## PEMBERDAYAAN MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH

## Oleh: Adi Dewanto dan Rahmania Utari (Staf Pengajar FT dan FIP Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstract
One of the strategies of educational finance management is how to be supported by society or the stakeholders of school. Through many experiences of how society has helped the development of its countries, it is realized that social capital is an important thing to be identified and managed by school. There are some aspects of social capital which can be informed to helping the management of school finance, and some ways to linking the society into being helpful community to create sufficient finance and arrangement of budgeting in school. Moreover, it is necessary to improve the leadership skill and relationship ability of the principal.
Keywords: educational economic, school finance, educational management

## A. Pendahuluan
Keterbatasan sumber dana pendidikan di Indonesia merupakan issue yang tak kunjung henti bergulir terlebih dengan keberadaan pemerintah yang tak kunjung menyanggupi besaran subsidi sektor pendidikan sejumlah 20%. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) bahkan dituduh sebagai upaya meminimalisir peran pemerintah dalam pendidikan, khususnya pada aspek sumber daya pembiayaan pendidikan. Konsep kebijakan MPMBS dikenali sebagai model yang memberikan otonomi lebih besar kepada warga intenal sekolah  dan mempengaruhi pula hubungannya dengan warga eksternal sekolah. Otonomi sekolah mendatangkan tantangan-tantangan yang tidak hanya seputar bagaimana mengolah dana yang masuk ke sekolah, namun juga keterampilan pimpinan sekolah pada sisi mengembangkan sumber daya yang ada untuk lahirnya sumber dana pendidikan.
Dari sisi internal, baik sekolah maupun pemerintah terus berupaya mendengungkan efisiensi. Mulyani A. Nurhadi (2005) mengungkapkan bahwa adanya perubahan pada model subsidi pemerintah dari yang bersifat rutin semata-mata menjadi bertambah dengan model kompetitif (bermodel hibah/block grant) adalah wujud nyata tindakan pemerintah atas tekadnya melakukan efisiensi internal pendidikan pada level mikro maupun makro. Upaya pengelolaan sumber dana juga dilakukan dari sisi eksternal, antara lain pelibatan dunia usaha, serta masyarakat baik individu maupun berbadan hukum. Sayangnya, pihak sekolah masih mengalami
banyak hambatan untuk melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Komite sekolah yang seharusnya menjadi organisasi rekanan terdekat sekolah semisal, masih diposisikan sebagai penonton alias kurang diberdayakan. Keterampilan pimpinan sekolah dalam menjalin kerjasama, membangun jaringan kemitraan, dan mempromosikan lembaga juga menjadi beberapa penyebab kurang berkembangnya sumber-sumber pendapatan sekolah.
Beberapa syarat seseorang dapat menduduki jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimuat dalam PP No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan adalah adanya kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan. Keberhasilan memberdayakan kemampuan interprenership turut dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam ber-relationship” yang turut andil pula didalamnya kebutuhan akan jiwa kepemimpinan, karena pada gilirannya usaha memperoleh dan mengelola sumber dana pendidikan tidak dapat dilakukan semata-mata oleh sekolah, namun juga dengan memobilisasi partisipasi orangtua siswa, masyarakat, dunia usaha dan berbagai pranata sosial yang ada. Mengelola sumber dana sekolah ternyata tidak hanya melibatkan modal finansial, materiil, dan tenaga sekolah namun juga berkaitan dengan mengelola modal sosial. Mengelola modal sosial yang sama artinya dengan memberdayakan modal sosial itu sendiri, dapat dimaknai sebagai upaya mobilisasi perangkat sosial untuk dapat berpartisipasi lebih intensif dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan sebuah masyarakat. Dalam konteks pembiayaan sekolah, dilakukannya pemberdayaan modal sosial akan dapat menunjang baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi manajemen sumber dana pendidikan. Tulisan ini akan lebih membicarakan mengelola modal sosial pada aspek memperoleh dana pendidikan, dan perencanaan/penganggaran.

## B. Modal Sosial
Mefi Hermawanti dan Hesti Rinandari (200) menandaskan hasil konferensi yang dilakukan oleh Michigan State University, Amerika Serikat, yang mendefinisikan modal sosial sebagai “simpati atau rasa kewajiban yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap orang lain atau kelompok lain yang mungkin bisa menghasilkan potensi keuntungan dan tindakan preferensial, dimana potensi dan preferensial itu tidak bisa muncul dalam hubungan sosial yang bersifat egois”. Kutipan lain yan disuguhkan kedua peneliti tersebut adalah dari Bourdieu (1990), yang menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk social capital (modal sosial)  berupa institusi lokal maupun kekayaan SDA.  Pendapat ini kembali menegaskan tentang modal sosial yang mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan
seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu.
Modal sosial mungkin belum banyak disebutkan selama ini, kita lebih banyak berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan unsur SDM, unsur fisik, unsur SDA, dan unsur finansial. Modal sosial sebenarnya bukanlah hal yang baru khususnya dari perspektif sosiologi. Modal sosial adalah suatu perangkat sosial yang dapat mendorong berlanjutnya suatu kehidupan bermasyarakat dengan tatanan yang jauh lebih sejahtera dan tentu tidak memiskinkan. Jadi modal sosial merupakan jejaring sosial yang memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh dari suatu masyarakat yang berupa norma timbul balik satu dengan yang lain.
Modal sosial dapat ditilik dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah nilai, kedua yaitu institusi dan ketiga ialah mekanisme. Pada tingkatan nilai, sebuah jaringan bisa terbentuk karena latar belakang kepercayaan terhadap nilai yang sama, misal agama, politik, keturunan, dan lain-lain. Pada level kedua, yakni institusi, dimana jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi, dimana terdapat pula perlakuan khusus terhadap individu-individu yang berada pada jaringan nilai sama untuk memperoleh modal sosial dari jaringan tersebut. Selanjutnya merupakan tingkatan mekanisme, dimana modal sosial yang telah terbentuk pada tingkatan pertama dan kedua mulai mengambil bentuk kerjasama.
Kontribusi modal sosial juga terdiri dari tiga jenjang. Jenjang pertama adalah individu, yakni memberikan dukungan sebagai alat pendekatan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan dukungan serta pendampingan. Jenjang kedua yaitu komunitas, modal sosial pada level ini memberi kontribusi pada promosi pengembangna institusi lokal yang ada di daerah, jaringan kerjasama antar komunitas dan pengembangan informasi bersama komunitas. Terakhir yaitu tingkat nasional, modal sosial memberikan sumbangan dalam wujud pengembangan kebijakan yang partisipastif dan  pengembangan jaringan pelayanan masyarakat.
Wujud nyata ketiga tipe modal sosial antara lain 1) hubungan sosial, 2) adat dan nilai budaya lokal, 3) toleransi, 4) kesediaan untuk mendengar, 5) kejujuran, 6) kearifan lokal dan pengetahuan lokal, 7) jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, 8) kepercayaan, 9) kebersamaan dan kesetiaan, 10) tanggungjawab sosial, 11) partisipasi masyarakat, 12) kemandirian.
Berdasarkan pada paparan di atas, maka beberapa contoh wujud modal sosial yang terdapat di Indonesia pada umumnya adalah rasa kekeluargaan, gotong royong dan tepa salira selanjutnya yang lebih konkret yakni arisan, paguyuban, pembangunan rumah oleh segenap warga, sistem panen, jagong dan lain sebagainya
adalah bentuk-bentuk aktivitas yang didalamnya mengalir kuat modal sosial. Modal sosial pun kembali diwacanakan di masyarakat barat, karena keberadaannya diperlukan meskipun suasana modern dan individualis jauh lebih mendominasi dibanding nuansa agraris. Pada dasarnya modal sosial memang penting karena berpengaruh pada kesejahteraan dan keteraturan serta ketertiban.
Dalam konteks masyarakat pendidikan, sekolah perlu menyadari pranata yang ada di luar lingkungannya merupakan modal sosial yang sangat berharga. Masyarakat menyimpan modal sosial dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Perlu diketahui, selama ini dunia pendidikan di Indonesia telah disokong secara kuat oleh modal sosial yang berasal dari internal sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh Yudi Hartono dalam situs Suara Merdeka (2005), semangat dan loyalitas dari para guru dan tenaga kependidikan lainnya sebenarnya cukup baik, terlebih bila dibandingkan dengan imbalan yang kurang memadai terhadap mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana memobilisasi modal sosial yang berasal dari masyarakat eksternal sekolah.

## C. Implementasi Pemberdayaan Modal Sosial Pada Manajemen Sumber Dana Pendidikan
Meninjau keberadaan modal sosial yang sesungguhnya melimpah, perlu dikaji siapa-siapa saja pihak yang dianggap berpotensi sebagai modal yang akan digunakan. Pendekatan yang dilakukan untuk tentunya berbeda antara jaringan sosial satu dengan dengan jaringan sosial lainnya. Peran antara unsur-unsur sosial pun dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing unsur bersangkutan.
Ciri dari modal sosial sebagai “modal” adalah bahwa ia hanya dapat memberi kontribusi pencapaian tujuan bilamana ia diberdayakan. Pemberdayaan memiliki konsep utama sebagai pengembangan oleh, untuk dan dari pranata sosial. Melalui pemberdayaan diharapkan pranata sosial yang ada mampu secara bersama-sama melindungi kepentingan mereka, memobilisasi berbagai sumber untuk program yang akan dilaksanakan, dan berpartisipasi intensif dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan lingkungannya. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pengkondisian atau strategi menumbuhkan partisipasi. Pemberdayaan dianggap penting untuk meningkatkan kemandirian dengan menggunakan kekuatan sendiri dan memanfaatkan sumber daya lingkungan setempat. Singkatnya, perubahan masyarakat untuk menjadi enabler,  capacity builder,  technical soundness, dan katalisator sebagaimana diungkapkan Ortigas (1993: 5) merupakan tujuan dilakukannya pemberdayaan (Irmayani & Kanya Eka Santi, 2004).
Selama ini peran publik terhadap pengelolaan sumber dana pendidikan lebih banyak terfokus pada penyediaan atau sumber pendapatan. Contoh bentuk partisipasi tersebut antara lain:
1. memberikan hibah berupa tanah, bangunan, atau fasilitas lain; hal ini dilakukan masyarakat atas dasar nilai atau kepercayaan yang dianutnya
2. memberikan subsidi dana/iuran pendidikan; dilakukan atas dasar kewajiban
3. kerjasama dunia usaha dengan pihak sekolah; dilakukan atas dasar tanggungjawab sosial dan kepedulian
Subsidi silang antara siswa kaya dengan siswa miskin dapat diterima orangtua siswa sebagai suatu hal yang masuk akal karena meyakini nilai yang sama, bahwa merupakan kewajiban bagi yang mampu untuk menolong yang kurang mampu. Belajar dari hal tersebut, dunia usaha patut untuk digugah terus menerus bahwa keberlangsungan ia sebagai lembaga usaha akan terpengaruh juga dengan ada/tidak adanya generasi penerus yang terdidik.
Bentuk partisipasi yang belum banyak dilakukan sekolah adalah participatory budgeting. Bentuk ini adalah dimana sejumlah stakeholders sekolah mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan memantau keputusan tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Tentunya pihak sekolah tidak hanya dapat mengandalkan komite sekolah melainkan juga pihak-pihak yang expert dalam hal ini, misal orangtua yang memiliki keahlian sebagai perencana keuangan, pakar dari badan usaha, atau bahkan pakar-pakar dari perguruan tinggi yang dapat berpartisipasi secara cuma-cuma.
Participatory budgeting atau penganggaran partisipatif dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:
1.  analisa dan formulasi anggaran,
2.  penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan
3.  penilaian terhadap hasil kerja pemerintah. Tentunya penganggaran ini diharapkan tidak berhenti pada saat perencanaan,
melainkan juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Lebih jauh lagi diharapkan pelibatan stakeholders akan lebih menggugah peningkatan dukungan dan pengorbanan mereka.
Perlu diketahui, penganggaran partisipatif telah dilakukan di tingkat nasional oleh beberapa negara antara lain Irlandia. Hasilnya ternyata sangat positif bagi perekonomian negara tersebut. Hingga kini bahkan Irlandia memiliki mitra sosial yang tergabung dalam Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional yang mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar besama. Selain keadaan ekonomi makro
yang kian membaik, terbangun pula modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat.
Jika sistem tersebut diadopsi ke level yang lebih mikro seperti halnya sekolah, peluang yang dapat diciptakan antara lain:
1. tersadarkannya lagi masyarakat akan keterbatasan sumber dana yang diperoleh sekolah sehingga mereka tidak segan-segan memberikan kontribusi finansial terhadap sekolah
2. pelayanan sekolah dapat terus diperbaiki karena keterlibatan masyarakat dapat sangat efektif dalam menemukan solusi pengelolaan sumber dana agar dapat digunakan secara efisien

## D. Kesediaan Dan Kemampuan Pimpinan Untuk Memberdayakan Modal Sosial Dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah
Hal selanjutnya yang patut dikaji adalah sejauhmana pihak sekolah memiliki kesediaan untuk memberdayakan modal sosial yang ada dalam rangka melakukan fungsi manajemen pembiayaan sekolah. Jika hal tersebut telah terjawab, pertanyaan berikutnya yaitu apakah usaha sekolah khususnya sang pemimpin (baca: kepala sekolah) telah optimal?
Dalam sebuah tulisan yang dimuat pada Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 8 Mei 2007, terdapat sebuah gugatan yang diutarakan Nyadi Kusmoredjo, yakni mengapa sekolah seakan-akan memberi memandulkan kepada komite sekolah. Dengan kata lain sekolah tidak memberdayakan komite sekolah. Keengganan ini juga ditangkap oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sudiyono, dkk (2006) mengenai keterlibatan sekolah dalam penyusunan program pendidikan. Dari tahap pembentukan, kebanyakan sekolah tidak melakukan seleksi terbaik dalam pemilihan anggota komite sekolah. Nampaknya paradigma sekolah dalam memandang stakeholders perlu diubah secara fundamental. Stakeholders adalah penanam saham di sekolah, sehingga sekolah hendaknya memiliki inisiatif untuk selalu ”mengetahui dan diketahui” stakeholders, tak terkecuali pada bidang pembiayaan pendidikan. Ketika sebuah perusahaan tidak peduli lagi dengan customernya maka secara perlahan tapi pasti ia akan mengalami kebangkrutan. Sekolah negeri kebanyakan tidak merasa demikian karena merasa keberadaanya lebih banyak bergantung kepada pemerintah daripada masyakarat. Pemikiran seperti itu hanya berlaku pada dataran dangkal, karena penikmat pendidikan sesungguhnya adalah masyarakat. Pimpinan sekolah (baca: kepala sekolah, kepala yayasan, dan jajaran wakil)  perlu menyadari bahwa penanggulangan masalah pembiayaan sekolah dapat menjadi lebih ringan dengan diberdayakannya stakeholders. Proses perancangan anggaran yang lebih memakan waktu lama dengan melibatkan stakeholders menjadi sebab
enggannya pimpinan melakukan hal tersebut. Perlu disadari bahwa untuk hasil yang baik memerlukan proses yang tidak instan.
Untuk memperoleh partisipasi masyarakat yang optimal, diperlukan keterampilan pimpinan sekolah yang juga sejalan. Hasil pemberdayaan yang merupakan partisipasi terdiri dari tiga unsur yaitu keikutsertaan secara mental dan perasaan, adanya rasa senang dan tanggungjawab. Pada awalnya perlu ditumbuhkan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan bersama. Agar partisipasi masyarakat terus terpelihara, maka ada kondisi-kondisi sebagai berikut :
1. adanya masalah yang memerlukan pemecahan
2. ada tujuan atau cita-cita
3. iklim sosial kondusif
4. mempunyai strategi
5. mempunyai objek sebagai sasaran
6. adanya wadah dan saluran untuk mencapai tujuan
Kelemahan yang sering dialami oleh pimpinan sekolah dalam rangka merebut partisipasi masyarakat beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. kurang terampil dalam memimpin dan mengelola kerja tim, mempromosikan, membangun kemitraan, dan mengelola kerja tim
2. kurang menariknya visi dan misi sekolah yang dibuat di mata masyarakat
3. kurang terampil dalam mempromosikan lembaga
4. kurang cakap dalam melakukan pendekatan dengan pihak eksternal sekolah; belum menguasai sosio- psikologis sasaran
5. kurang disediakannya dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan guna membangun partisipasi masyarakat
6. kurang memberikan kesempatan kepada staf sekolah lainnya untuk mengembangkan cara meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar kepentingan dan kebutuhan pribadi.
Peristiwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya telah menggugah individu-individu maupun organisasi untuk memberikan sumbangan terhadap rekonstruksi bangunan sekolah. Minimnya bangunan pemerintah ditebus dengan kekuatan modal sosial yang terbukti sedikit banyak menolong keberlanjutan proses pembelajaran oleh sekolah. Tentunya kita tidak ingin hal ini hanya terjadi pada pasca sebuah bencana terjadi, namun sustainable. Selain selalu mengartikulasikan nilai-nilai solidaritas dan kesetiakawanan, penguatan modal sosial dalam rangka menunjang pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. meyakinkan bahwa masyarakat adalah bagian sekolah, dan sekolah tidak dapat berdiri bilamana masyarakat tidak mendukung
2. Menggali terus potensi dan sumber daya yang ada di sekeliling sekolah, tidak hanya sumber daya manusia dalam masyarakat namun juga sumber daya alam (SDA) karena melalui SDA yang memadai dapat membantu memenuhi kekurangan sumber dana
3. melibatkan stakeholders secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan; hal ini bisa diawali dari saat pembentukan komite sekolah yang diupayakan salah satu anggota diantaranya memiliki kepedulian dan kecakapan baik teori maupun praksis ihwal manajemen pada umumnya dan manajemen keuangan pada khususnya
4. membuat interaksi sosial yang membawa mekanisme ekonomi
5. menghidupkan dan membangun kembali hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar khususnya
6. menciptakan sekolah sebagai rekan unit kerja layanan pembangunan masyarakat level paling kecil seperti RT/RW atau kelurahan dan kecamatan.

## E. Kesimpulan
Modal sosial hanyalah salah satu diantara modal lainnya yang mendukung pendanaan pendidikan pada level makro maupun mikro. Pemberdayaan modal sosial bukan dimaknai sebagai aksi mengeksploitasi  masyarakat sebagai sumber dana sekolah, namun lebih kepada bagaimana sekolah bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola modal sosial yang ada pada masyarakat/stakeholders. Diperlukan kesediaan dan kemampuan yang baik dari pihak pimpinan sekolah untuk melibatkan unsur di luar masyarakat bukan hanya sebagai kontributor dana, melainkan juga perencana jalannya pembiayaan pendidikan. Perlu pula ditumbuhkannya optimisme pada pihak sekolah bahwa modal sosial yang ada itu melimpah, namun untuk efektivitas termanfaatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu yang memerlukan tidak hanya keterampilan teknis namun juga keterampilan sosial. Seiring dengan masih terbatasnya kemampuan sekolah untuk menerapkan MPMBS secara penuh, Pemerintah tidak cukup hanya dengan meyakinkan sekolah untuk menerapkan pola manajemen tersebut namun juga memberi pelatihan atau pengetahuan yang cukup bagi pimpinan sekolah untuk dapat mengatasi konsekuensi pola MPMBS yang satu diantaranya adalah kemandirian dalam pendanaan pendidikan. Pada aspek ini pemerintah tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan memberdayakan sekolah- sekolah yang telah mampu mengembangkan sumber-sumber pendapatannya, dan juga kalangan perguruan tinggi yang dapat melakukan pelatihan, pendampingan maupun penelitian.

## Daftar Pustaka
Irmayani & Kanya Eka Santi. (2004). Forum Aliansi Anti Narkoba (ASA-NARKOBA) ; “Suatu bentuk pemberdayaan pranata sosial lokal dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat” : http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/2004/irmayani.htm
Mefi Hermawanti dan Hesti Rinandari. (2003). “Penguatan Dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat” : http://www.ireyogya.org/adat/modul_modalsosial.htm
Mulyani A. Nurhadi. “Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan” dimuat pada Jurnal Manajemen Pendidikan No.01/Th/I/Oktober 2005.
Nyadi Kusmoredjo. “Komite Sekolah, Kapan Berdaya?” Dimuat pada Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa, 8 Mei 2007.
PP No. 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan.
Sudiyono, dkk. (2006). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Program di SMA Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Umaedi, 1999, “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ; Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu, : www.depdiknas.go.id
Yudi Hartono. (2005). “Strategi Pemberdayaan Madrasah”: http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/05/kha2.htm