## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696
Volume 8, Nomor 2, November 2022, pp. 15-33 E-ISSN: 2776-6284 | P-ISSN: 2301-8453
Received 25 Oktober 2022 ●Revised 24 November 2022 ●Accepted 26 November 2022

## Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa
Rizky Amalia Putri 1 ,Paulus Israwan Setyoko 2 Dwiyanto Indiahono 3
123 Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
Email: rizkyamaliaputri.78@gmail.com, paulus.setyoko@unsoed.ac.id, dwiyanto.indiahono@unsoed.ac.id
*Email Korespondensi: rizkyamaliaputri.78@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is to explore and examine further how to present the real bureaucratic reform agenda and return to the real path as mandated by existing laws and regulations. This research is important considering  that  the  bureaucratic  reform  agenda is  still the  main focus  in the study  of public administration,  especially  for  developing  countries  like  Indonesia,  which  in  its  position  needs  to  be completed and cannot be ignored. Bureaucratic reform policies are an important main focus, especially in improving the health of the bureaucracy and ensuring the running of the public service process. In realizing bureaucratic reform as an important public policy agenda, it must be ensured that what is proclaimed and determined can be carried out properly by existing actors. Within the existing framework, even though it has been able to focus on the areas of change and expected results in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 – 2025, Indonesia itself can still be said to have not produced perfect results and impacts. The results of the study show that there are several aspects that need to be elaborated in depth and become a common concern in the present and future bureaucratic reform agenda. This search is important in presenting a renewal framework that is mapped through certain stages as an effort to improve public administration from time to time, one of which is by considering the omnibus  law.  With  the  reforms  carried  out,  it  is  hoped  that  it  can  become  a  means  of  educating  and improving the state of the bureaucracy and the resources in it to move in the dynamic governance with an emphasis on 2 (two) main components, namely dynamic capabilities and organizational culture, so as to be able to form a bureaucracy that has a mindset thinking ahead, thinking again and thinking cross. With a process that is carried out in a systematic "repetitive and patterned" manner, it is hoped that it will become a  means  by  which  structures  strengthen  individuals,  and  continue  at  individual  stages  to  strengthen structures that are adjusted across space and time.
Keywords: Bureaucratic Reform; Public Administration; Public Policy

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji lebih lanjut bagaimana menghadirkan agenda reformasi  birokrasi  yang  sesungguhnya  dan  kembali  ke  jalan  yang  sebenarnya  sebagaimana  amanat peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Penelitian  ini  menjadi  penting  mengingat  agenda  reformasi birokrasi  masih  menjadi  fokus  utama  dalam  kajian  administrasi  publik  khususnya  bagi  negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pada posisinya perlu dituntaskan dan tidak bisa diabaikan. Kebijakan reformasi birokrasi menjadi fokus utama yang penting khususnya dalam membenahi kesehatan birokrasi
dan menjamin berjalannya proses pelayanan publik. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi sebagai agenda kebijakan publik yang penting, maka harus dipastikan bahwa apa yang dicanangkan dan ditetapkan dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  para  aktor  yang  ada.  Dalam  kerangka  yang  ada,  meskipun  telah  mampu memiliki fokus area perubahan dan hasil yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Indonesia sendiri masih dapat dikatakan belum menghasilkan hasil dan dampak yang sempurna. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek –  aspek  yang  perlu  diurai  secara  mendalam  dan  menjadi  perhatian  bersama  dalam  agenda  reformasi birokrasi di masa kini dan masa yang akan datang. Penelusuran ini menjadi penting dalam menghadirkan kerangka pembaharuan yang dipetakan melalui tahap-tahap tertentu sebagai upaya perbaikan administrasi publik  dari  masa  ke  masa,  salah  satunya  dengan  mempertimbangkan  metode omnibus  law .  Dengan pembaharuan  yang  dilaksanakan  maka  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  mendidik  dan  memperbaiki keadaan birokrasi dan sumber daya yang ada didalamnya untuk bergerak pada area dynamic governance dengan penekanan pada 2 (dua) komponen utama yaitu kapabilitas dinamis dan budaya organisasi, sehingga mampu membentuk birokrasi yang memiliki pola pikir thinking ahead, thinking again dan thinking cross . Dengan proses yang dilaksanakan secara sistematis “berulang dan terpola” maka diharapkan dapat menjadi sarana  dimana  struktur  memperkuat  individu,  dan  berlanjut  pada  tahapan  individu  memperkuat  struktur yang disesuaikan dalam lintas ruang dan waktu.
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi; Administrasi Publik; Kebijakan Publik.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  administrasi  publik  sebenarnya  tanpa  disadari  telah  ada  dan  dilaksanakan dalam  peradaban  bangsa-bangsa  jauh  sebelum  dikembangkan  oleh  Woodrow  Wilson.    Namun, secara  nyata  Woodrow  Wilson  menjadi  tokoh  awal  pembahas  administrasi  publik  yang  pada akhirnya  berpengaruh  baik  secara  umum  bagi  perkembangan  administrasi  itu  sendiri  maupun secara khusus bagi kehidupan Pemerintahan Amerika Serikat hingga saat ini.  Dalam kajiannya, kehadiran  administrasi  publik  dapat  dikatakan  lahir  atas  sebuah  urgensitas  kebutuhan  sebuah pengetahuan yang baru dengan berlandaskan pada pertanyaan-pertanyaan penting yang meliputi “apa yang dikaji  oleh pengetahuan tersebut?” (ontologi); “bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut?” (epistemologi); serta “untuk apa pengetahuan tersebut dipergunakan?’’ (aksiologi).
Dalam rangkaiannya, apa yang berkembang dalam diri administrasi publik dapat dikatakan tidak terlepas dari kacamata atau persepsi visual yang ditangkap oleh Woodrow Wilson. Masa yang dilihat oleh Woodrow Wilson dikategorikan sebagai masa klasik atau Old Public Administration , dengan  isu  atau  konflik  nilai  yang  dipertanyakan  saat  itu  adalah “bagaimanakah  cara melaksanakan  kehidupan  pemerintahan  serta  kebijakan  yang  ada  secara  efektif  dan  efisien?”.
Dalam  gambaran  yang  diberikan  oleh  masa  tersebut,  lahirnya  administrasi  publik  dipengaruhi secara  langsung  oleh  suasana  sistem  politik  Negara  Amerika.  Dimana  pada  masa  itu  Woodrow Wilson  melihat  bahwa  dalam  melaksanakan  pemerintahan  atau  kebijakan  yang  dibentuk  oleh legislatif (dunia politik) membutuhkan suatu keahlian tertentu, perhatian khusus, serta hal-hal yang

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696
spesial  dibandingkan  dengan  ilmu-ilmu  lain.  Kesadaran  awal  inilah  yang  menjadi  jalan  untuk memunculkan sebuah ilmu baru selain ekonomi, hukum, dan politik. 1
Secara  nyata,  kesadaran  yang  timbul  atas  persepsi  yang  dimiliki  memicu  untuk menghadirkan  ilmu  administrasi  publik  sebagai  jawaban  atas  kegelisahan  Wilson  dan permasalahan yang dihadapi pada masa tersebut. Persepsi sebagai hal yang penting dan kontroversi harus  ada  subyek  dan  obyek  yang  menghubungkan  adalah sensoric  experience dan  bagaimana pengalaman  sensorik  menghasilkan  kausalitas  (Tobirin,  2020,  hal.  4),  melahirkan  persepsi  dan paradigma yang ada. Secara nyata dari masa klasik serta neoklasik – Old Public Administration , maka  lahirlah  pandangan-pandangan  baru  sebagai  antitesis  dari  perkembangan  yang  ada  dan menghasilkan  sintesis  muktahir  yang  disesuaikan  dengan  kondisi-kondisi  atau  fakta  yang ditangkap  oleh  masing-masing  ahli  yang  bersangkutan.  Pada  akhirnya,  sintesis  yang  dihadirkan menjadi sebuah perbandingan administrasi publik yang dapat dipelajari hingga saat ini.
Perspektif yang dihadirkan secara langsung tentu tidak hanya menghasilkan gagasan yang berbeda  tetapi  juga  keyakinan  serta  konseptual  yang  berbeda-beda  pula.  Dalam  perjalanannya, administrasi  publik  yang  dihadirkan  oleh  Negara  Amerika  beserta  paradigma-paradigma  yang dimulai  dari Old  Public  Administration , New  Public  Administration , New  Public  Management , New Public Service sampai dengan Governance , memunculkan sebuah pertanyaan khusus: apakah perjalanan  paradigma  yang  didukung  dengan best-practices yang  ada  mampu  berlaku  pula  bagi kehidupan Negara dan Pemerintahan Indonesia saat ini?. 2 Tentu hal ini menjadi satu hal yang perlu
1 Secara nyata, kesadaran yang timbul atas persepsi yang dimiliki memicu untuk menghadirkan ilmu administrasi publik sebagai jawaban atas kegelisahan Wilson dan permasalahan yang dihadapi pada waktu tersebut. Singkatnya, dari persepsi visual yang diperoleh melahirkan sebuah doktrin pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia  eksekutif.  Pemisahan  (dikotomi)  antar  keduanya  menghadirkan  dan  memberikan  peran  yang  secara mendalam bagi para legislator dan para administrator. Pemisahan yang terjadi telah membuat adanya penegasan peran  keduanya,  dimana  tugas  legislator  hanya  untuk  merumuskan  kebijakan,  sementara  tugas  administrator hanya untuk mengimplementasi kebijakan yang telah dibentuk.  Dengan demikian, perubahan yang disampaikan oleh Woodrow Wilson menjadi jalan utama awal dalam tubuh administrasi publik itu sendiri.
2 Misalnya  pendekatan  NPM.  NPM  belum  tentu  cocok  digunakan  oleh  negara-negara  lain  khususnya  negara berkembang, mengingat konsep ini muncul dan berhasil di negara-negara maju. Belum cocoknya NPM digunakan oleh negara-negara berkembang dikarenakan adanya perbedaan kondisi yang berbeda dari negara maju. Negara maju  dapat  dengan  sukses  menggunakan  NPM  karena  didukung  dengan  situasi  dan  perkembangan  sejarah, infrastruktur  dan  daya  dukung  yang  baik  dari  sektor  swasta  sebagai  pihak  yang  ikut  berkolaborasi  dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan masyarakat. Hal ini belum tentu mampu dilakukan oleh negara berkembang yang masih terjebak dengan birokrasi yang masih tradisional dan daya  dukung sektor swasta yang belum sama dengan sektor swasta yang ada dinegara maju yang cenderung independen. Penggunaan NPM pada negara  berkembang  dikhawatirkan  tidak  akan  cocok  apabila  infrastruktur  dan  daya  dukung  yang  dimiliki  tidak samaPelaksanaan  NPM  dalam  negara  berkembang  perlu  ditahan  terlebih  dahulu  mengingat  sektor  swasta kemungkinan besar akan menjadi kepanjangan tangan dari penguasa untuk mengatur urusan pemerintahan yang
dijawab  mengingat  apa  yang  ditangkap  dalam  kajian  administrasi  publik  saat  ini  secara  nyata bukanlah persepsi visual yang ditangkap dan dimiliki oleh Bangsa Indonesia.
Dalam rangkaiannya, persepsi beserta pendapat para ahli yang ada khususnya di Amerika tentu  bermanfaat  sebagai  perbandingan  yang  dapat  dipertimbangkan  dan  menjadi  bahan pembelajaran bagi tatanan kehidupan berbagsa dan bernegara di  Indonesia. Administrasi  publik yang lahir di Amerika dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Namun, apa  yang  menjadi  pengetahuan  universal  tersebut  pada  tatanannya  harus  diturunkan  menjadi sebuah  hal  yang  dapat  diterapkan  atau  diterapkan  pada  kehidupan  yang  nyata  di  Indonesia. Keinginan  dan  kepentingan  untuk  mencari  administrasi  publik  “yang  sesuai”  termasuk memperbaiki dimensi yang ada tentu menjadi bagian penting dimana pada masa kini upaya tersebut mulai diformalkan dan dilaksanakan melalui agenda reformasi birokrasi.
Dalam  kerangka  masa  kini,  agenda  reformasi  birokrasi  menjadi  salah  satu  bagian  kecil dalam proses pembangunan reformasi administrasi “positif” Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sistematis dalam membangun aparatur negara guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pada posisinya  Grand  Design  tersebut  berfokus  untuk  mempercepat  krisis  dimensi  yang  ada  dengan memperbaiki  area  perubahan  yang  meliputi  organisasi,  tata  laksana,  peraturan  perundang- undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir ( mind  set )  dan  budaya  kerja  ( culture  set )  aparatur.  Pelaksanaan Grand  Design ini  diikuti  oleh seluruh kementerian/lembaga yang berada di bawah pengelolaan tim nasional reformasi birokrasi dengan  pelibatan  berbagai  elemen  terkait  atas  koordinasi  Wakil  Presiden,  seperti  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  selaku  pembina,  BPKP  selaku  tim penjamin  mutu  ( quality  Assurance ),  serta  Kementerian  Keuangan  selaku  pengampu  urusan keuangan dan remunerasi berbasis kinerja (Holidin et al., 2017). Grand Design tersebut lebih lanjut akan  ditindaklanjuti  oleh  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
menguntungkan penguasa dan sektor swasta. Dengan demikian logika untuk menyerahkan pelaksanaan layanan masyarakat  ke  tangan  swasta  (baik  yang  mencari  laba  maupun  nirlaba)  karena  akan  menciptakan  suatu pemerintahan lebih efektif, efisien, adil maupun bertanggungjawab belum bisa  menjadi logika yang masuk  akal bagi negara berkembang karena bisa jadi kehadiran NPM menjadi suatu bencana yang tak terkendalikan baik itu adanya peningkatan angka kemiskinan maupun tindakan korupsi yang semakin besar. Perlu ada kajian lebih lanjut untuk mengadopsi nilai-nilai dalam NPM, bukan tidak setuju, tapi semua proses pengadopsian suatu konsep harus didasarkan pada kondisi baik unsur sejarah, fakta yang yang dimiliki serta kebutuhan dari negara tersebut.

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
Birokrasi untuk dibentuk Road Map setiap 5 (lima) tahun sekali.
Proses formal yang dilaksanakan tentu sangat baik tidak hanya sebagai bentuk penguatan atas  Peraturan  Menteri  Nomor:  PER/15/M.PAN/7/2008  tentang  Pedoman  Umum  Reformasi Birokrasi,  namun  menurut  Holidin  (2017)  inisiatif  pemerintah  tersebut  secara  nyata  menjamin keberlangsungan  agenda  reformasi  birokrasi  melalui  kerangka  manajemen  strategis  yang terlembagakan. Dalam perkembangannya, kebijakan reformasi birokrasi menjadi fokus utama yang penting  khususnya  dalam  membenahi  kesehatan  birokrasi  dan  menjamin  berjalannya  proses pelayanan  terhadap  publik.  Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dilaksanakan  berdasarkan  beberapa kebijakan yaitu:
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Perpres tersebut merupakan arahan kebijakan jangka lima belas tahun sebagai peta jalan reformasi birokrasi bagi kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi  Reformasi Birokrasi Instansi  Pemerintah  (diubah  Permenpan  dan  RB  Nomor  30  Tahun  2018  tentang  Perubahan Atas  Permenpan  dan  RB  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Evaluasi  Reformasi Birokrasi  Instansi  Pemerintah).  Peraturan  ini  mengamatkan  pentingnya  peta  jalan  sebagai rencana lima tahunan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melaksanakan reformasi birokrasi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerjanya.
3. Permendagri Nomor 135 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan  Pemerintah  Daerah.  Arahan  kebijakan  bagi  upaya  peningkatan  dan  capaian kinerjanya di masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pemenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road  Map  Reformasi  Birokrasi  tahap  2020  –  2024  sebagai  perencanaan  jangka  menengah terakhir  sebagai  upaya  akselerasi  pencapaian  sasaran  reformasi  birokrasi  bagi  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sayangnya, apa yang dibentuk dan dicanangkan melalui grand design reformasi birokrasi nasional pada tahun 2010 sebagai langkah formal dan transisi memang belum mampu menghitung
Rizky Amalia Putri,Paulus Israwan Setyoko dan Dwiyanto Indiahono Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa
serta  mengakomodir  faktor-faktor  kegagalan  dan  masih  merupakan  tahapan  awal  yang  perlu diperbarui kembali untuk menuju jalan yang benar. Pemerintah Indonesia selama hampir 70 puluh tahun  sejak  merdeka  belum  berhasil  membentuk  birokrasi  pemerintah  dan  sosok  pegawai  ASN yang pas dan cocok untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat (Dwiyanto, 2015, p. 3). Dalam  diskusi  yang  disampaikan  oleh  (Prasojo,  2022)  dijelaskan  bahwa  kegagalan  reformasi birokrasi  kita  adalah  adanya  kebiasaan over  planning,  over  analysis,  over  compliance,  over structured,  over  fragmented ,  tetapi  tidak  ikuti  dengan  upaya  membangun new  values,  new meaning, new goodness, networks, collaboration .
Dalam Webinar IAPA, Percepatan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021, Prof. Agus  Pramusinto  menyampaikan  bahwa  terdapat  problematika  dalam  reformasi  birokrasi Indonesia itu sendiri. Dalam presentasinya terdapat 4 (empat) problematika yang meliputi (IAPA, 2021):
1. Reformasi birokrasi masih terlalu umum dan tidak terkoneksi dengan bidang layanan utama di masing-masing instansi pemerintah. Misal: pendidikan, kesehatan, investasi, pertanian, kelautan dan lain-lain.
2. Fokus  reformasi  birokrasi  masih sibuk dengan ketersediaan dokumen, dan belum terlihat dalam implementasi.
3. Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  sering  kehilangan  arah,  seragam  untuk  setiap  instansi, “mereka melakukan perubahan untuk menjawab masalah apa”.
4. Capaian reformasi birokrasi baru pada tahap “ sent ” dan belum “ delivered ”. Birokrasi masih sibuk melayani diri sendiri dan belum keluar kepada masyarakat yang dilayani.
Dengan demikian, perlu perhatian bersama terkait agenda pembangunan birokrasi melalui grand design reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) dekade.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  berfokus  pada  peristiwa  yang berlangsung  saat  ini  dan  didukung  dengan  fakta  serta  teori  yang  ada  sebagai  bahan  utama pendukungnya.  Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  penulis  melaksanakan  studi  pustaka,  yang diikuti  dengan  wawancara  lebih  lanjut  untuk  memperoleh  informasi  yang  mendukung  arah penelitian.  Studi  pustaka  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  yang  berasal  dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, hasil laporan kajian pemerintah, sementara

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696
wawancara dilaksanakan kepada pemangku kepentingan yang ada untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait reformasi birokrasi pada masa kini. Dalam proses untuk memperoleh informasi lebih dalam, penulis menggunakan pula pencarian dan penelusuran webinar yang berkaitan dengan perkembangan reformasi birokrasi.
Gambar 1.1. Alur Metode Pengumpulan Data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Istilah  “administrasi  publik”  sebenarnya  tidak  dikenal  dan  tidak  pula  ditemukan  dalam Undang-Undang  Dasar  1945.  Di  Amerika  Serikat,  negara  yang  telah  maju  dan  diklaim  sebagai negara  asal  disiplin  administrasi  publik,  istilah  tersebut  juga  tidak  ditemukan  di  dalam konstitusinya  (Keban,  2019,  p.  1).  Namun,  walaupun  demikian  keberadaan  administrasi  publik beserta paradigma yang dibangun hingga saat ini telah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan  tatanan  pemerintahan  dunia  dimana  keberadaannya  memberikan  warna  terpenting dalam  tegak  rubuhnya  suatu  negara.  Charles  mengatakan  bahwa  tidak  ada  satu  hal  untuk  abad modern  sekarang  ini  yang  lebih  penting  dari  administrasi  (Marliani,  2018).  Dengan  demikian, perhatian terhadap keberadaan administrasi publik merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam kerangka membentuk administrasi positifnya.
Pengembangan administrasi menjadi satu hal yang penting mengingat administrasi publik tidak berada pada tatanan yang kaku. Menurut Edoardo Ongaro (2020, p. 290) dalam tulisannya yang berjudul Forms of Knowledge for the Practice of Public Administrastion menjelaskan pada bagian  akhir  bahwa  “ I  argue  that  knowledge  for  the  practice  of  PA  (re:  public  administration) comes  in  three  main  forms:  enlightening  knowledge  (theory-centred);    problem-orientated knowledge;  and  practice-embodied  knowledge” ,  pengetahuan  untuk  praktik  administrasi  publik memiliki  3  (tiga)  bentuk  utama,  yaitu  sebagai  pengetahuan  yang  mencerahkan  (berpusat  pada teori);  pengetahuan  yang  berorientasi  pada  masalah;  dan  pengetahuan  yang  diwujudkan  dalam praktik. Ongaro menegaskan lebih lanjut bahwa all three  forms of knowledge are required for the development  of  the  practice  of  Public  Administration ,  ketiga  bentuk  pengetahuan  tersebut diperlukan untuk pengembangan praktik administrasi publik.

## Studi Pustaka
• peraturan perundang- undangan, buku, jurnal penelitian, hasil laporan kajian pemerintah Wawancara Penelusuran
Webinar
Rizky Amalia Putri,Paulus Israwan Setyoko dan Dwiyanto Indiahono Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa
Tuntutan  perubahan  birokrasi  dilakukan  dengan  menggunakan  beragam  pendekatan  dan paradigma (Habibi, 2020). Pada posisinya, paradigma administrasi publik yang telah berkembang memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  keberlangsungan  karakter  birokrasi  Indonesia mengingat setiap paradigma yang dihadirkan memberikan respons dan jalan keluar atas fenomena dan masalah yang dihadapi suatu pemerintahan. Namun perlu diperhatikan secara seksama bahwa apa yang berkembang dalam diri administrasi publik dapat dikatakan tidak terlepas dari persepsi visual  dan  sejarah  yang  ditangkap  oleh  para  tokoh  yang  mencoba  menjawab  isu  (konflik  nilai) dengan berdasarkan spekulasi pada masa tersebut dan latar belakang (negara barat) yang berbeda, dimana hal tersebut belum tentu sesuai. Apabila melihat kembali kebelakang, kita dapat melihat bahwa apa yang berkembang dalam diri administrasi publik tidak terlepas dari persepsi visual yang ditangkap oleh Woodrow Wilson pada masanya.
Dalam tulisan yang disampaikan oleh Pratama (2017) dengan judul Bureaucracy Reform Deficit  in  Indonesia:  A  Cultural  Theory  Perspective ,  bahwa  pengadopsian  harus  dilaksanakan dengan berhati-hati dimana mungkin akan mempengaruhi beberapa paradoks dan ketidakcocokan. Ketidaktahuan  konteks  terkadang  menimbulkan  beberapa  dampak  negatif  yang  kontraproduktif terhadap  program  reformasi  (Pratama,  2017).  Dalam  mencapai  bentuk  administrasi  publik Indonesia  yang  mapan  maka  diperlukan  sebuah  upaya  inovasi  dan  pengembangan  lebih  lanjut, sehingga  memberikan  hasil  perubahan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  kondisi  tujuan  bangsa. Dukungan reformasi administrasi publik Indonesia tentu merupakan hal yang harus diperhatikan, dimana  hal  ini  didukung  pula  dari  pernyataan  Miftah  Thoha  (2014),  yang  menjelaskan  bahwa perbaikan ekonomi, politik dan sektor lainnya dapat diperbaiki apabila kondisi kelembagaan dan sistem administrasi negara itu diperbaiki terlebih dahulu.
Dalam perkembangannya, upaya untuk  mengadopsi  dan memodifikasi  paradigma sesuai dengan  kebutuhan  dan  keadaan  masing-masing  negara  menjadi  satu  hal  yang  diprioritaskan  tak kecuali  bagi  Indonesia  mengingat  hal  ini  berkaitan  pula  dengan  agenda  reformasi  birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan bagian dari reformasi administrasi negara (Riyadi, 2008). Reformasi birokrasi merupakan the artificial inducement of administrative transformation against  resistance ,  yang  dapat  dimaknai  bahwa  reformasi  administrasi  adalah  keinginan  atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi (Faedlulloh et  al.,  2020).  Pada  posisinya  reformasi  menjadi  salah  satu  jalan  penting,  sebagaimana  yang disampaikan  Farzamand  (2002)  (dalam  Ahmad  Ulil  Aedi,  Sakti  Lazuardi,  2020), building  an

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696
administrative infrastructure capable of  managing the task of development  administration  is an imperative for these nations . Reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung  makna  “peningkatan  kualitas  yang  lebih  baik”,  karena  “ to  reform ”  mengandung makna “ to make better ”, “ become better ”, “ change for the better ”, atau “ retur to a former good state ”.
Dalam  beberapa  kajian  yang  telah  dihadirkan,  Profesor  Agus  Dwiyanto  sendiri  telah memberikan poin penting dalam berupa peta jalan dalam pembaharuan reformasi birokrasi untuk melaksanakan  perubahan  yang  meliputi  penguatan  basis legal untuk  pelembagaan  reformasi birokrasi,  restrukturisasi  birokrasi,  pembaharuan  sistem  kepegawaian  dan  penggajian; pengembangan budaya dan jati diri birokrasi; dan peningkatan akuntabilitas. Dalam rangkaian peta jalan  tersebut  disampaikan  terkait  masalah,  pembaharuan  yang  perlu  dilakukan  dan  indikator capaian yang harus dalam prosesnya. Berikut penjabaran sederhana yang bisa diberikan (Dwiyanto, 2015, pp. 130–152):
Tabel 1.1. Inti Sari Matriks Perubahan Reformasi Birokrasi Profesor Agus Dwiyanto.
No Poin Perubahan Keterangan 1 Penguatan basis legal untuk pelembagaan refromasi birokrasi Dalam  penguatan  poin  perubahan  ini  terdapat  7  (tujuh) permasalahan  yang  disoroti  diantaranya  terkait  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  konsisten,  pengembangan visi/misi  yang  sempit,  kebijakan  dan  program  reformasi birokrasi yang berbeda-beda antar K/L, Tidak terintegrasinya kebijakan  antara  K/L  dan  pemerintah  daerah,  Dokumentasi pengalaman  dan  pengetahuan  yang  belum  terdokumentasi dengan baik, proses pembelajaran/transfer pengetahuan yang belum terjadi antarsektor. 2 Restrukturisasi Birokrasi Dalam  penguatan  poin  perubahan  ini  terdapat  10  (sepuluh) permasalahan  yang  disoroti  diantaranya  fragmentasi birokrasi  dan  kewenangan  yang  berlebihan;  konflik  dan kekaburan  peran  antarkementerian  dan  Lembaga;  kinerja kementerian,  Lembaga,  dan  komisi  negara  tidak  mudah diukur;  proses  kerja  birokrasi  pemerintah  terlalu  kompleks dan tidak efisien; pelayanan publik sulit diakses dan mahal; koordinasi kegiatan pemerintahan sulit dilakukan dan mahal; lingkungan  bisnis  menjadi  kompleks  dan  tidak  mudah diperkirakan;  jenjang  pemerintahab  yang  panjang;  respons pemerintah  terhadap  masalah  publik  lamban  dan  seringkali tidak tepat; pelayanan publik lamban, tidak mudah diakses, dam mahal.
3 Pembaharuan sistem kepegawaian dan penggajian Dalam  penguatan  poin  perubahan  ini  terdapat  4  (empat) permasalahan  yang  disoroti  diantaranya  sistem  karir  yang tertutup;  sentralisasi  dalam  manajemen  kepegawaian; hubungan  antara  pejabat  politik  dan  birokrasi  yang  tidak sehat;  sistem  penggajian  yang  berlaku  tidak  mampu mendorong prduktivitas dan menciptakan rasa keadilan. 4 Pengembangan budaya dan jati diri birokrasi Dalam  penguatan  poin  perubahan  ini  terdapat  3  (tiga) permasalahan  yang  disoroti  diantaranya  orientasi  pada kekuasaan  yang  berlebihan;  orientasi  kedaerahan,  etnisitas, dan  subjektivitas  yang  menguat;  budaya  produktivitas rendah. 5 Peningkatan akuntabilitas publik Dalam  penguatan  poin  perubahan  ini  terdapat  4  (empat) permasalahan  yang  disoroti  diantaranya  birokrasi  masih menjadi pasar korupsi; pengawasan belum berorientasi pada hasil, melainkan masih bersifat prosedural; kemanfaatan bagi publik  belum  menjadi  nilai  penting  dalam  penilaian akuntabilitas; sistem kepatuhan internal belum terlembagakan dalam kementerian dan lembaga  pemerintah lainnya.
Pada posisinya, akomodir reformasi birokrasi lebih lanjut harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak akan usai dan serta merta memperbaiki keadaan birokrasi Indonesia. Perencanaan yang baik  yang  diikuti  dengan  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  tidak  serta  memberikan  hasil  dan dampak  yang  bagus  tanpa  kesadaran,  persepsi  yang  sama  dan  kekuatan  kepemimpinan.  Dalam wawancara bersama dengan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Komeptensi Aparatur Sipil Negara  di  Lembaga  Administrasi  Negara,  Muhammad  Taufik,  memberikan  penekanan  bahwa esensi  reformasi  birokrasi  adalah  menghadirkan leadership yang  baik  untuk  mengeksekusi regulasi-regulasi yang ada, dimana manajer-manajer (publik) yang ada harus mampu memainkan perannya;  Apapun  peraturannya,  apabila  tidak  didukung  dengan leadership maka  (agenda  RB) tidak akan berjalan. Hal tersebut menjadi penting mengingat dalam perjalanan kehidupan birokrasi terdapat banyak mitos perubahan sektor sebagaimana yang disampaikan oleh Osborn dan Plastrik (1997) (dalam Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Dalam tulisannya disampaikan  bahwa  terdapat  sejumlah  mitos  perubahan  sektor  publik  yang  bisa  dijadikan pemahaman  dalam  melihat  fenomena  birokrasi  Indonesia,  diantaranya,  mitos  liberal,  mitos konservatif, mitos bisnis, mitos imbalan, dan mitos kualitas orang.
Sumber: (2015:130–152)
0

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
1. Mitos liberal, bahwa birokrasi akan makin baik jika diberi dana lebih besar. Dalam kenyataan, karena  birokrasi  bekerja  dalam  suatu  sistem  yang  disfunstional,  maka  mengucurkan  dana dengan  jumlah  besar  belum  tentu  berbanding  lurus  dengan  peningkatan  kinerja  yang signifikan, yang seimbang dengan tambahan dana tersebut.
2. Mitos konsevatif, bahwa birokrasi akan lebih baik kalau diberi dana sedikit dan berbuat lebih sedikit. Dalam kenyataannya, mengurangi dana dan kegiatan pemerintah dalam sistem yang dysfunctional juga tidak menjamin kinerja akan lebih baik, sebanding dengan penghematan yang diperlukan.
3. Mitos bisnis, bahwa birokrasi pemerintah akan lebih baik apabila dikelolah seperti bisnis. Pada kenyataannya,  karena  sistem  yalestaring  menjadikan  lingkungan  bisnis  dan  pemerintah berbeda, maka mengelola pemerintahan seperti bisnis tidak akan menjamin hasil seperti yang dikehendaki.  Misalnya,  dalam  sistem  pemerintahan  kerapkali  bukan  efisiensi  yang  paling dibutuhkan, melainkan efektivitas dalam pelayanan.
4. Mitos  imbalan,  yakni  pegawai  negeri  akan  bekerja  lebih  baik  kalau  gajinya  cukup.  Dalam kenyataannya  tidak  selalu  begitu,  karena  menambah  gaji  tidak  selalu  menimbulkan konsekuensi logis terhadap peningkatan kinerja.
5. Mitos kualitas orang, yaitu birokrasi dapat lebih baik kalau kualitas orangnya juga baik. Dalam kenyataannya,  menggunakan  tenaga-tenaga  yang  berkualitas  tidak  menjamin  peningkatan hasil kerja karena mereka terperangkap dalam sistem yang tidak memberi ruang yang leluasa kepada orang-orang yang kualitasnya baik untuk membumikan kemampuan yang dimilikinya (Lestari, 2019).
Secara  nyata  reformasi  birokrasi  dengan  paradigma-paradigma  yang  disesuaikan diharapkan mampu menjadi sarana memperbaiki dimensi strategis administrasi publik. Penuntasan pilihan  paradigma  birokrasi  ini  merupakan  titik  awal  dan  strategis  yang  mempengaruhi  aspek- aspek  lainnya  (Habibi,  2020),  seperti  kebijakan,  struktur  organisasi,  manajemen,  etika, lingkungan dan kinerja. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing dimensi menurut Yeremias Keban dalam bukunya (2019:12–13):
a. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut;
b. Dimensi  struktur  organisasi  berkenaan  dengan  pengaturan  struktur  yang  meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya;
c. Dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat  diimplementasikan  (digerakan,  diorganisir  dan  dikontrol)  untuk  mencapai   tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen;
d. Dimensi etika memberikan tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang buruk;
e. Dimensi lingkungan diibaratkan dengan suasana dan kondisi sekitar yang memepngaruhi seluruh  dimensi  yang  ada  seperti  dimensi  struktur  organisasi,  manajemen,  kebijakan  dan tanggung jawab moral;
f. Dimensi  kinerja  memberikan  suatu  bukti  nyata  tentang  kehadiran  dan  kegunaan  rill pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara.
Dalam tatanannya setiap dimensi mampu memberikan pengaruh dan berhubungan satu sama lain,  dimana Keban  (2019)  menjelaskan  apabila terganggu salah satu  unsur maka  akan mengganggu  unsur  yang  lain.  Apabila  melihat  dari  gambar  dan  penjelasan  singkat  tersebut maka kita bisa melihat bahwa masing-masing dimensi dibentuk untuk memberikan kontribusi yang  setara  dan  saling  berhubungan  dalam  menciptakan  keharmonisan  dalam  kegiatan pemerintahan suatu negara. Pada prosesnya dimensi-dimensi yang terbentuk tersebut bukanlah sesuatu  yang  tidak  dapat  berubah  dan  kaku.  Dengan  demikian,  perbaikan  atau  pembaharuan dimensi administrasi publik  melalui reformasi birokrasi  sangat penting dalam menjaga irama pemerintahan Indonesia.
Perbaikan yang dilaksanakan oleh para penguasa ini menjadi hal dapat dicapai, dimana Max  Weber  (Keban,  2019,  p.  288)  menyatakan  bahwa:  “suatu  perubahan  dapat  berhasil diwujudkan melalui kontrol para elit yang memegang kekuasaan. Karena itu, rezim pemerintah yang sedang berkuasa,  dipercayai sebagai  agen utama untuk melakukan perubahan.”Namun, hal tersebut perlu pula didukung pula oleh sumber daya birokrasi yang ada didalamnya, dimana Emile Durkheim menjelaskan bahwa pembangunan birokrasi harus dimulai dari manusia yang ada  dalam  birokrasi  itu,  karena  manusialah  yang  menciptakan  sistem.  Kalau  manusianya berkualitas baik, ia akan tetap bertindak baik meski berada dalam sistem yang salah  (Keban, 2019, p. 288).

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696
Singkatnya,  hal-hal  tersebut  merupakan  unsur-unsur  penting  yang  dibutuhkan  dalam perbaikan administrasi publik kita. Namun terdapat hal lainnya dalam proses perubahan besar yang akan dilakukan oleh Indonesia, yaitu dengan memahami betul konsep-konsep yang telah hadir serta pahami betul karakteristik bangsa dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Upaya yang dilakukan dapat dikatakan bisa pada titik nol atau titik awal, namun rasanya hal tersebut tidak  perlu  terjadi  mengingat  kehidupan  bangsa  dan  bernegara  di  tengah-tengah  pandemi Covid-19  dan  globalisasi  serta  arus  teknologi  akan  terus  berjalan  dan  tidak  bisa  dihentikan begitu saja. Secara sederhana, upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan cara membuat peta jalan yang memiliki batas waktu dan berfokus pada pembentukan kebijakan yang baik dan penggunaan sumber daya yang dimiliki.
Tabel 1.2. Peta Jalan tentang Agenda Pembangunan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia.
Black on Black - Reality in Black Singkatnya,  tahap Black  on  Black ini  menjadi  tahap  penyadaran realita  Indonesia  tentang  arti  dan  peran  administrasi  publik,  yang didukung  dengan recovery sektor-sektor  yang  ada  pasca  covid-19 yang  diikuti  dengan  upaya  perbaikan  dalam  tubuh  birokrasi  itu sendiri. Dalam jangka waktu yang ada, diharapkan usaha pemerintah melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membawa hasil dan dampak  yang  baik  selama  5  (lima)  tahun  terakhir.  Tahap  ini  tidak hanya  sekadar  upaya recovery dan  menunggu  hasil  dari  lembaga- lembaga penting dalam lingkaran administrasi publik namun menjadi upaya  bersama  dalam  memahami  bagaimana  kondisi  negara Indonesia  saat  ini  secara  realistis.  Upaya  ini  penting  sebagai  upaya mengembalikan  kepercayaan  dan  menjadi  jembatan  utama  dalam dialog  pemerintah  untuk  membangun  sinergitas  bersama  antara pemerintah,  masyarakat  dan  pasar.  Pada  proses  ini,  diharapkan terdapat pemimpin bangsa yang mempunyai visi dan misi yang luar biasa seperti yang pernah dilakukan Presiden Soekarno dan Presiden Soerharto  ketika  dalam  proses  pembaharuan  administrasi  Indonesia sebagaimana yang digambarkan pada tulisan sebelumnya. Resonance Resonance atau lebih tepatnya merujuk pada resonansi bunyi, secara singkat  merupakan  peristiwa  dimana  getaran  yang  dihasilkan  oleh suatu  benda  membuat  benda  yang  ada  disekitarnya  ikut  bergetar.
Resonansi dapat terjadi apabila terdapat benda yang bergetar, adanya perantara, adanya benda yang menerima getaran tersebut, dan terakhir adanya frekuensi yang sama antara benda yang memberikan getaran dengan  benda  yang  menerimanya.  Apabila  melihat  dari  penjelasan tersebut  dan  dikaitkan  dengan  proses  pembangunan  administrasi publik  Indonesia  sendiri,  maka  tahap  kedua  ini  adalah  tahap resonance yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah  dalam  memberikan  getaran  yang  sama  dan  secara  bertahap
diseluruh wilayah Indonesia. Getaran baik dan komitmen pemerintah harus  tersampaikan  hingga  keseluruh  masyarakat.  Tanpa  frekuensi yang sama maka sulit bagi kita untuk mampu menyamakan persepsi tujuan bangsa. One Jopping Dari  tahap resonance maka  diharapkan  dapat  menghasilkan  satu lompatan besar yang mengubah Indonesia secara utuh dan maksimal,
khususnya adanya partisipasi  yang sesungguhnya, tidak manipulatif dan memiliki energi yang sama untuk bersinegitas. Dimana tahap one jopping menggambarkan  adanya  kekuatan  yang  sama  antara pemerintah,  masyarakat  dan  pasar  yang  menyebabkan  segala kebijakan yang dihasilkan mampu memfasilitasi para pihak yang ada dalam satu lompatan yang sama.
Sumber: (diolah oleh Penulis)
Catatan Penting: Potensi Penggunaan Omnibus Law dalam Grand Design Reformasi Birokrasi
Dalam  tatanan  kehidupan  pemerintahan,  cara  atau  metode-metode  baru  menjadi  sarana nyata baik untuk mengurai permasalahan ataupun sebagai upaya menghadirkan inovasi baru dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan membawa proses adaptasi dan upaya peningkatan kapasitas negara yang terstruktur dan  sesuai dengan keadaan zaman yang ada. Hal  ini  tak  bisa  dipungkiri bahwa sistem bernegara memang akan penuh dengan varian dan warna- warni yang luar biasa pada masa kini. Dalam prosesnya perlu ada perhatian lebih lanjut terdapat perubahan dan meyakini bahwa kaku pada satu sistem, tidak selalu bermakna konsisten, tetapi justru dapat berarti konservatif, yang tentu  membuat  kita  akan  tertinggal  dari  kemajuan  zaman.  Sebaliknya,  berubah  dan  melakukan eksperimen perpaduan sistem, tidak selalu bermakna negatif, tetapi justru dapat dimaknai sebagai langkah inovatif (Isra, 2010).
Dalam rekonstruksi dan reformulasi  berbagai  rangkaian tata pemerintahan tentu terdapat beberapa alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan dan dipilih sebagai sarana mengurai dan mengakomodir  penyelesaian  masalah  khususnya  terkait  kerangka  regulasi  birokrasi  Indonesia. Pada posisinya, terdapat 3 (tiga) upaya yang bisa dilaksanakan dalam pembentukan dan penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sina (Chandranegara, 2020), diantaranya pertama pembentuk undang-undang memiliki motivasi untuk menghapus sistem saat ini  ada  dan  ingin  memulai  membentuk  sistem  yang  baru; Kedua ,  pembentuk  undang-undang memiliki motivasi untuk mereformasi sistem pembentukan undang-undang secara komprehensif bahkan  melakukan  transplantasi; Ketiga ,  pembentuk  undang-undang  memiliki  motivasi  untuk mereformasi sistem pembentukan undang-undang namun tanpa melakukan tindakan radikal. Dari

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
ketiga pilihan yang dihadirkan, pengambil kebijakan publik kita telah memilih untuk mereformasi sistem pembentukan undang-undang secara komprehensif bahkan melakukan transplantasi. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah mengakomodir metode omnibus law pasca lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Dalam  rangkaian  pembaharuan  yang  dilakukan  pada  reformasi  birokrasi,  maka omnibus law dapat menjadi salah satu langkah dalam menghadirkan kerangka regulasi yang komprehensif. Pertimbangan  penggunaan  metode  omnibus  menjadi  salah  satu  kajian  yang  perlu  diperhatikan secara seksama dimana keberadaannya mampu menjadi salah satu sarana untuk meminimalisir dan mengendalikan  kebijakan  dan  produk  hukum  yang  gagal  dan  sia-sia  baik  karena non- implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil), baik karena bad execution (pelaksanaannya yang jelek), bad policy (kebijakannya memang  jelek)  atau bad  luck (kebijakan  itu  bernasib  jelek).  Selain  itu,  dengan  hadirnnya pengaturan reformasi birokrasi melalui metode omnibus law maka dapat menghadirkan pengaturan yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai pedoman tata kelola pemerintahan.
Gambar 4.1 Pengendalian Kegagalan Kebijakan Publik

## Sumber: Data Olah Penulis (2022)
Keberadaan  dan  dampak  positif  yang  akan  diberikan  oleh omnibus  law tentu  perlu dipertimbangkan  khususnya  pada  kemudahan  dalam  perbaikan  undang-undang  yang bermasalah. Umpamanya, terdapat 80 (delapan puluh) undang-undang yang setelah dianalisis dan dievaluasi memenuhi kriteria yang dianggap bermasalah, maka apabila proses diperbaikan
dilakukan melalui satu persatu undang-undang maka sumber daya yang dikeluarkan tentu akan sangat luar biasa   (Redi, 2020:9). Bila disimulasikan ada 80 (delapan puluh) undang-undang yang  ingin  diubah,  kemudian  tiap  tahun  DPR  bersama  Pemerintah  mampu  menyelesaikan  4 (empat) undang-undang maka diperlukan 20 (dua puluh) tahun agar 80 (delapan puluh) undang- undang dikoreksi (Redi, 2020:9). Tidak hanya sampai disitu, waktu yang digunakan juga akan habis hanya untuk memperbaiki aturan yang pada posisinya belum tentu pula sesuai dan sama dengan kondisi kebutuhan publik di masa depan.
Grand  design yang  dihadirkan  melalui omnibus  law sendiri  tentu  menjadi  jalan  dan sarana  yang baik dalam membentuk kebijakan reformasi birokrasi yang ringan dan memiliki kekuatan  yang  imperatif  berkelanjutan.  Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya,  proses akomodir tersebut perlu dilakukan secara hati-hati khususnya pada skema omnibus law . Hal ini penting mengingat metode omnibus law memiliki beberapa kelemahan yang sangat berpotensi mengganggu kebijakan publik yang partisipasi. Oleh karena itu perlu adanya penelusuran lebih lanjut  dalam  kerangka  regulasi  reformasi  birokrasi  melalui omnibus  law sebagaimana disampaikan  oleh  (Ongaro,  2020a)  tentang the  known  know,  the  known  unknown,  dan  the unknown  unknown ,  yang  diketahui  diketahui,  yang  tidak  diketahui  yang  diketahui,  dan  yang tidak diketahui yang tidak diketahui .
Dalam  beberapa  kajian  yang  disampaikan,  banyak  ahli  yang  menjelaskan  bahwa penggunaan omnibus  law sangat  berpotensi  merusak  pembentukan  peraturan  perundangan- undangan yang ada (untuk seluruh sektor) khususnya pada kerangka partisipasi publik. Karena cakupannya yang kompleks, omnibus law dapat disalahgunakan untuk menghindari perdebatan dan keberatan atas substansi tertentu sehingga rentan  disusupi agenda tertentu yang memang sengaja  untuk  tidak  Nampak  (Irfani,  2022).  Dalam  prosesnya,  aktivitas  tersebut  dapat digambarkan dengan istilah perkeretaapian yaitu  “ one train may hide behind  another”, satu

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
gerbong kereta mungkin bersembunyi di balik gerbong kereta yang lain (Meßerschmidt, 2021).
Semakin luas cakupan undang-undang maka semakin banyak pula agendanya sehingga berisiko pada  ketidakjelasan  (Irfani,  2022).  Fokus  pembahasan  dan  pencermatan  substansi  secara seksama  juga  akan  sulit  sekali  dilakukan  karena omnibus  law meliputi  area  kebijakan  yang sangat luas dan beragam (Meßerschmidt, 2021).
Pada  pokoknya  pengaturan  reformasi  birokrasi  melalui metode omnibus  law di  masa yang akan datang tentu merupakan hal yang legal mengingat sudah ada ketentuan khusus yang ditetapkan dalam UU 13/2022. Fokus utama dalam perencanaan tersebut tentu tidak lagi pada tatanan sah atau tidaknya omnibus law namun akan teralikan kepada bagaimana memastikan kualitas pengaturan reformasi birokrasi melalui omnibus law . Dalam rangka mencapai kerangka regulasi  yang  berkualitas  tersebut  maka  dibutuhkan  pula  pengembangan big  data dalam menunjang kolaborasi dan tradisi riset yang berbasis bukti tersebut. Hal ini penting mengingat isu-isu  mutakhir  dalam  debat  kebijakan  berbasis  bukti  modern  fokus  pada  pembingkaian masalah,  metode  untuk  mengumpulkan  dan  menilai  bukti  yang  dapat  diandalkan, mengkomunikasikan  dan  mentransfer  pengetahuan  ke  dalam  pengambilan  keputusan,  dan mengevaluasi efektivitas implementasi dan pengiriman program dalam bidang kebijakan yang kompleks  (Berlian  &  Firdaus,  2022).  Lebih  lanjut,  penguatan  tersebut  menjadi  penting mengingat dalam UU Cipta Kerja yang merupakan project pilot metode omnibus law memiliki 11 klaster dengan berbagai pengaturan yang diakomodir dalam peraturan tersebut.

## SIMPULAN
Reformasi  birokrasi  memiliki  makna  mendalam  sebagai  bagian  agenda  reformasi administrasi  publik  Indonesia.  Dalam  perkembangannya,  tantangan  terbesar  dalam melaksanakan  reformasi  administrasi  Indonesia  adalah  kemampuan  untuk  memahami kebutuhan  dan  kepentingan  bangsa  yang  diikuti  dengan  kemampuan  untuk  melaksanakan agenda  yang  ada  secara  konsisten.Tatanan best-practice seringkali  menyebabkan  adanya
tindakan  adaptasi  dan  adopsi  langsung  tanpa  melihat  apa  yang  dibutuhkan.  Upaya mendefinisikan dan mendesign menjadi upaya nyata untuk membentuk pengetahuan utuh dalam pengembangan dan perbaikan reformasi administrasi Indonesia. Dengan fokus tersebut, maka agenda  reformasi  birokrasi  yang  dilaksanakan  dapat  menjadi  sarana  nyata  dalam mengembalikan  makna  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dan  memperbaiki  dimensi -dimensi administrasi publik secara bertahap khususnya mempertimbangkan metode omnibus law dalam pembentukan kerangka regulasinya.
Dengan  tahapan  yang  dihadirkan  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  mendidik  dan memperbaiki keadaan birokrasi dan sumber daya yang ada didalamnya untuk bergerak pada area dynamic governance dengan penekanan pada 2 (dua) komponen utama yaitu kapabilitas dinamis dan budaya organisasi, sehingga mampu membentuk birokrasi yang memiliki pola pikir thinking ahead, thinking  again dan thinking  cross. Dengan proses yang dilaksanakan secara sistematis “berulang  dan  terpola”  maka  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  dimana  struktur  memperkuat individu,  dan  berlanjut  pada  tahapan  individu  memperkuat  struktur  yang  disesuaikan  dalam lintas ruang dan waktu. Tanpa sebuah sistem yang terarah dalam administrasi publik maka kecil sekali kemungkinan untuk dapat membentuk serta mencapai kebijakan publik yang mengarah pada tujuan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, D. C. P. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi  Hukum  Nasional  Pembentukan  Undang-Undang  (Architecture  of  the Application of Omnibus Law Through National  Legal  Transplantation Formation of Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (2), 1–18.
Berlian, & Firdaus, A. (2022). Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional. Jurnal Yuridis , 9 (1).
Chandranegara,  I.  S.  (2020).  Kompabilitas  Penggunaan  Metode  Omnibus  dalam  Pembentukan
Undang-Undang. JH Ius Quia Iustum , 27 (2). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14956
Direktorat  Aparatur  Negara  Kementerian  PPN/Bappenas.  (2018). Laporan  Kajian  Background Study RPJMN 2020 - 2024 Bidang Aparatur Negara . Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontekstual . Gadjah Mada University Press. Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (3), 313–336. https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.736 Habibi, F. (2020). Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (2), 199–230. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.695 Holidin,  D.,  Hariyati,  D.,  &  Sunarti,  E.  S.  (2017). Reformasi  Birokrasi  dalam  Transisi (Ed.2).

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696
Kencana.
IAPA.  (2021). Percepatan  Reformasi  Birokrasi  dalam  mendukung  Implementasi  Kebijakan Otonomi Khusus Papua . IAPA Wilayah Papua.
Irfani,  N.  (2022).  Omnibus  Law:  Antara  Metode  dan  Teknik  Perundang-Undangan  Serta  “Best Practice” di Jerman Sebagai Perbandingan. In Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai  Cita-Cita Ideal  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (pp. 10–41). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Metode Lesgislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia . PT RajaGrafindo Persada. Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Revi). Gava Media.
Lestari,  R.  A.  (2019).  Reformasi  Birokrasi  sebagai  Pelayanan  Publik. Dinamika  Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (1). http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1421/1185 Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh , 5 (4), 17–18. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407
Meßerschmidt,  K.  (2021). Omnibus  Legislation  in  Germany:  A  Widespread  Yet  Understudied Lawmaking Practice, Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation . Springer.
Ongaro,  E.  (2020).  Forms  of  Knowledge  for  the  Practice  of  Public  Administration. European Perspectives for Public Administration , 273–292. https://doi.org/10.2307/j.ctvv417th.18 Prasojo, E. (2022). Launching Buku Putih dan Diskusi Pemerintahan Indonesia . Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=5D89bJIwsjA
Pratama, A. B. (2017). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. Journal of Public Administration and Governance , 7 (3), 88. https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519
Redi,  A.  (2020).  Omnibus  Law:  Metode  Sakti  Mengatasi  Kebuntuan  Praktik  Berhukum.  In Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional (pp. 2–24). Rajawali Press.
Riyadi.  (2008).  Reformasi  Birokrasi  dalam  Perspektif  Perilaku  Administrasi. StialanBandung . http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/384/357