## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TREN KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH MADURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

## MEDIATION SUCCESS TREND IN THE MADURA REGIONAL RELIGIOUS COURTS AND ITS DETERMINANTS

## Ach Rois
Universitas Trunojoyo Madura roesachmed@gmail.com

## Galuh Widitya Qomaro
Universitas Trunojoyo Madura gwiditya@trunojoyo.ac.id Keywords: ABSTRACT mediation, Religious Courts, peace This research aims to analyze the success of mediation in the Madura Regional Religious Court. This research uses a qualitative method with a  field  approach  where  data  is  obtained  from  interviews  with  judges, mediators and parties involved in the mediation process at the Madura
Regional Religious Court. The research results show that the Sumenep and Pamekasan District Religious Courts have a higher number of cases that  are  successful  through  mediation  compared  to  Sampang  and Bangkalan  Districts.  The  failure  factor  for  mediation  in  Religious Courts throughout the island of Madura is that the Madurese people still do not fully understand the mediation system, plaintiffs and defendants tend  to  rely  on  advocates.  The  trend  of  successful  mediation  in  the Madura Regional Religious Court is less than half of the divorce cases submitted to the Religious Court. Kata kunci: ABSTRAK mediasi,  Pengadilan  Agama, damai Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keberhasilan  mediasi  di Pengadilan  Agama  Wilayah  Madura.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  lapangan  dimana  data  diperoleh dari wawancara dengan hakim, mediator, dan pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Sumenep  dan Pamekasan  memiliki  jumlah  perkara  yang  lebih  tinggi  yang  berhasil melalui  mediasi  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Sampang  dan Bangkalan. Faktor kegagalan dari adanya mediasi di Pengadilan Agama di  seluruh  pulau  Madura  ialah  masyarakat  Madura  masih  belum sepenuhnya  mengetahui  sistem  mediasi,  penggugat  dan  tergugat  lebih cenderung mengandalkan advokat. Tren keberhasilan mediasi yang ada di  Pengadilan  Agama  Wilayah  Madura  tidak  sampai  setengah  dari perkara perceraian yang diberikan kepada Pengadilan Agama.
Diterima :  26  Oktober  2023; Direvisi :  13  November  2023; Disetujui :  15  November  2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How  to  cite: Ach  Rois,  Galuh  Widitya  Qomaro,  “Tren  Keberhasilan  Mediasi  di  Pengadilan  Agama Wilayah  Madura  dan  Faktor-faktor  yang  Memengaruhinya”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 424-439. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1116.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum  Islam  telah  mengatur  cara-cara  penyelesaian sengketa  dalam  hubungan  antar  manusia.  Penyelesaian  sengketa  telah  dibuat  untuk mengatur  suatu  permasalahan  yang  diselenggarakan  oleh  sistem  peradilan  dan  di  luar pengadilan.  Konsep-konsep  seperti  hakam  dalam  mekanisme  tahkim  dan al-ṣulḥ (Kesepakatan) atau iṣlāḥ (perdamaian) merupakan konsep-konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan, 1 oleh  karena  itu dalam  segi  penyelesaian  masalah  harus  tertata  sesuai  dengan  konsep  yang  telah ditentukan dalam Al-Qur’an.
Demikian  pula,  dalam  dokumen  hukum,  ada  dua  pendekatan  yang  umum digunakan  untuk  penyelesaian  sengketa.  Pendekatan  pertama  menggunakan  model Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  (lembaga  peradilan),  yaitu  penyelesaian sengketa  di  antara  para  pihak  yang  dilakukan  melalui  pemeriksaan  di  hadapan  hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Model penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini merupakan  model  pendekatan  paling  lama  dan  lazim  digunakan  dalam  menyelesaikan sengketa,  baik  sengketa  yang  bersifat  publik  maupun  yang  bersifat  privat.  Sedangkan pendekatan  yang  kedua  menggunakan  model Court  Dispute Resolution, yaitu penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Model  pencapaian  keadilan  ini  mendukung pendekatan  “konsensus”  dan  berusaha  mendamaikan  kepentingan  pihak-pihak  yang berkonflik dan bertujuan untuk mencapai hasil penyelesaian perselisihan yang mengarah pada solusi saling menguntungkan. 2
Penyelesaian sengketa alternatif telah dilakukan di pengadilan agama Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama yang saat ini dianut dan diintegrasikan ke dalam proses peradilan yang saat  ini  dikenal  dengan  istilah  mediasi  (penengahan).  Mediasi  adalah  upaya  untuk menyelesaikan sengketa ketika para pihak yang bersengketa setuju untuk merujuk pada pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah).
Secara teori alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dianggap memiliki berbagai  keuntungan,  yaitu:  1)  Mengurangi  penumpukan  perkara  di  pengadilan. Banyaknya kasus yang dibawa ke pengadilan berujung pada proses yang berkepanjangan dan  memakan  biaya  yang  sangat  mahal  serta  sering  mengarah  ke  hasil  yang  tidak memuaskan;  2)  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  (desentralisasi  hukum)  atau memberdayakan  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  proses  penyelesaian  sengketa perdebatan; 3) Mempercepat jalan menuju keadilan ( access to justice ) di masyarakat; 4) memberikan  kesempatan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  mengarah  pada keputusan yang dapat disetujui oleh semua pihak sehingga para pihak tidak mengajukan banding  dan  kasasi;  5)  Penyelesaian  perkara  lebih  cepat  dan  lebih  murah  6) Tertutup/rahasia  (keamanan).  Oleh  karena  itu,  tingkat  kemungkinan  penyelesaian transaksi lebih tinggi dan konflik di masa depan antara para pihak selalu mungkin terjadi dengan baik. Secara hukum, prosedur mediasi di lembaga peradilan direstrukturisasi dari Pasal 130  HIR/Pasal  154 RBG mengakui  upaya  perdamaian  atau kemerdekaan. Selain
1 Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah,” 34.
2 Sururie, “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama,” 146.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
HIR/RBG juga diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 03/2006 Pasal 65, Pengaduan Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32  Pengaturan  kembali  metode  mediasi  dengan  Perma  No.  1  Tahun  2008  tentang Mediasi. 3
Di sisi lain, sebagai negara hukum yang diatur oleh kekuasaan yudikatif dianggap sebagai eksekutor bertindak sebagai katup tekanan untuk semua pelanggaran hukum dan ketertiban publik. Peradilan juga dapat dipahami sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teori selalu dianggap sebagai badan peradilan berfungsi dan berperan membela kebenaran dan keadilan (menjunjung tinggi kebenaran keadilan). 4 Namun,  kenyataan  yang  harus  dihadapi  bangsa  Indonesia  adalah ketidakefektifan, inefisiensi sistem peradilan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi dan amandemen. Di sisi lain, mereka yang mencari keadilan membutuhkan penyelesaian kasus secara cepat tidak hanya bersifat formal. 5
Dalam  praktiknya  seringkali  timbul  biaya  para  pihak  yang  berselisih  terkadang melebihi  nilai  total  aset  subjek  sengketa.  Hal  ini  menunjukkan  penyelesaian  sengketa melalui  saluran  pengadilan  memiliki  efek  negatif  pada  kerenggangan  hubungan  antara pihak-pihak  yang  bersengketa.  Untuk  mengatasi  kelemahan  sistem  peradilan ketidakefektifan, efisiensi serta kekurangan lain yang timbul dari penyelesaian tersebut melalui keadilan, metode alternatif resolusi konflik muncul dengan perdamaian. Dalam hukum  acara  di  Indonesia  terdapat  dalam  Pasal  130 HerzieneInlandsch  Regulation 6 (selanjutnya  disebut  HIR)  dan  Pasal  154 Rechtsreglement  Voor  De  Buitengewesten (selanjutnya disebut RBG). Kedua pasal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan ingin menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.
Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR adalah bersifat  imperatif,  artinya  hakim  berkewajiban  menengahi  para  pihak  yang  berkonflik sebelum memulai tes. Hakim mencoba berdamai dengan cara yang bagus untuk meeting point jadi tidak ada proses trial panjang dan melelahkan. Terlepas dari segalanya, upaya perdamaian dikerahkan mendahulukan kepentingan semua pihak yang bersengketa agar semua merasa puas dan tidak ada yang merasa terganggu. Upaya perdamaian ini dalam sistem peradilan agama itu disebut rekonsiliasi.
3 Sururie, “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama.”
4 Hermanto, Hidayat, and Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama,” 37.
5 Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  Lihat dalam Gemala Dewi, ed., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet. Ke-IV, h. 71-72.
6 Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka  pengadilan  mencoba  dengan  perantara  keduanya  akan  memperdamaikan  mereka  itu.  Ayat  (2) berbunyi:

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  tren  keberhasilan mediasi dalam penyelesaian suatu perkara dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan  mediasi  di  pengadilan  agama  wilayah  Madura. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  lapangan.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan secara langsung. 7
Data  primer  menggunakan  data  utama  yang  diperoleh  secara  langsung berdasarkan  keterangan  hasil  wawancara.  Data  sekunder  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  penunjang  untuk  sumber  data  primer  yakni  buku-buku,  jurnal  yang terkait dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian khususnya Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak  secara  langsung  menyelesaikan  perkara  melalui  proses  peradilan  (litigasi),  tetapi harus  terlebih  dahulu  mengupayakan  mediasi.  Mediasi  menjadi  suatu  kewajiban  yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. 8 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman: 9 (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; (4) Menarik kesimpulan.
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.  Mediator  adalah Hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  sertifikat  mediator  sebagai  pihak  netral  yang membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian. Mengacu  pada  Pasal  4  ayat  (1)  Perma  No  1  Tahun  2016  perihal  jenis perkara yang wajib untuk menempuh mediasi adalah semua jenis perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan ( verzet ) atas putusan verstek  dan  perlawanan  pihak  berperkara  ( partij  verset )  maupun  pihak  ketiga  ( derden verzet ) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  mediasi,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.
Demi  mencapai  unsur  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum, 10 sejumlah peraturan  perundang-undangan  telah  disahkan  untuk  menjadi  dasar  yuridis  penerapan mediasi di pengadilan:
1. HIR Pasal 130 dan RBG 154 BW ayat (1); jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan  mereka.  Ayat  (2);  jika  perdamaian  yang  demikian  itu  dapat  dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan memenuhi perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan
7 Muh Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
8 Syaifudin,  “Efektifitas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Prosedur  Mediasi  Terhadap  Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo,” 165–66.
9 M.B  &  Huberman  A.M  terj.  oleh  Tjetjep  Rohendi  Rohidi  Miles,  Analisis  Data  Kualitatif (Terjemahan)(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992 )
10 Jusari, “Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di BPSK Kota Padang,” 90.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Ayat (3) keputusan yang demikian  tidak  dijalankan  di  banding.  Ayat  (4);  jika  pada  waktu  mencoba  akan memperdamaikan  kedua  belah  pihak,  perlu  dipakai  seorang  juru  bahasa,  maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.
2. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI  untuk  memberdayakan pasal- pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130 HIR/ 154 RBG,  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan. yang  pada  akhirnya  disempurnakan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 11
Muh. Nurhadi dengan judul skripsi “ Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Palopo  (Suatu  Tinjauan  Hukum  Islam)” 2014 (Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif,yang di lakukan pada tahun 2014, pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana upaya mediasi terhadap kasus perceraian  di  pengadilan  agama  Kota  Palopo  dan  bagaimana  penyelesaian  hakim mediator  terhadap  problema  yang  dihadapi  dalam  kasus  perceraian  dan  bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mediasi kasus perceraian yang ada di pengadilan. Yang membedakan  dengan  artikel  penulis  lebih  ingin  mengetahui  faktor-faktor  keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama. 12
Muhammad  Ilham  Rizky,  dalam papernya berjudul  “Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Efektivitas  Mediasi  Terhadap  Sengketa  di  bidang  Perkawinan  Di Pengadilan  Agama  Pasuruan”  menyatakan  bahwa  di  dalam  setiap  peraturan  selalu mempunyai faktor-faktornya, baik faktor pendukung keberhasilan suatu produk hukum tersebut  dibuat  atau  faktor  penghambat.  Jurnal  ini  dibuat  karena  adanya  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masuk ke pengadilan wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu, namun dalam hal  ini  penulis  memfokuskan  kepada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas mediasi  terhadap  sengketa  di  bidang  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Pasuruan.  Jadi dalam perkara gugatan sengketa di bidang perkawinan saja perkara yang tidak dimediasi adalah 2.983 perkara, jadi bisa dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum  efektif.  Yang  membedakan  dengan  artikel  penulis  lebih  memfokuskan  terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi secara umum di pengadilan agama wilayah Madura. 13
Hasan  Matsum,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar,  Rahmat  Alfi  Syahri  Marpaung, dalam paper nya  berjudul  “Efektivitas  Mediasi Online Terhadap  Perkara  Perceraian  di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19” menyatakan bahwa (1) Selama masa pandemi Covid -19 kecenderungan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Medan
11 Alejos,  “Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Antara  Para  Pihak  Di Pengadilan Negeri Sungguminasa,” 28–29.
12 Nurhadi, “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Percerian Di Pengadilaan Agama Kota Paalopo,” 1–2.
13 Wijaya,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektifitas Mediasi  Terhadap  Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan,” 240.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tidak  mengalami  perubahan  jumlah  perkara  yang  signifikan,  perkara  yang  ingin didaftarkan oleh pencari keadilan. (2) Kelima faktor tersebut menjadi standar efektivitas mediasi  di  pengadilan  agama  yakni,  faktor  hukum,  faktor  penegakan  hukum,  faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sehingga pada perkara perceraian  tolok  ukur  keberhasilan  mediasi  adalah  banyaknya  jumlah  perkara  yang dicabut  (3)  Mediasi  yang  dilakukan  secara online belum  efektif  sebagai  cara  untuk menyelesaikan  sengketa  dalam  upaya  perdamaian  para  pihak  yang  ingin  melakukan perceraian  sehingga  diperlukan  pembaruan  hukum  terkait  peraturan  yang  mengatur tentang  mediasi  secara online yang  dilengkapi  insfratuktur  telekomunikasi,  sistem keamanan,  dan  lembaga  mediasi online terutama  di  masa  pandemi Covid -19.  Yang membedakan  dengan  artikel  penulis  yakni  faktor-faktor  yang  memengaruhi  efektivitas mediasi secara offline . 14
Artha  Suhangga,  Anthony  Wibowo,  Agus  Rianto  dalam paper nya  berjudul “Faktor-Faktor  Penghambat  Keberhasilan  Mediasi  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Karanganyar”  menyatakan  bahwa  setelah  ditetapkannya  Mahkamah  Agung  Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Sidang, mediasi telah menjadi rangkaian penting dalam keseluruhan proses pengurusan perkara di  pengadilan agama. Namun di pengadilan agama Karanganyar hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan dimediasi dari 429 kasus yang dimediasi sepanjang tahun 2011. Yang menjadi pembeda dalam artikel ini  penulis  lebih  ingin  mengetahui  fakto-faktor  yang  menjadi  tren  dalam  keberhasilan mediasi di pengadilan agama wilayah Madura. 15

## PEMBAHASAN

## Mediasi di Pengadilan Agama
Mediasi  adalah  proses  menyelesaikan  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk mencapai penyelesaian secara memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  digunakan oleh pihak di luar pengadilan. Organisasi ini memberikan kemampuan pihak memainkan peran dalam menyelesaikan perbedaan mereka secara proaktif dibantu oleh pihak ketiga sebagai  mediator.  Prinsip  mediasi  adalah win-win  solution ,  sehingga  para  pihak  yang bersengketa  merasa  tidak  ada  pemenang  dan  pecundang.  Mediasi  tidak  hanya mempercepat  proses  resolusi  konflik,  tetapi  juga  untuk  menghapus  keengganan  dan memperkuat silaturahmi. 16
Bagi pihak yang berperkara, mediasi membawa nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya menghormati semua orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, timbal balik, partisipasi pribadi, kesepakatan dan kontrol para pihak. Mediasi diperbolehkan  mengambil  keuntungan  dari  meningkatnya  keragaman,  bentuk  upaya perdamaian dapat dianjurkan untuk menghindari perceraian. Sejauh ini sudah ada upaya
14 Matsum, Siregar, and Marpaung, “Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19,” 437.
15 Suhangga, “Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar,” 82.
16 Korah,  “Mediasi  Merupakan  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Masalah  Dalam  Sengketa Perdagangan Internasional,” 33.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perdamaian  yang  dipimpin  oleh  hakim  pada  persidangan  kasus  tersebut,  upaya perdamaian  dari  hakam  adalah  keluarga,  khususnya  dalam  hal syiqāq (pertengkaran). Dengan  rekonsiliasi,  maka  usaha  untuk  berdamai  sebelum  terjadi  perceraian  menjadi semakin kuat. Penyelesaian atau upaya damai sebelum perceraian baru disahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Bab 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun  1974  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  No.3  Tahun  1975  Pelaksanaan  UU  No.1 Tahun 197 berkaitan dengan perkawinan. Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 pengadilan agama. 17
Menjadikan  mediasi  sebagai building  block sebelum  terjadinya  perceraian merupakan  ciri  yang  paling  sering  ditemui  di  Pengadilan  Agama. 18 Maka  bisa diasumsikan  bahwa  mediasi  diatur  sebagai  forum  untuk  mempertimbangkan kemungkinan iṣlāḥ (perdamaian) antara suami dan istri, dengan harapan dapat mengubah anggapan bahwa perceraian sebagai alternatif untuk masalah keluarga dapat dibatalkan. Dengan  munculnya  perjanjian  damai,  barulah  mediator  berharap  agar  para  pihak mencabut  permohonan/permintaannya.  Al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang sudah ditentukan,  ada berbagai  macam  cara  untuk menyelesaikan permasalahan  dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian konflik  dilakukan untuk menjaga  agar  keadilan tetap ditegakkan yudisial dan ekstrayudisial (penyelesaian ramah). Mediasi dalam Islam, akrab dengan istilah iṣlāḥ (perdamaian). Iṣlāḥ merupakan konsep yang sudah dijelaskan dalam  Al-Qur’an  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  mungkin  terjadi, menghilangkan  dan  mengakhiri  segala  bentuk  permusuhan  dan  konflik  antar  insan manusia. Islam menganjurkan agar pihak-pihak yang berkonflik mengambil jalan damai, baik dalam maupun luar negeri di pengadilan atau di luar pengadilan. Kesempatan bagi para  pihak  untuk  memikirkan  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan  sengketa  perselisihan, dan mereka tidak lagi terobsesi untuk memberikan kesaksian. Memberi para pihak bebas mencari  penyelesaian  untuk  mengakhiri  sengketa.  Anjuran  Al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi dalam ajaran Islam memilih al-ṣulḥ atau iṣlāḥ (perdamaian) sebagai sarana penyelesaian sengketa, berdasarkan pertimbangan al-ṣulḥ atau iṣlāḥ (perdamaian) diharapkan dapat memuaskan  para  pihak  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa  menang  atau  kalah  dalam penyelesaian sengketa.
Peradilan  agama  sebagai  wujud  peradilan  Islam  di  Indonesia  tentunya mengamalkan konsep al-ṣulḥ atau iṣlāḥ yang merupakan ajaran Islam. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk  menempuh  jalur  damai,  karena  jalur  damai  akan  mempercepat  penyelesaian perkara  dan  mengakhiri  persengketaan  yang  berlangsung  atas  kehendak  kedua  belah pihak.  Secara  bahasa iṣlāḥ berarti  damai,  yang  berarti  dalam  aplikasinya  lebih menekankan  suatu  proses  perdamaian  antara  dua  pihak.  Dapat  juga  dinyatakan  bahwa iṣlāḥ mengisyaratkan  perlunya  pihak  ketiga  sebagai  perantara  atau  mediator  dalam
17 Khaira  and  Yahya,  “Pelaksanaan  Upaya  Perdamaian  Dalam  Perkara  Perceraian  (Suatu  Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen),” 321.
18 Hermanto, Hidayat, and Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
penyelesaian konflik. 19 Mediasi dalam Islam didasarkan pada hadis dan firman Allah Swt. dalam dalam Al-Qur’an surah al-Ḥujurāt/49: 9 dan hadis berikut:
نرْخُْلْا ىَلَع اَمُهىندْحِا ْتَغَ ب ْۢ ْنِاَف ۚاَمُهَ نْ يَ ب اْوُحِلْصَاَف اْوُلَ تَ تْ قا َْيِْنِمْؤُمْلا َنِم ِنتَٰفِٕىۤاَط ْنِاَو ْيِغْبَ ت ِْتَِّلا اوُلِتاَقَ ف ى
نٰتَّح
ا ُّبُِيُ َنٰللّا َّنِاۗ اْوُطِسْقَاَو  ِلْدَعْلِبِ اَمُهَ نْ يَ ب اْوُحِلْصَاَف ْتَء ۤاَف ْنِاَفۖ ِنٰللّا ِرْمَا ىنلِٰا َءْۤيِفَت

## َْيِْطِسْقُمْل
Terjemahnya:
“Dan  apabila  ada  dua  golongan  orang-orang  mukmin  berperang,  maka damaikanlah  antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”
ْنَع ِبَأ َةَرْ يَرُه ْنَع دَّمَُمُ ِلوُسَر َِّللّا ىَّلَص َُّللّا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َرَكَذَف َثيِداَحَأ اَهْ نِم َلاَقَو ُلوُسَر َِّللّا ىَّلَص َُّللّا ْيَلَع ِه َمَّلَسَو ُّلُك ىَم َلَُس ْنِم ِساَّنلا ِهْيَلَع ةَقَدَص َّلُك مْوَ ي ُعُلْطَت ِهيِف ُسْمَّشلا َلاَق ُلِدْعَ ت َْيَْب ِْيَْنْ ث ِلْا ةَقَدَص ُيِْعُتَو َلُجَّرلا ِف ِهِتَّباَد ُهُلِمْحَتَ ف اَهْ يَلَع ْوَأ ُعَفْرَ ت ُهَل اَهْ يَلَع ُهَعاَتَم ةَقَدَص َلاَق ُةَمِلَكْلاَو ُةَبِٰيَّطلا ةَقَدَص ُّلُكَو ةَوْطُخ اَهيِشَْتَ َلِٰإ ِة َلََّصلا ةَقَدَص ُطيُِتََو ىَذَْلْا ْنَع ِقيِرَّطلا )ملسم هاور( . ةَقَدَص
Artinya:
Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah  bersabda,  “Setiap  anggota  tubuh  manusia  memiliki  keharusan  sedekah pada  setiap  harinya.  Mendamaikan  dua  orang  yang  berselisih  adalah  sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan atau menolong mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik juga sedekah.  Setiap  langkah  yang  Anda  ayunkan  untuk  menunaikan  shalat  juga sedekah.  Dan,  menyingkirkan  sesuatu  yang  membahayakan  di  jalanan  umum adalah sedekah.
Kalimat  ini  menjadi  dasar  dan  sumber  penyelesaian  konflik apa yang  terjadi  di antara orang-orang yang berselisih, khususnya ketika mereka terlibat konflik diselesaikan secara  damai  ( iṣlāḥ ).  Metode iṣlāḥ inilah  yang  kemudian  berkembang  menjadi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang ada saat ini oleh pengadilan Indonesia melalui mediasi. Perintah dalam hal ini adalah upaya pihak ketiga untuk mencari jalan keluar dari perselisihan tidak diperbolehkan abadi. Dari perspektif interpretatif al-Ṭabarī seorang sejarawan dan pemikir muslim serta al-Zamakhsyarī seorang cendikiawan Islam dalam komentarnya berpendapat bahwa kata iṣlāḥ berarti mengkondisikan sesuatu dalam kondisi lurus dan mengembalikan fungsinya untuk digunakan. 20 Kata iṣlāḥ juga memiliki sejumlah  sinonim,  termasuk  tajdid  (pembaruan)  dan  taghyir  (perubahan  namun  tidak
19 hidayat  fahrul,  “EFEKTIVITAS  MEDIASI  DALAM  PERKARA  PERCERAIAN  DI PENGADILAN AGAMA MANNA,” 1.
20 Jamil, “TELAAH MASLAHAT MEDIASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN ) DI PROVINSI RIAU,” 57–59.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
merubah  subtansinya),  mengarah  pada  kemajuan  dan  perbaikan  kasus.  Sedangkan menurut ulama fikih, kata iṣlāḥ berarti damai adalah perbuatan baik, perjanjian dibuat untuk menghilangkan perbedaan antara orang-orang yang berkonflik, dua individu dan kelompok.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  mediasi  merupakan  alternatif  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  yang  bersifat  sukarela  atau  pilihan. 21 Akan  tetapi,  dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. 22 Hal ini berarti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan  penyelesaian  melalui  perdamaian.  Pihak-pihak  yang  bersengketa  di  muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaiakan sengketa tersebut melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh mediator.

## Faktor yang Berkontribusi Terhadap Keberhasilan Mediasi
Keberhasilan  seorang  mediator  dalam  melakukan  upaya  mediasi  sangat dipengaruhi  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  selama  proses  mediasi.  Faktor- faktor tersebut adalah:
1. Faktor Budaya
Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai nilai hidup dalam sehari-hari, yaitu musyawarah dalam realitas penyelesaian sengketa, namun saat ini masyarakat tampaknya sudah  kehilangan  penghayatan  dan  pengamalan  pada  nilai  musyawarah.  Masyarakat cenderung berkembang pada penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan budaya gugat- menggugat. 23 Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata cenderung tidak mau untuk bermusyawarah demi mencapai kemaslahatan bersama. 24
Mediasi  pada  masyarakat  Madura  mengandung  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang telah menjadi budaya masyarakat Madura, seperti menghindari konflik agar tidak terjadi todus (malu). Apa yang telah menjadi kesepakatan dalam mediasi mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa selaras dengan nilai todus karena membawa sengketa ke pengadilan itu adalah memalukan. Di samping itu,  sebagai  implementasi  dari  menjaga todus, masyarakat  madura  ingin  merahasiakan sengketa  dari  masyarakat  umum  melalui  mediasi.  Oleh  karena  itu,  proses  mediasi umumnya  dilakukan  di  rumah  salah  seorang  kerabat  mereka.  Kalaupun  mediasi  itu dilakukan di rumah tokoh masyarakat, hal itu semata-mata karena tokoh masyarakat itu dianggap tokoh yang mampu menjaga rahasia sengketa waris yang terjadi di antara para pihak. 25
Semboyan atau pepatah " Bhuppa Bhabbu Guru Rato " merupakan ungkapan yang mencerminkan masayarakat Madura sangat menghormati dan menghargai figur tertentu
21 Wazzan, “Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik Di Dalam Perceraian,” 4–5.
22 Abunuru,  “Efektifitas  Tingkat  Keberhasilan  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut HUkum Positif Dan Hukum Islam,” 14.
23 Setyowati,  “Faktor-Faktor  Yang  Menentukan  Keberhasilan  Mediasi  Yudisial  Dalam  Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang,” 33–34.
24 Wawancara  Bapak  Abdul  Abdul  Jalil,  M.HI.  Selaku  Mediator  Pengadilan  Agama  Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 02 Oktober 2023.
25 Anam,  Hamzah,  and  Hasanah,  “Kekuatan  Mengikat  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Waris Masyarakat Madura,” 311.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(Bapak,  Ibu,  Guru/Kyai,  Pemimpin).  Dalam  ranah  mediasi  di  Madura,  masyarakat Madura melihat mediator sebagai " Rato " atau "Pemimpin dalam mediasi" yang memiliki peran  kunci  dalam  menjalankan al-ṣulḥ (kesepakatan)  dengan  kebijaksanaan  dan keadilan  sehingga  membantu  para  pihak  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan berkelanjutan.  " Bhuppa  Bhabbu  Guru  Rato "  mengandung  pesan  bahwa  mediator merupakan  figur  pemimpin  (dalam  penyelesaian  sengketa)  yang  dihormati  dan diandalkan dalam mendamaikan konflik.  Hal  ini selaras dengan kriteria  mediator yang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjadi mediator di pengadilan agama sehingga  mampu  menyelesaikan  konflik  dan  memediasi  perbedaan  dengan  bijak, sehingga menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. 26
2. Faktor Hukum
Efektivitas  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  dalam  masyarakat.  Keberhasilan  mediasi  di  pengadilan  tidak  cukup  hanya didukung  oleh  aturan-aturan  tentang  mediasi  dan  pelaksana  mediasi  yang  profesional, namun  juga  membutuhkan  kesadaran  masyarakat  tentang  makna  perdamaian  dalam kehidupan. Lawrence M. Friedman mencetuskan teori tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. 27 Dalam konteks mediasi di pengadilan agama, ketiga unsur sistem hukum yang diidentifikasi oleh Friedman dapat berpengaruh  pada  efektivitas  dan  keberhasilan  proses  mediasi.  (1)  Struktur  Hukum. Dalam  konteks  mediasi  di  pengadilan  agama,  struktur  hukum  merujuk  pada  kerangka hukum  yang  mengatur  proses  mediasi.  Ini  termasuk  peraturan  dan  prosedur  yang mengatur  bagaimana  mediasi  dilakukan  di  Pengadilan  Agama.  Ketika  struktur  hukum yang mengatur mediasi di pengadilan agama jelas dan terstruktur dengan baik, ini dapat meningkatkan  efektivitas  proses  mediasi.  Aturan  yang  jelas  dan  dipatuhi  oleh  semua pihak dapat membantu mencegah konflik dan mempromosikan penyelesaian yang adil; (2) Substansi Hukum. Substansi hukum dalam mediasi di Pengadilan Agama berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam kasus yang sedang dimediasi. Ini mencakup hukum- hukum agama yang berlaku dalam konteks hukum keluarga, pernikahan, perceraian, dan hal-hal  yang  menjadi  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama.  Pemahaman  yang  baik tentang substansi hukum yang relevan adalah kunci dalam mediasi di Pengadilan Agama. Mediator dan pihak yang berselisih perlu memahami hukum agama yang berlaku untuk memastikan  bahwa  kesepakatan  yang  dicapai  sesuai  dengan  ketentuan  hukum;  (3) Budaya  Hukum.  Budaya  hukum  merujuk  pada  nilai-nilai,  norma,  dan  keyakinan  yang mendalam  dalam  masyarakat  yang  memengaruhi  cara  hukum  diterapkan  dan  dihayati. Dalam  konteks  mediasi  di  Pengadilan  Agama,  budaya  hukum  mencakup  pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai agama dan keadilan. 28 Budaya hukum yang dominan dalam masyarakat Madura dapat memengaruhi cara mediator bekerja dengan pihak-pihak yang berselisih dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang diterima oleh masyarakat.
26 Studi, Keluarga, and Sarjana, “Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup,” 24.
27 Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective .
28 Qomaro, “AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kondisi  masyarakat  yang  masih  sederhana  dan  cenderung  minimalis,  di  mana relasi  antar  individu  memiliki  hubungan  kekerabatan  dan  kelompok  masih  kuat, mengakibatkan pilihan institusi untuk  menyelesaikan sengketa  dapat  diarahkan kepada institusi-institusi  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  kerakyatan  ( folk  institutions ), karena  institusi  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  tradisional  bermakna  sebagai institusi penjaga keteraturan sosial ( social order ). Makna penyelesaian sengketa melalui institusi tradisional dengan mengacu pada hukum rakyat ( folk law ) oleh karenanya lebih ditujukan  untuk  mengembalikan  hubungan  sosial  yang  terganggu  dan  lebih  dari  itu mengembalikan  keseimbangan  dalam  masyarakat  ( win-win  solution ). 29 Inilah  yang menjadi landasan implementasi mediator sosial.
3. Faktor Pribadi
Rendahnya budaya masyarakat untuk berdamai ini bersumber dari faktor dirinya dan faktor (pengaruh) dari luar. Faktor pertama, sikap masyarakat yang bersumber dari dirinya  adalah  adanya  persepsi  masyarakat  terhadap  mediasi  yang  diwujudkan  dalam bentuk  perilaku,  sehingga  mereka  menolak  melakukan  mediasi.  Sedangkan  faktor  luar adalah pengaruh dari pihak lain (perangkat desa) yang memengaruhi penggugat dan atau tergugat untuk tidak melakukan mediasi. 30
Pihak  yang  bersedia  berbicara  secara  terbuka  dan  jujur  memiliki  peluang  lebih besar  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  baik.  Pihak  yang  bersedia  mendengarkan argumen  pihak  lain  dan  berbicara  dengan  sopan  akan  memudahkan  proses  mediasi. Ketika  pihak-pihak  merasa  dipahami  dan  dihargai,  mereka  cenderung  lebih  kooperatif dalam  mencapai  solusi.  Kemampuan  para  pihak  untuk  mengendalikan  emosi  mereka sendiri dan berinteraksi dengan tenang dapat membantu menjaga proses mediasi berjalan lancar.
Faktor  penghambat  mediasi  dari  aspek  pribadi  pihak  di  antaranya  terjadi  saat pihak-pihak  terlalu  terikat  pada  ego  atau  kepentingan  pribadi  mereka  sendiri,  mereka mungkin  tidak  bersedia  untuk  berkompromi  atau  mencari  solusi  yang  menguntungkan semua  pihak.  Ketidakpercayaan  antar  pihak  juga  bisa  menghambat  komunikasi  yang efektif. Selain itu, pihak yang tidak mau mendengarkan argumen atau pandangan pihak lain dapat menghambat aliran komunikasi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan apalagi jika salah satu atau kedua pihak merasa sangat terluka oleh situasi atau konflik tersebut, biasanya dalam perkara yang disebabkan penipuan, perselingkuhan atau KDRT, mereka mungkin sulit untuk berpikir rasional dan mencari solusi yang bijaksana.
Mediator  berupaya  untuk  mendamaikan  para  pihak  dan  berperan  sebagai penengah. Namun sebaik apapun usahanya yang dilakukan apabila tidak didukung oleh iktikad  baik  dari  para  pihak  sendiri  tidak  akan  berbuah  hasil.  Karena  pada  hakikatnya yang  menentukan  hasil  kesepakatan  damai  adalah  pihak  itu  sendiri. 31 Dapat  diketahui dalam PERMA No.1 Tahun 2016 di dalam pasal 22 ayat (1) tentang Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses
29 Bintoro,  “Implementasi  Mediasi  Litigasi  Di  Lingkungan  Yurisdiksi  Pengadilan  Negeri Purwokerto,” 22.
30 Saifullah,  “Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Jawa Tengah,” 198.
31 Wawancara  Bapak  H.  Abdul  Hafid,  M.HI.  Selaku  Mediator  Pengadilan  Agama  Kabupaten Bangkalan, Pada Tanggal 02 Agustus 2023.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima  oleh  Hakim  Pemeriksa  Perkara  dan  juga  dalam  Pasal  22  Ayat  (3)  ditegaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara, mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Namun hal ini bukan menjadi efek jera bagi para pihak yang berperkara dalam menjalani proses mediasi. 32
Faktor  pribadi  mediator  juga  menjadi  aspek  penting  sebagai  pendukung keberhasilan  mediasi.  Mediator  yang  memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  baik mampu  mendengarkan  dengan  cermat,  mengartikulasikan  gagasan  dengan  jelas,  dan memfasilitasi  percakapan  yang  produktif  antara  pihak-pihak  yang  berselisih.  Mediator harus  menjaga  netralitas,  objektivitas  dan  menghindari  konflik  kepentingan. Kebijaksanaan  dan  etika  profesional  sangat  penting  dalam  menjaga  integritas  mediasi. Kemampuan untuk tetap tenang dan objektif dalam situasi yang penuh ketegangan adalah kualitas kunci. Mediator yang memiliki keahlian dalam negosiasi dapat membantu pihak- pihak mencapai  kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Mereka memahami teknik-teknik negosiasi yang efektif.
Dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Tahapan Tugas Mediator pada Pasal 14 bahwa  mediator  harus  berupaya  menjalankan  fungsinya  dengan  baik,  di  antaranya memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  menyampaikan  permasalahan  dan usulan  perdamaian  dan  menginventarisasi  permasalahan  dan  mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. 33
Grafik 1. Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura
Berdasarkan grafik yang ada bahwa data mediasi yang dihasilkan dari pengadilan agama yang ada di seluruh Madura meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan terlihat bahwa Kabupaten Sumenep dan Pamekasan  memiliki  jumlah  perkara  yang  lebih  tinggi  yang  berhasil  melalui  mediasi dibandingkan dengan Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan  mediasi  mungkin  berbeda  di  setiap
32 Ardhira and Anand, “Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan,” 209.
33 Triana,  “Urgensitas  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan Agama Purbalingga,” 246.
216 137 281 123 30 5 58 5 90 112 223 116 0 50 100 150 200 250 300 Pamekasan Bangkalan Sumenep Sampag Jumlah Mediasi di PA Wilayah Madura tidak berhasil berhasil jumlah perkara

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kabupaten.  Kabupaten Sampang dan Bangkalan  memiliki tingkat  keberhasilan mediasi yang  sangat  rendah,  dengan  hanya  sejumlah  kecil  perkara  yang  berhasil  diselesaikan melalui  mediasi.  Meskipun  Kabupaten  Sumenep  memiliki  lebih  banyak  perkara  yang berhasil  melalui  mediasi  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Sampang  dan  Bangkalan, masih ada sejumlah besar perkara yang tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat  keberhasilan  lebih  tinggi,  masih  ada  tantangan  dalam  mencapai  kesepakatan dalam mediasi di wilayah ini.
Dalam konteks mediasi di pengadilan agama wilayah Madura, keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh perilaku dan sikap para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Terdapat beberapa faktor perilaku dan sikap yang memengaruhi kepatuhan dalam menjalani proses mediasi, dan faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada hasil mediasi yang berhasil atau gagal. Salah satu faktor utama adalah ketegangan yang muncul  ketika  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merasa  paling  benar.  Mereka  mungkin sudah terlanjur enggan untuk berdamai karena telah kehilangan rasa satu sama lain. Sikap keras  kepala  ini  dapat  menjadi  penghalang  utama  dalam  mencapai  kesepakatan  yang saling  menguntungkan,  sehingga  memengaruhi  keberhasilan  mediasi.  Selain  itu, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kesediaan kedua belah pihak untuk mengikuti proses  mediasi.  Jika  sebelumnya  mereka  telah  sepakat  untuk  memutuskan  ikatan perkawinan  karena  perselisihan  atau  masalah  aspek  kebendaan,  dan  salah  satu  pihak enggan  hadir  dalam  ruang  mediasi,  proses  tersebut  menjadi  tidak  dapat  dilaksanakan. ketidakhadiran  salah  satu  pihak  bisa  menjadi  penghambat  utama  dalam  pencapaian kesepakatan. Dalam kasus di mana komunikasi antara para pihak telah terputus selama waktu yang lama, konflik yang berlarut-larut dapat menjadi kendala serius. Pihak yang menjadi  penggugat  mungkin  merasa  ditinggalkan  oleh  pihak  tergugat.  Hal  ini mengakibatkan terhentinya saluran komunikasi selama pernikahan berlangsung, sehingga menjadikan mediasi menjadi lebih sulit untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Di samping itu, ada juga pihak-pihak yang bersikap kooperatif selama mediasi  hanya  sebagai  formalitas  semata.  Mereka  mungkin  ingin  agar  proses  mediasi cepat  selesai  agar  dapat  melanjutkannya  ke  tahap  persidangan  selanjutnya.  Sikap semacam ini, yang kurang didasari oleh niat sejati untuk mencapai kesepakatan yang baik, dapat mengganggu mediasi yang sejati dan membuatnya kurang efektif.
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di  Pengadilan  Agama  di  Madura menghadapi beberapa faktor yang berkontribusi pada kurangnya keberhasilan. Pertama, masyarakat Madura sering kali kurang memahami sistem mediasi yang diterapkan oleh pengadilan  agama  di  setiap  kabupaten  wilayah  Madura.  Ini  dapat  disebabkan  oleh kurangnya  sosialisasi  dan  pendidikan  tentang  mediasi,  sehingga  banyak  individu  tidak memahami  manfaat  dan  prosedur  mediasi  yang  tepat.  Kedua,  penggugat  dan  tergugat dalam  kasus  perceraian  lebih  cenderung  mengandalkan  advokat  untuk  menyelesaikan perkara mereka. Mereka mungkin merasa bahwa advokat lebih memahami proses hukum dan akan lebih efektif dalam mempertahankan kepentingan mereka. Akibatnya, mediasi mungkin  tidak  diberikan  kesempatan  yang  cukup  untuk  berhasil.  Faktor  ketiga  adalah adanya doktrin yang diikuti oleh sebagian pengacara atau advokat yang mendasarkan diri pada saling mempertahankan egoisme. Hal ini dapat menghambat upaya mediasi, karena pihak-pihak  yang  berselisih  mungkin  lebih  fokus  pada  kepentingan  pribadi  mereka daripada mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Kombinasi faktor-faktor

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ini mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi di pengadilan agama di wilayah Madura masih rendah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  mediasi,  mempromosikan  manfaatnya, dan  mengurangi  ketidakpercayaan  terhadap  proses  mediasi.  Selain  itu,  perlu  adanya pendekatan  yang  berfokus  pada  kerja  sama  dan  pencarian  solusi  bersama,  sehingga mediasi  dapat  menjadi  pilihan  yang  lebih  disukai  dan  berhasil  dalam  menyelesaikan sengketa perceraian di Madura. 34
Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menawarkan mediasi  sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama memberikan kesempatan  kepada  pasangan  yang  bermasalah  untuk  mencari  solusi  bersama  dengan bantuan mediator yang kompeten. Sebagai bagian dari legal system , Pengadilan Agama mendukung proses ini. Sistem hukum memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dan memastikan bahwa hasil mediasi dapat dijalankan secara sah. Meskipun mediasi memiliki banyak kelebihan, tidak semua kasus cocok untuk mediasi. Beberapa kasus  yang  melibatkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau  ketidaksetujuan  yang mendalam  mungkin  lebih  sulit  untuk  diselesaikan  melalui  mediasi.  Setelah  mencapai kesepakatan melalui mediasi, penting bahwa hasilnya dijalankan. Struktur hukum dalam legal  system harus  menyediakan  mekanisme  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap kesepakatan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian bahwa data mediasi yang dihasilkan dari Pengadilan Agama  yang  ada  di  seluruh  Madura  meliputi  Kabupaten  Sumenep,  Kabupaten Pamekasan,  Kabupaten  Sampang  dan  Kabupaten  Bangkalan  terlihat  bahwa  Kabupaten Sumenep  dan  Pamekasan  memiliki  jumlah  perkara  yang  lebih  tinggi  yang  berhasil melalui  mediasi  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Sampang  dan  Bangkalan.  Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi berbeda di setiap kabupaten. Kabupaten Sampang dan Bangkalan memiliki tingkat keberhasilan mediasi  yang  sangat  rendah,  dengan  hanya  sejumlah  kecil  perkara  yang  berhasil diselesaikan melalui mediasi. Faktor kegagalan dari adanya mediasi di Pengadilan Agama seluruh  pulau  Madura  ialah  masyarakat  Madura  masih  belum  sepenuhnya  mengetahui sistem mediasi, penggugat dan tergugat lebih cenderung mengandalkan advokat. Maka dari itu angka keberhasilan tren mediasi yang ada di Pengadilan Agama wilayah Madura tidak sampai setengah dari perkara perceraian yang diberikan kepada Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abunuru, Raflina. “Efektifitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di  Pengadilan  Agama  Wangi-Wangi  Kabupaten  Wakatobi  Ditinjau  Menurut HUkum Positif Dan Hukum Islam,” 2016, 1–23.
34 Wawancara  Bapak  H.  Abdul  Hafid,  M.HI.  Selaku  Mediator  Pengadilan  Agama  Kabupaten Bangkalan, Pada Tanggal 02 Agustus 2023.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Alejos, Henry. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa.” Universitas Nusantara PGRI Kediri 01 (2017): 1–7.
Anam, Afdolul, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah. “Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura,” 2020, 300–313. Aravik,  Havis.  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Jalur  Al-Shulhuh  Dan Jawatan Al-Hisbah.” Economica Sharia 1, no. 2 (2016): 33–42.
Ardhira, Ajrina Yuka, and Ghansham Anand. “Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara
Perdata  Di  Pengadilan.” Media Iuris 1, no. 2 (2018): 200. https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8821.
Bintoro,  Rahadi  Wasi.  “Implementasi  Mediasi  Litigasi  Di  Lingkungan  Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto.” Jurnal Dinamika Hukum 14 No. 1, no. 1 (2014): 13–24.
Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective . Russell Sage Foundation, 1975.
Hermanto,  Agus,  Iman  Nur  Hidayat,  and  Syeh  Sarip  Hadaiyatullah.  “Peran  Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama.” As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 34–59. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292. hidayat fahrul, Dkk. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  PENGADILAN  AGAMA  MANNA.”  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
Jamil, Muhammad. “TELAAH MASLAHAT MEDIASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN ) DI PROVINSI RIAU,” 2023.
Jusari, Daniel. “Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di BPSK
Kota Padang” 1, no. July (2020): 1–23.
Khaira,  Ummul,  and  Azhari  Yahya.  “Pelaksanaan  Upaya  Perdamaian  Dalam  Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen).” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 18,  no.  3  (2018):  319. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334.
Korah,  Revy  S.  M.  “Mediasi  Merupakan  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Masalah Dalam  Sengketa  Perdagangan  Internasional.” Jurnal  Hukum  UNSRAT Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.
Matsum,  Hasan,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar,  and  Rahmat  Alfi  Syahri  Marpaung. “Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19.” Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2022): 437–54. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603.
Nurhadi, Muh. “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Percerian Di Pengadilaan
Agama Kota Paalopo.” World Health Organization, World Bank Group, OECD , no. July (2014): 1–100.
Qomaro, Galuh Widitya. “AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
DALAM  PEMENUHAN  HAK  ISTRI  PASCA  CERAI.” Mahkamah :  Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (May 3, 2021): 63.
https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7455.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 424-439 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan  Agama  Jawa  Tengah.” Al-Ahkam 25,  no.  2  (2015):  181. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601.
Setyowati, N D. “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang,” 2015.
Studi, Program,  Hukum Keluarga, and Program  Pasca Sarjana. “Upaya  Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup,” 2020.
Suhangga,  Artha.  “Faktor  –  Faktor  Penghambat  Keberhasilan  Mediasi  Perceraian  Di Pengadilan Agama Karanganyar.” Jurnal UNS , 2019, 82–98.
Sururie,  Ramdani  Wahyu.  “Implementasi  Mediasi  Dalam  Sistem  Peradilan  Agama.”
Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 12, no. 2 (2012): 145–64.
Syaifudin, Achmad. “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo.” AL-HUKAMA 7, no. 2 (2017): 412–36.
Triana,  Nita.  “URGENSITAS  MEDIATOR  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA EKONOMI  SYARIAH  Di  PENGADILAN  AGAMA  PURBALINGGA.” Law Reform:  Jurnal  Pembaharuan  Hukum 15,  no.  2  (2019):  239–57. https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184.
Wazzan,  R.  K.  “Mediasi  Sebagai  Media  Penerapan  Manajemen  Konflik  Di  Dalam Perceraian.” Pengadilan Agama Situbondo , 2020, 1–16. Wijaya,  Novia.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Mediasi  Terhadap Sengketa  Dibidang  Perkawinan  Di  Pengadilan  Agama  Pasuruan.” Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi 7, no. 9 (2018): 1–19.