## KONSTRUKSI HUKUM ATAS KEDAULATAN NEGARA DI
RUANG-MAYA
Ahmad Porwo Edi Atmaja 1 , Agus Pramono 2

## Abstrak
Sejak  ditemukannya  internet,  dimensi  kedaulatan  negara  meluas  dengan dikenalnya  rezim  hukum  baru  bernama  ruang-maya.  Di  Indonesia,  konstruksi hukum  atas  kedaulatan  negara  di  ruang-maya  tampak  dengan  berlakunya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Penelitian  ini  ingin  mengkaji  (1) reinterpretasi  gagasan  kedaulatan  negara  dalam  konteks  globalisasi  dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan (2) konstruksi hukum atas  kedaulatan  negara  di  ruang-maya  menurut  UU  ITE.  Temuan  penelitian  ini menunjukkan,  internet  memiliki  arsitektur  yang  pada  dasarnya  tidak memungkinkan  adanya  regulasi  negara.  Namun,  dalam  UU  ITE  termaktub sejumlah pasal yang memungkinkan orang dijatuhi pidana.
Kata-kunci :  Kedaulatan  negara,  ruang-maya,  globalisasi,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.

## Abstract
Since  invention  of  the  internet,  the  state  sovereignty  expanded  by recognition of new law regime named cyberspace. In Indonesia, law construction on  state  sovereignty  in  the  cyberspace  appear  on  prevailing  of  the  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  11  of  2008  on  Electronic  Information  and Electronic  Transaction  (UU  ITE).  This  study  want  to  research  (1) reinterpretation  of  the  state  sovereignty  idea  in  the  context  of  globalization  and information technology development, especially internet, and (2) law construction of  the  state  sovereignty  in  the  cyberspace  according  to  UU  ITE.  Output  of  this study  shown  that  the  internet  has  an  unique  architecture  that  has  no  possibility for state regulation. However, UU ITE contains of some articles that can punish someone through a judicial process.
Keywords : State sovereignty, cyberspace, globalization,  the Law  of  the Republic of  Indonesia  Number  11  of  2008  on  Electronic  Information  and  Electronic Transaction.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Dalam  nomenklatur  hukum internasional, kedaulatan negara menjadi diktum primer yang demikian  penting.  Tiap-tiap  negara di  dunia  diakui  eksistensinya  berkat kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Jika dikatakan bahwa suatu negara berdaulat,  maka  yang  dimaksud adalah bahwa negara tersebut mempunyai suatu kekuasaan tertinggi  terhadap  wilayah  tertentu. Kekuasaan tertinggi terhadap wilayah tertentu menyebabkan timbulnya kewenangan negara untuk menerapkan  hukum  di  wilayah tertentu  yang  dikuasainya,  yang kemudian disebut sebagai yurisdiksi. Sejak kelahiran negara modern  ( modern  state )  pada  abad keenam  belas  dan  ketujuh  belas  di Eropa, kedaulatan negara terus-menerus  diperteguh.  Perang bermotif  politik  dan  keagamaan kerap mewarnai wilayah yang menjadi  pusat  peradaban  Barat tersebut. Susunan organisasi
“negara” dan wilayahnya di masa itu belumlah  jelas  karena  negara-negara sejatinya  adalah  negara  semu  yang tidak  memiliki  kedaulatan  penuh, melainkan bernaung pada kedaulatan Imperium  Romawi. 3 Perjanjian Westphalia pada tahun 1648
3 Imperium Romawi, menurut Robert Jackson, memiliki status yang sama belaka dengan dinasti-dinasti di China; Kekhalifahan Islam Utsmani di Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara; dan Kekaisaran Mongol di Asia Selatan. Imperium-imperium tersebut dioperasikan dengan gagasan kekuasaan ( suzerainty ), dan bukan kedaulatan ( sovereignty ). Robert Jackson, Sovereignty: Evolution of an Idea (Cambridge: Polity Press, 2007), h. 7.
menandai  otonomi  negara-negara atas  “negara  induk”  Imperium Romawi.  Saat  itulah  negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Puncak dari narasi historis kedaulatan  negara  tersebut  adalah pada  penyelenggaraan  Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay.
