## Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi
Mahzar 1 , Putri Kemala Sari 2 1, 2 Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia Email Koresponden: mahzar1208@gmail.com

## Abstrak
Penyelenggaraan  Pemilu  merupakan  perwujudan  dari  terlaksananya  tujuan  demokrasi. Pesta  demokrasi  yang  dinikmati  oleh  seluruh  rakyat  dan  partai  politik  sebagai  peserta pemilu  telah  dibatasi  haknya  melalui  keberadaan Presidential  Threshold .  Pemilu  yang notabene  untuk  mewujudkan  tujuan  demokrasi,  yaitu  pemerintahan  dari,  oleh  dan  untuk rakyat  sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  penyelenggaraan  pemilu  harus mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi.  Artikel  ini  akan  menjawab  pertanyaan  apakah penerapan Presidential  Threshold perlu  dihapuskan  dalam  sistem  pemerintahan  yang demokrasi  di  Indonesia.  Hal  tersebut  akan  dijawab  menggunakan  metode  penelitian normatif  dengan  mengkaji  studi  bahan  pustaka.  UUD  1945  sebenarnya  telah  mengunci terkait syarat pencalonan Presiden pada Pasal 6A, tetapi DPR dalam undang-undang pemilu telah menambahkan syarat untuk menjadi presiden yaitu ambang batas suara presiden yang harus  didapatkan  oleh  partai  politik  untuk  mengusung  calon  presiden.  Keberadaan Presidential Threshold telah mengkebiri hak rakyat dan partai politik dalam pesta demokrasi. Konsep  negara  demokrasi  akan  berjalan  lebih  transparan  jika  aturan  ambang  batas  20% dihapuskan dengan hanya menggunakan keterwakilan di parlemen saja.
Kata kunci: Presidential Threshold, Pemilu, Demokrasi

## Pendahuluan
Prinsip  demokrasi  memberikan  gambaran  bahwa  dalam  negara  demokrasi rakyatlah  yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  dituangkan  ke  dalam  suatu konstitusi  (Firdaus,  2015).  Bagi  negara  demokrasi,  pemilu  merupakan  sarana  yang tepat  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  nilai-nilai  demokrasi  demi tujuan  untuk  tercapainya  masyarakat  yang  adil  dan  Makmur  (Efendi  dkk.,  2023). Sudah  sepantasnya  hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilu  merupakan  suatu penyampaian keinginan dari kedaulatan rakyat dan juga bagian dari hak asasi setiap warga  negara.  Maka  hal  itu,  dalam  rangka  pelaksanaan  hak  asasi  warga  negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai  dengan  jadwal  ketatanegaraan  yang  ditentukan  (Jimly  Asshiddiqie,  2010). Sesuai  dengan  amanat  Konstitusi  yang  harus  dijalankan,  pemilu  di  Indonesia dilaksanakan  setiap  lima  tahun  sekali  untuk  memilih  wakil  rakyat,  salah  satunya yaitu  kepala  pemerintahan  atau  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  mana
pemilihannya dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut A. S. S. Tambunan, “pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dari  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dikehendaki  yang  pada  hakikatnya perwujudan  dari  pada  hak-hak  politik  rakyat  dan  sekaligus  merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat untuk menentukan hak pilih kepada wakil- wakilnya yang akan menjalankan roda pemerintahan” (Tambunan, 1991).
Maka  dari  itu  pemilu  menjadi  suatu  pilar  penting  dalam  demokrasi  yang harus  diselenggarakan  agar  terciptanya  masyarakat  yang  demokratis  (Erick  & Ikhwan,  2022).  Penjelasan  pemilihan  umum  dapat  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang- Undang Dasar pada Pasal 22 huruf E ayat 1 menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.  Sedangkan  tujuan  dari  pelaksanaan  pemilihan  umum  menurut  undang - undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilu  pada  Pasal  1  angka  (1)  yang menyatakan  bahwa  “ Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”.
Di Indonesia saat pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat hal menarik yaitu  terkait  pengaturan  ambang  batas  dikenal  dengan  istilah Presidential Threshold .  Aturan  ambang  batas  terdapat  pada  Bab  VI  Undang – Undang  No.  7 Tahun  2017  Pasal  222  hasil  revisi  undang-undang  pemilu  tahun  2008  yang menyebutkan bahwa “pasangan calon di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai  politik  peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling sedikit  20%  dari  jumlah  suara  kursi  di  DPR  atau  memperoleh  25%  dari suara  sah nasional  pada  pemilu  anggota DPR  sebelumnya”. Aturan  diatas  mengalami perubahan  yang  pada  awalnya  syarat  partai  politik  untuk  mengajukan  calon presiden  harus  memilki  jumlah  suara  di  parlemen  sebesar  15%  di  tahun  2004 menjadi 20% hingga sampai saat ini.
Presidential  Threshold merupakan  peraturan  ambang  batas  untuk  mengusung pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden.  Pengusung  dalam  hal  ini  adalah  partai politik  yang  memiliki kursi di DPR.  Persentase jumlah kursi  di  DPR akan menjadi penentu  untuk  mengusung  calon  presiden  dan  wakil  presiden  (Kurnia,  2020). Singkatnya  setiap  partai  politik yang  ingin mencalonkan  Presiden  harus  mendapat dukungan suara dari parlemen dengan besaran jumlah yang ditentukan pada Pasal 222  Undang-Undang  Pemilu  tersebut.  Hal  inilah  yang  menjadi  polemik  dalam memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebab dengan ketentuan Presidential  Threshold tersebut berpotensi menghilangkan hak  warga negara melalui
partai politik (Sholahuddin, 2019).
Masalah yang timbul adalah ketika partai-partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut atau memperoleh kursi kecil di DPR pasti tidak akan berdaya dihadapan  partai  besar,  sehingga  pilihannya  hanya  satu  yaitu  merapat  atau bergabung  dengan  partai  lain.  Hal  inilah  yang  justru  seperti  membatasi  hak-hak partai  minoritas  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Padahal  Dalam sebuah negara demokrasi, partai politik mempunyai posisi (status) dan peran ( role ) yang  sangat  penting  dalam  setiap  sistem  demokrasi,  karena  partai  politiklah  yang sebenarnya menentukan demokrasi ke arah selanjutnya (Widayati, 2019).
Sebab  bagaimana  jadinya  ketika  pemilu  yang  secara  langsung  dipilih  oleh rakyat  dan  merupakan  kehendak  dari  rakyat  sendiri  justru  harus  dipaksa  untuk memilih  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  kemungkinan  di  dominasi  oleh kalangan elit, sehingga salah satu dampak yang timbul dari penerapan ambang batas adalah  hanya  akan  memunculkan  calon  presiden  dari  kalangan  mereka  saja  tanpa adanya muncul  calon alternatif (Abdul Munawarman, 2021).
Penulis  menyadari  bahwa  terdapat  hal  yang  tidak  fair  dari  penerapan Presidential  Threshold .  Penyelenggaraan  Pemilu  yang  notabene  untuk  mewujudkan tujuan demokrasi,  yaitu pemerintahan dari,  oleh dan untuk rakyat sehingga untuk mencapai  tujuan  tersebut  penyelenggaraan  pemilu  harus  mencerminkan  nilai-nilai demokrasi.  Pelaksanaan  demokrasi  yang  dijalankan  melalui  wakil-wakil  rakyat bukan  dengan  memaknai  prinsip  demokrasi  dengan  seluas-luasnya.  Namun terdapat  batasan  yang  harus  diperhatikan  tetapi  batasan  tersebut  tidak  dibenarkan menghilangkan atau mengebiri makna demokrasi itu sendiri (Munir Fuady, 2010).

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yaitu  dengan  yuridis  normatif. Pendapat  dari  Soerjono  Soekanto,  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  adalah melakukan  penelitian  hukum  dengan  cara  meneliti  dan  mengkaji  studi  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatul yang berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001). Bahan  sekunder  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan,  teori  hukum,  dan  pendapat  para  sarjana  yang  terkait  dengan permasalahan  mengenai  penerapan Presidential  Threshold pada  pemilihan  umum  di Indonesia berdasarkan konsep negara demokrasi.

## Pembahasan/hasil
Salah  satu  fungsi  dari  diterapkan  sistem  pemerintahan  demokrasi  yakni terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum disuatu negara. Pemilu dilaksanakan untuk  menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  baru  dengan  melibatkan  masyarakat dan  golongan  atau  kumpulan  masyarakat  (partai  politik)  secara  langsung  dengan
memberikan  hak  penuh  kepada  masyarakat  untuk  menentukan  kehidupan  dan keberlangsungan  Negara  (Zainal  Abidin  Saleh,  2008).  Tetapi,  Perhelatan  pemilu dalam hal ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sudah tidak lagi sejalan dengan konsep negara demokrasi yang dianut.
Setelah  amandemen  UUD  1945  ke  4,  mengasilkan  hak  bagi  rakyat  untuk melakukan pemilihan  calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Dengan pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia, pertama kali diterapkannya ketentuan  terkait  ambang  batas  pencalonan  ( Presidential  Threshold )  pada  Pemilihan Presiden Tahun 2004. Penerapan ketentuan tersebut tentu saja tidak sejalan dengan konsep  negara  demokrasi  yang  ada  di  Indonesia,  sebab  demokrasi  merupakan bentuk  atau  mekanisme  sistem  pemerintahan  suatu  negara  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  kedaulatan  rakyat  atas  negara  untuk  dijalankan  oleh  pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat  berasal dari kehendak rakyat itu  sendiri  agar  tercapainya  tujuan  untuk  kebaikan  dan  kemashalatan  bersama (Mochtar Mas’oed , 1999).
Richard  A.  Posner  menjelaskan  teori  konsep  demokrasi  menjadi  demokrasi deliberative (deliberative  democrary) dan  demokrasi  elit (elite  democrary). Dalam demokrasi  deliberative  dikonsepsikan  secara  idealis,  teoritis  dan top  down yang berarti  terdapat gagasan  bahwa  “setiap  orang  memiliki  hak yang  sama  untuk berpatisipasi  dalam  pemerintahan”.  Sedangkan demokrasi  elit  dikonsepsikan sebagai  demokrasi  secara  pragmatis  bahwa “demokrasi didasarkan  pada  praktik actual  demokrasi  dalam  berbagai  bentuk  institusionalisasi  serta  menilai  bahwa demokrasi  merupakan  kompetisi  antara  kepentingan  politisi  untuk  mendapatkan dukungan dari rakyat” (Janedjri M. Gaffar, 2013). Dapat diartikan bahwa demokrasi sebagai  gagasan  atau pandangan  hidup  yang  mengutamakan  prinsip  kebebasan rakyat  serta  perlakuan  yang  setara  bagi  seluruh  warga  negara  untuk  dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.
Di  dalam  Konstitusi  atau  Undang-Undang  1945  terkait  dengan  pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden  sudah  diperjelas  pada  pasal  6A  ayat  (2)  “pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan umum”. Dari  bunyi  Pasal  tersebut  menegaskan  setiap  warga  negara  yang  ingin mencalonkan  diri  sebagai  calon  Presiden  harus  melalui  partai  politik  yang  telah disahkan  menjadi  peserta  pada  pemilihan  umum.  Tidak  ada  disebutkan  ketentuan terkait  syarat  ambang  batas  pencalonan  Presiden,  jelas  bahwa  syarat  pencalonan presiden  sudah  dikunci  dalam  Pasal  tersebut.  Namun  pada  praktiknya  aturan tentang Presidential Threshold disebutkan dalam undang-undang pemilu.
Menurut  hemat  penulis  bahwa  setiap  partai  politik  baik  partai  politik  lama maupun  partai  politik  baru  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mencalonkan
presiden  dari  kadernya  sendiri  ataupun  bergabung  dengan  partai  politik  lain. Sehingga  seharusnya  tidak  boleh  ada  aturan Presidential  Threshold yang  membatasi keinginan  partai  politik  untuk  mengajukan  calon  presiden  dan  wakil  presiden dengan  harus  memenuhi  besaran  angka  ambang  batas  yang  entah  bagaimana penentuan  besaran  jumlah  ditentukan  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  222 undang-undang pemilu.
Berkaca pada penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 2019 dengan  menggunakan  ambang  batas  suara,  rakyat  hanya  disuguhkan  dengan  dua pasangan  calon  saja  sehingga  telah  menciptakan  polarisasi  dalam  masyarakat. Padahal jika aturan ambang batas tidak diberlakukan, maka setiap partai pasti akan dapat menghadirkan calon-calon alternatif bagi rakyat. Ketentuan yang dikeluarkan oleh  DPR  tanpa  disadari  telah  menghilangkan  keinginan  publik  dalam  menyeleksi dan menilai para kandidat yang maju dalam kompetisi pemilihan Presiden (Rahmat Teguh  Santoso  Gobel,  2019).  Hal  ini  dilandasi  oleh  semakin  banyak  calon  akan membuat rakyat lebih selektif dalam memilih pemimpinnya yang mampu menjawab tantangan bangsa, seperti persoalan ekonomi, persoalan penegakan hukum dan lain sebagainya.
Sepanjang  pemberlakuan Presidential  Threshold tersebut,  beberapa  pihak terutama partai politik telah beberapa kali mengajukan permohonan Judicial Review terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum ke  Mahkamah  Konstitusi  .  Namun  dalam gugatan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi dalam  pendapatnya  menilai  bahwa  aturan  tersebut  merupakan  suatu  kebijakan hukum  terbuka  ( open  legal  police )  para  pembuat  undang-undang,  sehingga Mahkamah Konstitusi mengembalikan persoalan tersebut kepada DPR.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dilatarbelakangi  oleh Presidential Threhosld dimaknai  sebagai  garansi  presiden  untuk  mendapatkan  dukungan  di parlemen  apabila  presiden  tersebut  yang  terpilih  dan  menjalankan  roda pemerintahan.  Maksudnya  adalah  pemberlakukan Presidential  Threshold untuk menghindari  terpilihnya  calon  presiden  dari  partai  politik  kecil  atau  golongan minoritas. Dimana basis dukungan partainya rendah diparlemen sehingga kebijakan yang  dikeluarkan akan sangat sulit dijalankan karena kurang mendapat dukungan dari  parlemen,  hal  tersebut  akan  berimplikasi  negatif  terhadap  pembangunan bangsa. Maka dari itu ketentuan ambang  batas tidak  sesuai dengan konsep negara demokrasi  yang  mementingkan  kepentingan  umum  dari  pada  kepentingan  pihak- pihak tertentu.
Namun  dalam  putusan  uji  materil  ambang  batas  atau Presidential  Threshold tersebut  terdapat  dua hakim  Mahkamah  Konstitusi  menyampaikan  pendapat  yang berbeda atau dissenting opinion. Keduanya adalah hakim konstitusi Suharyoto dan hakim  konstitusi  Saldi  Isra.  Mereka  menilai  bahwa  pasal  yang  mengatur  tentang ambang  batas  pencalonan  adalah  inkonstitusional  dan  tidak  memiliki  kekuatan
hukum  mengikat.  Menurut  hakim  Suhartoyo  menyatakan  Presidential  Threshold bertentangan dengan Pasal 22E, 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hakim Saldi Isra menilai bahwa aturan ambang batas tidak adil karena partai-partai baru  tidak  bisa  mencalonkan  presiden  dan  wakil  presiden.  Menurutnya,  hal  itu berdampak kepada pembatasan pilihan rakyat.
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusannya  tidak  menghilangkan ketentuan Presidential Threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan mengatakan bahwa aturan ambang batas tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun  dalam  perjalanan  keberadaan  aturan  tersebut  dapat  dirasakan  bahwa Presidential Threshold merupakan bentuk rekayasa politik negatif yang dimunculkan oleh partai politik besar untuk membatasi persaingan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut  juga dipertahankan sebagai salah satu strategi pemenangan  pemilu  karena  menguntungkan  partai  besar  dengan  dalih  menjaga efektifitas pemerintahan (Nopit Ernasari, 2019).
Seharusnya para pembuat kebijakan dalam mengeluarkan suatu aturan terkait dengan  Undang-Undang  dalam  menetapkan  aturan  batasan  terhadap  pencalonan presiden  tidak  melalui  mekanisme  suara  terbanyak.  Tetapi  juga  melibatkan  pihak yang  kontra  terhadap  penerapan Presidential  Threshold dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  demokrasi  Pancasila  dalam  Indonesia,  sebagaimana  dikutip  dari buku “Ilmu  Kewarganegaraan” oleh  Cholisin  yakni:  (Cholisin,  2019). Pertama , persamaan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Kedua, keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban. Ketiga, pelaksanaan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  secara  moral kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri,  dan  orang  lain. Keempat, mewujudkan rasa  keadilan. Kelima, pengambilan  keputusan  secara  musyawarah. Keenam , mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
Jika diteliti dengan cermat, Presidential Threshold yang dijadikan  sebagai syarat partai  politik  untuk  mengusung  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden dengan  dalih  agar  presiden  terpilih  nantinya  mendapat  dukungan  penuh  dari parlemen  dalam  menjalankan  programnya,  sejatinya  sudah  tidak  diperlukan  lagi sebab  sudah  ada  ambang  batas  Parlemen  dalam  pemilihan  anggota  DPR ( Parliamentary Threshold ). Jika sudah ada keterwakilan suatu partai dalam parlemen seharusnya  partai  politik  tersebut  berhak  mengajukan  atau  mengusung  calon presiden  dari  kadernya  sendiri  tanpa  harus  berkoalisi  dengan  partai  lain  untuk memenuhi  ambang  batas  lagi.  Sebab  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  prinsip demokrasi tidak serta merta hak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum hak itu dituntut. Tetapi kewajiban  yang  telah  dilaksanakan  tersebut  harus  dijamin  dalam  pemenuhan  hak yang seharusnya diperoleh.
Begitupula bagi setiap partai politik yang sudah memiliki kursi di  parlemen, meskipun jumlah kursi yang di dapat di perlemen tidak mencukupi syarat ambang
batas  presiden  seperti  yang  disebutkan  dalam  Undang-undang  Pemilu  mengingat ada perwakilan saja sudah cukup. Jadi aturan terkait angka 20% tersebut sebaiknya dihapuskan  dan  cukup  dengan  sudah  memperoleh  kursi  saja  di  DPR.  Kalau  hal tersebut  dapat  dilaksanakan  maka  kecil  kemungkinan  jika  hanya  ada  dua  calon presiden  yang  muncul,  melainkan  bisa  enam  atau  lebih.  Dengan  demikian pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan setengah-setengah.
Sesuai  dengan  konsep  negara  demokrasi  yang  dimaksud  oleh  Richard  A. Posner  diatas yaitu  demokrasi  merupakan  suatu  kompetisi  politik.  Kompetisi  yang dimaksud  disini  adalah  persaingan  antar  partai  politik  untuk  mendapatkan dukungan  dari  rakyat  dalam  pengisian  jabatan  presiden  melalui  persaingan  yang sehat.  Sebab  demokrasi  merupakan  pesta  terbesar  rakyat  dalam  menentukan kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui pilihan versi terbaiknya.
Keberadaan  ambang  batas  telah  merugikan  sebagian  hak  partai  politik. Padahal  dengan  konstruksi  atau  perumusan  norma  konstitusi  seperti  yang disebutkan pada Pasal 6A, pembentuk Undang-Undang tidak dapat keluar dari apa yang telah dimuat dalam norma tersebut dengan cara menambah syarat baru yang sama  sekali  tidak  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945.  Jika Presidential Threshold tetap dipertahankan, tidak diragukan lagi hanya partai-partai elit lah yang akan  lebih  diuntungkan  sedangkan  partai  kecil  terpaksa  harus  berkoalisi  dengan tunduk terhadap partai besar (Prastika Mayangsari, 2022).
Hak  untuk  mencalonkan  diri  telah  dibatasi  oleh  konstitusi  melalui  peraturan ambang  batas  yang  mencederai  makna  dari  kebebasan  warga  negara  untuk membangun  masyarakat  dan  negara  yang  dijamin  oleh  konstitusi.  Ketentuan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak warga  negara  yang  tidak  seharusnya  ada  dalam  negara  demokrasi  di  Indonesia. Sejatinya  Pasal  6A  ayat  (2)  telah  memberikan  hak  istimewa  kepada  setiap  partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang kedudukannya telah dijamin oleh konstitusi (Zuherman, 2019).
Jika  dilihat  dalam  praktik  ketatanegaraan  di  berbagai  negara  demokrasi, sebenarnya  penggunaan Presidential  Threshold bukanlah  suatu  syarat  untuk mengajukan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Akan  tetapi  ambang  batas  yang digunakan sebagai  syarat seorang  calon  Presiden  untuk  terpilih  menjadi  Presiden, bukan  syarat  untuk  mendapatkan  dukungan  dalam pencalonan  Presiden (Pipit  R. Kartawidjaja,  2016).  Sebagai  perbandingan  dengan  negara  demokrasi  lainnya  di Amerika Latin misalnya, untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh dukungan suara di Brazil 50% plus satu, di Ekuador 50% plus satu atau 45%  asal  beda  10%  dari saingan terkuat  dan di Argentina  45%  atau  40%  asal beda 10% dari saingan terkuat.
Di  Indonesia  sebenarnya  hal  semacam  itu  telah  disebutkan  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 pada Pasal 6A ayat (3 dan 4) dengan menggunakan sistem dua
putaran  jika  tidak  ada  pasangan  calon  yang  memenuhi  syarat  keterpilihan.  Bagi calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  akan  dilakukan putaran  kedua.  Jadi  ketentuan Presidential  Threshold sebagai  syarat  dukungan pencalonan  Presiden  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Pemilu  merupakan sebuah pemaknaan yang keliru dari pembuat kebijakan.
Presidential  Threshold yang  semestinya  digunakan  untuk  syarat  keterpilihan justru salah dimaknai dengan digunakan sebagai suatu cara atau proyek pemerintah yang sedang berkuasa agar dapat bertahan lama dalam kekuasaannya. Hal ini dinilai sebagai persaingan yang tidak adil bagi golongan minoritas atau partai politik kecil yang  tidak  diberi  ruang  untuk  dapat  bersaing  dalam  pemilihan  umum  (Mad  dkk., 2023). Setiap partai politik tentunya memiliki visi misi dan cita-cita yang berbeda, hal itulah  yang  menjadi  suatu  senjata  bagi  partai  politik  untuk  mendapatkan  hati masyarakat dalam proses memperebutkan kekuasaan.
Demi  mewujudkan  pelaksanaan  negara  demokrasi  yang  dianut,  sudah sepatutnya  ketentuan Presidential  Threshold yang  menjadi  aturan  dari  pembuat Undang-Undang  dihapuskan  sebagai  syarat  untuk  mengikuti  kontestasi  pemilhan umum.  Dengan  dihapuskannya  syarat  tersebut,  maka  bukan  tidak  mungkin Indonesia  dapat  menjadi  negara  demokrasi  yang  komprehensif  untuk  mencapai keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (Mustafa  &  Aulia  2023). Kecenderungan berdemokrasi yang terlihat dalam masyarakat indonesia selama ini adalah  rakyat  telah  lebih  cerdas  dalam  memilih  mana  partai  dan  pemimpin  yang tepat untuk memimpin bangsa. Pengaturan ambang batas berarti telah melukai hak- hak konstitusional warga negara, khususnya dalam memilih figur terbaiknya untuk memimpin  bangsa.  Disamping  itu  salah  satu  tujuan  amandemen  konstitusi  adalah untuk melindungi hak-hak minoritas.

## Kesimpulan
Setelah  menguraikan  permasalahan  dalam  artikel  ini,  maka  penulis berkesimpulan  bahwa  dalam  konsep  negara  demokrasi,  setiap  keputusan  yang dikeluarkan  sebenarnya  tidak  boleh  hanya  didasarkan  pada  legitimasi  suara terbanyak,  melainkan  dengan  harus  mendengarkan  dan  mengindahkan penghormatan  atau  pemenuhan  hak  minoritas.  Keberadaan Presidential  Threshold telah  mengkebiri  hak  rakyat  dan  partai  politik  dalam  pesta  demokrasi.  Konsep negara  demokrasi  akan  berjalan  lebih  transparan  jika  aturan  ambang  batas  20% dihapuskan  dengan  hanya  menggunakan  keterwakilan  di  parlemen  saja.  Hal tersebut  akan  menghambat  partai  politik  untuk  mengusung  calon  Presiden  dan Wakil Presiden yang ingin maju di kontestasi pemilu dalam memperebutkan jabatan tersebut.  Sebab  negara  ini  tidak  kekurangan  orang-orang  yang  terbaik  untuk memimpin masyarakat menuju negara yang sejahtera. Pun demikian negara-negara demokrasi  di  dunia  sebenarnya  menggunakan  aturan  ambang  batas  bukan  untuk syarat pencalonan presiden melainkan sebagai syarat untuk keterpilihan.

## Daftar Puskata
Al-Fatih,  S.  (2019).  Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang  Threshold  Dalam  Pemilihan Umum  Legislatif  Dan  Pemilihan  Presiden. Jurnal  Yudisial,  12 (1),  17-38. https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258
Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: PT Raja Grafindo Utama
Cholisin. (2019). Ilmu Kewarganegaraan . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu  In  Handling  Election  Violations  Post  The  Determination  Of  The National Results. Istifham: Journal Of Islamic Studies, 1 (2), 121 – 131.
Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 5 (2), 203-219. https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763
Ernasari,  N.,  &  Rakhmatika,  D.  (2021).  Dampak  Penerapan  Presidential  Threshold Terhadap  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  Sistem  Pemilu  di Indonesia. Jurnal Lex Specialis, 2 (2), 329-340.
Feri
Amsari, “ Arti Presidential Threshold dalam Pemilu ” https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ipresidential-threshold-I- dalam-pe it5c96b9b0800. di akses 25 mei 2023.
Firdaus,  (2015). Constitutional  Engineering,  Desain  Stabilitas  Pemerintahan  Demokrasi dan Sistem Kepartaian ”. Bandung: Yrama Widya.
Fuady, M. (2010), Konsep Negara Demokrasi . Jakarta: Refika Aditama.
Gaffar, J. M. (2013). Demokrasi dan Pemilu Indonesia . Jakarta : Konstitusi Press.
Gobel,  R.  T.  S.  (2019).  Rekonseptualisasi  Ambang  Batas  Pencalonan  Presiden  dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. Jambura Law Review, 1 (1), 94-119. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987
https://kumparan.com/farhanqudratullah/presidential-threshold-sebuah-simbol-ketidak- kafahan-demokrasi-di-indoensia-1xPZ0GY11ji
https://law.uii.ac.id/blog/2017/01/24/presidential-threshold/
Kartawidjaja,  P.  R.  (2016). Memperkuat  Sistem  Presidensialisme .  Jakarta:  Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
Mad,  M.  M.,  Wibowo,  A.,  &  Efendi,  S.  (2023).  Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan Terkait  Tindak  Pidana  Korupsi  di  PTUN  dan  Kewenangannya. Shibghah: Journal of Muslim Societies, 5 (1), 40-56.
Mahmudin Bm “Dampak Negatif Presidential Threshold 20%”
https://www.kompasiana.com/mahmudinbm7549/62c61c8dbb448660c77456 63/damp ak-negatif-presidential-threshold-20. diakses 28 mei 2023.
Majid,  A.,  &  Sari,  A.  N.  (2023).  Analisis  Terhadap  Presidential  Threshold  Dalam Kepentingan Oligarki. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia , 5(2), 8-15. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120
Mas’oed . M. (1999). Negara, Kapital dan Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mayangsari,  P.  (2022). Dampak  Penerapan  Presidensial  Threshold  Terhadap  Hak-Hak Partai Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).
Jurnal
Hukum dan Peradilan,
6 (3), 421-446. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446
Mustafa,  M.,  &  Aulia,  E.  (2023).  Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bumi  Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum , 3 (1), 54-67. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1917
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  terkait  dengan  Pengujian Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden dan  Wakil  Presiden  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan partai politik. Jurnal Legislasi Indonesia, 5 (1), 56-80. https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers.
Tambunan, A. S.S. (1999). Pemilu Demokratis Kompetitif . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Widayati.  (2019). Problematika  Presidential  Threshold  Dalam  Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan . Semarang: Unisulla Press
Kurnia,  T.  S.  (2020).  Presidential  Candidacy  Threshold  and  Presidentialism Affirmation in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), 7 (3), 353-379. https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a4