## PANDANGAN ULAMA ACEH TERHADAP HUKUMAN CAMBUK DI PENJARA

## Darul Faizin
Ma’had at-Taqwa Alawiyah Yogyakarta
Emal: faizindarul96@gmail.com

## ABSTRAK
Tahun  2018  Gubernur  Aceh  mengeluarkan  Pergub  Aceh  No.  5  Tahun  2018. Pergub tersebut menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena salah satu  aturannya  menyatakan  bahwa  hukuman  cambuk  dilaksanakan  di  penjara. Pergub tersebut menjadi pembahasan masyarakat, tidak terkuacuali ulama. Oleh karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  meleliti  pandangan  ulama  Aceh  terhadap hukuman cambuk di penjara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah lebih  setuju  hukuman  cambuk  dilakukan  di  tempat  umum  karena  dinilai  telah berjalan baik, mudah diakses masyarakat, dan lebih efektif untuk pembelajaran.
Sedangkan  ulama  kampus  ada  yang  setuju  hukuman  cambuk  dilaksanakan  di penjara karena dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam, lebih terkontrol, dan lebih maslahat secara politik, tetapi ada juga ulama kampus yang tidak setuju karena  dianggap  dapat  menghilangkan  nilai  pembelajaran  bagi  masyarakat. Perbedaan  itu  muncul  karena  berbedanya  sudut  pandang;  ulama  yang  tidak setuju  hukuman  cambuk  dilakukan  di  dalam  penjara  lebih  melihat  efektifitas, sedangkan ulama yang setuju melihat secara normatif dan politik.
Kata Kunci: Ulama, Cambuk, dan Penjara.

## PENDAHULUAN
Tahun  2018  merupakan  tahun  yang  penuh  kontroversi  dalam pelaksanaan  eksekusi  cambuk  di  Aceh.  Pasalnya  tahun  2018  Gubernur  Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun  2018  yang  merevisi  tempat  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh. Hukuman cambuk  yang sebelumnya dilaksanakan di tempat terbuka seperti di halaman masjid dipindahkan ke lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. 1 Wacana  revisi  terhadap  tempat  pelaksanaan  hukuman  cambuk  sebenarnya dimulai  pada  awal  Pemerintahan  Irwandi  tahun  2017,  yakni  ketika  wakil
1 Peraturan  Gubernur  Pergub  Aceh  No.  5  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Hukum Acara Jinayat, Pasal 30 Ayat (3).
Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadap Presiden Joko Widodo dalam rapat terkait  proyek  strategis  di  komplek  Istana  Kepresidenan.  Presiden  meminta Pemerintah  Provinsi  Aceh  agar  menjelaskan  kepada  dunia  mengenai pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar tidak dipersepsikan terlalu negatif. Saat itu Nova menyatakan akan merevisi teknis pelaksanaan cambuk di Aceh, “Jadi teknis pelaksanaannya kami modifikasi, nanti (hukuman cambuk) dilakukan di dalam penjara agar tidak direkam dan didramatisasi.” 2
Hasil  perencanaan  itu  melahirkan  Pergub  Aceh  No.  5  Tahun  2018 Tentang  Pelaksanaan Hukum  Acara Jinayat.  Pergub tersebut  sebenarnya tidak mengatur banyak hal mengenai penerapan hukuman cambuk, tetapi mengubah hal sentral yang merupakan “jantung” dari hukuman cambuk di Aceh. Pasal 30 ayat  (3)  menafsirkan  “tempat  terbuka”  dalam  pelaksanaan  hukuman  cambuk ialah  Lembaga  Permasyarakatan,  Rumah  Tahanan,  dan  Cabang  Rumah Tahanan. 3 Dalam sebuah wawancara,  Irwandi  mengatakan alasan pemindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam penjara ditempuh agar investasi di Provinsi Aceh tidak terganggu. Menurutnya, pelaksanaan hukuman cambuk di  Aceh,  apabila dilaksanakan di  tempat  umum  maka para investor tidak mau menanam  saham  di  Aceh.  Jika  hukuman  cambuk  tersebut  dipindahkan  ke penjara maka para investor akan menanam modalnya di Aceh, sehingga dengan ini  dapat  membantu  peningkatan  dan  lajur  ekonomi  di  Aceh. 4 Selain  itu, pelaksanaan  cambuk  yang  dilakukan  di  dalam  penjara  dilakukan  untuk menghindari  beredarnya  video  wajah  terpidana  di  media  sosial. Hal  ini  dapat menjadikan  terpidana  kehilangan  kedudukan  sosial  di  masyarakat  menurut Irwandi. 5
Setelah Pergub tersebut  disahkan pada tanggal 28 Februari 2018 maka muncullah  berbagai  penolakan  dalam  masyarakat,  baik  dari  organinasi  Islam, anggota dewan, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Setelah beberapa hari
2 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493  (diakses  tanggal  6  Oktober 2020).
3 Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, Pasal 30 Ayat (3).
4 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493  (diakses  tanggal  6  Oktober 2020).
5 Ibid .
disahkan beberapa organisasi Islam dan mahasiswa melakukan demontrasi untuk menolak  Pergub  tersebut.  Mahasiswa  membawakan  poster  yang  bertuliskan: “Hukum  cambuk  bukan  hukum  buatan  manusia  yang  bisa  diubah-ubah.” 6
Sampai saat ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang merupakan lembaga  ulama  resmi  tidak  mengeluarkan  fatwa  mengenai  pelaksanaan hukuman  cambuk  di  Aceh.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  meneliti bagaimana pandangan ulama Aceh mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di penjara?

## IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DI ACEH
Implementasi hukuman cambuk di Aceh dapat dibagi atas tiga periode, yaitu;  periode  perintisan  ( pioneering ),  periode  perluasan  ( broadening ),  dan periode kemerosotan ( declining ).

## 1. Periode Perintisan (Pioneering)
Setelah diskusi yang berkempanjangan dengan berbagai pihak, termasuk dari pihak ulama penerapan hukuman cambuk di Aceh terealisasi dalam Qanun pada tahun 2002 melalui Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. Hukuman cambuk pada Qanun ini hanya berupa ta’zīr, yaitu pada tiga tindak pidana; penyebaran ajaran sesat,    meninggalkan shalat jum’at tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan  syariat,  dan  makan-minum  di  tempat  umum  di  siang  hari  bulan Ramadan. 7 Setahun  kemudian  dikeluarkan  tiga  Qanun  untuk  mengatur  tiga tindak pidana, yaitu; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). 8
6 https://aceh.antaranews.com/berita/44735/mahasiswa-tolak-pergub-hukuman- cambuk-di-penjara (diakses tanggal 23 November 2020).
7 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), dan Pasal 22 Ayat (1) dan (2).
8 Fitri  Wardani,  “Implementasi  Hadis  Cambuk  di  Aceh  dan  Relevansinya  Terhadap Qanun Aceh: Studi Kitab Fathul Bāri,” Jurnal al-Bukhari, No. 2, Th. II (Desember 2019), 140.
Periode  ini  juga  mengatur  mengenai  teknis  pelaksanaan  hukuman cambuk melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh banyak orang, dan juga dihadiri oleh jaksa dan dokter. Hukuman  cambuk  dilaksanakan  di  atas  alas  berukuran  3x3  meter  dengan ketentuan  jarak  antara  pecambuk  dan  terhukum  0.70  sampai  dengan  1  meter serta posisi pecambuk di sebelah kiri terhukum. Cambuk dilakukan di punggung (bahu  sampai  pinggul).  Sedangkan  jarak  antara  tempat  dilakukan  cambuk dengan masyarakat yang menonton paling dekat 10 (sepuluh) meter. 9

## 2. Periode Perluasan (Broadening)
Setelah Zaini Abdullah menduduki jabatan Gubernur, peluang penerapan hukuman  cambuk  di  Aceh  kembali  terbuka  dengan  longgar.  Setelah  setahun menduduki jabatan, dikeluarkan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun ini merupakan pembaharuan terhadap Pergub Aceh No. 10  Tahun  2005,  yang  menjadikan  Hukum  Acara  Jinayat  lebih  sistematis daripada sebelumnya. Banyak hal-hal yang tidak diatur sebelumnya diatur dalam periode  ini,  seperti  penyelidikan,  penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  dan lain-lain. 10
Dalam waktu kurang dari setahun  pasca pengesahan Qanun No. 7 Tahun 2013,  cakupan  hukuman  cambuk  pun  diperluas.  Tidak  hanya  pada  hukuman cambuk sebagai ta’zīr tetapi juga hukuman cambuk sebagai ḥudūd. Perluasan itu melahirkan  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yang meliputi  pidana  tentang  minuman  keras  ( khamr ),  perjudian  ( maisīr ),  mesum ( khalwah ), bercumbu ( ikhtilaṭ ), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh zina ( qażf ), homoseksual ( liwāṭ ), dan lesbian ( musāḥaqah ). 11
Mengenai  teknis  pelaksanaan  hukuman  cambuk  pada  periode  ini  tidak terlalu berbeda dengan periode sebelumnya. Periode ini melaksanakan hukuman
9 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, Pasal 4 Ayat 1-5.
10 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
11 Qanun Aceh No.  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 3 Ayat (2).
cambuk di dua tempat, yakni tempat umum seperti di halaman masjid dan tempat terbuka seperti di lapangan bola. Ketentuan jarak antara terhukum dan penonton yang sebelumnya 10 (sepuluh) meter menjadi 12 (dua belas) meter. Pelaksanaan hukuman cambuk juga tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. 12 Namun fakta di lapangan masih banyak terdapat anak- anak  di  bawah  umur  menyaksikan  langsung  pelaksanaan  hukuman  cambuk meskipun  dari  Satuan  Polisi  Pamung  Praja  (Satpol  PP)  dan  Wilayatul  Hisbah (WH)  telah  melakukan  sosialisasi  sebelum  eksekusi  dilaksanakan  agar  anak- anak tidak menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk. 13

## 3. Periode Kemorosotan (Declining)
Wacana  perubahan  terhadap  tempat  pelaksanaan  hukuman  cambuk mulai digarap di awal Pemerintahan Irwandi tahun 2017. Ketika wakil Gubernur Aceh  Nova  Iriansyah  menghadap  Presiden  Joko  Widodo  dalam  rapat  terkait proyek strategis di komplek Istana Kepresidenan. Presiden meminta Pemerintah Provinsi  Aceh  agar  menjelaskan  kepada  dunia  mengenai  pelaksanaan  syariat Islam di Aceh agar tidak dipersepsikan terlalu negatif. Saat itu Nova menyatakan akan merevisi teknis pelaksanaan cambuk di Aceh, “Jadi teknis pelaksanaannya kami  modifikasi,  nanti  (hukuman  cambuk)  dilakukan  di  dalam  penjara  agar tidak direkam dan didramatisasi.” 14
Hasil perencanaan di atas ialah lahirnya Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat.  Pergub  tersebut sebenarnya tidak mengatur banyak hal mengenai penerapan hukuman cambuk, tetapi mengubah hal sentral yang merupakan “jantung” dari hukuman cambuk di  Aceh.  Pasal  30  ayat  (3)  menafsirkan  “tempat  terbuka”  dalam  pelaksanaan hukuman  cambuk  ialah  Lembaga  Permasyarakatan,  Rumah  Tahanan,  dan
12 Qanun No.  7 Tahun 2013.
13 Andri  Kurniawan  dan  Cut  Maya  Aprita  Sari,  “Polemik  Penolakan  Cambuk  di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat  di  Banda  Aceh” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FISIP  Unsyiah ,  No.  1,  Th.  V  (Februari 2020),4.
14 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493  (diakses  tanggal  6  Oktober 2020).
Cabang  Rumah  Tahanan. 15 Dalam  sebuah  wawancara,  Irwandi  mengatakan alasan  pemindahan  lokasi  pelaksanaan  hukuman  cambuk  ke  dalam  penjara ditempuh  agar  investasi  di  Provinsi  Aceh  tidak  terganggu.  Menurutnya, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, apabila dilaksanakan di tempat umum maka para investor tidak mau menanam saham di Aceh. Jika hukuman cambuk tersebut dipindahkan ke penjara maka para investor akan menanam modalnya di Aceh, sehingga dengan ini dapat membantu peningkatan dan lajur ekonomi di Aceh. 16 Selain  itu,  pelaksanaan  cambuk  yang  dilakukan  di  dalam  penjara dilakukan untuk menghindari beredarnya video wajah terpidana di media sosial. Hal ini dapat menjadikan terpidana kehilangan kedudukan sosial di masyarakat menurut Irwandi. 17
Gubernur Aceh Irwandi dan Kemenkum HAM Aceh sepakat hukuman cambuk  digelar  di  dalam  penjara.  Perjanjian  kerja  sama  pun  ditandatangi  di depan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly  pada  hari  kamis  tanggal  12 April 2018. 18 Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Sri Kuncoro menyatakan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan hukuman cambuk di dalam penjara masih dilakukan  secara  terbuka  namun  lokasinya  saja  berada  di  kompleks  penjara. Masyarakat  juga  dipebolehkan  untuk  menyaksikan  prosesi  hukuman  cambuk, demikian juga wartawan juga diperbolehkan untuk meliput kegiatan tersebut. 19
Meskipun aturan pelaksanaan hukuman cambuk di dalam penjara telah disahkan oleh Irwandi Yusuf, tetapi pada kenyataannya masih banyak hukuman cambuk dilakukan di masjid. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antara faktor utamanya adalah keterbatasan lokasi di dalam penjara  untuk melakukan hukuman  cambuk,  karena  Lembaga  Permasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  di Aceh hampir 80% tidak memiliki lapangan untuk publik, bahkan ada yang tidak
15 Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, Pasal 30 Ayat (3).
16 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493  (diakses  tanggal  6  Oktober 2020).
17 Ibid . 18 http://news.detik.com/berita/d-4857130/terkendala-lapangan-eksekusi-cambuk-di- aceh-belum-digelar-di-lapas (diakses tanggal 7 Oktober 2020). Yasonna Laoly
19 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44125317 (diakses  tanggal  21  September 2020).
memiliki  lapangan  seperti  Lhokseukon. 20 Menurut  laporan  Kemenkum  HAM wilayah  Aceh  hanya  enam  Lembaga  Permasyarakatan  (lapas)  dan  Rumah Tahanan  (rutan)  yang  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan  hukuman  cambuk; Lapas Kelas IIB Banda Aceh, Lapas Narkotika Langsa, Lapas Kelas III Blang Pidie, Lapas Kelas IIB Meulaboh, Rutan Kelas IIB Bener Meriah, dan Cabang Rumah Tahanan Singkil. 21
Pasca pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 hukuman cambuk di dalam penjara pertama kali  dilakukan di  Lapas  Meulaboeh dengan disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat, wartawan, dan penghuni Lapas. Laporan BBC tidak menyebut bahwa masyarakat juga ikut menyaksikan, meskipun dari pihak Pemerintah  mengakui  bahwa  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  dalam  penjara terbuka  untuk  umum,  dan  dapat  disaksikan  oleh  orang  banyak. 22 Meskipun Pergub No. 5 Tahun 2018 telah disahkan, di beberapa tempat tetap melakukan hukuman cambuk di masjid, seperti di Banda Aceh. Hal itu menurut pengakuan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena Kejaksaan belum menerima surat dari  Kemenkumham  terkait  kesiapan  lapas  untuk  melakukan  hukuman cambuk. 23

## PANDANGAN ULAMA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI PENJARA
Pandangan  ulama  Aceh  terhadap  hukuman  cambuk  di  penjara  dapat dibagi dalam dua tipologi ulama, yaitu ulama dayah dan ulama kampus. Ulama dayah  yang  dimaksud  ialah  cendikiawan  muslim  yang  memiliki  pengetahuan tentang agama Islam atau hukum Islam, yang menempuh pendidikan Islam non- formal (tradisional) dan tidak menempuh pendidikan formal di universitas Islam.
20 http://news.detik.com/berita/d-4857130/terkendala-lapangan-eksekusi-cambuk-di- aceh-belum-digelar-di-lapas (diakses tanggal 7 Oktober 2020).
21 https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-rapat-kerja- dilmahkumjakpol-dengan-agenda-rapat-tentang-pelaksanaan-hukuman-cambuk-di-lapas-rutan (diakses tanggal 5 Maret 2021).
22 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44125317 (diakses  tanggal  21  September 2020).
23 https://m.kumparan.com/kumparannews/hukuman-cambuk-di-banda-aceh-masih- berlangsung-di-luar-penjara (diakses tanggal 6 Maret 2021).
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  ulama  kampus  ialah  cendikiawan  muslim yang  memiliki  pengetahuan  tentang  agama  Islam  atau  hukum  Islam,  yang menempuh pendidikan non-formal dan menempuh pendidikan formal, atau yang menempuh pendidikan formal saja di perguruan tinggi agama Islam. Pembagian dua tipologi  ini tidak semata-mata karena pendidikan, tetapi  juga berdasarkan pemikiran, di mana ulama kampus cenderung modern dan terbuka untuk setiap pembaharuan.  Adapun  ulama  dayah  cenderung  tradisional  dan  tertutup  untuk pembaharuan.

## 1. Pandangan Ulama Dayah
Menurut Tgk. Faisal Ali yang sering disapa oleh masyarakat dengan Abu Sibreh,  pada  dasarnya  melakukan  hukuman  cambuk  di  dalam  penjara  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam,  selama  dilakukan  di  depan  masyarakat umum. Begitu juga tidak bertentangan dengan hukum kenegaraan. Hanya saja apabila  dilaksanakan  di  penjara  harus  merubah  Qanun  Aceh,  dan  menurutnya tidak perlu merubah Qanun karena pelaksanaan hukuman cambuk selama ini di Aceh  telah  berjalan  dengan  baik,  tidak  ada  masalah  apa  pun.  Apabila  ada kekhawatiran dari Pemerintah dalam pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum seperti difoto oleh masyarakat dan dilihat oleh anak-anak maka itu saja yang  seharusnya  dibenahi,  bukannya  memindahkan  lokasi  pelaksanaan hukuman  cambuk  ke  penjara.  Abu  Sibreh  juga  menolak  alasan  Pemerintah dalam pemindahan cambuk ke penjara karena alasan investasi. Dia mengatakan: “ Hana  terkait  apapun  deungon  investasi  nyan (tidak  terkait  apa  pun  dengan investasi  itu).”  Menurutnya  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh  dan penerapan syariat  Islam  dalam aspek lainnya tidak mempengaruhi investasi di Aceh. Memang harus diakui bahwa investasi di  Aceh rendah, tetapi itu bukan karena  faktor  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh,  melainkan  karena  Aceh merupakan ujung dari ibu kota negara (Provinsi terpencil).  Di sisi lain secara geografis  letak  provinsi  Aceh  tidak  strategis  kecuali  dalam  jalur  perkapalan, maka  investasi  tidak  ada  kaitannya  dengan  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh. Menurut  Abu  Sibreh  pemindahan  lokasi  cambuk  ke  penjara  hanya  permainan orang lain di  luar Aceh. Kalau Pemerintah Aceh takut maka akan terombang-
ambing dalam permainan politik, dia mengatakan: “ Nyan kon hanya permainan- permainan gob, meunyo tanyo teumakot nyangkeuh lage nyan, maka coba tegak! (Itu kan hanya permainan orang lain, kalau kita penakut ya seperti itu, maka coba kokoh!).” 24
Tgk.  Hasanoel  Basri  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Aceh  dengan  Abu Mudi, lebih menyetujui hukuman cambuk dilaksanakan di tempat umum seperti dahulu  sebelum  Pergub  Aceh  No.  5  Tahun  2018  disahkan.  Menurutnya pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum dapat menjadikan masyarakat leluasa dalam mengakses, tidak seperti di penjara. Sehingga hukuman cambuk yang  dilaksanakan  dapat  menjadi  pelajaran  bagi  masyarakat  lainnya.  Hal  itu penting untuk mencegah masyarakat terjeremus ke dalam kemaksiatan, karena penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  mengenai  cambuk  tidak  hanya  untuk menghukum pelaku. Di samping itu ada pembelajaran kepada masyarakat agar menjahui perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. 25
Tgk.  H.  Marhaban  Adnan  yang  terkenal  dengan  Waled  Marhaban menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh  di samping  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  pidana  juga  untuk mempermalukan.  Pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh  tidak  “sengeri”  di Malaysia  sampai  badan  orang  yang  dicambuk  luka  parah.  Cambuk  di  Aceh hanya sekedarnya saja, tidak separah yang diterapkan di Malaysia. Oleh karena itu,  apabila  hukuman  cambuk  tersebut  dilakukan  di  tempat  umum  seperti  di halaman  masjid  maka  akan  lebih  memberikan  efek  jera  kepada  jiwa  pelaku sehingga  menjadi  pelajaran  baginya.  Sedangkan  jika  dilaksanakan  di  penjara pelaku tidak terlalu malu, mengingat orang menyaksikannya terbatas (sedikit), kemudian  yang  menyaksikannya  tidak  mengenal  pelaku.  Di  samping  itu pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum seperti di halaman masjid dapat diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  mengambil pelajaran juga dari saudaranya yang dicambuk. Apabila cambuk dilaksanakan di
24 Wawancara  dengan  Tgk.  Faisal  Ali  Pimpinan  Dayah  Mahyal  ‘Ulum  Al-Aziziyah pada tanggal 7 Maret 2021.
25 Wawancara  dengan  Tgk.  Hasanoel  Basri  Pimpinan  Dayah  MUDI  Mesjid  Raya Samalanga pada tanggal 27 Februari 2021.
dalam  penjara  orang-orang  akan  malas  melihatnya,  karena  masyarakat umumnya “alergi” penjara, sehingga cambuk yang dilakukan tidak lagi efektif kepada  masyarakat  luas.  Cambuk  yang  ingin  diterapkan  di  Aceh  tidak  hanya bersifat menghukum pelaku, tetapi juga menjadi ajang pelajaran ( tadabbur ) bagi masyarakat  Aceh.  Ketika  penulis  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  hukuman cambuk di tempat umum tidak tertib, misalnya dengan ditonton oleh anak-anak maka dia memberikan respons; “nyan akai Irwandi, kadang sit na saudara jih yang terlibat ipeugot cambuk lam penjara nyak bek male (itu hanya akal-akalan Irwandi,  mungkin  ada  keluarganya  yang  terlibat  maka  cambuk  dilakukan  di penjara  supaya  tidak  malu). ” Kalau  memang  hukuman  cambuk  tidak  bisa ditonton  oleh  anak-anak,  yang  harus  ditingkatkan  adalah  kedisiplinan  dalam pelaksanaan,  bukan  memindahkan  cambuk  ke  penjara.  Dalam  Qanun  Aceh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) dilarang melihat sebenarnya juga kurang tepat, pasalnya seringkali kasus pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh anak-anak di  bawah 18 (delapan belas) tahun.  Berdasarkan hal  itu seharusnya anak-anak juga harus melihat hukuman cambuk itu agar mengambil pelajaran. Waled Marhaban juga mempersoalkan  alasan investasi,  menurutnya itu hanya alasan  Gubernur  Irwandi  saja. “Memang  Irwandi  meupalo  akai (memang Irwandi  itu  cerdik  orangnya) ,” kata  Waled  Marhaban.  Menurutnya  alasan investasi  tidak  bisa  diterima  karena  Malaysia  yang  melaksanakan  cambuk  di tempat umum investasinya tinggi. Waled Marhaban juga menanggapi persoalan HAM, menurutnya cambuk di Aceh di tempat umum itu lebih berasasi manusia, karena dapat mencegah orang lain dari tidak pidana seperti pemerkosaan. Maka ketika  seorang  pemerkosa  dicambuk  akan  menjadikan  orang  lain  takut memperkosa,  akhirnya  HAM  bagi  orang  lain  lebih  terjaga.  Sekedar  untuk diketahui,  menurut  pengakuan  Waled  Marhaban  Gubernur  Aceh  sama  sekali tidak  mendiskusikan  pemindahan  cambuk  ke  penjara  dengan  ulama  di  Aceh, secara  khusus  MPU  Aceh. “Irwandi  tidak  mendiskusi  itu  kepada  kami  para ulama, tiba-tiba Pergub itu disahkan.” 26
26 Wawancara  dengan    Tgk.  H.  Marhaban  Adnan  Pimpinan  Dayah  Raudhatul  Muna Bakongan pada tanggal 3 Maret 2021.
Hal itu menunjukkan bahwa ada diskomunikasi  antara Pemerintah dan ulama dalam penerapan syariat Islam di Aceh, khususnya mengenai pemindahan lokasi  cambuk  ke  dalam  penjara.  Ini  memberikan  pemahaman  bahwa  antara pemerintah  dan  ulama  dayah  memiliki  arah  yang  berbeda  dalam  penerapan hukuman  cambuk  di  Aceh.  Pemerintah  menginginkan  penerapan  hukuman cambuk lebih tertutup, sedangkan ulama dayah menginginkan hukuman cambuk terbuka  untuk  umum  selebar-lebarnya.  Tetapi  pemilik  otoritas  dominan  yang mengusai politik, yakni pemerintah selalu menang dalam pergulatan.

## 2. Pandangan Ulama Kampus
Menurut  Tgk.  Muhibbuththabary,  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di penjara tidak bertentangan dengan syariat Islam dan Qanun Aceh. Sebab, prinsip utama dalam penerapan hukuman ialah memberikan efek jera kepada terpidana. Efek jera tersebut baik secara psikologis maupun secara biologis. Menurutnya pemindahakan  hukuman  cambuk  ke  dalam  penjara  merupakan  suatu kemaslahatan,  meskipun  Pemerintah  Aceh  mengeluarkan  kebijakan  tersebut tidak berdasarkan pertimbangan hukum Islam, melainkan pertimbangan politik Islam  ( siasah  syar’iyyah ).  Dalam  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  konteks sekarang tidak hanya harus dilihat dari aspek fikihnya, tetapi juga harus melihat aspek  politik.  Aspek  fikih  hanya  menjelaskan  bahwa  hukuman  cambuk  harus disaksikan  oleh  sebagian  orang-orang  Islam,  namun  bentuk  dan  model penerapannya diputuskan berdasarkan pertimbangan politik  Islam  yang sesuai dengan tuntutan zaman, seperti melakukan hukuman cambuk di dalam penjara atau  di  tempat  umum.  Melihat  secara  politik  Aceh  selalu  ditekan  dalam penerapan  hukuman  cambuk,  karena  dianggap  melanggar  HAM,  tidak manusiawi dan lainnya maka kebijakan Pemerintah Aceh memindahkan lokasi hukuman  cambuk  ke  dalam  penjara  merupakan  kebijakan  yang  tepat  dalam konteks Aceh sekarang. 27
27 Wawancara  dengan  Dr.  Tgk.  H.  Muhibbuththabary  Dosen  UIN  Ar-Raniry  pada tanggal 13 November 2020.
Alyasa’  Abu  Bakar,  penerapan  hukuman  cambuk  di  penjara diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013. Misalnya pada Pasal 261 Ayat (1) bahwa hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang  yang hadir, Pasal 261 Ayat (2) hukuman cambuk tidak boleh dilihat oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, Pasal 261 Ayat (3) hukuman cambuk dilakukan di atas alas 3x3 meter, dan Pasal 261 Ayat (4) jarak antara tempat pelaksanaan hukuman dengan masyarakat yang melihat minimal 12 (dua belas) meter. Maka hukuman cambuk  di  penjara  selama  memenuhi  ketentuan  itu  tidak  ada  masalah  untuk dilaksanakan cambuk di penjara, dan perlu diketahui bahwa pelaksaan hukuman cambuk di penjara lebih terkontrol dari anak-anak daripada di tempat umum. 28 Alyasa’ juga menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di penjara tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini  apabila  dilihat  dari  dua  alasan; pertama, dalam  pelaksanaan  hukuman  cambuk  harus  ada  orang  yang mengetahui dan orang yang menyaksikan. Sedangkan untuk jumlah orang yang menyaksikan  tidaklah  dibatasi.  Jadi,  perintah  hukuman  cambuk  disaksikan diterjemahkan  dalam  qanun  sebagai  tempat  terbuka. Kedua, pelaksanaan hukuman  cambuk  bertujuan  sebagai  penggugur  dosa  pelaku  jarimah,  tidak bertujuan  untuk  memojokkan  pelaku.  Orang  yang  telah  dihukum  di  dunia tergolong  orang-orang  yang  bersih  dari  dosa.  Alysa’  berkata: “Dia  (pelaku jarimah)  kembali  seperti  biasa,  karena  sudah  menebus  kesalahannya.  Tetapi dalam  praktik  sekarang,  kan  tidak  demikian,  selalu  distigma  negative  dan diejek.” 29
Menurut  Rahmatillah  Rasyidin,  nilai  utama  dari  hukuman  cambuk  di Aceh adalah memberikan efek jera pada spikis ( psychological ), bukan pada fisik ( physical ). Dalam artian efek jera kerena malu lebih berat daripada sakit pada tubuh, maka jika cambuk dilakukan di penjara dapat menghilangkan nilai pokok dari hukuman cambuk itu sendiri. Di samping itu dalam penerapan cambuk ada
28 Wawancara  dengan  Dr.  Alyasa’  Abu  Bakar  Dosen  UIN  Ar-Raniry  pada  tanggal  7 Maret 2021.
29 https://aceh.tribunnews  .com/2018/04/19/selama-ini-terjadi-pelanggaran  (diakses tanggal 12 November 2020).
pembelajaran ( tadabbur ) bagi orang lain, dan itu dapat terwujud apabila cambuk dilaksanakan di  tempat  umum seperti di  masjid. Selama ini hukuman cambuk dilakukan di masjid bukan berarti tanpa alasan, menurutnya terdapat beberapa alasan; pertama, hukuman dilaksanakan pada hari jum’at setelah shalat jum’at dengan tujuan agar pelaku lebih sadar dan menginstropeksi  dirinya, ketika itu rasa penyesalan dia lebih tinggi daripada di penjara. Kedua, masjid merupakan tempat  orang-orang  berkumpul  di  hari  jum’at  di  mana  mereka  meninggalkan aktifitas semuanya datang ke masjid untuk melaksanakan shalat jum’at, maka itu waktu yang tepat untuk memperlihatkan hukuman cambuk kepada masyarakat. Berbeda dengan di penjara, karena umumnya masyarakat tidak suka datang ke penjara,  apalagi  untuk  melihat  hukuman  cambuk,  maka  cambuk  di  halaman masjid  lebih  efektif.  Menurut  Rahmatillah  Rasyidin,  alasan  pemerintah memindah lokasi cambuk ke penjara dengan alasan agar tidak dilihat oleh anak- anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat diterima, karena pada zaman  Rasulullah  SAW  dan  para  Khalifah  ar-Rāsyidīn  tidak  pernah diriwayatkan  mereka  melarang  anak-anak  melihat  hukuman  cambuk,  padahal masa itu juga banyak anak-anak. Hal  itu bertujuan untuk  mendidik  anak-anak atau generasi muda agar tidak meniru perbuatan jelek (maksiat). Hari ini anak- anak  di  bawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  generasi  muda  dilarang melihat hukuman cambuk, akhirnya sering terdapat kasus anak-anak melakukan kejahatan, seperti mesum dan lain-lain. 30

## KESIMPULAN
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama Aceh tidak semua sepakat dengan hukuman cambuk dilaksanakan di dalam penjara. Ulama dayah lebih  setuju  hukuman  cambuk  dilakukan  di  tempat  umum,  karena  hukuman cambuk selama ini di tempat umum dinilai telah berjalan baik dan lebih mudah diakses  oleh  masyarakat  sehingga  dapat  menjadi  pelajaran  bagi  mereka. Sedangkan  ulama  kampus  ada  yang  setuju  hukuman  cambuk  dipindahkan  ke
30 Wawancara dengan  Dr. Rahmatillah Rasyidin Anggota Komisi C MPU Aceh pada tanggal 3 Maret 2021.
dalam penjara, karena lebih sesuai dengan konteks politik Aceh  saat ini, tidak bertentangan dengan hukum  Islam dan dinilai lebih terkontrol dari anak-anak. Tetapi ada juga ulama kampus  yang tidak setuju dengan hukuman  cambuk di dalam  penjara  karena  dianggap  dapat  menghilangkan  nilai  pembelajaran ( tadabbur ) bagi masyarakat.
Perbedaan  pendapat  itu  terjadi  karena  sudut  pandang  yang  berbeda terhadap  hukuman  cambuk  di  penjara.  Ulama  yang  setuju  dengan  hukuman cambuk di tempat umum lebih melihat kepada efektifitas hukuman cambuk, di mana  mereka  menilai  hukuman  cambuk  di  tempat  umum  lebih  efektif  bagi pelaku dan masyarakat ketimbang hukuman cambuk di dalam penjara. Berbeda dengan  ulama  yang  setuju  dengan  hukuman  cambuk  di  penjara,  mereka  lebih fokus melihat kepada sisi politik dan normatif terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Sari, Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita, “Polemik Penolakan Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , No. 1, Th. V, Februari 2020.
Wardani,  Fitri,  “Implementasi  Hadis  Cambuk  di  Aceh  dan  Relevansinya Terhadap Qanun Aceh: Studi Kitab Fathul Bāri,” Jurnal al-Bukhari, No. 2, Th. II, Desember 2019.
Peraturan  Gubernur  Pergub  Aceh  No.  5  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.  5  Tahun  2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
Qanun Aceh No.  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.  11  Tahun  2002  tentang Pelaksaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam.
https://aceh.tribunnews
.com/2018/04/19/selama-ini-terjadi-pelanggaran
(diakses tanggal 12 November 2020).
http://news.detik.com/berita/d-4857130/terkendala-lapangan-eksekusi-cambuk- di-aceh-belum-digelar-di-lapas  (diakses  tanggal  7  Oktober  2020). Yasonna Laoly
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44125317 (diakses tanggal 21 September 2020).
https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-rapat-kerja- dilmahkumjakpol-dengan-agenda-rapat-tentang-pelaksanaan-hukuman- cambuk-di-lapas-rutan (diakses tanggal 5 Maret 2021). https://m.kumparan.com/kumparannews/hukuman-cambuk-di-banda-aceh-
masih-berlangsung-di-luar-penjara (diakses tanggal 6 Maret 2021). https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493 (diakses tanggal 6 Oktober 2020).
https://aceh.antaranews.com/berita/44735/mahasiswa-tolak-pergub-hukuman- cambuk-di-penjara (diakses tanggal 23 November 2020).
Wawancara dengan Tgk. Faisal Ali Pimpinan Dayah Mahyal ‘Ulum Al-Aziziyah pada tanggal 7 Maret 2021.
Wawancara dengan Tgk. Hasanoel Basri Pimpinan Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga pada tanggal 27 Februari 2021.
Wawancara  dengan    Tgk.  H.  Marhaban  Adnan  Pimpinan  Dayah  Raudhatul Muna Bakongan pada tanggal 3 Maret 2021.
Wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary Dosen UIN Ar-Raniry pada tanggal 13 November 2020.
Wawancara dengan Dr. Alyasa’ Abu Bakar Dosen UIN Ar-Raniry pada tanggal 7 Maret 2021.
Wawancara dengan  Dr. Rahmatillah Rasyidin Anggota Komisi C MPU Aceh pada tanggal 3 Maret 2021.