## PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE

## Hasnan Hasbi
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar email : Hasbi_hasnan@yahoo.com

## Abstract
The  arbitral  tribunal  may  be  applied  to  the  object  of  civil  disputes  of  land, whether  lands that  have  land rights  or  land  that have  no  rights.  Mechanisms and procedures of land arbitration agencies are very simple as arbitration courts in trade disputes and banking only need to be added a phase of data analysis and  consideration  to  find  a  synchronization  between  data  and  information, between juridical data and physical data, in order to get a fair and right decision.
Keywords: Land Dispute; Arbitration Institution;

## Abstrak
Pengadilan  arbitrase  dapat  diterapkan  pada  objek  sengketa  perdata  tanah, apakah  tanah  yang  memiliki  hak  atas  tanah  atau  tanah  yang  tidak  memiliki hak. Mekanisme dan prosedur agen arbitrase tanah sangat sederhana karena pengadilan  arbitrase  dalam  sengketa  perdagangan  dan  perbankan  hanya perlu menambahkan fase analisis data dan pertimbangan untuk menemukan sinkronisasi antara data dan informasi, antara data yuridis dan data fisik, untuk mendapatkan keputusan yang adil dan benar.
Kata kunci: Sengketa Tanah; Arbitrase;

## A. PENGANTAR
Peningkatan  kebutuhan  manusia  seperti  ruang  dan  tanah  tersebut, menyebabkan  nilai  dan  harga  tanah  semakin  terbatas  atau  semakin  sempit. Fenomena seperti ini menyebakan konflik dan sengketa tanah semakin banyak, baik dalam hal penguasaannya maupun dalam hal pemanfaatannya.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  dan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan tanah,  pada  umumnya  dilakukan  melalui  lembaga  peradilan  formal  yang  telah ada,  baik dalam  kasus-kasus  pidana,  sengketa perdata maupun  sengketa  tata usaha negara. Secara umum lembaga peradilan telah berusaha menyelesaikan banyak  sengketa  pertanahan  yang  diajukan  kepada  lembaga  tersebut,  namun terkadang  lembaga  itu  tidak  mampu  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  secara  tuntas  termasuk  dalam  memberikan  rasa  keadilan  kepada semua pihak yang terkait.
Hal-hal  yang  selalu  menjadi  masalah  adalah  seringnya  terjadi penyimpangan  dalam  penerapan  hukum,  seperti  salah  eksekusi  atas  obyek sengketa  karena  adanya  kekeliruan  dalam  pengajuan  obyek  sengketa.  Dan bahkan putusan hakim tersebut  sudah bersifat final, namun pada kenyatannya
tidak  dapat  dilakukan  eksekusi,  sebagai  akibat  amar  putusan  yang  disebutkan tidak jelas perintahnya ataupun karena pihak-pihak yang telah dinyatakan kalah oleh  pengadilan  ternyata  tidak  bersedia  memenuhi  amar  putusasn  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Peramasalahan-permasalah  tersebut  terjadi  karena  sengketa-sengketa mengenai pertanahan tidak sekedar menyangkut sengketa materil semata, tetapi kadang-kadang bersifat non materil bahkan dapat menjadi kasus atau sengketa yang bermuatan politis. Adapun hal-hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
1. Sikap yang muncul dari dalam diri para pihak seperti menyangkut kehormatan dan  harga  diri  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa  sehingga  ada  kesan bahwa sejengkal tanahpun akan tetap dipertahankan meskipun mereka harus mengeluarkan biaya perkara yang jauh lebih besar dari nilai tanah itu sendiri.
2. Lembaga  pengadilan  yang  dikelilingi  oleh  mafia  peradilan  serta  adanya indikasi advokat yang tidak dapat menjamin obyektivitas dalam beracara.
3. Tidak  independennya  pengadilan  karena  adanya  intervensi  dari  pihak eksekutif dalam kasus-kasus tertentu misalnya kasus yang bernuansa politik dan sebagainya (Karimsyah).
Pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia dan gagalnya komunitas hukum untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  yang  begitu  lama  adalah  salah  satu penyebab begitu banyaknya penumpukan perkara (congestion) di dalam sistem peradilan perdata. Di dalam pengadilan, pengembangan mekanisme penyelesian sengketa  secara  komperatif  memiliki  potensi  layak  dikembangkan  serta didayagunakan.
Fenomena-fenomena  tersebut  dapat  menimbulkan  rasa  keraguan  bagi masyarakat  pencari  keadilan  yang  berakibat  pada  menurunnya  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan formal sehingga timbul pemikiran untuk mencari  alternatif  lain  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  tanpa  melalui pengadilan  yang  dikenal  dengan  istilah  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) dimana  didalamnya  terdapat  beberapa  pilihan  metode  penyelesaian  sengketa diluar peradilan seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase.
Masing-masing  metode  tersebut  memiliki  kekurangan  dan  kelebihan sehingga  alternatif  yang  dipilih  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa.  Salah  satu  metode  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  menarik  untuk  dibahas  sebagai  solusi  dalam menyelesaikan  sengketa  pertanahan  yaitu  melalui  arbitrase  (Maria  SW Sumardjono).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  arbitrase  merupakan  salah  satu  alternatif dalam  penyelesaian  sengketa  yang  umumnya  dipergunakan  dalam  sengketa- sengketa  bisnis  dan  perdagangan,  namun  penulis  mencoba  mendekatkan konsep ini dalam upaya menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan. Menurut Maria  SW  Sumardjono  (193  :  2007)  gagasan  membentuk  lembaga  arbitrase pertanahan masih memerlukan pemikiran yang seksama. Apabila semua unsur
yang  dipertimbangkan  untuk  terciptanya  lembaga  arbitrase  itu  sudah  dapat dipenuhi,  mungkin  gagasan  itu  dapat  terwujud.  Gagasan  tentang  arbitrase pertanahan  muncul  sebagai  reaksi  atas  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan yang berjalan lamban dan terkadang tidak dapat dieksekusi.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Arbitrase

## a. Konsep Arbitrase Dalam Hukum Positif
Sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Altematif  Penyelesaian  Sengketa.  maka  sejak  saat  itu  pula pemikiran  tentang  arbitrase  semakin  berkembang,  kekuasaan  kehakiman dapat  dilakukan  melalui  badan-badan  peradilan  yang  telah  diatur  dengan undang-undang namun dapat pula ditempuh penyelesaian suatu sengketa melalui perdamaian.
Dalam  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  1999  Tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan sebagai berikut:
a) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
b) Ketentuan  dalam  ayat  (1)  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
Kententuan  yang  di  atur  dalam  pasal  di  atas  selanjutnya  dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (3) yang  menyebutkan  bahwa  pasal  ini  mengandung  arti  bahwa  selain peradilan  negara,  tidak  diperkenankan  lagi  adanya  peradilan-peradilan yang dilakukan bukan oleh peradilan negara. Penyelesaian perkara diluar pengadilan  atas  dasar  perdamaian  atau  melalui  wasit  (arbitrase)  tetap diperbolekan
Karena  penyelesaian  sengketa  atau  perkara  lewat  arbiter  tidak dianggap sebagai suatu peradilan melainkan hanya sebagai salah satu dari upaya perdamaian diluar pengadilan artinya bahwa sebelum suatu perkara atau  sengketa  perdata  diselesaikan  melalui  peradilan  umum  maka  selalu terbuka kesempatan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa perdata tersebut diluar peradilan sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui acara  peradilan  umum  merupakan  pilihan  terakhir  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa.  Pada  setiap  acara  persidangan  atas  perkara  perdata,  pada sidang  pertama  Hakim  selalu  menawarkan  kepada  para  pihak  untuk menempuh upaya perdamaian.
Arbitrase yang merupakan salah satu aternatif penyelesaian sengketa (alternative  disputes  resolution)  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan perkara atau sengketa perdata diluar pengadilan yang
tetap memberikan jaminan kepastian hukum dengan menggunakan metode beracara yang mirip dengan acara pada peradilan formal.
Namun  demikian  peradilan  arbitrase  ini  bukanlah  suatu  lembaga peradilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Semua Peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur dengan Undang Undang".
Menurut Yahya Harahap (2001:83), arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan  (judicial  power)  resmi  yang  sengaja  didirikan  oleh  kekuasaan negara  berdasarkan  konstitusi  ketatanegaraan  dari  negara  yang bersangkutan.  Atas  kenyataan  bahwa  arbitrase  bukan  badan  peradilan resmi,  menyebabkan  sebutan  populernya  lazim  dikatakan  "juru  pisah persengketaan"  seolah-olah  dalam  menjalankan  fungsi  dan  kewenangan memutus  sengketa  bukan  mengadili  tetapi  lebih  menyelesaikan perselisihan.
Dalam perkembangan selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif.  Penyelesaian  sengketa, dalam konsiderannya memberikan pertimbangan sebagai berikut :
a. Bahwa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, penyelesaian  sengketa  perdata  disamping  dapat  diajukan  ke  peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
b. Bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  kini  berlaku  untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.
Dalam  kenyataannya  tidak  semua  perkara  atau  sengketa  perdata dapat  diselesaikan  melaui  arbitrase  melainkan  hanya  perkara  atau sengketa  perdata  yang  dimungkinkan  untuk  dilakukan  perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Altematif  Penyelesaian  Sengketa  memberikan  pengertian bahwa  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  satu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  berdasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Artinya bahwa sengketa perdata  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  menurut  ketentuan  ini adalah  sergketa  yang  berasal  dan  perjanjian  yang  telah  diikat  oleh  suatu kesepakatan  untuk  menundukkan  diri  pada  lembaga  arbitrase  balk kesepakatan  itu  dilakukan  sebelum  terjadinya  sengketa  maupun kesepakatan yang dilakukan setelah terjadinya sengketa.

## b. Perjanjian Arbitrase
Perjanjian  arbitrase  (factum  arbiriil)  adalah  perjanjian  tertulis  yang bersifat  assesor,  bukan  perjanjian  bersyarat  atau  voorwaardelijke verbentenis  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1253-1267  KUH Perdata.Oleh  karena  itu  pelaksanaan  perjanjian  arbitrase  tidak digantungkan kepada sesuatu yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
Ada  pendapat  yang  mengajarkan  bahwa  klausula  arbitrase  bukan public  order  atau  niet  van  openbaar  orde  artinya  klausula  arbitrase  tidak mutlak  menyingkirkan  kewenangan  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa dan  mengadili  perkara  yang  timbul  dan  perjanjian  (Yahya  Harahap, 2001:84),  seumpama  salah  satu  pihak  mengajukan  sengketa  mereka  ke pengadilan  negeri  sedangkan  pihak  Iawannya  tidak  mengajukan  eksepsi atau  bantahan  bahwa  perjanjian  mereka  telah  diikat  dengan  klausula arbitrase maka  lahir  anggapan  bahwa  mereka  telah  sepakat  untuk  ingkar terhadap klausula arbitrase sehingga penarikan din itu tidak dapat dikatakan sebagai penankan secara diam-diam.
Pacta Sunt Servanda mengandung makna setiap pejanjian yang sah (Legal agreement) mengikat kepada para pihak atau agreement or promise- must  be  keps,  oleh  karena  itu  para  pihak  harus  menaatinya  (Yahya Harahap, 2001.88).
Makna dan Asa Pacta Sunt Servanda itu telah dituangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi " Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik”.
Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan hal pelaksanaan perjanjiannya  tetapi  hanya  mempersoalkan  masalah  cara  dan  lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji. Adapun fokus dari perjanjian arbitrase 'klausula arbitrase" semata- mata menyangkut penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian.Jadi  perjanjian  arbitrase  tidak  melekat  menjadi  satu  kesatuan dengan  materi  pokok  perjanjian  tetapi  merupakan  tambahan  yang dilekatkan  kepada  perjanjian  pokok,  itu  sebabnya  disebut  perjanjian  yang bersifat assesoris.
Penggunaan istilah klausula arbitrase dalam perjanjian pokok artinya bahwa  perjanjian  pokok  yang  dimaksud  diikuti  atau  dilengkapi.  dengan perikatan  arbitrae.  Berdasarkan  berbagai  sumber  undang-undang, peraturan  maupun  konvensi  intemasional  dapat  dijumpai  dua  bentuk persetujuan  arbitrase  atau  klausula  arbitrase  yaitu Pactum De Compromittendo (Kesepakatan) and Settlement (Perdamaian yang dicapai di luar pengadilan) biasa juga disebut akta Kompromis.
Bentuk klausula arbitrase " Pactum De Compromittendo " ini menurut Pasal  615  ayat  (3)  Rv  dan  Pasal  II  Konvensi  New  York  1958  berbunyi "adalah diperkenalkan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian har kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter atau wasit "(Yahya Harahap 2001:65).
Pasal 11 ayat (2) undang-undang tahun 30 1999 tentang arbitrase dan Alternatif  penyelesaian  sengketa  menyebutkan  secara  tegas  bahwa "pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan  campur  tangan  di dalam penyelesaian  sengketa  yang  telah  di  teteapkan  melalui  arbitrase  kecuali dalam hal-hal tertentu yang di tetapkan dalam undang-undang ini." Pactum De  Compromittendo adalah  klausa  arbitrase  yang  bersifat  mengikat sehingga  penyelesaiannya  wajib  dilakukan  oleh  arbiter  atau  majelis arbitrase oleh karena itu pengadilan harus menolak untuk mengadilinya.
Lain  halnya  dengan  Akta  kompromis  atau  perjanjian  kesepakatan yang di buat oleh para pihak setelah terjadinnya sengketa perdata artinya mereka memilih  alternatif untuk menyelesaikan sengketa diantara melalui arbittrase  sehingga  perkaranya  tidak  perlu  dibawa  kehadapan  sidang pengadilan  umum  dan  mereka  menundukkan  diri  terhadap  keputusan majelis arbitrase yang mereka setujui bersama.

## 2. Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa
Satu setengah abad yang lalu seorang presiden Amerika serikat pernah melontarkan  gagasan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  media  non- litigasi, Abraham Lincoln pada tahun 1850 membuat berapa catatan tentang apa  yang  dipikirkan  oleh  para  sejarawan,  ia  menulis  catatan  yang  ditujukan untuk kelompok sesamanya pengacara adapun sebahagian dari apa yang di tulis Lincoln adalah :
“Perkecillah  peran  pengadilan  bujuklah  para  tetangga  anda  untuk berkompromi  sepanjang  yang  anda  dapat  lakukan  tunjukkan  pada mereka  bagaimana  orang  yang  hanya  namanya  saja  disebut  sebagai pemenang ,tetapi serung di dalam kenyataannya lebih merupakan pihak nyata-nyata  kalah  yaitu  dalam  biaya  pembayaran  dan  pemborosan waktu." (Achmad Ali 2003 : 1).”
Catalan  kecil  di  atas  merupakan  gambaran  yang  nyata  dalam  praktek peradilan dimana-mana, bila disimak dari inti kalimatnya maka sesungguhnya Abraham  Lincoln  mengajak  kita  untuk  bersama-sama  menyelesaikan sengketa  yang  dihadapi  tanpa  harus  melibatkan  pihak  pengadilan  yaitu dengan  memilih  cara  penyelesaian  non-litigasi  termasuk  didalamnya  adalah arbitrase.

## a. Memilih Arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa
Konsep  budaya  hukum  kita  yang  komunalistik-religius  dan bersendikan  adat  telah  terbangun  sejak  lama  kemudian  menyusul pemerintahan  kolonial  belanda  yang  menguasai  indonesia  lebih  dari  tiga
setengah abad sangat mewarnai perkembangan hukum kita yang bergeser kearah positivisme hukum. Faham komunalistik-religius yang telah tertanam sekian  lama  telah  bergeser  secara  perlahan  mengikuti  perkembangan masyarakat  hukum  legalitas-formal  yang  serba  tertulis  dimana  semua ketentuan hukum tercatat dalam suatu kitab hukum yang terkodifikasi.
Fenomena  kehidupan  hukum  seperti  itu  masih  tampak  hingga sekarang  ini  dimana  masyarakat  lebih  yakin  dan  Iebih  cenderung  untuk menyelesaikan setiap sengketa atau masalah yang mereka hadapi melalui jalur  litigasi  yang  serba  kaku  dalam  pelaksanaannya.  Apalagi  dengan campur  tangan  pihak  ketiga  yaitu  pengacara  dimana  mereka  hanya cenderung untuk mencapai suatu kemenangan bagi kliennya semata dan bukan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.
Kecenderungan  diatas  mendominasi  kenyataan  hukum  dalam kehidupan  sehari-hari  dimana  oleh  kebanyakan  masyarakat  tidak mengetahui  bahwa  sebenarnya  ada  altematif  lain  yang  dapt  ditempuh dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul. Namun karena sosialisasi  yang  tidak  maksimal  dalam  memperkenalkan  isi,  maksud  dan tujuan  diadakannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  penyelesaian  Sengketa  yang  tidak  langsung menyentuh  kalangan  masyarakat  umum.  Hal  itu  terbukti  dengan  tidak adanya  reaksi  dari  masyarakat  setelah  empat  tahun  undang-undang  ini berlaku namun gaungnya dalam masyarakat tidak pernah muncul.
Sampai saat ini belum pernah terdengar atau diberitakan baik melalui koran maupun media elektronik tentang sesuatu sengketa atau kasus yang diselesaikan  lewat  media  arbitrase.  Dalam  literatur-literatur  terdapat beberapa contoh kasus yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase namun sosialisasinya masih sangat terbatas pada kalangan akademik terbatas saja yaitu kalangan pemerhati perkembangan hukum perdata. Jika memahami hakekat maupun kelebihan yang dimiliki arbitrase maka seharunya pihak- pihak  yang  bersengketa  lebih  cenderung  memilih  cara  ini  dalam menyelesaikan  sengketanya  daripada  mereka  menempuh  cara  litigasi, namun  kenyataannya  dalam  masyarakat  masih  jauh  dan  apa  yang diharapkan oleh undang-undang arbitrase ini.

## b. Sosialisasi Arbitrase
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Altematif Penyelesaian Sengketa ini diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999 melalui Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Ketika itu suasana reformasi dan keterpurukan ekonomi menyita perhatian semua kalangan sehingga gaung arbitrase ini tidak terdengar sama sekali.
"Pemberitaan tentang lahirnya undang-undang ini seperti sepi saja. la kalah  pamornya  dengan  berita-berita  politik  atau  ekonomi. Sesungguhnya  undang-undang  ini  perlu  hangat.  la  periu  disebar- luaskan  (disosialisasikan)  biar  masyarakat  luas  tertuma  pengusaha dan mahasiswa tahu apa itu arbitase, mengapa ada arbitase, dan apa
isi undang- undang arbitase yang baru”. (Huala Adolf, dalam Proposek dan  Pelaksanaan  Arbitase  di  Indonesia.  Priyatna  Abdurrasyid  dkk, 2001:76).
Seandainya  sosialisasi  dan  pengenalan  arbitrase  ini  masyarakat berlangsung  sebagaimana  sosialisasi  ketentuan  hukum  publik  lainnya seperti  halnya  sosialisasi  undang-undang  tentang  psykotropika  dan undang-undang tentang lalulintas dan jalan raya maka fenomena peradilan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat akan lain dan tidak seperti sekarang  ini  yang  mana  kecenderungan  untuk  terus  meningkat  jumlah kasus atau sengketa yang tertunggak di Mahkama Agung.
Selain  kalangan  penulis  dan  kaum  akademis  maka  ada  beberapa pihak  yang  sangat  efektif  dalam  memperkenalkan  arbitrase  ini  kepada mesyarakat  yaitu  polisi  sebagai  penyidik,  pengacara  atau  penasehat hukum, hakim, wartawan atau media pers.
Polisi dalam fungsinya sebagai penyidik merupakan komponen hukum yang efektif untuk memperkenalakan konsep arbitase kepada masyarakat khususnya  kepada  mereka  yang  sedang  bersengketa.  Hal  itu  dapat  saja terlaksana jika yang bersangkutan telah memahami dan mengetahui perihal arbitase dengan segala manfaat dan kelebihannya sehingga mereka dapat memperkenalkan substansi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun  1999  dengan  menawarkan  suatu  proses  penyelesaian  sengketa dengan arbitase yang diawali dengan suatu akta kompromis.
Pengacara ataupun penasehat hukum termasuk komponen hukum di dalam  masyarakat,  idealnya  mereka  lebih  banyak  mengetahui  perihal arbitase sehingga merekalah yang paling berpotensi melakukan sosialisasi arbitase  kepada  masyarkat.  Sedangkan  Hakim  dalam  peranannya melakukan  sosialisasi  arbitase  sangat  terbatas  karena  kesempatan  itu hanya terjadi ketika sidang pengadilan sedang berlangsung.

## c. Lembaga-Lembaga Arbitrase di Indonesia
Di  negara-negara  lain  baik  di  Eropa  dan  Amerika  maupun  di  Asia seperti  di  Jepang.  Singapura  bahkan  di  Malasyia  sudah  ada  lembaga- lembaga  arbitrase  yang  berkembang  dan  telah  berjasa  menyelesaikan sengketa-sengketa  perdata  dengan  hasil  yang  memuaskan  para  pihak karena independensi, profesionalisme dan krebilitasnya yang tetap terjaga.
Keberadaan  lembaga-lembaga  arbitrase  di  Indonesia  belum  banyak dikenal oleh masyarakat pencari keadilan, hal ini lebih banyak disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pihak yang berkompetensi.
Lembaga arbitrase yang pertama di Indonesia terbentuk sejak tahun 1977  atas  prakarsa  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  (Kadin)  maka didirikanlah  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  di  Jakarta  pada tanggal 03 Desember 1977 dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa-sengketa  perdata  yang  timbul mengenai soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan. industri dan
keuangan  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  bersifat  internasional (A.Rahmat Rosyida dan Ngatino,2002:93).
Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  disingkat  BAMUI  adalah yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris tanggal 21 Oktober 1993 Nomor 175 di Jakarta atas gagasan dari majelis ulama Indonesia, BAMUI sebagai  lembaga  permanen  yang  berfungsi  untuk  menyelesaikan kemungkinan  terjadinya  sengketa  perdata  diantara  bank  Islam  dengan nasabah-debiturnya. (A.Rahmat Rosyida dan Ngatino, 2002 103).
Konsep yang diajukan oleh Maria S. W. Sumadjono tentang gagasan pembentukan  arbitrase  pertanahan  dimasa  yang  akan  datang  bukanlah suatu  hal  yang  tidak  mungkin  terwujud  karena  pertimbangan  kebutuhan masyarakat  ke  depan  dimana  dibutuhkan  suatu  pelayanan  hukum  yang benar-benar  dapat  memberikan  rasa  keadilan,  membenkan  kemanfaatan serta kepastian hukum.

## 3. Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Pelaksanaan  arbitrase  di  Indonesia  menurut  Udang-Undang  Nomor  30 tahun  1999  tentana  Arbitrase  dan  Altematif  Penyelesaian  Sengketa,  beritik tolak  dari  pasal  2  yang  berbunyi  bahwa  :  "Undang-Undang  ini  mengatur penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  antar  para  pihak  dalam  suatu hubungan  hukum  tertentu  yang  telah  mengadakan  perjanjian  arbitrase  yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan Cara arbitrase atau melalui altematif penyelesaian sengketa".
Kemudian dalam Pasal 6 ayat  (9) menyebutkan bahwa "apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat  mengajukan  usaha  penyelesaiannya  melalui  lembaga  arbitrase  atau arbitrase ad-hoc."
Arbitrase  ad-hoc  atau  arbiter  volunter  adalah  arbitrase  yang  tertentu sehingga  arbitrase  ini  bersifat  insidental  dan  jangka  waktu  tertentu.  Dalam pelaksanaanya  arbitrase  ad-hoc  ini  memiliki  kesulitankesulitan  melakukan negosiasi  dan  menetapkan  aturan-aturan  prosedural  dari  arbitrase  serta kesulitan  dalam  merencanakan  metode  metode  pemilihan  arbitrase  yang dapat  ditenma  oleh  kedua  bela  pihak.  (Gunawan  Wijaya  dan  ahmad  Yani, 2001 : 53).
Adapun  fase  penyelenggara  Arbitrase  menurut  ketentuan  Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  terbagi  menjadi  tiga  fase  yaitu  fase  pertama  pengangkatan  dan penetapan arbiter, fase kedua adalah acara arbitrase dan fase ketiga adalah pengambilan putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase.
Ketiga fase tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

## a. Penepatan Arbiter
Penyelenggara  arbitrase  berawal  dari  penunjukkan  arbiter  atau majelis  arbiter  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  pihak  dalam  klausula arbitrase,  jika  dalam  klausula  tidak  disebutkan  secara  tegas  maka penetapan arbitrase dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas usul dari para pihak.
Terhadap  arbitrase  ad-hoc,  maka  pengangkatannya  ditetapkan  oleh Ketua Pengadilan Negeri atas usul dan para pihak pula seandainya yang diusulkan  adalah  arbiter  tunggal  sebagai  mana  yang  disebutkan  dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Seorang  atau  beberapa  orang  arbiter  dapat  mengajukan  penolakan bilamana  muncul  keraguan  dalam  dirinya  bahwa  is  tidak  dapat mempertahankan  obyektivitas  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai arbiter.  Hak  menolak  dari  arbiter  ini  tercatat  dalam  pasal  16  ketentuan arbitrase  di  atas,  bahkan  pengunduran  diri  dari  posisi  arbiter  masih dimungkinkan oleh pasal 19 ketentuan arbiter.
Hak  ingkar  ialah  hak  pihak  yang  bersengketa  untuk  menolak  arbiter yang telah diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, hak ini dapat diajukan apabila  terdapat  cukup  bukti  yang  otentik  yang  menimbulkan  keraguan bahwa arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan maka hak ingkar itu diajukan Iangsung kepadanya.

## b. Tahap Pemeriksaan
Setelah ditetapkan arbiternya, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan sengketanya. Pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup untuk menjaga  privasi  dari  para  pihak  dan  pemeriksaan  dilakukan  dengan menggunakan bahasa indonesia kecuali ada kesepakatan lain.
Dalam  pemeriksaan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbiter  para  pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya termasuk hak  untuk  mengajukan  permohonan  kepada  arbiter  untuk  mengambil putusan sela dan penetapan sita jaminan. memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak.
Dalam  pemeriksaan  sengketanya  para  pihak  bebas  untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini  misalnya  dalam  pemeriksaan sengketanya  harus  dilakukan  secara  tertulis  namun  dapat  juga  dilakukan secara lisan jika hal itu disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Tempat penyelenggara  arbitrase  ditentukan  oleh  arbitrase  atau  majelis  arbitrase kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
Pemeriksaan  saksi  dan  saksi  ahli  jika  diperlukan  akan  dilakukan sesuai  ketentuan  hukum  acara  perdata.  Keterangan  saksi  tersebut  dapat dilakukan  di  tempat  tertentu  dimana  saja.  Semua  kegiatan  dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan
bilamana  ada  hal  yang  kurang  jelas  oleh  para  pihak  maka  arbiter  atau majelis arbitrase atas permintaan para pihak dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk didengar penjelasannya dihadapan sidang arbitrase yang dihadiri oleh para pihak.

## c. Putusan Arbitrase
Apabila  pemeriksaan  sengketa  telah  selesai,  maka  tahap pemeriksaan  ditutup  dan  ditetapkan  hari  sidang  untuk  mengucapkan putusan  arbitarase.  Arbitrase  atau  majelis  arbitrase  dalam  mengambil keputusan  dan  sengketa  tersebut  berdasarkan  ketentuan  hukum  atau berdasarkan keadilan dan kepatuhan, hal itu diserahkan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketanya.
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  dilakukan  paling  lama  30  hari  sejak tanggal  putusan  diucapkan,  kemudian  lembar  asli  atau  salinan  otentik putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter  atau kuasanya kepada panitera Pengadilan  Negeri  untuk  mendapatkan  kekuatan  hukum  dan  kepastian hukum. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melakukan eksekusi. Jika pihak yang dikalahkan  tidak  mau  melaksanakan  putusan  arbitrase  dengan  sukarela, Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  melaksanakannya  seperti  suatu  putusan pengadilan  biasa  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  pasti.  Hal  ini  sesuai dengan pasal 637 Rv. (Sugargo Gautama, 1999:129).

## d. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Dalam melaksanakan putusan arbirase yang telah sedikit disinggung pada  pembahasan  putusan  arbitrase,  yang  dalam  pasal  59  ayat  1 menyatakan  “Dalam  jangka  30  (Tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal putusan  diucapkan,  lembaran  asli  atau  salinan  otentik  putusan  arbitrase diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada  penitera pengadilan Negeri“. Dapat ditelaah dalam pasal 59 ayat 1 Undang- Undang Nomor 390 Tahun 1999 bahwa putusan Arbitrase selambat- lambatnya di daftar  ke  instasi  yang  menerima pendaftaran  adalah  Panitera  Pengadilan Negeri.  Adapun  dalam  pasal  60  menyatakan  “Putusan  Arbitrase  bersifat final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak” artinya  putusan  arbitrase  bersifat “final  dan  biding” ,  hal  ini  berdasarkan kesepakatan  para  pihak.  Dan  perjanjian  ini  mengikat  para  pembuatnya sebagai  undang-undang.maksud  eksekusi  putusan  arbitrase  seperti putusan  pengadilan  yang  dapat  dilihat  dalam  pasal  64  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  yang  menyatakan  “Putusan  Arbitrase  yang  telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan  putusan  dalam  perkara  perdata  yang  putusannya  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap”.  Jadi  untuk  meksankan  lebih  lanjut perintah dari Ketua Pengadilan Negeri ini, belaku lah peraturan-peraturan dalam  HIR  mengenai  Eksekusi  putusan-  putusan  dalam  perkara  Perdata
yang sudah memperoleh status dapat dijalankan (kracht van gewjsde) .

## 4. Konsep Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Pelaksanaan arbitrase dalam sengketa perdata pertanahan sampai saat ini masih sebatas wacana dan konsep yang masih memerlukan penelitian terhadap kaidah  hukum  dan  norma-norma  yang  mengatur  terhadap  penyelenggaraan sehingga apa  yang akan disampaiakan dalam  tulisan ini  hanya sebatas kajian normatif.
Sebenamya  menurut  teori  arbitrase  bahwa  sepanjang  materi  sengketa itu  dikuasai  sepenuhnya  dan  terbuka  kesempatan  untuk  melakukan perdamaian maka hal itu dapat menjadi obyek penyelesaian secara arbitrase tanpa  harus  membeda-bedakan  substansi  sengketanya  sepanjang  masih dalam  substansi  perjanjian  yang  mengikat  para  pihak.  Namun  sebelum membahas  lebih  jauh  mengenai  sengketasengketa  perdata  tentang  tanah maka  penulis  mencoba  memberikan  gambaran  dan  pemahaman  tentang status tanah yang berada dalam pengusaha perdata.
Adapun  status  tanah  menurut  tinjauan  administrasi  pertanahan (administrasi  pendaftaran  tanah)  secara  umum  oleh  penulis  dibagi  menjadi dua kelompok yaitu kelompok tanah-tanah yang belum terdaftar (tanpa hak) dan  kelompok  tanah-tanah  yang  telah  terdaftar  (memiliki  hak  atas  tanah) menurut UUPA. Tanah-tanah yang belum terdaftar menurut UUPA terdiri dan tanah-tanah  negara  yang  dikuasai  oleh  perorangan  dan  tanah-tanah  yang berasal dari bekas hak milik adat.
Dari  kedua  kelompok  tanah  tersebut  jika  terjadi  permasalahan  maka tinjauan  khususnya  tentunya  berbeda  pula,  Hal  ini  terjadi  karena  bukti-bukti penguasaan  tanahnya  juga  berbeda  dengan  demikian  pula  mekanisme  dan administrasi  perolehannya  juga  terdapat  perbedaan  bahkan  instansi  yang menangani datanya juga berbeda termasuk prediksi biaya penyelenggaraannya dan pengumpulan datanya.
Yang dimakasud tanah-tanah tanpa hak adalah tanah-tanah yang belum terdaftar  menurut  pasal  19  Undang-Undang  nomor  5  tahun  1960  tentang peraturan  Dasar  pokok-pokok  agraria  dimana  kantor  perrtanahan  artinya belum  memiliki  hak  atas  tanah  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  16 Undang-undang tersebut di atas.
Karena  tanahnya  belum  terdaftar  maka  datanya  belum  tersimpan  di kantor  pertanahan  sehingga  informasi  mengenai  obyek  sengketa  sangat tergantung  kepada  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  ditambah  dengan kelengkapan  data  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  setempat  dimana  obyek sengketa itu berada yang dimaksudkan ialah kantor lurah / desa dan kantor camat  serta  kantor notaris  atau  PPAT bahkan  pada  kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan dimana obyek tersebut telah tercatat.
Tanah yang telah terdaftar menurut pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah tanah yang telah  tercatat  secara  administrasi  di  Kantor  Pertanahan  sehingga  telah
memiliki  salah  satu  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  16  undang- undang tersebut di atas.
Adapun beberapa hal yang perlu di perhatikan bila mana terjadi sengketa perdata atas tanah yaitu :
1. Subyek yang bersengketa;
2. Obyek yang di sengketakan;
3. Surat-surat bukti penguasaan obyek sengketa;
4. Substansi sengketanya.
Subyek  sengketa  yang  dimaksud  adalah  pihak  yang  menguasai obyek sengketa sepenuhnya dan pihak-pihak yang berkepentingan Iangsung dengan obyek  di  sengketakan  sedangkan  obyek  disengketakan  itu  haruslah  nyata spesifik,dan jelas secara fisik termasuk batas-batasnya. Surat tanda bukti dan obyek  sengketa  harus  jelas  hubungannya  antara  obyek  dan  subyeknya sedangkan substansi atau materi dari sengketa itu haruslah berupa sengketa yang dapat dilakukan upaya perdamaian.

## 1. Konsep Perjanjian Pactum De Compromittendo
Terhadap  obyek  sengketa  perdata  yang  dalam  perjanjian  pokoknya telah dilekati perjanjian asseson berupa pactum de compromittendo maka pihak  pengadilan  negeri  setempat  tidak  berwenang  untuk  menangani sengketanya  tetapi  hakim  akan  menyerahkan  penyelesaian  sengketanya kepada arbiter mana yang telah ditunjuk dalam klausulanya sesuai Pasal 11  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan altematif penyelesaian sengketa.
Peluang  dimuatnya  klausula  arbitrase  dalam  perjanjian  perdata pertanahan  dapat  dilekatkan  secara  Iangsung  pada  perjanjian  pokoknya yaitu pada pasal-pasal yang masih kosong dalam lembaran akte peralihan hak atas tanah yang telah ada.
Dalam format akte peralihan hak misalnya akte jual bell, akte hibah, akte  tukar  menukar,  akte  hibah  wasiat  dan  sebagainya  masih  terdapat pasal-pasal yang sengaja dikosongkan untuk memberi kesempatan kepada para  pihak  yang  membuat  perjanjign  diatas  akte  tersebut  untuk mencamtungkan hal-hal yang bersifat mengikat kedua belah pihak misalnya tentang klausula arbitrase jika hal itu dikehendaki.
Adapun contoh dan perjanjian tambahan misalnya pada akte jual beli dalam pasal 6 dapat di tuliskan kalimat yang berbunyi sebagai berikut : 'Bila mana  kemudian  hal  terjadi  sengketa  maka  kami  para  pihan  akan menyerahkan  penyelesaiannya  pada  lembaga  arbitrase  A  yang  ada  di makassar atau "bila mana kemudian hari terjadi sengketa maka kami dan pihak akan menunjuk arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut.' Dan masih  banyak  lagi  kalimat  atau  klausula  arbitrase  yang  dapat  di  buat sebagai suatu kesepakatan untuk mengikatkan diri.
Bilamana perjanjian arbitrase itu telah di buat dan disepakati kemudian terjadi sengketa perdata maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyurat (melakukan penyampaian tertulis) kepada pihak lainnya untuk melakukan gugatan arbitrase sehinggah tidak perlu melalui mekanisme yang panjang sampai  sengketanya  dapat  ditangani  dan  diselesaikan  secara  final  dan mengikat.
Berikutnya  ditetapkanlah  acara  arbitrase  sebagaiman  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  adapun  bentuk acaranya  tidak  harus  sama  persis  yang  diuraikan  dalam  undang-undang tersebut  tetapi  dapat  dimodifikasi  sesuai  dengan  kebutuhan  para  pihak sepanjang  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan  hukum,keadilan  dan kepatuhan.
Bilamana  dalam  pemeriksaan  sengketanya  dibutuhkan  keterlibatan pihak lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meyakinkan para arbiter maka hal itu dapat saja dilakukan sepanjang kedua pihak yang bersengketa menghendakinya.
Dalam  pemeriksaan  sengketa  ini  terdapat  hal  yang  sangat  perlu diperhatikan selain keterangan para pihak dan saksi maupun saksi ahli yaitu kepastian  obyek  yang  disengketakan  dan  kebenaran  serta  akurasi  data atau surat-surat tanda bukti yang diajukan oleh para pihak.
Setelah  data  dan  keterangan  dianggap  lengkap  maka  tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data dan pertimbangan, hal itu  harus  dilakukan  mengingat  perlunya  singkronasi  antara  data  dan keterangan-keterangan  dari  pihak  yang  dianggap  relevan  dengan masalahnya.
Tahapan  selanjutnya  dilakukan  suatu  keputusan  yang  bersifat  final dan mengikat kedua belah pihak, oleh karna itu sebelum keputusan itu di tanda tangani oleh para pihak dan arbiternya maka terlebih dahulu dapat dikoreksi atau direvisi jika hal itu dikehendaki.
Dalam jangka waktu paling lama lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan  diucapkan  maka  lembaran  asli  atau  salinan  outentik  putusan arbitrase  diserahkan  dan  didaftarkan  kepada  panitera  pengadilan  negeri. Karena keputusan arbitrase ini sifatnya final dan mengikat maka para pihak harus  melaksanakan  putusan  arbitrase  ini  dan  bilamana  ada  salah  satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan di laksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

## 2. Konsep Akta Kompromis
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya  bahwa  akta kompromis dibuat oleh para pihaksetelah terjadinya sengketa sehingga hal itu  lebih  memudahkan  kedua  belah  pihak  setelah  untuk  menunjuk  arbiter yang mereka kehendaki baik itu lembaga arbitase maupun arbitase ad-hoc ataupun arbiter tunggal sedangkan acaranya sama saja yaitu sifatnya tidak
kaku sesuai dengan kebutuhan para pihak.
Dalam  hal  penetapan  prosedur  dan  mekanisme  beracara  maka peranan arbiter yang telah ditunjuk adalah sangat besar dalam memberikan pilihan acara yang dikehendaki oleh para pihak yang dianggap Iebih efisien, efektif den menguntungkan keduanya sepanjang tidak mengurangi standar bersama.
Bentuk  atau  format  perjanjiannya  tidak  ditetapkan  namun  demikian, substansinya tidak boleh bertentangan. Dengan ketentuan dalam Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  khususnya  Pasal  9  Ayat  1  dan  2  dan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian serta  tidak  boleh  melanggar  kesusilaan  dan  ketertiban  umum  (Pasal  137 KHUP).

## 3. Kendala Penerapan Arbitase Dalam Sengketa Pertahanan
Latar  belakang  lahirnya  ketentuan  normatif  mengena  arbitrase  ini adalah  untuk  menyelesaikan  sengketa  bidang  bisnis,  keuangan  dan perbankan  sehingga  dalam prakteknya  ketentuan  ini  hanya  dimanfaatkan oleh  mereka  yang  terlibat  dalam  bidang-bidang  tersebut  diatas  padahal ketentuan  ini  tidak  membatasi  pemberlakuannya  sepanjang  memenuhi yang  ditetapkan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa.
Jika  ketentuan  ini  diterapkan  dalam  sengketa  perdata  pertanahan maka hal itu akan menghadapi beberapa kendala baik kendala teknis dan administrasi, yuridis, maupun sosial kulturalnya.
Kendala teknis dan administrasi yang dihadapi antara lain masih ada aparat  penegak  hukum  yang  belum  mengerti  mengenai  arbitrase,  belum ada lembaga arbitrase pertanahan, lembaga arbitrase belum mempersiapkan arbiternya untuk menangani sengketa peranahan.
Kendala  yuridisnya  yaitu  substansi  hukum  dalam  undangundang arbitrase  yang  mangatur  hal  sengketa  pertanahan  tidak  jelas  sedangkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa belum dapat menjamin penyelenggaraan arbitrase pertanahan secara kongkrit.
Kendala  sosio-kultural  dalam  masyarakat  yaitu  selama  ini masysarakat  terlanjur  terbiasa  menghadapi  permasalahannya  melalui peradilan  formal,  ada  kesan  bahwa  bararbitrase  akan  mengambil  alih kewenangan  aparan  penegak  hukum,  kurangnya  sosialisasi  tentang arbitrase kepada masyarakat.

## C. KESIMPULAN
Peradilan  arbitrase  dapat  diterapkan  terhadap  obyek  sengketa  perdata pertanahan, baik tanah-tanah yang telah memiliki hak atas tanah maupun atas tanah-tanah  yang  belum  mempunyai  hak.  Di  masa  yang  akan  datang  besar
kemungkinananya  dapat  diterapkan  klausula  arbitrase  pada  perjanjian  pokok dengan mencantumkan dalam pasal-pasal akte peralihan haknya.
Mekanisme dan prosedur lembaga arbitrase pertanahan sangat sederhana seperti halnya peradilan arbitrase pada sengketa perdangangan dan perbankan hanya  saja  perlu  ditambahkan  fase  analisis  data  dan  pertimbangan  untuk menemukan suatu sinkronisasi antara data dan keterangan , antara data yuridis dan  data  fisik,  guna  mendapatkan  suatu  keputusan  yang  adil  dan  benar. Prosedur  beracaranya  tetap  seperti  dalam  ketentuan  undang-undang  arbitrase kecuali  bila  diperlukan  untuk  menyakinkan  majelis  arbitrase,  maka  dapat dilakukan peninjauan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Acmad Ali, 2002(a), Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
------------, 2002(b), Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya ), Ghalia Indonesia, Jakarta.
------------, 2003, Mengapa Memilih Mediasi (Makalah Dalam Rangka Seminar dan Diklat  Peningkatan  SDM  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Hotel  Marannu Makassar).
Boedi.  Harsono,  2004. Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan  Hukum Tanah Indonesia. Jakarta : Djambatan.
Hambali Thalib dan Syamsuddin Pasamai, 2009, Sejarah Hukum (Dalam Dinamika Ilmu Hukum) , Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
Priyatna Abdurrasyid, dkk., 2001, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung.
Saifuddin  Azwar,  2001, Metode  Penelitian (cetakan  ke  20,  Pustaka  Pelajar), Yogyakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat (cetaka ke 5), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudargo  Gautama,  1999, Undang-Undang  Arbitrase  Baru  1999 ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.