## PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)
PRINCIPLES OF JUSTICE IN LAND ACQUISITION GRANT OF COMPENSATION FOR PUBLIC INTEREST (CASE STUDY IN THE CITY HIGHWAY WIDENING PRAYA CENTRAL LOMBOK)

## Hery Zarkasih
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram e-mail : heryherbanza10@gmail..com
Naskah diterima : 06/05/2015; direvisi : 06/06/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
Process of the implementation of compensation for land acquisition for public purposes in the town of Praya carried out under the provisions of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest starts from the stage of assessment, the results of the assessment became the basis of the implementation of the deliberations in the determination of damages and villages Prapen Panjisari, When viewed from perspetif justice John Rawls, then compensation in the procurement of land in the town of Praya including unfair, John Rawls suggests an element of substantive justice and procedural fairness element. Some of the obstacles in the indemnity is a dispute between the owner of the land affected by the widening of the road by the old owners. The government’s efforts is through deliberation to find the best solution.
Keywords: Justice, Compensation, Land Acquisition

## Abstrak
Proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kota Praya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dimulai dari tahapan Penilaian, hasil penilaiannya menjadi dasar pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian di kelurahan Prapen dan Panjisari, Apabila ditinjau dari perspetif keadilan John Rawls, maka pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah di kota Praya termasuk tidak adil, John Rawls mengisyaratkan unsur keadilan yang substantif dan unsur keadilan prosedural. Beberapa hambatan dalam pemberian ganti rugi adalah adanya sengketa antara pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan dengan pemilik lama. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik.
Kata Kunci : Keadilan, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah

## PENDAHULUAN
s alah satu tujuan dari pembangunan na- sional Indonesia yang juga sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu sebagai upaya un-
tuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Indonesia terus mengadakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum.
Pembangunan untuk kepentingan umum membutuhkan tanah sebagai salah satu as- pek penting pendukung keberhasilan pelak-
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan ......... sanaannya, namun yang menjadi perma- salahan adalah jumlah tanah yang dikuasai oleh negara terbatas. Berdasarkan keadaan tersebut maka mulai dilakukan pengadaan tanah oleh Pemerintah dengan menggunak- an tanah perseorangan atau badan hukum yang telah dikuasai dengan suatu hak atas tanah guna memenuhi kebutuhan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepent- ingan umum.
Dalam perkembangannya pada saat ini Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Ta- hun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2012. Undang undang ini dilengkapi den- gan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentin- gan Umum.
Definisi Pengadaan Tanah dalam ke- tentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah “Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.” 1 Keadilan yang dimak- sud sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf b Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pen- gadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah “Memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pi- hak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik”.
Indikator keadilan dalam pengadaan ta- nah untuk kepentingan umum adalah : 1. Dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi Pihak yang berhak mendapat ganti rugi
1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Ke- pentingan Umum
minimal setara dengan keadaan sebelum pencabutan atau pembebasan hak mereka; 2. Pihak yang membutuhkan tanah juga dapat memperoleh tanah sesuai rencana dan peruntukannya serta memperoleh per- lindungan hukum; dan  3. Keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadi- lan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.
Dalam Pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah, seringkali aspek keadilan dikesampingkan dan yang diutamakan adalah kepastian dan keman- faatan. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pelebaran jalan raya di Kota Praya terdapat pemilik hak atas tanah yang terkena peleba- ran jalan dimana ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ta- nah dan bangunan yang merupakan tempat satu-satunya untuk mencari nafkah setelah terkena pelebaran jalan, pemilik hak atas tanah tidak memiliki tempat usaha lagi se- hingga tidak mendapatkan kesempatan un- tuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
Meskipun kepentingan umum harus diutamakan, namun kepentingan masyara- kat sebagai individu pun harus dihormati dan dihargai karena setiap individu ber- hak atas perlakuan hukum yang adil seb- agaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat ketentuan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Sejalan dengan hal tersebut maka dalam setiap pelaksanaan pemberian ganti keru- gian termasuk dalam kegiatan pelebaran ja- lan raya di Kota Praya Kabupaten Lombok
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## IUS

## 382~398
Tengah juga harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil agar memberikan kesempatan bagi se- tiap masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk dapat melangsungkan kehidu- pan yang lebih baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka pemba- hasan difokuskan pada proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Praya, pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pen- gadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Praya ditinjau dari perspektif ke- adilan dan faktor-faktor yang menjadi ham- batan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah dan upa- ya mengatasinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Nor- matif-Empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang- Undangan (Stute Approach) Pendekatan sosiologis (Sosiological Aproach), Pendeka- tan Filosofis, Pendekatan Analitis (analyti- cal approach). Sumber dan jenis penelitian yaitu data primer, data sekunder . data sekunder dalam penelitian ini meliputi bah- an hukum perimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik dan Alat Pengumpulan Data dilakukan dengan tiga jenis alat pegumpulan data, yaitu studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). 2
Adapun penggunaan bentuk pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu : Dokumen (bahan pustaka), Pengamatan (observasi), Wawancara (interview). Se- lanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisa data yang ada tentang pelak-
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 21.
sanaan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah di Kota Praya, dan dihubungkan dengan studi ke- pustakaan yaitu terdiri dari data yang beru- pa dokumen yang telah dikumpulkan dalam penelitian, dihubungkan  dengan teori-teori yang digunakan sesuai dengan kerangka teoritik yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu : teori kemanfaatan, teori keadilan, dan teori efektifitas hukum. Selanjutnya, dihubungkan dengan peraturan perundang- undangan yang ada diantaranya adalah Un- dang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Ten- tang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga nanti- nya penulis dapat menarik suatu kesimpu- lan dengan metode deduktif yaitu, metode yang memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu mengenai obyek penelitian yang nantinya akan ditarik suatu kesimpu- lan akhir.

## PEMBAHASAN
1. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Un- tuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah pada saat ini adalah dengan menyelenggarakan pen- gadaan tanah untuk kepentingan umum. Tujuannya untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna menin- gkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Pengadaan tanah harus tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak, termasuk dalam pengadaan tanah di Kota Praya.
Aktivitas pengadaan tanah untuk ke- pentingan pembangunan secara teoritik didasarkan pada asas/prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem: 3
3 Oloan Sitorus, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Cetakan
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan .........
1) Pengadang tanah oleh pemerintah kare- na kepentingan umu
2) Pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (Komersial).
Pada saat ini,  Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan landasan hukum yang digunan- kan dalam kegiatan pengadaan tanah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012, penyeleng- garaan pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
a. Perencanaan; b. Persiapan; c. Pelaksanaan; dan d. Penyerahan hasil.
Dalam pelaksanaan pegadaan tanah ber- dasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksa- naan pengadaan tanah kepada Lembaga Per- tanahan. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Ta- hun 2012, meliputi :
1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
2) Penilaian Ganti Kerugian;
3) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
4) Pemberian Ganti Kerugian; dan
5) Pelepasan tanah Instansi.
a. Proses Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Di Kota Praya
Dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah yang dilakukan di Kota
Pertama, Jakarta : Dasamedia Utama, 1995, Hal.7.
Praya, luas tanah yang terkena pelebaran jalan adalah sebagai berikut: 4
1) Kelurahan Prapen seluas 7,039 m2; dan
2) Kelurahan Panjisari seluas 13,907 m2.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Perkaban Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pelaksanaan pengadaan tanah di- laksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. 5
Panitia pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Praya terdiri dari:
1) Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Ketua;
2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaft- aran Tanah sebagai anggota;
3) Kepala bagian Administrasi pemerin- tah umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai anggota;
4) Camat Praya;
5) Camat Praya Barat;
6) Lurah Prapen;
7) Lurah Panjisari;
8) Kepala Desa Batujai; dan
9) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai sekretaris merang- kap anggota. 6
Pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Praya dilakukan melalui 4 (empat) taha- pan yakni :
1) Perencanaan;
2) Persiapan;
3) Pelaksanaan; dan
4) Penyerahan hasil.
4 Wawancara dengan Gunawan, Staf Subsi Pen- gaturan Tanah Pemerintah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Praya 9 Maret 2015.
5 Pasal 1 angka (1) Perkaban Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Ta- nah 6 Ibid.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 382~398
Menurut Pejabat Pembuat Komitemen Dinas Pekerjaan Umum, Zulkarnaen, pen- gadaan tanah yang dilakukan oleh pemerin- tah untuk pembebasan jalur 2 (dua) Praya Penujak CS dilaksanakan oleh Pemerintah Lombok Tengah yaitu Dinas Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan Dinas Pertanahan.
“Sebelum memulai perencanaan, kami Dinas Pekerjaan Umum mengukur batas- batas tanah yang akan dibebaskan. Se- lanjutnya, kami membuat bagian-bagian tanah atas nama pemilik masing-masing. Jadi, sepanjang 3 (tiga) kelurahan akan dibuatkan data dan hasil survey. Sahnya pengukuran terhadap luas tanah adalah hasil pengukuran dari Kantor BPN, se- hingga data dan hasil survey yang telah dibuat dijadikan acuan oleh Dinas Peker- jaan Umum, untuk mengirim surat kepa- da Kantor BPN agar dilakukan penguku- ran ulang. Setelah data hasil pengukuran oleh Kantor BPN telah keluar bersama dengan hasil investigasi bangunan yang diukur oleh Dinas PU bersama masyara- kat, selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada appraisal/konsultan jasa pelay- anan publik yang menilai hasil properti”, kata Zulkarnaen. 7
Pihak Penilai yang telah ditetapkan oleh lembaga Pertanahan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah di Kota Praya dalam hal ini adalah KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Pung’s Zulkarnaen & Rekan. Penilaian ganti kerugian yang di- lakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang undang Nomor 2 Tahun 2012 me- liputi:
1) Tanah;
2) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
7 Wawancara dengan Zulkarnaen, Staf Pejabat Pem- buat Komitemen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Praya, 9 Maret 2015.

## 3) Bangunan;
4) Tanaman;
5)  Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/ atau
6) Kerugian lain yang dapat dinilai.
Menurut Pejabat Pembuat Komite- men Dinas Pekerjaan Umum, Zulkarnaen, setelah hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai keluar maka hasilnya diserahkan ke- pada pihak pertanahan. Dari hasil penilaian pihak Penilai (Appraisal), dibuatkan pengu- muman dan diserahkan kepada masing-ma- sing kelurahan dan desa.
“Setelah hasil penilaian telah diumum- kan di masing-masing lurah, bersamaan dengan itu diundanglah semua lurah dan kepala desa secara bergantian. Pertama yang diundang adalah Lurah Prapen. Diadakan musyawarah dengan masyara- kat yang mendapat ganti rugi dan ditay- angkan hasilnya. Dijelaskan satu persatu namanya pak si A luas tanahnya sekian, harga bangunan sekian, jumlah bangu- nan sekian, total bangunan sekian, nanti- nya yang terlebih dahulu setuju akan menandatangani berita acara setuju. Di- dalam musyawarah yang pertama jelas ada yang setuju dan tidak setuju. Setelah hasilnya disepakati bersama, maka warga yang terlebih dahulu telah setuju dengan musyawarah ganti rugi akan diberikan uang ganti rugi”, kata Zulkarnaen.
Berikut adalah hasil pelaksanaan musy- awarah yang dilakukan di Kelurahan Prap- en dan Panjisari:
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan .........
Tabel 1 Hasil Musyawarah No Pertemuan Jumlah Yang Tidak Setuju Alasan Tidak Menerima Ganti Rugi 1 Kelurahan Prapen Musyawarah ke-I Tanggal 29 Januari 2014 38 • Minta tanah diukur ulang • Tidak setuju dengan harga tanah
• minta bngunannya diukur ulang dan harga bangunan
• minta bangunannya dipisahkan
• tidak setuju harga tanaman 2 Kelurahan Prapen Musyawarah ke-II Tanggal 17 Februari 2014 21 • minta diukur ulang tanah karena tidak setuju harga • Minta ukur ulang bangunan
• belum setuju harga bangunan
• minta bangunan dipisahkan karena dimiliki 2 (dua) orang
• adanya sengketa dengan pemilik lama 3 Kelurahan Prapen Musyawarah ke-III Tanggal 4 Maret 2014 1 • Ada sengketa dengan pemilik lama 4 Kelurahan Panjisari Musyawarah ke-I Tanggal 12 februari 2014 13 • Minta tanah diukur ulang • Tidak setuju dengan harga tanah • minta bngunannya diukur ulang dan harga bangunan
• minta bangunannya dipisahkan, karena ada 3 pemilik
• tidak setuju harga tanaman
• minta tanah diukur ulang karena ada kai- tannya dengan pemilik lama
• Ada gang ditimur masjid, minta diukur juga
• Minta diukur ulang karena ada pondasi yang belum dihitung 5 Kelurahan Panjisari Musyawarah ke-II Tanggal 12 Maret 2014 - -
Sumber: Berita acara musyawarah yang sudah diolah Berdasarkan Tabel 1 di atas, pelaksanaan pemberian ganti rugi melebihi waktu yang telah ditentukan. Beberapa alasan warga menolak hasil musyawarah ganti rugi dise- babkan karena harga tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan,
sehingga mereka meminta untuk diukur ulang baik dari segi bangunan dan tanaman.
Sedangkan hasil musyawarah Kelurahan Panjisari pada Tabel 1, menunjukan bahwa proses pelaksanaan musyawarah pemberi-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 382~398
an ganti rugi berjalan dengan lancar, musy- awarah ganti kerugian hanya dilakukan 2 (dua) kali dan pada tahapan ke dua, semua telah mencapai kata sepakat untuk meneri- ma uang ganti rugi.
Berikut adalah tabel nama-nama warga masyarakat yang terkena pelebaran jalan di Kelurahan Prapen :
Tabel 2 Kelurahan Prapen No Nama Luas tanah yang ter- kena peleb ran m 2 Harga/are Ganti Rugi Alas Hak 1 UPPKH 124 79.600.000 99.941.500 Milik Pemer- intah 2 Lalu Sukmaningrat 190 83.000.000 294.321.216 - 3 Lalu Yudhiaratmayadi 215 79.600.000 309.281.818 Sertifikat 4 SDN Prayitna 933 79.600.000 743.497.500 Milik Pemer- intah 5 Nengah Mertha 209 79.600.000 247.089.204 Sertifikat 6 Soedjono 137 79.600.000 167.028.741 Sertifikat 7 Albert Sahelangi 56 79.600.000 255.389.984 Sertifikat 8 Luh Darti 79 86.500.000 91.457.681 Sertifikat 9 Edy Maryatno 118 83.000.000 160.785.670 - 10 Sapirah CS 84 86.500.000 186.583.763 - 11 Ir. H. Muh. Saleh 150 79.600.000 253.342.759 Sertifikat 12 I Made Resa Arimurti CS 106 79.600.000 97.751.731 Sertifikat 13 Sadina 101 79.600.000 92.099.866 Sertifikat 14 Drs. H. Samsul Hidayat 83 79.600.000 78.640.046 Sertifikat 15 Martha Sopha 188 79.600.000 189.394.271 Sertifikat 16 Jeremia Santoso 71 79.600.000 76.699.536 Sertifikat 17 Hj Riani 129 79.600.000 105.181.242 Sertifikat 18 Supardi 137 86.500.000 348.922.976 Sertifikat 19 AA Gede Wira Astawa 156 79.600.000 124.176.000 Sertifikat 20 Hj Salamah CS 248 83.000.000 221.482.438 - 21 H. Asgar Ihsan 134 86.500.000 201.584.025 Sertifikat 22 Agus Ariyanto CS 114 83.000.000 281.942.783 Sertifikat 23 Hertiah 121 86.500.000 170.636.547 Sertifikat 24 Ponpes Darul Muhibin 256 83.000.000 401.038.434 Sertifikat 25 Utik Srihidayati 50 86.500.000 71.954.117 - 26 Saadah 182 86.500.000 363.298.597 Sertifikat 27 Raehan 5 83.000.000 5.285.000 - 28 M. Hatam 137 86.500.000 253.738.327 Sertifikat 29 Raehan 157 86.500.000 499.977.700 - 30 Rusmini, S.Pdi 140 76.100.000 281.232.678 - 31 Muslim 254 83.000.000 735.391.432 Sertifikat 32 Sainun 67 74.100.000 64.088.819 Sertifikat 33 Lalu Wiratmaja, S. IP 16 71.200.000 147.232.691 - 34 Lalu Wiratmaja, S. IP 29 71.200.000 35.712.775 - 35 Tanah BWS 148 68.200.000 100.936.000 Milik Pemer- intah 36 TGH H. M Tahir Azhari 203 68.200.000 153.510.779 Sertifikat 37 TGH H. M Tahir Azhari 184 74.100.000 178.144.461 Sertifikat 38 TGH H. M Tahir Azhari 1,328 68.200.000 907.781.000 Sertifikat
Sumber : Data Primer yang diolah dari Kantor BPN Lombok Tengah tahun 2015
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan .........
Berdasarkan Tabel 2 di atas, jumlah ganti rugi diperoleh dari nilai luas tanah yang terkena pelebaran jalan, yang dijum- lahkan dengan nilai bangunan beserta tanaman. Terdapat perbedaan harga per are dalam satu kelurahan. Sejalan dengan hal itu, menurut Staf Tehnik KJPP (Kan- tor Jasa Penilai Publik) Pungs Zulkarnanen dan Rekan, Ahmad Rumi, selain dari harga pasar, “Yang memebedakan harga per are dalam satu kelurahan adalah legalitas, el- evasi tanah, dan faktor-faktor lain seperti letaknya diperuntukkan untuk tempat ting- gal, pertanian, dan tempat komersil”, kata Ahmad Rumi. 8
Selanjutnya, menurut warga Kelurahan Prapen, L. Sumaningrat, terdapat perbe- daan harga per are yang disebabkan kare- na terdapat pemilik tanah yang memiliki sertifikat dan yang tidak memiliki sertifi- kat. “Musyawarah pertama, nilai ganti rugi saya adalah Rp. 60.000.000. Kedua, naik sedikit sampai pada akhirnya mencapai Rp. 83.000.000 untuk yang tidak bersertifikat, dan Rp. 86.500.000 untuk yang bersertifi- kat”, kata L. Sumaningrat. 9
Berbeda halnya dengan Rosadi putra dari Ir. H. Muh. Saleh warga Kelurahan Prapen. Meskipun memiliki sertifikat tanah, namun terdapat perbedaan.
“Saya memiliki sertifikat, tetapi terdapat perbedaan harga tanah dengan warga yang lain. Saya pernah ajukan harga tanah saya pada saat musyawarah. Per- tama, pemerintah menyatakan ya, nanti kita lihat. Kedua juga menyatakan ya, nanti kita lihat. Ternyata hingga pada saat pertemuan ketiga tidak terjadi pe- rubahan, Rp. 100 pun tidak berubah, han-
8 Wawancara dengan Ahmad Rumi, Staf Tehnik KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Pungs Zulkarnanen dan Rekan. Mataram, 4 April 2015.
9 Wawancara dengan Lalu Sumaningrat, Warga Kelu- rahan Prapen. Praya, 18 Maret 2015.
ya bertambah pada nilai bangunan saja”, kata Rosadi. 10
Perbedaan harga per are tanah di Kelu- rahan Prapen menimbulkan rasa ketidaka- dilan terhadap sebagian warga. Menurut Lembaga Penilai (Appraisal), yang membe- dakan harga per are adalah legalitas, elevasi tanah, dan faktor-faktor lain. Seharusnya tidak terjadi perbeadaan harga per are bagi warga yang terkena pelebaran jalan di Kelu- rahan Prapen, hal ini menunjukan bahwa tim penilai tidak memiliki kredibilitas yang baik. Dalam penetapan harga per are oleh tim penilai, seharusnya menerapkan prin- sip keadilan dengan tidak membedakan antara warga yang satu dengan yang lain- nya. Sebagai contoh, terdapat warga yang bernama Ir. H. Muh. Saleh, yang memiliki sertifikat tanah serta memiliki keadaan el- evasi tanah yang baik, namun harga per are tanahnya adalah Rp. 79.600.000. Sedang- kan L. Sumaningrat yang tidak memiliki sertifikat, harga per are tanahnya adalah Rp. 83.000.000.
Setelah proses pemberian ganti rugi telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah di ma- sing-masing kelurahan, maka selanjutnya Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Setelah hal ini dilakukan maka instansi yang me- merlukan tanah memulai pelaksanakan ke- giatan pembangunan.
2.  Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pen- gadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah Ditinjau Dari Perspektif Keadilan
Dalam kegiatan pengadaan tanah, hak- hak atas tanah dapat dicabut dengan mem- berikan kompensasi berupa ganti rugi ke- pada pihak yang berhak.  Ganti rugi adalah
10 Wawancara dengan Rosadi putra dari Ir. H. Muh. Saleh warga kelurahan Prapen. Praya, 4 April 2015
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 382~398
penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Namun masalah ganti rugi merupak- an isu sentral yang paling rumit penanga- nannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah tanah hak. 11 Dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, hampir selalu muncul rasa tidak puas dikalangan masyarakat yang hak atas tanahnya terkena proyek tersebut, termasuk dalam kegiatan pelebaran di jalan di Kota Praya.
Pengadaan tanah harus memperhatikan kata layak dan adil yang dimaksud dalam ganti rugi. Apabila diperhitungkan dengan harga perolehan tanahnya, maka nilainya relatif dapat diperoleh dengan angka terten- tu berdasarkan perbandingan harga pasar yang berlaku, namun tidak memperhatikan dampak yang akan diakibatkan dalam ke- giatan pengadaan tanah. Untuk itu, perlu dirumuskan pengertian dari kata layak dan adil tersebut. Secara umum dalam kegiatan pengadaan tanah “layak” yang dimaksud adalah memberikan harga yang wajar ke- pada pihak yang berhak. Selanjutnya “adil” yang dimaksud adalah memberikan jami- nan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
Sejalan dengan hal tersebut menurut AP. Parlindungan menyatakan bahwa:
“Orang yang dicabut haknya itu tidak be- rada dalam keadaan lebih miskin ataupun akan menjadi miskin kelak karena uang ganti pembayaran rugi itu telah habis dikonsumsi, minimal dia harus dapat dalam situasi ekonomi yang sekurang- kurangnya sama seperti sebelum dicabut
11 Maria S.W. Soemarjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001.
haknya, syukur kalau bertambah lebih baik, atau minimal harus dapatlah dia pengganti yang wajar. Misalnya dengan pemberian ganti rugi tersebut yang ber- sangkutan dapat membeli tanah di tem- pat lain yang memungkinkan dia mem- bangun rumah kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru”. 12
Sejalan dengan pendapat diatas, Boedi Harsono juga merumuskan bahwa: “Baik dalam perolehan tanah atas dasar kata sepakat maupun cara pencabutan hak, kepa- da pihak yang telah menyerahkan tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak, sehing- ga keadaan sosial dan keadaan ekonominya tidak menjadi mundur”. 13 Dengan demikian maka pemberian ganti rugi ini harus betul- betul mampu mengantisipasi munculnya kemiskinan dalam masyarakat, bukan pey- ebab timbulnya kemiskinan baru. Artinya, besarnya ganti kerugian yang diberikan ke- pada pihak yang berhak harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Hal inilah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah un- tuk kepentingan umum di Kota Praya Kabu- paten Lombok Tengah.
Beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan warga masyarkat Kota Praya yang terkena pelebaran jalan, dianta- ranya:
a.  Menurut Eny Novianty yang mewakilkan ayahnya yang bernama Supardi dalam musyawarah ganti rugi, mengatakan bah- wa pemberian ganti rugi tidak adil karena ganti rugi tanahnya tidak sesuai dengan harga pasar.
12 AP Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan. Bandung: Mandar Maju. 1993. Hal 5.
13 Boedi Harsono, Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, suatu tinjauan Yuridis, makalah pada seminar Nasional Pengadaan Tanah un- tuk Pembangunan. Kerjasama Fakultas  Hukum Univer- siitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1994, hal. 116.
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan .........
“Katanya pas mengikuti rapat selalu ber- patokan pada survey tim independen yang mematok harga sekian, padahal kalau kita lihat harga tanah tidak seperti itu. Misalnya, realnya harga tanah Rp. 86 juta per are. Kalau kita melihat, harga tanah di sini tidak ada yang Rp 86 Juta, paling tidak diatas Rp. 100 juta. Tetapi selalu dia berpatokan dari penilaian tim independen, jadi kita slalu kalah. Penilai- annya sudah dijelaskan oleh tim penilai, tetapi tetap tidak memuaskan. Misalnya, kita lihat di sini ganti ruginya berbeda- beda, yang di sebelah sana juga berbeda. Jadi kita mengukur seperti itu. Dengan ad- anya ancaman, katanya jika tidak setuju, nanti uangnya akan dititip di pengadilan, jadi kita terlalu takut. yang menyebabkan saya tidak setuju pada saat musyawarah adalah tidak sinkron harga pasar. Kita mencoba untuk menaikkan tetapi tidak ada hasilnya, akhirnya dengan mengatas- namakan kepentingan publik kita meneri- ma dengan berat hati”, kata Eny Novian- ty. 14
b.  Menurut L. Samsul Bahri, pemberian ganti rugi kepadanya adalah adil.
“Kalau kami lebih dari cukup. Kalau dari segi agama setiap jengkal tanah apabila digunakan untuk umat dan kebutuhan umat kita harus serahkan. Jadi, ini untuk khalayak ramai. Ini akan menjadi soda- koh kita selama-lamanya, lebih-lebih kita sudah diganti luar biasa. Masukan bagi pemerintah,  sosialisasi pendekatan kepa- da masyarakat baik secara agama mau- pun kenegaraan perlu dilakukan. Saya rasa, jika dibuat pendekatan seperti itu, berikan masyarakat fadilah-fadilah bah- wa inilah keutamaan untuk apa jalan ini dilebarkan. Saya rasa, jika dibuat dengan
14 Wawancara dengan Eny Novianty yang mewakil- kan ayahnya yang  bernama Supardi, Warga Kelurahan Prapen. Praya, 10 Maret 2015.
dua pendekatan itu terutama pendekatan agama, insyaalaah. Di Lombok ini kan kita banyak muslim, insyaallah mereka taat kepada Allah SWT”, kata L. Samsul Bahri. 15
c.  Menurut Utik Srihidayati, pemberian ganti rugi yang diberikan  termasuk tidak adil. Utik Srihidayati berkata, “Ndek taon yak unik ngmong (Terjema- han: tidak tahu akan berbicara apa), masalah ganti rugi bikin gak enak hati. Kayaknya alasan semua orang sama saja. Masih mending bisa buat warung lagi, ni usaha kita jadi mati total”. 16
d.  Menurut H. Farid Wajdi (Grand Hero), pemeberian ganti rugi yang diberikan pemerintah termasuk adil. “Kalau dili- hat dari faktor harga sih memang tidak pas lah ya. Kalau melihat kebutuhan rakyat ya gak masalah. Kita bisa bilang adil, karena ada keadilan yang lebih be- sar. Keadilan pribadi harus dikesamp- ingkan demi keadilan yang lebih besar”, kata H. Farid Wajdi. 17
e.  Menurut Rosadi putra dari Ir. M. Saleh warga Kelurahan Prapen, pemberian ganti rugi yang diberikan pemerintah sangat tidak adil.
“Saya memiliki sertifikat, tetapi terdapat perbedaan harga tanah per arenya den- gan warga yang lain. Saya pernah aju- kan harga per are tanah saya pada saat musyawarah. Pertama, pemerintah me- nyatakan ya, nanti kita lihat. Kedua juga menyatakan ya, nanti kita lihat. Ternyata hingga pada saat pertemuan ke- tiga tidak terjadi perubahan, Rp. 100 pun tidak berubah, hanya bertambah pada ni-
15 Wawancara dengan L. Samsul Bahri, warga Kelura- han Panjisari. Praya, 18 Maret 2015.
16 Wawancara dengan Utik Srihidayati, Warga Kelu- rahan Prapen. Praya, 17 Desember 2014.
17 Wawancara dengan H. Farid Wajdi (Grand Hero), Warga Kelurahan Prapen yang memiliki tanah di Pan- jisari. Praya, 23 Maret 2015.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 382~398
lai bangunan saja. Pada akhirnya saya menerima ganti rugi dengan terpaksa, dari pada ke pengadilan, nanti malah me- nambah biaya”, kata Rosadi. 18
Menurut penulis alasan masyarakat menerima besarnya ganti rugi yang diberi- kan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
a.  Faktor Lingkungan Masyarakat
Lingkungan lokasi pelebaran jalan termasuk lingkungan yang agamais, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuka agama seperti Tuan Guru, Ustad, serta terdapatnya Masjid dan Madrasah. Jadi, warga masyarakat yang terkena pelebaran jalan cendrung akan melihat segala sesua- tunya dalam perspektif agama, termasuk dalam pemberian ganti rugi. Sehingga men- ganggap ganti rugi yang diberikan pemerin- tah termasuk adil, karena pelebaran jalan terhadap tanah beserta benda-benda yang terdapat di atasnya digunakan untuk ke- maslahatan umat.
b.  Faktor Normatif Yuridis
Berdasarkan Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dalam hal tidak terjadi kesepakatan menge- nai bentuk dan/atau besarnya ganti keru- gian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri se- tempat dalam waktu paling lama 14 (em- pat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
Selanjutnya, Pasal 42 Undang-Un- dang Nomor 2 Tahun 2012, menyatakan bahwa dalam hal pihak yang berhak meno- lak bentuk dan/atau besarnya ganti keru- gian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah
Agung, maka Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
Dengan adanya pengaturan tentang penitipan di Pengadilan Negeri setempat, maka masyarakat dihadapkan pada satu pilihan akhir, yaitu jika tidak menerima uang ganti kerugian maka uang ganti rugi akan dititipkan di pengadilan setempat. Hal inilah yang mengakibatkan sebagian masyarakat memilih untuk menerima ganti rugi.
c.  Faktor Pendidikan
Faktor tingkat pendidikan akan mem- pengaruhi pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, pada dasarnya menerima ganti rugi pen- gadaan tanah tanpa melalui proses yang cukup panjang. Namun, pemberian ganti rugi tentunya dilakukan dengan pembe- rian yang layak dan adil.
d.  Faktor Ekonomi
Faktor prekonomian mempengaruhi keputusan warga dalam menerima gant rugi. Dalam pelaksanaannya, terdapat warga masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang sudah baik sebelum terjadinya pelebaran jalan, dan memiliki tanah dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan warga tersebut menerima ganti rugi tanpa melalui proses musyawarah yang panjang. Selanjutnya, terdapat pandangan warga bahwa dengan diadakannya pelebaran jalan, maka akan meningkatkan nilai ekonomis dari lokasi tanah yang dimiliknya.
Menurut penulis, alasan masyarakat menyatakan besarnya ganti rugi tidak adil adalah sebagai berikut :
a. Ganti rugi yang diperoleh warga, tidak dapat memberikan penghidupan yang
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan ......... sama atau lebih baik setelah terjadinya pelebaran jalan.
b.  Terjadinya perbedaan harga tanah per are di dalam satu kelurahan.
c.  Masyarakat beranggapan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai (Ap- praisal) tidak sesuai dengan harga pasar yang ada.
d.  Penilaian ganti rugi dilakukan oleh Lem- baga Penilai (Appraisal) dengan mekanis- menya tersendiri, sehingga menimbulkan kecemburuan masyarakat, bahwa pemer- intah akan mempermainkan masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka jika ditinjau dari perspektif utilitas yang dip- elopori oleh Jeremy Bentham, hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang ter- besar bagi sebagian besar masyarakat (the greates happiness for the greatest number). 19
Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagian yang sebesar-besarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, maka yang diutamakan dalam pemberian ganti rugi pelebaran jalan di Kota Praya adalah ke- manfaatan sebagai tujuan utama hukum. Jadi, adil tidaknya pemberian ganti rugi pengadaan tanah bergantung pada, apakah besarnya nilai ganti rugi tersebut memberi- kan kebahagiaan kepada pihak yang ber- hak atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap pihak. Akan tetapi, jika tidak mungkin tercapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam ma- syarakat (bangsa).
Berdasarkan uraian teori Jeremy Ben- tham diatas, maka dalam pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada masyara- kat yang terkena pelebaran jalan di Kota
19 Ibid
Praya dapat dikatakan adil, karena kebaha- giaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat, meskipun ter- dapat beberapa individu-individu masyara- kat yang merasa tidak adil dengan pembe- rian ganti rugi.
Namun apabila ditinjau dari perspektif keadilan menuruti John Rawls yang meru- pakan keritikan terhadap teori Jeremy Ben- tham. John Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial, yakni equal liberty (prinsip kebebasan yang sama) dan equal opportu- nity (kesempatan yang sama). Equal liberty yakni setiap orang memiliki hak atas kebe- basan individual (liberty) yang sama den- gan hak orang lainnya. Equal opportunity yakni memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil. 20
John Rawls memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, diisyaratkan sekaligus adanya unsur ke- adilan yang substantif (justice) dan unsur keadilan prosedural (fairness). Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah diru- muskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. 21 Artinya bahwa, hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang diru- muskan hukum dalam bentuk hak dan kew- ajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.
Jika pelaksanaan prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls dihubungkan dengan pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah yang dilakukan di Kota Praya, maka pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada pihak yang
20 Ibid. Hal 96.
21 Ibid, hal. 95
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 382~398
berhak harus berdasarkan unsur keadilan yang substantif (justice), dan unsur keadi- lan prosedural (fairness). Artinya bahwa, keadilan substantif  dimaknai sebagai ke- adilan dalam pemberian ganti rugi yang diterima secara riil dan dapat dirasakan oleh para pihak yang berhak memperoleh ganti rugi, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum.
Berdasarkan Prinsip Keadilan yang di- isyaratkan oleh John Rawls, maka pembe- rian ganti rugi pengadaan tanah di Kota Praya merupakan pemberian ganti rugi yang tidak adil, karena jika dihubungkan dengan keadilan yang substantif (justice) dan unsur keadilan prosedural (fairness), maka pemberian ganti rugi yang diberikan harus mencakup kedua keadilan tersebut, namun didalam pelaksanaannya keadilan yang diisyaratkan John Rawls tidak terlak- sana. Sebagai contoh, Utik Srihidayati war- ga Kelurahan Prapen yang tidak memiliki mata pencaharian setelah terjadinya pele- baran jalan.
Berdasarkan uraian prinsip keadilan yang diisyaratkan oleh John Rawls dan Jeremy Bentham, untuk mengukur keadi- lan yang diterima masyarakat yang mem- peroleh ganti rugi pengadaan tanah di Kota Praya, penulis berpendapat bahwa teori John Rawls yang mengisyaratkan unsur keadilan substantif dan prosedural sangat relevan digunakan. Keadilan yang diharap- kan seharusnya keadilan yang substantif dan prosedural. Artinya, keadilan yang di- maknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, serta berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban tanpa mengorbankan seba- gian masyarakat.
1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan
Dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pelebaran Jalan Raya Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah Dan Upaya Mengatasinya
Ada beberapa hambatan dalam pelak- sanaan pemeberian ganti rugi, baik dilihat dari sisi kesiapan pemerintah, maupun dili- hat dari sisi kesiapan masyarakatnya. Ham- batan dan kendala yang datang dari sisi ma- syarakat adalah kemajemukan masyarakat itu sendiri, baik dari segi tingkat pendidi- kan, tingkat penghasilan, suku bangsa, dan lain sebagainya. Selain itu adanya ‘image’ atau anggapan masyarakat yang negatif ter- hadap Pemerintah.
Anggapan yang negatif terhadap pemer- intah tersebut muncul karena beberapa se- bab, di antaranya adalah:
a. Penilaian ganti rugi didasarkan pada hasil penilaian dari Lembaga Penilai (Appraisal), yang menilai besarnya ganti rugi dengan mekanisme tersend- iri. Sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah akan mempermain- kan masyarakat.
b. Dengan adanya pengaturan tentang penitipan di pengadilan (konsinya- si), menimbulkan anggapan bahwa masyarakat hanya dihadapkan pada 1 (satu) pilihan, yaitu apabila tidak menerima/keberatan dengan nilai ganti rugi, maka uang ganti rugi akan dititip- kan di pengadilan setempat.
Menurut Staf Subsi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Ida Yunus, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Pra- ya.
“Kendala yang sangat kita rasakan adalah masalah keuangan, karena pihak yang membutuhkan tanah pada akhir ta-
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan .........
hun. Akhir bulan Oktober pelimpahan ke Kantor BPN, belum ada pengajuan dari pihak yang membutuhkan tanah, taha- pan-tahapan yang harus kita lakukan sep- erti itu, dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Kalau kita hitung dalam waktu yang sempit seperti ini  maka tidak cukup. Sehingga sebenarnya kita pernah sarank- an jika sifatnya untuk kepentingan umum dalam skala besar, seharusnya dari Dinas Instansi yang membutuhkan tanah mau- pun DPRD termasuk dari Bupati sendiri, harus memprioritaskan agar dananya su- dah disediakan sejak April, sehingga ada kelonggaran bagi kami. Kita disini dipak- sa untuk segera menyelesaikan, tetapi waktu yang digunakan tidak sesuai den- gan aturan yang ada. Selanjutnya, Ad- anya kecemburuan dari masyarakat yang beranggapan kami akan mempermain- kan masyarakat, padahal tidak ada jalan untuk itu, karena yang menilai besarnya ganti rugi adalah Penilai (Appraisal) ”, kata Lalu Ida Yunus. 22
Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lom- bok Tengah, Zulkarnaen, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Pra- ya.
“Pertama, Ada yang menolak untuk di- bebsakan dan ada juga yang mendukung. Kedua, pemilik tanah tidak berada pada tanah yang akan dibebaskan sehingga pihak pemerintah mengalami kesulitan dalam menghubungi pemilik tanah. Ke- tiga, terdapat satu lokasi tanah yang dimiliki oleh para ahli waris, sehingga terdapat perbedaan pendapat, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Tetapi pada akhirnya mereka setuju”,
22 Wawancara dengan Lalu Ida Yunus, Staf Subsi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor BPN Kabupat- en Lombok Tengah. Praya, 16 maret 2015.
kata Zulkarnaen. 23
Menurut  Zulkarnaen, dari beberapa hambatan yang  dihadapi oleh pemerintah, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
“Kami dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas PU dan Pertanahan, memang- gil para pihak yang bermasalah dengan mengadakan musyawarah. Kami terus mengupayakan musyawarah untuk men- cari solusi yang terbaik, agar tercapai kata mufakat sehingga tidak terjadi ker- ibutan. Kami memberikan pemahaman bahwa jalan ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum jadi semua akan menggunakan fasilitas jalan ini. Akhirnya dengan dilakukannya pendekatan oleh bapak asisten, Kepala Dinas, pemuka-pemuka Lurah, melalui musyawarah yang dilakukan, maka pada akhirnya tercapai kata sepakat dari para pihak untuk menyelesaikan permasala- hannya, sehingga pelebaran jalan dapat dilakukan. Selanjutnya, terhadap pemilik tanah yang tidak berada pada tanah yang akan dibebaskan, pemerintah berupaya menghubungi pemilik tanah melalui ke- lurahan dengan mencari orang terdekat atau keluarga terdekat dari pemilik tanah. Setelah dihubungi dan dipaparkan oleh pemerintah tentang ganti rugi dan pada akhirnya pemilik tanah setuju, selanjut- nya pemilik tanah memberikan kuasa kepada orang yang mewakilkannya dan ditandatangani oleh Lurah setempat un- tuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan”. 24
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kegiatan penyelengga-
23 Zulkarnaen, Op.cit. Praya, 9 Maret 2015.
24 Op.cit. Praya, 9 Maret 2015.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
raan pengadaan tanah di Kota Praya, dian- taranya adalah:
a.  Adanya anggapan warga, bahwa terdapat perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya.
b.  Adanya kecemburuan dari warga bahwa pemerintah akan mempermainkan warga dalam pemberian ganti rugi, karena pe- nilaian dilakukan berdasarkan oleh Lem- baga Penilai (Appraisal) dengan menggu- nakan mekanisme tersendiri.
Upaya pemerintah melalui musyawarah dalam mengatasi hambatan yang ada meru- pakan upaya yang sangat baik, namun yang perlu diperhatikan adalah pelibatan ma- syarakat. Menurut penulis, yang menyebab- kan terjadinya hambatan dalam kegiatan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah adalah kurangnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengadaan tanah, baik pada tahapan persiapan sampai dengan tahapan pembangunan.
Menurut Ndraha, untuk menciptakan keterlibatan masyarakat dalam pembangu- nan dapat dilakukan usaha sebagai berikut: 25
a.  Disesuaikan dengan kebutuhan masyara- kat yang nyata.
b. Dijadikan stimulasi terhadapi masyara- kat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (respon) yang dikehendaki.
c.  Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut.
Berdasarkan uraian di atas, maka par- tisipasi masyarakat sangatlah penting un- tuk dilaksanakan sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pen-
25 Taliziduhu Ndraha, Masyarakat, Pembanginan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990 hal.104.
gadaan tanah, diharapkan akan menguran- gi potensi terjadinya hambatan-hambatan dalam pengadaan tanah, karena masyara- katlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Sehingga pemerintah perlu meli- batkan masyarakat agar masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kegiatan pengadaan tanah.

## SIMPULAN
1) Proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Praya dimulai dari taha- pan penilaian ganti kerugian dan hasil pe- nilaian menjadi dasar pelaksanaan musy- awarah penetapan ganti kerugian di Kelu- rahan Prapen dan Panjisari. Setelah proses pemberian ganti rugi telah dilaksanakan di masing-masing kelurahan  selanjutnya Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Dinas Peker- jaan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Setelah hal ini dilakukan maka instansi yang memerlukan tanah memulai pelak- sanakan kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbeadaan harga per are tanah dalam satu kelurahan yang sama. Sebagai contoh, di Kelurahan Prapen terdapat warga yang bernama Ir. H. M. Saleh yang memiliki sertifikat tanah serta memiliki keadaan elevasi tanah yang baik, namun harga per are tanahnya adalah Rp. 79.600.000 sedangkan L. Sumaningrat yang tidak memiliki sertifikat, harga per are tanahnya adalah Rp. 83.000.000.
2)  Pemeberian ganti rugi pengadaan tanah di Kota Praya  jika ditinjau dari perspektif teori Jeremy Bentham, maka dapat dikatakan adil, karena keadilan yang diisyaratkan oleh Jeremy Bentham hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greates happiness for the greatest number). Sedan- gkan jika ditinjau dari perspetif keadilan
Hery Zarkasih | Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan .........

## Daftar Pustaka
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 2010.
Oloan Sitorus, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Cetakan Pertama, Jakarta : Dasamedia Utama, 1995
Maria S.W. Soemarjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001.
AP Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan. Bandung: Mandar Maju. 1993.
Boedi Harsono, Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, suatu tinjauan Yuridis, makalah pada seminar Nasional Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Kerjasama Fakultas Hukum Universiitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1994.
Taliziduhu Ndraha, Masyarakat, Pembanginan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
John Rawls yang mengisyaratkan unsur keadilan yang substantif (justice) dan un- sur keadilan prosedural (fairness), maka pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Praya termasuk tidak adil, karena keadi- lan yang diisyaratkan John Rawls yaitu memenuhi unsur keadilan yang substantif (justice) yang dimaknai sebagai keadilan dalam pemberian ganti rugi yang diterima secara riil, dan dapat dirasakan oleh para pihak yang berhak memperoleh ganti rugi. Selanjutnya, unsur keadilan prosedural (fairness), lebih berorientasi pada keadi- lan yang telah dirumuskan oleh hukum. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Praya, terdapat warga yang kehilan- gan mata pencaharian setelah diadakannya
pelebaran jalan, hal ini menunjukan tidak terlaksananya keadilan yang diisyaratkan John Rawls.
3)  Hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pelebaran jalan di Kota Praya, diantaranya adalah adanya sengketa antara pemilik tanah yang terkena pele- baran jalan dengan pemilik lama. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menye- lesaikannya adalah, mengupayakan musy- awarah untuk mencari solusi terbaik dari para pihak, tanpa melakukan penitipan di pengadilan, dan pada akhirnya melalui musyawarah, tercapai kata sepakat antara para pihak untuk menyelesaikan perma- salahnya.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 382~398
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Perkaban Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah