## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905

## Analisis Penyebab Penolakan Kasus dan Faktor Penghambat Advokat dalam Melaksanakan Profesionalitasnya
Indra Pratama 1 , M. Yusuf Alfi Syahrin Sir 2 , Fauziah Lubis 3
1,2,3 Prodi Akhwalul Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
indrapratamaipman@gmail.com 1 , yusufalfi7905@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
This research is made to analyze the causes of a case or case rejected by an advocate in an effort  to provide  legal  counsel  to prospective clients and  find out  what are  the  factors  that hinder an advocate in carrying out professionalism in handling a case. In this study, researchers used  exploratory  descriptive  qualitative  research  methods.  Exploratoryly,  this  research  uses literature studies  in its  studies.  This  research  shows  that in  a  situation  it  is  permissible for  an advocate  to  reject  a  case  or  a  case  from  a  prospective  client  if  the  circumstances  are  in accordance  with  those  stated  in  the  advocate's  code  of  ethics.  In  addition,  there  are  several inhibiting  factors  that  occur  in  a case  so  that it  can  hinder  an advocate  in  carrying  out  his professionalism  such  as  inadequate  infrastructure  facilities,  time  problems,  and  several  other inhibiting factors.
Keywords: advocate; code; case disclaimer.

## ABSTRAK
Penelitian ini dibuat  guna menganalisis  penyebab suatu  perkara  atau  kasus  ditolak oleh  seorang  advokat  dalam  upaya  pemberian  kuasa  hukum  terhadap  calon kliennya serta mencari  tahu  apa  saja  faktor-faktor  penghambat  seorang  advokat  dalam  melakukan profesionalitas dalam penanganan suatu perkara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriftif  ekspliratif.  Secara  eksploratif  penelitian  ini menggunakan studi pustaka dalam kajiannya. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam suatu keadaan  diperbolehkan  seorang  advokat  menolak  sebuah  kasus  aatau  perkara  dari  calon kliennya jika keadaan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam kode etik advokat. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam suatu perkara sehingga  hal tersebut dapat menghambat seorang advokat dalam melaksanakan profesionalitasnya seperti fasilitas sarana  prasarana  yang  kurang  memadai, maslaah  waktu,  dan  beberapa  faktor  penghambat lainnya.
Kata kunci: advokat; kode etik; penolakan kasus.

## PENDAHULUAN
Advokat  merupakan  seseorang  yang  memiliki  profesi  sebagai  pemberi  jasa hukum,  baik  ketika  berada  di  dalam  ataupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi syarat sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dala UU Nomor 18 pasal 1 ayat 1 tahun 2003.  Advokat  sendiri  sudah  mulai  dikenal  sejak  zaman  omawi  yang  pada  saat  itu profesi  advokat  ii dikenal  dengan  nama officium nobile (profesi  yang  mulia). Hal  ini dikarenakan  seseoang  yang  memiliki  profesi  ini  akan  mengabdikan  dirinya  untuk kepentingna orang banyak dan tidak untuk dirinya sendiri, serta memiliki kewajiban untuk  menegakan  hak  asasi  manusia  baik  dibidang  moral,  khususnya  membantu orang-orang  tanpa  meminta  imbalan.  Abdul  Hakim  G.  Nusantara  (2012)  juga

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905
menjelaskan  bahwa masyarakat  miskin dan  buta hukum  berhak  menerima  layanan hukum ini secara cuma-cuma. 1
Ropaun  Rambe  (2012)  menyebutkan  bahwa,  pemberian  nasihat  hukum, konsultasi,  pendapat, legal audit ,  serta  pembelaan  di  luar  dan  di  dalam  pengadilan menjadi  kebutuhan  jasa  hukum  yang  akan  diberikan  oleh  seorang  advokat  dalam pendampingan perkara pidana dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan. 2
Advokat  dan  klien  harus  saling  mempercayai,  sehingga  kendala  psikologis tidak terjadi sehingga proses dalam menyampaikan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum berjalan tanpa hambatan. Advokat tidak boleh menerima suatu  perkara  dalam  keadaan  tertekan  atau  terpaksa. 3 Dalam  keadaan  tertentu, seorang  advokat  seorang advokat boleh  menolak memberikan  bantuan  hukum  yang dinilai  tidak  memiliki  landasan  hukum  yang  jelas. 4 dalam  pelaksanaan plrofesionalitasnya,  seorang  advokat  haruslah  memiliki  kesabaran  dalam melaksanakan  tugas-tugas  yang  dilakukan  selaku  kuasa  hukum  yang  dalam pelaksanaannya  terdapat  misi  yang  sangat  luhur  yaitu  demi  tegaknya  sebuah kebenaran dan keadilan. 5
Seiring  berjalannya waktu,  kebutuhan  atas bantuan hukum  advokat  semakin meningkat.  Akan  tetapi,  tidak  sedikit  terdapat  oknum-oknum  advokat  yang melakukan  kenakalan dalam memberikan  bantuan  hukumnya.  Banyak advokat  yang melanggar kode etik keadvokatan seperti memilih-milih klien yang akan dibantunya sesuai  dengan  bayaran  yang  didapat.  Hal  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  UU tentang  keadvokatan    seperti  dalam  UU Nomor  8  tahun 2003  pada bab  VI pasal  22 ayat  1  yang  berbunyi,  seorang  advokat  wajib  memberikan  bantuan  hukum  secara Cuma-Cuma  kepada  para pencari  keadilan  dari golongan  orang  yang tidak  mampu. 6 Selain  melanggar  UU  tentang  keadvokatan,  tindakan  tersebut  juga  melanggar  kode etik advokat yang terdapat pada Bab III mengenai hubugan dengan klien pada pasal 4 ayat  f  yaitu  seorang  advokat  dalam  mengurus  suatu  perkara  Cuma-Cuma  haruslah memberikan  perhatian  yang  sama  terhadapperkara  untuk  mana  ia  menerima  uang jasa.  Penyimpangan-penyimpangan  tersebut  sering  kali  membuat  para  klien  yang harus  dibelanya  mengalami  kerugian  dan  kinerja  yang  diberikan  advokat bertentangan dengan UU keadvokatan juga kode etik seorang advokat.
Datang  dari masalah  tersebut, maka  penulis mengulas  lebih  dalam mengenai hal tersebut dalam penelitian ini yang berjudul  “Analisis Penyebab Penolakan Kasus dan Faktor Penghambat Advokat Dalam Melaksanakan Profesionalitasnya”
1 Abdul  Hakim  G.  Nusantara, Beberapa pemikiran  Mengenai  Bantuan  Hukum:  Ke  arah  Bantuan Hukum Struktural, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 16, dalam Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.
2 Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 10, Ishaq, S. H, M. Hum,
2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.
3 Dr.Artijo  Alkostar,  S.  H,  LLM,  2010, Peran  dan  Tantangan  advokat  dalam  Era  Globalisasi. Yogyakarta: UII Press, hlm 74
4 Ibid
5 Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19
6 Ishaq S. H, M. Hum..., Op . Cit.., hlm. 236

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905

## TINJAUAN LITERATUR Etika Profesi Advokat
Kata  etika  berasal dari  bahasa  yunani  yaitu “ethos” yang memiliki arti  watau atau juga kebiasaan sesorang, budaya atau sekelompok orang yang bersifat istimewa. Sedangkan  profesi  berasal  dari  bahasa  latin ”professio” yang  memiliki  dua  makna, yaitu  pekerjaan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  keahlian  dan  yang  kedua  yaitu  janji (ikrar).  Ujan  (2007)  mengatakan  bahwa,  dalam  arti  universal  profesi  merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian. 7
Dikatakan bahwa profesi advokat merupakan suatu pekerjaan yang terhormat. Dimana  dalam  profesi  tersebut  terdapat  sebuah  kewajiban  yang  besar  dalam pelaksanaannya. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat membuat sikap advokat haruslah  senantiasa  jujur  dan  memiliki  moral  yang  tinggi  agar  bisa  memperoleh kepercayaan dari masyarakat banyak.

## Kode Etik Advokat
Kode  etik  advokat  adalah  sebuah  dokumen  yang  memaparkan  nilai  dan prinsip  yang  diharapkan  dapat  dipatuhi  oleh  para  advokat  untuk  menjaga profesionalisme  dan  integritasnya.  Kode  etik  merupakan  sebuah  peraturan  yang dibentuk  untuk  melindungi  profesi  advokat  itu  sendiri,  dan  memberikan  pedoman tentang bagaimana seharusnya seorang advokat membuat tindakan dengan kliennya, dan juga masyarakat luas. 8
Dalam  menjalankan  segala  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  seorang  advokat berada dibawah lindungan yang dibatasi dengan kode etik advokat dan juga Undang- undang No. 18 tahun 2003 tentang keadvokatan. 9

## Fungsi dan Peran Advokat Sesuai  UU Nomor 18 Tahun 2003
Dijelaskan  dalam  UU  Keadvokatan  dan  juga  kode  etik  advokat,  advokat merupakan seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun  luar  pengadilan  dengan  memenuhi  berbagai  syarat-syarat  dan  ketentuan yang telah ditentukan.
Seorang  advokat  memiliki  tugas  memberikan  layanan  hukum  agar  keadilan bisa  ditegakan  demi  kepentingan  masyarakat.  Selain  itu,  seorang  advokat  juga memiliki  peran  serta  fungsi  yang  sangat  kompleks,  dimana  fungsi  seorang  advokat memiliki  peran  yang  sangat  besar  untuk  bangsa  serta  negara.  Dimana  seorang advokat memiliki kebebasan dan mandiri serta diharuskan memiliki tanggung jawab yang besar.
7 Andre  Ata  Ujan,  “Profesi Sebuah  Tinjauan  Etis”, Studi  Philosophica  et  Theologica, Vol. 7  No.  2 Oktober 2007. Hlm. 141.
8 https://pkpajakarta.com/mengenali-kembali-pentingnya-kode-etik-profesi-bagi-seorang-advokat/ diakses 19 Desember 2022
9 https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-menolak-klien-ini-penjelasan- hukumnya-lt630351a3243?page=all  diakses 1 Desember 2022

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905

## Sebab-sebab  Advokat Menolak Kasus
Pada dasarnya, kode etik advokat dan undang-undang keadvokatan mengikat seorang  advokat  dalam menjalankan  tugas-tugasnya. Bila  kedapatan  melanggar  atau melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  perundang-undangan  atau sumpah/janji seorang advokat maka akan dikenakan tindakan.
Profesi  advokat  merupakan  profesi  hukum  yang  bebas,  mandiri,  dan bertanggung  jawab,  untuk  terselenggarakannya  peradilan  yang  jujur,  adil  dan memiliki  kepastian  hukum  bagi  semua  pencari  ekadilan,  dalam  menegakan  hukum, kebenaran, keadilan, penghormatan hak asasi manusia.
Tindakan  penolakan  terhadap  klien  saat  menjalankan  tugas  serta  tanggung jawab  dalam  upaya  pembelaan  terhadap  klien  merupakan  sebuah  pelanggaran terhadap sumpah serta janji seorang advokat yang telah diatur dalam undang-undang keadvokatanyang  berbunyi: “Bahwa  saya  tidak  akan  menolak  untuk  melakukan pembelaan  atau  memberi  jasa  hukum  di  dalam  suatu  perkata  yang  menurut  saya merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai seorang advokat.”
Namun,  di  dalam  kode  etik  advokat  dijelaskan  bahwa  seorang  advokat diperbolehkan  atau  bahwa  wajib  menolak  suatu  perkara  atau  menolak  memberi bantuan  hukum  kepada  calon  klien  dalam  kondisi-kondisi  tertentu.  Setidaknya terdapat tiga kadaan dimana seorang advokat boleh menolak suatu perkara dari calon kliennya,  diantaranya:  (i)  jika terjadi  ketidak  sesuaian  dengan  keahliannya  dan  juga bertentangan dengan hati nurani, (ii) seorang advokat boleh menolak suatu perkara jika  tidak  ada  dasar  hukum  yang  kuat,  (iii)  apabila  dikemudian  hari  timbul pertentangan antar pihak yang bersangkutan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian ini,  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriftif  eksploratif.  Dimana  tujuan  dari  penelitian  ini  sendiri  tidak  menguji hippotesis  melainkan  emapatrkan  mengenai  suatu  objek  yang  diteliti.  Secara  garis besar,  tujuan  penelitian  eksploratif  ini  yaitu  untuk  mendapat  data-data  dasar,  yang diperlukan  sebagai  dasar  penelitian  ebih  lanjut,  atau  dasar  dalam  membuat  suau keputusan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui survei iterature dan juga dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profesi  sebagai  seorang  advokat  merupakan  sebuah  profesi  yang  bisa dikatakan  bebas,  amdiri  serta  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanannya  guna menciptakan  lingkungan  peradilan  yang  jujur,  adil  serta  memiliki  kepastian  hukum bagi para pengejar keadilan dalam upaya penegakan hukum dan juga penghortaman atas hak asasi manusia.
Seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  4  ayat  (2)  undang-undang  keadvokatan, seorang  advokat  dilarang  melakukan  tidakan  penolakan  dalam  pemberian  bantuan hukum kepada calon kliennya. Hal ini bertentangan dengan  salah satu sumpah/ janji para  advokat  yang  berbunyi: “Bahwa  saya  tidak  akan  menolak  untuk  melakukan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905
pembelaan  atau  memberi  jasa  hukum  di  dalam  suatu  perkata  yang  menurut  saya merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai seorang advokat.”
Namun,  dibeberapa  situasi,  seorang  advokat  diperbolehkan  untuk  menolak sebuah perkara untuk diberikan layanan bantuan hukum kepada calon kliennya atau bahkan seorang advokat boleh mengundurkan diri dalam mengurus perkara kliennya. Untuk  itu  KEAI  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  situasi  dimana  seorang advokat boleh menolak perkara dari calon kliennya diantaranya sebagai berikut:
1. Seorang  advokat  dapat  melakukan penolakan  dalam  hal pemberian bantuan kuasa  hukum  atau  nasihat  kepada  calon  klien  yang  sedang  memerlukan bantuan hukum  dengan  mempertimbangkan, “karena  tidak  sesuai  dengan keahliannya  dan  bertentangan  dengan  hati  nuraninya.” Seperti  yang dipaparkan dalam pasal 4 huruf g KEAI.
2. Seorang  advokat  diharuskan  untuk  menolak  suatu  perkara  yang  menurut keyakinannya tidak memiliki dasar  hukum , seperti yang dipaparkan dalam pasal 4 huruf a KEAI.
3. Seorang  advokat  yang  menguru  kepentingan  bersama  dari  dua  belah  pihak atau  bahkan  lebih  dihahruskan  untuk  melakukan  pengunduran  diri  dari mengurus  keperluan-keperluan  tersebut, apabila  dikemudian  hari  hal tersebut  menimbulkan  pertentangan  antar  pihak-pihak  yang bersangkutan. Seperti  yang  dipaparkan  dalam  pasal  18  ayat  1  undang- undang Avokat.
Namun,  KEAI  melarang  seorang  advokat  menolak  calon  klien  hanya  karna perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kulit, kekayikinan politik dan juga kedudukan sosial. Seperti yang dipaparkan dalam pasal 3 huruf a KEAI dan juga seperti yang dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang Advokat.
Dan  dalam  malaksanakan  tugasnya  sebagai  seorang  advokat,  terdapat berbagai  hambatan  yang  dihadapi  oleh  seorang  advokat  dalam  menjalankan profesionalitasnya.  Dalam pelaksanaan  tugas dan tangung  jawabnya,  permasalahan- permasalahan  intern  di  PERADI  terdapat  hambatan  atau  tantangan-tantangan  yang dihadapi. Tantangan atau hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  diniai  masih  kutrang  dan  minim.para Majelis  Dewan  Kehormatan  pada  dasarya  tidak  memiliki  kantor  yang permanen  atau  tetap  serta  tidak  memiliki  bayaran  selama  masa  tugas  dan dalam  menanggapi  setiap  aduan  yang  datang.  Sehingga,  hanya  bergantung pada kepedulian masing-masing individu.
2. Hambatan  kedua  yaitu  masalah  yang  berhubungan  dengan  waktu.  Dimana selama proses menangani sebuah perkara jarak antara waktu oemberitahuan jadwal sidang dengan hari sidang sangatlah dekat.
3. Hambatan selanjutnya yaitu kerjasama yang terjadi antara PERADI dengan MA dimana  seperti  yang  telah  dipaparkan  bahwa  dalam  pemberian  keputusan oleh Dewan kehormatan tidak dapat dieksekusi dengan cepat meskipun telah terdapat Memorandum Of Understanding (MOU).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905
4. Hambatan  keempat  yaitu,  pengaruh  dari  segi  biaya  yang  diterapkan  saat pelaksanaan  aduan  ke  Kesekertariatan  Dewan  Kehirmatan  Daerah  PERADI. Dan juga terdapat beberapa syarat dan ketentuan lain yang harus dilewati oleh pihak pengadu.
Dengan  adanya  hambatan-hambatan  seperti  yang  dipaparkan  diatas, menyebabkan  suatu  proses  dalam  rangka  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran- peklanggaran kode etik profesi advokat tidak dapat dilakukan dengan lancar.

## KESIMPULAN
Penolakan  klien  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  melanggar  kode  etik ataupun janji/ sumpah advokat. Dimana hal tersebut diatur di dalam undang-undang advokat pasal  4 ayat  2.  Tetapi, di dalam  kode  etik  advokat  juga  menjelaskan  bahwa seorang advokat boleh menolak suatu perkara atau bahkan mengundurkan diri dalam membantuhukum  dalam  kondisi-kondisi  tertentu.  Namun,  KEAI  melarang  seorang advokat menolak klien atas dasar perbedaan agama, ras, jenis kulit, keyakinan politik, serta tingkatan  sosialnya  seperti  yang diatur  dalam  pasal  3 huruf  a  KEAI.  Jadi, bisa disimpulkan bahwa seorang advokat diperbolehkan menolak sebuah perkara apabila perkara  atau  klien  yang meminta  bantuan  hukum  termasuk  ke  dalam pengecualian yang terdapat dalam pasal 3 huruf a, pasal 4 huruf g dan huruf l KEAI.
Selain  itu,  dalam  pelaksanaan  profesionalitasnya,  seorang  advokat  sering menghadapi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses pemberian bantuan hukum. Eksekusi pelaksanaan putusan yang lambat  menyebabkan proses penegakan hukum  tidak  berjalan  dengan  lancar.  Selain  itu,  faktor  dari  hukum  itu  sendiri  juga dapat menjadi faktor penghambatnya. Faktor penghambat dari para penegak hukum, sarana  dan  prasarana  juga  menjadi  faktor  pengahambat  dalam  upaya  penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim  G.  Nusantara, Beberapa  pemikiran  Mengenai  Bantuan  Hukum:  Ke  arah Bantuan Hukum Struktural, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 16, dalam Ishaq, S. H,
M. Hum, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta
Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advoka t, Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 10, Ishaq, S. H,
M. Hum, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta
Dr.Artijo  Alkostar,  S.  H,  LLM,  2010, Peran  dan  Tantangan  advokat  dalam  Era Globalisasi. Yogyakarta: UII Press
Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta
Andre Ata  Ujan, Profesi Sebuah Tinjauan Etis”, Studi Philosophica et Theologica ,   Vol.  7 No. 2 Oktober 2007
https://pkpajakarta.com/mengenali-kembali-pentingnya-kode-etik-profesi-bagi- seorang-advokat/ diakses 19 Desember 2022

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905
https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-menolak-klien-ini- penjelasan-hukumnya-lt630351a3243?page=all diakses 1 Desember 2022