## PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO

## MEDIATION PROCESS IN THE MAHKAMAH  OF SYAR’IYAH SIGLI AND MAHKAMAH OF SYAR’IYAH JANTHO
Ridha Nur Arifa 1 , Sulaiman 2 , Manfarisyah 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh Email: ridhaarifa862@gmail.com

## Abstract
Supreme  Court  Ruler  Number  1  of  2016  concerning  Mediation  Procedure  is  an effort to settle a divorce case, because it can negotiate the wishes of the parties by way  of  peace.  Mediation  efforts  will  certainly  benefit  the  court  as  well,  because the  use  of  mediation  is  expected  to  be  able  to  overcome  the  problem  of  case buildup.  However,  in  practice  there  were  many  failures  in  mediation  at  the Syar'iyah  Sigli  Court  and  the  Syar'iyah  Jantho  Court.  This  study  aims  to determine  and  analyze  the  mediation  process  carried  out  by  the  mediator  in  the settlement  of  the  case  for  divorce  in  the  Syar'iyah  Sigli  Court  and  the  Syar'iyah Jantho  Court.  The  research  method  used  in  this  study  is  the  empirical  juridical research method. The results showed that the implementation of mediation at the Syar'iyah  Sigli  Court  and  the  Syar'iyah  Jantho  Court  was  in  accordance  with Supreme  Court  Ruler  Number  1  of  2016,  but  not  yet  effective.  Obstacles  for mediators in settling divorce cases at the Syar'iyah Sigli Court and the Syar'iyah Jantho Court are inadequate facilities, mediator limitations, no good will of either party  or  parties,  strong  desire  of  the  parties  to  divorce,  conflicts  have  occurred prolonged  and  domestic  violence.  Efforts  to  overcome  obstacles  through  a psychological approach, improve the ability of mediators and good faith from the parties.
Keywords: Process, mediation, Mahkamah Syar’iyah

## Intisari
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  menjadi  upaya  penyelesaian  perkara  perceraian,  karena  dapat merundingkan  keinginan  para  pihak  dengan  jalan  perdamaian.    Upaya  mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Namun dalam praktik banyaknya  kegagalan  dalam  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan Mahkamah  Syar’iyah  Jantho.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  dalam  penyelesaian perkara  cerai  gugat  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah Jantho.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah sesuai dengan Perma  Nomor  1  Tahun  2016,  namun  belum  efektif.  H ambatan  bagi  mediator
dalam  penyelesaian  perkara  cerai  gugat  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator,  tidak  ada  itikad  baik  salah  satu  pihak  atau  para  pihak,  keinginan  kuat para  pihak  untuk  bercerai,  sudah  terjadi  konflik  berkepanjangan  dan  adanya kekerasan  dalam  rumah  tangga . Upaya  penyelesaian  hambatan  melalui pendekatan  psikologis,  meningkatkan  kemampuan  mediator  dan  itikad  baik  dari para pihak.
Kata kunci : Proses, mediasi, Mahkamah Syar’iyah

## A. Latar Belakang Masalah
Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah,  di  mana  para  pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan  bersama.  Pihak  luar  tersebut  disebut  dengan  mediator,  yang  tidak berwenang  untuk  memutus  sengketa,  tetapi  hanya  membantu  para  pihak  untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dikuasakan  kepadanya.  Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang  bersikap  netral  dan  tidak  membuat  keputusan  atau  kesimpulan  bagi  para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. 1
Mediasi  dalam  Ajaran  Islam  dikenal  dengan  istilah ishlah .  Dalam terminologi  Islam  secara  umum, ishlah dapat  diartikan  sebagai  suatu  aktiﬁtas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.  Sementara menurut  ulama  ﬁkih,  kata ishlah diartikan  sebagai  perdamaian, yakni  suatu  perjanjian  yang  ditetapkan  untuk  menghilangkan  persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. 2
Pada dasarnya, praktik ishlah sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dengan  berbagai  bentuk,  baik  untuk  mendamaikan  suami  isteri  yang  sedang bertengkar,  maupun  penyelesaian  perselisihan  antara  umat  Islam  dengan  kaum kaﬁr  dan  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lain. Ishlah menjadi  metode  untuk mendamaikan  dengan  kerelaan  masing-masing  pihak  yang  sedang  berselisih tanpa  melalui  proses  peradilan  di  hadapan  hakim.  Tujuannya  agar  para  pihak yang  berselisih  dapat  menemukan  jalan  keluar  atas  konﬂik  yang  terjadi  dengan dasar kerelaan kedua belah pihak. 3
Ishlah merupakan Ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konﬂik  secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan  yang  menjadi  akar  perselisihan.  Intinya  bahwa  pihak  yang berselisih  diperintahkan  untuk  mengikhlaskan  kesalahan  masing-masing  dan saling  memaafkan.  Dalam  perkembangannya,  penggunaan  istilah  ini  dipakai
1 Sulaiman,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan”, Makalah, disampaikan pada Seminar Diselengarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, 27 April 2016, hlm.1.
2 Sarmo,  “Pelaksanaan  Mediasi  dalam  Gugatan  Rekonvensi  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta, Tesis, Yogyakarta, 8 Mei 2015, hlm. 9.
3 Ibid.
secara  luas  di  kalangan  masyarakat  Islam,  baik  untuk  menyelesaikan  sengketa atau perselisihan, berupa perceraian, kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lain-lain. 4
Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yang  biasa  digunakan  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan, kemudian  dengan  perkembangan  peradaban  manusia  berkembang  pula penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Proses  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial (permusuhan)  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan    bersama,  karena menghasilkan  suatu  putusan win  lose  solution (menang  kalah),  dengan  adanya pihak  yang  menang  dan  kalah  tersebut,  di  satu  pihak  akan  merasa  puas  tapi  di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak  yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang  lambat,  waktu  yang  lama,  dan  biaya  yang  relatif  lebih  mahal.  Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “ win-win  solution ”  karena  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui kesepakatan dan musyawarah di  antara para pihak sehingga dapat  menghasilkan suatu  keputusan  bersama  yang  dapat  diterima  baik  oleh  kedua  belah  pihak,  dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak  ada  kewajiban  untuk  proses  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  dan dipublikasikan. 5
Mediasi  di  pengadilan  merupakan  pelembagaan  dan  pemberdayaan perdamaian  ( court  connected  mediation )  dengan  landasan  filosofisnya  ialah pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila  keempat  dari  pancasila  ini  diantaranya  menghendaki,  bahwa  upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai  mufakat  yang  diliputi  oleh  semangat  kekeluargaan.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  setiap  sengketa,  konflik  atau  perkara  hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa  untuk  memperoleh  kesepakatan  bersama.  Semula  mediasi  di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela ( voluntary ) kini mengarah pada  sifat imperative atau  memaksa.  Mediasi  di  pengadilan  merupakan  hasil pengembangan  dan  pemberdayaan  kelembagaan  perdamaian  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  130 Herziene  Inlandsch  Reglemen (HIR)  /154 Rechtsreglemen voor  de  Buitengewesten (RBg)  yang mengharuskan hakim  yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian  diantara  para  pihak  yang  berperkara.  Semula  HIR  maupun  RBg mengenal  dan  menghendaki  penyelesaian  sengketa  melalui  cara  damai.  Hal  ini tampak pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR yang merumuskan: “Jika pada hari yang  ditentukan  itu  kedua  belah  pihak  datang,  maka  pengadilan  negeri  dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”. 6
4 Ibid.
5 Rachmadi Usman, 2003, “ Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2-3.
6 R. Soesilo, 1985, RIB/HIR dengan Penjelasannya , Politeia, Bogor, hlm. 88.
Mediasi  merupakan  suatu  proses  damai  antara  pihak  yang  bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur  pertemuan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  bersengketa)  untuk mencapai  hasil  akhir  yang  adil,  tanpa  membuang  biaya  yang  terlalu  besar,  akan tetapi  tetap  efektif  dan  diterima  sepenuhnya  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  secara  sukarela.  Mediasi  sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian sengketa  memiliki  ruang  lingkup  utama  berupa  wilayah  hukum  privat/perdata. Sengketa-sengketa  perdata  berupa  sengketa  keluarga,  waris,  bisnis,  kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara  di  pengadilan  yakni  anjuran  oleh  hakim,  mediator  dan  para  pihak wajib  mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Berdasarkan Pasal  130 HIR dan  atau  Pasal  154 RBg perkara  yang tidak menempuh  prosedur mediasi  merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  HIR  dan  RBg  yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. 7 Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan  Mahkamah  agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur Medias.  Ketentuan  ini  tidak  boleh  diabaikan  serta  perlu  diperhatikan  oleh berbagai pihak, karena dalam hal tidak dilakukan mediasi apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding  atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 8
Sebelumnya  telah  ada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur  Mediasi.  Penyelesaian  sengketa  perdata  salah  satunya  dalam  perkara perceraian  melalui  mediasi  menjadi  pilihan  utama,  karena  dapat  merundingkan keinginan  para  pihak  dengan  jalan  perdamaian,  upaya  mediasi  tentunya  akan menguntungkan  pula  bagi  pengadilan  karena  penggunaan  mediasi  diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
Perceraian  merupakan  berakhirnya  ikatan  perkawinan  antara  suami  dan isteri. Perceraian adakalanya datang dari pihak suami atau isteri. Perceraian yang datangnya dari pihak suami disebut dengan cerai talak. Sedangkan jika perceraian itu datangnya dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian  yang  terjadi  atas  kehendak  suami  dan  kehendaknya  tersebut dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian  yang  terjadi  karena  pengaduan  oleh  isteri  ke  pengadilan  agama  serta diputuskan dalam suatu putusan pengadilan agama tersebut.
Tingkat perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho  yang  mendominasi  ialah  cerai  gugat/gugatan  cerai  yang  mana  diajukan dari  pihak  istri.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  kegagalan  dalam  mediasi  di Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho.  Namun,  jika mediator berperan dan bekerja lebih ekstra dalam memediasi para pihak mungkin tingkat perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho
7 Mardalena  Hanifah,  “Mediasi  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan” Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1. 2016, hlm. 1.
8 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Pendekatan  Mufakat, PT  Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, hlm.154.
dapat berkurang dengan sendirinya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara teori  dan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan.  Oleh  karena  itu,  menarik  untuk mengkaji proses mediasi oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat 9 . Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis (hukum  dilihat  sebagai  norma  atau das  sollen ),  karena  dalam  membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan  hukum  sekunder).  Pendekatan  empiris  (hukum  sebagai  kenyataan  sosial, kultural  atau das  sein ),  karena  dalam  penelitian  ini  digunakan  data  primer  yang diperoleh  dari  lapangan.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling.  Purposive  sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Proses Mediasi oleh Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho Mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  adalah  suatu  proses  usaha  perdamaian antara  suami  dan  istri  yang  telah  mengajukan  gugatan  cerai,  dimana  mediasi  ini dijembatani  oleh  seorang  Hakim  yg  ditunjuk  di  Mahkamah  Syar’iyah.  Proses mediasi ini dilaksanakan dalam Mahkamah Syar’iyah berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016. 10 Sesuai  dengan batasan masalah penelitian ini, maka peneliti hanya meneliti dan menampilkan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

## Tabel 1

## Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli
Tahun 2015-Mei 2019 Tahun Jumlah Perkara Berhasil Mediasi Gagal Mediasi 2015 95 3 92 2016 94 3 91 2017 13 1 12
9 Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 134.
10 Gia Asnawi, Lembaga Bantuan Hukum Aceh, Wawancara, 23 Mei 2019.
2018 63 2 61 2019 95 7 88 Sumber : Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Sigli
Dalam  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  Angka  keberhasilan  mediasi  pada tahun  2015  adalah  3,  tahun  2016  adalah  3,  tahun  2017  adalah  1,  tahun  2018 adalah 2, Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2019 adalah 7.  Jadi angka  keberhasilan  mediasi  pada  5  (lima)  tahun  terakhir  yang  di  jumlah  dari keseluruhan  5  (lima)  tahun  terakhir  adalah  360  perkara  cerai  gugat  dan  yang berhasil dimediasikan dari 5 (lima) tahun terakhir adalah  16 perkara cerai gugat di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli.  Oleh  karena  itu,  angka  keberhasilan  sifatnya fluktuatif (dapat  berubah  setiap  tahun)  sesuai  data  yang  diperoleh,  semua  kasus tersebut sebelumnya telah diupayakan mediasi, dari beberapa perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli yang berhasil dimediasi berjumlah 16 Perkara.
Tabel 2

## Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Jantho
Tahun 2015-Mei 2019 Tahun Jumlah Perkara Berhasil Mediasi Gagal Mediasi 2015 20 0 20 2016 141 6 135 2017 178 5 173 2018 48 4 44 2019 63 4 59
Sumber : Kepaniteraan  Mahkamah Syar;iyah Jantho
Dalam tabel diatas, dapat diketahui Angka keberhasilan mediasi pada tahun 2015 adalah 0, tahun 2016 adalah 6, tahun 2017 adalah 5, tahun 2018  adalah 4, Sedangkan  angka  keberhasilan  mediasi  pada  tahun  2019  adalah  4.  Jadi  angka keberhasilan  mediasi  pada  5  (lima)  tahun  terakhir  yang  di  jumlah  dari keseluruhan  5  (lima)  tahun  terakhir  adalah  450  perkara  cerai  gugat  dan  yang berhasil dimediasikan dari 5 (lima) tahun terakhir adalah  19 perkara cerai gugat di  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho.  Oleh  karena  itu,  angka  keberhasilan  sifatnya fluktuatif (dapat  berubah  setiap  tahun).  Beberapa  perkara  cerai  gugat  di Mahkamah Syar’iyah Jantho yang berhasil dimediasi berjumlah 19 Perkara.
Belum optimalnya peran hakim sebagai mediator dalam upaya penyelesaian perkara cerai gugat melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2015- Mei 2019 dinilai belum efektif.  Walaupun sudah diberlakukan peraturan baru namun tidak terdapat  peningkatan  keberhasilan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan mahkamah Syar’iyah Jantho dalam penyelesaian perkara cerai gugat.
Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli    menyatakan  bahwa  ada  8  (delapan) orang  hakim  mediator  dan  diantaranya  ada  lima  orang  yang  sudah  mempunyai sertifikat. Para mediator yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Syar’iyah  Sigli,  mereka  melaksanakan  tugas  mediator  pada  hari-hari
yang  tidak  ada  jadwal  sidang.  Sebagai  upaya  memudahkan  para  pihak  untuk memilih  mediator  yang  diinginkan  para  pihak,  pihak  Kepaniteraan  Mahkamah Syar’iyah  Sigli  atas  perintah  Pimpinan  menempelkan  daftar    nama  mediator  di tempat  yang  mudah  dilihat  para  pihak  lengkap  dengan  foto  para  mediator. 11 Berikut nama-nama mediator di Mahkamah Syar’iyah Sigli:

## Tabel 3 Nama Mediator di Mahkamah Syar’iyah Sigli
No Nama Jabatan Alamat Keterangan 1 Dra.Rubaiyah Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Bersertifikat 2 Drs.Indra Suhardi, M.Ag Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Belum Bersertifikat 3 Drs.Husaini, S.H., M.H Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Bersertifikat 4 Drs.Azmir, S.H., M.H Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Belum Bersertifikat 5 Drs.Ramli, M.H Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Bersertifikat 6 Drs.Said Safnizar, M.H Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Bersertifikat 7 Drs. A. Aziz, S.H., M.H Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Bersertifikat 8 Siti Salwa, S.H.I Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Belum Bersertifikat Sumber : Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Sigli
Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho menyatakan bahwa ada 6 (enam) orang hakim mediator dan diataranya ada tiga orang yang sudah mempunyai sertifikat. Para  mediator  yang  sudah  ditunjuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  Nomor  W1-A10/143.a/HK.05/01/2017  tanggal  09 Januari 2017, mereka melaksanakan tugas mediator pada hari-hari yang tidak ada jadwal  sidang.  Sebagai  upaya  memudahkan  para  pihak  untuk  memilih  mediator yang diinginkan para pihak, pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho atas perintah  Pimpinan  menempelkan  daftar    nama  mediator  di  tempat  yang  mudah dilihat  para  pihak  lengkap  dengan  foto  para  mediator. 12 Berikut  nama-nama mediator di Mahkamah Syar’iyah Jantho:
11 Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli, wawancara, 11 Juni 2019
12 Azwir, Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho, wawancara , 24 Mei 2019
Tabel 5

