## STUDI MANAGERIA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume 1, Nomor 2, Desember 2019 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/studiamanageria
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/studiamanageria/index
Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada MTs Al-Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang
Indarwan
Madrasah Aliyah Negeri 2, Palembang, Indonesia indarwan75@gmail.com
Abstract. This study aims to determine: 1) The Process of Implementing Permendiknas No. 24 of 2007  concerning  Facilities  and  Infrastructure  Standards  in  Al  Ihsaniyah  MTs  and  MTs  isy Aisyiyah 1 Palembang, 2) Factors affecting the Implementation of National Education Minister Regulation No. 24 of 2007 concerning Facilities and Infrastructure Standards in Al Ihsaniyah MTs  and  MTs  isy  Aisyiyah  1  Palembang.  Data  collection  techniques  used  are  observation, interviews and documentation. While the analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that the educational infrastructure at MTs Al Ihsaniyah Palembang has not met the minimum standard criteria set by the government. Inversely proportional to educational facilities and infrastructure at MTs Aisyiyah 1 Palembang that have met the minimum standard criteria, seen in the observation results that the study room, library, laboratory, leadership room, teacher's room, counseling room, UKS room, warehouse, playground  /  sports,  places  of  worship,  toilets  for  students  and  teachers,  and  other  learning resources so that they meet the minimum standards set by the government.
Keywords: ministry of education regulation no. 24 year 2007, facilities and infrastructure
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs ‘Aisyiyah 1 Palembang , 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendiknas No. 24  Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  pada  MTs  Al  Ihsaniyah  dan  MTs ‘Aisyiyah  1  Palembang .  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teknik  analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sarana prasarana pendidikan pada MTs Al Ihsaniyah  Palembang belum  memenuhi kriteria standar minimum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Berbanding  terbalik  dengan  sarana  dan prasarana pendidikan pada MTs Aisyiyah 1 Palembang yang telah memenuhi kriteria standar minimal,  terlihat  pada  hasil  observasi  bahwa  ruang  belajar,  perpustakaan,  laboratorium, ruang  pimpinan,  ruang  guru,  ruang  konsling,  ruang  UKS,  gudang,  tempat bermain/berolahraga, tempat beribadah, jamban siswa dan guru, serta sumber belajar lainnya sehingga telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kata kunci: permendiknas no 24 tahun 2007, sarana dan prasarana

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) mengatakan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.
Pada  era  persaingan  global  yang  terus  berkembang  seiring  ruang  dan waktu  menuntut  pendidikan  yang  berkualitas.  Pendidikan  berkualitas  yang mampu  menjawab  tantangan  perubahan  dan  yang  mampu  membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendidikan adalah salah satu sistem  dalam  masyarakat  yang  mempunyai  peran  signifikan  dalam memberikan  solusi  alternatif  bagi  persoalan  sosial  kemasyarakatan. Kemajuan  dalam  mengelola  pendidikan  merupakan  indikator  kemampuan dan komitmen suatu negara dalarn menjamin kualitas sumber daya manusia. OIeh  karena  itu,  pengelolaan  pendidikan  yang  efektif  dan  efisien  harus menjadi  komitmen  bersama  dalam  segala  upaya  peningkatan  kualitas pendidikan.
Terkait  dengan  standarisasi  pendidikan  telah  diamanatkan  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), Pasal 1 Ayat (17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Kemudian  dalam  Pasal  35  dikatakan  Standar  nasional pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, pemerintah menetapkan setiap  satuan  pendidikan  wajib  memenuhi  Standar  Sarana  dan  Prasarana. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat (9) bahwa Standar Sarana dan  Prasarana  adalah  kriteria  mengenai  ruang  belajar,  tempat  berolahraga, tempat  beribadah,  perpustakaan,  laboratorium,  bengkel  kerja,  tempat bermain,  tempat  berkreasi  dan  berekreasi  serta  sumber  belajar  lain,  yang diperlukan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran,  termasuk  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana  Untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTs),  dan  Sekolah Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA).  Dalam  peraturan  tersebut dijelaskan  bahwa  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah (SMP/MTs) harus mempunyai lahan dan bangunan gedung yang memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik, dan sekurang- kurangnya  memiliki  prasarana  sebagai  berikut:  ruang  kelas,  ruang perpustakaan,  ruang  laboratorium  IPA,  ruang  pimpinan,  ruang  guru,  ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.
Setiap  Madrasah  bertanggungjawab  dalam  mengusahakan  sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan, karena sarana prasarana merupakan faktor  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  ikut  menentukan kelancaran  kegiatan  pendidikan  dan  pada  gilirannya  memudahkan
tercapainya  tujuan  pendidikan  pada  Madrasah  tersebut.  Terkait  dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung, maka penyelenggaraan atau pelaksanaan proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitupun sebaiknya dengan lengkapnya sarana dan prasarana akan memberikan makna dan  kualitas  pada  pelaksanaan  pendidikan  itu  sendiri.  Maka  madrasah Tsanawiyah  wajib  memenuhi  standar  sarana  dan  prasarana  dengan mengimplementasikan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007.
Dewasa ini masih sering dijumpai Madrasah Tsanawiyah yang kondisi sarana dan prasarananya masih memprihatinkan, baik Madrasah Tsanawiyah yang  ada  diperkotaan  maupun  di  daerah  pinggiran.  Bahkan  dapat dikategorikan madrasah “ la yahya wala yamutu ” (hidup segan mati tak mau) karena kondisi sarana prasarana yang tidak memenuhi standar kelayaakan. Padahal  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  sangat  membantu guru  dalam  penyelenggaraan  proses  pembelajaran,  maka  Madrasah  wajib memenuhi  standar  sarana  dan  prasarana  dengan  mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Di  Kota  Palembang  terdapat  32  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  yang terdiri dari 2 MTs Negeri dan 30 MTs Swasta dibawah naungan Kementrian Agama. Ke 32 Madarasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta dilihat dari standar  sarana  dan  prasarana  ada  yang  telah  memenuhi  kreteria  standar minimum ada juga yang belum.
Berdasarkan observasi pada MTs Al Ihsaniyah yang telah terakreditasi memiliki lahan, bangunan gedung dengan status kepemilikan milik Yayasan IGM Al Ihsaniyah. Selanjutnya MTs Aisyiyah 1 Palembang yang memiliki lahan dan bangunan gedung dengan status kepemilikan Pengurus Wilayah Aisyiyah Sumatera Selatan perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap sarana dan prasarananya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penelitian  ini  berjudul Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada MTs Al- Ihsaniyah dan MTs ‘Aisyiyah 1 Palembang.

## KAJIAN LITERATUR
Menurut  Bafadal  (2008:  55)  sarana  pendidikan adalah  semua  perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan  di  sekolah.  Sarana  pendidikan  merupakan  segala  fasilitas  yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai.
Mulyasa  (2004:  17)  menyatakan  sarana  pendidikan  adalah  peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa sarana  pendidikan  adalah  semua  fasilitas  yang  digunakan  dalam  proses pembelajaran  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  agar  dalam
pencapaian  tujuan  pendidikan  berjalan  lancar,  teratur,  efektif  dan  efisien, sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  tujuan  pendidikan dapat tercapai.
Arikunto  (1997:  113)  mengatakan  pengertian  prasarana  pendidikan adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  secara  langsung  dengan  proses pembelajaran,  antara  lain;  perabotan,  buku,  alat  tulis,  dan  sebagainya. Prasarana  pendidikan  merupakan  segala  sesuatu  yang  tidak  berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran antara lain bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, lapangan, kebun sekolah, dan lain-lain.
Suryosubroto  (2004:  75)  mengatakan  bahwa  prasarana  pendidikan adalah  barang  atau  benda  tidak  bergerak  yang  dapat  menunjang  atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, contoh gedung kantor. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
Menurut Sanjaya (2010: 18) prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung  untuk  mencapai  tujuan  dalam  pendidikan.  Bila  ditinjau  dari  sisi pandangannya secara ringkas bahwa sarana pendidikan itu diadakan setelah prasarana  pendidikan  tersedia.  Prasarana  lebih  dahulu  ada  sebelum  sarana pendidikan disediakan atau digunakan. Dapat disimpulkan bahwa prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  dan  prasarana  pendidikan  ini  juga berperanan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  24  Tahun  2007  tentang sarana dan prasarana pada tingkat SMP/MTs sekurang-kurangnya  memiliki lahan , bangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai berikut: 1. ruang  kelas,  2.  ruang  perpustakaan,  3.  ruang  laboratorium  IPA,  4.  ruang pimpinan, 5. ruang guru, 6. ruang tata usaha,  7. tempat beribadah, 8. ruang konseling,  9.  ruang  UKS,  10.  ruang  organisasi  kesiswaan,  11.  jamban,  12. gudang, 13. ruang sirkulasi, 14. tempat bermain/berolahraga.
Arikunto  (1997:  123)  mengatakan  alat  pembelajaran  dapat  berfungsi sebagai  alat  penghubung  pemahaman  anak  didik  dari  konsep  konkret  ke abstrak.  Keadaan  ini  dipahami  bahwa  siswa  dapat  mengkaji  hal-hal  yang abstrak  dengan  dijembatani  oleh  pengguna  sarana  pendidikan  tersebut. Ditinjau  dari  fungsinya  terhadap  proses  belajar  mengajar,  prasarana pendidikan  berfungsi  tidak  langsung.  Yang  termasuk  di  dalam  prasarana pendidikan  adalah  tanah,  halaman,  pagar,  tanaman,  gedung  atau  bangunan sekolah,  jaringan  jalan,  air,  telepon,  serta  perabot  atau  mebiler.  Sedangkan sarana  pendidikan  berfungsi  langsung  terhadap  proses  belajar  mengajar, seperti alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan.
Mencermati  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi, antara lain: 1) sebagai alat  yang  dapat  memperjelas  penyampaian  informasi  sehingga  proses pembelajaran dapat berjalan lancar, 2) sebagai alat yang dapat meningkatkan dan  mengarahkan  perhatian  siswa,  meningkatkan  interaksi  langsung  siswa dengan  lingkungan  sehingga  memungkinkan  utuk  bisa  belajar  mandiri,  3)
sebagai  alat  yang  dapat  mengatasi  karena  masalah  keterbatasan  ruang  dan waktu, 4) sebagai alat yang dapat memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan para siswa, dan 5) sebagai alat yang dapat membantu  siswa  untuk  belajar  konsep  dasar  yang  benar,  konkret,  dan realistis.
Depdiknas (2008: 580) mengatakan implementasi berarti pelaksanaan; penerapan;  proses,  cara,  perbuatan  orang,  panitia,  organisasi  yang mengerjakan atau melaksanakan rancangan, keputusan. Selanjutnya Tachjan (2006:  24)  mengatakan  implementasi  merupakan  terjemahan  dari  kata implementation , berasal dari kata kerja to implement yang berarti sebagai: 1) dimaksudkan  membawa  ke  suatu  hasil  (akibat);  melengkapi  dan menyelesaikan.  2)  dimaksudkan  menyediakan  sarana  (alat)  untuk melaksanakan  sesuatu;  memberikan  hasil  yang  bersifat  praktis  terhadap sesuatu.  3)  dimaksudkan  menyediakan  atau  melengkapi  dengan  alat.  Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang  bertalian  dengan  penyelesaian  suatu  pekerjaan  dengan  penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
Menurut  Nugroho  (2006:  4),  implementasi  sebagai  suatu  proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan  Pemerintah, Keputusan  Peradilan,  Perintah  Eksekutif atau  Dekrit Presiden.  Dalam  pengertian  luas,  implementasi  adalah  pelaksanaan  dan melakukan  suatu  program  kebijaksanaan,  melalui  satu  proses  interaksi diantara merancang dan menentukan seseorang yang diinginkan. Penekanan aktivitas  birokrasi  pemerintahan  pada  proses  tersebut  lebih  pada  tahapan implementasi, dengan menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, proyek, dan aktivitas.
Implementasi di pandang dalam pengertian yang lain merupakan tahap dari  proses  kebijakan  segera  setelah  penetapan  undang-undang. Implementasi  di  pandang  secara  luas  mempunyai  makna  pelaksanaan undang-undang  di  mana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik berkerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk meraih  tujuan-tujuan  kebijakan  atau  program-program.  Implementasi  pada sisi  yang  lain  merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang  mungkin  dapat dipahami  sebagai  suatu  proses,  suatu  rangkain  putusan  dan  tindakan  yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan.
Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2004: 132-134) merumuskan proses implementasi  kebijakan  sebagai  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  perintah  atau  keputusan  eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin  dicapai  dan  berbagai  cara  untuk mengatur  proses  implementasi  dan  berlangsung  setelah  melalui  sejumlah tahapan  tertentu,  biasanya  diawali  dengan  tahapan  pengesahan  undang- undang,  kemudian output kebijakan  dalam  bentuk  pelaksanaan  keputusan oleh  badan/instansi  pelaksana,  kesediaan  dilaksanakannya  keputusan
tersebut  oleh kelompok  sasaran, dampak nyata  baik  yang dikehendaki  atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan penting atau upaya untuk melakukan  perbaikan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan.
Selanjutnya Subarsono (2005: 91) mengatakan implementasi kebijakan publik  dalam  sebuah  organisasi  terdiri  dari  proses  implementasi  kebijakan dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan ditinjau dari komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  lapangan (fiel  research ), menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang akan  digunakan  deskriptif  yaitu  peneliti  terjun  langsung  kelapangan, mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia. Peneliti  membuat  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan terinci dari pandangan informan yang peneliti dapatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  telah  menetapkan  setiap  satuan  pendidikan  wajib  memenuhi Standar  Sarana  dan  Prasarana.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, Pasal  1  Ayat  (9)  bahwa  Standar  Sarana  dan  Prasarana  adalah  kriteria mengenai  ruang  belajar,  perpustakaan,  laboratorium,  tempat  berolahraga, tempat  beribadah,  bengkel  kerja,  tempat  bermain,  tempat  berkreasi  serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Standardisasi tersebut  bertujuan  untuk  memacu  satuan  pendidikan  dalam  pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan pendidikan.
Untuk melihat Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar  Sarana  dan  Prasarana  pada  MTs  Al  Ihsaniyah  dan  MTs  ‘Aisyiyah  1 Palembang  bagaimana  tahapan  pembuatan  kebijakan  antara  pembentukan kebijakan  dan  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  bagi  orang-orang  yang dipengaruhinya.
Keberhasilan  dan  kegagalan  suatu  kebijakan  tergantung  bagaimana mengimplementasikan  kebijakan  itu  sendiri.  Menurut  George  Edwards  III (Subarsono,  2005:  83)  mengatakan  dalam  implementasi  kebijakan  yang mutlak  harus  ada  ialah  proses  implementasi  kebijakan  dan  faktor  yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Proses implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan M Ts ‘Aisyiyah 1 Palembang dilihat dari: a) kebijakan yang dilaksanakan, b) kelompok sasaran dan c) unsur pelaksana.

## a. Kebijakan Yang Dilaksanakan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 dikatakan Standar nasional pendidikan terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga  kependidikan, sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan yang  harus  ditingkatkan  secara  berencana  dan  berkala.  Standar  nasional pendidikan  digunakan  sebagai  acuan  pengembangan  kurikulum,  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  dan  pembiayaan. Selanjutnya  dalam  Pasal  45  Ayat  (1)  dikatakan  Setiap  satuan  pendidikan formal  dan  nonformal  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memenuhi keperluan  pendidikan  sesuai  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.  Sarana  dan  prasarana  pendidikan  merupakan  penunjang  dalam kegiatan proses belajar-mengajar agar berkualitas sehingga tercipta suasana pembelajaran  yang  kondusif,  sehingga  peserta  didik  lebih  nyaman,  aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di  kelas,  dan  dengan  begitu  proses  pembelajaran  yang  berkualitas  dapat tercapai.
Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  tersebut,  pemerintah  telah menetapkan setiap satuan pendidikan wajib  memenuhi Standar Sarana dan Prasarana.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat (9) bahwa Standar Sarana  dan  Prasarana  adalah  kriteria  mengenai  ruang  belajar,  tempat berolahraga,  tempat  beribadah,  perpustakaan,  laboratorium,  bengkel  kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran,  termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  Untuk  Sekolah  Dasar/ Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah  (SMP/MTs),  dan  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah (SMA/MA),  Lampiran  (2007:  67)  dikatakan  bahwa  Sarana  adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat  dipindah-pindah.  Kemudian  Prasarana  adalah  fasilitas  dasar  yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
Menurut Subarsono (2005: 85) program dalam implementasi kebijakan yang pertama adalah merancang bangun ( design ) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut,  pemerintah  telah  menetapkan  setiap  satuan  pendidikan  wajib
memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan  Prasarana  Untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTs),  dan  Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  Untuk  Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah  (SMP/MTs),  dan  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah (SMA/MA),  mengatakan  bahwa  satu  MTs  memiliki  minimum  3  rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Setiap Madrasah Tsanawiyah (MTs),  harus  memenuhi  kriteria  minimum  standar  sarana  dan  prasarana satuan  pendidikan.  Sarana  adalah  perlengkapan  yang  diperlukan  untuk menyelenggarakan  pembelajaran  yang  dapat  dipindah-pindah,  sedangkan prasarana  adalah  perlengkapan  yang  diperlukan  untuk  menyelenggarakan pembelajaran  yang  dapat  dipindah-pindah.  Sebuah  SMP/MTs  sekurang- kurangnya memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan,  ruang  laboratorium  IPA,  ruang  pimpinan,  ruang  guru,  ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

## b. Kelompok Sasaran
Dari hasil penelitian dalam mengimplementasikan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana yang menjadi kelompok sasaran  atau target  groups didapatkan  data  tentang  sarana  dan  prasarana pada MTs Al Ihsaniyah sebagai berikut;
Tabel 1. Data Bangunan MTs Al Ihsaniyah Palembang No Ruangan/Bangunan Jmlh  Ukuran  Luas (m 2 ) Kondisi Baik  Rusak Ringan Rusak Berat 1  Ruang Kelas 4 7 x 8 224 4 - - 2  Ruang Perpustakaan 1 7 x 8 56 1 - - 3  Ruang Laboratorium IPA - - - - - - 4  Ruang Komputer - - - - - - 5  Ruang Kepala Madrasah 1 3,5 x 8 28 1 - - 6  Ruang Guru 1 3,5 x 8 28 1 - - 7  Ruang Tata Usaha 1 3,5 x 8 28 1 - - 8  Tempat Beribadah 1 3,5 x 8 28 1 - - 9  Ruang Konseling - - - - - - 10  Ruang UKS - - - - - - 11  Ruang OSIS - - - - - -
12  WC Guru 1 1 x 2 2 1 - - 13  WC Siswa 2 1 x 2 4 2 - - 14  Gudang 1 1 x 2 2 1 - - 15  Tempat Bermain 1 10x20  200 1 - - (Sumber: MTs Al Ihsaniyah Palembang, 2017)
Data diatas menunjukkan bahwa MTs Al Ihsaniyah telah memiliki empat ruang belajar, perpustakaan, ruang guru, ruang pimpinan, ruang tata usaha, tempat  berolahraga/bermain,  tempat  ibadah,  gudang,  WC  guru  dan  siswa. Akan  tetapi  MTs  Al  Ihsaniyah  Palembang  belum  mempunyai  ruang laboratorium IPA, ruang untuk pelayanan peserta didik atau ruang konseling, ruang  UKS  sebagai  tempat  pelayanan  kesehatan  peserta  didik  dan  ruang organisasi  kesiswaan  sebagai  tempat  pengelolaan  organisasi  peserta  didik. Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  sarana  dan  prasarana  pada  MTs  Al Ihsaniyah Palembang belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah  berdasarkan  Permendiknas  no  24  tahun  2007  tentang  standar sarana dan prasarana pendidikan.
Berbeda dengan MTs ‘Aisyiyah 1 Palembang  bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi  standar  minimal  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  sebagaimana tabel berikut ini;
Tabel 2. Data Bangunan MTs Aisyiyah 1 Palembang No Ruangan/Bangunan Jumlah  Ukuran  Luas (m 2 ) Kondisi Baik  Rusak Ringan Rusa k Berat 1  Ruang Kelas 10 7 x 8 560  10 - - 2  Ruang Perpustakaan 1 7 x 8 56 1 - - 3  Ruang Laboratorium IPA 1 7 x 8 63 1 - - 4  Ruang Komputer 1 7x 8 56 1 - - 5  Ruang Kepala Madrasah 1 3,5 x 8 28 1 - - 6  Ruang Guru 1 7 x 8 56 1 - - 7  Ruang Tata Usaha 1 3,5 x 8 28 1 - - 8  Tempat Beribadah 1 7 x 8 28 1 - - 9  Ruang Konseling 1 3 x 8 24 1 - - 10  Ruang UKS 1 3 x 8 24 1 - - 11  Ruang OSIS 1 3 x 8 24 1 - - 12  WC Guru 2 1 x 2 4 2 - - 13  WC Siswa 8 1 x 2 16 8 - - 14  Gudang 1 3 x 8 24 1 - - 15  Tempat Bermain 1 25x30  750 1 - - (Sumber: MTs Aisyiyah 1 Palembang, 2017)
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  MTs  Aisyiyah  1  Palembang  telah memiliki  empat  ruang  belajar,  perpustakaan,  Laboratorium  IPA,  ruang komputer,  ruang  guru,  ruang  pimpinan,  ruang  tata  usaha,  ruang  Konsling, ruang UKS, ruang OSIS, tempat berolahraga/bermain, tempat ibadah, gudang, WC guru dan siswa.
Melihat  sarana  dan  prasarana  pada  MTs ‘Aisyiyah  1 Palembang  jika dibandingkan  dengan  MTs  Al  Ihsaniyah  jauh  lebih  lengkap  dan  telah memenuhi  kreteria  standar  minimum.  Hal  ini  terbukti  semua  sarana  dan prasarana  lengkap  kemudian  dalam  kondisi  baik  dan  layak  pakai,  maka pemerintah telah mengakui dengan memberikaan akreditasi A (Sangat Baik).

## c. Unsur Pelaksana
Unsur  pelaksana  ( implementor ),  baik organisasi  atau perorangan  yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  dari proses  implementasi  tersebut.  Pelaksana  yang  mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007  pada  MTs  Al  Ihsaniyah  dan  MTs ‘Aisyiyah  1 Palembang  adalah  Wakil Kepala  Madrasah  Urusan  Sarana  dan  Prasarana.  Wakil  Kepala  Madrasah Urusan  Sarana  dan  Prasarana  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab melaksanakan  dan  menyusun  program  pengadaan,  pengembangan  dan pemeliharaan sarana prasarana.
Untuk  mengatasi  pembelajaran  praktek  IPA  di  MTs  Al  Ihsaniyah dilakukan  di  kelas  pada  saat  pelaksanaan  pembelajaran,    Untuk  mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah Palembang  Urusan  Sarana  dan  Prasarana  telah  melakukan  tugas  dan fungsinya  dengan  melakukan  penyusunan  program  pengadaan  sarana  dan prasarana,  dan  pembiayaan  alat-alat  pengajaran  kepada  Kepala  Madarasah selanjutnya untuk dilaporkan kepada pihak yayasan.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Permindiknas No 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang meliputi 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi.
1) Komunikasi
Menurut M. Sobry Sutikno (Ihsana El Khuluqo, 2017: 96) komunikasi adalah suatau proses penyampaian pesan/informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antaranya. Menurut Wilbur Schram  (Ihsana  El  Khuluqo,  2017:  96)  komunikasi  merupakan  tindakan melaksanakan  kontak  antara  pengirim  dan  penerima  dengan  bantuan pesan;  pengirim  dan  penerima  memiliki  beberapa  pengalaman  bersama yang memberi arti pada pesan dan symbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima  serta  ditafsirkan  oleh  penerima.  Dapat  disimpulkan  pengertian komunikasi  adalah  proses  penyampaian  informasi  dari  pemberi  pesan kepada  penerima  pesan  agar  pesan  itu  diterima  dengan  baik  untuk diimplementassikan.
Komunikasi merupakan proses interaksi penyampaian pesan melalui mediator.  Pengaruh  faktor  komunikasi  terhadap  implementasi  adalah kejelasan  dan  isi  pesan  untuk  dapat  dipahami  secara  menyeluruh  oleh penerima  pesan  atau  program.  Dalam  faktor  komunikasi  dilihat  dari penyebaran  informasi,  kejelasan  informasi  dan  konsistensi  informasi yang dilakukan terkait dengan implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisysiyah 1Palembang.

## a) Transmisi Informasi
Transmisi  merupakan  penyebaran  informasi  dan  apabila dilaksanakan  dengan  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu  hasil implementasi  yang  baik  pula.  Seringkali  yang  terjadi  dalam  proses transmisi  ini  yaitu  adanya  salah  pengertian,  hal  ini  terjadi  karena komunikasi  implementasi  tersebut  telah  melalui  beberapa  tingkatan birokrasi,  sehingga  hal  yang  diharapkan  terdistorsi  di  tengah  jalan. Informasi mengenai implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang sudah dilakukan, dan hal tersebut dapat dilihat dari pelaksana yang sudah mengetahuinya.

## b) Kejelasan Informasi
Berkaitan  dengan  kejelasan  informasi  mengenai  implementasi Permendiknas  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana Kepala dan Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang Urusan Sarana dan Prasarana, sudah jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksana yang sudah melaksanakannya, dan secara tidak  langsung  mengindikasikan  bahwa  kejelasan  informasi  yang dilakukan  melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  kepada pelaksana tentang Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana  dan  Prasarana  sudah  mencukupi,  sehingga  pelaksana  sudah mengetahui tujuan dari implementasi

## c) Konsistensi Informasi
Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi haruslah  jelas  dan  konsisten  untuk  dapat diterapkan  dan  dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di  lapangan.  Penyebaran informasi  dari  petugas  dalam  bentuk  sosialisasi  memang  ada,  yaitu dilakukan  dalam  bentuk  pertemuan  antara  pimpinan,  wakil  kepala madarasah  dan  guru.  Akan  tetapi,  sosialisasi  tersebut  tidak berkelanjutan di MTs Al Ihsaniyah, sehingga menyebabkan kelompok sasaran  belum  terlalu  memahami  yang  telah  disampaikan  mengenai maksud  dan  tujuan  implementasi  Permendiknas  No.  24  Tahun  2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana.
Berbeda  di  MTs  Aisyiyah  1  Palembang  sosialisasi  mereka  secara berkelanjutan. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan di
lapangan,  tergambar  proses  komunikasi  antara  pembuat  kebijakan, pelaksana  dan  sasaran  kebijakan  pada  MTs  Al  Ihsaniyah  Palembang secara umum belum berjalan secara optimal dilihat dari informasi tentang kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana,  yang  mereka  terima  belum  jelas  dan  pelaksana  merasakan informasi yang selama ini mereka terima masih belum lengkap dan belum tepat.  Berbeda di MTs  Aisyiyah  1  Palembang  proses  komunikasi  antara pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran kebijakan pada MTs Aisyiyah 1  Palembang  secara  umum  berjalan  secara  optimal  dan  berkelanjutan sehingga pesan jelas.
2) Sumber Daya
Syarat  berjalannya  suatu  organisasi  adalah  kepemilikan  terhadap sumber  daya  dan  sumber  daya  tersebut  dapat  diukur  dari  aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai  implikasi  yang  bersifat  ekonomis  dan  teknologis.  Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial  dalam  transformasinya  ke  dalam output .  Sedang  secara teknologis,  sumber daya  bertalian dengan  kemampuan  transformasi  dari organisasi  Sumber  daya  merupakan  hal  penting  dalam  implementasi kebijakan yang baik, karena meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara  jelas  dan  konsisten,  akan  tetapi  apabila  kekurangan  sumber  daya untuk implementasi, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif karena  tanpa  sumber  daya,  kebijakan  hanya  sekedar  kertas  dokumen. Dalam faktor sumber daya ini, akan dilihat dari staf dan wewenang yang diamati penulis dilapangan terkait dengan implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana.

## a) Staf
Staf  merupakan  sumber  daya  utama  dalam  implementasi kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan  konsisten,  akan  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumber daya  untuk  melaksanakan  kebijakan,  maka  implementasi  tidak  akan berjalan  secara  efektif.  Sumber  daya  adalah  faktor  penting  untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka kebijakan  hanya  sekedar  kertas  dokumen  saja.  Kurangnya  staf pelaksana akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Sumber  daya  yang  paling  penting  dalam  mengimplementasikan kebijakan  adalah  staf  pelaksana.  Banyak  sekali  kebijakan  yang  gagal dalam implementasinya karena ketidak cukup jumlah staf pelaksana.
Secara  umum  tergambar  ketersediaan  sumber  daya  staf pelaksana  terhadap  implementasi  kebijakan  standar  sarana  dan prasarana  di  MTs  Al  Ihsaniyah  masih  kurang  sedangkan  di  MTs Aisyiyah 1 Palembang tidak. Kemudian kemampuan sumber daya staf
pelaksana  terhadap  implementasi  kebijakan  standar  sarana  dan prasarana  di  MTs ‘Aisyiyah  1 Palembang  sudah  cukup  optimal sedangkan MTs Al Ihsaniyah Palembang masih kurang optimal.

## b) Wewenang
Wewenang  merupakan  otoritas  atau  legitimasi  bagi  para pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Dalam pengimplementasian  kebijakan  Permendiknas  No.  24  Tahun  2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah  dan MTs Aisyiyah  1  Palembang,  Kepala  MTs  Al  Ihsaniyah  dan  MTs  Aisyiyah  1 Palembang  berwenang untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana, sesuai dengan prosedur kerja dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah.
Wakil  Kepala  MTs  Al  Ihsaniyah  dan  MTs  Aisyiyah 1  Palembang Urusan Sarana dan Prasarana dalam  mengimplementasikan kebijakan Permendiknas  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana, mempunyai kewenangan melakukan penyusunan program pengadaan  sarana  dan  prasarana,  serta  melakukan  pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.
3) Sikap/Disposisi
Sikap/disposisi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempunyai konsekuensi  penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Dalam mengimplementasikan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana  dan  Prasarana  pada  MTs  Al  Ihsaniyah  dan  MTs  ‘Aisyiyah  1 Palembang, jika para pelaksana mempunyai  disposisi positif atau adanya dukungan  maka  ada  kemungkinan  besar  implementasi  kebijakan  akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana  berdisposisi  negatif  atau  menolak  karena  konflik  kepentingan maka  implementasi  akan  menghadapi  kendala  yang  serius.  Dalam  faktor sikap/disposisi ini, dilihat dari pengangkatan birokrasi dan insentif terkait dengan implementasi kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang.
a) Pengangkatan Birokrasi
Pengangkatan  pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang  yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi  pada  kepentingan  warga  madrasah  Implementasi  Permendiknas No.  24  Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana dilaksanakan oleh Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah dan MTs ‘Aisyiyah 1 Palembang Urusan Sarana dan Prasarana dibantu oleh tata usaha dan guru. Kemudian Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah maupun MTs ‘Aisyiyah 1  Palembang  Urusan  Sarana  dan  Prasarana  harus  berkoordinisui dengan tata usaha dan guru dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana  di  lingkungan  madrasah  dalam  mengimplementasikan
Permendiknas  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana
b) Insentif
Insentif  merupakan  salah  satu  cara  yang  disarankan  untuk mengatasi  masalah  sikap  para  pelaksana  kebijakan  dengan memanipulasi  insentif.  Pada  dasarnya  orang  bergerak  berdasarkan kepentingan  dirinya  sendiri,  maka  memanipulasi  insentif  oleh  para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Insentif  yang  diberikan  MTs  Al  Ihsaniyah  dan  MTs ‘Aisyiyah  1 Palembang  kepada  staf  pelaksana  kebijakan  Permendiknas  No.  24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs ‘Aisyiyah 1 Palembang tidak ada.
4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan salah satu  institusi yang paling sering bahkan  secara  keseluruhan  menjadi  pelaksana  kegiatan.  Keberadaan birokrasi  tidak  hanya  dalam  struktur  pemerintah,  tetapi  juga  ada  dalam organisasi swasta, institusi dan sebagainya. Dalam faktor struktur birokrasi ini, akan dilihat dari Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang diamati penulis dilapangan terkait dengan implementasi kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang.
a) Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya  suatu  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang mengatur  tata  aliran  pekerjaan  dan  pelaksana  akan  memberikan keseragaman dalam tindakan para pelaksana dalam organisasi, dimana dalam  pelaksanaannya  dapat  menghasilkan  fleksibilitas  yang  sangat baik  serta  adanya  keadilan  dalam  pelaksanaan  aturan.  Untuk melaksanakan  Implementasi  Permendiknas  No.  24  Tahun  2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs ‘Aisyiyah 1 Palembang , pelaksana sudah memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan tupoksinya.
b) Penyebaran Tanggung jawab
Penyebaran  tanggung  jawab  pada  suatu  area  kebijakan  akan menyebabkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul  kadangkala  tersebar  di  antara  beberapa  unit  birokrasi.  Oleh sebab  itu  perlu  adanya  kekuatan  pemusatan  koordinasi  antara  unit- unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah. Penyebaran tanggung jawab adalah dengan menyebarkan tugas kepada pihak yang berwenang demi terlaksananya tugas. Bentuk penyelesaian tanggung jawab tugas staf pelaksana diukur dari penyelesaian pelaksaan tugas standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan.  Kemudian  dalam
mengimplementasikan  kebijakan,  pelaksana  melakukan  koordinasi dengan sesama pelaksana guna terselesainya pekerjaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Implementasi Permendiknas  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs ‘Aisyiyah 1 Palembang , maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:
a. Standar  sarana  prasarana  pendidikan  pada MTs  ‘Aisyiyah  1  Palembang telah  memenuhi  standar,  terlihat  pada  hasil  observasi  bahwa  ruang belajar, perputakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, tempat bermain/berolahraga,  tempat  beribadah,  ruang  konsling,  ruang  UKS, jamban  siswa  dan  guru,  serta  sumber  belajar  lainnya  telah  memenuhi standar kriteria minimal baik dari segi ukuran maupun kelayakannya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sarana prasarana yang ada di MTs Al Ihsaniyah  karena  masih  didapati  sarana  prasarana  yang  belum  ada sehingga  secara  umum  belum  memenuhi  kreteria  minimum  yang ditetapkan oleh pemerintah.
b. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi
1. Komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan pelaksana pada MTs Al  Ihsaniyah  tidak  berkelanjutan  sedangkan  pada  MTs  Aisyiyah berkelanjutan melalui pertemuan untuk sosialisai Permendiknas No 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan.
2. Sumber daya;  ketersedian  sumber daya  staf pelaksana  pada  MTs  Al Ihsaniyah  masih  kurang  sedangkan  di  MTs  Aisyiyah  sudah  cukup sementara  wewenang  pelaksananya  sesuai  dengan  topoksi melakukan  penyusunan  program  pengadaan,  pengelolaan  dan pengajuan pembiayaan.
3. Sikap  dalam  Implementasi  Permendiknas  No  24  tahun  2007  oleh Kepala  madrasah  berkoordinasi  dengan  waka  urusan  sarana prasarana,  tatausaha,  guru  yang  pada  akhirnya  dilaporkan  kepada yayasan.
4. Struktur  birokrasi  sesuai  dengan  presedur  yang  diatur  dalam  tugas pokok  dan  fungsi.  Sedangkan  penyebaran  tanggungjawab  pelaksana sudah  melakukan  koordinasi  dengan  sesama  pelaksana  guna terselesainya pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (1997). Pengelolaan Materil. Jakarta: Prima Karya. Bafadal,  I.  (2008). Manajemen  Perlengkapan  Sekolah:  Teori  dan  Aplikasinya . Jakarta: Bumi Aksara.
Departemen  Agama.  (2017). Al  Qur’an  dan  terjemahannya, Jakarta:  Forum Pelayanan Al- Qur’an  (Yayasan Pelayanan Al - Qur’an Mulia) .
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2007. Panduan
Penyelenggaraan  Sekolah  Standar  Nasional  Untuk  Sekolah  Menengah . Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas).  (2007). Manajamen  Sarana Dan  Prasarana  Pendidikan  Persekolahan  Berbasis  Sekolah .  Jakarta: Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  Direktorat  Jenderal  Peningkatan Mutu  Pendidik  Dan  Tenaga  Kependidikan,  Departemen  Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas).  (2008). Kamus  Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. El  Khuluqo,  Ihsana.  (2017). Belajar  dan  Pembelajaran  Konsep  Dasar  Metode dan  Aplikasi  Nilai-nilai  Spiritualitas  dalam  Proses  Pembelajaran , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Mulyasa,  E.  (2004). Manajemen  Berbasis  Sekolah .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nugroho Dwidjowijoto, R. (2006). Kebijakan Publik (Formulasi , Implementasi dan Evaluasi). Jakarta: Elex Media Komputindo-Gramedia.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
Sanjaya,  W.  (2010). Perencanaan  dan  Desain  Sistem  Pembelajaran .  Jakarta:
Kencana
Subarsono,  AG.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suryosubroto,  B.  (2004). Manajemen  Pendidikan  di  Sekolah. Jakarta:  Rineka Cipta.
Tachjan.  (2006). Implementasi  Kebijakan  Publik .  Bandung:  AIPI  Bandung  - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
Wahab,  A.  (2004). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional