## FUNGSI KPU DALAM PENETAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KPU KOTA SUNGAI PENUH
Faisal Amri 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci Email: Amrifaisal541@gmail.com

## Abstract
The General Election Commission as an institution that is given a mandate based on realizing people's sovereignty, organizes general elections, to elect regional heads and people's representatives in  the  legislature.  The  purpose  of this  paper  is  to  identify  and  analyze  in  depth  the  function  of the general  election  commission  in  determining  the  verification  of  political  parties  participating  in elections.  For  this  reason,  this  research  was  conducted  using  a  conceptual  approach,  statutory approach, historical approach and case approach. The results of the study show that the election result decisions issued by the KPU fall into the category of state administrative decisions because they fulfill the elements of a decision of a state administration official such as the KPU as an institution authorized to decide election results based on their duties and functions in holding general elections based on regulatory provisions. legislation and code of ethics of election organizers. The decision on the election results  issued  by  the  general  election  commission  is  concrete  in  nature  and  clearly  stipulates.  This decision  creates  legal  consequences  for  a  person  or  civil  legal  entity  involved  in  the  election administration. The process of validating and determining general election decisions is not solely based on  the  decision-making  mechanism  within  the  KPU  institution  itself  but  has  been  preceded  by  the process of holding elections in accordance with statutory regulations.
Keywords : Function, Selection and Regulation

## Abstrak
Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan mandat berdasar untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menyelenggarakan pemilihan umum, guna memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam fungsi komisi pemilihan umum dalam penetapan verifikasi parpol peserta pemilu. Untuk  itu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengunakan  pendekatan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU termasuk kedalam katagori keputusan tata usaha negara karena memenuhi unsur- unsur suatu keputusan pejabat tata usaha negara seperti KPU sebagai lembaga  yang berwenang  memutuskan  hasil  pemilu  berdasarkan  tugas  dan  fungsinya  dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum tersebut sifatnya konkret menetapkan secara jelas. Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu. Proses pengesahaan  dan  penetapan  keputusan  pemilihan  umum  tidak  hanya  semata- mata  berdasarkan mekanisme  pengambilan  keputusan  didalam  kelembagaan  KPU  sendiri  akan  tetapi  telah  didahului proses penyelengaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Fungsi, Pemilihan dan Peraturan

## PENDAHULUAN
Salah satu rumusan cita negara di dalam Pembukaan UUD 1945 itu ialah dianutnya asas  “kedaulatan  rakyat”.  Dalam  Penjelasan  Umum  UUD  1945  sebelum amandemen
dikatakan  bahwa  kedaulatan  rakyat  itu  berdasar  atas  kerakyatan  dan  permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
Pasal  1  ayat  (2)  Batang  Tubuh  UUD  1945  sebelum  amandemen  menyebutkan, “kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dalam penjelasan atas pasal ini dikatakan bahwa bentuk negara kesatuan dan republik, yang “mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat”. 1 Meskipun telah  jelas  bahwa  UUD  1945  menganut  asas  kedaulatan  rakyat, dan  jelas  pula  menganut sistem  demokrasi  melalui  perwakilan,  tidak  satu  pasal  pun di  dalam  UUD  1945  sebelum amandemen yang menyatakan adanya pemilihan umum. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) hanya mengatakan bahwa susunan keanggotaan MPR dan DPR “ditetapkan dengan undang- undang”. Namun  pasca  amandemen  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (2)  menentukan, “kedaulatan berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar”.  Hal ini mempertegas,  negara  Indonesia  menganut  asas  kedaulatan  rakyat  dan  sistem  demokrasi. Dalam  UUD  1945  pasca  amandemen  juga  telah  diatur  tentang  pemilihan  umum.  Dengan demikian  rakyat  berhak  menentukan  dan  memilih  wakil-wakil  mereka,  yakni  melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum harus benar-benar menjamin  kebebasan  rakyat  dalam  menentukan  pilihan  sesuai  dengan  kesadaran  hati nuraninya.
Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai mana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, “dalam paham kedaulatan rakyat ( democracy ), rakyatlah yang dianggap  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan  tertinggi dalam suatu negara”. 2 Dalam kedaulatan  rakyat  dengan  sistem  perwakilan  atau  demokrasi  biasa  juga  disebut  sistem demokrasi  perwakilan  ( representative  democracy )  atau demokrasi  tidak  langsung  ( indirect democracy ).  Didalam  praktik,  yang  menjalankan  kedaulatan  rakyat  itu  adalah  wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu
melalui pemilihan umum ( general election ). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum  ( general  election )  merupakan  ciri  penting  yang  harus  dilaksanakan  secara  berkala dalam waktu-waktu tertentu.
Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum  (Pemilu)  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasca  amandemen.  Ketentuan  ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan ini dalam UUD 1945 pasca amandemen,  maka  lebih  menjamin  waktu  penyelenggaraan  pemilu  secara  teratur  regular (per lima tahun)  maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu, langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). 3
Ketentuan mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut:
1. Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur  dan  adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah perseorangan.
5. Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.
Pasal 1 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa, “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945”. UU  Penyelenggaran  Pemilu  ini  juga  menegaskan tugas dan wewenang KPU mulai dari perencanaan, penyelenggaran sampai pada penetapan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
hasil Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Mengenai  penyelenggara  pemilu  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum, yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan  mandiri.  Sifat  nasional  mencerminkan  bahwa  wilayah  kerja  dan  tanggung  jawab  KPU sebagai  penyelenggara  pemilu  mencakup  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sifat  tetap  menunjukkan  KPU sebagai  lembaga  yang  menjalankan  tugas  secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun. 4
Perubahan penting dalam UU ini antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara  Pemilu  Anggota DPR,  DPD,  dan DPRD; Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden; serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan  dan  disempurnakan  menjadi  1  (satu)  undang-undang  secara  lebih komprehensif.  Masa jabatan setiap pejabat negara baik pejabat  legislatif maupun eksekutif terbatasi oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat digantikan sesuai dengan  keinginan  rakyat  yang  menilai  kemampuan  dari  pejabat  tersebut.  Jabatan  pada dasarnya  merupakan  amanah  yang  berisi  beban  tanggung  jawab,  bukan  hak  yang  harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian.
Prof. Dr. Jimly Asshidiqie mengatakan :
Tanpa adanya siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka, sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirirnya selalu ada kekuasaan yang cenderung  berkembang  menjadi  sumber  kesewenang-wenangan  bagi  siapa  saja  yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri,  yakni melalui pemilihan umum 5 .
Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mengatakan :
Dalam  pemilu,  yang  dipilih  tidak  saja  wakil  rakyat  yang  akan  duduk  di  lembaga perwakilan  rakyat  (legislatif),  tetapi  juga  para  pemimpin pemerintahan  yang  duduk  dikursi pemerintahan (eksekutif). Dicabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk
di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk  di Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  baik  ditingkat provinsi  ataupun  di  tingkat kabupaten dan kota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian para  pejabat  legislatif  dan  eksekutif tersebut  juga  dapat  terselenggara  secara  teratur  dan berkala.  Oleh karena  itu,  sangat  wajar  apabila  selalu  terjadi  pergantian  pejabat  baik  di lembaga  pemerintahan  (eksekutif)  maupun  di  lingkungan  lembaga legislatif.  Pergantian pejabat  di  negara-negara  otoritarian  dan  totaliter berbeda  dengan  yang  dipraktikkan  di negara-negara  demokrasi.  Di  negara- negara  totaliter  dan  otoritarian,  pergantian  pejabat ditentukan  oleh  sekelompok  orang  saja.  Kelompok  orang  yang  menentukan  itu  bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara itu, di lingkungan negara-negara yang menganut  paham  demokrasi,  praktik  yang  demikian  itu tidak dapat  diterapkan. Di negara- negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung  rakyat,  yaitu  melalui  pemilihan  umum  ( general  election )  yang  diselenggarakan secara periodik. 6 .
Untuk melaksanakan dan mencapai kedaulatan rakyat tersebutlah Pemilu dijalankan agar  rakyat  dapat  memilih  sendiri  wakil-wakilnya  yang  akan  duduk  di  lembaga  legislatif maupun eksekutif sehingga jalannya pemerintahan dan fungsi- fungsi negara sesuai dengan kehendak  rakyat.  Hak  rakyat  untuk  memilih  adalah  juga  menjadi  hak  asasi  seorang  warga negara  melalui Pemilu  secara  periodik,  baik  ditingkat pusat, di  tingkat provinsi,  maupun di tingkat kabupaten/kota.
Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu itu harus independent, bersifat netral dan tidak memihak. Komisi pemilihan umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai  politik  ataupun  oleh  pejabat  negara  yang  mencerminkan  kepentingan  partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum. Peserta pemilu itu sendiri dapat terdiri atas: (i) partai politik, beserta para anggotanya yang dapat menjadi calon dalam rangka pemilihan umum;  (ii)  calon  atau  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat;  (iii)  calon  atau  anggota  Dewan Perwakilan Daerah; (iv) calon atau anggota DPRD; (v) calon atau anggota Presiden atau Wakil Presiden); (vi) calon atau Gubernur atau Wakil Gubernur; (vii) calon atau Bupati atau wakil Bupati; (viii) calon atau Walikota atau Wakil Walikota. Kedelapan pihak yang terdaptar di atas mempunyai  kepentingan  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  keputusan-keputusan  yang akan  diambil  oleh  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu  sehingga  KPU  harus  terbebas  dari
kemungkinan pengaruh mereka itu.:
Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan  Badan  Pengawas  Pemilu  sebagai  suatu  kesatuan  fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. 7
Pasal 1 ayat (6) menyatakan:
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  yang  bertugas melaksnakan  pemilu”. Sedangkan  Pasal  1  ayat  (7)  menyatakan  bahwa,  “Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi, selanjutnya  disingkat  KPU  Provinsi,  adalah  penyelenggara  pemilu  yang  bertugas melaksanakan  pemilu  di provinsi.  Dalam  hal  gugatan  partai  politik  terhadap  KPU  didalam penetapan  verifikasi  partai  politik  umumnya  terkait  dengan  sipol  yang  dianggap  masih merugikan partai politik , namun di sisi lain KPU secara konsisten melakukan verifikasi partai politik  sebagai  bentuk  prinsip  persamaan  dan  tidak  diskriminasi. Dari latar belakang  inilah penulis melakukan penelitian untuk melihat keberadaan KPU dalam menentukan penetapan dan  verifikasi  partai  politik.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dipaparkan  diatas, maka dapat di identifikasikan perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :
Bagaimanakah  Fungsi  KPU  menetapkan  verivikasi  parpol,  Bagaimana  kekuatan mengikat  keputusan  KPU  Kota  Sungai  Penuh  dalam penetapan  verivikasi  parpol  peserta pemilu  serta  Bagaimana  cara  proses  penyelesaian  parpol  yang  tidak  terdaptar  dalam verifikasi dan apa saja permasalahannya ?

## METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian
Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan,  serta  teori-teori hukum  yang  mengenai fungsi KPU  dalam prnrtapan verifikasi parpol peserta pemilu.
Pendekatan Penelitian
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach )
Dalam  membangun  konsep  pertama  kali  harus  beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip- prinsip hukum. Prinsip-prinsip  ini  dapat  ditemukan  dalam  pandangan-  pandangan  sarjana  hukum  ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut peneliti lebih dulu memahami konsep tersebut melalui pandangan- pandangan dan doktrin yang ada. Di samping  di  dalam  undang-undang,  konsep  hukum  dapat  juga  ditemukan  dalam  putusan- putusan  pengadilan. 8 Pendekatan  ini  dipilih  berdasarkan  pada  perbedaan  konseptual mengenai kewenangan KPU,
Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach )
Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( Statute  Approach ),  karena  yang  akan  diteliti  adalah berbagai aturan hukum menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian ini yakni aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilu. Pendekatan Historis ( historical approach )
Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke  waktu.  Berdasarkan hal  tersebut, pendekatan historis  dalam penulisan  ini dimaksudkan untuk menelusuri fungsi KPUD
Pendekatan Kasus ( Case Approach )
Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti dan menilai beberapa kasus yang telah diputus serta  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Pendekatan  ini dimaksudkan  untuk  memperjelas permasalahan yang sedang diteliti.

## Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari :
a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu: UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan tulisan ini.
c. Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberian  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum Bahasa Indonesia, dan kamus bahasa inggris.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  bahan  hukum,  maka  teknik  pengumpulan  bahan hukum yang dipergunakan adalah studi dokumen,  yaitu suatu alat  pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis  atau  bahan  hukum  sekunder  yang dikumpulkan  dengan  cara  menggunakan card system atau sistem kartu, yang diperoleh dari pengkajian terhadap  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  dan  sebagainya  yang  berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
Teknik Analisis
Dalam penelitian ini setelah mendapatkan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis dengan cara normatif, yaitu:
d. Inventarisasi menurut jenis dan hirarkinya.
e. Kemudian  disistematisasikan  untuk  memudahkan  pemahaman  dan pemisahan asas dan norma.
f. Kemudian diinterpretasikan untuk mencari makna yang terkandung dalam aturan hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi KPU Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Daerah
Dalam  UUD  1945  disebutkan,  Indonesia  adalah  sebuah  negara  hukum  yang berbentuk  kesatuan  dengan  pemerintahan  berbentuk  republik.  Indonesia  tidak menganut sistem  pemisahan  kekuasaan  melainkan  pembagian  kekuasaan.  Perwakilan  politik  rakyat dalam  lembaga  legislatif  atau  perwakilan  rakyat  di  pusat  pemerintahan  adalah  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD) dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  sedangkan  pada perwakilan politik di pemerintah/eksekutif rakyat menobatkan satu orang sebagai Pemimpin negara  dan  sekaligus  pemimpin  pemerintahan  yaitu  seorang  Presiden  yang  dibantu  oleh seorang Wakil Presiden yang membawahi para menteri yang juga pembantu presiden.
Pembagian  kekuasaan  atau  pemberian  kekuasaan  lainnya  yang  diberikan rakyat adalah perwakilan pada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung/MA   yang   dan lembaga   peradilan   dibawahnya,   salah   satunya adalah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara  bersama-sama  memegang kekuasaan  kehakiman.  Pada  masa  era  reformasi,  peran daerah  menjadi  lebih  besar  seiring dengan  pemberian  otonomi  lebih  luas  kepada  daerah,
terutama  dengan  diberikannya  kesempatan  kepada  daerah  untuk  menjalankan pemerintahannya  melalui  wakil-wakil  pemerintahan  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat ditempat  tersebut.  Indonesia  yang  dibagi-bagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota serta kabupaten dan kota itu dibagi kedalam satuan- satuan pemerintahan kecamatan dan dalam  satuan kecamatan  itu  dibagi  lagi dalam  satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa dan atau disebut dengan nama lain.
Pemilihan  Umum  diselenggarakan  setiap  5  tahun  untuk  memilih  anggota DPR, anggota  DPD,  dan  anggota  DPRD  yang  disebut  pemilihan  umum  legislatif  (Pileg),  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  atau  yang  disebut  pemilihan  umum  presiden  (Pilpres)  dan Pemilihan  Bupati/walikota  (Pilbub/Pilwako).  KPU  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu tentu  menjadi  ujung  tombak  untuk  menentukan  sukses  atau  tidaknya  penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tepat atau atau tidaknya rakyat dalam memilih wakil-wakilnya yang akan  diminta  untuk  menjalankan  pemerintahan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat. Demikian  juga  halnya  di  daerah,  KPU  provinsi,  dan  KPU  kabupaten/kota  berfungsi  untuk menyukseskan kehendak rakyat untuk menempatkan wakil- wakilnya yang tepat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota  dan juga  gubernur,  bupati atau walikota.
Melalui tugas dan wewenang yang dijalankan KPU provinsi, kabupaten/kota maka KPU  provinsi,  kabupaten/kota  telah  menjalankan  fungsinya  dalam  Pemilu  legislatif  yaitu menyelenggarakan  Pemilu  anggota  legislatif  dan  menerbitkan  keputusan  KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota  dan  mengumumkannya.Dengan  demikian  KPU  provinsi,  kabupaten/kota adalah penentu keberadaan kepala daerah anggota legislatif daerah yang akan duduk di kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

## B. Fungsi KPU Dalam Penetapan Verifikasi Partai Politik
Dalam metode verifikasi faktual diatur dalam Pasal 85 KPU No 4 Tahun 2022 tentang pendaptaran,  verifikasi  dan  penetapan  partai  peserta  pemilihan  umum anggota  DDP  dan DPRD  yang  menyebutkan penentuan sampel untuk verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan metode krejcie dan morgan dan sample sistimatis.
Metode Krejcie dan morgan ini dilakukan untuk menentukan jumlah sample anggota partai politik sedangkan pencuplikan sampel anggota partai politik dilakukan dengan metode
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pengambilan sample sistimatik pada anggota partai politik yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan umur. Perubahan metode pengambilan penelitian sample upaya KPU  dalam  menciptakan  metode  verifikasi  keanggotaan  partai  politik  yang mempertimbangkan ukuran populasi.
Selanjutnya  dalam  hal  penentuan  jumlah  sample  yang  diambil  berdasarkan  table Krejcie dan Margon sesuai deangan proporsi jumlah keanggotaan partai politik. Sealanjutnya penentuan interval sample dengan rumus systematic sampling merupakan cara mengambil sample dimana samp;e pertama ditentukan secara acak sedangkan sample berikutnya dipilih secara  sistimatis  berdasarkan  internal  tertentu.  Penentuan  sample  merupakan  salah  satu faktor  penting  dalam  suatu  penelitan,  pengambil  sample  harus  memperkirakan  dan memperhitungkan satu atau lebih variasi kesalahan dan juga variasi sample. Jumlah sample keanggotaan  partai  politik  merupakan  salah  satu  instrumen  dalam  verifikasi  faktual keanggotaan partai politik.
Berdasarkan  verifikasi  hasil  penelitian  mengenai  verifikasi  partai  politik yang  ada  di KPU  Kota  Sungai  Penuh  adalah  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra),  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP),  Partai  Golangan  Karya,  Partai Nasional  Demokrat,  Partai  Buruh,  Partai  Gelombang  Rakyat  Indonesia,  Partai  Keadilan Sejahtera,  Partai  Kebangkitan  Nusantara,  Partai  Hati  Nurani  Rakyat,  Partai  Perubahaan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tentang fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum dalam  perspektif  peraturan  perundang-undangan,  beberapa  kesimpulan  yang  dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Lembaga  Komisi  Pemilihan  Umum  adalah  lembaga  resmi  satu-satunya  yang keberadaannya  dimandatkan  dalam  UU  memiliki  otoritas  dalam  menyelenggarakan Pemilu dan memutuskan hasil Pemilu dengan beberapa indikator kekuatan KPU sebagai berikut :
2. Keputusan Hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur seperti
KPU memang lembaga yang berwenang memutuskan hasil Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sifatnya konkret terhadap hasil pemilu, menentukan secara jelas wakil eksekutif dan/atau
3. Keputusan yang ditetapkan oleh KPU tidak hanya semata-mata berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan didalam kelembagaan KPU sendiri, namun proses pengesahan dan penetapan verifikasi partai politik yang dibahas dalam Pleno KPU telah didahului oleh proses penyelenggaraan Pemilu yang panjang dan menghabiskan biaya besar serta dalam setiap  tahapannya  didampingi  oleh  lembaga  pengawas  yaitu  BAWASLU,  BAWASLU Provinsi  dan  PANWASLU  yang  pembentukannya  sampai  pada tingkat  desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  dan  keberadaannya  diatur  didalam  peraturan  perundang- undangan  dengan  maksud  untuk  mengawal  jalannya  Pemilu  dan  menyelesaikan permasalahan  Pemilu  selama  proses  penyelenggaraan  Pemilu  hingga  keputusan  KPU diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latief. 2005. Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah . Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.
Helmi.  2010. Hukum  Lingkungan  dan  Perizinan  Bidang  Lingkungan  Hidup  Dalam Negara Hukum Kesejahteraan. Unpad Press, Bandung.
I Gede Pantja Astawa. 2008. Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia . Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung.
Jimly  Asshiddiqie.2009. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara. Edisi  Pertama. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi . Cetakan Pertama. PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
Ni’matul Huda. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Paimin Napitupulu. 2006 . Menakar  Urgensi Otonomi Daerah Solusi atas ancaman Disintegrasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Edisi Pertaman. Cetakan Pertama. Prenada Media Group, Jakarta.
Rozali Abdullah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Siswanto  Sunarno.  2008 .  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia .  Cetakan  Kedua.  Sinar Grafika, Jakarta.
Yusril Ihza Mahendra. 1996. Dinamika Tatanegara Indonesia. Gema Insani Press, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1948  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1957  Nomor  6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965  Tentang  Pokok-  Pokok Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1965  Nomor  80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  60,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi (Lembaran  negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4437).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437) sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  , terakhir dengan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  kedua atas  Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan Dewan  Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4836).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  101,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  117,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).