## PERGESERAN FUNGSI DAN PERANAN PECALANG TERHADAP PELAKSANAAN SWADHARMANYA DALAM DESA ADAT (Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem)
ARTIKEL

## OLEH

## I WAYAN GEDE SUARNATA
0914041022
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

## PERGESERAN FUNGSI DAN PERANAN PECALANG TERHADAP PELAKSANAAN SWADHARMANYA DALAM DESA ADAT
(Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem)
Oleh:
I Wayan Gede Suarnata
Drs. I Wayan Landrawan, M.Si Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: Gthey.Ajuz@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  lingkungan  Desa  Adat  Besakih  yang bertujuan untuk mengetahui (1) terjadi pergeseran fungsi dan peranan pecalang di Desa  Adat  Besakih,  (2)  dampak  dari  terjadinya  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap masyarakat Desa Adat maupun Desa Dinas. Subyek penelitian ini adalah: Masyarakat Desa Adat Besakih yang meliputi: Perbekel Desa Besakih, kelihan  adat,  ketua pecalang Desa  Adat,  anggota  masyarakat  yang  menjadi anggota pecalang Desa  Adat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif  dan pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  pencatatan dokumen.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  analisis  data  kualitatif, yaitu  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan data deskripsi  berupa kata- kata  tertulis  dan  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  teramati.  Secara keseluruhan proses analisis data dalam penelitian akan dilakukan dengan langkah- langkah  secara  siklus  yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data, pengambilan keputusan. Hasil penelitian  ini adalah:  (1) terjadi  pergeseran  fungsi dan peranan pecalang , karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pertama  petugas  pembantu  pemungut  distribusi  dibawah  tim  penataan  dan pengawasan  pura  agung  Besakih,  kedua  bertugas  untuk  mengatur  keamanan  dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada diterminal, ketiga mengatur ketertiban harus  wisatawan.  (2)  dampak  dari  terjadinya  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap masyarakat Desa Adat yaitu dilihat dari segi pencitraan artinya citra Desa Adat Besakih terangkat dengan pecalang mengalami pergeseran fungsi dan  peranan  di  Desa  Adat  Besakih  sedangkan  untuk  Desa  Dinas  tidak  begitu merasakan  adanya  dampak  yang  signifikan,  karena  Desa  Dinas  hanya  mengatur dan  mengurus  masalah-masalah  administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan dalam lingkup dibawah kecamatan.
Kata-kata kunci: Pecalang , Pergeseran Fungsi dan Peranan, Desa Adat

## ABSTRACT
The research was conducted in the traditional village Besakih which aims to  determine  (1)  the  shift  in  the  function  and  role  of  traditional  village  Besakih pecalang ,  (2)  the  impact  of  a  shift  in  the  function  and  role  of  the  community pecalang Indigenous  Village  and  the  Village  Office.  The  subjects  of  this  study were:  Besakih  Indigenous  Village  Community  which  include:  Perbekel  Besakih village, kelihan customary, traditional village pecalang chairman, members of the public who are members pecalang Village People. This research is descriptive and qualitative  data  collection  using  observation,  interviews,  and  recording documents.  In  this  study,  researchers  used  qualitative  data  analysis,  which  is  a research procedure that generates the data description of the form of words written and spoken of the people and the observed behavior. In the whole process of data analysis  will  be  done  with  the  steps  in  the  cycle,  namely:  data  collection,  data reduction, data presentation, decision-making. The results of this study are: (1)  a shift in the function and role of pecalang , because of three factors that affect the first  factor  distribution  collector  auxiliary  personnel  under  the  supervision  of  a team  of  astute  and  noble  Besakih  temple,  the  second  in  charge  to  manage  the security and order vehicles within diterminal, The third set had to order travelers. (2) the impact of a shift in the function and role of the Village People pecalang to the  terms  of  the  imaging  means  images  shot  with  traditional  village  Besakih pecalang shift  in  the  function  and  role  of  traditional  village  to  village  Besakih while  the Department  did  not feel any  significant  impact, because  village Office only  control  and  manage  administrative  matters  within  the  scope  of  governance and development under sub.
Key Words: Pecalang , Functions and Role Shifting, Village People

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechstaats ).  Bertitik  tolak  dari landasan  tersebut,  maka  di  dalam  negara  hukum  terdapat  suatu  prinsip  yaitu menjunjung  tinggi  kebebasan  memeluk  agama  dan  menganut  keyakinan  bagi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut. Oleh  karenanya,  segala  sesuatu  yang  menyangkut  kepentingan  warga  negara Indonesia,  negara  harus  mampu  menjembataninya.  Apalagi  di  tengah-tengah  era otonominasasi  dewasa  ini,  karakteristik  dan  kekhasan  daerah  juga  harus  turut diperhatikan  sebagai  sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang bernuansa  lokal  yang  turut  memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan  khasanah budaya  dan  iklim  pembangunan  secara  menyeluruh  sebagai  cerminan pemberdayaan kearifan lokal tanah air.
Dalam koridor penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, desa pada dasarnya merupakan  unsur  pemerinahan  paling  bawah  yang  langsung  berhadapan  dengan rakyat.  Sehingga  secara  realita  dapat  kita  rasakan  bawasannya  pelaksanaan pembangunan  maupun perkembangan tradisi dan  adat budaya khususnya di desa akan langsung menyentuh dan dirasakan faedah maupun hasilnya oleh rakyat. Di tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  Bali,  diakui  adanya Desa  Pakraman merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  mempunyai  satu  kesatuan tradisi  dan  tata  krama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun temurun  dalam  ikatan kahyangan  tiga ,  mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta kekayaan sendiri.
Dengan  pengertian  tersebut, Desa  Pakraman merupakan  lembaga tradisional  yang  bercorak  sosial  relegius  dan  mempunyai  pemerintahan  yang otonom  berdasarkan  hak asal usulnya. Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa  Pakraman dapat  menetapkan  aturan-aturan  yang  dibuat sendiri  yang  disebut awig-awig. Penyusunan awig-awig desa  bersumber  dari falsafah Tri  Hita  karana, yaitu  adanya  keharmonisan  hubungan  antara  manusia dengan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam.
Di  Bali,  selain  berlaku  sistem  pemerintahan Desa  Pakraman ,  ada  juga pemerintahan Desa Dinas. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Desa Pakraman mengatur urusan adat dan agama, sedangkan Desa Dinas  mengatur  urusan  administrasi  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan pemerintah desa dibawah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Pakraman dan Desa Dinas dapat berjalan secara harmoni, namun dapat juga terjadi konflik, karena adanya perbedaan kepentingan.
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan daerah wajib mengakui dan  menghormati  hak,  asal-usul,  dan  adat  istiadat  desa.  Yang  dimaksud  dengan desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem  Pemerintahan  Nasional  dan
berada  di  daerah  Kabupaten.  Dengan  demikian,  peraturan  perundang-undangan secara  formal  mengakui  keberadaan Desa  Pakraman ,  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sirtha, 2008 :
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang Desa Pakraman menentukan  sebagai  berikut:  (1)  Keamanan  dan  ketertiban  wilayah Desa Pakraman , dilaksanakan oleh pecalang. (2) Pecalang melaksanakan tugas- tugas pengamanan dalam wilayah Desa pakraman dalam hubungan tugas adat dan agama.  (3) Pecalang diangkat  dan  diberhentikan  oleh Desa  Pakraman berdasarkan  p aruman  desa .  Maka  masyarakat  dalam  wadah Desa  pakraman mempunyai  landasan  yang  kuat  untuk  berperan  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  daerah,  guna  mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban,  serta  untuk mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagian  masyarakat,  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya. Dengan demikian pecalang adalah alat keamanan yang dimiliki oleh Desa  Pakraman di  Bali.  Sebagai  masyarakat  hukum  adat  yang  otonom, Desa Pakaraman memang  mempunyai  wewenang  membentuk  satuan  pengamanan yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan Desa Pakraman .
Dewasa ini, penanganan masalah keamanan bagi masyarakat Bali menjadi prioritas  utama,  karena  jumlah  penduduknya  semakin  bertambah,  semakin heterogen  dan  hidupnya  semakin  kompleks,  yang  nantinya  dapat    mengganggu ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  yang  memungkinkan  terjadinya kerawanan sosial. (Sirtha, 2008 : 64).
Dengan  mempedomani  dan  berpegang  teguh  pada  sumber-sumber kepatutan  yang  berlaku  di  Desa  Adatnya,  (mulai  dari  awig-awig  Desa  Adat  dan seterusnya),  seorang pecalang harus  apacalan,  menyalahkan  yang  bersalah,  dan menegur  atau  mencela  yang  patut  dicela,  baik  bagi  setiap  krama  desa  adatnya sendiri,  maupun  krama  Desa  Adatnya  yang  berprilaku,  beraktivitas,  (masalah maprewerti),  yang  nyata-nyata  luncas  dari  kata-kata  dan  sesane  pada  umumnya yang berlaku dilingkungan palemahan Desa Pakramannya (Supartha, 2001 : 7).
Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas pecalang tidak  hanya  untuk  menjaga  keamanan  desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang
berkaitan dengan upacara adat  dan agama, tetapi juga menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Berdasarkan  observasi  awal  di  Desa  Adat  Besakih,  Kecamatan  Rendang, Kabupaten  Karangasem,  yang  memang  berada  di  lereng  sebelah  barat  daya Gunung  Agung  yang  merupakan  gunung  tertinggi  di  Bali.  Desa  Adat  Besakih sebagai  daerah  wisata  dengan  tingkat  kunjungan  wisatawan  yang  tinggi, menawarkan  kekayaan  alam  dan  budaya  yang  menarik.  Selain  infrastruktur, keamanan  juga  menjadi prioritas utama  bagi pelaku pariwisata  yang  berkunjung. Disinilah  keamanan  mememang  peranan  yang  sangat  penting,  dimana  di  Desa Adat Besakih adanya sistem keamanan yang dinamakan pecalang .
Desa  Adat Besakih memiliki pecalang dengan anggota sebanyak 40 orang yang dimana anggota pecalang itu berasal dari perwakilan dalam setiap banjar di Desa  Adat  Besakih.  Oleh  karena  itu, pecalang dituntut  agar  mampu  menjaga keamanan tidak hanya pada saat upacara dalam bidang adat dan agama saja, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan wilayah desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial.
Berdasarkan  latar  belakang  seperti  yang  diuraikan  diatas,  maka  terdapat beberapa  permasalahan  yang  layak  dikedepankan,  yaitu:  Apakah  terjadi pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang di  Desa  Adat  Besakih?  dan  Bagaimana dampak  dari  terjadinya  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap masyarakat desa adat maupun desa dinas?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskripsi kualitatif karena penelitian  ini diarahkan untuk mendeskripsikan atau memerikan gejala, fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sriartha, 2010 : 13). Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian  yang  fokusnya  individu/kelompok amatan secara  holistik tanpa mengisolasikan ke dalam variabel tertentu.
Subjek  penelitian  ini  ditentukan  dengan  cara pervosive  sampling, artinya peneliti  menentukan  subjek  penelitian  yang  terdiri  dari  bebrapa  pihak  yang berdasarkan pertimbangan dinilai memiliki kualitas dan ketepatan untuk berperan
sebagai  subjek  penelitian  sesuai  dengan  karakteristik  masalah.  Berdasarkan  hal tersebut  diatas  maka  subjek  dari  penelitian  ini  adalah Kelihan desa  adat, Ketua pecalang Desa  Adat  Besakih,  tokoh  agama  serta  masyarakat  umum  Desa  Adat Besakih.
Sesuai  dengan  jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  maka teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  metode  wawancara,  metode observasi, metode pencatatan dokumen.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  analisis  data  kualitatif,  yaitu sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskripsi  berupa  kata-kata tertulis  dan  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  teramati.  Data  yang dikumpulkan  baik  melalui  wawancara,  observasi  dan  pencatatan  dokumen  yang disusun dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu dengan mengacu pada permasalahan yang akan diteliti atau dikaji.
Menurut  Miles  dan  Huberman  (dalam  Lasmawan  dan  Kertih,  2006  :  38) menyebutkan bahwa secara keseluruhan proses analisis data dalam penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah secara siklus yaitu : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) pengambilan keputusan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Apakah Terjadi  Pergeseran Fungsi dan Peranan Pecalang di  Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Pecalang  atau  Langlang  atau  dengan  sebutan  lainnya adalah  satgas (satuan tugas) keamanan tradisional  masyarakat  Bali  yang  mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar Pakraman dan atau di wilayah desa.
Terkait  tentang pecalang yang  diatur  dalam  Perda  Provinsi  Bali  No.  3 tahun  2001  tentang  Desa  Pekraman.  Pada  Perda  tersebut  terutama  pada  Bab  X Pasal 17 disebutkan:
1) Keamanan  dan  ketertiban  wilayah  desa  pakraman  dilaksanakan  oleh pecalang.
2) Pecalang  melaksanakan  tugas-tugas  pengamanan  dalam  wilayah  desa pakraman dalam hubungan tugas adat dan agama.
3) Pecalang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  desa  pakraman  berdasarkan paruman desa.
Setelah  mengadakan  penelitian  di  lapangan  (wawancara  dengan  Bapak Nengah  Dapet,  selaku  ketua pecalang Desa  Adat  Besakih  yang  dilakukan  pada tanggal 11 Januari 2013) dinyatakan bahwa:
Desa  Adat  Besakih  memiliki  40 pecalang aktif.  Mereka  bertugas  setiap empat  hari  sekali  dengan  distribusi  10  orang  di  empat  pos  berbeda,  yakni  Pos Kedundung,  Manik  Mas, Dauh Umah dan di Pura. Setiap  hari, para pecalang di Desa  Adat  Besakih  bertugas  dari  pukul  08.00  wita  hingga  pukul  16.00  wita. Dimana pecalang dalam  bertugas  di  masing-masing  pos  selalu  memperhatikan etika  sebagai  keamanan  Desa  Adat dalam  mengamankan  ketertiban  wisatawan yang masuk kearea pura agung Besakih.
Secara  umum  memang  benar  terjadi  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang di  Desa  Adat  Besakih,  dikarenakan  adanya  suatu  kelembagaan  tim penataan dan pengawasan pura agung  Besakih. Oleh karena pura agung  Besakih dalam  penataan  dan  pengawasan  kesucian  dan  kelestarian  lingkungannya ditangani  oleh  tim.  Sementara pecalang masuk  dalam  jajaran  tim  penataan  dan pengawasan  pura  agung  Besakih,  maka  fungsi  dan  tugas pecalang mengalami pergeseran dari fungsi dan tugas pokoknya di wilayah Desa Adat Besakih.
Bahwa  yang  melatar  belakangi  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang dari fungsi dan tugas pokoknya yaitu (1) bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban pelaksanaan upacara-upacara menjadi petugas pembantu pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih. (2) bertugas untuk  mengatur  keamanan  dan  ketertiban  kendaraan  mermotor  yang  berada diterminal.  (3)  juga  mengatur  ketertiban  harus  wisatawan  ketika  masuk kekawasan pura agung Besakih untuk menikmati kekayaan alam dan budaya yang ada di dalamnya.
Walaupun  berada  dibawah  tim  penataan  dan  pengawasan  pura  agung Besakih,  secara  pelaksanaan  sudah  berjalan  dengan  efektif,  dilihat  dari  kinerja pecalang itu sendiri yang setiap harinya mereka bergantian membantu memungut distribusi  dan  mengatur  ketrtiban  wisatawan  yang  masuk  kepura  agung  Besakih. Tetapi  berdampak  dan  berpengaruh  juga  terhadap  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas
pokok pecalang itu sendiri. Yang notabena fungsi dan tugas pokonya tidak dapat pokus dilaksanakan oleh pecalang.
3.2 Bagaimana  Dampak  Dari  Terjadinya  Pergeseran  Fungsi  dan  Peranan Pecalang Terhadap Masyarakat Desa Adat Maupun Desa Dinas
Dampak  yang  cukup  signifikan  yang  ditimbulkan  dari  terjadinya pergeseran fungsi dan peranan pecalang terhadap Desa Adat sesuai yang peneliti dapatkan  dari  hasil  wawancara    dengan    I  Wayan  Gunatra  selaku  kelihan  adat Besakih yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2013 dinyatakan bahwa:
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap  masyarakat  Desa  Adat  yaitu  dilihat  dari  segi  pencitraan  Desa  Adat, kenapa  demikian,  karena  otomatis pecalang akan  mengambil  tugas  katakanlah mengatur  parkir  dan  menjual  distribusi  artinya pecalang sudah  berkomunikasi dengan  krama  diluar  krama  adat  Besakih.  Jadi  pencitraan  yang  dimaksud pecalang desa  adat  Besakih  dalam  suatu  bentuk  tanda  kutip,  artinya  citra  Desa Adat  Besakih  terangkat  dengan pecalang mengalami  pergeseran  fungsi  dan peranan di Desa Adat Besakih.
Terkai  dengan  pergeseraan  fungsi  dan  peranan pecalang yang  nantinya sebagai  langkah  awal pecalang akan  lebih  diperhatikan  artinya pecalang tidak hanya wajib mendapat perhatian dari Desa Adat, karena pecalang sebagai petugas keamanan desa adat tetapi juga nantinya bisa mendapat perhatian dari divisi lain. Misalnya  dari  pemerintah,  karena pecalang berperan  membantu  tugas-tugas pemerintah yang kususnya terkait dengan penataan pura agung Besakih.
Dengan  adanya  dampak  dari  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap  Desa  Adat  tentunya  ada  pihak  yang  kurang  setuju  dan  ada  pihak  yang setuju.  Dari  hasil  wawancara  penulis  lakukan  dengan  Bapak  I  Wayan  Gunatra selaku kelihan Desa Adat Besakih, menyatakan sebagian besar masyarakat setuju tetapi  sebagian  kecil  ada  yang  mengatakan  tidak  setuju,  karena  berpengaruh terhadap  fungsi  dan  tugas  pokok pecalang .  Seperti  yang  dikatakan  diawal  tadi mau  tidak  mau  harapan  masyarakat  terkait  dengan pecalang bisa  melaksanakan tugas pokonya secara fokus, sementara karena ada pergeseran fungsi dan peranan pecalang tugas  pokoknya  tidak  bisa  fokus  dapat  dilaksanakan  oleh pecalang itu sendiri.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak I Nyoman Ada selaku  kepala  Desa  Dinas  Besakih,  beliau  mengatakan  bahwa  dari  adanya pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap  msyarakat  Desa  Dinas  tidak begitu  merasakan  adanya  dampak  yang  signifikan,  karena  Desa  Dinas  hanya mengatur  dan  mengurus  masalah-masalah  administrasi  pemerintahan  dan pembangunan  dalam  lingkup  dibawah  kecamatan.  Terkait  dengan pecalang tentunya  merupakan  tupoksi  dari  Desa  Adat.  Akan  tetapi  antara  Desa  Dinas  dan Desa  Adat  selalu  adanya  sebatas  kordinasi  dalam  mengambil  suatu  keputusan terkait dengan keamanan di Desa Besakih.

