Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 28-32| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6422.28-32

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS DIGITAL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: ramasanjaya343@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com , puspa.niwapong@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  upaya  peningkatan  dalam  bidang  penanaman  modal  yang  akan  mempermudah  para  pelaku  usaha Kabupaten  Badung  memanfaatkan  system  Online  Single  Submission  (OSS),  yang  membuat  dipermudahnya melakukan pengurusan serta pendaftaran dalam perizinan yang melibatkan kegiatan usaha seperti izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan lain sebagainya untuk badan usaha perorangan maupun non perorangan. Tujuan penelitian  ini  bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  sistem  online  single  submission  yang  dilakukan  oleh  dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mengatasi persoalan izin usaha serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten badung dalam  mengefektifitaskan online single submission (oss) terhadap  pengusaha  yang  akan  mengurus  izin  usahanya  berbasis  digital  di  kabupaten  badung.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan secara langsung dengan field research atau penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko,  penulisan  ini  didukung  dengan  menggunakan  penelitian hukum  empiris  dan  hasil  dari  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  efektivitas  perizinan  berbasis  digital  di kabupaten badung yaitu OSS RBA, namun masih banyak kendala-kendala di lapangan yang belum teratasi dengan maksimal baik dari sumber daya manusia pada pelaksana aturan ataupun masyarakat yang kurang paham dengan OSS RBA.

## Kata Kunci: Kabupaten Badung, OSS RBA

## ABSTRACT
In an effort to improve the investment sector that will make it easier for Badung Regency business actors to utilize the Online Single Submission (OSS) system, which makes it easier to manage and register for permits that involve business activities such as Building Permits, Environmental Permits, and so on for corporate bodies. individual and non-individual businesses. This is supported by the issuance of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing, this writing is supported by using empirical legal research and the results of the research in this paper are the effectiveness of digital-based licensing in Badung Regency, namely OSS RBA, but there are still many obstacles -obstacles in the field that have not been resolved optimally, both from human resources in implementing the rules or people who do not understand OSS RBA. Keywords : Badung Regency, Online Single Submission RBA

## I. PENDAHULUAN
Asas-asas  yang  termasuk  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  asas  desentralisasi, dekonsentrasi serta asas tugas pembantuan. Dua asas selain desentralisasi diselenggarakan sebab tidak semua tugas dan tanggung jawab dalam pemerintah dapat dilaksanakan dengan asas tersebut (Pratiwi, Purnamawati, Fauzi, 2016) .
Untuk  dapat  memiliki  kekuatan  yang  otoritatif  suatu  kebijakan  public  maka  itu  bukan  hanya peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  namun  kewenangan  tersebut  diberi  juga  oleh Konstitusi Negara. Maka dengan pernyataan tersebut satu-satunya hal yang terpenting dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut ialah untuk melindungi dan menjaminkan adanya hukum yang pasti bagi rakyat, sehingga terciptanya rasa aman bagi setiap warga negara (Rusli, 2013) . Asas dekonsentrasi diletakkan dalam posisi wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dalam hal
ini  asas  tersebut  menempati  wilayah  administrasi  untuk  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan yang  dilimpahkan  kepada  kepala  daerah (Fuady,  2009) .  Wakil  pemerintah  daerah  merupakan  salah satu peran Gubernur dalam menjalankan wewenangnya dalam menjadi Kepala Daerah Provinsi hal ini dikuatkan agar kendali pelaksanaan dalam tugas dan suatu fungsi dari sebuah Pemerintahan menjadi lebih  sempit  termasuk  dalam  pengawasan  serta  pembinaan  dalam  terselenggaranya  urusan  dalam pemerintah daerah serta kabupaten.
Dalam  perkembangan  masyarakat  munculah  semakin  rumit  atau  kompleksnya  permasalahan hukum yang muncul hal ini membuat hukum harus memberi respon secara fleksibel dalam masalah sosial yang kompleks tersebut (Budiartha, 2018) . Dalam hal menjalankan tugas urusan pemerintahan, Kepala DPMPTSP melaksanakan pelayanan publik (Public Service) agar masyarakat bisa mengurus segala keperluan usahanya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam melayani terdapat kata “layan” yang dimana artinya adalah membantu seseorang dalam hal yang diperlukan (L.P, 2010).
Dalam pemerintahan pusat terdapat Pelayanan Publik yang dimana pelayan public adalah semua bentuk yang bisa membuat orang merasa terbantu dan tertolong dan ini termasuk dalam kategori jasa, tanggung  jawab  ini  akan  diselenggarakan,  dengan  pemerintah  daerah  yang  akan  membantu menyelenggarakannya baik BUMN atau juga BUMD sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. Dalam sistem birokrasi yang terdapat dalam berbagai negara pelayanan publik merupakan bagian yang penting. Jika ada seseorang atau badan hukum yang hendak membuat usaha, wajib  memiliki  suatu  perizinan  dalam  menjalankan  usahanya  sebelum  berjalan  perizinan  tersebut dapat  berbentuk  sertifikat,  rekomendasi,  penentuan,  ataupun  pendaftaran (Sutedi,  2017) .  Mengapa perizinan sangat vital karena para pelaku usaha dapat pemerintah pantau perilaku nya dari izin yang sudah  dikantongi  tersebut,  dan  juga  perizinan  merupakan  sebuah  legalitas  yang  dipunyai  oleh  para pelaku usaha yang menandakan bahwa kegiatan usaha mereka sudah diketahui dan juga taat terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur.
Dalam menunjang perekonomian di era digital saat ini, industri 4.0 adalah salah satu cara untuk memajukan  perkembangan  sektor  industri.  Hal  ini  harus  didukung  dengan  adanya  perkembangan sistem  birokrasi  dan  administrasinya.  Negara  Republik  Indonesia  juga  sudah  mulai  menerapkan sistem-sistem  elektronik  contohnya  dengan  pendaftaran  online  seperti  pendaftaran  sekolah, pendaftaran perguruan tinggi, passport, perizinan berusaha dan  lain-lain. Sehingga pada awal tahun 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan kebijakan dalam hal perizinan yaitu perizinan berusaha berbasis digital. OSS adalah sistem perizinan berbasis digital yang terdapat dalam negara Indonesia, perizinan berusaha berbasis digital ini bisa digunakan masyarakat dalam pengurusan izin usaha sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses maupun pengeluaran izin.
Namun seiring berjalannya kebijakan perizinan berbasis digital banyak masyarakat Indonesia khususnya  di  Kabupaten  Badung  yang  belum  paham  dengan  sistem  tersebut,  sehingga  banyak masyarakat yang memiliki usaha belum mendaftarkan izin usahanya. Tujuan penelitian ini bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem online single submission yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mengatasi persoalan izin usaha, serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten badung dalam mengefektifitaskan online single submission (oss) terhadap pengusaha yang akan mengurus izin usahanya berbasis digital di kabupaten badung.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Dalam penelitian ini, digunakannya hukum empiris dengan pendekatan secara langsung dengan field research atau penelitian lapangan, hal ini dapat membuktikan bagaimana fakta-fakta hukum dan sosial yang  bisa  didapatkan  dan  membuat  penelitian  ini  semakin  ditunjang  dengan  adanya  hukum  empiris sebagai tipe penelitiannya. Penelitian tersebut salah satu penelitian yang mengobservasi hukum yang ada di masyarakat (Adiyanta, 2019) .

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
Data Primer, data ini bersumber dari penelitian secara langsung dengan cara terjun ke lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum secara langsung. dan data sekunder, data ini bersumber  dari kajian-kajian ilmiah  serta  Peraturan  Pemerintah  yang  mempunyai  relevansi  dengan  permasalahan  yang  terdapat dalam penelitian.

## 2.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian  ini  ditunjang  dengan  digunakannya  Teknik  pencatatan  serta  adanya  dokumentasi  dalam mengumpulkan  data-data  yang  sesuai  dengan  permasalahan  penelitian.  Dengan  cara  mengutip, mencatat,  serta  meringkas  informasi-informasi  yang  didapatkan  sehingga  dapat  diolah  dan dikembangkan  menjadi  suatu  jawaban  atas  permasalahan  dalam  penelitian  dan  juga  ditunjang  oleh kajian dari literature-literatur hukum yang memiliki relevansi atas pokok permasalahan.

## 2.5 Analisis Bahan Hukum
Terkumpulnya data primer serta data sekunder yang didapatkan melalui terkumpulnya data empiris dan sebelum data disajikan secara kualitatif, adanya proses pengolahan data serta analisis yang dilakukan pada data-data tersebut sehingga data yang disajikan secara deskriptif sebelumnya dihubungkan dengan data-data yang sudah berkaitan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Efektivitas  Pelaksanaan  Sistem  Online  Single  Submission  Yang  Dilakukan  Oleh  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mengatasi Persoalan Izin Usaha
Dalam berinvestasi perlu diadakannya percepatan dalam penanaman modal dan berusaha, dengan ini dapat diterapkan terintegrasinya perizinan. Disamping karna percepatan pembangunan, juga disebabkan karena  perubahan  global  tentang  penyelenggaraan  informasi  dan  komunikasi  yang  membutuhkan segala  sesuatunya  berjalan  dengan  cepat,  efisien  dan  bertanggung  jawab.  Dalam  percepatan pembangunan  tersebut  dibutuhkan  perbaikan  di  segala  lini  kehidupan  baik  pemerintah,  pola  pikir masyarakat  serta  kebijakan  yang  lebih  mendukung  dalam  hal  good  governance.  A.  Hoogerwert mengatakan  bahwa  terdapat  unsur  yang  penting  dari  politik  yaitu  tujuan-tujuan  yang  tercapai  saat waktu-waktu (Raharjo, 2010) .
Dengan  adanya  suatu  fenomena  yang  membuat  masyarakat  mempunyai  kiat  besar  dalam berinvestasi maka dinas penanaman modal mempunyai suatu peran penting dalam menjalankan sistem OSS (Online Single  Submission) yang berbasis resiko ini, adapun hal-hal  yang mestinya  pemerintah perhatikan  dalam  meluncurkan  suatu  sistem  OSS  ini  adalah  efektifitasnya  dalam  jangka  waktu  yang lama  untuk  masyarakat,  bukan  hanya  hal  tersebut  namun  juga  kemudahan-kemudahan  yang  bisa diperoleh  oleh  masyarakat.  Dengan  adanya  sistem  OSS  maka  pemerintah  dapat  sedikit  demi  sedikit memperbaiki sistem birokrasi perizinan yang dikiranya kurang memadai, dengan ditinjau dari peraturan perundang-undangan  yang  ada  akan  membuat  sistem  OSS  akan  berjalan  dengan  lancar  sebagaimana mestinya  di  masa  depan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  tentunya  akan  berisikan  bagaimana proses serta sistem pelaksanaan OSS yang akan berjalan akan sinkron dengan suatu lembaga perizinan dalam Pemerintahan.
Terdapat beberapa ketentuan pasal-pasal yang berkaitan erat dengan sistem OSS yaitu Pasal 88 ayat (1) dari adanya Peraturan Pemerintah yang bernomorkan 24 Tahun 2018, dan pasal tersebut erat kaitannya juga dengan Peraturan Pemerintah pada nomor 107 Tahun 2015 yang tercantum pada pasal 22  dan  juga  29,  pasal  tersebut  membuat  mengenai  perizinan  mengenai  bidang  industri  dan  juga menerbitkan  perizinan  mengenai  perluasan,  yang  ditunjang  oleh  kementerian  yang  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Nomor  15  Tahun  2019.  Namun  tidak  hanya  itu  saja  adapun  peraturan  lain  yang dikaitkan dalam sistem OSS ini yaitu perubahan Peraturan Menteri yang dilakukan karena dirasa tidak lagi sesuai dengan regulasi lama, dan seiring terjadinya perkembangan pada zaman dan era modern ini menjadikan  bidang  industri  akan  terus  berkembang  mengikuti  arus  teknologi  yang  ada,  membuat peraturan yang ada akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dimengerti dan menjadikan peraturan  baru  yaitu  Peraturan  Menteri  Industri  Nomor  30  Tahun  2019.  Dalam peraturan  ini  adapun hal-hal baru yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha yaitu dengan adanya Nomor Induk Berusaha yaitu  NIB  yang  dimana  dulu  mendapatkan  Surat  Izin  Usaha  ini  tidak  mudah  namun,  sekarang  bisa mengakses dengan mudah melalui OSS.
Dalam  skala  industri  tentu  ada  peraturan  yang  mengatur  dalam  suatu  prosedur  atau  kinerja mekanisme  dalam  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  industri,  yang  dikenal  sebagai  SIINas  yang
dimana  dalam  peraturan  menteri  ini  mengatur  aspek-aspek  di  dalamnya  yang  berkaitan  dengan perizinan dalam berusaha secara tegas dan lugas.
Dalam  Peraturan  Daerah  Badung  pada  Nomor  9  Tahun  2013  yang  berisikan  Perizinan  Usaha dalam  Bidang  Industri  yang  dimana  hal  ini  diundangkan  oleh  Pemerintah  badung  pada  tahun  2013 tanggal 30 Juli. Yang di dalam perda ini disebutkan bahwa adanya IUI dan TDI dimana dua hal tersebut adalah izin dari industri, yang dimuat dalam peraturan daerah yang ada pada bab V dalam pasal 8 sampai pasal 20 yang memuat sistematika serta syarat-syarat dalam perindustrian. Seiring berjalannya waktu dan terdapatnya perkembangan zaman dalam era teknologi dewasa ini, Indonesia sering kali mengalami suatu  perubahan  dalam  skala  industri  dalam  hal  perizinan  berusaha,  terjadi  dinamika  yang  berbagai macam  dalam  hal  izin  usaha.  Namun  dengan  adanya  perubahan-perubahan  tersebut  membuat pemerintah akhirnya melakukan suatu pembaharuan terhadap skala investasi serta penanaman modal di Indonesia  dengan  menciptakan  adanya  sistem  OSS  tersebut,  tentu  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan adanya UU Cipta Kerja yang mempunyai kaitan erat dengan perubahan ini. Sejarah OSS sudah lama berkembang mulai dari awal terbentuknya OSS pada versi 1.0 yang kemudian disempurnakan kembali menjadi OSS versi 1.1 yang menjadi OSS RBA yaitu OSS berbasis risiko hal ini terjadi pada rentang tahun 2019-2021, dan pemerintah pasti berharap hal ini merupakan perubahan besar yang dapat terjadi dalam dunia usaha masyarakat Indonesia.
Adapun  dalam  sistem  OSS  tingkat  risiko  yang  akan  disempurnakan  hanya  dengan  menginput jenis  modal  usaha  dalam  pembuatan  akun,  jika  akun  yang  dibuat  merupakan  badan  usaha  terdapat rentang  modal  usaha  dalam  badan  usahha,  dan  juga  dapat  membuat  akun  secara  perorangan  dengan modal  usaha  yang  biasanya  UMK,  biasanya  badan  usaha  dalam  bentuk  PMA  akan  dikategorikan sebagai NON UMK. Jika modal usaha mempunyai tingkat risiko tinggi serta menengah rendah maka tidak hanya diperlukan NIB namun juga diperlukannya Sertifikat Standar, jika risiko usaha hanya dalam tingkat risiko rendah maka hanya diperlukannya NIB saja.
Untuk  Daerah  Kabupaten  Badung  saat  ini  mengurus  penuh  mengenai  pembuatan  atau pelaksanaan  sistem  OSS  berbasis  Risiko  tersebut,  dengan  ditangani  oleh  bidang  PSDI  membuat masyarakat  kabupaten  Badung  merasa  lebih  dimudahkan  dalam  mengurus  suatu  perizinan  berusaha yang akan mereka buat, terutama pelaku usaha UMKM. Sesuai dengan UU Cipta Kerja dimana akan dimaksimalkannya pelaksanaan pengurusan izin yang ada di seluruh Indonesia dengan UU Cipta Kerja akan menjadi pondasi untuk lebih berkembangnya investasi dan permodalan dalam Indonesia dan juga saat ini Kabupaten juga berpedoman pada aturan pelaksana yaitu Peraturan Bupati Badung Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dalam hal  ini penerapan OSS di atur dalam pasal 3 ayat 3 bahwa penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan sistem OSS.

## 3.2  Upaya  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Badung  Dalam  Mengefektifitaskan Online  Single  Submission  (OSS)  Terhadap  Pengusaha  Yang  Akan  Mengurus  Izin  Usahanya Berbasis Digital
Dalam pelayanan penerbitan perizinan yang diberikan dalam memenuhi hak dari masyarakat Indonesia dalam membangun pembangunan negeri serta meningkatkan penanaman modal dalam berusaha, hal ini merupakan  suatu  hal  yang  krusial  karena  pemenuhan  suatu  hak  didasarkan  oleh  pelayanan  yang mengikat  karena  menyangkut  dengan  kebutuhan  setiap  orang.  Moenir  menyatakan  bahwa  sifat  yang dipunyai oleh pelayanan atas hak manusia adalah bersifat universal yang berlaku kepada setiap individu yang  mengikat  hak  tersebut  atau  mempunyai  hubungan  dengan  hak  tersebut (Teguh  Setiadi,  Edi Rohaedi, 2021) .
Faktor penghambat yang dapat diatasi oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Badung adalah dengan selalu  memantau  keluhan-keluhan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Kabupaten  Badung  yang  ingin menerbitkan  suatu  perizinan  usaha  dalam  OSS  sehingga  mengetahui  apa  kendala-kendala  yang sebenarnya  dialami  di  lapangan,  sehingga  setelah  mengetahui  hal  tersebut  akan  dilakukannya pengecekan  sistem  secara  berkala  agar  proses  perizinan  berusaha  yang  dilakukan  dalam  sistem  OSS akan berjalan terus secara lancar. Untuk SDM yang ada dalam Dinas tersebut para pegawai dapat secara berkala juga diselenggarakannya sosialisasi mengenai sistem berbasis digital ini agar dapat melayani masyarakat  dengan  maksimal  dan  jika  ditemukan  kesulitan  dapat  dengan  tanggap  mengatasi permasalahannya,  hal  ini  akan  membuat  para  pelaku  usaha  mengerti  dan  nyaman  serta  merasakan manfaat kemudahan teknologi berbasis digital OSS tersebut (Toto, 2021) .
Dalam  hal  teknologi  sebuah  sistem  akan  mengalami  dua  kemungkinan  yang  pertama  akan menyulitkan  dan  yang  kedua  akan  menjadi  memudahkan,  dalam  penerapan  OSS  RBA  ini  opsi memudahkan  harus  digarisbawahi  karena  OSS  merupakan  sistem  yang  sangat  menguntungkan  bagi para pelaku usaha terlebih usaha UKM yang notabene menjadi lebih mudah dalam melakukan proses penerbitan  perizinan  berusaha.  Sehingga  diperlukannya  penerbitan  ketentuan  teknis  dan mengoptimalkan  integrasi  antar  sistem  merupakan  suatu  halangan  bagi  level  daerah  dalam mengoperasikan OSS RBA  yang dimana  hal  ini menjadi  suatu  tantangan dari berbagai  aspek seperti regulasi, kelembagaan serta digital.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  Ditetapkan  bahwa  efektivitas pelaksanaan  sistem  pelayanan  OSS  yang  berbasis  risiko  atau  OSS  RBA  dalam  lingkup  Kabupaten Badung dengan jalur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih kurang atau belum  terimplementasi  secara  maksimal  disebabkan  masih  bingungnya  masyarakat  dalam  proses pendaftaran OSS RBA, dan masih kurangnya sosialisasi yang tertuju ke masyarakat  langsung, bahwa sosialisasi tersebut saat ini masih dalam satu kawasan seperti balai banjar yang tidak semua orang hadir saat sosialisasi tersebut dilakukan untuk membuat masyarakat selaku pemohon di dalam sistem OSS RBA tersebut menjadi kebingungan. Sedangkan dalam penerapan di dalam tubuh Pemerintah pun masih terjadi kendala-kendala, seperti migrasi data dari OSS Versi 1.1 ke OSS RBA yang membuat petugas menjadi bingung, kurang pahamnya bagaimana mengoperasikan sistem tersebut oleh membuat pegawai atau petugas Dinas PMPTSP dalam lingkup Kabupaten Badung terkadang sibuk atau melakukan tugas lain  sehingga  grup  di  Aplikasi  Whatsapp  demi  melayani  pertanyaan-pertanyaan  masyarakat  adalah mencerminkan kurangnya terimplementasi dengan baik sistem tersebut dalam masyarakat  dan masih adanya kebingungan dalam masyarakat itu sendiri.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  pemaparan  materi  diatas,  penulis  menyarankan  bahwa  pemerintah  disarankan  untuk menata  Kembali  sistem  pelayanan  agar  menjadi  sistem  yang  lebih  terarah  serta  regulasi  yang  ada memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha yang akan para pelaku usaha cari dalam  sistem  Online  Single  Submission  hal  ini  akan  mempengaruhi  peningkatan  dalam  penanaman modal dan percepatan dalam berusaha. Memberikan sosialisasi secara rumah ke rumah terhadap OSS RBA tersebut atau sedikit tidaknya sering memberikan sosialisasi pada tempat umum yang ramai atau sering dan pasti di datangi oleh masyarakat, contohnya pasar umum dan obyek wisata sekalipun. Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Pelayanan  PTSP  pada  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  penataan  Kembali  dimana  semakin  dioptimalkan  dalam  hal kinerja  dalam  melayani  pemohon.  Terutama  dalam  hal  penyediaan  sistem  layanan  dalam  perizinan berusaha OSS. Dan juga Pemerintah wajib memberikan pelatihan berkala kepada petugas atau pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. Jurnal A National Peer-Review Jurnal , 2 (4).
Budiartha, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). Teori Teori Hukum . Malang: Setara Press.
Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, C. Y. P. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik . Jakarta: LeIP.
Fuady, M. (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat) . Bandung: Refika Aditama.
L.P, S. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara. Raharjo, M. (2010). Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer . Malang: UIN Maliki Press.
Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif . Bandung: Hakim Publishing.
Sutedi, A. (2017). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika.
Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, M. W. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem
Online Single Submission. Palar: Pakuan Law Review , 7 (1).
Toto,  E.  R.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Penghambat  Program  Pelatihan  Dan  Pendidikan  Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi , 9 (1).