INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13103-13112 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)
Iga Suci Ervinda Prianto 1 ✉ , Nining Yurista Prawitasari 2
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa Email: igasuciervinda@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Anak  sebagai  sumber  daya  manusia  merupakan  generasi  penerus  dan  pemimpin  di  masa  depan. Namun, perkembangan zaman dan kurangnya pengawasan terhadap anak seringkali mengarah pada situasi  di  mana  anak-anak  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan . Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang  - undangan  dan  pendekatan  kasus  pada  Studi  Putusan  Nomor  21/Pid.Sus-Anak/2023/PN  Pdg, Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non- yuridis.
Kata Kunci: Kekerasan Anak , Pertanggungjawaban Pidana , Pertimbangan Hakim

## Abstract
Children as human resources are the next generation and leaders in the future. However, the times and  lack  of  supervision  of  children  often  lead  to  situations  where  children  become  victims  or perpetrators  of  criminal  acts,  including  violent  crimes.  This  study  aims  to  find  out  how  criminal responsibility  for  children  perpetrators  of  violent  crimes  and  how  the Judge's  Consideration  in deciding  the  case  of  Children  as  Perpetrators  of  Violent Crimes.  This  research  method  used  is normative juridical law research with a statutory approach and a case approach in Decision Study Number 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg, Based on the results of the study shows that how the criminal responsibility of children as perpetrators of violent crimes and the judge's consideration in imposing criminal sentences on children perpetrators of violent crimes based on juridical considerations and non-juridical.
Keyword: Child Abuse, Criminal Liability, Judge's Consideration

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  populasi  anak  yang  besar  dan  potensi masalah kekerasan oleh anak di bawah umur, menuntut perhatian khusus terutama dalam kerangka  hukum  perlindungan  anak.  Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah  menjadi  landasan  hukum  untuk  menjaga  hak  dan  kepentingan  anak.  Namun, maraknya  kasus  tindak  pidana  kekerasan  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur menunjukkan  adanya  tantangan  dan  kompleksitas  dalam  implementasi  hukum  tersebut. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan  perhatian  lebih  dari  perspektif  hukum  dan  perlindungan  anak.  Anak-anak yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan masa depan mereka sendiri. Hal ini menuntut  adanya  pertanggungjawaban  yang  tepat  terhadap  anak-anak  pelaku  tindak pidana kekerasan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.
Hukum di Indonesia saat ini menyebut anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan  Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  Secara  konseptual  anak  yang berhadapan dengan hukum children in conflict with the law mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan  anak  yang  bersangkutan  disangka  atau  dituduh  melakukan  tindak  pidana (Abadi, 2022). Dalam Undang  -  Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan penjelasan  yang  berkaiatan  tentang  usia  anak,  yang  mana  anak  adalah  seseorang  yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan. Didalam Pasal 3
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan tujuan daripada perlindungan anak yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
Sejahtera.” Secara khusus ciri dan sifat melekat pada anak dibingkai dalam pasal 28B Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  “setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan dis kriminasi”. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memastikan  model  proteksi  yang  harus  dilakukan,  yakni:  perlakuan  atas  anak  secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak.
Penelitian ini mengkaji pentingnya pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak  pidana  kekerasan  untuk  melindungi  hak  anak  dan  menjaga  keadilan.  Tujuannya adalah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum terkait tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur, Maka dari itu sesuai uraian diatas yang menjadi latar belakang  permasalahan  penelitian  ini  sehingga  penulis  mengangkat  judul  yaitu “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  (Studi Putusan  Nomor  21/Pid.Sus- Anak/2023/PN  Pdg)” .  Kebaruan  penelitian  ini  terletak  pada evaluasi  mendalam  terhadap  mekanisme  pertanggungjawaban  pidana  anak, menggabungkan  aspek  pertanggungjawaban  pidana,  implementasi  Undang  -  Undang Perlindungan  Anak,  dan  Undang  -  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA), menjadikannya inovatif karena mengintegrasikan berbagai aspek yang sering diteliti secara terpisah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum  Yuridis Normatif yaitu suatu proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008). Jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang - Undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) pada Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan atau pemanggilan data dari studi  kepustakaan  (library  research)  yang  pada  dasarnya,  data  yang  diperoleh  dari  studi
pustaka  adalah  data  tataran  yang  dianalisis  secara  analisis  normatif,  yaitu  data  yang terkumpul dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis untuk  memperoleh  kejelasan  penyelesaian  masalah,  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  istilah  asing  disebut  dengan  teorekenbaarheid atau  criminal  responsbility  yang  menjurus  kepada  pelaku  dengan  maksud  untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan  pidana  yang  terjadi  atau  tidak.  Andi  Hamzah  mengatakan  bahwa  pengertian pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana,  yang  dinamakan  criminal  liability  atau responsibility, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. “Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat di jatuhi pidana, sebab masih harus di  lihat  pula  apakah  orang  tersebut  dapat  di  persalahkan  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya  sehingga  orang  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum pidana”.  Dengan  demikian  bahwa  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana  tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas geen straf zonder schuld, yang artinya “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”. (Hamzah, 2001)
Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang - Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat
(1) Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak  dalam situasi khusus. UNICEF menyebut  bahwa anak dalam  kelompok  ini  sebagai  children  in  especially  difficult  circum-stances  (CEDS)  karena kebutuhan - kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar  lingkungan  keluarga  (berada  pada  lingkup  institusi  negara),  membutuhkan  proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan- kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan dimana anak biasa menjalani hidupnya.
Undang  -  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  mengenai  batas  usia pertanggung jawaban pidana ditentukan antara usia 8-18 tahun, Adanya rentang batasan usia dalam Undang - Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila kita telusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8-18 tahun sesudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Di dalam Rules 4  antara  lain  dinyatakan,  bahwa:  Pada  sistem  hukum  yang  mengakui  konsep  usia pertanggungjawaban  pidana  bagi  anak-anak,  awal  usia  itu  tidak  dapat  ditetapkan  pada tingkat usia yang  lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan  kedewasaan emosional, mental  dan  intelektual.  Dalam  penjelasannya  ditegaskan,  bahwa  usia  minimum pertanggungjawaban pidana berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya.
Batas usia tersebut telah diatur dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa anak yang  berkonflik  dengan hukum adalah  anak  yang  telah  berumur  12  tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun  yang  diduga melakukan  tindak  pidana.  Sanksi  tindakan  yang  dapat  dikenakan  kepada  anak  meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPSK, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan sesuai Pasal 71 UU SPPA. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.  Sementara  itu,  pidana  tambahan  terdiri  dari  perampasan  keuntungan  yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)
Posisi Kasus: Bahwa benar awal terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 November sekitar pukul 18.00 WIB, pelaku yang sedang mengantarkan barang menggunakan sepeda motor disalip oleh saksi Rahmat dan saksi Fabio. Pelaku tidak terima disalip lalu mengejar kedua saksi,  dan  terjadi  pertengkaran  mulut  yang  membuat  pelaku  emosi  dan  langsung menabrakkan sepeda motornya ke arah saksi Rahmat. Saksi Fabio kemudian menghadang pelaku. Pelaku turun dari motornya, mengajak saksi Fabio berkelahi, dan meninju bibir saksi Fabio. Kemudian, pelaku menyandarkan saksi Fabio ke dinding rumah dekat lokasi kejadian
sehingga saksi Fabio terjatuh ke tanah. Pelaku meninju wajah dan badan korban berkali-kali serta  menginjak  korban  dengan  kedua  kakinya  sehingga  korban  mengalami  luka  pecah pada bibirnya. Kemudian, warga datang melerai perkelahian tersebut, dan anak langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada dada kanan, lengan atas kanan, dan punggung kiri yang membuat korban sakit dan pusing sehingga beberapa hari tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pelajar, sebagaimana hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara Nomor: VER/629/XI/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 2 November 2022. Kesimpulannya: Pada pemeriksaan korban laki-laki usia enam belas tahun ditemukan luka robek pada bibir bawah kiri, luka gores pada dada kanan, lengan atas kanan, dan  punggung  kiri  yang  diduga  diakibatkan  oleh  kekerasan  tumpul.  Luka  tersebut  tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.
Tuntutan Penuntut  Umum: Menyatakan anak  Jimmy Saputra, panggilan Jimmy, Bin Taufik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  anak” sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  76C  jo  Pasal  80  ayat  1  Undang  - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang jo Undang - Undang No. 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang  -  Undang  RI  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  Jimmy  Saputra,  panggilan  Jimmy,  Bin  Taufik dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung  Pati  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Membebankan  pada  anak  Jimmy  Saputra, panggilan Jimmy, Bin Taufik untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Amar Putusan: Menyatakan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan  kekerasan  terhadap  Anak” sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal.  Menjatuhkan  pidana  kepada  anak  berhadapan dengan  hukum dengan  pidana penjara selama 4 (empat) bulan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Adapun 2 (dua) Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui, yaitu:
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  Hakim  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  yang didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  oleh undang-undang  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di  dalam  putusan. Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum:  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo  Pasal 80 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak Jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi,  dan  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  di  persidangan  telah  memberikan keterangan.  Dibacakan  pula  bukti  surat  berupa  Visum  Et  Repertum  dari  Rumkit Bhayangkara  TK  III  Padang  Nomor:  VER/629/XI/2022  tanggal  2  November  2022, dengan  kesimpulan  bahwa  pada  pemeriksaan  korban,  seorang  laki-laki  berumur enam belas tahun, ditemukan luka robek pada bibir bawah kiri, luka gores pada dada kanan, lengan atas kanan, dan punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.
Keterangan  Saksi:  Keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  komponen  yang harus  diperhatikan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Keterangan  saksi  dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  lihat,  dan  alami  sendiri,  dan  harus  disampaikan  di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan  utama  dan  selalu  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  putusannya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Keterangan beberapa saksi dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN  Pdg  yaitu  Saksi  Fabio  Putra  Kosasi  dan  Saksi  Shana. Seharusnya ada satu saksi lagi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan, yaitu Saksi Rahmat  Thoriq,  karena  ia  berperan  sebagai  teman  korban  dari  Saksi  Fabio  Putra Kosasi yang berboncengan sepeda motor bersama pada saat kejadian itu. Keterangan Ahli: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam Perkara Nomor
21/Pid.Sus- Anak/2023/PN Pdg tidak dihadirkan saksi ahli, walaupun seharusnya perlu untuk memberikan keterangan akibat dari penganiayaan tersebut.
Surat: Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dokumen tertulis merupakan segala  hal  yang  berisi  tanda  baca  yang  dibuat  dengan  maksud  mengungkapkan perasaan  atau  pemikiran  seseorang  serta  kemudian  dipergunakan  untuk  bukti (Mertokusumo, 2002). Pemeriksaan dokumen dalam sidang sering terhubung melalui terdakwa serta saksi. Pada saat saksi diperiksa, pertanyaan tentang dokumen yang terkait dengan saksi tersebut diajukan; hal serupa terjadi ketika terdakwa diperiksa. Bukti surat dalam Perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg berupa Hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor: VER/629/XI/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 2 November 2022.
Petunjuk:  Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian,  atau  keadaan  yang  karena persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain  maupun  dengan  tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat
(2) KUHAP). Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari keterangan  saksi, surat,  dan  keterangan terdakwa. Kekuatan  pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
Keterangan  Terdakwa:  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  terdakwa nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  dilakukan  atau  apa  yang  ia  ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam Perkara Nomor 21/Pid.Sus- Anak/2023/PN Pdg, keterangan terdakwa, yaitu Jimmy Saputra,  pada  intinya  memberikan  keterangan  bahwa  benar  terdakwa  anak  telah melakukan kekerasan kepada korban anak Fabio Putra Kosasi.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu  keadaan  yang  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Adapun pertimbangan non yuridis oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Perkara
Nomor  21/Pid.Sus-  Anak/2023/PN  Pdg  ,  yaitu  Hal-hal  yang  memberatkan  dalam kasus  ini  adalah  perbuatan  anak  berhadapan  dengan  hukum  yang  meresahkan masyarakat serta anak tersebut sudah pernah dipidana sebelumnya. Sebaliknya, hal- hal yang meringankan adalah bahwa anak mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  tersebut didasarkan  pada  beberapa  alasan:  orang  tua  dipandang  tidak  mampu  untuk membimbing dan mendidik perilaku anak menjadi baik; pelaku anak tidak memiliki keluarga  yang  mampu  membimbingnya;  lingkungan  keluarga  atau  lingkungan sekitar  anak  kurang  baik;  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  cukup meresahkan masyarakat.
Pada  kasus  kekerasan  terhadap  nyawa  yang  merupakan  tindak  pidana dilakukan oleh anak tersebut merupakan tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak hak- hak anak tetap dilindungi tanpa adanya diskriminasi. Maka dalam hal ini anak  tersebut  juga  tidak  lepas  dengan  kehadiran  orang  tua,  wali  atau  orang  tua asuhnya ataupun pendampingan dari lembaga yang berwenang. Hukuman pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum  lain  yang  menguntungkan  bagi  anak.  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk menyadarkan  terpidana  agar  dapat  kembali  ke  jalan  hidup  yang  benar  sehingga tercapainya tujuan penertiban masyarakat.

## SIMPULAN
Anak  yang  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  harus  dianggap  mampu bertanggung  jawab,  sesuai  dengan  batas  usia  8-18  tahun  menurut  Undang  -  Undang Peradilan  Anak.  Dalam  sistem  peradilan  anak,  hakim  berperan  penting  menentukan hukuman atau tindakan yang tepat, seperti diatur dalam Pasal 14 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam  Perkara  Nomor  21/Pid.Sus-Anak/2023/PN  Pdg,  hakim  mempertimbangkan dakwaan  jaksa,  keterangan  saksi,  dan  bukti-bukti.  Selain  itu,  pertimbangan  non-yuridis seperti tinjauan filosofis  dan  sosiologis juga  digunakan. Terdakwa  dinyatakan melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang  - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan  dijatuhi hukuman empat bulan  penjara setelah mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan dampak perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  A.  W.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Persetubuhan  Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  (Studi  Putusan  Nomor  25/Pid.Sus- Anak/2021/Pn  Plg  Dan  Putusan  Nomor  15/Pid.Sus.Anak/2021/Pn  Jmb).  Universitas Sriwijaya, 1.
Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (1 ed.). Madza Media.
Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3).
Hamzah,  A.  (2001).  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana.  Jakarta:  Ghalia Indonesia. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Pengadilan Negeri Padang, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg, Atas terdakwa Jimmy Saputra.
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)