PENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN (STUDI KASUS DI DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Muhammad Ridwan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 20203012114@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
This  article  discusses  the  method  of  determining the amount  of  dowry  in the  Purba  Baru  Village  community,  where  Islam  emphasizes  that  the  dowry  is something that is mandatory for the prospective groom to give to his future wife. However, in practice there is a shift in the meaning of the dowry itself among the people.  Therefore,  it  is  necessary  to  examine  the  practice  of  determining  the dowry  that  occurred  in  the  Purba  Baru  Village,  and  analyzed  using  Maqashid Syari'ah. The research method used is qualitative research (field research) and the method  chosen  is  descriptive.  Meanwhile,  the  population  in  this  study  is  people who do marriages, and who set a high level of female dowry for the groom. The results  showed  that  the  type  of  dowry  used  in  Purba  Baru  Village  was  the musamma  dowry.  As  for  the  method  of  determination,  it  is  determined  by  the parents  or  family  of  the  prospective  bride.  However,  female  parents  see  the condition of their family and children from various aspects such as social status, economy, education, occupation and offspring. The higher the education level of the bride, the higher the value or dowry for her. Therefore, with the high value of the dowry that occurred in the village, there was a gap between men who wanted to  get  married,  some  even  chose  not  to marry  due  to  their low-middle economic status. Not only that, because he does not have a steady job so he is reluctant to get married.
Keywords: Determination of Dowry, Women, Purba Baru

## Abstrak
Artikel  ini  memuat  mengenai  metode  penetapan  jumlah  mahar  pada masyarakat  Desa  Purba  Baru,  dimana  Islam  menegaskan  urusan  mahar  adalah sesuatu  yang  wajib  untuk  diberikan  calon  pengantin  laki-laki  kepada  calon istrinya.  Namun,  dalam  praktiknya  terjadi  pergeseran  makna  mahar  itu  sendiri dikalangan  masyarakat  tersebut.  Olehnya,  perlu  untuk  ditelisik  terhadap  praktik penetapan  mahar  yang  terjadi  di  Desa  Purba  Baru,  dan  di  analisis  menggunakan Maqashid Syari’ah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif  (field  research)  dan  metode  yang  dipilih  adalah  deskriptik.  Sedangkan yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  melakukan perkawinan, dan yang menetapkan kadar mahar perempuan tinggi bagi pengantin laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis mahar yang dipakai di Desa Purba Baru adalah mahar musamma . Adapun cara penetapannya ialah dengan cara ditentukan  oleh  orangtua atau  keluarga  calon  mempelai  perempuan.  Akan  tetapi,
orangtua  perempuan  melihat keadaan  keluarga  dan  anaknya  dari  berbagai  aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan keturunannya. Semakin tinggi  tingkat  pendidikan  calon  pengantin  wanita  tersebut  maka  semakin  tinggi nilai atau mahar baginya. Sebab itu, dengan tingginya nilai mahar yang terjadi di Desa tersebut terjadi gap diantara laki-laki yang  hendak untuk menikah, bahkan ada  yang  memilih  untuk  tidak  menikah  dikarenakan  status  ekonomi  yang tergolong menengah ke bawah. Tak hanya itu, karena ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga enggan untuk menikah.
Kata kunci: Penetapan Mahar, Perempuan, Purba Baru

## Pendahuluan
Idealnya, perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi setiap  umat manusia.  Secara  umum,  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  lahir  batin  antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam kehidupan berrumah tangga yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  sesuai  dengan  norma  hukum.  Prosesi perkawinan  tentu  melibatkan  satu  individu  maupun  keluarga  kedua  mempelai. 1 Maksudnya,  untuk  melaksanakan  perkawinan  dalam  bingkai  menjalani  bahtera rumah  tangga  seharusnya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam,  dan  undang- undang tentang perkawinan.  Hal ini, sesuai dengan syar’i  yang telah dikodifikasi menjadi kompilasi hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang tertuang dalam bab II Pasal  II  menerangkan  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  sangat kuat  (mitshaqan  ghaliza)  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksakannya merupakan ibadah. 2
Setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan tentu mengenal istilah mahar.  Bahkan  istilah  mahar  ini,  di  beberapa  daerah  memiliki  perbedaan  istilah yang  berbeda  dengan  yang  lain.  Namun,  biasanya  secara  substansi  tidak  keluar dari  maknamya,  yakni  mahar  merupakan  pemberian  pihak  calon  pengantin  laki- laki kepada calon istri (perempuan) dengan semata-mata untuk membuktikan rasa kasih  sayang,  bentuk  tanggungjawab  terhadap  calon  istrinya.  Kendati  demikian, istilah  mahar  ini  sering  menjadi  simbol  penghargaan,  menghormati,  serta keinginan  untuk  memuliakan,  atau  membahagiakan  perempuan  yang  nantinya
1 Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan,” Jurnal Al-Hikmah XIV No. 2 (2013): hlm. 257.
2 “Kompilasi Hukum Islam,” Bab II Pasal 2.
akan menjadi seorang istri. 3
Secara Hukum Islam, penetapan kadar mahar atau jenis pemberian mahar belum  pernah  di  tuangkan  oleh  pihak  yang  berwenang.  Artinya,  sampai  hari  ini persoalan  mahar  ini  menjadi  hal  yang  tidak  ada  ketetapan  baik  dari  aspek  kadar maupun jenisnya. Maka dari itu, Allah Swt telah menjelaskan di dalam Al-Qur’an An-Nisa ayat 4:
                                                                                                          
Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  Maka makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai  makanan)  yang  sedap  lagi baik akibatnya.
Pada dasarnya, ayat di atas dapat dipahami secara tegas bahwa tidak ada ukuran pemberian mahar kepada perempuan calon istri. Sebab dalam ayat tersebut menekankan dalam pemberian mahar merupakan semata-mata untuk menunjukkan  bentuk  kasih  sayang,  dan  ingin  membahagiakan  perempuan  calon istri.
Karena itu, dalam Islam tidak disebutkan kualitas dan kuantitas mahar di dalam nash. Sebab pada dasarnya di wilayah Indonesia memiliki beberapa macam ras,  suku,  dan  adat  kebiasaan.  Sehingga  sulit  untuk  menentukannya  secara keseluruhan  tentang  kadar  mahar  di  setiap  daerah.  Kendatipun  sudah  ada  aturan yang bersifat mengikat, yakni syari’at. Akan tetapi, urusan mahar kembali kepada kesepakatan  calon  pengantin  wanita  dan  laki-laki  untuk  menyepakati  berapa jumlah, dan kadarnya. 4
Pada umumnya, orangtua kerap melakukan perayaan resepsi  perkawinan anaknya  secara  mewah  bahkan  meriah.  Hal  tersebut,  salah  satu  cara  orangtua
3 Harijah  Damis,  “Konsep  Mahar  Dalam  Perspektif  Fikih  dan  Perundang-undangan,” Jurnal Yudisial 9 No. 1 (2016): hlm. 20.
4 Ridwan  Nurdin,  dkk,  “Standarisasi  Mahar  Nasional  (Studi  Analogi  Tradisi  Penetepan Mahar  Kecamatan  Kluet  Timur  Kabupaten  Aceh  Selatan),” Jurnal  Ilmiah  Ahwal  Syakshiyyah (JAS) Volume 4 Nomor 1 (2022): hlm. 143.
untuk  membedakan  klaster  ekonomi  dalam  satu  keluarga  dengan  keluarga  yang lain.  Artinya,  untuk  menunjukkan  eksistensi  perbedaan  yang  cukup  signifikan. Tak jarang di dengar, bahwa urgensi makna mahar sudah mulai bergeser dari yang semestiny, yakni pemberian secara suka rela terhadap perempuan calon istri.
Pada  umumnya,  di  dalam  struktur  masyarakat  telah  mengalami pergeseran  makna  mahar  itu  sendiri.  Di  mana  yang  sebelumnya,  semata-mata bentuk  penghargaan  seorang  laki-laki  kepada  calon  pengantin  perempuan kemudian berubah makna menjadi  hal yang dibanggakan, jika kadar atau ukuran mahar tersebut lebih tinggi dari yang lain. Hal ini tergantung pada keluarga calon pengantin  perempuan,  apakah  ia  berasal  dari  keluarga  kaya,  anak  pejabat, berpendidikan  tinggi  atau  keluarga  terhormat  di  dalam  masyarakat  umum. Padahal,  jika  ditelisik  dalam  hukum  Islam  tidak  pernah  menganjurkan  segala bentuk  paradigma  materialistik  terhadap  apapun,  hal  tersebut  terkesan memberatkan bagi laki-laki yang akan melaksanakan resepsi perkawinan.
Tak  hanya  itu,  di  dalam  masyarakat  luas.  Salah  satunya,  di  Desa  Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, bahwa telah terjadi  pergeseran  makna  dari  mahar  begitu  pula  dengan  cara  penetapan  jumlah mahar kepada perempuan calon pengantin. Model penetapan mahar yang terjadi di Desa  Purba  Baru  adalah  berdasarkan  adat  kebiasaan  yang  belaku  dalam masyarakat tersebut. Sehingga, sebelum melaksanakan perkawinan tersebut tentu harus mengetahui kondisi sosial dari calon mempelai perempuan maupun laki-laki untuk  mengetahui  secara  mendalam  keadaan  tersebut.  Misalnya,  di  telisik  dari aspek  pendidikan,  keturunan,  pekerjaan,  serta  apakah  ia  keturunan  kerajaan (harajaon) dan lain sebagainya. 5
Namun,  hal  ini  sungguh  tidak  sejalan  dengan  apa  yang  diajarkan  oleh agama Islam. Islam tidak menetapkan ukuran, nilai dan jumlah suatu mahar yang harus  diberikan  kepada  calon  isteri.  Namun,  perbedaan  manusia  lah  yang menghasilkan  perbedaan  dalam  menetapkan  jumlah  mahar.  Hal  ini  berkaitan dengan status sosial laki-laki maupun perempuan di masyarakat tempat ia tinggal, tingkat  pendidikan  dari  kedua  calon  mempelai, pekerjaan  dan  keturunan  diantara
5 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 533.
calon  mempelai,  apakah  keturunan  harajaon  dan  sebagainya.  Di  samping  hal  itu masyarakat  mempunyai  adat  serta  kebiasaan  yang  berbeda-beda  dalam menetapkan  mahar.  Oleh  karena  itu  masalah  mahar  diserahkan  berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakatnya.  Namun  demikian,  seiring  tidak  adanya  batas  minimal  dan maksimal  dalam  penetapan  jumlah  mahar.  Sudah  sehendaknya  lah  berdasarkan kesanggupan dan kemampuan seorang suami. 6
Sementara itu, kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia dapat digambarkan  sebagai  tumpukan  pengalaman  yang  sejak  dulu  sampai  sekarang masih  saja  berlaku.  Sebab  dalam  sejarahnya,  Indonesia  memiliki  corak  buadaya yang beragama. Tak terkecuali, dalam hal adat atau tradisi perkawinan. Sehingga dengan  munculnya  kebiasaan  tersebut  terjadi  implikasi  norma  hukum  adat  yang tak  pasti.  Berangkat  dari  situlah,  berlapisnya  tatanan  masyarakat  di  beberapa wilayah untuk melakukan perkawinan sesuai dengan daerahnya masing-masing. 7
Berdasarkan uraian tersebut, persolan penetapan mahar pada suatu Desa masih terjadi kesenjangan. Padahal dalam hukum Islam tidak ada ketetapan yang bersifat  mengikat,  namun  dalam  praktiknya  akibat  ukuran  dan  kadar  penetapan mahar  yang  cukup  tinggi  akan  mengakibatkan  laki-laki  berfikir  dua  kali  untuk melaksanakan  perkawinan.  Bahkan  terjadi  pembatalan  perkawinan  akibat  dari tingginya  nilai  mahar  tersebut.  Sehingga  perlu  untuk  di  telaah  secara  mendalam tentang bagaimana metode penetapan mahar bagi perempuan di Desa Purba Baru, serta  bagaimana  tinjauan  maqashid  syari’ah  terhadap  metode  penetapan  bagi perempuan  di  Desa  Purba  Baru  Kecamatan  Lembah  Sorik  Marapi  Kabupaten Mandailing Natal.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan  penelitian  lapangan  (field  research)  dan  metode  yang  dipilih  adalah deskriptik.  Penelitian  ini  mengambil  dari  Desa  Purba  Baru  Kecamatan  Lembah
6 Abd  Shomad, Hukum  Islam  “Phenomena  Prinsip  Syari’ah  Dalam  Hukum  Indonesia” (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.
7 Lis Anjelina, “Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan),” Sakina: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 1 (2019): hlm. 3.
Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  dan  menetapkan mahar  perempuan  yang  kadarnya  begitu  tinggi  bagi  pengantin  laki-lak  di  Desa Purba  Baru.  Sedangkan  teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  sampling  area  (cluster)  sampling,  yakni  pada  masyarakat  yang melakukan penetapan mahar berdasarkan status sosial di sekelilingnya.

## Tinjauan Literatur

## Mahar
Mahar  secara  etimologi  artinya  mas  kawin.  Secara  terminologi,  mahar ialah pemberian  wajib  dari  calon  suami  kepada  calon  istri  sebagai  ketulusan  hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).
Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon  isteri  sebagai  ketulusan  hati  calon  suami  untuk  menimbulkan  rasa  cinta kasih  bagi  seorang  isteri  kepada  calon  suaminya.  Atau  pemberian  yang diwajibkan  bagi calon  suami  oleh  calon  isterinya,  baik  dalam  bentuk  benda  atau jasa/pelayanan  (memerdekakan,  mengajar,  dan  lain  sebagainya)  dari  calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. 8
KHI pasal 30 menetapkan “ Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua  belah  pihak”.  Sementara  CLD  pasal  16  menawarkan  (1)  Calon  suami  dan calon  istri  harus  memberikan  mahar  kepada  calon  pasangannya  sesuai  dengan kebiasaan (budaya) setempat, (2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi. Mahar (mas kawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. 9
Islam  sangat  memperhatikan  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia
8 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.84.
9 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 113.
lainnya  dalam  segala  sendi  kehidupan,  tidak  terkecuali  menyangkut  pemberian maskawin  (mahar)  oleh  calon  mempelai  laki-laki  kepada  perempuan. 10 Hal  ini dibuktikan  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  Al-Qur’an  surah  An-Nisa  ayat  4 berikut :
                                                                                                          
Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  kemudian  jika  mereka  menyerahkan kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  Maka makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai  makanan)  yang  sedap  lagi baik akibatnya.
Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa sebagai calon mempelai laki- laki  harus  memberikan  mahar  kepada  calon  mempelai  perempuan  dengan kesungguhan  dan  kerelaan  hati  yang  suci  lagi  bersih.  Mahar  juga  merupakan sebagai  simbolis  bahwasanya  suami  dengan  kerelaan  hati  menafkahi  kelak istrinya  tanpa  meminta  imbalan  apapun.  Mahar  pada  dasarnya  terbagi  menjadi dua, yaitu :
1. Mahar Musamma merupakan mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad  nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. 11 Mahar ini telah ditetapkan dengan jelas mengenai jumlah dan  jenis  barang  nya  saat  akad  nikah.  Mahar musamma wajib  diberikan sepenuhnya apabila :
a. Salah satu dari suami isteri meninggalkan
Mahar musamma juga  wajib  dibayar  seluruhnya  apabila  suami  telah bercampur dengan  isteri  dan  ternyata  nikahnya  rusak  dikarenakan  hal-hal tertentu  seperti  dikira  isterinya  masih  perawan  ternyata  sudah  janda  atau sudah  pernah  hamil  dari  suami  lama,  akan  tetapi,  kalau  isteri  dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.
10 Sulityowati Irianto, Perempuan dan Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 158.
11 M. Abdul Mujid, Kamus Istilah Fikih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.
b. Telah bercampur (bersenggama)
Apabila  seorang  suami  telah  menggauli  isterinya  dia  tidak  lagi diperbolehkan  mengambil  kembali  sedikitpun  mahar  yang  telah  dia berikan,  dengan  ayat  tersebut,  hukum  Islam  menetapkan  bahwa bercampurnya  seorang  suami  dan  isteri  mengakibatkan  dilarangnya seorang  suami  mengambil  kembali  mahar  yang  telah  dia  berikan.  Firman Allah SWT dalam Qur’an Surah An-Nisa ayat 20 : 12
                                                                                                 
                                               

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang  kamu  telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara mereka  harta  yang  banyak,  Maka  janganlah  kamu  mengambil kembali  dari  padanya  barang  sedikitpun.  Apakah  kamu  akan mengambilnya  kembali  dengan  jalan  tuduhan  yang  Dusta  dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  menceraikan  isteri  yang  tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang  lama  itu  bukan  tujuan  untuk  kawin,  namun  meminta  kembali pemberian-pemberian  itu  tidak  dibolehkan.  Pemberian  mahar musamma diwajibkan  hukumya  apabila  telah  terjadi dukhul ,  yaitu  apabila  salah seorang  suami  atau  isteri  meninggal  dunia  sebagaimana  telah  disepakati para  ulama,  apabila  telah  terjadi khalwat ,  suami  wajib  membayar  mahar, namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh  ahli  warisnya.  Mahar musamma harus  dibayarkan  atau  diserahkan seluruhnya  oleh  seorang  suami  atau  mempelai  laki-laki,  apabila  terjadi  hal seperti :
12 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Ayat Pojok Bergaris Departemen Agama RI (Semarang: CV. Asy Syifa, 1998), hlm. 100.
1) Suami telah menggauli isteri.
2) Apabila ada salah satu di antara suami isteri meninggal dunia, tetapi di antara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
3) Jika  suami  isteri  sudah  sekamar,  berduaan  tidak  orang  lain  yang mengetahui  perbuatan  mereka,  sedangkan  pada  waktu  itu  tidak  ada halangan  syar’i  bagi  seorang  isteri  seperti  puasa  wajib,  haid,  dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit.
Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma  diberikan  seluruhnya.  Menurut  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Malik, menegaskan  bahwa  mempelai  perempuan  berhak  menerima  mahar  penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja, kalau hanya baru sekamar,  mempelai  laki-laki  tidak  wajib  membayar  mahar  dengan  penuh melainkan hanya setengah saja.
2. Mahar  Mitsil yaitu  mahar  yang  tidak  disebut  besar  kadarnya  pada  saat sebelum  ataupun  ketika  terjadi  pernikahan.  Atau  mahar  yang  diukur  dengan mahar  yang  pernah  diterima  oleh  keluarga  terdekat.  Bila  terjadi  demikian, maka  mahar  tersebut  mengikuti  maharnya  saudara-saudara  perempuan  yang telah  terdahulu  menikah  dan  hendaklah  yang  dinilai  sama  dengan  maskawin keluarganya  yang  paling  dekat  sekali  seperti  kakak,  ibu  saudaranya  dan seterusnya  di  samping  menilaikan  keadaan  perempuan  itu  sendiri  dari  segi kecantikan,  kekayaan,  pelajaran  dan  sebagainya.  Apabila  tidak  ada  maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.
Ketetuan  jumlah  mahar mitsil juga  ditetapkan  besarnya  oleh  pihak wanita  berdasarkan  adat  yang  berlaku  di  lingkungannya  atau  keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar mitsil, menurut para ulama fiqih, yaitu :
a. Mazhab  Hanafi  menetapkan  standar  mahar mitsil ditentukan  melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya  dari  pihak  ayah,  anak  pamannya  dari  pihak  ayah,  yang  satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya.
b. Mazhab  Hanbali  menetapkan  stadar  mahar mitsil dari  kedua  belah pihak,  baik  dari  keluarga  ayah  atau  keluarga  ibu  pengantin  wanita
dengan  mengacu  kepada  keluarga  yang  paling  dekat  seperti  saudara perempuan,  bibi  dari  pihak  ayah,  anak  bibi  dari  pihak  ayah,  ibu,  bibi dari pihak ibudan selain mereka dari kerabat yang ada.
c. Mazhab  Maliki  menetapkan  standar  mahar  mistil  melihatnya  dari lingkungan  keluarga  terdekatnya  dengan  memperhatikan  beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita.
d. Mazhab  Syafi’i  menetapkan  standar  mahar mistil berpegangan  pada keluarga  terdekat  dengan  memprioritaskan  pada  keluarga  ayah,  jika kemudian  tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.
Fuqaha sependapat  mengenai  sifat  maskawin  tentang  sahnya pernikahan  berdasarkan dengan  suatu  barang  tertentu  yang  dikenal  sifatnya. Yakni  yang  tertentujenis,  besar  dan  nilainya.  Kemudian  mereka  berselisih paham  tentang  barang  yang  yang  tidak  diketahui  sifatnya  dan  tidak ditemukan  jenisnya.  Seperti  jika  seseorang  mengatakan,  “aku  kawinkan engkau  dengan  dia  dengan  maskawin  seorang  hamba  sahaya  atau  pelayan” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayanan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya.
Malik  dan  Abu  hanifah  berpendapat  bahwa  perkawinan  dengan  cara seperti  itu  dibolehkan.  Sedangkan  Syafi’i  berpendapat  tidak  boleh.  Apabila terjadi  pernikahan  seperti  itu  Malik  berpendapat  bahwa  pengantin  wanita memperoleh  jenis  seperti  yang  disebutkan  untuknya.  Abu  Hanifah berpendapat  bahwa  pengantin  laki-laki  dipaksa  untuk  mengeluarkan harganya.  Silang  pendapat  ini  disebabkan,  apakah  perkawinan  seperti  itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan  memberi  adalah  sesuatu  yang  lebih  tinggi  dari  itu,  sebagai realisasi kedermawanan.
Bagi Fuqaha yang  menyamakan  perkawinan  dengan  jual-beli, mengatakan,  tidak  boleh  jual  beli  suatu  barang  yang  tidak  diketahui  sifat- sifatnya, pernikahan juga berlaku seperti jual-beli. Sedang bagi fuqaha yang
tidak  menyamakannya  dengan  jual  beli  karena  yang  dimaksudnya  adalah memberikan  kehormatan  mengatakan  bahwa  perkawinan  seperti  itu  boleh. Islam  tidak  memberikan  ketentuan  khusus  tentang  bentuk  dan  jenis mahar.  Islam juga  tidak  memberikan  ketentuan  bahwa  mahar  harus  dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar.
Mahar yang nantinya akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang  akan  dinikahi  sebaiknya  bukan  hanya  dilihat  dari  besar  dan  kecilnya nilai  mahar,  tetapi  juga  harus  memperhatikan  apakah  barang  tersebut diperbolehkan oleh ketentuan agama atau sebaliknya.
Pada  dasarnya,  mahar  yang  diberikan  kepada  calon  istri  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 13
1. Harga  berharga.  Tidak    sah  mahar  dengan  yang  tidak  berharga walaupun  tidak  ada ketentuan  banyak  atau  sedikitnya  mahar,  mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya  suci  dan  bisa  diambil  manfaat.  Tidak  sah  mahar  dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang  lain  tanpa  seizinnya  namun  tidak  termasuk  untuk  memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah .
4. Bukan  barang  yang  tidak  jelas  keadaannya.  Tidak  sah  mahar  dengan memberikan  barang  yang  tidak  jelas  keadaannya,  atau  tidak  disebutkan jenisnya.
Dari  syarat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  mahar  tidak  harus  berupa emas  dan  perak,  akan  tetapi  dapat  juga  berupa  suatu  barang  yang  ada harganya,  atau  yang  dapat  diambil  manfaatnya  dari  sesuatu  jasa  seperti  jasa apartemen,  kenderaan  atau  ilmu  pengetahuan,  juga  mahar  tersebut  harus milik  sendiri  serta  dihalalkan  oleh  syara’.  Oleh  sebab  itu  syaratmahar  itu harus  harta/bendanya  berharga;  barangnya  suci  dan  bisa  diambil  manfaat;
13 Abd. Kohar, Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan , loc. Cit, hlm. 43-44.
barangnya  bukan  barang  gasab  (curian);  dan  bukan  barang  yang  tidak  jelas keadannya.

## Maqashid Syari’ah
Maqashid al-syari’ah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh  sejak  dimulainya  proses  penetapan  hukum  Islam  itu sendiri dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama- ulama  sesudah  periode tabi‟  tabi‟in . Walaupun  proses  perkembangannya tidak  secepat  ilmu ushul  fiqh ,  tetapi  keberadaannya  sudah  di  amalkan  oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan. 14
Maqashid  merupakan  jamak  dari  kata maqshad ,  yaitu  merupakan masdhar  mimi dari  kata qasada-yaq-shudu-qasdhan-maqshadan .  Menurut ibn  al-Manzhur,  kata  ini  secara  bahasa  dapat  berarti istiqamah  al-thariq (keteguhan pada satu jalan dan al=i‟timad (sesuatu yang menjadi tumpuan).
Disamping  itu,  kata  ini  juga  bermakna al-adl (keadilan) dan al-tawassuth „adam  al-tafrith (mengambil  jalan  tengah,  tidak  terlalu  longgar  dan  tidak selalu sempit). Berdasarkan   makna-makna   di   atas,   dapat   disimpulkan bahwa      kata al-qashd dipakaikan  untuk  pencarian  jalan  yang  lurus  dan keharusan berpegang pada jalan itu. Sedangkan kata syari’ah secara bahasa berarti maurid  al-ma‟alladzi  tasyra‟u  fihi  al-dawab (tempat  air  mengalir, dimana hewa-hewan minum dari sana. Seperti dalam hadis Nabi, fa asyra‟a naqatahu ,  artinya adkhalaha  fi  syari‟ah  al-ma (lalu  ia  memberi  minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). 15
Pemakaian kata al-syari‟ah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata  air  bermakna  bahwa  ssungguhnya  air  merupakan  sumber  kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikiannya pula halnya dengan agama  Islam  yang merupakan  sumber  kehidupan  setiap  Muslim, kemaslahatannya,  kemajuannya  dan  keselamatannya baik  di  dunia  maupun
14 Busyro, Maqashid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Maslahah (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.
15 Busyro, hlm. 8.
diakhirat. 16
Dengan  demikian, maqashid  al-syari‟ah secara  bahasa  artinya adalah  upaya  manusia untuk  mendapatkan  solusi  yang  sempurna  dan  jalan yang  benar  berdasarkan  sumber  utama  ajaran  Islam,  Al-Qur’an  dan  Hadis Nabi Saw. 17
Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa  “syariat  bangunan  dasarnya,  diletakkan  atas  hikmah  dan kesejahteraan  manusia,  pada  dunia  ini  dan  pada  akhirat  nanti.  Syariat, seluruhnya  adalah  keadilan,  rahmat,  hikmah  dan  kebaikan.  Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan  keadilan  dengan  ketidakadilan,  rahmat  dan  lawannya, maslahat  umum  dengan  mafsadat,  ataupun  hikmah  dengan  omong  kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. 18
Tujuan syar’i dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang- orang  mukalaf  adalah  dalam  upaya  mewujudkan  kebaikan-kebaikan  bagi kehidupan  mereka,  melalui  ketentuan-ketentuan  yang darury,  hajiy dan tahsiniy. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga  dan  memperjuangkan  tiga  kategori  hukum.  Tujuan  dari  tiga kategori  tersebut  adalah  untuk  memastikan  bahwa  kemaslahatan  kaum muslimin,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  terwujud  dengan  cara  yang terbaik  karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. 19
1. Al-maqasyid  ad-daruriyat ,  secara  bahasa  artinya  adalah  kebutuhan  yang mendesak. Dapat  dikatakan  aspek-aspek  kehidupan  yang  sangat  penting dan  pokok  demi  berlangsungnya  urusan-urusan  agama  dan  kehidupan manusia secara baik.
16 Busyro, hlm. 9.
17 Busyro, hlm. 10.
18 “Maqashid  Syari’ah  Dalam  Pandangan  Jasser  Auda  (Sebuah  Upaya  Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” Jumal At-Tafkir X No. 1 Juni (2017): hlm. 122.
19 Muhammad  Syukri  Albani  Nst  &  Rahmat  Hidayat  Nst, Filsapat  Hukum  Islam  dan Maqashid Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44-45.
2. Al-maqasyid  al-hajiyyat ,  secara  bahasa  artinya  kebutuhan.  Dapat dikatakan adalah  aspek-aspek  hukum yang dibutuhkan  untuk meringankan  beban  yang  teramat  berat,  sehingga  hukum  dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Al-maqsyid  at-tahsiniyyat ,  secara  bahasa  berarti  hal-hal  penyempurnaan. Meurjuk  pada  aspek-aspek  hukum  seperti  anjuran  untuk  memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat dan sedekah kepada orang miskin.
Kemaslahatan  yang  ingin  diselesaikan  adalah  yang  memiliki  syarat seperti berikut :
1. Masalah  itu  harus  real  atau  berdasarkan  prediksi  yang  kuat  dan  bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syari’at secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.
Adapun manfaat mempelajari maqasyid asy-syariah , sebagai berikut :
1. Mengungkapkan  tujuan, alasan  dan  hikmah  tasyri’  baik yang  umum maupun yang khusus.
2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
4. Mempersempit perselisihan dan ta‟shub di antara pengikut mazhab fiqh.

## Hasil dan Pembahasan
Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Purba Baru
Masyarakat  Purba  Baru  mempunyai  model  penetapan  mahar  diantaranya ialah:
1. Status Sosial
Status sosial adalah kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat  diperoleh  dengan  sendirinya  melalui  usaha  ataupun  karena pemberian.  Interaksi  sosial  akan  mendorong  individu  untuk  dapat
mencapai  status  sosial  yang  lebih  tinggi.  Status  sosial  yang  lebih  tinggi akan  berpengaruh  pula  pada  sikap  dan  rasa  penghargaan  yang  tinggi  dari masyarakat.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  akan  berusaha  untuk  mencapai status  sosial  yang  lebih  tinggi.  Status  sosial  yang  terdapat  di  masyarakat kota  Padangsidmpuan  sangat  berpengaruh  kepada  penentuan  kadar  mahar bagi  calon  mempelai  wanita.  Yang  dimaksud  status  sosial  disini  seperti pihak dari calon mempelai wanitanya, termasuk misalnya anak dari pejabat pemerintahan  ataupun  anak  dari  harajaon  yang  disegani.  Dengan  dasar status sosial ini kadar mahar calon mempelai wanita tersebut akan menjadi tinggi  dikarenakan  termasuk  anak  dari  pejabat  pemerintahan  atau keturunan  harajaon.  Sebab  pesta  pernikahannya  harus  lebih  meriah  atau mewah  dari  kalangan-kalangan  lainnya.  Seperti  halnya  ketika  pihak mempelai perempuan merupakan  anak  harajaon,  maka akan  diadakan adat margondang. Jika pesta pernikahan tersebut diselenggarakan mewah, maka jumlah  mahar  yang  diberikan  haruslah  seimbangan  dengan  pesta pernikahan tersebut.  Calon  mempelai  perepuan  yang  memilii  status  sosial seperti hal tersebut maka memiliki jumlah mahar Rp.100 juta bahkan lebih.
2. Pendidikan
Dalam segi pendidikan, masyarakat Purba Baru kebanyakan sudah mendapat  pendidikan  yang  cukup  didukung  oleh  banyaknya  jumlah Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas  / Madrasah Aliyah bahkan sampai Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta. Memang  benar  sebagian  dari  masyarakat  masih  ada  yang  sangat  minim pendidikannya,  hal  ini  disebabkan  oleh  keterbatasan  biaya  dengan pendapatan  ekonomi  yang  rendah  atau  pas-pasan  sehingga  terasa  sulit untuk  membiayai  atau  bahkan  melanjutkan  pendidikan.  biaya pendidikanmasih  terasa  terlalu  tinggi  bagi  sebagian  masyarakt  dan  ada sebahagian  masyarakat  bahkan  tidak  pernah  mengenal  pendidikan  fomal di sekolah, mereka adalah orang-orang tua yang berusia sekitar 50 tahun ke  atas,  karena  susahnya  akses  pendidikan  pada  zaman  mereka dahulu,tidak  semudah  seperti  sekarang  ini.  Semakin  tinggi  pendidikan
seseorang  maka  semakin  luas  pula  pemahamannya  mengenai  segala sesuatu  dan  semakin  rendah  pendidikan  seseorang  maka  pemahamannya pun berbeda dengan yang mengenyam pendidikan tinggi.
Di Purba Baru, calon mempelai perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki pengaruh terhadap penetapatan jumlah mahar. Calon  mempelai  wanita  yang  pendidikannya  S1  bisa  mencapai Rp.50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah)  bahkan  ada  yang  lebih.  Jika tingkat  pendidikan  seorang  calon  mempelai perempuan tersebut tamatan SMA bisa mencapai Rp.20.000.000 (dua puluh  juta rupiah).
Akan tetapi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, masalah  penentuan  kadar  mahar  ini  tidak  terlalu  memaksakan  agar maharnya  tinggi,  karena  pihak  calon  mempelai  mengetahui  bagaimana keadaan calon mempelai perempuan tersebut juga dengan mempelai laki- laki.  Penetapan  jumlah  mahar  seperti  ini  biasanya  terjadi  pada  calon mempelai  wanita  yang  mempunyai  pendidikan  hanya  mencapai  sebatas SMP,  jumlah  maharnya  berkisar  mencapai  Rp.  5.000.000  –  10.000.000, bahkan ada  yang kurang dari nilai tersebut. melihat kemampuan si calon mempelai laki-laki.
a. Ekonomi
Besar  kecilnya  pendapatan  masyarakat  Purba  Baru  terutama dalam  hal  perekonomian  tentunya  dapat  mempengaruhi  segala  sesuatu tentang  kehidupannya.  Perekonomian  masyarakat  kota  Padangsidimpuan tergolong  mapan.  Walau  masih  ada  warga  masyarakat  yang  tergolong kurang  mampu.  Penentuan  kadar  mahar  bagi  seorang calon  mempelai perempuan  yang  mempunyai  tingkat  perekonomian  yang  maju  akan sangat  mempengaruhi  kadar  mahar  baginya.  Kadar  mahar  bagi  calon mempelai  perempuan  yang  tingkat  perekonomiannya  sangat  maju  bisa mencapai  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  bahkan  ada  yang melebihi  dari  itu  karena  pihak  keluarga  yang  begitu  maju  tingkat perekonomiannya akan meminta jumlah mahar yang tidak sedikit.
Sedangkan  pada  calon  mempelai  perempuan  yang  tingkat
perekonomiannya  rendah  dan  taraf  kehidupannya  pas-pasan,  maka penetapan  jumlah  mahar  ini  tidak  terlalu  tinggi  karena  pihak  calon mempelai  mengetahui  bagaimana  keadan  keluarga  dan  calon  mempelai wanita tersebut. Penentuan kadar mahar pada calon mempelai perempuan yang  keadaan  perekonomian  keluarganya  menengah  kebawah  hanya mencapai Rp. 5.000.000 – 10.000.000, bahkan ada yang kurang dari nilai tersebut.
b. Pekerjaan
Seorang  calon  memepelai  wanita  yang  sudah  mendapatkan pendidikan  yang tinggi dan telah mempunyai pekerjaan yang tetap sangat berpengaruh  terhadap  penentuan  kadar  mahar  baginya.  Pekerjaan  tetap yang  dimaksud  disini  adalah  seorang  PNS  atau  seorang  Bidan  maupun dokter.  Maka  penentuan  kadar  maharnya  tersebut  akan sangat  tinggi. Jumlah  mahar  seorang  calon  mempelai  perempuan  yang  sudah mempunyai pekerjaan tetap dapat mencapai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) bahkan lebih. Apalagi dia merupakan seorang dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.
Dalam  Islam,  mahar  adalah  sebuah  penghormatan  tulus  kepada perempuan.  Islam  juga  menyampaikan  bahwasannya  mahar  memiliki tujuan  untuk  memuliakan  derajat  perempuan.  Ini  merupakan  kewajiban yang  harus  dipenuhi  dalam  sebuah  pernikahan,  sebab  mahar merupakan suatu  pemberian  yang  dapat  melanggengkan  cinta  kasih,  mengikat dan mengukuhkan hubungan pernikahan. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad  nikah  hanyalah  sebagai  wasilah  (perantara),  bukan  sebagai  tujuan. Oleh  sebab  itu  Islam  sangat  menganjurkan  agar  mahar  atau  mas  kawin dalam  perkawinan  tidak  memberatkan  kepada  calon  mempelai  laki-laki. Mahar dibebankan kepada suami sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada  istri  selain  daripada    nafkah.  Husein  Muhammad  berpendapat bahwa  mahar  bukanlah  harga  dari  seorang  perempuan.  Oleh  karena  itu tidak  ada  ukuran  yang  pasti  terkait  dengan  besar  dan  kecilnya  suatu
mahar. 20
Islam  tidak  menetapkan  ukuran,  nilai  dan  jumlah  suatu  mahar yang  harus  diberikan  kepada  calon  isteri.  Namun,  perbedaan  antara sesama  manusia  menghasilkan  perbedaan  dalam  menetapkan  jumlah mahar. Hal ini berkaitan dengan adanya yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping hal itu masyarakat  mempunyai  adat  serta  kebiasaan  yang  berbeda-beda  dalam menetapkan  mahar.  Oleh  karena  itu  masalah  mahar  diserahkan berdasarkan  kemampuan  masing-masing  orang  sesuai  dengan  adat  dan tradisi  yang  berlaku  di  masyarakatnya.  Namun  demikian,  seiring  tidak adanya  batas  minimal  dan  maksimal  dalam  penetapan  jumlah  mahar. Sudah  sehendaknya  lah  berdasarkan  kesanggupan  dan  kemampuan seorang suami. 21
Nilai  suatu  Mahar  hendaknya  sesuai  dengan  kebiasaan  yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia itu sendiri sesuai perkembangan zaman. Bagi mereka yang mampu untuk memberikan  cincin  berlian  atau  emas,  maka  hendaklah  memberikannya. Tetapi  sebaliknya  bagi  mereka  yang  kurang  mampu  dalam  hal  tersebut, maka  ia  tetap  wajib  memberikan  mahar  meskipun  hanya  berupa  harta yang  tertinggal  pada  dirinya  sesuai  kemampuannya.Yang  paling  utama bahwa  mahar  haruslah  sesuatu  yang  dapat  diambil  manfaatnya,  baik berupa  uang  atau  sebentuk  cincin  yang  sangat  sederhana  sekalipun,  atau bahkan  pengajaran  tentang  Al-Qur’an  dan  lainnya  sepanjang  telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. 22
Islam  sendiri  pada  hakikatnya  mengisyaratkan  terhadap perempuan  untuk  tidak  berlebih-lebihan  dalam  meminta  mahar  kepada calon  suami.  Islam  tidak  menghendaki  adanya  tuntutan  mahar  yang memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena
20 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 150.
21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , hlm. 533.
22 Abd Shomad, Hukum Islam “Phenomena Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia,” hlm. 301.
hal itu dapat membawa akibat yang tidak baik, diantaranya ialah : 23
1. Menjadi  hambatan  atau  bahkan  penghalang  untuk  melangsungkan perkawinan bagi laki- laki dan perempuan.
2. Mendorong  atau  memaksakan  diri  bagi  pihak  laki-laki  untuk berhutang  kepada  orang  lain.  Dan  selanjutnya  menjadi  beban  hidup bagi  mereka  berdua  karena  mahar  yang  diberikan  kepada  perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomi laki-laki sendiri.
3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena  tidak  bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan.  Tidak  sedikit  dalam  menentukan  besar  kecilnya  mahar pihak keluarga juga ikut campur.
Mengenai  kadar  suatu  mahar,  agama  tidak  memberikan ketentuan  yang  pasti  terkait  batasan  yang  wajib  diberikan  oleh  suami. Hal  ini  menjadi  perbedaan  pendapat  diantara  para  ulama  mazhab mengenai  kadar  minimal  suatu  mahar.  Yang  mana  menurut  Imam Syafi’i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Iman  Hanafi  mengatakan  bahwa  jumlah  minimal  mahar  adalah  sepuluh dirham.  Sedangkan  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  jumlah  minimal mahar  adalah  tiga  dirham.  Akan  tetapi  pendapat  yang  diutarakan  oleh Imam  Hanafi  dan  Imam  Maliki  tidaklah  didasarkan  pada  keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah. 24
Timbulnya  perbedaan  terhadap  penetapan  batasan  mahar  yang diberikan  suami  kepada  istri,  menurut  Ibnu  Rusyd  tidak  lepas  dari  dua sudut pandang dibawah ini: 25
1. Ketidakjelasan  akad  nikah  itu  sendiri  yang  memposisikan  sebagai salah  satu  jenis  pertukaran,  karena  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam
23 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam Jilid III Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 22.
24 Muhammad Bagir, Fikih Praktis II (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 131.
25 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7  Terjemahan Moh. Thalib (Bandung:  Al Ma’arif, 1986), hlm. 47.
akad  nikah  adalah  kerelaan  menerima  ganti  baik  sedikit  maupun banyak,  seperti  halnya  dalam  akad  jual  beli  dan  pandangan  yang memposisikan  akad  nikah  sebagai  ibadah  yang  sudah ada ketentuannya.  Adanya  mahar  dalam  akad  memberikan  kewenangan penuh  terhadap kepemilikan  jasa  istri  selamanya,  maka  perkawinan disini  mirip  dengan  pertukaran.  Namun  jika  ditinjau  dari  adanya larangan  untuk  meniadakan  mahar,  maka  yang  demikian  itu  mirip dengan ibadah.
2. Adanya  pertentangan  qiyas  yang  menghendaki  adanya  pembatasan mahar  dengan  mafhum  hadist  yang  tidak  menghendaki  adanya pembatasan.  Qiyas  yang  menghendaki  adanya  pembatasan  adalah seperti  perkawinan  itu  ibadah,  sedangkan  ibadah  itu  sudah  ada ketentuannya.
Dalam  kehidupan  bemasyarakat  banyak  terdapat  didalamnya peraturan  yang  bersifat  mengikat  terutama  dalam  adat  istiadat.  Tidak terkecuali  dalam  penetapan  jumlah  mahar  pada  masyarakat  adat. Penetapannya  dilakukan  dengan  kesepakatan  sepihak  dari  keluarga mempelai  perempuan.  Dengan  demikian pihak  calon mempelai  laki-laki harus  menyanggupi  berapapun  yang  diminta  oleh  keluarga  calon mempelai perempuan. Namun hal ini tidak menjadi harga mati yang tidak bisa  diganggu  gugat.  Ada  sebahagian  dari  keluarga  calon  mempelai perempuan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  keluarga  calon mempelai laki-laki untuk saling negoisasi terkait penetapan jumlah mahar yang akan menjadi keputusan final nantinya.
Tak  bisa  dipungkiri  bahwa  pada  kenyatannya,  memang  terdapat beberapa  hal  yang  berubah  karena  terkikis  dengan  perubahan  zaman, jumlah  mahar  yang  tinggi  diberikan  kepada  pengantin  perempuan  pada mulanya  memang  didasarkan  pada  starata  atau  derajat  sosial  yang dimilikinya,  ternyata  telah  terjadi  pergeseran  atau  perubahan  dalam  hal ini.  Strata  sosial  yang  dimaksud  pada  saat  ini  bukan  hanya  disebabkan karena darah kebangsawannya, melainkan juga bisa karena jabatan yang
dimiliki,  pekerjaan  yang  mapan  atau  mumpuni,  ataupun  karena  jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh calon mempelai perempuan. 26
Dampak positif dan negatif dari ketentuan adat terkait penetapan mahar ini tentunya ada. Jika dilihat dari segi positifnya maka hukum adat ini menjunjung tinggi harkat dan martabat calon mempelai perempuan itu sendiri, merasa dihargai dan perempuan merupakan makhluk yang pantas diberi  kasih  sayang.  Namun  dari  sisi  negatifnya  mahar  yang  ditentukan oleh  pihak  keluarga  calon  mempelai  perempuan  cenderung  tinggi  yang berakibat  batalnya  perkawinan  karena  ketidaksanggupan  dari  calon mempelai  laki-laki.  Dan  seolah-olah  calon  mempelai  perempuan merupakan  barang  yang  diperjualbelikan.  Sehingga  dalam  ketentuan hukum  adat  harus  memiliki  dasar  hukum  kepada  agama  agar  tidak melenceng  dari  syariat.  Husein  Muhammad  mengatakan  bahwa  mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar. 27
Dalam  hal  model  penetapan  mahar  di  masyarakat  Purba  Baru termasuk  dalam hifdz  din dan hifzh  al-nasl yang  merupakan  salah  satu metode penerapan maqasid syari‟ah , yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan mudharatnya . Dengan pertimbangan dapat  mewujudkan  kebaikan  dan  menghindari  keburukan.  Sesuatu  yang baik  menurut  akan  sehat  maka  pada  hakikatnya  tidak  bertentangan dengan tujuan syara‟ secara umum.
Dilihat  dari  tingkatan daruriyat kehidupan  manusia  itu  memiliki lima  prinsip,  yaitu  :  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara akal,  memelihara  keturunan  dan  memelihara  harta.  Jika  dilihat  dari memelihara agama atau hifzh din dan memelihara keturunan atau hifzh al- nasl hal  ini  mengandung  manfaat,  karena  jika  tidak  di  laksanakan  maka dapat  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  dan  dikhawatirkan  melakukan perbuatan  yang dilarang  syari’at  islam.  Maka  dari  itu,  sudah  sehendaknya
26 Rahmatullah,  dkk,  “Mahar  dalam  Pernikahan  Suku  Bugis  di  Des  Kaliang  Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang,” Jurnal Kajian Sosial dan Budaya Volume 6 (2022): hlm. 71-80.
27 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan , hlm. 150.
lah  hal  tersebut  dilangsungkan  dengan  menimbang  atau  mengambil  titik tengah  terbaik  dalam  penetapan  mahar  dalam  pernikahan  tersebut  guna mempertimbangkan manfaat dan meniadakan mudharatnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  model  penetapan  mahar  dalam masyarakat  Desa  Purba  Baru  tidak  harus  ditetapkan  berdasarkan  status sosial,  pendidikan,  pekerjaan  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian, penetapan tersebut tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga kemanfaatn dan keadilan dalam mencapai kemaslahatan.

## Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak positif dan negatif  dari  ketentuan  adat  terkait  penetapan  mahar ini tentunya  ada.  Jika  dilihat dari segi positifnya maka hukum adat ini menjunjung tinggi harkat dan martabat calon  mempelai  perempuan  itu  sendiri,  merasa  dihargai  dan  perempuan merupakan makhluk yang pantas diberi kasih sayang. Namun dari sisi negatifnya mahar yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan cenderung tinggi yang berakibat  batalnya  perkawinan  karena  ketidaksanggupan  dari  calon mempelai  laki-laki.  Dan  seolah-olah  calon  mempelai  perempuan  merupakan barang yang diperjualbelikan.
Dalam  hal  model  penetapan  mahar  di  masyarakat  Purba  Baru  termasuk dalam hifdz  din dan hifzh  al-nasl yang  merupakan  salah  satu  metode  penerapan maqasid  syari‟ah ,  yang  penerapannya  ini  ditekankan  kepada  manfaatnya  dan meniadakan mudharatnya . Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari  keburukan.  Sesuatu  yang  baik  menurut  akal  sehat  maka  pada hakikatnya  tidak  bertentangan  dengan  tujuan syara‟ .  Dilihat  dari  tingkatan daruriyat kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

## Daftar Pustaka
Abd. Kohar. Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan . Loc. Cit., t.t. Abd  Shomad. Hukum  Islam  “Phenomena  Prinsip  Syari’ah  Dalam  Hukum Indonesia.” Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
Abdul Rahman Ghazali. Fikih Munakahat . Jakarta: Kencana, 2010.
Al-Qur’an  dan  Terjemahannya. Ayat  Pojok  Bergaris  Departemen  Agama  RI .
Semarang: CV. Asy Syifa, 1998.
Asbar Tantu. “Arti Pentingnya Pernikahan.” Jurnal Al-Hikmah XIV No. 2 (2013). Busyro. Maqashid  Al-Syari’ah:  Pengetahuan  Mendasar  Mengetahui  Maslahah . Jakarta: Kencana, 2019.
Harijah  Damis.  “Konsep  Mahar  Dalam  Perspektif  Fikih  dan  Perundang- undangan.” Jurnal Yudisial 9 No. 1 (2016).
Husein Muhammad. Fiqh Perempuan . Yogyakarta: LKIS, 2007. “Kompilasi Hukum Islam,” t.t.
Lis  Anjelina.  “Mahar  Perkawinan  Adat  Suku  Buton  Perspektif  Teori  Hudud
Muhammad  Shahrur  (Studi  Kasus  di  Desa  Bahari,  Kecamatan Sampolawa,  Kabupaten  Buton  Selatan).” Sakina:  Journal  of  Family Studies Volume 3 Issue 1 (2019).
M. Abdul Mujid. Kamus Istilah Fikih . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
M.  Ali  Hasan. Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  Dalam  Islam .  Jakarta:  Siraja Prenada Media Group, 2006.
“Maqashid Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum  Islam  Melalui  Pendekatan  Sistem).” Jumal  At-Tafkir X  No.  1 Juni (2017).
Masjfuk Zuhdi. Studi Islam Jilid III Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
Muhammad Bagir. Fikih Praktis II . Bandung: Karisma, 2008.
Muhammad Syukri Albani Nst & Rahmat Hidayat Nst. Filsapat Hukum Islam dan Maqashid Syari’ah . Jakarta: Kencana, 2020.
Rahmatullah,  dkk.  “Mahar  dalam  Pernikahan  Suku  Bugis  di  Des  Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.” Jurnal Kajian Sosial dan Budaya Volume 6 (2022).
Ridwan  Nurdin,  dkk.  “Standarisasi  Mahar  Nasional  (Studi  Analogi  Tradisi Penetepan  Mahar  Kecamatan  Kluet  Timur  Kabupaten  Aceh  Selatan).”
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyyah (JAS) Volume 4 Nomor 1 (2022). Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah . Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
———. Fikih Sunnah 7 Terjemahan Moh. Thalib . Bandung: Al Ma’arif, 1986. Sulityowati  Irianto. Perempuan  dan  Hukum .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2006.
Abdul Rahman Ghazali. Fikih Munakahat . Jakarta: Kencana, 2010.
Husein Muhammad. Fiqh Perempuan . Yogyakarta: LKIS, 2007.
M. Abdul Mujid. Kamus Istilah Fikih . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.