## AKUNTABILITAS PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA GAMTALA, HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA
Zainuddin* 1, Resmiyati Ansar 2 1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia Jalan Pertamina Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan
* Email Correspondence: jhayunkhair@gmail.com

## Abstract
Desa  Gamtala  is  a  social  organization  which  has  traditional characteristics, so that the accountability of its financial management process is not always supported by proper system and procedure. Although this system was carried out  in  simple  way,  this  could  be  used  to  manage  the  asset  of  Desa Gamtala properly. To understand the  phenomenon  of  the  financial  management  in  Desa  Gamtala,  this  research  was  aimed  to  find  out:  1)  the participants involved in the financial  management  process  in  Desa  Gamtala,  2)  how  the financial management process  in  Desa  Gamtala  was  carried  out,  3)  how  the  participants  involved  understand  and  interpret  the accountability  of  the financial management process. This  research  was  conducted  by  using  qualitative method which emphasizes on the description of every perception and habits of the human. The data analysis was conducted in  three  steps,  such  as:  1)  Data  Reduction,  2)  Data  Display,  and  3) Verification. The result of this research shows that: 1) The process of financial management  and  its  accountability  in  Desa  Gamtala  was involve all people in Desa Gamtala, 2) The accountability of the financial management is carried out consistently 3)  Due  to the  social  capital,  especially  belief,  the  participants  of  Desa Gamtala realize that  accounting is an  instrument of  accountability and transparency in financial management in Desa Gamtala.

## Keywords:  Accountability,  Social  Capital,  Financial  Management Process

## Abstrak
Desa Gamtala merupakan organisasi sosial yang bersifat tradisional sehingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya  seringkali  belum  ditunjang  dengan  sistem  dan  prosedur  yang  memadai.  Meskipun  dilakukan dengan sederhana, namun sistem ini dapat dimanfaatkan untuk mengelola aset Desa Gamtala secara baik. Untuk memahami  fenomana  pengelolaan keuangan pada Desa Gamtala, penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui: 1) siapa  saja pihak-pihak yang terlibat dalam  proses pengelolaan keuangan di  Desa Gamtala; 2)  bagaimana proses pengelolaan keuangan  di  Desa Gamtala; dan  3)  bagaimana pihak-pihak  yang terlibat memahami dan memaknai akuntabilitas proses pengelolaan keuangan. Penelitian ini  dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif  yang menekankan  pada  deskripsi  setiap  persepsi  dan  perilaku  manusia.  Analisis  data dilakukan melalui  tiga  tahapan,  antara  lain;  1)  Reduksi  Data,  2)  Penyajian  Data,  dan  3)  Menarik Kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Gamtala telah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di Desa Gamtala; 2) Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan berlangsung    secara    konsisten  dalam  dua  tahun  terakhir;  3)  Dengan  adanya  modal  sosial  khususnya kepercayaan, Pengurus  Desa Gamtala  menyadari  bahwa  akuntansi  merupakan  instrumen  akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Gamtala.
Kata  Kunci:  Akuntabilitas,  Modal  Sosial,  Proses  Pengelolaan Keuangan.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  penting  yang  mampu  mewujudkan  Good  Governance  dan  paling  sering menjadi pembahasan publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang  berwenang  meminta
pertanggungjawaban  (Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan RI, 2000: 12). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi  yang  menghasilkan  informasi  yang  akurat,  handal,  tepat  waktu,  serta  dapat dipertanggungjawabkan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  akuntabilitas  publik  merupakan  suatu kewajiban  bagi  agen  (sebagai  pemegang  amanah)  untuk  mempertanggungjawabkan,  menyajikan, melaporkan  serta  mengungkapkan  segala  macam  aktivitas  kepada  prinsipal  (sebagai  pemberi amanah),  dimana  prinsipal  tentunya  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).
Dalam hubungan antara agen dan prinsipal (agency theory), kemungkinan akan timbul suatu masalah  apabila  terdapat  informasi  asimetri  yang  menyebabkan  agen  melakukan  tindakan  yang menyimpang,  seperti  pemanipulasian  data,  sehingga  laporan  keuangan  terlihat  lebih  bagus  dan memenuhi harapan prinsipal meskipun tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang seutuhnya. Berdasarkan  hal  tersebut  akuntansi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  khusunya  sebagai  alat pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  dalam  hubungan  antara  prinsipal  selaku  pemberi  tugas  dan kekuasaan kepada agen untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan prinsipal. Sementara  itu,  Simanjuntak  (2011:  9)  menyebutkan  bahwa  akuntanbilitas  public  terdiri Akuntabilitas Vertikal (akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi) dan Akuntabilitas Horizontal (akuntabilitas  pada  masyarakat  umum  dan  lembaga  lainnya  yang  setara).  Sedangkan  menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2002: 22), akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu: 1) Akuntabilitas  Kejujuran  dan  Akuntabilitas  Hukum  (Accountability  for  Probity  and  Legality).  2) Akuntabilitas Proses (Process Accountability). 3) Akuntabilitas Program (Program Accountability). 4) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability).
Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri  dalam  sistem  pemerintahannya.  Provinsi  Maluku  Utara  mengenal  keberadaan  desa Gamtala  (Desa  Adat  dan  Wisata).  Desa  Gamtala  merupakan  suatu  kesatuan  yang  memiliki  ikatan tradisi  dan  budaya  yang  sangat  kuat  dalam  suatu  kesatuan wilayah  tertentu,  memiliki  pemimpin, serta  memiliki  kekayaan  dan  bersifat  tradisional,  orisinil  serta  spesifik.  Selama  ini  pengelolaan keuangan desa Gamtala di Jailolo dapat dikatakan sederhana. Petanggungjawaban yang dibuat dalam bentuk  laporan  keuangan  sampai  saat  ini  belum  ditunjang  dengan  sistem  dan  prosedur  yang memadai, hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan resmi yang dibuat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara khusus mengatur mengenai pembuatan laporan keuangan desa Gamtala sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di desa Gamtala.
Adanya laporan keuangan yang handal dari desa Gamtala sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  desa  Gamtala  itu  sendiri,  sehingga  persepsi  maupun  hal negatif  terkait  dengan  pengelolan  keuangan  desa  Gamtala  pun  dapat  dihindari.  Oleh  sebab  itulah transparansi dan akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan pada desa Gamtala merupakan salah satu  poin  yang  menarik  untuk  dapat  dikaji  lebih  mendalam  karena  hal  tersebut  menjadi  hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya, apalagi bagi entitas publik yang berada pada lingkup sosial budaya yang berbeda dengan entitas publik lainnya.
Desa Gamtala yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sebuah desa yang terletak di kecamatan Jailolo,  kabupaten  Halmahera  Barat,  provinsi  Maluku  Utara.  Maluku  utara  merupakan  daerah kepulauan yang terletak pada lintasan garis khatulistiwa. Berada pada 124 0 – 129 0 bujur timur dan 3 0
– 3 0 lintang selatan. Pulau terbesarnya dan paling utama adalah Halmahera, Obi, Sula, Morotai, Bacan, Ternate,  Makian  dan  Tidore.  Maluku  utara  sendiri  di  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Samudra Pasifik,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Laut  Seram,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Laut Halmahera dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku. Fisiografi Maluku Utara dibentuk oleh relief-relief besar, dimana palung-palung oseanis dan punggung-punggung pegunungan saling berganti secara amat mencolok.
Kabupaten Halmahera Barat dengan Ibukota Jailolo adalah salah satu kabupaten yang berada di  provinsi  Maluku  Utara.  Kabupaten  ini  dihuni  oleh  beraneka  ragam  suku/etnis  baik  suku  asli maupun suku pendatang, dengan suku aslinya adalah suku Tala'i, suku Ternate, suku  Wayoli, suku Gorap, suku Loloda, dan suku Gamkonora. Dengan adanya beragam suku yang ada beragam pula adat istiadat,  bahasa  dan  tradisi  yang  ada  di  kabupaten  ini.  Kabupaten  Halmahera  memiliki  potensi sumber  alam  yang  melimpah.  Sebagai  salah  satu  daerah  tujuan  wisata  yang  memiliki  keragaman objek wisata dan daya tarik yang menjadi aset daerah sehingga perlu untuk dikembangkan secara maksimal guna mensejahterahkan masyarakat sekitar objek wisatanya. Desa Gamtala sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Secara administratif, desa Gamtala termasuk dalam wilayah Kecamatan Jailolo,  Kabupaten  Halmahera Barat.  Desa gamtala  sebagai  destinasi desa wisata dengan  beragam potensi yang dimiliki, seperti pemandian air panas, hutan mangrove, adat istiadat dan hutan rempah- rempah yang dimilikinya serta keramah-tamahan masyarakat adat – Suku Sahu – dalam menerima tamu  yang  merupakan  nilai  tersendiri  yang  menjadikan  desa  ini  memiliki  daya  tarik  bagi  para wisatawan  yang  datang  berkunjung.  Namun,  belum  dimaksimalkan  atau  diberdayakan  secara optimal oleh penduduk setempat karena beragam kendala.
Sebagian  besar  penduduk  desa  Gamtala  bermata  pencaharian  dibidang  pertanian,  hal  ini didukung dengan potensi ketersediaan lahan untuk bercocok tanam dengan tingkat kesuburan tanah yang alami, dan komoditi unggulan yang dimiliki desa ini berupa rempah-rempah. Sebagai destinasi desa wisata, maka pembangunkan desa ini menjadi penting sehingga praktik pengelolaan keuangan di desa Gamtala menarik untuk dicermati.
Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain:
1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan di desa Gamtala?
2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan di desa Gamtala?
3. Bagaimana  pihak-pihak  yang  terlibat  memahami  dan  memaknai  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan di desa Gamtala?

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Konsep Pembangunan Desa
Pembangunan  adalah  pengharapan  akan  kemajuan  dalam  sosial  serta  ekonomi  dan untuk setiap  negara  mempunyai  pandangan  maupun  nilai-nilai  yang  berlainan  mengenai  apa  yang dimaksud dengan di “harapkan” itu (Roslinda, Okta, 2014), dimana pembangunan masyarakat desa (pedesaan) adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.  Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat 1 menayatakan bahwa  pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi;

## 1. Tahap perencanaan,
Pemerintah  desa  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan  kabupaten/kota.  Perencanaan  pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b.  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)  tahun  melalui  musyawarah  yang  mengikutsertakan  masyarakat  desa  dengan  perhatikan kebutuhan masyarakat desa sebagai berikut:
- Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- Pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  dan  lingkungan  berdasarkan  kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

## 2. Tahap  pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 81 ayat 1-5 tentang desa bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja  pemerintah  desa  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan  seluruh masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong  royong,  dimana    pelaksanaan  pembangunan  desa dilakukan  dengan  memanfaatkan  kearifan  lokal  dan  sumber  daya  alam  desa  yang  dilaksanakan sendiri oleh desa dengan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

## 3. Tahap pengawasan
Pada tahap pengawasan pembangunan desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 82 ayat 1-6 tentang desa bahwa;
a. Masyarakat  desa  berhak  mendapatkan  informasi  mengenai  rencana  dan  pelaksanaan pembanguna desa.
b. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
c. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
d. Pemerintah  desa  wajib  menginformasikan  perencanaan  dan  pelaksanaan  rencana pembangunan  jangka  menengah  desa,  rencana  kerja  pemerintah  desa,  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  kepada  masyarakat  desa  melalui  layanan  informasi  kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
e. Masyarakat  desa  berpartisipasi  dalam  musyawarah  desa  untuk  menanggapi  laporan pelaksanaan pembangunan desa.

## Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)
Menurut Undang-undang No 60 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  pemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat.  Sedangkan  menurut  Thomas  (2013)  Alokasi  Dana  Desa  selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.
Menurut  PP  No  43  Tahun  2014    pasal  96  ayat  2  menyatakan  bahwa    ADD  yang  dialokasikan Pemerintah  daerah  kabupaten/kota    dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  ADD  setiap  tahun  anggaran  paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  dari  dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang mana pengalokasian ADD mempertimbangkan:
a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
b. Jumlah  penduduk  Desa,  angka  kemiskinan  Desa,  luas  wilayah  Desa,  dan  tingkat  kesulitan geografis Desa.
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prisip :
1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2) Masyarakat  berperan  aktif  mulai  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan pemeliharaan.
3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6) Hasil  kegiatan  dapat  dilestarikan  dan  dikembangkan  secara  berkelanjutan  dengan  upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut PP No 43 tahun 2014 pasal 90 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dimana  Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban
Menurut PERMENDAGRI No 37 tahun 2007 pasal 3 tentang pedoman kekuasaan pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa yang berwewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan desa adalah  Kepala  Desa  sebagai  kepala  pemerintah  desa  yang  memegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang  mempunyai kewenangan untuk:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c. menetapkan bendahara desa
d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)  yang merupakan  perangkat desa, terdiri dari:
1. Sekretaris Desa;  yang betindak selaku koordinator  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
b. Menyusun dan melaksanaan kebijakan pengelolaan barang desa.
c. Menyusun raperdes apbdesa, perubahan apbdesa dan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa.
d.  Menyusun  rancangan  keputusan  kepala  desa  tentang  pelaksanaan  peraturan  desa  tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
2. Perangkat desa lainnya, yaitu: Unsur Pelaksana Lapangan (KAUR): pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa dan Bendahara desa: (a) bendahara umum desa; (b) bendahara penerimaan; (c) bendahara pengeluaran; (d) bendahara barang.

## Struktur APBDesa
Menurut PERMENDAGRI No 37 tahun 2007 pasal 4 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bahwa struktur Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

## 1. Pendapatan Desa;
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan  Keuangan  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Peerintah  Kabupaten/Kota  dan Desa lainnya;
f. Hibah;
g. Sumbangan Pihak Ketiga.

## 2. Belanja Desa
Menurut PP No 43 Tahun 2014 ayat 100 menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk  mendanai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga
Belanja  desa  meliputi  semua pengeluaran dari  rekening  desa  yang  merupakan kewajiban  desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari:
a. Belanja langsung;
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal;
b. Belanja tidak langsung
a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
b. Belanja Subsidi;
c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
d. Belanja Bantuan Sosial;
e. Belanja Bantuan Keuangan;
f. Belanja Tak Terduga;

## Pembiayaan Desa.
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang  akan  diterima    kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  pada  tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan, meliputi:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
b. Pencairan dana cadangan.
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
d. Penerimaan pinjaman
b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi:
a. Pembentukan dana cadangan.
b. Penyertaan modal desa.
c. Pembayaran utang

## Pertanggungjawaban dan Pelaporan Desa
Menurut PERMENDAGRI No 37 tahun 2007 pasal 3 tentang pedoman kekuasaan pengelolaan keuangan desa bahwa Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan  pertanggungjawaban APBDesa, sehingga  bentuk  pertanggungjawabannya  adalah  pertanggung-jawaban  APB  Desa,  dimana  bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD.
Menurut  PP  No  43  Tahun  2014  ayat  103  menyatakan  bahwa    Kepala  Desa  menyampaikan laporan  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  kepada    bupati/walikota  setiap  semester  tahun  berjalan, yang  mana  Laporan  semester  pertama  disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan  Juli  tahun berjalan  dan  untuk  semester  kedua  disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan  Januari  tahun berikutnya.  Selain  itu  pada    Pasal  104  dinyatakan  bahwa  selain  penyampaian  laporan  realisasi pelaksanaan  APB  Desa,  kepala  Desa  juga  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat yang sesuai dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Penelitian ini  dilaksanakan  di desa Gamtala,  Kecamatan Jailolo  Kabupaten  Halmahera  Barat dengan  harapan  bahwa  pemerintah desa
mampu mengelola keuangan dengan baik.  Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama  2 (bulan) bulan. Informan dalam penelitian ini ditunjuk secara purposive. Penunjukan ini  ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  sejauh  mana  mereka  memahami  masalah  yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian
Dalam  penelitian  ini,  data  dikumpulkan  dari  sumber  primer  yaitu  data  yang  didapatkan langsung dari informan dilapangan, serta sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen, tulisan/artikel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik In-depth interview,  Observasi  dan  Studi  Dokumentasi.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini sejalan dengan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong  (2005),  yaitu:  1)  Reduksi  data  (data  reduction),  2)  Penyajian  Data  (data  display),  dan  3) Menarik Kesimpulan (verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gamtala
Stuktur organisasi  Desa Gamtala dilukiskan layaknya seorang manusia  yang lengkap  dengan kepala   dan  anggota   tubuh  seperti   tangan dan  kakinya.  Setiap  bagian  ataupun  posisi yang menduduki   struktur   organisasi tersebut saling berhubungan dan memiliki tugas masing-masing. Berdasarkan  hasil  wawancara    dan    observasi    yang    telah  peneliti  lakukan,  secara  struktur pemerintahan  Desa  Gamtala  terdiri  atas  Kepala Desa,        Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), Lembaga Adat, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Administrasi, Kepala urusan Keuangan (Bendahara), Kepala  Urusan  Umum,  Kepala  Seksi  Pemerintahan,  Kepala  Seksi  Pembangunan,  Kepala  Seksi Kesejahteraan dan Ketua-Ketua RT (terlampir).
Kepala Desa memiliki   tugas untuk mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan Desa Gamtala.  Lembaga Adat  adalah  orang- orang  yang  memiliki  peran  dalam hal keagamaan,  seperti halnya mengurus kelengkapan dan perlengkapan yang berkaitan dengan upacara-upacara  di Desa Gamtala. Sekretaris Desa memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang administrasi Desa Gamtala. Bendahara Desa memiliki     tanggung     jawab dalam mencatat dan mempertanggungjawabkan keluar masuknya  kas, tabungan,  deposito, pinjaman   serta   transaksi-transaksi keuangan  lainnya yang  berkaitan  dengan kas Desa Gamtala.

## Luas Wilayah, Penduduk dan Batas Desa
Desa Gamtala sering juga disebut desa wisata dengan luas wilayah 9.000 Ha. Ruben Kalengit, Kepala Desa Gamtala yang diwawancarai, menjelaskan batas desa Geamtala sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan mangrove
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Tugu Aer
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lolori, dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Marimabati.
Lebih  lanjut,  kepala  desa  menjelaskan  bahwa  mengapa  desa  Gamtala  disebut  desa  wisata dikarenakan desa Gamtala memiliki keindahan hutan mangrove, aliran sungai yang deras dan jernih serta  terdapatnya  mata  air  panas.  Jumlah  kepala  keluarga  yang  menetap  di  desa  Gamtala,  lanjut kepala  desa  berjumlah  sebanyak  170  kepala  keluarga  dengan  mayoritas  pencaharian  penduduk bercocok tanam.

## Keunikan Desa Gamtala
Ruben Kalengit, kepala Desa Gamtala yang menjabat sebagai kepala desa sejak tanggal 5 Juni 2006 menjelaskan bahwa alasannya menjadi kepala desa karena merasa terpanggil untuk melayani masyarakat. Apalagi di desa Gamtala yang unik dan indah. Keunikan desa Gamtala menurut beliau adalah  dari  wisata  alam,  banyaknya  rempah-rempah  dan  luasnya  hutan  mangrove  yang  masih dilestarikan hingga saat ini.

## Prestasi, Tantangan dan Hambatan dalam pembangunan Desa Gamtala
Menurut kepala desa, sejak beliau menjabat, beberpa prestasi telah dicapai.  Hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Gamtala  berikut ini:
“….. Beberapa prestasi yang torang so capai antara lain : Desa Gamtala sudah mendapatkan Piagam Sebagai Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Selain itu Desa Gamtala menjadi desa tempat pengolahan air bersih program pansimas”.
Dari  pernyataan  di  atas,  terlihat  bahwa  masyarakat  desa  Gamtala  memandang  penting untuk membangun MCK (mandi cuci kakus) di rumahnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi warga  yang  membuang kotoran  sembarangan.  Selain  itu,  pengolahan  air  bersih  memungkinkan masyarakat desa lebih dapat hidup dengan sehat.
Ketika  disinggung  terkait  hambatan  dan  tantangan  menjadi  kepala  desa,  Ruben  Kalingit memberikan pernyataan :
“…. Disini (di Desa Gamtala) masih sering terjadi konflik antar pemuda, apalagi kalo ada acara (pesta) deng dorang (mereka) su baminum (minum-minuman keras), itu biasa kaco (terjadi  perkelahian).  Selain  itu,  pembangunan  desa  sering  terhambat  karena  masih  ada warga yang belum siap menerima program desa”.
Dari pernyataan di atas, bisa dijelaskan bahwa masih sering terjadi konflik antar pemuda di  desa  Gamtala  utamanya  saat  diadakannya  pesta  atau  hiburan  rakyat.  Hal  ini  tentunya memerlukan perhatian dari pihak pemerintah desa dan dicarikan solusi yang tepat sehingga hal ini bisa di minimalisir atau dihilangkan.
Peran  aktif masyarakat  dalam pembangunan  dibangkitkan  lewat organisasi  sistem  yang ada  di  lingkungannya.  Salah  satu  faktor      yang  cukup  mempengaruhi  peran  serta  masyarakat adalah pandangan hidup. Secara umum pandangan hidup ini dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok yaitu  masyarakat  yang  berpandangan  terbuka  atau  yang  mudah  menerima  perubahan, berpandangan  tertutup  atau  yang  seringkali  menolak  perubahan,  dan  berpandangan  terbatas. Masyarakat yang berpandangan terbatas biasanya bisa menerima  perubahan  tetapi  tidak  semua, umumnya  kelompok  ini  jauh  lebih maju dari dua kelompok masyarakat sebelumnya. Di samping itu  peran  dunia  usaha  dalam  pembangunan  perdesaan  juga  sangat  dibutuhkan  sehingga  terjadi sinergi  yang  optimal  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Sedangkan  peran pemerintah dalam pembangunan perdesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi kondisi wilayah yang kundusif dan memfasilitasi seluruh program pembangunan yang sasarannya adalah masyarakat  desa.  Dengan  demikian  diharapkan  dapat  mendukung  kelancaran  pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Gamtala.

## Pengelolaan Dana Desa Gamtala
Menurut PP No 43 tahun 2014 pasal 90 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dimana  Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban
Saat dikonfirmasi terkait dana desa di desa Gamtala, kepala desa menjelaskan :
“…. Pada prinsipnya, pengelolaan dana desa memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu pembangunan fisik, pembinaan dan pemberdayaan”.
Pembangunan fisik yang dimaksud oleh kepala desa di atas yaitu pembangunan sarana dan prasarana  seperti  pembangunan  jalan  setapak  desa  dan  pembangunan  posyandu  desa.  Adapun pembinaan terkait dengan pembinaan organisasi-organisasi di desa seperti PKK dan karang taruna. Sedangkan  pemberdayaan  masayarakat  ini  dikhususkan  untuk  pemberdayaan  individu  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan di desa Gamtala
Pernyataan Kepala Desa Gamtala ketika dimintai keterangan terkait siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan di desa Gamtala, beliau menyatakan:
“…  Ada  empat  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  Desa  yaitu  Tim  Teknis Pelaksana Keuangan Desa (TPKD), Tim Pengelola Kegiatan, Kepala Desa dan Bendahara Desa”.
Melihat pernyataan kepala desa tersebut di atas hal ini sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 37 tahun 2007 pasal 3 tentang pedoman kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)  yang merupakan  perangkat desa, terdiri dari:
1. Sekretaris Desa,  yang betindak selaku koordinator  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa mempunyai tugas:
e. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan apbdesa.
f. Menyusun dan melaksanaan kebijakan pengelolaan barang desa.
g. Menyusun  raperdes  apbdesa,  perubahan  apbdesa  dan  pertanggung  jawaban  Pelaksanaan APBDesa.
h. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
2. Perangkat  desa  lainnya,  yaitu  Unsur  Pelaksana  Lapangan  (KAUR):  pelaksana  teknis Pengelolaan  keuangan  desa  dan  Bendahara  desa:  (a)  bendahara  umum  desa;  (b)  bendahara Penerimaan; (c) bendahara pengeluaran; (d) bendahara barang.

## Proses pengelolaan keuangan di desa Gamtala
PERMENDAGRI No 37 tahun 2007 pasal 3 tentang pedoman kekuasaan pengelolaan keuangan desa  dinyatakan  bahwa  yang  berwewenang  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dan  mewakili  pemerintah  desa  dalam  kepemilikan  kekayaan desa  yang    mempunyai  kewenangan untuk:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
c. menetapkan bendahara desa
d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
Saat dikonfirmasi, kepala Desa Gamtala menyatakan :
“… Proses pengelolaan keuangan di desa Gamtala mengacu pada program yang diusulkan oleh masyarakat desa dengan mempertimbangkan anggaran dana desa yang ada”.
Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala  bentuk  kekayaan yang  berhubungan  dengan  hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan  proses  kegiatan,  yang  meliputi  perencanaan  dan  penganggaran,    pelaksanaan    dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  secara  tertib  dan  terencana  yang  ditetapkan  di  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  Keuangan  desa  dikelola  dalam  masa  1  (satu)  tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Kepala   desa   sebagai   kepala   pemerintah   desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan  mewakili  pemerintah  desa  dalam  kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa mempunyai kewenangan:
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan   kebijakan   tentang   pengelolaan   barang desa;
3. Menetapkan bendahara desadengan Keputusan Kepala Desa;
4. Menetapkan   petugas   yang   melakukan   pemungutan penerimaan desa; dan
5. Menetapkan   petugas   yang   melakukan   pengelolaan barang milik desa.
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan  desa,  dibantu  oleh  Pelaksana  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD).  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari : 1) Sekretaris Desa; dan 2) Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa menetapkan  Bendahara  Desa  dengan  Keputusan  Kepala  Desa.  Sekretaris  Desa  bertindak  selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas :
1. Menyusun  dan  melaksanakan  Kebijakan  Pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun   dan   melaksanaan   Kebijakan   Pengelolaan Barang Desa.
3. Menyusun     Rancangan     Peraturan     Desa     Tentang APBDesa, perubahan  APBDesa  dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan   Peraturan  Desa  tentang APBDesa  dan Perubahan APBDesa.

## Pihak-pihak  yang  terlibat  memahami  dan  memaknai  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan di desa Gamtala
Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007: 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Pengelolaan  ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip- prinsip  yang  merupakan  indikator  good  governance      tersebut.      Oleh      karena      itu      dalam menggambarkan   sistem akuntabilitas  pengelolaan  ADD,  akan  diuraikan  lebih  lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.
Tingkat  akuntabilitas  dalam  implementasi  pengelolaan  ADD  dimulai  dari      perencanaan, pelaksanaan,    dan    pertanggungjawaban    dengan  berpedoman   pada   prinsip-prinsip   sebagai berikut:
a.  Pengelolan  keuangan  ADD  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
b.   Seluruh  kegiatan  yang  didanai  dari  ADD  direncanakan  secara  terbuka melalui musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  yang  hasilnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  serta  dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
c.  Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  administrasi, teknis, maupun hukum.
d.  Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
e.  ADD  tidak  diperbolehkan  untuk  ganti  rugi  tanah,  bangunan-bangunan  yang  tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.
Dari  ketentuan  tersebut,  khususnya  pada  butir  b,  sudah  sangat  jelas menyebutkan  bahwa pengelolaan   ADD   harus   dilaksanakan   secara   terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).   Ketentuan  tersebut    menunjukkan  komitmen  dari stakeholder/pengambil  keputusan  bahwa  pengelolaan  ADD  harus  memenuhi  kaidah  good governance    yang harus dilaksanaan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa Gamtala untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi dari bendahara desa sebagai berikut:
”… Pemerintah  Desa saat  ini  memang  memberikan  kesempatan kepada masyarakat untuk lebih  banyak  berperan  aktif  dalam  pembangunan,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi  serta  paska  kegiatan.  Hal  itu  dilakukan  semata-mata  hanya untuk  melaksanakan  konsep  dasar  tingkat  partisipasi  melalui  pemberdayaan    masyarakat. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat  desa,  pemerintah  desa  hanya  memberikan  pandangan  arah  penggunaan  dana untuk  menghindari  penyelewengan  penggunaan  dan  melakukan  kesamaan  program pembangunan daerah. Hal  terpenting  forum  musrenbangdes  tersebut  juga    sebagai  media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan..”
Pendapat  informan  tersebut  memberikan  sinyal  bahwa  dalam  menumbuhkan  tingkat partisipasi  masyarakat  desa,  khususnya  dalam  implementasi  program  ADD  harus  dilaksanakan secara  bahu  membahu  semua  stakeholders  dan  komprehensif  menyelesaikan  berbagai permasalahan  di  desa.  Pelaksanaan  tersebut  dalam  rangka  penerapan  prinsip  partisipatif pembangunan  masyarakat  desa  yang  didukung  oleh  prinsip-prinsip  transparan,  akuntabel  dan responsive.  Dari  sisi  partisipasi  sesuai  dengan  arti  partisipasi  (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan  setiap  warga  negara  dalam  pengambilan  keputusan  baik  secara  langsung  maupun melalui  institusi  yang  mewakilinya.  Dengan  demikian  akan  didukung  pula  penerapan  prinsip transparan,  akuntabel  dan  responsif.    Oleh  karena  itu  untuk  mengetahui  secara  lebih  jelas, implementasi  prinsip-prinsip  tersebut  perlu  diketahui  mulai  dari  perencanaan,  mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan  dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.
APBDesa  yang  disusun  harus dapat  menyajikan  informasi  secara  terbuka,  jelas  dan  mudah diakses oleh masyarakat mengenai tujuan, sasaran,  sumber  pendanaan  pada  setiap  jenis objek belanja serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu  kegiatan  yang  dianggarkan.  Anggota  masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat. APBDesa yang disusun harus mampu menunjukkan informasi yanglengkap  untuk  kepentingan pemerintah,  pelaksanaan  kegiatan,  dan  masyarakat.  Penggunaan
anggaran  harus  dipertanggungjawabkan  dan  dikontrol  melalui  mekanisme  pelaporan  yangtelah ditetapkan.  Masyarakat  juga  berhak  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  atas  rencana  taupun pelaksanaan anggaran tersebut.
Transparansi dan  pengetahuan  masyarakat  yang  memadai  tentang  proses  penyusunan  dan penetapan  pos-pos  anggaran  akan  mendorong  kinerja  dan  kontrol  publik  terhadap  pelaksanaan pembangunan.  Anggaran  yang  telah  ditetapkan  dan  disetujui  harus  dilaksanakan  melalui mekanisme  dan  prosedur  yang  jelas.  Akuntabilitas  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran merupakan keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.
Laporan  Keuangan  yang  telah  dibuat dengan  menggunakan  sistem akuntansi sederhana diatas  menunjukkan  bahwa  konsep  akuntabilitas  proses  telah  terpenuhi,  walaupun  belum sempurna. Akuntabilitas proses      menekankan      pada      ketepatan penggunaan prosedur dalam melaksanakan  tugas  sehingga    memiliki    kecukupan    sistem  informasi  akuntansi  dan  sistem informasi manajemen yang baik Ellwood dalam Mardiasmo  (2002: 22).
Laporan pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana desa dibuat dalam tiga tahap. Yaitu tahap pertama saat pencairan dan realisasi 40%, tahap kedua juga 40% dan tahap ketiga 20%. Laporan realisasi tahap pertama dibuat untuk pencairan dana tahap ke dua. Demikian juga untuk tahap ketiga. Pertanggungjawaban dan transparansi dana dilakukan dengan melibatkan tim baik dalam perencanaan, penggunaan dana dan pembuatan laporan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala desa Gamtala, bapak Ruben Kalingit:
“… Pertanggungjawaban  itu penting dalam rangka keterbukaan kepada masyarakat,   artinya kepercayaan.  Kalau  kita  tidak  pernah  mempertanggungjawabkan,  mana  buktinya?  Kan begitu.  Tapi  dengan  adanya      pertanggungjawaban  tersebut,    maka  pemimpin  akan dipercaya.  Kita  melibatkan  semua  tim  dalam  pengelolaan  dana  dan  pembuatan laporan”.
Kredibilitas dan wibawa individu maupun entitas Desa Gamtala menjadi pertimbangan utama mengapa akuntansi melalui  pelaporan  keuangan   yang  dibuat oleh   pengurus    Desa   Gamtala menjadi  poin  penting  dalam  pengelolaan    keuangan  Desa  Gamtala.  Kecurigaan  dan ketidakpercayaan    muncul  dari  masyarakat  Desa  Gamtala    dan  masyarakat  sekitar,  apabila pengurus  Desa  Gamtala  tidak  dapat  mepertanggungjawabkan  secara  transparan  terkait pengelolaan  keuangan Desa Gamtala,  terutama dana-dana  yang berasal dari masyarakat maupun instansi pemerintah  yang memberikan  sumbangan.
Adanya     laporan     keuangan     yang dibuat  juga  sebagai  bukti  untuk memperkuat   opini pengelola  keuangan dalam    rangka    menghapus     kecurigaan-kecurigaan yang berdampak pada turunya kredibilitas  masyarakat. Alasan  yang memeperkuat  adanya pelaporan  dan pencataatan setiap  transaksi  yang  terjadi  mengasumsikan  bahwa  peran  akuntansi  sebagai  instrumen transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  tidak  diabaikan.          Fakta          ini menggambarkan  bahwa  masyarakat,  khususnya  pengurus  Desa  Gamtala  telah  memahami  dan menjunjung  tinggi serta menerapkan  dengan baik prinsip-prinsip akuntabilitas  dan transparansi dengan  penggunaan  sistem  akuntansi  pada  pengelolaan  keuangan  Desa Gamtala.  Selain  sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik, fungsi akuntansi juga terlihat untuk mendorong praktik-praktik  yang  bersih.  Praktik  yang bersih  merupakan  syarat terpenuhinya  akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas  hukum dalam dimensi akuntabilitas  publik   yang disampaikan  oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2002: 22).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Dana Desa di Desa Gamtala Kabupaten Halmahera Barat, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Perencanaan  program  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  di  Desa  Gamtala  secara  bertahap  telah melaksanakan  konsep  pembangunan  partisipatif  masyarakat  desa  yang  dibuktikan  dengan penerapan  prinsip  partisipatif,  responsif,  transparansi . guna  pembelajaran  sumber  daya masyarakat  desa  dalam  rangka  mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat desa  melalui  forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Gamtala telah menerapkan    prinsip- prinsip    partisipatif,    responsif,    transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini dalam  bentuk  pertanggungjawaban  fisik  dan  administrasi  dengan  membuat  laporan pertanggungjawaban dalam tiga tahap beserta bukti-bukti transaksinya.
3. Pertanggungjawaban  ADD  baik  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  baik,  namun dalam   hal   pertanggungjawaban   administrasi   keuangan kompetensi  sumber  daya  manusia pengelola  merupakan  kendala  utama sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
4. Program   Alokasi   Dana   Desa   merupakan   konsep   ideal   Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat    dalam    rangka    melaksanakan    Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata
mendapat  respon/tanggapan  positif  masyarakat  yang  sangat  diharapkan  keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan desa.

