How to cite: Hertanti Kusuma Wardani. et al (2022) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) di Perusahaan Pertambangan Guna Meningkatkan Kinerja Keselamatan Operasi dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, april 2022

## PENERAPAN  SISTEM  MANAJEMEN  KESELAMATAN  PERTAMBANGAN (SMKP)  DI  PERUSAHAAN  PERTAMBANGAN  GUNA  MENINGKATKAN KINERJA KESELAMATAN OPERASI DAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Hertanti Kusuma Wardani, Edy Nursanto, Nur Ali Amri Magister Teknik Pertambangan, UPN Veteran Yogyakarta, Indonesia Email: hertanti.wardani@gmail.com, edynursanto@upnyk.ac.id, nuraliamri@upnyk.ac.id

## Abstrak
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang disingkat SMKP  Minerba  merupakan  aspek  penting  dalam  suatu  perusahaan  pertambangan baik  owner  maupun  perusahaan  jasa  pertambangan  guna  mencapai  keberhasilan produksi  menyertakan/diiringi  keselamatan  operasi  penambangan  dan  keselamatan kesehatan  kerja  karyawan.  Penilaian  SMKP  Minerba  telah  diatur  dalam  peraturan perundangan
yakni Keputusan Direktur Jenderal Minerba
No.185.K/37.04/DJB/2019.  Di  industri  pertambangan,  potensi  dan  faktor  bahaya memiliki  resiko  tinggi.  Sumber-sumber  bahaya  perlu  dikelola  dan  dikendalikan untuk  mengurangi  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja.    Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  yakni  observasi  lapangan,  Collecting evidence/dokumen  terkait  elemen  SMKP,  wawancara  karyawan  dan  studi kepustakaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  gambaran  implementasi  SMKP minerba di perusahaan pertambangan ini. Penerapan SMKP Minerba di PT X sudah dilakukan  dua  kali  dalam  kurun  waktu  4  tahun.  Namun,  tingkat  pencapaian  tiap elemen  sangat  rendah.  Berdasarkan  presentase  penerapan  SMKP  Minerba  terjadi kenaikan  nilai  presentase  menjadi  25%  dari  nilai  penerapan  sebelumnya  12%. Elemen  yang  menjadi  inti  yakni  Elemen  Implementasi  masih  sangat  rendah penerapannya.  Hasil  audit  dengan  presentase  25%  termasuk  dalam  implementasi dibawah  70%  mendapatkan  surat  keterangan  dan  piagam  sebagai  bukti  telah melakukan  penilaian/audit  internal  SMKP.  Temuan-temuan  yang  ditemukan  saat dilaksanakan audit, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk menanggulangi hal tersebut guna mencapai penerapan SMKP Minerba yang selaras dengan regulasi.
Kata kunci : SMKP Minerba, elemen implementasi, penilaian, pencapaian

## Abstract
The Mining Safety Management System of Mineral and Coal, which is abbreviated as SMKP Minerba, is an important aspect in a mining company, both owner and mining company,  in  order  to  achieve  production  success,  including  operational  safety  and Occupational Safety and Health. The Minerba SMKP assessment has been regulated in  the  legislation,  namely  the  Decree  of  the  Director  General  of  Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019.  In  the  mining  industry,  the  potential  and  hazard  factors
have  a  high  risk.  Hazard  sources  need  to  be  managed  and  controlled  to  reduce accidents and occupational diseases. The methodology of research was a qualitative approach,  field  observation,  collecting  evidence/documents  related  to  SMKP elements, employee  interviews  and  literature  study.  This  research  aims  to  overview of  the  implementation  of  mineral  and  coal  SMK  in  mining  company.  The implementation of SMKP Minerba at PT X has been applied twice within 4 years but Based  on  the  percentage  of  implementation  of  SMKP  Minerba  there  has  been  an increase in the percentage value to 25% from the previous implementation of 12%. The  element  that  is  at  the  core,  the  Implementation  Element,  is  still  very  low  in implementation.  The  audit  results  is  a  percentage  of  25%  included  in  the implementation  below  70%  get  a  certificate  and  a  charter  as  evidence  of  having conducted an internal SMKP  audit. The findings found during the audit, need to be evaluated  and  followed  up  to  overcome  this  in  order  to  implement  the  Minerba SMKP in accordance with regulations.

## Keywords: SMKP Minerba, Implementation elemen, audit, achievement

## Pendahuluan
Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian  literatur terdahulu  ( state  of  the  art )  sebagai  dasar  pernyataan  kebaruan  ilmiah  dari  artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan  harus  dituliskan  tujuan  kajian  artikel  tersebut.  Di  dalam  format  artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi  diwujudkan  dalam  bentuk  kajian  literatur  terdahulu  ( state  of  the  art )  kemudian diikuti dengan pernyataan kebaruan ilmiah artikel tersebut.
Sistem  manajemen  keselamatan  pertambangan  dalam  suatu  perusahaan pertambangan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  yang  perlu  diketahui  karena keberhasilan  suatu  perusahaan  dalam  mencapai  produksi  ditentukan  oleh  keselamatan kerja  dari  karyawan  di  kondisi  pertambangan  dengan  resiko tinggi[10].    Kondisi tidak aman  yang  terjadi  dalam  suatu  aktifitas  tambang  dapat  menyebabkan  cedera,  bahkan kematian,  kerusakan  peralatan  dan  dapat  menghambat  produksi.  Manajemen keselamatan  pertambangan  merupakan  suatu  alat  yang  wajib  diterapkan  untuk menghasilkan lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari ancaman bahaya ditempat kerja.
Penerapan  sistem  manajemen  keselamatan  di  Korea  Selatan,  Australia  dan beberapa  negara  di  Eropa  yang  diperuntukan  kepada  perusahaan  dilakukan  dengan sukarela  ( Wardani  &  Khamim,  2021 )( Kim  &  Kim,  2012 )( Stemn,  Bofinger,  Cliff,  & Hassall, 2019 ).
Di Indonesia, SMKP minerba wajib diterapkan oleh perusahaan yang bergerak di  bidang  pertambangan  maupun  perusahaan  jasa  pertambangan  sebagai  persyaratan perundang-undangan  perusahaan  tersebut.  Hal  tersebut  mengacu  pada  Permen  ESDM No  26  Tahun  2018,  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Pertambangan  memiliki  tujuan utama untuk meningkatkan efek Kesiapan Manajemen Keselamatan Pertambangan yang terencana,  terukur,  terstruktur,  dan  terintegrasi.  Semua  perusahaan  pertambangan  dan
perusahaan jasa pertambangan wajib menerapkan SMKP Minerba minimal 1 kali dalam 1 tahun ( INDONESIA, 2018 ).
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  khususnya  dibidang  pertambangan  menjadi aspek penting dalam kegiatan usaha pertambangan. Pada Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK  wajib  melaksanakan  ketentuan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pertambangan. Pemerintah  melalui  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018  tentang  Pelaksanaan  Kaidah  Pertambangan  Yang  Baik  dan  Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hal ini semakin memperkuat payung hukum bagi Pemerintah  agar  Perusahaan  yang  bergerak  bidang  pertambangan  dan  perusahaan  jasa pertambangan    dapat  menerapkan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Pertambangan berdasarkan ( INDONESIA, 2018 )( Satriawan, 2021 ).
Keselamatan  operasi  pertambangan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  operasional  tambang  yang  aman,  efisien,  dan  produktif.  Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan  sarana,  prasarana,  instalasi,  dan  alat  pertambangan,  kompetensi  tenaga teknik,  dan  evaluasi  laporan  hasil  kajian  teknis.  Perusahaan  dituntut  untuk  memiliki pemahaman  dalam  melakukan  perencanaan,  pelakasanaan,  dan  pengawasan keselamatan di lingkungan kerja, sebagai salah satu upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit  akibat  kerja (Nurul  Kamal,  Lubis,  &  Jehan,  2019 ).  Dalam  mengelola  dan mengendalikan  bahaya  serta  risiko  K3,  perusahaan  harus  berkomitmen  untuk menerapkan  dan  melaksanakan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Pertambangan (SMKP)  di  seluruh  lingkungan  perusahaan  dan  area  unit  kerja.  Setiap  pihak  harus terlibat  dalam  menerapkan  dan  melaksanakan  Sistem  Manajemen  Keselamatan Pertambangan  (SMKP)  mulai  dari  level  manajemen  tertinggi  hingga  pelaksana  di lapangan ( Wardani & Khamim, 2021 ).
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisis  pencapaian  implementasi  SMKP Minerba di Perusahaan Pertambangan dan tingkat kematangan SMKP Minerba di salah satu perusahaan pertambangan.

## Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  salah  satu  perusahaan  tambang  yang  berada  di  Provinsi Jambi.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  mana  wawancara  dan collecting data mengacu pada elemen dan sub elemen SMKP Minerba yang tercantum pada  KepDirjen  MINERBA  nomor  185.K/37.04/DJB/2019  tentang  Petunjuk  Teknis pelaksanaan  Keselamatan  Pertambangan  dan  Pelaksanaan,  Penilaian,  dan  Pelaporan Sistem  Manajemen  Keselamatan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  ( INDONESIA, 2018 ).  Metode  kualitatif  dilakukan  dengan  wawancara  dengan  para  pekerja.  Data  – data/bukti  yang  telah  didapatkan  dari  hasil  collecting  data,  observasi  lapangan  dan
wawancara kemudian dinilai. Selanjutnya, dilanjutkan dengan metode kuantitatif yakni nilai-nilai elemen dan subelemen dikalkulasikan mengacu pada regulasi yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

## Penilaian tingkat penerapan SMKP Minerba
Sistem  Manajemen  Keselamatan  Pertambangan  (SMKP)  Mineral  dan  Batubara (Minerba)  adalah  bagian  dari  sistem  manajemen  pemegang  IUP,  UIPK,  IPR  dan  IUJP secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko Keselamatan Pertambangan yang terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan (Awang, Baharudin, & Saliluddin, 2019 )( Sholihah, 2018 )
Dalam regulasi SMKP Minerba terbaru K3 dan KO menjadi inti dari penerapan SMKP  Minerba.  Dalam  penerapannya,  ada  7  elemen  SMKP  Minerba  yakni  sebagai berikut :
1. Kebijakan
2. Perencanaan
3. Organisasi dan personel
4. Implementasi
5. Evaluasi dan tindak lanjut
6. Dokumentasi
7. Tinjauan manajemen dan peningkatan kerja.
Penilaian  dilakukan  dengan  menilai  7  elemen  dan  sub  elemen  dari  setiap  elemen SMKP  berdasarkan  bukti  yang  ada  di  perusahaan  tersebut.  Setiap  elemen  memiliki jumlah  sub  elemen  yang  berbeda  yang  kemudian  akan  diberikan  nilai  skala  untuk tingkat  penerapan  ( Sumarno  &  Fardan,  2018 )( Markkanen,  2004 ).  Berikut  Kriteria Penilaian Penerapan SMKP Minerba:
1. Angka  0  (nol)  tidak  ditemukan  bukti  yang  menerangkan  pelaksanaan kegiatan.
2. Angkat  1  (satu)  ditemukan  bukti  yang  menerangkan  pelaksanaan  kegiatan namun belum memenuhi persyaratan yang ditentukan
3. Angka  2  (dua)  ditemukan  bukti  yang  menerangkan  pelaksanaan  kegiatan sudah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  namun  belum  dilakukan evaluasi
4. Angka  3  (tiga)  ditemukan  bukti  yang  menerangkan  pelaksanaan  kegiatan sudah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  namun  sudah    dilakukan evaluasi
5. Not  Applicable (N/A)  menjelaskan  bahwa  perusahaan  tersebut  tidak menerapkan kegiatan di perusahaannya ( Mustofa Kamal, 2019 ).
Pembobotan untuk setiap elemen dalam SMKP Minerba dilakukan berdasarkan jumlah  kegiatan  pada  setiap  elemen.  Penilaian  untuk  setiap  sub  elemen  memiliki kriteria  penilaian  yang  berbeda.  Pencapaian  nilai  penerapan  SMKP  pada perusahaan  pertambangan  mengalami  kenaikan  dari  penilaian  penerapan  SMKP pada  tahun  sebelumnya( Sumarno  &  Fardan,  2018 )( Wardani  &  Khamim,
2021 )( PRASETYO,  2018 ).  Hasil  penilaian  penerapan  SMKP  dirangkum  dalam bentuk tabel dan grafik.

## Gambar 1 Grafik penerapan SMKP Minerba
(hasil analisis penelitian, 2022)
Tabel 1 Hasil audit 7 elemen SMKP Minerba No Elemen Nilai ketercapaian penerapan Nilai Maksimal 1 Kebijakan 3% 10% 2 Perencanaan 7% 15% 3 Organisasi dan Personel 6% 17% 4 Implementasi 5% 35% 5 Evaluasi 4% 15% 6 Dokumentasi 0% 3% 7 Tinjauan Manajemen 0% 5% Total 25% 100% Sumber : Hasil analisis penelitian, 2022

## Gambar 1 Grafik nilai penerapan SMKP Minerba
(Hasil analisis penelitian, 2022)
Berdasarkan  tabel  1  dan  gambar  1,  dapat  dilihat  penilaian  terbesar/bobot terbesar terletak pada elemen IV  yakni Elemen Implementasi dengan bobot 35% dari 100%  keseluruhan  bobot.  Elemen  IV  Implementasi  merupakan  elemen  yang  krusial dalam  SMKP  Minerba  karena  inti  dari  kegiatan  pertambangan  terletak  pada  elemen ini. Namun, penerapan SMKP elemen IV Implementasi mendapat bobot 5% dari total 35% bobot. Berikut dapat dilihat penilaian bobot elemen IV dari elemen dan sub-sub elemen .
Tabel 2
Pembobotan Elemen IV Implementasi KRITERIA
NILAI MAKSIMAL KRITERIA NILAI AUDIT P E R S E N T A S E N IL A I S U B E L E ME N N IL A I S U B E L E ME N

## TO T A L N IL A I
E L E ME N
P E R S E N T A S E N IL A I E L E ME N

## IV.
IMPLEMENTASI
35% 117 17 5% IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 8 3 IV.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja 36 1 IV.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja 28 2 IV.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan 20 2 IV.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan N/A N/A IV.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 6 0
IV.7. Penetapan Sistem Pembelian 4 2 IV.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan 6 4 IV.9. Pengelolaan Keadaan Darurat 3 2 IV.10.  Penyediaan dan Penyiapan P3K 3 1 IV.11. Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan ( Off the Job Safety ) 3 0
Sumber : Hasil penelitian, 2022
Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa elemen Implementasi terdiri dari 11 sub elemen dengan  nilai  total  sub  elemen  117  atau  35%  dari  keseluruhan  bobot  berdasarkan KepDirjen  MINERBA  nomor  185.K/37.04/DJB/2019.  Pada  sub  elemen  IV.1 pelaksanaan  pengelolaan  operasiona,  mendapatkan  bobot  3  dari  total  bobot  8 disebabkan  oleh  adanya  SOP-SOP  yang  belum  mempertimbangkan  hasil  pemetaan behavior  based  safety  dan  belum  dikomunikasikan  kepada  seluruh  pihak  terkait. Evaluasi SOP juga belum diterapkan hingga belum konsistennya diterapkan oleh semua pekerja.
Pada sub-elemen IV.2 pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja, mendapatkan  nilai  bobot  1  dari  total  bobot  36  dikarenakan  perusahaan  belum menerapkan  secara  total  sub-elemen  ini  ditunjukkan  dengan  pelaksanaan  pengelolaan debu  yang  dilakukan.  Pengelolaan  debu  ini  menggunakan  water  truck  yang  beroperasi pada area jalan tambang pada jam tertentu yang sudah ditentukan. Namun, Belum dapat menunjukkan  prosedur  pengukuran  debu  dan  belum  dilakukan  evaluasi  dan  tindak lanjut  dari  hal  ini.  Untuk  sub-elemen  lainnya  seperti  pelaksanaan  pengelolaan  bahaya kebisingan,  bahaya  getaran,  bahaya  pencahayaan,  kuantitas  dan  kualitas  udara  kerja, iklim  kerja,faktor  kimia,  faktor  biologi  dan  pengelolaan  lingkungan  kerja  tidak didapatkan evidence yang dapat mendukung bobot sub-elemen ini.
Sub elemen IV.3 Pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja mendapatkan bobot 2 dari  total  28.  Pengelolaan  pada  sub  elemen  ini  belum  dilakukan  secara  maksimal dikarenakan hanya 2 sub elemen yang dilaksanakan dan memiliki evidence yakni sub- sub elemen pertolongan pertama pada kecelakaan  dan pengelolaan makanan, minuman dan  gizi  kerja.  Namun,  penilaian  bobot  untuk  sub-sub  elemen  ini  belum  maksimal dikarenakan kotak P3K belum dikelola sesuai  dengan regulasi dan belum mengadakan pelatihan untuk bagian P3K. Pengelolaan gizi kerja karyawan sudah diterapkan dengan menggunakan catering yang  ada  i  di  sekitar  lokasi  pertambangan  namun  belum memenuhi persyaratan dan higienitas.
Sub elemen IV.4 Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan mendapatkan nilai bobot  2  dari  20.  Hal  ini  disebabkan  oleh  Jadwal  belum  ditetapkan  secara  berkala  dan belum  bersifat  perbaikan  sesuai  kerusakaan.  Selanjutnya  sub  elemen  IV.5,  tidak dilakukan  penilaian  karena  perusahaan  tidak  melakukan  aktivitas  peledakan  dalam proses  penambangan.  Pada  sub  elemen  IV.6,  penetapan  sistem  perancangan  dan rekayasa belum diterapkan dalam implementasi di perusahaan. Selanjutnya elemen IV.7 penetapan  sistem  pembelian,  perusahaan  belum  menerapkan  prosedur  penetapan
pembelian namun sudah melakkukan mekanisme pembelian. Bobot pada sub-elemen ini perlu ditingkatkan dengan dengan melibatkan bagian K3 dan Competence person dalam menentukan peralatan dan bahan yang akan dibeli.
Sub-elemen  IV.8  Pemantauan  dan  Pengelolaan  Perusahaan  Jasa  Pertambangan mendapatkan  nilai  bobot  4  dari  total  nilai  bobot  6.  Perusahaan  telah  menetapkan prosedur  yang  berisi  persyaratan  seleksi  Perusahaan  jasa  pertambangan  dan  telah melakukan  evaluasi.Namun,  perusahaan  belum  melakukan  pemantauan  dan  pelaporan perusahaan  jasa  pertambangan  yang  terdokumentasi.  Selanjutnya,  sub-elemen  IV.9 Pengelolaan  Keadaan  Darurat  mendapat  nilai  bobot  2,  perusahaan  telah  menetapkan beberapa  prosedur  kerja  seperti  SOP  emergency,  SOP  tanggap  darurat  Covid-19, SOP tanggap  darurat  limbah  B3  dan  SOP  tanggap  darurat titik  penataan.  Namun,  informasi yang  tertera  belum  mencakup  identifikasi,  pemulihan  dan  nomor  kontak  keadaan darurat  yang  dapat  dihubungi.  Sub-elemen  IV.10  Penyediaan  dan  Penyiapan  P3K mendapat  nilai  bobot  1.  Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  kotak  P3K  telah  ada  di beberapa  lokasi  di  area  penambangan.  Namun,belum  dapat  menunjukkan  Prosedur penyediaan  dan  penyiapan  P3K  dan  Kotak  P3K  belum  di  isi  sesuai  peraturan perundangan. Sub-elemen terakhir yakni sub-elemen IV.11 Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (Off the Job Safety) mendapatkan nilai bobot 0 karena belum dilakukan implementasi di perusahaan.

## Ringkasan penilaian elemen IV Implementasi
Berdasarkan    hasil  penilaian  Elemen  IV  Implementasi  terjadi  kenaikan  sebanyak 2% menjadi 5% dari penilaian sebelumnya yakni berada pada angka 3% (2018). Dapat dilihat  bahwa  presentase  hasil  dari  penilaian/audit  ini  sangat  jauh  dari  nilai  yang ditetapkan.  Perbaikan  dan  peningkatan  nilai  bobot  elemen  dan  sub  elemen  dalam temuan audit perlu terus ditingkatkan guna mendapatkan nilai audit yang sesuai standar.

## Kesimpulan
Perusahaan telah menerapkan SMKP Minerba namun belum menerapkan seluruh elemen  yang  terdapat  dalam  SMKP.  Bobot  penilaian terbesar terletak  pada  elemen  IV yakni Elemen Implementasi akan tetapi elemen ini mendapatkan nilai rendah yakni 5% dari  35%  total  bobot  dari  11  sub  elemen.  Berdasarkan  hasil  audit  yang  dilakukan sebelumnya  di  tahun  2018,  terjadi  kenaikan  presentase  implementasi  SMKP  Minerba dari  12  %  menjadi  25%.  Hasil  audit  dengan  presentase  25%  termasuk  dalam implementasi  dibawah  70%  mendapatkan  surat  keterangan  dan  piagam  sebagai  bukti telah  melakukan  penilaian/audit  internal  SMKP.  Temuan-temuan  yang  ditemukan  saat dilaksanakan audit, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk menanggulangi hal tersebut guna mencapai penerapan SMKP Minerba yang sesuai dengan regulasi.

## BIBLIOGRAFI
Awang,  Noorhasimah,  Baharudin,  Mohd  Rafee,  &  Saliluddin,  Suhainizam  Muhamad. (2019). Occupational Safety And Health Management System (Oshms): Perception And  Safety  Satisfaction  Among  Employees  In  Certified  Organisations  In  Klang Valley. Int. J. Educ. Res , 7 (7), 37–44. Google Scholar
Indonesia, Pemberlakuan Standar Nasional. (2018). Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia . Indonesia. Google Scholar
Kamal,  Mustofa.  (2019).  Assessment  Of  The  Effectiveness  Of  The  Project-Based Learning  Model  In  Internal  Audit  Learning  At  The  Civil  Servant  As  Millenial Generations. Monas: Jurnal Inovasi Aparatur , 1 (2), 59–72. Google Scholar
Kamal,  Nurul,  Lubis,  Mirna  Rahmah,  &  Jehan,  Muhammad.  (2019).  Peningkatan Kinerja K3 Dan Ko Di Perusahaan Pertambangan Melalui Penerapan Smkp. Jurnal Teknik Mesin , 7 (1), 5–9. Google Scholar
Kim, Kwangsoo, & Kim, Myungsik. (2012). Rfid-Based Location-Sensing System For Safety Management. Personal And Ubiquitous Computing , 16 (3), 235–243. Google Scholar
Markkanen, Pia K. (2004). Occupational Safety And Health In Indonesia= Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  Di  Indonesia .  International  Labour  Organization. Google Scholar
Prasetyo, Cipto D. W. I. (2018). Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  Di  Plant  Maintenance  Departement  Pt.
Adaro Indonesia . Universitas Pembangunan Nasional" Veteran"
Yogyakarta. Google Scholar
Satriawan,  Desman  Diri.  (2021).  Pengelolaan  Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Esensi Hukum , 3 (2), 123–133. Google Scholar
Sholihah,  Qomariyatus.  (2018).  Implementasi  Sistem  Manajemen  K3  Pada  Konstruksi Jalan Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja. Buletin Profesi Insinyur , 1 (1),
25–31. Google Scholar
Stemn, Eric, Bofinger, Carmel, Cliff, David, & Hassall, Maureen E. (2019). Examining The  Relationship  Between  Safety  Culture  Maturity  And  Safety  Performance  Of The Mining Industry. Safety Science , 113 , 345–355. Google Scholar
Sumarno,  Gito,  &  Fardan,  Muhammad.  (2018).  Analisis  Implementasi  Sistem Manajemen  Keselamatan  Pertambangan  Batubara  Di  Plant  Support  Equipment Department. Retii . Google Scholar
Wardani,  Hertanti  Kusuma,  &  Khamim,  Nur.  (2021).  Overview  Analisis  Sistem Manajemen Keselamatan Pada Industri Pertambangan Di Beberapa Negara. Syntax
Idea , 3 (2), 298–306. Google Scholar
Copyright holder: Nama Author (Tahun Terbit)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: