## KEMITRAAN TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM PEMAGANGAN KE JEPANG DI PROVINSI JAWA TIMUR
Rizal hermansyah Sasmita Jati Utama M. Husni Tamrin Universitas Hang Tuah Surabaya Rizalhermansyah@gmail.com

## Abstract
The study analyzes Triple Helix Partnership in the Japan Internship Program in East Java Manpower and Transmigration Office. There are three actors in apprenticeship programs to Japan, namely academics, business and government. This study aims to describe and analyze who the actors are and how their respective roles in the Triple Helix partnership. The theory uses  Widya  Fitriana  (2015)  which  states  that  each  actor  has  their  respective  roles  such  as government  actors  who  have  the  role  as  regulators,  investors,  facilitators  and  advocacy. Business  actors  have  the  creative  role  of  entrepreneurship,  technology,  products,  and  the driving force of innovation, driving the development of other industrial sectors, contributing to the  development  of  resources.  Academic  actors  have  the  role  of  producing  research  and scientific research, diffusion technology, participating in participatory planning processes and public  decision  making,  providing  expert  consultation,  creating  business  incubators.  It  uses descriptive  qualitative  method.  Data  collection  techniques  are  obtained  through  interview, observation, and documentation. The results  indicate that government and academy actors have not performed several roles in the apprenticeship program to Japan.
Keywords: Partnership, Triple Helix, Apprenticeship to Japan.

## I. Pendahuluan
Pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  pada  tahun  2015- 2019  masalah  ketenagakerjaan  menjadi  salah  satu  fokus  utama  dalam  perhatian pemerintahan.  Salah  satu  sasaran  adalah  meningkatkan  kualitas  dan  keterampilan  pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian prosses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4 persen menjadi 14,0 persen dan keahlian menengah dari 30,0 persen menjadi 42 persen. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 21 sampai dengan pasal 29  bahwa  program  pemagangan  merupakan  upaya  pemerintah  maupun  swasta  untuk meningkatkan  tenaga  kerja  yang  terampil,  kompeten  dan  produktif.  Dengan  dibuatnya undang-undang  No.  13  Tahun  2003  mengenai  ketenagakerjaan  dan  berdasarkan  saling membutuhkan  maka  terjalinlah  kerjasama  Indonesia  dengan  negara-negara  di  Asia  salah satunya dengan Jepang yaitu dalam bidang tenaga kerja asing.
Program pemagangan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia  dengan  Pemerintah  Jepang  ( Government  to  Government) .  Salah  satu  program kerjasama  yang  berskala  internasional  ini  adalah  dengan International  Manpower Development  Organization ( IM  JAPAN ). IM  JAPAN adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh pemerintah Jepang untuk pengembangan sumber daya manusia.  Untuk program jenis ini di
selenggarakan oleh Disosnakertrans/Disnakertrans Propinsi di seluruh Indonesia. Seperti yang tercantun  dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  mengenai  Tata  Cara Perizinan Dan Pelaksanaan Pemagangan Di Luar Negeri tahun 2008 pasal 1 yaitu Pelaksanaan pemagangan  di  luar  negeri  ialah  LPK  yang  sudah  mendapat  izin  atau  institusi,  instansi pemerintah, lembaga pendidikan yang sudah tercatat di Direktorat Jenderal yang yanggung jawabnya  pada  bidang  pelatihan  kerja  di  lingkungan  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan pemagangan di luar negeri.
Pada masa sekarang kerja sama tidak hanya melibatkan antara pemerintah dengan pihak swasata,  namun  harus  melibatkan  pihak  yang  lain  seperti  pihak  akademisi.  Menurut Etzkowitz&Leydesdorff  (1995) Triple  Helix ialah  penggabungan  tiga  aktor  sebagai  promotor supaya terus  melakukan  inovasi.  Sebagai  rancangan,  ide  pokok Triple  Helix ialah  sinergritas kemampuan  antara  akademisi,  bisnis,  dan  pemerintah. Triple  Helix yang  pertama,  kaum akademisi  yang  ada  pada  lemnbaga  pendidikan  formal,  informal  maupun  non  formal  yang memiliki peran sebagai pengerak muculnya ilmu dan gagasan yang menjadi tonggak lahirnya kreativitas insan di Indonesia. Sementara Triple Helix yang ke dua yakni Business, pelaku usaha yang bisa mentransformasikan kreativitas menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Terlibat  dalam  fungsi  penyelenggaraan  dalam  hal  norma  berbisnis  dan  coorporate responbility. Dan Triple Helix ketiga yaitu Government atau pemerintah sebagai fasilitator dan regulator.
Tabel 1. Tabel Peserta Program Pemagangan Ke Jepang Provinsi Jawa Timur
NO  TAHUN PENDAFTAR LULUS PERSENTASE 1 2015 187 52 27.81 2 2016 272 47 17.28 3 2017 945 434 45.93 4 2018 566 296 52.30 5 2019 501 131 26.15 JUMLAH 2.471 960 38.85
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Trasnsmigrasi Jawa Timur, (2019)
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  pada  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  terjadi peningkatan terhadap para pendaftar program pemagangan ke Jepang. Melihat pada tahun 2017  jumlah  peserta  yang  mengikuti  program  magang  ke  Jepang  mengalami  peningkatan sebesar 945 orang, kenaikan jumlah peserta pemagangan Jepang karena terjalinnya kerjasama dengan pondok pesantren dan lembaga pelatihan kerja swasta. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang terjadi pada program pemagangan ke Jepang seperti berita yang dikutip dibawah ini.
“Sayangnya pemerintah  hanya  hadir  sebatas  menyiapkan  fasilitas  semata.  Sedangkan urusan  keuangan  menjadi  tanggung  jawab International  Manpower  Development Organization  (IM  JAPAN) dan  peserta  sendiri”  (Sumber:  possore.com,  diakses  pada  19 November 2018).
Melihat  permasalahan  diatas  masih  belum  bersinerginya  antara  beberapa  aktor  dalam penerapan  program Triple  Helix sehingga  terdapat  beberapa  batasan  dalam  melakukan tugasnya  masing-masing.  Dalam  mengembangkan  program  pemagangan  ke  Jepang dibutuhkan peran aktor lain seperti akademisi untuk meningkatan program pemagangan ke Jepang.  Dari  pemaparan  diatas  betapa  perlunya  jika Triple  Helix diterapkan  pada  program
pemagangan ke Jepang. Dengan diterapkannya Triple Helix kita dapat melihat siapa dan apa peran para masing – masing  dalam pelakasanaan program pemagangan ke Jepang.
II. Landasan Teori
Konsep Triple Helix
Triple Helix merupakan model yang menjelaskan bagaimana pemerintah, universitas dan dunia  usaha  (organisasi  swasta)  harus  berhubungan  dalam  rangka  untuk  menghasilkan pengetahuan  dan  teknologi  baru  yang  relevan  untuk  mendukung  dan  menigkatkan  inovasi Etzkowitz  and  Leydesdorff,  1998,  Terra,  dkk,(dalam    Subarsono,  2016:227).  Model  ini mensyaratkan  adanya  interaksi  dan  komunikasi    yang  intensif  antar  ketiga  aktor  tersebut Brundin, dkk, (dalam Subarsono, 2016:227). Alasan utama yang mendasari mengapa model ini muncul adalah perkembangan ekonomi yang mengarah pada ekonomi berbasis pengetahuan serta  implikasinya  yang  membuat  posisi  inovasi  menjadi  penting.  Inovasi  tidak  lagi ditempatkan  sebagai  slogan  dan pemanis  kata  namun harus  ditempatkan  sebagai    “a  main principle “ dalam m engelola organisasi atau negara.
Ranga  dan  Etzkowitz  (2013)  menyebut  bahwa Triple  Helix didefinisikan  sebagai  suatu kumpulan berikut : (1) komponen, yang terdiri atas elemen institusional universitas, industri dan pemerintah, yang masing-masingnya dengan susunan yang luas atas aktor-aktor, di antara perbedaan yang dibuat di antaranya  inovator individu dan institusi, inovator Research and Development (R&D)  dan  bukan  R&D,  dan  instansi  ‘elemen  tunggal’  dan    berbagai  elemen (hibrida),  (2)  interaksi  elemen  terkait  (penyaluran  teknologi,  kerjasama,  dan  moderasi masalah, manajemen kolaboratif, subtitusi, dan berjejaring), dan (3) fungsi  yakni persaingan dari elemen sistem yang menetapkan penampilannya. Fungsi pokok sistem Triple Helix secara umum meliputi pembangkitan, difusi, dan penggunakan pengetahuan dan terobosan. Dalam pengaktualannya  melalui  kecakapan tekno-ekonomik  yang  dideskripsikan  pada teori  sistem ekonomi,  entrepreneurial,  kemasyarakatan,  kultural,  dan  kebijakan  “ruang Triple  Helix ”: pengetahuan, inovasi, dan ruang konsensus.
Hubungan Akademia-Industry-Government tiap-tiap aktor berperan dalam kemampuan dan kompetensi yang akan meningkatkan pembangunan. Mowery dan Sampat (dalam Martin, 2011:16) mengungkapkan yakni “universitas dan perusahaan sebagai partner yang kuat guna memberi  pengaruh  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan”.  Banyak  agenda  yang  bisa dilaksanakan  bersama-sama  agar  tercipta  keselarasan  pada  tiga  aktor  terkait  yakni menempatkan  siswa/mahasiswa,  menempatkan  tenaga  pendidik  di  perusahaan  dan pemerintahan,  menempatkan  pegawai  pada  industri  di  universitas  dan  pemerintahan, bertukar  pengalaman,  melaksanakan  penelitian  bersama,  peningkatan  barang  yang ditampung melalui Research and Development atau R&D di antara tiga pihak terkait (Etzkowitz dan Loet, 2000:109., Martin, 2011).
Tabel 2. Peran Antar Aktor Dalam Triple Helix TRIPLE HELIX PERAN PERAN AKADEMISI 1. Penghasil penelitian dan penelitian ilmiah
2. Teknologi difusi
3. Berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  partisipatif  dan pengambilan keputusan publik
4. Memberikan konsultasi ahli
5. Menciptakan bisnis inkubator
PERAN BISNIS 1. Pencipta  kewirausahaan,  teknologi,  produk,  dan  kekuatan pendorong inovasi
2. Mendorong pengembangan sektor industri lainnya
3. Berkontribusi pada konservasi sumber daya
PERAN PEMERINTA H 1. Regulator
2. Fasilitator dan advokat
3. Investor
4. Urban planner
Sumber :Fitriana (2015)

## Kerangka Konseptual
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadopsi  indikator  yang  dikemukakan  oleh  Fitriana yang  dimana  masing-masing  aktor  dalam  Triple  Helix  memiliki  peran  sendiri.  Seperti pemerintah memiliki peran regulator, investor, fasilitator dan advokasi. Bisnis memiliki peran Pencipta  kewirausahaan,  teknologi,  produk,  dan  kekuatan  pendorong  inovasi,  Mendorong pengembangan  sektor  industri  lainnya,  Berkontribusi  pada  pengembangan  sumber  daya. Sedangkan  akademisi  meiliki  peran  penghasil  penelitian  dan  penelitian  ilmiah,  Teknologi difusi,  Berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  partisipatif  dan  pengambilan  keputusan publik, Memberikan konsultasi ahli, menciptakan bisnis inkubator.
Pada gambar diatas menunjukkan alur kerangka konseptual dari penelitian ini. Tanda panah pada gambar dibawah menunjukkan bahwa seluruh aspek pada ( Intelectuals, Business, dan  Goverment ) Triple  Helix saling  berkaitan  pada  program  pemagangan  ke  Jepang.  Pihak akademisi ( intellectuals ) di dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pihak akademisi memiliki peran  melakukan  penelitian  terkait  pemagangan  ke  Jepang  dan  Sebagai  tempat  lahirnya sumber daya manusia atau tenaga ahli. Semakin tingginya tingkat partisipasi akademisi dalam
Regulator Fasilitator dan advokasi Investor (Pemerintah) Program Pemagang Ke Jepang
Pencipta kewirausahaan, teknologi,
produk, dan kekuatan pendorong inovasi
Mendorong pengembangan sektor industri lainnya Berkontribusi pada pengembangan sumber daya (Bisnis) Penghasil penelitian dan penelitian ilmiah Teknologi difusi Berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan publik Memberikan konsultasi ahli Menciptakan bisnis inkubator (Akademisi)
program  pemagangan  ke  Jepang,  semakin  tinggi  pula  tingkat  inovasi  dan  perkembangan program  pemagangan  ke  Jepang.  Perguruan  tinggi  adalah  tempat  dimana  orang-orang berbakat dari semua garis berinteraksi dalam lingkungan yang merangsang pemikiran terbuka, ekspresi diri, gagasan baru, dan eksperimen. Dengan demikian, perguruan tinggi merupakan pusat  kreatif  yang  kuat  dalam  pembangunan  daerah  (Florida,  Gates,  Knudsen,  &  Stolarick, 2006). Pihak swasta ( Business ) Didalam penelitian ini diasumsikan bahwa para memiliki peran selain sebagai investor dan sebagai distributor, dalam hal ini pihak swasta/bisnis bisa menjadi agen  pendorong  dalam  pengembangan  industri.  Semakin  banyak  jumlah  perusahaan  atau pihak swasta yang bekerja sama, maka semakin banyak pelaku usaha atau investor dari dalam negeri maupun dari negara Jepang yang akan bekerja sama. Pemerintah ( Goverment ) diwakili oleh  campur  tangan  pemerintah  dalam  kebijakan  terkait  program  pemagangan  ke  Jepang. Keterlibatan pemerintah dalam program pemagangan ke Jepang sangatlah dibutuhkan. Dalam hal ini peran permerintah yakni selain pembuat kebijakan juga sebagai penyedia sumber dana dan fasilitator terkait akktifitas di dalam program pemagangan ke Jepang.

## III. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian jenis dekskriptif dan metode penelitian kualitatif. Fokus  penelitian  adalah  mengidentifikasi  aktor-aktor  dalam Triple  Helix dalam  program pemagangan  ke  Jepang  dan  mengidentifikasi  peran  dari  masing-masing  aktor Triple  Helix dalam program pemagangan ke Jepang. Subjek  dalam penelitian ini adalah para aktor dalam Triple Helix ( Intelectuals, Business, Goverment ) terkait dengan pemagangan ke Jepang yaitu Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Timur, International  Manpower Development  Organization  (IM  JAPAN) ,  dan  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan, penarikan atau verifikasi.

## IV. Hasil Dan Pembahasan
Aktor Triple Helix Dalam Program Pemagangan Ke Jepang

## 1. Aktor Pemerintah
Aktor pemerintah dalam model Triple Helix adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Jawa  Timur  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Timur  dibantu dengan  Balai  Pelatihan  Kerja  kota  Surabaya  hal  tersebut  sesuai  dengan PER.08/MEN/V/2008 pada pasal 1 disebutkan “Penyelenggara pemagangan di luar negeri adalah LPK yang telah mendapatkan izin atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga  pendidikan  yang  telah  terdaftar  pada  Direktorat  Jenderal  yang  bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan pe magangan di luar negeri.”

## 2. Aktor Bisnis
Pelaku swasta atau bisnis dalam model Triple Helix di program pemagangan ke Jepang adalah International  Manpower  Development  Organization    (IM  Japan) .  Hal  tersebut sesuai  dengan    Nota  Kesepakatan  Kerjasama  antara  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  R.I  dengan The  Association  International  Manpower  Development  of Medium and Small Enterprises Japan (IM Japan) Nomor : Kep. 23/MEN/2000 Tanggal 22 Februari 2000 (Thamrin, 2014). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di  Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2018  sudah  memberangkatkan  kurang  lebih  249
peserta. Setelah itu peserta akan diberangkatkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra  dengan  IM  Japan  dimana  dalam  kemitraan  tersebut  adalah  perusahaan  skala kecil yang berada di Jepang.

## 3. Aktor Akademisi
Pada  aktor  akademisi  pada  program  pemagangan  ke  Jepang  selanjutnya  adalah Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya.  Berdasarkan  MOU  nomor  Kep.1457/SJ/XI/2016 Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya  berkerja sama  dengan  Kementrian Tenaga  Kerja Republik  Indonesia.  Pada  kerja  sama  tersebut  pihak  Unusa  ingin  meningkatkan sumberdaya  manusia  di  bidang  pendidikan,  penelitian  dan  pengabian  masyarakat. Kerjasama tersebut Kementrian Tenaga Kerja melimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur  dan Balai Pelatihan Kerja kota Surabaya dimana pelatihan tersebut dilakukan di Balai Pelatihan Kerja kota Surabaya.
Peran Para Aktor Triple Helix Pada Program Pemagangan Ke Jepang

## Peran Pemerintah Pada Program Pemagangan Ke Jepang
Pemerintah dalam model Triple Helix pada program pemagangan ke Jepang khususnya di Jawa Timur adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  provinsi Jawa Timur. Adapun peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  provinsi Jawa Timur untuk pemagangan ke Jepang adalah peran regulasi, peran fasilitator dan advokasi, dan peran investor.

## 1. Peran regulasi
Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Timur hanya sebagai pelaksana program saja dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan  Dan  Produktivitas  (ditjen  binalattas)  bukan  pembuat  regulator  terkait program pemagangan ke Jepang. Dimana dalam melaksanakan program pemagangan ke  Jepang  dinas  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  provinsi  jawa  timur  menggunakan acauan  PER.08  /MEN/V/2008  yang  berisi  bagaimana  tata  cara  perizinan  dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.

## 2. Peran fasilitator dan advokasi
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan advokasi  dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi Nomor 8  tahun  2008 pasal  21  seperti  Menyediakan  uang  saku  dan  transport  sesuai dengan perjanjian antara  peserta  pemagangan dengan penyelenggara  pemagangan, Menyediakan  fasilitas  pelatihan,  Menyediakan  instruktur  dan  tenaga  kepelatihan, Menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian yang preminya ditanggung oleh lembaga penyelenggara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku  di  negara  tempat  dilaksanakannya  pemagangan,  Mengikuti  peserta pemagangan  dalam  uji  kompetensi  untuk  mendapatkan  pengakuan  kualifikasi kompetensi,  Memberikan  sertifikat  kepada  peserta  pemagangan  yang  telah menyelesaikan program pemagangan, Menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta pemagangan selama berada di negara tempat magang, Memulangkan peserta pemagangan  baik  yang  telah  selesai  mengikuti  program  magang  maupun  yang melanggar perjanjian pemagangan.

## 3. Peran investor
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Jawa  Timur  meningkatkan  kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan pada balai pelatihan kerja sehingga dengan  meningkatnya  kualitas  para  peserta  magang  diharapkan  dapat  menarik perusahaan-perusahaan  di  Jepang  untuk  memanfaatkan  para  peserta  magang  yang berkualitas untuk memajukan perusahaan di Jepang.

## Peran Bisnis Pada Program Pemagangan Ke Jepang
Aktor bisnis pada model Triple Helix pada program pemagangan ke Jepang khususnya di Jawa Timur adalah International Manpower Development Organization ( IM Japan ). peran IM  Japan Pencipta  kewirausahaan,  teknologi,  produk,  dan  kekuatan  pendorong  inovasi, Mendorong pengembangan  sektor  industri  lainnya,  dan  Berkontribusi  pada pengembangan sumber daya.
1. Ex peserta pemagangan tidak sedikit yang mendirikan usaha dengan bermodalkan ilmu  yang  diperoleh  ketika  para  peserta  masih  magangan  di  Jepang.  Dengan adanya usaha bisnis baru yang sudah didirikan diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan mrngurangi tingkat pengangguran.
2. Dalam  peran  Mendorong  pengembangan  sektor  industri  lainnya  disini  pihak IM Japan dibantu  dengan  pemerintah  Indonesia  menciptakan  peserta  yang berkualitas melalui program pemagangan ke Jepang dimana para peserta melalui pelatihan  dan  seleksi  yang  ketat.  Para  peserta  yang  telah  memalui  program pemagangan dapat dimanfaat dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun perusahaan dari Jepang.
3. Pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  dilakukan  oleh IM  Japan dengan memberi  pelatihan  kepada  para  peserta  program  pemagangan  ke  Jepang  mulai dari    awal  pelatihan  di  indonesia  sampai  para  calon  peserta  sudah  berada  di Jepang.

## Peran Akademisi Pada Program Pemagangan Ke Jepang
Aktor  akademisi  pada  model Triple  Helix pada  program  pemagangan  ke  Jepang khususnya di Jawa Timur adalah Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya dimana UNUSA sudah berkerja  sama  dengan  Kementrian  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  terkait  pengembangan sumber  daya  manusia  pada  Universitas  Nahdhatul  Ulama  Surabaya.  Adapaun  peran Universitas  Nahdhatul  Ulama  Surabaya  adalah  Penghasil  penelitian  dan  penelitian  ilmiah, Teknologi  difusi,  Berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  partisipatif  dan  pengambilan keputusan publik, Memberikan konsultasi ahli, Menciptakan bisnis inkubator.
1. Penghasil penelitian dan penelitian ilmiah. Peran universitas nahdlatul ulama surabaya dalam  penghasil  penelitian  sudah  berjalan  dengan  baik,  namun  untuk  mengenai program pemagangan ke jepang masih belum ada.
2. Teknologi  difusi.  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya  masih  belum  melakukan teknologi  difusi  atau  penyebaran  teknologi  terutama  pada  program  pemagngan  ke Jepang  dikarenakan  belum  adanya  minat  dari  mahasiswa  dan  dosen  Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
3. Berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  partisipatif  dan  pengambilan  keputusan publik.  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya  berpartisipasi  dalam  perencanaan partisipasif dalam hal ini meningkatkan kualitas para mahasiswanya yang berkerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja dalam hal mengikuti program yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu pemagangan ke Jepang melalui jalur caregiver atau perawat lansia.
4. Memberikan konsultasi ahli. Pihak UNUSA melalui UNUSA career center memberikan konsultasi terkait pemagangan ke Jepang melalui bidang caregiver atau perawat lansia. Pemberian  konsultasi  tersebut  berupa  informasi-informasi  terkait  pemagangan  ke Jepang, apa yang perlu dipersiapkan, dan bagaimana cara mendaftar dan hal tersebut sangangatlah dibutuhkan oleh mahasiswa yang ingin mengikuti pemagangan ke Jepang untuk memepersipkan diri mereka.
5. Menciptakan bisnis incubator. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya sudah membuat sebuah inkubator bisnis yaitu Enterpreneur Plus (EnPlus) namun hanya sebatas untuk kalangan mahasiswa Universtas Nahdlatul Ulama Surabaya saja karena bisni inkubator yang dibuat oleh UNUSA masih baru yaitu pada tahun 2018 sehingga cakupan masih belum luas untuk keranah pemagangan ke Jepang.
Berdasarkan penjelasan peran aktor Triple Helix diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua  aktor Triple  Helix pada  program  pemagangan  ke  Jepang  tidak  melakukan  perannya sesuai  teori  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Pada  aktor  pemerintah  yaitu  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Timur    dalam  hal  program  pemaganagan  ke  Jepang Disnakertrans Provinsi Jawa timur tidak menjalankan perannya sebagai regulator dikarenakan Disnakertrans  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  Program  Pemagangan  ke  Jepang  adalah  sebagai pelaksana  program  yang  telah  dibuat  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia melalui  Dirjen  Binalattas.  Pada  aktor  bisnis  yaitu IM  Japan dalam  program  pemagangan  ke Jepang sudah melakukan semua peran pada Triple Helix dengan baik hal ini dapat dilihat pada tabel diatas mulai dari pencipta kewirausahaan, teknologi, produk, dan kekuatan pendorong inovasi,  mendorong  pengembangan  sektor  industri  lainnya,  dan  berkontribusi  pada pengembangan  sumber  daya.  Disisi  lain  pada  aktor  akademisi  yaitu  Universitas  Nahdlatul Ulama Surabaya hanya melakukan peran berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan  pengambilan  keputusan  publik  dan  memberikan  konsultasi  ahli.  Sedangkan  peran  lain seperti  pengasil  penelitian  dan  penelitian  ilmiah,  teknologi  difusi,  dan  menciptakan  bisnis inkubator belum terlaksana dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya minat dan informasi terkait pemagangan ke Jepang.

## V. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis dapat  mengambil  beberapa  kesimpulan  yang  sesuai  dengan  identifikasi  masalah  sebagai berikut:
1. Aktor pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur  dan memiliki peran regulator, fasilitator dan advokasi, dan investor. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Timur    tidak  melakukan  perannya  sebagai  regulator dikarenakan Disnakertran Provinsi Jawa Timur dalam program pemagangan ke Jepang hanya  sebagai  pelakasana  program  dari  Kementrian  Tenaga  Kerja  melalui  Direktur Jendral Bina Pelatihan dan Produktivitas dan bukan sebagai regulator.
2. Aktor bisnis yaitu International Manpower Development Organizatio n (IM Japan) yang memiliki peran pencipta kewirausahaan, teknologi, produk dan kekuatan pendorong inovasi,  mendorong  pengembangan  industri  lainnya,  dan  berkontribusi  pada pengembangan  sumber  daya.  Aktor  bisnis  yaitu  IM  JAPAN  sudah  melakukan  semua perannya dalam program pemagangan ke Jepang.
3. Aktor  akademisi  yaitu  Universitas  Nahdlatul  Ulama  yang  memili  peran  penghasil penelitian  dan  penelitian  ilmiah,  teknologi  difusi,  berpartisipasi  dalam  proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan, memberikan konsultasi ahli, dan inkubator  bisnis.  Melihat  dari  peran  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya  belum terlaksanyanya  peran  penghasil  penelitian  dan  penelitian  ilmiah,  Teknologi  difusi dikarenakan  belum  adanya  minat  dan  informasi  terkait  program  pemagangan  ke Jepang  dari  mahasiswa  maupun  dosen  sedangkan  pada  peran  menciptakan  bisnis inkubator sudah berjalan namun masih tergolong baru sehingga butuh pengembangan lebih  lanjut  untuk  memperluas  sasarannya  yang  sekarang  masih  dikalangan  kampus UNUSA saja.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya beberapa aktor belum melakukan peran dalam program pemagangan ke Jepang. Agar program pemagangan ke Jepang berjalan seperti aktor dari pemerintah dan akdemisi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya  harus  melakukan  peran  dengan  maksimal. Berdasarkan hasil  penelitian  yang  diperoleh,  berikut  saran-saran  yang dapat diberikan  oleh penulis, antara lain:
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur  harus lebih memaksimalkan sosiaslisasinya terkati program pemagangan ke Jepang ke universitas lainnya sehingga tidak  hanya  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya  saja  namun  memberi  peluang universitas lain untuk bergabung dengan program pemagangan ke Jepang.
2. Pihak Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya harus lebih meningkatkan  sosialisasinya mengenai program pemagangan ke Jepang dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur  melalui cara mengadakan workshop atau seminar  mengenai  program  pemagangan  ke  Jepang.  Hal  tersebutlah  bisa meningkatkan  minat  dan  informasi  mahasiswa  maupun  dosen  mengenai  program pemagangan ke Jepang sehingga kedepannya akan ada penelitian maupun inovasi yang bisa diterapkan di program pemagangan ke Jepang.
3. Perlu  adannya  pengembangan  lebih  lanjut  terkait  bisnis  inkubator  yang  sudah dijalankan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dalam pengembangan tersebut diharapkan  dapat  meningkatkan  sasarannya  tidak  hanya  dikalangan  UNUSA  saja namun bisa bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur  untuk memperluas sasaran dari bisnis inkubator UNUSA yang dapat membantu para ex peserta program prmagangan ke Jepang untuk menentukan bisnis yang akan didirikan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap akan ada penelitian  mengenai aktor- aktor  lain  terkait  program  pemagangan  ke  Jepang  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur .

## Daftar Pustaka
Etzkowitz, H dan L, Leydesdorff . 1995. The Triple Helix : University-Industry-Government Relations:  A  Laboratory  for  Knowledge  Based  Economic  Development.  EASST Review, Vol. 14, No. 1, pp. 14-19,.
Florida, Richard., Gates, Gary., Knudsen, Brian., and Stolarick, Kevin. 2006. The University and the Creative Economy .
Martin, M. 2011. N Search Of The Triple Helix : Academia-Industri-Goverment Interaction In China, Poland, And  The  Republic Of Korea , United Nation Educational, Scientific Adn  Cultural  Organization  (Unesco),  International  Intitute  For  Educational Planning .
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri.
Ranga dan H. Etzkowitz.2013. Triple Helix System : An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society, Industry and Higher Education 27 (4): 237-262.
Subarsono,  A.  2016.Kebijakan  Publik  Dan  Pemerintahan  Kolaboratif  Isu-Isu Kontemporer.Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.