## Nama Mediator di Mahkamah Syar’iyah Jantho
No Nama Jabatan Alamat Keterangan 1 Heni Nurliana, S.Ag Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Bersertifikat 2 Drs. H. Ridwan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Bersertifikat 3 H.Muhammad Yasir, S.Ag. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Belum Bersertifikat 4 Osvia Zurina, S,Hi. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Belum Bersertifikat 5 Syahputra Atmanegara, S.Hi Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Belum Bersertifikat 6 Yusnadi, S.Hi., M.H. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Bersertifikat
Sumber : Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho
Proses  mediasi  tentunya  tidak  selalu  mampu  membatalkan  proses perceraian.  Akan  tetapi,  dengan  adanya  proses  mediasi  ini  diharapkan  mampu memperbaiki hubugan antara pasangan suami istri yang tadinya dipenuhi dengan sifat  emosional  dari  masing-masing  pihak,  kini  akan  sedikit  lebih  tenang  dan hubungan silaturrahmi antara sesama muslimpun tetap terjaga dengan baik. Pada prakteknya,  mediasi  diharapkan  mampu  menyelesaikan  beberapa  perkara  yang berkenaan  dengan  perkara  pokok  yang  mereka  ajukan.  Perkara  perceraian misalnya,  meskipun  perceraian  tidak  berhasil  dimediasi,  setidaknya  perkara seperti hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya berhasil dimediasikan. Sehingga  proses  putusnya  hasil  persidanganpun  akan  lebih  cepat  tanpa  harus kembali menyidangkan perkara-perkara yang tadinya sudah berhasil dimediasikan.
Beberapa  tahapan  mediasi  di  Mahkamah  Syar'iyah  Sigli  dan  Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah: 13

## 1.1 Pra Mediasi.
Setelah  perkara  perceraian  masuk  ke  Mahkamah  Syar'iyah  Sigli  atau Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  maka  Ketua  Pengadilan  dan  Ketua  Panitera membentuk  Majelis  Hakim  dan  menetapkan  tanggal  persidangan.  Setelah persidangan  pertama  yang  dihadiri  oleh  kedua  pihak  yang  ingin  bercerai,  maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan pihak yang ingin bercerai jika tidak berhasil,  maka  para  pihak  dianjurkan  untuk  mengikuti  prosedur  mediasi.  Proses mediasi  yang  dilakukan  nantinya  akan  dipimpin  oleh  satu  orang  Mediator  yang dari  Mahkamah  Syar'iyah  Sigli  atau  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho.  Sebelum melakukan  mediasi,  Mediator  mengundang  para  pihak  untuk  menyusun
13 Munir, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 10 Juni 2019.
kesepakatan secara tertulis dan menetapkan sifat  mediasi  serta bentuk  hubungan antara para pihak.
1.2 Pembentukan Forum
Setelah  tahapan  pertama  selesai,  maka  para  pihak  yang  ingin  bercerai nantinya  akan  berkomunikasi  langsung  dengan  Mediator  yang  sudah  mereka sepakati  bersama.  Dalam  tahapan  ini,  nantinya  Mediator  akan  memperkenalkan dirinya  kepada  para  pihak  dan  begitu  juga  sebaliknya,  para  pihak  akan mengenalkan diri mereka kepada Mediator.

## 1.3 Pendalaman Masalah
Setelah  tahapan  kedua  selesai,  maka  para  pihak  yang  ingin  bercerai  akan masuk  ke  dalam  tahapan  berikutnya  yaitu  pendalaman  masalah.  Kelihaian Mediator dalam mendamaikan para pihak dituntut pada tahap ini. Mediator tidak hanya  harus  menjalankan  mediasi  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan  akan  tetapi Mediator  harus  mengerti  permasalahan  dalam  keluarga  dan  mengerti  hukum- hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan baik hukum Islam, maupun hukum perdata  yang  berlaku  secara  sah  di  Indonesia.  Dalam  tahapan  ini,  Mediator nantinya  berdialog  secara  sepihak  dengan  masing-masing  pihak  untuk  menggali lebih  jauh  permasalahan  diantara  mereka  dan  memberikan  solusi  perdamaian yang terbaik kepada mereka.
1.4  Penutupan
Mediasi  Setelah  tiga  tahapan  di  atas  sudah  ditempuh,  maka  para  pihak yang ingin bercerai masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu penutupan mediasi. Pada  tahap  ini  para  pihak  akan  menyampaikan  kehendaknya  berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator dalam tahap ini akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam  dokumen  kesepakatan.  Tahapan  terakhir  ini  merupakan  kesimpulan  dari beberapa  tahapan  yang  sudah  dilaksanakan  sebelumnya.  Tahapan  ini  nantinya akan  menyimpulkan  apakah  perkara  akan  dicabut  atau  tetap  harus  diselesaian dengan jalur litigasi.
Penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho  sudah  tersistematis  dengan  baik.  Meskipun  demikian,  tersistematisnya pelaksanaan  mediasi  di  Mahkamah  Syar'iyah  Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah Jantho belum tentu dapat menyelesaikan semua perkara dengan cara perdamaian. Hal ini dikarenakan peliknya masalah yang dihadapi oleh pihak yang berperkara dan/atau  terjadinya  beberapa  hambatan-hambatan  dalam  proses  berjalannya mediasi.
Mediasi  pada  perkara  tersebut  telah  diupayakan  dengan  sungguh-sungguh dan  semaksimal  mungkin,  terbukti  dengan  pelaksanaan  mediasi  dilaksanakan sebanyak  dua  kali.  Namun  proses  mendamaikan  para  pihak  dalam  perkara perceraian,  faktor  hati  nurani  tidak  bisa  dilepaskan  begitu  saja.  Jika  rasa  sayang
dan cinta kasih sudah tidak dapat ditumbuh kembangkan dalam kalbu para pihak, maka hati keduanya pun akan sulit untuk dipersatukan lagi. 14
Mengenai belum optimalnya proses mediasi  yang dilakukan oleh mediator dalam  melakukan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  maupun  di  Mahkamah Syar’iyah Jantho, bahwa hakim mediator dalam melakukan proses mediasi sudah sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  sehingga  bisa  dikatakan  tidak menyimpang atau tidak keluar dari peraturan-peraturan  yang sudah ada dan bisa dikatakan  berjalan  dengan  baik  atau  setidaknya  sudah  terlaksana  berdasarkan pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  namun  kalau  dilihat  dari  hasilnya  belum, masih  banyak  yang  harus  dibenahi  dan  di  upayakan,  sehingga  bisa  dikatakan belum  optimalnya  peran  mediator  dalam  penyelesaian  perkara  cerai  gugat  di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho.

## 2. Hambatan Bagi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai  Gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  mediasi  di  Pengadilan  mengalami perubahan  beberapa  kali  namun  pada  pelaksanaannya  banyak  mengalami kegagalan.  Adanya  kesenjangan  antara  kenyataan  dan  harapan,  disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penyebabnya. Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah sebagai berikut:

## 2.1 Sarana Belum Memadai
Ruang  yang  ada  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah Jantho  kurang  nyaman  dan  kondusif,  hal  ini  mendapat  respon  dari  pemerintah bahwa  tempat  mediasi  harus  nyaman  dan  kondusif,  salah  satu  upaya  untuk mendapatkan  tempat  yang  nyaman  adalah  membangun  gedung  mediasi  namun karena  keterbatasan  dana  ruang  mediasi  tersebut  dibangun  sesuai  dengan  dana dari pemerintah. 15
Tergugat  dan  penggugat  dengan  nomor  perkara  182/Pdt.G/2019/MS.Sgi menyatakan  bahwa  pelaksanaan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  belum maksimal,  ruangan  yang  tidak  nyaman,  tidak  ada  pendingin  ruangan  atau  kipas angin  dan  lain-lain  sebagai  penunjang  sebuah  ruangan  yang  nyaman,  mediator tidak  memberi  bimbingan  dan  pembinaan  kerohanian  yang  mendalam  dan langsung disuguhi pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada perceraian. 16

## 2.2 Keterbatasan Mediator
Ada  beberapa  kemungkinan  yang  membuat  mediasi  di  persidangan  tidak berhasil  yaitu keterbatasan mediator  yang ada di Mahkamah  Syar’iyah Sigli dan Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  mediator  yang  tersedia  dari  para  hakim  mediator tidak  cukup  piawai  untuk  mendamaikan  para  pihak.  Para  pihak  cenderung  akan memilih hakim mediator yang tersedia gratis ketimbang jasa mediator profesional berbayar  untuk  melewati  tahap  mediasi  di  persidangan.  “Mediator  harus
14 Azmir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 6 Juni 2019
15 Azmir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara 6 Juni 2019.
16 Fakhrul Nazar dan Nailul, Para Pihak yang Bersengketa, Wawancara, 29 Juni 2019.
punya softskill .  Harus  punya  kepiawaian  aspek  sosiologi  budaya,  psikologi tentang pihak yang dimediasi. 17
Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan  anak-anaknya.  Bagi  wanita  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  memiliki penghasilan  namun  khawatir  kekurangan  akan  berfikir  ulang  untuk  menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan  yang  cukup,  kecenderungan  untuk  berpisah  dengan  suaminya  lebih kuat. 18
Kondisi  psikologis  para  pihak  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  mediasi. Seseorang  yang  ingin  berpisah  dengan  pasangannya  pasti  telah  merasa ketidaknyaman  bahkan  penderitaan  fisik  maupun  psikis  yang  berlangsung  lama. Semakin besar tekanan  yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya  untuk  berpisah  dengan  pasangannya.  Faktor  intern  dari  para  pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi. 19
2.3 Tidak Ada Itikad Baik Salah Satu Pihak atau Para Pihak Pasal  7  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  mengatur  tentang  kewajiban melaksanakan  mediasi  dengan  iktikad  yang  baik.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang  menyatakan  para  pihak  tidak  beriktikad  baik  dalam  melaksanakan  mediasi, yaitu: 20 Pertama, Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali    berturut-turut;  Kedua,  Hadir  dalam  pertemuan  mediasi  pertama,  tetapi selanjutnya  tidak  hadir  meskipun  sudah  dipanggil  dua  kali  berturut-turut; Ketiga, Tidak  hadir  berulang-ulang  sehingga  mengganggu  jadwal  mediasi; Keempat,  Tidak  mengajukan  atau  tidak  menanggapi  resume  perkara  dan  kelima, Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.
Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat  dilihat  dari  aspek  para  pihak  yang  tidak  beriktikad  baik,  yaitu:  Pertama, Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik adalah Penggugat yang tidak berittikad  baik  gugatannya  dinyatakan  tidak  diterima  (NO);  Penggugat  juga dikenai  kewajiban  membayar  biaya  mediasi;  Mediator  menyatakan  Penggugat tidak  berittikad  baik  dalam  laporan  mediasi  disertai  rekomendasi  sanksi  dan besarannya;  Hakim  Pemeriksa  Perkara  berdasarkan  laporan  mediator  menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan dan Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari  panjar  biaya  atau  pembayaran  tersendiri  oleh  Penggugat  dan  diserahkan kepada Tergugat.
17 Dahlan  Ali,  Dosen  Fakultas  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala, Wawancara, 10 Juni 2019.
18 Jalil,  Tokoh  Agama  Gampong  Blang  Paseh  Kecamatan  Kota  Sigli  Kabupaten  Pidie, Wawancara, 6 Juni 2019.
19 Dedi  Afrizal,  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala, Wawancara, 10 Juni 2019.
20 Azmir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 6 Juni 2019.
Kedua,  Akibat  Hukum  Tergugat  yang  Tidak  Beriktikad  Baik  adalah Tergugat yang  tidak  beritikad  baik  dikenakan  pembayaran  biaya  mediasi; Mediator menyatakan  Tergugat  tidak  berittikad  baik  dalam  laporan  mediasi disertai  rekomendasi  sanksi  dan  besarannya;  Hakim  Pemeriksa  Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan  penetapan  tentang  tidak  beritikad  baik  dan  menghukum  Tergugat untuk  membayar;  Pembayaran  biaya  mediasi  oleh  Tergugat  mengikuti pelaksanaan  putusan  yang  telah berkekuatan hukum  tetap  dan  pembayaran  dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.
2.4 Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Para  pihak  yang  berkperkara  yang  sudah  memiliki  keinginan  kuat  untuk bercerai  akan  sulit  didamaikan.  Sebesar  apapun  usaha  yang  dilakukan  mediator untuk  mendamaikan  para  pihak  itu  tidak  akan  berhasil  karena  mereka  sudah bersepakat  untuk  berpisah. 21 Kedua  belah  pihak  sudah  buntu  dalam  hal komunikasi,  yang menjadi pangkal pada suatu permasalahan dan biasanya sering terjadinya  perselisihan  atau  pertengkaran  sehingga  para  pihak  harus  menempuh jalan  akhir  dan  mereka  bersikukuh  ingin  bercerai.  Faktor  inilah  yang  menjadi sebab  para  pihak  sudah  bertekat  bulat  ingin  bercerai  dan  tidak  ada  keinginan untuk berdamai, sehingga upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik”. 22

## 2.5 Sudah Terjadi Konflik Berkepanjangan
Konflik  yang  terjadi  antara  para  pihak  sudah  terjadi  terlalu  lama  sehingga menjadi  sangat  rumit.  Sehingga  saat  mediasi  para  pihak  tidak  dapat  meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator  dan  merasa  pihak  yang  paling  benar.  Bahkan  ada  saat  dimana  pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan Tergugat. 23
Noni  Safriani  Binti  Safwandi  menjelaskan  awalnya    kehidupan  rumah tangga  Penggugat    dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis  lalu  tahun  2013  terus menerus terjadi  cekcok karena  Tergugat  telah  menikah  dengan  perempuan lain tanpa  sepengetahuan    Penggugat    akan    tetapi    Penggugat    tetap    bersabar kemudian  tanggal  21-03-2019  terjadi  perselisihan  yang  tidak  ada  harapan  akan hidup  rukun  lagi    dalam  rumah  tangga  disebabkan  antara  lain:  Tergugat    telah mengeluarkan    kata-kata  talak  (cerai)  terhadap  penggugat.  Tergugat    sejak mengeluarkan    kata-kata  cerai  terhadap  penggugat,  penggugat  tidak  pernah  lagi melayani  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  sehingga  rumah  tangga  penggugat dan    tergugat  tidak  tercipta  lagi  keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah  yang diharapkan. 24
21 Khairil,  Tokoh  Masyarakat  Gampong  Blang  Paseh  Kecamatan  Kota  Sigli  Kabupaten Pidie, Wawancara, 29 Mei 2019.
22 Ridwan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Wawancara, 20 Mei 2019.
23 Azmir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 6 Juni 2019.
24 Noni Safriani, Para Pihak yang Bersengketa, Wawancara, 10 Mei 2019.

## 2.6 Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga itu sangat sulit untuk didamaikan karena ini menyangkut dengan keselamatan pemohon, dalam kasus seperti ini sebagian besar tidak  dapat  didamaikan  karena  sudah  tidak  ada  jalan  lain  selain  perceraian. 25 Penguggat  dengan  nomor  perkara  173/Pdt.G/2019/Ms-Jth  yang  menyatakan bahwa tergugat pernah menampar penggugat di  depan anaknya  yang masih kecil dan sering marah-marah serta sering memukul jika penggugat  menyuruh tergugat untuk  mengikuti  kegiatan- kegiatan  yang di  adakan di  dalam masyarakat. 26 Oleh karena  itu,  banyaknya  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  hakim  mediator menandakan  bahwa  kata  damai  sulit  untuk  dicapai  namun  hakim  mediator  harus berupaya  dengan  maksimal  untuk  mendamaikan  para  pihak  karena  dengan  kerja keras  seorang  hakim  mediator  dan  iktikad  baik  dari  para  pihak  kendala-kendala tersebut  bisa  dijalani  dengan  semestinya  meskipun  tidak  mencegah  perceraian. Namun, kesepakatan damai bisa dirasakan oleh pihak yang bersengketa dan hakim mediator  harus  sungguh-sungguh  membantu  pihak  yang  bersengketa  untuk mencapai kesepakatan bersama.
3. Upaya  yang  dilakukan  Mediator  untuk  Mengatasi  Hambatan  dalam Penyelesaian  Perkara  Cerai  Gugat  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan Mahkamah Syar’iyah Jantho
3.1 Upaya Pendekatan Psikologis
Pendekatan  melalui  psikologis  sangat  mempengaruhi  para  pihak  dalam meningkatkan keberhasilan melalui proses mediasi, gejolak jiwa seseorang  yang sangat  berat  dan  yang  diakibatkan  oleh  hal-hal  buruk  yang  menimpa  dirinya sehingga dia tidak sanggup menanggung beban yang terus menerus menekankan dirinya kemudian mengambil jalur perceraian. 27
Setiap  masalah  atau  sengketa  yang  menyangkut  hubungan  perdata, sebaiknya  dapat  diselesaikan  dengan  damai  dengan  musyawarah  untuk  mufakat sebagaimana  menjadi  amanat  Sila  Keempat  Pancasila  “Kerakyatan  yang Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/  Perwakilan”. Kebiasaan gugat-menggugat atau berperkara di pengadilan harusnya dikesampingkan  oleh  masyarakat,  apabila  belum  ditempuh  upaya  mediasi. Masyarakat  tidak  boleh  lupa  bahwa  nilai  musyawarah  untuk  mufakat  itu  adalah cerminan  dari  proses  mediasi.  Masyarakat  harus  benar-benar  memahami  bahwa mediasi  adalah  perundingan  para  pihak  yang  terpimpin  dan  terorganisir  oleh penengah  yang netral dan imparsial seperti halnya melakukan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang dipercaya mampu menyatukan para pihak. 28
Masyarakat  juga  harus  meninggalkan stereotipe bahwa  mediasi  hanya melekat  dan  terjadi  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  perdata  di  pengadilan, sebagaimana  diatur  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016.  Mediasi  dapat dilakukan  kapan  saja  dan  dimana  saja  sesuai  kesukarelaan  para  pihak  yang sedang  bersengketa.  Nilai-nilai  kesukarelaan  harus  ditanamkan  dalam  pikiran
25 Munir, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 22 Mei 2019.
26 Mutia Permata Sari, Para Pihak yang Bersengketa, Wawancara, 10 Mei 2019.
27 Ridwan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Wawancara, 20 Mei 2019.
28 Ridwan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Wawancara, 20 Mei 2019.
masyarakat,  sehingga  inisiasi  mediasi  tidak  hanya  lahir  dan  terbatas  di pengadilan. 29
Adapun stratergi hakim mediator dalam mediasi yakni (1) mengungkapkan strateginya  dalam  proses  mediasi  yakni  memberikan  penjelasan  terlebih  dahulu kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terhadap proses mediasi secara mendalam  sebab  jika  hal  ini  gagal  maka  tidak  ada  lagi  jalan  untuk  keluarganya kembali bersatu dalam bahtera rumah tangga serta beliau juga menuturkan bahwa dengan  mencoba  menyentuh  hatinya  dengan  memberikan  pertimbangan mengenai  dampak-dampak  negatif  dari  proses  perceraian  dari  hal  tersebut diakuinya  dapat  menyentuh  batin  seseorang  yang  sedang  dimediasi.  Dalam memimpin  mediasi  hendaknya menunjukkan kharismanya sebagi  seorang hakim serta  retorika  yang  baik  sehingga  ada  daya  tarik  sendiri  kepada  yang  dimediasi untuk  tetap  fokus  mengikuti  proses  mediasi  tersebut.  (2)  Proses  mediasi  dengan cara  tertutup  sehingga  apa  yang  menjadi  sesuatu  yang  mengganjal  hati  dapat diungkapkan  dalam  proses  mediasi  dan  juga  menurutnya  proses  mediasi  itu membutuhkan  persiapan  sehingga  perlu  memberikan  waktu  kepada  kedua  pihak untuk  berbicara  baik-baik  guna  mempertimbangkan  dampak  apabila  terjadi perceraian  sebelum  masuk  ke  ruang  mediasi  yang  telah  dijadwalkan  serta berusaha  menghadirkan  pihak-pihak  yang  menurutnya  menginginkan  proses perceraian  guna  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  mengenai  dampak negatif  jikalau  perceraian  terjadi.  Dari  hal  tersebut  mediator  dapat  memberikan penjelasan  untuk  menyelesaikan  permasalahaannya  secara  baik-baik.  (3)  setiap mediator  menurutnya  seharusnya  memiliki  keinginan  yang  besar  untuk mendamaikan  para  pihak  sehingga  menurutnya  jika  ada  pihak  yang  telah memberikan  kuasanya  kepada  seorang  pengacaranya  maka  dapat  meminta  agar pengacara tersebut mampu menjadi mediator pula diluar pengadilan. Oleh karena itu,  keterbatasan  haknya  seorang  mediator  dapat  menjadi  faktor  kegagalan mediasi  yakni  ruang  mediasi  dapat  mengubah  segalanya  jika  kedua  bela  pihak dipertemukan.

## 3.2 Upaya Meningkatkan Kemampuan Mediator
Mediator  bukanlah  suatu  profesi  yang  lahir  dan  dikuasai  oleh  sarjana hukum.  Untuk  menjadi  mediator  yang  andal,  maka  setiap  orang  hanya  perlu membekali diri dengan kemampuan mengorganisasi dan memimpin perundingan, kemampuan  mendengar,  kemampuan  menganalisis  peta  masalah,  dan kemampuan  berkomunikasi.  Beberapa  profesi  mungkin  memiliki  bakat  menjadi mediator  yang  andal,  seperti  profesi  di  bidang  psikologi  dan  antropologi. Sementara,  untuk  menjadi  mediator  yang  baik,  sarjana  hukum  harus  bisa meninggalkan  ‘kaca-mata  hukum’  yang  memandang  sesuatu  sebagai  hitam  atau putih (benar atau salah). 30
Setiap  orang  dapat  mengasah  kemampuan  sebagai  mediator  dengan pelatihan  dan  pengalaman.  Mahkamah  Agung  bekerjasama  dengan  beberapa institusi  pendidikan  juga  telah  menyelenggarakan  sertifikasi  mediator  untuk
29 Ridwan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Wawancara, 20 Mei 2019.
30 Munir, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 22 Mei 2019.
membekali  kemampuan  dasar  sebagai  seorang  mediator.  Sertifikasi  mediator menjadi  bekal  penting  untuk  memahami  prinsip  dasar,  teori,  dan  mengasah kemampuan  sebagai  mediator.  Selain  itu,  mediator  bersertifikat  mempunyai keistimewaan  dan  pengakuan  pengadilan  atas  pembuatan  akta  perdamaian (acte van  dading) penetapan  oleh  pengadilan  yang  menjadikan  kesepakatan perdamaian sama kuat dengan putusan pengadilan. 31
Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan  adanya  titik  temu  antara  para  pihak  akan  mudah  mendorong terjadinya  perdamaian.  Oleh  karena  itu  kemampuan  seorang  mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap  apakah  permasalahan  diantara  para  pihak  dan  kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik. 32
3.3  Upaya Adanya Itikad Baik dari Para Pihak Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha  yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik  para  pihak  untuk  dirukunkan  serta  kesadaran  masing-masing  pihak  akan kekurangannya  sehingga  dapat  saling  memaafkan  dan  memulai  hidup  rukun kembali.  Terutama  itikad  baik  pihak  Pemohon/Penggugat  untuk  berdamai  dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama. 33
Penjelasan beberapa hakim mediator di  atas tentang upaya  yang dilakukan mediator  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  penyelesaian  perkara  cerai  gugat  di Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  antara  lain  adalah mengubah  pola  pikir  masyarakat  dalam  penyelesaian  sengketa,  meningkatkan kemampuan  mediator  dan  adanya  itikad  baik  dari  para  pihak.  Secara  sistematis, langkah  yang  harus  di  tempuh  oleh  mediator  dalam  menyelesaikan  sengketa diantara  para  pihak  demi  tercapainya  tujuan  mediasi  antara  lain  adalah  tahap pramediasi  (persiapan  awal  pelaksanaan  mediasi),  pengarahan  singkat  mediator, cerita  jalannya  kehidupan  rumah  tangga  selama  mereka  menempuh  bahtera rumah  tangga  secara  detil,  lalu  sama-sama  melakukan  identifikasi  masalah, melakukan  negoisasi,  kaukus  (pertemuan  terpisah)  bila  perlu,  perumusan masalah,  mencatat  keputusan  akhir  dan  menutup  acara  mediasi,  karena  langkah ini  ditempuh  sebagai  upaya  untuk  berusaha  mencari  akar  permasalahan  untuk memudahkan pemecahan ke arah perdamaian.
Upaya  yang  dilakukan  hakim  mediator  untuk  mengatasi  hambatan  dalam penyelesaian  perkara  cerai  gugat  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan  Mahkamah Syar’iyah Jantho  hanya sebatas legal standing saja untuk melegalkan dibukanya sidang  pokok  perkara  juga  waktu  yang  digunakan  sangat  tergesa-gesa  dan kualitas  perkara  (kasus)  yang  sangat  tidak  mungkin  didamaikan.  Keterbatasan waktu oleh hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  dikarenakan  padatnya  jadwal  sidang  dan
31 Munir, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 22 Mei 2019.
32 Munir, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 22 Mei 2019.
33 Munir, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Wawancara, 22 Mei 2019.
hakim  mediator  melaksanakan  mediasi  diluar  jam  persidangan  sehingga  sangat sulit  untuk  memaksimalkan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  hakim  untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara cerai gugat.

## D. Kesimpulan
Pelaksanaan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah Jantho  sudah  sesuai  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016.  Namun,  hasil  dari pelaksanaan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  dan  Mahkamah  Syar’iyah Jantho belum efektif, hal ini bisa dilihat dari mediasi yang dilakukan dari perkara cerai  gugat  di  Mahkamah Syar’iyah Sigli  yang berhasil dimediasi berjumlah 16 perkara  dari  360  perkara  cerai  gugat.  Beberapa  perkara  cerai  gugat  lain  di Mahkamah Syar’iyah Jantho  yang berhasil dimediasi berjumlah 19 perkara  dari 450  perkara  cerai  gugat.  Proses  mediasi  dalam  perkara  perceraian  sangat  sulit untuk mencapai kesepakatan karena sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi perkara tersebut merupakan  perkara perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Sulaiman,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan”, Makalah, Disampaikan  pada  Seminar  Fakultas  Hukum Samudera Langsa, 27 April 2016.
Sarmo, “Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi Di Pengadilan Agama Yogyakarta, Tesis, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Rachmadi  Usman,  2003  “ Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
R. Soesilo, 1985, RIB/HIR dengan Penjelasannya . Politeia, Bogor. Mardalena  Hanifah,  “Mediasi  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata di Pengadilan” Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1. 2016. Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, PT Raja Graﬁndo Persada, Jakarta.
Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.