## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Keabsahan Dan Kewenangan PT. Pelindo Persero Regional 3 Surabaya Terkait Konsesi Dalam Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan Bagi Warga Masyarakat Sekitar
Moch. Syafiudin 1* , Sri Winarsih 2
1,2 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
* Corresponding Author: masdindin@yahoo.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 24/05/2024 Pengaturan tentang pertanahan di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum yang belum dapat terpecahkan, khususnya masalah hak atas tanah yang melibatkan  PT.  Pelindo  Persero  Regional  III  Surabaya  selaku  Badan  Usaha
Milik  Negara  yang  menjadi  operator  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya sebagai  subjek  pemegang Hak  Pengelolaan terhadap  penduduk  masyarakat sekitar  Tanjung  Perak  Surabaya  masih  terdapat  polemic  terkait  dengan keabsahan dan kewenangan PT.  Pelindo  Persero Regional  III Surabaya  dalam melakukan  pengelolaan  hak  atas  tanah.  Bahwa  terhadap  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dalam  menemukan  legal standing  atas Kewenangan PT.  Pelindo  Persero  Regional  3  Surabaya  Dalam Pengurusan Hak  Pengelolaan Lahan  dan Keabsahan  Konsesi PT.  Pelindo Persero  Regional  3  Surabaya  Terkait Hak  Pengelolaan Lahan  Bagi  Warga Masyarakat Sekitar.
Diterima, 03/07/2024
Dipublikasi, 09/07/2024 Kata Kunci:
Keabsahan; Kewenangan; Konsesi; Hak Pengelolaan

## Abstract
Keywords: Validity or Legitimacy; Authority; Concession; Management Rights Land  regulations  in  Indonesia  still  give  rise  to  unresolved  legal  problems, especially  land  rights  issues  involving  PT.  Pelindo  Persero  Regional  III Surabaya  as  the  State-Owned  Enterprise  which  is  the  operator  of  the  Port  of Tanjung  Perak  Surabaya  as  the  subject  holder  of  Management  Rights  to  the residents  of  the  community  around  Tanjung  Perak  Surabaya,  there  is  still  a polemic  related  to  the  legitimacy  and  authority  of  PT.  Pelindo  Persero Regional  III  Surabaya  in  managing  land  rights.  That  this  research  uses  a statutory  approach  in  finding  the  legal  standing  of  PT's  authority.  Pelindo Persero  Regional  3  Surabaya  in  Managing  Land  Management  Rights  and Validity  of  PT  Concessions.  Pelindo  Persero  Regional  3  Surabaya  Regarding Land Management Rights for Residents of the Surrounding Community.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir setiap aspek kehidupan manusia akan senantiasa berhubungan dengan tanah, apakah sebagai tempat tinggal dan beraktifitas, maupun sebagai sumber ekonomi atas kekayaan alam yang  berada  di  dalamnya.  Mengingat  pentingnya  persoalan  pertanahan  ini,  maka  sudah menjadi  kebutuhan  utama  bagi  negara  untuk  memberikan  aturan  tentang  pertanahan  ini sehingga  bisa  memberikan  kepastian  hukum  bagi  warga  negaranya. Secara  umum  dan dikalangan  masyarakat  umum  lebih  mengenal  adanya  Hak  perseorangan  atas  tanah  yang memiliki  hak  atas  tanah  bersifat  tetap,  sementara  dan  yang  akan  ditetapkan  oleh  Undang- undang;  hak  tanggungan;  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun;  dan  wakaf  hak  tanah  milik. Dalam hal tersebut juga disebutkan beberapa macam hak perseorangan atas tanah yaitu Hak Milik  (HM),  Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  Hak  Pakai  (HP),  Hak  Sewa  Untuk  Bangunan
(HSUB), dan Hak sewa atas tanah yang bersifat sementara yakni Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak sewa tanah Pertanian.
Hak  Pengelolaan  merupakan  hak  yang  tidak  diatur  didalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA),  namun  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan  tentang  kebijaksanaan  sebagai  salah  satu  bentuk  konversi  dari penguasaan tanah Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan  tanah-tanah  Negara. 1 Terhadap  penguasaan  hak  pengelolaan,  perlu  diperhatikan terkait  subjek  hukum  dalam  penguasaan  Hak  Pengelolaan.  Pemegang  Hak  Pengelolaan dinyatakan  dalam  Pasal  67  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  9  Tahun  1999.  Hak Pengelolaan  sebatas  badan  hukum  pemerintah  baik  yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan publik atau bergerak dalam bidang bisnis sehingga swasta tidak dapat menjadi pemegang atau subjek Hak Pengelolaan.
Terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan sebagai negara kekuasaan, pengaturan tentang pertanahan di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum yang belum  dapat  terpecahkan,  khususnya  masalah  hak  atas  tanah  yang  melibatkan  PT.  Pelindo Persero  Regional  III  Surabaya  selaku  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  menjadi  operator  di Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya.  Tentu  tidak  asing  bagi  semuanya,  bahwa  Pelabuhan Tanjung Perak memiliki arti penting dalam segi perekonomian di Surabaya yang memberikan dampak  dari  segi  ekonomi,  dan  sosial.  PT  Pelindo  Persero  termasuk  dalam  salah  satu  yang berwenang  sebagai  subjek  pemegang  Hak  Pengelolaan,  dikarenakan  PT  Pelindo  Persero termasuk perusahan yang termasuk dalam PT Persero yang telah disebutkan dalam Pasal 67 huruf  d  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  9  Tahun  1999.  Terlebih  dengan  semua perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  PT.  Pelindo  Persero  Regional  III  Surabaya berdasarkan Hak Pengelolaan dalam konsesi terhadap penduduk masyarakat sekitar  Tanjung Perak  Surabaya  masih  terdapat  polemic  terkait  dengan  keabsahan  dan  kewenangan  PT. Pelindo Persero Regional III Surabaya dalam melakukan pengelolaan hak atas tanah.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini dilakukan menggunakan penelitian hukum yang digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, menurut Peter Mahmud Marzuki 2 penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum, bukan sekedar know about . Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa  yang  seyogyanya  atas  isu  yang  diajukan. Dalam  penulisan  hukum  ini,  tidak  cukup dilakukan  penelitian  dalam  ruang  lingkup  dogmatik  hukum,  tetapi  lebih  mendalam  lagi memasuki teori hukum. Apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung  pengertian  hukum  berkaitan  dengan  fakta  hukum  yang  dihadapi,  untuk penelitian  pada  tataran  teori  hukum  isu  hukum  harus  mengandung  konsep  hukum.  Adapun dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).
1 Levina Azaria Winantyo, Penguasaan Hak Atas Tanah Dengan Hak Pengelolaan Yang Dikuasai Oleh PT. Pertamina  (Studi  Kasus:  Sengketa  Komplek  Militer  Antara  TNI  Dengan  PT.  Pertamina  Di  Kebon  Jeruk) , Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2
2 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 83.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  PT.  Pelindo  Persero  Regional  3  Surabaya Dalam  Pengurusan  Hak Pengelolaan Lahan
Tanah  sebagai  salah  satu  sumber  daya  agraria  mempunyai  peran  yang  sentral  dalam kehidupan  manusia,  baik  sebagai  individu  maupun  dalam  kehidupan  berkelompok  secara negara.  Kebutuhan  akan  tanah  berjalan  seiring  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk. Senyampang dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA  dijelaskan, bahwa  Hak  Menguasai  dari  Negara  atas  tanah  bersumber  pada  Hak  Bangsa  Indonesia  atas tanah  yang  pada  hakikatnya  merupakan  penugasan  pelaksanaan  tugas  kewenangan  bangsa yang mengandung unsur hukum public. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah  swatantra  (pemerintah  daerah)  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan- ketentuan  peraturan  pemerintah. Pelimpahan  pelaksanaan  sebagian  kewenangan  negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara dan perusahaan daerah dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan.
Wewenang  yang  melekat  pada  Hak  Pengelolaan  yang  berasal  dari  Hak  Menguasai Negara  atas  Tanah  diberikan  secara  delegasi,  sebab  wewenang  yang  ada  pada  Hak Pengelolaan  adalah  wewenang  yang  berdasarkan  undang-undang.  Menurut  Soedikno Mertokusumo,  wewenang  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap  tanahnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 3

## 1. Wewenang Umum
Wewenang  yang  bersifat  umum  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang untuk  menggunakan  tanahnya,  termasuk  juga  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  yang  ada diatasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  UUPA  dan  peraturan-peraturan  hukum lain yang lebih tinggi;
2. Wewenang Khusus
Wewenang  yang  bersifat  khusus  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan jenis hak atas tanahnya.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan  Keputusan  Pemberian  Hak  atas  Tanah  Negara,  yang  dimaksud  dengan  Hak Pengelolaan  adalah  hak  menguasai  dari Negara  yang  kewenangan  pelaksanaannya  sebagian dilimpahkan  kepada  pemegangnya.  Sebagaimana  hal  tersebut  dipertegas  pada  Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
Pasal  67  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  No.  9  Tahun  1999  tentang Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan
3 Soedikno Mertokusumo. (1988). Hukum dan Politik Agraria , Jakarta: Universitas Terbuka. hal. 143.
(selanjutnya  PM  Agraria  9/1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan), disebutkan subyek Hak Pengelolaan, antara lain: a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah,
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
d. PT Persero,
e. Badan Otorita,
f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Kewenangan  Pemegang  Hak  Pengelolaan  berdasarkan  ketentuan  pasal  1  Peraturan Pemerintah  No.  112  Tahun  2000  tentang  Pengenaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  (selanjutnya  PP  112/2000 tentang  Pengenaan  Bea  Perolehan  Hah  atas Tanah  dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengeloaan), antara lain:
a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah,
b. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
c. Menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Pelindo Regional Jawa merupakan bagian dari Pelindo Regional 3 yang yang memiliki 10 pelabuhan yang terbagi atas wilayah di Jawa Tengah dan Timur dan salah satu pelabuhan utamanya  berada  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya.  D.A  Lasse  mengemukakan pendapatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyatakan bahwa pelabuhan  adalah  tempat  yang  terdiri  atas  daratan  dan  atau  perairan  dengan  batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang di pergunakan sebagai  tempat  kapal  bersandar,  naik  turun  penumpang,  dan  atau  bongkar  muat  barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan  pelayaran  dan  kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai  tempat  perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 4
Apabila  dicermati  maka  definisi  pelabuhan  mencakup  sarana  dan  prasarana  dalam sistem  transportasi,  yakni  suatu  lingkungan  kerja  yang  memiliki  area  daratan  dan  perairan serta  dilengkapi  dengan  fasilitas  pendukung  lainya.  Pelabuhan  merupakan  sarana infrastruktur  &  transportasi  yang  memiliki  peran  penting  terhadap  sektor  kemaritiman. Sampai dengan kini kegiatan perdagangan masih mengandalkan jalur laut dengan salah satu komponen  yang  penting  adalah  Pelabuhan. Pelindo  Regional  Jawa  merupakan  bagian  dari Pelindo  Regional  3  yang  yang  memiliki  10  pelabuhan  yang  terbagi  atas  wilayah  di  Jawa Tengah  dan  Timur  dan  salah  satu  pelabuhan  utamanya  berada  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak Surabaya.  Pelabuhan  Tanjung  Perak  memiliki  andil  dalam  peran  sebagai  penyedia  jasa kepelabuhanan  yang  prima.  Apabila  dicermati  lagi  negara  Indonesia  memiliki  landasan konstitusional  terkait  pembentukan  Politik  dan  Hukum  Pertanahan,  hal  ini  tercermin  dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Hal ini dapat dikaitkan dengan lahan kepelabuhanan yang  merupakan  tanah  milik  negara.  Pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  kepelabuhan merupakan  sebuah  otoritas  yang  diberikan  sebagaimana  berdasarkan  Pasal  85  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa “ Otoritas Pelabuhan
4 D.A Lasse. (2014). Manajemen Kepelabuhan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat  (1) diberi hak  pengelolaan  atas  tanah  dan  pemanfaatan  perairan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan .”
Wilayah  kepelabuhanan  PT.  Pelindo  III  Perak  Surabaya  dalam  ini  berdasarkan  surat yang diterbitkan Kementerian Keuangan Nomor 1258/MK.13/1991 Perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Dinas Lain-Lain milik Perum Pelabuhan III sebagai wewenang dalam hal Port Authority. Adapun dasar PT. Pelindo III Perak Surabaya dalam melakukan pengelolaan adanya  alas  hak  berupa  Sertipikat  Hak  Pengelolaan  Nomor  :  1/K  Kelurahan  Perak  Utara, Surat  Ukur  Nomor  5727  tanggal  22  September  1988  seluas  3.245.645 m 2 atas  nama  Perum Pelabuhan III. Port Authority memiliki tugas dan dan tanggungjawab terkait dengan kegiatan kepelabunan  yang  bersifat  komersial,  sebagaimana  hak  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  42 Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  tentang  Kepelabuhan  yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab otoritas Pelabuhan adalah :
a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
f. menyusun  Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
g. mengusulkan  tarif  untuk  ditetapkan  Menteri,  atas  penggunaan  perairan  dan/atau  daratan, dan  fasilitas  pelabuhan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  serta  jasa  kepelabuhanan  yang diselenggarakan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
h. menjamin kelancaran arus barang.
Bahwa  PT.  Pelindo  III  Perak  Surabaya  berdasarkan  alas  hak  atas  tanah  berupa  Hak Pengelolaan  memiliki  kewenangan  untuk  menjual  bangunan  yang  berdiri  diatas  tanah  HPL kepada  warga  masyarakat  sekitar  dengan  pengikatan  Akta  Jual  Beli  melalui  notaris  dengan Perjanjian  Penggunaan  Bagian  Tanah  Hak  Pengelolaan  yang  mewajibkan  warga melakukan pembayaran sewa dengan jangka waktu yang ditetapkan kepada Bahwa PT. Pelindo III Perak Surabaya. Apabila  dikaitkan  dengan  system  kepelabuhanan  di  Indonesia  mencerminkan istilah Landlord Port , yang memiliki makna bahwa hierarki tertinggi dalam hal kewenangan penyelenggaraan  kepelabuhanan  terdapat  pada Port  Authority . Sebagaimana  hal  tersebut mengacu pada bagian Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA, yang menyatakan bahwa “ Negara  dapat  memberikan  tanah  yang  demikian  itu  kepada  seseorang  atau  badan  hukum dengan  suatu  hak  menurut  peruntukannya  dan  keperluannya,  misalnya  hak  milik,  hak  guna usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  atau  memberikannya  dalam  pengelolaan  kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing- masing .”
Demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965  tentang  Pelaksanaan  Konversi  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  Negara  Dan  Ketentuan- Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun  1974  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Penyediaan  Dan  Pemberian  Tanah Untuk  Keperluan  Perusahaan  jo.  Pasal  1  dan  2  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  1977  tentang  Tata  cara  Permohonan  dan  Penyelesaian  Pemberian  Hak  atas  Bagian- bagian  Tanah  Hak  Pengelolaan  serta  Pendaftarannya  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33 Tahun  1997  tentang  Pembagian  Hasil  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah,  dapat  ditarik  bahwa  terdapat suatu  wewenang  yang  melekat  pada  pemegang  Hak  Pengelolaan  yang  dalam  hal  ini  adalah PT. Pelindo III Perak Surabaya selaku pemegang Hak Pengelolaan sebagai berikut :
a. Merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan  tanah  yang  berpedoman  pada  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat;
b. Menggunakan  tanah  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugasnya  dan/  atau  usahanya.  Adapun bentuk  penggunaan  disini  misalnya  fasilitas  umum,  perumahan,  pabrik,  perkantoran  dan kawasan industri lainnya;
c. Menyerahkan  bagian-  bagian  tanah  hak  pengelolaan  kepada  pihak  ketiga  dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

## Keabsahan Konsesi PT. Pelindo Persero Regional 3 Surabaya Terkait Hak Pengelolaan Lahan Bagi Warga Masyarakat Sekitar
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (selanjutnya UU 30/2014) mengatur 2 (dua) pasal mengenai izin. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU 30/2014, izin adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan  atas  permohonan  warga  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.  Izin  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  “sebelum”  suatu  kegiatan dilaksanakan.  Kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  merupakan  kegiatan  yang  memerlukan perhatian  khusus  dan/atau  harus  memenuhi  ketentuan  perundang-undangan. Merujuk  pula pada  Pasal  1  angka  20  UU  30/2014  dirumuskan  pengertian  konsesi  adalah  “ keputusan pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  pengelolaan  fasilitas  umum  dan/atau  sumber  daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.
Konsesi dapat diartikan sebagai  suatu izin untuk melaksanakan pekerjaan dalam skala besar  terhadap  kepentingan  umum  yang  sebenarnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah, namun  pemerintah  memberikan  hak  kepada  pemegang  izin/konsesi  (konsesionaris)  untuk melaksanakan  pekerjaan  tersebut. 5 H.  D.  Van  Dijk  mengemukakan  pendapat  mengenai konsesi  bahwa  “ de  consessiefiguur  wordt  vooral  gebruikt  voor  activiteiten  van  openbaar belangdie de oveheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen ,” 6 yang kemudian  terjemahkan  bahwa  bentuk  konsesi  terutama  digunakan  untuk  berbagai  aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. 7 E. Utrecht mengemukakan perbedaan
5 Vera  Rimbawani  Sushanty.  (2020). Hukum  Perijinan .  Surabaya:  Ubhara  Press  -  Universitas  Bhayangkara Surabaya. hal. 3.
6 Ibid .
7 Surya Anggara. (2018). Hukum Administrasi Negara . Bandung: CV Pusaka Setia. hal. 221.
antara  izin  dan  konsesi  itu  bersifat  relative,  pada  hakikatnya  izin  dan  konsesi  itu  tidak memiliki perbedaan yuridis. 8
Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesiamengemukakan  konsesi  merupakan  salah  satu  upaya  pembangunan  infrastruktur transportasi  dimana  pemerintah  turut  mengundang  dan  melibatkan  sektor  swasta  dengan tujuan untuk memacu produktivitas, efisiensi dan kualitas pertumbuhan yang lebih sehat dan inklusif. 9 Penyelenggaraan  system  pengelolaan  Pelabuhan  secara  komersial  mengacu  pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hal ini adalah PT. Pelindo  III  Perak  Surabaya  melalui  pemberian  konsesi. Pemerintah  dalam  hal  ini mendelegasikan  kepada  Otoritas  Pelabuhan  terbatas  dengan  kewenangan  sebagai  regulator, pengawas, Pembina, dan pengendali usaha kepelabuhanan.
Perjanjian  konsesi  dibuat  secara  tertulis  yang  memiliki  jangka  waktu  relatif  panjang dalam  bentuk  kerjasama  kemitraan  antara  pemerintah  dan  badan  usaha  ( Public  Private Partnership ).  Apabila  perjanjian  konsesi  tersebut  dapat  mengikat  dan  memiliki  kekuatan hukum  dalam  pelaksanaannya,  harus  memenuhi  syarat  sah  nya  perjanjian  sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  1320  BW,  untuk  terjadinya  persetujuan  yang  sah  harus  dipenuhi  4 (empat) syarat sebagai berikut :
1) Sepakat;
2) Cakap;
3) Suatu hal tertentu; dan
4) Suatu sebab yang halal/tidak terlarang.
Karena konsesi terikat dalam bentuk kontrak atau perjanjian, dan pemerintah dalam hal ini  Otoritas  Pelabuhan  adalah  subjek  hukum  dari  kontrak,  maka  konsesi  ini  digunakan sebagai sarana acuan pemerintah untuk bertindak hati-hati yang mengikat hak dan kewajiban para  pihak. Adanya  perjanjian  konsesi  juga  menimbulkan  privatisasi  terkait  dengan  asset Pelabuhan  yang  dapat  diprivatisasi  oleh  badan  swasta  maupun  asing  pada  Badan  Usaha Pelabuhan (BUP) miliki PT. Pelabuhan Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  PT.  Pelindo  III  Perak  Surabaya  bertanggungjawab  untuk transisi penyelenggara Pelabuhan beralih ke operator terminal.
Bahwa  diketahui  PT.  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)  atau  Pelindo  III  melakukan perjanjian  konsesi  dengan  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  dalam  hal  ini  Kantor Otoritas  Pelabuhan  Utama Tanjung  Perak  terkait  Pengusahaan  terminal  Multipurpose  Teluk Lamong,  Surabaya,  Jawa  Timur.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian  Konsesi  tentang Kegiatan  Pengusahaan  Jasa  Kepelabuhanan  di  Pelabuhan  yang  diusahakan  oleh  PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 9 November 2015 Nomor : HK.107/01/12/OP.TPr- 15 dan Nomor : HK.0501/700/P.III-2015, Pelabuhan Utama Tanjung Perak memberikan hak konsesi kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa  kepelabuhanan  di  wilayah atau  lokasi  dimana terdapat  terminal  dan  fasilitas  pelabuhan
8 Ibid .
9 Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut.  (2023). Tingkatkan  Pelayanan  di  Sektor  Transportasi  Laut, Kementerian  Perhubungan  Tandatangani  Adendum  Perjanjian  Konsesi  Pada  Pelabuhan  Eksisting  dengan PT Pelindo . Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
eksisting  milik  PT  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)  yang  telah  diusahakan  oleh  PT Pelabuhan Indonesia III  (Persero) untuk kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan.
Perjanjian  konsesi  ini  dibuat  untuk  menjamin  kepastian  hukum  mengenai  kegiatan pelayanan  kepelabuhanan  perusahaan  pelabuhan  dalam  hal  ini  PT.  Pelindo  III  Perak Surabaya. Oleh karena adanya perjanjian konsesi a quo , Port Authority dapat meningkatkan kekuatan  perusahaan  pelayaran  dan  operator  terminal  sesuai  dengan  tujuan  pelabuhan  yang berorientasi  public.  Dari  perspektif  nasional,  sebagian  besar  kepelabuhanan  memiliki pemerintahan  sendiri  yang  bertanggung  jawab  atas  perencanaan  dan  pengembangannya sendiri,  tergantung  pada  persetujuan  untuk  pekerjaan-pekerjaan  besar  seperti  yang  dibahas pada  bagian  sebelumnya.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  teoritis,  pelabuhan  memperoleh keuntungan  dari  kekayaan  alam  yang  dimiliki  negara  dengan  mempertahankan  fungsi  tuan tanah,  atau  dengan  kata  lain,  untuk  memastikan  bahwa  keuntungan  supernormal  tidak diperoleh  pertama,  sehingga  memberikan  layanan  berbiaya  lebih  rendah  kepada  pengguna pelabuhan dan menguntungkan negara dengan cara tersebut. Penekanan pada PT. Pelindo III Perak  Surabaya  sebagai  instrument  bagi  penduduk  sekitar,  tersirat  bahwa Port  Authority harus  melakukan  pengembangan  dalam  pengelolaan  dengan  tujuan  yang  lebih  luas  seperti pengadaan  pekerjaan,  menjadikan  lingkungan  sekitar  daerah  yang  komersil,  dan  dalam bentuk lainnya hingga terkait dengan stabilitas keuangan, investasi, dan sejenisnya.

## KESIMPULAN
Perjanjian  Konsesi  tentang  Kegiatan  Pengusahaan  Jasa  Kepelabuhanan  di  Pelabuhan yang  diusahakan  oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)  tanggal  9  November  2015 Nomor:  HK.107/01/12/OP.TPr-15  dan  Nomor  :  HK.0501/700/P.III-2015,  Pelabuhan  Utama Tanjung Perak memberikan hak konsesi kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di wilayah atau lokasi dimana terdapat terminal  dan  fasilitas  pelabuhan  eksisting  milik  PT  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)  yang telah diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III  (Persero) untuk kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan.  Penyusunan  perjanjian  tersebut  merujuk  pada  ketentuan  sebagaimana  pada Pasal  1320  BW  mengenai  syarat  sah  nya  perjanjian,  oleh  karenanya PT.  Pelindo  Persero Regional 3 Surabaya dalam pengelolaan lahan berdasarkan Hak Pengelolaan terhadap warga sekitar ialah sah dengan dasar adanya perjanjian konsesi tersebut.
PT.  Pelindo  Persero  Regional  3  Surabaya  sebagai  pemegang  Sertipikat  Hak Pengelolaan  Nomor:  1/K  Kelurahan  Perak  Utara,  Surat  Ukur  Nomor  5727  tanggal  22 September  1988  seluas  3.245.645  m2  atas  nama  Perum  Pelabuhan  III.  Port  Authority memiliki  tugas  dan  dan  tanggungjawab  terkait  dengan  kegiatan  kepelabunan  yang  bersifat komersial,  sebagaimana  hak  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  42  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab otoritas Pelabuhan adalah :
a. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
b. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
c. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
d. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
e. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
f. Menyusun  Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
g. Mengusulkan  tarif  untuk  ditetapkan  Menteri,  atas  penggunaan  perairan  dan/atau  daratan, dan  fasilitas  pelabuhan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  serta  jasa  kepelabuhanan  yang diselenggarakan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
h. Menjamin kelancaran arus barang.
Oleh  karenanya  PT.  Pelindo  Persero  Regional  3  Surabaya  memiliki  wewenang  yang melekat sebagai pemegang Hak Pengelolaan sebagai berikut :
a. Merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan  tanah  yang  berpedoman  pada  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat;
b. Menggunakan  tanah  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugasnya  dan/  atau  usahanya.  Adapun bentuk  penggunaan  disini  misalnya  fasilitas  umum,  perumahan,  pabrik,  perkantoran  dan kawasan industri lainnya;
c. Menyerahkan  bagian-  bagian  tanah  hak  pengelolaan  kepada  pihak  ketiga  dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Surya. (2018). Hukum Administrasi Negara . Bandung: CV Pusaka Setia.
Debrie,  J.,  Lavaud-Letilleul,  V.,  &  Parola,  F.  (2013). Shaping  port  governance:  The territorial  trajectories  of  reform.  Journal  of  Transport  Geography ,  27,  56–65. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.07.007
Gultom, E. (2007 ). Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional . Surabaya: Raja Grafindo Persada. K.  Cullinane  dan  MR.  Brooks.  (2007). Devolution,  port  governance  and  port  performance . Elsevier.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mertokusumo, Soedikno. (1988). Hukum dan Politik Agraria , Jakarta: Universitas Terbuka.
Monios,  J.  (2017). Port  governance  in  the  UK:  Planning  without  policy.  Research  in Transportation
Business and Management , 22, 78–88.
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2016.10.006
Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). Hukum Perijinan . Surabaya: Ubhara Press.
Winantyo,  Levina  Azaria. Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  Dengan  Hak  Pengelolaan  Yang Dikuasai  Oleh  PT.  Pertamina  (Studi  Kasus:  Sengketa  Komplek  Militer  Antara  TNI Dengan PT. Pertamina Di Kebon Jeruk) , Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Burgerlijk Wetboek (BW) Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan  Pemerintah  No.  112  Tahun  2000  tentang  Pengenaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan  Pemberian Hak atas Tanah Negara
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  No.  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan