INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7560-7568 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Hukum Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan Sebagai Objek Dalam Perjanjian Jual Beli
Selly Adilila Nurfarani 1 ✉ , Waluyo 2
Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Email: sellyadililanurfarani17@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam melaksanakan wakaf, Akta Ikrar Wakaf memiliki makna yang sangat penting karena setelah dibuatya Akta Ikrar Wakaf maka, wakaf tersebut akan terbukti kebenarannya dan akta tersebut dapat melindungi, serta menjamin keberlangsungan eksistensi wakaf. Faktanya masih terdapat beberapa pelaksanaan wakaf yang hanya  memenuhi  rukun  dan  syarat  dalam  Hukum  Islam  tanpa  melakukan  pembuatan  Akta  Ikrar  Wakaf seperti yang terjadi di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data sekunder didapatkan melalui buku, artikel, internet, dan karangan illmiah dengan bahan hukum yang didapatkan dari beberapa peraturan yang masih berkaitan dengan objek yang akan diteliti, wawancara, serta kamus hukum. Kedudukan hukum tanah wakaf yang diberikan secara lisan sebagai objek dalam perjanjian jual beli menjadi sah-sah saja menurut hukum positif karena telah memenuhi syarat jual beli, sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak batal.
Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Tanah Wakaf

## Abstract
In implementing waqf, the Waqf Pledge Deed has a very important meaning because after the Waqf Pledge Deed is made, the waqf will be proven to be true and the deed can protect and guarantee the continued existence of the waqf. In fact, there are still several waqf implementations that only fulfill the pillars and requirements of Islamic law without making a Waqf Pledge Deed, as happened in Tempeh District, Lumajang Regency. The method used is a normative research method. Secondary data was obtained through books, articles, the internet, and scientific essays with legal material obtained from several regulations that are still related to the object to be researched, interviews, and legal dictionaries. The legal position of waqf land that is given verbally as an object in a sale and purchase agreement is valid according to positive law because it fulfills the terms of sale and purchase, so that the sale and purchase agreement is not void.
Keyword: Sale and purchase agreement, waqf land

## PENDAHULUAN
Bagi penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tanah bukan saja menjadi sarana aktivitas komersial guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Melainkan pula menjadi sarana ibadah yaitu melalui pelaksanaan wakaf. Keberadaan wakaf di  Indonesia  sudah  menjadi  bagaian  dari  tata  hukum  di  Indonesia  yang  telah  dijadikan sebagai hukum positif. Secara khusus pelaksanaan perwakafan tanah mempunyai ciri khas tersendiri,  yaitu  dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tugas  keagrariaan, karena obyeknya adalah tanah (Muammar, 2017).  Pengaturan tentang pertanahan  diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  seorang  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, untuk dipergunakan  secara  tetap  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya menurut hukum Syariah. Pedoman mengenai perwakafan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Perwakafan. Mengenai pentingnya permasalahan tentang wakaf, telah dicantumkan ketetapan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyebutkan  bahwa  “Perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah”.  Dari  ketentuan  diatas  dilahirkanlah  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur mengenai perwakafan  tanah milik tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
Dalam  praktiknya  masih banyak  pemberian atau penyerahan wakaf  yang  dilakukan dengan tidak adanya pencatatan sehingga menghilangkan status dan kepastian hukum atas tanah  tersebut  di  mata  hukum  positif  Indonesia.  Akibat  tidak  adanya  pencatatan  yang menyebabkan hilangnya status dan kepastian hukum tersebut, banyak tanah wakaf yang akhirnya  dipertanyakan  karena  status  hukum  dan  kepastiannya  kurang  (Siti,  2018). Disamping itu terkadang terdapat tanah yang telah diwakafkan namun masih menjadi satu sertifikat dengan sebuah bangunan lain yang kemudian bangunan tersebut dijual kepada pihak lain sebelum adanya pemecahan sertifikat perihal sebagian tanah wakaf tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya perangkat hukum tentang tata cara pelaksanaan perwakafan tanah.
Alasan  penulis  melakukan  penelitian  ini  dikarenakan  terdapat  suatu  permasalahan dimana dalam proses jual beli tanah tidak disertakan keterangan bahwasannya Sebagian dari  tanah  tersebut  telah  diwakafkan,  dimana  tanah  tersebut  telah  digunakan  sebagai kepentingan  sosial  bagi  masyarakat.  Dengan  maraknya  kasus  terkait  perwakafan  yang selama ini masyarakat tidak mengerti dan hanya melakukan perwakafan dengan dasar saling percaya  satu  sama  lain  dan  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  mestinya  dalam melakukan  perwakafan.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  penulisan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  ketika  proses pelaksanaan perwakafan secara lisan, serta untuk mengetahui keabsahan dan kedudukan hukum tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta memberi edukasi kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif.  Metode penelitian  normatif  disebut  dengan  penelitian  perpustakaan  atau  penelitian  hukum doktriner yang dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek perbandingan, teori, penjelasan tiap pasal, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (M. Syahrum, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan Pengalihan Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan
Ketika menganalisis isu yang penulis angkat dan apabila melihat pada dasar hukum Islam  yaitu  pada  Al-Quran,  penulis  memfokuskan  pada  surat  Al-Baqarah  ayat  267  yang disana disebutkan “Hai orang -orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan daripada-Nya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan memicingkan  mata  terhadapnya.  Dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha Terpuji” . Serta Hadist Riwayat Abu Hurairah ra, “sesungguhnya Rasullullah SAW bersabda “Apabila  anak  Adam  (manusia)  meninggal  dunia,  maka  putuslah  amalnya,  kecuali  tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” .  Wawasan  masyarakat  terbilang  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa pandangan para ulama Islam, seperti Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam Syafi’I, dan Mazhab Imam Hambali. Dari be berapa Mazhab yang ada, dalam penelitian ini analisis penulis lebih merujuk pada Mazhab Imam Syafi’I dan Ahmad Bin Hambal karena apabila  wakaf  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  perwakafan  maka  tidak  ada
tindakan yang dilakukan terhadap benda-benda yang berstatus milik Allah.
Berdasarkan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyebutkan bahwa pentingnya syarat sah suatu perjanjian terdapat 4 syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Syarat  1  dan  2  merupakan  syarat  subjektif  sebab  berkaitan  dengan  subjek  dari perjanjian yakni para pihak yang melangsungkan perjanjian. Sedangkan pada syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif sebab berkaitan dengan objek perjanjian yaitu prestasi, seperti tertuang dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Jika para pihak yang melangsungkan pejanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian yang telah dicapai dapat dibatalkan. Dan jika salah satu dari syarat objektif tidak dipenuhi maka hal tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak.
Beberapa  masyarakat  Indonesia  masih  menerapkan  budaya  keagamaan  seperti kebiasaan dalam melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan berdasarkan rasa saling percaya pada individu atau lembaga tertentu. Tetapi idealnya oelaksanaan wakaf harus  sesuai  dengan  syariat  islam  dan  hukum  nasional,  pelaksanaannya  tidak  hanya dilakukan secara lisan namun juga diadministrasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pada Pasal 17 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ayat (1) yang menyebutkan bahwa  “Ikr ar  wakaf  dilaksanakan  oleh  Wakif  kepada  Nazhir  di  hadapan  PPAIW  dengan disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi”,  dan  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  “Ikrar  wakaf sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  secara  lisan  dan/atau  tulisan  serta dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf  oleh  PPAIW.  Maksudnya  adalah  ikrar  wakaf  yang dilaksanakan  oleh  wakif  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  adalah  sah.  Lebih  baik  lagi dilakukan di hadapan PPAIW sehingga lebih mudah untuk membuktikan kebenarannya.
Rukun dalam proses pelaksanaan wakaf supaya sah adalah adanya Waqif, Mauquf biih, Mauquf’ alaih, dan Sighat. Unsur atau rukun wakaf yang disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 adalah: Wakif; Nazhir; Harta Benda Wakaf; Ikrar Wakaf; Peruntukan harta benda wakaf; dan  jangka  waktu  wakaf.  Wakaf  dapat  dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  beberapa syarat berikut:
1) adanya waqif (orang yang berwakaf)
2) adanya nadzhir (orang yang mengelola harta benda wakaf)
3) adanya Mauquh Bih (harta benda yang diwakafkan)
4) adanya Sighat (ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif)
persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004.
Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang setuju untuk melakukan sesuatu. Oleh karna itu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdata “tiap -tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang- undang” , perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dan hubungan antara  perikatan  dengan  perjanjian  adalah  perjanjian  melahirkan  perikatan.  (Suhartono, 2010). Menurut az- Zarqa’ yang dikutip oleh Anwar sumber perikatan dalam hukum I slam yakni:
1. akad (al- ‘aqd)
2. kehendak sepihak (al-iradah al-munfaridah)
3. perbuatan merugikan (al- fi’l al -dharr)
4. perbuatan manfaat (al- fi’l al - nafi’)

## 5. Syara’
Bersumber  pada  Pasal  1233  KUHPerdata,  sumber  perikatan  ada  2  yakni:  Perikatan bersumber dari perjanjian (persetujuan), dan Perikatan bersumber dari undang-undang (Ayu  Lestari,  2022).  Hal  tersebut  telah  berkaitan  sehingga  dapat  dikatakan  sah  dan mengikat secara hukum.
Kekuatan Hukum Pengalihan Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan Hal ini terjadi pada musholla wakaf di Gang Kiai Bakar yang proses perwakafannya hanya  dilakukan  secara  lisan.  Sedangkan  dalam  hukum  nasional  Indonesia  adanya pelaksanaan wakaf selain dilakukannya ikrar wakaf maka tetap harus mengadministrasikan wakaf sesuai dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf  oleh  PPAIW” .  Berdasarkan  KUHPerdata  Pasal  1866 menyebutkan  bahwa “Alat -alat  bukti  terdiri  atas:  bukti  tulisan;  bukti  dengan  saksi-saksi; persangkaan-persangkaan;  pengakuan;  sump ah”. Sedangkan  pada  Pasal  164  HIR menyebutkan bahwa alat bukti ada 5 yaitu:
1. Alat bukti tertulis (surat),
2. Alat bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah.
6.
Akta  ikrar  wakaf  merupakan  satu-satunya  bukti  nyata  yang  membuktikan  telah dilakukannya  perbuatan  hukum  perwakafan  tanah.  Meski  demikian,  di  dalam  UU  No.  41 tahun 2004 pada Pasal 21 ayat (1) berbunyi “Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf”. Sedangkan  di  Pasal  218  KHI  menyebutkan  bahwa “ pihak  yang  mewakafkan  harus mengikrarkan  kehendaknya  secara  jelas  dan  tegas  kepada  Nazhir  di  hadapan  PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang- kurangnya 2 orang saksi”. Menurut penulis terkait dengan pernyatan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 218 KHI tersebut bahwa akta ikrar wakaf adalah tidak wajib untuk dilakukan. Namun kalua dicatatkan menjadi lebih kuat, jadi wakaf bisa dilakukan secara lisan tetapi setelah itu semestinya dicatatkan supaya nantinya apabila terdapat permasalahan wakaf tersebut memiliki perlindungan hukum.
Kedudukan  Hukum  Tanah  Wakaf  Yang  Diberikan  Secara  Lisan  Sebagai  Objek  Dalam Perjanjian Jual Beli
Terkait dengan peraturan perwakafan di Indonesia jika dilihat dari sejarah yang tertulis, implementasi  hukum  wakaf  di  Indonesia  pada  mulanya  sangat  sederhana.  Tidak  ada pengelolaan administratif yang menyertainya, cukup dengan pernyataan/ikrar secara lisan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lebih buruknya  lagi  Ketika  tidak  dibukukan  atau  tidak  di  administrasikan  dengan  baik  setiap terjadinya ikrar wakaf. Akibatnya, secara yuridis kedudukan wakaf menjadi tidak jelas dan terdapat potensi timbulnya perselisihan dikemudian hari yang dapat menimbulkan ancaman terhadap  tanah  wakaf  (Chandra,  2020).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1457  KUHPerdata, menyebutkan  bahwa “Jual  beli  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar  harga  yang  telah  dijanjikan” .  Jual  beli  ialah  perjanjian  konsensual,  artinya perjanjian itu menjadi sah (mengikat kedua belah pihak) Ketika tercapainya kata “sepakat” diantara keduanya mengenai unsur essensialia yakni barang dan harganya. Sifat konsensual dari jual beli diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata (I Ketut Oka, 2021).
Jika kita fokus pada masalah jual beli ini, kita akan melihat bahwa dalam suatu jual beli terdapat beberapa unsur, yaitu penjual dan pembeli serta objeknya adalah sebidang tanah yang sebagiannya telah diwakafkan. Berkenaan dengan masalah jual beli ini, hukum islam memberikan  batasan-batasan  yang  merupakan  sandaran  terhadap  boleh  atau  tidaknya melangsungkan jual beli. Transaksi serah terima terjadi antara pihak-pihak tertentu, namun rukun  dan  syarat  jual  beli  lah  yang  harus  diperhatikan.  Karena  faktor  inilah  yang  paling menentukan  boleh  atau  tidaknya  juga  haram  atau  halalnya  jual  beli.  Karena  dalam
permasalahan ini yang menjadi objeknya adalah tanah, melihat pada Pasal 16 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004 yang berbunyi “Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. Bangunan  atau  bagian bangunan yang berdiri  di atas tanah sebagaimana  dimaksud pada huruf a;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sehingga, objek wakaf yang dalam hal ini adalah bangunan musholla telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam harta benda wakaf sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004.
Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa, tanah wakaf yang diberikan secara lisan oleh waqif telah berpindah kepemilikan menjadi milik masyarakat karena merupakan objek wakaf. Karena waqif telah meninggal dunia, ahli waris waqif menjual tanah yang didalamnya masih terdapat sebidang objek wakaf. Objek wakaf tersebut masih menjadi satu atas nama si ahli waris dan ikut trjual sebab belum dilakukan pemecahan dan pencatatan mengenai tanah wakaf tersebut. Apabila dulunya tanah wakaf langsung dilakukan pencatatan dan telah didaftarkan  maka  kedudukan  dari  tanah  wakaf  tersebut  menjadi  kewenangan waqif sehingga tidak bisa digunakan sebagai objek jual beli. Lantaran wakaf tadi belum dilakukan pencatatan dan belum didaftarkan serta tidak memiliki dasar yang kuat untuk penerbitan Akta  Ikrar  Wakaf,  oleh  karenanya  tanah  wakaf  tadi  tetap  bisa  digunakan  sebagai  objek perjanjian jual beli.
Akibat  Hukum  Dari  Tanah  Wakaf  Yang  Diberikan  Secara  Lisan  Sebagai  Objek  Dalam Perjanjian Jual Beli
Akibat hukum adalah akibat dari  tindakan hukum. Tindakan hukum mengacu pada tindakan yang mengikat secara hukum yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari peristiwa hukum (Yuhelson, 2017). Apabila tanah  wakaf  dilakukan  tanpa  adanya  suatu  ikrar  wakaf  maka  mengakibatkan  tidak terpenuhinya  unsur  perwakafan.  Sehingga  perwakafan  tersebut  dapat  dikatakan  tidak pernah ada. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 pada Bab III mengenai pendaftaran dan
pengumuman harta benda wkaf harus segera dilakukan meskipun hal ini tidak disebutkan secara spesifik karena hanya tertulis diberi jangka waktu selama 7 (tujuh) hari tercantum dalam Pasal 32 yang menyebutkan bahwa “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang ebrwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani” .
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  tidak  disebutkan  secara  bahwa  perjanjian  harus berupa  tertulis,  perjanjian  lisan  tetap  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang membuatnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  asas pacta  sun  servanda.  Akan  tetapi, permasalahan  dalam  perjanjian  lisan  adalah  bahwa  dalam  pembuktian  perkara  perdata biasanya alat bukti yang digunakan ialah alat bukti surat. Sedangkan perjanjian lisan tidak dituangkan dalam bentuk akta/surat. Menurut Pasal 1866 KUHPerdata perjanjian lisan dapat diterapkan alat bukti selain bukti surat/akta. Alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata dapat berupa:  bukti  tulisan;  bukti  dengan  saksi-saksi;  persangkaan-persangkaan;  pengakuan; sumpah.
Jika  tanah  wakaf  tersebut  beum  didaftarkan,  maka  tanah  wakaf  belum  memiliki perlindungan hukum dari pemrintah. Wakaf seperti ini diizinkan oleh hukum islam, tetapi tidak ada yang dapat menjamin bahwa itu akan aman di masa depan. Untuk membuktikan ada  atau  tidaknya  ikrar  wakaf  dapat  dibuktikan  dengan  diterbitkannya  Akta  Ikrar  Wakaf, karena dalam permasalahan ini belum diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf, maka tanah wakaf itu masih bisa dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli karena perwakafan hanya dilakukan secara lisan, belum ada bukti hitam diatas putih yang otomatis sertifikat dari tanah tersebut belum berbunyi bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1320  KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, tidak terdapat syarat yag menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat tertulis. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang tidak  tertulis/perjanjian  lisan  juga  mengikat  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian/perikatan tersebut. Sehingga akibat hukum yang timbul dari tanah wakaf yang diberikan secara lisan sebagai objek dalam perjanjian jual beli ialah bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak batal dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian jual beli tanah wakaf.

## SIMPULAN
1. Keabsahan pengalihan tanah wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hal ini selaras dengan bunyi Pasal 2 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Terkait dengan pernyataan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 218 KHI bahwa akta ikrar wakaf tidak wajib dilakukan. Namun kalua dicatatkan menjadi lebih kuat, jadi wakaf bisa
dilakukan secara lisan tetapi setelah itu semestinya dicatatkan supaya nantinya apabila terdapat permasalahan wakaf tersebut memiliki perlindungan hukum.
2. Kedudukan  hukum  tanah  wakaf  yang  diberikan  secara  lisan  tetap  dapat  digunakan sebagai objek dalam perjanjian jual beli sebab belum dilakukan pencatatan dan belum didaftarkan untuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf sehingga tidak memiliki dasar yang kuat. Apabila  telah  dilaksanakan  proses  pengadministrasian  pemberi  dan  penerima  objek wakaf tersebut maka tidak boleh digunakan sebagai objek dalam perjanjian jual beli, dan masyarakat berhak untuk mengajukan permintaan penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa untuk mempertahankan objek wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta : Sinar Grafika, 2021.
Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif,
Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis, Riau ; Dotplus Publisher, 2022.
Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo : Ideas Publishing, 2017. Kompilasi Hukum Islam.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Ayu  Lestari,  Ardiyanti,  ”Macam -Macam  Serta  Sumber  Perikatan  Dan  Hukum  Perjanjian Dalam Hukum Perdata Di Masyarakat”, Jurnal Universitas Pamulang Vol. 2 No. 1 (2022).
Chandra Munthe dkk, ”Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum”, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2020).
Muammar  Alay  Idrus,  ”Kebebasan,  Kepastian  Hukum Dan  Perlindungan  Hukum  Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)”. Jurnal IUS Vol. 5 No. 1 (2017).
Siti Risdah Hayati, ”Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif, Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ”, Al -Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 11 No. 2 (2018).
Suhartono ,  ”Perniagaan  Online  Syariah:  Suatu  Kajian  Dalam  Perspektif  Hukum  Perikatan Islam” , Jurnal Muqtasid Vol. 1 No. 2 (2010).