## MODEL PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DI KOTA BALIKPAPAN
Sarbini 1 , Bruce Anzward 2 , Roziqin 3

## Pascasarjana Magister Hukum Unversitas Balikpapan

## Abstrak
Tugas  preventif  penegakkan  hukum  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  kepolisian  (Ditbinmas) semata,  karena  akan  melibatkan  seluruh  komponen-komponen  serta stakeholder yang  ada,  karena fakta  yang  terjadi  walaupun  telah  ada  fungsi  preventif  Kepolisian  yang  dilakukan  oleh  Ditbimas, masih  saja  terdapat  kasus-kasus  kriminal  di  wilayah  hukum  Polresta  Balikpapan.Rumusan  masalah dalam  penelitian  adalah  Bagaimanakah  model  pembinaan  masyarakat  dalam  sistem  penegakkan hukum  oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di  Kota  Balikpapan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup  dalam  masyarakat  Hasil  Penelitian  ini  adalah:  Model  pembinaan  masyarakat  dalam  sistem penegakkan hukum  oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan, adalah (a) Pre-emtif (b) Preventif (c) Represif. Tindakan penanganan kejahatan  yang    ditempuh,  harus  mendapat  perintah  dari  atasan  dikarenakan  jika  terjadi  kesalahan prosedur  dan  lain  sebagainya  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pelaku  ataupun  masyarakat,  hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan  tidak  sewenang-wenang.Tindakan  penanganan  tersebut  dapat  berupa  pelumpuhan  terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.
Kata Kunci : Kriminalitas, Kepolisian Republik Indonesia, Penegakan Hukum

## Abstract
The  preventive  duty  of  law  enforcement  is  not  only  the  responsibility  of  the  police  (Ditbinmas), because it will involve all existing components and stakeholders, due to the fact that despite the Police preventive  function  carried  out  by  Ditbimas,  there  are  still  criminal  cases  in  Polresta  Balikpapan jurisdiction.  The  formulation  of  the  problem  in  the  research  is  How  is  the  model  of  community development  in  the  law  enforcement  system  by  the  Indonesian  National  Police  (POLRI)  in  order  to prevent criminal acts in the City of Balikpapan. The approach of the problem used by the author is an empirical  approach  to  the  problem  under  study  with  the  nature  of  the  law  that  is  real  or  in accordance with the reality that lives in the community. in Kota Balikpapan, are (a) Pre-eminent (b) Preventive (c) Repressive. Actions for handling crimes taken must be ordered by superiors because if there  is  a  procedural  error  etc.  that  causes  harm  to  the  perpetrators  or  the  community,  this  is  the responsibility of the supervisor. So that the officers who work in the field in carrying out actions are not  arbitrary.  Such  handling  actions  can  be  in  the  form  of  paralysis  of  the  perpetrators,  making arrests, investigations, investigations and so on.
Keywords: Crime, Indonesian Republic Police, Law Enforcement
1 . Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan
2 . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan
3 . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  yang  biasa  kita  kenal  POLRI merupakan  salah  satu  institusi  pemerintahan  yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  negara,    Oleh  karena  itu  peran  POLRI  dalam memberikan kualitas layanan kepada publik sangatlah diwajibkan. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Upaya melaksanakan  kemandirian  POLRI  dengan  mengadakan  perubahan-perubahan  melalui tiga  aspek  yaitu  aspek  sruktural,  aspek  instrumental,  aspek  kultural.  Berkenaan  dengan uraian tugas tersebut, maka POLRI akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di  bidang  pembinaan  maupun  operasional  serta  pembangunan  kekuatan  sejalan  dengan upaya reformasi.
Demi  mendapatkan  gambaran  tentang  seberapa  jauh  reformasi  POLRI  telah terjadi  dan  bagaimana  peran  POLRI  dalam  pengembangan  sistem  keamanan  nasional, tentu  diperlukan  observasi  yang  bersifat  holistik.  Ini  semata  untuk  menghindarkan  bias tertentu,  yang  bisa  jadi  merugikan  POLRI  atau  pun  masyarakat  sendiri.  menurut Adrianus  Meliala,  bahwa  kesulitan  yang  dihadapi  POLRI  dalam  menjalankan reformasinya  “tak  selamanya  dan  juga  tidak  semua  masalah  tersebut  berasal  dari lingkungan internal POLRI  itu sendiri.” Banyak faktor berada di luar POLRI, utamanya soal anggaran buat POLRI misalnya, tak semuanya ditentukan oleh POLRI sendiri. 4
Berangkat  dari  semangat  perubahan  tersebut  di  atas,  maka  POLRI  berusaha membangun  pemahaman  empirik  tentang  aspek  fungsi  kepolisian  universal  dan pemahaman  sosiologis  yang  terkait  dengan  sejarah  perjuangan  dan  budaya  bangsa Indonesia.  Lewat  reformasi  pula  POLRI  berupaya  menggugah  semua  pihak  untuk  ikut berperan  serta  di  dalam  upaya  mewujudkan  POLRI  yang  mampu  menjawab  tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.
Peranan  polisi  dalam  penegakkan  hukum  dapat  ditemukan  di  dalam  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, yang  menyatakan  bahwa  “Tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah: Memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  Menegakkan  dan  Memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kaitannya  dengan  tugas preventif  kepolisian  yang  bersifat  mencegah  terjadinya  suatu  tindakan  kriminal,  dalam institusi  POLRI  khususnya  dilingkungan  Kepoliisian  Daerah  Kalimantan  Timur diwujudkan  berupa  pembinaan  masyarakat  Kota  Balikpapan,  yang  mana  berdasarkan Pasal  1  butir  22  Peraturan  Kapolri  Nomor  22  Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi Dan  Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah,  dinyatakan  bahwa  “Direktorat Pembinaan  Masyarakat  yang  selanjutnya  disingkat  Ditbinmas  adalah  unsur  pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Lebih lanjut, pada Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah,  tugas  dari  Ditbinmas  adalah “menyelenggarakan  pembinaan  masyarakat  yang  meliputi  kegiatan  Polmas,  ketertiban masyarakat  dan  kegiatan  koordinasi,  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  bentuk pengamanan  swakarsa,  Kepolisian  Khusus  (Polsus),  serta  kegiatan  kerja  sama  dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.
Secara  substansi  keberadaan  Dit  Binmas  telah  didukung  oleh  peraturan  yang memadai,  namun  apabila  dikaitkan  dengan  pendapat  Soerjono  Soekanto  kaitannya dengan  faktor-faktor  yang  menentukan  efektifitas  hukum,  maka  yang  yang  menjadi
4 . Adrianus Meliala , Problema Reformasi Polri , Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. iii
pertanyaan  apakah  tugas  dari  preventif  Ditbinmas  betul-betul  telah  dilaksanakan sebagaimana  digariskan  oleh  hukum  yang  berlaku,  apakah  prasarana  yang  ada  telah mendukung dalam proses penegakkan hukum oleh Ditbinmas. Selain itu yang tak kalah penting  adalah  bagaimana  kesadaran  hukum  dan  budaya  hukum  masyarakat  dalam  hal merespon upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Ditbinmas. Sebagaimana diketahui bahwa  Kepolisian  selalu  identik  dengan  fungsi  serse  dan  lalu  lintas,  dimana  hampir jarang  ditemui  suatu  kegiatan  penyuluhan  hukum  atau  kegiatan-kegiatan  Ditbinmas sebagaimana  Pasal  156  ayat  (2)  Peraturan  Kapolri  Nomor  22  Tahun  2010  tentang Susunan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah,  tugas  dari Ditbinmas,  yang  meliputi  menyelenggarakan  pembinaan  masyarakat,    kegiatan  Polmas, ketertiban  masyarakat  dan  kegiatan  koordinasi,  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap bentuk  pengamanan  swakarsa,  Kepolisian  Khusus  (Polsus),  serta  kegiatan  kerja  sama dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Pada  hal  tugas-tugas  yang diemban  Ditbinmas  senyatanya  adalah  tugas  preventif  yang  memang  sangat  penting dalam  rangka  mengantisipasi  adanya  tindakan  kriminalitas  serta  terganggunya kamtibmas dimasyarakat.
Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  tentunya  tugas  preventif  penegakkan hukum  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  kepolisian  (Ditbinmas)  semata,  karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta stakeholder yang ada, karena fakta yang  terjadi  walaupun  telah  ada  fungsi  preventif  Kepolisian  yang  dilakukan  oleh Ditbimas,  masih  saja  terdapat  kasus-kasus  kriminal  di  wilayah  hukum  Polresta Balikpapan.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dalam  kasus  yang  terjadi  sejak  Tahun  2016 sampai  dengan  Tahun  2017,  dimana  untuk  kasus  pencurian  berat  tindak  pidana  yang terjadi  adalah  sebanyak  21  kasus,  pencurian  dengan  kekerasan  15  kasus,  curanmor  8 kasus, penganiayaan 8 kasus, penipuan 53 kasus, penggelapan  63 kasus, pembunuhan 2 kasus,  pekosaan  6  kasus  dan  tindak  pidana  yang  melibatkan  ibu  dan  anak  sebanak  1 kasus. 1
Data  tersebut  merupakan  data  yang  telah  duhimpun  oleh  Ditreskrimum  Polresta Balikpapan, tidak termasuk kasus-kasus yang menjadi pemberitaan dimedia, yang terjadi didaerah terpencil serta  yang memang tidak pernah ditangani  dikepolisian. Berdasarkan pada  kasus  tersebut  di  atas,  tentunya  menjadi  cerminan  bagi  kepolisian  untuk mengantisipasi  tindakan  kriminal  yang  terjadi.  Karena  faktanya  dengan  adanya  tidakan kriminal  yang  terjadi  merupakan  salah  satu  indikator  bagi  tugas  preventif  kepolisian belum berjalan secara maksimal. Tentunya, adanya tindakan kriminal yang kadang tanpa dapat  diprediksi,  harus  mampu  diantisipasi  dan  ditanggulangi  oleh  segenap  komponen bangsa termasuk dalam hal ini selaku Kepolisian khususnya Ditbinmas selaku pelaksana tugas preventif Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  masalah,  maka  dalam  penelitian  ini permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah model pembinaan masyarakat dalam sistem  penegakkan  hukum    oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan ?

## C. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  model  pembinaan  masyarakat  dalam  sistem penegakkan  hukum  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  guna  mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan.
1 Data Tindak Pidana Umum Yang Menonjol, Sumber :Ditreskrimum Polresta Balikpapan.

## D. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  empiris pendekatan  masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai dengan kenyataan  yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan  menggunakan  metode  dan  teknik  penelitian  lapangan,  mengadakan kunjugan  kepada  masyarakat  dan  berkomunikasi  dengan  para  anggota masyarakat. 5

## E. Tinjauan Pustaka Konsep Tentang Kriminalitas
Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan  secara  ekonomis  dan  psikologis  yang  melanggar  hukum  yang  berlaku dalam  negara  Indonesia  serta  norma-norma  sosial  dan  agama.  Dapat  diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.
Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu  pola  tingkah  laku  yang  merugikan  masyarakat  (dengan  kata  lain  terdapat korban)  dan  suatu  pola  tingkah  laku  yang  mendapatkan  reaksi  sosial  dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi  nonformal.  Pengertian  kejahatan  sebagai  unsur  dalam  pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu: 1) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. 2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu  berhak  melahirkan  celaan.  Sutherland  berpendapat  bahwa  kelakuan  yang bersifat  jahat (Criminal  behavior) adalah  kelakuan  yang  melanggar  Undang- Undang/hukum  pidana.  Bagaimanapun  im-moril  nya  atau  tidak  patutnya  suatu perbuatan,  ia  bukan  kejahatan  kecuali  bila  dilarang  oleh  Undang-Undang/hukum pidana. (Principles of Criminology)
Pengertian kriminalitas menurut Beberapa para ahli :
a. Menurut R. Susilo Secara sosiologis  mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat  merugikan  masyarakat  yaitu  berupa  hilangnya  keseimbangan ketentraman dan ketertiban.
b. Menurut  M.v.T  kriminalitas  yaitu  perbuatan  yang  meskipun  tidak  ditentukan dalam  undangundang,  sebagai  perbuatan  pidana,  telah  dirasakan  sebagi onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
c. Menurut  M.  A.  Elliat  kriminalitas  adalah  problem  dalam  masyarakat  modern atau  tingkah  laku  yang  gagal  dan  melanggar  hukum  dan  dapat  dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjasra, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.
5 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandara Maju, 2013, hlm. 60.
d. Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro kriminalitas adalah setiap  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  publik  untuk  melindungi masyarakat  dan  diberi  sanksi  berupa  pidana  oleh  Negara.  Perbuatan  tersebut dihukum  karena  melanggar  norma-norma  sosial  masyarakat,  yaitu  adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. 6
Dari  pendapat  para  ahli  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kriminalitas adalah  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  melanggar  hukum,  selain  merugikan penderita  atau  korban  juga  sangat  merugikan  masyarakat  yaitu  berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

## Konsep Tentang Kepolisian
Polisi  adalah  organisasi  yang  memiliki  fungsi  sangat  luas  sekali.  Polisi  dan Kepolisian  sudah  sangat  dikenal  pada  abad  ke-6  sebagai  aparat  negara  dengan kewenangannya  yang  mencerminkan  suatu  kekuasaan  yang  luas  menjadi  penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi  dan  kepolisian  pada  masa  itu  maka  negara  yang  bersangkutan  dinamakan “negara  polisi”  dan  dalam  sejarah  ketatanegaraan  pernah  dikenal  suatu  negara “Politeia”.  Pada  masa  kejayaan  ekspansionisme  dan  imprealisme  dimana  kekuasaan pemerintah  meminjam  tangan  polisi  dan  kepolisian  untuk  menjalankan  tugas  tangan besi  melakukan  penindasan  terhadap  rakyat  pribumi  untuk  kepentingan  pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. 7
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  yang  sering  di  singkat  dengan Polri  dalam  kaitannya  dengan  pemerintah  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  masyarakat,  serta  terciptanya  ketentraman  masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 8
Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap  orang  yang  melanggar  hukum),  merupakan  suatu  anggota  badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). 9
Identitas  polisi  sebagai  abdi  hukum  itu  memang  seharusnya  demikian,  Polisi yang  memberikan  pengabdian,  perlindungan,  penerang  masyarakat  serta  berjuang mengamakan  dan  mempertahankan  kemerdekaan  dan  mewujudkan  masyarakat  yang adil  dan  makmur  dengan  semangat  tri  brata  serta  jiwa  yang  besar,  Polisi  yang
6 . (//http:edyblogspot.comkriminalitas, diakses tanggal 13 Desember 2017
7 . Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.
8 . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum,Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.
9 . W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763
memiliki  hati  nurani  yang  bersih,  bersikap  tenang,  mantap  dan  tidak  tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan. 10
Polisi  sebagai  aparat  Pemerintah,  maka  organisasinya  berada  dalam  lingkup Pemerintah.  Dengan  kata  lain  organisasi  Polisi  adalah  bagian  dari  Organisasi Pemerintah.  Dari  segi  bahasa  organ  kepolisian  adalah  suatu  alat  atau  badan  yang melaksanakan  tugas-tugas  Kepolisian.  Agar  alat  tersebut  dapat  terkoodinir,  dan mencapai  sasaran  yang  diinginkan  maka  diberikan  pembagian  pekerjaan  dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi  Pemerintah  yang  bersangkutan  terhadap  pelaksanaan  tugas  Polisinya.  Diseluruh dunia  Organisasi  Polisi  itu  berbeda-beda.  Ada  yang  membawah  pada  Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. 11
Kaitannya  dengan  kehidupan  bernegara  Polri  merupakan  alat  negara  yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dam pelayanan pada masyarakat dalam rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Agar  dalam  melaksanakan  fungsinya dan  perannya  di  seluruh  wilayah  Indonesia  atau  yang  di  anggap  sebagai  wilayah Negara  Republik  Indonesia  dibagi  dalam  daerah  hukum  menurut  kepentingan pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  mana  ditentukan dalam peraturan pemerintah. 12
Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut  dengan  Markas  Besar  Polri,  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  seluruh  wilayah Negara  Republik  Indonesia  yang  di  pimpin  seorang  Kapolri  yang  bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat  provinsi  disebut dengan kepolisian daerah yang  lazim  disebut  dengan  Polda  yang  di  pimpin  seorang  Kapolda,  yang bertanggungjawab  pada  Kapolri.  Ditingkat  Kabupaten  disebut  dengan  Kepolisian Resot  atau  disebut  juga  dengan  Polres  yang  di  pimpin  oleh  seorang  Kapolres  yang bertanggungjawab  pada  Kapolda.  Tingkat  kecamatan  ada  kepolisian  yang  biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang  bertanggungjawab  pada  Kapolres.  Dan  tingkat  Desa  atau  Kelurahan  ada  polisi yang  di  pimpin  oleh  seorang  Brigadir  Polisi  atau  sesuai  dengan  kebutuhan  menurut situasi dan kondisi daerahnya.

## Konsep Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh
10 . Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Op.cit,hlm 12
11 . Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .
12 . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Op.cit, hlm 15.
subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.Dalam  memastikan  tegaknya  hukum  itu, apabila  diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu  diperkenankan  untuk  menggunakan daya paksa.Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari  sudut objeknya, yaitu  dari  segi  hukumnya.Dalam  hal  ini,  pengertiannya  juga  mencakup  makna  yang luas  dan  sempit.Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  pula  nilai-nilai keadilan  yang  terkandung  di  dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan  yang  formal  dan  tertulis  saja.  Karena  itu,  penerjemahan  perkataan ‘law enforcement’ ke  dalam  bahasa  Indonesia  dalam  menggunakan  perkataan ‘ penegakanhukum’ dalam  arti  luas  dan  dapat  pula  digunakan  istilah ‘penegakan peraturan’ dalam  arti  sempit.  Pembedaan  antara  formalitas  aturan  hukum  yang tertulis  dengan  cakupannilai  keadilan  yang  dikandungnya  ini  bahkan  juga  timbul dalam  bahasa  Inggeris  sendiri  dengan  dikembangkannya  istilah ‘the  rule  of  law’ versus ‘ the rule of just law’ atau dalam istilah ‘ the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘therule of man by law’ . Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung  makna  pemerintahan  oleh  hukum,  tetapi  bukan  dalam  artinya  yang formal,  melainkan  mencakup  pula  nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di dalamnya.Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of justlaw ’.Dalam istilah ‘the rule of law  and  not  of  man’ dimaksudkan  untuk  menegaskan  bahwa  pada  hakikatnya pemerintahan  suatu  negara  hukum  modern  itu  dilakukan  oleh  hukum,  bukan  oleh orang.Istilah  sebaliknya  adalah ‘the  rule  by  law’ yang  dimaksudkan  sebagai pemerintahan  oleh  orang  yang  menggunakan  hukum  sekedar  sebagai  alat  kekuasaan belaka.
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Menurut  Abdurrrahman,  konsep  budaya  hukum  untuk  pertama  kalinya diperkenalkan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  yang  kemudian  dikembangkan  oleh
Daniel  S.  Lev  khusus  di  Indonesia  konsep  ini  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo bersamaan dengan usaha pengembangan studi hukum dan masyarakat. 13
Masalah  budaya  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  masalah  penegakkan  hukum sangat  bergantung  kepada  budaya  hukum  dari  masyarakat  yang  bersangkutan,  untuk dapat fungsinya hukum dalam masyarakat salah satu yang berpengaruh adalah tentang kesadaran hukum  masyarakat.  Kesadaran hukum  disini  dipakai  dalam  arti  kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Ini berarti bahwa kesadaran hukum merupakan  suatu  jembatan  yang  menghubungkan  antara  peraturan-peraturan  hukum dengan  tingkah  laku  anggota  masyarakat,  hal  yang  demikian  inilah  yang  disebut sebagai kultur hukum, yaitu nilai-nilai, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

## II. PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Tindakan Kriminalitas Masyarakat di Kota Balikpapan
Salah  satu  ciri  utama  dari  suatu  negara  hukum  terletak  pada  kecenderungannya untuk  menilai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atas  dasar  peraturan- peraturan  hukum.  Artinya  bahwa  sebuah  negara  dengan  konsep  negara  hukum  selalu mengatur  setiap  tindakan  dan  tingkah  laku  masyarakatnya  berdasarkan  atas  undang- undang  yang  berlaku  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup,  agar  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  Pancasila  dan  UUD NRI 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.  Namun  demkian,  meskipun  segala  tingkah  laku  dan  perbuatan  telah  diatur dalam  setiap  Undang-undang,  kejahatan  masih  saja  marak  terjadi  di  negara  ini.Salah satunya adalah perjudian.
Perjudian  pada  hakikatnya  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma agama,  moralitas,  kesusilaan  maupun  norma  hukum.  Perjudian  ini  dalam  hukum  pidana dimasukkan  ke  dalam  bentuk  kejahatan  terhadap  kesopanan.  Perjudian  di  Indonesia dalam  berbagai  bentuk  akhir-akhir  ini  semakin  marak,  baik  dari  segi  kuantitas,  kualitas, maupun  dari  sistem  perjudian  itu  sendiri.  Perjudian  ini  meresahkan  masyarakat  di  Kota Balikpapan.
Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Tidak asing lagi, ibu rumah tangga, pedagang-pedagang kaki lima, Pegawai Negeri Sipil bahkan  terkadang  juga  para  masyarakat  kelas  elit  juga  melakukan  perjudian,  mereka semua telah menjadikan judi sebagai pekerjaan sampingan dan hiburan sehari-hari.
Maraknya  kejahatan  perjudian  yang  ada  di  negara  ini,  bukan  tidak  mungkin  akan berdampak  terhadap  terhambatnya  pembangunan  nasional.  Hal  tersebut  disebabkan karena  perjudian  mendidik  orang  untuk  mencari  nafkah  dengan  tidak  wajar  dan membentuk  watak  “pemalas”,  sementara  pembangunan  nasional  memerlukan  individu yang giat bekerja keras dan memiliki mental kuat. Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional,  perjudian mempunyai  ekses  yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi muda.
Oleh  karena  itu,  sangat  beralasan  jika  kemudian  kejahatan  perjudian  harus  segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulanginya. Salah satu upaya yang
13 . Abdurrahman, 1986, Tebaran pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat , Media Sarana Press, Jakarta, hal.35
dilakukan  adalah  melalui  aspek  hukum.  Salah  satu  bentuk  usaha  tersebut  adalah dibuatkannya  aturan  khusus  yang  mengatur  tentang  perjudian.  Aturan  tersebut  adalah Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974)  tentang  Penertiban  Perjudian  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981  tentang  Pelaksanaan  Penertiban  Perjudian.Undang- undang  (UU)  tersebut  merupakan  perangkat  hukum  yang  diharapkan  mampu memberantas  perjudian  yang  tengah  berkembang  pesat  di  Indonesia.  Namun  dalam praktik,  aturan  yang  diberlakukan  di  Indonesia  mengenai  perjudian  belum  diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian bukannya berkurang namun semakin subur di kalangan masyarakat.

## Tugas dan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Kriminalitas Di Kota Balikpapan
Perpolisian  Masyarakat  adalah  kebijakan  dan  strategi  yang  bertujuan  agar  dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan  kualitas  hidup,  meningkatkan  pelayanan  polisi  dan  kepercayaan  terhadap polisi  dalam  jalinan  kerjasama  proaktif  dengan  sumber  daya  masyarakat  yang  ingin merubah  berbagai  kondisi  penyebab  kejahatan.  Hal  ini  berarti  diperlukan  adanya kepolisian yang handal, serta peran masyarakat yang besar dalam pengambilan keputusan dan perhatian yang besar teerhadap hak asasi dan kebebasan individu.
Perpolisian  Masyarakat  (Polmas)  sebagai  konsep  mengandung  dua  unsur  yaitu perpolisian dan masyarakat :
(a) Perpolisian mengandung arti segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks  ini perpolisian tidak  hanya menyangkut  hal-hal  yang bersifat operasional  (taktik/teknik),  tetapi  juga  pengelola  fungsi  kepolisian  secara  menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah.
(b)  Masyarakat,  kepada  siapa  fungsi  kepolisian  diberikan (Public  Service) dan dipertanggungjawabkan (Public  Accountability) mengandung  pengertian  yang  luas (Society) yang  mencangkup  setiap  orang  tanpa  mempersoalkan  status  kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus masyarakat dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :
(1)  Wilayah (Community  of  Geography). Warga  masyarakat  yang  berada  dalam suatu  wilayah  kecil  yang  jelas  batas-batasnya.  Batas  yang  dimaksud  adalah  batas geografis  dan  karakteristik  masyarakat.  Sebagai  contoh  :  RT,  RW,  Kelurahan/Desa, Pasar/Mall, kawasan industry, stasiun kereta api/terminal bus dan sebagainya.
(b)  Kepentingan (Community  of  Interest). Warga  masyarakat  yang  bukan  berada dalam  suatu  wilayah,  tetapi  beberapa  wilayah  yang  memiliki  kesamaan  kepentingan. Misalnya : kelompok berdasarkan etnis/suku, agama, profesi, hobi dan lain sebagainya.
Polmas  adalah  penyelenggaraan  tugas  kepolisian  yang  mendasari  kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh  Polri  sepihak  sebagai  subjek  dan  masyarakat  sebagai  objek,  melainkan  harus dilakukan  bersama  oleh  polisi  dan  masyarakat  dengan  cara  memberdayakan  masyarakat melalui  kemitraan  polisi  dan  warga  masyarakat,  sehingga  secara  bersama-sama  mampu mendeteksi  gejala  yang  dapat  menimbulkan  permaslahan  di  masyarakat,  mampu mendapatkan  solusi  untuk  mengantisipasi  permasalahannya  dan  mampu  memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya
Forum  Kemitraan  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM)  merupakan  gabungan  dari perwakilan-perwakilan  dari  berbagai  unsur  di  masyarakat  yang  bekerja  dan  menetap  di lingkungan masyarakat  berikut  Kapolsek, Kanit-kanit dan petugas  Babinkantibmas  yang bertugas di Polsek setempat.
Dalam struktur forum, seorang ketua langsung dipilih dari anggota masyarakat dan wakil  ketua  otomatis  dijabat  oleh  Kapolsek.  Segala  bentuk  kegiatan  forum  dilandasi sebuah AD/ART ( Alternatif  Dispute Resolution), yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui  jalur  alternative  yang  lebih  efektif  berupa  upaya  menetralisir  masalah  selain melalui  proses  hukum  yang  ditandatangani  bersama.  Forum  ini  akan  mengadakan  rapat sedikitnya satu bulan sekali atau lebih bila diperlukan. Polisi akan tetap mengemban tugas serta  memiliki  peran  eksekutif  kepolisiannya  dan  forum  tidak  akan  mendapatkan  tugas maupun peran eksekutif kepolisian.
Upaya  preventif  adalah  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian untuk  menghilangkan  potensi  tindak  kejahatan  yang  terdapat  di  lingkungan  masyarakat. Sehingga  di  lingkungan  tersebut  tidak  jadi  terdapat  tindak  kejahatan,  karena  seblum terjadi telah terlebih dahulu dicegah oleh pihak kepolisian. Dalam upaya preventif, polisi dan  apparat  pemerintah  lain  serta  dukungan  swakarsa  masyarakat  berusaha  untuk memperkecil  ruang  gerak  dan  kesempatan  terjadinya  tindak  kejahatan/pelanggaran. Implementasi  dalam  upaya  preventif  pada  umumnya  diwujudkan  dalam  bentuk-bentuk kegiatan  seperti,  penjagaan,  pengawalan,  patrol  dan  tindakan  pertama  di  TKP  (Tempat Kejadian Perkara) serta tindakan-tindakan lainnya.
Upaya represif adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok  Polri.  Bertujuan  memberikan  pelayanan  yang  sebaikbaiknya  kepada  masyarakat dalam  proses  penegakkan  hukum  dengan  menyelenggarakan  penyidikan  tindak  pidana serta  mengkoordinasikan  dan  mengawasi  pelaksanaan  penyidikan  yang  dilakukan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Oleh  karena  penyidikan  tindak  pidana  merupakan  salah satu  tahap  dari  penegakkan  Hukum  Pidana,  maka  pelaksanaan  upaya  represif  harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Upaya  pencegahan  Kriminalitas  di  Kota  Balikpapan  ini,  diharapkan  peran  serta masyarakat,  terutama  para  tokoh  masyarakat  yang  harus  tampil  sebagai  aktor  utama dalam menggerakkan masyarakat, para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai actor utama  dalam  menggerakkan  masyarakat.  Para  tokoh  masyarakat  ini  diharapkan  dapat memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kelangsungan  program  pencegahan  Kriminalitas ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak- anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  semua  anggota  masyarakat.  Agar  para  tokoh  masyarakat ini  tampil  sebagai  aktor  utama  dalam  upaya  pencegahan  Kriminalitas  ini,  diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut:
1. Memahami  masalah  Kriminalitas,  upaya  pencegahan  dan  penanggulangannya  di masyarakat.
2. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
3. Menggalang  potensi  masyarakat  yang  nantinya  dapat  ikut  membantu  pelaksanaan pencegaha  Kriminalitas,  terutama  orang  tua,  para  remaja  sekolah,  organisasi  sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.
4. Memberikan  arahan  yang  benar,  menyemangati  tanpa  lelah  dan  mengendalikan gerakan  masyarakat  tersebut  agar  tidak  keluar  dari  batas  yang  sudah  ditetapkan bersama.
Upaya  menggalang  dan  menggerakkan  masyarakat,  dapat  melakukan  hal-hal berikut:
1. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana  namun  juga  cara  yang  paling  ampuh  dalam  upaya  menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengerti  tentang  apa  yang  ingin  disampaikan  oleh  para  tokoh  masyarakat  tersebut; mengenai  program  atau  solusi-solusi  apa  saja  yang  bisa  dilakukan.  Ini  lebih  efektif dari pada hanya melalui selebaran selabaran atau spanduk yang terpampang disekitar wilayah tersebut.
2. Mengadakan  rapat  untuk  menyusun  program  kerja.  Hal  ini  harus  dilakukan  tanpa adanya  program  kerja  yang  mumpuni  maka  semua  ide  dan  solusi  yang  telah disampaikan  tidak  akan  bisa  berjalan  dan  hasilnya  tidak  akan  tampak  sama  sekali. Pembuatan  program  kerja  ini  harus  sesuai  dengan  anggaran  yang  tersedia,  jangan sampai  anggaran  yang  telah  disepakati  membengkak  karena  hal-hal  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  program  yang  ada.  Karena  itu,  perlu  adanya  pengawasan  yang intensif  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan  penyalahgunaan  didalam  penyusunan program kerja ini.
3. Para  tokoh  masyarakat  ini  juga  harus  dilibatkan,  baik  tokoh  agama,  tokoh  sosial maupun tokoh pemuda yang ada didalam masyarakat.  Ini penting karena keberadaan tokoh  masyarakat  in  sendiri  telah  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap kehidupan  masyarakat.  Bila  para  tokoh  ini  yang  berbicara,  maka  masyarakat  akan lebih  mudah  mempercayai  dan  menjalankannya  dikarenakan  faktor  kedekatan  antar tokoh dan masyarakatnya ini sendiri.
4. Harus  ada  pemberitahuan  mengenai  bahaya  penyalahgunaan  bahaya  narkoba  dan peringatan  mengenai  hal  tersebut  karena  masalah  ini  tidak  hanya  menjadi  masalah pemerintah semata tapi juga masyarakat.
Tindakan  yang  dijalankan  dapat  diarahkan  pada  dua  sasaran  proses.  Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan  suatu  lingkungan  yang  lebih  membantu  proses  perkembangan  jiwa  remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam  mengembangkan dirinya dengan baik  dan mencapai  tujuan  yang  diharapkan  (suatu  proses  pendamping  kepada  si  remaja,  selain: pengaruh  lingkungan  pergaulan  di  luar  selain  rumah  dan  sekolah).  Dalam  rangka membimbing  dan  mengarahkan  perkembangan  remaja,  bidang  yang  menjadi  pusat perhatian adalah:
1. Sikap dan tingkah laku
Tujuan  dari  suatu  perkembangan  remaja  secara  umum  adalah  merubah  sikap  dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik ), selalu menggantungkan dari  pada  orang  lain,  menginginkan  pemuasan  segera,  dan  tidak  mampu  mengontrol perbuatannya,  harus  diubah  menjadi  mampu  memperhatikan  orang  lain,  berdiri  sendiri, menyesuaikan  keinginanan  dengan  kenyataan  yang  ada  dan  mengontrol  perbuatannya
sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan  dari  orang  tua.  Orang  tua  harus  mampu  untuk  memberi  perhatian,  memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.

## 2. Emosional
Untuk  mendapatkan  kebebasan  emosional,  remaja  mencoba  merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai  tinkah laku memberontak atau  membangkang.  Dalam  hal  ini  diharapkan  pengertian  orang  tua  untuk  tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha menbimbingnya secara bertahap.  Usahakan  jangan  menciptakan  suasana  lingkungan  yang  lain,  yang  kadang- kadang  menjerumuskannya.  Anak  menjadi  nakal,  pemberantakan  dan  malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat).

## 3. Mental dan  intelektual
Dalam  perkembakangannya  mental  dan  intelektual  mengharapkan  remaja  dapat menerima  emosionalnya  dengan  memahami  mengenai  kelebihan  dan  kekurangannya dirinya.  Dengan  begitu  ia  dapat  membedakan  antara  cita-cita  dan  angan-angan  dengan kenyataan  sesungguhnya.  Pada  mulanya  daya  pikir  remaja  banyak  dipengaruhi  oleh fantasi,  sejalan  dengan  meningkatnya  kemampuan  berfikir  secara  abstrak.  Pikiran  yang abstrak  ini  seringkali  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  dan  dapat  menimbulkan kekecewaan  dan  keputusasaan.  Untuk  mengatasi  hal  ini  dibutuhkan  bantuan  orang  tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan  yang  dimilikinya  tersebut.  Jangan  membebani  remaja  dengan  berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.

## 4. Sosial
Untuk  mencapai  tujuan  perkembngan,  remaja  harus  belajar  bergaul  semua  orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan  dalam  hal  ini  dapat  menyebabkan  ia  memiliki  satu  lingkungan  pergaulan  saja misalnya  suatu  kelompok  tertentu  dan  ini  dapat  menjurus  ketindakan  penyalagunaan narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan  kelompoknya.  Selain  itu  juga  kita  sebagai  orang  tua  dan  guru,  harus  mampu menumbuhkan  satu  budi  perkerti/ahlak  yang  luhur  dan  mulia;  suatu  keberanian  untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lai dan menjadi teladan yang baik.

## 5. Pembentukan identitas diri
Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu  yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya  dan  merupakan  pengangan  atau  falsafah  hidup  yang  menjadi  pengendali  bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi  yang menurut  penilain  remaja  cukup  di  dalam  kehidupannya.  Orng  tua  memang  peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga  penyadaran  ini  memberikan  arti  yang  baru  pada  keyakinan  agama  yang  telah diperolehnya.  Untuk  dapat  menjadi  tokoh  identifikasi,  tokoh  tersebuh  harus  menjadi
kebanggaan bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.
Walaupun  sampai  sekarang  usaha  penanggulangan  selalu  diupayakan  tetapi hasilnya  masih  banyak  menemui  kendala.  Antara  pedangang  obat  bius  dengan penggunanya serta kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh angka penganguran yang tinggi  sangat  menyulitkan  usaha  penanggulan  tersebut.  Permasalahan  tersebut  masih dicari  tentang  mengapa  dan  bagaimana  seseorang  menggunakan  dan  menjual    obat terlarang  tersebut.  Usaha  penanggulangan  dengan  memberlakukan  hukuman  yang  berat bagi  pengedar,  pengguna  dan  penyeludup  obat  bius  sudah  diberlakukan,  tetapi  sampai sekarang  banyak  orang  masih  melakukannya,  disamping  itu  pelakunya  masih  pelaku- pelakulama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama.
Metode  pengobatan  telah  banyak  dilakukan  dengan  berbagai  penelitian  dan dilaporkan  dalam  jurnal  internasional  yang  intinya  dengan  mengunakan  obat  yang efeknya  mirip  obat  bius  tetapi  tidak  menimbulkan  adikasi.  Sehingga  penderita  yang menerima  obat  subsitusi  tersebut  secara  berangsur-angsur  akan  dikurangi  efek ketergantungan  tersebut.  Obat-obat  antirepdesan  yang  digunakan  secara  klinis  cukup efektif untuk pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi.
Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini penggunaan obat bius terus meningkat  terutama  dikalangan  anak-anak  muda,  preman,  penjahat  kambuhan  dan pengangguran.  Banyak  juga  terjadi  pada  kalangan  orang  dewasa  maupun  siswa  dan mahasiswa yang melarikan diri dari stees karena tekan rumah tangga, di sekolah maupun patah  hati  karena  putus  dengan  pacarnya.  Akar  permasalahan  tersebut  merupakan  titik awal  yang  harus  diamati  dengar  cermat  dalam  usaha  pencegahan  atau  mengurangi terjadinya  penyalahgunaan  obat  bius  ini.  Sehingga  dalam  mengidentifikasi  permaslahan untuk  mengurangi  kasus  penyalahgunaan  obat  bius  ini  diperlukan  dua  bentuk pendekatan. 14
a. Secara tidak langsung
Upaya tidak langsung meliputi  memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman,  memperbiki  sistem  perekonomian  rakyat,  memperluas  lapangan  kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.
b. Secara lansung
Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara  maupun  pelabuahan  terhadap  kemungkinan  terjadinya  penyeledupan  obat  bius, pengawasan  secara  ketat  peredaran  obat  bius  yang  di  jual  di  apotik  maupun  toko  obat, pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkdar alkohol tinggi, baik di  supermarket  maupun  toko-toko  agen  penjual  minuman  keras,  penangkap  penjual, pengedar    dan  pengguna  obat  bius  agar  di  adili  sesuai  dengan  tingkat  kesalahannya  dan sesuai  dengan undang-undang  yang berlaku, melakukan rehebilitas medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.
14 Darmono, Toksikologi narkoba dan alkohol, Jakarta: UI-Press, 2006. hlm. 58
Upaya  penanggulangan  yang  lain  dapat  dibagi  menjadi  dua  tahap  yaitu  tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi. 15
(1) Pencegahan
a)  Membatasi  peredaran  dan  pemberian  obat,  b)  membatasi  iklan-iklan  obat  yang terlalu berlebih-lebihan, c) memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda, d) memperbesar “sarasa  percaya  diri  sendiri”  pada  remaja  golongan  muda,  misalnya  memberikan  suatu “keterampian” dalam bidang-bidang tertentu, e) mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat, f) membina keluarga bahagia  dan  harmonis,  dimana  anak  mereka  aman,  dicintai,  dihargai,  dan  mampu menjelmakan  dirinya,  g)  kerja  sama  yang  erat  antara  orang  tua-guru  juga  merupakan senjatah ampuh dalam pencegahan ini, sehingga kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua, k) mempertebal imam ketuhanan dalam cintah Tanah Air.
(2) Pengobatan dan rehabilitasi
Jika  seorang  remaja  menjadi  korban  ketergantungan  obat,  yakinlah  diri  anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawahnya ke fasilitas tertentu.Dengan  demikian  kesejahteraan  keluarga  anda  dapat  selalu  dipertahankan- diperbaiki.  Bersikaplah  tenang,  jangan  terus  marah  atau  menghukum  mereka,  serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira  apakah  kekurangan  kita  sebagai  orangtua  yang  menyebabkan  kekecewaan mereka.  Bujuklah  mereka  agar  mau  dibawa  konsultasi  kepada  ahlinya  sehingga  dapat diperolehpetunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.
Moral merupaknan landasan dan dasar dalam menjalankan atau melahirkan profesi. Dalam  menjalankan  profesi  agar  tetap  berada  dalam  kerangka  nilai-nilai  moral  maka diperlukan aturan perilaku ( code of conduct ) berupa etika.Kode etik profesi adalah suatu tuntunan,  bimbingan  atau  pedoman  moral  atau  kesusilaan  untuk  untuk  suatu  profesi tertentu  atau  merupakan  daftar  kewajiban  dalam  menjalankan  profesi  yang  disusun  oleh para  anggota  profesi  berisi  nilai-nilai  etis  yang  diterapkan  sebagai  sarana  pembimbing dan  menggali  bagaimana  seharusnya  atau  seyogyanya  pemegang  profesi  bertindak  atau berperilaku atau berbuat  dalam menjalankan profesinya.Jadi, nilai-nilai  yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.
Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota  yang tergabung dalam organisasi profesi  tersebut.Oleh  karena  itu  antara  organisasi  profesi  yang  satu  dengan  organisasi lainnya  memiliki  rumusan  kode  etik  profesi  yang  berbeda-beda,  baik  unsur  normanya maupunruang  lingkup  dan  wilayah  berlakunya.Demikian  pula  pada  profesi  yang kepolisian,  mempunyai  kode  etik  yang  berlaku  bagi  polisi  dan  pemegang  fungsi kepolisian. 16
Berdasarkan  undang-undang  polri  diberi  tugas  sebagai  alat  Negara  penegak hukum,  pelindung  dan  pelayan  masyarakat  beserta  dengan  komponen  bangsa  lainnya
15 Simadjuntak, Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Social , Bandung, Tarsito, 1981, hlm.303-304
16 Rahardi Pudi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri , Surabaya, Lakshang Grafika, 2014, hlm. 156-157
sangat  berkewajiban  dalam  usaha  pencegahan  dan  penanggulangan  masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan  terhadap  setiap  ancaman  penyalahgunaan  narkoba  memiliki  beberapa upaya  penanggulangan:  Upaya  pre-emptif  yang  dilakukan  berupa  kegiatan-kegiatan edukatif  dengan  sasaran  mempengaruhi  faktor-faktor  penyebab,  pendorong  dan  faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma  hidup  bebas  narkoba  yaitu  dengan  sikap  tegas  untuk  menolak  terhadap kejahatan narkoba.
Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat  produktif,  konstraktif  dan  kreatif,  sedangkan  kegiatan  yang  bersifat  preventif edukatif  dilakukan  dengan  metode  komunikasi  informasi  edukatif  yang  dapat  dilakukan melalui  berbagai  jalur  antara  lain  keluarga,  pendidikan/  lembaga  keagamaan  dan organisasi  kemasyarakatan.  Upaya  ini  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan narkoba  melalui  pengendalian  dan  pengawasan  jalur  resmi  serta  pengawasan  langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police hazard tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:
1) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2) Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
3) Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk di Indonesia.
4) Mencegah  secara  langsung  peredaran  gelap  narkoba  di  dalam  negeri disamping  mencegah  agar  Indonesia  tidak  dimanfaatkan  sebagai  mata rantai  perdagangan  gelap  baik  tingkat  nasional,  regional,  maupun internasional.
Merupakan  upaya  penindakan  dan  penegakkan  hukum  terhadap  ancaman  factual dengan  sanksi  yang  tegas  dan  konsisten  sehingga  dapat  membuat  jera  pelaku penyalahguna  narkoba.  Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  polri  dalam  usaha  represif adalah:
1) Memutus jalur peredaran gelap narkoba.
2) Mengungkap jaringan sindikat.
3) Mengungkap latar belakang kejahatan penyalahgunaan narkoba.
Fungsi  kepolisian  yang  dimaksud  adalah  tugas  dan  wewenang  kepolisian  secara umum,  artinya  segala  kegiatan  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  polisi  yang  meliputi kegiatan  pencegahan (preventif) dan  penegakan  hukum  atau represif .  Perumusan  fungsi ini  didasarkan  pada  tipe  kepolisian  yang  tiap-tiap  Negara  berbeda-beda,  ada  tipe kepolisian  yang  ditarik  dari  kondisi  sosial  yang  menempatkan  polisi  sebagai  tugas  yang
bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjadi ststus quo dan menjalankan hukum saja. 17
Model  Pembinaan  Masyarakat  dalam  Sistem  Penegakkan  Hukum    oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan
Usaha  penanggulangan  suatu  kejahatan,  apakah  itu  menyangkut  kepentingan hukum  perorangan,  masyarakat  maupun  kepentingan  hukum  Negara,  tidaklah  mudah seperti  yang  dibayangkan  karena  tidak  mungkin  untuk  menghilangkannya.  Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat tersebut banyak variasinya serta  sesuai  pula  dengan  perkembangan  zaman  semakin  canggih. Dalam  hal  upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal  secara garis besar dapat  dilakukan  dengan  2  cara,  yaitu  jalur  non  hukum  atau  tindakan  preventif  dan dengan  jalur  hukum  atau  tindakan  represif. Di  bawah  ini  Penulis  akan  menguraikan tentang  upaya  penanggulangan  kejahatan  perjudian  yang  terjadi  di  Kota  Balikpapan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka didapatkan data sebagai berikut;
Upaya pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangi kejahatan perjudian adalah melalu cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.
Hal  di  atas  senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  W.  Kusuma  yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut:“pencegahan kejahatan jauh lebih  penting/baik  daripada  hukuman  terhadap  kejahatan  dan  hukum  hanya  boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan”.
Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang  dapat  menjurus  ke  arah  birokrasi  yang  merugikan  penyalahgunaankekuasaan atau wewenang.
Usaha  pencegahan  adalah  lebih  ekonomis  bila  dibandingkan  dengan  usaha represif  dan  rehabilitasi.Untuk  melayani  jumlah  orang  yang  lebih  besar  jumlahnya tidak  diperlukan  banyak  dan  tenaga  seperti  pada  usaha  represif,  dan  rehabilitasi menurut perbandingan.
Usaha  pencegahan  juga  dapat  dilakukan  secara  perorangan  sendiri-sendiri  dan tidak  selalu  memerlukan  keahlian  seperti  pada  usaha  represif  dan  rehabilitasi, misalnya  menjaga  diri  jangan  sampai  menjadi  korban  kriminalitas,  tidak  lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.
Pada  kasus  pertama  yang  ditangani  oleh  pihak  Satuan  Binmas  Polresta Balikpapan,  aksi  tawuran  tersebut  terjadi  pada  Selasa  20  januari  2015.  Para  pelajar yang  berhasil  diamankan  oleh  pihak  kepolisian  berjumlah  kurang  lebih  79  orang pelajar.  Beberapa  diantaranya  merupakan  pelajar  perempuan.  Dari  para  pelajar  yang
17 Sadjijono ,Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance , Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 205-206
diamankan, terdapat pula beberapa pelajar yang membawa senjata tajam. Para pelajar tersebut tidak hanya berasal dari beberapa sekolah yang ada di Balikpapan, tetapi juga dari beberapa sekolah di luar Balikpapan.
Dari  hasil  penangkapan  terhadap  para  pelajar  yang  diamankan  oleh  Polresta Balikpapan,  para  pelajar  yang  tidak  kedapatan  membawa  senjata  tajam  terpaksa menginap  semalam  di  Polresta  Balikpapan.  Selama  proses  menginap  dan  menunggu pihak  sekolah  ataupun  orang  tua  yang  bersangkutan  datang  mengambil  para  pelajar tersebut,  para  pelajar  diberikan  hukuman  berupa  latihan  fisik  di  lapangan  Polresta Balikpapan.  Latihan  fisik  tersebut  berupa  baris-berbaris,  lari  keliling  lapangan,  push up, skot jump, dll.
Usaha  pencegahan  tidak  perlu  menimbulkan  akibat  yang  negatif  seperti  antara lain;  stigmatisasi  (pemberian  cap  pada  yang  dihukum  atau  dibina),  pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak assi, permusuhan/kebencian  terhadap  satu  sama  lain  yang  dapat  menjurus  ke  arah residivisme.  Viktimisasi  struktural  yaitu  penimbulan  korban  struktur  tertentu  dapat dikurangi  dengan  adanya  usaha  pencegahan  tersebut,  misalnya  korban  suatu  sistem penghukuman,  peraturan  tertentu  sehingga  dapat  mengalami  penderitaan  mental, fisik dan sosial.
Menurut Arif Gosita bahwa :
Usaha  pencegahan  dapat  pula  mempererat  persatuan,  kerukunan  dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.Dengan  demikian,  usaha  pencegahan  dapat  membantu  orang mengembangkan  orang  bernegara  dan  bermasyarakat  lebih  baik  lagi,  oleh karena  mengamankan  dan  mengusahakan  stabilitas  dalam  masyarakat,  yang diperlukan  demi  pelaksanaan  pembangunan  nasional  untuk  mencapai masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Usaha  pencegahan  kriminalitas  dan penyimpangan  lain  merupakan  suatu  usaha  menciptakan  kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.
Di  bawah  ini  merupakan  elemen-elemen  yang  dapat  melakukan  upaya preventif dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian:
Unsur  yang  paling  pertama  yang  berperan  penting  dalam  penanggulangan kejahatan perjudian adalah individu. Hal tersebut sesuai dengan Setiap individu, harus menumbuhkan  kesadaran  dalam  diri,  baik  kesadaran  dari  segi  agama  maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka.
Selain  hal  di  atas,  menurut  hemat  Penulis  sendiri,  bahwa  masyarakat  harus menciptakan  kontrol  sosial  dalam  diri  mereka  agar  tidak  mudah  terpengaruh  untuk melakukan  kejahatan  perjudian.  Mereka  harus  menumbuhkan  kesadaran  bahwa perjudian pada akhirnya akan merusak moralitas mereka. Selain itu, iming-iming akan keuntungan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  pada  akhirnya  bisa  membuat mereka kehilangan pekerjaan.
Kehidupan  masyarakat  adalah  suatu  komunitas  manusia  yang  memiliki  watak yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat merupakan salah
satu hal yang sangat urgen yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  perlu  adanya  pola  hidup  yang  aman  dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan.
Masyarakat  haruslah  sadar  bahwa  mereka  adalah  bagian  terpenting  yang  dapat menentukan  tinggi  rendahnya  kejahatan  yang  terjadi,  dan  dengan  kesadaran  itu  maka secara tidak langsung masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam memberantas kejahatan.
Pendapat  di  atas  jelas  mengatakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  dalam menanggulangi  kejahatan  lebih  baik  dilakukan  sebelum  kejahatan  itu  terjadi,  dan dalam  hal  ini  masyarakat  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dan  tepat  untuk melakukan  upaya  tersebut.  Misalkan  dengan  cara  menciptakan  suasana  kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang  ada  serta  saling  menumbuhkan  dan  menjaga  hubungan  silaturahmi.  Selain  itu, juga dapat melaporkan jika mengetahui bahwa di lingkungan sekitar terjadi kejahatan perjudian.
Selain  individu  dan  masyarakat  tersebut  di  atas,  yang  paling  berperan  penting dalam menanggulangi kejahatan adalah kepolisian. Di dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Undang-Undang  Kepolisian  RI  menyatakan  bahwa  kepolisian merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
1. Menegakkan hukum; dan
2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi  untuk mencegahdan  menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
Walaupun  diorganisasikan  secara  berbeda-beda,  namun  polisi  mempunyai  tugas yang  hampir  sama  di  seluruh  dunia.  Titik-titik  kesamaanatau  benang  merah  itu,  antara lain berupa:
1. Tugas  pokoknya  hampir  serupa  yakni;  menegakkan  hukum  sertamemelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yangbermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena  sifat  penugasan  yang  keras,  maka  petugas  polisi  dan  kepolisianumumnya harus  kuat,  diorganisasikan  secara  semi  militer,  dididik,dilatih  dan  diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkandilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai  penegak  hukum  di  lini  terdepan  dari  proses  pelaksanaanCriminal  Justice System  (CJS)  atau  sistem  peradilan  pidana,  yangberkewenangan  melakukan  upaya paksa  dalam  tindakan  represif,  yangpotensial  menyalahgunakan  wewenang  yang dipercayakan  padanya,maka  polisi  harus  diikat  dengan  hukum  acara  yang  ketat. Untuk  dapatbersikap  dan  bertindak  santun  juga  harus  diikat  dengan  etika kepolisianyang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi.
6. Dalam  melakukan  tugas  prevensi  itu  polisi  boleh  bertindak  apa  saja,  asal  tidak melanggar hukum itu sendiri.
7. Pada  hakekatnya  benang  merah  itu  membentuk  perilaku  dan  budayaorganisasi kepolisian  dimanapun.  Dengan  demikian  tubuh  dan  wajahorganisasi  polisi  dapat berbeda-beda  namun  semangatnya  hampir  sama.Jiwa  dan  semangat  organisasi  polisi itu pada intinya adalah pengabdiandan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisiberkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.
Mengenai  poin  kedua,  Kunarto  mengartikan  tugas  preventif  sebagaitugas  yang bermakna  pembinaan  kepada  masyarakat  agar  sadar  dan  taatpada  hukum  dan  memiliki daya  lawan  terhadap  praktek  melanggar  hukumatau  kejahatan.  Pelaksanaan  tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompokbesar :
1. Pencegahan  yang  bersifat  fisik  dengan  melakukan  empat  kegiatanpokok,  antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan  yang  bersifat  pembinaan  dengan  melakukan  kegiatan  penyuluhan, bimbingan,  arahan,  sambung,  anjang  sana  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.
Sedangkan  tugas  represif  adalah  tugas  terbatas,  kewenangannya  dibatasioleh KUHAP  sehingga  asasnya  bersifat  legalitas  yang  berarti  semuatindakannya  harus berlandaskan  hukum.Bentuk  pelaksanaan  daripada  tugasrepresif  berupa  tindakan penyelidikan,  penggerbekan,  penangkapan,penyidikan,  investigasi  sampai  peradilannya. menambahkan satu tipe pencegahan lagi,yakni “preemtif”.
Dalam  praktek  di  lapangan  Polri  menyebut  istilah  preemtifini  sebagai “pembinaan  masyarakat”  atau  “preventif  tidak  langsung”,  yaitupembinaan  yang bertujuan  agar  masyarakat  menjadi law  abiding  citizens .  Dalam  hal  ini  polisi  berbicara tentang  penegakanhukum  tanpa  perlu  menyebut  hukum  dan  prosedur  penegakan hukumbarang  sekalipun.Untuk  mencapai  polisi  yang  profesional  dan  pemolisian  yang efektifdiperlukan  pemolisian  yang  dilandasi  dengan  ilmu  pengetahuan  sehinggadapat menyesuaikan  dengan  corak  masyarakat  dan  lingkungan  yang  dihadapi.  Pemolisian ( Policing )  adalah  cara  pelaksanaan  tugas  polisi  yangmengacu  pada  hubungan  antara polisi  dengan  pemerintahan  maupun  denganmasyarakat  yang  didorong  adanya kewenangan, kebutuhan sertakepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.
Untuk  lebih  jelasnya,  Penulis  akan  menguraikan  tentang  upaya  dari  kepolisian, khususnya Polresta Balikpapan dalam menanggulangi kejahatan perjudian di bawah ini.
a. Upaya Pre-emtif
Upaya  pre-emtif  yang  dilakukan  oleh  beberapa  kegiatan-kegiatan  edukatif dengan  sasaran  menghilangkan  faktor-faktor  penyebab  yang  menjadi  pendorong  dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan perjudian itu  sendiri.  Sasaran  yang  hendak  dicapai  adalah  terciptanya  suatu  kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup yang anti perjudian.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perjudian  adalah“melalui pengendalian  dan  pengawasan  langsung  terhadap  wilayah  hukum  Polsekta Tamalanrea agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual”.
b. Upaya Preventif
Upaya  penanggulangan  secara  preventif dilakukan  adalah  dengan mengupayakan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  tersebut.  Untuk  itu,  kegiatan yang  dilakukan  adalah  dengan  mengupayakan  optimalisasi  kegiatan  intern  pada institusi  kepolisian  khususnya  personil  dan  sarananya.  Mengadakan  pengawasan  di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perjudian.
Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat- tempat  yang dianggap rawan. Polresta  Balikpapan mengadakan operasi-operasi,  baik yang  bersifat  rutin  maupun  yang  bersifat  operasi  mendadak.  Operasi  rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan.
Operasi  atau  razia  yang  berkesinambungan  oleh  Aparat  Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) harus dilakukan.Berkesinambungan  dimaksudkan  selain  menghilangkan  harapan  para oknum  untuk  memperoleh  untung  dari  permainan  judi  tersebut  juga  untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepolisian sangat serius dalam memberantas penyakit masyarakat tersebut.
c. Upaya Represif
Selain  tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian, kepolisian  juga  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  represif.Tindakan  represif  yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur  yang telah ditetapkan dan atas perintah dari atasan tertinggi di kepolisian daerah tersebut.
Tindakan penanganan kejahatan yang kami tempuh, harus mendapat perintah dari  atasan  dikarenakan  jika  terjadi  kesalahan  prosedur  dan  lain  sebagainya  yang mengakibatkan  kerugian  bagi  pelaku  ataupun  masyarakat,  hal  tersebut  menjadi tanggung  jawab  atasan.  Sehingga  aparat  yang  bekerja  dilapangan  dalam  melakukan tindakan  tidak  sewenang-wenang.Tindakan  tersebut  dapat  berupa  pelumpuhan terhadap  pelaku,  melakukan  penangkapan,  penyelidikan,  penyidikan  dan  lain sebagainya.
Penanggulangan  secara  represif  dilakukan  dengan  memberikan  tindakan kepada  pelaku  perjudian  sesuai  hukum  yang  berlaku.  Upaya  ini  terlihat  sudah dilakukan  dengan  baik,  sejak  perkara  ditangani  pihak  kepolisian  sendiri,  kemudian berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut.

## III. PENUTUP
1. Kesimpulan
Model  pembinaan  masyarakat  dalam  sistem  penegakkan  hukum    oleh Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  guna  mencegah  terjadinya  tindakan kriminalitas  di  Kota  Balikpapan,  adalah  (a)  Pre-emtif  kegiatan  ini  pada dasarnya  berupa  pembinaan  dan  pengembangan  lingkungan  pola  hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan  yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif.Selain  itu,  juga  dalam  kegiatan  ini,  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat.  (b)  Preventif  upaya  penanggulangan  secara  preventif  dilakukan
adalah  dengan  mengupayakan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian khususnya personil dan  (c) Represif penanggulangan  secara  represif  dilakukan  dengan  memberikan  tindakan kepada  pelaku  perjudian  sesuai  hukum  yang  berlaku.Tindakan  penanganan kejahatan  yang    ditempuh,  harus  mendapat  perintah  dari  atasan  dikarenakan jika  terjadi  kesalahan  prosedur  dan  lain  sebagainya  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  pelaku  ataupun  masyarakat,  hal  tersebut  menjadi  tanggung jawab  atasan.  Sehingga  aparat  yang  bekerja  dilapangan  dalam  melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.Tindakan penanganan tersebut dapat berupa pelumpuhan  terhadap  pelaku,  melakukan  penangkapan,  penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.
2. Saran
a. Kepolisian  harus  melakukan  pembenahan  di  dalam  tubuh  kepolisian  itu sendiri,  agar  citra  kepolisian  kembali  membaik,  sehingga  masyarakat kembali dapat mempercayai kepolisian sebagai aparatur penegak hukum.
b. Kepolisian  harus  Mengembangkan  sistem  dan  jaringan  pertahanan masyarakat,  agar  masyarakat  mampu  menghindarkan  diri  dari  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perjudian.Membangun  sistem  jaringan pengawasan publik bagi seluruh kegiatan dan seluruh upaya pemberantasan kejahatan  perjudian,  sebaiknya  dalam  pelaksanaan  tugas  masing-masing aparat  penegak  hukum  diadakannya  Koordinasi  dan  kerjasama  dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995;
Azhari, Negara Hukum Indonesia , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1995; Anthon.  F.  Susanto, Wajah  Peradilan  Kita  (Konstruksi  Sosial  Tentang  Penyimpangan, Mekanisme  Kontrol  dan  Akubtabilitas  Peradilan  Pidana) ,  Refika  Aditama, Bandung, 2004;
Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  &  Undang-undang  Dasar  NKRI  1945,  Kajian Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama    dalam  Masyarakat  yang Majemuk , Sinar Grafika, Jakarta,  2012;
Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;
Bahder  Johan  Nasution, Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Mandar  Maju, Bandung, 2011;
Ian  Taylor,  Paul  Walton,  Jock  Young. The  New  Criminologi  :  For  a  Social  Theory  of deviance . Routledge & Kegan Paul London ang Boston. 1973; Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  & Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
Juhaya, Teori Hukum dan Aplikasinya , CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011; Otje  Salman  dan  Anton  F  Susanto, Beberapa  Aspek  Sosiologi  Hukum ,  P.T  Alumni, Bandung, 2004;
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981; Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selecta Krimoinologi . PT Eresco, Bandung. 1992;
……….., Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &Penegakan  Hukum ,  Mandar  Maju, Bandung,  2001;
Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara , UII Pres, Yogyakarta, 2003;
Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi  Dan Masyarakat , PT. Alumni, Bandung. 1985; S.F.  Marbun,  Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1997;
Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum , Alumni, Bandung, 1983; Soerjono  Soekanto, Kegunaan  Sosiologi  Hukum  Bagi  Kalangan  Hukum ,  Alumni Bandung, 1981;
………..,  Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat ,  CV.  Rajawali, Jakarta, 1982;
………., Penegakan Hukum,  Bina Cipta, Bandung,  1983;
………., Efektivitas  Hukum  dan  Penerapan  Sanks i,  CV.  Ramadja  Karya,    Bandung, 1988;
Syaiful  Bakhri, Ilmu  Negara  Dalam  Konteks  Negara  Hukum  Modern ,  Total  Media, Jakarta, 2010;
Salim  H.S  dan Erlies  Septiana Nurbani, Penerapan Teori  Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi ,  Rajawali Pers, Jakarta,2016; Warsito  Hadi  Utomo.  H ,  Hukum  Kepolisian  Di  Indonesia ,  Prestasi  Pustaka  Publisher, Jakarta, 2005;