Perkembangan sains dan teknologi telah menyebabkan pelbagai perubahan di bidang politik, ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Salah satu perkembangan sains dan teknologi yang tengah melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang  teknologi  informasi.  Hal  itu, antara lain, ditandai dengan kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya  ( cyberspace ).  Dimensi kedaulatan negara pun lantas meluas: tidak  lagi  terdiri  dari  wilayah daratan,  lautan,  dan  ruang-udara, melainkan juga ruang-maya.
Tak dapat dimungkiri, kemunculan internet telah
menciptakan  sebuah  “dunia  baru”, sebuah  ruang-maya  dengan  rezim hukum  sendiri  yang  melampaui batas-batas  teritorial  negara.  Ambisi negara  manapun  di  dunia  ini  adalah menegakkan kedaulatan hingga batas teritorial  sejauh-jauhnya.  Hukum, dalam  konteks  tersebut,  adalah peranti ampuh
untuk
mengoperasionalkan  ambisi  negara berdaulat  di  ruang-maya.  Diktum primernya  adalah  melalui  hukum, tujuan  berdirinya  negara  seperti keadilan, ketertiban, keteraturan, kesejahteraan, dan seterusnya hendak
diwujudkan.
Bertolak  dari  latar  belakang masalah  tersebut,  penulis  tertarik untuk  menulis  tesis  dengan  judul “Konstruksi Hukum atas Kedaulatan Negara  di  Ruang-maya:  Analisis Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dalam Perspektif Hukum Internasional”. Berdasarkan  latar  belakang, pada  pokoknya  dapat  dikemukakan dua  masalah,  yaitu  (1)  bagaimana reinterpretasi atas gagasan kedaulatan  negara  dalam  konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet; dan (2) bagaimana
konstruksi  hukum  atas  kedaulatan negara  di  ruang-maya  menurut  UU
ITE.
2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  doktrinal.  Penelitian  hukum doktrinal, mengacu kepada Soetandyo Wignjosoebroto, dikerjakan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang ditelusuri  dari  preskripsi-preskripsi hukum  yang  tertuang  dalam  kitab perundang-undangan  berikut  ajaran atau doktrin-doktrin yang mendasarinya 4 .  Oleh  karena  amat beragamnya ragam penelitian hukum doktrinal, maka penelitian ini
4 Soetandyo Wignjosoebroto, “Ragam-ragam Penelitian Hukum” dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 [cet. kedua]), h. 121.
dioperasionalkan tidak hanya dengan menggunakan perspektif hukum internasional 5 ,  melainkan  juga dengan  dukungan  kajian  sosiologi hukum,  filsafat,  dan  sejarah,  yang berhubungan dengan aspek kedaulatan  negara,  ruang-maya,  dan hukum  internet 6 .  Penelitian  ini adalah penelitian eksplanatoris ( explanatory research ) yang dioperasionalkan dengan studi kepustakaan  ( library  study )  yang bersumber  dari  data  sekunder  dan menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif 7 .

## 3. Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  bertolak  dari dua  pokok  pemikiran. Pertama , pemikiran Satjipto Rahardjo (1930-2010)  tentang  ilmu  hukum dan, kedua , pemikiran Martin Heidegger (1889-1976) tentang teknologi.  Penelitian  ini  berupaya menyintesiskan pemikiran kedua tokoh  dengan  disiplin  keilmuan  dan zaman yang berbeda tersebut.
Hukum, menurut Satjipto Rahardjo,  selalu  berjalin  kelindan dengan kehidupan masyarakat. Hukum  bekerja  dan  tertanam  dalam sebuah matriks sosio-kultural.
5 Sehubungan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo pernah menulis bahwa hukum internasional sangat menarik untuk dikaji secara sosiologis. Sebab, hukum internasional sejatinya didasarkan pada hubungan-hubungan kekuatan ( power relations ) dan kesepakatan antarnegara. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 [cet. ke-6]), h. 76. 6 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum” dalam Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V, Nomor 3 (Tangerang: Mei 2006), h. 88.
Hegemoni  hukum  (negara)  tidak pernah sepenuhnya berhasil memastikan  apa  yang  mesti  berlaku dalam masyarakat. Masyarakat sendirilah  yang  pada  akhirnya  akan menentukan seberapa jauh dan bagaimana hukum  akan  secara nyata berjalan.  Mengatur  masyarakat  tidak berarti  harus  dengan  melakukan intervensi  dan  penetrasi  penuh  ke dalam kehidupan masyarakat. Hukum  semestinya  “mengatur  tanpa mengganggu  kehidupan  yang  sudah berjalan” 8 .
Martin  Heidegger  mengurai esensi teknologi dengan bertolak dari dua konsepsi umum mengenai teknologi. Pertama , konsepsi instrumentalis yang menganggap teknologi adalah sarana ( instrumentum ) bagi pencapaian tujuan  tertentu. Kedua ,  konsepsi antropologis  yang  melihat  teknologi tak lain dari aktivitas manusia 9 . Heidegger  menolak  kedua
pandangan tersebut. Bagi Heidegger, apa  yang  penting  dari  teknologi bukanlah teknologi atau bentuk-bentuk  teknologi,  melainkan orientasi manusia terhadap teknologi 10 .  Teknologi  sebagai sarana pencapaian tujuan merupakan penafsiran yang instrumental,
sementara teknologi sebagai aktivitas
7 Sharon Hanson, Legal Method (London: Cavendish Publishing, 1999), h. 141. 8 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006) , h. 89. 9 Martin Heidegger, The Question Concerning Technology, and Other Essays , diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovitt (New York dan London: Garland Publishing, 1977), h. 4.
10 Francis Lim, Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 43.
manusia  merupakan  penafsiran  yang antropologis.
Kedua bentuk penafsiran  itu  sesungguhnya  masih dangkal  dan  memosisikan  teknologi sebagai alat belaka dari sains 11 . Padahal teknologi, secara historis,  mendahului  sains.  Bahkan, teknologi  membentuk  arah  gerak sains.  Pemahaman  akan  teknologi, menurut Heidegger, mesti dibebaskan  dari  penafsiran  yang subyektivistik yang memandang teknologi  hanya  secara  instrumental dan antropologis 12 . Hal itu dimaksudkan  supaya  manusia  bisa menjalin  hubungan  yang  bebas dengan  teknologi  sehingga  manusia dapat mengalami, bukan memanfaatkan ataupun mengeksploitasi,  teknologi  dalam batas-batasnya  sendiri  dan  sebisa mungkin melampaui batas-batas itu.

## B. Pembahasan
1. Kedaulatan Negara di
Ruang-maya
Era globalisasi adalah manifestasi sahih bagaimana kedaulatan negara beroperasi laiknya hasrat  manusia 13 .  Globalisasi  yang
11 Pengertian “historis” menurut Heidegger berbeda dari pengertian “historiologi” ataupun “kronologi”. Lih. Francis Lim, op. cit ., catatan kaki nomor 60.
12 Francis Lim, op. cit ., h. 43.
13 Permisalan kedaulatan negara sebagai hasrat manusia penulis pinjam dari Hizkia Yosias Simon Polimpung. Lih. Hizkia Yosias Simon Polimpung, “Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr., Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 129.
bersumber dari semangat  liberalisme kini  telah  menciptakan,  menurut James  Petras  dan  Henry  Veltmeyer,
suatu tata-imperialisme baru. Tata-imperialisme baru, melalui kebijakan  neoliberal  yang  diusulkan oleh  lembaga  ekonomi  internasional seperti  IMF  dan  World  Bank  yang mana pejabatnya dipilih oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, membentuk keputusan makro-ekonomi  dan  makro-sosial yang  memengaruhi  struktur  dasar ekonomi dan standar hidup negara-negara di dunia 14 .
Jika di masa lalu otoriterisme didefinisikan  sebagai  rezim  yang merangkul  militer  dan  menolak kebebasan  individu  serta  pemilihan umum,  otoriterisme  di  masa  kini justru berasaskan kebebasan individu, liberalisme, demokrasi, dan kapitalisme, namun dengan retorika-retorika palsu yang bertujuan untuk memenangkan kepentingan  negara  industri  maju.
Oleh  karena  itu,  dalam  sistem ekonomi  dan  politik  dunia  yang berorientasi  pada  pasar,  gagasan tentang  kedaulatan  negara  perlu direinterpretasi  kembali.  Tujuannya, untuk  meraba  sejauh  mana  peran negara telah menyusut dalam konteks  global  dan  faktor-faktor yang menyebabkannya. Lawrence Lessig menyebutkan soal regulabilitas ( regulability ) di ruang-maya.
Regulabilitas  adalah  kemampuan
14 James Petras dan Henry Veltmeyer, Kedok Globalisasi: Imperialisme Abad 21 , diterjemahkan oleh Tim Caraka Nusantara (2001), h. 74.
pemerintah  untuk  mengatur  tingkah laku.  Untuk  dapat  mengatur  dengan baik, menurut Lessig, harus diketahui (1) siapa yang diatur, (2) di mana  mereka 15 ,  dan  (3)  apa  yang mereka  lakukan.  Berkenaan  dengan tiga hal tersebut, Lessig menerangkan arsitektur kendali ( architectures of control ) yang berlaku secara alamiah di internet. Arsitektur kendali
mengandung  makna  bahwa  jika negara  tidak  mengetahui  benar  siapa yang  diatur,  di  mana  dia  atau mereka,  atau  apa  yang  dia  atau mereka  lakukan,  negara  tidak  dapat mengatur internet secara semena-mena. Internet secara alamiah memiliki arsitekturnya sendiri, dan mengatur perilaku manusia di internet bukanlah sesuatu yang  mudah.  Internet  pada  dasarnya tidak  dirancang  ( architected )  oleh negara, melainkan oleh para pengguna internet itu sendiri, dengan tujuan  untuk  perdagangan.  Internet tidak  tercipta  karena  konspirasi pemerintah, tetapi semata-mata sebagai  konsekuensi  dari  perubahan yang  dibuat  secara  pragmatis,  yang bermotifkan ekonomi 16 .
Kerjasama internasional diselenggarakan  untuk  menegaskan sikap negara-negara terhadap
ruang-maya,  antara  lain  berupa perundingan  di  organisasi-organisasi internasional  seperti United  Nations Commissions  on International Trade Law (Uncitral), Council  of  Europe
15 Lawrence Lessig, Code: Version 2.0 (New York: Basic Books, 2006), h. 23.
16 Ibid ., 38.
(Dewan  Eropa), European  Union (Uni Eropa), Association of
Southeast  Asia  Nations (ASEAN),
Asia-Pasific  Economic  Cooperation
(APEC), Organisation  for  Economic Cooperation and Development
(OECD).  Meskipun  tidak  semuanya, regulasi yang tersusun pada umumnya  mengatur  kerjasama  di bidang ekonomi dan perdagangan.

## 2.  Konstruksi  Hukum  dalam  UU ITE
Embrio  internet  di  Indonesia dapat  ditelusuri  sejak  tahun  1977, meskipun  saat  itu  “jaringan  ( net )” yang  dimaksud  sebatas  komitmen  di antara  lembaga  pemerintah  untuk mengadakan  pertukaran  informasi. Saat  itu  infrastruktur  internet  juga belum  terselenggara  dengan  baik, sehingga  belum  dapat  dikatakan sebagai kelahiran internet di Indonesia. Sejak Departemen Komunikasi  dan  Informatika  RI terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden  RI  Nomor  9  Tahun  2005 tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,  Rancangan  UU ITE diwacanakan. Melalui Surat Presiden RI Nomor R/70/Pres/9/2005 bertanggal 5 September 2005, naskah  Rancangan  UU  ITE  yang terdiri  dari  13  bab  dan  49  pasal beserta  penjelasan  secara  resmi disampaikan kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI  untuk dibahas  sebelum  disahkan  menjadi undang-undang. Sesuatu  yang  menarik  dari
UU ITE adalah dalam hal dirumuskannya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa UU ITE berlaku untuk  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  hukum,  baik  yang  berada di wilayah hukum Indonesia maupun di  luar  wilayah  hukum  Indonesia, yang  memiliki  akibat  hukum  di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar  wilayah  hukum  Indonesia  dan merugikan  kepentingan  Indonesia. Redaksi  yang  kurang-lebih  serupa juga  terdapat  dalam  Pasal  37  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai dengan  Pasal  36  di  luar  wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik  yang  berada  di  wilayah yurisdiksi Indonesia.” Dengan
membaca  kedua  pasal  tersebut  dapat ditarik kesimpulan Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE menganut asas yurisdiksi ekstrateritorial.
Hal  menarik  lain  dari  UU ITE  adalah  tidak  ditemukannya  asas keadilan.  Pasal  3  UU  ITE  hanya mengatakan  bahwa  “pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dilaksanakan  berdasarkan asas  kepastian  hukum , manfaat , kehati-hatian , iktikad  baik ,  dan kebebasan  memilih  teknologi  atau netral  teknologi .”  Asas  keadilan biasanya  bersanding  dengan  asas kepastian  hukum  dan  kemanfaatan, sebagaimana  diungkapkan  Gustav Radbruch  ketika  menjelaskan  tiga nilai dasar dari hukum 17 .
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , op. cit. , h. 19.
Nilai  keadilan,  kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Tidak ditegaskannya  asas  keadilan  dalam UU  ITE  dapat  dikatakan  sebagai pengabaian  keadilan  sebagai  dasar atas berlakunya hukum. Mengesampingkan asas keadilan
juga sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan.  Keadilan  sangat  penting mengingat  UU  ITE  banyak  memuat rumusan  pidana  yang  ditujukan kepada warga negara. Alpa mencantumkan  asas  keadilan  dalam UU ITE sama saja dengan berpikiran bahwa  keadilan  di  ruang-maya  tak perlu diwujudkan melalui undang-undang tersebut. Masyarakat  memiliki  peran yang  cukup  penting  dalam  UU  ITE. Sejumlah  pasal  mengatur  tentang peran masyarakat. Pasal-pasal
tersebut antara lain Pasal 23 Ayat (1) dan  (3),  Pasal  24  Ayat  (1),  Pasal  38 Ayat (2), dan Pasal 41. Dari rumusan pasal-pasal itu tampak bahwa urusan menegakkan  hukum  internet  oleh negara  tidak  akan  berhasil  tanpa sokongan masyarakat, baik masyarakat  secara  umum  maupun masyarakat pengguna internet. Pada  kenyataannya,  suatu negara  berdaulat  selalu  berupaya memperluas dan
menegakkan
kedaulatannya  hingga  batas  yang paling  jauh.  UU  ITE  adalah  bukti nyata  hasrat  negara  (Indonesia) untuk  menegakkan  kedaulatannya  di ruang-maya. Padahal menurut Satjipto  Rahardjo,  selain  hukum
negara,  ada  kekuatan  lain  yang diam-diam  bekerja  di  masyarakat 18 . Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan  sosial  di  luar dirinya, hukum hanya akan menempati  kedudukan  yang  bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut 19 . Oleh  karena  itu  harus  ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan negara dalam menyusun  dan  menegakkan  hukum di  ruang-maya.  Negara  bisa  saja menetapkan  peraturan,  menyusun sanksi,  dan  menentukan  apa  yang boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  di ruang-maya,  namun  semua  itu  tidak akan  pernah  efektif  jika  tidak didukung  oleh  peran  serta  dan dukungan  masyarakat.  Menegakkan hukum  di  masyarakat  bukan  berarti harus dengan mengintervensi masyarakat  secara  total,  melainkan dengan  membuat  skema  besar  yang proses-proses  konkretnya  diserahkan kepada masyarakat 20 .
Juga  harus  dipastikan  bahwa apakah  persoalan  yang  muncul  di ruang-maya  mesti  diselesaikan  oleh dan  melalui  hukum?  Pengetahuan tentang ini, menurut Satjipto
Rahardjo,  bergantung  pada  konsep hukum yang kita miliki 21 . Pembuatan hukum  internet  harus  berorientasi kepada  masyarakat,  yakni  pengguna internet itu sendiri, bukan
18 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 204.
19 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1981), h. 20.
20 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, op. cit ., h. 89.
21 Ibid ., h. 86.
semata-mata  fokus  pada  peraturan yang  diharapkan  dapat  mengatasi segala  permasalahan  di  ruang-maya. Satjipto  Rahardjo  juga  menjelaskan bahwa  sebelum  menyusun  hukum, sebaiknya  dimulai  suatu  penelitian mengenai sasaran-sasaran dari hukum  tersebut.  Menyusun  hukum internet berarti mengetahui seluk-beluk  dan  segala  hal-ihwal tentang internet. Dalam  UU  ITE  terdapat sejumlah pasal yang memuat ancaman pidana terhadap pelanggarnya.  Di  bawah  judul  “Bab
VII:  Perbuatan  yang  Dilarang”, termuat  sejumlah  tindak  pidana  di ruang  maya  menurut  UU  ITE  yang termaktub  dalam  Pasal  27  sampai Pasal  36  dengan  ketentuan  pidana yang terdapat dalam Pasal 45 sampai 52.  Di  antara  pasal-pasal  tersebut terdapat pasal yang bersifat kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi ( judicial  review )  ke  Mahkamah Konstitusi  RI.  Pasal-pasal  itu  adalah Pasal  27  Ayat  (3) juncto Pasal  45 Ayat  (1)  yang  mengatur  tentang penghinaan  dan/atau  pencemaran nama  baik  di  ruang-maya  dan  Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) yang  mengatur  tentang  penyebaran rasa  kebencian  atau  permusuhan  di ruang-maya. Pasal 27 Ayat (3) juncto
Pasal  45  Ayat  (1)  telah  menyeret banyak  pelaku  (atau  korban?)  ke pengadilan. Kasus populer berkenaan dengan itu di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari, Narliswandi Piliang, Yudi  Latif,  EJA  (inisial),  Agus Hamonangan,  Indra  Sutriadi  Pipii,
Nur  Farah,  Satria  Lasmana  Kusuma, Kho  Seng  Seng,  Luna  Maya,  Fifi Tanang,  Alex  Jhoni  Polii,  Rignolda Djamaluddin,  Yani  Sagaroa  dan Salamuddin, dan Musni Umar.
Meskipun menimbulkan beragam  kontroversi,  Mahkamah
Konstitusi  RI  menolak  permohonan pengujian  materi  Pasal  27  Ayat  (3) juncto Pasal  45  Ayat  (1)  UU  ITE yang  diajukan  pada  tanggal  28 Desember  2008  (Putusan  Nomor 50/PUU-VI/2008). Kendati pada tanggal  29  Januari  2009  diajukan permohonan  serupa  (namun  hanya menguji Pasal 27 Ayat [3]), Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa permohonan pengujian  materi  Pasal  27  Ayat  (3) tidak dapat diterima (Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009). Mahkamah Konstitusi  RI  menegaskan  bahwa norma Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45  Ayat  (1)  adalah  konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai  demokrasi,  hak  asasi manusia,  dan  prinsip-prinsip  negara hukum.  Pada  tanggal  26  April  2013 juga  telah  diajukan  pengujian  materi terhadap  Pasal  28  Ayat  (2).  Dalam
Putusan Nomor Nomor 52 PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi  RI  memutuskan  menolak permohonan untuk seluruhnya.

## 3.  Pengalaman  Negara-negara: Malaysia dan Singapura
Regulasi internet  di  Malaysia berada  dalam  wewenang  Malaysian
Communications  and  Multimedia Commission (MCMC) dengan diawasi oleh Kementerian Informasi,
Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia.  Baik  MCMC  maupun kementerian berpedoman pada Undang-Undang  Komunikasi  dan Multimedia Tahun 1998 yang memberi  menteri  kewenangan  yang luas  untuk  mengeluarkan  lisensi  dan keistimewaan-keistimewaan lain. Pemerintah  mengangkat  tiga  dari enam  komisioner  MCMC  yang sisanya berasal dari unsur non-pemerintah. Pemerintah  Malaysia  tidak menerapkan  teknologi  penyaringan ( filtering ) untuk menangkal situs-web secara aktif namun menempuh cara lain untuk membatasi  akses  terhadap  informasi tertentu. Dalam ketentuan Undang-Undang  Komunikasi  dan Multimedia  Tahun  1998,  secara eksplisit dinyatakan bahwa tidak ada rumusan yang mengizinkan penyensoran internet 22 .
Meskipun  tidak  melakukan pemblokiran situs-web secara teknis, MCMC  berupaya  membatasi  akses internet  melalui  kewenangannya. Pada  bulan  Mei  2011,  MCMC mengirim  memorandum  kepada para penyelenggara  jasa  internet  agar mereka  memblokir  akses  terhadap sepuluh  situs-web  karena  dinilai melanggar Pasal 263 Undang-Undang  Komunikasi  dan Multimedia  Tahun  1998  tentang  hak cipta. MCMC juga pernah memerintahkan  sejumlah  narablog dan  para  pengelola  situs-web  berita
22 Ali Salman dkk, “Tracing the Diffusion of Internet in Malaysia: Then and Now” dalam Asian Social
agar  menghapus  konten  yang  terlalu mengkritik pemerintah.
Singapura memberlakukan pengawasan  formal  dan  informal yang ketat terhadap warganya. Penyaringan  internet  dalam  bentuk pemblokiran  atas  situs-web  yang memuat  materi  terlarang  seperti pornografi  dan  isu-isu  suku,  agama, ras,  dan  antargolongan  (SARA) banyak dilakukan dengan dalih untuk menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan dan persatuan nasional. Media Development Authority (MDA) , lembaga pemerintah  yang  secara  khusus berwenang mengontrol internet, mengklaim hanya memblokir seratus situs-web (sebagian besar pornografi) sebagai sikap negara atas konten tersebut 23 .

## C. Simpulan dan Saran
Gagasan  kedaulatan  negara yang secara tradisional hanya terbatas  pada  aspek  teritorialitas (darat,  laut,  dan  ruang-udara)  kini berkembang menjadi ekstrateritorialitas (ruang-maya) dengan jangkauan hukum yang tidak terbatas. Kedaulatan negara di ruang- maya,  dengan  demikian,  adalah sebentuk hasrat negara untuk memperluas wilayah dan menegakkan hukumnya hingga batas yang sejauh-jauhnya. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik
Science Volume 9 Nomor 6 (Canadian Center of Science and Education, 2013), h. 13.
(UU ITE) adalah bukti bahwa negara untuk  menegakkan  kedaulatan  di ruang-maya sejak pesatnya perkembangan  internet  dan  jumlah penggunanya  di  Indonesia.  UU  ITE juga memuat asas yurisdiksi ekstrateritorial  yang  memungkinkan negara (Indonesia) untuk menegakkan  kedaulatannya  hingga batas  yang  tidak  bisa  dijangkau  oleh yurisdiksi teritorial. Untuk
menegakkan kedaulatan  di  ruang-maya  melalui suatu  konstruksi  hukum,  negara perlu  memahami  arsitektur  internet. Pemahaman semacam itu merupakan pemahaman yang berorientasi kepada masyarakat pengguna internet  itu  sendiri.  Dalam  rangka menegakkan UU ITE dengan mengkriminalisasi pengguna
internet,  Pemerintah  Indonesia  mesti mengutamakan  penyelesaian  perkara di luar pengadilan.

## Daftar Pustaka
Hanson,  Sharon, Legal  Method (London: Cavendish Publishing, 1999). Heidegger, Martin, The Question  Concerning  Technology,
and Other Essays ,
diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovitt (New York dan London: Garland Publishing, 1977).
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (ed.), Metode Penelitian Hukum:
23 Open-Net Initiative, Internet Filtering in Singapore in 2004-2005: A Country Study (2005), h. 3
Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2011 [cet. kedua]).
Jackson, Robert, Sovereignty:
Evolution of an Idea (Cambridge: Polity Press, 2007). Lessig, Lawrence, Code: Version 2.0 (New York: Basic Books, 2006). Lim, Francis, Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat (Yogyakarta:
Kanisius, 2008).
Mezak,  Meray  Hendrik,  “Jenis, Metode  dan  Pendekatan  dalam
Penelitian  Hukum”  dalam Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V, Nomor 3 (Tangerang:
Mei 2006). Open-Net Initiative, Internet Filtering in Singapore in 2004-2005:  A  Country  Study (2005). Petras, James dan Henry Veltmeyer, Kedok  Globalisasi: Imperialisme Abad 21 , diterjemahkan  oleh  Tim  Caraka Nusantara (2001).
Polimpung,  Hizkia  Yosias  Simon,
“Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan  George  W.  Bush, Jr., Tesis pada Program Pascasarjana  Ilmu  Hubungan Internasional (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).
Rahardjo,  Satjipto, Hukum  dalam Jagat  Ketertiban (Jakarta:  UKI
Press, 2006). ______________, Hukum dan Masyarakat (Bandung:  Angkasa, 1981). ______________, Ilmu Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2006 [cet. ke-6]). ______________, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit  Buku  Kompas,  2010). Salman,  Ali  dkk,  “Tracing  the Diffusion of Internet in
Malaysia:  Then  and  Now” dalam Asian  Social  Science Volume  9  Nomor  6 (Canadian Center of Science and Education, 2013). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata  Kerja  Kementerian  Negara
Republik Indonesia.
Putusan  Nomor  50/PUU-VI/2008,
Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia. Putusan  Nomor  Nomor  52 PUU-XI/2013, Mahkamah
Konstitusi  Republik  Indonesia.
Montevideo Convention on
Rights  and  Duties  of  States (1933). The Uncitral Model Law on  International  Credit  Transfer (1994). The Uncitral Model Law on Electronic Commerce (1996). The Council of Europe Convention on Cybercrime (2001).