## PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMEDIASI DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR DI KABUPATEN SARMI
Westim Ratang westimratang@gmail.com

## Abstrak
This study aims to analyze empirically the effect of the Regional Financial  Accounting system on the quality of financial reports, and to analyze empirically the effect of the  Regional Financial Accounting system  on  the  quality  of  financial  statements  moderated  by  dysfunctional  behavior.  The  number  of samples in this study were as many as 20 people, drawn from all regional apparatus organizations in Sarmi Regency. The results of this study indicate that the regional financial accounting system has a positive effect on the quality of financial reports, the better the implementation of the regional financial accounting  system  will  make  the  regional  financial  reports  more  qualified.  The  regional  financial accounting  system  has  an  effect  of  37.0%  on  the  quality  of  financial  reports.  The  regional  financial accounting  system  moderated  by  dysfunctional  behavior  has  a  negative  effect  on  the  quality  of financial reports. The implementation of the regional financial accounting system if supported by high dysfunctional  behavior  will  reduce  the  quality  of  financial  reports.  The  regional  financial  accounting system which is moderated by dysfunctional behavior has an effect of 60.1% on the quality of financial reports.
Kata Kunci  :  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Dengan Dysfunctional Behavior

## PENDAHULUAN
Dalam era reformasi ini, di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai good government governance di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daaerah kebijakan pemerintah pusat  dalam  segelintir  bidang  diubah  menjadi  kebijakan  daerah  termasuk  kebijakan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Arus  reformasi  tersebut  juga  berpengaruh  terhadap  semua bidang  kehidupan  yang  menjadi  sorotan  utama  dalam  penyelenggaraan  reformasi  adalah bidang  birokrasi  pemerintahan  yang  menuntut  beragam  pengelolaan  tentang  pemerintahan yang baik.
Laporan  Keuangan  merupakan  media  bagi  sebuah  entitas  dalam  hal  ini  pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan  kinerja  keuangannya  kepada  publik.  Pemerintah  harus mampu  menyajikan  laporan  keuangan  yang  mengandung  informasi  keuangan  yang
berkualitas.  Dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dijelaskan  bahwa  laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).
Selain  itu,  hal  yang  mendasar  dan  penting  dari  penerapan  Akuntansi  di  dalam penyusunan  Laporan  Keuangan  Daerah  salah  satunya  adalah  Sistem  Akuntansi. Sebagaimana  pengertian  dari  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  yaitu  serangkaian prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan  keuangan,  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan aplikasi komputer.
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  adalah  serangkaian  proses  mulai pencatatan,  penggolongan  dan  peringkasan  transaksi  dan/atau  kejadian  keuangan  serta pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  pada  SKPD dan/atau  pada  SKPKD  yang  dapat  dilaksanakan  secara  manual  maupun  terkomputerisasi (Permendagri  13  tahun  2006).  Sistem  ini  menggantikan  sistem  lama  yang  selama  ini digunakan  yaitu  Manual  Administrasi  Keuangan  Daerah  (MAKUDA)  yang  telah  diterapkan sejak tahun 1981.
Kesuksesan  implementasi  sebuah  sistem  tentu  saja  tak  lepas  dari  perilaku  individu pelaksana sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Lily Sugeng (2009) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitasnya sering kali terjadi suatu penyimpangan perilaku atau pelanggaran yang disengaja di luar dari aturan dan prosedur sistem pengendalian manajerial pemerintah  daerah  yang  biasanya  dilakukan  oleh  pelaksana  SKPD  itu  sendiri  yang  disebut sebagai  perilaku  dysfunctional  (dysfunctional  behavior).  Penerapan  SIKD  yang  efektif menuntut  adanya  pemahaman  utuh  dari  pelaksana  manajemen  keuangan  daerah  dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  sebagai  bagian  dari kepemerintahan  yang  baik  (good  governance)  dapat  menjadi  kenyataan.  Dengan  adanya
perilaku  dysfunctional  (dysfunctional  behavior)  tentu  saja  akan  mempengaruhi  negatif implementasi sebuah sistem (Sabaroyeen,2006).
Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keperilakuan, terutama penelitian terhadap pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap hasil kerja  (Work  outcomes)  dan  pengaruhnya  terhadap  perilaku  individu  yang  dalam  hal  ini adalah perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior).
Kabupaten  Sarmi  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Papua,  Indonesia. Sebelum  berdiri  sendiri  sebagai  kabupaten  otonom,  Sarmi  pernah  menjadi  bagian  dari Kabupaten  Jayapura.  Gambaran  pengelolaan  keuangan  daerah  terlihat  APBD  perubahan yang  ditetapkan  itu  mengalami  pengurangan  pendapatan  sebesar  55.758.147.742  dari sebelum  perubahan    sebesar  1.136.344.241.160.  Pada  sisi  lain  terjadi  peningkatan kebutuhan  belanja  sebesar  43.872.097.921  dari  APBD  induk  1.126.344.241.160  sehingga belanja  yang  ditetapkan  dalam  APBD-P  sebesar  1.170.216.339.081.  Adanya  penurunan pendapatan  dan  kenaikan  belanja  menyebabkan  defisit  keuangan  daerah  sebesar 89.630.245.663.
Defisit  keuangan  2019  ditutupi  dengan  pengelolaan  SILPA  2018  sebesar 107.588.614.825,29    dengan  demikian  pembiayaan  netto  2019  menjadi  99.630.245.663 antaranya  10.000.000.0000  diserahkan  sebagai  penyertaan  modal  pada  Bank  Papua. Sampai  dengan  tahun  2018  tercatat  penyertaan  modal  di  bank  Papua  sebesar 52.500.000.000,  bertambah  2019  menjadi  62.500.000.000  membawa  Sarmi  dalam  5  besar pemegang saham penyertaan modal dari 42 kabupaten kota dan 2 provinsi di tanah Papua.
Berkurangnya APBD 2019 antara lain karena adanya  kebijakan anggaran namun demikian pemerintah  daerah  masih  dapat  membiayai  program –  program  strategis  dan  unggulan daerah  kabupaten  Sarmi,  Sementara  itu  terkait  TLHP-BPK  RI,  DPRD  mengingatkan    OPD pemerintah Kab Sarmi agar semakin serius  mengelola pencatatan dan pelaporan keuangan kas  di  bendahara,  pengelolaan  barang  milik  daerah,  pengelolaan  belanja  dan  aset  dengan lebih  baik  lagi  dan  merekomendasikan  agar  banyak  berkonsultasi  dengan  BPK  RI  dalam
memenuhi  rekomendasi  lembaga  pengawas  tersebut.  Dewanpun  berharap  penyerapan anggaran  sebesar  52  %  yang  telah  dicapai  sebelum  APBD-P  ditetapkan  akan  terserap seluruhnya hingga akhir tahun ini.
Permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sarmi  dalam  hal  pengelolaan keuangan  daerah  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  baik  adalah  minimnya  sumber daya manusia (SDM). Padahal untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif,  transparan  dan  akuntabel  dibutuhkan  kemampuan  SDM  yang  mumpuni. ( www.bpkp.go.id )
Berdasarkan latar balakang yang maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:
1.  Menganalisis  secara  empiris  mengenai  pengaruh  sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2.  Menganalisis  secara  empiris  mengenai  pengaruh  sistem  Akuntansi  Keuangan Daaerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang  dimoderasi  oleh  dysfunctional behavior.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengambilan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  google  fom  yaitu  dengan mengirimkan kuesioner melalui media sosial khususnya melalui WA, kuesioner yang dapat diisi adalah sebanyak 20 kuesioner:

## Analisis Statistik
Analisis  statistik  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  sederhana  dan berganda  sebagai  model  yang  memprediksi  hubungan  kausal  antara  variabel dependen  dengan  beberapa  variabel  independen.  Regresi  linear  sederhana  dan regresi linear berganda  untuk menguji hubungan antara sistem  akuntansi keuangan daerah  dengan  kualitas  laporan  keuangan  dan  menguji  hubungan  variabel moderating ( dysfunctional  behavior )  dengan  kualitas  laporan  keuangan. Moderated
regression  analysis (MRA)  digunakan  untuk  menentukan  hubungan  interaksi  antara variabel oleh satu variabel sebagai variabel moderating (Nunnally, 1994). Persamaan statistika yang digunakan adalah sebagai berikut:
KLK = a + b1 SAKD +e
KLK = a + b1 SAKD + b2 DB + b3 SAKD * DB +e
Dimana:
KLK = Kualitas Laporan Keuangan SAKD = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) DB = Dysfunctional Behavior a = intercept e = error
Jika variabel DB merupakan variabel moderator, maka koefisien b3 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10.
Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis, 2020
Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (X 1 )
1. Pencatatan 2. Penggolongan dan Pengikhtisaran
3. Pelaporan Sumber :
(Kepmendagri No. 29 Tahun 2002)
Dysfunctional Behavior ( X 2 )
1. Premature sign off,
2. Under-reporting of time ,
3. Quality reduction behavior
Sumber : ( Otley, Pierce, 1996 )

## Kualitas Informasi Laporan
Keuangan (Y)
1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami
Sumber :
(Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1)  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Tanpa Variabel Moderating
Hipotesis  pertama  yang  akan  diuji  adalah  pengaruh  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan tanpa melibatkan variabel moderating. Adapun langkah pengujian statistik dilakukan sebagai berikut:

## a)  Analisis Regresi Linear Sederhana
Berdasarkan  pengolahan  data  yang  dilakukan  menggunakan software IBM  SPSS  Statistics  22 ,  diperoleh  hasil  regresi  sistem  akuntansi  keuangan daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  seperti  disajikan  pada  tabel dibawah ini:

## Tabel 1
Hasil analisis regresi linier sederhana sistem akuntansi keuangan daerah terhadap
kualitas laporan keuangan Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,434 1,369 -,317 ,755 SAKD 1,003 ,308 ,608 3,252 ,004
a. Dependent Variable: KLK

## KLK = -0,434  + 1,003 SAKD
Dimana :
KLK   = Kualitas laporan keuangan
SAKD = Sistem akuntansi keuangan daerah
Pada persamaan diatas dapat dilihat koefisien regresi sistem akuntansi keuangan  daerah  bertanda  positif  sebesar  1,003,  artinya  semakin  baik pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah akan  meningkatkan  kualitas laporan keuangan.

## b)  Uji Signifikansi
Uji signifikansi dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang  signifikan  dari  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas laporan keuangan tanpa dimoderasi perilaku disfungsional.
Statistik  uji  yang  digunakan  pada  pengujian  parsial  adalah  uji  t.  Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar  1,734 yang  diperoleh  dari  tabel  t  pada  =  0.05  dan  derajat  bebas  18  untuk pengujian  satu  arah.  Nilai  statistik  uji  t  dapat  dilihat  pada  tabel  4.8 dimana diperoleh  nilai  t hitung variabel  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  (SAKD) sebesar  3,252  dengan  nilai  signifikansi  sebsar  0,004.  Ha  yang  berarti  sistem akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  akan  membuat  laporan keuangan daerah semakin berkualitas.

## c)  Koefisien Determinasi
Setelah  diuji  dan  terbukti  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  selanjutnya  dihitung koefisien  determinasi  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil  pengolahan  data  diperoleh  koefisien  determinasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan  seperti  disajikan  pada tabel dibaawah ini:
Tabel 2
Koefisien determinasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah
terhadap kualitas laporan keuangan Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,608 a ,370 ,335 ,65035
a. Predictors: (Constant), SAKD

## b. Dependent Variable: KLK
Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R  Square)  sebesar  0,370  atau  37,0%,  artinya  sistem  akuntansi  keuangan  daerah memberikan  pengaruh  sebesar  37,0%  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di kabupaten Sarmi, sedangkan sisanya yaitu 63,0% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

## 2)  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Oleh Perilaku Disfungsional
Pada  bagian  ini  akan  diuji  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  perilaku  disfungsional  sebagai variabel  moderating.  Adapun  langkah  pengujian  statistik  dilakukan  sebagai berikut.

## a)  Analisis Regresi Moderating
Berdasarkan  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  menggunakan software IBM  SPSS  Statistics  22 ,  diperoleh  hasil  regresi  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap  kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional seperti disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3
Hasil analisis regresi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan perilaku disfungsional sebagai variabel moderating
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) ,667 1,255 ,531 ,603 SAKD ,792 ,270 ,480 2,938 ,010 DB -,060 ,144 -,066 -,417 ,682 SAKD*DB -,406 ,133 -,502 -3,046 ,008 a. Dependent Variable: KLK
Melalui nilai unstandardized coefficients (B) yang terdapat pada tabel 10 maka dapat dibentuk persamaan resgresi sebagai berikut:
KLK= 0,667  + 0,792 SAKD - 0,060 DB - 0,406 SAKD*DB
Dimana :
KLK   = Kualitas laporan keuangan
SAKD = Sistem akuntansi keuangan daerah
DB = Perilaku disfungsional
Pada  persamaan  diatas  dapat  dilihat  nilai  koefisien  regresi  sistem akuntansi  keuangan  daerah yang  dimoderasi  oleh  perilaku  disfungsional (SAKD*DB)  bertanda  negatif  sebesar  0,406,  artinya  penggunaan  sistem akuntansi  keuangan  daerah jika  didukung  dengan  perilaku  disfungsional diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

## b)  Uji Signifikansi
Uji signifikansi dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari  sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku  disfungsional  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  hipotesis statistik sebagai berikut:
Statistik  uji  yang  digunakan  pada  pengujian  hipotesis  diatas  adalah  uji  t, nilai  tabel  yang  digunakan  sebagai  nilai  kritis  pada  uji  parsial  (uji  t)  sebesar 1,746  yang  diperoleh  dari  tabel  t  pada  =  0.05  dan  derajat  bebas  16  untuk pengujian  dua  arah.  Nilai  statistik  uji  t  dapat  dilihat  pada  tabel  4.10  dimana diperoleh  nilai  t hitung variabel  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang dimoderasi  oleh  perilaku  disfungsional  (SAKD*DB)  sebesar  -3,046  dengan nilai signifikansi sebesar 0,008.
Artinya sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional  berpengaruh  negatif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil penelitian  ini  memberikan  bukti  ermiris  bahwa  pelaksanaan  sistem  akuntansi keuangan  daerah jika  didukung  dengan  perilaku  disfungsional  yang  tinggi diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

## c)  Analisis Koefisien Determinasi
Setelah  diuji  dan  terbukti  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah yang dimoderasi  oleh  perilaku  disfungsional  berpengaruh  nrgatif  terhadap  kualitas laporan  keuangan,  selanjutnya  dihitung  koefisien  determinasi  untuk  mengetahui seberapa  besar  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  dimoderasi oleh  perilaku  disfungsional  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi sistem akuntansi keuangan daerah  yang  dimoderasi  oleh  perilaku  disfungsional  terhadap  kualitas  laporan keuangan seperti disajikan pada tabel dibaawah ini:
Tabel  4
Koefisien determinasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan
Model Summary b
Model R R Square
Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 ,775 a ,601 ,527 ,54876
a. Predictors: (Constant), SAKD*DB, DB, SAKD
b. Dependent Variable: KLK
Berdasarkan  data  pada  tabel  4.11  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien determinasi  (R  Square)  sebesar  0,601  atau  60,1%,  artinya  sistem  akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional memberikan pengaruh sebesar 60,1% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya yaitu 39,9% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Pengaruh  sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan .
Berdasarkan  hipotesis  pertama  yang  akan  diuji  adalah  pengaruh  sistem akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  tanpa  melibatkan variabel  moderating.  dapat  dilihat  koefisien  regresi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah bertanda  positif  sebesar  1,003,  artinya  semakin  baik  pelaksanaan  sistem  akuntansi keuangan  daerah akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat laporan keuangan daerah semakin berkualitas.
Berdasarkan  data  pada  tabel  4.9  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien determinasi  (R  Square)  sebesar 0,370  atau  37,0%,  artinya  sistem  akuntansi  keuangan daerah  memberikan  pengaruh  sebesar  37,0%  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di
kabupaten  Sarmi,  sedangkan  sisanya  yaitu  63,0%  merupakan  pengaruh  faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Welly Surjono  dan  Nova  Roslina  Firdaus  (2017)  serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Drama (2014),  dimana  dari  hasil  analisis  yang  mereka  lakukan,  ditemukan  bahwa  system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Salah  satu  tujuan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  menyediakan informasi  keuangan  yang  lengkap,  cermat,  dan  akurat  sehingga  dapat  menyajikan laporan  keuangan  yang  andal,  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dapat  digunakan sebagai  dasar  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  keuangan  masa  lalu  dalam  rangka pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh  pihak  eksternal  pemerintah  daerah  untuk  masa yang akan datang.
Selain  itu,  hal  yang  mendasar  dalam  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah adalah manfaat  Penerapan Sistem Akuntansi Daerah. Berdasarkan standar  akuntansi  pemerintahan  daerah    yang  bertujuan  untuk  meningkatkan akuntabilitas  dan  keandalan  pengelola  keuangan  pemerintah  melalui  penyusunan  dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.
Penerapan  Akuntansi  di  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  Daerah  salah satunya  adalah  Sistem  Akuntansi.  Sebagaimana  pengertian  dari  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  yaitu  serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan  data, pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan,  dalam  rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 21Tahun 2011).
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  merupakan  sistem  informasi  yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Menurut Halim  (2008)  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dapat  didefinisikan  sebagai  Proses pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi  ekonomi (keuangan)  dari  entitas  pemerintah  daerah  (kabupaten,  kota  atau  provinsi)  yang dijadikan  informasi  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak yang memerlukan.
Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  pemerintah  sebagai  dasar  untuk  pengambilan keputusan.  Oleh  karena    itu  informasi  dalam  laporan  keuangan  harus  berkualitas  dan informasi  dalam  laporan  keuangan   yang  akan dipublikasikan  tersebut   harus  disajikan secara  wajar  terbebas  dari  salah  saji  yang  material  sehingga  tidak  menyesatkan  para penggunanya,  laporan  keuangan  hanya  akan  bermanfaat  jika  laporan  keuangan  yang diinformasikan  disajikan  dengan  valid  dan  dapat  diandalkan.  Jika  laporan  keuangan yang  dipublikasikan  buruk,  artinya  laporan  keuangan  tersebut  dihasilkan  dari  sistem akuntansi  yang  buruk  sehingga  didalamnya  mengandung  kesalahan  yang  material dalam penyajian,tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri.
Keberadaan  sebuah  sistem  akuntansi  menjadi  sangat  penting  karena  fungsinya dalam menentukan  kualitas  informasi  pada  laporan  keuangan.  mengungkapkan  bahwa jika  belum  memahami  sistem  akuntansi,  maka  belum  memahami  penyusunan  laporan keuangan,  karena  akuntansi  pada  dasarnya  merupakan  sistem  pengolahan  informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem
akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  harus  disusun  atau  dihasilkan  dari  sebuah  sistem  akuntansi pemerintah  daerah  yang  handal,  yang  bisa  dikerjakan  secara  manual  ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat  minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor  publik  maka  akan  lebih  tepat  jika  menggunakan  sistem  aplikasi  komputer  yang komprehensif  dan  sudah  teruji.  Hal  ini  akan  dapat  meminimalkan  kesalahan  proses akuntansi  dan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan.  Pemerintah daerah  selaku  pengelola  dana  publik  harus  mampu  menyediakan  laporan  keuangan yang  diperlukan  publik  secara  akurat,  relevan,  dan  tepat  waktu.  Hal  ini  sesuai  dengan apa  yang  ditegaskan  Mardiasmo  (2009)  bahwa  untuk  dapat  menghasilkan  laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.
Pengaruh  sistem  Akuntansi  Keuangan  Daaerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan yang dimoderasi oleh dysfunctional behavior .
Hasil  regresi  menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  sistem  akuntansi  keuangan daerah yang  dimoderasi  oleh  perilaku  disfungsional  (SAKD*DB)  bertanda  negatif sebesar 0,406, artinya penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah jika didukung dengan  perilaku  disfungsional  diprediksi  akan  menurunkan  kualitas  laporan keuangan.
Hasil  uji  hipotesis  ke  dua  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan daerah yang  dimoderasi  oleh  perilaku  disfungsional  berpengaruh  negatif  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti  ermiris  bahwa
pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah jika  didukung  dengan  perilaku disfungsional yang tinggi diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan.
Setelah  diuji  dan  terbukti  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional berpengaruh nrgatif terhadap kualitas laporan keuangan,  selanjutnya  dihitung  koefisien  determinasi  untuk  mengetahui  seberapa besar  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  dimoderasi  oleh  perilaku disfungsional  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  hasil  pengolahan data  diperoleh  koefisien  determinasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan.
Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,601 atau 60,1%, artinya sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional memberikan pengaruh  sebesar  60,1%  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  sedangkan  sisanya yaitu 39,9% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin  ilmu  akuntansi.  Untuk  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas,  maka  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  melaksanakan  sistem akuntansi  sangatlah  penting.  Begitu  juga  di  entitas  pemerintahan,  untuk menghasilkan  Laporan  Keuangan  Daerah  yang  berkompetensi  dibutuhkan  SDM yang  berlatar  belakang  atau  memahami  bidang  akuntansi  dan  kompeten  dalam Akuntansi  pemerintahan,  keuangan  daerah  bahkan  organisasional  tentang pemerintahan, begitu pula sebaliknya, apabila bidang akuntansi diisi oleh SDM yang tidak  berkompetensi  di  bidang  akuntansi  dapat  menjadi  pengaruh  kurangna pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar.
Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi
atau  kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan  efisien. (Indriasari,  et  al.  2008)  kompetensi  merupakan  suatu  karakteristik  seseorang  yang memiliki  keterampilan,  pengetahuan,  dan  kemampuan.  Kompetensi  sumber  daya manusia mencakup kapasitasnya dan perilaku yang dimilikinya.
Pegawai  dituntut  dapat  melaksanakan  pekerjaannya  secara  profesional sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan  berkualitas.  Kualitas  pekerjaan pegawai  berhubungan  dengan  kualitas  keahlian,  ketepatan  waktu  penyelesaian pekerjaan,  kecukupan  bukti  pemeriksaan,  dan  sikap  independensinya.  Kualitas lakporan  yang  dihasilkan  diartikan  sebagai  probabilitas  seorang  pegawai  dapat menentukan dan melaporkan transaksi kuangan yang terjadi dalam sistem akuntansi. Pegawai  mempunyai  peranan  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  membentuk kepercayaan para pemakai informasi pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat  oleh  pegawai  berwenang  bertujuan  untuk  memberikan  pendapat  atas kewajaran laporan keuangan. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan baik maka para  pemakai  laporan  keuangan  dapat  mempercayai  bahwa  laporan  keuangan tersebut andal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Implementasi  dari  sistem  akuntasi  keuangan  daerah  diharapkan  dapat memenuhi  tuntutan  dari  masyarakat  tentang  transaparansi  dan  akuntabilitas  dari lembaga  sektor  publik  (Mardiasmo,2002).  Rintangan  penting  untuk  tercapainya kesuksesan  dari  suatu  implementasi  sistem  yang  baru  adalah  kurangnya  perhatian pada  faktor  perilaku  selama  implementasi.  Selain  itu  masih  sedikit  penelitian  yang dilakukan  dengan  memperhatikan  faktor –faktor perilaku selama tahap implementasi system  baru  serta  pengaruh  sistem  tersebut  terhadap  kepuasan  dan  kinerja (Cavallozo dan Ittner , 2004).
Kesuksesan  implementasi  sebuah  sistem  tentu  saja  tak  lepas  dari  perilaku individu  pelaksana  sistem  tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lily  Sugeng (2009) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitasnya sering kali terjadi suatu penyimpangan  perilaku  atau  pelanggaran  yang  disengaja  di  luar  dari  aturan  dan prosedur  sistem  pengendalian  manajerial  pemerintah  daerah  yang  biasanya dilakukan  oleh  pelaksana  SKPD  itu  sendiri  yang  disebut  sebagai  perilaku dysfunctional ( dysfunctional  behavior ).  Penerapan  SIKD  yang  efektif  menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan  secara  terus  menerus  dari  instansi  yang  berkewenangan  sehingga pencapaian  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  sebagai  bagian  dari kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dapat  menjadi  kenyataan.  Dengan adanya perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior) tentu saja akan mempengaruhi negatif implementasi sebuah sistem (Sabaroyeen,2006).

## SIMPULAN

## 1. Kesimpulan
1)  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan,  semakin  baik  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan daerah akan membuat laporan keuangan daerah semakin berkualitas. Sistem akuntansi  keuangan  daerah  memberikan  pengaruh  sebesar  37,0%  terhadap kualitas laporan keuangan.
2)  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah yang  dimoderasi  oleh  perilaku disfungsional  berpengaruh  negatif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah jika  didukung  dengan perilaku  disfungsional  yang  tinggi  akan  menurunkan  kualitas  laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah  yang dimoderasi oleh perilaku
disfungsional memberikan pengaruh sebesar 60,1% terhadap kualitas laporan keuangan.

## 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini, maka saran dari hasil penelitian ini adalah:
1.  Perlunya  diadakan  pembinaan  atau  pelatihan  terhadap  pegawai    bagian keuangan  yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaporan  keuangan  sehingga lebih  memahami  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  etika  yang  membentuk karakter yang selalu bersikap professional.
2.  Perlu  adanya  sistem  dan  prosedur  pelaksanaan  tugas,  pembagian  tugas yang  baik  untuk  menghindari  kompleksitas  tugas  dan  perlunya  mengikuti pelatihan ( training ) untuk menunjang keterampilan dan keahlian.
3.  Perlu  adanya  pembinaan  sikap  profesional  agar  pegawai  dalam  membuat laporan  keuangan  lebih  memperhatikan  dan  tidak  mengabaikan  implikasi system akuntansi keuangan daerah.
4.  Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  menambah  variable  lain  yang  dapat mempengaruh  kualitas  laporan  keuangan,  sehingga  semakin  banyak referensi  tentang  factor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan setiap organisasi perangkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hafiz, Tanjung. 2009, Akuntansi Pemerintahan Daerah . Jakarta Alfabeta
Abdul Halim dkk, 2012 . Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Andy Field (2009). Discovering Statistics Using SPSS . (3 rd ed.). SAGE Publications Ltd
Arikunto , S. 2010 . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta
Barker, C. Pistrang, N & Elliot, R (2016). Research Methods in Clinical Psychology . (3 rd ed.). John Wiley & Sons, LTD, Chichester UK
Cooper, D. R, & Schindler, P. S. (2014). Business Research Methods . (12 th ed.). Mc Graw Hill Companies, Inc. New York
Bastian Indra . 2007 . Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat
Basuki dan Krisna.Y. Mahardani.2006. Pengaruh Tekanan Anggaran dan Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publikdi Surabaya . Jurnal Maksi. Vol. 6 No 203
Behavior: an Empirical Investigation”. Accounting Behaviour
Cavalluzzo, K.S. dan C.D. Ittner. 2004 . Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government. Accounting , Organizations and Society 29: 243-267
Chan, Samuel Y.S. and Leung, Philomena 2006, The effect of accounting student’s ethical reasoning and personel factors on their ethical sensitivity , Managerial Auditing Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 436-457
Donnelly, et al ,2003. “Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditors’ Personal Characteristics”. Behavioral Research in Accounting, Vol 15.
Fajar dan Heru. 2010 . Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Dasar. Meraih Keunggulan Bersaing. Edisi Pertama, Yogyakarta
Hair et al., 1998 , Multivariate Data Analysis , Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle
Harahap , Sofyan Syafri. 2008 . Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan . Raja. Grafindo Persada, Jakarta
Harken Drama, 2014, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem

## Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Studi Empiris pada SKPD Kota Solok
Mardiasmo , 2002 , “ Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah” . Penerbit. ANDI, Yogyakarta
Roviyantie, Devi. 2011 . Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah . Jurnal akuntansi Universitas Siliwangi Siregar, Baldric dan Boni , Siregar , 2001 . Akuntansi Pemerintahan dengan sistem Dana ,. STIE, YKPN,. Yogyakarta
Sudjono, Dona Primasari, & Ratu Ayu Sriwulandari, 2014, Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai: Dysfunctional Behavior Sebagai Variabel Moderating Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
Sugiyono , 2013 , Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta
Supranto M. A. 2000 . Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, Edisi Keenem. Erlangga,
Jakarta
Welly Surjono dan Nova Roslina Firdaus, 2017, Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Wiyantoro, Lili Sugeng dan Sabeni, Arifin. 2007. Hubungan antara Sistem Pengendalian Manajemen dengan Perilaku Dysfungsional: Budaya Nasional sebagai Variabel Moderating, Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.

## Regulasi :
Pemendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah SAKD menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara