## Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia

## Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam
Universitas Nasional Universitas Nasional
vickyzaynulfnc01@gmail.com, firdaussyam@yahoo.com

## Abstract
The weakness of state administrative law frequently creates opportunities for corruption. This research offers the eradicating corruption effort by strengthening state administrative law to optimize the bureaucracy. The method uses normative legal research, examines statutory law and the role of state administrative law. Various efforts to strenghten state administrative law namely, implementing the principles of good governance and a closed system of bureaucracy for the state administrators, such as in carrying out duties and responsibilities; strengthening the law; improving state institutions, integrity, as well as ethics of state administration; building public awareness and participation; and establishing anti-corruption institutions in the regions.
Keywords : State Administrative Law, Corruption, Government, Good Governance

## Abstrak
Penelitian terdahulu telah mengintegrasikan theory of planned behavior dan fraud triangle . Hasil  menunjukkan  bahwa  lemahnya  hukum  administrasi  negara  sering  menimbulkan peluang  terjadinya  praktik  korupsi.  Penelitian  ini  menawarkan  upaya  pemberantasan korupsi  dengan  penguatan  hukum  administrasi  negara  melalui  optimalisasi  birokrasi. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, mengkaji hukum undang-undang dan  mendeskripsikan  peran  dari  hukum  administrasi  negara  sebagai  alternatif  jitu pemberantasan korupsi. Ada berbagai upaya yang harus diaktualisasikan dalam diri birokrasi dengan  penguatan  hukum  administrasi  negara  yaitu,  penerapan  prinsip-prinsip good governance dan closed system birokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara; menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; penguatan hukum;  perbaikan  lembaga  negara;  meningkatkan  integritas  dan  etika  penyelenggaraan negara; membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat; serta pembentukan lembaga anti korupsi di daerah.
Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Pemerintahan, Good Governance

## Pendahuluan
Dalam menyikapi berbagai tantangan dan  permasalahan  birokrasi  Indonesia, sudah saatnya kita memikirkan cara atau solusi  untuk  memperbaiki  sistem  penye- lenggaraan  birokrasi  yang  berlandaskan Hukum  Administarsi  Negara.  Tujuan negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan,  pemerintah/birokrasi,  dan kemasyarakatan  yang  bertumpu  pada keadilan,  kedamaian,  dan  kemanfaatan. Fungsi  negara  bukan  hanya  menjaga  ke- amanan dan ketertiban masyarakat, tetapi pemerintah  juga  diberikan  kewenangan untuk  campur  tangan  (staatsbemonienis) dalam segala aspek atau bidang kehidupan masyarakat  yang  menjadi  warga  negara- nya.  Artinya  pemerintah  dituntut  untuk berperan  aktif  di  tengah  dinamika  kehi- dupan  masyarakat.  Baik  maupun  buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadi- kan  dasar  negara  itu  ada  dan  terbentuk (Junaidi, 2016).
Seperti  yang  tertuang  dalam  pem- bukaan  konstitusi  UUD  1945,  terdapat empat  tujuan  negara  Indonesia.  Empat tujuan  negara,  yaitu  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah da- rah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu dalam mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  bangsa suatu  negara  harus  memiliki  pemerin- tahan  atau  birokrasi  yang  kuat  dan tangguh. Keberadaan birokrasi yang kuat dan  tangguh  menjadi  titik  awal  menye- lesaikan  berbagai  permasalahan  kenega- raan,  salah  satunya  adalah  masalah praktik  korupsi  yang  dilakukan  pejabat negara dalam diri birokrasi.
Dalam diri birokrasi Indonesia terda- pat  berbagai  lembaga-lembaga  negara yang  memiliki  tugas,  tanggung  jawab, fungsi,  dan  kewenangannya  masing-ma-
sing,  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. Alat-alat kelengkapan suatu nega- ra  atau  yang  lazim  disebut  sebagai  lem- baga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fung- si  negara  (Sirajuddin  &  Winardi,  2015). Yang  mengatur  jalanya  administrasi, mengendalikan,  dan  mengawasi  jalannya birokrasi lembaga negara dalam menjalan- kan  wewenang,  tugas,  dan  tanggung jawabnya kepada masyarakat, merupakan fungsi  dari  Hukum  Administrasi  Negara. Namun  pada  kenyataannya  Hukum Administrasi  Negara  di  Indonesia  masih lemah.  Keberadaan  Hukum  Administrasi Negara belum tegas dalam menindak dan mengawasi  jalannya  birokrasi  pada  diri lembaga-lembaga negara. Banyak lembaga negara  baik  pusat  maupun  daerah  masih saja  menyalahgunakan  wewenang,  tugas dan  fungsinya,  terlebih  pada  diri  pejabat negara.  Dalam  konteks  ini  mengatur  ten- tang  pembuatan  kebijakan,  pelaksanaan kebijakan,  penyelenggaraan  negara,  pela- yanan  publik,  dan  administrasi  negara, yang  masih  terdapat  permasalahan  di dalamnya.
Malafungsi atau melemahnya Hukum Administrasi  Negara,  memberikan  pe- luang  pada  diri  birokrasi  dan  pejabat negara dalam menjalankan praktik korup- si.  Hal  ini  bisa  dilihat,  pada  tahun  2020 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang belum lama ini dirilis oleh Transprancy Interna- sional  (TI)  menyatakan  bahwa  IPK Indonesia  berada  pada  skor  37.  Turun sebanyak  3  poin  dari  tahun  2019.  Dalam hal  ini  memiliki  arti  semakin  besar  skor IPK,  maka  negara  tersebut  bebas  dan bersih  dari  korupsi.  Sebaliknya,  semakin kecil skor IPK suatu negara, menunjukkan semakin buruknya penanganan korupsi di negara tersebut. Indonesia saat ini berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang diakui.  Bisa  kita  lihat  bahwa  sepanjang tahun  2020  Indonesia  mengalami  krisis korupsi  yang  terjadi  pada  diri  Birokrasi.
Dengan  menurunnya  skor  IPK,  maka peluang  terjadinya  praktik  korupsi  di Indonesia  terbuka  lebar.  Sehingga  terjadi malafungsi pelemahan Hukum
Administrasi Negara.
Muncul  berbagai  permasalahan  pe- nyelenggaraan  pemerintahan  imbas  dari malafungsi  Hukum  Administrasi  Negara, sebagai contoh adalah pembuatan kebijak- an  yang  masih  terkesan  memihak  salah satu  golongan,  dalam  penyelenggaraan negara masih ditemukan penyalahgunaan atau  penggunaan  berlebihan  atas  wewe- nang  dan  kekuasaan  serta  dalam  hal penyelenggaraan  pelayanan  publik  di bidang  perizinan  yang  masih  berbelit- belit, lambat, mahal dan melelahkan. Sehu- bungan  dengan  masalah  perizinan,  Indo- nesia Corruption Watch pada akhir tahun 2018  mengelompokkan  kasus  korupsi pada pelayanan publik atau perizinan yang sering menjadi sasaran dan menimbulkan peluang  bagi  para  koruptor  melakukan korupsi,  yaitu  pada  izin  usaha  pertam- bangan, izin surat usaha pariwi-sata, tanda daftar pariwisata, izin usaha industri dan tanda  daftar  gudang.  Selain  itu,  ada  pula pengurusan  surat  izin  mengemudi,  pere- kaman  KTP  elektronik  serta  pengadaan barang dan jasa (ICW, 2018:21). Berbagai permasalahan  penyelenggaraan  birokrasi tersebut  mampu  menjadi  penghambat perkembangan  perekonomian  di  Indone- sia,  serta  mampu  menciptakan  peluang bagi  lembaga  negara  terutama  pejabat negara dalam melaku-kan praktik korupsi.
Keberadaan Hukum Administrasi Ne- gara bagi berlangsungnya birokrasi sangat penting.  Sebab  Hukum  Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur berbagai aktivitas administrasi negara, di mana  praktik  tindakan  korupsi  sering terjadi karena melemahnya prinsip admi- nistrasi  negara  dan  Hukum  Administrasi Negara  itu  sendiri.  Praktik  tindakan korupsi,  pelayanan  publik  yang  tidak optimal,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
wewenang,  pembuatan  perizinan  yang berbelit-belit dipandang sebagai penyakit administratif  dalam  diri  birokrasi  Indo- nesia  terjadi  karena  melemahnya  keber- adaan Hukum Administrasi Negara dalam menjalankan  fungsinya.  Oleh  karena  itu, dalam penelitian ini akan mengulas secara sistematis penguatan Hukum Administrasi Negara  sebagai  alternatif  jitu  pencegah praktik  tindakan  korupsi  dalam  diri birokrasi Indonesia.

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti  pada  penulisan  ini  adalah:  (1) Bagaimana  strategi  penguatan  Hukum Administrasi  Negara  mampu  mencegah tindakan praktik korupsi?; (2) Bagaimana membentuk  strategi  pemberantasan  ko- rupsi  berdasarkan  prinsip  Hukum Administrasi Negara?.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1) Secara  teoritis  yaitu  untuk  memberikan uraian  dan  wacana  mengenai  penguatan Hukum Administrasi Negara mampu men- cegah tindakan praktik korupsi; (2) Secara praktis  ialah  supaya  dijadikan  sebagai referensi  untuk  mengkaji  bahwa  praktik tindakan korupsi di Indonesia terjadi kare- na  melemahnya  administrasi  negara  dan Hukum  Administrasi  Negara  itu  sendiri, yang mengakibatkan muncul-nya peluang praktik  tindakan  korupsi  dalam  diri birokrasi dan pada pejabat negara.

## Tinjauan Pustaka
Kedudukan dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara merupa- kan  bagian  dari  hukum  publik  yang merupakan percabangan dari hukum tata negara. HAN mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diam- bil  oleh  para  penyelenggara  negara  baik lembaga-lembaga  pemerintah  dan  juga para  pejabat  negara.  HAN  sendiri  juga
memuat seluruh peraturan terkait dengan cara  penyelenggara  pemerintahan  dalam melaksanakan  tugasnya.  Dalam  Hukum Administrasi  Negara  terdapat  beberapa fungsi yaitu: fungsi normatif, fungsi instru- mental,  dan  fungsi  sebagai  jaminan  hu- kum.  Hukum  administrasi  negara  juga berperan  dalam  bentuk  pertanggung jawaban  serta  pengawasan  baik  peng- awasan  secara  internal  dan  pengawasan eksternal yang keduanya bersinergi dalam membanguan penyelenggara pemerintah- an yang baik dan optimal.
Seperti  halnya  istilah rule  of  law , kedudukan  Hukum  Administrasi  Negara juga  merupakan  hukum  pedoman  dan dasar dalam menjalankan segala aktivitas yang  berhubungan  dengan  administrasi negara.  Hukum  Administrasi  Negara  me- rupakan bentuk hukum bagian dari hukum publik,  yaitu  hukum  yang  mengatur tindakan  pemerintah  dan  mengatur  hu- bungan antara pemerintah dengan warga negara  atau  hubungan  antara  lembaga- lembaga  pemerintahan  (Anggara,  2018). Hukum  Administrasi  Negara  atau  bisa disebut sebagai hukum tata pemerintahan negara  memuat  peraturan-peraturan  hu- kum  yang  menentukan  tugas-tugas  yang sudah  diatur  kepada  lembaga-lembaga pemerintahan,  menentukan  kedudukan- nya dalam negara, menentukan keduduk- an terhadap warga negara, dan peraturan- peraturan  hukum  yang  mengatur  tindak- an-tindakan  lembaga-lembaga  pemerin- tahan itu.
Selain  itu  Hukum  Administrasi Negara  menjalankan  fungsi  pengawasan, pengendalian dan optimalisasi pelaksana- an tugas, wewenang, dan tanggung jawab- nya  dalam  kegiatan  administrasi  agar sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  per- undang-undangan,  mengatur  aktivitas lembaga-lembaga negara dalam menjalan- kan  fungsinya,  sekaligus  melindungi masyarakat  terhadap  berbagai  sikap tindak  administrasi  negara,  serta  untuk
melindungi  administrasi  negara  itu  sen- diri.  Hukum  mengatur  batas-batas  kebe- basan antara individu dan penguasa dalam setiap  interaksi  hingga  hukum  menjadi perlindungan  dan  jaminan  terhadap terciptanya kesejahteraan umum (Hafidz, 1970).
Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata  dalam  hukum  administrasi  negara, karena di sini akan terlihat jelas hubungan antara  pemerintah  dengan  masyarakat, kualitas  dari  hubungan  pemerintah  de- ngan  masyarakat  inilah  setidaknya  dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan  sudah  baik  atau  belum (Hafidz,  1970).  Hukum  Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur susunan atau struktur dan fungsi adminis- trasi, sedangkan hasil dari hukum ini yaitu hukum yang menjadi pedoman dan dasar dalam  menjalankan  atau  menyelengga- rakan undang-undang.
Dalam  implementasi  Hukum  Admi- nistrasi Negara memiliki unsur dan peran- an  dalam  membangun  optimalisasi  biro- krasi  pemerintahan  di  Indonesia,  yaitu: Pertama,  Menjamin  adanya  kepastian hukum. Hukum Administrasi Negara atau hukum  tata  negara  memberikan  fungsi tentang  pelaksanaan  undang-undang  dan berasal  dari  kedaulatan  negara.  HAN merupakan bagian operasional dan peng- khususan  teknis  dari  hukum  tata  negara, atau hukum konstitusi negara, atau hukum politik negara (Zamzami, 2020). Selain itu juga  berperan  dalam  pengendalian  atau pengawasan administrasi, yang di dalam- nya  terdapat  mengatur  susunan  atau struktur  dan  fungsi  administrasi.  Fungsi Administrasi  di  sini  berkaitan  dengan menjalankan hukum disiplin bagi pejabat negara  dalam  melaksanakan  atau  menu- naikan  tugas,  kewajiban dan  penggunaan wewenang.
Kedua,  Hukum  Administrasi  Negara menguatkan  hukum  birokrasi  dengan melakukan  pengujian  hubungan  hukum
istimewa  berkaitan  dengan  administrasi negara  dan  lembaga-lembaga  negara.  Se- lain  keberadaannya  mengatur  hubungan dan  segala  aktivitas  antar  lembaga-lem- baga  pemerintahan  baik  intern  maupun ekstern dengan masyarakat.
Ketiga,  Hukum  Administrasi    Negara memiliki  nilai  terhadap  hukum  adminis- trasi pembangunan, kepegawaian, keuang- an  negara,  maupun  pertahanan  yang mengatur  campur  tangan  pemerintah dalam  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  untuk  mengarahkan  pada perubahan yang telah direncanakan.
Keempat, Fungsi hukum administrasi lingkungan.  Arti  dari  hukum  tersebut mengkaji  mengenai  penegakan  hukum lingkungan  oleh  lembaga  pemerintahan (pejabat  atau  instansi)  yang  merupakan aparatur negara yang memiliki wewenang dalam  mengeluarkan  izin  yang  mempu- nyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan  tata  usaha  negara  dalam lingkungan birokrasi (Amir, 2013). Hukum lingkungan memiliki makna sebagai upaya mencapai  ketaatan  dalam  peraturan  dan persyaratan  terhadap  ketentuan  hukum yang berlaku baik pada lembaga-lembaga negara  secara  umum  maupun  pada  pe- jabat pemerintahan secara individu, mela- lui  pengawasan  dan  penerapan  sanksi administrasi,  kepidana  dan  keperdataan. Hal  ini  dapat  dilakukan  baik  secara preventif dan represif. Hukum lingkungan pada  cakupan  di  atas  sesuai  tertuang dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Kelima,  Membangun  pemerintahan yang baik dan menciptakan pejabat negara yang  baik.  Sistem  hukum  administrasi negara memberikan pedoman bagaimana menciptakan  pemerintahan  yang  baik,  di dalamnya membentuk pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintahan yang  bebas  dari  cacat  hukum,  kolusi,
praktik  korupsi,  dan  nepotisme.  Hal  ini juga sebagai upaya membentuk birokrasi yang  netral  dari  setiap  pengaruh  politik, kelompok politik, dan pengaruh pengusa- ha,  dan  pengaruh-pengaruh  lainnya (Halim,  2012).  Dalam  diri  pejabat  peme- rintahan,  hukum  administrasi  negara memberikan pedoman, pengawasan, etika, dan memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya.
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Good Governance Upaya  tindakan  pemerintah  dalam konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare state ) sebagai pihak yang bertanggung ja- wab atas mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya sema- kin  besar  (Solechan,  2019).  Sebagai  ben- tuk penyelenggaraan negara dan berbagai aktivitasnya  dalam  mewujudkan  kemak- muran dan kesejahteraan bangsa Indone- sia,  pemerintah  sebagai  negara  hukum harus  bertindak  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,  dalam  pelaksanaannya  sering ditemukan  permasalahan-permasalahan yang  terjadi.  Bentuk  menyalahgunakan wewenang,  menjalankan  tugas  dan  tang- gung  jawab  yang  tidak  sesuai  dapat  me- nimbulkan dampak benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.
Critical  Legal  Studies dalam  meman- dang  konsep rule  of  law menganggap bahwa  masyarakat  tidak  diatur  oleh hukum  yang  objektif,  tetapi  oleh  hasil interpretasi penguasa (Ash-shidiqqi,
2021).  Dalam  konsep  negara  hukum, penyelenggaraan  negara  Indonesia  harus berlandaskan  hukum  undang-undang. Salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara,  yang  di  dalamnya  membahas mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  Baik  (AAUPB).  Menurut  Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para  pakar  dan  tambahan  pemahaman penulis  (Hamidi,  1999)  tentang  AAUPB, maka  dapat  ditarik  unsur-unsur  yang
membentuk  pengertian  tentang  AAUPB secara  komprehensif,  yaitu:  (1)  AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang  dalam  lingkungan  hukum administrasi negara; (2) AAUPB berfungsi sebagai  pegangan  bagi  Pejabat  Adminis- trasi  Negara  dalam  menjalankan  fungsi- nya,  merupakan  alat  uji  bagi  hakim administrasi  dalam  menilai  tindakan administrasi  negara  (yang  berwujud penetapan/ beschikking ),  dan  sebagai dasar  pengajuan  gugatan  bagi  pihak penggugat; (3) Sebagian besar dari AAUPB masih  merupakan  asas-asas  yang  tidak tertulis,  masih  abstrak,  dan  dapat  digali dalam  praktik  kehidupan  di  masyarakat; (4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah  hukum  tertulis  dan  terpencar dalam  berbagai  peraturan  hukum  positif. Sebagian  asas  telah  berubah  menjadi kaidah  hukum  tertulis,  namun  sifatnya tetap sebagai asas hukum. (Hamidi, 1999).
Kedudukan  Asas-Asas  Umum  Peme- rintahan  yang  Baik  dalam  hukum  negara merupakan  bentuk  dari  sistim  norma- norma  hukum  tidak  tertulis  yang  harus ditaati  dan  digunakan  oleh  pemerintah, baik  lembaga-lembaga  penyelenggara negara  dan  pejabat  pemerintah.  AAUPB merupakan  suatu  pedoman  atau  prinsip yang  digunakan  sebagai  dasar  mengenai wewenang,  tugas,  dan  kewajiban  bagi pejabat  pemerintahan  dalam  mengeluar- kan  keputusan  atau  tindakan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan  fungsi pengaturan,  pelayanan,  pembangunan, pemberdayaan,  dan  pelindungan,  perlu adanya  penerapan  AAUPB  sebagai  acuan penyelenggaraan  pemerintahan.  Dalam mengambil  dan  menetapkan  keputusan harus  berlandaskan  pada  acuan  AUPB, Sebab  dalam  Undang-Undang  Adminis- trasi  Pemerintahan  Pasal  52  Ayat  2  me- nyatakan sah  tidaknya sebuah  keputusan pemerintahan  apabila  memenuhi  kedua-
nya  yaitu  selaras  dengan  UU  dan  AAUPB (Pratiwi, 2016).
Pentingnya  Asas-Asas  Umum  Peme- rintahan  yang  Baik  dalam  penyeleng- garaan  pemerintahan  berfungsi  sebagai: AAUPB  merupakan  norma  hukum  (ter- tulis) dan atau norma etik (tidak tertulis) yang  khusus  berlaku  di  lingkungan administrasi  negara,  AAUPB  merupakan asas  yang  penting  karena  menjadi  pedo- man bagi Pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya,  AAUPB  sebagai  prinsip- prinsip  penting  yang  wajib  diikuti  oleh hakim,  berfungsi  sebagai  alat  uji  bagi Hakim  Administrasi  untuk  sah  atau tidaknya  KTUN,  AUPB  sebagai  dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat, AAUPB yang bersifat tidak tertulis berlaku mengikat  manakala  dijadikan  dasar  bagi Hakim  TUN  dalam  memutus  perkara, AAUPB salah satu fungsinya adalah seba- gai arahan atau patokan bagi pelaksanaan wewenang  administrasi  negara  untuk memberikan dan menentukan batas-batas manakah  yang  harus  diperhatikan  oleh suatu  Pejabat  TUN  dalam  bertindak, AAUPB  sebagai  alat  uji  bagi  Hakim  di Peradilan  TUN  untuk  menilai  sah  atau tidaknya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara. Hal ini menjadikan AAUPB sebagai rambu-rambu  bagi  para  penyelenggara negara  dalam  menjalankan  tugasnya. Rambu-rambu  tersebut  diperlukan  agar tindakan-tindakan  tetap  sesuai  dengan tujuan  hukum  yang  sesungguhnya (Solechan, 2019).
Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksa- naan  pelayanan  publik untuk  meningkat- kan  kinerja  aparatur  negara  (Maryam, 2016:02). Hal ini sebagai upaya pemerin- tah untuk meningkatkan kualitas pelayan- an  publik  yang  dianggap  masyarakat cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Pengertian good governance dijelaskan  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yang
merumuskan  arti good  governance seba- gai  berikut:  “Kepemerintahan  yang mengembangkan  dan  menerapkan  prin- sip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas, transparansi,  pelayanan  prima,  demo- krasi,  efisiensi,  efektivitas,  supremasi hukum  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh masyarakat”.  Sehingga, Good  governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah  yang  dijalankan  berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang ber- laku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyara- kat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan  negara  yang  berkaitan dengan  sumber-sumber  sosial-budaya, politik, dan ekonomi (Maryam, 2016:04).
Hakikat Pemberantasan Korupsi Kejahatan  tidak  pidana  korupsi  me- rupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan  negara.  Tidak hanya  itu  hal  ini juga  berdampak  pada  berbagai  aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  Ha- kikat  pemberantasan  korupsi  memberi- kan kita pengertian bahwa korupsi meru- pakan suatu tindak kejahatan yang terjadi dalam  diri  suatu  penyelenggara  negara atau  pemerintahan,  di  mana  seseorang menyalahgunakan wewenang dan menja- lankan  tugas  serta  tanggung  jawabnya yang  tidak  sesuai  dari  ketentuan  per- undang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2019 Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa “ Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  men- cegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi,  monitor,  penyelidikan,  penyi- dikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyara- kat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan”. Pemberantasan korupsi  sudah  menjadi  prioritas  utama
bagi berlangsungnya penyelenggaraan pe- merintahan  guna  meningkatkan  kesejah- teraan  rakyat  dan  membentuk  kokohnya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  serta  dalam  rangka  pencapaian tujuan nasional (Waluyo, 2017).
Pemberantasan  korupsi  dijelaskan pada  Pasal  6  UU  KPK  yang  menegaskan bahwa KPK memiliki wewenang dan tugas melakukan  tindakan-tindakan  pencegah- an  terhadap  munculnya  tindak  kejahatan korupsi. Kemudian dalam Pasal 7 peratur- an a quo — menegaskan bahwa, guna mela- kukan  pencegahan  tersebut,  KPK  berwe- nang:  (1)  Melakukan  pendaftaran  dan pemeriksaan terhadap laporan harta keka- yaan penyelenggara negara; (2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikas; (3) Menyelenggarakan program pendidik- an  anti  korupsi  pada  setiap  jenjang  pen- didikan;  (4)  Merencanakan  dan  melaksa- nakan program sosialisasi pemberantasan tindak  pidana  korupsi;  (5)  Melaksanakan kampanye  anti  korupsi  kepada  masyara- kat;  (6)  Melakukan  kerja  sama  bilateral atau  multilateral  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi (Satria, 2020).
Korupsi  adalah  tingkah  laku  yang menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau yang menyangkut pribadi atau perorangan,  keluarga  dekat,  kelompok sendiri  (Klitgaard,  2005).  Perbuatan  ko- rupsi pada dasarnya merupakan perbuat- an  yang  anti  sosial,  bertentangan  dengan moral  dan  aturan  hukum.  Perbuatan korupsi  dari  juga  timbul  dari  adanya  ke- adaan-keadaan atau sistem yang memberi peluang  atau  kemungkinan  orang  atau kelompok tertentu untuk berbuat korupsi.
Sehingga  reformasi  Undang-Undang Korupsi  harus  dilakukan.  Penguatan sistem hukum, dengan hukum yang jelas, tegas, dan adil perlu dilakukan. Penetapan sanksi  bagi  koruptor  perlu  dipertegas, dengan  sistem  pertangguang  jawaban moral dan sosial. Seperti melakukan kerja
sosial,  sanksi  moral,  dan  menyita  harta kekayaan koruptor sebagai jaminan kepa- da  negara.  Maraknya  kejahatan  korupsi sebagai extra  ordinary  crime membutuh- kan upaya yang luar biasa ( extra ordinary measures ) guna mencegah
dan memberantasnya (Satria, 2020).
Perilaku  tindakan  korupsi  dapat didefinisikan ke dalam tiga kategori, yaitu definisi  yang  berpusat  pada  jabatan  pub- lik,  kondisi  atau  keadaan  pasar,  dan kepentingan  publik.  Contoh  dari  perilaku korupsi,  yaitu  mengambil  atau  memakai uang  negara  untuk  kepentingan  pribadi, penggelapan  dalam  jabatan,  perbuatan curang, kegiatan suap-menyuap, pemeras- an,  adanya  benturan  kepentingan  dalam pengadaan dan kebijakan, dan gratifikasi. Korupsi  selalu  membawa  hal  negatif terhadap  proses  demokratisasi  dan  pem- bangunan, karena korupsi telah mendele- gitimasi  dan  mengurangi  kepercayaan publik  terhadap  proses  politik  melalui money  politic.  Korupsi  juga  telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan  publik,  tiadanya  akuntabilitas publik,  serta  asas  the  rule  of  law.  Secara epistemologi,  jeniskorupsi  yang  acapkali ditemukan  dalam  lingkungan  pemerin- tahan  entah  itu  di  pusat  atau  daerah adalah  korupsi  yang  berkaitan  dengan pelayanan  publik  (Satria,  2020).  Hal  ini bersinggungan  dengan  lingkungan  biro- krasi dan pelayanan publik yang memiliki berbagai  hambatan.  Disisi  lain  korupsi juga menyebabkan berbagai proyek pem- bangunan  dan  fasilitas  umum  bermutu rendah  serta  tidak  sesuai  dengan  kebu- tuhan  yang  semestinya,  sehingga  meng- hambat  pembangunan  jangka  panjang yang berkelanjutan (Joniarta, 2018).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan penelitian  deskriptif-kualitatif.  Metode deskriptif-kualitatif  memberikan  proses pembahasan  dan  memberikan  gambaran
lengkap  mengenai  permasalahan  feno- mena sosial. Pada penelitian ini mengkaji hukum  yang  digunakan  untuk  menjelas- kan  pengertian-pengertian  yang  terdapat dalam sistem Hukum Administarsi Negara. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan hukum yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka dari  itu  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  dengan  prosedur  identifikasi dan  inventarisasi  bahan-bahan  hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

## Pembahasan

## Penerapan Closed System Birokrasi
Hukum  administrasi  negara  atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat  dibedakan  berdasarkan  tujuannya dari hukum tata negara memuat per-atur- an-peraturan  hukum  yang  menentu-kan (tugas-tugas  yang  dipercayakan)  kepada organ-organ pemerintah itu, menentukan tempatnya  dalam  negara,  menentukan kedudukan  terhadap  warga  negara,  dan peraturan-peraturan  hukum  yang  meng- atur tindakan-tindakan organ pemerintah- an itu (Ridwan, 2011).
Keberadaan  hukum  administrasi negara memberikan pengaturan mengenai susunan  atau  struktur  fungsi,  tugas,  dan wewenang  penyelenggara  negara.  Dalam hal  ini  penyelenggara  negara,  yaitu  lem- baga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hukum ini merupakan bagian dari opera- sional  dari  penyelenggaraan  hukum  tata negara, hukum konstitusi negara atau hu- kum  politik  negara.  Hukum  administrasi negara sebagai hukum opera-sional memi- liki  peranan sangat penting bagi pelaksa- naan  tugas  para  pejabat  administrasi negara  dalam  menghadapi  masyarakat
dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan  kebutuhan-kebutuhannya  (Zamzami, 2020).
Closed System birokrasi menitikberat- kan  pada  sistem  penyelenggaraan  peme- rintahan  yang  tertutup. Artinya  pemerin- tah  sebagai  penggerak  birokrasi  penye- lenggaraan  tidak  boleh  terpengaruh dengan  lingkungan  di  luarnya,  dalam  hal ini adalah masuknya sistem politik, sistem kekuasaaan,  sistem  kepentingan,  sistem berkepihakan,  dan  sistem  otoritas  atau otoriter.  Sistem  penyelenggaraan  biro- krasi harus mampu menciptakan pemerin- tahan dengan mengimplementasikan prin- sip Good  Governance. Dengan  adanya closed system birokrasi akan menciptakan penyelenggaraan  pemeirntahan  yang berjalan  dengan  baik  dibawah  ketentuan hukum administarsi negara dan ketentuan hukum  perundang-undangan.  Sehingga antar  lembaga-lembaga  negara  dan  juga dalam diri pejabat negara terdapat sistem kontrol  dalam  menjalankan  tugas,  fungsi dan tanggung jawabnya. Namun, hubung- an,  interaksi  dan  sinergi  antar  lembaga negara  tetap  dilakukan  berdasarkan  ke- tentuan Hukum Tata Negara dan peratur- an yang berlaku.
Selain  hal  itu,  hukum  administrasi negara  juga  berperan  sebagai  hukum pengawasan  dan  hukum  disiplin  bagi pejabat  pemerintahan  dalam  melaksana- kan  atau  menunaikan  tugas,  kewajiban dan penggunaan wewenang. Hukum admi- nistrasi  negara  memberikan  sistem  hu- bungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hal ini menyangkut bagaimana ketiga  penyelenggara  negara,  yaitu  lem- baga  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif saling mampu berkoordinasi menjalin hu- bungan yang terkoneksi dengan baik dan mampu  membentuk  birokrasi  pemerin- tahan  yang  kuat.  Peranannya  akan  mela- hirkan  asas  legalitas,  yang  artinya  peme- rintah  dalam  tindakan  hukumnya  harus berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau dalam menja- lankan kewenangannya pemerintah bertindak atas dasar ketentuan peraturan undang-undang yang telah diberikan.
Hukum  administrasi  negara  keber- adaannya  sangat  penting,  sebab  regulasi- nya membatasi dan mengendalikan peng- aruh  yang  berlebihan  pada  para  penye- lenggara  negara. Close  system birokrasi akan mampu memperbaiki regulasi jalan- nya  penyelenggaraan  negara  yang  meng- atur tata laksana pemerintahan mulai dari alokasi  sumber  daya  manusia  sampai alokasi  anggaran.  Birokrasi  yang  efektif adalah  yang  mampu  bebas  dari  korupsi serta yang terlepas dari berbagai penyim- pangan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok.
Oleh  karena  itu  untuk  mendukung pembangunan good governance dalam diri birokrasi  Indonesia,  hukum  administrasi negara  membawa  prinsip  administrasi good governance dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adapun prinsip- prinsip  pemerintahan  yang  baik  dalam peraturan  pemerintah  No.  101  tahun 2000,  yaitu:  Pertama,  Profesionalitas, meningkatkan  kemampuan  moral  dan memiliki  tanggung  jawab  atas  pekerjaan penyelenggara  pemerintah  agar  mampu memberi  pelayanan  yang  mudah,  cepat, tepat  dengan  biaya  yang  terjangkau. Kedua, Akuntabilitas, meningkatkan akun- tabilitas para pengambil keputusan dalam segala  bidang  yang  menyangkut  kepen- tingan  masyarakat.  Ketiga,  Transparansi, menciptakan  kepercayaan  timbal  balik antara pemerintah dan masyarakat mela- lui  penyediaan  informasi  dan  menjamin kemudahan di dalam masyarakat melalui penyediaan  informasi  dan  menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keempat, Pela- yanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik  yang  mencakup  prosedur  yang baik,  kejelasan  tarif,  kepastian  waktu, kemudahan  akses,  kelengkapan  sarana
dan  prasarana  serta  pelayanan  yang ramah  dan  disiplin.  Kelima,  Demokrasi dan  partisipasi,  mendorong  setiap  warga untuk  mempergunakan  hak  dalam  me- nyampaikan pendapat dalam proses peng- ambilan  keputusan,  yang  menyangkut kepentingan  masyarakat  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Keenam, Efisiensi dan Efektivitas, menjamin terse- lenggaranya  pelayanan  kepada  masyara- kat  dengan  menggunakan  sumber  daya alam  yang  tersedia  secara  optimal  dan bertanggung  jawab.  Dan  ketujuh,  Supre- masi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh seluruh  masyarakat,  untuk  mewujudkan adanya  penegakan  hukum  yang  adil  bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjun- jung tinggi HAM dan memperhatikan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.
Dalam  upaya  memperkuat  birokrasi dan  tata  pemerintahan  Indonesia,  maka prinsip-prinsip good governance memiliki peranan  yang  harus  di  implementasikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam diri penyelenggara  negara.  Untuk  mewujud- kannya  perlu  adanya  kerja  sama  antara pemerintah  dan  masyarakat,  seperti pemerintahan, korporasi dan masyarakat sipil.  Ketiganya  hendaknya  harus  saling menjaga,  saling  membantu,  mendukung, bekerja sama dan ikut berpartisipasi aktif dalam  penyelenggaraan  negara.  Mem- bangun  birokrasi  pemerintahan  dengan mengimplementasikan  asas-asas  peme- rintahan yang baik akan mampu menyele- saikan  berbagai  permasalahan-permasa- lahan yang sedang dihadapi. Oleh karena- nya,  keberadaan  Hukum  Administrasi Negara  sangat  penting  bagi  penguatan birokrasi Indonesia.
Permasalahan  yang  sedang  dihadapi pemerintah  sekarang  ini,  disebabkan karena  lemahnya  Hukum  Administrasi Negara.  Hal  ini  memicu  permasalahan dalam  diri  administrasi  birokrasi,  yaitu korupsi.  Sistem  Hukum  Administrasi Negara  di  Indonesia  masih  berada  pada
regulasi,  yang  di  mana  keberadaannya hanya  dijadikan  sebagai  pelengkap administrasi. Hukum administrasi negara belum  mampu  membentuk closed  system dalam  diri  administrasi  di  Indonesia. Closed  system memberikan  arti  bahwa suatu  regulasi,  kebijakan  ataupun  wewe- nang  dari  setiap  penyelenggara  negara tidak  bisa  dipengaruhi  atau  dimasuki dengan  kepentingan-kepentingan  dari pihak  lain.  Sistem  ini  secara  otomatis memberikan perlindungan dan pencegah- an masuknya campur tangan dari pihak di luar  lingkungannya.  Ketika closed  system mampu diterapkan, maka peluang timbul- nya kejahatan korupsi dapat dicegah.
Pada  sistem  birokrasi  dan  adminis- trasi, closed system dalam Hukum Adminis- trasi Negara akan menutup pintu terjadi- nya korupsi dan mampu menguatkan sis- tem regulasi birokrasi, seperti pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, penye- lenggaraan  negara,  administrasi  negara, pelayanan  publik  dan  penguatan  hukum. Yang  di  mana  sistem  birokrasi  tidak  ter- pengaruh oleh lingkungan di luarnya. Sis- tem  ini  akan  mampu  memberikan  keta- hanan  birokrasi  dan  menciptakan  sistem pemerintahan  yang  baik.  Keberadaaan Hukum  Administarsi  Negara  sebagai closed system birokrasi akan mampu mem- berikan  hasil  penyelenggaraan  negara yang outcome ,  yaitu  pada  dampak,  man- faat,  harapan  perubahan  dari  sebuah kegiatan  atau  pelayanan  suatu  program kebijakan. Korupsi muncul sebagai bentuk atas tidak terlaksananya sistem pemerin- tahan yang baik. Karena sistem pemerin- tahan  yang  baik  adalah  sistem  pemerin- tahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku (Fahkturi. 2017:69).
Dalam  Hukum  Administrasi  Negara, penguatan  sistem  birokrasi  harus  mene- rapkan  dan  menimplementasikan  prinsip dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik  dalam  berbagai  aktivitas  birokrasi pemerintahan, baik pada lembaga negara
dan  pada  pejabat  negara.  Dalam  AAUPB memberikan  pedoman  dalam  berbagai permasalahan  seperti  yang  dijelaskan dalam undang-undang, yaitu:
Implementasi  Penerapan  Pasal  3  UU No.  28  Tahun  1999  Tentang  Penyeleng- gara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan  Politik  dan  Hukum  Adminis- trasi di Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang- undang,  yaitu  UU  No.  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN).  Dengan  format  yang berbeda  dengan  AAUPB  dari  negeri Belanda,  dalam Pasal  3 UU No. 28 Tahun 1999  disebutkan  beberapa  Asas  Umum Penyelenggaraan  Negara  (AAUPN),  yaitu sebagai berikut:  Pertama,  Asas Kepastian Hukum,  yaitu  asas  dalam  Negara  hukum yang  mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan,  kepatutan  dan  ke- adilan dalam setiap kebijakan penyeleng- gara  Negara;  kedua,  Asas  Tertib  Penye- lenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan  keteraturan,  keserasian  dan keseimbangan dalam pengendalian penye- lenggaraan  Negara;  Ketiga,  Asas  Kepen- tingan  Umum,  yaitu  asas  yang  mendahu- lukan  kesejahteraan  umum  dengan  cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
Keempat,  Asas  Keterbukaan,  yaitu  asas yang  membuka  diri  terhadap  hak  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur dan  tidak  diskriminatif  tentang  penye- lenggaraan  Negara  dengan  tetap  memer- hatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pri- badi, golongan dan rahasia Negara; kelima, Asas  Proporsionalitas,  yaitu  asas  yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan  kewajiban  penyelenggara  Negara; Keenam,  Asas  Profesionalitas,  asas  yang mengutamakan  keahlian  berdasarkan kode etik ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku;  Ketujuh,  Asas
Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan  penyelenggaraan  Negara  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf B UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Dijelaskan  dalam  Pasal  20  ayat  (1) Undang-Undang  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menetapkan: “Penyelenggaraan pemerintahan berpedo - man  pada  Asas  Umum  Penyelenggaraan Negara  yang  terdiri  atas:  asas  kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas  kepentingan  umum;  asas  keterbu- kaan; asas proporsionalitas; asas profesio- nalitas;  asas  akuntabilitas;  asas  efisiensi dan efektivitas”
Adapun  penerapan  AAUPB  ke  dalam praktik peradilan di PTUN terlihat dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 Pasal  53  Ayat  (2)  huruf  b  disebutkan “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik”.  AAUPB adalah  meliputi  asas,  kepastian  hukum, tertib  penyelenggaraan  negara,  keter- bukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas, dan akuntabilitas.

## Menurut Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Perkembangan  Politik  dan  Hukum Administrasi  di  Indonesia  semakin  terus terlihat  (Gandaria,  2015).  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dijadikan sebagai  Asas  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  sebagai  pedoman Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  58 yang  berbunyi:  Penyelenggara  Pemerin- tahan  Daerah,  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah  berpedoman  pada asas  penyelenggaraan  pemerintahan  ne- gara yang terdiri: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum,  keterbukaan;  proporsionalitas, profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
Implementasi Penerapan Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
Sistem  administarsi  pemerintahan harus  cepat  bergerak  dan  menyesuaikan implementasi penerapan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam membentuk closed system birokrasi.
Dalam  pasal  5  penyelenggaraan  pe- merintahan  harus  berdasarkan  atas  asas legalitas, asas perlindungan atas hak asasi manusia  dan  AUPB.  Sedangkan  pasal  6 menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan harus  melaksanakan  Kewenangan  yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan  AUPB.  Para pejabat negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerin- tahan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerin- tahan,  dan  AUPB.  Begitu  pula  dalam pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  suatu badan  atau  instansi  pemerintah  harus sesuai  dengan  perundang-undangan  dan AUPB.  Sehingga  setiap  keputusan  atau tindakan yang diambil wajib berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undang- an  dan  AUPB.  Asas  pemerintahan  yang baik  dalam  Pasal  10  meliputi,  kepastian hukum,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan, kecermatan,  tidak  menyalahgunakan kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

## Strategi Pemberantasan Praktik
Korupsi Berlandaskan Hukum Administrasi Negara
Praktik kejahatan korupsi dalam diri birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini  sering  terjadi  pada  sistem  keadminis- trasian  negara,  baik  pada  penyelenggara negara,  lembaga  negara  atau  pejabat pemerintahan.  Hal  ini  terjadi  karena lemahnya  sistem  administrasi  negara dalam  hal  regulasi  kebijakan  dan  pene- gakan  hukum  administrasi,  sehingga menimbulkan  peluang  terjadinya  praktik korupsi.  Penguatan  hukum  administrasi negara sebagai bagian dari hukum publik membantu  mengatur  dan  mengendalikan kewenangan  penyelenggara  negara  agar sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Berikut  strategi pemberantasan  praktik  korupsi  dalam hukum administrasi negara, yaitu:

## Membentuk Jiwa Kepemimpinan atas Pemerintahan yang Baik
Hukum administrasi negara merupa- kan  hukum  yang  mengatur  tindakan pemerintah baik lembaga negara dan juga pejabat  negara  dan  mengatur  hubungan antara  pemerintah-warga  negara  atau hubungan  antar  lembaga  pemerintahan. Hukum  administrasi  negara  atau  hukum tata pemerintahan memiliki fungsi aturan dan peraturan yang mengatur kedudukan, wewenang dan tindakan lembaga negara, menentukan  tempatnya  dalam  negara, menentukan  kedudukan  terhadap  warga negara,  dan  peraturan-peraturan  hukum yang mengatur tindakan-tindakan lemba- ga  pemerintahan  itu.  Sehingga  Hukum Administrasi  Negara  mengatur  keduduk- an, tugas, fungsi, tanggung jawab, hak, dan kewajiban lembaga serta pejabat pemerin- tahan  dan  mengatur  hubungan  antar sesama  lembaga  negara  dan  juga  dengan masyarakat.
Melatih  kepemimpinan  harus  dida- sarkan  pada  prinsip  atau  asas  pemerin- tahan  yang  baik.  Sebagai  pejabat  negara yang  memegang  kekuasaan  dan  mandat rakyat,  ia  harus  memiliki  jiwa  kepemim-
pinan  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  membangun  biro- krasi.  Kepemimpinan  akan  membentuk jiwa  kedisiplinan,  tanggung  jawab,  pro- fesionalitas, dan optimalisasi kewajiban.

## Perbaikan Lembaga Penyelenggara Pemerintahan
Mengembalikan  fungsi,  tugas,  dan wewenang lembaga-lembaga negara sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku merupakan tugas dari hukum administrasi negara. Dari pada mengadakan  perubahan  terhadap  prog- ram-program spesifik, lebih baik perhati- an  diperlukan  untuk  mencegah  korupsi melalui  perubahan  pada  susunan  organi- sasi  pemerintah.  Oleh  karenanya  perlu upaya perbaikan pada sistem pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari.
Hal ini dilakukan dengan cara meng- hilangkan  kesan  pemerintah  yang  tidak baik  dan  menjadi  perbincangan  khalayak publik,  menyebarkan  informasi  kepada warga masyarakat mengenai  hak mereka untuk mendapat layanan dari pemerintah, menerbitkan buku pegangan bagi pegawai negeri  yang  dapat  dengan  mudah  diper- oleh dan dipelajari oleh warga masyarakat dan kontraktor yang berhubungan dengan lembaga  pemerintah  bersangkutan,  dan memasukkan unsur acak misalnya, rotasi anggota  staf  dari  waktu  ke  waktu  serta memberikan  penghargaan  atau  apresiasi terhadap  pegawai  yang  jujur  dan  kom- peten.  Hal  lain  adalah  perbaikan  sistem penyelenggaraan  administrasi  dengan pembangunan  sistem  pelayanan  publik yang prima, efektif dan efisien. Negara  bukanlah  tambang  emas ataupun tempat berbisnis. Sebagai penye- lenggara negara, para lembaga dan pejabat negara  harus  menjalankan  tugas  dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip dan  asas  pemerintahan  yang  baik,  yaitu meliputi  profesionalitas,  akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi
dan  partisipasi,  efisiensi  dan  efektivitas serta supremasi hukum. Perbaikan fungsi lembaga dan pejabat negara sesuai dengan ketentuan  yang  diberikan  akan  memini- malkan terjadinya praktik korupsi. Melak- sanakan  tugas,  tanggung  jawab  dan kewajiban  sebagai  penyelenggara  negara dengan  semangat  dedikasi  memberikan pelayanan  prima  demi  mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bersama.
Perbaikan  lembaga  negara  dengan penguatan sistem hukum administrasi ne- gara dengan harapan akan menghentikan terjadinya pelanggaran administrasi terle- bih  pada  pencegahan  korupsi.  Ada  tiga aspek  sebagai  upaya  reformasi  birokrasi lembaga-lembaga  negara,  yaitu:  (Waluyo, 2017).
Aspek Kelembagaan Penguatan  sistem  kelembagaan  di- perlukan  untuk  menata  kembali  struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat  fungsi  dan  ukuran  ( right  sizing ), sehingga menciptakan organisasi modern yang  mampu  mendukung  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  secara  efektif,  efisien, transparansi,  dan  akuntabilitas/pertang- gungjawaban  serta  lebih  mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

## Aspek Ketatalaksanaan
Pada  bidang  tata  laksana  diperlukan perbaikan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan  yang  jelas  sehingga  hasil-hasil- nya dapat terukur dengan jelas. Reformasi ketatalaksanaan  dilakukan  dengan  mem- bangun sistem, proses, dan prosedur kerja (SOP)  yang  jelas,  tertib,  tidak  tumpang tindih,  sesuai  dengan  prinsip good governance .
Aspek Sumber Daya Manusia Memberikan pelatihan dan pendidik- an soft  skill dan  kompetensi  pada  diri
setiap pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.  Pertama,  perubahan  pola  pikir ( mindset ),  yaitu  memberikan  gambaran bahwa sebagai pejabat negara selayaknya memberikan  pengoptimalan  pada  pela- yanan  masyarakat.  Kedua,  perubahan budaya  kerja  ( culture  set )  dalam  hal  ini mengenai  tanggung  jawab  ( sense  of  res- ponsibility )  terutama  dalam  pelaksanaan tugas  sehari-hari,  khususnya  dalam  hal waktu,  anggaran,  peralatan  dan  lain sebagainya.  Ketiga,  perubahan  tata  laku ( behavior ),  yakni  menunjukkan  panutan perilaku dan etika pejabat publik sebagai abdi negara memiliki perilaku terpuji dan etika yang baik.

## Penguatan Hukum
Upaya memberantas  korupsi  melalui penegakan  hukum  harus  mementingkan semua pihak, hukum yang adil,  dan jelas, jangan  hanya  membuat  peraturan  tetapi peraturan  itu  hanya  melemahkan  hukum pidana  korupsi  itu  sendiri.  Hukum  harus jelas,  bagaimana  suatu  tindakan  korupsi itu  bisa  dipidana  dan  bagaimana  sangsi bisa  dijatuhkan  kepada  orang  yang melakukan korupsi, sangsi yang tegas dan jelas.  Selama  ini  hukum  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  seolah-olah  hanya berupa  permainan  elite  politik.  Sangsi yang  tidak  jelas  dan  terlalu  ringan, membuat tidak adanya efek jera atau rasa takut  ketika  akan  melakukan  tindakan korupsi. Para koruptor seakan-akan malah terlindungi dengan hukum itu.
Untuk  itu  perlu  adanya  hukum  yang tegas,  jelas  dan  terukur.  Reformasi regulasi  hukum  tindak  pidana  korupsi, harus  dibentuk  tanpa  adanya intervensi bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan akses  kekuasaan.  Hal  ini  perlu  dipertim- bangkan secara serius oleh lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan perundang-undangan,  dengan  memper- luas  fungsi  KPK  tidak  hanya  ditingkat pusat melainkan juga ditingkat daerah. Di
mana  tersangka  kasus  korupsi  dihukum dengan sanksi jelas  dan mengikat  korup- tor, seperti sanksi moral, kerja sosial, dan penyitaan  kekayaan  pribadi  sebagai jaminan kepada negara.
Sehingga  terdapat  undang-undang pidana khusus yang membahas mengenai sanksi  para  koruptor.  Nantinya  diharap- kan penyelenggara negara mampu menja- lankan  fungsi  dan  tugas-tugasnya  secara sungguh-sungguh  dan  penuh  tanggung jawab. Menegakkan hukum memang pen- ting,  tetapi  strategi  yang  hanya  berfokus pada  penegakkan  hukum  hampir  pasti akan  gagal  dengan  kemungkinan  besar tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi, oleh karena  itu  sangat  diperlukan  peran  serta masyarakat dalam
pemberantasan korupsi disektor publik (Rumambi, 2014).

## Meningkatkan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara
Lemahnya  integritas  dan  etika penyelenggara  atau  aparatur  negara menjadi  penyebab  utama  terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan  atau  kekuasaan  (Waluyo, 2017).  Aparatur  atau  pejabat  negara merupakan bagian penting bagi pemerin- tah  agar  mampu  menciptakan  birokrasi administrasi  yang  baik,  bersih  dan  bebas Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN). Untuk  itu  sangat  penting  bagi  pejabat pemerintahan  serta  masyarakat  untuk meningkatkan  atau  menumbuhkan  inte- gritas dan etika anti korupsi. Hal ini juga berkaitan dengan reformasi Sumber Daya Manusia (SDM).
Pembentukan integritas dan etika anti korupsi  dalam  diri  seseorang  tidaklah mudah,  tetapi  memerlukan  proses  yang panjang.  Langkah  yang  bisa  dilakukan adalah  memberikan  kurikulum  integritas wawasan Pancasila pada pendidikan, baik di  sekolah  atau  di  universitas.  Hakikat Pancasila  sebagai  dasar  negara,  falsafah,
sistem etika, pedoman, jati diri, dan wujud cita-cita  pembangunan  bangsa  jika  nilai- nilainya  diimplementasikan  akan  mem- bentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya  manusia  yang  kuat  dan  tangguh. Nilai-nilai  luhur  yang  terdapat  pada Pancasila  harus  diaktualisasikan  pada setiap  kegiatan  penyelenggaraan  negara supaya mampu membangun integritas dan etika  aparatur  negara  yang  diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, hingga  akhirnya  dapat  membentuk aparatur  negara  yang  profesional  dan berdisiplin tinggi.

## Membentuk Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Dalam  memberantas  korupsi,  unsur utama yang terpenting adalah keberanian dan  tekad  seluruh  aparatur  negara  dan masyarakat  untuk  melawan  korupsi.  Ma- sih banyak jaksa yang takut untuk melaku- kan  tuntutan  karena  korupsi  melibatkan orang-orang  penting  dan  mempunyai  ke- kuasaan.  Keberanian  melawan  dan mem- benarkan ketidakadilan harus diupayakan bersama-sama  untuk  membentuk  kesa- daran masyarakat akan hukum Dalam  sebuah  kehidupan  sosial terdapat  budaya  malu  yang  merupakan pola perilaku yang kehilangan muka atau jati  diri  perannya  dalam  lingkungan  dan budaya  salah  dapat  dilihat  dari  apa  yang dirasakan dalam batin seseorang. Dengan demikian, budaya malu hanya menimbul- kan rasa bersalah jika seseorang melaku- kan  kejahatan  dan  diketahui  oleh  pihak lain,  entah  itu  teman,  atasan  atau  peng- awas  keuangan  tetapi  budaya  salah tampak  dari  rasa  salah  jika  melakukan penyimpangan  moral  meskipun  tidak ketahuan  orang  lain.  Maka  benteng  yang paling  kuat  untuk  mencegah  seseorang dari tindakan korupsi adalah menerapkan budaya salah.

## Pembentukan dan Penguatan Lembaga
Anti Korupsi
Dalam  upaya  penegakan  dan  penin- dakan  kasus  korupsi,  negara  Indonesia memiliki  lembaga  independen  dalam menjalankan  fungsi-fungsi  spesifik  dalam tugasnya  memberantas  korupsi.  Meski banyak model lembaga tersedia, tetapi apa pun  model  yang  digunakan,  lembaga  itu harus  dilengkapi  dengan  sumber  daya manusia  yang  cukup.  Jika  tidak,  daftar panjang  lembaga  antikorupsi  yang  tidak efektif dan berkompeten akan bertambah panjang.  Seperti  memperkuat  lembaga KPK,  dengan  menjadikan  lembaga  yang independen.  Sebab  penting  adanya  pem- bentukan  lembaga  antikorupsi  di  tengah aktivitas pelanggaran korupsi yang masih sangat tinggi.
Selain  hal-hal  tersebut,  pers  juga berperan penting dalam upaya melakukan pemberantasan  korupsi.  Aktivitas  media informasi  harus  digalakkan  tanpa  sikap yang  berlebihan  dari  pihak  pemerintah. Pers  yang  diperlukan  yaitu  pers  yang mampu  mewakili  dan  meneruskan  aspi- rasi  masyarakat,  menemukan  berbagai bentuk penyimpangan administratif, serta mampu menjadi sarana komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Pers hendaknya  bukan  hanya  menjadi  alat kontrol bagi adanya penyelewengan prog- ram  pembangunan  karena  pengawasan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan  kepada  satuan-satuan  peng- awas struktural maupun fungsional.
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  per- aturan perundang-undangan. Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan  Korupsi  menjelaskan  bahwa Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupa- kan lembaga khusus berdasarkan Undang- Undang diberikan kewenangan koordinasi dan  supervisi  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi.  Terdapat  tiga fokus  Stranas  PK  meliputi,  perizinan  dan tata  niaga,  keuangan  negara,  dan  pene- gakan  hukum  dan  reformasi  birokrasi. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih
efektif  apabila  terfokus  pada  sektor  yang strategis,  yang  merupakan  sektor  yang mempengaruhi  performa  pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerin- tah.  Pencegahan  korupsi  akan  semakin efisien,  apabila  beban  administrasi  dan tumpang  tindih  dapat  dikurangi  secara signifikan  melalui  kolaborasi  yang  lebih baik antara kementerian, lembaga, peme- rintah  daerah,  pemangku  kepentingan lainnya,  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (Bayu, 2021).
Undang-Undang  KPK  Nomor  19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK,  menjelaskan  bahwa  Komisi  Pembe- rantasan  Korupsi  termasuk  ranah  kekua- saan  eksekutif  yang  sering  disebut lembaga  pemerintah  ( iegeririgsoiyaan- bestuursorycirieri ). Hal ini bermaksud agar kedudukan  lembaga  KPK  menjadi  jelas, bahwa  KPK  merupakan  bagian  dari pelaksanaan  kekuasaan  pemerintah  yang nantinya akan berdampak pada penindak- an  korupsi.  Perubahan  UU  KPK  ini memberikan kejelasan bahwa KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerin- tah  bersama  kepolisian  atau  kejaksaan bersama-sama  memberikan  upaya  siste- matis  dan  terstruktur  dalam  pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mengu- rangi kesenjangan yang terjadi dari penin- dakan  korupsi  antar  lembaga  penegak hukum.
Terlepas  dari  berbagai  kontroversi mengenai  pengesahan  UU  KPK  2019  ini, yang terkesan melemahkan lembaga KPK. Namun  kenyataannya  bahwa  perubahan UU  KPK  ini  memberikan  reformasi  dan transformasi  kelembagaan  di  dalam  diri KPK  yang  berimplikasi  pada  perubahan strategi,  yaitu  perubahan  dari  strategi pemberantasan  korupsi  yang  bersifat represif  menjadi  lebih  berfokus  pada strategi preventif /pencegahan  korupsi. Hal ini merupakan bagian dari penguatan hukum  administrasi  negara  pada  diri lembaga  KPK.  Namun  dalam  upaya
pelaksanaan  dan  implementasi  UU  KPK yang baru, tentu saja membutuhkan kerja sama bukan hanya dari KPK atau lembaga pemerintahan  yang  lain,  akan  tetapi seluruh masyarakat Indonesia.
Lembaga  KPK  tidak  hanya  bertugas sebagai  aparatur  penegak  hukum,  tetapi harus  juga  sebagai  lembaga  pendidikan anti  korupsi.  Pendidikan  antikorupsi, sosialisasi dan pembentukan karakter anti korupsi harus segera dibangun dalam diri birokrasi  dan  masyarakat.  Pemberlakuan kurikulum  pendidikan  antikorupsi  pada perguruan  tinggi  merupakan  salah  satu upaya nyata yang harus terus diterapkan. KPK  sebagai  lembaga  penegakan  kasus korupsi memiliki peran untuk memantau dan  memberikan  penyuluhan  pendidikan bagi  kepada  pejabat  negara  maupun masyarakat.
Kasus  korupsi  setiap  tahunnya  masih akan terus ada dan menjadi permasalahan terbesar  birokrasi  Indonesia.  Baru-baru ini kepala daerah Banjarnegara tertangkap operasi tangkap tangan sebagai tersangka dugaan tindak korupsi pengadaan barang dan  jasa  pemerintah  Kabupaten  Banjar- negara.  Ia  mengaku  melakukan  korupsi karena gaji kepala daerah kecil, sehingga ia melakukan  kejahatan  korupsi.  Ini  mem- buktikan bahwa penerapan implementasi prinsip asas pemerintahan yang baik dan pendidikan anti korupsi yang masih sangat buruk. Banyak kasus dugaan korupsi yang menjerat  para  pejabat daerah,  yang  dise- babkan lemahnya fungsi hukum adminis- trasi negara di pemerintahan daerah. Oleh karena  itu  tugas  kita  bersama  untuk mengawal jalannya pemerintahan.

## Pembentukan Lembaga Anti Korupsi di Daerah
Kasus  korupsi  di  tahun  2021,  banyak menguak  kebenaran  mengenai  berbagai permasalahan  dan  pelanggaran  adminis- trasi  di  pemerintahan  daerah.  Diperoleh dari  sumber  lembaga  KPK,  pada  tahun
2021  ada  beberapa  pejabat  daerah  yang ditangkap  atas  dugaan  tindakan  korupsi, seperti yang terjadi di Kabupaten Bintan, Kabupaten Banjarnegara, serta Kabupaten Probolinggo.  Hal  ini  menandai,  bahwa penyelenggaraan  administrasi  di  daerah masih  sangat  rawan  dan  kurang  peng- awasan  pada  instansi  maupun  pejabat daerah dalam menjalankan tugasnya.
Ria  Casmi  Arrsa,  peneliti  Pusat  Pe- ngembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas  Brawijaya,  menje-laskan  ada tiga  hal  yang  mempengaruhi  terjadinya korupsi pada pemerintahan daerah, yaitu: Pertama,  adanya  bentuk  penyalahgunaan kewenangan  ( abuse  of  power ),  yang  dila- kukan oleh pejabat yang mempunyai suatu kewenangan  tertentu  untuk  bertindak atas  dasar  legalitas  hukum  yang  bekerja sama dengan pihak lain melakukan suap, mengurangi  standar  spesifikasi  atau  vo- lume  dan  penggelembungan  dana  ( mark up ).  Penyalahgunaan  wewenang  tipe  se- perti  ini  adalah  biasanya  memiliki  sifat non politis dan dilakukan oleh level peja- bat  yang  tidak  terlalu  tinggi  kedudukan- nya.  Kedua, discretinery abuse  of  power , pada  tipe  ini  penyalahgunaan  wewenang yang  dimiliki  oleh  Kepala  Daerah  karena memiliki  kewenangan  istimewa  yaitu legalitas  untuk  mengeluarkan  kebijakan tertentu  misalnya  Keputusan  Gubernur, Bupati Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat beker- ja sama dengan kawan/kelompok maupun dengan  keluar-ganya.  Ketiga, Idiological abuse of power , hal ini dilakukan oleh pe- jabat  untuk  mengejar  tujuan  dan  kepen- tingan tertentu dari kelompok atau partai- nya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada  pihak  tertentu  untuk  menduduki jabatan  stra-tegis  di  birokrasi/lembaga ekskutif, dimana kelak mereka akan men- dapatkan  kompensasi  dari  tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik (Arrsa, 2016).
Mengkaji  mengenai  pembentukan lembaga KPK di daerah. Negara Denmark sebagai  negara  dengan  tingkat  korupsi yang  rendah  juga  memberlakukan  pem- bentukan  lembaga  anti  korupsi  di  setiap lembaga  pemerintahan  dan  di  daerah. Sistem birokrasi di Negara Denmark, me- nempatkan local  authority atau  pemerin- tah  daerah  setingkat  kabupaten/kota sebagai  bagian  paling  penting  esensial dalam  demokrasi  di  Denmark.  Artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan dan  hubungan  yang  langsung  dengan rakyatnya.  Oleh  karena  itu  keberadaan pemerintah  daerah  yang  sangat  penting membuat  negara  Denmark  membentuk lembaga antikorupsi di setiap lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam upayanya meminimalkan peri- laku  korupsi,  Denmark  berupaya  mem- bangun  dasar  pendidikan  anti  korupsi yang  kuat  pada  pemerintahannya.  Mem- berikan  pemahaman  dan  pendidikan disertai  hukum  dan  contoh  kasus  dari berbagai  tindakan  korupsi.  Di  Denmark, setiap instansi pemerintahan membentuk peraturan  kebijakannya  masing-masing terkait  kebijakan  korupsi  yang  membuat regulasi  kebijakan  menjadi  terpusat  dan spesifik  mengatur  tindakan  penyalah- gunaan wewenang dan tindakan korupsi.
Dari  hasil  studi  kami,  transparansi birokrasi  Denmark  sangat  tinggi.  Masya- rakat  yang  memiliki  hubungan  dengan aktivitas administrasi memiliki hak untuk memantau  dan  mengakses  informasi penyelenggaraan  pemerintahan.  Tidak hanya itu sistem demokrasi yang baik, dan adanya  kontrol  publik  terhadap  berlang- sungnya administrasi publik akan menim- bulkan kepercayaan publik pada pemerin- tah. Dalam sistem tata kelola pemerintah- an,  Negara  Denmark memiliki  tata  kelola pemerintahan  sistematis  dan  kokoh.  Pe- merintahan  Denmark  sangat  menjunjung nilai  integritas  sebagai  pondasi  birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Penguatan
lembaga  penegak  korupsi  di  Denmark bersama dengan aparatur penegak hukum mendapat  kepercayaan  yang  tinggi  dari rakyatnya. Sistem hukum yang adil tanpa adanya  pelanggaran  akan  hak  dan  tidak memihak  siapa  pun,  sehingga  proses peradilan mendapat perlakuan yang sama.
Tata  kelola  pemerintahan  Denmark sangat  mendukung  terwujudnya  sistem administrasi pelayanan publik yang prima, di  mana  penyelenggara  pelayanan  publik dapat  menjalankan  tugas  secara  bersih sebab didukung oleh prosedur, peraturan dan  sistem  akuntansi  ringkas  dan  trans- paransi.  Merujuk  pada  hal  tersebut, pembentukan  lembaga  anti  korupsi  di daerah merupakan upaya menekan prak- tik korupsi yang sering terjadi pada peme- rintahan  daerah.  Lembaga  anti  korupsi selain  menindak  dan  melakukan  investi- gasi, tetapi juga memberikan pemahaman pendidikan  anti  korupsi  serta  sebagai sistem  kontrol  pengawas  berjalannya penyelenggaraan  administrasi.  Karena pejabat daerah rawan melakukan praktik korupsi, sebab melemahnya hukum admi- nistrasi negaranya. Pembentukan lembaga anti korupsi di daerah merupakan bentuk implementasi  dari  hukum  administrasi negara.
Pembentukan lembaga anti korupsi di daerah tidak hanya sebagai lembaga pene- gak  anti  korupsi,  tetapi  juga  berperan sebagai  sistem  kontrol  dan  pengawas jalannya  pemerintahan  di  setiap  instansi. Outcome dari pembentukan ini akan men- ciptakan  sistem  penyelenggaraan checks and  balances ,  serta  mampu  membangun sistem pelayanan publik prima, efektif dan efisien.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Seringnya kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya  hukum  administrasi  negara
yang membuat sistem birokrasi tidak bisa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya secara optimal. Kare- na banyak kasus korupsi yang terjadi pada bidang  administrasi  birokrasi  pelayanan publik.  Hal  ini  merupakan  dampak  dari kurangnya  Implementasi  dan  penerapan prinsip good governance dalam diri penye- lenggara  negara,  termasuk  di  dalamnya lembaga negara dan pejabat penyelenggaa negara  baik  pusat  dan  daerah  mampu menutup  terjadinya  tindakan  korupsi. Penerapan prinsip itu termasuk Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik dan prin- sip good  governance, yang  terdiri  atas profesionalitas, akuntabilitas, transparan- si, pelayanan prima, demokrasi dan parti- sipasi,  efisiensi  dan  efektivitas  serta supremasi hukum.
Penguatan hukum administrasi nega- ra menjadi alternatif jitu mencegah terja- dinya  korupsi  dengan  pemberlakuan closed  system birokrasi.  Sebagai  hasilnya adalah fungsi outcome hasil penyelengga- raan  birokrasi.  Sehingga  perlunya  upaya strategi pemberantasan korupsi dalam hu- kum  administrasi  negara,  yaitu memben- tuk  kepemimpinan  atas  pemerintahan yang baik, perbaikan lembaga penyeleng- gara  pemerintahan,  penegakan  hukum, meningkatkan integritas dan etika penye- lenggaraan negara, membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta pemben- tukan  dan  penguatan  lembaga  anti korupsi.
Reformasi  regulasi  ketentuan  per- undang-undangan mengenai lembaga anti korupsi atau KPK harus dilakukan, dengan memperluas fungsi KPK dan mempertegas sanksi  hukum  bagi  koruptor.  Sebagai kelanjutan  hukum  administrasi  negara dalam  memberantas  korupsi  adalah  de- ngan  pembentukan  lembaga  antikorupsi pada lembaga-lembaga pemerintahan dan pemerintahan daerah.

## Referensi
Amir, L. (2013). Analisis yuridis hak gugat pemerintah terhadap pelaku pencemaran/perusakan  lingkungan hidup berdasarkan UU NO. 32 tahun
2009. Jurnal  Penelitian  Universitas Jambi:  Seri  Humaniora , 15 (2), 43473.
Anggara,  S.  (2018). Hukum  administrasi negara . CV Pustaka Setia.
Arrsa,  R.  C.  (2016).  Urgensi  membentuk
KPK  di  daerah. Integritas:  Jurnal Antikorupsi , 2 (1), 215 – 234. https://doi.org/10.32697/integrita
s.v2i1.132
Ash-shidiqqi,  E.  A.  (2021).  Rule  of  law dalam  perspektif  critical  legal studies. Amnesti Jurnal Hukum , 3 (1),
25 – 36. https://doi.org/10.37729/amnesti. v3i1.895 Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan  pencegahan  korupsi  di Indonesia. Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya , 23 (1), 84 – 97. https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i 1.2935 Gandaria, R. Y. (2015). Implementasi asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam mewujudkan prinsip  good  governance  and  clean government di pemerintahan daerah. Lex  Administratum , 3 (6). https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/administratum/article/view/9 152
Hafidz, J. (1970). Malfungsi han dan upaya melakukan  rekonstruksi  sistem hukum  yang  ada  menuju  hukum yang melayani. Jurnal Hukum , 28 (2),
841. https://doi.org/10.26532/jh.v28i2. 216 Halim, H. (2012). Hukum tata pemerintahan  dan  pencegahan korupsi. Supremasi  Hukum:  Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 1 (2).
http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/Supremasi/artic
le/view/1915
Hamidi,  J.  (1999). Penerapan  asas-asas umum  pemerintahan  yang  layak (AAUPL)  di  lingkungan  peradilan administrasi indonesia (upaya menuju clean and stable government) (1st  ed.).  Citra  Aditya Bakti.
Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia:  suatu  tinjauan  dari perspektif  budaya. Jurnal  Ilmiah Dinamika  Sosial , 2 (1),  142 – 159. https://doi.org/10.38043/jids.v2i1. 358
Junaidi,  M.  (2016). Ilmu  negara:  Sebuah konstruksi  ideal  negara  hukum . Setara Press.
Klitgaard,  R.  (2005). Membasmi  korupsi . Yayasan Obor Indonesia.
Pratiwi,  C.  S.  (2016).  Penjelasan  hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik  (AUPB)  hukum  administrasi negara. In Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Kedutaan
Kerajaan  Belanda  guna  mendukung program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial  Sector  Support  Program) bekerja  sama  dengan  Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia .
Ridwan, H. R. (2011). Hukum administrasi negara (revision). PT Raja Grafindo Persada.
Rumambi,  D.  C.  (2014).  Korupsi  dalam perspektif  hukum  administrasi negara. Lex  Et  Societatis , 2 (7). https://doi.org/10.35796/les.v2i7. 5396
Satria,  H.  S.  (2020).  Kebijakan  kriminal pencegahan  korupsi  pelayanan publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 169 – 186. https://doi.org/10.32697/integrita
s.v6i2.660
Sirajuddin,  S.,  &  Winardi,  W.  (2015). Dasar-dasar  hukum  tata  negara Indonesia . Setara Press.
Solechan,  S.  (2019).  Asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  dalam
pelayanan  publik. Administrative Law  and  Governance  Journal , 2 (3), 541 – 557. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.5 41-557 Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (2), 162 –
169.
https://doi.org/10.35586/.v1i2.14 9 Zamzami,  A.  (2020).  Pelaksanaan  fungsi hukum  administrasi  negara  dalam mewujudkan  pemerintahan  yang baik. Yurispruden , 3 (2),  200. https://doi.org/10.33474/yur.v3i2. 6736