## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19

## Harkristuti Harkrisnowo
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) 2018-2023 harkristuti@ui.ac.id

## 1. Pendahuluan
Data terakhir dari World Health Organization melaporkan bahwa virus corona 19 saat ini telah menyerang 216 negara dan wilayah, menginfeksi 11.101.292 orang dan menyebabkan 526.558 kematian yang terkonfirmasi, walau ditemukan 6.217.034
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Kejahatan;Pandemi;
Hukum Pidana.
Cara pengutipan: Harkristuti Harkrisnowo. Angka
Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19. JURNAL HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020 (hlm. 34-58)
Riwayat Artikel: Dikirim: 25 Juli 2020 Direview: 09 Agustus 2020
Direvisi: 16 Agustus 2020 Diterima: 30 September 2020
Masa pandemi yang datang tiba-tiba telah menyebabkan disrupsi luar biasa pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Tulisan ini mencoba membahas dampaknya pada kejahatan yang terjadi, baik dari angka maupun sebarannya. Dengan menggunakan data dari media dan laporan lembaga resmi, akan didiskusikan dampak pandemi pada jenis, frekuensi, durasi dan sebaran kejahatan. Analisis terhadap data kejahatan menunjukkan bahwa tidak dapat ditentukan adanya trend yang pasti tentang ada tidaknya terjadi kenaikan atau penurunan angka kejahatan secara konstan. Sejumlah variabel yang diduga memiliki korelasi dengan angka kejahatan adalah karakteristik wilayah, demografi, serta ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi luar biasa ini dihadapi oleh sistem peradilan pidana yang juga tidak mungkin menjalankan fungsinya dengan business as usual. Terobosan-terobosan yang diambil oleh lembaga penanggung jawab sistem peradilan pidana untuk menghadapi permasalahan ini juga akan dibahas.
Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.
pasien covid-19 yang sembuh. 1 Angka di minggu terakhir ini sangat memprihatinkan karena setiap hari dilaporkan lebih dari 160 ribu kasus baru orang yang terinfeksi. Memang jika secara kuantitatif dibandingkan dengan populasi dunia yang jumlahnya sekitar 7,8 miliar, korban yang jatuh nampaknya kecil. Namun tentunya tidak sesederhana ini menyimpulkannya apabila kita mencermati kasusnya dari tiap negara, dari tiap kota. Kematian pasien yang terinfeksi covid-19 ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sejak awal Maret sampai dengan Juni atau hanya dalam waktu 4 bulan. Menurut National Institute of Allergy and Infectious Disease, rata-rata angka kematian yang disebabkan oleh virus flu per tahun adalah 0,1 persen; sedangkan Covid-19 10 kali lebih mematikan daripada virus flu. 2
Di masa modern dengan kecanggihan alat-alat dan layanan kesehatan yang sudah berkembang luar biasa, situasi semacam ini tentunya sangat mencengangkan, dan sangat mengerikan. Dunia tiba-tiba seakan berhenti berputar. Manusia terkesima melihat korban covid berjatuhan dan kematian menyebar tanpa memandang kasta, usia dan warna. Amerika Serikat sebagai (salah satu) negara adi daya di dunia mengalami angka kematian tertinggi di seluruh dunia yaitu 131.823 dengan 2.865.014 orang terinfeksi. 3 Di Indonesia sendiri sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 terdapat 3.036 orang meninggal karena Covid-19 dan 60.695 orang yang terinfeksi. 4 Rumah
Sakit mengalami overcrowding. Jumlah orang miskin diperkirakan melonjak menjadi 37,9 juta orang atau 14,35 %. 5 Perekonomian anjlog. Pertumbuhan ekonomi mandeg. Transportasi menurun pesat.
Sebagai bagian dari komunitas bangsa-bangsa, Indonesia tidak terlepas dari pandemi dan dampaknya. Dari sekitar 273 juta rakyat Indonesia, 36.277 orang yang terinfeksi Covid-19 dilaporkan, dengan tambahan per hari sejumlah 857 pasien, 2.134 pasien yang meninggal setelah dinyatakan positif mengidap Covid-19 ini. 6 Berdasarkan kedaruratan kondisi ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 9 Tahun 2020. Reaksi publik terhadap peraturan ini cukup beragam, demikian pula kepatuhan mereka terhadap ketentuan PSBB, yang menimbulkan polemik yang tidak ada habisnya di media. Hal yang memprihatinkan adalah bahwa keseriusan Covid-19 ini ini bukan hanya dianggap enteng oleh sebagian masyarakat yang meragukannya, akan tetapi juga sejumlah pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah, yang tentu saja mendatangkan kritik dari publik.

## 2. Pembahasan
2.1. Selintas Covid-19 dan Kejahatan secara Global
1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Diakses 3 Juli 2020.
2 Claire Gillespie (26 Maret 2020) https://www.health.com/condition/cold-flu-sinus/how- many-people-die-of-the-flu-every-year. Diakses 3 Juli 2020.
3 http://worldometers.info/coronavirus/ Diakses 3 Juli 2020.
4 http://covid19.kemkes.go.id/. Diakses tanggal 3 Juli 2020.
5 https://money.kompas.com/read/2020/05/05/125329026/akibat-corona-jumlah-penduduk- miskin-ri-bisa-capai-379-juta-orang?page=all com. Diunduh tanggal 5 Juli 2020.
6 https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/14/15563851/update-14-juni-bertambah- 857-kasus-covid-19-di-indonesia-jadi-38277. Diakses 15 Juni 2020.
Melihat data ringkas di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pandemi covid- 19 telah mengakibatkan dampak yang tak pernah sebelumnya terbayangkan pada dunia ini secara keseluruhan, tanpa kecuali. Tidak terlepas dari dampak pandemi ini adalah angka kejahatan ( crime rate) dan juga peta sebarannya (crime distribution rate) di berbagai belahan dunia, baik kejahatan jalanan ( street or predatory crimes),maupun kejahatan kerah putih ( white collar crime), kejahatan individu maupun kejahatan yang terorganisasi ( organized crimes), baik kejahatan terhadap tubuh dan nyawa (crimes against persons) maupun kejahatan terhadap harta benda (property crimes). Salah satu variable kunci yang disepakati sebagai variabel yang sangat menentukan dalam angka dan sebaran kejahatan di masa pandemi ini adalah kebijakan pemerintah tentang social distancing, lockdown, work from home, yang di negara kita dimodifikasi menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pada intinya,
kebijakan pemerintah ini meminta semua penduduk agar mengambil jarak dari orang lain untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19. Tentu saja kebijakan yang ditransformasikan dalam perintah semacam ini di tiap negara berbeda, ada yang dibarengi dengan sanksi hukum yang ketat, dan ada pula yang sekedar diberi sanksi sosial.
Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa kepatuhan warga atas perintah negara ini juga sangat bervariasi, dan tergantung pada sikap warga terhadap perintah tersebut. Di negara-negara otoriter misalnya, warga cenderung untuk sangat patuh pada perintah yang telah dikeluarkan pemerintah, karena menyadari bahwa pemerintah pasti akan menggunakan kekuatan otoriter mereka untuk memastikan berlakunya hukum yang dibuat. Namun tidak semua berjalan linier. Tempat asal muasal virus Covid-19 misalnya, China, pada medio Juni melaporkan adanya 83.221 kasus yang terinfeksi dengan 4,634 kematian. 7 Fenomena menonjol dijumpai di Vietnam yang mencatat keberhasilan untuk menekan angka orang yang terinfeksi pada medio Juni sampai dengan 328 dan angka kematian nol, 8 yang menjadi suatu cause celebre yang membuat negara lain iri. Menurut Bill Hayton dan Tro Ly Nghed, keberhasilan Vietnam dalam mengatasi covid-19 disebabkan adanya represi dari Partai Komunis yang menggunakan kontrol mereka sebagai senjata untuk mengatasi penyebaran virus ini. 9
Namun di negara-negara demokratis, beberapa negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk berinteraksi dengan sesama secara hati-hati, akan tetapi tidak melarang mereka keluar rumah, ke restoran, berkumpul. Tentu saja dampaknya beragam terhadap penularan virus yang berbahaya ini.
Di Swedia misalnya, pemerintah tidak membuat kebijakan untuk lockdown dan juga tidak ada pemeriksaan massal ( rapid test), warga hanya dihimbau untuk menjaga jarak secara sukarela (voluntary social distancing), orang yang sakit diminta untuk isolasi mandiri, dan jika orang berkumpul dihimbau untuk tidak terlalu banyak.
7 https://www.cnbcindonesia.com/news/20200616115621-4-165695/update-covid-19-china- pejabat-sebut-situasi-beijing-parah. Diakses 16 Juni 2020.
8 http://www.worldomoters.info/coronavirus, Diakses 13 Juni 2020.
9 Bill Hayton and Tro Ly Nghed (12 Mei 2020) Vietnam’s Coronavirus Success Is Built on Repression. https://foreignpolicy.com/2020/05/12/vietnam-coronavirus-pandemic-success-repression/ Diunduh 13 Juni 2020.
Akibatnya terjadi lonjakan kasus terinfeksi virus Covid-19 hingga mencapai 51.00 kasus dengan angka mortalitas 4.891 pada medio Juni, 10 padahal populasi mereka hanya berjumlah 10 juta, 11 atau lebih sedikit dari jumlah orang kota Jakarta pada siang hari. Tidak mengherankan jika ketika negara-negara tetangganya yakni Finlandia, Denmark dan Norwegia dan tiga negara Eropa lainnya mulai membuka kembali perbatasan mereka untuk menerima masuknya orang asing, pembukaan perbatasan ini tidak berlaku untuk Swedia. Menteri Dalam Negeri Finlandia misalnya membuat pernyataan yang cukup menohok Swedia bahwa ‘ unfortunately the epidemic situation in Sweden is so bad that we are still not able to lift restriction for Sweden. 12
Dalam kaitannya dengan angka kejahatan, satu fenomena yang menarik dalam kasus di Swedia sebagai negara yang termasuk memiliki angka GDP tertinggi di dunia adalah, bahwa walaupun tidak ada kebijakan yang ketat seperti di negara lain tentang social distancing, akan tetapi tetap terjadi penurunan angka kejahatan sebesar 4 % di bulan Maret dan 5 % di bulan April dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2019. Padahal, pada bulan Januari angka kejahatan meningkat 7% dan di bulan Februari 2020 menjadi 10%. 13 Lebih lanjut lagi dilaporkan bahwa tingkat kejahatan yang menurun adalah penganiayaan, kejahatan seksual, dan pelanggaran lalu lintas; sedangkan penipuan dan perampokan tidak terlalu signifikan perubahannya. 14
Di Itali, angka kejahatan yang dilaporkan di bulan Maret saja menunjukkan adanya penurunan sampai dengan 64% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Di Spanyol, helpline untuk kekerasan dalam rumah tangga meningkat 47 %, namun permintaan layanan dan bantuan untuk kasus tersebut melalui email dan media sosial meningkat 700%. 15 Dalam kasus narkoba, angka, penahanan bagi kasus narkoba di Chicago menurun sebesar 42% --dibandingkan dengan kurun waktu yang sama di tahun 2019-- sejak diterapkannya kebijakan lockdown, sedangkan keseluruhan kejahatan di kota tersebut dilaporkan mengamani penurunan sekitar 10 % sejak pandemi. Penurunan kejahatan juga terjadi di Peru -- sebagaimana dilaporkan oleh Edith Lederer—yakni hampir sebesar 84 %, sedangkan di New York City terjadi penurunan 50% untuk grand larceny. 16 Angka kejahatan di Malaysia secara nasional
10 Pia Ohlin and Camille Bas-Wohlert (16 Juni 2020)http:/www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/virus-pariah-swedens-reputation- takes-a-hit.html, Diakses 16 Juni 2020. 11 http://www.worldomoters.info/coronavirus, Diakses 13 Juni 2020.
12 https://www.businessinsider.com/sweden-shut-out-coronavirus-reopening-by-finland- norway-denmark-2020-6, Diakses 16 Juni 2020.
13 https://www.thelocal.se/20200515/revealed-how-the-coronavirus-pandemic-is-affecting- crime-in-sweden
14 Manne Gerell, Johan Kardell and Johana Kindgren (May 2, 2020). Minor Covid-19 Association with Crime in Sweden, A ten Week Follow-Up. https://doi.org/10.31235/osf.io/w7gka. Diakses 2 Juni 2020.
15 Stephen Burgen (28 April 2020). "Three women killed in Spain as coronavirus lockdown sees rise in domestic violence". The Guardian. Diunduh 30 Mei 2020.
16 Lederer, Edith M. (11 April 2020). "Crime Rates Plummet Around the World as the Coronavirus Keeps People Inside". Time. AP. Diakses 30 Mei 2020.
melesat turun sebesar 70 % sejak diterapkannya kebijakan Movement Control Order -- yang mirip dengan PSBB di Indonesia pada pertengahan Maret 2020. 17 Dolmetsch, Pettersson dan Yasiejko yang meneliti angka kejahatan antara bulan Maret sampai dengan April 2020 di 10 kota besar di Amerika Serikat menulis laporannya dalam Bloomberg News yang mengungkapkan bahwa walaupun jalanan sepi, akan tetapi ternyata beberapa jenis kejahatan justru meningkat. 18 Bukan itu saja, ternyata variasi angka kejahatan di berbagai kota besar menunjukkan tidak adanya kesamaan. Misalnya mereka juga melaporkan bahwa pencurian mobil di Chicago turun 20 %, namun di New York City justru naik 60%, sedangkan pembunuhan di Philadelphia turun 50 %, sebaliknya di Dallas naik 50%. 19 Jeff Asher and Ben Horwitz yang melakukan penelitian atas data Uniform Crime Report sampai dengan Mei 2020, 20 melaporkan adanya penurunan statistik kejahatan di 25 negara bagian sebesar 5,3 % dibandingkan dengan tahun 2019, kejahatan atas harta benda menurun di 18 negara bagian, kejahatan
dengan kekerasan menurun di 11 negara bagian, namun pembunuhan meningkat 20% di beberapa kota. 21 Meningkatnya pembunuhan ini mereka duga ada kaitannya dengan kebijakan lockdown yang diterapkan, yang dapat diduga membuat orang menjadi stres. Keberagaman angka di beberapa kota besar dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Tingkat Kejahatan di Kota Besar Amerika Serikat 22 City 2020 Pre-Covid Through Parts of June 2020 Chicago 16% 34% Philadelphia 11% 23% Oakland, Calif. -41% -8% Los Angeles -3% 5% Atlanta -17% 4% Nashville 92% 43% 17 Athira Nortajuddin (12 Juni 2020. Less Crime in a Pandemic? http://theaseanpost.com/article/less-crime-pamdemic. Diakses 16 Juni 2020.
18 Chris Dolmetsch, Edvard Pettersson dan Christopher Yasiejko (19 April 2020). Some Crimes Are Spiking in America’s Major Cities. Lack of social interaction leads to overall decline in crime. Bloomberg News. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-19/some-crimes-are- spiking-in-major-u-s-cities-amid-empty-streets. Diakses 30 Mei 2020.
19 Op.cit
20 Jeff Asher dan Ben Horwitz (6 Juli 2020) It’s Been ‘Such a Weird Year.’ That’s Also Reflected in Crime Statistics. New York Times. https://www.nytimes.com/2020/07/06/upshot/murders-rising-crime- coronavirus.html?searchResultPosition=2 21 Jeff Asher dan Ben Horwitz (6 Juli 2020). The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/07/06/upshot/murders-rising-crime- coronavirus.html?searchResultPosition=2. Diakses 6 Juli 2020.
City 2020 Pre-Covid Through Parts of June 2020 New York -13% 23% New Orleans 14% 36% Indianapolis 75% 38% Jacksonville, Fla. -3% 13%
Walaupun terjadi penurunan angka kejahatan yang cukup signifikan di berbagai belahan dunia, ternyata masa pandemi ini juga membuka kesempatan baru bagi para penjahat untuk melakukan new crimes in the new normal. Pemalsuan besar-besaran atas alat kesehatan yang sedang dicari-cari oleh masyarakat seperti masker, cairan sanitizer dan Alat Pelindung Diri (APD) terjadi di India, Vietnam dan Thailand.
23 Bahkan, secara global menurut Europol pandemi ini telah menyebabkan menurunnya kegiatan dari organized criminal, akan tetapi di saat yang sama juga menciptakan kesempatan melakukan kejahatan di bidang lainnya, sehingga menyebabkan perubahan pada ‘ organized-criminal economy’ yang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. 24

## 2.2. Angka Kejahatan di Indonesia di Masa Pandemi
Di awal tulisan ini telah diungkapkan kondisi kejahatan di berbagai negara sebagai dampak pandemi, khususnya dengan pemberlakuan berbagai kebijakan di bidang kesehatan masyarakat ( public health) berupa social distancing, yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pemberlakuan kebijakan di Indonesia dimulai di Jakarta dengan penutupan sekolah dan tempat wisata pada medio Maret 2020, yang kemudian diikuti dengan kota-kota lain. Sedangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar baru berlaku 10 April 2020 melalui Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020, yang pada intinya meminta seluruh masyarakat Jakarta berada di rumah dan meniadakan atau membatasi kegiatan di luar, dan membatasi semua kegiatan di bidang perekonomian, sosial budaya, keagamaan dan pendidikan. 25
Bahwasanya, pandemi akan menyebabkan menurunnya angka kejahatan nampaknya telah menjadi suatu pendapat umum maupun para ahli di bidang hukum pidana dan kriminologi. Kriminolog Ben Stickle dan Marcus Felson juga memiliki pandangan yang serupa, dan menggarisbawahi bahwa alasan utama terjadinya
23 Poovanna, Sharan (31 Mei 2020). "Bengaluru police seize 12000 fake N95 masks". Livemint. Diakses 30 Mei 2020. Lihat juga Athira Nortajuddin (12 June 2020). Less Crime In A Pandemic? https://theaseanpost.com/article/less-crime-pandemic. Diakses 16 Juni 2020.
24 Europol (30 April 2020). Beyond the Pandemic - What will the criminal landscape look like after Covid-19?. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/beyond-pandemic-what- will-criminal-landscape-look-after-covid-19
25 https://www.cnbcindonesia.com/news/20200410064937-4-151040/psbb-jakarta-mulai- berlaku-ini-yang-boleh-tak-boleh-di-dki. Diakses 30 Mei 2020.
perubahan ini adalah ‘ the government ordered stay-at-home orders.’ 26 Pandangan yang senada disampaikan oleh jurnalis Neil MacFarquhar dan Serge Kovaleski dalam artikelnya A Pandemic Bright Spot: In Many Places, Less Crime. 27 Meneliti pengaruh kebijakan Negara yang diambil pada masa pandemi pada angka kejahatan –khususnya street crimess-- di lima kota, John F. McDonald dan Steven Balkin menitikberatkan sejumlah variabel yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis angka kejahatan ini yakni a) waktu yang digunakan untuk mencari korban; b) probabilitas menemukan korban per unit waktu pencarian; c) jumlah uang yang dicuri; d) kemungkinan pelaku ditangkap dan dihukum karena kejahatan tersebut; e) besarnya hukuman dikenakan jika pelaku tertangkap dan dihukum; dan f) vektor variabel lain, termasuk pendapatan hukum. 28 Tentu saja akan sangat menarik melakukan analisis dengan model McDonald-Balkin ini apabila kita dapat mengupayakan untuk memperoleh data tentang berbagai variabel yang disebutkan di atas.
Untuk Indonesia sendiri, data yang paling mudah diakses untuk melihat angka kejahatan adalah melalui media, karena situs resmi jarang sekali menampilkan data statistik tentang angka kejahatan. Dalam Tabel 1 di bawah ini nampak bahwa judul yang dipilih media dalam memberitakan kejahatan selama masa pandemi ini tidak menunjukkan adanya grafik linier yang menuju ke bawah. Dengan kata lain, pandemi memang membawa perubahan pada kejahatan, akan tetapi tidak semua menunjukkan adanya penurunan ataupun kenaikan angka kejahatan. Ada yang melaporkan bahwa angka kejahatan meningkat, namun ada pula yang melaporkan terjadinya reduksi angka kejahatan. Dengan sederhana dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 ini angka kejahatan berfluktuasi dan tergantung dari berbagai variabel.
Tabel 2. Laporan Angka Kejahatan di Media April – Juni 2020 29 Bulan Judul Berita di Media April Polri Nyatakan Angka Kejahatan di Indonesia Naik 16,16 Persen Angka kejahatan di Jakarta turun selama pandemi COVID-19 Kriminalitas meningkat selama Pandemi Corona Darurat Corona, Kejahatan Justru Meningkat Selama Februari-Maret Angka Kriminalitas Turun Sebanyak 4,32% pada Pekan 15 Mei Angka Kejahatan Jalanan meningkat saat Pandemi Covid-19 namun angka kriminalitas menurun 19.9% Angka kasus kejahatan di Kota Malang malah cenderung turun, 450 narapidana asimilasi
Polri Catat Angka Kejahatan Melonjak 442 Kasus Usai Lebaran
26 Ben Stickle dan Marcus Felson (16 Juni 2020). Crime Rates in a Pandemic: The Largest Criminological Experiment in History. American Journal of Criminal Justice.
27 Neil MacFarquhar dan Serge Kovaleski (26 Mei 2020) dalam artikelnya A Pandemic Bright Spot: In Many Places, Less Crime, https://www.nytimes.com/2020/05/26/us/coronavirus- crime.html, Diakses 16 Juni 2020.
28 John F. McDonald dan Steven Balkin (April 2, 2020). The COVID-19 and the Decline in Crime .SSRN: https://ssrn.com/abstract=3567500 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3567500
29 Diolah dari berbagai sumber di media.

## Masa Pandemi di Sumut: Kejahatan Jalanan Menurun Namun Narkoba
Meningkat Kriminalitas di tengah Pandemi sejak awal Mei naik 7% Juni Kasus narkoba dan hoaks di DKI meningkat selama pandemi COVID-19: 107 Tsk ditangkap Angka Kriminalitas RI Menurun pada April hingga Mei 2020 Kejahatan jalanan meningkat satu pekan terakhir
Penangkapan Terorisme Menurun: Jan-Juni 2019 sebanyak 180 orang, Jan-Juni 2020 ada 84 orang Satresnarkoba Polresta Denpasar ungkap 97 kasus Narkoba dan tangkap 120 orang pelaku
Apa yang dapat kita baca dari berbagai ‘ headlines’ tersebut? Pertama, trend kejahatan dalam masa Pandemi Covid-19 ternyata tidak mudah disimpulkan bahwa telah terjadi kenaikan atau penurunan, karena sangat beragam dan banyak ditentukan oleh berbagai variabel misalnya bentuk kebijakan social distancing setempat yang diambil, karakteristik wilayah (urban-rural), struktur demografi masyarakat, dan status sosial ekonomi warga setempat. Kedua, data yang dikompilasi di tingkat nasional selalu tidak merepresentasikan kondisi di tiap tingkat wilayah, karena kondisi wilayah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana disebut di atas. Ketiga, jenis tindak pidana tertentu mungkin meningkat di wilayah tertentu, tetapi justru menurun di wilayah lain. Keempat, kebijakan social distancing dalam berbagai bentuknya kemungkinan menurunkan angka kejahatan tertentu, namun dapat pula justru meningkatkan kejahatan lain. Kelima, tingkat pelaporan kejahatan oleh masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tempat melapor yang jauh, kerugian yang ditimbulkan dipandang tidak terlalu besar. Keenam, reaksi dan ketegasan lembaga kepolisian dalam menangani laporan publik mengenai kejahatan ternyata juga bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tentu saja kesemua ini mengindikasikan bahwa dalam membaca berita media, pembaca dituntut untuk lebih cerdas dan tidak begitu saja mengambil kesimpulan dari satu berita yang dibacanya.

## 2.3. Statistik Kejahatan dalam Masa Pandemi
Apabila dilihat dari laporan Kepolisian yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia, angka-angka kejahatan di seluruh Indonesia untuk bulan Januari sampai dengan Mei 2020 dapat diringkas sebagai berikut:
Gambar 1. Angka Kejahatan Bulan Januari-Mei 2020 30
Dari tabel di atas, nampak bahwa telah terjadi penurunan angka kejahatan dari bulan Januari dan Februari 2020 ke bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Mei ketika sudah memasuki masa Pandemi dan sudah dibuat kebijakan social distancing, yang tidak sama antara satu daerah atau provinsi dengan yang lain. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan kebijakan yang diambil di daerah tergantung pada beberapa dipenuhi tidaknya beberapa persyaratan yakni tersedianya kebutuhan dasar (misalnya bahan pangan) di daerah tersebut, tersedianya sarana prasarana kesehatan yang memadai, anggaran, dan kesiapan Pemda untuk menjamin keamanan warga masyarakat di daerahnya. Sebelum PSBB diajukan ke Pusat, pemerintah daerah harus pula menyampaikan data tentang peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal disertai dengan kurva epidemiologi dan peta penyebaran menurut waktu. 31
Perbedaan kondisi tiap daerah yang menyebabkan keluarnya kebijakan yang beragam di berbagai daerah, pada gilirannya juga mengakibatkan perbedaan dalam frekuensi, intensitas dan sebaran kejahatan yang terjadi. Sejumlah faktor dalam masa pandemi Covid-19 yang ditengarai memiliki korelasi dengan ketiga hal ini adalah tingkat kedisiplinan warga untuk work from home dan mentaati social distancing dilaksanakan dan ditegakkan oleh aparat pemerintah setempat; sikap dan pernyataan pimpinan dan tokoh-tokoh daerah setempat;
32 tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran Covid 19; pengaruh media sosial yang memberitakan bahwa ‘Covid-19 adalah hoax & konspirasi’ terhadap masyarakat dengan pengetahuan terbatas; tingkat pelaporan kejahatan oleh masyarakat; dan juga dampak social distancing pada kinerja APH (seperti adanya APH yang terinfeksi sehingga mengurangi SDM di tempat kerjanya, atau mungkin ada yang cenderung
31 Ketentuan ini diatyur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Mo. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
32 Ada pimpinan pusat dan juga daerah yang menyatakan bahwa Covid-19 itu virus biasa, dan tidak mematikan, yang tentunya menyesatkan warga setempat.
menghindari penangkapan/penahanan, serta berkurangnya pelanggaran lalu lintas karena berkurangnya kendaraan di jalan raya).
Berkenaan dengan hal yang terakhir disebut, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Kepolisian RI selama 5 bulan pertama di tahun 2020 dapat dilihat dari Gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2. Persentase Kasus yang diselesaikan ( crime clearance) Kepolisian RI
Bukan Januari-Mei 2020 34
Menarik untuk disimak bahwa ketika angka kejahatan total dilaporkan menurun, di pihak lain angka penyelesaian perkara justru meningkat yakni dari 68 % di bulan Januari dan 66% di bulan Februari, menjadi 67%, 70% dan 75% berturut-turut untuk bulan Maret, April dan Mei. Fenomena ini tentu sangat menggembirakan baik bagi aparatur keamanan sendiri maupun bagi masyarakat. Apakah ini disebabkan aparat kepolisian yang lebih gencar dan trengginas melakukan tugasnya, atau karena angka kejahatan menurun maka penyelesaian kasus dapat dilaksanakan lebih baik, memerlukan penelitian yang lebih mendalam.
Sebagai bagian dari kejahatan jalanan ( street crimes), pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, angka pencurian selama masa pandemi menunjukkan penurunan yang sangat signifikan sebagaimana digambarkan dalam Tabel 4 di bawah ini.
Gambar 3. Jumlah Kasus Pencurian bulan Januari-Juni 2020 35
34 Diolah dari berbagai sumber data di media dan kepolisian
35 Diolah dari berbagai sumber data di media dan kepolisian.
Pencurian pada dua bulan pertama di tahun 2020 sebelum masa pandemi dilaporkan sebanyak 1998 kasus dan 1650 kasus. Pada empat bulan berikutnya, ketika pandemi mulai merasuki Indonesia antara bulan Maret sampai dengan Juni 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kondisi ini tidak sulit untuk difahami, karena pada umumnya dalam kejahatan pencurian antara pelaku dan korban berada dalam kedekatan proksimiti, dan juga cenderung terjadi di ruang publik; sedangkan dalam masa pandemi, kebijakan social distancing telah membuat orang lebih banyak di rumah, sehingga kesempatan untuk melakukan pencurian juga menjadi jauh berkurang. Sayang sekali tidak dapat diperoleh data yang lebih rinci mengenai lokasi dan jenis pencurian untuk dapat menganalisis lebih mendalam mengenai kecenderungan pelaku memilih korban, tempat dan waktu terjadinya pencurian, kerugian yang dialami, dan kualifikasi korban. Data mengenai variabel-variabel ini akan memperkaya analisis tentang pencurian yang terjadi di masa pandemi, dan tentunya akan dapat lebih membantu memprediksi titik-titik rawan (baik dari aspek waktu maupun tempat), sehingga mempermudah pencegahan.
Situasi yang serupa, yaitu penurunan angka pencurian yang mencolok di masa pandemi, juga dilaporkan di Swedia oleh Gerell, Kardell dan Kindgreen, yakni sebesar 61 % untuk kasus pickpoketing atau perncopetan. 36 Di Los Angeles, Amerika Serikat, Pietrawska, Aurand dan Palmer melaporkan terjadinya penurunan sebesar 24% untuk pengutilan di toko. 37 Sudah jelas dari data di atas bahwa kebijakan social distancing dalam bentuk apapun ternyata telah menurunkan angka kejahatan yang berupa street crimes. Perintah untuk work from home, kantor dan toko yang ditutup, jalanan yang sepi, adalah sebagian dari dampak kebijakan ini yang pada gilirannya memaksa orang untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah mereka, dan justru melindungi mereka dari kejahatan jalanan.

## 2.4. Pandemi dan Cyber Crimes
36 Gerell, Kardell dan Kindgreen, Ibid.
37 B. Pietrawaska, SK Aurand dan W. Palmer (2020). Covid-19 and Crime. CAP’s perspective on crime and loss in the age of Covid-19: Los Angeles Crime. CAP Index, Issue 19.2
Apabila angka pencurian rata-rata menurun, data menunjukkan bahwa angka cyber crimes meningkat, khususnya berupa hoax, hate crimes dan penipuan transaksi daring. Interpol pun menyadari kondisi yang mencemaskan ini dan memberi peringatan publik untuk meningkatkan kewaspadaan bagi semua orang dan lembaga, apalagi komunitas bisnis terhadap berbagai tipe cyberattacks, khususnya malicious domains, malware, dan ransomware. 38
Tidak sulit difahami mengapa peringatan ini diberikan Interpol. Utamanya, kondisi pandemi ini membuat masyarakat semakin mengandalkan Internet untuk mendapat informasi, mengakses layanan, dan melakukan berbagai transaksi yang biasanya dilakukan secara offline.
Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan kesempatan terjadinya kejahatan terhadap harta benda berupa cyber crime misalnya aplikasi palsu, domain name dan website palsu, serangan malware dan penipuan online. Para pelaku yang umumnya adalah orang terdidik ini diduga keras juga mengeksploitasi rasa takut masyarakat akan dampak pandemi. Mudah diprediksi pula bahwa kondisi ini berpotensi membuka ruang untuk terjadinya kejahatan informasi informasi seperti online disinformation, hoax, hate crimes.
Kondisi di atas terjadi di seluruh dunia. Conrad Wilson misalnya melaporkan bahwa di Oregon, Amerika Serikat terjadi lonjakan hate crimes sebesar 366% yang ditujukan pada komunitas Asia Pasifik. 39
Korban hate crimes ini juga banyak dikaitkan dengan fakta bahwa Covid-19 berawal mula dari Wuhan, China, sehingga memunculkan sentimen dan kebencian terhadap warga keturunan China dan Asia. Wilson, pula berpendapat, bahwa hal ini bukannya tidak berhubungan dengan pandangan dan pernyataan rasis yang acap disampaikan presiden Trump. 40 Ketua American Psychological Association Association bahkan mengatakan bahwa di Amerika Serikat ‘ We Are Living in a Racism Pandemic.’ 41 Walaupun pernyataannya tidak lepas dari peristiwa George Floyd, hate crimes terhadap ras Afrika Amerika masih berlanjut.
Di Indonesia sendiri, Badan Sandi Siber Negara menyatakan bahwa selama masa pandemi terdapat 88 juta serangan siber, termasuk melalui aplikasi zoom yang banyak dipergunakan untuk mengadakan pertemuan virtual. 42 Baru saja satu bulan sejak pandemi di bulan Maret sampai dengan awal April, Kementerian Komunikasi dan Informasi melaporkan adanya 474 kasus hoax, khususnya di Facebook dan Youtube,
38 Covid-19 Cyberthreats (April 2020). https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/COVID-19-cyberthreats. Diakses 3 Juli 2020.
39 Conrad Wison (30 April 2020). Oregon Hate Crime Reports Up 366% Amid Coronavirus Pandemic https://www.opb.org/news/article/hate-bias-crime-incidents-covid-19-asian-americans- oregon/ Diakses 16 Juni 2020.
40 Ibid.
41 https://www.apa.org/news/press/releases/2020/05/racism-pandemic Diakses 16 Juni 2020. 42 https://www.liputan6.com/news/read/4234135/bssn-88-juta-serangan-siber-selama-
pandemi-covid-19-salah-satunya-lewat-zoom
yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan menurut Pasal 27 dan 28 UU ITE. 43 Dari
474 kasus tersebut, 77 kasus telah ditangani polisi, 12 diantaranya menyebabkan tersangka ditahan. Meningkatnya angka angka cyber crime nampaknya terjadi karena warga masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu (bekerja) di rumah & melakukan transaksi dan kegiatan lain secara daring, yang berlangsung setiap hari. Bahwasanya penggunaan komputer dan internet untuk melakukan kejahatan meningkat pada masa pandemi, khususnya penyebaran berita bohong atau hoax dan penipuan online, diakui pula oleh Kepolisian RI. 44
Apabila dirunut ke belakang, sebelum pandemi pun terlihat bahwa berkembangnya pada kejahatan e-commerce atau jual beli secara online telah menunjukkan angka kenaikan yang tajam. Mudah diprediksi bahwa masa pandemi akan lebih memberi peluang atau opportunity pada cybercriminal untuk beraksi. Bagaimana tidak? Keterbatasan bergerak di masa pandemi telah memaksa orang untuk tidak keluar rumah atau membatasi orang keluar rumah, sehingga membuat lebih banyak orang tergantung pada platform digital menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan jika masa ini merupakan suatu window of opportunity bagi para penjahat yang menjadikan pengguna platform digital --baik penjual maupun pembeli—sebagai sasaran empuk. Membangun website palsu sehingga membuat pembeli percaya mereka berhubungan dengan situs resmi dari entitas bisnis yang legal, menawarkan barang kualitas rendah sebagai barang asli, adalah sebagian dari penipuan online yang makin sering terjadi. Kondisi ini makin menuntut masyarakat untuk lebih digital literate, sehingga tidak mudah masuk dalam jerat penjahat daring.
2.5. Korelasi Kebijakan Protokol Covid-19 pada Tingkat Kejahatan ( Crime Rate) Di seluruh dunia, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19 telah menyebabkan perubahan pada angka dan tingkat kejahatan. Mengenai hal ini patut dicatat pandangan Roee Sarel yang memperingatkan agar tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan tentang pengaruh pandemi pada angka kejahatan. “... Analyzing how crime might respond when a pandemic erupts is a frustrating exercise. For each argument indicating that crime might decrease, there seems to be an equally plausible argument suggesting the opposite...” 45 Variable yang dipandang mempengaruhi kenaikan angka kejahatan, dari perspektif lain ternyata juga dapat menyebabkan turunnya angka kejahatan. Intinya, dampak pandemi ini sangat beragam dan harus diteliti secara empiris karena banyak faktor yang harus disimak dengan teliti.
Dari berbagai laporan yang diliput di media, kebijakan social distancing apapun telah menjadikan orang lebih banyak berada di dalam rumah sehingga memperkecil interaksi dengan orang di luar rumah. Ada beberapa kondisi yang dapat dikaitkan dengan dampak kebijakan ini, antara lain:
a) Memperkecil kemungkinan orang menjadi korban kejahatan jalanan/ street crimes karena mereka lebih banyak berada di dalam rumah daripada di luar rumah;
43 https://news.detik.com/berita/d-4969636/masa-pandemi-corona-kominfo-temukan-474-isu- hoax-di-facebook-youtube?single=1. Diakses 3 Juli 2020.
44 https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headline-kejahatan-meningkat-di-tengah- pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya. Diakses 16 Juni 2020.
45 Roee Sarel ((June 12, 2020) Crime and Punishment in Times of Pandemics. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3621478 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3621478
b) Dapat meningkatkan kesempatan potential offenders untuk melakukan kejahatan terhadap lokasi bisnis yang masih buka seperti mini market, karena sebagian besar
orang work from home, toko dan tempat bisnis direkomendasikan untuk tutup, dan berkurangnya jumlah orang di jalan dan ruang publik lainnya;
c) Dapat berpotensi dilakukannya kejahatan terhadap individu dijalan dan tempat yang sepi karena berkurangnya aktivitas orang di ruang publik, oleh karena itu kemungkinan seorang korban untuk ditolong orang lain juga menipis;
d) Ditutupnya kantor dan lokasi bekerja membuat orang selalu atau setidaknya lebih banyak berada di rumah, dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 46 terutama karena karena proksimiti & stress; namun dengan anteseden yang sama, pengamanan di kantor atau tempat perbelanjaan menjadi berkurang dan meningkatkan kemungkinan mereka menjadi sasaran kejahatan; e) Stress, frustrasi & kebosanan juga dapat meningkatkan drug crimes di rumah,
akan tetapi di sisi lain karena kebijakan lockdown misalnya , mungkin juga telah menurunkan angka peredaran narkoba.

## 2.6. Pergeseran dalam Peradilan Pidana?
Masa pandemi sudah jelas merupakan suatu kondisi luar biasa dan tidak ada sesuatupun yang berjalan normal. Kejahatan atau peristiwa pidana di masa pandemi saja sudah memasuki masa ‘tidak biasa,’ dan sebagai konsekuensinya penanganan kejahatan oleh aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) tentunya harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Polisi di banyak negara, termasuk Indonesia mendapat tugas baru yaitu memastikan bahwa kebijakan social distancing dijalankan publik. Dalam kaitan ini Kapolri telah mengeluarkan Maklumat Polri Nomor MAK/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang berisi tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Menarik juga Maklumat ini karena tidak seperti kebijakan yang diambil sebelumnya, dokumen ini memasukkan landasan filosofi dikeluarkannya yaitu ‘Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ( salus populi suprema lex esto),” 47 yang jelas mengutamakan mandat Polri yaitu to serve and protect. Kebijakan yang diambil Polri sebagai respons cepat terhadap kondisi pandemi ini memang patut diacungi jempol, mengingat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui atau menyadari bahaya Covid-19, sehingga banyak yang tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. 48 Data mengenai evaluasi atas implementasi Maklumat Polri sayangnya tidak berhasil diperoleh, sehingga tidak dapat diketahui efektivitasnya. Memasuki New Normal, pada tanggal 25 Juni Kapolri mengeluarkan Surat Telegram Rahasia no. STR/364/VI/OPS.2./2020
46 Andrew M. Campbell (Dec 2, 2020) An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives . https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665910720300384. Diakses 5 Juli 2020. 47 Maklumat Polri Nomor MAK/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Diakses 4 Juli 2020.
48 https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/26/192700865/komunikasi-soal-covid-19- dinilai-bermasalah-masyarakat-gagal-paham?page=all. Diakses 4 Juli 2020.
tentang Perintah Kepada Jajaran Mengenai Pencabutan Maklumat Kapolri dan Upaya Mendukung Kebijakan Adaptasi Baru/New Normal. 49
Untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan pencegahan penularan Covid-19, Polri juga menyelenggarakan Operasi Aman Nusa. 50 Selain diminta memastikan warga mentaati kebijakan PSBB, polisi juga ditugaskan untuk menindak warga yang berkerumum, mengawal proses pemakaman jenazah pasien Covid-19, mengawal distribusi bahan bakar, melakukan sosialisasi, bahkan membagikan sembako atau mengawal pembagian sembako. 51 Dengan kata lain, yanmas atau pelayanan masyarakat lebih mengemuka daripada penegakan hukum. Di bidang penegakan hukum, walaupun tingkat kejahatan berfluktuasi, lembaga kepolisian juga harus mempertimbangkan kesehatan anggotanya sendiri. Akan tetapi disayangkan penulis tidak berhasil memperoleh angka penahanan yang dapat menunjukkan apakah terjadi penurunan karena internal policy, atau karena angka kejahatan sejatinya memang menurun.
Kendala utama penerapan kebijakan Polri di atas yang dapat diidentifikasi adalah pemahaman masyarakat mengenai bahaya Covid-19. Tidak sedikit laporan media yang melaporkan anggota masyarakat yang menolak untuk tidak berkerumun dan tetap menyelenggarakan acara seperti perkawinan dan acara keagamaan, menolak ketika saudara atau orang dekatnya yang meninggal karena Covid-19 atau masih merupakan terduga Covid-19 dimakamkan dengan protokol Covid-19, bahkan ‘merampas’ jenazah dari rumah sakit. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pelakunya bukanlah warga yang tidak terdidik, tapi ada pula politisi yang menjadi anggota dewan. 52
Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dalam buku putih tentang COVID-19 Rapid Response Impact Initiative, Rosa Brooks dan Christy Lopez merekomendasikan polisi untuk mengambil pendekatan yang berbeda selama masa pandemi, dengan menghindari sebanyak mungkin kontak fisik dengan publik dalam kasus-kasus yang tidak terlalu serius dan mengancam tubuh atau jiwa. 53 Pemberhentian, penggeledahan dan penangkapan ( stop and frisk) misalnya membawa risiko penularan yang besar bukan hanya bagi polisi, tapi juga bagi tersangka, saksi dan anggota masyarakat. Upaya menghindari penularan Covid-19 di tahap penyidikan juga diusulkan oleh Chris Suprenant yang melihat bahwa rumah tahanan yang penuh sesak telah berfungsi
49 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-kapolri- cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan. Diakses 4 Juli 2020.
50 http://infopublik.id/kategori/lawan-covid-19/453015/upaya-polri-dalam-menghadapi- pandemi-covid-19. Diakses 4 Juli 2020.
51 Ibid.
52 Virus corona: Calon pengantin di Indonesia 'sedih, kecewa' pernikahan impian mereka tertunda
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52060199; Ambil paksa jenazah pasien covid-19 anggota DPRD Makassar terancam 7 tahun penjara. https://www.liputan6.com/news/read/4304652/. Diakses 14 Juli 2020. 53 Rosa Brooks dan Christy Lopez (10 April 2020). Policing in a Time of Pandemic: Recommendations for Law Enforcement. COVID-19 Rapid Response Impact Initiative | White Paper 7. https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/7policingpandemic.pdf.
Diakses 3 Juli 2020.
sebagai sarang infeksi. Oleh karenanya lembaga kepolisian harus mengurangi dampak ini misalnya dengan membatasi jumlah tersangka kejahatan yang ditahan, mempergunakan uang jaminan, dan mendorong alternatif lain selain perampasan kemerdekaan. 54
Di pengadilan, ada tantangan tersendiri karena kebijakan social distancing berupa PSBB melarang orang untuk berkumpul dalam jumlah yang besar dan tanpa jarak. Pemeriksaan di persidangan yang biasanya merupakan suatu proses yang terbuka untuk dihadiri masyarakat luas, tidak mungkin tetap dijalankan tanpa memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. Sebelum adanya pandemi, sebenarnya Mahkamah Agung telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan dengan mengeluarkan Perma no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Akan tetapi ketentuan ini dibatasi berlakunya hanya untuk perkara perdata, agama, militer dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) nya.
Pada awal masa pandemi banyak petugas pengadilan termasuk hakim yang kebingungan dengan adanya kebijakan PSBB, apalagi banyak waktu sidang yang sudah dijadwalkan. Mahkamah Agung termasuk lembaga dengan reaksi cepat. Tanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, yang menggantikan SE Sekretaris MA tertanggal 17 Maret tentang hal yang senada. Intinya, SEMA yang diperpanjang sampai 5 kali ini ini mengintruksikan pengadilan agar menyesuaian sistem kerja sehingga baik pegawai maupun hakim dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah, dengan memanfaatkan aplikasi e- Court dan melaksanakan sidang dengan aplikasi e-Litigation, dan rapat dengan daring. Namun bila ada perkara yang tetap harus disidangkan, dengan memakai Protokol Covid-19 majelis hakim dapat membatasi jumlah pengunjung dan jarak aman antar pengunjung, memerintahkan deteksi suhu badan dan melarang adanya kontak fisik antar semua orang yang ada di ruang sidang. Selain itu dikeluarkan pula Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. 55 Memasuki masa New Normal, pada awal Juni 2020 dikeluarkan lagi SEMA no. 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerjadi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.
Kebijakan Mahkamah Agung ini ini memang tidak sedrastis dengan yang kebijakan yang diambil di Pennsylvania. Pada bulan Maret Mahkamah Agung Pennsylvania mengambil langkah yang menerobos kebiasaan yaitu dengan mendeklarasikan statewide judicial emergency dan menutup pengadilan selama 3
54 Chris Surprenant (27 Maret 2020). COVID-19 and Pretrial Detention Special Edition Policy Brief. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3570659 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3570659. Diakses tangga; 4 Juli 2020.
55 Perjanjian Kerjasama bertanggal 13 April 2020 ini masing-masing bernomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 untuk Mahkamah Agung, Mo. Kep-17/E/Ejp/04/2020 untuk Kejaksaan Agung, dan No. PAS-08.HH.05.05 Tahuan 2020 untuk Kementerian Hukum dan HAM.
minggu—yang kemudian diperpanjang sampai akhir April-- kecuali untuk sidang habeas corpus, sidang anak yang dikenakan penahanan, penerbitan surat perintah penggeledahan dan semacamnya, dan didorong untuk menggunakan videoconferencing atau sidang daring. 56
Sidang daring cukup banyak manfaatnya, antara lain mencegah penularan Covid-19, menghemat biaya transportasi para penegak hukum, mereduksi keterlambatan sidang karena tidak perlu menunggu kedatangan sejumlah pihak, dan menghemat biaya operasional pengadilan. Namun tentu saja di Indonesia pelaksanaan sidang secara daring bukan hal yang sederhana. Kendala utama yang dihadapi adalah karena bervariasinya kestabilan koneksi internet di berbagai daerah dan berbagai kantor termasuk kantor pengadilan, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, tidak jarang kondisi ini menyebabkan terganggunya proses persidangan. Harus diakui bahwa belum semua kantor penegak hukum memiliki sarana dan teknisi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan sidang daring. Selain karena adanya delay dalam interaksi antar para pihak, hilang timbulnya suara merupakan tantangan tersendiri bagi aparat pengadilan. Oleh karena para pihak masing-masing harus menyiapkan kelengkapan persidangan, apabila terdakwa, saksi atau korban terbatas kemampuan ekonominya untuk mengakses koneksi internet. Hal ini berpotensi menghambat proses persidangan dan sekaligus menyebabkan hak-hak mereka sulit dipenuhi. Belum lagi jika advokat berada di kantornya sendiri sehingga tidak dapat berkomunikasi langsung dengan terdakwa tanpa didengar semua pihak.

## 2.7. Lembaga Pemasyarakatan
Apabila kantor polisi dan pengadilan dapat mengatur pegawai dan pengunjungnya untuk menjalankan Protokol Covid-19, tidak demikian halnya dengan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Mayoritas negara di dunia memiliki rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang kelebihan penghuni ( overcrowding). Di berbagai belahan dunia dilaporkan adanya penurunan tingkat penahanan karena adanya penurunan angka kejahatan –khususnya kejahatan jalanan. 57
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyadari masalah yang dihadapi penjara dalam masa pandemi dan mengakui adanya risiko tinggi dari COVID-19 di dalam penjara atau tempat penahanan lainnya. Sebelum pandemi pun PBB sudah mengingatkan negara anggotanya untuk ‘berhemat dengan pidana penjara’ agar mereduksi overcrowding yang merupakan gejala global. 58 Talha Burki bahkan mengatakan bahwa di Amerika Serikat ‘ prisons are a hotspot for Covid-19’ karena memang almost impossible untuk menerapkan Protokol Covid-19 di tempat yang
56 Gary Zajac, Derek Kreager dan Glenn Sterner (4 Mei 2020). Impact of the Coronavirus Pandemic on the Criminal Justice System. The Pennsylvania State Social Science Research Institute. https://covid-19.ssri.psu.edu/node/26. Diakses 4 Juli 2020.
57 Chris Surprenant (27 Maret 2020). COVID-19 and Pretrial Detention Special Edition Policy Brief. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3570659 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3570659. Diakses 5 Juni 2020.
58 Usulan PBB yang rinci untuk mengurangi overcrowding dapat dibaca di Handbook On Strategies To Reduce Overcrowding In Prisons . United Nations Office on Drugs and Crime. New York: UN, 2013.
sudah penuh sesak ini. 59 Negara harus meminimalkan tertularnya penyakit dan menjamin adanya bahwa tindakan pencegahan yang memadai terhadap virus mematikan ini. Mereka juga mengingatkan perlunya membangun sistem koordinasi yang menyatukan sektor kesehatan dan hukum. Pada tanggal 13 Mei 2020, WHO, OHCHR, dan UNAIDS mengeluarkan pernyataan yang meminta semua negara anggota untuk melakukan pengurangan overcrowding khususnya bagi kelompok rentan, memastikan diberikannya pelayanan kesehatan, keamanan dan menjaga harkat dan martabat manusia, memastikan adanya akses pada layanan kesehatan yang berkelanjutan, menghormati hak asasi manusia, dan taat pada aturan dan pedoman PBB. 60
Di Indonesia sendiri, yang di awal Maret mencatat tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sebesar 268.919 orang, 61 masalahnya tidak jauh berbeda, apalagi karena tingkat overcrowding resminya mencapai 102 % (dengan rentang antara 2-253%). 62 Kondisi ini jelas disebabkan karena sanksi pidana dalam undang-undang didominasi oleh pidana penjara, sehingga hakim cenderung menjatuhkan jenis pidana ini walaupun sudah ada beberapa alternatif atas pidana penjara. 63 Dapat dibayangkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dengan serangan Covid-19; bukan saja terhadap narapidana dan tahanan, tetapi juga terhadap petugas pemasyarakatan sendiri, dan kemungkinan terhadap pengunjung.
Untuk mengatasi masalah ini pada tanggal 30 Maret diterbitkan Peraturan Menkumham no. 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keluarnya berbagai ketentuan ini juga merupakan respons terhadap himbauan PBB yang meminta agar negara-negara anggota mengambil tindakan khusus misalnya dengan mengurangi/membatasi penghuni baru, atau melepaskan lebih awal ( early release) narapidana dalam kelompok tertentu misalnya orang tua dan anak-anak, pelaku tindak pidana yang tidak serius, 64 selain mempersiapkan dengan baik implementasi Protokol covid-19 dalam penjara.
Ketentuan yang dikeluarkan menteri Hukum dan HAM ini menimbulkan kontroversi yang cukup runcing karena sebagian orang merasa tidak nyaman membayangkan keluarnya para narapidana dari penjara dan berpotensi melakukan
59 Talha Burki (2 Mei 2020). Prisons are “in no way equipped” to deal with COVID-19 dalam The Lancet, Vol 395 May 2, 2020.
60 https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint- statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings. Diakses tangga; 3 Juni 2020.
61 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/2. Diakses 5 Juni 2020.
62 Pada saat ini kapasitas hunian LP & Rutan seluruh Indonesia adalah 132.335.
63 Misalnya saja dalam hal terdakwanya anak, UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah memberikan sanksi pidana pengawasan, kerja sosial dan berbagai jenis Tindakan.
64 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- reform/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf
kejahatan lagi. Sampai dengan pertengahan Juni tercatat 40.026 narapidana dewasa dan anak yang memperoleh pelepasan ini, baik berupa Asimilasi maupun Integrasi. Dengan diterapkannya kebijakan ini, tingkat overcrowding di penjara dan rutan menurun drastis sampai dengan 74 % dari semua 102%. Tidak sulit dibayangkan bahwa penurunan angka ini juga pada gilirannya menyebabkan turunnya biaya pengelolaan terkait narapidana. Walau demikian, sebagian orang menyatakan bahwa kebijakan ini kurang tepat dan bersifat sementara, 65 dan yang lain menyatakan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas oleh para napi yang dikeluarkan karena lesunya perekonomian dan banyaknya PHK. 66 Bahkan sejumlah LSM mengajukan gugatan ke pengadilan atas keputusan dan peraturan Menkumham tersebut di atas. 67
Sampai dengan awal Juni 2020, dari 40 ribu narapidana yang diberi asimilasi dan integrasi tercatat 160 orang yang kembali melakukan kejahatan, sebagaimana dikhawatirkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Menurut kepolisian, angka tertinggi residivisme ini ditemukan di Sumatra Utara, Jawa Tengah dan Riau. 68 Bahkan di Malang, dilaporkan terdapat 450 orang narapidana yang dikeluarkan dari penjara namun ternyata angka kejahatan justru menurun. 69 Sayangnya tidak ada informasi lebih lanjut yang mengungkapkan apakah para mantan penghuni Lapas ini semua kembali berdomisili di Malang ataukah mereka pergi keluar kota tersebut, yang menyebabkan turunnya angka kejahatan.
Kekhawatiran publik akan potensi ancaman para napi ini seyogyanya dapat diminimalisir apabila dikemukakan oleh kementerian sejak awal bahwa mereka bukan ‘dibebaskan’ begitu saja, akan tetapi menjalani masa asimilasi atau integrasi, yang apabila syarat-syarat yang ditentukan dilanggar, mereka akan dikembalikan ke penjara. Bahkan akan lebih baik lagi jika sebelum dikeluarkan terhadap para napi dilakukan rapid-test, dan bukan sekedar diperiksa suhu tubuhnya, untuk memastikan bahwa tubuh mereka non-reaktif terhadap covid-19. Selain itu, kerjasama dengan aparatur penegak hukum setempat dibutuhkan untuk melaksanakan pemantauan terhadap mereka.
Sebagai perbandingan, di negara lain juga membuat kebijakan serupa yaitu mengeluarkan narapidana dalam kategori tertentu. 70 Di dua puluh negara Eropa saja misalnya, sampai dengan bulan april tercatat 128,000 orang narapidana dikeluarkan sebagai upaya preventif untuk mencegah kontaminasi Covid-19, terutama Turki,
65 Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?(31 Mei 2020) http://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi- sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/. Diakses 3 Juli 2020.
66 https://infografik.bisnis.com/read/20200429/547/1234450/dua-sisi-kebijakan-pembebasan- napi. Diakses 15 Juni 2020.
67 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- reform/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf. Diakses 5 Juli 2020.
68 https://aceh.tribunnews.com/2020/06/03/baru-bebas-dari-penjara-160-napi-asimilasi- lakukan-kejahatan-lagi. Diakses 16 Juni 2020.
69 https://www.liputan6.com/regional/read/4252577/dilematis-ronda-malam-demi-tekan- kriminalitas-di-malang-saat-pandemi. Diakses 3 Juli 2020
70 https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/southeast-asia-speeds-prison-releases- stave-coronavirus, diakses 17 Juni 2020.
Belgia, Itali, Perancis, Hungaria, dan Romania. 71 Di Amerika Serikat juga dilakukan upaya-upaya lain. Untuk penjara di Pennsylvania misalnya yang tingkat hunian per hari sebesar 47.000 orang, kunjungan terhadap napi dihentikan sejak medio Maret sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Walau demikian sebagai gantinya digunakan virtual visitation dan telepon gratis. Namun pada akhir Maret pada semua penjara di negara bagian ini diterapkan kebijakan lockdown, dan pelepasan napi dipercepat. 72 Laporan Pamela Tozzo, Gabriella D’Angiolella dan Luciana Caenazzo mengenai kondisi perampasan kemerdekaan di Itali di masa pandemi mengetengahkan tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya juga sudah mengalami overcrowding. 73 Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan akan pengamanan di penjara dengan perlindungan hak narapidana atas kesehatan. Mempertahankan suasana yang aman dan nyaman di satu sisi, dan menjamin hak para narapidana atas kesehatan di sisi lain, dapat diprediksi merupakan suatu tantangan yang luar biasa bagi para administrator penjara.

## 3. Kesimpulan
Data dan angka kejahatan yang terjadi di suatu wilayah merupakan suatu informasi yang sangat penting untuk menjadi landasan bagi aparatur penegak hukum untuk menyusun strategi penanganan kejahatan. Tidak boleh dilupakan bahwa angka ini sangat dipengaruhi berbagai variabel yang memiliki korelasi yang erat dengan kejahatan. Masa pandemi menjadi salah satu variabel yang cukup besar pengaruhnya terhadap angka dan sebaran kejahatan. Walau secara global diprediksi bahwa angka kejahatan menurun, data yang ada menunjukkan bahwa beberapa jenis kejahatan meningkat dalam kondisi pandemi ini, utamanya karena diterapkannya kebijakan social distancing yang beragam. Kepatuhan warga dan keketatan pemerintah untuk menegakkan aturan semacam ini juga sangat mempengaruhi angka kejahatan.
Kebijakan social distancing memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kejahatan yang membutuhkan adanya interaksi langsung dan proksimiti antara pelaku dan korban, khususnya di tempat umum. Tidak mengherankan jika angka pencurian di berbagai belahan dunia cenderung menurun, termasuk juga pencurian (dengan pemberatan) di dalam rumah, karena kebijakan ini membuat orang cenderung berada dalam rumah.
Di sisi lain, fenomena yang diakibatkan oleh social distancing ternyata juga cukup mengejutkan, ketika angka domestic violence dilaporkan meningkat karena kedekatan yang lama antara pelaku dan korban dan rendahnya ekspose dan pemantauan dari publik di luar rumah. Stress, frustrasi dan kebosanan dianggap
71 Marcelo F. Aebi and Mélanie M. Tiago (Juni 2020). Prisons and Prisoners in Europe in Pandemic Times: An evaluation of the short-term impact of the COVID-19 on prison populations.
Universite de Lausanne, Ecole des sciences criminel.
http://wp.unil.ch/space/files/2020/06/Prisons-and-the-COVID-19_200617. Diakses 6 Juli 2020.
72 Gary Zajac et.al, ibid.
73 Pamela Tozzo, Gabriella D’Angiolella dan Luciana Caenazzo (3 Juni 2020). Prisoners in a pandemic: We should think about detainees during Covid-19 outbreak. Forensic Science International: Synergy 2 (2020).
sebagai pemicu jenis kejahatan ini. Selain kekerasan semacam ini, kejahatan siber dilaporkan juga meningkat utamanya karena meningkatnya ketergantungan orang pada transaksi elektronik. Patut dicatat bahwa dalam konteks ini hoaks dan ujaran kebencian ditengarai meningkat frekuensinya.
Sistem peradilan pidana selama masa pandemi juga dapat dibilang cukup responsif menghadapi adanya kondisi kesehatan yang sulit diprediksi. Di beberapa negara anggota kepolisian di wanti-wanti untuk sedapat mungkin mengurangi interaksi langsung dengan publik, yang pada gilirannya menekan angka penangkapan dan penahanan. Dalam situasi ini kemungkinan pula terjadi penurunan kecenderungan orang untuk melaporkan viktimisasi yang dialaminya atau diketahuinya, agar mereka tidak perlu datang atau bertemu dengan polisi ketika menjadi saksi. Di tingkat pemeriksaan di pengadilan, hampir semua Negara menerapkan kebijakan social distancing termasuk menurut kantor pengadilan selama waktu tertentu, yang menyebabkan menurunnya angka persidangan. Dikecualikan adalah kasus-kasus dimana terdakwanya sedang dalam penahanan. Terobosan yang inovatif dilakukan pengadilan dengan melakukan sidang secara daring, yang tentunya kelancaran proses tergantung pada stabilitas jaringan internet.
Persoalan pokok yang dihadapi penjara secara umum adalah overcrowding, suatu kondisi yang menyebabkan hampir tidak mungkin melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Sebagaimana rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa, mengeluarkan narapidana sebelum waktunya merupakan kebijakan yang diambil beberapa negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini cukup kontroversial di Indonesia karena khawatiran publik bahwa para narapidana akan mengulangi lagi kejahatannya, namun data menunjukkan bahwa tercatat 0.004% yang kembali melakukan kejahatan. Kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya surge of crime akibat pengeluaran narapidana di masa pidana dapat dianggap cukup efektif. Namun perlu dicatat bahwa dengan dilonggarkannya kebijakan social distancing akan terbuka kemungkinan bahwa angka dan sebaran kejahatan akan kembali seperti semula. Publik perlu diperingatkan agar tidak lengah dengan kelonggaran kebijakan ini.

## Referensi
Buku : Pamela Tozzo, Gabriella D’Angiolella dan Luciana Caenazzo (3 Juni 2020). Prisoners in a pandemic: We should think about detainees during Covid-19 outbreak. Forensic Science International: Synergy 2 (2020).
Pietrawaska, SK Aurand dan W. Palmer (2020). Covid-19 and Crime. CAP’s perspective on crime and loss in the age of Covid-19: Los Angeles Crime. CAP Index, Issue 19.2.
Jurnal Ilmiah : Ben Stickle dan Marcus Felson (16 Juni 2020). Crime Rates in a Pandemic: The Largest Criminological Experiment in History. American Journal of Criminal Justice.
Chris Surprenant (27 Maret 2020). Covid-19 and Pretrial Detention Special Edition Policy Brief. SSRN: :https://ssrn.com/abstract=3570659 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn3570659. Diakses tanggal 4 Juli 2020.
John F. McDonald dan Steven Balkin (2 April 2020). The COVID-19 and The Decline in Crime. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3567500 or http://dx.doi.org/10.139/ssrn.3567500. Lederer, Edith M. (11 April 2020). "Crime Rates Plummet Around the World as the Coronavirus Keeps People Inside". Time. AP. Diakses 30 Mei 2020. Manne Gerell, Johan Kardell and Johana Kindgren (May 2, 2020). Minor Covid-19 Association with Crime in Sweden, A ten Week Follow-Up. https://doi.org/10.31235/osf.io/w7gka. Diakses 2 Juni 2020. Roee Sarel ((June 12, 2020) Crime and Punishment in Times of Pandemics.SSRN:https://ssrn.com/abstract=3621478.or http://dx.doi.org/10.21 39/ssr.3621478
Stephen Burgen (28 April 2020). "Three women killed in Spain as coronavirus lockdown sees rise in domestic violence". The Guardian. Diunduh 30 Mei 2020.
Talha Burki (2 Mei 2020). Prisons are “in no way equipped” to deal with COVID-19 dalam The Lancet, Vol 395 May 2, 2020.
Peraturan Perundang-undangan : Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Mo. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Maklumat Polri Nomor MAK/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Diakses 4 Juli 2020. Perjanjian Kerjasama bertanggal 13 April 2020 ini masing-masing bernomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 untuk Mahkamah Agung, Mo. Kep- 17/E/Ejp/04/2020 untuk Kejaksaan Agung, dan No. PAS-08.HH.05.05 Tahuan 2020 untuk Kementerian Hukum dan HAM. Perjanjian Kerjasama bertanggal 13 April 2020 ini masing-masing bernomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 untuk Mahkamah Agung, Mo. Kep- 17/E/Ejp/04/2020 untuk Kejaksaan Agung, dan No. PAS-08.HH.05.05 Tahuan 2020 untuk Kementerian Hukum dan HAM. UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah memberikan sanksi pidana pengawasan, kerja sosial dan berbagai jenis Tindakan. Usulan PBB yang rinci untuk mengurangi overcrowding dapat dibaca di Handbook On Strategies To Reduce Overcrowding In Prisons. United Nations Office on Drugs and Crime. New York: UN, 2013.
Internet :
Andrew M. Campbell (Dec 2, 2020) An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665910720300384. Diakses 5 Juli 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/26/192700865/komunikasisoal- covid-19-dinilai-bermasalah-masyarakat-gagal-paham?page=all. Diakses 4 Juli 2020. Athira Nortajuddin (12 Juni 2020. Less Crime in a Pandemic http://theaseanpost.com/article/less-crime-pamdemic. Diakses 16 Juni 2020.
Bill Hayton and Tro Ly Nghed (12 Mei 2020) Vietnam’s Coronavirus Success is Built on Repression.
https://foreignpolicy.com/2020/05/12/vietnam- coronaviruspandemic-success-repression/. Diunduh 13 Juni 2020. Chris Dolmetsch, Edvard Pettersson dan Christopher Yasiejko (19 April 2020). Some Crimes Are Spiking in America’s Major Cities. Lack of social interaction leads to overall decline in crime. Bloomberg News: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-19/somecrimes-are- spiking-in-major-u-s-cities-amid-empty-streets. Diakses 30 Mei 2020. Claire Gillespie (26 Maret 2020) https://www.health.com/condition/cold-flu sinus/how-many-people-die-of-the-flu-every-year. Diakses 3 Juli 2020. Conrad Wison (30 April 2020). Oregon Hate Crime Reports Up 366% Amid Coronavirus Pandemic https://www.opb.org/news/article/hate-bias- crimeincidents-covid-19-asian-americans-oregon/.Diakses 16 Juni 2020. Covid-19 Cyberthreats (April 2020). https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/COVID19cyberthreats. Diakses 3 Juli 2020. Europol (30 April 2020). Beyond the Pandemic - What will the criminal landscape look like after Covid-19?. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/beyond-pandemic-what- will-criminal-landscape-look-after-covid-19. Gary Zajac, Derek Kreager dan Glenn Sterner (4 Mei 2020). Impact of the Coronavirus Pandemic on the Criminal Justice System. The Pennsylvania State Social Science Research Institute.https://covid-19.ssri.psu.edu/node/26. Diakses 4 Juli 2020.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019. Diakses 3 Juli 2020.
http://worldometers.info/coronavirus/ . Diakses 3 Juli 2020. http://covid19.kemkes.go.id/. Diakses 3 Juli 2020. https://money.kompas.com/read/2020/05/05/125329026/akibatcoronajumlah- penduduk-miskinribisacapai379jutaorang?page=all. Diunduh 5 Juli 2020. https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/14/15563851/update-14-juni- bertambah-857-kasus-covid-19diindonesiajadi38277.Diakses 15 Juni 2020. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200616115621165695/update-covid-19- china-pejabat-sebut-situasi-beijing-parah. Diakses 16 Juni 2020. http://www.worldomoters.info/coronavirus, Diakses 13 Juni 2020. http://www.worldomoters.info/coronavirus, Diakses 13 Juni 2020. https://www.businessinsider.com/sweden-shut-out-coronavirus-reopening-by- finland-norway-denmark-2020-6, Diakses 16 Juni 2020. https://www.thelocal.se/20200515/revealed-how-the-coronavirus-pandemic-is-
affecting-crime-in-sweden. https://www.cnbcindonesia.com/news/202004100649374151040/psbb-jakarta-mulai- berlaku-ini-yang-boleh-tak-boleh-di-dki. Diakses 30 Mei 2020. https://www.apa.org/news/press/releases/2020/05/racismpandemic Diakses 16 Juni 2020.
https://www.liputan6.com/news/read/4234135/bssn88jutaserangan-siber-selama- pandemi-covid-19-salah-satunya-lewat-zoom.
https://news.detik.com/berita/d-4969636/masa-pandemi-corona- kominfo-temukan- 474-isu-hoax-di-facebook-youtube?single=1.Diakses 3 Juli 2020.
https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headlinekejahatanmeningkat-di- tengah-pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya. Diakses 16 Juni 2020.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020062614345412517866/newnormal- kapolri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan. Diakses 4 Juli 2020. http://infopublik.id/kategori/lawan-covid-19/453015/upaya-polri-dalam- menghadapi-pandemi-covid-19. Diakses 4 Juli 2020.
https://www.who.int/newsroom/detail/13052020unodcwhounaids-and-ohchr-joint- statement-on-covid-19-in-prisonsandotherclosedsettings. Diakses tanggal 3 Juni 2020.
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/2.
Diakses 5 Juni 2020.
https://www.unodc.org/documents/justiceandprisonreform/UNODC_Position_pap er_COVID-19_in_prisons.pdf. Diakses 15 Juni 2020. https://infografik.bisnis.com/read/20200429/547/1234450/duasisikebijakan- pembebasan-napi. Diakses 15 Juni 2020.
https://aceh.tribunnews.com/2020/06/03/barubebasdaripenjara160napi-asimilasi- lakukan-kejahatan-lagi. Diakses 16 Juni 2020.
https://www.liputan6.com/regional/read/4252577/dilematis-ronda-malam-demi- tekan-kriminalitas-di-malang-saat-pandemi. Diakses 3 Juli 2020.
https://www.voanews.com/covid19pandemic/southeastasiaspeedsprison-releases- stave-coronavirus. diakses 17 Juni 2020. Jeff Asher dan Ben Horwitz (6 Juli 2020) It’s Been ‘Such a Weird Year.’ That’s Also Reflected in Crime Statistics. New York Times. https://www.nytimes.com/2020/07/06/upshot/murders-rising-crime- coronavirus.html?searchResultPosition=2 Marcelo F. Aebi and Mélanie M. Tiago (Juni 2020). Prisons and Prisoners in Europe in Pandemic Times: An evaluation of the short-term impact of the COVID-19 on prison populations. Universite de Lausanne, Ecole des sciences criminel. http://wp.unil.ch/space/files/2020/06/PrisonsandtheCOVID19_20067. Diakses
6 Juli 2020. Neil MacFarquhar dan Serge Kovaleski (26 Mei 2020) dalam artikelnya A Pandemic Bright Spot: In Many Places, Less Crime. https://www.nytimes.com/2020/05/26/us/coronavirus-crime.html, Diakses 16 Juni 2020. Pia Ohlin and Camille Bas-Wohlert (16 Juni 2020). http:/www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/viruspariahswedens- reputation-takes-a-hit.html. Diakses 16 Juni 2020 Poovanna, Sharan (31 Mei 2020). "Bengaluru police seize 12000 fake N95 masks". Livemint. Diakses 30 Mei 2020. Lihat juga Athira Nortajuddin (12 June 2020). Less Crime In A Pandemic https://theaseanpost.com/article/less-crime- pandemic. Diakses 16 Juni 2020. Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang. (31 Mei 2020).http://fh.unpad.ac.id/programasimilasiditengahpandemisebuah-jalan- keluar-yang-menjadi-bumerang/. Diakses 3 Juli 2020. Rosa Brooks dan Christy Lopez (10 April 2020). Policing in a Time of Pandemic: Recommendations for Law Enforcement. COVID-19 Rapid Response Impact Initiative | White Paper
7.https://ethics.harvard.edu/files/centerforethics/files/7policingpandemic.pdf. Diakses 3 Juli 2020.
Virus corona: Calon pengantin di Indonesia 'sedih, kecewa' pernikahan impian mereka tertunda https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52060199; Ambil paksa jenazah pasien covid-19 anggota DPRD Makassar terancam 7 tahun penjara. https://www.liputan6.com/news/read/4304652/. Diakses 14 Juli 2020.