## HARUSKAH PEMBANGUNAN BERHENTI DILAKUKAN?

## Oleh: Andrian Dolfriandra Huruta

## Abstract
This  article  aims  to  describe  some  efforts  of  every  country worldwide  to  promote  welfare  of  the  society  like  economic, social, environment aspects without harming the environment or social  life.  There  is  an  effort  to  support  development  thought some  great  event  such  as  the  UN  conference  on  sustainable development  (Rio+20).  This  effort  creates  millennium development  goals  and  sustainable  development  goals.  However this  effort  still  creates  some  problems  such  as  ecological,  social conflict,  inequality,  security,  poverty  and  etc.  So  that  there  are some  action  that  we  can  do  to  reduce  some  problems  such  as increase  the  role  of  global  citizen,  development  ethics  and wisdom.
Kata  kunci:    Pembangunan,  Etika  Pembangunan,  Masyarakat Global, Kearifan

## Pendahuluan
Dewasa  ini  kita  diperhadapkan  dengan  banyak  persoalan  dan pandangan  yang  sangat  paradoksal.  Pada  satu  sisi, kita  merayakan  banyak kemajuan ekonomi, sosial dan budaya khususnya di berbagai belahan dunia yang  melakukan  pembangunan  selama  bertahun-tahun,  di  sisi  lain kemiskinan  bisa  dikurangi  secara  signifikan.  Akan  tetapi,  kita  juga diperhadapkan  dengan  banyak  gugatan  atas  berbagai  usaha  pembangunan yang  bertahun-tahun  telah  menjadi  sebuah  ideologi,  seperti  laporan tentang  kemiskinan,  gizi buruk,  ketimpangan,  lingkungan  dan  sebagainya yang  terus  menghiasi  surat  kabar  maupun  jurnal.  Dari  persoalan  inilah yang  memaksa  manusia  untuk  berpikir  mengenai  gagasan  pembangunan berkelanjutan yang berangkat dari berbagai fenomena yang telah terjadi.
Sen  (dalam  Winarno,  2013)  lewat  karyanya  yang  berjudul development as freedom  menyebut “development can be seen as a process of  expending  the  real  freedoms  that  enjoy  people”.  Pandangan  ini  pada
hakikatnya  mengarah  kepada  kebebasan  politik,  kesempatan-kesempatan ekonomi,  peluang-peluang  sosial,  jaminan  keterbukaan  dan  perlindungan keamanan.  Sen  dalam  diskusinya  tentang  pembangunan  jauh  lebih  luas karena  sampai  menyentuh  dimensi  sosial  dan  politik,  sedangkan  definisi pembangunan  klasik  cenderung  mengejar  pertumbuhan  dan  semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan material masyarakat.
Pada  zaman  pencerahan,  Shiva  (dalam  Winarno,  2013)  menyebut pembangunan  berkelanjutan  berpusat  pada  kesucian  dua  kategori  yaitu ilmu  pengetahuan  modern  dan  pembangunan  ekonomi.  Definisi  ini  ingin mengingatkan  kita  bahwa  kedua  kategori  ini  merupakan  akar  penyebab dari begitu banyaknya persoalan kehidupan manusia dan lingkungan.
Dari  kedua  pandangan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pembangunan  berkelanjutan  sejatinya  tidak  bersifat  mikro,  namun  lebih bersifat  makro  yang  menyentuh  berbagai  aspek  kehidupan  dan  bersifat komprehensif,  sehingga  pembangunan  yang  sejati  adalah  proses  menuju pada kebebasan dan lebih bertanggungjawab.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kondisi  ekonomi negara-negara dunia ketiga berada dalam keadaan miskin, namun banyak yang kaya akan sumber  daya  alam  dengan  jumlah  penduduk  besar  dan  inilah  yang  bagi multinational corporation (MNCs) disebut dengan captive market 1 . Situasi kehidupan  penduduk  dunia saat  ini sedang  mengalami  penindasan  secara ekonomi,  politik  dan  budaya,  yang  menyebabkan  kualitas  kehidupan masyarakat memburuk,  mengalami  krisis  pangan,  air  bersih,  sanitasi  yang buruk.  Keadaan  ini  dialami  oleh  tidak  kurang  dari  2,2  milyar  penduduk dunia.  Situasi  ekstrim  inilah  yang  coba  di ekploitir oleh  negara-negara maju  untuk  dan  atas  nama  keprihatinan  semu yang  berupaya  untuk melakukan  intervensi  melalui  instrumen millenium  development  goals (MDGs) 2 untuk  menguasai negara-negara  dunia  ketiga  atau negara berkembang.  Ibarat  seekor    itik    yang  mati  karena  kehausan  ketika
1 Captive  market  adalah  suatu  pasar  di  mana  konsumen  potensial  menghadapi  jumlah pemasok yang sangat terbatas dan kompetitif. Mereka akan membeli apa yang tersedia dan atau atau tidak membuat pembelian sama sekali. Captive market mengakibatkan harga yang lebih  tinggi  dan  konsumen  tidak  memiliki  banyak  pilihan. Hal  ini  berlaku  untuk  setiap pasar  di  mana  ada  monopoli  atau  oligopoli. Contoh:  makanan  di  bioskop,  bandara,  arena olahraga, penjara dan sebagainya.
2 MDGs terdiri dari (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; (2) mencapai dasar  universal  dan  memberdayakan,  (3)  mempromosikan  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan;  (4)  menurunkan  angka  kematian  anak,  (5)  meningkatkan kesehatan  ibu,  (6)  memerangi  HIV/AIDS,  malaria  dan  penyakit  lainnya;  (7)  memastikan kelestarian lingkungan dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
berenang  di  danau,  begitulah  kira-kira  metafora  yang  tepat  untuk menggambarkan  kondisi  paradoksial  yang  menimpa  negara  dunia  ketiga ( the third world countries).
Millennium  development  goals  tidak  terlepas  dari skenario global yang  dimainkan  oleh  konspirasi  negara-negara  maju terhadap negara-negara  miskin  dan  berkembang.  Dengan  adanya  MDGs  ini, situasi kelesuan pasar global dapat diperbaiki untuk kepentingan memasok barang dan  jasa  hasil  industri mereka ke  negara-negara  berkembang  yang secara pararel menghisap kekayaan sumber daya alam, mineral, energi dan bunga hutang.  Hegemoni kepentingan  global  ini  telah  menawan  kedaulatan bangsa  dan  kemandirian warga  negara,  sehingga   masa  depan  dan kesejahteraan masyarakat menjadi tergadai dan ditentukan oleh pihak lain.
Kuatnya  peran  korporatokrasi  yang  mengatasnamakan  kepri- hatinan  dan  demokrasi  telah  melemahkan  dan  membuat  pemerintah  di negara-negara  berkembang menjadi  tidak  berdaya,  sehingga  modal mendapatkan  pelayanan  yang mutlak untuk  mendukung  bekerjanya mekanisme pasar yang akan memberikan keuntungan kepada negara maju. Pemerintah  didesak  untuk  sibuk  melakukan  privatisasi,  liberalisasi dan deregulasi,sehingga  masyarakat di  negara  berkembang  menjadi terperangkap dalam kemiskinan yang berkepanjangan.
Sagaroa (2006) menyebut negara-negara maju berkomitmen untuk memberikan  bantuan  bagi  penanggulangan  kemiskinan  dengan  target alokasi 0,7 persen dari produk nasional bruto mereka untuk negara-negara miskin melalui  ODA  ( overseas  development  assistance).  Pada  kenya- taannya hanya 5 negara yang memenuhi target tersebut seperti Denmark, Luxemburg, Norwegia, Belanda dan Swedia, namun tidak ada satupun dari negara-negara maju yang tergabung dalam G8 3 memenuhi target tersebut.
Implikasi  dari  hal  tersebut  menunjukkan  suatu  kondisi keprihatinan yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Di sisi lain, negara-negara maju hadir guna mentuntaskan persoalan krusial yang menimpa  negara-negara  sedang  berkembang  namun  mereka  cenderung memiliki  kepentingan  tertentu . Dapat  dikatakan  bahwa  negara-negara
3 G8 (group of eight atau kelompok delapan) adalah koalisi delapan negara termaju di dunia seperti  Perancis,  Jerman, Italia, Jepang, Britania  Raya, Amerika  Serikat (G6,  1975),  Kanada (G7, 1976) dan Rusia (tidak ikut dalam seluruh acara), serta Uni Eropa. Peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan  pejabat-pejabat  internasional,  meski  selain  itu  masih  ada  pertemuan-pertemuan  dan penelitian-penelitian kebijakan lainnya yang lebih kecil.
maju hadir bagai sosok yang berwajah ganda, sehingga begitulah kira-kira metafora yang paling tepat untuk menggambarkan peran Negara tersebut. Pertanyaannya  adalah  adakah  pertimbangan  etis  terkait  dengan  berbagai aspek  pembangunan  seperti  pemanfaatan  sumber  daya,  distribusi pendapatan dan kelestarian lingkungan?

## Definisi Kerja ( working definition)
Considine  (2005:  105-106)  menyebut  dewasa  ini  walaupun  secara makro  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara meningkat  namun  pada  sisi  yang  lain  terdapat  berbagai  persoalan  krusial yang  menimpa  berbagai  negara  yang  coba  didamaikan  lewat  mekanisme kebijaksanaan  seperti  pelanggagan  hak  asasi  manusia,  tuntutan  melawan ketidakadilan para tuan tanah, perang, perceraian, adopsi, deforestrasi, dan lain  sebagainya.  Masalah  sosial  lainnya  yang  tidak  kalah  peliknya  adalah terkait dengan hak atas tanah dari penduduk asli, akses terhadap teknologi, kesehatan, keamanan, dan pensiun dari pegawai.
Esensi  pembangunan  tidak  serta  merta  hanya  berorientasi  pada perilaku  ekonomi  saja.  Namun,  pembangunan  berkelanjutan  meng- isyaratkan  keberlanjutan  dari  beberapa  perilaku  seperti  lingkungan  dan sosial.  Ketiga  perilaku  ini  (ekonomi,  sosial  dan  lingkungan)  merupakan elemen yang terintegrasi. Oleh karena melihat adanya kompleksitas dalam pembangunan maka penulis menggunakan KAP ( knowledge, attitude, and practice)  study.  Artinya  pengetahuan  (knowledge),  sikap  atau  attitude (keyakinan, kepedulian dan kepercayaan) warga global akan membimbing perilaku ( practice) yang dicerminkan dalam kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan.  Perilaku  inilah  yang  akan  bermuara  pada  pembangunan berkelanjutan  ( sustainable  development).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka peneliti menuangkannya dalam sebuah skema yang disebut sebagai definisi kerja ( working definition):
Gambar 1. Definisi Kerja
Jika  dilihat  secara  sepintas,  gambar  ini  tentu  menjanjikan  sebuah harapan  yang  akan  menciptakan  keseimbangan  antara  ketiga  aspek  ini. Namun,  faktanya  adalah  tidak  semudah  yang  dibayangkan  seperti  pada gambar ini. Dalam teori mungkin bisa terjadi keseimbangan namun dalam aras  implementasi  sangat  sulit  untuk  mencapainya.  Wahana  Lingkungan Hidup  Indonesia  (2013)  melaporkan  bahwa  peningkatan  bencana  ekologi semakin  tinggi  frekuensinya  seiring  dengan  pembangunan  yang mengedepankan  eksploitasi  sumberdaya  alam  yang  menuju  pada penghancuran sumber daya hutan. Oleh karena itu, antara aspek ekonomi, lingkungan  dan  sosial  memiliki  hubungan  yang  positif.  Artinya  jika pertumbuhan  ekonomi  meningkat  maka  degradasi  lingkungan  dan ketidakadilan sosial akan semakin meningkat pula.
Belajar  dari  kondisi  tersebut  maka  ada  suatu  keyakinan  bahwa sebenarnya ketiga aspek tersebut dapat seimbang dalam aras implementasi. Untuk  menciptakan  kondisi  yang  seimbang pada  ketiga  aspek    ini  maka membutuhkan sinergi dari tiga elemen yang tidak lain adalah pemerintah,
swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, keseimbagan bisa terjadi apabila ada kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan tersebut hendaknya diikuti oleh kesadaran secara komunal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.
Pertanyaannya apakah ketiga  elemen ini memiliki kesadaran yang sama? Terkadang sudut pandang dari ketiga elemen ini saling berbeda satu sama  lain.  Perbedaan  ini  berkaitan  dengan  hal-hal  fundamental  seperti apakah  sumberdaya  yang  bersifat  tidak  terbarukan hanya  boleh  kita gunakan  dalam  jumlah  yang  sedikit?  Apakah  sumberdaya  yang  bersifat tidak terbarukan sama sekali tidak boleh kita gunakan? Berapakah jumlah ideal  dari  sumber  daya  yang  bersifat  tidak  terbarukan  yang  harus  kita gunakan?  Apakah  sumber  daya  yang  bersifat  terbarukan  boleh  kita gunakan  dalam  jumlah  yang  banyak?  Apakah  sumberdaya  yang  bersifat terbarukan sama  sekali  tidak  boleh kita  gunakan? Berapakah  jumlah  ideal dari  sumberdaya  yang  bersifat  terbarukan  yang  harus  kita  gunakan? Berapakah jumlah sumberdaya (tidak terbarukan maupun terbarukan ) yang harus  kita  simpan?  dan  Dimanakah  batasan  antara  kebutuhan dan keinginan?  Dari  berbagai  pertanyaan  tersebut  tentunya  menuntut  adanya suatu  pertimbangan  etis  terkait  dengan  pilihan.  Masalah  pembangunan memang sangat terkait dengan pilihan, karena jika kita salah menentukan pilihan maka kita harus siap menerima dampaknya.
Sebenarnya  ada  banyak  hal  yang  dapat  kita  pelajari,  yang  salah satunya  berasal  dari  komunitas  Dalai  di  dataran  Tibet  yang  mengajarkan bahwa everything  is  design  on  your  mind.  Artinya  harus  ada  kesadaran secara komunal untuk bersikap kritis dalam melakukan pembangunan.
Sustainable Development Goals: Apakah Merupakan Solusi?
Kartakusuma  (2012)  menyebut  bahwa  selama  lebih  dari  satu dekade ,  millennium  development  goals  (MDGs)  telah  mendominasi paradigma  pembangunan.  Di  tahun  2015,  target  dan  indikator  anti kelaparan  yang  tercantum  dalam  MDGs  akan  berakhir.  Laporan  satuan tugas  perserikatan  bangsa-bangsa  yang  berjudul realizing  the  future  that we  want  for  all  (mewujudkan  masa  depan  yang  kita  butuhkan  untuk semua)   mengakses  kemajuan  yang  impresif  untuk  mencapai  MDGs, walaupun  tantangan-tantangan  pencapaian masih  ada  di  beberapa  negara. Laporan  ini  juga  mengidentifikasi  beberapa  kelemahan  konseptual  dari MDGs,  kebanyakan  mengenai  kegagalannya  untuk  mengatasi  lingkungan
hidup  secara  lintas  sektoral  dan  kebutuhan  dari  beberapa  tujuan  untuk memperdalam  dampaknya  (misalnya,  akses  terhadap  pangan  yang bernutrisi ketimbang sekedar mencukupi jumlahnya).
Pada saat yang bersamaan Kolumbia, Guatemala, Peru dan Uni Emirat Arab  menyerukan  untuk  merubah  paradigma  menuju    konsep  yang  koheren dan berdaya jangkau luas yang akan memandang kesehatan dan produktivitas lingkungan  hidup  sebagai  isu  yang  penting.  Negara-negara  ini  kemudian menyerahkan  proposal  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  dalam pembukaan  “Rio+20”  konferensi  PBB  mengenai  pembangunan  berkelanjutan tahun  2012.  Dokumen  hasil  “Rio+20”  memperkuat  posisi  ini  dengan memberikan  mandat  untuk  mengembangkan  SDGs  kepada    majelis  umum perserikatan bangsa-bangsa yang terdiri atas kelompok kerja terbuka dengan 30 anggota.  Dalam  proses  paralel,  Ban  Ki-moon 4 mengadakan  sebuah  pertemuan tingkat tinggi pihak penting untuk mengeksplorasi kerangka kerja umum untuk agenda pembangunan pasca 2015.
Perumusan  yang  jelas  mengenai  esensi  dari  SDGs  telah disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi “Rio+20” pada bulan Juni 2012 yang  lalu.  Isu-isu yang  akan  diangkat  sebagai  indikator  dalam  SDGs  yaitu (1) memerangi  kemiskinan; (2)  mengubah  pola  konsumsi; (3) mendorong pembangunan  pemukiman  manusia  yang  berkelanjutan; (4)  keaneka- ragaman  hayati  dan hutan;  (5)  lautan;  (6)  sumberdaya  air;  (7) memajukan ketahanan pangan dan (8) energi, termasuk dari sumber terbarukan .
Dalam  dokumen the  future  we  want  terdapat  3  (tiga)  isu  utama bagi  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan  yaitu  (i)  ekonomi  hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan; (ii) kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan dan  (iii)  kerangka  kerja  untuk  tindakan  dan  pelaksanaan).   Kerangka  aksi tersebut termasuk penyusunan sustainable development goals (SDGs) post- 2015 yang  mencakup  3  pilar  pembangunan  berkelanjutan  secara  inklusif, yang terinspirasi dari penerapan millennium development goals (MDGs).
Sementara  itu,  Suara  Merdeka  Online  (2012)  melansir  bahwa kelompok  konservasi Greenpeace  menyebut  konferensi  tingkat  tinggi  ini telah selesai sebelum dimulai. Artinya konferensi tingkat tinggi yang secara resmi  dikenal  sebagai  konferensi  perserikatan  bangsa-bangsa  untuk pembangunan  berkelanjutan,  secara  perlahan-lahan  telah  menghapus
4 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
komitmen dan  target penting untuk lingkungan. Kelompok oxfam 5 bahkan menyebut  konferensi  tingkat  tinggi  ini  sebagai  konferensi hoax 6 kerena terlalu  banyak  kepentingan  yang  bermain  di  dalamnya,  sehingga  sangat sulit  ditemukan  upaya  pemecahan  berbagai  persoalan  ekonomi,  keadilan dan lingkungan.
Dari  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  dan  sedang  digagas seperti  tujuan  pembangunan  milenium  dan  tujuan  pembangunan berkelanjutan ternyata  masih  menimbulkan  perdebatan  yang  sangat  alot antara  kalangan  elit  dan  para  ahli  lingkungan.  Melihat  kondisi  ini, masyarakat  global    menjadi  tdak  peduli  dan  cenderung  apatis  terhadap kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Pertanyaannya  adalah sampai  kapankah  ada  kesamaan  paradigma  untuk  menghasilkan  solusi dalam menangani pesoalan krusial yang tengah melanda dunia saat ini?
Kebijakan dan Falsifikasi Karl Raimund Popper
Persoalan  yang  paling  krusial  saat  ini  adalah  sebagian  besar pemerintah  di  belahan  dunia  memiliki  paradigma “growth  now,  clean  up later”  yang  berarti  bahwa  ketika  terjadi  degradasi  sebagai  akibat  dari pembangunan  maka  pemerintah  akan  segera  melakukan  tindakan  konkrit seperti normalisasi, revitalisasi, rehabilitasi dan lain sebagainya.
Kondisi  ini  mengisyaratkan  bahwa  memang  pemerintah  telah terjebak dalam falsifikasi Popper. Pembangunan yang cenderung bertumpu pada  dinamika  falsifikasi  ini  jelas  akan  selalu  mengorbankan  lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ekstraktif akan segera diberhentikan begitu  terbukti  merusak  lingkungan.  Apabila  tindakan  semacam  ini  terus dilakukan  maka  alam  hanya  akan  menjadi  kelinci  percobaan  hingga ditemukannya  suatu  metode  baru.  Bagi  Popper,  pengetahuan  maju  bukan karena  akumulasi  pengetahuan,  melainkan  lewat  proses  eliminasi  yang
5 Organisasi nirlaba dari Inggris yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, bekerjasama dengan mitra lainnya untuk mengurangi penderitaan di seluruh dunia.  Organisasi  ini  terdiri  dari  15  organisasi  dari  98  negara  di  dunia.  Didirikan  pada tahun 1942 di Oxford. Oxfam berdedikasi untuk memerangi kemiskinan dan  ketidakadilan di seluruh dunia.
6 Sebuah  pemberitaan  palsu  adalah  usaha  untuk  menipu  atau  mengakali  pembaca  atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian yang sejatinya.
semakin  keras  terhadap  kemungkinan  kekeliruan  dan  kesalahan.  Oleh karena itu, Popper menyebutnya sebagai epistemologi pemecahan masalah. Pertanyaannya  adalah  sampai  kapan  akan  ditemukan  pemecahan  masalah yang  benar-benar  tidak  merusak  lingkungan?  Oleh  karena  itu,  persoalan ekonomi,  sosial  dan  etika  lingkungan harus  benar-benar  diperhatikan dalam proses pembangunan.
Etika  pembangunan  mengisyaratkan  adanya  pertimbangan normatif dan etis dalam pembentukan tujuan, strategi dan kebijakan serta implementasinya  untuk  mencapai  cita-cita  dalam  pembangunan  di  suatu negara.  Pertimbangan  etis  ini  menyangkut  berbagai  aspek  pembangunan antara  lain  seperti  kebijakan  alokasi  dan  pemanfaatan  sumberdaya  atau aset,  distribusi  atau  redistribusi  pendapatan,  kelestarian  lingkungan  dan keberlanjutan pembangunan.
Salah  satu  contoh  konkrit  dalam  alokasi  sumber  daya  yaitu mengisyaratkan  harus  adanya  pertimbangan  etis  yang  terkait  dengan bagaimana  mekanisme  alokasi,  dialokasikan  kepada  siapa  dan  berapa banyak  yang  dialokasikan?  Indikator  etis  yang  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  ini  merujuk  kepada  ukuran  normatif  moral  seperti  agama, pertimbangan kemanusiaan, nurani, kearifan ( wisdom) yang diterima oleh masyarakat luas sebagai norma , sampai pada pertimbangan normatif formal seperti  falsafah  negara  dan  konstitusi .  Mahatma  Gandhi menyebut  bahwa terdapat  tujuh  dosa  sosial  yang  paling  mematikan  yaitu  (1)  kesejahteraan tanpa  bekerja;  (2)  kesenangan  tanpa  nurani;  (3)  pengetahuan  tanpa karakter;  (4)  perdagangan  atau  bisnis  tanpa  moralitas;  (5)  ilmu  tanpa kemanusiaan; (6) agama tanpa pengorbanan dan (7) politik tanpa prinsip 7 . Pertanyaannya  bagaimana  dengan  praktek  pada  dewasa  ini,  apakah memang  dalam  kebijakan  pembangunan  di  belahan  dunia  telah memasukkan pertimbangan etika?
Salah seorang pengikut Gandhi yang merupakan pemikir ekonomi non-barat  adalah  Schumacher.  Dalam  salah  satu  bab  yang  berjudul Buddhist  Economics,  Schumacher  menjelaskan  bahwa  ajaran  buddha tradisional  menolak  kehadiran  mesin  yang  sejatinya  mengurangi  jumlah tenaga kerja, produksi perakitan, perusahaan  multinasional berskala besar, perdagangan luar negeri dan masyarakat konsumen. 8
7 Covey (dalam Kameo, 2013)
8 Schumacher (1973: 44 – 51) dalam Skousen (2005: 10 - 11)
Peran Warga Negara Global ( Global Citizen Roles)
Shapcott  (2010:  3,  dalam  Winarno  2013:  335)  menyebut  etika global hadir untuk menjawab tiga pertanyaan fundamental yaitu (1) apakah kita  secara  fundamental  mempunyai  tanggung  jawab  moral  yang  berbeda dengan rekan-rekan se-negara? (2) apakah sifat alamiah  seperti kewajiban atau  tanggungjawab  yang  kita  miliki  untuk  orang  yang  berasal  dari  luar atau perbatasan dimungkinkan menjadi sebuah prinsip? dan (3) bagaimana kita dapat menterjemahkan prinsip-prinsip itu agar dapat diterapkan?
Ketiga  pertanyaan  ini  kemudian  melahirkan  kedua  kubuh  yaitu kosmopolitanisme dan komunitariaisme. Kosmopolitanisme melihat bahwa setiap orang mempunyai kewajiban yang sama sebagai warga negara dunia, sedangkan komunitarianisme melihat bahwa kesetiaan dan nilai-nilai tidak bisa  dilepaskan  dari  komunitas.  Dengan  kata  lain,  komunitaslah  yang paling penting.
Penulis  melihat  bahwa  dewasa  ini    kosmopolitanisme  harus menjadi  pionir  dalam  merespon  segala  hasil  dari  pembangunan,  baik berupa  eksternalitas  positif  maupun  negatif,  sehingga  pengetahuan  dan sikap  dari  warga  negara  global  sangat  menjadi  sangat  penting  guna menuntun  perilaku  mereka  dalam  merespon  segala  kewajiban  atau tanggungjawab.

## Kesimpulan
Upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan  sebuah  harapan yang  kelihatannya  sangat  mudah  untuk  didebatkan  oleh  semua  kalangan, namun pada tataran  implementasi tidak semudah itu. Realita yang terjadi adalah  proses  dari  pembangunan  selalu  dan  cenderung  mengabaikan lingkungan dengan menciptakan kerusakan lingkungan yang sangat parah.
Berbagai  cara  telah  ditempuh  oleh  para  pemimpin  dunia  lewat konvensi dan konferensi tingkat tinggi yang diprakarsai oleh negara-negara yang  tergabung  dalam  perserikatan  bangsa-bangsa  mulai  dari  konferensi tingkat  tinggi  di  Stockholm, millenum  development  goals  sampai sustainable  development  goals.  Akan  tetapi,  semua  ini  masih  menyisakan berbagai persoalan pelik terkait dengan pencapaian dari butir-butir tujuan pembangunan  milenium  dan  diperkuat  dengan  adanya  perdebatan  yang sangat serius diantara berbagai kalangan mulai dari aktivis lingkungan, ahli
lingkungan  dan  petinggi-petinggi  lembaga  perserikatan  bangsa-bangsa terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Jika  sejatinya    proses  pembangunan  akan  selalu  menimbulkan resiko  maka  haruskah  kita  berhenti  melakukan  pembangunan?  Tentu pembangunan  harus  terus  dilakukan,  sehingga  peran  dari  warga  negara global,  etika  pembangunan  dan  kearifan  merupakan  solusi  untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

## Implikasi Kebijakan
Pada  masa  transisi  ini  sudah  saatnya  bagi  negara-negara  di  dunia untuk memiliki paradigma seperti (1) kekuasaan ekonomi dan politik dari pemerintah  hendaknya  digunakan  seutuhnya  demi  kepentingan kemanusiaan  dan  keberlanjutan  lingkungan;  (2)  mengganti  paradigma pembangunan  lama  seperti  mengejar  pertumbuhan  ekonomi,  sentralisasi dan  sektoral  dengan  perspektif  pembangunan  kontemporer  seperti pemerataan  pendapatan  lewat  redistribusi  pendapatan  yang fair  dan mengedepankan  pembangunan    lewat  pelestarian,  sehingga  arah pembangunan  dikemudikan  sesuai  dengan  logika  yang  benar  sebagai sebuah  proses  perubahan  sosial  berdasarkan  tata  nilai  tertentu  di  dalam masyarakat  dan  (3)  meningkatkan  partisipasi  dan  atau  peran  serta  dari warga  negara  global  untuk  lebih  peka  terhadap  persoalan  keberlanjutan lingkungan, pemerataan, sosial dan sebagainya.

## Referensi
Considine,  Mark.  2005. Making  Public  Policy:  Institutions,  actors,  and  strategies . United Kingdom: Polity Press. G5 Bridge Street. Cambridge CB2 1UR.
Kartakusuma,  D,  A,  2012.  “Konferensi  PBB  untuk  Pembangunan  Berkelanjutan
(Rio+20): Masa Depan Yang Kita Inginkan”. (http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-
berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/#sthash. roGaOerM.dpuf). Diunduh tanggal 12 Mei 2014.
Kameo,  D,  D,  2013. Pembangunan  Berkelanjutan:  Economic  and  Social  Aspects . Bahan Kuliah Pembangunan Berkelanjutan di Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
Naim,  M.  2000.  “Washington    Consensus  or  Washington  Confusion?”, Foreign Policy Magazine. No. 18, pp 86-103.
Rogers., et  al ,  2008. An  Introduction  to  Sustainable  Development. London:  Glen Education Foundation.
Sagaroa,  Y,  2006.  “Tambang  dan  Kemikinan  di  Sumbawa  (Perlukah  Investasi Tambang  di  Sumbawa”), makalah,  disampaikan  pada Diskusi  Reguler
HMI Cabang Sumbawa , 24 Desember 2006.
Rakyat  Merdeka  Online,  2012. Aktivis  Kritik  Hasil  KTT  Rio+20 . (http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=68389). Diunduh tanggal 12 Mei 2014.
Schumacher, E, F, 1973. Kecil Itu Indah, Terjemahan . Jakarta: LP3ES.
Skousen,  Mark,  2001. Sang  Maestro  “Teori-Teori  Ekonomi  Modern”:  Sejarah Pemikiran Ekonomi , Jakarta: Prenada.
Winarno,  Budi,  2013. Etika  Pembangunan ,  Yogyakarta:  Centre  for  Academic Publishing Service.