## PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR BAGI PEMEGANG SUKUK RITEL TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR

## Amini Mahfuzoh
Alumnus Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo amini.mhf@gmail.com
Nurma Khusna Khanifa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo nurmakhusna@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Salah satu risiko dalam perspektif syariah ialah mengisyaratkan bahwa tujuan dari suatu  transaksi  ekonomi  yang  normal  adalah  untuk  menciptakan  nilai  tambah, bukan  untuk  menanggung  risiko,  sehingga  risiko  bukan  merupakan  suatu  yang menjadi keinginan dari suatu transaksi keuangan dan investasi. Dibalik kelebihan Sukuk Ritel masih terdapat risiko yang perlu diperhatikan investor. Oleh karena itu peranan Undang-Undang sebagai landasan hukum dan regulasi tidak bisa ditawar- tawar.  Ekonomi  syariah  sebagai  praktek  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  harus dipayungi  oleh  hukum  sebagai  upaya  menciptakan  kepastian  hukum  untuk mewujudkan  keadilan  dan  menciptakan  stabilitas  di  tengah  masyarakat.  Tidak heran jika sukuk ritel juga memiliki risiko salah satunya gagal bayar. Walaupun hal itu  nyaris  tidak  ada  gagal  bayar.  Namun  perlu  ditingkatkan  dalam  pengaturan perlindungan hukum investor sebagai antisipasi keberlanjutan seri sukuk ritel.
Kata kunci  : Gagal bayar, hukum, investor, sukuk.

## A. PENDAHULUAN
Di Indonesia, perkembangan instrumen  syariah  di  pasar  modal  sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali lahirnya Reksa  Dana  Syariah,  Indonesia  belum mengenal sukuk, sebaliknya yang dikenal ialah  sukuk  syariah  pada  tahun  2004. Penerbitan  perdananya  di  tahun  2008 baru dikenal dengan sukuk, agen penjual Sukuk  Ritel  hanya  sebanyak  13  agen yang terdiri dari 4 bank  konvensional,  1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas. Sampai  saat  ini  pasar  Surat  Berharga
Negara  (SBSN)  atau  sukuk  negara  terus bertumbuh  dalam  10  tahun  terahir.  Tiap tahunnya  rata-rata  pertumbuhan  jumlah penerbitan  sukuk  negara  mencapai  30% ( Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019: 34) .
Total  akumulasi  penerbitan  sukuk negara melalui lelang book building dan private  placement hingga  Oktober  2018 telah  mencapai  lebih  dari  Rp  950  triliun atau  setara  US$  63  miliar.  Sedangkan outstanding sukuk negara per 25 oktober 2018  telah  mencapai  Rp  657  triliun. Sementara  itu  penerbitan  sukuk  negara
berbasis  ritel  juga  terus  tumbuh.  Nilai akumulasi  penerbitan  Sukuk  Ritel  seri SR001 hingga SR010 mencapai Rp 144,7 triliun  dengan  jumlah  investor  sebanyak 243.364  orang  ( Direktorat  Pasar  Modal Syariah, 2019: 37) .
Indonesia  kini  menjadi  penerbit sukuk  global  terbesar  di  dunia  dengan total penerbitan senilai US$ 16,15 miliar per  September  2018.  Indonesia  jauh menggungguli  Arab  Saudi  yang  berada diposisi  kedua  dengan  nilai  penerbitan sukuk  global  sebesar  US$  9  miliar. Indonesia  pun  menjadi  negara  pertama yang  menerbitkan Sovereign  Green Sukuk di dunia pada tahun 2018. Hal ini, merefleksikan  dukungan  dan  kontribusi Indonesia  dalam  mengembangkan  pasar keuangan  Syariah  domestik  maupun internasional ( Direktorat Pasar Modal Syariah,
2019: 42) .
Sukuk  pada  hakikatnya  merupakan sertifikat  kepemilikan  atas  suatu  aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan.  Terbukti  sukuk  negara telah membiayai berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di 34 provinsi sebesar  Rp  62,4  triliun  dalam  kurun waktu  2013  –  2018.  Sukuk  dipandang sebagai  alternatif  yang  lebih  baik  dari pada  berutang  dan  menjadi  dasar pentingnya menerbitkan sukuk ( Direktorat
Pasar  Modal  Syariah,  2019:  47) .  Di  dalam
sukuk terdapat underlying asset (penjamin  aset) dibutuhkan  sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan  nilai  yang  sama  dengan  aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud  atau  tidak  berwujud,  termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi underlying asset
(penjamin  aset) tersebut  adalah  untuk menghindari riba (tambahan) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk  di  pasar  sekunder  dan  akan menentukan jenis struktur sukuk.
Dalam istilah penggunaan dana-dana yang  di- mobilisasi (pemindahtanganan) oleh  institusi  keuangan  Pemerintah, Sukuk  Ritel  cenderung  menggunakan akad ijarah (sewa).  Berinvestasi  dengan sukuk  ritel  bukan  berarti  tanpa  risiko, karena  penerbit  sukuk  bisa  saja  gagal membayar kewajibannya. Untuk melindungi gagal bayar ini, dalam proses penerbitan  sukuk  biasanya  penerbit melibatkan  pihak  ketiga  (wali  amanat) yang  mewakili  kepentingan  investor. Selain itu, penerbit sukuk biasanya secara berkala  menyisihkan  dana  untuk  dana cadangan  membayar  kupon  sukuk.  Ada juga  penerbit  sukuk  yang  memberikan jaminan  berupa  aset  yang  dimilikinya. Sukuk juga mengandung risiko likuiditas yang  muncul  sejalan  dengan  mudah tidaknya  sukuk  dijual  kembali  dengan
harga  yang  mendekati  nilai  yang sebenarnya.
Risiko  yang  tinggi  ini  berbanding lurus  dengan  imbal  hasil  tinggi  yang didapat para investor. Beberapa perusahaan  publik  di  Bursa  Efek Indonesia  pernah  dinyatakan  gagal membayar  imbalan  maupun  pinjaman pokok  sukuk  perusahaan  hampir  setiap tahunnya.  Tengok  saja  beberapa  kasus gagal  bayar  yang  terjadi  dari  emiten seperti PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI),  PT  Tiga  Pilar  Sejahtera  Food (AISA) dan surat utang jangka menengah ( medium  term  note )  PT  Sunprima Nusantara  Pembiayaan  (SNP  Finance).
Bahkan  sukuk  ritel  pun  memili  risiko gagal bayar (CNBC Indonesia, 2018).
Oleh sebab itu, investor sukuk harus berjaga-jaga terhadap risiko yaitu default risk atau risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar  yaitu  risiko  akibat  tidak  mampu memenuhi  janji  yang  telah  ditetapkan, yaitu  tidak  mampu  membayar  kupon, atau mengembalikan pokok sukuk. Gagal bayar  tersebut  menunjukkan  bahwa terjadi wanprestasi terhadap para investor pemegang  sukuk  yakni  dengan  tidak membayarkan  pokok  dan  kupon  sukuk sesuai  perjanjian  yang  telah  ditentukan dan  disepakati  sebelumnya.  Hal  tersebut dimungkin  memiliki  2  (dua)  masalah yakni  tidak  memiliki  kas  dan  tidak sanggup untuk membayarkan pokok dan
atau kupon sukuk. Kasus gagal bayar oleh emiten penerbit sukuk sangat merugikan investor  pemegang  sukuk  (Khanifa, 2012: 6).
Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara nyata  melindungi hak- hak investor pemegang sukuk. Mengingat keadaan  pasar  modal  yang  semakin berkembang  seiring  globalisasi  ekonomi dan  juga  makin  meningkatnya  animo masyarakat  untuk  menempatkan  dana pada  instrument  sukuk  perusahaan, perlindungan  hukum  bagi  para  investor pemegang  sukuk  harus  benar-benar tampak secara nyata.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Terminologi  dan  Pengaturan Sukuk Ritel
Kata-kata sakk,  sukuk, dan sakaik dapat  ditelusuri  dengan  mudah  pada litelatur Islam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk  perdagangan  Internasional  di wilayah  muslim  pada  abad  pertengahan. Akan  tetapi,  menurut  sejumlah  bangsa barat  tentang  sejarah  perdagangan  Islam atau Arab abad  pertengahan memberikan kesimpulan  bahwa  kata sakk merupakan kata  dari  suara  latin cheque atau check yang  biasa  digunakan  pada  berbankan kontemporer  (Huda,  2008:  136).  Sukuk berasal  dari  Bahasa  Arab sakk jamaknya sukuk atau sakaik ,  yang  berarti  memukul
atau membentur, dan bisa juga bermakna percetakan atau menempa sehingga kalau dikatakan sakkan nukud bermakna percetakan  atau  penempaan  uang.  Istilah sakk bermula dari tindakan membubuhkan cap  tangan  oleh  seseorang  atas  suatu dokumen  yang  mewakili  suatu  kontrak pembentukan  hak,  obligasi,  dan  uang. Namun  kata  ini  telah  digunakan  secara meluas  dikalangan  pengkajian  ekonomi Islam  sehingga  menjadi  istilah  yang popular  menyebutkan Islamic  Bonds (surat  berharga  syariah).  Sedangkan pengertian Islamic  Bonds (surat  berharga syariah),  dalam  ungkapan  Arab  sering disebut sanadat asal  dari  kata sanad .
Bonds (surat berharga) dijanjikan dengannya nilai bayaran pinjaman sepenuhnya  di  dalam  waktu  yang ditentukan,  kemudian  bayaran  disertakan dengan  faedah  dalam  jangka  masa  yang ditetapkan  (Wahid,  2010:  92).  Dalam bahasa  Indonesia Islamic berarti  Islam.
Maka jika disederhanakan, definisi sukuk adalah  suatu  instrumen  pasar  modal  atau surat berharga yang sesuai dengan prinsip Syariah (Muttaqien, 2009: 16).
Sedangkan  Surat  Berharga  Syariah Negara Ritel adalah surat berharga negara yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip syariah  sebagai  bukti  atas  bagian penyertaan terhadap aset  Surat  Berharga Syariah  Negara  yang  dijual  kepada individu atau perseorangan Warga
Negara  Indonesia  melalui  agen  penjual, dengan  volum  minimum  yang  telah ditentukan.
Buku  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah Pasal 20 butir 22 dijelaskan bahwa obligasi  syariah  adalah  surat  berharga yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip syariah,  sebagai  bukti  atas  bagian penyertaan  terhadap  aset  surat  berharga baik  dalam  mata  uang  rupiah  maupun vulta asing (Fauzan, 2009: 76). Sementara itu, Bapepam-LK Nomor IX.A.13 memberikan  definisi  sukuk  sebagai  efek syariah  berupa  sertifikat  atau  bukti kepemilikan  yang  bernilai  sama  dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi atau syuyu’ atau undivided  share )  atas  aset  berwujud tertentu  ( ayyan  maujudat ),  nilai  manfaat atas  aset  berwujud  ( manafiul  ayyan ) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa  ( al  khadamat )  yang sudah ada  maupun  yang  akan  ada,  aset  proyek tertentu  ( maujudat  masyaru’  mauyyan ) dan  kegiatan  investasi  yang  telah ditentukan ( nasyath ististmarin khasanah ) (Bapepam-LK, 2009: 9).
Dasar  hukum  menurut  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  mengatur dan  melegalkan  Sukuk  Negara  Ritel adalah  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit
Surat Berharga Syariah Negara. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 2008  Tentang  Perusahaan  Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 218 Tahun 2008 tentang penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah  Negara  Ritel  di  Pasar  Perdana dalam  negeri  (Direktorat  Pembiayaan Syariah, 2009: 1). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  NOMOR  3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Nomor
18/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758).
Sedangkan  pelaksanaan  sukuk  di Indonesia dilaksanakan atas dasar hukum pendapat  para  ulama  tentang  keharaman mendapatkan bunga ( interest ), keharaman obligasi yang penghasilannya bentuk bunga.  Mengenai pedoman pelaksanaan investasi berupa Fatwa DSN Nomor  69/DSN–MUI/VI/2008/  tentang
Surat Berharga
Syariah Negara.
Landasan hukum ketentuan yang mengatur  tentang  penerbitan  sukuk, terutama dari sisi syariah, ditetapkan oleh Acconting Auditing Standard for Islamic Financial  Institutions (AAOIFI),  yaitu Sharia  Standard Nomor  17 investment sukuk. Penerbitan sukuk boleh dilakukan
untuk  jangka  pendek,  jangka  menengah dan  jangka  panjang,  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  yang  mendasari penerbitannya.  Selain  itu,  sukuk  juga dapat diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya,  mengacu  pada  akad  yang digunakan  dalam  penerbitan  sukuk. (Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  2008: 15).
Sedangkan legitimasi sukuk bersumber  pada  Q.S.  Al  Baqarah:  282 yaitu,
ُّ ي َ آٰي ُّى ًّم َس  مُّ ٍل َجَاُّىٰٓلِاُّ ٍنْيَدِبُّْمُتْنَياَدَتُّاَذِاُّآْْوُنَم ٰ اُّ َنْي ِذ َّ لاُّاَه ُّ َب ْ أَيُّ ا َ ل َوُِِّۖل ْد َعْلاِبٌُّۢ  بِتاَكُّ ْم ُ كَنْيَّبُّ ْب ُ ت ْ ك َي ْ ل َوُُُّۗه ْوُب ُ ت ْ كا َ ف ُّ ِلِل ْمُي ْ ل َوُّْۚ ْب ُ ت ْ ك َي ْ ل َ فُّ ُ ه للّٰاُُّه َم َّ ل َعُّاَم َ كُّ َب ُ ت ْ كَّيُّ ْ ن َ اُّ  بِتا َ ك ُّ  قَح ْ لاُّ ِهْي َ ل َعُّ ْي ِذ َّ لا ُُّهْن ِمُّ ْس َ خ ْبَيُّا َ ل َوُّٗهَّبَرُّ َ ه للّٰاُّ ِق َّتَيْل َو ُّا ً فْي ِع َضُّ ْو َ اُّا ًه ْي ِف َسُّ  ق َحْلاُِّهْيَلَعُّ ْي ِذ َّ لاُّ َ نا َ كُّ ْ نِا َ فُُّۗأًـ ْي َش ُُِّۗل ْد َعْلاِبُّٗه يِلَوُّ ْ لِل ْمُي ْ ل َ فُّ َو ُهُّ َّ ل ِم يُّ ْ ن َ اُّ ُع ْي ِطَت ْس َيُّاَلُّ ْوَا ُّ ْ نِا َ فُّْْۚم ُ كِلا َج ِِّرُّ ْن ِمُّ ِنْي َدْي ِه َشُّاْوُد ِه ْشَت ْساَو ُّ ُّْو ُ كَيُّ ْم َّ ل ُّاَنَ ُّ ِءا َۤد َه  شلاُّ َن ِمُّ َ ن ْو َض ْرَتُّ ْنَِّمُِّ ِن ٰتَا َرْماَّوُّ  ل ُج َرَفُّ ِنْي َ ل ُج َر ُّا َ ل َوُُّۗى ٰر ْخ ُ ا ْ لاُّاَم ُهى ٰد ْح ِاُّ َر ِ ِّ ك َ ذُت َ فُّاَم ُهى ٰد ْح ِاُّ َّ ل ِض َتُّ ْنَا ُّ ُه ْو ُب ُ ت ْ كَتُّ ْ ن َ اُّآْ ْو ُم َٔـ ْس َ تُّا َ ل َوُُُّّۗا ْو ُع ُدُّا َمُّا َذ ِاُُّءا َۤد َه  شلاُّ َب ْ أَي ُّ َ كُّ ْو َ اُّا ًرْي ِغ َص ُِّ ه للّٰاُّ َدْن ِعُّ ُط َس ْ ق َ اُّ ْم ُ كِل ٰذُُّۗ هِل َج َ اُّىٰٓل ِاُّا ًرْيِب ُّ ًة َرا َج ِتُّ َ ن ْو ُ كَتُّ ْ ن َ آُّْا َّ ل ِاُّآْ ْوُبا َت ْرَتُّاَّلَآُّْىٰنْدَاَوُِّةَداَه َّشلِلُُّمَوْق َ ا َو ُّا َّ ل َ اُّ  حاَن ُجُّ ْم ُ كْي َ ل َعُّ َسْي َ ل َ فُّ ْم ُ كَنْيَبُّا َهَنَ ْو ُرْي ِدُتُّ ًة َر ِضا َح
ُّ َ تُّا َذ ِاُّآْْو ُد ِه ْشَاَوُُّۗاَهْوُبُتْكَت ُِّتا َ كُّ َّرۤا َضُيُّا َ ل َوُُِّّْۖمُت ْعَيا َب ُّ  ب ُّ  دْي ِه َشُّاَلَّو ُُّۗە ُّ ُّاو ُ قَّتا َوُُُّّْۗم ُ كِبٌُّۢ قْو ُسُفُّٗهَّنَِاَفُّاْو ُ ل َع ْ فَتُّ ْ ن ِا َو
ُّ م ْي ِلَعُّ ٍء ْي َ شُّ ِ ِّ ل ُ كِبُُّ ه للّٰا َوُُُُّّۗ ه للّٰاُُّم ُ ك ُم ِ ِّ ل َعُي َوَُُُّّۗ ه للّٰا ٢٨٢ ُّ
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk waktu  yang ditentukan,  hendaklah
kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya  dengan  benar.  Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana  Allah  mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan ( apa  yang  akan  ditulis itu ), dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah ( keadaannya ) atau  dia  sendiri  tidak mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah walinya  mengimlakkan  dengan  jujur. Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang saksi  dari  orang-orang  lelaki ( di antaramu ) . Jika tak ada dua oang lelaki, maka ( boleh ) seorang  lelaki  dan  dua orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa maka  yang  seorang  mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi  keterangan)  apabila  mereka dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan lebih  dekat  kepada  tidak ( menimbulkan ) keraguanmu. ( Tulislah  mu'amalahmu itu ), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, ( jika ) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah  apabila  kamu  berjual beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu lakukan ( yang demikian ), maka sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ” (Departemen Agama RI, 1996:37).
Oleh karena itu pemerintah penerbitan  sukuk  harus  mengacu  pada dewan fikih ( fiqh academy ) dari Organization  of  the  Islamic  Conference
(OIC)  dalam The  4th  Annual  Plenary Session  bulan Februari  1988  di  Jeddah telah menyatakan bahwa syariah menuntut dokumentasi kontrak sebagaimana termuat dalam Q.S Al  Baqarah  ayat 282. Suatu  transaksi  yang  tidak  dilakukan secara  tunai (cash) harus  diwakili  oleh sebuah dokumentasi sebagai bukti transaksi  yang  menggambarkan  adanya hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah pihak.  Dewan  fikih  OIC  memutuskan bahwa pengumpulan aset dapat direpresentasikan  dalam  sebuah  catatan tertulis (written  note) atau  surat  berharga (bond) ,  serta  surat  berharga  atau  catatan ini dapat dijual pada harga pasar (market price) sepanjang  komposisi  dari  masing- masing kelompok aset, yang direpresentasikan dengan obligasi
tersebut, meliputi mayoritas aset fisik dan hak  finansial (financial  right) dengan hanya  minoritas  yang  menjadi  uang tunai dan hutang interpersonal (Ali, 2005: 18-26).
2. Tanggungjawab  Penerbit  Sukuk Ritel  Terhadap  Risiko  Gagal
Bayar
a. Tanggung Jawab Emiten Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar
Dasar  hukum  menurut  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  mengatur dan  melegalkan  Sukuk  Negara  Ritel adalah  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah
Negara.  Sehingga  emiten  pada  sukuk ritel  ini ialah pemerintah.  Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang menjadi dasar penerbitan jaminan aset ( underlying asset ). Klaim kepemilikan  pada  sukuk  didasarkan pada  aset  yang  spesifik.  Penggunaan dana  sukuk  harus  digunakan  untuk kegiatan  yang  halal.  Imbalan  bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin (keuntungan).
Sukuk  juga  memiliki  beberapa karakteristik.
Pertama , sukuk
menekankan pendapatan investasi
bukan  berdasar  kepada  tingkat  bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam sukuk  berdasarkan  tingkat  rasio  bagi hasil  ( nisbah )  yang  besarnya  telah disepakati  oleh  pihak emiten (penerbit efek) dan investor. Kedua , dalam sistem pengawasan  selain  diawasi  oleh  pihak wali  amanat  maka  mekanisme  sukuk juga diawasi Dewan Syaria Nasional di bawah  Majelis  Ulama  Indonesia  sejak penerbitan  sukuk  sampai  akhir  masa penerbitan sukuk tersebut. Ketiga , jenis industri  yang  dikelola  oleh emiten (penerbit  efek)  serta  hasil  pendapatan perusahaan penerbit sukuk harus terhindar  dari  unsur  non  halal  (Sutedi, 2009: 127).
Sehingga ketika terjadi gagal bayar maka  tanggung  jawab  emiten  dalam
usahanya untuk membayar dan melunasi  keuntunga  dengan  cara  (1) emiten menawarkan restrukturisasi atau penjadwalan  kembali  atau  perpanjang waktu  jatuh  tempo.  (2)  pembayaran pendapatan  dilakukan  secara  periodik, dijamin  oleh asset .  Terdapat  tiga pembayaran  periodik  diantaranya  (a) Pembayaran jangka pendek ialah pemenuhan pembayaran pokoknya harus  dilakukan  dalam  jangka  waktu antara waktu maksimum satu tahun. (b) Jangka menengah merupakan pemenuhan pembayaran pokonya harus dilakukan  dalam  jangka  waktu  antara satu  hingga  lima  tahun.  (c)  Jangka panjang  yang  memiliki  pemenuhan pembayaran  hutang  pokoknya  harus dilakukan  dalam  jangka  waktu  lebih dari  lima  tahun.  (3)  dimungkinkan konversi menjadi saham biasa (Wijaya, 2005: 137).
b. Tanggung  Jawab  Wali  Amanat Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar
Mengacu  pada  beberapa  ciri  khas sukuk  yang  berbeda  dari interest (bunga)  tidak  dapat  diubah  dalam bentuk  saham.  Berdasarkan  AAOIFI, POJK  dan  Fatwa  DSN-MUI,  maka  hal terpenting  dalam  penerbitan  sukuk adalah  adanya real  underlying  assets yang  menjadi  objek  dalam  penerbitan sukuk,  apakah  itu  berupa  pengalihan asset untuk  sementara  waktu,  atau
peralihan  kemanfaatan  atas asset ,  atau bahkan  sifatnya  hanya  pengelolaan. Melalui  Sukuk  Ritel,  Warga  Negara Indonesia  diberi  kesempatan  untuk berperan dalam pembiayaan pembangunan  sekaligus  memperoleh pendapatan  melalui  kegiatan  kegiatan investasi pada instrument yang halal dan menguntungkan
Pemegang sukuk bukanlah kreditor yang  meminjamkan  dana,  melainkan membeli  surat  berharga  syari’ah  yang memberikan kepadanya hak kepemilikan  atas  barang,  manfaat  atau jasa untuk sementara waktu. Berkenaan dengan  SBSN,  maka  aset  negara  yang menjadi underlying  asset berdasarkan rezim  hukum  kekayaan  negara  tidak diperkenankan  untuk  dialihkan,  atau dijaminkan.  Disini,  kepastian  hukum bagi  para  investor  dipertaruhkan.  Oleh sebab  itu  jika  terjadi  gagal  bayar  oleh emiten  maka  tindakan  yang  dapat dilakukan  oleh  wali  amanat  adalah melakukan  upaya  agar  emiten  dapat sesegera mungkin membayar kewajibannya kepada pemegang sukuk, termasuk  melakukan  eksekusi  jaminan dan sinking fund .
Menurut Peggy J. Naile (1992: 24), dalam  hal  emiten  mengalami  gagal bayar, maka wali amanat bertanggungjawab  untuk:  (1)  mengatur pencairan dana  cadangan ( sinking fund )
guna  membayar  pemegang  sukuk.  (2) memetakan  hal-hal  yang  berpotensi menimbulkan  konflik  kepentingan.  (3) memberitahukan  para  pemegang sukuk. (4)  mengidentifikasi  dan  melindungi jaminan. Selain itu wali amanat juga bisa melakukan negosiasi dengan emiten agar sebisa mungkin sukuk memiliki jaminan yang  preferen.  Apabila  jaminan  tidak preferen  maka  wali  amanat  dapat mengajukan  keberatan pari  passu protate  parte .  Bahkan  tindakan  hukum yang  dapat  dilakukan  oleh  pemegang sukuk  yang  diwakili  wali  amanat  ialah eksekusi jaminan dan pencairan sinking fund , gugatan perdata wanprestasi, class action serta  permohonan  pailit  atas emiten.

## 3. Perlindungan  Hukum  Investor Sukuk  Ritel  Terhadap  Risiko Gagal Bayar
Investasi  di  pasar  modal  syari’ah mengandung  risiko  tertentu.  Investor harus  menghitung  risiko  (calculated risk),  bukan  sekadar  follower  (ikut). Apalagi,  di  pasar  modal  syari’ah  tak ubahnya sebagai tempat mengapitalisasi keuntungan sebagian orang saja sehingga  diperlukan  kesiapan  regulator mengeluarkan berbagai peraturan. Peraturan  pasar  modal  syari’ah  harus mampu mengimbangi karakteristik pelakunya  yang  aktif,  kreatif,  dan dinamis,  namun  sedikit  rakus  (greedy),
serta  senang  risiko  (risk  taker).  Dengan aturan  itu  diharapkan  pasar  modal syari’ah tetap positif dan berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh sebab itu sukuk yang diperjualbelikan di pasar modal syari’ah tentunya harus memiliki perlindungan investor. Seaman-amannya sebuah  intrumen  investasi  sukuk  pasti memiliki risiko diantaranya risiko pasar, likuiditas,  operasional,  hukum  dan pengaturan serta ketidaksesuaian syari’ah.  Namun  yang  paling  mendasar ialah  resiko  operasional  dalam  hal  ini gagal bayar yang diakibatkan pengelolaan yang tidak tepat.
Meskipun  pembayaran  pokok  dan imbalannya  sudah  dijamin  Undang- Undang,  investasi  melalui  pasar  sukuk ritel bukan tanpa risiko. Ada risiko yang mungkin  terjadi  saat  berinvestasi  di sukuk  negara  ritel  salah  satunya  gagal bayar.  Gagal  bayar  atau  diistilahkan sebagai default risk ialah risiko investor tidak  dapat  memperoleh  pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat  produk  investasi  jatuh  tempo  baik imbalan dan/maupun pokok. Oleh sebab itu  pemerintah  menjamin  sukuk  dari gagal  bayar  melalui  jaminan  dari Undang-Undang  No.  19  Tahun  2008, dimana  disebutkan  bahwa  Pemerintah wajib  membayar  imbal  hasil  dan nominal  investasi  Surat  Berharga Syariah  Negara  pada  saat  jatuh  tempo,
tepat  jumlah  dan  tepat  waktu.  Adapun imbalan  negara  dapat  bersifat  tetap ( fixed  coupon )  maupun  mengambang ( variable  coupon ),  tergantung  kepada jenis  struktur  yang  digunakan.  Selain itu, instumen ini juga dapat diperjualbelikan  ( tradable )  di  pasar sekunder, maupun non-tradable . Sukuk Negara  juga  dapat  diterbitkan  baik  di pasar  perdana  dalam  negeri  maupun internasional,  serta  dalam  mata  uang rupiah maupun valuta asing.
Dari  sinilah  seharusnya  negara hadir  guna  mengayomi  investor,  biar bagaimanapun  kejelasan  perlindungan itu sangat penting. Perlindungan investor  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk pengaturan mengenai mekanisme transparansi pasar, jaminan atas kebenaran informasi, dan menjatuhkan  sanksi  bagi  pelaku  yang melanggar  aturan  baik  berupa  sanksi yang  sifatnya  administratif  maupun yang  sifatnya  pidana  terhadap  tindak pidana  dalam  bidang  sukuk  ritel  yang termasuk kategori pelanggaran dan atau kejahatan. Perlindungan
yang
dibutuhkan  oleh  investor  sukuk  untuk melindungi modalnya dari kemungkinan  terjadinya  risiko  gagal bayar  ialah  (1)  keterbukaan  informasi, dan  adanya  jaminan  ( collateral )  yang disertakan  dalam  penerbitan  sukuk beserta  adanya sinking  fund (dana
cadangan). (2) peran aktif Otoritas Jasa
Keuangan dalam kewenangan
mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal  terjadi  peristiwa  yang  diduga merupakan  pelanggaran  ketika  terjadi gagal bayar. Dengan demikian investor akan  merasa  lebih  nyaman  ketika melakukan  investasi.  Bahkan  bisa menjadi trobosan untuk mangantisipasi kejadian gagal bayar.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan
pembahasan di atas, tampak bahwa resiko
gagal  bayar instrumen sukuk ritel  nyaris tidak ada, karena statusnya sebagai Surat Berharga  Negara  (SBN).  Akan  tetapi memiliki  risiko  yang  harus  diketahui investor salah satunya gagal bayar. Untuk itu  terdapat  tanggung  jawab  mengatasi masalah tersebut diantara dari emiten dan wali amanat. Sedangkan perlindungannya investor menginginkan keterbukaan informasi, jaminan bahkan dana cadangan serta tindakan dari otoritas jasa keuangan. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
CNBC  Indonesia.  2018. Banyak  Gagal Bayar, OJK Review Proses Pemeringkatan Obligasi . 11
Desember.
Departemen Agama RI. 1996. Al Qur’an Al Karim dan Terjemahnya , Semarang: PT. Karya Toha Putra.
Direktorat  Pasar  Modal  Syariah.  2019.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  Roadmap Pasar  Modal  Syariah  2015-2019 .
Jakarta: OJK. Direktorat  Pembiayaan  Syariah.  2008. Mengenal Sukuk Instrumen Investasi Berbasis Syari’ah, Jakarta:
Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Utang.
Direktorat  Pembiayaan  Syariah.  2009.
Sukuk Ritel Surat Berharga Syariah Negara  Ritel  (Sukuk  Negara  Ritel)
Seri Sukuk Ritel001 . Jakarta:
Direktorat  Jenderal  Pengelolaan
Uang.
Fauzan,  M.  2009. Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta:
PPHIMM.
Huda,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin Nasution.  2008. Investasi  Pada Pasar  Modal  Syariah .  Jakarta: Kencana.
Khanifa, Nurma Khusna. 2012. Tinjauan
Hukum  Islam  Terhadap  Transaksi
Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Investor . Semarang: IAIN Walisongo (Skripsi). Muttaqien,  Dadan.  2009. Aspek  Legal Lembaga Keuangan Syari’ah Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian . Yogyakarta: Pustaka.
Naile,  Peggy  J.  1992. Cover  Story:
Defaulted Bond Issues: Two Checklists  For  Indenture  Trustees .
Hoosie Banker. Juni. Volume 76.
Salman Syed Ali. 2005. Islamic Capital Market  Products:  Developments and Challenges. Jeddah: IRTI IDB. Sutedi,  Adrian.  2009. Aspek  Hukum Obligasi  Dan  Sukuk ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Tim  Kajian  Pengembangan  Produk
Syariah. 2009. Pengembangan Produk  Syariah  di  Pasar  Modal (Sukuk Musyarakahdan Sukuk Ishtisna) . Jakarta: Bapepam-LK. Wahid, Nazaruddin Abdul. 2010. Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi  Pada  Perbankan  Syariah . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Wijaya,  Gunawan.  2005. Efek  Sebagai Benda ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.