## Peranan Masyarakat Adat Petalangan Dalam Mengamalkan Nilai Struktur Adat Berbasis Kearifan Lokal Lingkungan

## Muhammad Syafi’ i
Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Riau , Pekanbaru 28131,  Indonesia. Email : forsyafii@gmail.com
Abstract: Indonesia's  natural  resources  (SDA)  along  the  equator,  from  the  west  to  the  east are  experiencing  accelerative, extensive  and  massive  shrinkage.  The  erosion  of  natural resources  almost  does  not  put  forward  the  concept  of  sustainable  development,  it  has  even entered the areas of indigenous peoples. The loss of land forests, for the people of Petalangan does  not  only mean  losing  livelihoods  and  livelihoods,  but  more  fundamentally  is  the  loss cultural resources. Petalangan Indigenous People in Riau were formerly in the government of the Kampar Kingdom then this kingdom changed its name to the Kingdom of Pelalawan. They live  berpuak  fathers  and  tribes.  In  adapting  to  the  environment,  community  groups  develop environmental wisdom as a result of the abstraction of experience managing the environment. This  study  aims  to  analyze  the  role  of  the  indigenous  people  Petalangan  in applying  the values of  customary  structures  based  on  environmental  wisdom.  The  research  method  was conducted  using  qualitative  descriptive  method.  Sources  of  data  selected  by  purposive  and snowball sampling. Data obtained data sourced from primary and secondary data. Data was collected  through  interviews  and  observations.  From  the  research  it  can  be  concluded  that kinship system, ethnic group, institutional structure, legal values, customary norms, sanctions and  symbolics  play  a  role  in  strengthening  the local  wisdom  culture  environment  because they feel one lineage and in one community that has the same interests, the community feels land,  river  and  the  jungle  must  be  guarded  because  of  the  common  property  in  accordance with the sense of kinship possessed by the Petalangan community, in customary customs there is a regulation about the use that relates to the environment.
Key words: Indigenous  people  of  petalangan,  Indigenous  structure  value,  Local environmental
Kekayaan sumberdaya alam (SDA) Indonesia di sepanjang  khatulistiwa,  mulai  dari  barat hingga ke  timur  sedang  mengalami  penyusutan  secara akseleratif,  ekstensif,  dan  masif.    Pengikisan SDA  tersebut  hampir  sama  sekali  tidak mengedepankan  konsep  pembangunan  yang berkelanjutan, bahkan telah memasuki kawasan-kawasan  masyarakat  adat Hilangnya hutan tanah,  bagi  masyarakat  petalangan  bukan saja berarti kehilangan sumber nafkah dan mata pencaharian,  tetapi  yang  lebih  mendasar  lagi adalah  kehilangan  sumber  budaya.  Sumber kegiatan  adat  dan  tradisi,  sumber  kebanggaan dan  harga  diri,  bahkan  kehilangan  jati diri  dan bagian  dari  diri    mereka  sendiri.  Sebab,  dalam konsep kepercayaan tradisionalnya, alam adalah perlambang  diri  mereka  sendiri  dan  tempat mereka  mendapatkan  berbagai  jenis  bahan untuk  kepentingan  upacara  pengobatan  dan sebagainya UNDP (2010).
Masyarakat  adat  petalangan  adalah kelompok  masyarakat  yang  memilki  dukungan historis  serta  keberadaannya  tidak  diragukan. Menurut  tombo,  mereka  berasal  dari  Johor mengunakan  perahu,  dan  membuka  hutan  di pemukiman  mereka  sekarang  ini.  Mereka menjadi  kawula Kerajaan  Kampar yang sekarang  lebih  dikenal  dengan  Pelalawan dengan  menganut  ajaran  islam  dari  peradaban bangsa  Arab.    Di  bawah  pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan  hak  atas  wilayah  hutan  mereka (Hutan  Tanah  Perbatinan  Kurang  Satu  Tiga Puluh),  yang  dipimpin  oleh  kepala  adat  yang dikenal dengan sebutan batin. Hak perlindungan hukum  atas  hukum  adat  dan  tanah  adat  pada masyarakat Petalangan telah mendapat legitmasi.
Orang  Melayu  Petalangan  yaitu  suatu komunitas  orang  melayu  Proto  di  Riau.  Masa
pemerintah  orde  baru,  oleh  Departemen  Sosial orang  Petalangan  dikelompokkan  ke  dalam kelompok  masyarakat  suku  terasing.  Istilah suku  terasing  terkadang  disebut  juga  dengan suku  terbelakang  atau  disebut  pula  dengan orang  pedalaman.  Secara  berangsung-angsur penyebutan  tersebut  mengalami  penghalusan sehingga  sekarang  dikenal  dengan  suku  asli. Komunitas orang Petalangan di Riau dahulunya berada  dalam  pemerintahan  Kerajaan  Kampar kemudian  kerajaan  ini  berubah  nama  menjadi Kerajaan  Pelalawan.  Mereka  hidup secara berpuak-puak  dan  bersuku-suku.Dalam  geo- politika  Pemerintahan  Indonesia,  komunitas orang  Petalangan  terdapat  dalam  wilayah Kabupaten  Pelalawan  Provinsi  Riau.  Sebagian besar  wilayahnya  merupakan  bekas  kekuasaan kerajaan  Pelalawan.  Sampai  sekarang  orang Petalangan masih tetap mempertahankan sistem kesukuan yang dijaga oleh adat lembaga mereka (Maskar, 2009)
Sistem  pengelolaan  sumberdaya  alam yang  telah  dikembangkan  masyarakat  adat maupun masyarakat lokal, sejak lama merupakan  muara  yang  berorientasi  pada kesejahteraan  masyarakat  adat/lokal  tersebut, selalu  mengedepankan  peran  serta  masyarakat yang  berkelanjutan  (sustainability).  Dalam beradaptasi  terhadap  lingkungan,  kelompok- kelompok masyarakat mengembangkan kearifan lingkungan  sebagai  hasil abstraksi pengalaman mengelola  lingkungan.  Modal  sosial  biasanya berbentuk kearifan yang sangat dalam maknanya  dan  erat  kaitannya  dengan  pranata kebudayaan,  terutama  pranata  kepercayaan (agama)  dan  hukum  adat  yang  terkadang diwarnai dengan mantra-mantra.
Namun saat ini, sistem tersebut mengalami    tekanan-tekanan  eksternal,  antara lain akibat tidak diakuinya keberadaan masyarakat  adat  dan  lokal  dalam  sistem pengelolaan  sumberdaya alam  mereka,  dan kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang bertumpu  pada  konsep  hak  menguasai  negara. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan masyarakat  adat  dan  lokal  yang  sebetulnya merupakan pemilik, pengelola, sekaligus penjaga  dan  pemelihara  sumberdaya  alam, menjadi  terasing  ditanahnya  sendiri.  Hal tersebut terjadi dikarenakan  semakin sempitnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan masyarakat adat Petalangan  dalam  mengamalkan  nilai  nilai struktur adat berbasis kearifan lingkungan

## BAHAN DAN METODE
Metode  penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Sumber  data  dipilih  secara  purposive  dan snowball  sampling.  Data  yang  diperoleh bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara dan observasi.

## HASIL

## Sistem Kekerabatan
Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan keturunan  dan  hubungan  darah  disebut  dengan kekerabatan. Secara singkat dapat juga disebutkan  bahwa  kekerabatan  sebagai  sistem hubungan yang didasarkan atas perkawinan dan keturunan Dalam pengelompokan umum sistem kekerabatan  terbagi  atas  dua  bagian  yaitu  : Patrilineal dan Matrilineal.
Kelompok-kelompok  keluarga  seperti  ini, ibulah yang menjadi kepala keluarga (matriarchate).  Perkawinan  antara  ibu  dengan anak  laki-laki  di  hindari  dan  di  larang. Akibatnya  timbullah  adat eksogami yaitu hubungan perkawinan diluar diluar kelompoknya sendiri Tingkat yang ketiga terjadi karena  laki-laki  tidak  puas  dengan  keadaan tersebut,  sehingga  para  laki-laki  melakukan hubungan  perkawinan  perkawinan  dengan perempuan  kelompok  lain,  dan  membawa perempuan  itu  masuk  kedalam  kelompok  laki- laki  itu  sendiri.  Anak-anak  dari  perkawinan seperti  ini  tinggal  dan  masuk  ke  dalam kelompok  laki-laki.  Timbul  kelompok  keluarga dimana ayah sebagai kepala keluarga (patriarchate). Mengikuti  sistem  ini terjadilah pernikahan dalam batas-batas kelompok sendiri.
Sistem  kekerabatan  yang  berlaku  dalam Masyarakat Petalangan adalah menganut sistem Patrilinear, artinya seorang anak yang lahir akan dibangsakan  kepada  suku  kaum  ayahnya. Disamping  itu  sistem  pergaulan  sehari – hari pria  dan  wanita  dibatasi.  Seorang  pria  dan wanita  tidak  boleh  mengadakan  pertemuan  di tempat  yang  dianggap  tersembunyi  seperti  di
lorong – lorong  pasar,  ladang,  dijalan  yang dianggap  sepi  yang  sifatnya  berduaan    dan mereka bukan satu suku (wawancara :M. Yunus Syam,  tokoh  masyarakat  Bandar  Petalangan pada tanggal 26 September 2012)
a. Dalam Keluarga :
 Atan,  ialah  panggilan  terhadap  kakek dan  saudara  laki – laki  kakek  baik dari pihak ayah maupun ibu
 Ino,  ialah  panggilan  terhadap  nenek dan  saudara  nenek  baik  dari  pihak ayah maupun ibu
 Obah, ialah panggilan terhadap ayah
 Mak, panggilan terhadap ibu
 Lung, Panggilan terhadap anak pertama  baik  laki – laki  maupun perempuan
 Nga,  Panggilan  untuk  anak  kedua baik laki-laki maupun perempuan
 Udo adalah  panggilan  untuk  anak ketiga baik laki-laki maupun perempuan
 Onsu,  ialah  panggilan  untuk  yang yang  keempat  dan  seterusnya  baik laki-laki maupun perempuan
b. Dalam Tatanan Masyarakat :
 Datuk,  Orang  yang  menyandang jabatan gelar
 Ninik mamak, Orang yang menyandang jabatan dalam
kekeluargaan seperti paman dan bibi.
 Moman,  Panggilan  kepada  saudara laki-laki  ayah  dan  saudara  laki-laki ibu
 Amai,  adalah  panggilan  untuk  ipar perempuan dari ibu
 Nantan,  adalah  panggilan  sayang orang tua kepada anak laki-laki
 Ebut, adalah  panggilan  sayang  orang tua kepada anak perempuan.
Golongan Suku Masyarakat Adat Petalangan Secara historis disebutkan bahwa masyarakat  Petalangan  datang  dari  Johor mengunakan  perahu,  dan  membuka  hutan  di pemukiman  mereka  sekarang  ini.  Mereka kemudian  menjadi  kawula  Kerajan  Kampar.  Di bawah  pemerintahan  Kesultanan  Pelalawan mereka  mendapat  pengakuan  hak  atas  wilayah hutan  mereka  (Hutan  Tanah  Perbatinan  Kurang Satu  Tiga  Puluh),  yang  dipimpin  oleh  kepala adat  yang  dikenal  dengan  sebutan  batin.  Pada Masyarakat ini memilki 29 Pebatinan, yaitu :
Tabel 1. Nama-Nama Batin di Masyarakat Petalangan
NO NAMA BATIN PETALANGAN NO
NAMA BATIN PETALANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Batin Monti Raja Batin Muncak Rantau. Batin Putih. Batin Hitam.
Batin Pematang. Batin Tuan Apuh. Batin Mudo Genduang. Batin Sengiri Komang. Batin Bunut. Batin Telayap
Batin Sungai Buluh. Batin Tomo Payung. Batin Badu Ondo Batin Sulo Dilaut 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Batin Tanah Air. Batin Tuk Ajo Bilang Bungsu. Batin Pelabi. Batin Mudo Langkan. Batin Antan-antan Diajo.
Batin Gengeng. Batin Gasip. Batin Rantau Baru. Batin Mudo. Batin Baru (Bau).
Batin Panghulu Besar.
Batin Delik.
Batin Kerinci.
Batin Panduk

## Struktur Kelembagaan Adat Petalangan
Masyarakat  merupakan  suatu  kesatuan hidup  manusia  yang  saling  berhubungan  antara satu  sama  lainya  secara  terus  menerus  yang terikat  oleh  kebiasaan  dan  identitas  bersama. Kehidupan  masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai sistem  sosial  oleh  karena  di  dalam  masyarakat terdapat  unsur-unsur  sistem  sosial.  Secara  garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat  adalah  orang-orang  yang  saling
bergantung antar satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan dan lingkungan.
Dalam  ketergantungan  itu  sekumpulan manusia  terintegrasi  yang  bersifat  lebih  kekal dan  stabil.  Selama  masing-masing  individu dalam  kelompok  masyarakat  itu  masih  saling tergantung  dan  masih  memiliki  kesamaan  dan keseimbangan  prilaku,  maka  selama  itu  pula unsur – unsur  sistem  sosial  menjalankan fungsinya.  Sedangkan  secara  khusus  dan  rinci, sistem  sosial  dalam  masyarakat  adalah  status,
peranan  perbedaan  sosial  dari  individu-individu yang  saling  berhubungan  dalam  suatu  struktur sosial
Pimpinan  Suku  Petalangan  antara  lain Patih,  Batin,  Monti  dan  Dubalang.  Masing- masing pimpinan mempunyai hak dan wewenang yang  jelas  seperti  pengurusan  hukum  adat, pengurusan  wilayah  adat.  Sejarah  lahirnya pimpinan  ini  tidak  terlepas  dari Patih  nan Sebatang,  pada  mulanya  kepemimpinan  suku hanya  ada  Patih,  Batin  dan  Dubalang  tetapi karena  melihat  alam  semakin  luas  semakin banyak maka patih merelakan untuk membentuk Monti  dan  Penghuku  dibawah  kepemimpinan batin  dan  wilayah  pesukuan.  Untuk  memahami bagaimana  struktur  kepemimpinan  masyarakat Petalangan, berikut disajikan bagan alur
Struktur  adat  sebagaimana  digambarkan di  atas  sampai  sekarang  masih  berfungsi  dan berperan,  namun  ada  beberapa  hal  sudah mengalami  perubahan  kekuasaan,  selanjutnya untuk memahami lebih rinci tentang peran-peran pemimpin  dalam  masyarakat  Petalangan  berikut disajikan deskripsinya:
1. Sultan  Pelalawan,  bertugas  mengatur  dan memelihara  hukum  dalam  kerajaan  sesuai dengan undang-undang yang dibuatnya
2. Patih adalah  pucuk  pimpinan  tertinggi  dari silsilah adat Suku Petalangan, patih mempunyai  wewenang  tidak  terbatas  dan mempunyai hak atas segala kepemilikan alam Suku Petalangan di manapun berada. Seorang Patih adat Petalangan harus berasal dari suku Petalangan dengan  garis  keturunan  dari  Ibu kandung,  dan  berhak  menerima  gelar  Patih adalah kemenakan dari Patih.
3. Batin merupakan  pimpinan  tertinggi  di wilayah  persukuan,  hak  dan  kewenangannya berkaitan  dengan  adat  dan  bahkan  urusan- urusan pemerintahan, batin menjadi pemimpin  di  antara  anggotanya  dalam komunitas
4. Ketiapan berperan  juga  dalam  masyarakat terutama dalam urusan-urusan adat . Ketiapan  menjadi  tangga  pertama  dalam urusan-urusan  adat.  Anggota  Batin  yang hendak  menyelenggarakan  upacara  adat pertama-tama harus berbicara dengan ketiapan baru kepada Batin.
5. Monti,  merupakan  jabatan  terndah  yang
berhubungan  langsung  dengan  masyarakat. Tugasnya menerima pengaduan masyarakat dan
menjalankan  perintah  adat  yang  ditetapkan Batin dan Ketiapan 6. Dubalang,  bertindak  sebagai  lembaga yudikatif  yang  memberikan  sanksi  dan  denda atas  pelanggaran  berdasarkan  kesepakatan dengan Batin 7. Kemantan,  Dukun  adalah  orang  yang pandai  melakukan  berbagai  upacara  magis,  dan konsultan  dalam  kegiatan  yang  dilaksanakan Batin.
Orang-orang tua lazimnya mengatakan “bagaikan  teluk  timbunan  kapar,  bagaikan tanjung  pumpunan  angin  ,  duduknya  tempat berguru,  tega knya  tempat  bertanya”  atau dikatakan  juga  “pucuk  jala  pumpunan  ikan  , yang berambai panjang bersayap lebar, tenangnya  tempat  berlabuh,  teduhnya  tempat berhenti”.  Melalui  ungkapan,  pepatah -petitih diatas jelaslah sudahh akan tingginya kedudukan  batin  dalam masyrakat  petalangan, dimana  bain  menjadi  acuan  dari  masyarakat petalangan  sebagai  tempat  untuk  bertanya,dan menyelesaikan masalah.

## Kajian  Terhadap  Nilai-nilai    dan  Hukum Masyarakat Adat Petalangan
Hukum  adat  secara  umum  adalah  hukum  yang tidak  tertulis  di  dalam  peraturan-peraturan legislatif    (unstatutory  law)  meliputi  peraturan- peraturan  hidup  yang  ditaati  oleh  masyarakat berdasarkan  keyakinan  bahwa  peraturan  itu mempunyai kekuatan hukum. Prinsip memegang  adat  sangat  kuat  bagi  masyarakat Petalangan dan cenderung menolak budaya luar, Penuturan  Batin  Hitam  suku  Petalangan  " biar mati  anak  asal  jangan  mati  adat".  Artinya kekukuhan  memegang  adat  masih  kuat  bagi masyarakat Petalangan.
Adat  dan  aturan  menjadi  simbol bagi masyarakat Petalangan dalam menjalankan adat  dan  budaya  termasuk  didalamnya  ketika menyelesaikan masalah pada komunitas masyarakat  Petalangan.  Lahirnya  aturan  adat berpijak pada adanya kesamaan dan kesepahaman  berjenjang  naik  bertangga  turun (turun-temurun) dari leluhur Masyarakat Petalangan. Hukum dan sanksi adat dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Hukum dan sanksi adat masyarakat Petalangan .
Hukum dan Sanksi Adat Jenis Kesalah Bahan dan Alat-alat Dalam Sanksi Adat Iingan  Mendirikan Perkampungan, dusun, bangunan,  bercocok  tanam  (menduduki) tanah  tanpa  izin  dari  yang  punya  seperti ketua adat, batin.  Mangkuk 2 buah  Tempat sirih  Pinggan 6 buah  Beras  ayam  Kois (Keris / Senjata) Ringan Sodang  Membakar  dengan  sengaja tanaman  yang tidak  menghasilkan  buah  seperti:  meranti, balam,  kempas,  kulim,  sungkup,  medang, sanduk-sanduk, dll  Mangkuk 3 buah  Pinggan 6 buah  Tempat sirih  Beras  Ayam  Kois (Keris / Senjata) Sodang Petamo  Mencuri tanaman menghasilkan buah  Membakar Pohon  durian,  kedondong,  dan kepayang  Mencuri, menumbang dan membakar tanaman yang tidak menghasilkan buah  Mencuri buah-buahan  Mangkuk 4 buah
 Pinggan 18 buah
 Beras 10 Kg atau 3 gantang
 Ayam (sesuai kemampuan  Kois (Keris / Senjata) Sodang Keduo  Membakar atau menumbang pohon kedondong  dan  kepayang  atau  terkena tumbang pohon lain  Berburu binatang yang dilarang adat  Menuba ikan tanpa izin
 Mangkuk 6 buah
 Pinggan 23 buah
 Tempat sirih
 Ayam  Kain 36 lembar  Kois (Keris / Senjata)  Gelang perak Boat (berat) Petamo  Mencuri, menebang, mengambil  dan merusak di rimba larangan.  Uang 12 juta dan ditambah pohon sialang Boat (berat) Keduo  Mencuri,  Menebang  dan  mengambil    Pohon sialang  Kain  putih  sepanjang  pohon sialang  Kobau atau 7 Kambing
Sumber : data olahan peneliti 2016
Keberadaan  hukum  adat  sangat  penting dan  diakui,  tetapi  dalam  perkembangannya  ada kecenderungan  pemahaman  terhadap  hukum adat  kian  hilang  dimasyarakat  bahkan  dalam masyarakat dimana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.  Kondisi  serupa  tidak  terkecuali terhadap adat dan istiadat dan hukum adat pada masyarakat  Petalangan.  Adanya  banyak  faktor penyebab  hal  itu  terjadi  bahkan  ditengah masyarakat Petalangan.
Ketentuan  hukum  ini  tidak  dapat berubah-ubah  hal  ini  tergambar  Batin  "siapa menconcang  di  concang,  siapa  membunuh  di bunuh" dengan  pertimbangan  orang  bertambah ramai  dan  dunia  bertambah  luas  maka ditetapkanlah tingkatan-tingkatan hukum.
Hukuman  adat  tertinggi  adalah  hukuman  adat boat dan  serendah-rendahnya  adalah  hukuman ingan.
Aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  masyarakat Petalangan  disamping  secara  tertulis  juga  ada dalam  bentuk  petatah-petitih,  adat  yang diturun-temurun  melalui  petatah-petitih  aakan disampaikan  ketika  acara  adat  diperingati/ diperdengarkan kepada anak-kemenakan. Hukum adat yang banyak diatur secara tertulis yaitu  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan sumberdaya  alam  seperti  sungai  hutan  dan lahan.
Tumbuhan  yang  menghasilkan  buah maupun yang tidak diatur dalam sanksi hukum adat untuk tumbuhan yang menghasilkan buah
sudah  jelas  diatur  dengan  adat,  larangan- larangan  tersebut  adalah  jika  menginginkan buah  dari  tumbuhan  dari  tumbuhan  tersebut haruslah  meminta  izin  kepada  pemiliknya, tidak  boleh  menebang,  membakar  sekitar tanaman  tersebut.  Tumbuhan  yang  tidak menghasilkan  buah  banyak  juga  dijumpai  di kawasan hutan masyarakat Petelangan, tumbuhan  ini  menghasilkan  nilai  ekonomis tinggi  baik  digunakan  untuk  kepentingan pembangunan  rumah,  acara  adat,  dan  dijual. Walaupun  tumbuh  secara  liar  di  alam  bebas tetapi  juka  sudah  termasuk  dalam  kawasan hutan masyarakat Petalangan wajib hukumnya dipelihara.  jika  kita  ingin  mengambilnya haruslah  meminta  kepada  pemangku  adat diwilayah  adat  pesukuan.  jika  pengambilan tanpa  sepengetahuan  pemangku  adat  pada wilayah adat pesukuan akan dikenakan sanksi.
Hal  inilah  yang  selama  ini  nyaris  tidak pernah  diperhatikan  apalagi  dipahami  oleh masyarakat  yang  tidak  tahu.  Masyarakat  yang tidak mendalami kebudayaan masyarakat Petalangan  selalu  beranggapan  bahwa  hutan tanah  hanyalah  bermanfaat  jika  diolah  dibuat kebun,  ladang  ,  dan  sebagainya,  yakni  untuk kepentingan  ekonomi  saja.  Padahal,  bagi masyarakat  Petalangan  hutan  tanah  bukanlah semata  mata  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup lahiriah,  tetapi  juga  menjadi  sumber  keperluan hidup batiniahnya. Bahkan, hutan tanah dijadikan contoh  teladan  sebagai  sumber  falsafah  dan acuan moral kehidupan mereka. Mereka memeliki  ketentuan  adat  istiadat  untuk  tetap memelihara  kelestarian  alam  lingkungannya, yang  sudah  mereka  buktikan  selama ratusan tahun.
Tradisi  ladang  berpindah  yang  dilakukan masyarakat  Petalangan  seringkali  dijadikan kambing  hitam  karena  dianggap  merusak  hutan tanah  dan  habitatnya,  namun  sebenarnya anggapan tersebut amatlah keliru. Bagi masyarakat  Petalangan,  area  tempat perladangan berpindah itu sudah diatur menurut adat mereka, sehingga berpindahan itu tidaklah keluar dari tata batas  yang  telah  ditetapkan  adatnya.  Didalam area  itulah  mereka  berpindah  yang  sirkulasinya terjadi antara 5- 10 tahun. Area  yang disediakan untuk  berladang  itu  disebut  tanah  perladangan. (wawancara : Tokoh Masyarakat Air Hitam, pada tanggal 26 September 2012)

## Sanksi Adat
Penerapan  sanksi-sanksi  adat  ini  pernah dilakukan terhadap disalah satu kasus sebagaimana  diutarakan  oleh  Yunus  Syam (wawancara :  tokoh  adat  15  Maret  2013), berdasarkan  keputusan  musyawarah  batin  dan tokoh  adat  masyarakat  Petalangan  pada  tahun 2006  telah  dijatuhkan  sanksi  kepada  sebuah perusahaan  Rp.  150.  000.000  ( Seratus  Lima Puluh Juta Rupiah ) setelah perusahaan tersebut melakukan  penebangan  beberapa  jenis  pohon sialang yang berada dalam kawasan masyarakat Petalangan. Sebelum sanksi di tetapkan terhadap si pelanggar terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh para batin.
Menurut Batin Bunut pelanggaran terbagi  kepada  dua  kategori yakni  (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh induvidual (2) Pelangaran  yang  dilakukan  oleh  Pebatinan (kelembagaan).  Pelanggaran  induvidual  adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan tidak  ada  yang  menyuruhnya  untuk  melakukan pelanggaran  tersebut.  Sedangkan  pelanggaran dalam kategori pebatinan (kelembagaan) adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa  orang  yang  diperintahkan  oleh  salah satu  pebatinan  atau  lembaga  lainnya  baik  oleh batin maupun oleh lembaga lainnya tersebut.
Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran merusak  lingkungan  masyarakat Petalangan yakni, Pertama dimulai  dari indentifikasi  si  pelanggarnya,  apakah  bersifat induvidual  atau  perbatinan. Kedua apa  alasan seseorang/  pebatinan  melanggar. Ketiga apa bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Keempat apa bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Kelima jenis sanksi yang diberikan  kepada  si  pelangar. Keenam Siapa saja saksi-saksinya.

## Pendekatan Simbolik
Tanah  ulayat  yang  menjadi  simbol marwah dan tuah negeri masyarakat Petalangan, hal  ini  tersurat  dinyatakan  dalam  tombo  adat " Kelaut bebungo koang,  kedaat bebiji   omping". Makna  tombo  tersebut  bahwa  bukti  adanya wilayah  adat,  yaitu  kawasan  laut  dan  daratan merupakan  simbol  keeksistansian  kekuasaan dan  marwah  adat  mereka  itu  sendiri.  Menurut mereka  kekuasaan  wilayah  adat  itu ada  dua macam. Pertama wilayah  perairan. Kedua wilayah daratan. Pengungkapan kata-kata
wilayah  perairan  dalam  adat  istilah  dengan perkataan laut. Kata laut bukan  makna sebenarnya  tetapi  makna majaziyah atau simbolik  (kiasan)    maksudnya  adalah  wilayah perairan sungai Kampar..
Makna  kata-kata  "Bebungo  koang" sebagaimana  terdapat  dalam  tombo  adat mengandung  makna  simbolik.  Kata Koang (hewan kerang)  melambangkan  ketegaran, kekuatan dan konsistensi. Ia hidup didalam laut secara  alami  namun  memiliki  sifat  yang  keras dan  selalu  berkembang  bagaimanapun  keras ombak  air  laut.  Sifat  hewan  kerang  ini hendaklah  dapat  dijadikan  tauladan  bagi masyarat  Petalangan  untuk  meraih  kehidupan harus  memiliki  semangat  yang  kuat  tidak  cepat menyerah  waupun  dihantam  gelombang  serta tetap  optimistis  walaupun  bergerak  sangat lamban  sebagaimana  gerakan  pertumbuhan karang  yang  begitu  sangat  lambat  namun demikian  ia  harus  tetap  berkembang  dan tumbuh.  Didalam  tombo  adat  juga  dikatakan  " kedaat bebiji omping" . Makna kata daat dalam masyarakat Petalangan mengandung dua tafsiran. Pertama kata daat dalam  pengertian menunjukan suatu kawasan daratan. Kedua kata daat dalam  pengertian  menunjukan  suatu  arah kawasan yaitu suatu kawasan diluar perkampungan  yang  terletak  agak  jauh  dari perkembangan  penduduk  misalnya  kawasan yang  bersepandan  dengan  hutan.  ungkapan kedaat  mendapat  omping menunjukan  simbol kekuasaan  batin  adat  bukan  saja di  aliran Sungai  Kampar  tetapi  juga  di  daerah  atau kawasan daratan yang jauh dari Sungai Kampar.
Sementara  itu  makna bebiji (memiliki biji)  adalah  berbekal  biji-bijian  artinya  bahwa dalam  kehidupan  manusia  ini  manusia  harus dibekali  dengan  sesuatu  yang  bermanfaat. Kehidupan  bukan  sesuatu  yang  sudah  tersedia begitu  saja,  melainkan  suatu  proses  dan  perlu perencanaan sebagaimana  yang terkandung dari kata bebiji (memiliki biji) pada ungkapan dalam tombo  tersebut.  Maksud  lain  dari  tamsilan  kata bebiji ialah manusia hidup harus mempersiapkan diri serta membawa bekal  yang dapat  bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia lainnya walaupun hanya satu biji omping.
Kata Omping menunjukkan dua makna . Pertama  kata  omping  mengandung  ungkapan perbekalan  untuk  keutamaan  hidup.  hal  ini disimbolkan  dengan  makna  omping  dari  padi
muda.  Omping  merupakan  simbol  keberhasilan panen  padi  serta  menandakan  berakhirnya musim padi. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat  dahulu  apabila  mereka  berhasil menanam  padi  maka  padi  muda  yang  tersisa tidak  dijadikan  beras  dan  dibuat  menjadi Omping.  Beras  itu  sendiri  merupakan  makanan pokok  bagi  masyarakat  Petalangan.  Kedua  kata omping  merupakan  tamzilah  yang  mengandung ajaran  bahwa  hidup  tidak  boleh  sia-sia.  Hal  ini disimbolkan  dengan  kata  omping  yaitu  sejenis makanan  kerupuk  yang  terbuat  dari  buah malinjo  maknanya  bahwa  dalam  kehidupan manusia  harus  selalu  membekali  dirinya walaupun hanya dengan satu biji melinjo

## PEMBAHASAN
Ada beberapa aspek sosial  yang mempengaruhi posisi kekerabatan seseorang dengan orang lain. Dalam  hal  ini,  bila  diamati  dalam  tatanan kehidupan masyarakat adat Petalangan (pebatinan kuang oso tigo pulou) menempatkan seseorang  dalam  interaksi  sosial  sesuai  dengan relasi  kekerabatannya.  Relasi  kekerabatannya itu  pertama,  berdasarkan  relasi  geneologis  atau biologis dan kedua, berdasarkan relasi ideologis.
Pertama,  kekerabatan  berdasarkan  relasi (hubungan) geneologis yaitu  hubungan kedekatan ego (seseorang)  yang  ditarik  secara horizontal  maupun  vertikal.  Secara  horizontal, misalnya hubungan saudara kandung atau hanya seibu  atau  hanya  sebapak  termasuk  dengan anak-anak  dari  saudara  bapak  dan  saudara  ibu yang  kandung  maupun  yang  seibu  atau  yang sebapak. Relasi keluarga yang terdiri dari ayah, ibu    dan  anak-anak  termasuk  dalam  kelompok keluarga  inti.  Hubungan  pernikahan  antar keluarga  ini  akan  membentuk  keluarga  luas. Misalnya  seseorang  dari  kelompok  melakukan hubungan  pernikahan  dengan  kelompok  yang lain, maka posisi laki-laki bersama keluarganya menjadi  keluarga  pihak  perempuan,  demikian juga sebaliknya.
Hubungan  Vertikal  berupa  hubungan orang  tua  dengan  anaknya  termasuk  dengan kakek/nenek,  moyang  hingga  tingkatan  nenek moyang  beserta  saudara-saudara  dari  setiap tingkatan  silsilah.  Hubungan  seperti  ini  dalam wilayah  budaya  masyarakat  Petalangan  dan melayu  pada  umumnya  lebih  dikenal  dengan istilah keluarga (family) atau kaum.
Kedua  kekerabatan  berdasarkan  relasi ideologis  yaitu  orang-orang  yang  secara  sosial berhimpun  dalam  suatu  klen  (suku)  tertentu. Penempatan  seseorang  masuk  dalam  suku berdasarkan  aturan  adat  yang  berlaku  dalam kelompok  masyarakat.  Mengikuti  aturan  adat seseorang bisa saja bukan masuk dalam kerabat bapaknya  atau  kerabat  ibunya.  Misalnya  dalam budaya patrilineal, seorang anak adalah kerabat dari  bapaknya  dan  bukan  kerabat  dari  ibunya. Sebaliknya mengikuti sistem matrilineal seorang  anak  adalah  kerabat  dari  ibunya  dan bukan keraba dari bapaknya.
Berbeda  dengan  hal  sebelumnya  Misnal Munir  (2015)  mengatakan  perbedaan  sistem kekerabatan  patrilineal  yang  dianut  oleh sebagian besar kebudayaan dunia yang menjadikan  wanita  sebagai  sarana  komunikasi antarklen  atau  suku,  kebudayaan  Minangkabau yang  menganut sistem  matrilineal  justru menjadikan laki-laki sebagai sarana komunikasi antar klen atau suku. Inisiatif perjodohan dalam perkawinan  menurut  adat  Minangkabau  datang dari  pihak  perempuan  untuk  melamar  pihak laki-laki. Mamak pihak laki-laki akan melakukan  penjajakan  dengan mamak pihak perempuan untuk menjodohkan kedua kemenakan mereka.
Sistem  kekerabatan  ini  memperkuat budaya  dari  dalam,  karena  merasa  satu  garis keturunan  dan  dalam  satu  masayarakat  yang mempunyai  kepentingan  yang  sama  maka masyarakat  Pertalangan  merasa  tanah,  sungai dan  rimbo  harus  dijaga  karena  milik  bersama sesuai  dengan  rasa  kekerabatan  yang  dimiliki oleh  masyarakat  Petalangan  sehingga  dapat  di turunkan  dan  dirasakan  oleh  garis  keturunan berikutnya.
Prinsip  utama  masyarakat  Petalangan dalam  memandang  dan  berhubungan  antar sesama  dengan  menanamkan  sikap  "Seasal  dan Semoyang". Penanaman prinsip ini menyebabkan terjadinya  ikatan  diantara  mereka  sebenarnya bersaudara.  Untuk  saling  menghargai  antara sesama  masyarakat,  baik  dengan  yang  seadat maupun dengan pihak luar, mereka menanamkan sikap  "  yang  tua  di  hormati,  kawan  sebaya dihargai  dan  yang  muda  disayangi".  Itulah sebabnya  orang  yang  masih  muda  dalam menyapa  yang  lebih  tua  tidak  pernah  menyebut nama,  bahkan  orang  tua-tua  pun  sangat  jarang menyebut  nama  orang  yang  lebih  muda.
Kebiasaan  menyapa  dengan  menyebut  nama hanya  terjadi  dengan  kawan  sebaya.  Tetapi  bila kawan  sebaya  ataupun  yang  lebih  muda  sudah dituakan  dalam  adat  ,  dalam  arti  diberi  amanah memegang jabatan perangkat adat, orang tersebut akan disapa dengan menyebut gelar adatnya.
Rahmad,S  (2008) mengatakan    kelompok etnis yang mempunyai kedekatan budaya, maka prasangka  sosial  yang  terjadi  lebih  mengarah kepada  prasangka  positif  dan  jarak  social  yang dekat.  Sebaliknya,  bagi  kelompok  etnik yang mempunyai  corak  budaya  yang  berbeda  jauh dengan  etnik  lainnya,  maka  di  antara  mereka terdapat prasangka sosial  yang bercorak negatif dan  jarak  sosial  yang  amat  jauh.  Namun demikian,  meskipun  adanya  prasangka  sosial negatif dan jarak sosial yang jauh antara mereka tetap  dapat  terjalin  kerjasama  teruatama  dalam kegiatan yang bersifat sosial.
Dalam  masyarakat  petalangan  Batin memiliki  fungsi  untuk  menjaga  tanah  ulayat yang  menjadi  tanda  marwah  suatu  suku  di masyarakat  petalangan.  Ada  pun  yang  menjadi dasar  bagi  batin  untuk  menjaga  tanah  ulayat adalah berdasarkan tombo pesukuan yang berisi tentang  sejarah  tanah  ulayat  dan  batas-batasnya Secara  normatif  peranan  batin  dalam  harta pusaka  dapat  kita  lihat  dalam  ungkapan  berikut ini Mulia umat bertanah ulayat Tanah adat tanah pusaka  Tanah  soko  turun  temurun  Tanah pantang  dijual  gadai.  Tanah  pantang  dirusak dibinasakan  Tanah  pantang  dibuang-buang Kalau memakai ada adatnya Kalau menumpang ada undangnya2 . Ungkapan diatas menjelaskan akan  nilai  dari  harta  pusaka,  baik.harta  soko maupun  harta  pusako,  dan  menjadi  tugas batinlah  untuk  menjalankan  segala  hal  yang bersangkutan dengan harta pusaka.
Pergeseran adan
dan kepemimpinan  adat  yang  terjadi  di  tengah masyarakat  Petalangan  memang  sudah  tampak seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang semakin cepat, apalagi dengan diberlakukannyaUndang-undang  No.5  Tahun 1979  tentang  Pemerintanhan  Desa  (walaupun Undang-undang  ini  kemudian  diganti  dengan Undang-undang  No.  22/1999  dan  kemudian direvisi  lagi  menjadi  UU  No.32/  2004),  maka Undang-undang  ini  telah  banyak  mengurangi peranan Batin sebagai ketua adat dan pemimpin masyarakat  Petalangan.  Kendatipun  demikian Batin  dalam  masyarakat  Petalangan  tetap  ada
dan berjalan dengan fungsinya. Komunitas Suku Petalangan mempunyai hirarki dan struktur adat yang  jelas,  dan  dijalankan  sepenuhnya  oleh masyarakat  Petalangan  yang  masih  menganut langkah lama atau masyarakat dengan kepercayaan terhadap mitos-mitos.
Hubungan  sosial  antara  batin-penghulu, pesukuan  yang  satu  dengan  yang  lainnya merupakan hubungan  saling  menghargai  dan menghormati.  Batin  yang  satu  tidak  akan  turut campur  dalam  mengurus  persoalan  yang terdapat  dalam  batin  lainnya,  demikian  pula dengan mamak  suku yang  satu  tidak  pula  turut campur  dalam  urusan  rumah  tangga  pesukuan lainnya kecuali atas permintaan yang dibenarkan secara adat
Tidak ada perbedaan komunitas kelompok batin ataupun kelompok suku yang satu dengan yang  lainnya.  Keseluruhan batin-pengulu yang ada menempatkan suatu batin sebagai penyeimbang  hubungan  sosial  antar pebatinan- kepenghuluan bergelar  Rajo  Bilang  Bungsu. Fungsi  utama  Rajo  Bilang  Bungsu  untuk mengorganisir  hubungan  keseluruhan batin- penghulu.
Pola  kehidupan  masyarakat  berdasarkan kelompok-kelompok  suku,  tidak  membatasi ruang  gerak  anggota  pesukuannya,  karena mereka  memegang  sikap  saling  menghargai. Atas  kesadaran  bahwa  mereka  seasal  dan semoyang  menumbuhkan  pula  sikap  tolong menolong  dan  solidaritas  yang  tinggi  sesama masyarakat.  Solidaritas  dan  sikap  tolong menolong  itu  dapat  dilihat  ketika  terjadi perhelatan  pernikahan  anak  kemenakan  dalam suatu  suku,  maka  semua  masyarakat  adat  akan memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Terhadap  kaum  pendatang,  sesunggunya masyarakat  Petalangan  sangatlah  terbuka,  bila ada  kaum  pendatang  yang  ingin  bekerja  dan menjadi  penduduk  tetap,  orang - orang  patut dalam  adat  akan  memberitahukan  syarat  untuk menetap di kampung tersebut. syarat yang harus dipenuhi yaitu menyangkut prilaku, sebagaimana dalam pepatah adat mensyaratkan, di mana bumi di pijak di situ langit di junjung, dimana  air  di  suak  di  situ  ranting  di  patahkan. Artinya  para  pendatang  yang  mau  menetap harus  mengikuti  aturan  adat  setempat,  dan  jika memperoleh kekayaan dari usahanya harus pula
menanamkan sebagian kekayaannya di kampung tersebut.
Posisi  kaum  pendatang  bisa  pula  menjadi masyarakat  adat  setempat  dengan  syarat  kaum pendatang  tersebut  mencari mamak  suku. mencari mamak suku sama artinya menyerahkan diri  untuk  masuk  dalam  suku  yang  dipimpin oleh mamak  suku tertentu.  Terutama  untuk pendatang yang  adat  resamnya  berbeda  dengan sistem  adat  di  Petalangan  yang  mempunyai hajat  untuk  menikah  dengan  anak-kemenakan masyarakat adat Petalangan diharuskan mencari mamak  suku. ini  diperlukan,  agar  pernikahan dapat  diselenggarakan  secara  adat.  lebih  luas kegunaan  kaum  pendatang  masuk  suku  selain sebagai  pengakuan  bahwa  yang  bersangkutan sudah menjadi anak kemenakan dalam masyarakat adat, juga sebagai jalan mempermudah  berinteraksi  dan  bersosialisasi dalam tatanan sosial yang berlaku sehari- hari Orang  Petalangan  yang  sudah  dewasa tentulah ada  yang hidup dan menetap di tempat orang  lain.  Kepada  anak  kemenakan  yang memilih  hidup  di  negeri  orang  (perantauan) selain  ditanamkan  sebagaimana  aturan  yang diberikan pada para pendatang ke kampungnya, ditanamkan pula sikap rendah hati itu mengikuti ungkapan adat, duduk di bawah -bawah , mandi di  hilir-hilir. Ungkapan  tersebut  mengingatkan untuk  bersikap  tahu  diri  sebagai  perantau, janganlah  membusungkan  dada  dan  berlaku sombong di negeri orang.
Tatanan  hubungan  sosial  masyarakat  adat perbatinan di  Petalangan  mempunyai  tujuan yang  jelas  yaitu  terciptanya  kehidupan  saling pengertian.  Jika  seseorang  dalam  kontak  sosial sudah  mengerti  kedudukannya  masing-masing, harapan  berikutnya  akan  terjadi  pertukaran dalam  bentuk  emosional  dan  tidak  menutup kemungkinan dalam bentuk material, Muhammadi  (2001).  Seseorang  secara  hirarkhi berada  dibawah  dengan  menghormati  dan menghargai  hirarkhi  yang  diatasnya  secara inplisit diharapkan hirarkhi yang diatas memberikan  imbalan  dalam  bentuk  kasih sayang dan pertolongan lainnya dalam kehidupan.  Sebaliknya  seseorang  yang  secara hirarkhi umur ataupun secara senioritas berkedudukan diatas, akan memberikan bantuan /  pertolongan  dan  kasih  sayang  pada  yang dibawahnya,  dengan  harapan  seseorang  yang secara  hirarkhi  berada  dibawahnya  akan
menunjukan sikap menghormati dan menghargainya.  Sikap  saling  pengertian  seperti ini  yang  menyebabkan  terjadinya  kehidupan yang damai dalam masyarakat Petalangan.
Menurut  Abubakar  (2012)  Kabupaten Bireuen secara teoritis telah berusaha memaksimalkan  peran  lembaga  adat,  salah satunya  adalah  Keujreun  Blang,  lembaga  adat ini  disebut  sebagai  P3AI  (yaitu  Perkumpulan Petani  Pemakai  Air)  pengelompokkan  petani dalam  wadah  ini  adalah  untuk  menyelaraskan perkumpulan  petani  sawah  secara  nasional, meskipun  perkumpulan  seperti  ini  dapat mengurangi makna lembaga adat.
Tenas  (2008)  mengatakan  Setiap  anggota masyarakat  dilarang  membuat  ladang  di  luar areal  itu,  bahkan  pelanggaran  akan  dihukum menurut  ketentuan  hukum  adat  tempatan. Dengan  demikian  jelas  bahwa  masyarakat Petalangan  bukanlah  perusak  hutan  tanah, bahkan  merekalah  sebenarnya  penyelamat  hutan tanah, karena mereka sudah mengatur pemanfaatan hutan tanah menurut acuan adat.
Salah satu bentuk norma adat melindungi Sungai, Tanah dan rimbo masyarakat  Petalangan Pelalawan  adalah melalui  sanksi  adat.  Istilah  sanksi  adat  dalam masyarakat  Petalangan  sudah  dikenal  sejak dahulu  kala  sehingga  menjatuhkan  sanksi  adat merupakan  sesuatu  hal  yang  bukan  dianggap tabu atau terlarang. Walaupun sanksi adat sudah dikenal  sejak  dahulu  kala  namun  dalam penerapannya  dalam  tombo  adat  secara  arif dikatakan.  "Tak  ado  salah  tak  betimbangkan, Beutang  Bebayo,  Salah  Makan  dimuntaan, Salah ambik di balikkan" (Tidak ada salah yang tidak  diperhitungkan,  kalau  ada  hutang  harus dibayar, salah makan dimuntahkan, salah  ambil dikembalikan.  Seseorang  bisa  saja  tidak dijatuhkan  sanksi  adat  apabila  yang  seseorang itu  baru  pertama  kali  berbuat  salah  dan  jenis kesalahannya  tidak  berakibat  fatal  serta  karena ketidaktahuan  dia  terhadap  suatu  perkara tersebut. Untuk menjamin kelestarian Lingkungan dalam  masyarakat  Petalangan, maka  dijatuhkan  sanksi  adat  bagi  mereka  yang mengambil  kayu  atau  merusak lingkungan  adat Petalangan dengan sengaja.
Norma  merupakan  aturan  atau  panduan dalam aktivitas. Norma merupakan ukuran yang digunakan  oleh  masyarakat  apakah  tindakan yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok
orang merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima karena sesuai dengan harapan sebagian besar  warga  masyarakat  ataukah  merupakan tindakan  yang  menyimpang  karena  tidak  sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat (Angsa,  2009).  Melalui  norma kelestarian lingkungan dilindungi dan eksploitasi  alam  secara  berlebihan.  Melalui norma  sosial  masyarakat  dihimbau,  diajar  serta dibiasakan  bagaimana  menjalin  hubungan  yang harmonis dengan alam dan makhluk lainnya.
Dalam hukum adat masyarakat Petalangan,  lembaga  adat  memiliki  wewenang menyelesaikan kasus-kasus adat maupun membentuk  hukum  adat.  Lembaga  adat  di  sini adalah dalam pengertian forum bukan perorangan yang secara tidak sengaja ada untuk menangani  ketidakadilan  dan  keluhan  warga, penggunaan kata aturan atau prinsip mengindikasikan bahwa  akses kepada keadilan memerlukan aturan atau prinsip yang memandu prosedur  menuju  hasil  (Bedner  dan  Vel,  2009). Meski  demikian,  efektitivitas  lembaga  adat sebagai  forum  juga  ditentukan  oleh  peranan tokoh  adat,  baik  dalam  kedudukan  menjadi perantara  pengaduan  masyarakat  adat  ke  forum yang  lain,  seperti  pemerintah  desa,  kecamatan dan  kabupaten,  juga  dalam  perilaku  individual yang  memberikan  contoh  dan  panutan  bagi warga adat. Untuk kedudukan yang terakhir ini, Nixen  memberi  gambaran  spesifik  mengenai kriteria orang-orang yang mengisi lembaga adat di  Marena,  antara  lain  keteladanan,  moralitas, kemampuan  merumuskan  hukum  adat  agar dapat diterima masyarakat.

## SIMPULAN
Sistem  kekerabatan    memperkuat  budaya  dari dalam,  karena  merasa  satu  garis  keturunan  dan dalam  satu  masayarakat  yang  mempunyai kepentingan  yang  sama  maka  masyarakat Pertalangan  merasa  tanah,  sungai  dan  rimbo harus  dijaga  karena  milik  bersama  sesuai dengan  rasa  kekerabatan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Petalangan  sehingga  dapat  di turunkan  dan  dirasakan  oleh  garis  keturunan berikutnya, Dalam pergaulan hidupnya, masyarakat  adat  Petalangan  menduduki  sebuah wilayah yang masing-masing pebatinan memiliki  wilayah  tersendiri.Wilayah  tersebut biasa  disebut  ulayat.Dalam  kebiasan  adat
dikenal  pengaturan  tentang  pemanfatan  yang berkaitan dengan lingkungan.
Orang  Petalangan  yang sudah  dewasa tentulah ada  yang hidup dan menetap di tempat orang  lain.  Kepada  anak  kemenakan  yang memilih  hidup  di  negeri  orang  (perantauan) selain  ditanamkan  sebagaimana  aturan  yang diberikan pada para pendatang ke kampungnya, ditanamkan pula sikap rendah hati itu mengikuti ungkapan  adat.  Hukuman  adat  tertinggi  adalah hukuman  adat boat dan  serendah-rendahnya adalah  hukuman ingan. Proses    pemeriksaan terhadap  pelanggaran merusak  lingkungan masyarakat  Petalangan  yakni, Pertama dimulai dari  indentifikasi  si  pelanggarnya,  apakah bersifat  induvidual  atau  perbatinan. Kedua apa alasan  seseorang/  pebatinan  melanggar. Ketiga apa  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukannya. Keempat apa bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Kelima jenis sanksi yang diberikan  kepada  si  pelangar. Keenam Siapa saja  saksi-saksinya. Tanah  ulayat  yang  menjadi simbol  marwah  dan  tuah  negeri  masyarakat Petalangan,  hal  ini  tersurat  dinyatakan  dalam tombo  adat.  Pengungkapan  kata-kata  wilayah perairan  dalam  adat  istilah  dengan  perkataan laut. Kata laut bukan makna sebenarnya tetapi makna majaziyah atau  simbolik  (kiasan) maksudnya  adalah  wilayah  perairan  sungai Kampar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan terimakasih  kepada  Lembaga  Adat  Petalangan, Pemerintah  Pelalawan  dan  Masayarakat  Adat Petalangan  serta  tak  lupa  pula  Batin-batin tigopuluh  kurang  satu  oso yang  telah  banyak membantu dalam penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abubakar,  2012 Peran  Lembaga  Adat  Kujreun
Blang  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan Petani  sawah  di  Kabupaten  Bireueun. Jurnal  Pendidikan  dan  Pembinaan  Umat, Vol 1 No.6 Angsa,  2009, Nilai  dan  norma  social, http://angsasman3ykwordpress.com/2009/ 09/01nilai-dan-norma-sosial/ , Bedner,Adrian&Vel,Jacqueline.2009.AccesstoJ usticeandRuleofLaw,ConceptualPaperNo.
1,Van  Vollenhoven  Institute – Access  to Justice in Indonesia, Faculty of Law, Faw – Laiden University Maskar Herman, 2009 Nyanyian Panjang Sutan Pominggie,  Tradisi  Lisan  Orang Petalangan  Riau. Gurindam  Pres, DKP Pelalawan Misnal Munir, Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss, Jurnal Filsafat Vol. 25 No. 1

## Muhammadi, at.al, 2001.Analisis System
Dinamis Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen.UMJ Press, Jakarta Rachmad.S,  2008. Kearifan  Lokal  Pada Masyarakat  Adat  di  Indonesia. Publica Vol IV No.01 2008 hlm 8-15 Vol IV Tenas.E,  1997. Bujang  Tan  Domang:  Sastra Lisan  Orang  Petalangan. Yayasan Bentang Budaya; Yogyakarta UNDP,  2010. UNDP  and  Indigenous  Peoples:
A  Practice  Note  on  Engagement United States/ United Nation