MENDORONG PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

## Tri Anggoro Mukti Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi
Abstract: This study tries to analyse the effort to combat corruption through anti- corruption lecture program in university. Using a descriptive analytical technique this study attemps to put the lecture as a medium for four principle of education: learning  to  know,  learning  to  do,  learning  to  live  and  learning  to  be.  Such education need to be integrate within the anti-corruption values to put corruption as  common  enemy  fo  all.  The  output  of  this  class  is  hopefully  to  form  a  person who  say  no  to  corruption  proudly  and  spread  the  positive  attitude  of  anti- corruption behaviour.
Keywords: corruption, education, anti-corruption lecture, university
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bentuk  mata  kuliah  Antikorupsi di  perguruan  tinggi  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mencegah  penyebaran  yang lebih  luas  dari  penyakit  korupsi  di  Indonesia.  Mata  kuliah  antikorupsi  dalam penelitian  ini  memuat  empat  pilar  pendidikan  yaitu  belajar  untuk  mengetahui ( learning  to  know ),  belajar  untuk  mengimplementasikan  ilmu (learning  to  do ), belajar untuk hidup bersama ( learning to live ) dan belajar untuk menjadi manusia yang  utuh  ( learning  to  be )  yang  kesemuanya  untuk  mendorong  mahasiswa  agar dapat  meningkatkan  nilai-nilai  mereka  sehingga  menjadi  bangga  sebagai  pribadi yang tidak korup.
Kata Kunci: korupsi, pendidikan, antikorupsi, perguruan tinggi

## A. PENDAHULUAN
Korupsi,  kolusi,  pungli  disebut dalam  satu  nafas  karena  ketiganya melanggar  kaidah  kejujuran,  hukum
yang berlaku,
menurunkan kewibawaan  negara  dan  pemerintah dan mengakibatkan high cost economy karena  menaikkan  harga produk  dan  menurunkan  daya  saing bisnis  suatu  negara.  Korupsi  ada apabila  seseorang  secara  tidak  halal meletakkan  kepentingan  pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita- cita  yang  menurut  sumpah  akan dilayaninya.  Korupsi  muncul  dalam banyak bentuk dan membentang dari soal  sepele  sampai  soal  yang  amat besar. 1
Korupsi menjadi salah satu masalah serius di tubuh
pemerintahan,  tidak  hanya  masalah lokal  tapi  fenomena  internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat  yang  merusak  seluruh sendi kehidupan. Selain mengakibatkan kerugianmateri, korupsi dapat
membahayakan
stabilitas sosial dan keamanan
1 Klitgaard, Robert. 2005. Membasmi
Korupsi (Penerjemah  Hermojo),  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 100.
masyarakat, menghambat pembangunan,  merusak  nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.
Upaya  pemberantasan  korupsi yang  terdiri  dari  dua  bagian  besar, yaitu  (1)  penindakan,  dan  (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan  oleh  pemerintah  tanpa melibatkan  peran  serta  pendidikan yaitu sekolah.Sekolah atau perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan
pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi  di  kalangan  siswa  dan mahasiswa. 2
Ketika  melakukan  pendekatan budaya  ( cultural  approach )  dalam pemberantaasan korupsi adalah melalui pembangunan dan penguatan sikap  anti-korupsi  individu  melalui pendidikan  dalam  berbagai  cara  dan bentuk.  Pendekatan  ini  cenderung membutuhkan  waktu  yang  lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak  besar  ( low  costly ),  namun
2 Handoyo,  Eko.  2008. Pendidikan  Anti Korupsi . Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal. 30.
hasilnya  akan  berdampak  jangka panjang ( long lasting ). 3
Pendekatan  budaya  ini  meliputi (1)  Kemampuan  nilai  budaya  untuk memisahkan  secara  tegas  antara kepentingan  pribadi  dan  umum (masyarakat,  negara  dan  bangsa); (2).  Kemampuan  nilai  budaya  untuk memisahkan  dengan  tegas  antara milik pribadi dengan umum (bangsa, negara  dan  masyarakat)  dan  (3) Kemampuan  membedakan  di  mana letak  solidaritas  pegawai  negeri dengan  keluarga,  masalah  pribadi, tanggung jawab pribadi tidak
melibatkan kedinasan) dan memisahkannya dari solidaritas kedinasan pada kepentingan umum. 4
Harus  diakui  bahwa  sekolah belum menerapkan  aturan  yang jelas dan  kosisten,  aturan  dibuat  bersama guru, orang tua siswa sehingga siswa ikut bertanggung jawab terhadapnya. Pembelajaran  di  sekolah  masih didominasi aspek kognitif dan kurang  membentuk  karakter  siswa. Perlu  dikembangkan  pembelajaran
3 Puspito, Nanang dkk (editor). 2011. Pendidikan  Anti-Korupsi  untuk  Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan RI
4 Lubis,  Mochtar  dan  James  C  Scott (editor).  1984.  Bunga  Rampai  Korupsi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. Hal. 37.
afektif yagn bersifat aplikatif dengan model  pembelajaran  yang  dikuasai guru  sehingga  pembelajaran  kognitif dapat  dikawal  untuk  mewujudkan tujuan pendidikan. 5
Padahal  di  sisi  lain,  siswa  belum mendapat  informasi  dan  sosialisi tentang antikorupsi jadi perlu dikenalkan  lebih  dulu  nilai  konkrit yang diyakini dapat melawan tindakan korupsi. Selain itu keteladanan  dari  lingkungan  seperti orang  tua,  guru,  orang  dewasa  di sekitar  maupun  media  masih  sangat kurang,  padahal  keteladanan  itu akanakan  sangat  membantu  dalam proses  penanaman  nilai  atau  budi pekerti yang diharapkan dapat diterapkan  dalam  kegiatan  mereka sehari-hari.

## Rumusan Masalah
Tulisan  ini  mencoba  mengupas mengapacara-cara pemberantasan korupsi  yang  dilakukaan  melalui pendekatan budaya dan secara khusus membahas bagaimana
pelaksanaan  pendidikan  anti-korupsi yang  sudah  dilakukan  di  perguruan tinggi.
5 Handoyo, Op.cit. hal. 35.

## Tujuan dan Metode Kajian
Tujuan  kajian  ini  adalah  ingin menggali upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan  khususnya  di  tingkat perguruan  tinggi  dan  hasil  yang sejauh  ini  dicapai  oleh  perguruan tinggi  tersebut.  Penelitian  dilakukan dengan  studi  literatur  menggunakan data sekunder

## Kerangka Teori
Korupsi  lebih  dari  sekadar  kolusi antara pegawai negeri dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan ilegal  atau  imoral.  Ada  banyak  lagi dimensi  tindak  korupsi  yang  tidak termasuk  perbuatan  yang  dapat dikenakan  sanksi  hukum  dan  yang tidak selalu di setiap negara mendapat  sorotan  dari  pendapat publik. Salah satu dimensi itu adalah bila  para  pemimpin  politik  dan pemerintahan tidak menjalankan fungsi mendidik yang menjadi tanggung  jawab  mereka  masing- masing dalam negara demokrasi. 6
Menurut  sosilog  Amitai  Ezioni, tidak  ada  kelompok  lobi  untuk
6 Pope,  Jeremy.  2003.  Strategi Memberantas  Korupsi:  Elemen  Sistem Integritas  Nasional  (Penerjemah  Masri Maris),  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia.
Hal. 21.
membasmi  korupsi.  Karena  korupsi tidak seperti kerugian karena kelangkaan bahan pangan atau pendidikan, yang  masing-masing memiliki  kelompok  kepentingan  dan bakal kena dampak bila ada perubahan  kebijaksanaan,  kerugian akibat  korupsi  biasanya  terbagi  rata di antara warga masyarakat, biasanya wajib pajak karena manfaat pemberantasan  korupsi  juga  tersebar dan  terbagi  rata  secara  luas,  maka menurut logika teori tindakan bersama  akan  sulit  membentuk  dan mempertahankan kelompok kepentingan  yang  efektif  untuk memperjuangkan pembenrantasan korupsi. 7
Namun  Lubis  dan  Scott  (1984) menyebutkan  setidaknya  ada  10 dampak  dari  tindakan  korupsi  dalam suatu negara
1.  Timbulnya  korupsi  dibayar dengan  kegagalan  pemerintah  untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan  sebelumnya  atas  nama efisiensi  waktu  dan  biaya,  misalnya korupsi  dalam  penempatan  pegawai pemerintah  hanya  mengakibatkan ketiadaan efisiensi dan pemborosan
7 Klitgaard, Op.cit . hal. 98.
2. Korupsi menyebabkan kenaikan  biaya  administrasi  dan pelipatgandaan biaya tambahan karena memberikan suap
3.  Jika  korupsi  berupa  “komisi” maka  mengakibatkan  berkurangnya dana  yang  seharusnya  dipakai  untuk keperluan  masyarakat  umum.  Bila seorang  pegawai  negeri  menerima komisi  10  persen  dari  suatu  kontrak tertentu  maka  hanya  90  persen  dari anggaran publik itu digunakan untuk kebutuhkan  masyarakat  sedangkan 10 persen menjadi keuntungan pribadi.
4. Korupsi menghancurkan keberanian  orang  untuk  berpegang teguh  pada  nilai-nilai  sopan  santun, moral  dan  akhlak  karena  setiap orangakan  berpikir  mengapa  hanya ia  saja  yang  harus  menjunjung akhlak yang tinggi
5. Korupsi di kalangan pemerintah  menurunkan  martabat penguasa. Ia menjatuhkan kepercayaanmasyarakat terhadap tindakan adil pemerintah dan
meruntuhkan rasa hormat rakyat
6.  Para  ahli  politik  dan  pegawai negeri sebagai  golongan elit di suatu
negara dan terlibat korupsi memberikan  “teladan”  bagi  orang
kecil  untuk  berusaha  mengumpulkan apa saja  yang membawa keuntungan bagi  dirinya  serta  orang-orang  yang ada di dekatnya
7. Korupsi menimbulkan keengganan penguasa untuk mengambil tindakan
yang dibutuhkan  bagi  pembangunan  tapi tidak  populis  bagi  rakyat.  Pejabat korup  tentu  tidak  akanmengambil tindakan  penting  tersebut  demi menjaga tampuk kekuasaannya
8. Dengan merosotnya kepercayaan  masyarakat  terhadap sikap pejabat pemerintahan, timbullah sejumlah carauntuk memelihara hubungan hubungan khusus demi memperkuat kekuasaan, akibatnya,  usaha  produktif  yang seharusnya  dilakukan  bagi  rakyat pun terbengkalai.
9.  Makin  besarnya  kemungkinan timbulnya  fitnah  dan  tuduhan  bagi orang-orang jujur yang tidak bersedia berbuat curang dan akhirnya bahkan  memecah  kesatuan  para tokoh antikorupsi
10. Korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan
berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia.
Selain itu, ada banyak faktor yang membentuk  perilaku korup.  Didapati faktor  keserakahan  penguasaan  harta benda,  masalah  kebudayaan  yang terwarisi  dari  sikap,  persepsi  dan perilaku yang
menjadi
penyimpangan  kebiasaan-kebiasaan dalam pengelolaan kewenangan
kekuasaan. Misalnya, persepsi
terhadap kekuasaan yang menempatkannya  sebagai  jabatan, ketidakmampuan membedakan
antara kepemilikan privat dan kepemilikan publik, sehingga berimplikasi  kepada  penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan privat, diperparah dengan kondisi dimana korupsi tidak lagi  dilakukan  secara  personal,  tapi dilakukan  secara  komunal  karena kejahatan  akan  menjadi  lebih  aman jika  dilakukan  secara  bersama  dan disembunyikan bersama-sama pula. 8
Upaya  anti-korupsi  banyak  yang gagal karena pendekatan yang semata-mata bersifat pendekatan hukum,  atau  terlalu  bertumpu  pada
himbauan  moral.  Kadang-kadang
upaya anti-korupsi dilakukan
8 Santoso,  Listiyono  dan  Dewi Meyrasyawati. 2015. Model Strategi
Kebudayaan  dalam  Pemberantasan  Korupsi di Indonesia. Jurnal  Review  Politik 05 (01): 22-45
setengah  hati  dan  bahkan  berubah menjadi  alat  untuk  menjatuhkan lawan ke dalam penjara. 9
Kunci untuk mencapai hasil untuk melakukan perubahan adalah mengubah kebijaksanaan dan sistem, bukan  memburu  satu  atau  dua penjahat,  membuat  undang-undang dan peraturan baru atau mengeluarkan  himbauan  agar  semua orangmeningkatkan  moral  masing- masing.  Selama  ada  monopoli  plus wewenang  minus  akuntabilitas  maka selama  itu  pula  akan  terus  ada korupsi.Kampanye antikorupsi jangan semata-mata mengatakan "jangan  menyuap  dan  jangan  mau menerima  suap"  dan  didengarkan orang  maka  tidak  akan  ada  lagi korupsi.  Jangan  berpikir  mengenai korupsi  dari  sisi  manusia  tidak bermoral  yang  melangar  hukum  dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan  kepadanya  (meski  ini benar).  Namun  strategi  anti-korupsi harus  dimulai  dengan  sistem  yang mudah dihinggapi bermacam kegiatan yang melanggar hokum. 10
Sistem  itu  juga  yang  seharusnya dapat  mengubah  pendapat  umum sehingga  daya  tarik  korupsibagi  si
9 Klitgaard, Op.cit.
10 Ibid
tukang  sogok  maupun  pihak  yang disogok sangat
berkurang.
Penanaman  kesadaran  akan  tujuan nasional,  pengorbanan  serta  dedikasi mungkin  mengakibatkan  si  koruptor dihindari.
Strategi demikian bertumpu  pada  perubahan  psikologis dan merupakan pertanda penggantian suatu  kelompok  nilai  tindakan- tindakan  tertentu  dengan  nilai-nilai lain.  Kekurangannya  adalah  jika tidak disokong oleh perubahan sosial yang  sebenarnya  ia  akan  segera kehilangan kekuatan dan sirna dengan cepat. 11
Internalisasi pendidikan antikorupsi  kepada  khalayak  terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mereka  terhadap  korupsi  dibutuhkan agar  dapat  wawasan  masyarakat mengenai  apa  itu  korupsi  dan selanjutnya masyarakat punya kemampuan untuk mencegah
terjadinya korupsi.
Secara khusus terhadap diri mahasiswa  terdapat  3  dimensi  yaitu intelektual, jiwa muda dan idealisme, yang sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi penting dalam
menciptakan  negara  Indonesia  yang
11 Lubis dan Scott , Op.cit
bersatu,berdaulat  adil  dan  makmur. Pendidikan antikorupsi perlu diberikan  di  perguruan  tinggi  baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun  terintegrasi  dengan  mata kuliah  mata  kuliah  yang  lain  secara khusus  ditujukan  untuk  memberi bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan mahasiswa sebagai agen antikorupsi yang memiliki  kompetensi  dan  komitmen moral yang tinggi. 12
UNESCO  merumuskan  empat pilar  pendidikan  dalam  buku  yang diterbitkan  pada  1996  dengan  judul Learning: The Treasure Within yaitu 1. Learning to know
Fokus  pendidikan  secara  umum harus  diletakkan  pada  pengabungan pendidikan  secara  umum  dengan kemungkinan pendalaman pada sejumlah kecil mata pelajaran.
Learning  to  know bukanlah  sekedar hafalan istilah tertentu tapi menuntut setiap anak didik mampu memahami lingkungannya,
mampu mengembangkan keterampilan okupasional. Perluasan ilmu
pengetahuan  yang  membuat  anak didik  paham  akan  berbagai  aspek lingkungannya dapat
12 Handoyo, Op.cit
membangkitkan keinginan intelektual  ( intellectual  curiosity ),
siswa/mahasiwa hendaknya berteman  dengan  ilmu  pengetahuan ( friends of science ). Akibat logis dari learning  to  know adalah  l earning  to learn . Anak didik harus  jeli  di  mana dan  bagaimana  mencari  informasi dan harus punya kebiasaan yang baik dalam bekerja di perpustakaan ketika mencari informasi
2. Learning to do Learning  to  do terkait  dengan bagaimana anak didik dapat mempraktikan apa yang telah dipelajarinya,  bagaimana  pendidikan mempersiapkan mereka dalam
pekerjaan di masa depan yang belum diketahui secara pasti. Namun Learning to do tidak sebatas kemampuan praktik melainkan
menuntut  keterampilan  intelektual tinggi seperti kemampuan mengawasi,  memelihara,  memonitor
dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
3.  Learning  to  live  together, learning to live with other Jika  seseorang  ingin  mengetahui orang  lain  maka  ia  harus  terlebih dahulu  mengetahui  dirinya  sendiri. Mengembangkan  sikap  empati  pasti
akan  memberikan  hasil,  salah  satu cara  yang  cukup  efektif  dalam menghindari konflik adalah menonjolkan persamaan, bukan perbedaan 4. Learning to be Dari awalnya UNESCO menyatakan pendidikan harus berperan mengembangkan sikap individu  secara  utuh  baik  pikiran, fisik,  inteligensi,  sensifitas,  estetika, tanggung  jawab  dan  nilai  spiritual, Setiap  manusia  harus  disiapkan untuk  mengembangkan  kemampuan membuat  keputusan  dan  penilaian sendiri,  melalui  pemikiran  kritis  dan mandiri. Learning to be memfokuskan perhatian pada pembentukan manusia seutuhnya. 13 Adapun tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-
Undang  No  20  Tahun  2003  tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional  pada pasal 3 adalah, "Untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan
13 Ramly, Nadjamuddin. 2005.
Membangun Pendidikan yang Memberdayakan  dan  Mencerahkan.  Jakarta: Grafindo Khazahan Ilmu. Hal. 42.
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.
Pasal 34 ayat 2 Peraturan
Pemerintah No 2 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa tujuan
pendidikan tinggi adalah:
a.  Menyiapkan  peserta  didik menjadi  anggota  masyarakat  yang memiliki  kemampuan  akademik  dan atau profesional yang dapat
menerapkan,  mengembangkan  atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  atau  kesenian  serta mengupayakan penggunaannya untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dapat dikatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan
tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan  dan  sebagai  wahana pembentukan  sarjana  yang  memiliki budi  pekerti  luhur,  melangsungkan nilai-nilai  kebudayaan,  memajukan kehidupan  dan  membentuk  satria pinandita (Harsono, 2008). 14
14 Harsono.  2008.  Model-Model Pengelolaan  Perguruan  Tinggi.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 17.

## B. PEMBAHASAN
Mengapa rakyat harus berpartisipasi  dalam  pemberantasan korupsi?Korban  utama  dari  korupsi adalah masyarakat baik secara langsung  maupun  tidak  langsung. Korupsi bukan hanya urusan pemerintah. Pemberantasankorupsi hanya  akan  berhasil  jika  masyarakat ikut aktif memberantasnya
Pemerintah  punya  keterbatasan yaitu  (1)  aparat  hukum  memiliki kemampuan  yang  sangat  terbatas untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus korupsi. Masyarakat harus membantu melaporkan dan
memberikaninformasi  terkait  dugaan adanya  perbuatan  korupsi  sehingga membantu  aparat  hukum  untuk mengungkap  dan  memberi  sanksi hukum  kepada  koruptor  dan  (2) Lembaga hukum sering tidak memiliki kemampuan terhadap penanganan  kasus  korupsi  karena  ia sendiri merupakan bagian dari korupsi  sistemik.  Sebagian  aparat hukum  yang  bersih  dan  memiliki kemauan  sulit  menjalankan  tugasnya karena mendapat tekanan dari
lingkungan lembaganya sendiri.
Pendidikan  Antikorupsi  haruslah bersifat transformatif dan keluar dari mainstream pendidikan konvensional yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan antikorupsi haruslah memiliki  metode  pembelajaran  yang tidak  lagi  hanya  memfokuskan  diri pada  kekayaan  kognitif,  afektif  dan psikomotor  semata,  tapi  juga  pada penanaman  nilai-nilai  moral  yang harus  diusahakan  dan  ditujukan kepada  pembentukan  prinsip-prinsip keadilan. 15
Bagamana  pendidikan  nilai-nilai moral  bekerja  membentuk  pribadi antikorupsi?  Inti  pendidikan  moral adalah pembentukan prinsip keadilan.  Pendidikan  moral  yang tepat  bersifat  personal.  Semakin bersifat  personal  pendidikan  moral yang diberikan semakin besar kemungkinan  terbentuknya  prinsip- prinsip keadilan tersebut.
Pakar  pendidikan,  J  Drsot  SJ menekankanbahwa  pendidikan  tidak berlangsung  dalam  ruang  hampa udara  karenanya  pemahaman  akan konteks  siswa  sebanyak-banyaknya
15 Sofia,  A.I  dan  Herdiansyah,  H. 2009. Dapatkan Pendidikan Mencetak Individu-individu
Antikorupsi? Dalam WIjayanto  dan  Zachrie,  R  (eds).  Korupsi
Mengorupsi  Indoensia:  Sebab,  Akibat  dan Prospek  Pemberantasan.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. Hal. 27.
akan  makin  membawa  guru  dan siswa  dalam  suasanakemanusiaan yang  seimbang.  Dunia  siswa  yang konteksinya adalah cara hidup keluarga,  teman,  kelompok  sebaya, kebudayaan  kaum  muda  dan  adat. Lebih  luas  lagi  adalah  konteks meliputi  tekanan  sosial,  keadaan politik, ekonomi, agama, media, seni dan musik.
Pendidikan yang kontekstual demikian  merupakan  jalan  yang ingin  mencapai  generasi  yang  saling memahami,  tidak  asal  menuntut, tidak  asal  memvonis,  bahkan  tidak sekadar membebankan sebuah persoalan kepada orang lain. Mendidik  bukan  lagi  sebagai  proses mencetak  barang.  Siswa  bukan komoditas industri  yang  bisa dicetak semaunya  atau  dibuat  semaunya. Posisi  guru  dan  murid  hendaknya memberikan  penghargaan  sekaligus memberikan kesempatan bagi kebebasan akan memunculkan ekses- ekses salah tafsir dan saling memahami. 16
Selanjutnya,  melihat  kebenaran juga menjadi hal yang penting sekali.
16 Kartono,  St.  2002.  Menebus Pendidikan  yang  Tergadai  Catatan  Reflektif seorang  Guru.  Yogyakarta  Galang  Press. Hal. 22.
Sifat  yang  diinginkan  dari  si  anak adalah  membentuk  kepekaan  yang tinggi.  Jika  seseorang  peka  --yaitu sifat tertinggi dari intelegensi-- maka anak  tersebut  dapat  menyelami keindahan  sekelilingnya  sekaligus mempelajari  matematika.  Caranya
adalah dengan memberikan kebebasan termasuk dalam berimajinasi  mengenai  apa  yang dilihatnya. 17
Maka  implementasi  pendidikan anti-korupsi juga seharusnya
dilakukan  dalam  bentuk  dialog  yang merupakan hubungan horizontal antara  pribadi-pribadi  secara  bebas. Hanya  dialog  yang  memungkinkan komunikasi  sejati.  Dialog  adalah satu-satunya cara, tidak hanya dalam masalah  politik  tapi  dalam  seluruh ungkapan  eksistensi  manusia.  Setiap orang yang memasuki dialog,
melakukannya bersama-sama dengan orang  lain  untuk  membicarakan sesuatu  dan  sesuatu  itu  harus merupakan hal baru dalam pendidikan.  Peran  pendidik  adalah memasuki dialog dengan anak didiknya  mengenai  situasi  mereka
17 Pope,  Jeremy.  2003.  Strategi Memberantas  Korupsi:  Elemen  Sistem Integritas  Nasional  (Penerjemah  Masri Maris),  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia. Hal. 61.
yang  konkrit  dan  menyediakan perangkat  bagi  merka  agar  mereka dapat mengajar diri sendiri keterampilan mereka tersebut.
Hingga akhirnya menimbulkan kebanggaan  bahwa  saya  paham untuk  tidak  korupsi  dan  saya memang tidak korupsi. 18
Dalam dimensi mikro, pendidikan antikorupsi  yang  ideal  seharusnya tidak  hanya  menyajikan  materi antikorupsi,  hukum  terkait  dengan antikorupsi  yang  menjurus  kepada pengetahuan  kognitif  semata,  tapi harus  diimbangi  dengan  internalisasi nilai-nilai moral yang akanmembentuk  prinsip  keadilan dalam tataran personal. Bahkan lebih jauh lagi dalam dimensi makro, nilai- nilai  moral  yang  membentuk  prinsip keadilan tersebut selayaknya diterapkan pada semua bidang keilmuan sehingga ilmu pengetahuan tidak terhenti dalam domain kognitif saja. 19
Sofia  dan  Herdiansyah  mengutip Suparno  (2004)  yang  menyatakan bahwa  pendidikan  nilai-nilai  moral akan menjadi efektif jika
18 Freire,  Paulo.  1984.  Pendidikan sebagai  Praktik  Pembebasan  (Penerjemah Alois  A  Nugroho),  Jakarta:  PT  Gramedia. Hal. 80.
19 Sofia dan Herdiansyah, Op.cit
memperhatikan tiga
unsur: pengertian  dan  pemahaman  moral, perasaan  moral  dan  tindakal  moral yang  mengikat  ketiga  unsur  tersebut menjadi  satu.  Jika  dilihat  ketiga unsur  tersebut,  domain  yang  terlibat hampir  sama  yaitu  domain  kognitif, afektif  dan  psikomotorik.  Artinya penanaman  nilai-nilai  moral  tidak cukup  hanya  diajarkan  di  kelas  dan melibatkan  faktor  emosi  semata  tapi juga melibatkan faktor psikomotorik. Artinya adalah penanaman nilai-nilai moral tidak cukup hanya diajarkan di kelas  dan  melibatkan  faktor  emosi semata  tapi  juga  melibatkan  faktor psikomotor dalam bentuk
“melakukan” atau learning by doing .
Nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pembelajaran pun
memperhatikanempat  hal  yaitu  (1) Pengertian atau pemahaman terhadap karakter  antikorupsi,  (2)  perasaan antikorupsi, (3) tindakan antikorupsi,
(4) dan internalisasi nilai-nilai keimanan, etika dan moral.
Pengertian dan pemahaman terhadap  karakter  antikorupsi  dapat distimulasi  dan  ditingkatkan  melalui materi  antikorupsi  yang  didukung oleh  metode  yang  tepat  karena  ini merupakan domain kognitif
sedangkan perasaan antikorupsi merupakan  domain  afektif  yang dapat  distimulasi  melaui  proses pembelajaran  disertai  pemahaman mendalam.Tindakan antikorupsi merupakan domain psikomotoris yang  merupakan  gabungan  antara materi dan metode yang tepat disertai pemahaman  yang  mendalam,  yang kemudian  akan  menghasilkan  aksi berupa tindakan antikorupsi. Terakhir internalisasi nilai-nilai sebagai  "roh"  yang  mengabungkan ketiga domain sebelumnya agar tetap berada  pada  jalur  yang  sebenarnya. Hal  terakhir  ini  merupakan output prinsip  yang  menjadi  pengendali internal  individu  untuk  menjaga pikiran,  perasaan  dan  perilaku  agar tetap pada jalur seharusnya. 20
Universitas  Gadjah  Mada  telah mendirikan Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT)  Universitas  Gadjah  Mada. Pendidikan antikorupsi pada Perguran  Tinggi  Islam  dimotori Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.yaitu dari Center for  the Sudty of  Religion  and
Culture (CSRC) UNI Syarif
Hidayatullan  menggagas  pengajaran Pendidikan  Antikorupsi  dan  telah
menerbitkan beberapa buku ajar bagi micro-teacing di sejumlah UIN/IAIN di Indonesia.
Sedangkan Universitas Paramadina  pada  2008membuka  9 kelas  yang  menyelenggarakan  mata kuliah Antikorupsi untuk menumbuhkan  perhatian  mengenai masalah  korupsi  dan  menanamkan nilai-nilai  antikorupsi  kepada  para mahasiswa.  Kelas  itu  dibuka  pada semester pendek tahun ajaran 2007/2008. Dalam semester
berdurasi  sektiar  2,5  bulan,  mata kuliah ini diberikan sebanyak 16 kali pertemuan  dengan  100  menit  atau  2 SKS  setiap  pertemuan  elama  100 menit.
Tujuan  Universitas  Paramadina
menjadi pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah wajib disebabkan oleh  (1)  masalah korupsi sangat parah di Indonesia memerlukan full-blown strategi
termasuk  melalui  pendidikan,  (2) apabila dijadikan mata kuliah pilihan dikhawatirkan hanya mahasiswa yang  sudah aware dengan  isu
korupsi saja yang akan
mengambilnya padahal sasaran utama adalah mereka yang selama ini kurang  peduli,  (3)  minat  dari
mahasiswa  sangat  besar  dilihat  dari selalu  diperlukannya  kelas  tambahan setiap semesternya. 21
Kuliah  tersebut  meliputi  kuliah dan  diskusi  dalam  kelas,  empat  kali kuliah  umum  mengenai  korupsi  dan ruang lingkupnyayang diberikan oleh orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing, visiting study ke  pengadilan  tindak  pidana  korupsi (Tipikor) dengan tujuan peserta didik mengamati  dan  mempelajari  secara langsung  proses  persidangan  dari kasus-kasus  korupsi  yang  sedang ditangani  dan investigative  report secara  berkelompok.  Pada  akhir masa kuliah akan dipilih 5 investigative  report terbaik  untuk dipresentasikan, masing-masing aktivitas  ini  disiapkan  dalam  rangka mencapai optimalisasi tujuan
pendidikan antikorupsi. 22 Aflikalia (2012) melakukan melalui  survei  menggunakan  metode non-random berbentuk purposive sampling yaitu  terhadap  mahasiswa program
Sarjana
Universitas Paramadina  yang  mengikuti  mata kuliah  Anti  Korupsi  tahun  ajaran 2009/2010.  Dari  310  peserta  mata kuliah  antikorupsi,  data  berhasil
21 Ibid 22 Ibid
dikumpulkan dari 291 orang. Responden  mengikuti  perkuliahan iniberasal  dari  8  program  studi diUniversitas Paramadina. Pengumpulan  data  dilakukan  setelah mahasiswa menyelesaikan ujian
akhir semester mata kuliah Antikorupsi. Data diambil menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan terbuka.
Berdasarkan  jawaban  responden terhadap  pertanyaan  apakah  mereka merasakan  dampak  dari  mata  kuliah anti korupsi didapat hasil bahwa 291 responden  yang  mengikuti  mata kuliah  antikorupsi  sebanyak  217 responden  (74,57  persen)  merasakan dampak dari mata kuliah, 24 responden (8,25 persen) tidak
merasakan  dampaknya.  Dari  74,57 persen  mahasiswa  yang  merasakan dampak,  perubahan  positif  terbesar tampak  pada  area  afektif  (59,81 persen)  diikuti  aspek  kognitif  (50,24
persen) berupa penambahan
pengetahuan, pemahaman dan
analisis.
Tingginya  persentase  area  afektif dibanding kognitif menunjukkan mata  kuliah  anti  korupsi  mampu menyentuh  aspek  emosi  individu. Mahasiswa  menjadi  semakin  peka
terhadap  perilaku  korupsi  di  sekitar mereka, ada keinginan untuk mengubah perilaku
diri,
mengembangkan nilai-nilai kejujuran atau  mengubah  pola  pikir  dalam menghadapi masalah.
Dari 217 responden yang menjawab  ada  dampak  mata  kuliah terdapat 206 responden yang memberikan  contoh  yang  dapat dikategorikan sedangkan 8
responden  tidak  memberikan  contoh dan 3 contohnya tidak jelas. Sejumlah  contoh  yang  diberikan adalah  tahu  bentuk  korupsi  skala kecil  yang  dekat  dengan  kehidupan mahasiswa  dari  yang  tadinya  hanya tahu  korupsi  berskala  besar  yang ditangani KPK (aspek kognitif positif);  mengalami  dampak  yaitu pernah  korupsi  kecil-kecilan  uang pemberian orang tua namun sekarang tidak  lagi  melakukannya  (aspek afektif positif); makin pesimis bahwa perilaku  korupsi  sulit  diberantas (aspek afektif negatif).
Adanya  persentase  kecil  dampak pada  aspek  sosial  (5,26  persen)  dan aspek etis dalam pengambilan keputusan (15,31 persen) memperlihatkan  mata  kuliah  ini mampu mendorong mahasiswa untuk
menjadi lebih peduli pada lingkungan  sekitar.  Persentase  yang
kecil  disebabkan  karena  interaksi langsung mahasiswa dengan
masyarakat  terkait  antikorupsi  masih terbilang kecil dan keputusan dilematis  terkait  perilaku  korup belum  dirasakan  mahasiswa  karena lingkup  kehidupan  mereka  sebagian besar adalah belajar sehingga kemungkinan  berhadapan  dengan situasi moral baru akan dihadapi saat berada di lingkungan kerja nanti.
Sedangkan  24  responden  yang tidak  merasakan  dampak  dari  mata kuliah  tersebut  alasannya  karena mata kuliah hanya bersifat informatif,  masih  belum  memahami materi,  tidak  tegas  terhadap  perilaku korupsi,  maupun  karena  adanya faktor  lingkungan  yang  mendorong terjadinya  perilaku  korupsi  sehingga melihat  bahwa  korupsi  sebagai  hal yang  wajar.  Artinya  walau  kasus korupsi sudah dibahas banyak media massa  tidak  menjamin  bahwa  hal tersebut menjadi wawasan kesadaran individu,  terutama  bila  kehidupan sehari-harinya jauh dari
permasalahan korupsi. Dengan
adanya  mata  kuliah  ini  kesadaran
meningkat  karena  korupsi  langsung diletakkan di depan mahasiswa.
Pada  taraf  penilaian  yang  lebih kecil, pendidikan antikorupsi
Universitas Paramadina mampu mendorong mahasiwa untuk menyebarkan  semangat  antikorupsi kepada  orang  lain  dan  membuat individu berhati-hati dalam membuat keputusan  agar  tidak  terlibat  dalam perilaku korupsi.Mata kuliah Antikorupsi sebagai salah satu bentuk  pendidikan  karakter  tentu diharapkan  bisa  mengembangkan kebaikan-kebaikan yang terkait dengan pribadi antikorupsi.
Mata  kuliah  ini  pun  juga  sudah direplikasi  di  sejumlah  perguruan tinggi  lainnya  yaitu  diPoliteknik Kesehatan  (Poltekkes)  di  seluruh Indonesia, Akademi Perawatan (Akper)  yang  berada  di  bawah Kementerian  Kesehatan,  Universitas Negeri  Semarang  (Unnes),  Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN), Universitas
Katolik (Unika) Soegijapranata,  Institut  Teknologi Bandung  (ITB),  Universitas  Gadjah Mada (UGM), Universitas
Muhammadiyah  di  berbagai  kota seperti  Sukabumi  dan  Pontianak,
Universitas  Andalas  dan  Universitas Brawijaya.
Penerapan  mata  kuliah  tersebut ada  yang  menjadikannya  sebagai mata kuliah mandiri yang diwajibkan di semua fakultas seperti di
Universitas  Paramadina,  STAN  dan
Poltekkes, ada juga yang membuatnya  menjadi  mata  kuliah pilihan  seperti  ITB.  Ada  pula  yang menerapkannya  sebagai  mata  kuliah mandiri,  tapi  hanya  di  fakultas tertentu,  seperti  UI  dengan  mata kuliah  sosiologi  korupsi.  Sebagian lain  melakukan  insersi  mata  kuliah antikorupsi  yaitu  memasukkan  ke dalam mata kuliah yang sudah ada di fakultas  hukum  seperti  ke  dalam mata  kuliah  pidana  khusus,  di  FISIP masuk  ke  dalam  mata  kuliah  Ilmu
Pemerintahan dan Sosiologi. Kurikulum dan penerapan pengajaran pun bekerja sama dengan
Direktorat  Pembinaan  Jaringan  dan Kerja  Sama  Antar  Komisi  dan Instansi (PJKAKI) KPK.
C. PENUTUP
Korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan
secara
berjamaah  dan  tersistematis  dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir  seluruh  sendi  kehidupan  dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan  lagi  merupakan  kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, makakorupsi akan menghancurkan  negeri  ini.  Korupsi harus  ditempatkan  sebagai  musuh bersama  ( common  enemy ).  Tapi untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang diperangi maka seseorang harus memahami dulu apa itu  korupsi  dan  penyebab  korupsi (faktor  kognitif),  dampak  korupsi (faktor  afektif)  serta  tindakan  apa saja  yang  bisa  mencegah  terjadinya korupsi (psikomotoris).
Peran penting mahasiswa tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari karakteristik  yang  mereka  miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual  yang  tinggi,  jiwa  muda yang penuh semangat,  dan idealisme yang  murni  telah  terbukti  bahwa mahasiswa  selalu  mengambil  peran penting  dalam  sejarah  perjalanan bangsa ini termasuk dalam memberantas korupsi.
Dalam  mata  kuliah  Antikorupsi di  perguruan  tinggi,  mahasiswa  pun mengalami learning  to  know dimana mahasiswa mampu memahami lingkungannya, mampu mengembangkan keterampilan okupasional  dan  jeli  di  mana  dan bagaimana mencari informasi. Informasi mengenai pengertian korupsi,  prinsip  anti  korupsi,  faktor penyebab korupsi serta teknik investigasi  kasus  korupsi  dipelajari dari  dosen,  buku  maupun  kuliah umum.
Selanjutnya mahasiswa mengalami learning to do yaitu dapat mempraktikan apa yang telah dipelajarinya serta memiliki keterampilan intelektual tinggi seperti kemampuan mengawasi, memelihara, memonitor dan kemampuan  bekerja  sama  dengan orang lain yang berkelanjutan dengan implementasi learning to live together,  learning  to  live  with other yaitu  dengan  mengembangkan sikap empati di masyarakat.
Dalam  tahap  ini  ada  3  hal  yang dapat  dikerjakan  mahasiswa  dalam konteks pencegahan korupsi yaitu (1)
strategi preventif dengan
meyakinkan diri untuk tidak
melakukan perbuatan korupsi
maupun membantu terjadinya perbuatan  korupsi  dengan  menolak permintaan  oknum  yang  meminta pungutan tidak resmi atau melakukan transaksi  keuangan  sesuai  dengan kuitansi bukti penerimaan (2) strategi detektif dengan cara mengajak masyarakt  membuat  komunitas  kecil antikorupsi,  dimulai dari tingkat  RT, RW  maupun  desa,  membuat  dialog rutin  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembangunan  di  desa  untuk  menilai apakah proyek sesuai dengan perendanaan  dan  jumlah  anggaran serta  melakukan  pengumpulan  data (investigasi) apabila terdapat indikasi adanya  perbuatan  korupsi  dan  (3) strategi advokasi yaitu melalui pembangunan  sistem  yang  dapat menyelesaikan  kasus-kasus  korupsi secara  hukum  misalnya  dengan mengadukan  kasus  korupsi  kepada aparat penegak hokum.
Tahap  terakhir  adalah learning  to be yaitu  ketika  mahasiswa  dapat berkembang  menjadi  individu  yang utuh  dan  memiliki  nilai-nilai  yang mendukung terciptanya perilaku anti- koruptif  yaitu  kejujuran,  kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras,
kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.  Setiap  mahasiswa  juga disiapkan  untuk  membuat  keputusan dan penilaian sendiri, melalui pemikiran kritis dan mandiri.
Dengan “kesuksesan” mata kuliah antikorupsi di Universitas Paramadina maka mata kuliah sejenis di perguruan-perguruan tinggi lain di Indonesia harus didorong agar makin  banyak  mahasiswa  yang memiliki  pengetahuan,  perilaku  dan pribadi anti-korupsi dan pada gilirannya dapat menciptakan
Indonesia yang bebas dari korupsi.
Penelitian  ini  tentu  masih  jauh dari  sempurna  karena  menggunakan data sekunder. Penelitian selanjutnya dapat  lebih  memotret  penerapan mata  kuliah  Anti  Korupsi  yang diterapkan  di  berbagai  perguruan tinggi,  termasuk  di  luar  Jawa  yang lebih minim publisitas sehingga akan dapat  diketahui  apa  saja  yang  masih perlu  disesuaikan  dari  perencanaan dan implementasi mata kuliah
tersebut

## D. REFERENSI
Alfikalia. 2012. Pendidikan Antikorupsi: Efektifkah? Jurnal
Perempuan:  Berantas  Korupsi,  No.
72: 77-84
Freire,  Paulo.  1984. Pendidikan sebagai  Praktik  Pembebasan (Penerjemah Alois A Nugroho), Jakarta: PT Gramedia Harsono. 2008. Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Handoyo,  Eko.  2008. Pendidikan Anti Korupsi . Yogyakarta:
Penerbit Ombak Kartono, St. 2002. Menebus
Pendidikan yang Tergadai Catatan Reflektif seorang Guru . Yogyakarta Galang
Press
Klitgaard,  Robert.  2005. Membasmi Korupsi (Penerjemah Hermojo),  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia Krishnamurti, J. 1979. Perihal Pendidikan .  Malang:  Yayasan Krishnamurti Indonesia
Lubis,  Mochtar  dan  James  C  Scott (editor).  1984. Bunga  Rampai Korupsi. Jakarta:  PT  Pustaka LP3ES
Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen
Sistem Integritas Nasional (Penerjemah Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Puspito,  Nanang  dkk  (editor).  2011. Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta:
Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan RI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun 1990. Sistem Pendidikan Nasional . Ramly, Nadjamuddin. 2005. Membangun  Pendidikan  yang Memberdayakan dan Mencerahkan. Jakarta: Grafindo Khazahan Ilmu Santoso, Listiyono dan Dewi
Meyrasyawati.  2015. Model
Strategi  Kebudayaan  dalam
Pemberantasan Korupsi di
Indonesia . Jurnal Review Politik 05 (01): 22-45 Sofia, A.I dan Herdiansyah, H. 2009. Dapatkan Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi? Dalam WIjayanto dan  Zachrie,  R  (eds). Korupsi Mengorupsi  Indoensia:  Sebab, Akibat dan Prospek
Pemberantasan . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional