History: Received  : 02 Maret 2021 Revised : 06 Maret 2021
Accepted  : 6 Juni 2021 Published  : 25 Juli 2021 Publisher: Undiksha Pres s Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Tersedia secara online https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN: 1979-7095

## Peran dan Fungsi Penyiaran Menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan Perkembangannya
Syaifudin Zuhri 1
1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

## ABSTRACT
Keywords: Roles; Functions;
Broadcasting
Abstract :  The  broadcasting  reform  in  2002  has  not  yet  been  able  to  produce  a  broadcasting system that is democratic, educational and in accordance with the wishes and expectations of the community.  The  purpose  of  this  writing  is  to  examine  the  role  and  function  of  broadcasting according to the 2002 broadcasting law and its current development. This research is descriptive- analytical  with  the  approach  in  this  study  is  qualitative.  The  results  of  this  study  show  that  the broadcast media performs its duties and functions as regulated by the Broadcasting Law, therefore all broadcast media including practitioners must comply with the laws and ethics of broadcasting. The  role  and  function  of  radio  and  television  broadcasting  media  is  increasing  in  line  with  the development of the times, especially the development of society and the country. So that it can be concluded by the existence of a clean government, a real democratic state and the enforcement of the values of justice in the community will not be realized if the role and function of broadcasting is not maximized.
Abstrak :  Reformasi  penyiaran  tahun  2002  sampai  saat  ini  belum  mampu  melahirkan  sistem penyiaran  yang  demokratis,  mendidik  dan  sesuai  dengan  kehendak  dan  harapan  masyarakat. Tujuan  dari  penulisan  ini  yaitu  untuk  mengkaji  mengenai  peran  dan  fungsi  penyiaran  menurut undang-undang  penyiaran  tahun  2002  dan  perkembangannya  saat  ini.  Penelitian  ini  bersifat deskriptik- analitik dengan Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menujukkan media penyiaran menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur oleh  UU  Penyiaran,  karena  itu  semua  media  penyiaran  termasuk  praktisinya  harus  taat  dengan hukum dan etika penyiaran. Peran dan fungsi media penyiaran Radio dan Televisi saat ini semakin besar  seiring  dengan  perkembangan  zaman  khususnya  perkembangan  masyarakat  dan  negara. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya Pemerintahan yang bersih (clean government), negara demokratis  yang  sesungguhnya  serta  penegakan  nilai-nilai  keadilan  di  masyarakat  tidak  akan terwujud apabila peran dan fungsi penyiaran tidak dimaksimalkan.
Kata kunci:
Peran; Fungsi;
Penyiaran.
Alamat Korespondensi: E-mail: zuhri656@gmail.com (Zuhri)

## Pendahuluan
Di  masa  rezim  lama  regulasi  yang  berkenaan  dengan  penyiaran  televisi  dan  radio  diatur melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Penerangan  Nomor  20/SK/M/1961,  namun  regulasi  yang  wujud dalam bentuk  Undang-undang, yaitu Undangundang penyiaran baru hadir dipenghujung kekuasaan Orde Baru (Orba) dan pada masa awal reformasi yaitu UU No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2002.  Manfaat  luar  biasa  yang  dapat  diperoleh  dari  penyiaran  digital,  Indonesia  menghadapi beberapa tantangan yang timbul dalam peralihan ke penyiaran digital (Gultom, 2015). Di sisi regulasi, UU  Penyiaran  saat  ini  belum  mengatur  penyiaran  digital  secara  spesifik.  Perlu  segera  disahkan  UU Penyiaran  yang  baru  agar  dapat  mengakomodasi  regulasi  terkait  penyiaran  digital.  Permasalahan hukum  terkait  regulasi  penyiaran  digital  berdampak  tenggat  waktu  peralihan  dari  analog  ke penyiaran  televisi  digital  tahun  2018  yang  tidak  dapat  dipenuhi.  Di  sisi  konsumen,  untuk  dapat
mendapatkan  layanan  televisi  digital  di  televisi  analog  mereka  diwajibkan  untuk  memiliki  dekoder. Untuk jadi perhatian pemerintah terkait penyediaan dekoder agar mudah diperoleh.
Namun  reformasi  penyiaran  tahun  2002  sampai  saat  ini  belum  mampu  melahirkan  sistem penyiaran  yang  demokratis,  mendidik  dan  sesuai  dengan  kehendak  dan  harapan  masyarakat.  UU Penyiaran  mengatur  bahwa  Negara  menguasai  spektrum  frekuensi  yang  digunakan  untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kridasaksana et al., 2017). UU  Penyiaran  menegaskan  bahwa  frekuensi  penyiaran  merupakan  milik  publik  dan  pemerintah mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  penggunaannya.  UU  Penyiaran  juga  mengatur  bahwa  isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Jadi jelas bahwa sudah seharusnya sesuatu yang secara kemanfaatan diselenggarakan untuk kepentingan rakyat  banyak,  dikembalikan  fungsinya  untuk  kepentingan  rakyat,  bukan  kepentingan  golongan tertentu dalam hal ini pemilik modal (Denico Doly, 2021).
Strategi dan rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadirkan penyiaran digital di daerah perbatasan (Yuniarti & Kusumawardani, 2018). Regulasi mengenai penyiaran diatur berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2002  digunakan  untuk  melakukan  pengawasan  dan sekaligus  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  memproduksi  dan  menayangkan  isi  siaran  televise (Stirman,  2016). Selain  itu,  Lembaga  Penyiaran  selaku  penyelenggara  siaran  televisi  memiliki tanggung  jawab  kepada  masyarakat  dalam  menayangkan  isi  siaran  televisi  yang  diatur  di  dalam UndangUndang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.  Dalam kontek penyiaran  nasional  dengan  payung  hukum  UU  32/  2002  telah  menjadi  dasar  yang  kuat,  apa  lagi kemudian  pemerintah  menerbitkan  sejumlah  paket  Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  penyiaran, yaitu  PP  11/  2005,  PP  12/  2005,  PP  50/  2005;  PP  51/  2005  dan  PP  52/  2005.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  peran  dan  fungsi  penyiaran  menurut  undang-undang penyiaran tahun 2002 dan perkembangannya

## Metode
Penelitian  ini  bersifat  deskriptik-  analitik,  yaitu  memaparkan  secara  lengkap  bagaimana peran dan fungsi penyiaran menurut undang-undang penyiaran tahun 2002 dan perkembangannya, dimana  untuk  selanjutnya  dianalisa  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Penelitian seperti ini juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu prosedur untuk mengumpulkan data  yang  bersumber  dari  literatur  atau  bahan  literatur,  perundang-undangan  terkait,  tulisan  atau penelitian  hukum.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  berorientasi  pada pengembangan narasi dan / atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti. Sumber data utama penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengamati, mempelajari, membaca materi hukum dan keputusan serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Sesuai  dengan  UU  32/  2002,  lembaga  penyiaran  terbagi  dalam  4  jenis  yaitu:  Lembaga Penyiaran  Publik;  Lembaga  Penyiaran  Swasta;  Lembaga  Penyiaran  Komunitas;  dan  Lembaga Penyiaran  Berlangganan  Ke  empat  jenis  lembaga  penyiaran  tersebut  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda,  sehingga  masing-  masing  memiliki  spesifikasi  baik  bentuk  lembaga,  manajemen maupun karakter yuridis formalnya. Terdapat lima jenis lembaga penyiaran yang dirangkum melalui tabel 1.
Peran,  tujuan  dan  fungsi  penyiaran,  media  penyiaran  merupakan  salah  satu  media  yang sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia (Denico Doly, 2021). Pengaruh besar yang diberikan media penyiaran dapat memberikan dampak negatif ataupun dampak positif bagi masyarakat, oleh karena  itu  perlu  ada  aturan  terkait  dengan  penyelenggaraan  penyiaran  yang  didalamnya mengatur tentang  lembaga  penyiaran,  isi  siaran,  sistem  penyiaran,  dan  lain-lain.  Pengaturan  mengenai penyelenggaraan  penyiaran  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat
untuk  mendapatkan  informasi  dan  berita  yang  benar  juga  hiburan  yang  mendidik  bagi  masyarakat (Denico Doly, 2021).  Seperti telah disebutkan, bahwa UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dibentuk atas dasar semangat reformasi yang sudah ada pada saat itu. Adapun perubahan mendasar  yang  terjadi  antara  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Penyiaran  dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dilihat dari beberapa perubahan.
Tabel 1. Jenis Lembaga PenyiaranBerdasarkan UU 32/ 2002
No Jenis Lembaga Penyiaran Payung Hukum Karakter Yuridis Model Program & Sumber Anggaran 1. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, TVRI ✓ PP No. 11/ 2005 ✓ PP No.12 / 2005 (khusus RRI) ✓ Publik,
✓ Pemerintah,
✓ Organ: Dewan
Pengawas dan. Dewan Direksi ✓ Bersifat Independen, netral ✓ Non Komersil ✓ Umum (informasi, hiburan, Iklan) ✓ APBN 2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi ✓ PP No. 11/ 2005 ✓ Perda (Peraturan Daerah) ✓ Publik Lokal ✓ Pemerintah Daerah
✓ Organ: Dewan
Pengawas. Dewan Direksi ✓ Independen, netral ✓ Non Komersil ✓ Umum (informasi, hiburan, Iklan)
✓ APBD Prop,
Kab.Kota ✓ Pendapatan iklan 3 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio dan Televisi ✓ PP No.50/ 2005 ✓ Keputusan Menkominfo ✓ Peraturan Menkominfo ✓ Swasta Komersil ✓ Berbadan Hukum PT
(Perseroan Terbatas)
✓ Siarannya bisa free to air melalui sistem terestrial. ✓ Dapat berjaringan dengan LPS-LPS anggotanya di berbagai daerah. ✓ Profit oriented, pengelolaan harus profesional
✓ Umum (informasi, hiburan, Iklan) ✓ Iklan 4. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi ✓ PP No.51/ 2005 ✓ Keputusan Menkominfo ✓ Peraturan Menkominfo ✓ Swasta Komunitas ✓ Hanya untuk kepentingan komunitas dengan prinsip “dari, oleh untuk komunitas-nya
✓ Berbadan Hukum Perkumpunan atau Koperasi ✓ Berdaya pancar rendah ✓ Jangkauan siar dan layanan siar sangat dibatasi
✓ Umum (informasi,
hiburan, Iklan)
✓ Iklan Layanan
Masyarakat
No Jenis Lembaga Penyiaran Payung Hukum Karakter Yuridis Model Program & Sumber Anggaran ✓ Non Komersil ✓ Non Partisan 5 Lembaga Penyiaran Berlangganan  (LPB) Televisi ✓ PP No.51/ 2005 ✓ Keputusan Menkominfo ✓ Peraturan Menkominfo ✓ Swasta Komersil ✓ Berbadan Hukum PT
✓ sistem siarannya menggunakan satelit, kabel atau terestrial, menawarkan variasi program siaran yang dapat dipilih pelanggannya. ✓ Umum (informasi, hiburan, Iklan)
✓ Iklan Layanan Masyarakat ✓ Iuran
Pelanggan
Perubahan  yang  pertama  yaitu  dibentuknya  badan  regulator  penyiaran  yaitu  KPI,  kedua, yaitu  sistem  siaran  berjaringan,  perubahan  ketiga,  yaitu  dijaminnya  LPK,  keempat,  LPP,  dan  kelima pembatasan  LPS.  Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan  sebelumnya  mengenai  perubahan  substansi yang  dilakukan  pada  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Penyiaran  menjadi  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga undangundang tersebut belum  dapat  dijalankan  secara  maksimal.  Hal  ini  juga  kemudian  yang  menjadikan  UU  Penyiaran mempunyai  kelembahan  substansi.  UU  Penyiaran  merupakan  undang-undang  yang  melahirkan sebuah  lembaga  independen  yang  mengatur  mengenai  hal-hal  penyiaran  yaitu  Komisi  Penyiaran Indonesia.  Pengaturan  mengenai  KPI  diatur  dalam  BAB  III  bagian  Kedua  Pasal  7  sampai  12  UU Penyiaran.  Aturan  mengenai  KPI  menunjukkan  bahwa  penyiaran  tidak  diatur  oleh  pemerintah  lagi, akan  tetapi  oleh  lembaga  independen  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  Penyiaran  yaitu  KPI.  Oleh karena  itu,  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  penyiaran  tidak  hanya melibatkan  unsur  Pemerintah  saja,  akan  tetapi  juga  melibatkan  KPI.  KPI  sebagai  lembaga  negara mempunyai tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam UU Penyiaran (Murni, 2017). Adapun tugas dan kewajiban ini terkait dengan penyelenggaraan penyiaran, khususnya terkait dengan isi siaran dan izin penyelenggaraan penyiaran.
Sistem siaran jaringan diatur dalam UU Penyiaran, dimana LPS Pusat maupun LPP Pusat wajib melakukan  siaran  jaringan  dengan  lembaga  penyiaran  yang  berada  di  daerah.  Saat  ini  ketentuan mengenai sistem siaran jaringan ini belum dilaksanakan (Ahmad Budiman, 2016). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya LPS yang melakukan siaran secara nasional. Permasalahan sistem siaran jaringan ini juga berkaitan dengan isi siaran. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi yang dapat digunakan oleh LPK (Ahmad  Budiman,  2016). Keberadaan  LPK  merupakan  salah  satu  pengaturan  dalam  UU  Penyiaran yang  menunjukkan  adanya  demokrasi  dalam  pembentukan  lembaga  penyiaran.  LPK  merupakan lembaga  penyiaran  yang  dapat  dibentuk  oleh  semua  orang  yang  berorientasi  kepada  kebutuhan masyarakat.  LPP  saat  ini  dilakukan  oleh  Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  dan  Radio  Repulbik Indonesia  (RRI).  TVRI  dan  RRI  saat  ini  mengalami  kemunduran  baik  dari  segi  jumlah  pemirsanya maupun  dalam  hal  isi  siarannya.  Banyak  masyarakat  tidak  lagi  melihat  keberadaan  TVRI  dan  RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran di Indonesia. Masyarakat saat ini lebih banyak mendengar atau melihat tayangan yang disiarkan oleh LPS.
Status  kelembagaan  LPP  merupakan  permasalahan  utama  yang  dialami  oleh  LPP.  Status Lembaga Penyiaran Publik belum dikenal dalam peraturan tentang keuangan negara. Oleh karena hal tersebut,  kemudian  hal  ini  juga  yang  menimbulkan  LPP  tidak  mendapatkan  nomenklatur  tersendiri dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Status  LPP  sebagai  badan  hukum  yang didirikan  oleh  negara  juga  kemudian  menjadikan  LPP  sulit  berkembang,  hal  ini  dikarenakan  tidak disebutkan  secara  tegas  status  badan  hukumnya.  Ketidakjelasan  status  kelembagaan  ini menyebabkan berbagai permasalahan khususnya dalam bidang administrasi dan keuangan di tubuh LPP. Permasalahan di bidang administrasi dan keuangan ini kemudian menyebabkan program dan isi
siaran  LPP  kurang  diminati  oleh  masyarakat.  UU  Penyiaran  mengatur  Lembaga  Penyiaran  Swasta dalam  Pasal  16 – 20.  Pengaturan  dalam  Pasal  16 – 20  UU  Penyiaran  ini  berkaitan  dengan  status badan  hukum  yang  harus dimiliki oleh LPS,  kepemilikan,  sumber  pembiayaan dan  cakupan  wilayah siaran.  Masyarakat  saat  ini  dapat  melihat  bahwa  LPS  dimiliki  oleh  beberapa  orang  saja.  Bunga Kepemilikan  LPS  ini  kemudian  tidak  lagi  sesuai  dengan  pembatasan  yang  tertuang  dalam  UU Penyiaran  yaitu  keberagaman  kepemilikan  ( diversity  of  ownership )  dan  keberagaman  content ( diversity  of  content ).  Pelanggaran  terhadap  prinsip  ini  yang  kemudian  menyebabkan  banyak program acara yang monoton dan mengakibatkan hiburan yang tidak sehat bagi masyarakat.
Penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun demokrasi suatu bangsa, karena  itu  penyiaran  juga  merupakan  kekuatan  penyangga  demokrasi  yang  harus  didukung  dan diberi  ruang  untuk  kepentingan  masyarakat.  Media  penyiaran  pada  umumnya  dan  seperti  media televisi  dan  radio  pada  khususnya  merupakan  media  massa  yang  dinamis  serta  atraktif  dan merupakan  media  hasil  kreativitas  yang  mendorong  keingintahuan  masyarakat  untuk  mengetahui lebih  jauh  proses  terjadinya  siaran  dan  kemajuan  teknologi  penyiaran  serta  regulasi  dan  kebijakan pemerintah  yang  mengaturnya.  Bagi  masyarakat  Indonesia,  media  televisi  maupun  radio  saat  ini bukan  saja  sebagai  media  pendidikan,  hiburan  dan  informasi,  melainkan  juga  telah  menjadi  satu wahana  pengikat  antara  masyarakat  (pemirsa)  dan  penyelenggaraan  siaran  dalam  suatu  lingkaran industri.  Oleh  karena  itu,  sangat  dibutuhkan  informasi  dari  para  praktisi  dibidang  penyiaran  yang dapat  memberikan  jawaban  seputar  permasalahan  penyelenggaraan  penyiaran  televisi  maupun radio khususnya dan penyiaran pada umumnya (Djamal & Fachruddin, 2017).
UU Penyiaran mencoba untuk menegakkan demokratisasi di bidang penyiaran. Prinsip dasar penyelenggaraan  penyiaran  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  penjaminan  dari  negara  agar  aktivitas penyiaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  berdampak  positif  bagi  publik.  Dalam  hal  ini, publik  harus  memiliki  akses  yang  memadai  untuk  dapat  terlibat,  memanfaatkan,  mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Untuk mencapai keberhasilan dari prinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekat ( embedded ) menyokongnya, yakni prinsip diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) dan diversity of content (keberagaman isi) dari  lembaga  penyiaran (Bahreisy,  2017). Penyiaran  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun masyarakat  yang  mandiri,  demokratis,  adil  dan  sejahtera,  serta  menumbuhkan  industri  penyiaran Indonesia. Penyiaran diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menjaga  dan  meningkatkan  moralitas  dan  nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  meningkatkan  kesadaran  ketaatan  hukum  dan  disiplin  nasional, menyalurkan  pendapat  umum  serta  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam  pembangunan nasional  dan  daerah  serta  melestarikan  lingkungan  hidup,  mencegah  monopoli  kepemilikan  dan mendukung  persaingan  yang  sehat  di  bidang  penyiaran,  mendorong  peningkatan  kemampuan perekonomian  rakyat,  mewujudkan  pemerataan,  dan  memperkuat  daya  saing  bangsa  dalam  era globalisasi,  memberikan  informasi  yang  benar,  seimbang,  dan  bertanggung  jawab  dan  memajukan kebudayaan nasional.
Bagi  masyarakat  Indonesia,  media  televisi  maupun  radio  saat  ini  bukan  saja  sebagai  media pendidikan,  hiburan  dan  informasi,  melainkan  juga  telah  menjadi  satu  wahana  pengikat  antara masyarakat  (pemirsa)  dan  penyelenggaraan  siaran  dalam  suatu  lingkaran  industri.  Oleh  karena  itu, sangat dibutuhkan informasi dari para praktisi dibidang penyiaran yang dapat memberikan jawaban seputar  permasalahan  penyelenggaraan  penyiaran  televisi  maupun  radio  khususnya  dan  penyiaran pada  umumnya (Djamal  &  Fachruddin,  2017). Radio  siaran  mempunyai  4  fungsi  antara  lain  fungsi penerangan,  fungsi  pendidikan,  fungsi  hiburan,  sarana  propaganda (Sampoerno  et  al.,  2018). Sementara  televisi  sebagai  salah  satu  lembaga  komunikasi  massa  tidak  berbeda  dengan  institusi bisnis  lainnya  yang  bertujuan  mencari  keuntungan.  Salah  satu  indikator  utama  bahwa  sebuah produksi acara televisi dikatakan sukses adalah melalui jumlah rating yang diperolehnya. Berdasarkan survei,  ratarata  orang  dewasa  Amerika  menghabiskan  9  jam  35  menit  dalam  sehari  (60%)  untuk
mengonsumsi isi media, dan media yang paling banyak dikonsumsi adalah televisi (Priyanti & Erawati, 2017).
Dalam  undang-undang  penyiaran  diatur  tentang  filosofi  bagaimana  sebenarnya  arah pembangunan  industri  siaran  di  Indonesia,  baik  siaran  televisi  maupun  radio.  Pengaturan  ini didasarkan  pada  beberapa  hal  yang  utama  yaitu  pertama,  penyiaran  merupakan  salah  satu perwujudan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  warga  negara  untuk  bebas  berekspresi  dan mengeluarkan  pendapat  melalui  media  penyiaran.  Kedua,  industri  siaran  dalam  kegiatannya menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  (gelombang  elektromagnetik)  yang  pada  dasarnya  milik publik  yang  harus  digunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.    Ketiga,  sistem  penyiaran nasional  di  Indonesia  harus  menjamin  terciptanya  tatanan  informasi  yang  adil  dan  merata,serta seimbang  guna  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keempat,  lembaga penyiaran  mempunyai  peran  yang  harus  dijalankan  dengan  kebebasan  dan  tanggung  jawab  dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan kontrol dan perekatsosial. Kelima, siaran yang dipancarkan dan disiarkan secara serentak akan mempunyai dampak yang besar dalam pembentukan  pendapat,  sikap  dan  perilaku  khalayak,  sehingga  penyelenggara  wajib  bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila .
Pada  pandangan  fungsionalis  media,  media  merupakan  lembaga  dalam  masyarakat  dan memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat (Fahrimal, 2018). Peranan dan fungsi media tersebut dapat dilihat  pada  efek  dari  media  terhadap  masyarakat (Hajar,  2019). Beberapa  fungsi  media  bagi masyarakat  yaitu:  (1)  fungsi  informasi,  terutama  tentang  peristiwa  dan  kondisi  yang  terjadi  dalam masyarakat; (2) fungsi korelasi, media menjelaskan, menafsirkan, memberi komentar atas peristiwa; (3)  fungsi  keberlanjutan,  menampilkan  budaya  dominan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  beserta perkembangannya;  (4)  fungsi  hiburan,  media  memberikan  kesenangan,  pengalihan,  dan  sebagai sarana  relaksasi;  (5)  fungsi  mobilisasi,  media  dapat  mengkampanyekan  tujuan-tujuan  sosial  dan lainnya  kepada  masyarakat (Adhiarso  et  al.,  2017). Hal  yang  paling  penting  adalah  isi  siaran  wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja. Perlindungan ini dijabarkan antara lain bahwa lembaga penyiaran harus menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
Kebutuhan  akan  informasi  dengan  menggunakan  teknologi  komunikasi  harus  dapat  terjaga dengan  baik,  dengan  kata  lain  diperlukan  sistem  pengamanan  ( security )  karena  secara  tekhnis kebutuhan  informasi  dan  sistem  ini  sendiri  sangatlah  rentan  untuk  tidak  bekerja  sebagaimana mestinya  ( malfunction ),  dapat  diubah-ubah  ataupun  diterobos  oleh  pihak  lain  baik  oleh  orang maupun  lembaga  yang  tidak  bermaksud  jahat  maupun  yang  bermaksud  jahat (Bahreisy,  2017). Prinsip  dasar  penyelenggaraan  penyiaran  akibat  perkembangan  teknologi  dan  informasi  berkaitan erat  dengan  prinsip-prinsip  penjaminan  dari  negara  agar  aktivitas  penyiaran  yang  dilakukan  oleh lembaga  penyiaran  berdampak  positif  bagi  publik.  Dalam  hal  ini,  publik  harus  memiliki  akses  yang memadai  untuk  dapat  terlibat,  memanfaatkan,  mendapatkan  perlindungan,  serta  mendapatkan keuntungan  dari  kegiatan  penyiaran.  Undang-undang  memberi  hak,  kewajiban  dan  tanggungjawab serta partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyiaran, seperti mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  mencari,  memperoleh,  memiliki  dan  menyimpan,  mengolah  dan menyampaikan  informasi  di  lembaga  penyiaran  serta  mengembangkan  kegiatan  literasi  dan/atau pemantauan untuk mengawasi dan melindungi publik dari isi siaran yang merugikan masyarakat.
Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran  telah  memberikan  peluang untuk  membuka  dan  mengembangkan  lembaga  penyiaran  di  Indonesia  termasuk  Kepulauan  Riau, namun  penyelenggaraan  penyiaran  tersebut  diarahkan  hanya  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  sebagaimana  yang  disebutkan  pada  Pasal  2  ayat  (2).  Pasal  yang  menerangkan dasar penyiaran ini sangat penting, sebab bisa jadi akan timbul dikemudian hari lembaga penyiaran yang  tidak  berdasarkan  Pancasila.  Dengan  konsep  kebebasan  kepemilikan  ini,  menimbulkan persaingan usaha dalam bidang penyiaran, yang dianggap mampu untuk memajukan pertumbuhan
lembaga  penyiaran  itu  sendiri,  inilah  sistem  ekonomi  dalam  bidang  penyiaran  yang  menyerahkan persaingan usaha kepada pasar (kapitalisasi penyiaran).
Adapun  dari  segi  fungsi  penyelenggaraan  penyiaran  dicantumkan  pada  Pasal  4.  Sementara untuk  penyelenggara  penyiaran  terbagi  dalam  4  (empat)  kelompok  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  13  ayat  (2).  Diantaranya,  lembaga  penyiaran  publik  (LPP),  lembaga  penyiaran  swasta  (LPS), lembaga  penyiaran  komunitas  (LPK)  dan  lembaga  penyiaran  berlangganan  (LPB)  atau  biasa  disebut masyarakat dengan nama TV kabel. Rincian penjelasan masing-masing lembaga penyiaran tercantum dalam  Pasal  14  menyebutkan  tentang  lembaga  penyiaran  publik,  Pasal  16  menyebutkan  tentang lembaga  penyiaran  swasta,  selanjutnya  lembaga  penyiaran  komunitas  dijelaskan  pada  Pasal  21, selanjutnya lembaga penyiaran berlangganan dijelaskan pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.  Perkembangan lembaga penyiaran di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh regulasinya, sebab kegiatan penyelenggaraan penyiaran merupakan fakta hukum yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum dan tidak hanya melibatkan antara masyarakat dengan lembaga penyiaran, tapi juga dengan pihak pemerintah sebagai pengontrol dan pengendali dalam kehidupan bernegara.
Di  samping  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  telah  membawa  implikasi terhadap  dunia  penyiaran,  termasuk  penyiaran  di  Indonesia  sehingga  menjadikan  penyiaran  selain sebagai  salah  satu  sarana  berkomunikasi  bagi  masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pemerintah,  penyiaran juga telah menjadi suatu lembaga bisnis yang juga berperan dalam kegiatan ekonomi nasional, oleh karenanya  diperlukan  perlindungan  terhadap  dunia  penyiaran  di  dalam  perangkat  peraturan perundangundangan  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  penyiaran.  Usaha  untuk mengendalikan  dan  menanggulangi  tindak  pidana  dibidang  penyiaran  adalah  menentukan  suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi).  Kriminalisasi terhadap penyiaran di Indonesia baru  dimulai  pada  tahun  1997  yaitu  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Penyiaran.  Undang-undang  ini  mengatur  secara  jelas  tentang  segala  aspek  yang  terkait dengan  penyiaran,  termasuk  pengaturan  mengenai  kepemilikan  lembaga  penyiaran.  Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 bahwa lembaga penyiaran di dalam negeri harus berorientasi  pada  kepentingan  nasional  Indonesia,  sehingga  modal  pendirian  lembaga  penyiaran swasta harus modal nasional sehingga tidak dipengaruhi kepentingan lain dari luar (pihak asing).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran ini selanjutnya digantikan dengan UndangUndang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran.  Masing-masing  jenis  lembaga  penyiaran telah  diatur  tata  cara  penyelenggaraannya  oleh  Pemerintah.  Saat  ini,  perkembangan  lembaga penyiaran  secara  nasional  sudah  berkembang,  hal  ini  ditandai  dengan  semakin  bertambahnya lembaga  penyiaran  yang  beridiri  dengan  dan/atau  tanpa  mendapatkan  izin  dari  pihak  Pemerintah. Perkembangan lembaga penyiaran di Indonesia pada dasarnya sudah mengalami kemajuan, namun perkembangan tersebut tentunya tidak lepas dari kendala yang menyebabkan pertumbuhannya tidak merata  di  berbagai  kabupaten  dan  kota.  Adapun  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga penyiaran.
Pertama, kesulitan mendapatkan investor. Masih minimnya minat pengusaha dalam negeri, terutama  pengusaha  tempatan  yang  berkeinginan  untuk  menanamkan  modalnya  dalam  sektor penyiaran.  Hal  ini  terkait,  lambatnya  proses  mendapatkan  izin  penyelenggaraan  penyiaran  (IPP). Kendala ini menjadi salah satu alasan kenapa investasi di sektor penyiaran, terutama dari pemodal nasional  masih  minim  dan  terkesan wait  and  see .  Sementara  investor  tempatan  masih  belum memahami  benar  tentang kondisi,  tantangan,  ancaman  dan  peluang  dalam  berusaha  dalam  sektor penyiaran. Riyanto,  (2016) menyebutkan  jika  biasanya,  lembaga  penyiaran  yang  masuk  kedalam objek rating AC Nielsen dengan jumlah pendengar atau penonton banyak/tinggi akan memiliki daya tarik bagi investor. Sebab para investor mengetahui bahwa roh lembaga penyiaran itu terletak pada iklan  niaga,  sementara  pemasukan  dari  iklan  niaga  akan  besar  apabila  rating  tinggi.  Kedua,  jumlah penduduk  rendah.  Investor  dalam  menanamkan  modalnya  pasti  memiliki  orientasi  untung/laba. Sementara  laba  yang  besar  hanya  didapatkan  dari  iklan  yang  banyak,  Sementara  iklan  itu  sendiri ditentukan oleh rating dari jumlah penonton/pendengar. Jika penonton/pendengarnya sedikit maka dengan sendirinya keuntungan juga akan tergolong rendah/sedikit.
Ketiga,  proses  perizinan  panjang  dan  lama.  Lambatnya  proses  mendapatkan  izin penyelenggaraan penyiaran, dan memang ini tidak hanya terjadi di beberapa daerah namun hampir merata  diseluruh  wilayah  Indonesia  dan  bahkan  ada  salah  satu  lembaga  penyiaran  radio  yang memakan  waktu  5  (lima)  tahun  untuk  mendapatkan  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  (IPP)  tetap. Setelah pemohon menerima izin prinsip, maka pemohon wajib untuk membenahi semua kebutuhan produksi penyiarannya, mulai dari mendirikan tower, menggelar jaringan, melakukan uji coba siaran dll selama satu tahun. Setelah satu tahun, lembaga penyiara wajib untuk mengirimkan surat kepada Kementrian  komunikasi  dan  informatika  yang  menerangkan  bahwa  lembaga  penyiaran  siap  untuk dilakukan  evaluasi  Uji  Coba  Siaran  (UCS),  setelah  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  melakukan evaluasi  uji  coba  siaran  maka  Menkominfo  selanjutnya  akan  mengeluarkan  Izin  Siaran  Radio  (ISR). Persoalannya  muncul  ketika  Menkominfo  mengeluarkan  ISR  pemohon  bisa  memakawan  waktu  4 (empat) sampai 5 (tahun).  Keempat, biaya investasi mahal. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh  lembaga  penyiaran,  terutama  lembaga  penyiaran  berlangganan  (televisi  kabel).  Seperti  yang dijelaskan oleh Hadiyat (2016), televisi kabel yang tidak mengambil program-program siaran melalui konten  provider,  maka  biasanya  dilakukan  melalui  satelit,  sementara  cara  seperti  inipun  tergolong mahal, televisi kabel tersebut harus menyiapkan hak siar atau hak labuh (landing right) yang biasanya bisa  mencapai  belasan  juta.  Permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  UU  penyiaran merupakan  permasalahan  krusial  bagi  lembaga  penyiaran,  pemerintah  maupun  KPI.  KPI  dalam menjalankan  fungsi,  tugas,  hak  dan  kewajibannya  harus  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. adapun aturan tersebut harus dengan jelas memaparkan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban KPI. Selain hal tersebut, perlu ada ketegasan subjek yang bertugas untuk memberi sanksi administratif  dalam  UU  Penyiaran.  Oleh  karena  itu,  fungsi  KPI  dalam  kegiatan  penyiaran  perlu diperluas .

## Simpulan
Media penyiaran menjalankan tugas  dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur oleh UU Penyiaran,  karena  itu  semua  media  penyiaran  termasuk  praktisinya  harus  taat  dengan  hukum  dan etika penyiaran. Peran dan fungsi media penyiaran Radio dan Televisi saat ini semakin besar seiring dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan masyarakat dan negara. Pemerintahan yang bersih  ( clean  government ),  negara  demokratis  yang  sesungguhnya  serta  penegakan  nilai-nilai keadilan di masyarakat tidak akan terwujud apabila peran dan fungsi penyiaran tidak dimaksimalkan.

## Daftar Pustaka
Adhiarso,  D.  S.,  Utari,  P.,  &  Slamet,  Y.  (2017).  Pemberitaan  Hoax  di  Media  Online  Ditinjau  dari Konstruksi  Berita  dan  Respon  Netizen. Jurnal  Ilmu  Komunikasi , 15 (3),  215 – 225. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2173/1911.
Ahmad  Budiman.  (2016).  Model  Pengelolaan  Digitalisasi  Penyiaran  di  Indonesia. Jurnal  Politica Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan  Internasional , 6 (2). https://doi.org/10.22212/jp.v6i2.307.
Bahreisy, B. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan  Undang-undang  Tentang  Telekomunikasi  (Criminal  of  Perpetrators  of  Use  of Illegal Radio Frequencies Under the Act of Telecommunication). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (3), 265 – 276. https://doi.org/10.46576/wdw.v0i49.157.
Denico  Doly.  (2021). Peran  Negara  Dalam Pengelolaan  Spektrum  Frekuensi  Radio  Dalam Perspektif Hukum. Kajian , 23 (4), 267 – 283. https://doi.org/10.22212/kajian.v23i4.2115.
Djamal,  H.,  &  Fachruddin,  A.  (2017). Dasar-dasar  Penyiaran:  Sejarah,  Organisasi,  Operasional,  dan Regulasi (edisi 2). Prenada Media.
Fahrimal,  Y.  (2018).  Netiquette:  Etika  Jejaring  Sosial  Generasi  Milenial  Dalam  Media  Sosial. Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan , 11 (1), 69 – 78.
https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82.
Gultom,  A.  D.  (2015).  Kajian  implementasi  radio  siaran  digital  di  Indonesia. Buletin  Pos  Dan Telekomunikasi , 13 (2), 133 – 150. https://doi.org/10.17933/bpostel.2015.130203. Hajar, I. (2019). Youtube sebagai Sarana Komunikasi Dakwah di Kota Makassar (Analisis Sosial Media).
Jurnal Al-Khitabah , 4 (2), 79 – 94. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al- Khitabah/article/download/6951/5719.
Kridasaksana, D.,  Junaidi, M.,  &  Aryaputra, M.  I.  (2017). Tujuan  Negara Dalam  Mengatur  Frekuensi Radio  Komunitas  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran (Studi  Kasus  Di  Wilayah  Semarang). Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya , 17 (2),  242 – 257. https://156.67.218.228/index.php/jdsb/article/view/489.
Priyanti,  E.,  &  Erawati,  W.  (2017).  Perancangan  Animasi  Interaktif  Belajar  Mengenal  Planet  Dalam Sistem Tata Surya. Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST) , 1 (1), 401 – 405. Sampoerno,  S.,  Herwandito,  S.,  &  Sari,  D.  K.  (2018).  Pergeseran  Peran  dan  Fungsi  Radio  Suara Surabaya dari Radio Informasi Menjadi Radio Pengaduan. Jurnal Riset Komunikasi , 1 (1), 1 – 13.
https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.6.
Stirman, P. G. (2016). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-undang
No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lex Privatum , 4 (4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12029.
Yuniarti,  D.,  &  Kusumawardani,  Q.  D.  (2018).  Public  Acceptance  Strategies  for  Digital  Terrestrial Television  (DTT)  in  the  Border  Areas.  2018. International  Conference  on  ICT  for  Rural Development (IC-ICTRuDev) , 148 – 154. https://doi.org/10.1109/ICICTR.2018.8706876.