PENUNTUTAN TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
Disa Haifa Izdihar 1
1 Prodi Pemasaran, Fakultas Manajemen Universitas Muslim Maros Email: disahaifa@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to find out and analyze the implementation of prosecution in  the  criminal  act  of  trafficking  in  women  and  children  in  the  city  of Makassar,  as  well  as  the  factors  that  hinder  the  implementation  of  the prosecution.  Research  uses  primary  data  through  interviews.  Secondary data  is  done  through  collecting  data,  documents  and  relevant  legislation. The data obtained was processed and analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that the prosecution of the crime of trafficking in  women  and  children  in  the  Makassar  District  Prosecutor's  Office  is experiencing obstacles in the process  of prosecuting criminal acts such as proofs.  Factors  that  inhibit  the  internal  factors,  including  legal  factors themselves,  law  enforcement  factors  and  facilities  or  facilities.  While external factors, including community factors and cultural factors.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pelaksanaan  penuntutan  dalam  tindak  pidana  perdagangan perempuan  dan  anak  di  kota  Makassar,  serta  faktor-faktor  yang menghambat  pelaksanaan  penuntutannya.  Penelitian  menggunakan data  primer  melalui  wawancara.  Data  sekunder  dilakukan  melalui pengumpulan  data,  dokumen  dan  peraturan  perundang-undangan yang  relevan.  Data  yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan  dan  anak  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar  mengalami hambatan  dalam  hal  proses  penuntutan  tindak  pidana  seperti  soal pembuktian. Faktor-faktor yang menghambat yakni Faktor internal,
meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana  atau  fasilitas.  Sedangkan  faktor  eksternal,  meliputi  faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Kata Kunci: Penuntutan, Perdagangan, Perempuan dan Anak.
2 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya disingkat dengan  UUD NKRI  1945).Menurut Nurul Qamar  (2011:1),  konsekuensi  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  yaitu  negara harus  mengakui  prinsip  negara  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia dengan  berpijak  atas  kaidah-kaidah  hukum  dan  prinsip-prinsip  umum pemerintahan.Salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia yaitu dengan mencegah  dan  memberantas  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang khususnya perdagangan perempuan dan anak.
Perdagangan  perempuan  dan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.Perlindungan hak asasi manusia khususnya mengenai perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang, diatur  dalam  Pasal  28A-J  UUD  NKRI  1945.Dalam  Pasal  28A  dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Sementara  dalam  Pasal  28D  Ayat  (1)  dan  (2)UUD  NKRI  1945  pada pokoknya  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum. Selain itu, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Ketentuan  yang  lebih  spesifik  mengenai  hak  asasi  manusia  juga  diatur dalam Pasal 28I UUD NKRI 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Dalam  Pasal  28  I  Ayat  (4)  dan  Pasal  28J  UUD  NKRI  Tahun  1945 menyatakan bahwa  Perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah Indonesia  mempunyai  adil  penting  dalam  hal  pemenuhan  hak  asasi  manusia bagi  setiap  warga  negaranya  khususnya  dalam  kejahatan  perdagangan perempuan dan anak.
Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NKRI 1945,  dipertegas  dan  dikemukakan  lebih  terperinci  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (untuk  selanjutnya disingkat  dengan  UU  HAM).Dalam  Penjelasan  umum  UU  HAM  menegaskan
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 3
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
bahwa  Undang-Undang  ini  merupakan  dasar  hukum  dari  seluruh  peraturan perundang-undangan  tentang  hak  asasi  manusia,  sehingga  pelanggaran  hak asasi  manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  ini  termasuk  kejahatan perdagangan perempuan dan anak.
Menurut  Farhana  (2010:15),  perdagangan  perempuan  dan  anak merupakan  jenis  perbudakan  pada  era  modern  ini,  yang  merupakan  krisis multidimensional  yang  dialami  Indonesia.  Praktik  perdagangan  orang  dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan  2  (dua)  juta  manusia  diperdagangkan  dan  sebagian  besarnya adalah perempuan dan anak-anak.
Berdasarkan  data  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak(2010:1),  selama  periode  Maret  2005  sampai  dengan Maret 2010 International  Organization  for  Migration (IOM)  mencatat  ada  3.735 orangkorban tindak pidana perdagangan orang. Bareskrim Polri mencatat pada tahun 2009 ada 142 kasus tindak pidana perdagangan orang, 275 orang korban terdiri dari 208 perempuan dan 67 orang anak-anak.
Fakta-fakta  tersebut  di  atas,  menunjukkan  bahwa  kasus  perdagangan orang  khususnya  perempuan  dan  anak  menjadi  suatu  hal  yang mengkhawatirkan,  dan  sebagian  besar  korbannya  adalah  perempuan  muda yang masih dikategorikan sebagai anak. Hal tersebut  perlu menjadi cerminan dan  pembelajaranbagi  semua  pihak  agar  dapat  mencari  solusi  yang  terbaik dalam  penyelesaian  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak  khususnya  bagi para  penegak  hukum  seperti  Jaksa  (Penuntut  Umum)  yang  berperan  dalam melakukan penuntutan untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
Marwan  Effendy  (2005:105)  mengemukakan  bahwa  kejaksaan  sebagai pengendali  proses  perkara  ( Dominus  Litis ),  mempunyai  kedudukan  sentral dalam  penegakan  hukum,  karena  hanya  institusi  kejaksaan  yang  dapat menentukan  apakah  suatu  kasus  dapat  diajukan  ke  pengadilan  atau  tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan juga merupakan  satu-satunya  instansi  pelaksana  putusan  pidana  ( executive ambtenaar) .Oleh  sebab  itu,  Penuntut  Umum  perlu  berkoordinasi  dengan penyidik  dalam  penanganan  perkara  termasuk  tindak  pidana  perdagangan perempuan  dan  anak  agar  penangangan  perkara  dapat  terlaksana  dengan optimal.
Namun,  pada  kenyataannya,  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap para  pelaku  perdagangan  orang  dirasakan  belum  efektif.  Berdasarkan  hasil penelitian  Hanafi  Rachman  (2012:4),  yang  menyatakan  bahwa  hal  tersebut terjadi  karena  kurangnya  koordinasi  antarpenegak  hukum  sehingga  pelaku tindak  pidana  orang,  yang  hanya  mampu  menjerat  para  pelaku  kelas  bawah,
4 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya):
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
sedangkan para pemodal dan pelaku utama dari tindak pidana tersebut tidak tersentuh oleh hukum.
Pernyataan tersebut serupa dengan adanya laporan Economy and Social Comission  on  Asia  Pacific  ( ESCAP)  dan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan tahun  2002,  Sri  Redjeki  Sumaryoto  (2003:2),  yang  menyatakan  bahwa pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang, disebabkan  karena  kurangnya  investigasi  dan  penuntutan  terhadap  tindak pidana  perdagangan  orang,  sehingga  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara yang disoroti dunia karena merupakan salah satu sumber terjadinya aktivitas perdagangan  manusia  dan  menepati  peringkat  ketiga  atau  terendah  dalam upaya penanggulangan orang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Makassar,  khususnya  di  Kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut  karena  ada  beberapa  kasus  mengenai  perdagangan  perempuan  dan anak  yang    sesuai  dengan  tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk  menganalisis pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak  di  Kota  Makassar  dan  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu bentuk  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik pelaksanaan  hukum  positif,  yang  menyangkut  dengan  permasalahan  yang diselidiki.
Adapun  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  narasumber  di Kejaksaan  Negeri  Makassar  melalui  wawancara.  Data  sekunder  adalah  data yang  didapat  dari  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  studi  dokumen  atau tulisan yang telah dipublikasikan.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan Negeri  Kota  Makassar.  Metode  sampling  yang  dipergunakan  disini  adalah purposive sampling dengan sampel berupa 1 (satu) orang Penuntut Umum Seksi Pidana  Umum,1  (Satu)  orang  Penuntut  Umum  Seksi  Pidana  Khusus,1  (satu) orang  Penuntut  Umum  Cabang  Kejaksaan  Negeri  Makassar  Di  Pelabuhan,  1 (satu) orang Penuntut Umum Seksi Intelijen. Data primer dan sekunder yang diperoleh,  dihubungkan  dengan  teori  kemudian  dianalisis  secara  kualitatifdan dideskripsikan  dengan  caramenguraikan  dan  menggambarkan  permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 5 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## HASIL PENELITIAN
Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana  perdagangan  orang,  dimana  perempuan  dan  anak  menjadi  korban terhadap tindak pidana tersebut. Tindakan perdagangan orang ini merupakan perbuatan  yang  melanggar  harkat  dan  martabat  manusia  serta  dikategorikan sebagai  kejahatan  yang  diatur  dan  diancam  pidana  bagi  orang  yang melakukannya.  Oleh  karena  itu,  para  pelaku  perdagangan  orang  dalam melakukan  perbuatannya,  selalu  berusaha  untuk  tidak  diketahui  oleh  orang lain, terutama bagi pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku khususnya dalam hal penuntutan.
Tindak Pidana perdagangan perempuan dan anak masuk dalam kategori tindak  pidana  umum.Seksi  tindak  pidana  umum  mempunyai  tugas melaksanakan  pengendalian,  prapenuntutan,  pemeriksaan  tambahan, penuntutan,  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.
Pasal  1  butir  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  mengatur  bahwa  penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Jadi, berdasarkan  Undang-Undang  hukum  acara  Pidana  Nomor  8  tahun  1981 ditentukan  bahwa  wewenang  penuntutan  hanya  diberikan  kepada  jaksa/ penuntut umum.
Ketentuan  tersebut  diperjelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa kekuatan  untuk  melaksanakan  penuntutan  itu  dilakukan  oleh  Kejaksaan. Dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan, yaitu:
1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melengkapi pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  kepengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikordinaskan dengan penyidik.
6 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Masalah  penuntutan  juga  diatur  dalam  Pasal  137  KUHAP  yang menyatakan  bahwa  Penuntut  Umum  berwenang  melakukan  penuntutan terhadap  siapa  saja  yang  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi, jaksa diberikan wewenang untuk menentukan apakah akan menuntut atau tidak dalam suatu perkara (Pasal 139 KUHAP juncto Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
Dalam  Pasal  1  angka  8  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  PER-036/A/JA/09/2011  Tentang Standar Operasional  Prosedur  (SOP) Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Umum  menegaskan  bahwa  penuntutan adalah  tindakan  Penuntut  Umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  hukum  acara  pidana dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Pelimpahan  perkara  di  pengadilan  negeri  berkaitan  dengan  proses penuntutan,  jaksa  penuntut  umum  diberikan  wewenang  untuk  mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik  Indonesia  Nomor:  PER-036/A/JA/09/2011 Tentang  Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.Jadi, yang  berhak  melakukan  penuntutan  dalam  perkara  pidana  adalah  penuntut umum.Penuntut umum  adalah jaksa  yang diberikan  wewenang  oleh  KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Pelaksanaan penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar dilakukan sesuai dengan aturan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 137 Pasal 144 KUHAP. Hal tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  Ibu Herawanti  (selaku  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Kota  Makassar, tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 12.07 WITA) bahwa pelaksanaan penuntutan tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak  di  Kejaksaan  Negeri Makassar sesuai dengan aturan dalam KUHAP yakni mulai dalam Pasal 137- 144 KUHAP.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  peneliti  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Makassar  dan  Pengadilan  Negeri  Makassar,  kasus  kejahatan  perdagangan perempuan  dan  anak  yang  sampai  pada  tahap  pelimpahan  perkara  ke Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  kurun  waktu  2010-2014  terdapat  5  (lima) perkara,  yaitu  tahun  2010,  hanya  1  (satu)  perkara,  tahun  2011  tidak  ada, kemudian pada tahun 2012hanya 1 (satu) kasus.
Pada tahun 2013 ada 3 (tiga) perkara.Sedangkan pada tahun 2014, tidak ada  perkara  mengenai tindak  pidana  perdagangan perempuan  dan  anak  yang dilimpahkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sulitnya para penegak hukum dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 7
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
perempuan  dan  anak,  terutama  dalam  hal  pembuktian  atau  semakin  rapinya cara  pelaku  dalam  melakukan  kejahatan  perdagangan  perempuan  dan  anak, sehingga  hanya  sedikit  kasus  yang  masuk  dan  ditangani  oleh  para  jaksa (Penuntut  Umum)  sampai  pada  tahap  pelimpahan  perkara  ke  pengadilan negeri.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, salah satu kasus mengenai perdagangan perempuan dan anak terjadi di Kota Makassar pada tahun 2010. Pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang pemuda berumur 22 (dua puluh dua)  tahun,  yang  bekerja  sebagai  pegawai  salah  satu  kafe  di  Kota Makassar.Kronologi  kejadian  tersebut  berawal  dari  pelaku  yang  berkenalan dengan  saksi  korban  yangmerupakan  anak  di  bawah  umur  dan  menawarkan kepada saksi korbanuntuk mau diajak berkencan (berhubungan badan) dengan teman pelaku (seorang anggota kepolisian yang menyamar sebagai tamu yang memesan  saksi  korban).  Saksi  korban  pun  tertarik  akan  tawaran  tersebut, karena  masalah  keuangan  dan  setelah  bertemu  di  salah  satu  hotel  di  Kota Makassar, maka, disepakatilah harga transaksi untuk pelaku dan saksi korban. Namun, sebelum sempat pelaku menerima apapun dari hasil transaksi tersebut, tiba-tiba  anggota  kepolisian  yang  menyamar  sebagai  tamu  yang  memesan langsung  saksi  korban,  menangkap  pelaku  dan  membawa  pelaku  ke  Polresta Pelabuhan Makassar.
Atas  kejadian  tersebut,  dalam  berkas  perkara,  pelaku  didakwakan melanggar Pasal 10 juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Adapun  isi  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi orangtersebut  di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Sedangkan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur  bahwa  setiap orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak
8 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya):
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
Adapun  unsur-unsur  delik  dalam  Pasal  10 juncto Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :
1. Setiap orang. Setiap orang pada dasarnya sama dengan perkataan barang siapa,  yang  artinya  siapa  saja,  yang  oleh  Jaksa/Penuntut  Umum  telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa.
2. Telah  melakukan  tindak  pidana membantu  atau melakukan  percobaan. Maksudnya  adalah  telah  ternyata  ada  permulaan  pelaksanaan,  akan tetapi,  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu  bukan  disebabkan  karena kehendaknya sendiri.
3. Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
Maksud  dari  unsur  pasal  ini  adalah  bersifat  alternatif  artinya,  bahwa tidak  semua  unsur  harus  terpenuhi,  tetapi,  cukup  apabila  salah  satu  unsur tersebut terbukti, maka, telah terbukti pula unsur dari pasal ini.
Adapun  ancaman  pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, yaitu batas minimal pidana penjaranya adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun.  Sementara  pidana  dendanya  paling  sedikit  Rp. 120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Sedangkan  dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  Pasal  83  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun  dan  paling  sedikit  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Adapun  unsur-unsur  delik  dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 9
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
1. Setiap orang. Setiap orang pada dasarnya sama dengan perkataan barang siapa,  yang  artinya  siapa  saja,  yang  oleh  Jaksa/Penuntut  Umum  telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa. 2. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk  dijual.  Maksud  dari  unsur  ini  adalah  bersifat  alternatif  artinya, bahwa  tidak  semua  unsur  harus  terpenuhi,  tetapi,  cukup  apabila  salah satu unsur tersebut terbukti, maka, telah terbukti pula unsur dari pasal ini. Dalam  proses  pelaksanaan  penuntutan  tindak  pidana  perdagangan perempuan dan anak tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan hasil wawancara yang  dilakukan  peneliti  terhadap  beberapa  penuntut  umum  di  Kejaksaan Negeri Makassar, yakni Ibu Nur Fitriaty (selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri  Kota  Makassar,  tanggal  15  Oktober  2015,  Pukul  13.00  WITA)  yang menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, yakni sulitnya menghadirkan saksi korbandalam  persidangan  karena  berada  di  luar  Kota  Makassar  dan  malu untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya di persidangan.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Bapak  Fakhrul  Faisal  (selaku Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Kota  Makassar,  tanggal  15  Oktober 2015, Pukul 15.11 WITA) dan Ibu Dearty Puspitasari (selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 16.17 WITA), mengemukakan  bahwa  faktor  penghambat  yang  sama  dalam  pelaksanaan penuntutan  di  Kejaksaan Negeri Makassar, yakni adanya faktor  internal  dari Jaksa (Penuntut Umum) dalam hal menghadirkan saksi korban dipersidangan.
Menurut  penulis,  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  menghambat pelaksanaan  penuntutan  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak, yakni  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal,  meliputi:  (1). Faktor  penegak  hukum,  yakni  kurangnya  koordinasi  antara  penuntut  umum dan  penyidik  sehingga  dapat  menghambat  pada  pelaksanaan  penanganan perkara,  misalnya  dalam  hal  pembuktian,  yakni  sulitnya  menghadirkan  saksi korban di persidangan, dan kurangnya keterbukaan berkenaan dengan aturan- aturan serta prosedur yang berlaku; dan (2). Faktor sarana atau fasilitas, yakni kurang memadainya sarana dan fasilitas dalam pemenuhan hak korban berupa restitusi atau ganti rugi bagi korban perdagangan perempuan dan anak.
Sementara  Faktor  eksternal,  meliputi:  (1)  Faktor  masyarakat,  yakni masyarakat  kurang  mengerti  mengenai  perdagangan  orang,  bentuk-bentuk perdagangan  orang  berupa  eksploitasi  dan  adanya  hak  korban  berupa  ganti rugi;  dan  (2).  Faktor  kebudayaan,  yakni  perilaku  masyarakat  yang  kurang peduli  terhadap  terjadinya  kasus  perdagangan  orang,  sehingga  banyak  kasus perdagangan orang yang tidak terungkap ke publik.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  efektivitas/penegakan  hukum  Soerjono Soekanto  (2005:8),  yang  mengemukakan  bahwa  masalah  pokok  penegakan hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. Faktor-faktor  tersebut  adalah:  faktor  hukumnya  sendiri;  faktor  penegak hukum  yaitu  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum; faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hokum;  faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan  faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil  karya  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup.  Kelima  faktor tersebut  saling  berkaitan.  Oleh  karena  merupakan  esensi  dari  penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  penuntutan  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan anak pada Kejaksaan Negeri Makassar dapat dikatakan belum efektif. Faktor- faktor  yang  menghambat  proses  pelaksanaan  penuntutan  tindak  pidana perempuan  dan  anak  pada  Kejaksaan  Negeri  Makassar  yaitu  adanya  faktor internal  meliputi  meliputi  faktor  penegak  hukum  dan  faktor  eksternal,  serta faktor eksternal, meliputi faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

## SARAN
Adapun  saran  dari  peneliti,  yaitu  Para  Jaksa  (Penuntut  Umum) diharapkan  lebih  memperhatikan  korban  tindak  pidana  perdagangan perempuan  dan  anak  melalui  berkas  perkara  yang  diterimanya  dari  penyidik apakah  dalam  berkas  perkara  tersebut  penyidik  telah  melakukan  pemenuhan hak-hak  korban  dan  dapat  lebih  aktif  dalam  melakukan  koordinasi  dengan penyidik  dalam  mengembangkan  petunjuk  untuk  melengkapi  berkas  acara pemeriksaan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  Zainal  dan  Asikin.  (2008). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Effendy,  Marwan.  (2005). Kejaksaan  RI  posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif Hukum . Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
Farhana. (2010). Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Gultom, Maidin. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan .
Bandung: PT. Refika Aditama.
Hamzah,  Andi  dan  Irdan  Dahlan.  (1993). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 11 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Hamzah,  Andi.  (2012). Hukum  Acara  Pidana  Indonesia. Edisi  2  cetakan  6. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  M.  Yahya.  (2006). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuta Edisi Kedua Cetakan Ke-8 . Jakarta: Sinar Grafika.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2010).
Laporan  Pertemuan  Penyusunan  Renstra  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun  2002  tentang
Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan
Anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005). Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-036/A/JA/09/2011 Tentang  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Penanganan  Perkara Tindak Pidana Umum.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (1981). Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
Qamar,  Nurul.  (2011). Karakteristik  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Makassar: Pustaka Refleksi.
Rachman,  Hanafi.  (2012). Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Fakultas  Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  (2005). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan HukumCetakan Keenam . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sumaryoto,  Sri  Redjeki.  (2003). Sambutan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan (sambutan  disampaikan  pada  Konferensi  Nasional  tentang  Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak) . Jakarta.
Sunggono, Bambang. (2007). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Syamsuddin,  Amir.  (2008),  Integritas Penegak  Hukum;  Hakim,  Jaksa,  Polisi, dan Pengacara . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak juncto Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.