## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Tanggung  Jawab  Hukum  Perdata  Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis
Wandani Syahrir * , Sabir Alwy, Indar
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
* E-mail korespondensi: wandani.syahrir@gmail.com

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  Civil  Law  Responsibilities  for  Malpractice  Acts  of  Medical  Personnel  in Hospitals.  This  research  is  normative-empirical  legal  research,  namely  legal  research  supplemented  by empirical data. This research was conducted using a statutory approach (statute approach) and a case approach (cases approach). The research data were analyzed descriptively qualitatively. The results show that the legal relationship between the patient and the hospital starts from the patient's registration at the hospital counter. There  will  be  two  agreements  between  a  treatment  agreement  and  a  medical  agreement.  The  hospital  has  a responsibility  for  the  maximum  quality  of  service  to  patients.  Meanwhile,  the  legal  relationship  between medical personnel and the hospital consists of labor and contractual relations, with doctors as employees and doctors  as  partners.  The  civil  liability  of  medical  personnel  for  medical  malpractice  actions  carried  out  in hospitals  can  occur  because  medical  personnel  and  patients  are  bound  by  therapeutic  transactions  when treating patients in hospitals. If proven guilty, the medical personnel must be accountable for this matter to both  parties,  namely  to  the  patient  and  also  to  the  hospital.  Meanwhile,  the  civil  liability  of  hospitals  in resolving medical malpractice cases, as a place of work for medical personnel who provide medical services to patients, must be responsible for negligence committed by medical personnel (vicarious liability).
Keywords: Health Law; Responsibility; Hospital; Malpractice

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tanggung  jawab  hukum  perdata  terhadap  tindakan  malapraktik tenaga  medis  di  rumah  sakit.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif-empiris  yakni  penelitian hukum  yang  dilengkapi  data  empirik.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach)  dan  pendekatan  kasus  (cases  approach).  Data  penelitian  dianalisis  secara  deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, dimulai dari terdaftarnya  pasien  di  loket  rumah  sakit.  Antara  kedua  pihak  akan  terjadi  dua  perjanjian  yaitu  perjanjian perawatan dan perjanjian medis. Rumah sakit memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan terhadap pasien  yang  maksimal.  Sedangkan  hubungan  hukum  antara  tenaga  medis  dan  rumah  sakit  terdiri  dari hubungan  ketenagakerjaan  dan  hubungan  berdasarkan  kontrak,  dengan  pola  dokter  sebagai  karyawan  dan dokter  sebagai  mitra.  Tanggung  jawab  perdata  tenaga  medis  terhadap  tindakan  malapraktik  medis  yang dilakukan di rumah sakit, dapat terjadi karena tenaga medis dan pasien terikat dengan transaksi terapeutik saat merawat pasien di rumah sakit. Jika terbukti bersalah, maka tenaga medis harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada kedua pihak, yaitu kepada pasien dan juga kepada rumah sakit. Sedangkan tanggung jawab perdata rumah  sakit  dalam  penyelesaian  kasus  malapraktik  medis,  sebagai  tempat  bekerja  tenaga  medis  yang memberikan  pelayanan  medis  terhadap  pasien,  harus  bertanggung  jawab  terhadap  kelalaian  yang  dilakukan oleh tenaga medis (vicarious liability).
Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Tanggung Jawab; Rumah Sakit; Malpraktik

## 1. Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hal  pokok  yang  esensial  dalam  hidup  keseluruhan  manusia. 1 Oleh  karena  itu,  kesehatan  adalah  dasar  dari  diakuinya  derajat  humanisme,  tanpa kesehatan  seseorang  menjadi  tidak  sederajat  secara  kondisional,  tanpa  kesehatan seseorang tidak akan memperoleh hak-haknya yang lain. Berbicara tentang pelayanan kesehatan  maka  tidak  lepas  dari  peran  pelayan  kesehatan  itu  sendiri.  Salah  satunya yaitu kelompok tenaga medis yang terdiri dari dokter dan dokter gigi. Seorang dokter adalah  seorang  yang  telah  mengenyam  pendidikan  kedokteran  dan  telah  lulus  ujian kompetensi  dokter/atau  dokter  gigi.  Profesi  ini  pula  terikat  dengan  aturan  etik  dan moral  yang  senantiasa  di  pakai  dan  dijalankan  saat  menjalankan  tugasnya  sebagai dokter. 2 Dalam  hal  melakukan  pelayanan  kesehatan,  pasien  yang  datang  ke  pusat pelayanan  kesehatan  misalnya  rumah  sakit  dan  membutuhkan  tenaga  medis  untuk menyelesaikan masalah kesehatannya.
Saat  seorang  pasien  berkonsultasi  dengan  dokter/dokter  gigi  di  fasilitas  pelayanan kesehatan, saat itulah terjalin hubungan dokter-pasien yang dikenal sebagai hubungan terapeutik atau sebagian orang menyebutnya sebagai transaksi terapeutik. 3 Hubungan ini akan mengikat dokter-pasien serta fasilitas pelayanan kesehatan tertentu (misalnya: Puskesmas,  Klinik  Kesehatan  dan  atau  Rumah  Sakit).  Pihak  fasilitas  pelayanan kesehatan, dalam hal ini berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai standar  untuk  memfasilitasi  dokter  dalam  upayanya  untuk  mengatasi  masalah kesehatan pasien. Pelayanan oleh dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu sesuai  dengan  standar  pelayanan,  standar  profesi  dan  standar  operasional  prosedur kepada pasien. Hubungan terapeutik merupakan hubungan yang berasas usaha atau biasa  dikenal  dengan  istilah inspanningverbintennis ,  yaitu  pihak  dokter  dan  fasilitas pelayanan  kesehatan  sebagai  penyedia  layanan  dan  pihak  pasien  sebagai  pihak penerima layanan berusaha untuk hal yang sama, yaitu untuk kesembuhan pasien. 4
Malapraktik  tidak  hanya  terjadi  pada  pelayanan  kesehatan  atau  hanya  pada  profesi dokter  saja  namun  dapat  terjadi  pada  semua  profesi.  Ironis  nya  di  Indonesia,  istilah malapraktik  pada  umumnya  digunakan  untuk  tenaga  medis  atau  pelayanan kesehatan. 5 Pemahaman ini merupakan pemahaman yang keliru. Malapraktik berasal dari mala-practice,  mala berarti  salah/buruk/jelek;  sedangkan practice berarti kerja, sehingga dapat diartikan bahwa malapraktik adalah kerja yang salah atau kerja yang buruk atau kerja yang salah. 6
Mayoritas perspektif masyarakat menganggap bahwa saat hasil tindakan medis tidak sesuai  dengan  harapan  mereka  yaitu  perbaikan  dari  penyakit  pasien,  maka  hal  itu digolongkan sebagai malapraktik medis. Padahal hubungan dokter-pasien merupakan hubungan  usaha  ( inspanningverbintennis) ,  sehingga  walaupun  dokter  telah  berusaha dengan sebaik-baiknya, selalu ada saja kemungkinan terjadi kejadian dimana tindakan
1 Indar. Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020. Hal.97 2 Mannas,  Yussy  A.  “Hubungan  Hukum  Dokter  dan  Pasien  Serta  Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.” Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal) , 2018: 163-182.
3 Indar. Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Hal.228
4 Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis. Vol. 1. Bogor: IPB Press, 2020. Hal 162-163
5 Chazawi, Adami. Malpraktek Kedokteran. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hal.2-3
6 Takdir. Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo: Kampus IAIN Palopo, 2018.Hal.76
medis yang dilakukan tidak memberikan perbaikan dari penyakit pasien. Banyak hal yang  dapat  menjadi  penyebabnya,  malapraktik  medis  hanyalah  salah  satu diantaranya.
Istilah  malapraktik  medis  merupakan  istilah  sosial  yang  tidak  akan  kita  temukan  di dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Malapraktik  medis  tidak disebutkan dalam produk peraturan perundang-undangan hukum kesehatan maupun hukum praktik kedokteran di Indonesia karena unsur malapraktik medis yang berupa kesalahan  maupun  kelalaian,  sudah  terakomodir  dalam  pedoman  etik  dan  pedoman disiplin  praktik  layanan  kesehatan  maupun  dari  sisi  layanan  kesehatan  dan  praktik kedokteran. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Ada  kalanya  pada  layanan  tersebut  terjadi  kelalaian  tenaga  kesehatan  salah  satunya tenaga  medis  yang  menimbulkan  malapetaka,  seperti  cacat,  lumpuh,  atau  bahkan meninggal  dunia.  Terdapat  hubungan  antara  pasien,  tenaga  medis  dan  rumah  sakit dimana  ketiganya  memiliki  kewajiban  dan  hak  yang  setara,  harus  memberikan penghormatan atas hak satu sama lain guna meminimalisir pelanggaran. 7
Dalam  lingkup  pertanggungjawaban,  Rumah  Sakit  bertanggung  jawab  penuh  atas segala  kegiatan  yang  dilakukan  baik  oleh  tenaga  medis  ataupun  paramedis.  Beban pertanggungjawaban diberikan kepada kepala Rumah Sakit atau direktur rumah sakit yang  telah  menerima  delegasi  kewenangan  dari  pemilik  Rumah  Sakit  untuk melaksanakan  segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  kesehatan. Pertanggungjawaban  yang  diterima  Rumah  Sakit  juga  dapat  berasal  karena  adanya kelalaian dari tenaga medis. Wujud pertanggungjawaban rumah sakit secara perdata adalah  berupa  penggantian  kerugian  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1243 KUH  Perdata.  Sedangkan  pertanggungjawaban  secara  administrasi  yang  dibebankan kepada  Rumah  Sakit  dapat  berupa  surat  peringatan  dan  pencabutan  izin  pendirian Rumah Sakit. 8
Di  Indonesia,  sudah  banyak  kasus  malapraktik  medis,  baik  berupa  kasus  yang  telah ada putusannya maupun kasus yang baru berupa dugaan saja dan masih berproses di pengadilan  maupun  di  MKDKI.  Utamanya  kasus-kasus  ini  terjadi  di  Rumah  Sakit. Sebut  saja  kasus  dr.DA  dkk  di  Manado  pada  tahun  2015  silam, 9 yang  tuntutannya menyasar  kepada  dokter  hingga  berbuntut  panjang  sampai  ke  tahap  peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan hasil dr.DA,dkk bebas dri segala tuntutan. Hal ini berbeda dengan kasus pasien SA di Jakarta pada tahun 2019, yang walaupun terkait dengan  gugatan  kesalahan  penanganan  oleh  dokter  namun  tuntutannya  menyasar kepada  pihak  Rumah  Sakit  dan  hasilnya  kasus  ini  dimenangkan  oleh  penggugat. Berbeda pula dengan kasus kematian anak FL di Bekasi, pihak keluarga mengajukan gugatan  terhadap  pihak  Rumah  Sakit  dan  terhadap  dr.YW  selaku  dokter  yang merawat  almarhum  anak  FL,  dimana  yang  awalnya  di  Pengadilan  Negeri  Bekasi menyatakan tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar  ganti  rugi  materil.  Namun  putusan  ini  oleh  pihak  tergugat  dilakukan
7 Rohman,  Arif,  and  Amir  Ilyas.  "Informed  consent:  Criminal  impact  in  negligence  of  medical action." Enfermería Clínica 30 (2020): 258-263.
8 Muhlis, Syamsul Rijal, Indar Nambung, and Sabir Alwy. "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Pasien dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5, no. 1 (2020): 31-40.
9 Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis. Vol. 2. Bogor: IPB Press, 2020.Hal.303
banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat,  dengan  hasil  membatalkan  putusan Pengadilan Negeri Bekasi.
Dari beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa gugatan-gugatan ini menyasar kepada tenaga medis saja, Rumah Sakit saja, dan atau kepada tenaga medis serta Rumah Sakit.  Hal ini jelas terlihat perbedaan antara pihak tergugat dari kasus- kasus  dugaan  malapraktik  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit.  Dalam  kasus  malapraktik medis  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit,  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  dari  unsur masyarakat, penegak hukum, tenaga medis dan pihak Rumah Sakit, seringkali masih ‘gagap’  mengenai  malapraktik  medis  ini.  Sehingga  saat  terjadi  kasus  dugaan malapraktik  medis,  sering  kali  kekeliruan  penggunaan  peraturan  perundang- undangan  ataupun  salah  menafsirkan  suatu  kejadian  hukum  ranah  kesehatan. Sehingga  penulis  merasa  perlu  untuk  menggali  secara  detail  bagaimana  hubungan hukum yang terjadi antara dokter, pasien dan Rumah Sakit sehingga dapat dijelaskan secara  detail  siapa  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  jika  terjadi  tindakan malapraktik medis di dalam lingkup Rumah Sakit.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif-empiris  yakni penelitian  hukum  yang  dilengkapi  data  empirik.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( cases approach ). 10 Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif.

## 3. Hubungan Hukum Pasien, Tenaga Medis dan Rumah Sakit
Hubungan  antara  rumah  sakit  dan  pasien  terjadi  jika  pasien  yang  sudah  kompeten (dewasa dan sehat akal), mendatangi rumah sakit yang memiliki dokter yang bekerja di  rumah  sakit  tersebut.  Kedudukan  rumah  sakit  adalah  sebagai  pihak  yang  harus memberikan  prestasi,  sementara  dokter  berfungsi  sebagai  tenaga  kerja  ( sub-ordinate dari  rumah  sakit)  yang  bertugas  melaksanakan  kewajiban  rumah  sakit  dengan perkataan  lain,  kedudukan  rumah  sakit  adalah  sebagai principal dan  dokter  sebagai agent .  Sedangkan  kedudukan  pasien  adalah  sebagai  pihak  yang  wajib  memberikan kontra-prestasi. Sedangkan pola hubungan antara rumah sakit dan penanggung pasien akan terjadi jika pasien dalam keadaan tidak kompeten (pasien minor atau tidak sehat akal)  sebab  berdasarkan  hukum  perdata,  pasien  seperti  ini  tidak  dapat  melakukan perbuatan  hukum.  Di  sini  kedudukan  penanggung  pasien  (orang  tua  atau  keluarga yang  bertindak  sebagai  wali)  menjadi  pihak  yang  berwajib  memberikan  kontra- prestasi.
Hubungan antara rumah sakit dan pasien dimulai dari adanya tindakan mendaftarnya pasien  di  loket  rumah  sakit.  Tujuan  dari  datang  dan  mendftarnya  pasien  di  loket rumah  sakit  yaitu  pasien  ingin  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan kesehatan  itu  sendiri  merupakan  perbuatan  hukum,  yang  mengakibatkan  timbulnya hubungan  hukum  antara  pemberi  pelayanan  kesehatan  dalam  hal  ini  rumah  sakit terhadap  penerima  pelayanan  kesehatan,  yang  meliputi  kegiatan  atau  aktivitas profesional  di  bidang  pelayanan  preventif  dan  kuratif  untuk  kepentingan  pasien.
10 Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel  Ilmiah ,  Yogyakarta, Mirra buana Media, Hlm 106
Secara  khusus  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  (b)  UU  Rumah  Sakit,  rumah  sakit mempunyai  kewajiban  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu, antidiskriminasi,  dan  efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
Hubungan hukum timbul antara pasien dan rumah sakit dapat di rumuskan menjadi dua macam perjanjian:
a. Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepaktan antara rumah sakit dan pasien bahwa  pihak  rumah  sakit  menyediakan  sarana  dan  prasaran  perawatan  dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pelayanan kesehatan
b. Perjanjian  medis  dimana  terdapat  kesepakatan  antara  rumah  sakit  dan  pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit tersebut akan berupaya secara maksimal untuk mengatasi masalah kesehatan pasien melalui tindakan medis dengan asas inspanning verbintenis .
Peraturan  atau  dasar  hukum  dalam  setiap  tindakan  pelayanan  kesehatan  di  rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. 11 Melalui ketentuan  Undang-Undang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Rumah  Sakit,  dalam  hal ini  pemerintah  dan  institusi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  yakni  rumah  sakit, memiliki  tanggung  jawab  agar  tujuan  pembangunan  di  bidang  kesehatan  mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana (baik  dalam  jumlah  maupun  mutunya),  melalui  mekanisme  akreditasi  rumah  sakit, maupun penyusunan standar operasional prosedur, harus berorientasi pada ketentuan hukum  yang  melindungi  pasien.  Tujuan  utama  rumah  sakit  memberikan  kualitas pelayanan yang maksimal kepada pasien.
Kedudukan  tenaga  medis  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  maupun  Non Aparatur Sipil Negara berimplikasi pada akibat hukum dari hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit. Apabila kedudukan tenaga medis dengan rumah sakit sebagai tenaga kerja yang memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara, maka segala kegiatan  dan  tindakan  yang  dilakukannya  tunduk  dalam  Undang-Undang  Rumah Sakit.  Sedangkan  untuk  tenaga  medis  yang  statusnya  Non  Aparatur  Sipil  Negara, maka ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang  berlaku.  Pasal  50  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  mengatur  bahwa, “Hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan pekerja/buruh.”  Dalam  pasal  tersebut  dapat  dikorelasikan  dalam  hubungan  rumah sakit  dengan  tenaga  medis  Non  Aparatur  Sipil  Negara  bahwa  rumah  sakit  sebagai pemberi  kerja  (pengusaha)  dan  tenaga  medis  Non  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai pekerja yang terikat perjanjian kerja.
Pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma  moral  perumahsakitan  Indonesia  untuk  dijadikan  pedoman  dan pegangan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  dan  pengelolaan rumah  sakit  di  Indonesia.  KODERSI  merupakan  kewajiban  moral  yang  harus  ditaati oleh  setiap  rumah  sakit  di  Indonesia  agar  tercapainya  pelayanan  rumah  sakit  yang
11 Indar. Op.Cit .Hal.278
baik,  bermutu,  dan  nilai-nilai  luhur  profesi  kedokteran. 12 Hubungan  hukum  antara tenaga medis dan rumah sakit.
Terlihat hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit Berdasar pasal-pasal diatas, terlihat hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit, dimana tenaga medis  sebagai  unsur  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit.  Oleh  karena  itu,  rumah  sakit berkewajiban  untuk  memberi  kesejahteraan  kepada  tenaga  medis  dan  menjaga keselamatan  kerja.  Rumah  sakit  juga  berkewajiban  untuk  meningkatkan  mutu pelayanan  kesehatan  melalui  pemberian  kesempatan  bagi  tenaga  medis  untuk meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuannya  melalui  pelatihan-pelatihan  yang diberikan  oleh  rumah  sakit.  Hubungan  antara  rumah  sakit  dan  tenaga  medis didasarkan  pada  adanya  hubungan  kerja.  Atas  dasar  adanya  suatu  hubungan  kerja, kebebasan  profesional  bagi  para  dokter  itu  tidak  meniadakan  pertanggungjawaban dari pemberi pekerjaan menurut hukum perdata. Juga, walaupun pengurus dari suatu rumah  sakit  itu  tidak  berwenang  memerintah  seorang  dokter  untuk  melakukan perawatan terhadap seorang pasien tertentu, ini tidak berarti bahwa rumah sakit yang bersangkutan  dapat  melepaskan  diri  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

## 4. Tanggung  Jawab  Perdata  Tenaga  Medis  Terhadap  Tindakan Malapraktik Medis di Rumah Sakit
Tuntutan perdata terhadap tindakan malapraktik medis disebabkan adanya kerugian yang  dialami  oleh  pasien  saat  menerima  tindakan  medis.  Mengenai  tindakan  medis yang dilakukan oleh dokter, senantiasa akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan bisa disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh overmacht (keadaan memaksa), dan kedua disebabkan karena dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis atau bisa dikatakan karena kelalaian.
Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum.  Perikatan  hukum  adalah  suatu  ikatan  antara  dua  atau  lebih  subjek  hukum untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  atau  memberikan  sesuatu  (1313  jo 1234 BW). Sesuatu itu disebut prestasi. Untuk memenuhi prestasi yang pada dasarnya adalah  suatu  kewajiban  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuat  perikatan  hukum (pada  perikatan  hukum  timbal  balik).  Bagi  pihak  dokter,  prestasi  berbuat  sesuatu adalah  kewajiban  hukum  untuk  berbuat  dengan  sebaik  dan  secara  maksimal (perlakuan  medis)  bagi  kepentingan  kesehatan  pasien,  dan  kewajiban  hukum  untuk tidak  berbuat  salah  atau  keliru  dalam  perlakuan  medis,  dalam  arti  kata  kewajiban untuk pelayanan kesehatan pasien dengan sebaik-baiknya.
Malpraktik  kedokteran  dari  sudut  perdata  terjadi  apabila  perlakuan  salah  dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi menimbulkan kerugian keperdataan (diatur dalam hukum perdata). Perikatan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber, yang  satu  oleh  suatu  kesepakatan  (1313  BW)  dan  yang  lainnya  oleh  sebab  UU  (1352 BW). Hubungan hukum dokter pasien berada dalam jenis perikatan hukum yang lahir sebab  UU.  Pelanggaran  hukum  dokter  atas  kewajiban  hukum  dokter  karena  UU
12 Perhimpunan  Rumah  Sakit  Seluruh  Indonesia. Kode  Etik  Rumah  Sakit  Indonesia  (Kodersi)  Dan Penjelasannya. Jakarta, 2015. Hal.8
membawa  suatu  keadaan  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  ,  dimana kedua-duanya  mengemban  pertanggungjawaban  penggantian  kerugian.  Dasar  untuk pertanggungjawaban  medis  adalah  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan,  ketelitian  serta  sikap  hati-hati  yang  diharapkan  dari  padanya  dalam pergaulan  dengan  sesama  warga  masyarakat  (tanggung  jawab  berdasarkan  undang- undang).  Dalam  hal  ini  yang  berlaku  adalah  Pasal  58  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  1365  KUH  Perdata  (Pasal  1401  BW)  mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. 13
Untuk  dapat  mengajukan  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:
a) Pasien harus mengalami suatu kerugian;
b) Ada  kesalahan  atau  kelalaian  (disamping  perseorangan,  rumah  sakit  juga  bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
c) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
d) Perbuatan itu melanggar hukum.
Menurut  H.J.J.  Leenen  bahwa  suatu  tindakan  medis  seorang  dokter  adalah  sesuai dengan standar profesi kedokteran jika tindakan itu : 14
a) dilakukan secara teliti dan hati-hati
b) sesuai  dengan  ukuran  medis  (yang  telah  ditentukan  oleh  ilmu  pengetahuan  di bidang medis)
c) sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki seorang dokter di bidangnya
d) dilakukan pada situasi dan kondisi yang sama
e) memenuhi perbandingan yang wajar atau proporsional.
Saat  tenaga  medis  bekerja  di  rumah  sakit,  tentu  saja  tenaga  medis  harus  mengikuti aturan  yang  berlaku  di  rumah  sakit  tersebut  dengan  tetap  menjalankan  hubungan terapeutik dengan pasien secara maksimal. Aturan yang berlaku di rumah sakit tentu saja sejalan dengan tujuan bersama antara rumah sakit, tenaga medis dan pasien yaitu meningkatkan  taraf  kesehatan  masyarakat.  Seperti  telah  dijelaskan  di  sebelumnya, bahwa tenaga medis bekerja di rumah sakit dengan status yang berbeda-beda, namun apapun status kepegawaian tenaga medis di rumah sakit tidak membedakan tugas dan tanggung jawab tenaga medis terhadap pasien.
Tenaga  medis  dituntut  harus  selalu  meningkatkan  ketrampilan  profesional  agar mampu bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya sendiri. Saat tenaga medis yang  bekerja  rumah  sakit  melakukan  kelalaian  dalam  tugas  profesionalnya  hingga terbukti  melakukan  malapraktik  medis  misalnya  dengan  tuntutan  perdata,  maka tenaga  medis  dalam  hal  ini  harus  bertanggung  jawab  karena  bukan  saja  telah melanggar perjanjian terapeutik terhadap pasien juga telah gagal melakukan tanggung jawabnya  terhadap  majikannya  dalam  hal  ini  rumah  sakit.  Sehingga  tenaga  medis harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada kedua pihak tersebut.
Berdasarkan  teori  pertanggungjawaban,  rumah  sakit  sebagai  suatu  korporasi  atau perusahaan  harus  bertanggung  jawab  terhadap  dokter  yang  bekerja  di  rumah  sakit. Rumah  sakit  berkedudukan  sebagai  majikan  yang  bertanggung  jawab  terhadap
13 Sulistyani, Venny, dan Zulhasmar Syamsu. Op.Cit .
14 Takdir. Op.Cit. Hal.79
karyawannya.  Untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  sebuah  Rumah  Sakit  dengan dasar  gugatan  bahwa  tenaga  medis  yang  bekerja  pada  rumah  sakit  tersebut  telah melakuan  malapraktik,  maka  Rumah  Sakit  dapat  mempertanggunggugatkan perbuatan melanggar hukum tersebut apabila terpenuhi 4 (empat) unsur yaitu: 15
a. Adanya  pemberian  gaji  atau  honor  tetap  yang  dibayar  secara  periodik  kepada dokter atau tenaga kesehatan yang bersangkutan.
b. Majikan mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh bawahannya.
c. Adanya wewenang untuk mengadakan pengawasan.
d. Adanya  kesalahan  atau  kelalaian  yang  diperbuat  oleh  dokter  atau  tenaga kesehatan  lainnya,  dimana  kesalahan  atau  kelalaian  tersebut  menimbulkan kerugian bagi pasien.
Rumah  sakit  sebagai  badan  hukum  (korporasi)  dapat  dituntut  dan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  malapraktik  tenaga  kesehatan  di rumah  sakit.  Menelaah  pasal  di  atas,  pasal  tersebut  sesuai  dengan  doktrin  yang berkenaan dengan korporasi, yaitu doctrine of vicarious liability. Ajaran ini disebut pula sebagai  ajaran  pertanggungjawaban  pengganti.  Seorang  majikan  bertanggungjawab atas  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  sepanjang  hal  itu  terjadi dalam  rangka  pekerjaannya.  Hal  ini  memberikan  kemungkinan  kepada  pihak  yang dirugikan  karena  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  dari  mereka  itu  menggugat majikannya  agar  membayar  ganti  rugi.  Dengan  ajaran  ini,  maka  korporasi dimungkinkan  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para pegawainya,  kuasanya  atau  mandatarisnya,  atau  siapapun  yang  bertanggung  jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini dilakukan setelah dapat dibuktikan terdapat  subordinasi  antara  majikan  dan  orang  yang  melakukan  kelalaian  tersebut, dan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup tugas pegawai yang bersangkutan. 16
Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi dan umum menjadi salah satu acuan yaitu, putusan Supreme  Court tahun  1965  dalam  kasus  Darling  V. Charleston  Community Memorial  Hospital ,  rumah  sakit  harus  bertanggung  jawab  sepenuhnya  terhadap  staf yang bekerja di rumah sakit. Hal ini dikarenakan, dokter yang bertugas di rumah sakit merupakan representasi atau perwakilan dari rumah sakit. Pada saat pasien datang ke rumah sakit, misalnya Unit Gawat Darurat, maka pasien memasrahkan kualitas dokter sepenuhnya  kepada  rumah  sakit.  Berdasarkan doctrine  of  vicarious  liability ,  staf  yang bertugas di rumah sakit merupakan representasi yang mewakili rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap karyawannya.
Rumah  sakit  harus  membentuk  dan  menerapkan  manajemen  resiko  untuk meminimalisir resiko yang muncul dalam penyelenggaraan rumah sakit, salah satunya adalah resiko dalam bentuk sengketa medis. Apabila ada permasalahan yang muncul, maka terlebih dahulu Staf Rumah Sakit melaporkannya ke Bagian Manajemen Resiko agar dapat dianalisis penyebab munculnya permasalahan. Rumah sakit bahkan tidak segan  untuk  melakukan  reformasi  terhadap  sistem  yang  diterapkannya  apabila kesalahan  yang  muncul  di  rumah  sakit  sifatnya  adalah  sistemik.  Komite  Manajemen Resiko  Rumah  Sakit  kemudian  melakukan  brainstorming  untuk  mencari  solusi penyelesaian  permasalahan,  termasuk  juga  mengenai  mekanisme  kompensasi  yang
15 Wells, Celia. Corporate and Criminal Responsibility. United Kingdom: Clarendon Press Oxford, 1993
16 Indar,  Muh  Alwy  Arifin,  Darmawansyah,  dan  Nuryani. Sengketa  Pelayanan  Kesehatan  dan  Jaminan Kesehatan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020. Hal. 121
diberikan  kepada  pasien.  Direktur  Medis  Rumah  Sakit  mempunyai  posisi  yang  vital dan  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  alur  maupun prosedur tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakitnya. 17
Sengketa  medis  juga  dapat  disebabkan  karena  mutu  dokter  yang  bekerja  di  rumah sakit di bawah standar (tidak sesuai dengan average). Untuk mewujudkan penjaminan mutu terhadap kualitas dokter yang bekerja di rumah sakit, maka dibutuhkan proses kredensial  yang  memadai.  Proses  kredensial  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa dokter  yang  bertugas  di  rumah  sakit  telah  memenuhi  syarat  dan  standar  dalam melaksanakan profesinya di rumah sakit. Proses kredensial merupakan bagian integral dari akreditasi rumah sakit yang bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan yang  diberikan  oleh  rumah  sakit.  Kelayakan  dari  seorang  dokter  untuk  agar  dapat ditetapkan sebagai staf medis di suatu rumah sakit selain ditentukan oleh kemampuan keilmuan  dan  pengalamannya  dalam  bidang  medis,  juga  ditentukan  oleh  tingkat “independensi”  dari  dokter  pada  saat  melakukan  tindakan  medis  sesuai  dengan kompetensi dan kewenangannya. Artinya, dalam proses kredensial, hal yang dianalisis tidak hanya keilmuan dari seorang dokter, tetapi juga otonomi dari dokter pada saat melaksanakan keilmuannya.
Proses  kredensial  berusaha  untuk  menjembatani  berbagai  kepentingan  yang  ada  di rumah  sakit,  diantaranya  adalah:  Pertama,  adanya  kepentingan  dari  dokter  untuk berpraktik di rumah sakit. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah lisensi yang diterbitkan oleh negara tidak secara otomatis menjamin bahwa seorang dokter dapat bekerja  di  suatu  rumah  sakit.  Untuk  menentukan  apakah  seorang  dokter  layak  atau tidak  untuk  bekerja  di  suatu  rumah  sakit,  tetap  harus  ditentukan  melelui  proses kredensial;  Kedua,  adanya  kepentingan  dari  rumah  sakit  dan  badan  pemerintahan untuk melindungi aset dari rumah sakit. Rumah sakit selain menyediakan sarana dan prasarana  yang  memadai  juga  harus  memastikan  kualitas  tenaga  kesehatan (khususnya dokter) yang bekerja di rumah sakit. Dalam proses kredensial, rumah sakit memeriksa medical record atau catatan yang menunjukkan profesionalitas dari dokter. Ketika  ditemukan  catatan  kinerja  yang  kurang  bagus,  maka  rumah  sakit  dapat melakukan  evaluasi  terhadap  dokter  tersebut.  Ketiga,  pasien  berkepentingan  untuk mengakses  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  yang  disediakan  oleh  rumah  sakit dan  dilaksanakan  oleh  dokter  yang  mutunya  telah  terjamin  melalui  proses kredensial. 18 Di  Indonesia,  proses  kredensial  ini  diatur  dalam  beberapa  peraturan, diantaranya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, dan Hospital by Laws di setiap rumah sakit.
Selain  melaksanakan  tanggung  jawab  rumah  sakit  dengan  cermat  dan  tepat,  rumah sakit dapat pula menerapkan pola hak regres bagi dokter yang telah terbukti bersalah dalam  sengketa  medis.  Dalam  hal  ini,  terdapat  perjanjian  internal  antara  dokter  dan rumah  sakit  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1338  dan  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Dalam  perjanjian  internal  ini  diatur  mengenai  pembagian keuntungan  antara  dokter  dan  rumah  sakit  serta  pembagian  beban  pertanggung- jawaban antara dokter dan rumah sakit. Apabila terjadi sengketa medis antara dokter yang  bertugas  di  rumah  sakit  dengan  pasiennya,  dan  kemudian  dokter  dinyatakan
17 Cohen,  Jonathan  R.  "Apology  And  Organizations:  Exploring  An  Example  From  Medical  Practice." Fordham Urban Law Journal , 2000: 1-48.
18 Cowan, Dale H. "Medical Staff Legal Issues." University of Toledo Law Review , 1986: 855-857.
bersalah, maka besaran ganti kerugian yang digugat oleh pasien terlebih dahulu akan dibayarkan  oleh  rumah  sakit  sesuai  dengan  pola  pertanggungjawaban  rumah  sakit sebagai badan hukum atau korporasi. Selanjutnya, rumah sakit berhak untuk meminta reimburse  besaran  ganti  kerugian  tersebut  kepada  dokter  yang  telah  menimbulkan kerugian.  Hak  rumah  sakit  untuk  meminta  reimburse  tersebut  dikenal  dengan  hak regres.  Penerapan  hak  regres  selain  tergantung  pada  pola  perjanjian  antara  rumah sakit dengan dokter juga tergantung dari posisi dan kontribusi dokter
Selain  hak  regres,  juga  terdapat  tindakan  yang  sifatnya  preventif  bagi  rumah  sakit dalam menghadapi potensi kerugian yang timbul karena sengketa medis. Rumah sakit dapat memanfaatkan asuransi. Ada 2 (dua) pola asuransi, yang pertama adalah rumah sakit  sebagai  suatu  institusi  mengasuransikan  dirinya.  Yang  berikutnya  adalah asuransi profesi dokter. Dalam hal ini, rumah sakit mensyaratkan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut harus sudah di-cover oleh asuransi atau bisa juga rumah sakit mengasuransikan  dokter  yang  bekerja  di  dalamnya  (biasanya  hal  ini  diperuntukkan bagi  dokter  yang  sudah  mempunyai  “nama”  di  masyarakat  sehingga  pasiennya banyak dan berkontribusi bagi rumah sakit).
Sebagai  pembanding,  adalah  potret  pelayanan  kesehatan  di  Amerika  Serikat  sejak akhir tahun 90-an dilaksanakan dengan berorientasi pada pasar. Mayoritas pihak yang terlibat  di  dalam  pelayanan  kesehatan  mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh  profit, tetapi  tetap  mengutamakan  pelayanan  yang  bermutu  kepada  pasien  sebagai konsumen  pelayanan  kesehatan.  Perusahaan  asuransi  kesehatan  mempunyai  posisi yang dominan karena mayoritas pembiayaan kesehatan dibebankan dan dikelola oleh asuransi kesehatan. 19

## 5. Penutup
Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, dimulai dari terdaftarnya pasien di loket  rumah  sakit.  Antara  kedua  pihak  akan  terjadi  dua  perjanjian  yaitu  perjanjian perawatan  dan  perjanjian  medis.  Rumah  sakit  memiliki  tanggung  jawab  terhadap kualitas  pelayanan  terhadap  pasien  yang  maksimal.  Sedangkan  hubungan  hukum antara  tenaga  medis  dan  rumah  sakit  terdiri  dari  hubungan  ketenagakerjaan  dan hubungan  berdasarkan  kontrak,  dengan  pola  dokter  sebagai  karyawan  dan  dokter sebagai  mitra.  Tanggung  jawab  perdata  terhadap  tindakan  malapraktik  medis  yang dilakukan di rumah sakit, dapat terjadi karena tenaga medis dan pasien terikat dengan transaksi  terapeutik  saat  merawat  pasien  di  rumah  sakit,  sehingga  jika  dokter melakukan  kelalaian  hal  ini  tentu  yang  melanggar  transaksi  terapeutik  tersebut  dan dapat  dituntut  dengan  tuntutan  perdata  malapraktik  medis.  Jika  terbukti  bersalah, maka tenaga medis mempertanggungjawabkan hal ini kepada pasien dan rumah sakit. Tanggung  jawab  perdata  rumah  sakit  dalam  penyelesaian  kasus  malapraktik  medis, sebagai  tempat  bekerja  tenaga  medis  yang  memberikan  pelayanan  medis  terhadap pasien, harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis ( vicarious  liability ).  Oleh  sebab  itu,  rumah  sakit  harus  cermat  dan  tepat  dalam menjalankan  tanggung  jawabnya,  dan  harus  memiliki  langkah-langkah  cerdas  untuk meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  malapraktik  medis  dan  telah  mempunya langkah antisipasi penyelesaian saat malpraktik medis.
19 Havighurst, Clark C.  “Making Health Plans Accountable For The Quality Of Care”, Georgia Law Review, Winter 1997, p. 590.

## Referensi
Chazawi, Adami. Malpraktek Kedokteran. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Cohen,  Jonathan  R.  "Apology  And  Organizations:  Exploring  An  Example  From Medical Practice." Fordham Urban Law Journal , 2000: 1-48.
Cowan, Dale H. "Medical Staff Legal Issues." University of Toledo Law Review , 1986: 855- 857.
Havighurst,  Clark  C.    “Making  Health  Plans  Accountable  For  The  Quality  Of  Care”, Georgia Law Review, Winter 1997.
Indar,  Muh  Alwy  Arifin,  Darmawansyah,  dan  Nuryani. Sengketa  Pelayanan  Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
Indar. Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Indar. Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
Irwansyah, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel  Ilmiah , Yogyakarta, Mirra buana Media, 2020.
Mannas,  Yussy  A.  “Hubungan  Hukum  Dokter  dan  Pasien  Serta  Tanggung  Jawab Dokter  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan.” Jurnal  Cita  Hukum (Indonesian Law Journal) , 2018: 163-182.
Muhlis,  Syamsul  Rijal,  Indar  Nambung,  and  Sabir  Alwy.  "Kekuatan  Hukum Penyelesaian  Sengketa  Medik  Pasien  dengan  Rumah  Sakit  Melalui  Jalur Mediasi." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5, no. 1 (2020): 31-40.
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi) Dan Penjelasannya. Jakarta, 2015.
Rohman,  Arif,  dan  Amir  Ilyas.  "Informed  consent:  Criminal  impact  in  negligence  of medical action." Enfermería Clínica 30 (2020): 258-263.
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis. Vol.
1. Bogor: IPB Press, 2020.
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis. Vol. 2. Bogor: IPB Press, 2020.
Takdir. Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo: Kampus IAIN Palopo, 2018.
Wells,  Celia. Corporate  and  Criminal  Responsibility. United  Kingdom:  Clarendon  Press Oxford, 1993