Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016

## PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Sriono, SH, M.Kn Dosen Tetap
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Labuhan Batu e_mail : sriono_mkn@yahoo.com

## ABSTRAK
Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, masalah perkawinan tidak terlepas dari  adat.  Pemahaman  berdasarkan  pemikiran  adat  bahwa  perkawinan  merupakan  ikatan  yang sifatnya tidak dapat terpisahkan/putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga harta  dalam  suatu  perkawinan  tidak  terlepas  juga  dari  ketentuan  adat  mereka.  Karena  adanya perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta  permasalahan  yang  timbul  dalam  suatu  perkawinan  maka diperlukan adanya perjanjian kawin guna memberikan perlindungan terhadap masing-masing suami dan istri.
Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.  Perjanjian  kawin  yang  dibuat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  agama,  kesusilaan dan batas-batas hukum. Dalam parkateknya perjanjian kawin lebih kepada harta kekayaan sehingga harta  kekayaan  dalam  suatu  perjanjian  kawin  dijadikan  sebagai  objek  dalam  perjanjian.  Karena harta  kekayaan  sebagai  objek  maka  berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  bawha adanya pembedaan harta yaitu harta bawaan dam harta bersama, meskipun hal ini berbedan dalam Pasal  119  KUHPerdata  menjadi  persatuan  secara  bulat  harta  kekayaan  dalam  perkawinan.  Tetapi dalam  KUHPerdat  mengecualikan  apabila  adanya  perjanjian  kawin.  Harta  kekayaan  yang  sering memunculkan  permasalahan  apabila  adanya  perceraian  yaitu  masalah  harta  bawaan  terlebih  telah terjadi perubahan terhadap  harta  bawaan tersebut. Sehingga dengan  adanya  perjanjian  kawin  akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan tersebut.
Perjanjian  kawin  yang  dibuat  tidaklah  boleh  merugikan  pihak  ketiga  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak  pihak  ketiga  mendapat  perlindungan  secara  hukum,  hal  ini  cukup  jelas  diatur  dalam ketentuan  tersebut  diatas.  Sehingga  apabila  perjanjian  kawin  tidak  memberikan  perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.
Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan sebagai perbuatan hukum  yang  mana  merupakan  suatu perbuatan  yang  mengandung  hak  dan kewajiban  bagi  individu-individu  yang melakukannya.  Seorang  pria  dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan  akan  menimbulkan  akibat-
akibat  hukum  yaitu  antara  lain  mengenai hubungan  hukum  antara  suami  istri  dan mengenai  harta  benda  perkawinan  serta penghasilan mereka. 1
1 Wahyono  Darmabrata,  2009,  Hukum  Perkawinan Perdata  (Syarat  Sahnya  Perkawinan,  Hak  dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan), Rizkita, Jakarta. Hal. 128
Perjanjian  kawin  bagi  masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, masalah  perkawinan  tidak  terlepas  dari adat.  Pemahaman  berdasarkan  pemikiran adat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan/putus kecuali maut atas kehendak  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Sehingga  harta  dalam  suatu  perkawinan tidak  terlepas  juga  dari  ketentuan  adat mereka. Dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan serta mulai lunturnya pemahaman  terhadap  perkawinan  atas dasar  adat,  berdampak  akan  pemahaman dibidang  perkawinan,  maka  hal  ini  akan berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  dalam menjalani  sebuah  perkawinan  antara suami  dan  istri.  Berdasarkan  hal  tersebut telah  terjadi  banyaknya  perkawinan  yang tidak  berlangsung  lama  atau  antara  suami dan istri melakukan perceraian.
Seiring dengan perkembangan zaman  yang  semakin  modern  saat  ini, manusia lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang sudah mempunyai  banyak  pertimbangan  dalam hal  melakukan  penghitungan  terkait keuntungan  dan  kerugian  materi  yang akan  diperolehnya  akibat  dilakukannya perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi  wanita  juga  berperan  dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap  harta  kekayaan.  Pada  saat  ini
banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan.
Sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan  di  Indonesia  yang  memiliki budaya  ketimuran.  Akan  tetapi  perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata  dari  sisi  negatifnya  saja.  Walaupun tidak  dapat  dipungkiri  pula  bahwa kekaburan  norma  (vague  of  norm)  dalam beberapa sisi hukum perkawinan, misalnya  Kekaburan  peraturan  (vague  of norm)  mengenai  sahnya  perkawinan  dan mengenai  waktu  dibuatnya  perjanjian perrkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan,  membuat  beberapa  pihak yang tidak beriktikad baik untuk menyalahi  aturan-aturan  dalam  hukum perkawinan.
Demi  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  pasangan  suami  istri maka diperlukan adanya perjanjian kawin. Hal  ini  sebagai  bentuk  menjaga  harta kekayaan  masing-masing  pihak  terhadap adanya  penyelahgunaan  wewenang  pada harta  kekayaan  dari  suatu  perkawinan tersebut. Dalam UU Nomor I Tahun 1974, perjanjian  kawin  diatur  dalam  Pasal  29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah  dibuat  dimungkinkan  untuk  diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
Berdasarkan  Pasal  29  tersebut  di atas,  perjanjian  kawin  yang  diadakan antara  suami  isteri  adalah  perjanjian
tertulis  kecuali  ta’lik  talak  yang  disahkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah,  apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,  serta  jika  terjadi  perjanjian perkawinan  itu  disahkan  bukan  oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan  maka perjanjian  itu  tidak  dapat  dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian  biasa  yang  berlaku  secara umum II. HARTA KEKAYAAN
SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN

## PERKAWINAN
Ada dua hal yang penting mengenai  perjanjian  perkawinan  ini. Kesatu,  perjanjian  ini  bukan  merupakan sebuah  keharusan.  Tanpa  ada  perjanjian perkawinanpun,  perkawinan  tetap  dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan  hanya  sebuah  lembaga  yang dipersiapkan  apabila  ada  pihak-pihak yang  merasa  perlu  untuk  membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya  perselisihan  di  belakang  hari, misalnya  mengenai  pemisahan  antara harta  pribadi  dan  harta  bersama.  Kedua, berkaitan  dengan  isi  perjanjian  tersebut kendati  pada  dasarnya  dibebaskan  tetapi tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan- aturan syari’at. 2
2 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan,  2004, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Kencana
Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 138
Pasal  119  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “mulai  saat  perkawinan  dilangsungkan, demi  hukum  berlakulah  persatuan  bulat antara  harta  kekayaan  suami  dan  istri, sekedar  mengenai  ini  dengan  perjanjian perkawinan  tidak  diadakan  ketentuan lain”.
Perjanjian  perkawinan  menurut Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dalam bab V pasal 29 disebutkan bahwa:
1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan bersama dapat mengadakan  perjanjian  tertulis    yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,  setelah  mana  isisnya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut
2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan  bilamana  melanggar  batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan
3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah dan  perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga.”
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Pasal  45  Kompilasi  Hukum  Islam menyatakan bahwa “kedua calon mempelai  dapat  mengadakan  perjanjian perkawinan dalam bentuk:
a. Ta’lik talak
b. Perjanjian lain yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam”
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
Isi  Pasal  45  Kompilasi  Hukum Islam  ini  bertentangan  dengan  penjelasan pasal  29  Undang-undang  Perkawinan. Penjelasan  Pasal  29  Undang-undang perkawinan  menegaskan  bahwa  “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak”. Pasal 47
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur mengenai  perjanjian  perkawinan,  yang berbunyi: Ayat (1) Pada
waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan,  kedua calon  mempelai  dapat  membuat perjanjian  tertulis  yang  disahkan Pegawai  Pencatat  Nikah  mengenai kedudukan harta dalam perkawinan Ayat (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Ayat (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
Dari  pasal  tersebut  diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam
memandang  perjanjian  perkawinan  bukan hanya  harta  bersama  yang didapat  selama perkawinan  berlangsung,  tetapi  juga termasuk  harta  bawaan  masing-masing suami  istri.  Perjanjian  perkawinan  juga bukan hanya untuk melakukan pemisahan harta, tetapi dapat juga menyatukan harta,
tergantung  dari  apa  yang  disepakati  oleh para pihak. Adanya perjanjian perkawinan ini  tidak menghilangkan  kewajiban suami untuk  tetap  memenuhi  kebutuhan  rumah tangga. 3
Dalam  perkawinan  akan ada permasalahan  mengenai  harta  kekayaan. Harta  kekayaan  yang  dimaksud  yaitu berupa  harta  bersama  suami  istri  maupun harta pribadi masing-masing pihak, termasuk  juga  harta  bawaan.  Harta  benda perkawinan inilah  yang merupakan akibat hukum dari perkawinan.
Harta  benda  perkawinan  diatur dalam  Buku  I  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  karena  harta  benda perkawinan sebagai akibat dari perkawinan termasuk dalam ruang lingkup  hukum  keluarga.  Hukum  harta benda  perkawinan  tidak  termasuk  dalam ruang  lingkup  hukum  harta  kekayaan, walaupun  juga  terkait  dengan  harta  atau benda  dan  hak-hak  kebendaan,  oleh karena  itu  tidak  diatur  dalam  Buku  III Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata tentang  Perikatan.  Elisabeth  Nurhaini
Butarbutar mengatakan bahwa
“pengaturan harta perkawinan tidak dimasukkan  dalam  ruang  lingkup  hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan  bahwa  perkawinan  bukanlah salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  atau
3 A  Damanhuri  H.  R.,  2012,  Segi-segi  Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung. Hal. 12
memperoleh harta atau kekayaan, meskipun  diakui  bahwa  perkawinan  akan berakibat  pada  kedudukan  seseorang terhadap harta kekayaan”. 4
Undang-Undang Perkawinan
mempunyai pandangan tersendiri mengenai  konsep  perjanjian  perkawinan. Apabila  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  persatuan  harta  terjadi secara  serta  merta  manakala  perkawinan telah dilangsungkan, namun tidak demikian dengan Undang-Undang
Perkawinan, karena dalam Undang- Undang  Perkawinan  pada  dasarnya  harta yang bersatu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja.
Sedangkan  harta  bawaan  yang  diperoleh masing-masing tetap dibawah penguasaan masing-masing  pihak  dan  tidak  masuk menjadi harta bersama.
Konsep perjanjian perkawinan dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dapat dipahami  dari  konsep  harta  kekayaan dalam  perkawinan  yang  dijelaskan  pada pasal  35  ayat  (2).  Pasal  35  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  “harta  bawaan  dari masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  dan  warisan,  adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain”.  Dari  hal  ini,  konsep  perjanjian
4 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  2012,  Hukum  Harta Kekayaan:  Menurut  Sistematika  KUH  Perdata dan Perkembangannya, Refika Aditama, Bandung. Hal. 22
perkawinan  mengenai  harta  berdasarkan Undang-Undang Perkawinan secara teoritis  adalah  menyatukan  harta,  karena harta  bawaan  yang  berada  dibawah penguasaan  masing-masing  pihak  dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan  untuk  masuk  menjadi  harta bersama.  Berbeda  dengan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang isi perjanjian  perkawinan  sudah  ditentukan, misalnya  tentang  persatuan  untung  dan rugi, tentang persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerdata), atau tentang  hak  istri  untuk  mengambil sejumlah  uang  dari  harta  kekayaan  untuk keperluan  rumah  tangga  (Pasal  145 KUHPerdata).
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas dapat  diketahui  bahwa  harta  kekayaan dalam  suatu  perkawinan  merupakan  hal paling  penting  dalam  perkawinan.  Harta kekayaan dalam perkawinan dapat membentuk  keluarga  menjadi  bahagia tetapi  juga  dengan  harta  kekayaan  dapat menyebabkan  malapetaka  bagi  keluarga tersebut.  Menjadi  bahagia  manakala kelaurga  tersebut  hidup  rukun  damai, tetapai  apabila  terjadi  keributan  bahkan sampai kepada terjadinya perceraian maka harta  tersebut  dapat  menjadi  malapetaka diantara  mereka  (suami  istri).  Dengan demikian  bahwa  suatu  perjanjian  kawin, harta kekayaan dalam perkawinan merupakan  objek  dalam  perjanjian  kawin yang utama.

## III. BENTUK  PERLINDUNGAN  HUKUM
TERHADAP HARTA
BAWAAN BAIK

## SECARA KUHPERDATA
MAUPUN  UU  NO.  1  TAHUN  1974

## DALAM PERJANJIAN KAWIN
Pasal  35  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan dalam Pasal 36 ayat (2)  menyebutkan  bahwa  mengenai  harta bawaan  masing-masing  suami  dan  istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan  perbuatan  hukum  mengenai harta bendanya.
Dalam  ketentuan  tersebut  diatas menjelaskan  tentang  harta  bawaan  bahwa harta  bawaan  berada  pada  penguasaan masing-masing  yang  membawa.  Dengan demikikan  sebenarnya  tanpa  adanya perjanjian  kawinpun  sudah  menentukan tentang  penguasaan  harta  berada  pada masing-masing  yang  membawa  harta tersebut, tetapi terkadang dalam perjalanan  atau  selama  berlangsungnya perkawinan  sering  terjadi  perubahan terhadap  harta  bawaan  misalnya  harta bawaan dijual kemudian dibelikan kembali  ditempat  yang  berbeda.  Oleh karena  itu  diperlukan  adanya  perjanjian kawin  guna  memberikan  perlindungan
hukum  misalnya  apabila  terjadi  seperti contoh tersebut.
Pada umumnya perjanjian perkawinan  dibuat  dengan  beberapa alasan antara lain 5 :
1) Bilamana  terdapat  sejumlah  harta kekayaan yang lebih beasar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
2) Kedua  belah  pihak  masing-masing membawa masukan yang cukup besar
3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri,  sehingga  andai  kata salah  satu  jatuh  maka  yang  lain  tidak tersangkut
4) Atas utang-utang mereka yang mereka buat  sebelum  kawin,  masing-masing akan  bertanggung  gugat  sendiri- sendiri.
Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta  para  mempelai.  Melalui  perjanjian ini  para  pihak  dapat  menentukan  harta bawaan  masing-masing.  Apakah  sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur  cara  pembagiannya  bila  terjadi perceraian.  Harta  bawaan  dari  masing- masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda yang  diperoleh  masing-masing  sebagai hadiah  atau  warisan,  adalah  dibawah penguasaan masing-masing  sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
5 Soetojo  Prawirohamidjojo,  2002,  Pluralisme  dalam Perundang-undangan  Perkawinan  Indonesia, Airlangga Pres, Surabaya. Hal. 58
Perjanjian  biasanya  dibuat  untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap  harta  bawaan  masing-masing suami  ataupun  istri.  Meskipun  undang- undang  tidak  mengatur  tujuan  perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan,  segalanya  diserahkan  pada kedua pihak 6 .
Perlindungan hukum terhadap harta dalam  perjanjian perkawinan  adalah berlaku  saat  perkawinan  dilangsungkan. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Perjanjian  kawin  yang  dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum,  yaitu  sebagai  Undang-undang bagi  para  pihak  dengan  niat  itikad  baik. Jika  suatu  saat  timbul  konflik  para  pihak, dapat  dijadikan  acuan  dan  salah  satu landasan  masing-masing  pasangan  dalam melaksanakan,  dan  memberikan  batas- batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti  pembahasan  sebelumnya  bahwa perjanjian  perkawinan  terdapat  dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No.
1  Tahun  1974.  Pasal  1313  dan  1314 KUHPerdata  tentang  perikatan-perikatan
6 Jurnal  dunia-ibu.org  online,  Perjanjian  Pranikah, http://www.dunia ibu.org/html/
perjanjian_pra_nikah.html
yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.Serta  Pasal  1320  KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.
Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdata  diberikan  kebebasan  dalam menentukan  isi  perjanjian  kawin  untuk membuat  penyimpangan  dari  peraturan KUHPerdata  tentang  persatuan  harta kekayaan  tetapi  dengan  pembatasan  yaitu Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum (Pasal 139 KUHPerdata).
Perlindungan hukum terhadap harta  termasuk  didalamnya  adalah  harta bawaan  dalam  perjanjian  kawin  juga diatur  dalam  kompilasi  hukum  islam yaitu:
1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam  hal  utang  piutang  terhadap pihak  ketiga.  Berdasarkan  Putusan MA  Nomor  1081  K/SIP/1978  bahwa adanya  perjanjian  perkawinan  antara suami  isteri  yang  tidak  diberitahukan kepada  pihak  si  berpiutang  pada  saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah  jelas  bahwa  suami  isteri tersebut  beritikad  buruk  berlindung pada  perjanjian  perkawinan  tersebut untuk  menghindari  tuntutan  hukum dari  pihak  perpiutang.  Hal  mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum
yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad  baik.  Dengan  demikian suami  isteri  dengan  harta  pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung  renteng  atau  hutang  yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila  terjadinya  perlanggaran  isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya  akta  perjanjian  kawin  dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi  perjanjian  kawin,  maka  calon  istri
dapat meminta pembatalan pernikahan.  Hal  ini  dapat  dijelaskan dalam  Pasal  51  KHI  menyebutkan “pelanggaran  atas  perjanjian  kawin memberi  hak  kepada  isteri  untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian  kawin,  maka  isteri  dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
4. Apabila  terjadi  sengketa  perdata mengenai isi perjanjian kawin.
Selain  itu  sebagaimana  telah diuraikan diatas dengan adanya perjanjian kawin  terhadap  harta  bawaan  maka  akan memberikan perlindungan hukum terhadap  adanya  perbuatan  atau  itikad tidak  baik  dari  pasangan  masing-masing. Sehingga  perjanjian  kawin  dalam  rangka memberikan perlindungan hukum terhadap  harta  kekayaan  diperlukan.
Adapun  pertimbangan  perjanjian  kawin diperlukan sebagai berikut:
1. Dalam  perkawinan  dengan  harta persatuan secara bulat, tujuannya agar istri  terlindungi  dari  kemungkinan- kemungkinan tindakan-tindakan beheer  suami yang  tidak  baik, beschikking  atas  barang-barang  tak bergerak  dan  surat-surat  berharga tertentu milik isteri.
2. Dalam  perkawinan  dengan  harta terpisah tujuannya:
a. Agar  barang-barang  tertentu  atau semua  barang  yang  dibawa  suami atau  istri  dalam  perkawinan  tidak termasuk  dalam  persatuan  harta perkawinan  dan  dengan  demikian, tetap menjadi harta pribadi- pribadi.  Adanya  perjanjian  yang demikian merupakan perlindungan bagi  istri,  terhadap  kemungkinan dipertanggung  jawabkannya  harta tersebut,  terhadap  hutang-hutang yang  dibuat  oleh  suami  dan sebaliknya.
b. Agar harta pribadi tersebut terlepas  dari  beheer  suami,  dan istri  dapat  mengurus  sendiri  harta tersebut 7 .
Demikian  juga  misalnya  apabila adanya  kebutuhan  yang  mengharuskan adanya  sebagian  dari  harta  bawaan  dijual
7 Endang  Sumiarti,  2004,  Kedudukan  Suami  Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta. Hal. 36-37
maka  hal  ini  dengan  adanya  perjanjian kawin  maka  penjualan  tersebut  dapat dimintakan penggantiannya apabila dikemudian  hari  adanya  pembelian  harta benda.  Tetapi  apabila  penjualan  harta bawaan  tersebut  kemudian  dibelikan kembali  maka  dengan  adanya  perjanjian kawin  akan  melindungi  harta  bawaan tersebut dimana bahwa harta tersebut tetap menjadi harta bawaan.

## IV. PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PIHAK
KETIGA

## DENGAN  ADANYA  PERJANJIAN

## KAWIN
Perlindungan hukum adalah segala upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan  hukum  korban  kejahatan sebagai bagian dari perlindungan
masyarakat,  dapat  diwujudkan  dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,
kompensasi,
pelayanan medis, dan bantuan hukum 8 .
Perjanjian  kawin  yang  dibuat  oleh suami  dan  istri  tidak  dibolehkan  untuk merugikan  kepentingan  pihak  ketiga. Sehingga dengan adanya perjanjian kawin pihak ketiga harus mendapatkan perlindungan  hukum.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  29  UU  No.  1  Tahun  1974 bahwa  perjanjian  kawin  selain  berlaku
8 Soerjono  Soekanto,  1984,  Pengantar  Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta. Hal. 133
bagi  suami  dan  istri  juga  berlaku  bagi pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perlindungan  hukum  selalu  diberikan terhadap  pihak  ketiga  atas  adanya perjanjian  kawin.  Demikian  juga  apabila perjanjian kawin dirubah selama perkawinan berlangsung tetap
memperhatikan daripada kepentingan pihak  ketiga  yaitu  apabila  dikehendaki oleh  para  pihak  untuk  dilakukannya perubahan  atas  perjanjian  kawin  tidaklah boleh merugikan pihak ketiga.
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya  suatu  tempat  atau  wadah dalam  pelaksanaannya  yang  sering  di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :
 Sarana Perlindungan
Hukum Preventif, Pada  perlindungan  hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu keputusan pemerintah  mendapat bentuk  yang  definitif.  Tujuannya adalah  mencegah  terjadinya  sengketa. Perlindungan  hukum  preventif  sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang  didasarkan  pada  kebebasan bertindak  karena  dengan  adanya perlindungan  hukum  yang  preventif pemerintah  terdorong  untuk  bersifat
hati-hati  dalam  mengambil  keputusan yang  didasarkan  pada  diskresi.  Di indonesia  belum  ada  pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
 Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan  hukum  yang represif bertujuan
untuk menyelesaikan  sengketa.  Penanganan perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan Umum  dan  Peradilan  Administrasi  di
Indonesia termasuk kategori
perlindungan  hukum  ini.  Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan  pemerintah  bertumpu  dan bersumber dari konsep tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia.
Dalam pengaturan perjanjian perkawina  tidak  lepas  dari  hukum  harta perkawinan, dalam hukum harta perkawinan  mempunyai  hubungan  yang erat  dengan  kepentingan  pihak  ketiga 9 .
Oleh  karena  itu  kepentingan  pihak  ketiga yang  terkait  dalam  perjanjian  perkawinan haruslah  dilindungi.  Karena  pihak  ketiga khususnya  sebagai  kreditur  adalah  orang yang  berkepentingan  dengan  keadaan harta  perkawinan  dalam  suatu  keluarga. Karena  jaminan  atas  piutangpiutang sedikit  banyak  bergantung  dari  keadaan dan bentuk harta perkawinan dari debitur. Perlindungan  ini  juga  bertujuan  untuk
9 J.  Satrio,  1991,  Hukum  Harta  Perkawinan,  Citra Aditya, Bandung. Hal. 22
menghindari  etikad  buruk  dari  pasangan suami  istri  yang  membuat  perjanjian perkawinan.  Karena  dalam  perkawinan yang  membuat  perjanjian  perkawinan akan  memiliki  pengaruh  yang  lain terhadap  pihak  ketiga  sebagai  contohnya perjanjian  dengan  kreditur,  dalam  hal  ini pihak  ketiga  dihadapkan  dengan  2  atau  3 kelompok harta kekayaan dalam perkawinan  dan  pihak  ketiga  harus mengerti  kekayaan  mana  yang  dapat dipertanggung  jawaabkan  terkait  dengan piutangnya. 10
Dengan  diadakannya  perjanjian perkawinan, mungkin terjadi bahwa suatu barang  tertentu  merupakan  barang  diluar harta  persatuan.  Dengan  demikian,  maka mungkin  sekali  dalam  satu  perkawinan dengan  perjanjian  perkawinan  terdapat dua atau tiga kelompok harta kekayaan :
a) Harta persatuan
b) Harta pribadi suami/istri
c) Harta  suai  dan  istri  terpisah  sendiri- sendiri, tanpa ada harta persatuan.
Berdasarkan  Pasal  29  ayar  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 bahwa  perjanjian  kawin  tidak  boleh bertentangan  dengan  ketentuan  hukum, agama  dan  kesusilaan.  Dengan  demikian apabila  perjanjian  kawin  mengabaikan kepentingan  pihak  ketiga,  berdasarkan pasal  tersebut  batal  demi  hukum  dan diangap tidak berlaku dan kembali kepada
10 Ibid, Hal. 31
perjanjian  kawin  yang  semula  atau  awal. Dengan  demikian  perlindungan  hukum terhadap  pihak  ketiga  apabila  hak-haknya diabaikan dengan adanya perjanjian kawin maupun  perubahan  dari  perjanjian  kawin tersebut tetap diberikan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian kawin  merupakan  suatu  perjanjian  yang dibuat  antara  calon  suami  dan  istri sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  dan muali berlaku setelah perkawinan berlangsung.  Perjanjian  kawin  dibuat biasanya mengenai harta dalam perkawinan karena harta dalam perkawinan dapat
menimbulkan permasalahan  manakala  terjadi perceraian atau  adanya  perbuatan  itikad  tidak  baik diantara suami atau istri. Perjanjian kawin dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum  terhadap  harta  dalam  perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan  Pasal  35  UU  No.  1  Tahun 1974  dibedakan  menjadi  2  yaitu  harta bawaan dan harta bersama, hal ini berbeda dengan  Pasal  119  KUHPerdata  bahwa sejak  perkawinan  berlangsung  secara hukum  berlaku  persatuan  secara  bulat antara  harta  kekayaan  suami  dan  istri kecuali ditentukan lain, ketentuan tersebut adanya perjanjian  kawin. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perjanjian  kawin  untuk  melindungi  hak
terhadap harta kekayaan baik milik suami atau  istri.  Sehingga  dalam  perjanjian kawin  harta  kekayaan  merupakan  objek dalam perjanjian kawin.
Harta  bawaan  sebagai  salah  satu objek  dalam  perjanjian  kawin,  sehingga kedudukan  dari  harta  bawaan  akan mendapatkan  perlindungan  hukum  atas adanya perjanjian kawin. Hal ini dikarenakan untuk menghindari perbuatan tidak baik atau itikad tidak baik, baik yang dilakukan  oleh  suami  atau  istri.  Harta bawaan  dengan  adanya  perjanjian  akan tetap  terlindungi  secara  hukum  apabila terjadi  perubahan  atas  harta  bawaan tersebut.
Demikan  halnya  terhadap  pihak ketiga,  bahwa  dengan  adanya  perjanjian kawin  yang dilakukan  antara  calon  suami dan  istri  dan  berdasarkan  kesepakatan diantara mereka  ingin merubah perjanjian kawin  setelah  perkawinan  berlangsung maka  perjanjian  kawin  tersebut  tidaklah diperbolehkan  merugikan  pihak  ketiga. Sehingga  kedudukan  pihak  ketiga  secara hukum  dilindungi  hal  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  29  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan apabala diabaikan berdasarkan  Pasal  29  ayat  (2)  melanggar ketentuan  hukum  yaitu  mengabaikan kepentingan pihak ketiga maka perjanjian kawin tersebut menjadi batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Damanhuri  H.  R.,  2012,  Segi-segi  Hukum
Perjanjian Perkawinan Harta
Bersama, Mandar Maju, Bandung.
Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan,
2004,  Hukum  Perdata  Islam  di
Indonesia,  Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta

## Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  2012,  Hukum
Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya,
Refika Aditama, Bandung.

## Endang  Sumiarti,  2004,  Kedudukan  Suami
Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Cet. 1,  Wonderful  Publishing  Company, Yogyakarta.
J.  Satrio,  1991,  Hukum  Harta  Perkawinan,
Citra Aditya, Bandung
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta

## Soetojo  Prawirohamidjojo,  2002,  Pluralisme
dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga
Pres, Surabaya
Wahyono Darmabrata, 2009, Hukum Perkawinan  Perdata  (Syarat  Sahnya Perkawinan,  Hak  dan  Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan), Rizkita, Jakarta.

## Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Inpres  No  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi Hukum Ilsam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata