Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSANNOMOR : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST DAN PUTUSANNOMOR : 040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
CRIMINAL APPLICATION ADDITIONAL REVOCATION OF POLITICAL RIGHTS ON CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION DECISION NUMBER: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST AND DECISION NUMBER:
040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Syarifuddin 1
1 Magister of Law Ekasakti University Email: syarifuddin65439@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  pidanakhusus  ( ius singular,  ius  special atau bijzonderstrfrech )  dan  ketentuan  hukum  positif  ( iusconstitum ) Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan  Undang-undang  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasal  10  huruf  (b)  angka (1)  KUHP  menyebutkan  bahwa  pidana  tambahan  dapat  berupa  pencabutan  hak-hak tertentu.  Hak-hak  tertentu  yang  dimaksud  di  sini  adalah  hak  memegang  jabatan  pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka (1) atau hak pilih aktif  dan  pasif  dalam  pemilihan  yang  diadakan  berdasarkan  aturan-aturan  umum  seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka (3) KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak  pilih  aktif  dan  pasif  dalam  jabatan  publik  sejatinya  bias  menjadi  alat  penjeraan  bagi terpidana  Tipikor  sekaligus  menimbulkan  rasa  takut  bagi  para  pejabat  publik  dan  tokoh politik  agar  tidak  menjadi  calon  pelaku  Tipikor  yang  semakin  merajalela  di  berbagai institusi negara.
Kata Kunci : Pidana Tambahan, Pencabutan Hak Politik, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT
Corruption  is  one  part  of  special  criminal  law  (ius  singular,  ius  special  or bijzonderstrfrech) and the positive legal provisions (iusconstitum) of Indonesia, which are regulated in Law Number 31 of 1999 as amended by Act 20 of 2001 About Amendments to Law  Number  31  of  1999  concerning  Eradication  of  Corruption  Crimes.  Article  10  letter (b) number (1) of the Criminal Code states that additional criminal sanctions can be in the form  of  revocation  of  certain  rights.  Certain rights  referred  to  here  are  the  right  to  hold office in general or certain positions regulated in Article 35 paragraph (1) number (1) or
active  and  passive  voting  rights  in  elections  held  based  on  general  rules  as  stated  in Article  35  paragraph  (1)  number  (3)  of  the  Criminal  Code.  Revocation  of  certain  rights such  as  active  and  passive  voting  rights  in  public  office  can  actually  be  a  means  of entrapment for Corruption convicts while at the same time raising fear for public officials and  political  figures  not  to  become  candidates  for  corruption  which  are  increasingly rampant in various state institutions.
Keywords: Additional Crimes, Revocation of Political Rights, Corruption Acts

## PENDAHULUAN
Sejak  dikumandangkan  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945. Pemerintah  Indonesia  telah  mencantumkan  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  alinea  ke-4  bahwa  pemerintah  Negara Republik  Indonesia  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan  sosial  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk  merealisasikan  cita-cita  yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  maka  pemerintah  bersama  dengan  DPR  telah melahirkan  berbagai  produk  peraturan  perundang-undangan  untuk  mencegah  dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  pidana  khusus ( ius  singular,  ius  special atau bijzonderstrfrech )  dan  ketentuan  hukum  positif  ( ius constitum ) Indonesia (Adami Chazawi, 2008:1), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Juniver Girsang, 2012:8).
Apabila  dijabarkan  Tindak  Pidana  Korupsi  mempunyai  spesifikasi  tertentu  yang berbeda  dengan  tindak  pidana  umum  seperti  penyimpangan  hukum  acaranya  dan  materi
yang  diatur  dimaksudkan  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya  kebocoran  serta penyimpangan  terhadap  keuangan  negara  dan  perekonomian  Negara  (Adami  Chazawi, 2008:1).
Di  Indonesia  pengaturan  korupsi  tercantum  dalam  undang-undang  korupsi  yakni Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999 juncto Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  korupsi  di definisikan sebagai berikut :
Barang  siapa  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan  keuangan  Negara  dan  atau  perekonomian  negara  atau  diketahui  atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Terjadinya korupsi berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  kita  lihat  dengan  pendekatan causal.  Dengan  pendekatan  causal  dapat  bertolak  dari  suatu  teori  umum  atau  dari  teori banyak  faktor.  Menurut  B.  Simanjuntak  Pendekatan  terjadinya  penyebab  korupsi  lebih cenderung  dipakai  teori  banyak  faktor,  dalam  meneliti  masalah  korupsi  maka  ini  berarti bahwa penyebab korupsi sangat banyak tali-temali (Ninik Mariyanti. 1988: 7-8). Dari hasil penelitian  disepakati  bahwa  tidak  ada  faktor  yang  mutlak  penyebab  timbulnya  kejahatan (korupsi).
Korupsi  adalah  tingkah  laku  mempergunakan  wewenang  dan  jabatan  guna mengeruk keuntungan pribadi serta merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara. Yang  menjadi  penyebab  terjadinya  korupsi  ialah  latar  belakang  sejarah,  kebudayaan, ekonomi dan administrasi yang kurang baik (Ninik Mariyanti. 1988: 7-8).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  analitis ,  yaitu  suatu  penelitian  yang menggambarkan dan menguraikan mengenai Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik pada Tindak Pidana Korupsi Putusan nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. dan putusan nomor: 040/PID.SUS/TPK/ 2017/PN.JKT.PST. Sumber data dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  kepustakaan  yang  didapat  melalui penelitian  atau  studi  dokumen.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  terhadap  bahan-bahan
hukum yang ada, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Penerapan  Pidana  Putusan  Nomor:  38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST  dan PutusanNomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Pada konteks penanganan tindak pidana korupsi, para penegak hukum saat ini harus mempertajam  paradigmanya.  Paradigma  profetik  menjadi  alternative  bagi  upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Para  penegak  hukum  tidak  saja menegakkan  undang-undang,  tetapi  para  penegak  hukum  harus  membawa  semangat humanisasi  ( amarma’ruf ),  liberasi  ( nahimunkar )  dan  transendensi  ( tu’minuunabillah ) dalam  tugas-tugasnya.  Penegak  hukum  harus  menginsafi  dengan  betul  bahwa  praktik korupsi  telah  membunuh  banyak  orang  dengan  merampas  hak-hak  dasarnya  (M.  Syafi’ie dan Nova Umiyati, 2012:vii-viii).
Sebagai salah satu penegak hukum, hakim harusmempertimbang-kan aspek yuridis, filosofis  dan  juga  sosiologis,  serta  berfokus  tidak  hanya  terhadap  keadilan  bagi  pelaku tetapi  juga  keadilan  korban,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Putusan  pengadilan merupakan  tonggak  yang  penting  bagi  cerminan  keadilan,  termasuk  putusan  pengadilan yang  berupa  penjatuhan  pidana  dan  pemidanaan.  Lahirnya  penjatuhan  pidana  dan pemidanaan  bukan  muncul  begitu  saja,  melainkan  melalui  proses  peradilan  (Bambang Waluyo, 2004:33).
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat38/PID.SUS/TPK/2013/  PN.JKT.  PST. dan  Nomor  040  /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.  dalam  salah  satu  amar  putusannya menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pidana  pencabutan  hak  politik  yakni  hak  untuk memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  public  untuk  terdakwa  Luthfi  Hasan  Ishaaq  dan  Ratu Atut Chosiah.
Penerapan  pidana  tambahan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur  mengenai  pidana  tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”
KUHP jugamengaturmengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat  dicabut  dalam  hal-hal  yang ditentukan  kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang  diadakan  berdasarkan  aturan- aturan umum.
4. Hak  menjadi  penasihat (raadsman )  atau  pengurus  menurut  hukum  ( gerechtelijke bewind  voerder )  hak  menjadi  wali,  wali  pengawas,  pengampu  atau  pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak; menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian ( beroep ) yang tertentu
Serta  dalam  ayat  (2)  Hakim  tidak  berwenang  memecat  seseorang  pejabat  dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus  ditentukan penguasa lain untuk  memecat  itu. Pasal  36  “Hak  memegang  jabatan  pada  umumnya  atau  jabatan  yang  tertentu,  dan  hak memasuki  angkatan  bersenjata,  kecuali  dalam  hal  yang  diterangkan  dalam  Buku  kedua dapat  dicabut,  dalam  hal  pemidanaan  karena  kejahatan  jabatan  atau  kejahatan  yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau  sarana  yang  diberikan  pada  terpidana  karena  jabatannya.  Pasal  37  (1)  kekuasaan bapak, kekuasaan wali, walipengawas, pengampu dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:
1. Orang  tua  atau  wali  yang  dengan  sengaja  melakukan  kejahatan  bersama-sama dengan anak kurang cukupumur ( minderjarig ) yang ada di bawah kekuasaannya;
2. Orang  tua  atau  wali  yang  terhadap  anak  yang  kurang  cukup  umur  yang  ada  di bawah  kekuasaannya,  melakukan  kejahatan  yang  tersebut  dalam  Bab  XII,  XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari Buku Kedua.
Serta ayat (2) pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh Hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-Undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan walidankekuasaanpengampu. Pasal 38 ayat (1): Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
1. Dalam  hal  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup,  lamanya  pencabutan seumur hidup;
2. Dalam  hal  pidana  penjara  untuk  waktu  tertentu  atau  pidana  kurungan,  lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
Pasal  38  KUHP  ayat  (2)  menyatakan  pencabutan  hak  mulai  berlaku  pada  hari putusan  Hakim  dapat  dijalankan.    Pasal  18  ayat  (1)  huruf  d  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  maupun  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  38  KUHP  tidak  secara  spesifik menyebutkan  kriteria  terdakwa  yang  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  pencabutan  hak politik. Di dalam Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari Pasal 2 sampai  dengan  Pasal  20  hanya  menyebutkan  “setiap  orang”  yang  jika  diartikan  menurut Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  berarti  perseorangan  atau  termasuk  korporasi.  Hakikatnya  bahwa  “setiap orang”  dapat  diterjemahkan  perseorangan  baik  WNI  maupun  WNA  serta  korporasi. Namun  dalam  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  bebas  untuk  memilih  dan  mempunyai  keyakinan politiknya” dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999,  dinyatakan  bahwa:  “Setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”, maka dari itu secara yuridis yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menurut  penulis  bahwa  jika  dilihat  konteksPasal  35 KUHP  makahakmemilih  dan  dipilih  adalah  hak  semua  warga  negara  Indonesia  kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan hak untuk  menduduki jabatan publik adalah mereka  yang  mempunyai  atau  mereka  yang  akan  diberi  jabatan  dengan  kriteria  sesuai undang-undang. Semua berlaku untuk warga negara Indonesia, tidak harus orang berpolitik namun  dalam  ketiga  putusan  Mahkamah  Agung  difokuskan  mereka  yang  mempunyai jabatan dan memiliki akses politik. Penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bersifat limitatif.
Menurut Penulis, yang dapat dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yakni:  Pertama,  diterapkan  kepada  mereka  yang  memiliki  posisi  kepengurusan  inti  di
sebuah  partai  politik  (Ketua  Umum,  Sekretaris  Jenderal,  Bendahara  maupun  pengurus departemen-departemen).  Kedua,  mereka  yang  melakukan  korupsi  terhadap  anggaran- anggaran  negara  yang  posper  untukannya  itu  untuk  pembangunan  infrastruktur  atau kesejahteraan  sosial  dalam  angka  yang  besar,  misalnya  Rp.  1.000.000.000,00.  Ketiga, mereka  yang  melakukan  pengulangan  (melakukan  beberapa  kali  korupsi).  Pantas  bagi mereka mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan  pasif  (dalam  konteks  ini  adalah  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik)  dapat ditemui  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14-17/PUU-V/2007  mengenai pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  terhadap  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatur mengenai  pencabutan  hak  pilih.  Mahkamah  Konstitusi  mempersempit  pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan  ringan  ( culpa  levis )  dan  tidak  berlaku  untuk  kejahatan  karena  alasan  politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih ( elected official ).
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  di  atas,  secara  yuridis  kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak politik di Indonesia berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana  terpidana  tersebut  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dengan  menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak  lebih  luas  daripada  korupsi  pada  umumnya.  Dampak  perbuatan  menyangkut beberapa  aspek  kehidupan  masyarakat,  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  ketahanan  sosial, integritas negara maupun diplomasi di dalam percaturan dunia internasional.
DalamPutusan  Nomor:  38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.,  hakim  menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  Luthfi  Hasan  Ishaaq  terbukti    secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang dilakukan secara bersama-sama“;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  16  (enam belas  tahun)  tahun  dandendasebesar  Rp.1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah)  apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan  agar  masa  tahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa,  dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan  pencabutan  hak  Terdakwa  untuk  dipilih  sebagai  wakil  rakyat  dan  hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
5. Membebankan  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Demikian  juga  dalam  kasus Putusan  Nomor:  040/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST. hakim menjatuh-kanputusan sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  Ratu  Atut  Chosiyah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama. Secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa Ratu Atut  Chosiyah berupa pidana penjara selama  5  (lima)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  pidana  denda  sebesar  Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluhjuta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan  pencabutan  hak  Terdakwa  untuk  dipilih  sebagai  wakil  rakyat  dan  hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sebesar  Rp.  10.000,-  (sepuluh  ribu rupiah).
Pencabutan  hak  politik  berupa  pencabutan  hak  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan publik  sebagai  pidana  tambahan  terpidana  korupsi  adalah  salah  satu  strategi  yang diterapkan  pemegang  kekuasaan  yudikatif  dari  segi  kebijakan  hukum  pidana.  Secara sosiologis,  sesungguhnya  penjatuhan  putusan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik  kepada  terpidana  korupsi  merupakan  upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari teori pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan.
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. dan Putusan Nomor: 040/
PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
Putusan  hakim  yang  berkualitas  adalah  putusan  yang  didasarkan  dengan pertimbangan  hukum  yang  sesuai  dengan  bukti  yang  didapat  dari  hasil  penyidikan  dan fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Putusan  hakim  juga  harus  sesuai  dengan  undang- undang  dan  keyakinan  hakim  yang  tidak  terpengaruh  pada  intervensi  dari  berbagai  pihak serta  selanjutnya  dapat  dipertanggung-jawabkan  secara  professional  kepada  publik. Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan  bahwa  putusan  hakim  adalah  suatu  pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa  ucapan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak (Binsar Gultom, 2006:th).
Setiap  penjatuhan  pidana  harus  benar-benar  dipertimbangkan  dan  putusan  hakim yang  kurang  pertimbangan  dapat  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  UU  Nomor  48  Tahun  2009  Kekuasaan  Kehakiman yang bahwa pengawasan tertinggi  terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab  dan  akibat  dari  putusan  yang  akan  dijatuhkannya.  Jadi,  dasar  pembenaran  adanya pidana  menurut  teori  ini  adalah  terletak  pada  tujuannya.  Hakikatnya,  teori  pemidanaan tersebut  ditransformasikan  melalui  kebijakan  pidana  ( criminal  policy )  pada  kebijakan legislative (Barda Nawawi Arief , 2002:128).
Bahwa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih  efektif  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi,  undang-undang  Tipikor  mengatur  salah  satu  jenis pidana,  yaitu  pidana  tambahan  yang  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  d  yang  berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  terpidana. Salah  satu  pencabutan  hak  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  kepada  terpidana  korupsi  adalah pencabutan  hak  pilih  aktif  dan  pasif.  Pidana  ini  lebih  dikenal  dalam  masyarakat  dengan
sebutan pencabutan hak politik. Di mana pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut di adaptasi  dari  KUHP  Pasal  35 yang mengatur lebih jelas lagi  mengenai  pidana tambahan pencabutan hak.
Secara  filosofis,  sesungguhnya  penjatuhan  putusan  pidana  tambahan  berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan  atau  pemberian  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan  yaitu  keadilan.  John  Rawls (1977), dalam A Theory of Justice , membagi keadilan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
1. Asas  kebebasan  ( liberty  principle ),  yakni  setiap  orang  mempunyai  hak-hak  yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain.
2. Asas  perbedaan  ( difference  principle ),  yakni  hukum  bertujuan  untuk  mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Oleh karena itu,  hukum  harus  mampu  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  untuk  lebih mengutamakan dan berpihak pada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan.
Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan  pasif  dapat  ditemui  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14-17/PUU-V/2007 mengenai  pengujian  Pasal  58  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  mengatur  mengenai  pencabutan  hak  pilih.  Mahkamah  Konstitusi  mempersempit pemberlakuan  putusan  tersebut  yang  sebelumnya  memuat  2  (dua)  syarat,  yaitu  tidak berlaku  untuk  kejahatan  kealpaan  ringan  ( culpa  levis )  dan  tidak  berlaku  untuk  kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih ( elected official ).
Kriteria  pencabutan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  pilih  aktif  dan  pasif dapat  disimpulkan,  yaitu  dijatuhkan  pada  terpidana  yang  memiliki  jabatan  atau  posisi politik  yang  dimana  terpidana  tersebut  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.
Penyelidik  dan  Penyidik  yang  melakukan  penangkapan,  penahanan,  dan perampasan  harta  benda  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  pidana  yang  digunakan sebagai  bukti  untuk  mengungkap  suatu  kasus  adalah  melanggar  HAM,  namun  karena
alasan  tertentu  yang  dibenarkan  berdasarkan  KUHAP,  maka  hal  itu  bukan  lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM.
Pencabutan  hak  pilih  aktif  dan  pasif  bagi  koruptor  tidak  melanggar  hak  asasi manusia  karena  termasuk  dalam  kategori derogable  rights atau  hak  yang  bisa  dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Pada  masa  lalu,  hukuman  tambahan  tersebut  bisa  berupa kematian  perdata  ( mort  civile )  bagi  pelaku  kejahatan  berat,  namun  sekarang  umumnya tidak  diberlakukan.  Hukuman  pidana  tambahan  lebih  dimaksudkan  untuk  mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

## PENUTUP
Penerapan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  politik  pada  tindak  pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST  adalah  kedua  terpidana  telah  dijatuhi  pidana tambahan pencabutan hak politik berupa pencabutan hak dipilih sebagai  wakil rakyat dan hak  untuk  menjabat  sebagai  pengurus  suatu  partai  politik  yaitu  terdakwa  yang  memiliki jabatan  atau  posisi  politik  dimana  terpidana  tersebut  melakukan  tindak  pidana  korupsi dengan menyalah gunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik  pada  tindak  pidana  korupsi  dalam  PutusanNomor:  38/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST. secara yuridis adalah bahwa terdakwa merupakan pejabat negara serta menerima hadiah, sedangkan pertimbangan non yuridisnya adalah bahwa perbuatan pidana yang  dilakukan  terdakwa  selaku  anggota  DPR  RI  telah  meruntuhkan  kepercayaan- masyarakat  terhadap lembaga perwakilan  rakyat.  Adapun pada Putusan Nomor: 040/PID. SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST  secara  yuridis  adalah  adanya  unsur  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan, sedangkan  secara  non  yuridis  adalah  bahwa  terdakwa  tidak  mendukung  program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Alumni, Bandung, 2008.
Juniver  Girsang, Abuse  of  Power,  Penyalahgunaan  Kekuasaan  Aparat  Penegak  Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi , J.G. Publishing, 2012.
Ninik  Mariyanti, Malpraktek  Kedokteran  Dari  Segi  Hukum  Pidana  dan  Perdata ,  Bina Aksara, Jakarta, 1988.
M.  Syafi’ie  &  Nova  Umiyati  (Editor) ,  To  Fullfill  &  To  Protect:  Membaca  Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia , PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
Bambang Waluyo, Pidanadan Pemidanaan , Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Binsar Gultom, Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat , Suara Pembaruan, 20 April 2006.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  hokum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002.