Pembangunan Industri Tambang Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia

## Rosmini

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

## ABSTRAK
Memaknai  filosofi,  menghendaki  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan  hidup,  selain mengedepankan  aspek  kesejahteraan  dan  mutu  hidup generasi  sekarang  dan  generasi  mendatang,  tetapi  harus  memperhatikan  pula kemampuan  daya  dukung  lingkungan  hidup  dalam  mendukung  kehidupan manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci ; Pembangunan, Wawasan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945  Pasal  33  ayat  (3),  menyebutkan: “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Kata -kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (HTN).
Kata-kata  dikuasai  dan  dipergunakan  untuk  kemakmuran  rakyat,  secara substansi  konsep  Negara  merupakan  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  untuk mensejahterakan  rakyatnya.  Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk  mensejahterakan rakyatnya  yaitu  kehadiran  pembangunan  industri  terutama  industri  tambang diseluruh  Indonesia  dengan  alasan pembangunan  merupakan  kebutuhan  bagi masyarakat dan bangsa .
Menurut ahli hukum lingkungan seperti (N.H.T. Siahaan, 2004:56), adalah kehadiran  pembangunan  sebagai  kebutuhan  bagi  masyarakat  dan  bangsa. Kehadiran  pembangunan  mungkin  tidak  akan  menyumbang  kerusakan  tata ekologi  separah  yang  terjadi  sekarang,  bila  paradigma  atas  pembangunan  itu dilihat  sebagai  hubungan  yang  tidak  bertolak  belakang  dengan  persoalan lingkungan.  Akan  tetapi,  justru  pembangunan  ditafsirkan  sebagai  tujuan  dari segalanya  karena  kecendrungan  pembangunan  itu  dapat  menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.
Perkembangan  pembangunan  nasional  menunjukkan  bahwa  sejak  era 1970-an  sampai  sekarang  ini,  perhatian  terhadap  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup  dalam  gerak  maju  pembangunan  nasional  makin  menguat  dan mengkristal di mata pengambil keputusan negeri ini.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  diarahkan  agar dalam  segala  usaha  pendayagunaannya  tetap  memperhatikan  keseimbangan lingkungan  serta  kelestarian  fungsi  dan  kemampuannya,  sehingga  di  samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang.
Sesuai  Peraturan  Presiden  nomor  7  Tahun  2005  tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2004-2009,  disebutkan  bahwa, “sumber  daya  alam  dimanfaatkan  untuk  sebesar -besarnya  kemakmuran  rakyat dengan  tetap  memperhatikan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidupnya.  Sumber daya  alam  memiliki  peran  ganda,  yaitu  sebagai  modal  pertumbuhan  ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support sistem )”.
Prospek pembangunan pertambangan di masa  akan datang semakin cerah dan  diarahkan  untuk  menciptakan  pertumbuhan  dan  peningkatan  ekonomi nasional.  Karena  itu  diperlukan  suatu  sistem  yang  mandiri,  profesional  dan tangguh  untuk  menghadapi  pengaruh  lingkungan  regional  dan  global  yang menuntut kesiapan dalam menghadapi persaingan yang ketat pada pasar bebas.
Sedangkan kondisi nasional sendiri menuntut, menurut (Abrar, 2004:207),
antara lain:
1. Penataan  ulang  peraturan  perundang-undangan  dan  penegakannya  secara konsisten;
2. Kepedulian terhadap lingkungan;
3. Pengembangan pola pengusahaan pertambangan;
4. Peningkatan sumber daya manusia;
5. Keterkaitan industri dengan pertambangan yang saling menunjang;
5. Upaya-upaya  pengentasan  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial  terutama masyarakat disekitar wilayah pengusahaan pertambangan.
Tantangan  pembangunan  industri  pertambangan  di  masa  mendatang tidaklah kecil, misalnya bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia yang profesional  dan  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan,    baik  secara kuantitas maupun secara kualitas.

## PEMBAHASAN

## A. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
Pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup, pada hakekatnya merefleksikan makna yang sarat harapan untuk memadukan lingkungan  hidup  ke  dalam  proses  pembangunan  untuk  menjamin kemampuan,  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini dan  generasi masa  depan.  Prinsip  ini  menjadi  landasan  filosofis  pembangunan  nasional, meski  realitas  menunjukan  bahwa  intensitas  pencemaran  atau  kerusakan lingkungan  hidup  tetap  mengancam  kehidupan  masyarakat  dan  lingkungan hidup itu sendiri.
Prinsip  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan hidup  tersebut,  secara  teoritis  merupakan  kebutuhan  pembangunan (development  needs)  yang  sulit  terelekkan  dalam  dinamika  pembangunan dewasa  ini.  Esensi  dari  prinsip  ini  adalah  berupaya  memadukan  lingkungan hidup  dan  pembangunan  sebagai  dua  hal  yang  tidak  dapat  terpisahkan  satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional.
Filosofi  yang  digunakan  kalangan  ahli,  seperti  (Emil  Salim,  1991:9) mendiskripsikan bahwa: “unsur lingkungan itu melarut dalam pembangu nan. Unsur  lingkungan  tidak  dilihat  terpisah  dari  pembangunan  sebagaimana dipisahkannya  gula  dari  air  teh,  tetapi  lingkungan  dilarutkan  dalam pembangunan berkelanjutan seperti gula melarut dalam teh manis.
Memaknai  filosofi  yang  memandang  lingkungan  melarut  dalam pembangunan  industri  pertambangan  tersebut,  menghendaki  prinsip pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup  ini  selain mengedepankan  aspek  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  sekarang  dan generasi  mendatang,  tetapi  memperhatikan  pula  kemampuan  daya  dukung lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Pembangunan  industri  pertambangan  yang  berwawasan  lingkungan hidup yang merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan ini, pada tingkat empirikal  atau  operasional  dapat  didayagunakan  untuk  mencegah  eksistensi lingkungan  hidup  dari  ancaman  pencemaran  atau  kerusakan,  karena  filsafat pemikiran  melandasi  prinsip  tersebut  adalah  mengintegrasikan  kebutuhan generasi  sekarang  dan  generasi  mendatang  terhadap  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  serta  mengupayakan  kualitas  lingkungan  hidup  tetap  terjaga dari dampak negatif pembangunan nasional.
Salah  satu  dampak  negatif  pembangunan  industri  pertambangan adalah keruskan lingkungan hidup, meski instrument hukum seperti Undang- undang  Nomor  32  Tahun  1997  (UUPLH)  tentang  Pengololaan  Lingkungan hidup,  telah  diperlakukan  sebagai  instrument  upaya  preventif  dan  represif terhadap  kelangsungan  lingkungan  hidup  dari  ancaman  dan  gangguan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  atau  pelaku usaha  dalam  melaksanakan  aktivitas ekonominya.
Keberadaan  instrument  hukum  UUPLH  tersebut  diharapkan  mampu meminimalisasi  resiko  ekologi  yang  timbul  akibat  dampak  pembangunan industri  pertambangan  yang  kurang  memperhatikan  segi  kelangsungan lingkungan  hidup.  (Syamsuharya,  2008:134),  berpendapat  selain  itu  harus dibarengi  pula  upaya  sungguh-sungguh  Negara  melakukan law  inforcement terhadap para pelaku kerusakan lingkungan hidup.
Pembangunan  industri  pertambangan  yang  berkelanjutan  dan berwawan  lingkungan hidup,  merupakan  salah  satu  prinsip  hukum lingkungan  hidup  dalam  aktivitas  pembangunan  industri  pertambangan nasional,  menjadi  landasan  fundamental  dan  referensi  esensial  dalam mencegah  pencemaran  lingkungan  hidup  akibat  buangan  limbah  yang dilakukan oleh perusahaan industri pertambangan nasional.
Pelaksanaan  konsep  pertambangan  yang  berwawasan  lingkungan, setiap  usaha  pertambangan  diwajibkan  melakukan  upaya  meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Salah satu cara yang bijaksana  untuk  mewujudkan  konsep  tersebut  ialah  dalam  mengeksploitasi sumber  daya  bahan  galian  selalu  mempertimbangkan  bahwa  sumber  daya bahan galian merupakan aset bagi generasi yang akan datang.

## B. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
Pembangunan  indutri  pertambangan yang  makin  meningkat mangandung  risiko  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup,  sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan akan rusak,  salah  satu  perangkat  aturan  hukum  yang  berkenaan  dengan  upaya pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  adalah  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  32  Tahun  1997  (UUPLH),  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang berkewajiban  memelihara  dan  menanggulangi  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup”.
Kesadaran  akan  permasalahan  lingkungan  hidup  mendorong  pula Negara  berkembang  seperti  Indonesia  untuk  memulai  mempersoalkan hubungan  antara  lingkungan  hidup  dengan  prioritas  pembangunan  yang sangat  mendesak  seperti  pengusahaan  pertambangan  dianggap  mendesak, karena  sektor  pertambangan  akan  menghasilkan  devisa  yang  besar  bagi Negara dari hasil produksinya yang umumnya merupakan komoditas ekspor.
Selain  itu  nilai  jual  setiap  bahan  galian    tidak  pernah  tetap,  karena tergantung  dan  dipengaruhi  oleh  permintaan  dan  kebutuhan  pasar internasional.  Apabila  tidak  diusahakan pada  masyarakat  pasar  internasional membutuhkan,  maka  bahan  galian  tersebut  akan  memiliki  nilai  jual  yang rendah.  Pada  saat  itu  pula  penerimaan  Negara  dari  sektor  pertambangan berkurang.
Keadaan  demikian  timbullah  benturan  kepentingan  antara  usaha pertambangan    disatu  pihak  dan  usaha  menjaga  kelestarian  alam  lingkungan di  lain  pihak.  Meskipun  masalah  ini  bukan  masalah  baru,  tetapi  benturan kepentingan  antara  pertambangan  lawan  kelestarian  alam  lingkungan  baru terasa dan bahkan menjadi masalah sejak tigapuluh tahun terakhir.
Masalah  lingkungan  yang  dapat  timbul  akibat  usaha  pertambangan memang  beraneka  ragam  sifat  dan  bentuknya,  menurut  Depertemen Pertambangan dan Enegi, antara lain:
1. Usaha  pertambangan  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  dapat  mengubah bentuk  topografi  dan  keadaan  muka  tanah  (land  impact),  sehingga  dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan sebagai macam gangguan antara lain;  pencemaran  akibat  debu  dan  asap  yang  mengotori  udara  dan  air, limbah  air, tailing serta  buangan  tambang  yang  mengandung  zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak) dan gangguan lainnya.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi  geologi  lapangan,  dapat  menimbulkan  tanah  longsor,  ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.
Namun  demikian  dengan  kemampuan  teknologi  pertambangan  pula sampai saat ini, pengaruh negatif yang diakibatkan oleh usaha pertambangan dapat  meminimalkan.  Terutama  pasca  tambang,  yaitu  kegiatan  reklamasi yang  sangat  baik,  sehingga  daerah  bekas  tambang  bisa  menjadi  lahan  yang menarik dan produktif.
Menghadapi  dinamika  aktivitas  perusahaan-perusahaan  industri dewasa  ini,  secara  teoretis-idealistis  prinsip  hukum  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup  yang  menjadi  instrument  penting  dalam  menunjang kehidupan  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  itu  sendiri,  seharusnya  tetap menjadi landasan komitmen bagi perusahaan-perusahaan industri pertambangan  dalam  mengaktualisasikan  aktivitas  ekonominya.  Mengingat prinsip pelestarian fungsi lingkungan ini adalah sebuah tuntutan yuridis yang tidak  dapat  terelekkan  oleh  pelaku  usaha,  termasuk  pengusaha-pengusaha tambang di tanah air.
Prinsip  hukum  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  itu  mengandung beberapa  aspek  fundamental  yang  dapat  mencegah  pencemaran  limbah industri nasional. Beberapa aspek yang dimaksud antar lain: 1.  Amdal
2. Pengelolaan limbah
3. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3).
Ketiga aspek  di  atas  dipandang  krusial  untuk  mendukung  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  perusahaan-perusahaan  industri wajib  memiliki  Amdal  sebagai  piranti  untuk  mencegah  dampak  yang ditimbulkannya  terhadap  lingkungan  hidup.  Selain  itu  perusahaan-perushaan industri  tambang  wajib  pula  mengelola  limbah  industrinya  dan  limbah  yang dapat  mengandung  B3  yang  dapat  merusak  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup.
Aktivitas  perusahaan-perusahaan  industri  tambang  disadari  dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya, limbah  yang  dihasilkannyapun  dipandang  merupakan  ancaman  berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karena  itu,  aktualisasi  prinsip  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  ini, pada hakiketnya  adalah  mencegah  lingkungan  hidup  terhindar  dari  pencemaran atau  kerusakan  akibat  melemahnya  komitmen  dan  pengawasan  pemerintah sebaga chek and blance terhadap pelaku usaha untuk menciptakan kelestarian fungsi lingkungan hidup ketika melakukan  aktivitas ekonominya harus tetap konsisten dan komitmen dalam menjalankan aktivitasnya.
Ketentuan  tersebut  menghendaki  perusahaan-perusahaan  industri  taat pada  lingkungan  hidup.  Artinya  kegiatan  perusahaan-perusahaan  industri  itu tetap  berlangsung untuk  menghasilkan  produk-produknya,  tetapi  upaya menjaga  kelestarian  serta  mencegah  pencemaran  lingkungan  hidup  tidak dapat  terelakkan  dalam  aktivitas  ekonominya.  Idealnya  aturan  hukum perindustrian tersebut lebih dihayati, bukan baru disadari ketika perusahaan-
perusahaan industri didesak untuk mengaktualisasikan tuntutan yuridis formal yang berkaitan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
1. Pengelolaan  dan  penggunaan  bahan  galian  yang  berorientasi  kepada pengejaran  target  dan  pertumbuhan ekonomi  selama  ini  adalah  suatu kebijakan  dan  tindakan  pemerintah  yang  keliru,  mengingat  sifat keterbatasan bahan galian dan tidak untuk dihabiskan pada saat sekarang, melainkan di dalamnya terdapat juga hak bagi generasi yang akan dating.
2. Keterpaduan  penerapan  konsep  pengendalian  pencemaran  seperti penerapan  teknologi  dan  produk  bersih,  pengolahan  dan  minimisasi limbah, hendaknya ditempatakan menjadi agenda penting dalam aktivitas industri.  Pemerintah  juga  diharapkan  tetap  melakukan  evaluasi  objektif terhadap  kinerja  pengelolaan  lingkungan  hidup  terpadu  oleh  kalangan industri, sehingga dapat membantu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengelolaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta
Emil  Salim,  1991, Pembangunan  Berkelanjutan (Strategi  Alternatif  dalam Pembangunan  Dekade  Sembilan  Puluh),  Artikel  pada  Prisma  (Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi), LP3ES, Jakarta.
N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.
Syamsuharya  Bethan,  2008, Penerapan  Prinsip  Hukum  Pelestarian  Fungsi Lingkungan  Hidup  dalam  Aktivitas  Industri  Nasional,  Sebuah  Upaya Penyelamatan  Lingkungan  Hidup  dan  Kehidupan  Antar  Generasi, P.T.Alumni, Bandung.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang  Nomor 32  Tahun  1997  tentang  “ Pengelolaan  Lingkungan Hidup” (UUPLH)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang “ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan” (AMDAL)
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
lampiran  Peraturan  Presiden  Nomor  7  TAhun  2005  tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun  2004-2009  Bab  32 Berisi  perbaikan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  da  Pelestarian  Fungsi
Lingkungan Hidup. Lampiran  Peraturan  Presiden  Nomor 7  Tahun  2005  tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun  2004-2009  Bab  32 Huruf C (Arah Kebijakan), khususnya Aspek Pembangunan Lingkungan Hidup