Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN PEMERINTAH KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

## Dr. Rahyunir Rauf, M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru alhaqrahyunir@rocketmail.com

## ABSTRACT
Community  Institution  is  one  of  the  civil  organization  under  the  authority  of village  level  governance,  also  acknowledged  and  under  supervision  of government.  Indonesian  legislation  has  given  chance  to  society  to  form community  institution.  Act  number  23/2014  on  Local  Government  and  Act number  6/2014  on  Village  laid  foundation  for  society  to  form  village  level community  institution  based  on  their  need.  In  reality,  those  community institution  like  Rukun  Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW),  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK),  Karang  Taruna,  etc.,  have  been  an  integral  part  in  helping government’s  task,  especially  the  task  of  head  of  urban  village  related  to services  on  governance,  development,  and  civil  matters.  Civil  institution  in urban village has shown its benefit and function in government, especially city government.  Act  number  5/1974  doesn’t  mention  about  RT  and  RK/RW,  but that  does  not  means  those  institutions  don’t  have  their  reason  for  existence (raison  dieter).  RT  and  RK/RK  can  be  formed  based  on  Mayor’s  Order  as implementation  of  mayor’s  function  on  Community  Administrator.  As Community  Administrator  Mayor  can  form  act  on  forming  and  regulating community institution in its area which in turn can help city government fulfill its community’s participation, thus community’s aspiration can be included in government’s action and further enlarge social participation. Even though it is known that some city is regulates and empowers its community institutions, it is advised that other city has to start, so it won’t be too far behind, because community  institution’s  benefit  and  function  have  been  proven.  Working relation between community institution and urban village is deep.
Keywords:  Working  Relation,  Community  Institution,  Government,  Urban Village Government, Government Task.

## ABSTRAK
Lembaga  kemasyarakatan  merupakan  suatu  organisasi  masyarakat  yang berada di wilayah pemerintahan kelurahan/desa dan diakui serta dibina oleh pemerintah.  Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah  memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan  masyarakat desa itu sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga  (RW),  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK),
Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),  Karang  Taruna,  dan  lain-lain, merupakan  bagian    tidak  terpisahkan  dalam  membantu  penyelenggaraan tugas  pemerintah,  khususnya  tugas  Lurah  dalam  pelayanan  pemerintahan, pelayanan  pembangunan  dan  pelayanan  kemasyarakatan/  pemberdayaan masyarakat.  Selama  ini  Lembaga  Kemasyarakatan  Kelurahan  telah menunjukkan kemanfaatan dan kegunaannya dalam pemerintahan, terutama pemerintahan  kota.  Undang-Undang  Nomor  5/1974  tidak  menyebut-nyebut tentang  RT  dan  RK/RW,  hal  ini  tidaklah  berarti  bahwa  RT  dan  RK/RW  tidak mempunyai  hak  hidup (raison  dieter) .  RT  dan  RK/RW  dapat  di  bentuk berdasarkan  Keputusan  Pemerintah  kota  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi Walikotamadya sebagai Administrator Kemasyarakatan. Sebagai administrator kemasyarakatan  Walikotamadya  dapat  membuat  keputusan  pembentukan dan  pengaturan  lembaga  kemasyarakatan  dalam  wilayahnya  yang  akan membantu  pemerintah  kota  menjelmakan  partisipasi  sosial  warga  kota, sehingga aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam kebijakan pemerintah kota  yang  selanjutnya    dapat  membangkitkan  partisipasi  sosial  lebih  besar. Sekalipun  telah  diketahui  beberapa  kota  sudah    mengatur  dan  membina lembaga  kemasyarakatan,  disarankan  untuk  segera  memulai,  agar  tidak terlalu  jauh  tertinggal,  oleh  karena  lembaga  kemasyarakatan  telah  terbukti kemanfaatan  dan  kegunaannya.  Hubungan  Kerja  Lembaga  Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan adalah dalam;
Kata  Kunci:  Hubungan  Kerja,  Lembaga  Kemasyarakatan,  Pemerintah, Pemerintah Kelurahan, Tugas Pemerintah.

## PENDAHULUAN
Lembaga  kemasyarakatan  merupakan  kumpulan  masyarakat  yang  dibentuk masyarakat setempat, dibina dan diakui pemerintah. Lembaga kemasyarakatan  telah  lama  ada  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di
Indonesia. Lembaga kemasyarakatan memiliki legalitas dari pemerintah kota, seperti  memiliki  surat  keputusan  pengukuhan  kelembagaan  dan kepengurusan  yang  dikeluarkan  Lurah  dan  disahkan  Camat.    Kelembagaan masyarakat di bentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan    kemasyarakatan  di  Desa/Kelurahan,  pasal  3  Perda  Kota  Pekanbaru Nomor  12  tahun  2002,  bahwa  :  Lembaga  kemasyarakatan  dibentuk  dengan maksud dan tujuan  sebagai berikut :
a. Memelihara  dan  melestarikan  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat  yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakat.
c. Menghimpun  seluruh  potensi  swadaya  masyarakat  dalam  usaha meningkatkan kesejahteraan.
Lembaga  kemasyarakatan  menurut  pasal  10  ayat  (2)  PP  Republik  Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, memiliki tugas sebagai berikut :
a. Membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
b. Membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan
c. Membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Lembaga  kemasyarakatan  berfungsi  mengeluarkan  surat  pengantar  untuk  di teruskan  ke  Lurah,  dan  menerima  pengaduan  masyarakat.  Pelayanan masyarakat  merupakan  tugas  berat  pemerintah,  karena  jumlah  penduduk terus  bertambah,  disisi  lain  jumlah  aparatur  pemerintah  terbatas,  maka pemerintah  perlu  dibantu  lembaga  kemasyarakatan.  Seiring  pertambahan jumlah  penduduk,  lembaga  kemasyarakatan    juga  mengalami  peningkatan. Seperti terlihat tabel berikut ini.
Tabel. 1.
Perbandingan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dengan KK
Di Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 Tahun Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jumlah KK Perbandingan  lembaga Kemasyarakatan dengan  KK 2009 3.121 431.850 1 : 138 2010 3.340 432.412 1 :120 2011 3.432 433.219 1 : 130 2012 3.575 434.210 1 : 122 2013 3.673 437.783 1 : 120
Sumber : Data Olahan Tahun 2015
Keadaan rata-rata perbandingan jumlah lembaga kemasyarakatan dengan  KK masih kurang berimbang, yakni 1 : 120 atau 1 lembaga kemasyarakatan  harus melayani  120  KK.  Sedangkan  ukuran  standar  maksimal  perbandingan pelayanan  menurut  Perda  Kota  Pekanbaru  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Lembaga  RT  dan  RW adalah  1  :  35.  Lembaga  kemasyarakatan  tidak  memiliki sekretariat yang permanen, akan tetapi menumpang di kantor Lurah, Masjid, Rumah penduduk.
Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul;  “Hubungan  Kerja  Lembaga  Kemasyarakatan  dengan  Pemerintah Kelurahan Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru”.

## IDENTIFIKASI MASALAH
1. Semakin  bertambahnya  jumlah  dan  tugas  lembaga  kemasyarakatan Kelurahan.
2. Masih belum jelasnya bentuk hubungan antara lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana  hubungan  Kerja  Lembaga  Kemasyarakatan  dengan  Pemerintah Kelurahan ?

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Lembaga Kemasyrakatan
Lembaga  kemasyarakatan  dibentuk  oleh  masyarakat  setempat,  diberikan tugas  dan  kewajiban  bersifat  tertentu,  lembaga  kemasyarakatan  merupakan kumpulan  penduduk  dalam  suatu  lokasi  tertentu  dalam  kelurahan, berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, kumpulan penduduk ini dibentuk  dengan  musyawarah,  serta  diakui  dan  di  bina  pemerintah  daerah. Menurut  Wasistiono  (2004:1)  Lembaga  kemasyarakatan  pada  hakekatnya dapat  diartikan  ke  dalam  dua  bentuk,  yakni  lembaga    kemasyarakatan diartikan  sebagai  organisasi  sosial  dan  lembaga  kemasyarakatan  diartikan sebagai entity sosial.  Lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  menurut Atmosudirdjo  (1982:37)  dalam  aktivitasnya  ikut  membantu  menjalankan fungsi pemerintah, dengan sendirinya lembaga kemasyarakatan menjalankan fungsi administrasi. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai entity (sosial).
Tugas  lembaga  kemasyarakatan  menurut  Pasal  11  PP  Republik  Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 adalah; membantu Lurah dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Kekuasaan sebagai gejala sosial terdapat dimana-mana, dalam rumah tangga kelompok  sosial,  perusahaan  dan  dalam  negara.  Kalau  kekuasaan  dipandang sebagai  alat,  maka  penggunaannya  secara  umum  itulah  disebut governance , dan penggunaannya secara khusus dalam proses sosial memerlukan ( coercion ) pada  aras  statal  ( polity )  disebut government .  Jo  Ann  G.  Ewalt  (2001:10) berpendapat :
“Governance identifies the power dependence involved in the relationships between  institutions  involved  in  collective  action.    Organizations  are dependent  upon  each  other  for  the  achievement  of  collective  action,  and thus  must  exchange  resources  and  negotiate  shared    understandings  of ultimate program goals”.
Menurut Syafiie (2011:142) Good Governance yakni;
“penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau pemerintahan yang baik”.  Semangat  reformasi  telah  mewarnai  pendayagunaan  aparatur  Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran  dan  keterpaduan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan  Negara  dan  pembangunan,  menuntut  pelaksanaan Good Governance dan Clean  Government ini  berlaku  pada  setiap  pemerintahan daerah  yang  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  otonomi  daerah. Pembicaraan  tentang Good  Governance dan Clean  Government identik dengan  membicarakan  desentralisasi  dan  sentralisasi  bahkan  juga  sama dengan  membicarakan  demokrasi  dan  nasionalisme,  begitu  juga  dengan membicarakan pelayanan dan kekuasaan.
Lebih  lanjut  dinyatakan  Widodo  (2001:22)  bahwa;  “terselenggaranya kepemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  berwibawa  ( clean  and  good governance) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep governance dalam clean  and  good  governance banyak  masyarakat  merancukan  dengan konsep government. Konsep governance lebih inklusif dari pada government.
Konsep government menunjukkan  pada  suatu  organisasi  pengelolaan  yang berdasarkan  pada  kewenangan  tertinggi  (negara  dan  pemerintah).  Konsep Governance melibatkan  tidak  sekedar  pemerintah  dan  negara , tetapi  juga peran  berbagai  aktor  di  luar  pemerintah  dan  negara,  sehingga  pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.  Unsur utama (domains) yang dilibatkan dalam
penyelenggaraan  kepemrintahan (governance) menurut United  Nations Development Programme (UNDP) terdiri dari tiga macam yaitu; the state, the private  sector ,  dan civil  society  organizations. Konsep governance menunjukkan  bahwa  disamping  sektor  pemerintah  dan  swasta,  juga  harus melibatkan sektor masyarakat ( civil society) , maka kepemerintahan yang baik, unsur masyarakat harus diberikan peluang dan kesempatan untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Terwujudnya  pembangunan  manusia  berkelanjutan (sustanable  human development) menurut Widodo (2001:22), bahwa; “bukan hanya tergantung pada  negara  yang  mampu  memerintah  dengan  baik  dan  sektor  swasta  yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga tergantung pada organisasi  masyarakat  sipil (civil  society  organization) yang  memfasilitasi interaksi  sosial  dan  politik  dan  yang  memobilisasi  berbagai  kelompok masyarakat  untuk  terlibat  dalam  aktivitas  sosial,  ekonomi  dan  politik. Organisasi  masyarakat  sipil  tidak  hanya  melakukan “chek  and  balances” terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah (government power) dan sektor swasta,  tetapi  dapat  memberikan  konstribusi  dan  memperkuat  kedua  unsur utama (domains) lain.  Organisasi  masyarakat  sipil  dapat  memonitor lingkungan,  penipisan  sumber  daya (resources  depletions), polusi  dan kekejaman  sosial,  memberikan  kontribusi  pembangunan  ekonomi  dengan membantu  mendistribusikan  manfaat  pertumbuhan  ekonomi  lebih  merata, dan  menawarkan  kesempatan  bagi  individu  untuk  memperbaiki  standar hidupnya.”
Organisasi  masyarakat  sipil  dapat  menyalurkan  patisipasi  masyarakat  dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisirnya ke dalam suatu kelompok lebih  potensial  mempengaruhi  kebijakan  publik,  mereka  memiliki  peranan penting  dalam  mengurangi  dampak  potensial  dari  ketidakstabilan  ekonomi,
menciptakan  mekanisme  alokasi  manfaat  sosial (socialbenefits) dan memberikan suara kelompok miskin dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintah (political  and  government  decision  making). Dapat  membantu sebagai  sarana (means) untuk  melindungi (protecting) dan  memperkuat (strengthening) kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai.
Lebih  lanjut  dikatakan  Widodo  (2001:23)  bahwa;  “dalam  konsep good governance ialah  memberikan  peluang  dan  kesempatan  yang  sangat  besar kepada  masyarakat  sipil  untuk  ikut  serta  sebagai  salah  satu  untur  dalam penyelenggaraan  kepemerintahan,  seperti  mempengaruhi  kebijakan, mengurangi  dampak  ketidakstbilan  ekonomi,  melindungi  serta  memperkuat kultur,  memperkuat  keyakinan  agama  dan  nilai-nilai  dan  partisipasi  lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Menurut  Frederickson  (1985:54)  bahwa;  “ada  penelitian  menarik  yang menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dan pengawasan ketetanggaan menghasilkan  merosotnya  kekuasaan  ketentuan-ketentuan  manajerial  atas pelayanan-pelayanan  yang  dibutuhkan  para  warga  negara.  Partisipasi warganegara  dan  pengawasan  ketetanggaan  nampak  menyebabkan  suatu pola  kompromi  dan  penyesuaian  yang  karenanya  ketentuan-ketentuan manajerial  tentang  kebutuhan-kebutuhan klien disesuaikan  dengan ketentuan-ketentuan warga negara tentang kebutuhan-kebutuhan mereka.”
Partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  pemerintah,  baik  secara  individu maupun  secara  kelembagaan,  karena  partsisipasi  masyarakat  dapat membantu mengurangi tugas pemerintah dan juga efektif dalam  pengawasan terhadap  pemerintah.  Konsep  good  governance  telah  merubah  paradigama pemerintahan  dari pemerintah diposisikan  sebagai  atasan  masyarakat dalam bentuk hierarkhis menjadi  masyarakat  sebagai  mitra  pemerintah  bersama swasta dalam bentuk hekrarkhis . perubahan paradigma tersebut dapat dilihat
pada gambar dibawah ini :

## Gambar. 2. Unsur Good Governance
Paradigma  pemerintahan  baru  di  dukung  oleh  konsep good  governance, menempatkan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dan swasta sudah sejajar dengan pemerintah atau dalam bentuk  mitra  kerja  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dan  swasta. Penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik  membutuhkan  kerjasama  baik antara  pemerintah, swasta dan masyarakat. Masyarakat dalam konsep good governance merupakan masyarakat sipil .
World  Bank  dalam  Hadiz  (2011;29-30)  menyatakan; “Another  aspect  of  the theoritical  discussion  that  require  examinati  on  is      how  decentralisation  has be  come  –  along  with  civil  society,  social  capital  andgood  governance  –  an integral  part  of  the  contemporary  neo-institutionalist  lexion  that  focusses attention  on  the  social  and  human  aspects  of  capitals  development.  As mentioned previously, neo-liberal an neo-institutionalist throuht suggests that a vibrant civil society contributes to good governance and democratisation by ensuring greater public participation in development. As the World Bank put it, we now approach economic reforms and the development process in a much more decentralized fashion. Individual and various social groups are now seen not only as benefieciaries, but also as active forces that support the process of development.”
Grindle dalam  Hadiz  (2011;30)  menyatakan bahwa: “from  this  point  of  view,
Pemerintah
Masyarakat
the  logical  consequence  of  decentralisations  is  that  local  communities  would be  in  a  better  position  to  demand  more  adequate  provision  of  service.  Local officialls  are  more  accountable  and  closer  ti  these  communities  an  can  be better    identify  theirs  needs.  The  common  aassumption  is  that  mutually enabling  relations  beetwen  decentralised  state  institutions,  local  bussinesses and civil associations  will generate economic growth, poverty alleviation and good governance”.
Ciri  utama civil  society menurut  Herdiansyah  (2006:82)  adalah  terbentuk dengan  sendirinya (self  organized) dan  tidak  memiliki  ketergantungan  pada pihak lain dalam hal ekonomi, sosial, maupun kultural (self supported). Maka dari itu, civil society bersifat otonom, tidak berada di bawah negara, political society ,  maupun economic  society .  Dwiyanto  (2008:38)  mengatakan; “penguatan  masyarakat  sipil  dipengaruhi  keberhasilan  reformasi  birokrasi. Apabila  birokrasi  memiliki  kinerja  buruk  dan  cenderung  melakukan bad governance, maka  sangat  sulit  mengharapkan  masyarakat  sipil  berperan optimal  dalam  pengembangan good  governance. Dominasi  birokrasi  secara berlebihan, serta berorientasi pada kekuasaan dan kontrol seperti selama ini menggejala dalam kehidupan birokrasi pemerintah membuat masyarakat sipil di Indonesia mengalami kesulitan berperan optimal.”
Sumaryadi  (2010:46)  menyatakan  bahwa;  “keterlibatan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan, tergantung  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  berarti  peran  serta  seseorang, atau masyarakat dalam pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan  dengan  memberikan  masukan  berupa  pikiran,  tenaga,  waktu, keahlian,  modal  dan/atau  materi,  serta  ikut  memanfaatkan  dan  menikmati hasil  pembangunan.  Partisipasi  merupakan  sikap  keterbukaan  terhadap persepsi  dan  perasaan  terhadap  pihak  lain.  Partisipasi  berarti  perhatian
mendalam  mengenai  perbedaan  atau  perubahan  yang  dihasilkan.  Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi diberikan pihak lain. Keterlibatan masyarakat    (lembaga  kemasyarakatan)  dipengaruhi  peluang  yang  diberikan pemerintah. ”
Pemahaman  tentang  masyarakat  memiliki  berbagai  perbedaan  pandangan dari  para  ahli,  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Lysen  (1984:14),  bahwa: “lingkungan  sosial  yang  pengaruhnya  dialami  oleh  individu  itu,  terdiri  dari sesama  manusia,  yakni  individu  seperti  dia  sendiri.  Meskipun  demikian pengaruh tadi tidak selalu, bahkan biasanya tidak datang dari manusia sendiri. Bukan  seorang  A,  atau  B  yang  memaksakan  kehendaknya  kepada  dalam bentuk  aturan-aturan  hidup  kesusilaan  atau  aturan  hukum;  bukan  untuk menyenangkan para alim ulama kita melakukan kegiatan keagamaan tertentu; dan  apabila  seorang  murid  berusaha  mempergunakan  aturan  bahasa  yang diajarkan  kepadanya  dengan  sebaik-baiknya,  maka  bukanlah  maksudnya memenuhi kesukaan gurunya. Pengaruh yang pelik atas diri, daya yang datang dari aturan hidup kesusilaan, aturan hukum, kaidah keagamaan, adat, bahasa, bukanlah disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan dari unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial. Unsur itu biasanya di tanggap sebagai kesatuan, dengan  tidak  menghubungkannya  kepada  kepribadian  seorang  manusia. Kadang-kadang  unsur  itu  mempunyai  watak  golongan  yang  terang,  sebab sukar  dikira  terlepas  dari  manusia  yang  membawanya,  lihat  dalam  suatu keluarga,  umat  gereja,  rapat,  kelompok  orang  banyak,  bangsa,  “Kesatuan- kesatuan sosial” lain yang lebih abstrak.
Tonnies dalam Lysen (1984:15) menyatakan bahwa; “arti lebih khusus kepada kata  itu.    Kata  itu  selanjutnya  di  ganti  dengan  istilah  vak  kesatuan  sosial. Begitu banyaknya kesatuan sosial dalam pergaulan hidup sekarang ini, karena bukan  hanya  terdiri  golongan  dan  kolektivitas  yang  dalam  hubungan  hukum
dapat  bertindak  sebagai  kesatuan,  misalnya  negara,  kota  praja,  tiap-tiap perseroan  terbatas  atau  perserikatan,  melainkan  tambahan  melingkupi berbagai  bagai  bentuk  kehidupan  kolektif  meskipun  bukan    “badan  hukum”, namun    merupakan    satu    kesatuan      dalam  arti  sosiologis.  Contoh-contoh ialah keluarga, lingkungan sahabat, Rukun Tetangga, atau masyarakat Desa.”
Giddens dalam Sumaryadi (2010:109) menyatakan; “tentang hubungan antara negara  dan civil  society yang  di  Indonesia  disebut  masyarakat  madani didasarkan  prinsip  politik  jalan  ketiga.  Reformasi  negara  dan  pemerintah menjadi prinsip dasar politik jalan ketiga. Dalam kemitraan dengan agen atau dengan pelaku lain dalam masyarakat madani, pemerintah dapat mendorong pembaruan dan pembangunan masyarakat. Basis kemitraan ekonomi seperti itu disebut  Giddens  sebagai New Mixed  Economy (Ekonomi  campuran baru).
Ekonomi itu dapat menjadi efektif, jika hanya institusi kesejahteraan yang ada di modernisasi secara menyeluruh.
Menurut  Dwiyanto  (2008:10-11),  bahwa;  Seiring  munculnya  pergeseran paradigma dari government ke governance merupakan cerminan political will pemerintah  dalam  mendemokratisasi  kan  diri,  maka  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  di  daerah  harus  mengikuti  prinsip-prinsip good  governance .  Salah  satu  prinsip good  governance adalah  perlunya melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pergeseran cara pandang terhadap masyarakat yang semula hanya sekedar dilihat sebagai pengguna  layanan (customer) kemudian  dipandang  sebagai  warga  negara yang  memiliki  negara (owner) ,  berimplikasi  kepada  kedudukan  masyarakat dalam    penyediaan  layanan  publik  yang  dilakukan  pemerintah.  Dalam penyediaan  layanan  publik,  kedudukan  masyarakat    sebagai  warga  negara berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Perubahan ini harus diikuti dengan perubahan  cara  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan
layanan publik”.

## 2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Membantu Tugas Lurah
Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan  pemerintahan  dibuka  lebih  luas,  sehingga  di  kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, Pasal 10 ayat  (1)  PP  Nomor  73  Tahun  2005  dinyatakan;  Di  Kelurahan  dapat  dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan ayat Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembentukan  lembaga  kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) dilakukan  atas  prakarsa  masyarakat  melalui  musyawarah  mufakat. Musyawarah  mufakat  dihadiri  wakil  masyarakat,  seperti  diatur  penjelasan Pasal 10 ayat (2); musyawarah mufakat dihadiri wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat.
Pemuka  masyarakat  menurut  Amir  (1998:12)  adalah  pemuka  masyarakat diambil  dari  dari  kalangan  adat,  kalangan  agama,  kalangan  organisasi  sosial politik,  golongan  profesi  dan  pemuka  masyarakat  lainnya,  yang    tinggal  di desa.
Ciri-ciri dasar pemuka masyarakat menurut Amir (1998:13) adalah;
1. Seseorang  yang  kondisi  sosial  ekonominya  berada  di  atas  rata-rata kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.Seseorang warga yang kepadanya banyak harapan yang ditumpangkan oleh warga
2. Orang  yang  menyediakan  waktunya  yang  cukup  banyak  untuk melakukan interaksi sosial dengan warganya
3. Seseorang  warga  pedesaan  yang  dapat  berperan  dalam  kehidupan masyarakat  pedesaan  melebihi  atau  lebih  besar  dari  kapasitas  sosial posisi kemasyarakatannya,
4. Warga yang memperlihatkan sikap pioner dan berhasil dalam salah satu bidang kehidupan langsung ditengah kehidupan masyarakat pedesaan,
5. ke-sepuh-an seseorang dalam suatu bidang tertentu.
Menindak lanjuti peraturan pemerintah tersebut, terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan kelurahan, yakni; Lembaga RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga,  dan  Karang  Taruna. Selain  lembaga  kemasyarakatan  di  atas  juga  terdapat  lembaga kemasyarakatan  lainnya,  karena  pemerintah  memberikan  peluang  kepada masyarakat membentuk lembaga kemasyarakatan. Beberapa bentuk lembaga kemasyarakatan kelurahan, yakni :
1. Lembaga Keuangan Masyarakat Kelurahan
2. Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan
3. Lembaga Pengajian Masyarakat Kelurahan
4. Lembaga Usaha Masyarakat Kelurahan
5. Lembaga Majelis Taklim
6. Lembaga Forum RT/RW Kelurahan
7. Lembaga Arisan ibu-ibu Kelurahan
8. Lembaga Posyandu Kelurahan
Lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  tersebut  di  atas  apabila  dilihat  dari tujuan  pembentukannya terdiri atas beberapa bidang, diantaranya adalah:
1. bidang ekonomi kerakyatan
2. bidang pendidikan
3. bidang keagamaan
4. bidang pemberdayaan perempuan
5. bidang kepemudaan/olahraga/seni
6. bidang sosial kemasyarakatan
7. bidang pengembangan SDM
Lebih  lanjut  dinyatakan  Wasistiono  (2009;9.14-9.15)  bahwa  :  “jika  dilihat penjelasan dari UNDP di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan istilan Governance dan Government dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel .3
Perbandingan istilah Government dan Governence No Unsur Perbandingan Government Governance 1 Pengertian Dapat berati badan/ lembaga/ yang dijalankan organ tertinggi negara. Dapat berati cara penggunaan atau pelaksanaan. 2 Sifat Hubungan Hierarkhis (yang meme rintah di atas, dan yang diperintah  di bawah. Heterarkhis, dalam arti ada kesetaraan dan hanya berbeda dalam fungsi. 3 Komponen yang terlibat Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institut pemerintah 3 komponen yang terlibat: 1.Sektor publik 2.Sektor swasta 3.Sektor masyarakat 4 Pemegang peran yang dominan Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya 5 Efek diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara 6 Hasil akhir yang diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasi warga maupun sebagai warga masyarakat.
Sumber: Wasistiono, 2009
3. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
a. Tugas Lembaga Rukun Tetangga
Lembaga  kemasyarakatan  memiliki  tugas  berbeda-beda,  walaupun  lembaga ini dibentuk masyarakat, tetapi diatur  pemerintah sebagai wujud pembinaan pemerintah,  karena  lembaga  kemasyarakatan  merupakan  lembaga  yang dibentuk masyarakat dan diakui serta dibina  pemerintah.
Tugas  lembaga  kemasyarakatan  adalah  membantu  tugas  Lurah  dalam mewujudkan  kehidupan  masyarakat  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang  Dasar  1945,    menggerakkan  gotongroyong,  swadaya  dan  partisipasi masyarakat,    menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban,  menciptakan kebersihan  dan  keindahan  lingkungan,  menyebarluaskan  dan  mengamankan program  pemerintah,    menjembatani  hubungan  antar  masyarakat  serta pemerintah. Lembaga kemasyarakatn dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai;  motivator  masyarakat,    komunikator,    mediator  antara  masyarakat dengan  pemerintah,    aspirator  masyarakat  dan    stabilisator  kehidupan bermasyarakat.

## b. Tugas Lembaga Rukun Warga
Tugas lembaga Rukun Warga  adalah sebagai berikut:
1. Membantu  terwujudnya  kehidupan  masyarakat  yang  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentaraman dan ketertiban dalam masyarakat
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan linkungan.
5. Membantu  menyebarluaskan  dan  mengamankan  setiap  program pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat.
8. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian linkungan hidup.
Tugas  lembaga  Rukun  Warga  membantu  tugas  lurah  dalam  :  “mewujudkan kehidupan  masyarakat  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  menggerakkan gotongroyong, swadaya dan partisipasi masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, menciptakan lingkungan bersih dan indah,  menyebarluaskan  dan  mengamankan  setiap  kebijakan  pemerintah daerah,  menjembatani  hubungan  anggota  masyarakat  dan  masyarakat
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
dengan  pemerintah,  menyelenggarakan  tugas  pelayanan,  dan  memelihara kelestarian lingkungan hidup.

## c. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Berdasarkan  Pasal  8  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2007 bahwa; tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun rencana pembangunan  secara  partisipatif,  menggerakkan  swadaya  gotong-royong masyarakat,  melaksanakan  dan  mengendalikan  pembangunan.  LPM  dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai ;
a. Motivator masyarakat,
b. Inspirator pembangunan,
c. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah.
d. Aspirator masyarakat.
d. Tugas Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Kelurga (PKK)
Berdasarkan  Pasal  12  Peraturan  pemerintah  Nomor  5  Tahun  2007  tugas Lembaga PKK kelurahan adalah:
1. Membantu rencana kerja lembaga PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menyuluh  dan  menggerakkan  kelompok-kelompok  masyarakat  dan dasa  wisma  agar  mewujudkan  kegiatan  yang  telah  disusun  dan disepakati
4. Menggali,  menggerakkan  dan  mengembangkan  potensi  masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  kepada  keluarga  mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam mencapai keluarga sejahtera.
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja.
7. Berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  program  instansi  yang  berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.
8. Membuat  laporan  kegiatan  Tim  Penggerak  PKK  Kecamatan  dengan tembusan  kepada  Ketua  Dewan  Penyantun  Tim  Penggerak  PKK setempat.
9. Melaksanakan tertib administrasi
10. Mengadakan  konsultasi  dengan  Ketua  Dewan  Penyantun  Tim Penggerak PKK setempat.
Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai:
1. Motivator masyarakat,
2. Aspirator masyarakat,
3. Inspirator pembangunan,
4. Komunikator antara masyarakat dengan  Lurah.
5. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

## e. Tugas Lembaga Karang Taruna
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri, tugas lembaga Karang Taruna  adalah  “menanggulangi  berbagai  masalah  kesejahteraan  sosial terutama  dihadapi  generasi  muda,  baik  yang  bersifat  preventif,  rehabilitatif, maupun  pengembangan  potensi  generasi  muda  di  lingkungannya”.  Lembaga kemasyarakatan  kelurahan  dalam  membantu  tigas  Lurah  telah  berperan sebagai :
1. Motivator masyarakat
2. Inspirator kepemudaan
3. Mediator antara masyarakat dengan Lurah
4. Stabilisator kehidupan kepemudaan
5. Aspirator masyarakat.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## f. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lainnya)
Lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  (lainnya)  memiliki  tugas  berdasarkan pasal  3  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2007. adalah:
1. Membantu pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Membantu pelaksanaan urusan pembangunan.
3. Membantu pelaksanaan urusan sosial kemsayarakatan.
4. Membantu pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat.
Tugas  Lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  (lainnya)  adalah;  membantu pelaksanaan  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  sosial  kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan  berperan sebagai :
1. Motivator masyarakat
2. Mediator antara masyarakat dan pemerintah,
3. Inspirator pembangunan,
4. Aspirator masyarakat
Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah, secara keseluruhan dapat dilihat  pada tabel berikut:
Tabel. 4. Tugas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
No. Lembaga Kemasyarakatan Tugas Kelembagaan 1 Lembaga Rukun Tetangga 1. Motivator masyarakat 2. Komunikator masyarakat dan pemerintah. 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Stabilisator kehidupan masyarakat
5. Aspirator masyarakat 2 Lembaga Rukun Warga 1. Motivator masyarakat 2. Komunikator masyarakat dan pemerintah
3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Stabilisator kehidupan masyarakat 5. Aspirator masyarakat 3 LPMK 1. Motivator pembangunan 2. Inspirator pembangunan 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Aspirator masyarakat 4 Lembaga PKK 1. Motivator masyarakat 2. Inspirator pemberdayaan keluarga 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Aspirator masyarakat 5 Lembaga Karang Taruna 1. Motivator kepemudaan 2. Inspirator kepemudaan 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Aspirator kepemudaan
5. Stabilisator kehidupan masyarakat
Sumber : Data Olahan Penelitian
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## KERANGKA PEMIKIRAN

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

## PEMBAHASAN

## 1. Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah
Kerjasama  menurut  Soekanto  (2012;282-283)  mencakup  aktivitas  integratif. Sikap  menyukai,  simpati,  keinginan  salin  membantu,  merupakan  kekuatan integratif  sangat  penting.  Juga  diperlukan  tujuan  bersama  eksternal,  agar tercapai  integrasi  stabil.  Berdasarkan  Pasal  22  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa:
a. Hubungan  kerja  lembaga  kemasyarakatan  Kelurahan  dengan
Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
Grand Theory Hubungan Kerja
Role Theory Organisasi Pemerintah
Role Theory Lembaga Kemasyarakatan Midle Range Theory Organisasi Kelurahan Parochial Theory Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa RT/RW/LPM/PKK/
Karang Taruna Supposition Bentuk Hubungan Kerja 1. Konsultatif 6.Deliberasi 2. Koordinatif 5. Mediasi 3. Kemitraan 6. Kontrol Sosial
b. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan lembaga kemasyarakat lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.
c. Hubungan  kerja  lembaga  kemasyarakatan  Kelurahan  dengan  pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
Lembaga  kemasyarakatan    memiliki  hubungan  kerja  dengan  Lurah  yang bersifat konsultatif, dan koordinatif.

## Hubungan Konsultatif
Menurut  penjelasan  pasal  18  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5 Tahun 2007, dimaksud hubungan konsultatif adalah lembaga kemasyarakatan dengan  Lurah  selalu  mengembangkan  prinsip  musyawarah  dan  konsultasi intensif.
Bentuk  hubungan  lembaga  kemasyarakatan  dengan  Lurah  adalah  hubungan Konsultatif, Untuk jelasnya lihat gambar berikut ini :
Gambar 2  Bentuk  hubungan  Konsultatif  antara  Lembaga  Kemasyarakatan dengan Lurah

## Bentuk Hubungan Koordinatif
Menurut  penjelasan  Pasal  18  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5 Tahun  2007,  dimaksud  dengan  koordinatif  adalah  lembaga  kemasyarakatan dengan  Lurah  selalu  mengembangkan  prinsip  musyawarah  dan  koordinasi intensif.  Lembaga  kemasyarakatan  melakukan  koordinasi  dengan  Lurah. Bentuk koordinasi lembaga kemasyarakatan  dengan Lurah diwujudkan dalam
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aktivitas Lurah Persetujuan Konsultatif
pelayanan administrasi kependudukan. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan  dengan  Lurah  dalam  bentuk  hubungan  koordinatif,    lihat gambar berikut ini :
Gambar 3   Bentuk Hubungan Koordinatif Antara Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan dengan Lurah

## Bentuk Hubungan Kemitraan
Kemitraan  menurut  Pramono  dalam  Purwoko  (2004;154)  berarti  :  posisi pelaku  sebagai “part” atau  bagian,  atau  sebagai  “partner”  ambil  bagian (mitra), yang dapat ditafsirkan sebagai :
1. Ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh “sang subyek”;
2. Mempunyai  kesetaraan  atau  kesederajatan  posisi  dalam  melakukan tindakan bersama orang lain (the other);
3. Masing-masing  pihak  bersedia  dan  siap  menanggung  konskuensi bersama  dari tin dakan yang sama-sama dilakukan tersebut;
4. Masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama  dalam menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut;
5. Tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah diproses dalam “ruang kesadaran” secara sadar (dan mendalam) sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lurah Aktivitas
Hubungan  lembaga  kemasyarakatan  dengan  Lurah  ada  dalam  bentuk kemitraan, terlihat pada pembiayaan suatu kegiatan yang dilakukan lembaga kemasyarakatan  seperti  pembangunan  fasilitas  umum.  Sebagai  wujud kemitraan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah. Untuk jelasnya hubungan kemitraan  lembaga  kemasyarakatan  dengan  Lurah  dapat  dilihat  gambar berikut ini :
Gambar 4  Bentuk  Hubungan  Kemitraan  antara  Lembaga  Kemasyarakatan dengan Lurah

## Hubungan Deliberasi
Hubungan  kerja  lembaga  kemasyarakatan  dengan  Lurah  di  Kota  Pekanbaru dalam  implementasinya  ditemukan  dalam  bentuk  hubungan  Deliberasi. Proses  kerjasama  sangat  diperlukan  tolong  menolong,  Hubungan  Deliberasi menurut    Widodo  (2004:138)  adalah  “hubungan  dalam  bentuk  proses  saling memberi  dan  menerima  di  antara  kelompok-kelompok  dalam  suatu masyarakat  tentang  hakekat  suatu    kebijakan  melalui  proses  debat,  diskusi, dialog, dan musyawarah mufakat”
Dalam  implementasinya  hubungan  kerja  lembaga  kemsyarakatan  dengan Lurah  ditemukan  dalam  bentuk  hubungan  deliberasi,  atau  dalam  bentuk saling  membantu.    Bentuk  hubungan  ini  muncul  tidak  terus  menerus  tetapi bersifat sementara. Untuk jelasanya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lurah Mitra
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
Gambar 5   Bentuk  Hubungan    Deliberasi  Antara  Lembaga  Kemasyarakatan dengan Lurah

## Hubungan Mediasi
Hubungan  lembaga  kemasyarakatan  dengan  Lurah  dalam  implemnetasinya ditemukan hubungan dalam bentuk Mediasi. Masyarakat semakin banyak dan permasalahan  masyarakat  semakin  kompleks,  mengakibatkan  banyaknya terjadi  konflik  ditengah  masyarakat,  diperlukan  mediasi  dalam  membantu menyelesaikan  berbagai  konflik,  Sedangkan  mediasi  menurut  Soekanto (2003:78),  adalah  ;  “mediation  hampir  menyerupai arbitration, pada mediation diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada.  Pihak  ketiga  tersebut  tugas  utama  adalah  untuk  mengusahakan  suatu penyelesaian  secara  damai.  Kedudukan  pihak  ketiga  hanyalah  sebagai penasehat  belaka  ,  dia  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  memberi keputusan-keputusan peneyelesaian perselisihan tersebut.
Menurut  Berger (1976:6) bahwa; Mediating structures are essential for a vital democratic  society.  The  other  two  are  broad  programmatic  recomendations; public  policy  should  protect  and  foster  mediating  structures,  and  wherever possible,  public policy shuld utilize mediating structures for the realization of social puspose.
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lurah Aktivitas
Lembaga  kemasyarakatan  dalam  membantu  tugas  Lurah  juga  ditemukan hubungan  dalam  bentuk  mediasi  (struktur  perantara),  terlihat  pada penyusunan  perencanaan  bersifat  partipasif,  lembaga  kemasyarakatan berfungsi  sebagai  penampung  dan  penyalur  kebutuhann  masyarakatnya melalui media rapat warga,  Untuk jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini.
Gambar 6   Bentuk  Hubungan  MediasiAntara  Lembaga  Kemasyarakatan dengan Lurah

## Hubungan Kontrol Sosial
Bentuk hubungan kerja lainnya antara lembaga kemasyarakatan dengan Lurah dalam bentuk sosial kontrol. Menurut Soekanto (2001:219), bahwa: Lembaga kemasyarakatan bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia mempunyai beberapa  fungsi,  yaitu:  “Memberikan  pedoman  pada  anggota  masyarakat, bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan menghadapi masalah  dalam  masyarakat  terutama  menyangkut  kebutuhan.  Menjaga keutuhan masyarakat Memberikan pegangan kepada masyarakat mengadakan  sistem  pengendalian  sosial,  artinya  sistem  pengawasan masyarakat  terhadap  tingkah  laku. Social  control sering  diartikan  sebagai pengawasan    masyarakat  terhadap  pemerintahan.  Memang  ada  benarnya pengendalian  sosial  berarti  pengawasan      masyarakat  terhadap  jalannya
Masyarakat Lurah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mediasi
pemerintahan.  Akan  tetapi  arti  sebenarnya  pengendalian  sosial  tidak  hanya terhenti pada pengertian itu saja. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih  luas,  karena  pada  pengertian  tersebut  tercakup  segala  proses,  baik direncanakan maupun tidak direncanakan,  bersifat mendidik, mengajak atau bahkan  memaksa  agar  mematuhi  kaidah  dan  nilai  sosial,  jadi  pengendalian sosial  dapat  dilakukan  individu  terhadap  individu  lainnya,  atau  dilakukan individu terhadap kelompok, dan kelompok terhadap kelompok lainnya, serta kelompok terhadap individu. Semuanya merupakan  pengendalian yang dapat terjadi  dalam  kehidupan  manusia,  walau  seringkali  manusia  tidak menyadarinya.  Pengendalian  sosial  bertujuan  mencapai  keserasian  stabilitas dengan  perubahan  masyarakat.  Atau  sistem  pengendalian  sosial  bertujuan mencapai  keadaan  damai  melalui  keserasian    kepastian  dengan keseimbangan.”
Lembaga  kemasyarakatan  berperan  dalam  pengendalian  sosial  terhadap pemerintah,    dan    pengendalian  Lurah  terhadap  lembaga  kemasyarakatan. Bentuk  hubungan  lembaga  kemasyarakatan  dalam  membantu  tugas  Lurah ditemukan  dalam  bentuk  kontrol  sosial.  Dalam  implementasinya  bentuk hubungan    ditemukan  dalam  bentuk  hubungan  kontrol  sosial,    dan  bersifat sementara. Untuk jelasnya  dapat dilihat gambar berikut ini.
Gambar 7  Bentuk Hubungan Kontrol SosialAntara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah
Bentuk  hubungan  antara  lembaga  kemasyarakatan  dalam  membantu  tugas Lurah di kota Pekanbaru, adalah  dalam bentuk:
Lurah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pengendalian Sosial Pengawasan
1. Hubungan Konsultatif.
2. Hubungan Koordinatif.
3. Hubungan Kemitraan.
4. Hubungan Deliberasi.
5. Hubungan Mediasi.
6. Hubungan Kontrol sosial.
Penggunaan bentuk  hubungan  konsultatif,  koordinatif,  kemitraan,  deliberasi, mediasi,  dan  kontrol  sosial  tidak  sama  intensitasnya.  Bentuk  hubungan dominan adalah bentuk hubungan konsultatif dan koordinatif karena bersifat rutin. Sedangkan hubungan kemitraan, deliberasi, mediasi, dan kontrol sosial lebih sedikit karena bersifat tidak rutin,  Untuk jelasnya lihat diagram berikut ini.
Gambar 8  Diagram  Perbandingan  Pemanfaatan  Bentuk  Hubungan  antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah.
1 2 3 4 5 6
Perbandingan Penggunaan Bentuk Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dengan Lurah
Konsultatif (Rutinitas) Koordinatif (Rutinitas) Mediasi (Insidental) Kemitraan ( Insidental) Deliberasi (Insidental) Kontrol Sosial (Insedental)
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## KESIMPULAN
Bentuk  hubungan  antara  lembaga  kemasyarakatan  dalam  membantu  tugas Lurah di kota Pekanbaru, adalah  dalam bentuk:
1. Hubungan Konsultatif.
2. Hubungan Koordinatif.
3. Hubungan Kemitraan.
4. Hubungan Deliberasi.
5. Hubungan Mediasi.
6. Hubungan Kontrol sosial.

## SARAN
Disarankan  kepada  pemerintah  kota  Pekanbaru  untuk  lebih  meningkatkan pembinaan  dan  perhatian  terhadap  lembaga  kemasyarakatan,  karena lembaga  kemasyarakatan  telah  menunjukkan  peran  yang  besar  dalam membantu pemerintah kelurahan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad.  Nazili.  Saleh.  1989. Pendidikan  dan  Masyaraka t.  Bina  Usaha
Yogyakarta. Yogyakarta.
Admosudirdjo.  Prajudi.  1982. Administrasi  dan  Manajemen  Umum .  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Berger.L.  Peter.  Dan  Richard  John  Neuhaus.  1977.  To  Empower  People; The Role  Of  Mediating  Structures  in  Public  Policy. American  Enterprice Institute For Public policy Reseach. Washington, D.C
Bouman.  P.  J.  1994. Ilmu Masyarakat  (Terjemahan  Ditinjau  Kembali  oleh  HB jasin) . Pembangunan. Bandung.
Braam, Geert, P.A. 1988, Sosiologi Pemerintahan , DF dan DC, Jakarta.
Daldjoeni, N., 1985, Seluk Beluk Masyarakat Kota , Alumni, Bandung.
Dwiyanto,  Agus,  2008. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan Publik . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Effendy, Khasan, 2009, Otonomi Desa;Historis dan Konseptual, Indra Prahasta,
Bandung.
Frederickson, H. George, Administrasi Negara Baru, LP3ES, Jakarta.
Garna,  Yudistira,  K.,  2009, Metode  Penelitian  Kualitatif, The  Juditira Foundation dan Primaco Akademika Bandung, Bandung
Hadiz,  Vedi,  R.  2011, Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia;  A Southeast Asia Perspective, ISEAS Publishing, Singapore.
Handayaningrat.  S.  1984. Administrasi  Pemerintahan  Dalam  Pembangunan Nasional . Gunung Agung. Jakarta.
Jo Ann G. Ewalt, Theories of Governance and New Public Management :   Links to  Understanding  Welfare  Policy  Implementation,  Prepared  for presentation  at  the  Annual  conference  of  the    American  Society  for Public Administration, Newark, NJ  March 12, 2001.
Kakabandse. Nada dan  Kalu, N. Kalu. 2009. Citizenship . Palgrave macmillan.
Newyork.
Kaho.  Josef  R.dan  Haryanto  1997. Fungsi-Fungsi  Pemerintahan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
Kertapraja,  Koswara,  E,  2010. Pemerintahan  Daerah;  Konfigurasi  Politik Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  Dulu,  Kini  dan  Tantangan Globalisasi . Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama.
Lysen. A. 1984. Individu dan Masyarakat . Sumur Bandung. Bandung.
Madjloes.  H.  1981.  Beberapa  Petunjuk  Bagi  Kepala  Desa  Selaku  Pembina Ketentaraman  dan  Ketertiban  Desa.  Jakarta.  Reproduksi  Kantor Gubernur Riau.
Nasikun, 1984, Sistem Sosial Indonesia , Rajawali, Jakarta.
Pamudji.  S.  1985. Pembinaan  Perkotaan  di  Indonesia .  Tinjauan  dari  Aspek Administrasi Pemerintahan. Bina Aksara. Jakarta.
Riggs,  Fred,  W.,  1985,  Administrasi  Negara-Negara  Berkembang;  Teori Masyarakat Prismatis, Rajawali, Jakarta.
Ritzer,  George,  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi  Moderen ,  Edisis keenam, Kencana, Jakarta.
Robbins.  P.  Stephen.  1994. Teori  Organisasi,  Struktur,  Desain  dan  Aplikasi (Terjemahan Jusuf Udayana). Arcan. Jakarta.
Saparin,  Sumber.  1986. Tata  Pemerintahan  dan  Administrasi  Pemerintahan Desa . Ghalia Indonesia. Jakarta.
Saragih,  Tumpal,  P., Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa ;  Alaternatif Pemberdayaan Desa, Cipiruy, Jakarta.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
Sarundajang,  2005, Babak  Baru  Sistem  Pemerintahan  Daerah ,  Kata  Hasta,
Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 2010, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi , Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
________________,  2003, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  ke  enam, Rajawali Grafindo, Jakarta.
Schroorl. J. W. 1984. Modernisasi ; Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara- Negara  Sedang  Berkembang  (  Terjemahan  Soekadijo) .  Gramedia. Jakarta.
Sztompka, Piotr, 2008, Sosiologi Perubahan Sosial, Prenada, Jakarta.
Sedarmayanti.  2003. Good  Governance  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah. Mandar Maju. Bandung.
Siagian. Sondang. P. 1986. OrganisasiKepemimpinan dan Prilaku Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.
Silalahi.  Ulbert.  1992. Studi  Tentang  Ilmu  Administrasi,  Konsep,  Teori,  dan Dimensi. Sinar Baru Bandung. Bandung.
Soekajido.  1988. Modernisasi  Pengantar  Sosiologi  Pembnagunan  Negara- Negara  Sedang  Berkembang  (  Terjemahan  Buku  Sociologic  De Modernisering) Gramedia. Jakarta.
Soewito. Marwito. Dkk. 2000. Sistem Pemerintahan Indonesia . Rafles. Belanda dan Jepang. STPDN. Jatinangor.
Sumardyadi,  Nyoman,  2010, Sosiologi  Pemerintahan;  Dari  Perspektif Pelayanan,  Pemberdayaan,  Interaksi,  dan  Sistem  Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Surya  Ningrat.  Bayu.  1985. Pemerintahan  Administrasi  Desa  dan  Kelurahan.
Aksara Baru. Jakarta
Kaho.  Josef  R.dan  Haryanto  1997. Fungsi-Fungsi  Pemerintahan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
Syafiie.  Inu  Kencana.  1994 Sistem  Pemerintahan  Indonesia. Rineka  Cipta, Jakarta.
Taneko. Soleman. B. 1994. Sistem Sosial Indonesia . Fajar Agung. Jakarta
Terry.  George.  R.  2003. Prinsip-Prinsip  Manajemen  (Alih  Bahasa  J.  Smith. D.F.M) . Bumi Aksara. Jakarta.
Wahyu.  2005. Perubahan  Sosial  Dan  Pembangunan .  Jakarta.  Hecca  Mitra Utama.
Wasistiono.  Sadu.  1993. Kepala  Desa  dan  Dinamika  Pemeilihan .  Mekar Rahayu. Bandung.
_____________,  2003,  Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintahan  Daerah, Fokusmedia, Bandung.
Wasistiono, Sadu, dkk., 2009, Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan Dari Masa ke Masa. Fokusmedia, Bandung.
Wasistiono,  Sadu,  dan  Simangunsong  Fernandes,  2008, Metodologi  Ilmu Pemerintahan , Universitas Terbuka, Jakarta.
Widodo. Joko.  2001. Good Governance . Insan Cendikia. Surabaya
Widjaja.  H.  A.  W.  2003. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat dan Utuh . Raja Grafindo. Jakarta.

## Sumber- Sumber Lainnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Fokus Media. Bandung.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2001  Tentang Penataan  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa  atau  Sebutan  Lainnya. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  1999  tentang  Pencabutan
Beberapa  Permendagri.  Kepmendagri  dan  Ketentuan  Mendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang
Pemerintahan Desa. Rajawali. Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Kelurahan, Rajawali. Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Armas Duta Jaya. Jakarta.
Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  9  Tahun  2005  Tentang  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  12  Tahun  2002  Tentang  Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sekretariat Pemerintahan Kota Pekanbaru. Pekanbaru.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran
Penduduk.
Diharna. 2003. Bahan Ajar Perkuliahan PPs. MSPD STPDN. Jatinangor.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
Ndraha.  Taliziduhu.  1986.  Pembangunan  Masyarakat  Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas ( Sebuah Sentuhan). IIP. Jakarta.
Rochman,  Meuthia  Ganie, Good  Governance  dan  Tiga  Struktur  Komunikasi Rakyat  dan  Pemerintah ,  makalah  yang  disajikan  pada  Seminar  “Good Governance dan Reformasi Hukum” di Jakarta, Agustus 1998
Wasistiono.  Sadu.  2003.  Perkembangan  Organisasi  Abad  ke  21  dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. Bahan Matrikulasi PPs. MAPD STPDN. Jatinangor.
___________.  2004.  Transparansi  Paradigma  Pemberdayaan  Masyarakat. STPDN. Jatinangor.
Jurnal Governance, 2006, Nasionalisme dan Tantangan Globalisasi, Volume 2, Nomor  6  April  –  Juni  2006.  Pusat  Penelitian  Kebijakan  Publik  dan Pengembangan  Wilayah  Lembaga  Penelitian  Universitas  Padjadjaran,
Bandung.
Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Ke-10/2010