p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 3, No. 6 Juni 2022 http://jist.publikasiindonesia.id/

## PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

## KABUPATEN  SIMEULUE  DALAM  PELAYANAN  DAN  KETERBUKAAN  INFORMASI PUBLIK
Dhara Aprilya 1* , Said Fadhlain 2
Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar 1,2 dharaaprilya5@gmail.com 1 , saidfadhlain@utu.ac.id 2

## *Correspondence: Dhara Aprilya
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan : 18-06-2022 Diterima : 25-06-2022 Diterbitkan : 28-06-2022 Kebutuhann informasi bagi masyarakat tidak bisa dihindari dan  dibatasi  karena  terbatasnya  sekarang  Indonesia memasuki  era  data  sebagai  bagian  dari  prinsip  negara demokrasi  yang  membutuhkan  masyarakat  umum  untuk bernegara, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Informasi  Publik  Badan  Publik, Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID)  untuk mengapresiasi  layanan  yang  cepat,  tepat,  dan  mudah, dengan  membuat  dan  mengembangkan  sistem  penyedian layanan  informasi.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Sandi Kabupaten  Simeulue.  Adapun  teori    digunakan  adalah Komunikasi  Organisasi.  Dari  hasil  yang  telah  diteliti, penulis  menyimpulkan  bahwa  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Simeulue  adalah  fasilitator  data  di bawah  tanggung  jawab  Kepala  Dinas  yang  juga  PPID Utama.    Sedangkan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) adalah  pembantu  PPID.  Tugas  PPID  sangat  vital  di pemerintahan  karena  PPID  melakukan  pengawasan  dan pengamanan  data.  PPID  memainkan    perannya  dalam melayani  kebutuhan  masyarakat  umum,  baik  secara  lisan, dekat  dan  pribadi  dan  lebih  jauh  lagi  di  web.  Dengan demikian,  semakin  mudah  bagi  masyarakat  Kabupaten Simeulue  untuk  mendapatkan  data  informasi  yang  mereka butuhkan.

## ABSTRACK
The need for information for the public cannot be avoided and is limited because of the limitations now that Indonesia is  entering  the  data  era  as  part  of  the  principle  of  a democratic  state  that  requires  the  general  public  to  be  a state, which is supported by Law No. PPID) to appreciate fast, precise, and easy services, by creating and developing a  system  for  providing  information  services.  This  type  of
Kata kunci : Peran, Pelayanan, Keterbukaan, Informasi Publik
Keywords: Role, Service, Openness, Public Information
research  uses  descriptive  qualitative  research  methods. This  research  was  conducted  at  the  Office  of Communication,  Information  and  Passwords,  Simeulue Regency. The theory used is Organizational Communication.  From  the  results  that  have  been researched,  the  authors  conclude  that  the  Office  of Communication  and  Informatics  of  Simeulue  Regency  is  a data facilitator under the responsibility of the Head of the Service  who  is  also  the  Main  PPID.  Meanwhile,  Regional Apparatus  Organizations  (OPD)  are  PPID  assistants. PPID's  job  is  very  vital  in  government  because  PPID supervises and secures data. PPID plays its role in serving the needs of the general public, both verbally, up close and personal and further afield on the web. Thus, it is easier for the people of Simeulue Regency to get the information data they need.

## Pendahuluan
Keterbukaan    Informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara  demokrasi yang  menjunjung  tinggi  kepemilikan  rakyat  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mewujudkan good governance . Di atas didukung UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik  ( Aridhayandi ,  2018).  Hak  untuk  mendapatkan  informasi  bisa  berupa  hak  asasi manusia  (HAM).  Hal  ini  sebagian  dari  substansi  hak  asasi  manusia  yang  diakui  oleh  PBB sebagai bagian dari hak asasi manusia sejak generasi pertama, yaitu hak atas kebebasan data ( Hakim  &  Kurniawan ,  2022).  Hak  warga  negara  untuk  mendapatkan  informasi  publik dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  tercantum dalam pasal 28 F “Bahwa setiap orang, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat,  menyimpan,  mengolah  dan  memperoleh  informasi  bagi  dirinya  dan  lingkungan sosialnya dengan mempergunakan berbagai jenis saluran yang tersedia” ( Kusnadi , 2021). Kebutuhan  informasi  bagi  masyarakat  tidak  bisa  dihindari  dan  dibatasi  karena terbatasnya  sekarang,  Indonesia  memasuki  era  data  informasi  sebagai  bagian  dari  prinsip negara  demokrasi  yang  membutuhkan  masyarakat  umum  untuk  menciptakan  negara,  yang didukung  oleh  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Informasi  Publik  Badan Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) untuk mengapresiasi layanan yang cepat,  tepat,  dan  lugas,  dengan  membuat  dan  mengembangkan  sistem  penyedian  layanan informasi.  Undang-undang  ini  menjelaskan  informasi  publik  sebagai  informasi  yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  atau  diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  terkait dengan  penyelenggara  negara  dan/atau  penyelenggara  dan  penatausahaan  badan  publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini dan informasi lain yang terkait dengannya.
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Kabupaten  Simeulue  adalah pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas  penyimpanan,  pendokumentasian,  penyediaan,  dan perbaikan ilmu pengetahuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Dengan adanya PPID,  masyarakat  lebih  mudah  dalam  mengajukan  permintaan  informasi  dan  tidak  ribet karena dilayani melalui satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID  Pembantu)  adalah  seorang  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  PPID  di lingkungan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPA)  Kabupaten  Simeulue  di  lingkungan Pemerintah  Daerah.  Dalam  menyelesaikan  tugasnya,  PPID  Kabupaten  Simeulue  dibantu oleh  Pejabat  Fungsional  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  yang  meliputi  Pelaksana Teknis/Administrasi,  Arsip,  Administrator  Komputer,  Petugas  Humas,  Pustakawan  dan Pejabat Fungsional lainnya ( Rohmah , 2019).
Bidang  Manajemen,  Pelayanan  Informasi  Publik,  dan  Hubungan  Media  mempunyai tugas  penyiapan  pelaksanaan  kebijakan,  standar,  prosedur,  kriteria,  pemberian  bimbingan teknis,  pengawasan,  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang  pengelolaan  opini, aspirasi  publik  dan  hubungan  media  di  lingkungan  pemerintah  mengelola  informasi  untuk mendukung  kebijakan  nasional,  di  lingkungan  daerah  dan  layanan  informasi  publik ( Nasution & Thamrin , 2016).
Badan  publik  adalah  lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  lembaga  swadaya masyarakat  yang  dananya  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN),  sumbangan  masyarakat,  dan/atau  luar  negeri.  Setiap  instansi wajib  membuat,  atau  mempublikasikan  informasi  publik  yang  menjadi  kewenangannya kepada  pemohon  informasi  publik,  selain  dari  informasi  yang  termasuk  dalam  kategori “dikecualikan”.  pengetahuan  yang  diberikan  harus  akurat,  benar,  dan  tidak  menyesatkan ( Komarudin & Wahjono, 2018).
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Simeulue  No  17  Tahun  2017.  Tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Cara  Kerja  Dinas  Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Simeulue, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan hubungan media.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Pendokumentasian  (PPID)  Kabupaten  Simeulue  dalam  Pelayanan dan  Penulisan  Informasi  Publik  Untuk  lebih  mengetahui  keberhasilan  dan  kegagalan  PPID dalam  menjalankan  peranannya  dalam  pelayanan  informasi  Kabupaten  Simeulue  yang dikelola oleh PPID.
Manfaat  dari  hasil  kajian  penelitian  ini  penulis  ingin  mengetahui  proses  bagaimana peran  dalam  Pengelolaan  Informasi  Dokumentasi  dalam  menjalankan  peran  dan  tanggung jawab dalam pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Dengan hasil yang diteliti peran PPID sangat penting dipemerintahan karena PPID melakukan pengawasan dan  pengamanan data  informasi  menjalankan  peranya  dalam  melayani  kebutuhan  masyarakat  umum khususnya masyarakat Kabupaten Simeulue baik secara lisan maupun melalui website yang telah  disediakan,  agar  semakin  lebih  mudah  untuk  masyarat  Kabupaten  Simeulue  Untuk mendapatkan data informasi yang mereka butuhkan.

## Metode Penelitian
Jenis  kajian  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deksriptif  kualitatif, Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Simeulue khususnya  dibidang  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID).  Adapun  teori yang  digunakan  Komunikasi  Organisasi.  Prosedur  pengumpulan  informasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi  penulisan  dan  studi  lapangan  ( Simargolang  &  Nasution , 2018).  Kajian  penulisan  digunakan  untuk  mengumpulkan  dan  mengkaji  bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder.  studi  lapangan digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  sebagai  sentimen  dari  efek  samping  dari wawancara  terkait  ( Putri ,  2018).  Wawancara  atau interview adalah  suatu  gerakan  tanggap antara minimal 2 individu secara lisan untuk mendapatkan informasi Penelitian wawancara ini  dilakukan  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,  khususnya  di  bidang  PPID/utama ( MAULIDIA ,  2016).  Materi  penting  yang  menggabungkan  pedoman  hukum  dan  semua catatan  resmi  yang  berisi  pengaturan  yang  sah.  Bahan  pembantu  yang  sah  adalah  catatan atau bahan sah yang memberikan klarifikasi terhadap bahan-bahan penting, misalnya buku, artikel,  catatan  harian,  hasil  penelitian, makalah,  dan  lain-lain  yang  berlaku  untuk masalah yang akan diteliti ( Dwipayana & Nurdin , 2021).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pejabat  Pengelola  Data  dan  Dokumentasi  (PPID)  adalah  pejabat  yang  bertanggung jawab  atas  kapasitas,  pendokumentasian,  penataan,  serta  penatausahaan  data  dalam organisasi  terbuka.  Kemudian  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor:  3  Tahun  2017  tentang  Tata  Tertib  Penyelenggaraan  Data  dan  Dokumentasi  di Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Negara-Negara  Sekitarnya.  Pasal  1  ayat  10 menyatakan  bahwa  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  adalah  pejabat yang  bertanggung  jawab  mengumpulkan,  melaporkan,  menyimpan,  memelihara, memberikan, menyampaikan, dan memberikan administrasi data informasi dan dokumentasi di  lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  lembaga  legislatif  di  sekitarnya.  terdiri  dari Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  otoritas  pemerintah  lingkungan,  dokumentasi utama/pembantu (PPID). Kemudian, yang dimaksud dengan pimpinan PPID adalah otoritas yang merupakan pimpinan utama Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Peraturan  Komisi  Data  Informasi  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Standar  Pelayanan Informasi, dimaknai bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut  PPID  adalah  organisasi  yang  menyimpan,  mencatat,  dan  memberikan  informasi  di Badan  Publik  serta  memberikan  seluk-beluk  atasan  PPID  sebagaimana  dimaksud  dalam aturan ini. PPID meminta pemohon yang meminta informasi sesuai aturan dan norma PPID, khususnya,  untuk  memberikan  informasi  data  yang  dibatasi  dengan  menggunakan  rencana belanja kantor publik. Perintis PPID Kabupaten Simeulue adalah Sekda Kabupaten sebagai
perintis PPID. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian adalah PPID Utama. Hal ini menjadi dorongan bagi kewenangan PPID dan PPID yang fundamental dibantu  oleh  Asisten  PPID  untuk  memberikan  informasi  yang  diwajibkan  oleh  seluruh penduduk atau pemohon data informasi.
PPID  dan  pejabat  kehumasan  memiliki  tugas  yang  berbeda.  perbedaan  yang  pokok adalah  pejabat  kehumasan  merupakan  juru  bicara  bagi  instansinya,sedangkan  PPID bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi  sesuai  dengan  klasifikasi jenis-jenis  informasi.  Selain  itu,  pejabat  kehumasan  adalah  kepala  unit  kerja  yang melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan. Sementara  PPID  melekat  pada  pejabat  struktural  yang  membidangi  tugas  dan  fungsi pelayanan informasi.
Seiring sudah terbentuknya Dinas Komunikasi informatika dan persandian, Humas itu dialihkan  ke  Dinas  Komunikasi  informatika  dan  persandia  tepatnya  dibidang  PPID  agar pelaksanaan  dan  kegiatan  itu  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  tepat  sasaran  (Wawancara  Ali Muhayatsah.SH/ 2022).

## B. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Berdasarkan Tugas Tanggung Jawab
Peran  adalah  suatu  kedudukan  (status)  yang  unik,  apabila  seseorang  melakukan kebebasan  dan  komitmennya  sesuai  dengan  keadaannya,  maka  pada  saat  itulah  ia menyelesaikan  suatu  pekerjaan  ( Said ,  2020).  Sementara  status  seseorang  adalah  seseorang yang  melakukan  dan  memiliki  komitmen  jika  suatu  hak  dan  komitmen  sesuai  dengan komitmennya,  dia  menyelesaikan  suatu  kemampuan.  Pada  dasarnya,  pekerjaan  juga  dapat dianggap  sebagai  perkembangan  cara-cara  berperilaku  tertentu  yang  dibawa  oleh  posisi tertentu ( Ahmad & Hodsay , 2020).
PPID  Kabupaten  Simeulue  adalah  Sekda  Kabupaten  sebagai  pimpinan  PPID. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian adalah PPID Utama. Hal  ini  menjadi  dorongan  bagi  pimpinan  PPID  dan  PPID  Utama  yang  dibantu  oleh  PPID Pembantu  untuk  memberi  pelayanan  jenis  bantuan  dan  memberikan  data  informasi  yang dikuasai kepada masyarakat umum atau ajakan data informasi.
Tugas  PPID  sangat  vital  di  pemerintahan  mengingat  PPID  mengawasi  dan mengamankan data. PPID berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat luas, baik secara lisan, tatap muka, dan lebih jauh lagi melalui web. Dengan demikian, semakin mudah bagi masyarakat Kabupaten Simeulue untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan. Di PPID Kabupaten Simeulue dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang  meliputi  Pelaksana  Teknis/Administrasi,  Kearsipan,  Lembaga  Komputer,  Pejabat Humas, Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya.
PPID mampu dan bertanggung jawab untuk:
a. Memberi, menyimpan, melaporkan dan mengisi data informasi.
b. Melakukan administrasi data sesuai pedoman materi.
c. Memberikan administrasi data publik yang cepat, tepat dan lugas.
d. Melakukan sistem fungsional untuk menyebarkan data publik.
e. Meakukan tes, hasilnya
f. Mengatur data serta pengubahnya.
g. Menentukan  data  yang  dikecualikan  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan  sebelumnya menyatakannya dengan bebas membuka informasi
h. Putuskan  pemikiran  tentang  pengaturan  yang  diambil  untuk  memuaskan  semua  orang secara keseluruhan benar terhadap data publik.

## C. Media Komunikasi Pelayanan Publik.
Kabupaten  Simeulue  memiliki  situs  alternatif  dalam  penyajian  yang  berguna  untuk pengenalan  data  publik  yang  diawasi  oleh  Dinas  Komunikasi,  Informasi  dan  Persandian. Untuk  memenuhi  komitmen  aturan  administrasi  data  publik,  badan  publik  dapat memanfaatkan  sarana  atau  media  elektronik  dan  non-elektronik.  Dalam  administrasi  data terbuka, cenderung dideklarasikan melalui komunikasi luas elektronik. (Televisi dan radio), komunikasi  luas  cetak,  media  baru  (situs,  sms,  dan  sebagainya.)  yang  hidup  dilingkungan masyarakat  untuk  lebih  mudah  diakses  masyarakat  ( Santoso ,  2021).  Dengan  menggunakan website PPID  ( www.ppid.simeuluekab.go.id ),  peminta  data  informasi  dapat  lebih  mudah untuk mencari informasi yang ingin dibutuhkan melalui media yang telah disediakan tanpa harus mendatangi secara langsung OPD yang terkait.
“Untuk  saat  ini  masih  mengetahui  total  informasi  itu  sebanyak  61  jumlah  informasi publik  yang  diupload  yang  sifatnya  walidatanya  sekda  kab.dan  jumlah  yang  di  unduh sebanyak  737  informasi    untuk  kedepannya  mungkin  akan  meningkat  lagi  karna  kita  tidak tahu  kapan  orang-orang  membutuhkan  permohonan  informasi  (wawancara  Riszar,S.Kom/ 2022).
Tabel 1.  Jumlah Total Informasi
Sumber: www.ppid.simeuluekab.go.id
Data informasi yang harus diberikan dan disebarluaskan:
1. Data yang harus segera disebarluasakn, dan
2. Data yang harus dapat diakses secara konsisten.
3. Data  untuk  golongan  pertama  dan  kedua  harus  disebarluaskan  dengan  cara  yang efektif  terbuka  untuk  masyarakat  umum  dan  dalam  dialek  yang  terbuka  secara efektif.
Data informasi yang ditolak mencakup:
1. Data informasi yang bisa merugikan negara
2. Data  informasi  yang  terkait  dengan  kepentingan  melindungi  bisnis  dari  persaingan bisnis yang tidak wajar
3. Data informasi yang terhubung dengan hak istimewa individu
4. Data informasi yang terhubung dengan wawasan istimewa pekerjaan, dan
5. Data informasi publik tersebut tidak didominasi atau diberikan.
6. Komitmen Badan Publik
Dengan  demikian  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) memberikan  administrasi  data  kepada  masyarakat  luas  secara  cepat,  tanggap,  tepat  dan bertanggung jawab sesuai dengan standar strategi kerja yang telah ditetapkan.
Jadwal Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Simeulue.
 Senin sampai Kamis: 09.00 WIB - 16.00 WIB
 Istirahat: 12.00 WIB - 14.00 WIB
 Jumat: 09.00 WIB - 16.00 WIB
 Istirahat: 11.00 WIB - 14.00 WIB
Alamat:  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Encoding,  Kabupaten  Simeulue,  Jalan Teuku Umar, Simeulue Timur, Sinabang-Simeulue
Email: www.ppid.simeuluekab.go.id

## D. Mekanisme Memproleh Informasi
Komponen  untuk  mendapatkan  data  informasi  publik  berdasarkan  pedoman  cepat, tepat, dan biaya minimal.
a) Setiap  permintaan  untuk  data  publik  dapat  menyajikan  permintaan  untuk  mendapatkan data publik ke badan publik baik yang direkam sebagai hard copy atau tidak tertulis.
b) Badan  publik  diharapkan  mencatat  nama  dan  alamat  calon  pemohon  data  informasi publik,  subjek  dan  konfigurasi  data  serta  teknik  penyajian  data  yang  disebutkan  oleh calon data publik.
c) Kantor publik yang bersangkutan diharapkan mencatat permintaan data informasi  publik yang diajukan dicatat sebagai hard copy
d) Badan  publik  diharapkan  menunjukkan  tanda  terima  permintaan  data  publik  sebagai nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
e) Jika  ajakan  diajukan  tatap  muka  atau  melalui  surat  elektronik,  nomor  pendaftaran diberikan pada jam penerimaan ajakan.
f) Untuk keadaan yang disebutkan akan disampaikan melalui surat nomor pendaftaran dapat diberikan bersama-sama penyampaian datanya.

## Gambar 1.Prosedur Permohonan Informasi.
1. Pemohon  menyampaikan  permintaan  informasi  kepada  PPID  Panwaslih  Kabupaten Simeulue  melalui website https://ppid.simeulue.bawaslu.go.id  ,  surat,  telepon,  fax, email atau sebaliknya datang langsung ke administrasi PPID.
2. Pemohon  menyelesaikan  struktur/menyajikan  permintaan  data  dan  memberikan karakter/substansi yang sah.
3. Pemohon  mendapat  konfirmasi  permintaan  data  informasi  dalam  hal  persyaratan permintaan telah selesai.
4. Dalam waktu 10 hari kerja, pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID.
5. Jangka  waktu  pemberitahuan tertulis  dari  PPID  dapat  diperpanjang  paling  lambat 7 (tujuh) hari dengan pemberitahuan tambahan.
6. Pemohon  data  mendapatkan  data  tersebut  atau  Surat  Keputusan  PPID  sehubungan dengan permintaan data dari petugas administrasi data informasi.

## E. Pentingnya Inovasi Dalam Pelayanan Informasi Publik
Mengelola informasi publik di badan publik harus diakui tidaklah mudah, manajemen pelayanan  informasi  yang  masih  belum  sepenuhnya  memadai  kerap  kali  berujung  pada sengketa  informasi.  Disatu  sisi  ini  dapat  menghambat  tumbuhnya  partisipasi  masyarakat sebagaimana  yang  menjadi  tujuan  UU  KIP.  Kejenuhan  akibat  lambatnya  menerima informasi  dapat  menjadikan  masyarakat  enggan  untuk  berupaya  lebih  jauh  terlibat  dalam proses  perumusan  kebijakan  misalnya.  Disinilah  peran  penting  PPID  yang  strategis  dalam merawat partisipasi publik dalam berbagai skala. Jika kita kembali melihat motivasi dibalik UU  Keterbukaan  Informasi  Publik,  khususnya  pada  poin  (a).  Memastikan  hak  penduduk untuk terbiasa dengan pengaturan pembuatan strategi publik, proyek pendekatan publik, dan siklus  dinamis  publik,  serta  tujuan  di  balik  mengejar  pilihan  publik  (b).  Memberdayakan dukungan  publik  dalam  proses  pembuatan  pendekatan  publik  (c).  Meningkatkan  tugas dinamis  daerah  dalam  pembuatan  pengaturan  terbuka  dan  administrasi  besar  badan-badan publik.
Pentingnya  media  saluran  penyampai  informasi  akan  menentukan  kualitas  informasi dan umpan balik dari pengguna informasi, kemudian sipengguna informasi terdorong untuk
berpartisipasi  lebih  luas  dalam  proses  pemungutan  kebijakan  publik  dan  berperan  aktif dalam  pengelolaan  badan  publik.  Sistem  komunikasi  dan  informasi  yang  dikembangkan badan  publik,  disadari  atau  tidak  akan  berpengaruh  pada  pembentukan  sikap  mental masyarakat.
Inovasi dalam pelayanan informasi yang dilakukan oleh badan publik utamanya PPID haruslah  dimaknai  sebagai  gagasan  dan  praktek  baru  yang  dilakukan  dengan  menerapkan kreatifitas  yang  mendorong  pihak  luar  untuk  tergugah  sehingga  dengan  sukarela berkeinginan  membangun  hubungan  yang  mendalam  untuk  berkolaborasi  lebih  produktif. Jadi inovasi bukan sekedar sebuah ide, namun bentuk inovasi tersebut haruslah bisa diterima oleh  seseorang  atau  kelompok  tertentu  untuk  diaplikasikan  secara  konsisten.  Tidak terkecuali  badan  Publik,  dalam  hal  ini  PPID  untuk  meningkatkan  performa  dalam memastikan  layanan  informasi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  tuntutan  zaman. Budaya  kerja  yang  monoton  dan  tidak  memiliki  daya  kreasi  sudah  pasti  akan  ditinggalkan oleh  publik  karena  kualitas  layanan  yang  tidak  menarik,  monoton,  tidak  efektif  bahkan terlalu  prosedural,  terlebih  saat  ini  publik  memiliki  daya  dan  kemampuan  memanfaatkan berbagai  saluran  teknologi.  Era  digital  ditandai  dengan  pesatnya  penggunaan  perangkat teknologi  infomasi  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Ini  menandakan  bahwa  akses  terhadap informasi semakin luas, namun disisi lain juga menjadi tantangan bagi setiap badan publik untuk  memaksimalkan  ketersediaan  informasi  secara  lengkap  yang  dapat  diakses  dengan berbagai perangkat teknologi informasi dalam berbagai bentuk saluran media yang tersedia.

## Kesimpulan
Dari  hasil  yang  telah  diteliti,  penulis  menyimpulkan  bahwa  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Simeulue  adalah  fasilitator  data  di  bawah  tanggung  jawab  Kepala Dinas  yang  juga  PPID  Utama.    Sedangkan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  adalah pembantu  PPID.  Tugas  PPID  sangat  vital  di  pemerintahan  karena  PPID  melakukan pengawasan dan pengamanan data. PPID memainkan   perannya dalam melayani kebutuhan masyarakat umum, baik secara lisan, dekat dan  pribadi dan lebih jauh lagi di web. Dengan demikian,  semakin  mudah  bagi  masyarakat  Kabupaten  Simeulue  untuk  mendapatkan  data informasi  yang  mereka  butuhkan.  Di  PPID  Kabupaten  Simeulue  dibantu  oleh  Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pelaksana Teknis/Administrasi,  Kearsipan,  Lembaga  Komputer,  Pejabat  Humas,  Pustakawan  dan Pejabat Fungsional lainnya. Kabupaten Simeulue memiliki situs alternative dalam penyajian yang berguna untuk pengenalan data publik yang diawasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan  Persandian.  Untuk  memenuhi  komitmen  aturan administrasi  data  publik,  badan  publik dapat  memanfaatkan  sarana  atau  media  elektronik  dan  non-elektronik.  Dengan memanfaatkan  situs  PPID  (www.ppid.simeuluekab.go.id),  para  calon  pemohon  data informasi  dapat  lebih  efektif  mengakses  data  yang  mereka  butuhkan  melalui  media  yang diberikan  tanpa  harus  ke  OPD  yang  berlaku.  Berdasarkan  penelusuran  tersebut,  terdapat beberapa kendala yang terkait dengan organisasi administrasi data publik, misalnya, Budaya lemahnya  pencatatan  data  hasil  latihan  dan  eksekusi  yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar
masyarakat  miskin,  Masih  lemahnya  apresiasi  dan  perlakuan  data  untuk  bekerja  pada kepuasan  pribadi  daerah,  Masih  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam  pelayanan informasi publik.

## Bibliografi
Ahmad,  Syarwani,  &  Hodsay,  Zahruddin.  (2020). Profesi  kependidikan  dan  keguruan . Deepublish.
Aridhayandi, M.Rendi. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang  Baik  (Good  Governance)  Dibidang  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Indikasi Geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (4), 883–902. DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807
Dwipayana,  M.Jordy,  &  Nurdin,  Maharani.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion terhadap  Hakim  Anggota  Atas  Perkara  Tindak  Pidana  Penipuan. Wajah  Hukum , 5 (2), 663–674. DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.471
Engkus, Engkus. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7 (1), 91–101. DOI: https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1739 Hakim,  Lukman,  &  Kurniawan,  Nalom.  (2022).  Membangun  Paradigma  Hukum  HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 18 (4), 869–897. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1847
Huda,  Nurul,  Hudori,  Khamim,  Fahlevi,  Rizal,  Mazaya,  Dea,  &  Sugiarti,  Dian.  (2017). Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi . Kencana.
Komarudin, Komarudin, & Wahjono, Heru Dwi. (2018).  Implikasi Undang-undang Nomor
14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Pada  Informasi  Teknologi Pengelolaan  Air  Bersih  Dan  Limbah  Cair. Jurnal  Air  Indonesia , 4 (2).  DOI: http://dx.doi.org/10.29122/jai.v4i2.2425
Kusnadi,  Sekaring  Ayumeida.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Sebagai  Hak Privasi. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 9–16.
Maulidia, Fanny Oktaviani. (2016). evaluasi kinerja komisi informasi provinsi banten dalam penyelesaian  sengketa  informasi  publik  periode  tahun  2011-2014 .  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa.
Nasution,  Chairika,  &  Thamrin,  Husni.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Program Pembinaan  Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Gelandangan  Dan  Pengemis  Di Kota  Medan. Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas  Medan  Area , 4 (2), 105–119. DOI: https://doi.org/10.31289/publika.v4i2.415
NIM,  Orliya  Liza.  (2019).  Kinerja  Pegawai  Wanita  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor Kelurahan  Sungai  Wie  Kecamatan  Singkawang  Tengah. PublikA,  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 8 (2). DOI: http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v8i2.2466
Pohan,  Desi  Damayani,  &  Fitria,  Ulfi  Sayyidatul.  (2021).  Jenis  Jenis  Komunikasi. Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies , 29–37.
Putra,  Chandra  Anugrah.  (2017).  Pemanfaatan  Teknologi  Gadget  Sebagai  Media Pembelajaran. Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi , 2 (2), 1–10.
Putri,  Evi  Karunia.  (2018). Urgensi  Pengaturan  Kenaikan  Ambang  Batas  Bagi  Partai Politik  (Studi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Perbandingan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) .
Rahmatunnisa, Mudiyati. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. Jurnal Bawaslu , 3 (1), 1–11.
Rohmah,  Fildzah  Nurfadhilatur.  (2019). Strategi  kepala  tata  usaha  dalam  peningkatan kinerja  tenaga  kependidikan  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  4  Blitar .  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Safitri,  Risky  Anis,  Risaldi,  Baby  Taszya,  &  Oktaviani,  Malinda.  (2019).  Pengaruh komunikasi  internal  organisasi  terhadap  motivasi  kerja  pegawai  biro  humas kementerian  perindustrian. Jurnal  Riset  Komunikasi , 2 (2),  157–170. DOI: https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i2.63
Sahputra,  Dedi.  (2020).  Manajemen  komunikasi  suatu  pendekatan  komunikasi. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal) , 6 (2), 152– 162. DOI: https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i2.4069
Said,  Dede  Hafirman.  (2020).  Peran  Istri  dalam  Membangun  Ekonomi  Keluarga  Menurut Perspektif  Hukum  Islam  di  Kecamatan  Panyabungan  Kota. AT-TAWASSUTH:  Jurnal
Ekonomi Islam , 5 (2), 268–290. DOI: http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092
Santoso,  Puji.  (2021).  [Artikel  HaKI]  _Konstruksi  Realitas  Pemberitaan  Media. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen .
Simargolang,  Muhammad  Yasin,  &  Nasution,  Nurmala.  (2018).  Aplikasi  Pelayanan  Jasa Laundry  Berbasis  WEB  (Studi  Kasus:  Pelangi  Laundry  Kisaran). (JurTI)  Jurnal
Teknologi Informasi , 2 (1), 9–14. DOI: https://doi.org/10.36294/jurti.v2i1.402