## PENGARUH ASPEK KULTUR HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA

## ( PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA )
Andi Mulyono
Dosen STIH Monokwari
Email: andimulyono528@gmail.com Abstract
See  definition  of  meaningful  gratification  neutral  provision,  then  the implementation of cultural value system of plant cultivation and reciprocation in the form of gift-giving when it is done the work environment of government, civil service,  and  organizers  of  the  State,  can  be  interpreted  as  a  form  of  modus operandi  of  the  practice  of  gratuities.  Gratuity  is  a  form  of  criminalization  of cultural  values  reciprocation  that  basically  prohibited  is  a  gift  related  to  their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of  the  United  Nations  Convention  against  Corruption  and  the  exclusion  of  the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.
Keyword: social system, reciprocation, gifts, gratuities

## Abstrak
Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka  Implementasi  sistem  nilai  budaya  menanam  budi  dan  balas  budi  dalam bentuk  pemberian  hadiah  jika  dilakukan  dilingkungan  kerja  pemerintahan, pengawai  negeri,  dan  penyelenggara  Negara,  dapat  ditafsirkan  sebagai  bentuk modus  operandi  dari  praktek  gratifikasi.  Gratifikasi  merupakan  bentuk kriminalisasi  terhadap nilai  budaya balas budi  yang pada dasarnya  yang dilarang adalah  hadiah  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan,  jabatan  atau  pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against  Corruption dan  tidak  dimasukkannya  unsur-unsur  penerimaan  hadiah sebagai bentuk tindak pidana.
Kata Kunci: sistem sosial, balas budi, hadiah, gratifikasi .

## LATAR BELAKANG
istem hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang-Undang  Dasar  1945  dan  negara  Indonesia  ialah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum  ( recht  staat ),  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan belaka  ( machtsstaat ). 1 Negara  hukum  menurut  pandangan  Oemar  Senoadji 2 bahwa  Negara  hukum  Indonesia  memiliki  ciri-ciri  khas  Indonesia.  Karena Pancasila  harus  diangkat  sebagai  dasar  pokok  dan  sumber  hukum,  maka  Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila  selalu  dalam  konotasi  yang  positif,  artinya  tiada  tempat  bagi  ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.
Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  misalnya  di  Amerika  Serikat  yang memahami konsep freedom of religion baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif,  seperti  yang  dirumuskan  oleh  Sir  Alfred  Denning  sebagaimana  yang dikutip Senoadji 3 sebagai berikut : “Freedom of religion means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or deny it, to believein Christin  religion  or  any  other  religion  or  in  none,  as  wewenang  choose”.
Pandangan  Oemar  Senoadji 4 tentang  hubungan  antara  agama  dan  negara  di Indonesia, menurutnya tidak menunjukkan suatu pemisahan yang rigid (kaku) dan mutlak,  maka  pada  pandangan  penulis  rumusan  ini  dapat  menimbulkan  kesan seolah-olah mungkin  ada pemisahan  antara negara dan  agama di  Negara  Hukum Pancasila  secara  tidak  rigid  dan  nisbi.  Penulis  memahami  bahwa  dalam  Negara Hukum  Pancasila  tidak  boleh  terjadi  pemisahan  antara  agama  dan  negara  baik secara  mutlak  maupun  secara  nisbi.  Karena  hal  itu  akan  bertentangan  dengan Pancasila dan UUD 1945.
Terkait  dengan  sistem  hukum  pidana,  banyak  pendapat  yang  mengacu kepada  teori  Friedman  yang  menyebutkan  adanya  tiga  unsur  dari  sistem  hukum yaitu substance (materi/substansi), stucture (struktur), dan culture (budaya). Akan tetapi  ada  juga  yang  mengembangkannya  menjadi  lebih  dari  tiga,  misalnya GBHN-GBHN  Indonesia  menjelang  masa  akhir  orde  baru  dalam  politik
1 Muhammad  Taher  Azhary, Negara  Hukum , Suatu  study  tentang  Suatu  prinsip- prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , (Jakarta: Bulan Bintang), h. 95.
2 Ibid, h. 95.
3 Ibid, h. 95.
4 Ibid, h. 95.
S
pembangunan  hukumnya  misalnya  menyebutkan  empat  unsur  yaitu  isi,  aparat, budaya dan sarana-prasarana. 5
Winardi 6 menyebutkan sistem sebagai sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem  terbuka  adalah  sebuah  sistem  yang  mempunyai  hubungan-hubungan  atau relasi  dalam  lingkungannya,  sedangkan  sistem  tertutup  adalah  sistem  yang  tidak mempunyai relasi dalam lingkungannya. Sebuah sistem terbuka memiliki struktur eksternal,  sedangkan  sistem  tertutup  tidak  memilikinya,  dia  bersifat  hipotetik, sebuah idealisasi.
Lawrence  W.  Friedman  menyebutkan  bahwa  sebuah  sistem  hukum memiliki unsur-unsur : 7
1. Struktur  hukum, yaitu  kerangka  skeletalnya;  bentuk  permanennya,  badan kepranataan  sistem,  tulang-tulang  keras  dan  kaku  yang  menjaga  proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya.
2. Substansi hukum , yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan substantif, dan (b) aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berprilaku.
3. Kultur  hukum, sebagai  unsur  dari  sikap  dan  nilai  sosial;  sebagai  bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara- cara  bertindak  dan  berfikir,  yang  membelokkan  kekuatan-kekuatan  sosial mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum mencakup : (a) sikap-sikap terhadap apakah sesuatu itu salah atau benar, dan (b) sikap-sikap tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan.
Jika  mengacu  kepada  teori  Friedman  yang  menyebutkan  tiga  unsur  dari sistem  hukum,  maka  unsur-unsur  dalam  sistem  hukum  pidana,  adalah substance yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil, structure yang  merupakan  sistem  peradilan  pidana,  dan culture yang  mencakup akseptasi,  kesadaran  hukum  dan  perasaan  hukum  masyarakat  terhadap  kebijakan hukum pidana.
Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum akan menentukan arah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan  pidana,  sedangkan  output  dari  sistem  peradilan  pidana  mempengaruhi
5 Moh.  Mahfud,  MD, Membangun  Politik  Hukum,  menegakkan  konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) h. 21-22.
6 Winardi, Pengantar  tentang  teori  sistem  dan  analisis  sistem, (Bandung:  Mandar  Maju 1989), h. 10.
7 Lawrence  M.  Friedman, The  legal  system,  A  Sosial  Science  Perspective. (New  York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 171-172.
tingkat  kepercayaan  dan  akseptasi  masyarakat.  Demikian  juga,  tingkat kepercayaan  masyarakat  akan  mempengaruhi  politik  hukum  dalam  menentukan aspek perubahan substansi  hukum  pidana itu sendiri. Demikianlah, sehingga tiap unsur  mempunyai  peranan  yang  penting  dan  mempengaruhi  unsur  yang  lain sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  dari  hukum pidana sebagai suatu sistem hukum pidana.
Salah  satu  modus  operandi  Korupsi  yang  berkembang  dalam  sistem hukum  pidana  di  Indonesia  adalah  Gratifikasi. 8 Pembahasan  mengenai  tindak pidana  Gratifikasi  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pembahasan  tentang  Tindak Pidana Korupsi secara umum. Mengingat bahwa Gratifikasi merupakan salah satu bentuk modus  operandi dari  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri.  Pada  unsur substansi hukum, khususnya sibstansi hukum materil tindak pidana korupsi, maka menurut hemat penulis pada dasarmya tidak terdapat kelemahan yang berdampak sebagai  kendala  dalam  proses  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  Korupsi.  Akan tetapi  pada  substansi  hukum  formil  terutama  yang  terkait  dengan  kelembagaan struktur  hukum  penyidik,  menimbulkan  berbagai  kendala  pada  tahap implementasinya.
Istilah “Gratifikasi” populer dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia pada tahun 2001 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara normatif sesungguhnya aturan  yang  melarang  penerimaan  dalam  bentuk  apapun  telah  diatur  secara terperinci  dalam  khususnya  Pasal  7  dan  Pasal  8  Keputusan  Presiden  Nomor  47 Tahun  1992  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Presiden  Nomor  10  Tahun  1974 tentang  Beberapa  Pembatasan  Kegiatan  Pegawai  Negeri  Dalam  Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. 9
Tindak pidana Gratifikasi mulai dikenal dan sekaligus ketentuannya mulai diterapkan  setelah  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  yang  kemudian  dibentuk  KPK  dengan salah  satu  direktorat  khusus  yang  menangani  penegakan  pasal  gratifikasi  yaitu
8 Arti  gratifikasi  dapat  diperoleh  dari  Penjelasan  Pasal  12B  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001,  yaitu  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam negeri  maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau tanpa  sarana  elektronik.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi ,  Pedoman  Pengendalian  Gratifikasi , (Jakarta: KPK, 2015), h. 9.
9 Ibid , h. 5.
Pada  Pasal  26 juncto Pasal  13  UU  KPK  dibentuk  Subbidang  Gratifikasi  yang berada pada Deputi Pencegahan.
Berdasarkan  rumusan  substansi  tindak  pidana  korupsi  dalam United Nations  Convention  Against  Corruption sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka dapat dipahami bahwa pengaturan materi hukum korupsi tidak dirumuskan secara spesifik  tentang  gratifikasi.  Mencermati  rumusan  tersebut  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  gratifikasi  yang  dirumuskan  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Indonesia  merupakan  penafsiran dari penjabaran tentang substansi Penyuapan.
Tindak  Pidana  Penyuapan  dalam  rumusan United  Nations  Convention Against  Corruption selalu  diikuti  dengan  unsur-unsur  kunci  yaitu  :  a. act  or refrain from acting in the execution of his official duties (bertindak atau berhenti bertindak  dalam  pelaksanaan  tugas  resmi  nya);  b. Trading  in  influence (Mempengaruh  jabatan);  c. misappropriation  of  influence (Penyalahgunaan pengaruh);  d. Abuse  of  functions (Penyalahgunaan  fungsi  jabatan);  e. Trading  in influence (Mempengaruh  jabatan);  dan  f. Illicit  enrichment (Memperkaya  diri secara illegal).
Mencermati  substansi United  Nations  Convention  Against  Corruption tersebut,  maka  sesungguhnya  tidak  ditemukan  tindak  pidana  gratifikasi  dalam ketentuan  tersebut,  tetapi  hanya  membahas  mengenai  suap-menyuap.  Perluasan makna  suap-menyuap  dalam  UU  Korupsi  Indonesia,  melahirkan  tindak  pidana gratifikasi.
Definisi  gratifikasi  sebenarnya  bermakna  pemberian  yang  bersifat  netral. Suatu  pemberian  menjadi  gratifikasi  yang  dianggap  suap  jika  terkait  dengan jabatan  dan  bertentangan  dengan  kewajiban  atau  tugas  penerima. 10 Pemberian hadiah  kepada  seseorang  karena  prestasi  yang  dilakukan  atau  karena  telah menanam  budi  baik  terhadap  si  pemberi  hadiah,  merupakan  bentuk  dari  nilai budaya  balas  budi.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  gratifikasi,  dapat  ditafsirkan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang telah menjadi bagian dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah hidup berabad-abad lamanya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  normatif,  yang mengkaji pengaruh aspek kultur hukum khususnya sistem nilai budaya balas budi terhadap  perkembangan  tindak  pidana  gratifikasi  di  indonesia  ditinjau  dari perspektif penegakan hukum pidana.
10 Ibid , h. 9.
Data  yang digunakan berupa data sekunder  yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, pendapat ahli maupun hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum  tersier  berupa  kamus-kamus  bahasa,  kamus  ilmiah  hukum  dan black  law dictionary .
Metode analisis dalam penulisan ini dimulai dengan mengabstraksi bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga diketahui  tentang  kriminalisasi  sistem  nilai  budaya  balas  budi  menjadi  TIndak Pidana  Gratifikasi,  menganalisis  pengaruh  kultur  hukum  terhadap  sistem  hukum pidana di Indonesia, melakukan sistematisasi, dan terakhir mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran silogisme deduktif.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Penggunaan  pendekatan  sistem  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana,  dan  memperhatikan  makna  “sistem”  sebagai  suatu  proses  dari peradilan  pidana,  maka  sangat  tepat  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Mardjono Reksodiputro 11 bahwa  salah  satu  usaha  masyarakat  untuk  dapat  mengendalikan terjadinya  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi.  Lawrence  M. Friedman 12 mengatakan  bahwa  sistem  hukum  tidak  saja  merupakan  serangkaian larangan  atau  perintah,  tetapi  juga  sebagai  aturan  yang  bisa  menunjang, meningkatkan,  mengatur,  dan  menyunguhkan  cara  mencapai  tujuan.  Friedman juga  percaya  bahwa  hukum  tidak  saja  mengacu  pada  peraturan  tertulis  atau kontrol  sosial  resmi  dari  pemerintah,  tetapi  juga  menyangkut  peraturan  tidak tertulis  yang  hidup  ditengah  masyarakat (living  law), menyangkut  struktur, lembaga  dan  proses  sehingga  berbicara  tentang  hukum,  kita  tidak  akan  terlepas dari  pembicaraan  tentang  sistem  hukum  secara  keseluruhan”  bahwa  sistem haruslah  ditelaah  sebagai  suatu  kesatuan  yang  meliputi  tindakan re-evaluasi, reposisi, dan  pembaharuan  (reformasi)  terhadap  struktur  ( structure ),  substansi ( substance )  hukum,  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Keterpaduan (“ integrated ”) dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan,
integral, dan paralel. 13
11 Ibid , h. 3.
12 Lihat  Lawrence  M.  Friedman, American  Law:  An  Introduction .  (New  York:  W.E. Norton & Company,1984), h. 5.
13 Lihat  Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  sebuah  pengantar ,  (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 4.
Systemic approach ini dapat dijadikan bahan untuk memecahkan persoalan hukum  ( legal  issue )  atau  penyelesaian  hukum  ( legal  solution )  maupun  pendapat hukum  ( legal  opinion ). 14 Sistem  sebagai  suatu  jenis  satuan,  yang  mempunyai tatanan  tertentu.  Tatanan  dalam  hal  ini  menunjukan  kepada  suatu  struktur  yang tersusun  dari  bagian-bagian.  Sistem  juga  sebagai  suatu  rencana,  metode  atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Serta sistem dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, yang terintegrasi, yang dicirikan oleh elemen-elemen yang  saling  berinteraksi,  yang  diarahkan  kepada  pencapaian  tujuan  tertentu, dimana  sistem  yang  satu  dan  yang  lainnya  dalam  mencapai  suatu  tujuan,  saling mempengaruhi satu sama lainnya.
1. Sistem sosial.
Kultur  adalah  pola  perilaku  yang  integratif  dalam  diri  setiap  orang  baik yang  muncul  pada  fikiran,  perkataan,  perbuatan  dan  artifak  orang,  yang kesemuanya  tergantung  pada  program  sosialisasi  budaya  dan  kemampuan  tiap orang  untuk  belajar,  menginternalisasikan  memperoleh  insentif  dan  disinsentif dalam  menyebarkan  pengetahuan  tersebut  pada  sesamanya  atau  generasi berikutnya. 15
Talcott  Parson 16 mendefinisikan  sistem  sosial  sebagai  berikut:    sistem sosial  terdiri  dari  sejumlah  aktor-aktor  individual  yang  saling  berinteraksi  dalam situasi  yang  sekurang-kurangnya  mempunyai  aspek  lingkungan  atau  fisik,  aktor- aktor  yang  mempunyai  motivasi  dalam  arti  mempunyai  kecendrungan  untuk mengoptimalkan  kepuasan yang  hubungannya  dengan  situasi mereka didefinisikan  dan  dimediasi  dalam term  system  simbol bersama  yang  terstruktur
14 Ibid , h. 4-8.
15 A.  Kadarmanta, membangun  kultur  Kepolisian, (Jakarta:  PT.  Forum  Media  Utama, 2007)  h. 88
16 Talcott  Parsons  adalah  sosiolog  modern  yang  lahir  di  Colorado  Springs,  Amerika Serikat.  Ia  belajar  di  Amherst  College  (1920-1924),   London  School of  Economics  (1924), Universitas  Heidelberg  (1925-1926).  Mulai  tahun  1927ia  menjadi  dosen  di  Harvard  University, mula-mula di fakultas ekonomi,kemudian pada tahun 1931 di fakultas sosial, di mana ia menjadi ketuanya pada  tahun  1944.  Parsons  telah  menghasilkan  karya  karangan  dan  buku,seperti  :  The Structure of Social Action (1983), The Social System (1951),   Economy and Society (1956), dan lain  sebagainya.  Sejak  permulaan  karirnya  sebagai  sosiolog,  Parsons  dikesankan  oleh  keadaan teratur  yang  kita  sebut  “masyarakat”.  Perpaduan  masyarakat  disebabkan  oleh  :  adanya  nilai- nilai budaya  yang  dibagi  bersama,  yang  melembagakan  menjadi  norma-normasosial,  dan dibatinkan  oleh  individu-individu  menjadi  motivasi-motivasi.  Sarip  Hasan,  “ Fungsionalisme Struktural  Talcott  Parsons ,”  <https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott- parsons/>, diakses tanggal 17 Januari 2015
secara  kultural. 17 Menurut  parson  ada  empat  fungsi  penting  yang  mutlak dibutuhkan  bagi  semua  sistem  sosial,  meliputi  :  adaptasi  (A),  pencapaian  tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). 18
Parsons  sebelumnya  memiliki  konsep  eksistensial  yaitu  satu-satunya realitas  dalam  kehidupan  sosial  adalah  perilaku  sosial  individu,  yang  member motivasi  dan  memberi  arti  tertentu  kepada  kelakuannya,  telah  ditinggalkan. Sekarang  situasi  sosial  si  pelaku,  yaitu  variabel-variabel  tak  tergantung,  seperti umur,  jenis  kelamin,  pendidikan,  pekerjaan,  kelas  sosial,  penghasilan,  agama, nilai-nilai,  dan  sebagainya  menjadi  objek  analisis,  di  mana  “peranan  sosial” ( social role ) menjadi satuannya paling kecil. 19
Konsep  relasional,  yaitu  sistem  sosial,  mengganti  konsep  eksistensial, yaitu perilaku sosial. Sekarang si pelaku ditinjau dari segi struktur-struktur sosial yang  merumuskan  bagi  siapa  dia,  dan  mengenakan  kepadanya  hal-hal  yang diharapkan  oleh  masyarakat  atau  kelompok  dari  padanya.  Parsons  sebelumnya memakai  konsep  “struktur  sosial”  hanya  demi  kepentingan  analisis  abstrak. Sekarang  konsep  itu  mewakili  realitas  sosial  sendiri.  Struktur-struktur  sosial menentukan  peranan  dan  pola-pola  perilaku  yang  tetap.  Ketunggalan  individu melenyap  di  balik  peranan-peranan  yang  telah  dilembagakan  oleh  masyarakat. Pelembagaan  itu  diadakan  demi  suatu  kesatupaduan  ( integrasi )  dan  orde masyarakat.  Peranan-peranan  resmi  itu  dipakai  sebagai  mekanisme  yang mengintegrasikan orang ke dalam kesatuan sosial. 20
Sistem berasal dari bahasa Yunani ” systema ” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan  yang  terdiri  dari  macam-amacam  bagian.  Prof.  Subekti,  SH mengartikaan  sistem  sebagai  suatu  susunan  atau  tataan  yang  teratur,  suatu keseluruh  yang  tediri  atas  bagian-bagian  yang  berkaitan  satu  sama  lain,  tersusun
17 Ibid.
18 Ibid. Empat  fungsi  tersebut  wajib  dimiliki  oleh  semua  sistem  agar  tetap  bertahan ( survive ),  penjelasannya  sebagai  berikut  :  a. Adaptation :  fungsi  yang  amat  penting  disini  sistem harus  dapat  beradaptasi  dengan  cara  menanggulangi  situasi  eksternal  yang  gawat,  dan  system harus  bisa  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  juga  dapat  menyesuaikan  lingkungan  untuk kebutuhannnya; b. Goal attainment ; pencapainan tujuan sangat penting, dimana sistem harus bisa mendefinisikan  dan  mencapai  tujuan  utamanya;  c. Integrastion :  artinya  sebuah  sistem  harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL); d. Latency : laten berarti system harus mampu berfungsi  sebagai  pemelihara  pola,  sebuah  sistem  harus  memelihara  dan  memperbaiki  motivasi pola-pola individu dan kultural. Ibid .
19 K.J. Veeger, Realitas Sosial-refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi , (Jakarta: Gramedia, 1985) h. 201
20 Ibid , h. 201
menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.” 21
Kata “Sistem” menurut Bruggink 22 berkenaan dengan “suatu  keseluruhan yang  saling  berkaitan.”  Dan  jika  hukum  didefinisikan  sebagai  suatu  “sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum” maka sistem hukum adalah suatu produk  kesadaran  hukum,  yang  berarti  bahwa  sistem  hukum  juga  mengandung aspek-aspek irrasional. 23
Menurut Sudikno Mertokusumo 24 bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai  suatu chaos atau  “ mass  of  rules ”,  tetapi  melihatnya.  sebagai  suatu “ stuctured whole ” atau sistem. Lebih lanjut dikatakan bahwa “hukum merupakan sistem,  artinya  bahwa  hukum  itu  merupakan  tatanan,  merupakan  suatu  kesatuan yang utuh  yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat  satu  sama  lain.  Artinya  bahwa  bahwa  sistem  hukum  adalah  suatu  kesatuan yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.
Kees Schuyt dalam bukunya “ recht  en samenleving ” seperti yang dikutip oleh Arief Sidharta 25 mengemukakan teori yang menguraikan tentang hal-hal apa saja  yang  masuk  dalam  suatu  sistem  hukum  dengan  bertolak  dari  kenyataan kemasyarakatan  sebagai  landasan  analisis,  yaitu  bahwa  sebuah  sistem  hukum terdiri  atas  tiga  unsur  yang  memiliki  kemandirian  tertentu  (memiliki  batas-batas yang  relative  jelas)  yang  saling  berkaitan,  dan  masing-masing  dapat  dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu  adalah : 26
a. Unsur  idiil,  yaitu  unsur  yang  terbentuk  dari  sistem  makna  dari  hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum” bagi para psikolog masih ada unsur lainnya.
b. Unsur  operasional,  yaitu  Unsur  yang  terdiri  dari  keseluruhan  organisasi- organisasi  dan  lembaga-lembaga,  yang  didirikan  dalam  suatu  sistem hukum.  Yang  termasuk  dalam  unsur  ini  adalah  pengembang  jabatan
21 Tiar  Ramon, Macam-macam  sistem  hukum  di Dunia,  <  https://tiarramon.wordpress. com/2009/05/10/macam-macam-sistem-hukum-di-dunia/>, diakses tanggal 1 Januari 2017
22 Arief Sidharta B., Refleksi tentang hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 3.
23 Ibid , h. 3.
24 Soedikno Mertokusumo, 1999, Op. Cit. , h. 115.
25 Arief Sidharta B., 1999, Op. Cit. h. 140.
26 Ibid , h. 140.
( ambtsdrager ),  yang  berfungsi  dalam  kerangka  suatu  organisasi  atau lembaga.
c. Unsur actual, yaitu keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret  yang  berkaitan  dengan  sistem  makna  dari  hukum,  baik  dari  para pengembang  jabatan  maupun  dari  para  warga  masyarakat,  yang  di dalamnya terdapat sistem hukum itu.
Hukum  merupakan  suatu  sistem  norma-norma.  Sebagai  sistem,  hukum memiliki  sifat  umum  dari  suatu  sistem,  paling  tidak  ada  tiga  ciri  :  menyeluruh ( wholes ),  memiliki  beberapa  elemen  ( elements ),  semua  elemen  saling  terkait ( relation )  dan  kemudian  membentuk  ( structure ).  Oleh  sebab  itu,  sistem  hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas sesuatu dalam suatu sistem hukum tersebut. 27
Sistem  hukum  tersusun  atas  sejumlah  subsistem  sebagai  komponennya yang  saling  terkait  dan  berinteraksi.  Mochtar  Kusumaatmadja 28 memandang komponen  sistem  hukum  itu  terdiri  atas  :  1).  Asas-asas  dan  kaidah-kaidah;  2). Kelembagaan  hukum;  3).  Proses-proses  perwujudan  kaidah-kaidah  dalam kenyataan. Mengenai sistem hukum ( legal system ). Friedman menyatakan bahwa sistem  hukum  terdiri  dari  tiga  elemen,  yaitu  elemen  struktur  hukum  ( legal structure ),  substansi  hukum  ( legal  substance ),  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). 29 Struktur  hukum  adalah  pola  yang  memperlihatkan  tentang  bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan  bagaimana  proses  hukum  itu  berjalan  oleh  aparat  penegak hukum;  Substansi  hukum  adalah  peraturan-peraturan    yang  dipakai  oleh  para pelaku  hukum  pada  waktu  melakukan  perbuatan-perbuatan  dan  hubungan- hubungan hukum; sedangkan kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan yang menghendaki penyelesaian masalah-masalah hukum melalui institusi hukum. 30
Sistem  hukum  nasional  Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  berlaku  di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana,  peraturan  perundang-undangan,  dan  semua  sub  unsurnya)  yang  antara yang  satu  dengan  yang  lain  saling  bergantung  dan  yang  bersumber  dari
27 Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana , Disertasi Universitas Indonesia, 2001, h. 27.
28 Arief  Sidharta  B., Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Sebuah  Penelitian  tentang fundasi  kefilsafatan  dan  sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagi  Landasan  Pengembangan  Ilmu Hukum Nasional Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 75.
29 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 154.
30 ibid , h. 154.
pembukaan  dan  pasal-pasal  UUD  1945.  Mengacu  pada  teori  Friedman  tentang sistem  hukum,  maka  sistem  hukum  dibagi  menjadi  tiga  unsur  yakni Substance (materi/substansi), structure ( struktur), dan culture (budaya). 31
Sistem hukum merupakan sistem yang abstrak dan terbuka artinya bahwa sistem hukum  itu terdiri  dari unsur-unsur  yang tidak konkrit, tidak menunjukkan Kesatuan  yang  dapat  di  lihat,  dan  unsur-unsur  itu  mempunyai  hubungan  timbal balik  dengan  lingkungannya,  serta  unsur-unsur  lain  yang  tidak  termasuk  dalam sistem  mempunyai  pengaruh  terhdap  unsur-unsur  dalam  sistem. 32 Scolten 33 menyatakan  bahwa  hukum  itu  merupakan  sistem  terbuka  yang  sifatnya  tidak lengkap  dan  tidak  mungkin  lengkap.  Oleh  karena  sistem  hukum  pidana  adalah sistem terbuka, maka selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan.
Sistem  hukum  terbuka  bukan  berarti  bahwa  terdapat  kebebasan  untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembentukan hukum baru dalam sistem itu, akan  tetapi  dikatakan  terbuka  karena  sistem  hukum  itu  tidak  lengkap  dan rumusan-rumusan  dalam  ketentuan  hukum  pada  umumnya  bersifat  norma  kabur, terutama mengenai  istilah-istilah  yang dapat  memberikan penafsiran  yang sangat luas.  Sehingga  keterbukaan  dari  sistem  hukum  ini  dimaksudkan  adalah  istilah- istilah  yang  mengandung  penafsiran  yang  sangat  luas.  Meskipun  demikian, Sudikno  Mertokusumo 34 menyatakan  bahwa  “meskipun  sistem  hukum  itu dikatakan terbuka, akan tetapi di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya  tertutup,  yang  berarti  bahwa  pembentuk  UU  tidak  member  kebebasan untuk pembentukan hukum.
Berbagai macam sistem hukum yang tumbuh dalam lembaga hukum yang mengatur  kehidupan  manusia  seperti Common  Law  System , Civil  Law  System ,
Sosialis  Legal System , Chenese  Law  System dan Moslem  Law  System ,  dalam perkembangan  hukum  di  Indonesia,  telah  terjadi  sinergi  dari  berbagai  sistem hukum  tersebut  sehingga  menimbulkan  persoalan  dalam  menentukan  sistem hukum  yang  berlaku  Indonesia.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  groundnorm  Pancasila, 35 mewarisi Civil  Law  System atau  sistem  Eropa  Kontinental  dari  sistem  hukum
31 Harian  Kedaulatan  Rakyat, Hukum  Nasional  Menganut  Prismatik  Pancasila ,  11 September 2006, h. 21.
32 Sudikno  Mertokusumo, mengenal  Hukum  sebuah  pengantar ,  (Yogyakarta:  Liberty, 1999), , h. 117.
33 Ibid, h. 117.
34 Ibid, h. 117.
35 H. Mohammad Daul Ali, Hukum Islam , Jakarta: PT. Raya Carafindo, 1994), h. 39.
Belanda  yang  pernah  menjajah  Indonesia.  Akan  tetapi  dalam  praktek  hukum dalam system peradilan misalnya, hakim seringkali mengacu pada putusan hakin yang  terdahulu  ( yurisprudensi )  yang  merupakan  metode  system  peradilan  dalam
Common Law System atau sistem peradilan anglo saxon .

## 2. Gratifikasi
Arti  gratifikasi  dapat  diperoleh  dari  Penjelasan  Pasal  12B  UU  No.  20 Tahun  2001,  yaitu  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau  tanpa  sarana elektronik. 36
Definisi  di  atas  menunjukkan  bahwa  gratifikasi  sebenarnya  bermakna pemberian  yang  bersifat  netral.  Suatu  pemberian  menjadi  gratifikasi  yang dianggap  suap  jika  terkait  dengan  jabatan  dan  bertentangan  dengan  kewajiban atau  tugas  penerima. 37 Ketentuan  tentang  gratifikasi  yang  dianggap  suap  seperti diatur  pada  Pasal  12B  dan  12C  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini  masih  terdapat  kerancuan  berpikir  seolah-olah  delik  gratifikasi  merupakan bentuk  lain  dari  suap  atau  menyamakan  delik  gratifikasi  dengan  suap.  Berikut sejumlah argumentasi hukum yang menegaskan bahwa delik gratifikasi bukanlah suap.
Gratifikasi  merupakan  jenis  tindak  pidana  baru.  Hal  ini  ditegaskan  pada sambutan  pemerintah  atas  persetujuan  RUU  tentang  perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001: 38
“Dalam  rancangan  undang-undang  ini  diatur  ketentuan  mengenai gratifikasi  sebagai  tindak  pidana  baru.  Gratifikasi  tersebut  dianggap  suap apabila  berhubungan  dengan  jabatan  dan  berlawanan  dengan  kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Namun gratifikasi  tersebut  tidak  dianggap  suap  apabila  penerima  gratifikasi
36 Komisi Pemberantasan Korupsi , Op. Cit. , h. 9.
37 Ibid , h. 9.
38 Ibid ,  h.  9-10.  Sambutan  Pemerintah  atas  Persetujuan  Rancangan  Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001
melapokan  pada  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam waktu  yang  ditentukan  dan  apabila  tidak  melaporkan  dianggap  suap. Dalam  sistem  pelaporan  ini,  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi  yang nilainya Rp10.000.000,00 atau  lebih,  pembuktian  bahwa  pemberian  bukan  suap  dilakukan  oleh penerima  Gratifikasi,  tetapi  yang  nilainya  kurang  dari  Rp10.000.000,00 pembuktian  bahwa  gratifikasi  sebagai  suap  dilakukan  oleh  penuntut umum.”
Menurut Eddy  Omar Syarif, Guru  Besar  Hukum Pidana  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa perbedaan gratifikasi dan suap terletak  pada  ada  atau  tidak meeting  of  mind pada  saat  penerimaan.  Pada  tindak pidana  suap,  terdapat meeting  of  mind antara  pemberi  dan  penerima  suap, sedangkan  pada  tindak  pidana  gratifikasi  tidak  terdapat meeting  of  mind antara pemberi dan penerima. Meeting of mind merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. 39
Drs.  Adami  Chazawi,  SH.,  Dosen  Fakultas  Hukum  Pidana  Universitas Brawijayam,  memberikan  penajaman  perbedaan  delik  gratifikasi  dengan  suap, bahwa  pada  ketentuan  tentang  gratifikasi  belum  ada  niat  jahat (mens  rea) pihak penerima  pada  saat  uang  atau  barang  diterima.  Niat  jahat  dinilai  ada  ketika gratifikasi  tersebut  tidak  dilaporkan  dalam  jangka  waktu  30  hari  kerja,  sehingga setelah  melewati  waktu  tersebut  dianggap  suap  sampai  dibuktikan  sebaliknya. Sedangkan  pada  ketentuan  tentang  suap,  pihak  penerima  telah  mempunyai  niat jahat pada saat uang atau barang diterima. 40
Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan bahwa :
“Suap  dan  Gratifikasi  berbeda.  Dalam  kasus  tangkap  tangan  yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan meeting of mind sudah terjadi sebelumnya,  maka  itu  tidak  bisa  disebut  gratifikasi.  Pelaporan  gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran  dengan  itikad  baik.  Dalam  suap  penerimaan  sesuatu  dikaitkan dengan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  yang  terkait  dengan  jabatannya. Sedangkan  gratifikasi  dapat  disamakan  dengan  konsep self  assessment seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.” 41
39 Ibid , h. 9.
40 Ibid, h. 9. 41 Ibid , h. 10 .
Gratifikasi  merupakan  pemberian  dalam  arti  luas.  Pengaturan  dan penyebutan  gratifikasi  secara  spesifik  dikenal  sejak  disahkannya  UU  No.  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Undang-undang memberikan  kewajiban  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  untuk melaporkan  pada  KPK  setiap  penerimaan  gratifikasi  yang  berhubungan  dengan jabatan  dan  berlawanan  dengan  tugas  atau  kewajiban  penerima.  Jika  gratifikasi yang  dianggap  pemberian  suap  tersebut  tidak  dilaporkan  pada  KPK,  maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.
Mencermati  pengertian  Gratifikasi  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka menurut  hemat  penulis  bahwa  gratifikasi  pada  dasarnya  adalah  merupakan pemberian  dari  seseorang  kepada  orang  lain  (pengawai  negeri,  pejabat penyelenggara  negara)  sebagai  balas  budi  atas  perbuatan  yang  dilakukan  atau tidak  dilakukan  yang  menguntungkan  si  pemberi  hadiah.  Pengertian  ini,  pada dasarnya merupakan pengertian suap menyuap, yang membedakan adalah meeting of mind yaitu pada suap ada kesepakatan atau niat dan permintaan dari penerima suap,  dan  biasanya  dilakukan  sebelum  perbuatan  dilakukan.  Sedangkan  dalam gratifikasi,  biasanya  inisiatif  hadiah  datang  dari  si  pemberi  hadiah  sebagai  balas budi  dan  tanda  terima  kasih  atas  bantuan  yang  diterimanya.  Akan  tetapi,  yang dilarang  dalam  perkara  gratifikasi  adalah  perbuatan  menerima  hadiah,  bukan memberikan hadiah.
3. Nilai Budaya Balas Budi
Pengertian  Nilai  ( value )  adalah  kemampuan  yang  dipercayai  ada  pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan  kualitas  yang  melekat  pada  suatu  obyek.  Dengan  demikian,  maka  nilai  itu adalah  suatu  kenyataan  yang  tersembunyi  dibalik  kenyataan-kenyataan  lainnya. Menilai  berarti  menimbang,  suatu  kegiatan  manusia  untuk  menghubungkan sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain  kemudian  untuk  selanjutnya  diambil keputusan. 42
Max  Scheler 43 menyatakan  bahwa  nilai-nilai  yang  ada  tidak  sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu :
42 Yoga Permana Wijaya, Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia ,  <https://yogapermanawijaya.wordpress.  com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta- sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.
43 Ibid ,
a. Nilai  kenikmatan  adalah  nilai-nilai  yang  berkaitan  dengan  indera yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak;
b. Nilai  kehidupan  yaitu  nilai-nilai  penting  bagi  kehidupan  yakni: jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum;
c. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni;
d. Nilai  kerohanian  yaitu  nilai  yang  berkaitan  dengan  tingkatan modalitas dari yang suci.
Budaya adalah  suatu  cara  hidup  yang  berkembang  dan  dimiliki  bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi  ke  generasi. 44 Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat,  bahasa,  perkakas,  pakaian,  bangunan,  dan  karya  seni.  Bahasa, sebagaimana  juga  budaya,  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  diri  manusia sehingga  banyak  orang  cenderung  menganggapnya  diwariskan  secara  genetis. Ketika  seseorang  berusaha  berkomunikasi  dengan  orang-orang  yang  berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu  dipelajari.  Budaya  adalah  suatu  pola  hidup  menyeluruh.  budaya  bersifat kompleks,  abstrak,  dan  luas.  Banyak  aspek  budaya  turut  menentukan  perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. 45
Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi  dengan  orang  dari  budaya  lain  terlihat  dalam  definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu  citra  yang  mengandung  pandangan  atas  keistimewaannya  sendiri."Citra yang  memaksa"  itu  mengambil  bentuk-bentuk  berbeda  dalam  berbagai  budaya seperti  "individualisme  kasar"  di Amerika,  "keselarasan  individu  dengan alam" d Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina. 46 Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut  membekali  anggota-anggotanya  dengan  pedoman  mengenai  perilaku yang  layak  dan  menetapkan dunia makna dan  nilai logis yang  dapat  dipinjam anggota-anggotanya  yang  paling  bersahaja  untuk  memperoleh  rasa  bermartabat
44 Cecunguk.blogspot, Nilai  Moral  Sebagai  Sumber  Budaya  Dan  Kebudayaan, <http://cecunguk-hidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/ 2011/06/nilai-moral-sebagai-sumber- budaya-dan.html>,  diakses  tanggal  18  Desember  2016.  Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa  Sanskerta yaitu buddhayah,  yang  merupakan  bentuk  jamak  dari buddhi (budi  atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.,
45 Ibid ,
46 Ibid ,
dan  pertalian  dengan  hidup  mereka.  Dengan  demikian,  budayalah  yang menyediakan  suatu  kerangka  yang  koheren  untuk  mengorganisasikan  aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. 47
Nilai  moral  individual  adalah  nilai  moral  yang  menyangkut  hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri atau cara manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral  tersebut mendasari dan menjadi panduan hidup  manusia yang  merupakan  arah  dan  aturan  yang  perlu  dilakukan  dalam  kehidupan pribadinya.     Adapun  nilai  moral  individual,  meliputi: 48 1.  Kepatuhan;  2. pemberani; 3. rela berkorban; 4. Jujur; 5. adil dan bijaksana; 6. meng- hormati dan menghargai; 7. bekerja keras; 8. menepati janji; 9. tahu Balas Budi; 10. baik budi pekerti; 11. rendah hati, dan 12. hati-hati dalam bertindak.
Nilai  budaya  merupakan  konsep  dasar  yang  bersifat  umum  yang  sangat penting dan bernilai  bagi  kehidupan masyarakat. Selain itu nilai  budaya  menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat sebagai hasil belajar sejak masa  kanak-kanak  sampai  dewasa.  Berbagai  suku  bangsa  memiliki  dan mengamalkan  nilai-nilai  seperti  gotong  royong,  musyawarah,  setia  kawan,  harga diri,  dan  sebagainya  yang  tercermin  dalam  berbagai  kebudayaan  sebagai  hasil proses pembelajaran. 49
a. Prinsip balas budi ( ongaeshi ) Jepang
Orang Jepang mengenal istilah on atau ongaeshi yang berarti balas budi. Orang Jepang merasa berhutang budi atas segala kebaikan yang diterimanya. Maka dari itu, ia akan menolak sebisa mungkin kebaikan yang  kita  tawarkan.  Jikapun  “terpaksa”  menerima  tawaran  tersebut,
maka  akan  ia  ingat  terus  sampai  ia  bisa  membalas  kebaikan  yang diterimanya. 50
Orang Jepang tetap memerhatikan kultur, sekalipun menjadi negara maju.  Kultur  tersebut  tidak  kemudian  ikut  tergerus  dan  memudar. Setiap kebaikan apapun  yang diterimanya, harus  segera dibalas. Juga saat kita menerima kebaikan apapun dari orang lain, sebenarnya harga
47 Ibid ,
48 Dwi  Sulistyarini, Nilai  Moral  dalam  Cerita  Rakyat  Sebagai  Sarana  Pendidikan  Budi Pekerti , <http://ki-demang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-13-nilai-moral-dalam- cerita-rakyat-sebagai-sarana-pendidikan-budi-pekerti/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.
49 Benedict,  Ruth, Pedang  Samurai  dan  Bunga  Seruni  :  Pola-  Pola  Kebudayaan  Jepang . (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 105.
50 Rizaldwiprayogo, Prinsip  Balas  Budi  Orang Jepang ,  <https://rizaldp.wordpress.com/ 2012/10/31/prinsip-balas-budi-orang-jepang/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.
diri  kita  jatuh  dan  “tertawan”   sampai  kemudian  kita  bisa  membalas kebaikan tersebut. 51
Ajaran  untuk  membalas  budi  merupakan  perwujudan  konsep  giri dan ninjou yang menjadi ciri khas budaya Jepang. Kata giri, memiliki beberapa arti, antara lain „jalan yang benar untuk melakukan sesuatu hal  atau  perkara,  budi  pekerti‟.  Konsep  ini  berawal  dari  ajaran konghuchu  yang  merupakan  dasar  ajaran  Shinto.  Konsep  giri  ini dipakai  dalam  hubungan  antar  individu,  dan  merupakan  tradisi  yang sudah  lama  menyatu  pada  diri  masyarakat  Jepang,  terutama  pada masyarakat petani pedesaan. 52
Pada  waktu  menanam  padi,  jika  seserang  mendapatkan  bantuan dari  orang  lain,  maka  dia  mempunyai  „kewajiban‟  untuk membalasnya.  Konsep  giri  merupakan  akar  terbentuknya  perasaan „berhutang  budi‟.  Sedangkan  ninjou  berarti  kebaikan  hati,  kasih saying, tenggang rasa sebagai kodrat manusia. Ninjou menggambarkan pemahaman, pengertian terhadap kehidupan manusia di  alam  semesta  ini.  Para  ahli  berpendapat  bahwa  giri  dan  ninjou adalah  satu  kesatuan,  namun  ada  ahli  yang  berpendapat  bahwa  giri dan ninjou merupakan hubungan timbal balik, atau saling berlawanan. Penempatan  giri  dan  ninjou  yang  saling  berlawanan  ini  dimaknai sebagai  hubungan  timbal  balik  antara  pribadi  dan  umum  dalam struktur  masyarakat  Jepang.  Konsep  giri  ditempatkan  lebih  tinggi daripada  ninjou.  Konsep  giri  dan  ninjou  inilah  yang  melahirkan kewajiban  moral  yang  terdapat  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat Jepang.  Agar  hubungan  berjalan  harmonis,  jika  seseorang  mendapat kebaikan dari orang lain, maka dia mempunyai kewajiban moral untuk membalasnya. Sikap membalas budi terdapat pada data : 53
1) Kai inu nite o kamareta , kebajikan dibalas kejahatan
2) Inuwa  mikka  kaeba  sannen  on  o  wasurenu, orang  yang  tahu balas budi.
3) Nekowa sannen on omikkade wasureru, orang yang tidak tahu membalas budi.
51 Ibid .
52 Sriwahyu  Istana  Trahutami, Nilai  Sosial  Budaya  Jepang  Dalam  Peribahasa  Jepang Yang  Menggunakan  Konsep  Binatang, Jurnal  Izumi  Program  Studi  Bahasa  dan  Sastra  Jepang, Volume 5, No 1, 2015.
53 Ibid .
Konsep  hutang  yang  dikenal  di  Jepang  yaitu on memiliki persamaan  dengan  konsep  hutang  di  Bali  yaitu Tri  Rna . On merupakan  beban  atau  hutang  yang  wajib  dibayarkan  kembali  oleh seseorang. On juga merupakan konsep yang menunjuk kepada hutang psikologis dan sosial yang dikenakan kepada seseorang atas kebaikan- kebaikan  yang  diterimanya  dari  orang  lain. 54 sedangkan  Tri  Rna memiliki  arti  yaitu  tiga  jenis  hutang  atau  tiga  jenis  kewajiban  yang harus  dibayar  manusia.  Hutang  dalam  konsep  Tri  Rna  dibedakan menjadi  tiga  yaitu  Dewa  Rna,  Pitra  Rna,  dan  Rsi  Rna.  Dewa  Rna merupakan  hutang  manusia  kepada  Tuhan  karena  Tuhan  telah memberikan Roh sehingga manusia bisa hidup. Hutang ini nyata tetapi tidak  bisa  dilihat. Pitra Rna  merupakan  hutang  kepada  leluhur,  orang tua,  ayah  atau  ibu  yang  telah  mendidik,  merawat,  dan  membesarkan manusia  dari  sejak  dalam  kandungan  sampai  lahir  dan  menjadi dewasa. Hutang yang terakhir yaitu Rsi Rna merupakan hutang kepada para  maharesi  yang  selalu  memberikan  ilmunya,  sehingga  manusia menjadi  mengerti  mana  yang  merupakan  perbuatan  baik,  dan  mana yang  merupakan  perbuatan  yang  buruk  sehingga  bisa  hidup berdasarkan ajaran agama 55 . Hutang dalam konsep masyarakat Jepang dan  Bali  sama-sama  wajib  dibayar  sesuai  dengan  jenis  hutang  yang dimiliki.  Dalam  masyarakat  Jepang,  konsep  hutang  yaitu  on  dibayar dengan  cara  melakukan  sesuatu  atau  membalas  budi  baik  seseorang dengan  jalan  kesetiaan,  kepatuhan,  dan  ketaatan  terhadap  kewajiban yang  harus  dibayarkan  akibat  dikenakannya  on  tersebut.  Dalam masyarakat  Bali,  terdapat  konsep  hutang  yang  dibawa  sejak  manusia lahir  yaitu  Tri  Rna  dibayarkan  dengan  cara  melakukan  upacara keagamaan.  Dalam  dongeng  Bali  terdapat  hutang  yang  dimiliki kepada Tuhan yang disebut dengan Dewa Rna. Pembayaran kewajiban tersebut  dilakukan  dengan  melaksanakan  upacara  Dewa  Yadnya  dan Bhuta  yadnya.  Dewa  Yadnya  dan  Bhuta  Yadnya  dilakukan  sebagai
54 Setiadi, Elly M et al, Pengantar Sosiologi . (Jakarta: Prenada Media Group 2011). hal, 127-128 .
55 Suhardana.  Tri  Rna, Tiga  Jenis  Hutang  yang  Harus  Dibayar  Manusia. Paramita, Surabaya,  hal  :  1-2.  Lihat  juga  Ida  Bagus  Gede  Candra  Prayoga, Perbandingan  Nilai  Budaya Dalam  Dongeng  Jepang  Dan  Dongeng  Bali, Program  Studi  Sastra  Jepang,  Fakultas  Sastra  dan
Budaya, Universitas Udayana, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=
348984&val=937&title=PERBANDINGAN%20NILAI%20BUDAYA%20DALAM%20DONGE NG%20JEPANG%20DAN%20DONGENG%20BALI>, diakses tanggal 18 Desember 2016
rasa  hormat  dan  untuk  membayar  kewajiban  kepada  Tuhan  sebagai umat manusia. 56
b. Prinsip menanam budi
Menanam  budi  disebut  juga  membuat  budi  atau  menabur  budi. Orang  yang  menanam  budi  disebut  penanam  budi.  Menanam  budi yang dilakukan oleh si penanam budi bertujuan untuk berbuat baik. Si penanam  budi  memberikan  sesuatu  yang  dimiliki  yang  dipandangnya layak  disertai  dengan  niat  ikhlas  untuk  memberikan  sesuatu  kepada seseorang  yang dinilai patut atau layak. Adapun  jenis-jenis budi  yang biasa  diberikan  mencakup  benda,  tenaga,  sopan-santun,  tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata, menjemput  makan,  suruh  seraya,  mintak  pialang,  mintak  bagi,  dan mintak.
Dalam  kedua  belas  situasi  interaksi  tersebut  seseorang  memiliki peluang  untuk  menanamkan  budinya  kepada  orang  lain.  Kedua  belas situasi  tersebut  dapat  dibagi  dalam  dua  kategori,  yaitu  (a)  pemberian yang diberikan oleh si penanam budi dan (b) pemberian yang diminta oleh orang yang ingin menerima budi. Pada kategori pertama, kegiatan menanam  budi  (memberi)  secara  aktif  datang  dari  si  penerima  budi. Kategori  ini  meliputi  memberi  benda,  tenaga  (diberi  atau  diminta), sopan-santun,  tutur-bahasa  dan  tegur-sapa,  kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam,  tanda  mata,  dan  menjemput  makan.  Pada  kategori kedua,  kegiatan  menanam  budi  (memberi)  diminta  dengan  sengaja oleh  si  penerima  budi.  Jenis  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  antara lain  suruh  seraya,  mintak  pialang,  mintak  bagi,  dan  mintak.  Agar kedua belas situasi di atas jelas, maka berikut ini diuraikan satu persatu secara singkat.
Memberi benda. Benda yang biasa diberikan sebagai alat penanam budi  adalah  makanan,  buah-buahan,  hasil  bumi,  hasil  laut,  hasil perburuan,  dan  oleh-oleh.  Pemberian  harus  memperhatikan  kualitas, kelangkaan,  perasaan  kebersamaan,  dan  tanda  ingat.  Faktor  kualitas perlu  diperhatikan,  agar  bentuk,  rasa,  dan  rupa  benda  yang  diberikan dalam  keadaan  baik.  Pepatah  Melayu  mengatakan. 57 Nilai  budaya
56 Ibid
57 Moh.  Daud  Kadir, Saling  menghormati  dansaling  member  bagi  orang  melayu  Riau , <http://wisatadanbudaya.blogspot.co.id/2009/12/saling-menghormati-dan-saling-memberi.  html>, diakses tanggal 18 Desember 2016.
seperti  prinsip  menanam  budi  dan  prinsip  membalas  budi  merupakan bagian  dari  nilai-nilai  kearifan  local  budaya  di  Indonesia.  Hampir semua  struktur  budaya  lokal  mengandung  nilai  tersebut.  Keagungan nilai  budaya  ini  mewarnai  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan bernegara.  Nilai  budaya  ini  pulalah  yang  melahirkan  sistem  nilai tenggang rasa dan gotong-royong.
Implementasi  sistem  nilai  budaya  menanam  budi  dan  balas  budi ini, jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan  penyelenggara  Negara,  dapat  ditafsirkan  sebagai  bentuk  modus operandi  dari  praktek  gratifikasi.  Istiah  seperti  “ucapan  terima  kasih” dengan memberikan sesuatu  barang kepada orang lain sebagai  bentuk balas  budi  atas  bantuan  dan  kejasama  yang  dinilai  memberikan manfaat bagi orang tersebut, adalah bentuk ungkapan nilai balas budi. Akan  tetapi  dalam  rumusan  unsur-unsur  gratifikasi,  hal  tersebut memenuhi unsur sebagai tindak pidana.
4. Pengaruh budaya balas budi terhadap gratifikasi
Nilai  budaya  seperti  prinsip  menanam  budi  dan  prinsip  membalas  budi yang  merupakan  bagian  dari  nilai-nilai  kearifan  local  budaya  di  Indonesia melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mearnai  struktur  sosial  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pemberian  hadiah  yang  dikriminalisasi  menjadi  tindak  pidana  gratifikasi  yang merupakan  salah  satu  modus  operandi  dari  tindak  pidana  korupsi,  merupakan salah  satu  wujud  dari  nilai  budaya  balas  budi.  Akan  tetapi,  dalam  perspektif hukum  pidana  pemberian  hadiah  tersebut  dipandang  sebagai  tindak  pidana  yang memenuhi  unsur  Pasal  12B  dan  12C  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, sehingga  dibedakan  dengan  suatu  pemberian  yang  terkait  dengan  jabatan  dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap, 58 maka jelas dapat dipahami  bahwa  kriminalisasi terhadap gratifikasi merupakan  bentuk kriminalisasi  terhadap  nilai  budaya  balas  budi.  Pada  dasarnya  prinsip  balas  budi yang  dilarang  dalam  tindak  pidana  gratifikasi,  sesungguhnya  adalah  balas  budi dalam  bentuk  hadiah  kepada  pegawai  negeri  atau  pejabat  penyelenggara  negara, terutama  jika  balas  budi  dalam  bentuk  hadiah  tersebut  berhubungan  dengan pekerjaan,  jabatan  atau  pengaruhnya.  Alasan  kriminalisasi  terhadap  perbuatan
58 Komisi Pemberantasan Korupsi , Op. Cit , h. 9.
balas  budi  dalam  bentuk  hadiah  kepada  pegawai  negeri  atau  pejabat penyelenggara negara, adalah antara lain :
a. Pegawai  negeri  tersebut  memiliki  tanggungjawab  kewajiban  untuk melayani  masyarakat,  dan  telah  diberikan  gaji  oleh  negara  sesuai dengan tanggungjawabnya tersebut.
b. Pelayanan  prima  harus  dilandaskan  pada  keikhlasan  dan  ketulusan untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan).
c. Setiap  warga  negara/Masyarakat  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pelayanan  dari  negara  melalui  aparaturnya  (pegawai  negeri  atau pejabat  penyelenggara  negara),  dan  karena  itu  Setiap  warga negara/Masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar pajak yang  salah  satu  fungsinya  adalah  untuk  gaji  aparatur  pemerintah tersebut.
d. Menerima  hadiah  bagi  pegawai  negeri  atau  pejabat  penyelenggara negara  merupakan  perbuatan  curang  atau  tidak  fair,  karena  telah mendapatkan  gaji  dan  tunjangan  dari  negara  sesuai  dengan tanggungjawab jabatannya.
Pengaturan  Tindak  Pidana  Penyuapan  dalam  rumusan United  Nations Convention  Against  Corruption dan  tidak  dimasukkannya  unsur-unsur penerimaan  hadiah  sebagai  bentuk  tindak  pidana,  menurut  hemat  penulis  adalah sudah tepat oleh karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi  tidak  dapat  dipandang  sebagai  kejahatan  sepanjang  tidak  terdapat mens  rea yang  berhubungan  dengan  jabatan,  kewajiban  hukum  dan  pengaruh  untuk melakukan kecurangan.Oleh karena itu, menurut penulis bahwa seharusnya unsur- unsur  gratifikasi  diadopsi  atau  dilebur  masuk  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk  gratifikasi,  tetapi  upaya  pemberantasan  korupsi  tetap  dilakukan  melalui pemberantasan suap-menyuap.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Sebagai  kesimpulan  dalam  tulisan  ini  adalah  bahwa  Melihat  definisi gratifikasi  yang  bermakna  pemberian  yang  bersifat  netral,  maka  Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika  dilakukan  dilingkungan  kerja  pemerintahan,  pengawai  negeri,  dan penyelenggara  Negara,  dapat  ditafsirkan  sebagai  bentuk  modus  operandi  dari praktek  gratifikasi.  Gratifikasi  merupakan  bentuk  kriminalisasi  terhadap  nilai budaya  balas  budi  yang  pada  dasarnya  yang  dilarang  adalah  hadiah  yang
berhubungan  dengan  pekerjaan,  jabatan  atau  pengaruhnya.  Pengaturan  Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan  tidak  dimasukkannya  unsur-unsur  penerimaan  hadiah  sebagai  bentuk  tindak pidana, adalah karena memberikan hadiah sebagai  wujud dari nilai  budaya  balas budi  tidak  dapat  dipandang  sebagai  kejahatan  sepanjang  tidak  terdapat mens  rea yang  berhubungan  dengan  jabatan,  kewajiban  hukum  dan  pengaruh  untuk melakukan kecurangan.
2. Saran
Bahwa perlu dilakukan beberapa perubahan UU dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi  antara  sistem  nilai  social  budaya  khususnya  budaya  balas  budi dengan sistem hukum khususnya kriminalisasi gratifikasi. seharusnya unsur-unsur gratifikasi  diadopsi  atau  dilebur  masuk  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana  suap. Dengan  demikian,  aspek  nilai  budaya  balas  budi  tidak  dikriminalisasi  dalam bentuk  gratifikasi,  tetapi  upaya  pemberantasan  korupsi  tetap  dilakukan  melalui pemberantasan suap-menyuap

## DAFTAR PUSTAKA
A. Kadarmanta, membangun kultur Kepolisian , Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2007.
Arief Sidharta B., Refleksi tentang hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
_____________., Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Sebuah  Penelitian tentang  fundasi  kefilsafatan  dan  sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagi Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2000.
Benedict,  Ruth, Pedang  Samurai  dan  Bunga  Seruni  :  Pola-  Pola  Kebudayaan Jepang , Jakarta: Sinar Harapan, 1982. Cecunguk.blogspot,  Nilai  Moral  Sebagai  Sumber  Budaya  Dan  Kebudayaan, <http://cecunguk-hidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/ 2011/06/ nilai-moral-sebagai-sumber-budaya-dan.html>,  diakses  tanggal  18 Desember 2016. Dwi  Sulistyarini, Nilai  Moral  dalam  Cerita  Rakyat  Sebagai  Sarana  Pendidikan Budi  Pekerti ,  <http://ki-demang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi- b/1147-13-nilai-moral-dalam-cerita-rakyat-sebagai-sarana- pendidikan-budi-pekerti/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.
Harian  Kedaulatan  Rakyat, Hukum  Nasional  Menganut  Prismatik  Pancasila ,  11
September 2006.
H. Mohammad Daul Ali, Hukum Islam , Jakarta: PT. Raya Carafindo, 1994.
Ida  Bagus Gede  Candra  Prayoga,  Perbandingan  Nilai  Budaya  Dalam  Dongeng Jepang  Dan  Dongeng  Bali,  Program  Studi  Sastra  Jepang,  Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Udayana , <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=  348984&  val =937&title=PERBANDINGAN%20NILAI%20BUDAYA%20DALA M%20DONGENG%20JEPANG%20DAN%20DONGENG%20BALI >, diakses tanggal 18 Desember 2016
K.J.  Veeger, Realitas  Sosial-refleksi  filsafat  sosial  atas  hubungan  individu- masyarakat  dalam  cakrawala  sejarah  sosiologi ,  Jakarta:  Gramedia, 1985.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Pedoman  Pengendalian  Gratifikasi ,  Jakarta: KPK, 2015.
Lawrence  M.  Friedman, American  Law:  An  Introduction ,  New  York:  W.E. Norton & Company,1984.
Lawrence  M.  Friedman, The  legal  system,  A  Sosial  Science  Perspective .  New York: Russel Sage Foundation, 1975.
Moh.  Daud  Kadir,  Saling  menghormati  dansaling  member  bagi  orang  melayu
Riau, <http://wisatadanbudaya.blogspot.co.id/2009/12/saling- menghormati-dan-saling-memberi.html>, diakses tanggal 18 Desember 2016.
Moh. Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi , Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006..
Mudzakir, Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Disertasi Universitas Indonesia, 2001.
Muhammad  Taher  Azhary, Negara  Hukum,  Suatu  study  tentang  Suatu  prinsip- prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Jakarta: Bulan Bintang. Sarip Hasan, Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons , <https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott- parsons/>, diakses tanggal 17 Januari 2015
Setiadi, Elly M et al, Pengantar Sosiologi , Jakarta: Prenada Media Group 2011.
Suhardana. Tri Rna, Tiga Jenis Hutang yang Harus Dibayar Manusia , Surabaya, Paramita.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2000.
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  sebuah  pengantar ,  Yogyakarta: Liberty, 1996.
___________________, mengenal  Hukum  sebuah  pengantar ,  Yogyakarta: Liberty, 1999. Tiar Ramon, Macam-macam sistem hukum di Dunia, <https://tiarramon.wordpress.  com/2009/05/10/macam-macam-sistem- hukum-di-dunia/>, diakses tanggal 1 Januari 2017
Winardi, Pengantar  tentang  teori  sistem  dan  analisis  sistem ,  Bandung:  Mandar Maju 1989. Yoga  Permana  Wijaya,  Hakekat  Nilai  Dan  Moral  Serta  Sosialisasinya  Dalam Kehidupan Manusia, <https://yogapermanawijaya.wordpress. com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam- kehidupan-manusia/>, diakses tanggal 18 Desember 2016. Rizaldwiprayogo, Prinsip Balas Budi Orang Jepang , <https://rizaldp.wordpress.com/  2012/10/31/prinsip-balas-budi-orang- jepang/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.