Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 114-118| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2803.114-118

## FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN POLISI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
I Made Karnadi, I Nyoman Gede, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia imdkarnadi98@gmail.com , nyomansugiartha14@gmail.com , idaayuwidiatifhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dikalangan remaja anak-anak hingga dewasa serta pemberantasan peredaran narkotika ditangani oleh suatu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional dan Polisi. Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan Polisi juga memiliki kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Badan Narkotika Nasional dan Polisi dalam tindak pidana narkotika yang kedua menganalisis sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan  Polisi  dalam  Penyelidikan  dan  Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  narkotika.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  konseptual.  Data  yang digunakan data hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi Badan Narkotika Nasional adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika Sedangkan fungsi  Polisi  adalah  menangkap  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  memberantas  peredaran  gelap narkotika yang kedua Sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan Polisi dilakukan dengan cara koordinasi dalam hal  menangani  tindak  pidana  narkotika  dimulai  dari  penyelidikan  assessment  terhadap  pelaku  sampai  proses pengawalan persidangan dan eksekusi.
Kata Kunci : Narkotika; Tindak Pidana; BNN

## Abstract
Prevention of narcotics abuse committed among adolescent  children to adults and the eradication of narcotics trafficking  is  handled  by  an  institution,  namely  the  National  Narcotics  Agency  and  the  Police.  The  National Narcotics  Agency  has  the  authority  to  carry  out  investigations  and  police  investigations  also  have  the  same authority as the National Narcotics Agency. This study aims to explain the function of the National Narcotics Agency and the Police in narcotics crime. Secondly, to analyze the synergy between the National Narcotics Agency and the Police in Investigation and Investigation of narcotics crime. The research method used is normative legal research with a conceptual statutory approach. The data used were primary and secondary legal data which were analyzed qualitatively. The results of the study show that the function of the National Narcotics Agency is the prevention  and  eradication  of  narcotics  abuse,  while  the  function  of  the  Police  is  to  arrest  investigations  and investigations and eradicate illicit narcotics against the perpetrators until the process of escorting the trial and execution.
Keywords: Narcotics; Criminal act; BNN

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia saaat ini sedang berjuang melawan maraknya gejolak penggunaan obat terlarang yang  sering  disebut  narkoba.  Narkotika  memang  sangat  bagus  untuk  bidang  kesehatan  dan  juga pengobatan  itu  dikarenakan  narkotika  berasal  dari  tanaman  sintesis  maupun  semi  sintesis  yang  bisa dijadikan sebagai obat hilangnya rasa nyeri menyebabkan penurunan kesadaran bahkan menimbulkan ketergantungan (Mustamin,  2015) .  Menurut Hanifah  &  Unayah,  (2011) Selain  berasal  dari  tanaman narkotika  bisa  dibuat  dengan  zat  atau  bahan  pemula  atau  bahan  kimia  yang  bisa  disebut  dengan prekursor narkotika. Namun penggunaan narkotika banyak sekali disalahgunakan sehingga terjadinya candu berlebihan Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika sangat tegas  penegasan tersebut dikarenakan peredaran gelap narkotika merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum  sehingga bisa ditindak pidana.
Badan  Narkotika  Nasional  merupakan  ujung  tombak  dalam  memerangi  tindak  pidana  narkotika sehingga  membentuk  tim  assesment  terpadu  yang  terdiri  dari  berbagai  profesi  mulai  dari  kesehatan psikologi dan juga kepolisian guna melaksanakan dari perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  yang  menginstruksikan  bahwa  terhadap  seseorang  yang  menggunakan  atau
kecanduan  terhadap  narkotika  direhabilitasi  tanpa  dihukum  oleh  tim  rehab  dari  badan  narkotika nasional.  Tim  dari  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  yang  masuk  dalam  sub  Tim  Brantas  tetap berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk bersama-sama melakukan tindakan-tindakan terhadap pengedar ataupun kurir yang nantinya di tindak lanjuti dalam proses hukum dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk penyempurnaan dibidang  hukum  yang  khusus  mengatur  mengenai  narkotika  dalam  menunjukkan  keseriusannya mencegah serta memberantas narkotika, pemerintah memformat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili dibawah dan bertanggung jawab pada  presiden (Bagus  et  al.,  2020) .  Terjadinya  norma  yang  bertentangan  terkait  dengan  wewenang Badan Narkotika Nasional dan  Polisi  yang  mana  ditinjau  dari  pasal  4  Peraturan  Presiden  Nomor  23 Tahun 2010 bahwa tugas pemberantasan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika Badan Narkotika  Nasional berwenang  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  namun  dalam  hal  ini  polisi juga  memiliki kewenangan yang sama.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Nadhira, (2010) melakukan penelitian  tentang  Optimalisasi  Fungsi  Penyidikan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional.  Penelitian  lain mengunkapkan bahwa dalam mengatasi penyalah gunaan narkoba diperlukan pola hubungan fungsional baik  antara  BNN  dengan  Lapas  dalam  penanganan  narkotika  di  Lapas  kedepannya  sehingga  saling kordinatif,  dalam  bentuk  bentuk  penanganan  preventif  dan  represif  yang  didasari  dengan  nota kesepakatan antara BNN dengan Lapas (Imran, 2013). Faktor yang mempengaruhi kerjasama BNN dan Kepolisian  adalah  faktor  pendukung  adanya  informasi  dan  komitmen  yang  bagus  sedangkan  faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusianya yang tidak lain dari aparat kepolisian (Junaedi et al., 2019) . Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan fungsi Badan Narkotika Nasional dan Polisi dalam tindak pidana narkotika  yang kedua  menganalisis  sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan Polisi dalam Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain menggunakan  penelitian  hukum  normatif  karena  dilihat dari  sudut  kajian  tipe penelitian hukum normatif ini lebih cocok mengangkat materi kepustakaan yaitu melalui sumber-sumber seperti  buku  jurnal  dan  undang-undang.  Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan Perundang-undangan  dan  juga  pendekatan  konseptual  Pendekatan  Perundang-  undangan  adalah pendekatan  yang  dilakukan  menggunakan  Undang-Undang  dan  peraturan  hukum  lain.  Data  yang digunakan  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945 peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang kedua bahan hukum sekunder yaitu teori hukum yang digunakan untuk memecahkan persoalan yang diteliti yang berasal dari bebrapa literature.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fungsi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika
Fungsi Badan Narkotika Nasional ditinjau dari pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan  Narkotika  Nasional  Bahwa  BNN  memiliki  kewenangan  dalam  hal  membuat  suatu  kebijakan baik  kebijakan  strategis  terkait  dengan  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor. Dimana tindak pidana narkotika merupakan: Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya  rasa mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri dan  dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lain.
Menurut Rodliyah,  (2017) Tindak  pidana  narkotika  itu  sendiri  disebutkan  bahwa  orang  yang menggunakan  zat berbahaya atau obat terlarang tersebut bisa mengakibatkan dampak yang negatif bagi orang yang telah melakukan perbuatan pidana maupun orang lainnya sehingga pengguna zat atau obat terlarang itu mengakibatkan rusaknya saraf otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan juga kesadaran dan juga menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau obat berbahaya tersebut.
Tim  assesment  terpadu  memiliki  peranan  penting  dalam  hal  menangani  kasus  narkotika  Selain polisi  Tim Assesment Terpadu ini berasal dari Badan Narkotika Nasional yang berwenang dalam hal menangani  penyalahgunaan  narkotika  yang  nantinya  para  tim  dokter  dan  juga  tim  medis  yang  akan
melakukan pengecekan terhadap korban atau pengguna narkotika. Proses pemeriksaan dilakukan secara hati-hati  oleh  Tim  Assesment  Terpadu  karena  tersangka  pidana itu  sendiri juga  mempunyai  hak-hak sebagai tersangka yang patut juga dilindungi oleh hukum yang berlaku.
Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum karena tersangka biasanya merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan  pribadinya misalnya dia ditangkap ditahan disita barangnya  dan  sebagainya  Padahal  hak-hak  seperti  itu  merupakan  hak  yang  sangat  penting  bagi seseorang  Karena  itu  hukum  perlu  benar-benar  menjamin  dan  mengawasi  agar  pengambilan  hak tersangka  tersebut  tidak  dilakukan secara sewenang-wenang  atau secara berlebih-lebihan (Fuady  & Fuady, 2016) . Perlindungan hak-hak seperti itu sangat penting bagi seseorang  Untuk sebab itu hukum perlu  menjamin  adanya  perlindungan  hak  terhadap  seseorang.  Berdasarka  undang-Undang  yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Fungsi utama dari kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia serta memberikan perlindungan pengayoman dan juga pelayanan terhadap masyarakat, polisi juga berperan aktif  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  Pengemban  fungsi  kepolisian  tersebut  juga  dibantu  oleh kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil. Dalam  proses  pemeriksaan  terhadap  seseorang  yang tertangkap  tangan  sebagaimana diatur dalam KUHAP  sebagai berikut:
1 Menurut Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP  bahwa dalam hal tertangkap tangan tanpa perintah penyidik  penyelidik  wajib  segera  melakukan  tindakan  yang  diperlukan  dalam  rangka penyelidikan  sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, selanjutnya Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum
2 Menurut  Pasal  111  KUHAP  bahwa:  (1)  Dalam  hal  tertangkap  tangan  setiap  orang  berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai  wewenang  dalam  tugas  ketertiban ketenteraman dan keamanan umum  wajib menangkap tersangka guna  diserahkan beserta atau  tanpa  barang bukti kepada  penyelidik  atau  penyidik  (2)  Setelah  menerima  penyerahan  tersangka  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
3 Penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan
Proses penangkapan yang dilakukan polisi terhadap seseorang yang tertangkap tangan tanpa perintah penyidik berawal dari penyelidik guna melakukan penangkapan terlebih dahulu Selanjutnya penyelidik membuat  berita  acara  dan  melapor  ke  penyidik  guna  proses  pemeriksaan  dalam  rangka  penyidikan (Sofyan  &  Asis,  2014) .  Pidana  penjara  memang  memberikan  dampak  yang  buruk  bagi  psikologis seseorang  itu  diakibatkan praktik di  dalam pemasyarakatan kurang berkembang dan  berjalan dengan baik. Pemberian sanksi berupa pidana penjara kepada terpidana pengedar narkotika sudah sesuai dengan keputusan  pengadilan  Hal  ini  diberikan  untuk  memberikan  efek  jera  terhadapterpidana pengedar narkotika  Namun disatu sisi pidana penjara memang lebih buruk ketimbang rehabilitasi korban pengguna narkotika pidana penjara tetap menimbulkan efek yang buruk meskipun praktik pemasyarakatan sampai saat  ini  belum  jauh  beranjak  dari  sistem  penjara  yang  dipraktikkan  selama  pemerintahan kolonial maupun pasca kemerdekaan (Zaidan, 2015) .
2. Sinergitas  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Polisi  dalam  Penyelidikan  dan  Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika
Koordinasi  antara  Badan Narkotika  Nasional dengan Polisi dalam  menangani tindak pidana narkotika sangatlah  penting  Badan  Narkotika  Nasional  merupakan  lembaga  yang  paling  berperan  dalam rehabilitasi  korban  tindak  penyalahgunaan  narkotika  sedangkan  polisi  menangani  tindak  pidana narkotika biasanya dalam hal upaya pemberantasan pengedaran narkotika.
Rehabilitasi Pasal 97:
1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
3) Permintaan  rehabilitasi  oleh  tersangka  atas  penangkapan  atau  penahanan  tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan negeri di putus oleh hakim praperadilan yang di maksud dalam pasal 77 (Lamintang & Lamintang, 2010) .
Pengedar  narkotika  akan  berurusan  dengan pihak kepolisian dimana polisi melakukan penangkapan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  pengedar  dan  bandar  narkotika  sebagai  upaya  pemberantasan peredaran gelap  tindak pidana narkotika.  Kepolisian  adalah  sebagai  aparatur  Negara  dan  birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (fighting crime) memelihara ketertiban (maintaining law and order) dan  melindungi  warga  dari  bahaya  (protecting people) (Wajdi &  Lubis,  2019) .  Setiap  bidang  profesi  hukum  baik  dari  Badan  Narkotika  Nasional  dan  juga  Polisi memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesional hukum yang  harus  memiliki  sikap  manusiawi  adil  patut  dan  jujur  dalam  hal  melaksanakan  kewajibannya sebagai penegak hukum terutama dalam hal tindak pidana narkotika.
Kewenangan Penyelidikan dilakukan oleh pihak dari kepolisian yang bertugas sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan berasal  dari kata dasar wenang yang  berarti  kuasa  untuk  melakukan  sesuatu  sehingga  kewenangan  memiliki  arti  kuasa  untuk melakukan  sesuatu.  Kewenangan  dalam  disiplin  ilmu  hukum  dikenal  dengan  istilah  competentie (Effendi, 2014) . Wewenang  dari  penyelidik  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana yaitu menerima pengaduan dari seseorang terkait adanya suatu tindak pidana narkotika  Penyelidik akan mencari keterangan yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan yang diberitahukan oleh seseorang tersebut  guna  memastikan  apakah  laporan  itu  benar  adanya  atau  tidak  Jika  pengaduan  seseorang  itu benar maka penyelidik segera melakukan pencarian barang bukti terkait dengan pengaduan tersebut dan juga memeriksa seseorang yang telah dicurigai oleh penyelidik

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdsarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai fungsi dalam hal  penyusunan  dan  perumusan  kebijakan  nasional  dalam  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan narkotika.  Tim Asesmen yang dimiliki Badan Narkotika Nasional mempunyai peranan dalam hal penanganan pengecekan terhadap korban atau pengguna narkotika yang dilakukan oleh para ahli  dibidangnya  Fungsi  polisi  dalam  tindak  pidana  narkotika  adalah  menangkap  melakukan penyelidikan  dan  juga  penyidikan  serta  memberantas  peredaran  gelap  narkotika,  yang  kedua  bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) bersinergi dengan polisi dalam mengungkapkan terjadinya dugaan Tindak Pidana  Narkotika  yang diawali  dari penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan tindakan lain  sebagai  upaya membuat  terangnya  dugaan  tindak pidana narkotika Selanjutnya  dilakukan  upaya penyidikan  guna  untuk  mencari  titik  terang  tindak  pidana  serta  mengumpulkan  barang  bukti  guna menemukan  tersangkanya  sedangkan  Badan  Narkotika  Nasional  akan  melakukan  suatu  pengecekan terlebih dahulu sebelum dilakukannya tahap rehabilitasi jika seseorang yang tertangkap itu merupakan korban penyalahgunaan narkotika

## 2. Saran
Adapun yang disarankan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian ini adalah kepada petugas supaya melakukan upaya  penindakan  sesuai  dengan  undang-undang  yang mengatur setiap instansi  baik dari Badan  Narkotika  Nasional  dalam  rehabilitasi  korban  penyalahgunaan  dan  juga  Polisi  dalam  hal Penangkapan  tersangka  peredaran  gelap  narkotika  sangat kuat dalam hal  memberantas  tindak  pidana narkotika, yang kedua Koordinasi BNN dengan kepolisian terus dikembangkan lebih baik lagi sebab upaya kerjasama ini sangat diprioritaskan dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus, I., Setiaawan, T., Ayu, I., Widiati, P., & Sudibya, G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika . 2 (3), 361–365.
Effendi, T. (2014). Dasar-dasar Hukum Acara Pidana . Setara Press. Fuady, M., & Fuady, S. L. L. (2016). Hak Asasi Tersangka Pidana . Prenada Media Group.
Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat. Informasi , 16 (1), 33–46.
Imran, M. A. (2013). Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanganan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Kajian Hukum Dan Keadilan , 1 (2), 327–345.
Junaedi,  Harakan,  A.,  &  Idris,  E.  I.  P.  (2019).  Kerjasama  BNN  dan  Kepolisian  dlam  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jurnal Moderat , 5 (1), 81–95. Lamintang, P. A., & Lamintang, T. (2010). Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi . Sinar Grafika.
Mustamin.  (2015).  Studi  tentang  Penyebab  Penggunaan  Narkoba  Dikalangan  Remaja  di  Kelurahan  Penana’e Kecamatan Raba Kota Bima. Jime , 1 (2), 237–2 49. Nadhira,  N.  (2010).  Optimalisasi  Fungsi  Penyidikan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional. Jurnal  Kriminologi Indonesia , 6 (3), 246–259. Rodliyah. (2017). Hukum Pidana Khusus Cetakan . PT Rajagrafindo Persada. Sofyan, A., & Asis, H. A. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Kencana Media Grup. Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2019). Etika Profesi Hukum . Sinar Grafik a . Zaidan, M. A. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika.