## REKRUTMEN  DAN  PENEMPATAN  PEGAWAI

## Andrizul dan Yoserizal
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Employee Recruitment and Placement. This study aims to analyze the recruitment and placement of personnel in the Office of the District Kesahatan Singingi Kuantan. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed that the analysis  of the recruitment  and placement of personnel in the Department Kesahatan Singingi Regency Kuantan is not good. While found factors that hinder the analysis of employees in Kuantan District Health Singingi, the coordination factor, the factor of transparency and financial factors.
Abstrak: Rekrutmen dan Penempatan Pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen  dan  penempatan  pegawai  di  Dinas  Kesahatan  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rekrutmen dan penempatan pegawai di Dinas Kesahatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurang baik. Sedangkan ditemukan faktor-faktor yang menghambat analisis pegawai  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  yaitu  faktor  koordinasi,  faktor transparansi dan faktor finansial.
Kata Kunci : Manajemen, perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, dan pengawasan SDM.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah yang penuh tang- gung jawab dibutuhkan peranan aparatur peme- rintah. Hal ini dikarenakan aparatur pemerintah adalah unsur aparatur negara untuk menyeleng- garakan pemerintahan dan pembangunan. Misi yang diemban oleh pegawai negeri sipil adalah sebagai  pelayanan,  kesetian  dan  keseriusan kerja. Setiap pimpinan pemerintahan harus dapat menempatkan para pegawainya sesuai dengan kemampuan dan kualitas kerja yang dimilikinya. Oleh karenanya pengangkatan PNS dalam satu jabatan  dilaksanakan  berdasarkan  profesio- nalisme yang ada dan sesuai dengan kompetensi, pranata kerja dan jenjang pangkat. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan kualitas yang dimilikinya akan semakin mudah untuk melihat kinerja pegawainya.
Untuk membangun suatu organisasi yang diperlukan manusia-manusia yang terampil dan sesuai serta mempunyai sikap motivasi yang tinggi. Sebab manusia-manusia tadi harus di- persiapkan melalui jalur-jalur pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui jalur pen- didikan dan latihan, promosi dan mutasi serta pengembangan tempat kerja. Pembinaan sumber
daya  manusia  merupakan  satu  proses  pe- ngembangan potensi individu untuk menjadi manusia karya  yang berkepribadian, cerdas, mempunyai motivasi, memiliki semangat kerja yang tinggi, berketrampilan, displin, ahli dan produktif.
Demikian juga halnya dengan Dinas Kese- hatan Kabupaten Kuantan Singingi yang meru- pakan salah satu lembaga publik dengan tugas dan tanggung jawab yang berat dalam men- jalankan pemerintahan dan memberikan pela- yanan kepada publik. Berdasarkan Peraturan Daerah  No.  5 Tahun  2008  tentang  struktur organisasi dan tata kerja dinas, badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi  adalah  melaksanakan  kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan.
Tugas dan fungsi yang diembankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, sebaiknya organisasi ini lebih dapat menyusun dan  mengelola  menajemen  kepegawaiannya didalam birokrasinya. Sebab Dinas Kesehatan merupakan salah satu dinas yang banyak mem- berikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan di pus- kesmas,  rumah  sakit  dan  sarana  kesehatan
lainnya. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan manajemen  kepegawaian  yang  baik  bagi aparaturnya untuk bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Sehingga dengan terciptanya manajemen kepegawaian yang efektif, maka seluruh kegiatan di dinas dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karenanya mengelola pegawai yang dimiliki merupakan salah satu langkah dalam upaya melakukan pembagian tugas  yang  menyeluruh dan  berusaha  untuk memberikan beban kerja kepada unit kerja dan individu yang tepat. Untuk itu dalam mendukung pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  yang dilakukan  dibutuhkan  tingkat  kemampuan pimpinan dalam menyusun dan mengelolanya.
Pelaksanaan manajemen kepegawaian da- lam suatu birokrasi harus didukung oleh penge- tahuan, kemampuan dan ketrampilan yang di- miliki oleh pimpinan dan pegawai. Pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki pimpinan dan pegawai akan lebih mudah menerjemahkan pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  yang dilaksanakan dalam organisasi. Pengembangan pengetahuan dan kemampuan sangat erat hubu- ngannya dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai, karena tingkat pendidikan se- seorang akan memberikan pengaruh kepada kemampuannya berfikir dan bekerja.
Tingktan  pendidikan  yang  dimiliki  oleh pegawai  masih  didominasi  dengan  tingkat pendidikan  SLTA  yaitu  sebanyak  30  orang. Sedangkan  ada  sebanyak  23  orang  berpen- didikan sarjana, 5 orang berpendidikan magister dan 10 orang berpendidikan SLTP. Kondisi ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan perlu dibenahi dan ditingkatkan, tentunya melalui penyusunan dan pengelolaan manajemen kepegawaian yang tepat salah satunya. Sedangkan apabila ditinjau dari golongan yang dimiliki oleh pegawai, umum- nya memoliki golongan IV dan III. Fakta ini membuktikan bahwa pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan sudah memiliki tingkat golongan yang  menengah,  sehingga  bisa  memberikan motivasi kepada pegawai untuk dapat melak- sanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan
baik. Selain itu juga dengan tingkat pendidikan yang masih rendah bisa menyebabkan tanggung jawab kerja dari setiap pegawai belum maksimal dan mempengaruhi proses pencapaian kinerja yang memuaskan.
Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas, tentunya mempe- ngaruhi pegawai dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Akibatnya banyak pekerjaaan yang tertunda penyelesaiannya dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga tidak me- muaskan. Dampaknya kepercayaan masyarakat akan kinerja pegawai menjadi semakin buruk dan jelek. Oleh karenanya pembenahan kemam- puan terhadap pegawai memang mutlak harus dilaksanakan, sehingga usaha pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang memuaskan dapat terealisasi. Selain faktor kemampuan yang dapat menghalangi  pencapaian  tujuan  yang  telah disusun oleh organisasi, faktor tingkat absensi yang tinggi juga dapat menjadi faktor pendu- kungnya. Karena dengan tingkat presensi yang tinggi bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kerja rutinitas, tentunya mem- berikan dampak terhadap budaya kerja yang dikembangkan, kondisi ini juga yang sedang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
Rekrutmen adalah putusan sumber daya manusia (SDM) berupa banyak dibutuhkan, kapan dibutuhkan, serta pengetahuan, keteram- pilan, kemampuan khusus yang dimiliki. Pena- rikan (rekrutmen) pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh orga- nisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja,  menentukan  kebutuhan  tenaga  kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja.  Penarikan  pegawai  bertujuan  menye- diakan pegawai yang cukup agar manajemen dapat  memilih  karyawan  yang  memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan (Maltis, 2001).
Dalam menyusun kebijakan perlu diperhati- kan strategi-strategi yang tepat, baik kebijakan yang akan diberikan untuk publik atau aparatur dalam organisasi. Salah kebijakan yang perlu
mendapatkan perhatian lebih adalah kebijakan penempatan pegawai. Sebab dengan adanya kemampuan organisasi (pimpinan) dalam me- nempatkan pegawai pada posisi yang tepat akan memberikan dampak positif dalam perolehan tujuan yang ditetapkan. Menurut Tohari (2002) penempatan pegawai merupakan proses penem- patan individu yang sesuai dengan kemampuan dan  keahlian  untuk  meningkatkan  kinerja organisasi, guna memanfaatkan sumber daya individu secara optimal. Selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa penempatan adalah me- nempatkan individu pada pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan dalam orga- nisasi guna mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang cocok dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen dan penempatan pegawai di Dinas Kesahatan Kabupaten Kuantan Singingi

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengum- pulan data primer maupun data sekunder meng- gunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama  digunakan  untuk  menggambarkan ( deskriptif )  dan  menjelaskan  ( explanatory atau confirmatory ) tentang analisis rekrutmen dan penempatan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten  Kuantan  Singingi. Adapun  yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang ber- langsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan ob- servasi diharapkan hasil penelitian dapat meng- ungkapkan bagaimana analisis rekrutmen dan penempatan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memperoleh informasi yang jelas dalam  analisis  pegawai  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, berikut ini akan
dilakukan wawancara kepada informan pene- litian yang sudah ditetapkan.

## 1. Perencanaan SDM
Proses perencanaan pengembangan karier yang dilakukan pada Dinas Kesehatan masih belum transparan. Dimana peerencanaan pe- ngembangan karier masih berjalan semata-mata dari hasil program Anjab yang dilakukan, tidak mengakomodir usulan pengembangan karier dari pihak organisasi. Sehingga pegawai-pegawai yang sudah masuk dalam program perencanaan pengembangan karier didalam organisasi, masih banyak yang belum memperoleh kesempatan untuk bisa mengembangkan kariernya. Fakta ini membuat masih banyak pegawai yang memiliki jam kerja dan kinerja yang cukup baik, tetapi kariernya masih belum diperhatikan.

## 2. Pengadaan SDM
pelaksanaan program analisis jabatan sudah dilakukan setiap tahunnya oleh Badan Kepe- gawaian  Daerah,  dimana  proses  ini  untuk menemukan informasi dan data tentang kebu- tuhan pegawai pada setiap SOTK dan keko- songan jabatan yang ada disetiap SOTK. Imple- mentasi program analisis jabatan ini bertujuan untuk  memperoleh  data dan  informasi  yang akurat  dari  masing-masing  SOTK  yang  ada tentang kebutuhan akan pegawai dan jabatan yang kosong didalam SOTK tersebut. Informasi dan  data  yang  diperoleh  tentang  kebutuhan pegawai tentunya dengan kualifikasi keilmuan yang diperlukan oleh organisasi. Begitu juga halnya dengan informasi dan data jabatan yang kosong didalam organisasi akan digunakan untuk memilih siapa individu yang layak untuk duduk dalam jabatan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## 3. Pengorganisasian SDM
Pembagian kerja yang dilakukan oleh pim- pinan Dinas Kesehatan dimaksudkan agar setiap unit kerja dan pegawainya memiliki tanggung jawab kerja terhadap beban kerja yang dilim- pahkan.  Dimana  pembagian  kerja  yang  di- lakukan telah berdasarkan job description yang
Rekrutmen  dan  Penempatan  Pegawai  (Andrizul  dan  Yoserizal)
berlaku, sehingga pegawai melaksanakan kerja sudah berlandaskan peraturan dan pekerjaan yang ada. Karena pembagian kerja yang tepat akan memberikan dampak positif dalam proses pencapaian kinerja yang baik dari setiap individu organisasi. Sebab pegawai akan bekerja sesuai dengan beban kerja yang diberikan, tanpa men- campuri pekerjaan aparatur atau bidang yang lainnya. Namun hal ini sering dimaknakan ber- beda oleh pegawai, dimana pembagian kerja yang  dilakukan  memberikan  dorongan  bagi aparatur untuk tidak mencampuri pekerjaan orang lain dan tidak melakukan komunikasi dengan bagian lainnya.

## 4. Pengawasan SDM
Upaya pembinaan hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan Dinas Kesehatan sudah berjalan, walaupun yang cenderung terjadi adalah hubungan kerja antara pimpinan unit kerja dengan bawahannya. Sedangkan hubungan kerja antara pimpinan organisasi dengan bawahannya masih jarang terjadi, hal ini disebabkan oleh kesibukkan dan aktivitas yang padat dari pimpinan organisasi dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pe- ngembangan hubungan kerja yang dilakukan dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara pimpinan dan bawahan atau bawahan dengan bawahan. Sehingga dengan komunikasi yang terjalin akan menumbuhkan koordinasi kerja dan kerjasama kerja diantara pegawai dan pimpinan dalam suatu unit kerja.
Proses analisis pegawai yang ditinjau dari perencanaan SDM, pengadaan SDM, peng- organisasian SDM dan pengawasan SDM belum berjalan sebagaimana mestinya. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa rekrutmen pegawai yang ditinjau dari perencanaan SDM dan pengadaan SDM  yang  dilakukan  belum  dapat  berjalan dengan lancar. Perencanaan SDM yang dilaku- kan dengan merencanakan kebutuhan pegawai didalam organisasi juga belum terlaksana sesuai rencana. Dimana pegawai-pegawai yang diterima masih belum merupakan hasil usulan kebutuhan yang dilakukan. Sebab dalam proses pengusulan rencana penerimaan pegawai, pihak Badan Ke- pegawaian Daerah tidak melakukan koordinasi
dengan Dinas Kesehatan yang akan mengguna- kan user yang sudah diusulkan.
Pihak BKD hanya menggunakan hasil usulan Baperjakat yang terkadang tidak berdasarkan kepada hasil analisis jabatan yang dilakukan. Kemudian  dalam  penempatan  pegawai  dan pengembangan kariernya juga belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebab masih banyak  pegawai  yang  ditempat  tidak  sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keilmuan yang dimilikinya. Dampaknya masih banyak peker- jaan yang tertunda penyelesaianya, akibat pe- nempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi kemampuan, keahlian, pengalaman dan intelegency .
Selain itu juga pengembangan karier yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan melalui BKD masih belum transparan, sehingga ada terkadang pegawai yang layak untuk dikem- bangkan kariernya tetapi tidak mendapat ke- sempatan untuk dipromosikan. Dalam pengadaan SDM yang dilakukan melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kinerja juga masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Bahkan terkadang hasil analisis yang dilakukan hanya merupakan dokumen atau laporan rutinitas organisasi saja.
Faktor-faktor yang menghambat Analisis Rekrutmen dan Penempatan Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

## 1. Faktor Koordinasi
Koordinasi merupakan faktor utama yang menghambat dalam proses analisis pegawai, dimana dalam melakukan perencanaan SDM dan  pengadaan  SDM  untuk  merencanakan kebutuhan tenaga kerja didalam organisasi pihak Baperjakat dan Badan Kepegawaian Daerah tidak  pernah  melakukan  koordinasi  kepada SOTK yang terkait dalam upaya mengusulkan penerimaan  pegawai  daerah  yang  baru  atau melakukan  penempatan  pegawai.  Di  Dinas Kesehatan proses pengusulan kebutuhan tenaga kerja selalu dilakukan untuk memenuhi keper- luan tenaga yang memiliki intelegency , kemam- puan dan skill tertentu. Sehingga tidak hanya melalui program analisis jabatan saja, namun Dinas Kesehatan berinisiatif untuk mengusulkan
kebutuhan tenaga kerja setiap tahunnya. Maka wajar saja dalam setiap penerimaan tenaga kerja baru yang dilakukan daerah cenderung kepada tenaga kesehatan yang merupakan kebutuhan dari Dinas Kesehatan. Tetapi kebutuhan Dinas Kesehatan tidak semerta-merta hanya kepada tenaga kesehatan saja, tetapi dengan kualifikasi keilmuan yang lain seperti ekonomi dan admi- nistrasi.
Namun faktanya usulan itu belum dapat diakomodir  oleh  BKD  untuk  diwujudkan, bahkan terkadang yang diterima dan diserahkan ke Dinas Kesehatan bukan yang memiliki kua- lifikasi  keilmuan  ekonomi  dan  administrasi. Sehingga sangat menyulitkan Dinas Kesehatan untuk melakukan penempatan pegawai terhadap pegawai tersebut. Seharusnya BKD melakukan koordinasi terhadap usulan pegawai yang akan ditempat pada SOTK yang ada, termasuk Dinas Kesehatan. Agar tidak terulang-ulang terus me- nerima  pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan kualifikasi keilmuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## 2. Faktor Transparansi
Transparansi dalam melakukan penerimaan pegawai yang direncanakan juga dibutuhkan dalam analisis pegawai. Sehingga dengan adanya transparansi  tersebut  organisasi  mengetahui apakah pegawai yang diusulkan untuk diterima merupakan usulan kebutuhan dari organisasinya. Transparansi dalam penerimaan akan membantu organisasi dalam menemukan tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, ter- masuk Dinas Kesehatan. Tuntutan transparansi tidak hanya terjadi dalam penerimaan pegawai, tetapi juga dalam rencana pengembangan karier pegawai. Dimana hendaknya proses pengem- bangan  karier  yang  dilakukan  lebih  bersifat terbuka, sehingga siapa saja pegawai yang me- miliki kriteria dan memenuhi persyaratan untuk bisa berkarier dapat mengusulkan diri untuk ikut berkarier. Namun fakta di lapangan berbeda, pegawai-pegawai yang sudah diusulkan untuk ikut pengembangan karier sulit mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berkarier. Sehingga terkadang ada beberapa pegawai yang
ingin berkarier membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dikembangkan, padahal kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sudah dapat dipenuhi.

## 3. Faktor Finansial
Finansial merupakan salah satu faktor peng- hambat dalam melaksanakan analisis pegawai. Karena dengan keterbatasan finansial yang di- miliki setiap SOTK tidak bisa melakukan analisis pegawai  yang  dimilikinya.  Padahal  apabila finansial mencukupi, maka setiap SOTK bisa melakukan analisis pegawai untuk mengetahui kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  oleh pegawai dalam suatu organisasi. Dinas Kese- hatan juga demikian, keterbatasan anggaran membuat organisasi ini sulit untuk melakukan analisis kepegawaiannya. Sehingga Dinas Ke- sehatan sulit menemukan dan mengetahui unit kerja mana yang dipenuhi oleh pegawai yang berkualitas dan pegawai yang tidak berkualitas. Selain itu juga dengan kekuatan financial yang baik, sebenarnya Dinas Kesehatan bisa beker- jasama  dengan  akademisi  untuk  melakukan analisis pegawai yang dimilikinya. Agar dapat diketahui kekuatan, kelamahan, kebutuhan dan kekosongan pegawai yang ada didalam Dinas Kesehatan.

## SIMPULAN
Perencanaan dan pengadaan SDM yang dilakukan belum dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan  SDM  yang  dilakukan  dengan merencanakan  kebutuhan  pegawai  di  dalam organisasi juga belum terlaksana sesuai rencana. Dimana pegawai-pegawai yang diterima masih belum merupakan hasil usulan kebutuhan yang dilakukan. Dalam pengadaan SDM yang dila- kukan melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kinerja juga masih belum dilak- sanakan dengan maksimal. Bahkan terkadang hasil analisis yang dilakukan hanya merupakan dokumen atau laporan rutinitas organisasi saja. Faktor-faktor yang menghambat analisis pe- gawai, yaitu faktor koordinasi, faktor trans- paransi, dan faktor finansial.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad,  Tohari.  2002. Manajemen  Sumber Daya Manusia . Mandar Maju. Bandung.
Mangkunegara, Prabu. 2006. Evaluasi Kinerja SDM . Rafika Aditama. Bandung.
Sugiono. 2006. Metode Penelitian Administrasi .
Alfabeta, Bandung.
Usmara. 2003. Pradigma Baru Manajemen
Sumber  Daya  Manusia . Amara  Books,
Yogyakarta.
Wursanto, Ig. 2003. Manajemen Kepegawaian . Kanisius, Yogyakarta.