## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA TAMBAHAN ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PADA SEWA MENYEWA KAMERA

## Muhajir H, Suriyadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: muhajir.hayyunm@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  ruang  lingkup  fikih  muamalah  adalah  pembahasan  tentang  perikatan dan  perjanjian.  Dalam  melakukan  perjanjian  harus  dilakukan  dengan  cara kesepakatan  atas  dasar  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak,  sehingga  tidak  ada yang merasa terpaksa. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan  hukum  Islam  tentang  biaya  tambahan  atas  keterlambatan pengembalian  pada  sewa  menyewa  kamera  pada  SR  Motret.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  teologi  normative  (syar’i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transaksi  sewa  menyewa  pada  SR  Motret  dilakukan  secara  tertulis  dan mempunyai  beberapa  syarat,  dimana  pihak  penyewa  harus  terlebih  dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret sebelum bisa mengambil barang berupa kamera untuk disewa. Syaratnya berupa menyerahkan kartu  identitas,  jaminan  dan  nomor  handphone  yang  bisa  dihubungi.  Sedangkan Dalam Fikih Muamalah praktik penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera di SR  Motret  diperbolehkan,  sebab  boleh  menarik  denda  keterlambatan  kepada pihak penyewa yang mampu mengembalikan kamera tepat waktu tetapi menunda- nundanya.
Kata Kunci: Biaya Tambahan, Hukum Islam, Sewa Menyewa

## Abstract
One  of  the  scopes  of  muamalah  fiqh  is  the  discussion  of  engagements  and agreements. In making an agreement, it must be done by means of an agreement on  the  basis  of  the  willingness  of  both  parties,  so  that  no  one  feels  forced.  The main problem in this study is how Islamic law views the additional costs for late returns on renting a camera at SR Motret. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology, juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the form of  the  rental  transaction  at  SR  Motret  is  done  in  writing  and  has  several conditions, where the tenant must first complete the requirements that have been determined  by  the  SR  Motret  before  being  able  to  take  goods  in  the  form  of camera  for  rent.  The  conditions  are  to  submit  an  identity  card,  guarantee  and  a cellphone number that can be contacted. Whereas in Fiqh Muamalah, the practice of  applying  fines  in  renting  cameras  at  SR  Motret  is  allowed,  because  it  is
permissible to withdraw late fees to the tenant who is able to return the camera on time but delays it.
Keywords: Islamic Law, Rent Rent, Surcharge.

## A. Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan  bantuan  orang  lain.  Berbagai  macam  kegiatan  yang  dilakukan manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu dengan bermuamalah. 1 Selain  itu  didalam  bidang  muamalat  mencakup  hal  yang  sangat luas,  baik  yang  bersifat  perorangan  maupun  umum,  seperti  perkawinan, kewarisan,  hibah  dan  wasiat,  kontrak  atau  perikatan,  hukum  ketatanegaraan, pidana,  peradilan  dan  sebagainya.  Kata  muamalat  sendiri  menggambarkan  suatu aktivitas  seseorang  atau  beberapa  orang  dalam  memenuhi  kebutuhan  masing- masing.
Adapun yang dimaksud di  dalam kitab fikih Kegiatan muamalah merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  orang  lain,  baik  yang  bersifat tabarru'  (saling  tolong-menolong  tanpa  mengharap  balasan  kecuali  dari  Allah swt), maupun yang bersifat ijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan). 2 Pada dasar keuntungan merupakan hal yang sangat penting karena manusia selalu mencari  keuntungan  kerena  dalam  keadaan  apapun  manusia  ingin  mendapat semua yang menyangkut timbal balik dari apa yang dilakukan. 3
Salah  satu  ruang  lingkup  fikih  muamalah  yang  beragam  adalah  pembahasan tentang  perikatan  dan  perjanjian.  Dalam  melakukan  perjanjian  harus  dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga  tidak  ada  yang  merasa  terpaksa,  hal  ini  di  jelaskan  dalam  QS.  An- Nisa/4:29:
ْنَع ًة َراَجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا  ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضاَرَت
اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan  yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha Penyayang kepadamu.” 4 (QS. An-Nisa/4:29).
1 Sohrah  dan  Nurfadillah  Ahmad  Nur, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Arisan  Uang  yang diganti Barang , “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”, vol. 3 no. 2 (Januari 2022), h. 96.
2 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 71.
3 Sohrah,  St  Nurjannah  dan  Nur  Reyztafirigi  Andayani, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi , “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum”,  vol.  1  no.  4  (Juli  2020),  h.  255.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18461 diakses pada (13 Februari 2022).
4 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Cet.1  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.77.
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat  dari  suatu  akad. 5 Menurut  ulama  fikih,  kata  akad  didefinisikan  sebagai hubungan  antara  ijab  dan  kabul  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang menentapkan  adanya  pengaruh  (akibat)  hukum  dalam  obyek  perikatan.  Akad  ini diwujudkan  pertama,  dalam  ijab  dan  kabul.  Kedua,  sesuai  dengan  kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada obyek perikatan. 6
Salah  satu  bentuk  akad  muamalah  yang  sering  di  lakukan  dalam  kehidupan sehari-hari  adalah  akad ijarah (sewa-menyewa). ijarah (Sewa)  berasal  dari  kata al-ajr yang  artinya  ganti,  upah  atau  menjual  manfaat.  Zuhayly  mengatakan, transaksi sewa ( ijarah ) identik dengan dengan jual beli, tetapi dalam sewa ( ijarah ) pemilikan  dibatasi  dengan  waktu. 7 Dan  jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam sewa-menyewa tersebut biasanya di sebutkan di dalam akad ( ijarah ).
Dalam  kehidupan  sekarang  ini,  banyak  masyarakat  yang  melakukan perjanjian  sewa  menyewa  barang,  baik  itu  berupa  kendaraan,  kamera,  dan  lain sebagainya. Dan dalam transaksi sewa menyewa tersebut, sering kali terjadi denda kepada  pihak  penyewa  ketika  barang  yang  disewanya  tidak  dikembalikan  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Dan  banyak  masyarakat  awam  yang berpendapat  bahwa  hal  tersebut  termasuk  ke  dalam  riba  yang  disangkut pautkannya dengan bunga yang ada pada bank, meskipun sudah ada perjanjian di dalamnya.
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  di  era  modern  ini,  media  digital fotografi  sangat  penting  dan  diperlukan  bagi  masyarakat  muda  Indonesia  untuk menunjang  aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-hari,  terutama  pada  hari-hari istimewa  masyarakat.  Mengingat  pentingnya  media  digital  fotografi  yaitu  untuk mengabadikan  momen-momen  di  kalangan  masyarakat  baik  itu  saat  acara penikahan, tasyakuran, wisuda dan sebagainya.

## B. Metodologi Penelitian.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan syariah, yuridis dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber  data  primer  yaitu  wawancara  langsung  kepada  narasumber  yang  terkait dengan  penelitian  ini.  Kedua,  sumber  data  sekunder  yang  bersumber  dari  dalam bentuk  dokumen,  buku,  jurnal  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumemtasi,  kemudian  teknik  pengelolaan dan  analisis  data  dilakukan  melalui  beberapa  tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian data dan penarikan kesimpulan.
5 Abdul  Ghafur  Anshori, Pokok-Pokok  Hukum  dalam  Perjanjian (Yogyakarta:  Citra  Media, 2006), h. 21.
6 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 71-71.
7 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 185.

## C. Hasil Pembahasan
1. Bentuk  Sewa  Menyewa  Kamera  DSLR  di  SR  Motret  Desa  Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
Bentuk  sewa  menyewa  pada  SR  Motret  dilakukan  secara  tertulis  dan mempunyai  beberapa  syarat  pada  akad,  dimana  pihak  penyewa  harus  terlebih dahulu  melengkapi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  SR  Motret sebelum  bisa  mengambil  barang  berupa  kamera  untuk  disewa.  Yang  dimaksud dengan  persyaratan  pada  akad  adalah  persyaratan  yang  diajukan  oleh  salah  satu pihak yang terikat akad itu, dimana yang bersangkutan mendapatkan manfaat dari persyaratan  tersebut. 8 Syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  penyewa  saat  akan melakukan  sewa  menyewa  di  SR  Motret  adalah  wajib  menyerahkan  kartu identitas, jaminan dan nomor handphone.
1. Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar 2. Jaminan : KK/STNK/BPKB 9
Kartu  identitas  dan  jaminan  yang  diserahkan  hanya  berlaku  untuk  satu  kali transaksi  saja.  Dan  setelah  persyaratan  tersebut  telah  terpenuhi,  kemudian  pihak SR  Motret  melakukan  pengecekan  terlebih  dahulu  mengenai  keaslian  dan kebenaran dari identitas pihak penyewa kemudian pihak penyewa harus bersedia untuk  difoto  sebagai  tanda  bukti  dari  transaksi  sewa  menyewa  tersebut,  baru setelah  itu  dilakukan  penyewahan  kamera  sebagai  objek  sewa  menyewanya ( ma’qudd ‘alai h ) pada s a at terjadi aka
(Skema sewa menyewa kamera di SR Motret) Mengenai  pembayaran  sewa  menyewa,  pihak  SR  Motret  mempunyai  2  cara pembayaran, dimana penjelasan dari Syahrul selaku owner dari SR Motret adalah:
“Kalau  untuk  pembayaran  uang  sewanya,  ada  beberapa  pilihan  yang  biasa dilakukan. Yang pertama bisa membayar full diawal atau langsung melunasi biaya sewanya, atau yang kedua bisa juga membayar separuh dari biaya sewa
8 Muhammad Anis dan Rezky Amaliah Burhani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan di atas Pohon , “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”, vol. 1 no. 3 (April 2020), h. 179. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16422 diakses pada (13 Februari 2022).
9 Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, Wawancara , Gowa, 10 Februari 2022.
Pendaftaran Penyerahan Jaminan Pengecekan Barang Pembayaran Pengambilan Barang
yang  telah  ada  dan  melunasinya  setelah  mengembalikan  barang  sewaannya. Intinya pada saat pengambilan kamera itu tidak 0 rupiah.” 10
Hal  itu  juga  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pihak penyewa  “waktu  itu  saya  sewa  kamera  di  SR  Motret,  dan  pada  saat  itu  saya menyerahkan  uang  muka  sebesar  Rp.  50.000,-  sebelum  mengambil  kameranya, dan  sisanya  saya  lunasi  pada  saat  mengembalikan  kamera  dan  pihak  SR  Motret membiarkan hal tersebut, disana tidak ada permasalahan.” 11
Selain  itu  berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  penyewa  yang  lainnya yaitu  “waktu  itu  saya  pinjam  kamera  dan  saya  memberikan  langsung  uang sewanya  kepada  pihak  SR  Motret.  Jadi  langsung  saya  lunasi  pada  waktu penyerahan barang.” 12
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  bentuk pembayaran  uang  sewa  menyewa  di  SR  Motret  ada  dua  macam,  yang  pertama yaitu  boleh  dilakukan  dengan  menggunakan  uang  muka  (urbun)  ketika pengambilan  kamera,  dan  pelunasannya  terjadi  pada  saat  pengembalian  kamera. Dan yang kedua langsung melunasi biaya sewa kamera yang telah disepakati oleh kedua  belah  pihak  pada  saat  penyerahan  kamera.  Dibawah  ini  merupakan  daftar harga sewa kamera yang telah ditetapkan oleh SR Motret:
Tabel 1. Daftar Harga Kamera DSLR dan LENSA 13 No Kamera DSLR 1. Canon 1100D 3 Rp. 100.000,- 2. Canon 600D 2 Rp. 150.000,- 3. Canon 60D 1 Rp. 200.000,- Lensa 1. Canon Fix 50mm F1.6 1 Rp. 50.000,- 2. Canon Tele 70-300mm F3.6 1 Rp. 55.000,- 3. - Tamron 18-200mm 1 Rp. 60.000,- 4. - Ultrasonic 80-200mm 1 Rp. 65.000,- Lain-lain 1. Tripod Takara - 2 Rp. 25.000,- 2. Pandangan  Hukum  Islam  tentang  Biaya  Keterlambatan  Pengembalian Sewa-Menyewa  Kamera  DSLR  pada  SR  Motret  di  Desa  Penciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
a. Penerapan  Biaya  Tambahan  dalam  Keterlambatan  Pengembalian  Sewa Menyewa Kamera
Dalam penerapan biaya tambahan yang ada pada SR Motret, dihitung per jam dari  waktu  yang  telah  disepakati  bersama.  Dengan  jumlah  denda  keterlambatan yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  SR  Motret  dan  disepakati  oleh  pihak  penyewa
10 Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, Wawancara , Gowa, 10 Februari 2022.
11 Jalil (26 tahun). Penyewa, Wawancara , Gowa, 11 Februari 2022.
12 Ikbal (26 tahun). Penyewa, Wawancara , Gowa, 11 Februari 2022.
13 Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, Wawancara , Gowa, 10 Februari 2022.
kamera  itu  sendiri.  Penerapan  denda  berlaku  untuk  setiap  konsumen  yang melakukan  keterlambatan  pengembalian  kamera  dengan  jumlah  denda keterlambatan  yang  berbeda-beda.  Jumlah  denda  keterlambatan  pengembalian kamera bermacam-macam, tergantung tipe kamera yang telah disewa sebelumnya.
Tabel 2: Daftar Denda Keterlambatan Pengembalian Kamera DSLR dan LENSA: 14
No Kamera DSLR 1. Canon 1100D Rp. 10.000,- 2. Canon 600D Rp. 15.000,- 3. Canon 60D Rp. 20.000,- Lensa 1. Canon Fix 50mm F1.6 Rp. 5.000,- 2. Canon Tele 70-300mm F3.6 Rp. 5.500,- 3. - Tamron 18-200mm Rp. 6.000,- 4. - Ultrasonic 80-200mm Rp. 6.500,- Lain-lain 1. Tripod Takara - Rp. 2.500,-
Besaran  denda  keterlambatan  pengembalian  yang  dilakukan  pihak  penyewa sudah  dianggap  tidak  memberatkan  dan  juga  tidak  terlalu  disepelekan.  Karena kebanyakan  penyewa  akan  menunda-nunda  untuk  mengembalikan  kamera  jika tidak diterapkan sistem denda.
b. Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Penerapan  Biaya  Tambahan  dalam  Sewa Menyewa Kamera
Dalam  fikih  muamalah,  memberikan  sanksi  keterlambatan  berupa  denda dengan jumlah uang tertentu kepada pihak penyewa yang mampu tapi menunda- nunda  pembayaran  dibolehkan  berdasarkan  hadis  Rasulullah  saw.:  “Dari  Amru bin  Asy  Syarid,  dari  ayahnya,  dari  Rasulullah  SAW,  beliau  berkata:  “orang mampu  yang  menunda-nunda  pembayaran  hutangnya,  maka  kehormatan  dan hukuman telah halal untuknya.” (HR. Abu Daud no. 3628) 15
Sepanjang  telah  ada  perjanjian  diawal  transaksi  sewa  menyewa,  dan  denda yang  tidak  diperbolehkan  adalah  denda  yang  menjadi  syarat  diawal  akad  atau
14 Syahrul (25 tahun). Owner SR Motret, Wawancara , Gowa, 10 Februari 2022.
15 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 391.
perjanjian  agar  tidak  termasuk  dalam  riba  jahiliyah  (riba  nasi’ah),  sementara hukum riba di dalam islam adalah haram dan dilarang oleh Allah swt. 16
Selain itu, Rasulullah saw. bersabda dari Abu Hurairah: Dari Abu Hurairahra. Bahwa  Rsulullah  saw  bersabda:  “Menunda-nunda  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  orang  mampu  adalah  suatu  kezaliman”.  (HR.  Bukhari  no.  2400 dan Muslim no. 1654) 17
Berdasarkan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila penyewa mampu mengembalikan  kamera  sewaannya  tepat  waktu  tapi  dia  menunda-nunda pengembalian kamera tersebut, maka hal tersebut termasuk berlaku zalim kepada pihak yang menyewakan dan berhak untuk dihukum, maka diqiyaskan dengan ini boleh  menghukum  orang  yang  menunda-nunda  melaksanakan  kewajibannya. Lebih  khusus,  penetapan  denda  keterlambatan  tersebut  untuk  menghindarkan kerugian  dan  mudarat  kepada  pihak  yang  menyewakan  kamera.  Mudarat  dan kerugian  yang  nyata  ini  harus  dihindari.  Karena  dalam  bermuamalah,  kebaikan- kebaikan  manusia  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  mendasar  dan  harus diperhatikan,  hal  ini  sesuai  dengan  syariat  dan  hukum  islam.  Ini  demi kemaslahatan  umat  manusia,  memberi  manfaat  dan  terhindar  dari  kemudaratan yang merugikan salah satu pihak. 18
Denda  merupakan  salah  satu  bentuk  ta’zir.  Ta’zir  menurut  Bahasa  adalah memberikan pelajaran. 19 Pengertian Ta’zir adalah larangan, pencegahan, penegur, menghukum  dan  memukul.  Hukuman  yang  tidak  ditentukan  (bentuk  dan jumlahnya)  yang  wajib  dilaksanakan  terhadap  segala  bentuk  maksiat  yang  tidak termasuk huddud dan kafarat, pelanggaran itu menyangkut hal Allah swt. maupun hak pribadi.
Penerapan  denda  pun  harus  sesuai  dengan  syarat  yang  ditentukan,  dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi/denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:
1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi  tidak  sebagaimana  yang dijanjikan.
3. Melakukan yang dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 20
16 Muhammad  Anis,  Nila  Sastrawati  dan  Sitti  Rismayanti  Basri, Pelaksanaan  Arisan Handphone  secara  Online  ditinjau  dari  Hukum  Islam ,  “Iqtishaduna:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum”,  vol.  2  no.  3  (April  2021),  h.  129.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/21829 diakses pada (12 Februari 2022).
17 Imam An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 683.
18 Andi  Intan  Cahyani,  M  Tahir  Maloko  dan  Risaldi, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Pelayanan  Jasa  dan  Penerapan  Akad  pada  NBI Syariah  Makassar , “Iqtishaduna:  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum”,  vol.  1  no.  2  (Januari  2020),  h.  107. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/15026 diakses pada (12 Februari 2022).
19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 14.
20 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  (Bandung:  Fokusmedia, 2008), h. 22-23.
Pada praktiknya, penyewaan kamera di SR Motret menerapkan denda karena masih  banyak  penyewa  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  mengembalikan barang  sewaan  dengan  tepat  waktu.,  sesuai  dengan  yang  ditentukan  oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian tiga yaitu melakukan yang dijanjikan tetapi  terlambat.  Seperti  yang  ada  pada  perjanjian  sewa  menyewa  kamera  di  SR Motret  yang  menerangkan  bahwa  kewajiban  penyewa  adalah  mentaati  semua prosedur  dan  ketentuan  sewa  yang  dibebankan  kepada  penyewa  seperti  biaya sewa  dan  biaya  denda  yang  ditentukan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah berlaku.
Pemberian denda kepada pihak penyewa yang menunda-nunda pengembalian barang sewaan pada dasarnya tidak dibahas rinci atau banyak dalam Islam, tetapi pada  dasarnya  hukum  setiap  kegiatan  muamalah  adalah  boleh.  Hal  ini  sesuai dengan  prinsip  muamalah  yang  pada  dasarnya,  dalam  transaksi  muamalah  dan persyaratannya  yang  terkait  dengannya  adalah  boleh  selama  tidak  ada  dalil  yang melarang atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah. 21

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  penulis  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. KUHPerdata  tidak  menentukan  secara  tegas  tentang  bentuk  perjanjian sewa  menyewa  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  sewa menyewa  dapat  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  maupun  lisan.  Bentuk  sewa menyewa  pada  SR  Motret  dilakukan  secara  tertulis  dan  mempunyai beberapa syarat, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  SR  Motret  sebelum  bisa mengambil  barang  berupa  kamera  untuk  disewa.  Syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  pihak  penyewa  saat akan melakukan  sewa menyewa  di  SR Motret  adalah  wajib  menyerahkan  kartu  identitas,  jaminan  dan  nomor handphone.
2. Dalam  Fikih  Muamalah  praktik  penerapan  denda  dalam  sewa-menyewa kamera  di  SR  Motret  diperbolehkan,  sebab  boleh  menarik  denda keterlambatan  kepada  pihak  penyewa  yang  mampu  mengembalikan kamera  digital  tepat  waktu  tetapi  menunda-nundanya.  Denda  tersebut merupakan  bagian  yang  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  pada awal akad dan sudah sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu bahwa “Pada dasarnya,  segala  bentuk  muamalah  adalah  boleh  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya”.  Dengan  demikian  maksud  dari  prinsip  muamalah, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang  piutang  dan  nominalnya  wajar,  sesuai  dengan  besarnya  kerugian secara riil.
21 Muhammad  Anis,  Hadi  Daeng  Mapuna  dan  Sumarni  Arny, Tinjauan  Hukum  Islam terhadap  Jual  Beli  pada  Marketplace  Online  Lazada ,  “Iqtishaduna:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum”,  vol.  2  no.  4  (Juli  2021),  h.  234.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/21658 diakses pada (13 Februari 2022).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar. Fathul  Baari  Syarah  Shahih  Al-Bukhari .  Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
An-Nawawi,  Imam. Shahih  Muslim  bi  Syarh  An-Nawawi .  Jakarta:  Pustaka Azzam, 2011.
Anshori,  Abdul  Ghafur. Pokok-Pokok  Hukum  dalam  Perjanjian. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013. Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Salemba IV, 2005. Nawawi,  Ismail. Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer. Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012.

## Jurnal:
Andayani,  Nur  Reyztafirigi,  dkk.,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Bagi  Hasil dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  Peternakan  Sapi”. Iqtishaduna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 4 (Juli 2020). Arny,  Sumarni,  dkk.,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Jual  Beli  pada Marketplace  Online  Lazada”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 4 (Juli 2021).
Basri,  Sitti  Rismayanti,  dkk.,  “Pelaksanaan  Arisan  Handphone  secara  Online ditinjau  dari  Hukum  Islam”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 3 (April 2021).
Burhani,  Rezky  Amaliah  dan  Muhammad  Anis.  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Jual  Beli  Buah-buahan  di  atas  Pohon”. Iqtishaduna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 (April 2020). Nur,  Nurfadillah  Ahmad  dan  Sohrah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Arisan Uang  yang  diganti  Barang”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 no. 2 (Januari 2022).
Risaldi,  dkk.,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pelayanan  Jasa  dan  Penerapan Akad  pada  NBI  Syariah  Makassar. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 2 (Januari 2020).