## KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN MoU HELSINKI DAN KEKHUSUSAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH
Phoenna Ath Thariq
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar phoennaaththariq@utu.ac.id

## Abstract
Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki is an agreement that ends the conflict between GAM and the Government of the Republic of Indonesia. This MoU became a joint commitment between two parties which later gave legalization to Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This study uses a normative juridical method to see how the position of the MoU Helsinki in the Law on the Government of Aceh. With the normative juridical method, the author sees how the binding power of the MoU Helsinki and how the exclusivity possessed by the Law on the Governing of Aceh. From the results of the study it was found that the MoU Helsinki does not have juridical  binding  power,  and  there  are  some  Aceh exclusivities that are  obtained through  the  Law  on  the  Government of  Aceh  in  which  these exclusivities are  not shared by other regions in Indonesia.
Keywords: MoU Helsinki, the law of Government of Aceh, Exclusivity

## A. PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  daerah  modal,  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang berlimpah,  sehingga  menjadikan  daerah  ini  sebagai  pusat  perdagangan  pada  masa kerajaannya. Pada masa setelah kemerdekaan, Aceh banyak memberikan sumbangsih yang tidak ternilai terhadap pemerintah Indonesia, baik dari segi material maupun non material, akan tetapi pada perjalanan sejarahnya dapat dilihat, bahwa hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat tidaklah berjalan dengan baik, disetiap rezim pemerintah baik orde lama dan orde baru muncul perlawanan dari rakyat Aceh dengan tuntutan yang berbeda disetiap zamannya.
Tuntutan-tuntutan tersebut lahir atas dasar ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap perlakuan dari pemerintah pusat, yang pada kenyataanya bentuk ketidakpuasan rakyat
Aceh  tersebut  ditafsirkan  sebagai  suatu  pembangkangan  oleh Pemerintah  Pusat, sehingga  lahirlah  konflik  yang  berkepanjangan  antara  pemerintah  pusat  dan  Aceh. konflik  yang  berkepanjangan  tersebut  memakan  banyak  korban  pada  kedua  belah pihak, sehingga sampai pada keadaan di mana rezim otoriter Indonesia ditumbangkan oleh kekuasaan rakyat, sehingga lahirlah reformasi yang juga berdampak besar terhadap kondisi Aceh.
Pada  masa  pemerintahan  orde  reformasi,  pemerintah  pusat  mulai  melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif untuk meredakan konflik yang terjadi di Aceh, hingga pada puncaknya terlaksananya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang terealisasi melalui MoU Helsinki, pada tanggal 15 Agustus di kota Helsinki, Finlandia. Adapun  yang  melatar belakangi  kesepakatan  damai  tersebut  dilihat  dari perspektif sosialogis adalah bahwa selama ini dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan  serta  penegakan  hukum  dirasakan  belum  dapat  mewujudkan kesejahteraan,  keadilan,  dan  perlindungan  HAM,  kemudian  konflik  berkepanjangan antara pemerintah RI dengan GAM, dan terjadinya gempa dan tsunami di Aceh juga merupakan suatu faktor penting terealisasinya kesepakatan damai tersebut.
Kesepakatan  damai  antara  kedua  belah  pihak  untuk  mengakhiri  konflik  di negeri  Serambi  Mekkah  merupakan  komitmen  bersama  yang  kemudian  melahirkan regulasi khusus mengatur tentang Aceh, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ditandatangani oleh Presiden SBY pada tanggal 1 Agustus 2006.

## B. PEMBAHASAN
1. Tinjauan Yuridis Kekuatan Mengikat MoU Helsinki.
Istilah  Memorandum  of  Understanding  berasal  dari  dua  kata,  yaitu memorandum  dan  understanding. Dalam  Black’s  Law  Dictionary diartikan memorandum adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang, Sedangkan understanding diartika n sebagai “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis” . 1 Di Negara-negara Eropa MOU dikenal pula dengan
1 Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary”, (USA: West Publishing Company, 1990).
istilah Head Agrement, Coorporation Agreement, dan Gentlemen Agreement yang arti dan kandungannya sama seperti MOU.
Secara  gramatikal,  MoU  dapat  diartikan  sebagai  Nota  Kesepahaman,  yaitu suatu kesepahaman antara masing-masing pihak (bilateral dan multilateral) yang merumuskan persetujuan bersama dalam suatu dokumen hukum, 2 akan tetapi tidak sepenuhnya  mengikat  secara  hukum.  Kekuatan  keterikatan  MOU  adalah  pada keinginan  kuat  secara  moral  dari  para  pihak untuk  melaksanakan  apa  yang  telah menjadi kesepakatan bersama.
Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai “dokumen yang memuat saling pengertian  di  antara  para  pihak  sebelum  perjanjian  dibuat.  Isi  dari  MoU  harus dimasukkan  ke  dalam  kontrak,  sehingga  ia  m empunyai  kekuatan  mengikat”. 3
Menurut Cakra Arbas, menyimpulkan MoU terhadap beberapa unsur, yaitu :
a. Bersifat sebagai perjanjian pendahuluan
b. Dibuat oleh para pihak yang merupakan subjek hukum
c. Wilayah  keberlakuan  yang  meliputi  regional,  nasional,  maupun internasional
d. Substansi MoU adalah kerjasama dalam berbagai aspek.
e. Memiliki jangka waktu tertentu.
MoU  sebenarnya  tidak dikenal  dalam  hukum  Indonesia,  tetapi  sering dipergunakan dalam praktik. MoU dianggap sebagai kontrak yang simpel dan tidak disusun secara formal, serta dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan. 4 Perlu dipahami bahwa MoU berbeda dengan perjanjian (treaty), dikarenakan MoU pada pelaksanaannya  lebih  bersifat  praktis,  karena  MoU  tidak  memerlukan  ratifikasi untuk  keberlakuannya  yang  berbeda  dengan treaty,  kemudian  dalam  keadaan tertentu MoU dapat dibuat secara rahasia, sedangkan perjanjian (traktat) tidak bleh bersifat  rahasia,  kemudian  suatu  MoU  dapat  diubah  atau  dimodifikasi  dengan
2 http://cakraarbas.blogspot.com/2013/08/mou-helsinki-dan-sistem-hukum.html,  diakses  pada 25/11/2014.
3 Erman Rajagukguk,  “Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia”,  (Jakarta: Universitas Inonesia, 1994), hlm 4.
4 Salim HS, “Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 124.
cepat, dikarenakan MoU adalah kesepahaman bersama dalam mewujudkan suatu kesepakatan dengan landasan moral dan itikat yang baik.
Ditinjau  dari  perspektif  hukum Mengingat  substansi MoU adalah adanya kesepakatan  kehendak  untuk  membuatnya,  maka  dikatakan  MoU  mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan layaknya sebuah perjanjian pada umumnya. Akan tetapi bila salah satu pihak tidak memenuhi isi memorandum, pihak lain tidak mempersoalkan hal tersebut. Sehingga para ahli pun belum memiliki jawaban yang pasti tentang kekuatan mengikat MoU. 5 Ray Wijaya mengemukakan pendapatnya tentang  kekuatan  mengikat  MoU  tersebut  yaitu  bahwa  pertama,  MoU  hanya merupakan suatu gentlement agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, dan kedua,  MoU  merupakan  suatu  bukti  awal  telah  terjadi  atau  tercapai  saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. 6
Perlu dicermati bahwa MoU Helsinki yang menjadi perundingan damai antara pihak Pemrintah dengan GAM tidaklah memiliki kekuatan mengikat secara hukum akan tetapi didasari atas landasan moral dan itikat yang baik dari kedua belah pihak, hal positif dari MoU tersebut adalah lahirnya UU Pemerintahan Aceh, akan tetapi apabila  ditinjau  secara  yuridis,  walaupun  UUPA lahir  atas  amanat  dari  MoU Helsinki, MoU tetap tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dikarenakan MoU  bukanlah  merupakan  sumber-sumber  hukum  yang  berbeda  dengan  traktat atau perjanjian. Dapat dikatakan bahwa realisasi lahirnya UUPA adalah merupakan itikad  baik  dari  pemerintah  untuk  melaksanakan  kesepakatan  bersama  secara moral, hal tersebut perlu menjadi cermatan mengingat kondisi politik Aceh di mana MoU  Helsinki  menjadi    cita  hukum  (Rechtsidee)  bagi  semua  stakeholder  yang berkepentingan di Aceh.
2. Tinjauan Yuridis Tentang Kekhususan dari UUPA
Landasan yuridis lahirnya UUPA adalah pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18  ,  18A,  pasal  18B  dan  pasal  20  UUD  1945,  di  mana  konstitusi  Indonesia mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat
5 Op.Cit, http://cakraarbas.blogspot.com
6 I. G. Ray Wijaya, “Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik”, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2003), hlm. 102.
khusus. Lahirnya UUPA juga mempertimbangkan bahwa Aceh merupakan bagian integral  dari  NKRI  yang  dalam  sejarah  perjalanan  ketatanegaraan  RI  merupakan satuan pemda yang bersifat istimewa yang didasari oleh karakter khas perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.
Lahirnya UUPA merupakan merupakan kunci untuk memberikan kesejahteraan serta  menghilangkan  konflik  yang  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu  30  tahun kebelakang,  dapat  dilihat  sekitar  87%  kesepakatan  yang  terdapat  dalam  MoU Helsinki disertai  dengan  beberapa  penyesuaian  tercantum  dalam  UUPA.  UUPA juga  berdampak  kepada  transformasi  kekuatan  GAM  yang  awalnya  menempuh perlawanan  secara  militer  menjadi  suatu  kekuatan  politik  dalam  struktur pemerintahan modern dalam NKRI.
Status otsus yang dimiliki oleh Aceh melalui UUPA, berdampak pula terhadap pemberian dana otsus yang selama 15 tahun setara dengan 2% dana alokasi umum (DAU) nasional, kemudian 5 tahun berikutnya setara dengan 1% dari dana alokasi umum  nasional.  Hal  tersebut  merupakan  modal  agar  Aceh  dapat  memberikan kesejahteraan  kepada  masyarakatnya,  mengingat  sejarah  panjang  konflik  Aceh berakar  dari  kesenjangan  sosial  dalam  sektor  pembangunan  yang  terjadi  antara pusat dan daerah.
Adapun kekhususan yang terdapat di dalam UUPA antara lain; 1. Kewenangan Khusus,  2.  Lembaga  di  daerah,  3.  Gubernur  Aceh,  4.  DPRA/K,  5.  Partai  Politik Lokal, 6. Wali Nangroe, 7. Pengakuan Terhadap Lembaga Adat, 8. Syariat Islam, 9.  Ma hkamah  Syar’iyah,  10.  Pengadilan  HAM,  11.  KKR,  12. Pengelolaan  SDA,
13. Keuangan, 14. Pertahanan.
Pasal  1  ayat  (2)  UUPA  menyatakan  bahwa  Aceh  adalah  provinsi  yang merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  bersifat  istimewa  dan    dan  diberi kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perUUan  dalam sistem  dan  prinsip  NKRI.  Pada  pasal  7  ditegaskan  bahwa  pemerintahan  aceh berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  semua  sektor peblik  kecuali  urusan  pemerintah  yang  bersifat  nasional,  politik  luar  negeri,
pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional,  dan  urusan  tertentu dalam bidang agama.
Pasal  10  UUPA,  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Aceh  dan Pemrintah  Kabupaten/Kota  agar  dapat  membentuk  lembaga,  badan,  dan  komisi menurut  UUPA  dengan  persetujuan    DPRA/DPRK,  menyangkut  pengaturan lembaga, badan atau komisi tersebut diatur dengan qanun.
Kekhususan lainnya yang dimiliki oleh Aceh, terdapat dalam pasal 75 UUPA, yang  mengatur  bahwa  penduduk  Aceh  dapat  membentuk  partai  politik  lokal, dengan syarat pendirian, dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang WNI yang berusia 21 tahun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya  30%.  Melihat  sejarah  perkembangan  ketatanegaraan  bangsa,  partai politik lokal hanya dimiliki oleh Aceh, hal tersebut merupakan komitmen yang baik dari  kedua  belah  pihak  untuk  menghentikan  perseteruan  dengan  cara  militer  dan lebih  mengedepankan  langkah-langkah  perundingan,  sehingga  diberikanlah kekhususan  kepada  Aceh  untuk  dapat  membentuk  partai  politik  lokal  sebagai wadah menampung dan menyuarakan aspirasi politik Aceh.
Pasal  96  UUPA  mengamanatkan  dibentuknya  lembaga  Wali  Nanggroe  yang merupakan  kepemimpinan  adat  sebagai  pemersatu  masyarakat  yang  bersifat independen,  berwibawa, berwenang  membina  dan  mengatasi  penyelenggaraan kehidupan  lembaga-lembaga  adat,  adat  istiadat,  dan  pemberian  gelar/derajat  dan upacara-upacara adat lainnya. Hal  yang dipahami dalam pendirian lembaga Wali Nanggroe adalah, bahwa lembaga ini bukanlah lembaga politis, melainkan lembaga Non Politis yang diharapkan dapat menjadi simbol pemersatu dikarenakan lembaga tersebut dipimpin oleh seorang Wali yang mengurus persoalan adat istiadat  yang bersifat personal dan independen.
Pasal 98 UUPA mengatur salah satu kekhususan Aceh lainnya,  yaitu tentang lembaga  adat  yang  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan  KAb/Kota  dalam  bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, lembaga adat juga menjadi  lembaga  justifikasi  tingkat  akar  rumput  yang  menyelesaikan  segala persoalan  sosial  masyarakat yang  penyelesaiannya  secara  adat.  Lembaga  adat
terdiri dari ; Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chika atau nama lain,tuha peut atau nama lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain, keujreun blang atau nama lain, panglima laut atau nama lain, pawing glee atau nama lain, petua seunebok atau nama lain, haria peukan atau nama lain, syahbanda atau nama lain.
Kekhususan  lain  yang  dimiliki  Aceh  adalah  pelaksanaan  Syariat  Islam  yang diamanatkan  oleh  pasal  125  UUPA,  bahwa  pelaksanaan  syariat  islam  di  Aceh meliputi  aqidah,  syar’iah  dan  akhlak  dalam  hal  pelaksanaan  ibadah,  ahwal  al - syakhshiyah  (hukum  keluarga),  muamalah  (hukum perdata),  jinayah  (hukum pidana),  qadha’  (peradilan),  tarbiyah  (pendidikan),  dakwah,  syiar  dan  pembelaan Islam.
Hal khusus selanjutnya yang dimiliki oleh Aceh adalah diadakannya peradilan syariat islam di Aceh yang diamanatkan oleh pasal 128 UUPA yang dikenal dengan Mahkamah  Syar’iyah,  di  mana  peradilan  tersebut  adalah  bagian  dari  sistem peradilan  nasional  dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  bebas  dari  pengaruh pihak  manapun.  Adapun  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  adalah  memeriksa, megadili,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  yang  meliputi  bidang  ahwal  al- syakhsiyah  (hukum  keluarga),  muamalah  (hukum  perdata),  dan  jinayah  (hukum pidana).
Pasal 228 dan 229 UUPA mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh  untuk  mengadili,  memutus,  dan  meyelesaikan  perkara  pelanggaran  HAM setelah  disahkannya  UUPA  yang  putusannya  memuat  pemberian  kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM, serta pembentukan Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  yang  selanjutnya  diatur  dengan  UU,  yang bertujuan mencari kebenaran dan melakukan rekonsiliasi.
Berdasarkan  pasal  156  UUPA,  pemerintah  Aceh  dan  Kab/Kota  memiliki kewenngan untuk mengelola SDA baik di darat maupu di laut wilayah Aceh sesuai dengan  kewenangannya,  dalam  hal  melaksanakan pengelolaan  SDA,  pemerintah Aceh dapat membentuk BUMD, dan melakukan penyertaan modal pada BUMN. Dalam hal pengelolaan SDA Migas dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan
pemerintah Aceh dengan menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
Segala  penyelengaran  urusan  pemerintahan  yang  dilakukan  baik  oleh pemerintah  Aceh  maupun  Kab/Kota  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  7  UUPA diikuti dengan pemberian sumber pendanaan, hal tersebut diatur dalam pasal 178 UUPA, adapun sumber penerimaan dan pengelolaan terdiri dari : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan pendapatan lain yang sah.
Pasal  213  UUPA  mengatur  tentang  kewenangan  dalam  hal  mengatur  dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah sebagaimana meliputi kewenangan memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

## C. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pemeparan di atas antara lain;
1. MoU  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat secara  yuridis  melainkan  hanya kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  dengan  dasar  moral  dan  itikan  baik  untuk melaksanakan  kesepakatan  yang  telah  dirumuskan  dalam  dokumen  MoU, dikarenakan MoU merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur hal-hal yang bersifat pokok.
2. Otonomi  Khusus  Aceh  berdasarkan  UUPA  memiliki  kekhususan  antara  lain  : 1. Kewenangan  Khusus,  2.  Lembaga  di  daerah,  3.  Gubernur  Aceh,  4.  DPRA/K,  5. Partai Politik Lokal, 6. Wali Nangroe, 7. Pengakuan Terhadap Lembaga Adat, 8. Syariat  Islam,  9.  Ma hkamah  Syar’iyah,  10.  Pengadilan  HAM,  11.  KKR,  12.
Pengelolaan SDA, 13. Keuangan, 14. Pertahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BAHAN BUKU
Erman  Rajagukguk,    “ Kontrak  Dagang  Internasional  dalam  Praktik  di  Indonesia ”, (Jakarta: Universitas Inonesia, 1994).
Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary”, (USA: West Publishing Company, 1990)
Ray Wijaya. I.G, “ Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik ”,
(Jakarta: Kasaint Blanc, 2003)
Salim HS, “ Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak ”, (Jakar ta: Sinar Grafika, 2006)
B. BAHAN INTERNET
http://cakraarbas.blogspot.com/2013/08/mou-helsinki-dan-sistem-hukum.html