## REKONTEMPLASI PERAN DEWAN PERS DAN INDEPENDENSI PERS

## Oleh

## Ahmad Rudy Fardiyan
Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  role  of  the  Press  Council  as  an  protector  of  agency  press institutions  in  Indonesia.  As  a  public  institution,  the  press  does  not  escape  from  the  push- pull various issues of public interest. Press Council as an independent body, is appropriate to give a big share in maintaining the integrity of the press in relation to public kepentinga. The method used in this study is a review of the literature. The conclusion is that in many cases that have occurred in Indonesia, we need to scrutinize the role of the Press Council in establishing the atmosphere of objective information and in favor of the public interest.

## Key word: The press council, objectivity news, freedom of the press

## PENDAHULUAN
Dewan  Pers,  Menurut  UU  No.  40/1999  tentang  Pers,  adalah  lembaga  independen yang  dibentuk  sebagai  upaya  mengembangkan  kemerdekaan  pers  dan  meningkatkan kehidupan pers nasional. Sebagai pengayom  bagi kehidupan pers di tanah air, Dewan  Pers mempunyai tugas yang mulia dengan memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers di negeri  ini.  Pers  yang  fungsi  dan  perannya  sangat  besar  dalam  kehidupan  demokrasi  itu, memang rentan terhadap berbagai teknik-teknik manipulasi akibat kepentingan-kepentingan yang  menyusup  di  dalamnya.  Banyak  kasus  yang    melibatkan  insan  pers  bermuara  oleh konflik kepentingan dan peran  yang sebenarnya.  Jauh sebelum kasus Obor Rakyat  muncul pada bulan Mei lalu, sebenarnya sudah ada beberapa kasus terkait pelanggaran pemberitaan yang dimediasi oleh Dewan Pers.
Pada  tahun  2010  misalnya,  ada  kasus  Erwin  Arnada  (mantan  pemimpin  redaksi majalah Playboy    Indonesia )  yang  oleh  pengadilan  Mahkamah  Agung  (MA)  divonis  dua tahun  penjara  setelah  sebelumnya  dia  diputuskan  bebas  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan.  Erwin  dibawa  ke  meja  hijau  karena  masalah  keasusilaan  terkait  konten  majalah yang dipimpinnya. Untuk vonis tersebut, Erwin kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK)  yang lantas mendapat dukungan dari Dewan Pers. Terkait dukungannya, Dewan Pers yang  diwakili  oleh  Wakil  Ketua  Bambang  Harymurti,  dalam  konferensi  pers  di  Gedung Dewan  Pers,  Jakarta  pada  Senin  (6/09/2010),  menyatakan  prihatin  atas  vonis  tersebut dikarenakan  hal  ini  menyangkut  kebebasan  pers.  Penjatuhan  vonis  dua  tahun  terhadap Erwin dianggap sama dengan kriminalisasi terhadap kebebasan pers.
Sebelumnya,  kita  juga  mengingat  kasus  perseteruan  antara  Polri  dan TVOne terkait penggunaan  narasumber  yang  tidak    kredibel  dalam  memberikan  kesaksian  atas  makelar kasus (markus) di tubuh Polri dalam tayangan “Apa  Kabar  Indonesia Pagi” pada  24  maret 2010.  Persoalan  ini  akhirnya  diselesaikan  secara  damai  melalui  mediasi  yang  dilakukan Dewan  Pers  dengan  Polri  dan TVOne pada  Kamis  (27/5/2010).  Dalam  kasus  ini ,  TVOne dianggap  telah  melanggar  Kode  Etik  Jurnalistik  karena  menghadirkan  narasumber  yang tidak kompeten dan reliabel dalam memberikan informasi tentang “markus kakap” di tubuh Polri sehingga telah melemahkan akurasi informasi, menyebabkan ketidakberimbangan dan tidak  adanya  konfirmasi  juga  membuat  pemberitaan  yang  cenderung  menghakimi  pihak Polri. Hasil  penting  dari  mediasi  ini  adalah  tidak  adanya  proses  hukum  lebih  lanjut  antara Polri- TVOne .  Dewan  Pers  dalam  pemberitaan  di  situsnya  juga  menyebutkan  pentingnya permasalahan ini terkait Kode Etik Jurnalistik dan perbaikan kinerja pers kedepannya.
Selain  kasus-kasus    tersebut,  masih  banyak  lagi  kasus  lain  terkait  ketidakpuasan sejumlah pihak atas kinerja pers saat ini yang berhasil di mediasi oleh Dewan Pers sehingga kasus tersebut tidak berkembang menjadi semakin luas dan rumit. Sebut saja kasus Majalah Tempo -Polri,  Arif  Afandi  (calon  walikota    Surabaya)- Jawa  Pos , PT  Aetra  Air  Jakarta- Indopos ,  sampai  masalah  Ariel  Peterpan- Trans  TV .    Kesemuanya  berhasil  diselesaikan secara damai bagi kedua belah pihak oleh Dewan Pers dengan mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik  dan  UU  Pers.  Namun  ada  pula  upaya  mediasi  yang  gagal  seperti  dalam  kasus Bambang  Kurniawan  (Bupati  Tanggamus,  Lampung)- Harian  Kupas  Tuntas .  Kegagalan mediasi  disebabkan  pihak Harian  Kupas  Tuntas menolak  untuk  meminta  maaf  kepada pembacanya meskipun masih bersedia untuk memuat Hak Jawab Bupati Tenggamus.
Sejauh  ini,  Dewan  Pers  selalu  menggunakan  Kode  Etik  Jurnalistik  dan  UU  Pers sebagai  tameng  dalam  melindungi  pers  nasional,  dan  upaya  tersebut  bisa  dikatakan  cukup berhasil.  Namun  yang  menjadi  persoalan  adalah  bilamana  perlindungan  tersebut  menjadi semacam pembelaan terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh insan pers  tanpa  memberikan  efek  jera  terhadapnya.  Pada  kasus  Obor  Rakyat,  Dewan  Pers mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka karena tabloid tersebut dianggapnya bukanlah produk pers. Dewan Pers menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada kepolisian untuk diusut.  Meski  begitu,  Dewan  Pers  bersedia  dipanggil  kepolisian  jika  dibutuhkan  sebagai saksi ahli untuk kasus tersebut.
Fungsi  kontrol  Dewan  Pers  lebih  pada  upaya  untuk  meredam  konflik  yang  terjadi agar  tidak  berlarut-larut  sehingga  dianggap  mengancam  kemerdekaan  pers.    Dewan  Pers sering berlaku  sebagai  mediator antar pihak  yang dirugikan  dengan  perusahaan pers/media massa,  mendinginkan  konflik,  serta  menciptakan  perdamaian  antara  kedua  pihak  yeng berseteru, sementara sanksi yang diberikan terhadap pers yang bandel kurang terakomodasi. Persoalan  sanksi  diserahakan  kepada  organisasi  wartawan  atau  perusahaan  media  terhadap oknum  yang  bersangkutan,  tanpa  campur  tangan  Dewan  Pers.  Padahal,  kriminalisasi  yang dilakukan  oleh  pers  tidak  bisa  dianggap  sebelah  mata,  mengingat  fungsi,  peran,  dan tanggung  jawab  sosial  pers  yang  sangat  penting,  sama  besarnya  dengan  dampak  yang mampu  mereka  timbulkan  bagi  kehidupan  masyarakat  kita.  Pers,  dalam  hal  ini  Media Massa,  dinilai  selalu  berlindung  di  balik  Dewan  Pers  atas  berbagai  pelanggaran  dan kejahatan  informasi  yang  mereka  lakukan,  dan  dengan  dalih  kriminalisasi  terhadap kebebasan pers, pelanggaran dan kejahatan tersebut seolah dilegitimasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa sebenarnya peran Dewan Pers  sebagai  lembaga  yang  independen  dan  bertugas  menjaga  kehidupan  pers  nasional. Dengan  mengetahui  hal  tersebut,  sekiranya  tulisan  ini  bisa  menjadi  bahan  perenungan
kembali  akan  sikap  kritis  kita  terhadap  produk  berita,  agar  media  massa  kita  senantiasa berada  dalam  koridornya  demi  menjaga  keutuhan  demokrasi,  memperkaya  khasanah pengetahuan bangsa, serta menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera.

## PEMBAHASAN
Pers  (media  massa)  adalah  industri  yang  unik.  Terlepas  dari  aspek  bisnis  yang melekat dalam kata “industri”, media massa juga mempunyai sebuah tanggung jawab besar terhadap  khalayak  yang  menjadi  konsumennya.  Tanggung  jawab  media  massa  dan  aspek bisnis-nya  ini  telah  menjadi  bahan  kajian  yang  menarik  dalam  ilmu  sosial.  Hal  ini disebabkan perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh dualitas tersebut.
Mengapa  tanggung  jawab  ini  demikian  penting?.  Kita  mengetahui  dampak  yang mampu  diciptakan  oleh  media  kepada  khalayaknya.  Media  mempunyai  peran  yang  sangat penting  di  tengah-tengah  masyarakat.  Media  bukan  hanya  dapat  namun  harus  memberi kontribusi  moral  terhadap  masyarakat.  Ibarat  Rasul,  masyarakat  menganggap  apa  yang disajikan media adalah sebuah kebenaran, oleh sebab itu media berkewajiban menyebarkan kebenaran  (obyektif)  kepada  khalayaknya.    Kesalahan  yang  dilakukan  oleh  jurnalis  seperti distorsi  pemberitaan,  pemujaan  terhadap  citra  palsu,  pencurian  privasi,  pencemaran  nama baik, eksploitasi anak dan sebagainya bisa membawa pengaruh buruk bagi masyarakat.
Dalam  pemberitaannya,  media  massa  haruslah  obyektif.  Obyektivitas  secara  teoritis adalah konsep utama bagi media dalam  menyediakan kualitas informasi, khususnya terkait pemberitaan.  Kriteria  obyektivitas  oleh  Westerstahl  dalam  McQuail  (2005)  dinyatakan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kriteria Obyektivitas Kualitas Informasi Pemberitaan
Sumber: Westerstahl dalam McQuail, 2005
Faktualitas  adalah  bentuk  pelaporan  peristiwa  dan  pernyataan  yang  dapat  dicek  ke sumber  dan  ditampilkan  bebas  ataupun  terpisah  dari  komentar.  Faktualitas  juga  berisi kriteria kebenaran yaitu kelengkapan laporan, akurasi dan niat untuk tidak menyesatkan atau menekan apa yang relevan (itikad baik). Aspek kedua dari faktualitas adalah relevansi, yaitu proses seleksi atas apa yang signifikan bagi penerima dan atau masyarakat. Yang dimaksud dengan signifikan adalah apa  yang paling cepat dan paling kuat  mempengaruhi  masyarkat. Keadilan  berisi  kriteria  keseimbangan  (kesetaraan  atau  proporsional  waktu/ruang/ penekanan) dan netralitas.
Faktualitas
Keadilan
Relevansi Kebenaran Netralitas Keberimbangan Obyektivitas
Elemen tambahan yang perlu untuk melengkapi bagan diatas  yaitu  keinformatifan; kualitas  isi  informasi  yang  dapat  meningkatkan  kesempatan  untuk  informasi  yang disampaikan  ke  khalayak  diperhatikan,  dimengerti,  diingat  dan  lainnya.  Syarat  utama kualitas informasi antara lain :
• Media massa harus menyediakan pasokan berita relevan yang komprehensif dan latar belakang informasi tentang peristiwa-peristiwa di masyarakat dan dunia.
• Informasi  harus  obyektif  dalam  artian  akurat,  jujur,  realitasnya  cukup  lengkap  dan nyata dan dapat dipercaya, dapat dicek kembali dan terpisah antara fakta dan opini.
• Informasi  harus seimbang dan adil,  menyajikan perspektif alternatif dan interpretasi dan sedapat mungkin dalam cara nonsensasional dan tidak bias Selain  itu  McQuail  (2005)  juga  mengungkapkan  pentingnya  akuntabilitas  dalam media. Secara harfiah akuntabilitas media ialah semua proses yang secara sukarela maupun dipaksakan  oleh  media  agar  bertanggung  jawab  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung kepada  masyarakat  atas  kualitas  maupun  konsekuensi  dari  publikasi  suatu  media.  Sesuai dengan prinsip-prinsip utama teori normatif, proses akuntabilitas harus memenuhi 3 kriteria yaitu:
•  Media harus menghormati kebebasan berpublikasi.
•  Media  harus  dapat  mencegah  atau  dapat  membatasi  kerugian  yang  timbul  kepada individu atau masyarakat yang disebabkan oleh publikasi.
•  Menonjolkan aspek positif dari publikasi bukan  membatasi media tersebut.
Hal ini berarti akuntabilitas dijalankan oleh media massa sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk menginformasi, menghibur, mendidik, dan mengontrol kebijakan pemerintah serta  perilaku  publik,  untuk  tetap  menjalankan  fungsinya  tersebut  dengan  memberikan konten-konten  yang  bermanfaat sesuai dengan perundangan  yang ada ( accuracy,  actuality, diversity  of  content,  diversity  of  voice,  both  side  coverage )  tanpa  harus  mengabaikan pelayanan prima bagi pihak kapitalis yang dalam hal ini adalah stockholder atau pemegang saham kepemilikan media.
McQuail (2005) menambahkan tentang dua model alternatif dari akuntabilitas media, yaitu liability model dan answerbility model . Liability model lebih memfokuskan tanggung jawab secara legal akibat dari dampak publikasi media yang dapat membahayakan individu atau masyarakat. Pelanggaran dalam model ini akan masuk ke ranah hukum. Ciri-ciri yang lain  dari  model  ini  adalah  dengan  sanksi  yang  menekan/memaksa  media,  bersifat  formal akibat  adanya  perlawanan  dengan  sistem  perundangan  yang  ada,  berakibat  pada  sanksi material.  Sedangkan answerbility  model lebih  bersifat  menyelesaikan  permasalan  dengan non-konfrontasi berupa dialog atau negosiasi, model ini dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan  reaksi  masyarakat  atas  pemberitaan  media,  dan  lain  sebagainya. Answerbility model lebih  mengarah  pada  ide  penciptaan  aktif  audiens  yang  memungkinkan  untuk mendorong keragaman konten maupun suara, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, model ini  juga  bersifat  lebih  ko-operatif,  tidak  disertai  dengan  sanksi  material,  mengarah  pada peningkatan kualitas dari media itu sendiri.
Sebagai  negara  yang  demokratis,  di  tanah  air  pun  media  massa  diupayakan  untuk bisa  memenuhi  konsep  ideal  sebagaimana  dijelaskan  dalam  kerangka  teori  di  atas. Kebebasan pers memang penting – sebagai syarat bagi media untuk mendapatkan informasi yang  diperlukan  sebagai  hak  warga  negara  dan  untuk  mengontrol  jalannya  pemerintahan, namun  kebebasan  yang kebablasan juga  bisa  menjadikan  media  yang  demokratis  menjadi media yang liberal. Untuk itu, diperlukan aturan hukum yang berfungsi mengatur kehidupan
media  supaya  tanggung  jawab  sosial  bisa  tetap  dipertahankan  sebagai  pondasi  yang menopang industri media.
Pemerintah dalam hal  ini  mempunyai sejumlah alat hukum  yang  mengatur aktivitas industri  media  di  Indonesia.    Diantaranya  UU  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik  yang ditetapkan  melalui  SK  Dewan  Pers  Nomor  03/SK-DP/III/2006  tanggal  24  Maret  2006. Dewan  Pers  sendiri  pada  mulanya  hanyalah  sebuah  lembaga  yang  didirikan  sebagai “penasihat” bagi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional (Pasal  6  ayat  (1)  UU  No.11/1966).  Sedangkan  Ketua  Dewan  Pers  saat  itu  dijabat  oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)).
Dewan  Pers  baru  menjadi  lembaga  independen  pada  tahun  1999  seiring  pergantian kekuasaan  dari  Orde  baru  ke  Orde  Reformasi.  Ketetapannya  melalui  Undang-Undang  No. 40  tahun  1999  Tentang  Pers  yang  diundangkan  tanggal  23  September  1999  dan ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh  Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Tidak  lagi  ada  wakil  pemerintah  dalam  keanggotaan Dewan  Pers  seperti  yang  berlangsung  selama  masa  Orde  Baru.  Meskipun  pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah  terhadap  institusi  maupun  keanggotaan  Dewan  Pers  yang  independen.  Jabatan Ketua  dan  Wakil  Ketua  Dewan  Pers  tidak  lagi  dicantumkan  dalam  Keputusan  Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.
Sementara  fungsi  Dewan  Pers  dinyatakan  pada  Ayat  2  dari  undang-undang  yang sama, yaitu:
 Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 Memberikan  pertimbangan  dan  mengupayakan  penyelesaian  pengaduan  masyarakat atas  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  pemberitaan  pers;  (penjelasan: Pertimbangan  yang  dikeluarkan  Dewan  Pers  berkaitan  dengan  Hak  Jawab,  Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik: penjelasan).
 Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 Memfasilitasi  organisasi-organisasi  pers  dalam  menyusun  peraturan-peraturan  di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 Mendata perusahaan pers.
Menurut  ketentuan  yang  diungkapkan  dalam  UU  No.40  Tahun  1999  Tentang  Pers diatas,  tampak  bahwa  Dewan  Pers  yang  independen  seyogyanya  mampu  menjaga kompetensi  dan  kredibilitas  media    dalam  menyebarluaskan  informasi  yang  berkualitas. Banyak  konsep  teoritis  yang  telah  diakomodasi  dalam  regulasi  pers  kita.  Melalui  regulasi dan  Dewan  Pers,  pantas  bila  kita  berharap  media  massa  yang  ada  di  republik  ini  mampu menjalankan  fungsi  dan  perannya  secara  ideal,  atau  setidaknya  mendekati  ideal.  Namun dalam praktiknya, sepertinya harapan itu masih jauh dari kenyataan. Beberapa contoh kasus yang  saya  uraikan  diatas  menggambarkan  bahwa  betapa  Dewan  Pers  seakan  menjadi malaikat pelindung bagi pekerja-pekerja media yang “nakal”.
Aksi mediasi yang dilakukan Dewan Pers dalam menyelesaikan berbagai kasus pers boleh  jadi  dekat  dengan  model Answerbility yang  dinyatakan  McQuail  (2005),  dimana penyelesaian  masalah  dilakukan  secara  non-konfrontasi  -  melaui  dialog  dan  negosiasi. Tetapi  yang  perlu  dicatat,  McQuail  (2005)  mengajukan  alternatif  model  akuntabilitas  ini dengan  maksud  menciptakan  audiens  yang  aktif  dalam  bereaksi  terhadap  persoalan
pemberitaan  tersebut.  McQuail  (2005)  mengharapkan  khalayak  turut  serta  memberikan “sanksi  sosial”  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  media  melalui  opini,  kecaman,  atau aksi  lainnya.  Sanksi  sosial  tersebut  diharapkan  bisa  membawa  perubahan  yang  lebih  baik bagi  kualitas  pemberitaan  media.  Masalah  sanksi  ini  tidak  pernah  menjadi  persoalan  bagi Dewan  Pers.  Sanksi  secara  legalitas  (kalau  ada)  diserahkan  sepenuhnya  pada  organisasi wartawan (PWI, AJI, dan sebagainya) atau perusahaan media tempat oknum bekerja. Siapa yang  bisa  menjamin  bahwa  organisasi  wartawan  dan  perusahaan  media  itu  bisa  secara obyektif  memberikan  sanksi  kepada  oknum,  bila  ada  kepentingan  yang  bermain  dalam internal  mereka?  Sementara  masyarakat  kita  tampaknya  belum  cukup  kritis  dan  berani dalam memberikan sanksi sosial terhadap pemberitaan media. Padahal sebuah pelanggaran tanpa  adanya  sanksi  hanya  akan  menyuburkan  dan  melahirkan  bentuk-bentuk  pelanggaran yang lain.
Selain  itu  kita  juga  bisa  melihat  hampir  setiap  konflik  antara  media  dengan  tokoh atau  lembaga  pemerintah  atau  perusahaan  tertentu  bisa  berakhir  damai.  Setiap  elit  politik dan konglomerat dimanapun tahu tentang kekuasaan media. Tidak ada diantara mereka yang benar-benar mau dan berani melakukan konfrontasi dengan media disebabkan kepentingan- kepentingan yang sangat besar dibelakangnya. Di sisi lain media pun enggan berkonfrontir dengan  elit  juga  disebabkan  oleh  kepentingan  mereka.  Terlebih  di  Indonesia  dimana independensi  media  patut  dipertanyakan  dengan  adanya  kepemilikan  media  oleh  tokoh politik.  Upaya  damai  melalui  mediasi  di  Dewan  Pers  ibarat  sebuah  sandiwara  yang mengaburkan aksi-aksi negosiasi dan lobi kepentingan  yang terjadi di balik tirainya. Tidak adanya  model Liability terhadap  akuntabilitas  media  bukan  terjadi  karena  sifat  masyarakat kita yang cinta damai dan penuh toleransi, tetapi lebih pada faktor kepentingan semata.
Pada  kasus  lain,  dukungan  Dewan  Pers  terhadap  pengajuan  PK  Erwin  Arnada  bisa dibilang terlalu naif jika alasannya adalah kriminalisasi terhadap kebebasan pers. Erwin di- meja  hijau-kan  karena  ada  ketidakpuasan  dari  sekelompok  masyarakat  yang  merasa terganggu  akibat  peredaran  media  yang  dipimpinnya.  Dewan  pers  seharusnya  bisa  melihat persoalan  ini  secara  obyektif  dari  kacamata  media  maupun  publik.  Kriteria  obyektivitas Westerstahl  diatas  menyebutkan  relevansi  sebagai  elemen  yang  membentuk  kualitas informasi. Apakah semata-mata karena anggapan tidak ada pelanggaran Kode Etik yang di lakukan Playboy berarti  relevansi  tercapai?  Jika  etika-nya  tidak  dilanggar,  lantas  mengapa ada  kelompok  masyarakat  yang  mengajukan  protes?  Bukankah  Kode  Etik  seharusnya seiring sejalan dengan norma dan nilai-nilai? Dewan Pers harus bisa melihat dari kacamata publik,  mengapa  aksi  itu  bisa  terjadi.  Tetapi  Dewan  Pers  tidak  melakukan  dialog  dan negosiasi  dengan  publik.  Jika  yang  hendak  dilindungi  adalah  kebebasan  pers  –  yang  mana kebebasan  pers  hakikatnya  adalah  melindungi  kepentingan  masyarakat  –  mengapa  Dewan Pers tidak menganggap suara masyarakat penting?
Konflik  kepentingan  mengenai  “kepentingan  siapa  yang  sebenarnya  hendak dilindungi”  oleh  Dewan  Pers  ini  bahkan  juga  dirasakan  oleh  pekerja  media  sendiri.  Nota Keberatan  atas  keputusan  Dewan  Pers  yang  diajukan  oleh  wartawan Harian  Kompas , Reinhard Nainggolan, yang dimuat di forum online Kompasiana tanggal 4 Desember 2010 lalu  terkait  kasus  pemerasan  saat  penjualan  saham  KS  di  pasar  modal  adalah  bukti  terang untuk  mempertanyakan  independensi  Dewan  Pers  saat  ini.  Reinhard  di  sini  tidak  hanya mempertanyakan  tentang  keabsahan  laporan  pengaduan  ke  Dewan  Pers  yang  tidak  sesuai dengan prosedur standar pengaduan ke Dewan Pers, tetapi juga menyesalkan publikasi yang dilakukan  anggota  Dewan  Pers  Bambang  Harymurti  dan  Agus  Sudibyo  terkait  kasus tersebut tanpa  melakukan klarifikasi kepada kedua pihak secara berimbang. Terlepas siapa
yang benar dalam masalah ini, kita patut prihatin bila protes yang ditujukan kepada Dewan Pers  dilakukan  oleh  seorang  yang  seharusnya  mendapat  perlindungan  dari  Dewan  Pers  itu sendiri.
Sebagai  masyarakat  konsumen  media,  tentu  saja  kita  dibuat  prihatin  dan  bingung dengan  persoalan  ini.  Kita  mengaharapkan  media  massa  yang  obyektif,  profesional,  dan bertanggung  jawab  demi  menciptakan  iklim  demokrasi  yang  baik  dan  hak  mendapatkan informasi yang berkualitas. Kita berharap kepada Dewan Pers sebagai lembaga independen yang  mengatur,  menjaga,  dan  mengembangkan  kehidupan  pers  yang  sehat  mampu menjalankan  perannya  dengan  baik.  Media  massa  sampai    kapanpun  memang  tidak  akan pernah  bisa  independen.  Kebebasan  pers/media  massa  dengan  demikian  hanya  sebuah doktrin  yang  ditanamkan  kepada  mahasiswa  atau  mereka  yang  ingin  mempelajari  dunia jurnalistik.  Kebebasan  pers/media  massa  hakikatnya  berada  dalam  jiwa  masing-masing pekerja  media  itu  sendiri,  terimplementasi  melalui  profesionalisme  dan  tanggung  jawab. Jadi  sekarang  kita  pun  patut  mempertanyakan  tentang  independensi  Dewan  Pers.  Kepada siapakah keberpihakan dan perlindungan itu?.

## KESIMPULAN
Dari uraian diatas, kita patut mempertanyakan kembali apa sebenarnya peran Dewan Pers dalam kehidupan media massa di Indonesia. Khususnya terkait perlindungan terhadap kebebasan  pers,  kepada  siapa  sebenarnya  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Dewan  Pers? Mengingat  kebebasan  pers/media  massa  sejatinya  adalah  hak  audiens  untuk  mendapatkan kualitas  informasi  sehingga  perlindungan  bagi  kebebasan  pers/media  merupakan perlindungan pula bagi hak-hak masyarakat.
Pada akhirnya, kembali pada masyarakatlah yang harus berperan sebagai pengontrol bagi informasi-informasi yang disebarkan media. Dengan kondisi pendidikan yang ada saat ini,  saya  sebenarnya  pesimis  jika  masyarakat  yang  harus  memikul  peran  tersebut.  Namun setidaknya pesimisme saya tidak sebesar pesimisme Francis Fukuyama dalam “ The End of History ”  yang  menyiratkan  bahwa  Kapitalis-lah  pemenang  dari  persaingan  ideologi  di dunia. Bagi saya, kalaupun kalah, setidaknya hanya kalah tipis saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Berita 06-10-2010: Kasus Erwin Terkait Kebebasan Pers dari http:// www.dewanpers.org
Berita 08-07-2010: Dewan Pers Berhasil Damaikan Tempo-Polri dari http://www.dewanpers.org
Berita  27-05-2010:  Dewan  Pers  Selesaikan  Pengaduan  Polri  Terhadap  tvOne  dari http://www.dewanpers.org
Klafirikasi  Wartawan  Kompas  Atas  Tuduhan  Pemerasan  Saat  Penjualan  Saham PT.Krakatau Steel pada 04-10-2010 dari http:// www.kompasiana.com
McQuail, D. 2005. Mc Quail’s mass communication theory, fifth edition . Sage Publication: New Delhi