## PENGARUH BELANJA KESEHATAN, BELANJA PENDIDIKAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP IPM DI PROVINSI JAWA BARAT
Charenza Lazuardy Pratama 1 , Sumiyarti 2 * 12 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: sumiyarti.fe@trisakti.ac.id ABSTRACT Purpose : Efforts  to  create  quality  human  resources  require  government intervention.  These  efforts  are  carried  out  in  the  form  of  spending or  expenditure  such  as  health  expenditure  and  education expenditure. This research aims to analyze the factors that influence the Human Development Index in 27 Regencies/Cities in West Java
Province.  The  dependent  variable  in  this  research  is  the  Human Development  Index  and  the  independent  variables  are  Health Expenditure, Education Expenditure, and Economic Growth Design/Methodology /Approach : This research uses a regression method with a panel data model to determine  the  influence  of  independent  variables,  namely  Health Expenditure,  Education  Expenditure  and  Economic  Growth  on  the dependent  variable  Human  Development  Index  (HDI).  The  data used  is  secondary  data  published  by  the  Central  Statistics  Agency and  the  Directorate  General  of  Financial  Balance  (DJPK)  of  the Ministry of Finance, with an observation period of 2013-2022 Findings : The  results  of  the  research  show  that  the  independent  variables, namely Health Expenditure, Education Expenditure, and  Economic Growth  have  a  significant  and  positive  effect  on  the  Human
Development Index in West Java Province. Significance occurs both in partial testing using the t test and simultaneous testing using the
F test. The results of this research confirm that serious government spending  allocation  is  very  necessary  in  strengthening  human resources. Keywords : HDI, Health Expenditure, Education Expenditure, Economic Growth JEL Classification : H50, H72, Q10

## PENDAHULUAN
Pengeluaran  pemerintah  untuk  pembangunan  manusia  melalui  penyediaan  pelayanan dasar,  akan  sangat  memengaruhi  kualitas  sumber  daya  manusia  di  masa  yang  akan datang.  Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan  melindungi  warganya dengan menyediakan pelayanan dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan  bidang  kesehatan  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas  pembangunan
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober  2023 : 181 - 194 ISSN : 2442-9686 (online)
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i2.18510 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 2  November 2023 Accepted date: 7 December 2023
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
manusia  (Mongan,  2019).  Oleh  karena  itu  pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  pada bidang  kesehatan  dan  pendidikan  menjadi  hal  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dalam membangun kualitas manusia. Pengeluaran atau belanja pendidikan.
Pembangunan merupakan proses transformasi menuju masa depan yang lebih baik secara bersama-sama  dan  berkelanjutan.  Menurut  Todaro  &  Smith,  (2015),  pembangunan merupakan  suatu  proses  multidimensi  yang  melibatkan  reorganisasi  dan  reorientasi  dari sistem-sistem sosial dan ekonomi yang dimiliki. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari  perubahan  yang  terjadi  pada  berbagai  dimensi  baik  ekonomi  maupun  sosial.  Pada awal  pembangunan,  dimensi  ekonomi  dengan  tolok  ukur  pertumbuhan  ekonomi ditempatkan  sebagai tujuan  utama  pembangunan.  Namun  seiring  dengan  dinamika  yang terjadi dalam proses pembangunan, telah terjadi pergeseran orientasi pembangunan yang sangat  berarti.  Paradigma  pembangunan  saat  ini  telah  menempatkan  pembangunan manusia sebagai tujuan atau fokus utama pembangunan (Mongan, 2019 ; Sumiyarti et al., 2022).
Kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  merupakan  indikator  yang  baik  untuk mengukur  keberhasilan  pembangunan  manusia.  Cerminan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  bisa  dilihat  dari  peningkatan  kualitas  pendidikan,  peningkatan  kualitas pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  dari  segala  usia,  serta  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  di  tingkat  regional  dan  nasional.  Menurut United  Nation  Development Programme (UNDP), salah  satu cara  mengukur  kualitas  modal  manusia di suatu  negara dapat  dilihat  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  sering  disebut  dengan Human Development Index (HDI).
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  suatu  ukuran  kemajuan  suatu  negara dalam  mencapai  standar  hidup  yang  tinggi.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau Human  Development  Index (HDI)  pertama  kali  dikembangkan  oleh  pemenang  nobel India  Amartya  Sen  dan  Mahbub  ul  Haq  seorang  ekonom  Pakistan,  dan  dibantu  oleh Gustav  Ranis  dari  Yale  University  dan  Lord  Meghnad  Desai  dari  London  School  of Economics  (Paramita,  2020).  Menurut  Badan  Pusat  Statistik,  angka  IPM  adalah  ukuran komparatif  dari  harapan  hidup,  melek  huruf,  pendidikan,  dan  standar  hidup  di  seluruh negara  di  dunia.  Angka  IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil pembangunan  dalam  memperoleh  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sebagainya. Dengan  demikian,  dari  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat  dinilai keberhasilan  kebijakan  ekonomi  dalam  meningkatkan  standar  hidup  warganya  dan menentukan peringkat negara sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang.
Sebagai ukuran kuantitatif kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  dibentuk  oleh  tiga  dimensi  dasar.  Tiga  dimensi  dasar  yang  digunakan  pada pengukuran  IPM  adalah  dimensi  kesehatan,  pendidikan,  dan  standar  hidup  layak.  Pada pengukuran sebelumnya indikator kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Sementara angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah  digunakan  untuk  mengukur  indeks pendidikan. Indikator standar hidup layak diukur dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per  kapita  atau  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per  kapita.  Pada  pengukuran IPM  yang  baru,  beberapa  indikator  mengalami  perubahan  agar  lebih  tepat.  Dimensi
Pengaruh  Belanja  Kesehatan,  Belanja  Pendidikan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di Provinsi Jawa Barat_______________________________________________________________
kesehatan  dibentuk  oleh  indikator  hidup  panjang  dan  sehat.  Dimensi  pendidikan  diukur oleh angka harapan lama sekolah.  Penggunaan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita untuk ukuran standar hidup layak.
Pencapaian  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  unggul  tidak  terjadi  dengan  sendirinya. Upaya  membangun  manusia  tidak  terlepas  dari  campur  tangan  pemerintah  sebagai pemegang  institusi  politik  dan  ekonomi.  Melalui  kebijakan  anggaran,  pemerintah  pusat dan  daerah  melakukan  intervensi  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  dalam  rangka mengatasi kegagalan pasar (Santosa & Sumiyarti, 2019). Selanjutnya menurut Ramirez et al.,  (1998),  menyatakan  total  pengeluaran  sektor  publik,  berapa  banyak  yang  dialihkan untuk  sektor-sektor  yang  berhubungan  peningkatan  pembangunan  manusia,  serta bagaimana  pengalokasian  ke  dalam  sektor-sektor  tersebut  merupakan  hal-hal  yang  akan menentukan alokasi pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan manusia.
Pengeluaran  pemerintah  untuk  pembangunan  manusia  melalui  penyediaan  pelayanan dasar akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan  melindungi  warganya  dengan menyediakan  pelayanan  dasar  guna  memenuhi  hak-hak  penduduknya.  Pelayanan  dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang  kesehatan  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas  pembangunan  manusia. Oleh  karena  itu  pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  pada  bidang  kesehatan  dan pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dalam membangun kualitas manusia.
Pengeluaran  pemerintah  untuk  pembangunan  manusia  melalui  penyediaan  pelayanan dasar akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan  melindungi  warganya  dengan menyediakan  pelayanan  dasar  guna  memenuhi  hak-hak  penduduknya.  Pelayanan  dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang  kesehatan  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas  pembangunan  manusia. Oleh  karena  itu  pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  pada  bidang  kesehatan  dan pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dalam membangun kualitas manusia.
Terdapat  banyak  penelitian  telah  mengungkapkan  keberartian  belanja  atau  pengeluaran pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  kemajuan  indeks pembangunan  manusia  (IPM).  Pada  IPM  di  level  nasional,  studi  Mongan  (2019) menemukan  bahwa  pengeluaran  belanja  pemerintah  pusat  dalam  pendidikan  tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan  dan  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  pendidikan  memberikan  pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.  Demikian pula dengan studi Ningrum et al., (2020), yang  menyatakan  bahwa  pengeluaran  belanja  pemerintah  pusat  dalam  pendidikan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM.  Berdasarkan  yang  pengamatan  dilakukan  pada negara-negara  APEC,  Anantika  &  Sasana,  (2020)  mendapat  hasil  bahwa  pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  IPM  negara- negara  APEC.  Namun  tidak  demikian  halnya  dengan  pengeluaran  pada  sektor pendidikan, yang memberikan negatif terhadap IPM negara-negara APEC.
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
Penelitian  dengan  lingkup  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  juga  memberikan  hasil yang bervariasi. Sebagian besar studi menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran atau belanja  pendidikan  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  IPM.  Hasil  ini setidaknya diperoleh ada studi Maryozi et al., (2022) pada wilayah pengamatan Provinsi Riau  serta  Nurvita  et  al.,  (2022)  dengan  wilayah  pengamatan  Provinsi Jambi.  Demikian pula  dengan  studi  Suryani  &  Sartika,  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  biaya  kesehatan dan  sarana  kesehatan  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM  Jawa  Barat.  Namun  pada beberapa studi lainnya belanja pendidikan dan belanja kesehatan tidak selalu memberikan pengaruh  yang  sama  terhadap  terhadap  IPM.  Beberapa  studi  mendapatkan  hasil  bahwa variabel belanja pendidikan tidak signifikan atau memberikan pengaruh negatif terhadap IPM  (Ernita,  2022;  Fajar  &  Indrawati,  2020;  Anantika  &  Sasana,  2020;  Novitasari  & Hapitri,  2019).    Sementara  Paramita,  (2020)  justru  menemukan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  sektor  pendidikan  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  sektor  Kesehatan keduanya  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kota Makassar.
Bertolak  dari  perbedaan  hasil  studi  tentang  pengaruh  belanja  pendidikan  dan  belanja kesehatan, penelitian ini bermaksud untuk menguji signifikansi  pengaruh kedua variabel tersebut terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi  yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus  dalam  hal  pengembangan  sumber  daya manusia. Capaian IPM di Provinsi Jawa Barat berada pada ranking 10 dari capaian IPM nasional seperti ditampilkan pada Gambar 1.
Sumber: Data BPS, diolah (2023)
Gambar 1 Data IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2013 – 2022.
Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dapat menimbulkan  berbagai  kesulitan bagi  pemerintah  daerah  sehingga  perlu  dibenahi.  Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakmerataan pendapatan yang bisa bersumber dari modal  manusia  (Parkin,  2019).    Oleh  karena  itu  pembangunan  manusia  di  Jawa  Barat menjadi  hal  mendesak  yang  harus  dilakukan  untuk  mengantisipasi  serta  mengatasi berbagai  masalah  yang  bisa  terjadi  akibat  ketidakmerataan  sumber  daya  ekonomi  dan sosial.
0 200 400 600 800 1,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pengaruh  Belanja  Kesehatan,  Belanja  Pendidikan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di Provinsi Jawa Barat_______________________________________________________________
Penelitian  ini  juga  menambahkan  variabel  laju  pertumbuhan  ekonomi  (LPE)  sebagai variabel  yang  juga  diduga  kuat  mempengaruhi  IPM.  Pemilihan  LPE  sebagai  prediktor terhadap  IPM  didasarkan pertimbangan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  akan  memberikan manfaat  kepada  penduduknya,  seperti  peningkatan  kesempatan  kerja,  kesempatan berusaha,  dan  pendapatan.  Peningkatan  pendapatan  akan  memungkinkan  masyarakat dapat menikmati hidup yang layak, mengakses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Banyak studi menunjukkan bahwa peningkatan IPM berbagai daerah dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan aktifitas ekonomi  (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi  yang terjadi  (Sania  et  al.,  2021;  Arifin  et  al.,  2020;  Nurvita  et  al.,  2022).  Namun  demikian, karena  adanya  perbedaan  kondisi  disetiap  daerah,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  atau nilai  PDRB  daerah  tidak  cukup  signifikan  untuk  meningkatkan  IPM  di  daerah  tersebut (Naiggolan, 2021; Suryani & Sartika, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  belanja  pendidikan,  belanja kesehatan,  dan  PDRB  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Provinsi  Jawa Barat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  penelitian  dirancang  sebagai  penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode regresi dengan model data panel. Cakupan penelitian meliputi 27 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa  Barat  dengan  rentang  pengamatan  tahun  2013-2022.  Penelitian  ini  menggunakan variabel  dependent  yaitu  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan  Belanja  Pendidikan, Belanja  Kesehatan,  serta  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  menjadi  variabel independen.
Model  yang  digunakan  untuk  mengestimasi  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen dirumuskan sebagai berikut:
IPM = β₀ + β₁BPit + β₂BKit + β₃LPEit + e
Keterangan:
IPM : Indeks Pembangunan Manusia untuk daerah i pada tahun t BP : Belanja Pendidikan untuk daerah i pada tahun t BK : Belanja Kesehatan untuk daerah i pada tahun t LPE : Laju Pertumbuhan Ekonmi untuk daerah i pada tahun t β₀ : Konstanta β 1 , β 2, β 3 : Koefisien
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Variabel Pengukuran Satuan Sumber Indeks Pembangunan Manusia a Hidup panjang dan Sehat b Angka Harapan lama sekolah c Pendapatan Nasional Bruto Indeks Badan Pusat Statistik Belanja Pendidikan Rasio belanja pendidikan terhadap total belanja Rasio DJPK Belanja kesehatan Rasio belanja Kesehatan Rasio DJPK
Variabel Pengukuran Satuan Sumber terhadap total belanja Laju  Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB harga konstan Presentase Badan Pusat Statistik
Sumber: Penulis (2023)
Struktur data dalam penelitian ini berupa data panel, yang terdiri dari dari gabungan data cross  section dan time  series .  Data cross  section berupa  data  sampel  seluruh  kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang diambil pada tahun tertentu. Sedangkan data time series  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  dikumpulkan  dalam  interval  waktu  antara tahun  2013-2022.  Penggunaan  data  panel  dalam  penelitian  akan  memberikan  beberapa manfaat. Pertama, dengan menggunakan data panel maka dapat mengontrol heterogenitas individu  dalam  sampel  sehingga  meminimalkan  terjadinya  bias  pada  hasil  estimasi. Kedua,  penggunaan  data  panel  dapat  memberikan  informasi  yang  lebih  lengkap  dengan jumlah observasi yang banyak.
Estimasi menggunakan data panel perlu pemilihan model yang tepat. Hal ini agar model estimasi  yang  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dan  karakteristik  data.  Secara umum  terdapat  tiga  model  estimasi  data  panel  yang  dapat  digunakan,  yakni  model common effect model, model fixed effect dan model random effect .  Model Common effect merupakan  teknik  yang  paling  sederhana,  dengan  mengasumsikan  karakteristik  antar waktu  dan  antar  observasi sama.  Dengan  model  ini  maka  metode  OLS  ( Ordinary  Least Square )  dapat  digunakan  untuk  mengestimasi  data  panel.  Sementara  model fixed  effect mengasumsikan terdapat perbedaan antar unit observasi, dan tidak berubah antar waktu. Model random  effect hampir  sama  dengan  model fixed  effect ,  menganggap  bahwa  ada perbedaan intersep antar observasi atau unit cross section .
Pemilihan model tebaik untuk digunakan sebagai model estimasi dilakukan menggunakan uji Chow dan  uji  Hausman  dan Lagrange  Multiplier (LM).  Uji  Chow  digunakan  untuk menguji pemilihan model antara model common effect dan model fixed effect . Sedangkan untuk menentukan model yang dipilih antara model Fixed Effect dan Random Effect diuji menggunakan  uji  Hausman.  Selanjutnya  uji  LM  dilakukan  untuk  mengetahui  model terbaik  antara  model random  effect dengan  model common  effect. Selanjutnya  setelah model  estimasi  terbaik  ditentukan,  maka  dilakukan  pengujian  signifikansi  pengaruh variabel independen terhadap terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  dan  pembahasan  hasil  penelitian  dilakukan  berdasarkan  kepada  model  estimasi terbaik  yang  sesuai  dengan  karakteristik  data  penelitian.  Maka,  pada  tahap  awal  akan disampaikan  terlebih  dahulu  hasil  pemilihan  model  terbaik  menggunakan  uji  Chow  dan uji  Hausman.  Hasil  pengujian  menggunakan  uji  Chow  menunjukkan  bahwa  nilai probability cross  section F  sebesar  0,000    ≤  (0,05),  yang  artinya  terdapat  perbedaan struktural  dan  intersep.  Dengan  demikian  hasil  uji  Chow  menyatakan  bahwa  model terbaik  yang  digunakan  untuk  estimasi  adalah  model fixed  effect .  Selanjutnya,  uji Hausman  menunjukkan  bahwa  nilai Prob.  Crosssection Random sebesar  0,0361  ≤ 
Pengaruh  Belanja  Kesehatan,  Belanja  Pendidikan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di Provinsi Jawa Barat_______________________________________________________________
(0,05)  yang  artinya  model  estimasi fixed  effect lebih  baik  dibandingkan  dengan  model random effect .
Pemilihan  model  estimasi  dengan  uji  Chow  dan  uji  Hausman  telah  memberikan  hasil bahwa  model  terbaik  untuk  estimasi  adalah  model fixed  effect .  Adapun  hasil  estimasi pengaruh  variabel  independen  belanja  pendidikan  (BP),  Belanja  Kesehatan  (BK),  dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan model fixed effect disajikan dalam tabel 1 berikut.
Tabel 2 Hasil Estimasi Model Fixed Effect Variabel Teori Koefisien t-Statistic Prob Keputusan C 66.27226 185.9098 BP Positif (+) 0.001258 2.787895 0.0057 H1 Diterima BK Positif (+) 0.006219 1.672691 0.0097 H2 Diterima LPE Positif (+) 0.497727 24.34877 0.0000 H3 Diterima Goodness of Fit
Adjusted R-squared               0.97946 F-statistic                             443.3185 Prob F-statistic                        0.0000

## Sumber: Hasil Pengolahan Data  (2023)
Tahap selanjutnya adalah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  dilakukan  baik  secara  parsial  maupun  bersama- sama.  Uji  signifikansi  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  secara parsial dilakukan menggunakan uji t. Sedangkan pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dilakukan menggunakan uji F. Adapun uji t terhadap hasil estimasi di atas disajikan.
Hasil  uji  t  terhadap  ketiga  variabel  independen  menyatakan  bahwa  hipotesa  Ho  ditolak dan  hipotesa  H1  diterima.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel-variabel  Belanja  Pendidikan (BP),  Belanja  Kesehatan  (BK),  dan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE)  secara  statistik signifikan  mempengaruhi  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Jawa  Barat. Koefisien pada ketiga variabel tersebut juga bertanda positif, dan sesuai dengan  hipotesa yang  diajukan.  Koefisien  variabel  Belanja  Pendidikan  (BP)  sebesar  0,001258,  yang artinya kenaikan rasio belanja pendidikan terhadap total belanja sebesar satu persen (1%) akan  meningkatkan  nilai  IPM  sebesar  0,001258.  Selanjutnya,  tanda  koefisien  variabel Belanja  Kesehatan  (BK)  sebesar  0,006219,  memiliki  arti  bahwa  setiap  kenaikan  rasio belanja kesehatan terhadap kesehatan sebesar satu persen (1%) akan menaikkan nilai IPM sebesar 0,006219. Terakhir adalah variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), memiliki nilai  koefisien  sebesar  0,497727.  Hal  ini  berarti  setiap  ada  laju  pertumbuhan  ekonomi sebesar satu persen (1%) akan menaikkan nilai IPM sebesar 0,497727.
Pengujian  signifikansi  pengaruh  variabel  Belanja  Pendidikan  (BP),  Belanja  Kesehatan (BK),  dan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE)  secara  bersama-sama  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dilakukan  dengan  uji  F.  Hasil  estimasi  pada  model fixed
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
effect memberikan  nilai  F  statistik  sebesar  443.3185  atau  nilai  Probabilas  F  Statistik sebesar  0,000,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  setidaknya  terdapat  satu  Variabel independen  yang  mempengruhi  variabel  dependent  yaitu  nilai  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM). Hasil estimasi model fixed effect juga memiliki nilai Adjusted R-squared sebesar  0,97946.  Angka  ini  memiliki  makna  bahwa  sebanyak  kurang  lebih  98  persen variasi variabel dependen (IPM) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yakni Belanja  Pendidikan  (BP),  Belanja  Kesehatan  (BK),  dan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi (LPE).
Berdasarkan hasil dari estimasi pada model fixed effect , Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia  pada  kabupatan  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Hasil  ini  dimaknai  bahwa semakin  tinggi  porsi  anggaran  pendidikan  dan  anggaran  kesehatan  terhadap  total anggaran  akan  meningkatkan  kualitas  pembangunan  manusia  yang  tercermin  dari  IPM. Belanja  pendidikan  merupakan  jenis  pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  daerah  yang dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  provinsi  atau  kabupaten/kota  dalam  bidang  pendidikan.  Sementara  Belanja kesehatan  adalah jenis  belanja  daerah  yang  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  provinsi  atau kabupaten/kota  dalam  bidang  kesehatan.  Kedua  belanja  atau  pengeluaran  tersebut termasuk dalam pengeluaran untuk layanan pokok.
Bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan adalah  besarnya  pengeluaran  belanja  pemerintah  untuk  pendidikan  (termasuk  gaji)  yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, sesuai dengan Amandemen UUD 1945, serta  Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji  yang  dialokasikan  minimal  sebesar  5%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  pada  sektor  kesehatan,  dan  Alokasi  di  daerah  minimal  10%  dari Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Berdasarkan  UU  Kesehatan  No.  36 Tahun 2009, pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: 1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang  berasal  dari  APBN.  2.  Jumlah  dana  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.
Signifikansi variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap IPM  di Provinsi Jawa  Barat  menunjukkan  kesungguhan  institusi  pemerintah  dalam  membangun  sumber daya  manusia.  Hasil  ini  sejalan  dengan  studi-studi  yang  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya, Maryozi et al., (2022) dan Nurvita et.al (2022).  Penelitian Wardhana et al., (2020)  juga  menemukan  bahwa  rasio  murid  guru  dan  pengeluaran  pemerintah mempengaruhi  rata-rata  lama  sekolah  di  Jawa  Barat,  meskipun  beberapa  kabupaten  dan kota  masih  belum  memenuhi  wajib  belajar  sembilan  tahun  berdasarkan  rata-rata  lama sekolah.
Pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  hak  semua  orang,  namun  sekaligus  juga  bersifat sebagai  barang  publik  atau  semi  publik.  Penyediaan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan
Pengaruh  Belanja  Kesehatan,  Belanja  Pendidikan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di Provinsi Jawa Barat_______________________________________________________________
tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta. Pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah dan murah  oleh seluruh  lapisan  masyarakat.  Inilah  yang  kemudian  diwujudkan  melalui  belanja pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran kesehatan yang diwujudkan dalam bantuan biaya kesehatan  dan  sarana  kesehatan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  IPM Provinsi Jawa Barat (Suryani & Sartika, 2021).
Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara signifikan dan positif mempengaruhi IPM Provinsi Jawa Barat.  Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, menjadi prasyarat untuk  terciptanya  pembangunan  manusia  yang  berkualitas.  Hasil  ini  sejalan  dengan temuan  Khasanah  (2020),  LPE  berpengaruh  positif  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM).  Pertumbuhan ekonomi menciptakan banyak kesempatan kepada segenap masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik.
Model fixed effect memberikan keunggulan karena dapat menghasilkan koefisien masing- masing  per  wilayah.  Tabel  3  menyajikan  nilai  koefisien  variabel  masing-masing kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.
Tabel 3 Nilai Koefisien Variabel per Wilayah Kabupaten /Kota BK BP LPE Kabupaten /Kota BK BP LPE _KABBANDUNG--C -0.056 0.206 0.101 _KABSUMEDANG-- C 0.960 0.185 0.539 _KABBEKASI--C -2.839 0.708 -1.142 _KABTASIKMALAY A--C -4.903 -5.741 -5.149 _KABBOGOR--C -4.506 -2.270 -3.393 _KOTABANDUNG-- C 6.115 8.554 7.043 _KABCIAMIS--C 0.058 -1.055 -0.340 _KOTABEKASI--C 9.647 10.049 9.889 _KABCIANJUR--C -6.132 -6.166 -6.303 _KOTABOGOR--C 5.380 4.840 5.087 _KABCIREBON--C -2.249 -2.764 -2.452 _KOTACIREBON--C 4.707 4.219 4.343 _KABGARUT--C -5.039 -5.918 -5.374 _KOTADEPOK--C 9.597 9.787 9.556 _KABINDRAMAYU-- C -4.611 -4.702 -4.570 _KOTASUKABUMI-- C 3.797 3.215 3.506 _KABKARAWANG--C -4.221 -2.176 -3.252 _KOTATASIKMALA YA--C 2.074 1.499 1.775 _KABKUNINGAN--C -0.921 -2.145 -1.465 _KOTACIMAHI--C 7.790 7.032 7.392 _KABMAJALENGKA- -C -3.507 -3.730 -3.456 _KOTABANJAR--C 1.275 0.882 0.965 _KABPURWAKARTA- -C -0.635 -1.012 -0.784 _KABBANDUNGBA RAT--C -3.128 -3.296 -3.160 _KABSUBANG--C -1.890 -2.563 -2.237 _KABPANGANDAR AN--C -2.496 -2.850 -2.624 _KABSUKABUMI--C -4.268 -4.787 -4.495
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)
Hasil  estimasi  pada  tingkat  kabupaten  dan  kota  menunjukkan  variasi  pengaruh  variabel belanja  kesehatan  (BK),  belanja  pendidikan  (BP),  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi terhadap  IPM  di  masing-masing  daerah.  Variasi  tersebut  terlihat  dari  koefisien  variabel BK,  BP,  dan  LPE    yang  sebagian  bertanda  positif,  namun  sebagian  lainnya  bertanda negatif. Daerah-daerah kabupaten dan kota yang memiliki koefisien variabel BK, BP dan LPE  yang  bertanda  negatif,  memiliki  arti  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  dari  belanja kesehatan,  belanja  pendidikan,  serta  laju  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  IPM.  Hasil ini
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
dapat  dimaknai  pula  bahwa  belanja  kesehatan,  pendidikan,  serta  laju  pertumbuhan ekonomi  masih  belum  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  IPM (Palenewen et al., 2018).
Sementara  itu,  beberapa  wilayah  lainnya  memiliki  koefisien  variabel  BK,  BP  dan  LPE positif.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  estimasi  pada  tingkat  provinsi,  bahwa  variabel  BK, BP  dan  LPE  memiliki  pengarih  positif  terhadap  IPM.  Peningkatan  persentase  belanja kesehatan,  belanja  pendidikan  terhadap  total  belanja,  serta  laju  pertumbuhan  ekonomi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  daerah  dengan koefisien  belanja  pendidikan  tertinggi  adalah  Kota  Bekasi,  Kota  Depok  dan  Kota Bandung.  Sedangkan  daerah  dengan  koefisien  belanja  pendidikan  terendah  adalah  yaitu Kabupaten    Cianjur,  Kabupaten  Garut,  dan  Kabupaten  Tasikmalaya.    Pada  koefisien belanja kesehatan terlihat Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi merupakan daerah dengan  koefisien  tertinggi,  sedangkan  daerah  dengan  koefisien  belanja  kesehatan terendah  adalah  Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Garut,  dan Kabupaten  Tasikmalaya.  Daerah  yang  memiliki  koefisien  tertinggi  pada  pengaruh variabel pendidikan dan kesehatan terhadap IPM mengindikasikan bahwa alokasi belanja publik  pada  kedua  bidang  tersebut  telah  berjalan  efisien.  Hasil  penelitian  Wicaksono, (2016)  tentang  efisiensi  belanja  pemerintah  pada  10  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Barat menunjukkan skor rata-rata efisiensi biaya dan efisiensi sistem belanja publik selama lima tahun penelitian 2009-2013 belum efisien. Dari 10 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian,  Kota  Bandung  mampu  meraih  efisiensi  pada  bidang  pendidikan.  Sedangkan untuk  bidang  kesehatan,  tidak  ada  satupun  daerah  yang  mampu  meraih  efisiensi  secara keseluruhan di seluruh tahun penelitian. Hasil ini dikuatkan dengan penelitian Kurniawan et  al.  (2020)  tentang  efisiensi  belanja  pemerintah  terhadap  IPM  regional  di  Indonesia. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  provinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  dari  20 provinsi  di Indonesia yang mengalami inefisiensi belanja pemerintah terhadap IPM pada rentang  penelitian  2014-2018.  Secara  konsep,  inefisiensi  belanja  pemerintah menggambarkan penggunaan anggaran yang tidak tepat untuk menghasilkan output atau capaian yang diharapkan. Ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran dapat disebabkan karena  beberapa  hal  diantaranya  ketidaktepatan  penyusunan  kegiatan,  ukuran  kinerja yang tidak jelas, program kegiatan tidak nyambung sasaran (Wicaksono, 2017).
Pengaruh  Belanja  Kesehatan,  Belanja  Pendidikan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di Provinsi Jawa Barat_______________________________________________________________
Sumber: Data BPS, diolah (2023)

## Gambar 2

## Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu  kota  yang  memiliki  koefisien  Belanja  Pendidikan, Belanja  Kesehatan serta  Laju  Pertumbuhan  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat. Sementara Kabupaten Cianjur adalah daerah dengan koefisien Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang relatif  rendah  dibandingkan  wilayah  lainnya.    Tingginya  koefisien  variabel  independen (BP,  BK,  dan  LPE)  dalam  mempengaruhi  variabel  dependen  (IPM)  dimaknai  sebagai tingginya  dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  peningkatan  IPM.  Demikian  pula sebaliknya, jika koefisien variabel independen lebih rendah, maka dampaknya juga akan lebih rendah terhadap peningkatan IPM. Hasil sejalan data yang ada, yakni Kota Bandung menjadi  daerah  yang  memiliki  IPM  tertinggi  di  Provinsi  Jawa  Barat,  melebihi  rata-rata IPM Provinsi. Sementara Kabupaten Cianjur adalah daerah dengan nilai IPM terendah, di bawah IPM provinsi, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di atas.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Mengacu kepada tujuan penelitian dan berdasarkan kepada hasil analisa dan pembahasan, disimpulkan bahwa:
1. Variabel Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  dan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi secara  statistik  signifikan  mempengaruhi  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di Provinsi Jawa Barat.
2. Hasil  penelitian  juga  menegaskan  urgensi  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagai  pemegang institusi  politik  memiliki  kewenangan  dalam  menyusun  kebijakan  yang  berpihak
68 68 69 70 70 71 72 72 72 73 78 78 79 80 80 81 81 81 81 82
61 62 62 62 63 64 65 65 65 65 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 p ers en ta se Tahun Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung
Kab Cianjur
kepada  pemenuhan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  yang  memadai  dan  dapat diakses oleh segenap masyarakat.
3. Porsi  anggaran  belanja  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  yang  sangat  mencukupi menjadi  syarat  utama  demi  terwujudnya  menuju  kualitas  manusia  yang  unggul. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi syarat perlu untuk terlaksananya pembangunan  manusia.  Upaya  mengatasi  permasalahan  sosial  yang  terkait  dengan rendahnya  mutu  sumber  daya  manusia,  akan  terkendala  apabila  tidak  ada pertumbuhan ekonomi.

## Saran
Kesimpulan  telah  disampaikan  mengungkapkan  bahwa  peran  pemerintah  dan pertumbuhan  ekonomi  sangat  diperlukan  dalam  membangun  sumber  daya  manusia. Terkait dengan kesimpulan ini, diajukan saran sebagai berikut.
1. Perlu dilakukan  monitoring dan evaluasi kebijakan anggaran bidang pendidikan dan kesehatan  yang  telah  diputuskan.  Sebuah  kebijakan  publik,  keputusan  memberikan porsi yang  memadai dalam penyusunan anggaran harus disertai dengan pengawasan pada tahap implementasi, monitoring dan evaluasi sampai ke pelaporan. Hal ini perlu dilakukan  agar  anggaran  belanja  yang  telah  disusun  dapat  teralokasikan  dengan efektif  dan  efisien.  Seluruh  pemangku  kepentingan  di  bidang  pendidikan  dan kesehatan  yang  ada  di  tingkat  provinsi  atau  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat untuk  lebih  peduli  dan  terlibat  aktif  dalam  mengawal  penggunaan  anggaran  yang telah  diputuskan.  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  IPM,  disarankan  agar  pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap mengupayakan agar ekonomi daerah tetap tumbuh. Upaya  meningkatkan  PDRB  dapat  dilakukan  baik  dari  sisi  permintaan,  misalnya kebijakan  pemberian  subsidi  atau  insentif  pajak,  serta  dari  sisi  produksi/penawaran misalnya bantuan pendampingan UKM dan sebagainya.
2. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  signifikansi  pengaruh  belanja  pendidikan, belanja kesehatan, dan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Meskipun telah  menghasilkan  kesimpulan  yang  sesuai  dengan  yang  dihipotesakan,  namun penelitian  masih  memiliki  banyak  keterbatasan  dan  kelemahan.    Keterbatasan  dapat terjadi  dari  jumlah  variabel  independen  yang  digunakan,  pengukuran  variabel, metode  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  disarankan  untuk  penelitian lanjutan  dapat menggunakan  tambahan  variabel  yang  relevan,  pengukuran  ataupun  metode  yang sesuai agar dapat melengkapi kelemahan penelitian-penelitian yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan,  Kesehatan,  Korupsi,  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Di Negara APEC. Diponegoro Journal of Economics , 9 (3), 167–178. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme
Arifin,  Z.,  Maipita,  I.,  &  Hutasuhut,  S.  (2020).  the  Effect  of  Capital  Expenditure  and Economic Growth on the Human Development  Index of the District City in North Sumatera. Advances  in  Social  Sciences  Research  Journal , 7 (1),  585–594.
Pengaruh  Belanja  Kesehatan,  Belanja  Pendidikan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di Provinsi Jawa Barat_______________________________________________________________
https://doi.org/10.14738/assrj.71.7741
Ernita,  D.  (2022).  Pengaruh  Alokasi  Anggaran  Pendidikan  dan  Kesehatan  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Kerinci. Yayasan  Akrab  Pekanbaru , 7 (2), 258–270.
Fajar,  M.  A.,  &  Indrawati,  L.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan Dan  Belanja  Perumahan  dan  Fasilitas  Umum  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cianjur). Indonesian Accounting  Reasearch  Journal , 1 (1),  108–118.  https://jurnal.polban.ac.id/ojs- 3.1.2/iarj/article/view/2366/1851
Kurniawan.  I.  ,  Murtala,  &  Juanda,  R.  (2020).  Efisiensi  Belanja  Pemerintah  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Secara  Regional  di  Indonesia.  E konomika  Regional Unimal , 3(3). 15-22.
Maryozi,  Z.,  B.  Isyandi,  &  Ando  Fahda  Aulia.  (2022).  Pengaruh  Pengeluaran  Bidang
Pendidikan,  Kesehatan  dan  Infrastruktur  Jalan  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. Jurnal Niara , 15 (1), 1–11.
https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380
Mongan,  J.  J.  S.  (2019).  Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan  dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 4 (2), 163–176. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122
Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia  Tahun  2014-2018  dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (2), 212.
https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034
Novitasari, Y., & Hapitri, D. (2019). Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan,  serta  Pengaruhnya  terhadap  IPM  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat. Cakrawala , 2 (1), 1–15.
Nurvita,  D.,  Rohima,  S.,  Bashir,  A.,  &  Mardalena,  M.  (2022).  The  Role  of  Public Spending on Education, Health, and Economic Growth toward Human Development Index  in  the  Local  Economy. Sriwijaya  International  Journal  of  Dynamic Economics and Business , 6 (2), 197. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.197-210
Palenewen, T. O. M., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  Sektor  Pendidikan  Dan  Sektor  Kesehatan  Terhadap  Ipm  Dan Dampaknya  Terhadap  Kemiskinan  di  Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 18 (4), 52–61.
Paramita,  A.  (2020).  Analisis  Dampak  Realisasi  APBD  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia di Kota Makassar. Bata Ilyas Journal of Accounting , 1 (1), 21–32.
Parkin, M. (2019). Economics (Thirteenth). Pearson.
Ramirez,  A.,  Ranis,  G.,  &  Stewart,  F.  (1998).  Economic  Growth  and  Human  Capital. QEH Working Paper , 18 .
Sania,  L.,  Balafif,  M.,  &  Imamah,  N.  (2021).  Pengaruh  PDRB,  Tingkat  Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Bharanomics , 2 (1), 33–46.
https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.189
Santosa,  B.  &  Sumiyarti.  (2019).  Analisis  Klaster  Belanja  Sosial,  Belanja  Ekonomi Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Kemiskinan  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  barat. Prosiding  Seminar  Nasional  Pakar  ke  2  Tahun  2019. Buku  2:  Sosial  dan Humaniora . ISSN (P) : 2615 – 2584.  ISSN (E) : 2615 - 3343
Sumiyarti, S., Susilowati, S., & Hakim, L. (2022). Influence of Geographical Factors and Iinfrastructure  on  Poverty  in  the  Bodebek  Region  in  West  Java  Province.
PENANOMICS: International Journal of Economics , 1 (1), 89–104.
https://doi.org/10.56107/penanomics.v1i1.18
Suryani,  A.,  &  Sartika,  E.  (2021).  Determinasi  Faktor  –  Faktor  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Jawa  Barat  Menggunakan  Regresi  Data  Panel. ETHOS:  Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 9 (1), 151–160.
https://doi.org/10.29313/ethos.v9i1.6836
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12th Editi). Pearson.
Wardhana,  A.,  Kharisma,  B.,  &  Lingga,  A.  (2020).  Pencapaian  pendidikan  dan  kualitas sumber daya manusia antar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 22 (2), 196–200.
Wicaksono,  M.  A.  (2016). Analisis  Efisiensi  Belanja  Daerah  di  Jawa  Barat  pda Anggaran  Bidang  Pendidikan  dan  kesehatan  Tahun  2009-2013 .  UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
Wicaksono,  Y.  (2017).  Empat  Faktor  Penyebab  Inefisiensi  Anggaran  Daerah. Super Radio .