## Saran
Dari   beberapa   penjelasan   dan   kesimpulan   di   atas,   maka   untuk pencapaian sasaran maksimal  dalam  pembangunan  partisipatif  masyarakat  desa  yang  diimplementasikan  melalui program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  maka  harus  ada  pembenahan  dalam  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Untuk  meningkatkan  keberhasilan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) di Desa Gamtala perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pelatihan  bagi  Perangkat  Desa  selaku  Tim  Pelaksana  Desa  tentang  manajemen  dan administrasi pengelolaan ADD.
b. Penyediaan  sarana  yang  memadai  bagi  Tim  Fasilitasi  Kecamatan  untuk  menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
c. Dilakukan monitoring dan evaluasi  secara  berkelanjutan  untuk memperbaiki   kinerja   di semua   sisi   baik   fisik,   teknis,   maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan  pengelola  ADD  merupakan  sarana  efektif  untuk  keberhasilan program ADD. Oleh    karena    itu    pemahaman    prinsip    partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah  desa,  BPD,  lembaga  kemasyarakatan  desa, tokoh  masyarakat dan  tokoh  agama  guna  meningkatkan  semangat,  motivasi,  dan  kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu   dibangun   kembali   kepercayaan   masyarakat   terhadap   pemerintah desa dengan jalan melaksanakan  prinsip  responsif  terhadap  kebutuhan/usulan  masyarakat    dan merealisasikannya  dalam  bentuk  kegiatan  pembangunan desa.
4. Dalam  penelitian  ini,  peneliti mempunyai waktu yang terbatas untuk menggali informasi yang mendalam  dengan para informan  yang disebabkan  karena tingginya  tingkat kesibukan  para informan. Sehingga,  diharapkan  untuk penelitian selanjutnya  keterbatasan  ini dapat diatasi dengan cara menambah rentang waktu penelitian  yang lebih banyak.

## Daftar Pustaka
Ambara,  IG.  Adi.  2011.  Tesis:  Peran  Modal  Sosial  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Desa Gamtala/Pakraman  (Studi  Kasus  LPD  Desa  Gamtala  Tibubiyu,  Kabupaten  Tabanan  Bali). Malang: Universitas Brawijaya.
Atmadja,  Anantawikrama  Tungga.  2006.  Penyertaan  Modal  Sosial  dalam  Struktur  Pengendalian Interen  pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD):  Studi  Kasus  pada  Lima  LPD  di  Kabupaten Buleleng,  Propinsi  Bali.  Tesis  Akuntansi  yang  tidak  diterbitkan.  Surabaya:  Program  Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
LAN  dan  BPKP.  2000.  Akuntabilitas  dan  Good  Governance,  Modul  1  dari  5  Modul  Sosialisasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit LAN
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Moleong, Lexy. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah.  No.  43  Tahun  2014  tentang    Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah.. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Roslinda,  Okta.  2014.    Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Dalam  Menunjang  Pembangunan Pedesaan  (Studi  Kasus  :  Desa  Segodorejo  dan  Desa  Ploso  Kerep,  Kecamatan  Sumobito, Kabupaten  Jombang).  Jurnal  Imiah,    Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Brawijaya. Malang
Simanjuntak,  D.A  dan  Yeni,  Januarsi.2011  Akuntabilitas  dan  Pengelolaan  Kuangan  di  Masjid. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung,  eJournal Pemerintahan Integratif, Vol 1 pp 51-64.
Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada