## PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES JEMBER (STUDI KASUS PERKARA NO. BP/447/XII/2011/RESKRIM)
Oleh :
Gatot Triyanto, S.H., M.H.

## Abstract
Duties  and  authority  of  the  police  is  not  just  become  an  investigator  after  the  case occurred  but  will  also  have  an  important  role  in  preventing  the  occurrence  of  felony obscenity against children, since children are so precious asset of the nation, becoming a beacon of hope for the nation's future. In connection with legal proceedings related to the process  of  investigation  of  criminal  intercourse  against  minors  are  facts  that  the implementation  process  of  the  investigation  of  the  crime  of  sexual  intercourse  with  the accused minors are examined in the office of the Police Resort Jember has been done by the criminal procedural law, it is seen from had done investigator action procedures in conducting the investigation. Although the rights of the child suspects in the investigation process in the Police has been implemented smoothly. But on the contrary the application of the rights of children as victims of crime, has not been fully implemented. The victim if only as a witness and less attention on the state of mental trauma after giving information about the incident before investigators.
Keywords: investigation, promiscuity, child, Jember Police.

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  adalah  Negara  hukum yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  manusia  serta  menjamin kesejahteraan  tiap-tiap  warga  negaranya, termasuk  menjamin perlindungan  anak karena  anak  juga  memiliki  hak-hak  yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah  merupakan  amanah  dan  anugrah dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dalam dirinya  melekat  harkat  dan  martabat sebagai  manusia  yang  seutuhnya.  Setiap anak  mempunyai  harkat  dan  martabat yang  patut  dijunjung  tinggi  dan  setiap anak  yang  terlahir  harus  mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. 1
Sejalan  dengan  hal  tersebut, ada dua  alasan  penting  mengapa  anak  harus dilindungi.  Kesatu,  anak  adalah  generasi penerus dan masa depan bangsa, di tangan merekalah nasib bangsa ini dipertaruhkan; kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi.  Untuk  melindungi anak sebagai  aset  bangsa,  kebijakan  legislasi dan  politik  hukum  Negara  yang diwujudkan adalah dengan  adanya peraturan  perundang-undangan  yang berpihak pada perlindungan dan
1 Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  di Indonesia ,  Bandung;  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2009,Hal. 1.
kepentingan  terbaik  untuk  anak  menjadi suatu hal yang sangat menentukan. 2
Menurut laporan kasus pengaduan yang  masuk  ke  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus-kasus anak masih  mendominasi  kasus  kekerasan selama 2010 hingga mencapai 67,8 persen dari 171 kasus. 3 Bahkan Direktur Program Plan Indonesia, Nono Sumarno,
mengatakan  bahwa  setiap  tahun  sekitar 300.000  anak  mengalami  kekerasan  fisik dan  seksual. 4 Salah  satu  stasiun  TV  juga memberitakan,  bahwa  tidak  kurang  dari 150  kasus  per  tahun  terkait  dengan perdagangan anak dilaporkan ke Bareskrim  Mabes  Polri,  dan  yang membuat  kita  miris  adalah  banyak  dari kasus tersebut pelakunya adalah orang tua sendiri. 5 Hal  ini  tentunya  masih  banyak kasus lain seperti mempekerjakan anak di bawah  umur,  tindak  kekerasan  fisik terhadap anak.
Salah satu sebab terjadinya tindak pidana  anak  di  bawah  umur  yang dilakukan oleh anak di bawah umur pula, tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat,  misalnya akses atas internet
2 H. Mucsin, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum  Positif  (Tinjauan  Hukum  Administrasi Negara,  Hukum  Perdata,  dan  Hukum Pidana , Artikel,  Varia  Peradilan  Tahun  XXVI  No.308, 2009, Hal. 6-7.
3 ( www.indopos.co.id/index.php/nasional/34-berita nasional/1152-lima-puluh-juta-anak-tidak- punya-akta.html).
4 Antaranews.com 18/12/2010.
5 Sumber  Redaksi  Kontroversi  Trans  7  Pukul 17.00 tanggal 27 November 2010.
yang  dalam  hal  ini  justru  telah disalahgunakan  oleh  sebagian  anak  di bawah  umur  untuk  membuka  situs-situs porno. Sementara  itu,  yang  lebih memprihatinkan adalah bila seorang anak ketagihan pornografi di  internet.  Dalam seminggu ada lebih dari 4000 situs porno dibuat. Benar-benar angka yang memprihatinkan. Ini tidak hanya melanda anak-anak,  kerena  banyak  orang  dewasa yang juga ketagihan pornografi di Internet karena  dengan  mudah  dan  tanpa  malu, seseorang  dapat  mengakses  dan  melihat gambar-gambar  porno  bahkan  melalui telepon genggam. 6
Polisi  dalam  tugasnya  sebagai penyidik  dalam  kasus  pencabulan terhadap  anak  selain  berdasarkan  kepada KUH  Pidana  juga  berpedoman  kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak  menurut  undang-undang  tersebut menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak, yaitu  orang  tua,  masyarakat,  dan pemerintah.  Tugas  dan  wewenang kepolisian  bukan  hanya sekedar  menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga  memiliki  peran  penting  dalam mencegah  terjadinya  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak,  mengingat
6 Dikutip dari situs internet
http://www.bkkbn.go.id/ article_detail.phpaid=440.
anak  adalah  aset  bangsa  yang  begitu berharga,  menjadi  tumpuan  harapan bangsa  untuk  masa  yang  akan  datang. Misalnya  pada  kasus  tindak  pidana pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh tersangka AFM, berumur  16  tahun terhadap  korban  RK, berumur  9  tahun yang  terjadi  pada  tanggal  22  Nopember 2011 di Kabupaten Jember. 7

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian di  atas,    isu hukum  yang  dapat  dibahas  dalam  bentuk rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana  tindakan  Penyidik  dalam penyidikan  terhadap  tindak  pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus perkara No. Pol.: BP/447/XII/2011/RESKRIM?.  Apa saja yang  menjadi  hak-hak  tersangka  anak dibawah  umur  dalam  proses  penyidikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan  Anak  dalam  kasus  perkara No. Pol.: BP/447/XII/2011/RESKRIM?

## 2. PEMBAHASAN
A. Tindakan Penyidik dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh  Anak di bawah Umur  dalam  Perkara  No.  Pol: BP/447/XII/2011/RESKRIM.
7 Kepolisian Resort Jember.
Menurut  M.  Yahya  Harahap 8 pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut  dari  kegiatan  penyelidikan  dengan adanya persyaratan dan  pembatasan  yang ketat  dalam  penggunaan  upaya  paksa setelah  pengumpulan  bukti  permulaan yang  cukup  guna  membuat  terang  suatu peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan tindak pidana.
Penyidikan mulai dapat dilaksanakan  sejak  dikeluarkannya  Surat Perintah  Penyidikan  yang  dikeluarkan oleh  pejabat  yang  berwenag  dalam instansi  penyidik,di  mana  penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya  suatu  peristiwa  tindak  pidana. Maka  berdasar  surat  perintah  tersebut penyidik  dapat  melakukan  tugas  dan wewenagnnya  dengan  menggunakan taktik  dan  teknik  penyidikan  berdasarkan KUHAP  agar  penyidikan  dapat  berjalan dengan  lancar  serta  dapat  terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai  proses  penyidikan  tersebut  maka penyidik  harus  sesegera  mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik  adalah  pejabat  polisi  Negara Republik  Indonesia atau  pejabat  pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
8 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP .Jakata:  Sinar  Grafika,
2002, hal 99-100
khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan  penyidikan.Sedangkan  dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam  badan  yang  dibebani  wewenang penyidikan  adalah  Pejabat  polisi  Negara Republik Indonesia  dan  Pejabat  pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat  (1)  undang-undang  tersebut  dalam ayat  (2)  ditentukan  bahwa  syarat kepangkatan  pejabat  polisi  Negara Republik  Indonesia  yang  berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pengertian  penyidikan  menurut pasal  1  ayat  (2)  KUHAP  maka  tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak  pidana yang  terjadi  dan  guna menemukan  tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi ( polite beleid: police disrection )  sangat  sulit  dengan  membuat pertimbangan  tindakan  apa  yang  akan diambil  dalam  saat  yang  sangat  singkat pada penaggapan pertama suatu delik. 9
Tugas  utama  penyidik  agar  dapat berjalan  dengan  lancer  maka  sesuai  yang diatur  dalam  pasal  7  ayat  (1)  penyidik polisi  negara  Republik  Indonesia mempunyai  wewenang,  antara  lain  : 1)
9 Andi Hamzah, OpCit, hal 79
Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seseorang tentang  adanya  tindak pidana, 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka, 4)  Melakukan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan dan penyitaan, 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb.
Sedangkan  kewajiban  penyidik polisi  yang  sebagaimana  dicantumkan dalam  Pasal  8  KUHAP, antara  lain  : 1) Membuat  berita  acara  tentang  hasil pelaksanaan  tindakan  penyidikantersebut. 2)  Menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut  umum. Penyerahan  perkara dilakukan  dengan  dua  tahap  yaitu penyidik  hanya  menyerahkan  kasus perkara  dan  dalam  hal  penyidikan  sudah dianggap  selesai,  penyidik  menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
Dalam  suatu  penyidikan  langkah pertama  untuk  melakukan  penyidikan adalah  dengan  melakukan  penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan  tindak  pidana. Penangkapan adalah  suatu  tindakan  penyidik  berupa pengekangan sementara  waktu kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara  yang diatur dalam undang-undang    dan  penangkapan oleh
petugas  kepolisian  Republik  Indonesia dilakukan dengan  surat  tugas  dan  surat perintah penangkapan yang mencantumkan  identitas  tersangka  serta menyebutkan  alasan  penangkapan,  serta surat  perintah  penangkapan  tersebut tembusannya  harus  diberikan  kepada keluarganya  dengan  segera  setelah penangkapan  dilakukan(  Pasal  1  butir  20 KUHAP).
Selanjutanya dalam keadaan tertentu  Penyidik  dapat  melakukan Penahanan yakni penempatan  tersangka atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan  penetapannya,  dalam  hal  serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini (Pasal  1  butir  21).  Bilamana Penyidik  memandang  perlu  guna kepentingan  penyidikan,  maka  penyidik dapat  melakukan penyitaan  berdasarkan Pasal  1  butir  16  KUHAP,  dengan melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk  mengambil  alih  atau  menyimpan dibawah penguasannya  benda  bergerak atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian dalam  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan.  Dalam  pelaksanaan  penyitaan yang  dilakukan  dengan  cara-cara  yang ditentukan  oleh  undang-undang  yaitu adanya  suatu  pembatasan-pembatasan dalam  penyitaan,  antara  lain  keharusan adanya  ijin  ketua  Pengadilan  Negeri
setempat. Namun  dalam  keadaan  yang sangat  perlu  dan  mendesak  bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin  untuk  mendapatkan  surat  ijin terlabih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  guna mendapat persetujuannya.
Penyidik dalam rangka melakukan penyidikan  dapat  juga  melakukan penggeledahan,  tindakan  penggeledahan ini dipisahkan  menjadi  dua,  yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan  rumah  menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik  untuk  memasuki  rumah  tempat tinggal  dan  tertutup  lainya  untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan  dan  atau  penangkapan  dalam hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undangundang ini. Sedangkan penggeledahan  badan  menurut  Pasal  1 butir  18  KUHAP  adalah  tindakan penyidik  untuk  mengadakan  pemeriksaan badan  atau  pakaian  tersangka  untuk mencari  benda  yang  diduga  keras  ada pada  badannya  atau  dibawanya  serta untuk disita.
Penyidikan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur dalam Perkara No. Pol: BP/447/XII/2011/RESKRIM, diuraikan sebagai berikut :
Pada  hari  Selasa  tanggal  22 Nopember 2011 sekira pukul  22.00 WIB di rumah tersangka Terdakwa AFM yang beralamat  beralamat  di  Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidak- tidaknya  di  suatu  tempat  yang  masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan  Negeri  Jember,  telah  terjadi tindak  pidana  pencabulan  dan  atau persetubuhan  terhadap  anak  di  bawah umur yang dilakukan oleh tersangka AFM terhadap korban bernama RK.
Kejadian tersebut dilakukan tersangka AFM dengan  cara  pada  saat korban  bernama  RK  sedang  tidur tersangka membuka celana dalam korban dan  selanjutnya  tersangka  menindihi badan  korban  lalu memasukkan  alat kelaminnya  ke  kemaluan  korban  dengan gerakan  naik  turun  sampai  kemaluan korban  terasa  sakit  setelah  korban terbangun.  Oleh  karena  terlihat  korban terbangun kemudian tersangka mengancam  korban  dengan  kata-kata ”Jangan  Bilang  Siapa  Siapa”,  setelah tersangka  puas  melampiaskan  nafsunya, lalu  korban  memakai  celana  dalamnya sendiri, selanjutnya korban dan tersangka kembali  tidur  .  Akibat  dari  kejadian tersebut  korban  mengalami  trauma  dan ketakutan  jika  melihat  tersangka  dan korban  merasakan  kesakitan  pada kemaluannya.
Dalam  keterangan  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) perkara persetubuhan oleh  anak  di  bawah  umur  ini  penyidik telah  melakukan  penangkapan  di  rumah tersangka AFM, di  Kecamatan  Tanggul, Kabupaten  Jember,  hal  ini  sesuai  dengan Surat  Perintah  Penangkapan  No. Pol. : Sp.Kap/526/XII/ 2011/Reskrim, tanggal 5 Desember 2011. Surat Perintah Penahanan No.  Pol.  :  Sp.Kap/352/XII/RReskrim, tanggal 5 Desember 2011, telah dilakukan penangkapan/penahanan terhadap tersangka AFM.
Berdasarkan surat perintah penyitaan No. Pol: SP-Sita/544/XII/2011/ Reskrim, tanggal 05 Desember 2011 telah melakukan  penyitaan  barang  bukti  dari Saksi  HERIYANTI berupa  : 1  (satu) buah  celana  dalam  warna  hijau  milik korban. 1  (satu)  buah  celana  ketat  warna orange motif bunga-bunga milik korban. 1 (satu)  buah  sarung  warna  coklat  milik tersangka.
Berdasarkan  kegiatan  pelaksanaan penyitaan tersebut di atas telah dibuatkan surat  laporan  untuk  mendapatkan persetujuan penyitaan No. Pol: B/544a/XII/2011/ Reskrim,  tanggal  05 Desember  2011. Selain  melakukan tindakan-tindakan  penyidikan  di  atas penyidik  juga  melakukan  pemeriksaan para saksi dan tersangka.
Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pesetubuhan yang dilakukan
oleh  anak  di  bawah  umur  dengan  nomor perkara BP/447/XII/2011/RESKRIM telah  dilakukan  tindakan  penyidikan. Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk  melakukan  penyidikan  adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan  adalah  suatu tindakan penyidik  berupa  pengekangan  sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila  terdaapt  cukup  bukti  guna kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  dan  dalam  hal  penangkapan, dilakukan  oleh  petugas  kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan  surat  perintah  penangkapan yang  mencantumkan  identitas  tersangka serta  menyebutkan  alasan  penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut  tembusannya  harus  diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.
Berkaitan  dengan  perkara  tersebut diatas  penyidik  di  Kepolisan  Resort Jember  melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diketahui masih di bawah umur  dengan  alasan  karena  untuk menghindari  adanya  trauma  pada  diri korban yang bertempat tinggal satu rumah dengan tersangka.
Meskipun
penyidik dapat melakukan  langkah  progresif  dengan tujuan  untuk  menghindari  trauma  bagi tersangka  yang  masih  dalam  kategori  di bawah umur, namun demikian oleh karena korban  juga  masih  di  bawah  umur  dan tinggal  satu  rumah  dengan  tersangka, maka tindakan penyidik untuk melakukan penangkapan  adalah  langkah  yang  tepat semata-mata  untuk  melindungi  korban dari  rasa  trauma.  Hal  ini  juga  sesuai dengan  Pasal  20  ayat  (1)  KUHAP  yang berbunyi “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik  atau  penyidik  pembantu  atas perintah  penyidik  sebagaimana  dimaksud Pasal 11 berwenang melakukan Penangkapan/penahanan .”
Penahanan  merupakan  salah  satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.  Jadi  di  sini  terdapat pertentangan  antara  dua  asas  yaitu  hak bergerak  seseorang  yang  merupakan  hak asasi manusia yang harusdihormati disatu pihak  dan  kepentingan  ketertiban  umum di  lain  pihak  yang  harus  dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.
Dalam  perkara  tersebut  di  atas, telah  dilakukan  penahanan  terhadap  diri tersangka AFM, dengan  Surat  Perintah Penahanan No.
Pol.
:
Sp.Kap/352/XII/RReskrim,  tanggal  5 Desember 2011.
Namun demikian terhadap tersangka  yang  berusia  di  bawah  imur mengenai  penangkapan  dan  penahanan yang  merupakan  kewenangan  kepolisian diatur  dalam  Pasal  43  sampai  dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997  tentang  Pengadilan  anak,  hal  mana kewenangan penahanan penyidik dilakukan  dengan  ketentuan  : Wewenang penahanan  terhadap  anak  karena  diduga keras  melakukan  tindak  pidana  berdasar bukti  yang  cukup. Penahanan  dilakukan paling  lama  20  hari. Jika  pemeriksaan selesai  penyidik  dapat  memeprpanjang kepada  JPU  paling  lama  10  hari. Dalam jangka waktu 30 hari berkas perkara anak belum diserahkan kepada penuntut umum maka  tersangka  anak  harus  dikeluarkan dari  tahanan  demi  hukum. Penahanan terhadap  anak  dilaksanakan  di  rumah tahanan  khusus  anak/tertentu. Penahanan dilakukan  setelah  mempertimbangkan kepentingan  anak  dan  kepentingan masyarakat. Alasan penahanan disebutkan secara  tegas  dalam  surat  perintah penahanan. Tempat  penahanan  harus dipisahkan dari penahanan orang dewasa. Selama  anak  ditahan  maka  kebutuhan jasmani,  rohani,  dan  sosial  anak  harus tetap dipenuhi. Dalam proses penyidikan, pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS berperan melakukan Penelitian Kemasyarakatan
(LITMAS) guna
membantu  memperlancar  tugas  penyidik
(pasal 34 Ayat (1) huruf a, b dan Pasal 42 Ayat (2) UU NO. 3 tahun 1997.
Terhadap  diri  tersangka AFM yang  masih  di  bawah  umur  telah dilakukan  penahanan  yang  dilaksanakan di  rumah  tahanan  Polres  Jember mengingat di Kabupaten Jember tidak ada rumah  tahanan  khusus  untuk  anak,  dan pelaksanaan  penahanan terhadap  diri tersangka AFM tersebut tempat penahanannya telah dipisahkan tempatnya dari  tempat  penahanan  khusus orang dewasa  atau  ruang  tahanan  pada umumnya.
Pada  penyidikan  terhadap  diri tersangka telah diketahui bahwa tersangka AFM yang  diketahui  berusia  di  bawah umur  karena  masih  berusia  16  Tahun maka penyidik meminta Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan
pemeriksaan terhadap tersangka seuai surat permintaan kepolisian
Resort Jember No.:
B/1647/XII/2011/ RESKRIM  tanggal  17 Desember 2011. Hasil pemeriksaan inilah yang digunakan untuk melengkapi berkas perkara.  Adapun  dari  hasil  pengamatan BAPAS  yang  didasarkan  dari  hasil wawancara  dengan  keluarga  tersangka dan  masyarakat  setempat,  didapat kesimpulan  : Tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  tersangka  karena  dampak gambar  porno  dalam  hand  phone  yang dimilikinya,  sehingga  klien  tidak  dapat
menahan gejolak nafsunya dan melampiaskannya  kepada  korban  yang masih  di  bawah  umur. Adanya kesempatan  dan  kurangnya  pengawasan terhadap  perilaku  tersangka,  sehingga bebas  untuk  melakukan  perbuatan tersebut. Perbuatan  yang  telah  dilakukan oleh  tersangka  merusak  masa  depan korban,  sehingga  korban  mengalami trauama. Korban  menyerahkan  kasus  ini sepenuhnya  kepada  pihak  yang  berwajib guna mempertamnggung jawabkan perbuatannya. Tersangka  masih  berusia muda  dan  telah  menyadari  kesalahannya serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi. Pihak orang tua Tersangka masih sanggup untuk  membimbing  dan  mengawasinya, akan  tetapi  juga  sangat  berharap  bahwa kasus  yang  dialami tersangka  ini  akan menjadi  pelajaran  yang  berharga  untuk kemudian hari apabila bebas.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut di  atas,  pihak  BAPAS  dengan pertimbangan  tersangka  masih  berusia muda dan juga orang tua tersangka masih sanggup  untuk  membimbing  dan mendidik lebih baik, maka pihak BAPAS menyarankan  agar  tersangka  dapat diberikan  putusan  Pidana  bersyarat mengingat  tersangka  masih  anak-anak serta  mengingat  pula  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak.
Berdasarkan  hasil  penyidikan seperti yang telah tertulis di atas tersebut dan keterangan saksi-saksi serta tersangka yang  telah  didengar  dan  dicatat  oleh penyidik  maka  penyidik  memperoleh kesimpulan  bahwa  tersangka AFM dugaan  bersalah  telah  melakukan  tindak pidana  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  korban  RK  agar  mau melaksanakan  persetubuhkan  dengan pelaku.  Perbuatan  di  maksud  sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No.23 Tahun 2002  yang  berbunyi  “  Setiap  orang  yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman  kekerasan  memaksa  anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan  orang  lain,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah) dan  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) “.
Adanya unsur Ancaman kekerasan oleh  pelaku  dikuatkan  dalam  BAP penyidik  yang  menyatakan  adanya perbuatan  tersangka  yang  dilakukan dengan  cara  mengancam  korban  dengan kata-kata  “awas  kamu  jangan  bilang siapa-siapa” sehingga korban  yang dalam keadaan  ketakutan  mau  melakukan hubungan  dan  tersangka  memasukkan
kelaminnya  ke  dalam  kemaluan  korban sehingga  kemaluan  korban  keluar darahnya  ketika  kencing  di  sungai bersama teman sekolahnya.

## B. Pemenuhan  Hak-Hak  Tersangka
Anak di bawah  Umur dalam  Proses Penyidikan  Berdasarkan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak dalam Kasus Perkara No. Pol:
BP/447/XII/2011/RESKRIM.
Dalam  suatu  perkara  hukum  yang didalamnya  melibatkan  anak  di  bawah umur  sebagai  tersangkanya  maka  pada proses  penyidikannya  penyidik  harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang  Perlindungan  Anak. Untuk  itu  sebelum  mengkaji  mengenai hasil  penelitian  dan  pembahasan,  peneliti terlebih  dahulu  menguraikan  hak-hak anak  ketika  berhadapan  dengan  hukum, sesuai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Perlindungan Anak  Nomor  23  Tahun  2002  itu  terdiri dari  93  pasal  yang  mengatur  mengenai hak-hak  anak.  Dari  93  pasal  yang mengatur mengenai hak-hak anak tersebut dalam Undang-Undang  Perlindungan Anak  Di  Bawah  Umur  Nomor  23  Tahun 2002,  antara  lain,  yaitu  : Pasal  16  yang menyebutkan  :  (1)  Setiap  anak  berhak memperoleh  perlindungan  dari  sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2)      Setiap  anak  berhak memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak  pidana  penjara  anak  hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukumyang  berlaku  dan  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terahkir.
Pasal 59 menyebutkan :
Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  memberikan  perlindungan  khusus kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak yang  berhadapan dengan  hukum,  anak dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi, anak  tereksploitasi  secara  ekonomi dan/atau seksual, anak
yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan, penjualan dan perdaganggan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal  64  menyebutkan  :  (1) Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  59meliputi  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak korban  tindak  pidana,  merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah  dan  masyarakat.            (2)
Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan melalui: a.  Perlakuan  atas  anak  secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan hak-hak        anak; b.  Penyediaan  petugas pembimbing  khusus  pendamping  khusus anak sejak dini; c. Penyediaan sarana dan prasarana  khusus; d.  Penjatuhan  sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus  menerus  terhadap  perkembangan anak  yang  berhadap  dengan  hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua  atau  keluarga;  dan g.  Perlindungan dari  pemberitaan  identitas  melalui  media massa dan untuk menghindari labelisasi.
Pemenuhan  hak-hak  anak  dalam proses  penyidikan  di  Kepolisian  Resort Jember  dalam  perkara No.  Pol  : BP/447/XII/2011/RESKRIM telah dilakukan berdasarkan ketentuan undang- undang  yang  berlaku.  Pada  proses penyidikan,  sudah  dilakukan  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  yang digunakan  di  Indonesia  dan  berdasarkan ketentuan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Hal  demikian  tidak  lepas  karena  yang menjadi tersangkanya  adalah  anak dibawah umur, hal ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani pejabat
yang  berwenang  di  Kepolisian  Resort Jember  yang  menyebutkan  si  pelaku benar-benar  telah  dipenuhi  hak-haknya sebagai  tersangka  anak  di  bawah  umur. Selain  berdasarkan  pada  berita  acara pemeriksaan penulis juga telah melakukan wawancara  dengan  penyidik  yang memeriksa perkara tersebut.
Dari  hasil  wawancara  tersebut penyidik  mengatakan  telah  melakukan prosedur berdasarkan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dalam  melakukan penyidikan karena tersangkanya termasuk anak  di  bawah  umur.  Dari  wawancara tersebut  penyidik  mengambil  langkah- langkah penyidikan  yang berbeda dengan penyidikan  orang  dewasa.  Langkah- langkah itu antara lain : a. Diberitahukan terlebih  dahulu  tentang  apa  yang disangkakan  kepadanya. b.  Penyidik menggunakan  bahasa  yang  mudah dimengerti  oleh  anak  tersebut  dan melakukan  pemeriksaannya  dilakukan dengan  mengajaknya  sembari bermain dengan suasana kekeluargaan. c.
Pemeriksaan  dilakukan  di  ruangan  yang khusus  dan  berbeda  dengan  ruangan tempat  pemeriksaan  tersangka  dewasa pada  umumnya. d.  Pada  saat  melakukan penyidikan penyidik menggunakan seragam  bebas,  tidak  menggunakan seragam  polisi  pada  umumnya  agar tersangka lebih nyaman dan tidak merasa
tertekan. e.  Penyidik  mempersilahkan keluarganya untuk mendampinginya pada saat  dilakukan  penyidikan  karena tersangka  menolak  didampingi  oleh penasehat  hukum  dalam  penyidikan tersebut. f.  Penyidik  telah  merahasiakan proses  penyidikan  terhadap  perkara  ini agar tidak diketahui oleh media massa. g. Penyidik  juga  menghadirkan  anggota Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka  karena  tersangka  merupakan anak dibawah umur.
Wawancara  tersebut  dilakukan terhadap nara  sumber,  yakni penyidik yang  memeriksa  perkara dengan  di dampingi  oleh  Kepala  Unit  bidang perempuan  dan  anak  (Aiptu.  Tri  Muji Wilujeng).  Penyidik  mengatakan  bahwa sebenarnya tersangka memberi keterangan secara  berbelit-belit  dan  cenderung mengarang  cerita  yang  tersangka sembunyikan  kebenarannya,  namun  pada pemeriksaan kedua yaitu ketika tersangka diperiksa dengan di dampingi oleh kakak kandungnya  barulah  pelaku  mengakui segala  perbuatannya  tanpa  adanya  unsur paksaan  dan  intimidasi  dari  pihak penyidik.  Penyidik  juga  mengatakan untuk  tersangka  di  bawah  umur  yang berusia  16  tahun,  tersangka  pada  perkara ini  di  nilai  sangat  lugu  dengan mengatakan bahawa dia melakukan tindak pidana tersebut memang karena pengaruh
gambar-gambar  porno  yang  ada  dalam hand  phonenya  dan  tersangka  sangat menyesali perbuatannya. Penyidik berpendapat  bahwa  tersangka  di  bawah umur ini memiliki tinggat imajinasi  yang besar  berdasarkan  apa  yang  tersangka katakan kepada penyidik, hal itu tegaskan oleh  penyidik  pembantu  yang  memeriksa perkara  ini    (BRIPTU.  ONY  MEDISIA. S)  pada  saat  peneliti  melakukan wawancara.
Berdasarkan penelitian berita acara pemeriksaan dan hasil wawancara dengan penyidik  di  Kepolisian  Resort  Jember dalam perkara No. Pol : BP/447/XII/2011/ RESKRIM dapat diketahui beberapa hak- hak  tersangka  anak  dibawah  umur  yang ternyata  pada  proses  penyidikan  sudah diterapkan. Pada saat anak di bawah umur berhadapan  dengan  masalah  hukum sebagai  tersangkanya  maka  pada  proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang  Perlindungan  Anak. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 16  ayat  (1)  bahwa  Setiap  anak  berhak memperoleh  perlindungan  dari  sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam pelaksanaan penyidikan  dalam  kasus  a  quo  pihak penyidik  dalam  memeriksa  perkara mengenai  persetubuhan  yang  dilakukan oleh anak di bawah umur ini dengan cara
kekeluargaan,  rileks  dan  juga  melibatkan keluarga dan petugas dari kantor BAPAS Jember.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  59 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut  di  atas,  pihak  Kepolisian  Resort Jember  selaku  penyidik  perkara  ini  telah melakukan  sesuai  dengan  prosedurnya, terlihat  dari  penyidik  yang  juga menghadirkan anggota Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kabupaten Jember  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  tersangka  karena  tersangka merupakan anak di bawah umur.
Selain  dari  pada  itu  berkaitan dengan  implementasi Pasal  64  ayat  (1) ada  beberapa  hal  yang  sulit  dalam penenuhan kewajiban oleh penyidik, yaitu mengenai anak korban tindak pidana yang masih di bawah umur disatu sisi dan juga disisi  lain  tersangka  atau  pelaku  tindak pidana  tersebut  juga  dilakukan  oleh  anak di  bawah  umur.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  maka  pihak  Kepolisian  selaku penyidik  yang merupakan  wakil  dari pemerintah  dalam  rangka  memberikan suatu  kepastian  hukum  telah  melakukan tindakan  penankapan  dan  penahanan terhadap  diri  tersangka  karena  untuk melindungi  kepentingan  korban  yang masih  di  bawah  umur  dan  tinggal  satu rumah  dengan  tersangka.  Namun demikian pihak penyidik juga masih tetap memperhatikan  hak-hak  tersangka  yang
masih  di  bawah  umur  dengan  cara memperlakukan  secara  manusiawai, pemeriksaan bersifat  kekeluargaan  dan selalu  dalam  pemeriksaan  terhadap tersangka  didampingi  orang  tuanya  dan petugas  pendaping  khusus  untuk  anak (BAPAS)  serta  Penasehat  hukumnya. Selain dari pada itu dalam pemeriksaan di Polres  Jember  juga  memperlakukan tersangka  di bawah  umur  secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan hak-hak  anak  yang  diwujudkan  dengan penyediaan  sarana  dan  prasarana  khusus yakni  adanya  ruang  pemeriksaan  khusus sehingga  penyidikan  bagi  tersangka  di bawah  umur  dilakukan  secara  terpisah dengan penyidikan orang dewasa.
Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  hak-hak  tersangka dalam  perkara  ini  tersangkanya  adalah anak  di  bawah  umur  telah  dipenuhi semuanya baik itu hak-hak tersangka pada umumnya  maupun  hak-hak  tersangka anak  dibawah  umur  bersadasarkan ketentuan  Undang-undang  Perlindungan anak  yang  menyebutkan  bahwa  anak  di bawah  umur  yang  berhadapan  dengan hukum  harus  lebih  diperhatikan  hak- haknya  di  bandingkan  dengan  hak-hak tersangka dewasa pada umumnya. Namun demikian  meskipun  tidak  diatur  sanksi atas  pelanggaran  kewajiban  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor.  22 Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak,
penyidik  tetap  harus  meningkatkan kemampuan  profesional.  Pejabat  yang profesional  adalah  pejabat  yang  mampu memberi  pelayanan  terbaik,  mengetahui kewajiban,  dan  mengetahui  pula  batas- batas  kewenangan  serta  bekerja  dengan tepat dan selektif.

## 3. PENUTUP
Kesimpulan
1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap  tindak  pidana  pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang  diperiksa  di  kantor  Kepolisian Resort  Jember  telah  dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia  yaitu  KUHAP,  hal  ini terlihat  dari  telah  dilakukannya prosedur-prosedur  tindakan  penyidik dalam  melakukan  proses  penyidikan. Dan  proses  penyidikan  berdasarkan ketentuan  Pasal  16,  Pasal  59  dan Pasal  64  UU  No.23  tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan  Anak  dan  dalam  UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak tersebut.
2. Hak-hak  tersangka  anak  dalam Undang-undang  Pengadilan  Anak diatur  dalampasal  45  ayat  (4),  Pasal 51  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  dan  juga
diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68  KUHAP  kecuali  Pasal  64 KUHAP. Dalam pemenuhan hak-hak tersangka  anak  dibawah  umur  dalam proses  penyidikan  dengan  tersangka anak  di  bawah  umur  di  Kepolisian Resor Jember telah  dilaksanakan secara  baik  dan  lancar.  Namun penerapan  hak-hak  anak  sebagai korban  tindak  pidana  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  pasal  64  ayat (1)  UUPA  belum  sepenuhnya dilaksanakan  oleh  penyidik  yang merupakan  bagian  dari  kepolisian sebagai  wakil  dari  pemerintah sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal  64  tersebut.  Hal  ini  terlihat dalam  penyidikan  di  Kepolisian Resort  Jember  korban  seakan  hanya sebagai saksi dan kurang diperhatikan mengenai  keadaan  mentalnya  yang
trauma setelah
memberikan
keterangan mengenai kejadian
dihadapan penyidik.
Saran
Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian  Resort  Jember  sebagai  tim penyidik  dalam  menangani  kasus  Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari yang digunakan  tersangka,  korban,  dan  saksi- saksi,  masalah  tenaga  ahli  /psikiater  di
Jember  belum  ada  untuk  korban  kasus tindak  pidana  pencabulan  anak  di  bawah umur  yang  keterbelakangan  mental, tempat  kejadian  perkara  (TKP)  yang sangat  jauh  dari  Polres  Jember,  biaya visum  et  repertum  yang  dirasakan  sangat mahal,  kurangnya  kesadaran  hukum  dari masyarakat,  dan  penyidikan  terhadap kasus-kasus  anak  waktunya  waktu  yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan  kasus  harus  diserahkan secepatnya  sedangkan  jumlah  penyidik khususnya  penyidik  anak  sangat  sedikit untuk melayani masyarakat.

## DAFTAR PUSATAKA
Adami  Chazawi.  2002. Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  1 .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin  . 2008 . Pengantar  Metodologi  Penelitian Hukum, Jakarta. PT Raja Grafindo.
Andi  Hamzah.  2008.  Hukum  Acara Pidana  Indonesia. Sinar  Grafika Jakarta.
Harahap,Yahya.(a)..2003. Pembahasan dan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan penuntutan). Jakarta. _____(b).2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali). Jakarta.
Ibrahim, Johny.  2005.  Teori  dan  Metode Penelitian Hukum
Normatif.
Malang.
Lamintang, 1997. Dasar-Dasar untuk mempelajari  Hukum  Pidana  yang Berlaku  di Indonesia.  Bandung.  PT Citra Aditya Bakti.
Rika  Saraswati,  Hukum  Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung;
Sholeh  Soeaidy  &  Zulkhair.  2001. Dasar hukum  perlindungan Anak, Jakarta . Novindo Pustaka Mandiri;
Sudarto.  1990. Hukum  Pidana  1. Semarang :  Yayasan  Sudarto Fakultas Hukum, Universites
Diponegoro Syamsudin  M. 2007. Operasionalisasi Penelitian hukum . Jakarta
Soekanto,  Soerjono.2001.
Penelitian
Hukum Normatif. Jakarta. Undang-Undang Dasar
Republik
Indonesia 1945.
Undang -Undang  No.23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Pengadilan  Anak  No  3 Tahun 1997
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983. tentang Pelaksanaan KUHAP
Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Makalah dan Artikel
H.  Mucsin,  Perlindungan  Anak  Dalam Perspektif  Hukum  Positif  (Tinjauan
Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, Artikel,Varia  Peradilan  Tahun XXVI No.308, 2009.
Sumber  Redaksi  Kontroversi  Trans  7 Pukul  17.00  tanggal  27  November 2010.
Internet :
http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php aid=440.
www.indopos.co.id/index.php/nasional/34
-berita nasional/1152-lima-puluh- juta-anak-tidak-punya-akta.html).
Antaranews.com 18/12/2010.
http://bataviase.co.id/detailberita- 10502246.htlm.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Gatot  Triyanto,  S.H.,  M.H. adalah Dosen  tetap  pada Fakultas  Hukum Universitas  Moch.  Sroedji  Jember. Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  dan Magister  Hukum  pada  Program  Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.