Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pemberlakuan  Inpres  No.  1  Tahun  2022  Tentang Optimalisasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan
Aqris Syaid 1 , Taufiqurohman Syahuri 2
1 Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. E-mail: aqrisyaid@gmail.com 2 Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Abstract: One of the most striking  problems that BPJS Kesehatan has experienced for almost 8 (eight) years of managing the National Health Insurance is the existence of a deficit in the BPJS Health Social Security Fund. Even though in 2021 there has been a surplus of the Social Security Fund for Health, the potential for a deficit to occur again in 2023. In order to overcome the potential threat of a deficit in the Social Security Fund for Health BPJS or in order to make the Social Security Fund always healthy (surplus) BPJS Health, the Government makes and enforces Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program which basically requires every Indonesian citizen to become a National Health Insurance Participant of BPJS Health in active status as a requirement to get 8 (eight) ) public service. The Presidential Instruction is used by the Government as a means or tool in an effort to achieve the desired ultimate goal, namely so that there will be no more deficits in the Social Security Fund for Health BPJS, thereby no longer burdening the APBN. Whereas the drafting  and  enactment  of  Presidential  Instruction  Number  1  of  2022  concerning  Optimizing  the Implementation of the National Health Insurance Program still does not fulfill the law aspired to by the Indonesian  constitution,  namely  a  law  that  provides  a  sense  of  justice,  certainty  and  prosperity.  This writing aims to explain and find out about the enactment of Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program as a legal norm that is currently in effect (ius contitutum) through studies, studies and analysis of research methods so that it can be known regarding the accuracy of the choice of application of norms the law in the legal perspective aspired to by the State Constitution, namely law that has justice, certainty and welfare (ius constituendum).
Keywords: Legal Politics, Health BPJS Deficit, Public Services .
How to Site: Aqris Syaid , Taufiqurohman Syahuri (2023). Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to- ra , 9 (1), pp 38-57. DOI. 10.55809/tora.v9i1.165

## Introduction
Badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah  berbentuk  badan  hukum  publik berdasarkan  prinsip  kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan,  kehati-hatian, akuntabilitas,  portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib,  dana  amanat,  dan  hasil pengelolaan  Dana  Jaminan  Sosial  dipergunakan  seluruhnya  untuk  pengembangan
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
program  dan  untuk  sebesar-besarnya  kepentingan  Peserta. 1 Badan  penyelenggara Jaminan  Sosial  (“BPJS”)  bertujuan  untuk  mewujudkan  terselenggaranya  pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. 2 Terdapat 4 (empat) jenis progam dari jaminan sosial di Indonesia yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kesehatan. 3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”) Pasal 5, Badan penyelenggara Jaminan  Sosial  Nasional  terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  yang  khusus  menangani  masalah jaminan kesehatan nasional dan BPJS Ketenagakerjaan yang khusus menangani masalah jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian).
Kesehatan  beserta  dengan  aksesibiltas  terhadap  pelayanan  kesehatannya  termasuk dalam salah satu program jaminan sosial karena merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia,  yang  melekat  keberadaannya  pada  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah berdasarkan amanat konstitusi. 4
BPJS  Kesehatan  sebagai  institusi  yang  mengelola  program  jaminan  kesehatan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  menggunakan  skema  dan  mekanisme  asuransi  kesehatan sosial,  yaitu  bersifat  wajib,  melalui  penarikan  Iuran 5 BPJS  Kesehatan  yang  kemudian menjadi  Dana  Jaminan  Sosial 6 ,  dengan  Dana  Jaminan  Sosial  tersebut  memiliki kewenangan untuk  menghimpun,  mengelola  dan  mengembangkannya dengan  tujuan untuk  memberikan  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak 7 , tentunya dalam hal ini adalah dalam bidang kesehatan.
Program  jaminan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  sebagai transformasi dari PT. Askes (Persero), sampai dengan tahun 2022 ini telah berlangsung selama lebih dari 8 (delapan tahun) sebab implementasinya sendiri telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014.
1 Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 4 dan Pasal 7
2 Ibid, Pasal 3
3 Indonesia, R. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18
4 Berdasarkan  sila  kelima  Pancasila  dan  alinea  IV  pembukaan  Undang-Uundang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menekankan bahwa  prinsip  keadilan  sosial  mengamanatkan  tanggung  jawab pemerintah  dalam pembangunan kesejahteraan social dan Undang-undang Dasar 1945 Perubahan, Pasal 28H Ayat 1.2,dan 3 dan Pasal 34 Ayat 2.
5 Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, berdasarkan pasal 1 angka 6 Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
6 ibid, berdasarkan pasal 1 angka 3 Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial
7 Ibid, Pasal 1 Angka 2
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
Selama lebih dari 8 (delapan) tahun penyelenggaraan jaminan kesehatan telah dilewati oleh BPJS Kesehatan, tentunya dengan segala macam kekurangan dan kelebihan serta masalah-masalah  yang  dialami  oleh  BPJS  Kesehatan.  Salah  satu  masalah  yang  sangat mencolok  yang  dialami  oleh  BPJS  Kesehatan  selama  nyaris  8  (delapan)  tahun pengelolaan  tersebut  adalah  terjadinya  defisit  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan  BPJS Kesehatan. 8
Dengan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan tidak saja akan mempengaruhi urusan hilir, yaitu dalam hal ini potensi terjadinya perburukan terhadap pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  terjadinya  defisit  Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan tentu saja BPJS Kesehatan akan mengalami ancaman gagal bayar kepada pemberi pelayanan kesehatan (klinik, dokter, farmasi dan rumah  sakit)  yang  pada  akhirnya  jika  itu  sampai  terjadi  maka  akan  mempengaruhi pelayanan  kepada  masyarakat.  Namun  juga  berpengaruh  kepada  urusan  hulu  yaitu dalam hal ini akan tergerus dan terkurasnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (“APBN”)  untuk  menambal  atau  menalangi  kewajiban-kewajiban  BPJS  Kesehatan terhadap  biaya-biaya  klaim  pengobatan  dan  pembayaran  kapitasi  kepada  pemberi pelayanan kesehatan.
Defisit  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan  BPJS  Kesehatan  telah  terjadi  sejak  dimulainya penyelenggaraan BPJS Kesehatan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.9 triliun, tahun 2015 sebesar Rp. 9.4 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 6.4 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 13.8  triliun,  tahun  2018  sebesar  19,4  triliun,  tahun  2019  Rp.  13  triliun 9 ,  tahun  2020 sebesar  Rp  5.69  triliun,  dan  akhirnya  pada  tahun  2021,  setelah  7  (tujuh)  tahun mengalami  defisit,  BPJS  Kesehatan  mendapatkan  surplus  Dana  Jaminan  Sosial Kesehatan yaitu sebesar Rp 39.7 triliun. 10
Berdasarkan penjelasan direktur utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan surplus Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan pada  tahun  2021  ini  yaitu,  pertama  dampak  terdapatnya  penyesuaian  iuran  BPJS Kesehatan yang diatur berdasarkan adanya peraturan dan atau kebijakan pemerintah, kedua  karena  adanya  pandemic  covid-19  yang  menyebabkan  masyarakat  enggan  ke empat  pelayanan  kesehatan  dan  ketiga  adanya  upaya-upaya  dari  manajemen  BPJS Kesehatan dalam hal pengendalian pelayanan yang tidak perlu. 11
8 Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan adalah merupakan mismatch antara belum optimalnya pendapatan yang bersumber dari iuran peserta dan besarnya beban jaminan kesehatan yang perlu ditanggung, dikutip dari : Annisa, R., Winda, S., Dwisaputro, E., & Isnaini, K. N. (2020). Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 209-224.
9 BPJS Kesehatan, Defisit Sejak Awal hingga Rencana Penghapusan Kelas, Dikutip pada : https://money.kompas.com/read/2020/06/12/111300426/bpjs-kesehatan-defisit-sejak-awal-hingga-rencana- penghapusan-kelas?page=all.
10 Audit BPJS Kesehatan Rampung, Defisit Dana Jaminan Sosial Mulai Berkurang, Dikutip pada : https://finansial.bisnis.com/read/20210709/215/1415826/audit-bpjs-kesehatan-rampung-defisit-dana-jaminan- sosial-mulai-berkurang
11 Bos BPJS Kesehatan Soal Surplus di 2021: Bersyukur, Meski Belum Sehat Sekali, Dikutip Pada : https://bisnis.tempo.co/read/1551951/bos-bpjs-kesehatan-soal-surplus-di-2021-bersyukur-meski-belum-sehat- sekali?page_num=2
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
Namun demikian, menurut Ali Ghufron Mukti kondisi surplus tersebut belumlah betul- betul aman mengingat adanya kemungkinan trend rebound berupa peningkatan utilisasi pelayanan  kesehatan  yang  tajam  dari  masyarakat  paska  mereda  atau  berakahirnya pandemik  covid-19,  yang  pada  akhirnya  dapat  menekan  keuangan  BPJS  Kesehatan. Bahkan Pihak BPJS Kesehatan telah melakukan simulasi dengan berbagai macam asumsi dari skenario baik hingga yang terburuk dan hasilnya berdasarkan proyeksi yang telah dibuat, potensi terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan akan dapat terjadi lagi pada tahun 2023. 12
Untuk  itulah  diperlukan  suatu  upaya-upaya  dari  Pemerintah,  tentunya  dalam  bentuk peraturan  dan  atau  kebijakan  dengan  tujuan  utama  mengatasi  potensi  terjadinya ancaman  defisit  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan  BPJS  Kesehatan  atau  dalam  rangka membuat selalu sehat ( surplus ) Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan. Upaya yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  peraturan  dan  atau  kebijakan  sangatlah beralasan  karena  Pemerintah  kedepannya  tidak ingin lagi  memberikan dana  talangan dari APBN yang diakibatkan oleh defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan, sebab jika hal tersebut terus berulang terjadi pada akhirnya tentunya akan membebani APBN. 13
Tercatat,  pada  tahun  2018  Pemerintah  melalui  Kementerian  Keuangan  telah memberikan dana talangan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,1 triliun. Kemudian pada  tahun  2019  pemerintah  kembali  memberikan  dana  talangan  sebesar  Rp  14 triliun. 14 Untuk  tahun  2020,  oleh  karena  telah  terjadi  surplus,  maka  dana  talangan kepada BPJS Kesehatan sudah tidak diberikan lagi oleh Pemerintah, namun bukan tidak mungkin  dana  talangan  kepada  BPJS  Kesehatan  akan  kembali  menjadi  solusi  terakhir ketika BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
12 ibid
13 Pemerintah Stop Tambah Dana BPJS, Dikutip Pada : https://mediaindonesia.com/humaniora/281887/pemerintah-stop-tambah-dana-bpjs
14 ICW,Audit Terkait BPJS Kesehatan Dinyatakan Terbuka, Dikutip pada : https://antikorupsi.org/id/article/audit- terkait-bpjs-kesehatan-dinyatakan-terbuka
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57

## Discussion
Pada  dasarnya,  pengertian  politik  hukum  didefinisikan  berbeda-beda  oleh  para  ahli, walaupun  perbedaan  itu  tidak  menunjukan  perbedaan  yang  signifikan,  namun  pada dasarnya para ahli mendefinisan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang di buat oleh  pemerintah  sebagai  pijakan  atau  dasar  dalam  menetapkan  arah  pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia. Menurut Moh. Mahfud MD definisi politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. 15
Sedangkan  menurut  Satjipto  Rahardjo:  “politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam  masyarakat  yang  cakupannya  meliputi  jawaban  atas  beberapa  pertanyaan mendasar, yaitu: 1. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2. cara- cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;  3.  kapan  waktunya  dan  melalui  cara bagaimana  hukum  itu perlu  diubah;  4. dapatkah  suatu  pola  yang  baku  dan  mapan  dirumuskan  untuk  membantu  dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik’’. 16
Dari  2  (dua)  pengertian  atau  definisi  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  2  (dua) begawan ilmu hukum Indonesia tersebut, maka Politik Hukum pada dasarnya memiliki substansi  yang  sama  yaitu  merupakan legal  policy tentang  hukum  yang  akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara, yaitu sebagaimana yang  tercantum  di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (“UUD  1945”). Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  hukum  dalam  hal  ini  diposisikan  sebagai  alat  atau sarana ( tool ) yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Sunaryati Hartono bahwa politik hukum dapat digunakan sebagai sebuah alat ( tool ) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 17
Berkaitan dengan telah terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan selama nyaris sepanjang pengelelolaan BPJS Kesehatan dan potensi terhadap ancaman terjadinya kembali defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan, sebenarnya Pemerintah telah menggunakan peraturan dan atau kebijakan sebagai alat ( tool ) dalam rangka  mengatasi  terjadinya  ancaman  defisit  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan  BPJS Kesehatan yaitu salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun
15 Moh. Mahfud MD. (2009), Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 2
16 Satjipto Rahardjo. (1991), Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,Cet.III hlm. 352-353, disadur/ dikutip dari Buku Politik Hukum, Bambang Santoso. (2021), Unpam Press
17 Sunaryati Hartono. (1991), Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, hal. 1, disadur/ dikutp dari Jurnal Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Paska Reformasi, Frenki, https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
2018  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  No  82  Tahun  2018  Tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres No. 64”).
Penerapan Perpres No. 64 sebagai sebagai alat ( tool ) dalam rangka mengatasi terjadinya ancaman defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan cukup berhasil, hal ini sebagaimana pernyataan dari direktur utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, bahwa membaiknya  kondisi  keuangan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (“JKN”)  BPJS Kesehatan  pada  2020  tidak  terlepas  dari  dampak  terhadap  penyesuaian  iuran, sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 64. 18
Pada  pokoknya  dalam  Perpres  No.  64  tersebut  selain  terdapat  aturan  dan  ketentuan perihal  kenaikan  Iuran  JKN  BPJS  Kesehatan  untuk  semua  jenis  Kepesertaan  Jaminan Kesehatan  Nasional,  juga  terdapat  aturan  dan  ketentuan  dalam  rangka  menjaga “kepatuhan”  Peserta  BPJS  Kesehatan  dalam  hal  membayar  Iuran  JKN  Peserta  BPJS Kesehatan secara tepat waktu, sebab jika tidak “patuh”, maka akan terdapat pemberian sanksi. Namun demikian, nampaknya Pemerintah masih belum merasa safety dengan Peraturan  Pemerintah  No  64  Tahun  2018  tersebut,  karena  area  ruang  lingkup aturan dan ketentuannya yang masih terbilang sempit yaitu hanya berlaku pada institusi BPJS Kesehatan dan kepada Peserta Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan.
Pada tanggal 06 Januari 2022, selepas mulai menurunnya badai pandemi Covid-19 yang menghantam  seluruh  sendi-sendi  kehidupan  rakyat  Indonesia  terutama  sendi psikologis,  sosial  dan  tentunya  ekonomi.  Presiden  Joko  Widodo  menerbitkan  sebuah kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (“Inpres  No.  1”).  Dasar  alasan  dan pertimbangan  dikeluarkannya  Inpres  No.  1  adalah  dalam  rangka  optimalisasi pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  peningkatan  akses  pelayanan kesehatan  yang  berkualitas,  dan  untuk  menjamin  keberlangsungan  program  Jaminan Kesehatan Nasional. 19
Alasan lainnya berdasarkan pernyataan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti  adalah  bahwa  penerbitan  Inpres  No.  1  adalah  dalam  rangka  mendorong tercapainya  cakupan  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS  Kesehatan  yang saat ini masih sebesear 86%, menjadi sebesar 98% pada tahun 2024 dari total seluruh rakyat  Indoenesia  ( universal  health  coverage /  UHC)  sebagaimana  target  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 20
18 Audit BPJS Kesehatan Rampung, Defisit Dana Jaminan Sosial Mulai Berkurang, Dikuitp pada : https://finansial.bisnis.com/read/20210709/215/1415826/audit-bpjs-kesehatan-rampung-defisit-dana-jaminan- sosial-mulai-berkurang.
19 Instruksi P.R. (2022). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
20 “ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022”, Dikutp Pada : https://www.bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/d4c75f3d9c86eefe5edbf5b564811ede.pdf.
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
Inspres  No.  1  berisi  aturan  atau  ketentuan  yang  pada  pokoknya  mewajibkan  kepada setiap warga Negara Indonesia untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan  dalam  status  aktif  sebagai  syarat  untuk  mendapatan  beberapa  pelayanan publik.
Berdasarkan Inpres No. 1, dinyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) layanan publik yang akan  mensyaratkan  bukti  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasiona  BPJS  Kesehatan dalam status aktif yaitu, pengurusan jual beli tanah, ibadah haji dan umroh, pengajuan kredit usaha rakyat (KUR), pengurusan SIM, STNK dan SKCK, permohonan administrasi pada Kemenkumham, Pendaftaran calon pekerja migran, permohonan izin usaha dan pelayanan  pendidikan  formal  dan  non  formal . 21 Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif artinya bahwa setiap warga Negara Indonesia tidak saja  harus  terdaftar  sebagai  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS  Kesehatan, namun juga tidak boleh ada tunggakan atau tidak boleh telat dalam membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.
Bahwa pembuatan dan penerapan Inpres No. 1 ini digunakan oleh Pemerintah sebagai alat  atau tool untuk  meraih  tujuan  yang  dimaksud  dengan  menerapkan  kewajiban kepada  setiap  warga  Negara  Indonesia  untuk  menjadi  Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagai syarat untuk mendapatan beberapa pelayanan publik.  Target  terhadap  cakupan  Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 98% tidak akan berarti apa-apa apabila Peserta Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS  Kesehatan  tidak  dalam  status  tidak  aktif,  artinya memang  sebagai  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS  Kesehatan,  namun  tidak/ belum membayar Iuran.
Dengan demikian, dibalik tujuan utama terselip juga tujuan lainnya yang inginkan oleh Pemerintah, yaitu adanya jaminan atau kepastian terhadap terkumpulnya Dana Jaminan Sosial  Kesehatan  BPJS  Kesehatan  yang  harapannya  didapatkan  dari  Iuran  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Hal ini sangat penting dan harus dilakukan oleh  Pemerintah  agar  tidak  lagi  terjadi  defisit  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan  BPJS Kesehatan yang pada akhirnya dapat membebani APBN.

