## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## TINJAUAN YURIDIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK wARISAN ANAK HASIL  HUBUNGAN DI LUAR NIKAH ANTARA TENAGA KERJA wANITA DENGAN MAJIKANNYA

## Rahmat Fijai Bengal, Kasuwi Saiban, wika Yudha Shanty, Fadilla Lailawaty
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar dalam Negeri, Tetapi dalam praktek, timbul banyak  permasalahan  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  diluar negeri,  salah  satu  diantaranya  pemerkosaan  terhadap  tenaga  kerja  wanita yang  dilakukan  oleh  majikannya  ( explolitation  rape )  sampai  menimbulkan adanya  anak  dari  hasil  hubungan  luar  nikah  tersebut.  Dari  kasus  tersebut penulis membuat judul peneltian yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam  Terhadap  Status  Dan  Hak  Waris  Anak  Hasil  Hubungan  Luar  Nikah Antara Tenaga Kerja Wanita Dengan Majikannya”. Rumusan masalah adalah: Bagaimanakah  tinjauan  kompilasi  hukum  islam  terhadap  status  anak  hasil hubungan luar nikah antara Tenaga Kerja Wanita dengan Majikannya. Tujuan peneletian ini untuk mengetahui Status dan hak waris anak hasil hubungan luar nikah antara Tenaga Kerja Wanita dengan Majikannya, menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

## Abstract
The  large  number  of  Indonesian  workers  who  work  abroad  is  one  of  the  largest foreign  exchange  contributors  in  the  country,  but  in  practice,  many  problems  arise for Indonesian workers who work abroad, one of which is the rape of female workers by their employers to cause children. from the results of the extramarital relationship. This study uses a normative juridical approach. This approach focuses on examining literature  materials  such  as  legislation  and  other  relevant  sources.  This  research examines how the compilation of Islamic law reviews the status and inheritance rights of  children  resulting  from  extramarital  relations  between  female  workers  and  their employers.  The  results  of  this  study  are  children  from  the  results  of  extramarital relations between female workers and their employers only have a family relationship with their mother and their mother’s family and do not have a family relationship with their biological father and the family of their biological father.
Koresponden Penulis; Fadilla Lailawaty Email; fadilla.lailawaty@unmer.ac.id
Kata kunci:
Kompilasi Hukum Islam, Status dan Hak waris, Anak Luar Nikah
Keywords:
Compilation of Islamic Law, Status and Inheritance Rights, Out of Marriage Children

## 1. Latar Belakang
Tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja diluar negeri mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan,  di  antaranya  adalah  penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan yang di lakukan oleh majikannya (exploitation rape). Di kutip dari antaranews.com,  kasus  tenaga  kerja  wanita Indonesia yang menjadi korban exploitation  rape yaitu :
“Tahun 2011 sedikitinya 25(dua puluh lima) orang  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  asal  Cianjur, Jabar, yang dipulangkan pemerintah Arab Saudi, sebab  banyak  masalah,  dalam  kondisi  hamil serta mebawa anak balita. Sebagiannya mengaku telah jadi korban pemerkosaan majikannya, saat bekerja,  akan  tetapi  tak  sedikit  dari  mereka, berhubungan intim dasar suka sama suka, sampai memiliki  anak.  Beberapa  wajah  anak  yang  di bawa oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut wajahnya  seperti  orang  timur  tengah  dengan hidung mancung, kulit putih dan rambut keriting. Sehinga  wajah  mereka  tak  sama  dengan  wajah warga lokal dengan kulit sawo matang “
Menjadi  sebuah  masalah  dikarenakan  anak yg dilahirkan hasil Hubungan tenaga kerja wanita dengan majikannya, tidaklah berdasarkan ikatan perkawinan  yang  sah,  seperti  yang  di    jelaskan UU  No  16  tahun  2019  Perubahan  Atas  UU  no 1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Anak  luar kawin  berdasarkan  Pasal  43  UU  Perkawinan sebagaimana  dinyatakan  bertentangan  dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu inkonstitusional.  Ayat  tersebut  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan  sesuai  dengan  ilmu  pengetahuan serta teknologi atau alat bukti lain, sesuai dengan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (Wayan, 2015).
Anak  sah  dan  anak  luar  kawin  punya hubungan  keperdataan  pada  ibunya,  keluarga ibunya,  serta  ayahnya.  Hubungan    keperdataan itu berkaitan dengan hak waris. Berlakunya
mengenai status anak di UU Perkawinan berlaku secara umum, baik itu bagi yang beragama Islam, maupun  non  islam.  Lain  halnya  dengan  status anak  menurut  (KHI)  yang  membedakan  sebagai berikut: Pasal 99 KHI Anak yang sah merupakan : Anak yg dilahirkan dalam atau atas perkawinan yang  sah  dan  hasil  dari  perbuatan  suami  isteri yang  sah  diluar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  istri (Nyoman, 2020).
Pasal  100  KHI  adalah:  “Anak  yang  mana lahir  diluar  pernikahan  cuma  mempunyai hubungan  nasab  dengan  ibunya  serta  keluarga ibunya.”  Dimaksud  dengan  anak  yang  lahir diluar perkawinan ialah anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  yg  sah  atau  akibat  hubungan yang tak sah , menyebabkan hubungan nasabnya hanya  dengan  ibunya  serta  keluarga  dari  pihak ibunya. Status anak yang menurut KHI ini cuma berlaku untuk mereka yg beragama Islam.
Anak  yg  dilahirkan  melalui  perkawinan yang  sah  otomatis  anak  itu  berhak  mempunyai nasab  dengan  ayah  serta  ibunya.  Nasab  ialah pertalian  kekeluargaan  sesuai  hubungan  darah melalui  suatu  akad  pernikahan  yang  sah  (Lucy, 2015).  Status  ataupun  nasablah  yang  membuat adanya  suatu  hubungan  keperdataan  diantara anak  dan  orang  tua  biologisnya,  dimana  dalam hal  hubungan  keperdataan  mencakup  tentang  hak waris anak, dimana hak waris anak diatur di Pasal 832 ayat 1, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 865 dan Pasal 866  Kitab  UU  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yg menjelasakan  Pasal  832  ayat  1  “sesuai  UU  yang berhak  untuk  menjadi  ahli  waris  adalah  para keluarga  sedarah,  baik  sah  ataupun  luar  kawin dan  suami  ataupun  istri  yang  hidupnya  paling lama, sesuai peraturan perundang-undangan.
Sistem  waris  ialah  salah  satu  cara berpindahnya  kepemilikan,  berpindah  harta benda  serta  hak-hak  material  dari  pihak  yang mewariskan,  setelah  pewaris  meninggal  dunia kepada  penerima  warisan  dengan  cara  pengantian berdasarkan hukum.
Volume 2, Issue 1, May 2021
Hukum  harus  memberi  perlindungan  serta kepastian hukum yang adil akan status setiap anak yang dilahirkan serta hak-hak yang ada padanya, termasuk  juga  anak  yang  dilahirkan  atas  dasar pemerkosaan  atau  diluar  pernikahan  yang  sah menurut peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode
Metode penelitian yang digunakan merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  adalah suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berdasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang tujuannya  mempelajari  satu  ataupun  beberapa gejala  hukum  tertentu,  dengan  menganalisanya. Adapun bahan penelitian yang digunakan adalah bahan  kepustakaan  atau  yang  dikenal  sebagai data  sekunder,  yang  meliputi  bahan  hukum primer,  sekunder  serta  tersier,  maka  penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif.

## 3. Pembahasan
3.1 Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Hubungan Di luar Nikah Antara Tenaga Kerja Wanita Dengan Majikannya.
Anak  sah  di  islam  merupakan  anak  yg dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan yang sah ayah serta ibunya. Pada dasarnya anak hasil hubungan luar nikah antara tenaga kerja wanita dengan majikannya dalam isu hukum peneletian skripsi  ini  merupakan  anak  zina  dikarenakan dalam kasus hukum yang dijelaskan sebelumnya yaitu,  terdapat  beberapa  tenaga  kerja  wanita  yang dihamili  oleh  majikannya  telah  terikat  dalam hubungan  perkawinan  sah,  sehinga  anak  zina tersebut  di  kategorikan  sebagai  anak  dari  hasil zina muhson, ialah  zina  yang  dilakukan  orang yang telah atau pernah menikah (Friska, 2017).
Anak zina yang dimaksud disini merupakan anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  luar  nikah yang  dilakukan  dengan  sadar  dan  sengaja.
Sebenarnya  dalam  islam  tidak  ada  isitilah  anak zina,  karena  yang  berzina  adalah  orang  tuanya, sesuai  dengan  sabda  Nabi  (kasuwi,  2014) Artinya: Rasulullah SAW bersabda : “Tiada bayi yg dilahirkan kecuali dalam keadaan suci…” (HR Bukhori).
Dari makna hadist diatas jelas bahwa semua anak  yang  lahir  adalah  terbebas  dari  perbuatan dosa,  sehingga  ia  tidak  ada  sangkut  pautnya dengan  dosa  perzinaan  dilakukan  orangtuanya, hanya untuk memudahkan pembahasan biasanya dalam hukum islam istilah anak yang digunakan ialah anak zina, anak luar kawin serta anak tidak sah sebagai kebalikan dari anak sah.
Anak  zina  dari  hasil  hubungan  tenaga kerja  wanita  dengan  majikannya  menurut  KHI memiliki  arti  sama  dengan  anak  yang  lahir    di luar perkawinan yang sah seperti yang dijelaskan dalam pasal 100 KHI yaitu “Anak yang lahir diluar perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hal ini penulis menggunakan  kalimat  anak  luar  nikah  untuk mempermudahkan  penulis  dalam  penyebutan anak dari hasil hubungan luar nikah antara tenaga kerja wanita dengan majikannya.
Lain halnya apabila anak luar nikah tersebut dari  hasil Syubhat perbuatan,  hukum  islam berpendapat syubhat ialah tindakan yakni apabila seorang  laki-laki  mencampuri  seorang  wanita dengan  tanpa  adanya  akad  diantara  keduanya  , baik sah maupun fasid , semata- mata karena tidak sadar  ketika  melakukannya,  atau  meyakini  jika wanita itu halal untuk dicampuri, akan tetapi lalu ternyata wanita tersebut merupakan wanita yang haram untuk dicampuri, contoh kasus salah kamar, sang  majikan  menyangka  yang  tidur  di  kamar istrinya,  ternyata  adalah  TKW,  demikian  pula TKW tersebut mengira yang datang kekamarnya ialah suaminya, lalu terjadilah hubungan seksual dan  menyebabkan  hamil  dan  melahirkan  anak luar kawin (fahmi, 2017).
Dihukum islam juga menetapkan bahwa anak syubhat , kedudukannya tak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, akan
tetapi  kalau  laki-laki  itu  mengakui  perbuatanya secara sadar, maka status anak tersebut bukanlagi sebagai anak zina atau syubhat (Manan, ).
Hukum islam ada aturan ketentuan mengenai batasan  kelahirannya  yaitu  batasan  minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 bulan.  Berdasarkan  penjelasan  Al-Qur’an  surat Al-ahqaaf ayat  (15),  surat Luqman ayat  (14),  surat Al-Ahqaaf ayat  15  menjelaskan  mengenai  masa kehamilan  dan  menyusui  yang  digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Dalam penjelasan ayat ini tak terlalu dirinci mengenai berapa bulan masa  hamil  serta  berapa  bulan  masa  menyusui, kemudian  surat  Luqman  ayat  14  menjelaskan bahwa masa menyusui adalah selama dua tahun
Surat  Luqman ayat 14 ini dianggap sebagai penjelasan  dari  pada  masa menyusui  yang  disebut secara  global  dalam  surat Al-Ahqaaf ayat  15  di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah  dikurangi  waktu  masa  menyusui  yaitu dua  tahun,  sisanya  menjadi  enam  bulan  sebagai masa minimal kehamilan.
Menurut  Mazhab      Imam      Syafi’i      nasab anak  luar  kawin  bisa  nyambung  dengan  ayah biologisnya  apabila  terjadi  perkawinan  antara ayah  biologisnya  dan  ibunya  minimal  6  (enam) bulan sebelum anak tersebut dilahirkan, apabila kurang  dari  6  (enam)  bulan  anak  tersebut  lahir semenjak perkwinan sah antara ayah biologisnya dan ibunya maka nasab anak tersebut tidak dapat nyambung dengan ayah biologisnya, dikarenakan ayah  biologisnya  belum  memelihara  dan  merawat kandungan  dalam  masa  perkawinan  yang  sah minimal 6 (enam) bulan. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi’i pernikahan tersebut dapat terhalang apabila  ibu  dari  anak  luar  nikah  telah  memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  100 telah  ditegaskan  bahwa “Anak  yang  lahir  diluar perkawinan  cuma  memiliki  hubungan  nasab  dengan ibunya  serta  keluarga  ibunya” .  Sehinga  dalam keadaan  ini  hubungan  nasab  anak  luar  nikah hanya nyambung dengan ibunya yang merupakan
tenaga  kerja  wanita  yang  bekerja  sebagai  ART (asisten rumah tangga) di tempat ayah biologisnya yaitu majikan ibunya dan dinyatakan tidak dapat nyambung  nasabnya  dengan  ayah  biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.
Selanjutnya apabila anak luar nikah tersebut ketika  dilahirkan  berjenis  kelamin  perempuan dan dikemudian hari anak tersebut telah tumbuh menjadi  dewasa  sehinga  nanti  akan  menikah, maka ayah biologisnya tak berhak atau tidak sah untuk  menikahkannya  (menjadi  wali  nikahnya) dimana  ketentuan  wali  nikah  yang  ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal  19 bahwa, Kemudian ayat duanya menjelaskan bahwa “wali nikah  terdiri  menjadi  wali  nasab  dan  wali  hakim” sehinga  yg  sebagai  wali  nikah  anak    tersebut ialah  wali  hakim  dikarenakan  ayah  biologisnya tidak nyambung nasabnya dengan anak tersebut karena itulah tidak dapat  dijadikan sebagai wali berdasarkan nasab (Ellyne, 2014).
Dikarenakan  status  hukum  atau  nasab anak  luar  nikah  tersebut  tidak  dapat  nyambung dengan  ayah  biologisnya  yaitu  majikan  ibunya, maka  yang  wajib  memberikan  nafkah  terhadap anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan  bagi  ayah  biologisnya  yaitu  majikan ibunya meskipun anak tersebut merupakan anak yang  berasal  dari  spermanya,  namun  secara yuridis  formal  berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  100  diatas,  ayah  biolgisnya  tidak mempunyai  kewajiban  hukum  untuk  menafkahi anak  tersebut.  Meskipun  secara  sekilas  terlihat tidak  manusiawi  dan  tidak  berimbang  dengan beban  yang  diletakan  di  pundak  pihak  ibu  saja, tetapi begitulah makna pasalnya namun ketentuan demikian  dinilai  menjujung  tinggi  keluhuran lembaga  perkawinan,  sekaligus  menghindari pecemaran terhadap lembaga perkawinan.
Berbeda  dengan  anak  sah,  seperti  yang  di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) bahwa “ ayah wajib untuk memberikan nafkah  dan  tempat  kediaman  atau  penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan
Volume 2, Issue 1, May 2021
dan  kebutuhan  pokok  sang  anak  sesuai  dengan kemampuannya.  Dalam  hal  ini  ayah  dan  ibunya masih  terikat  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan yang sah (Wijaya, 2014).
Apabila  ayah  dan  ibu  telah  bercerai,  maka ayah  tetap  dibebankan  untuk  menafkahi  anak- anaknya  sampai  anak-anak  tersebut  sekurang- kurangnya  telah  dewasa  berusia  21  tahun  dan dapat  mengurusi  diri  sendiri,  sebagaimana dimaksud  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d).
Dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis  yang  sebernarnya  menurut  ketentuan pasal 100 KHI tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah  terhadap  anak  biologisnya,  tetapi  ayah biologisnya  tetap  memberikan  nafkah  terhadap anak biologisnya, oleh karena itu anak luar nikah tersebut  tidak  dapat  menuntut  nafkah  kepada ayah biologisnya yaitu majikan ibunya.

## 4. Simpulan
Anak dari hasil hubungan luar nikah antara tenaga  kerja  wanita  dengan  majikannya  cuma mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya dan keluarga ibunya dan tak memiliki hubungan nasab  dengan  ayah  biologisnya  dan  keluarga  ayah biologisnya.  Dikarenakan  tidak  nyambungnya nasab  antara  anak  luar  nikah  dengan  ayah biologisnya,  maka  sesuai  Kompilasi  Hukum Islam ayah biologisnya tidak berkewajiban untuk menafkahi anak luar nikah tersebut, tidak memliki hubungan  hak  dan  kewajiban  dan  tidak  berhak bertindak  sebagai  wali  nikah  anak  luar  nikah apabila  anak  itu  berjenis  kelamin  perempuan, sehinga yang menjadi wali nikah untuk pernikahan anak luar nikah tersebut adalah wali hakim.

## Daftar Pustaka
I wayan adiarta,” tinjauan yuridis mengani anak luar kawin  pada  pembagian  warisan ,  jurnal  ilmu hukum  legal  opinion  edisi  4,  volume  3,  tahun 2015
Lucy  pradita  satriya  putra,” hak  waris  Anak  Luar Kawin  sesuai  hukum  adat  serta  yurispudensi mahkamah agung ”, jurnal repertorium, issn:2355-2646, edisi 3 januari-juni 2015
Friska marselina maramis ,”hak mewaris anak di luar perkawinan menurut sistem hukum di indonesia”, lex crimen, vol 6, no 4, tahun 2017
Ellyne  dwi  poespasari, ” kedudukan  Anak  Luar Kawin  pada  pewarisan  ditinjau  dari  sistem hukum  kekerabatan  adat” prespektif  ,  vol  19 tahun 2014
Wijayanto setiawan, ” hak waris ALK yang lahir dari perkawinan campuran menurut kuh perdata dan uu no.1 th 1974 ttg perkawinan”, Jurnal hukum dan pembangunan ,vol 42 tahun 2014
Ni nyoman adi astiti,” Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum  waris  islam”, jurnal  ilmu  hukum tambun bungai, vol 5 tahun 2020
Fahmi  al  amruzi, “ hak  dan  status  anak  syubhat pada  pernikahan” , Jurnal  ilmu  hukum  dan pemikiran. Vol.17. No 1, juni 2017