## KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI PERKARA KEPAILITAN TERHADAP ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG DISEPAKATI
Didin R Dinovan Universitas Azzahra, Jakarta dinovanlaw@ymail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana  Kewenangan Pengadilan  Niaga  Mengadili  Perkara  Kepailitan  Terhadap  Adanya  Klausula  Arbitrase  Dalam Perjanjian Yang Disepakati. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kewenangan luar biasa  ( extra  ordinary  power )  yang  dimiliki  oleh  Pengadilan  Niaga  melalui  Pasal  300  ayat  (1) Undang-Undang  No.  37  tahun  37  jo.  Pasal  280  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  4  tahun  1998 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  versus  kewenangan  khusus ( extra  judicial  power )  yang  dimiliki  oleh  Lembaga  Arbitrase  berdasarkan  Pasal  615-651  RV dan  Pasal  11  Undang-Undang  No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase.  Penelitian  dilakukan melalui  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Responden  penelitian  terdiri  dari  para  Hakim Pengadilan  Niaga  dan  para  Advokat  yang  pernah  menanganinya.  Dari  analisis  data  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa, Pertama Perkara  Permohonan    Kepailitan yang  dasarnya dari  perjanjian  berklausula  arbitrase  dapat  diperiksa,  diadili  dan  diputuskan  oleh  Pengadilan Niaga,  karena  Pengadilan  Niaga  mempunyai  kewenangan/  kompetensi  absolut  sesuai  dengan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang  No. 37 tahun 2004 jo. Pasal 1 jo. 280 ayat (1) Undang- Undang  No.  4  tahun  1998. Kedua Permohonan  Kepailitan  yang  dasarnya  dari  perjanjian berklausula arbitrase dapat langsung diajukan ke Pengadilan Niaga tanpa harus terlebih dahulu ada  proses  penyelesaian  di  Lembaga  arbitrase,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  303 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata  kunci:  Kewenangan  Pengadilan  Niaga,  Berklausula  Arbitrase,  Perkara  Kepailitan, Upaya Hukum.

## ABSTRACT
The aim of the research to know how far the Jurisdiction of Commercial Court judge on Bankruptcy Case to related to the Arbitration Clausal in Agreement that has been Agreed. The aim of the research to know the extra ordinary power that had by the Commercial Court as on article  300  clause  (1)  Act  No.  37,  1937  jo.  Article  280  clause  (  1)  Act  No  4,  1998  about Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation versus extra judicial power that had by Arbitration Institution based on Article 615-651 RV and Article 11 Act No. 30, 1999 about Arbitration. The Research conducted through field study and bibliography study. Respondent of the research consist of Judges of Commercial Court and Lawyers handling the matters. From data  analysis  the  conclusion  of  this  research  are,  First,  The  application  of  Bankruptcy  Case which  basically  came  from  agreement  with  in  arbitration  clause  can  be  checked,  judged  and decided by the Commercial Court, because Commercial Court have an absolute jurisdiction as mentioned  in  article  300  Act  No.  37,  2004  jo.  Article  1  jo.  280  clause  (1)  Act  No.  4,  1998. Second, Application of Bankruptcy which basically came from agreement which in arbitration clausal  can  be  directly  submitted  to  Commercial  Court  without  having  settlement  process  in
Arbitration  Institution  as  determined  in  Article  303  Act  No.  37,  2004  about  Bankruptcy  and Postponement of Debt Payment Obligation.
Keywords:  Jurisdiction  of  Commercial  Court,  Arbitration  clausal,  Bankruptcy  Case, LegalRemed.

## PENDAHULUAN
Tanggal  22  April  1998  pemerintah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.  1 tahun 1998 tentang  Perubahan atas Undang- Undang  Kepailitan  guna  menyempurnakan  ketentuan  kepailitan  sebagaimana  diatur dalam Failissement Verordening Staatsblad No. 217 tahun 1905 jo Staatsblad No. 384 tahun  1906,  sebagai  bagian  dari  usaha  pemerintah  untuk  meningkatkan  kembali kepercayaan  investor  asing  terhadap  jaminan  penanaman  modalnya  di  Indonesia  dan memberikan dasar hukum yang tepat dalam upaya menyelesaikan permasalahan utang- piutang.  Perpu  tersebut  disahkan  sebagai  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998  tentang Kepailitan  (UUK)  pada  tanggal  24  Juli  1998.  Sejalan  tuntutan  perkembangan masyarakat,  ketentuan  tersebut  dirasa  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  yang  ditetapkan  pada  tanggal  18 Oktober  2004  melalui  Undang-Undang  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran hutang.
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang mengadili perkara kepailitan dan PKPU, maka setiap penyelesaian sengketa niaga seperti pembuktian dan verifikasi utang,  actio  pauliana,  hingga  pemberesan  harta  pailit,  menjadi  kewenangan  absolut Pengadilan  Niaga,  selain  memiliki  kewenangan  absolut  terhadap  setiap  perkara kepailitan  sebagai  pelaksanaan  dari  Perpu  No.  1  tahun  1998.  Pengadilan  Niaga  juga memiliki  kompetensi  untuk  menyelesaikan  beberapa  sengketa  di  bidang  perdagangan, terutama Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
Dalam hubungan dagang yang dilandasi dengan perjanjian, tidak tertutup pula adanya kemungkinan para pihak memilih penyelesaian sengketa dagang, termasuk pula penyelesaian  perselisihan  utang-piutang  melalui  Lembaga  Arbitrase,  pelaku  bisnis biasanya  lebih  memilih  penyelesaian  sengketa  secara  Arbitrase  yang  dituangkan  ke dalam  perjanjian  dalam  meilih  penyelesaian  jika  terjadi  perselisihan.Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa mengatur  tentang  beberapa  pola  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.    Pola penyelesaian  tersebut,  antara  lain  :  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  penilaian ahli (expert), dan  arbitrase  (perwasitan).  Syarat  mutlak  untuk  bisa  membawa penyelesaian  perkara  dengan  pola  tersebut,  berdasarkan  pasal  2  Undang-Undang Arbitrase, diharuskan adanya perjanjian yang berklausula Arbitrase.  Perjanjian tersebut dapat dibuat sebelum maupun sesudah timbulnya sengketa.
Konsekuensi  hukum  dari  dibuatnya  perjanjian  aribitrase  berdasarkan  pasal  3 Undang-Undang  Arbitrase,  adalah  dalam  hal  timbul  sengketa  sebagai  akibat  dari pelanggaran  perjanjian  tersebut,  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk mengadilinya.    Apabila  salah  satu  pihak  berusaha  mengajukan  sengketa  tersebut  ke lembaga  peradilan,  maka  berdasarkan  pasal  11  ayat  2  Undang-Undang  Arbitrase, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu sengketa yang  telah  ditetapkan  melalui  arbitrase. Beberapa  kelebihan  dari  pola  penyelesaian  di luar  pengadilan  antara  lain  :  terjaminnya  kerahasiaan  ( confidentiality) para  pihak
karena  forumnya  tertutup  untuk  umum,  relatif  lebih  cepat  karena  adanya  batas  waktu yang  ketat,  prosedurnya  tidak  berbelit-belit,  serta  para  pihak  diberi  kebebasan  untuk memilih  arbiter  (wasit)  mediator,  konsiliator,  atau  negosiator  yang  mereka  nilai  ahli (qualified), jujur, dan adil.
Para  pihak  yang  bersengketa  boleh  memilih  hukum  yang  berlaku  untuk menyelesaikan  substansi  sengketa  mereka  ( choise  of  law), dan  putusan  ( vonnis) yang dibuat secara non litigasi  bersifat final  dan mengikat (final and binding), artinya tidak boleh  ada  upaya  hukum  banding,  kasasi  atau  peninjauan  kembali  (PK).  Kontraversi terhadap  kewenangan  khusus  yang  dimiliki  oleh  kedua  lembaga  Arbitrase  dan Pengadilan  Niaga  dari  para  pemerhati  hukum  dan  praktisi  hukum,  Hakim,  Konsultan Hukum,  maupun  kalangan  akademisi,  sampai  dengan  saat  ini  masih  terdapat  pro  dan kontra,  apakah  klausula  Arbitrase  dapat  mengesampingkan  kewenangan  khusus  dari Pengadilan  Niaga  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  permohonan  pernyataan  pailit ataupun permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membagi permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah  kewenangan  luar  biasa (extra  ordinary  power) yang  dimiliki  oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1998 jo .  Pasal  300  ayat  (1)  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  dapat  mengadili  kewenangan khusus (extra  judicial  power) yang  dimiliki  oleh  Arbitrase  berdasarkan  Pasal 615-651  RV  dan  Pasal  11  Undang-Undang  No.30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase ?
2. Bagaimana  kekuatan  pelaksanaan  keputusan  Pengadilan  Niaga  terkait  dengan perkara kepailitan yang terdapat klausula Arbitrase dalam perjanjian yang telah disepakati ?
3. Adakah upaya hukum bagi pihak yang dirugikan karena dijatuhkan pailit, terkait dengan  ketentuan  Arbitrase  yang  sudah  disepakati  dalam  perjanjian,  yang menunjuk Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian permasalahan yang di hadapi para pihak ?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menambah masukan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  aspek  hukum  penyelesaian  perkara  utang  piutang,  dimana  dalam surat perjanjian yang disepakati para pihak telah dicantumkan adanya klausula Arbitrase dalam  penyelesaian  masalah  jika  terjadi  sengketa,  bagaimana  kalau  penyelesaian sengketa  yang  notabene  sudah  merujuk  kepada  Arbitrase  akan  tetapi  peneyelesiannya memilih melalui prosedur hukum gugatan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga
Untuk  mempertegas  kompetensi/kewenangan  absolut  Pengadilan  Niaga terhadap  perkara  kepailitan,  sesuai  dengan  Pasal  280  ayat  (1)  Perpu  No.  1  tahun 1998  yang  telah  ditetapkan  menjadi  Undang-undang  No.  4  tahun  1998  kemudian diubah  menjadi  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.    Telah  meletakkan  Pengadilan  Niaga sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  struktur  Pengadilan  Negeri  dengan kewenangan  khusus  berupa  yurisdiksi  substansif  eksklusif  terhadap  penyelesaian perkara kepailitan. Dengan status hukum dan kewenangan (legal status and power), Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit.
Kompetensi  pengadilan  menurut  ketentuan  undang-undang  mengenal  ada dua  macam  kompetensi  suatu  lembaga  peradilan,  yaitu  kompetensi  relative  dan kompetentsi  absolute.  Kompetensi  relative  menunjuk  pada  kewenangan  mengadili suatu  lembaga  peradilan  berdasarkan  wilayah  yurisdiksi  tempat  pengadilan  itu berada.  Kompetensi  absolute  merupakan  kewenangan  mengadili  suatu  lembaga berdasarkan pokok perkaranya.
Pengadilan  Niaga  memiliki  kewenangan  absolut  dalam  kedudukannya sebagai extra  ordinary  court yang  diberikan  melalui  amanat  Perpu  No.  1  tahun 1998 jo Undang-undang No. 4 tahun 1998 jo. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  sebagai special law untuk  mengadili  dan  menyelesaikan  permohonan  pailit  dan  insolvensi.
Yurisdiksi  substansif  eksklusif  tersebut  mengangkat  dan  mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip pacta sunt servanda yang  digariskan  dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang telah  memberikan  pengakuan extra  judicial atas  klausula  Arbitrase  untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan.
Klausula  Arbitrase  baru  dapat  memiliki  kewenangan  absolut  untuk mementahkan  hak  memeriksa  dan  mengadili  apabila  berhadapan  dengan kewenangan  absolut  Pengadilan  Negeri.  Kedudukan  tersebut  telah  ditegaskan dalam  Pasal  11  ayat  (2)  Undang-undang  No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  jo Pasal  3  Undang-Undang  No.  14  tahun  1970 jo Pasal  377 Herzien  Inlandsch Reglement jo Pasal 615-651 Reglement op de Rechtsvordering .
Berdasarkan  ketentuan    dalam  Pasal  280  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  4 tahun  1998 jo .  Pasal  300  Undang-Undang  No.37  tahun  2004  telah  dengan  tegas diatur  bahwa  tentang  kewenangan  Pengadilan  Niaga  untuk  memeriksa  dan memutuskan  permohonan  pailit  ataupun  PKPU,  sebagai  berikut:  “Permohonan pernyataan  pailit  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  sebagaimana dimaksud  dalam  bab  pertama  dan  bab  kedua,  diperiksa  dan  diputuskan  oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum”. Selanjutnya dalam penjelasan  Pasal  280  ayat  (1)  ditegaskan  sebagai  berikut: “Dengan  ketentuan  ini semua permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang  diajukan  setelah  berlakunya  Undang-undang  tentang  kepailitan  sebagaimana
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  ini  hanya  dapat diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga”. Ketentuan  Pasal  280  ayat  (1)  beserta  dengan penjelasannya  tersebut  memang  dengan  tegas  telah  memberikan  kewenangan khusus kepada Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan dan PKPU.
2. Kewenangan  Khusus  Lembaga  Arbitrase  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Bisnis.
Undang-Undang  No.30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  (UU  Arbitrase),  pasal  1 ayat  (1):  menyebutkan  "Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa".  Sebelum  UU  Arbitrase  berlaku, ketentuan  mengenai  arbitrase  diatur  dalam  pasal  615  s/d  651  Reglemen  Acara Perdata  (Rv).  Selain  itu,  pada  penjelasanpasal  3  ayat(1)  Undang-Undang  No.14 Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  bahwa penyelesaian  perkara  di  luar  Pengadilan  atas  dasar  perdamaian  atau  melalui  wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
Klausula  arbitrase  adalah  nyawa  dari  arbitrase.  Klausula  arbitrase  akan menentukan  apakah  suatu  sengketa  bisa  diselesaikan  melalui  arbitrase,  dimana diselesaikannya,  hukum  mana  yang  digunakan,  dan  lain-lain.  Klausula arbitrase  bisa  berdiri  sendiri  atau  terpisah  dari  perjanjian  pokonya.  Tidak  ada keharusan dalam undang-undang Arbitrase yang menentukan klausula arbitrase yang dibuat dalam akta notaris. Klausula arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat.
Tujuannya  untuk  menghindari  klausula  arbitrase  tersebut  digunakan  oleh salah  satu  pihak  sebagai  kelemahan  yang  bisa  digunakan  untuk  memindahkan sengketa tersebut  ke jalur pengadilan. BANI (Badan Arbitrase Nasional  Indonesia), dengan memuat klausula arbitrase sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian  ini,  akan  diselesaikan  dan  diputus  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  (BANI)  menurut  peraturan-peraturan  prosedur  arbitrase  BANI,  yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan  dalam  tingkat  pertama  dan  terakhir".  Standar  klausula  arbitrase UNCITRAL  (United  Nation  Comission  of  International  Trade  Law)  adalah  sebagai berikut:  "Setiap  sengketa,  pertentangan  atau  tuntutan  yang  terjadi  atau  sehubungan dengan  perjanjian  ini,  atau  wanprestasi,  pengakhiran  atau  sah  tidaknya  perjanjian akan  diselesaikan  melalui  arbitrase  sesuai  dengan  aturan-aturan  UNCITRAL. Menurut  Priyatna  Abdurrasyid,  Ketua  BANI,  yang  diperiksa  pertama  kali  adalah klausula  arbitrase.  Artinya  ada  atau  tidaknya,  sah  atau  tidaknya  klausula  arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase, dan bisa saja klausula atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul.
3. Sengketa Kewenangan Mengadili Antara Arbitrase Dan  Pengadilan Niaga. Sengketa kewenangan mengadili  antara  Arbitrase dan Pengadilan Niaga timbul sebagai akibat tindakan salah satu pihak bersengketa telah membuat perjanjian yang
berklausula arbitrase itu  sendiri. Berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis  yang telah disepakati  para  pihak,  semestinya  apabila  timbul  sengketa  mereka  mengajukan penyelesaiannya ke Lembaga Arbitrase tidak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.  Tetapi  dengan  alasan  bahwa  sengketa  perdata  mereka  adalah  sengketa kepailitan,  maka  salah  satu  diantara  mereka  mengajukan  penyelesaiannya  ke Pengadilan  Niaga.  Sehingga  timbullah  sengketa  kewenangan  mengadili  antara Arbitrase dan Pengadilan Niaga.
Pasal  3  Undang-Undang  No.30/1999  menentukan  bahwa  Pengadilan  Negeri tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dengan perjanjian  arbitrase.  Demikian  pun  Pasal  11  ayat  (2)  Undang-Undang  No.30/1999 mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam  suatu  sengketa  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini. Dengan demikian  status  hukum  ( legal  status )  dan  kapasitas  hukum  ( legal  capacity ) Pengadilan Niaga yang berkarakter extra ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan  pailit,  tidak  dapat  disingkirkan  kewenangannya  oleh  arbitrase  dalam kedudukan  dan  kapasitas  hukumnya  sebagai extra  judicial .  Terhadap  sengketa perdata  dengan  perjanjian  arbitrase  serupa,  Mahkamah  Agung  telah  menjatuhkan putusan  yang  sama  dengan  menyatakan  bahwa  klausula  arbitrase  dalam  perjanjian tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  280  Peraturan  Pemerintahan  Pengganti  Undang- Undang  dengan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1998  yang  telah  ditetapkan  menjadi Undang-Undang  No.4 Tahun 1998 kemudian diganti dengan Undang-Undang No.37 tahun  2004,  Pengadilan  Niaga  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara permohonan  pernyataan  pailit.  Apabila  Pengadilan  Niaga  mendasarkan  ketentuan Pasal  8  ayat  (4)  UU  Kepailitan,  menolak  permohonan  pernyataan  pailit  yang diajukan  oleh  kreditor  yang  telah  membuat  perjanjian  arbitrase  dengan  debitor. Apakah  akibat  hukumnya  terhadap  perjanjian  arbitrase?  Jika,  Pengadilan  Niaga menolak  permohonan  pernyataan  pailit  yang  diajukan  oleh  kreditor  yang  membuat perjanjian  arbitrase  berdasarkan  azas pactum  de  compromittendo maupun  azas kompromis,  maka  lembaga  arbitrase  kembali  hidup  untuk  menyelesaikan  sengketa perdata  antara  kreditor  dan  debitor.  Sebaliknya,  apabila  Pengadilan  Niaga  ternyata mengabulkan  permohonan  pernyataan  pailit  dengan  alasan  bahwa  perjanjian arbitrase  terbukti  secara  sederhana,  maka    kewenangan  arbitrase  untuk menyelesaikan  sengketa  paerdata  antara  kreditor  dan  debitor  yang  telah  membuat perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  sebelum  ada  sengketa arbitrase  (pactum  de compromittendo) maupun  dibuat  setelah  adanya  sengketa  arbitrase  (akta kompromis), maka  menjadi tidak lagi mempunyai kewenangan yang khusus secara absolut.
Hal  ini  telah  dengan  tegas  diatur  dalam    Undang-Undang  No.37  tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  dimana  dalam ketentuan :  Pasal  31 ayat  (1) dengan tegas menyatakan :  “Putusan pernyataan pailit berakibat  bahwa  segala  penetapan  pelaksanaan  pengadilan  terhadap  setiap  bagian dari  kekayaan  Debitur  yang  telah  dimulai  sebelum  keapilitan,  harus  dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau
juga dengan menyandera Debitur”, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 mengenai arti perjanjian arbitrase, maka perjanjian arbitrase bisa dibuat sebelum ada sengketa atau sesudah ada sengketa, pertama perjanjian arbitrase sebelum ada pernyataan pailit, kedua perjanjian arbitrase pada saat proses kepailitan berjalan  dan  yang  ketiga  adalah  perjanjian  arbitrase  setelah  ada  putusan  pernyataan pailit.
Apabila  belum  ada  suatu  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  dengan alasan permohonan pernyataan pailit, debitor dan kreditor yang membuat  perjanjian pailit  terdapat  sengketa,  maka  menurut  ketentuan  Pasal  61  UU  No.30  Tahun  1999 sengketa  tersebut  harus  diajukan  para  pihak  ke  lembaga  arbitrase.  Jadi,  apabila  ada sengketa  perdata  yang  disertai  perjanjian  arbitrase  tertulis  tapi  belum  ada  proses perkara  permohonan  pernyataan  pailit  di  Pengadilan  Niaga  maka  sesuai  dengan ketentuan Pasal 61 UU No.30/1999, para pihak yang bersengketa tadi menyelesaikan persoalannya melalui lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase menyelesaikan sengketa diantara  kreditor  dan  debitor  yang  telah  membuat  perjanjian  arbitrase,  yang dilaksanakan atas dasar perjanjian yang dibuat para pihak yang kemudian akan lahir putusan arbitrase.
Namun  bagaimana  seandainya  ada  kreditor  lain  yang  tidak  terikat  perjanjian arbitrase  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  kepada  debitor  yang  terikat perjanjian  arbitrase?  Kemudian  Pengadilan  Niaga  mengabulkan  permohonan pernyataan  pailit  kreditor  lain  tadi.  Bagaimanakah  nasib  putusan  lembaga  arbitrase yang  telah  diputuskan  terhadap  kreditor  dan  debitor  yang  terikat  dalam  perjanjian arbitrase  tadi?  Disini  timbul  suatu  masalah.  Solusinya,  apabila  sedah  diputuskan dinyatakan  pailit  debitor  yang  terikat  perjanjian  arbitrase  tadi,  maka  proses penyelesaian utang-piutangnya adalah melalui rapat pencocokan piutang atau disebut dengan rapat verifikasi. Di situlah Kurator atas dasar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 69 UU Kepailitan bertugas melaksanakan putusan permohonan pernyataan pailit dalam arti pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pengurusan dan  pemberesan  harta  pailit  ini  yang  merupakan  kewenangan  Kurator  yang dilaksanakan dalam rapat pencocokan piutang.
Bagaiman  nasib  kreditor  yang  mempunyai  hak  tagih  atas  dasar  putusan arbitrase?  Kreditor  tersebut  juga  mempunyai  kewajiban  menyampaikan  tagihannya kepada  Kurator.  Jadi  hak-hak  yang  dia  terima  atas  dasar  putusan  arrbitrase disampaikan  kepada  kurator,  kemudian  kurator  akan  mencatat  nama-nama  kreditor tersebut, jumlahnya dan sifat-sifat dari utangnya, yaitu apabila sebelum permohonan pernyataan  pailit  dijatuhkan.  Pada  saat  pernyataan  pailit  bersamaan  dengan  proses perkara  Arbitrase,  De  Debitor  dan  kreditor  menyelesaikan  sengketanya  melalui lembaga  arbitrase.  Kemudian  juga  ada  perkara  permohonan  pernyataan  pailit  di Pengadilan Niaga. Apabila terjadi kasus semacam ini, diharapkan lembaga arbitrase untuk  sementara  menunda  dulu  tugasnya  melaksanakan  penyelesaiannya  melalui lembaga  arbitrase.  Karena  apabila  kemudian  Pengadilan  Niaga  memutuskan mengabulkan  permohonan  pernyataan  pailit  kreditor,  maka  putusan  arbitrase  tadi tidak akan bisa dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini karena menurut ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UUK,  segala  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang terjadi  sebelum  kepailitan  tadi  harus  dihentikan.  Jadi  secara  otomatis  apabila  ada
putusan  arbitrase,  kemudian  menurut  ketentuan  Pasal  61  UU  No.30  Tahun  1999 pemenangnya atau pemilik hak memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  ketetapan  eksekusi  kemudian  ada  pailit,  maka putusan ini demi hukum harus dihentikan oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK.
Pada saat sesudah pernyataan pailit,  apabila dalam sengketa perdata umum atas ketentuan  Pasal  130  HIR,  hakim  wajib  mengusahakan  agar  penggugat  dan  tergugat mengakhiri  dengan  perdamaian.  Undang-Undang  Kepailitan  tidak  mengatur  hal  itu, karena  itu  tidak  ada  kewajiban  bagi  hakim  Pengadilan  Niaga  mengusahakan  agar kreditor dan debitor mengakhiri perkara kepailitannya dengan perdamaian. Otomatis tidak  ada  penyelesaian  melalui  arbitrase  pada  saat  proses  perkara  kepailitan  sedang berlangsung.  Hal  ini  karena  ketentuan  dalam  Pasal  130  HIR  tidak  diterapkan  pada Undang-Undang  Kepailitan.  Perdamaian  hanya  dapat  dilaksanakan  menurut ketentuan  Pasal  144  UUK,  dimana  harus  ada  tawaran  perdamaian  antara  debitor kepada semua kreditor. Jadi tidak bisa antara debitor pribadi dengan kreditor pribadi yang  membuat  perjanjian  arbitrase.  Kesimpulannya  arbitrase  tidak  dapat dilaksanakan atau lembaga arbitrase tidak bisa berfungsi pada saat Pengadilan Niaga sudah memutus perkara permohonan pernyataan pailit.
Klausula arbitrase baru dapat memiliki kewenangan absolut untuk mementahkan hak  memeriksa  dan  mengadili  apabila  berhadapan  dengan  kewenangan  absolut Pengadilan  Negeri.  Kedudukan  tersebut  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  11  ayat  (2) Undang-Undang  No.30  tahun  1999  tentang  arbitrase  jo  Pasal  3  Undang-Undang No.14  tahun  1970  jo  jo  Pasal  377 Herzien  Inlandsch  Reglement  jo Pasal  615-651 Reglement  op  de  Rechtsvordering .  Bentuk  perjanjian  arbitrase  dalam  suatu  kontrak dapat berupa :

## Pactum de Compromittendo
Klausula  ini  dibuat   sebelum   terjadinya   sengketa   di   antara   para  pihak, dan   dipersiapkan  untuk  mengantisipasi  sengketa atau perselisihan yang mungkin akan  timbul    di    kemudian    hari.    Pembuat    klausula pactum    de    compromittendo dapat berupa mencantumkan klausula arbitrase ke dalam perjanjian pokok dan dibuat dalam akta tersendiri, terpisah dari perjanjian pokoknya.

## Akta Kompromis
Klausula  arbitrase baru dibuat dan disepakati setelah terjadinya sengketa. Maka dari    itu,  pembuatan  akta  kompromis  syaratnya  dilakukan  setelah  terjadi  sengketa, bentuknya harus tertulis, harus ditandatangani oleh para pihak dan dalam  hal   para pihak  tidak  dapat menandatangani, maka pembuatannya harus dilakukan di hadapan notaris.  Karena  arbitrase  didasarkan  pada  suatu  perjanjian,  maka  sebagai  salah  satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata, yaitu  kecakapan,  kesepakatan,  suatu  hal  tertentu,  dalam  perjanjian  arbitrase  yaitu sengketa  dan  sebab    yang  halal,    dalam    perjanjian    arbitrase,    yaitu    sengketa    di bidang   hukum dagang.
Jika  suatu  perjanjian  arbitrase  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu perjanjian  menurut  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH.Perdata,  perjanjian  arbitrase  tersebut berlaku  sebagai  undang-undang  yang  mengikat    bagi  para  pihak  pembuatnya.  Pada dasarnya  antara  kalusula  arbitrase  atau clause  compromissoire (pactum  de
compromittendo) dan  akta  kompromis (acta  compromis) tidak  ada  perbedaan  yang signifikan, karena keduanya mempunyai akibat hukum, yaitu :
1) Sengketa    yang    akan  timbul    tidak    akan    diperiksa    dan    diputus  oleh pengadilan, sehingga tidak perlu diselesaikan melalui prosedur beracara gugat menggugat dan banding, dan
2) Sengketa yang  timbul akan  diperiksa  dan diputus oleh seorang arbiter atau para  arbiter,    dimana      kedua      belah    pihak    berkewajiban    membantu pelaksanaan  dan  kelancaran  arbitrase,  serta  mentaati  putusan  yang dikabulkan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  berdasarkan  data  yang  didapat  dari  hasil penelitian  dilapangan dan setelah dianalisa data tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengadilan  Niaga  mempunyai  kompetensi  absolut  untuk  memeriksa,  mengadili dan  memutus  perkara  kepailitan,  meskipun  dasar  pengajuan  pailit    didasarkan pada perjanjian yang berklausula arbitrase dalam  perjanjian yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1  jo Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No. 4  Tahun  1998  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  37  tahun  2004  tentang Kepailita Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat pada Pasal 1 jo. Pasal 300.
2. Permohonan pengajuan pailit atas suatu perjanjian dengan klausula arbitrase yang dibuat sebelum maupun sesudah adanya sengketa, harus diterima secara langsung, tanpa harus terlebih dahulu ada proses penyelesaian melalui  Lembaga Arbitrase, hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan dalam Pasal 303 Undang-Undang No. 37  tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penunndaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.
3. Upaya  hukum  terhadap  adanya  putusan  pailit  yang  berklausula  arbitrase  oleh Pengadilan Niaga pada prinsipnya sama dengan perkara pada umumnya  bersifat serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  adalah  dengan  mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dan Peninjauan Kembali (PK).

## B.  Saran-saran.
1. Pengadilan Niaga  walaupun mempunyai    kompetensi  absolut  terhadap perkara kepailitan,  tetapi  hendaknya  tetap  harus  teliti    dalam  mencermati  perkara permohonan  kepailitan  yang  diajukan  khususnya  terhadap  perkara  permohonan kepailitan yang didalam perjanjiannya terdapat klusula arbitrase.
2. Adanya pandangan dan pendapat yang sama dari Hakim-Hakim Niaga baik pada tingkat  Pengadilan  Niaga  maupun  Mahkamah  Agung  R.I.  dalam  penanganan perkara  kepailitan  yang  diajukan  dengan  dasar  perjanjian  berklausula  arbitrase, khususnya ketika menetapkan putusan pailit, apalagi sudah ditentuan dalam  Pasal 303 Undang-Undang No.37/2004 yang ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap
berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase.
3. Bagi  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  utang  piutang,  hendaknya  perumusan klausula  arbitrase  secara  tegas  dan  pasti  disebutkan  kewenangan  mengadilinya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Cremes, 1975, Wetboek van Koophandel – Failissementswest, Editie Cremers.
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  2001, Himpunan  Putusan-Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Niaga, Jakarta.
Emmy  Yuhassarie,  2004, Interaksi  Antara  Arbitrase  dan  Proses  Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
Gunawan  Widjaja,  2008, Arbitrase  vs.  Pengadilan  Persoalan  Kompetensi  (Absolut) Yang  Tidak Pernah Selesai, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
Himpunan  Putusan-Putusan  Pengadilan  Niaga  Tahun  1999,  Departemen  Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direjen Badan eradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta.
Himpunan Kajian Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga mengenai Perkara Permohonan  Pernyataan  Pailit,  2000,  Proyek  Pembinaan  Tehnis  Justisial  MA, Jakarta.
Inservice  Training,  2003, Beberapa  Materi  Kepailitan  Pada  Pelatihan  Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Penerbit Pusdiklat Mahkamah Agung RI,Jakarta.
Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran , Pradnya Paramita, Jakarta.
M Ali Boediarto, 2001, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Kepailitan, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
M  Yahya  Harahap,  1997, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.