## Analisis Inpres No.1 Berdasarkan Perspektif Konstitusi Negara (Ius Constituendum)
Inpres No.1 pada pokoknya adalah mewajibkan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif. Ini  artinya  adalah  apabila  warga  Negara  tidak  terdaftar  sebagai  Peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  BPJS  Kesehatan  atau  terdaftar  tetapi  tidak  dalam  status  aktif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, maka akan terdapat atau terkena sanksi-sanksi sebagaimana yang telah diuraiakan sebelumnya.
21 “8 Layanan Publik Ini Wajibkan Bukti Peserta BPJS Kesehatan”, Dikutip Pada : https://bisnis.tempo.co/read/1563671/8-layanan-publik-ini-wajibkan-bukti-peserta-bpjs-kesehatan-respons- ombudsman
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
Prof.  Dr.  D.H.M  Meuwissen,  Seorang  cendikiawan  dan  filsuf  hukum  serta  guru  besar hukum  tata  negara,  filsafat  hukum  dan  teori  hukum  Universitas  Groningen  Belanda, merujuk  pandangan  R.  Drier  dalam  bukunya  berjudul Recht-Moral-Ideologie (1981) menyatakan bahwa suatu norma atau kaidah hukum akan legitimate (diakui) dan valid (sah) setidaknya harus memiliki tiga bentuk keberlakuan hukum yaitu : 22

## Keberlakuan pertama adalah “keberlakuan sosial”
Keberlakuan pertama yaitu berkenaan dengan efektivitas pemberlakuan suatu  norma atau kaidah hukum (kebijakan atau peraturan hukum) yang  secara sosial/ masyarakat dapat  diterima  dan  dipatuhi  dan  penerimaan/  kepatuhan  tersebut  secara eventual dibantu oleh paksaan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap norma hukum (kebijakan atau peraturan hukum) tersebut.
Bahwa aturan dan ketentuan didalam Inpres No. 1 yang menerapkan kewajiban kepada setiap warga Negara Indonesia untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan  dalam  status  aktif  sebagai  syarat  untuk  mendapatan  beberapa  pelayanan publik tersebut benar-benar menimbulkan polemik dan reaksi yang tajam berupa kritik, keberatan,  penolakan  dari  berbagai  kalangan,  baik  dari  masyarakat 23 ,  wakil  rakyat 24 , lembaga pemerintahan 25 , lembaga konsumen 26 dan pengamat serta akademisi hukum 27 karena bersifat pemaksaan kepada warga Negara.
Menurut  pandangan  berbagai  kalangan  tersebut,  bahwa  penyelenggaraan  Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan belumlah berjalan baik dan belum optimal sehingga sudah seharusnya Pemerintah dan BPJS Kesehatan terlebih dahulu fokus dan memberi perhatian untuk melakukan evaluasi, pembenahan dan perbaikan terhadap system dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan
Persoalan-persoalan  terkait  sistem,  pelayanan  dan  penyelenggaraan  Jaminan Kesehatan  Nasional  BPJS  Kesehatan  yang  memerlukan  evaluasi,  pembenahan  dan perbaikan diantaranya adalah seperti :
22 Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). Teori-Teori Hukum ,Malang, Setara Press
23 “Pendapat Masyarakat Soal BPJS Kesehatan jadi Syarat Serbaguna | Kabar Petang Pilihan tvOne”,  Dikutip pada : https://www.youtube.com/watch?v=mLxjiW5kSLk
24 “Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik”, Dikutip pada https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37786/t/Puan+Maharani%3A+Perbaiki+Layanan+BPJS+Kesehatan+Sebelu m+Jadi+Syarat+Pelayanan+Publik
25 “8 Layanan Publik Ini Wajibkan Bukti Peserta BPJS Kesehatan”, Dikutip pada : https://bisnis.tempo.co/read/1563671/8-layanan-publik-ini-wajibkan-bukti-peserta-bpjs-kesehatan-respons- ombudsman
26 YLKI Desak Pemerintah Batalkan Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah”,  Dikutip pada : https://ylpkjatim.or.id/ylki-desak-pemerintah-batalkan-aturan-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah
27 Ibid, lihat juga pada “Pengacara M Sholeh akan Gugat Inpres Terkait BPJS Kesehatan jadi Syarat Wajib Layanan Publik”, Dikutip pada :
https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/22/keberatan-jual-beli-tanah-pakai-bpjs-kesehatan-masyarakat-bisa- gugat-inpres-jokowi-ke-ma
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
1. Persoalan  system  kepesertaan,  dalam  hal  ini  misalnya  terkait  dengan kepersertaan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS  Kesehatan khususnya pada data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang masih  banyak  ditemukan  penduduk  miskin  yang  dihapus  dalam kepesetaan PBI dan sementara sebaliknya terdapat penduduk mampu terdaftar, penghentian status kepesertaan karena menunggak iuran.
2. Persoalan pelayanan dan penyelenggaraan, dalam hal ini terkait adanya pembatasan  manfaat  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  adanya masa  tunggu,  adanya  denda  pelayanan  rawat  inap,  system  pelayanan berjenjang (rujukan) yang belum terjangkau dan belum merata, sulitnya masuk  rawat  inap  karena  terkendala  kamar  penuh,  antrian  dalam pendafaran  dan  menunggu  konsultasi/  perawatan  dokter/  doter  gigi/ bidan,  antrian  pengambilan  obat-obat  tertentu,  masalah  pembayaran kapitasi  dengan  penyedia  pelayanan  kesehatan,  penyebaran  jumlah peserta dan insentif kompensisi.
3. Persoalan keadilan sanksi, dalam hal ini terkait penerapan aturan antar Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, seperti penerapan sanksi  terkait  keterlambatan  pembayaran  Iuran  Jaminan  Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dan denda pelayana rawat inap hanya antara Peserta PBI, Peserta Penerima Upah PNS dengan Peserta Mandiri atau Peserta Penerima Upah Pegawai Swasta.
Walaupun dalam teori hukum murni dari Hans Kelsen juga menyatakan bahwa hukum merupakan  sistem  yang  terdiri  dari  norma-norma  yang  bersifat  memaksa (law  as  a system of coercive norm), sehingga dalam penerapannya hukum dapat dipaksakan, dan mempunyai  sanksi-sanksi  bagi  masyarakat  yang  melanggar,  namun  demikian,  bahwa walaupun hukum itu dapat dipaksakan berlakunya, akan tetapi hukum tidak serta merta dapat diberlakukan begitu saja dan memuat sanksi-sanksi bagi pelanggarnya, melainkan hukum terlebih dahulu harus sesuai dengan norma dasar (grundorm), dengan kata lain ia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai norma dasar (grundnorm). 28
Secara  implisit  hal  ini  dapat  dijumpai  pada  ketentuan  alinea  IV  pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945 dan Sila Kelima Pancasila, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara  mempunyai  atau  memiliki  tanggungjawab  mutlak  untuk  memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.
Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan  dalam  masyarakat,  harus  selalu  terdapat  hubungan  tarik  menarik  antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya agar terciptanya keadilan
28 Jimly Ashidiqie dan M. Ali Safa’at. (2006), “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”, Jakarta, Sekjen MK
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
dan kepastian hukum serta hukum yang hidup ( living law) sebagai wujud sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum. 29

## Keberlakuan kedua adalah “keberlakuan yuridik”
Dalam  keberlakuan  yuridik  ini  pada  pokoknya  sebuah  norma  atau  kaidah  hukum haruslah  telah  melewati  prosedur  yang  sesuai  dan  tidak  terjadi  benturan  atau pertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  khususnya  dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang lebih timggi. Inpres No 1 Tahun  2022  Tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional, yang  didalamnya  terdapat  aturan  dan  ketentuan  kewajiban  setiap  warga  Negara Indonesia  untuk  menjadi  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasionla  BPJS  Kesehatan  dalam status aktif sebagai syarat untuk mendapatan beberapa pelayanan publik.
Dalam hal ini setidaknya terdapat  8 (delapan) layanan publik yang masuk dalam aturan atau  ketentuan  tersebut,  yaitu  Pengurusann  jual beli tanah,  Ibadah Haji dan Umrah, Pengajuan  kredit  usaha  rakyat,  Pengurusan  SIM,  STNK,  dan  SKCK,  Permohonan administrasi pada Kemenkumham , Pendaftaran calon pekerja migran , Permohonan izin usaha dan Pelayanan pendidikan dformal dan informal . Berdasarkan telaah dan analisis Penulis,  dalam  pemberlakuan  atau  penerapan  Inpres  No.1  tersebut  telah  terjadi benturan atau pertentangan  hukum  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang bahkan lebih tinggi dan sebelumnya telah berlaku hingga saat ini.
Dapat ditelaah dan analisis secara internal 30 , bahwa sebenarnya aturan dan ketentuan pemberian sanksi bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang tidak aktif  kemudian  ingin mengaktifkan  kembali  Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional BPJS  Kesehatan  telah  diatur  pada  Peraturan  Presiden  No  64  Tahun  2018  Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 42 Ayat 1, Ayat 3, Ayat 5 dan ayat 6, yang pada pokoknya pengenaan sanksi kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dijelaskan sebagai berikut :
- Penghentian  sementara  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  BPJS Kesehatan sampai dengan tunggakan dilunasi;
- Penghentian  bersyarat  terhadap  pelayanan  manfaat  rawat  inap  inap  selama  45 (empat pulu lima hari) sejak status kepesertaan aktif kembali, dan;
- Apabila Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan menggunakan pelayanan manfaat rawat inap maka akan dikanakan denda sebesar 5% dari biaya paket Indonesian Case Based Groups, atau paling tinggi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 31
29 Satjipto Rahardjo. (2009), Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik), Cet. I; Jakarta: Kompas, Dikutip/ disadur dari Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Jurnal Tahkim , 10 (2).
30 Maksudnya adalah menelaah dan menganlisis antara Inpres No.1 dengan peraturan yang terkait dengan BPJS Kesehatan yang telah berjalan
31 Indonesia, P.R (2018). Peraturan Presiden No 64 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
Dengan  demikian  berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa sebenarnya  ketentuan  pemberian  sanksi  ditujukan  bagi  Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional  BPJS  Kesehatan  yang  sebelumnya  sudah  terdaftar,  namun  tidak  aktif.  Dan, apabila menginginkan status kepesertaannya aktif kembali, maka sanksi yang dikenakan adalah  sebagaimana  uraian  diatas,  dan  bukan  tidak  mendapatkan  pelayanan  publik sebagaimana  yang  diatur  pada  Inpres  No.1.  Sementara  bagi  warga  Negara  Indonesia yang  telah  terdaftar  atau  mendaftarkan  dirinya  sebagai  Peserta  JKN  BPJS  Kesehatan dengan pembayaran Iuran awal, maka otomatis berhak untuk mendapatkan pelayanan publik.  Artinya  tidak  mensyaratkan  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS Kesehatan-nya harus selalu aktif.
Hal berdasarkan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi  Administratif  Kepada  Pemberi  Kerja  Selain  Penyelenggara  Negara  dan  Setiap Orang  Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja,  dan  Penerima  Bantuan  Iuran  Dalam Penyelenggaran Jaminan Sosial, Pasal 11 ayat 2 menyatakan sebagai berikut :
“Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran tersebut telah mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu kepesertaan jaminan sosial atau surat tanda terima pendaftaran dari BPJS berikut bukti lunas pembayaran iurannya ”. 32
Selain itu, juga telah terdapat perluasan sanksi berupa adanya penambahan pemberian sanksi  pelayanan  publik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Inpres  No.  1,  dalam  hal  ini pelayanan  publik  tersebut  adalah  Ibadah  Haji  dan  Umrah,  Pengajuan  kredit  usaha rakyat  (KUR),  Pengurusann  SKCK,  Permohonan  administrasi  pada  Kemenkumham, Pendaftaran calon pekerja migran. Permohonan izin usaha dan Pelayanan pendidikan formal dan informal .
