VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENGHAPUSAN REMISI BAGI PELAKU
Miftahol Rahman, Made Warka, Moh. Zeinudin diandeby24@gmail.com
Program Studi Magister Hukum Universitas Wiraraja

## ABSTRAK
Anak  sebagai  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan  sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan  tidak  manusiawi yang  mengakibatkan terjadinya pelanggaran  hak  asasi  manus ia terlebih dalam kekerasan seksual terhadap anak. Memang sudah  diketahui bahwa  Indonesia sangat  menjunjung  tinggi  dan  mengapresiasi  dalam  penghormatan  terhadap  Hak  Asasi Manusia namun perlu juga ditelaah dan di kaji kembali dimana letak apresiasi tersebut  jika di hadapkan pada seorang anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang yang mengalami sakit atau kelainan seksual. Semudah itukah pembebasan hukuman bagi narapidana pada  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Sangat  besar  kemungkinan  akan  melakukan perbuatannya lagi pada anak lainnya. Pada artikel ini menggunkan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue aproach ). Menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan hukum tersier.  Keadilan  terwujud  dalam  masyarakat  bilamana  setiap  anggota  melakukan  secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tak cocok baginya. Tidak kalah penting untuk mendukung penghapusan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual anak juga harus diimbangi dengan kebijakan –  kebijakan hukum baru.  Kebijakan tersebut dapat berbentuk konstruksi hukum yang  baru setelah dilakukan penghapusan pemberian remisi.

## Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Remisi

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan aset  bangsa  dan  masyarakat yang  merupakan  generasi penerus  yang memiliki cita-cita dan harapan  kedepan untuk  pembangunan bangsa.  Oleh karena  itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan  Negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual  haruslah  menyentuh  pada  inti  kekerasan  dan  pemaksaan,  tidak  hanya  tertuju  pada perilaku  yang  keras  dan  menekan.  Kalau  kekerasan  seksual  hanya  diartikan  sempit  pada
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
perilaku yang keras  dan menekan,  janganlah heran  apabila banyak kasus  kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.
Sebagai  Negara  yang  berlandaskan  hukum,  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang  Dasar 1945  menyebutkan secara tegas bahwa  Negara  Indonesia adalah Negara  hukum.  Dalam upaya  penanggulangan kejahatan ( Criminal Policy ) hingga saat ini hukum pidana menjadi sarana yang sangat penting. Hak–hak  Narapidana sesuai dengan  yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang  Nomor  12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluahan;
6. Mendapatkan bahan  bacaan  dan  mengikuti siaran media  massa lainnya yang  tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan  hak–hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang–undangan  yang berlaku.
Berkaitan dengan hak remisi ini dalam perkembangannya menuai pro dan kontra. Pihak pro menyatakan bahwa remisi sebagai hak narapidana bekerja sejalan dengan konsep Ticket of  Leave (penjara  sistem  Irlandia)  dimana  pembinaan  dalam  Pemasyarakatan  berorientasi mengedepankan  kesadaran  pribadi  Narapidana  untuk  berbenah  diri  sehingga  remisi merupakan  bentuk reward atas  prestasi  kesadaran  pribadi  tersebut.  Pihak  yang  kontra menyatakan  bahwa  hal  ini  sangat  tidak  efektif  karena  akan  cenderung  kepada  disparitas pemidanaan terutama yang berpotensi memunculkan stigma unequally before the law , hal ini terutama disoroti pada Extraordinary crime .
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan Sistem  Pemasyarakatan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  posisi  lembaga  remisi  adalah merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi : 1 Sebagai katalisator  (untuk  mempercepat)  upaya  meminimalisasi  pengaruh  prisonisasi ;  Sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas; Sebagai  alat  modifikasi  perilaku  dalam  proses  pembinaan  selama  didalam  Lembaga Pemasyarakatan; Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
Terlebih  terhadap  narapidana  yang  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  anak. Bahwasanya  tindak pidana  yang  dilakukan termasuk kedalam Extraordinary crime .  Karena dapat dilihat dalam KUHP  terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap  kekerasan  seksual,  perlindungan  terhadap  anak  ditunjukkan  dengan  pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal -pasal dalam sebagai berikut : masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291. Masalah perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298. Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku,  bukanlah  pertanggung  jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan  konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.
Banyaknya macam-macam remisi, seperti remisi umum, khusus, tambahan, dan susulan, hal  ini  merupakan  kelonggaran  yang  cukup  banyak  diberikan  oleh  pemerintah Negara  RI kepada  narapidana  untuk  dapat  selalu  memperbaiki sikap,  tingkah  laku  dan  perbuatannya, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akan diperoleh kemudahan untuk di berikan remisi. Berbagai kesempatan diperoleh narapidana yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik dalam kehidupan masyarakat nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya  sekedar untuk bisa semakin cepat keluar dari Lembaga Pemas yarakatan tanpa adanya  hasrat  untuk  memperbaiki perbuatannya  dimasyarakat nanti,  maka  ini  tentu  bukan merupakan  cita-cita  dari  sistem  pemasyarakatan  yang  diterapkan  di  dalam  pembinaan narapidana sehingga kesempatan yang diberikan menjadi sia-sia.
1 Didin  Sudirman,  2006, Masalah-Masalah  Aktual  Bidang  Pemasyarakatan,  Pusat  Pengkajian  Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI , Jakarta, Hal. 115.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Bahwa  anak  sebagai  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi manusia  terlebih dalam kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Memang  sudah  diketahui bahwa Indonesia sangan menjunjung tinggi dan mengapresiasi dalam penghormatan terhadap HAM (Hak Asasai Manusia) namun perlu juga ditelaah dan di kaji kembali dimana letak apresiasi tersebut jika di hadapkan pada seorang anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang yang mengalami sakit atau kelainan seksual. Semudah itukah pembebasan hukuman bagi  narapidana  pada  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Di  lain  waktu  sangat  besar kemungkinan akan melakukan perbuatannya lagi pada anak-anak lainnya.
Tujuan  hukum  yang  seharusnya  memberikan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Masalah di atas yaitu tentang keadilan di mata hukum jika tidak diterapkan akan menjadi sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pada UUD  1945 pasal 28D ayat 1 sudah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama  dan  pantas  di  mata  hukum,  tidak  membedakan  status,  golongan,  ras,  maupun  yang berhubungan  dengan  agama.  Bentuk  HAM  yaitu  keadilan  dimata  hukum  penting  dijamin penegakannya  karena  berkaitan  dengan  keadilan  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia khusunya  pada  norma  sosial,  serta  sudah  dicantumkan  dalam  Pancasila  yaitu  sila  ke  2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Agar  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dalam  mencapai  tujuan  hukum  yakni  keadilan, maka  tidak  hanya  penegakan  hukum  yang  di  optimalkan  yang  dilakukan  dengan  cara meningkatkan  lembaga  penegakan  hukum  di  Indonesia.Namun  juga  mengevaluasi  dalam ruang  lingkup  pemidanaan  di  Indonesia  pada  kaitannya  dengan  pemberian  remisi  bagi narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak  yang pada kenyataannya dengan mudah mendapat remisi dan  segera bebas  jika  dibandingkan dengan  penderitaan dari  korban  yang diderita  seumur  hidup.  Sudah  tidak  relevan  lagi  remisi  bagi  narapidana  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  masih  diberikan.  Sehingga  aturan  pemberian  remisi  bagi  pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu dihapus. Karena Indonesia belum mempunyai hukuman maksimal bagi para pelaku kejahatan seksual.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Merujuk  pada  latar  belakang  tersebut  sehingga  penulis  merasa  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “ PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  ANAK SEBAGAI  KORBAN  KEKERASAN  SEKSUAL  MELALUI  PENGHAPUSAN REMISI BAGI PELAKU”

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dihasilkan berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, sehingga dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  :  “Apakah  penghapusan  remisi bagi  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ?”

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunkan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data sekunder.  Dalam  penelitian  hukum  yang  normatif  biasanya  hanya  dipergunakan  sumber- sumber  data  sekunder  saja,  yaitu  buku-buku,  buku-buku  harian,  peraturan  perundang- undangan,  keputusankeputusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana hukum terkemuka. 2 Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue aproach ).  Pendekatan  perundang-undangan ( statue aproach )  ini  dilakukan  untuk  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti pendekatan  perundang-undangan  ini  akan  membuka  kesempatan  bagi  peneliti  untuk mempelajari Adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang- undang yang lain. 3
Sumber  bahan  hukum  pada  artikel  ini,  menggunakan  sumber  bahan  hukum  primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan hukum tersier. engumpulan bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan pengumpulan sumber bahan hukum maupun  sumber  bahan  hukum  yang  dapat  dipercaya  kebenarannya.  Pengumpulan  bahan hukum ini dilakukan dengan cara : Studi kepustakaan, terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana, hal.25.
3 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , cetakan ke-6, Jakarta, Kencana, hal. 93

## PEMBAHASAN
Penghapusan Remisi Bagi Pelaku Sebagai Upaya Pemberian Perlindungan Hukum

## Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual kerap terjadi karena adanya ketimpangan hubungan antara pelaku dan korban. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi,gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalahs lainnya.Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua. Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek  dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak  psikologis, emosional,  fisik dan  sosialnya  meliputi depresi, gangguan  stres  pasca trauma, kegelisahan,gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan  kegelisahan;  gangguan  psikologis  yang  umum  seperti  somatisasi,  sakit  saraf,  sakit kronis,perubahan perilaku  seksual,masalah sekolah/belajar;  dan masalah  perilaku termasuk penyalahgunaan obat  terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap  hewan, kriminalitas  ketika dewasa  dan  bunuh  diri.Pola karakter yang  spesifik dari  gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini.
Kondisi  ini  sangat  memprihatinkan dan  sangat  disayangkan apabila  pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas. Pasalnya, norma yang usang ini terhadap pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang Pemasyarakatan bukannya mencapai tujuan pemidanaan dari segi keadilan dan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Tapi ini justru semakin mengintimidasi keadaan  dari  korban.  Bagaimana  tidak,  korban  adalah  seorang  anak  yang masih berpotensi untuk  tumbuh dan  berkembang, berposes membentuk jati diri dan  karena kebejatan  dari  pelaku  yang  sangat  tidak  bermoral  dan  tidak  manusiawi  merenggut  semua harapan  itu.  Pelaku  kekerasan  seksual  anak  sebagai  narapidana  yang  menjalani  hukuman penjara berdasarkan vonis pengadilan, menurut Pasal 1  Undang- undang  Nomor : 12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan, Narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang kemerdekaan di  Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai  narapidana ada  beberapa hak-hak  yang dimiliki seseorang yang berstatus sebagai narapidana. Yakni salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Pengertian Remisi Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan; “Remisi adalah  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  diberikan  kepada  Narapidana  dan  Anak Pidana yang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan”.
Sedangkan  menurut  ketentuan  Pasal  1  Keputusan  Presiden  RI  No.  174  Tahun  1999 Tentang Remisi, tidak memberikan pengertian remisi namun hanya dikatakan bahwa : “setiap narapidana dan  anak  pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan  pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. 4 Penghapusan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual anak yang  mengalami norma usang ( Out Of The Date Norm ) bersinergi dengan konsep perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang  Nomor 35  tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang Perlindungan Anak  yakni  perlindungan terhadap anak  yang  merupakan kegiatan untuk  menjamin dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keadilan sebagai tujuan utama dilakukannya penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana termasuk kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  juga  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum.  Menurut pandangan  Plato,  “keadilan  ialah  diluar  kemampuan  manusia  biasa  yang  mana  keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.” 5 Dalam  bukunya The  Laws, Plato  tidak  hanya  membentangkan  pikirannya  tentang hukum secara khusus, tetapi juga tentang keadilan, sedangkan hukum secara khusus ditemukan dalam bukunya  yang  lain, The  Republic . Keadilan  dan  hukum memiliki ikatan yang  sangat kuat. Keadilan diperoleh melalui penegakan hukum.
Hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh si pembuat undang-undang yang  maha  tahu  yaitu negara.  Baginya  negara  adalah  satu-satunya sumber  hukum.  Dengan mengatakan bahwa  keadilan hanya  ada  di  dalam  hukum  yang  dibuat oleh  negara,  maka  ia diklasifikasinya sebagai  penganut  monisme  hukum  dan  memang  dari  Plato  lah  monisme hukum itu lahir. Monisme berasal dari kata mono’ yang  berarti tunggal atau  satu-satunya. Dengan demikian, filsafat hukum Plato mengingatkan kita pada filsafat negara totaliter modern yang  menempatkan segala  aspek  kehidupan  perorangan  di  bawah  pengawasan  hukum  dan
4 Prakoso Djoko, Hukum Penitensier Di Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1988, Hlm. 10
5 http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ diakses  pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 pukul 16.00 wib
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
administrasi negara. “Menurut Plato, hukum adalah suatu aliran emas, penjelmaan dari the right reasoning ‟ (cara berpikir benar)”. 6 “Akan tetapi isi dan sumber pikiran-pikiran itu oleh Plato tidak diberi penjelasan. Dalam kaitannya dengan  itu, Plato membuat criteria keadilan adalah kebaikan‟ dalam arti harmoni dan pertimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau  diterangkan  dengan  argumentasi  rasional‟.” 7 “Plato  memandang  keadilan  sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya”. 8
Plato mendefinisikan keadilan sebagai the supreme  virtue of the good  state (kebajikan tertinggi dari negara yang baik). Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku sangat  dikuasai  oleh  nafsu  bejanya  atau  bisa  saja  keadaan  tersebut  merupakan  respon psikologis  dan  biologis  dari  seseorang  yang  sudah  dewasa  dan  juga  telah  banyak terkontaminasi oleh  hal-hal  yang  berbau  pornografi.  Sehingga  hasrat  itu  bisa  saja  muncul kapan saja dan kepada siapa saja bahkan kepada seorang anak. Hak narapidana dalam Pasal 14 ayat  1  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yaitu  hak mendapatkan  remisi dirasa  tidak  relevan  dengan  kondisi  saat  ini  ( Out  of  The  date  norm ), sehingga  dengan  penghapusan  pemberian remisi bagi  pelaku  kekerasan  seksual anak  dapat mewujdukan keadilan yang hakiki bagi korban, meskipun hal ini tidak akan terasa adil apabila melihat kondisi korban yang  cidera secara fisik dan  psikis. Bagi  Plato keadilan dan  hukum merupakan  substansi  rohani  umum  dari  suatu  masyarakat  yang  membuat  dan  menjaga kesatuannya.
Dalam suatu  masyarakat yang  adil setiap orang  menjalankan pekerjaan yang  menurut sifat dasarnya  paling cocok  baginya.  Pendapat Plato  itu  merupakan suatu  konsepsi  tentang keadilan moral yang dasarnya keselarasan. Yang seharusnya orang dewasa melindungi seorang anak,  jadi  jangan  sampai  membuat  anak  menderita  karena  perbuatan  tidak  manusiawinya tersebut. Keadilan  timbul karena  pengaturan  atau  penyesuaian  yang  memberi tempat  yang selaras kepada  bagian-bagian yang  membentuk suatu  masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tak cocok baginya. Campur  tangan  terhadap  pihak  lain  yang  melaksanakan  tugas-tugas  yang  selaras  akan
6 Dominikus Rato, Op.Cit ., h.58-59
7 Ibid .
8 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 398
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
menciptakan  pertentangan  dan  ketakserasian,  dan  kedua  hal  itu  adalah  intisari  dari ketidakadilan.Plato berpendapat  bahwa  keadilan  adalah  diluar  kemampuan  manusia  biasa. Sumber  ketidakadilan adalah ketika  moral ditempatkan pada  posisi terendah  sehingga nilai keadilan  yang  sangat  agung  sudah  tidak  nampak.  Hal  ini  dirasakan  pada  problematika penelitian ini yaitu pemberian resmisi bagi  narapidana pelaku kekerasan seksual anak  yang dirasakan semakin tidak adil apabila aturan yang  sudah  usang ini tidak segera  diperbaharui dengan penghapusan remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual anak.
Hal yang juga tidak kalah penting untuk mendukung penghapusan pemberian remisi bagi pelaku  kekerasan seksual  anak  juga  harus  diimbangi dengan  kebijakan  –  kebijakan hukum baru.  Kebijakan  tersebut  dapat  berbentuk  konstruksi  hukum  yang  baru  setelah  dilakukan penghapusan pemberian remisi tersebut. Hal ini guna membuktikan bahwa norma yang telah usang tersebut ( Out Of The Date Norm ) yakni remisi bagi pelaku kekerasan seksual anak sudah tidak lagi relevan pada masa sekarang ini dan juga tidak bernafaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan” dan juga tidak lagi mencerminkan apa yang dicita-citakan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Perlindungan anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan  merasa  tidak  nyaman  dalam  hidup  berumah  tangga  maupun  bermasyarakat.  Hal  ini mengakibatkan suasana yang  aman dan  tentram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak  kekerasan  seksual  merupakan  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  karena  tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan  demikian  mereka  yang  melakukan  tindak  kekerasan  seksual  diberikan  sanksi (hukuman)  pidana  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  sebagai  bentuk  kebijakkan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Dan juga sebagai bentuk upaya pemerintah meneka tingkat  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  namun  hal  ini  bukan  jalan  satu-satunya  apabila penegakan  hukum  tersbut hanya  beracuan  pada  aturan yang  sudah  tidak  relevan lagi untuk diterapkan pada kondisi yang sudah urgent seperti saat sekarang ini.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Tingkah laku manusia yang jahat, immoril, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan  menimbulkan  kejengkelan  di  kalangan  masyarakat  dan  sangat  merugikan  umum. Karenanya,  kejahatan tersebut jangan  dibiarkan terus berkembang dan  bertumbuh di  dalam kehidupan  masyarakat,  maka  tindak  kekerasan  seksual  harus  diberantas  demi  ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan  lembaga-lembaga  resmi  yang  berwenang  baik  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, bahkan  lembaga  pemasyarakatan,  dan  lain-lain  wajib  menanggulangi  kejahatan  sejauh mungkin. Dengan  demikian untuk dapat  menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka  di perlukan peneggakkan  hukum  terhadap pelaku  kekerasan seksual  dengan  cara  memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya.
Namun,  yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Setiap  narapidana  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  i  yaitu  “Narapidana  berhak  mendapatkan pengurangan masa pidana  (remisi)”. Pemberian remisi memang merupakan salah satu  hak Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  dijamin  oleh  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, sepanjang dia berkelakuana baik tanpa membedakan penggolongan jenis. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap Hak  Asasi  Manusia.  Remisi  diberikan  dengan  mempertimbangkankepentingan  keamanan, ketertiban umum,dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Remisi  berdasarkan  pada  pengertian  yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan dan  dalam Pasal 1 angka  3 Permenkumham Nomor  03  Tahun  2018  Tentang  Syarat Dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang Bebas,  Dan Cuti  Bersyarat sebagai  berikut :  “Remisi adalah  pengurangan menjalani masa  pidana  yang diberikan  kepada  Narapidana  dan  Anak  yang  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Ironisnya dari pemberian remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasakan sangat  tidak  relevan  dengan  penderitaan yang  dialami oleh  anak  sebagai  korban seumur  hidup.  Keadilan  yang  dijunjung  tinggi  dalam  penegakan  hukum  memang  selalu dikumandangkan,  Lalu  bagaimana  dengan  kondisi  yang  seperti  ini,  yakni  kondi si  dimana pelaku  atau  naraidana kekerasan  seksual terhadap  anak  bisa  dengan  mudah  berkuran masa
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
pidananya. Oleh  sebab  itulah, keberadaan aturan tentang pemberian remisi bagi  narapidana pelaku  kekerasan seksual  terhadap anak  perlu  dilakukan pembaharuan  yang  juga  didukung dengan aspek filosofis, sosiologis, dan yurid sebagai ratio legis dari isu hukum ini yak adanya norma yang usang ( Out of The Date Norm ).
Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya dengan isu hukum yakni norma usang ( Out Of The Date Norm ) atas penghapusan aturan pemberian remisi pada pelaku tindak pidana kekerasan  seksual anak,  maka  harus  dipahami juga  bahwa  ratio legis  hampir sama  dengan pemaknaan  landasan  dibentukanya  suatu  atura  hukum  yaitu  merupakan  intisari atau  dasar dibentuknya suatu peraturan. Sehingga untuk ratio legis yang  dimaksud pada  penelitian ini adalah ditujukan pada isu hukumnya yakni adanya norma yang usang ( Out Of The Date Norm ) yang ditujukan untuk mewujudkan serta memunculkan nilai-nilai keadilan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak dapat diberikan berdasarkan teori keadilan Plato yang  merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya keselarasan, bahwa setiap aturan yang dibuat tidak lain untuk mencapai keadilan yang agung. Hak  narapidana dalam Pasal 14  ayat  1  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan yaitu hak mendapatkan remisi dirasa tidak relevan dengan kondisi saat ini ( Out  of  The  date  norm ),  sehingga  dengan  penghapusan  pemberian  remisi  bagi  pelaku kekerasan seksual anak dapat mewujdukan keadilan yang hakiki bagi korban, meskipun hal ini tidak akan terasa adil apabila melihat kondisi korban yang cidera secara fisik dan psikis.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,  2001, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual , Bnadung: Refika Aditama
Adami Chazaw, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana ”. Grafindo Persada. Jakarta.
Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta Bagir Manan, Dasar-Dasar  Perundang-undangan Indonesia , (Penerbit Ind-Hill.Co,  Jakarta, 1992)
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Depok, 2004
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung: Nuansa dan Nusamedia,
2004
Didin  Sudirman, 2006,  Masalah-Masalah Aktual  Bidang  Pemasyarakatan, Pusat  Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta
Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum ,  Surabaya: LaksBang Yustisia, 2011
Donald Albert Rumokoy , Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Aditama, 2014
Dudu Duswara Machmudin , Pengantar Ilmu Hukum , Bandung: PT Refika Aditama E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan , Jakarta: Buku Kompas, 2007
Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2012
Hans  Kelsen ,  General  Theory  of  Law  and  State, diterjemahkan  oleh  Rasisul  Muttaqien,
Bandung, Nusa Media, 2011
Hajar M, 2015 Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru: UIN Suska Riau
Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan  Pemidanaan  di  Indonesia , Orasi  pada  Upacara  Pengukuhan  Guru  Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana FH UI
I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum , Malang: Setara Press, 2013
Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak , (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015)
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
John  Rawls, A  Theory  of  Justice ,  London:  Oxford  University  press,  1973,  yang  sudah diterjemahkan  dalam  bahasa  indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Bandung.
Niniek Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”.
Sinar Grafika, Jakarta
Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls , dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011) Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prakoso Djoko, Hukum Penitensier Di Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1988
Sawitri  Supardi  Sadarjoen, Bunga  Rampai  Kasus  Gangguan  Psikoseksual ,  PT.  Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005
T.J. Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana  yang  Berkeadilan,  Berkepastian,  Memberi  Daya  Deteren  dan  Mengikuti Perkembangan Ekonomi , (Yogyakarta: Genta Press, 2015)
Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta: ELSAM, 2005)
Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang  Nomor 35  tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Juncto Permenkumham RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## Bebas, Dan Cuti Bersyarat

## Jurnal
Slamet Suhartono, 2019, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, DiH:
Jurnal Ilmu HukumVolume 15 Nomor 2,  periode Agustus 2019 – Januari 2020
Internet
http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ diakses pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 pukul 16.00 wib