Vol. 11, No.2, (2020)

## ANALISIS PENGETASAN KEMISKINAN DI KOTA PALEMBANG

## Yesi Triani
Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: 19106022023@radenfatah.ac.id

## Maya Panorama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: Maya-Pnorama@yahoo.com

## Rinol Sumantri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: rinolsumantriuin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  poverty  reduction  in  the  city  of  Palembang.  The  data used are time series data in 2018-2019. Poverty is a condition where there is an inability to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education, and health. The type of data used is  secondary  data  and  primary  data.  Secondary  data  sources  were  collected  from  several authorized agencies and related to poverty alleviation  programs such as the Social Service, The  Central  Bureau  of  Statistics  of  Indonesia  and  other  relevant  secondary  data  sources. Whereas primary data is directly through in-depth interviews (depth interviews), as well as stakeholders in the determined research areas. Changes in structure as an operational step and  humans  as  targets,  the  most  appropriate  poverty  reduction  strategy  is  community empowerment.  Poverty  reduction  based  on  community  empowerment  focuses  on  two  main scopes, namely: the scope of the area and the scope of the material. The scope of the area is the  Palembang  City  government  and  other  supporting  agencies  in  the  government environment related to this study, as well as other regions that cover various areas that are poor areas in various regions in the City of Palembang. The scope of the material includes empirical studies in the form of macroeconomic analysis and poverty reduction analysis, as well as theoretical studies on community empowerment.
Keywords: Poverty Reduction, Community Empowerment

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengentasa  kemiskinan  di  Kota  Palembang,  Data yang  digunakan  adalah  data  runutan  waktu  pada  tahun  2018-2019.  Kemiskinan  adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar  seperti makanan, pakaian,  tempat  berlindung,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder  dan  data  primer.  Sumber  data  sekunder  berasal  dari  beberapa  instansi  yang berwenang  dan  berkaitan  dengan  program  pengentasan  kemiskinan  seperti  Dinas  Sosial, Badan  Pusat  Statistik  dan  sumber-sumber  data  sekunder  lainnya  yang  berkaitan.  Sedangkan data  primer  langsung  melalui  wawancara  secara  mendalam (depth  interview), serta stakeholder di wilayah penelitian yang telah ditetapkan.  Perubahan struktur sebagai langkah operasional  dan  manusia  sebagai  sasaran,  maka  strategi  penanggulangan  kemiskinan  yang palingtepat adalah pemberdayaan  masyarakat. Pengentasan kemiskinan berbasis
Vol. 11, No.2, (2020)
pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada dua lingkup utama, yaitu: ruang lingkup wilayah dan  ruang  lingkup  materi.  Ruang  lingkup  wilayah  adalah  pemerintah  Kota  Palembang  dan instansi pendukung lainnya di lingkungan pemerintah yang berkaitan dengan kajian ini, serta wilayah  lain  yang  meliputi  berbagai  daerah  yang  menjadi  kantong  kemiskinan  di  berbagai daerah  di  Kota  Palembang.  Ruang  lingkup  materi,  meliputi  kajian  empirik  berupa  analisis ekonomi  makro  dan  analisis  pengentasan  kemiskinan,  serta  kajian  teori  tentang pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  menjadi  prioritas  untuk diselesaikan  oleh  pada  setiap  periode  pemerintahan  di  Indonesia.  Berbagai  program pengentasan  kemiskinan  telah  dilakukan  baik  oleh  pemerintahan  yang  lalu  maupun  yang sekarang,  mulai  dari  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  sekolah  gratis,  dan  berobat gratis  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia  hingga  pada  pemberian  berbagai  skim  subsidi  bagi masyarakat,  namun  program-program  tersebut  belum  sepenuhnya  mampu  mensejahterakan masyarakat  miskin  di  Indonesia.  Berikut  ini  data  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  (Septa, Dkk., 2019).
Gambar 1. Persentase Tingkat Penduduk Miskin Di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (20-12-2019) Nomor Katalog: 3205022 Nomor Publikasi: 04340.1902
Vol. 11, No.2, (2020)
Kemiskinan adalah masalah bagi negara di dunia terutama pada negara yang sedang berkembang.  Bagi  Indonesia  yang  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  ada  di ASEAN  masalah  kemiskinan  bukan  merupakan  hal  yang  baru  hampir  instrument pembangunan.
Kemiskinan  adalah  terbatasnya  kecukupan  dan  mutu  pangan,  terbatasnya  akses  dan rendahnya  mutu  layanan  kesehatan,  terbatasnya  akses  dan  rendahnya  mutu  layanan pendidikan,  terbatasnya  kesempatan  kerja  dan  berusaha,  terbatasnya  akses  layanan perumahan  dan  sanitasi,  terbatasnya  akses  terhadap  air  bersih,  lemahnya  kepastian kepemilikan  dan  penguasaan  tanah,  memburuknya  kondisi  lingkungan  hidup  dan  sumber daya  alam  lemahnya  jaminan  rasa  aman,  lemahnya  partisipasi  dan  besarnya  beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan  keluarga.
Kemiskinan memang persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah  rendahnya  tingkat  pendapatan  dan  konsumsi.  Tetapi,  berkaitan  pula  dengan rendahnya  tingkat  pendidikan,  kesehatan  serta  ketidakberdayaannya  untuk  berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi  kemiskinan  tersebut  termanifestasikan  dalam  bentuk  kekurangan  gizi,  air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Suhandi, 2018).
Sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kemiskinan adalah masalah yang harus dientaskan. Kebijakan pemerintah  daerah  yang  berorientasi  pada  pengentasan  kemiskinan  sudah  seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab  kemiskinan  (determinan’’  kemiskinan)  setiap  daerah  memiliki  karakteristik  yang berbeda.  Studi  Bank  Dunia  memberikan  sebuah  pemahaman  baru  dalam  melihat  persoalan kemiskinan,  pendekatan  langsung  kemasyarakat  miskin  dan  mendengar  sendiri  dari  mereka persoalan-persoalan  yang  dihadapi  memberikan  pelajaran  tersendiri  dalam  mengambil kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan (Kurniawan, 2017).
Pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  oleh  negara-negara  di  dunia  menjadi  salah  satu syarat  utama  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  sendiri  tidak  akan cukup  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  namun  pertumbuhan  ekonomi  adalah  merupakan syarat  yang  dibutuhkan.  Meski  dibutuhkan,  seringkali  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan adannya pemerataan pada kesejahteraan masyarakat.
Banyak  hal  yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan baik kebijakan dalam skala mikro yaitu dengan membuat program-program yang bersentuhan langsung  kepada  masyarkat  maupun  program  yang  bersifat  tidak  langsung  yang  sudah dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  provinsi  maupun  kabupaten/Kota.  Semua  kebijakan tersebut  akan  memberikan  dampak  makro  terhadap  pembangunan  yang  bertujuan mensejahterakan  masyarakat  atau  sebaliknya  kebijkan  secara  makro  akan  memberikan dampak kepada skala mikro (Kembar, 2013).
Vol. 11, No.2, (2020)
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas,  Penulis  ingin  menggali  lebih  lanjut bagaimana strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang. Untuk itu  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam  penelitian  adalah  apa  saja  strategi  pemerintah dalam  pengentasan  kemiskinan  di  kota  Palembang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahuui strategi pemerintah dalam mngentaskan kemiskinan di kota Palembang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori
Kemiskinan merupakan persolaan klasik yang telah ada sejak sejak umat manusia ada. Sampai  saat  ini  belum  ditemukan  suatu  rumusan  maupun  formula  penanganan  kemiskinan yang dianggap jitu dan sempurna sehingga harus terus menerus dikembangkan. Ada banyak definisi  dan  konsep  tentang  kemiskinan.  World  Bank  (2002)  membagi  dimensi  kemiskinan kedalam empat hal pokok, yaitu lack of opportunity, low capabilities, low level security, dan low  capacity. Kemiskinan  dikaitkan  juga  dengan  keterbatasan  hak-hak  sosial, ekonomi,  dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan.
Menurut  Jeffrey  Sachs  (2005,  dalam  Depdagri  &  LAN,  2007)  terdapat  enam  modal utama yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin. Pertama , modal manusia yang mencakup kesehatan, nutrisi, keahlianyang dibutuhkan untuk menjadi produktif dalam ekonomi. Kedua, modal usaha yang meliputi mesin, fasilitas motor elektronik yang dipergunakan dalam bidang pertanian,  industri  termasuk  industri  jasa. Ketiga, infrastruktur  seperti  jalan,  listrik,  air, sanitasidan sistem telekomunikasi. Keempat, modal yang berkaitan dengan alam yaitu tanah yang  subur,  keanekaragaman  hayati,  ekosistem  yang  berfungsi  dengan  baik  yang  dapat menyediakan  pelayanan  lingkungan  yang  dibutuhkan  oleh manusia. Kelima, modal  institusi publik,  seperti  peraturan-peraturanperdagangan  komersial,  sistem  hukum,  pelayanan  dan kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tenaga kerja yang damai dan adil. Keenam, modal  pengetahuan  yang  terdiri  atas  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  dapat meningkatkan produktifitas dalam menghasilkan produk serta meningkatkan modal fisik dan alam.
Terdapat  banyak  sekali  teori  dalam  memahami  kemiskinan.  Bila  dipetakan  ada  dua paradigma atau grand theory mengenai kemiskinan yaitu paradigmane liberal dan demokrasi sosial kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis. maka, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung cukup banyak mulai dari  pertumbuhan  ekonomi,  produktifitas  tenaga  kerja,  tingkat  upah,  jenis  pekerjaan  dan jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), inflasi, jumlah anggota  rumah  tangga,  fasilitas  kesehatan,  konsumsi  rumah  tangga,  sumber  air  bersih, transportasi,  kepemilikan  aset  lahan  pertanian,  pendidikan  dan  jumlah  tahun  bersekolah seluruh  anggota  keluarga,  akses  permodalan,  dan  lokasi  wilayah  tempat  tinggal  penduduk dengan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  kalau  diamati,  sebagian  besar  dari  faktor-faktor tersebut  juga  mempengaruhi  satu  sama  lain  karena  sangat  kompleks  dan  kronis,  maka  cara pengentasan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat
Vol. 11, No.2, (2020)
temporer.  Sejumlah  variabel  dapat  dipakai  untuk  melacak  persoalan  kemiskinan  dan  dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang sebagai  penyebab  kemiskinan.  Dari  dimensi  kesehatan,  rendahnya  mutu  kesehatan masyarakat  menyebabkan  terjadinya  kemiskinan.  Dari  dimensi  ekonomi,  kepemilikan  alat- alat  produktif  yang  terbatas,  penguasaan  teknologi  dan  kurangnya  keterampilan  dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan (Setiyawan, Risky Dwi, dkk., 2016) .
Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut ,  dimana  perbedaannya  terletak  pada  standar  penilaiannya.  Standar  penilaian kemiskinan  relatif  merupakan  standar  kehidupan  yang  ditentukan  dan  ditetapkan  secara subyektif  oleh  masyarakat  setempat  dan  bersifat  lokal  serta  mereka  yang  berada  dibawah standar  penilaian  tersebut  dikategorikan  sebagai  miskin  secara  relatif.  Sedangkan  standar penilaian  kemiskinan  secara absolut merupakan  standar  kehidupan  minimum  yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan (Kuncoro, 2004).
Kemiskinan  merupakan  sebuah  kondisi  yang  berada  di  bawah  garis  nilai  standart kebutuhan  minimum,  baik  untuk  makan  dan  non  makanan,  yang  disebut  garis  kemiskinan (poverty line) atau  batas  kemiskinan (poverty  threshold). Garis  kemiskinan  adalah sejumlah rupiah  yang  diperlukan  oleh  setiap  individu  untuk  dapat  membayar  kebutuhan  makanan setara  2100  kilo  kalori  per  orang  per  hari  dan  kebutuhan  non  makanan  yang  terdiri  dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Dari  segi  ekonomi,  kemiskinan  adalah  kondisi  yang  ditandai  oleh  serba  kekurangan: kekurangan  pendidikan,  keadaan  kesehatan  yang  buruk,  dan  kekurangan  transportasi  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Dari  segi  politik,  kemiskinan  dapat  dilihat  dari  tingkat  akses terhadap  kekuasaan.  Dalam  buku  Suharto  (2005)  konteks  politik  Friedman  mendefinisikan kemiskinan  dalam  kaitannya  dengan  ketidaksamaan  kesempatan  dalam  mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi:
a) Modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan)
b) Sumber keuangan (pekerjaan dan kredit)
c) Organisasi  sosial  dan  politikyang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  kepentingan bersama (koperasi, parpol, organisasi sosial),
d) Jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,
e) Pengetahuan dan ketrampilan, dan;
f) Informasi yang berguna untuk   kemajuan hidup
Dari segi sosial psikologis, kemiskinan adalah kekurangan jaringan dan struktur sosial yang  mendukung  dalam  mendapatkan  kesempatan-kesempatan  peningkatan  produktivitas. Kesenjangan  ekonomi  atau  ketimpangan  antara  kelompok  masyarakat  berpendapatan  tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang
yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan  merupakan  dua  masalah  besar  di  banyak  negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
Kemiskinan  adalah  keadaan  dimana  terjadi  ketidak  mampuan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung,  pendidikan,  dan  kesehatan. Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  kelangkaan  alat  pemenuh  kebutuhan  dasar,  ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan  yang  lainnya  lagi  memahaminya  dari  sudut  ilmiah  yang  telah  mapan.  Kemiskinan dipahami  dalam  berbagai  cara.  Pemahaman  utamanya  meliputi: Pertama ,  gambaran kekurangan  materi,  yang  biasanya  mencakup  kebutuhan  pangan  sehari-hari,  sandang, perumahan,  dan  pelayanan  kesehatan.  Kemiskinan  dalam  arti  ini  dipahami  sebagai  situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk  keterkucilan  sosial,  ketergantungan,  dan  ketidakmampuan  untuk  berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak  dibatasi  pada  bidang  ekonomi. Ketiga, gambaran  tentang  kurangnya  penghasilan  dan kekayaan  yang  memadai.  Makna  "memadai"  di  sini  sangat  berbeda-beda  melintasi  bagian- bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia (Solikatun, 2004).

## 1. Teori Lingkaran Kemiskinan
Data  Survei  Sosial  Ekonomi  (Susenas)  Modul  Konsumsi  dan  Pengeluaran mengambarkan  Lingkaran  kemiskinan  dapat  direpresentasikan  sebagai  pembentukan  modal rendah  yaitu  investasi  diakibatkan  oleh  banyak  faktor-faktor  yang  saling  berkaitan  satu dengan  yang  lainnya.  Ketika  tingkat  pembentukan  modal  rendahatau  di  notasikan  sebagai investasi  secara  teori  akan  berdampak  kepada  penurunan  tingkat  produktivitas.  Dalam kondisi  perekonomian  domestik  yang  tingkat  produktivitas  rendah akan  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  juga  ada  korelasi  yang  sangat  kuat ketika  produktivitas  rendah  secara  teorinya  akan  berdampak  kepada  pendapatan  penduduk atau  masyarakat  yang  hubungannya  secara  negatif  karena  adanya  penurunan  pendapatan masyarakat  yang  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  produktivitas penduduk  yang  memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

## 2. Garis Kemiskinan
Garis  Kemiskinan  (GK)  merupakan  penjumlahan  dari  Garis  Kemiskinan  Makanan (GKM)  dan  Garis  Kemiskinan  Non  Makanan  (GKNM).  Penduduk  yang  memiliki  rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Vol. 11, No.2, (2020)
1. Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  merupakan  nilai  pengeluaran  kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi  kebutuhan  dasar  makanan  diwakili  oleh  52  jenis  komoditi  (padi-padian, umbi-umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu,  sayuran,  kacang-kacangan,  buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
2. Garis  Kemiskinan  Non  Makanan  (GKNM)  adalah  kebutuhan  minimum  untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan  diwakili  oleh  51  jenis  komoditi  di  perkotaan  dan  47  jenis  komoditi  di pedesaan.
Rumus Penghitungan:

## GK = GKM + GKNM
Diketahui:
GK = Garis Kemiskinan
GKM      = Garis Kemiskinan Makanan GKNM   = Garis Kemiskinan Non Makan

## Teknik Penghitungan GKM
a) Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi  ini  didefinisikan  sebagai  penduduk  kelas  marginal.  GKS  dihitung  berdasar GK  periode  sebelumnya  yang  di-inflate  dengan inflasi  umum  (IHK).  Dari  penduduk referensi  ini  kemudian  dihitung  Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan  Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar  makanan  yang  riil  dikonsumsi  penduduk  referensi  yang  kemudian  disetarakan dengan  2100  kilo  kalori  perkapita  perhari.  Patokan  ini  mengacu  pada  hasil Widyakarya  Pangan  dan  Gizi  1978.  Penyetaraan  nilai  pengeluaran  kebutuhan minimum  makanan  dilakukan  dengan  menghitung  harga  rata-rata  kalori  dari  ke-52 komoditi  tersebut.  Formula  dasar  dalam  menghitung  Garis  Kemiskinan  Makanan (GKM) adalah:
Selanjutnya  GKMj  tersebut  disetarakan  dengan  2100  kilokalori  dengan  mengalikan 2100  terhadap  harga  implisit  rata-rata  kalori  menurut  daerah  j  dari  penduduk  referensi, sehingga:
c) Garis  Kemiskinan  Non  Makanan  (GKNM)  merupakan  penjumlahan  nilai  kebutuhan minimum  dari  komoditi-komoditi  non-makanan  terpilih  yang  meliputi  perumahan, sandang,  pendidikan  dsan  kesehatan.  Pemilihan  jenis  barang  dan  jasa  non  makanan mengalami  perkembangan  dan  penyempurnaan  dari  tahun  ke  tahun  disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perKotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perKotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi)  di  pedesaan.  Nilai  kebutuhan  minimum  perkomoditi  /sub-kelompok  non- makanan  dihitung  dengan  menggunakan  suatu  rasio  pengeluaran  komoditi/sub- kelompok  tersebut  terhadap  total  pengeluaran  komoditi/sub-kelompok  yang  tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi  Kebutuhan  Dasar  2004  (SPKKP  2004),  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

## 3. Indeks Keparahan Kemiskinan
Indeks  Keparahan  Kemiskinan (Proverty  Severity  Index-P2) memberikan  gambaran mengenai  penyebaran  pengeluaran  diantara  penduduk  miskin.  Semakin  tinggi  nilai  indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Rumus Penghitungan:
Dimana:
α = 2
z = Garis kemiskinan.
Yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada       dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z.
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
n = Jumlah penduduk

## 4. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan
Nasikun menyoroti beberapa sumberdan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
1. Policy  Induces  Processes .  Proses  kemiskinan  yang  dilestarikan,  direproduksi melalui  pelaksanaan  suatu  kebijakan (induced  of  policy) diantaranya  adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan.
2. Sosio Economic Dualism. Yakni Negara eks koloni mengalami kemiskinan karena pola  produksi  kolonial,  yaitu  petani  menjadi  marjinal  karena  tanah  yang  subur dikuasai para petani skala besar dan berorientasi ekspor.
Vol. 11, No.2, (2020)
3. Population  Growth. Perspektif  yang  didasari  oleh  teori  Malthus  bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur, sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
4. Resources  Management and The  Environment. Adanya  unsur miss  management sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  seperti  manajemen  pertanian  yang  asal  tebang dan dapat menurunkan produktivitas.
5. Natural  Cycles  and  Processes. Yakni  kemiskinan  terjadi  karena  siklus  alam. Misalkan yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir,  namun  jika  musim  kemarau  akan  kekurangan  air,  sehingga  tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
6. The  Marginalitation  of  Woman .  Adalah  peminggiran  kaum  perempuan  karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih rendah ketimbang laki-laki.
7. Culture  and  Etnik  Factor. Bekerjanya  faktor  budaya  dan  etnik  yang  eksis memelihara  kemiskinan.  Misalnya  pola  hidup  yang  konsumtif  pada  petani  dan nelayan  ketika  panen,  serta  adat  istiadat  saat  upacara  adat  yang  dapat  menyedot biaya mahal.
8. Exploitative Intermediation. Keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. Internal  Political  Fragmentation and Civil  Stratfe. Yakni  suatu  kebijakan  yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi penyebab kemiskinan. Dan yang terakhir adalah:
10. International  Processes. Yakni  bekerjanya  sistem-sistem  internasional  seperti kolonialisme dan kapitalisme yang membuat banyak negara menjadi miskin.
Menurut  pandangan  secara  umum,  kemiskinan  jika  dilihat  dari  faktor  penyebabnya, maka dibedakan atas: kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain sebagainya.  Kemiskinan  natural  adalah  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor alamiah  seperti:  karena  cacat,  sakit,  lanjut  usia,  dan  karena  bencana  alam.  Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti:  distribusi  aset  produktif  yang  tidak  merata,  kebijakan  ekonomi  yang  tidak  adil, korupsi  dan  kolusi,  serta  tatanan  perekonomian  yang  cenderung  menguntungkan  kelompok tertentu.
Teori yang berbasis pada sosioantropologis melihat kemiskinan sebagai akibat faktor kultural  yang  menekankan  adanya  pengaruh  budaya  yang  cenderung  melanggengkan kemiskinan.  Sedangkan  yang  berbasis  ekonomi  melihat  kemiskinan  sebagai  akibat  faktor natural  seperti  rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  dan  sumber  daya  alam,  dan  faktor struktural  seperti  kesenjangan  kepemilikan  faktor  produksi,  rendahnya  pembentukan  modal masyarakat dan rendahnya perangsang untuk penanaman modal (Murdiansyah, 2014).
Penyebab  individual,  atau  patologis,  yang  melihat  kemiskinan  sebagai  akibat  dari perilaku,  pilihan,  atau  kemampuan  dari  si  miskin.  Namun  lebih  tepatnya  terletak  pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.
Penyebab  keluarga,  yang  menghubungkan  kemiskinan  dengan  pendidikan  keluarga. Penyebab  sub-budaya  ( subcultural ),  yang  menghubungkan  kemiskinan  dengan  kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar
Penyebab  agensi,  yang  melihat  kemiskinan  sebagai  akibat  dari  aksi  orang  lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah  sangat  beragam  (berbeda)  ditambah  dengan  kemajuan  ekonomi  dan  pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
Penyebab  struktural,  yang  memberikan  alasan  bahwa  kemiskinan  merupakan  hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan dan yang paling penting  adalah  Ketidakmerataannya  Distribusi  Pendapatan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.  Dengan  menggunakan  perspektif  yang  lebih  luas,  David  Cox  membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:
1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
3) Kemiskinan sosila
4) Kemiskinan konsekuensial

## Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah  mempunyai  peranan  besardalam  usaha  menanggulangi  kemiskinan ditanah  air.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  strategi  dan  bentuk  intervensi  yang  tepat,  dalam arti cost effectiveness -nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni (1)  Pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  yang  pro  kemiskinan,  (2)  Pemerintahan yang baik, (3) Pembangunan sosial. (Prayitno, 1996)
Tambunan,  dkk.  (2006)  Untuk  mendukung  strategi  tersebut  diperlukan  intervensi- intervensi  pemerintah  yang  sesuai  dengan  sasaranatau  tujuan,  langkah–langkah penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
Program  penanggulangan  kemiskinan  hanya  berjalan  baik  dan  efektif  apabila  ada suasana  tentram  dan  stabil.  Kestabilan  mutlak  diperlukan  untuk  menjamin  kelangsungan pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  karena  pada  dasarnya  upaya penanggulangan  kemiskinan  adalah  upaya  untuk  menciptakan  ketentramandan  kestabilan politik, ekonomi, sosial dan politik.
Program  penganggulangan  kemiskinan  dapat  berjalan  efektif  apabila  pertumbuhan penduduk  dapat  dikendalikan.  Keluarga  kecil  yang  sejahtera  adalah  salah  satu  dari  faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran menganggulangi kemiskinan.
Vol. 11, No.2, (2020)
1. Program  penanggulangan  kemiskinan  harus  dikaitkan  dengan  lingkungan  hidup. Lingkungan  hidup  yang  tetap  lestari  dan  terjaga  dengan  baik  memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.
2. Program  penanggulangan  kemiskinan harus  merupakan  program  yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus–menerus berjalan dan dapat mandiri. Hal  ini  berarti  program  penanggulangan  kemiskinan  harus  dilandaskan  pada peningkatan  kemampuan  masyarakat  miskin  untuk  melakukan  kegiatan  produktif sehingga  mampu  menghasilkan  nilai  tambah  yang  lebih  tinggi  dan  pendapatan yang  lebih  besar  dari  suatu  kegiatan.  Upaya  meningkatkan  kemampuan  untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadat pempat hal, yaitu:
a. Akses terhadap sumber daya.
b. Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien.
c.  Akses  terhadap  pasar.  Produk  yang  dihasilkan  harus  dapat  dijual  untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi  dan peningkatan  keterampilan  harus  diimbangi  dengan  tersedianya  pasar  secara terus- menerus.
d. Akses terhadap sumber pembiayaan
3. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan pada tingkatan  pemerintahan  serendah  mungkin.  Pendelegasian  wewenang  dilakukan dengan  meningkatkan  kemampuan  aparat  dan  masyarakat  di  daerah  itu  sendiri. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi  karena  mereka  yang  paling  mengetahui  mengenai  kondisi      dan  kebutuhan penduduk  di  kantong-kantong  kemiskinan  didaerahnya.  Semakin  dekat  pelaksana proyek dan kegiatan dengan kelompok sasaran, maka akan semakin efektif.
4. Tekanan  yang  paling  utama  seyogyanya  diberikan  pada  perbaikan  pelakunya, terutama  manusianya (invest  in  people) menyangkut  aspek  pendidikan  dan kesehatan.  Keduanya  berkaitan  dengan  peningkatan  akses  secara  merata  dan sekaligus mutu yang lebih baik.
5. Pelayanan  bagi  orang  jompo,  penderita  cacat,  yatim  piatu,  dan  kelompok masyarakat  lain  yang  memerlukan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari upaya menanggulangi kemiskinan.
Program  ini  bersifat  khusus  dan  dilaksanakan  secara  selektif.  Langkah  yang diperlukan  adalah  meningkatkan  efektifitas,  efisiensi,  dan  jangkauan  program tersebut.  Searah  dengan itu,  pengembangan  sistem  jaminan  sosial  secara  bertahap perlu terus ditingkatkan (Murdiasyah, 2014).
Vol. 11, No.2, (2020)

## Model Solusi Pengentasan Kemiskinan
Pengalaman  di  negara-negara  Asia  menunjukkan  bahwa  model  mobilisasi perekonomian  pedesaan  untuk  memerangi  kemiskinan,  yaitu: Pertama ,  mendasarkan  pada mobilitas tenaga kerja agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Tenaga kerja yang masih belum  didayagunakan  pada  rumahtangga  petani  kecil  dan  gurem  merupakan  sumber  daya yang tersembunyi dan potensi tabungan. Alternatif cara untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan  pedesaaan  diantaranya  adalah: Pertama, menggunakan  pajak  langsung  atas  tanah, seperti yang dilakukan di Jepang. Kedua , dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan di pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan modal tanpa perlu menambah upah. Ini persis yang dilakukan Cina yang menerapkan sistem kerjasama kelompok dan brigades ditingkat daerah yang paling rendah (communes).
Dengan metode ini ternyata memungkinkan adanya kenaikan yang substansial dalam itensitas  tenaga  kerja  dan  produktivitas  tenaga  kerja.  Model kedua, menitikberatkan  pada transfer  daya  dari  pertanian  ke  industri  melalui  mekanisme  pasar.  Ide  bahwa  penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat prosespasar. Model ketiga, menyoroti pesatnya pertumbuhan dalam sektor  pertanian  yang  dibuka  dengan  kemajuan  teknologi  dan  kemungkinan  sektor  yang memimpin  (Moleong,  Lexy,  2007).  Model  ini  dikenal  dengan  nama  Model  Pertumbuhan Berbasis Teknologi, atau RuralLed Development . Model keempat, menyoroti dimensi spasial dalam  menanggulangi  kemiskinan.  Kemiskinan  bisa  diatasi  dengan  cara  kemudahan  dalam mengakses dua bidang, yaitu: 1). Bidang ekonomi dan 2). Bidang sosial. (Kuncoro, 2000)

## 5. Evaluasi  Program  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat
Masalah  kemiskinan  menyangkut  dengan  kesejahteraan  sosial.  Maka,  berdasarkan analisis dan kajian kesejahteraan sosial, perlu adanya usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam mengentaskan kemiskinan tersebut. Namun dalam ranah bahasan ini, kebijakan pengentasan kemiskinan  selama  ini  masih  didesain  dengan  corak  sentralistis  oleh  pemerintah  pusat, khususnya  yang  diwakili  oleh  Bappenas.  Mekanismenya,  Bappenas  merancang  program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan dukungan alokasi dan distribusi anggaran APBN.  Pada  masa  otonomi  sekarang,  pemerintah  daerah  mengalami  disfungsi  dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. (Kuncoro, 2003)
Program  yang  dikenal  oleh  daerah  hampir  semuanya  dari  pusat  dan  disertai  dengan kriteria dari pusat. Sedangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, secara nyata telah mencantumkan istilah pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan, seperti  yang  tercantum  sebagai  berikut:  Strategi  dalam  upaya  mencapai  tujuan  dan  sasaran serta kebijakanyang telah ditetapkan yaitu:
a. Pemberdayaan :  peningkatan profesionalisme dan  kinerja  aparaturdan  pelaku pembangunan  kesejahteraansosial  untuk  memberikan  kepercayaandan  peluang
Vol. 11, No.2, (2020)
kepada masyarakat,  Organisasi  Sosial,  LSM,  dunia  usaha  dan  penyandang masalah sosial  dalam  mencegah  dan  mengatasi  masalah  yang  ada  di  lingkungannya  serta merealisasikan  aspirasi  dan  harapan  mereka  dalam  mewujudkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan sosialnya
b. Kemitraan: kerjasama,  kepedulian,  kesetaraan,  kebersamaan,  kolaborasi  dan pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara  pihak-pihak  yang  bermitra  dan  mengoptimalkan  pelayanan-pelayanan  yang bersifat terpadu.
3 . Prakarsa, peranan dan keterlibatan semua pihak pelaku pembangunan dan penerima pelayanan,  lingkungan  sosial  dan  penyedia  pelayanan  dalam  pengambilan keputusan,  perumusan  rencana,  pelaksanaan  kegiatan  dan  pemantauan  pelaksanaan serta  melakukan  pilihan  terbaik  untuk  peningkatan  kesejahteraan  sosial.  Namun demikian,  makna  pemberdayaan  dan  implikasinya  terhadap  proses  pelaksanaan program  yang  menggunakan  strategi  pemberdayaan  belum  sepenuhnya  dipahami. Gambaran  tentang  program  pemberdayaan  masyarakat,  khususnya  menyangkut pengelolaan. (Ismawan, 2000)
Pada  era  sentralisasi  sendiri,  pemberdayaan  biasanya  didistorsikan  pemaknaannya menjadi  lebih  sempit,  yakni  sebagai  upaya  mendorong  masyarakat  untuk  menggunakan sumber-sumber  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dalam  konteks  usaha  ekonomi,  dan  juga bertendensi sebagai suatu usaha untuk menarik simpati masyarakat bagi kepentingan politik.
Dengan  demikian,  pemberdayaan  juga  dapat  dikatakan  masih  di  monopoli  dan direduksi  pemaknaannya  serta  orientasinya  sebagai  perspektif  politik  dan  ekonomi  daripada perspektif  sosial  dan  budaya.  Gambarannya  dapat  dilihat  dari  adanya  usaha  untuk memobilisasi  masyarakat  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  datang  dari  atas  untuk kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan kurang  memberikan  peluang  agar  inisiatif  tumbuh  dari  masyarakat,  khususnya  aksesbilitas masyarakat  terhadap  sumber  kehidupan  dan  pengambilan  keputusan.  Maka,  sebenarnya keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah terletak pada pengidentifikasian secara akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. (Remi, 2002
Sedangkan  kritik  yang  dilontarkan  terhadap  program  pengentasan  kemiskinan  antara lain mengenai penetapan sasaran, yakni dalam penentuan penduduk yang benar-benar miskin dan  membutuhkan  bantuan  dan  pendekatan  yang  hendak  dilakukan  adalah  hendaknya berdasarkan  profil  kemiskinan  dan people  driven .  Makna  dari  pernyataan  ini  bahwa  rakyat adalah  aktor  utama  dalam  setiap  formulasi  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  politis (bottom up). (Mardiasmo, 2002)
Dalam Kuncoro (2004)  Upaya penanggulangan kemiskinan yang lalu perlu dikoreksi secara mendasa diantaranya:
1. Kebijakan yang terpusat dan seragam
2. Memposisikan masyarakat sebagai obyek dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan
3. Asumsi  permasalahan  dan  penanggulangan  kemiskinanyang  sering  dipandang  sama (one-fit-forall)
4. Kurang memperhatikan keragaman budaya
5. Kelompok sasaran antara program yang satu dan program lainnya seringkali tumpang tindih
6. Kebijakan yang bersifat sektoral dan daerah kurang diberdayakan dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  pada  kajian  ini  adalah  analisis  pengentasan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  masyarakat  di  kota  Palembang.  Kegiatan  analisis  pengentasan  kemiskinan berbasis  pemberdayaan  masyarakat  ini  berfokus  pada  dua  lingkup  utama,  yaitu:  ruang lingkup  wilayah  dan  ruang  lingkup  materi.  Ruang  lingkup  wilayah  adalah  pemerintah  kota Palembang dan instansi pendukung lainnya di lingkungan pemerintah kota Palembang yang berkaitan  dengan  kajian  ini,  serta  wilayah  lain  yang  meliputi  berbagai  daerah  yang  menjadi kantong kemiskinan di berbagai daerah di Kota Palembang. Ruang lingkup materi, meliputi kajian  empirik  berupa  analisis  ekonomi  makro  dan  analisis  pengentasan  kemiskinan,  serta kajian teori tentang pemberdayaan masyarakat.
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksploratif  dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Sumber  data  sekunder  berasal  dari  beberapa  instansi  yang  berwenang  dan  berkaitan  dengan program  pengentasan  kemiskinan  seperti  Dinas  Sosial,  Badan  Pusat  Statistik  dan  sumber- sumber data sekunder lainnya yang berkaitan.
Analisis  data  dilakukan  secara  mendalam  guna  menjawab  beberapa  tujuan  dalam penelitian  ini  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya.  Proses  analisis  data mengacu pada interactive model of analysis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis  data  model  interaktif  terdiri  dari  tiga  komponen  utama  analisis  yang  dilaksanakan secara  simultan  sejak  atau  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data.  Komponen- komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  dari  penyebab  kemiskinan  adalah  terbatasnya  akses  untuk  memperoleh modal, baik itu modal usaha, maupun modal sosial dan  politik. Penduduk miskin kota yang mayoritas  merupakan  masyarakat  miskin  memiliki  keterbatasan  dalam  memperoleh pemodalan  tersebut.  Pinjaman  modal  dari  perbankan  sulit  didapat  oleh  para  penduduk miskin,  hal  itu  dikarenakan  tidak  adanya  harta  benda  lain  (selain  uang)  yang  bisa  mereka jadikan  anggunan  di  bank  sehingga  masyarakat  miskin  tidak  mendapatkan  pinjaman  modal dari  perbankan  menjadikan  mereka  lebih  memilih  meminjam  kepada  renternir  untuk mendapatkan  modal.  Dari  107  Kelurahan  di  kota  Palembang  belum  ada  lembaga  simpan
Vol. 11, No.2, (2020)
pinjam yang mendapatkan dana tambahan simpan pinjam bagi warga miskin yang di kelola Unit Pengelola Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat.
Lingkaran  setan  yang  melahirkan  jebakan  ketidakberdayaan  inilah  yang  menjadikan alasan penting mengapa lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan masyarakat miskin menempati tempat yang sangat strategis. Pada awalnya, konsep pembiayaan  mikro  ( microfinance )  lahir  sebagai  suatu  terobosan  bagi  penyediaan  jasa keuangan  kepada  masyarakat  berpendapatan  rendah  yang  tidak  memiliki  akses  ke  sistem keuangan  modern.  Keberadaan  lembaga  keuangan  mikro  untuk  mengatasi  hal  itu  sangat berarti  bagi  masyarakat  miskin  khususnya  kemiskinan.  Sejak  jaman  dahulu,  keberadaan lembaga  keuangan  mikro  menjadi  alternatif  bagi  kelompok  berpenghasilan  rendah  dalam memenuhi  kebutuhan  dana  mereka.  Lembaga  Keuangan  Mikro  terdiri  dari  berbagai  macam jenis  yang  merupakan  lembaga  perkereditan  rakyak.  Tujuan  dari  pembangunan  lembaga perkreditan  rakyat  tersebut  adalah  untuk  menyediakan  kemudahan  permodalan  bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mengembangkan usaha dan kemampuannya.
Sebagai  bagian  dari  permasalahan  pembangunan,  sudah  sewajarnya  jika  strategi penanggulangan  kemiskinan  dilandasi  atas  pemahaman  terhadap  konsep  pembangunan. Pembangunan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  perubahan  struktur  yang  dimulai  dari  upaya memperbaiki  kapabilitas  manusia,  sehingga  memiliki  peluang  memasuki  kesempatan  kerja dan berusaha, memperoleh peningkatan pendapatan, hingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan  perlindungan  sosial  yang  merupakan  wujud  nyata  keberhasilan  pembangunan kesejahteraan sosial.
Dengan  perubahan  struktur  sebagai  langkah  operasional  dan  manusia  sebagai  sasaran, maka  strategi  penanggulangan  kemiskinan  yang  paling  tepat  adalah  pemberdayaan masyarakat.  Makna  pemberdayaan  masyarakat  adalah  suatu  proses  untuk  meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang di miliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penanggulangan  kemiskinan  melalui  strategi  pemberdayaan  secara  terfokus  sekaligus dapat  menghindari  penggunaan  dana  pemerintah  untuk  kegiatan  yang  tidak  produktif. Sasaran  yang  menjadi  focus  penanggulangan  kemiskinan  melalui  strategi  pemberdayaan adalah  penduduk  miskin  yang  berusia  produktif,  yaitu  berkisar  antara  15  tahun  hingga  55 tahun.  Penduduk  miskin  pada  kisaran  ini  yang  sehat  secara  jasmani  maupun  rohani merupakan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  potensi  besar  untuk  menjadi  pelaku  aktif dalam  pembangunan.  Disamping  itu,  penduduk  berusia  produktif  juga  merupakan  individu yang berada pada fase berumah tangga, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menciptakan penduduk miskin baru (Sudominingrat, 2003: 6-7).
Pemerintah  menjalankan  fungsi  sebagai  fasilitator,  sedangkan  masyarakat  miskin ditempatkan  sebagai  pelaku  usaha  berskala  mikro.  Adapun  perbankan  dan  dunia  usaha diharapkan dapat menyediakan pembiayaan serta akses pemasaran.
Berikut  ada  16  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengentasakan  kemiskinan  tersebut yaitu:
1. Hapuskan larangan impor beras.
2. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.
3. Lakukan  investasi  di  bidang  kesehatan  dengan  fokus  pada  perbaikan  mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.
4. Suatu  upaya  khusus  diperlukan  untuk  menangani  angka  kematian  ibu  yang sangat tinggi di Indonesia.
5. Perbaiki  mutu  air  bagi  masyarakat  miskin  dengan  menggunakan  strategi berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
6. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya.
7. Luncurkan  program  berskala  besar  untuk  melakukan  investasi  pembangunan jalan desa.
8. Perluas  (sampai  tingkat  nasional)  pendekatan  pembangunan  berbasis masyarakat (CDD) Indonesia yang sukses.
9. Pengembangan  secara  utuh  sistem  jaminan  sosial  komprehensif  yang  mampu menangani  risiko  dan  kerentanan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  miskin  dan hampir miskin.
10. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan.
11. Memperlancar  sertifikasi  tanah  dan  memanfaatkan  kembali  tanah  gundul  dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif.
12. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
13. Perluas  jangkauan  layanan  keuangan  bagi  masyarakat  miskin  dan  tingkatkan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.
14. Perbaiki  fokus  kepada  kemiskinan  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  di tingkat nasional untuk penyediaan layanan.
15. Jalankan  program  pengembangan  kapasitas  untuk  meningkatkan  kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan.
16. Menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan. Banyak pihak meyakini lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan  karena  layanan  keuangan  memungkinkan  orang  kecil  dan  rumah  tangga berpenghasilan  rendah  untuk  memanfaatkan  peluang  ekonomi,  membangun  aset  dan mengurangi  kerentanan  terhadap  goncangan  eksternal.  Lembaga  keuangan  mikro  menjadi alat  yang  cukup  penting  untuk  mewujudkan  pembangunan  dalam  tiga  hal  sekaligus,  yaitu menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dan  mengentaskan kemiskinan (Hendayana, 2007: 14).
Untuk  itu  di  kelurahan  kelurahan  di  kota  Palembang  di  bentuklah  Unit  Pengelola Keuangan  (UPK).  Dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  di  Palembang  usaha  simpan pinjam  dapat  memenuhi  kebutuhan  warga  yang  membutuhkan,  pinjaman  yang  dapat diberikan  oleh  UPK  kepada  warga  berkisar  dari  Rp.  500.000,-  sampai  Rp.  3.000.000,- pinjaman  tersebut  sangat  membantu  selain  dapat  diangsur  tiap  bulannya  dengan  jasa/bunga sebesar 1,5 %, apabila telah lewat 1 tahun, jika mengalami keterlambatan dikenakan sangsi wilayah,  berbeda  dengan  peminjaman  di  renternir,  dengan  bunga  sebesar  30%-50%  dalam setahun,  apabila  tidak  dapat  melunasi  dalam  jangka  waktu  setahun,  maka  dikenakan  bunga sebesar  30%-50%  lagi.  Sementara  warga  yang  belum  mendapatkan  pinjaman  dari  Unit Pengelola  Keuangan  mengandalkan  pekerjaan  yang  mereka  miliki,  warga  lainnya mengandalkan  pinjaman  dari  renternir  dengan  bunga  cukup  tinggi.  Kelompok  yang  lancar dapat  mengajukan  kembali  sementara  kelompok  yang  menunggak  tidak  dapat  mengajukan sebelum melunasi tunggakannya
Untuk  mencapai  tujuan  itulah,  agenda  utama  pemerintah  kota  Palembang  dalam pembangunan  nasional  lebih  menitikberatkan  pada  pembangunan  kawasan  terpencil, melalui Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  (PNPM),  dan  Program  Gerakan  Terpadu Pengentasan  Kemiskinan  (Gerdu-  Taskin).  Harapannya  mampu  memberdayakan  dan meningkatkan  kemandirian  penduduk  setempat  dalam  berwirausaha  sehingga  mampu menciptakan  lapangan  kerja  sendiri  demi  mengurangi  jumlah  kemiskinan  dan pengangguran di kecamatan kota Palembang.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  kepribadian  yang  mengarah  kepada  prestasi  yang dikembangkan oleh David Mc Clelland, yang mengatakan bahwa pendorong perkembangan ekonomi  adalah  semangat  kewiraswastaan  dari  masyarakat.  Semangat  ini  lebih  didorong oleh  hasrat  yang  kuat  untuk  berprestasi.  Masyarakat  yang  tinggi  tingkat  kebutuhan berprestasinya,  pada  umumnya  akan  menghasilkan  perkembang  dan  ekonomi  yang  lebih cepat.  Urgensinya,  memberdayakan  ekonomi  lokal  melalui  pemberdayaan  industri  lokal dengan memanfaatkan dana bantuan.

## KESIMPULAN
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh  pada  setiap  periode  pemerintahan  di  Indonesia.  Berbagai  program  pengentasan kemiskinan telah dilakukan baik oleh pemerintahan yang lalu maupun yang sekarang, mulai dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekolah gratis, dan berobat gratis di beberapa provinsi di Indonesia hingga pada pemberian berbagai skim subsidi bagi masyarakat, namun program-program  tersebut  belum  sepenuhnya  mampu  mensejahterakan  masyarakat  miskin diIndonesia.
Kemiskinan adalah masalah bagi negara di dunia terutama pada negara yang sedang berkembang.  Kemiskinan  memang  persoalan  yang  kompleks,  karena  tidak  hanya  berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan pula dengan
Vol. 11, No.2, (2020)
rendahnya  tingkat  pendidikan,  kesehatan  serta  ketidakberdayaannya  untuk  berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi  kemiskinan  tersebut  termanifestasikan  dalam  bentuk  kekurangan  gizi,  air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.
Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan. Banyak pihak meyakini lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan  karena  layanan  keuangan  memungkinkan  orang  kecil  dan  rumah  tangga berpenghasilan  rendah  untuk  memanfaatkan  peluang  ekonomi,  membangun  asset  dan mengurangi  kerentanan  terhadap  goncangan  eksternal.  Lembaga  keuangan  mikro  menjadi alat  yang  cukup  penting  untuk  mewujudkan  pembangunan  dalam  tiga  hal  sekaligus,  yaitu menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dan  mengentaskan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani, Dwi Septa, dkk. (2019). “Dampak Zakat terhadap perubahan tipologi kemiskinan di kota Palembang ”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
Hendayana,  Rachmat.  Dkk.  (2007). Fenomena  Keuangan  Mikro  Dalam  Persepktif Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan .  Balai  Besar  Pengkajian  dan  pengembangan Teknologi  Pertanian,  Bogor:  Jurnal  Balai  Besar  Pengkajian  dan  Pengembangan Teknologi Pertanian.
Ismawan,  Bambang.  (2000). Pemberdayaan  Orang  Miskin,  Refleksi  Seorang  Pegiat    LSM. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.
Kembar  Sri  Budhi,  Made.  (2013).” Analisis  faktor-faktor  yang  berpengaruh  Terhadap pengentasan  kemiskinan  di  Bali :  Analisis  FEM  Data  panel,  Jurnal  Ekonomi kuantitatif terapan.
Kusuma Retno, Ely. (2017) “Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ” Jurnal Ekonomi. Kuncoro, M. (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. (1sted.). UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
____________.  (2003). Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan. Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
____________.  (2004). Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,  Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga, Jakarta Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi: Yogyakarta Mohd.  Kurniawan.  (2017). “Analisis  Faktor-Faktor  Peneyebab  Kemiskinan  di  Kabupaten Musi Banyuasin (Studi kasus di Kecamatan Sungai Lilin” Jurnal Ilmiah Ekonomi global masa kini.
Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cetakan ke duapuluh empat. Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
Murdiansyah,Isnan.  (2014). Evaluasi  Program  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Program  Gerdu-Taskin  Di Kabupaten Malang) Jurnal Wiga.
Nasikun.  (2011). Bahan  Kuliah;  Isu  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan .  Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Prayitno, dkk.  (1996). Ekonomi Pembangunan . Ghalia Indonesia, Jakarta
Remi,  dkk.  (2002). Kemiskinan  dan  Ketidakmerataan  di  Indonesia .  Penerbit  Rineka  Cipta, Jakarta
Setiyawan,  Risky  Dwi,  dkk.  2016. Rancang  Bangun  Aplikasi  Untuk  Pemetaan  Tingkat Kemiskinan MasyarakatBerbasis Perangkat Bergerak . Jurnal Teknik ITS. Solikatun, dkk. (2014). “Kemiskinan dalam pembangunan” jurnal analisis sosiologi.
Sudominingrat,  G.  (2003). Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Dalam  Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah . Jurnal. Suhandi,  Nazori,  dkk.  (2018). “Analisis  Pengaruh  Jumlah  penduduk  terhapap  jumlah kemiskian  meggunakan  metode  regresi  linier  dikota  Palembang” Jurnal  ilmiah informatikan global.
Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,

## Bandung: PT Refika Aditama
Sumber  data  utama  yang  dipakai  adalah  data Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)
Modul Konsumsi dan Pengeluaran.
Sumber  data  utama  yang  dipakai  adalah  data Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)
Modul Konsumsi dan Pengeluaran.
Sumber  data  utama  yang  dipakai  adalah  data  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)
Panel Modul Konsumsi dan Kor.
Suryahadi,  Asep  dan  Sumarto.  (2001). “Memahami  Kemiskinan  Kronis  dan  Kemiskinan Sementara di Indonesia ”. Smeru Newsletter.
Tambunan,  dkk.  (2006). Perekonomian  Indonasia,  Teori  dan  Temuan  Empiris, Cetakan  II. Ghalia Indonesia, Jakarta.