## PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
e-ISSN:2621-8119 DOI: https://doi.org/10.46774/pptk.v5i1.475

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BINJAI KOTA

## THE IMPLEMENTATION OF NON SMOKING AREA  POLICIES IN THE BINJAI CITY PUSKESMAS AREA
Rapotan Hasibuan * , Rizky Safhara Ulfha Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
* Korespondensi Penulis: phone: +6283183290585 e-mail: hasibuanrap@gmail.com

## ABSTRACT
Smoking is a health problem in Indonesia with 33.8% of users over 15 years old. The Binjai Regional Government issued Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning  Non-Smoking  Areas  (NSA)  as  an  effort  to  reduce  exposure  to cigarette smoke. The purpose of the study was to determine the implementation of NSA policies in the Binjai City Puskesmas area. This qualitative research uses a phenomenological approach involving the head of the Puskesmas, environmental health officers, school principals and mosque administrators. This study finds that the implementation of NSA policies has not gone well. The communication aspect is not optimal, there are residents who do not know about the existence of the NSA due to lack of socialization. Moreover, there are no specific guidelines for NSA and inadequate facilities and infrastructure. In addition, it was found that the attitude of the implementers had not fully complied with the smoking ban and there were no firm sanctions. It was also found that there was no SOP and a special team to monitor the implementation of the NSA. This research can be useful for policy makers so that they can carry out socialization and monitoring to clarify the delivery of NSA policy information.

## Keywords: Implementation, Policy, Non-Smoking Area, Binjai

## ABSTRAK
Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia dengan jumlah pengguna  berusia  di  atas  15  tahun  sebanyak  33,8%.  Pemerintah  Kota  Binjai mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Binjai No. 3 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa  rokok  (KTR)  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  mengurangi  paparan  asap rokok.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  KTR  di Wilayah  kerja  Puskesmas  Binjai  Kota.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriprif kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Pemilihan  informan  dengan purposive  sampling melibatkan  Kepala  Puskesmas,  Petugas  Kesehatan lingkungan,  Kepala  Sekolah  dan  Nadzir  Masjid.  Data  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  implementasi  kebijakan  KTR  belum  berjalan  baik.  Aspek komunikasi belum optimal, utamanya ditandai dengan ditemukannya warga yang belum mengetahui adanya aturan KTR akibat kurangnya sosialisasi. Selain itu, ditemukan belum adanya pedoman khusus KTR dan kurang memadainya sarana dan  prasarana.  Lebih  lanjut,  dijumpai  sikap  para  pelaksana  belum  sepenuhnya mematuhi larangan merokok dan belum adanya sanksi yang tegas. Temuan juga menunjukkan bahwa belum adanya SOP dan tim khusus pemantau implementasi KTR. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan agar dapat melakukan sosialisasi dan monitoring untuk memperjelas penyampaian informasi serta menindak tegas fasilitas publik yang tidak patuh aturan KTR.
Kata kunci : Impelementasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Binjai
Diterima : 12 Januari 2022
Direvisi : 07 April 2022
Diterbitkan : 30 Juni 2022

## PENDAHULUAN
Masalah kesehatan yang terus timbul perlu mendapat  perhatian  yang  lebih  dari  pemerintah. Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  menyebut  bahwa  pemerintah  bertanggung jawab  atas  ketersediaan  segala  bentuk  upaya kesehatan  yang  bermutu,  aman,  efisien,  dan terjangkau. UU tersebut juga menjelaskan bahwa setiap pengupayaan kegiatan guna memelihara dan meningkatkan  derajat  kesehatan  di  masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan prinsip partisipasif,  nondiskriminatif  dan  berkelanjutan untuk  membentuk  sumber  daya  manusia  di Indonesia,  serta  dapat  meningkatkan  ketahanan dan daya saing pada pembangunan nasional.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mengganggu  kesehatan  tubuh  manusia  salah satunya  yaitu  pola  hidup  yang  tidak  sehat  dan kebiasaan  merokok  di  masyarakat.  Rokok merupakan  faktor  risiko  utama  penyebab terjadinya  penyakit  tidak  menular  (PTM)  seperti kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah serta penyakit  paru  obstruktif  kronis  sangat  berkaitan dengan  prilaku  merokok  ( Atlas  Tembakau Indonesia, 2020).
Merokok  merupakan  salah  satu  masalah kesehatan dengan tingkat penggunaan rokok yang masih  tinggi,  ini  sejalan  dengan  kebiasaan merokok di Indonesia yang telah dianggap wajar di kalangan  masyarakat.  Ini  dapat  dilihat  dari mudahnya  memperoleh  produk  rokok  yang seakan-akan telah menjadi kebutuhan bahkan gaya hidup (Astuti et al., 2020).
Indonesia  merupakan  Negara  dengan penghasil  tembakau  terbesar  keenam  setelah China,  Brazil,  India,  USA  dan  Malawi  dengan jumlah  produksinya  sebesar  136  ribu  Ton  atau sekitar  1,91%  dari  total  produksi  tembakau  di dunia. Terdapat tiga provinsi penghasil tembakau di  Indonesia  yaitu  Jawa  Timur,  Nusa  Tenggara Barat  dan  Jawa  Tengah  63,7%  dengan  tingkat insiden  GTS  ( Green  Tobacco  Sickness )  atau gangguan  kesehatan  akibat  keracunan  nikotin mencapai  63,7%  pada  petani  pemetik  daun tembakau  (Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia, 2018).
Menurut  data World  Health  Organization (WHO) tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia menduduki  peringkat  ketiga  dengan  jumlah perokok tertinggi di dunia setelah negara Cina dan India.  Jumlah  perokok  di  Indonesia  mencapai
angka 35% dari total populasi penduduk atau dapat dikatakan  sekitar  75  juta  jiwa.  Ditambah  lagi jumlah  untuk  pertumbuhan  prevalensi  perokok pada anak-anak dan remaja yang tercepat di dunia sebesar  19,4%  ( World  Health  Organization , 2017).
Dari hasil laporan Southeast Asia Tobacco Control  Alliance (SEATCA)  dengan  judul The Tobacco  Control  Atlas tahun  2019  menjelaskan bahwa  jumlah  perokok  di  Indonesia  terdapat sebanyak  65,19  juta  orang  sehingga  menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak  di  negara  Asia  Tengggara  ( Southeast Asia Tobacco Control Alliance , 2019).
Permasalahan merokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif saja melainkan juga perokok  pasif.  Dari  data Global  Youth  Survey (GYTS) pada tahun 2019 dari hasil survey remaja ditemukan 19,2% pelajar dengan 35,6% anak laki- laki dan 3,5% anak perempuan adalah pengguna produk  tembakau.  Sementara  itu,18,8%  pelajar, dengan  35,5%  anak  laki-laki  dan  2,9%  anak perempuan sebagai penghisap tembakau. Kemudian,  19,2%  pelajar  merupakan  penghisap rokok dengan 38,3% anak laki-laki dan 2,4% anak perempuan.  Sedangkan  dari  total  pelajar  yang  di survey ditemukan pelajar yang terpapar asap rokok dari  orang  lain  sebanyak  57,8%  pelajar  yang terpapar  asap  rokok  di  rumah  dan  66,2%  pelajar yang terpapar asap rokok di ruang public ( Global Youth Tobacco Survey , 2019).
Hasil data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menyatakan jumlah perokok  di  Indonesia  di  atas  umur  15  tahun sebanyak  33,8%  yang  terdiri  dari  62,9% merupakan  perokok  laki-laki  dan  4,8%  perokok perempuan.  Data  tersebut  menunjukkan  adanya peningkatan  prevalensi  merokok  yakni  sebesar 9,1% dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya 7,2%. Jumlah prevalensi perokok dengan laki-laki yang  mencapai  62,9%  ini  masih  menjadi prevalensi  perokok  laki-laki  tertinggi  di  dunia (Kemenkes RI, 2019).
Data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2020 menyatakan  bahwa  persentase  merokok  pada penduduk  di  atas  umur  15  tahun  di  Provinsi Sumatera  Utara  mencapai  angka  sekitar  27,28% dimana  mulai  mengalami  sedikit  penurunan dibandingkan  pada  tahun  2018  yang  mencapai 31,10%  pengguna  rokok  (Badan  Pusat  Statistik, 2020).  Sedangkan  berdasarkan  data  Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa
proporsi merokok penduduk umur di atas 10 tahun di  Provinsi  Sumatera  Utara  mencapai  angka 22,38%  perokok  setiap  hari  dan  4,78%  perokok kadang-kadang (Riset Kesehatan Dasar, 2018).
Data  Riset  Kesehatan  Dasar  pada  tahun 2018 menyebutkan bahwa proporsi merokok pada penduduk  di  atas  umur  10  tahun  di  Kota  Binjai sebanyak 19,58% perokok setiap harinya dengan 4,66%  pengonsumsi  rokok  kadang-kadang  Riset Kesehatan Dasar, 2018).
Undang-Undang Republilk Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  menjadi  dasar  hukum dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Pada pasal 115  ayat  2  mewajibkan  setiap  daerah  untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya. Maka  dari  itu,  Pemerintah  Kota  Binjai  telah membuat  kebijakan  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah (PERDA)  Kota  Binjai  Nomor  3  Tahun  2018. Peraturan  tersebut  secara  keseluruhan  memiliki cakupan  yang  luas  dalam  menjelaskan  secara spesifik  apa  yang  menjadi  larangan  dalam penerapan  kawasan  tanpa  rokok  terutama  pada fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, transportasi  umum,  tempat  bermain  anak,  kantor dan sebagainya.
Data  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia tahun 2018 menyebutkan bahwa sudah terdapat  sebanyak  19  Provinsi  dan  309 Kabupaten/Kota  yang  menerapkan  dan  memiliki peraturan  mengenai  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR)  di  Indonesia  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia,  2018).  Dengan  demikian, seharusnya  kawasan  tanpa  rokok  di  tingkat kabupaten/ kota dapat ditingkatkan dan diperluas cakupannya.  Ini  dilakukan  guna  melindungi masyarakat  dari  pencemaran  lingkungan  akibat asap rokok.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  peneliti lakukan di wilayah kerja Puskesmas Binjai Kota, walaupun  kawasan  tanpa  rokok  (KTR)  telah diterapkan  tetapi  realitanya  masih  ada  oknum dengan  sadar  atau  tidak,  melanggar  aturan  yang telah  diterapkan  tanpa adanya  sanksi  yang  tegas. Kemudian di wilayah kerja Puskesmas Binjai Kota juga  tidak  menyediakan  kawasan  merokok  yang layak.  Lokasi-lokasi  seperti  parkiran,  halte  dan tempat-tempat  umum  di  sekitar  wilayah  kerja Puskesmas  kerap  kali  dijadikan  kawasan  untuk merokok termasuk parkiran Puskesmas itu sendiri, padahal  tempat  parkiran  Puskesmas  tersebut terhubung  langsung  pada  ruang  tunggu  pasien
tanpa  diberi  batasan  atau  penyekat.  Sedangkan halte dan lainnya merupakan tempat umum yang dijadikan  kawasan  merokok  yaitu  tempat  yang berpotensi  ramai.  Hal  ini  dapat  menganggu kenyaman  pasien  dan  masyarakat  sekitar.  Selain itu banyaknya sampah puntung rokok di sekitaran wilayah  yang  dilarang  merokok  menjadi  bukti belum terlaksananya kawasan tanpa rokok dengan baik di wilayah tersebut.
Kebijakan KTR di Kota Binjai sebenarnya sudah  sangat  jelas  tertuang  dalam  Perda  Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2018. Namun tidak adanya sanksi yang tegas dalam penerapanya menyebabkan  belum  terlaksananya  peraturan  ini dengan  baik.  Sanksi  yang  diberikan  pada pelanggar  hanya  berupa  teguran  di  mana  hal  ini membuat  tidak  adanya  efek  jera  bagi  pelaku. Seharusnya  pemerintah  dan  pihak  Puskesmas berani untuk memberikan sanksi yang tegas seperti denda bagi si pelaku pelanggar yang merokok di tempat kawasan tanpa rokok, sehingga para pelaku yang  melanggar  tidak  mengulangi  kesalahannya lagi.  Kemudian  untuk  mendukung  keberhasilan KTR ini seharusnya diimbangi dengan tersedianya fasilitas ruangan khusus merokok yang layak agar kebijakan ini berjalan dengan baik.
Permasalahan lain
yang juga ditemukandalam  pengimplementasian  peraturan KTR ini adalah masih banyaknyamasyarakat yang belum memahami mengenai kebijakan KTR. Hal ini  disebabkan  minimnya  sosialisasi  langsung mengenai peraturan tersebut, meskipun sudah ada upaya dengan memasang beberapa poster larangan merokok,  gambar  bahaya  merokok  dan  spanduk mengenai  KTR  di  tempat  yang  seharusnya menerapkan  KTR.  Masih  ditemukan  adanya pelanggar menujukkan kurang pedulinya masyarakat  terhadap  aturan  tersebut.  Lemahnya sanksi bagi pelanggar dan kurangnya pengawasan menangani  masalah  kawasan  tanpa  rokok,  patut diduga  membuat  penerapan  peraturan  ini  belum berjalan dengan semestinya.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah diuraikan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti lebih  jauh  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan kawasan  tanpa  rokok  terlaksana  di  Puskesmas Binjai  Kota  dengan  judul  “Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Wilayah Kerja  Puskesmas  Binjai  Kota,  Kota  Binjai”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  faktor komunikasi,  disposisi,  sumber  daya  dan  struktur
birokrasi  sehubungan  implementasi  KTR  di Wilayah kerja Puskesmas Binjai Kota.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi yang bersifat  deskriptif.  Jenis  penelitian  ini  digunakan untuk meneliti permasalahan yang membutuhkan studi  mendalam  terkait  implementasi  kebijakan kawasan tanpa rokok di wilayah kerja Puskesmas Binjai  Kota  meliputi  Puskesmas,  sekolah  dan masjid.
Pemilihan  informan  dilakukan  dengan purposive  sampling yang  terdiri  dari  1  orang kepala  Puskesmas,  2  orang  petugas  Puskesmas bagian  Kesling,  3  orang  kepala  sekolah  dan  2 orang Nadzir Masjid.
Instrumen  penelitian  dilakukan  dengan wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  terdiri  atas  wawancara  dan observasi.  Prosedur  pengumpulan  data  diambil dari  dara  primer  dan  data  sekunder.  Teknik keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan dengan uji kredibilitas atau kepercayaan dan  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis tematik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  merupakan  tahap  penting dalam pembentukan sebuah kebijakan.
Implementasi  mempengaruhi  jalannya  suatu kebijakan, apabila suatu kebijakan terimplementasi  dengan  baik  maka  kebijakan tersebut  bisa  dikatakan  berhasil  begitu  juga sebaliknya,  kebijakan  dikatakan  tidak  berhasil apabila  pengimplementasiannya  tidak  berjalan dengan semestinya. Dalam proses pengimplementasian  suatu  kebijakan  pastinya memiliki  faktor-faktor  penting  yang  dapat menyebabkan  sebuah  keberhasilan  maupun kegagalan.
Peneliti  melakukan  observasi  lapangan terkait  indikator  kawasan  tanpa  rokok  di  enam tempat  lokasi  penelitian  yaitu  Puskesmas  Binjai Kota, SMA Negeri 1 Binjai, SMP Negeri 2 Binjai, SD 020267 Binjai, Masjid An-Nur dan Masjid Al- Insyirah.  Keenam  tempat  merupakan  kawasan tanpa  rokok  yang  berada  di  wilayah  kerja puskesmas Binjai Kota. Peneliti mendatangi lokus penelitian setelah mendapatkan izin dan membuat janji  jadwal  temu  dengan  pengelola. Wawancara mendalam dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan  observasi.  Sejumlah  indikator  kasat mata digunakan untuk memastikan apakah fasilitas publik tersebut layak disebut KTR, seperti: adanya distribusi rokok, iklan, sponsor, aktivitas merokok, ruangan khusus bagi perokok, adanya residu atau abu  rokok,  logo  atau  gambar  peringatan  KTR, aturan  lokal  kebijakan  KTR  dan  ada  tidaknya edukasi  bahaya  rokok  yang  dilakukan  oleh pengelola  fasilitas  publik  (Selengkapnya  pada Tabel 1).
Tabel 1 . Hasil Observasi Implementasi KTR
Hasil  observasi  menunjukkan  dalam beberapa  aspek  seperti  penjualan  rokok, penggunaan  iklan  rokok,  dan  penggunaan sponsor  rokok  sudah  tidak  terdapat  lagi  di sekolah,  masjid  dan  Puskesmas  Binjai  Kota. Tetapi  untuk  aktivitas  merokok  masih  saja ditemukan orang yang merokok dengan bebas di lingkungan Puskesmas, sekolah dan masjid yang berada di wilayah tersebut. Keberadaan perokok ini  dapat  dilihat  dengan  masih  adanya  bekas puntungan  rokok  di  lingkungan  kawasan  tanpa rokok.
Pada area masjid, para pelanggar terang- terangan merokok di bagian teras masjid, bahkan asbak  rokok  disediakan  bagi  mereka  yang merokok.  Hal  ini  dikarenakan  baik  sekolah, masjid  maupun  Puskesmas  belum  memiliki tempat  khusus  merokok  bagi  para  perokok. Namun,  sudah  ada  beberapa  lokasi  yang membuat  tanda  larangan  merokok  di  kawasan bebas  rokok  tersebut.  Untuk  regulasi  rokok  di sekolah, masjid dan Puskesmas belum memilikinya. Begitupun dengan kegiatan edukasi kawasan tanpa rokok masih sebagian tempat yang memilikinya.
Berdasarkan  hasil  observasi  diambil kesimpulan  bahwa  kebijakan  kawasan  tanpa rokok belum berjalan semestinya. Puskesmas dan sekolah termasuk kawasan yang dapat dikatakan cukup  baik  dalam  menjalankan  kebijakan kawasan  tanpa  rokok.  Sedangkan  masjid  sangat memerlukan  perhatian  serius  untuk  melengkapi setiap indikator penting demi terimplementasinya amanat kebijakan KTR.

## Masukan (Input)
Faktor Komunikasi : Transmisi
Transmisi  dalam  komunikasi  kebijakan mengharapkan  pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan dapat memberitahukan tentang kebijakan  yang  telah  dibuat  kepada  pelaksana kebijakan.  Ketika  suatu  kebijakan  tersampaikan dengan  baik,  pelaksana  kebijakan  dapat meneruskan  komunikasi  kepada  obyek  sasaran yaitu  masyarakat.  Peran stakeholder yang  dapat membangun  komunikasi yang baik  akan mempengaruhi  jalannya  suatu  kebijakan agar berjalan dengan efektif.
Pada  wilayah  kerja  Puskesmas  Binjai Kota,  komunikasi  yang  terjalin  antara
pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan dengan  para  pelaksana  kebijakan  yang  ada diPuskesmas,  sekolah  dan  masjid  dalam implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa rokok  belum  terjalin  dengan  baik.  Seperti yang  diungkapkan  oleh  pihak  sekolah informan (AJ) berikut:
“Saya kurang tahu juga perda-nya dan sosialisasi dari pemerintah apapun itu gak ada.”

## “Tentang peraturan merokok tidak ada dari
pemerintah yang memberikan sosialisasi langsung…”
Dari  wawancara  tersebut  kebanyakan mengatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah terkait Perda No. 3 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Akan  tetapi  pihak  sekolah  dan  Puskesmas mengaku  mendapatkan  surat  edaran  dari pemerintah  mengenai  kebijakan  kawasan  tanpa rokok ini. Sedangkan pihak masjid yang berada di wilayah Binjai Kota mengaku belum mendapatkan surat edaran mengenai KTR hingga saat ini.
Hasil wawancara tersebut peneliti menggali lagi  mengenai  pengetahuan  dari  pelaksana kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok. Adapun hasil yang didapatkan sebagian besar dari informan menyatakan  bahwa  mereka  mengetahui  dan pernah mendengar tentang adanya perda kawasan tanpa  rokok.  Akan  tetapi  para  informan  belum mengetahui  secara  mendalam  mengenai  perda tersebut. Terdapat nadzir masjid yang merupakan informan mengatakan  belum  mengetahui adanya perda tentang kawasan tanpa rokok karena belum pernah  mendapatkan  informasi  atau  sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok ini.
Sosialisasi  perlu  dilakukan  oleh  pemangku kebijakan  agar  pelaksana  dapat  mengetahui maksud dari sebuah kebijakan yang dibuat. Hal ini sejalan dengan penelitian Byron et al. (2019) yang menyatakan pelaksana perlu mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kurangnya pengetahuan bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan memberikan konsekuensi langsung (Byron et al., 2019). Sosialisasi yang  berkesinambungan    dan terarah  dapat  memberikan  perlindungan  bagi
masyarakat  yang  tidak  merokok  dan  sekaligus mengurangi jumlah perokok.

## Kejelasan
Kejelasan dalam komunikasi sangat diharapkan  agar  pesan  yang  disampaikan  dapat tersampaikan  dengan  baik  kepada  penerima. Begitu  pula  dalam  konteks  kebijakan  kawasan tanpa rokok, apabila kebijakan tersebut tersampaikan  dengan  baik  oleh  pemangku kebijakan  kepada  pelaksana,  maka  kebijakan tersebut  akan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Salah satu tujuan suatu kebijakan adalah obyek sasaran mengetahui  mengenai  kawasan  tanpa  rokok  dari para pelaksana kebijakan.
Hasil  penelitian  yang  diperolah  dari informan  diketahui  bahwa  sebagian  besar  belum pernah  melakukan  sosialisasi  mengenai  kawasan tanpa  rokok  kepada  masyarakat. Namun ,  pihak Puskesmas  mengatakan  pernah  melakukan sosialisasi kepada staf, pasien dan pustu Berngam tapi tidak secara rutin dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia. Kemudian SMP Negeri 2 Binjai,  meskipun  belum  mendapatkan  sosialisasi dari pemerintah pihak sekolah tetap memberikan pembinaan  kepada  staf,  guru  dan  siswa,  bahkan SD  Negeri  020267  Binjai  mengandalkan  poster untuk pembinaan tentang rokok kepada siswanya. Sedangkan pihak SMA Negeri 1 Binjai dan masjid mengataan  belum  melakukan  sosialisasi  kepada para siswa dan jamaah. Sosialisasi KTR ini belum dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Binjai dan  masjid  karena  meyakini  bahwa  pelaksana KTR yang tediri dari siswa, guru, tenaga pendidik, staff  dan para jamaah sudah memiliki pemahaman yang cukup dalam melaksanakan KTR di kawasan tersebut, apalagi  didukung  dengan  adanya  poster tanda larangan merokok.
Gambar 1 . Tanda Larangan Merokok di SMA Negeri 1 Binjai
Penyampaian
komunikasi yang
seharusnya dilakukan para pelaksana kebijakan terkait kawasan tanpa rokok belum
sepenuhnya berjalan dengan baik. Kurangnya arahan dari pemerintah kepada para pelaksana mengakibatkan para pelaksana belum menjalankan  kewajiban  seperti  kegiatan sosilisasi  KTR  yang  seharusnya  mereka lakukan.  Dari  hasil  wawancara  kepada  para pasien  mengenai  KTR  diketahui  sebagian pasien  masih  ada  yang  mengatakan  belum mengetahui perda kawasan tanpa rokok. Siswa sekolah  menengah  yang  peneliti  wawancarai juga  mengatakan  belum  sepenuhnya  tahu mengenai  adanya  perda  ini,  ia  hanya mengetahui seputar bahaya rokok saja. Begitu pula dengan orang tua siswa sekolah dasar dan jamaah  masjid  yang  mengatakan  tidak mengetahu adanya perda ini.
Kurang jelasnya informasi yang diberikan berdampak pada kurangnya pengetahuan  masyarakat  mengenai  kawasan tanpa  rokok  dan  seharusnya  pihak  pelaksana dapat memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  peneliti yang menyatakan komunikasi dapat menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang disebabkan dengan adanya sosialisasi mengenai  kebijakan  KTR.  Sosialisasi  dapat dilakukan dengan dua cara yaitu verbal dengan memberikan  informasi  kepada  pimpinan institusi atau masyarakat secara langsung dan non-verbal yang menggunankan media seperti koran,  papan  pengumuman  media  sosial,  dan lainnya.  Ini  dilakukan  agar  masyarakat  yang menjadi  sasaran  dalam  penerapan  kebijakan KTR mengetahui tujuan dan maksud kebijakan KTR secara jelas (Yanthi, Sando, and Hayana 2021).

## Konsistensi
Dalam  implementasi  suatu  kebijakan membutuhkan  konsistensi  implementasi  agar kebijakan  berjalan  dengan  efektif.  Kebijakan dapat berjalan baik apabila perintah pelaksanaannya konsisten tidak berubah-ubah dan  jelas  supaya  kebijakan  yang  diterapkan tidak membingungkan.
Pelaksana  kebijakan  kawasan  tanpa rokok  di  Puskesmas  Binjai  Kota  mengaku sudah memperoleh surat edaran dari pemerintah  mengenai  kebijakan  kawasan tanpa  rokok  ini,  begitu  pula  dengan  sekolah yang berada di wilayah kerja Puskesmas Binjai
Kota  seperti  SMA  Negeri  1  Binjai,  SMP Negeri 2 Binjai dan SD Negeri 020267 Binjai, mereka mengaku belum ada update-an terbaru mengenai surat edaran. Berbeda dengan nadzir masjid  yang  mengaku  belum  mendapatkan surat edaran dari pemerintah terkait kebijakan ini sehingga mereka tidak mengetahui kegiatan yang  harus  dilakukan  untuk  mendukung jalannya kebijakan.
Walaupun  sebagian  informan  mengaku sudah mendapatkan surat edaran tersebut, akan tetapi  mereka  belum  menjalankan  arahan tersebut  sepenuhnya  dikarenakan  kurangnya SDM dan anggapan bahwa masyarakat sudah cukup memahami mengenai kebijakan ini. Hal ini  sejalan  dengan  peneliti  yang  manyatakan komunikasi memiliki peran/fungsi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan  publik  dalam  implementasinya. Kelemahan  komunikasi  sebenarnya  tidak hanya  terjadi  pada  implementasi  tetapi  juga pada  formulasi.  Implementasi  yang  efektif selain  membutuhkan  komunikasi  yang  jelas, juga membutuhkan komunikasi yang konsisten (Perawati et al., 2021).
Faktor Sumber Daya :
Staff
Dalam implementasi kebijakan kawasan  tanpa  rokok  dibtutuhkan  kesiapan dalam jumlah staf atau orang pelaksana untuk mendukung jalannya suatu kebijakan.
Dari  hasil  wawancara  kepada  seluruh informan mengatakan bahwa belum memiliki staf  khusus  yang  menangani  kawasan  tanpa rokok  di  sekolah,  masjid  dan  Puskesmas. Seluruh informan mengharapkan peran seluruh masyarat untuk bekerjasama dalam mengawasi pelaku  perokok  di  tempat  yang  sudah  ada tanda  larangan  merokok.  Padahal  pada dasarnya  keberadaan  staf  khusus  yang menangani  KTR  ini  dapat  mempermudah penerapan kebijakan. Ini sejalan dengan penliti yang  mengatakan  adanya  staf  khusus  yang memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  di bidangnya sangat diperlukan dalam penerapan kawasan tanpa rokok (Sandi, 2019).

## Kewenangan
Kewenangan  merupakan  amanat  yang diberikan  oleh  pemangku  kebijakan  kepada
pelaksana  agar  pelaksanaan  suatu  kebijakan dapat berjalan lancar.
Hasil  wawancara  kepada  informan menunjukkan bahwa seluruh informan mengaku  sudah  memasang  tanda  larangan tersebut  di  tempat-tempat  yang  dilarang merokok.  Akan  tetapi,  sebagian  informan mengatakan  bahwa  tanda  larangan  merokok itu  hilang  memudar  dan  mereka  belum memasang kembali tanda tersebut sampai saat ini. Dengan begitu pelanggaran kebijakan bisa saja  terjadi.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Noviafni dan khaidir (2019) yang menyatakan terlaksananya suatu kewenangan akan mempengaruhi  lembaga  itu  sendiri  dalam melaksanakan suatu kebijakan.

## Informasi
Informasi yang dimaksud adalah informasi  yang  relevan  dan  cukup  berkaitan dengan cara penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan  bebas  rokok  seperti  sekolah, masjid dan Puskesmas yang berada di wilayah Binjai  Kota.  Informasi  ini  bisa  berbentuk pedoman  khusus  yang  dimiliki  instansi pelaksana kebijakan.
Hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari seluruh informan menunjukkan bahwa Puskesmas,  sekolah  dan  masjid  di  wilayah Binjai Kota belum memiliki pendoman khusus mengenai kawasan tanpa rokok. Dengan tidak adanya pedoman yang membahas secara rinci mengenai  aturan  dan  sanksi  penerapan  KTR membuat  tidak  adanya  ketegasan  dalam menjalankan kebijakannya. Jika hanya berpacu  pada  surat  edaran  dari  pemerintah Kota  Binjai  mengenai  KTR  ini  belumlah cukup karena surat edaran hanya berisi anjuran pemberitahuan  KTR  tanpa  adanya  penjelasan sanksi secara tegas di dalamnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Ismariani, dkk (2015) yang menyatakan adanya informasi khusus mengenai KTR dapat menambah pengetahuan, mengurangi ketidak pastian kebijakan, mengurangi risiko kegagalan, dan memberikan standar  aturan-aturan  dan  keputusan  untuk membentuk  pencapaian,  sasaran  dan  tujuan dari  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok.  Sumber informasi  ini  bisa  di  dapat  melalui  surat edaran,  pedoman  khusu,  papan  pengumuman dan lainnya.

## Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  dalam  kebijakan tanpa rokok sangat dibutuhnya dalam menunjang keberhasilan. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 3 Tahun  2018  tentang  kawasan  tanpa  rokok memberikan  perintah  kepada  pimpinan  atau penanggung  jawab  kawasan  tanpa  rokok  untuk menyediakan tempat khusus merokok di tempat kawasan tanpa rokok.
Dalam wawancara yang dilakukan kepada seluruh  informan  mengatakan  bahwa  sekolah, masjid  dan  Puskesmas  di  wilayah  Binjai  Kota tidak  menyediakan  tempat  khusus  merokok Namun,  nadzir  masjid  An-Nur  dan  masjid  Al- Insyirah  mengaku  tetap  menyediakan  asbak rokok bagi yang ingin merokok.

## Gambar 2 . Asbak Rokok di Masjid
Pihak  Nadzir  sebenarnya  mengetahui bahwa masjid termasuk tempat kawasan tanpa rokok,  akan  tetapi  di  waktu-waktu  tertentu mereka  mengizinkan  para  jamaah  untuk merokok di bagian teras masjid. Hal ini sejalan dengan  penelitian  Perawati,  dkk  (2021)  yang menyatakan fasilitas fisik sangat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  oleh  para  implementor.  Tanpa fasilitas  fisik  yang  memadai,  implementasi tidak akan berjalan efektif.

## Faktor Disposisi :
Sikap  implementor  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  suatu kebijakan. Implementor yang dimaksudkan di sini  adalah  pemangku  kebijakan  dan  para pelaksana  hingga  objek  sasaran.  Semua  hal berperan  dalam  mendukung  jalannya  suatu kebijakan untuk kepentingan bersama. Menurut  George  C.  Edward  III  (1980),  agar implementasi  kebijakan  dapat  berhasil  dan
berjalan secara efektif dan efisien, maka para pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui  apa  yang  harus  mereka  lakukan dan mempunyai kemampuan dalam menerapkan  kebijakan,  melainkan  mereka juga  harus  mempunyai  kemauan  dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa rokok di wilayah kerja Puskesmas Binjai Kota yang  dapat  dilihat  dari  saat  wawancara  dan observasi menunjukkan sikap ketidak tegasan dalam  menajalankan  penerapan  kebijakan kawasan  tanpa  rokok  sejak  peraturan  ini dibuat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dukungan  atau  tinjauan  yang  jelas  dari pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan.  Ini dibuktikan  dengan  belum  adanya  tersedia kawasan tanpa rokok, tidak terdapatnya tanda melarang  merokok  di  beberapa  tempat kawasan tanpa rokok dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar.
Hasil  wawancara  kepada  para  informan menunjukkan  sikap  atau  kesadaran  diri  para pelaksana  sendiri  sudah  cukup  baik.  Seperti yang diungkapkan oleh informan (ST) sebagai berikut:
“Untuk di sekolah ini Alhamdulillah sudah tidak ada lagi staf yang merokok, kalau dulu sempat ada tapi kita beri teguran…”
“Tidak pernah karena inikan lingkungan sekolah ya pastinya bebas rokok, karena memang kita usahakan tidak merokok di lingkungan sekolah dimulai dari kesadaran diri sendiri.”
Dengan  tidak  melakukan  kegiatan merokok  di  area  kawasan  tanpa  rokok  dan mendukung adanya peraturan daerah kawasan tanpa  rokok.  Para  informan  sadar  dan mendukung  bahwa  sekolah  dan  masjid merupakan  kawasan  bebas  asap  rokok  dan seharusnya kegiatan rokok itu tidak dilakukan di tempat tersebut. Sikap yang seperti ini dapat mempengaruhi  tindakan  masyarakat  yang sering kali mengikuti atau mencontoh prilaku seseorang.  Dengan  para  penegak  kebijakan tidak  melakukan  kegiatan  merokok  di  tempat kawasan  tanpa  rokok  akan  menjadi  contoh untuk  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  hal
tersebut  pula  (Yunindyawati,  2010).  Jika terjadi pelanggaran mereka akan memberikan tindakan  peneguran.  Ini  sejalan  dengan penelitian  Rambe  (2018)  yang  menyatakan tanpa  adanya  komitmen  dan  dukungan  dari semua  pihak  sulit  penerapan  KTR tidak akan berjalan secara efektif. Kesadaran dari semua kalangan  masyarakat  dan  komitmen  penuh yang ditunjukkan terutama oleh perokok aktif sangat diperlukan.
Faktor Birokrasi :

## SOP (Standart Operating Procedures)
Standart  operating  procedures (SOP) yang  dibuat  dapat  mempermudah  jalannya suatu  kebijakan.  SOP  merupakan  kegiatan rutin  yang  dilakukan  oleh  para  pelaksana kebijakan  setiap  harinya  sesuai  standart  yang telah ditetapkan (Hutahayan 2019).
Hasil  penelitian  kepada  para  informan menyatakan  bahwa  pemantauan  dan  evaluasi terhadap  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di wilayah  kerja  Puskesmas  Binjai  Kota  belum berjalan  efektif.  Tidak  adanya  kegiatan pelaporan pencatatan hasil dan perkembangan dari  masing-masing  tempat  seperti  sekolah, masjid  dan  Puskesmas  mengenai  kawasan tanpa rokok ini membuat pengawasan menjadi lengah.  Begitu  pula  dengan  sanksi  yang ditetapkan,  para  pelaksana  kebijakan  hanya menetapkan  sanksi  teguran  kepada  pelanggar yang  sengaja  atau  tidak  sengaja  merokok  di tempat  yang  dilarang  merokok.  Alhasil masyarakat akan cenderung menyepelekan dan terbiasa  merokok  di  lingkungan  tersebut. Dengan  begitu,  perlu  menerapkan  SOP  yang mendukung  jalannya  suatu  kebijakan  seperti membuat  informasi  mengenai  kawasan  tanpa rokok  beserta  sanksinya,  memasang  tanda larangan  merokok  di  sekitar  kawasan  bebas rokok  dan  tidak  menyediakan  tempat  khusus merokok  di  kawasan  sekolah  dan  pelayanan kesehatan. Untuk mencapai keberhasilan KTR perlu dilakukannya pemantauan untuk mengevaluasi jalannya kebijakan oleh penanggung  jawab  KTR  di  Puskesmas  yaitu petugas  bagian  Kesling,  pihak  sekolah  yaitu kepala  sekolah  dan  guru  dan  pihak  masjid yaitu  nadzir  masjid.  .  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian Aulia, dkk (2018) yang menyatakan penerapan  kebijakan  KTR  akan  berhasil
apabila  SOP  yang  tersedia  dapat  dijalankan sesuai  dengan  peraturan  dari  kebijakan  itu sendiri.

## Fragmentasi
Fragmentasi merupakan upaya penyebaran  tanggung  jawab  pada  bidang kebijakan antar beberapa organisasi
(Hutahayan, 2019). Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan  kepada  para informan  menyatakan  bahwa  sekolah,  masjid dan Puskesmas yang berada di wilayah Binjai Kota  belum  ada  yang  memiliki  struktur birokrasi  khusus  dalam  penerapan  kawasan tanpa rokok di kawasan tersebut.
Kurangnya  koordinasi  yang  terjalin antara  pemerintah  dengan  pihak  sekolah, masjid dan Puskesmas di wilayah Binjai Kota membuat pihak pelaksana kebijakan di tempat tersebut  merasa  pembentukan  tim  khusus  ini tidak begitu diperlukan dan lebih mengharapkan  untuk  semua  orang  dapat berperan dan bekerja  sama dalam mengawasi para pelaku pelanggaran. Padahal pembentukan tim pengawas khusus kebijakan KTR  ini  dapat  mempermudah  jalannya  suatu kebijakan. Dengan adanya tim khusus tersebut kegiatan  perencanaan,  pengontrolan  dan evaluasi KTR dapat berjalan dengan baik dan terarah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Khairatunnisa  dan  Telaumbanua  (2021)  yang menyatakan  birokrasi  merupakan  alat  untuk mempermudah  penerapan  kebijakan  dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat  berupa  pembentukan  komite  atau kelompok  kerja  yang  nantinya  akan  bertugas mengawasi jalananya penerapan KTR, dengan begitu  maka  pemantauan  dan  evaluasi penerapan  KTR  dapat  dilakukan  dengan mudah.

## Keluaran (Output)
Output  dari  sebuah  kebijakan  adalah tercapainya  tujuan  sesuai  rencana  sebelum kebijakan dibuat. Hasil akhir dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok diharapkan dapat mengubah prilaku masyarakat agar dapat hidup sehat, menurunkan  angka  kejadian  merokok  dan mencegah timbulnya perokok pemula, mengoptimalkan produktivitas kerja,
mewujudkan  lingkungan  bersih  bebas  asap rokok  dan  mewujudkan  generasi  muda  yang sehat (kementerian kesehatan republik indonesia, 2018).
Implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa rokok di wilayah kerja Puskesmas binjai kota belum  berjalan  secara  maksimal.  Hal  ini dikarenakan  masih  adanya  orang  yang kedapatan merokok di tempat yang sudah jelas kawasan  tanpa  rokok.  Selain  itu,  lemahnya pengawasan  dan  sosialisasi  yang  dilakukan pihak pelaksana berdampak pada pengetahuan masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok ini kurang  dan  menganggap  kegiatan  mereka adalah  hal  yang  wajar.  Akibatnya  sekolah, masjid dan Puskesmas yang berada di wilayah tersebut belum sepenuhnya dapat terbebas dari asap  rokok.  Padahal  sudah  sangat  jelas  di dalam  UU  No.  36  tahun  2009  dan  peraturan daerah  kota  binjai  No.  3  tahun  2018  tentang kawasan tanpa rokok tertulis bahwa pelayanan kesehatan,  sekolah  dan  tempat  ibadah merupakan  tempat  yang  wajib  menerapkan kawasan  tanpa  rokok  dan  sudah  seharusnya kegiatan  merokok  itu  tidak  lagi  ditemukan  di sekitar tempat tersebut.
Kurang  tegasnya  penetapan  sanksi yang diterapkan di area kawasan tanpa rokok juga  menjadi  pemicu  terjadinya  pelanggaran. Pihak  sekolah,  masjid  dan  Puskesmas  yang berada  di  wilayah  binjai  kota  hanya mengandalkan sanksi teguran saja untuk para pelanggar  sehingga  tidak  menimbulkan  efek jera yang memungkinkan kegiatan pelanggaran tersebut akan terulang kembali.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian
Fernando  dan  Marom  (2016)  di  Puskesmas Pandanaran yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR memiliki faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi  kebijakan  KTR  di  Puskesmas pandaran  sudah  berjalan  tetapi  belum  efektif (Fernando & Marom, 2016). Faktor komunikasi  masih  ada  masyarakat  yang kurang memahami KTR. Faktor sumber daya masih memiliki kekurangan tenaga pengawas sehingga terjadi peran ganda dan tidak adanya dana  yang  keluar,  faktor  disposisi  sikap  dan tindakan yang diberikan pada pelanggar masih berupa teguran.

## KESIMPULAN
Penelitian ini mendapati bahwa implementasi  KTR  yang  tengah  dijalankan pihak  sekolah,  masjid  dan  Puskesmas  sangat variatif  dan  belum  sepenuhnya  efektif.
Puskesmas dan Sekolah dinilai mengimplementasikan KTR sedikit lebih baik dibanding  masjid.  Terkait  hal  itu,  penelitian menemukan faktor komunikasi dalam implementasi  KTR  belum  berjalan  baik ditandai dengan belum dilakukannya sosialiasi langsung secara resmi perihal rokok di sekolah dan masjid. Selain itu, dari aspek sumber daya menyoroti belum tersedianya tenaga pengawas khusus  dan  belum  meratanya  pemasangan tanda larangan merokok di titik keramaian dan pelayanan  publik.  Lebih  lanjut,  pedoman khusus terkait KTR belum ada, dan sarana dan prasarana berupa asbak, poster dan spanduk di sekolah,  masjid  dan  Puskesmas  juga  belum memadai.
Disposisi para pelaksana dinilai positif dengan  mendukung  KTR  yang  tampak  pada peneguran  dan  pemberian  nasihat  dari pimpinan sekolah, masjid dan Puskesmas serta jajarannya  pada  pelanggar  KTR.  Sedangkan pada  dimensi  struktur  birokrasi  juga  dirasa belum  terlaksana  secara  efektif  karena  belum adanya  SOP  dan  pembentukan  tim  khusus terhadap  KTR  di  sekolah,  masjid  dan Puskesmas.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  studi  yang ditemukan  disarankan  bagi  Pemerintah  Kota Binjai  melakukan  sosialisasi  dan  monitoring langsung  kepada  masyarakat  serta  menindak lanjuti  yang  tidak  patuh  terkait  penerapan kawasan  tanpa  rokok  di  lingkungan  sekolah, masjid, Puskesmas dan tempat umum lainnya secara tegas. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan surat edaran secara merata ke  tempat-tempat  kawasan  tanpa  rokok terutama  Puskesmas,  sekolah  dan  masjid sebagai bentuk pemberitahuan informasi agar masksud  dan  tujuan  mengenai  kebijakan tersebut  tersampaikan  dengan  jelas  dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan.
Penelitian  juga  menyarankan  pihak Puskesmas  Binjai  Kota  untuk  melakukan
sosialisasi  dan  edukasi  di  wilayah  kerjanya terkait dengan kawasan tanpa rokok khususnya di  sekolah  dan  masjid  secara  langsung. Kemudian  Puskesmas  diharapkan  dapat melengkapi  sarana  dan  prasana,  membuat pedoman  khusus  KTR  untuk  dijadikan  acuan pelaksanaan KTR di Puskesmas, dan memperkuat  pengawasan  dengan  membentuk tim khusus pengawasan KTR serta mempertegas  tindakan/sanksi  kepada  para pelanggar  kawasan  tanpa  rokok.  Selain  itu, Puskesmas  seharusnya  dapat  melakukan tindakan  pelaporan  dan  evaluasi  pada  setiap kawasan  KTR  yang  berada  di  wilayah kerjanya.
Pimpinan  sekolah  diharapkan  dapat melakukan  pembinaan  dan  edukasi  secara langsung  kepada  para  siswa  terkait  larangan merokok. Agar dapat menunjang keberhasilan kawasan  tanpa  rokok  di  sekolah,  kepala sekolah  hingga  jajarannya  dapat  melengkapi sarana dan prasaran KTR dengan menempelkan  spanduk  atau  poster  larangan merokok,  membuat  pedoman  khusus  KTR  di sekolah, membentuk staf atau tim khusus yang dapat  mengawasi  pelanggaran  KTR  dan memberikan  sanksi  tegas  kepada  para  siswa dan staf yang melanggar peraturan. Selain itu, sekolah  diharapkan  dapat  menegakkan  SOP dengan  melakukan  pelaporan  progres  secara rutin. Sementara bagi Nadzir masjid diharapkan  dapat  memberikan  setidaknya sedikit  binaan  kepada  para  Jamaah  terkait larangan  merokok.  Mempertegas  sanksi  dan melengkapi  sarana  prasana  kawasan  tanpa rokok  seperti  menempelkan  stiker  larangan merokok di area-area masjid.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  P.  A.  S.,  Assunta,  M.,  &  Freeman,  B. 2020. Why is tobacco control progress in  Indonesia  stalled?  -  A  qualitative analysis  of  interviews  with  tobacco control  experts. BMC  Public  Health ,
20 (1), 527. https://doi.org/10.1186/s12889-020- 08640-6 Atlas  Tembakau  Indonesia .  2020.  Tobacco Control  Support  Center-  Ikatan  Ahli Kesehatan Masyarakat.
Byron,  M.  J.,  Cohen,  J.  E.,  Frattaroli,  S., Gittelsohn,  J.,  Drope,  J.  M.,  & Jernigan,  D.  H.  2019.  Implementing smoke-free  policies  in  low-  and middle-income  countries:  A  brief review  and  research  agenda. Tobacco Induced Diseases , 17 (August).
https://doi.org/10.18332/tid/110007.
Fernando,  R.,  &  Marom,  A.  (2016).
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 5 (2), 466–479. https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.1
1087.

## Global Youth Tobacco Survey (GYTS). 2019.
Global  Tobacco  Surveillance  System (GTSS) .
Hutahayan,  Fresly  John.  2019. Faktor
Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi  Dan  Kinerja  Pelayanan Publik . Yogyakarta: CV BUDI
UTAMA.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2018. 2018. https://www.kemkes.go.id/article/view /18060400004/menkes-apresiasi- tinggi-bagi-daerah-yang- mengimplementasikan-KTR-dengan- baik.html. “———.” 2019. 2019. https://www.kemkes.go.id/article/view /19071100001/htts-2019-jangan- biarkan-rokok-merenggut-napas- kita.html.
Khairatunnisa,  Khairatunnisa,  and  Iska  Putra Telaumbanua.  2021.  “Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR)  Di  SMA  Negeri  17  Medan.”
JUMANTIK  (Jurnal  Ilmiah  Penelitian Kesehatan) 6 (3): 247–55. https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i3
.8918.
Noviafni, Farhaya Berlian, and Afriva Khaidir. 2019. “Implementasi Peraturan No. 24 Tahun  2012  Tentang  Kawasan  Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang  Sebagai  Kota  Layak  Anak.”
Ranah Research: Journal of Multicslinary Research and Development 1 (3): 453–63.
Perawati, Perawati, Nopriadi Nopriadi, Novita
Riany,  Kiswanto  Kiswanto,  and  Tin Gustina. 2021. “Analisis Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok
Berdasarkan  Perda  Nomor  5  Tahun
2016  Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Indragiri Hilir.” Jurnal Ilmiah Universitas  Batanghari  Jambi 21  (1):
392–98.
https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.12 93.
Rambe, Normayanti. 2018. “Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan.”
https://repositori.usu.ac.id/handle/123
456789/11714.
Riset  Kesehatan  Dasar.  2018 . Balitbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
https://www.litbang.kemkes.go.id/lapo ran-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/.

## Sandi, Kurnia. 2019. “Implementasi Kawasan
Tanpa  Rokok  (KTR)  pada  Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  di  Kecamatan Mariso  Kota  Makassar.”  Diploma,
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin
Makassar. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/13698/.
Septiono, Wahyu, Mirte A. G. Kuipers, Nawi Ng,  and  Anton  E.  Kunst.  2019. “Progress  of  Smoke-Free  Policy Adoption at District Level in Indonesia: A Policy Diffusion Study.” International  Journal  of  Drug  Policy 71 (September): 93–102. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.
06.015.
Southeast  Asia  Tobacco  Control  Alliance (SEATCA). 2019. The ASEAN Tobacco Terhadap Kesehatan Remaja/Smoking Go Kills . World Health Organization (WHO). 2017. Yanthi,  Dami,  Welly  Sando,  and  Hayana Hayana. 2021. “Pelaksanaan Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di SMPN  07  Pekanbaru  Tahun  2020.”
Ensiklopedia  of  Journal 3  (2):  201–5. https://doi.org/10.33559/eoj.v3i2.625.

## Yunindyawati, Yunindyawati. 2010. “Perilaku
Merokok  Anak  Putus  Sekolah  di Wilayah  Perkotaan  dan  Perdesaan.”
Publikasi  Penelitian  Terapan  dan Kebijakan 4 (1). http://ejournal.sumselprov.go.id/pptk/a rticle/view/156.