## PERLINDUNGAN ANAK YANG DITANGKAP OLEH MILITER ASING DI NEGARA KONFLIK
Faisal Riza
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: faisalrizaadv@gmail.com

## Abstract
The presence of  children in  armed conflict is  not  a rare case and cannot be avoided. Therefore, the protection of children is needed because of the age of them are still young and need a care, protection, and affection more than families and  people  who  are  nearby.  A  child  who  was  captured  by  a  foreign  army  in  a conflict  country,  a  reality  that  is  bitter  and  depressing.  Children  are  part  of  the civilian  population  must  be  protected,  as  stated  in  Article  24  of  Geneva Convention  IV  which  ensures  that  the  warring  factions  will  take  the  necessary actions for children under fifteen years old, children orphaned separate from his family  because  of  the  war,  would  not  be  left  alone.  These  children  get  the protection,  maintenance,  and  assistance  in  the  implementation  of  worship  and education. This  convention ensures that children will  remain protected in  armed conflicts.  The  results  showed  that  children  who  carried  out  the  arrest  of  foreign military  in  armed  conflict  is  a  war  crime  that  should  not  be  done,  because  the children were arrested will undergo traumatic and it took a long time to recover .
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Militer Asing, Negara Konflik

## A. Latar Belakang
Konflik bersenjata ( armed conflict ) suatu keadaan yang tidak asing lagi di dunia  Internasional.  Kurun  waktu  sekitar  74  tahun  belakangan  ini  setelah munculnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, hampir seluruh manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Konflik bersenjata cenderung menimbulkan kekacauan, kehancuran dan kesengsaraan pada kehidupan manusia, baik terhadap kombatan maupun non-kombatan.
Kombatan dan penduduk sipil dalam hukum humaniter Internasional harus dibedakan.  Meskipun  pembedaan  terhadap  kombatan  dengan  penduduk  sipil  hal yang  penting,  namun  perlindungan  terhadap  keduanya  juga  tidak  kalah  penting. Baik  kombatan  maupun  penduduk  sipil  tetap  mendapatkan  perlindungan  sesuai dengan  Hukum  Humaniter  Internasional.  Sesungguhnya  perlindungan  terhadap
kombatan  telah  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  III  ( The  Geneva  Convention relative to the Treatment of Prisoners of War ), sedangkan perlindungan terhadap penduduk  sipil  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  IV  ( The  Geneva  Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War ).
Khusus  bagi  anak-anak,  Pasal  24  Konvensi  Jenewa  IV  menjamin  bahwa pihak yang bertikai akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk anak-anak di bawah  lima  belas  tahun,  anak-anak  yatim  piatu  yang  terpisah  dari  keluarganya karena  perang,  tidak  akan  dibiarkan  sendiri.  Anak-anak  tersebut  akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam pelaksanaan ibadah dan pendidikan.
Pihak-pihak  yang  bertikai  harus  membantu  usaha  penempatan  anak-anak di  negara  netral  dan  harus  mengambil  tindakan-tindakan  yang  perlu  agar  semua anak  di  bawah  12  tahun  diberi  tanda-tanda identitet (cakram  pengenal  dan sebagainya).  Keterangan  mengenai  identitas,  harus  diberikan  kepada  pihak penawan.  Setiap  pihak  dalam  sengketa  harus  melengkapi  setiap  orang  yang mungkin menjadi tawanan perang musuh dengan suatu kartu pengenal (identitas) (Mochtar Kusumaatmadja 2002: 77). Bukan justru ditangkap untuk dimanfaatkan, disakiti bahkan dibunuh.
Perlakuan khusus terhadap anak-anak juga diatur dalam Pasal 77 Protokol I.  Menurut  Protokol  I,  anak-anak  berhak  atas  perawatan  dan  bantuan  yang dibutuhkan  sesuai  dengan  usia  mereka,  mereka  tidak  boleh  didaftarkan  menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun, dan jika sebelum usia tersebut mereka  terlibat  langsung  dalam  pertempuran,  maka  apabila  tertangkap,  mereka harus  menerima  perlakuan  khusus  sesuai  dengan  usia  mereka,  dan  terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati.
Perlindungan  terhadap  anak-anak  di  tengah  konflik  bersenjata  juga  diatur dalam Convention  on  the  Rights  of  the  Child dan Optional  Protocol  to  the Convention  on  the  Rights  of  the  Child  on  the  involvement  of  children  in  armed conflict . Pasal 8 Declaration of the Rights of the Child menyatakan bahwa: “ The child  shall  in  all  circumstances  be  among  the  first  to  receive  protection  and relief .”  Hal  ini  berarti,  anak  adalah  prioritas  utama,  Anak  harus  mendapatkan
perlindungan  dan  bantuan.  Hal  ini  tetap  berlaku  terhadap  anak-anak  yang  hidup dan  tinggal  di  tengah  konflik  bersenjata,  bahwa  anak-anak  tersebut  menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan.
Meskipun  anak-anak  telah  diberi  perlindungan  agar  tetap  menjalankan hidupnya  dengan  baik  meskipun  di  tengah  konflik  bersenjata  seperti  di Afganistan,  Suriah  dan  wilayah  konflik  lainnya,  namun  pada  nyatanya  masih banyak  anak-anak  yang  menjadi  korban  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan secara penuh, oleh karena itu, berbagai permasalahan anak di negara konflik perlu dilakukan kajian dan penelitian untuk dicari solusinya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  menggambarkan  dan memaparkan  secara  sistematis  tentang  objek  penelitian  yaitu  mengenai  hal-hal yang  berhubungan  dengan  perlindungan  bagi  anak  yang  ditangkap  di  negara konflik  dan  kemudian  dilakukan  suatu  analisa  dengan  menggunakan  berbagai konsep  dan  teori  yang  sesuai  dengan  sumber  data  dan  objek  penelitian.  Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif).
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  (bersumber)  dari  data sekunder.  Secara  umum,  dalam  penelitian  biasanya  dibedakan  antara  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  dan  dari  bahan  pustaka.  Data  yang diperoleh  langsung  adalah  data  primer  dan  yang  kedua  disebut  data  sekunder. Data sekunder terdiri dari:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  Konvensi  Jenewa  III,  Konvensi  Jenewa  IV, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 maupun dalam    lingkup  hukum  internasional  yang  lain,  seperti  Konvensi  Hak  Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO.
2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memperjelas  bahan  hukum primer  yaitu  buku,  tulisan  ilmiah  yang  ada  dalam  jurnal/artikel  ilmiah, majalah, koran.
3. Bahan  hukum  tersier  atau  bahan  hukum  pelengkap  yaitu  terdiri  dari  kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia data, bahan dari internet.
Alat  pengumpulan  data  mana  yang  akan  dipergunakan  di  dalam  suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum  yang  akan  dilakukan.  Alat  pengumpul  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan ( library research ).
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang  terkait  dengan  problematika penyusunan  peraturan  daerah.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan data  dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang  dianalisis  dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Data-data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan  cara analisis  kualitatif,  yaitu  suatu  kegiatan  yang  mana  suatu  data  yang  diperoleh, diedit terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Pengaturan hukum perlindungan anak menurut hukum internasional
Sejak  Tahun  1924  ketika  Deklarasi  tentang  Hak-hak  Anak  Internasional yang  pertama  diadopsi  oleh  Liga  Bangsa-Bangsa,  anak  memiliki  hak-hak  untuk diakui  dalam  hukum  Internasional.  Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia Tahun  1948  dan  Deklarasi  Amerika  tentang  hak-hak  dan  kewajiban  manusia mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, abuse , dan ekploitasi.  Hak-hak  ini  berlaku  bagi  setiap  orang,  termasuk  anak-anak,  dan dikembangkan  lebih  jauh  dalam  instrumen-instrumen  seperti  Kovensi Internasional  tentang  Hak-hak  Politik  dan  Hak-hak  Sipil  1966  (Lovetya,  http:// lovetya.wordpress.com.)
Pada  Tahun  1989,  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak- Hak  Anak  diadopsi  oleh  Sidang  Majelis  Umum.  Konvensi  ini  dengan  cepat menjadi  perjanjian  hak-hak  azasi  manusia  yang  paling  luas  diratifikasi  dalam
sejarah,  diratifikasi  hampir  secara  universal.  Konvensi  Hak-hak  Anak,  dalam beberapa hal meningkatkan standar Internasional mengenai hak-hak anak.
a. Konvensi hak anak ( committee on the rights of the child 1989)
Aturan  mengenai  perekrutan  tentara  anak  juga  terdapat  dalam International Convention  on  the  Right  of  the  Child (Konvensi  Hak  Anak)  yang ditandatangani  pada  20  Nopember  1989,  dan  mulai  berlaku  sejak  2  September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata  hanya  terdapat  dalam  satu  pasal  saja,  yaitu  Pasal  38  yang  memuat berbagai kewajiban negara untuk  tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  terkena  dampak  konflik  bersenjata. Pasal  tersebut  tidak memberikan pengaturan  yang baru dalam hal  pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari Pasal 77 ayat (2)  Protokol  Tambahan  I  Tahun  1977.  Konvensi  ini  hanya  melarang  partisipasi langsung  anak  di  bawah  15  tahun  dalam  suatu  permusuhan  (Enny  Narwati  dan Lina Hastuti 2008).
Pengaturan ini lebih longgar jika dibandingkan dengan Hukum Humaniter yang  mengatur  tentang  konflik  bersenjata  non-internasional,  yang  dengan  tegas melarang  partisipasi  anak  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam permusuhan.  Tetapi,  Pasal  38  ayat  (1)  merujuk  kepada  Hukum  Humaniter Internasional  yang  relevan  tentang  perlindungan  kepada  anak-anak,  oleh  karena itu  apabila  terdapat  keraguan  hukum  mana  yang  akan  diterapkan  dalam  suatu situasi,  maka  berdasarkan  asas lex  specialis yang  berlaku  adalah  Hukum Humaniter Internasional.
Terdapat empat prinsip umum untuk membentuk interpretasi atas konvensi tersebut secara keseluruhan yaitu:
1) Non-diskriminasi (Pasal 2);
2) Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3);
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri (Pasal 6);
4) Pandangan anak (Pasal 12).
Anak-anak  harus  dibebaskan  untuk  mempunyai  pendapat  tentang  semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan pandangan ini harus diperhatikan
sesuai  dengan  usia  dan  kematangan  si  anak . Ide  yang  mendasar  adalah  bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan  serius,  termasuk  prosedur  hukum  atau  administratif  yang  bersangkutan dengan diri mereka.
b. Protokol tambahan konvensi hak anak (2000)
Konvensi  Hak  Anak  1989  dilengkapi  dengan Optional  Protocol  on  the Involvement  in  Armed  Conflict  to  the  Convention  on  the Right  of  the  Child atau disebut  dengan  Protokol  Tambahan  Tahun  2000,  yang  ditandatangani  pada tanggal  25  Mei  2000.  Protokol  ini  berisi  13  pasal,  dan  sesuai  dengan  namanya, protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol  ini  juga  melengkapi  dan  memperjelas  norma  yang  mengatur  tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata (Enny Narwati dan Lina Hastuti 2008: 5).
Di  antara  ketiga  belas  pasal  yang  penting  untuk  dibicarakan  adalah  Pasal 1,  2  3,  4  dan  6.  Pasal-pasal  tersebut  mengatur  tentang  kewajiban  negara  untuk memastikan  bahwa  anak-anak  yang  berusia  18  tahun  tidak  terlibatan  secara langsung  dalam  suatu  permusuhan.  Protokol  ini  juga  meletakkan  kewajiban kepada negara peserta untuk tidak merekrut secara wajib orang-orang yang belum mencapai  usia  18  tahun  ke  dalam  angkatan  bersenjata  mereka.  Ketentuan  ini merupakan  perbaikan  dari  Konvensi  Hak  Anak  1989  yang  menyatakan  bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun.
Mengenai  rekrutment  secara  sukarela,  negara  peserta  terikat  dengan  usia minimum ini. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa rekrutment tersebut telah mendapatkan  persetujuan  dari  orang  tua  atau  walinya.  Tetapi,  yang  perlu mendapat perhatian adalah pengaturan tentang rekrutment sukarela tersebut tidak berlaku  dikalangan  akademi  militer.  Larangan  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi angkatan  bersenjata  negara  peserta  saja,  tetapi  juga  berlaku  bagi  kelompok- kelompok  bersenjata  yang  lain  dan  juga  berlaku  dalam  segala  situasi  (Enny Narwati dan Lina Hastuti 2008: 5).
Pasal  6  mengatur  tentang  kewajiban  negara  peserta  untuk  memastikan bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  Protokol  ini  dilaksanakan  secara  efektif  dan mempunyai  kekuatan  mengikat  di  bawah  yurisdiksinya.  Negara  juga  diwajibkan
untuk  memberikan  semua  bantuan  yang  tepat  untuk  pemulihan  fisik  dan psikologis  serta  penyatuan  kembali  kehidupan  sosial  anak-anak  yang  telah direkrut dan terlibat dalam permusuhan.
Pengakuan hak anak atas perlindungan tidak hanya terbatas pada Konvensi hak-hak  Anak.  Ada  sejumlah  instrumen,  baik  instrumen  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  maupun  instrumen  dari  badan  internasional  lainnya,  yang  juga memasukkan  hak-hak  ini.  Instrumen-instrumen  itu  meliputi  (Lovetya,  http:// lovetya.wordpress.com.):
1) Piagam  Afrika  tentang  Hak-hak  dan  Kesejahteraan  Anak,  Organisasi Persatuan  Afrika  yang  sekarang  disebut  Uni  Afrika  ( The  African  Charter  on the  Rights  and  Welfare  of  the  Child  of  the  Organisation  for  African  Unity ) Tahun 1993.
2) Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional (1949) Tidak ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949 definisi tentang siapa saja yang  dikategorikan  sebagai  anak.  Konvensi  Jenewa  1949  hanya  mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran. Hal ini bisa  dikatakan  bahwa  Konvensi  Jenewa  tidak  pernah  melarang  anak  untuk  ikut secara aktif dalam pertempuran.
Konvensi  Jenewa  III  tentang  Perlakuan  Tawanan  Perang  mengatur persoalan yang berkaitan dengan anak hanya dalam 2 (dua) pasal saja, yaitu Pasal 16 dan 49. Ketentuan Pasal 16 ini berkaitan dengan Pasal 4A dari konvensi yang sama,  yang  mengatur  tentang  siapa  saja  yang  berhak  untuk  mendapat  status  dan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Apabila orang-orang yang disebutkan dalam  Pasal  4A  tersebut  berusia  di  bawah  18  tahun  maka  ketentuan  Pasal  16 berlaku terhadapnya (Enny Narwati dan Lina Hastuti 2008: 5).
Pasal  49  Konvensi  Jenewa  III  mengatakan  bahwa  Negara  penahan  dapat menggunakan  tenaga  kerja  tawanan  perang  yang  sehat  jasmaninya,  dengan memperhatikan  umur,  jenis  kelamin,  pangkat  dan  pembawaan  jasmani  mereka, dan  dengan  maksud  terutama  memelihara  mereka  dalam  keadaan  jasmani  dan rohani yang baik.
Anak-anak  yang  berpartisipasi  dalam  permusuhan  tetapi  mereka  bukan kombatan  menjadi  tanggung  jawab  dari  negara  kewarga-negaraannya.  Sekalipun hukuman disiplin boleh diterapkan pada orang-orang yang diinternir, tetapi umur, jenis  kelamin  dan  kondisi  kesehatan  mereka  harus  ikut  dipertimbangkan  dalam penerapan  hukuman  tersebut.  Hukuman  yang  diterapkan  tidak  boleh  melanggar perikemanusiaan,  ganas  atau  berbahaya  bagi  kesehatan  orang-orang  yang diinternir (Enny Narwati dan Lina Hastuti 2008: 4).
Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat sengketa  bersenjata  yang  akan  menimpa  atau  berdampak  pada  anak.  Sebagai bagian  dari  penduduk  sipil,  anak-anak  yang  tidak  turut  serta  dalam  suatu permusuhan  mendapatkan  perlindungan  umum  tanpa  perbedaan  yang  merugikan apapun  yang  didasarkan  atas  suku,  kewarganegaraan,  agama  atau  pendapat politik,  dan  dimaksudkan  untuk  meringankan  penderitaan  yang  disebabkan  oleh perang (Enny Narwati dan Lina Hastuti 2008: 6).
Selain  penduduk  sipil  secara  umum  yang  harus  mendapatkan perlindungan,  terdapat  beberapa  kategori  yang  juga  perlu  mendapatkan perlindungan, yaitu orang asing, termasuk juga anak-anak di wilayah pendudukan. Selain  orang  asing  maka  kategori  penduduk  sipil  yang  lain  adalah  mereka  yang tinggal  di  wilayah  pendudukan.  Kategori  terakhir  adalah  mereka  yang  termasuk dalam interniran sipil (Enny Narwati dan Lina Hastuti 2008: 6).
Anak-anak  yang  berada  dalam  wilayah  suatu  pihak  dalam  sengketa,  atau dalam  wilayah  yang  diduduki  oleh  suatu  pihak  dalam  sengketa  diperbolehkan mengirimkan  kabar  yang  benar-benar  bersifat  pribadi  kepada  anggota-anggota keluarganya,  dimanapun  keluarga  itu  berada,  dan  untuk  menerima  kabar  dari anggota-anggota  keluarganya  tersebut.  Untuk  kepentingan  itu,  para  pihak  dalam sengketa harus berhubungan dengan suatu perantara netral, seperti Kantor Pusat, dan  secara  bersama-sama  menentukan  cara  untuk  menjamin  terlaksana sepenuhnya  kewajiban-kewajiban  tersebut,  terutama  dengan  bantuan  dan Perhimpunan  Palang  Merah  Nasional.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  25 Konvensi  Jenewa  IV  bahwa  semua  orang  dalam  wilayah  suatu  pihak  dalam sengketa,  atau  dalam  wilayah  yang  diduduki  oleh  suatu  pihak  dalam  sengketa
diperbolehkan  mengirimkan  kabar  yang  benar-banar  bersifat  pribadi  kepada anggota-anggota  keluarga  mereka,  di  manapun  keluarga  itu  berada,  dan  untuk menerima kabar dari mereka.
Apabila  karena  akibat  keadaan-keadaan,  pertukaran  surat-menyurat keluarga  dengan  perantara  pos  biasa  menjadi  sukar,  maka  pihak-pihak  dalam sengketa  bersangkutan  harus  berhubungan  dengan  suatu  perantara  netral,  seperti Kantor  Pusat  termasuk  dalam  Pasal  140,  dan  akan  menentukan  bersama-sama dengan  kantor  pusat  itu,  cara  untuk  menjamin  sepenuhnya  kewajiban-kewajiban mereka  dengan  sebaik  mungkin,  terutama  dengan  bantuan  dan  perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah).
Anak-anak  sebagai  bagian  dari  orang-orang  yang  dilindungi  yang  berada dalam  wilayah  para  pihak  dalam  sengketa  berhak  akan  penghormatan  atas  diri pribadi,  kehormatan  hak-hak  kekeluargaan,  keyakinan  dan  praktek  keagamaan, serta  adat  istiadat  dan  kebiasaan  mereka  dalam  segala  keadaan.  Mereka  dilarang untuk diperlakukan tanpa perikemanusiaan.
Selain  itu,  mereka  diharuskan  pula  untuk  diberikan  perlindungan  khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penghinaan serta  tidak  boleh  menjadi  objek  tontonan  umum.  Penegasan  tentang  hal  ini ditetapkan  dalam  Pasal  27  yang  dinyatakan  bahwa  orang-orang  yang  dilindungi, dalam  segala  keadaan  berhak  akan  penghormatan  atas  diri  pribadi,  kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat  istiadat  dan kebiasaan  mereka  harus  diperlakukan  dengan  perikemanusiaan,  dan  harus dilindungi  khusus  terhadap  segala  tindakan  kekerasan  atau  ancaman-ancaman kekerasan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.
Anak-anak  di  bawah  usia  15  tahun  dalam  wilayah  sengketa  ditetapkan harus  memperoleh  manfaat  dari  tiap  perlakuan  istimewa,  seperti  juga  warga Negara  yang  bersangkutan.  Hal  ini  berbeda  dengan  orang-orang  asing  lainnya yang  berada  dalam  wilayah  sengketa  yang  mendapatkan  perlakuan  sebagaimana layaknya  perlakuan  terhadap  orang  asing  pada  waktu  damai.  Ketentuan  tentang perlakuan  terhadap  anak-anak  di  bawah  usia  lima  tahun  yang  berstatus  sebagai orang  asing,  demikian  juga  wanita  hamil  dan  ibu-ibu  dari  anak-anak  di  bawah
tujuh  tahun  diatur  dalam  Pasal  38  yaitu  dengan  perkecualian  tindakan-tindakan khusus yang dikuasakan oleh Konvensi ini, terutama oleh Pasal 27 dan Pasal 41, maka  keadaan  orang-orang  yang  dilindungi  pada  prinsipnya  harus  tetap  diatur oleh  ketentuan-ketentuan  mengenai  orang-orang  asing  di  waktu  damai  (Agus Prakoso 2007: 21). Hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka:
1) Untuk  menerima  sumbangan-sumbangan  perorangan  atau  kolektif,  yang mungkin dikirim kepada mereka;
2) Memperoleh  pengamatan  kesehatan  dan  perawatan  rumah  sakit  yang  sama dengan warga negara bersangkutan;
3) Menjalankan  ibadahnya  dan  menerima  bantuan  rohani  dari  rohaniawan kepercayaan mereka;
4) Apabila  mereka  berdiam  di  suatu  daerah  yang  sangat  diancam  bahaya peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkir dari daerah itu seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan;
5) Anak-anak  di  bawah  lima  belas  tahun,  wanita  hamil  dan  ibu-ibu  dari  anak- anak  di  bawah  tujuh  tahun  akan  memperoleh  manfaat  dari  tiap  perlakuan istimewa, seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan.
Perlindungan  terhadap  anak-anak  sebagai  bagian  dari  orang-orang  yang dilindungi  berlaku  pula  dalam  wilayah-wilayah  yang  diduduki  ketika  suatu sengketa bersenjata terjadi.
c. Protokol tambahan Kovensi Jenewa (1977)
Protokol  Tambahan  I  Tahun  1977  merupakan  sumber  Hukum  Humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya  perlindungan  yang  lebih  lengkap  bagi  mereka  yang  luka,  sakit  dan korban  kapal  karam  dalam  suatu  peperangan,  serta  antisipasi  terhadap perkembangan  mengenai  alat  dan  cara  berperang.  Protokol  tambahan  ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata (Enny Narwati 2008: 4).
