PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD MODERENISAI BERAGAMA DI INDONESIA
Encep Sopyan 1 .
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur Jl. Perintis Kemerdekaan No.99, Sayang, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43213 Email: sopyan09@gmail.com
Naskah diterima : 14/11/2023, revisi : 24/11/2023, disetujui 30/12/2023

## ABSTRACT
Indonesia is a country based on the belief in one Almighty God, as stated in the Pancasila philosophy which is the ideology of the Indonesian nation. Indonesian society is a very diverse society, so the religions it adheres to are very diverse, but this is not contradictory, because it does not violate the constitution. The 1945 Constitution guarantees the freedom of individuals to embrace their respective religions and to worship according to their beliefs. The religions that  are  widely  embraced  by  Indonesian  people  are  Islam,  Christianity,  Catholicism, Hinduism,  Buddhism  and  Confucianism,  but  other  religions such  as Judaism,  Zarasustrian, Shintoism,  Taoism  and  religious  beliefs  are  not  prohibited  in  Indonesia,  they  also  receive guarantees  from  the  State  to  practice  their  religion.  and  the  belief  is  in  accordance  with applicable law. The method used in this research is a qualitative method using a normative juridical approach, a statutory approach and a case approach, for data collection techniques using  literature  studies,  while  data  analysis  techniques  use  descriptive  analysis.  From  this research  it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  human  rights  in  religious modernization in Indonesia has so far not been going well, even though the 1945 Constitution has  given  freedom  and  rights  to  all  Indonesian  citizens  to  be  served  by  the  government without  distinction  of  religion.  ,  ethnicity  and  language.  They  should  be  free  to  embrace religion and practice worship according to their respective beliefs.

## Keywords;   Human Rights, Religious Freedom, Religious Moderation, Indonesian Constitution
ABSTRAK
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang  tercantum  dalam  falsafah  Pancasila  yang  menjadi  Idiologi  Bangsa  Indonesia. Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  sangat  majmuk,  sehingga    agama  yang dianutnya  pun  sangat  beragam,  namun  hal  tersebut  tidak  bertentangan,  karena  tidak melanggar  konstitusi.  Undang-undang  Dasar  1945  telah  menjamin  kebebasan  Individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai keyakinannya itu.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Agama  yang  banyak  dipeluk  oleh  masyarakat  Indonesia  adalah  Agama  Islam,Kristen, Katolik,Hindu,Budha, dan Konghucu, namun agama lain juga seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto,  Taoisme  dan  aliran  kepercayaan  tidak  dilarang  di  Indonesia  merkea  juga mendapatkan  jaminan  dari  Negara    untuk  menjalankan  agama  dan  kepercayaannya  itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normaatif, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus,untuk teknik pengumpulan data mengunakan studi literature, adapun teknik analissis data menggunakan analisis deskriptif. dari penelitian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  hak  asasi  manusia  dalam  moderenisasi beragama di Indonesia selama ini masih belum berjalan dengan baik, walaupun Undang- undang Dasar 1945, telah memberikan kebebasan dan hak kepada seluruh warga negara Indonesia  untuk  dilayani  oleh  pemerintah  dengan  tanpa  membedakan-bedakan  agama, suku dan bahasa. Seharunya mereka bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
Kata Kunci; HAM, Kebebasan Beragama, Moderasi Beragama, Konstitusi Indonesia

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  berperan  sebagai  pengelola  dan pemelihara  alam.  Ia  dianugrahi  hak  asasi,  ia  pun  memiliki  tanggung  jawab  serta  kewajiban untuk  menjamin  keberadaan  harta  dan  martabat  kemuliaan  kemanusiaan,  serta  menjaga keharmonisan  kehidupan. 1 Termasuk  hak  untuk  beraagama  dan  berkeyakinan  yang  telah dijamin konstitusi Indonesia.
Indonesia adalah Negara  yang berdasarkan  Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam falsafah Pancasila yang menjadi Idiologi Bangsa Indonesia pada poin pertama. Pancasila  merupakan  Sumber  Hukum  materil,  karena  setiap  isi  peraturaan  perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan jika itu terjadi maka peraturan itu harus segera di cabut. 2 Falsafah ketuhanan dalam pancasila ini memberikan kewajiban kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya.
Azas Ketuhanan yang Maha Esa ini tercerminkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan juga tercantum pada pasal 28 E, pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwasannya Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. 3 Sebagai  warganegara  yang  patuh terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku, kita harus mengetahui bagaimana implementasi
1 Dasim Budimansyah, Pembelajaran Pendidikan Kesaadaran HAM , PT, GENESINDO, Bandung,2008, hlm 59
2 Moh. Kusnardi. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , CV, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm 102
3 Undang-Undang Dasar 1945
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
hukum  hak  asasi  manusia  dan  penegakan  konstitusi  untuk  menjawab  sikap  moderenisasi beragama di Indonesia.
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang di miliki semua manusia semenjak lahir bahkan semenjak  dalam  kandungan  hak  tersebut  bukan  pemberian  masyarakat  dan  kebaikan  dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 4 Prinsif fundamental dari suatu keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama, di samping itu  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  sama  pula.  Persamaan  fundamental tersebut sejalan dengan sikap tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, atau status social seseorang.
Kalau  kita  telaah  konstitusi  Indonesia,  sudah  sangat  moderat  dalam  memberikan  ruang kebebasan  dalam  beragama  dan  beribadah  sesuai  keyakinanya,  tinggal  sekarang  melihat Implementasinya, apakah sudah sesuai antara yang seharusnya dan kenyataannya (das sollen dan  das  sein) atau  justru  sebaliknya  masuk  banyak  pelanggaran  hak  asasi  untuk  memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinanya.
Ada beberapa penelitian dengan  mengambil tema yang sama tenatang HAM dan Kebebasan beragama  namun  dengan  fokusp  penelian  yang  berbeda  diantaranya  Victorio  H.  Situmorang tentang Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia yang diterbitkan Jurnal HAM Pada tanggal 1 Juli 2019, ada juga peneliti lain Mustaming dan Rohana yang membahas terkait  Jaminan  Kebebasaan  Beragama  Menurut  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam yang diterbitkan Jurnal Madani Legal Review yang terbit pada 2 Desember 2020. Adapun focus penelitian dalam artikel ini lebih kepada Implementasi penegakan HAM dalam konstitusi untuk memberikan  kebebasan  dalam  memilih  Agama  dan  atau  kepercayaan  sesuai  dengan keyakinannya  sebagai  bentuk  dari  moderenisasi  beragama  di  Indonesia.  Dalam  artikel  ini penulis  akan  mengkaji  pokok-pokok  permasalahan  melalui  pendekatan  yuridis  normatif, pendekatan  kasus,  berdasarkan  ruang  lingkup  dan  identifikasi  masalah.  Hal  tersebut dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui tentang Hukum Hak Asasi Manusia kebebasan beragama, baik itu secara Konstitusi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun secara Antopologi dan sosiologi kehidupan masyarakat Indonesia.
Metode  penelitian  yuridis  normatif  dikemukakan  Bagir  Manan  merupakan  penelitian terhadap  kaidah  hukum  positif  dan  asas  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  melakuakan evaluasi  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  yang  relevan. Penelitian  evaluasi  terhadap  hukum  positivf  ini  dilakukan  dengan  cara  mengevaluasi  segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang  diakui  dalam  praktek  hukum  yang  ada,  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder. 5 Johnny  Ibrahim  menyebut  penelitian  hukum  normative  suatu
4 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsif-prinsif Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2001),hlm.121
5 Penelitian  di  bidang  Hukum, Jurnal  Hukum  Puslitbangkum  Nomor  1-1999 .  Pusat  Lembaga  Penelitian,  Univ. Padjajaran, 1999, hlm. 3-6
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 6
Adapun rumusan masalh dalam penelitian ini lebih focus kepada bagaimana perlindungan konstitusi  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Pemeluk  Agama  di  Indonesia?  Serta  bagaimana Implementasi  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Pemeluk  Agama  dan  kepercayaan sebagai wujud moderenisasi beragama di Indonesia?

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Data Pemeluk Agama di Indonesia
Ada  banyak  agama  dan  kepercayaan  yang  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia.  Enam diantaranya merupakan agama-agama yang secara empiris, sosiologis, historais banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia, keenam agama itu adalah Islam, keristen, katolik, hindu, budha dan konghucu,   Tetapi  tidaklah  berarti  bahwa  hanya  6  agama  itu  yang  boleh  hidup  di  Indonesia, karena  pada  paragraf  berikutnya  dari  Penjelasan  pasal  1    Penetapan  Presiden  Republik Indonesia  No.1/PNPS/1965  yang  di  undangkan  dengan  Undang-undang  No.5  Tahun  1969 dinyatakan  bahwa  hal  tersebut  tidak  berarti  bahwa  agama-agama  lainnya,  seperti,yahudi, Zoroaster,  Shinto,  dan  Tao  dilarang  di  Indonesia.  Agama-agama  itu  juga  boleh  hidup  di Indonesia dan mendapatkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945.
Persentase  jumlah  penduduk  Indonesia  dari  enam  agama  yang  mendapatkan  pengakuan pemerinntah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93%  beragama  Islam,  10,55%  Kristen  (7,47%  Kristen  Protestan,  3,08%  Kristen  Katolik) 1,71% Hindu ,0,74% Buddha, 0,05% konghucu, dan 0,03% agama lain 7 .

## 2. Perlindungan Konstistusi terhadap HAM Pemeluk Agama
Hak Asasi Manusia, sebagaimana di ketahui adalah hak asasi hak kodrat hak mutlak milik umat  manusia,  orang  per  orang,  dimiliki  umat  manusia  sejak  lahir  sampai  meninggal  dunia, sedangkan didalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan tanggung jawab. Malah dalam beberapa  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  seorang  sebelum  lahir  pun  dapat  di  beri  dan mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati. 8 Sebenarnya Undang-Undang Dasar telah memberikan  kebebasan  beragama  dan  menyatakan  bahwa  ”Negara  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu.”  UUD  menyatakan  pula  bahwa  ”Negara  berdasar  atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Secara horizontal, pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD di Indonesia relatif telah ditegaskan.  Dari  seluruh  konstitusi  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia,  meskipun  dalam
6 Johnny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57
7 Data ini diambil dari. puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id
8 A. Mansyr Effendi, Op,cit ,hlm 143
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dinamika  pasal  yang  terkadang  sumir,  secara  tegas  memberikan  jaminan  atas  perlindungan HAM  dan  Hak  dan  Kewajiban  Warganegara  (HAW)  secara  baik.  Pengakuan  ini  menunjukan sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat. 9
Hanya saja dalam tataran vertical yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bawah  UUD,  pengaturan  HAM  mengalami  pasang  surut  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dengan konfigurasi  politik  pemerintahan  pada  era  tertentu.  Sebagaimana  dimaklumi  bahwa pengaturan  hak-hak  hukum (legal  rights) ,  yang  ditegaskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  UUD,  mengalami  era  keterbukaan  sejak  pemerintahan  Habibi  dan selanjutnya.
Gambaran ini menunjukan bahwa semangat yang dikandung dalam nilai-nilai dasar HAM dan UUD 1945 tidak secara serta merta membuahkan political will pemerintah dalam menyiapkan ketentuan perundang-undangan, baik dalam taataran undang-undang dan sebagainya. Memang terdapat  factor  yang  kompleks,  misalnya  pada  masa  keberlakuan  UUD  1945  (Priode  I), Konstitusi  RIS  1949,  dan  UUDS  1950,  yakni  tidak  kondusifnya  kehidupan  pemerintahan sebagaimana  lazimnya.  Akibatnya  ketentuan  tentang  HAM  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan-peraturan organic menjadi terkendala. 10
Upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat.  Undang-undang  khusus  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yakni  UU  No.  39/1999  telah diundangkan  pada  tanggal  23  September  1999.  Sebelumnya,  MPR  telah  mengeluarkan Ketetapan,  yakni  No.  XVII//MPR/1998  berisi  intruksi  kepada  semua  penyelenggara  Negara agar  memperhatikan  pelaksanaan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Mengenai pengadilannya sendiri, telah diundangkan UU No. 26/2000 yakni pada tanggal 23 Nopember 2000. 11
Di  samping  itu  telah  diratifikasi  seperangkat  konvensi  internasional  sehingga  dianggap berlaku  pula  di  Indonesia,  misalnya  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atas penghukuman  yang  kejam,  Tidak  Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia,  dan ratifikasi  konvensi-konvensi  lainnya.  Landasan  hukum  yang  cukup  kuat  itu  tidak  otomatis menjamin lancarnya upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. 12
Dalam  konteks  jaminan  atas  Hak  Asasi  Manusia,  konstitusi  memberikan  arti  penting tersendiri  bagi  terciptanya  sebuah  paradigma  Negara  hukum  sebagai  buah  dari  proses dialektika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia.  Jaminan  atas  HAM  meneguhkan  pendirian  bahwa  Negara  bertanggung  jawab  atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi
9 Majda El-Muhtaj, Op,cit,, hlm 118
10 Ibid
11 Krisna Harahap, Op,cit, hlm 127
12 Ibid
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut: 13
Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga Negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam Negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam Negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam Negara dan hak-hak dasar warga Negara. 14
M. Solly Lubis, Guru Besar Hukum Tata Negara USU, juga mengatakan:
Menurut ajaran yang umum, salah satu daripada syarat atau Negara hukum ialah adanya jaminan atas HAM. Jaminan ini, harus terbaca atau tertafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun yang tak tertulis, setidak-tidaknya termaklumi dari praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupun ¾ pihak pendukung hak asasi itu sendiri. 15
Indonesia adalah Negara  yang berdasarkan  Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam falsafah Pancasila yang menjadi Idiologi Bangsa Indonesia pada poin pertama. Pancasila  merupakan  Sumber  Hukum  materil,  karena  setiap  isi  peraturaan  perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan jika itu terjadi maka peraturan itu harus segera di cabut. 16
Azas Ketuhanan yang Maha Esa ini tercerminkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:
…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar  Negara  Indonessia  yang  berbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa… 17
Sebagaimana  diketahui,  dalam  Undang-Undang  Dasar    1945  Pasal  29  Ayat  1  dan  2 menyatakan sebagai berikut:
(1)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
13 Majda El-Muhtaj, Op,cit, hlm.94
14 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung 1992, hlm. 74
15 M.  Solly  Lubis, “Hak-hak  Asasi  Menurut  Undang-undang  Dasar  1945” dalam  Padmo  Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hlm 323. Yang di kutif Majda El-Muhtaj Ibid hlm, 94
16 Moh. Kusnardi. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , CV, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm 102
17 Penjelasan UUD 1945 Tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Nomor 4
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Kemudian dalam Amandemen-amandemen berikutnya, telah ditambahkan Pasal 28E, yang berbunyi sebagai berikut:
(1)Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat    menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2)Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3)Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat.
Di  Indonesia  salah  satu  bentuk  pengejawantahan  makna  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  itu berbentuk  Agama,  dapat  dilihat  dengan  adanya  kementrian  Agama  dan  segala  bagian- bagiannya yang mengatur segala soal yang menyangkut Agama di Indonesia.
Jaminan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinanya juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Bab II Pasal 4 dan Bab III bagian kelima Pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:
Bab II Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak  beragama,  hak  untuk  tidak  di  perbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan persamaan  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  di  tuntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 18

## Bab III Bagian ketiga pasal 22 ayat 1 dan 2
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 19
Tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  kebebasan  beragama  juga  tercantum  dalam  Undang- undang Nomor. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Inernational Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR)  (Kompenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  ).  Dengan meratifikakasi ICCPR tersebu, Indonesia berarti terikat untuk menjamin: Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); Hak  orang  untuk  mempunyai  pendapat  tanpa  campur  tangan  pihak  lain  dan  hak  atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); Persamaan kedudukan semua orang di depan
18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 4
19 Ibid Bab III Pasal III ayat 1 dan 2
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di Negara pihak.
Secara  umum  dalam  sejarahnya  dapat  dikatakan  bahwa  prinsif-prinsif  kebebasan beragama (Freedom of religion atau liberty of religion) berakar pada konsep ‘kebebasan berpikir dan  berkesadaran’ (liberty  of  thought  and  liberty  of  conscience) sebuah  frase  yang  muncul pertamakali  dalam  perjanjian  Wastphalia  tahun  1648  yang  menyudahi  peperangan  panjang atas nama Agama di Eropa. 20 Ide ini terus berkembang dan mendapatkan kesejatian pada abad keduapuluh seiring dengan munculnya Negara-negara merdeka baru (new sovereign nations) sering dengan konsep negara bangsa (nation state). Dan pada gilirannya, kebebasan beragama menjadi identik sebagai hak asasi (natural) dan suci (divine) secara bersamaan. 21
Dalam  dokumen  dan  instrumen  International  itu,  sangat  jelas  dinyatakan  bahwa kebebasaan  agama  adalah  hak non-drogable (yakni  hak  yang  tidak  bisa  ditangguhkan) sebagaimana  hak  hidup  atau  hak  mempertahankan  diri. Kebebasan  agama  dalam  arti  ‘bebas untuk meyakini dan memeluk satu agama tertentu’, termasuk pindah dari satu agama ke yang lain, merupakan Forum internum (kebebasan Internal) yang absolute dan tidak dapat dibatasi oleh siapa dan apapun.
Dari  segi  konstitusi  Indonesia  sudah  sangat  moderat  dalam  menjamin  kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  bagi  penduduknya,  walau  masalah  agama  ini  adalah  masalah privat,  namun    untuk  menjamin  keamanan  pemeluk  agama  dan  kepercayaan  kepada  tuhan, dalam  menjalankan  keyakinannya.  Negara  melalui  konstitusinya  mengatur  secara  langsung tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

## 3. Implementasi Perlindungan HAM Terhadap Pemeluk Agama dan kepecayaan sebagai wujud moderenisasi beragama di Indonesia
Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan  hukum  dan  penegakan  HAM.  Terlebih  lagi  dalam  mewujudkan Civil Society /masyarakat madanai. Penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang  demokratis  lebih  memiliki  makna  dalam,  terlebih  lagi  dalam  mengangkat  harkat  dan martabat  manusia.  Selain  itu ,  Civil  Society sangat  penting  artinya  dalam  menggambarkan mendeskrisikan penegakan HAM di Indonesia.
20 Penjelasan tentang sejarah diskursus kebebasan agama sebagai dictum internasional dapat ditemui dalam laporan Arcot  Krishnaswami  tahun  1960, “Study of Discrimination in the Matter of Religius Rights and Practice,” U.N  Doc. E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, U.N. Sales No. 6.XIV.2. Karya ini adalah salah satu bahan terpenting tentang kebebasan agama yang menjadi dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Laporan ini dicetak ulang dalam Tad Stahnke dan J. Paul Martin, Religion and Human Right: Basic Documents (New York: Center for the Study of Human Rights Columbia University,1998), h. 2-54. Yang dikutif Modul Training Jarik, hlm. 27
21 James E. Wood, JR., “Religious Rights and a Democratic State,” Journal of Church and State 46 (Autumn 2004): hlm. 739-762. Yang dikutif Modul Training Jarik , ibid
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Isu tentang Hak Asasi Manusia  di Indonesia, sebenarnya bukan barang yang baru, karena sesungguhnya  masalah  HAM  sudah  disinggung  oleh  para founding  fathers Indonesia,  walau tidak  disebutkan  secara  ekplisit  yakni  didalam  Alinea  1  Pembukaan  UUD  1945,  yang  isinya menyatakan: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai denga prikemanusiaan dan perikeadilan”. Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada  tanggal  17  Agustus  1945  dapat  disebut  sebagai  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum. Rasionya,  bahwa  dalam  Negara  hukum  harus  ada  elemen-elemen  sebagai  berikut:  (1)  asas pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  (2)  asas  legalitas,  (3)  asas pembagian  kekuasaan,  (4)  asas  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  dan  (5)  asas kedaulatan rakyat. 22
Pada tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah membentuk Komnas HAM dengan Keppres No. 50  Tahun  1993  tentsng  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.  Komisi  Nasional  HAM  memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yang isinya dinyatakan sebagai berikut: 23
a) Menyebarluaskan wawasan nasional dan Internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
b) Mengkaji  berbagai  instrumen  Perserikatan  Bangsa-bangsa  tentang  hak  asasi  manusia dengan  tujuan  memberikan  saran-saran  mengenai  kemungkinan  aksesi  dan/  atau ratifikasinya;
c) Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia; dan
d) Mengadakan  kerja  sama  regional  dan  internasional  dalam  rangka  memajukan  dan melindungi hak asasi manusia.
Di dalam realisasinya, keberadaan komnas HAM tidak memiliki power dalam melaksanakan tugasnya, yang terbatas pada pemantauan dan pejelidikan semata. Seiring dengan tumbangnya rejim orde baru menuju orde reformasi yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum dan  penegakan  HAM,  rakyat  melalui  MPR  (Majelis  Permusyawarahan  Rakyat)  melakukan amandemen  terhadap  UUD  1945  dengan  memasukan  pasal  yang  khusus  mengatur  tentang HAM,  yakni  pasal  28  UUD  1945.  Disamping  itu,  guna  melaksanakan  ketentuan  dalam  pasal tersebut di atas. Pemerintah juga telah mengundangakan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Didalam UU tentang  HAM  tersebut, job deskripsi  dari  komnas  HAM  juga  telah  mengalami  perubahan. Perubahan tersebut meliputi: (1) fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi  tentang  hak  asasi  manusia  (Pasal  76  Ayat  (1)  UU  No.  39  Tahun  1999);  (2)  tugas
22 Lili Rasjidi dan B. arief Sidharta, Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya, Remaja Karya Bandung, 1989, hlm. 185
23 Ibid, hlm 51-52
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
penyelidikan terhgadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 18 Ayat (1) UU No. 26 tahun  2000).  Perubahan  job  deskripsi  dari  Komnas  HAM  diharapkan  dapat  merealisasikan tugas komnas HAM yang sebenarnya.
Guna melakukan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat unsure pendukung lain, yang sangat  erat  kaitannya  dengan  penegakan  HAM    di  era  globalisasi,  yakni  budaya  hukum. 24 Budaya  (kultur)  hukum  merupakan  salah  satu  unsure  penting  yang  ada  dalam  rangka penegakan hukum selain stuktur dan subtansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga- lembaaga  yang  terkait  dengan  penegakan  hukum,  seperti:  pengadilan, kejaksaan,  kepolisian, dan  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  perwujudan  system  peradilan  pidana  yang  integral. Subtansi  hukum  merupakan  produk  hukum  berupa  aturan-aturan  yang  actual,  norma,  dan prilaku  dari  orang-orang  dalam  suatu  sistem.  Sedangkan  kultur  hukum  merupakan  perilaku orang terhadap hukum dan system hukum; iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 25 Oleh karena itu budaya  hukum  perlu  ditumbuhkan  dalam  masyarakat,  karena  tanpa  budaya  hukum  akan mudah terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat. 26
Indonesia sudah memiliki modal dasar dan pandangan hidup pancasila, yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan hak  asasi manusia,  yang belum diaplikasikan  secara utuh, karenanya usaha menangkap nilai/makna Pancasila dalam tata hukum Indonesia belum juga kunjung tiba. Belum  terlaksananya  prinsif  Pancasila  dalam  kehidupan,  dari  segi  hukum,  mungkin  belum diperoleh  satu  kesatuan  pengertian  tentang  asas  hukum  yang  bersumberkan  pancasila  itu sendiri, atau bagaimana hukum atu pancasila supaya menampakan wajahnya, khusnya wajah hukum yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. 27
Hak  Asasi  Manusia  pada  tahap  pelaksanaanya  masuk  persoalan  hukum  dan  harus  diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat, mengatur hak asasi manusia harus  tetap  dijaga  oleh  pemerintah  sendiri.  Negara  di  dalam  mencapai  cita-cita  politik, hendaknya  berlandaskan  aturan-aturan  hukum  yang  ada,  sehingga  dapat  tercipta  Negara hukum dalam arti material rechtstaats Rure of law.
Dalam  Negara  Hukum  Republik  Indonesia,  perlu  diletakan  pola  dasar  hukum  pancasila dengan isi adanya keseimbangan hak, kewajiban dan tanggung jawab tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau demikian halnya maka hak asasi manusia akan terlaksana dengan  baik pula,  atau perlu direnungkan adanya piagam HAM Indonesia sebagaimana pernah dirumuskan oleh MPRS yang lalu, hal ini untuk pegangan  semua pihak di samping menghilangkan,mengurangi salah tafsir yang  berkepanjangan  atau untuk menegaskan keraguan.  Adnan Buyung Nasution yang
24 Baharudi  Lopa, Pertumbuhan  Demokrasi  Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia, PT.  Yarsif Watampone, Jakarta, 1999, hlm. 53
25 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia , The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm 29
26 Baharudin Lopa, op,cit, hlm 53
27 A. Masyhur Effendi, Op,cit hlm 127
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
menyatakan “ realitas menunjukan bahwa di Indonesia tidak ada jaminan konstitusional HAM, tidak ada criteria objektif penyelenggaraan kekuasaan. Sehingga penguasa bisa bertindak apa saja sesuai dengan kehendaknya. 28
Dengan  demikian  menegakan  hak  asasi  manusia  bukan  sekedar  kewajiban  moral,  tetapi sudah  merupakan  kewajiban  hukum.  Moral  dalam  arti  luas  mengandung  makna “character, conduct, intension,  social  relation,  sehingga  dlam  moral  termasuk  makna “human  conduct”. “tingkah laku bermoral “ tidak saja berkaitan dengan tingkah laku baik, tetapi tingkah laku yang mengandung  makna  dan  isi  adanya  kepedulian  social  dalam  bermasyarakat.  Bentuk  tingkah laku  tersebut  dapat  dimasukan  kedalam  kelompok  etika. “Ethic  is  also  called  moral philosophy…ethic is the study of human Custom…Hance ethics is the study of rights and wrong of good and evil in human conduct . 29
Dalam  konteks  international,  perlindungan  terhadap  hak-hak  minoritas,termasuk  di dalamnya agama minoritas, itu dijamin oleh pasal 27 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa,“Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau  bahasa,  orang-orang  yang  tergolong  dalam  kelompok  minoritas  tersebut  tidak  boleh diingkari  haknya  dalam  masyarakat,bersama-sama  anggota  kelompoknya  yang  lain,  untuk menikmati  budaya  mereka  sendiri,  untuk  menjalankan  dan  mengamalkan  agamanya sendiri,atau menggunakan bahasa mereka sendiri.” Peraturan yang berlaku sejak 23 Maret 1976 ini telah diratifikasi oleh  Indonesia pada 23 Februari  2006.  Dengan  meratifikasi  aturan  ini,  seperti tercantum  dalam  pasal  18  dari  ICCPR,  maka  Indonesia  secara  otomatis  wajib  menjamin kelompok agama minoritas untuk menjalankan hak-hak dan keyakinannya.
Sebetulnya,  sebelum  meratifikasi  ICCPR  itu,  secara  resmi  Indonesia  telah  mencantumkan jaminan  kebebasan  beragama  dan  beribadah  dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Dalam  Amandemen  UUD  1945 kebebasan beragama ini juga tercantum dalam pasal 28E: “(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya.” 30 Perlindungan  kebebasan  beragamaini  juga  tercantum dalam  pasal  22  dalam  ayat  1  dan  2  Undang-undang  Nomor.  39/1999  tentang  Hak    Asasi Manusia,yang berpunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  (2)  Negara  menjamin  kemerdekaan
28 Ibid, hlm 134
29 Agustin Fagothey, Rights And Reason, Ethies In Theory In Practice , The C.V Mosby Company, Saint Louis, 1972, hlm 2. Dikutif oleh  A. Masyhur Effendi, ibid 30 Undang-undang Dasar 1945
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
setiap  orang  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaanya itu. 31
Walaupun konstitusi sudah memberikan pintu selebar-lebarnya untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan namun Sampai saat ini wacana  moderenisasi beragama masih belum bisa diterapkan secara universal, sebab masih ada saodara-saodara kita di luar enam agama yang sudah  diakui  pemerintah,  mereka  belum  bisa  mendapatkan  haknya  menjalankan  system keagamaanya secara terbuka, padahal mereka dilahirkan dan besar di Indonesia. Yang tentunya ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga Negara.
Kebebasan  beragama (religious freedom) sesungguhnya telah dijamin sebagai  bagian dari hak-hak sipil warga (civil rights) yang wajib dilindungi oleh negaara. Hanya saja kenyataan di lapangan  menunjukan  bahwa  masih  sering  terjadi  pelanggaran  atas  prinsip  kebebasan beragama di Indonesia. Bahkan, tidak jarang Negara sendiri justru yang melakukan pelanggaran tersebut  dalam  bentuk  pembiaran  terjadinya  pelanggaaran (omission) .  Karenanya,  prinsip kebebasan  beragama  di  Indonesia  merupakan  masalah  bersama  yang  harus  masih diperjuangkan secara terus menerus oleh semua pihak, baik dari segi penajaman gagasan dan konsep maupun intensifikasi dalam wilayah advokasi legal dan perundang-undangan. Selain itu, faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk dilakuakan dalam perjuangan menegakan prinsip  saling  menghargai  dan  saling  menghormati  dalam  kebebasan  beragama  ini  adalah pendidikan kritis masyarakat. Sebab pada akhirnya subjek utama dalam gerakan perjuangan ini adalah masyarakat itu sendiri.
Akibat konkrit dari kebijakan pemerintah yang hanya mengakui enam agama di Indonesia adalah bahwa penganut agama di luar enam agama tersebut tidak mendapatkan hak-hak sipil mereka  sebagai  warga  negara,  seperti  hak  untuk  dicatatkan  perkawinan  dan  kelahiran mereka. 32
Korban  diskriminasi  dan  pelanggaran  HAM  yang  paling  nyata  dari  pencantuman  kolom agama,  adalah  kalangan  pemeluk  agama  yang  belum  di  akui  pemerintah  diantaranya  yaitu pemeluk  agama,Bahai,Yahudi,  dan  pemeluk  agama  lokal  seperti  sunda  wiwitan,  permalim, kejawen dan lain-lain, yang di golongkan kepada penghayat dan aliran kepercayaan.
Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan yang diajukan oleh penganut kepercayaan yang  tidak  diakui  secara  resmi  sebagai  agama.  Maka  kalangan  penghayat  dan  aliran kepercayaan  terpaksa  berbohong,  sebab  jika  menyebut  agama  atau  kepercayaan  yang sebenarnya, maka mustahil mereka mendapatkan KTP. Bahkan, staf Kantor Catatan Sipil sering memakai Islam sebagai kategori ‘otomatis’ bagi para penganut kepercayaan yang tidak diakui secara resmi.
31 Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
32 Nicola Colbran MAKALAH: Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat/Bangsa Pribumi Di  Indonesia Dalam Mewujudkan Hak Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan , PUSHAM,UII.Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007, hlm. 5
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Pencatatan  perkawinan  dan  kelahiran  seringkali  ditolak  oleh  Kantor  Catatan  Sipil  karena bukan pemeluk salah satu agama yang diakui Negara. Dari perspektif perempuan, tiadanya Akta Nikah berarti tiadanya proteksi hukum bagi para isteri dan anak-anak, dan ini sangat merugikan masa depan mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang memiliki Akta Nikah itu disebabkan karena mereka terpaksa berbohong mengaku memeluk salah satu dari agama resmi di hadapan petugas.
Perlakuan diskriminatif pemerintah ini terhadap warga negara yang bukan pemeluk enam agama  tersebut  juga  nampak  dalam  masalah  bantuan  dana.  Kelompok  mayoritas  dari  para pemeluk enam agama itu mendapatakan bantuan dana secara reguler bagi kegiatan keagamaan mereka,  seperti  perayaan  hari-hari  besar  agama,  bantuan  untuk  organisasi  keagamaan, pembangunan rumah-rumah ibadah, bantuan untuk pendidikan keagamaan dan seterusnya. 33 Menurut  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2006  pasal  8,  ayat  1  dan  4  Instansi  Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi peristiwa penting  dan  peristiwa  kependukuan  seperti  kelahiran,  kematian,  perkawinan,  pengangkatan anak. Kewajiban tersebut bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. 34 oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak  tanggal  perkawinan. 35 Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 36
Menurut pasal 64, ayat 1, KTP masih wajib mencantumkan agama. Namun, bagi penduduk yang  agamanya  belum  diakui  sebagai  agama  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
Dari hal-hal di atas maka boleh dikatakan bahwa pasal-pasal/ketentuan-kententua tersebut meneruskan perilaku diskriminatif yang melanggar HAM, yaitu: 37
1. UU Adminduk masih menggunakan istilah “agama yang belum diakui”
2. Kewajiban melaporkan peristiwa penting seperti perkawinan dan kelahiran bagi penganut yang  agamanya  belum  diakui  berpedoman  pada  Peraturan  Perundang-undangan.  Belum tentu Peraturan Perundang-undangan ini akan menutup peluang diskriminatif.
3. Pasal 36 mengharuskan warga yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan dokumen negara. Sudah dilihat di atas bahwa susah bagi pasangan yang bukan penganut salah satu dari enam agama resmi untuk memperoleh Akta Perkawinan.
33 Siti Musdah Mulia “Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam Abd Hakim dan Yudi Latif Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid , 2007, hal.220
34 Undang-undang No mor 23 tahun 2006 pasal 8, ayat 1 dan 4
35 Ibid pasal 34, ayat 1
36 Ibid pasal 36
37 Nicola Colbran, Op cit, hlm 7
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
4. Berkaitan dengan masalah pencantuman agama di KTP, apa yang dimaksud dengan “tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan” – apakah ayat ini mengharuskan Kantor Catatan Sipil memberikan KTP kepada penduduk yang agamanya “belum diakui”?
5. Perlu  diingat  bahwa  budaya  Kantor  Catatan  Sipil  sulit  diubah.  Misalnya,  walaupun  pada tanggal 4 Februari 2005, Presiden SBY dalam peringatan Imlek, menegaskan bahwa umat Konghuci  akan  dilayani  sebagai  penganut  (dengan  acuan  PNPS  1/1965),  Kantor  Catatan Sipil masih tetap menolak mencatat perkawinan pasangan Khonghucu, dikarenakan tidak ada  petunjuk  pelaksanaan  yang  dikeluarkan  Menteri  Dalam  Negeri.  Belum  tentu  Kantor Catatan Sipil akan bersedia melayani warga yang agamanya belum diakui sebagai agama yang resmi.
Pendirian  rumah  ibadat  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kegiatan  melaksanakan agama/  kepercayaan.  Pada  tahun  2006,  pemerintah  (cq.  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri)  mengeluarkan  Peraturan  Bersama  No.  9  Tahun  2006/  No.  8  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. 38
Menurut Peraturan Bersama tersebut, pendirian rumah ibadat:
1. didasarkan  pada  keperluan  nyata  dan  sungguh-sungguh  berdasarkan  komposisi  jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. 39
2. harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: 40
a. daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat  setempat  sesuai  dengan  tingkat  batas  wilayah  kecamatan  atau  kabupaten/kota atau propinsi;
b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kapupaten/kota; dan
d. rekomendasi  tertulis  FKUB  (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  yaitu,  forum  yang dibentuk  oleh  masyarakat  dan  difasilitasi  oleh  Pemerintah  dalam  rangka  membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan).
Mempercayai  dan  Melaksanakan  ibadah  terhadap  tuhan  yang  maha  esa  adalah  hak  bagi semua  umat  manusia  dan  hak  itu  melekat  didalam  dirinya  sebagai  manusia,  tidak  ada  yang berhak  untuk    mencabutnya,  termasuk  Negara,  terhadap  kebutuhan  rohani  tersebut.  Tetapi Melihat peraturan diatas  yang begitu sulit rasanya tidak mungkin bagi pemeluk agama yang belum diakui pemerintah dapat membangun rumah ibadah secara legal.
38 Nicola Colbran op, cit . hlm 7
39 Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006  pasal 13, ayat 1
40 Ibid pasal 14, ayat 2
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## C, Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi Penegakan Hak Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia,  penulis  dapat  membuat  kesimpulan,  bahwa konstitusi  Indonesia  dalam  bentuk  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  telah  memberikan kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  kepada  tuhan  yang  maha  esa,  konstitusi  tidak memberikan batasan berapa agama yang boleh hidup di Indonesia, bahkan dalam konstitusi aliran kepercayaan terhadap tuhanpun mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Adapun dalam pengimplementasiannya masih banyak yang harus di perjuangkan oleh  aktivis  Hak  Asasi  Manusia  dan  kita  sebagai  warga  Negara  menuju  terciptanya moderenisasi  beragama  secara  universal,  sebab  sekarang  ini  masih  banyak  pelanggaran- pelanggaran  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  perturan,  maupun  oleh masyarakat  itu  sendiri,  terutama  kepada  masyarakat  diluar  enam  agama  yang  diakui pemerintah.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## Daftar Pustaka
A. Buku
Agustin Fagothey, Rights And Reason, Ethies In Theory In Practice , The C.V Mosby Company, Saint Louis, 1972
Arcot Krishnaswami tahun 1960, “Study of Discrimination in the Matter of Religius Rights and Practice,” U.N Doc. E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, U.N. Sales No. 6.XIV.2. Karya ini adalah salah satu bahan terpenting tentang kebebasan agama yang menjadi dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Laporan ini dicetak ulang dalam Tad Stahnke dan J. Paul  Martin, Religion  and  Human  Right:  Basic  Documents (New  York:  Center  for  the Study of Human Rights Columbia University,1998), h. 2-54. Yang dikutif Modul Training Jarik
Baharudi  Lopa, Pertumbuhan  Demokrasi  Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999
Dasim Budimansyah, Pembelajaran Pendidikan Kesaadaran HAM , PT, GENESINDO, Bandung,2008 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsif-prinsif Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2001
Johnny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, 2006 James E. Wood, JR., “Religious Rights and a Democratic State,” Journal of Church and State 46 (Autumn 2004)
Lili  Rasjidi  dan  B.  arief  Sidharta, Filsafat  Hukum,  Mazhab  dan  Refleksinya, Remaja  Karya Bandung, 1989
Moh. Kusnardi. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , CV, Sinar Bakti, Jakarta 1988
Penelitian  di  bidang  Hukum, Jurnal  Hukum  Puslitbangkum  Nomor  1-1999 .  Pusat  Lembaga Penelitian, Univ. Padjajaran, 1999.
M.  Solly  Lubis, “Hak-hak  Asasi  Menurut Undang-undang Dasar  1945” dalam  Padmo  Wahjono,
Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985 Muladi,  Demokratisasi, Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  Di  Indonesia ,  The  Habibie Center, Jakarta, 2002
Nicola  Colbran MAKALAH: Tantangan  Yang  Dihadapi  Masyarakat  Adat/Bangsa  Pribumi  Di Indonesia  Dalam  Mewujudkan  Hak  Kebebasan  Beragama  Atau  Berkepercayaan , PUSHAM,UII.Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007,
Siti Musdah Mulia “Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam Abd Hakim dan Yudi Latif
Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid , 2007 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung 1992
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 104-120 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Penjelasan UUD 1945 Tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Nomor 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 4 Undang-undang No mor 23 tahun 2006 pasal 8, ayat 1 dan 4 Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006  pasal 13, ayat 1