## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Klausula BaKu Dalam Perjanjian jual Beli melalui
E-CommErCE menurut HuKum Positif inDonesia
Standard ClauSeS in a Sale and PurChaSe agreement through e-CommerCe aCCording to indoneSian PoSitive law
Ghazwan aqrabin faqih Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Email : obyfaih2@gmail.com

## Djumardin
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : djumardinfh@unram.ac.id

## aris munandar
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : arismunandar@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaturan klausula baku dalamperjanjian jual beli melalui E-Commerce menurut hukum positif Indonesia, Keabsahan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli yang mencantumkan Klausula Baku dalam e-Commerce, dan Perlindungan bagi Konsumen padaPerjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkan dalam e-Commerce. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- undangan dan konseptual. Klausula Baku hanya jelas di atur dalam UUPK, terkait dengan perjanjian e-Commerce diatur dengan syarat sah perjanjian Paasal 1320 KUHP Perdata dan UU ITE, kemudian terkait sistem jual beli diatur dalam UU Perdagangan dan PP No 80 Tahun 2019 Tentang PMSE. Kemudian Keabsahaan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkandalam e-Commerce , Keabsahaan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ini tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian dan akibatnya batal demi hukum. Perlindungan bagi konsumen terhadap klausla baku dalam e-commerce yang diterapkan oleh pelaku usaha adalah berupa ganti rugi jika ganti rugi tidak terpenuhi biasa mengarah pada sanksi pidana dalam Pasal 62 UUPK.
Katakunci: Klausula baku, Perjanjian Jual beli, E-Commerce.

## abstrak
the purpose of this research to explain standard clauses in sale and purchase agreements via e-Commerce according to indonesian positive law, the validity and legal consequences of sale and purchase agreement with standard clauses applied in e-Commerce, and to protect consumers in sale and purchase agreements with standard clauses applied in e-Commerce. this research is normative legal research with a statute approach and coseptual. the standard clauses are only clearly regulated in the relevant uuPK with the e-Commerce agreement regulated by the legal terms of the article agreement 1320 of the civil code and the ite law, then the buying and selling system is regulated in the trade law and PP no.80 of 2019 concerning PmSe. then validity and legal consequences of sale and purchase agreements with standard clauses applied in e-Commerce, validity of standar agreements or standard clause containing the exoneration clause does not comply objective conditions of an agreement and its consequences are null and
void by law. Protection for consumers against standard clauses in e-commerce applied by business actors is in the form of compensation if compensation is not provided fulfilled usually leads to criminal sanctions in article 62 UUPK.
Keyword: Standard Clauses, Sale and Purchase Agreements, E-Commerce.

## a. PenDaHuluan
Perkembangan sistem informasi dan teknologi pada era sekarang ini semakin pesat seiring perkembangan zaman seperti jual beli yang semua pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat antara penjual dan pembeli tidak mesti bertemu untuk melakukan transaksi jual beli tapi bisa lewat media online dengan memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi dibidang perdagangan adalah perdaganganmelalui sistem elektronik. Pada masa perkembanganglobalisasi dan pesatnya perdagangan bebas pada sekarang ini, banyak hadir berbagai produk barang atau jasa yang di perdagangkan untuk dijual ke pihak konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran barang secara langsung. 1
Sistem jual beli menggunakan media online tidak dapat lepas dari aspek hukum perjanjian yang mensyaratkan harus adanya kesepakatan diantara pihakpenjual dan pembeli. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih lainnya mengenai suatu hal, dianggap sah jika memenuhi syarat- syarat yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2 Pada mulanya baik itu pihak pelaku usaha dan konsumen bebas untuk membuat dan menyepakati, jenis perjanjian, isi maupun bentuk perjanjian. Hadirnya klausula baku yang bertujuan agar mempermudah jual beli yang dilakukan oleh pelaku usahadengan konsumen ternyata disalahgunakan oleh pelaku usaha dengan memberikan persyaratan yang merugikan pihak konsumen antara lain dalam perjanjian jual beli melalui e-Commerce ini . Salah satu bunyi klausula baku yang merugikan konsumen adalah “barang yang telah dibeli oleh konsumen tidak bisa di mintakan untuk pengembalian, barang yang rusak dan hilang bukanlah menjadi tanggung jawab kami,” Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa;
“klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yangtelah diper- siapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. 3
Dari ketentuan itu memang klausula baku ini menyebabkan terjadinya tidak keseimbangan yang tentu lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dan merugikan konsumen. Dalam praktek dunia usaha menunjukan bahwa pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian biasanya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lain. Dikatakan bersifat “baku” karna baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin untuk dilakukan negosiasi atau tawar-menawar oleh pihak yang satu, take it or leave it yakni menerima atau menolak. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak yang kurang dominan tersebut.
1 Shinta Dewi, Cyber law perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Interna- sional Widya Padjajaran, Bandung, 2008, hlm.54
2 Aloysius R, Entah, Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan darat, surya pena gem- ilang, malang, 2007, hlm.1
3 Pasal 1 angka (10)Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 846~851
Akan tetapi di dalam jual beli melalui e-Commerce dalamdeskripsi produknya masih ada yang melanggar ketentuan klausula baku yang dilarang dalam Undang-undang perlindungan Konsumen antara lain;
1.  Pihak penjual toko online tidak mau menerima complain atas produknya dengan alasan apapun, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 UUPK ayat (1) butir a yang telah mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.
2.  Pihak penjual toko online tidak mau mengganti kerugian barang dan tidak mau menerima pengembalian barang yang telah dibeli konsumen, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UUPKayat (1) butir b.
3.  Pihak penjual toko tidak mau mengganti kerugian dan tida mau mengembalikan uang yang telah di serahkan oleh konsumen, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir c.
Berdasarkan isu tersebut maka dalam penelitian ini akan menjelasakan Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan pengaturan Klausula Baku dalam Perjanjian Jual beli melalui e-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia serta kebsahaan dan akibat hukum perjanjian klausula baku itu dan perlindungan bagi konsumen. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Pengaturan klausula baku dalam perjanjian jual beli melalui e-Commerce menurut hukum positif Indonesia, Keabsahaan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli yang mencantumkan Klausula Baku dalam e-Commerce, dan Perlindungan bagi Konsumen pada Perjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkan dalam e-Commerce. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, kemudian pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, tehknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, kemudian analisis bahan hukum yang di gunakan analisis kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal yakni menjelaskan suatu istilah sesuai dengan bahasa hukum.

## B. PemBaHasan
1. Pengaturan klausula baku dalam perjanjian jual beli melalui E-Commerce Menu- rut hukum positif Indonesia
Pada dasarnya perjanjian adalah sekumpulan janji yang di buat oleh para pihak, perjanjian adalah ( promise )atau janji. Dalam pandangan Subketi menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang atau lebih saling berjanji untuk menjalankan atau melakukan sesuatu hal. 4 Perjanjian pada mulanya hubungan yang di bangun oleh dua pihak atau lebih terhadap sesuatu yang mereka perlukan. Jenis dari perjanjian yang paling banyak di pakai oleh para pihak saat ini, yakni perjanjian jual beli yang mengatur tentang sistem dan cara yang di tempuh diantara pihak penjual dan pihak pembeli dalam jual beli untuk suatu barang dan/atau jasa. Dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata perjanjian jual beli termuat dalam Pasal 1457 BW, 5 yang menerangkan bahwa Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan Dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan.
e-Commerce adalah jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh individu, perusahaan, masyarakat, organisasi swasta, pemerintah dan lain sebagainya, yang
4 Subekti, hukumPerjanjian, Intremasa,Jakarta,1984,hlm.36
5 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ditempuh dengan cara melalui komputer pada media jaringan internet. Barang atau jasa yang di perjualbelikan melalui jaringan internet itu, tetapi pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan di awal atau di akhir baik secara online atau offline. 6 e- Commerce merupakan konsep baru yang bisa di katakan sebagai cara memperjualbelikan barang atau jasa dengan memakai media world wide web internet atauprosesjualbeli atau pertukaranproduk,jasa dan informasi. 7 Transaksi elektronik juga merupakan sebuah transaksi jual beli yang tentu di dalam prosesnya juga ada sebuah perjanjian yang berupa kententuan, Perjanjian e-Commerce, yang dibuat oleh para pihak bukanlah seperti perjanjian pada umumnya, tapi perjanjian itu di lakukan walau tidak adanya sebuah pertemuan antara para pihak.
Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di sahkan dan di gunakan secara umum bagi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Transaksi elektronik yangdalam perbuatan perdagangan jual beli yang di lakukan melalui media elektronik yang berkembang, yang sebelumnya menggunakan dasar hukum yang ada dalam KUHPerdata. keterkaitan dengan e-commerce pada Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan 8 sudah mengatur tentang Perdagangan melalui sistem Elektronik dalam Pasal 65 dan Pasal 66. Berlakunya aturan perdagangan melalui sistem elektronik ini berlaku pada seluruh transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha baik di dalam negeri atau luar negeri, yang membuat indoenesia sebagai pasar yang harus mengikutiaturan e-commerce yang ada pada Undang-undang perdagangan dan peraturan pelaksananya. Pada kaitannya dengan e-Commerc e aspeksegi hukum perlindungan konsumen yang memiliki kaitan langsung dengan konsumen yakni perihal yang berkaitan dengan konteks perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Perbuatan yang di larang bagi pihak pelaku usaha ini tercantum dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan dalam Pasal 18 UUPK ini yang sangat jelas mengatur tentang klausula baku. Pada transaksi jual beli melalui e-commerce, terkait Perdagangan melalui sistem elektronik dengan peraturan pemerintah yang mengaturnya saat yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ,yang memiliki beberapa ruang lingkup sebagai berikut; 9 1) pihak-pihakyangmelakukanPMSE; 2) PersyaratandalamPMSE; 3) PenyelenggaraanPMSE;
4) KewajibanPelakuUsaha;
5) BuktiTransaksiPMSE;
6) IklanElektronik
7) Penawaran secara elektronik, Penerimaan secara Elektronik, dan konfirmasi elektronik;
8) KontrakElektronik;
9) PerlindunganTerhadapdataPibadi;
10) PembayarandalamPMSE;
6 Candra Ahmadi dan Dadang hermawan,E-Business danE-Commerce,CVAndi Offse,Yogyakarta, 2017, hlm.
35-36
7 I Gusti Made Karmawan,Dampak peningkatan kepuasan pelanggan dalam proses bisnis E-Com- merce pada perusahaan Amazon.com. contech , Vol No.2 Desember 2014, hlm.749
8 Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014
9 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 848~851
11)  Pengirimanbarangdanjasadalam PMSE; 12) Penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE; 13) PenyelesaiansengketadalamPMSE;
14) PembinaandanPengawasan; Pada umumnya pengaturan perdagangan telah diatur daam Undang-undangNo 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Untuk pengaturan aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah dirancang sebagai peraturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur semua kegiatan perdagangan secara elektronik untuk terciptanya kepastian dan melindungi kepentingan nasional, sehingga dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur aspek hukum perdagangan dalam sistem elektronik yang di agendakan untuk perdagangan.
2. Keabsahan dan akibat Hukum dari Perjanjian jual Beli yang mencantumkan Klausula Baku dalam E-Commerce
Dalam Kamus Hukum Keabsahan di gambarkan dalam berbagai bahasa antaralain adalah bahasa convalesceren, convalescentie , yang memiliki arti sama dengan to validate , to legalize, toratify to acknowledge yaitu yang artinya pengesahan suatu hal dalam contoh seperti, adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh di ajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa tahun itu. 10 Untuk mengetahui kebasahan dari suatu perjanjian jual beli dengan klausula baku di sini harus tetap berpegang teguh dengan kepastiannya berdasarkan Pandangan tentang Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M. Otto Sebagai berikut Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta cerah tanpa abu-abu sehingga harus jelas untuk mengetahui keabsahannya dengan melihat undang-undang yakni pasal 1320 KUHperdata.
Kebahasaan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ini tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian, karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yakni kausa atau sebab yang halal, sebab yang halal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Klausula eksonerasi ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Akibat Hukum merupakan bentuksegalaakibat yang terjadi dari semua perbuatan hukum yang telah di perbuat oleh subjek hukum kepada obyek hukum yang di sebabkan oleh kejadian tertentu yang oleh hukum memiliki hubungan. Akibat hukum ini yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai subyek hukum, sehingga akibat hukum itu akibat yang lahir karna adanya suatu peristiwa hukum. 11
Sehingga dalam Pasal 18 ayat (3) undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu mengatakan setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi Pasal 18 ayat (1) dan (2) maka di nyatakan batal demi hukum. Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap sebab adalah terlarang apabila di larang oleh undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum dan berlawanan dengan kesusilaan.Sehingga dengan demikian perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi adalah tidak sah dan batal demi hukum. Batal demi hukum merupakan perjanjian tersebut semata- mata di nyatakan tidak pernah ada.
10 VanPramodyaPuspa ,Kamushukum ,Semarang,AnekaIlmu,Semarang,1997,hlm.252
11 Dudu DuswaraMachmudin, Pengantar ilmu hukum:sebuah sketsa , Refika Aditama,2001,Hlm.50

## 3. Perlindungan Hukum bagi konsumen pada Perjanjian jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkan dalam E-Commerce
Terkait tentang Perlindungan Hukum bagi konsumen dengan adanya perjanjian baku atau klausula baku yang megandung klausula eksonerasi dalam e- commerce dalam Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang di tunjukkan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klasusula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; 1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
4)  Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaita dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
5) Mengatur Perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan kosumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7) Menyatakantunduknyakonsumenkepadaperaturan yangberupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8)  Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa;
“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya su- lit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit di- mengerti”.
Seperti yang di temukan dalam sebuah ketentuan dalam jual beli e-commerce, yang mana pihak penjul atau pelaku usaha membuat ketentuan “ barang yang dibeli bukan menjadi tanggung jawab kami, pihak penjual tidak menerima penyerahan kembali barang yang telah di beli konsumen” ini adalah klausula baku yang di larang dalam Pasal 18 dan termasuk klausula eksonerasi yang melepas tanggung jawab,yang membatasi tanggung jawab yang seharusnya itu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab perdata oleh pelaku usaha atas dasar perjanjian atau kontrak yang merugikan konsumen. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen di sebut dengan perjanjianbaku ataukontrak baku, atauklausulabaku yangdi larangini oleh undang- undang perlindungan konsumen ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang dijelaska ndalam Pasal 1365 KUHPerdata,setiap perbuatan dengan melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, , mewajibakan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Terkait hal itu sangat merugikan bagi konsumen, sehingga bagi bagi pelaku usaha yang melanggar itu harus memberikan ganti rugi akan kerugian suatu barang yang dibeli oleh konsumen hal ini tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) yang menjelasakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 850~851
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan.
Dalam Pasal 23 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konseumen menjelaskan, Ketika pelaku usaha yang menolak dan atau tidakn memberikan tanggapan dan tidak memenuhi ganti kerugian atas tuntuntan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2) , (3) dan (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Selain itu ketika penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha dan tidak mau memberikan ganti rugi maka bisa kena sanksi pidana. hal ini tercantum dalam Pasal 61 undang-undang perlindungan konsumen yakni penuntutan pidana dapat di lakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya,Pasal 62 ayat (1)Undang- undang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e,ayat (2), dan Pasal 18 di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## C. KesimPulan
Pengaturan Klausula Baku dalam Perjanjian Jual beli melalui e-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia, dalam hal ini Undang-undang yang jelas mengatur tentang klausula baku adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18, tetapi terkait tentang perjanjian e-Commerce belum ada di atur dalam UUPK. Keabsahaan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli yang mencantumkan Klausula Baku dalam e-Commerce , klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ini tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian, karna tidak memenuhi syarat sah perjanjian yakni kausa atau sebab yang halal, Akibat Hukum Klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1)Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalam Pasal 18 ayat (3) mengatakan setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atauperjanjian yang memenuhi Pasal  18 ayat (1)dan (2)maka dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam pada Perjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkan dalam e-Commerce, Dalam Pasal 4 UUPK Telah jelas menerangkan bahwa perlindungan yang di dapat konsumen adalah hak untuk mendapat kopensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian Pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan barang atau jasa.

## Daftar PustaKa

## Buku
Aloysius R, Entah,  2007 Klausula eksonerasi  dalam perjanjian  baku  pengangkutan darat, surya pena gemilang, malang.
Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, 2017 e-Business dan e-Commerce ,CV Andi Offse, Yogyakarta.
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar ilmu hukumsebuah sketsa ,RefikaAditama.
Shinta Dewi,2008, Cyberlaw perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam e- Commerce menurut hukum internasional Widya Padjajaran ,Bandung.
Subekti,1984, hukumPerjanjian, Intremasa,Jakarta.
VanPramodyaPuspa ,1997,Kamus hukum ,Semarang, Aneka Ilmu,Semarang.

## jurnal
I Gusti Made Karmawan, 2014, dampak peningkatan kepuasan pelanggan dalam proses bisnis e-Commerce pada perusahaan amazon.comcomtech , Vol.5 No2