Sebagai  salah  satu  sumber  hukum  utama,  Protokol  Tambahan  I  memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal 77 ayat (2) meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak
mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan.
Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun,  dan  apabila  mereka  melakukan  suatu  pelanggaran  dalam  hubungannya dengan  permusuhan  tersebut,  maka  hukuman  mati  hanya  boleh  dijatuhkan  bagi mereka yang telah mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.
Anak-anak  yang  belum  mencapai  usia  15  tahun  harus  ikut  terlibat  secara langsung dalam permusuhan, maka apabila anak-anak ini kemudian jatuh ke pihak lawan,  mereka  harus  mendapatkan  manfaat  dari  perlindungan  istimewa  yang diberikan oleh Protokol Tambahan ini, baik mereka menjadi tawanan perang atau tidak. Bagi anak-anak yang ikut serta dalam permusuhan tetapi tidak mendapatkan status khusus, mereka harus, dalam segala keadaan, berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Protokol  ini,  diberikan  perlindungan  secara  umum  seperti  diatur  dalam  Pasal  75 (Enny Narwati 2008: 4).
Protokol  Tambahan  II  Tahun  1977  merupakan  satu  kesatuan  Protokol Tambahan  I  Tahun  1977,  hanya  saja  Protokol  Tambahan  II  Tahun  1977  ini berlaku  dalam  situasi  konflik  bersenjata  yang  tidak  bersifat  Internasional  atau non-Internasional. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat langsung dalam suatu  koflik  bersenjata  yang  bersifat  non-Internasional  diatur  dalam  Pasal  4  ayat (3) huruf c, dan d, juga dalam Pasal 6 ayat (4).
Pasal  4  ayat  (3)  huruf  c  sudah  memberikan  ketentuan  secara  tegas  dalam hal  pelibatan  anak  dalam  konflik  bersenjata,  yaitu  adanya  larangan  mutlak  yang mencakup partisipasi  langsung maupun tidak langsung dalam  suatu permusuhan. Tetapi jika dilihat dari batasan usia bagi mereka yang diperbolehkan untuk terlibat dalam  suatu  permusuhan,  kiranya  Protokol  Tambahan  II  Tahun  1977  ini memberikan  pengaturan  yang  lebih  longgar  jika  dibandingkan  dengan  Protokol Tambahan  I  Pasal  77  ayat  (2)  yang  memberikan  pengutamaan  mereka  yang berusia di bawah 18 tahun (Enny Narwati 2008: 4).
Pasal  4  ayat  (3)  huruf  d  memberikan  perlindungan  secara  istimewa  bagi anak-anak  yang belum  mencapai  usia 15 tahun  tapi mereka ikut secara langsung
dalam  suatu  permusuhan  apabila  mereka  tertangkap  dan  kemudian  menjadi tawanan perang.
Protokol  Tambahan  I  Tahun  1977  merupakan  penyempurnaan  dari Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku pada situasi konflik bersenjata yang bersifat Internasional.  Pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  akibat terjadinya konflik bersenjata pada dasarnya juga mengacu pada Konvensi Jenewa 1949,  hanya  saja  di  dalam  Protokol  Tambahan  I  lebih  diperluas  lagi.  Beberapa pasal  dalam  Protokol  Tambahan  I  Tahun  1977  memberikan  pengaturan  yang spesifik tentang perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, yaitu pasal- Pasal 8, 52, 70, 74, 75, 76, 94, 119, 127, 132, 136, 140.
Protokol  Tambahan  II  tahun  mengatur  mengenai  pertikaian  bersenjata yang  tidak  bersifat  Internasional.  Protokol  ini  memberikan  jaminan  fundamental terhadap  anak-anak  dalam  konflik  bersenjata  yang  tidak  bersifat  Internasional. Jaminan tersebut meliputi hak atas perawatan dan bantuan, jaminan dalam bidang pendidikan,  termasuk  pendidikan  agama  dan  kesusilaan,  penyatuan  kembali keluarga yang terpisah.
2. Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  anak  yang ditangkap oleh militer asing di negara konflik
Hukum  Humaniter  Internasional  belum  mengatur  tentang  status enemy combatant di dalam sebuah konflik bersenjata. Istilah unlawful combatant , seperti halnya enemy  combatant ,  tidak  didefinisikan  secara  langsung  dalam  perjanjian Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan istilah tersebut sudah lama digunakan baik dalam literatur hukum, dikalangan militer, dan dalam kasus-kasus hukum.
Unlawful combatant dipahami sebagai sebuah istilah untuk menggambarkan  orang-orang  yang  mengambil  bagian  langsung  dalam permusuhan  padahal  mereka  tidak  memiliki  hak  untuk  turut  dalam  permusuhan. Sehingga  mereka  tidak  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tawanan  perang  ketika mereka  jatuh  ke  tangan  musuh. Unlawful  combatant tidak  dilindungi  dalam Konvensi  Jenewa  I-III,  tidak  diperlakukan  dan  dilindungi  layaknya  seorang tawanan perang. Pada dasarnya unlawful combatant tidak memiliki hak untuk ikut
berpartisipasi  dalam  konflik  bersenjata  yang  terjadi,  karena  mereka  bukanlah pasukan  militer.  Namun, unlawful  combatant tetap  mendapatkan  perlindungan dalam Hukum Humaniter Internasional (Nickita Sumantri 2011: 7).
Penangkapan  terhadap  anak-anak  tidak  bisa  disamakan  dengan penangkapan unlawful  combatant ,  melainkan  penangkapan  terhadap  penduduk sipil  yang  tidak  ikut  serta  dalam  permusuhan  (Nickita  Sumantri  2011:  8).  Salah satu  kategori  orang  yang  dapat  disebut  sebagai unlawful  combatant adalah penduduk sipil yang tidak memiliki hak untuk turut serta mengambil bagian dalam konflik bersenjata tetapi mereka melakukannya.
Pasal 5 dari Konvensi Jenewa IV, dinyatakan bahwa penduduk sipil yang dicurigai atau terlibat dalam kegiatan permusuhan dengan keamanan negara atau suatu  kegiatan  pendudukan  dapat  ditangkap.  Pada Commentary  of  Geneva Convention IV dijelaskan bahwa frasa tersebut berasal dari bahasa Perancis  yaitu “ d’une  suspicion  légitime ”  artinya  adalah  harus  ada  kecurigaan  yang  pasti,  atau dalam bahasa Inggrisnya, the suspicion must be a definite one .
Meskipun belum jelas bagaimana suatu alasan kecurigaan itu benar-benar sesuai  dengan  Hukum  Humaniter  Internasional,  pasal  ini  dianggap  dapat memperbolehkan  pihak-pihak  yang  diduga  akan  mengancam  keamanan  negara dapat  ditangkap.  Pasal  27  Konvensi  Jenewa  IV  juga  dianggap  mengizinkan penangkapan  penduduk  sipil  apabila  mereka  dianggap  mengancam  keamanan negara.  Pasal 27 Konvensi Jenewa IV menyatakan bahwa:
“Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons,  their  honour,  their  family  rights,  their  religious  convictions  and practices,  and  their  manners  and  customs.  They  shall  at  all  times  be humanely  treated,  and  shall  be  protected  especially  against  all  acts  of violence  or  threats  thereof  and  against  insults  and  public  curiosity. Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular  against  rape,  enforced  prostitution,  or  any  form  of  indecent assault.  Without  prejudice  to  the  provisions  relating  to  their  state  of health,  age  and  sex,  all  protected  persons  shall  be  treated  with  the  same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion.  However,  the  Parties  to  the  conflict  may  take  such  measures  of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war. ”
Paragraf  terakhir  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pihak-pihak  dalam konflik  dapat  mengambil  langkah  yang  diperlukan  dalam  hal  pengamanan, terhadap  orang-orang  yang  dilindungi  menurut  konvensi  ini,  selama  hal  tersebut diperlukan karena adanya perang yang terjadi.
Pada  contoh  kasus  penangkapan  anak-anak  Afghanistan  oleh  Amerika Serikat  sebagai enemy  combatant ,  maka  bentuk-bentuk  perlindungan  yang  harus diberikan kepada anak-anak yang ditangkap oleh Amerika Serikat sebagai enemy combatant sebagai berikut (Nickita Sumantri 2011: 8):
a. Anak-anak harus diperlakukan secara manusiawi
Pasal  3  Konvensi  Jenewa  berisi  antara  lain  non-kombatan,  termasuk penduduk  sipil  harus  diperlakukan  secara  manusiawi,  tanpa  pembedaan  yang merugikan  yang  didasarkan  atas  ras,  warna  kulit,  agama  atau  kepercayaan,  jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria lain  yang serupa. Pasal 37 poin a ICRC  juga  memberikan  perlindungan  terhadap  anak-anak  agar  diperlakukan secara manusiawi.
Anak-anak  yang ditangkap dan ditahan oleh pihak Amerika Serikat sebagai enemy combatant harus tetap diberikan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan ketentuan  Pasal  3  dan  Pasal  37  poin  a  tersebut.  Anak-anak  termasuk  golongan penduduk  sipil  dan  walaupun  mereka  ditahan  mereka  harus  tetap  diperlakukan sebagaimana penduduk sipil seharusnya diperlakukan.
b. Anak-anak harus diperlakukan secara khusus
Pasal  76  Konvensi  Jenewa  IV  memberikan  perlindungan  terhadap penduduk  sipil  yang  ditangkap  dan  ditahan  oleh  pihak  lawan.  Paragraf  5  pasal tersebut  dijelaskan  bahwa  anak-anak  di  bawah  umur  harus  diberikan  perlakuan yang  khusus.  Anak-anak  di  bawah  umur  tidak  bisa  diberikan  perlakuan  seperti halnya orang dewasa yang menjadi tahanan. Anak-anak Afghanistan yang ditahan di  dalam  penjara  militer  oleh  Amerika  Serikat  ini  harus  tetap  mendapatkan perlindungan  selayaknya  penduduk  sipil.  Mereka  harus  diperlakukan  dengan khusus karena anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa.
Selain  itu,  anak-anak  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kunjungan dari  delegasi International  Committee  of  the  Red  Cross atau  ICRC.  Kunjungan
yang  dilakukan  delegasi  ICRC  tersebut  merupakan  kegiatan  humaniter  yang sangat  penting.  Delegasi  ICRC  akan  memastikan  apakah  pihak  yang  ditahan, dalam kasus ini adalah anak-anak, mendapatkan perlakuan sesuai dengan hukum yang  berlaku.  Delegasi  tersebut  juga  memiliki  tugas  untuk  memastikan  apakah anak-anak  yang  ditahan  tetap  mendapatkan  hak-haknya  dan  memastikan  bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi Jenewa tetap dilakukan.
Amerika  Serikat  telah  melakukan  kewajibannya  dengan  baik.  Amerika Serikat  telah  memberikan  akses  terhadap  delegasi  ICRC  untuk  masuk  dan mengunjungi  tempat  penahanan  anak-anak  Afghanistan  tersebut  di  Afghanistan. Delegasi  ICRC  tersebut  juga  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.  Mereka membantu  dan memfasilitasi  para tahanan  anak-anak untuk  berhubungan  dengan keluarganya  menggunakan  surat  dan  telepon.  Delegasi  ICRC  juga  memberikan bantuan  terhadap  keluarga  tahanan  untuk  dapat  memiliki  akses  masuk  untuk mengunjungi  anak  atau  kerabatnya  di  tempat  mereka  ditahan.  Dalam  kasus  ini, The  Afghanistan  Independent  Human  Rights  Commission juga  memiliki  akses untuk mengunjungi tempat penahanan anak-anak yang ditangkap.
UNICEF  belum  diberikan  akses  untuk  mengunjungi  tempat  penahanan anak-anak yang ditangkap. Dalam laporan terhadap UN’s Committee on the Rights of  the  Child yang  ditulis  Amerika  Serikat  atas  isu  yang  menyangkut  kasus penangkapan  anak  Afghanistan,  Amerika  Serikat  tidak  memberikan  keterangan apakah  UNICEF  atau  badan  independen  lain  memiliki  akses  terhadap  anak-anak yang  ditangkap.  Hanya  dikatakan  bahwa  ICRC,  melalui  delegasinya,  dan The Afghanistan  Independent  Human  Rights  Commission lah  yang  sampai  saat  ini memiliki akses terhadap anak-anak yang ditangkap di tempat penahanan mereka.
UNICEF,  sebagai  lembaga  PBB  yang  menangani  masalah  anak, seharusnya  mendapatkan  akses  menuju  anak-anak  tersebut.  Sehingga,  mereka dapat  memantau  bagaimana  kondisi  anak-anak  tersebut  di  dalam  penjara  militer tempat  mereka  ditahan.  Sayangnya,  Amerika  Serikat  tidak  memberikan pernyataan  terkait  akses  UNICEF  terhadap  anak-anak  itu.  Selain  itu  Protokol Tambahan  I  juga  memberikan  perlindungan  terhadap  anak-anak  yang  ditangkap sebagai enemy combatant oleh Amerika Serikat.
Anak-anak  adalah  obyek  yang  harus  diperlakukan  dengan  penghormatan dan diberikan perlindungan  yang khusus. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang  jatuh  ke  tangan  musuh,  walaupun  mereka  bukanlah  tawanan  perang,  tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak sesuai dengan ketentuan pasal ini. Hal ini berarti, anak-anak yang ditangkap sebagai enemy combatant ini masih dilindungi secara penuh oleh ketentuan dalam Protokol Tambahan I ini tanpa terkecuali.
c. Anak-anak harus mendapatkan bantuan hukum
Pasal  37  huruf  b  CRC  menyatakan,  bahwa  sesungguhnya  tidak  seorang anak  pun  dapat  dirampas  kebebasannya  secara  melawan  hukum  atau  sewenang- wenang.  Penangkapan,  penahanan  atau  pemenjaraan  seorang  anak  harus  sesuai dengan  hukum  dan  harus  digunakan  hanya  sebagai  upaya  terakhir  dan  untuk jangka waktu  terpendek. Penangkapan mereka pun tidak dibenarkan oleh hukum humaniter  internasional.  Seharusnya,  anak-anak  tersebut  mendapatkan  bantuan hukum  agar  dapat  menyampaikan  keluh  kesahnya  dan  diupayakan  untuk dikeluarkan dari penjara tempat mereka ditahan.
ICRC menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya, hal ini juga termasuk penangkapan anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat sebagai enemy  combatant ,  berhak  untuk  meminta  akses  ke  hukum  dan  bantuan  lainnya. Anak-anak  tersebut  juga  memiliki  hak  untuk  mempertanyakan  legalitas perampasan kebebasannya sebelum pengadilan.
Amerika  Serikat  menyatakan,  bahwa  bantuan  hukum  tidak  diberikan kepada anak-anak yang ditahan tersebut karena sifat penahanan mereka bukanlah karena  mereka  telah  melakukan  suatu  kejahatan  melainkan  untuk  mencegah kembalinya kombatan ke medan perang. Dengan kata lain sifat penahanan mereka adalah preventif. Namun, Amerika Serikat menyatakan, bahwa ada banyak proses yang dapat memastikan jika anak-anak tersebut ditahan secara sah dan hanya akan ditahan  selama  waktu  yang  diperlukan,  termasuk  sidang  administrasi  periodik yang  memungkinkan  tahanan  untuk  menantang  penahanannya.  Pada  penjara tempat  anak-anak  tersebut  ditahan,  tahanan  berhak  untuk  menghadiri  bagian tersebut,  bersaksi,  memanggil  saksi-saksi,  memberikan  pertanyaan  terhadap pemerintah,  dan  informasi  dokumenter.  Dalam  hal  ini,  anak-anak  tersebut  akan
didampingi dengan wakil pribadi yang melakukan advokasi atas nama anak-anak tersebut.
Walaupun  begitu,  penangkapan  anak-anak  Afghanistan  tersebut  tidak seharusnya  dilakukan  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam hukum  Humaniter  Internasional.  Seharusnya  tetap  ada  bantuan  hukum,  baik  itu dari Afghanistan maupun dari organisasi independent, yang memberikan bantuan hukum  terhadap  anak-anak  tersebut  agar  mereka  segera  dibebaskan  dan medapatkan kembali hak-haknya.
d. Anak-anak harus mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka
Hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak-anak  dilindungi  oleh  CRC.  Hak-hak yang  dimiliki  oleh  anak,  antara  lain  hak  untuk  hidup,  hak  agar  nama  dan kebangsaannya  dicatat  secara  sah,  hak  untuk  mengetahui  orang  tua  mereka  dan dilindungi  oleh  mereka,  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan,  hak  untuk  bermain dan beraktivitas di waktu luang mereka, dan lain-lain.
Walaupun  anak-anak  sedang  ditangkap  dan  ditahan  oleh  suatu  pihak,  hal tersebut  bukan  berarti  bahwa  anak-anak  tersebut  dapat  kehilangan  hak-hak mereka. Hal tersebut juga berlaku terhadap anak-anak Afghanistan. Mereka tetap memiliki hak  untuk  menjalani  dan menikmati  hak-hak mereka. Amerika  Serikat, sebagai  pihak  yang  menangkap  mereka,  juga  memiliki  kewajiban  untuk  tetap memberikan akses pada anak-anak tersebut untuk melakukan hak-hak nya.
Penangkapan  anak-anak  Afghanistan  oleh  Amerika  Serikat  merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Penangkapan tersebut  juga  termasuk  kegiatan  yang  merebut  kebebasan  anak.  Perlindungan terhadap  mereka  harus  tetap  diberikan  baik  dalam  sisi  hukum  humaniter internasional  maupun  hak  asasi  manusia.  Karena  anak-anak  tersebut  adalah penduduk  sipil  dan  penduduk  sipil  harus  dilindungi  oleh  hukum  humaniter internasional.  Mereka  juga  merupakan  generasi  penerus  bangsa  dan  mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  kesimpulan  dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak antara lain: (a) Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak;  (b)  Konvensi  Jenewa  Tahun  1949,  Konvensi  Jenewa  III;  dan  (c)  Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa.
Bentuk-bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  kepada  anak-anak  yang ditangkap  militer  asing  di  negara  konflik  adalah:  (a)  anak-anak  yang  ditangkap atau  ditahan  harus  diperlakukan  secara  manusiawi  sesuai  dengan  pasal  3  dan  37 point  a;  (b)  anak-anak  yang  ditangkap  harus  diperlakukan  secara  khusus,  karena anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa; (c) anak-anak harus  mendapatkan  bantuan  hukum,  memiliki  hak  untuk  mempertanyakan legalitas perampasan kebebasannya sebelum pengadilan. mereka akan didampingi wakil  pribadi  yang  melakukan  advokasi,  dan  (d)  anak-anak  harus  mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka.

## 2. Saran
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  semua  pihak  harus  memberikan perlindungan kepada anak-anak di negara konflik. Anak-anak yang ditangkap oleh militer asing harus diperlakukan secara khusus dan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan anak harus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Maulana.  Hasan.  2000. Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak ,  Jakarta: Grasindo.
ICRC. 1979. Kenali ICRC , Bandung: Delegasi Regional ICRC.
ICRC.  2009. ABC  Hukum  Humaniter  Internasional, Jakarta:  Institusi  Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Mochtar  Kusumaatmadja.  2002. Konvensi-konvensi  Palang  Merah  Tahun  1949 mengenai Perlindungan Korban Perang , Bandung: Binacipta.
Rina  Rusman.  2010, Hukum  Humaniter  Internasional  dalam  Studi  Hubungan Internasional , Jakarta: Rajawali Pers.
Waluyadi. 2008. Hukum Perlindungan Anak , Bandung: Mandar Maju.
Hasil Penelitian dan Artikel:
Adwani.  2012.  “Perlindungan  Terhadap  Orang-orang  dalam  Daerah  Konflik Bersenjata  Menurut  Hukum  Humaniter  Internasional”, Artikel ,  Aceh: Fakultas Hukum UNSYIAH.
Agus  Prakoso.  2007.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Konflik Bersenjata  Internasional  antara  Israel  dan  Libanon”, Skripsi ,  Surakarta: Program Studi  Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
Dani  Aulia.  “Peran  Lembaga  Khusus  PBB”,  https://daninformen.wordpress. com/2013/12/17/tugas-lembaga-khusus-pbb/,  diakses  tanggal  1  Desember 2014.
Desi  Winarti.  “Peranan  UNICEF  dalam  Menangani  Masalah  Tentara  Anak  di Afrika Tengah Tahun 2007-2012”, Artikel .
Dicky  Julanda.  “ICRC”,  http://saldicky.blogspot.com/2012/06/icrc-international- committee-of-red.html, diakses tanggal 1 Desember 2014.
Enny Narwati (et. al). 2008. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata”, Artikel .
LBH  Jawa  Tengah.  “Sekilas  tentang  Hukum  Humaniter  Internasional”,    melalui http://lbhjawatengah.com/article/126169/sekilas-tentang-hukum- humaniter-internasional.html, diakses tanggal 13 Januari 2015.
Lovetya. “Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata ditinjau dari Segi Hukum Humaniter  Internasional”,  melalui  http://lovetya.wordpress.com/2008/ 12/12/perlindungan-anak-dalam  konflik-bersenjata,  diakses  tanggal  1 Desember 2014.
Nickita  Sumantri.  2011.  “Penangkapan  Anak-anak  dalam  Konflik  Bersenjata  di Afghanistan  dengan  Tuduhan  Sebagai  Enemy  Combatant  (Suatu  Kajian dari  Perspektif  Hukum  Humaniter  Internasional”, Artikel ,  Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Rentha,  P.  N.  2009.  “Penerapan  Hukum  Internasional  dalam  Menyelesaikan Konflik Internasional Israel dan Palestina, Skripsi , Medan: Program Studi Ilmu  Hukum  Program  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara.
Shadrinaningrum. 2010. “Status dan Perkembangan Peran  ICRC Sebagai  Subjek Hukum  Internasional”, Skipsi ,  Medan:  Program  Studi  Ilmu  Hukum Universitas Sumatera Utara.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Faisal Riza Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081265116496 E-mail :  faisalrizaadv@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan