How to cite:
Hera  Rahmawati,  Dini  Arwaty  (2022) Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Keuangan  Instansi  Pemerintah  Daerah , http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i11.11498
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## PENGARUH  PENERAPAN  ANGGARAN  BERBASIS  KINERJA  TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Hera Rahmawati, Dini Arwaty Universitas Widyatama, Indonesia E-mail: Hera.1450@widyatama.ac.id, dini.arwaty @widyatama.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  gambaran  anggaran  berbasis kinerja,  gambaran  akuntabilitas  kinerja  keuangan  instansi  pemerintah  dan  untuk menguji  seberapa  besar  pengaruh  anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori . Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dibagian keuangan dan bagian program di Dinas Pendidikan  Kota  Bandung,  dengan  responden  sebanyak  30  responden.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sudah berjalan dengan  baik  dan  pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja  keuangan  instansi  pemerintah sudah  baik.  Selain  itu  hasil  penelitian  juga  menunjukan  bahwa  anggaran  berbasis kinerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  keuangan  instansi pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung.  Jadi  semakin  baik  anggaran berbasis  kinerja  akan  semakin  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Kata  Kunci: Anggaran  Berbasis  Kinerja,  Akuntabilitas  Kinerja  Keuangan  Instansi Pemerintah.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  picture  of  performance-based  budgets,  the accountability  picture  of  financial  performance  of  government  agencies  and  to  test how  much  influence  performance-based  budgets  have  on  the  accountability  of financial performance of government agencies at the Bandung City Education Office. The research method used in this study is the explanatory method. The population in this  study  is  employees  in  the  finance  department  and  program  department  at  the Bandung City Education Office, with 30 respondents. The results of this study show
that the implementation of performance-based budgeting has been running well and the  implementation  of  accountability  for  the  financial  performance  of  government agencies  has  been  good. In  addition,  the  results  of  the  study  also  show  that performance-based  budgeting  has  a  significant  effect  on  the  accountability  of financial performance of government agencies at the Bandung City Education Office. So  the  better  the  performance-based  budget,  the  more  it  will  increase  the accountability of government agencies' performance.
Keywords:  performance-based  budgeting,  accountability  of  financial  performance  of government agencies.

## Pendahuluan
Keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua kalangan termasuk instansi pemerintah. Anggaran yang meliputi seputar keuangan yang dibutuhkan oleh dinas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dinas tersebut. Anggaran mempunyai fungsi sebagai  alat  perencanaan  dan  alat  pengendali  selain  itu  juga  berfungsi  sebagai  instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan program/kegiatan yang akan dibiayai dengan  dana  publik  alat  akuntabilitas  publik.  Penggunaan  anggaran  mesti  bisa dipertanggungjawabkan  kepada  publik,  sehingga  anggaran  yang  dikerjakan  oleh  suatu instansi  pemerintah  haruslah  digunakan  dengan  bijaksana,  penyerapannya  pun  mesti diperhitungkan dengan baik.
Akhir-akhir ini penyerapan anggaran menjadi topik menarik. Fenomena APBN dan APBD  yang  kurang  terserap  di  awal  tahun,  tetapi  penyerapannya  didorong  di  akhir  tahun sering terjadi. Penyerapan yang dimaksud yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. ketika mendekati akhir tahun anggaran, instansi pemerintah akan berusaha untuk menyerap anggaran  hingga  mendekati  100%,  supaya  tidak  dinilai  penyerapan  anggaran  rendah. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki permasalahan dalam penyerapan anggaran  yang  disebut  “ slow  back-loaded ”,  yang  artinya  pada  awal  sampai  tengah  tahun anggaran penyerapan rendah tetapi melonjak ketika memasuki akhir tahun anggaran.
Dalam  kerangka  penganggaran  berbasis  kinerja,  sesungguhnya  penyerapan anggaran  bukan  merupakan  satu-satunya  sasaran  pengalokasian  anggaran. Performance Based Budgeting lebih  menekankan pada kinerja suatu  kegiatan,  yang dilihat  yaitu output dan outcome -nya.  Apabila  ingin  lebih  proporsional  ketika  menilai  penyerapan  anggaran, maka  perlu  juga  dilihat  target  penyerapan  anggaran  yang  telah  disusun  di  awal,  apakah telah  sesuai  pada  target  atau  tidak.  Penyerapan  anggaran  yang  tinggi  tanpa  adanya  output dan outcome yang optimal akan menunjukkan kinerja yang kurang baik.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  diatur  dalam  Pemendagri  Nomor  13  tahun 2006  dan  diubah  dengan  dengan  Pemendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal
dan  anggaran  dengan  pendekatan  kinerja  menekankan  pada  konsep value  for  money pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.
Dengan  adanya  anggaran  berbasis  kinerja  maka  hasil  kinerja  pada  suatu  instansi pemerintahan bisa diukur sehingga akuntabilitas pemerintah akan meningkat ke arah  yang lebih  baik.  Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap kegiatan  yang  dilakukan.  Akuntabilitas  dikatakan  sangat  penting  dalam  ruang  lingkup pemerintahan  karena  masyarakat  akan  merasa  puas  apabila  pemerintah  telah  berhasil menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan baik.  Dengan  adanya akuntabilitas maka pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakannya.
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah  bahwa  Perjanjian  Kinerja.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  Dinas  Pendidikan Kota Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020.
Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  diperlukan  untuk  mengetahui kemampuan  setiap  instansi  dalam  mencapai  visi,  misi,  dan  tujuan  organisasi.  LKIP  tahun 2020  merupakan  laporan  kinerja  tahun  ke  2  dalam  pelaksanaan  Rencana  Strategi  (Restra) tahun  2018-2023  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung.  Laporan  akuntabilitas  kinerja  ini melaporkan  tingkat  capaian  sasaran  strategis  dan  indikator  kinerja  yang  telah  ditetapkan. Dalam  hal  ini,  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung  menetepakan  Rencana  Strategi  untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2019 sampai dengan tahun 2023.
Berikut  tabel  rekapitulasi  tingkat  pencapaian  kinerja  keuangan  pada  tiga  belas program Dinas Pendidikan Kota Bandung selama tahun 2020:

## Tabel 1
Rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2020
Urutan Rentang Capaian Daya Serap Anggaran Kategori Capaian Jumlah Program Presentase I Capaian≥90% Sangat Baik 6 46,16% II 75%≤Capaian≤90% Baik 5 38,46% III 65%≤Capaian≤75% Cukup - - IV 50%≤Capaian≤65% Kurang - - V Capaian≤50% Sangat Kurang 2 15,39% Sumber : Bandung.go.id
Berdasarkan  pengukuran  kinerja  keuangan,  dari  sebanyak  13  program  Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2020, terdapat 6 (46,16%) program dengan capaian
kinerja  keuangannya  sangat  baik,  terdapat  5  (38,46%)  program  dengan  capaian  kinerja keuangannya  baik,  dan  terdapat  sebanyak  2  (15,39%)  program  dengan  capaian  kinerja keuangannya sangat kurang.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Anggaran
Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial,  sedangkan penganggaran  adalah  suatu  proses  atau  metoda  untuk  mempersiapkan  anggaran (Mardiasmo  2011:61).  Definisi  anggaran  menurut National  Committe  on  Governmental Accounting (NCGA)  yang  sekarang  menjadi Govermental  Accounting  Standards  Board (GASB)  yaitu  rencana  operasi  keuangan  yang  mencakup  estimasi  pengeluaran  yang diusulkan  dan  sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk  membiayainya  dalam  periode waktu  tertentu.  Dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  merupakan  sebagai  paket  pernyataan menyangkut  perkiraan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  diharapkan  akan  terjadi  dalam satu  atau  beberapa  periode  mendatang.  Dalam  pengeluaran  selalu  disertakan  data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

## Anggaran Berbasis Kinerja
anggaran  berbasis  kinerja  adalah  suatu  metode  yang  dapat  diterapkan  untuk mendapatkan  hasil  yang  optimal  dengan  dana  yang  dikeluarkan  untuk  beberapa  program atau  kegiatan  suatu  pemerintahan.  Intinya  adalah  anggaran  berbasis  kinerja  menekankan pada hasil kinerja dan bukan kepada besar kecilnya sisa anggaran yang telah terealisasi dan setiap  alokasi  dana  harus  dapat  diukur  dari  input  yang  di  tetapkan.  Untuk  menghasilkan penyelenggaraan  Anggaran  Daerah  yang  efektif  dan  efisien,  tahap  persiapan  atau perencanaan  anggaran  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dan  menentukan  dalam keseluruhan siklus anggaran.

## Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja
Adapun  prinsip-prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  menurut  Halim  dan  Iqbal (2012:174) adalah :
a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Anggaran    harus  dapat  menyajikan  informasi  yang  jelas  mengenai  tujuan,  sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegaiatan atau proyek yang dianggarkan
b. Disiplin anggaran
Penganggaran  harus  didukung  dengan  adanya  kepastian  tersedianya  penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak  tersedia  anggarannya  dalam  APBD  /  perubahan  APBD.  Dengan  kata
lain,  bahwa  penggunaan  setiap  pos  anggaran  harus  sesuai  dengan  kegiatan/proyek yang diusulkan.
c. Keadilan anggaran
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat  dinikmati  oleh  seluruh  kelompok  masyarakat  tanpa  diskriminasi  dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
d. Efisiensi dan efektifitas anggaran
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
e. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
Yaitu  anggaran  yang  disusun  dengan  pendekatan  kinerja  mengutamakan  upaya pencapaian  hasil  keria  ( output/outcome )  dari  perencanaan  alokasi  biaya  atau  input yang telah ditetapkan.

## Unsur-unsur Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  (2008:14-19)  unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu:
a. Pengukuran Kinerja
Yaitu menentukan program dan kegiatan dengan jelas, menentukan pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan keluaran, menentukan sistem informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja, adanya peran dari pihak eksternal dalam mengukur  kinerja  secara  lebih  independen,  mengukur  kinerja  yang  strategis  (Key Performance Indicators)
b. Penghargaan dan Hukuman ( Reward and Punishment )
Yaitu penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya, penerapan  efisiensi  (savings),  penahanan  atas  penerimaan  yang  diperoleh  suatu lembaga.
c. Kontrak Kinerja
Yaitu definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan, kewenangan  yang ada bagi pihak kementrian negara/lembaga untuk mengelila sumber daya yang ada.
d. Kontrol Eksternal dan Internal
Yaitu  adanya  pemisahan  antara  lembaga  kontrol  dan  lembaga  pengguna  anggaran, kontrol dilakukan pada input, output, dan outcome, kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.
e. Pertanggungjawaban Manajemen
Yaitu  kontrol  dilakukan  pada  output  dan  outcome  dan  adanya  kebebasan  bagi manajer.

## 2. Akuntabilitas
Akuntabilitas  ( accountability ) merupakan pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas dapat dikatakan juga sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
Menurut Mardiasmo (2009:20), definisi akuntabilitas yaitu sebagai berikut:
“ Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan.  dan  mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya segala aktivitas dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut ".

## Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas  kinerja  dapat  diartikan  sebagai  kewajiban-kewajiban  dari  individu- individu  atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk  mengelola  sumber-sumber  daya  publik dan  yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat  menjawab  hal-hal  yang  menyangkut pertanggungjawabannya.
Menurut  pedoman  penyusunan  pelaporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (2003:3) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah:
“ Perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui sistem mempertanggungjawabkan secara periodik ”.

## Dimensi Akuntabilitas
Aspek  atau  dimensi  akuntabilitas  publik  dalam  organisasi sektor  publik  menurut Hopwood  dan  Elwood  yang  dikutip  oleh  Mahmudi  (2006:89-92)  menyebutkan  bahwa terdapat lima aspek yaitu:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabulitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas  kinerja  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hanya  akuntabilitas finansial. Di mana lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggungjawaban yang baik untuk  menilai  kinerja  sektor  publik  juga  memberikan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  atas  dana  yang  diterima  sektor  publik  yang  berasal  dari  masyarakat  lewat laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

## Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas  Finansial  merupakan  pertanggungjawaban  lembaga  publik  dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan serta korupsi.  Akuntabilitas  finansial  mengharuskan  lembaga-lembaga  publik  untuk  membuat laporan keuangan untuk mengambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.
akuntabilitas  instansi  pemerintah  di  indonesia  mengenai  aspek  finansial  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang- undang  Nomor  I  tahun  2004  tentang  perbendaharaan  Negara.  Kedua  Undang-undang tersebut  berserta  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  mewajibkan  instansi  pemerintah  selaku pengguna  anggaran  untuk  menyusun  laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan.  Laporan  yang  harus  diiadikan  oleh  instansi  pemerintah  menurut permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah:
a. Laporan Keuangan untuk SKPKD terdiri dari:
1) Neraca
2) Laporan Arus Kas
3) Laporan Realisasi Anggaran
4) Catatan Atas Laporan Keuangan
b. Laporan Keuangan untuk SKPD terdiri dari:
1) Neraca
2) Laporan Realisasi Anggaran
3) Catatan Atas Laporan Keuangan

## Indikator Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Laporan-laporan  ini  akan menyajikan  informasi  keuangan  yang  bisa  digunakan  oleh  publik  untuk  melihat  dan mengevaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam laporan keuangan mempunyai syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:
a. Relevan
Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang  termuat didalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau  masa  lari  dan  memperediksi  masa depan,serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  dimasa  lalu  dan memiliki  informasi  yang  relevan,  diantaranya  memiliki  manfaat  umpan  balik, memiliki manfaay prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
b. Andal
Informasi  dalam  laporan  kuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan dan  kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karateristik
c. Dapat Dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
d. Dapat Dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas pemahaman para pengguna.
Akuntabilitas  kinerja  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hanya akuntabilitas finansial. Di mana lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggungjawaban  yang  baik  untuk  menilai  kinerja  sektor  publik  juga  memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang diterima sektor publik yang berasal dari masyarakat lewat laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

## 3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  diatur  berdasarkan  lembaga  administrasi Negara  (LAN)  Tahun  2008,  akuntabilitas  juga  dapat  berarti  sebagai  perwujudan pertanggungjawaban  seseorang  atau  unit  organisasi,  dalam  mengelola  sumber  daya  yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  adalah  dokumen  yang  berisi  gambaran  perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan  melembaga.  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  perwujudan  kewajiban suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk  mempertanggujawabkan keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  yang  terdiri  dari  berbagai komponen  yang  merupakan  suatu  kesatuan  yaitu  perencanaan  stratejik,  perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses  yg  berorientasi  pada  hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  kurun  waktu  1-5  tahun  secara sistematis  dan  berkesinambungan.  Proses  ini  menghasilkan  suatu  rencana  statejik  yg memuat  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  dan  program  yang  realistis  dan  mengantisipasi  masa depan yang dinginkan dan dapat dicapai.

## 4. Kerangka Berpikir Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  uraian  keterkaitan  antara  anggaran  berbasis  kinerja  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,mengacu  pada  kerangka  pemikiran  dan identifikasi masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Ho:  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Tidak  Berpengaruh  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Ha:  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Menurut Arikunto  (2006:37) Objek  penelitian  merupakan  variabel  atau  apa  yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana variabel  melekat.  Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengaruh  Penerapan Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan.  Variabel  dependen  dalam penelitian  ini  adalah  Akuntabilitas  Keuangan,  sedangkan  variabel  independen  dalam penelitian ini adalah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Subjek penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Metode penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksplanatory  dengan mengambil  sampel  dari  suatu  populasi  dan  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat pengumpulan  data  dan  melakukan  pengelolaan  data  statistik  menggunakan  aplikasi  yaitu Statictic Package for The Social Sciences (SPSS) versi 26 .
Analisis data dilakukan menggunakan uji kualitas data, kemudian data yang diperoleh dengan skala ordinal agar dapat dianalisis secara statistik dinaikkan menjadi skala interval menggunakan Methods  of  Successice  Interval (MSI),  setelah  itu  dilakukan  uji  asumsi klasik, analisis linear sederhana, dan uji hipotesis.
3. Populasi dan Sampel Penelitian
Akuntabilitas Kinerja (Y) Akuntabilitas Finansial Anggaran Berbasis Kinerja (X) 1. Pengukuran Kinerja
2. Penghargaan dan Hukum
3. Kontrak Kinerja
4. Kontrol Eksternal dan Interal
5. Pertanggungjawaban Manajemen
Populasi pada penelitian ini adalah pegawai dibagian keuangan dan bagian program di  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung.  Peneliti  mengambil  sampel  sebanyak  30  responden. Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teknik nonprobability sampling. Teknik nonprobability  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak memberi  peluang/kesempatan  sama  bagi  setiap  unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih menjadi  sampel.  Pada  penelitian  ini  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  yaitu teknik Purposive  Sampling . Purposive  Sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu.  Metode  sampling  ini  diharapkan  dapat  mewakili  populasinya  dan tidak menimbulkan bias bagi hasil penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:
a. Penelitian lapangan ( Field Research )
Penelitian  lapangan  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  data  primer  yang  diperlukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah:
1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
2) Kuesioner,  yaitu  mengajukan  daftar  pertanyaan  secara  tertulis  tentang pengaruh  penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  terhadap  Akuntabilitas Keuangan dinas Kota Bandung kepada bagian  yang terkait dengan masalah penelitian.
3) Wawancara,  yaitu  percakapan  yang  bertujuan  memperoleh  informasi  dari objek yang diteliti.
b. Penelitian kepustakaan ( Library research)
Penelitian ini dimaksudkan sebagai cara untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan  teoritis  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  membandingkan  teori  yang didapat dengan praktik dilapangan, yaitu membaca literatur yang ada hubungannya dengan  masalah  yang  diteliti,  membaca  buku-buku  dan  artikel-artikel  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik
1. Hasil  uji  normalitas,  dengan  Hasil  perhitungan  Uji  Kolmogorov-Smirnov  dari persamaan  taksiran  yang  diperoleh  menggunakan  SPSS  yaitu  menunjukkan  nilai signifikan  sebesar  0,200  yang  lebih  besar  dari  0,05  yang  berarti  telah  memenuhi asumsi normalitas atas berdistribusi normal.
2. Hasil  uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  uji  untuk variabel bebas (X) yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 0,819  di atas
tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heterokedastisitas.

## Analisi Linear Sederhana
Analisis  regresi  merupakan  suatu  alat  statistik  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  ada  tidaknya  pengaruh  antar  variabel  dan  untuk  menunjukkan  arah  hubungan antara variabel  bebas (X)  yaitu Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  dan variabel  terikat (Y) yaitu Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
Berikut tabel  hasil regresi linier sederhana menggunakan program software SPSS 26.

## Tabel 2
Hasil Regresi Linier Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3.753 1.553 2.416 .022 Penerapan anggaran berbasis kinerja (X) .345 .043 .835 8.018 .000

## a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja keuangan (Y)
Sumber : Lampiran Output SPSS
Pada  tabel  di  atas  hasil  perhitungan  untuk  melihat  Pengaruh  Penerapan  Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dapat dibuat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut

## Y = 3,753 + 0,345X
Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai  konstanta  pada  persamaan  sebesar  3,753  menunjukkan  nilai  rata-rata Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada kondisi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tidak berubah atau pada kondisi konstan (bernilai 0).
2. Koefisien regresi untuk  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X) bertanda positif sebesar  0,345  menunjukkan  perubahan  Akuntabilitas  Kinerja  Keuangan  jika Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  meningkat  sebesar  satu  satuan.  Jadi  dapat diketahui  jika  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja mengalami  peningkatan sebesar 100 persen sedangkan faktor lainnya tidak mengalami perubahan (konstan), maka  skor  Akuntabilitas  Kinerja  keuangan  akan  meningkat  sebesar  0,345  point. Artinya  semakin  meningkat  (baik)  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  akan diikuti dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

## Analisis Koefisien Korelasi (R)
Nilai korelasi untuk menunjukkan hubungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan  Akuntabilitas  Kinerja  Keuangan.  Hasil  perhitungan  koefisien  korelasi  untuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Keuangan yang dapat dilihat dari nilai R (Pearson Correlation)

## Tabel 3
Koefisien Korelasi X – Y Correlations b Penerapan anggaran berbasis kinerja (X) Akuntabilitas kinerja keuangan (Y) Penerapan anggaran berbasis kinerja (X) Pearson Correlation 1 .835 ** Sig. (2-tailed) .000 Akuntabilitas kinerja keuangan (Y) Pearson Correlation .835 ** 1 Sig. (2-tailed) .000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
b. Listwise N=30
Sumber : Lampiran Output SPSS
Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai korelasi antara Penerapan anggaran berbasis kinerja dengan Akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 0,835. Nilai korelasi yang diperoleh sebesar  0,835  masuk  dalam  interval  korelasi  0,80  -  1,000  atau  pada  kategori  sangat  kuat. Sehingga  ada  keterkaitan  yang  erat  antara  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan apabila Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berubah akan mengakibatkan ada efek meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

## Koefisien Determinansi (R 2 )
Nilai  koefisien  determinan  menunjukkan  seberapa  besarnya  pengaruh  variabel independen  yang  dapat  menjelaskan  atau  menerangkan  variasi  variabel  dependen. Koefisien  determinasi  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja terhadap  Akuntabilitas  kinerja keuangan dapat dilihat dari nilai R 2 pada model summary dari hasil output SPSS.

## Tabel 4
Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .835 a .697 .686 2.03250
a. Predictors: (Constant), Penerapan anggaran berbasis kinerja (X)
b. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja keuangan (Y)
Sumber : Lampiran Output SPSS
Pada tabel dapat dilihat nilai koefisien determinasi ( R-Square ) sebesar 0,697. Hasil ini  berarti  bahwa  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja memberikan  kontribusi/pengaruh sebesar  69,7%  dalam  menjelaskan/mempengaruhi  Akuntabilitas  kinerja  keuangan sedangkan  30,3%  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis (Uji T)
Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja keuangan.

## Rangkuman Hasil Uji t
Hipotesis t hitung Sig (p) t tabel α Keputusan Keterangan H0 :  = 0 8,018 0,000 2,048 5% H 0 ditolak Signifikan
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS
Dari  tabel  perhitungan  hasil  pengolahan  menggunakan  SPSS,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pengujian  hipotesis  diperoleh  nilai  t hitung untuk  Penerapan  anggaran berbasis kinerja sebesar 8,018 dan nilai signifikan 0,000. Nilai t tabel pada tingkat kesalahan (α ) = 0,05   untuk derajat bebas (db) = n-2 =30 -2 = 28 adalah 2,048. Diperoleh nilai untuk variabel  bebas  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  t tabel (t hitung =  8,018  >  2,048)  pada tingkat  kesalahan  (α  )  =  0,05.  Nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  α  =  0,05.  Maka  dapat diambil keputusan untuk menolak H0. Hasil pengujian pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan  bahwa  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas kinerja keuangan.

## Pembahasan
1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
Berdasarkan hasil deskriptif, diketahui  bahwa penerapan  anggaran berbasis kinerja pada  dinas  pendidikan  secara  keseluruhan  sudah  berjalan  dengan  baik,  karena  termasuk dalam  kategori  yang  sangat  baik.  Begitu  pun  sebagian  besar  masing-masing  indikator termasuk  kedalam  kategori  sangat  baik,  yaitu  :  pengukuran  kinerja,  penghargaan  dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, pertanggungjawaban manajemen. Hal  ini  berarti  dinas  pendidikan  kota  bandung  sudah  menentukan  setiap  program  dan
kegiatan dengan jelas serta menentukan biaya untuk setiap program, menyediakan layanan informasi  yang  memadai  untuk  masyarakat  dan  pemerintah  sebagai  pertanggungjawaban atas  suatu  kegiatan  yang  dilakukan,  pertanggungjawaban  setiap  unit  yang  mengemban tugas  atas  target  kinerja  yang  hendak  dicapai,  aktivitas  pengawasan  terhadap  pelaksanaan kegiatan,  memberikan  kebebasan  penuh  untuk  manajer  dalam  merencanakan  pelaksanaan program dan kegiatan dan mengelola anggaran dan mampu mempetanggungjawabkannya.
Namun  dalam  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  ini  meskipun  termasuk  dalam kategori  sangat  baik,  tetapi  masih  terdapat  beberapa  kekurangan  pada  anggaran  berbasis kinerja  di  dinas  pendidikan  kota  bandung,  yaitu  pada  pengukuran  kinerja  yang  berkaitan dengan  mengukur  kinerja  yang  strategis.  Hal  itu  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal karena  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  atau  diprogramkan  dengan capaian  kinerja  keuangannya  masih  ada  yang  kurang  seperti  terdapat  beberapa  program yang belum tercapai atau belum dilaksanakan.

## 2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
Berdasarkan  hasil  deskriptif,  diketahui  bahwa  akuntabilitas  kinerja  keuangan  pada dinas  pendidikan  kota  bandung  secara  keseluruhan  sudah  berjalan  dengan  baik,  karena termasuk  kedalam  kategori  sangat  baik,  Begitu  pun  sebagian  besar  masing-masing indikator termasuk kedalam kategori sangat baik,  yaitu : kesesuaian dengan SAP, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.
Namun  dalam  akuntabilitas  kinerja  keuangan  ini  termasuk  dalam  kategori  yang sangat  baik,  tetapi  masih  terdapat  kekurangan pada akuntabilitas kinerja keuangan di  kota bandung, yaitu pada indikator laporan keuangan yang disajikan mengungkapkan informasi keuangan  yang  relevan  sudah  termasuk  kategori  yang  sangat  baik  ini  perlu  ditingkatkan yaitu laporan keuangan yang disajikan secara relevan dengan kebutuhan penggunanya.. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  akuntabilitas  kinerja  masih  adanya  kelemahan  pada akuntabilitas kinerja.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  penulis mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Bandung), peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:  (1)  Anggaran  berbasis  kinerja  yang  diterapkan  pada  Dinas  Pendidkan  Kota Bandung  secara  keseluruhan  sudah  dinyatakan  sangat  baik.  Namun  masih  terdapat beberapa  kekurangan  pada  anggaran  berbasis  kinerja  di  dinas  pendidikan  kota  bandung, yaitu pada pengukuran kinerja yang berkaitan dengan mengukur kinerja yang strategis. Hal itu  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal  karena  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah ditetapkan atau diprogramkan dengan capaian kinerja keuangannya masih ada yang kurang seperti  terdapat  beberapa  program  yang  belum  tercapai  atau  belum  dilaksanakan.  (2) Akuntabilitas  Kinerja  Keuangan  yang  diterapkan  pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung
secara keseluruhan sudah dinyatakan sangat baik. Namun berdasarkan dari masing-masing indikator  akuntabilitas  finansial  meskipun  sudah  sepenuhnya  diterapkan  oleh  Dinas Pendidikan  Kota  Bandung  tetapi  masih  ada  aspek  yang  belum  optimal,  yaitu  laporan keuangan yang disajikan mengungkapkan informasi keuangan yang relevan walaupun rata- rata  skor  sudah  baik  ini  perlu  ditingkatkan  yaitu  laporan  keuangan  yang  disajikan  secara relevan dengan kebutuhan penggunanya.

## BIBLIOGRAFI
(BPPK),.  (2008). Kajian  Terhadap  Penerapan  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  di Indonesia .
Abdul,  H.  T.  (2008). Akuntansi  Pemerintah  Daerah,  Konsep,  dan  Aplikasi. Bandung  : Alfabeta.
Abdul, H., &  Iqbal,  M.  (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta:  UPP STIM YKPPN.
Arikunto,  S.  (2002). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta.
Arikunto,  S.  (2006). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta  :  Rineka Cipta.
Bastian,  I.  (2006). Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar (Vol.  Edisi  Ketiga).  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Fajar,  &  Mochamad,  W.  (2016). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi Bandung: Universitas Widyatama.
Gujarati, D. (1995). Ekonometrika Dasar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Indonesia,  L.  A.  (2003). Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi pemerintah.
Indonesia,  L.  A.  (2003). Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jakarta.
Indonesia, L. A. (2008). Modul AKIP dan Pengukuran Kinerja. Jakarta.
Kuncoro,  R.  d.  (2007). Cara  Menggunakan  dan  Memakai  Analisis  Jalur  (Path  Analysis). Bandung: CV Alfabeta.
Mahmudi.  (2006). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
Mardiasmo. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Nazir, M. (2006). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Nordiawan, D., & dkk. (2007). Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat.
Pemerintah, B. P. (2011). Paris review: Misteri Penyerapana Anggaran. Yogyakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri, N. t. (t.thn.).
Peraturan Pemerintah, N. 7. (2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sholeh,  C.,  &  Rochmansjah,  H.  (2009). Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Sebuah Pendekatan  Struktural  Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik. Bandung: Fokusmedia.
Sugiyono.  (2007). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Copyright holder: Hera Rahmawati, Dini Arwaty (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: