## Posisi Perempuan dalam Kewarisan Adat Jambi Indonesia
Rahmi Hidayati 1 , Ramlah 2 , Maryani 3 , Ilham Abdi Prawira 4 , Asiyah 5 1,2,3,4 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 5 Institut Agama Islam Nusantara Batanghari

## Article history:
Received : 27-01-2024 Accepted :21-06-2024 Published : 30-06-2024
Author’s email: rahmihidayati@uinjambi.ac.id

## Abstract
This  research aims  to  determine  women’s  position  in  the distribution of inheritance in the Merangin Jambi community. This research uses social and legal research methods  to understand legal phenomena from the social and cultural context in which the law exists.  The  primary  data  for  this  research  comes  from  in-depth interviews  with  religious  and  traditional  leaders.  In  contrast, secondary data is obtained from relevant literature.. The data  is then  analyzed  through  editing,  organizing  and  grouping  research results. The research  result In the Merangin Jambi custom, women are the place whe re men’s families return when they are in trouble or disaster. This can be seen in the dominant  position of women in the distribution of  inheritance. There is no difference in principles between  men  and  women  in  the  distribution  of  inheritance,  they have the same rights with consideration of the common good. Kata Kunci : Perempuan, adat, kewarisan adat Jambi

## Pendahuluan
Di  Indonesia  hukum  kewarisan  sampai  saat  ini  masih  bersifat  plural  dan belum  terunifikasi,  sedangkan  hukum  perkawinan  telah  terunifikasi  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Ada  tiga sistem  hukum  kewarisan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  1)  Hukum  Kewarisan Perdata  Barat,  2)  Hukum  Kewarisan  Adat  dan  3)  Hukum  Kewarisan Islam(Maryulaini, 2018).
Sistem hukum kewarisan Islam di samping memang ada bagian-bagian yang tidak dapat diubah, juga banyak hal yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat  yang sedang mengalami  perkembangan  sosial. Bagian  yang  tidak  bisa diubah  dikarenakan  sudah  adanya  ketentuan-ketentuan  nash  seperti qath’i ,  baik
dalam  al  Qurán  maupun  Hadis.  Khusus  mengenai  asas-asas  hukum  kewarisan Islam  yaitu  adanya  kematian,  ijbari,  bilateral,  individual  dan  keadilan berimbang(Anshari, 2002).
Hal  ini  berbeda  dengan  kewarisan  adat,  dinamika  dalam  pola  kekuasaan harta  waris  secara  hukum  adat  terjadi  di  wilayah  Indonesia  beraneka  ragam  tak terkecuali di Jambi. Provinsi Jambi merupakan daerah yang heterogen dari agama, suku dan adat istiadat, termasuk tentang kepemilikan perempuan dari harta waris. Seperti  adat  waris  di  Merangin  yang  merupakan  salah  satu  bagian  daerah  yang memiliki  beberapa  cara  dalam  pembagian  harta  waris  bagi  perempuan. Berdasarkan  praktek  yang  terjadi  di  masyarakat  Merangin  terdapat  dualisme pembagian  waris  yaitu  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Sebagaimana  wawancara penulis  dengan  Fachruddin  selaku  ketua  MUI  Kabupaten  Merangin  beliau mengatakan  bahwa  dalam  pembagian  harta  waris,  masyarakat  cenderung menggunakan  cara  bermusyawarah  dalam  pembagiannya  khusus  untuk  anak perempuan  terkadang  lebih  banyak  ketimbang  anak  laki-laki  hal  ini  dilakukan karena  anak  perempuan  dianggap  anak  yang  akan  mengurus  orang  tua  dan mempunyai posisi menguasai dalam hak ( ekupakai ). Artinya pada saat perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak, bukan berarti harta tersebut mutlak secara hakiki miliknya. Dari harta tersebut terbuka peluang untuk perempuan membantu saudara laki-lakinya bila mendapat kesulitan ekonomi. Disamping itu ada juga yang membagi  secara  faraid  dengan  pertimbangan  bahwa  seseorang  harus  menerima ketentuan  yang  ada.  Hal  tersebut  merupakan  manifestasi  terhadap  pelaksanaan hukum  syara  secara  holistic  sebagaimana  dikatakan  dalam  seloko  adat  bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah (Fachruddin, Wawancara).
Dalam  ranah  akademik,  penelitian  tentang  hak  waris  perempuan  telah dilakukan  beberapa  peneliti  yang  memiliki  kesamaan  objek  kajian  diantaranya adalah  :  Miftahul  Huda  yang  menghasilkan  bahwa  ada  tiga  model  dalam  proses penyelesaian  sengketa  waris.  Ketiganya  adalah  negosiasi  antara  agama  dan  adat, negosiasi  dengan  fiqh  cum  adat  dan  negosiasi  dengan  prosedur  kearifan  lokal. Dari  ketiga  model  tersebut  fiqh  dan  adat  menjadi  tawaran  sekaligus  solusi alternatif  sebagai  jalan  tengah  dalam  penyelesaian  sengketa  waris  di  masyarakat demi menjaga keharmonisan hubungan keluarga(Huda et al., 2020). Karya Burhan yang  menyimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  mencolok  terkait  kedudukan perempuan  maupun  hak-haknya  sebagai  ahli  waris  pada  sistem  hukum  perdata,
adat  dan  Islam(Burhan,  2017).  Penelitian  Halimah  Basri  menyimpulkan  bahwa penerimaan masyarakat dalam memahami hak waris perempuan dipengaruhi oleh posisi struktural masyarakat yang berbeda(Halimah Basri, 2020). Penelitian Haniah Ilhami  yang  menyimpulkan  bahwa  asas  keadilan  berimbang  dalam  pembagian waris  merupakan  asas  independen  karena  penerapan  dan  penegakannya  tidak bergantung dan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi sebagaimana diatur dalam  PERMA  no.  3/2017(Ilhami,  2020).  Penelitian  Muhammad  Farhandani Raendra  dkk  yang  menyimpulkan  bahwa  Pembagian  Warisan  pada  Masyarakat Melayu  Jambi  cenderung  menggunakan  hukum  adat  dan  dalam  pembagiannya untuk  anak  Perempuan  terkadang  lebih  banyak  dibanding  laki-laki  karena dianggap  anak  yang  akan  mengurus  orang  tua(Muhammad  Farhandani  Raendra, Aldi,  2024),  Dara  Kartika  Rahma  menyimpulkan  bahwa  pada  masyarakat matrilineal Jambi dalam pembagian waris tidak lagi mengikuti garis keturunan ibu, karena  ayah  juga  memiliki  hak  waris  yang  dapat  diwariskan  kepada  anak- anaknya(Rahma, 2017)
Posisi  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tentang  fleksibilitas  masyarakat Merangin  dalam  mensiasati  penyetaraan  laki-laki  dan  perempuan  dalam pembagian  waris.  Fleksibilitas  pembagian  waris    tersebut  bertujuan  untuk menyetarakan  bagian  laki-laki  dan  Perempuan  dengan  berpegang  kepada  ajaran adat  bersendi  syara’,  syara’  bersendi  kitabullah  yang  tumbuh  sesuai  kondisi kehidupan adat yang dinamis. Menurut friedman dalam (Irianto, 2005):   kekuatan sosial  secara  terus  menerus  mempengaruhi  sistem  hukum,  kadang-kadang mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang memperbaharui, memperkuat atau memilih  untuk  lebih  menampilkan  segi-segi  tertentu.    Seperti  hukum  adat Merangin yang juga dinamis dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  namun  tidak  pula  lepas  dari  ajaran Islam(Rahma, 2017).
.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  social  legal  research  yaitu  penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  ilmu  hukum  yang  dikombinasikan  untuk mengkaji fenomena hukum dari konteks sosial, budaya dimana hukum itu berada. Metode ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan hukum oleh masyarakat dan memahami  hukum  dalam  konteks  kemasyarakatan  serta  mengkonstruksi
pemahaman teoritik dari sistem hukum dan memposisikan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang luas dengan berbagai implikasi metodologinya. Data primer penelitian  ini  berasal  dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan  tokoh  agama  yang paham  dengan  pembagian  warisan  di  Kabupaten  Merangin  dan  tokoh  adat serumpun  melayu  yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting  didalam  sistem pembagian  warisan  sebagai  perwakilan  untuk  mengetahui  kesenjangan  antara aturan  hukum  yang  berlaku  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat Merangin.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  informasi  literatur  yang relevan.  Kedua  jenis  data  tersebut  kemudian  dianalisis  melalui  editing, pengorganisasian dan pengelompokan hasil penelitian(Matthew, 1994)

## Hasil dan Pembahasan

## Relasi Agama dan Adat di Kabupaten Merangin
Kabupaten Merangin Jambi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keragaman tradisi yang menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan ciri khas tertentu dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Jambi. Menurut Ketua Lembaga Adat  Merangin  bahwa  sistem  ajaran  adat  di  Kabupaten  Merangin  atau  yang dikenal dengan bumi tali undang tambang teliti, terdiri dari empat jenis adat.
1. Adat nan sebenar adat
Adat  nan  sebena  adat  adalah  aturan  pokok  dan  filosofi  yang  sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat adat Merangin dan berlaku turun temurun  tanpa  terpengaruh  oleh  tempat,  waktu  dan  bagaimana keadaannya.
2. Adat nan diadatkan
Adat  nan  diadatkan  merupakan  peraturan  setempat  yang  telah  diambil melalui kata sepakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku secara umum di setiap negeri.
3. Adat nan teradat
Adat  nan  teradat  memiliki  pengertian  bahwa  adat  telah  menjadi  suatu kebiasaan  di  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  boleh  ditambah  ataupun dikurangi  dan  bahkan  boleh  ditinggalkan,  selama  tidak  bertentangan dengan landasan dasar masyarakat adat Merangin.
4. Adat istiadat
Adat  istiadat  sangat  terkait  dengan  budaya  turun  temurun  yang  telah berjalan, seperti kegiatan-kegiatan adat yang dilangsungkan di Kabupaten Merangin.  (Wawancara dengan Fachruddin)
Dalam menginterpretasikan hukum adat tidak boleh sembarangan karena di dalam  hukum  adat  yang  menghukum  adalah  adat,  yang  menetapkan  atau menjatuhkan hukum adalah :
1. Orang tuo yang dipertuokan
2. Pemangku adat atau kepala kampung
3. Rio depati yang disebut batin dan alam nan barajo
Masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin berjalan beriringan dengan zaman,  serta  beriringan  dengan  era  kepemimpinan.  Hal  ini  terbukti,  walaupun telah  melalui  rentang  waktu  yang  panjang  dan  masyarakatnya  telah  hidup  dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti, namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Adapun yang menjadi landasan dasar hukum adat adalah induk undang nan lima yaitu :
1. Titian Teras Betanggo Batu yang berarti hukum adat melayu Jambi bersumber dari  Hadits  Rasulullah  (Titian  Teras)  yang  mengarah  pada  al  Qur’an (betanggo batu).
2. Cermin nan  Idak  Kabur. Istilah  ini  mengacu  pada  kata  tradisional  Melayu seloko yang berarti “jalan yang diikuti, pakaian yang dijahit”.
3. Lantak  nan  Idak  Goyah artinya  penanggung  jawab  penetapan  dan penegakan hukum, harus jujur dan adil serta mempunyai spiritualitas yang kuat  dan  tekad  yang  kuat  untuk  menjamin  keadilan  bagi  seluruh masyarakat.
4. Nan Idak Lapuk  Keno Hujan, Idak Lekang Karena Panas artinya  berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
5. Kato Seiyo artinya segala permasalahan yang rumit akan diselesaikan melalui musyawarah  dan  kesepakatan  yang  hasilnya  akan  dijadikan  pedoman bersama(Yustika Adelia et al., 2023),  (Zulfikar et al., 2024).
Menurut  Suhar  AM,  Undang  adat  Jambi  merupakan  kompilasi  dari  ijtihad forum  tiga  tali  sepilin  yang  memadukan  syarak  dan  adat  berpijak  pada  falsafah adat.  Meski  kenyataannya  ada  rumusan  hukum  yang  benar-benar  bersendikan (bersandar) kepada syara’ dan ada yang hanya bersendikan (disandingkan) kepada
syara’. Namun, secara subtantif keduanya berbanding lurus dengan tujuan hukum yaitu menciptakan kemashlahatan masyarakat(Wawancara : Suhar AM).
Pada  waktu  Islam  memasuki  wilayah  Jambi  telah  ditemukan  bahwa masyarakat  telah  memiliki  adat  yang  sudah  mapan  dan  menjadi  warisan  budaya secara  turun  temurun.  Kedatangan  agama  Islam  sangat  menyentuh  jiwa masyarakat sehingga  mereka  menerima  Islam  secara  berangsur-angsur.(Abdullah, n.d.) Namun, sejalan dengan penerimaan mereka terhadap agama Islam, tidaklah serta merta mereka meninggalkan adat sama sekali, apalagi tidak semua nilai-nilai adat bertentangan dengan agama(Hidayati, 2017)
Masyarakat  Jambi  yang  beridentitas  etnik  Melayu  menjadikan  adat  yang bersendi  syara’  sebagai  panduan  dalam  menjalani  aktivitas  kehidupan  dan menerima  secara  total  keberadaan  kelembagaan  adat  sebagai  sumber  inspirasi moralitas dan institusi penengah dari berbagai konflik hukum, agama dan sosial. Pada praktiknya syara ’ menyeleksi adat mana yang relevan dengan ideologi Islam atau  sebaliknya.  Jika  adat  yang  berlaku  sejalan  dengan  syara’  (pesan  agama) diteruskan dan disesuaikan kondisi dan kebutuhan, begitu pula sebaliknya jika adat bertentangan  dengan  syara’  maka  diverifikasi  untuk  disesuaikan  dengan  syara’. Proses  saling  beradaptasi  dengan  damai  inilah  pada  akhirnya  melahirkan  Udang Adat Jambi(Rahman, 2020)
Hakikat adat di Merangin berpegang pada prinsip-prinsip yaitu ajaran adat dengan Raso, Pariso ,  Malu  dan  Sopan. Raso atau  dalam  Bahasa  Indonesia  dikenal dengan rasa terkait baik dan buruk, maupun benar dan salah dalam bersikap, dan ajaran ini harus selalu dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat. Pariso sangat terkait  dengan  kalimat  periksa  yang  dalam  Bahasa  Indonesia  dapat  dijelaskan bahwa dari raso yang telah dijalankan, ini akan terkait dengan bagaimana memilah dan memilih setiap tindakan maupun perbuatan yang baik, budi baso nan iluk (budi bahasa yang bagus), tutur sapo nan sopan (tutur sapa yang sopan).
Malu,  budaya  malu  harus  ditanamkan  pada  masyarakat  Merangin,  budaya malu  akan  berbuat  salah,  budaya  malu  akan  berkata  kasar,  budaya  malu  akan bertengkar,  budaya  malu  ini  bermaksud  agar  menimbulkan  moralitas  pada masyarakat  sopan,  prinsip  kesopanan  ini  harus  selalu  dijunjung  tinggi,  terutama dalam  hal  hormat  menghormati  yang  lebih  tua,  yang  sebaya  sama-sama  harus menghargai, yang tua harus membimbing yang muda.(Harmaini & Chandra, 2020)
Prinsip-prinsip  tersebut  adalah  prinsip  yang  sudah  seharusnya  mendarah daging  dan  prinsip  ini  sudah  ditanam  oleh  setiap  orang  tua  di  Kabupaten Merangin,  agar  menciptakan  anak-anak  nan  idak  pelawan  (tidak  melawan)  dan prinsip ini akan menumbuhkan moralitas dalam beretika, bersikap dan bertindak dalam berkehidupan di tengah masyarakat hukum adat terutama dalam pembagian waris.

## Posisi Perempuan dalam Kewarisan Adat Merangin
Di  kalangan  masyarakat  Merangin  Jambi  sekarang,  tidak  sedikit  para  ahli waris  menyelesaikan  pembagian  warisnya  dengan  cara  hukum  Islam  maupun hukum adat. Oleh karena itu kedua sistem tersebut dipadukan sehingga menjadi pedoman  bagi  ahli  dalam  menyelesaikan  pembagian  waris.  Hal      inilah  yang menyebabkan  bahwa  hukum  Islam  dan  adat  di  masyarakat  Merangin  Jambi berjalan  harmonis  sebagaimana  pepatah  mengatakan Ädat  bersendi  syara’ dan syara’  bersendi kitabullah ,  Syara’  mengato  adat  memakai (Yustika  Adelia  et  al., 2023). Pepatah tersebut tidak hanya menjadi simbol dinamika antara hukum Islam dan  hukum  adat,  tetapi  juga  aturan  yang  harus  dipatuhi(Rachman  &  Rahman, 2017).
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  ditandai  dengan  kemajuan  dan teknologi,  prinsip-prinsip  dalam  hukum  Islam  terus  mengalami  kemajuan  yang pesat  dan  selalu  mengikuti  perubahan  zaman  guna  kemaslahatan  umat  di  dunia. Khusus di Indonesia telah terjadi pergeseran system kewarisan Islam yang semula berpegang teguh kepada aliran/pendapat jumhur fuqaha kepada sistem kewarisan campuran (penggabungan beberapa mazhab) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  yang  konon  merupakan  perwujudan  fiqh  Indonesia  yang merupakan hasil ijtihad jama’i para ulama Indonesia (Kumeidi, 2013)
Tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, asas hukum dalam kewarisan Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  sama-sama  tidak  memandang  perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai  hak  yang  sama  sebagai  ahli  waris.  Hanya  saja  jumhur  ulama  lebih menempatkan  ahli  waris  laki-laki  jauh  lebih  dominan  daripada  ahli  waris perempuan dibanding menurut Kompilasi Hukum Islam. Sebab dalam kewarisan Islam  yang  ditekankan  adalah  keadilan  berimbang  dan  proporsional,  bukan keadilan  yang  sama  rata  secara  matematik.  Prinsip  inilah  yang  sering  menjadi
polemik  dan  perdebatan  yang  kadangkala  menimbulkan  persengketaan  diantara para ahli waris(Nurul Hidayah, 2017)
Dasar hukum asas keadilan berimbang adalah surat an Nisa ayat 176 yang berarti  bahwa  ahli  waris  laki-laki  dan  ahli  waris  perempuan  memiliki  hak  yang sama  rata  untuk  mendapatkan  harta  warisan.  Dalam  hukum  Islam  keadilan berimbang  diartikan  dengan  terdapat  keseimbangan  antara  melakukan  kewajiban dengan  hak  yang  didapatkan  dengan  keperluan.  Asas  keadilan  berimbang  secara konseptual pertama kali diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara secara  teknis  baru  digunakan  dalam  Buku  II  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan Teknis Peradilan Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Buku II MA) sebagai proses litigasi di Pengadilan Agama(Agung, 2013).
Perubahan  zaman  menuntut  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  peran  yang sama  dalam  memperjuangkan  roda  kehidupan  keluarga  termasuk  masalah perekonomian  keluarga.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya  tuntutan pembagian  waris  dengan  jumlah  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan. Dahulu peran perempuan hanya didomestikasi sebagai konco wingking yang hanya bertugas  dalam  urusan  rumah  tangga  telah  mengalami  pergeseran  nilai  seiring dengan perubahan zaman(Ipandang, 2015).
Pewarisan dalam hukum adat  Merangin Jambi dapat berlangsung nyata jika memenuhi  unsur:  pewaris,  ahli  waris,  dan  harta  yang  ditinggalkan.  Harta  yang ditinggalkan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu harta berat, harta ringan, dan seko . Harta berat berupa rumah, tanah, lumbung padi dan sawah. Harta ringan adalah  segala  harta  selain  dari  harta  berat.  Sedangkan seko adalah  peninggalan gelar.  Klasifikasi  harta  yang  ditinggalkan  ke  dalam  tiga  macam  harta  tersebut berkonsekuensi  pada  pembagiannya.  Harta  berat  diperuntukkan  kepada  anak perempuan atau dalam Bahasa Jambi dikenal dengan sebutan anak betino , termasuk juga di sini adalah harta ringan yang masuk ke dalam kelompok harta berat seperti, pakaian dan perhiasan. Sementara harta ringan untuk anak laki-laki, karena harta ringan  seperti  motor,  kerbau,  dll  tidak  menjadi  tumpuan  kehidupan  saudara perempuannya. Seko ,  menjadi  milik  bersama  tetapi  dipegang  oleh  anak  lelaki tertua(Rois et al., 2022).
Aplikasi  kewarisan  di  Merangin  sesungguhnya  menitikberatkan  pada pembagian  warisan  yang  dilakukan  secara  adat  setempat.  Merangin  yang didominasi  dengan  masyarakat  yang  mayoritas  beragama  Islam  ikut  andil
mempengaruhi  hukum  adat  dan  pola  kebiasaan  yang  berlaku  di  tengah masyarakat.  Masyarakat  yang  hidup  dengan  hukum  adat  yang  masih  kental, terutama  adat  dalam  lapangan  hukum  perdata,  khususnya  dalam  hukum kewarisan(Wawancara dengan Fakhruddin).
Salah satu yang menarik dari daerah ini adalah banyaknya tokoh agama dan Lembaga  Pendidikan  yang  berbasis  agama  yang  menjamur  di  Merangin menandakan pemahaman terhadap ilmu agama masyarakat setempat cukup tinggi. Dalam kewarisan, sebagian besar masyarakat menerapkan kewarisan adat. Dalam banyak wilayah di Indonesia termasuk di Merangin menjadi salah satu hukum yang dipilih dalam pembagian warisan, hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum adat di  Merangin  sebagian  besar  diterapkan  dalam  masyarakat  yang  memang merupakan  hukum  yang  diberlakukan  semenjak  nenek  moyang  mereka  dahulu dan telah dipraktekkan secara turun-temurun(Wawancara dengan Buya Satar)
Pemahaman masyarakat Merangin Jambi dalam pembagian  waris beragam, Sebagian mereka memandang hak waris perempuan 2 : 1 sebagaimana tercantum dalam surat an nisa ayat 4 adalah qath’I dan tidak bisa dirubah, sementara di sisi lainnya  kelompok  masyarakat  beranggapan  bahwa  ketentuan  tersebut  bukanlah sesuatu  yang  mutlak  dan  masih  dapat  diubah  melalui  penalaran  (raýu). Kontroversi  tersebut  sampai  sekarang  masih  terjadi  karena  seringkali  dikaitkan dengan isu ketidaksetaraan gender.
Menurut  mereka  pembagian  waris  harus  adil  yaitu  pendistribusian   harta tersebut diberikan secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dari anak tersebut dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban  dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh  dengan  keperluan  dan kegunaan. Pemahaman tersebut memberi ruang dalam pendistribusian waris sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama antara ahli waris.
Adat  Merangin  Jambi  memposisikan  perempuan  memiliki  hak  istimewa dalam pembagian warisan, sebagaimana tertuang dalam Pucuk Induk Undang Nan Limo  Jambi.  Menurut  wawancara  penulis  dengan  buya  Satar  perempuan dimuliakan  derajatnya  seperti  Islam  mengajarkan  kita  untuk  memuliakan perempuan(Wawancara  :  Buya  Satar).  Hal  ini  berbeda  dengan  suku  Batak  Karo dan Bali, perempuan dan para janda tidak mendapatkan harta warisan sama sekali yang berujung pada sengketa dan berakhir ke pengadilan.
Masyarakat  Merangin  memposisikan  perempuan  di  tempat  yang  strategis. Ini dapat terlihat pada seloko adat Merangin Jambi, yaitu perempuan harus tempat minta air, litak tempat minta nasi. Artinya perempuan tempat kembalinya saudara laki-laki  jika  mengalami  kesusahan  atau  bencana.  Selain  itu  saudara  perempuan juga  tempat  meminta  makan  dan  minum.  Seloko  ini  sesungguhnya  sarat  akan makna bahwa perempuan sangat dibutuhkan oleh saudara laki-laki/anak laki-laki.
Dari  penjelasan  diatas  diketahui  bahwa  dalam  adat  Merangin  Jambi, menjadikan  perempuan  sebagai  tempat  kembalinya  keluarga  laki-laki  Ketika berada dalam kondisi kesusahan atau musibah. Hal ini dapat terlihat pada posisi dominan  perempuan  dalam  pembagian  warisan,  rumah  yang  ditinggali  bersama orang  tuanya  menjadi  bagian  warisan  yang  akan  didapatkan  perempuan.  Bagian tersebut  diberikan  karena  rumah  tersebut  akan  dijadikan  tempat  berkumpul keluarga besar. Perempuan berperan sebagai penjaga rumah peninggalan orang tua dari pihak ahli waris merupakan anak terakhir dari si pewaris yang telah ditetapkan secara adat. Praktik kewarisan adat semacam ini merupakan tradisi turun temurun yang mendarah daging dari nenek moyang dahulu sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada bantahan atau penolakan dari ahli waris yang lain. Di sini terlihat bahwa posisi  perempuan  sangat  berperan  penting  dalam  pembagian  warisan  adat Merangin Jambi.

## Polarisasi  dan Negosiasi  Pelaksanaan Pembagian Waris Perempuan pada Masyarakat  Merangin Jambi
Pada masyarakat Merangin sistem kekeluargaan yang dianut bersifat parental dimana baik anak laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan harta waris.  Sebagaimana  wawancara  penulis  dengan  berbagai  tokoh  masyarakat Merangin  di  antaranya  Buya  Satar  selaku  tokoh  agama  menyatakan  bahwa perempuan menerima harta waris dari orang tuanya setelah melaksanakan rembuk keluarga  yang  menghadirkan tuo  tengganai ,  ninik  mamak  bahkan  ulama  agama. Pembagian harta waris setara dengan laki-laki atau melebihkan bagian perempuan dengan  pertimbangan  kemaslahatan  untuk  para  ahli  waris  dan  untuk  menjaga keutuhan  keluarga  di  kemudian  hari.    Namun  hal  tersebut  tidak  dengan  serta merta  dilaksanakan,  karena  terlebih  dahulu  dilakukan  pembagian  harta  waris secara hukum waris Islam (Faraid)(Wawancara : Buya Satar)
Menurut  Fachruddin  selaku  ketua  MUI  Kabupaten  Merangin  beliau mengatakan  bahwa  dalam  harta  waris,  perempuan  mempunyai  posisi  menguasai dalam hak ( ekupakai ). Artinya pada saat perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak,  bukan  berarti  harta  tersebut  mutlak  secara  hakiki  miliknya.  Dari  harta tersebut  terbuka  peluang  untuk  perempuan  membantu  saudara  laki-lakinya  bila mendapat kesulitan dalam ekonomi.  Disamping itu ada juga yang membagi secara faraid    dengan  pertimbangan  bahwa  seseorang  harus  menerima  ketentuan  yang ada.  Hal  tersebut  merupakan  manifestasi  terhadap  pelaksanaan  hukum  syara secara holistik, sebagaimana dikatakan bahwa adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah(Wawancara  :  Facruddin)    Perempuan  menerima  harta  waris  secara penuh  atas  harta  orangtuanya  yang  telah  meninggal  dunia  untuk  kebutuhan keluarga.  Bahkan  dalam  kondisi  tertentu  perempuan  mempunyai  kesempatan mendapatkan  harta  dari  saudara  laki-laki  dari  ibunya  (paman)  yang  meninggal dunia(Wawancara  :  Rahma).    Praktek  pembagian  waris  ini  merupakan  suatu kewajaran,karena  kondisi  sosiologis  masyarakat  Merangin  Jambi  jauh  berbeda dengan  Arab  dimana  seorang  perempuan  cenderung  hanya  bekerja  di  rumah sebagai  ibu  rumah  tangga,  sementara  nafkah  merupakan  tanggung  jawab  suami seutuhnya.
Berdasarkan praktek yang terjadi di masyarakat Merangin terdapat dualisme pembagian  waris  yaitu  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Pada  hukum    kewarisan Islam  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  ahli  waris  terjadi  perbedaan menyangkut  porsi  bagian  harta  warisan  yang  diterima,  sebaliknya  dalam  hukum adat  tidak  dibedakan  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  ahli  waris. Dalam rangka menjembatani dualisme pembagian waris tersebut  perlu dilakukan dialektika  antara  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  yang  ada  di  Provinsi  Jambi. Perpaduan  antara  hukum  Islam  dan  adat  inilah  yang  akan  merespons  sistem kewarisan masyarakat setempat.
Dialektika  hukum  Islam  dan  adat  dalam  praktek  pembagian  waris  pada masyarakat Merangin Jambi memunculkan apa yang disebut dengan negosiasi dan kompromi  dalam  rangka  menjembatani  kedua  hukum  tersebut.  Segala  putusan adat  diafirmasi  melalui  putusan  syara  sehingga  keduanya  saling  menguatkan  dan diterima dengan  mudah. Dengan dasar musyawarah kata mufakat diantara sesama (konsep an  taradhin )(Al-fikri,  2018)  masyarakat  Merangin  Jambi  dikenal  sebagai masyarakat yang bijak dalam menghadapi masalah sosial dan konflik (Rachman &
Rahman, 2017), khususnya dalam hal kewarisan. Sebagai contoh anak laki-laki dan perempuan  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  kedua  sistem  hukum tersebut  yaitu  sebagai  ahli  waris  utama  dari  orang  tuanya.  Karena  keduanya didasarkan  kepada  hubungan  kekerabatan  atau  hubungan  kekeluargaan  dari pewaris  maka  berdasarkan  kesepakatan  dan  an  taradhin  diantara  sesama  mereka menyelesaikan  pembagian  waris  sesuai  dengan    ketentuan  adat  dengan pertimbangan kemaslahatan bersama (Wawancara : Azrai al Basyari).
Di antara pola pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Merangin di antaranya:
1. Perempuan menerima harta waris dari orang tuanya setelah melaksanakan rembuk  keluarga  yang  menghadirkan  tuo  tengganai,  ninik  mamak  bahkan ulama agama (“Buya” dalam istilah yang digunakan). Pembagian harta waris setara  dengan  laki-laki  atau  melebihkan  bagian  perempuan  dengan pertimbangan  kemaslahatan  untuk  para  ahli  waris  dan  untuk  menjaga keutuhan  keluarga  di  kemudian  hari.    Namun  hal  tersebut  tidak  dengan serta  merta  dilaksanakan,  karena  sebelumnya  diketahui  terlebih  dahulu pembagian  harta  waris  secara  hukum  waris  Islam  ( Faraid )(Wawancara  : Buya  Satar).  Dalam  harta  waris,  perempuan  mempunyai  posisi  menguasai dalam  hak  “ eco  pakai ”.  Artinya  pada  saat  perempuan  mendapatkan  harta waris  lebih  banyak,  bukan  berarti  harta  tersebut  mutlak  secara  hakiki miliknya. Dari harta tersebut terbuka peluang untuk perempuan membantu saudara  laki-lakinya  bila  mendapat  kesulitan  dalam  ekonomi(Wawancara  : Rahman).
2. Perempuan menerima harta waris dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara faraid ,  dengan  pertimbangan  bahwa  seseorang  harus  menerima ketentuan  yang  ada.  Apapun  yang  telah  diatur  dalam  hukum  Islam termasuk  pembagian  harta  waris,  seseorang  harus  tunduk  dan  taat  dalam merealisasikannya.  Hal  tersebut  merupakan  manifestasi  terhadap pelaksanaan  hukum  syara’  secara  holistik,  sebagaimana  dikatakan  bahwa adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah (Wawancara : Fachruddin).
3. Perempuan  menerima  harta  waris  secara  penuh  atas  harta  orang  tuanya yang  telah  meninggal  dunia.  Dengan  pertimbangan  bahwa  perempuan merupakan ahli waris yang mengurus dan mengatur harta yang ditinggalkan untuk  kebutuhan  keluarga.  Bahkan  dalam  kondisi  tertentu  perempuan
mempunyai  kesempatan  mendapatkan  harta  dari  saudara  laki-laki  dari ibunya (paman) yang meninggal dunia(Wawancara, Rahma).
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pola  pembagian  waris  pada    masyarakat Merangin  Jambi  tidak  seluruhnya  menggunakan  cara-cara  pembagian  warisan menurut Islam namun berdasarkan adat, karena masyarakat Merangin Jambi masih terpolarisasi  dan  memegang  teguh  adat  kebiasaan  yang  mentradisi.    Hal  ini berangkat  dari  pemahaman  tentang  wajar-tidaknya  seseorang  mendapatkan  hak waris dalam jumlah tertentu. Misalnya 1) ahli waris perempuan mendapatkan harta lebih banyak dari ahli waris laki-laki dan 2) rumah orang tua adalah hak waris bagi anak perempuan  yang seharusnya diterapkan dan tidak dapat ditawar.
Klasifikasi  harta  warisan  pada  masyarakat  Merangin  Jambi  dibagi  menjadi harta  berat,  harta  ringan  dan seko. Harta  berat  diperuntukkan  kepada  anak perempuan,  sedangkan  harta  ringan  untuk  laki-laki  karena  harta  ringan  tidak langsung  menjadi  tumpuan  kehidupan  saudara  perempuannya.  Sementara seko menjadi  milik  bersama  tetapi  dipegang  oleh  anak  laki-laki  tertua(Jambi,  1995). Harta berat turun kepada anak perempuan dikarenakan dalam hukum adat Jambi anak  laki-laki  bisa  kembali  bersama  saudara  perempuannya  apabila  mengalami kemiskinan. Sesuai dengan seloko adat “ Putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo ”, artinya jika saudara laki -laki tersebut sakit atau jatuh miskin, cerai dari istrinya,  maka  ia  dapat  kembali  ke  saudara  perempuannya  untuk  menyambung hidupnya(Jambi, 1995).
Pola tersebut didasari oleh cara pandang yang berpijak pada realitas budaya yang terjadi di masyarakat Merangin Jambi seperti kebiasaan anak perempuan yang lebih  banyak  di  rumah  dan  berbakti  kepada  orang  tua  ketimbang  anak  laki-laki. Begitu juga dalam urusan domestik (rumah tangga) dimana anak perempuan lebih banyak  membantu  dari  mulai  memasak,  membersihkan  rumah,  sampai-kadang- kadang-  mencuci  pakaian  saudara  laki-lakinya.  Sementara  anak  laki-laki    hanya mengaji di luar daerah. Kebiasaan yang semacam inilah yang mendasari mengapa ahli  waris  perempuan  mendapatkan  lebih  banyak  dari  ahli  waris  laki-laki. (Wawancara  :  Abdur  Rahim).    Meskipun  demikian  pada  saat  perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak, bukan berarti harta tersebut mutlak secara hakiki miliknya. Saudara perempuan tidak berhak menjualnya tanpa izin dari pihak laki-laki atau saudara laki-laki, dia hanya bisa mengambil manfaatnya saja seperti hasil  sawah,  kebun  dan  sebagainya.(Habi,  2022)    Dari  harta  tersebut  terbuka
peluang untuk perempuan membantu saudara laki-lakinya bila mendapat kesulitan dalam ekonomi sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan dari ahli waris.  Seperti seloko “ Hak  nan  milik,  harto  nan  punyo”.  Hak  nan  milik artinya  harta  itu  milik bersama  antara  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki. Harto nan punyo artinya  anak perempuan hanya mengambil manfaat hasil dari harta tersebut.
Jika  dihubungkan  dengan  jumlah  yang  diterima  dengan  kewajiban  dan tanggungjawab,  maka  akan  terlihat  fleksibilitas  hukum  dan  asas  manfaat  yang dirasakan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Meskipun  dalam  kewarisan  Islam menunjukkan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, namun hal ini berbeda pada prakteknya di masyarakat adat Merangin Jambi. Hal ini dibolehkan dalam  Islam  karena  posisi  perempuan  pada  adat  Merangin  Jambi  lebih  banyak memegang  tanggungjawab  dalam  menjaga  rumah  peninggalan  dari  orang  tuanya sebagai  tempat  kembali  bagi  saudara  laki-lakinya  jika  suatu  saat  mengalami kesulitan ekonomi. (Cholif, 2014)
Si stem kewarisan adat di Merangin terumus dalam ungkapan adat “ yang berat tinggal  pada  perempuan,  yang  ringan  dibawa  oleh  laki-laki ”.  Yang  berat  maksudnya, tanah  yang  diarah  diajun  oleh  pewaris,  atau  leluhur  dahulunya.  Ini  tetap  tinggal pada family dalam garis ibu, yang ringan maksudnya adalah barang-barang seperti emas yang dibeli oleh pewaris atau barang yang diperoleh dari pencaharian suami istri sebagai pewaris, maka barang-barang ini boleh dibawa keluar oleh orang yang mewarisinya  dalam  hal  ini  adalah  pihak  laki-laki.  Dalam  adat  Merangin, perempuan sangat diprioritaskan khususnya dalam hal waris. Rumah induk selalu ditempati oleh perempuan.
Berdasarkan  beberapa  kasus,  tidak  ada  saudara  laki-laki  yang mempermasalahkan  hal  tersebut.  Karena  dengan  adanya  kesepakatan  keluarga, namun  yang  tidak  final  dan  mengikat  bagi  saudara  laki-laki  atau  saudara  lainnya tidak berkenaan dengan putusan adat tersebut bisa menggugat ke pengadilan agama setempat.  Berdasarkan hasil penelitian dalam 5 (lima) tahun terakhir hanya sedikit perkara yang masuk ke pengadilan agama.
Pada  masyarakat  Merangin  dalam  penyelesaian  harta  waris  dilakukan  dalam suatu  pertemuan  keluarga  yang  khusus  diadakan  untuk  itu  dan  dilaksanakan beberapa hari kemudian. Pertemuan itu disebut perundingan penyelesaian atau cacao undiang :  membagikan  bagian  harta  waris  bagi  pihak  yang  ditentukan  dan pelaksanaannya diadakan di rumah pewaris sendiri dan diselenggarakan oleh pihak
perempuan dan dihadiri oleh seluruh ahli waris pihak laki-laki dari keluarga tersebut. Adapun dalam perundingannya dipimpin langsung oleh pihak laki-laki dan apabila perundingan atau musyawarah tersebut tidak putus, maka perundingan berikutnya dapat dilangsung di kemudian hari dan dipimpin langsung oleh ninik mamak yang terkait.
Pola perundingan ini bersesuaian dengan Reni Nur Aniroh bahwa pembagian waris harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, hukum yang hidup dan kondisi  objektif/legal  spesifik  para  ahli  waris  disamping  mempertimbangkan  teks literal ayat sebagai rujukan utama hukum Islam agar mekanisme pembagiannya tidak keluar  dari  jalur  keadilan  dan  kesetaraan.  (Aniroh,  2020)(Werbner  &  Werbner, 2020)(Engineer, 2007) Dan diperkuat oleh Tedi Supriyadi bahwa hukum kewarisan pada dasarnya merupakan respon social di mana illat hukumnya adalah konstruksi sosiologis masyarakat(Supriyadi, 2016).
KHI  (183)  yang  mengatur  “para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Hal  ini  untuk  memperkuat  argumen  yang  dilakukan  para  ahli  waris  dengan pembagian  warisan  1:1  apabila  telah  melakukan  kesepakatan  untuk  membagikan warisan  secara  rata.  Hal  ini  selaras  dengan  yang  disampaikan  oleh  Abdul  Somad bahwa  pembagian  warisan  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  boleh  saja dilakukan.  Apabila  telah  memenuhi  tiga  syarat  :  pertama,  setiap  ahli  waris  telah baligh, kedua, semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan  hukum  waris  Islam,  ketiga  jatah  yang  berlebih  dianggap  sebagai sumbnagan  dan  diikhlaskan  sehingga  tidak  diungkit-ungkit  dikemudian  hari. Menyikapi  hal ini, dalam kasus-kasus waris, biasanya dilakukan pembagian secara hibah,  yaitu  donasi  untuk  dapat  menjembatani  antara  hukum  adat  dan  hukum Islam.(Irianto, 2016)
Dalam  konteks  ini,  hukum  Islam  dituntut  untuk  akomodatif  terhadap persoalan  umat  tanpa  harus  menghilangkan  prinsip-prinsip  dasarnya.  Bahkan  di beberapa  negara  Muslim  telah  melakukan  pembaharuan  atas  hukum  keluarga khususnya  terkait  dengan  persoalan  kewarisan.  Atas  dasar  persamaan  hak  antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas pembagian waris antara laki-laki  dan  perempuan  2  :  1,  tetapi  dalam  prakteknya  masyarakat  menjalankan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, masyarakat muslim sendiri telah melakukan dekonstruksi system kalkulasi 2 : 1 menjadi 1 : 1.

## Kesimpulan
Terdapat dualisme  hukum dalam praktek pembagian waris pada masyarakat Merangin Jambi yaitu hukum Islam dan hukum adat. Namun hukum adat terlihat lebih mendominasi dibandingkan hukum Islam, karena masyarakat Merangin Jambi masih  terpolarisasi  dan  memegang  teguh  adat  kebiasaan  yang  mentradisi.  Dalam prakteknya  fleksibilitas  pembagian  waris  perempuan  bertujuan  untuk  mengetahui tentang negosiasi masyarakat dalam mensiasati penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam  pembagian  waris  dengan  mendahulukan  musyawarah  untuk  mufakat  serta mempertimbangkan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  dan  keseimbangan antara  yang  diperoleh  dengan  keperluan  dan  kegunaan.  Penyetaraan  tersebut diperbolehkan dalam Islam karena dalam prakteknya harus adanya kesepakatan dan persetujuan dari setiap ahli waris.

## Referensi
Abdullah, S. (n.d.). Agama dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat Jambi . Lembaga Adat Provinsi Jambi , 2. Agung,  M.  (2013). Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama . Mahkamah Agung. Al-fikri,  A.  (2018). DISKURSUS  HUKUM  KEWARISAN  ‘  AN -TARÂDHIN :
Menjembatani Dialektika Kewarisan . At Turus , V (1), 21 – 45. Aniroh,  R.  N.  (2020). Mempertegas  Ide  Kesetaraan  Gender  Dalam  Sistem  Kewarisan Bilateral : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin . Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 13 (2), 119 – 138. http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/2190
Anshari, A. G. (2002). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Ekonsia. Burhan,  M.  (2017). Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum
Kewarisan Indonesia . Mahkamah , 2 (2), 283 – 326. https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141
Cholif, M. A. (2014). Implementasi Hukum Adat, Lembaga Adat Melayu Jambi . Engineer, A. A. (2007). Islam and Its Relevance to Our Age . LKIS. Habi, N. A. F. (2022). Hukum Waris Islam & Keadilan Gender . Halimah Basri,  at all. (2020). Inheritance Rights of Women in Makassar Society : A Study of  Living  Qurán  and  its  Implications  for  Islamic  Law . Samarah :  Jurnal  Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 5 (3), 248 – 253. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.13882
Harmaini,  H.,  &  Chandra,  F.  (2020). Selayang  Pandang  Hukum  Adat  di  Kabupaten Merangin: Kajian Masyarakat Hukum Adat. ADIL , 2 (1), 32 – 39. Hidayati,  R.  (2017). Penerapan  Hukum  Keluarga  Islam  pada  Masyarakat  Muslim  Suku Anak Dalam (p. 250). Nusa Litera Inspirasi.
Huda, M., Hidayati, N., & Umami, K. (2020). Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition among Mataraman Society East Java . Al-Ihkam: Jurnal Hukum  Dan  Pranata  Sosial , 15 (2),  224 – 250.  https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v15i2.2714 Ilhami,  H.  (2020). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan  Dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Mimbar Hukum , 32 (2), 243 – 259. Ipandang,  I.  (2015). Fiqh  Perempuan,  Kekinian  Dan  Keindonesiaan  (Telaah  Kritis Membangun  Fiqh  Berkeadilan  Gender) . AL-MAIYYAH:  Media  Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 8 (1), 79 – 98. Irianto.  (2005). Perempuan di antara Pilihan Hukum, Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak  Toba  untuk  Mendapatkan  Akses  Kepada  Harta  Waris  Melalui  Proses Penyelesaian Sengketa . Yayasan Obor Indonesia.
Irianto,  S.  (2016). Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan .  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Jambi,  L.  A.  (1995). Garis-garis  Besar  Pedoman  Adat  bagi  Pemangku  Adat  dalam Kotamadya Jambi Dati II Jambi . Lembaga Adat dan Pemda Kota Jambi. Kumeidi. (2013). Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern . Aura. Maryulaini, A. (2018). Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan pada Masyarakat Marga  (Lama)  Rambang  Kapak  Tengah  Kota  Prabumulih  di  Dalam  Hukum
Kewarisan Islam . 4 (1), 1 – 15. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v4i1.167
Matthew, M. H. (1994). Qualitative Data Analysis . Universitas Indonesia Press.
Muhammad  Farhandani  Raendra,  Aldi,  F.  (2024). Pembagian  Harta  Warisan  dalam Masyarakat Adat Melayu . Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner , 8 (4), 65 – 70. Nurul  Hidayah,  S.  Z.  (2017). Asas Keadilan Berimbang dalam Perspektif Hukum Waris
Islam,  Hukum  Waris  Perdata,  dan  Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia. Jurnal  Sains Dan Seni ITS , 6 (1), 51 – 66.
http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu .go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp:/ /dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijf atigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1
Rachman,  S.  M.  A.,  &  Rahman,  F.  (2017). The dynamic of Malay Islamic law: The rise and practices of Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah in Jambi. Journal of Indonesian Islam , 11 (2), 389 – 404. https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.389-404
Rahma, D. K. (2017). Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan  Agama  dalam  Hak  Waris  Masyarakat  Matrilineal . BUANA  GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak , 2 (1), 35 – 58. https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718 Rahman,  F.  (2020). Institusionalisasi  Syarak dan  Adat  dalam  Praktik  Sosial-Keagamaan Masyarakat  Melayu  Jambi. Prosiding  International  Seminar  on  Islamic  Studies  and
Education (ISoISE) , 3 (November), 43 – 69.
Rois,  D.  K.  A.,  N.,  N.  Z.,  &  Sena,  I.  C.  (2022). Hukum Waris Menurut Masyarakat Bangko Jambi . Civilia , 1 (2), 1 – 23. Supriyadi,  T.  (2016). Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan . Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum , 14 (2), 65 – 78.
Werbner,  P.,  &  Werbner,  R.  (2020). A  Case  of  Inheritance:  From  Citizens’  Forum  to Magisterial  Justice  in  Botswana’s  Customary  Courts. Anthropology  Southern  Africa ,
43 (1), 15 – 31. https://doi.org/10.1080/23323256.2019.1620618
Yustika  Adelia,  Saktiavia  Reza  Pahlavi,  Sapriadi  Sapriadi,  &  Syamsiah  Syamsiah. (2023). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya . Journal of Research and Development on Public Policy , 1 (4), 99 – 118. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.30
Zulfikar,  Fatonah,  Paska,  Devi,  &  Defrianti,  D.  (2024). Hukum Adat Melayu Jambi Sejak Masuknya Islam . Jurnal Multidisiplin Inovatif , 8 (4), 206 – 212.