Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## AKIBAT HUKUM PENGALIHAN SEWA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT KAJIAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG
KELAS IA NOMOR : 831/PID.SUS/2021/PN.TJK

## Vidianti Putri
Universitas Bandar Lampung Email : vidiantiputri@gmail.com
Tami Rusli Universitas Bandar Lampung Email : tami.rusli@ubl.ac.id

## Abstrack
Fiduciary guarantees are material guarantees for movable objects, both tangible and intangible in connection with accounts payable between debtors and creditors. The problem in this study is what are the factors that cause the perpetrator to commit the crime of transferring the lease of the object of fiduciary security from the point of view of criminal law studies and what are the legal consequences for the perpetrator of the crime of transferring the lease of the object of fiduciary security from the point of view of criminal law studies. The research method used is normative juridical. The factor causing the perpetrator to commit a criminal act of transferring the lease of the object of the fiduciary guarantee without prior written approval from the fiduciary recipient is because the defendant is pressed for economic needs to meet his life needs, so that he is able to make the defendant act beyond the limit, namely the defendant is able to commit a crime only to meet his life needs and the intention factor The crime is greater where the defendant does not have good faith towards the fiduciary object. The legal consequences for the perpetrator of the criminal act of transferring the object of fiduciary security from the point of view of criminal law studies in accordance with the theory of error in criminal law, the defendant's actions are included in the intention (dolus directus) which is proven legally and convincingly to commit the crime of the fiduciary giver renting out the object that is the object fiduciary guarantee without prior written approval from the fiduciary recipient.
Keywords: Crime; Object of Fiduciary Guarantee; Sentence.

## A. PENDAHULUAN
Jaminan merupakan salah satu unsur penting di dalam pemberian kredit, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia ini dahulu di dasarkan kepada yuriprudensi. Sekarang jaminan fidusia tersebut telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia). Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata " Fides ", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antar
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico . Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio . Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditare contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakanbahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas. 1
Obyek jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam, yaitu : benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. 2
Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia. Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan.
Adapun pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Selain itu, jaminan fidusia inimemberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda
1 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2011. Jaminan Fidusia . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.
2 Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan . Universitas Dipenegoro, Semarang, hlm. 39.
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat fidusia dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijaminkan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemilikinya.
Pemberi fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Konsekuensinya dalam hal terjadi Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan leasing, maka Pihak kreditur dan pemegang Fidusia dapat dipidanakan oleh pihak debitor berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Fidusia yang mengatakan “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)“. Selanjutnya direkomendasikan, sesuai asas hukum Lex specialis derogate lex specialis generalis , maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan leasing yang diikat pula dengan perjanjian Fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.
Sebagai ilustrasi kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang pengalihan objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana dari dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 831/PID.SUS/2021/PN.Tjk atas nama terdakwa Sukarno Bin Mujiono yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang- Undang Jaminan Fidusia.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengalihan sewa objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana dan akibat hukum
bagi pelaku tindak pidana pengalihan sewa objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi keputsakaan ( library research ), yaitu membaca, mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengalihan Sewa Objek Jaminan Fidusia dari Sudut Kajian Hukum Pidana
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana ( strafbaar feit ). 3
Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 4 Simons merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum ( wederrechttelijk ) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 5
Hukum Pidana merupakan sanksi definisi Hukum Pidana ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana. Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi, beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit.
3 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I . Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
4 Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Eresco, Jakarta, hlm. 50.
5 Simons. 2002. Kitab Pelajaran Hukum Pidana . Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.
Jadi istilah fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi Hukum Pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum. 6
Jaminan merupakan salah satu unsur penting di dalam pemberian kredit, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia ini dahulu didasarkan kepada yuriprudensi. Sekarang jaminan fidusia tersebut telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Fidusia. Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Berdasarkan wawancara dengan Kompol Fanny Indrawan selaku Kanit 1 Sub Direktorat II Perbankan Ditreskrimsus Polda Lampung dan Sofyan Hadi selaku Kasi Orang, Harta dan Benda pada Kejaksaan Tinggi Lampung menerangkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Lebih lanjut Kompol Fanny Indrawan dan Sofyan Hadi menerangkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan akta jaminan fidusia, setelahnya akta tersebut di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan hukum pemberi fidusia. Dengan pendaftaran mempunyai akibat hukum, bahwa jaminan tersebut memperoleh hak kebendaan. Hak kebendaan tersebut mengikuti bendanya atau asas droit de suite dimana jaminan fidusia akan selalu melekat pada obyek jaminan fidusia dimanapun benda tersebut berada dan meskipun dialihan kepada orang lain atau pihak ketiga. Setelah itu, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, apabila debitor ingkar janji dan tidak melunasi hutangnya maka pemegang
6 Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, hlm. 157.
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sertifikat jaminan fidusia (kreditor) dapat langsung melaksanakan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
Menurut Kompol Fanny Indrawan dan Sofyan Hadi menerangkan dalam praktik pemberian kredit tidak tertutup kemungkinan akan timbul permasalahan hukum terhadap obyek jaminan fidusia, salah satunya adalah tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht ) oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.
Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran kredit kendaraan bermotor dengan mengunakan perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini dengan ini terkait dengan klausul dalam perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutantuntutan hukum terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Kompol Fanny Indrawan dan Sofyan Hadi menerangkan praktik dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga diikat dengan perjanjian Fidusia. Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang Fidusia, pemegang fidusia memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek jaminan Fidusia. Konsekuensinya dalam hal terjadi Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan konsumen, maka Pihak kreditor dan pemegang Fidusia dapat dipidanakan oleh pihak debitor berdasarkan ketentuan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia menjelaskan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan wawancara dengan Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa sesuai asas hukum Lex speciaslis derogate lex specialis generalis , maka dalam perkara pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.
Berdasarkan kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana, terdapat faktor penyebab pelaku melakukan
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, dimana faktor-faktor penyebab tersebut secara umum akan memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-macam aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori tentang faktor penyebab kejahatan sangat banyak dikemukakan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu dengan yang lainnya saling berbeda-beda, hal ini timbul karena tinjauan dengan latar belakang yang berbeda pula. Namun demikian diantara teori tersebut ada unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan maka dari perbedaan dan persamaan tersebut akan dapat ditarik secara garis besar faktor-aktor yang sangat menentukan terhadap suatu kejahatan.
Menurut pendapat Bonger dalam bukunya Kartini Kartono, kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Teori kejahatan menurut lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan suatu tindak pidana.
Menurut Soedjono menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya kejahatan meliputi :
1. Faktor keadaan adalah keadaan dimana menyatakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melakukannya;
2. Faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
3. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana.
Menurut Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan faktor lingkungan sosial daerah tempat tinggal, kejiwaan, keadaan ekonomi dengan mobilitas penduduk banyak mempengaruhi individu dalam membentuk prilaku kriminal, sebab pengaruh stabilitas seseorang tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungannya. Apabila diperhatikan beberapa pendapat di atas tentang faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan maka sulit untuk menentukan faktor mana yang lebih dominan, hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa memang faktor-faktor tersebut sebagai penyebab kejahatan tidak dominan berdiri sendiri tetapi satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Lebih lanjut Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan kejahatan apabila ditelaah maka terdapat 2 (dua) hal yang terlibat yaitu pelaku kejahatan dan korban dari kejahatan. Pelaku kejahatan berhubungan dengan tindak pidana secara umum yang telah dilakukannya, sedangkan korban kejahatan merupakan hasil dari perbuatan pelaku kejahatan yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis dan juga mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil. Kejahatan dilihat dari segi sosiologis adalah suatu gejala yang timbul dari dalam interaksi sosial yang kian renggang dalam tatanan hidup bermasyarakat yang beradab. Kian renggang dan kaburnya tata nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat merupakan salah satu faktor munculnya kejahatan.
Menurut Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan mengatakan pelaku kejahatan tidak lagi memperhitungkan situasi, kondisi, tempat dan waktu dalam menjalankan aksinya, tetapi apabila ada kesempatan maka kejahatan dapat dilakukan dimanapun baik pelaku sendirian maupun bersama-sama sehingga kejahatan cenderung meningkat secara kuantitas dan kualitas. Kejahatan semakin hari semakin kian berkembang dan bertambah jumlahnya, baik dari segi kuantitasnya dan juga dari segi kualitasnya akibat dari sisi negatif modernisasi. Era modernisasi yang berkembang pesat saat ini memiliki sisi negatif yang dapat mempermudah seseorang untuk berbuat kejahatan karena kecanggihan teknologi yang ada dan sulit dikendalikan dalam penggunaannya. Kejahatan yang marak ini bukan berarti sesuatu yang dibiarkan begitu saja tanpa ada pencegahan maupun penanggulangannya, akan tetapi kejahatan mendapat perhatian serius baik dari aparat yang berwenang maupun masyarakat secara umumnya hanya saja dalam pelaksanaanya belum berjalan secara efektif khususnya terutama tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia.
Menurut Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan perkembangan masyarakat dewasa ini permasalahan mengenai tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia semakin menunjukkan gejala yang memperihatinkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Terhadap tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia terjadi disebabkan beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia, dimana faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi terjadinya tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia dapat terjadi karena faktor dorongan dari luar jiwa si pelaku, setiap orang normal dapat melakukan kejahatan sebab didorong godaan atau nafsu
dan faktor ekonomi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia eperti tuntutan kehidupan ekonomi.
Berdasarkan wawancara dengan Kompol Fanny Indrawan selaku Kanit 1 Sub Direktorat II Perbankan Ditreskrimsus Polda Lampung dan Sofyan Hadi selaku Kasi Orang, Harta dan Benda pada Kejaksaan Tinggi Lampung serta Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, diperoleh data menurut menyatakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana meliputi :

## 1. Tekanan ekonomi
Faktor ekonomi sangat menentukan diri seseorang untuk melakukan kejahatan, perbuatan Terdakwa Sukarno Bin Mujiono melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan keadaan ekonomi yang menuntut kebutuhan finansial dimana dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai untuk kebutuhan hidupnya mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Faktor kepentingan pribadi
Tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia juga disebabkan oleh faktor kepentingan pribadi yang pada dasarnya merupakan perbuatan Terdakwa Sukarno Bin Mujiono yang merugikan pihak lain demi memenuhi kepentingan diri sendiri.
3. Faktor niat jahat
Suatu kejahatan dapat terjadi apabila ada faktor kesempatan walaupun pelaku sudah mempunyai niat tetapi bila tidak ada kesempatan suatu tindak pidana tidak akan terjadi.
Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa dalam membahas mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengalihan sewa objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia tidak terlepas dari teori faktor penyebab kejahatan dimana kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia disebabkan karena Terdakwa Sukarno Bin Mujiono terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa Sukarno Bin Mujiono tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia.

## 2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Sewa Objek Jaminan Fidusia dari Sudut Kajian Hukum Pidana
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 7
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 8
Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ( justice for all ), hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. 9
Membahas akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana erat kaitannya dengan adanya pertanggungjawaban pidana seseorang karena kesalahannya. Dimana seseorang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana harus mempertanggungjawabakan perbuatannya melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan wawancara dengan Kompol Fanny Indrawan selaku Kanit 1 Sub Direktorat II Perbankan Ditreskrimsus Polda Lampung menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu
7 Shant Dellyana. 2008. Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.
8 Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.
9 Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 21.
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.
Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian dengan Bapak Sofyan Hadi selaku Kasi Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Tinggi Lampung menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu diajukannya seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
Pertanggungjawaban merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat, melawan hukum. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Mengenai akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana harus melalui proses sistem peradilan pidana ( criminal justice system ), yaitu melalui proses penyelesaian tahap penyidikan di kepolisian, proses penyelesaian pada tahap penuntutan di kejaksaan dan proses persidangan di pengadilan.
Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian dengan Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan lembaga peradilan bertugas untuk menemukan, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara pidana berdasarkan proses sidang pengadilan sebagai dasar putusan yang diajukan kepadanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana yang melakukan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak. Untuk menjaga supaya keadilan dijalankan seobyektif mungkin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan wawancara Bapak Sofyan Hadi selaku Kasi Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Tinggi Lampung menerangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan pengalihan, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan fidusia, serta dilakukan tanpa izin dari penerima Fidusia, maka terdakwa berdasarkan dituntut dengan dakwaan sebagai berikut :
a. Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
b. Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
c. Dakwaan Ketiga : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian dengan Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, dengan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.
Menurut Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Jika dilihat dari segi konsep pemidanaan, pertanggungjawaban pidana terdakwa sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan terdiri dari kesengajaan ( dolus ) dimana kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud ( dolus directus ), kesengajaan dengan kepastian ( opzet bijt zekerheids bewotzjin ) dan kesengajaan dengan kemungkinan ( dolus eventualis ) sedangkan kealpaan ( culpa ), terdiri dari
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kealpaan dengan kesadaran ( bewuste schuld ) dan kealpaan tanpa kesadaran ( onbewuste schuld ).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana sesuai dengan teori kesalahan dalam hukum pidana dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan ( dolus ) yang mana perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan maksud ( dolus directus ), perbuatan Terdakwa Sukarno Bin Mujiono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemberi fidusia menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Putusan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap pelaku sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai preventif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.
Perbuatan Terdakwa Sukarno Bin Mujiono yang telah merugikan PT. BFI Finance dalam mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada orang lain telah memenuhi rumusan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, dimana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dimana Pemberi Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Fidusia tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia untuk menghindari itikad tidak baik dari Pemberi Fidusia.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengalihan sewa objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia disebabkan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengalihan sewa objek jaminan fidusia dari sudut kajian hukum pidana sesuai dengan teori kesalahan dalam hukum pidana, perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan maksud ( dolus directus ) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemberi fidusia menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Putusan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap pelaku sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai preventif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I . Rajawali Pers, Jakarta
Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2011. Jaminan Fidusia . Raja Grafindo Persada, Jakarta Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
Simons. 2002. Kitab Pelajaran Hukum Pidana . Pioner Jaya, Bandung
Shant Dellyana. 2008. Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta
Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan . Universitas Dipenegoro, Semarang
Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Eresco, Jakarta