Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK DI BIDANG MEDIS
Joey Nicolas Lawalata 1 , Arnoldus Thomas L Djogo 2 , Junifer Dame Panjaitan 3 1,2,3 Prodi Hukum Kesehatan - Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular – Jakarta Email: joeylawalata2@gmail.com
Abstrak :  Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  sarana  dalam  penyelesaian  perkara  alternatif  di  dalam perkara  pidana.  Malpraktik  medis  dikatakan  sebagai  salah  satu  tindak  pidana  di  bidang  kedokteran. Pengaturan  penyelesaian  perkara  malpraktik  medis  di  dalam  perkara  pidana  belum  diatur.  Tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  untuk  memahami  bentuk  penyelesaian  perkara  malpraktik  di  bidang  kedokteran dengan  menggunakan  mediasi  penal,  serta  untuk  mengetahui  formulasi  untuk  masa  yang  akan  datang melalui mediasi penal sebagai penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  (Yuridis  normatif  ) Penelitian ini terdapat norma kosong dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran. Serta penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-  undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  dan analisis menunjukan bahwa bentuk mediasi penal bisa dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan di tahap pemeriksaan sidang perkara di pengadilan. Pada tahap-tahap tersebut dilalui dengan menggunakan pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Formulasi  untuk  masa  yang  akan  datang  melalui  mediasi  penal  yaitu dibutuhkan rumusan asas dan tujuan yang hendak digapai dalam prosedur pada mediasi penal.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan terdapat  keberadaan  mediasi  sebagai  bentuk  penyelesaian  perkara  medis  yang khususnya berada di Pasal 29 dan Penjelasannya yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  mediasi”.  Sedangkan  Penjelasan pasal  tersebut  mengatakan  maka  tujuan  serta  alasan  diberlakukannya  mediasi,  yaitu bahwa mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien, mediasi  tersebut  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan  yang  dilakukan  oleh  mediator  dan  disepakati  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Sengketa medis atau tindak pidana dalam praktik  kedokteran dalam hukum  yang sering isebut  dengan  istilah  malpraktik.  Malpraktik  merupakan  perbuatan  jahat  atau buruk, yang tidak memenuhi  standar  yang  ditentukan  oleh  profesi.  Malpraktik  medis merupakan praktek kedokteran atau tenaga kesehatan yang dilakukan dengan cara tidak tepat  atau  menyalahi  undang-undang  dan  kode  etik  (M.  Nurdin:  2015).  Malpraktik dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam praktek jahat ataupun buruk dimana hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya suatu standar yang awalnya  telah  di  tentukan  oleh  profesi  (Michelle  Gabriele  Monica  Rompis:  2017). Sampai  saat  ini  pemahaman  mengenai  malpraktik  belum  seragam  karena  malpraktik dalam peraturan perundang undangan belum diatur hingga saat ini.
Praktik  penyelesaian  perkara  malpraktik  di  bidang  kedokteran  menggunakan  2 (dua) jalur, sebagai berikut: melalui jalur di pengadilan dan jalur diluar pengadilan. Di dalam praktik pengadilan perkara malpraktik kedokteran memiliki kendala yang tidak ringan,  yakni  terletak  pada  unsur  beban  pembuktian,  panjangnya  waktu  yang  harus ditempuh, serta biaya yang tidak sedikit. ditambah lagi dengan beraneka ragam akibat lainnya seperti adanya pencemaran nama baik yang dapat digugat balik oleh pihak yang dirugikan (Susanti Adi Nugroho: 2019).
Kelemahan dan ketidakpuasan tentang penyelesaian perkara di pengadilan terhadap
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
malpraktik  kedokteran  mendorong  masyarakat  untuk  mencari  alternatif  penyelesaian perkara.  Metode  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  salah  satunya  dengan  memakai pendekatan  keadilan  Restorative  yaitu  Mediasi  Penal.  Selaku  penyelesaian  perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran adalah mediasi penal, selain berguna untuk pasien serta keluarga yang bersangkutan, dunia kedokteran dan masyarakat Indonesia. Yang  terdahulu  masyarakat  Indonesia  sudah  menggunakan  musyawarah  untuk mencapai mufakat sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan pertanyaan bagaimana bentuk penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran dengan   menggunakan mediasi penal dewasa ini? dan bagaimana formulasi untuk masa yang akan datang mengenai mediasi penal sebagai penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran?. Adapun penelitian ini adalah untuk memahami  bentuk  penyelesaian  perkara  malpraktik  di  bidang  kedokteran  dengan menggunakan mediasi penal dewasa ini, serta untuk mengetahui formulasi untuk masa yang  akan  datang  mengenai  mediasi  penal  sebagai  penyelesaian  perkara  alternatif malpraktik di bidang kedokteran.

## METODE
Karya  ilmiah  ini  memakai  metode  penelitian  yuridis/hukum  normatif  ialah penelitian  yang  bertujuan  untuk  meneliti  norma  hukum  atau  kaedah.  Penelitian  ini terdapat  norma  kosong  dalam  penyelesaian  perkara  alternatif  malpraktik  di  bidang kedokteran  yaitu  mediasi  penal.  Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu  pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  berbagai  aturan  hukum  berkaitan  dengan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  serta  menggunakan  pendekatan  konsep  hukum  (konseptual  approach), pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum

## HASIL DAN ANALISIS
2.1.1. Bentuk  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Perkara  Malpraktik  di  Bidang Kedokteran Dewasa Ini.
Mediasi  merupakan  proses  yang  cakupannya  lebih  luas  dibandingkan  dengan negosiasi  karena  dalam  mediasi  mereka  yang  bersengketa  dapat  menentukan  dan menyampaikan apa  yang  mereka  inginkan sehingga  yang dihasilkan  kemudian tidak menimbulkan kerugian atau kekalahan bagi salah satu pihak, karena pada prinsipnya mediasi untuk memenangkan kedua belah pihak yang berperkara (Agus Satrya Wibawa dan I Nengah Suharta: 2016). Mediasi juga dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Akan tetapi tidak semua perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi.  Penerapan  mediasi  dalam  perkara  pidana  merupakan  penjabaran  nilai-nilai restorative justice  yang berorientasi pada penyelesaian perkara  yang menguntungkan semua  pihak  (korban,  pelaku,  dan  pihak  ketiga  yaitu  masyarakat  (Keyzha Natakharisma,  I  Nengah  Suantra:  2013).  Saat  memecahkan  tindakan  kejahatan restorative justice ataupun keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai pola yang baru. Pelaku dianjurkan untuk membayar kerugian yang diperbuatnya kepada korban serta keluarganya.  Yang  melandasi  konsep  mediasi  penal  ini  yaitu  merekontruksi  pola peradilan  pidana  yang  amat  panjang  dengan  menggunakan  pola  resolusi  mengetahui bagaimana cara meminimalisir kerugian serta beban berat  yang terdapat  pada sistem
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
peradilan  pidana  di  Indonesia  dengan  memandang  lebih  efektif  dan  efesien  pada sistem ini. Terlaksananya sesuatu out of court settlement dalam cakupan bagian hukum pidana termasuk dalam penyelesaian perkara dalam Keadilan Restorative.
Dewasa ini dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran terhadap bentuk  mediasi  penal  beberapa  masyarakat  sudah  menerapkannya  melalui  cara penyelesaian kekeluargaan atau yang disebut dengan keadilan restoratif yang dilakukan antara pelaku dengan  korban  maupun  keluarga  korban  yang diselesaikan   melalui pelunasan      ganti  rugi  terhadap  korban.  Tentang  keadilan  restoratif  ini  diatur  dalam Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  yang  menyatakan  bahwa  “Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/plaku, dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,  dan bukan pembalasan”.
Sedangkan tentang  upaya  ganti rugi  disinggung  dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang  menyatakan  “Bahwa  dampak  dari timbulnya  masalah  yang  diakhibatkan  karna  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  maka  semua orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian tersebut”. Ini merupakan suatu upaya sebagai perlindungan bagi setiap orang karena dampak dari kelalaian tenaga kesehatan (Arif Dian Santoso: 2019).
Untuk  dapat  menuntut  pergantian  kerugian  (ganti  rugi)  karen  kelalaian  dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut;
1. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien;
2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim;
3. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya;
4. Secara  faktual  kerugian  itu  disebabkan  oleh  tindakan di bawah standar (Kadek Arini dan Ida Bagus Putra Atmadja: 2016).
Saat penyelesaian perkara pidana ada beberapa langkah prosedur peradilan pidana yang  persetujuan  serta  pelunasan  ganti  ruginya  dari  pelaku  terhadap  korban  sekedar divalidasi sebagai selaku rekomendasi  yang dapat memperkecil tuntutan pidana serta penjatuhan  pidana  pada  terdakwa.  Di  tahapan  penyidikan,  jika  sekedar  memicu kerugian  yang  tidak  besar  biasanya  diakhiri  melalui  mediasi  antara  pasien  maupun keluarganya  serta  dokter  beserta  pihak  kepolisian  menjadi  saksi  berdasarkan persetujuan yang dicapai, perkara tidak dilanjutkan berlandaskan atas persetujuan pada pelaku serta korban maupun kelurga korban. Yang dilakukan kepolisian disebut police caution menurut teori diversion. Dalam melakukan delik untuk ditawarkan oleh polisi pada  tindak  pidana  kedokteran  yaitu  dengan  melakukan  perbaikan  terhadap  korban maupun  keluarganya  dengan  cara  meminta  maaf  maupun  mengganti  kerugian. penanganan ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Proses pidana tidak dilanjutkan jika disetujui  oleh  para  pihak.  Kelemahan  sistem  ini  cukup  membahayakan  bagi  pihak kepolisian,  karena  membuat  pihak  kepolisian  sebagai  hakim,  penuntut  umum  serta sekaligus pelaksana putusan (Chairul Huda: 1999).
Mediasi pada perkara ini tidak boleh dilakukan, jika apabila perkara tindak pidana malpraktik yang mengakibatkan kesengajaan serta memicu kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban (Yutika  Tri  Bhuana  Dewi,  A.A.  Ngurah  Wirasila,  dan  Sagung  Putri  M.E  Purwani: 2016),  sebagaimana  nyawa  seseorang  yang  hilang  dan  cacat  fisik  dan  mental  pada korban.  Saat  hakim  menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa,  hal  yang  mengenai penyelesaian ganti rugi, yaitu anggaran rumah sakit serta pemakaman jenazah korban
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
semata-mata menjadi salah satu rekomendasi yang dipakai oleh hakim.
Di delik aduan  yang di  proseduri  penyidikan berdasarkan pada pengaduan korban yaitu pasien atau keluarga pasien yang mencari solusi sendiri pada perkara ini, adanya mediasi bahwa pada praktik tindak pidana di bidang kedokteran tidak besar walaupun yang dilakukan oleh dokter adala tindak pidana tidak melahirkan delik aduan, melainkan bersumber pada  dalil. Demi  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  serta  semua pihak bahwa penyelesaian selaku mediasi sering dipakai sebagai opsi masing-masing.
Saat tahapan penuntutan, ditemukan lagi ada penyelesaian melalui mediasi sebelum dilakukannya penuntutan. Pada mediasi korban memberikan syarat, yaitu menagih ganti rugi kepada pelaku. Syarat dapat terbilang berbentuk kewajiban, untuk terpidana perlu menggantikan sebagian atau segala kerugian yang dihasilkan oleh tindak pidana dalam waktu  tertentu  (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief:  1992)  kendatipun  sudah  terjadi, persetujuan dari pihak pasien dan pihak dokter untuk menggantikan kerugian tergantung pada para pihak, persetujuan tersebut tidak mengurangi penuntutan, sehingga prosedur peradilan  senantiasa  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Serta  persetujuan  ganti  rugi semata-mata  sebagai  rekomendasi  dalam  melaksanakan  penuntut  Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief an oleh jaksa, dan keputusan akan tetap berada di tangan hakim.
Mediasi penal dalam penanganan perkara malpraktik medis hanyalah bersifat untuk meringankan  tuntutan  saja  dimana  pelaku  tetap  akan  dipidana  sebagaimana  awalnya akan tetapi melalui penerapan mediasi penal ini bisa saja pidananya akan diperingan. 11 Pada saat dalam mengatasi kasus malpraktik di bidang kedokteran yang terbilang dalam golongan  delik biasa,  sebagaimana  pada  kasus  yang  memuat  faktor  kelalaian  dokter dalam  melaksanakan tindakan  medis  yang  berada  di  Pasal  359  KUHP  yaitu, “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  kurungan  paling  lama  satu  tahun.” Diberlakukannya  mediasi  melalui  cara  negosiasi  dimana  korban  menagih  ganti  rugi kepada  dokter  dengan  sebuah  keterangan  persetujuan  bahwa  sudah  dilakukannya pelunasan  ganti  rugi  kepada  korban.  Saat  praktik  mediasi  penal  pesetujuan  tersebut hakim  tidak  akan  diterapkan,  sebab  tidak  adanya  peraturan  normatif  yang menggolongkan mediasi penal. Karena ditingkat penyidikan dan penuntutan, peristiwa yang  melibatkan  persetujuan  antara  dokter  dan  pasien  ada  pada,  hakim  sekedar menyerahkan  keputusan  dengan  memikirkan  perihal  yang  dibicarakan  pada  surat dakwaan  saat  menjalani  sidang  salah  satunya  yaitu  persetujuan  yang  dicapai  saat menjalani  mediasi  sebelum  perkara  diberikan  kepada  pengadilan  satunya  yaitu persetujuan  yang  dicapai  saat  menjalani  mediasi  sebelum  perkara  diberikan  kepada pengadilan.
2.1.2. Formulasi  Untuk  Masa  Yang  Akan  Datang  Mengenai  Mediasi  Penal  Sebagai Penyelesaian Perkara Alternatif Malpraktik di Bidang Kedokteran.
Selama  menyusun  perumusan  terhadap  dalam  perkara  malpraktik  di  bidang kedokteran pada mediasi penal, dibutuhkan rumusan mengenai asas serta tujuan yang hendak digapai dalam prosedur pada mediasi penal adalah, sebagai berikut:
1. Asas Bebas dan Sukarela Bahwa prosedur mediasi penal berdasarkan keinginan yang bebas dan sukarela yang dapat dijabarkan apakah perkara pidana tersebut tidak harus beralaskan persetujuan atau hendak di mediasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Asas Kerahasiaan Bahwa korban dan pelaku tindak pidana serta mediator wajib menyimpan kerahasiaan dengan baik.  Yang  termasuk  kerahasiaan  pada  saat  proses  mediasi  yaitu  penjelasan  yang dikatakan oleh para pihak, serta faktor jika tercapainya persetujuan maupun perihal lain
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
yang muncul saat selama proses mediasi (Umi Rozah: 2012).
2. Asas Kesejahteraan
Bahwa  adanya  ketentuan  mengenai  kesejahteraan  sosial  dalam  UUD  NRI  1945, merupakan konsep negara kesejahteraan (welvaart staat atau welfare state), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (welfare state) dan negara hukum sosial (sociale  rechsstaat)  dimana  negara  dituntut  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyatnya  (Rudy  Hendra  Pakpahan  dan  Eka  N.A.M. Sihombing: 2012).
3. Asas Itikad Baik Bahwa itikad baik dalam mediasi yang dituangkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan suatu hukum yang mewajibkan dilaksanakannya hal tersebut oleh para pihak dengan tujuan tercapainya win-win solution (Sugiatminingsih: 2019).
4. Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Bahwa  mediasi  merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian  perkara  yang  cepat, sederhana dan biaya  ringan  karena  dapat  memberikan  akses  yang  lebih besar  kepada para  pihak  yang  menemukan  penyelesaian  memuaskan  dan  memenuhi  rasa  keadilan (Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati: 2019).
Adanya  penyelesaian  perkara malpraktik
di bidang kedokteran melalui
mediasi penal bertujuan untuk:
a. Mengakhiri perkara pidana malpraktik di bidang kedokteran dengan melaksanakan perdamaian antara dokter atau tenaga kesehatan dan pasien maupun keluarga pasien.
b. Melekatkan lagi ikatan  yang terganjal pada pelaku serta korban maupun  keluarga korban  dikarenakan adanya perkara tindak pidana malpraktik.
c. Memudahkan  penyembuhan  pada  korban  dan  perbaikan martabat pada pelaku.
2.1.3. Jenis- jenis Malapraktik
Secara etimologi, malapraktik  adalah: suatu  tindakan atau  intervensi  yang salah yang dilakukan oleh  suatu  profesi.  Kesalahan  tersebut  kerap  kali  berawal  dari  adanya tindakan  kelalaian  atau  kegagalan  dalam  mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  serta keterampilan  yang  sesuai.  Adapun  malapraktik  medis  adalah  malapraktik  yang dilakukan  oleh  profesional  di  dunia  kedokteran  atau  kesehatan.Dalam  dunia  medis, malapraktik terbagi menjadi beberapa jenis, yakni:
1. Malapraktik kriminal atau pidana,
Malapraktik  kriminal  atau  pidana  Jenis  kesalahan  tindakan  ini  termasuk  dalam kecerobohan,  kesengajaan,  serta  kelalaian  dalam  melakukan  intervensi  medis. Melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan klien juga  termasuk dalam malapraktik jenis ini.
Selain itu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana yang menyebabkan luka atau kematian pasien termasuk pula dalam malapraktik kriminal.
Contoh malapraktik pidana, misalnya melakukan euthanasia tanpa adanya indikasi medis, salah memberikan obat, tidak berhati-hati dalam memberikan perawatan sehingga mengakibatkan luka atau kematian  pasien,  dan  lain-lain.  Dokter  atau  tenaga  medis  yang  terbukti  melakukan tindakan malapraktik pidana, dapat dijerat dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Malapraktik sipil atau perdata
Malapraktik  sipil  atau  perdata  Malapraktik  jenis  ini  jika  ada  pelanggaran kesepakatan  awal  sehingga  menimbulkan  kerugian  pada  pasien.  Adapun  pelanggaran tersebut dapat berupa: tidak melakukan kewajiban atau terlambat melakukan, dilakukan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
namun  tidak  sempurna,  atau  pengalihan  tanggung  jawab  tanpa  kesepakatan.  Contoh malpraktik perdata,
misalnya seorang dokter yang ternyata meninggalkan sisa perban di dalam tubuh pasien  saat  melakukan  operasi.  Akibatnya,  timbul  komplikasi  paska  bedah  sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali.
Dalam hal ini, rumah sakit dapat ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas terganggunya hak pasien.
Namun, harus dibuktikan bahwa tindakan dokter itu dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit.
3. Malapraktik etik.
Malapraktik etik Malapraktik etik merupakan jenis malapraktik yang diatur sesuai dengan  kode  etik  profesi.  Malapraktik  jenis  ini  dapat  mengarah pada penyalahgunaan pelayanan dan bisa menjadi kasus hukum.
Contoh malapraktik etik :
• pelayanan yang kurang maksimal bagi pasien-pasien yang kurang mampu dan tidak bisa membayar,
• menambah lama perawatan pada pasien kelas VIP dengan alasan medik agar income bertambah,
• pasien yang tidak mampu dan tidak punya asuransi dirujuk ke rumah sakit lain,
• tidak menerima pasien dalam kondisi “terminal” untuk menekan angka kematian dan menjaga nama baik rumah sakit,
• dan lain-lain.
Kegiatan Wawancara
1 Daftar Pertanyaan.
1) Apa  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat? Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan  yang  bermutu,  aman,  efisien,  dan  terjangkau.  Pemerintah bertanggungjawab atas Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
2) Manakah landasan hukum yang wajib atau sangat dianjurkan dibaca dan dipahami oleh seorang  perawat  jika  akan  mendirikan  praktik  mandiri  perawat?Praktik keperawatan  mandiri  telah  dilindungi  Undang-undang,  yaitu  UU  No.  38  Tahun 2014.
3) Apa  yang  dimaksud  dengan  malpraktek  berikan  contohnya?  Malpraktik  adalah kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam melaksanakan  profesinya  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur  operasional,  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  tersebut  pasien  menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.
Contoh malapraktik pidana, misalnya melakukan euthanasia tanpa adanya indikasi medis,  salah  memberikan  obat,  tidak  berhati-hati  dalam  memberikan  perawatan sehingga mengakibatkan luka atau kematian pasien, dan lain-lain.
4) Kelalaian petugas medis apakah termasuk malpraktik? Kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  adalah  salah  satu  bentuk  dari  malpraktek  , yang pada dasarnya terjadi apabila seorang dokter dengan tidak sengaja melakukan tindakan yang seharusnya tidak melakukan yang seharusnya dilakukan oleh dokter lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama.
5) Siapakah pihak yang dirugikan dalam sengketa medik? Secara  implisit  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Praktik  Kedokteran  menjelaskan  bahwa  sengketa  medik  adalah  sengketa  yang terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran.
6) Apa saja bentuk dari malpraktik medis tersebut? Soedjatmiko  membedakan  malpraktek  yuridis  menjadi  tiga  bentuk,  yaitu malpraktek  perdata  (civil  malpractice),  malpraktek  pidana  (criminal  malpractice) dan malpraktek administratif (administrative malpractice
1. Apabila  anggota  profesi  perawat  melanggar  kode  etik  profesi  apakah tindakan yang dilakukan oleh organisasi profesi tersebut?
2. Apabila  seorang  perawat  melanggar  kode  etik  profesi,  organisasi  profesi dapat memberikan  sanksi  atau  mengeluarkan  anggota  tersebut  (Suhaemi, 2003).
Malpraktek lapor kemana?
3. Padahal  Pasal  66  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktek  Kedokteran  jelas  menyatakan  anggota  masyarakat  yang  merasa dirugikan  oleh  praktek  dokter  atau  dokter  gigi  bisa  melaporkannya  ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia)
Pengertian Etika Keperawatan
4. Menurut Suhaemi, (2010), Etika profesi keperawatan merupakan alat untuk mengukur  perilaku  moral  dalam  keperawatan.  Dalam  penyusunan  alat pengukur ini, keputusan diambil berdasarkan kode etik sebagai standar yang mengukur dan mengevaluasi perilaku moral perawat.
5. Sanksi hukum apakah yang dapat dikenakan kepada perawat yang melakukan kesalahan?
6. Melalui jalur hukum pidana perawat dapat dituntut pidana tertentu terhadap mereka yang dinyatakan bersalah karena telah melanggar ketentuan hukum pidana,  sedangkan  melalui  jalur  hukum  administrasi,  perawat  dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin dan pencabutan izin praktek.
7. Apa yang dimaksud dengan pidana malpraktik?
8. Malpraktik Pidana (Criminal Malpractice) Malpraktik pidana terjadi apabila pasien  meninggal  dunia  atau  mengalami  cacat  akibat  dokter  atau  tenaga kesehatan  lainnya  kurang  hati-hati  atau  kurang  cermat  dalam  melakukan upaya  penyembuhan  terhadap  pasien  yang  meninggal  dunia  atau  cacat tersebut.
9. Undang Undang yang mengatur tentang Malpraktik?
10. Dalam  konteks  pemahaman  diatas  maka  ada  tiga  undang-undang  yang dapat menjadi dasar dalam pemidanaan malpraktik medik: 1) Kitab Undang- Udang  Hukum  Pidana;  2)  Undang-  Undang  No.  23  Tahun  1992  Tentang Kesehatan;  3)  Undang-  Undang  No.  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran.  Selain  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  UU  No.  36  Tahun 2009 terkait Malpraktek, juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang mana diatur dalam Bab XIV pada Pasal 84yaitu:
11. Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
12. Jika  kelalaian  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kematian,  setiap  Tenaga  Kesehatan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
lama 5 (lima) tahun
13. Apabila terjadi kelalaian pada perawat dalam rumah sakit siapa yang harus bertanggung jawab?
14. Maka Rumah Sakit bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi akibat kelalaian  perawat  tersebut.  Hak  Pasien  untuk  meminta  ganti  kerugian  pun diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
1. Langkah penyelesaian masalah etik dalam keperawatan?
✓ Melakukan peninjauan terhadap kejadian.
✓ Memanggil saksi.
✓ Mengkaji dan mengidentifikasi. pelanggaraan etik yang dilakukan.
✓ Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran atau  memberikan rehabilitasi.
✓ Melakukan pembinaan tentang etik. Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki izin dari pemerintah apa konsekuensi hukum sesuai undang-undang di Indonesia?
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 86 ayat: (1)  setiap  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan  praktik  tanpa  memiliki  izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
1. Apa  yang  menjadi  dasar  bahwa  perawat  berhak  untuk  memperoleh perlindungan hukum?Perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat sudah diatur dalam Pasal  27 dan Pasal  36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan,  yang  isinya  menjelaskan  bahwa  perawat  berhak memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur
2. Seorang perawat mempertahankan dan melindungi hak hak klien apakah peran yang dilakukan perawat tersebut?
3. Sedangkan  peran  perawat  sebagai  advokat,  perawat  melindungi  hak  klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya  bila  dibutuhkan.  Contohnya,  perawat  memberikan  informasi tambahan bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya
4. Apa  kewenangan  perawat  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pengelola pelayanan keperawatan?
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pengelola  Pelayanan  Keperawatan, Perawat berwenang: a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan; b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan Keperawatan; dan c. mengelola kasus.
5. Siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian medis?
6. Berdasarkan  Pasal  46  UU  No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  yang menentukan  bahwa  rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.
7. Jika  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  untuk  penyelesaiannya tindakan apa yang harus di lakukan?
Pasal  29  menentukan  bahwa  da-  lam  hal  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kela- laian tersebut harus diselesaikan terlebih dahu- lu melalui mediasi.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
8. Kesalahan diagnosis dokter apakah tergolong malpraktik atau kelalaian medis? Malpraktik  Kedokteran  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  kelalaian,  kesalahan, atau  kurangnya  kemampuan  dokter  dalam  menangani  suatu  kasus  penyakit, sehingga  terjadi hasil  yang  buruk  terhadap  penanganan  pasien,  jadi  dari  aspek hukum kesalahan diagnosis termasuk malpraktik.
9. Bagaimana akibat hukum penyelesaian perkara tanpa melalui mediasi? Apabila  tidak  menempuh  prosedur  mediasi,  penyelesaian  sengketa  tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan  batal  demi  hukum.  Mediator  Hakim  dan  pegawai  pengadilan  tidak dikenakan biaya.
10. Jika mediasi gagal apa masih bisa damai? Selama  pemeriksaan  perkara  setelah  mediasi  wajib  tidak  berhasil,  Para  Pihak dapat mengajukan  permohonan  untuk  berdamai.  Atas  permohonan  tersebut, Hakim  Pemeriksa  Perkara  menunjuk  salah  seorang  Hakim  Pemeriksa  Perkara sebagai mediator.
11. Bagaimana penyelesaian kasus malpraktik? Malpraktik dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan.
12. Apa saja bentuk penyelesaian sengketa medis antara pasien dan tenaga medis?
a. Pilihan Penyelesaian Sengketa Medis. Masyarakat umumnya berpandangan bahwa sengketa medis lebih baik diselesaikan melalui jalur pengadilan. ...
b. Mediasi Sengketa Medis
c. Mediator dalam Sengketa Medis
d. Prosedur Mediasi
e. Mediasi sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif
f. Kesimpulan.
13. Bagaimana jalur tuntutan kasus malpraktik medis? Penyelesaian  kasus  dugaan  malpraktik  medik  dapat  ditempuh  melalui  jalur litigasi (peradilan) non litigasi (di luar  peradilan). Sebagaiamana telah dibahas sebelumnya  bahwa  UU  Kesehatan  mengatur  bahwa  kasus  dugaan  malprektek medik diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
14. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien akibat adanya kasus malpraktik? Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran yang diatur dalam  Undang-Undang  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yaitu  berupa pemberian hak kepada korban malpraktik untuk  menuntut  pertanggungjawaban dokter  yang  melakukan  malpraktik  kedokteran,  memberikan  ganti  rugi  atas kerugian yang timbul karena malpraktek
15. Jika  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  untuk  penyelesaiannya tindakan apa yang harus dilakukan?
Pasal 29 menentukan bahwa da- lam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya,  kela-  laian  tersebut  harus diselesaikan terlebih dahu- lu melalui mediasi.
16. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme apa? Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non- litigasi.
17. Apa saja bentuk penyelesaian sengketa? Lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  dibagi  menjadi  beberapa  jenis,
diantaranya ialah sebagai berikut:
• konsultasi
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
• negosiasi
• mediasi
• konsiliasi
18. Kapan Dokter dikatakan melakukan malpraktik? Pertama,  Malpraktik  dokter  merupakan  bentuk  kelalaian  dari  dokter  dalam melakukan  tindakan  medik  yang  meng-  akibatkan  rasa  sakit,  luka,  cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya.
19. Faktor  faktor  apa  yang  menyebabkan  terjadinya  malpraktek  medis  pidana bagi tenaga medis dalam praktek pelayanan kesehatan? malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan karena adanya suatu tindakan  medis  yang  salah  atau  tidak  benar  bahwasannya  melakukan tindakan  non  prosedur  bukan  menjalankan  sebuah  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  yang  telah ditetapkan  oleh  Rumah  Sakit  dimana  tenaga medis itu bekerja.
20. Apa saja kasus malpraktek? Kasus Malpraktik di Indonesia
• Infeksi Pasca Operasi Caesar
• Kesalahan Menangani Persalinan
• Kebutaan Pasca Operasi Usus Buntu
• Salah Obat atau Over Dosis
• Buta Setelah Lahir
• Hampir Hilangnya Organ Vital Akibat Sunat Laser
• Balita Meninggal Usai Disuntik.
21. Bagaimana perlindungan hukum untuk keperawatan? Perlindungan  hukum  pemerintah  terhadap  perawat  sudah  diatur  dalam  Pasal 27 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang  isinya  menjelaskan  bahwa  perawat  berhak  memperoleh  perlindungan hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  pelayanan, standar profesi, standar prosedur.
22. Bagaimana cara penyelesaian sengketa secara damai? Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai
• Negosiasi
• Mediasi
• Jasa-jasa Baik (Good Offices)
• Konsiliasi
• Penyelidikan (pencarian fakta atau inquiry)
• Penyelesaian di Bawah Organisasi PBB
• Arbitrase
• Penyelesaian Yudisial.
23. Langkah langkah mediasi dalam penyelesaian konflik? Tahapan Mediasi
• memulai proses mediasi. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak.
• merumuskan masalah dan menyusun agenda
• mengungkapkan kepentingan tersembunyi
• membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
• menganalisa pilihan penyelesaian sengketa
• proses tawar-menawar akhir
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
• mencapai kesepakatan formal.
24. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan?
25. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan  beberapa cara,  di  antaranya  adalah  dengan  cara  penyelesaian  sengketa  arbitrase, konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  dan  konsultasi.  Sengketa  di  luar  pengadilan sering disebut langkah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa.
26. Hubungan  Hukum  Kesehatan  dengan  Pasal  360  KUHP  tentang  tentang kelalaian?Ketentuan  hukum  pidana  yang  dirasanya  tepat  untuk  diterapkan adalah  Pasal  359  KUHP  yang  mengatur  kealpaan  mengakibatkan  kematian orang lain serta Pasal 360 yang mengatur kealpaan mengakibatkan orang lain luka
27. Jelaskan  apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi  mutu  pelayanan  kesehatan? Beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan adalah faktor tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty.
28. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang berhubungan dengan mutu pelayanan Medisn di Rumah Sakit Hermina Galaxy - Bekasi.
29. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan?
30. Tiga faktor dari penyedia layanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan, biaya pelayanan,  dan  jarak,  sedangkan  dua  faktor  dari  masyarakat  pengguna pelayanan  kesehatan  adalah  faktor  pendidikan  dan  status  sosial  ekonomi masyarakat.
31. Apakah suatu kelalaian dalam tindakan medis dapat dipidana?
32. Berdasar  Undang-undang  29  tahun  2004  tentag  praktik  kedokteran menerangkan bahwa seorang dokter dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dengan  sengaja  mengabaikan  atau  tidak  melakukan  apa-apa  yang  menjadi kewajibannya sesuai pasal 51 undang-undang 29 tahun 2004.
33. Pelanggaran  terjadinya  sehubungan  dengan  kewajiban  artinya  menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya disebut?
34. Tidak  melaksanakan  kewajiban  (breach  of  the  duty)  –  Pelanggaran  terjadi sehubungan  dengan  kewajibannya,  artinya  menyimpang  dari  apa  yang seharusnya dilalaikan menurut standar profesinya.
35. Apakah dokter bisa dipidana jika diduga melakukan malpraktek?
36. Tetapi apabila dokter melakukan hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup malpraktek, maka dokter dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal- pasal yang relevan dengan ruang lingkup malpraktek terdapat dalam beberapa undang- undang, yaitu
37. dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
38. Hukum seperti apa yang diberikan jika ada seorang perawat yang melanggar etik dalam praktek keperawatan?
39. Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  apabila  seorang  perawat  melanggar  peraturan baik  secara  hukum  ataupun  kode  etik  maka  perawat  dapat  diberikan  sanksi berupa  sanksi  administratif,  sanksi  perdata,  sanksi  pidana,  maupun  sanksi moral.
40. Mengapa  pentingnya  perawat  mengetahui  tentang  hukum  yang  mengatur praktik keperawatan?
41. Pelaksanaan  Standar  Praktik  Keperawatan  yang  dilaksanakan  dan  dipatuhi seperti  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Keperawatan  memberikan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
kepastian hukum bagi perawat maupun pasien dalam mendapatkan pelayanan keperawatan yang prima sehingga dapat terjadi peningkatan derajat kesehatan.
42. Mengapa  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  sangat  diperlukan  suatu undang- undang keperawatan?
43. Menurut  dia  dengan  adanya  UU  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, mutu pelayanan keperawatan, dan mempercepat keberhasilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
44. Kapan mediasi dinyatakan gagal?
45. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
46. Jika  Mediasi  tidak  menghasilkan  kesepakatan,  Mediator  wajib  menyatakan secara  tertulis  bahwa  proses  mediasi  telah  gagal  dan  memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
47. Apakah  Rumah  Sakit  Hermina  Galaxy  –  Bekasi  pernah  mengalami  kasus dugaan  malpraktik?  Dan  ada  upaya  penyelesaian  melalui  mediasi  oeleh Lembaga terkait dan kasusnya diekspose di media masa?
48. Ada, Kasus Gladiesta
49. Jakarta – Orangtua dan keluarga Gladiesta  – bocah 4 tahun  yang meninggal karena  diduga  kelalaian  pihak  Rumah  Sakit  Hermina  Galaxy  Bekasi  – mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
50. Keluarga yang didampingi kuasa hukum menyatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan  rumah  sakit  itu,  yang  berujung  hilangnya  nyawa  anak  semata wayang mereka, Gladiesta.
51. “Jadi kita melihat penanganan, semenjak korban masuk hingga akhirnya pihak RS  menyatakan  tidak  sanggup,  kita  menyoroti  mereka  kurang  hati-hati menangani pasien,” kata Erik kuasa hukum keluarga di KPAI, Jakarta, Senin, 28 November 2016.
52. Menurut  keluarga  kornban,  salah  satu  kelalaian  RS  Hermina  Galaxy  Bekasi lama  memberikan  infus  kepada  korban.  Padahal  korban  positif  menderita demam  berdarah  dan  pembuluh  darah  arteri  sudah  rusak.  Kemudian  rumah sakit itu juga tidak melakukan foto rontgen kepada pasien. Kedua prosedur itu, lanjutnya,  lazimnya  dilakukan  oleh  rumah  sakit  dalam  menangani  pasien demam berdarah.
53. “Padahal saat itu trombositnya (korban) lama untuk naik. Ketika dikonfirmasi ke pihak rumah sakit, mereka bilang itu hal yang biasa. Sementara ini pasien trombosit terus turun, harusnya lebih berhati-hati,” kata Erik.
Kronologi Kejadian.
Tante korban, R, menceritakan bahwa korban mulai dirujuk dari sebuah klinik ke Rumah Sakit Hermina Galaxy Bekasi pada tanggal 5 Juli 2016 lalu. Korban sempat  ditangani  hingga  tanggal  7  Juli  2016,  atau  kurang  lebih  dua  hari, sebelum pihak rumah sakit menyatakan tidak sanggup menangani pasien dan kembali merujuknya ke Rumah Sakit Adam Tolib, Cibitung.
“Korban mulai kritis pada tanggal 7 dini hari itu, hingga akhirnya dirujuk ke
Adam
Tolib,  setelah  14  jam  dirawat,  pasien  akhirnya  meninggalnya  (di  RS  Adam Tolib),”  kata  R.  Menurutnya,  kondisi  korban  terus  mengalami  penurunan sejak dirawat di RS Hermina Galaxy dan ada dokumen yang menyatakan hal yang dikeluarkan Rumah Sakit Adam Tolib.
“Kenapa hal itu tidak dilakukan sejak di RS Hermina ya. Kami dikorfirmasi,
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
alasan  mereka  pasien  tidak  dimasukkan  ke  darurat  dan  fasilitas  radiologi tidak stanby, belum lagi pasien dirawat di lantai dua, ruang radiologi di lantai satu. Terus ketika kondisi pasien memburuk jam 02 dini hari pada tanggal 7 Juli dan baru dipasang CVC jam 09 pagi,” ujarnya. Ketika dirujuk,  RS Hermina Galaxy, tidak  ada  dokter  yang berada di  dalam ambulance  yang  justru  didapat  dari  pihak  ketiga.  Padahal,  saat  itu  kondisi pasein  kritis.  Atas  ketidakpuasan  itu,  pihak  keluarga  melayangkan  protes  ke rumah sakit itu. Namun hingga saat ini tidak ada titik temu dari kedua belah pihak.  Karena  itu  keluarga  melapor kepada  KPAI.Kedua  belah  pihak  telah dimediasi  oleh  KPAI,  demi  mencari  jalan  keluar  atas  permasalahan  itu. Sedangkan,  perwakilan  dari  Rumah  Sakit  Hermina  Galaxy  Bekasi tidak  mau berkomentar  usai  mediasi.KPAI  Minta  Rumah  Sakit  Komunikatif.Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  mengimbau  agar  pelayanan  medis  di rumah  sakit  lebih  komunikatif  terhadap  pasien.  Komisioner  KPAI  Bidang Kesehatan dan  Napza,  Titik  Haryati  mengatakan,  dalam  penangan  pasien, harusnya  rumah  sakit atau  dokter  terus  melakukan  komunikasi  pada  setiap tindakan dan update kondisi pasien. Sebagai bagian pelayanan medis, rumah sakit dituntut melakukan pendekatan humanis dalam menangani pasien. “Di antara banyak laporan yang masuk terkait dengan Rumah Sakit (RS) itu memang  masalah  pelayanan.  Bagaimana  seharusnya  rumah  sakit  itu melakukan  tidak  hanya  pengobatan  tapi  juga  pendekatan-pendekatan humanis kepada pasien maupun keluarganya,” kata Titi, yang juga menjadi mediator antara keluarga korban dengan RS Hermina Galaxy, Senin 28 November 2016. Menurut Titi, banyak rumah sakit yang tidak melakukan komunikasi dengan keluarga pasien.  Masih  banyak  rumah  sakit  hanya  memberi  resep  untuk ditebus  dan  diminum.  Tanpa  memberi  penjelasan  yang  sifatnya  humanis kepada keluarga korban.
Sementara  terkait  persoalan  antara  pihak  keluarga  korban  dengan  RS Hermina  Galaxy Bekasi,  yang  belum  ada  titik  temu,  KPAI  akan  kembali memediasi kedua pihak.
Dalam tugas wawancara ini ada beberapa poin yang tidak bisa dijelaskan oleh pihak rumah sakit dan tidak diijinkan oleh Manajemen Rumah Sakit Hermina Galaxy Bekasi.
2 Tentang Rumah Sakit Hermina Galaxy Bekasi.
Rumah  Sakit  Hermina  Galaxy  Bekasi  adalah  salah  satu  cabang  dari  Hermina Hospitals di bawah management PT Medikaloka Hermina Tbk (www.herminahospitals.com) terletak di area Pekayon Jaya, Bekasi. RS Hermina
Galaxy, dibuka pada tahun 2010 dan memiliki gedung berlantai 5.
RS  Hermina  Galaxy  dikenal  dengan  kualitas  layanan  perawatan  gigi  karena memiliki beberapa produk pilihan 12. Selain itu, RS Hermina Galaxy juga memiliki beberapa fasilitas seperti
• Ekokardiografi
• Treadmill
• Gigi Spesialistik
• KTK (Klinik Tumbuh Kembang)
• PICU (Unit Perawatan Intensif Anak)
• ICU/NICU (Unit Perawatan Intensif/Unit Perawatan Intensif Neonatal)
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
• Fetomaternal
• Reumatologi
• Klinik Mata Anak dan Strabismus Jam Kunjungan

## PENUTUP
4.1. Kesimpulan.
1. Bentuk  mediasi  penal  dalam  proses  peradilan  pidana  dari  eksistensinya berpengaruh  diantara  “berada”  dan  “tiada”.  Dari  segi  “berada”  lantaran  praktik mediasi penal yang lebih spesifik dalam perkara malpraktik di bidang kedokteran sudah dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, dokter dan pasien maupun keluarganya serta pemecahan terbilang dilakukan diluar pengadilan sebagaimana lembaga kesehatan melakukan prosedurnya, baik menempuh direksi rumah sakit yang  bersangkutan  maupun  dari  profesi  kedokteran  yang  menggunakan musyawarah  kekeluargaan  dan  mencapai  mufakat.  Sedangkan  dari  segi  “tiada” disebabkan  karena  dalam  resolusi  undang-undang tidak  diketahui  dalam  sistem peradilan pidana adanya mediasi penal, melainkan dalam hirarki dibawah undang- undang diketahui  secara   khusus   dengan   menempuh diskresi penegak hukum yang bersifat persial.
2. Formulasi  untuk  masa  yang  akan  datang  mengenai  mediasi  penal  yaitu dibutuhkan rumusan asas dan tujuan yang hendak digapai dalam prosedur pada mediasi  penal  yang suatu  saat  akan  memberi  solusi  yang  resmi  dan  suatu  hasil persetujuannya  yang  mempererat  antara  pihak  pasien  beserta  keluarganya maupun  pihak  dokter  yang  bersangkutan,  dan  aparat  penegak  hukum  dapat menghilangkan wewenang untuk menuntut.
4.2. Saran.
1. Praktik mediasi penal saat ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum pada pendekatan Keadilan restoratif. Oleh karenanya, diperlukan progresivitas setiap aparat penegak  hukum  dalam  rangka  penanganan  perkara  pidana  agar  keadilan yang  seimbang  serta  yang  diinginkan  dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dapat terwujud.
2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan  sebaiknya  segera melakukan pembuatan ketentuan undang-undang mengenai pengaturan terhadap mediasi penal dengan  mengatur
secara tegas  dan  jelas, mengingat makin banyaknya masyarakat yang menggunakan jalur mediasi penal dalam perkaranya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Satrya  Wibawa  dan  I  Nengah  Suharta,  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung  Jawab  Produsen,  Kertha  Semaya,  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana Vol. 04, No. 03, 2016.
Arif  Dian  Santoso,  Penyelesaian  Sengketa  Medik  Melalui  Mediasi  Oleh  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien, Jurnal Pasca Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 07, No. 01, 2019.
Chairul  Huda,  Kedudukan  Subsistem  Kepolisian  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Jurnal  Hukum,  No.  12, Vol.  6,1999. Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Upaya Mediasi
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, 2019.
Kadek  Arini  dan  Ida  Bagus  Putra  Atmadja,  Pengaturan  Tingkat  Kesalahan  Dokter Sebagai Dasar Penentuan Ganti Rugi Pada Pasien Korban Malpraktek, Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana , Vol. 05, No. 04,2016.
Keyzha Natakharisma, I Nengah Suantra, Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di  Indonesia,  Jurnal  Kertha  Wicara,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, Vol. 01, No. 05, 2013.
Michelle  Gabriele  Monica  Rompis,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Yang Diduga Melakukan Medicial Malpraktik, Jurnal Lex Crime, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 06, No. 04, 2017.
M.  Nurdin,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Atas  Korban  Malpraktek Kedokteran,  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  Fakultas  Hukum Universitas Samudra, Vol. 10, No. 01, 2015.
Rudy  Hendra  Pakpahan  dan  Eka  N.A.M.  Sihombing,  Tanggung  Jawab  Negara Dalam  Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  (Responsibility  State  in  The Implementation  of  Social  Security),  Jurnal  Legislasi  Indonesia (Indonesian Journal of Legislation), Vol. 09, No. 02, 2012.
S.  Tri  Herlianto,  Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Praktik Kedokteran, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Vol. 43, No. 02, 2014.
Sugiatminingsih,  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar
Pengadilan, STIH Giri Malang, Vol. 12, No. 02, 2009.
Yutika  Tri  Bhuana  Dewi,  A.A.  Ngurah  Wirasila,  dan  Sagung  Putri  M.E  Purwani,
Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Kepada  Korban  Malpraktek  Medis Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Pidana,  Kertha  Wicara,  Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 01, 2016.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan.