How to cite: Marcella 1 , Wahyu Prasetya 2 (2023), Pengaruh Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi oleh Trust in Authority, (5) 10, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2958 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PENGARUH LEGITIMACY POWER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMEDIASI OLEH TRUST IN AUTHORITY
Marcella 1 , Wahyu Prasetya 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana Email: 1 marcella.322019026@civitas.ukrida.ac.id, 2 wahyu.prasetyo@ukrida.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengevaluasi dampak kekuatan legitimasi terhadap ketaatan pajak,  yang  dimediasi  oleh  kepercayaan  pada  otoritas  pajak.  Metode  penelitian  kuantitatif digunakan dengan 144 responden yang mengisi kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Analisis dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kekuatan legitimasi memiliki dampak yang  signifikan  terhadap  kepercayaan  pada  otoritas  pajak;  (2)  kekuatan  legitimasi  juga berpengaruh signifikan terhadap ketaatan pajak individu; (3) kepercayaan pada otoritas pajak tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  ketaatan  pajak  individu;  dan  (4)  kepercayaan pada otoritas pajak tidak berperan sebagai mediator antara kekuatan legitimasi dan ketaatan pajak individu.
Kata Kunci: Legitimacy power , Trust In Authority , Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi

## Abstract
This study aims to examine the impact of legitimacy power on the compliance of individual taxpayers,  with  trust  in  authority  as  a  mediating  factor.  Employing  quantitative  research methods,  the  study  involved  144  participants.  Data  collection  was  conducted  through  the distribution of questionnaires using Google Form. The analysis was carried out using Partial Least Square (PLS) via the SmartPLS 4 software. The findings of the study indicate that (1) legitimacy power significantly influences trust in authority; (2) legitimacy power significantly affects  the compliance of  individual taxpayers; (3) trust  in  authority does not  significantly impact the compliance of individual taxpayers; and (4) trust in authority does not serve as a mediator  in  the  relationship  between  legitimacy  power  and  individual  taxpayer compliance.Keywords:  Legitimacy  power,  Trust  In  Authority,  Taxpayer’s  Compliance, Mediation, SmartPLS
Kata Kunci: Legitimacy power , Trust In Authority , Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kewajiban  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  memegang  peranan penting  dalam  memperkuat  perekonomian  negara  sebagai  sumber  pendapatan  untuk pembangunan  infrastruktur  dan  layanan  publik  (Saebah  et  al.,  2023).  Sistem  perpajakan Indonesia  menganut  pendekatan  self-assessment  di  mana  wajib  pajak  bertanggung  jawab untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, meskipun masih  terdapat  kesenjangan  dalam  ketaatan  pajak  yang  menghambat  pendapatan  negara.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, Oktober 2023
Undang-undang perpajakan Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2009, menetapkan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara paksa untuk meningkatkan kemakmuran negara. Para ahli,  seperti  Rochmat  Somietro  dan  Sommerfeld,  menekankan  bahwa  pajak  adalah  iuran untuk kepentingan publik dan sebagai alat untuk transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor  pemerintah,  yang  harus  dilakukan  secara  adil  dan  sesuai  dengan  hukum  tanpa kompensasi.
Kirchler et al., (2008) menggambarkan teori slippery slope sebagai konsep di mana wajib pajak memiliki kepercayaan dan wewenang terhadap otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah penyalahgunaan dana pajak. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara  faktor  psikologis  sosial  dan  faktor  pencegahan  penyalahgunaan  yang  menentukan seberapa patuhnya wajib pajak. Variabel sosio-psikologis dalam teori ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang bersifat sukarela, sementara faktor pencegahan penyalahgunaan memengaruhi kepatuhan karena ketakutan akan konsekuensi negatif seperti sanksi pajak yang dikenakan.  Dalam  konteks  penerapannya,  teori  slippery  slope  dapat  membentuk  dasar pemikiran  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dengan  memperkuat  kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak.
Gambar 1. Teori Slippery Slope
Sumber: Hasil Penelitian (2023)
Salah satu contoh kebijakan yang dapat disimak adalah kebijakan terkait pemeriksaan dan penalti pajak, yang dapat memengaruhi pandangan terhadap kekuatan otoritas pajak dan dampaknya  terhadap  kekuatan  koersif.  Ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang kompleks  antara  dimensi  kekuatan  dan  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang  saling mempengaruhi dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, teori slippery slope menegaskan  pentingnya  menerapkan  kebijakan  yang  memperkuat  kepercayaan  publik terhadap  otoritas  pajak  agar  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  kualitas kepatuhan dapat beragam dan berkaitan dengan dua iklim pajak yang berbeda, yaitu kekuatan otoritas  yang  menciptakan  iklim  antagonis  antara  otoritas  pajak  dan  wajib  pajak  yang memunculkan kepatuhan terpaksa, sementara kepercayaan pada otoritas menciptakan iklim sinergis  antara  otoritas  pajak  dan  wajib  pajak  yang  memicu  kerjasama  sukarela  menurut Hofmann et al., (2014) dan Kogler et al., (2022).
Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  fokus  utama  bagi  otoritas  pajak  dan  didefinisikan sebagai perilaku yang mengikuti aturan perpajakan. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu formal, di mana wajib pajak mematuhi peraturan secara formal, dan material, di mana mereka mematuhi semua  aturan  perpajakan.  Menurut  UU  Nomor  9  Tahun  1994,  kepatuhan  wajib  pajak seharusnya  dilakukan  secara  sukarela  untuk  memberikan  kontribusi  pada  pembangunan. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan kepatuhan, terutama jika kepercayaan pada otoritas  pajak  rendah  dan  legitimasi  lemah,  yang  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk menghindari  pembayaran  pajak,  mengurangi  kepatuhan.  Namun,  jika  kepercayaan  pada otoritas pajak tinggi, kepatuhan dapat meningkat.
Tujuan dari sistem perpajakan adalah untuk mengumpulkan dana secara efisien dan profesional  untuk  mendukung  kebijakan  fiskal  pemerintah,  memungkinkan  negara  untuk menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Namun,  tantangan  tetap  ada  dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak  dan  mengoptimalkan  penerimaan  negara  agar  dapat  mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang menguji analisis pengaruh kepercayaan masyarakat pada pajak terhadap  kepatuhan  pajak  dengan  menggunakan  variabel  legitimacy  power  terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi oleh trust in authority pada wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian tersebut, diharapkan wajib pajak dapat memahami bahwa kekuatan legitimasi dan kepercayaan pada otoritas pajak saling berkaitan, serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak.
Kepercayaan pada otoritas pajak, yang dikenal sebagai Trust In Authority, merupakan faktor  yang  dianggap  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  dalam  pembayaran  pajak. Kepercayaan ini dianggap sebagai landasan rasional yang memungkinkan kerjasama sukarela dalam membayar pajak. Menurut Kirchler et al., (2008), diterapkan dalam teori slippery slope, kepatuhan wajib pajak meningkat ketika otoritas pajak memperlakukan mereka dengan adil dan hormat. Pendapat serupa dinyatakan oleh Gobena & Van Dijke, (2016), yang menyatakan bahwa bukti empiris menunjukkan peran otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan pada mereka.
Pendekatan  ini  sejalan  dengan  teori  Fairness  Heuristic  Theory  oleh  Van  den  Bos, (2001),  yang  menyatakan  bahwa  kepercayaan  pada  otoritas  pajak  mempengaruhi  seberapa jauh seseorang memperhatikan keadilan dalam prosedur perpajakan. Murphy & Tyler, (2008), menegaskan  bahwa  kepercayaan  tersebut  memperkuat  dampak  dari  keadilan  prosedural terhadap  kepatuhan  pajak.  Meskipun  demikian,  masih  ada  faktor  yang  mengganggu kepercayaan  masyarakat  pada  otoritas  pajak,  seperti  penyalahgunaan  dana  pajak  untuk kepentingan pribadi atau meningkatkan investasi secara tidak etis.
Legitimasi Power merupakan konsep yang didasarkan pada tiga dimensi terkait, yaitu kekuatan  otoritas,  kepercayaan  pada  otoritas,  dan  kepatuhan  dalam  pembayaran  pajak. Terdapat  dua  jenis  kekuasaan  yang  terkait,  pertama,  kekuasaan  koersif  yang  melibatkan tekanan  dan  hukuman,  dan  kedua,  kekuatan  legitimasi  yang  didasarkan  pada  pengetahuan, keahlian, dan akses informasi. Indikator kekuatan ini, seperti yang dijelaskan oleh Kirchler et al., (2008), menunjukkan bahwa kekuatan legitimasi dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak  dan,  sebagai  akibatnya,  meningkatkan  kepatuhan.  Menurut  teori  yang  dikemukakan oleh Gangl  et  al.,  (2020), otoritas  memberikan informasi yang diperlukan agar masyarakat berperilaku  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  sehingga  tingkat  kekuatan  legitimasi  harus berdampak  pada  keputusan  yang  adil,  yang  kemudian  meningkatkan  kepercayaan.  Oleh karena  itu,  kekuatan  legitimasi  dapat  dianggap  sebagai  keyakinan  bahwa  setiap  tindakan wajib pajak sesuai dengan norma dan nilai yang diterima secara sosial, dan memiliki pengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak  ketika  percaya  bahwa  otoritas  pajak  bertindak  untuk kepentingan mereka.
Studi sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus pada pengaruh kepercayaan  masyarakat  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak.  Efendi  (2021)  menyelidiki hubungan  antara  kepercayaan  dan  kepatuhan  pajak  dengan  menggunakan  variabel  bebas voluntary tax compliance dan enforce tax compliance, dan menemukan bahwa kepercayaan memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  voluntary  tax  compliance,  sementara berpengaruh negatif terhadap enforce tax compliance. Di sisi  lain, Bone &  Indriani  (2022) memeriksa  pengaruh  kepercayaan  dan  love  of  money  pada  kepatuhan  pajak  sukarela  dan kepatuhan  pajak  paksaan  wajib  pajak  orang  pribadi,  menunjukkan  bahwa  kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela, tetapi tidak signifikan pada kepatuhan pajak paksaan. Mahadianto & Astuti (2017) mengamati previllage tax prayer, sosialisasi  pajak,  dan  kepercayaan  pada  otoritas  pajak,  menemukan  bahwa  previllage  tax prayer  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sementara  pengenalan pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Faizal et al.  (2017)  melihat  hubungan  antara  keadilan  dan  kepercayaan  dengan  perilaku  kepatuhan pajak  di  Malaysia,  menemukan  bahwa  hanya  keadilan  prosedural  dan  kepercayaan  yang mempengaruhi kepatuhan pajak, namun kepercayaan tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara keadilan dan kepatuhan.
Oleh  karena  itu,  peneliti  bermaksud  melakukan  penelitian  berjudul  "Pengaruh Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Oleh Trust In Authority". Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  pajak  di  Indonesia  dan memberikan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  melalui  pemahaman  yang lebih baik tentang kekuatan legitimasi dan kepercayaan pada otoritas pajak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  melibatkan  penggunaan  data  kuantitatif  dari sumber  data  primer,  yaitu  data  asli  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  melalui  penyebaran kuesioner  kepada  responden,  yang  merupakan  karyawan  wajib  pajak  pribadi  di  wilayah Jakarta  Barat.  Populasi  penelitian  mencakup  144  responden  wajib  pajak  pribadi,  dan pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Variabel  yang  diteliti  terdiri  dari  variabel  bebas,  yaitu  Legitimacy  Power  dan  Trust  in Authority,  serta  variabel  terikat,  yaitu  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert yang terdiri dari empat pilihan jawaban. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji model pengukuran dan struktural. Teknik analisis ini dipilih karena fleksibel dalam  mengatasi  ketidaknormalan  data  dan  tidak  membutuhkan  sampel  besar,  dengan  dua sub model, yaitu outer model dan inner model.

## Hipotesis Penelitian
1) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepercayaan pada Otoritas Menurut  Kirchler  et  al.,  (2008),  kekuatan  legitimasi  memiliki  dampak  pada  tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap otoritas. Kepercayaan, sebagai aspek rasional, menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjalankan kerjasama secara sukarela (Kastlunger et al., 2013). Pentingnya kepercayaan wajib pajak dalam memicu kepatuhan dalam  membayar  pajak  juga  diakui  sebagai  elemen  utama.  Adanya  hubungan  antara kekuatan  legitimasi  dan  kepercayaan  pada  otoritas  mengindikasikan  bahwa  kekuatan tersebut  memfokuskan  pada  penerapan  aturan  pajak  yang  bersifat  memaksa. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: H1 : Kekuatan Legitimasi berpengaruh terhadap kepercayaan pada otoritas.
2) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kekuatan  legitimasi  merupakan  pedoman  yang  menjadi  dasar  bagi  tingkat  kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap makna kekuatan legitimasi akan membantu wajib pajak menyadari tanggung jawab mereka dalam hal kepatuhan membayar pajak. Jika masih terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  kekuatan  legitimasi  memainkan  peran  penting  dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Kekuatan Legitimasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3) Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kepercayaan  merupakan  interaksi  khusus  antara  otoritas  pajak  dan  wajib  pajak  yang dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  akan  meningkat  jika wajib pajak merasa bahwa kepercayaan yang diberikan setara dengan pelayanan yang baik dari otoritas pajak. Kepercayaan ini memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditegaskan oleh Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani (2020). Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3  :  Kepercayaan  pada  otoritas  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
4) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Mediasi Kepercayaan pada Otoritas
Kepercayaan  merupakan  aspek  yang  penting  bagi  otoritas  pajak  dalam  menunjukkan perilaku  yang  baik  serta  bekerja  untuk  kepentingan  umum  (Damayanti  &  Martono, 2018).  Penelitian  ini  terkait  dengan  studi  yang  menunjukkan  bahwa  kepercayaan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kekuatan legitimasi dengan tingkat kepatuhan  (Mas’Ud  et  al.,  2019).  Temuan  tersebut  menunjukkan  adanya  pengaruh kekuatan  legitimasi  yang  dimediasi  oleh  kepercayaan.  Berdasarkan  penjelasan  ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H4  :  Kepercayaan  pada  otoritas  memediasi  pengaruh  kekuatan  legitimasi  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  proses  pengujian  analisis  data,  langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti adalah  mengolah  data  untuk  mendapatkan  nilai-nilai  dari  hasil  yang  diuji  berdasarkan indikator-indikator suatu variabel, yang disebut sebagai outer model. Outer model ini penting untuk  mengevaluasi  hubungan  antar  variabel  dengan  indikatornya.  Beberapa  uji  yang digunakan dalam pengujian outer model meliputi validitas konvergen, discriminant validity, average variance, cronbach’s alpha, dan composite reliability, yang dianalisis menggunakan software SmartPLS.  Validitas  konvergen, sebagai salah satu  pengujian dalam  outer model, memeriksa tingkat korelasi antara indikator dengan konstruk yang diukur, dengan nilai yang dianggap  tinggi  jika  korelasinya  >0,70.  Hasil  pengujian  validitas  konvergen  menunjukkan bahwa beberapa indikator, seperti X2.TA1, Y.KP1, dan Y.KP5, memiliki nilai <0,70, yang menunjukkan  ketidakvalidan.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memutuskan  untuk  menghapus indikator  dengan  nilai  tersebut  dan  menghitung  ulang  untuk  mendapatkan  hasil  yang  valid dan reliabel.

## Gambar 2. Diagram Penelitian Sumber: Hasil Penelitian (2023)

## Discriminant Validity
Discriminant  Validity adalah pengujian untuk  memastikan validitas hasil  penelitian dengan  menggunakan  nilai  cross  loading,  yang  menunjukkan  bahwa  setiap  indikator  dari variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Hasil pengujian cross loading menunjukkan validitas yang baik, dengan nilai konstruk setiap variabel yang lebih tinggi daripada konstruk variabel lainnya, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3. Selain itu, untuk memastikan validitas, dapat digunakan juga Fornell-Lacker, yang menunjukkan nilai akar AVE setiap variabel yang lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk, menunjukkan validitas diskriminan yang baik.
Selanjutnya,  dalam  mengukur  reliabilitas  konstruk,  penelitian  menggunakan cronbach’s  alpha  dan  composite  reliability.  Hasil  uji  reliabilitas menunjukkan  bahwa  nilai cronbach’s alpha dan composite reliability untuk setiap variabel adalah reliabel, dengan nilai masing-masing  variabel  >0,70 serta nilai  AVE >0,50, seperti yang terlihat  pada Tabel  4.5. Variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y),  legitimacy  power  (X1),  dan  trust  in  authority  (M) semuanya dianggap reliabel berdasarkan kriteria tersebut.
Inner  Model  merupakan  proses  pengujian  yang  bertujuan  untuk  memprediksi hubungan  antara  variabel  laten  berdasarkan  teori  substantif  yang  telah  diajukan.  Dalam penelitian ini, pengujian inner model dilakukan melalui uji path coefficients dan uji R-square. Path  coefficients  menggambarkan  arah  hubungan  antara  variabel,  di  mana  nilai  positif menunjukkan hubungan searah dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Hasil path coefficients  juga  dapat  menunjukkan  signifikansi  hubungan  antar  variabel  dengan menggunakan nilai t-statistic, di mana nilai di atas 1,96 menandakan adanya pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil path coefficients, variabel legitimacy power memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan trust in authority, sementara trust in authority tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Selain  itu,  R-square  digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  model  struktural  dan menjelaskan seberapa besar variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Nilai R-square dapat menunjukkan kekuatan model, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan  model  yang  lebih  kuat.  Berdasarkan  hasil  R-square  dalam  penelitian  ini, variabilitas  kepatuhan  wajib  pajak  dan  trust  in  authority  masing-masing  dapat  dijelaskan sebesar 23,9% dan 51% oleh variabel legitimacy power, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## Uji Mediasi
Untuk  menguji  hipotesis,  dilakukan  analisis  berdasarkan  nilai  P  menggunakan perangkat  lunak  SmartPLS  dengan  mengevaluasi  pengaruh  langsung  (direct  effect)  yang
terlihat  pada path  coefficient, serta pengaruh tidak langsung (indirect  effect) yang teramati pada specific indirect effect. Untuk menguji hipotesis, nilai P harus lebih besar dari 0 dengan tingkat signifikansi sebesar 1-95% atau 0,05 (Saebah, 2022).
1. Hipotesis  1:  Terdapat  asumsi  bahwa  legitimacy  power  memiliki  pengaruh  positif terhadap trust in authority. Berdasarkan analisis, dengan nilai t-statistic sebesar 3,175 >  1,96  dan  nilai  p  value  sebesar  0,002  <  0,05,  maka  tidak  ada  cukup  bukti  untuk menolak hipotesis alternatif (Ha). Ini menunjukkan bahwa legitimacy power memiliki pengaruh yang signifikan terhadap trust in authority.
2. Hipotesis  2:  Dikemukakan  bahwa  legitimacy  power  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  t-statistic sebesar 12,604 > 1,96 dan nilai p value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga tidak cukup bukti  untuk  menolak  Ha.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  legitimacy  power  secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Hipotesis  3:  Hipotesis  ini  menyatakan  bahwa  trust  in  authority  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, berdasarkan hasil analisis, nilai t-statistic  sebesar  0,562  <  1,96  dan  nilai  p  value  sebesar  0,574  >  0,05,  tidak memberikan  cukup  bukti  untuk  menerima  Ha.  Dengan  demikian,  trust  in  authority tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Hipotesis 4: Terdapat asumsi bahwa trust in authority memediasi pengaruh legitimacy power  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Namun,  hasil  analisis menunjukkan nilai t-statistic sebesar 0,542 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,588 > 0,05, sehingga tidak ada cukup bukti untuk menerima Ha. Ini mengindikasikan bahwa trust in authority tidak memiliki kemampuan untuk memediasi pengaruh legitimacy power terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pembahasan
Legitimacy  Power  berdampak  positif  terhadap  Trust  In  Authority,  sebagaimana terlihat  dari  hasil  analisis  dengan  t-statistic  sebesar  3,175  >  1,96  dan  nilai  p  value  sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa legitimacy power secara signifikan memengaruhi kepercayaan,  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Temuan  ini  didukung  oleh  penelitian sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  kekuatan  otoritas  pajak  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memastikan keadilan dalam pemeriksaan pajak.
Legitimacy Power berdampak positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan  t-statistic  sebesar  12,604  >  1,96  dan  nilai  p  value  sebesar  0,000  <  0,05.  Ini menunjukkan  bahwa  legitimacy  power  secara  signifikan  memengaruhi  kepatuhan  wajib pajak.  Penelitian  sebelumnya  juga  menegaskan  bahwa  kekuatan  legitimasi  otoritas  pajak dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  memastikan  keadilan  dalam  proses perpajakan.
Trust  In  Authority  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi, terlihat dari t-statistic sebesar 0,562 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,574 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan dan kesadaran terhadap pentingnya kewajiban membayar pajak.
Trust In Authority tidak memediasi pengaruh Legitimacy Power terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan t-statistic sebesar 0,542 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,588 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki peran sebagai  mediator  dalam  pengaruh  legitimacy  power  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.
Kurangnya  kepercayaan  pada  otoritas  mengindikasikan  bahwa  kepatuhan  pajak  lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain kepercayaan pada otoritas pajak.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil analisis adalah bahwa legitimasi kekuasaan memiliki dampak positif  yang  signifikan  terhadap  kepercayaan  pada  otoritas  pajak,  yang  pada  gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak, yang memastikan keadilan dalam pemeriksaan pajak,  dapat  mendorong  kepatuhan  pajak.  Namun,  kepercayaan  pada  otoritas  pajak  tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, menunjukkan kurangnya kepercayaan dan  kesadaran  akan  pentingnya  kewajiban  membayar  pajak.  Selain  itu,  kepercayaan  pada otoritas pajak tidak berperan sebagai mediator dalam pengaruh kekuatan legitimasi terhadap kepatuhan wajib pajak, menyoroti bahwa faktor lain mungkin lebih memengaruhi kepatuhan pajak selain kepercayaan pada otoritas pajak.
Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya otoritas pajak  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  legitimasi  kekuasaannya  dengan memastikan  transparansi,  keadilan,  dan  keterbukaan  dalam  pemeriksaan  pajak.  Selain  itu, langkah-langkah  harus  diambil  untuk  membangun  kepercayaan  wajib  pajak  pada  otoritas pajak melalui pendekatan komunikatif dan pelayanan yang lebih baik. Di samping itu, perlu dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  memahami  faktor-faktor  lain  yang  mungkin memengaruhi  kepatuhan  pajak,  serta  untuk  mengidentifikasi  strategi  yang  efektif  dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

## BIBLIOGRAFI
Bone,  H.,  &  Indriani,  D.  (2022).  Pengaruh  Kepercayaan  Dan  Love  Of  Money  Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dan Kepatuhan Pajak Paksaan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Samarinda. Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabelm Obejktif, 5, 780–792.
Damayanti,  T.  W.,  &  Martono,  S.  (2018).  Taxpayer  Compliance,  Trust,  and  Power.  Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 231–239. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580.
Dewi, M. S. K., Ramantha, I. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2020). The Effect of Professional Skepticism, Locus of Control, and Integrity on Audit Judgment. American Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 157–164.
Efendi, S. (2021). Jurnal Fair Value. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 04(01), 27–39.
Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3(1), 129. https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857.
Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(3), 226–232. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003.
Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2020). The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: evidence for the extended slippery slope framework from Austria, Finland, and Hungary.
Policy Studies, 2872, 98–111.
https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375.
Ghozali,  H.  I.  (2021).  Structual  equating  modeling  dengan  metode  alternatif  partial  least squares (Pls) (5th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas, Diponegoro.
Gobena,  L.  B.,  &  Van  Dijke,  M.  (2016).  Power,  justice,  and  trust:  A  moderated  mediation analysis  of  tax  compliance  among  Ethiopian  business  owners.  Journal  of  Economic Psychology, 52, 24–37. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004.
Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2014). Enhancing tax compliance through coercive  and  legitimate  power  of  tax  authorities  by  concurrently  diminishing  or facilitating trust in tax authorities. Law and Policy, 36(3), 290–313. https://doi.org/10.1111/lapo.12021.
Kastlunger,  B.,  Lozza,  E.,  Kirchler,  E.,  &  Schabmann,  A.  (2013).  Powerful  authorities  and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. Journal of Economic Psychology, 34, 36–45. https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007.
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  &  Wahl,  I.  (2008).  Enforced  versus  voluntary  tax  compliance:  The “slippery  slope”  framework.  Journal  of  Economic  Psychology,  29(2),  210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004.
Kogler, C., Olsen, J., Kirchler, E., Batrancea, L. M., & Nichita, A. (2022). Perceptions of trust and  power  are  associated  with  tax  compliance:  A  cross-cultural  study.  Economic  and Political Studies, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2130501.
Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan  Otoritas  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Pajak  Dengan  Voluntary  Tax Sebagai Variabel Pemoderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora ISSN, 1–10.
Mahadianto,  M.  Y.,  &  Astuti,  A.  D.  (2017).  Previllage  Tax  Payer,  Sosialisasi  Pajak,  dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1), 77– 86. https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525.
Mas’Ud,  A.,  Manaf,  N.  A.  A.,  &  Saad,  N.  (2019).  Trust  and  power  as  predictors  to  tax compliance:  Global  evidence.  Economics  and  Sociology,  12(2),  192–204. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/11.
Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural justice and compliance behaviour: The mediating role  of  emotions.  European  Journal  of  Social  Psychology,  38(4),  652–668. https://doi.org/10.1002/ejsp.502.
Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi  perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9, 19.
Okpeyo,  E.  T.,  Musah,  A.,  &  Gakpetor,  E.  D.  (2019).  Determinants  of  Tax  Compliance  in Ghana: The Case of Small and Medium Tax Payers in Greater Accra Region. Journal of Applied Accounting and Taxation
Article
History, 4(1), 1–14.
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAAT/article/view/935.
Saebah, N. (2022). Pengaruh Promosi Gratis Ongkir Terhadap Impulse Buying Dengan Flash Sale Sebagai Variable Intervening Pada E-Commerce Shopee (Doctoral dissertation, S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
Saebah, N., Merthayasa, A., Azzahra, A., & Rahayu, R. (2023). Exploration of Dynamics of Corporate  Performance  and  Corporate  Governance.  International  Journal  of  Social Service and Research, 3(9), 3334-3340.
Setiyawan, Y. (2017). Pemungutan Pajak Di Indonesia. 15, 1–14.
Van den Bos, K. (2001). Fairness heuristic theory. Gilliland S.W., Steiner, D.D. & Skarlicki, D.P. (Eds.), Theoretical and Cultural Percpective on Justice, 63–84.
van Dijke, M., & Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness  effects  on  tax  compliance.  Journal  of  Economic  Psychology,  31(1),  80–91. https://doi.org/10.1016/j.joep.2009.10.005
Copyright Holder:
Marcella 1 , Wahyu Prasetya 2 (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: