## Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau
Rahmi Ayunda 1 , Raihan Radinka Yusuf 2 , Hari Sutra Disemadi 3*
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: hari@uib.ac.id

## Abstract
Protection for Indonesian Migrant Workers still requires more attention, many Indonesian migrant  workers  often  receive  inappropriate  treatment  and  among  them  are  entangled  in several cases so that they are threatened with the death penalty and some have even been convicted.  In  2018,  with  the  issuance  of  the  Labour  Regulation  Number  18  of  2018 concerning  the  Social  Security  of  Indonesian  Migrant  Workers,  it  is  an  effort  to  provide social protection or social security to all Indonesian migrant workers and aims to minimize the  problems  faced  by  Indonesian  migrant  workers.  This  study  aims  to  determine  the effectiveness  of  government  policies  related  to  social  security  for  Indonesian  migrant workers. The research method used is empirical legal research with an empirical juridical approach.  Data  collection  in  this  study  was  carried  out  by  means  of  interviews  and statistical data collection related to the subject matter discussed.  The results of this study conclude  that  government  policies  related  to  the  social  security  of  Indonesian  migrant workers  are  effective  enough  to  provide  protection  and  welfare  to  Indonesian  migrant workers.
Keywords: Effectiveness, Social Security, Migrant Workers.

## Abstrak
Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan  perhatian lebih, banyak tenaga  kerja  migran  Indonesia  kerap  mendapatkan  perlakukan  yang  kurang  layak  dan diantaranya  terjerat  beberapa  kasus  sehingga  terancam  hukuman  mati  bahkan  telah  ada yang di vonis. Pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  ataupun  jaminan  sosial  kepada seluruh pekerja  migran  Indonesia  serta  bertujuan untuk  meminimalisir  adanya  permasalahan  yang didapat  oleh  para  pekerja  migran  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efektivitas  kebijakan  pemerintah  terkait  jaminan  sosial  pekerja  migran  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  yuridis empiris.  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  wawancara  serta pengumpulan data statistik terkait pokok permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  terkait  jaminan  sosial  pekerja  migran indonesia  cukup  efektif  untuk  dapat  memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan  kepada para pekerja migran Indonesia.
Kata Kunci : Efektivitas, Jaminan Sosial, Pekerja Migran.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  bagi  pekerja  Migran  Indonesia  masih  membutuhkan  perhatian  lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan diantaranya  terjerat  beberapa  kasus  sehingga  terancam  hukuman  mati  bahkan  telah  ada yang  di  vonis (Arpangi,  2016).  Hal  ini  merupakan  pekerjaan  bagi  pemerintah  untuk  dapat menjamin  keselamatan  dalam  bekerja  serta  memberikan  perlindungan  ataupun  bantuan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia baik yang ada di dalam maupun luar negeri, karena pada  dasarnya  setiap  negara  sudah  sepatutnya  memberikan  jaminan  atas  hak, kesempatan,dan  perlindungan  bagi  setiap  warga  negaranya  tanpa  adanya  diskriminasi dalam  segi  apapun  tidak  ada  halangan  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk mendapatkan  perlindungan  oleh  pemerintahnya  (Anggriani,  2017).  Masih  dibutuhkan perhatian  yang  lebih  dari  pemerintah  untuk  melindungi  warga  negaranya  khususnya  para pekerja  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Tenaga  kerja  yang  bekerja  diluar  negeri  ini  disebut dengan  buruh  migran  yang  artinya  adalah  seseorang  yang  bekerja  di  suatu  negara  dimana dia  bukan  merupakan  warga  Negara  di  tempat  ia  bekerja  dalam  waktu  yang  relatif  lama (Anggriani, 2017; Djatmiko & Pudyastiwi, 2019).
Kasus tentang pelanggaran hak seperti keselamatan dalam bekerja yang didapat oleh pekerja  migran  Indonesia  masih  banyak  terjadi,  hal  ini  merupakan  salah  satu  celah  yang masih  terdapat  dalam  pemerintah  Indonesia.  Meskipun  telah  ada  beberapa  tenaga  kerja
Indonesia  yang  dapat  diselamatkan  atas  sejumlah  kasus  dan  dipulangkan  ke  Indonesia jumlah itu masih belum sebanding dengan banyaknya pekerja migran yang masih memiliki permasalahan.  Pekerja  migran  yang  dipulangkan  pun  tidak  semuanya  dalam  kondisi  yang
baik, melainkan sudah dalam kondisi yang memprihatinkan baik dari segi fisik dan mental (Hanifah,  2020).  Pemerintah  terus  mengupayakan  agar  para  tenaga  kerja  Indonesia  dapat diberikan  perlindungan  dan  jaminan  yang  pasti  dimanapun tenaga  kerja  Indonesia berada, salah  satu  cara  pemerintah  mengatasi  hal  ini  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan kebijkan  terkait  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia,  salah  satunya  adalah  dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PEMNAKER No.18 Tahun 2018).
Pada  tahun  2018  dengan  diterbitkannya  PEMNAKER  No.  18  Tahun  2018 merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja migran Indonesia serta bertujuan untuk meminimalisir adanya  permasalahan terkait tenaga kerja  Indonesia.  Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  salah  salah  satu  provinsi  yang mempunyai  penyebaran  tenaga  kerja  migran  yang  cukup  banyak  serta  wilayahnya  pun sangat  dekat  dengan  perbatasan  negara  Singapura  dan  Malaysia,  kondisi  ini  memudahkan akses  para  pekerja  migran  untuk  menuju  dan  bekerja  di  negara  tetangga  tersebut  baik  itu secara  legal  maupun  ilegal.  Jumlah  pekerja  migran  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau dari periode 2018 berjumlah 1.224 orang, lalu pada tahun 2019 berjumlah 1.043 orang, dan pada  tahun  2020  berjumlah  54  orang  (Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,
2021). Permasalahan lainnya yaitu ketika tenaga kerja ilegal yang dikirim oleh oknum yang tidak  bertanggung  jawab  menimbulkan  banyaknya  tenaga  kerja  yang  tidak  terdata  oleh pemerintah.  Efektivitas  kebijakan  pemerintah  terkait  jaminan  sosial  pekerja  migran
Indonesia dapat dilihat dari data dan statistik mengenai tenaga kerja migran Indonesia yang berada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  apakah  data  yang
didapat  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan  dan  apakah  sudah  ada  implementasi langsung  dari  suatu  kebijakan  tersebut  sehingga  efektivitas  dari  kebijakan  pemerintah terkait jaminan sosial bagi pekerja migran ini bisa didapatkan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  permasalahan dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja migran Indonesia khususnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dan  mempertanyakan  bagaimana  efektivitas  kebijakan  pemerintah  tentang  perlindungan sosial  pekerja  migran  Indonesia  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  terhadap  permasalah  yang  berkaitan dengan  pekerja  migran  Indonesia  serta  untuk  menjawab  pokok  permasalahan  yang  sudah dirumuskan di dalam peneletian ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan pendekatan  yuridis  empiris  mengenai  pelaksanaan  dan  efektivitas  jaminan  sosial  pekerja migran Indonesia di Provinsi  Kepulauan Riau. Provinsi  Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang memiliki penyebaran tenaga kerja yang cukup banyak, dan wilayah provinsi ini  pun  juga  berdekatan  dengan  negara  tetangga  yang  mana  memudahkan  akses  para pekerja  migran  untuk  menuju  dan  bekerja  di  negara  tetangga  tersebut.  Data  yang  diteliti berasal dari 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian  lapangan  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  responden  ataupun informan  yang  berada  di  lapangan  yaitu  pegawai  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran
Indonesia (BP2MI). Lalu data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Data  yang telah  diperoleh  diolah,  dan  dianalisis  secara  kuantitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif analisis  dengan  menggambarkan  secara  lengkap  tentang  hal  hal  mengenai  permasalahan yang diangkat dan kemudian diuji kebenarannya.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Sosial  yang  Diberikan  oleh  Pemerintah  Kepada  Para  Pekerja  Migran

## Indonesia
Didalam  “Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial
Nasional”  mendefinisikan  bahwa  jaminan  sosial  adalah  salah  satu  bentuk  perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Perlindungan sosial atau jaminan sosial dapat di deskripsikan sebagai suatu tindakan (baik  dilakukan  pihak  swasta  ataupun  pemerintah)  untuk  memenuhi  suatu  kebutuhan- kebutuhan  kelompok  masyarakat,  perlindungan  sosial  ini  dapat  melindungi  kelompok rentan  untuk  menghadapi  kehidupan  yang  penuh  dengan  berbagai  resiko  serta meningkatkan  status  sosial  dan  hak  kelompok  termarginalisasi  di  setiap  suatu  negara (Juliantoro  &  Wijaya,  2020).  Pihak  pertama  dalam  pelaksanaan  perlindungan  sosial  ini adalah pihak pemerintah,  pemerintah dalam hal ini berfokus kepada suatu bentuk jaminan sosial  yang akan diberikan kepada para pekerja. Perlindungan  yang diberikan tidak hanya berupa  fisik  melainkan  juga  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasakarkan  ketentuan  umum  dari  kesewangan  atau sebagai  kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat  melindungi  suatu  hal  lainnya
(Hadjon,  1987).  Berkaitan  dengan  tenaga  kerjaa,  maka  hukum  memberikan  perlindungan terhadap hak – hak atas pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut. Perlindungan hukum juga didefinisikan sebagai segala upaya hukum harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  demi  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun  (Kansil,  1989).
Banyaknya kasus atau pengaduan mengenai pekerja migran menimbulkan pertanyaan bagi sebagian  orang  tentang  peran  pemerintah  dalam  melindungi  rakyatnya.  Oleh  karena  itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan dan keselamatan para  pekerja migran Indonesia.
Pada  faktanya  banyak  dari  tenaga  kerja  yang  dikembalikan  ke  Indonesia  dalam keadaan  sakit,  cacat,  hingga  meninggal  dunia.  Pemerintah  dalam  menyikapi  hal  ini  sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kondisi yang terjadi diatas, seperti dikeluaraknnya
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, lalu  melalui  kementrian  ketenagakerjaan  juga  mengeluarkan  PEMNAKER  No.18  Tahun 2018, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia. Berfokus pada pemberian  jaminan  terhadap  para  tenaga  kerja  yang  mengalami  kondisi  seperti  diatas PEMNAKER  No.18  Tahun  2018  memberikan  beberapa  jaminan  sosial  yang  dapat diberikan  kepada  para  tenaga  kerja  Indonesia,  seperti  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
Setiap  pekerja  migran  indonesia  yang  akan,  sedang  atau  sudah  bekerja  dengan menerima  upah  dari  luar  maupun  wilayah  republik  Indonesia  akan  diberikan  Jaminan Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Hari  Tua,  dan  Jaminan  Kematian.  Semua  pekerja  yang  sudah
terdaftar  dalam  pencari  kerja  di  luar  negeri  maupun  di  Indonesia  akan  dijamin  atau dilindungi  dibawah  tanggung  jawab  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)
Ketenagakerjan.  PEMNAKER  No.18  Tahun  2018  merupakan  peraturan  yang  baru mengenai program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS,  walaupun  sebelumnya  terdapat  dalam  PEMNAKER  No.7  Tahun  2017  tetapi  sudah tidak berlaku karena adanya peraturan yang baru (Afifudin, 2019). Berikut adalah beberapa jaminan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  para  pekerja  migran  Indonesia sesuai dengan PEMNAKER No.18 Tahun 2018;
1) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja),  adalah suatu jaminan yang diberikan apabila adanya
kecelakaan  kerja  yang  terjadi  pada  para pekerja  migran  Indonesia  karna  pada  dasarnya setiap  pekerjaan  mempunyai  resiko  kecelakaan  kerja  masing-masing,  mulai  dari kecelakaan  kerja  biasa,  kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  kecacatan  atau  bahkan sampai kematian. Pasal 1 angka 8 PEMNAKER No.18 Tahun 2018 mengatakan bahwa JKK  adalah  manfaat  berupa  uang  tunai  dan/atau  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan pada  saat  peserta  mengalami  kecelakaan  kerja  atau  penyakit  yang  disebabkan  oleh lingkungan kerja.  oleh karena itu para pekerja sangat membutuhkan jaminan kecelakaan kerja ini apalagi pekerja yang mempunyai resiko kecelakaan kerja tinggi. Sebab dengan terdaftarnya  para  pekerja  ke  dalam    kecelakaan  kerja  maka  akan  terbantu  oleh  dana santunan yang diberikan oleh jasa ansuransi yang menanganinya.
2) JKM  (Jaminan  kematian),  Menurut  Pasal  1  angka  9  PEMNAKER  No.18  Tahun  2018
JKM  adalah  manfaat  uang  tunai  yang  diberikan  kepada  ahli  waris  ketika  peserta meninggal  dunia  bukan  akibat  kecelakaan  kerja.  Jaminan  ini  termasuk  salah  satu
jaminan  yang  sangat  penting  karena  kematian  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  takdir yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia.
3) JHT  (Jaminan  Hari  Tua),  bertambahnya  usia  merupakan  sebuah  takdir  yang  tidak  bisa
dihindari  oleh  setiap  manusia.  Dalam  dunia  ketenagakerjaan  kriteria  usia  pekerja menjadi  bahan  pertimbangan  yang  cukup  besar,  banyak  di  dunia  kerja  usia  tua  sudah tidak  lagi  dibutuhkan  tenaganya  karena  banyak  pertimbangan.  JHT  itu  sendiri berdasarkan  Pasal  1  angka  10  PEMNAKER  No.18  Tahun  2018  adalah  manfaat  uang tunai  yang  dibayarkan  sekaligus  pada  saat  peserta  selesai  perjanjian  kerja  dan  kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.   Oleh karena itu perlu para  pekerja  mempersiapkan  diri  mereka  dalam  mengahadapi  hari  tuanya  dengan mendaftarkan  diri  kepada  program  jaminan  hari  tua.  Jaminan  hari  tua  merupakan manfaat  berupa  finansial  atau  uang  tunai  untuk  diberikan  kepada  peserta  atau  pekerja ketika  memasuki  usia  pensiun.  Jaminan  hari  tua  sangat  bermanfaat  bagi  mereka  para pekerja  maupun  keluarganya  ketika  tidak  lagi  memiliki  pekerjaan  karena  usia  tua  atau pensiun.
Jaminan  yang  ditanggungkan  hanya  untuk  para  pekerja  migran  yang  sudah  terdata oleh pemerintah, sedangkan beberapa pekerja yang mendapatakan pelanggaran hak adalah pekerja  migran  Ilegal.  Perlu  pemantauan  yang  lebih  lanjut  agar  pekerja  migran  Indonesia yang  bekerja  dimanapun  mereka  berada  sudah  harus  terdata  oleh  pemerintah.  Ketika peraturan  atau  kebijakan  ini  disahkan  seharusnya  pihak-pihak  terkait  sudah  mengevaluasi dengan  berbagai  permasalahan  yang  mungkin  akan  muncul,  sehingga  tidak  terjadi  lagi
permasalahan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Dibutuhkan peran dari pemerintah  yang  cukup  serius  dalam  hal  mengambil  langkah-langkah  tegas  untuk menghapus  pemalsuan  dokumen  yang  sering  dilakukan  oleh  agen-agen  tenaga  kerja (Sumardiani, 2014).

## Efektivitas  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Perlindungan  Sosial  Pekerja  Migran

## Indonesia Di Provinsi Kepulauan Riau
Suatu program ataupun kebijakan yang diterbitkan pada awalnya muncul dari suatu permasalahan yang harus di selesaikan, dan kebijakan ini juga diterbitkan dalam  mencapai suatu  tujuan  (Khairazi,  2012).  Persoalan  efektifitas  hukum  mempunyai  hubungan  yang sangat erat dengan persoalan penerapan (implementasi), pelaksanaan dan penegakan hukum dalam  masyarakatdemi  tercapainya  tri  cita  hukum,  yakni  kepastian,  kemanfaatan  dan keadilan  (Tan,  2020).  Artinya  hukum  benar-benar  berlaku  secara  filosofis,  yuridis  dan sosiologis  (Pasamai,  2010).  Untuk    mengetahui  hasil  dari  kebijakan  ini  harus  dilihat berdasarkan  efektivitas  dari  kebijakan  atau  program  itu  sendiri.  Eefektivitas  adalah  bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dikatakan tidak  efektif  (Handayaningrat,  1996).  Efektivitas  didapatkan  yaitu  setelah  adanya  dampak atau  efek  yang  terjadi  setelah  adanya  program  atau  kebijakan  yang  mana  dalam  hal  ini PEMNAKER  No.18  Tahun  2018,  dengan  banyaknya  kasus  pekerja  migran  yang dipulangkan  dalam  kondisi  memprihatinkan  maka  terbitlah  kebijkan  ini.  Kebijakan  ini berisi  berbagai  hal  mengenai  jaminan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  para  pekerja
migran  Indonesia  dimanapun mereka  berada.  Jaminan  yang  diberikan  tersebut  diharapkan dapat mengurangi permasalahan tenaga kerja Indonesia yang ada dan dapat membuat para tenaga kerja yakin akan perlindungan serta jaminan yang diberikan pemerintah kepadanya (Nurjanah  &  Kusniati,  2017)..  Mengetahui  keberhasilan  kebijakan  ini  dapat  diambil  dari salah  satu  daerah  di  Indonesia  yaitu  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  mana  provinsi  ini memiliki  penyebaran  pekerja  migran  yang  cukup  banyak,  wilayahnya  yang  dekat  dengan negara-negara  tetangga,  dan  mudahnya  akses  bagi  para  pekerja  untuk  menuju  negara- negara tersebut.
Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  provinsi  yang  memiliki  penyebaran  pekerja migran  yang  cukup  banyak,  dan  dilihat  dari  segi  wilayah  pun  provinsi  ini  sangat  dekat dengan  perbatasan  negara  luar  yang  dimana  negara-negara  tersebut  juga  menampung banyak  pekerja  migran  Indonesia  (Afdal  &  Tan,  2019).  Dari  berbagai  macam  kasus  yang terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia yang berada di negara tetangga banyak dari mereka  yang  dipulangkan  melalui  jalur  Provinsi  Kepulauan  Riau,  meskipun  asal  daerah mereka  masing-masing  berbeda.  Setelah  dipulangkan  maka  mereka  akan  didata  terlebih dahulu, lalu dilihatlah laporan apa yang diterima oleh BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja
Migran  Indonesia)  tentang  permasalahan  ataupun  kondisi  yang  ada  pada  para  pekerja migran  tersebut.  Banyak  data  yang  harus  diperlukan  demi  menjamin  keselamatan  para pekerja migran ini baik dari perlindungan hukum ataupun jaminan sosialnya (Yusuf, 2020).
Berikut  adalah  data  banyaknya  pekerja  migran  Indonesia  dan  bagaimana  penyebaran pekerja  migran  yang  ada  di  Indonesia.  Periode  data  dibawah  ini  di  tarik  pada  tanggal  04 januari 2021 oleh BP2MI.
Tabel 1. Jumlah Keseluruhan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Periode 2018 s.d 2020
NO TAHUN TOTAL 1 2018 283.640 2 2019 276.553 3 2020 113.173 Sumber: BP2MI Provinsi Kepulauan Riau
Dari data diatas secara keseluruhan ada penurunan jumlah tenaga kerja dari periode tahun  2018  s.d  2020,  lalu  dalam  penyebaran  di  berbagai  provinsi  pun  mengalami penurunan,  hal tersebut terjadi  dikarenakan  pada  tahun  2  tahun  terakhir  sedang  maraknya pandemi covid-19, oleh karena itu ada beberapa negara  yang menutup aksesnya dan tidak menerima pekerja asing untuk bekerja di negaranya untuk sementara waktu (Yusuf, 2021).
Perbandingan jumlah pekerja migran sebelum dan setelah adanya covid-19 sangatlah jauh, bahkan jika di kalkulasikan ada pengurangan setidaknya 170 ribu pekerja migran Indonesia dari  tahun  2018-2020.  Sedangkan  kebijakan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia mulai berlaku pada tahun 2018. Kurang lebih ada 2 tahun untuk mengetahui apakah kebijakan ini efektif atau tidak.
Efektivitas  dari  kebijakan  pemerintah  mengenai  jaminan  sosial  pekerja  migran tersebut dapat dilihat dari jumlah pengaduan dan jumlah orang yang mendapatkan bantuan langung  dari  pemerintah.  Setelah  itu  perlu  dilihat  respon  apakah  ada  upaya  pemerintah dalam  memberi  perlindungan  dan  jaminan  kepada  para  pekerja  migran  tersebut.  jika berdasarkan  data  dari  jumlah  tersebut  berimbang  dengan  upaya  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  para  pekerja  migran  yang  mempunyai  permasalahan  terkait  jaminan sosial  tersebut  maka  tentu  kebijakan  ini  dapat  dikatakan  mulai  berjalan  dengan  baik.
Mengenai data terkait pengaduan pekerja migran yang tercatat pada periode 2018 s.d 2020
dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia  Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2018 s.d 2020
NO PROVINSI 2018 2019 2020 1 JAWA BARAT 606 2194 734 2 JAWA TENGAH 222 509 260 3 JAWA TIMUR 251 589 152 4 NUSA TENGGARA BARAT 139 887 99 5 BANTEN 110 416 84 6 DKI JAKARTA 30 137 75 7 LAMPUNG 94 176 59 8 SUMATERA UTARA 101 122 45 9 DI YOGYAKARTA 10 12 38 10 SULAWESI SELATAN 82 73 34 11 SUMATERA SELATAN 23 72 29 12 NUSA TENGGARA TIMUR 75 118 28 13 BALI 35 47 23 14 SUMATERA BARAT 19 33 15 15 RIAU 17 42 14 16 KALIMANTAN BARAT 13 22 12 17 KALIMANTAN SELATAN 7 41 10 18 SULAWESI TENGAH 23 32 10 19 KEPULAUAN RIAU 29 30 8 20 MALUKU 8 16 8 21 SULAWESI UTARA 21 27 8 22 ACEH 2.774 3.668 6 23 BENGKULU 4 6 6 24 KALIMANTAN TIMUR 6 7 5 25 SULAWESI TENGGARA 50 20 4 26 KALIMANTAN TENGAH 0 3 3 27 PAPUA 0 1 3 28 SULAWESI BARAT 8 21 3 29 JAMBI 18 34 2 30 MALUKU UTARA 3 5 1 31 PAPUA BARAT 1 0 1 32 BANGKA BELITUNG 0 2 0 33 GORONTALO 0 2 0 TOTAL 4.779 9.364 1.779
Sumber: BP2MI Provinsi Kepulauan Riau
Pengaduan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  laporan  yang  diajukan  oleh  para pekerja  migran  yang  mendapat  suatu  permasalahan  di tempat  mereka  bekerja  ataupun  hal hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan. Dalam tabel diatas dapat
dilihat  pada  tahun  2019  secara  umum  jumlah  yang  didapat  sangat  banyak  dan  jumlah tersebut 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 justru mengalami penurunan  jumlah  yang  sangat  signifikan.  Berfokus  pada  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang mana dalam tabel diatas data yang didapat adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia  di Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi 2018 2019 2020 Kepulauan Riau 29 30 8 Sumber: BP2MI Provinsi Kepulauan Riau
Tabel diatas merupakan data terkait pelaporan permasalahan tenaga kerja yang ada di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2019  ada  kenaikan  hanya  1 pelaporan saja, dan pada tahun selanjutnya terjadi penurunan sebanyak 22 pelaporan.  Lalu mengenai  implementasi  dari  kebijakan  ini  pegawai  BP2MI  di  Provinsi  Kepulauan  Riau mengatakan  bahwa  seluruh  pelaporan  yang  diterima  akan  ditindak  lanjuti  sesuai  dengan permasalahan  yang  dikeluhkan,  seperti  contohnya  beberapa  pekerja  migran  yang dipulangkan  dalam  kondisi  fisik  tidak  baik  ataupun  kondisi  finansial  yang  kurang  maka pihak pemerintah akan memberi bantuan kepada mereka, seperti dalam beberapa kasus para pekerja  migran  ini  membutuhkan  donor  darah  dan  pemerintah  pun  sigap  untuk  segera mencari pendonor bagi para pekerja yang membuthkan hal tersebut, lalu dalam pemulangan para  pekerja  migran  ini  ke  daerahnya  masing-masing  pun  semuanya  ditanggung  oleh pemerintah,  bahkan  ada  beberapa  pekerja  migran  illegal  yang  seharusnya  tidak  tercatat untuk  diberikan  jaminan  tetapi  mendapat  rujukan  oleh  pemerintah  untuk  di  lindungi  hak haknya.  Kembali  lagi  pada  dasarnya  pemerintah  harus  menjamin  keselamatan  dan  selalu memberikan  perlindungan  kepada  seluruh  rakyatnya  khususnya  dalam  hal  ini  adalah
pekerja migran Indonesia. Jadi berdasarkan data dan fakta diatas dapat dikatakan bahwa di
Provinsi  Kepulauan  Riau  kebijakan  mengenai  perlindungan  sosial  ini  setidaknya  dapat mengubah  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  menjamin  seluruh  hak-hak  para  pekerja migran Indonesia.

## KESIMPULAN
Memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap warga negara sudah merupakan kewajiban  dan  tanggung  jawab  bagi  sebuah  negara.  Adanya  PEMNAKER  No.  18  Tahun 2018 berdasarkan data dan penjabaran diatas dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut cukup efektif  dikarenakan  yang  pertama  yaitu  perubahan  pada  data  pengaduan  pekerja  migran, adanya  pengurangan  terhadap  pengaduan  yang  diterima  oleh  pemerintah  setelah  adanya PEMNAKER  No.  18  Tahun  2018  Jika  dibandingkan  dari  tahun  sebelum  terbitnya kebijakan tersebut. Poin kedua adalah reaksi dari pekerja migran itu sendiri, dimana dapat dilihat  berkurangnya  pengaduan  berarti  para  pekerja  tersebut  merasa  hak-hak  nya  sudah dilindungi  meskipun  memang  belum  sepenuhnya  merata  karena  harus  berproses  dengan waktu.  Poin  ketiga  dilihat  dari  kinerja  instansi  terkait  di  lapangan  yang  sudah  mengarah kepada  apa  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  meskipun  memang  masih  ada  hal-hal  kecil yang  harus  diperhatikan  untuk  mengatasi  secara  tuntas  permasalahan  pekerja  migran tersbut.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  poin-poin  diatas  dari  data  dan  fakta  yang  didapat pemerintah  mulai  lebih  berperan  aktif  dalam  melindungi  hak-hak  rakyatnya  khususnya dalam  hal  ini  adalah  para  pekerja  migran  Indonesia.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa
Kebijakan  tersebut  sudah  cukup  efektif  dalam  menangani  permasalahan  pekerja  migran
Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdal,  W.,  &  Tan,  C.  (2019).  Hubungan  Hukum  Pekerja  dan  Keberlakuan  Peraturan Perusahaan dalam Perusahaan Konglomerasi. Journal of Judicial Review , 21 (2), 168- 181.
Afifudin, M. A. T. (2019). Kepastian Hukum Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja  Migran  Indonesia  Pasca  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia. Malang:  Doctoral  dissertation,  Universitas Brawijaya.
Anggriani,  R.  (2017).  Perlindungan  Hukum  bagi  Irregular  Migrant  Workers  Indonesia  di
Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional). Yuridika , 32 (2), 310-335.
Anggriani,  R.  (2017).  Perlindungan  Hukum  bagi  Irregular  Migrant  Workers  Indonesia  di
Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM
Internasional). Yuridika , 32 (2), 310-335.
Arpangi,  A.  (2016).  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar Negeri. Jurnal Pembaharuan Hukum , 3 (1), 149-156. Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  (2021). Statistik  Perlindungan  dan Penempatan , https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan, Diakses 03 Januari 2021. CNN  Indonesia.  (2020). Kepala  BP2MI  Duga  Ada  Penyokong  Sindikat  TKI  Ilegal, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200824064038-20-538472/kepala-bp2mi- duga-ada-penyokong-sindikat-tki-ilegal, Diakses 20 Janurai 2021.
Djatmiko,  A.,  &  Pudyastiwi,  E.  (2019).  The  Role  Of  Indonesian  Labor  Placement  And Protection  Board  (BNP2TKI)  On  Indonesian  Labor  (TKI). Ganesha  Law Review , 1 (2), 1-17.
Handayaningrat, S. (1996). Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen , Jakarta: PT Gunung Agung.
Hanifah,  I.  (2020).  Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Perlindungan  Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di  Luar Negeri. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 10-23.
Juliantoro, M. A., & Wijaya, S. (2020). Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18  Tahun  2018  Tentang  Jaminan  Sosial  Pekerja  Migran  Indonesia. Jurnal  Ilmu Politik dan Pemerintahan , 6 (1), 1-14.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya,  penanganannya  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara . Bina Ilmu. Kansil,  C.S.T.  (1989). Pengantar  ilmu  hukum  dan  tata  hukum  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Khairazi, R. (2012). Strengthening Regulations In Protecting Indonesian Migrant Workers Before  Departing  to  the  Destination  Country. Udayana  Journal  of  Law  and Culture , 5 (1), 41-57. Malia,  I.  (2018). Jaringan  Buruh  Migran:  217  TKI  Meninggal  Sepanjang  2017 , https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/jaringan-buruh-migran-217- tki-meninggal-sepanjang-1/3, Diakases 10 Januari 2021.
Natalis,  A.,  &  Ispriyarso,  B.  (2018).  Politik  Hukum  Perlindungan  Pekerja  Migran
Perempuan di Indonesia. Pandecta Research Law Journal , 13 (2), 109-123.
Nurjanah, S., & Kusniati, R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja di Indonesia dan Malaysia. Journal of Judicial Review , 19 (1), 99-114.
Pasamai,  S.  (2010). Sosiologi  dan  Sosiologi  Hukum. Makassar  :  PT.  Umitoha  Ukhuwah Grafik.
Sumardiani, F. (2014). Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja  Indonesia  di  luar  negeri. Pandecta:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  (Research Law Journal) , 9 (2), 257-272.
Sumardiani, F. (2014). Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja  Indonesia  di  luar  negeri. Pandecta:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  (Research Law Journal) , 9 (2), 257-272.
Tan,  W.  (2020).  Efektifitas  Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Kota Batam. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 140-160.
Yusuf,  Q,  S.  (2021).  Pegawai  BP2MI,  Wawancara  di  kantor  BP2MI  Kota  Batam,  19 Februari 2021.