https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3115 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## Analisis Evaluatif Kebijakan Lingkungan Hidup di Wilayah Sulawesi Barat 2016-
2023
Muhammad Rizky Prawira 1* , Abdul Hafid 2 , Sriwiyata Ismail Zainuddin 3 , Andi Ismira 4 , Muhammad Alif Mulky 5 1,2,3,4,5 Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia Email: muhammadrizkyprawira@gmail.com 1 , abdulhafidtahir@unsulbar.ac.id 2 , Sriwiyataismail@unsulbar.ac.id 3 , andi.ismira@unsulbar.ac.id 4 , alifmulqy20@gmail.com 5

## Abstrak
Pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di tingkat lokal atau daerah dapat terefleksikan dari  situasi  di  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyorot berbagai kebijakan lingkungan hidup yang telah dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Barat  dalam  kurun  waktu  tujuh  tahun  terakhir  (2016-2023),  kemudian  melakukan evaluasi terhadap efektifitas kebijakan tersebut dan dampak nyata yang dihasilkan dalam pelestarian  lingkungan  hidup.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kombinasi antara metode pelacakan proses atau process tracing dengan wawancara semi terstruktur  atau semi-structured  interview. Dari  hasil  pengumpulan  data  dan  analisa, didapatkan  bahwa  terdapat  beberapa  kemajuan  dalam  hal  pengawasan  dan  penegakan hukum  serta  peningkatan  kepedulian  generasi  muda  Sulawesi  Barat  terkait  pelestarian lingkungan hidup. Namun program serta kebijakan di isu-isu lain seperti reboisasi lahan pesisir, penghijauan hutan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan sampah dan limbah masih perlu pembenahan serta penyempurnaan lebih lanjut.
Kata kunci : Analisis Evaluatif; Sulawesi Barat; Lingkungan Hidup; Kebijakan Publik

## Abstract
The  implementation  of  environmental  policies  at  the  local  or  regional  level  can  be reflected  in  the  situation  in  West  Sulawesi  region.  This  research  was  conducted  by highlighting  various  environmental  policies  that  have  been  implemented  by  the  West Sulawesi regional government in the last seven (7) years (2016-2023), then evaluating the  effectiveness  of  these  policies  and  the  real  impact  they  have  produced  in environmental preservation. The method used in this research is a combination of process tracing methods and semi-structured interviews. From the results of data collection and analysis, it was found that there had been some progress in terms of monitoring and law enforcement as well as increasing awareness of the young generation of West Sulawesi regarding environmental preservation. However, programs and policies on other issues such as reforestation of coastal lands, reforestation of forests, rehabilitation of critical lands, and waste management still need further improvement and refinement .
Keyword: Evaluative Analysis; West Sulawesi; Environment; Public policy

## PENDAHULUAN
Persoalan terkait lingkungan hidup merupakan suatu isu yang sangat genting dan
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 3, March 2024
membutuhkan  perhatian  khusus  (Lukman  et  al.,  2021).  Keberlanjutan  kehidupan  dan peradaban  manusia  sangat  bergantung  pada  kondisi  lingkungan  hidup,  dimana  jika lingkungan rusak, maka keberlangsungan ekosistem yang ada di di dalamnya akan sangat terancam (Herlina, 2020). Dalam hal ini, jika manusia tidak mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, maka masa depan kehidupan umat manusia serta seluruh makhluk hidup  akan  berada  dalam  tanda  tanya  besar  (Kurniawan,  2019).  Maka  dari  itu, keberlangsungan  dan  kelestarian  ruang  tempat  manusia  tinggal  dan  menjalani kehidupannya merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan (Jazuli, 2017).
Berdasarkan  situasi  ini,  maka  sangat  penting  untuk  senantiasa  menghadirkan persoalan  lingkungan  hidup  dalam  setiap  perumusan  kebijakan  public  (Kahpi,  2016). Masalah lingkungan sudah menjadi hal yang menyangkut hajat hidup umat manusa, dan meningkatnya  perhatian  dan  kepedulian  terhadap  isu  lingkungan  hidup  secara  masif belakangan ini mengindikasikan bahwa persoalan ini juga tidak kalah penting dengan isu- isu mendasar lain, seperti sosial maupun ekonomi (Jelantik, 2019). Sudah sewajarnya isu lingkungan  hidup  mendapatkan  porsi  yang  cukup  dalam  berbagai  formulasi  kebijakan oleh para elit dan pengambil keputusan, baik di tingkat internasional, nasional hingga ke tingkat lokal (Iskandar, 2017).
Pelaksanaan  kebijakan  lingkungan  hidup  di  tingkat  lokal  atau  daerah  dapat terefleksikan  dari  situasi  di  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Wilayah  Sulawesi  Barat  sendiri memiliki  keunikan  dari  sisi  geografis,  dimana  lima  dari  enam  kabupaten  di  dalamnya berlokasi di garis pantai Sulawesi atau merupakan wilayah pinggir pantai. Selain wilayah pesisir, Sulawesi Barat juga didominasi oleh gunung dan pegunungan. Kondisi topografi in  juga  pada  akhirnya  membuat  wilayah  Sulawesi  Barat  juga  dilalui  oleh  aliran-aliran sungai  yang  cukup  besar.  Maka  dari  itu,  isu  serta  arah  kebijakan  lingkungan  hidup  di wilayah ini banyak terfokus  pada permasalahan-permasalahan di  pesisir  pantai, lautan, hingga dearah lembah dan sempadan sungai (Juwono & Subagiyo, 2019).
Secara  umum,  pemerintah  daerah  Sulawesi  Barat  memfokuskan  pada  beberapa hal utama dalam kebijakan lingkungan hidup. Diantara dari beberapa isu prioritas yang dicanangkan  melalui  Dinas  Lingkungan  hidup  antara  lain  adalah  permasalahan  terkait pulau-pulau kecil serta pesisir, pencemaran limbah domestik, penegakan hukum terkait lingkungan serta pengawasan, pembentukan generasi lingkungan hidup, serta persoalan mengenai lahan kritis, kerusakan sumber-sumber air, dan kerusakan atau penggundulan hutan (Hidup, 2007).
Sebagai  tindak  lanjut  dari  kebijakan  publik  dearah  Sulawesi  Barat  di  ranah lingkungan  hidup  yang  sedikit  banyak  menyentuh  prioritas-prioritas  diatas,  maka penelitian ini mencoba melakukan analisa terhadap berbagai kebijakan tersebut selama beberapa  tahun  terakhir.  Analisa  dilakukan  dengan  menyorot  berbagai  kebijakan lingkungan hidup yang telah dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam kurun waktu  tujuh  (7)  tahun  terakhir  (2016-2023),  kemudian  melakukan  evaluasi  terhadap efektifitas  kebijakan  tersebut  dan  dampak  nyata  yang  dihasilkan  dalam  pelestarian lingkungan hidup. Temuan berupa hasil evaluasi dimaksudkan untuk menjadi acuan dan referensi dalam penyempurnaan serta perbaikan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup di lingkup Sulawesi Barat ke depannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menyorot berbagai kebijakan lingkungan  hidup  di  lingkup  Sulawesi  Barat.  Di  samping  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  berbagai  kebijakan  lingkungan  hidup  di  wilayah Sulawesi  Barat  selama  rentang  waktu  2016-2023.  Urgensi  penelitian  ini  adalah  untuk menumbuhkan kesadaran terkait isu  lingkungan hidup,  baik  di lingkup lokal,  nasional,
Muhammad Rizky Prawira 1* , Abdul Hafid 2 , Sriwiyata Ismail Zainuddin 3 , Andi Ismira 4 , Muhammad Alif Mulky 5
hingga  global.  Di  tingkatan  daerah  output  penelitian  ini  dapat  mendorong  urgensi pelestarian  lingkungn  hidup,  baik  bagi  pemerintah  daerah  Sulawesi  Barat,  maupun seluruh stakeholders di  wilayah  ini.  Hasil  penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  input  bagi perbaikan  dan  penyempurnaan  kebijakan  lingkungan  hidup  di  Sulawesi  Barat  ke depannya.
Kontribusi penelitian antara lain: Dari sisi keilmuan, lingkungan hidup merupakan isu  global  yang  telah  menjadi  salah  satu  fokus  penting  dalam  berbagai  permasalahan politik  serta  perumusan  kebijakan  di  tingkat  internasional,  nasional,  hingga  lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi efektivitas kebijakan lingkungan hidup di  lingkup  lokal  yang  menambah  khasanah  diskursus  lingkungan  hidup  dalam  kajian hubungan internasional.  Dari sisi  praktik, penelitian ini dapat  meningkatkan kesadaran dan  kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup  di  Sulawesi  Barat  dan  urgensi  formulasi kebijakan publik yang berfokus pada isu lingkungan. Hasil evaluasi dapat menjadi acuan bagi pengambil keputusan dan stakeholders di Sulawesi Barat dalam menyempurnakan perencanaan dan implementasi kebijakan lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menekankan pada analisa yang  dilakukan  terhadap  objek  penelitian  yang  diangkat,  yaitu  kebijakan  lingkungan hidup di wilayah Sulawesi Barat dalam rentang waktu 2016-2023.  Hasil analisa disajikan secara deskriptif dan mendalam. Penelitian ini menggunakan kombinasi studi pustaka dan wawancara  dalam  membangun  analisis  deskriptif,  berupa  evaluasi  terhdap  kebijakan lingkungan  hidup  di  Sulawesi  Barat  dalam  rentang  waktu  2016-2023.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari data sekunder  dan primer.  Data sekunder  akan  diambil  dari  berbagai  referensi  dan  literatur  seperti  berbagai  artikel  di media  massa  (eg.  Radar  Sulbar,  dsb.)  Maupun  media  online  (eg.  Radar  Sulbar  online, Tribunnews  Sulbar, Penasulbar, dsb.), hingga .artikel-artikel  di  jurnal-jurnal  dan karya ilmiah  lainnya.  Data  primer  sendiri  diharapakan  dapat  dihimpun  melalui  proses wawancara  dengan  narasumber-narasumber  yang  telah  ditentukan  secara  strategis. Penelitian  ini  berfokus  pada  analisa  dan  evaluasi  dari  beberapa  kebijakan  lingkungan hidup di wilayah Sulawesi Barat. Cakupan penelitian ini dibatasi dalam dalam rentang waktu 7 tahun, dimulai dari 2016 hingga 2023.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan studi pustaka  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  serta  referensi  dari  berbagai  literatur,  baik buku,  artikel  jurnal,  artikel  media  dan  sebagainya.  Metode  lain  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  atau semi-structured  interview .  Wawancara  semi terstruktur  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  target  narasumber secara terukur dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam rangka mencari  data  yang  dibutuhkan  dalam  mencapai  tujuan  penelitian  ini.  Narasumber potensial  dalam  penelitian  ini  adalah  perwakilan  pemerintah  daerah,  maupun  Dinas lingkungan  hidup  di  wilayah  Sulawesi  Barat,  aktivis  lingkungan  hidup  serta  berbagai stakeholders lainnya. Penelitian  ini  juga  mengkombinasikan  antara  metode  pelacakan proses  atau  yang  dikenal  juga  sebagai process  tracing dan  observasi  lapangan,  serta wawancara .  Process  tracing adalah  suatu  metode  analisis  kualitatif  yang  digunakan dengan “melihat dan mencari bukti-bukti empiris dalam suatu fenomena spesifik dengan tujuan baik untuk menciptakan maupun menguji suatu penjelasan alternatif akan kasus tersebut” (Bennett & Provan, 2008). Metode ini juga melibatkan mekanisme pencarian ilustrasi detail serta penjelasan kronologis terhadap suatu peristiwa atau isu yang dapat
memberikan  pengetahuan  serta  wawasan  baru  ataupun  melakukan  pengujian  relevansi basis teori terhadap fenomena empiris (Roosinda et al., 2021).
Process tracing sering dipakai dalam menguji relasi kausal antar variabel-variabel yang telah ditetapkan ataupun membuktikan hipotesis atau ekspektasi relasi sebab akibat antar  variabel  yang  dihasilkan  dari  basis  teori.  Secara  spesifik, process  tracing yang digunakan dalam penelitian ini merupakan inductive process tracing (pelacakan proses induktif).  Pelacakan  proses  induktif  dilakukan  tanpa  membangun  hipotesis  ataupun ekspektasi teoritis yang, melainkan peneliti langsung terjun dalam observasi empiris di lapangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari tahu situasi nyata atau real dari fenomena  yang  diteliti,  serta  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  utuh  dan kontekstual  dari  objek  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini,  pelacakan  proses  dilakukan dalam memberikan gambarikan spesifik dan mendalam dari kebijakan lingkungan hidup di Sulawesi Barat dan menyingkap serta menilai dampak dari berbagai kebijakan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Sulawesi Barat
Arah  kebijakan  lingkungan  hidup  di  wilayah  Sulawesi  Barat  didasarkan  pada berbagai  persoalan  utama  yang  mempengaruhi  kondisi  lingkungan  di  kawasan  ini. Berbagai permasalahan yang telah dipetakan melalui Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah terkait masalah pulau-pulau kecil dan pesisir, permasalahan sumber air, kerusakan hutan, dan lahan yang kritis, serta masalah pencemaran lingkungan. Permasalahan terkait pengembangan generasi pemerhati lingkungan dan pengawasan serta penegakan hukum terkait lingkungan hidup juga menjadi fokus utama dari perumusan kebijakan lingkungan hidup di Sulawesi Barat.
Permasalahan  pulau  kecil  dan  pesisir  bersinggungan  dengan  intensitas  aktifitas masyarakat pesisir yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan di wilayah pesisir  yang  makin  berkembang  juga  menyebabkan  kegiatan  reklamasi  pantai  menjadi salah satu langkah yang umum dilakukan. Segala bentuk peningkatan pembangunan dan aktifitas  masyarakat  beresiko  terhadap  terjadinya  degradasi  lahan  dan  kerusakan ekosistem  di  sekitar  wilayah  pantai.  Disamping  itu,  praktik-praktik  penangkapan  ikan yang dilakukan secara tidak tertib, seperti pengeboman dan semacamnya juga berpotensi membawa pada kerusakan pada terumbu karang dan biota laut lainnya.
Isu  kerusakan  hutan  berkaitan  erat  dengan  masalah  lahan  kritis.  Suatu  lahan menjadi berkurang kualitasnya dan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik akibat dari berbagai kerusakan yang terjadi di wilayah hutan.  Kerusakan-kerusakan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti penebangan liar, eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, kebakaran hutan, longsor dan bencana alam, pengalihan status terhadap lahan, pengolahan  konservasi  lahan  yang  tidak  maksimal,  dan  sistem  penataan  zonasi  yang belum  bekerja  secara  baik.  Lahan  yang  kritis  mengurangi  kapasistasnya  dalam menyimpan  air  tanah,  dan  kerusakan  lahan  hutan  di  area  hulu  sungai  menyebabkan menurunnya volume air dan penurunan kualitas air pada wilayah aliran sungai.
Lebih jauh, persoalan pencemaran lingkungan merujuk pada ledakan sampah dan limbah rumah tangga yang semakin tidak terkendali di wilayah Sulawesi Barat Sampah yang  berserakan  dan  tidak  terkelola  dengan  baik  merusak  kualitas  lingkungan  hidup, mencemari air dan udara, memunculkan bau tidak sedap, mengganggu pemandangan dan keindahan tata kota. Sampah dan limbah rumah tangga juga berpotensi menyumbat aliran air dan drainase serta menjadi faktor utama pemicu terjadinya bencana banjir.
Muhammad Rizky Prawira 1* , Abdul Hafid 2 , Sriwiyata Ismail Zainuddin 3 , Andi Ismira 4 , Muhammad Alif Mulky 5
Disamping itu, persoalan terkait kepedulian generasi muda terhadap lingkungan hidup  juga  patut  menjadi  perhatian  tersendiri.  Generasi  lingkungan  yang  dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori khusus yaitu siswa, mahasiswa, dan pemuda atau masyarakat  diluar  lingkup  institusi  pendidikan  menjadi  ujung  tombak  dari  upaya pelestarian lingkungan hidup, karena upaya ini membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah daerah, dinas terkait, warga dan pemuda. Para pemuda (i)  di  wilayah  Sulawesi  Barat  sebenarnya  telah  beberapa  kali  melakukan  aksi  bersih- bersih  lingkungan  dan  semacamnya,  namun  secara  frekuensi  masih  jarang  dan  secara kuantitas gerakan-gerakan yang dilakukan masih relatif sedikit. Masih belum masifnya aksi-aksi lapangan terkait lingkungan hidup ini menandakan bahwa upaya pembinaan dan injeksi nilai-nilai peduli lingkungan hidup di generasi muda masih belum maksimal.
Pengawasan dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup juga menjadi faktor yang  tidak  kalah  penting.  Undang-undang  terkait  lingkungan  hidup  sudah  jelas menjabarkan  aturan  terkait  izin  pembangunan  dan  semacamnya  yang  wajib  memenuhi instrumen-instrumen khusus pelestarian lingkungan hidup. Namun dalam implementasinya  dilapangan,  potensi  terjadinya  penyelewengan  masih  sangat  besar. Maka dari itu, penegakan hukum terkait lingkungan hidup sangat urgen untuk digalakkan melalui  berbagai  langkah  strategis  seperti  penguatan  perangkat  pengawas  lingkungan hidup.
Dalam  menindaklanjuti  fokus-fokus  permasalahan  yang  telah  dipetakan,  maka pemerintah  daerah  Sulawesi  Barat,  khususnya  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup melakukan  beberapa  langkah  strategis  yang  dilakukan  sejak  2016  hingga  saat  ini. Beberapa langkah ini dapat tergambar dengan jelas dari berbagai kebijakan lingkungan hidup sebagai berikut:

## Kebijakan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau
Dalam merespon degradasi lahan di wilayah pesisir, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan beberapa langkah. Salah satunya adalah dengan melakukan  rehabilitasi  di  lahan  pesisir  melaui  program  penghijauan  pantai  seperti penanaman  mangrove.    Disamping  itu,  penyusunan  peraturan  terkait  zonasi  wilayah pesisir dan pulau kecil di wilayah Sulawesi Barat juga dilakukan.

## Kebijakan Lingkungan terkait Kerusakan Hutan
Penanggulangan  kerusakan  hutan,  lahan  kritis,  dan  menurunnya  sumber  air memerlukan upaya serius untuk memulihkan lahan yang semakin gundul dari waktu ke waktu. Salah satu upaya yang tidak henti dilakukan adalah penghijauan melalui program reboisasi atau penanaman kembali di lahan yang telah terkikis. Sebagai komitmen dari Gerakan Pembaharuan Sulbar Hijau, reboisasi terus dilakukan setiap waktunya. Namun seberapa  cepat  dan  masif  penghijauan  ini  untuk  menggantikan  lahan  yang  gundul merupakan isu yang menjadi perhatian tersendiri.

## Kebijakan terkait Pencemaran Lingkungan
Sampah dan limbah industri maupun rumah tangga dapat mencemari lingkungan dan  merusak  kualitas  air,  tanah,  dan  udara.  Di  Sulawesi  Barat  sendiri,  indeks  kualitas udara  masih  baik,  sehingga  fokus  rehabilitasi  lingkungan  di  arahkan  pada  perbaikan kualitas  tanah  dan  air  yang  terbukti  cukup  tercemar.  Untuk  mengendalikan  ledakan sampah  dan  limbah  yang  mencemari  air  dan  tanah  di  Sulawesi  Barat,  maka  beberapa langkah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Diantara  langkah-langkah  tersebut  adalah menetapkan regulasi di sektor lingkungan hidup melalui berbagai aturan dan Peraturan Daerah, menggalakkan kampanye pengelolaan limbah dengan metode 3 R, yaitu Reduce, Reuse dan Recycle, Melakukan pemantauan kualitas air sungai dan udara ambien secara
berkala,  serta  membangun  laboratorium  lingkungan  hidup.  Disamping  itu,  Pemerintah Daerah  Sulawesi  Barat  juga  berkunjung  ke  beberapa  tempat  yang  sudah  cukup berkembang  dari  sisi  pengelolaan  sampah,  seperti  ke  Banyumas  untuk  mempelajari sistem pembuangan sampah yang jauh lebih efektif (Kitriawaty et al., 2017).

## Kebijakan terkait Pengembangan Generasi Peduli Lingkungan Hidup
Dalam  rangka  peningkatkan  kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup  sejak  dini terhadap  generasi  muda  Sulawesi  Barat,  berbagai  upaya  pembinaan  pun  dicanangkan. Upaya  ini  ditempuh  melalui  pengembangan  Green  School,  sekolah  adiwiyata,  atau sekolah yang berbasis peduli lingkungan dan menerapkan budaya pelestarian lingkungan hidup dalam aktitiftasnya. Jumlah sekolah yang diikutkan dalam program ini ditingkatkan secara bertahap demi untuk memperluas informasi, dan kesadaran lingkungan ke seluruh pemuda pemudi di wilayah Sulawesi Barat.

## Kebijakan terkait Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Penyelewengan  terhadap  aturan  terkait  lingkungan  hidup  tergambar  dari banyaknya  pengaduan-pengaduan  atas  aktifitas  penambangan  liar  yang  terjadi  di Sulawesi  Barat.  Upaya  penegakan  yang  dilakukan  adalah  dengan  menindak  dan menghentikan kegiatan-kegiatan penambangan ataupun sejenisnya yang  memang tidak memiliki  izin.  Disamping  itu,  jika  terjadi  pengaduan  atas  kegiatan  penambangan  yang telah  memiliki  izin  namun  berakibat  pada  kerusakan  ekologis,  maka  peninjauan  dan mediasi  dari  pihak  terkait  dilakukan  agar  tidak  terjadi  dampak  lingkungan,  dan  sosio- ekonomi yang lebih parah. Selain itu, dilakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan beberapa instansi yang berbeda terkait pengawasan serta perizinan, baik itu izin lingkungan maupun izin usaha.

## Analisis Evaluatif Kebijakan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Barat
Selama kurun waktu kurang lebih tujuh tahun sejak 2016, berbagai langkah telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Barat  dalam  mendorong  pengelolaan lingkungan  hidup  di  wilayah  ini  sekaligus  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang telah  dipetakan  sebelumnya.  Reboisasi,  rehabilitasi  lahan,  studi  banding,  pembuatan regulasi  seperti  Peraturan  Daerah,  sosialisasi,  edukasi  dan  sebagainya  adalah  beberapa diantara langkah yang telah coba diupayakan selama periode ini. Maka dari itu, gambaran dari  sejauh  mana  kebijakan-kebijakan  tersebut  berhasil  dalam  mendukung  program pelestarian lingkungan hidup saat ini mulai dapat dipetakan dan evaluasi terkait aspek- aspek dari kebijakan tersebut baik yang sudah berhasil mencapai hasil yang diharapkan maupun yang membutuhkan perbaikan sudah dapat dianalisa.

## Evaluasi Kebijakan terkait Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kebijakan konservasi lahan pesisir serta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di  wilayah Sulawesi  Barat  telah dijalankan dengan memfokuskan pada pemetaan dua kategori utama, yaitu kawasan konservasi perairan (KKP) dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) (KKP, 2020). Namun proyek ini sejauh ini masih berjalan  dan  masih  dalam  tahap  pemetaan  lebih  lanjut  mengingat  program  ini  adalah program jangka panjang yang dicanangkan selama periode 2017-2037. Proses pemetaan, konservasi  dan  zonasi  sebagai  implementasi  dari  komitmen  Peraturan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Barat  Tahun  2017  diharapkan  akan  semakin  digalakkan  dan  ditindaklanjuti secara lebih komprehensif kedepannya.
Lebih  jauh,  kebijakan  reboisasi  lahan  yang  telah  dilakukan  di  wilayah  pesisir belum  cukup  efektif  dalam  menanggulangi  degradasi  lahan  yang  terjadi.  Situasi  ini terlihat jelas dari bencana banjir di wilayah pesisir yang di beberapa waktu terakhir justru makin parah (Vernimmen–Mongabay, n.d.). Meskipun fakor perubahan cuaca dan iklim
Muhammad Rizky Prawira 1* , Abdul Hafid 2 , Sriwiyata Ismail Zainuddin 3 , Andi Ismira 4 , Muhammad Alif Mulky 5
turut ambil bagian dalam kondisi ini, namun data menunjukkan bahwa penghijauan lahan memang menjadi tidak efektif karena pembangunan dan aktifitas eksplorasi masyarakat di wilayah pesisir justru makin meningkat. Hal ini ditunjukkan dari fakta bahwa beberapa wilayah konservasi mangrove telah berubah jadi wilayah pemukiman yang menunjukkan bahwa upaya reboisasi yang dilakukan tidak sebanding dengan percepatan pembangunan di  pesisir.  Situasi  ini  diperparah  oleh  makin  rusaknya  ekosistem  mangrove  akibat  dari pembalakan liar seperti yang terjadi di Mamuju Tengah (Paddiyatu, 2018).
Program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan terhadap masyarakat pesisir juga belum  menunjukkan  hasil  maksimal.  Hal  ini  tergambar  dari  kegiatan  eksploitasi  dan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir yang masih terus terjadi hingga saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Barat Andi Aco Takdir mengatakan bahwa salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam memperhatikan lingkungan hidup.

## Evaluasi Kebijakan Terkait Kerusakan Hutan
Degradasi  lahan  yang  menyebabkan  lahan  kritis  dan  gangguan  pada  sumber- sumber air masih terjadi hingga kini. Berbagai kebijakan telah dilakukan seperti reboisasi hutan hingga berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  (Supriadi,  2021).  Namun  kondisi  yang  ada  menunjukkan  bahwa langkah-langkah  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Barat  beserta instansi terkait masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan lagi. Kesadaran masyarakat di sekitar wilayah hutan dan berbagai isu lain, seperti pengalihan status lahan yang tidak tepat sasaran menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kerusakan hutan. Salah satu  tantangan  utama  adalah  menciptakan  keselarasan  dalam  koordinasi  lintas  sektoral yang  strategis  dan  efektif,  karena  persoalan  hutan  adalah  ranah  dari  Dinas  Kehutanan sehingga  kerjasama  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Dinas  Kehutanan  menjadi  sangat esensial dalam pencapaian tujuan ini (Abdurrahman et al., 2023).
Tabel 1.
Tabel data penurunan luas area wilayah hutan Sulawesi Barat (BPS, 2022; The Conservation, 2020) No. Tahun Luas Wilayah Hutan (Hektar) 1 2000 1.768.821 2 2017 1.531.585 3 2018 1.069.621

## Evaluasi Kebijakan Pencemaran Lingkungan
Persoalan sampah yang tidak ada habisnya di wilayah Sulawesi Barat mendorong pemerintah  daerah  untuk  melakukan  berbagai  langkah  penanggulangan.  Pembuatan regulasi  sampah,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pengolahan  sampah,  hingga desentralisasi  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  beberapa  aspek  yang  menjadi  fondasi dari upaya ini. Terkait desentralisasi sendiri, Polewali Mandar (Polman) adalah salah satu Kabupaten  yang  paling  sering  bergelut  dengan  masalah  ledakan  sampah  dan  limbah. Dalam  merespon  hal  ini  Pemerintah  Daerah  Polman  telah  mengeluarkan  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2018  yang  mengatur  tentang  pengolahan  sampah  secara komprehensif  mulai  dari  pembatasan  limbah,  pemakaian  kembali,  daur  ulang  hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Polman juga menggalakkan pelayanan sampah yang tersebar  di  puluhan  titik  Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPS)  dan  menyediakan  sarana prasarana  sampah  mulai  dari  dump  truck,  motor  sampah,  truck  molen  dan  sebagainya (Sunuantari et al., 2021).
Kemajuan  dari  sisi  intensitas  langkah  yang  dilakukan  memang  dapat  terlihat dengan  jelas.  Namun  dari  sisi  penyelesaian  masalah  ledakan  sampah  sendiri,  belum terdapat kemajuan yang signifikan. Ledakan sampah terbukti masih terjadi dimana hingga saat ini pun Polewali Mandar juga masih bergelut dengan masalah darurat sampah seperti yang terjadi di Wonomulyo dan wilayah-wilayah lain (Febriady et al., 2022). Dalam hal ini,  manajemen  pengolahan  sampah  di  Sulawesi  Barat,  khususnya  di  Polman  sendiri masih memiliki celah untuk  perbaikan. Di tingkat  provinsi  sendiri, studi banding  telah dilakukan untuk  mempelajari  sistem pengelolaan  sampah di  Banyumas. Langkah studi banding ini sendiri masih relatif baru dilakukan sehingga implementasinya masih belum bisa  diukur.  Tindak  lanjut  nyata  serta  komitmen  dari  Pemerintah  Daerah  beserta stakeholder’s terkait sangat dibutuhkan agar studi banding seperti ini tidak berakhir hanya menjadi  kunjungan  semata  melainkan  dapat  memberikan  dampak  yang  berkelanjutan dalam upaya pengelolaan sampah kedepannya.

## Evaluasi Kebijakan Pengembangan Generasi Peduli Lingkungan Hidup
Dari berbagai kampanye lingkungan hidup yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah  Sulawesi  Barat,  termasuk  pengaplikasian  sekolah  dwiyata,  dan  Green  School, beberapa  hasil  telah  mulai  terlihat.  Dalam  hal  ini  yang  jelas  ditemukan  adalah  mulai makin maraknya kegiatan-kegiatan kampanye lingkungan hidup maupun aksi pemuda- pemudi  Sulawesi  Barat  yang  yang  turun  ke  lapangan.  Beberapa  diantaranya  adalah kegiatan bersih-bersih di pesisir Babatoa dan kegiatan pembersihan sampah di wilayah pantai oleh mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Rizapoor & Nukhba, 2021).
Meskipun gerakan-gerakan lingkungan hidup sudah mulai muncul, namun aksi- aksi  yang  ada  terkesan  masih  musiman  dan  belum  sistemis.  Aksi-aksi  yang  dilakukan baik oleh pemuda maupun mahasiswa terjadi hanya sesekali lalu kemudian muncul lagi dalam  kurun  waktu  tertentu,  sehingga  menimbulkan  kesan  bahwa  kepedulian  terhadap lingkungan  hidup  di  kalangan  pemuda  masih  belum  berkelanjutan.  Tantangan kedepannya  adalah  memastikan  bahwa  kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup terinternalisasi  secara  komprehensif  di  pemuda-pemudi  Sulawesi  Barat  sejak  dini,  dan dapat teradopsi secara maksimal dalam bentuk gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari.

## Evaluasi  Kebijakan  Terkait  Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan Hidup
Dalam  hal  penegakan  dan  pengawasan  terkait  hukum  dan  regulasi  lingkungan hidup, beberapa kemajuan sudah mulai terlihat. Selain dari pembuatan serta pengesahan Peraturan Daerah serta aturan dan regulasi dalam lingkungan hidup, berbagai penindakan terhadap  penyelewangan  hukum  lingkungan  hidup  sudah  mulai  dilakukan.  Salah  satu kasus yang mencuat ke permukaan adalah penindakan penambangan illegal di kawasan hutan produksi terbatas (HTP) di Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dimana kegiatan penambangan  ini  diberhentikan  lalu  pelakunya  diamankan.  Namun  penindakan  ini dieksekusi oleh Tim Gabungan Pengamanan Hutan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) wilayah serta Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Sulawesi  Barat.  Dalam  hal  ini,  keterlibatan  Gakkum  LHK  wilayah  Sulawesi  dalam menindaklanjuti permasalahan ini tidak bisa diharapkan untuk terus terjadi.  Tantangan kedepannya  adalah  memastikan  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  di  tingkat  daerah Sulawesi Barat dapat dilakukan secara mandiri dan otonom, sehingga keberlanjutannya bisa terjamin secara maksimal.
Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Barat Melalui Perspektif Green Thought
Salah  satu  faktor  utama  pemicu  berbagai  permasalahan  lingkungan  hidup  di
Muhammad Rizky Prawira 1* , Abdul Hafid 2 , Sriwiyata Ismail Zainuddin 3 , Andi Ismira 4 , Muhammad Alif Mulky 5
Sulawesi Barat adalah masih kurangnya perhatian terhadap kondisi ekologis di kawasan ini,  baik  dari  sisi  masyarakat  maupun  dari  elit.  Kurangnya  kepedulian  terhadap lingkungan  hidup  merefleksikan  orientasi  berpikir  serta  kebiasaan  yang  masih  lebih condong menempatkan kepentingan manusia diatas segalanya, dan belum melihat urusan terkait  lingkungan  hidup  sebagai  prioritas  utama  (Kristanti  et  al.,  2023).  Berbagai persoalan  urgen  lain  yang  masih  meliputi  wilayah  ini  seperti  permasalahan  ekonomi, pendidikan,  dan  sebagainya  yang  begitu  menyita  perhatian  sebagian  besar  lapisan masyarakat cukup menghambat pergeseran kebudayaan serta mindset menuju kehidupan yang lebih berorientasi ekologis.
Meskipun begitu, tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada perkembangan sama sekali dalam  pemikiran  terkait  lingkungan  hidup  di  Sulawesi  Barat.  Dari  sisi  kepedulian terhadap  lingkungan  hidup,  telah  begitu  banyak  gerakan-gerakan  masyarakat  yang bermunculan, khususnya yang diinisiasi  oleh para pemuda-pemudi dalam menjalankan berbagai  kegiatan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Disamping  itu,  berbagai  Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup telah secara aktif  melakukukan  kampanye  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  sekaligus memantik berbagai wacana, diskusi, dan kritik terhadap berbagai kebijakan publik yang tidak ramah lingkungan.
Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Barat  juga  telah  mulai  menunjukkan  perhatian dengan melakukan berbagai kebijakan strategis dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, dimulai dari reboisasi di lahan pesisir, kemudian pembuatan regulasi lingkungan hidup,  hingga  mendorong  pengembangan  generasi  muda  peduli  lingkungan.  Namun situasi di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif, karena kerusakan lingkungan hidup senantiasa tetap terjadi yang seringkali dipicu oleh pembangunan dan eksplorasi yang terus dilakukan. Dalam hal ini, kebijakan lingkungan hidup tetap harus menyesuaikan dengan visi pembangunan yang dijalankan yang berarti bahwa dalam perspektif green thought, kecenderungan paradigma antroposentrisme yang menempatkan hajat hidup manusia diatas kepentingan ekologi masih cukup dominan.

## KESIMPULAN
Berbagai  kebijakan  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Barat, khususnya  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  Daerah  Sulawesi  Barat  dalam menanggulangi persoalan lingkungan hidup selama kurang lebih tujuh (7) tahun terakhir. Analisa  evaluatif  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  kemajuan  dalam  hal pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan kepedulian generasi muda Sulawesi Barat terkait pelestarian lingkungan hidup. Namun program serta kebijakan di isu-isu lain seperti  reboisasi  lahan  pesisir,  penghijauan  hutan,  rehabilitasi  lahan  kritis,  dan pengelolaan  sampah  dan  limbah  masih  perlu  pembenahan  serta  penyempurnaan  lebih lanjut.  Kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup  telah  mulai  banyak  digalakkan  di masyarakat Sulawesi Barat serta perhatian terhadap kondisi ekologis telah ditunjukkan pemerintah daerah melalui  berbagai  kebijakan strategis dalam tujuh (7) tahun terakhir. Meskipun begitu, permasalahan lingkungan hidup yang masih seringkali berulang yang salah  satunya  dipicu  oleh  aktifitas  pembangunan  yang  makin  masif  menjadi  penanda bahwa  perspektif  antroposentris  masih  cukup  dominan  mempengaruhi  perumusan  dan implementasi kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan lingkungan hidup.

## BIBILIOGRAFI
Abdurrahman,  G.,  Zakiyyah,  A.  M.,  Umilasari,  R.,  &  Sintawati,  M.  (2023). Pendampingan  Sistem  Informasi  Pelayanan  Administrasi  (SIPA)  Desa  Sumber Pandan. Al-Umron: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 8–16.
Bennett, K. D., & Provan, J. (2008). What do we mean by ‘refugia’? Quaternary Science Reviews , 27 (27–28), 2449–2455.
Febriady, D., Pebriana, P. H., Alim, M. L., & Ananda, R. (2022). The Impact of Free Fire Online  Games  on  Students’  Social  Behavior  at  Elementary  School. JIP  (Jurnal Ilmiah PGMI) , 8 (2), 140–150.
Herlina, L. (2020). Guru Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Lingkungan Hidup: Telaah  Perannya  dalam  Membentuk  Karakter  Peserta  Didik. Idrak:  Journal  of Islamic Education , 3 (1), 275–286.
Hidup,  K.  D.  L.  (2007).  Dinas  Lingkungan  Hidup. Status  Lingkungan  Hidup  Daerah Kabupaten Batang Tahun .
Iskandar,  D.  J.  (2017).  Pentingnya  partisipasi  dan  peranan  kelembagaan  politik  dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi , 14 (1), 17–35.
Jazuli,  A.  (2017).  Penegakan  Hukum  Penataan  Ruang  Dalam  Rangka  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding , Volume 6 , No 2.
Jelantik, A. A. K. (2019). Dinamika pendidikan dan era Revolusi Industri 4.0 (Vol. 128).
Deepublish.
Juwono,  P.  T.,  &  Subagiyo,  A.  (2019). Integrasi  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai dengan Wilayah Pesisir . Universitas Brawijaya Press.
Kahpi,  A.  (2016).  Jaminan  konstitusional  terhadap  hak  atas  lingkungan  hidup  di Indonesia. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 2 (2), 143–159.
Kitriawaty,  D., Setiawati, E. P., &  Sumantri,  S. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi  Terhadap  Loyalitas  Perawat  Rumah  Sakit  Swasta  Tipe  B  Di  Kota Bandung. Jurnal Sistem Kesehatan , 3 (1), 1–7.
https://doi.org/10.24198/jsk.v3i1.13964
Kristanti,  D.,  Kardini,  N.  L.,  Sucandrawati,  N.,  Alaslan,  A.,  Harto,  B.,  Hidayati,  M., Ashriana, A. N., Irawan, B., & Astari, A. A. E. (2023). Etika Bisnis. Padang: Global Eksekutif Teknologi .
Kurniawan,  S.  (2019).  Pendidikan  Agama  Islam  Berwawasan  Kearifan  Lingkungan  di Sekolah  Dasar:  Dasar,  Signifikansi  dan  Implementasi. Journal  Of  Research  And Thought On Islamic Education , 2 (1), 19–43.
Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia  dan  upaya  pencegahannya  di  kalangan  remaja. Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (3), 405–417.
Muhammad Rizky Prawira 1* , Abdul Hafid 2 , Sriwiyata Ismail Zainuddin 3 , Andi Ismira 4 , Muhammad Alif Mulky 5
Paddiyatu, N. (2018). Analisis tingkat kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Mamuju Tengah. Jurnal Linears , 1 (2), 91–102.
Rizapoor, H., & Nukhba, G. M. (2021). What Can the Afghanistan Ulama Learn from The Islamic Modernism Movement in Indonesia? Buletin Al-Turas , 27 (1), 71–88.
Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati,  S.  H.  D.,  Astiti,  K.  A.,  Hikmah,  N.,  &  Fasa,  M.  I.  (2021). Metode penelitian kualitatif . Zahir Publishing.
Sunuantari,  M.,  Zarkasi,  I.  R.,  Gunawan,  I.,  &  Farhan,  R.  M.  (2021).  R-TIK  digital literacy towards Indonesian MSMEs (UMKM) digital energy of Asia. Komunikator , 13 (2), 175–187.
Supriadi,  S.  (2021).  Faktor–Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  di  Desa Salutiwo Kecamatan Bonehau. SEIKO: Journal of Management & Business , 4 (2), 341–349.
Vernimmen–Mongabay, T. (n.d.). Counterintuitive: Large wild herbivores may help slow climate change Dec 16, 2022| Commentary. 2022 .
Copyright holder: Muhammad Rizky Prawira 1* , Abdul Hafid 2 , Sriwiyata Ismail Zainuddin 3 , Andi Ismira 4 , Muhammad Alif Mulky 5 (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: