## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

## Muhammad Nurul Huda
Institut Agama Islam Negri Ponorogo
Email: Anhuda92@gmail.com

## Abstract
This  article  is  the  result  of  an  analysis  of  economic  history  in  the  past which  is  to  answer  economic  problems  during  the  Umayyad  and Abasiyyah Daulah, economic activities carried out during the Daulah Bani Umayyah and Bani Abasiyyah. This research uses the Historical Method by  using  secondary  sources  originating  from  December.  which  literature has  been  previously  reviewed  and  analyzed.  While  in  the  approach  the writer uses a historical approach. This approach is used by the author in order  to  reveal  the  economic  problems  of  the  Umayyad  and  Abasiyyah Bani.  From  the  research  results,  it  can  be  seen  that  the  development  of Islamic  economics  in  the  Umayyad  and  Abbasid  dynasties  was  an economic policy formed based on the ijtihad of the fuqoha and ulama as a consequence of  the increasingly distant  time span between  the Prophet's life and the reign. The abbasiyah caliph or the dynasty of the children of the  abbot,  as  said  to  continue  the  rule  of  the  Umayyad  dynasty.  His power lasted a long time. During the Abbasiyah dynasty in power where the patterns of government applied varied according to political, social and cultural changes.

## Keywords : Economy, Caliph, Islam

## Abstrak
Artikel  ini  adalah  hasil  analisis  sejarah  ekonomi  pada  masa  lampau yang mana untuk menjawab permasalahan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah dan  Bani Abasiyyah, aktivitas ekonomi yang dilakukan pada  masa  Daulah  Bani  Umayyah  dan  Bani  Abasiyyah,  Penelitian  ini menggunakan Metode Historis dengan menggunakan sumber sekunder yang  berasal  darisember  kepustakaan  yang  mana  telah  ditelaah  dan dianalisis  sebelumnya.  Sementara  dalam  pendekatan  penulis menggunakan  pendekatan  historis.  Pendekatan  ini  diigunakan  penulis agar  agar  dapat  mengungkapkan  permasalahan  ekonomi  pada  Masa Bani  Umayyah  dan  Bani  Abasiyyah.  Dari  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  Perkembangan  ekonomi  islam  pada  Dinasti  Umayyah dan  Abbasiyah  merupakan  kebijakan  ekonomi  banyak  dibentuk berdasarkan  ijtihad  para  fuqoha  dan  ulama  sebagai  konsekuensi

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani … | 136
semakin  jauhnya  rentang  waktu  antara  zaman  kehidupan  Rasulullah dan  masa  pemerintahan  tersebut.  Khalifah  abbasiyah  atau  kekuasaan dinasti  bani  abbas,  sebagai  mana  disebutkan  melanjutkan  kekuasaan dinasti  bani  umayah.  Kekuasaannya  berlangsung  rentang  waktu  yang panjang  .  selama  dinasti  bani  abbasiyah  berkuasa  dimana  pola pemerintahan  yang  diterapkan  berbeda-beda  sesuain  dengan perubahan politik, sosial, dan budaya.
Kata kunci : Ekonomi, Khalifah, Islam

## PENDAHULUAN
Perekonomian    adalah    merupakan    salah    satu    unsur terpenting    dalam  memperlancar    proses    pembangunan    suatu negara.    Sebab    merosotnya  perekonomian  suatu  negara  akan berpengaruh  terhadap  proses  pelaksanaan  pembangunan  yang akan  dilakukan.  Dalam  kesempatan  ini,  kami  akan  membahas mengenai perkembangan ekonomi pada masa  Daulah Abbasiyah dan  Daulah  Umayyah.  Yang  didalamnya  membahas  mengenai perkembangan  dan  pertumbuhan  pada  kedua  masa  daulah tersebut.  Serta  memaparkan  bagaimana  sistem  pemerintahan pada  setiap  khalifahnya.  Salah  satu  contoh  Pada  masa pemerintahan  Abdul  Malik,  perkembangan  perdagangan  dan perekonomian,  teraturnya  pengelolaan  pendapatan  negara  yang didukung  oleh  keamanan  dan  ketertiban  yang  terjamin  telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran.
Maka  dari  itu  diperlukan  kajian  yang  mendalam  mengenai ekonomi  syariah  (ekonomi  islam)  ini.  Berawal  dari  sinilah penyusun membuat makalah ini, dengan tujuan agar memahami bagaimana sejarah pemikiran ekonomi yang dulu pernah berjaya dan dapat menjadi jawaban atas gelisahan yang ada pada masa kejayaan islam. Oleh karena itu penyusun menyusun laporan ini, dengan  kajian  khusus  pada  masa  dinasti  umayyah  dan abbasiyah agar dapat bermanfaat untuk perkembangan ekonomi syariah pada masa yang akan datang.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

## METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penyusunan  artikel  ini  ialah  studi  pustaka  (Absor,  2019). Caranya  adalah  dengan  mengambil  data  dari  beberapa  buku yang  bersumber  dari  kepustakaan,  yang  selanjutnya  akan ditelaah dan dianalisis guna untuk memperoleh hasil yang baik. Metode ini disebut dengan metode dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tradisi Dan Praktek Ekonomi Masa Daulah Umayah (41-
132h/ 661-750m)
Perekonomian    adalah    merupakan    salah    satu    unsur terpenting    dalam  memperlancar    proses    pembangunan    suatu negara.    Sebab    merosotnya  perekonomian  suatu  negara  akan berpengaruh  terhadap  proses  pelaksanaan  pembangunan  yang akan  dilakukan .  Cari  Brockelmann  menegaskan  bahwa:  “Pada tahun 693 khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak  uang  sendiri  di  damaskus.  Sementara  itu  Hajjaj  pada tahun    berikutnya  melakukan    hal    yang    sama.    Akibatnya masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Siria, dan Iraq. Kebijaksanaan  yang dikeluarkan    oleh    Khalifah    Abdul    Malik  tersebut,  sangat berpengaruh  terhadap  perekonomian  dinasti  itu.  Sebab  kita melihat, sebelum diberlakukannya kebijakan ini mata uang yang beredar  sebagai  alat  tukar  adalah  mata  uang  Roma  dan  mata uang Persia yaitu dirham (drachma) dan dinar (dinarius). Dengan tidak    adanya    mata    uang    sendiri    tentu    akan    dapat mengurangi nilai-nilai  persatuan  dan  kesatuan  umat  Islam  di daerah    yang    demikian  luasnya.  Sehingga  dapat  dikatakan, secara  implisit  kebijaksanaan  khalifah  memiliki    nilai-nilai esensial    dalam    mewujudkan    persatuan    dan    kesatuan  umat Islam  dalam  wilayah  yang  luas  tersebut.  Implikasi    nilai-nilai persatuan  dan  kesatuan  terhadap  perekonomian pada  masa itu (Dinasti  Umayyah)  adalah  sangat  penting.  Sebab  adanya persatuan    dan    kesatuan  wilayah    umat    Islam    yang    luas tersebut    akan  menciptakan    stabilitas    keamanan    yang terjamin.    Dengan    adanya    stabilitas  keamanan  yang  terjamin, maka  lalu  lintas  perdagangan  akan  berjalan  lancar,  dengan lancarnya    lalu    lintass    perdagangan,    pada    gilirannya    akan meningkatkan perekonomiannya.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani … | 138
Pada  masa  pemerintahan  Abdul  Malik,  perkembangan perdagangan  dan  perekonomian,    teraturnya    pengelolaan pendapatan    negara    yang    didukung  oleh  keamanan  dan ketertiban  yang  terjamin  telah  membawa  masyarakatnya  pada tingakat    kemakmuran.    Realisasinya    dapat    kita    lihat    dari hasil  penerimaaan    pajak    (kharaj)    di    wilayah    syam    saja, tercatat    1.730.000    dinar  emas  setahun.  Kemakmuran masyarakat    Bani  Umayyah    juga    terlihat    pada    masa pemerintahan  Umar  ibn  Abdul  Aziz.  Keadaan  perekonomian pada    masa  pemerintahannya    telah    naik    ke    taraf    yang menakjubkan.  Semua  literatur yang  ada  pada  kita  sekarang ini    menguatkan    bahwa    kemiskinan,  kemelaratan,    dan kepapaan    telah    dapat    diatasi    pada    masa    pemerintahan khalifah ini.
kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Umar  ibn  Abdul  Aziz  dalam implikasinya  dengan  perekonomian  yaitu  membuat  aturan- aturan  mengenai  takaran  dan  timbangan,  dengan  tujuan  agar dapat  membasmi  pemalsuan  dan  kecurangan  dalam  pemakaian alat-alat tersebut. Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas  dapatlah dikatakan    perkembangan  perekonomian    pada    masa pemerintahan    Dinasti    Umayyah    secara    umum  sudah  mulai meningkat  dibanding  dengan  masa  sebelumnya.  Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti  ini,  sebenarnya    tidak    terlepas      dari    kebijaksanaan- kebijaksanaan  yang dilakukan  khalifah,  di  samping  dukungan masyarakat  terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.
Naiknya  Muawiyyah  ke  tampuk  pemerintahan  Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Sejak saat itu pula, pemerintahan  Islam  yang  bersifat  demokratis  seperti  yang  telah dipraktekkan  Rasulullah  SAW  dan  khulafa  arrasyidin  berubah menjadi monachiheridetis (kerajaan turun menurun). Muawiyyah memperoleh kekuasaan melaului jalan kekerasan, diplomasi, dan tipu  daya  tidak  melalui  jalan  musyawarah.  Dalam  menjalankan kekuasaannya,  ia  tetap  menggunakan  istilah  khalifah  yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Sejak bani umayyah  berkuasa,  seorang  khalifah  tidak  lagi  harus  seorang ahli  hukum  agama  (fuqaha).  Dinasti  ini  mulai  memisahkan antara  pemegang  otoritas  keagamaan  dengan  pemegang  otoritas

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
politik.urusan agama diserahkan kepada para ulama, sedangkan urusan  politik  diserahkan  kepada  para  penguasa.  Pada  masa daulah  ini,  pusat  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan berada  di  Damaskus,  sedangkan  pusat  aktifitas  keagamaan berada di Madinah (Zuhri, 1997).
Selama  masa  pemerintahan  dinasti  ini,  telah  terjadi pergeseran  nilai-nilai  kepemimpinan  Islami  yang  sangat mengedepankan  asas-asas  musyawarah  dan  kebersamaan menjadi  kepemimpinan  otoriter.  Keadaan  tersebut  memacu timbulnya  hasrat  sebagian  besar  khalifah  Bani  Umayyah  untuk memanfaatkan  kekuasaan  sebagai  sarana  memperkaya  diri  dan keluarganya. Baitul Mal yang merupakan kantor perbendaharaan umat  seakan  menjadi  milik  pribadi  para  pangeran.  Pada  masa pemerintahan  Bani  Umayyah,  terdapat  dua  macam  Baitul  Mal;
umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal Umum diperuntukkan  bagi  seluruh  masyarakat  umum.  Sedangkan Baitul  Mal  khusus  diperuntukkan  bagi  para  sultan  dan keluarganya.  Namun,  dalam  prakteknya,  tidak  jarang  berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Mal tersebut. Pengeluaran  untuk  kebutuhan  para  sultan,  keluarga,  dan  para sahabat  dekatnya  banyak  yang  diambilkan  dari  kas  Baitul  Mal Umum.  Begitu  pula  halnya  dengan  pengeluaran  lainnya  yang tidak  berhubungan  dengan  kesejahteraan  umat  Islam  secara keseluruhan. Dengan demikian telah terjadi disfungsi
penggunaan  dana  Baitul  Mal  pada  masa  dinasti  Bani  Umayyah (Amalia, 2010).

## 1. Khalifah Muawiyyah bin Abi Sofyan
Pada  masa  pemerintahannya,  khalifah  Muawiyah  bin  Abi Sofyan  mendirikan  dinas  beserta  dengan  berbagai  fasilitasnya, menertibkan  angkatan  perang,  mencetak  mata  uang,  dan mengembangkan  jabatan  qadi  (hakim)  sebagai  jabatan profesional.  Selain  itu,  khalifah  Muawiyyah  bin  Abi  Sofyan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi, seperti  fungsi  pengumpulan  pajak  dan  administrasi  politik (Engineer, 1999).

## 2. Khalifah Abdul Malik bin Marwan
Pemikiran  yang  serius  terhadap  penertiban  dan  pengaturan uang  dalam  masyarakat  Islam  muncul  di  masa  pemerintahan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani … | 140
khalifah  Abdul  Malik  bin  Marwan.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh permintaan pihak Romawi agar khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus  kalimat  Bismillahirrohmaanirrohiim  dari  mata  uang yang  berlaku  pada  khilafahnya.  Pada  saat  itu,  bangsa  Romawi mengimpor  dinar  Islam  dari  Mesir.  Akan  tetapi,  permintaan tersebut  ditolaknya.  Bahkan,  khalifah  Abdul  Malik  bin  Marwan mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap
mencantumkan  kalimat  Bismillahirrohmanirrohim  pada  tahun 74H  (659M)  dan  menyebarkannya  ke  seluruh  wilayah  Islam seraya  melarang  pemakaian  melakukan  percetakan  mata  uang lain  .  ia  juga menjatuhkan  hukuman  ta’zir  kepada  mereka  yang melakukan  percetakan  mata  uang  di  luar  percetakan  Negara. Selain itu ia juga melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrsi pemerintahan Islam (Amalia, 2010).

## 3. Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Selama  masa  pemerintahannya,  Umar  bin  Abdul  Aziz menerapkan  kembali  ajaran  Islam  secara  utuh  menyeluruh  . berbagai pembenahan dilakukannya di seluruh sektor kehidupan masyarakat  tanpa  pandang  bulu.  Langkah  ini  dimulai  dari dirinya sendiri. Ketika diangkat sebagai khalifah, umar bin Abdul Aziz  mengumpulkan  rakyatnya  dan  mengumumkan  serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak  wajar  kepada  kaum  muslimin  melalui  Baitul  Mal,  mulai dari  tanah-tanah  perkebunan  di  Maroko,  berbagai  tunjangan yang  berada  di  Yamamah,  Mukaedes,  Jabal  Wars,  Yaman,  dan fadak,  hingga  cincin  pemberian  Al-Walid.  Selama  berkuasa,  ia juga  tidak  mengambil  sesuatupun  dari  Baitul  Mal,  termasuk pendapatan fai yang telah menjadi haknya.
Pada  masa  pemerintahannya,  khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz memprioritaskan  pembangunan  dalam  negeri.  Menurutnya, memperbaiki  dan  meningkatkan  kesejahteraan  negeri-negeri Islam adalah lebih baik dari pada menambah perluasan wilayah. Dalam rangka ini pula, ia  menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi  dan  memberikan  hak  kebebasan  beribadah  kepada penganut agama lain.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Di  dalam  melakukan  berbagai  kebijakannya,  khalifah  Umar bin  Abdul  Aziz  bersifat  melindungi  dan  maningkatkan kemakmuran  taraf    hidup  masyarakat  secara  keseluruhan.  Ia mengurangi  beban  pajak  yang  dipungut  dari  kaum  Nasrani, menghapus  pajak  terhadap  kaum  Muslimin,  membuat  aturan takaran  dan  timbangan,  membasmi  cukai  dan  kerja  paksa, memperbaiki  tanah  pertanian,  penggalian  sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musaffir, dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini  berhasil  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  secara keseluruhan  hingga  tidak  ada  lagi  yang  mau  menerima  zakat (Amalia, 2010).
Salah  satu  bukti  kesungguhanya  dalam  menegakkan keadilan,  khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  pernah  membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada  orang-orang  yang  diperlakukan  semena-mena  oleh  para penguasa  sebelumnya.  Karena  tidak  mencukupi,  ia  mengambil dari kekayaan Baitul Mal di Syam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga  menetapkan  bahwa  para  pejabat  diberi  gaji  300  dinar  dan dilarang  melakukan  berbagai  pekerjaan  sampingan.  Selain  itu, pajak  yang  dikenakan  kepada  non-muslim  hanya  berlaku  pada tiga profesi, yaitu pedagang, petani dan tuan tanah.
Dalam  bidang  pertanian,  khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz melarang  penjualan  tanah  garapan  agar  tidak  ada  penguasa lahan.  Ia  memerintahkan  amirnya  untuk  memanfaatkan semaksimal  mungkin  lahan  pertanian  yang  ada.  Dalam menetapkan  sewa  tanah,  khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz menerapkan  prinsip  keadilan  dan  kemurahan  hati.  Ia  melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.
Lebih  jauh,  khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  menerapkan kebijakan  otonomi  daerah.  Setiap  wilayah  Islam  mempunyai wewenang  untuk  mengelola  zakat  dan  pajak  secara  sendiri- sendiri  dan  tidak  diharuskan  menyerahkan  upeti  kepada pemerintah  pusat.  Bahkan  sebaliknya,  pemerintah  pusat  akan memberian  bantuan  subsidi  kepada  setiap  wilayah  Islam  yang minim pendapat zakat dan pajaknya (Kholik, 2000: 126). Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola  kekayaannya.  Jika  terdapat  surplus,  khalifah  Umar

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani … | 142
bin  Abdul  Aziz  menyarankan  agar  wilayah  tersebut  memberikan bantuan  kepada  wilayah  yang  minim  pendapatannya.  Untuk menunjang  hal  ini,  ia  mengangkat  Ibnu  Jahdam  sebagai  amil shodaqoh  yang  bertugas  menerima  dan  mendistribusikan  hasil shodaqoh secara merata ke seluruh wilayah Islam.
Dalam  mewujudkan  negara  yang  adil  dan  makmur,  khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Baginya, hak seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan  hilang  karena  akan  tetap  diberikan  kepada  ahli  warisnya. Begitu pula hak para tahanan. Hal ini berlaku secara universal, tanpa membeda-bedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Ia  juga  mendirikan  rumah  makan  khusus  untuk  para  fakir miskin.  Sementara  itu,    jika  terdapat  kelebihan  harta  setelah digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kaum  muslimin, pendapatan  Baitul  Mal  didistribusikan  kepada  orang-orang dzimmi.  Tidak  hanya  itu,  kaum  dzimmi  itu  juga  diberikan pinjaman  tanah-tanah  pertanian  sebagai  lahan  pekerjaan mereka.
Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  juga  mengeluarkan  kebijakan pembukaan  jalur  perdagangan  bebas,  baik  di  darat  maupun diudara,  sebagai  upaya  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat.
Pemerintah menghapus bea masuk dan menyediakan  berbagai  bahan  kebutuhan  sebanyak  mungkin dengan  harga  yang  terjangkau  (Amelia,  2010:104).  Pada  masa pemerintahannya,  sumber-sumber  pemasukan  negara  berasal dari  zakat,  hasil  rampasan  perang,  pajak  penghasilan  pertanian (pajak ini di awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ditiadakan mengingat  situasi  ekonomi  yang  belum  kondusif,  setelah stabilitas  perekonomian  masyarakat  membaik,  pajak  ini diterapkan),  dan  hasil  pemberian  ladangan  kerja  produktif kepada masyarakat luas.
Setelah  masa  pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz  tersebut, kekuasaan  Bani  Umayyah  berada  di  tangan  Yazid  bin  Abdul Malik.  Pada  masa  ini,  kekacauan  dalam  kahidupan  masyarakat mulai  muncul  kembali.  Hal  ini  dipicu  oleh  kegandrungan  sang khalifah  dan  para  penggantinya  terhadap  kemewahan  dan ketidak peduliaannya terhadap kesejahteraan rakyat. Akibatnya,

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
143 | ESTORIA Volume 1, No. 2, April 2021
muncul konfrontasi antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Kerusuhan tersebut terus berlanjut hingga semakin memperkuat oposisi  dan  sebaliknya,  memperlemah  posisi  sang  khalifah. Akhirnya  pihak  oposisi  berhasil  menumbangkan  Daulah Umayyah.

## B. Tradisi  Dan  Prakek  Ekonomi  Daulah  Abbasiyah  (132-656 H/750-1258 M)
Bani  Abbasiyah  meraih  tampuk  kekuasaan  Islam  setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinas Bani Umayyah pada tahun 750 H. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan al-Abbas, paman  Nabi  Muhammad  SAW,  sehingga  khilafah  tersebut dinakamakan  khilafah  Abbasiyah.  Dinasti  ini  didirikan  oleh Abdullah  al-Saffah  bin  Muhammad  bin  Ali  bin  Abdullah  bin Abbas  (132-136H)  (Amalia,  2010).  Pada  masa  Daulah  Bani Abbasiyah,  pusat  pemerintahan  Islam  dipindahkan  dari Damaskus ke Baghdad. Dalam kurun waktu lebih dari lima abad dinasti  ini  berkuasa,  pola  pemerintahan  yang  diterapkan berbeda-beda  sesuai  dengan  perubahan  politik,  sosial  dan budaya.  Berdasarkan  hal  ini,  Ahmad  Syalabi  membagi membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi tiga periode, yaitu:
a) Periode pertama, berlangsung dari tahun 132 H sampai 232 H.  Pada  periode  ini,  kekuasaan  berada  ditangan  para khalifah secara penuh.
b) Periode kedua, berlangsung dari tahun 232 H sampai 590H. Pada  periode  ini  kekuasaan  politik  berpindah  dari  tangan khalifah  kepada  golongan  Turki  (232  H-334  H),  dan  Bani Saljuk (447 H-590 H).
c) Periode ketiga, berlangsung dari tahun 590 H sampai 656 H. Pada  periode  ini  kekuasaan  kembali  di  tangan  khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya.
Diantara  periode-periode  pemerintahannya  tersebut,  dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan pada periode pertama. Pada masa  ini,  secara  politis,  para  khalifah  benar-benar  tokoh  yang kuat  dan  merupakan  pusat  kekuasaan  politik  dan  agama sekaligus.  Di  sisi  lain,  kemakmuran  masyarakat  mencapai puncaknya.  Periode  ini  juga  berhasil  menyiapkan  landasan  bagi perkembangan  filsafat  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  Islam. Karena Abdullah Al-Saffah hanya memerintah dalam waktu yang singkat,  pembina  yang  sesungguhnya  dan  Daulah  Abbsiyah adalah  Abu  Ja’far  Al -Manshur  (136-148  H).  Pada  masa

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani … | 144
pemerintahannya, khalifah Al-Manshur lebih banyak melakukan konsolidasi  dan  penertiban  administrasi  birokrasi.  Ia  berusaha meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pusat pemerintahan yang pada mulanya berada Hasyimiyah
dipindahkan  ke  kota  Baghdad  yang  baru  dibangunnya.  Ia menciptakan  tradisi  baru  dibidang  pemerintahan  dengan mengangkat  seorang  wazir  sebagai  koordinator  departemen. Khalifah  Al-Manshur  juga  membentuk  lembaga  protokol  negara, sekretaris  negara,  dan  kepolisian  negara,  serta  membenahi angkatan  bersenjata  dan  membentuk  lembaga  kehakiman negara.  Peranan  jawatan  pos  semakin  ditingkatkan  dengan tambahan  tugas  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  melaporkan perilaku gubernur setempat kepada khalifah.
Pada awal pemerintahan khalifah al-Manshur, perbendaharaan  negara  dapat  dikatakan  tidak  ada  karena khalifah  sebelumnya,  al-Saffah,  banyak  menggunakan  dana Baitul  Mal  untuk  diberikan  kepada  para  sahabat  dan  tentara demi  mengukuhkan  kedudukannya  sebagai  penguasa.  Hal tersebut  mendorong  khalifah  Al-Manshur  untuk  bersikap  keras dalam  peneguhan  kedudukan  keuangan  negara,  disamping penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga
masapemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan  kekerasan.  Dalam  mengendalikan  harga-harga,  khalifah al-Manshur  memerintahkan  para  kepala  jawatan  pos  untuk melaporkan  harga  pasarang  dari  setiap  bahan  makanan  dan barang  lainnya.  Para  walinya  agar  menurunkan  harga-harga ketingkat  semula.  Disamping  itu,  khalifah  Al-manshur  juga sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Mal. Ketika ia meninggal,  kekayaan  kas  negara  telah  mencapai  810  dirham (Hasyimi, 1987).
Keberhasilan  khalifah  al-manshur  dalam  meletakkan  dasar- dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah memudahkan usaha para khalifah  berikutnya  untuk  lebih  fokus  terhadap  permasalahan ekonomi  dan  keuangan  negara,  sehingga  peningkatan  dan pengembangan  taraf  hidup  rakyat  dapat  terjamin.  Ketika  Al- Mahdi  (158-169)  menjadi  khalifah,  keadaan  negara  telah  stabil. Ia  banyak  menerapkan  kebijakan  yang  menguntungkan  rakyat banyak, seperti pembangunan tempat-tempat persinggahan para

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
145 | ESTORIA Volume 1, No. 2, April 2021
musafir  haji,  pembuatan  kolam-kolam  air  bagi  para  kafilah dengan  beserta  hewan  bawaannya,  serta  memperbaiki  dan memperbanyak jumlah telaga dan perigi. Ia juga mengembalikan seluruh  harta  yang  dirampas  ayahnya  kepada  pemiliknya masing-masing.
Pada  masa  pemerintahan  Al-Mahdi,perekonomian  negara mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, seperti emas, perak, tembaga  dan  besi.  Di  samping  itu  jalur  transit  perdagangan antara Timur dan Barat juga menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini,  basrah  menjadi  pelabuhan  yang  penting.  Dengan  demikian, setor-sektor  pertanian  yang  menunjang  kemakmuran  Daulah Abbasiyah  adalah  pertanian,  pertambangan  dan  perdagangan. Untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah pengeluarkan berbagai  kebijakan  yang  membela  hak-hak  kaum  tani,  seperti peringanan  hasil  pajak  hasil  bumi,  penjaminan  hak  milik  dan keselamatan  jiwa,  perluasan  lahan  pertanian  di  setiap  daerah, dan  pembangunan  berbagai  bendungan  dan  kanal.  Sementara untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintahh membuat sumur-sumur  membangun  tempat-tempat  peristirahatan  para kafilah  dagang,  dan  mendirikan  berbagai  armada  dagang  serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai.
Ketika  tampuk  pemerintahan  dikuasai  khalifah  Harun  Al- Rasyid  (70-193  H),  pertumbuhan  ekonomi  berkembang  dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada  masa  pemerintahannya,  khalifah  Harun  Al-rasyid melakukan  diversifikasi  sumber  pendapatan  negara.  Ia membangun  Baitul  Mal  untuk  mengurus  keuangan  negara dengan  menujuk  seorang  wajiz  yang  menjadi  kepala  beberapa diwan, yaitu:
a) Diwan al-khazanah, bertugas mengurus seluruh
perbendaharaan negara.
b) Diwan  al- Azra’,  bertugas  mengurus  kekayaan  negara yangberupa hasil bumi.
c) Diwan  Khazain  Al-Silah,  bertugas  mengurus  perlengkapan angkatan perang.
d) Sumber  pendapatan  pada  masa    pemerintahan  ini  adalah kharaj,  jizyah,  zakat,  fai,  ghanimah,  usyr,  dan  harta lainnya.  Seperti  wakaf,  sedekah  dan  harta  warisan  orang yang  tidak  mempunyai  ahli  waris.  Seluruh  pendapatan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani … | 146
negara  tersebut  dimasukkan  kedalam  baitul  Mall  dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid, pendapatan Baitul Mal  dialokasikan  untuk  riset  ilmiah  dan  penterjemahan buku-buku Yunani, disamping untuk biaya pertahanan dan anggaran  rutin  pegawai.  Pendapatan  tersebut  juga dialokasikan  untuk  membiayaai  para  tahanan  dalam  hal penyediaan makanan dan pakaian musim panas dan dingin
(Amalia, 2010).
Pemerintahan  Khalifah  Harun  Al-Rasyid  juga  sangat memperhatikan  masalah  perpajakan.  Ia  menunjuk  Qadi  Abu Yusuf  untuk  menyusun  sebuah  kitab  pedoman  mengenai keuangan secara syari’ah. Untuk itu, Imam Abu Yusu f menyusun kitab yang di beri judul kitab al-kharaj. Penulisan kitab Al Kharaj Abu  Yusuf  ini  didasarkan  perintah  dan  pertanyaan  Khalifah Harun  Ar  Rasyid  mengenai  berbagai  persoalan  pajak  (Karim, 2012).  Pada  masa  Daulah  Abbasiyah,  sistem  pemungutan  al- kharaj dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
a) Al-muhassabah  atau  penaksiran  luas  areal  tanah  dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
b) Al-Muqasamah atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh.
c) Al- Muqqatha’ah  atau  penetapan  pajak  hasil  bumi terhadap  para  jutawan  berdasarkan  persetujuan  antara pemerintah dengan yang bersangkutan
Sepeninggal  Harun  Al-Rasyid,  tampuk  pemerintahan  Daulah Abbasiyah  diserahkan  kepada  Khalifah  Al- Ma’mun  (198 -218H). Pribadi  AL- Ma’mun  adalah  pribadi  yang  sangat  mencintai  ilmu dan  hal  ini  sangat  mempengaruhi  berbagai  kebijakannya.  Pada masa  pemerintahannya,  khalifah  Al- Ma’mun  memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam  Islam.  Ia  semakin  menggalakkan  aktifitas  penerjemahan buku-buku  asing.  Untuk  menunjang  hal  tersebut,  pemerintah mengalokasikan  dana  Baitul  Mal  untuk  gaji  para  penterjemah. Khalifah  Al- Ma’mun  juga  mendirikan  sekolah -sekolah  dan  yang termasyhur  adalah  Baitul  Hikmah,  pusat  penerjemahan  yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi perpustakaan  yang  besar.  Pada  masa  tersebut,  baghdad  mulai

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
menjadi  pusat  kebudayaan  dan  ilmu  pengetahuan.  Dari gambaran  diatas,  terlihat  bahwa  Dinasti  Bani  Abbasiyah  pada periode  pertama  lebih  menekankan  pembinaan  peradaban  dan kebudayaan  Islam,  termasuk  kehidupan  perekonomian,  dari pada  perluasan  wilayah.  Setelah  melewati  periode  ini,  Daulah Abbasiyah  mengalami  kemunduran  dan  akhirnya  dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M.

## KESIMPULAN
Perkembangan  ekonomi  islam  pada  Dinasti  Umayyah  dan Abbasiyah  merupakan  sebuah  catatan  sejarah  yang  dapat diambil  pelajarannya.  Sebuah  sistem  yang  kuat  tentunya  di dukung  pula  oleh  elemen-elemen  lainnya,  sehingga  sebuah sistem  itu  dapat  berjalan  dengan  baik.  Terutama  oleh penguasannya.
Masa  kekhalifahan  bani  umayyah  hanya  berumur  90  tahun yaitu  dimulai  pada  kekuasaan  muawiyyah  bin  abu  sofyan.
Pemikiran ekonomi islam bani  umayyah pada masa
pemerintahan  bani  umayyah,  kebijakan  ekonomi  banyak dibentuk  berdasarkan  ijtihad  para  fuqoha  dan  ulama  sebagai konsekuensi  semakin  jauhna  rentang  waktu  antara  zaman kehidupan Rasulullah dan masa pemerintahan tersebut. Khalifah abbasiyah  atau  kekuasaan  dinasti  bani  abbas,  sebagai  mana disebutkan  melanjutkan  kekuasaan  dinasti  bani  umayah. Kekuasaannya berlangsung rentang waktu yang panjang . selama dinasti bani abbasiyah berkuasa dimana pola pemerintahan yang diterapkan  berbeda-beda  sesuain  dengan  perubahan  politik, sosial, dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Absor, N. F. (2019). PENGGUNAAN KONSTRUKSI DAN KONSENSUS DALAM KEBENARAN SEJARAH. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset Dan Luarannya Sebagai Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi Memasuki Era 5.0 , 304 – 310.
Amalia, E. (2010). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Depok: Gramata.
Engineer, A. A. (1999). Asal Usul dan Perkembangan Islam .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasyimi, A. (1987). Sejarah Kebudayaan Islam . Jakarta: Bulan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani … | 148
Bintang.
Karim, A. A. (2012). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Depok: Raja Grafindo Persada.
Zuhri, M. (1997). Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah . Jakarta: Rajawali Pers.