TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MASSANRA GALUNG (GADAI) DI DESA TETEWATU KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
Sulfahmi 1 , Musyfikah Ilyas 2 , Suriyadi 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : Sulfahmiulfaa@gmail.com

## Abstrak
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.”Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1). Untuk mengetahui praktik Massanra Galung (Gadai)  Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 2). Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik Massanra Galung  (Gadai)  Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Praktik massanra  galung  (gadai)  di  Desa  Tetewatu  Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng  dimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu mempunyai sistemnya yaitu orang yang menggadaikan  sawahnya  yang  menggarap  sendiri  tanah  sawahnya.  Adapun  pembagian  hasil yang diperoleh dari tanah sawah yang digadai akan dibagi 2 antara (rahin) dengan (murtahin). Batas waktu gadai akan dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan. 2). Dari pandangan hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada sighat akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsungnya waktu gadai. Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah:  Diharapkan  kepada  tokoh  agama  untuk  memberikan pemaham  terhadap masyarakat  desa Tetewatu  tentang bagaimana melakukan transaksi  gadai yang sesuai  dengan  aturan hukum  Islam, walaupun mereka sudah menjalankan sesuai  rukun dan syarat sah gadai.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Massanra Galung .

## Abstract
This thesis is entitled "Review of Islamic Law Against the Practice of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency." The aims of this research are: 1). To find  out  the  practice  of  Massanra  Galung  (Pawn)  in  Tetewatu  Village,  Lilirilau  District, Soppeng  Regency.  2).  To  find  out  how  the  views  of  Islamic  law  regarding  the  practice  of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency. This type of research is classified as qualitative. The results of this study indicate that 1). The practice of massanra galung (gadai) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency, where the practice carried out by the people of Tetewatu Village has a system, namely people who pawn their fields and cultivate their own rice fields. As for the distribution of profits obtained from the  pawned  rice  fields,  it  will  be  divided  in  2  between  (rahin)  and  (murtahin).  The  pawn deadline will be carried out in accordance with the results of the agreement. 2). From the point of  view  of  Islamic  law,  when  viewed  from  the  pillars  and  conditions  the contract  is  invalid, where in the sighat contract there is no specified time limit for how long the contract will last
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Sulfahmi, Musyfikah Ilyas, Suriyadi
for the pawn period. The implications of this research are: It is hoped that religious leaders will  provide  understanding  to  the  people  of  Tetewatu  village  about  how  to  carry  out  pawn transactions in accordance with Islamic law, even though they have carried out according to the pillars and conditions for legitimacy of pawning.
Keywords: Review of Islamic Law, Practice of Massanra Galung.

## A. Pendahuluan
Islam  agama  yang  lengkap  dan  sempurna  telah  meletakkan  kaidah-kaidah  dasar  dan aturan  dalam  semua  sisi  kehidupan  manusia,  baik  dalam  ibadah  maupun  muamalah (hubungan  antar  makhluk). 1 Hukum  Islam  dalam  konteks  keindonesiaan  menurut  Ahmad Rofiq adalah peraturanperaturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk  pemikiran  hukum,  yakni  fikih,  keputusan  pengadilan,  dan  undang-undang  yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. 2 Hukum Islam mengandung nilai- nilai yang bersifat universal, komprehensif dan fleksibel. 3
Syariat  Islam  memerintahkan  umatnya  untuk  saling  menolong  yang  kaya  harus menolong  yang  miskin  dan  yang  mampu  harus  menolong  yang  kurang  mampu.  Tuhan menciptakan Agama agar di patuhi oleh segala insan yang hidup di muka bumi in. 4 Dalam bentuk  tolong  menolong  ini  ada  yang  berbentuk  pemberian  dan  ada  yg  bentuk  pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum islam mengawasi kepentingan debitur, jangan sampai ia di rugikan. Oleh sebab itu iya di bolehkan meminta barang debitur sebagai jaminan untangnya, barang jaminan dapat di jual oleh dibitur. 5
Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan di indonesia. Yang dimana selama ini, Hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak di  atur  dalam  Pasal  1150  –  1160  KUHPerdata.  Dalam  fatwa  DSN  –  MUI  No.  25/DSN  –
1 Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam” Jurnal Muamalah: Volume V, No 1 Juni (2015), h. 81
2 Musffikah Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam” Jurnal Al-risalah Vol. 19  No. 1 Mei (2019),  h.80.
3 Hartini, “Hukum Islam Pluralis-Multikultural Di Indonesia (kasus UU Pornoaksi dan pornografi” Jurnal Al Daulah Vol.4 No. 1 Juni 2015, h. 1
4 Asriani Mardi, Muhammad Fajri, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan  di  Desa  Garuntungan  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba” Jurnal  QaḍāuNā Volume  4 Nomor 1 Desember (2022), h. 172
5 Sutriani, Andi Safriani, dan Ashar Sinilele,” Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober (2021), h. 32.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
MUI/III/2002    Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Yang  di  jelaskan  bahwa murtahin mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang)  sampai  semua  uang rahin di  lunasi. Menurut  pasal  1233  KUH-Perdata  bahwa  semua  ikatan  timbul  dari  suatu  perjanjian  atau undang-undang. 6
Pada prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan  tidak  mengurangi  nilai  marhun  dan  pemanfaatannya  sekedar  mengganti  biaya pemeliharaan dan perawatan. 7 Menurut Islam barang yang dijadikan jaminan tersebut adalah amanah,  jika  disewakan  harus  meminta  izin  dulu  kepada  pemilik  tanah.  Menurut  Sayyid Sabiq dalam pengambilan manfaat dari barang gadai tersebut tidak diperbolehkan meskipun rahin karena transaksi gadai sendiri adalah memegang kepercayaan yang memiliki utang. 8 Selain  gadai  di  atur  dalam  KUHPerdata,  istilah  gadai  juga  dapat  kita  temukan  pula dalam  hukum  adat  sebagai  salah  satu  jenis  transaksi  tanah.  Dimana  gadai  tanah  menurut hukum  adat  ialah  perbuatan  hukum  yang  merelakan  tanahnya  untuk  sementara  waktu. Hukum  adat  adalah  hukum  asli  bangsa  Indonesia.  Sumbernya  adalah  peraturan-peraturan hukum  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan  berkembang  dan  dipertahankan  dengan  kesadaran hukum  masyarakatnya. 9 Indonesia  adalah  keanekaragaman  suku  di  dalamnya  yang menyebabkan keanekargaman dalam adat istiadat dan budaya masingmasing dari suku-suku tersebut. 10
Kebudayaan  merupakan  persoalan  yang  menyeluruh  dan  luas  misalnya  kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma, kebudayaan sebagian sebagai dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. 11 Didalam  masyarakat  banyak,  terdapat  suku  dan  bangsa  yang  ada  di  dalam  dunia  ini
6 Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah” Jurnal Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember (2017), h. 75
7 Darsono, Ali Sakti, Ascaraya DKK, Perbankan Syariah di Indonesia, (Cet. 1,  Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 234.
8 Luluk Wahyu, Roficoh, “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah , Masharif al- Syariah” Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , Vol 3, No. 2 (2018)
9 Hairuddin, Hartini Tahir, Musyfika Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Naung Riere” Jurnal QaḍāuNā Volume 3 Nomor 2 April (2022), h. 286.
10 Siti Nurul Afifah, Hartini Tahir, Asni, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar (di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” Jurnal QaḍāuNā Volume 4 Nomor 1 Desember (2022), h. 82
11 Halim Talli dan Nursalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa), Jurnal Qadauna Volume 1 Nomor 3 (September 2020) h. 113
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Sulfahmi, Musyfikah Ilyas, Suriyadi
khususnya  di  Indonesia. 12 Kebiasaan  secara  singkatnya  yaitu  sesuatu  yang  dari  dulu  tapi masih ada sampai sekarang. 13

## B. Metode Penelitian
Jenis penetian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (fieldresearch), dimana data dikumpulkan  di  lapangan  untuk  mengamati  fenomena  yang  terjadi.  Tujuan  dari  penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku,  persepsi,  motivasi,  dan  tindakan,  yang  menggunakan  berbagai  teknik  ilmiah  dan dijelaskan secara keseluruhan dalam kata-kata dan bahasa.  Metode penelitian yang digunakan penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  dikembangkan  dengan  pendekatan Perundang-Undangan dan Syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Adapun  alat-alat  yang  digunakan  penulis  adalah pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik  Massanra  Galung  (Gadai)  di  Desa  Tetewatu  Kecamatan  Lilirilau Kabupaten Soppeng
Masyarakat Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada umumnya bermata  pencaharian  sebagai  petani  jagung  dan  coklat.  Masyarakat  Desa  Tetewatu pada dasarnya tidak mempunyai lahan persawahan karena tanhanya tidak cocok untuk sawah  melainkan  hanya  jagung  dan  coklat  sehingga  seringkali  melakukan  praktik massanra lahan sawah milik orang lain agar dapat bertani. Masyarakat desa Tetewatu mempunyai  cara    transaksi  dengan  cara  melakukakan  proses Massanra  Galung (Gadai).
Massanra  Galung adalah  proses  menerima  gadai  sawah  dengan  cara  memberikan sejumlah uang atau barang, sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik sawah, dan atau uang yang diberikan sesuai dengan harga sawah yang akan diterima gadainya. Di Desa  Tetewatu  Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng  mempunyai  nama  gadai Massanra  Galung (Penerima  Gadai)  dan Mappassanra  Galung (Pemberi  Gadai).
12 Muh Irwan, Kadir Gassing, Asni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang pada Orang Meninggal Di Jeneponto (Studi Kasus Desa Beroanging)” Jurnal QaḍāuNā Volume 3 Nomor 1 Desember (2021), h. 163
13 Zulfajrin Nur, Abdul Halim Talli, Ibnu Izzah, “Tradisi Songkabala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di MAasyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng), Jurnal QaḍāuNā Volume 3 Nomor 2 April (2022), h. 435
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Adapun sistem gadai yang dijalankan oleh masyarakat desa Tetewatu yaitu orang yang menggadaikan tanah sawahnya, tetap menggarap tanah sawahnya sendiri.
Tabel 1.1 Daftar Murtahin dan Rahin Tahun 2022 Murtahin Rahin Hj. Jumare Kase Sehang Econg Arni H.Abdurrahman Senni H.Mide Arnita A.Suarni Senabe Ame Aminah Tungke
Sumber: Kantor Desa Tetewatu
1. Pelaksanaan praktik massanra galung ibu Hj.Jumare dengan ibu Kase
Praktik massanra galung ini telah berlangsung sejak tahun 2019 dimana ibu Hj.Jumare selaku murtahin (Penerima  Gadai)  dan  selaku rahin (Pemberi  Gadai)  ibu  Kase. Murtahin menggadai sawah sebesar 30.000.000 kepada  dengan luas tanah 300 meter persegi  di  Labokong. Batas waktu  gadai  yang dilakukan oleh ibu  Hj. Jumare yaitu 2 tahun  sesuai  dengan  perjanjian  antara  murtahin  dengan  rahin.  Tanah  sawah  akan dikelola sepenuhnya oleh pemilik tanah dan hasil panen akan dibagi 2. 14
2. Pelaksanaan praktik massanra galung bapak Sehang dengan bapak Econg
Praktik gadai ini berlangsung sejak tahun 2017 sampai sekarang, dimana bapak Sehang selaku murtahin (penerima  gadai)  dan  bapak  Econg  selaku rahin (pemberi  gadai).
Murtahin menggadai  sawah  sebesar  20.000.000  dengan  luas  tanah  300  meter persegi,dan  lokasi  sawahnya  berada  di  Lollo’e.  Berdasarkan  pernyataan  dari  pihak
14 Hj. Jumare, 50 Thn, IRT, wawancara , Rabu, 18 Desember 2022.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Sulfahmi, Musyfikah Ilyas, Suriyadi
murtahin’’ praktik gadai yang saya jalankan, pemilik tanah datang kepada saya bahwa pihak  rahin  ingin  menggadaikan  sawahnya”. Adapun  batas  waktu  gadai  tersebut awalnya 2 tahun, sejalan dengan waktu apabila batas waktu gadai telah berakhir bapak Sehang  masih  ingin  melanjutkan  gadai  tersebut  dengan  bapak  Econg  sehingga  gadai masih berlanjut sampai sekarang. 15
3. Pelaksanaan praktik massanra galung antara ibu Arni dengan H. Abdurrahman
Praktik gadai ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana ibu Arni selaku murtahin (penerima gadai) dan bapak H. Abdurrahman selaku rahin (pemberi gadai). Murtahin menggadai sawah dengan harga gadai sebesar 25.000.000 dengan luas tanah  1  Ha,  dan  lokasi  sawahnya  berada  di  Ganra.  batas  waktu  sesuai  dengan kesepakatan  yang  telah  dibuat  yaitu  2  tahun,  akan  tetapi  si murtahin menawarkan kepada rahin bahwa masih ingin melanjutkan gadai sawah 2 tahun lagi. Oleh karena itu, batas waktu gadai tidak ada waktu tertentu. 16
4. Pelaksanaan praktik massanra galung antara ibu Senni dengan bapak H. Mide
Praktik gadai sawah ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana ibu Senni selaku murtahin (penerima gadai) dan bapak H.Mide selaku rahin (pemberi gadai). Murtahin menggadai  sawah  dengan  harga  gadai  60.000.000,  luas  tanah  1  Ha yang lokasinya berada di Mallanroe. Batas waktu gadai yang ibu Senni gadai 3 tahun, tanah  sawah  akan  dikelola  oleh  pemilik  tanah  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah dibicarakan. 17
5. Pelaksanaan praktik massanra galung antara ibu Aminah dengan bapak Tungke
Praktik ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana yang menjadi murtahin (penerima gadai) yaitu ibu Aminah dan bapak Tumgke selaku rahin (pemberi gadai). Luas tanah yang ibu Aminah gadai yaitu 250 meter persegi dengan harga gadai sebesar 20.000.000 yang lokasi sawahnya berada di Cangadi. Batas waktu gadai sesuai dengan kesepakatan antara murtahin dengan rahin yaitu 2 tahun. 18
15 Sehang, 53 Thn, Petani, Wawancara , Rabu, 18 Desember 2022.
16 Arni, 40 Thn, Wiraswasta, Wawancara , Senin, 23 Desember 2022.
17 Senni, 50 Thn, IRT, Wawancara , Senin, 23 Desember 2022.
18 Aminah,40 Thn,Wiraswasta, Wawancara , Senin, 23 Desember 2022.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
6. Pelaksanaan praktik massanra galung antara ibu Arnita dengan ibu A. Suarni
Proses  massanra  galung  ini  sudah  berlangsung  sejak  tahun  2017  sampai  sekarang, dimana  ibu  Arnita  selaku  murtahin  (penerima  gadai)  dan  ibu  A.Suarni  selaku  rahin (pemberi gadai). Luas tanah yang ibu Arnita gadai yaitu 700 meter persegi dengan harga gadai senilai 30.000.000 yang lokasi sawahnya berada di desa Lompulle. Batas waktu yang  dilakukan  oleh  ibu  Arnita  ini  tidak  ada  batas  waktunya  dan  rahin  belum sepenuhnya melunasi utangnya. 19
7. Pelaksanaan praktik massanra galung antara ibu Senabe dengan bapak Ame
Praktik massanra galung ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 sampai sekarang, ibu Senabe selaku murtahin (penerima gadai) dan bapak Ame selaku rahin (pemberi gadai).
Luas  tanah  yang  ibu  Senabe  gadai  yaitu  300  meter  persegi  dengan  harga  gadai 30.000.000 yang lokasi sawahnya di Akkampeng. Berdasarkan hasil kesepakatan antara murtahin dengan rahin bahwa sawah akan dikelola oleh pemilik tanah. Adapun untuk pembahian hasilnya sama seperti ya   ng lainnya yaitu hasil panen akan dibagi 2 oleh pemilik tanah dengan si penerima gadai. Batas waktu gadai awalnya hanya 2 tahun. 20
Pada  dasarnya  dalam  sistem  gadai  yang  dijalankan  di  Desa  Tetewatu  Kecamatan Lilirilau  Kabupaten  Soppeng,  kedua  pihak  tidak  mengetahui  dengan  jelas  tentang praktik  yang  sebenarnya  dalam  hukum  Islam.  Hal  tersebut  dikarenakan  pelaksanaan praktik massanra galung (gadai) ini hanya diwarisi secara turun temurun. Praktik ini dijalankan berdasarkan adat istiadat di daerah tersebut. transaksi massanra galung telah saling  percaya  tetapi  praktik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Tetewatu pemanfaatan sawah diserahkan sepenuhnya oleh pemilik tanah, penerima gadai hanya menunggu hasil panen dari pengelola.
Proses  massanra  galung  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Tetewatu  Kecamatan Lilirilau  Kabupaten  Soppeng  mempunyai  3  faktor  merek  melakukan  gadai  tersebut yaitu:
19 Arnita, 35 Thn, Wiraswasta, Wawancara , Senin, 23 Desember 2022.
20 Senabe, 65 Thn, IRT, Wawancara , Senin, 23 Desember 2022.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Sulfahmi, Musyfikah Ilyas, Suriyadi

## 1. Faktor kebiasaan
Masyarakat desa Tetewatu sejak zaman dahulu sudah menjadikan kebiasaan melakukan gadai sawah (massanra galung). Proses ini sudah menjadi turun temurun.

## 2. Faktor ingin menolong
Tingginya  rasa  kekeluargaan  dari  kalangan  masyarakat  desa  Tetewatu  menimbulkan adanya rasa tolong menolong di antara mereka jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan.

## 3. Faktor komersial
Gadai  sawah  karena  adanya  alasan  komersial, murtahin (penerima  gadai)  mencari orang  yang  ingin  menggadaikan  sawahnya  semata-mata  karena  ingin  mengambil manfaat dengan alasan dapat menghasilkan keuntungan dan uang pokok tetap utuh. 21

## 4. Faktor keterdesakan ekonomi
Kebutuhan  ekonomi  yang  mendesak  menjadi  salah  satu  alasan  utama rahin (pemberi gadai) untuk menggadaikan sawahnya. Oleh karena itu rahin datang ke murtahin untuk tujuan meminjam uang dengan jaminan sawah.
Pemanfaatan  barang  gadaian  oleh  penerima  gadai  (murtahin)  tanpa  batas  waktu menurut Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian pasal 7 yang berbunyi:
1. Barang  siapa  menguasai  tanag  pertanian  dengan  hak  gadai  yang  pada  waktu  mulai berlakunya peraturan ini sedah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman  yang  ada  selesai  dipanen,  dengan  membayar  uang-tebusan  yang  besarnya dihitung menurut rumus dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah
21 Sehang, 53 Thn, Petani, Wawancara , Rabu, 18 Desember 2022.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran  uang  tebusan,  dalam  waktu  sebulan  setelah  tanaman  yang  ada  selesai dipanen.
Berdasarkan  undang-undang  nomor  56  tahun  1960  tentang  penetapan  luas  lahan pertanian dapat di analisa bahwa pada praktiknya, pelaksanaan gadai di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, rata-rata gadai tanah sawah yang ada berjangka waktu sangat lama karena memang dalam akad di awal tidak disebutkan tenggang waktu sementara hal ini lah yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan para ulama bahwa tenggang  waktu  itu  harus  disebutkan  dalam  akad.  Dan  biasanya  tak  jarang  gadai  yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu sudah berlangsung lebih dari 7 tahun seperti gadai yang dilakukan oleh masyarakat  selaku penerima gadai ( murtahin ).
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Hukum  Islam  kegiatan  gadai  menggadai  barang  sudah  ada  sejak  dahulu  kala  dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan. Menurut hukum Islam suatu perbuatan dalam hal ini gadai tanah baru dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsurnya. Adapun hasil wawancara  dari  bapak  Sehang  Mengenai  praktik massanra  galung yang  dilakukan masyarakat desa Tetewatu, berdasarkan hasil wawancara dari narasumber bapak Sehang bahwa “mengenai hukum Islam nya sebagai masyarakat awam kami masih belum paham lebih dalam proses gadai yang sesuai hukum Islam”.
Dilihat dari pihak yang melaksanankan akad, gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa  Tetewatu  dengan  menggunakan  sistem  tersebut  telah  di  pandang  sah  dan  benar menurut pandangan hukum Islam. Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan katakata atau surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak telah  faham  bahwa  mereka  telah  melakukan  akad  perjanjian.  Rahin  atau  si  penggadai selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada murtahin atau penerima gadai telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana rahin atau si penggadai merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah aqil balig, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain,
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Sulfahmi, Musyfikah Ilyas, Suriyadi
dikatakan tidak sah apabila akad dilakukan dimana rahin merupakan orang gila ataupun orang yang belum tamyiz. 22
Dari  pihak  murtahin  atau  si  penerima  gadai  selaku  pihak  yang  melaksanakan perjanjian  dalam  pelaksanaan  gadai  sawah  di  Desa  Tetewatu  telah  sesuai  atau  sah menurut  pandangan  hukum  Islam,  dimana  murtahin  selaku  subyek  yang  akan mengadakan teransaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang akan digadaikan oleh  si  rahin  telah  memenuhi  syarat  yang  telah  tercantum  dalam  aturan  Islam,  dimana murtahin adalah orang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum kemudian juga kedua belah pihak melakukan tanpa ada paksaan, suka rela atau intimidasi dari pihak manapun.
Dari  rukun  gadai  yang  berupa  utang,  pinjaman  hutang  diserahkan  pada  saat pelaksanaan  akad  gadai  dimana  penerima  gadai  menyerahkan  uang  pinjaman  dan penggadai menyerahkan tanah sawah secara lisan, besarannya sesuai kesepakatan antara rahin dan murtahin, dimana utang yang menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut juga telah sah dan benar sesuai hukum Islam.
Prinsip  ditegakkan  hukum  Islam  bertujuan  untuk  menjaga  dan  memelihara  agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam hal terkait muamalah yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari hukum Islam. Sebagaiman firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa 4:58:
اَّمِعِن َهٰللّا َّنِا ۗ  ِلْدَعْلِبِ اْوُمُكَْتَ ْنَا ِساَّنلا  َْيَْب ْمُتْمَكَح اَذِاَو ۙاَهِلْهَا ىهلِٰا ِتهنهمَْلْا اوُّدَؤُ ت ْنَا ْمُكُرُمَْيَ َهٰللّا َّنِا
رْيِصَب ارعْ يَِسَ   َناَك   َهٰللّا   َّنِا   ۗ ٖ هِب ْمُكُظِعَي Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanah  kepada pemiliknya.  Apabila  kamu  menetapkan  hukum  diantara  manusia,  hendaklah  kamu tetapkan  secara  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  paling  baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  dan  informasi  dari  narasumber  yang  di
22 Sahruni Bahar, Musyifikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Jurnal QaḍāuNā Volume 2 Nomor 1 Desember(2020), h. 177-178
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
wawancarai  bahwa  permasalahan  masyarakat  tidak  mengetahui  dan  tidak  faham mengenai istilah gadai syariah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:
1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat, yang kebanyakan orang yang melakukan massanra  galung (gadai)  adalah  orang-orang  yang  tidak  mengetahui  tentang gadai yang berlaku dalam hukum islam.
2. Tidak pernah mendengar pencerahan oleh para penceramah, salah satu hal yang bisa menjadikan masyarakat tahu tentang penerapan gadai sawah dalam hukum Islam  dalam  bermuamalah  adalah  lewat  akses  dakwah,  baik  itu  ketika  bulan ramadhan ataupun ketika acara yang dihadiri oleh penceramah.
3. Budaya yang melekat sudah turun-temurun, menurut keyakinan masyarakat hal yang  dilakukan  orang-orang  terdahulu  merupakan  kearifan  lokal  yang  harus dijaga sehingga masyarakat yang melakukan transaksi gadai masih melakukan hal yang sama seperti orang terdahulu praktikkan.
Adapun  perbedaan  pendapat  ulama  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  barang gadai:
1. Pendapat ulama Syafi’iyah
Menurut ulama Syafi’iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai  (marhun)  adalah  pemberi  gadai  walaupun  marhun  itu  berada  di  bawah kekuasaan penerima gadai (murtahin). 23
2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)
Jaminan  dalam  gadai  menggadai  itu  berkedudukan  sebagai  kepercayaan  atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan.  Imam Malik bependapat bahwa manfaat barang jaminan adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. 24
3. Pendapat Ulama Hanabilah (Hanbali)
23 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, Edisi I (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 232
24 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 90
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Sulfahmi, Musyfikah Ilyas, Suriyadi
Menurut  pendapat  Ulama  Hanbali  persyaratan  bagi  murtahin  untuk  mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. 25

## 4. Pendapat Ulama Abu Hanifah
Menurut  ulama  Hanafiyah  bahwa  yang  berhak  mengambil  manfaat  dari  barang gadaian  basgi  penerima  gadai  nafkah  bagi  barang  yang  digadaikan  itu  adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
a.  Praktik  gadai  yang  dilakukan  masyarakat  di  desa  Tetewatu  Kecamatan  Lilirilau Kabupaten  Soppeng  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  yaitu  datang  nya  rahin  (pemberi gadai) untuk menawarkan gadai sawah kepada murtahin (penerima gadai).
Praktik  massanra  galung  (gadai)  yang  terjadi  di  desa  Tetewatu  yang  sesuai  dengan kesepakatan awal antara murtahin dengan rahin bahwa pembagian hasil panen akan dibagi 2 dan sistem yang dijalankan masyarakat desa Tetewatu yaitu pemilik tanah mengelola tanah  sawahnya  sendiri  (rahin).    Dan  batas  waktu  gadai  akan  berjalan  sesuai  hasil kesepakatan antara murtahin dengan rahin, apabila terjadi perubahan maka itu juga hasil dari kesepakatan kedua belah pihak.
b. Dari pandangan hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada sighat akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu  berlangsung  waktu  gadai  berakhir  jika  rahin  sudah  dapat  mengembalikan  pinjaman uang  kepada  murtahin,  serta  pada  pelaksanaannya  dalam  akad  gadai  dengan  sistem pertama adanya akad muzara’ah atau bagi hasil pertanian  yang terdapat dalam akad gadai.

## 2. Saran
25 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Edisi I (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
a. Masyarakat desa Tetewatu yang melakukan transaksi massanra galung (gadai) harus mempunyai kejelasan mengenai berakhirnya batas waktu gadai.
b. Kepada masyarakat desa Tetewatu yang sedang melakukan transaksi massanra galung
agar  lebih  memperhatikan  aturan-aturan  bermuamalah  khususnya  dalm  gadai  agar tidak menyimpang dari  ketentuan hukum Islam.
c. Untuk tokoh agama yang lebih paham mengenai transaksi sesuai  hukum  Islam agar bisa memberi pemahaman kepada masyarakat awam tentang gadai yang sesuai hukum
Islam.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Hadi, Al Abu Azam.Fikih Muamalah Kontemporer, Depok: Rajawali Pers, 2017
Sakti,  Ali  Darsono  Ascaraya  DKK.  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2017
Yanggo, T Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)

## Jurnal
Afifah, Siti Nurul, Tahir Hartini , Asni. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikkah  dalam  Pernikahan  Adat  Makassar  (di  Desa  Bontoala  Kecamatan  Pallangga Kabupaten Gowa” QaḍāuNā Volume 4 Nomor 1. 2022
Amir,  Rahma.  Gadai  Tanah  Perspektif  Ekonomi  Islam  Jurnal  Muamalah:  Volume  V,  No.1.

## 2015
Bahar  Sahruni  ,  Ilyas  Musyifikah,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, QaḍāuNā Volume 2 Nomor 1 2020
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
Sulfahmi, Musyfikah Ilyas, Suriyadi
Hairuddin,  Tahir  Hartini,  Ilyas  Musyfika.  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Naung  Riere QaḍāuNā Volume 3 Nomor 2. 2022
Hartini,  Hukum  Islam  Pluralis-Multikultural  Di  Indonesia  (kasus  UU  Pornoaksi  dan pornografi” Al Daulah Vol.4 No. 1. 2015
Ilyas, Musyfikah. Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam” Al-risalah Vol.
19  No. 1. 2019
Irkhamiyati.  “Evaluasi  Persiapan  Perpustakaan  STIKES  Aisyiyah  Yogyakarta  dalam Membangun Perpustakaan Digital”. Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. no.1. 2017
Irwan Muh, Gassing Kadir, Asni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang pada Orang Meninggal Di Jeneponto (Studi Kasus Desa Beroanging)” QaḍāuNā Volume 3 Nomor 1 2021
Mardi, Asriani. Fajri, Muhammad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” QaḍāuNā Volume 4 Nomor 1. 2022
Sinilele  Ashar.  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2. 2017
Sutriani, Safriani Andi, dan  Sinilele Ashar. Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah Volume 3 Nomor 1. 2021
Talli Halim dan Nursalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara  Pernikahan  (Studi  Kasus  Kelurahan  Tetebatu  Kec.  Pallangga  Kab.  Gowa), Qadauna Volume 1 Nomor 3. 2020