## URGENSI DIKELUARKANNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

## Sekar Salma Salsabila
E-mail : sekarsalma.95@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Adi Sulistiyono E-mail : adi_sumo@yahoo.co.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to know urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money as the legal non-cash payment instrument. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and concept approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money is innovation of technology more developed so that many businessman to join in electronic money industry so need strengthening institusional aspect to choose the credible electronic money  publisher,  give  benefide  to  national  economic,  suistainable  and  give  protection  to  users  of electronic money.
Keywords : Electronic Money; Urgency; Strength of Institusional Aspect.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan primer dan bahan  sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah inovasi teknologi yang semakin berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik sehingga diperlukan adanya penguatan aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan dan memberi perlindungan kepada pengguna uang elektronik. Kata Kunci: Uang Elektronik; Urgensi; Penguatan Aspek Kelembagaan.

## A.   Pendahuluan
Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran, dimana hal tersebut diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pada awalnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia menggolongkan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan kartu prabayar (uang elektronik) kedalam  satu  kategori  yaitu  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  (APMK)  (Serfianto, 2012: 63). Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 11/11/PBI/2009 jo. PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).
Namun dalam perkembangannya, banyak negara di dunia telah menggunakan produk perbankan elektronis yang disebut uang elektronik ( e-money ), yang karakteristiknya berbeda dengan APMK yang lain (kartu kredit, kartu debit, kartu ATM). Sehubungan dengan hal tersebut sejak diberlakukan PBI

## Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia
No. 11/12/PBI/2009 yang kemudian diubah dengan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik maka terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu kredit dan kartu debit digolongkan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik ( e-money ). Karakteristik uang elektronik ( e-money ) yang tidak memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan langsung dengen rekening nasabah di bank merupakan keunikan e-money yang tidak ada pada alat pembayaran lainnya. Hal ini karena e-money merupakan produk stored value atau prepaid card dimana sejumlah nilai uang ( monetary value ) disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan elektronis (BIS, 1996: 1). Dengan adanya e-money sebagai alat pembayaran yang sah akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan perekonomian negara (Muhammad Sofyan Abidin, 2015: 4). Tetapi hal ini akan berdampak kurangnya minat masyarakat pada produk perbankan yang lain seperti kartu ATM, kartu kredit dan kartu debit dimana produk tersebut sudah banyak digunakan. Terutama karakteristik kartu kredit yang mirip dengan uang elektronik. Hal ini terjadi karena apabila menggunakan kartu kredit diperlukan otorisasi PIN atau tanda tangan karena terkait dengan rekening nasabah di bank. Sedangkan apabila menggunakan e-money tidak membutuhkan otorisasi PIN karena tidak menyangkut rekening nasabah di bank (Pranoto, 2018: 26). E-money mempunyai potensi menggeser peran kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran non tunai yang sah. Sebab pembayaran yang bernilai kecil pun dapat dilakukan dengan mudah dan murah bagi konsumen dan pedagang (Mintarsih, 2013: 897).
Eksistensi kartu kredit di mata masyarakat Indonesia semakin menurun seiring dengan menjamurnya sistem transaksi menggunakan uang elektronik sehingga dapat dikatakan kartu kredit mulai tergeser eksistensinya dengan kehadiran uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik dapat menggeser eksistensi kartu kredit yang sebelumnya telah menjadi pionir dalam sistem pembayaran di Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu apa latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik ( E-money ).

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang memfokuskan kajian berdasarkan bahan-bahan hukum berbasis kepustakaan dengan menganalisis sumber hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian preskriptif dimana menggabungkan antara norma hukum dan prinsip hukum untuk mendapatkan kebenaran data yang diperoleh dari praktik hukum dikelola sesuai dengan gagasan berdasarkan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 59). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi serta pendekatan konsep ( conceptual approach ) yaitu berkembang dari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang digunakan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Sumber data primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 114). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka bahan-bahan hukum antara lain bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urgensi dikeluarkannya PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik dan sumber data sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal yang mendukung penulisan jurnal ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola piker deduktif yaitu premis mayor ditarik premis minor yang kemudian keduanya ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Keterlibatan Indonesia dengan forum-forum ekonomi internasional secara perlahan mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan mengenai sistem
pembayaran. Secara umum sistem pembayaran di Indonesia masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah padahal dengan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat memicu meningkatnya inflasi. Berbeda dengan negara lain seperti Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pembayaran degan menggunakan alat yang disebut e-money .
Regulasi sistem pembayaran bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013). Aturan mengenai sistem pembayaran ditetapkan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Tujuan pemberlakuan sistem pembayaran non tunai khususnya e-money adalah mengoptimalkan daya beli dan meningkatkan angka konsumsi masyarakat. Tingginya transaksi pembayaran dalam masyarakat membuat Bank Indonesia melihat hal ini sebagai peluang perkembangan inovasi sistem ekonomi di Indonesia (Arsita Ika Adiyanti, 2015).
Pada awalnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia menggolongkan kartu ATM, kartu debet, kartu kredit dan kartu prabayar (uang elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Namun, sejak pemberlakuan PBI Nomor 11/11/ PBI/2009 tentang APMK dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang kemudian dicabut dan diganti dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik ( E-Money ), terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu debit, kartu kredit digolongkan sebagai APMK dan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik (R. Serfianto, 2012: 63).
Perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi oleh ketentuan bahwa uang elektronik
( e-money ) tidak hanya diterbitkan oleh bank tetapi juga diterbitkan oleh lembaga selain bank (perusahaan telekomunikasi). Selain itu pula dikutip dari Frequently Asked Questions PBI No. 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ), uang elektronik sebagai alat pembayaran secara prabayar dari pemegang kepada penerbit e-money , sebelum pemegang menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran. Uang dari pemegang disimpan secara elektronik dalam bentuk suatu chip atau dalam suatu media server yang dikelola penerbit. Dengan media penyimpanan chip maka bentuk uang elektronik tidak selalu berupa kartu, sehingga kurang tepat jika uang elektronik digolongkan sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
Alat pembayaran menggunakan produk prabayar (uang elektronik) berkembang pesat sehingga diperlukan pengaturan khusus. Sehubungan hal tersbeut, pengaturan produk prabayar perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri yang terpisah dari pengaturan APMK. Pertumbuhan transaksi uang elektronik yang sangat cepat dimana hal ini melampaui pertumbuhan transaksi kartu kredit, kartu ATM dan kartu debit. Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia menyempurnakan pengaturan uang elektronik guna mendukung penerbitan suatu kartu prabayar multiguna untuk beragam kebutuhan transaksi pembayaran. Selama ini msyarakat hanya menggunakan kartu prabayar untuk membayar satu macam transaksi yaitu membeli pulsa atau membayar ongkos jalan tol saja (R Serfiantoro, 2012: 103).
Pemerintah melalui Bank Indonesia pada tanggal 4 Mei 2018 menerbitkan kembali Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik (UE) dan mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik beserta segala Peraturan Perubahannya. Bank Indonesia perlu menerbitkan kembali peraturan mengenai Uang Elektronik dengan alasan sebagai berikut, dimana hal ini termuat dalam Frequently Asked Questions (FAQ) PBI No. 20/6/ PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Pertama, inovasi teknologi yang semakin berkembang mendorong semakin banyaknya pula pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik sehingga diperlukan penguatan terhadap aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfaat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan ( sustainable ) dan memberikan perlindungan terhadap pengguna uang elektronik. PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pada Bab III mengatur tentang Perizinan dan Persetujuan Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 4 ayat (1) dan (3) disebutkan bahwa setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara wajib mendapat izin terlebih dahulu oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan harus memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan. Persyaratan umum yang harus dimiliki penyelenggara uang elektronik yaitu penyelenggara haruslah berupa Bank atau Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PBI 20/6/PBI/2018. Persyaratan aspek kelayakan terdapat pada Pasal 13 ayat (1) yaitu terdiri dari aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis dan kesiapan operasional,
dan tata kelola, risiko dan pengendalian. Penguatan aspek kelembagaan dan hukum dijelaskan pada Pasal 13 ayat (2) yaitu berupa legalitas dan profil perusahaan serta kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan uang elektronik.
Penjelasan atas PBI No. 20/6/PBI/2018 disebutkan bahwa penguatan terhadap aspek kelembagaan bahwa penyelenggara melalui kewajiban modal minimum penerbit dan rencana bisnis yang lebih komprehenif, dan kewajiban penyediaan infrastruktur yang saat ini masih terpusat di kota besar di Indonesia guna mendukung terciptanya  pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik. Adanya penguatan terhadap aspek kelembagaan dapat menseleksi penyelenggara yang kredibel sehingga industri uang elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta terciptanya persaingan usaha yang sehat.
Kedua, semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis dalam satu mata rantai yang sama ( vertical integration ) maupun tendensi tendensi konglomerasi bisnis ( horizontal integration ) secara domestik maupun global membutuhkan kebijakan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat, mencegah fragmentasi dalam industri Uang Elektronik dan mengjaga daya saing perekonomian nasional. Strategi pertumbuhan bisnis menurut Wheelen dan Hunger (2000) yang dikutip oleh Husein Umar (2001: 37) dibagi menjadi dua yaitu strategi integrasi vertikal dan startegi integrasi horizontal. Strategi integrasi vertikal dilakukan dengan cara mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok (distributor). Pendekatan yang dilakukan adalah mengembangkan anak perusahaan yang baru untuk memasok bahan baku dan bahan setengah jadi untuk kebutuhan produk maupun jasa dan dilakukan dengan cara membeli perusahaan baru melalui merger, akuisisi, ataupun joint venture dengan tujuan memasok kebutuhan barang untuk bisnis pelanggan. Strategi integrasi horizontal dilakukan dengan memperluas segmen pasar untuk mengurangi potensi persaingan, sehingga skala ekonomi menjadi lebih besar. Dari sisi eksternal perusahaan dapat melakukan akuisisi atau joint venture dengan perusahaan lain pada industri yang sama.
Tendensi integrasi bisnis merupakan strategi untuk mengembangkan usahanya dengan cara menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi mulai dari hulu hingga hilir, baik secara merger, akuisisi atau perluasan segmen pasar tetap harus dijaga agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan mencegah fragmentasi, dimana fragmentasi diartikan sebagai kelompok-kelompok kecil dalam suatu industri sehingga tidak ada satu kelompok besar yang menguasai pasar. Persaingan yang tidak sehat dilarang di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Integrasi vertikal meskipun mampu menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat.
Ketiga, meningkatnya risiko seiring perkembangan bisnis uang elektronik perlu diantisipasi dengan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko dan standar keamanan uang elektronik serta penguatan aspek pengawasan terhadap penyelenggaran uang elektronik. Risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut (Fachmi Basyaid, 2007: 1). Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimalisasi, atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima yang dilakukan oleh investor atau fund manager .
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik tidak menjelaskan secara rinci terkait manajemen risiko yang seharusnya dilakukan penyelenggara uang elektronik untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, sehingga diperlukan kebijakan baru yang secara rinci membahas mengenai penerapan manajemen risiko yang terdapat pada Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang kemudian mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Penerapan manajemen risiko untuk risiko keuangan bagi Penerbit dilakukan dengan pembatasan nilai uang elektronik dan pengelolaan dana float. Penerapan standar keamanan sistem informasi uang elektronik diatur pada Pasal 36 PBI 20/6/PBI/2018.
Peningkatan standar keamanan transaksi uang elektronik dilakukan melalui penggunaan otentikasi paling sedikit dua faktor ( two factor authentication ) dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi pada uang elektronik dengan nilai uang diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan menerapkan penggunaan PIN ( Personal Identification Number ) dan mewajibkan penggunaan OTP ( One Time Password ) untuk transaksi pembayaran tertentu (Pasal 37 PBI 20/6/PBI/2018).
Bank Indonesia pada 4 Mei 2018 menyesuaikan peraturan tentang uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Onny Widjanarko dalam media briefing di Bank Indonesia tanngal 7 Mei 2018 dikutip dari website CNBC Indonesia ( https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180507155118-37-13972/ ini-aturan-lengkap-uang-elektronik-terbaru diakses pada 14 Mei 2018 pukul 09.30 WIB) menjelaskan bahwa terbitnya peraturan tentang Uang Elektronik terbaru dilatarbelakangi oleh model bisnis uang elektronik yang bervariasi, penyelenggaraan uang elektronik yang didasarkan pada kondisi keuangan yang baik, keterkaitan penyelenggaraan uang elektronik dan kegiatan bisnis lain yang semakin erat dan kompleks. Selain itu pula adanya disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan sebagai penyelenggara uang elektronik.

## D. Simpulan
Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia pada awalnya menggolongkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan kartu prabayar (uang elektronik) dalam satu ketegori yaitu Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Namun sejak adanya PBI No. 11/11/ PBI/2009 tentang APMK dan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang kemudian dicabut dan diganti dengan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit kedalam golongan APMK sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik.
Bank Indonesia menerbitkan kembali PBI No. 20/6/PBI/2018 dan mencabut PBI No. 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik  dengan alasan bahwa uang elektronik tidak hanya dikeluarkan oleh Bank tetapi juga oleh Lembaga Selain Bank (Perusahaan Telekomunikasi); inovasi teknologi yang semkain berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik sehingga perlu adanya penguatan aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfaat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan dan memberi perlindungan kepada pengguna uang elektronik; semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis vertikal dan horizontal secara domestic maupun global membutuhkan kebijakan untuk memastikan persaingan insdustri yang sehat, mencegah fragmentasi dalam industry uang elektronik dan menjaga daya saing perekonomian nasional; meningkatnya risiko diantisipasi dengan penerapan manajemen risiko, standar keamanan uang dan  penguatan aspek pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik.

## E. Saran
Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia terbaru terkait dengan implementasi PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dimana regulasi ini semakin memperkuat aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfaat bagi perekonomian nasional dan memberi perlindungan hukum kepada pengguna uang elektronik. Pemerintah Indonesia semakin ketat dalam menerapkan aturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat karena persaingan usaha yang tidak sehat menunjukkan bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kesejahteraan warga masyarakatnya. Aturan mengenai penerapan manajemen risiko, aspek pengawasan, dan standar keamanan penyelenggaraan uang elektronik diharapkan diatur lebih lanjut agar dapat mencegah adanya risiko atas transaksi dengan menggunakan uang elektronik.

## Buku/Literatur :
Bank For International Settlement. 1996. Implication for Central Banks of The Development of Electronic Money . Basle.
Fachmi Basyaid. 2007. Manajemen Risiko . Jakarta: Grasindo.
Husein Umar. 2001. Strategic Management in Action . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
F. Daftar Pustaka
__________. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
R. Soerfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustitia Serfiyani dan Iswi Hariyani. 2012. Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik . Jakarta: Transmedia Pustaka

## Jurnal :
Arsita Ika Adiyanti. 2015. “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money ”. Malang: Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya
Mintarsih. 2013. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Wawasan Hukum Vol. 29 No. 02 September 2013 . Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Muhammad Sofyan Abidin. 2015. “Dampak kebijaka E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”. Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 3 No. 2 2015 . Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
Ni Nyoman Anita Candrawati. 2013. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial”. Jurnal Ekonomi . Bali: Universitas Udayana Pranoto dan Sekar Salma Salsabila. 2018. “Eksistensi Kartu Kredit dengan Adanya Electronic Money ( E-money ) Sebagai Alat Pembayaran yang Sah”. Jurnal Privat Law Vol. 6 No. 1 2018 . Surakarta: Universitas Sebelas Maret

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PBI No. 11/11/PBI/2009 jo. PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).
PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
Frequently Asked Questions (FAQ) PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
Frequently Asked Questions (FAQ) PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
Internet :
https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180507155118-37-13972/ini-aturan-lengkap-uang-elektronik- terbaru diakses pada 14 Mei 2018 pukul 09.30 WIB