ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 02, November – 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## STANDARISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Submitted : November 2023 Revised : November 2023 Published : November 2023

## Abdul Kadir

## Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah Pasuruan
qodira72@gmail.com
Abstract: The  aim  of  this  study  is  to  look  at  the  standardization  of  domestic violence  from  the  perspective  of  Islamic  Family  Law,  in  particular  according  to Mazhab Syafi’i, as well as the positive laws in force in Indonesia. KDRT is a serious problem  that  affects  victims  as  well  as  families  and  society  as  a  whole.  As  a Muslim-majority  country,  Indonesian  law  incorporates  positive  laws  and  Islamic values.  This  research  uses  qualitative  methodology.  Data  in  this  research  was collected through the study of literature from a variety of relevant sources, including books, journals, and legal documents. Mazhab Syafi’i’s view and positive law on the definition, legal action, and sanctions of the  KDRT compared. The results of the research show that the KDRT is recognized by both Indonesian positive law and Mazhab  Syafi’i  as  an  act  that  violates  the  principles  of  justice  and  household welfare. However, there are differences in the way they deal with the KDRT issue and its enforcement. Through the integration of the perspective of Islamic law and positive  law,  the  research  is  expected  to  make  a  significant  contribution  to  the prevention and management of KDRT efforts in Indonesia, as well as improving protection  and  justice  for  KDRT  victims.  The  benefits  of  the  research  include theoretical  contributions  to  legal  literature,  improvement  of  public  policy, empowerment of the public, and improved access to justice for the victims of the KDRT.
Keywords : Domestic Violence, Mazhab Syafi’i, Positive Law, Islamic Family Law
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  standarisasi  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dari  sudut  pandang  Hukum  Keluarga  Islam, khususnya menurut Mazhab Syafi’i, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. KDRT adalah masalah yang serius yang berdampak pada korban serta keluarga dan masyarakat  secara  keseluruhan.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk Muslim,  hukum  Indonesia  menggabungkan  hukum  positif  dan  nilai-nilai  agama Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  library  research.  Data  dalam penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  studi  literatur  dari  berbagai  sumber  yang
relevan, termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum. Pandangan Mazhab Syafi’i dan  hukum  positif  tentang  definisi,  tindakan  hukum,  dan  sanksi  KDRT dibandingkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT diakui oleh baik hukum positif Indonesia maupun Mazhab Syafi’i sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan  dan  kesejahteraan  rumah  tangga.  Namun,  ada  perbedaan  dalam  cara mereka  menangani  masalah  KDRT  dan  penegakannya.  Melalui  integrasi  antara perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di  Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi  korban KDRT. Manfaat  penelitian  ini  mencakup  kontribusi  teoritis  terhadap  literatur  hukum, perbaikan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses ke keadilan bagi korban KDRT.
Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Mazhab Syafi’i, Hukum Positif, Hukum Keluarga Islam

## A. Pendahuluan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban,  tetapi  juga  oleh  keluarga  dan  masyarakat  secara  luas.  KDRT  mencakup berbagai  bentuk  kekerasan,  seperti  kekerasan  fisik,  psikologis,  seksual,  dan ekonomi,  yang  seringkali  dilakukan  oleh  salah  satu  anggota  keluarga  terhadap anggota keluarga lainnya. 1
Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia memiliki  landasan  hukum  yang  mencakup  hukum  positif  serta  nilai-nilai  agama Islam. Perspektif hukum positif di Indonesia diatur oleh perundang- undangan yang berlaku, sementara Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, memiliki berbagai mazhab dan pandangan hukum yang berbeda. Salah satu mazhab yang berpengaruh dalam Islam adalah Mazhab Syafi’i.
KDRT  tidak  mengenal  batasan  geografis,  ekonomi,  atau  sosial.  Ini  bisa terjadi  di  segala  tingkat  masyarakat,  dari  keluarga  miskin  hingga  keluarga  kaya, dari  kota  besar  hingga  desa  terpencil.  KDRT  melibatkan  penyalahgunaan
1 Naufal Hibrizi Setiawan dkk., “ Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur, ” Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 3 (14 Juni 2023): 152 – 62, https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448.
kekuasaan  yang  seringkali  terjadi  dalam  hubungan  yang  seharusnya  didasarkan pada kasih sayang dan saling menghormati. 2
Statistik menunjukkan bahwa KDRT adalah masalah yang cukup serius di Indonesia.  Laporan  dari  berbagai  lembaga  menunjukkan  bahwa  insiden  KDRT terjadi di berbagai daerah dan kelompok sosial. Baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban KDRT, meskipun mayoritas korban adalah perempuan.
Hukum  Positif  di  Indonesia  telah  mengakui  pentingnya  perlindungan terhadap  korban  KDRT.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Undang- undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, serta menetapkan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan.
Islam  memiliki  pandangan  yang  sangat  tegas  terhadap  KDRT.  Menurut Mazhab  Syafi’i,  KDRT  termasuk  dalam  kategori  dosa  besar  dan  bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang,  dan  penghormatan  dalam  hubungan  antar  manusia.  Dalam  pandangan agama  Islam,  rumah  tangga  dianggap  sebagai  satu  kesatuan  yang  harus  dijaga keharmonisannya. 3
Meskipun  hukum  positif  di  Indonesia  telah  mengakui  pentingnya penanganan  kasus  KDRT,  kadang-kadang  terjadi  kesenjangan  antara  pandangan agama dan hukum positif. Hal ini terutama terkait dengan interpretasi hukum dan penegakan  hukum  terhadap  kasus  KDRT.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk memahami  perbedaan  dan  kesamaan  antara  perspektif  hukum  positif  dan  agama terkait KDRT. 4
2 Fera Sutantri, Suharty Roslan, dan Bakri Yusuf, “ Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesejahteraan Sosial Istri Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, ” WELL- BEING: Journal of Social Welfare 3, no. 1 (30 Juni 2022), https://ojs.uho.ac.id/index.php/wellbeing/article/view/27531.
3 Ali Mutakin dkk., “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari ’ ah, ” Tasyri ’ : Journal of Islamic Law 2, no. 1 (30 Januari 2023): 175 – 205, https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74.
4 Dinar Dinar dkk., “ Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Persepsi Hukum Islam, ” Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 2 (17 Juni 2024): 23598 – 613.
Perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT menjadi aspek yang sangat penting dalam menangani masalah ini. Perlindungan tidak hanya mencakup aspek hukum  tetapi  juga  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  psikologis.  Upaya  untuk meningkatkan  perlindungan  dan  keadilan  bagi  korban  KDRT  memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk lembaga hukum dan lembaga agama.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  standarisasi  penanganan  KDRT dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Melalui  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  perspektif  hukum  dan  agama  terkait  KDRT,  diharapkan penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT, serta meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif yang  diperoleh. 5 Penelitian  pada  skripsi  ini  merupakan  jenis  penelitian Library Research (Kepustakaan). Library  Research merupakan  penelitian  yang  objek utamanya  adalah  buku-buku,  kitab-kitab,  majalah,  pamphlet,  dan  bahan documenter lainnya. 6 Sumber kepustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan  yang  mempertajam  orientasi  dan  dasar  teoritis  tentang  studi  perbandingan perspektif madzhab Imam Syafi’i dan hukum positif tentang standarisasi kekerasan dalam rumah tangga.
Teknik  Pengumpulan  data  adalah  prosedur  yang  sistematik  dan  standar untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan.  Karena  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah mengkaji  dan  menelaah  berbagai  buku  dan  sumber  tertulis  lainnya  yang mempunyai  relevansi  dengan  kajian  ini,  kemudian  melakukan  pencatatan  atau
5 Hardani Hardani dkk., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).
6 Purwono, “ Studi Kepustakaan, ” Info Persadha 6, no. 2 (2008): 66 – 72.
mengutip.  Langkah  selanjutnya  diklasifikasikan  sesuai  dengan  sistematika pembahasan.
Teknik analisa data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode  deduktif  yaitu  cara  berfikir  secara  analitik  yang  berangkat  dari  dasar pengetahuan  dalam  bidang  keilmuan.  Secara  metodologis,  karena  penelitian  ini adalah  penelitian  literatur  dengan  objek  kajiannya  adalah  isi  dari  Kitab,  maka metode  yang  penulis  gunakan  untuk  menganalisis  data  yaitu  dengan  analisis  isi. Analisis isi yang penulis  gunakan lebih  kepada analisis isi kualitatif. Analisis  isi kualitatif bertujuan untuk mengetahui gambaran mendalam dalam pemaknaan pada teks  (makna  tersembunyi  dalam  teks),  dalam  hal  ini  yaitu  gambaran  mendalam tentang kajian pendapat  madzhab  Imam  Madzhab Syafi’i  dan perspektif  Hukum Positif  tentang  peralihan  hak  asuh  anak  dibawah  umur  dengan  alasan  ibunya mengalami  gangguan  jiwa.  Langkah-langkah  metode  analisis  isi  dalam peneltian ini yang penulis gunakan adalah model analisis isi kualitatif model Mayring. Dan langkah  terakhir  peneliti  menganalisis  didalam  kitab  karangan  ulama  Syafi’iyah dan  Landasan  Hukum  Positif  mengenai  persamaan  dan  perbedaan  pendapat Madzhab  Imam  Syafi’i  dan  Hukum  Positif  tentang  standarisasi  kekerasan  dalam rumah tangga. 7

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
a. Standarisasi Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut  Madzhab Imam Syafi’i
Dalam  pandangan  Madzhab  Imam  Syafi’i, Nusyuz definisikan  secara umum  sebagai  pembangkangan  istri  terhadap  suami  dengan  indikasi  tidak memenuhinya  seorang  istri  terhadap  kewajibannya  atas  suami. 8 Nusyuz sebagaimana  pembangkangan  istri  terhadap  kewajibannya  atas  suami  juga
7 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010).
8 Misran Misran dan Maya Sari Maya Sari, “ Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128), ” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 2 (29 Mei 2019): 353 – 84, https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742.
bisa di definiskan sebagai kelalaian suami atas hak istri. Termasuk diantaranya tindak  kekerasan  suami  terhadap  istri,  baik  kekerasan  verbal  seperti penghinaan  ataupun  kekerasan  non  verbal  seperti  memukul,  tidak  memberi nafkah  baik  lahir  maupun  bathin,  ataupun  hak  hak  istri  lain  yang  tidak  di penuhi oleh suami. Sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:
Artinya  : (  Perkataannya  pensyaarah  “dari  pihak  istri”  )  yaitu  :  dengan melihat  asal  dan kebiasaan ,  karena  terkadang  Nusyuz  dari  pihak  suami dengan lalainya suami terhadap menunaikan hak yang wajib bagi istri, yaitu dengan menjalin hubungan terhadap istri dengan baik, pembagian yang adil, mahar, nafkah, pakaian yang layak dan kebutuhan kebutuhan lain nya. Dan telah di sebutkan oleh ulama dengan perkataan mereka : Seandainya seorang suami tidak menunaikan hak hak yang wajib bagi istri seperti pembagian yang adil dan nafkah . . maka qadhi mewajibkannya jika sang istri menuntut, maka apabila buruk perlakuan seorang suami terhadap istri dan melukainya dengan pukulan atau selainya tanpa adanya sebab . . maka sang qadhi melarangnya. 9
Artinya : Dan jika bagi seorang suami memiliki hak hak atas istrinya, maka bagi  seorang  istri  memiliki  hak  hak  atas  suaminya  juga,  dan  bagi  suami seharusnya  menjalin  hubungan  dengan  baik  terhadap  istrinya,  dan seandainya perlakuan suami terhadap istri buruk . . maka istri memiliki hak
9 Ibrahim bin Ahmad Al Bajury, Hasyiat Al Bajury ala Matn Ibn Qosim (Jeddah: Darul Minhaj, 1998).
untuk mengadu kepada hakim, dan hakim memiliki hak umtuk melarang sang suami tersebut. 10
Artinya: Penyempurnaan : Seandainya seorang suami tidak menunaikan hak  hak  istrinya  seperti  pembagian  yang  adil  dan  nafkah  maka  qadhi mewajibkan  suami  tersebut  untuk menunaikannya jika  sang  istri  menuntut.
Maka  apabila  suami  berlaku  buruk  dan  melukainya  dengan  memukul  atau selainnya tanpa sebab maka sang qadhi melarangnya dan tidak menta’zirnya dan apabila sang suami mengulangi dan istri meminta qadhi untuk menta’zir suaminya maka sang qadhi menta’zirnya dengan sesuai atas perbuatan sang suami terhadap istrinya. 11
Artinya : Nusyuz secara terminology hukum Islam sebagaimana di definisikan oleh ulama’ hanafiyah adalah keluarnya seorang istri dari rumah suaminya tanpa ada nya hak bagi istri tersebut. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mendefinisikan secara terminologi keluarnya istri
10 Muhammad bin Ahmad as-Syathiri, Syarh Al Yaqut An Nafis (Jeddah: Darul Minhaj, 2004).
11 as-Sayid Bakri bin Muhammad Syatha, I ’ anat At Thalibin , Juz 3 (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2003).
dari kewajiban atas suami. Dan Sebagian Ulama Fiqh berpendapat dengan adanya definisi terminologi tersebut mensaratkan bahwa Nusyuz hanya bisa ada dari pihak istri. Akan tetapi ulama’ yang lain menjelaskan bahwa Nusyuz juga bisa timbul dari pihak suami sebagaimana bisa timbul dari istri. Imam Syarqowi berkata sesungguhnya Nusyuz itu bisa timbul dari pihak suami dan dari pihak istri walaupun penggunaan istilah Nusyuz dari pihak suami tidak sering digunakan. 12
Dan Nusyuz yang timbul dari pihak istri dapat di indikasikan dengan dua kategori yaitu  perbuatan dan ucapan sebagaimana berikut:
Artinya:  Dan  Adapun  indikasi  Nusyuz  bisa  berupa  perbuatan  seperti berpalingnya seorang  istri,  bermuka masam, dan menolak panggilan suami yang biasanya berlembut dan berwajah berseri-seri atau dengan ucapan seperti menjawab  perkataan  suami  dengan  perkataan  yang  kasar  yang  biasanya menjawabnya dengan lembut. 13
Dalam mazhab Syafi’i  bagi  seorang suami dalam  menyikapi Nasyizah atau  istri  yang  melakukan Nusyuz atas  kewajibannya  terhadap  suami,  maka suami  berhak  untuk  melakukan Ta’dib atau  perlakuan  terntu  terhadap  istri dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh syari’at secara berurutan yakni al  wa’dzh (nasihat)  , al  hajr (pisah  ranjang),  dan Ad  Dharb (memukul) sebagaiaman ayat berikut :
Artinya: Perempuan -perempuan  yang  kamu  khawatirkan  akan  nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. 14
12 Al Mausu ’ ah al Fiqhiyyah (Wizarah al Awqaf wa asy Syu ’ un al Islamiyyah, 2016), //_/slims/index.php?p=show_detail&id=544221&keywords=.
13 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).
14 Surat An Nisa’ Ayat 34
Akan tetapi dalam syari’at ada ketentuan berlaku yang harus di patuhi suami  dalam  melakukan  perlakuan  tersebut  terutama  pada ad  dharb (memukul).  Dalam  mazhab  Syafi’i  ulama  memberikan  ketentuan  bahwa pukulan yang di lakukan suami terhadap nasyizah tidak boleh hingga melukai atau  bahkan  menyederai  anggota  tubuh  pihak  istri  tersebut,  ketentuan  nya sebagaimana di jelaskan berikut:
Artinya: Dan beberapa ulama’ memberikan perincian dan ketentuan memukul beserta kriteria yang  wajib  terpenuhi.  Maka  ulama’  mensyaratkan  pada pemukulan yang di perbolehkan syariat dalam rangka mendidik jika seorang perempuan  melakukan  nusyuz:  hendaknya  pemukulan  tidak  boleh  mudmin (melukai),  mubarrih  (mencederai),  syain  (melumpuhkan)  dan  mukhawwif (memberikan efek psikis yang berlebih), karena tujuan dari pukulan ini tidak lebih dari hanya untuk kebaikan . 15
b. Standarisasi Tindakan Hukum Perspektif Mazhab Syafi’i bagi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Adapun  tindakan  hukum  yang  berlaku  bagi  seorang  suami  yang melalaikan kewajibannya bagi istri adalah apabila jika sebatas tidak memberi nafkah  maka  sang qadhi mewajibkannya  untuk  menunaikannya,  namun apabila hingga kekerasan fisik maka mengharuskan tindakan pencegahan dari sang qadhi terhadap suami dengan catatan tidak mengulanginya, Adapun jika mengulanginya  maka qadhi berhak  men  ta’zir  nya.  Sebagaimana  dalam penjelasan berikut:
15 Al Mausu ’ ah al Fiqhiyyah ?
Artinya:  Dan  berkata  Ulama’  Syafi’yyah;  seandainya  seorang  suami  tidak memberikan hak hak istri seperti nafkah maka qadhi yang memaksanya untuk menunaikan kewajibannya jika istri meminta. Berbeda jika nusyuz dari pihak istri maka suami lah yang bisa memaksanya untuk menunaikan kewajibannya. Dan apabila suami tidak mukallaf atau termasuk golongan mahjur alaih maka wali dari suami tersebut mewajibkan penunaian hak tersebut kepada sang istri Dan  apabila  seorang  suami  melukai  seorang  istri  dengan  pukulan  atau selainnya  tanpa  sebab  maka  qadhi  melarangnya  terlebih  dahulu  tanpa menta’zirnya.  Jika  ia  mengulanginya  dan  sang  istri  menuntut  qadhi  untuk mentakzir suaminya maka qadhi tersebut menta’zir sepantasnya atas apa yang ia lakukan terhadap istrinya
Dan  apabila  dari  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami  memberikan dampak  fisik  atau  psikis  bagi  seorang  istri  maka  suami  wajib  bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh istri tersebut, sebagaimana di jelaskan dalam keterangan berikut:
Artinya: Berpendapat Mayoritas Fuqoha’ : Ulama’ Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyyah bahwa hak memukul bagi seorang suami kepada istrinya yang Nasyizah  (membangkang)  –  dengan  ketentuan  yang  tertera  bagi  seorang Nasuyizah  –  adalah  pukulan  Ta’dib  (mendidik)  yang  tidak  di  maksudkan kecuali  untuk  kebaikan,  maka  apabila  sampai  menyebabkan  kerugian  dan kebinasaan maka wajib denda dan ganti rugi, kerena terbukti bahwa pukulan tersebut  merugikan  bukan  mendidik.  Dan  suami  wajib  mengganti  segala kerugian  yang  di  sebebakan  oleh  pukulan  baik  merugikan  nyawa,  atau anggota  tubuh,  atau  kemanfaatan,  karena  pukulan  yang  mendidik  memiliki syarat atas keselamatan akibat. 16
Islam  tidak  mengenal  istilah  atau  definisi  kekerasan  dalam  rumah  tangga secara  khusus.  Justru  ajaran  Islam  secara  tegas  melarang  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur`an maupun  hadits  yang  memerintahkan  para  suami  untuk  memperlakukan  istrinya dengan  pergaulan  yang  baik.  Sebagaimana  dalam  Q.S.  An-Nisā'  [4]:19  yang artinya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mewarisi perempuan  dengan  jalan  paksa.  Janganlah  kamu  menyusahkan  mereka karena  hendak  mengambil  kembali  sebagian  dari  apa  yang  telah  kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.  Pergaulilah  mereka  dengan  cara  yang  patut.  Jika  kamu  tidak menyukai  mereka,  (bersabarlah)  karena  boleh  jadi  kamu  tidak  menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. 17
16 Al Mausu ’ ah al Fiqhiyyah ?
17 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).
Sejalan  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  surat  Ar-Rum  ayat  ke  21  yang berbunyi sebagai berikut :
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum (21): 21) 18
Bahwa  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  untuk  menghindari  terjadinya  mafsadat dalam  hubungan  rumah  tangga  harus  lebih  diutamakan  dari  pada  mendatangkan kemaslahatan  sesuai  yang  ada  dalam  kaidah  fiqhiyyah  yang  berbunyi  sebagai berikut:

## Artinya: “menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  isu  yang  serius  dan kompleks,  melibatkan  berbagai  aspek  hukum,  sosial,  dan  moral.  Dalam  Mazhab Syafi’i,  terdapat  pandangan  khusus  mengenai  KDRT  yang  mencakup  definisi Nusyuz, hak dan kewajiban suami-istri, serta tindakan hukum terhadap kekerasan. Untuk  memahami  lebih  dalam,  analisis  ini  akan  melihat  pendapat  tersebut  dari sudut pandang hukum Islam.
Pendapat Mazhab Syafi’i menunjukkan beberapa kekuatan dari perspektif hukum Islam. Sistem bertahap dalam menangani Nusyuz memberikan kesempatan kepada istri untuk menerima nasihat dan teguran sebelum tindakan fisik dilakukan, menunjukkan  upaya  untuk  melindungi  hak-hak  istri.  Pembatasan  pada  pukulan menunjukkan kesadaran akan perlunya mencegah kekerasan yang berlebihan, yang secara implisit melindungi istri dari cedera fisik yang serius.
Namun,  terdapat  kelemahan  dalam  toleransi  terhadap  kekerasan  fisik. Meskipun dibatasi, izin untuk memukul istri tetap menimbulkan kontroversi dalam konteks  modern  dan  mungkin  tidak  sejalan  dengan  upaya  kontemporer  dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan. Langkah-langkah
18 Kementrian Agama Republik Indonesia.
seperti nasihat dan pisah ranjang lebih bersifat internal dan mungkin kurang efektif dalam  memberikan  perlindungan  yang  kuat  dan  tegas  bagi  korban  KDRT. 19
Beberapa  ulama  modern  menekankan  pentingnya  penyelesaian  masalah  rumah tangga tanpa kekerasan fisik, menggunakan komunikasi, mediasi, dan nasihat yang baik.  Pendekatan  ini  lebih  sejalan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  menolak segala bentuk kekerasan fisik terhadap istri. Pendapat ini menunjukkan perubahan dalam pemikiran Islam  kontemporer yang lebih berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan  perempuan  tanpa  harus  menggunakan  kekerasan  fisik  sebagai  alat disiplin. Hal ini menunjukkan evolusi pemikiran yang lebih harmonis dengan nilai- nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.
Pendapat  Mazhab  Syafi’i  tentang  KDRT  menunjukkan  upaya  untuk melindungi hak-hak istri dan mengatur tindakan disiplin dengan batasan tertentu. Namun, tetap terdapat kelemahan dalam toleransi terhadap pukulan yang, meskipun dibatasi, masih menimbulkan kontroversi dalam konteks modern. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui pandangan tradisional agar lebih sejalan dengan upaya  kontemporer  dalam  memberikan  perlindungan  yang  lebih  kuat  terhadap perempuan.  Dengan  demikian,  analisis  ini  memberikan  gambaran  kritis  tentang pendapat dalam Mazhab Syafi’i terkait KDRT dari sudut pandang hukum Islam dan menawarkan  rekomendasi  untuk  memperkuat  perlindungan  terhadap  korban KDRT.
2. Perspektif Hukum Positif tentang Standarisasi Kekerasan Dalam
a. Standarisasi Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  KDRT):  mendefinisikan  kekerasan dalam  rumah  tangga  sebagai  tindakan  terhadap  seseorang,  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik,  seksual,  dan/atau  psikologis,  serta  atau  tindakan  yang  membatasi  atau
19 Harwis Harwis dan Marini Abdul Djalal, “ Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia:
Reinterpreting Punishment Using the Ma ’ nâ al-Haml Method, ” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 10, no. 2 (15 Desember 2023): 161 – 77, https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6698.
merampas hak-haknya dalam lingkungan rumah tangga. 20 Definisi kekerasan dalam rumah tangga ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan, termasuk namun tidak terbatas pada:
1) Kekerasan  Fisik:  Ini  mencakup  tindakan  kekerasan  yang menyebabkan  cedera  fisik  atau  kerusakan  pada  tubuh  korban. Contohnya,  pukulan,  tendangan,  atau  penggunaan  kekerasan  fisik lainnya.
2) Kekerasan  Seksual:  Ini  mencakup  segala  bentuk  tindakan  seksual yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  atau  dengan  paksaan  terhadap korban, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pencabulan.
3) Kekerasan  Psikologis:  Ini  mencakup  tindakan  yang  bertujuan  untuk merendahkan  martabat,  harga  diri,  atau  kesejahteraan  psikologis korban. Contohnya, ancaman, intimidasi, penghinaan, atau perlakuan yang mengisolasi secara emosional.
4) Kekerasan  Ekonomi:  Ini  mencakup  pengendalian  atau  pembatasan terhadap  akses  korban  terhadap  sumber  daya  ekonomi,  sehingga membuatnya  tergantung  pada  pelaku  kekerasan.  Contohnya, penolakan  untuk  memberikan  uang  belanja  atau  kontrol  yang  ketat terhadap keuangan keluarga.
5) Kekerasan lainnya dalam Lingkungan Rumah Tangga: Selain bentuk- bentuk  kekerasan  di  atas,  UU  KDRT  juga  mencakup  tindakan- tindakan  lain  yang  merugikan,  seperti  pengabaian,  perlakuan diskriminatif,  atau  pembatasan  terhadap  hak-hak  korban  dalam lingkungan rumah tangga.
Dengan demikian, definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU KDRT  sangat  luas  dan  mencakup  berbagai  bentuk  perilaku  yang  dapat merugikan  korban  secara  fisik,  emosional,  dan  sosial  dalam  konteks  rumah tangga.
b. Standarisasi Tindakan Hukum Perspektif Hukum Positif bagi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga
20 “ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ” (2004).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), terdapat ketentuan mengenai tindakan pidana bagi suami atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal yang  mengatur  hal  ini  adalah  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  44.  Berikut  adalah penjelasan singkat mengenai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 UU KDRT: 21
1) Pasal  5  ayat  (1):  Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang guna mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Ini berarti bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
2) Pasal  44:  Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Namun demikian, proses hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  akan  melalui  proses  peradilan  yang  disesuaikan  dengan ketentuan  yang  berlaku  di  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  berarti  bahwa  suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia.
UU  KDRT  memberikan  definisi  yang  luas  mengenai  KDRT,  mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan bentuk kekerasan lainnya dalam rumah  tangga.  Ini  memastikan  bahwa  berbagai  bentuk  kekerasan  yang  mungkin dialami oleh korban dapat diakui dan ditangani secara hukum. Namun Definisi yang luas dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dalam penerapan hukum, yang mungkin  menyulitkan  aparat  penegak  hukum  dalam  mengidentifikasi  dan mengklasifikasikan  tindakan  KDRT  secara  konsisten.  Selain  itu  ada  beberapa tantangan  yang  perlu  di  perhatikan  dalam  implementasi  dan  penegakan  hukum. Meskipun  undang-  undang  ini  kuat  dalam  definisi  dan  cakupannya,  tantangan
21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
terbesar  adalah  pada  tingkat  implementasi  dan  penegakan  hukum.  Kasus-kasus KDRT sering kali tidak dilaporkan atau ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. 22 Diantaranya :
a. Implementasi Hukum yang Lemah: implementasi undang-undang KDRT masih lemah, baik karena kurangnya sumber daya, korupsi, atau budaya patriarki yang kuat.
b. Budaya  dan  Stigma  Sosial:  Dalam  praktiknya,  korban  KDRT  mungkin enggan  melapor  karena  stigma  sosial  atau  tekanan  dari  keluarga  dan masyarakat.  Hal  ini  dapat  menghambat  efektivitas  undang-undang tersebut.
c. Keterbatasan  Dukungan  dan  Layanan:  Korban  KDRT  memerlukan dukungan  lebih  dari  sekadar  penegakan  hukum,  termasuk  layanan psikologis, perlindungan, dan bantuan ekonomi. Jika dukungan ini tidak memadai, upaya hukum saja mungkin tidak cukup.
Dari  perspektif  hukum  positif  dan  hak  asasi  manusia,  kekerasan  dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius yang memerlukan penanganan hukum yang  tegas  dan  perlindungan  yang  komprehensif  bagi  korban.  Negara  memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak korban, memastikan keadilan ditegakkan, dan menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif.

## 3. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Madzhab Imam Syafi’i dan Hukum Positif tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
a. Persamaan
Berikut  adalah  beberapa  poin  penting  mengenai  persamaan  Madzhab Imam  Syafi’i  dan  Hukum  Positif  tentang  Standarisasi  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga:
1) Penentangan  Terhadap  Kekerasan:  Baik  Madzhab  Imam  Syafi’i maupun  hukum  positif  mengakui  bahwa  segala  bentuk  kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan harus
22 Hana Fairuz Mestika, “ Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia, ” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2 Februari 2022): 118 – 30, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743.
diatasi.  Keduanya  sejalan  dalam  prinsip  bahwa  kekerasan  fisik, seksual,  psikologis,  atau  ekonomi  merupakan  pelanggaran  serius terhadap kesejahteraan individu.
2) Perlindungan  Hak-Hak  Perempuan:  Mazhab  Syafi’i  mengakui  dan melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga. UU KDRT yang bertujuan  melindungi  perempuan  dari  berbagai  bentuk  kekerasan mendukung  pandangan  ini  dan  memperkuat  perlindungan  hukum terhadap perempuan.
3) Keadilan dalam Penanganan Kasus KDRT: UU KDRT menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku kekerasan,  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam Mazhab Syafi’i. Mekanisme ini mencakup penyelidikan, penegakan hukum, dan perlindungan korban.
b. Perbedaan
Namun  ada  beberapa  Perbedaan  Pendapat  Madzhab  Imam  Syafi’i  dan Hukum  Positif  tentang  Standarisasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Diantaranya:
1) Definisi  Kekerasan  dan  Nusyuz:  Kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam  konteks  Mazhab  Syafi’i  dapat  mencakup  tindakan  yang dianggap sebagai  Nusyuz, di  mana istri melakukan pembangkangan terhadap suami tanpa alasan yang sah menurut syariat. Suami diberi kewenangan  untuk  menegur  dan,  dalam  kondisi  tertentu,  memukul istri  dengan  syarat  tidak  melukai  atau  meninggalkan  bekas.  Namun UU  KDRT  mendefinisikan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara lebih  luas,  mencakup  kekerasan  fisik,  psikologis,  seksual,  dan ekonomi.  Tidak  ada  toleransi  terhadap  tindakan  kekerasan  dalam bentuk  apapun,  dan  semua  bentuk  kekerasan  tersebut  dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak.
2) Suami dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan hak untuk  menasihati  dan  mendisiplinkan  istri  yang  Nusyuz.  Istri diwajibkan untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika istri melanggar kewajiban tersebut, suami dapat melalui
tiga  tahap:  nasihat,  pisah  ranjang,  dan  pukulan  ringan  yang  tidak melukai.  Sedangkan  UU  PKDRT  menekankan  kesetaraan  antara suami  dan  istri  dalam  rumah  tangga.  Keduanya  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  untuk  menghormati  dan  tidak  melakukan kekerasan  satu  sama  lain.  Selain  itu  juga  tidak  ada  ketentuan  yang mengizinkan  tindakan  fisik  untuk  mendisiplinkan  pasangan.  Setiap bentuk kekerasan dianggap sebagai pelanggaran hukum.
3) Tindakan  Hukum  terhadap  Kekerasan:  Jika  suami  melakukan kekerasan yang melampaui batas yang ditetapkan syariat  (misalnya, melukai istri), ia dapat dikenakan sanksi ta’zir yang ditentukan oleh hakim  berdasarkan  kebijaksanaan  mereka.  Selain  itu  istri  dapat mengadu  kepada  qadhi  jika  merasa  dirugikan,  namun  prosesnya mungkin  tidak  seformal  dan  seketat  sistem  peradilan  modern. Sedangkan  UU  KDRT  mengatur  mekanisme  yang  jelas  untuk penanganan kasus KDRT, termasuk pelaporan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Korban dapat melapor kepada polisi, yang kemudian wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan  dan  penuntutan  terhadap  pelaku.  Pengadilan  memiliki prosedur khusus untuk menangani kasus KDRT, termasuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku.

## D. Kesimpulan
Penelitian  tentang  Standarisasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam Perspektif  Hukum  Keluarga  Islam  menyoroti  pandangan  Mazhab  Syafi'i  dan Hukum  Positif  terkait  masalah  ini.  Menurut  Mazhab  Syafi'i,  kekerasan  dalam rumah  tangga  ditolak  dengan  tegas,  dengan  penekanan  pada  perlakuan  baik terhadap istri sesuai  ajaran Islam. Konsep Nusyuz diperkenalkan, di  mana suami diperbolehkan untuk menasihati, berpisah tempat tidur, atau dalam situasi tertentu, memukul istri dengan syarat tidak melukai. Sementara itu, Hukum Positif, melalui UU  KDRT,  mendefinisikan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  secara  luas, mencakup berbagai jenis kekerasan seperti fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Perlindungan  hukum  diberikan  kepada  korban  KDRT  dengan  ketentuan  sanksi
pidana  bagi  pelaku  kekerasan.  Meskipun  keduanya  sepakat  menolak  kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan muncul dalam pendekatan penanganan kekerasan, di mana konsep Nusyuz berbeda dengan definisi luas dan larangan kekerasan fisik dalam UU KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Mausu’ah al Fiqhiyyah . Wizarah al Awqaf wa asy Syu’un al Islamiyyah, 2016. //_/slims/index.php?p=show_detail&id=544221&keywords=.
as-Sayid  Bakri  bin  Muhammad  Syatha. I’anat At Thalibin .  Juz  3.  Jakarta:  Darul Kutub Islamiyyah, 2003.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu .  Diterjemahkan  oleh  Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Dinar,  Dinar,  Novi  Novi,  Aura  Aura,  Astika  Astika,  Faridho  Faridho,  dan  Nur Rofiq.  “Fenomena  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Menurut  Persepsi Hukum  Islam.” Jurnal  Pendidikan  Tambusai 8,  no.  2  (17  Juni  2024): 23598–613.
Hardani,  Hardani,  Jumari  Ustiawaty,  Helmina  Andriani,  ria  istiqomah,  Dhika Sukmana,  Roushandy  Fardani,  nur  auliya,  dan  Evi  Utami. Buku  Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020. Harwis,  Harwis,  dan  Marini  Abdul  Djalal.  “Nusyuz  and  Domestic  Violence  in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma’nâ al-Haml Method.” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 10, no. 2 (15 Desember 2023): 161–77. https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6698.
Ibrahim  bin  Ahmad  Al  Bajury. Hasyiat  Al  Bajury  ala  Matn  Ibn  Qosim .  Jeddah: Darul Minhaj, 1998.
Kementrian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemah . Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
Mestika, Hana Fairuz. “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Indonesia.” Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum Indonesia  Law  Journal 2,  no.  1  (2  Februari  2022):  118–30. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743.
Misran,  Misran,  dan  Maya  Sari  Maya  Sari.  “Pengabaian  Kewajiban  Istri  karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128).” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam 2,  no.  2  (29 Mei 2019): 353–84. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742.
Muhammad  bin  Ahmad  as-Syathiri. Syarh  Al  Yaqut  An  Nafis .  Jeddah:  Darul Minhaj, 2004.
Mutakin,  Ali,  Fitri  Mustafa,  Khaeruddin  Khaeruddin,  dan  Dzia  Al  Falah. “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Dalam  Pernikahan  Dini
Perspektif Teori Maqashid  Syari’ah.” Tasyri’ : Journal of Islamic Law 2, no. 1 (30 Januari 2023): 175–205. https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74.
Purwono. “Studi Kepustakaan.” Info Persadha 6, no. 2 (2008): 66–72.
Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya . Jakarta: Grasindo, 2010.
Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Feri Pramudya, dan Herli Antoni. “Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan  Pendidikan  Kewarganegaraan 2,  no.  3  (14  Juni  2023):  152–62. https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448.
Sutantri,  Fera,  Suharty  Roslan,  dan  Bakri  Yusuf.  “Dampak  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesejahteraan Sosial Istri Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu.” WELL-BEING: Journal of Social Welfare 3, no. 1 (30 Juni 2022). https://ojs.uho.ac.id/index.php/wellbeing/article/view/27531.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).