## DETERMINASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL QUADRUPLE HELIX
Muhammad Yudhi Lutfi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia
Coressponding Author Email: yudhilutfi@trisakti.ac.id ABSTRACT Purpose : This  research  has  two  objectives,  namely  (1)  measuring  the  SGDs index  and  (2)  analyzing  the  role  of  development  actors  using  the Quadruple  Helix  model  which  is  a  collaborative  cooperation concept  with  a  network  that  connects  academics,  government, industry  and  society,  each  of  which  will  carry  out  appropriate development functions. based on common interests. The SDGs index is a composite index of the HDI which is a combination of economic and  social  pillars,  IKLH  to  measure  the  environmental  pillar  and IDI  is  an  indicator  for  the  pillars  of  governance  and  law  in Indonesia. The government's role in the SDGs is in accordance with its  function  as an allocator,  distributor  and  stabilizer  as  measured by  the  variabels  Ratio  of  Regional  Government  Expenditure  to GRDP,  Ratio  of  Regional  Tax  to  GRDP,  Inflation  level  and Regional  Financial  Effectiveness,  while  the  role  of  the  private sector  is  measured  by  the  amount  of  Private  Investment,  Banking Credit  and  Per  Capita  Consumption  Expenditure.  The  role  of universities  in  achieving  the  SDGs  is  shown  by  the  large  Gross Participation Rate (APK) of universities and community indicators in  society  measured  by  the  performance  of  micro  and  small businesses. Design/Methodology /Approach : The  estimation  method  used  is  panel  data  analysis  covering  33 provinces  in  2016-2020,  and  the  best  model  chosen  is  random effect.  The  dependent  variable  is  the  Sustainable  Development
Index,  and  the  dependent  variables  include;  Regional  Government Expenditures,  Tax  Ratio  is  the  ratio  of  regional  taxes  to  Gross Regional  Domestic  Product  (GRDP),  Inflation,  The  level  of effectiveness  of  regional,  The  amount  of  bank  credit  per  province,
Private  Investment,  Performance  of  Micro  and  Small  enterprises, and Gross Participation Rate Findings : The  estimation  results  show  that  regional  financial  indicators significantly influence the SDGs index, while indicators of the  role of industry show that the banking sector has not been significant in financing the implementation of the SDGs, while the performance of Micro and Small Enterprises has a significant positive influence on the SDGs Index. Keywords : Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  Quadruple  Helix, Investasi, Inflasi, Tax Rasi JEL Classification : Q01, Q10
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober  2023 : 141 - 152
ISSN : 2442-9686 (online) DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i2.18513 ISSN : 0853-3970 (print)

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  bertujuan  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  dan  inklusif,  yaitu  pertumbuhan  yang  memenuhi  kebutuhan generasi  saat  ini  tanpa mengurangi  kemampuan  generasi  mendatang.  Terdistribusi  di berbagai wilayah, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Pembangunan yang berkelanjutan  menjadi  syarat  perlu  bagi  keberhasilan  suatu  negara;  namun  demikian, belum  cukup  apabila  tidak  diikuti  dengan  pembangunan  yang  inklusif.  Pembangunan yang  inklusif  dimaknai  sebagai  pertumbuhan  yang  tidak  hanya  menciptakan  peluang ekonomi  baru,  tetapi  juga  menjamin  aksesibilitas  yang  sama  terhadap  peluang  yang tercipta  untuk  semua  segmen  masyarakat,  khususnya  bagi  masyarakat  miskin. Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada  Juni  2012  dibahas  agenda  pembangunan  berkelanjutan  yang  disebut Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan  yang  berkelanjutan  yang  bersifat  universal.  SDGs  merupakan  kelanjutan dan  perluasan  dari Millennium  Development  Goals (MDGs)  yang  telah  dilakukan  oleh negara-negara  sejak  2001  hingga  akhir  2015. Pada  pertemuan  tingkat  tinggi  di  markas PBB  pada  September  2015,  sebanyak  193  negara  anggota  PBB  sepakat  untuk menjadikan  SDGs  sebagai kerangka  agenda  pembangunan  dan  kebijakan  politis selama 15 tahun ke depan mulai 2016 hingga 2030. SDGs hasil deklarasi berisi 17  tujuan yang dapat  dikelompokkan  menjadi  4  pilar  yang  tidak  terpisahkan  dan  saling  memiliki ketergantungan. Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan, diantara  3  (tiga)  pilar  utama  yaitu  pilar  pembangunan  sosial,  pilar  pembangunan ekonomi,  pembangunan  lingkungan  hidup  serta  didukung  oleh  pilar  ke  4  (empat)  yaitu pilar tata kelola, kemitraan global dan hukum (Murniningtyas, 2018)
Pada  dasarnya  pembangunan  berkelanjutan  sering  menjadi  konsep  yang  sulit  untuk dipahami  ( elusive ),  walaupun  sudah  menjadi  jargon  pembangunan  di  seluruh  dunia (Oxtavianus, 2014), namun demikian masih belum ada ukuran yang pasti tentang tingkat keberlanjutan  sebuah  pembangunan,  sehingga  yang  menjadi  pertanyaan  besar  adalah bagaimana menetapkan ukuran pembangunan berkelanjutan yang lebih merepresentatifkan    kondisi  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  inklusif.  Beberapa penelitian berusaha untuk mengukur indek pembangunan berkelanjutan dengan berbagai variabel  dan  metode  indeksasi  yang  bervariasi  antara  lain  (Nourry,  2008),  (Konndyli, 2010), Hatthachan Phimphanthavong  (2014), sedangkan untuk kasus Indonesia beberapa sudah ada yang melakukan penelitian antara lain (Fauzi, 2014), (BAPPENAS, 2007) dan (Wibowo, 2008).  Pada tahun 2016, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions  Network  (SDSN )  yang  bertempat  di  New  York    menerbitkan SDG  Index  and Dashboards:  Global  Report ,  yang  berisi  mengenai  metodologi  yang  digunakan  untuk mengukur  SGD  index  untuk  ruang  lingkup  negara.  Pada  tahun  2016,  hasil  pengukuran SDG  Index  diperoleh  informasi  bahwa  dari  147  negara  yang  diobservasi,  Indonesia menduduki  peringkat  83,  Malaysia  peringkat  59,  Singapura  peringkat  31,  Thailand peringkat  62  dan  Philipina  peringkat  91.  Negara  yang  menduduki  peringkat  1  untuk indeks pembangunan berkelanjutannya adalah Swedia.  Penelitian ini pengukuran indeks pembangunan  berkelanjutan  (IPB)  atau  indeks  SDGs  menggunakan  komposit  dari
Determinasi  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia  dengan  Menggunakan  Model Quadruple Helix __________________________________________________________________________
indikator  Indeks  pembangunan  manusia  (IPM),  Indek  Kualitas  Lingkungan  Hidup (IKLH),  dan Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI),  kemudian  melakukan  pemetaan  hasil indeks SDGs  pada  33 provinsi di Indonesia untuk periode 2016 – 2019.
Pada  hakekatnya  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan atau SDGs sebagai suatu “gerakan” yang melibatkan semua pihak  dalam perekonomian untuk  bersinergi  sesuai  peran,  fungsi,  dan  kemampuannya.  Adapun  arah  dan  orientasi pembangunan nasional senantiasa diupayakan dan direalisasikan sehingga hasilnya dapat benar-benar  dirasakan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Untuk  keperluan  tersebut,  maka pembangunan  nasional  perlu  diimplementasikan  secara  terprogram,  terarah,  sistematik, dan  berkesinambungan  dalam  suatu  Sistem  Manajemen  Nasional  (SISMENNAS)  yang dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Peran segenap aktor pembangunan merupakan hal yang substantif dalam mencapai tujuan nasional. Klasifikasi pemangku kepentingan pada pembangunan nasional terkategorisasi pada  berbagai  konsep,  salah  satunya  adalah  model triple  helix  plus  society ( Academic, Business,  Government,  dan  Society,  ABG-S ),  disebut  sebagai quadruple  helix yang merupakan  konsep  kerja  sama  kolaborasi  dengan  jejaring  yang  menghubungkan  antara akademik,  pemerintah,  bisnis,  dan  masyarakat  dilandasi  dengan  kepentingan  bersama- sama.  Pada  konsep quadruple  helix ,  perguruan  tinggi  ( academic )  merupakan  pusat pengembangan  kelimuan  yang  memiliki  sumberdaya  manusia  dan  ilmu  yang  mampu menghasilkan  gagasan  baru  melalui  serangkaian  analisis  dan  penelitian  yang  sistematis sebagai  penghasil  dan  pengguna  inovasi.  Pebisnis  (business)  merupakan  pelaku  usaha, investor,  pencipta  teknologi,  pencipta  lapangan  pekerjaan  yang  berperan  mengubah potensi  ekonomi  menjadi  sesuatu  (produk  atau  jasa)  yang  memiliki  nilai  ekonomis, mereka  adalah  penghasil,  pendorong,  dan  pengguna  hasil  inovasi.  Pemerintah ( government )  memiliki  fungsi  sebagai  regulator  yang  membuat  kebijakan  untuk mewujudkan  atmosfir  usaha  yang  baik;  pemerintah  berperan  sebagai  katalisator  yang memberikan  dorongan  kreativitas  dan  inovasi  pada  produk  bisnis  agar  dapat  bekerja mengarah  pada  derajat  kompetisi  yang  lebih  tinggi,  pada  sisi  lain  pemerintah  dapat berfungsi sebagai penghasil, dan pengguna hasil inovasi, sedangkan masyarakat ( society ) adalah  komunitas  penerima  layanan  produk/jasa  yang  diberikan  oleh  unsur  ABG. (Agnieszka, et.al., 2018)
Dalam penelitian ini peran pemerintah, masyarakat, akademik dan swasta terhadap indeks pembangunan  berkelanjutan  terwakili  oleh  variabel-variabel  antara  lain  pengeluaran pemerintah daerah, Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Tax Rasio), Inflasi, dan tingkat efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  sedangkan  untuk  peran  swasta  diukur  dengan besarnya  kredit  perbankan  per  provinsi,  dan  besarnya  investasi  swasta.  Selanjutnya kinerja  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  untuk  mewakili  perilaku  komunitas  dalam masyarakat  dengan    tenaga  kerja  yang  produktif    dan  variabel  Angka  Partisipasi  Kasar (APK)  perguruan  tinggi  merupakan  variabel  yang  digun akan  untuk  mengukur  peran akademik sebagai penyedia SDM yang berkualitas.
Sumber: (Roman, 2020)
Gambar 1 Model Quadruple Helix untuk Pembangunan Berkelanjutan

## METODE PENELITIAN

## Metode Penyusunan Indeks Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan  berkelanjutan  seringkali  dijabarkan  tidak  hanya  adanya  perbaikan  dari pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  namun  juga  digambarkan  sebagai  adanya  perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan yang terjamin, juga tata kelola  pemerintah  yang  baik.  Berdasarkan  argumetasi  tersebut  maka  skenario  untuk mengukur  indeks  komposit  pembangunan  berkelanjutan  didasari  dari    gabungan  dari indikator yang relevan mewakili empat pilar pembangunan dari SDGs.
Sumber: Penulis (2023)

## Gambar 2

## Penyusunan Indeks Pembangunan Berkelanjutan
Pilar  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  diukur  dengan  Indeks  Pembangunan  manusia (IPM), yang merupakan ukuran dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup;  pilar  pembangunan  lingkungan  digunakan  Indeks  Kualitas  Lingkungan  Hidup (IKLH),    menggambarkan  kondisi  lingkungan  hidup  Indonesia  yang  difokuskan  pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan; dan indikator Tata Kelola Pemerintah dan Hukum  adalah  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI),  merupakan  indikator  komposit  yang
Determinasi  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia  dengan  Menggunakan  Model Quadruple Helix __________________________________________________________________________
menunjukkan  tingkat  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia,  tingkat  capaian  diukur berdasarkan  pelaksanaan  dan  perkembangan  dari  3  aspek  yaitu  aspek  kebebasan  sipil, hak-hak  politik,  dan  aspek  lembaga  demokrasi.  Setelah  seluruh  indikator  penyususn terstandarisasi,  maka  langkah  berikutnya  dalam  penghitungan  Indeks  Pembangunan Berkelanjutan  (IPB)  adalah  menentukan  bobot  masing-masing  indikator.  Dalam penelitian  ini  pembobotan  indikator  dilakukan  dengan  cara  yang  paling  moderat  yaitu memberikan  bobot    terbesar  pada  IPM  sebesar  40%,  karena  merupakan  gabungan  dari pilar pembangunan ekonomi dan sosial, sedangkan IKLH dan IDI masing masing diberi bobot 30%, yang mewakili pilar pembangunan lingkungan dan tata kelola, kerjasama dan hukum. Sehingga rumusan penghitungan IPB adalah sebagai berikut :
(     )   (      )   (     )
Hasil  dari  Indeks  Pembangunan  Berkelanjutan  ini  selanjutnya  akan  menjadi  variabel dependen  dalam  model  persamaan  data  panel,  dengan  variabel  independennya merupakan  variabel  yang  mewakili  peran  dari  para  aktor  pembangunan  berkelanjutan sesuai  dengan  model Quadruple  Helix, terdiri  dari  akademik,  pemerintah,  bisnis,  dan masyarakat  dilandasi  dengan  kepentingan  bersama-sama.  Penelitian  ini  menggunakan data sekunder selama periode 2016-2020 dengan objek wilayah 33 provinsi di Indonesia.

## Metode Analisis Data Panel
Teknik  analisis  ekonometrik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  regresi data panel dengan model persamaan sebagai berikut:
SDIit = α + β 1 .GOVE it + β 2 .TR it + β 3 .INF it + β 4 .EF it + β 5 .CREDIT it + β 6 .INV it + β 7 .SMEs it +  β 8 .GER it + ε it ……………………………………………………[2]
Keterangan :
SDI : Sustainable Development Index GOVE : Regional Government Expenditures TR : Tax Ratio is the ratio of regional taxes to Gross Regional Domestic Product (GRDP). INF : Inflation EF : The level of effectiveness of regional CREDIT : The amount of bank credit per province INV : Private Investment SMEs : Performance Micro and Small enterprises GER : Gross Participation Rate α,β, and  ε  : Parameter and Error
i and t
: province and time
Dalam  melakukan  estimasi  dengan  regresi  data  panel,  terdapat  tiga  model  antara  lain common effect model, fixed effect model, random effect model (Suyono, 2018)
 Common  Effect  Model  (CEM) adalah  suatu  estimasi  yang  paling  simpel  dengan asumsinya yaitu antar waktu dan antar individu sama (tidak berbeda) dalam estimasi
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________

## regresi
 Fixed  Effect  Model  (FEM) ialah  salah  satu  estimasi  regresi  yang  berasumsi  bahwa sama (tidak berbeda) antara slope dan intercept dalam data panel.
 Random  Effect  Model  (REM) ialah  salah  satu  estimasi  regresi  yang  memperhatikan derajat  kebebasan  dengan  asumsi  bahwa  adanya  hubungan error antar  waktu  atau error tahun ini
Ketiga model estimasi regresi diatas baru bisa digunakan untuk mengestimasi jika telah lolos  dari  uji  pemilihan  model.  Untuk  mendapatkan  model  terbaik,  antara  lain terdapat:
 Pengujian  Chow  ( F-Test )  yaitu  salah  satu  pengujian  yang  berfungsi  untuk  memilih model estimasi regresi yang sesuai antara model CEM dengan FEM.
 Pengujian Hausman ( Hausman Test ) yaitu salah satu pengujian yang dilakukan untuk memilih antara FEM dengan REM.
 Pengujian LM ( Langrange Multiplier ) yaitu salah satu pengujian yang dilakukan agar dapat memilih antara estimasi regresi REM dengan CEM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Berkelanjutan
Nilai  indeks  pembangunan  berkelanjutan  sebelum  kondisi  pandemi  COVID-19  yang diperoleh oleh masing-masing provinsi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan yang ditunjukkan pada tabel 1.

## Table 1
Human Development Index (HDI), Environmental Quality Index (EQI), Indonesian Democracy Index (IDI), Sustainable Development Index (SDI), Tahun 2019 Provinsi Sustainable Development Indicator SDI Rank HDI Rank EQI Rank IDI Rank Aceh 71,90 11 76,12 7 78 10 89,31 2 Sumatera Utara 71,74 12 62,49 22 67,65 30 80,85 29 Sumatera Barat 72,39 9 69,64 12 67,69 29 83,74 19 Riau 73,00 6 62,47 23 75,21 21 84,03 18 Jambi 71,26 17 68,06 13 69,76 26 83,32 23 Sumatera Selatan 70,02 14 61,41 25 78,96 8 83,45 21 Bengkulu 71,21 18 64,41 20 78,79 9 85,06 11 Lampung 69,57 23 57,37 28 72,56 23 79,61 30 Kep. Bangka Belitung 71,30 16 64,85 18 76,75 18 84,57 16 Kep. Riau 75,48 4 67,00 15 81,64 2 89,07 3 DKI Jakarta 80,76 1 42,84 33 88,29 1 85,31 10 Jawa Barat 72,03 10 51,64 29 69,09 27 77,60 33 Jawa Tengah 71,73 13 60,97 26 77,22 16 83,55 20 DI Yogyakarta 79,99 2 49,24 31 80,67 6 84,62 14 Jawa Timur 71,50 15 60,25 27 77,68 11 83,34 22 Banten 72,44 8 51,09 30 72,6 22 78,80 32 Bali 75,38 5 63,09 21 81,38 3 87,53 5 Nusa Tenggara Barat 68,14 28 64,56 19 76,64 19 82,86 26 Nusa Tenggara Timur 65,23 31 69,67 11 81,02 5 84,73 13 Kalimantan Barat 67,65 29 65,29 16 77,66 13 83,22 24 Kalimantan Tengah 70,91 20 47,20 32 81,16 4 79,56 31 Kalimantan Selatan 70,72 21 61,94 24 79,47 7 84,16 17 Kalimantan Timur 76,61 3 80,87 3 77,67 12 93,23 1 Sulawesi Utara 72,99 12 65,15 17 77,08 17 85,62 9 Sulawesi Tengah 69,50 24 67,61 14 77,27 15 84,84 12
Determinasi  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia  dengan  Menggunakan  Model Quadruple Helix __________________________________________________________________________
Provinsi Sustainable Development Indicator SDI Rank HDI Rank EQI Rank IDI Rank Sulawesi Selatan 71,66 22 80,23 4 70,58 24 88,14 4 Sulawesi Tenggara 71,20 19 72,03 9 65,21 32 83,16 25 Gorontalo 68,49 27 74,97 8 76,29 20 86,63 6 Sulawesi Barat 65,73 30 72,03 10 77,42 14 84,60 15 Maluku 69,45 25 79,55 5 68,22 28 86,00 7 Maluku Utara 68,70 26 78,44 6 69,89 25 85,80 8 Papua Barat 64,70 32 83,96 1 57,62 33 81,62 27 Papua 60,84 33 81,79 2 65,25 31 81,53 28 Indonesia 71,92 66,55 71,92 70,309
Sumber: BPS, diolah
Berdasarkan  penghitungan  Indeks  Pembangunan  Berkelanjutan  (IPB)  dengan menggunakan  indeks  komposit  yang  terdiri  dari  HDI,  EQI  dan  IDI  diperoleh  hasil bahwa,  provinsi  yang  memperoleh  nilai  Indeks  Pembangunan  Berkelanjutan  tertinggi pada  tahun  2019,  adalah  provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  skor  93,23,  posisi  kedua adalah provinsi Aceh Darusallam dengan skor 89,13, dan posisi ketiga adalah kepulauan Riau  dengan  skor  89,07.  Kalimantan  timur  menempati  posisi  pertama  dari  SDI  karena memiliki nilai-nilai yang tinggi untuk HDI, EQI dan IDI. Pada tahun 2019, tiga provinsi dengan  nilai  SDI  terrendah  adalah  Jawa  barat  dengan  nilai  SDI  sebesar  77,60,  Banten dengan  nilai  SDI  sebesar  78,80    dan  Kalimantan  Tengah  memiliki  nilai  SDI  sebesar 79,56. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menarik dibahas dalam pencapaian pembangunan  perkelanjutan  karena  dengan  wilayah  yang  paling  dekat  dengan  pusat pemerintahan  nasional,  namun  justru  memiliki  SDI  yang  paling  rendah  se  Indonesia. Walaupun dari  sisi  pembangunan  kualitas  manusianya  cukup  tinggi,  namun  Jawa  Barat sebagai provinsi yang paling didominasi oleh Industri manufaktur ternyata memiliki nilai EQI  dan  IDI  yang  sangat  rendah,  sehingga  menduduki  rangking  29  dan  27  dari  33 provinsi  di  Indonesia,  yang  artinya  pembangunan  lingkungan  serta  tata  kelola pemerintahan di Jawa Barat tidak mendukung pencapaian Pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan beberapa referensi disebutkan bahwa, pembangunan yang dilakukan selama ini lebih berfokus di pulau Jawa, namun pada kenyataannya hampir separuh wilayah di pulau  Jawa  justru  menunjukkan  capaian  pembangunan    berkelanjutan  yang  rendah, seperti  di  Jawa  Barat,  Banten,  Jawa  Timur,  dan  Jawa  tengah  yang  ditunjukkan  warna merah  dalam  peta.  Rendahnya  nilai  SDI  di  provinsi-provinsi  di  pulau  Jawa  disebabkan karena  nilai  EQI  yang  sangat  rendah  yang  artinya  pembangunan  lingkungan  di  pulau Jawa  kurang  diperhatikan,  pemerintah  hanya  mengejar  peningkatan  Pendapatan Domestik Regional Bruto untuk meningkatkan HDI, namun mengabaikan pembangunan lingkungannya, kondisi ini diperparah dengan tata kelola yang kurang baik di pulau Jawa yang  diperlihatkan  dengan  nilai  IDI  yang  juga  rendah  Gambar  3  menunjukan  sebaran dari capaian  SDI di Indonesia yang menunjukkan perbedaan yang cukup variatif.
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________

## Sumber: BPS, diolah

## Gambar 3
Peta Sebaran Capaian Pembangunan Berkelanjutan
di Indonesia, Tahun 2019.

## Hasil Analisis Model Data Panel
Indeks  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia  akan  diestimasi  mengunakan  regresi data  panel  dengan  variabel  independent,  terdiri  dari  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah, Rasio  pajak  daerah  terhadap  PDRB (Tax  Rasio), Inflasi,  dan  Tingkat  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagai  variabel-variabel  yang  mewakili  peran pemerintah;  sedangkan  peran  swasta  diukur  dengan  besarnya  Kredit  Perbankan  per provinsi dan Investasi Swasta; selanjutnya kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mewakili  perilaku  komunitas  dalam  masyarakat  dengan    tenaga  kerja  yang  produktif yang  diukur  dengan  tingkat  efisiensi  internal  yang  dihitung  dengan  menggunakan  nilai tambah dibagi nilai output kemudian dikali 100%, dan variabel Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Sebelum melakukan estimasi, terlebih dahulu ditentukan model regresi data panel yang sesuai sebagai metode estimasi.

## Tabel 2
Estimasi Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model Variabel CEM FEM REM Koefisien P-value Koefisien P-value Koefisien P-value GOVE -0,079380 0,2081 -0,057602 0,1424 -0,0418 0,2019 TR 0,415187 0,1671 0,115469 0,5263 0,15090 0,3635 INF 0,658861 0,0863 -0,102439 0,5433 -0,1082 0,5080 CREDIT -0,048892 0,5665 -0,575157 0,4289 -0,2006 0,0229 INV 0,201939 0,0039 -0,030991 0,6418 0,01024 0,8404 SMEs 0,049710 0,0000 0,006837 0,2894 0,01026 0,0829 GER 0,203149 0,0000 0,187841 0,0972 0,12591 0,0036 EF 0,203149 0,0000 -0,015652 0,7120 -0,0248 0,5176 C 82,37945 0,0000 82,1324 0,0000 R 2 0,53 0.70 0.83 Sumber: Hasil olahan dengan Eviews9
Determinasi  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia  dengan  Menggunakan  Model Quadruple Helix __________________________________________________________________________
Pengujian pemilihan model yang terbaik diawali dengan Uji Chow untuk melihat metode mana  yang  paling  tepat  digunakan  antara  CEM  dan FEM.  Perhitungan  uji  Chow  untuk data  Indeks  SGDs  di  Indonesia  diperoleh  nilai  F hitung =    0,00    dan  p-value  =  0,00  yang kurang  dari  α  =  0,05,  maka  keputusannya  tolak  H 0 atau  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  efek  individu  pada  model  persamaan  Indeks  SDGs  Indonesia,  sehingga  model yang sesuai adalah model FEM.
Tabel 3 Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 6.559955 (32,90) 0.0000 Cross-section Chi-square 157.684877 32 0.0000 Sumber: Hasil olahan dengan Eviews9
Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk menentukan metode mana yang paling tepat digunakan  antara  REM  dan    FEM.  Berdasarkan tabel 4   menunjukkan nilai prob. chi- squares untuk  hasil estimasi Uji Hausman  adalah  0,8028 lebih  dari  0,05,  maka  dapat disimpulkan  H 1 ditolak,  yang  artinya  estimasi  regresi  yang  digunakan  adalah  estimasi Random  effect model .
Tabel 4 Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 4.566323 8 0.8028 Sumber: Hasil olahan dengan Eviews9
Setelah  dilakukan  kedua  pengujian  model  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  uji  F ( Chow  test )    menentukan  FEM,  namun  dari  uji  Hausman  memperlihatkan  hasil  bahwa REM  yang  terpilih  sehingga    secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  estimasi  yang  paling tepat yaitu Random effect model .
Langkah berikutnya adalah melakukan estimasi model  berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan pendekatan REM seperti yang tersaji pada tabel 4.
Berdasarkan    hasil  estimasi  model  persamaan  pembangunan  berkelanjutan,  diperoleh hasil  bahwa  nilai  konstanta  pada  persamaan  tersebut  sebesar  82,13241,  yang  artinya besarnya  indeks  SDGs  di  Indonesia  ketika  tidak  dipengaruhi  oleh  variabel  Independen adalah  sebesar  82,13241.  Berdasarkan  uji  t  diperoleh  hasil  bahwa,  variabel  independen yang  signifikan  mempengaruhi  indeks  SDGs  adalah  Kredit  Perbankan,  kinerja  Usaha Mikro  dan  Kecil  dan  Angka  Partisipasi  Kasar  Perguruan Tinggi,  karena  masing-masing memiliki Probabilitas kurang dari 0,05.
Nilai  koefisien  untuk  Kredit  Perbankan  signifikan  namun  memiliki  arah  yang  negatif sebesar  -0.200661  yang  artinya  jika  Kredit  Perbankan  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil meningkat,  justru  menurunkan  Indeks  Pembangunan  Berkelanjutan  (IPB).    Kredit Perbankan,  merupakan  bentuk  peran  pihak  swasta  dalam  pembiayaan  pencapaian pembangunan  berkelanjutan,  melalui  sektor  perbankan.  Arah  koefisen  yang  negarif
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
menunjukkan bahwa kredit yang dikucurkan  belum termanfaatkan secara optimal untuk kegiata produktif, masih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, sehingga  kurang  berpengaruh  terhadap  pendapatan  masyarakat,    dan  belum  optimal dalam pencapaian SDGs.
Tabel 5
Hasil Estimasi Random Effect Pada Persamaan Pembangunan Berkelanjutan Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 82.13241 4.231126 19.41148 0.0000 GOVE -0.041860 0.032627 -1.282998 0.2019 TR 0.150905 0.165458 0.912044 0.3635 INF -0.108239 0.163033 -0.663905 0.5080 CREDIT -0.200661 0.087064 -2.304737 0.0229 INV 0.010240 0.050736 0.201824 0.8404 SMEs 0.010268 0.005873 1.748347 0.0829 GER 0.125915 0.042392 2.970224 0.0036 EF -0.024838 0.038280 -0.648862 0.5176 Uji Goodness Of Fit R-squared 0.819831 Adjusted R-squared 0.830427 S.E. of regression 1.889155 F-statistic 2.479077 Prob (F-statistic) 0.015855
Sumber: Hasil olahan dengan Eviews9
Partisipasi  komunitas  dalam  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  pencapaian pembangunan  berkelanjutan,  khususnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat menengah  kebawah  melalui  pemberdayaan  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Kondisi  ini  sesuai dengan hasil estimasi yang menunjukkan bahwa nilai koefisien pada kinerja Usaha Mikro dan Kecil (SMEs) tidak signifikan terhadap indeks SDGs.
Variabel  terakhir  yang  signifikan  mempengaruhi  Indeks  Pembangunan  Berkelanjutan adalah peran dari akademik khususnya di tingkat perguruan tinggi yang merupakan pihak penting  dalam  meningkatkan  kualitas  SDM  sebagai  sumber  utama  penggerak pembangunan  berkelanjutan.  Hasil  ini  diperlihatkan  dengan  nilai  APK  Perguruan  tinggi yang  memiliki  koefisien  yang  signifikan  dan  memiliki  arah  yang  positif  dengan  nilai koefisien  sebesar  0.125915,  yang  artinya  jika  Angka  Partisipasi  Kasar  Perguruan  tinggi meningkat sebesar 1 persen, maka SDI akan meningkat sebesar 0.125915 poin. Naiknya Angka  Partisipasi  Kasar  Perguruan  tinggi  (GER)  menunjukkan  bahwa  pelayanan terhadap  akses  pendidikan  semakin  tinggi,  khususnya  untuk  jenjang  pendidikan perguruan  tinggi.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  semakin  banyak  berdirinya  PTS  dalam berbagai  bidang  ilmu  di  berbagai  provinsi  di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil estimasi diatas,  maka  diketahui  bahwa  variabel-variabel  yang  merepresentatifkan  peran pemerintah  dalam  pembiayaan,  maupun  peningkatan  pelayanan  untuk  capaian pembangunan berkelanjutan, menunjukkan bukti tidak signifikan.
Determinasi  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia  dengan  Menggunakan  Model Quadruple Helix __________________________________________________________________________

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Rasio  penerimaan  pajak  terhadap  PDRB (Tax  Rasio) tidak    berpengaruh  terhadap Sustainable Development Index
2. Pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap Sustainable Development Index
3. Tingkat efektivitas pengelolaan  keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sustainable Development Index
4. Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Sustainable  Development Index
5. Kredit  perbankan  berpengaruh  signifikan  dan  memiliki  arah  negative  terhadap Sustainable  Development Index
6. Investasi swasta tidak berpengaruh  terhadap Sustainable  Development Index
7. Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  Perguruan  Tinggi  berpengaruh  signifikan  dan memiliki arah positif  terhadap Sustainable  Development Index
8. Kinerja  Usaha  Mikro  dan  Kecil  berpengaruh  signifikan  dan  memiliki  arah  positif terhadap Sustainable  Development Index

## Saran
Penelitian  ini  tidak  menunjukkan  hasil  seperti  yang  diharapkan,  karena  banyak variabel independen berdasarkan uji hipotesis, menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap capaian  pembangunan  berkelanjutan  atau indeks  SDGs.  Oleh sebab  itu  untuk  penelitian yang  akan  datang,    dapat  mengganti  variabel-variabel  peran  pemerintah  dalam pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dan  berbagai  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  mampu  mendorong  capaian pembangunan  berkelanjutan,  untuk  dimasukkan  dalam  persamaan  model  pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPPENAS.  (2007).  In Kementerian  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (PPN)/  Badan  Perencanaan  Pembnagunan  Nasional. Studi  Penyusunan  Indeks Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: Bappenas.
Fauzi,  O.  &.  (2014).  Pengukuran  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia. Jurnal Sosial dan Pembangunan , 42-52.
Konndyli.  (2010).  Measurement  and  Evaluation  of  Sustainable  Development  a Composite  Indicator  for  The  Islands  of  The  North  Aegean  Region. Environmental Impact Assessment Review , 347-356.
Murniningtyas,  S.  (2018). Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia. Bandung: Unpad Press.
Nourry. (2008). Measuring sustainable development: some empirical evidence for France from eight alternative indicators. Ecological Economics , 441-456.
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
Oxtavianus,  A. (2014).  Pengukuran  Pembangunan  Berkelanjutan di  Indonesia. Mimbar , 42-52.
Roman,  V.  C.  (2020).  Quadruple  Helix  Models  for  Sustainable  Regional  Innovation: Engaging and Facilitating Civil Society Participation. Economies , 1-15.
Suyono. (2018). Analisis Regresi untuk Penelitian. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Wibowo, A. (2008). In Pengantar Analisi Jalur. Surabaya: LPPM Unair Surabaya.