## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 82
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PERBANDINGAN KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Comparative Analysis of Corporate Criminal Liability Cases for Traffic Accidents in Indonesia and the United States
Andika Temanta Purba, T. Keizerina Devi Azwar Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan E-mail: andikatemanta@students.usu.ac.id, deviazwar@yahoo.com
Naskah dikirim : 3 Januari 2024 Naskah diterima untuk diterbitkan : 1 Juli 2024 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11892

## ABSTRACT
Corporations are often overlooked in legal developments and participation in legal construction, making them vulnerable  to access  to  justice.  Corporations  must  obtain  the  same  rights  as  humans  in accordance  with  the legislation on corporations as legal subjects. This is to ensure fairness for those working within the company. The  purpose  of  this  research  is  to  examine,  discover  facts,  and  analyze  criminal  liability  for  corporations regarding their vehicles involved in traffic accidents and to make a legal comparison between Indonesia and the  United  States.  The  method  used  is  a  type  of  normative  juridical  writing  method  using  a  case  approach. Case  examples  were  obtained  from  the  Directory  of  Decisions  of  the  District  Courts  in  Indonesia  and  the Directory of Civil Courts in Dorchester County, South Carolina, United States. The research found that: The Traffic  Law  only  focuses  on  the  vehicle  drivers;  however,  the  reality  is  that  some  traffic  accidents  occur because  companies  do not  conduct periodic  testing on  their  vehicles.  Periodic  testing  is  the  responsibility  of the company to conduct testing periodically on its vehicles every 6 months, both used for public transportation and freight. However, based on the cases described: In Indonesia, traffic accidents caused by the company's negligence in periodic testing only focus on the driver's fault. Meanwhile, in the United States, the victim can file a lawsuit for damages in court, so the court decides that the company (Amazon) is fined USD 44.6 billion to the victim.
Keywords: Accident; Case; Comparison; Traffic

## ABSTRAK
Korporasi  sering  dilupakan  dalam  perkembangan  hukum  dan  juga  partisipasi  dalam  pembangunan  hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Korporasi harus memperoleh hak yang sama dengan manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini  untuk memberikan rasa adil kepada mereka yang bekerja didalam perusahaan tersebut. Metode yang digunakan  adalah  jenis  metode penulisan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  kasus.  Contoh  kasus  didapat  dari  Direktori  Putusan Pengadilan  Negeri  di  Indonesia  dan  Direktori  Pengadilan  Sipil  Dorchester  County,  Carolina  Selatan,  Amerika Serikat.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  UU  LLAJ  hanya  menitikberatkan  terhadap  pengemudi  kendaraan, kenyataannya  bahwa  penyebab  beberapa  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  karena perusahaan  tidak  melakukan  uji berkala terhadap kendaraanya. Uji berkala  merupakan tanggungjawab dari perusahaan untuk melakukan pengujian secara berkala terhadap kendaraanya selama 6 bulan sekali, baik yang digunakan sebagai angkutan umum, maupun angkutan barang. Namun, berdasarkan kasus yang diuraikan: di Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan lalainya perusahaan dalam uji berkala, hanya menitikberatkan kesalahan kepada pengemudi. Sedangkan, di Amerika Serikat,  pihak  korban  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  ke  pengadilan  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti kerugian, sehingga pengadilan memutus perusahaan (Amazon) dihukum USD. 44,6 miliar kepada pihak korban.
Kata Kunci: Kasus; Kecelakaan; Lalu Lintas; Perbandingan

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 83
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PENDAHULUAN
Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar.  Dalam  konteks  hukum,  pertanggungjawaban  pidana terhadap  korporasi  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  menjadi  isu  yang  semakin  penting untuk dikaji. Hal ini mengingat bahwa korporasi seringkali memiliki kendaraan yang terlibat dalam kegiatan operasionalnya, dan kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan korporasi dapat memiliki konsekuensi hukum yang kompleks.
Korporasi,  dalam  substansi  bahasa  Latin,  berasal  dari  kata  " corporare ,"  yang  terbentuk  dari kata " corpus ." Dalam bahasa Indonesia, " corpus " dapat diartikan sebagai "badan" atau "memberikan badan" atau "membadankan." 1
Korporasi, juga dikenal sebagai perusahaan, dapat diklasifikasikan berdasarkan Wetboek van Koophandel (WvK)  atau Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  menjadi  dua jenis,  yaitu badan  usaha  berbadan  hukum  dan  badan  usaha  tidak  berbadan  hukum.  Badan  hukum  merupakan entitas  yang  diciptakan  oleh  hukum,  sehingga  penciptaannya  dan  juga  penghentian  eksistensinya diatur oleh peraturan hukum. Menurut Pasal 8 ayat (2) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering , istilah  " corporatie "  merujuk  pada  sesuatu  yang  setara  dengan  " person ,"  yang  dalam  konteks  ini dikenal sebagai " rechtspersoon ." 2
“The corporate crimes in all the time are growing and creating serious jeopardy to the concept of rule of law in Indonesia, the enforcement of authority of law, and justice  are at  stake.  Corporations should not be separated from prosecution since the nature of crime is  corporate crime by which the corporation crime performed only for the benefit of the  corporation” . 3
Korporasi,  sebagai  hasil  cipta  hukum,  terbentuk  dari  " corpus "  yang  mencakup  struktur fisiknya,  dan  dengan  memasukkan  unsur  " animus ,"  korporasi  dikehendaki  memiliki  kepribadian hukum.  Oleh  karena  itu,  status  badan  hukum  ini  merupakan  produk  dari  regulasi  hukum,  yang mengatur  tidak  hanya  pembentukannya,  tetapi  juga  penentuan  akhir  eksistensinya.  Hukum mengenali  dua  subjek  hukum,  yakni  manusia  ( naturlik  person )  dan  badan  hukum  ( rechtpersoon ). Manusia,  sebagai  subjek  hukum,  membawa  hak  dan  kewajiban  sepanjang  hidupnya,  serta  dapat melakukan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  konsekuensi  hukum. 4 Di  sisi  lain,  badan  hukum juga  memiliki  hak,  kewajiban,  dan  kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana manusia.  Badan  hukum  juga  memiliki  harta  kekayaan  sendiri,  dapat  dituntut  secara  pidana,  serta dapat mengajukan atau dihadapkan pada gugatan di pengadilan melalui perantara pengurusnya. 5
Menurut  Abidin,  korporasi  dianggap  sebagai  suatu  entitas  yang  terbentuk  oleh  sekelompok manusia  dan  diberikan  hak  sebagai  entitas  hukum  dengan  kepribadian  hukumnya  sendiri  untuk mencapai  tujuan  tertentu. 6 Subekti  dan  Tjitrosudibio  mendefinisikan  korporasi  sebagai  perseroan
1 Hari  Sutra  Disemadi  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Perkembangan  Pengaturan  Korporasi  Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia,” Jurnal Hukum Media Bhakti , (2019), DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38.
2 Umi Enggarsasi, “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi,” Perspektif 7, no. 1 (2006), hlm. 20. DOI: https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.368.
3 Fifid  Bramita,  “Corporate  Criminal  Liability  On  Criminal  Actions  in  Consumer  Protection,” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018), hlm. 146.
4 Henry  Donald  Lbn  Toruan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  Korporasi,” Jurnal  Rechts  Vinding:
Media
Pembinaan Hukum
Nasional 3, no. 3 (2014), hlm. 397-416. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33.
5 Warih  Anjari,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana,” E-Journal  Widya Yustisia 1, no. 2 (2018), hlm. 116–21.
6 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017).

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 84
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
yang  memiliki  status  badan  hukum,  sementara  Yan  Pramadya  Puspa  menyatakan  bahwa  korporasi bisa  merujuk  pada  perseroan  yang  memiliki  status  badan  hukum  atau  tidak. 7 Oleh  karena  itu, korporasi  atau  perseroan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  organisasi  yang  oleh  hukum  diperlakukan seolah-olah memiliki keberadaan seperti manusia (persona) dan memiliki hak serta kewajiban untuk menggugat atau digugat di hadapan pengadilan. Dalam konteks ini, korporasi tidak hanya memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi juga dapat bertanggung jawab secara pidana.
Dalam  praktiknya,  ketika  korporasi  melaksanakan  kegiatan  operasionalnya,  penggunaan transportasi seperti mobil menjadi suatu kebutuhan untuk mendistribusikan produk atau bahan baku. Meskipun  demikian,  kemungkinan  kendaraan  korporasi  mengalami  kecelakaan  karena  tidak memenuhi uji berkala atau KIR tetap terbuka.
Uji berkala kendaraan merupakan suatu persyaratan  yang harus dipenuhi oleh korporasi atau perusahaan  terhadap  kendaraannya  yang  akan  beroperasi  di  jalan  raya.  Prosedur  uji  berkala  ini dilakukan melalui mekanisme pengujian kendaraan untuk memastikan bahwa sistem pengoperasian kendaraan  tersebut  tidak  mengalami  kegagalan.  Ketentuan  terkait  uji  berkala  ini  diatur  dalam Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Umum  (UU  LLAJ), khususnya  Pasal  53  UU  LLAJ.  Menurut  pasal  tersebut,  uji  berkala  diwajibkan  untuk  kendaraan tertentu  seperti  mobil  penumpang  umum,  mobil  bus,  mobil  barang,  kereta  gandengan,  dan  kereta tempelan  yang  dioperasikan  di  jalan.  Kegiatan  uji  berkala  melibatkan  pemeriksaan  fisik  kendaraan bermotor  dan  pengesahan  hasil  uji,  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  unit  pelaksana  pemerintah kabupaten/kota,  unit  pelaksana  agen  tunggal  pemegang  merek  yang  berizin,  atau  unit  pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.
Secara  umum,  masih  ditemui  beberapa  perusahaan  yang  tidak  menjalankan  uji  berkala terhadap  kendaraan  mereka  yang  akan  beroperasi  di  jalan  raya.  Keengganan  untuk  melakukan pengujian tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika kendaraan tidak memenuhi persyaratan  keamanan  saat  beroperasi  di  jalan  raya,  seperti  kemungkinan  rem  blong.  Kondisi  ini membawa potensi tinggi terjadinya kecelakaan dan meningkatkan jumlah korban. Meskipun sanksi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ, termasuk kecelakaan akibat  rem  blong,  namun  aturan  ini  lebih  menitikberatkan  pertanggungjawaban  pidana  kepada pengemudi,  tanpa  memberikan  beban  tanggungjawab  pidana  kepada  perusahaan  atau  pemilik kendaraan.
Hal ini menjadi permasalahan mendasar terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena  uji  berkala  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  kendaraannya,  dan pengemudi  di  dalam  perusahaan  tersebut  tidak  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  uji  berkala kendaraan.  Namun  ketentuan  Pasal  310  UU  LLAJ  yang  saat  ini  berlaku  hanya  menitikberatkan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengemudi  saja,  sedangkan  terhadap  perusahaan  atau  pemilik kendaraan  tidak  dibebani  tanggungjawab  pidana.  Tentu  hal  tersebut  menjadi  permasalahan  yang mendasar  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  koprorasi,  mengingat  pelaksanaan  uji  berkala adalah  tanggungjawab  perusahaan  terhadap  kendaraanya,  sedangkan  pengemudi  dalam  hal  ini  supir kendaran  dalam perusahaaan tersebut, tidak memiliki tanggungjawab terhadap pengujian berkala pada kendaraan.
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan  tidak  dilaksanakannya  uji  berkala  umumnya menunjukkan beberapa indikator, seperti: ban yang meledak, kerusakan mesin yang mengakibatkan pembuangan  gas  berlebihan,  kebocoran  oli  pada  kendaraan,  kerusakan  ban  karena  aus,  dan  yang paling sering terjadi, yaitu rem blong. Pelaksanaan uji berkala ini, sesuai dengan Pasal 55 UU LLAJ, merupakan tugas dari Dinas Perhubungan.
7 Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 85
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Amerika Serikat diatur oleh masing-masing negara bagian. Namun, secara umum, undang-undang tersebut mengatur hal-hal berikut: Pertama , persyaratan kepemilikan  kendaraan  bermotor,  termasuk  persyaratan  usia,  izin  mengemudi,  dan  asuransi. Kedua , aturan  lalu  lintas,  termasuk  batas  kecepatan,  penggunaan  sabuk  pengaman,  dan  larangan  mengemudi dalam  keadaan  mabuk. Ketiga ,  sanksi  untuk  pelanggaran  lalu  lintas,  termasuk  denda,  kurungan,  dan pencabutan  izin  mengemudi.  Selain  itu,  undang-undang  lalu  lintas  di  Amerika  Serikat  juga  mengatur kewajiban  melakukan  uji  berkala  terhadap  kendaraan  bermotor.  Uji  berkala  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor dalam kondisi yang baik dan laik jalan.
Kewajiban melakukan uji berkala oleh perusahaan pemilik kendaraan diatur oleh masing-masing negara bagian. Secara umum, kewajiban ini berlaku untuk kendaraan bermotor yang berusia lebih dari 3 tahun.  Frekuensi  uji  berkala  juga  berbeda-beda  antar  negara  bagian.  Beberapa  negara  bagian mengharuskan  uji  berkala  dilakukan  setiap  tahun,  sementara  negara  bagian  lainnya  mengharuskan  uji berkala dilakukan setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali.
Pada  umumnya,  uji  berkala  meliputi  pemeriksaan  kondisi  fisik  kendaraan,  seperti  lampu,  rem, ban, dan emisi gas buang. Uji berkala juga dapat meliputi pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan, seperti sistem pengereman, sistem kemudi, dan sistem suspensi. Jika kendaraan bermotor tidak lulus uji berkala, maka  kendaraan  tersebut  tidak  boleh  dioperasikan  di  jalan  raya.  Perusahaan  pemilik  kendaraan  dapat dikenakan sanksi, seperti denda atau pencabutan izin operasi.
Adapun  contoh  peraturan  uji  berkala  di  beberapa  negara  bagian  di  Amerika  Serikat: Pertama , Negara  Bagian  California:  Kendaraan  bermotor  yang  berusia  lebih  dari  4  tahun  harus  menjalani  uji berkala  setiap  2  tahun  sekali. 8 Kedua ,  Negara  Bagian  New  York:  Kendaraan  bermotor  yang  berusia lebih  dari  3  tahun  harus  menjalani  uji  berkala  setiap  tahun  sekali. 9 Ketiga ,  Negara  Bagian  Texas: Kendaraan bermotor yang berusia lebih dari 3 tahun harus menjalani uji berkala setiap 3 tahun sekali. 10 Peraturan uji berkala ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Amerika Serikat. 11
Dalam  penelitian  ini,  memberikan  dua  contoh  kasus  yang  berkaitan  dengan  kecelakaan  lalu lintas  akibat  tidak  memenuhi  uji  kir,  yang  menyebabkan  rem  blong  pada  kendaraan.  Dimana  kedua kasus tersebut telah diputus oleh  Pengadilan Negeri yang  berwenang berdasarkan wilayahnya, yaitu: Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, di Indonesia dengan Pengadilan Negeri (County), Carolina Selatan, Amerika Serikat.
Kasus  di  Indonesia  terjadi  pada  26  Juli  2017,  sekitar  pukul  08.00  WIB,  atau  sekitar  bulan  Juli 2017,  di  jalan  Raya  Desa  Mangliawan,  Simpang  tiga  Industri  Kecamatan  Pakis,  Kabupaten  Malang. Kasus ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah Register Perkara Pidana Khusus No.  866/Pid.Sus/2017/PN.Kpn.  Kronologi  kejadian  sebagai  berikut:  Pada  awalnya,  pada  hari,  waktu, dan  tempat  yang  disebutkan  sebelumnya,  terdakwa  yang  mengendarai  Truck  Tronton  Hino  dengan Nopol N 9041 UH dari garasi PT WP. Kendaraan tersebut bergerak dari arah timur ke arah barat dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Saat mencapai simpang tiga industri Kecamatan Pakis, Petugas Supeltas menghentikan  kendaraan  tersebut  dari  arah  timur  dengan  jarak  sekitar  100  meter.  Dengan  maksud memberikan  kesempatan  kendaraan  dari  arah  barat  untuk  bergantian  berjalan,  Terdakwa  berusaha menghentikan  kendaraannya  dengan  menginjak  rem,  namun  rem  dari  kendaraan  tersebut  tidak berfungsi. Akibatnya, kendaraan truck tronton yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol N 2691 GQ yang dikendarai Sdri. S dan sepeda motor Kawasaki Blitz Nopol N 6373 JF yang  dikendarai  Sdr.  I  yang  membonceng  Sdri.  E,  yang  berada  di  depannya.  Selain  kerusakan  pada bagian  bodi  sepeda  motor,  Sdri.  E  juga  mengalami  luka  sebagaimana  hasil  Visum  Et  Repertum  No.
8 California Code, Vehicle Code - VEH § 26708.
9 Vehicle and Traffic Law, Section 401.20.
10 Texas Transportation Code, Section 547.042.
11 National  Highway  Traffic  Safety  Administration  (NHTSA):  Vehicle  Inspection  Requirements  by State.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 86
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
7/VER/RM/IX/17 tanggal 26 Juli 2017 dari Rumah Sakit Saiful Anwar.
Kasus  di  Amerika  Serikat  dikenal  dengan  nama  Shaw  v.  Amazon  (No.  Perkara  2021-CP-18- 02173), melibatkan insiden tabrakan T-bone antara sepeda motor dan van pengiriman Amazon. Kejadian ini terjadi pada bulan September 2021 di Dorchester County, Carolina Selatan. Penggugat dan anaknya menderita  luka  parah  dalam  tabrakan  yang  terjadi  ketika  pengemudi  van  pengiriman  Amazon  diduga tidak memberi prioritas dan berbelok kiri secara tiba-tiba di depan Penggugat sebagai korban. Pengemudi van  pengiriman  dianggap  bertindak  secara  "lalai,  lalai per  se ,  sangat  lalai,  gegabah,  sengaja,  dan/atau sembrono dalam banyak hal." Amazon dan pihak terkait memiliki kewajiban untuk merawat penggugat. Amazon  dan  DSP  dianggap  lalai  dalam:  Proses  perekrutan  dan  pelatihan  pengemudi  dan  Membiarkan pengemudi  yang  berisiko  mengoperasikan  kendaraan  perusahaan.  Putusannya,  Juri  menetapkan pembayaran  $44,6  juta  kepada  penggugat,  terbagi  menjadi:  $9,3  juta  untuk  biaya  perawatan  medis  di masa  depan  dan  $30  juta  dalam  bentuk  ganti  rugi  punitif  terhadap  Amazon.  Juri  mendasarkan  kepada Amazon dan DSP melakukan tindakan gegabah yang menyebabkan kerusakan. 12
Dari  segi  filosofis,  Pemerintah  memiliki  kemampuan  untuk  memperluas  pengaruhnya  dalam kehidupan  masyarakat,  dan  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  adalah  hukum  pidana. 13 Hukum pidana  yang  dimaksud  mencakup  sanksi  berupa  ancaman  hukuman  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  korporasi,  khususnya  yang  terfokus  pada  perusahaan  yang  kendaraannya  terlibat  dalam kecelakaan  karena  tidak  menjalani  Uji  Berkala.  Perkembangan  masyarakat  yang  terus  berlangsung dari tahun ke tahun mendorong perlunya hukum untuk mengikuti dinamika tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  dari  latar  belakang,  maka  paper  ini  bertujuan  membandingkan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  kedua  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  dengan  di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, paper ini berjudul: “Perbandingan Kasus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat”.  Sehingga, permasalahan yang dikaji dan dianalisis adalah bagaimana perbandingan kasus pertanggungjawaban pidana Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat.
Keaslian  dalam  penelitian  ini  dapat  ditemukan  dalam  literatur  sebelumnya  sebagai  berikut: Pertama ,  dalam  sebuah  jurnal  pembangunan  hukum  Indonesia  yang  membahas  formulasi pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  praktik  trading  in  influence  sebagai  bentuk  tindak pidana korupsi. Penelitian ini ditulis oleh Ratna Kumala Sari dan Nyoman Serikat Putra Jaya, yang lebih fokus pada aspek formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terkait perbuatan trading in influence  dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi. 14 Kedua ,  dalam  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan yang  mengangkat  isu  formulasi  hukum  pidana  terkait  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini ditulis oleh Yusi Amdani dan lebih menitikberatkan pada perumusan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi. 15 Ketiga , dalam  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  berjudul  formulasi  pertanggungjawaban  pidana  korporasi menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan lalu lintas, oleh Johanes Bornok Butarbutar, Prija Djatmika, Yuliati. 16
12 Shaw v. Amazon (No. Perkara 2021-CP-18-02173).
13 Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).
14 Ratna  Kumala  Sari  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  In  Influence  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia 2, no. 1 (2020), hlm. 12–23, DOI:
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23.
15 Yusi  Amdani,  “Formulasi  Hukum  Pidana  Terkait  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 2 (2017), hlm. 186–98.
16 Johanes  Bornok  Butar  Butar,  Prija  Djatmika,  Yuliati,  “Formulasi  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Kecelakaan  Lalu Lintas”, Jurnal Magister Hukum Udayana 10, no. 3, September (2021), hlm. 591-613.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 87
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif. 17 Artinya,  penelitian  hukum  yag dilakukan dengan metode memilih bahan pustaka atau data sekunder. 18 Peneltian hukum normatif atau kepustakaan    terdiri  dari  penelaan  terhadap  azas  hukum,  sistematik  hukum,  dan  terhadap  taraf singkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  dimana  ketentuan  tersebut  dibandingkan  oleh  sejarah  hukum yang berada oleh negara yang menganut sistem hukum. 19
Penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case  approach ) dan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach), yaitu  dengan  cara  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  serta  regulasi  yang  terkait  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang  ada  saat ini. 20 Sumber  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini,  yaitu: Undang-Undang  Nomor  22    Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Putusan  Pengadilan  Negeri  Kepanjen  Nomor  866/Pid.Sus/2017/PN,  Kasus  Shaw  v.  Amazon  No. Perkara  2021-CP-18-02173. 21 Analisis  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  melakukan  perbandingan kasus  yang  terjadi  di  2  (dua)  negara  yang  berbeda  sistem  hukum.  Tujuannya  untuk  mengambil pelajaran  berharga  yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia  dalam  kasus  pertanggungjawaban  pidana korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas. 22

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  kendaraan  yang  terlibat  dalam kecelakaan lalu lintas karena kelalaian
Isu  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tak  dapat  dipisahkan  dari  tindak  pidana,  karena  pada dasarnya,  korporasi  dianggap  sebagai  subjek  dalam  hukum  pidana.  Dalam  ilmu  hukum  pidana, terdapat  dua  aliran  yang  membahas  kaitan  antara  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana. Aliran  pertama  dikenal  sebagai  aliran  monistis,  yang  meyakini  bahwa  dalam  tindak  pidana  juga terkandung  unsur  pertanggungjawaban.  Unsur-unsur  tersebut  melibatkan:  a.  Perbuatan  manusia (positif  atau  negatif;  melakukan  atau  tidak  melakukan  atau  membiarkan);  b.  Ancaman  pidana ( strafbaar gesteld ); c. Melanggar hukum ( onrechmatig ); d. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband staand ); e. Kemampuan bertanggung jawab ( toerekenin svatbaar persoon ). 23
Aliran kedua dikenal sebagai aliran dualistis, di mana dasar aliran dualistis memahami bahwa dalam konsep  tindak  pidana,  pertanggungjawaban  tidak  termasuk  dalam  ketentuannya.  Ini  karena  aliran dualistis meyakini bahwa tindak pidana hanya bersandar pada larangan terhadap suatu perilaku atau perbuatan tertentu. 24
Selain  dari  aliran-aliran  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  teori  terkenal  yang memperkuat argumen mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
18 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
19 Ibid ., hlm. 14.
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Op.cit.
21 Ibid ., hlm. 38.
22 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
23 Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2015), DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318.
24 Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP),” Krtha  Bhayangkara 13,  no.  1  (2019),  hlm.  1–16.  DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 88
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
a. Teori identifikasi, yang meyakini bahwa kondisi mental atau mens rea dari pengurus mencerminkan kondisi mental atau mens rea dari korporasi itu sendiri, sehingga unsur kesalahan pada pengurus juga merupakan unsur kesalahan pada korporasi. 25
b. Teori Vicarious  liability ,  merupakan  konsep  pertanggungjawaban  seseorang  atas  kesalahan  yang dilakukan  oleh  orang  lain,  terutama  jika  tindakan  tersebut  dilakukan  dalam  lingkup  pekerjaannya ( legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as, for example, when the acts are done within the scope of employment ). 26
c. Teori  aggregasi,  menggabungkan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  individu  dengan  kesalahan orang lain, atau merupakan akumulasi kesalahan atau kelalaian dari setiap pelaku. 27
d. Teori  Delegasi,  merupakan  perkembangan  dari  teori  identifikasi,  di  mana  korporasi  memiliki pengaruh  besar  terhadap  keputusan  yang  bersifat  fragmentaris.  Subjek  yang  terbukti  melakukan tindak  pidana  dapat  dianggap  bertanggung  jawab  sepanjang  ia  melaksanakan  keputusan  dari korporasi. 28
e. Teori Corporate culture model , menempatkan pertanggungjawaban pidana pada korporasi jika dapat dibuktikan  bahwa  individu  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  memiliki  dasar  rasional  untuk meyakini  bahwa  anggota  korporasi  yang  memiliki  kewenangan  memberikan  wewenang  atau  izin untuk melakukan tindak pidana tersebut. 29
Indonesia,  sebagai  negara  dengan  berbagai  perusahaan  atau  korporasi  yang  memiliki  fungsi dan  tujuan  ekonomi  yang  sama  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  subjek  hukum, 30 menaungi  banyak  perusahaan  dengan  berbagai  aktivitas  dan  fungsi.  Dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya di masyarakat, perusahaan-perusahaan ini mengandalkan kendaraan bermotor sebagai alat pendukung untuk mempermudah aktivitas operasional mereka. Perusahaan Angkutan Umum, secara umum menggunakan kendaraan yang difungsikan untuk menyediakan layanan angkutan baik orang maupun barang. Namun, situasinya berbeda ketika ada perusahaan yang memiliki kendaraan pribadi seperti  truk,  fuso,  atau  kendaraan  besar  lainnya  yang  terpisah  dari  armada  perusahaan  angkutan umum.  Jenis  perusahaan  ini  biasanya  tidak  bergantung  pada  layanan  dari  perusahaan  angkutan umum dalam mendistribusikan produk atau bahan milik mereka, karena mereka memiliki kendaraan pribadi  untuk  menjalankan  kegiatan  operasional  mereka.  Penelitian  ini  akan  difokuskan  pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan kendaraan pribadi dalam konteks aktivitas mereka.
Kendaraan  pribadi  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  biasanya  difungsikan  untuk  memberikan
25 Taun Taun, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak  Pidana Ketenagakerjaan,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 2 (2018), hlm. 235–44. DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i2.556. 26 Fines  Fatimah,  “Pertanggungjawaban  Pengganti  (Vicarious  Liability)  Dalam  Kebijakan  Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia,” LAW REFORM 7, no. 2 (2012), hlm. 1–42. DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408.
27 Puteri  Hikmawati,  “Kendala  Penerapan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Korupsi  (The  Obstacles  Of  Implementing  The  Criminal  Liability  Of  The  Corporation  As  A Criminal  Of  Corruption),” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan 8,  no.  1 (2017), hlm. 131–50. DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.941.
28 Sudirman lu Feronica, “Lingkungan Dan  Korupsi Korporasi,” MIMBAR  HUKUM Volume 23, no. 1 (2011). DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16190.
29 Berinda Sylvia Raganatha, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no. 1  (2017),  hlm.  17–32.  DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.
30 Dyah  Hapsari  Prananingrum,  “Telaah  Terhadap  Esensi  Subjek  Hukum:  Manusia    Dan  Badan Hukum,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014), hlm. 73–92. DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 89
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
kontribusi serta mengantarkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu,  pengawasan  terhadap  kendaraan  perusahaan  menjadi  suatu  hal  yang  penting  guna  mencegah kerusakan  pada  kendaraan  yang  dapat  menyebabkan  kecelakaan.  Perusahaan  umumnya  melakukan pengawasan  melalui  uji  berkala  pada  kendaraannya,  yang  dijalankan  oleh  Dinas  Perhubungan  di setiap kota atau kabupaten. 31 Kebijakan uji berkala kendaraan bermotor diatur secara hukum dalam Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ),  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  PM-133  Tahun  2015  Tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1131/AJ.003/DRJD/2003 yang merujuk pada Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 1988. Surat Keputusan tersebut mengatur standar pelayanan teknis untuk mobil bus umum dari segi kelas pelayanan dan standar keselamatan.
Kegiatan  uji  kelayakan  operasional  kendaraan  bermotor  diatur  oleh  Undang-Undang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2, serta Pasal 54. Pasal 53 ayat 1 menyatakan kewajiban uji berkala untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil  barang, kereta gandengan,  dan  kereta  tempelan  yang  beroperasi  di  jalan.  Pasal  53  ayat  2  menjelaskan  bahwa pengujian  berkala  melibatkan  pemeriksaan  fisik  kendaraan  dan  pengesahan  hasil  uji.  Selanjutnya, Pasal 54 rinci mengenai pemeriksaan dan pengujian fisik, termasuk pengujian teknis dan kesesuaian laik  jalan  kendaraan.  Persyaratan  teknis  yang  diuji  mencakup  susunan,  perlengkapan,  ukuran, karoseri,  dan  rancangan  teknis  kendaraan.  Uji juga mencakup  emisi  gas  buang,  tingkat  kebisingan, kemampuan  rem  utama  dan  parkir,  kincup  roda  depan,  kemampuan  pancar  dan  arah  sinar  lampu utama,  akurasi  alat  penunjuk  kecepatan,  dan  kedalaman  alur  ban.  Kereta  gandengan  dan  kereta tempelan  diuji  untuk  kemampuan  rem,  kedalaman  alur  ban,  dan  sistem  lampu.  Hasil  uji  ditandai dengan pemberian kartu uji dan tanda uji, yang mencakup identifikasi kendaraan, identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
Berdasarkan  dua  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  yang  memiliki kendaraan  pribadi  dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  wajib  melakukan  uji  berkala. Kewajiban  ini  merupakan  suatu  keharusan  yang  harus  dipatuhi  oleh  pemilik  kendaraan. Ketidaklaksanaan  uji  berkala  dapat  berpotensi  menyebabkan  kerusakan  pada  mesin  kendaraan  dan berujung  pada  kecelakaan.  Sayangnya,  UU  LLAJ  belum  mengatur  secara  spesifik  mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian uji berkala oleh perusahaan yang memiliki kendaraan pribadi. Sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  UU  LLAJ  hanya  menargetkan  sopir  dan  perusahaan  angkutan umum, sementara perusahaan yang menggunakan kendaraan pribadi dan tidak bergantung pada jasa angkutan umum tidak terkena sanksi pidana karena regulasi yang mencakup hal tersebut belum ada.
Pada  umumnya,  Perusahaan  Angkutan  Umum  terlibat  dalam  kegiatan  transportasi  massal, menyediakan layanan seperti bus, kereta, angkutan kota, ELF, dan pengangkutan barang. Di sisi lain, perusahaan  yang  beroperasi  di  sektor  barang  konsumsi  harian,  seperti  makanan  ringan,  minuman, rokok,  dan  elektronik,  seringkali  memiliki  kendaraan  pribadi  untuk  mendukung  distribusi  produk- produk  mereka.  Namun,  jika  kendaraan  perusahaan  yang  dimiliki  secara  pribadi  mengalami kecelakaan  lalu  lintas  karena  tidak  menjalani  uji  berkala,  perusahaan  tersebut  tidak  dapat  dikenai sanksi  pidana.  Ini  berbeda  dengan  perusahaan  angkutan  umum,  di  mana  kendaraan  mereka  yang terlibat  dalam  kecelakaan  karena  kelalaian  uji  berkala  dapat  dikenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan Pasal  315  UU  LLAJ.  Pasal  tersebut  menetapkan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya, termasuk pidana denda yang dapat berlipat ganda dan sanksi tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan.
Pasal  315  UU  LLAJ  memberikan  dasar  hukum  untuk  memberlakukan  sanksi  pidana  terhadap
31 Agung Santoso, “Analisis Kualitas Pelayanan Uji Kir Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Jasa Kir Di  Dinas  Perhubungan  Kota  Kediri,” Jurnal  Mediasosian:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Administrasi  Negara 2,  no.  1 (2018). DOI: http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 90
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Perusahaan Angkutan Umum, tetapi aturan ini tidak berlaku untuk perusahaan yang tidak termasuk dalam  kategori  angkutan  umum.  Hal  ini  terlihat  dari ketiadaan  pengaturan  mengenai  sanksi  pidana bagi  perusahaan  atau  korporasi  yang  memiliki  kendaraan  pribadi  dalam  UU  LLAJ.  Meskipun regulasi terkait kecelakaan lalu lintas telah diatur secara khusus dalam UU LLAJ, implementasinya belum  sepenuhnya  memadai  untuk  menangani  perusahaan  atau  korporasi  yang  menggunakan kendaraan pribadi.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dalam  konteks  ini,  kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan kendaraan perusahaan dapat menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Regulasi  yang  berlaku  saat  ini  lebih  menitikberatkan  pada  pertanggungjawaban  pidana  individu, terutama  sopir  atau  pengemudi  kendaraan.  Sementara  itu,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi belum  secara  tegas  diatur dalam  konteks  kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  kendaraan  pribadi perusahaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  pertimbangan  lebih  lanjut  dan  penyempurnaan  hukum  untuk mengakomodasi  aspek  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  konteks  kecelakaan  lalu  lintas yang disebabkan oleh kelalaian, terutama bagi perusahaan yang memiliki kendaraan pribadi.
Sebagai  langkah  awal,  pembahasan  dan  penyusunan  regulasi  yang  lebih  rinci  terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat menjadi solusi untuk mengisi  kekosongan  hukum  yang  terlihat  dalam  UU  LLAJ  saat  ini.  Dengan  demikian,  perusahaan dapat lebih jelas mengetahui dan memahami kewajiban serta pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan dalam situasi tersebut.

## Perbandingan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  korporasi  di  Indonesia dan Amerika Serikat
Dalam  paper  ini,  akan  dikemukakan  dua  contoh  kasus  dari  Indonesia  dan  Amerika  Serikat. Kedua  kasus  tersebut,  sama-sama  terkait  dengan  kecelakaan  lalu  lintas  bagi  perusahaan  yang bergerak dalam bidang angkutan barang.
Persamaan, adapun persamaan dari kedua kasus yang dikemukakan sebelumnya, yakni: Putusan Pengadilan Negeri  Kepanjen,  Kabupaten  Malang,  Indonesia  No.  866/Pid.Sus/2017/PN.Kpn.  dan  kasus  di  Amerika Serikat  dikenal  dengan  nama  Kasus  Shaw  v.  Amazon  (No.  Perkara  2021-CP-18-02173),  Dorchester County,  Carolina  Selatan,  antara  lain: Pertama ,  kedua  kasus  ini  melibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang melibatkan  kendaraan  bermotor  besar  dan  kendaraan  bermotor  kecil. Kedua ,  kedua  kasus  tersebut  sama- sama terjadi di jalan raya. Ketiga , kedua kasus tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau cedera pada korban.
Perbedaan, a dapun perbedaan dari kedua kasus tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Perbedaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Milik Perusahaan di
Indonesia dan Amerika Serikat Aspek Kasus di Indonesia Kasus di Amerika Serikat Lokasi Jalan  Raya  Desa  Mangliawan,  Simpang  tiga  Industri Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Indonesia Jalan  raya  di  Dorchester  County,  Carolina Selatan, Amerika Serikat Waktu 26 Juli 2017, sekitar pukul 08.00 WIB September 2021 Kendaraan bermotor besar Truk tronton Hino Van pengiriman Amazon Kendaraan bermotor kecil Sepeda motor Honda Vario dan Kawasaki Blitz Sepeda motor Penyebab kecelakaan Rem kendaraan bermotor besar tidak berfungsi Pengemudi  kendaraan  bermotor  besar  tidak mengalah Korban Sdri. S dan Sdri. E, yang mengendarai sepeda motor Penggugat  dan  putranya,  yang  mengendarai

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 91
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
sepeda motor Putusan pengadilan Terdakwa  dihukum  penjara  selama  1  tahun  6  bulan dan denda Rp50 juta Pengemudi  van  pengiriman  Amazon  dihukum membayar ganti rugi sebesar $44,6 juta
Sumber:  Data  Sekunder  yang  diolah,  berupa:  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kepanjen,  Kabupaten  Malang,  Indonesia  No. 866/Pid.Sus/2017/PN.Kpn. dan  kasus  di  Amerika  Serikat  dikenal  dengan  nama  Kasus  Shaw  v.  Amazon  (No.  Perkara 2021-CP-18-02173), Dorchester County, Carolina Selatan.
Berdasarkan tabel perbedaan kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan di Amerika Serikat tersebut,  Secara  umum,  kedua  kasus  memiliki  kesamaan  dalam  hal  situasi  dan  dampak  yang ditimbulkan.  Namun,  terdapat  beberapa  perbedaan  penting  antara  kedua  kasus,  terutama  dalam  hal penyebab kecelakaan dan putusan pengadilan.
Pada kasus di Indonesia, penyebab kecelakaan adalah rem kendaraan bermotor besar yang tidak berfungsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kendaraan  tersebut  tidak  laik  jalan  dan  membahayakan keselamatan  pengguna  jalan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  terdakwa  dihukum  penjara  dan  denda  untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.
Pada  kasus  di  Amerika  Serikat,  penyebab  kecelakaan  adalah  tindakan  pengemudi  kendaraan bermotor besar yang tidak mengalah. Pada persidangan, perusahaan Amazon didakwa dengan kelalaian yang  menyebabkan  kematian.  Perusahaan  Amazon  membantah  tuduhan  tersebut,  dengan  mengatakan bahwa  perusahaan  telah  memberikan  pelatihan  yang  memadai  kepada  pengemudinya.  Namun, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan Amazon bersalah karena tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengemudi/supir perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, pengemudi van pengiriman  Amazon  dihukum  membayar  ganti  rugi  yang  cukup  besar  untuk  menanggung  biaya pengobatan  dan  pemulihan  korban.  Putusan  tersebut  merupakan  salah  satu  hukuman  tertinggi  yang pernah dijatuhkan kepada korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat.
Perbedaan  dalam  putusan  pengadilan  kedua  kasus  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  hukum  di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus kecelakaan lalu  lintas.  Di  Indonesia,  prioritas  diberikan  pada  penegakan  hukum,  sementara  di  Amerika  Serikat, prioritas diberikan pada kompensasi bagi korban.

## Pelajaran berharga yang dapat diambil dari kedua contoh kasus
Perusahaan/korporasi  yang  memiliki  kendaraan  pribadi  yang  digunakan  untuk  angkutan barang,  berdasarkan  UU  LLAJ  di  Indonesia  belum  dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  sebab  belum adanya pengaturan pertanggungjawaban korporasi akibat kelalaiannya memelihara kendaraan bermotor miliknya. Korporasi sebgai salah satu subjek hukum pidana, berdasarkan teori vicarious liability .
Penerapan teori vicarious  liability dalam  kasus  kecelakaan yang  disebabkan  oleh  perusahaan yang  tidak  melakukan  uji  kir  terhadap  kendaraannya,  merupakan  konsep  yang  belum  diterapkan secara  menyeluruh  dalam  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  di  Indonesia. 32 Permasalahannya timbul ketika  adanya keharusan dalam hal pembuktian bahwa kecelakaan tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukanya uji kir oleh perusahaan.
Di sisi lain, alat yang saat ini digunakan untuk melakukan pembuktian bahwa kecelakaan yang disebabkan karena tidak dilakukanya uji kir, belum sama sekali memiliki kepastian pembenaran yang mutlak,  oleh  karena  itu  hal  tersebut  membuat  perusahaan  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana. Kenyataannya,  terdapat  kecelakaan  lalu  lintas  yang  timbul  di  Indonesia  bersamaan  dengan  tidak
32 Dalinama  Telaumbanua,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Di  Bidang  Lingkungan  Hidup,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2015), hlm. 101–12. DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1. j

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 92
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dilakukanya uji kir atau terlambat dalam melakukan uji kir oleh perusahaan.
Beberapa  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  terkait  dengan  kelalaian  melakukan  uji  kir  atau keterlambatan  dalam  melaksanakan  uji  kir  oleh  pemilik  kendaraan  atau  perusahaan  dapat diidentifikasi  sebagai  berikut: Pertama ,  terdapat  kasus  kecelakaan  truk  dump  yang  membawa muatan pasir di Tol Cipularang, di mana kecelakaan tersebut disebabkan oleh rem blong, dan secara bersamaan, kendaraan tersebut tidak menjalani uji kir. 33 Kedua , terdapat kejadian kecelakaan di jalan Raya  Bogor,  Kampung  Sampay,  Desa  Tugu  Utara,  Kecamatan  Cisarua,  Kabupaten  Bogor,  Jawa Barat,  yang  disebabkan  oleh  rem  blong  akibat  kelalaian  dalam  melakukan  uji  kir  oleh  pemilik kendaraan. 34 Ketiga , kasus melibatkan truk tronton yang menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Veteran,  Gresik,  diduga  karena  kelalaian  dalam  melakukan  uji  kir  selama  6  tahun. 35 Keempat , terdapat kecelakaan maut yang melibatkan bus PO Sriwijaya di Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang terakhir kali menjalani uji kir dua tahun yang lalu. 36
Permasalahan  ini  tentu  membuat  kinerja  dari  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat bekerja secara menyeluruh atau adil terhadap penerapannya, khususnya terkait kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena tidak dilakukannya uji kir oleh perusahaan sebagai pemilik kendaraan.
Meskipun teori vicarious liability belum sepenuhnya tercermin dalam penerapannya terhadap kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  perusahaan  dalam  melakukan  uji  kir, seharusnya teori ini dapat menjadi dasar dan pertimbangan bagi hakim atau penegak hukum dalam mengambil  keputusan  terkait  masalah  tersebut. 37 Faktanya,  teori vicarious  liability dalam  konteks aktivitas perusahaan atau korporasi menunjukkan bahwa perusahaan sebagai pemilik kendaraan yang tidak  melaksanakan  uji  kir  dan  menyebabkan  kecelakaan  dapat  dikenai  sanksi  sebagai  pemilik kendaraan.
Adapun beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil dari contoh kasus di Amerika Serikat untuk  ditransplantasikan  di  Indonesia  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam kasus kecelakaan lalu lintas, antara lain:
Pertama , korporasi  dapat  dipidana  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas,  meskipun  kecelakaan tersebut  disebabkan  oleh  tindakan  kelalaian  atau  pelanggaran  hukum  oleh  karyawannya.  Hal  ini menunjukkan bahwa korporasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa karyawannya bekerja dengan aman dan mematuhi peraturan lalu lintas.
Kedua , ganti  rugi  yang  diberikan  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  harus  cukup  besar untuk menanggung biaya pengobatan, pemulihan, dan kehilangan pendapatan. Hal ini penting untuk
33 Dony Indra Ramadhan (Red.), “Sopir Truk Penyebab Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 91 Tewas”,  diupload  Selasa,  03  September  2019,  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4691313/sopir-truk- penyebab-tabrakan-beruntun-di-tol-cipularang-km-91-tewas., diakses Rabu, 03 Januari 2024.
34 Kompas,  “Penyebab  Kecelakaan  di  Puncak  yang  Tewaskan  5  Orang  Diduga  akibat  Rem  Truk Blong”,  diupload  Sabtu,  17  Oktober  2020,  https://pemilu.kompas.com/read/2020/10/17/14533891/penyebab- kecelakaan-di-puncak-yang-tewaskan-5-orang-diduga-akibat-rem-truk., diakses Rabu, 03 Januari 2024.
35 Fatkhurohman Taufik (Red.), “Truk Semen yang Terlibat Kecelakaan di Gresik Tak Lakukan Uji Kir Selama Enam Tahun”, diupload Rabu, 22 Oktober 2014,  https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2014/Truk- Semen-yang-Terlibat-Kecelakaan-di-Gresik-Tak-Lakukan-Uji-Kir-Selama-Enam-Tahun/.,  diakses  Rabu,  03 Januari 2024.
36 Ruly  Kurniawan,  Aditya  Maulana  (Tim  Red.),  “Kecelakaan  Bus  Sriwijaya  di  Pagar  Alam,  Uji  Kir
Jadi Sorotan”, diupload 26 Desember 2019,
https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/26/101200415/kecelakaan-bus-sriwijaya-di-pagar-alam-uji-kir-jadi- sorotan., diakses Rabu, 03 Januari 2024.
37 Budi  Suhariyanto,  “Putusan  Pemidanaan  Terhadap  Korporasi  Tanpa  Didakwakan  Dalam  Perspektif ”Vicarious  Liability”,” Jurnal  Yudisial 10,  no.  1,  September  8,  (2017),  hlm.  17–38  DOI: https://doi.org/10.29123/JY.V10I1.68.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 93
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
memastikan bahwa korban dapat pulih dari cederanya dan melanjutkan kehidupannya.
Ketiga , putusan  pengadilan  yang  menetapkan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Hal ini penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di masyarakat.

## Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  akibat kelalaian korporasi
Adapun  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  Indonesia  untuk  menerapkan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  akibat  kelalaiannya  dalam  kecelakaan  lalu  lintas,  sebagai berikut:
Pertama , menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas.  Peraturan  perundang- undangan  tersebut  harus  mengatur  secara  jelas  tentang  ruang  lingkup  pertanggungjawaban  pidana korporasi,  termasuk  perbuatan  yang  dapat  dipidana,  unsur-unsur  tindak  pidana,  dan  sanksi  yang dapat dikenakan.
Kedua , meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  keselamatan  lalu  lintas. Kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  keselamatan  lalu  lintas  dapat  membantu  mencegah terjadinya kecelakaan.
Ketiga , meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas, termasuk korporasi.
Dengan menerapkan pelajaran berharga dari Amerika Serikat, Indonesia dapat meningkatkan pertanggungjawaban  korporasi  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  dan  meningkatkan  keselamatan lalu lintas di masyarakat.
Konstruksi  hukum  adalah  mekanisme  yang  digunakan  untuk  membentuk  dan  menangani kekosongan  dalam  suatu  produk  hukum,  berdasarkan  prinsip-prinsip  dan  fondasi  hukum.  Proses konstruksi  ini  dapat  melibatkan  beberapa  bentuk,  termasuk  logika,  determinasi,  dan argumentasi  a contrario . 38
Biasanya,  hakim  menggunakan  konstruksi  hukum  ini  melalui  interpretasi  berdasarkan kewenangan  yang  dimilikinya.  Meskipun  sering  digunakan  untuk  memastikan  keyakinan  dan kepastian  hukum,  penggunaan  konstruksi  hukum  secara  berkelanjutan  dapat  menjadi  tidak  layak. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pembuat undang-undang atau legislatif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Terdapat dua mekanisme utama untuk mengatasi hal ini, yang membutuhkan peran aktif dari lembaga pembuat undang-undang atau perwakilan rakyat.

## 1. Menerapkan makna Korporasi/Perusahaan/Perseroan Dalam UU LLAJ
Perbedaan dalam pengertian korporasi antara Peraturan Perundang-Undangan  yang mengatur ketentuan  pidana  korporasi,  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  13  Tahun  2016,  dan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012. Pemaknaan korporasi sebagai badan hukum dan bukan badan hukum tampaknya berbeda dengan definisi dalam UU LLAJ. Dalam Pasal 1 angka (21) UU  LLAJ,  "Perusahaan  Angkutan  Umum"  didefinisikan  sebagai  badan  hukum  yang  menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Richard Campbell Black dan Bryan A. Garner, menjelaskan bahwa konsep korporasi berasal dari istilah bahasa Inggris " Corporation ," yang merujuk pada badan hukum atau entitas yang, sesuai
38 Enju Juanda,  “Konstruksi  Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 2 (2017), hlm. 168. DOI: https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 94
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dengan  undang-undang,  memiliki  hak  untuk  melakukan  perbuatan  sebagaimana  individu  sebagai subjek  hukum,  dengan  perbedaan  hak  dan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  para  pemegang saham. 39 Dalam konteks hukum pidana, Sutan Remi memberikan definisi korporasi yang mencakup badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum.  Ini  melibatkan  entitas  hukum,  seperti:  perseroan terbatas,  yayasan,  koperasi,  atau  perkumpulan  yang  diakui  sebagai  badan  hukum  dan  dianggap sebagai korporasi dalam konteks hukum pidana. Selain itu, termasuk firma, persekutuan komanditer, atau  CV,  dan  persekutuan  atau maatschap ,  yang,  meskipun  tidak  dianggap  sebagai  badan  hukum menurut hukum perdata, tetap masuk kategori korporasi dalam konteks hukum pidana. 40

## 2. Merumuskan  Tanggung  Jawab  Pidana  dalam  UU  LLAJ  Terhadap  Perusahaan  Angkutan Umum
Pada  dasarnya,  terdapat  beberapa  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  menetapkan pertanggungjawaban  korporasi,  antara  lain:  a.  Pengurus  korporasi  bertindak  sebagai  pembuat keputusan dan penanggung jawab. b. Korporasi bertindak sebagai pembuat keputusan, dan pengurus sebagai  penanggung  jawab.  c.  Korporasi  berperan  sebagai  pembuat  keputusan  dan  penanggung jawab secara bersamaan. 41
Perusahaan  angkutan  umum  merupakan  bagian  dari  korporasi  yang  memiliki  fungsi  utama dalam  melakukan  kegiatan  pengangkutan.  Secara  teoretis,  pengangkutan  berkaitan  dengan  proses membawa  barang  atau  individu  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lainnya. 42 Dalam  pemahaman  ini, Perusahaan Angkutan Umum memiliki komponen yang melibatkan: a. Individu, yang terkait dengan orang  atau  badan  usaha  yang  terlibat  dalam  kegiatan  angkutan.  b.  Alat  pengangkutan,  sebagai perangkat  yang  digunakan  untuk  melakukan  angkutan,  seperti  mobil  roda  empat  atau  lebih.  c. Barang atau penumpang, sebagai muatan yang diangkut. d. Kegiatan, yang mencakup seluruh proses pengangkutan dari pemuatan hingga penurunan di tujuan sesuai kesepakatan. Meskipun perusahaan angkutan  umum  diakui  sebagai  korporasi,  baik  berbadan  hukum  maupun  tidak,  pada  praktiknya, peraturan  UU  LLAJ  tidak  menyentuh  khusus  mengenai  pertanggungjawaban  perusahaan  angkutan umum yang tidak berbadan hukum.
Perusahaan  Angkutan  Umum  diakui  secara  langsung  sebagai  sebuah  korporasi,  baik  yang berstatus berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dengan demikian, Perusahaan Angkutan Umum  memenuhi  unsur-unsur  yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban  korporasi.  Namun,  dalam praktiknya, regulasi dalam UU LLAJ tidak secara khusus mengatur pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Umum yang tidak berbadan hukum.
Ketentuan  pidana  terhadap  perusahaan  angkutan  umum  diatur  dalam  Pasal  315  UU  LLAJ, yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  oleh  Perusahaan  Angkutan  Umum, pertanggungjawaban  pidana  dikenakan  terhadap  perusahaan  dan/atau  pengurusnya.  Selain  pidana terhadap  pengurus,  pasal  tersebut  juga  mengatur  pidana  denda  hingga  tiga  kali  lipat  dari  pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal Bab ini. Tambahan pidana berupa pembekuan sementara atau  pencabutan  izin  penyelenggaraan  angkutan  bagi  kendaraan  yang  digunakan  juga  dapat dijatuhkan.  Meskipun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa  Pasal  1  angka  (21)  UU  LLAJ  menyatakan bahwa "Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum  yang  menyediakan jasa angkutan orang
39 I.F Putri,  F.R.,  Lie,  H.,  &  Tanlilessy,  “Tindak Pidana Penyuapan  Oleh Korporasi Dari  Sudut Pandang Teori Identifikasi,” Jurnal Hukum Pidana Islam 6, no. 1 (2020). DOI:  https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.202-228.
40 Kristian Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” Jurnal Hukum & Pembangunan 44, no. 4  December 26, (2014), hlm. 575–621. DOI:  https://doi.org/10.21143/JHP.VOL44.NO4.36.
41 A  A  Ngurah  Wirajaya  et  al.,  “Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  (Asas  Kesalahan)  Dalam Hubungannya  Dengan  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi,” Jurnal Kertha  Negara 1, no.  3  (2013),  hlm.  1–5. DOI:  https://doi.org/10.29123/jym.v20i1.05.
42 Febri  Yuliani  et  al.,  “Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  Dengan  Kendaraan  Umum  di  Surabaya Implementation  of  Passenger  Transport  with  Public  Transport  in  Surabaya,” Jurnal  Manajemen  Transportasi Dan Logistik 2, no. 2 (2017), hlm. 169.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 95
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dan/atau  barang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum."  Artinya,  pasal  315  UU  LLAJ  hanya  dapat diterapkan  pada  perusahaan  angkutan  umum  yang  berbadan  hukum,  dan  belum  mencakup perusahaan  angkutan  umum  yang  tidak  berbadan  hukum.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  formulasi kembali terhadap ketentuan UU LLAJ, terutama Pasal 1 UU LLAJ, agar dapat mengakomodasi baik perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, mengingat transportasi  adalah  kebutuhan  mendasar,  terutama  bagi  mereka  yang  berprofesi  di  bidang transportasi.

## KESIMPULAN
Perbandingan kasus pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan  perbedaan  dalam  pendekatan  hukum  dan  kerangka  regulasi  antara  kedua  negara tersebut.  Di  Indonesia,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  diatur  dalam  Undang-Undang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ)  Pasal  315,  yang  memberikan  kewenangan  untuk  menuntut Perusahaan  Angkutan  Umum  dan  pengurusnya.  Namun,  terdapat  kendala  terkait  interpretasi ketentuan  tersebut,  terutama  terkait  Perusahaan  Angkutan  Umum  yang  bukan  berbadan  hukum. Sementara  itu,  Amerika  Serikat  memiliki  kerangka  regulasi  yang  lebih  matang  terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan regulasi antara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  menciptakan  perbedaan  dalam  penegakan  hukum  dan pertanggungjawaban  korporasi.  Amerika  Serikat  memiliki  pendekatan  yang  lebih  sistematis  dan komprehensif,  sementara  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  dalam  menangani  kasus-kasus korporasi, terutama yang melibatkan Perusahaan Angkutan Umum yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat memiliki kerangka regulasi yang lebih matang dan  sistematis  dalam  menangani  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dibandingkan  dengan Indonesia.  Direkomendasikan  kepada  pembuat  undang-undang  di  Indonesia,  perlu  adanya  regulasi dalam  merumuskan  ketentuan  pidana terhadap  Perusahaan  Angkutan    Umum   yang  bukan  berbadan hukum  ke  dalam  UU  LLAJ.  Mengingat  pengertian  korporasi  adalah  bagian  dari  hukum yang  terdiri dari korporasi yang badan hukum yang diakui dalam subjek hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amrullah, Arief., Politik Hukum Pidana , Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
Arief, Barda Nawawi., Kebijakan Hukum Pidana , Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017.
Diantha,  I  Made  Pasek., Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Priyatno,  Muladi  &  Dwidja. Pertanggungjawaban  Pidana    Korporasi .    Ke-3.    Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2015.
Soekanto, Soejono, Penelitian Hukum Normatif . Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

## Jurnal
Amdani,  Yusi.  “Formulasi  Hukum  Pidana  Terkait  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12,  no. 2 (2017):  186–98. Amirullah,  Amirullah.  “Korporasi  Dalam  Perspektif  Subyek  Hukum  Pidana.” Al-  Daulah:  Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 2, no. 2 (2012): 139–60.
https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.139-160.
Anjari, Warih. “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” E- Journal Widya Yustisia 1, no. 2 (2018): 116–21.
Bramita, Fifid. “Corporate Criminal Liability On Criminal Actions in Consumer Protection.” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 146.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 96
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  “Perkembangan  Pengaturan  Korporasi Sebagai  Subjek  Hukum  Pidana  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Media  Bhakti ,  2019. https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38.
Enggarsasi,  Umi.  “Pertanggung  Jawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kejahatan  Ekonomi.”
Perspektif 7,
no. 1 (2006):  20.
https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.368.
Fatimah, Fines. “Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum  Pidana  Di  Indonesia.” LAW REFORM 7, no. 2 (2012): 1–42. https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408.
Feronica,  sudirman lu. “Lingkungan  Dan  Korupsi Korporasi.” MIMBAR HUKUM  Volume  23, no. 1 (2011). https://doi.org/10.22146/jmh.16190.
Hakim,  Lukman.  “Implementasi  Teori  Dualistis  Hukum  Pidana  Di  Dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP).” Krtha  Bhayangkara 13,  no.  1  (2019):  1–16. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12.
Hikmawati,  Puteri.  “Kendala  Penerapan    Pertanggungjawaban    Pidana    Korporasi  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Korupsi  (The  Obstacles  Of  Implementing  The  Criminal  Liability  Of  The Corporation  As  A  Criminal  Of  Corruption).” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 8, no. 1 (2017): 131–50. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.941. Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum.” Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 2 (2017): 168.  https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322.
Kristian,  Kristian.  “Urgensi  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 44, no. 4 (December 26, 2014): 575–621. https://doi.org/10.21143/JHP.VOL44.NO4.36.
Prananingrum,  Dyah  Hapsari.  “Telaah  Terhadap  Esensi  Subjek  Hukum:  Manusia  Dan  Badan
Hukum.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 73–92. https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
Putri,  F.R.,  Lie,  H.,  &  Tanlilessy,  I.F.  “Tindak  Pidana  Penyuapan  Oleh  Korporasi  Dari  Sudut Pandang  Teori  Identifikasi.” Jurnal  Hukum  Pidana  Islam 6,  no.  1  (2020). https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.202-228.
Raganatha,  Berinda  Sylvia.  “Tinjauan  Pertanggungjawaban    Pidana    Bagi    Korporasi  Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 17–32. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p17-32.
Santoso,  Agung.  “Analisis  Kualitas  Pelayanan  Uji  Kir  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Pengguna Jasa  Kir  Di  Dinas  Perhubungan  Kota  Kediri.” Jurnal  Mediasosian:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Administrasi Negara 2, no. 1 (2018). https://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.206.
Saputra,  Rony.,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak    Pidana  Korupsi.” Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2015). https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318. Sari,  Ratna Kumala,  and Nyoman  Serikat  Putra Jaya.  “Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi.”
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2020): 12–23. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23.
Suhariyanto, Budi. “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif ”Vicarious  Liability”.” Jurnal  Yudisial 10,  no.  1  (September    8,  2017):  17–38. https://doi.org/10.29123/JY.V10I1.68.
Taun,  Taun.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Ketenagakerjaan.”
Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 2 (2018): 235–44. https://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i2.556.
Telaumbanua,  Dalinama.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Di  Bidang  Lingkungan  Hidup.”
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2015): 101–12.
https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p101-112.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024

## 97
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Toruan,  Henry  Donald  Lbn.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  Korporasi.” Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 3 (2014): 397–416. https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33.
Wirajaya,  A  A  Ngurah,  Nyoman  A  Martana,  Program  Kekhususan,  Hukum  Pidana,  Universitas Udayana,  and  A  Latar  Belakang.    “Asas    Tiada    Pidana    Tanpa  Kesalahan  (Asas  Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” Jurnal Kertha Negara 1, no. 3 (2013): 1–5. https://doi.org/Doi.org/10.29123/jym.v20i1.05.
Yuliani, Febri, Andri Andri, Suparwan Cecep Kosasih, Haryono Haryono, Dipo Wahjoeono Hariyono,
Magdalena  Wullur,  Wardaya  Wardaya,  et  al.  “Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  Dengan Kendaraan Umum Di Surabaya Implementation  of  Passenger Transport with  Public  Transport in  Surabaya.” Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik 2, no. 2 (2017): 169.