Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN
1 Rifki Rufaida, 2 Mufidah, 3 Erfaniah Zuhriyah
1 IAI Nazhatut Thullab Sampang
2,3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang rifkirufaida83@gmail.com
Abstrak:
Dalam semua agama yang di anut oleh masyarakat Indonesia mengatur tentang dasar-dasar perkawinan.  Mereka  mempunyai  aturan-aturan  yang  mengikat  bagi  penganutnya. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh    orang    yang  berbeda  agama  atau  keyakinan  dinamakan “perkawinan beda agama”. Agama Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama bagi penganutnya, terkecuali dengan laki-laki ahli kitab. Agama Kristen Protestan membolehkan penganutnya  melakukan  perkawinan  beda  agama  dengan  mengikuti  pada  hukum  nasional yang  berlaku.  Sedangkan  Kristen  Katolik  tidak  memperbolehkannya,  terkecuali  telah mendapatkan izin dari gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Agama Hindu melarang keras  perkawinan  beda  agama  bagi  pemeluknya,  sedangkan  dalam  agama  Budha  tidak mengaturnya,  mereka  mengembalikannya  kepada  adat  istiadat  masing-masing.  Perkawinan beda agama tidak di atur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, hanya saja dalam pasal 2 ayat 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP. Dalam pasal 40 ayat c) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang  wanita  yang  tidak  beragama  Islam.  Pasal  44,  seorang  wanita  Islam  di  larang melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam.  Hal  ini menegaskan  bahwasanya  perkawinan  beda  agama  tidak  diakui  dalam  sistem  perundang- undangan di Indonesia. MUI dalam fatwanya juga mempertegas ketidakbolehan perkawinan beda  agama.  Akan  tetapi  masih  terdapat  celah  bagi  mereka  yang  ingin  melangsungkan perkawinan beda agama, salah satunya dengan mempergunakan pasal 56 UUP ayat 1, suatu perkawinan  yang  dilaksanakan  di  luar  negeri  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  yang  berlaku  di  mana  perkawinan  dilangsungkan.  Celah  lain  yang  diberikan pemerintah adalah dengan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, di mana Kantor Catatan Sipil diperkenankan  untuk  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  jika  pihak-pihak  yang melakukan tunduk pada satu agama. Begitu juga dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang  Administrasi  Kependudukan  pasal  35  ayat  a)  menyatakan  jika  perkawinan  beda agama  telah  mendapatkan  penetapan  dari  pengadilan,  maka  perkawinan  tersebut  dapat dicatatkan  pada  instansi  pelaksana,  yaitu  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Atau Kantor Urusan Agama.
Kata Kunci: Perkawinan, Beda agama

## Abstract:
In all religions adopted by the people of Indonesia regulate the basics of marriage. They have binding  rules  for  their  adherents.  Marriages  carried  out  by  people  of  different  religions  or beliefs  are  called  "interfaith  marriages".  Islam  does  not  allow  interfaith  marriages  for  its adherents,  except  for  men  who  are  people  of  the  book.  Protestant  Christianity  allows  its adherents  to  perform  interfaith  marriages  by  following  the  applicable  national  law.  While Catholic Christians do not allow it, unless it has  obtained permission from the church with certain  conditions.  Hinduism  strictly  prohibits  interfaith  marriages  for  its  adherents,  while
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Buddhism does not regulate it, they return it to their respective customs. Interfaith marriages are not explicitly regulated in the Marriage Law No. 1 of 1974, only in Article 2 paragraph 1) marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Likewise in Article 4 of the Compilation of Islamic Law, marriage is legal, if it is carried out according to Islamic law in accordance with article 2 paragraph 1 of the UUP. Article 40 paragraph c) is prohibited  from  marrying  a  man  and  a  woman  who  is  not  Muslim.  Article  44,  a  Muslim woman is prohibited from marrying a man who is not Muslim. This confirms that interfaith marriages  are  not  recognized  in  the  Indonesian  legal  system.  The  MUI  in  its  fatwa  also emphasizes  the  prohibition  of  interfaith  marriages.  However,  there  are  still  gaps  for  those who want to carry out interfaith marriages, one  of which is by using Article 56 of the UUP paragraph 1, a marriage carried out abroad is considered valid if it is carried out according to the applicable law where the marriage took place. Another loophole given by the government is  the  Supreme  Court  Decision  No.  1400  K/Pdt/1986,  where  the  Civil  Registry  Office  is allowed to carry out interfaith marriages if the parties who commit are subject to the same religion.  Likewise,  in  Law  No.  24  of  2013  concerning  Population  Administration,  article  35 paragraph a) states that if an interfaith marriage has received a determination from the court, then  the  marriage  can  be  registered  with  the  implementing  agency,  namely  the  Population and Civil Registration Service or the Office of Religious Affairs.
Keywords: Marriage, Different religions

## Pendahuluan
Perkawinan  atau  pernikahan  adalah  suatu  akad  yang  bersifat  luhur  dan  suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang menjadikan sahnya hubungan seksual agar mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menyantuni dan sarat akan  kebajikan.  Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  kekal  dan bahagia,  oleh  karena  itu  rasa  toleransi, saling  melengkapi  haruslah  senantiasa  tercipta dalam  sbuah  rumah  tangga. 1 Perkawinan  merupakan  sunnatullah  yang  berlaku  secara umum  pada  semua  makhluk  ciptaan  Tuhan,  agar  dapat  berkembang  biak  untuk meneruskan  setiap  generasi  ke  generasi  selanjutnya 2 .  Masyarakat  telah  menetapkan aturan-aturan tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan tersebut dapat berubah  dan  terus  berkembang  sesuai  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat,  seperti  adanya  pengaruh  budaya  dari  luar,  ilmu  pengetahuan  serta perubahan politik dalam pemerintahan.
Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan  Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini mengikat bagi umat Islam.
Perkawinan  beda  agama  tidak  di  atur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam pasal 2 ayat 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan  pasal  2  ayat  1  UU  Prkawinan.  Hal  ini  dipertegas  juga  dalam  pasal  40  ayat  c) bahwasanya  dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  Islam  dengan seorang  wanita  yang  tidak  beragama  Islam.  Sedangkan  dalam  pasal  44  disebutkan
1 Sudarsono, Hukum Perkawinan National , (Jakarta : Renika Cipta, 1991), h.2
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama , Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
seorang  wanita  Islam  di  larang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang tidak  beragama  Islam.  Hal  ini  menegaskan  bahwasanya  perkawinan  beda  agama  tidak diakui dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
Dalam  pandangan  hukum  Islam  nikah  beda  agama  adalah  suatu  hal  yang  tidak diperkenankan.  Hal  ini  dikarenakan  timbulnya  banyak  kemafsadatan  dari  pada kemashlahatannya. Lain halnya dalam Agama Kristen Protestan yang memperbolehkan penganutnya  melakukan  perkawinan  beda  agama,  dengan  mengikuti  pada  hukum nasional yang berlaku. Sedangkan Kristen Katolik tidak memperbolehkannya, terkecuali telah mendapatkan izin dari gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Agama Hindu melarang  keras  perkawinan  beda  agama  bagi  pemeluknya,  sedangkan  dalam  agama Budha  tidak  mengaturnya,  mereka  mengembalikannya  kepada  adat  istiadat  masing- masing
Seiring  dengan  semakin  tingginya  tingkat  heterogen  dan  puralitas  yang berkembang  dalam  masyarakat,  semakin  banyak  pula  pasangan  yang  ingin  melakukan perkawinan  dengan  pasangan  yang  berbeda  agama.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan, salah satunya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya dalam  UUP  sendiri    terdapat  celah  terhadap  perkawinan  beda  agama,  yaitu  dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Selain itu untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah  Agung  melalui  Putusan  MA  No.  1400  K/Pdt/1986,  Kantor  Catatan  Sipil diperkenankan  untuk  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  jika  pihak-pihak  yang melakukan tunduk pada satu agama.
Selain itu dengan adanya Undang-Undang No 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No  23  Tahun    2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang menjadi  pintu  bagi  pasangan  perkawinan  beda  agama.  Dalam  pasal  35  ayat  a) menyatakan  jika  perkawinan  beda  agama  telah  mendapatkan  penetapan  dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Atau Kantor Urusan Agama. Undang-undang Ini  menjadi  dasar  hakim  dalam  memutuskan  perkara  perkawinan  beda  agama. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung  dari rentang waktu 2005-2021 terdapat 194 putusan  tentang  perkawinan  beda  agama,  yang  mana  hanya  terdapat  4  saja  yang dikabulkan 3

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library research ) yaitu penelusuran yang memuat materi-materi yang terkait dengan objek penelitian  dan  inventarisasi  data-data  yang  bersumber  pada  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  guna  mendapatkan  asas-asas  dan  konsep tentang  persoalan  yang  menjadi  objek  penelitian.  Yang  tentu  peneliti  juga  menggunakan sumber data, Suharmi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh, pendapat ini dikutip oleh lexy j moleong dalam  buku  metodologi  penelitian  kualitatif. 4 Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu
3 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan+beda+agama%22, di unduh 23 Juni 2022
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002 ), hlm, 172.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
terbagi  dua,  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Dengan  menggunakan  beberapa  teknik dalam  pengumpulan  data  berupa,  kepustakaan  dan  dokumentasi,  serta  menggunakan metode hermeunetik dan analisis isi.

## Pembahasan
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  yang  diharapkan  kekal  berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa 5 . Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dengan perkawinan  diharapkan  umat  manusia  dapat  mempunyai  keturunan  yang  sah, beraturan sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.
Perkawinan atau dalam hukum Islam di kenal dengan pernikahan hukum asalnya adalah  sunnah.  Menuru  sebagian  besar  ulama  hukum  pernikaan  adalah  mubah, sedangkan  menurut  sebagian  ulama  Maliki  adalah  sunnah 6 .  Terdapat  juga  rukun  dan syarat  yang  harus  dipenuhi  sehingga  akad  tersebut  mejadi  sah.  Pernikahan  dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu adanya ijab yang diucapkan oleh wali seorang perempuan, yang kemudian di jawab dengan qabul dari laki-laki yang menjadi calon suami. Akad ini sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 saksi 7
Indonesia  adalah  negara  pluralis,  di  mana  terdapat  berbagai  macam  agama, keyakinan,  kepercayaan  serta  adat  istiadat  yang  berbeda-beda  dalam  masyarakatnya. Dengan keberagaman  agama  dan  kepercayaan  yang  ada,  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya  perkawinan  antar  pemeluk  agama,  atau  yang  lebih  di  kenal  dengan perkawinan  beda  agama.  Seperti  yang  baru-baru  ini  terjadi,  perkawinan  beda  agama yang  dilangsungkan  oleh  staf  khusus  kepresidenan  Ayu  Kartika  Dewi  dengan  Gerald Sebastian serta  satu pasangan lagi yang menikah di Semarang. Mereka melangsungkan perkawinan  dengan  mengunakan  dua  keyakinan  atau  agama  yang  mereka  anut, dalam hal ini Islam dan Kristen. Untuk perkawinan yang dilaksanakan di Semarang di fasiltasi oleh LSW Pusat Studi Agama Dan Perdamian (ICRP).  Menurut Ahmad Nurcholish yang bertindak sebagai konselor perkawinan, pasangan merupakan pasangan ke 1424  yang melakukan  perkawinan  beda  agama  di  Semarang  Jawa  Tengah.  Dalam  setiap  bulannya LSW  memfasilitasi  sekitar  15-20  pasangan  beda  agama  untuk  melangsungkan perkawinan. 8 Seiring  dengan  viralnya  kasus  ini,  Wakil  Menteri  Agama  Zainut  Tauhid Sa’adi  bergerak  cepat  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Tengah,  untuk  memastikan  pencatatan  perkawian tersebut.  Dan  dapat  dipastikan  bahwasanya  perkawianan  terebut  tidak  tercatat  di Kantor Urusan Agama manapun di Wilayah Jawa Tengah 9
Dalam  sistem  perundang-undangan    di  indonesia,  prerkawianan  telah  di  atur secara  nasional  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No  1  Tahun1974  Tentang Perkawinan dan  Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6 Imam al-Qodhi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid , (Beirut :Dar al Fikr,2008), Juz II, h. 3
7 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 6
8 https://www.merdeka.com/jabar/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-ini-penjelasan-konselor- nikah.html
9 https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/10/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang- kemenag-tidak-tercatat-di-kua
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Dalam  Undang-undang  ini  terdapat  asas-asas,  prinsip-prinsip  yang  dapat  dijadikan landasan  hukum  dalam  perkawinan.  Beberapa  prinsip  perkawinan  yang  di  atur    di dalamnya seperti hak dan kewajiban suami istri,  rujuk, talak, harta bersama, dan lain- lainnya. Bahkan termasuk harta gono gini yang tidak ada pembahasannya dalam hukum Islam.  Undang-undang  ini  berlaku  bagi  semua  masyarakat  indonesia  yang  beragama Islam dan telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.
Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  2  orang  yang  berbeda  agama  di  sebut  dengan perkawinan  beda  agama.  Dalam  perkawinan  ini  adalah  bersatunya  ikatan  lahir  batin antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang  memiliki  keyakinan  berbeda,  sehingga menyebabkan  bersatunya  dua  peraturan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  kepercayaan  masing-masing,  dengan  tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 10 . Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  pada mulanya  perkawinan  beda  agama  termasuk  dalam  ketegori  perkawinan  campuran.  Di mana pembagiannya adalah sebaga berikut 11 :
1. Golongan Eropa dan Timur Asing Keturunan Cina, bagi mereka berlaku Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Golongan  Pribumi  dan  Timur  Asing  yang  beragam  islam  berlaku  asas-asas  yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadis
3. Golongan  bukan  pemeluk  agama  Islam  maupun  Kristen  berlaku  asas-asas  yang bersumber dari hukum adat yang berbeda-beda satu sama lainnya
4. Golongan yang melangsungkan perkawinan campuaran berlaku GHR ( Regeling op de Gemeng  de  Huwelijke ).  Dalam  pasal  1  GHR  yang  dinamakan  perkawinan  campuran adalah  perkawinan  antara  orang-orang  Indonesia  untuk  keadaan  hukum  yang berlainan atau berbeda.
5. Golongan pribumi pemeluk agama kristen berlaku HOCI ( Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers ) atau Ordonansi Perkawinan Pribumi Pemeluk Agama Kristen Permasalahan  kemudian  timbul  karena  dalam  UUP  tidak  mengenal  istilah perkawinan  campuran  dikarenakan  beda  agama.  Yang  dimaksud  dengan  perkawinan campuran  dalam  UUP  adalah  perkawinan  antara  2  orang  yang  berbeda kewarganegaraan,  yaitu  antar  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dengan  Warga  Negara Asing  (WNA).  Dalam  pasal  57  disebutkan  bahwasanya  “Yang  dimaksud  dengan perkawinan  campuran  dalam  undang-undang  ini  ialah  perkawinan  anatara  dua  orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia”
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan. Dalam UUP pasal 2 Ayat  1)  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaan
Ayat 2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama
10 Rusli,  R Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung : Pionir Jaya, 2000), h 16
11 Gusti Ayu Tirtawati Retna Dwi Savitri, Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia , Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 3, September 2009, h.180
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Pasal 4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal  40)  dilarang  melangsungkan  perkawinan  aatra  seorang  pria  dengna  seorang wanita karena keadaan tertentu ;
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lan
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam
Pasal  44)  Seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang pria yang tidak beragama Islam”
Pasal  61)  Tidak  sekufu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mencegah  perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien ” 12 . Dari  penjelasan  beberapa  pasal  di  atas,  perkawinan  yang  dilaksanakan  dalam wilayah  hukum  Indonesia  harus  dilakukan  dalam  hokum  1  agama,  tidak  boleh bercampur.  Jika  perkawinan  beda  agama,  maka  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran konstitusi. Dalam pelaksanaan perkawinan, landasan agama merupakan hal yang sangat penting  dan  mendasar  dalam  UUP,  sehingga  boleh  tidaknya  suatu  perkawinan tergantung  pada  ketentuan  agama  itu  sendiri.  Jika  suatu  agama  memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, maka peraturan perundang-undangan memperbolehkannya. Begitu juga sebaliknya.
Dalam Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan umatnya untuk  melaksanakan  perkawinan  dengan  pasangan  beda  agama,  yang  dibedakan menjadi  dua  bagian,  masing-masing  dari  perbedaan  ini  menimbulkan  konsekwensi tersendiri :
1. Perkawinan dengan Non Muslim/ kafir.
Yang di maksud dengan kafir adalah orang yang tidak percaya, mengingkari Allah atau  musyrik 13 .    Dalam  perkawinan  antara  orang  muslim  dengan  orang  kafir  terdapat banyak  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama.  Muhammad  Abduh  berpendapat, bahwasanya  perkawinan  dengan  orang  kafir  adalah  tidak  boleh,  karena  bertentangan dengan ajaran utama agama Islam, yaitu beriman kepada Allah SWT dan para NabiNya. Dalam Al Qur’an sendiri sudah jelas terdapat ayat-ayat yang melarang adanya perkawinan dengan orang kafir.
Al-Baqarah  :  221  “Janganlah  kamu  nikahi  wanita-wanita  musyrik  sebelum mereka  beriman.  Sesungguh  nya  wanita  budak  yang  mukmin lebih  baik dari  wanita musyrik, walupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkah orang musyrik (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya  budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.
Al-Mumtahanah : 10 “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu  perempuan-perempuan  yang  beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji (keimanan)  mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan  mereka;  maka  jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan  mereka  kepada  (suami-  suami  mereka) orang-orang  kafir.  Mereka  tiada halal  bagi  orang-orang  kafir  itu  dan  orang-  orang  kafir  itu  tiada  halal  pula  bagi
1212 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 15
13 Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia , (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), h.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami-suami)  mereka  mahar  yang  telah  mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.  Dan  janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali  (perkawinan)  dengan perempuan-perempuan  kafir;  dan  hendaklah  kamu  minta  mahar  yang  telah  kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum  Allah  yang  ditetapkan-Nya  di  antara  kamu.  Dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Bijaksana”.
Larangan perkawinan yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10 berlaku bagi laki-laki maupun perempuan muslim dengan non muslim. Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir al manar, mengatakan bahwa yang di maksud  dengan  wanita  musyrik  dalam  Surat  Al  Baqarah  ayat  221  adalah  wanita musyrik Arab.
2. Perkawinan  dengan  ahli  kitab,  yaitu  mereka  yang  menganut  agama  samawi  yang mempunyai kitab Taurat, Injil dan Zabur.
Adapun  dasarnya  adalah Al  Qur’an  Surat  Al  Maidah  ayat  5,  “Pada  hari  ini dihalalkan  bagimu  segala  yang  baik-baik.  Makanan  (sembelihan)  Ahli  Kitab  itu halal bagimu,  dan  makananmu  halal  bagi  mereka.  Dan  (dihalalkan  bagimu  menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang- orang  yang  diberi  kitab  sebelum  kamu,  apabila  kamu  membayar  maskawin  mereka untuk  menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan  bukan  untuk  menjadikan perempuan  piaraan.  Barangsiapa  kafir  setelah  beriman,  maka  sungguh,  sia-sia  amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.
Imam  Hambali  dan  sebagian  besar  ulama  berpendapat  bahawasanya  yang  di maksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai salah satu Nabi yang di utus atau Kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka mereka dapat dikatakan sebagai ahlul  kitab .  Sedangkan  Imam  Syafi’i  berpendapat  yang  termasuk ahlul  kitab adalah mereka orang Yahudi atau Nasrani yang murni keturunan dari Bangsa Israel, bukan  bangsa-bangsa  lain  yang  menganut  Yahudi  atau  Nasrani.  Hal  ini  dikarena 14 Nabi  Musa  dan  Nabi  Isa  diturunkan  atau  di  utus  hanya  untuk  Bangsa  Israel  bukan bangsa yang lainnya.
Jumhur  Ulama  berpendapat  Surat  Al  Maidah  ayat  5  ini  merupakan  bentuk pengkhususan  dari  Surat  Al  Baqarah  ayat  221,  yang  mana  bentuk  khusus  tersebut menghapus  bentuk  umum  sehingga  perkawinan  dengan  ahli  kitab  adalah diperbolehkan.  Akan  tetapi  Ulama  Syafi’iyah  menolak  bahwasanya  surat  Al  Maidah yang  bersifat  khusus  di  hapus  oleh  Al  Baqarah  ayat  221.  Mereka  mensayaratkan bahwa ahlul kitab yang di maksud harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu 15 . Shahabat  Nabi  Abdullah  Ibnu  Umar  berpendapat  bahwasanya  ajaran  trinitas tidak  lagi  bisa  dinamai  dengan  ahlul  kitab,  karena  dalam  keyakinannya  tidak  lagi meyakini Allah SWT sebagai Tuhan Yang Esa, seingga ini adalah bentuk penyekutuan terhadap  Allah  SWT.  Ibnu  Qudamah  Al  Maqdisi  berkata,  tidak  halal  bagi  seorang
14 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Volume 9) , (Jakarta :Lentera Hati , 2002), h. 595
15 Imam al-Qodhi, Bidayatul Mujtahid , hlm. 36
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
perempuan muslim menikah dengan laki-laki kafir, baik ahlul kitab ataupun bukan 16 . Pada tahun 2005 Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dalam keputusan musyawarah nasional  majelis ulama Indonesia  Nomor  :  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  Tentang  Perkawinan  Beda  Agama  yang menetapkan :
1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.
Fatwa  ini  dikeluarkan  dengan  mempertimbangkan  segi  kemudharatan  yang  lebih banyak dari pada kemaslahatannya, dikarenakan sebuah perkawinan bukan saja hanya berurusan secara keduniawian, akan tetapi juga berkaitan dengan akhirat.
Dalam  pandangan  Islam  perkawinan  tidak  saja  hanya  berupa  permasalah kebutuhan  biologis  semata,  melainkan  juga  permasalahan-permasalahan  yang berkaiatan  dengan  psikologis,  sosiologis  serta  teologis 17 .  Seorang  suami  harus    dapat bertanggung jawab terhadap anak istri, keluarga, bahkan masyarakat kepada Allah SWT. Yang  mana  hal  ini  akan  sulit  dilaksanakan  jika  mereka  melangsungkan  perkawinan dengan  pasangan  yang  berbeda  agama.  Pola  pendidikan  keagamaam  yang  akan diterapkan dalam keluarga akan mengalami ambiguitas, karena terdapat 2 aturan agama yang  berbeda.  Anak  akan  mengalami  kebingungan  dengan  identitas  keagamaannya. Tidak jarang dalam  sebuah perkawinan beda agama orang tua mengajarkan agama yang mereka  anut  masing-masing,  dengan  tujuan  kelak  anak  mereka  dapat  memilih keyakinan  sesuai  dengan  keinginannya  sendiri.  Atau  bahkan  terkadang  telah  ada kesepakatan antara pasangan tentang agama yang akan di peluk oleh anak mereka.
Tiap  agama  tidak  sama  dalam  menyikapi  masalah  perkawinan  beda  agama. Dalam  Agama  Kristen  Protestan  yang  memperbolehkan  penganutnya  melakukan perkawinan  beda  agama,  dengan  mengikuti  pada  hukum  nasional  yang  berlaku. Sedangkan  Kristen  Katolik  tidak  memperbolehkannya,  terkecuali  telah  mendapatkan izin  dari  gereja  dengan  ketentuan-ketentuan  tertentu.  Agama  Hindu  melarang  keras perkawinan  beda  agama  bagi  pemeluknya,  sedangkan  dalam  agama  Budha  tidak mengaturnya, mereka mengembalikannya kepada adat istiadat masing-masing.
Seiring  dengan  semakin  tingginya  tingkat  hemogen    dan  prualitas  yang berkembang  dalam  masyarakat,  semakin  banyak  pula  pasangan  yang  ingin  melakukan perkawinan  dengan  pasangan  yang  berbeda  agama.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh segolongan  masyarakat  untuk  melanggengkan  praktik  perkawinan  beda  agama.  Salah satunya dengan mengajukan judicial review Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Agung.  Hingga  saat  ini  mahkamah  agung  menolak  untuk  judicial  review  yang  sudah diajukan berkali-kali. Upaya lain yang dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama :
1. Salah  satu  pihak  melakukan  pindah  agama  ke  agama  pasangannya,  dalam  artian tunduk  pada  satu  agama  yang  sama.  Hal  ini  didasarkan  pada  putusan  MA  No  1400 K/Pdt/1986,  di  mana  Kantor  Catatan  Sipil  diperkenankan  untuk  melakukan pencatatan  perkawinan  yang  satu  agama.  Putusan  ini  merupakan  jawaban  dari pengajuan  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  Jamal  Mirdad  (Islam)  dan Lidya Kandau (Kristen), di mana MA menganggap dengan pengajuan itu, maka berarti
16 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, hlm. 597
17 Karsayuda, Perkawinan Beda Agama , (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta, 2006),  hlm.69
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Jamal Mirdad tidak mengacuhkan hukum Islam dan tidak menginginkan perkawinan secara  Islam.  Maka  tidak  ada  alasan  KCS  menolaknya 18 .  Ini  juga  berlaku  pada pasangan yang mengajukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, di mana salah  satu  pasangan  tidak  lagi  menghiraukan  agamanya,  maka  dalam  hal  ini  dia dianggap patuh pada hukum Islam
2. Salah  satu  pihak  pindah  agama  pada  proses  pencatatan  perkawinan,  akan  tetapi mereka  kembali  lagi  ke  agamanya  masing-masing  setelah  proses  pencatatan  selesai. Hal  ini  merupakan  penyelundupan  hukum,  dikarenakan  hanya  untuk  menghindari Undang-Undang Perkawinan.
3. Melangsungkan perkawinan di luar negeri, sebagaimana yang di atur dalam UUP pasal 56
Ayat  1)  Perkawinan  antara  2  orang  Warga  Negara  Indonesia  atau  seorang  Warga Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing  adalah  sah  bilamana  dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Ayat 2) Dalam waktu 1 tahun, setelah mereka kembali ke Indonesia, maka surat bukti perkawinan mereka harus dicatatkan di kantor catatan sipil tempat mereka tinggal
Perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  di  luar  negeri,  jika  di  lihat  dari  segi hukum harus  memiliki 2  aspek,  1) perkawinan  itu  dilaksanakan  oleh  2  orang  berbeda keyakinan  agama,  2)  perkawinan  itu  dilaksanakan  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia, sehingga  berlaku  hukum    tempat  di  mana  perkawinan  itu  diadakan  dan  hukum Indonesia  ( lex  loci  celebrationis ) 19 .  Peran  negara  sangatlah  penting  dalam  perkawinan, sebuah perkawinan yang sudah diakui oleh agama masing-masing, maka perlu dilakukan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan. Bagi  pemeluk  agama  Islam  pencatatan  perkawinannya  dilakukan  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA),  sementara  bagi  mereka  yang  beragama  non  Islam  dicatatkan  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) 20 .
Dengan  seseorang  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri,  akan terdapat  akibat  hukum  berdasarkan  UUP  yang  juga  berakibat  hukum  dengan  Hukum Perdata  Internasional  (HPI).  Terdapat  beberapa  asas  dalam  HPI  tentang  sebab  akibat dari  adanya  perkawinan,  seperti  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  hubungan  orang  tua dengan anak, harta kekayaan dan lain-lain. Dari beberapa asas yang terdapat di dalam HPI, UUP tidak secara tegas mempergunakan asas yang mana, karena hanya menyatakan kedudukan  anak  dalam  perkawinan  campuran  ditentukan  oleh  kewarganegaraan  yang di dapat setelah adanya perkawinan atau setelah adanya perceraian.
Adanya upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada buku bagian ketiga tentang
18 Nur  Asiah, Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Dan Hukum Islam , Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, h. 213
19 Gusti Ayu Tirtawati, Retna Dwi Savitri, Aspek Hukum Perkawinan, h.177
20 20 Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia.” , Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 3 2016, h.243
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
pencatatan perkawinan pada pasal 34 Ayat  1)  perkawinan  yang  sah  bedasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instansi  pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan
1) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
2) Kutipan  Akta  Perkawinan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  masing  masing diberikan kepada suami dan isteri.
3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
4) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
5) Hasil  pencatatan  data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
6) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.
Pasal  35,  menyatakan  bahwa  :  Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU ini dapat  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "Perkawinan  yang  ditetapkan  oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama (UU 23 tahun  2006).  UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  di  dalam Pasal  35  butir  a,  yang  menyatakan  bahwa  "hal  demikian  sepanjang  pencatatan perkawinan  tersebut  telah  melalui  penetapan  Pengadilan,  maka  perkawinan  tersebut dapat  dicatatkan  pada  Instansi  Pelaksana",  sehingga  atas  perkawinan  tersebut  dapat dimungkinkan untuk dicatatkan
Pasal 37, menyatakan bahwa :
1) Perkawinan  Warga  Negara  Indonesia  di  Luar  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  wajib  dicatatkan  pada  instansi  yang  berwenang  di  negara  setempat  dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
2) Apabila  negara  setempat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak menyelenggarakan  pencatatan  perkawinan  bagi  orang  Asing,  pencatatan  dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
3) Perwakilan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mencatat peristiwa  perkawinan  dalam  Register  Akta  Perkawinan  dan  menerbitkan  Kutipan Akta Perkawinan.
4) Pencatatan  perkawinan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaporkan  oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka pencatatan terhadap perkawinan WNI yang berbeda agama dapat dilaksanakan. Hal ini dengan dikeluarkannya ketentuan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam salah
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
satu  Pasalnya,  yaitu  Pasal  35  butir  a  menyatakan  hal  demikian  sepanjang  pencatatan perkawinan  tersebut  telah  melalui  penetapan  Pengadilan,  maka  perkawinan  tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana. Hal ini di jelaskan dalam penjelasan dari Pasal 35  butir  (a)  UU  Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar  umat  yang  berbeda  agama.  Berarti  dengan  dikeluarkannya  undang-undang tentang  Administrasi  Kependudukan  tersebut  membuka  kesempatan  bagi  para pasangan  yang  berbeda  agama  untuk  mencatatkan  perkawinannya.  Dengan  adanya pengaturan mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan berbeda agama yang diatur dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut tentu tidak sejalan dengan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Disamping  itu pengaturan  tentang  pencatatan  perkawinan  tidak  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan,  Akan  tetapi  hanya  diatur  dalam penjelasan dari Pasal 35 butir a tersebut. Sebaiknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 beserta  peraturan  pelaksanaanya  harus  segera  direvisi  dan  harus  ada  sinkronisasi antara  undang-undang  perkawinan  dengan  peraturan  pelaksanaanya  maupun  dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan beda agama.
Pengadilan  Negeri  (PN)  Surabaya  Jawa  Timur  mengesahkan  pernikahan  beda agama  pasangan  Islam  dan  Kristen.  Hakim  tunggal  Imam  Supriyadi  memerintahkan Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Surabaya  untuk  mencatat  pernikahan  tersebut. Hal  ini  tertuang  dalam  Penetapan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby  yang  dilansir website-nya, Senin (20/6/2022). Disebutkan pemohon adalah calon pengantin pria RA dan calon pengantin wanita EDS. RA beragama Islam, sedangkan EDS beragama Kristen. Keduanya  menikah  sesuai  agama  masing-masing  pada  Maret  2022 21 .  Adapun  dasar Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya, adalah :
1. Menimbang,  bahwa  perbedaan  agama  tidak  merupakan  larangan  untuk melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  f  Undang- Undang  Perkawinan  dan  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  maka  terkait  dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
2. Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yuridis  tersebut  di  atas  bahwa  Pemohon  I  memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon  mempelai  (Para  Pemohon)  yang  berbeda  agama  tersebut,  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  29  UUD  1945  tentang  kebebasan  memeluk  keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Menimbang,  bahwa  selain  itu  berdasarkan  Pasal  28  B  ayat  1  UUD  1945  ditegaskan, setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah, di mana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945
21 https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam- kristen-ini, di unduh 22 Juni 2022
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
tentang  dijaminnya  oleh  Negara  kemerdekaan  bagi  setiap  warga  negara  untuk memeluk agamanya masing-masing;
4. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  dan  surat  bukti  telah diperoleh  fakta-fakta  yuridis  bahwa  Para  Pemohon  sendiri  sudah  saling  mencintai dan  bersepakat  untuk  melanjutkan  hubungan  mereka  dalam  perkawinan,  di  mana keinginan  Para  Pemohon  tersebut  telah  mendapat  restu  dari  kedua  orang  tua  Para Pemohon masing-masing;
5. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pada  dasarnya  keinginan  Para  Pemohon  untuk melangsungkan  perkawinan  dengan  berbeda  agama  tidaklah  merupakan  larangan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dan  mengingat  pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi Para Pemohon sebagai  warga  negara  serta  hak  asasi  Para  Pemohon  untuk  tetap  mempertahankan agamanya  masing-masing,  maka  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  sahnya  suatu  perkawinan  apabila  dilakukan  menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang in casu  hal  ini  tidak  mungkin  dilakukan  oleh  Para  Pemohon  yang  memiliki  perbedaan Agama;
6. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat 3  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan  kemungkinan  dapat  dilaksanakannya  perkawinan  tersebut,  di  mana dalam  ketentuan  Pasal  10  ayat  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 ditegaskan  "dengan  mengindahkan  tata  cara  perkawinan  menurut  masing-masing hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  perkawinan  dilaksanakan  di  hadapan pegawai pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";
7. Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yuridis  yang  terungkap  di  persidangan  bahwa  Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya  mereka  bahwa  proses  perkawinannya  di  hadapan  pejabat  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ke-  Tuhanan Yang  Maha  Esa,  maka  Hakim  Pengadilan  menganggap  Para  Pemohon  melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;
8. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  diuraikan  tersebut  di atas,  maka  Hakim  dapat  memberikan  izin  kepada  Para  Pemohon  untuk melangsungkan  perkawinan  antara  Pemohon  I  yang  beragama  Islam  dengan Pemohon  II  yang  beragama  Kristen  di  hadapan  Pejabat  pada  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya,  dan  oleh  karena  itu  Permohonan Para  Pemohon  secara  hukum  beralasan  dikabulkan.  Selanjutnya  kepada  Pegawai Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya  untuk  mencatat perkawinan  Para  Pemohon  dalam  Register  Perkawinan  setelah  dipenuhi  syarat- syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Permohonan  dari  Para  Pemohon  dikabulkan,  maka segala  biaya  yang  timbul  dalam  permohonan  ini  wajib  dibebankan  kepada  Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;
10. Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  pasal-pasal  undang-undang  Nomor  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  serta  ketentuan  Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
Seiring  semakin  tingginya  tingkat  prulalitas  di  Indonesia,  semakin  banyak masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama.  Berbagai  celah  hukum  di  coba untuk dipergunakan. Salah satunya dengan mengajukan judicial review pasal 2 ayat (1), pada  tahun  2014  ke  Mahkamah  Konstitusi,  namun  di  tolak.  Terdapat  pro  dan  kontra berkaitan  dengan  judicial  review  pasal  ini.  Adapun  alasan  pengajuan  judicial  review dikarenakan Ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) merupakan suatu aturan yang saling bertentangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 74 Undang-Undang tentang  HAM  serta  ketentuan  Pasal  28I  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945,  maka  aturan  yang termuat  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  tentang  Perkawinan  merupakan  salah satu pelanggaran terhadap kebebasan dasar atau hak asasi manusia. Dalam hal ini yang dimaksud melakukan pelanggaran terhadap kebebasan hak asasi manuasia adalah untuk melangsungkan perkawinan beda agama. 22
Perkawinan  beda  agama  ini  tidak  terlepas  dari  adanya  beberapa  pemahaman dalam masyarakat, antara lain 23 :
1. Bahwa  sejalan  dengan  Pasal  27  Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  segala  warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, termasuk di dalamnya hak asasi untuk menikah dengan siapapun, baik sesama warga negara maupun dengan warga negara asing sekalipun berbeda agama
2. Bahwa  tidak  adanya  satu  pun  ketentuan  yang  menyebutkan  bahwa  perbedaaan agama antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, dimana hal ini sejalan  dengan  Pasal  27  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  :  "segala  warganegara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum",  dan  dalam  pengertian  ini  tercakup  di dalamnya  termasuk  kesamaan  hak  asasi  untuk  kawin  dengan  sesama  warganegara sekalipun  berlainan  agama.  Selain  itu  pula,  selama  oleh  undangundang  tidak ditentukan  bahwa  perbedaan  agama  merupakan  larangan  untuk  perkawinan,  maka asas ini pun sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warganegara untuk memeluk agama masing-masing
3. Adanya  wacana  dialog  mengenai  toleransi  dalam  berbagai  hal  dimulai  dari  institusi keluarga,  terutama  pada  bidang  teologis,  keyakinan,  keimanan  (inter-religious dialogue  ataupun  interfaith  dialogue),  dan  juga  dialog  pada  dataran  sosiologis  dan politis (pratical), dimana problem yang dihadapi masyarakat beragama di Indonesia bukan  sekadar  masalah  teologis  semata-mata,  namun  menyangkut  masalah  sosial, ekonomi dan politik
4. Munculnya  sebuah  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  menentukan  perkawinan merupakan  Hak  Asasi  setiap  manusia  tanpa  melihat  perbedaan  yang  berkaitan dengan  ras,  wama  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  politik  atau  pendapat  yang berlainan, asal mula kebangsaaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan  lain  (Pasal  2  dari  Pemyataan  Umum  Tentang  Hak-sHak  Asasi  Manusia). Undang-Undang No 39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 22 ayat
22 Ahmadi  Hasanuddin  Dardiri  dkk, Pernikahan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Islam  Dan  HAM , Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013, H 102
23 Gusti Ayu Tirtawati, Aspek Hukum Perkawinan WNI , hlm 175
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
(1)  menyatakan  setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agama nya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

## Penutup
Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  positif  di Indonesia,  menyatakan  bahwa  perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  dilaksanakan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  2,  ayat  1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya  itu. Sedangkan dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”.  Pasal  40:  Dilarang  melangsungkan  perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang  masih  berada  dalam  masa  iddah  dengan  pria  lain; c) Seorang  wanita  yang  tidak beragam  Islam.  Pasal  44:  “Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan  perkawinan dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam”  Pasal  61:  “Tidak  sekufu  tidak  dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien ”.
Dalam agama Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangan beda agama, 1) Pernikahan dengan  Non  Muslim/  kafir.  Non  muslim/  kafir  adalah  orang-orang  yang  mengingkari Tuhan 2) Pernikahan  dengan  ahli  kitab.  Ahli  kitab  adalah  orang  yang  menganut  salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil , dan Zabur. Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  :  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  Tentang  Perkawinan Beda Agama, yang menetapkan : 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah  adalah  haram  hukumnya.  2)  Seorang  laki-laki  muslimah  diharamkan mengawini  wanita  bukan  muslimah.  Tentang  perkawinan  antara  laki-laki  muslimah dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.
Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 56, pasangan perkawinan beda agama tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Ayat (1) Perkawinan di Indonesia  antara  dua  orang  warganegara  Indonesia  atau  seorang  warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang  berlaku  di  negara  dimana  perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  bagi  warganegara Indonesia  tidak  melanggar  ketentuan  Undang-undang  ini.  Ayat  (2)  Dalam  waktu  1 (satu)  tahun  setelah  suami  istri  itu  kembali  di  wilayah  Indonesia,  surat  bukti perkawinan  mereka  harus  didaftarkan  di  Kantor  Pencatat  perkawinan  tempat  tinggal mereka.
Adanya upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan dalam  rangka    memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  khususnya  dalam  hal  perlindungan hak melalui penerbitan akte perkawinan dan  perceraian, maka diterbitkanlah Undang
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Undang  No.  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  dalam  Bagian Ketiga tentang Pencatatan Perkawinan
Pasal  35,  menyatakan  bahwa  :  Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU ini dapat  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "Perkawinan  yang  ditetapkan  oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama (UU 23 tahun  2006).  UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  di  dalam Pasal  35  butir  a,  yang  menyatakan  bahwa  "hal  demikian  sepanjang  pencatatan perkawinan  tersebut  telah  melalui  penetapan  Pengadilan,  maka  perkawinan  tersebut dapat  dicatatkan  pada  Instansi  Pelaksana",  sehingga  atas  perkawinan  tersebut  dapat dimungkinkan untuk dicatatkan

## Daftar Pustaka
Ahmadi  Hasanuddin  Dardiri  dkk, Pernikahan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Islam Dan HAM , Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013, H 102 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
Gusti  Ayu  Tirtawati  Retna  Dwi  Savitri, Aspek  Hukum  Perkawinan  WNI  Beda  Agama  Yang Dilangsungkan  Di  Luar  Wilayah  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Prioris,  Volume  2,  Nomor  3, September 2009 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama , Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003) Imam al-Qodhi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid , (Beirut :Dar al Fikr,2008), Juz II Islamiyati, “Analisis  Yuridis  Nikah  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Islam  di  Indonesia.” , Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 3 2016 Karsayuda, Perkawinan Beda Agama , (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta, 2006) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Volume 9) , (Jakarta :Lentera Hati , 2002) Nur  Asiah, Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang-Undang Perkawinan  Dan  Hukum  Islam ,  Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan,  Vol.  10  No.  2  Juli- Desember 2015
Rusli,  R Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung : Pionir Jaya, 2000), Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Sudarsono, Hukum Perkawinan National , (Jakarta : Renika Cipta, 1991) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Zuhdi  Muhdhor, Kamus Kontemporer  (alAshri)  Arab-  Indonesia ,  (Yogyakarta  :  Multi  Karya Grafika, 2003)
https://www.merdeka.com/jabar/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-ini- penjelasan-konselor-nikah.html
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/10/viral-pernikahan-beda-agama-di- semarang-kemenag-tidak-tercatat-di-kua