## PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BAGI PERUSAHAAN JEPANG DI KOTA BATAM
Rina Shahriyani Shahrullah ∗ , Johannes Sow ∗∗
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
Foreign investment is an important part in the country economic growth. Therefore, in order to create legal certainty and easiness for investor to boost investment growth in Indonesia, the Indonesian government enacts Law No. 25 of 2007 concerning Investment. Yet this Law has not given any significant contribution to boost investment growth in Batam  City.  The  purpose of this study is to analyze the factors that can affect the growth of foreign investment and the solutions that can be done to increase foreign investment, especially Japanese companies in the city of Batam. Data collection is done by interviewing relevant stakeholders, namely the Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batamindo Industrial Zone Management, Labor Unions, and the Japanese Company. Based on the research results, the legal substance of the Law is already good enough because it can provide legal certainty to foreign investment, especially Japanese companies. But there are some factors that needed to be improved to optimize the implementation of the Law. Therefore, in order to improve the implementation of the Law toward growth rate of foreign investment especially Japanese companies, there should be preventive efforts to solve this problem. The suggsted solutions are to establish a Single Authority in matters of foreign investment  and  LKS Tripartite,   to improve infrastructure and restructure  the enforcement official  who  are corrupt, not professional and transparent.
Keywords: Japan investment, Investment Law, Batam City

## Abstrak
Penanaman modal asing merupakan suatu bagian penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu demi menciptakan kepastian hukum dan kemudahaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia maka Pemerintah Indonesia mencetuskan Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tetapi Undang –  Undang ini masi belum memberikan dampak yang berarti dalam mendorong tingkat pertumbuhan investasi asing di Kota Batam.  Oleh karena itu penelitian ini bertujuan  untuk menganalisa faktor -  faktor apa yang dapat mempengaruhi terhambatnya efektivitas Undang -  Undang ini terhadap pertumbuhan investasi asing dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi asing terutama perusahaan Jepang di Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara stakeholder yang terkait yaitu Badan
∗ Alamat korespondensi : rshahriyani@yahoo.com
∗∗ Alamat korespondensi : johanessow@gmail.com
Pengusahaan Batam, Pengelolah Kawasan Industrial Batamindo, Serikat buruh, dan Perusahaan Jepang. Berdasarkan hasil penelitian, secara substansi hukum Undang -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah cukup bagus karena dapat memberikan kepastian hukum kepada penanaman modal asing khususnya perusahaan Jepang. Akan tetapi ada beberapa faktor –  faktor lain yang harus diperhatikan dan diperbaiki untuk meningkatkan effektivitas undang –  undang penanaman modal ini. Oleh karena itu untuk dapat mendukung dan meningkatkan penerapan Undang - Undang Penanaman modal terhadap pertumbuhan investasi asing terutama perusahaan Jepang, maka harus ada usaha -  usaha preventif dalam penyelesaian masalah tersebut. Beberapa -  beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah pembentukan Single Authority dalam urusan penanaman modal asing, pembentukan LKS Tripartit, perbaikan infrastruktur, dan restrukturisasi aparat yang kurang bersih, profesional dan transparan.
Kata Kunci : Investasi Jepang, Hukum Investasi, Kota Batam

## A. Latar Belakang Masalah
Penanaman modal merupakan suatu bagian yang penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Seperti yang tertulis di dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dikatakan bahwa "untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri" 1 .
Tingginya tingkat penanaman modal oleh para Investor dirasakan di kota -  kota besar di Indonesia terutama di Kota Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Kota Batam, Kepulauan Riau. Kota Batam adalah kawasan FTZ (Free Trade Zone) yang merupakan salah satu kawasan industri yang berkembang di wilayah Indonesia dan Asia yang terletak di daerah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
Pada awalnya, Kota Batam hanyalah sebuah kota kecil yang miskin akan kekayaan sumber daya alam dengan jumlah penduduk hanya 6000 jiwa dan memiliki luas daerah kurang lebih 400 km 2 . Tahun 70'an merupakan awal dari perkembangan Kota Batam, yang pertama kali di jadikan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Setelah itu, dengan melihat potensi Kota Batam untuk dapat dikembangkan pemerintah mengeluarkan Kepres No. 41 tahun 1973 yang dimana membentuk sebuah lembaga pemerintah untuk mengelolah Kota Batam dengan lebih maximal. Lembaga pemerintah ini adalah Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau yang sekarang lebih dikenal dengan Batam Pengusaha Batam (BP Batam). 2
1 Undang - Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2 Badan Pengusahaan Batam, "Sejarah Batam", http://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp, diakses tanggal 09 Febuari 2016
Untuk menjalakan visi dan misi dalam mengembangkan Kota Batam, BP Batam mulai membangun infrasturktur dan fasilitas - fasilitas lainnya dengan harapan mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore. Sejak tahun 70'an Kota Batam sudah mulai dikonsepkan untuk dikembangkan menjadi kompetitor Singapore dan menjadi salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Tetapi karena minimnya SDM Batam yang berkualitas untuk mengelolah Kota Batam membuat hal ini belum maximal 3 . Tetapi hal ini tidak membuat para pengusaha Batam menyerah. Ini terbukti dari semakin meningkatnya investasi asing dan wisatawan yang masuk ke Kota Batam. BP Batam mencatat selama Januari 2014 realisasi investasi asing di Kota Batam mencapai sekitar US$186 juta, jumlah ini sudah mencapai 50% dari angka yang ditargetkan untuk tahun 2014 sebanyak US$350 juta 4 . Begitu besarnya potensi di Kota Batam mebuat para investor terutama dari Jepang tertarik untuk berinvestasi di Kota Batam. Menurut Kepala Badan Pengusaha Batam Mustofa Widjaja, investasi dari Jepang terus meningkat dan saat ini sudah sebanyak 60 perusahaan yang menanamkan modalnya di Kota Batam 5 . Hal ini menjadikan Jepang sebagai perusahaan penanaman modal asing ke 3 terbesar di Batam setelah Singapore dan Hongkong (RRC) 6 . Tetapi tingginya minat para investor asing ini terutama investor dari Jepang tidak di ikuti dengan fasilitas -  fasilitas yang mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batam.
Perkembangan penanaman modal asing sering sekali mendapatkan kendala - kendala yang menghambat para investor untuk berinvestasi di Kota Batam dan menjalankan usahanya yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif di Kota Batam. Salah satunya faktor yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif adalah pada sistim prosedur perizinan. Perizinan inilah yang merupakan salah  satu permasalahan pokok yang di hadapi dalam penanaman modal asing dalam memulai usahanya di Kota Batam.
Dalam pengaturan perizinan investasi di Indonesia ini ditemukan proses atau prosedur perizinan berbelit-belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien. Walaupun beberapa instansi sudah memperkenalkan sistem pelayan perizinan yang mutakhir oleh unit pelayanan satu atap. Susahnya pengurusan perizinan ini disebabkan oleh birokrasi yang berlapis - lapis sehingga menyebabkan para Investor harus  menunggu lama untuk beroperasi.  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky
3 Wendy Aritenang dan Purnomo Andiantono, Menuju Batam yang Lebih Cemerlang, Khanata, Batam, 2003, Hal. 1
4 Investor Daily, "Investasi Baru Batam Mencapai US$186 Juta" , http://id.beritasatu.com/tradeandservices/investasi-baru-batam-mencapai-us186-juta/79040, diakses tanggal 21 Febuari 2016
5 Berita Satu, "60 Perusahaan Jepang Berinvestasi di Batam", http://www.beritasatu.com/ekonomi/279609-60-perusahaan-jepang-berinvestasi-di-batam.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2016.
6 Badan Pengusahaan Batam, " Development Progress of Batam ", Pusat Pengelolaan Data & Sistem Informasi, Edisi II Volume XXVIII, 2015
Sibarani mengatakan, dalam catatan BKPM, setidaknya ada 90 investor besar yang menunda investasinya karena masih berkutat dengan rumitnya izin 7 . Faktor lain yang menjadi kendala di Kota Batam seperti yang dituturkan oleh  Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Medan, Hirofumi Morikawa adalah keluhan dari pengusaha Jepang mengenai upah minimum kerja, demo karyawan dan juga keamanan di Kota Batam 8 . Aksi demo menuntut kenaikan upah minimum kerja oleh para buruh memang sering terjadi di Kota Batam hampir setiap tahun. Aksi demo harusnya berjalan dengan damai tanpa mengganggu masyarakat banyak seperti diatur di Undang -  Udang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang - Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh. Tetapi pada kenyataannya aksi demo yang dinaungi oleh serikat buruh ini sering diwarnai dengan aksi anarkis dari para Buruh yang tidak mendapatkan kesepakatan kenaikan UMR dengan pengusaha 9 .
Tetapi hal ini dibantah oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Menurut Said Iqbal, perusahaan yang hengkang dari Batam bukan karena demo dan mereka sebagai serikat buruh dan pekerja melakukan demo bukan tanpa alasan, tetapi memang untuk menuntut hak - hak mereka sebagai buruh yang tidak dipenuhi oleh perusahaan 10 . Amanat dari Undang -  Undang adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berjalan baiknya perekonomian bangsa dan negara. Salah satu yang memajukan perekonomian bangsa dan negara adalah dari penanaman modal Asing yang membawa banyak hal positif. Tetapi dari uraian diatas penulis menemukan fakta yang berbeda antara amanat Undang - Undang dengan hal - hal yang terjadi dilapangan.

## B. Perumusan Masalah
1. Apakah pemberlakuan Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat meningkatkan jumlah perusahaan Jepang di Batam ?
2. Faktor  -  faktor apakah yang dapat menghambat efektivitas pemberlakuan Undang - Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap perusahaan Jepang di Batam ?
3. Bagaimana solusi agar Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat diberlakukan secara effektif dalam meningkatkan jumlah perusahaan jepang di Batam ?
7 Pojok Satu,"Izin Dipersulit, Rp 400 Miliar Terancam Hilang", http://pojoksatu.id/pojok- bisnis/2015/01/22/izin-dipersulit-rp-400-miliar-terancam-hilang/, diakses tanggal 20 Maret 2016.
8 Batamtoday, " Investor Jepang di Batam Curhat Masalah Keamanan dan Demo Buruh", http://www.batamtoday.com/berita57417-Investor-Jepang-di-Batam-Curhat-Masalah-Keamanan- dan-Demo-Buruh-.html, diakses tanggal 25 Maret 2016.
9 Haluan Kepri, "Buruh Kembali Anarkis", http://www.haluankepri.com/rubrik/tajuk/55525-buruh- kembali-anarkis.html, diakses tanggal 27 Maret 2016.
10 Zulfi Suhendra, "Perusahaan Asing Hengkang Dari Batam, Ini Kata Buruh", http://finance.detik.com/read/2015/07/09/113130/2964416/1036/perusahaan-asing-hengkang-dari- batam-ini-kata-buruh, diakses tanggal 01 April 2016.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini  menggunakan penelitian yuridis  -  empiris atau yang biasa disebut dengan sosiologis hukum, karena data yang diambil dan diteliti oleh peneliti adalah data yang di ambil berasal dari penelitian dilapangan yang merupakan data premier.  Sosiologis hukum adalah  kajian ilmiah tentang kehidupan sosial yang mempelajari bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala - gejala sosial lainnya secara empiris analitis. 11
Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis 12 .
Sehubungan penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer adalah sebagai berikut:  (1)  Bagian Media dan Promosi  Badan Pengusahaan (BP) Batam; (2) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI); (3) Pengelolah Kawasan Industrial Batamindo; (4) Sebagian pimpinan atau staff perusahaan Jepang di kota Batam sebagai perwakilan dari pengusahan Jepang di Batam yaitu PT. Rubycon Indonesia, PT. Tropical Electronic, dan PT. Nittoh Batam.
Teknik pengambilan sampel penelitian terhadap individu yang diwawancarai adalah dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana purposive sampling itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel. 13
Kemudian  Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka (library research) yang terdiri dari: (1) bahan Hukum Premier, yaitu:  Undang  –  Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh / Serikat Pekerja;  Undang  –  Undang  No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;  Undang  –  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;  Peraturan Walikota Batam No 38 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal; (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, makalah-makalah, majalah, jurnal-jurnal hukum, laporan hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang berhubungan dan relevan dengan obyek penelitian yang dilakukan; (3) Bahan Hukum tersier,
11 Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
12 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
13 Ibid
adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan- penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantarannya yaitu bahan dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, internet dan lain-lain.
Didalam penelitian ini metode penelusuran data atau bahan hukum primer yang digunakan adalah wawancara dengan para stakeholder yang terkait sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian selanjutnya dianalisa oleh peneliti untuk kepentingan pembahasan lanjutan dan penarikan solusi atas permasalahan yang dibahas bagi kepentingan penelitian 14 . Sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum empiris diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, klipping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian. 15
Dalam penulisan penelitian  ini  yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif  yang dimana analisis didalam penelitian ini tidak menggunakan alat statistik, namun dengan membaca tabel-tabel, grafik- grafik, atau angka-angka kemudian melakukan penafsiran. 16

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pemberlakuan Undang -  Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat meningkatkan jumlah perusahaan Jepang di Batam
Penanaman modal merupakan suatu esensi atau bagian penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi suatu bangsa dan negara. Hal ini juga telah diamatkan oleh Undang - Undang Dasar 1945 melalui Undang  -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman Modal yang berbunyi  "untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri". 17 Dengan adanya Undang - Undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dalam memanamkan modal mereka dan memberikan keringanan serta kemudahaan  -  kemudahaan bagi para penanamam modal terhadap investasi langsung (direct investement) baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing.
Kota Batam yang berbatasan dekat dengan Singapore dan malaysia dan merupakan kawasanan perdagangan bebas menjadikan Kota Batam salah satu pilihan perusahaan penanam modal asing untuk menanamkan
14 Ibid
15 Ibid
16 Rina S. Shahrullah,Penelitian Kualitaif, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dalam bentuk Power Point (Batam : Magister Hukum Universitas Internasional Batam Batch 4, 2012), hal. 2.
17 Undang - Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
modal mereka. Oleh karena itu peranan Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sangatlah penting dalam meningkatkan jumlah investasi asing di  Batam. Dengan Undang -  Undang penanaman modal (UUPM) ini diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam.
Menurut teori pembangunan hukum ekonomi yang dikemukan oleh J.D. Nyhart ada 6 konsep hukum yang dapat mendukung pembangunan kehidupan ekonomi yaitu prediktabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi dari pada tujuan - tujuan, faktor penyeimbang, akomodasi, dan definisi dan kejernihan tentang status 18 . Keenam konsep ini sebenarnya sudah dipakai dan diaplikasikan terhadap Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  yang dapat kita lihat di pasal 3 ayat (1) tentang asas pembentukan UUPM yang berbunyi: 19
Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
a. Kepastian hukum;
b. Keterbukaan;
c. Akuntabilitas;
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e. Kebersamaan;
f. Efisiensi berkeadilan;
g. Berkelanjutan;
h. Berwawasan lingkungan;
i. Kemandirian; dan
j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui studi lapangan yaitu dengan mewawancari 4 (empat) instansi terkait yaitu bagian promosi dan media Badan Pengusahaan (BP) Batam, pihak pengelolah kawasan industrial Batamindo, serikat buruh dan perusahaan Jepang menemukan bahwa secara garis besar Undang -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudahlah cukup bagus.
Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti, peneliti menemukan bahwa instansi -  instansi yang disebutkan diatas cukup puas akan lahirnya Undang -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal karena telah memberikan kenyamanan dan kepastian hukum tentang penanaman modal di Indonesia. Yang sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usha yang kondusif di bidang
18 J.D. Nyhart, The Role Of Law and Economic Developement, Working Paper School of Industrial Management, Massachusetts Institute Of Technology, 1946,  hal. 12.
19 Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 3 ayat 1
ketengakerjaan dan keamanan berusaha 20 . Dengan adanya perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan penanam modal akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Batam.
Instansi  -  instasi  tersebut juga memuji kebijakan pemerintah yang mencetuskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang di atur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal. Melalui pelayanan PTSP ini diharapkan dapat mempermudah birokrasi dalam perizinan penanaman modal asing khususnya di Kota Batam seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Pasal 3 yang berbunyi 21 :
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal bertujuan:
a. Terwujudnya  kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan permohonan, persyaratan dan tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal di instansi BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK di seluruh Indonesia;
b. Memberikan  informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; dan
c. Tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.
Dan Peraturan Walikota Batam No 38 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pasal 2 dan
3 tentang maksud dan tujuan yang berbunyi: 22
Pasal 2 : "Maksud penyelenggaraan PTSP adalah sebagai upaya untuk terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel" Pasal 3 :
"Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk menujang pelaksanaan tugas fungsi badan dalam rangka  mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing di Kota Batam"
Menurut BP Batam, melalui Undang -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sangatlah membantu dalam peningkatan penanaman modal asing terutama perusahaan Jepang. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM menurut negara yang
20 Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
21 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Pasal 3
22 Peraturan Walikota Batam No 38 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pasal 2 dan 3
meningkat dari tahun ke tahun. Berikut tabel data realisasi investasi PMA negara Jepang berdasarkan LKPM:
Table 4.1  Perkembangan Realisasi Investasi PMA negara
Jepang Berdasarkan LKPM Tahun Jumlah Proyek Nilai Investasi (US$. Ribu) 2010 1 10.4 2011 7 769.9 2012 2 480.0 2014 1 202.4 2015 4 47,441.2 Juli 2016  8 20,090.5 Sumber: http://nswi.bkpm.go.id
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penanaman modal asing dari negara Jepang mengalami peningkatan walaupun adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 jumlah proyek realisasi penanaman modal asing negara Jepang hanya berjumlah 1 proyek dengan nilai investasi sebesar (dalam USD ribu) 10,4. Angka ini kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011, dengan realisasi investasi PMA dari negara Jepang yang berjumlah 7 proyek dengan nilai investasi (dalam USD ribu) 769,9. Tetapi pada tahun 2012 dan 2014 angka ini mengalami penurunan kembali yaitu 2 proyek dengan investasi (dalam USD ribu) 480 pada tahun 2012 dan 1 proyek dengan nilai investasi 202,4 pada tahun 2014. Menurut penuturan bagian media dan promosi BP Batam, penurunan ini terjadi karena penurunan ekonomi global dan juga kondisi Kota Batam yang waktu itu kurang kondusif karena banyaknya aksi demo buruh terkait masalah upah minimum. Tetapi pada tahun 2015 dengan semakin banyaknya perbaikan yang dilakukan BP Batam angka ini kemudian naik secara significant menjadi 4 proyek dengan nilai investasi sebesar (dalam USD ribu) 47.441,2. Pada tahun 2016 realisasi investasi PMA dari negara Jepang juga masi terus berkembang, sampai dengan juli 2016, LKPM mencatat realisasi investasi PMA dari negara Jepang sudah mencapai 8 proyek dengan nilai investasi sebesar (dalam USD ribu) 20.090,5.
2. Faktor  -  faktor yang dapat menghambat efektivitas pemberlakuan Undang  -  Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap perusahaan Jepang di Batam
Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dan telah dibahas di bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan penerapan PTSP sudah cukup bagus dalam mengakomdir pertumbuhan investasi asing di Batam. Tetapi ada beberapa fakta dilapangan yang ditemukan oleh peneliti yang menujukan bahwa walaupun Undang -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah cukup bagus tetapi belum efektif secara maximal dengan kata lain ada faktor - faktor yang mempengaruhi
efektivitas Undang - Undang tersebut baik dari segi hukum maupun non - hukum.
Tabel 4.2 Faktor dari segi hukum dan non - hukum yang mempengaruhi pertumbuhan investasi perusahaan jepang di Kota Batam
Segi Hukum Segi Non - Hukum 1. Rumitnya Izin 2. Banyaknya Birokrasi
3. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan
4. Dualisme antara BP Batam dengan
Pemko Batam 1. Demo buruh yang sering terjadi 2. UMK yang terlalu tinggi
3. Ekonomi dunia yang melambat
4. Infrastruktur yang kurang memadai

## Sumber: Analisis Peneliti
Menurut teori efektivitas yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dan menunjukan apakan hukum yang berlaku sudah berjalan dengan efektif atau belum. Kelima faktor itu adalah faktor hukum yaitu tentang aturan atau Undang -  Undangnya, faktor penegak hukum yakni pihak -  pihak yang yang membentuk hukum maupun penerapan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 23
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dari hasil studi lapangan yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa faktor -  faktor yang menghambat efektivitas pemberlakuan Undang -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap perusahaan Jepang dilihat dari teori efektivitas Soerjono Soekanto adalah:
1. Faktor Hukum Faktor hukum ini adalah tentang aturan atau perundang - undang yang akan dikaji. Substansi hukum dalam penelitian ini adalah Undang  -  Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan  bahwa dari semua stakeholder yang ada, mereka menyatakan puas terhadap Undang - Undang Penanaman Modal ini. Mereka juga nenyatakan UUPM ini sudahlah cukup efektif karena Undang  -  Undang ini telah memberikan kepastian dan kejelasan hukum yang dapat mengakomodir pertumbuhan penanaman modal asing. Ditambah lagi dengan penerapan PTSP yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 15
23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008,  hal 8
Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Peraturan Walikota Batam No 38 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, yang telah memotong banyak sekali birokrasi dalam perizinan sehingga mempermudah dan mempercepat izin - izin yang diperlukan dalam Penanaman Modal Asing.
2. Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum adalah aparatur penegak hukumnya yang menerepakan peraturn -  peraturan tersebut seperti BP Batam, Pemerintah Kota, Bea Cukai, Polisi, TNI dan penegak hukum lainnya. Dilihat dari hasil penelitian studi lapangan yang dilakukan peneliti, faktor ini dinilai belum cukup efektif. Menurut penuturan pihak pengelolah kawasan industrial Batamindo, di Kota Batam masih adanya dualisme kebijakan yang terjadi antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengawasan (BP) Batam. Tetapi menurut
BP Batam sebenarnya kata dualisme tidaklah cocok dalam menggambarkan sistem pemerintahan yang terjadi di Kota Batam. Kata yang lebih cocok adalah tidak sinerginya kebijakan antara pihak Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengawasan (BP) Batam. Akan tetapi menurut BP Batam, hal ini akan terus diperbaikin oleh BP Batam dengan berusaha menyatukan kebijakan dan kewenangan yang menyangkut penananaman modal asing agar terciptanya kepastian hukum didalam perizinan penanaman modal asing di Kota Batam. Hal ini sudah terlihat dari upaya BP Batam yang sedang menyiapkan program 123J yang dimana dengan program ini izin dapat diperoleh dalam waktu 3 jam dan program KILK yang dimana melalui program perizinan ini diharapkan dapat mensinergikan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Selain dari pada kebijakan yang tidak sinergi antara BP Batam dan Pemerinta Kota Batam, pihak perusahaan Jepang juga mengeluhkan bahwa masi banyaknya aparatur pemerintah yang kurang transparan, profesional dan tegas dalam menghadapi masalah yang terjadi. Perusahaan Jepang ini mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari aparatur penegak hukum yang menerapkan kebijakan lama atau baru. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan perusahaan tidak mengetahui peraturan yang telah berubah ataupun adanya peraturan baru sehingga hal ini menghambat produktivitas mereka. Mereka juga menuturkan bahwa ada oknum -  oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ketidaktahuan mereka dalam aturan untuk memunggut biaya -  biaya tambahan demi kelangsungan operational mereka.  Oleh karena itu perlunya mental yang baik dari aparatur pemerintah agar dapat menerapkan, mengawasi, dan menegakan peraturan  -  peraturan yang ada sehingga dapat menarik minat para investor asing.

## 3. Faktor sarana dan prasarana
Faktor sarana dan prasarana ini adalah infrastucture dan fasilitas yang ada di Kota Batam. Sarana dan prasarana yang bagus dan memadai merupakan salah satu faktor penunjang yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan penanaman modal asing. Menurut pengusaha Jepang dan pengelolah kawasan industrial Batamindo, sarana dan prasarana yang ada di Kota Batam masi belum cukup memadai. Dari hasil wawancara peneliti dengan perusahaan Jepang, mereka berharap pemerintah dapat meningkatkan dan memperbaikin sarana dan prasaran yang ada seperti sistem transportasi umum yang bagus, tenaga listrik yang memadai sehingga tidak terjadi mati listrik, lingkungan yang bersih, port atau pelabuhan yang dapat mendukung kegiatan ekspor impor. Oleh karena itu menurut penuturan dari pihak BP Batam, BP Batam sedang  memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Kota Batam. Infrastucture yang sedang dikerjakan oleh BP Batam untuk meperbaikin hal ini adalah perluasan jalan, pembuatan jalan layang yang dapat mengatasi kemacetan dan perbaikan Bandara Hang Nadim yang telah overcapacity . Sarana dan prasarana yang sedang dirancangkan dan dijalakan kedepannya adalah pembangunan Batam Light Rail
Transit , penambahan airport cargo di Bandara Hang Nadim, perbaikan pelabuhan lama dan pembangunan pelabuhan baru yang lebih besar untuk menampung kapal -  kapal besar demi kelancaran ekspor impor.
4. Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat disini adalah para buruh / pekerja yang bekerja di Perusahaan dan serikat buruhnya. Menurut penuturan pihak pengelolah kawasan industrial Batamindo dan perusahaan Jepang, mereka mengeluhkan demonstrasi buruh dan sweeping yang sering terjadi di Kota Batam membuat kondisi kurang kondusif. Kondisi ini membuat perusahaan mengalami kerugian karena terhambatnya produktivitas mereka. Selain itu kondisi ini membuat para investor asing khawatir dan dapat mengakibatkan customer mereka tidak jadi menjalin bisnis dengan mereka karena situasi kondisi pabrik mereka yang tidak kondusif. Menurut para serikat buruh sering terjadinya demo buruh atau pekerja dikarenakan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah - buruh / pekerja - pengusaha sehingga aspirasi para buruh / pekerja tidak didengarkan oleh pemerintah atau pengusaha. Oleh sebab itu mereka lebih memilih turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi dengan harapan aspirasi mereka dapat didengarkan. Hal lain yang mereka keluhkan adalah tuntutan buruh yang tentang kenaikan upah minimum setiap tahun yang menjadikan labor cost di Kota Batam tidak kompetitif lagi. Akan tetapi pihak serikat buruh menipis akan hal  ini dan menyatakan bahwa labor cost memanglah salah satu faktor penghambat tetapi merupakan bagian yang tidak begitu
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
penting. Pihak serikat buruh berharap adanya wadah dimana mereka bisa menjalin komunikasi yang baik antara serikat buruh dengan pemerintah  dan dengan pengusaha asing sehingga aspirasi dan hak mereka dapat langsung tersampaikan dan juga hubungan - hubungan perselisihan industrial dapat terselesaikan secara baik dan kondusif.
5. Faktor Budaya Faktor budaya yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai -  nilai yang tertanam di dalam masyarakat yang membentuk cara berpikir, bertindak dan berbuat masyarakat tersebut. Batam merupakan daerah perantauan yang menjadikan Batam memiliki masyarakat yang hetrogen dengan berbagai latar belakang dan budaya sehingga dapat disimpulkan nilai yang dianut adalah nilai -  nilai yang terkandung sebagai warga negara indonesia secara umum. Nilai negatif yang terkenal dari Indonesia adalah korupsi sampai muncul slogan dimasyarakat bahwa jika ada uang semua masalah akan selesai. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali praktek sogok menyogok di Indonesia, dan hal ini juga terjadi di Kota Batam. Jepang yang memiliki budaya displin yang tinggi dan taat akan aturan memiliki dilema tersendiri akan hal ini sehingga menjadikan hal ini salah satu faktor yang dapat menghambat perkembangan investasi asing di Batam. Perusahaan Jepang berharap semua aparatur pemerintah memiliki mental yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan transparan.
Solusi agar Undang  -  Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat diberlakukan secara effektif dalam meningkatkan jumlah perusahaan jepang di Kota Batam
Dari pembahasan pada bab  4.2.2 telah diketahui faktor -  faktor apa saja yang dapat menghambat pertumbuhan penanaman modal asing khususnya perusahaan Jepang di Batam. Faktor -  faktor tersebut disimpulkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4.3  Analisa Teori Efektivitas Hukum Terhadap Undang  -  Undang Penanaman Modal No  Teori Efektivitas Kelemahaan 1 Faktor Hukum -Tidak ada kelemahaan. Dari sisi substansi hukum sudah cukup baik 2 Faktor Penegak Hukum -Adanya dua kebijakan antara BP Batam dengan Pemko Batam -Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang baru diberlakukan atau peraturan lama yang telah diubah -Kurang tegasnya aparatur hukum dalam mengawasi dan menindak permasalahaan yang terjadi 3 Faktor Sarana dan Prasaran -Kurangnya infrastruktur yang memadai JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
4 Faktor Masyarakat -Sering terjadi demonstrasi dan sweeping yang dilakukan para buruh / pekerja -Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dibeberapa bidang 5 Faktor Budaya -Masi adanya aparatur penegak hukum yang kurang bersih, profesional dan transparan Sumber: Analisis peneliti Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat dengan lebih jelas masalah - masalah apa saja yang terjadi dan harus di perbaiki agar Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal dapat diberlakukan secara efektif dalam meningkatkan jumlah perusahaan Jepang di Batam.
Untuk menyelesaikan permasalahaan -  permasalaan yang terjadi, peneliti menggunakan salah satu metode dalam teori perlindungan hukum yaitu  perlindungan hukum preventif. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.  Selanjutnya dikemukan pula bahwa salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum 24 . Menurut Philipus M. Hadjon pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi 25 . Peneliti berpendapat bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati dan segala masalah seharusnya dapat diselesaikan ataupun di redam jika sudah terjadi dengan tindakan preventif.
Dari sisi substansi hukum, menurut para stakeholder yang terlibat sudah cukup bagus. Hal ini juga terus ditingkatkan oleh pihak BP Batam dengan mengeluarkan kebijakan - kebijakan baru seperti 123J dan KILK yang dimana nantinya akan lebih mempermudah para perusahaan asing di Kota Batam baik dalam menanamkan modal mereka maupun beroperasi. Sedangkan dari sisi penegak hukum ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Menurut penuturan pihak pengelolah kawasan industrial
24 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) Hal. 205
25 Ibid, hal 117
Batamindo dan perusahaan Jepang, untuk permasalahaan ini diperlukannya Single Authority terhadap segala hal yang bersangkutan dengan penananam modal asing dari awal perencanaan penanaman modal hingga realisasi bahkan setelah perusahaan penanaman modal asing beroperasi. Single authority ini diharapkan cepat dalam merespon, mengawasi dan menindak segala permasalahan yang ada sebelum masalah itu terjadi ataupun meredam masalah tersebut sehingga tidak menjadi besar. Single Authority ini juga diharapkan dapat sering memberikan sosialisasi terhadap peraturan yang akan berlaku ataupun yang akan diubah sehingga perusahaan memiliki pengetahuan akan peraturan - peraturan yang ada dan tidak melanggarnya.
Dari sisi faktor sarana dan budaya sebenarnya hal ini telah di pikirkan oleh BP Batam dari dulu waktu pembentukan Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan infrastruktur di Kota Batam seperti perluasan jalan, pembangunan jalan tol, pembangunan Batam Light Rail Transit, pembangunan dan perbaikan pelabuhan dan Bandara. Ini adalah usaha  -  usaha dan rancangan preventif yang dilakukan BP Batam untuk dapat meningkatkan pertumbuhan investasi asing dan mengakomodir pertambahaan investasi asing di Batam.
Dari sisi faktor masyarakat yang sering dikeluhkan oleh perusahaan Jepang di Kota Batam adalah seringnya terjadi demo buruh terkait upah minimum dan sweeping yang dilakukan oleh para buruh / pekerja, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Menurut para serikat buruh / pekerja, demonstrasi ini terjadi karena perselisihan hubungan industrial yang tidak terselesaikan. Di dalam Pasal 1 angka (22) Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, di jelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah "perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat perkerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan". 26 Dan jika perselisihan ini tidak terselesaikan maka para buruh mempunyai hak untuk mogok kerja. Mogok kerja menurut Pasal 1 angka (23) Undang -  Undang Ketenagakerjaan adalah "tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat/pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan". 27 Akan tetapi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh / pekerja harus berlangsung secara kondusif seperti yang tertuang dalam Undang -  Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 139 yang berbunyi:
"Pelaksanaan mogok bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan
26 Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (22)
27 Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (23)
yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain." 28
Akan tetapi pada kenyataannya, ketika perselilisahan industrial tidak mencapai kata mufakat, para buruh / pekerja lebih memilih untuk turun ke jalan dan melakukan demo atau bahkan terkadang melakukan sweeping. Demo buruh ini sering berakhir anarkis sehingga menyebabkan kondisi yang tidak kondusif. Oleh karena itu perlu adanya usaha preventif yang harus dilakukan pada masalah ini. Hal -  hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi demo buruh dan sweeping yang sering terjadi adalah perlu adanya komunikasi yang baik antara buruh dan perusahaan. Seperti yang dituturkan oleh perwakilan dari SBSI, perlu adanya Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang bertumpu pada meleburnya unsur pemerintah, immigrasi, serikat, pengusaha, dan polisi / aparat penegak hukum. Lembaga ini diharapkan dapat mengawasi dan merespon dengan cepat terhadap permasalahan ketenagakerjaan seperti masalah yang muncul akibat benturan budaya, kesenjangan pendapatan, tuntutan kenaikan gaji (UMK) yang biasanya berujung pada tindakan unjuk rasa/demo dan mogok kerja yang tidak terselesaikan agar dapat diantisipasi sejak awal sehingga dapat mengurangi demo dan sweeping yang dilakukan para buruh / pekerja. Dalam penyelesaian hubungan industrial peranan antara Pemerintah, Serikat Buruh dan HR manager sebagai perwakilan perusahaan sangatlah penting. HR manager harus bisa merangkul serikat buruh agar dapat bekerja sama meredam dan mencegah timbulnya perselisihan industrial. HR manager juga harus bisa menciptakan sense of belonging (rasa kepemilikan) terhadap perusahaan melalui acara - acara diluar pekerjaan.
Menurut BP Batam, terkait kenaikan upah minimum yang sebelumnya masi mengambang, sekarang sudah di perjelas dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan yang dimana mengatur tentang cara perhitungan kenaikan upah minimum dengan lebih jelas. Permasalahaan tentang tidak kompetitifnya upah buruh yang sekarang sekitar 200an dollar US, menurut BP Batam bukanlah hal yang terlalu besar bagi perusahaan Jepang. Akan tetapi untuk mengimbangi hal itu, BP Batam menyarankan harus dibuat standard pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yg handal, seperti politeknik dan training centre serta balai latihan kerja (BLK). Namun, sayangnya BLK dibatam dibawah dinas tenaga kerja sepertinya belum optimal, oleh karena itu pihak BP Batam terus mengupayakan agar BLK segera diaktifkan dan dioptimalkan. Dengan demikian apabila dikatakan upah buruh tidak kompetitif harus dilihat dibandingkan dengan negara mana serta bagaimana tingkat skills buruh tersebut.
Yang terakhir dari sisi faktor budaya adalah masi adanya aparatur penegak hukum yang kurang bersih, profesional dan transparan. Memang
28 Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 139
tidak dapat dipungkir bahwa di Indonesia masi banyak sekali terjadi kasus sogok menyogok demi memperlancar segala urusan. Akan tetapi hal ini telah banyak dilakukan perbaikan seperti yang terjadi dalam  BP Batam. BP Batam sekarang sedang melakukan perombakan besar - besaran untuk dapat menciptakan aparatur penegak hukum yang bersih, profesional dan transparan. BP Batam, menjelaskan salah satu contoh yang dapat dilihat dari perombakan ini adalah perbaikan  pelayanan di PTSP yang semakin nyaman dan BP Batam berjanji untuk kedepannya akan menggunakan sistem online sehingga terciptanya transparansi.

## E. Kesimpulan
Secara garis besar, substansi hukum yang terkandung didalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menurut para stake holder yang terkait sudah cukup puas akan adanya UUPM ini karena memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap perusahaan asing di Kota Batam terutama bagi Perusahaan Jepang sendiri yang memiliki kultur displin dan taat akan aturan. Tetapi, menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menjadi faktor penghambat dalam efektivitas pemberlakuan Undang  -  Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap perusahaan Jepang di Batam bukan berasal dari faktor substansi hukum tetapi ke empat faktor yang lain yaitu:
1. Faktor penegak hukum dimana adanya ketidak sinergian antara BP Batam dengan Pemko Batam dan juga kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap peraturan yang ada.
2. Faktor sarana dan prasana dimana kurangnya infrastruktur yang memadai
3. Faktor masyarakat dimana sering terjadi demo dan sweeping oleh para buruh / pekerja dan kurangnya SDM yang berkualitas dan berkompeten
4. Faktor budaya dimana masi adanya aparatur penegak hukum yang kurang bersih, profesional dan transparan
Solusi  agar  Undang  -  Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  dapat diberlakukan secara effektif dalam meningkatkan jumlah perusahaan jepang di Batam adalah
1. Adanya Single Authority di Kota Batam yang mengurusi dan mengawasi semua aktivitas penanaman modal asing di Kota Batam termasuk sosialisai peraturan yang ada.
2. Perbaikan infrastruktur yang ada
3. Tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah demo buruh sebelum terjadi dengan dibentuknya LKS Tripartit yang menjadi wadah komunikasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengoptimalan pelatihan -  pelatihan, training center dan BLK untuk menciptkan SDM yang berkualitas dan kompetent
4. Restrukturisasi dan mengkedepankan sistem online sehingga mengurangi celah bagi aparat yang ingin mencari keuntungan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Wendy, Aritenang, and Purnomo Andiantono. Menuju Batam yang Lebih Cemerlang. Batam: Khanata, 2003.

## Artikel Jurnal
Badan Pengusahaan Batam. Development Progress of Batam. Pusat Pengelolaan Data & Sistem Informasi, Edisi II Volume XXVIII, 2015.
J.D. Nyhart, The Role Of Law and Economic Developement, Working Paper School of Industrial Management, Massachusetts Institute Of Technology, 1946

## Internet
Badan Pengusahaan Batam. “Sejarah Batam”. http://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp , diakses tanggal 09 Febuari 2016.
Batamtoday.  “Investor Jepang di Batam Curhat Masalah Keamanan dan Demo Buruh”. http://www.batamtoday.com/berita57417-Investor-Jepang-di- Batam-Curhat-Masalah-Keamanan-dan-Demo-Buruh-.html , diakses tanggal 25 Maret 2016.
Berita Satu. “60 Perusahaan Jepang Berinvestasi di Batam”. http://www.beritasatu.com/ekonomi/279609-60-perusahaan-jepang- berinvestasi-di-batam.html , diakses tanggal 10 Maret 2016.
Haluan Kepri. “Buruh Kembali Anarkis”.
http://www.haluankepri.com/rubrik/tajuk/55525-buruh-kembali- anarkis.html , diakses tanggal 27 Maret 2016. Investor Daily. “Investasi Baru Batam Mencapai US$186 Juta”. http://id.beritasatu.com/tradeandservices/investasi-baru-batam-mencapai- us186-juta/79040 , diakses tanggal 21 Febuari 2016. Pojok Satu. “Izin Dipersulit, Rp 400 Miliar Terancam Hilang”. http://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2015/01/22/izin-dipersulit-rp-400-miliar- terancam-hilang/ , diakses tanggal 20 Maret 2016.
Zulfi Suhendra. “Demo di Batam Bikin Perusahaan Asing Hengkang”, Jokowi Kerahkan BIN. http://finance.detik.com/read/2015/07/08/110530/2963289 /1036/demo-di-batam-bikin-perusahaan-asing-hengkang-jokowi-kerahkan -bin , diakses tanggal 01 April 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang - Undang No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Peraturan Walikota Batam No 38 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal