Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 91-103

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial
Ikhlasiah Dalimoenthe*
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

## Abstrak
Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi, menjadikan kawasan seperti DKI Jakarta menjadi salah satu tujuan  didatangkannya  para  korban human  trafficking (terutama  perempuan  dan  anak-anak)  dari  luar  wilayah  Jabodetabek. Mereka dibawa terutama perempuan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah  tempat  panti  pijat  plus  atau  spa  plus  yang  menawarkan  para  perempuan  PSK.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan  bentuk  jaringan  sosial  pada  kasus human  trafficking perempuan  yang  dijadikan  PSK  dan  menjelaskan  motif  apa yang membuat mereka menjadi korban human trafficking untuk dijadikan perempuan PSK di Wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk jenis penelitian ini adalah fenomenologi. Lokasi penelitian di DKI Jakarta, namun  Kepulauan  Seribu  tidak  termasuk  dan  waktu  penelitian  berlangsung  selama  5  bulan  (Juni  sampai  Oktober  2017). Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  menemukan  bentuk  jaringan  sosial  yang  terbentuk  adalah  jaringan  sosial  parsial  dan jaringan sosial kepentingan. Sementara itu, motif atau latar belakang penyebab informan menjadi korban human trafficking dan kemudian dijadikan PSK, yaitu: Pertama , motif kemiskinan. Kedua , motif sulitnya akses lapangan kerja. Ketiga , motif pendidikan . Keempat , motif masalah keluarga. Kelima , motif praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. Kata Kunci: Human Trafficking , Pekerja Seks Komersial Perempuan, Jaringan Sosial

## Abstract
The  high  rate  of  population  growth  as  well  as  economic  growth,  making  a  region  like  DKI  Jakarta  become  one  of  the  goals  in bringing  the  victims  of  human  trafficking.  The  victims  of  human  trafficking  (especially  women  and  children)  from  outside  the Jabodetabek area were brought in to become Commercial Sex Workers (PSK), and child laborers (such as begging). This can be seen with the increasing number of massage parlor places plus or spa plus that offer the women PSK. The purpose of this research are: To explain about social network form in the case of human trafficking of women who become Commercial Sex Workers in Jakarta, and to explain what motives make them victim of human trafficking to become commercial sex worker in Jakarta. This research uses qualitative research approach. While for this type of research is phenomenology research. The location in this study in DKI Jakarta, but Kepulauan Seribu not included. While the time of this study for 5 months, from June to October 2017. Based on the results of research in the field, researchers found the form of social networks that formed in the case of human trafficking in women who used as prostitutes in DKI Jakarta is a partial social network and social network interests. Meanwhile, the motive or background causes informants to become victims of human trafficking and then made PSK in DKI Jakarta, namely: First, the motive of poverty. Second, the motive is the difficulty of access to employment. Third, the motive of education. Fourth, the motive of family problems. Fifth, the motive of early marriage culture practices that have an impact on divorce.
Keywords: Human Trafficking, Female Commercial Sex Workers, Social Networks
How  to  Cite: Dalimoenthe,  I. (2018). Pemetaan  Jaringan  Sosial  dan  Motif  Korban  Human  Trafficking  pada Perempuan Pekerja Seks Komersial . Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1): 91-103 .
*Corresponding author: E-mail: ika.dalimoenthe@yahoo.com
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Perdagangan  orang  ( human  trafficking ) merupakan  salah  satu  bentuk  perbudakan  yang sudah  terjadi  jauh  sebelum  era  modern  saat  ini. Persatuan  Bangsa-bangsa  (PBB)  mendefinisikan human  trafficking atau  perdagangan  manusia sebagai:  Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk- bentuk  pemaksaan  lain,  penculikan,  penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  memberi  atau  menerima  bayaran  atau manfaat  untuk  memperoleh  ijin  dari  orang  yang
mempunyai  wewenang  atas  orang  lain,  untuk tujuan eksploitasi (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah,  Menanggulangi  dan  Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).
Berdasarkan  definisi  dari  PBB  di  atas,  agar suatu  kejadian  dapat  dikatakan  sebagai human trafficking ,  kejadian  tersebut  harus  memenuhi paling  tidak  satu  unsur  dari  ketiga  kriteria  yang terdiri  dari  proses,  jalan/cara  dan  tujuan,  yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1 Kriteria Human Trafficking Proses + Cara/Jalan + Tujuan Perekrutan Pengiriman Pemindahan Penampungan Penerimaan
DAN Ancaman Pemaksaan Penculikan Penipuan Kebohongan Kecurangan Penyalahgunaan kekuasaan DAN Prostitusi Pornografi Kekerasan/ Eksploitasi Seksual Kerja Paksa Perbudakan

## Sumber: Protokol PBB tahun 2000
Jika  satu  unsur  dari  masing-masing  ketiga kategori  di  atas  muncul,  maka  hasilnya  adalah trafiking . Human  trafficking terjadi  baik  dalam tingkat  nasional  maupun  internasional.  Dengan berkembangnya  teknologi  informasi,  komunikasi dan  transformasi,  maka  modus  kejahatan human trafficking pun semakin canggih. Human trafficking merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra ordinary ),  terorganisir  ( organized ),  dan  lintas negara ( transnational ), sehingga
dapat dikategorikan  sebagai transnational  organized crime (TOC) (Eddyono, 2005).
Dengan  semakin  canggihnya  cara  kerja human  trafficking, maka  diperlukan  instrumen hukum  secara  khusus  yang  meliputi  aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repratriasi, dan  reintegrasi  sosial.  Perdagangan  orang  dapat terjadi  pada  setiap  manusia,  terutama  terhadap perempuan  dan  anak.  Kasus  perdagangan  orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam  perdagangan  manusia  korbannya  adalah perempuan  dan  anak. International  Organization for Migration (IOM) mencatat 500.000 perempuan diperdagangkan  di  Eropa  Barat  dan  Asean mencapai  250.000  orang  setiap  tahunnya.  Namun, khusus  di  Indonesia  korban  perdagangan  orang
mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun. Sehingga setiap  satu  detik  pasti  ada korban human trafficking (Zubaidah, 2015).
Lebih lanjut National Project Coordinator for Counter  Trafficking  and  Labor  Migration  Unit International  Organization  for  Migration (IOM) mencatat pada  periode  Maret  2005  hingga Desember  2014 Indonesia  menempati  posisi pertama  dengan  jumlah  6.651  orang  atau  sekitar 92,46  persen  dengan  rincian  korban  wanita  usia anak sebanyak 950 orang dan wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak  166  orang  dan  pria  dewasa  sebanyak  647 orang.  Dari  jumlah  itu,  ada  82  persen  adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja (Akhir, 2015). Maka tidak heran dalam berbagai studi dan laporan NGO  menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan daerah  sumber  dalam  perdagangan  orang, disamping  juga  sebagai  transit  dan  penerima perdagangan orang (Eddyono, 2005).
Dari  berbagai  macam  kejahatan  yang  ada, masalah human  trafficking sangat  kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan  korban  perdagangan  harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor
pendorong terjadinya human trafficking antara lain meliputi  kemiskinan,  desakan  kuat  untuk  bergaya hidup  materialistik,  ketidakmampuan  sistem pendidikan  yang  ada  maupun  masyarakat  untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP (Eddyono, 2005).
Bentuk  komitmen  pemerintah  Indonesia terhadap  masalah human  trafficking dapat  dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang tersebut  mencakup  berbagai  perdagangan  orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan  orang  atau  anak  untuk  tenaga  kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi.
Secara  umum  korban human  trafficking terutama  perempuan  yang  dilacurkan  dan  pekerja anak  adalah  korban  kriminal  dan  bukan  pelaku kriminal  (Irwanto,  dan  Imelda,  2001).  Elemen perdagangan  orang  meliputi  pelacuran  paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan  orang  memerlukan  perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya.  Salah  satu  faktor  tingginya  kasus human trafficking yang pada umumnya perempuan, disebabkan  oleh  dijanjikan  pekerjaan  dengan  gaji tinggi  di  luar  daerah,  dengan  korban  adalah kalangan  perempuan  usia  remaja  yang  ingin mencari  kerja.  Di  mana  kasus human  trafficking khususnya  perempuan  yang  sangat  tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan  dari  satu  agen  ke  agen  berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak  pos  yang  akan  dibayar  oleh  perempuan tersebut,  sehingga  gaji  mereka  terkuras  oleh  para agen tersebut.
Tingginya  tingkat  laju  pertumbuhan penduduk  dan  juga  pertumbuhan  ekonomi, membuat  wilayah  seperti  Jakarta,  Bogor,  Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menjadi salah satu  tujuan  di  datangkannya  para  korban human trafficking. Para  korban human  trafficking (khususnya  perempuan  dan  anak)  dari  berbagai luar  wilayah  Jabodetabek  ini didatangkan  untuk dijadikan  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK),  dan pekerja  anak  (seperti  menjadi  pengemis). Walaupun  kasus human  trafficking ini  termasuk
pelanggaran  hukum,  namun  tetap  saja  kasus  ini semakin  berkembang,  khususnya  di  wilayah  DKI Jakarta.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  semakin banyaknya  tempat  panti  pijat  plus  atau  spa  plus yang menawarkan para perempuan PSK.
Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka peneliti  bermaksud  ingin  melakukan  penelitian terkait dengan pemetaan jaringan sosial dan motif korban human  trafficking pada  kasus  perempuan PSK di wilayah DKI Jakarta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  di  Daerah  DKI Jakarta,  namun  Kepulauan  Seribu  tidak  termasuk. Sedangkan  waktu  penelitian  ini  selama 5 bulan, dari bulan Juni sampai Oktober 2017. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif. Dasar  peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif karena proses  pada  penelitian  ini  berusaha  untuk memahami masalah sosial yang terjadi pada kasus human  trafficking perempuan  yang  dijadikan Pekerja  Seks  Komersial  di  Wilayah  DKI  Jakarta. Sementara  untuk  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  fenomenologi.  Peneliti  menggunakan penelitian  fenomenologi karena  penelitian  ini bertujuan  memperoleh  interpretasi  terhadap pemahaman  manusia  atas  fenomena  yang  tampak dan makna dibalik yang tampak, serta yang muncul dalam kesadaran manusia untuk dapat mengetahui aspek  subyektif  tindakan  manusia  dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk  itu  jenis  sampling  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  yaitu non-probability sampling, karena  tidak  semua  orang  dalam  kajian penelitian  ini  dapat  dijadikan  sampel  dalam penelitian  ini.  Hal  ini  karena  sampel  dipilih didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan tidak  acak  dan  setiap sampel  ditentukan berdasarkan  kriteria  yang  telah  dirumuskan  oleh peneliti. Adapun teknik penarikan sampling dalam pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan purposive sampling. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara di 5 wilayah provinsi DKI Jakarta, yaitu wilayah  Jakarta  Pusat,  Jakarta  Selatan,  Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jaringan Sosial
Jaringan  sosial  merupakan  sebuah  konsep dan  sekaligus  teori  yang  ada  pada  studi  sosiologi. Jaringan  sosial  merupakan  bagian  dari  studi  yang memahami bentuk dan fungsi hubungan-hubungan sosial  dalam  masyarakat  yang  kompleks. Pendekatan  jaringan  sosial  mulai  dikembangkan secara intensif sejak 1970 -an, karena adanya rasa ketidakpuasan pada  pendekatan  struktural- fungsional. Menurut Mitchell (1969), jaringan sosial merupakan  seperangkat  hubungan -hubungan khusus  atau  spesifik  yang  terbentuk  di  antara sekelompok  orang,  di  mana  karakteristik hubungan-hubungan  tersebut  dapat  digunakan untuk menginterpretasikan  motif-motif  perilaku sosial  dari  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya. Ada  banyak  bentuk  jaringan  sosial,  misalnya  saja Barnes (1969) yang membagi dua macam jaringan sosial,  yaitu  jaringan  sosial  menyeluruh  dan jaringan sosial parsial.
Jaringan sosial menyeluruh adalah keseluruhan  jaringan  yang  dimiliki  individu- individu  dan  mencakup  berbagai  konteks  atau bidang  kehidupan  dalam  masyarakat.  Jaringan sosial  parsial  adalah  jaringan  yang  dimiliki  oleh individu-individu  terbatas  pada  bidang-bidang kehidupan  tertentu,  misalnya  jaringan  politik, ekonomi, keagamaan, kekerabatan. Dalam kehidupan  masyarakat  yang  kompleks,  khususnya masyarakat perkota an, dijumpai adanya tiga jenis keteraturan hubungan -hubungan sosial, yaitu: (1) keteraturan  struktural  ( structural  order ),  di  mana perilaku  orang-orang  ditafsirkan  dalam  istilah- istilah  tindakan  yang  sesuai  dengan  posisi  yang diduduki dalam seperangkat tatanan posisi -posisi, seperti  dalam  suatu  perusahaan,  keluarga,  partai politik;  (2)  keteraturan kategorikal  ( categorical order ),  di  mana  perilaku-perilaku  orang  dalam situasi  tidak  terstruktur  yang  dapat  ditafsirkan dengan  istilah  stereotipe  seperti  kelas,  ras,  dan kesukubangsan; (3) keteraturan personal ( personal order ),  di  mana  perilaku  orang-orang baik  dalam situasi-situasi  terstruktur  atau  tidak  ter-struktur dapat  ditafsirkan  dalam  istilah  hubungan - hubungan  antar  individu  dalam  suatu  kelompok atau  hubungan  antara  suatu  kelompok  dengan kelompok lain (Mitchell , 1969).
Sedangkan  ada  juga  jaringan sosial  yang ditinjau  dari  tujuan  hubungan  sosial  yang
membentuk  jaringan  sosial,  dapat  dibedakan menjadi  tiga  jenis.  Pertama,  jaringan  kekuasaan ( power ),  merupakan  hubungan-hubungan  sosial yang membentuknya bermuatan kekuasaan. Dalam jaringan  kekuasaan,  konfigurasi  saling  keterkaitan antar-pelaku  di  dalamnya  disengaja  atau  diatur. Tipe  jaringan  ini  muncul  bila  pencapaian  tujuan- tujuan  yang  telah  ditargetkan  membutuhkan tindakan  kolektif  dan  konfigurasi  yang  saling keterhubungan  antar  pelaku  biasanya  bersifat permanen.  Kedua,  jaringan  kepentingan  (interest), merupakan  jaringan  di  mana  hubungan-hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kepentingan.  Jaringan  kepentingan  ini  terbentuk oleh  hubungan -hubungan  yang  bermakna  pada tujuan-tujuan  tertentu  atau  khusus.  Struktur  yang muncul  dari  tipe  jaringan  sosial  tipe  ini  adalah sebentar  dan  berubah-ubah.  Ketiga,  jaringan perasaan  (sentiment),  merupakan  jaringan  yang terbentuk  atas  dasar  muatan  perasaan,  di  mana hubungan -hubungan  sosial  itu  sendiri  menjadi tujuan dan tindakan sosial. Struktur yang dibentuk oleh hubungan -hubungan  perasaan ini cenderung mantap  dan  permanen.  Hubungan  sosial  yang terwujud  biasanya  cenderung  menjadi  hubungan dekat  dan  kontinyu.  Di  antara  para  pelaku cenderung  menyukai  atau  tidak  menyukai  pelaku- pelaku  lain  dalam  jaringan  sosial.  Oleh  karena  itu muncul  adanya  saling  kontrol  yang  relatif  kuat antar-pelaku (Agusyanto, 1996).
Motif Korban Human Trafficking Human  trafficking merupakan  bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan  orang  tereksploitasi  (Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 1).
Adapun  terkait  dengan  landasan  motif  yang membuat para perempuan menjadi korban human trafficking ,  penulis  mendasarkan  pada  beberapa
hasil  penelitian  Davis  (1991),  Monzini  (2005), Brown  (2000),  dan  Malarek  (2004).  Berdasarkan pada  studi  Davis  (1991),  Monzini  (2005),  Brown (2000),  dan  Malarek  (2004),  setidaknya  yang menjadi latar belakang perempuan menjadi korban human  trafficking dan  kemudian  dilacurkan, diantaranya  karena  motif: Pertama ,  motif kemiskinan. Kedua ,  motif  sulitnya  akses  lapangan kerja. Ketiga ,  motif  pendidikan. Keempat ,  motif masalah  keluarga. Kelima ,  motif  praktek  budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian.
Jaringan  Sosial Human  Trafficking Perempuan
Yang Dijadikan PSK
Jaringan  sosial  merupakan hubungan- hubungan  yang  tercipta  antar  banyak  individu dalam  suatu  kelompok  ataupun  antar  suatu kelompok  dengan  kelompok  lainnya.  Hubungan- hubungan  yang  terjadi  bisa  dalam  bentuk  yang formal  maupun  bentuk  informal.  Dalam  melihat aktivitas  sekelompok  individu  itu  menjadi  suatu aksi  sosial  maka  disitulah  teori  jaringan  sosial berperan  dalam  sistem  sosial.  Hampir  seluruh masalah  sosiologi  adalah  masalah  agregasi,  yaitu bagaimana  aktivitas  sekelompok  individu  dapat menimbulkan efek sosial yang dapat diamati.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan, peneliti  menemukan  adanya  jaringan  sosial  yang terbentuk  atas  kasus human  trafficking pada perempuan  yang  menjadi  PSK  di  DKI  Jakarta. Bentuk  jaringan  sosial  yang  terbentuk  pada  kasus human  trafficking pada  perempuan yang  menjadi PSK  di  DKI  Jakarta  adalah  jaringan  sosial  parsial dan  jaringan  sosial  kepentingan.  Menurut  Barnes (1969) jaringan sosial parsial adalah jaringan yang dimiliki  oleh  individu-individu  terbatas  pada bidang-bidang  kehidupan  tertentu.  Sedangkan jaringan  sosial  kepentingan  (interest)  merupakan jaringan  di  mana  hubungan-hubungan  sosial  yang membentuknya  bermuatan  kepentingan.  Jaringan kepentingan  ini  terbentuk  oleh  hubungan – hubungan  yang  bermakna  pada  tujuan-tujuan tertentu atau khusus.
Pada  jaringan  sosial  parsial,  dari  hasil temuan  lapangan  para  informan  menjadi  korban dari human  trafficking karena  mereka  saat melakukan  kontak  sosial  dengan  orang  yang mengajak  mereka  bekerja  tidak  lain  karena berkaitan  dengan  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Hal
ini  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  informan SN,
“ Ya  saya  berhubungan  dengan  orang  yang ajak saya kesini karena saya butuh pendapatan buat bantu – bantu kehidupan  keluarga .. “ (wawancara 6 Agustus 2017).
Senada  dengan  SN,  informan  AD  pun menyatakan  bahwa  awal mula  ia  bekerja  menjadi PSK karena masalah ekonomi. Berikut penuturannya,
“.. Aduh  kalo  diinget  kenapa  saya  kerja beginian,  karena  saya  saat  ini  butuh  banget  uang buat  nafkahi  anak  sama  orang  tua. …“  (wawancara 11 Agustus 2017).
Selain masalah ekonomi, masalah sosial juga menjadi dasar terbentuknya jaringan sosial antara korban  dengan  pelaku human  trafficking Berikut penuturan informan ED,
“ Awal  saya  kenapa  bisa  kerja  beginian, karena  saya  muak  aja  sama  keluarga  saya.  Bapak sama  ibu  Saya  berantem  mulu,  eh tahunya  bapak saya punya simpenan. Ya daripada pusing di rumah, pas  ditawarin  kerja  beginian  sama  temen,  ya  Saya langsung terima aja, lagian Saya juga udah pernah begituan  berapa  kali  sama  pacar  Saya,  jadi  engga ada  masalah.  Apalagi  ini  dapet  duit  lagi …” (Wawancara 13 Agustus 2017).
Berdasarkan penuturan informan – informan penelitian  ini,  dasar  terbentuknya  jaringan  sosial antara  korban  dan  pelaku human  trafficking pada perempuan  yang  menjadi  PSK  di  DKI  Jakarta didasarkan pada bidang ekonomi dan sosial. Inilah yang  kemudian  mengapa  korban  akhirnya membangun  jaringan  sosial  dengan  pelaku human trafficking. Di  sini  dapat  kita  ketahui  bahwa  salah satu  penyebab  terjadinya  perempuan  menjadi korban human  trafficking disebabkan  karena masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh si korban.
Sedangkan pada jaringan sosial kepentingan, dari hasil temuan lapangan para informan menjadi korban dari human trafficking karena mereka saat melakukan  kontak  sosial  dengan  orang  yang mengajak  mereka  bekerja  tidak  lain  karena berkaitan  dengan  kepentingan  pekerjaan.  Hal  ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan LD,
“ waktu  tahun  2010an  saya  kan  baru  lulus setahun dari sekolah, terus  belum dapet kerja juga, udah  lamar  kerjaan  sana  sini  susah  banget dapetnya.  Kebetulan  dapet  info  dari  temen  ada
kerjaan,  tapi  saya  disuruh  kontak  kang  yudi,  jadi saya  hubungin  dia.  Ya  langsung  dapet  kerja. Awalnya sih gak tahu kerjaannya beginian, tapi kata dia ada kerjaan di Jakarta. Ya udah saya berangkat ke Jakarta ….. “ (wawancara 12 Agustus 2017). Senada  dengan  LD,  informan  AW  pun menyatakan  bahwa  awal  mula  ia  bekerja  menjadi PSK  karena  kebutuhan  akan  pekerjaan.  Berikut penuturannya,
“.. Aduh  kalo  diinget  kenapa  saya  kerja beginian,  karena  saya  butuh  kerjaan  aja.  Makanya pas  ada  tawaran  kerjaan  ya  saya  langsung  mau. Tahunya kerjaan beginian …“ (wawancara 8 Agustus 2017).
Berdasarkan  penuturan  informan-informan penelitian  ini,  dasar  terbentuknya  jaringan  sosial antara  korban  dan  pelaku human  trafficking pada perempuan  yang  menjadi  PSK  di  DKI  Jakarta didasarkan  pada  kepentingan  pekerjaan.  Inilah yang  kemudian  mengapa  korban  akhirnya membangun  jaringan  dengan  pelaku human trafficking. Di  sini  dapat  kita  ketahui  bahwa  salah satu  penyebab  terjadinya  perempuan  menjadi korban human  trafficking disebabkan  karena sulitnya mengakses lapangan pekerjaan.
Akses lapangan pekerjaan menjadi salah satu contoh  masalah  yang  belum  terselesaikan, bukannya selesai melainkan pada permasalahan ini makin  meningkat.  Pengangguran  menjadi  salah satu  permasalahan  yang  berat  untuk  diselesaikan. Tidak  ada  solusi  yang  bisa  mengatasi  atau mengurangi  pertumbuhan  angka  pengangguran yang  sifatnya  fluktuatif  angkanya.  Berikut  data Badan  Pusat  Statistik  mengenai  pengangguran terbuka di Indonesia yang peneliti ambi dari tahun 2010 sampai dengan 2017,
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2010 – 2017 Tahun Bulan Prosentase 2010 Februari 7.41 Agustus 7.14 2011 Februari 6.96 Agustus 7.48 2012 Februari 6.37 Agustus 6.13 2013 Februari 5.88 Agustus 6.17 2014 Februari 5.70 Agustus 5.94 2015 Februari 5.81 Agustus 6.18 2016 Februari 5.50 Agustus 5.61 2017 Februari 5.33 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
(https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981, diakses 5 September 2017)
Berdasarkan  data  BPS,  pengangguran menjadi masalah yang sulit diselesaikan di masing- masing  provinsi  di  Indonesia.  Pengangguran sendiri  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  yaitu pengangguran  itu  bisa  timbul  karena  faktor kemalasan dari SDM yang bersangkutan, cacat atau umur  yamg  sudah  lewat,  terbatasnya  jumlah lapangan  pekerjaan,  kurangnya  pendidikan  dan kurang  keterampilan.  Pengangguran  terdiri  dari pengangguran friksional/pengangguran yang bersifat  sementara  yang  disebabkan  oleh  waktu, informasi, kondisi geografis, dan ketidak mampuan memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  pembuka lapangan pekerjaan. Semakin majunya perekonomian  pada  suatu  daerah,  maka  akan meningkatkan  kebutuhan  sumber  daya  alam manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu ada  pengangguran  siklikal,  yaitu  pengangguran yang  menganggur  akibat  imbas  naik  turunnya siklus  ekonomi  yang  terjadi,  sehingga  permintaan tenaga  kerja  lebih  tidak  sebanding  dengan  jumlah lapangan pekerjaan yang ada.
Masalah  pengangguran  tidak  hanya  dapat merugikan  dalam  segi  ekonominya  saja,  namun juga  dapat  berpengaruh  dalam  segi  politik, keamanan,  dan  sosial  sehingga  mengganggu pertumbuhan  dan  pembangunan.  Dan,  jangka panjang nya akan berakibat menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara.
Kepadatan  penduduk  menjadi  salah  satu faktor  timbulnya  masalah  pengangguran,  karena dengan  semakin  tingginya  jumlah  penduduk  di
suatu  daerah,  maka  akan  semakin  banyak masyarakat usia produktif yang mencari pekerjaan untuk  menghidupi  dirinya  sendiri  maupun menghidupi  keluarganya.  Hal  ini menjadi  tidak seimbang  karena  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang tersedia  dan  jumlah  penduduk  di  Indonesia berbeda  sangat  jauh.  Sementara  dengan bertambahnya  penduduk  yang  ada,  namun  jika mereka  tidak  memiliki  keahlian  dan  keterampilan maka  mereka  tidak  akan mendapatkan  pekerjaan, karena  di  era  globalisasi  ini  keahlian  dan keterampilan  merupakan  potensi  sumber  daya manusia  yang  sangat  dibutuhkan.  Banyak  lulusan siswa/siswi SMA dan SMK yang menganggur akibat ketatnya  persaingan  dalam  mendapatkan  suatu pekerjaan. Bisa dikatakan karena keahlian mereka yang  kurang,  serta  kurangnya  pengalaman pekerjaan  membuat  mereka  sulit  mendapatkan pekerjaan.  Maka  dari  itu,  seharusnya  pemerintah melakukan  pelatihan  tambahan  bagi  siswa/siswi yang  akan  memasuki  dunia  bekerja.  Jika pelajar tersebut  memiliki  potensi  lebih  tinggi  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  perguruan  tinggi namun  ia  terhalang  biaya,  maka  pemerintah  lebih meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan beasiswa untuk membantu mahasiswa  yang  membutuhkan  biaya kuliah. Setidaknya itu juga dapat membantu perekonomian Indonesia  kelak.  Maka  dari  itu,  peran  pemerintah sangat  penting  dalam  upaya  penurunan  angka pengangguran  yang  tinggi  di  Indonesia.  Dibantu juga  dengan  ketersediaan  masyarakat  dalam mendukung  upaya  yang  diberikan  pemerintah. Saling  bekerja  sama  satu  sama  lain,  agar  dapat dengan  mudah  menurunkan  angka  pengangguran, dan  mensejahterakan  masyaraka  dalam  bidang ekonomi.
Selain jaringan sosial parsial yang terbentuk, jaringan  sosial  lainnya  yang  terbentuk  adalah jaringan  sosial  kepentingan  (interest).  Pada jaringan  sosial  kepentingan  ini  hubungan- hubungan  sosial  yang  membentuknya  bermuatan kepentingan.  Jaringan  kepentingan  ini  terbentuk oleh  hubungan – hubungan  yang  bermakna  pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus. Pada penelitian ini,  peneliti  menemukan  fakta  bahwa  terjadinya kasus human  trafficking pada  perempuan  yang menjadi  PSK  di  DKI  Jakarta  disebabkan  karena adanya  unsur  kepentingan  yang  terbangun  antara
pelaku dan korban. Dalam hal ini kepentingan yang ada berupa pekerjaan.

## Motif  Perempuan  Menjadi  Korban Human Trafficking
Pada  penjelasan  subbab  ini,  peneliti memaparkan  mengenai  motif  atau  latar  belakang penyebab  informan  menjadi  korban human trafficking dan  kemudian  menjadi  PSK  di  DKI Jakarta.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  motif  atau latar belakang penyebab informan menjadi korban human  trafficking dan  kemudian  menjadi  PSK  di DKI  Jakarta  tidak  jauh  berbeda  dengan  temuan penelitian  dari  Davis  (1991),  Monzini  (2005), Brown (2000), dan Malarek (2004). Oleh karena itu dengan mendasarkan pada temuan penelitian Davis (1991),  Monzini  (2005),  Brown  (2000),  dan Malarek  (2004),  rupanya  hal  ini  juga  terjadi  pada para  informan  peneliti.  Adapun  motif  atau  latar belakang  penyebab  informan  menjadi  korban human  trafficking dan  kemudian  menjadi  PSK  di DKI  Jakarta  sebagai  berikut: Pertama ,  motif kemiskinan. Kedua ,  motif  sulitnya  akses  lapangan kerja. Ketiga ,  motif  pendidikan. Keempat ,  motif masalah  keluarga. Kelima ,  motif  praktek  budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. Berikut penjelasannya:

## Motif Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar  yang  dialami  oleh  sebagian  besar masyarakat  di  Indonesia.  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  24  Tahun  2004,  kemiskinan  adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang  yang  tidak  terpenuhinya  hak-hak  dasarnya untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan kehidupan  yang  bermartabat.  Kebutuhan  dasar yang  menjadi  hak  seseorang  atau  sekelompok orang  meliputi  kebutuhan  pangan,  kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air  bersih, pertanahan,  sumber  daya  alam,  lingkungan  hidup, rasa  aman  dari  perlakuan  atau  ancaman  tindak kekerasan,  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  kehidupan  sosial  dan  politik. Tidak  mudah  untuk  membicarakan  kemiskinan karena kemiskinan tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Bukan hanya faktor internal individu, seperti bodoh  atau  malas  yang  menjadi  faktor  penyebab melainkan  ada  banyak  faktor  di  luar  individidu yang  menyebabkan  seseorang  menjadi  miskin,
seperti  sumber  daya  alam  yang  terbatas,  tidak tersedianya  lapangan  pekerjaan,  bencana  alam, atau hal lain.
Kemiskinan dapat dialami oleh setiap orang. Akan  tetapi  dengan  menggunakan  perspektif gender, kemiskinan dapat disebabkan oleh hal yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, memberikan implikasi dan pengalaman yang berbeda bagi laki- laki  dan  perempuan.  Bagi  perempuan,  kemiskinan menimbulkan  kerentanan  terhadap  berbagai eksploitasi.  Kemiskinan  merupakan  salah  satu faktor  terjadinya  praktek human  trafficking dan juga  merupakan  faktor  terjeratnya  seseorang khususnya  perempuan  dalam  praktek human trafficking .  Hal  ini  diperkuat  oleh  pendapat  Davis (1991) yang mengumpulkan beberapa penelitian di Indonesia  tentang human  trafficking ,  bahwa kemiskinan menjadi penyebab perempuan terjebak dalam  praktek human  trafficking meskipun  faktor indikator  ini  bukan  satu-satunya.  Kemudian, penelitian  Monzini  (2005)  menunjukkan  bahwa kemiskinan  dan  situasi  yang  mendesak  di  tempat asal,  mendorong  perempuan  terjebak  dalam praktek human  trafficking .  Melalui  penelitian  ini, peneliti  juga  menemukan  bahwa  kemiskinan merupakan salah satu pendorong anak perempuan menjadi  mudah  terjerat  dalam  praktek human trafficking karena  terdesak  keinginan  mereka untuk  memperbaiki  taraf  hidup  diri  dan  keluarga. Melalui  beberapa  informan  yang  peneliti wawancarai,  peneliti  menyimpulkan  besarnya peran  kemiskinan  sebagai  faktor  pendorong perempuan menjadi korban perdagangan manusia.
Misalnya saja informan TS yang berasal dari daerah  Karawang,  Jawa  Barat.  Secara  geografis Karawang  terletak  50  km  di  atas  permukaan  laut dan  daerah  ini  terkenal  dengan  produksi  beras. Namun  pada  tempat  tinggal  TS,  masyarakatnya secara  mayoritas  memiliki  pekerjaan  penjual  ikan dan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya hanya  sampai  tingkat  sekolah dasar.  TS  juga memberitahukan bahwa tingkat ekonomi masyarakat di pedesaannya tidak tergolong miskin, karena  penghasilan  rata-rata  masyarakat  yang diperoleh  dari  menjual  ikan  bisa  mencapai  angka Rp.  130.000  per  hari.  Penghasilan  ini  dapat memenuhi  kebutuhan  keluarga  yang  rata-rata memiliki  empat  anak.  TS  juga  menganggap masyarakat  di  desanya  tidak  miskin  karena  pada umumnya  mereka  memilki  rumah  yang  cukup
besar. Akan tetapi, keluarga atau orang tua TS tidak memiliki  keberuntungan  yang  sama  dengan masyarakat  pada  umumnya  di  tempat  tinggalnya itu.  Hal  tersebut  tidak  dialami  oleh  keluarga  atau orang tua ts. Ayah TS hanya bekerja sebagai buruh tani  atau  kuli  panggul  dan  ibu  TS  tidak  memiliki pekerjaan, tetapi hanya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan  yang  diperoleh  ayah  TS  hanya  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  makan  keluarga sehari-hari. Berikut pernyataan TS:
“…. pas-pasan  aja,  hanya  cukup  buat  makan sehari-hari, karena pekerjaan bapak saya kan cuma kuli dan buruh tani. Kalau ada orang yang nyuruh ke sawah ya ke sawah, kalau nggak ada yang ke sawah, kuli  manggul  apa  gitu,  tergantung  di  suruh-suruh orang aja ...” (Wawancara 9 Agustus 2017)
Sejalan  dengan  penelitian  Brown  (2000) yang  menemukan  bahwa  anak  perempuan  Nepal yang  terjebak  dalam  dunia  prostitusi  berasal  dari keluarga yang terbilang lebih miskin dari keluarga lain di komunitas yang juga miskin. Kasus TS, juga menunjukkan  bahwa  keluarga  TS  lebih  miskin dibadingkan  dengan  keluarga  lainnya  di  tempat tinggal TS berasal.
Selain  TS,  informan  lainnya  yaitu  CT. CT berasal  dari  Indramayu  dan  saat  ini  berusia  22 tahun.  Sebelum  kedua  orangtuanya  bercerai,  ayah kandung CT bekerja sebagai pembuat perahu kayu dan  sering  merantau  meninggalkan  keluarganya selama  1  hingga  2  bulan.  Berikut  pernyataannya. CT,
“bapak  saya kerjannya  cuma  bikin perahu…tukang  bikin  perahu.  Suka  merantau kadang-kadang  1  bulan,  2  bulan..” (Wawancara  5 Agustus 2017).
Kondisi ekonomi keluarga CT juga termasuk dalam kondisi miskin. Sebab penghasilan bapaknya tidak menentu, dan bahkan lebih banyak berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dimana CT  merupakan  anak  kedua  dari  4  bersaudara.  Ibu CT  sendiri  adalah  penjual  kue  di  pasar, penghasilannya  pun  tidak  tentu.  Kondisi kemiskinan  inilah  yang  kemudian  membuat  CT putus sekolah di jenjang SLTP. Ketika CT berusia 19 tahun  ia  ditawari  pekerjaan  oleh  temannya  yang terlebih  dahulu  bekerja  di  Jakarta.  Dengan  iming- imingan  pendapatan  yang  besar,  CT  pun  akhirnya bekerja  dan  kemudian  menjadi  PSK  disebuah tempat SPA di Jakarta.
Hal  serupa  juga  dialami  oleh  informan  RS yang  berasal  dari  Jakarta,  permasalahan  terberat yang  dialaminya  dalam  keluarga  adalah  masalah keuangan.  Sambil  menangis  RS  yang  baru  berusia 19  tahun  ini  menuturkan  kalau  masalah  yang sangat mengganggu dalam keluarga adalah masalah keuangan, karena  almarhum  ayahnya  hanya sebagai  petugas  parkir  selama  hidupnya  dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh  juga  tidak  mencukupi  kebutuhan keluarga orang tua RS yang memiliki 3 anak dan RS merupakan  anak  pertama.  Sehingga  ketika sepeninggal  ayahnya  tahun  2014,  keluarga  RS merasa mengalami kegoncangan masalah ekonomi. Kemudian RS pun berhenti sekolah saat kelas 2 di jenjang SMK. RS kemudian mendapatkan pekerjaan menjadi  pelayan  toko.  Namun  karena  pendapatan yang  diperolehnya  sedikit,  kemudian  RS  meminta bantuan  temannya  untuk  mencarikan  pekerjaan yang  pendapatannya  lebih  besar.  Hingga  akhirnya RS  pun  mendapat  info  dari  temannya  dan dipertemukan  oleh  seorang  agen  SPA  yang menawarkan  pekerjaan  menjadi  terapis  SPA  plus- plus. Awalnya RS tidak menerima tawaran tersebut, tetapi  ketika  itu  ibunya  sakit  dan  adik – adiknya membutuhkan  perlengkapan  sekolah,  sehingga  RS akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut.
Kemudian informan YT, orang tua YT bekerja sebagai buruh tani dan mengalami kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Berikut penuturan YT :
“ orang  tua  saya  cuma  bertani  kerjanya  buat hidup anak lima susah lah, kakak saya kerjanya juga cuma  kuli  bangunan  di  kampung …”  (Wawancara  9 Agustus 2017).
Berdasarkan  temuan  lapangan,  masalah kemiskinan menjadi motif dari beberapa informan menjadi korban human trafficking dan menjadi PSK di DKI Jakarta.

## Motif Sulitnya Akses Lapangan Kerja
Anak-anak  perempuan  yang  lahir  dalam keluarga  yang  tidak  beruntung  di  pedesaan  atau tempat  tinggalnya  membuat mereka  mengalami kesulitan  mendapatkan  akses  terhadap  berbagai sumber  daya  kehidupan.  Peneliti  tidak  bermaksud untuk memunculkan bias gender antara anak-anak laki  dan  perempuan.  Anak-anak  laki  juga  dapat mengalami  kesulitan  yang  sama,  tetapi  tingkat kesulitan  yang  lebih  tinggi  akan  lebih  dirasakan anak perempuan karena Indonesia masih memiliki
ideologi  patriarki  yang  sangat  kental  sehingga pilihan  ataupun  kesempatan  dalam  memperoleh sumber  daya  kehidupan  akan  lebih  dimiliki  oleh anak  laki-laki  daripada  anak perempuan.  Hal serupa  terjadi  pada  masyarakat  di  sekitar  tempat tinggal AL berasal. Anak perempuan tidak memiliki kesempatan  dalam  memperoleh  akses  ekonomi, karena  hampir  semua  pekerjaan  menjual  ikan dimiliki  oleh  laki-laki.  Meskipun  pada  awalnya perempuan  juga  ikut  bertani,  tampaknya  telah terjadi  pergeseran  pada  peran  perempuan,  bahwa perempuan  kemudian  dipojokkan  hanya  berperan sebagai  istri  yang  hanya  melakukan  pekerjaan- pekerjaan rumah tangga. Berikut penuturan AL,
“ Laki-laki,  karena  kan  mereka  ngejual  ikan. Yang  perempuannya  tinggal  nunggu  aja  dikawinin. Dulu perempuan bertani, tapi sekarang orang yang punya  sawah  lebih  sering  nyewa  tenaga  orang  laki buat  ngurusin  sawahnya ”  (Wawancara  8  Agustus 2017).
Keterbatasan akses ekonomi di desanya bagi perempuan  juga  dapat  menyebabkan  terjadinya migrasi  oleh  perempuan  baik  yang  muda  ataupun tua  dari  desa  ke  kota  atau  bahkan  keluar  negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya marjinalisasi atau pergeseran  terhadap  perempuan  secara  ekonomi. Artinya  dahulu  perempuan  memiliki  peran  di  luar rumah dan memiliki penghasilan dari bertani. Akan tetapi,  sejak  peran  ini  didominasi  oleh  laki-laki, perempuan  tidak  lagi  mendapatkan  kesempatan untuk  bekerja  dan  memiliki  pendapatan  sehingga secara  ekonomi  perempuan  menjadi  lebih  miskin dari  lakilaki.  Kondisi  ini  yang  mendorong perempuan miskin di desa melakukan migrasi atau bekerja  di  kota  yang  dianggap  memiliki  lapangan pekerjaan.

## Motif Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  warganya.  Hal  ini diperkuat  oleh  pernyataan  yang  tercantum  pada Pembukaan  Undang - Undang  Dasar  1945  yang berbunyi  “ mencerdaskan  kehidupan  bangsa ”.  Akan tetapi,  kenyataannya  pendidikan  masih  menjadi permasalahan  yang  mendasar  di  Indonesia.  Masih banyak  anak-anak  di  Indonesia,  khususnya  yang berada pada wilayah pedesaan mengalami kendala dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan masih menjadi  barang  yang  mahal  bagi  sebagian  besar penduduk  di  Indonesia.  Walaupun  untuk  sekolah
negeri  gratis,  tetapi  tetap  saja  ada  kebutuhan sekolah  yang  harus  terpenuhi.  Bukan  hanya  itu, sekolah-sekolah  dengan  kondisi  yang  sangat memprihatinkan  lebih  mudah  ditemui  daripada kondisi  sekolah  yang  terlihat  layak  untuk digunakan.
Kemiskinan  memberikan  hambatan  bagi banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang terjadi pada 5 informan dalam  penelitian  ini  yang  harus  mengalami  putus sekolah,  baik  karena  kemauannya  sendiri  maupun karena  kemauan  orang  tua.  ED  dan  CT  harus mengalami putus sekolah, karena orang tua sudah tidak sanggup lagi membayar biaya sekolahnya. Hal ini sebagaimana penuturan ED,
“ sekolah  saya  hanya  sampai  tingkat  SMP, karena orang tua nggak punya biaya ” (Wawancara 13 Agustus 2017).
Sedangkan CT, “ sekolah sampe SMP kelas dua udah berhenti, orang  tua  bilang  ya  udah  nggak  usah  sekolah, ngapain  kek,  kerja  kek.  Ya  namanya  juga  orang kampung nggak ada biaya ” (Wawancara 5 Agustus 2017).
Begitu  juga  halnya  yang  dialami  oleh  AW yang  juga  harus  mengurungkan  niatnya  untuk meneruskan  pendidikannya  karena  keterbatasan biaya  yang  dialami  ibunya  setelah  orangtuanya bercerai. Berikut ungkapannya AW,
“ saya  nggak  bisa  nerusin  sekolah  ke  SMA, karena  ngga  ada  biaya ”.  (Wawancara  8  Agustus 2017).
Apa  yang  dialami  oleh  ED,  CT  dan  AW merupakan gambaran bahwa keinginan meneruskan sekolah  berbenturan dengan  masalah biaya. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen negara yang  tercantum  dalam  pasal  31  UUD  1945 amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa negara wajib  membiayai  pendidikan  dasar  bagi  setiap warga  negaranya.  Artinya  meskipun  orangtua mengalami keterbatasan ekonomi untuk pemenuhan  kebutuhan  pendidikan  anak,  negara tetap  perlu  mengupayakan  berbagai  langkah  agar pendidikan anak terpenuhi.
Pada kasus AL, ia memutuskan sendiri untuk berhenti  sekolah  karena  ia  merasa  mengalami perubahan  diri  dan  terganggu  akibat  perceraian orangtuanya.  Ia  merasa  sudah  tidak  perlu  lagi meneruskan  sekolahnya  karena  sudah  tidak  bisa menerima  pelajaran  di  sekolah.  Meskipun
rendahnya pendidikan menyumbang pada kerentanan  perempuan  untuk  menjadi  korban perdagangan manusia, tidak menutup kemungkinan,  bahwa  perempuan  yang  memiliki pendidikan  lebih  tinggi  dapat  juga  terjerat  dalam praktek  perdagangan  orang  untuk  pelacuran.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  penelitian  Malarek  (2004) yang  menemukan  beberapa  perempuan  yang terjebak  dalam  perdagangan  seks  internasional adalah lulusan dari perguruan tinggi. Artinya latar belakang  bisa  menjadi  faktor  terjeratnya  seorang perempuan  dalam  praktek  perdagangan  tidak dominan.
Akan  tetapi,  perlu  diingat  bahwa  penelitian itu  dilakukan  di  Eropa  yang  mungkin  saja perempuan masih mendapatkan kesempatan untuk memperoleh  pendidikan  yang  tinggi  atau mendapatkan  pendidikan  bebas  biaya,  hanya lapangan  kerja  yang  dibutuhkan  tidak  tersedia (Malarek, 2004). Sedangkan di Indonesia situasinya berbeda,  kesempatan  perempuan  memiliki pendidikan di  pedesaan yang miskin terbatas oleh biaya. Pendidikan tidak diberikan cuma-cuma oleh pemerintah.  Di  Indonesia  juga  ada  faktor ketidakadilan  gender  dalam  perolehan  akses pendidikan dimana anak laki-laki lebih diutamakan dalam  memperoleh  pendidikan  dari  pada  anak perempuan,  karena  asumsinya  perempuan  hanya akan  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Menurut  Misra dalam  Roseenberg  (2003),  rendahnya  tingkat pendidikan  pada  perempuan  dan  tingkat  melek huruf  yang  rendah  turut membuat  mereka  rentan terhadap  praktek  perdagangan  perempuan.  Akan tetapi  pada  kasus-kasus  yang  peneliti  temui, mereka  masih  bisa  membaca  dan  menulis,  tetapi tidak dapat meneruskan  pendidikannya ke tingkat yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  karena pendidikan  mereka  yang  rendah  dan  tidak dimilikinya  keahlian  mengakibatkan  sulitnya memperoleh  pekerjaan  pada  sektor  formal.  Jadi dengan  keterbatasan  tersebut  mereka  menerima tawaran yang tersedia atau menjadi mudah terjerat dalam praktek-praktek yang eksploitatif.

## Motif Masalah Keluarga
Masalah dalam keluarga meliputi perceraian, baik  orang  tua  maupun  yang  dialami  anak perempuan  itu  sendiri,  dan  meninggalnya  salah satu  orang  tua.  Keempat  informan  penelitian  ini memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah.
Penyebab  perceraian  orang  tua  pada  kedua  kasus yang  peneliti  temui  adalah  perselingkuhan,  salah satu  orang  tua  informan,  baik  oleh  ibu  maupun ayah.  Pada  kasus  AL,  ayah  AL  pergi  begitu  saja meninggalkan  keluarganya  yang  meninggalkan beban  berat  pada  keluarga  AL  dan  luka  hati  pada AL.  Pada  kasus  AW,  orangtua  AW  bercerai  pada saat ia berusia 15 tahun atau pada saat ia berada di tingkat SMA. Orangtua AW bercerai karena ibu AW tidak  tahan  lagi  melihat  ayah  AW  yang  tidak mengalami  kemajuan  dalam  pekerjaannya. Menurut AW, ayahnya tidak melakukan usaha yang lebih besar untuk bisa keluar dari kemiskinan yang dialaminya.  Ibu  AW  tergoda  dengan  laki-laki  lain yang  memiliki  pekerjaan  pasti  sebagai  supir  bis. Perselingkuhan ibu AW mengakibatkan perceraian dalam  keluarga tersebut.  Karena  perceraian  ini juga,  ibu  AW  harus  menanggung  beban  ekonomi keluarga  tanpa  dukungan  ekonomi  dari  suami. Berikut penuturan AW.
“ Waktu bercerai ya  merasa kurang aja kasih sayangnya  dan  bapak  juga  nggak  pernah  ngasih uang  setalah  bercerai “(Wawancara  8  Agustus 2017).
AD  juga  mengalami  hal  yang  sama  dengan AW. AD saat ini berusia 20 tahun dan berasal dari Indramayu  Jawa  Barat.  Ia  memiliki  satu  adik  laki- laki.  Ayahnya  meninggalkan  AD  dan  keluarganya begitu  saja  pada  saat  AD  berusia  16  tahun. Perceraian orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua juga mengakibatkan salah satu orang tua menikah  lagi  dengan  orang  lain.  Hal  ini menimbulkan  masalah  baru  dalam  keluarga. Seperti  yang  dingkapkan  Brown  (200)  pada penelitiannya  di  India,  bahwa  perempuan  yang terjebak  dalam  pelacuran  pernah  mendapatkan tindakan  kasar  dari  anggota  keluarga  yang  baru seperti  orang  tua  tiri.  Temuan  ini  tidak  jauh berbeda  dengan  temuan  penelitian  saya,  bahwa hadirnya  anggota  keluarga  baru  (ayah  tiri)  dapat menimbulkan masalah baru dalam keluarga seperti terabaikannya pengurusan anak, sehingga membuat  anak  tidak  merasa  mendapat  perhatian atau dukungan yang cukup dari orang tua.

## Motif  Praktek  Budaya  Pernikahan  Dini  Yang Berdampak Pada Perceraian
Penelitian  Brown  (2000)  menunjukkan bahwa  bentuk  perlakuan  represif  masyarakat  di berbagai  negara  Asia  dalam  mengendalikan
seksualitas perempuan adalah dengan mempraktekkan  pernikahan  dini.  Praktek  ini dilakukan  untuk  menghindari  perkosaan  yang terjadi pada anak perempuan yang belum menikah. Hal ini berbeda dengan konteks pernikahan dini di sebagian  wilayah  di  Indonesia,  meskipun  pada prinsipnya  sama  yaitu  untuk  mengendalikan seksualitas perempuan, namun praktek pernikahan dini di Indonesia dilakukan karena hal-hal tertentu berkaitan dengan kesucian dan nama baik keluarga. Pernikahan  dini  merupakan  praktek  budaya  yang masih  sering  terjadi  di  berbagai  daerah  di Indonesia.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  adanya Undang-Undang  Perkawinan  No.1/1974,  bahwa perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun atau lebih  muda.  Sebagian  masyarakat  Indonesia percaya  bahwa  perempuan  mencapai  kedewasaan setelah  mengalami  menstruasi  pertama  dan  harus secepatnya  dinikahkan.  Alasan  lain  adalah kekhawatiran orangtua terhadap keperawanan dan kesucian  anak  perempuan yang  berkaitan  dengan kehormatan keluarga.
Berbeda  dengan  laki-laki,  mereka  tidak mendapat  tekanan  yang  sama  dengan  perempuan dan  tidak  dituntut  untuk  selalu  menjaga kesuciannya.  AD  bercerita  tentang  budaya pernikahan  dini  yang  terjadi  di  kampungnya, setelah  ditanya  tentang  budaya  apa  yang  paling kental di daerahnya. Menurut AD,
“ kawin  muda,  kalau  perempuan  anak perawan lewat dari 17 tahun, dibilangnya perawan tua.  Kalau  laki-laki  nggak,  terserah  aja,  jadi perempuan  harus  menikah  di  bawah  17  tahun ”. (Wawancara 11 Agustus 2017).
AD  adalah  salah  satu  informan  yang  harus mengalami  pernikahan  dini  karena  AD  dan pacarnya  dianggap  sudah  berpacaran  terlalu  jauh. Berikut penuturan AD,
“.. Orangtua,  karena  saya  dibilang  kumpul kebo sama suami saya yang pertama 3 bulan. orang tua  akhirnya  tau,  terus  disuruh  kawin  aja,  padahal sayanya belum mau kawin. Karena sebenarnya saya belum siap, tapi ortu bilang…”kayaknya kamu bukan perawan  lagi,  orang  udah  tinggal  serumah….” (Wawancara 11 Agustus 2017).
Setelah  menikah  selama  dua  tahun  AD memiliki  satu  orang  anak  perempuan.  Suaminya hanya  seorang  preman  yang  tidak  memiliki pekerjaan  tetap.  AD  menceritakan  tentang perasaannya saat menikah,
“…. Ya  awalnya  sih  seneng,  tapi  lama-lama nyesel  gitu,  masih  muda  harus  ngurusin  anak, mikirin  rumah  tangga,  saya  juga  masih  pengen nerusin  sekolah.  Jadi  kalau  udah  nikah  baru  terasa gitu ” (Wawancara 11 Agustus 2017).
AD  merasa  bahwa  ia  tidak  mendapatkan kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  suaminya  dan  ia juga merasa hanya sebagai pemuas kebutuhan seks suaminya.  Berikut  penuturan  AD  mengenai hubungannya  dengan  suami  pada  saat  mereka masih menikah.:
“ Baik, cuma di tempat tidur aja. Kalu di luar gitu  jauh,  kadangkadang  kalau  udah  bangun  tidur nih,  udah  dapet  sarapan,  pergi  kemana  nggak  tau. Ntar  kalau  udah  sore,  pulang  baru  ada.  Nggak  tau ya  ngapain,ya  mungkin  nongkrong-nongkrong  gitu . (Wawancara 11 Agustus 2017)
Pernikahan  dini  kerap  mengakibatkan terjadinya perceraian, karena usia kedua pasangan yang  belum  siap  secara  psikologis  ataupun ekonomi  untuk  memasuki  kehidupan  perkawinan. Sehingga  sangat  mudah  bagi  mereka  untuk melakukan tindakan ataupun mengambil keputusan yang kurang tepat dan merugikan salah satu pihak. AD mengambil keputusan bercerai dari suaminya  karena  ia  tidak  tahan  lagi  dengan perilaku  suaminya  yang  tergoda  oleh  perempuan lain  dan  meninggalkan  AD  serta  putrinya  demi perempuan lain. Berikut penuturan AD,
“… dia  kawin  lagi  sama  janda  lain  kampung. Saya  minta  bercerai ..”  (Wawancara  11  Agustus 2017).
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya pada  sub  bab  mengenai  masalah  dalam  keluarga, bahwa  perceraian  kadang  menimbulkan  masalah baru  dalam  hidup  perempuan.  Biasanya pengurusan  anak  dilimpahkan  pada  pihak perempuan  dan  bagi  perempuan  yang  tidak memiliki penghasilan sendiri selama menikah atau tidak  memperoleh  bantuan  financial  dari  mantan suami,  keluarga  suami  ataupun  keluarganya sendiri,  hal  ini  kemungkinan  menjadi  beban  lebih besar yang harus ditanggunganya. AD adalah salah satu  informan  yang  mengalami  pengalaman  ini. Oleh karena itu kesempatan bekerja di Jakarta yang ditawarkan kepada AD dilihat sebagai jalan keluar bagi  AD  untuk  membantu  kehidupan  dirinya  dan anakanya.  Brown  (2000)  menyebutkan  bahwa pelacuran  di  Asia  Selatan  dipenuhi  oleh perempuan-perempuan  yang  memiliki  anak  dan
telah  bercerai  atau  ditinggal  begitu  saja  oleh suaminya, serta tidak mendapatkan dukungan baik dari  keluarganya  sendiri,  maupun  keluarga suaminya.  Sejalan  dengan  temuan  Brown,  peneliti menemukan  bahwa  perempuan  yang  bekerja  di tempat spa atau panti pijat terjebak dalam praktek perdagangan  karena  terdesak  oleh  keharusan menghidupi anaknya.

## SIMPULAN
Masalah  kemiskinan  inilah  menjadi  motif pertama yang menjadi penyebab human trafficking dan  menjadi  PSK  di  DKI  Jakarta.  Kemiskinan merupakan  permasalahan  terbesar  yang dialami oleh  sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia. Kesempatan  memperoleh  akses  ekonomi,  yang memojokkan  perempuan  hanya  berperan  sebagai istri untuk  melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ketidaksetaraan berbagai aspek kehidupan bagi laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi kehidupan  perempuan  menjadi  lebih  sulit. Hubungan  kekuasaan  yang  timpang  secara  gender juga sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Pendidikan  perempuan  yang  rendah  dan  memiliki keahlian  mengakibatkan  sulitnya  memperoleh pekerjaan  pada  sektor  formal.  Jadi  dengan keterbatasan  pendidikan  dan  keahlian  perempuan tersebut, sehingga mereka menerima tawaran yang tersedia  atau  menjadi  mudah  terjerat  dalam praktek-praktek  yang  eksploitatif.  Anak-anak perempuan  yang  belum  mencapai  usia  matang bersama  kerentanannya  menjadi  komoditas  yang menghasilkan  keuntungan.  Perceraian  orang  tua atau  meninggalnya  salah  satu  orang  tua  juga mengakibatkan  salah  satu  orang  tua  menikah  lagi dengan  orang  lain.  Hal  ini  menimbulkan  masalah baru  dalam  keluarga, yaitu  hadirnya  anggota keluarga  baru  (ayah  tiri)  dapat  menimbulkan masalah baru dalam keluarga seperti terabaikannya pengurusan anak, sehingga membuat  anak  tidak  merasa  mendapat  perhatian atau  dukungan  yang  cukup  dari  orang  tua. Pernikahan dini pada beberapa keluarga juga kerap mengakibatkan  terjadinya  perceraian,  karena  usia kedua pasangan yang belum siap secara psikologis ataupun  ekonomi  untuk  memasuki  kehidupan perkawinan.  Perceraian  menjadi  solusi  bagi pasangan  yang  secara  mental  dan  ekonomi  belum siap menghadapi permalasahan dalam perkawinan. Perceraian  juga  memberi  dampak  ekonomi  bagi
salah  satu  pasangan  yang  ditinggalkannya, khususnya  bagi  perempuan  yang  selama  menikah tidak  memiliki  pekerjaan  di  luar  rumah  tangga. Melalui  tubuh  dan  seksualitasnya,  perempuan- perempuan  ini  dikondisikan  sedemikan  rupa  agar berhasil  dalam  meramaikan  bisnis  seks  dan memenuhi  permintaan  pasar  (laki-laki),  disitulah human trafficking akan selalu ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Barness,  J.A..  (1969).  “Network  and  political  process,” dalam  Mitchell  J.  Clyde  (ed.),  Social  Network  in Urban Situation:    Analysis of    Personal Relationship    in    Central    Africa    Town  . Manchester: Manchester University Press.
Brown, L. (2000). Sex slaves; the trafficking of women in Asia. Great Britain: Virago Press Davis,  K.  Leijenaar,  M.  &  Oldersma,  J.  (ed.).  (1991).  The gender  of  power.  London:  Sage  Publication,  hh. 65-86.
Eddyono,  S.W.  (2005).  Perdagangan  manusia  dalam rancangan  kuhp  position  paper  advokasi  RUU KUHP  Seri  #  5.  Jakarta:  ELSAM - Lembaga  Studi dan Advokasi Masyarakat.
Irwanto, F.N. & Imelda, J.D.I. (2001). Perdagangan anak di Indonesia. Jakarta: International Labour Office.
Malarek, V. (2004). The natashas; the global sex market. Great Britain: Satin Publications Ltd.
Monzini,  P.  (2005).  Sex  traffic;  prostitution,  crime  and exploitation. Canada: Fernwood Publishing.
Protokol  PBB  tahun  2000  untuk  Mencegah,
Menanggulangi  dan  Menghukum  Trafiking terhadap  Manusia,  khususnya  perempuan  dan anak-anak;  Suplemen  Konvensi  PBB  mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara.
Rosenberg,  R,  (2003).  “Tinjauan  Umum”  dalam  Ruth Rosenberg  (ed).  2003.  Perdagangan  Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: ICMC.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang

## Sumber internet:
Zubaidah,  Neneng.  Senin, 24  Agustus  2015. Korban Human  Trafficking  di  Indonesia  Capai 1  Juta  per Tahun. http://nasional.sindonews.com/read/1036327/1 5/korban-8206-human-trafficking-di-indonesia- capai-1-juta-per-tahun-1440387040.  Diakses  13 Juli 2017.
Akhir, Dani Jumadil. 11 Juni 2015. Human Trafficking di
Indonesia Tertinggi di Dunia. http://news.okezone.com/read/2015/06/11/33 7/1163986/human-trafficking-di-indonesia-
tertinggi-di-dunia. Diakses 13 Juli 2017.