Sementara  pelayanan  publik  berdasarkan  Peraturan  Presiden  No  86  Tahun  2013 Tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada  Pemberi  Kerja  Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan  Iuran  Dalam  Penyelenggaran  Jaminan  Sosial,  Pasal  9  ayat  2,  adalah  sebagai berikut :
“Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
c. Sertifikat tanah;
32 Indonesia, P.R (2018). Peraturan Presiden No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaran Jaminan Sosial
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
d. paspor; atau
e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)”. 33
Sedangkan telaah dan analisis secara eksternal 34 , bahwa pemberlakuan dan penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang mensyaratkan setiap warga negara harus menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dalam status aktif untuk  mendapatkan  8  (delapan)  layanan  publik sebagaimana  yang  telah  dijelaskan, sangat  berpotensi  bertentangan  atau  berbenturan  dengan  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa  negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pada  Pasal  1,  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik, menyatakan  bahwa  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
Kemudian dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. 35
Dapat diperhatikan bahwa semua pelayanan publik sebagaimana yang telah diuraikan dan  dijelaskan  tersebut  sebenarnya  telah  memiliki  aturan  dan  ketentuannya  sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangannya masing-masing.
Beberapa contoh, pelayanan publik sebagaimana dijelaskan tersebut yang sebenarnya telah  memiliki  aturan  dan  ketentuannya  sendiri  berdasarkan  peraturan  perundang- undangannya masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut ;
 Perihal aturan dan ketentuan dalam pengurusan jual beli tanah (sertifikat) sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  Pasal  19,  yang  menyatakan  sebagai berikut :
- Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Ayat  (2)  Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  meliputi:  a. pengukuran  perpetaan  dan pembukuan tanah;  b.  pendaftaran  hak- hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat- surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat. 36
33 ibid
34 Maksudnya adalah menelaah dan menganlisis antara sanksi dalam Inpres No.1 dengan peraturan diluar BPJS Kesehatan
35 Indonesia, R. (2009). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
36 Indonesia, R. (2005). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
 Perihal  aturan  dan  ketentuan  dalam  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi (SIM)) sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 44 Tahun 1993  Tentang  Kendaraan  dan  pengemudi,  Pasal  217  Ayat  1,  yang menyatakan  persyaratanm  aturan  dan  ketentuan  dalam  pembuatan  SIM sebagai berikut :
- Mengajukan permohonan tertulis
- Dapat menulis dan membaca huruf latin
- Memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  peraturaan  lalu  lintas jalan dan tehnik dasar kendaraan bermotor
- Memenuhi ketentuan tentang batas usia :
- 16 tahun untuk SIM golongan C dan D
- 17 tahun untuk SIM golongan A
- 20 tahun untuk SIM golongan B I dan B II
- Memiliki KTP setempat / Jati Diri
- Memiliki Keterampilan mengemudiakn kendaraan bermotor
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Lulus Ujian teori serta praktek I dan praktek II
- Telah  memiliki  SIM  sekurang-kurangnya  12  bulan  Gol  A  bagi pemohon SIM gol B I, dan sekurang-kuragnya 12 bulan SIM B I bagi pemohon gol B II 37
Sedangkan  dasar  hukum  pembuatan  dan  adanya  SIM  adalah  Undang-Undang  No  2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf c yang menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  berwenang  (c)  memberikan  surat  izin  mengemudi  kendaran bermotor. 38
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  tersebut  diatas,  jelas  dan  nyata  diketahui bahwa telah terjadi benturan dan atau pertentangan antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022  Tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  yang mensyaratkan setiap warga negara harus menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dalam status aktif untuk mendapatkan pelayanan publik dengan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  secara hierarki  kedudukannya bahkan lebih  tinggi  dan  diakui  dalam  system  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sementara,  perihal  kedudukan  hukum  Instruksi  Presiden  dalam  sistem hierarki peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  tidak diatur atau
37 Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1993). Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang: Kendaraan Dan Pengemudi. Sekretariat Negara. Jakarta .
38 Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
tidak  disebutkan/  tidak  ada.  Instruksi  Presiden  menurut  Prof.  Jimly  Asshiddiqie merupakan  “ policy  rules ”  atau  “ beleidregels ”,  yaitu  bentuk  peraturan  kebijakan  yang tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  biasa atau  bukan  berbentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  resmi  sehingga  tidak terdapat  dalam  hierarki  peraturan  sebagaiman  yang  tercantum  dalam  pada  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Pasal  7  Ayat  1  dan Pasal  8  Ayat  1.  Dalam  asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  hal  ini  adalah lex  superior derogat  legi  inferiori yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah tingkatannya akan dilumpuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 39
Sementara  dalam  teori  jenjang norma hukum  ( Stufentheorie )  yang  digagas  oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa norma hukum itu tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu hirarki (tata susunan) sehingga suatu norma hukum secara teori semestinya tidak  bertentangan  satu  sama  lain.    Norma  hukum  yang  lebih  rendah  berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi dan seterusnya sampai pada  norma  hukum  yang  paling  tinggi  yang  tidak  dapat  ditelurusi  lebih  lanjut  serta bersifat hipotetif dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm) , tentunya untuk Indoensia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke IV.
Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas dan nyata bahwa Inpres No.1 apabila diberlakukan atau diterapkan maka akan berbenturan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya, bahkan masih berlaku dan  digunakan  hingga  saat  ini  dan  secara  hierarki  diakui  dalam  system  peraturan perundang-undangan  di  Indoensia,  yang  apabila  tetap  diberlakukan  oleh  Pemerintah maka  akan  terjadi  ketidakadilan  dan  ketidakpastian  hukum  bagi  warga  Negara Indonesia.

## Keberlakuan ketiga adalah “keberlakuan moral”
Dalam keberlakuan moral ini pada pokoknya sebuah norma atau kaidah hukum haruslah tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai moral, seperti hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia maupun kaidah-kaidah hukum alam agar memiliki legitimasi dan validitas.
Pemberlakuan  dan  penerapan  Inpres  No.  1,  yang  didalamnya  terdapat  aturan  dan ketentuan yang mewajibkan bagi setiap warga Negara untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagai syarat untuk mendapatan beberapa  pelayanan  publik,  sesungguhnya  telah  bertentangan  atau  berbenturan dengan hak konstitusional dan hak asasi manusia warga negara Indonesia.
Kesehatan  dan  aksesibiltas  terhadap  pelayanan  kesehatan  dan layanan  publik termasuk  dalam  atau  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  hak  konstitusional  bagi setiap  warga  Negara  Indonesia  yang  telah  dijamin  dan  memiliki  aturan  dan
39 Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3), 305-325.
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
ketentuannya masing-masing baik dalam Undang-Undang yang terkait dan Konstitusi Negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila.
Secara  implisit  hal  ini  dapat  dijumpai  pada  ketentuan  alinea  IV  pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945 dan Sila Kelima Pancasila, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara  mempunyai  atau  memiliki  tanggungjawab  mutlak  untuk  memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.
Kesehatan, beserta dengan aksesibiltas terhadap pelayanan kesehatannya tidak hanya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai salah satu hak asasi manusia yang melekat keberadaannya pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.
Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak atas kesehatan dan aksesibiltas terhadap jaminan  dan  pelayanan  kesehatan  bagi  setiap  warganya  dilindungi  oleh  konstitusi Negara, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Perubahan,  Pasal  28H  ayat  1  yang  menyatakan  “ Setiap orang  berhak hidup  sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”, ayat 2 yang menyatakan “ Setiap orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan  perlakukan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan “, dan ayat 3 yang menyatakan “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
Kemudian  Pasal  34  ayat  2  (dua)  juga  menyatakan  bahwa “Negara  mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan“ . 40 Demikian  pula  di  dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 dan Pasal 5 yang pada pokoknya  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kesehatan  dan  setiap  orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan. 41 Sementara dalam perspektif hak asasi manusia, kesehatan dan aksesibiltas terhadap pelayanan kesehatan harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara atau pemerintah hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat 1 yang menyatakan: “Setiap orang berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh sebagai  manusia  yang  bermartabat” .  Dan  kemudian  perihal  perlindungan  kesehatan sebagai hak asasi bagi warga Negara adalah merupakan kewajiban dari pemerintah, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Perubahan, Pasal 28I ayat 4 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” .
40 Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
41 Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indones.
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
Serupa dengan kesehatan dan aksesibiltas terhadap jaminan dan pelayanan kesehatan, pelayanan    publik  dari  penyelenggara  pemerintahan  kepada  setaip  warga  Negara Indonesia juga merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pertimbngan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa :
“ Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang  merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “. 42
Terlebih  lagi  apabila  suatu  pelayanan  publik  telah  diatur  dan  ditentukan  oleh  suatu peraturan  perundang-undangan,  bahkan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam pembahasan  sebelumnya  bahwa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  ternyata lebih  tinggi  dari  sebuah policy  rule atau  kebijakan  (Inpres  No.1)  serta  diakui  dalam system  hierarki  perundang-undangan  Indonesia  maka  demi  hukum,  seharusnya pelayanan publik tersebut tidak dapat dihentikan atau dibatasi oleh adanya kebijakan tersebut (Inpres No.1).
Ini  artinya  bahwa  setiap  warga  Negara  tetap  dibolehkan  untuk  mendapatkan  atau mengakses  pelayanan  publik  sepanjang  memenuhi  aturan,  ketentuan  dan  syarat sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  masing-masing  peraturan  perundang-undangan yang mengatur dari pelayanan publik masing-masing yang dimaksud. Hal ini sangatlah penting  karena  terkait  dengan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Hal  tersebut  sesuai sebagaimana  yang dinyatakan  oleh Undang  Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat  kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. 43
Thomas  Aquinas  (1225-1275  M),  Pemikir  abad  pertengahan  berpandangan  bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani. Karenanya pembentukan hukum  yang  adil  haruslah  menjadikan  moral  sebagai  tolok  ukur.  Moral  bangsa  harus menjadi asas-asas hukum dan asas hukum tercermin dalam kaidah atau norma hukum. 44 Apabila ditelisik dan direnungkan secara mendalam perihal inti dari konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka dapat ditarik keseimpulan bahwa tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan  seluruh  rakyat  tanpa  kecuali,  dengan  kata  lain  negara  Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan.
Hal  tersebut  sebagaimana  termaktub  pada  Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945    yang  menyatakan  bahwa  “ Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa
42 Indonesia, R. (2009). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
43 Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
44 Rosadi,  O.  (2010).  Hukum  Kodrat,  Pancasila  dan  asas  hukum  dalam  pembentukan  hukum  di  Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (3), 277-284.
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  social  ,,,,,,, ”,  maka berdasarkan  Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  tersebut  jelas memberi  pesan  kepada  penyelenggara  Negara,  yaitu  Pemerintah  Negara  Indonesia untuk  selalu  berupaya  memajukan  sejahteraan  umum,  yang  artinya  bahwa penyelenggara  negara  (pemerintah)  wajib  dengan  terus  menerus  berupaya  untuk mencapai sejahteraan warga negaranya. Demikian pula bunyi sila kelima Pancasila, yang pada pokoknya menekankan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Kedua  hal  tersebut  merupakan  amanat  yang  nyata  dan  jelas  dari konstitusi Negara Indoneisa, yang tidak bisa diabaikan atau bahkan tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Negara Indonesia.
Sehingga  dengan  demikian  sangat  tidak  elok  apabila  kesehatan  dan  aksesibiltas terhadap  pelayanan  kesehatan  dan  pemberian layanan  publik  yang seharusnya menjadi hak bagi setiap warga Negara atau kewajiban Negara sebagaimana amanat dari konstitusi  Negara  Indonesia,  justru  terbalik  menjadi  yang  bersifat  kewajiban  bahkan dengan  beban  pemaksaan  melalui  suatu  pembuatan  dan  penerapan  peraturan perundang-undangan atau hukum yang dilakukan oleh Pemerintah.
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57

## Conclusion
Bahwa  Pemberlakuan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai pada tanggal 06 Januari 2022  hingga  saat  ini,  merupakan paket  lengkap dan jurus  pemanugkas dari pemberlakuan  peraturan  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Presiden  No  64  Tahun  2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan,  yang  digunakan  oleh Pemerintah sebagai  sarana  atau tool dalam  upaya untuk mendapatkan kepastian terhadap terkumpulnya Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS  Kesehatan  yang  harapannya  didapatkan  dari  Iuran  Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, guna mencapai tujuan akhir yang diinginkan yaitu agar tidak terjadinya  lagi  defisit  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan  BPJS  Kesehatan  yang  dengan demikian tidak lagi membebani APBN. Bahwa pembuatan dan pemberlakuan Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan Kesehatan Nasional masihlah sangat jauh dari hukum yang di cita-citakan oleh konstitusi Negara  Indonesia,  yaitu  hukum  yang  memberikan  rasa  keadilan,  kepastian  dan mensejahterakan. Hal ini dikarenkan Inpres No.1 Tahun 2022 belumlah dapat memenui unsur pengakuan ( legitimate ) dan keabsahan ( validitas ), yang disebabkan norma hukum yang  tekandung  didalam  instruksi  presiden  tersebut  secara  sosiologis  mendapatkan banyak  pertentangan  dan  penolakan  dalam  masyarakat,  secara  yuridis  memiliki pertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  masih berlaku serta secara moral tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia yaitu terkait dengan hak kesehatan dan hal pelayanan publik.

## Acknowledgments
Diperlukannya  perhatian  dan  fokus  dari  Pemerintah  dan  BPJS  Kesehatan  sebagai regulator Jaminan Kesehatan Nasional dalam hal evaluasi , pembenahan dan perbaikan terkait persoalan-persoalan dalam Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan seperti system  kepesertaan , pelayanan  dan  penyelenggaraan dan  keadilan  terhadap  sanksi yang dirasakan oleh masyarakat masih belum berjalan baik dan belum optimal. Sebab apabila hal-hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan berkeadilan maka sudah secara otomatis setiap warga Negara Indonesia secara sukarela akan menjadi Peserta JKN BPJS Kesehatan. Hendaknya dilakukan  penguatan  terhadap  mekanisme chek  dan  re-chek dari  pihak  Pemerintah  dan BPJS  Kesehatan  sebagai  regulator  Jaminan  Kesehatan Nasional  sebelum  melakukan  pembuatan  dan  pemberlakuan  sebuah  peraturan  atau kebijakan hukum agar dapat melahirkan suatu produk hukum yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57

## References

## Books
Asshidiqy, Jimly & Safa’at, Ali,2006,Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Sekjen Atmadja, I D G & Budiartha, 2018, Teori-Teori Hukum,Malang, Setara Press.
Bandung,
Frenki, Jurnal Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Paska Reformasi, https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID- none.pdf
Haryanti, Tuti, “Hukum dan Masyarakat” Jurnal Tahkim, Vol,X No.2 Desember 2014 Irfani, Nurfaqih ,“Asas lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior Pemaknaan MK.
Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, jakarta. Politik Hukum, 2021, Bambang Santoso, Unpam Press.
Problematika dan penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, jurnal Legislasi Indonesia, 2020
Rahardjo,  Satjipto,2009,  Hukum  dan  Perilaku  :  Hidup  Baik  adalah  Dasar  Hukum  yang Baik, Cet. I, Jakarta, Kompas.
Raisa Annisa dkk, Komisi Pemberatasan Korupsi, “Mengatasi Defisit Dana Jaminan Rosadi, O, 2010, Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum.
Satjipto Rahardjo, 2021, Ilmu Hukum,Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet.III.
Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tat Kelola”, Integritas Jurnal Anti Korupsi. Sunaryati Hartono,1991, Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni,

## Website
BPJS Kesehatan, Defisit Sejak Awal hingga Rencana Penghapusan Kelas, https://money.kompas.com/read/2020/06/12/111300426/bpjs-kesehatan- defisit-sejak-awal-hingga-rencana-penghapusan-kelas?page=all Audit BPJS Kesehatan Rampung, Defisit Dana Jaminan Sosial Mulai Berkurang, https://finansial.bisnis.com/read/20210709/215/1415826/audit-bpjs- kesehatan-rampung-defisit-dana-jaminan-sosial-mulai-berkurang Bos BPJS Kesehatan Soal Surplus di 2021: Bersyukur, Meski Belum Sehat Sekali, https://bisnis.tempo.co/read/1551951/bos-bpjs-kesehatan-soal-surplus-di- 2021-bersyukur-meski-belum-sehat-sekali?page_num=2 Pemerintah Stop Tambah Dana BPJS, https://mediaindonesia.com/humaniora/281887/pemerintah-stop-tambah- dana-bpjs
ICW,Audit Terkait BPJS Kesehatan Dinyatakan Terbuka, https://antikorupsi.org/id/article/audit-terkait-bpjs-kesehatan-dinyatakan- terbuka
“ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022”,  https://www.bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/d4c75f3d9c86eefe5edbf5b564811ede.pdf
Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Menyehatkan BPJS Kesehatan Jurnal hukum to-ra: 9 (1) 38-57
“8 Layanan Publik Ini Wajibkan Bukti Peserta BPJS Kesehatan”, diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1563671/8-layanan-publik-ini-wajibkan-bukti- peserta-bpjs-kesehatan-respons-ombudsman/diakses 22 Maret 2022 “YLKI Desak Pemerintah Batalkan Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah”,  https://ylpkjatim.or.id/ylki-desak-pemerintah-batalkan-aturan-bpjs- kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah
“Pendapat Masyarakat Soal BPJS Kesehatan jadi Syarat Serbaguna | Kabar Petang Pilihan tvOne”, https://www.youtube.com/watch?v=mLxjiW5kSLk “Yahya Zaini Nilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tidak Relevan”,
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37763/t/Yahya+Zaini+Nilai+Inpres+No mor+1+Tahun+2022+Tidak+Relevan
“Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik”,
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37786/t/Puan+Maharani%3A+Perbaik i+Layanan+BPJS+Kesehatan+Sebelum+Jadi+Syarat+Pelayanan+Publik “Pengacara M Sholeh akan Gugat Inpres Terkait BPJS Kesehatan jadi Syarat Wajib Layanan Publik”,
https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/22/keberatan-jual-beli-tanah- pakai-bpjs-kesehatan-masyarakat-bisa-gugat-inpres-jokowi-ke-ma “Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Jangan Jadi Alat Pemaksaan BPJS Kesehatan” https://www.rmolsumsel.id/inpres-nomor-1-tahun-2022-jangan-jadi-alat- pemaksaan-bpjs-kesehatan

## Regulation
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Pasal  7  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dan Insrtruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan Pemerintah No, 44 Tahun 1993 Tentang kendaraan dan pengemudi