## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4018/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Keabsahan Akta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1 A Trisnawati Ayu Pertiwi, 2 Arsin Lukman
1 Program Magister Kenotariatan
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 27 Oktober 2022 Publish : 5 Januari 2023 The family is born from the marriage bond between husband and wife and children.
A person who dies of course becomes the heir of his inheritance which will be given to  his  family,  both  civil  and  Islamic  inheritance  law.  However,  in  the  practice  of inheritance distribution, there are often disputes or disputes among heirs regarding the portion and portion of inheritance rights, especially in interfaith marriages whose inheritance system is carried out through a notary deed. This research is a juridical- normative research. The purpose of this study is to determine and analyze the disputes between heirs on inheritance in terms of the Civil Code and Islamic law. The results of  this  study  are  known  that  cases  that  often  occur  in  inheritance  disputes  are  the existence  of  children  outside  of  wedlock  and  interfaith  marriages  which  have implications for civil rights, especially the validity of  notarial deeds in inheritance distribution. So that it is necessary to resolve inheritance disputes which can be done by means of kinship, dispute resolution, or civil claims to the Religious Courts and/or District Courts. Keywords: Akta Notaris Waris Ahli Waris Beda Agama
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 27 Oktober 2022 Publis : 5 Januari 2023 Keluarga  dilahirkan  dari  ikatan  perkawinan  antara  suami  dan  istri  serta  anak.
Seseorang  yang  meninggal  dunia  tentunya  menjadi  pewaris  dari  harta peninggalannya  yang  akan  diberikan  kepada  keluarganya,  baik  secara  perdata maupun  hukum  waris  Islam.  Namun  dalam  praktek  pembagian  waris  seringkali terjadi  sengketa  atau  perselisihan  di  kalangan  ahli  waris  terkait  bagian  dan  porsi hak warisnya, khususnya pada perkawinan beda agama yang system pewarisannya dilakukan  melalui  akta  notaris.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perselisihan ahli waris terhadap  harta  warisan  ditinjau  adri  KUHPerdata  dan  hukum  Islam.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  diketahui  bahwa  kasus  yang  sering  terjadi  dalam  sengketa waris  adalah  eksistensi  anak  luar  kawin  dan  perkawinan  beda  agama  yang berimplikasi  kepada  hak  keperdataan,  khususnya  keabsahan  akta  notaris  dalam pembagian  waris.  Sehingga  diperlukan  cara  penyelesaian  perselisihan  waris  yang dapat  dilakukan  dengan  cara  kekeluargaan,  dispute  resolution,  maupun  gugatan keperdataan ke Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Negeri.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## A. Trisnawati Ayu Pertiwi
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: anditrisnaa@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang  heterogen,  dimana  dalam  kehidupan  bermasyarakat terdapat keberagaman dalam hal suku, ras, dan agama. Agama merupakan suatu kepercayaan masing-
masing warga Negara yang diakui secara konstitusional bahwa setiap warga negara Indonesia bebas memeluk,  meyakini,  dan  beribadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya.  Namun  atas keberagaman tersebut, marak terjadinya perkawinan yang berbeda agama di Indonesia. Hal ini tentu akan berimplikasi kepada pelaksanaan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang memiliki agama yang berbeda.
Hukum perkawinan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Menurut  Pasal  1adalah ” ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan syarat  mutlak  dari  perkawinan,  sehingga syarat  sah  perkawinan  adalah  perkawinan  tersebut  harus dilakukan atas dasar agama dan kepercayaannya. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu ”. Selanjutnya, perkawinan harus dicatatakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dimana terdapat berbedaan pencatatan antara perkawinan menurut agama muslim, yaitu pencatatan dilakukan  oleh  pegawai  pencatatan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  1954, sedangkan pencatatan perkawinan menurut agama dan kepercayaan lainnya, dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.
Atas dasar tersebut, hukum perkawinan beserta peraturan pelaksananya di Indonesia, tidak mengatur mengenai perkawinan pasangan yang berbeda agama, UU Perkawinan hanya menyatakan “perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing”, sehingga UU Perkawinan menyerahkannya kepada ajaran dan agama masing-masing. Maka dari itu, perkawinan beda agam di Indonesia  masih  terdapat  ketidakpastian  hukum  mengenai  sah  atau  tidaknya  perkawinan  yang dilangsungkan, hal tersebut akan berimplikasi kepada hak waris anak. Hak waris di Indonesia berbeda dalam  pembagiannya,  yakni  penganut  agama  Islam  mendasari  pembagian  waris  sesuai  dengan hukum  waris  Islam,  yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam,  sedangkan  penganut  agama  non-muslim mengacu  kepada  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Sehingga,  perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hukum waris apakah yang akan diberlakukan kepada  anak,  khususnya  apabila  pewarisan  tersebut  menggunakan  akta  notaris  yang  ditinjau  dari kepastian hukum pewarisan di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang  berfokus  pada  hukum  positif  yakni  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  berkaitan dengan  hukum  perkawinan  dan  jabatan  notaris  dalam  pembuatan  akta  hak  waris  notaris  bagi perkawinan beda agama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu terdiri atas satu variabel atau lebih,  namun,  tidak  saling  bersinggungan  satu  sama  lain  sehingga  penelitian  bersifat  deskriptif. Penelitian secara deskriptif memperjelas mengenai tata cara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  hukum  normative  memerlukan  sumber-sumber penelitian untuk memecahkan suatu isu hukum untuk selanjutnya memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi  kepustakaan.  Teknik  ini  berguna  untuk  mendapatkan landasan  teori  dengan  mengkaji  dan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu  dengan  cara  menelaah  semua  peraturan  perundang-undanan  dengan  cara  analisis deskriptif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak Menurut Hukum Islam dalam Akta Notaris
Sistem  hukum  Indonesia  tidak  mengatur  mengenai  perkawinan  beda  agama,  baik  di  dalam KUHPerdata maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1  UU  Perkawinan  menjelaskan  mengenai  tujuan  dari  dilakukannya  perkawinan  adalah  untuk membentuk  keluarga  yang  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang  dilakukan menurut  hukum  agamanya  masing-masing,  yang  lebih  lanjut  di  atur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1) bahwa  perkawinan  sah  jika  dilangsungkan  menurut  hukum  agamanya.  Sehingga  jika  suatu perkawinan  yang  dilangsungkan  bertentangan  dan/atau  tidak  sesuai  dengan  hukum  agamanya, maka  perkawinan  menjadi  tidak  sah  sehingga  implikasi  hukum  yang  timbul  adalah  tidak  ada ikatan atau akibat hukum diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun adanya ketidakpastian hukum terhadap pasal lainnya di dalam UU Perkawinan dan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 , bahwa sahnya perkawinan dengan adanya pencatatan.
Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tidak adanya perkawinan yang berada di luar hukum  agama  dan  kepercayaan  para  pihak.  Karena  berdasarkan  UUD  1945,  perkawinan  yang telah  memenuhi  unsur  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  merupakan  perkawinan  yang  sah  jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya meskipun tidak dilakukannya pencatatan, sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (3), pencatatan hanya merupakan sebuah syarat administratif. Sehingga  perkawinan  dengan  perbedaan  agama  akan  menimbulkan  persoalan  hukum,  yaitu terhadap  hubungan  perkawinan  dan  kepada  hubungan  keperdataan,  khususnya  masalah pewarisan.  Hak  kewarisan  yang  dimaksud  adalah  hak  mewaris  bagi  suami,  istri,  dan  anak- anaknya  dalam  perkawinan  beda  agama,  dikarenakan  hukum  agama  masing-masing  memiliki aturan  tersendiri  mengenai  pandangan  perkawinan  beda  agama,  sehingga  akan  menimbulkan konsekuensi hukum waris yang digunakan, yakni : untuk beragama Islam akan digunakan sistem waris  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam,  sedangkan  dalam  hukum  waris  non-islam  akan dibagi  menurut  hukum  perdata,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHP), dan selanjutnya adanya permasalahan mengenai keabsahan perkawinan yang akan berdampak kepada keabsahan status anak sebagai ahli waris.
Keturunan  yang  berhak  atas  warisan  yaitu  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah dengan  si  pewaris,  sehingga  hubungan  yang  dimiliki  oleh  anak  terhadap  orang  tuanya  adalah hubungan  biologis,  namun  jika  anak  hanya  memiliki  ibu  atau  bapak  yang  tidak  terikat  dalam hubungan perkawinan, akan disebut sebagai anak luar kawin. Penentuan hubungan keperdataan dengan anak dalam hal mewaris sangat penting, khususnya bagi anak luar kawin terhadap orang tua biologisnya, dikarenakan mewaris merupakan suatu hak dan kewajiban yang akan digantikan dari ahli waris kepada pewaris yang telah meninggal dunia dalam bidang kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hukum Islam, sistem pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum Islam, sedangkan Hubungan perkawinan terdiri dari suami, istri, dan anak yang tergolong dalam keluarga inti. Hubungan tersebut juga meliputi keperdataan yaitu waris-mewaris. Proses pewarisan dilakukan ketika adanya pewaris yang sudah meninggal dan adanya ahli waris yang ditinggalkan.
Undang-undang  berprinsip  bahwa  seseorang  bebas  menentukan  kehendaknya  tentang harta  kekayaannya  setelah  ia  meninggal  dunia,  namun  bila  ternyata  orang  tersebut  tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan  harta  yang  ditinggalkan  seseorang  tersebut.  Ahli  waris  menurut  undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:
1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.
2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki- laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
Seperti kasus dalam Putusan MA No. 1582 K/Pdt/2012 tentang anak yang berbeda agama dengan orang  tuanya  dalam  hal  pewarisan,  terdapat  akibat  hukum  yang  timbul  dalam  hal  pewarisan berbeda agama, baik itu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  yaitu  putusan  tersebut  mengakibatkan  para  Termohon  Kasasi/Tergugat dinyatakan  sebagai  Ahli  Waris  yang  sah  menurut  Hukum  Perdata  dari  seorang  Pewaris  yang beragama Islam, padahal para Tergugat tidak beragama Islam. Dengan adanya putusan tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum waris Islam, karena dengan ini akan membuka peluang bagi pewarisan  berbeda  agama,  yang  melanggar  ketentuan  pengaturan  hukum  waris  sebagaimana diatur di dalam hukum Islam. Hal ini yang dapat memicu perselisihan dalam pembagian waris. Sehingga dari analisis tersebut, perkawinan beda agama, adalah perkawinan yang tidak sah , maka dari itu implikasi hukum yang terjadi adalah anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut adalah  anak  tidak  sah  sehingga  dapat  disamakan  dengan  anak  luar  kawin,  maka  dari  itu  anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dari ibunya , sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya. Namun anak luar kawin berhak atas pewarisan dari bapak dan/atau garis keturunan bapak apabila bapak biologisnya mengakui. Selain itu, pewarisan ini dapat dilakukan menggunakan akta notaris.  Akta  notaris  atas  pewarisan  beda  agama  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  terkait keabsahannya, karena KHI tidak memperkenankan pewarisan selain agama Islam, sehingga ahli wari  yang  berbeda  agama  dengan  pewaris  otomatis  gugur  sebagai  ahli  waris,  sehingga  hal  ini berimplikasi kepada akta pewarisan notaris untuk yang berbeda agama adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni hukum islam.

## 3.2.Kedudukan  Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Islam
Anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam  Pasal  4UU  Perkawinan  bahwa  menurut  Pasal  250  KUHPerdata “setiap  anak  yang dilahirkan  atau  ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan  memperoleh  suami  sebagai  bapaknya .” Sama hal nya yang diatur di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan KHI yang berbunyi bahwa “dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi memberikan apa yang dinamakan suatu “persangkaan undang undang.”
Hal ini menyebabkan ketidakpastian penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki perbedaan agama. Sebenarnya, sudah ditekankan bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Dahulu memang terdapat sebuah pilihan hukum ( choice of law ) dan pilihan lembaga yang mengadili ( choice of forum ) bagi Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki agama berbeda dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam penentuan Ahli Waris dan memilih lembaga yang menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara Pewaris dan Ahli Waris. Tetapi  sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum (choice of law ) dan pilihan lembaga yang mengadili ( choice of forum ) dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.
Seperti putusan putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Thn , pewaris beragama Islam yang sesuai dengan ketentuan dalam keperdataan, bahwa orang yang beragama Islam, akan mengacu kepada pembagian waris yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, namun di dalam putusan tersebut diputus dalam wilayah pengadilan  agama, padahal hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari  pengaduan  negeri,  sehingga  seharusnya  penyelesaiannya  dilakukan  di  pengadilan  negeri, sebagaimana  jenis-jenis  kompetensi  kewenangan  pengadilan  dalam  hal  mengadili  perkara: Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara
sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.
Ketika  Penggugat  selaku  Ahli  Waris  yang  beragama  Kristen  menggugat  bahwa  yang seharusnya memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Agung menyatakan bahwa  Pengadilan  Negeri  juga  berhak  untuk  memeriksa  dan  mengadili  kasus  di  atas,  padahal sesuai  dengan  penjelasan  di  atas  bahwa  Hukum  Waris  yang  berlaku  jika  terdapat  perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris maka hukum yang digunakan adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Sehingga seharusnya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Sehingga akibat hukum dari pewaris yang beragama lain, hak warisnya terhalang untuk menjadi sebagai ahli waris atas anak yang orang tuanya sudah meninggal.
Hal  ini  seperti  pada  pewarisan  anak  dari perkawinan  beda  agama  terjadi  pada  Putusan Mahkamah  Agung  antara  lain  Perkara  Nomor  368K/AG/1995,  dimana  majelis  hakim  yang memeriksa  dan  mengadii  perkara  memutuskan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang berbeda agama tetapp  mendapatkan  hak waris  dari  orang tuanya  yang  berbeda  agama.  Hal  ini mengacu  pada  ketentuan  Pasal  (1)  (2)  jo.  Pasal  49  UU  No.  7  Tahun  1989,  yakni  persoalan keislaman yang ditentukan pewaris, Hal tersebut karena pewaris H. Sanusi-Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widyastuti terhijab untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.
Hal  ini  diperkuat  dengan  Yurispudensi  dimana  anak  dari  perkawinan  beda  agama  yang memiliki  agama  yang  berbeda  dengan  Pewaris  dapat  menjadi  ahli  waris,  yaitu  dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018, dimana wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang  tidak  beragama  Islam  berdasarkan  Pasal  209  KHI,  sehingga  kedudukan  anak-anak  Ahli Waris dari Almarhum Frits Manoi tidak menghalangi untuk mendapatkan harga waris, yang juga merupakan perluasan dari Putusan Nomor  51 K/Ag/1999 tentang Warisan Wajibah yaiu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.
Maka dari itu, pengecualian jika perkawinan beda agama tersebut dapat memberikan harta kepada anak yang berbeda agama apabila warisan tersebut dibuat dalam bentuk wajibah, maka dari itu diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai keabsahan akta notaris atas pewarisan beda agama  ditinjau  dari  hukum  islam  dan  hukum  keperdataan.  Dikarenakan  hukum  perdata  tidak mempermasalahkan terkait pewarisan beda agama dan hanya mengatur terkait penggolongan ahli waris serta memperhatikan legitimate portie masing-masing ahli waris, sedangkan hukum islam secara tegas menggugurkan pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama termasuk kepada anak.

## 3.3.Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pewarisan Beda Agama
Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan akta dalam pewarisan non-muslim dilakukan dengan hibah wasiat, serta untuk Islam dikenal dengan wasiat wajibah. Namun belum ada aturan yang jelas yang mengatur peranan notaris dalam pembautan wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan  Islam,  karena  jika  pewaris  yang  beragama  Islam  membuat  dan  membagikan  warisan berdasarkan akta notaris kepada ahli waris non-muslim, maka akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena hukum islam sendiri menggugurkan hak waris dari ahli waris non-islam, dan ahli  waris  non-Islam  tidak  tunduk  kepada  sistem  pewarisan  menurut  hukum  Islam.  Sehingga dalam prakteknya notaris membuat interpretasi sendiri yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya untuk memformulasikan wasiat tersebut dalam minuta akta.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  penulisan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  anak  yang  lahir  dari perkawinan beda agama, tergantung dari kedua belah pihak ingin menentukan hukum waris yang digunakan dalam hal pembagian waris, namun perkawinan mereka tetap sah secara hukum ketika telah memenuhi syarat administratif. Namun pembagian waris ketika diajukan ke pengadilan akan menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  dimana  hakim  akan  melakukan  suatu  penemuan  hukum berdasarkan rasa-rasa keadilan untuk melakukan pembagian waris dan menentukan status hukum anak  yang  lahir  dari  perkawinan  beda  agama.  Pada  putusan  Nomor  9/Pdt.G/2020/PA.Thn menyatakan  bahwa  anak  dari  perkawinan  beda  agama  tidak  mendapatkan  hak  warisnya  sebagai anak, padahal ada beberapa putusan dan yurisprudensi seperti yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang menyatakan hak waris atas anak dalam perkawinan beda agama tidak menghilangkan hak waris dari  orang  tua  melalui  garis  keturunan  bapak.  Sehingga  pewarisan  beda  agama  yang  dinyatakan dalam akta notaris, menurut hukum Islam batal demi hukum karena pewaris tidak dapat memberikan warisannya  kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama  kecuali  dalam  bentuk  wajibah.  Sedangkan menurut hukum perdata, sah saja untuk memberikan warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan berdasarkan  urutan  golongannya.  Maka  ketidakpastian  hukum  terkait  keabsahan  akta  notaris memiliki 2 perspektif berbeda yakni dari hukum islam dan hukum keperdataan. Saran yang dapat diberikan adalah:
1. Sebaiknya adanya aturan khusus yang mengatur terkait dengan pembuatan akta pewarisan notaris dari perkawinan beda agama untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.
2. Ikatan  Notaris  Indonesia  sebagai  himpunan  organisasi  notaris  di  seluruh  Indonesia  hendaknya memberikan pembinaan terkait isu hukum terbaru termasuk dalam pembuatan akta warisan beda agama, untuk menciptakan keseragaman praktek pembuatan minuta akta notaris sesuai dengan UU Jabatan Notaris.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini. Penulis mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini  dan  penulis  menerima  segala  masukan  dan  saran  untuk  perbaikan  penelitian  ini  ke  depannya. Dengan kesempatan ini,  Penulis ingin berterimakasih kepada Bapak Dr. Arsin Lukman, S.H yang telah bersedia untuk menjadi dosen pembimbing saya. Terimakasih juga kepada orang tua saya serta pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan serta bantuannya dalam menyelesaikan jurnal ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eman Suparman. “Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW”.Bandung: PT.
Refika Aditama. 2014
Muthiah Aulia, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru. 2017 Syakur Ahmad Bisri, Mudah Memahami Waris Islam, Visimedia Pustaka, Jakarta. 2015

## Jurnal
Asari,  Imam,  “Kedudukan  Orang  Hilang  Dalam  Perspektif  Kewarisan  KUHPerdata  (BW)  dan Hukum Kewarisan Islam”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019
Aulga  Maya  M.P.  “Analisis  Akta  Penolakan  Hak  Mewaris  Oleh  Ahli  Waris  Beda  Agama  Yang Dibuat Oleh Notaris”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019
Diah  Ragil  Kusuma.  “Peran  Notaris/PPAT  Dalam  Pembuatan  Akta  Pembagian  Harta  Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama”. Jurnal Akta Vol. 5 No. 1. 2018
Haryadi  Sutanto.  “Kedudukan  Ahli  Waris  Terhadap  Harta  Warisan  Seseorang  Yang  Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)”. Perspektif vol 22, No 3. 2017
Nugraheni, Ilhami & Harahap. “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, Mimbar Hukum”. Vol. 22, Nomor 2. 2013
Riyanta.. “Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal)”. Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012 Tanuwidjaja,  Henny,  “Pewarisan  Afwezigheid/Keadaan  Tidak  Hadir  dan  Pewarisan  Perkawinan Kedua  Menurut  Hukum  Perdata  Barat  (BW)”,  Naskah  Jurnal  Hukum,  yang  diterbitkan Universitas Katholik Satya Wacana, 2016