COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.101/Pid.B/2014/PN Rap TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Gregorius Hari Saputra 1* , Victor Imanuel Williamson Nalle 2 Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia Email: gregorius.saputra@student.ukdc.ac.id 1*, victor@ukdc.ac.id 2
Article Info Abstract Article History Received: May 24, 2023 Accepted: June 30, 2023 Humans are God's creatures who have brought basic rights, namely Human Rights. These Human Rights make a basis for every human being to fulfill rights and obligations. This becomes the same in social, national and state life so that they have the same position in the eyes of the norms that apply in society. apart from these Human Rights, there are still many deviations that occur in Indonesia that are contrary to Human Rights. Trafficking in persons is an example of a violation of human rights. There are many kinds of human trafficking, but researchers are more specific in explaining human trafficking to children. Trafficking in children is still being discussed in the legal world because there are still many cases in Indonesia involving child victims. What is  problematic  is  how  the  law  applies  in  Indonesia  to  protect  children  from trafficking in persons. The method used in this research is normative juridical research. So that regulations in Indonesia are stricter and clearer to regulate and protect children from trafficking in persons and this can have a deterrent effect  on  perpetrators  who  violate  the  law  by  trafficking  in  persons  against children.
Keywords:
Trafficking  in
Persons,
Crime,
Children, Human Rights .

## Abstrak
Manusia adalah makhluk Tuhan yang telah membawa hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia. Hak  Asasi  Manusia  ini  menjadi  dasar  bagi  setiap  manusia  untuk  memenuhi  hak  dan kewajibannya.  Hal  ini  menjadi  sama  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  sehingga  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  mata  norma-norma  yang  berlaku dalam  masyarakat.  selain  HAM  tersebut,  masih  banyak  penyimpangan  yang  terjadi  di Indonesia  yang  bertentangan  dengan  HAM.  Perdagangan  manusia  merupakan  salah  satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak jenis perdagangan manusia, namun para peneliti  lebih  spesifik  dalam  menjelaskan  perdagangan  manusia  pada  anak.  Perdagangan anak masih menjadi pembicaraan di dunia
Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kejahatan, Anak, Hak Asasi Manusia.

## I. PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak dasar, yaitu Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia menjadi dasar manusia untuk memenuhi hak serta kewajiban lainnya. Hak yang  dimiliki  manusia  antara  lain  hak  untuk  bebas,  hak  untuk  hidup  dan  hak  kesamaan. Persamaan derajat / kesetaraan, persamaan hak serta kewajiban mengacu pada kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.    Maka  dari  itu,  kedudukan  dan  perlakuan masyarakat  harus  sama  dihadapan  moral  bangsa  dan  norma  yang  diterapkan  dalam
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan hak yang menjamin pelaksanaan pembatasan peraturan untuk kepentingan umum.
Indonesia  merupakan  negara  hokum,  di  mana  segala  perbuatan  masyarakat  harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Namun  kenyataannya,  pelanggaran  norma  hokum  masih  banyak  terjadi  di Indonesia. Salah  satu  yang  menjadi  pelanggaran  dan  masih  terjadi  di  Indonesia  adalah Perdagangan  Orang.  Perdagangan  orangsangat  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia karena  bentuk  -  bentuk  perdagangan  orang  termasuk  intimidasi,  pemaksaan,  penculikan, penipuan yang bertujuan pornografi, kekerasan seksual dan perbudakan.
Perdagangan  orang  yang  telah  berlangsung  lama  sangat  bertentangan  dengan martabat  manusia  itu  sendiri.  Perdagangan  orang  ini  tergolong  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  yang  seharusnya  setiap  manusia  dilindungi  dibawah  Undang  –  Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Sebagai contoh adalah kasus  perdagangan  anak  yang  melibatkan  30  anak  di  bawah  umur  yang  masih  berstatus pelajar.    Berdasarkan  pada  berita  tersebut  diperoleh  informasi  bahwa  anak  –  anak  yang menjadi  korban  perdagangan  orang  mendapat  berbagai  iming  –  imingan  dari  pelaku  dan mengalami kekerasan seksual. Mereka mendapatkan upah dari pelaku sebesar 3 juta hingga 3, 5 juta.
Berita  yang  tersaji  diatas  hanya  salah  satu  dari  sekian banyak  berita  yang  terkait dengan  perdagangan  orang  dimana  anak-anak  yang  menjadi  korbannya.  Menurut  data Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  perdagangan  orang  dengan  korban  anak meningkat  dari  tahun  2010  sampai  tahun  2012.  Pada  tahun  2010  terdapat  410  kasus  dan meningkat menjadi 480 kasus pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 673 kasus. Menurut angka data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 bahwa peningkatan kasus saat pandemi Corona terjadi 11.278 kasus kekerasan terhadap anak, dari jumlah tersebut dirincikan 2.900 kasus laporan kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 6.980 kasus pelecehan seksual, 133 kasus eksploitasi, 213 kasus tindak pidana perdagangan orang, 864 kasus penelantaran dan kasus kekerasan/penganiayaan lainnya sebanyak 1.121.
Melihat  dari  sutuasi  meningkatnya  terjadinya  kasus  perdagangan  orang  khususnya kepada  anak,  maka  pemerintah  perlu  memfokuskan  untuk  lebih  serius  dalam  menangani kasus  perdagangan  orang  dalam  hal  ini  adalah  perdagangan  anak.  Usaha  bukan  hanya dalam bentuk penegakan hukum yang secara preventif, represif dan responsif serta usaha yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang terjadi perdagangan orang.
Perlindungan anak merupakan usaha yang perlu dilakukan guna menciptakan kondisi yang  aman  terhadap  setiap  anak  supaya  mendapatkan  hak  dan  kewajiban  dalam perkembangan  dan  pertumbuhan  yang  wajar  secara  fisik  dan  mental.  Kegiatan  dalam melakukan perlindungan anak dapat membawa adanya akibat hukum dan berkaitan dengan hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28B  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa “Hak  anak  untuk kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  hak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.” Merujuk  pada  Pasal  tersebut  telah  diamanatkan  Konstitusi perlu  mengatur  adanya  hukum  yang  pasti  dan  mengatur  dalam  perlindungan  anak  dari perdagangan orang.
Perlindungan  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  perdagangan orang,  Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yang  kemudian  ada  perubahan  terhadap  Undang  –  Undang  baru  yakni  Undang  – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.
Bagaimana  pengaturan  hukum  di  Indonesia  dalam  upaya  perlindungan  hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana perdagangan orang? Bagaimana pertimbangan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dari  hakim  terkait  kasus  tindak  pidana  perdagangan  anak  dalam  Putusan  Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap?
Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui dan memahami keefektivitas peraturan  perundang  –  undangan  yang  terkait  dengan  perdagangan  orang  terlebih  secara khusus perdagangan anak di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya hukum perlindungan yang bisa didapatkan oleh anak ketika mengalami tindak pidana perdagangan orang. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan kasus tindak pidana perdagangan anak pada studi kasus Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yaitu  Yuridis  Normatif. Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  kepustakaan  melalui penelitian  dengan  menggunakan  data  sekunder  melalui  jurnal,  buku  dan  perundang  – undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pengaturan hukum di Indonesia dalam upaya perlindungan anak yang menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui alat-alat hukum yang bersifat secara preventif ataupun represif. Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum yang dapat menjamin suatu keadilan, ketertiban, dan kedamaian. Korban yang menjadi perdagangan anak berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan pendampingan hukum.
Menurut The  Minimun  Age  Convention No.  138  tahun  1973,  pengertian  mengenai anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah, berbeda dengan Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 39 Tahun 1990, yang berarti anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sedangkan menurut definisi UNICEF, yaitu anak yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.  tetapi  dalam  peraturan  di  Indonesia  Undang  –  Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa pengertian anak merupakan seseorang yang belum berusia  21  tahun  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan  kepentingan  usaha kesejahteraan social.
Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang sangat bertentangan secara moral melanggar harkat dan martabat manusia. Perdaganan orang ini telah tersebar secara luas  bahkan  ke  masyarakat.  Perdagangan  orang  di  Indonesia  marak  terjadi  kepada masyarakat terlebih korban dari perdagangan orang ini adalah para remaja bahkan anak – anak. Perbuatan tindak pidana perdagangan termasuk dalam tindak pidana khusus. Seiring dengan  perkembangan  zaman,  perdagangan  orang  secara  khusus  perdagangan  anak mengalami  perkembangan  baik  dari  segi  bentuk,  tindak  pidana  maupun  bentuk-bentuk perdagangan  anak.  Mengingat  perbuatan  tindak  pidana  suatu  perdagangan  orang  secara khusus  perdagangan  anak  semakin  kompleks  dan  sulit  untuk  mendeteksi  perbuatan perdagangan manusia, maka diperlukan adanya peraturan khusus yang spesifik dan tegas dalam melindungi anak terhadap tindak pidana perdagangan orang.
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada KUHP sebagai hukum materiil. Peraturan yang mengatur tentang perdagangan orang telah  tercantum  dalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  Pasal  297  yang  berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki – laki dan perempuan yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pada pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa mengatur perdagangan anak laki

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
– laki dan perempuan di bawah umur karena melihat kondisi kasus yang terjadi di Indonesia adanya korban laki – laki dewasa maka peraturan ini selayaknya tidak membatasi hanya di perempuan  dan  laki  –  laki  di  bawah  umur  saja.  Pemerintah  telah  mengupayakan  untuk memberantas  dan  menerbitkan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  mencakup perlindungan perdagangan orang khusunya anak – anak di bawah umur. Dalam Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan  perniagaan  budak  belian  atau  melakukan  perbuatan  peniagaan  budak belian  atau  dengan  sengaja  turut  campur  dalam  segala  sesuatu  itu,  baik  dengan langsung maupun dengan tidak langsung dihukum penjara selama – lamnya dua belas tahun.” Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa telah mengatur larangan perbuatan yang telah dikategorikan sebagai perdagangan manusia.
Perdagangan orang berdasarkan pada Pasal 1 angka 1, 7 dan 8 Undang – Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang menjelaskan bahwa:
1.  Perdagangan  orang  merupakan  suatu  perbuatan,  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan tindakan  mengancam  yang  menggunakan  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penahanan  secara  paksa,  atau  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  jabatan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi bayaran atau manfaat, untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai  orang  lain,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  Negara  maupun  antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi
2.  Eksploitasi merupakan perbuatan tanpa persetujuan korban yang termasuk tetapi tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  paksa  atau  pelayanan,  perbudakan  atau bentuk serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual atau organ reproduksi atau secara tidak sah memperoleh atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau menggunakan tenaga atau kemampuannya oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan  baik  materiil  maupun immaterial.
3.  Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua prostitusi dan kegiatan cabul.
Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi “Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan melalui pengawasan,  perlindungan,  pencegahan,  perawatan  dan  rehabilitasi.” Pasal  ini menjelaskan  bahwa  adanya  suatu  perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  seperti  korban  penculikan,  penjualan  dan/atau  perdagangan  yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian, pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
Undang  –  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa peraturan ini hanya berfokus pada pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang – Undang ini hanya membahas dan mengatur sebatas (Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40). Dalam upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan  orang  Undang  –  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak  dibagi  atas  3  tahap  perlindungan  terhadap  terjadinya  Tindak  Pidana Perdagangan Orang dengan korban anak yaitu:
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
1.  Tahap pada perlindungan saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang termasuk ancaman hukuman kepada setiap orang yang sengaja mengetahui atau dengan sengaja membiarkan anak menjadi korban tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, sehingga anak menjadi korban perdagangan.
2.  Tahap perlindungan dalam saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang
3.  Tahap pasca persidangan adalah pemberian hak untuk megajukan ke pengadilan guna memenuhi hak restitusi yang menjadikan salah satu tanggung jawab pelaku kejahatan tersebut.
Ketiga tahapan diatas adalah salah satu tahapan yang dilakukan dalam melindungi anak  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang  setelah  diterbitkannya  dan  dikeluarkannya penetapan pengadilan terhadap pelaku untuk pemberian hak restitusi yang dapat diajukan oleh  korban  dan/atau  ahli  waris. Peraturan  Perundang  –  Undangan  tentang  perdagangan orang  adalah  adanya  pengakuan  dari  hukum  bukan  hanya  didasarkan  pada  perlindungan hukum, karena dalam pengakuan ditujukan untuk keteraturan atau ketertiban sebagai sarana untuk mencapai keadilan.
Efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  acuan  untuk  menegakkan  hukum  yang  adil  dalam perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang antara lain adalah:
a.  Faktor dari hukum itu sendiri yaitu Undang – Undang yang menjadi bahan materil sehingga  peraturan  tersebut  menjadi  peraturan  yang  tertulis  dan  berlaku  di masyarakat
b.  Faktor  sistem  penegakan  hukum  yang  dipengaruhi  oleh  kedudukan  aparat penegak hukum yang memiliki suatu kedudukan serta peran professional dalam menjalankan tugas
c.  Faktor sarana dan fasilitas yang sangat penting untuk mengefektifkan peraturan perundang  –  undangan  yang  memiliki  fungsi  pendukung  tidak  mungkin  apabila tidak ada sarana dan fasilitas penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.
d.  Faktor  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  dalam  mematuhi  Peraturan Perundang – Undangan yang patuh dan bertanggung jawab
e.  Faktor  kebudayaan  merupakan  salah  satu  yang  berkaitan  dengan  kesadaran masyarakat. Karena budaya hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai atau norma- nurma yang berlaku dan konsepsi yang baik.

## 2.  Pertimbangan  Hakim  dalam  kasus  pidana  perkara  Perdagangan  Orang khususnya dalam Perdagangan Anak
Peran  pengadilan  dalam  hal  ini  merupakan  hakim  yakni  supaya  dapat  mencapai kepastian hukum, secara keadilan dan kemanfaatan. Hakim memiliki tugas yang mulia yaitu menegakan  keadilan  dan  kebenaran  serta  memiliki  kewajiban  menjunjung  tinggi  hukum. Sehingga  dalam  penegakan  hukum  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  memadai sehingga dapat berjalan secara efektif.
Hakim merupakan suatu aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjadi salah satu  penentu  sebuah  putusan  perkara  para  pihak  yang  bersengkata.  Maka,  ketika  hakim dalam  mengambil  sebuah  proses  putusan  hakim  harus  independent  dan  bebas  pada pengaruh pihak manapun atau conflict of interest dalam hal ini hakim memutus perkara harus benar  –  benar  berdasarkan  pada  pola  kerangka  pemikiran  yang  benar  dan  tidak  berpihak kepada siapapun juga. Sehingga hakim dalam mengambil sebuah keputusan hanya terikat pada sebuah peristiwa dan fakta relevan dengan kaedah hukum serta berlandaskan yuridis.
Melihat  pada  kasus  perkara  Putusan  Nomor  101/Pid.B/2014/PN  Rap  Tentang Perdagangan  Orang  terlebih  khususnya  adalah  Perdagangan Anak  bahwa  dalam  putusan tersebut  menjelaskan  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana perdagangan orang khususnya korban anak yang dilakukan secara berlanjut. Adapun pokok – pokok putusan sebagai berikut:
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
1.  Menurut keterangan saksi yang bernama Nurcahaya Br Munthe bahwa Terdakwa yang  bernama  Dewi  telah  melakukan  sebuah  tindakan  yang  melanggar  hukum dengan perbuatan tindak pidana perdagangan anak kepada Siti Rahmadani. Dari Siti Rahmadani mengaku dan menjelaskan bahwa dirinya dijual sebanyak 7 kali oleh  Terdakwa.  Saksi  Nurcahaya  Br  Munthe  menjelaskan  bahwa  Terdakwa melakukan  tindak  pidana  penjualan  anak  pertama  kali  pada  Hari  Sabtu,  28 September 2013. sekitar pukul 23.00 WIB dan untuk kedua pada Hari Minggu, 29 September 2013. sekitar pukul 09.00 WIB di Aek Kanopan Hotel Kelurahan Aek Kanapon  Kecamatan  Kualuh  Hulu  Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara  Provinsi Sumatera  Utara.  Pada  yang  ketiga  kalinya  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana penjualan anak pada bulan Oktober 2013 yang berlokasi di Grand Hotel Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara. Pada yang keempat kalinya di bulan Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan anak di Aek Kanopan Hotel. Pada yang kelima pada bulan yang sama di Bulan Oktober 2013 dilakukan di Wonosari 1 Kelurahan Aek Kanopan dan pada yang keenam kalinya bertempat yang sama dan di bulan yang sama yakni bulan Oktober 2013. Dan yang terakhir pada bulan Oktober 2013 di Hotel Safari Aek Kanopan.
2.  Pengakuan dari korban yakni Siti Rahmadani menjelaskan bahwa Terdakwa Dewi sedang mencari laki – laki untuk dapat menjual korban. Orangtua dari korban telah mencari anak perempuannya ke rumah saksi yang hilang. Di hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 yang bertempat di suatu kios saksi, yang menjadi saksi korban dan orang tua korban datang lalu menyuruh korban untuk menceritakan kronologi bahwa korban dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa mencarikan laki – laki untuk menyetubuhi korban. Korban juga mengaku bahwa bertemu dengan Terdakwa di Café Surbakti di Leidong Timur.
3.  Nurma Lubis Als Upik menjelaskan sebagai saksi bahwa korban sering dimarahi oleh keluarga karena alasannya malas sekolah dan sering melakukan keributan dan korban saat pukul 06.00 WIB saksi membangunkan korban ke kamar tetapi tidak  ada  jawaban  dari  dalam  kamar,  sehingga  saksi  korban  menggedor  pintu kamar  dan  dilihat  melalui  cela  ventilasi  tidak  ada  orang  di  dalam  kamar  dan diketahui  keluar  melalui  jendela  samping  kamar.  Saksi  korban  telah  mencari  di sekitar kampung dan bertanya ke tetangga sekitar tidak menemukannya selama 20 hari. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 untuk minta di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat. Korban menceritakan ketika sudah sampai di rumah dan korban  mengaku  dirinya  dijual Terdakwa  kepada  7  orang  laki  –  laki  yang  tidak korban  kenal.  Korban  memberi  keterangan  bahwa  selama  dia  dijual  oleh Terdakwa, korban mendapatkan uang dari laki – laki yang korban layani sebesar Rp. 200.000 – Rp. 300.000 tetapi uang tersebut diambil semua oleh Terdakwa.
4.  Siti Rahmadani menjelaskan dalam keterangannya bahwa saat itu saksi bertemu dengan Andel dan mengajak ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah Andel serta bermaksud  untuk  mengantarkan  saksi  pulang  kerumahnya.  Namun,  saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menghasut saksi dengan mengatakan berburuk sangka dengan saksi, sehingga saksi percaya dan mengikuti Terdakwa. Saksi juga menjelaskan bahwa pada waktu tertentu Terdakwa mengajak saksi ke Hotel  Safari,  Aek  Kanopan  Hotel,    Grand  Hotel  Aek  Kanopan  yang  menjadi pemuas  laki  –  laki  yang  tidak  di  kenal  oleh  saksi  dan  peristiwa  ini  dilakukan sebanyak 7 kali. Uang yang diperoleh saksi dari laki – laki yang menyetubuhi saksi diminta  Terdakwa  dengan  alasan  menebus  HP  saksi  tapi  pada  kenyataannya Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu – Shabu. Saksi melakukan hal seperti ini karena  diiming  –  imingi  oleh  Terdakwa  bahwa  akan  banyak  uang  yang  akan diperoleh saksi dan bisa menjadi kebutuhan saksi sehari – hari. Saksi juga pernah
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
disuruh Terdakwa untuk menghisap Shabu – Shabu sebanyak 2 kali di Perumahan H. Bejo di Wonosari.
5.  Menurut Nuraini Als Eni memberikan keterangan bahwa pada malam takbiran Hari Raya Idul Adha tanggal 14 Oktober 2013 saksi korban menghubungi saksi untuk menjemput  di  SPBU Aek  Kanopan  dan  saksi  menjelaskan  bahwa  saksi  korban tidak pulang ke rumah selama 20 hari untuk bekerja di Dewi yang melayani laki – laki serta menyuruh saksi korban menghisap Narkoba jenis Shabu – Shabu dan disuruh minum – minuma keras. Akibatnya adalah saksi korban merasa trauma, takut, malu dan jarang bertemu dengan orang lain atau teman – teman korban. Saksi  korban  hanya  membawa  uang  sebesar  Rp.  30.000  ketika  pulang kerumahnya.
6.  Berdasarkan  pada  Visum  Et  Repertum  No.  445/365/RM-RSUD/2013  yang ditandatangani oleh Dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG tertanggal 23 Oktober 2013 atas  permintaan  Kepala  Kepolisian  Resor  Labuhan  Batu  atas  Siti  Rahmadani yang menyatakan bahwa hasil visum didapati bahwa kemaluan dari korban pada selaput  dara  dijumpai  luka  robek  lama  dan  tidak  ditemukan  tanda  –  tanda kekerasan dengan kesimpulan bahwa selaput dara tidak utuh lagi.
Dari dalil – dalil yang telah diterangkan oleh saksi maka hakim dapat menimbang dan memutuskan bahwa dapat menjatuhkan hukuman pidana bagi Terdakwa dengan dakwaan yang  berbentuk  alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  hukum memilih langsung dakwaan alternatif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang –  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana yang menyatakan “Setiap orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkatan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Yang memiliki unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:
1.  Setiap orang
2.  Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penahanan  paksa,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Repubublik Indonesia
3.  Yang menyebabkan orang lain terekploitasi
4.  Yang dilakukan terhadap anak
5.  Dianggap sebagai tindakan berkelanjutan
Dalam pertimbangannya, hakim dalam mengambil sebuah keputusan di pengadilan harus  melihat  dua  tinjuan  pertimbangan  utama  yaitu  dari  yuridis  dan  non  yuridis.  Tinjauan yuridis adalah tinjauan untuk mengkaji dan menganalisa dalam suatu peristiwa dengan sudut pandang pendekatan hukum. Tinjauan non yuridis adalah mengkaji atau menganalisa dengan sudut pandang bertitik tolak pada dampak yang akan merugikan.
Pada  putusan  pengadilan  Nomor  101/Pid.B/2014/PN  Rap  hakim  menetapkan Terdakwa  yang  bernama  Dewi  sebagai  tersangka  melakukan  tindak  pidana  perdagangan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
orang  terhadap  anak  secara  berkelanjutan.  Dalam  pertimbangannya,  hakim  melihat, mempelajari dan mendengarkan dari bukti – bukti yang telah dibacakan dan dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim dapat menimbang dari segi hukum yaitu memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaganan Orang Jo Pasal 17 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  Kitab  Undang  – Undang Hukum Pidana yang telah memenuhi dan Terdakwa dinyatakan oleh hakim sah dan meyakinkan bahwa melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang masih di bawah umur. Hakim juga menimbang dengan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan melakukan tindak pidana perdagangan maka hakim memperhatikan dalam Pasal 2 ayat (2)  Undang  –  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Jo  Pasal  17  Undang  –  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  Kitab  Undang  – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hakim mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang bernama Dewi  selama  6  (enam)  tahun  penjara  dan  denda  sebesar  Rp.  120.000.000,-  (seratus  dua puluh juta rupiah).
Dalam analisa peneliti bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah  melihat  dari  perbuatan  pelaku  yang  menyimpang,  alasan  dari  terdakwa  melakukan perbuatan yang melawan hukum, riwayat dan status dari terdakwa. Menurut Kitab Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  184  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  hakim  dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada alat saksi yaitu keterangan saksi, keterangan ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa  supaya  hakim  tegas,  adil,  jujur  dan  tidak dipengaruhi oleh pihak manapun untuk menjatuhkan pidana. Sehingga menjadi jelas hakim dalam memutuskan perkara dalam pengadilan supaya mendapatkan kepastian hukum.
Putusan  dari  hakim  merupakan  aspek  yang  paling  penting  dan  sangat  dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Putusan hakim berguna bagi terdakwa supaya mendapatkan kepastian  hukum.  Dasar  hukum  bagi  hakim  dalam  mengambil  keputusan  terdapat  pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang  menjelaskan  bahwa  hakim  memiliki  kewajiban  untuk  menggali,  mengikuti  dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan serta memiliki integritas yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.
Dalam  penerapan  peraturan  pidana  dari  hakim  yang  memiliki  kebebasan  dapat dinyatakan bahwa di bawah pengawasan majelis hakim yang dapat menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kitab Undang – Undang Hukum  Acara  Pidana  pasal  197  ayat  (1)  huruf  f  yang  menjelaskan  bahwa  peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar untuk memutuskan hukuman pidana atau dasar dari putusan dengan disertai dengan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada penjelasan dan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah menjadi  Undang – Undang baru yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia dibawah 18 tahun dan yang masih dalam kandungan ibunya. Penegakan hukum mengenai perdagangan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 297 dan 324, namun kedua hal tersebut  masih  belum  maksimal  dalam  melindungi  anak  dari  perdagangan  orang.  Maka diterbitnya  Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang bertujuan mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang khususnya anak yang tengah meluas di masyarakat sehingga juga terbit Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Faktor  yang  dapat  mendorong  perdagangan  anak  adalah  kemiskinan,  tingkat pendidikan  yang  rendah,  pergaulan  bebas,  dan  faktor  kurangnya  informasi  tentang masyarakat. Sehingga dapat dilakukan upaya untuk melindungi anak dari perbuatan tindakan perdagangan  anak  secara  asas  legalitas  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Dasar  1945  dan peraturan perundang – undangan yang lain seperti TAP MPR, Undang – Undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdaganagn  Orang  dan  Undang  – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dalam perkara No.101/Pid.B/2014/PN Rap Hakim telah melakukan sebuah putusan untuk menghukum Terdakwa atas perbuatannya yang melawan hukum yaitu melakukan suatu Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  khususnya  terhadap  anak-anak  yang  dalam putusannya hakim telah memeriksa bukti dan saksi dalam pengadilan tersebut. Hakim telah melihat asas legalitas dan kebebasan serta melihat tindakan Terdakwa melawan hukum dan adanya kepastian hukum yang jelas dan tegas .

## REFERENSI

## Journal article
Anggelia.2018.Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.Universitas Sriwijaya Nelsa  Fadilla.2016. Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang.Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2
Gultom  Maidin,2010.Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  di Indonesia.Bandung: Refika Utama
Reza  Pepayosa.2018.Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Menurut  Undang  –  Undang  Yang  Berlaku  Di Indonesia . Universitas Sumatera Utara Medan Tata Wijayanta.2014.Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 Arief  Barani,  dkk.2021.Pertimbangan  Hakim  dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor:782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr).Wajah Hukum.Vol5(2)

## Book References
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Undang  –  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## Webpage on a Website References
Webpage on a news website https://news.detik.com/berita/d-5977994/kpai-ungkap-bujuk-rayu-pelaku-utama- perdagangan-30-anak-di-jambi?_ga=2.132168909.2119876511.1648019405- 852867625.1648019405 . diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 14.20 wib https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik- tinggi-saat-pandemi diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 15.52 wib