Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 2  No. 1 Bulan Januari Tahun 2021 228 - 240 10.31000/almaal.v1i2.3550

## Implementasi  Prinsip  Good  Governance  Bisnis  Syariah  pada  Tata Kelola Manajer Investasi
Aang Anzal Muhammad Gofar 1,* , Gemala Dewi 2
1 Prodi Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
2 Prodi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia *aanganzal10@gmail.com

## A BSTRACT
Investment  Manager  (MI)  as  a  sharia  mutual  fund  manager  is  done  in  two  ways  are  the establishment of Sharia MI and Sharia Investment Management Unit (UPIS) for conventional MI. Most of conventional MI is not ready to spin off to become a Sharia MI because it is considered the current governance of MI is still low. OJK issued regulation No. 10/POJK.04/2018 on the Implementation  of  Investment  Manager  Governance  that  applies  to  both.  However,  the arrangement is still general and has not led to sharia governance system, while Indonesia has good  governance  guidelines  for  Sharia  Business  Governance  (GGBS)  that  can  be  used  as  a reference  standard.  Based on  these issues,  the  author  reviewed the  principles  of  GGBS  to  the extent of their implementation in the regulation of investment manager governance. This research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Based on the results of the study the  authors  found  that  the  governance  arrangements  of  investment  managers  have  not  been sufficiently  the  basis  for  the  implementation  of  sharia  governance  because  principle  of Independence  has  not  been  implemented  for  the  ban  on  multiple  positions  for  the  Sharia Supervisory Board and spin off mechanisms for UPIS.
Keywords: Investment manager ; Good governance of sharia business; Sharia mutual fund .

## A BSTRAK
Manajer Investasi (MI) sebagai pengelola reksa dana syariah dilakukan dengan dua cara yaitu pembentukan Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi MI konvensional  sesuai  POJK  No.  61/POJK.04/2016.  Melalui  dua  cara  tersebut  kebanyakan  MI konvensional belum siap untuk spin off menjadi Manajer Investasi Syariah karena dinilai tata kelola  MI  saat  ini  masih  rendah.  Kemudian  OJK  mengeluarkan  peraturan  Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang berlaku bagi Manajer Investasi Syariah dan MI konvensional. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada sistem tata kelola syariah, sedangkan di Indonesia terdapat pedoman tata kelola  Good  Governance  Bisnis  Syariah  (GGBS)  KNKG  2011  yang  dapat  dijadikan  standar acuan tata kelola syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji prinsip dalam Pedoman GGBS sejauhmana implementasinya dalam pengaturan penerapan tata kelola manajer investasi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pengaturan tata kelola manajer investasi  belum  cukup  menjadi  landasan  penerapan  tata  kelola  syariah  sebab  masih  terdapat kekurangan  diantaranya  belum  terimplementasikannya  prinsip  Independensi  tidak  mengatur larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme spin off bagi UPIS.
Kata kunci : Good governance bisnis syariah; Manajer investasi; Reksadana syariah.

## P ENDAHULUAN
Industri keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh. Didukung dengan mayoritas penduduk  muslim,  kehadiran  instrumen  keuangan  syariah  memiliki  potensi  tersendiri sehingga Indonesia mempunyai peluang menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Salah satu  instrumen  keuangan  syariah  yang  juga  turut  menyumbang  pada  aset  industri keuangan  syariah  adalah  reksa  dana  syariah  (Investasi  Kontan,  Januari  2019).  Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang Januari hingga Juli 2018 mencatat, produk reksa dana syariah memiliki total dana kelolaan atau Nilai Aktiva Bersih selanjutnya disingkat NAB sebesar Rp. 32,67 triliun atau sekitar 6,62 persen dari total dana kelolaan reksa dana NAB  sebesar  Rp  493,41  triliun.  Dana  kelolaan  reksa  dana  syariah  pada  2018  itu meningkat dibandingkan total dana kelolaan (NAB) reksa dana syariah pada tahun 2017 sebesar  Rp  28,31  triliun  atau  6,19  persen  dari  total  kelolaan  reksa  dana  (NAB)  2017 sebesar Rp 457,50 triliun (Data OJK tahun 2017 dan 2018).
Bahkan masa pandemi tahun 2020 reksa dana syariah masih tetap unggul dan terus mengalami kenaikan berdasarkan Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara dana kelolaan per Oktober 2020, Asset Under Management (AUM) reksa dana syariah telah  mencapai  Rp71,65  triliun.  Hal  itu  tumbuh  33,32  persen  dibanding  dengan  posisi akhir 2019 lalu, yakni sebesar Rp53,74 triliun (Data OJK per Oktober 2020). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif bagi perkembangan investasi reksa dana syariah dalam industri keuangan syariah di Indonesia.
Jenis instrumen investasi pada pasar modal untuk reksa dana di Indonesia terbagi dua yaitu reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Reksa dana syariah yaitu reksa dana  yang  beroperasi  menurut  prinsip  syariah  Islam,  baik  dalam  bentuk  akad  antara pemodal  sebagai  pemilik  harta  (sahib  al-mal/Rabb  al-Mal)  dengan  manajer  investasi sebagai wakil shahibul al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahibul al-mal dengan pengguna investasi (Taufik Hidayat, 2011). Hal yang membedakan antara reksadana konvensional dan syariah selain adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dilihat dari sisi investor, reksa dana syariah dapat dibeli oleh siapa saja baik umat muslim maupun tidak. Dari sisi pengelolaan, pada dasarnya reksa dana konvensional dan reksa dana  syariah  sama.  Demikian  pula  cara  pembelian  dan  transaksinya.  Dari  sisi  kinerja, reksa  dana  syariah  dapat  menawarkan  diversifikasi  karena  lebih  berfokus  pada  sektor properti, infrastruktur, komoditas manufaktur dan jasa perdagangan dengan risiko gagal bayar  yang  lebih  kecil  karena  menghindari  perusahaan  yang  rasio  utangnya  besar (Rudiyanto, 2016).
Pihak-pihak yang terlibat dalam investasi reksadana syariah yaitu investor/pemodal,  manajer  investasi  dan  bank  Kustodian.  Pihak  penting  dalam  sistem reksa  dana  adalah  manajer  investasi.  Pengelolaan  portofolio  suatu  reksa  dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal  pengelolaan  dana.  Peran  Manajer  Investasi  sangat  penting  mengingat  Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal (Cita Sary Dja’akum, 2014).
Perusahaan  Manajer  Investasi  reksadana  di  Indonesia  biasanya  mengelola  dua produk  reksa  dana  baik  reksa  dana  konvensional  dan  syariah.  Seiring  perkembangan industri  keuangan  yang  ada,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sempat  berencana  untuk membuat  regulasi  agar  adanya  pemisahan  unit  syariah  atau  spin  off,  yang  menjadikan
reksa  dana  syariah  menjadi  unit  tersendiri.  Namun  isu  yang  berkembang  bahwa perusahaan  yang  memiliki  produk  reksa  dana  syariah  saat  ini  belum  siap  jika  harus memenuhi  ketentuan  tersebut  (CNN  Indonesia,  2019).  Hal  ini  dinilai  tata  kelola perusahaan masih rendah dan perlu ada perbaikan tata kelola manajer investasi sebelum membuat unit syariah tersendiri atau memisahkan unit syariah dari induknya (spin off) (Republika, 2019).
Keberadaan  perusahaan  manajer  investasi  syariah  belum  banyak  namun  pada tahun 2017 baru terdapat satu perusahaan manajer investasi syariah di Indonesia yaitu PT Paytren  Aset  Manajemen  (PAM).  Perusahaan  tersebut  merupakan  manajer  investasi pertama  yang  menerapkan  prinsip  syariah  secara  penuh  (Republika,  2019). Perkembangan  ini  sesuai  dengan  legitimasi  ketentuan  OJK  mengenai  penerapan  tata kelola  manajer  investasi  yang  menjadi  payung  hukum  manajer  investasi  di  Indonesia. Selain  itu,  peraturan  Nomor  61  /POJK.04/2016  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar  Modal  pada  Manajer  Investasi  yang  didalamnya  memuat  ketentuan  khusus  bagi operasional MI yaitu adanya kewajiban pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah bagi manajer investasi konvensional merupakan penguatan eksisitensi reksa dana syariah. Berdasarkan  Pasal  2  POJK  Nomor  61  tahun  2016  mengatur  bahwa  Penerapan  Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi wajib dilakukan dengan dua cara yaitu pembentukan  Manajer  Investasi  Syariah  atau  pembentukan  Unit  Pengelolaan  Investasi Syariah (UPIS) pada Manajer Investasi. Ketentuan tersebut memberi pilihan bagi manajer investasi dalam hal mekanisme mengelola reka dana.
Good  corporate  governance  (GCG)  atau  sistem  tata  kelola  untuk  perusahaan Manajer Investasi  diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola  Manajer  Investasi,  hal  itu  harus  diimplementasikan  pada  pelaksanaan  dan aplikasinya agar kegiatan MI memenuhi standar tata kelola yang baik. Maka MI sebagai perusahaan yang mengelola reksadana syariah berkaitan dengan aturan POJK tersebut, memastikan  supaya  Good  Corporate  Governance  yang  nantinya  diterapkan  memiliki kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan kerangka GCG di  Indonesia  untuk  perusahaan  berbasis  syariah  yang  menjadi  standar  pedoman  yakni Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG)  meluncurkan  Pedoman  Good Governance  Bisnis  Syariah  (GGBS)  dikeluarkan  pada  tanggal  3  November  2011. Pedoman merupakan standar penerapan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di Indonesia (Khariandy R & Malik, 2007).
Praktisnya salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang mempunyai tata kelola syariah yakni perbankan syariah dengan payung hukum yang tegas yaitu Undang- Undang  No.  21  tahun  2008.  Sedangkan,  pengaturan  penerapan  tata  kelola  perusahaan manajer investasi yang termuat dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/ masih bersifat umum  dan  tidak  menerangkan  asas-asas  syariah  secara  eksplisit.  Dalam  poin  (a)  hal menimbang disebutkan bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia dan untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  pemangku  kepentingan,  perlu  dilakukan peningkatan  kualitas  manajer  investasi,  peningkatan  kepatuhan  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  peningkatan  transparansi  atas  praktik  tata  kelola perusahaan  yang  disesuaikan  dengan  standar  pengelolaan  investasi  internasional,  serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.
Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  mengkaji  penerapan  Good  Governance  Bisnis Syariah  (GGBS)  pada  pengaturan  penerapan  tata  kelola  perusahaan  manajer  investasi
ditinjau  dari  aspek  yuridis  dan  hukum  Islam.  Penelitian  ini  akan  memaparkan  sejauh mana penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) pada penerapan tata kelola manajer investasi yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

## KAJIAN LITERATUR
Pengaturan tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang- undangan.  Regulasi  terkait  perusahaan  khususnya  yang  berbentuk  Perseroan  terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun tidak ditemukan dalam undang-undang tesebut  pengertian tata kelola atau GCG, tetapi banyak  diatur  di  dalam  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  karena  OJK  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap  perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan  terhadap  hukum  yang  tinggi  (Hukum  Online,  2019).  GCG  dalam  kerangka syariah belum terakomodir dalam regulasi bagi semua lembaga usaha berbasis syariah, hanya perbankan syariah yang sudah memilliki regulasi khusus penerapan GCG berbasis syariah  dengan  undang-undang  perbankan  syariah.  GCG  yang  berpedoman  kepada ketentuan-ketentuan Syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Penerapan GCG berbasis syariah di Indonesia salah satunya yang menjadi acuan dan  dapat  digambarkan  yaitu  melalui  pencapaian  indikator  penerapan  Pedoman  Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2011. KNKG 2011 menyebutkan bahwa bisnis syariah dalam Islam harus dijalankan dengan governance yang baik karena dipandang sebagai salah satu manifestasi  ibadah  atau  amal  shalih  yang  berasaskan  ketakwaan,  sehingga  diperlukan ketaatan  pada  asas  spiritual  dan  operasional.  Semua  pihak  yang  terkait  dengan  bisnis syariah harus memastikan bahwa asas GGBS dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan.  GGBS  didasarkan  atas  pijakan  dasar  spiritual  dan pijakan dasar operasional (Pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2011).
Berdasarkan spiritual bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik). Prinsip halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang diantaranya yaitu riba, maisir, gharar, zhulm, tabdzir, risywah, dan maksiat. Sedangkan Tayib  meliputi  dua  aspek  yaitu  ihsan  (melakukan  atau  memberikan  yang  terbaik  dan menghindari  perilaku  yang  merusak)  dan  tawazun  (neraca  keseimbangan  dalam  arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan  konservasi,  sektor  finansial  dan  sektor  riil,  risiko  dan  hasil).  Dilihat  secara operasional, bisnis syariah mengacu pada dua asas yaitu asas pertama adalah ShiFAT dan perilaku  nabi  dan  rasul  dalam  beraktifitas  termasuk  dalam  berbisnis  yaitu  shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh dan asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada  umumnya  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  serta kewajaran  dan  kesetaraan  (Pedoman  Good  Governance  Bisnis  Syariah  (GGBS)  tahun 2011).
Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah pada Tata Kelola Manajer Investasi

## M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka  ( library  research )  berupa  pengambilan data  yang  berasal  dari  bahan  literatur  atau  tulisan  ilmiah  berkaitan  dengan  objek  yang diteliti.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dan  bersifat  deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap  suatu  keadaan  yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data sekunder diperoleh melalui bahan- bahan  kepustakaan  yang  terdiri  dari  data  sekunder  baik  dari  buku-buku,  jurnal  hasil penelitian, data online dan ensiklopedi hukum.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Prinsip Tata Kelola Good Corporate Governance di Indonesia
Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip Corporate Governance telah  dijadikan  acuan  oleh  negara-negara  di  dunia  termasuk  Indonesia.  Di  Indonesia, prinsip-prinsip  penerapan  GCG  diatur  dalam  Pedoman  Umum Good  Corporate Governance di  Indonesia  oleh  Komite  Nasional Kebijakan Governance (KNKG)  yang dikeluarkan  pada  tahun  2006  (M.  Shidqon  Prabowo,  2018).  Sedangkan  merujuk  pada pengaturan  awal  GCG  di  Indonesia  dapat  ditemukan  bahwa  pengertian  GCG  menurut keputusan  Menteri  Negara/Kepala  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pembianan  Badan Usaha Milik  Negara (BUMN) tahun 2000 yaitu Good Coorporate Governance (GCG) adalah  prinsip  korporasi  yang  sehat,  yang  perlu  diterapkan  dalam  pengelolaan perusahaan,  yang  dilaksanakan  semata-mata  demi  menjaga  kepentingan  perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
Pedoman  Umum Good  Corporate  Governance Indonesia  (KNKG:  2006) merupakan  acuan  bagi  perusahaan  untuk  melaksanakan  GCG  dalam  rangka,  sebagai berikut:
a. Mendorong  tercapainya  kesinambungan  perusahaan  melalui  pengelolaan  yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
b. Mendorong  pemberdayaan  fungsi  dan  kemandirian  masing-masing  organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
d. Mendorong  timbulnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
e. Mengoptimalkan  nilai  perusahaan  bagi  pemegang  saham  dengan  tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
f. Meningkatkan  daya  saing  perusahaan  secara  nasional  maupun  internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan
Prinsip-prinsip GCG yang  diimplementasikan  pada  perusahaan  perusahaan  di Indonesia  berasal  dari Organization  for  Economic Cooperation and  Development (OECD)  yakni  Transparansi  ( Transparency ),  Keadilan  ( Fairness ),    Akuntabilitas ( Accountability )  dan  Responsibilitas  ( Responsibility )  (Misahardi  Wilamarta,  2005). Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG 2006 adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,  independensi  dan  keadilan.  Penjelasan  kelima  Prinsip    GCG tersebut adalah sebagai berikut:
a. Prinsip  Transparansi  ( Transparancy )  menekankan  bahwa  keterbukaan  harus diterapkan  dalam  setiap  aspek  di  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan public atau pemegang saham. Transparansi dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan  secara  terbuka  dan  pengungkapan  fakta  yang  akurat  serta  tepat  waktu kepada stakeholders (Misahardi Wilamarta, 2005). Prinsip transparansi menyangkut keterbukaan  informasi  di  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  di  dalam mengungkapkan  informasi  material  dan  relevan  mengenai  perusahaan.  Efesianse pasar  dipengaruhi  oleh  pengungkapan  informasi  terkait  dengan  kinerja  korporasi secara  akurat,  tepat  waktu,  jelas,  konsisten  dan  comparable.  Prinsip  ini memungkinkan dihindarkannya benturan kepentingan (konflik interest). Pelaksanaan prinsip  transparansi  yaitu  menggunakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  lazim digunakan  dan  diterima  secara  luas  misalnya  PSAK,  GAAP  dan  lainnya, mempublikasikan  info  keuangan  dan  info  lain  yang  material  yang  berdampak signifikan pada kinerja korporasi secara akurat dan tepat waktu ( no surprise policy ) dan  pemegang  saham  harus  dapat  mengakses  informasi  penting  korporasi  secara mudah pada saat dibutuhkan (Dadi Krismantono, 2005).
b. Prinsip Akuntabilitas ( Accountability ) merupaka suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas  merupakan  pertanggung  jawaban  secara  periodic  dari  pengurus perseroan.  Prinsip  akuntabilitas  mengandung  kewajiban  untuk  menyajikan  dan melaporkan  segala  tindak  tanduk  dan  kegiatan  perusahaan  di  bidang  administrasi keuangan  kepada  pihak  yang  berkepentingan.  Akuntabilitas  mneyangkut perlindungan  dan  jaminan  kepada  setiap  pemegang  saham,  agar  dapat menyampaikan  hak  suaranya  untuk  berpartisipasi  dalam  RUPS  tahunan    maupun RUPS lainnya. Maka, kehadiran anggota Direksi dan anggota Komisaris Independen diperlukan, agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggung  jawab.  Melalui  prinsip  Akuntabilitas  ( Accountability )  dari  GCG, konsep  pemisahan  antara  pemilik  atau  pemegang  saham  dengan  pengurus  dalam rangka  pengelolaan  perusahaan  menjadi  jelas  dan  tegas  (Misahardi  Wilamarta, 2005).
c. Prinsip  Responsibilitas  ( Responsibilty )  mencakup  hal-hal  yang  terkait  dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam  memenuhi  pertanggung  jawabannya  kepada  para  shareholders  dan stakeholders  harus  sesuai  denagn  hukum  dan  perundang-undangan  yang  berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau Rule of

## Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah pada Tata Kelola Manajer Investasi
Law,  antara  lain  harus  mengikuti  peraturan  perpajakan,  peraturan  ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindingan konsumen dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.  Prinsip  korporasi  yang  sehat  adalah  keseimbangan  hubungan  antara  organ perseroan,  shareholders  dan  stakeholders;  pembagian  tugas,  kewenangan  dan tanggung    jawab  yang  jelas  di  antara  organ  perseroan  sesuai  struktur  perseroan; mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan UUPT dan AD PT; pengurus perseroan yang  mengimplementasikan  GCG  berdasarkan  prinsip-prinsip Transparency , Fairness , Accountability dan Responsibility yang  merupakan  suatu  proses berkesinambungan.  Artinya,  korporasi  yang  sehat  harus  dapat  meningkatkan  nilai saham dalam jangka panjang untuk kepentingan perseroan untuk mencapai maksud dan  tujuannya,  yaitu  menghasilkan  keuntungan  bagi  pemegang  saham  tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders (Misahardi Wilamarta, 2005).
d. Prinsip  Independensi  ( Independency )  yaitu  bertujuan  untuk  memungkinkan dilaksanakannya  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance lainnya  yaitu transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  serta  kewajaran  dan  kesetaraan, perusahaan  harus  dikelola  secara  independen  sehingga  masing-masing  organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Wahyudin Zarkasyi, 2008).
e. Prinsip  Keadilah  ( Fairness )  merupakan  prinsip  perlakuan  yang  adil  bagi  seluruh pemegang saham. Secara umum, GCG menjamin perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh  pemegang  saham,  termasuk  perlakuan  yang  adil  dan  perlindungan  hukum bagi pemegang saham minoritas. Prinsip ini mengandung dua hal yang terpisah yaitu pertama,  adalah  keadilan  dalam  rangka  pengelolaan  perusahaan  uang  harus melindungi  hak-hak  pemegang  saham,  pengelolaan  perusahaan  yang  harus  dapat memastikan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham, termasuk Pemegang Saham  Minoritas  dan  Pemegang  Saham  Asing.  Kedua,  semua  pemegang  saham harus  mempunyai  kesempatan  untuk    memperoleh  ganti  rugi  bila  hak-haknya dilanggar. Ganti rugi sebagai perwujudan dari perlindungan hukum bagi pemilikan saham,  asasnya  hampir  sama  di  seluruh  dunia  yaitu  berasaa  keadilan  (Misahardi Wilamarta, 2005).

## Prinsip Tata Kelola Berbasis Syariah di Indonesia
Prinsip Good  Corporate  Governance dalam  Islam  mengacu  pada  Alquran  dan Hadits  yang  menjadikannya  unik  dan  berbeda  dengan  konsep Good  Corporate Governance dalam pandangan dunia barat. prinsip Good Corporate Governance dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan  keadilan),  dan  kemaslahatan.  Prinsip-prinsip Corporate  Governance dalam perspektif  Islam  diwujudkan  melalui  kerangka  syariah  dalam  pelaksanaan  bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam.  Tauhid  menjadi  dasar  seluruh  konsep  dan  seluruh  aktifitas  Umat  Islam,  baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya (Amiur Nuruddin, 2012).
Prinsip taqwa dan ridha atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah  institusi  Islam  dalam  bentuk  apapun  azas  taqwa  kepada  Allah  dan  ridha-Nya. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan). Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al - adalah (keadilan)  adalah  dua  buah  konsep  tentang  ekuilibrium  dalam  Islam. Tawazun
lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial,  yang  kemudian  sering  menjadi  wilayah al-‘adalah atau  keadilan  sebagai manifestasi Tauhid khusunya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Prinsip Kemashlahatan secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan  (kesejahteraan)  dunia  dan  akhirat.  Imam  al  Ghazali  menyimpulkan  bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar atau disebut maqashid syariah, yakni (Amiur Nuruddin, 2012) :
1) pemeliharaan agama ( hifdzud-din)
2) pemeliharaan jiwa ( hifhzun-nafs )
3) pemeliharaan akal ( hifhzul-‘aql)
4) pemeliharaan keturunan ( hifhzun-nasl )
5) pemeliharaan harta benda ( hifhzul-maal ).
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah dilatarbelakangi dengan adanya peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan  kegiatan  perbankan  syariah.  Pada  tanggal  3  November  2011,  Indonesia melalui KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance ) meluncurkan Pedoman Good Governance  Bisnis  Syariah  (GGBS)  dengan  membentuk  Tim  Kerja  Penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait bersama-sama dengan sejumlah institusi (Masyarakat Ekonomi  Syariah,  Bank  Indonesia,  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dan  sebagainya). Dalam  kerangka  itulah,  KNKG  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance)  membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) (Ali Syukron, 2013).
Guna  menopang  pengembangan  operasional  industri  syariah  di  Indonesia keberadaan  GGBS  ini  sangat  penting  untuk  dikembangkan  karena  Pedoman  Umum GGBS  adalah  acuan  dalam  berbisnis  secara  Islami,  baik  untuk  lembaga  yang  sudah menyatakan  diri  sebagai  entinitas  syariah  maupun  yang  belum.  Hasilnya,  bisnis  yang dijalankan  dengan  governance  yang  baik  akan  lebih  memungkinkan  untuk  tetap sustainable atau  berlangsung  secara  baik  sebab  pedoman  tersebut    memberi  petunjuk dalam cara menjalankan bisnis secara syariah. Harapannya, pengembangan bisnis syariah bukan hanya sekedar label saja tapi juga karakter diri dan identitasnya juga harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. (Khariandy R dan Malik, 2007 )
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG)  menjelaskan  bahwa  dalam mendorong  praktik  bisnis  syariah  yang  kuat  dan  sehat  secara  finansial  dan  senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka lembaga bisnis syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan  dan  kewajaran  dan  juga  kepatuhan  kepada  ketentuan-ketentuan  syariah. Penerapan GGBS disajikan dalam beberapa bab yang setiap bab memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang berkaitan dengan isi dari masing-masing bab. Baik pada  prinsip  dasar  maupun  pada  pedoman  pokok  pelaksanaan  dicantumkan  pedoman spiritual dan pedoman operasional. Bab tersebut terdiri dari penciptaan prakondisi dalam pelaksanaan Good Governance Bisnis Syariah,  asas Good Governance Bisnis Syariah, etika  dan  pedoman  perilaku  bisnis  syariah,  organ  bisnis  syariah,  pemegang  saham,
pemangku  kepentingan,  praktik  –  praktik  yang  berlaku  umum,  pernyataan  tentang penerapan pedoman GGBS dan pedoman praktis penerapan GGBS
Semua  pihak  yang  terkait  dengan  bisnis  syariah  harus  memastikan  bahwa  asas GGBS  dijadikan  pijakan  dasar  bagi  setiap  aspek  dan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan. GGBS  didasarkan  atas  pijakan  dasar  spiritual  dan  pijakan  dasar  operasional.  Secara spiritual bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan  dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik). Prinsip halal dalam bisnis  dilakukan  dengan  menghindari  kegiatan  bisnis  yang  dilarang  diantaranya  yaitu riba, maisir , gharar , zhulm , tabdzir , risywah , dan maksiat. Sedangkan Tayib meliputi dua aspek yaitu ihsan (melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang  merusak)  dan tawazun (neraca  keseimbangan  dalam  arti  makro  yang  mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial  dan  sektor  riil,  risiko  dan  hasil)  (Pedoman  Good  Governance  Bisnis  Syariah KNKG 2011).

## Tata Kelola Manajer Investasi di Indonesia
Pengertian  Manajer  Investasi  (MI)  disebutkan  pada  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1995  bahwa  Manajer  Investasi  adalah  pihak  yang  kegiatan  usahanya mengelola  Portofolio  Efek  untuk  para  nasabah  atau  mengelola  portofolio  investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Pengertian  Manajer  Investasi  menurut  POJK  Nomor  24/POJK.04/2014 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Fungsi-Fungsi  Manajer  Investasi  menyebutkan  bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para  nasabah  atau  mengelola  portofolio  investasi  kolektif  untuk  sekelompok  nasabah, kecuali perusahaan  asuransi,  dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Manajer Investasi Syariah berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha,  cara  pengelolaan  dan/atau  jasa  yang  diberikan  dilakukan  berdasarkan  Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Manajer Investasi dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal diwajibkan untuk membentuk Manajer Investasi Syariah (spin off) atau membentuk Unit Pengelolaan Investasi  Syariah  (UPIS)  berdasarkan  Pasal  2  POJK  Nomor  61/POJK.04/2016  Tahun 2016  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  Pada  Manajer  Investasi.  Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan  tanggung  jawab  mengelola  Portofolio  Efek  atau  portofolio  investasi  kolektif  yang tidak  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal,  mengembangkan  dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah (Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 61/POJK.04/2016).
Implementasi GGBS pada Pengaturan Tata Kelola Manajer Investasi di Indonesia
Implementasi  Prinsip  GGBS  dalam  ketentuan  Pelaksanaan  Tugas  dan Tanggung  Jawab  Direksi  dan  Komisaris  Direksi  dan  Perseroan  memiliki  suatu  bentuk hubungan  saling  ketergantungan  yang  menunjukkan  adanya  hubungan  kepercayaan antara Direksi dan Perseroan, hubungan ini disebut fiduciary relation yang selanjutnya melahirkan fiduciary  duty bagi  Direksi  terhadap  perseroan  yang  telah  mengangkatnya
sebagai  pengurus  dan  perwakilan  bagi  perseroan  dalam  segala  macam  tindakan hukumnya  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  serta  untuk  kepentingan  perseroan. Adanya Direksi menjadi syarat mutlak dari keberadaan hubungan fidusia dan fiduciary duty adalah fairness (Gunawan Widjaja, 2008). Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 10 tahun 2018  tentang  pengertian  Direksi  adalah  organ  Manajer  Investasi  yang  berwenang  dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi,  sesuai  dengan  maksud dan tujuan Manajer  Investasi  serta mewakili  Manajer Investasi,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran dasar.
Pengelolaan  reksa  dana  syariah  dalam  MI  terdapat  kewajiban  khusus  yang ditetapkan  OJK  yakni  MI  yang  mengelola  reksa  dana  syariah  wajib  memiliki  paling sedikit  satu  orang  anggota  direksi  yang  mempunyai  pengetahuan  di  bidang  keuangan syariah  dan/atau  pengalaman  kerja  di  bidang  keuangan  syariah  paling  singkat  1  (satu) tahun (Pasal 6 huruf b POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di  Pasar  Modal  pada  Manajer  Investasi).  Ketentuan  tersebut  mengimplementasikan prinsip  responsibiltas  yaitu  pelaku  bisnis  syariah  harus  berpegang  pada  prinsip  kehati- hatian  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  bisnis  syariah  dan  perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah ( by - laws ) (Pedoman Good Governance Bisnis  Syariah  KNKG  2011).  Hal  ini  sejalan  dengan  pedoman  pokok pelaksanaan  Direksi  dalam  GGBS  bahwa  direksi  bersama  komisaris  mempunyai tanggung  jawab  bersama  agar  terlaksanannya  dengan  baik  pemenuhan  kepatuhan terhadap prinsip syariah sehingga meskipun tidak disebutkan secara eksplisit kewajiban memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah bagi direksi namun ketentuan tersebut menjadi  penting  bagi  terlaksananya  pelaksanaan  tata  kelola  syariah  pada  manajer investasi.
Kemudian  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris  menurut  peraturan  perundang- undangan yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maskud tujuan perseroan (Frans Satrio Wicaksono, 2009). Berdasarkan prinsip dasar komisaris dalam GGBS disebutkan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat  berjalan secara efektif dengan memenuhi  beberapa ketentuan- ketentuan  yang  salah  satunya  yaitu  bagi  perusahaan  yang  telah  menyatakan  kegiatan usaha dan cara pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki komisaris yang  mempunyai  kompetensi  di  bidang  ekonomi  syariah  (Pedoman Good  Governance Bisnis Syariah KNKG 2011). Sedangkan Peraturan OJK baik terkait peraturan penerapan tata  kelola  Manajer  Investasi  POJK  Nomor  10/POJK.04/2018  dan  POJK  Nomor 61/POJK.04/2016  tentang  peraturan  penerapan  prinsip  syariah  di  Pasar  Modal  bagi Manajer  Investasi  tidak  memuat  ketentuan  harus  adanya  komisaris  yang  memiliki kompetensi syariah. Namun hanya disebutkan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari dua orang  anggota  Dewan  Komisaris,  satu  di  antaranya  wajib  merupakan  Komisaris Independen  (Pasal  21  ayat  2  POJK  Nomor  10/POJK.04/2018  tentang  Penerapan  Tata Kelola Manajer Investasi).
Hal  tersebut  tidak  mencerminkan  prinsip  responsibilitas  sebagaimana  dalam pedoman GGBS bahwa pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar  serta  peraturan  internal  pelaku  bisnis  syariah  ( by-laws )  (Pedoman Good

## Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah pada Tata Kelola Manajer Investasi
Governance Bisnis  Syariah  KNKG  2011).  Ketentuan  Komisaris  seharusnya  memiliki sertifikasi  keahlian  di  bidang  ekonomi  syariah  karena  hal  ini  menjadi  penting  guna pengawasan  yang  lebih  terarah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dan  menguatkan koordinasi  yang  sinergi  dengan  Dewan  Pengawas  Syariah  bersama-sama  mengawasi kegiatan operasional perusahaan selalu berada pada kepatuhan syariah.

## Implementasi  Prinsip  GGBS  dalam  Ketentuan  Larangan  Rangkap  Jabatan  bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pasal 35 ayat 1 POJK Nomor 10 tahun 2018 bahwa Manajer Investasi syariah atau Manajer  Investasi  yang  memiliki  unit  pengelolaan  investasi  syariah  wajib  memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai  penerapan  prinsip  syariah  di  Pasar  Modal  dengan  memiliki  izin  ahli  syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah  Pasar  Modal.  Selanjutnya,  Pasal  37  menyebutkan  bahwa  Anggota  Dewan Pengawas Syariah dilarang:
a. menyalahgunakan  wewenangnya  untuk  kepentingan  pribadi,  keluarga,  dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat; dan
b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Manajer Investasi yang diawasi, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan.
Ketentuan  tersebut  tidak  menyatakan  larangan  rangkap  jabatan  bagi  DPS sedangkan  bagi  Direksi  dan  Komisaris  diatur  larangan  rangkap  jabatan  (Pasal  11  dan Pasal  23  POJK  Nomor  10/POJK.04/2018  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Manajer Investasi).  Hal  ini  tidak  mencerminkan  Prinsip  Independensi  dalam  GGBS  yakni mewajibkan pada pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya  dominasi  oleh  pihak  manapun,  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  tertentu, bebas  dari  benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest )  dan  dari  segala  pengaruh  atau tekanan,  sehingga  pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan  secara  obyektif.  Hal  ini bertolak  belakang  dengan  ketentuan  DPS  di  peraturan  OJK  yang  lain  yakni  Pasal  35 POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin  bahwa  Anggota  DPS  dilarang  melakukan  rangkap  jabatan  sebagai  anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris. Seharusnya keberlakuan atas larangan jabatan ini dapat diterapkan pula pada pengaturan tata kelola manajer investasi.

## Implementasi  Prinsip  GGBS  dalam  Ketentuan  Pemisahan  (Spin  Off)  Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)
POJK  Nomor  61/POJK.04/2016  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal pada Manajer Investasi memuat berbagai ketentuan mengenai proses operasional pengelolaan reksa dana  syariah bahwa Manajer  Investasi  yang melakukan pengelolaan produk  investasi  syariah  wajib  membentuk  Unit  Pengelolaan  Investasi  Syariah. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi wajib dilakukan dengan dua cara yaitu:
a. pembentukan Manajer Investasi Syariah; atau
b. pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah pada Manajer Investasi.
Pengaturan  pembentukan  UPIS  belum  mengatur  mekanisme spin  off sehingga POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada
Manajer Investasi belum menjelaskan secara rinci adanya ketentuan proses spin off dan syarat pembentukan spin off itu sendiri. Jika merujuk pada pengaturan perbankan syariah tepatnya  Pasal  68  ayat  1  bahwa  dalam  hal  Bank  Umum  Konvensional  memiliki  Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UndangUndang  ini,  maka  Bank  Umum  Konvensional  dimaksud  wajib  melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Prinsip GGBS yang perlu diterapkan dalam  hal  ini  adalah  Kewajaran  dan  kesetaraan (fairness) yakni  pelaku  bisnis  syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.

## K ESIMPULAN
Pengaturan  tata  kelola  Manajer  Investasi  dalam  mengelola  reksa  dana  syariah memiliki cakupan yang sebagian besar sudah mengarah pada konsep tata kelola syariah namun  masih  terdapat  kekurangan  yakni  belum  seluruhnya  prinsip good  governance bisnis  syariah  (GGBS)  terimplementasikan.  Terdapat  beberapa  ketentuan  yang  belum mencerminkan  prinsip good  governance bisnis  syariah  yakni  tidak  adanya  kewajiban Komisaris  memiliki  keahlian  pengetahuan  ekonomi  syariah,  tidak  adanya  larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan ketentuan mekanisme spin off bagi Unit  Pengelolaan  Investasi  Syariah.  Hal  ini  menimbulkan  kekosongan  hukum  dan ketidakpastian  dalam  tataran  praktisnya  sehingga  perlu  penguatan  payung  hukum terutama  masalah  independensi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  hal  larangan  rangkap jabatan dan batasannya serta perlu dibentuk pengaturan baru lebih lanjut khususnya bagi Unit  Pengelolaan  Syariah  (UPIS)  dalam  mekanisme spin  off. Maka  dari  itu,  Pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) menjadi relevan untuk diadopsi sebagai bahan masukan dalam mengeluarkan kebijakan khususnya penerapan tata kelola bagi lembaga keuangan syariah.

## REFERENSI
Audriene  Dinda.  2019. MAMI  Nilai  Spin  Off  Reksadana  Syariah  Masih  Terlalu  Dini . diakses pada tanggal 27 Februari 2019 dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161004122338-78-163163/mami- nilai-spin-off-reksadana-syariah-masih-terlalu-dini
Dja’akum, Cita Sary. 2014. Reksa Dana Syariah, Jurnal Az Zarqa’ . Volume. 6 (1): 90
Hidayat, Taufik. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. cet. Ke-1. Jakarta: Mediakita Krismantono,  Dadi.  2005.  Prinsip-Prinsip  GCG:  Best  Practice,  Prosiding:  Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
Pedoman Good Governance Bisnis Syariah KNKG 2011
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  POJK  Nomor  10/POJK.04/2018  tentang  Peraturan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan  Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi

## Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah pada Tata Kelola Manajer Investasi
Prabowo,  M  Shidqon.  2018.  Good  Corporate  Governance  (GCG)  dalam  Prespektif Islam.  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Volume 11 (2)
Pratomo  Ricky.  2019.  Penerapan  Good  Corporate  Governance  sebagai  Budaya
Perusahaan. diakses pada tanggal 04 Juli 2019 dari https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6890/penerapan-igood- corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan
Putriadita Danielisa. 2019. Hingga Agustus, Aset Pasar Modal dari Reksa dana Syariah Mencapai  Rp  32  triliun.  diakses  pada  tanggal  22  Januri  2019  dari https://investasi.kontan.co.id/news/hingga-agustusaset-pasar-modaldari- reksadana syariah-mencapai-rp-32-triliun
R, Khariandy dan Malik. 2007. Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta Kreasi Total Media
Rudiyanto . 2016. Seri  Panduan  Investasi:  Reksadana  untuk  Pemula, Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo
Sholika Binti. 2019. PAM Jadi Manajer Investasi Syariah Pertama di Indonesia . diakses pada tanggal 8 Juli 2019 dari https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah- ekonomi/17/12/04/p0fkb6383-pam-jadi-manajer-investasi-syariah-pertama-di- indonesia
Wicaksono,  Frans  Satrio.  2009. Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham,  Direksi  dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT). Jakarta: Visimedia
Widjaja, Gunawan. 2008. Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT. Jakarta: Forum Sahabat
Wilamarta  Misahardi.  2005.  Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam  Rangka  Good Corporate Governance,  Cet.  2.  Jakarta:  Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Zarkasyi, Wahyudin. 2008 . Good Corporate Governance . Bandung: Alfabeta
Zuraya Nidia. 2019. Kinerja Reksa Dana Syariah Tumbuh Positif . diakses pada tanggal 22  Januari  2019  dari  https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah- ekonomi/18/08/28/pe5kyv383-kinerja-reksa-dana-syariah-tumbuh-positif