## PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT
(Studi di Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng Kabupaten Nagan Raya)
Said Syahrul Rahmad
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Email: said_s_rahmad@yahoo.com
Abstract Land issues are a matter related to basic people’s rights so that land is often contested by everyone. The complexity of land disputes is a result of land requirements, disputes can occur vertically, horizontally or vertically-horizontally. Land disputes should not always be resolved through court but they can also be resolved through out-court channels such as customary justice with the aim of avoiding ongoing dispute. Customary courts are given the authority to resolve land boundary disputes with the principle of familial approach. Settlement of land boundaries through customary courts can be done by means of mediation, deliberation and negotiation to obtain a peaceful collective agreement. In the results of the research note that the existence of land boundary disputes successfully resolved peacefully through customary court. The dispute was in Gampong Ujong Lamie and Alue Seupeng of Nagan Raya District. By looking at the settlement process practiced by this customary court, it has been shown that customary judicial institutions have already demonstrated their role and existence in settling land boundary disputes.

## صلختسم
لىع عانزلا دقعتو .سانلا نولتاقي هببسبو بعشلل ةيس�ا�الا قوقلحبا قلعتت لةأ�سم ضرألا ةكلشمو يغبني لاو .يقفألا ديعصلا لىع ايس�ارو ايقفأ�و يادوعم عانزلا ثديح نأ� نكيمو .هىلع تاجايتحلال ضرألا ةكملمحا جراخ قيرطلا للاخ نم اضيأ� لحتس� انهكلو ،كمالمحا قيرط نع ةيراقعلا تاعزانلما فلتمخ لح ائماد عانزلا للح ةطل� ىطعت ةيفرعلا لةادعلا نكاو .همادتسسم لازت لا تيلا تاعزانلما بنتج فدبه تاداعك ةط�اوب ةيفرعلا لةادعلا للاخ نم ضرألا دودح تمي نأ� نكيمو .سيا�ألا جنهلا عابتبا ضرألا دودح لىع ثحبلا يرشيو .ةيمل� ةروصب اعم قافتا لىإا لصوتلا لجأ� نم ضوافتلاو رواشتلاو ةطا�ولا بول�أ� Ujong Lamie ةيرق في وهو .ةيفرعلا لةادعلا قيرط نع ايمل� ليح ضرألا دودح لىع عازن نأ� لىإا لح في ةيفرعلا لةادعلا اه�راتم تىلا ةيلعم لىإا رطنب .Nagan Raya ةقطنم في Alue Seupeng و .ضرألا دودح لىع عانزلا لح في اتهممهو اهرود رودي انهأ� رهظت  تكلاشم

## A.  Latar Belakang
Seiring berjalannya zaman hidup masyarakat yang terus berkembang dan kebutuhan yang meningkat. Kebutuhan merupakan mutlak bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupan di dunia, kebutuhan tersebut seyogianya harus selalu terpenuhi agar manusia mendapatkan kesejahteraan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, setiap orang akan melakukan macam cara seperti bekerja dan membuka usaha dalam sektor pertanian, perkebunan dan industri.
Dalam bekerja maupun membangun usaha, tanah menjadi objek yang mempunyai peranan besar, tanpa tanah usaha tersebut mustahil akan berjalan karena tanah menjadi kebutuhan mendasar. Misalnya, tanah akan berfungsi sebagai lahan pertanian, perkebunan dan industri serta tempat manusia itu sendiri untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal.
Masalah tanah merupakan masalah yang berkaitan dengan hak rakyat yang paling mendasar, disamping tanah mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial. Tanah mempunyai nilai ekenomis yang tinggi sehingga sering diperebutkan oleh setiap orang.
Kompleksitas konflik atau sengketa pertanahan merupakan akibat dari kebutuhan tanah, dengan sendirinya harus diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai upaya dan langkah-langkah baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif 1 . Menjadi hal yang lazim,
1  Hambali Thalib, “Sanksi Pemidanaan dalam Konflik  Pertanahan  Kebijakan  Alternatif
jika persoalan pertanahan diwarnai dengan konflik  dan  sengketa.  Sengketa  bisa terjadi secara vertikal antara masyarakat sesamanya, secara horizontal antara masyarakat dengan pemerintah dan secara vertikal-horizontal antara masyarakat dengan pemegang modal atau perusahaan- perusahaan perkebunan.
Berbagai sengketa pertanahan tidak seharusnya selalu diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) akan tetapi dapat diselesaikan juga melalui jalur di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan tujuan untuk menghindari pertikaian yang terus berkelanjutan. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan satu-satunya solusi untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa.
Tidak bisa dipungkiri bahwa sengketa  atau  konflik  pertanahan  terjadi dimana-mana yang seolah-olah tiada henti, baik yang berujung diselesaikan melalui pengadilan maupun yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui peradilan adat.  Begitu juga halnya dengan sengketa- sengketa pertanahan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, khususnya kecamatan Darul Makmur dan Tadu Raya.

## B.  Metode Penelitian
Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Lapangan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis – empiris  yaitu dengan memberikan analisis dan mensistematiskan hukum yang
Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  di  Luar Kodifikasi Hukum Pidana” Jakarta : Kencana Media Group, 2009. Hlm 6.
berlaku kemudian melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin ilmu hukum 2 .

## C.  Landasan Teori
1.  Pengertian Sengketa Pertanahan Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.
Sengketa  atau  konflik  pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik  pertanahan  merupakan  bentuk permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi 3 .
Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia 4 .
2   Ronny Hanitijo Soemitro “Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetr” Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994. Hlm 68 3   Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik  Pertanahan  dengan  Prinsip  Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 2.
4 Hadimulyo, “Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar  Pengadilan” ELSAM : Jakarta. 1997. Hlm 13.
Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang- undangan.
Menurut Rusmadi Murad 5 sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :
a.  Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
b.  Bantahan terhadap suatu alas hak/ bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
c.  Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
d.  Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial
5  Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23.
praktis/bersifat strategis.
Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anatara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak- pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional 6 .
Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan  konflik  pertanahan.  Walaupun  kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa 7 : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio- politis.  Sedangkan  Konflik  pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan,
6   Lihat Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
7   Lihat Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
kelompok, golongan, oeganisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan bahwa : Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
Sedangkan  Konflik  adalah  nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status pengguanaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya
2.  Tipologi Sengketa Pertanahan
Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)  tipologi  kasus/konflik  pertanahan merupakan  jenis  sengketa,  konflik  dan atau perkara pertanahan yang disampaikan
atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional 8 .
Hasim Purba 9 dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu :
a.  Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
b.  Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah,
dan
c.  Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan
preman.
Selanjutnya, Maria S.W.
Sumardjono seperti yang dikutip Sholih Mua’di 10 dalam disertasinya, secara garis besar membagikan tipologi sengketa tanah kedalam lima kelompok yaitu :
a.  Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan dan
8   Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013. http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/ Penanganan-Kasus-Pertanahan.
9   Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010.  Hal 167. Bandingkan dengan
Widiyanto, “Potret  Konflik  Agraria  di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan
PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 23-34. 10   Sholih Mua’di, “Penyelesaian Sengketa Hak  atas  Tanah  Perkebunan  melalui  cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008. Hlm 1.
lain-lain.
b.  Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan land reform .
c.  Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.
d.  Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah, dan
e.  Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.
Sedangkan menurut BPN RI  secara  garis  besar  tipologi  konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu 11 : a.  Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
b.  Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
c.  Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
11   Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit . Diakses pada tanggal 12 Desember 2013. http://www. bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan- Kasus-Pertanahan. Lihat juga yang dikutip Sumarto, Op. Cit . Hlm 6-7. Dan bandingkan dengan Widiyanto, Op. Cit. Hlm 23-34.
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan. d.  Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.
e. Sertifikat  ganda,  yaitu  perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat  hak  atas  tanah  lebih  dari 1  (satu).  Dan  sertifikat  pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
f.  Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
g.  Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya
tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
h.  Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

## 3.  Faktor-Faktor terjadinya Sengketa Pertanahan
Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu  sendiri  sebab  tanah merupakan tempat bagi   manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara   sesamanya, terutama  yang   menyangkut  tanah 12 . Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik  pertanahan  merupakan  faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya  konflik  pertanahan.  Akar permasalahan  konflik  pertanahan  penting untuk  diidentifikasi  dan  diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan 13 .
Salah satu bidang yang mengatur tata kehidupan warga Negara yang juga tunduk pada hukum yaitu bidang
12   Syaiful Azam, “Eksistensi  Hukum  Tanah dalam  mewujudkan  tertib  Hukum  Agraria” Makalah  Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003. Hlm 1. 13   Sumarto, Op. Cit. Hlm 4.
pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA yang telah mengatur masalah keagrariaan/pertanahan di Indonesia sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya 14 .
Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/ pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber  masalah/konflik  pertanahan  yang ada sekarang antara lain 15 : a.  Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata b.  Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian.
c.  Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah.
d.  Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat.
e.  Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.
Secara  garis  besar,  Maria  S.W.

## Sumardjono menyebutkan beberapa akar
14   Elfachri Budiman, “Peradilan Agraria (Solusi Alternatif  penuntasan  Sengketa  Agraria)” Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1, Tahun 2005. Hlm  74. 15   Elfachri Budiman, Ibid. Hlm 75. Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematik, dan Meluas di Indonesia”. Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.Hlm 5.
permasalahan  konflik  pertanahan  yaitu sebagai berikut 16 : a. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.
b. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis,  fisik  atau  lingkungan yang menghambat kerjasama.
c. Konflik  nilai  yang  disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/
kepercayaan.
d. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
e. Konflik  data  yang  disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan
16 Maria  S.W.  Sumardjono,  “ Tanah dalam Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  Budaya” Jakarta : Kompas, 2008. Hlm 112-113. Lihat juga yang dikutip Sumarto, Op. Cit. Hlm 4.
prosedur penilaian Selanjutnya, penyebab yang bersifat umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu : faktor hukum  dan faktor nonhukum 17 . a.  Faktor Hukum
Faktor Hukum ini terdiri dari tiga bahagian yaitu 18 : adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan.
1)  Yang dimaksud dengan tumpang tindih peraturan misalnya UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria, tetapi dalam pembuatan peraturan lainnya tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya sehingga adanya bertentangan dengan peraturan perundangan sektoral yang baru seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Penanaman Modal 19 .
17   Sumarto, Op. Cit. Hlm 4-6. Bandingkan dengan pendapat Muchsin yang menyatakan bahwa sumber sengketa tanah secara umum ada lima bagian yaitu : Disebabkan  oleh Kebijakan pada masa Orde Baru, tumpang tindih peraturan perundang-undangan tentang Sumber Daya Agraria, tumpang tindih penggunaan tanah, kualitas SDM dari aparat pelaksana peraturan Sumber Daya Agraria dan buruknya pola piker masyarakat terhadap penguasaan tanah. Lihat Darwin Ginting, Adharinalti, dkk. “Laporan Akhir Penelitian” Juni 2012. Hlm 53-54. Dan Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, Op. Cit . Hlm 7. 18   Ibid. Hlm 5 19   Sebagai contoh : adanya ketidak sesuai antara UUPA dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang
2)  Dan yang dimaksudkan tumpang tindih peradilan misalnya pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu secara perdata, secara pidana dan tata usaha Negara.  Dalam  bentuk  konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam  hal  konflik  disertai tindak pidana) atau akan menang secara Tata Usaha Negara (pada peradilan TUN).
b.  Faktor nonhukum Dalam faktor nonhukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan antara lain 20 : adanya tumpang tindih penggunaan
Penanaman Modal dalam hal mengatur jangka waktu berlaku Hak Gunan Usaha dan Hak Guna Bangunan. Dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPA Hak Guna Usaha diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjangkan lagi paling lama 35  (tiga puluh lima) tahun serta dapat perpanjang lagi paling lama 25 (dua puluh lima) tahun lagi., sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a disebutkan Hak Guna Guna Usaha  mempunyai jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharuhi kembali selama 50 (lima puluh) tahun.  Begitu juga dengan Hak Guna Bangunan, dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan mempunyai jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan menurut Pasal 22 ayat (1) huruf  b UU Penanaman Modal disebutkan bahwa hak Guna Bangunan dapat diberikan selama 80 (delapan puluh) tahun, dapat diperbaharuhi kembali selama 50 (lima puluh) tahun, dan dapat diperbaharuhi yang ketiga kali selama 30 (tiga puluh) tahun. 20   Ibid. Hlm 6
tanah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat akan guna tanah meningkat, tanah berkurang sedangkan masyarakat terus bertambah, dank arena faktor kemiskinan.
1)  Tumpang tindih penggunaan tanah, yaitu sejalan  waktu pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.
2)  Nilai ekonomis tanah tinggi, yaitu semakin hari tanah semakin meningkat harga jualnya dipasar, tanah menjadi salah satu objek yang menjanjikan bagi masyarakt baik untuk membuka lahan usaha perkebunan, lahan persawahan, pemukiman dan lahan untuk kawasan industri. 3)  Kesadaran masyarakat meningkat, yaitu adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Terkait dengan tanah sebagai asset pembangunan maka timbul perubahan pola
pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah yaitu tidak ada lagi menempatkan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.
4)  Tanah tetap sedangkan
penduduk bertambah, yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.
5)  Kemiskinan, yaitu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses.

## D.  Dasar Hukum Peradilan Adat.
Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai lembaga peradilan adat. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat dan diakui keberadaan lembaga adat secara hukum. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum  pelaksanaan peradilan adat di Aceh antara lain :
1.  Undang-undang Nomor 44 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang- undang ini didalamnya mengatur keistimewaan pemerintah Aceh yaitu bidang agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan pemerintah, Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan yang bersifat otonom untuk memberdayakan lembaga adat atau peradilan adat sesuai dengan syariat Islam.
2.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam undang-undang ini diatur secara khusus pada bab XIII tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 98 ayat (2) undang-undang ini menegaskan bahwa : penyelesaian masalah sosial kemasyarakaat secara adat ditempuh melalui peradilan adat. Lembaga-lembaga adat yang dimaksud seperti Majelis Adat Aceh/Kabupaten/Kota, Imuem Mukim, Imuem Chiek, Imuem Meunasah, Keuchik/Kepala Desa, Tuha Peut, Tuha Lapan, Keujroen Blang, Syahbanda, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutuwa Seuneubok, dan Harian Peukan.
3.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Perda ini ditegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan,
dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya bunyi  Padal 6 dan Pasal 10 dapat  juga disimpulkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus.
4.  Qanun 21 Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim 22 dalam Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam. Qanun ini jelas memberikan kewenangan pada mukim untuk memutuskan atau menetapkan hukum,  memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara- perkara yang berhubungan dengan
21   Qanun Aceh adalah peraturan perundang- undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Selain Qanun Aceh di tingkat provinsi, di setiap masing-masing kabupaten/kota juga punya qanun tersendiri yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat di kabupaten/kota di Aceh. Lihat Pasal 1 butir 21 dan 22 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
22   Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Lihat Ibid, Pasal 1 butir 19.
adat istiadat.
5.  Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggor Aceh Darussalam. Dalam qanun ini dijelaskan tugas dan kewajiban Pemerintah Gampong yaitu menyelesaikan sengketa adat, dan bersama Tuha Peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.
6.  Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 4 huruf g dan h ditegaskan juga bahwa lembaga adat berwenang
untuk mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan menegakkan hukum adat.

## E.  Kewenangan dan Proses Penyelesaian Sengketa Batas Pertanahan pada Peradilan Adat.
Secara umum peradilan adat telah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyelesaian berbagai kasus atau sengketa dengan melakukan musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan bersama demi jalannya perdamaian. Peradilan adat berwenang menyelesaikan kasus-kasus perdata dan kasus-kasus pidana ringan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan asas kekeluargaan. Kasus atau sengketa pertanahan juga diberikan kewenangan kepada peradilan adat untuk diselesaikan yaitu sengketa menganai batas tanah.
Kewenangan Peradilan Adat Diluar kewenangan Peradilan Adat Pembatasan Tanah Pembunuhan Pelanggaran dalam persawahan dan pertanian lainnya Pemerkosaan Perselisihan antar keluarga Narkoba, ganja, sabu-sabu dan sejenisnya Wasiat Pencurian berat Fitnah Pemberontakan Perkelahian Penghinaan terhadap pemerintah Perkawinan Kecelakaan lalu lintas berat Masalah perlepasan ternak Penculikan Kecelakaan lalu lintas ringan Khalwat Ketidak seragaman turun sawah Perampokan Kewenangan Peradilan Adat di Aceh 23
23   Juniarti “Peran Strategis Perdailan Adat di Aceh dalam memberikan Keadilan bagi kaum Perempuan dan  Kaum  Marjinal” PASPAS - AICIS XII. Hlm 2458. Diakses melalui http://eprints.uinsby. ac.id/340/1/Buku%205%20Fix%20bagus_24.pdf pada 8 Maret 2014.
Adapun proses atau tata cara penyelesaian sengketa atau perkara melalui peradilan adat antara lain 24 : Pertama, pelaporan oleh pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan atau kedua belah pihak kepada dusun atau kepala lorong atau peutuwa jurong tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi. Disamping itu, laporan dapat juga langsung disampaikan kepada keuchik/ kepala desa. Kemudian, setelah keuchik menerima laporan maka keuchik membuat rapat internal dengan sekretaris keuchik kepala dusun, dan imum meunasah guna menentukan jadwal sidang. Sebelum persidangan keuchik bersama perangkatnya melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara damai. Pendekatan yang sama tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkat keuchik tetapi dapat juga dilakukan oleh bijak lainnya.
Kedua, setelah kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak maka sekretaris
24   Majelis Adat Aceh dan UNDP, “Pedoman Peradilan Adat di Aceh : untuk Peradilan Adat  yang Adil  dan Akuntabel” Banda Aceh : 2008. Hlm 17 – 18. Penyelesaian Sengketa Pertanahan tidak hanya dilakukan oleh Lembaga-lembaga Adat yang ada di Aceh, daerah lain juga memiliki hal yang sama seperti di daerah-daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan daerah-daerah lainya di Nusantara, lebih lanjut lihat Tias Vidwati, “Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi kasus pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)” Semarang : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009. Hlm 61-67.
keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pada saat persidangan berlangsung para pihak dapat diwakilkan oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara. Persidangan dilaksanakan dengan sifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar di meunasah tempat-tempat lain yang netral.
Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formil secara adat. Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut : keuchik selaku ketua sidang duduk dalam deretan tuha peut, imum meunasah, cendikiawan, ulama dan tokoh adat gampong lainnya. Disebelah kiri keuchik agak ke belakang duduk sekretaris keuchik sebagai panitera. Dideratan depan atau dihadapan keuchik duduk para pihak atau yang mewakilinya. Sedangkan saksi-saksi duduk disayap kiri dan kanan fourm persidangan. Dibelakang para pihak duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat gampong dan keluarga para pihak 25 . Ketiga, persidangan berlangsung dengan khitmad dan keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh sekretaris keuchik. Selanjutnya, Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya,
25   Ibid. Hlm 17.
jika dianggap perlu maka saksi diambil sumpah terlebih dahulu. Keuchik memberikan kesempatan kepada tuha peut atau tuha lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaian. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap kasus. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika para pihak telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah para pihak siap menerima putusan tersebut. Jika jawaban para pihak menerima putusan maka panitera menulis diktum putusan tersebut dalam surat perjanjian perdamaian.
Keempat, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan mukim. Ketidak setujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat gampong dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus dapat diajukan ke persdiangan mukim. Keuchik membaca putusan perdamaian dan meminta para pihak untuk menanda tangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan dengan sungguh- sungguh. Putusan dan salinannya diberikan kepada para pihak dan disimpan sebagai arisp kantor keuchik maupun kantor mukim. Putusan penyelesaian dicatat dalam buku induk registrasi kasus 26 .
26   Ibid , Hlm 18.

## F.  Metode Penyelesaian Sengketa
Batas Tanah pada Peradilan Adat.
Penyelesaian sengketa tanah secara nonlitigasi melalui lembaga peradilan adat pada umumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan negosiasi, musyawarah atau mufakat, dan mediasi. Penyelesaian  konflik  pertanahan  dengan negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak  dengan  jalan win-win  solution, dengan cara ini maka tidak ada pihak yang  merasa dirugikan.
Penyelesaian  sengketa  pertanahan secara musyawarah dan mufakat dilakukan oleh para pihak   untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan  keluarga para  pihak  yang  disaksikan oleh pemuka agama atau pemuka masyarakat. Sedangkan  penyelesaian sengketa pertanahan  secara mediasi  yaitu  dimana para  pihak  menunjuk  orang tertentu yang dihormati dan dihargainya sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian tersebut. Dalam menangani sengketa/ perkara peradilan adat sering memakai dua pendekatan yaitu pendekatan melalui mediasi dan negosiasi 27 dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar diantaranya 28 yaitu : Asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak mengembangkan rasa permusuhan atau ketenangan sosial, asas mengutamakan proses yang
27 Darwin  Ginting, Adharinalti  dkk,  “ Laporan Akhir” Juni 2012. Hlm 47. 28   Ibid. Hlm 45
berorientasi pada tujuan, asas empati terhadap pihak yang benar, dan asas keseimbangan sosial serta asas pemberlakuan khusus yang positif.
Selain prinsip yang diterangkan di atas, prinsip yang tidak bisa diabaikan dalam proses penegakan peradilan adat di Aceh adalah 29
Amanah, tanggung jawab, kesetaraan dalam hukum penyelesaian secara damai/rukun, cepat, mudah dan murah, jujur, ikhlas, dan sukarela, musyawarah/ mufakat, keterbukaan untuk umum, keberagamaan, praduga tidak bersalah dan berkeadilan. Menurut Hamid Zein banyak persengketaan tanah yang timbul akhirnya dapat diselesaikan melalui lembaga adat sebagai mediator. Misalnya sengketa hak milik atas tanah antara warga dengan pemerintah, karena tanahnya sudah dijadikan fasilitas pemerintah. Untuk menghindari sengketa yang besar maka lembaga adat tampil menjadi mediator antara warga dengan pihak pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini biasanya digunakan lembaga tuha peut atau tuha lapan dan lembaga mukim 30 .
Pada kesempatan lain Hamid Zein mengatakan bahwa jika terjadi sengketa
29   Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh” Hunafa : Jurnal Studia Islamika, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011. Hlm 199. 30 Hamid Zein, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, dalam Harian Serambi Indonesia dan IDLO, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa  (Tinjauan  dalam  Adat  Aceh)” Di akses dari http://www.idlo.int/English/ External/IPacehnews.asp tanggal 27 Februari 2014.
tanah antara warga dengan pemerintah maka pemerintah akan kembali pada aturan untuk menyelesaikan persengketaan melalui lembaga adat. Jalur hukum dan meja  hijau adalah jalan terakhir jika persengketaan gagal diselesaikan dengan semua upaya dilakukan melalui lembaga adat 31 .
Selanjutnya menurut T. Zamzami TS, masyarakat yang mempunyai sengketa tanah agar menuntaskan persoalannya melalui jalur musyawarah dengan melibatkan aparatur gampong, tanpa harus melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum. Apabila masalah tanah tidak bisa diselesaikan di tingkat gampong/ desa, mukim atau kecamatan, barulah dibawa ke tingkat kabupaten. Disamping itu penyelesaian juga harus diselesaikan secara kepala dingin tanpa adanya konflik internal 32 .
Penjelasan di atas merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah di Aceh untuk menghidupkan kembali lembaga adat sebagai jalan damai dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat. Namun menurut peniliti ada masalah yang prinsipal dalam mewujudkan eksistensi peradilan adat yaitu minimnya kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan
31 Hamid Zein, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, dalam Serambi Indonesia dan IDLO, “Menyelesaikan Sengketa Pertanahan untuk Pembangunan” Di akses dari http://www.idlo. int/English/External/IPacehnews.asp tanggal 28 Februari 2017.
32  H.T. Zamzami TS, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, dalam Serambi Indonesia, “Sekdakab Nagan Raya : Selesaikan Sengketa Tanah secara Musyawarah “ tanggal 21 Maret 2011.
yang dimaksudkan adalah kemampuan para pemangku lembaga peradilan adat dalam melakukan proses penyelesaian sengketa. Misalnya kemampuan teknis persidangan, kemampuan taktik/teknis mediasi, mengarahkan musyawarah, teknis pembuktian, dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis.
Dalam masalah ini diperlukan kursus-kursus teknis yang berkaitan dengan peradilan adat, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dengan harapan adanya peningkatan kapasitas para pemangku peradilan adat khususnya dalam hal persidangan/musyawarah.

## G.  Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Peradilan
Adat.
Pada umumnya penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh dipengaruhi oleh sistem hukum islam, hal tersebut memang sudah lama terjadi jauh sebelum Aceh menerapkan syariat islam.  Dalam melakukan tahap dan proses penyelesaian sengketa para hakim adat (ahkam) selalu mengawali dengan pembacaan ayat-ayat suci alquran untuk menasehati dan menenangkan para pihak yangs sedang bersengketa agar saling menghargai tanpa harus emosi karena ajaran islam melarang marah yang berlebihan.
Dasar hukum penyelesaian secara musyawarah berpedoman pada kitab suci Alquran yaitu Surat Asy-Syura ayat 38: Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang
menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
Selain surat Asyura, tersirat juga dalam nasr yang lain yaitu Surat Ali- ’Imraan ayat 159 : Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Dalam hasil penelitian diketahui bahwa selama dua tahun terakhir di Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur sudah sebanyak lima sengketa berhasil diselesaikan secara damai dengan mengadakan musyawarah dan negosiasi. Proses penyelesaiannya ikut dihadiri oleh :
a.  Keuchik (sebagai ketua)
b.  Sekretaris gampong (sebagai panitera)
c.  Tuha Peut dan Imum Meunasah (sebagai anggota)
d.  Ulama, tokoh adat/cendikiawan, dan
e.  Para pihak yang bersengketa.
Sedangkan, jenis sengketa tanah yang berhasil diselesaikan adalah sengketa yang bersifat horizontal yaitu sengketa yang terjadi antara sesama masyarakat setempat. Adapun yang menjadi penyebab munculnya sengketa adalah berawal dari kekeliruan atau kesalahpahaman antar pemilik tanah dalam penentuan batas tanahnya dengan tanah orang lain 33 .
Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa para pimpinan gampong atau pimpinan adat sudah mempunyai komitmen dari awal untuk  menyelesaikan  setiap  konflik  atau sengketa yang terjadi diwilayahnya akan diselesaikan ditingkat gampong terlebih dahulu karena aparatur gampong maupun perangkatnya telah diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menghidupkan eksistensi lembaga adat 34 .
Selain di Gampong Ujoeng Lamie, dalam penelitian ditemukan juga adanya sengketa batas tanah  yang upaya penyelesaiannya juga diselesaikan melalui peradilan adat yaitu di Gampong Alue Seupeng Kecamatan Tadu Raya.
Sengketa ini terjadi antara Cut Nurmala dengan Jamaluddin yang tercatat sebagai masyarakat Gampong Alue Seupeng.  Pada dasarnya sengketa batas tanah ini tidak hanya terjadi antara Cut Nurmala dengan Jamaluddin saja, akan tetapi juga dengan beberapa orang lain
33   Said Abdurrahim, Keuchik Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur, Wawancara, tanggal 9 Maret 2014 di Ujong Lamie.
34   Said Abdurrahim, Keuchik Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur, Wawancara, tanggal 10 Maret 2014 di Ujong Lamie.
digampong tersebut seperti Tgk. Nurdin dkk. Upaya penyelesaian sudah dilakukan sebanyak tiga kali ditingkat gampong melalui peradilan adat yaitu keuchik, tuha peut dan tokoh masyarakat setempat. Namun sampai saat ini belum ada titik temu 35 .
Sengketa antara Cut Nurmala dengan Jamaluddin diketahui berawal dari laporan Cut Nurmala yang didampingi keluarganya kepada keuchik gampong untuk memohon penyelesaian. Dimana pihak Cut Nurmala mengadukan bahwa tanahnya telah diserobot oleh Jamaluddin 36 . Dengan adanya laporan tersebut maka pihak gampong melakukan pemeriksaan ke lokasi tanah yang sedang dipersengketakan untuk menyesuaikan antara data pada dokumen dengan bentuk dan luas tanah yang ada dilapangan.
Setelah dilakukan penyesuaian data yang ada pada surat keterangan tanah dengan data tanah dilokasi maka ditemukan ada kejanggalan secara administratif. Kejanggalan adminsitratif  inilah kemudian menjadi  kendala bagi peradilan adat gampong dalam pennyelesaian sehingga peradilan adat ditingkat gampong melimpahkan kasus tersebut ke peradilan adat mukim. Adapun pihak yang berperan pada peradilan tingkat mukim ini adalah :
a.  Imum Mukim (sebagai ketua)
b.  Sekretaris Mukim (sebagai
35 Zainun,  Warga  Gampong  Aleu  Seupeng Kecamatan Tadu Raya, Wawancara, tanggal 8 Maret 2014 di Kantor Camat Tadu Raya. 36 Tgk. Nurdin, Tokoh Masyarakat/Mantan Keuchik Gampong Aleu Seupeng, Wawancara, tanggal 8 Maret 2014 di Kantor Camat Tadu Raya.
panitera) c.  Tuha Peut Mukim (sebagai anggota) d.  Ulama, tokoh adat/cendikiawan, dan e.  Para pihak yang bersengketa Selain imum mukim dan sekretaris mukim serta perangkat adat lainnya, dalam praktik penyelesaian sengketa ini juga ikut melibatkan unsur muspika kecamatan Tadu Raya yaitu sekretaris camat dan perwakilan dari kepolisian. Dalam kasus ini sekretaris camat juga berperan sebagai mediator sedangkan pihak kepolisian sebagai keamanan untuk mencegah adanya keributan yang berujung kepada perkelahian 37 .
Dengan melihat beberapa metode yang dipraktekkan tentang proses penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Nagan Raya, khususnya di gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng . Dapat diketahui bahwa pada umunya lembaga peradilan adat sudah menunjukkan peran dan eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan.
Penyelesaian secara nonlitigasi sengaja dilakukan oleh para pihak khususnya pihak yang lemah untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama untuk memperjelas status hukum tanah yang bersengketa. Jika tanah yang bersengketa sudah ada status hukumnya maka tanah tersebut akan dilindungi oleh hukum.
37   Halaina,  Plt Kasi Trantib Kantor Camat Tadu Raya, Wawancara , tanggal 13 Maret 2014 di Kantor Camat Tadu Raya.

## H.  Penutup
Masalah tanah menjadi masalah. Kompleksitas perselisihan tanah adalah hasil dari persyaratan lahan, perselisihan dapat terjadi secara vertikal, horizontal atau vertikal-horizontal. Sengketa tanah seharusnya tidak diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan adat diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa batas tanah dengan prinsip pendekatan keluarga. Penyelesaian batas tanah melalui pengadilan adat dapat dilakukan dengan cara mediasi, musyawarah dan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan kolektif yang damai. Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya sengketa batas tanah berhasil diselesaikan secara damai melalui pengadilan adat. Perselisihan tersebut terjadi di Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng di Kabupaten Nagan Raya. Dengan melihat proses penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan adat ini, telah ditunjukkan bahwa lembaga peradilan adat telah menunjukkan peran dan keberadaan mereka dalam menyelesaikan sengketa batas tanah.
Pada umumnya penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh dipengaruhi oleh sistem hukum islam, hal tersebut memang sudah lama terjadi jauh sebelum Aceh menerapkan syariat islam.  Dalam melakukan tahap dan proses penyelesaian sengketa para hakim adat (ahkam) selalu mengawali dengan pembacaan ayat-ayat suci alquran untuk menasehati dan menenangkan para pihak yangs sedang bersengketa agar saling menghargai tanpa harus emosi karena ajaran islam melarang marah yang berlebihan.

## Daftar Pustaka
Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh” Hunafa : Jurnal Studia Islamika, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011.
Darwin Ginting, Adharinalti dkk,
“ Laporan Akhir” Juni 2012.
Hamid Zein, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, dalam Harian Serambi Indonesia dan IDLO, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan dalam  Adat  Aceh)” Di akses dari http://www.idlo.int/English/
External/IPacehnews.asp tanggal 27 Februari 2014.
Hamid Zein, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, dalam Serambi Indonesia dan IDLO, “Menyelesaikan Sengketa Pertanahan untuk Pembangunan” Di akses dari http://www.idlo.int/ English/External/IPacehnews.asp
tanggal 28 Februari 2014.
H.T. Zamzami TS, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, dalam Serambi Indonesia, “Sekdakab Nagan Raya : Selesaikan Sengketa Tanah secara Musyawarah “ tanggal 21 Maret 2011.
Juniarti “Peran Strategis Perdailan Adat di Aceh dalam memberikan Keadilan bagi kaum Perempuan dan  Kaum  Marjinal” PASPAS - AICIS XII.
Majelis Adat Aceh dan UNDP, “Pedoman Peradilan Adat di Aceh : untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel” Banda Aceh : 2008.