## Konsep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam Mengantisipasi Bencana dan Krisis Air di Ibu Kota Propinsi Papua Barat Daya
The Concept of Watershed Management in Anticipating Disasters and Water Crisis in the Capital City of Southwest Papua Province
Hendrik Pristianto*, Marina Abriani Butudoka
* Email: tekniksipilsorong@gmail.com Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong
Diterima: 21 Mei 2023 / Disetujui: 30 Agustus 2023

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ulang kondisi fisik dari 11 daerah aliran sungai yang berada di ibu kota Propinsi Papua Barat Daya dan merumuskan konsep tata kelola yang sesuai dalam mengantisipasi bencana dan krisis air. Metodologi yang digunakan adalah pengumpulan data lapangan,  analisa  laboratorium,  analisa  hasil  penelitian  terdahulu  dan  fakta  lapangan,  serta merumuskan  konsep  tata  kelola.  Hasil  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  4  daerah  aliran  sungai beririsan dengan wilayah pusat pemerintahan Propinsi Papua Barat Daya yaitu Sungai Remu, Sungai Klagison,  Sungai  Klawoguk  dan  Sungai  Klasaman  adalah  masuk  dalam  kategori  rawan  bencana banjir serta wilayah hulu sungainya mengelami degradasi lingkungan. Sedangkan konsep tata kelola yang  sesuai  adalah  integrasi  pengelolaan  daerah  aliran  sungai  dan  wilayah  pesisir  dengan  konsep pembangunan kota yang berbasis daerah aliran sungai
Kata Kunci: Daerah Aliran Sungai, Bencana, Tatakelola

## ABSTRACT
The aim of this research is to re-identify the physical conditions of 11 watersheds in the capital city of Papua Barat Daya Province and to formulate appropriate management concepts in anticipating disasters  and  water  crises.  The  methodology  used  is  field  data  collection,  laboratory  analysis, analysis  of  previous  research  results  and  field  facts,  as  well  as  formulating  the  concept  of governance. The results of this study stated that 4 river basins intersect with the central government area  of  Southwest  Papua  Province,  namely  the  Remu  River,  Klagison  River,  Klawoguk  River  and Klasaman  River,  which  fall  into  the  flood-prone  category  and  their  upstream  areas  experience environmental  degradation.  Meanwhile,  the  appropriate  governance  concept  is  the  integration  of watershed and coastal area management with the concept of watershed-based urban development
Keywords : Watershed, Disaster, Governance
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Adanya  tantangan  dari  ketersediaan infrastruktur  pendukung  menyebabkan belum optimalnya implementasi manajemen  sumberdaya  air  terpadu  di Indonesia  (Suni  &  Legono,  2021). Pengelolaan  sumberdaya  air  di  wilayah
Papua yang menyimpan 29% ketersediaan air  permukaan  di  Indonesia  menghadapai kendala spesifik yaitu tidak ditemukannya data  pos  duga  air  yang  cukup  layak digunakan  sehingga  kalibrasi  model hidrologi  pada  daerah  aliran  sungai  tidak bisa secara optimal dilakukan,
menyebabkan rendahnya kualitas data dan membuat  beberapa  studi  hidrologi  di wilayah  ini  menjadi  over  estimate (Radhika  et  al.,  2017).  Di  pusat  wilayah Propinsi  Papua  Barat  Daya  terdapat sebuah  teluk  yang  menjadi  tempat bermuaranya 6 sungai, menyimpan berbagai  dinamika  permasalahan  tata kelola  daerah  aliran  sungai  seperti rendahnya  kualitas  air,  sedimentasi, sampah, banjir dan menurunnya kuantitas hutan  mangrove  (Pristianto  &  Rusdi, 2015).  Degradasi  kawasan  sungai  di wilayah ini mencakup secara kualitas dan kuantitas  tampungan,  yang  salah  satunya disebabkan  rusaknya  bagian  hulu  daerah aliran  sungai  akibat  penambangan  pasir dan penebangan kayu mangrove di bagian muara  berdampak  pada  kejadian  banjir pada  daerah  sepanjang  aliran  sungai. Disisi  lain,  pemerintah  daerah  setempat belum terasa konstribusinya baik  dari sisi penetapan aturan dan penindakan terhadap aktifitas yang merusak lingkungan  (Pristianto  &  Rusdi,  2017) (Pristianto & Rusdi, 2018). Pendangkalan muara  juga  menyebabkan  terganggunya fungsi  beberapa  sungai  yang  menjadi sarana  transportasi  bagi  masyarakat  baik dari hulu ke pusat kota maupun dari pusat kota  ke  wilayah  kepulauan  (Matdoan  & Pristianto,  2011).  Rerata  kualitas  air
sungai  yang  masih  cukup  baik  di  bagian hulu,  sebagaimana  di  kawasan  sungai pada  umumnya  akan  semakin  turun kualitas  airnya  jika  mendekati  daerah muara. Kondisi ini menyebabkan keberadaan sungai  sungai  di  sekitar pusat ibu kota Propinsi Papua Barat Daya tidak bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan  air  baku  masyarakat  (Malawat & Pristianto, 2009) (Pristianto, Goa, et al., 2018)  (Rahayu  &  Pristianto,  2019). Sedangkan  disaat  musim  hujan,  air meluap  menjadi  banjir  dan  secara  ironis wilayah ini mengalami kekurangan persediaan  air  baku  (Pristianto,  2010). Masyarakat  di  Kabupaten  dan  Kota Sorong  yang  menjadi  pusat  wilayah  dan ibu  kota  Propinsi  Papua  Barat  Daya  baru sekitar 30% yang mendapatkan pelayanan air  baku  dari  perusahaan  daerah  air minum setempat, sisanya masih menggantungkan diri dari menampung air hujan  dan  mengupayakan  pemenuhan  air bakunya  dengan  membuat  sumur  bor yang  kualitas  airnya  juga  bervariasi (Dwangga  et  al.,  2020)  (Afdaliah  & Pristianto,  2019).  Jika  krisis  air  / kelangkaan air di suatu wilayah dideskripsikan  sebagai  air  yang  tersedia lebih  rendah  dibandingkan  jumlah  yang dibutuhkan  (Sanim,  2011),  maka  perlu penajaman  dalam  hal  kaitannya  dengan
apa  yang  terjadi  di  Ibu  Kota  Propinsi Papua  Barat  Daya  adalah  air  melimpah pada  musim  hujan  sehingga  menjadi banjir,  akan  tetapi  tidak  membantu peningkatan  ketersediaan  air  baku  untuk masyarakat  karena  belum  maksimalnya infrastruktur  pendukung  dan  yang  paling utama  juga  kualitas  airnya  yang  kurang mendukung untuk sampai menjadi sumber penyediaan  air  layak  konsumsi  (Afdaliah & Pristianto, 2019; Dwangga et al., 2020; Pristianto,  Goa,  et  al.,  2018;  Rahayu  & Pristianto,  2019).  Dari  latar  belakang  ini nampak nampak bahwa Pemerintah Propinsi  Papua  Barat  Daya  belum mempunyai  konsep  manajemen  air  yang baik, dimana seharusnya selain memperhatikan  sejauh  mana  potensi  air dikembangkan, juga harus memperhatikan kualitasnya (Limantara  & Soetopo, 2020) serta  mengantisipasi  potensi  bencananya. Urgensi  penelitian  ini  adalah  untuk menunjang  optimalisasi  fungsi  sungai sebagai  salah  satu  sumber  air  baku  untuk masyarakat ibu kota Propinsi Papua Barat Daya serta harmonisasi hubungan masyarakat  dengan  daerah  aliran  sungai sehingga  sungai  terjaga  kelestariannya dan jauh dari bencana.
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  ulang  kondisi  fisik  dari 11 daerah aliran sungai yang berada di ibu
kota  Propinsi  Papua  Barat  Daya  dan merumuskan  konsep  tata  kelola  yang sesuai  dalam  mengantisipasi  bencana  dan krisis air.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Gambaran Lokasi Studi
Menurut  UU  No.  29  Tahun  2022 yang  termasuk  dalam  Propinsi  Papua Barat Daya adalah Kota Sorong,
Kabupaten  Sorong,  Kabupaten  Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw  (UU  Nomor  29  Tahun  2022, 2022),  dengan  luas  keenam  wilayah tersebut  adalah  39.122,95  km2  dan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 621.904 jiwa (Papua Barat, 2023). Lokasi penelitian ini difokuskan pada 11 (sebelas) daerah aliran sungai yang berada di  lokasi  ibu  kota  Propinsi  Papua  Barat Daya  yang  ada  di  Kota  Sorong  dan Kabupaten Sorong sebagai daerah penyangga  utama  pusat  kota  di  propinsi baru  ini.  Sungai-sungai  yang  menjadi lokasi  penelitian  adalah  Sungai  Rufei  1, Sungai Rufei 2, Sungai Boswesen, Sungai Pasar  Baru,  Sungai  Remu,  Sungai Klagison,  Sungai  Klawoguk,  Sungai Klasaman, Sungai Klafma, Sungai Wermon, Sungai Mariat. Menurut klasifikasi sungai dari Kementerian Kehutanan,  11  (sebelas)  sungai  tersebut
masuk  dalam  kategori  daerah  aliran sungai  (DAS)  kecil  karena  mempunyai luas  kurang  dari  100.000  ha  (Pedoman
Identifikasi Karakteristik Das
Kementerian  Kehutanan  2013  |  PDF, 2013),  dan  mempunyai  total  luas  sebesar 341,35 km2.

## Gambar 1. Posisi 11 daerah aliran sungai (DAS) pada wilayah Ibu Kota Propinsi Papua Barat Daya
Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  8 (delapan)  sungai  yang  bermuara  di  kotak bergaris  merah  pada  gambar  di  atas  yang merupakan  pusat  pemerintahan  baik Propinsi  Papua  Barat  Daya,  Kota  Sorong dan  Kabupaten  Sorong  dan  terdapat fasilitas  vital  lainnya  seperti  bandara, sehingga dengan perkembangan kedepannya  sungai-sungai ini  harus mempunyai  daya  dukung  lingkungan yang baik untuk menekan potensi bencana dan krisis penyediaan air baku/air bersih.
2.

## Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan data fisik 11 (sebelas)
daerah aliran sungai berupa pengamatan  data  lapangan  laju infiltrasi, permeabilitas dan pengambilan sampel tanah. Instrumen  penelitiannya  adalah  alat double infiltrometer, alat permeabilitas  lapangan  dan  alat hand boring. Sebagai rujukan metode  pengambilan  data  infiltrasi menggunakan SNI 7752-2012, pengambilan data permeabilitas lapangan  (metode  falling  head) menggunakan  SNI  03-6870-2002
dan ASTM D-2434, serta pengambilan  sampel  tanah  dengan hand  boring  menggunakan  SNI 2436-2008 dan ASTM D-1452.
b. Analisa  data  pengamatan  lapangan dan  sampel  tanah  dari  lapangan dilakukan  di  laboratorium  program studi  Teknik  Sipil  Universitas Muhammadiyah  Sorong.  Sebagi rujukan  analisa  laboratoriumnya sama dengan rujukan yang disebutkan pada point 1.
c. Inventarisasi hasil penelitian terdahulu dan fakta lapangan terbaru  pada  lokasi  penelitian  yang
Pusat Ibu Kota Propinsi Papua Barat Daya
sama  yang  terkait  dengan  kondisi fisik,  kualitas  air  dan  problem kebencanaan  pada  11  daerah  aliran sungai  yang  diteliti  dalam  10  tahun terakhir.  Metode  analisa  datanya secara deskriptif dengan membandingkan  hasil  identifikasi fakta  lapangan  dan  hasil  analisa laboratorium  terhadap  hasil  hasil penelitian terkait yang telah diuraikan pada bagian latar belakang  untuk  menjawab  tujuan penelitian yang pertama.
d. Analisa  konsep  ideal  tata  kelola daerah aliran sungai yang
terintegrasi dengan optimalisasi fungsi wilayah pesisir dalam mengantisipasi  potensi  bencana  dan krisis  air.  Metode  analisa  datanya secara  deskriptif  dengan  mengacu pada  kajian  teoritis  terkait  tata kelola  daerah  aliran  sungai  yang terintegrasi.  Tahapan  ini  dalam rangka  menjawab  tujuan  penelitian yang  kedua.  Uraian  kajian  teoritis dibawah  ini  akan  digunakan  untuk mendukung  tahapan  analisa  pada bagian ini.
Daya  dukung  lingkungan  daerah aliran sungai (DAS) yang baik adalah ada hubungan  linear  antara  kapasitas  daya dukung  daerah  aliran  sungai  atas  fungsi
spesifik yang diharapkan di suatu wilayah sungai  dengan  jasa  ekosistem  atas  fungsi tersebut.  Misal  jika  semakin  baik  jasa ekosistem penyediaan air bersih dari suatu daerah  aliran  sungai  maka  akan  semakin baik  nilai  kapasitas  daya  dukung  daerah aliran  sungai  tersebut  dalam  penyediaan air  bersih.  Untuk  meningkatkan  kapasitas daya  dukung  wilayah  sungai  akan  fungsi yang  diharapkan  adalah  salah  satunya dengan  mengimplementasikan  program pengelolaan  daerah  aliran  sungai  secara terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan  (Sutrisno  et  al.,  2021). Program pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu yang akan
diimplementasikan  di  suatu  wilayah sungai juga harus memperhatikan karakterisitik  wilayah  yang  melingkupi daerah  aliran  sungai  tersebut,  misalnya khusus untuk fokus wilayah penelitian ini adalah  sungai  sungai  yang  termasuk dalam  kategori  DAS  kecil  dan  berada sangat  dekat  dengan  wilayah  pesisir. Sehingga pengelolaan daerah aliran sungai  yang  baik  adalah  diarahkan  untuk mengadopsi  sistem  integrasi  pengelolaan daerah  aliran  sungai  dengan  wilayah pesisir (Juwono & Subagiyo, 2019) dalam mengantisipasi  krisis  air  dan  potensi bencana (Mardiatno & Marfai, 2015) serta
optimalisasi  peran  masyarakat  dalam menjaga  ekosistem  DAS  (Sanim,  2011), yang dalam implementasinya perlu memperhatikan :
a. Aspek  kuantitas  dan  kuaitas  air sungai  dalam  hubungannya  dengan pemenuhan  kebutuhan  air  bagi masyarakat
b. Aspek  klasifikasi  daerah  aliran sungai berdasarkan dinamika
kondisi  fisiknya  serta  penanganan permasalahan  baik  di  bagian  hulu, tengah dan hilir/ wilayah pesisir c. Aspek  kesiapan  pemerintah  daerah dalam mengelola potensi dan permasalahan  daerah  aliran  sungai di daerahnya sebagai modal penting untuk  mewujudkan  pembangunan kota  berbasis  daerah  aliran  sungai
(DAS),  yang  didukung  oleh  konsep yang  baik  dari  (a)  tata  kelola sempadan sungai manajemen bencana  DAS;  (b)  interaksi  DAS dengan  wilayah  pesisir;  (c)  edukasi kepada  masyarakat  dan  stakeholder terkait untuk mengelola DAS secara ramah  lingkungan,  bukan  perilaku eksploitatif  yang  destruktif;  dan  (d) pembangunan kota berbasis DAS.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Data  Fisik  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)
Sebelas  DAS  yang  ditampilkan pada  gambar  1  sebelumnya,  dapat dijelaskan  hasil  analisa  datanya  pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Data Infiltrasi daerah aliran sungai (DAS)
Nama DAS Infiltrasi Dasar (cm/jam) Laju Infiltrasi (Landon, 1991) Rufei 1 0.01 – 6.45 very slow - moderately rapid Rufei 2 0.19 – 19.35 slow – rapid Boswesen 0.05 – 27.46 very slow - very rapid Pasar Baru 1.67 – 34.78 moderately slow - very rapid Remu 0.03 – 7.04 very slow - moderately rapid Klagison 0.07 – 15.91 very slow - rapid Klawoguk 0.80 – 8.48 very slow - moderately rapid Klasaman 0.42 – 4.86 moderately slow - moderate Klafma 0.05 – 13.21 very slow - rapid Wermon 0.11 – 2.88 slow - moderate Mariat 0.06 – 16.40 very slow - rapid
Dengan  data  fisik  daerah  aliran sungai  (DAS)  seperti  di  atas,  nampak bahwa laju infiltrasi tanah pada DAS yang melingkupi  wilayah  di  pusat  ibu  kota Propinsi  Papua  Barat  Daya  adalah
bervariasi dari yang sangat lambat sampai sangat  cepat.  Karakteristik  yang  berbeda- beda ini membuat tidak mudah tata kelola 11 sungai tersebut secara terintegrasi.
Tabel 2. Data Permeabilitas DAS Nama DAS Permeabilitas (cm/jam) Tekstur Tanah Dominan Rufei 1 0.26 – 1.22 Clay Loam Rufei 2 0.06 – 1.35 Clay Loam Boswesen 0.02 – 2.19 Loam Pasar Baru 0.04 – 2.56 Clay Remu 0.02 – 1.15 Clay Loam Klagison 0.01 – 1.47 Sandy Loam Klawoguk 0.01 – 0.61 Loam Klasaman 0.03 – 0.52 Clay Loam Klafma 0.01 – 0.66 Loam Wermon 0.01 – 0.17 Clay Loam Mariat 0.01 – 0.60 Clay Loam Tabel 3. Data Tutupan Lahan DAS Nama DAS Tutupan Lahan Dominan Rufei 1 Rumput tinggi Rufei 2 Lahan terbuka dan rumput tinggi Boswesen Rumput tinggi Pasar Baru Lahan terbuka dan rumput tinggi Remu Lahan terbuka minim vegetasi Klagison Lahan terbuka dan rumput tinggi Klawoguk Rumput tinggi dan hutan lindung Klasaman Lahan terbuka dan rumput tinggi Klafma Rumput tinggi Wermon Permukiman dan hutan Mariat Lahan terbuka dan rumput tinggi
Informasi  ini  sangat  penting  untuk mengkalkulasi  besaran  volume  aliran permukaan  pada  setiap  daerah  aliran sungai sehingga secara dini dapat mengindentifikasi  kerentanan  bencana banjir pada DAS tersebut. Akan tetapi hal ini  tidak  mudah  untuk  di  wilayah  Papua, yang mana belum semua DAS mempunyai  alat  penakar  curah  hujan  dan alat  pengukur  debit  sungai.  Untuk  11 sungai yang diteliti, hanya 2 yang didapati ada  alat  pengukur  debit  sungai  dan  satu stasiun  meteorologi  di  bandara  (dengan panjang data masih kurang dari 20 tahun) yang  bisa  digunakan  untuk  mendukung analisa debit banjir rencana. Dengan total
luas  kesebelas  DAS  adalah  341,35  km2, maka  dibutuhkan  minimal  2  stasiun pengamatan curah hujan menurut kategori World Meteorological Organization (WMO)  untuk  daerah  tropis  dengan kondisi  berbukit/pegunungan  disyaratkan kerapatan  jaringan  minimal  250  km2  per stasiun  (Triatmodjo,  2009).  Kondisi  ini memprihatinkan dan harus menjadi perhatian  stakeholder  terkait,  dan  sudah selaras dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa pengelolaan
sumberdaya  air  di  wilayah  Papua  yang menyimpan 29% ketersediaan air permukaan  di  Indonesia  menghadapai kendala spesifik yaitu tidak ditemukannya
data  pos  duga  air  yang  cukup  layak (Radhika  et  al.,  2017).  Akan  menjadi kesulitan yang luar biasa dalam tata kelola sumber  daya  air  di  wilayah  ibu  kota Propinsi  Papua  Barat  Daya  nantinya,  jika kebutuhan akan stasiun  pengamatan debit sungai  dan pengamatan curah hujan tidak segera dipenuhi dalam jumlah yang layak.

## 2. Aspek Kuantitas dan Kualitas Air Sungai
Dari  sisi  kuantitas  air  dari  sungai yang  diteliti  didapati  fakta  lapangan bahwa ada potensi besar dalam persediaanya.  Akan  tetapi  kemampuan suplai  air  dari  11  (sebelas)  daerah  aliran sungai  yang  diteliti  terhadap  kebutuhan air  bagi  masyarakat  ibu  kota  Propinsi Papua  Barat  Daya  tersebut  belum  bisa disajikan  dalam  angka  yang  riil,  karena belum didukung dengan stasiun pengamatan  hujan  dan  stasiun  pengukur debit  air  pada  setiap  sungai  yang  diteliti. Sedangkan  dari  sisi  kualitas  air  sungai, telah  ada  beberapa  hasil  penelitian  yang bisa  dijadikan  gambaran  awal  tentang sejauh  mana  kualitas  air  sungai  yang  ada di  pusat  ibu  kota  propinsi  Papua  Barat Daya.  Menurut  hasil  penelitian  kualitas air sungai-sungai tersebut, bahwa disebutkan  berada  pada  baku  mutu  kelas III-IV (Pristianto & Rusdi, 2017) dan oleh karena  itu  disediakan  instalasi  water treatment  plant  (WTP)  air  sungai.
Sedangkan  didapati  fakta  bahwa  bagian hulu  dari  sungai-sungai  yang  diteliti  ini mempunyai  kuantitas  dan  kualitas  air yang  baik,  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar 2. di bawah ini.
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=lpNaHEwUNJ4
Gambar 2. Visualisasi Kondisi Fisik dan

## Kualitas Air di bagian hulu sungai
Kondisi  bagian  daerah  tangkapan air (awal bagian hulu) yang baik, seketika berubah  kondisi  fisiknya  karena  pada daerah  di  bawahnya  khususnya  yang masuk  di  daerah  aliran  sungai  (DAS) Klagison terganggu dengan adanya aktifitas  pencucian  tanah  untuk  dijadikan material  agregat  halus  (pasir  konstruksi). Terlepas  dari  masalah  perijinan,  pajak usaha,  kepemilihan  lahan  dan  lain sebagainya,  secara  ilmiah  maka  aktifitas ini  menyebabkan  degradasi  lingkungan pada  hulu  DAS  Klagison  khususnya (Pristianto  &  Rusdi,  2018).  Gambaran singkatnya bisa dilihat di bawah ini.
Gambar 3. Penambangan Pasir Yang Menyebabkan Degradasi Di Bagian Hulu Sungai
Untuk  mengelola  kuantitas  dan kualitas air sungai sehingga bisa dipertahankan  kebermanfaatannya,  maka perlu  integrasi  pengelolaan  dari  daerah hulu,  tengah  dan  hilirnya.  Lebih  khusus disini  perlu  ekstra  hati-hati  dalam mengelola  daerah  hulu,  sebagai  tempat konservasi  air  dan  tanah.  Hal  ini  seperti telah dilaksanakan di beberapa DAS besar seperti DAS Cisadane yang juga
mengalami
permasalahan ketidakseimbangan  kebutuhan  air  bersih dan  permasalahan  banjir,  dimana  pada bagian  hulu  DAS  Cisadane  mengalami pengurangan  luas      hutan      rerata  3.872 ha/tahun    dan    penambahan  luas pemukiman bertambah rerata 1.882 ha/tahun  (Lestari  &  Hidayawanti,  2016). Yang  terjadi  di  11  DAS  yang  diteliti adalah  bahwa  hanya  DAS  Remu  yang dioptimalkan  untuk  membantu  suplai  air bersih  dan  memback-up  tata  kelola  oleh PDAM.  Hal  ini  tentunya  tidak  bisa memenuhi  kebutuhan  ideal  masyarakat
akan  air  bersih  untuk  jumlah  penduduk saat  ini,  apalagi  untuk  beberapa  tahun kedepan  setelah  daerah  ini  statusnya  naik menjadi  ibu  kota  propinsi  baru  yaitu Propinsi  Papua  Barat  Daya.  Sungai  yang lain diluar DAS Remu belum dioptimalkan untuk pemenuhan air bersih, dan  untuk  saat  inipun  beberapa  DAS mengalami permasalahan degradasi bagian  hulunya  sehingga  air yang melimpah  menjadi  banjir  jika  musim hujan,  tidak  bisa  menunjang  program penyediaan  air  bersih  karena  kualitas airnya  yang  kurang  baik  (penuh  dengan sedimen)  (Malawat  &  Pristianto,  2009; Pristianto,  2010;  Pristianto  &  Rusdi, 2015,  2017,  2018).  DAS  Remu  pun  saat ini  juga  kondisinya  di  bagian  tengah  ke hilir menjadi daerah kumuh, sebagaimana tersaji  dalam  fakta  lapangan  pada  link berikut
https://www.youtube.com/watch?v=xqM1 _Dl4cZI.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  air bersih,  masyarakat  di  wilayah  Kota Sorong  sebagai  ibu  kota  Propinsi  Papua Barat  Daya  melakukan  pemanenan  air hujan  dalam  jumlah  yang  terbatas  dan membuat  sumur  bor  air  (Afdaliah  & Pristianto,  2019;  Dwangga  et  al.,  2020; Pristianto,  Afdaliah,  et  al.,  2018).  Hal  ini juga  yang  membuat  media  menuliskan
sebagai sisi kemiskinan Kota Sorong (ibu kota  Propinsi  Papua  Barat  Daya)  yaitu salah satunya kekurangan akses ketersediaan  air  bersih  dan  sanitasi, sebagaimana  termuat  dalam  berita  yang ada  pada  link  youtube  media  kumparan dan kompas.
3. Aspek klasifikasi DAS berdasarkan  dinamika  kondisi fisiknya Menurut klasifikasi BPDAS
(Pedoman  Identifikasi  Karakteristik  Das Kementerian  Kehutanan  2013  |  PDF, 2013)  dan  Permen  PUPR  No.  28  tahun 2015 (Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Garis Sempadan  Sungai  Dan  Garis  Sempadan Danau  -  [PERATURAN.GO.ID],  2015), maka  11  (sebelas)  DAS  yang  diteliti masuk  ke  dalam  kategori  DAS  kecil. Prioritas permasalahan yang perlu ditangani  dengan  baik  untuk  mendukung fungsi  kawasan  yang  berada  di  pusat  ibu
kota  Propinsi  Papua  Barat  Daya  dengan banyak  wilayah  strategis  dan  kebutuhan strategis adalah pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanggulangan potensi bencana DAS (kerusakan daerah tangkapan  air  di  hulu  sungai,  longsor, sedimentasi  dan  banjir).  Permasalahan krisis  air  bersih  telah  diuraikan  pada subbab    sebelumnya,  sedangkan  pada bagian  ini  akan  diuraikan  hasil  penelitian dan  fakta  lapangan  tentang  kejadian bencana  DAS  yang  telah  terjadi  di  lokasi penelitian.  Sebagaimana  kita  ketahui, bahwa  tata  kelola  DAS  yang  tidak mempertimbangkan  aspek  keberlanjutan akan  berdampak  pada  meningkatnya potensi bencana karena rusaknya ekosistem  sungai  khususnya  di  bagian hulu  (Juwono  &  Subagiyo,  2019).  Tabel di bawah ini menguraikan hasil penelitian dan  fakta  lapangan  sebagai  penguat deskripsi bagian ini.
Tabel 4 . Hasil Penelitian dan Fakta Lapangan Bencana DAS di 11 sungai yang diteliti
Sumber dan Link Fakta Lapangan
1. Hasil Penelitian tentang aspek kebencanaan, estimasi kerugian materiil dan penyebab bencana DAS di ibu kota Propinsi Papua Barat Daya (Kota Sorong)
(Malawat  &  Pristianto,  2009;  Pristianto  &  Rusdi,  2015,  2017,  2018),  (Sagisolo  et  al.,  2022), (Mayor  et  al.,  2022),  (Dakka  et  al.,  2020),  (Irnawati  et  al.,  2023),  (Arief  et  al.,  2019), (Farida  & Rosalina, 2022), (Farida & Dwangga, 2022), (Asriadi et al., 2023)
2. Bencana banjir dan longsor di wilayah DAS Kota Sorong (2022) https://www.youtube.com/watch?v=XtJbMDqDiKY https://www.youtube.com/watch?v=AupoBsRWgLc https://www.youtube.com/watch?v=5dPac6-YWB4 https://www.youtube.com/watch?v=NFEAHbYamWY https://www.youtube.com/watch?v=LEtTj_r9BKQ
3. Banjir di wilayah DAS Kota Sorong (2020) https://www.youtube.com/watch?v=JKa8JTqJu2A
4. Banjir di wilayah DAS Kota Sorong (2019) https://www.youtube.com/watch?v=kCE-ikKG-8A
Sumber dan Link Fakta Lapangan
5. Degradasi lingkungan di hulu DAS Kota Sorong https://www.youtube.com/watch?v=zVTl3HZUk3s
https://www.youtube.com/watch?v=NpwXCDqGmaU
6. Banjir di kawasan hutan lindung Kota Sorong yang dekat dengan rencana pusat kantor gubernur https://www.youtube.com/watch?v=_KRo0ZJ0_zM https://www.youtube.com/watch?v=ZelfIL8Oe7o
Mencermati analisa di atas, menjadi tidak bijak kalau sungai dianggap sebagai penyebab utama banjir, teridentifikasi ada faktor lain yaitu :
a. Faktor  manusia.  Kurang  pedulinya masyarakat terhadap kelestarian lingkungan  juga  menjadi  salah  satu penyebab  kerusakan  /  degradasi lingkungan pada bagian hulu sungai sungai  di  wilayah  studi.  Degradasi hulu  sungai  menjadi  penyebab utama  suatu  DAS  masuk  kategori kritis,  sehingga  untuk  selanjutnya perlu kajian dan penelitian terhadap ke  11  DAS  yang  berada  pada  pusat ibu  kota  Propinsi  Papua  Barat terkait  indeks  penutupan  lahannya, yang  jika  prosentasenya  dibawah 30%  maka  DAS  tersebut  masuk kategori kritis.
b. Faktor kelembagaan. Kurang optimalnya fungsi lembaga pengelola  DAS  dalam  penegakan aturan perlindungan lingkungan
DAS dari aktifitas yang
menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian secara ekonomi akibat bencana  pada  DAS,  sebagaimana
contoh  kerugian  materiil  akibat bencana DAS Klagison Kota Sorong bahwa karena terjadi peningkatan  area  genangan  banjir meluas  menjadi  88%  pada  tahun 2016,  maka  terjadi  kenaikan  biaya kerusakan  /  kerugian  sebesar  Rp 12,6  milyar  dengan  total  komulatif kerugian  adalah  sebesar  Rp.  77,14 milyar (Asriadi et al., 2023).
c. Faktor-faktor lain, seperti tata kelola air,  penggunaan  lahan,  sosial,  dan ekonomi  (Juwono  &  Subagiyo, 2019).  Khusus  di  Papua,  terkait penguasaan  lahan  secara  sosial  dan ekonomi  juga  sangat  dipengaruhi oleh  konsep  kearifan  lokal  (aturan adat)  yang  harus  dihormati  dan  ini spesisifik  berbeda  dengan  daerah lain.
4. Aspek kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan permasalahan DAS
Fungsi sempadan sungai juga menjadi  bagian  yang  kurang  diperhatikan oleh  pengelola  DAS  di  wilayah  ibu  kota Propinsi  Papua  Barat  Daya,  atau  juga dimungkinkan  karena  adanya  konflik kepemilikan  lahan  yang  seharusnya  itu
menurut  peraturan  Menteri  PUPR  No.
28/PRT/M/2015 adalah wilayah sempadan  sungai  menjadi  daerah  yang hanya boleh dimanfaatkan kawasan lindung  dan  tidak  boleh  adanya  aktifitas budidaya  apalagi  untuk  pemukiman.  Ini masalah  yang  sensitif  dihadapi  oleh khususnya  pengelola  sungai  di  wilayah ibu  kota  Propinsi  Papua  Barat  Daya karena kadang beririsan dengan kepentingan  warga  terkait  kepemilikan lahan  yang  berada  di  sempadan  sungai, dan yang secara ideal keberadaan sempadan  sungai  juga  penting  salah satunya  untuk  menjadi  jalan  akses  alat berat  ketika  akan  melakukan  pengerukan sedimen  sungai  dalam  upaya  menjaga tampungan  maksimal  sungai  sehingga menunjang  upaya  penanggulangan  banjir DAS. Gambaran kondisi sempadan sungai di  wilyah  pusat  ibu  kota  Propinsi  Papua Barat Daya adalah sebagai berikut, contoh gambar  4(a)  adalah  sempadan  Sungai Remu  yang  padat  pemukiman  sampai  di muara sungai yang persis berada di ujung landasan  pacu  bandara,  gambar  4(b) adalah  sempadan  Sungai  Klagison  di bagian  bawah  hulu  sungainya  yang  padat pemukiman,  dan  gambar  4(c)  adalah sempadan  Sungai  Klawoguk  yang  padat pemukiman.
Menurut Hartono dalam buku Model  Mengenal  Sungai,  bahwa  konsep ideal  tentang  sungai  yang  baik  itu  adalah bersih  (jernih,  tidak  keruh,  tidak  berasa dan  tidak  berbau),  sehat  (tidak  tercemar zat yang membahayakan makhluk hidup), hijau  (adanya  vegetasi  yang  baik  pada sempadan  sungai),  terjaga  aspek  fungsi ekosistem dan morfologinya, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat  dan  makhluk  hidup  di sepanjang  wilayah  DAS  nya  (Juwono  & Subagiyo, 2019), bukan derita masyarakat yang  sering  diterpa  bencana  DAS  yang salah  kelola.  Apalagi  untuk  wilayah dengan  status  pusat  pemerintahan  sebuah ibu kota propinsi, maka hal ini seharusnya menjadi salah satu standar tinggi masyarakatnya  untuk  menjadi  komunitas masyarakat  kota  maju  yang  terjaga  dari bencana  DAS  karena  sungainya  dikelola dengan baik dari hulu sampai hilir/pesisir. Wilayah  ibu  kota  Propinsi  Papua  Barat Daya  berada  di  pesisir  pantai  tempat bermuaranya 8 dari 11 sungai yang diteliti dalam  riset  ini,  yang  mana  secara  visual perairan  dekat  muara  tersebut  keruh karena  sedimentasi  dari  sungai  sungai tersebut.  Sedimentasi  dan  pendangkalan pada  8  sungai ini  pastinya  akan memperparah dinamika tata kelola sungai yang  sudah  rawan  bencana  banjir  di
wilayah ini, sehingga integrasi pengelolaan  daerah  alirah  sungai  dan wilayah  pesisir  menjadi  konsep  yang penting dan sesuai  untuk  tata kelola Kota Sorong  sebagai  ibu  kota  Propinsi  Papua Barat Daya.
Dari  kejadian  bencana  banjir  yang telah  dijelaskan  faktanya  pada  Tabel  2
sebelumnya, dapat diinterpretasikan bahwa  dari  8  sungai  yang  melingkupi Kota Sorong maka terdapat 4 sungai yang dominan  kejadian  bencana  banjirnya khusus untuk tahun 2022.
Gambar 4. Beberapa contoh sempadan sungai yang padat penduduk di wilayah Ibu Kota Propinsi Papua Barat Daya
Keempat  sungai  tersebut  adalah Sungai  Pasar  Baru  (banjir  kompleks RSAL  dan  sekitarnya),  Sungai  Remu (banjir  kampung  bugis  dan  sekitarnya),
Sungai Klagison (banjir kelurahan
Matalamagi, kompleks lembaga permasyarakatan  dan  kompleks  melati raya), Sungai Klawoguk (banjir Perumnas KM  10,  Kompleks  Batalyon  752  dan kompleks  KM  12)  dan  Sungai  Klasaman (banjir  sekitar  jalan  di  depan  wilayah Hutan Taman Wisata Alam KM 14).
DAS  dengan  tata  kelola  yang  baik adalah  memililiki  kawasan  tangkapan  air di  bagian  hulu  berupa  kawasan  hutan/ kawasan  vegetatif  yang  mampu  secara maksimal  menunjang  fungsi  konservasi DAS yang dapat menyimpan dan menyerap  air  dengan  baik  dengan pelibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan berbasis  ekosistem  dan  tidak  merusak lingkungan  (Pristianto  &  Rusdi,  2015), bukan seperti kawasan hulu sungai sungai yang  ada  di  wilayah  Sorong  ini  yang mengalami degradasi akibat kurang memperhatikan aspek konservasi lingkungan (Asriadi et al., 2023; Farida & Dwangga, 2022; Farida & Rosalina, 2022; Pristianto  &  Rusdi,  2015,  2017,  2018). Sungai  harus  dikelola dengan konsep one river,  one  plant  and  one  integrated management  yaitu  konsep  tata  kelola
DAS  terintegrasi  dari  wilayah  hulu sampai  wilayah  hilir/pesisir  (Juwono  & Subagiyo,  2019),  yang  salah  satu  bagian pentingnya  adalah  kepastian  perekaman data  hidrologi  secara  baik  melalui pemasangan  peralatan  pencatat  curah hujan dan debit sungai. Hal ini dikarenakan  tata  kelola  fisik  sungai  tidak akan  tercapai  jika  data-data  hidrologi DAS  sendiri  tidak  tersedia  atau  tercatat dengan baik, dan hal ini memang menjadi titik  lemah  pengelolaan  DAS  di  wilayah Papua  seperti  diuraikan  oleh  hasil penelitian  sebelumnya  (Radhika  et  al., 2017).
Kota  Sorong  sebagai  ibu  kota Propinsi  Papua  Barat  Daya  yang  di dalamnya  terdapat  dominasi  pengaruh lingkungan  atas  keberadaan  11  DAS  ini, selain  perlunya  integrasi  pengelolaan DAS  dengan  wilayah  pesisir  maka  juga perlu dibangun konsep pembangunan kota berbasis  DAS.  Menata  ruang  kota berbasis  DAS  adalah  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  kota  dan  peran DAS  (Juwono  &  Subagiyo,  2019)  yang ada  di  Kota  Sorong  tersebut  seperti sebelum  Kota  Sorong  tumbuh  menjadi seperti  saat  ini  dengan  adanya  dinamika bencana  banjir  pada  wilayah  DAS  nya. Tata ruang kota berbasis DAS (Juwono & Subagiyo, 2019) ini harus mengupayakan
penataan Kota Sorong yang (1) punya tata kelola  limbah  yang  baik  dan  tidak mencemari lingkungan, (2) tidak memproduksi karbondioksida yang berlebihan dan diimbangi dengan program penghijauan  atau  menjaga  prosentase ruang terbuka hijaunya pada angka diatas 30% luas wilayah, (3) temperatur kotanya selayaknya temperatur khas wilayah DAS yang  sejuk,  (4)  aktifitas  warganya  tidak memicu  perubahan  iklim  baik  mikro maupun  makro,  (5)  mempunyai  space ruang  yang  cukup  untuk  penyerapan  air hujan dengan konsep zero runoff, dan (6) punya  konsep  tata  kelola  kota  berbasis implementasi  pengetahuan  lingkungan abiotik  dan  biotik  wilayah  hulu  sungai sampai  hilir  di  pesisir  serta  menghormati budaya  masyarakatnya  dalam  mengelola sungai  dan muara/pesisir. Kota-kota  yang bisa dijadikan contoh adanya progres baik dari  konsep  pembangunan  kota  berbasis DAS adalah Jakarta, Surabaya, Makassar, Banjarmasin,  Manado  dan  Palembang (Juwono & Subagiyo, 2019), yang menata ruang kotanya dengan kebijakan menjadikan  wilayah  sungai  dan  pesisir pantai yang dimiliki kota tersebut sebagai fokus  utama  pembangunan  sehingga wilayah-wilayah  di  kota  tersebut  rapi, bagus, tertata dengan baik dan mempunyai  nilai  jual  secara  ekonomis
serta  yang  pasti  terbebas  dari  kejadian bencana  banjir.  Ini  bisa  menjadi  konsep yang  sangat  mendukung  pembangunan Kota  Sorong  yang  selain  sudah  menjadi ibu kota Propinsi Papua Barat Daya, juga sebagai  pintu  gerbang  masuk  wilayah Papua sehingga butuh branding yang baik sebagai kota yang tertata dengan baik dan nyaman  untuk  ditinggali  serta  pusat pemerintahan yang bisa mengharmoniskan semua potensi
daerahnya  dan  punya  sistem  manajemen bencana DAS yang baik.
Pembangunan  kota  berbasis  DAS, juga  harus  mempunyai  manajemen  risiko bencana  harus  mencakup  (1)  program kerja  antisipasi  sebelum  bencana  yang didasarkan  pada  hasil  kajian  analisa kerawanan bencana, penetapan  risiko  dan analisa  biaya,  (2)  program  kerja  mitigasi bencana  yang  didasarkan  pada  desain pemanfaatan
lahan yang
mempertimbangkan wilayah dengan risiko bencana, monitoring risiko, penetapan  skenario  tanggap  darurat, sistem  peringatan  dini,  dan  (3)  program pasca  bencana  yang  didasarkan  pada strategi  pemulihan  ekonomi  masyarakat terdampak bencana dan strategi pengembangan  (Mardiatno  &  Marfai, 2015).
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian ini  dan  dibandingkan  dengan  hasil penelitian sebelumnya, didapatkan kebaharuan  dari  pebelitian  ini.  Penelitian ini  berbasis  hasil  analisa  dari  11  DAS yang  melingkupi  dan  mempengaruhi dinamika  tata  kelola  sebuah  wilayah  ibu kota  propinsi.  Sebelas  DAS  tersebut masing  masing  mempunyai  karakteristik yang  berbeda-beda,  disatukan  dalam sebuah  konsep  integrasi  untuk  mengatasi dinamika  kebencanaan  dan  krisis  air  di suatu  wilayah  yang  dilalui  sedemikian banyak  sungai.  Dalam  mayoritas  hasil penelitian  tentang  tata  kelola  DAS, umumnya  didasarkan  pada  analisa  satu wilayah  sungai.  Khusus  untuk  wilayah Papua,  penelitian  ini  merupakan  data penting  karena  minimnya  hasil  penelitian sejenis dan dalam rangka proses integrasi tata kelola DAS yang menunjang pembangunan  ibukota  Propinsi  Papua Barat Daya.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  analisa  terhadap  data  dan fakta  terkait  didapatkan  kesimpulan bahwa empat DAS dari 11 DAS yang ada di  pusat  ibu  kota  Propinsi  Papua  Barat Daya yaitu Sungai Remu, Sungai
Klagison,  Sungai  Klawoguk  dan  Sungai Klasaman membutuhkan pengelolaan yang  ekstra  baik,  dikarenakan  keempat
DAS  tersebut  masuk  kategori  rawan bencana  yang  mana  keempat  sungai tersebut mempunyai irisan wilayah dengan  pusat  pemerintahan  Kota  Sorong dan  pusat  pemerintahan  propinsi  dengan kondisi hulu sungainya mengalami degradasi  lingkungan.  Untuk  mendukung fungsi  kawasan  Kota  Sorong  sebagai pusat ibu kota Propinsi Papua Barat Daya maka konsep tata kelola DAS yang sesuai adalah  konsep  integrasi  pengelolaan daerah  aliran  sungai  dan  wilayah  pesisir dengan  konsep  pembangunan  kotanya berbasis  DAS.  Sehingga  dengan  ini diharapkan Kota Sorong  mempunyai tata kota yang baik, sejuk, minim pencemaran, ramah  lingkungan,  mengelola  hujan dengan konsep zero runoff, dan mempunyai  program  manajemen  risiko bencana kota berbasis DAS.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdaliah,  N.,  &  Pristianto,  H.  (2019). Pemetaan  Kualitas  Air  Sumur  Bor Warga  Kota  Sorong.  Jurnal  Teknik Sipil : Rancang Bangun, 5(1), 13–19.
Arief, S. M., Siburian, R. H. S., & Wahyudi,
W.  (2019).  Tingkat  Kerentanan  Banjir Kota  Sorong  Papua  Barat.  Median Universitas  Muhammadiyah  Sorong, 11(2).
Asriadi, A., Rahim, I. R., & Djamaluddin, A.
R.  (2023).  Dampak  Akibat  Aktifitas
Penambangan  Pasir  di  Kota  Sorong.
Jurnal  Inovasi  Pendidikan  Dan  Sains Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 4(1). Pedoman Identifikasi Karakteristik Das Kementerian  Kehutanan  2013  |  PDF, (2013).
Dakka,  D.,  Sattu,  S.,  &  Kalagison,  M.  D.
(2020). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  Dalam  Kesipsiagaan Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong. Jurnal Faksi Universitas Muhammadiyah Sorong, 5(2). Dwangga,  M.,  Pristianto,  H.,  &  Fajrin  M,  T. K. (2020). Analisis Kualitas Air Sumur
Bor  Warga  Kabupaten  Sorong  (Studi Kasus  Distrik  Aimas-Distrik  Mariat). Jurnal Teknik  Sipil :  Rancang  Bangun, 6(2), 35–43.
Farida,  A.,  &  Dwangga,  M.  (2022).  Potensi Banjir Bandang Menggunakan Analisis Morfometri  Di  Daerah  Aliran  Sungai Klagison Kota Sorong. ECOTROPHIC : Jurnal Ilmu Lingkungan  (Journal  of  Environmental Science), 16(1), 71. Farida,  A.,  &  Rosalina,  F.  (2022).  Tingkat
Bahaya  Longsor  Di  DAS  Klagison Kota  Sorong  Menggunakan  Sistem
Informasi  Geografis.  EcoNews,  5(1),
1–6.
UU  Nomor  29  Tahun  2022,  Kementerian
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia (2022). https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/f iles/uu/uu-29-2022/uu-nomor-29- tahun-2022.pdf
Irnawati,  I.,  Dwangga,  M.,  &  Hasa,  M.  F.
(2023).  Sosialisasi  Peran  Hutan  dan Lingkungan  dalam  Penanggulangan Banjir di Kota Sorong. Abdimas: Papua
Journal  of  Community  Service,  5(1),
26–33.
Juwono,  P.  T.,  &  Subagiyo,  A.  (2019).
Integrasi  Pengelolaan  Daerah  Aliran Sungai  dengan  Wilayah  Pesisir  -
Google Play Books. UB Press.
Landon,  J.  R.  (1991).  Booker  Tropical  Soil
Manual.  A  handbook  for  soil  survey and  agricultural  land  evaluation  in  the tropics and subtropics. Longman Scientific & Technical Group.
Lestari,  E.,  &  Hidayawanti,  R.  (2016). Perencanaan  Pengelolaan  Das  Terpadu Dalam  Mengatasi  Ketidakseimbangan Kebutuhan Air Bersih Dan Permasalahan  Banjir  (Kajian  Daerah Aliran Sungai Cisadane). Jurnal Forum Mekanika Sekolah Tinggi Teknik PLN, 5(2), 75–82. Limantara,  L.  M.,  &  Soetopo,  W.  (2020).
Manajemen  Air  (Water  Management). CV. Andi Offset.
Malawat,  Q.,  &  Pristianto,  H.  (2009).
Dampak  Aktifitas  Masyarakat  Kota
Sorong  Terhadap  Tingkat  Pencemaran Air  Sungai  Remu.  Repository  Tugas Akhir Di Perpustakaan
Mardiatno,  D.,  &  Marfai,  M.  A.  (2015).
Analisis  Bencana  Untuk  Pengelolaan
Daerah  Aliran  Sungai  (Studi  Kasus Kawasan  Hulu  DAS  Comal)  (1st  ed.). Gadjah Mada University Press. Matdoan, J., & Pristianto, H. (2011). Tinjauan Kondisi  Muara  Sungai  Remu  Dalam Menunjang Kelancaran Angkutan Antar Pulau di Wilayah Sorong. Jurnal Median  Vol  III  No  1,  Februari  2011
(Versi Cetak), III(1).
Mayor,  J.,  Warouw,  F.,  &  Karongkong,  H.
(2022).  Ketangguhan  Wilayah  Kota Sorong  Dalam  Menghadapi  Bencana
Banjir.  Sabua :  Jurnal  Lingkungan Binaan Dan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi, 11(2).
Papua  Barat,  B.  P.  S.  (2023).  Provinsi  Papua Barat dalam Angka Tahun 2023. Pristianto,  H.  (2010).  Pengelolaan  Sumber
Daya  Air  yang  Berkelanjutan  di  Kota Sorong.  Jurnal  Median  Vol  II  No  1,
Februari  2010  (Versi  Cetak),  II(I),  25– 31.
Pristianto,  H.,  Afdaliah,  N.,  &  La  Goa,  Y.
(2018).  Pemetaan  Parameter  Kualitas Air  Tanah  di  Kawasan  Pesisir  Kota
Sorong.  SEMINAR  NASIONAL  IV
Pengelolaan Pesisir Dan Daerah Aliran Sungai  MPPDAS  UGM  Yogyakarta At:  Fakultas  Geografi  Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta. Pristianto,  H.,  Goa,  Y.  La,  &  Saputra,  A.
(2018).  Penilaian  Kualitas  Air  Sungai Klasaman. Teknika, 13(1), 22–32.
Pristianto,  H.,  &  Rusdi,  A.  (2015).  Tinjauan Kondisi  Fisik  Perairan  Teluk  Bandara DEO  Kota  Sorong.  Seminar  Nasional Politeknik  Kelautan  Dan  Perikanan Sorong 2015, 72–78.
Pristianto,  H.,  &  Rusdi,  A.  (2017).  Evaluasi Pengelolaan  DAS  dan  Wilayah  Pesisir di  Kota  Sorong.  Seminar  Nasional Pengelolaan Pesisir Dan Daerah Aliran Sungai Di MPPDAS Fakultas Geografi
Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta Volume: III.
Pristianto,  H.,  &  Rusdi,  A.  (2018).  Tinjauan Dampak  Lingkungan  Akibat  Aktifitas Pencucian Pasir di Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong.  Seminar  Nasional  Teknologi Terapan VI Tahun 2018 Diselenggarakan  Oleh  FGDT  PTM Bekerja  Sama  Dengan  Universitas Muhammadiyah Aceh. Permen  PUPR  No.  28/PRT/M/2015  Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau - [PERATURAN.GO.ID],
(2015).
https://peraturan.go.id/id/permen-pupr- no-28-prt-m-2015-tahun-2015 Radhika, R., Firmansyah, R., & Hatmoko, W.
(2017).  Computation  of  surface  water availability  in  Indonesia  based  on satellite data. Jurnal Sumber Daya Air, 13(2), 115–130.
Rahayu,  S.,  &  Pristianto,  H.  (2019).  Studi Penentuan  Status  Mutu  Dan  Kualitas Air    Sungai  Klawili  Km.12  Kota Sorong.  Jurnal  Teknik  Sipil :  Rancang Bangun, 5(1), 35–41.
Sagisolo,  F.,  Poluan,  R.  J.,  &  Takumansang,
E.  D.  (2022).  Ketangguhan  Wilayah Distrik  Sorong  dan  Sorong  Manoi  di
Kota Sorong Terhadap Bencana Banjir.
Jurnal Spasial Universitas Sam Ratulangi, 9(2). Sanim,  B.  (2011).  Sumberdaya  Air  dan Kesejahteraan  Pubik  (Suatu  Tinjauan
Teoritis  dan  Kajian  Praktis).  PT.
Penerbit IPB Press.
Suni,  Y.  P.  K.,  &  Legono,  D.  (2021). Manajemen Sumber Daya  Air Terpadu Dalam  Skala  Global,  Nasional  dan
Regional.  Jurnal  Teknik  Sipil,  10(1), 77–88.
Sutrisno,  A.,  Wahyuni,  E.,  &  Titing,  D. (2021).  Daya  Dukung  Lingkungan
Daerah  Aliran  Sungai  Kayan  dan
Sembakung  Kalimantan  Utara  Dalam Penyediaan  Pangan  dan  Air  -  Google Play  Books  (M.  Agustina  (ed.);  1st ed.). Syiah Kuala University Press.
Triatmodjo,  B.  (2009).  Hidrologi  Teknik Terapan. Beta Offset Yogyakarta..
Zakiyah,  dkk,  2019.  Analisis  Spasial Tingkat
Perkembangan Wilayah Perkotaan Kabupaten  Lamongan  Propinsi  Jawa Timur. S2 Thesis, Program Pascasarjana.