karena kesamaan nilai yang dibentuk terhadap
pegawai  keuangan  di  PTKIN  masih  rendah.  Hal  ini dapat  terlihat dari nilai rata-rata penegisian kuesioner yang  dilakukan  oleh  pegawai  keuangan  di  PTKIN. Sehingga  hal  ini  menyebabkan  komitmen  organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan  pada  pegawai  keuangan  di  PTKIN. Berdasarkan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 47,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Dapat disimpulkan pula bahwa secara statistik, model regresi dalam penelitian   ini    dapat   digunakan   untuk memprediksi kesesuaian kompensasi,      gaya kepemimpinan,    system     pengendalian internal, penegakan  peraturan,  budaya  etis  manajemen  dan komitmen organisasi    terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan peneliti terhadap pegawai keuangan di PTKIN  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kesesuaian kompensasi,
gaya
kepemimpinan, system
pengendalian  internal,  dan  penegakan  peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN. Sedangkan  budaya  etis  manajemen  dan  komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan  (fraud)  pada  pegawai  keuangan  di PTKINhasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan  peneliti  terhadap  pegawai  keuangan  di PTKIN  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kesesuaian kompensasi,
gaya kepemimpinan, system pengendalian  internal,  dan  penegakan  peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN. Sedangkan  budaya  etis  manajemen  dan  komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan di PTKIN.

## DAFTAR REFERENSI
Abdi, Fathul. 2017. Kejati Mulai Periksa Tersangka
Kasus  Korupsi  IAIN  Imam  Bonjol  Padang. https://sumbar.antaranews.com/berita/210769/ke jati-mulai-periksa-tersangka-kasus-korupsi-iain.h tml . [diakses pada 15 September 2017]
ACFE. 2016. Report to The Nations on Occupational
Fraud and Abuse.
https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016- report-to-the-nations.pdf .  [di  akses  pada  10 September 2017]
Afsari, Siti Fitriani. 2016. Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan  Berdasarkan
Teori Fraud Triangle: Persepsi Pegawai Pemerintahan  (Studi  pada  SKPD  di  Kabupaten Jember). Skripsi. Jember: Universitas Jember.
Ainun,  Yatimul.  2014.  Mantan  Rektor  UIN  Malang
Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi http://regional.kompas.com/read/2014/05/08/173 5564/Mantan.Rektor.UIN.Malang.Ditetapkan.se bagai.Tersangka.Korupsi.[di akses 15 September
2017]
Apriadi,  Rangga  Nuh,  dkk.  2013.  Determinan Terjadinya  Fraud  di  Institusi  Pemerintahan. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
Atmasari,  Nina.  2013.  UIN  Sunan  Kalijaga  Pelopori
PTI Bebas Korupsi. http://www.solopos.com/2013/08/25/ uin-sunan-kalijaga-pelopori-pti-bebas-korupsi-4 41054 . [di akses pada 15 Setember 2017]
Chandra, Devia Prapnalia. 2015. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  (Fraud)  Pada  Dinas  Pemerintah Kabupaten Grobogan. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
Ghozali,  Imam.  2011.  Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS.  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
IAI. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik.
Jakarta: Salemba Empat
Indriantoro,  N.  Dan  Bambang.  Supomo.  2014. Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi dan  Manajemen.  Edisi  Pertama.  Yogyakarta: BPFE Kurrohman,T., A. Lailiyah, dan N.I., Wahyuni. 2017.
Determinant  of  Fraudulent  in  Government:  An Empirical  Analysis  in  Situbondo  Regency,  East Java, Indonesia.
International Journal of Economics and Management, Vol.SE1 No.1, pg. 133-140. Malaysia Mustikasari, Dhermawati Putri. 2013. Presepsi pegawi dinas ke kabupaten Batang tentang faktor-faktor yang  mempengaruhi  fraud.  Skripsi.  Semarang: Universitas Negeri Semarang Najahningrum,  Anik  Fatun.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud):  Persepsi  Pegawai  Dinas  Provinsi  DIY. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  25  Tahun  2017
tentang  Sistem  Pengawasan  Internal  Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2015  tentang  Peraturan  Gaji  Pegawai Negeri Sipil.
Permatasari,  Kurrohman,  Kartika,  2018.  Analisis Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya Fraud  Di  Sektor  Pemerintahan  (Studi  pada Pegawai  Keuangan  Kabupaten  Banyuwangi). Jurnal  Keuangan dan  Perbankan,  Vol.14,  No. 1, Hal.37-44, Jakarta Pratiwi,Ekaning.  2017.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Terjadinya  Kecurangan  (Fraud) Di  Sektor  Pemerintah  (Studi  Kasus  pada  Dinas se-Kabupaten Jember). Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Negeri Jember Priyatno,  Duwi.  2014.  SPSS  22  Pengolah  Data Terpraktis Edisi 1. Yogyakarta: Andi. Sari,  Deviana.  2014.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Terjadinya  Fraud  pada  Sektor Pemerintahan  Kota  Bandar  Lampung:  Persepsi Pegawai Pemerintahan. Skripsi. Lampung:
Program Magister Universitas Lampung
Sugiyono.  2012.  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Thoyibatun, Siti. 2009. Faktor-faktor yang
Berpengaruh  Terhadap  Perilaku  Tidak  Etis  dan Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.
Tuanakotta.  2007.  Audit  Forensik  dan  Audit Investigatif. Jakarta : Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia. Zulkarnain,  Rifqi  Mirza.  2013.  Analisis  Faktor  Yang Mepengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. Universitas Negeri Semarang:Accounting  Analysis  Journal.ISSN 2252-6765