## REPOSISI DAN PERAN BIROKRASI
1 Firdaus, 2 Susi Lawati
1 Pascasarjana Universitas Sjakyakirti, Email: drs_firdaus@unisti.ac.id
2 Pascasarjana Universitas Sjakyakirti, Email: uchisusilawati@unisti.ac.id

## ABSTRACT
The position and role of the state apparatus which is often referred to as the government bureaucracy is of concern, because  most  of  the  life  of  the  state  is  regulated  and  determined  by  the  government  through  the  government bureaucracy. The position and role of the bureaucracy is interesting to discuss because the position and role have not been as expected. In general, the position of the government bureaucracy is always opposite between the rulers of the government / state and the people or the people they control. Where should the position of the bureaucracy be and what  role  should  it play  as  long as the bureaucracy  emphasizes the  position  of  political  power  rather than  socio- culture, the bureaucracy becomes a servant to certain political interests so that services to the public are replaced by services  to  political  power,  so  that  every  service  is  rooted  in  public  service.  always  has  the  color  of  power  and prioritizes the political interests served instead of the public interest as a whole. In line with the changes that have occurred in the order of government implementation and the development of community life in various aspects of life, the role of society in the life of the state has begun to be felt. Public demands began to affect the government work bureaucracy system. This situation in turn makes it increasingly possible to change the position and role of the public bureaucracy.
Keywords: Repositioning, Role, Bureaucracy

## ABSTRAK
Posisi  dan  peran  aparatur  negara  yang  sering  disebut  sebagai  birokrasi  pemerintah  menjadi  perhatian,  karena hampir sebagian besar hidup bernegara diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui birokrasi pemerintah. Posisi dan  peran  birokrasi  menjadi  menarik  dibicarakan  karena  posisi  dan  peran  tersebut  belum  seperti  apa  yang diharapkan. Pada umumnya kedudukan birokrasi pemerintah selalu berlawanan antara penguasa pemerintah/negara dan rakyat atau masyarakat yang dikuasainya. Dimana seharusnya posisi birokrasi itu berada dan apa peran yang seharusnya dimainkan selama birokrasi lebih menekankan pada posisi power politik ketimbang sosial budaya maka birokrasi  menjadi  pelayan  pada  kepentingan  politik  tertentu  sehingga  pelayanan  kepada  publik  diganti  menjadi pelayanan kepada kekuatan politik, sehingga setiap pelayanan yang berakar pada pelayanan publik selalu berwarna kekuasaan  dan  mendahulukan  kepentingan  politik  yang  dilayani  bukan  kepentingan  publik  secara  keseluruhan. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan pelaksanaan pemerintahan serta perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran masyarakat dalam kehidupan bernegara mulai terasa. Tuntutan masyarakat pun mulai terasa mempengaruhi sistem birokrasi kerja pemerintah. Keadaan seperti ini pada gilirannya membuat semakin dimungkinkan perubahan posisi dan peran birokrasi publik.
Kata Kunci: Reposisi, Peran, Birokrasi

## A. PENDAHULUAN
Birokrasi  merupakan  suatu  organisasi besar dengan ciri-ciri tertentu yang membedakan  antara  negara  maju  dengan negara  berkembang.  Walaupun  mempunyai kesamaan  ciri,  tetapi  diantaranya  memiliki berbagai  variasi  yang  membedakan  antara Birokrasi negara maju dengan negara berkembang.
Terlepas  dari    variasi  perbedaan  antara negara  maju  dengan  negara  berkembang, birokrasi  sebagai  suatu  organisasi  yang digunakan pemerintah untuk dapat mengantisipasi  terhadap  tuntutan  perubahan dan  perkembangan  lingkungan  yang  terjadi didalam masyarakat. Dimana proses perubahan tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap birokrasi pemerintah.
Dalam  proses  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  telah  dilaksakan  sebagaimana tercermin  dalam  pelaksanaan  pembangunan selama  ini  dan  dianggap  sebagai  suatu  nilai yang  benar  oleh  pemerintah,  tetapi  ternyata didalam perjalanannya menimbulkan berbagai penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi dalam pelaksanaan pembangunan.
Seiring  dengan  bergulirnya  erareformasi ditanah  air,  mau  tidak  mau  harus  menyentuh birokrasi.  Birokrasi  di  Indonesia  berkembang menjadi birokrasi yang besar, boros, dan sarat dengan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Selain itu  birokrasi  juga  dibebani  oleh  misi  politik yaitu  untuk  menjaga  serta  mempertahankan kelangsungan  suatu rezim. Melihat kenyataan demikian menuntut perlu dilakukannya reposisi dirinya menjadi lembaga yang netral.
Kritik  terhadap  birokrasi  terjadi  dimana- mana,  tidak  saja  dinegara  berkembang  akan tetapi juga termasuk dinegara maju. Di negara kita  tampak  terlihat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  para  aparat  birokrasi  banyak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya.  selain  itu  birokrasi  menjadi  mesin politik. Lembaga peradilan pun tidak dikembangkan sebagai lembaga yudikatif yang independen sehingga tidak mampu melakukan interpretasi hukum secara adil.
Birokrasi  pada  kenyataannya  kurang adaptif  terhadap  tuntutan  perubahan  dalam proses  pembangunan,  sebagaimana  dikatakan Bennis (1967) dalam Miftah Thoha (1991:52), birokrasi  sendiri  pada  kenyatannya  suatu kekuatan  yang  enggan  terhadap  perubahan. Namun  selanjutnya  Type  ideal  Weberian Birokrasi  pemerintah  bukanlah  kekuatan politik,  melainkan  instrumen  politik.  Artinya birokrasi harus berfungsi sebagai agent bukan sebagai  master.  Birokrasi  lebih  banyak menekankan  pada  aspek  administrastif  dan teknik operasional dari politik. Birokrasi yang bukan merupakan  kekuatan  politik ini seharusnya  dibebaskan  pengaruh  dan  jalinan ikatan-ikatan  politik  yang  sewaktu-waktu masuk ke birokrasi.
Keterlibatan birokrasi dan para birokratnya kedalam politik praktis merupakan jaringan kompleks  antar elit politik dan para pejabat birokrasi. Persoalan politisasi birokrasi  memang bukanlah persoalan baru di indonesia.  Begitu  kuatnya  tarikan  politik
menyeret  birokrasi    sehingga  intervensi- intervensi politik selalu membayangi birokrasi. Masalah politisasi  birokrasi  adalah  persoalan klasik,  hanya  persoalan  ini  bergeser    pada persoalan  siapa yang menjadi rezim penguasa yang  memanfaatkan  posisi  birokrasi  untuk melanggengkan kekuasaannya.
Pengelolaan sebuah pemerintahan idealnya memang harus dipisahkan  dari ruang- ruang politik yang  mencampurinya, meskipun sebuah  pemerintahan    dihasilkan  dari  proses politik,  apalagi  ketika    sudah  menyeret birokrasi    kedalam  kubu-kubu  politik  yang membuat  birokrasi  kontra  produktif    dari patron tugasnya  sebagai  lembaga  yang  netral yang  berperan  menjembatani  kepentingan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat.  Implikasi  ini  harus  segera ditanggulangi,  khususnya  bagaimana  mencari sistem  yang  dapat  memperkecil    peluang pemanfaatan birokrasi kedalam arena politik.
Selanjutnya    selain  dipergunakan  sebagai fungsi  instrumental  bagi  pencapaian  tujuan- tujuan  secara  rasional  dan  efisien,  juga dipergunakan  sebagai  instrumen  kekuasaan untuk melakukan kontrol/pengendalian terhadap orang-orang dan berbagai lingkungan.  Pada  kedudukan  dan  fungsi  yang terakhir  ini  terlihat  adanya  kecenderungan yang inherent dalam birokrasi kearah pemekaran  kekuasaan  atas  lingkungan  yang semakin  meluas  yang  sering  disebut  sebagai ”birokratisasi”  dengan  memperlihatkan  ciri- ciri  pemekeran  kekuasaan  birokrasi  atas lingkungan  yang  semakin  luas  melampaui batas-batas  tujuan  awalnya  dan  regimentasi lingkungan-lingkungan itu oleh birokrasi. Dan dengan  birokrasi  cenderung  menanggalkan peran  instrumentalnya  dan  berubah  menjadi tuan/penguasa,  bukan  hanya  sebagai  peran pelaksana public policy (Djojowadono, 1989).
Birokrasi  pada  konteks  tersebut  diatas tidaklah sama dengan istilah birokratisasi yang dikemukakan  oleh  Max  Weber  (1921,  1973) dalam  evers  (1990:227)  yang  diartikan semakin tumbuhnya penggunaan peraturan dan ketentuan-ketentuan  yang  dibangun  secara formal  dan  rasional,  kehidupan  umum  dan pribadi,  terjadinya  bentuk  legalitas  baru  yang beralasan  rasional  meluasnya  cara  bertindak yang  rasional  dan  pelembagaan  semua  faktor ini  kedalam  sebuah  administrasi  modern.
Tatapi  birokratisasi  dimaksud  adalah  sebagai tumbuhnya aparat negara (Birokrasi parkinsonisasi)  dan  sebagai  bertambahnya pengawasan yang bersipat birokratisasi secara umum.
Dengan  melihat  fungsi  birokrasi  yang semakin  jauh  meninggalkan  misinya  sebara birokrasi yang memihak kepada semua lapisan dalam  upaya  membawa  kepentingan  bangsa dan  negara  diatas  kepentingan  pribadi  dan kelompok,  maka  birokrasi  harus  mampu mereposisi  diri  sebagai  birokrasi  publik  yang diharapkan  dapat  membawa  bangsa  ini kedalam  era  baru  menuju  suatu  bangsa  yang besar  dalam  suasasana  demokrasi  dalam menghadapi era globalisasi.

## B. PEMBAHASAN
Pentingnya  reposisi  dan  peran  birokrasi sebagai uapaya dalam rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan menunjang keberhasilan  pembangunan.  Upaya  ini  harus senantiasa  dilihat  sebagai  suatu  proses  yang mengacu pada berbagai inovasi yang berkembang  didalam  masyarakat  seperti ekonomi, sosial politik, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut  Bennis  dalam  Miftah  Thoha (1993),  sedikitnya  ada  empat  hal  yang  saling berkaitan  mengapa  posisi  dan  peran  birokrasi harus berubah.
1. Adanya  masalah-masalah  kemanusiaan yang  karena  tingkat  pendidikan  semakin baik membawa tuntutan-tuntutan hidupnya semakin meningkat.
2. Adanya perubahan-perubahan  yang cepat disekitar  kita  karena  ilmu  pengetahuan yang senantiasa berkembang, yang kadang-kadang  tidak  kita  harapkan  dan sulit diprediksi.
3. Adanya  pertumbuhan-pertumbuhan  yang kurang ditunjang oleh kemampuan organisasi pemerintah.
4. Kekomplekan  teknologi  modern  yang menumbuhkan  adanya  spesialisasi  dan aktivitas organisasi serta orang-orang nya dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Apabila  kita  mencermati  keempat  yang dikemukakan oleh Bennis, maka di negara kita
sekarang  telah  mengalami  hal  sedemikian untuk itu terjadinya perubahan kearah tersebut, maka  birokrasi  pemerintah  harus  merespon dengan cepat.
Reposisi  dan  peran  Birokrasi  merupakan suatu  upaya  untuk  menghambat  dan  bahkan menghentikan  lajunya  peran  dan  pengaruh birokrasi  yang  selama  ini  amat  sangat mendominasi dalam berbabai aspek kehidupan bangsa  yang  mengakibatkan  posisi  dan  peran birokrasi memihak pada kepentingan penguasa. Reposisi dan peran birokrasi itu juga berkaitan erat dengan restrukturisasi  birokrasi karena  hal  ini  menyangkut bentuk  ideal  suatu birokrasi dalam melaksanakan misinya.
Ada  tiga  hal  yang  perlu  diamati  jika  kita akan  melakukan  restrukturisasi  dan  reposisi birokrasi  publik.  Tiga  hal  itu  merupakan kondisi yang mendasari proses perubahan dari tata  pemerintahan  lama  (Orde  Baru)  ke  tata pemerintahan baru (Pemerintahan Reformasi). Pertama keinginan untuk menegakkan demokrasi  secara  baik, kedua perubahan sistem  politik  dari  single  majority  ke  multi partai, Ketiga terjadinya proses perkembangan teknologi  informasi  dan  persaingan  ekonomi global (Miftah Thoha, 2000).

## 1. Penegakan Demokrasi Secara Baik
Kehidupan  politik  kenegaraan  Indonesia pada  masa  lalu  dapat  dikatakan  sebagai  suatu bureucratic polity (masyarakat politik birokrasi), hal ini terlihat karena kekuasaan dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan-keputusan  penting  hanya  terbatas pada  penguasa  negara,  terutama  terletak  pada militer  dan  para  pejabat  birokrasi.  Sejalan dengan  hal  tersebut  sebagaimana  dikatakan oleh  Jackson  dan  Pye  (1978)  dalam  Sofyan Effendi  (1987)  ciri-ciri  pokok  masyarakat politik birokratik adalah :
1. Lembaga  politik  yang  dominan  adalah aparat birokrasi.
2. Lembaga-lembaga  kepentingan  lainnya seperti,  parlemen,  partai  politik,  dan kelompok-kelompok kepentingan semuanya  lemah  dan  tidak  mampu melakukan kontrol terhadap birokrasi.
3. Masa  diluar  birokrasi  secara  politis  dan secara ekonomis pasif, yang menyebabkan lemahnya  peran  partai  politik,  dan karenanya  semakin  memperkuat  peranan birokrasi.
Dilain pihak dalam menegakkan demokratis  secara  baik  masyarakat  politik birokratik harus dapat ditekan atau dilenyapkan  sehingga  mampu  menumbuhkan suasana  demokratis  dalam  rangka  mereposisi birokrasi publik.
Prinsip  demokrasi  yang  paling  mendasar adalah dengan meletakkan kekuasaan ditangan rakyat, bukan sebaliknya kekuasaan  ditangan penguasa.  Demokrasi  adalah peoples  power , kekuatan/kekuasaan rakyat (Sartono Kartodirdjo, 2000). Adanya kemerdekaan bagi seluruh rakyat untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang Dasar 1945 merupakan suatu indikator terlakasananya prinsip-prinsip demokrasi yang menghalalkan/menjunjung  tinggi  perbedaan pendapat antara satu sama lain.
Apabila dikatikan dalam konteks kelembagaan  pemerintahan  demokratis,  maka prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tersebut  diatas  harus  dapat  dikembangkan. Sebagaimana dikatakan Miftah Thoha (2000), struktur  kelembagaan  pemerintah  seharusnya tidak  bisa  lepas  dari  kontrol  rakyat.  Peranan rakyat  dalam  pemerintahan  yang  demokratis dilakukan  ketika  bentuk  pemerintahan  baik pusat maupun daerah akan disusun. Wujud dari peranan  ini  ialah  bahwa  setiap  bentuk  dan susunan  lembaga  pemerintah  itu  harus didasarkan pada Undang-Undang. Dan Undang-Undang  inilah  rakyat  terlibat  dalam mendesain dan menetapkan lembaga pemerintah baik dipusat maupun di daerah.
Dilain pihak Osborne dan Gaebler (1992) dalam  bukunya  Reinventing  Government menyebutkan  aparatur  negara  yang  berdaya juga tumbuh dalam organisasi yang menumbuhkan  iklim  demokrasi  partisipatif ( Empowring  Through  democracy). Iklim demokrasi birokrasi yang demokratis menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan  dan  bahkan  dalam  formulasi kebijakan
yang
secara langsung mempengaruhi  pekerjaan  mereka.  Sementara partisipasi mengandung motivasi yang mempunyai efek positif meningkatkan kualitas
kinerja aparatur. Partisipasi juga meningkatkan kualitas keputusan dimana keahlian nyata dan infromasi yang terbaik dialokasikan. Aparatur negara pada level yang paling rendah memiliki sumber-sumber  kreatifitas  dan  kapabilitas untuk  membuat dan  memberi kontribusi  yang bermanfaat bagi orgnaisasi birokrasi.
Penegakkan  demokrasi  secara  baik  yang merupakan    hakekat  dari  demokrasi  yang bernuansa pemerintahan dalah milik masyarakat.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menumbuhkan  partisipasi  masyarakat,  bukan sebaliknya  seperti  yang  terjadi  selama  ini partisipasi  yang  terjadi  hanyalah  berupa mobilisasi  semata  dari  pemerintah. David Osborne  dan  Peter  Plastrik  dalam  bukunya Memangkas Birokrasi  (2000:322) Pemerintah milik  masyarakat  mengalihkan  wewenang kontrol yang dimilikinya ketangan masyarakat. Masyarakat  diberdayakan  sehingga  mampu mengontrol  pelayanan  yang  diberikan  oleh birokrasi.  Dengan  adanya  kontrol  dari masyarakat, pegawai  negeri (dan  juga pejabat terpilih,  politisi)  akan  memiliki  komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.

## 2. Perubahan Sistem Politik
Elemen    kekuatan  politik  pada  suatu negara  merupakan  yang  dianggap  sebagai agent  pembaharu  adalah  partai  politik. Sekalipun  disuatu  negara  banyak  terdapat berbagai  ragam    partai  politik,  namun  tidak jarang  sedikit  sekali  partai  politik  yang mempunyai kekuasaan yang seimbang dengan pusat-pusat kekuasaan.
Pengalaman sejarah perpolitikan di Indonesia  selama  masa  era  Orde  Baru  yang melakukan penyederhanaan partai-partai politik  (dengan  dua  partai  politik  dan Golongan  Karya),  maka  sangat  terasa  elemen kekuatan  politik  melalui  partai-partai  politik yang  ada  hampir  dan  bahkan  tidak  pernah mengambil bagian pada posisi pusat kekuasaan.  Pada  masa  ini  sistem  politik berlaku adalah sistem politik dengan kekuatan single  Majority  oleh  Golkar,  sehingga  peran kontrol dari DPR maupun masyarakat terhadap jalannya birokrasi pemerintahan semakin tidak berdaya.
Bergulirnya era reformasi dan terbukanya katub  demokrasi  yang  selama  ini  terjadi
penyumbatan  oleh  suatu  kekuatan  otoriter, maka  pada  saat  ini  terjadi  perubahan  sistem politik dari sistem partai tunggal ke multi partai akan memberikan konsekwensi terhadap posisi dan peran birokrasi.
Politisasi  birokrasi  bukan  merupakan fenomena  baru  di  indonesia,  dan  bahhkan setelah  memasuki  era  reformasi.  politisasi birokrasi  masih tumbuh dengan dengan subur karena  struktur birokrasi dari pusat samapai ke daerah  dimanfaatkan    sebagai  pondasi  untuk untuk  mempertahankan  kekuasaan  suatu rezim.  Begitu  kuatnya    tarikan  politik menyerat  birokrasi    sehingga  intervensi- intervensi  politik  terus  terus  membayangi birokrasi  menjelang  pemilukada,  baik  tingkat Provinsi  maupun  Kabupaten    dan  Kota  di Indonesia.
Polarisasi birokrasi menjelang pemilukada terbagi  menjadi  dua  bagian,  disatu  pihak adalah  kelompok  yang  loyal.  Kelompok tersebut  memiliki  konsistensi  yang  tinggi ketika mendukung calon secara terus menerus menghimpun  dan  mencari  dukungan    dari dalam  birokrasi,  sedang  dilain  pihak  adalah kelompok  oportunis  adalah  kelompok  yang cenderung ambigu dalam memberikan dukungan, dikarena selalu menghitung untung rugi  juga  untuk  menyelamatkan  posisi  dan jabatan  dalam  birokrasi.  Dapat  dibayangkan apabila  birokrasi  dihadapkan  pada  persoalan politis  seperti ini,  produktivitas  dalam melakukan  pelayanan  publik  akan  terganggu. Akan ada dua gap yang  melebar  antar pejabat, karena  situasi  serba  politis    akan  menjadi pertimbangan utama dalam mengelola birokrasi.
Perubahan  sistem  politik  yang  terjadi  di indonesia  diharapkan  dapat  mengembalikan posisi dan peran birokrasi dalam menjembatani  anatara  kepentingan  negara (state) dan  kepentingan  masyarakat (society) sehingga netralitas birokrasi benar-benar dapat diwujudkan, sehingga memungkinkan birokrasi pemerintah dapat berlaku demokratis.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  diatas sebagaimana dikatakan Miftah Thoha didalam Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar, Birokrasi  pemerintah  bisa  berlaku  demokratis jika peran kontrol  yang dilakukan oleh rakyat
dijalankan  secara  maksimal,  proporsional, konstitusional, dan bertanggung jawab. Didalam  pemerintahan  yang  modern  dan demokratis hampir tidak mungkin manajemen birokrasi  pemerintahan  bisa  dijalankan  tanpa kontrol dari rakyat (Miftah Thoha, 1992:2).
Peran  kontrol  dari  rakyat  dapat  berjalan dengan  baik  apabila  sistem  politik  yang dilaksanakan  mampu  menopang  tumbuh  dan berkembangnya  iklim  demokrasi.  Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, Abraham Lincoln mangatakan, Government of the people, by the people,  for  the  people. Dalam  sistem  ini pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab kepada  rakyat  dan  pemerintah  atas  nama rakyat.  Penguasa  yang  demokratis  akan memandang  kritik  sosial  sebagai  bagian  dari mekanisme politik, dan tidak akan menggunakan  kekuasaannya  untuk  menekan kritik sosial ( Muhadjir Darwin, 1996:181).
Sehubungan  dengan  konteks  tersebut diatas, posisi dan peran birokrasi dalam sistem politik  demokrasi  adalah  subordinate  dari kepemimpinan politik dimana seluruh tindakannya  ditujukan  untuk  melaksanakan semua  aturan  atau  perintah  dari  politisi,  dan tidak boleh pula berpihak kepada kepentingan sempit  dari  kelompok-kelompok  tertentu dalam  masyarakat.  Birokrasi  harus  netral, berperan semata-mata sebagai mesin pemerintah  yang  melaksanakan  tugas-tugas operasioanal atau administratif secara profesional.

## 3. Perkembangan Teknologi Informasi
Salah  satu ciri dunia modern yaitu dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan sangat pesat. Perkembangan demikian  merupakan  suatu  hal  yang  sangat positif  bagi  birokrasi  untuk  memahami berbagai aplikasi perkembangan yang merupakan  suatu  tantangan  yang  mempunyai implikasi  dan  harus  dihadapi  oleh  birokrasi publik.
Beberapa implikasi dimaksud, sebagaimana dikatakan oleh Siagian, (1994:27-33), Pertama, dengan makin mudahnya kelompok masyarakat memperoleh akses  pada  pendidikan  yang  semakin  tinggi. Kemampuan  para  warga  masyarakat  untuk
haknya semakin tinggi. Pada gilirannya situasi demikian  menuntut  agar  birokrasi  lebih  teliti dalam menetapkan berbagai ragam kebijaksanaan  serta  lebih  transparan  dalam pelaksanaannya. Kedua, makin  banykanya warga masyarakat yang menyelesaikan tingkat pendidikan  tinggi  berakibat  pada  komposisi pencari  kerja  yang  pasti  mempunyai  dampak terhadap  rekrutmen,  seleksi,  dan  penempatan tenaga  kerja  baru.  Dengan  situasi  demikian implikasi  yang  ditimbulkan  adalah  perubahan pola  penyeliaan  (supervisi),    karena  harapan motivasi  dan  daya  nalar  dan  pola  interaksi antara  pimpinan  dan  bawahan  akan  berbeda dengan situasi sebelumnya. Ketiga, berbarengan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  yang  sangat  pesat  adalah perkembangan  teknologi  yang  tidak  kalah pesatnya.  Yang  jelas  merupakan  tantangan bagi birokrasi adalah perkembangan teknologi informasi. Keempat, penyelenggaraan pemerintahan  negara,  sebagai  tugas  pokok birokrasi,  dan  kian  semakin  lancar  apabila dalam pelaksanaan berbagai fungsi manajerial di  dalamnya  tersedia  informasi  yang  lengkap, mutahir dalam bidang komunikasi. Keseluruhan  birokrasi  merupakan  organisasi yang besar dengan fungsi yang beraneka ragam yang  sering  bersifat  spesialistik.  Berangkat dari  pendekatan  kesisteman,  keseluruhan birokrasi  harus  bekerja  sebagai  satu  kesatuan yang bulat. Untuk itu diperlukan satu kesatuan persepsi,  gerak  dan  langkah  antara  lain memerlukan koordinasi.
Selanjutnya  bahwa  salah  satu  tanda kemajuan  zaman  dan  perubahan  global  ialah diberlakukannya  cara  kerja  dalam  suatu birokrasi  dengan  menggunakan  teknologi informasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh (Ashkenas,  1995  dan  Lucas,  Jr,  1996)  dalam Miftah Thoha, (2000), cara kerja semacam ini kan menjadikan birokrasi tanpa batas ( bondaryless organization). Selain itu birokrasi semacam ini akan banyak mengenalkan Paperless Organization.
Untuk itu dalam rangka reposisi birokrasi publik,  kemajuan  teknologi  informasi  harus dijadikan  sebagai  daya  dukung  di  dalam melaksanakan  tugas-tugas  birokrasi  sehingga birokrasi dapat menjebatani antara kepentingan  pemerintah  dengan  kepentingan publik.
Birokrasi  masa  depan  selain  dihadapkan pada tantangan pemanfaatan teknologi informasi,  juga  harus  mampu  untuk  memilih teknologi  yang  tepat  bagi  kebutuhan  instansi yang  bersangkutan  sehingga  pemanfaatan benar-benar efisien.

## C. PENUTUP
Reposisi  dan  peran  birokrasi  publik disamping sebagai suatu upaya untuk membenahi  pengalaman-pengalaman  buruk birokrasi masa lampau juga untuk mempersiapkan  birokrasi  kedepan  yang  akan semakin  rumit  dan  berat,  baik  karena perkembangan di dalam negeri sendiri maupun karena situasi regional dan global. Ketangguhan  suatu  birokrasi  menghadapi tuntutan yang semakin berat dan meningkat itu, akan  semakin  meningkat  apabila  suatu birokrasi  itu  terbebas  dari  pengaruh  suatu kekuatan didalam melaksakanan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin Muhadjir, 1996, Demokratisasi Birokrasi  di  Indonesia, Di  dalam Demokrasi  Indonesia  Kontemporer, Riza  Noer  Irfani  (ed),  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Darwin  Muhadjir,  1998, Tinjauan  Politik Birokrasi di Tengag Krisis Nasional, Makalah  Seminar  Krisis  Nasional dan Perubahan Sosial, Hipiis
Yogyakarta, 28 Oktober 1998.
Evers Dieter Hans, 1990, Kelompok Strategis,
Studi Perbandingan Tentang Negara, Birokrasi,  dan  Pembentukan  Klas Dunia, Yayasan Obor, Indonesia.
Effendi Sofyan, 1987, Birokrasi dan Administrasi Pembangunan,
Makalah  Seminar  Birokrasi  dalam Pembangunan, Yogyakarta.
Firdaus,  Susi  Lawati,  2019,  Keterjangkauan Informasi  dalam  Pelayanan  Publik, Jiask : Jurnal Ilmu administrasi dan Studi Kebijakan, Vo. 2, No. 1, 2019.
Kartodirdjo  Sartono,  2000, Demokrasi  Sudah Muncul  Sejak  Abad  –  19, di  Dalam Warta  Pedesaan,  Pusat  Penelitian
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM, Tahun XVII, No. 5, Mei 2000. Nasikun, 1998, Menuju Pembangunan Pluralisme, Lokalisme dan Kembalinya Komunitas Politik, Makalah  Seminar  Krisis  Nasional dan Perubahan Sosial, Hipiis,
Yogyakarta, 28 Oktober 1998.
Osborne. D dan GAebler. T, 1996, Mewirausahakan  Birokrasi, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
Osborne. D dan Plastrik. P, 2000, Memangkas Birokrasi, Lima  Strategi  menuju Pemerintahan  Wira  Usaha,  Penerbit PPM, Jakarta.
Rakhmat  Rakhmat,  Firdaus  Firdaus,  2019.
Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, JIASK: Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, Vol. 1, No. 2, 2019.
Siagian. P. Sondag, 1994, Patologi Birokrasi,
Analisis, Identifikasi, dan Terapnnya, Ghalia, Indonesia.
Thoha  Miftah,  1993, Posisi  dan  Peran Aparatur  Negara  dalam  PJPT  II,
Manajemen  Pembangunan  No,2/1
1993.
---------------, 1991, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, PT Media Widya Mandala, Yogyakarta. ---------------, 1999, Demokrasi Dalam
Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol
Rakyat  dan  Netralitas  Birokrasi,
Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar  pada  FISIPOL  UGM,  18  Mei
1999.
---------------, 2000, Restrukturisasi dan
Reposisi  Birokrasi  Publik, Makalah Seminar asional, Profesionalisme
Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja Pelayanan Publik, Yogyakarta.
Zamzam,  F.,  &  Aravik,  H.  2016. Manajemen SDM  Berbasis  Syariah ,  Bogor:  CV. RWTC Success.