## PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Sumatera Tahun 2010-2013)
Devilia Susanti 1) ,  H. Amri Amir,  Wiwik Tiswiyanti 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2016
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This  research  is  related  to  the  performance  issues  of  local  government  in  Indonesia  after  the  introduction  of regional  autonomy.  This  study  is  aimed  to  test  and  examine  the  effect  of  the  characteristics  of  the  local governments,  audit  opinions,  and  audit  findings  to  the  performance  of  local  governments,  as  measured  by  Local Government  Performance  Evaluation  Rating  derived  from  Local  Government  Performance  Reporting.  The statistical method that is used in this research is Structural Equation Model (SEM) with Partial Least Square (PLS) approach. The result of this research indicates that collectively, the characteristics of the local governments, audit opinions,  and  audit  findings  have  a  significant  influence  to  the  performance  of  local  governments.  The  result  of partial evaluations show that the characteristics of the local governments and the audit findings have a significant effect on the performance of local governments, the audit findings have  a significant effect on the audit opinions. Meanwhile, the audit opinions do not have any significant effects to the performance of local governments and the characteristics of the local governments do not have any significant effects to the audit opinions.
Keywords: Characteristics  of  local  governments , audit  opinions,  audit  findings,  performance  of  local governments,  Local Government Performance Evaluation Rating, Local Government Performance Reporting

## ABSTRAK
Penelitian ini berkaitan dengan permasalahan kinerja pemerintah daerah di Indonesia sejak diterapkannya otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk  menguji dan meneliti pengaruh  karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah, yang diukur dengan Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (EKPPD)  yang  berasal  dari  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD).  Metode statistik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Structural  Equation  Model  (SEM) dengan  menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) . Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan temuan audit  berpengaruh signifikan terhadap  kinerja pemerintah daerah.  Hasil  pengujian  secara  parsial  menunjukkan  karakteristik  pemerintah  daerah  dan  temuan  audit  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit. Sementara itu, opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan karakteristik pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit.
Kata Kunci: Karakteristik  pemerintah  daerah,  opini  audit,  temuan  audit,  kinerja  pemerintah  daerah,  Skor Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (EKPPD),  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

## I.   PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Reformasi  birokrasi  yang  terjadi  pada  tahun 1998  di  Indonesia  telah  membawa  perubahan  bagi sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1990  (UU  No.22/1999)  yang  telah direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  (UU  No.32/2004)  dan  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  (UU No.23/2014)  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  yang  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  (UU No.33/2004)  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menegaskan  bahwa pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan berdasarkan asas otonomi.
Reformasi  birokrasi  otonomi  daerah  juga  telah membawa perubahan bagi sistem administrasi keuangan  negara  dengan  ditetapkannya  paket  Undang- Undang  Keuangan  Negara,  yaitu  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  (UU  No.17/2003)  tentang Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 (UU No.1/2004)  tentang Perbendaharaan Negara dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  (UU No.15/2004)  tentang  Pemeriksaan  Keuangan  Negara. Paket  undang-undang  tersebut  menginginkan  adanya transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  dalam  rangka  mewujudkan good governance .  Paket  undang-undang  keuangan  negara salah  satunya  menyatakan  bahwa  kepala  daerah menyampaikan  rancangan  peraturan  daerah  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  laporan keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Standar  atau  acuan  kapan  suatu  daerah dikatakan  mandiri,  efektif  dan  efisien,  serta  akuntabel perlu  ditetapkan  dalam  suatu  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  terkait  dengan  pengelolaan  APBD. Untuk  itu,  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah diperlukan  adanya  evaluasi.  Evaluasi  penyelenggaraan pemerintah  daerah  dimaksudkan  untuk  mengukur kinerja pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah  kepada  masyarakat  merupakan  tuntutan yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah,  dimana,  salah satu  alat  untuk  memfasilitasi  tercapainya  transparansi dan  akuntabilitas  keuangan  tersebut  adalah  dalam bentuk  pembuatan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD). Selain LKPD,
Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  juga dapat  digunakan  sebagai  alat  transparansi  dan akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  72  UU  No.  23/2014  menyatakan  bahwa kepala daerah menyampaikan ringkasan LPPD bersamaan dengan penyampaian LPPD.
Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73  Tahun  2009  (Permendagri  No.73/2009)  mengenai
Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  menyatakan bahwa  EKPPD  menggunakan  LPPD  sebagai  sumber informasi  utama  yang  difokuskan  pada  informasi pencapaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan  menggunakan IKK. Selain menggunakan LPPD, EKPPD juga menggunakan  sumber  informasi  lain  yang  salah satunya adalah informasi yang terkait dengan keuangan daerah. Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan  unsur  yang  tidak  terpisahkan  dalam penyusunan LPPD sehingga perlu dilakukan pengawasan  dan  pemeriksaan  (audit)  yang  baik  agar tidak  terjadi  kecurangan  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.
UU  No.15/2004  pasal  4  ayat  2  menyebutkan bahwa  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  dilakukan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Laporan  atas hasil  pemeriksaan  keuangan  tersebut  akan  memuat opini  atas  laporan  keuangan  suatu  pemerintah  daerah. Terdapat  empat  jenis  opini  yang  dapat  diberikan  oleh pemeriksa  yaitu  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP),  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP), opini  Tidak  Wajar  (TW)  dan  Tidak  Memberikan Pendapat  (TMP).  Hasil  pemeriksaan  BPK  atas  temuan audit  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  temuan  audit  atas sistem  pengendalian  intern  dan  temuan  audit  atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.
Tabel 1 menggambarkan bahwa terjadi ketidakselarasan antara kinerja penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  kinerja  keuangan  yang diproksikan  dalam  bentuk  opini  audit.  Jumlah  opini audit  untuk  WTP  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2010-2013  tidak diimbangi  dengan  peningkatan  kiteria Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) untuk hasil EKPPD. Hasil  EKPPD  justru  mengalami  peningkatan  untuk kategori  Sedang  (S)  dan  Rendah  (R).  Sementara  itu, menurut  PP  No.  6/2008  dan  Permendagri  No.73/2009, opini  audit  merupakan  salah  satu  penilaian  IKK  yang dilihat  berdasarkan  aspek  keuangan.  Faktor  lain  yang perlu  diperhatikan  dalam  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah daerah adalah temuan audit dan karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah  daerah  terkait  dengan  ukuran  pemerintah daerah,  tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah,  tingkat ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  dan  belanja modal  (Virgasari,  2009;  Ningsih,  2011;  Indrarti,  2011; Mustikarini dan Fitriasari, 2012).
Tabel  1.  Perbandingan  Hasil  EKPPD  dan  Opini Audit  Terhadap  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Sumatera Tahun 2010-2013
Tahun Hasil EKPPD Opini Audit
ST T S R Jml WTP WDP TW TMP Jml 2010 0 108 22 2 132 24 106 4 17 151 0% 82% 17% 1% 100% 16% 70% 3% 11% 100% 2011 3 123 14 0 140 24 113 1 13 151
2% 88% 10% 0% 100% 16% 75% 1% 8% 100% 2012 7 85 49 2 143 41 97 2 11 151 5% 60% 34% 1% 100% 27% 65% 1% 7% 100% 2013 8 99 36 1 144 50 92 1 8 151 5% 69% 25% 1% 100% 30% 64% 1% 5% 100%
Sumber:   Sumber  Kementrian  Dalam  Negeri  dan  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK yang telah diolah.

## 1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan  latar  belakang  dan  penelitian  terdahulu yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:
1. Apakah karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan temuan audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah?
2. Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah  temuan  audit  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  opini  audit pemerintah daerah?
6. Apakah  temuan  audit  berpengaruh  signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah?

## 1.3.   Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Untuk  membuktikan  secara  empiris  karakteristik pemerintah  daerah,  opini  audit,  dan  temuan  audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk  membuktikan  secara  empiris  karakteristik pemerintah  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk  membuktikan  secara  empiris  opini  audit berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk  membuktikan  secara  empiris  temuan  audit berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk  membuktikan  secara  empiris  karakteristik pemerintah  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap opini audit pemerintah daerah.
6. Untuk  membuktikan  secara  empiris  temuan  audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah.
2.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1.   Kajian Pustaka 2.1.1.  Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) EKPPD  merupakan  analisis  pengumpulan  data yang dilakukan terhadap sistem kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah dengan menggunakan  pengukuran  kinerja  yang  dilakukan secara  sistematis.  Tujuan  dilakukannya  EKPPD berdasarkan  PP  No.6/2008  Pasal  1  adalah  untuk menilai  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dalam  upaya  peningkatan  kinerja  berdasarkan  prinsip tata  kepemerintahan  yang  baik.  Sasaran  EKPPD meliputi  tataran  pengambil  kebijakan  daerah  dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

## 2.1.2.  Karakteristik Pemerintah Daerah
Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian  ini  menggunakan  proksi  total  aset,  porsi PAD  terhadap  total  pendapatan,  porsi  DAU  terhadap total pendapatan dan porsi belanja modal terhadap total belanja. S emakin besar aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan  pemerintah,  tingkat  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  dan  belanja  modal,  seharusnya diharapkan  akan  semakin  besar  sumber  daya  yang dimiliki  untuk  memberikan  kinerja  yang  baik  dari pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).

## 2.1.3.  Pemeriksaan Laporan Keuangan
UU No.15/2004
menyatakan bahwa pemeriksaan  adalah  proses  identifikasi  masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,  obyektif,  dan  profesional  berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi mengenai  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara.    Pemeriksaan  keuangan  negara  dilakukan  oleh BPK dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan  kinerja  dan  pemeriksaan  dengan  tujuan tertentu.  Hasil  dari  pemeriksaan  yang  dilakukan  BPK tersebut  berupa  opini,  temuan,  kesimpulan  atau  dalam bentuk rekomendasi.
UU  No.15/2004  menjelaskan  bahwa  opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  yang  didasarkan  pada  beberapa kriteria  yaitu  kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas  sistem  pengendalian  intern.  Terdapat  4 (empat)  jenis  opini  yang  dapat  diberikan  oleh pemeriksa  yaitu  yaitu opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP), opini  Tidak  Wajar  (TW)  dan  Tidak  Memberikan Pendapat (TMP).

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan  akuntansi  (Patrick,  2007).  Daerah  yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan  memiliki  tuntutan  yang  besar  dalam  melaporkan pengungkapan  wajib  kepada  publik  (Kusumawardani, 2012;  Mustikarini,  dan  Fitriasari,  2012).  Penelitian Saragih  (2003)  dalam  Sumarjo  (2010)  menyatakan bahwa  peningkatan  PAD  sebenarnya  merupakan  akses dari  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  yang  positif akan  mendorong  investasi  yang  juga  mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Peningkatan  infrastruktur  daerah  diharapkan  akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mencerminkan  kinerja  pemerintah  daerah  (Indrarti, 2011;  Virgasari,  2009).  Tingkat  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  dapat  dilihat  dari  penerimaan  DAU. DAU  diserahan  kepada  pemerintah  daerah  sesuai dengan  prioritas,  kepentingan,  dan  kebutuhan  daerah masing-masing  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan publik dalam rangka  melaksanakan otonomi daerah.  UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  yang diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan urusan  wajib  dan  pelayanan  di  bidang  pendidikan, kesehatan,  penyediaan  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial.
Opini  BPK  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk menilai  akuntabilitas  sebuah  entitas  pemerintah.  Opini ini  dapat  menaikkan  ataupun  menurunkan  tingkat kepercayaan  pemangku  kepentingan  atas  pelaporan yang  disajikan  oleh  pihak  yang  diaudit.  Dengan  kata lain,  semakin  wajar  opini  audit  BPK  maka  seharusnya menunjukkan semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah (Virgasari, 2009; Indrarti, 2011).
Temuan  audit  BPK    yaitu  berupa  hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah  daerah  yang  mengungkapkan  adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan pelanggaran  atas  ketidakpatuhan  atas  ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan
administrasi,
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).

## 2.3.   Hipotesis
Hipotesis penelitian yang dapat disusun berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual adalah sebagai berikut:
H 1 :   Karakteristik  pemerintah  daerah,  opini  audit  dan temuan  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah.
H 2 :   Karakteristik  pemerintah  daerah  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
H 3 :   Opini  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah.
H 4 :   Temuan  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah.
H 5 :   Karakteristik  pemerintah  daerah  berpengaruh signifikan terhadap opini audit.
H 6 :   Temuan  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap opini audit.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  verifikasi  atau  metode explanatory . Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kausal  dengan  pendekatan  kuantitatif  (Umar,  2003). Peneliti  menggunakan  desain  penelitian  ini  untuk mengetahui  apakah  karakteristik  pemerintah  daerah, opini  audit  dan  temuan  audit  sebagai  variabel independen  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah  sebagai  variabel  dependen.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  dari  144 kabupaten dan 7 kota di Sumatera periode 2010 -2013.
Analisis  kuantitatif  didasarkan  pada  analisis variabel-variabel  yang  dapat  dijelaskan  secara  terukur dengan menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS). dengan model struktural:
Dimana X1 merupakan variabel laten karakteristik  pemerintah  daerah  yang  dibentuk  oleh: X11  adalah  ukuran  pemerintah  daerah;  X12  adalah tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah;  X13  adalah tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat;  X14 adalah  belanja  modal.  X2  merupakan  variabel  laten opini  audit  yang  dibentuk  oleh:    X21  adalah  opini WTP;  X22  adalah  opini  WDP;  X23  adalah  opini  TW; X24  adalah  opini  TMP.  X3  adalah  variabel  laten temuan  audit  yang  dibentuk  dari:    X31  adalah  temuan atas  SPI;  X32  adalah  temuan  atas  kepatuhan;  X33 adalah kerugian Negara. Y adalah variabel laten kinerja pemerintah daerah yang dibentuk oleh Y1, yaitu Indeks EKPPD.

## Gambar 1. Kontruksi Diagram Jalur

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Pengujian  Goodness  of  Fit  Model  Pengukuran (Outer Model)
4.1.1.  Convergent Validity
Convergent  validity atau  yang  bisa  disebut dengan loading  factor dinilai  berdasarkan  korelasi antara item  score/component  score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Pengujian convergent validity melihat nilai loading factor apakah diatas 0,50 atau tidak.
Berdasarkan  uji convergent  validity tahap pertama  indikator  ukuran  pemerintah  daerah  (KP1), opini WTP (OP1), opini WDP (OP2), opini TMP (OP4) tidak  valid,  maka  indikator  tersebut  dihilangkan  dari model.  Kemudian  diestimasikan  lagi  model  tersebut didapatkan  hasil  seperti  Tabel  2  diatas.  Berdasarkan hasil Convergent  Validity pada  tabel  2  dapat  dilihat bahwa semua indikator memenuhi persyaratan validitas convergent  validity .  Seluruh  indikator  diatas  memiliki nilai loading  factor diatas  0,50  sehingga  dapat disimpulkan  pengukuran  indikator-indikator  tersebut telah  memenuhi  persyaratan  validitas  konvergen. Variabel laten opini audit (OP) berubah menjadi model formatif.

## Tabel 2. Hasil Pengujian Convergent Validity
Var Indikator Nilai Loading T- hitung Keterangan Karakteristik Pemerintah Daerah (KP) Kekayaan Pemerintah Daerah (KP2) 0.917256  60.098783 Valid Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (KP3) - 0.871566 26.955509 Valid Belanja Modal (KP4) 0.681735  8.776243 Valid Opini Audit (OP) Opini TW (OP3) 1 Valid
Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 2.0.

## 4.1.2.  Composite Reliability
Uji composite  reliability digunakan  untuk mengukur  konsistensi  internal,  dan  nilainya  harus  di atas 0,60. Hasil uji ini terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Composite Relialibility
Keterangan KP OP TA Y Composite Reliability 0.775734 1 1
Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 2.0.
Berdasarkan  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa model  reflektif  telah  memenuhi  uji composite reliability karena  variabel  laten  memiliki  nilai composite  reliability yang  berada  di  atas  0,60.  Nilai composite reliability untuk laten karakteristik pemerintah daerah sebesar 0,775734.

## 4.1.3.  Discriminant Validity
Pengujian  validitas  diskriminan  menggunakan loading konstruk  laten,  yang  akan  memprediksi indikatornya  lebih  baik  daripada  konstruk  lainnya. Hasil  pengujian  secara  lengkap  disajikan  pada  tabel berikut:

## Tabel 3. Hasil Validitas Diskriminan
Keterangan KP OP TA Y KP2 (0.917256) 0.086309 -0.045564 0.195631 KP3 (-0.871566) -0.092033 -0.055063 -0.231218 KP4 (0.681735) 0.039203 0.004236 0.142469 OP3 -0.009806 (1.000000) -0.027077 -0.053137 TA2 0.069043 -0.079684 (0.757182) 0.079352 TA3 0.069358 -0.025300 (-0.613172) -0.064260 Y1 0.234329 0.010072 0.104799 (1.000000)
Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 2.0.
Perbandingan  nilai loading konstruk  laten indikator  ke  konstruk  lainnya  menunjukkan  bahwa keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.
4.2.  Pengujian  Goodness  of  Fit  Model  Pengukuran Struktural (Inner Model)
Pengujian goodness  of  fit  model struktural  pada inner  model menggunakan  nilai predictive–  relevance (Q2). Nilai Q2 mengukur seberapa baik  nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga  estimasi parameternya. Nilai  Q2  >  0  menunjukkan  model  memiliki predictive relevance ,  sebaliknya  jika  Q2  <0  menunjukkan  model tidak  memiliki predictive  relevance .  Nilai R 2 masing- masing variabel endogen
Dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 4. R-Square
Variabel R Square Karakteristik Pemerintah daerah (KP) Opini Audit (OP) 0.000852 Temuan Audit (TA) Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 0.688582
Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 2.0.
Nilai predictive relevance diperoleh dengan rumus:
Q2 = 1 – (1 – OP) (1 - Y )
Q2 = 1 – (1 - 0,000852) (1 – 0,688582)
Q2 = 1 – (0,999148) (0,311418)
Q2 = 0,688847
Hasil  perhitungan  di  atas  menunjukkan  nilai predictive relevance menunjukkan angka 0,688847. Ini
mengindikasikan bahwa nilai observasi yang dihasilkan oleh  model  dan  juga  estimasi  parameternya  memiliki predictive relevance karena  nilai Q2 lebih  dari 0 (nol).
Dengan  kata  lain,  informasi  yang  terkandung  dalam data  68,8847%  dapat  dijelaskan  oleh  model  tersebut. Sedangkan sisanya 31,11527% dijelaskan oleh variabel lain (yang tidak terkandung di dalam model) dan erorr . Dengan demikian model struktural yang terbentuk telah sesuai.

## 4.3.  Hasil  Pendugaan  Model  Pengukuran  (Outer Model)

## 4.3.1.  Variabel Karakteristik Pemerintah Daerah
Variabel  karakteristik pemerintah daerah diukur dengan  indikator  yang  bersifat  reflektif.  Hasil outer loading indikator-indikator  dari  konstruk  ini  dapat diamati pada tabel di bawah ini:

## Tabel 5. Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Karakteristik Pemerintah Daerah
Indikator Nilai Loading T- hitung Kekayaan Pemerintah Daerah (KP2) 0.917256 60.098783 Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (KP3) -0.871566 26.955509 Belanja Modal (KP4) 0.681735 8.776243
Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 2.0.
Berdasarkan  tabel  5,  indikator  kedua  yaitu kekayaan pemerintah daerah (KP2) memiliki kontribusi terbesar  terhadap  karakteristik  pemerintah  daerah. Indikator kekayaan pemerintah daerah (KP2)  memiliki nilai outer  loading sebesar  0,917256  dengan  arah positif  dan  nilai  t-statistik  senilai  60,098783.  Karena nilai t-statistik >1,684,  maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpengaruh signifikan dalam merefleksikan variabel karakteristik pemerintah daerah.
Indikator  ketiga  yaitu  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  (KP3)  memiliki  nilai outer  loading sebesar  0,871566  dengan  arah  negatif  dan  nilai  t- statistik  26,955509.  Karena  nilai  t-statistik  >1,684, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam  merefleksikan  variabel  karakteristik  pemerintah daerah.
Indikator  keempat  yaitu  belanja  modal  (KP4) memiliki  kontribusi  terhadap  karakteristik  pemerintah daerah  dengan  nilai outer  loading sebesar  0,  681735 dengan  arah  positif  dan  nilai  t-statistik  8.776243. Karena nilai t-statistik >1,684, maka dapat disimpulkan bahwa  indikator  ini  signifikan  dalam  merefleksikan variabel karakteristik pemerintah daerah.

## 4.3.2.  Variabel Temuan Audit
Variabel  temuan  audit  diukur  dengan  tiga indikator  yang  bersifat  formatif.  Hasil outer  weight indikator-indikator dari konstruk ini dapat diamati pada tabel sebagai berikut:

## Tabel 6. Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Temuan Audit
Keterangan Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) TA1 -> TA 0.122988 0.110474 0.377271 0.377271 0.325993 TA2 -> TA 0.760822 0.66662 0.274871 0.274871 2.767921 TA3 -> TA -0.65225 -0.50808 0.30257 0.30257 2.155697
Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 2.0.
Berdasarkan  tabel  6,  indikator  pertama  yaitu temuan  atas  SPI  (TA1)  memiliki  nilai outer  weight sebesar  0,122988  dengan  arah  positif  dan  nilai  t- statistik  senilai  0.325993.  Karena  nilai  t-statistik <1,684,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  indikator  ini tidak signifikan dalam merefleksikan variabel karakteristik pemerintah daerah.
Indikator  kedua  yaitu  temuan  atas  kepatuhan (TA2)    memiliki  nilai outer  weight sebesar  0,760822 dengan  arah  positif  dan  nilai  t-statistik  2,767921. Karena nilai t-statistik >1,684, maka dapat disimpulkan bahwa  indikator  ini  signifikan  dalam  merefleksikan variabel karakteristik pemerintah daerah.
Indikator  ketiga  yaitu  kerugian  negara  memiliki nilai outer  weight sebesar  0,65225  dengan  arah negative  dan  nilai  t-statistik  2,155697.  Karena  nilai  t- statistik  >1,684,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa indikator  ini  signifikan  dalam  merefleksikan  variabel karakteristik pemerintah daerah.
4.4.  Hasil  Pendugaan Model  Struktural  (Inner
Model)
Pengujian inner  model menguji  hipotesis  dalam penelitian  yaitu  hubungan  antar  variabel  laten. Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  uji  t-statistik pada  masing-masing  jalur  pengaruh  langsung  secara parsial.

## Tabel 7. Hasil Analisis Jalur
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STER R|) KP -> Y 0.232920 0.241556 0.039015 0.039015 6.57237 OP -> Y -0.048110 -0.050210 0.041723 0.041723 1.15007 TA -> Y -0.101342 0.106025 0.050232 0.050232 2.07086 KP -> OP -0.009643 -0.009679 0.049378 0.049378 0.53677 TA -> OP -0.027501 0.003638 0.048112 0.048112 1.67319
Sumber: Data yang diolah dengan SmartPLS 2.0.
Berdasarkan  pada  Tabel  7  diatas,  maka  dapat dinyatakan  hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  sebagai berikut:
a.   Variabel  karakteristik  pemerintah  daerah  (KP) dengan  kinerja  pemerintah  daerah  (Y)  memiliki
nilai koefisien jalur sebesar 0,23292 dan nilai t- hitung sebesar 6,57237  (>1,684) .  Berdasarkan  nilai  t- hitung tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik  pemerintah  daerah  (KP)  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  (Y) atau dengan kata lain Ho ditolak.
b.   Variabel opini audit (OP) dengan kinerja pemerintah daerah (Y) memiliki nilai koefisien jalur sebesar  -0,048110 dan  nilai  t- hitung sebesar 1,15007(<1,684) .  Berdasarkan  nilai  t- hitung tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  opini  audit  (OP) tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  (Y)  atau  dengan  kata  lain Ho diterima .
c.   Variabel  temuan  audit  (TA)  dengan  kinerja pemerintah daerah (Y) memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,101342 dan nilai t- hitung sebesar 2,070857 (>1,684) .  Berdasarkan  nilai  t- hitung tersebut  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  temuan  audit  (TA) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) atau dengan kata lain Ho ditolak .
d.   Variabel  karakteristik  pemerintah  daerah  (KP) dengan  opini  audit  (OP)  memiliki  nilai  koefisien jalur  sebesar  -0,009643 dan  nilai  t- hitung sebesar 0,53677(<1,684). Berdasarkan  nilai  t- hitung tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa karakteristik pemerintah daerah (KP) tidak berpengaruh signifikan  terhadap opini  audit  (OP) atau  dengan kata lain Ho diterima .
e.   Variabel  temuan  audit  (TA)  dengan  opini  audit (OP)  memiliki  nilai  koefisien  jalur  sebesar  - 0,027501 dan  nilai  t- hitung sebesar 1,67319(>1,684) . Berdasarkan  nilai  t- hitung tersebut  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  temuan  audit  (TA)  berpengaruh signifikan terhadap opini audit atau dengan kata lain Ho ditolak .

## 4.5.  Pembahasan
4.5.1.  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil  perhitungan  statistik  membuktikan  bahwa ketiga  indikator  menghasilkan  koefisien  jalur yang positif  dan  signifikan.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa  konstruk  karakteristik  pemerintah  secara langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap  konstruk kinerja pemerintah daerah. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa  PAD  merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan yang  digunakan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai pembangunan  daerah  yang  berimplikasi  kepada masayarakat.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  suatu kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menunjukkan adanya  kesesuaian  antara  jumlah  PAD  yang  besar terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola dan  memanfaatkan  kekayaan  daerah  demi  peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012),  Virgasari  (2009),
Renas  (2014)  dan  Nurdin  (2015).  Selain  itu,  hasil penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Sedyaningsih (2015) yang  menyimpulkan  bahwa  tingkat  ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja  pemerintah  daerah  dengan  arah  hubungan negatif.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian Marfiana  dan  Kurniasih  (2013) yang menyimpulkan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dengan arah  hubungan  positif. Marfiana  dan  Kurniasih  (2013) menyatakan  bahwa pemerintah  daerah  dengan  total belanja  yang  besar  seharusnya  mampu  memberikan kinerja yang baik.

## 4.5.2. Pengaruh  Opini  Audit  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil  perhitungan  statistik  membuktikan  bahwa konstruk opini audit menghasilkan koefisien jalur yang negatif dan tidak signifikan. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  konstruk  opini  audit  secara langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap konstruk kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda  dengan  hasil  penelitian  Virgasari  (2009)  yang menunjukkan  adanya  korelasi  antara  opini  audit  pada laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  kinerja pemerintah  daerah.  Namun,  hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Indrarti  (2011)  dan  Angelina  (2012) yang  juga  menunjukkan  hasil  yang  tidak  signifikan. Penyebab  tidak  adanya  korelasi  ini  disebabkan  karena dalam  pemberian  opini  audit,  BPK  sebagai  auditor pemerintah  lebih  menekankan  pada  kewajaran  laporan keuangan  berdasarkan  sistem  pengendalian  internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi (Indrarti,  2011).  Tujuan  pemeriksaan  tersebut  berguna untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  kecurangan  ( fraud) dalam  pencatatan.  Selain  itu,  tujuan  pemeriksaan  juga menekankan  kepada  apakah  laporan  keuangan  sudah disusun  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan, bukan  berdasarkan  jumlah  atau  nominal  dari  data keuangan  tersebut  (Indrarti,  2011).  Oleh  karena  itu, semakin  baik  opini  audit  yang  diterima  oleh kabupaten/kota  tidak  menjamin  kinerja  pemerintah daerah  tersebut  bisa  dikatakan  ekonomis,  efektif,  dan efisien.

## 4.5.3. Pengaruh  Temuan  Audit  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil  perhitungan  statistik  menunjukkan  bahwa konstruk  temuan  audit  menghasilkan  koefisien  jalur yang negatif dan signifikan. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  konstruk  temuan  audit  secara langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap  konstruk kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian Marfiana  dan  Kurniasih  (2013), Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012), Sudarsana  dan Rahardjo  (2013),  dan Sedyaningsih  (2015) yang menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dengan
arah  hubungan  negatif.  Mustikarini  dan  Fitriasari (2012)  menyatakan  bahwa  semakin  banyak  temuan audit  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  dari pemerintah  daerah  tersebut  kurang  baik  dan  pada akhirnya  akan  berpengaruh  terhadap  penilaian  kinerja dari  pemerintah  daerah  tersebut.  Temuan  audit merupakan  salah  satu  komponen  yang  dinilai  dalam EKPPD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara karena hal  ini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  masalah  secara akuntansi  saja,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

## 4.5.4.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah terhadap Opini Audit
Hasil  perhitungan  statistik  membuktikan  bahwa ketiga  indikator  menghasilkan  koefisien  jalur yang negatif dan tidak signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk karakteristik pemerintah  daerah  secara  langsung  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  konstruk  opini  audit.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Zevitta  (2016) yang  menyimpulkan  bahwa  karakteristik  pemerintah daerah  dengan  indikator  yang  terdiri  atas  kekayaan pemerintah  daerah,  ketergantungan  pada  pemerintah pusat  dan  belanja  modal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  opini  audit.  Johnson,  Laweson,  Reck  dan Davies  (2012)  menyimpulkan  dalam  penelitiannya bahwa  semakin  besar  pendapatan  mencerminkan lingkup  kegiatan  yang  luas  sehingga  membutuhkan koordinasi  dan  kontrol  yang  tinggi.  Nuraeni  dan Martani  (2012)  menyatakan  bahwa  pendapatan  yang besar  mencerminkan  kegiatan  yang  semakin  komplek, sehingga  sistem  pengendalian  intern  akan  semakin lemah.  Tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat  belum  tentu  membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam melaksanakan  penatausahaan  keuangan,  sehingga LKPD  tersaji  belum  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku  (Nuraeini  dan Martani,  2012).  Penelitian  Safitri  (2012)  menemukan bahwa  belanja  modal  tidak  berpengaruh  pada  opini audit  BPK.  Pemerintah  daerah  dengan  realisasi anggaran belanja yang besar pada umumnya mempunyai kompleksitas kegiatan yang besar pula.

## 4.5.5. Pengaruh  Temuan  Audit  terhadap  Opini Audit
Hasil  perhitungan  statistik  menunjukkan  bahwa konstruk  temuan  audit  menghasilkan  koefisien  jalur yang negatif dan signifikan. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  konstruk  temuan  audit  secara langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap  konstruk opini  audit.    Jumlah  temuan  audit  kepatuhan berpengaruh  negatif  terhadap  opini  atas  LKPD pemerintah daerah (Munawar, Nadirsyah, dan Abdullah,  2016).  Artinya  bahwa  jumlah  temuan  yang tercantum  dalam  LHP  BPK    berpengaruh  negatif terhadap  opini  atas  LKPD.  Mustikarini  dan  Fitriasari (2012)  menyatakan  bahwa  semakin  banyak  temuan
audit  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  dari pemerintah  daerah  tersebut  kurang  baik  dan  pada akhirnya  akan  berpengaruh  terhadap  penilaian  kinerja dari  pemerintah  daerah  tersebut.  Penelitian  ini  sejalan deng  penelitian  Safitri  (2014)  serta  penelitian Munawar, Nadirsyah, dan Abdullah (2016).

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Karakteristik  pemerintah  daerah,  opini  audit  dan temuan  audit  secara  bersama-sama  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Karakteristik  pemerintah  daerah  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
3. Opini  audit  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Temuan audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Karakteristik pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.
6. Temuan audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap opini audit.
7. Besarnya  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  secara  bersama-sama  cukup tinggi  yaitu R-squared 68.8582  persen,  sedangkan sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak diteliti.
5.2.  Saran
Beberapa saran yang perlu diperhatikan berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  daerah  harus  lebih  berhati-hati  dalam pengelolaan  keuangan  negara  karena  hasil  temuan audit tidak hanya berkaitan dengan masalah secara akuntansi  saja,  tetapi  juga  berkaitan  dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
2. Variabel  independen  yang  digunakan  dalam penelitian  hanya  bisa  menjelaskan  68.8582  persen variabel  dependen.  Sementara  itu,  sebanyak 31.1418  persen  dapat  dijelaskan  dengan  variabel independen  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam penelitian.
3. Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  pemerintah daerah  di  Pulau  Sumatera  sebagai  sampel penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan  lebih  banyak  sampel  pemerintah daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah,  Syukriy,  Abdul  Halim.  2006.  Studi  atas Belanja  Modal  pada  Anggaran  Pemerintah Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja Pemeliharaan  dan  Sumber  Pendapatan. Jurnal Akuntansi  Pemerintah Volume  2  No.  2, November.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia . 2015. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  II  Tahun 2014 . Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah,  Depdagri.  2014.
Sosialisasi Manual Sistem Tata Cara Pengukuran  Kinerja  EKPPD  Tahun  2014 Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013 . Jakarta.
Ghozali,Imam.  Hengky  Latan.  2012. Partial  Least Squares  Konsep,Teknik  dan  Aplikasi  SmartPLS 2.0 M3 . Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro.
Indrarti,  Nuansa  Mega.  2011.  Hubungan  Antara  Opini
Audit Atas Laporan Keuangan Daerah,
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana
Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Skripsi. Pekanbaru: UNRI.
Johnson,  L.E.,  S.  Lowenson,  dan  J.L.  Reck,  S.P. Davies.  2012.  “Management  Letter  Comment:
Their  Determinants  and  Their  Association  with Financial Reporting Quality In Local Government”. Journal  Account  Public  Policy 31: 575-592.
Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah Daerah di  Indonesia. Accounting  Analysis  Journal Vol. 1. ISSN: 2252-6765.
Marfiana  dan  Kurniasih  2013. Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Hasil  Pemeriksaan Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Munawar.  Nadirsyah  dan  Syukriy  Abdullah.  2016.
Pengaruh  Jumlah  Temuan  Audit  Atas  SPI  dan
Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap  Opini  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Aceh. Tesis .
Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Mustikarini,  Widya  Astuti,  Debby  Fitriasari.  2012. Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan
Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Indonesia  Tahun  Anggaran  2007. Jurnal Penelitian Universitas Indonesia.
Ningsih,  Ayu  Tutia.  2011.  Analisis  Faktor  Keuangan dan  Faktor  Lingkungan  yang  Mempengaruhi Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Kasus  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Tengah). Skripsi . Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Nuraeni  dan  Martani,  D.    2012.  The  Impact  Of  Local Governments Characteristics toward Their Audit Quality for Financial Reports of 2008-2009. 3rd International  Conference  on  Business  And Economic Research (3rd ICBER 2012).
Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness:  The  Adoption  of  GASB  34  in Pennsylvania  Local  Government.  Unpublished
Ph.D Dissertation . Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun
2009  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
Renas,  Dul  Muid.  2014.  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2009-2011). Diponegoro  Journal  of  Accounting ,  Vol.  4  No. 3. Hal. 1-15.
Safitri,  Ni  luh  Ketut  Shanti  Antik.  2014.  Pengaruh Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Temuan Kepatuhan terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang:
Universitas Diponegoro.
Sedyaningsih,  Peni.  2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten Sulawesi  Selatan  Tahun  2009-2012) . Jurnal Ilmiah. Vol.3 No.1.
Sudarsana  dan  Rahardjo. 2013. Pengaruh  Karakteristik Pemeritah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia). Journal  Of  Accounting. Volume  2,  Nomor  4 Tahun 2013.
Sumarjo,  Hendra.  2010.  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah. Skripsi. Fakultas  Ekonomi Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Syafitri,  Irma.  2009.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal  Pada  Pemerintahan  kabupaten/kota  di Provinsi  Sumatra  Utara. Skripsi .  Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara . Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara . Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara . Jakarta.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah.
Virgasari, Aviva. 2009. Hubungan antara Opini Auditor pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah, Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Dana  Alokasi Umum  dengan  Kinerja  Keuangan  Daerah. Skripsi . Malang: Universitas Brawijaya.