## TANTANGAN MENUJU PREVALENSI STUNTING 14%: MENGAPA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DALAM 2 TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021 DAN 2022) SANGAT KECIL DI INDONESIA?

## Lalu Kekah Budi Prasetya
Perencana Ahli Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Email: Lbudipras@gmail.com
Ringkasan Eksekutif Perjuangan untuk mengurangi prevalensi stunting menjadi 14% menghadapi tantangan besar di Indonesia. Mengapa penurunan dalam prevalensi stunting selama dua tahun terakhir (2021 dan 2022) hanya sedikit sekali, dari 24,4% menjadi 21,6%? Tentunya hal ini membutuhkan analisis kritis. Ada beberapa kemungkinan  yang  menjadi  penyebabnya  terkait  masalah  infrastruktur, aksesibilitas  layanan  kesehatan  yang  terbatas,  dan  praktik  gizi  yang  belum optimal.  Disamping  itu,  perbaikan  yang  terbatas  menunjukkan  kebutuhan mendesak  untuk  meninjau  ulang  kebijakan,  program,  dan  strategi implementasi  yang  ada.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan rekomendasi  kebijakan  antara  lain  pendekatan  lintas-sektoral  melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Prioritas diberikan  pada  peningkatan  akses  kesehatan,  pengembangan  infrastruktur, dan meningkatkan literasi gizi di masyarakat. Kerjasama aktif di antara para pemangku  kepentingan  dan  implementasi  kebijakan  yang  efektif  muncul sebagai  kunci  untuk  mencapai  penurunan  substansial  dalam  prevalensi stunting dan  menuju  target  14%,  memastikan  masa  depan  yang  lebih  sehat bagi anak-anak Indonesia.
Kata  Kunci:  Prevalensi stunting ,  Penurunan  minimal,  Tantangan implementasi, lintas-sektoral, akses Kesehatan Pendahuluan
Stunting , sebagai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, menjadi fokus kritis dalam  perjalanan  menuju  pencapaian  target  prevalensi  14%.  Keberhasilan mengatasi stunting memiliki dampak langsung pada kesehatan dan perkembangan anak-anak, serta menentukan arah visi "Generasi Emas" Indonesia pada tahun 2045. Pada dua tahun terakhir, penurunan prevalensi stunting yang minim menciptakan keprihatinan  mendalam,  mendorong  pertanyaan  esensial  mengenai  faktor-faktor penghambat  dan  strategi  yang  diperlukan.  Tantangan  infrastruktur,  aksesibilitas layanan kesehatan yang terbatas, dan ketidakoptimalan praktik gizi menjadi sorotan
kritis  dalam  merumuskan  kebijakan  efektif.  Inilah  latar  belakang  mendesak  yang melandasi  pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  mengapa  penurunan  prevalensi stunting terbukti sulit di tahun 2021 dan 2022, dan urgensi strategi berkelanjutan untuk mencapai target ambisius 14%.
Deskripsi Masalah Aspirasi Indonesia untuk menciptakan 'Generasi Emas' pada tahun 2045 dihadapkan pada  ancaman  serius  akibat  masalah  stunting  yang  sedang  berkecamuk  di  dalam negeri.  Menurut  World  Health  Organization  (2023),  prevalensi  stunting  dalam kisaran 20% hingga 30% dianggap sebagai isu penting bagi kesehatan masyarakat. Stunting,  yang  ditandai  oleh  gizi  yang  kurang  dan  infeksi  berulang,  menyebabkan tinggi atau panjang badan anak-anak berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh  kementerian  yang  bertanggung  jawab  atas  kesehatan  di Indonesia  (Republik Indonesia, 2021).
Tantangan Penurunan Stunting di Indonesia
Tantangan dalam mencapai prevalensi stunting 14% di Indonesia cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Meskipun pemerintah telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, penurunan prevalensi stunting dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022) sangat kecil.
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tantangan ini meliputi:
1. Kurangnya  perubahan  Signifikan,  dimana  Data  nasional  menunjukkan  bahwa prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan.  Ini  menunjukkan  bahwa  stunting  memerlukan  penanganan  yang cepat dan terintegrasi (Adam, A., & Mas'ud, H. 2022).
2. Kurangnya  pengetahuan,  seperti  halnya  banyak  masyarakat  dan  pelaksana program  di  tingkat  akar  rumput  yang  belum  memiliki  pengetahuan  yang memadai  tentang stunting ,  dampaknya,  faktor  penyebabnya,  dan  cara penanggulangannya (Archda, R., & Tumangger, J. 2019)
3. Kebijakan  dan  koordinasi  yang  belum  optimal,  Meskipun  banyak  kebijakan pemerintah  yang  dilahirkan  sebagai  upaya  percepatan  penanggulangan stunting, angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan. Selain itu, koordinasi antara berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan,
Kementerian  Agama,  dan  BKKBN  dalam  melaksanakan  program penanggulangan stunting juga belum optimal (Archda, R., & Tumangger, J. 2019) Prevalensi stunting di  Indonesia  tetap  tinggi  selama  lima  periode  pengukuran terakhir. Hasil Survei Status Gizi di Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  menunjukkan  bahwa  prevalensi stunting mencapai  21,6%  pada  tahun  tersebut  (Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia, 2023). Pada tahun sebelumnya, yaitu 2021, berdasarkan SSGI, prevalensi stunting mencapai 24,4%, mengalami penurunan yang sangat kecil, hanya sebesar 2,8%  dalam  dua  tahun  terakhir.  Oleh  karena  itu,  Mengapa  penurunan  prevalensi stunting mengalami penurunan yang sangat kecil dalam dua tahun terakhir, dan apa faktor-faktor  yang  menjadi  penyebabnya?  Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  untuk memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  komprehensif  terkait  upaya  yang  tepat agar  penurunan  masalah stunting dapat  memenuhi  target  optimal,  yaitu  14%  di tahun 2024.
Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Stunting di Indonesia
Bentuk  komitmen  pemerintah  dalam  upaya  penurunan  angka stunting sudah dilakukan  cukup  panjang,  upaya-upaya  tersebut  telah  dikeluarkan  dalam  bentuk kebijakan  pemerintah,  saat  ini  telah  menerapkan  beberapa  kebijakan  untuk mengatasi stunting. Berikut beberapa kebijakan tersebut:
1. Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting : Menetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu  pelatihan  keluarga,  pelatihan  sekolah,  pelatihan  komunitas,  pelatihan pemerintah dan pelatihan sektor swasta. 1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif: Mengatur tentang pemberian ASI eksklusif kepada ibu yang mengandung anak di bawah usia 2 tahun. 2
3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2013: Menetapkan  standar  minimum  yang  harus  diterapkan  pada  pasca  dan mendulang untuk meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting . 3 Terlepas  dari  kebijakan  ini,  pemerintah  masih  menghadapi  tantangan  dalam koordinasi  dan  investigasi  yang  optimal  untuk  mengatasi  keterlambatan pembangunan.  Hal  ini  terlihat  dari  koordinasi  antara  Kementerian  Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, dan lembaga pemerintah lainnya yang melaksanakan program  pencegahan  stunting.  Selain  itu,  beberapa  kebijakan  pemerintah  masih belum mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga tujuan penurunan stunting masih jauh. 4 Kenapa stunting sulit diturunkan dengan cepat?
Penurunan stunting secara cepat sulit dicapai  karena banyaknya hambatan dalam penerapan kebijakan penurunan stunting di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain  permasalahan  koordinasi  dan  survei  antar  instansi  pemerintah,  beberapa kebijakan  yang  tidak  mencapai  sasaran,  permasalahan  standarisasi  pelayanan kesehatan  dan  pelatihan  tenaga  kesehatan,  serta  hambatan  tata  kelola  seperti optimalisasi  pemanfaatan  anggaran  pusat  darah  hingga  desa  untuk  menyasar stunting . Selain itu, stunting juga merupakan masalah gizi kronis dimana tumbuh kembang  anak  terganggu  akibat  kekurangan  asupan  gizi  dalam  jangka  panjang. Upaya  penanggulangan  stunting  memerlukan  perbaikan  pola  makan  dan  pola pengasuhan, pemeliharaan sanitasi yang sehat dan bersih, peningkatan kualitas gizi makanan, dan program pemerintah untuk mengurangi stunting . Meskipun terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan penurunan stunting, upaya penanggulangan stunting di Indonesia terus dilakukan dan digalakkan oleh pemerintah.
Selain itu, peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mewajibkan konvergensi terpadu di seluruh provinsi dan desa di Indonesia untuk bersinergi dalam mempercepat penurunan stunting . Implementasi kebijakan
1 https://lms elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18037/mod_resource/content/1/4.%20Buku%20Kebijakan%20Dan%20Stra tegi%20Percepatan%20Penurunan%20Stunting%20Di%20Indonesia.pdf
2 Latifa Suhada Nisa (2018), Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia, JURNAL Kebijakan Pembangunan Volume 13 Nomor 2 Desember 2018: 173 - 179 ISSN 2085-6091 Terakreditasi No: 709/Akred/P2MI-LIPI/10/2015
3 ibid
4 Febrian, F., and R. Yusran. “Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang”. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), Vol. 3, no. 1, Mar. 2021, pp. 11-21, doi:10.24036/jmiap.v3i1.214.
integrasi  sangat  bergantung  pada  kapasitas  dan  kemampuan  pemerintah  serta kondisi sosial, ekonomi, geografis dan masyarakat
Dalam  penerapan  Peraturan  Presiden  No  72  Tahun  2021  tentang  Penurunan Percepatan Stunting ,  terdapat  berbagai  upaya  yang  dilakukan,  termasuk pendampingan  keluarga  berisiko  stunting,  pendampingan  calon  pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), dan surveilans keluarga berisiko stunting (Dermawan, et  al  2022).  Selain  itu,  edukasi  mengenai  pemberian suplemen vitamin  A,  Iodium, Zink ,  dan  Zat  Besi  juga  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk mempercepat penurunan angka stunting (Anindita et al, 2022).
Meskipun  demikian,  implementasi  kebijakan  ini  masih  menghadapi  kendala  juga, seperti  tingkat  integrasi  kebijakan  yang  belum  tinggi  di  beberapa  daerah.  Oleh karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  integrasi  kebijakan  dan koordinasi  antar  instansi  guna  memastikan  keberhasilan  program  penurunan stunting (Supriyanto, A.T., & Jannah, L.M, 2022) .
Selain kebijakan,perlu juga menjadi perhatian bahwa ada beberapa faktor lain yang berkontribusi pada lambatnya penurunan stunting dari 24,4% menjadi 21,6% dalam dua  tahun  terakhir  di  Indonesia,  yang  mengancam  pencapaian  Generasi  Emas Indonesia di tahun 2045. Berikut ini adalah faktor-faktornya:
1. Kemiskinan:  Kemiskinan  merupakan  faktor  utama  penyebab  stunting  di beberapa daerah. Kemiskinan dapat mempengaruhi asupan gizi anak-anak dan menyebabkan retardasi pertumbuhan fisik dan mental.
2. Asupan gizi yang tidak mencukupi pada anak: Asupan gizi yang tidak mencukupi pada  anak  juga  menjadi  faktor  penyebab stunting .  Kurangnya  asupan  nutrisi dapat  memperlambat  perkembangan  otak  dan  menyebabkan  retardasi pertumbuhan.
3. Budaya  pernikahan  dini:  Budaya  pernikahan  dini  juga  merupakan  faktor penyebab stunting di beberapa daerah. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, sehingga menyebabkan retardasi pertumbuhan pada anak.
4. Infrastruktur lingkungan yang tidak sehat: Infrastruktur lingkungan yang tidak sehat, seperti kurangnya air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, juga dapat mempengaruhi  kasus stunting .  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk menyediakan  air  bersih  dan  fasilitas  sanitasi  yang  layak  di  daerah  yang membutuhkannya.
Untuk  mencegah stunting ,  perlu  perbaikan  asupan  gizi,  sanitasi,  dan  kondisi kehidupan. Pencegahan stunting dapat dicapai melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kualitas pangan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi yang layak, serta pelaksanaan program penurunan stunting oleh pemerintah.
Hasil Survey Online Pada  awal  tahun  2023,  Sekretariat Stunting BKKBN  melakukan  survei online berdasarkan Laporan dan Rencana Aksi Penurunan Stunting 2023 (Widasari, 2023). Survei  ditujukan  kepada  Tim  Percepatan  Penurunan Stunting (TPPS)  Provinsi, Kabupaten/Kota,  dan  Desa  dengan  metode  non-probabilistik  sampling.  Periode survei  pada  29  Januari  2023  hingga  5  Februari  2023,  dan  total  4.818  responden berpartisipasi dalam survei tersebut. Mayoritas responden berasal dari TPPS desa, dengan 3.762 responden atau 78,1%. Survei memakan waktu 10 hingga 15 menit untuk diselesaikan. Hasil survei dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor hilir
yang  menyebabkan  percepatan  penurunan  stunting  tidak  signifikan  dalam  dua tahun terakhir (2021-2022). Survei mengungkapkan bahwa faktor utamanya adalah koordinasi dan investigasi yang belum optimal antar instansi pemerintah, kebijakan yang belum mencapai targetnya, masalah terkait standardisasi pelayanan kesehatan dan  pelatihan  tenaga  kesehatan,  serta  tantangan  dalam  tata  kelola  pemerintahan seperti optimalisasi pemanfaatan anggaran dari pusat hingga tingkat desa.
Tabel 2. Hasil Survey Online No. Faktor Hasil Analisis 1 Koordinasi, Tugas, dan Peran TPPS Mayoritas responden menganggap koordinasi TPPS baik di semua jenjang  (91,4%).  Implementasi  intervensi  spesifik  dan  sensitif dalam PPS dinilai berjalan baik (94,1%). Anggota TPPS mayoritas sudah mengetahui tugas dan peran mereka. 2 Hambatan Utama Terdapat  tiga  hambatan  utama:  Penganggaran  (13,9%),  Sumber Daya Manusia (11,5%), dan Pemahaman Peran dan Tanggung Jawab (11,2%). 3 Komitmen 33% responden menyatakan adanya hambatan terkait komitmen, dengan  mayoritas  (45%)  menyoroti  kurangnya  pemahaman konvergensi dan 39,2% merasa kurangnya komitmen lintas sektor. 4 Perencanaan 33%  responden  melaporkan  hambatan  terkait  perencanaan, termasuk  54,4%  yang  merasa  adanya  hambatan  dalam  pemetaan program lintas sektor. Sebesar 29,1% menyatakan kesulitan dalam sinkronisasi antara aksi konvergensi dan siklus perencanaan. 5 Sumber Daya Manusia (SDM) Sebanyak  56%  responden  menyatakan  hambatan  terkait  SDM, dengan 33,2% karena kurangnya pemahaman peran dan tanggung jawab,  dan  28%  merasa  kurang  optimalnya  kemampuan  Tim Pendamping Keluarga (TPK). 6 Pelaksanaan MONEV
43,8% responden  mengidentifikasi hambatan terkait pelaksanaan MONEV.  Sebagian  besar  (41,9%)  merasa  MONEV  belum dilaksanakan secara terpadu. Hambatan lain termasuk kurangnya pembaguan  peran  MONEV,  kapasitas  terbatas,  dan  ketiadaan pedoman MONEV di lapangan. 7 Intervensi Spesifik Sebanyak 50% responden melaporkan hambatan terkait intervensi spesifik, termasuk 37,2% yang merasa sarana dan prasarana belum optimal,  serta  18%  yang  menyebutkan  hambatan  budaya  seperti mitos dan tabu. 8 Intervensi Sensitif 36,6%  responden  menyatakan  adanya  hambatan  pada  intervensi sensitif.  Hambatan  meliputi  sarana  dan  prasarana  yang  belum optimal (33,3%), dukungan lintas sektor yang rendah untuk edukasi dan  penggerakan  (23,7%),  dan  kendala  dalam  melakukan pendampingan pada kelompok sasaran (12,4%). 9 Penganggaran 77,5%  responden  melaporkan  hambatan  terkait  penganggaran, dengan  36%  merasa  terbatasnya  anggaran  dan  25,2% mengeluhkan  ketidakjelasan  besaran  pendanaan  di  setiap tingkatan.
Dari  beberapa analisis  dan  hasil  survey  online  yang  dilakukan,  maka perlu  upaya yang  komprehensif  dalam  mendorong  percepatan  penurunan  stunting,  tidak  saja persoalan di hulu yang menjadi penyebab stunting namun juga faktor hilir perlu juga menjadi perhatian dan pertimbangan dalam percepatan penurunan stunting, antara lain:
Faktor Hulu:
1. Kebijakan Pemerintah: Meskipun telah banyak kebijakan pemerintah yang dilahirkan  sebagai  upaya  percepatan  penanggulangan  stunting,  namun angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan.
2. Pernikahan  Usia  Dini:  Pernikahan  usia  dini  merupakan  fenomena  yang masih  sering  terjadi  di  beberapa  negara  termasuk  Indonesia,  dan  telah diketahui memiliki dampak buruk pada kesehatan ibu serta pertumbuhan anak stunting.
Faktor Hilir:
1. Kurangnya  Pengetahuan:  Masih  terdapat  banyak  masyarakat  maupun implementer  program  di  level  akar  rumput  yang  belum  memiliki penguasaan  pengetahuan  yang  memadai  terkait  stunting  itu  sendiri,  baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya.
2. Kurangnya  Sosialisasi:  Sosialisasi  secara  massif  terkait  stunting,  dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan stunting pada tataran akar rumput masih sangat diperlukan.
3. Kurangnya Integrasi Kebijakan: Keberhasilan program penurunan stunting belum didukung dengan tingkat integrasi kebijakan yang tinggi.
4. Kurangnya  Edukasi  Penggunaan  Suplemen:  Edukasi  kepada  masyarakat mengenai pemberian suplemen vitamin A, Iodium, Zink, dan Zat Besi sebagai upaya  perwujudan  program  pencegahan  stunting  untuk  mempercepat penurunan angka stunting masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi Kebijakan Tantangan dalam Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 Rekomendasi Kebijakan Perlunya Penanganan yang Cepat dan Terintegrasi untuk Penurunan Stunting 1. Kementerian  Dalam  Negeri  perlu  terus  memastikan Program  Terpadu  yang  Terintegrasi  dan  Berkelanjutan melalui  8  aksi  konvergensi.  Delapan  Aksi  Konvergensi adalah  sebagai  bagian  dari  siklus  perencanaan  dan penganggaran  di  daerah.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk mendorong  upaya  yang  terkoordinasi,  sistematis,  dan berkelanjutan  dalam  rangka  percepatan  penurunan stunting di daerah.
2. Kementerian  Kesehatan  harus  melakukan  upaya-upaya,
yaitu : a. Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri yang dapat diawali dengan
kegiatan  di sekolah-sekolah  yaitu  dengan  3  paket intervensi  yakni  pemberian  TTD  mingguan  bagi remaja  putri,  mempromosikan  aktivitas  fisik  dan konsumsi makanan bergizi seimbang
b. Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil termasuk pemeriksaan kehamilan dan pemberian suplemen nutrisi.
c. Memberikan tambahan pangan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pelaksana program di tingkat akar rumput yang memadai tentang stunting 1. BKKBN bersama dengan Kementerian Agama melakukan
Penguatan  Pengembangan  Program  Edukasi Stunting di Masyarakat  melalui  edukasi  kepada  calon pengantin dengan melaksanakan penilaian status gizi secara virtual 3  bulan  sebelum  pernikahan,  agar calon ibu  atau  calon
Policy Brief | Lalu Kekah Budi Prasetya | Jurnal Keluarga Berencana
pengantin siap lahir dan batin sehingga tidak melahirkan generasi stunting.
2. BKKBN  harus  selalu  terus  melakukan  re-orientasi  dan pelatihan  kepada  Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK). Orientasi dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota TPK. Tugas TPK secara khusus meliputi identifikasi keluarga sasaran yang akan  dilakukan  pendampingan,  pendampingan  kepada keluarga  berisiko  stunting,  dan  pemberian  rujukan  jika diperlukan. Kebijakan dan koordinasi yang belum optimal 1. Sekretariat  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  selaku pengarah  sesuai  Peraturan  Presiden  nomor  72  tahun 2021  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting  perlu secara  berkala  mengadakan Rapat  Koordinasi  Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan  Kementerian/Lembaga,  Seluruh  Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota maupun mitra terkait.
2. BKKBN  harus  memastikan  dan  terus  memantau  terkait pelaksanaan  fungsi  konsultasi,  fasilitasi  koordinasi  dan penguatan  penyediaan  satu  data  stunting  kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota  dapat  berjalan  hingga  ke  tingkat layanan.

## Referensi
Anindita, R.Y., Putri, I.K., Beandrade, M.U., Nathalia, D.D., & Perwitasari, M. (2022). Edukasi Penggunaan Suplemen Vitamin  A,  Iodium,  Zink,  dan  Zat  Besi  dalam  Pencegahan  Stunting.  Bubungan  Tinggi:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat.
Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan. Jurnal Bangun Abdimas.
Fatmaningrum, A., Nadhiroh, S. R., Raikhani, A., Utomo, B., Masluchah, L., & Patmawati. (2022). Analisis Situasi Upaya Percepatan  Penurunan  Stunting  dengan  Pendekatan  Keluarga  Berisiko  Stunting  (Studi  Kasus  di  Kabupaten Jombang Jawa Timur). Media Gizi Indonesia.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2023, January 25). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Rahmawati, A., Baroya, N. mal, Permatasari, Elok, Nurika, G., & Yusi Ratnawati, L. (2022). Potret Persepsi Nilai Gender Dalam Program Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Media Gizi Indonesia, 17(1SP), 31–38. https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.31-38
Rahmawati, D., Soedjono, E. S., Soedarso, S., Margini, N. F., & Mukodi, M. (2022). Pembuatan Protipe Sarana Air Bersih Sebagai Solusi Alternatif Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pacitan. Media Gizi Indonesia.
Republik  Indonesia.  (2021).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2027  Tentang  Percepatan Penurunan Stunting.
Saptarini, I., Arfines, P. P., Novianti, & Permanasari, Y. (2023). Hubungan status gizi dan morbiditas balita pada desa lokus dan non lokus di 13 kabupaten lokus stunting di Indonesia tahun 2019. Jurnal Kesehatan Reproduksi. Supriyanto,  A.T.,  &  Jannah,  L.M.  (2022).  Analisis  Integrasi  Kebijakan  Upaya  Konvergensi  Program  Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak. Sosio Konsepsia.
Widasari, L., Dr. dr, M. Si. (2023). Laporan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 Dan Rencana Aksi Tahun 2023. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
World Health Organization. (2023). Malnutrition in children. NUTRITION LANDSCAPE INFORMATION SYSTEM (NLiS) Nutrition and Nutrition-Related Health and Development Data.
https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-children