Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
Yosephine Yulita Dosniroha 1* , Dewi Putri Nurwidiyana 2
1,2 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia yosephineyulitadosniroha@gmail.com 1* , dewiputrinurwidiyana@gmail.com 2
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
Providing  insights  and  perspectives  on  the  legal  field,  especially  the  trial  of  criminal  cases involving minors in conflict with the law. The basis of normative legal research methodology, using  a  case-based  approach  to  dissect  legal  issues  in  court  decisions.  The  core  of  the investigation  is  contained  in  Article  70  of  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile Justice  System,  which  safeguards  the  rights  and  welfare  of  children  caught  up  in  criminal justice. The critical analysis of how judges interpret and apply these legal provisions aims to explain  the  legal  mechanisms  for  upholding  the  best  interests  of  children  in  criminal proceedings, investigate the complex dynamics of ensuring that children in conflict with the law receive formal legal capacity, emphasise the importance of safeguarding rights and ensuring welfare during the legal process, and contribute insights that inform and enrich the discourse around  the  intersection  between  juvenile  justice,  criminal  law,  and  the  principle  of  the  best interests of the child.
Keywords: Criminalisation of Children; Legal Capacity of Children; Juvenile Justice System; Judicial Consideration; Juvenile Criminal Proceedings
* Alamat korespondensi:
Alamat Institusi: Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia E-mail Korespondensi: yosephineyulitadosniroha@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sekaligus  generasi  penerus  bangsa  yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah negara (Rifki Septiawan Ibrahim, 2018).  Oleh  karenanya,  negara  berkepentingan  untuk  menjamin  dan  menjunjung  tinggi  hak  dan martabat setiap anak. Namun demikian, anak juga dalam perkembangan masyarakat kerap dihadapkan pada persoalan hukum. Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Adanya  konsep  keadilan  restoratif  bertujuan  untuk  membantu  mewujudkan  keadilan  yang menjamin  kepentingan  terbaik  bagi  anak  (Mamentu,  2015).  Tujuan  dikeluarkanya  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  untuk  memajukan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Ringannya perbuatan,  keadaan  pribadi  anak,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan  kemanusiaan  agar keberlangsungan hidup, tumbuh, dan kembang anak tidak terganggu, diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial (Gultom, 2010).
Penelitian  ini  berdasarkan  bahwa  Pasal  5  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengatur  sistem  peradilan  pidana  anak  wajib  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  dimana asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  salah  satu  asas  yang  menjamin  segala  pengambilan keputusan  terhadap  anak  berhadapan  dengan  hukum  (Anwar  &  Wijaya,  2020).  Asas  kepentingan terbaik  bagi  anak  membatasi  kebebasan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  sebab  hakim  dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan  hakim  diharapkan  dapat  menyentuh  aspek  kemanusiaan  anak  dan  sesuai  dengan  asas kepentingan  terbaik  bagi  anak.  contoh  kasus  yang  menimpa  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Rgt.  Permasalahan  yang  terjadi adalah  karena  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melakukan  tindak  pidana  “ Pencurian  dalam keadaan  yang  memberatkan ”  melanggar  Pasal  363  ayat  (1)  ke-3  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman pidananya diatas 7 tahun. Dalam hal ini proses peradilan harus tetap  dijalankan  melalui  pengadilan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam  hasil  putusan  tersebut  Hakim  dalam  memutus  perkara  tetap  mempertimbangkan  asas kepentingan  terbaik.  anak  dengan  meniadakan  sanksi  baik  penjatuhan  pidana  maupun  pengenaan Tindakan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang ditetapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, lepas dari tuntutan hukum dan bebas.  Melihat  dari  masa  penahanan  yang  sebelumnya  telah  dilewati  oleh  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  sebagai  salah  satu  pertimbangan  Hakim,  belum  adanya  kejelasan  makna  tentang bagaimana  Hakim  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  yang memberatkan  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam  putusan  No  2/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Rgt.  Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat dari aspek formil saja tapi juga melihat dari fakta- fakta  di  persidangan  sehingga  menghasilkan  putusan  akhir  dengan  meniadakan  sanksi  dalam  tindak pidana yang dilakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  dengan  fokus pada  analisis  kasus  untuk  mengeksplorasi  isu-isu  hukum  yang  muncul  dari  putusan pengadilan (Soerjono Soekanto, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian keputusan  hakim  dengan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  dengan  merujuk  pada ketentuan hukum yang relevan seperti Pasal 70 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  hak  anak  menurut  Undang-undang  No.  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  Anak,  yaitu untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  indonesia  yang  berkualitas, berakhlak  mulia,  dan  sejahtera.  Upaya  perlindungan  hukum  anak  pada  prinsipnya  sudah  lama diupayakan  oleh  pemerintah,  hal  ini  terbukti  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang diundangkan  oleh  pemerintah.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  tersebut  antara  lain  adalah Undang-undang  No  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-undang  No  8  Tahun  1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan  hukum  pidana  formil  dan  hukum  pidana  materiil  terhadap  anak,  Undang-undang  No  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  secara  khusus  Undang-undang  No.23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (Mulyadi,  2007).  Bangsa  Indonesia  sendiri  telah  memiliki  Undang- undang  khusus  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  anak.  Undang-  undang  ini  khusus  mengatur segala  sesuatunya  yang  berhubungan  dengan  kelangsungan  hidup  anak  dan  serta  perlindungannya (Utrecht, 1980).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  atau  yang sering disebut dengan UU SPPA membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia.  Asas  tersebut  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  2  huruf  d  UU  SPPA.  Dengan  asas kepentingan  terbaik  bagi  anak,  maka  pidana  menjadi  jalan  terakhir  (ultimum  remedium).  Undang- Undang  ini  memberi  harapan  pada  penghindaran  stigma  buruk  peradilan  pidana  bagi  anak, dikarenakan  penyelesaian  perkara  berorientasi  pada  pemulihan  dan  bukan  pembalasan.  Asas kepentingan  terbaik  bagi  anak  merupakan  tindak  lanjut  dari  amanah  Pasal  28B  Ayat  (2)  UUD  RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dalam penjelasan umum pasal 2 huruf b UU SPPA disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  anak.  Kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus  dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Sebagaimana ketentuan Pasal 28b UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara  menjamin  perlindungan  hak-hak  anak  atas  keberlangsungan  hidupnya,  tumbuh  dan berkembang dan perlakuan diskriminasi (Ahmad Syakirin, 2018). Ditentukan dalam Pasal 2 UU SPPA yang  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  anak  tidak  dapat  dirampas  kemerdekaannya  kecuali  hal tersebut merupakan keterpaksaan. Maka dari itu  Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  menyediakan  banyak  pilihan  bagi  hakim  dalam  memberikan  putusan,  mulai  dari  pidana peringatan,  pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan  masyarakat,  pengawasan,  pelatihan  kerja, pembinaan  dalam  lembaga,  penjara,  perampasan  keuntungan,  dan  pemenuhan  kewajiban  adat. Ketentuan Pasal 71 UU SPPA tersebut sejalan dengan filosofi dasar perlakuan terhadap anak nakal, yakni untuk kepentingan terbaik anak.
Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti bahwa keinginan atau kepentingan orang  dewasa  diabaikan,  tetapi  bahwa  keputusan  dan  tindakan  harus  didasarkan  pada  pertimbangan utama kepentingan dan kesejahteraan anak. Asas ini juga mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan  keputusan  yang  sesuai  dengan  usia  dan  kedewasaan  mereka,  memberikan  mereka kesempatan  untuk  mengungkapkan  pendapat  mereka  dan  mempengaruhi  keputusan  yang mempengaruhi hidup mereka. Asas kepentingan terbaik bagi anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak  adalah  individu  yang  rentan  dan  masih  dalam  proses  perkembangan  fisik,  mental,  dan emosional. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak, serta  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  mempertimbangkan  perspektif  anak,  kebutuhan mereka, hak-hak mereka, dan perkembangan yang sehat (Achmad Rifai, n.d.).
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  sehingga  putusannya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Menurut Andi  Hamzah  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Hukum  Acara  Pidana  Indonesia”,  hakim  yang  bebas dan  tidak  memihak  telah  menjadi  ketentuan  universal.  Hal  ini  menjadi  ciri  suatu  Negara  hukum (Hamzah, n.d.).
Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum atau bisa disebut O, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun  2021  atau  setidak  -  tidaknya  masih  dalam  tahun  2021,  bertempat  di  Ruko  saksi  D  di  Desa Belimbing  Kecamatan  Batang  Gansal  Kabupaten  Indragiri  Hulu  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu tempat  tertentu  yang  masih  dalam  wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Rengat  yang  berwenang memeriksa  dan  mengadili,  “mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  di  waktu  malam  dalam  sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak  diketahui  atau  tidak  dikehendaki  oleh  yang  berhak”  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  363 ayat (1) ke-3 KUHP.
Berawal dari hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum sedang bermain dirumah Saksi D yaitu orang tua dari saksi A. Kemudian O bersama dengan saksi A pergi menuju ke ruko milik orang tua dari saksi A yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter menggunakan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker). Setelah sampai di ruko, O dan saksi A bermain handphone. Kemudian O dan saksi A berencana akan keluar dari ruko untuk keliling ke Desa Seberida tetapi tidak jadi karena sudah malam. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi A memasukkan dan memarkirkan sepeda motor ke dalam ruko. Kemudian O dan saksi A melanjutkan bermain handphone dan saat itu O kemudian tidur. selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB O bangun tidur dan melihat saksi A masih tertidur nyenyak saat itu timbul niat O untuk mengambil sepeda  motor  Kawasaki  LX  150D  (D  Tracker)  dengan  Nopol.  BM  2789  VX,  Noka. MH4LX150DBKP05172, Nosin. LX150CEP39144 warna hitam. Selanjutnya O membuka pintu ruko yang posisinya dikunci dari dalam, setelah pintu ruko terbuka O langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko.
Kemudian  O  menghidupkan  saklar  yang  ada  di  sepeda  motor  yang  mana  sepeda  motor tersebut tidak memiliki kunci selanjutnya menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dengan menggunakan  kaki  kanannya.  Setelah  sepeda  motor  tersebut  nyala  selanjutnya  O  membawa  motor tersebut pergi ke arah Tembilahan. Kemudian O keliling di Tembilahan dan saat melewati Pos Polisi O  diberhentikan  oleh  Polisi  karena  tidak  memakai  helm  kemudian  polisi  menanyakan  surat –  surat sepeda motor yang dipakai tetapi O tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya O menghubungi saksi A  untuk  mengantarkan  surat  –  surat  sepeda  motor  tersebut  ke  tembilahan  tetapi  saksi  A  tidak  ada mengantarkan  surat  tersebut  sehingga  O  meninggalkan  pos  polisi  tersebut  selanjutnya  bertemu  dan menginap  dirumah  teman  O  yang  tinggal  di  Tembilahan.  Kemudian  pada  hari  Senin  tanggal  25 Januari  2021  sekitar  pukul  10.00  WIB  O  diantar  ke  Rengat  dengan  diantar  oleh  teman  O.  Bahwa perbuatan  O  dalam  mengambil  1  (satu)  unit  sepeda  motor  Kawasaki  LX  150D  (D  Tracker)  dengan Nopol.  BM  2789  VX,  Noka.  MH4LX150DBKP05172,  Nosin.  LX150CEP39144  warna  hitam dilakukan  tanpa  seizin  saksi  D  sebagai  pemiliknya  mengakibatkan    kerugian  yang  dialami  saksi  D kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum, serta memperlihatkan  barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan,  kemudian  pembacaan  tuntutan  pidana oleh  penuntut  umum  yang  menyatakan  ia  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  O,  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  dalam  keadaan  yang memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
Menjatuhkan pidana terhadap O, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Anak, dengan  perintah  agar  Anak  tetap  berada  dalam  tahanan.  1  (satu)  unit  sepeda  motor  Kawasaki  LX
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
150D  (D  TRACKER)  dengan  Nopol.  BM  2789  VX,  Noka.  MH4LX150DBKP05172,  No.  Mesin LX150CEP39144 warna hitam milik. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX 150D (D TRACKER)  dengan  Nopol.  BM  2789  VX,  Noka.  MH4LX150DBKP05172,  No.  Mesin LX150CEP39144  warna  hitam  an.  Wede  Gusprianda;  Dikembalikan  kepada  saksi  D.  Menetapkan agar  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum “O”  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  dalam  keadaan  memberatkan”  sebagaimana  dalam dakwaan  Penuntut  Umum.  Meniadakan  sanksi  baik  berupa  penjatuhan  pidana  maupun  pengenaan tindakan kepada Anak berhadapan dengan hukum. Memerintahkan Anak berhadapan dengan hukum dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah  putusan  ini  diucapkan.  Menetapkan  barang  bukti  berupa  1 (satu)  unit  sepeda  motor  Kawasaki  LX  150D  (D  TRACKER)  dengan  Nopol.  BM  2789  VX,  Noka. MH4LX150DBKP05172,  No.  Mesin  LX150CEP39144  warna  hitam  milik  1  (satu)  Lembar  STNK sepeda  motor  Kawasaki  LX  150D  (D  TRACKER)  dengan  Nopol.  BM  2789  VX,  Noka. MH4LX150DBKP05172,  No.  Mesin  LX150CEP39144  warna  hitam  an.  Wede  Gusprianda, dikembalikan kepada saksi D dan membebankan biaya perkara kepada negara.
Berawal  pada  hari  Jumat  tanggal  22  Januari  2021  sekira  pukul  19.00  WIB  Anak  Saksi  A mengajak  O  bermain  kerumah  orang  tua  Saksi  Anak  Saksi  A.  Kemudian  O  bersama  dengan  Anak Saksi A pergi menuju ke Ruko milik orang tua Anak Saksi A yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter menggunakan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D Tracker). Setelah sampai di Ruko, O dan Anak Saksi A bermain handphone. Kemudian O dan Anak Saksi A berencana akan keluar dari Ruko untuk keliling ke Desa Seberida tetapi tidak jadi karena sudah malam. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB  Anak  Saksi  A  memasukkan  dan  memakirkan  sepeda  motor  kedalam  Ruko.  Kemudian  O  dan Anak  Saksi  A  melanjutkan  bermain  handphone  dan  saat  itu  O  kemudian  tidur.  Selanjutnya  sekitar pukul 04.30 WIB, O bangun tidur dan melihat Anak Saksi A masih tertidur nyenyak saat itu timbul niat  Anak  Pelaku  untuk  mengambil  sepeda  motor  Kawasaki  LX  150D  (D  Tracker).  Selanjutnya  O membuka  pintu  Ruko  yang  posisinya  dikunci  dari  dalam,  setelah  pintu  Ruko  terbuka  O  langsung mengambil  dan  mendorong  sepeda  motor  tersebut  keluar  dari  Ruko.  Kemudian  O  menghidupkan saklar yang ada di sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci selanjutnya menyalakan  sepeda  motor  dengan  cara  mengengkol  dengan  menggunakan  kaki  kanannya.  Setelah sepeda motor tersebut nyala selanjutnya O membawa motor tersebut pergi ke arah Tembilahan.
Bahwa Ruko milik Saksi D yang bertempat di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten  Indragiri  Hulu  selain  dipergunakan  sebagai  tempat  usaha  oleh  Saksi  juga  dipergunakan tempat tinggal bagi karyawan saksi dan juga seringkali menjadi tempat tidur bagi anak dari Saksi D. Bahwa niat Anak yang berhadapan dengan hukum O muncul tiba-tiba mengambil sepeda motor saat Saksi baru bangun tidur. Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum O tidak ada meminta izin dari pemilik  sepeda  motor  tersebut.  Bahwa  alasan  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  O  melakukan perbuatan tersebut karena suka dengan sepeda motor tersebut dan ingin memiliki sepeda motor seperti itu. Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Tembilajan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum O karena akan mencari kerja di tempat tersebut dan tidak untuk menjualnya. Bahwa atas kejadian ini, sudah dilakukan perdamaian antara pihak keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum O dengan saksi D selaku korban dan telah dibuat juga surat perjanjian perdamaian tanggal 28 Januari 2021 dan ditegaskan  kembali  di  depan  Hakim.  Bahwa  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  O  menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa saksi D  selaku  korban  dalam  persidangan  memohon  kepada  Hakim  agar  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum O tidak dihukum.
Bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut  dengan  dasar  pertimbangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas yang pada intinya Hakim menilai penjatuhan putusan yang paling tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah menggunakan dasar hukum Pasal 70 Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan meniadakan sanksi pidana bagi Anak yang berhadapan dengan  hukum.  Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  terungkap  bahwa  pada  pada  hari Jum’at  tanggal  22  Januari  2021,  Anak  berhadapan  dengan  hukum  bersama  Anak  Saksi  A  setelah melakukan  kegiatan  bersama  datang  dan  menginap  di  Ruko  milik  saksi  D  di  Desa  Belimbing,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, saat Anak pelaku bangun tidur di ruko tersebut dan melihat Anak Saksi A masih tertidur nyenyak saat itu timbul niat Anak berhadapan dengan hukum untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya  Anak  berhadapan  dengan  hukum  membuka  pintu  Ruko  yang  posisinya  dikunci  dari dalam,  setelah  pintu  Ruko  terbuka  Anak  berhadapan  dengan  hukum  langsung  mengambil  dan mendorong  sepeda  motor  tersebut  keluar  dari  Ruko.  Kemudian  Anak  berhadapan  dengan  hukum menghidupkan  saklar  yang  ada  di  sepeda  motor  yang  mana  sepeda  motor  tersebut  tidak  memiliki kunci  selanjutnya  menyalakan  sepeda  motor  dengan  cara  mengengkol  dengan  menggunakan  kaki kanannya.  Setelah  sepeda  motor  tersebut  nyala  selanjutnya  Anak  berhadapan  dengan  hukum membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Tembilahan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan  demikian  unsur  “Mengambil  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  kepunyaan  orang  lain”  telah terpenuhi.
Oleh  karena  semua  unsur  dari  bahwa  Pasal  ayat  363  ayat  (1)  ke-3  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan tunggal penuntut umum. Berdasarkan fakta persidangan tersebut hakim memandang ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  menyatakan  “Ringannya  perbuatan,  keadaan  anak,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tidak menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan kemanusiaan” perlu dan tepat untuk dijadikan dasar dalam menentukan putusan terhadap anak. Pasal 70  Nomor  11  Tahun  2012  memiliki  beberapa  hal  yang  perlu  dipedomani  untuk  dipertimbangkan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  untuk  tidak  menghukum  anak  yang  telah  terbukti  melakukan tindak pidana,maka hal ini sejalan dengan teori integratif yang memiliki makna bahwa tujuan hukum tak  lain  untuk  harga  diri,kebahagiaan,kesejahteraan  dan  kemuliaan  manusia  dengan  menempatkan resolusi  yang  tidak  hanya  menekankan  bahwa  aturan  hanya  sebagai  perekam  aktif  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum,tetapi  dalam  hal  ini  lebih  menekankan  pada  kenyataan  bahwa  hukum pada hakekatnya terdiri dari norma dan nilai sebagaimana disebut sebagai karakter tripartit Indonesia, serta  apabila  pelaku  tindak  pidana  tidak  menyadari  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  akan menimbulkan kerugian yang sangat besar maka pidana penjara juga tidak pantas untuk dikenakan.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  tujuan  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka  penulis  menyimpulkan bahwa surat putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Rgt telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  karena  hakim  dalam  memutus  perkara  sudah  melihat  dari  segala  aspek  dengan  Pasal  70 Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  landasan  hukum  fundamental  dengan meniadakan  sanksi  pidana  bagi  anak  pelaku.  Ketidakjelasan  makna  hakim  dalam  memutus  perkara dengan asas kepentingan terbaik terbaik bagi anak seharusnya mampu menempatkan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses di luar pengadilan. Dengan adanya Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diharapkan  mampu  untuk  menghindarkan  stigma  negatif  pada  anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat  menjadi  pendorong  bagi  klausul  diversi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut karena mampu menempatkan pemulihan kembali sebagai alasan utama tidak dilakukannya peradilan melalui  proses  pengadilan.  Adanya  klausul  pengecualian  diversi  membuat  anak  dengan  kasus  yang pemidanaannya  diatas  7  tahun  melalui  proses  peradilan.  Dengan  adanya  asas  kepentingan  terbaik diharapkan  dapat  menjadi  landasan  fundamental  dalam  penanganan  kasus  menggunakan  keadilan restoratif  dengan  penyelesaian  sengketa  diluar  peradilan  sehingga  menghasilkan  hasil  kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

## REFERENSI
Achmad Rifai. (n.d.). Penemuan hukum oleh Hakim . (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Ahmad  Syakirin.  (2018).  Formulasi/Modelsistem  Pemidanaan  Anak  Di  Indonesia. Mimbar  Yustitia ,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2 (2), 124.
Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum:  Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang. Undang: Jurnal Hukum , 2 (2), 282. Gultom,  M.  (2010). Perlindungan  hukum  terhadap  anak :  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di Indonesia . (A. Gunarsa, Ed.) (2nd ed.). Bandung: Refika Aditama, 2010.
Hamzah, A. (n.d.). KUHP & KUHAP . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Mamentu,  O.  K.  (2015).  ERAN  PASAL  2  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2012 TENTANG  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK  TERHADAP  ANAK  YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. Lex Crimen , IV (2), 140.
Mulyadi,  L.  (2007). Kapita  selekta  hukum  pidana  kriminologi  &  victimologi .  Jakarta:  Djambatan  , 2007.
Rifki  Septiawan  Ibrahim.  (2018).  HAK-HAK  KEPERDATAAN  ANAK  DALAM  PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Lex Crimen , 6 (2), 53. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980
Soerjono  Soekanto,  S.  M.  (2015). Penelitian  hukum  normatif :  suatu  tinjauan  singkat (17th  ed.). Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Utrecht, E. (1980). Pengantar Dalam Hukum Indonesia . jakarta: Sinar harapan. 1080.