## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA
Feby Reski Utami 1 , Hamsir 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## febyreski98@gmail.com

## Abstrak
tt Masalah  utama  dari  penelitian  ini  adalah    tindakan  yang  terkait  dengan  Pidana  Ringan  yang  diancam dengan kurungan atau pembayaran denda  yang dibawa ke perhatian hukum, meskipun perkara ini sudah diatur dalam KUHP dan Perma namun masih dianggap tidak diterapkan dengan baik di Pengadilan terkhusus perkara pencurian ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengadilan negeri makassar telah mengadili perkara  pencurian  ringan  sesuai  dengan “ PERMA  Nomor  2  tahun  2012  atau  tidak.  Jenis  penelitian  yang digunakan  yaitu  penelitian  lapangan.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  yuridis  empiris,  atau  fakta  yang  ada  dalam  praktek  di  lapangan.  Sumber  data  yang digunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  dalam  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Sedangkan teknik untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dalam dua tahap: 1) Teknik Pengolahan  Data  dalam  bentuk  klasifikasai  data,  reduksi  data,  dan  editing  data  2)  Teknik  analisis  data.  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  Pemberlakuan “ PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP, ” telah  mengubah  aturan  main  penyesuaian  batasan tindak  pidana  ringan  dan  harapannya  adalah  bahwa  PERMA  nomor  2  tahun  2012  akan  dirilis  pada  pedoman untuk  menilai  kasus  yang  melibatkan  pidana  ringan  dalam  pemeriksaan    hakim  dan  semua  instrumen  hukum yang menangani kasus-kasus di mana pidana ringan terjadi baik sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar  dalam  proses  hukum.  Sehingga  tujuan  menghilangkan  segala  kemungkinan  diskriminasi  dalam penegakan  keadilan  dapat  terwujud.  Kasus  perkara  pencurian  yang  banyak  terjadi  dan  di  adili  di  Pengadilan Negeri  Makassar  ialalah  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  untuk  perkara  pencurian  ringan  pada  tahun  2019 hanya  terdapat  4  kasus,  tahun  2018  terdapat  3  kasus  dan  tahun  2017  ada  3  kasus  yang  masing-masing penanganannya  telah  sesuai  dengan  apa  yang  tertera  dalam  PERMA  No.  2  Tahun  2012  juga  implikasinya dibantu  dengan “ Nota  Kesepakatan  bersama  antara  menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  Mahkamah  Agung  RI, Kejaksaan  Agung  RI, “ Kepolisian  RI  tentang  pelaksanaan  Penerapan  penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif.

## Kata Kunci: Pidana Ringan, Pencurian, Keadilan

## Abstract
The main problem of this research is the actions related to Minor Offences which lead to imprisonment or fines that brought to the attention of the law, even though this case has been regulated in the Criminal Code (KUHP) and Supreme Court Decision (PERMA) but is still considered not implemented properly in the Court specifically  the  case  of  minor  theft. “ This  research  was  conducted  to  find  out  whether  the  Makassar  District Court  has  implemented  PERMA  No.  2  of  2012  in ” conducting  trials  related  to the  case  of  minor  theft. ” Field research  is  the  type  of  study  used  in  this  research.  The  research  approach  used  is  the  legislative  approach, empirical juridical approach, or facts that exist in practice in the field. ” The sources of data used are primary data and  secondary  data.  The  methods  of  data  collection ” are  observation,  interview  and  documentation. ” While  the techniques for managing and analyzing data are done in two stages: 1) Data Processing Techniques in the form of data classification, data reduction, and data editing 2) Data analysis techniques. The ” findings of the research concluded that The enactment of ” Supreme Court Decision (PERMA) Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Offences and the Amount of Fines in the Criminal Code (KUHP), has changed the rules for adjusting the  limits of  minor offences  and the  hope  is that PERMA  number 2 of 2012 will  be released  in the guidelines  for assessing cases  involving  minor offences  in the examination of  judges and all  legal  instruments dealing with cases where minor offences occur whether perpetrators, victims, witnesses, and parties that become the  standard  in  the  legal  process.  So  that the  goal  of  eliminating  all  types  of  prejudice  in  the  enforcement  of justice can be achieved. Cases of theft that often occur and are tried in the Makassar District Court are cases of
theft with violence, for minor theft, there were only 4 cases in 2019, 3 cases in 2018, and 3 cases in 2017, each of which was handled according to what stated in PERMA No. 2 of 2012, the implication is also assisted by a Memorandum  of  Understanding  between  the  Indonesian  Ministry  of  Law  and  Human  Rights,  the  Indonesian Supreme  Court,  the  Indonesian  Attorney  General's  Office,  and  the  Indonesian  Police  regarding  the implementation  of  the  adjustment  of  the  Limits  of  Minor  Offences  and  the  Amount  of  Fines,  Speedy  Trial Procedure, and the application of Restorative Justice.
Keywords: Minor Offences, Theft, Justice

## PENDAHULUAN
mm Sifat hukum dan keadilan dapat dinilai oleh para ahli hukum dan oleh orang awam yang  berarti  bahwa  dalam  komunitas  kehidupan  itu  akan  selalu  terjadi  keterkaitan  dengan masalah  hukum  dan  keadilan. ” Hukum  dan  keadilan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  interaksi kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Sangat  sulit  untuk  memisahkan  dua  hal  tersebut  dalam kehidupan bermasyarakat. ” Hukum dan keadilan adalah dasar  kehidupan manusia, mengadili lembaga  pengadilan  adalah  tugas  yang ” mebutuhkan    kehati-hatian  dan  kematangan  baik dalam menyusun pertimbangan  hukum serta dalam menentukan  keputusannya. ”
W” Setiap  kejahatan  dilakukan  oleh  seseorang,  maka  dalam  upaya  hukuman  orang  itu, dilakukan  melalui  proses  inspeksi “ diatur  antara  lain  dalam  hukum  acara  pidana  yaitu pemeriksaan  biasa,  pemeriksaan  singkat,  pemeriksaan  cepat  dan  pemeriksaan  pelanggaran lalu lintas. q Pemeriksaan cepat dapat dilakukan pada kasus-kasus pelanggaran ringan dengan ketentuan  bahwa    tindak  pidana  dilakukan  dengan ” ancaman  hukuman  penjara  atau  penjara selama  maksimal ” 3  bulan ” atau  denda ” maksimal  tujuh    ribu  lima  ratus    rupiah  dalam  Pasal 205 ayat (1) KUHP. ”
A” Kasus  pidana  ringan  (Tipiring)  adalah  kasus  yang  tidak  asing  bagi  kebanyakan orang ” Indonesia  baik ” dari  kalangan  menengah ” ke  bawah ” hingga  menengah  ke  atas. Bangkitnya ” kasus  hukum ” dimotivasi  oleh  berbagai  faktor  salah  satunya  adalah  tekanan ekonomi  dan  kemiskinan. Saat  ini ” masalah  hukum  pidana  telah  menjadi  sorotan  dan dibicarakan  di  kalangan  masyarakat  luas, ” baik  dalam  teori  maupun  praktek  dan  bahkan terdapat  usaha  untuk  menyusun  Kitab  Undang-Undang ” Hukum  Pidana  Nasional  yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP, yang berlaku  sekarang  merupakan  peninggalan  zaman  penjajahan ” Hindia-Belanda  yang  masih dipakai  hingga  saat  ini,  yang  kenyataannya    ada  banyak  institusi ” yang  tidak  cocok  lagi
dengan  jiwa  dan  semangat  pancasila  dan  UUD  1945  serta  dengan  situasi  dan  keadaan masyarakat saat ini. 1 ”
” Tidak sesuainya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus yang terjadi seperti  nenek  Minah  yang  diperlakukan ” seperti  pencurian  biasa  (Pasal  362  KUHP)  yang diancam  dengan  ancaman  hukuman  5  tahun  penjara  hanya  karena  pencurian  3  buah  kakao yang dilakukannya. ” Selain itu kasus-kasus yang seperti yang dialami nenek Minah, pencurian sandal jepit, ” pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi di bawah Rp. 250.- ” para  tersangkanya  dan/atau  terdakwanya  dapat  dikenakan  penahanan  oleh  penyidik maupun penuntut umum. ”
” Pada  praktiknya  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  sering  dihadapkan  pada  suatu ketentuan  bahwa  kasus  tersebut  belum ” diatur  dalam  suatu  peraturan,  yang  kemudian menghambat  upaya  untuk  mewujudkan  penegakkan  hukum. ” Hal  ini  dikarenakan peraturan yang dahulu tidak engkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. ” Secara tidak  langsung  mengharuskan  hakim  untuk  dapat  mengatasi  problem  tersebut  dengan kewajiban  mencari,  menggali  fakta,  serta  menemukan  hukum  sesuai  nilai-nilai ” dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2 ”
” Banyaknya kasus kecil yang sampai pada Pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebutkan bahwa pencurian ” ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. Melihat dengan kondisi ekonomi  yang  sekarang, ” maka  tidak  ada  lagi  pencurian  yang  dikategorikan  ringan. ” Nilai kerugian inilah yang diubah Mahkamah Agung dengan dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung ” Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tidak  Pidana  Ringan  dan Jumlah Denda Dalam KUHP. 3 ”
” Terbitnya ” Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ” dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang dikeluarkan  pada 27 November  2012  ini  cocok  sebagai  referensi  untuk  setiap  penegakan    hukum  saat  berurusan dengan  pelanggaran  ringan,  khususnya    terhadap  tindakan  pencurian  yang  dianggap  masuk dalam kategori pencurian ringan dan atau masuk dalam kategori tindak pidana ringan. ” Akan
1 Suparni, Niniek,. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem pidana dan pemidanaan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1
2 Binsar Gultom, Pandangan Kritis  Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 59
3 Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm.4
tetapi dalam praktik pada penerapan hukum masih belum memperhatikan ketentuan yang ada dalam ” PERMA ini tentang nilai barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian.

## ”

## METODE PENELITIAN
yy Metode Penelitian ini pertama menggunakan ” metode wawancara yang digunakan di penelitian  ini  adalah cara    pengumpulan data  dengan  jalan  mengadakan  komunikasi  dengan majelis hakim dan staf pengadilan. ” Kedua Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data ” berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelti penulis.
”

## HASIL DAN PEMBAHASAN ”
A. Penyesuaian  Batasan ” Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda ” dalam  KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ”
xx Terkait  dengan  kasus-kasus  menggunakan ” Pasal  pencurian  biasa  yang  diatur  dalam Pasal  362  yang  mengatakan  bahwa ” setiap  pencurian  dengan  nilai  barang  di  atas  Rp.  250.- (dua  ratus  lima  puluh  rupiah)  dipandang  sebagai  pencurian  biasa. ” Tetapi,  dalam  kasus tersebut  sekalipun  nilai  barang  yang  dicuri  lebih  dari  Rp.  250.- ” namun  penanganannya terkadang  dianggap  tidak  proporsional  dengan  perbuatannya. ” Ancaman  hukuman  yang diancamkan  ialah  sama  dengan  ancaman  hukuman  yang  diberikan ” pada  kasus  pencurian- pencurian dengan nilai barang hingga jutaan rupiah yakni lima juta rupiah. ” ee” Pasal ” 2  ayat  (2)  PERMA  No.  2  Tahun  2012  mengatakan  bahwa  “Apabila  nilai barang  atau  uang  tersebut  bernilai  tidak ” lebih  dari  Rp.  2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah)  ketua  pengadilan  segera  menetapkan  hakim ” tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili, dan  memutus  perkara  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  yang  diatur  dalam  Pasal  205-210 KUHAP. ” Perkataan  ini  menjelaskan  bahwa  implikasi  terhadap  penanganan  perkara pencurian  ringan ” ialah  dengan  diselenggarakannya  persidangan  dengan  pemeriksaan  acara cepat. ”
ww Tindak ” Pidana  Ringan  yang  dibahas  disini  ialah  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  harta  benda.  Penyesuaian ” nilai  barang ” yang  tertuang  dalam  PERMA  ini  terdapat di ” Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP ” menjadi Rp. 2.500.000.- (dua juta lima  ratus  ribu  rupiah). ” Oleh  karena  itu,  perkara  yang  memenuhi  unsur  pasal  tersebut  dan mengandung ” nilai  barang ” yang  tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.000.-  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah) diadili dengan proses penyelesaian tindak pidana ringan. ”
ff Pada ” Pasal  2  Ayat  (2) ” Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012 mengatur ” perkara dengan nilai barang atau uang ” yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa ” dengan acara pemeriksaan cepat. ” ss Pasal ” 1,  proses  pemeriksaannya ” dilakukan  dengan  proses  pemeriksaan  cepat  sesuai dengan ” yang  diatur  dalam  Pasal  205-210  KUHAP. ” Artinya,  tindak  pidana  yang  terdapat dalam ” Pasal  1  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  ini  terhadap  pelakunya  tidak  dilakukan penahanan. ” PERMA  ini  juga  mengatur  tentang  nominal  uang  terhadap  pemberlakuan Pidana  Denda  yang  terdapat  pada ” pasal  3  yaitu  “tiap  jumlah  maksimum  denda    yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali”. mm nn Pada ” Pasal  4  PERMA  Nomor  2 ” Tahun  2012  ini  juga ” ditegaskan  bahwa  apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan  dengan  pidana  denda, ” Hakim  wajib  untuk  memperhatikan  Pasal  3  di  atas. Menandakan  bahwa  seluruh  Hakim ” di  lingkungan  peradilan  di  bawah  lembaga  yudikatif, wajib  untuk  mematuhi  PERMA  ini. ” Di  samping  itu,  pihak  yang  berada  di  luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada PERMA ini, ” hanya saja ketika permasalahan ini telah sampai  pada  lembaga  peradilan  maka  mereka  ikut  terikat  pada  PERMA  bersangkutan. ” Terhadap  penyidik,  baik  polisi  ataupun  jaksa,  sepanjang  perkaranya  belum  sampai  kepada Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan  KUHAP. ” proses penangan perkara tindak  pidana  ringan,  PERMA  ini  digunakan  sebagai  pelengkap  ketentuan  undang-undang yang kurang jelas ” mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai saran penemuan hukum, sebagai sarana penegakkan hukum. ”
B. Penerapan ” Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  Terhadap Penanganan  Perkara  Tindak ” Pidana  Pencurian  Ringan  di  Pengadilan  Negeri Makassar. ”
mm Hasil ” penelitian yang dilakukan di ” Pengadilan Negeri Makassar, ” berdasarkan data yang diperoleh dan dapat dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Makassar terhitung dari januari hingga  desember  2019  terdapat  ribuan  kasus  pencurian  yang  telah  diputus  dan  diadili  oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar. ” Namun untuk perkara ” pencurian ringan dengan jumlah kerugian  di  bawah  Rp.  2.500.000.-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  terdaftar  di
Pengadilan Negeri Makassar hanya terdapat 4 perkara pencurian ringan, tahun 2018 terdapat 3 perkara pencurian ringan, dan tahun 2017 terdapat 3 perkara pencurian ringan 4 . mm mm Dalam penangangan perkara tersebut dilakukan dengan Hakim tunggal dan proses persidangan  dilakukan ” hanya  dalam  kurun  waktu  1 ” atau  2  hari  saja  sebagaimana ketentuan ” Acara  Pemeriksaan ” Cepat  yang  diatur  dalam  Pasal  205  dan ” Pasal  210  KUHAP. ” Putusan  pada  pemeriksaan  acara  cepat  juga  berbeda  dengan  putusan  dengan  acara  biasa. Putusan  dalam  pemeriksaan  cepat ” ini  tidak  dibuat  secara  khusus  dan  tersendiri. ” Putusan yang  dimaksud  hanya  dicatat  oleh  Hakim  dalam  daftar  catatan  perkara ” dan  selanjutnya dicatat  dalam  buku  register  oleh  panitera.  Putusan  yang  hanya  berbentuk  catatan  tersebut sudah ” termasuk Amar yang di dalamnya ditandatangani oleh Hakim dan Panitera. ” mm Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  mengadili  pencurian ” ringan  yang  nilai kerugiannya  di ” bawah  Rp.  2.500.000.-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) juga  mengacu  pada Nota  Kesepakatan  Bersama  dengan ” Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia ” terkait  dengan ” Penerapan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan ” Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. 5 ”

## KESIMPULAN
mm Pemberlakuan ” PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ” dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main ” penyesuaian batasan tindak pidana ringan, ” terhadap perkara-perkara yang terdapat pada ” Pasal 364, Pasal 373,  Pasal  379,  Pasal  384,  Pasal  407  dan  Pasal  482 ” yang  semulanya  dibatasi  minimal  Rp. 250.-  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  menjadi  Rp.  2.500.000.-  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah). ” Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda, ” Acara  Pemeriksaan  Cepat,  serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restoratif  Justice) ” dilakukan  agar  lembaga-lembaga  hukum  terkait  dapat ” berkordinasi  dengan  baik  untuk menerapkan ” PERMA  Nomor  02  Tahun  2012  dan  dapat  menyelesaikan  perkara  di  level bawah  yaitu  di  luar  Pengadilan  Khususnya  pihak  Kepolisian ” dan  Kejaksaan  dalam memproses perkara-perkara tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.
4 http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara , diakses pada tanggal 20 Juli 202 pukul 20.30 WITA
5 Hasil wawancara dengan Bpk. Heneng Pujadi S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar)

## DAFTAR PUSTAKA ”
Fuady,  Muhammad  Ikram  Nur.  "Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in Gowa,  South  Sulawesi  Province)." FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Gultom,  Binsar. ” Pandangan  Kritis    Seorang  Hakim  Dalam  Penegakkan ” Hukum  di Indonesia , ” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, ” 2012)
Heneng  Pujadi, ” Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  Kelas  1A ,  Kantor  Pengadilan Negeri Makassar, 5 Juli 2020
Niniek  , ” Suparni. Eksistensi  Pidana  Denda ” Dalam  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) ”
Nur  Fuady, Muhammad Ikram. "Kabupaten Bulukumba, Atlantis yang  Hilang." (2020): 96-98.
Peraturan ” Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. ”
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of
Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.
Syamsuddin,  Rahman,  and  Muhammad  Ikram  Nur  Fuady.  "Upaya  Penguatan  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo." Jurnal Wawasan Yuridika 4.1 (2020): 63-79.
Website  ”http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara,  ”diakses  pada  tanggal 20 Juli 202 pukul 20.30 WITA