PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENYALURAN BERAS KELUARGA MISKIN (RASKIN) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASAYARAKAT
(STUDI DI DESA BUNGBARUH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN)
Jailani 1 , Ach. Rifqon. Khairuddin ST
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan Jl. Sumber Gayam Kadur Pamekasan
1 jaylani7211@gmail.com ,
Abstract :
The  theoretical  basis  used  in  this  study  for  the  independent  variables  (program implementation)  uses  the  theory  of  the  "George  C.  Edward  III"  model.  For  the dependent  variable  (Community  Economic  Welfare)  using  the  theory  of  "Fahruddin" which provides the concept of the goal of Social Economic Welfare. The population in this  study  were  200  people  who  received  Raskin.  To  maintain  effectiveness  and affordability,  a  sampling  technique  was  used  using  simple  random  sampling  (simple random  samples),  with  a  sample  of  40  people  who  would  be  respondents.  In  order  to obtain primary data, the  research used a questionnaire technique as the data collection schedule.  To  obtain  secondary  data,  namely  by  collecting  written  notes  related  to  the problem  and  object  of  research.  The  results  of  calculations  using  multiple  linear regression  analysis  in  this  study  for  the  independent  variables,  namely,  the implementation  of  the  Raskin  program  consisting  of:  Communication  X1,  Resources X2, Disposition X3, and Bureaucratic Structure X4 obtained R of 0.992 or  99.2% and R square ( R2) of 0.984 or 98.4%. This shows that the independent variables (X1, X2, X3, X4) contribute to the dependent variable, namely; Community Economic Welfare (Y), meaning that the independent variable can explain the dependent variable. To prove the proposed  hypothesis,  to  test  the  effect  simultaneously  (simultaneously)  of  all independent variables (X1, X2, X3, X4) on the dependent variable (Y) the F test is used by  comparing  F_count  with  F_table,  which  shows  that  (X1,  X2,  X3,  X4)  together (simultaneously)  obtained  F  count  of  550.850  is greater than F table 2.63 so that the independent  variables  together  (simultaneously)  have  a  significant  effect  on  the economic welfare of the community (Y). To prove the partial hypothesis test using the t test (t_test) by comparing t count with t table, it is known that the bureaucratic structure variable X4 has the greatest (dominant) effect on the Y variable compared to the other independent  variables  (X1,  X2,  X3).  Thus,  the  partial  hypothesis  (t_test)  in  this  study reads: The structure of the bureaucracy partially has the most dominant influence on the social economic welfare (Y).
Keywords: Policy Implementation, the social economic welfare, Bungbaruh Village
ABSTRAK :
Landasan  teoritis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  variabel  bebas (Implementasi program) menggunakan teori dari model “George C. Edward III”. Untuk variabel  terikat  (Kesejahteraan  Ekonomi  masyarakat)  menggunakan  teori  yang  dari “Fahruddin”  yang  memberikan  konsep  tentang  tujuan  dari  Kesejahteraan  Ekonomi sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima Raskin sebanyak 200 orang. Untuk menjaga efektifitas dan keterjangkauan digunakan teknik sampling dengan
menggunakan  Simple  random  sampling  (sampel  acak  sederhana),  dengan  jumlah sampel  sebanyak  40  orang  yang  akan  dijadikan  responden.  Guna  mendapatkan  data primer,  dalam  penelitian  digunakan  teknik  angket/kuesioner  sebagai  skedul pengumpulan  data.  Untuk  mendapatkan  data  sekunder  yaitu  dengan  cara mengumpulkan catatan-catatan tertulis terkait dengan masalah dan objek penelitian. Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dalam penelitian  ini  untuk  variabel  bebas  yaitu,  Implementasi  program  Raskin  yang  terdiri dari:  Komunikasi  X1,  Sumber  daya  X2,  Disposisi  X3,  dan  Struktur  birokrasi  X4 diperoleh R sebesar 0,992 atau 99,2% dan R square (R2) sebesar 0,984 atau 98,4%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  (X1,  X2,  X3,  X4)  memberikan  kontribusi terhadap  variabel  terikat  yaitu;  Kesejahteraan  Ekonomi  Masayarakat  (Y),  artinya variabel  bebas  bisa  menerangkan  variabel  terikatnya.  Untuk  membuktikan  Hipotesis yang diajukan, untuk uji pengaruh secara bersama - sama (simultan) dari semua variabel bebas  (X1,  X2,  X3,  X4)  terhadap  variabel  terikat  (Y)  digunakan  uji  F  dengan  cara membandingkan F_hitung dengan F_tabel, yang menunjukkan bahwa (X1, X2, X3, X4) secara  bersama-sama  (simultan)  diperoleh  F  hitung  sebesar  550,850  lebih  besar  dari  F tabel 2,63 dengan demikian variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan  terhadap  Kesejahteraan  Ekonomi  masyarakat  (Y).  Untuk  membuktikan  uji Hipotesis  parsial  menggunakan  uji  t  (t_tes)  dengan  cara  membandingkan  t  hitung dengan t tabel diketahui bahwa variabel Struktur birokrasi X4 berpengaruh paling besar (dominan) terhadap variabel Y dibandingkan dengan variabel bebas yang lain (X1, X2, X3).  Dengan  demikian  hipotesis  parsial  (t_tes)  dalam  penelitian  ini  berbunyi:  Struktur birokrasi  secara  parsial  mempunyai  pengaruh  paling  dominan  terhadap  Kesejahteraan Ekonomi masyarakat (Y).
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyaluran RASKIN, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Desa Bungbaruh

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum,  dan  pada  sisi  yang  lain  Negara  kesatuan Republik  Indonesia (NKRI) juga disebut sebagai Negara kesejahteraan (Welfare State) dimana Negara harus menjamin kesejahteraan semua warga negaranya. Dalam Welfare State , Negara tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi  terutama  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  warganya.  Dalam  pandangan tersebut,  negara  dituntut  untuk  berperan  aktif  dalam  mengusahakan  kesejahteraan rakyatnya,  yang  didorong  oleh  pengakuan  atau  kesadaran  bahwa  rakyat  berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Dalam  sila  ke  5  (kelima)  Pancasila  yang  merupakan  dasar  Negara  Indonesia menekankan prinsip keadilan sosial yang secara eksplisit konstitusional juga dituangkan pada  Pasal  27  dan  pasal  34  Undang-undang  dasar  1945  mengamanatkan  tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.  Namun  demikian, amanat
konstitusi  tersebut  belum  dipraktikkan  secara  konsekuen,  baik  pada  masa  orde  baru maupun  era  reformasi  saat  ini.  Pembangunan  kesejahteraan  sosial  baru  sebatas  jargon dan  belum  terintegrasi  dengan  strategi  pembangunan  ekonomi,  oleh  karena  itu  masih ada  kesenjangan  yang  terkait  dengan  masalah  bangsa  ini,  yang  muaranya  adalah tercerabutnya  masyarakat  dalam  lingkaran  setan  kemiskinan  yang  tidak  boleh  tidak harus ditanggulangi.
Di  Indonesia  sendiri  upaya  penanggulangan  kemiskinan  itu  tercantum  dalam tujuan Negara Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan secara lebih spesifik dimuat dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2009  pasal  19,  20,  dan  21  tentang Penanggulangan  Kemiskinan  yang  isinya  adalah:  “Penanggulangan  kemiskinan merupakan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan  terhadap  orang, keluarga,  kelompok  dan  atau  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  atau  mempunyai sumber  mata  pencaharian  dan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  layak  bagi kemanusiaan”. Intinya tujuan dari pembangunan adalah untuk pencapaian kesejahteraan.
Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  laten  yang  senantiasa  hadir  di  tengah- tengah  masyarakat,  khususnya  di  negara-negara  berkembang.  Kemiskinan  senantiasa menarik  perhatian  berbagai  kalangan,  baik  para  akademisi  maupun  para  praktisi. Berbagai  teori,  konsep  dan  pendekatan  pun  terus  menerus  dikembangkan  untuk mengatasi  masalah  kemiskinan  ini.  Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia,  masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus  menerus.  Ini  bukan  saja  karena  masalah  kemiskinan  telah  ada  sejak  lama, melainkan  pula  karena  masalah  ini  masih  hadir  di  tengah-tengah  kita  dan  bahkan  kini gejala semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Pemerintah  sebagai  pelaksana  atas  amanat  undang-undang  secara  praktis  telah banyak  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  problematika  kemiskinan  yang  nyaris tidak  berujung  ini,  salah  satunya  melalui  Program  Beras  Miskin  (Raskin).  Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras  yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan  rendah  sebagai  upaya  dari  pemerintah  untuk  meningkatkan  ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat (6-t), yaitu: tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  harga,  tepat  waktu,  tepat  kualitas,  dan  tepat
administrasi.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah Tangga  Sasaran  (RTS)  melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan  pokok  dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras  kepada  keluarga  penerima  manfaat  dengan  jumlah  yang  telah  ditentukan (www.tnp2k.co.id, diakses 09 Maret 2015).
Implementasi  program  beras  untuk  rumah  tangga  miskin  (RASKIN)  sejatinya untuk  membantu  kecukupan  pangan  dan  mengurangi  biaya  masyarakat  miskin. Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  program  subsidi  berupa  beras  kepada masyarakat  miskin  yang  selanjutnya  disebut  RASKIN.  Program  ini  pada  dasarnya merupakan  kelanjutan  dan  program  operasi  pasar  yang  dilaksanakan  oleh  BULOG pertengahan  1998.  Dalam  program  RASKIN,  masyarakat  miskin  dapat  membeli  paket beras  sebanyak  15  kg,  dengan  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  sekitar  Rp. 58.000, ‐ /bulan  untuk  setiap  rumah  tangga  yang  terkategori  miskin.  Sehingga  dana subsidi  program  RASKIN  untuk  tahun  2012  yang  dialokasikan  Pemerintah  mencapai Rp.15,6 trilyun bagi sekitar 1,65 juta warga miskin.
Penyaluran  Raskin  (Beras  untuk  Rumah  Tangga  Miskin)  sudah  dimulai  sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal  pelaksanaan Raskin  yang bertujuan untuk  memperkuat  ketahanan  pangan  rumah  tangga  terutama  rumah  tangga  miskin. Pada awalnya disebut  Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002. Fungsi Raskin diperluas sehingga tidak lagi menjadi program darurat (social  safety  net) melainkan  sebagai  bagian  dari  program  perlindungan  sosial masyarakat.  Melalui  sebuah  kajian  ilmiah,  penamaan  Raskin  menjadi  nama  program diharapkan  akan  menjadi  lebih  tepat  sasaran  dan  mencapai  tujuan  Raskin (www.bulog.co.id, diakses 09 Maret 2015). Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin  atau  disebut  Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  Program Raskin adalah  rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  dan  disahkan  oleh  Kemenko  Kesra  RI.  Tahun  2012,  Program  Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah  di  Indonesia  (kelompok  miskin  dan  rentan  miskin).  Sedangkan  untuk  tahun 2013,  Program  Raskin  menyediakan  beras bersubsidi kepada  15,5 juta  Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  judul  dalam  penelitian  ini  adalah “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Penyaluran  Beras  Keluarga  Miskin (RASKIN)  terhadap  kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  di  Desa  Bungbaruh kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  saat  ini  adalah  menggunakan  jenis  penelitian kuantitatif  apabila  dilihat  jenis  data,  yang  dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  angket atau koesioner sebagai skedul pengumpulan data.
Sebelum  sampai  pada  penyajian  dan  penetapan  sampel  sekaligus  teknik sampling  yang  digunakan,  maka  terlebih  dahulu  disajikan  pengertian  populasi  itu sendiri.  Sugiono  (2002:57)  mendefinisikan  Populasi  sebagai  wilayah  generalisasi  yang terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari    dan    kemudian    ditarik    kesimpulannya. Irawan    Soehartono  (1995:57)  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  populasi adalah Jumlah keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan diteliti.
Berdasarkan pengertian dari populasi di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  mendapatkan  Raskin  yang  kemudian  disebut Rumah  tangga  sasaran  penerima  manfaat  (RTS-PM)  yang  dalam  hal  ini  berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  pemerintah  Desa  Bungbaruh  Kecamatan  Kadur  Kabupaten Pamekasan sebanyak 200 Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
Sedangkan  sampel  Menurut  Sugiono  (200:57)  adalah  sebagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Selanjutnya  Sugiono  (2001:58) mengatakan  Bila  populasi  besar,  dan  peneliti  tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel  yang diambil dari populasi itu. Sedangkan kartini Kartono dalam  Marzuki  (2005  :  115)  sampel  adalah  contoh,  representatif  atau  wakil  dari populasi yang cukup besar jumlahnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hasil Penelitian
Dalam  pembahasan  ini  akan  disajikan  analisis  statistik  hasil  penelitian  yang menunjukkan  adanya pengaruh  variabel  bebas (independent  variable) dalam  hal  ini adalah  Implementasi  kebijakan  pengelolaan  Pengelolaan  Penyaluran  Beras  Keluarga Miskin  (RASKIN)  dengan  simbol  X,  yang  terdiri  dari:  Komunikasi  X 1 ,  Sumber  daya X 2 ,  Disposisi  X 3 ,  dan  Struktur  organisasi  X 4 ,  terhadap  variabel  terikat (dependent variable) dalam  hal  ini  adalah  Kesejateraan  Masyarakat  dengan  simbol  Y, dengan menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda,  yang  dalam  tabulasinya  menggunakan alat  bantu software  SPSS  for  windows 17.00  dengan  hasil  sebagaimana  pada  tabel berikut :
Tabel 4.25
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien
Regresi t hitung Prob. (sig. t) = 0,05)
Komunikasi X 1 Sumber daya X 2
Disposisi X 3 Struktur birokrasi X 4 0.117 0.155 0.266 0.464 0.810 1.441 3.400 5.201 0.424 0.159 0.002 0.000 Konstata F hitung Adjust R 2
R Square (R 2 )
R 0.102 550.850 0.983 0.984 0.992
Variabel terikat = Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Y)
Sumber : Data yang diolah kembali
Berdasarkan  tabel 4.25 dari hasil  perhitungan  persamaan  di  atas  maka  dapat dijelaskan sebagai berikut :
Y =  0,102 + 0,117X 1 + 0,155X 2 + 0,266X 3 + 0,464X 4
a  =  0,102  adalah  bilangan  konstan  yang  berarti  apabila  variabel  bebas  yang  terdiri  dari:
Komunikasi X 1 , Sumber daya X 2 , Disposisi X 3 , dan Struktur organisasi X 4, berada pada kondisi awal (konstan) yang dalam hal ini di asumsikan sama dengan 0 (nol) maka nilai variabel Y (Kesejahteraan masyarkat) sebesar 0,102.
b 1 = 0,117 adalah besarnya koefisien regresi variabel bebas Komunikasi dengan simbol X 1 , yang  berarti  setiap  peningkatan  variabel  Komunikasi  X 1 berupa:  Sosialisasi  antar pelaksana/pengelola  program,  Sosialisasi  antar  pelaksana/  pengelola  program  dengan masyarakat,  dan  Sosialisasi  antar  masyarakat  dengan  masyarakat  sasaran  akan meningkatkan  variabel  terikat  Kesejahteraan  masyarkat  (Y)  sebesar  0,117.  Dengan asumsi  variabel  bebas  lainnya  (X 2 ,  X 3 ,  dan  X 4 )  konstan.  Jika  Komunikasi  X 1 ,  ada kecenderungan meningkat maka Kesejahteraan masyarkat Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur  Kabupaten  Pamekasan  akan  meningkat.  Jika  variabel  Komunikasi  X 1 ,  ada kecenderungan  menurun  maka  Kesejahteraan  masyarkat  Desa  Bungbaruh  Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan akan menurun.
b 2 = 0,155 adalah besarnya koefisien regresi variabel bebas Sumber daya dengan simbol X 2 yang berarti setiap peningkatan variabel Sumber daya X 2, berupa Sumber daya manusia, yaitu  kemampuan  para  pengelola  Raskin  untuk  melaksanakan  tugas,  Sumber  daya financial  yaitu,  dana  yang  disediakan  pemerintah  untuk  program  Raskin  dan ketersediaan  dana  dari  masyarakat  sasaran  untuk  menebus  Raskin,  dan  Sarana pendukung  dalam  pendistribusian  Raskin  akan  meningkatkan  variabel  terikat Kesejahteraan masyarkat  (Y)  sebesar 0,155. Dengan asumsi variabel bebas lainnya (X 1 , X 3 , dan X 4 ) konstan. Jika variabel Sumber daya X 2, ada kecenderungan meningkat maka Kesejahteraan  masyarkat  Desa  Bungbaruh  Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan akan  meningkat.  Jika  variabel  Sumber  daya  X 2 ada  kecenderungan  menurun  maka Kesejahteraan  masyarkat  Desa  Bungbaruh  Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan akan menurun.
b 3 = 0,266 adalah besarnya koefisien regresi variabel bebas Disposisi dengan simbol X 3 yang berarti  setiap  peningkatan  variabel  Disposisi  X 3, berupa:  Melaksanakan  tugas  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  Kejujuran  dalam  melaksanakan  program,  dan Konsistensi  dalam  melaksanakan  program  akan  meningkatkan  variabel  terikat Kesejahteraan masyarkat  (Y) sebesar 0,266. Dengan asumsi variabel bebas lainnya (X 1 , X 2 ,  dan  X 4 )  konstan.  Jika  variabel  Disposisi  X 3, ada  kecenderungan  meningkat  maka Kesejahteraan  masyarkat  Desa  Bungbaruh  Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan
Vol. 4 No. 2 Maret 2023
akan  meningkat.  Jika  variabel  Disposisi  X 3 ada  kecenderungan  menurun  maka Kesejahteraan  masyarkat  Desa  Bungbaruh  Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan akan menurun.
b 4 = 0,464 adalah besarnya koefisien regresi variabel bebas Struktur birokrasi dengan simbol X 4 yang  berarti  setiap  peningkatan  variabel  Struktur  birokrasi  X 4, berupa: Kesederhanaan  proses  pendataan  rumah  tangga  sasaran,  Kesederhanaan  proses pendistribusian,  dan  Kesederhanaan  proses  pengaduan  akan  meningkatkan  variabel terikat  Kesejahteraan  masyarkat  (Y)  sebesar  0,464.  Dengan  asumsi  variabel  bebas lainnya (X 1 , X 2 , dan X 3 )    konstan.    Jika    variabel    Struktur    birokrasi    X 4, ada kecenderungan meningkat maka Kesejahteraan masyarkat Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur  Kabupaten  Pamekasan  akan  meningkat.  Jika  variabel  Struktur  birokrasi  X 4 ada kecenderungan  menurun  maka  Kesejahteraan  masyarkat  Desa  Bungbaruh  Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan akan menurun.

## Hasil Uji Hipotesis
Untuk membuktikan  kebenaran  dari hipotesis yang  diajukan  dalam  penelitian  ini maka  perlu  dibuktikan  dengan  melakukan  uji  hipotesis.  Uji  hipotesis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  beberapa  model  uji  hipotesis  sebagaimana pada tabel berikut :

## Tabel 4.26

## Hasil Perhitunagan Uji F

## ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 246.066 4 61.517 550.850  .000a Residual 3.909 35 .112 Total 249.975 39
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1
b. Dependent Variable: Y Sumber : Data yang diolah kembali
Dari tabel 4.26 diatas untuk uji hipotesis simultan (Uji F) diketahui F hitung sebesar
550,850 dengan tingkat signifikan  0.000, serta df penyebut 4 dan df pembilang sebesar 35.
Untuk menguji hipotesis simultan diduga bahwa: Komunikasi X 1 , Sumber daya X 2 , Disposisi  X 3 ,  Struktur  birokrasi  X 4 secara  bersama-  sama (simultan) berpengaruh terhadap  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  (Y)  Desa  Bungbaruh  Kecamatan  Kadur Kabupaten  Pamekasan,  digunakan  Uji  F  atau  F_tes.  Uji  F  dilakukan  dengan
Dengan demikian dapat  dijelaskan bahwa F hitung sebesar  550,850 > dari F tabel 0,05  variabel  bebas  dalam  hal  ini adalah  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Penyaluran  Beras  Keluarga  Miskin (RASKIN)  yang  terdiri  dari:  Komunikasi  X 1 ,  Sumber  daya  X 2 ,  Disposisi  X 3 ,  Struktur birokrasi  X 4, secara  bersama-sama (simultan) mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap variabel terikat yaitu, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Y).
Tabel 4.27 Hasil Perhitungan Uji t Variabel Nilai t-hitung Nilai t-tabel Prob. Sig. t Keterangan
X 1 X 2 X 3 X 4 0.810 1.441 3.400 5.201 2.021 2.021 2.021 2.021 0.424 0.159 0.002 0.000 Tidak signifikan Tidak signifikan Signifikan Signifikan
Sumber : Data yang diolah kembali
Dari tabel  4.26  untuk  uji  hipotesis  parsial  diketahui  t  hitung  menunjukkan  bahwa variabel  Komunikasi  X 1 mempunyai  nilai  t  hitung  sebesar  0,810  lebih  kecil dibandingkan dengan nilai  t  tabel  pada taraf nyata sebesar 2,021, atau dapat  dikatakan Komunikasi  X 1 tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Y.
Hasil  uji  hipotesis  parsial  diketahui  t  hitung  (t_tes)  menunjukkan  bahwa  variabel Sumber  daya  X2  mempunyai  nilai  t  hitung  sebesar  1,441  lebih  kecil  dibandingkan dengan  nilai  t  tabel  pada  taraf  nyata  sebesar  2,021,  atau  dapat  dikatakan  variabel Sumber  daya  X 2 tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Y.
Hasil  uji  hipotesis  parsial  (t_tes)  diketahui  t  hitung  (t_tes)  menunjukkan  bahwa variabel Disposisi X 3 mempunyai nilai t hitung sebesar 3,400 lebih besar dibandingkan dengan  nilai  t  tabel  pada  taraf  nyata  sebesar  2,021,  atau  dapat  dikatakan  variabel Disposisi  X 3 mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Y.
Hasil  uji  hipotesis  parsial  diketahui  t  hitung  (t_tes)  menunjukkan  bahwa  variabel Struktur birokrasi  X 4 mempunyai  nilai  t  hitung sebesar 5,201 lebih besar dibandingkan dengan  nilai  t  tabel  pada  taraf  nyata  sebesar  2,021,  atau  dapat  dikatakan  variabel Struktur  birokrasi  X 4, mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Y.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dari uji parsial dengan menggunakan uji t (t_tes)  diketahui  bahwa  variabel  Struktur  birokrasi  X 4 mempunyai  nilai  t  hitung  yang paling besar (dominan) jika dibandingkan dengan nilai t hitung variabel lainnya, dengan kata  lain  bahwa  dari  keempat  variabel  bebas  (X)  dalam  hal  ini  adalah:  Implemntasi program  Raskin  yang  terdiri  dari:  Komunikasi  X 1 ,  Sumber  daya  X 2 ,  Disposisi  X 3 , Struktur birokrasi X 4, maka dapat dijelaskan bahwa variabel bebas yang paling dominan berpengaruh  terhadap  variabel  terikat  Y  (Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat)  adalah Struktur birokrasi X 4, dibandingkan dengan varibel bebas  lainnya.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  tentang  Implementasi Kebijakan penyaluran  beras  keluarga  miskin  (RASKIN)  terhadap  Kesejahteraan  Ekonomi Masyarakat di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan maka diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil analisis dengan menggunakan alat bantu software SPSS for windows 17.00 dapat dijelaskan  bahwa  variabel  bebas  dalam  hal  ini  adalah Implementasi Kebijakan penyaluran beras keluarga miskin (RASKIN) yang terdiri dari: Komunikasi X 1 , Sumber Daya  X 2 ,  Disposisi  X 3 ,  dan  Struktur  birokrasi  X 4 ,  berpengaruh  signifikan  (bermakna) terhadap variabel terikat dalam hal ini adalah Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat  (Y), hal  ini  terbukti  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0,983  artinya  besarnya  pengaruh variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel  terikat  (Y)  sebesar  98,3%  sedangkan  sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Hasil  uji  hipotesis  yang  diajukan,  untuk  uji  hipotesis simultan diketahui  F  hitung sebesar  550,850  lebih  besar  dari  F  tabel,  Dengan  demikian  uji  hipotesis simultan berbunyi:  Komunikasi  X 1 ,  Sumber  Daya  X 2 , Disposisi    X 3 ,    dan    Struktur birokrasi    X 4 ,    secara    bersama-sama (simultan) berpengaruh  terhadap  Kesejahteraan Ekonomi  Masyarakat (Y) di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
3. Berdasarkan  hipotesis  yang  diajukan,  untuk  uji  hipotesis  parsial  diketahui  Struktur birokrasi  X 4 berpengaruh  paling  besar  (dominan)  terhadap  Kesejahteraan  Ekonomi Masyarakat (Y), hal ini diketahui t hitung sebesar 5.201 lebih besar dari pada t hitung. Dengan  demikian  uji  hipotesis  parsial  berbunyi:  Struktur  birokrasi  X 4 berpengaruh paling  besar  (dominan)  terhadap  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  (Y)  pada masyarakat Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin, 2001, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke mplementasi Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Ambar  Teguh  Sulistiyarini  dan  Rosidah.  2003. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (konsep,  teori  dan  pengembangan  dalam  konteks  organisasi    publik). Yogyakarta: Graha Ilmu
Anwar Prabu Mangkunegara, 2005, Manajeman Sumber Daya Manusia , Jakarta: Bumi Aksara.
Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2005. Evaluasi  Kinerja  SDM .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Arikunto, Suharsimi, 2010, Manajemen penelitian . Jakarta Rineka Cipt.
Azwar,Saifuddin. 2003. Metodologi  Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. A. W. Wijaya, 2001, Administrasi Keguruan: Suatu Pengantar , Radjawali, Jakarta.
Bambang Wahyudi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM . Cetakan Ketiga. Sulita. Bandung.
Bilson  Simamora,  2004, Riset  Pemasaran,  Falsafah  Teori  dan  Aplikasi ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Budi,  Prasetyo,  2009, Pemberdayaan  Masyarakat:  Pembangunan  Manusia  dalam Politik Lokal . Surabaya, Luftansah Mediatama.
Darma,  2005,  Gaya  Kepemimpinan  Yang  Efektif,  Sinar  Baru,  Bandung.  Hasibuan,  Malayu S.P.,  2001,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  Revisi,  Cetakan Keempat,
Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Henry  Simamora.  2004 .  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  Ke-3. STIE YKPN. Yogyakarta.
Husain  Umar.  2002. Riset  Pemasaran  dan  Perilaku  Konsumen. Cetakan  Kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Lembaga  Administrasi  Negara.  2000. Pengukuran  Kinerja  Instansi  Pemerintah .
Cetakan Pertama, Penerbit Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
M.  Irfan,  Islamy,  2004, Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara,
Jakarta: Bumi Aksara.
Marzuki Darusman, 2005, Metodologi Riset , Jogyakarta, Penerbit. BPFE, Universitas Islam Indonesia (UII).
Muhammad Nasir, 1983, Metode Penelitian, Penerbit.  BPFE UII, Yogyakarta.
Mardalis, 2004, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Marihot  T.  Efendi  Hariadja.  2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Grafindo Anggota Ikapi.
Munim, A., & Hayati, P. N. (2022). Strategi Pemasaran UMKM Konveksi Hijab di Pondok Pesantren Addimyati Desa Pondok Lalang Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember 2021. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 166- 179 .
Oemar Hamalik. 2001. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu. Cetakan Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Pius  A.  Partanto  dan  M.  Dahlan  Al-Barry,  1994, Kamus  Ilmiah  Populer, Arkola,
Surabaya.
Koentjoroningrat, 1991, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta. Siswanto,  Bedjo,  1997, Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia .  Cetakan Kedua,
Sinar Barn, Bandung.
Singgih  Santoso.  2001. SPSS  Statistik  Parametik .  Cetakan  Kedua.  Elek Media Komputindo. Jakarta.
Soebagyo  Atmodiwiryo.  2005. Manajemen  Pelatihan. Cetakan  Kedua. Ardadzya Jaya. Jakarta.
Suharsimi Arikunto, 2010, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Sugiono,
2010, Metode  Penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D , Alfabeta, Bandung.
, 2011, Statistika untuk penelitian . Alfabeta, Bandung.
Sholikhah, V. (2022). Implementasi Strategi Pengembangan Koperasi Pesantren
Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri di Pesantren Al-Qodiri Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), 2(2), 104-113.
Singgih  Santoso,  2002, SPSS, Penerbit,  PT  Elex  Media  Komputindo, Jakarta. Sutrisno Hadi, 1997, Statistika 2 , Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi UGM,
Yogyakarta.
Sunyono, 2011, Sosiologi pemberdayaan Masyarakat , Surabaya, Jenggala.
T.  Hani  Handoko.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. BPFE. Jogyakarta. Veithzal Rivai.  2004. Manajemen Sumber Daya  Manusia
Untuk Perusahaan . Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
. 2005. Performance Appraisal. Raja Grafindo. Jakarta.