## Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Lintang Akbar Samudra 1; Sava Waroha Sasikirana Haq 2 ; Anaqonita Uzlah Eka Firdaus 3 ; Frizal Aditya Bintang Pratama 4 ; Wenny Ardhanisa 5 ; Khoirunnisa’ Mustika Dewi 6 ; Aulia Syafikra Nur Izza 7
1234567 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia
1 lintangakbars@student.uns.ac.id , 2 savawaroha@student.uns.ac.id , 3 qonitauzlh@student.uns.ac.id , 4 adityabintang790@student.uns.ac.id , 5 wennyard9@student.uns.ac.id , 6 khoirunnisamustikadewi@student.uns.ac.id , 7 afikra7@student.uns.ac.id Article Abstract Keywords: Akad, Bank Syariah, Risiko
Transaksi
Article History: Received: December, 5, 2023 Reviewed: December, 14, 2023 Accepted: December, 27, 2023 Published: December, 31, 2023
DOI: 10.30762/qaw.v7i2.352
Indonesia as a state of law has all the provisions that must be  obeyed  by  all  its  people  as  stated  in  the  laws  and regulations. Bank Jateng Syariah Surakarta Branch Office uses Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking in their  transaction  system.  The  types  of  contracts  and  legal basis  used  as  the  basis  for  the  implementation  of  Islamic transactions in the regulations that have been regulated by the  state.  This  research  uses  qualitative  methods  through interviews that aim to obtain information through questions and  answers  among  researchers  and  sources.  In  this qualitative  approach,  the  team  of  writers  gathered information from the sources. The information that has been collected can be described and compared with the principles of  muamalah  in  Islam.  Several  types  of  contracts  such  as wadiah,  mudharabah,  musyarakah,  and  murabahah contracts  have  been  implemented  by  Bank  Jateng  Syariah Surakarta Branch Office, from the contracts that have been mentioned  there  are  several  obstacles  or  errors  during
transactions.  Efforts  in  handling  obstacles  or  errors  have been  arranged  if  there  is  a  risk  of  unwanted  things happening  in  sharia  transactions  at  Bank  Jateng  Syariah Surakarta Branch Office. As for the risks or obstacles found, the bank has the option  to  resolve such as deliberation or negotiation between the customer and the bank itself.
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  hukum  memiliki  segala ketentuan  yang  harus  ditaati  oleh  seluruh  masyarakatnya sebagaimana  tercantum  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Pada  Bank  Jateng  Syariah  Kantor  Cabang Surakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  mengenai  Perbankan  Syariah  dalam  sistem  transaksi mereka. Adapun jenis akad dan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam implementasi transaksi syariah dalam peraturan yang telah diatur oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara yang bertujuan untuk memperoleh  informasi  melalui  tanya  jawab  antara  peneliti dan narasumber. Pada pendekatan kualitatif ini, tim penulis menghimpun  informasi  dari  para  narasumber.  Informasi yang  telah  dihimpun  ini  dapat  dideskripsikan  dan dibandingkan  dengan  prinsip  muamalah  dalam  Islam. Beberapa  jenis  akad  seperti  akad wadiah , mudharabah , musyarakah , dan murabahah telah dilaksanakan oleh Bank Jateng  Syariah  Kantor  Cabang  Surakarta,  dari  akad  yang telah  disebutkan  terdapat  beberapa  kendala  atau  kesalahan saat  transaksi.  Upaya  dalam  penanganan  kendala  atau kesalahan  telah  diatur  jika  ditemukan  risiko  terjadinya  hal yang  tidak  diinginkan  dalam  transaksi  syariah  di  Bank Jateng  Syariah  Kantor  Cabang  Surakarta.  Adapun ditemukan  risiko  maupun  kendala,  pihak  bank  memiliki pilihan  untuk  menyelesaikan  seperti  musyawarah  atau negosiasi antara nasabah dan bank sendiri.
©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  hidup  akan  selalu  berkaitan  dengan  manusia  yang  lain dikarenakan manusia  tidak  mampu  untuk  hidup  sendiri  untuk  mencukupi  kebutuhannya termasuk dalam transaksi jual beli, transaksi-transaksi bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya— dalam  hal  kedudukannya  sebagai  makhluk  sosial.  Seiring  berkembangnya  zaman,  kegiatan transaksi-transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung. Akan tetapi, pada hakikatnya kegiatan  berkaitan  dengan  perekonomian  tentu  ada  yang  menggunakan  pihak  ketiga  yaitu perbankan. Industri  perbankan  menyediakan  aktivitas  ekonomi  melalui  dua  sistem  yang berbeda.  Sistem  konvensional,  yang  dikenal  sebagai  Bank  Konvensional,  mengoperasikan
usahanya dengan menggunakan bunga, sementara sistem perbankan yang mengadopsi prinsip- prinsip syariah disebut Bank Syariah.
Eksistensi  Bank  Syariah  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok  Perbankan  yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  disahkan  dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008. Bank Syariah memiliki tiga kegiatan inti: pertama , mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  ( funding) dalam  bentuk  simpanan;  kedua , mengalirkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  ( financing) ;  ketiga ,

## menyediakan layanan jasa kepada masyarakat.
Berdasarkan  kegiatan  inti  Bank  Syariah  yang  pertama  perihal  pendanaan,  yaitu menghimpun dana dari masyarakat ( funding ) dalam bentuk simpanan maupun investasi maka dalam  pengimplementasiannya  dapat  berpedoman  pada  akad  mudharabah  maupun  akad  lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal demikian tentu disesuaikan berdasarkan jenis produk jasa yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah, khususnya Bank Jateng Syariah cabang Surakarta. Proses penghimpunan dana dari masyarakat dilaksanakan untuk mencapai tujuan berupa mobilisasi maupun investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi dengan cara yang adil sehingga semua pihak mendapat keuntungan sebagaimana ketentuan  syariat islam. Pada kondisi demikian maka dana bank pada hakikatnya dapat bersumber berdasarkan sumber internal  dan  sumber  eksternal.  Sumber  internal  bank  adalah  sumber  dana  yang  berasal  dari modal pribadi yang dikeluarkan oleh pihak internal dan bersifat tetap sehingga tidak membayar bunga atau nisbah . 1 Sedangkan terhadap sumber eksternal bank maka modal tersebut berasal dari  tabungan  masyarakat,  perusahaan,  maupun  pemerintah  sebagaimana  metode  pendanaan berupa  menghimpun  dana  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  sumber  eksternal tersebut maka dana bersifat sementara dan memerlukan nisbah berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad.
Pada kegiatan inti Bank Syariah yang kedua, yaitu mengalirkan atau menyalurkan dana pembiayaan  kepada  masyarakat  ( financing ).  Melalui  kegiatan  tersebut  maka  Bank  Syariah memiliki  peluang  untuk  menambah  sumber  daya  dan  memperluas  cakupan  investasinya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan berupa penyaluran pembiayaan  kepada  masyarakat  tentu  diberikan  kepada  nasabah  untuk  usaha  yang  bersifat produktif    sehingga  dapat  mencapai  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak,  yaitu  Nasabah  dan Bank Jateng Syariah cabang Surakarta. Sementara itu berdasarkan kegiatan inti  yang  ketiga,
1 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan , 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 61.
yaitu  menyediakan  layanan  jasa  kepada  masyarakat  adalah  dengan  menyediakan  berbagai layanan tambahan. Oleh karena itu, pihak bank dapat memperoleh pendapatan tambahan ( fee ) berupa keuntungan melalui berbagai jenis layanan jasanya di luar berbagai kegiatan jasa berupa simpanan  dan  pinjaman.  Kegiatan  jasa  tambahan  yang  diberikan  oleh  Bank  Jateng  Syariah seperti menerima pembayaran pajak, pemesanan tiket pesawat hingga hotel, penerimaan gaji, transfer  uang  antar  bank,  dan  berbagai  layanan  lainnya.  Hal  demikian  salah  satunya  dapat dilakukan melalui fasilitas kartu BPD Card Bank Jateng dan internet banking sehingga dapat memudahkan para nasabahnya untuk melakukan kegiatan transaksi dimanapun dan kapan saja.
Berkenaan dengan tata cara dalam mengumpulkan atau mengalirkan dana yang berasal masyarakat  dan  kemudian  kembali  lagi  kepada  masyarakat  maka  perbankan  syariah  dalam implementasinya menerapkan berbagai jenis akad, yaitu: (1) akad dalam konsep titipan, seperti wadî'ah  yad  amânah dan wadî'ah  yad  dhamânah ;  (2)  akad  dalam  konsep  bagi  hasil,  seperti mudharabah dan musyarakah; (3) akad dalam konsep jual beli akad dengan model sewa, seperti murabahah , salam dan istishnâ' ;  (4)  akad  dalam  konsep  sewa,  seperti ijârah dan ijârah  wa iqtinâ' atau ijârah Muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT); (5) akad dalam konsep pinjaman, seperti qard ;  (6)  akad  dalam  konsep  lain,  seperti wakâlah , kafâlah , hiwâlah , rahn ,  dan  lain sebagainya. 2
Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya tetap terkait erat dengan konsep akad dalam  kegiatan  bisnisnya .  Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  mengenai Perbankan Syariah, akad memiliki makna suatu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak terkait lainnya yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaan akad antara manusia dan lembaga perbankan syariah memiliki peran penting guna menyempurnakan kegiatan ekonomi syariah. Adanya akad menyebabkan akibat hukum terhadap subjek hukum yaitu manusia dan lembaga perbankan syariah yang disetujui secara sah oleh hukum dengan para pihak dan juga konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Pelaksanaan akad memiliki dasar hukum dan dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat prinsipnya masing-masing.
Dalam  melaksanakan  akad-akad  yang  berkenaan  dengan  dasar  hukum  sekaligus mengenai prinsip-prinsipnya dalam hukum Ekonomi Islam tentunya sudah menjadi hal yang lazim jika terdapat kendala dalam pelaksanaan akad antara nasabah dengan pihak bank. Salah satu contoh kendala tersebut adalah wanprestasi. Terdapatnya kendala antara nasabah dengan
2 Sofniyah Ghufron, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah , 1 ed. (Jakarta: Renaisan, 2007).
pihak bank tentunya akan mengatasi tersebut dengan solusi yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana jenis akad, dasar hukum dan pelaksanaan akad di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta sekaligus solusi Bank Jateng Syariah Kantor  Cabang  Surakarta  dalam  menyikapi  kendala  yang  terjadi  terhadap  pelaksanaan  akad atau transaksi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui secara detail berkenaan  dengan  implementasi  atau  realisasi  pelaksanaan  akad  yang  digunakan  pada  Bank Jateng Syariah apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang.

## METODE
Jenis  penelitian  Analisis  Pelaksanaan  Akad  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah penelitian  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  metode  studi  hukum  nan memanfaatkan  kenyataan  empiris  yang  diperoleh  dari  tingkah  laku  individu,  antara  lain perbuatan  lisan  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  perilaku  nyata  melalui  pemantauan langsung.  Penelitian  empiris  lagi  digunakan  untuk  mengamati  akibat  dari  perilaku  individu yang berupa sisa-sisa substansi dan arsip.
Metode yang tim penulis gunakan di dalam Analisis Pelaksanaan Akad pada Lembaga Keuangan  Syariah  adalah  metode  pendekatan  kualitatif,  yang  mana  berarti  sebagai  sebuah metode  penelitian  yang  menghasilkan  dan  mengadaptasi  informasi  deskriptif  seperti copy catatan lapangan, gambar, hasil wawancara, rekaman gambar hidup, dan lain-lain. Penelitian ini  tergolong  ke  dalam  jenis  kualitatif  lantaran  pada  dasarnya  maksud  penelitian  ini  adalah mempelajari maupun mengkaji suatu objek dalam kondisi alaminya tanpa adanya manipulasi terhadapnya dan perolehan yang diharapkan bukan berdasarkan penilaian kuantitatif melainkan berdasarkan makna dari fenomena atau kualitas yang diamati.
Pada  penelitian  ini  tim  penulis  memeriksa  prosedur  akad  syariah  berdasarkan  prinsip muamalah Islam yang diterapkan di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta dan layanan apa saja yang termasuk di dalamnya. Pada pendekatan kualitatif ini, tim penulis menghimpun sebanyak-banyaknya informasi dari narasumber, lalu mengolah informasi-informasi yang telah diperoleh dan dihimpun  menjadi  suatu  kodifikasi  atau tema-tema tertentu. 3 Tema-tema yang telah dikumpulkan kemudian dikembangkan menjadi kumpulan pola, kumpulan teori, dan/atau generalisasi untuk nantinya dideskripsikan dan dibandingkan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah staf sub bagian Umum Sumber Daya Manusia Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta.
3 John  W  Creswell, Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed”.  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 96.
Teknik  pengumpulan  data  yang  tim  penulis  lakukan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini adalah teknik wawancara terkonsentrasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab antara tim penulis (sebagai pewawancara) dengan narasumber. Wawancara adalah suatu proses komunikasi dan interaksi antara setidaknya dua orang ketika bebas tanpa paksaan dalam pengaturan alami. Arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang ditetapkan berdasarkan kepercayaan  sebagai  landasan  pokok  dalam  proses  memahami. 4 Tim  penulis  melakukan wawancara  dengan  subjek  penelitian  yaitu  pihak  Bank  Jateng  Syariah  Kantor  Cabang Surakarta.  Lokasi  penelitian  merupakan  area  di  mana  tim  penulis  memperoleh  informasi mengenai hal yang diteliti, lokasi dari objek penelitian ini adalah Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta yang bertempat di Jl. Slamet Riyadi No. 293 Surakarta.
Teknik  analisis  data  yang  tim  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  berpedoman  pada pendapat Miles dan Huberman, sebagai berikut:
1. Data Collection atau pengumpulan data, yaitu pengumpulan dan pengkajian keseluruhan data  yang  ada  dari  pelbagai  sumber  seperti  hasil  wawancara,  dokumen  yang  berkaitan dengan gambar, dan lain-lain. 5
2. Data  Reduction atau  pengurangan  data,  yaitu  pemilahan  dari  seluruh  data  yang  telah terhimpun ke dalam pengelompokan yang berisikan data yang benar-benar berkaitan dan sesuai dengan penelitian. 6
3. Data  Display atau  penyajian  data,  yaitu  penyajian  secara  ilmiah  terhadap  data  yang diperoleh  tim  penulis  dari  tempat  penelitian  tanpa  menyembunyikan  kekurangan  apa pun. 7
4. Conclusion  Drawing atau  penarikan  kesimpulan,  yaitu  menggali  konklusi  sebagai jawaban dari rumusan masalah ketika sudah menjadi suatu karya ilmiah. 8

## PEMBAHASAN

## Realisasi Pelaksanaan Akad di Bank Jateng Syariah
Bank  Jateng  Syariah  merupakan  unit  usaha  yang  pembentukannya  dilaksanakan  oleh Bank  Jateng  seiringan  dengan  perkembangan  perbankan  syariah  yang  ada.  Tujuan pembentukan Bank Jateng Syariah sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dan minat yang tinggi  dari  masyarakat  berkenaan  dengan  produk  dan  jasa  perbankan  dengan  basis  syariat
4 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 34.
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 190.
6 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data , 2 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 129.
7 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 95.
8 Ibid. , hlm.  99
Islam. 9 Perbankan  syariah  memiliki  bentuk-bentuk  akadnya  sendiri  dalam  pelaksanaan transaksi  di  dalamnya—yang  mana  didasarkan  pada  pembagian  akad  dalam  sistem  ekonomi Islam, dilihat dari tujuan atau keberadaan kompensasinya, yaitu akad tabarru’ dan akad tijari . 10
Pada umumnya, di dalam sistem ekonomi (perbankan) syariah pada akad tabarru’ terdiri dari qard,  hawalah , wakalah , kafalah , wadiah , waqf , shadaqah , hibah , ibra ,  dan rahn . Sedangkan, pada akad tijari dibagi lagi ke dalam 2 bentuk yaitu Natural Certainty Contracts ( NCC )  yang  terdiri  dari  akad  sewa-menyewa,  upah-mengupah  dan  jual-beli;  dan Natural Uncertainty Contracts ( NUC ) yang terdiri dari musyarakah , mufawadah , inan , wujuh , abdan , mudharabah , muzara’ah , musaqah , dan mukharabah . 11 Pada khususnya, akad yang lebih kerap diterapkan dalam transaksi di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta di antaranya ialah akad wadiah , mudharabah , musyarakah dan murabahah . Berdasarkan wawancara yang telah tim  penulis  lakukan,  narasumber  menyatakan  bahwasanya  akad-akad  tersebut  dilaksanakan dengan tetap menerapkan hukum serta prinsip dalam hukum ekonomi Islam yang ada.
Prinsip dasar di dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, maslahat, ta’awun dan keseimbangan, yang dijabarkan sebagai berikut: 12
a. Prinsip tauhid, sebagai dasar segala tindakan manusia, dimaksudkan bahwa segala yang  dilakukan  oleh  manusia,  khususnya  dalam  hal  bermuamalah  pada  konteks ekonomi  harus  menyerahkan  segalanya  hanya  kepada  Allah  ﷻ—tempat  manusia mengadu dan bergantung dalam segala kebutuhan.
b. Prinsip  keadilan  memiliki  maksud  implementasi  larangan  adanya  unsur  riba, gharar , maisyir dan haram. Sebagaimana definisi dasarnya, adil berarti sama berat, yang  mana  praktik  riba, gharar , maisyir ,  dan  haram  mencerminkan  perbuatan ketidakadilan. Riba merupakan pembayaran tambahan tanpa ada imbalan bagi salah satu  pihak  yang  berakad, gharar adalah  ketidakjelasan  terkait  suatu  hal  dalam bertransaksi, maisyir merupakan judi, dan haram berkenaan dengan hukum dasar muamalah  adalah  diperbolehkan  selama  tidak  terdapat  suatu  dalil  yang menyatakannya haram.
c. Prinsip maslahat bermakna mengambil manfaat dan menolak mudarat.
9 Efi Fajar Arifin dan Siti Afidatul Khotijah, “Mudharabah Financing and Musyarakah Financing Applications at Bank Jateng Syariah,” Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide 2, no. 2 (2023): hlm. 367, https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.582.
10 Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah,” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 50 No. 2 (2016): hlm. 404.
11 Ibid .
12 Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM 1, no. 1 (2015): hlm. 76–83, https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521.
d. Prinsip ta’awun bermakna tolong-menolong.
e. Prinsip keseimbangan bermakna seimbang antar segala sektor.
Kegiatan  dari  bank  syariah  terdiri  atas  pelaksanaan  penghimpunan  dana  dari masyarakat,  penyaluran  dana  yang  telah  dilakukan  penghimpunan  sebelumnya  kepada masyarakat  sebagai  pembiayaan  maupun  pinjaman,  serta  menyediakan  jasa  keuangan berdasarkan pada syariat Islam. 13 Dalam hal penyaluran dana kepada para nasabah atau masyarakat  dengan  bentuk  pembiayaan,  sebagaimana  jenis  transaksi  yang  sering dilakukan  di  Bank  Jateng  Syariah  Kantor  Cabang  Surakarta,  perlu  memperhatikan pelaksanaan yang baik dan sehat. Zulkifli menegaskan bahwasanya suatu pembiayaan itu dapat  dikatakan  baik  dan  sehat,  apabila  prosesnya  berorientasi  pada  suatu  investasi kehalalan  serta  mendapatkan return yang  optimal. 14 Dalam  hal  ini  pihak  Bank  Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta menjalankan peran sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan,  sedangkan  nasabah  memenuhi  kewajiban  atas  suatu  pembiayaan  sesuai dengan kesepakatan. Hal demikian sesuai dengan isi kandungan dari QS. An-Nisa’: 29, yang  memiliki  makna  bahwa  kita  tidak  boleh  saling  memakan  harta  atau  mengambil keuntungan di jalan yang tidak benar kecuali perbuatan tersebut telah disepakati bersama.
Pelaksanaan  kegiatan  bank  syariah  harus  memperhatikan  dan  melandaskan praktiknya pada prinsip serta dasar hukum terkait yang berlaku. Pemenuhan pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta terhadap dasar hukum dan prinsip yang ada sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Akad Wadiah
Akad wadiah diterapkan di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta sebagai penitipan dana antara pemilik dana kepada Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta sebagai  penerima  titipan  tersebut.  Penitipan  dana  tersebut  tentu  berdasarkan  akad  dan kepercayaan pihak nasabah kepada pihak bank bahwa bank dapat menjaga dan mengelola dana tersebut dengan baik. Berdasarkan kesepakatan akad antara nasabah dengan bank maka akan timbul suatu  penyerahan dana kepada Bank Jateng Syariah  Kantor Cabang Surakarta. Oleh karena itu, nasabah selaku pemilik dana yang menyerahkan dana tentu memiliki hak  untuk  dapat  mengambil  dana tersebut  kapan saja.  Penerimaan  dana  pada hakikatnya dilakukan berdasarkan prinsip amanah, yaitu pihak yang menerima simpanan
13 Ahmad  Supriyadi,  “Bank  Syariah  dalam  Perspektif  Filosofis,  Yuridis  dan  Sosiologis  Bangsa  Indonesia,” MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 1, no. 1 (2018): hlm. 10, https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980.
14 Sri Mulyani, “Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah,” An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 1, no. 2 (2020): hlm. 95, https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167.
tidak bertanggung jawab terhadap hal apapun yang terjadi berkenaan pada barang atau aset yang disimpan, seperti kerusakan atau kehilangan, selama itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menitipkan objek wadiah berupa penitipan dana tersebut.
Dasar  hukum  yang  menjadi  pedoman  pelaksanaan wadiah disebutkan  dalam  Qs . Al-Baqarah: 283 dan Qs. An-Nisa: 58. Namun di Indonesia sendiri dasar hukum tentang wadiah telah dijelaskan pada pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2009. Sehingga hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN0MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikasi Wadi’ah Bank Indonesia. Pelaksanaan akad wadiah sendiri penarikannya tidak dapat  menggunakan  cek  atau  alat  yang  bermakna  sama  sehingga  penarikannya  sesuai dengan kesepakatan dan seperti tabungan pada umumnya. Bank Jateng Syariah Kantor Cabang  Surakarta  bertindak  sebagai  penerima  dana  yang  dititipkan  atau  ditabungkan. sehingga  bank  tidak  diperkenankan  memberikan  suatu  bonus  yang  dijanjikan.  Namun bank  dapat  memberikan  biaya  administrasi  yang  berkaitan  secara  langsung,  sehingga dapat diambil sewaktu-waktu oleh seseorang yang menitipkan dana tersebut.

## 2. Akad Mudharabah
Akad mudharabah merupakan penyerahan modal secara penuh oleh pemilik modal kepada  pelaku  atau  pengelola  usaha,  dengan  tujuan untuk  memperoleh  keuntungan usaha yang kemudian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bank Jateng Syariah Kantor  Cabang  Surakarta  menjalankan  model  usaha mudharabah dengan  cara menghimpun  dana  dari  para  nasabah  melalui  simpanan  seperti  tabungan,  deposito maupun bentuk sejenis lain yang sejalan dengan prinsip mudharabah ; menyalurkan dana dalam  bentuk  pembiayaan  usaha;  dan  terlibat  dalam  kegiatan  usaha  lain  yang  biasa dilakukan oleh bank dengan syarat disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.
Berdasarkan  sistem mudharabah ,  pihak  pengelola  memiliki  bagian  dalam  harta pihak lain sebagai  hasil dari pekerjaan yang dikelolanya. Bagi  pengelola, mudharabah dianggap  sebagai  bentuk  usaha  yang  berkontribusi  pada  kepemilikan,  sementara  bagi pemodal, mudharabah bukanlah kategori sebagai sebab kepemilikan, melainkan hanya merupakan salah satu usaha pengembangan kekayaan. 15 Di Indonesia mudharabah diatur dalam Dewan Syariah dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat (4). Adapun di dalam Al Quran dijelaskan dalam QS.  Al-Muzammil  (72):  2 . Pelaksanaan  akad mudharabah yang  dilaksanakan  dalam
15 Salmanul Hakim Siregar, “Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah” Jurnal Ijtihad . 36 N0 1 (2020). hlm. 20
perbankan syariah dapat  dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu pada waktu penyerahan dana atau ketika proses penyaluran dana. Proses penyerahan dana dalam hal ini merujuk kepada  suatu  mekanisme  masuknya  dana  dari  nasabah  kepada  bank.  Pada  tahap penyerahan  dana, mudharabah diwujudkan  dalam  bentuk  tabungan mudharabah dan deposito mudharabah . Sementara itu, terhadap proses penyaluran dana, yaitu berkaitan dengan proses keluarnya dana dari bank kepada nasabah.

## 3. Akad Musyarakah
Merujuk  pada  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  106  tentang Akuntansi Musyarakah, akad musyarakah didefinisikan dengan ikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal akad kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu, yang mana pada  tiap-tiap  pihak  tersebut  melakukan  kontribusi  memberikan  dana  terhadap keberlangsungan usaha tersebut—yang meliputi kas maupun non-kas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Keuntungan dalam akad musyarakah kemudian dilakukan pembagian berdasarkan  pada  kesepakatan  bersama,  sedangkan  kerugian  dilakukan  pembagian berdasarkan  pada  proporsi  dari  kontribusi  dana  yang  telah  diberikan  oleh  tiap-tiap pihak. 16
Bank  Jateng  Syariah  Kantor  Cabang  Surakarta  menerapkan musyarakah pada kegiatan pembiayaannya. Pembiayaan musyarakah dapat diaplikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah yang berlaku untuk kredit modal kerja. Musyarakah permanen  ( syirkatu  al-milk )  atau  bisa  disebut  sebagai musyarakah kepemilikan  yaitu  bank  menjadi  mitra  dalam  suatu  usaha  dan  mengharuskan  mitra musyarakah  untuk  terlibat  langsung  dalam  usaha  dan  mencapai  keuntungan  sebanyak yang  mereka  inginkan.  Sedangkan, musyarakah kredit  modal  kerja  ( syirkatu  al-uqud ) atau bisa disebut sebagai musyarakah akad/kontrak yaitu bank sebagai mitra dalam tahap awal  proses  bisnis  yang  mana  menyediakan  modal  untuk  membeli  aset,  fasilitas,  dan keperluan usaha lainnya. 17
Secara lebih khusus, musyarakah yang dilaksanakan di Bank Jateng Syariah adalah pembiayaan musyarakah mutanaqishah . Musyarakah mutanaqishah mengandung unsur kerja  sama  atau  yang  biasa  disebut  dengan syirkah ,  serta  unsur  sewa  atau  yang  biasa disebut dengan ijarah . Tindakan syirkah dilakukan dalam rangka memberikan penyertaan
16 Darmawati  H,  “Akad  dalam  Transaksi  Ekonomi  Syariah,” Sulesana:  Jurnal  Wawasan  Keislaman 12,  no.  2 (2018): 143–67.
17 Efi Fajar Arifin dan Siti Afidatul Khotijah. Op. Cit ., hlm. 371.
modal atau dana dan syirkah dalam rangka kepemilikan, sementara ijarah dalam hal ini merupakan kompensasi pembayaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang  lain. 18 Merujuk  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  73/DSN-MUI/IX/2008  tentang Musyarakah Mutanaqishah ,  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah merupakan musyarakah yang  kepemilikan  barang  atau  modalnya  ada  pada  salah  satu  pihak  (atau biasa disebut sebagai syarik , yang mana dalam hal ini merupakan bank syariah) berkurang secara  bertahap  oleh  sebab  pembelian  (pengalihan  komersial)  yang  juga  terjadi  secara bertahap  oleh  pihak  lainnya  ( syarik yang  lain,  yang  mana  dalam  hal  ini  merupakan nasabah). 19 Perpindahan  kepemilikan  dari  seorang syarik kepada syarik lainnya  dalam akad ini terjadi melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang dipegang oleh syarik lain, yang mana bentuk kerja sama berdasarkan akad musyarakah mutanaqishah ini berakhir ketika telah  terjadi perbuatan pengalihan hak dari salah satu  pihak kepada pihak yang lain .
Dalam  pelaksanaannya,  akad musyarakah  mutanaqishah ini  dilandaskan  pada berbagai  sumber  hukum  seperti  Alquran,  Hadits,  Fatwa  DSN  MUI  serta  peraturan perundang-undangan yang ada yaitu QS. Shaad: 24, Hadits Riwayat Tirmidzi dan Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah ,  Fatwa  DSN-MUI  No.  73/DSN-MUI/IX/2008  tentang Musyarakah Mutanaqishah ,  Fatwa  DSN-MUI  No.  01/DSN-MUI/X/2013  tentang Pedoman  Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam  Produk  Pembiayaan,  Fatwa DSN-MUI  No.  91/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  Sindikasi,  serta  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 20
QS. Shaad: 24 menjelaskan mengenai kisah Nabi Daud yang menghadapi peristiwa atau perkara yang harus diselesaikannya sebagai seorang hakam . Arti dari Firman Allah ﷻ tersebut bahwasanya perserikatan terhadap suatu kepemilikan harta pada hakikatnya dapat  dilakukan  berdasarkan  suatu  akad.  Perserikatan  dilaksanakan  dengan memperhatikan 4 (empat) etika dasar yaitu 1) memilih rekanan yang beriman, bertakwa, dan saleh, 2) memiliki perhitungan atas segala potensi dengan jelas, 3) amanah atau dapat
18 Nadratuzzaman Hosen, “Musyarakah Mutanaqishah,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2009): hlm. 48.
19 Dery Ariswanto, Zedra Warang, dan Agung Wildan Azizi, “Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 6, no. 2 (2021): hlm. 152, https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893.
20 Muhammad Haris, “Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam,” Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis 1, no. 2 (2022): hlm. 119.
dipercaya, dan 4) apabila terjadi persengketaan memilih upaya penyelesaian berdasarkan cara yang tepat.
Hadits Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin  ‘Auf, menyatakan bahwasanya bukanlah suatu  perdamaian  yang  dapat  dilakukan  apabila  berupa  perdamaian  dan/atau  syarat- syaratnya  yang  menghalalkan  yang  haram  atau  sebaliknya.  Hadits  Riwayat  Abu  Daud dari  Abu  Hurairah,  menyatakan  bahwa  Rasulullah  ﷺ  berkata  Allah  ﷻ  berfirman bahwasanya  Ia  menyertai  pihak  yang  saling  bersyarikat  selama  mereka  tidak  saling mengkhianati.  Kedua  hadits  ini  menjelaskan  mengenai  kebolehan  pelaksanaan  akad syirkah oleh syara’ dan  menyebutkan  mengenai  syarat  atau  ketentuan  yang  perlu dilakukan dalam hal pelaksanaan akad syirkah tersebut.
Fatwa DSN MUI mengatur mengenai  ketentuan yang lebih khusus  dibandingkan dengan  Alquran  dan  Hadits  yang  lebih  masih  bersifat  umum  dan  luas.  Khususnya mengenai  pembiayaan musyarakah , musyarakah  mutanaqishah ,  pedoman  produk pembiayaan sebagai implementasi musyarakah mutanaqisah , dan pembiayaan sindikasi secara lebih terperinci mengenai pelaksanaannya. Perincian tersebut menjadi dasar untuk mengetahui  terkait  hal-hal  penting  dalam  pelaksanaan  seperti  ijab  qabul,  syarat  para pihak, biaya operasional, objek akad dan perihal  persengketaan pada Fatwa DSN-MUI No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah.  Pengaturan  mengenai ketentuan umum musyarakah mutanaqishah , hukumnya (boleh), ketentuan akadnya, dan ketentuan  khususnya  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  73/DSN-MUI/IX/2008  tentang Musyarakah Mutanaqishah . Pengaturan mengenai definisi produk, tujuan produk, objek pembiayaan,  karakteristik musyarakah  mutanaqishah ,  prinsip  dan  ketentuan  (umum, khusus  dan  lain)  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  01/DSN-MUI/X/2013  tentang  Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam  Produk  Pembiayaan.  Pengaturan mengenai  ketentuan  umum  pembiayaan  sindikasi,  ketentuan  hukumnya  (boleh), ketentuan  akadnya  (antara  entitas  sindikasi  dengan  nasabah,  antara  sesama  peserta sindikasi),  ketentuan  dokumen  dan  rekening  akad,  dan  penyelesaian  permasalahannya pada Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi.
Pada  hakikatnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  menjadi  dasar  hukum  umum  bagi  pelaksanaan  kegiatan  transaksi  dalam perbankan syariah, termasuk Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta. Mengingat bahwa akad musyarakah mutanaqishah merupakan penggabungan dari akad syirkah dan ijarah ,  maka  pelaksanaannya  perlu  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  dari  keduanya. Mengenai akad syirkah , didahulukan memenuhi unsur pokok berupa keberadaan pihak-
pihak yang akan melakukan kerja sama dan pokok modal, sighat , dan objek akad syirkah . Selanjutnya memenuhi syarat pelaksanaannya berupa 1) para pihak harus sepakat dan rela bekerja  sama,  2)  para  pihak  harus  saling  percaya,  dan  3)  percampuran  pokok  modal merupakan bentuk percampuran hak tiap-tiap pihak dalam hal kepemilikan objek akad tersebut. Kemudian mengenai akad ijarah, didahulukan memenuhi unsur pokok berupa adanya penyewa, orang yang menyewakan, sighat , ujrah , dan objek sewa; serta kejelasan mengenai  besaran  angsuran,  besar  sewa,  dan  ketentuan  batas  waktu  pembayaran yang diketahui oleh para pihak. 21

## 4. Akad Murabahah
Dalam konteks pelaksanaan akad tijari , dalam klasifikasi bentuk Natural Certainty Contracts ( NCC ), Bank Syariah dapat melaksanakan akad jual-beli dengan prinsip akad murabahah , 22 yaitu jual beli yang mana besarnya keuntungan yang akan diambil secara terbuka  dapat  diketahui  oleh  para  pihak,  baik  itu  pihak  penjual  maupun  pembeli. 23 Merujuk pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah , murabahah merupakan  akad jual beli barang yang mana harga jualnya sama dengan besar dari biaya perolehan atau pembelian oleh penjual ditambahkan dengan suatu keuntungan yang disepakati bersama antara para pihak, serta penjual diharuskan untuk memberitahukan biaya pembelian awal barang tersebut kepada pembeli.
Akad murabahah pada Bank Jateng Syariah ditujukan dalam rangka melaksanakan kegiatan  pembiayaan,  sehingga  yang  dimaksudkan  dengan  pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian dalam hal penyediaan barang dengan didasarkan pada transaksi jual-beli yang mana pihak bank memiliki peran untuk membelikan kebutuhan barang di awal dan kemudian melakukan penjualan kembali barang yang telah dibelinya terlebih dahulu  tersebut  kepada  nasabah  dengan  biaya  penjualan  tersebut  ditambah  dengan keuntungan sebagaimana yang telah disetujui oleh para pihak di awal. Nasabah kemudian membayar barang tersebut dengan cara cicil atau mengangsur dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Hal ini sebagaimana definisi pada angka 6 Bab I Ketentuan Umum, Buku II Tentang Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Dalam  pelaksanaannya,  akad  pembiayaan murabahah ini  dilandaskan  pada berbagai  sumber  hukum  seperti  Alquran,  Hadits,  Fatwa  DSN  MUI  serta  perundang- undangan yang ada yaitu QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 198, QS. An-Nisa: 29,
21 Nadratuzzaman Hosen. Op. Cit ., hlm. 49.
22 Nurul Ichsan. Loc. Cit.
23 Nurul Ichsan. Op. Cit ., hlm. 418.
Hadits  Riwayat  Ibnu  Majah  dari  Syuaib , Fatwa  DSN-MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). QS. Al-Baqarah: 275 menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli adalah suatu kehalalan dan menyatakan haramnya  riba,  QS.  Al-Baqarah:  198  menjelaskan  tentang  terhindarnya  dosa  kepada manusia yang mencari karunia Allah ﷻ dalam jual beli, dqn QS. An-Nisa: 29 menjelaskan tentang larangan mengambil keuntungan yang bathil dan menekankan perniagaan suka sama suka yang bertujuan untuk mencari ridho Allah ﷻ. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Syuaib  menyatakan  bahwasanya  terdapat  3  (tiga)  hal  yang  di  dalamnya  mengandung keberkahan  yaitu  1)  jual  beli  dengan  memberi  waktu/tempo,  2)  peminjaman,  dan  3) campuran  gandum  dengan  jelai  untuk  di  konsumsi  orang-orang  rumah  bukan  untuk dijual;  yang  mana  salah  satunya  menyebutkan  jual  beli—sehingga  juga  mengandung keberkahan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur secara lebih khusus mengenai  ketentuan  umum murabahah dalam  bank  syariah,  jaminan murabahah, ketentuan murabahah kepada  nasabah,  penundaan  pembayaran,  utang  dan  bangkrut dalam murabahah .
Pelaksanaan  akad murabahah dalam  transaksi  pembiayaan  pada  Bank  Jateng Syariah perlu diawali dengan pemenuhan terhadap rukun dan syaratnya terlebih dahulu. Rukun dari jual beli sendiri adalah adanya penjual, pembeli, sighat dan objek jual beli, sedangkan syarat dari akad murabahah yaitu 1) mengetahui harga pembelian pertama, 2) mengetahui  besarnya  keuntungan  yang  ditentukan,  3)  tidak  terdapat  riba,  4)  tahap pertama  dalam  transaksi  harus  dilakukan  sah  secara  syara’,  dan  5)  penjual  harus menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian.  Pemenuhan  persyaratan juga dilakukan terhadap Pasal 9 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah,  dan  Bagian  Keenam  tentang Bai Murabahah Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah mengenai syarat dan ketentuan murabahah yang lebih rinci.
Berdasarkan  pada  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  tim  penulis,  diketahui bahwasanya  pelaksanaan  akad  dalam  Bank  Jateng  Syariah  Kantor  Cabang  Surakarta mendasarkan teknis, syarat dan ketentuannya dengan dasar hukum terkait yang ada dan prinsip ekonomi syariah. Diketahui pula bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian sesuai suatu akad yang ingin diterapkan dibantu oleh notaris yang membidanginya.
Pemenuhan terhadap persyaratan dan ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam dasar hukum terkait suatu akad tertentu merupakan tahap pemenuhan awal. Setelah pihak- pihak yang berakad memenuhi syarat dan ketentuan awal tersebut, perlu dipenuhi juga
kewajiban yang timbul setelahnya untuk  dapat  memperoleh hak masing-masing pihak. Dalam  hal  para  pihak  merupakan  Bank  Jateng  Syariah  Kantor  Cabang  Surakarta  dan nasabah, maka hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dipenuhi yaitu:
1. Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta
a. Hak:
1) Berhak  untuk  mengambil  tindakan  hukum  sesuai  akad  yang berjalan  apabila  ada  permasalahan  yang  timbul  ketika pembiayaan sudah berjalan; dan
2) Berhak untuk menerima angsuran dari nasabah.
b. Kewajiban:
1) Wajib untuk  menjaga kerahasiaan informasi data nasabah;
2) Wajib untuk memberikan layanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
3) Wajib memantau kelangsungan pembiayaan.
2. Nasabah
a. Hak:
1) Berhak untuk menerima layanan sesuai dengan akad yang telah disepakati; dan
2) Berhak  untuk  berkoordinasi  dengan  bank  ketika  muncul permasalahan dalam berjalannya pembiayaan.
b. Kewajiban:
1) Wajib  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  bentuk  angsuran; dan
2) Wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh bank.
Upaya  Bank  Jateng  Syariah  dalam  Mengantisipasi  Potensi  Risiko  Yang  Terjadi Terhadap Pelaksanaan Akad
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perihal kegiatan operasional ranah perbankan syariah  dilakukan  melalui  Unit  Usaha  Syariah  atau  UUS.  Dasar  atas  kegiatan  operasional berdasarkan  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah  adalah  Peraturan  Bank  Indonesia Semarang dengan No. 9/71/DS/Sm yang dalam hal ini operasional tersebut disesuaikan dengan ketentuan  Anggaran  Dasar  Perusahaan,  Produk  Usaha  Perbankan  Syariah  yang  terdiri  atas pendanaan  maupun  pembiayaan,  serta  Layanan  Jasa  yang  berbasis  pada  ketentuan  syariah Islam. Keberjalanan kegiatan usaha perbankan syariah Bank Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah  Jika  ditinjau  berdasarkan  penerapan  kinerja  dari  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  Bank
Jateng  maka  secara  umum  dapat  dikatakan  baik.  Hal  demikian  dikatakan  baik  dikarenakan berdasarkan penilaian terhadap unsur aset, pembiayaan, maupun dana yang terdapat pada pihak ketiga menunjukkan hasil berupa pertumbuhan yang positif di antara berbagai Unit Perbankan dan  Perbankan  Syariah  di  lingkup  Provinsi  Jawa  Tengah. 24 Akan  tetapi,  atas  pencapaian tersebut tentu tidak serta merta dapat terlepas adanya potensi permasalahan yang dapat dialami oleh unit perbankan maupun para nasabahnya, sehingga diperlukan suatu  strategi yang tepat baik dalam kebijakan perusahaan maupun peraturan bagi nasabah.
Meninjau  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah menggolongkan beberapa aspek risiko yang dapat dialami oleh  perbankan,  yaitu  risiko  terhadap  kredit,  pasar,  likuiditas,  operasional,  hukum,  reputasi, stratejik, kepatuhan, imbal hasil dan risiko terhadap Investasi. Pelaksanaan dari beberapa risiko tersebut  jika  ditelaah  berdasarkan  data  tahun  2022  antara  perbankan  konvensional  maupun syariah maka didapatkan data predikat atau status atas kondisi risiko sebagai berikut :
Tabel. 1 Penilaian Risiko Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Sepanjang
Tahun 2022
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  65/POJK.03/2016  Tahun  2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka suatu peringkat risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu tahap 1 (satu) hingga  5  (lima),  yaitu  rendah  ( Low ),    rendah  menuju  sedang  ( Low  to  Moderate ),  sedang ( Moderate ), sedang menuju tinggi ( Moderate to High ), dan tinggi ( High ). Oleh karena itu, jika ditinjau berdasarkan data tahun 2022 di atas maka Bank Jateng Syariah memiliki 1 isu strategis
24 Muhammad Fuad Hakim Zamzami dan Ro’fah Setyowati, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Unit Usaha Syariah  Bank  Jawa  Tengah,” Al-Adl :  Jurnal  Hukum 14,  no.  1  (2022):  hlm.  208,  https://doi.org/10.31602/al- adl.v14i1.6066.
terkait risiko investasi yang memiliki peringkat risiko sedang atau moderate , 5 isu risiko yang berada  di  peringkat  rendah  menuju  sedang  atau low  to  moderate terkait  kredit,  likuiditas, operasional, strategik, dan imbal hasil (UUS), serta 4 isu risiko yang berada di peringkat rendah atau low terkait risiko pasar, hukum, kepatuhan, dan reputasi.
Bank syariah tidak hanya sebatas sebagai lembaga intermediasi yang membidangi perihal pembiayaan  dalam  menyalurkan  dana  atau  memberikan  pinjaman,  tetapi  juga  sebagai  mitra atau  rekanan  dari  para  nasabah  perbankan  syariah  sehingga  perbankan  memiliki  kewajiban melindungi kepentingan nasabah dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. 25 Tindakan Bank Jateng Syariah Surakarta dalam meminimalisir risiko dan menjaga kesehatan lembaganya maka  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  penerapan  kegiatan  usaha  perbankan. Perihal  kewajiban  pengelolaan  atas  potensi  dampak  risiko  maka  Bank  Jateng  Syariah  diatur sebagaimana Pasal 38 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  yang  pada  hakikatnya  bahwa  perbankan  syariah  memiliki  kewajiban  menerapkan prinsip  mengenal  terhadap  para  nasabahnya,  melakukan  mitigasi  terhadap  risiko  yang  ada dengan manajemen yang baik  dan tepat,  dan melindungi setiap hak dan kewajiban dari para nasabah.  Berdasarkan  ketentuan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  maka  perihal  upaya penanganan potensi dampak risiko perbankan syariah diatur lebih rinci melalui Peraturan Bank Indonesia,  yaitu  dengan  diberlakukannya  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012 Tahun  2012  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  bank  syariah  sebelum  melakukan  akad,  yaitu dengan berdasarkan prinsip mengenal nasabah ( know your customer principles ). Berdasarkan implementasinya maka dengan prinsip mengenal nasabah tersebut tentu telah sejalan dengan adanya peraturan terkait pedoman dan tata tertib yang wajib dipenuhi oleh Direksi dari Bank Jateng Syariah yang diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah  Jawa  Tengah  nomor  013/KPTS/KM/BPD/2008  tentang  Pedoman  dan  Tata  Tertib Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pihak dari Bank Jateng Syariah Surakarta memiliki kewajiban untuk  dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari reception berupa penerimaan nasabah, identity  verification berupa  identifikasi  identitas maupun  latar  belakang  nasabah,  peninjauan kembali kegiatan transaksi terhadap para nasabah, serta terhadap data pelaporan jika terdapat transaksi yang mencurigakan.
25 Akbar. C dkk., “Manajemen Risiko di Perbankan Syariah: Risk Management in Islamic Banking,” Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): hlm. 53, https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230.
Secara prinsip, konsep akad pada Bank Jateng Syariah tidak menggunakan agunan atau jaminan. Akan tetapi, untuk menghindari potensi risiko pada saat perjalanan akad maka Bank dapat  meminta  jaminan  dari  nasabah.  Setelah  itu,  jaminan  dapat  dicairkan  terhadap  kondisi apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah atau nasabah mengalami kendala berhenti melakukan  pemenuhan  kewajiban  di  saat  keberlangsungan  akad  dengan  ketentuan  adanya persetujuan  nasabah  untuk  menjual  atau  melelang  jaminan  yang  bertujuan  sebagai  bentuk pelunasan pembiayaan nasabah yang terkendala. Pada implementasinya saat awal kerja sama maka pihak bank melakukan analisis terhadap para calon nasabah yang dilaksanakan oleh pihak analis pembiayaan atau Account Officer dari internal bank. Tujuan dari analisis tersebut adalah agar  Bank  dapat  mengetahui  kondisi  atau  keadaan  nasabah.  Dengan  demikian,  survei  atau analisis tersebut dapat dilakukan melalui:
1. Proses Permohonan
Pada tahap awal proses permohonan, setiap calon nasabah sebagaimana umumnya maka diwajibkan untuk melengkapi ketentuan formulir pengajuan yang telah disediakan oleh  pihak  Bank  Jateng  Syariah.  Formulir  tersebut  guna  bukti  keseriusan  pengajuan pembiayaan.  Formulir  tersebut  digunakan  sebagai  arsip  Bank  sekaligus  sebagai  bukti identitas  calon  nasabah.  Dari  formulir  tersebut,  bank  mendapatkan  identitas  calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan atau pinjaman.
Setiap  calon  nasabah  selanjutnya  dapat  melakukan  pengajuan  surat  permohonan pembiayaan  atau  jenis  jasa  perbankan  lain  sesuai  dengan  kebutuhannya  dengan  cara mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap calon nasabah memiliki kewajiban atas tanggung jawab untuk menaati dan melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Jateng  Syariah  sehingga  nantinya  akan  mengetahui  terkait  pembiayaan  yang  diajukan tersebut dapat terealisasi atau tidak. Adapun persyaratan pada umumnya adalah sebagai berikut:
1. Perorangan:
a) Fotokopi surat legalitas usaha;
b) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika telah memiliki;
c) Fotokopi kartu identitas diri;
d) Fotokopi daftar laporan keuangan;
e) Fotokopi  data kinerja atau past performance usaha; dan
f) Fotokopi kepemilikan atas jaminan.
2. Badan Usaha:
a) Fotokopi akta pendirian / Anggaran dasar badan usaha notariil;
b) Fotokopi surat legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha;
c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
d) Fotokopi identitas diri;
e) Fotokopi laporan Keuangan;
f) Fotokopi  data kinerja atau past performance usaha;
g) Plan target rencana usaha di masa mendatang; dan
h) Fotokopi kepemilikan atas jaminan.
2. Proses Analisa
Tahap analisa adalah salah satu aspek yang fundamental bagi Bank Jateng Syariah guna  mengetahui  seluk  beluk  calon  nasabah  atas  kelayakan  untuk  mendapatkan pembiayaan  atau  pinjaman.  Pada  tahapan  ini  maka  lembaga  Bank  Jateng  Syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko atas penggunaan jasa perbankan yang telah dipilih dan disepakati oleh pihak bank maupun nasabah. Tahap ini dapat dilakukan oleh Account Officer dengan  melakukan  analisis  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  yang  dapat dilakukan dengan penerapan aspek turunan berupa prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital,  Collateral, dan Condition sebagai  bentuk  preventif  menangani  potensi pembiayaan bermasalah.
a. Character
Penilaian karakter ( character ) terhadap nasabah atau calon debitur harus yang akan  melakukan  akad  pada  bank  syariah  harus  disesuaikan  dengan  kriteria ketentuan, seperti halnya memiliki karakter yang baik dari aspek kepribadian, sifat, watak,  dan  kejujuran. 26 Hal  demikian  bertujuan  untuk  menciptakan  kepercayaan pihak Bank terhadap Nasabahnya sehingga terdapat kejelasan perihal latar belakang karakter yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan syariah Bank Jateng. Oleh karena itu, tentu diperlukan suatu garis besar indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian karakter calon nasabah, yaitu
1) Data riwayat hidup atau Curriculum Vitae ;
2) Meneliti daftar reputasi kepercayaan atau rekomendasi calon nasabah berdasarkan lingkungan kerja dan lingkungan masyarakatnya;
26 Silvia Hendrayanti, Rokhmad Budiyono, dan Natoil Natoil, “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Jateng  Capem  Juwana,” JURNAL  STIE  SEMARANG  (EDISI ELEKTRONIK) 15, no. 2 (2023): hlm. 167, https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.632.
3) Meneliti  riwayat  penggunaan  jasa  perbankan  calon  nasabah  melalui lembaga perbankan yang sedang dan/atau pernah digunakan oleh calon nasabah;
4) Meneliti  kebiasaan  sikap  dan  gaya  dari  calon  nasabah  melalui  media sosial, lingkungan kerja dan/atau lingkungan masyarakat; dan
5) Verifikasi data melalui proses wawancara.
Berdasarkan  penilaian  karakter  yang  dilakukan  oleh  pihak  perbankan, khususnya  Bank  Jateng  Syariah  maka  tentu  akan  didapatkan  hasil  terkait  sikap itikad  baik  yang  ditunjukkan  oleh  calon  nasabahnya.  Dengan  demikian  pihak perbankan  dapat  melakukan  mempertimbangkan  perihal  realisasi  pemberian  jasa perbankannya.
b. Capacity
Penilaian  kemampuan  ( capacity )  terhadap  nasabah  atau  calon  debitur merupakan  penilaian  terhadap  aspek  kemampuan  dari  segi  finansial  untuk  dapat membayar  kewajibannya  terhadap  akad  jasa  yang  telah  diberikan  oleh  lembaga perbankan syariah. Hal demikian digunakan dalam prinsip perbankan, khususnya jika ditinjau berdasarkan Bank Jateng Syariah maka tentu bertujuan secara umum untuk menghindari adanya risiko kelalaian nasabah yang berpotensi lalai terhadap kewajiban  pengembalian  pembiayaannya  terhadap  bank.  Beberapa  aspek  yang dipertimbangkan oleh lembaga Bank Jateng Syariah dalam penilaian dapat berupa a. Meneliti  prospek  usaha  jika  calon  nasabah  tersebut  memiliki  suatu usaha atau perusahaan dengan diperhitungkan terkait keuntungannya;
b. Meneliti terkait total keseluruhan harta kekayaan atau aset yang dimiliki agar  jumlahnya  tidak  terjadi  ketimpangan  yang  cukup  jauh  dengan jumlah hutang yang dimilikinya dengan diperkirakan perhitungannya;
c. Meneliti kewenangan calon  nasabah dalam bertindak untuk  mewakili atau atas nama badan usaha perihal perjanjian dengan pihak bank;
d. Meneliti  aspek  kemampuan  calon  nasabah  dalam  bertanggung  jawab atas kepemimpinannya jika memiliki perusahaan atau badan usaha; dan
e. Meneliti  terkait  kinerja  calon  nasabah  perihal  pemasaran  maupun produksi  yang baik berdasarkan target  capaian suatu  perusahaan atau badan usaha.

## c. Capital
Penilaian  modal  ( capital )  terhadap  nasabah  atau  calon  debitur  merupakan aspek  yang  digunakan  untuk  melihat  besaran  penggunaan  modal  dalam  kegiatan usahanya  sehingga  didapatkan  penilaian  antara  efektif  atau  tidak  melalui  hasil persentase laporan neraca keuangan maupun laporan laba dan rugi. 27 Berdasarkan hal tersebut maka pihak Bank juga dapat mengetahui apakah data yang diberikan oleh  nasabah  telah  sesuai  atau  justru  terdapat  suatu  kejanggalan  sehingga  proses verifikasi tahap ini sangat penting. Oleh karena itu, maka akan berpengaruh pula terhadap  aspek  jika  semakin  tinggi  besaran  nominal  modal  yang  dihasilkan  oleh nasabah  maka  tingkat  kepercayaan  pihak  Bank  Jateng  Syariah  akan  berjalan beriringan kepada pihak nasabah untuk dapat memberikan fasilitas jasa perbankan sesuai apa yang dibutuhkan oleh calon nasabahnya.
d. Collateral
Penilaian  jaminan  ( collateral )  terhadap  nasabah  atau  calon  debitur merupakan  aspek  yang  digunakan  sebagai  pertimbangan  untuk  menilai  jaminan terhadap  suatu  barang  berharga  atau  bernilai  yang  diajukan  oleh  calon  nasabah sebagai penjamin ketika mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. 28 Jaminan yang  diberikan  calon  nasabah  kepada  bank  jateng  syariah  dapat  berupa  benda bergerak berupa kendaraan, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual maupun benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan ketentuan atas nama calon nasabah tersebut, maupun barang dan/atau segala hal yang bernilai dan hal tersebut disepakati oleh disetujui kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai jaminan.
e. Condition
Aspek kondisi ( condition ) dalam hal ini merupakan aspek yang terfokus pada analisa condition of economy sehingga titik penilaian oleh Bank Jateng Syariah ada terhadap  kemampuan  maupun  kondisi  keuangan  dari  calon  nasabah  dikarenakan aspek  ini  dianggap  sebagai  pendukung  kelancaran  pengeluaran  aset. 29 Melalui penilaian  kondisi  ( condition )  terhadap  nasabah  atau  calon  debitur  maka  menjadi
27 Wenny Djuarni dan Rita Ratnasari, “Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada  Nasabah,” Ar-Rihlah :  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan  Syariah 2,  no.  2  (2022):  hlm.  108, https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626.
28 Suhandre,  Diyan  Yusri,  dan  Anjur  Perkasa  Alam,  “Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  Pada  Penyaluran Pembiayaan  Akad  Murabahah  di  PT.  BANK  SUMUT  Syariah  KCP  Stabat,” JEKSya :  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Syariah 1, no. 2 (2022): hlm. 114.
29 Dyah  Ayu  Sekar  Sukmaningrum,  “Analisa  Kelayakan  Nasabah  Menggunakan  Metode  Prinsip  5C  Dalam Pembiayaan KPR,” Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial 6, no. 2 (2023): hlm. 39, https://doi.org/10.56071/jemes.v6i2.613.
suatu  pertimbangan  latar  belakang  kemampuan  perekonomian  dengan  tetap dihubungkan berdasarkan dengan  potensi dari usaha  atau segala aspek yang dapat mendukung perekonomian calon  debitur.  Kondisi-kondisi yang harus diperhatikan oleh  bank sehubungan dengan keadaan perekonomian  secara  umum, yaitu
a. Peluang  kondisi  perekonomian  baik  skala  nasional  maupun internasional  yang    akan  mempengaruhi  perkembangan  usaha  calon nasabah;
b. Kondisi  usaha  atau  segala  aspek  latar  belakang  perekonomian  yang mendukung calon nasabah serta kemampuan bertahan dan berkembang usaha di masa yang akan datang;
c. Status  pemasaran  jika  ditinjau  berdasarkan  usaha  atau  status perkembangan nilai ekonomi yang dimiliki; dan
d. Kebijakan pemerintah.
Pada  hakikatnya  melalui  dua  proses,  yaitu  tahap  permohonan  dan  tahap  analisa  yang dilakukan  oleh  pihak  perbankan  digunakan  sebagai  dasar  penentuan  bahwa  pengajuan penggunaan  jasa  oleh  calon  nasabah  dapat  diterima  atau  tidak.  Perlu  dipahami  pula  bahwa selain dua tahapan tersebut maka agar akad dapat sah dalam implementasinya maka terhadap dokumen syarat dan ketentuan harus lengkap, hasil Bi Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan  (SLIK)  OJK  harus  bagus  perihal  kelancaran  dalam  riwayat  pembayaran  kredit nasabah,  jika  terdapat  jaminan  maka  tidak  sedang  terikat  di  pihak  ketiga  atau  pihak  lain, pemantauan survey jaminan dan usaha, dan para pihak baik bank maupun nasabah telah sepakat terhadap  akad  dan  jasa  perbankan  yang  akan  dijalankan.  Oleh    karena  itu,  jika  beberapa pertimbangan Bank Syariah Jateng telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan maka  hal  demikian  akan  menjadi  pertimbangan  untuk  menerima  calon  nasabah  tersebut sehingga akan terjadi kesepakatan melalui suatu akad yang baik.
Pada tataran jalannya implementasi jasa perbankan antara nasabah dengan pihak Bank Syariah Jateng maka penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu  tahap  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan  pengendalian  risiko  terhadap  segala sesuatu yang dapat mempengaruhi keberlangsungan akad yang telah disepakati di awal. Hasil implementasi  tersebut  secara  berkala  dilaporkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Berdasarkan  Pasal  23  ayat  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  maka  Laporan  Risiko  yang  telah  disusun  oleh  pihak  Perbankan  kemudian  dapat
disampaikan secara triwulanan terhitung dari bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan penggolongan produk dan layanan Bank Jateng Syariah Surakarta menurut akadnya dapat diketahui bahwa terhadap Produk Simpanan, antara lain
1. Tabungan  iB  Bima,  Tabungan  Berjangka  Tabungan  iB  Rencana-Ku  berdasarkan akad Mudharabah Mutlaqah;
2. Tabungan iB Amanah dan Transaksi keuangan menggunakan cek dan bilyet giro (Giro iB) berdasarkan akad Wadiah Yad Dhamanah; dan
3. Simpanan  dana  berjangka  Deposito  iB  berdasarkan  akad  Mudharabah Mutlaqah dan Muqayyadah.
Berdasarkan penggolongan produk dan layanan Bank Jateng Syariah Surakarta menurut akadnya dapat diketahui bahwa terhadap Produk Pembiayaan, antara lain
1. iB  Griya  Rumah  Pak  Haji  dan  iB  Investasi  berdasarkan  akad  Murabahah  atau Istishna;
2. iB  Multiguna  dokter  maupun  dosen  dan  iB  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan Jateng Syariah berdasarkan akad Murabahah;
3. iB Pembiayaan Umroh berdasarkan akad Ijarah;
4. iB Rahn Emas berdasarkan akad Qardh;
5. iB Bima Emas berdasarkan akad Murabahah dan Rahn;
6. iB Modal Kerja berdasarkan akad  Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah; dan
7. iB Koperasi Karyawan, iB Koperasi Jasa Keuangan Syariah, iB Modal Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  berdasarkan akad  Mudharabah.
Mencermati  produk  dan  layanan  Bank  Jateng  Syariah  Surakarta  yang  berdasarkan beberapa akad sebagaimana tuntutan syariat Islam dalam tataran implementasinya di wilayah Surakarta hanya terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad  musyarakah.  Hal  demikian  dikarenakan  pada  akad  tersebut  harus  terjadi  kesepakatan terkait pembagian persentase terhadap penentuan syirkah atau bagi hasil atas usaha yang terjadi antara  pihak  bank  dengan  nasabah  untuk  periode  tertentu.  Akan  tetapi,  dalam  menghadapi permasalahan tersebut maka pihak Bank Jateng Syariah menggunakan cara berupa komunikasi terhadap nasabah untuk mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution sehingga para pihak tidak  ada  yang  merasa  dirugikan  posisinya. Kondisi  lingkungan  Bank  Jateng  Syariah  yang tergolong minim terhadap kendala dikarenakan dukungan adanya sinergi yang maksimal antara pihak  perbankan  dengan  pihak  nasabah  dalam  melakukan  implementasi  penjaringan  atau seleksi  yang  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  sebelum  terjadinya  akad  sehingga  selama
prosesi  akad  atau  ketika  menjalankan  kegiatan  jasa  perbankan  dapat  diminimalisir  untuk terjadinya  suatu  permasalahan.  Jika  terdapat  kondisi  permasalahan  yang  dapat  berdampak terhadap risiko tertentu yang dapat merugikan nasabah maupun pihak bank maka hal demikian tentu  dapat  dilakukan  upaya  negosiasi  atau ash-shulhu (musyawarah)  terlebih  dahulu  untuk mengetahui  alasan  mengapa  timbul  suatu  permasalahan  dalam  proses  penggunaan  jasa perbankan sehingga  tercapai kesepakatan antara Bank dan nasabah.
Pada  kondisi  jika  penyelesaian  permasalahan  melalui  negosiasi,  musyawarah,  maupun mediasi  tidak dapat  tercapai  maka Badan Arbitrase Syariah Nasional  (BASYARNAS) dapat berperan mengatasi  atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah karena BASYARNAS  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh  MUI  dan  memiliki  peran  maupun wewenang  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut  dengan  cara  non-litigasi. 30 Upaya  yang dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Surakarta  selama  ini  ketika  menghadapi  permasalahan  jika ditinjau berdasarkan data https://sipp.pn-surakarta.go.id/ maupun https://sipp.ptun- semarang.go.id/  belum  ditemukan  salah  satu  perkara  yang  masuk  hingga  proses  litigasi  atau penyelesaian perkara melalui proses Peradilan dan hanya ditemukan 1 (satu) perkara pada tahun 2017 berdasarkan data dari situs https://sipp.pa-surakarta.go.id/. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah Surakarta tentu adalah mengutamakan adanya non-litigasi jika harus menyelesaikan suatu kendala yang dialami oleh nasabah maupun pihak bank.
Mencermati  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  disebut  OJK  Nomor: 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran  OJK  No.  17/SEOJK.07/2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Layanan  Pengaduan Konsumen  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  memiliki  kewajiban melakukan  publikasi  prosedur  singkat  Layanan  Pengaduan  kepada  Konsumen  dan/atau masyarakat. Bank Jateng maupun Bank Jateng Syariah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran satu  pintu  atau  biasa  disebut  dengan  istilah Whistleblowing  System (WBS)  yang  telah terintegrasi sebagai upaya menjaga kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang terbaik bagi para nasabahnya. Perihal ketentuan dalam mekanisme pengaduan telah dilakukan dipublikasi oleh  Bank  Jateng  Syariah  dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  umum,  yaitu  melalui  situs https://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/pengaduan-nasabah  dan  untuk  proses pengaduan dapat mengakses situs https://pengaduan.bankjateng.co.id/pengaduan/. Berdasarkan sistem mekanisme pelaporan terpadu tersebut bertujuan untuk mengetahui sekaligus melakukan
30 Abdul  Rachman  dkk.,  “Peran  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional-  Majelis  Ulama  Indonesia  (BASYARNAS- MUI)  dalam  Mengatasi  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,” Madani  Syariah :  Jurnal  Pemikiran Perbankan Syariah 5, no. 2 (2022): hlm. 110, https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v5i2.385.
pelaporan  terhadap  setiap  dugaan  pelanggaran,  kejahatan,  maupun  kecurangan  dalam  sistem keuangan perbankan Bank Jateng maupun Bank Jateng Syariah. Oleh karena itu, atas amanah dari  Surat  Edaran  OJK  atau  disebut  SEOJK  Nomor  :  17/SEOJK.07/2018  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Layanan  Pengaduan  Konsumen  di  Sektor  Jasa  Keuangan  maka  Bank  memiliki kewajiban  pula  terhadap  publikasi  hasil  penanganan  terhadap  berbagai  pengaduan  setidak- tidaknya setiap tahunnya sebanyak 1 (satu) kali. Berdasarkan kondisi tersebut maka diharapkan dengan  berbagai  upaya  penanganan  yang  ada  sudah  sepatutnya  pihak  perbankan  dapat melakukan pengelolaan publikasi akses secara publik terhadap setiap hasil penanganannya agar jika terdapat calon nasabah yang ingin menggunakan jasa perbankan memiliki rasa kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap Bank Jateng Syariah.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  manusia  selalu  memiliki  keharusan  untuk  mencukupi  kebutuhannya termasuk  dalam  transaksi  jual  beli,  transaksi  bisnis,  dan  kegiatan  ekonomi  lainnya.  Seiring berkembangnya  zaman,  kegiatan  transaksi-transaksi  bisnis  tidak  hanya  dilakukan  secara langsung.  Keberadaan  Bank  Syariah  telah  diatur  dalam ” Undang-Undang  Pokok  Perbankan yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 ” yang  sudah  diubah  menjadi ” Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. ” Perbankan  Syariah  dalam  melakukan kegiatan usahanya tidak akan jauh dengan yang namanya akad.  Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan atau perjanjian tertulis antara Bank Syariah dan para pihak yang berisi adanya hak serta kewajiban untuk para pihak sesuai atas Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaan akad antara manusia dan lembaga perbankan syariah memiliki peran penting guna menyempurnakan kegiatan ekonomi syariah.
Bank  Jateng  Syariah  adalah  unit  usaha  yang  dibentuk  oleh  Bank  Jateng  seiringan dengan  perkembangan  bank-bank  syariah  yang  ada.  Pemenuhan  pelaksanaan  akad  yang digunakan  dalam  transaksi  di  Bank  Jateng  Syariah  Kantor  Cabang  Surakarta  terdiri  dari: Pertama,  Akad Wadiah yang  didasarkan  atas  adanya  Dasar  hukum  yang  menjadi  pedoman pelaksanaan wadiah disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah: 283 dan Qs. An-Nisa: 58. Namun di Indonesia sendiri dasar hukum tentang wadiah telah dijelaskan pada pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  2009  dan  hingga  saat  ini  disesuaikan  dengan  DSN0MUI  No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikasi Wadi’ah Bank Indonesia. Kedua, Akad Mudharabah yang  di  Indonesia  sendiri  diatur  dalam  Dewan  Syariah  dalam  fatwa  DSN  No.07/DSN- MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan mudharabah dan  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat (4). Adapun di dalam
Al Quran dijelaskan dalam QS. Al-Muzammil (72): 2. Ketiga, Akad Musyarakah yang merujuk kepada  QS.  Shaad:  24,  Hadits  Riwayat  Abu  Daud  dari  Abu  Hurairah  dan  Hadits  Riwayat Tirmidzi,  Fatwa  DSN  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah,  Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008  tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa DSN-MUI No.  01/DSN-MUI/X/2013  tentang  Pedoman  Implementasi  Musyarakah  Mutanaqisah  dalam Produk  Pembiayaan,  Fatwa  DSN-MUI  No.  91/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan Sindikasi, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keempat, Akad Murabahah yang dilandaskan pada QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 198, QS. An- Nisa: 29, Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Syuaib, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar.  C,  Eril,  Muhammad  Wahyuddin  Abdullah,  dan  Murtiadi  Awaluddin.  “Manajemen Risiko di Perbankan Syariah: Risk Management in Islamic Banking.” Milkiyah: Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 51–56.
https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230.
Arifin,  Efi  Fajar,  dan  Siti  Afidatul  Khotijah.  “Mudharabah  Financing  and  Musyarakah Financing  Applications  at  Bank  Jateng  Syariah.” Cashflow:  Current  Advanced Research  on  Sharia  Finance  and  Economic  Worldwide 2,  no.  2  (2023):  366–72. https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.582.
Ariswanto,  Dery,  Zedra  Warang,  dan  Agung  Wildan  Azizi.  “Pembiayaan  Sindikasi  Bank Syariah  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah.” J-Alif:  Jurnal Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Budaya  Islam 6,  no.  2  (2021):  143–55. https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893.
Creswell,  John  W. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Darmawati  H.  “Akad  dalam  Transaksi  Ekonomi  Syariah.” Sulesana:  Jurnal  Wawasan Keislaman 12, no. 2 (2018): 143–67.
Djuarni, Wenny, dan Rita Ratnasari. “Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian  Kredit  Pada  Nasabah.” Ar-Rihlah :  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan Syariah 2, no. 2 (2022): 99–113. https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626.
Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data . 2 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Fuad  Hakim  Zamzami,  Muhammad,  dan  Ro’fah  Setyowati.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap Eksistensi Unit Usaha Syariah Bank Jawa Tengah.” Al-Adl : Jurnal Hukum 14, no. 1 (2022): 200–217. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6066.
Ghufron, Sofniyah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah . 1 ed. Jakarta: Renaisan, 2007. Hasibuan, Malayu S.P. Dasar-dasar Perbankan . 1 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
Hendrayanti, Silvia, Rokhmad Budiyono, dan Natoil Natoil. “Penerapan Penilaian Prinsip 5C
Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana.” JURNAL  STIE  SEMARANG  (EDISI  ELEKTRONIK) 15,  no.  2  (2023):  162–77. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.632.
Herdiansyah, Haris. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
Hosen,  Nadratuzzaman.  “Musyarakah  Mutanaqishah.” Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2009): 47–60.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
Muhammad Haris. “Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam.” Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis 1, no. 2 (2022): 113–31.
Mursal.  “Implementasi  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah:  Alternatif  Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM 1, no. 1 (2015): 75–84. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521.
Nurul Ichsan. “Akad Bank Syariah.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 50, no. 2 (2016): 399–423.
Rachman, Abdul, Sri Tamara Devy, Widi Astuti, Ayu Afiyatul Amin, Sari Wulandari, dan Dila Febriyanti.  “Peran  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional-  Majelis  Ulama  Indonesia (BASYARNAS-MUI)  dalam  Mengatasi  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.” Madani  Syariah :  Jurnal  Pemikiran  Perbankan  Syariah 5,  no.  2  (2022):  108–20. https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v5i2.385.
Sri  Mulyani.  “Analisis  Manajemen  Pembiayaan  Pada  Bank  Syariah.” An-Nisbah:  Jurnal Perbankan Syariah 1, no. 2 (2020): 89–105. https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2010.
Suhandre,  Diyan  Yusri,  dan  Anjur  Perkasa  Alam.  “Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat.”
JEKSya : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no. 2 (2022): 107–19.
Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar. “Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR.” Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial 6, no. 2 (2023):
32–42. https://doi.org/10.56071/jemes.v6i2.613.
Supriyadi, Ahmad. “Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bangsa Indonesia.” MALIA:  Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance 1,  no.  1  (2018):  1–14. https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980.