## 3.3 PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  Terjadi pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang di  Desa  Adat  Besakih,  karena  adanya suatu  kelembagaan  tim  penataan  dan  pengawasan  pura  agung  Besakih.  Oleh karena  pura  agung  Besakih  dalam  penataan  dan  pengawasan  kesucian  dan kelestarian  lingkungannya  ditangani  oleh  tim.  Sementara pecalang masuk  dalam jajaran  tim  penataan  dan  pengawasan  pura  agung  Besakih,  maka  fungsi  dan peranan pecalang mengalami  pergeseran  dari  fungsi  dan  tugas  pokoknya  di wilayah  Desa  Adat  Besakih.  Dalam  pergeserannya  ada  tiga  faktor  yang mempengaruhi, yang pertama yaitu bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban  pelaksanaan  upacara-upacara  menjadi  petugas  pembantu  pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih. Yang kedua bertugas  untuk  mengatur  keamanan  dan  ketertiban  kendaraan  mermotor  yang berada diterminal. Yang ketiga  juga  mengatur ketertiban  harus wisatawan ketika masuk  kekawasan  pura  agung  Besakih  untuk  menikmati  kekayaan  alam  dan budaya yang ada didalamnya. Dengan demikian terjadinya pergeseran fungsi dan peranan pecalang dikarenakan Desa Adat Besakih sebagai daerah pariwisata yang banyak  kunjungan  wisatawan  yang  tentu  sangat  memerlukan  pengamanan  yang substansial dalam mengamankan areal pura dan pengamanan terhadap wisatawan yang  masuk  ke  Desa  Adat  Besakih  dari  segala  mara  bahaya  yang  akan  bisa muncul  kapan  saja.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  yang dikemukakan oleh Putra Agung, (2005: 123) menyatakan bahwasannya “ Pecalang
sebagai jayabaya desa adat mempunyai tugas menjaga keamanan pada lingkungan pelemahan (wilayah) Desa  Adat. Oleh karena  itu, pecalang dalam  melaksanakan tugasnya selalu awas dan waspada terhadap segala mara bahaya yang mengancam desanya”.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  terjadinya  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap  masyarakat  Desa  Adat  Besakih  yaitu  Dilihat  dari  segi pencitraan desa adat, kenapa demikian, karena otomatis pecalang akan mengambil tugas  katakanlah  contohnya  mengatur  parkir  dan  menjual  distribusi  artinya pecalang sudah  berkomunikasi  dengan  krama  diluar  krama  adat  Besakih.  Jadi pencitraan yang dimaksud pecalang Desa Adat Besakih dalam suatu bentuk tanda kutip,  artinya  citra  Desa  Adat  Besakih  terangkat  dengan pecalang mengalami pergeseran  fungsi  dan  peranan  di  Desa  Adat  Besakih.  Sedangkan  dampak  yang ditimbulkan  dari  terjadinya  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap Desa  Dinas  yaitu  karena  dari  adanya  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang msyarakat  Desa  Dinas  tidak  begitu  merasakan  adanya  dampak  yang  signifikan, karena  Desa Dinas  hanya  mengatur dan  mengurus  masalah-masalah administrasi pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  lingkup  dibawah  kecamatan.  Terkait dengan pecalang tentunya merupakan tupoksi dari Desa Adat. Akan tetapi antara Desa  Dinas  dan  Desa  Adat  selalu  adanya  sebatas  kordinasi  dalam  mengambil suatu keputusan terkait dengan keamanan di Desa Besakih. Pernyataan seperti hal tersebut  di  atas  tampaknya  membenarkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Suasthawa,  (2001:  9)  yang  menyatakan  bahwa  “Dua  bentuk  Desa  yang  lazim disebut  dualisme  desa  di  Bali.  Keduanya  tidak  mungkin  dipisahkan  sama  sekali, tetapi hidup berdampingan dan saling melengkapi”.
Menanggapi  hal  tersebut  tuntunya  Desa  Dinas  dalam  pengamanannya hanya  mengandalkan  hansip  sebagai  pengamanan  Desa  Dinas.  Akan  tetapi pecalang pun  dalam  lingkup  kebersamaan  akan  bergabung  dengan  hansip bersama-sama  menjalan  yang  namanya  ketertiban  dan  keamanan  dalam  lingkup Desa Pakraman .

## 4. SIMPULAN
Sesuai  dengan  pembahasan  pokok  permasalahan  tersebut  diatas,  maka dapat ditarik simpulan bahwa  Terjadi pergeseran fungsi dan peranan pecalang di Desa  Adat  Besakih,  karena  adanya  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  (1) pecalang selain  mengemban  fungsi  dan  tugas  pokoknya  juga  menjadi  petugas pembantu pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih,  (2)  bertugas  untuk  mengatur  keamanan  dan  ketertiban  kendaraan mermotor yang  berada diterminal, (3)  juga  mengatur ketertiban  harus wisatawan ketika  masuk  kekawasan  pura  agung  Besakih.  Hal  ini  dikarenakan  Desa  Adat Besakih  sebagai  daerah  pariwisata  yang  sangat  kental  dengan  kereligiusannya maka  wisatawan  yang  berkunjung  ke  area  pura  agung  Besakih  tentunya  akan mendapat pengamanan dari pecalang Desa Adat Besakih.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  terjadinya  pergeseran  fungsi  dan  peranan pecalang terhadap  masyarakat  Desa  Adat  yaitu  dilihat  dari  segi  pencitraan  Desa Adat,  karena  otomatis pecalang akan  mengambil  tugas  katakanlah  contohnya mengatur  parkir  dan  menjual  distribusi  artinya pecalang sudah  berkomunikasi dengan  krama  diluar  krama  adat  Besakih.  Sedangkan  untuk  Desa  Dinas  tidak begitu  merasakan adanya dampak  yang signifikan dari adanya  pergeseran  fungsi dan  peranan pecalang ,  karena  Desa  Dinas  hanya  mengatur  dan  mengurus masalah-masalah  administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  lingkup dibawah  kecamatan.  Terkait  dengan pecalang tentunya  merupakan  tupoksi  dari Desa  Adat.  Akan  tetapi  antara  Desa  Dinas  dan  Desa  Adat  selalu  adanya  sebatas kordinasi  dalam  mengambil  suatu  keputusan  terkait  dengan  keamanaan  di  desa Besakih.
Berdasarkan  temuan-temuan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  dapat menyampaikan  beberapa  saran,  yaitu  (1  )  masyarakat  bersama pecalang Desa Adat  Besakih  agar  dapat  menjaga  dan  melestarikan  ojek  wisata  yang  sudah tentunya dikenal oleh masyarakat dunia. Dengan secara sadar mengikuti peraturan yang  ada  dalam  melestarikan  budaya  maupun  keamanan  dan  ketertiban  untuk kebaikan bersama, (2) bagi prajuru Desa Adat Besakih, walaupun pecalang masuk dalam sebuah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih akan tetapi dari desa adat tentunya lebih memperhatikan pecalang dari sarana dan prasarana yang
lengkap dalam  menjalankan tugasnya.  Agar  nantinya pecalang tidak  mempunyai pemikiran  yang  kurang  baik  kepada  Desa  Adat, (3)  bagi  Desa  Dinas  selayaknya lebih  mengupayakan  perhatian  yang  lebih  baik  kepada pecalang sebagai organisasi  yang dibentuk oleh Desa  Adat untuk mengamankan wilayah desa dan juga kelestarin objek wisata yang ada di Desa Adat Besakih. Walaupun sepuhnya bukan  tanggung  jawab  dari  Desa  Dinas  tetapi  sedikit  tidaknya  ada  perhatian nantinya kepada pecalang Desa Adat Besakih.

## DAFTAR PUSTAKA
Desa Adat Besakih. 2008. Awig-Awig Pecalang Desa Adat Besakih.
Mardalis. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara Maryaeni. 2008. Metode Penelitian Kebudayaan . Jakarta: Bumi Aksara.
Narbuko, Cholid dan  H. Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta.
Siwagatha,  Ida  Bagus  Putra. Pecalang  dan  Kesbang  Linmas .  Gianyar:  Panitia Penyelenggara Proyek Pemberdayaan Pecalang Kabupaten Gianyar.
Sirtha,  I  Nyoman.  2008. Aspek  Hukum  Dalam  Konflik  Adat  Di  Bali. Denpasar: Udayana University Press.
Putra  Agung,  dkk.  2005.  Dialog  Ajeg  Bali  (Perspektif  Pengamalan  Agama Hindu).Penerbit Paramita. Surabaya.
Windia, Wayan P. 2002. Celang, Celing, Celong, dan Pecalang . Bali Post, 12 Mei 20002.
Widnyani  S.Ag,  Nyoman  dkk.  2003 .  Ajeg  Bali  Pecalang  dan  Pendidikan  Budi Pekerti. Denpasar: Penerbit SIC.