e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (TBP)
Angga Natalia
UIN Raden Intan Lampung angganatalia@radenintan.ac.id Diterima: 24 Mei 2022 Disetujui: 26 Mei 2022 Dipublikasikan: 30 Mei 2022

## Abstrak
Administrasi  Publik  telah  mengalami  beberapa  perubahan  paradigma  yaitu  Old Public  Administration  (OPA),  New  Public  Administrations  (NPA),  New  Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS) dan paradigma yang terakhir yaitu good  governance yang  mengembangkan  prinsip-prinsip  partisipasi,  aturan hukum,  transparansi,  responsif,  orientasi  konsensus,  keadilan  efektivitas  dan efisiensi akuntabilitas dan visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut dinilai sangat tepat untuk  dijadikan  panduan  bagi  penentuan  prinsip  kemitraan  tujuan  pembangunan berkelanjutan.  Beberapa  Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (TPB)  merupakan agenda  bersama secara global. Dengan adanya paradigma good Governance dalam Administrasi Publik dapat memfasilitasi TPB agar tata kelola urusan publik mampu menetapkan  ketentuan  dan  langkah-langkah  dalam  pencapaian public  goods dan public service dalam satu kesatuan pikiran dan tindakan sesuai dengan prinsipnya no one left behind.
Keywords: Good Governance , Administrasi Publik¸ TPB

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  melakukan  pembangunan  sebagai  proses  menuju perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Pembangunan  yang  dilakukan  harus memperhatikan hal-hal penting dalam setiap prosesnya.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  merupakan  agenda  global  hasil  kesepakatan  seluruh negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  September  2015. Sebagai agenda bersama, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta  dan  aktor  pembangunan  punya  tanggung  jawab  yang  sama  dalam pelaksanaan  dan  pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB). Pemerintah  dalam  hal  ini  merupakan  aktor  utama karena memiliki tanggung jawab  dalam  pengadministrasian  publik  TPB  yang  mencakup  penyediaan regulasi, penyediaan anggaran, sumber daya manusia dan pendukung lainnya. Bouckaert 1 memberi  penegasan  bahwa  formulasi  pelaksanaan  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  akan  berbeda-beda  pada  tiap  aktor pembangunan, namun “ public administration is everywhere in the SDGs and prominence of public administration in the SDGs ia a positive development”.
Terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menimbulkan beragam reaksi masyarakat. Ada kelompok yang optimis, ada kelompok yang pesimis, dan ada kelompok yang  tidak  peduli.  Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  merupakan  konsep pembangunan yang menekankan pada pentingnya menciptakan keseimbangan di  antara  dimensi  Pembangunan,  seperti  ekonomi  sosial  dan  lingkungan. Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  mempunyai  dua  konsep  kunci,  yaitu kebutuhan,  yakni  kesadaran  akan  adanya  kebutuhan  hidup  masyarakat khususnya  masyarakat  miskin,  dan  keterbatasan,  yaitu  adanya  keterbatasan dari  teknologi  dan  organisasi  sosial  yang  berkaitan  dengan  kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan  datang.  Dua  konsep  ini  harus  dikelola  secara  cerdas  agar  kebutuhan
1 Bouckaert dan dkk, dalam Djonet Santoso, Administrasi Publik (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019), hal. viii.
masyarakat  di  satu  sisi  dapat  dipenuhi  sekaligus  Berusaha  tetap  menjaga kelestarian alam yang semakin terbatas di sisi lain.
Administrasi  Publik  berada  di  wilayah  yudikatif,  legislatif,  dan eksekutif.  Artinya,  praktek  administrasi  publik  yang  efektif  mempunyai peranan  penting  dalam  memfasilitasi  proses  formulasi  kebijakan  politik, mengimplementasikan  kebijakan  publik  berkaitan  erat  dengan  memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  substansi kebijakan  publik  dalam  proses  pencapaian  target  tujuan  pembangunan berkelanjutan.  Dengan  demikian  praktek  administrasi  publik  yang  efektif menjadi  sangat  vital  titik  dengan  panduan  partisipasi  seluruh  Mitra  SDGs ( Sustainable  Development  Goals )  praktek  Administrasi  Publik  harus memfasilitasi praktek-praktek inklusif, setara dan berkeadilan yang efektif dan proses-proses  formulasi  implementasi,  serta  monitoring  dan  evaluasi  usaha usaha  pencapaian  target  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  konteks penyelengaraan  pemerintahan  di  manapun,  Administrasi  Publik  akan memainkan  sejemlah  peran  penting  di  antaranya  dalam  menyelenggarakan pelayanan  publik  guna  mewujudkan  salah  satu  tujuan  utama  dibentuknya negara yakni kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Pergeseran  paradigma  Administrasi  Publik  ke  arah good  governance telah membawa implikasi terhadap penyelengaraan peran Administrasi Publik khususnya terkait dengan pendekatan  yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan  strategi  baik  pengelolaan  organisasi  secara  internal  maupun eksternal. 2 Implikasi yang demikian tentu saja pada akhirnya akan menentukan corak  dan  ragam  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sebuah  negara  tak terkecuali pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## A. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif.
2 Teguh Kurniawan, “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik,” Jurnal Ilmu Adm. Negara, Vol. 7 (2007): hal. 1-2.
Menurut Tanzeh, suatu penelitian deskriptif  dimaksudkan untuk memberikan data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala lainnya. 3 Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Istilah dalam penelitian, peneliti  tidak  mengubah,  menambah,  atau  mengadakan  manipulasi  terhadap objek  atau  wilayah  penelitian.  Dalam  kegiatan  penelitian  ini  peneliti  hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan  apa  yang  terjadi  dalam  bentuk  laporan  penelitian  secara  lugas, seperti apa adanya. 4 Sementara desain yang digunakan dalam tulisan ini adalah desain library  studies ,  dimana  penulis  melakukan  penelusuran  terhadap literatur kemudian melakukan penelahaan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Perkembangan Administrasi Publik
Administrasi  publik  secara  subtantif  dijelaskan  sebagai  praktek penggunaan  teori  dan  proses  manajerial,  politik  dan  hukum  untuk memenuhi  mandat  suprastruktur  yaitu  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif guna  penyediaan  fungsi  pengaturan  dan  layanan  bagi  masyarakat  secara keseluruhan  atau  untuk  beberapa  segmennya.  Mengambil  argumentasi Montes  dalam  santoso 5 ,  Prakteknya  politik  administrasi  publik  memiliki orientasi dan kewenangan pada perumusan kebijakan publik pada legislatif, praktek  managerial  berorientasi  pada  implementasi  kebijakan  yang dilakukan oleh eksekutif dan praktek legal yang berorientasi pada evaluasi dan kontrol kebijakan yang dilaksanakan oleh yudikatif.
Perkembangan  administrasi  publik  dapat  diuraikan  dalam  empat perkembangan  paradigma  yaitu, Old  Public  Administration (OPA), New Public Administrations (NPA), New Public Management (NPM), dan New
3 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 5.
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakteik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3.
5 Djonet Santoso, Administrasi  Publik (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019), hal. 128.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Public  Service (NPS). 6 Masing-masing  paradigma  tersebut  memiliki  ciri khas  masing-masing.  Pertama,  ciri  khas  yang  menonjol  dari  OPA  adalah pada  penguatan  karakteristiknya  terpisah  dari  politik  dan  condong  pada manajemen  ilmiah  dan  kelemahannya  adalah  administrasi  publik  tidak banyak  berperan  dalam  perumusan  kebijakan  publik.  Kedua,  paradigma NPA, kinerja administrasi publik tidak cukup hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tetapi juga pada nilai social equity atau keadilan sosial. Ketiga, NPA memiliki karakteristik yaitu lebih terfokus pada  hasil,  perubahan  birokrasi  yang  fleksibel  dan  berorientasi  pada kebutuhan masyarakat, adanya tujuan yang jelas, pemerintah lebih bersifat mengarahkan  dan  memfasilitasi  daripada  melaksanakan  pelayanan  publik secara  langsung,  serta  cenderung  mengurangi  fungsi-fungsi  pemerintah melalui privatisasi. Keempat, NPS mengkritisi prinsip yang dikembangkan NPM,  bahwa  pemerintah  tidak  boleh  dijalankan  dengan  tata  cara  bisnis melainkan  harus  dengan  tata  cara  demokrasi.  NPS  memiliki  beberapa prinsip yaitu, melayani warga negara bukan customer, kepentingan publik sebagai  pondasi,  nilai  warga  negara  lebih  tinggi  daripada  nilai  customer, bertindak strategis dan demokratis, akuntabilitas, konsen melayani dengan hati. 7
Rondinelli menjelaskan perkembangan terakhir administrasi publik dalam  paradigma  kelima  yaitu  pemerintahan  yang  baik  atau good governance mengembangkan  pemikiran-pemikiran  partisipasi  aturan hukum,  transparansi,  responsif,  orientasi  konsensus,  keadilan  efektivitas dan  efisiensi  akuntabilitas  dan  visi  strategis. 8 Titik  Perkembangan Paradigma  ini  sesungguhnya  dipengaruhi  oleh  perkembangan  teori-teori
6 William Djani, Spirit Reformasi Birokrasi Publik (Menuju one stop services system) (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020).
7 H. George Frederickson, “The Public Administration Theory Primer , 2 ed. (Colorado: Westpress, 2020).
8 Denis A. Rondinelli, “‘Governments serving people: The Charging roles of publik administration in democratik governance’” (Public Administration and Democratic Governance:Government serving Citizens, 7th Global Forum on Reinventing Goverment: Building Trust in Government, Vienna, Austria, 26 Juni 2007), 1–28.
demokrasi  yang  mendorong  munculnya  teori-teori  pemberdayaan, partisipasi dan  desentralisasi.

## 2. Konsep Good Governance
Pemahaman  tentang  pemerintah  atau government dahulu  sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan,  dan  sebagainya  pemerintah  yang  diwakili  oleh  praktek Administrasi Publik adalah segala-galanya dan Mahakuasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat ini para ilmuan politik mempertanyakan dan memikirkan  kembali  dari  peran  pemerintah  pandangan  baru  terletak  pada isu-isu Abadi tentang bagaimana menciptakan pemerintah yang terpilih dan bertanggungjawab untuk memainkan peran fasilitasi dalam masyarakat. dari sinilah  muncul  istilah governance atau  pemerintahan  yang  lebih menekankan pada interaksi antara negara dan masyarakat sipil. Governance tidak sama dengan government dalam arti sebagai lembaga titik governance adalah  proses  ke  pemerintahan  dalam  arti  yang  luas. Governance sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan  lingkungannya  dan  mungkin  melengkapi  sebuah  proyek  yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik titik berpikir mengenai governance , berpikir mengenai bagaimana semua pihak mencapai  tujuan-tujuan  bersama  dan  saling  bekerja  sama.  Perspektif  baru tentang  pemerintah,  yaitu  perubahan  peran  pemerintah  menjadi  lebih partisipatif dan kemampuannya mewujudkan kepentingan bersama. Secara empirik dimensi governance mencakup tiga elemen yaitu, pengaruh warga negara, resiprositas sosial, kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab.
Penpeyelenggaraan  pemerintahan  bukan  hanya  bergantung  pada negara  yang  mampu  memerintah  dan  sektor  swasta  yang  mempu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, akan tetapi juga bergantung pada masyarakat  sipil  yang  memfasilitasi  interaksi  sosial  dan  politik,  serta memobilisasi  berbagai  kelompok  dalam  masyarakat  untuk  terlibat  dalam aktivitas  sosial, ekonomi  dan  politik. Perspektif  baru  tentang pemerintah,
yaitu  petan  pemerintah  menjadi  lebih  partisipatif  dna  kemampuannya mewujudkan kepentingan bersama, merupakan jantung governance .
Governance dalam  konteks  administrasi  publik  adalah  merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang  dilakukan  oleh  aktor:  pluralitas  organisasi,  dengan  sifat  hubungan yang  lebih  luwes  dalam  tataran  vertikal  dan  horisontal,  disemangati  oleh nilai-nilai  kepublikan  antara  lain  kebsahan,  responsif  dan  kreatif.  Pada hakikatnya,  penyelenggaraan  pemerintahan  ditujukan  kepada  optimalnya fungsi pelayanan publik melalui praktek administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  melainkan  dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak haya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi juga harus bisa ditunjukkan dengan praktek administrasi publik yang baik.

## 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil kesepakatan 193 negara anggota PBB yang melibatkan  partisipasi  masyarakat  sipil  serta  berbagai  pemangku kepentingan. Sejak awal TPB disusun melalui proses partisipatoris semua kalangan baik pemerintah, dunia usaha dan filantropi, masyarakat sipil serta akademis.  Pondasi  yang  digunakan  juga  berbasis no  one  left  behind atau leave no one behind yang berari tidak boleh satu orangpun tertinggal baik dalam  partisipasi  maupun  pencapaian  sasaran.  Bahagijo 9 mencatat  bahwa 27 anggota high level panel (HLP) bukan hanya terdiri dari para ahli dan kepala  pemerintahan  saja,  namun  wakil  kelompok  pengusaha  dan masyarakat sipil.
Santoso menjelaskan terdapat lima kesepakatan yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran pencapaian TPB yaitu: 10
9 Sugeng Bahagijo, “Janji Sustainable Development Goals: Kebebasan, Kesetaraan, dan Ekologi,” Prisma, Vol. 35, no. 2 (2016).
10 Djonet Santoso, Administrasi  Publik , 22–24.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
1. People atau penduduk , argumentasi yang dikembangkan adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia dan hak kesetaraan antar penduduk dunia harus menjadi agenda utama pembangunan.
2. Planet atau bumi , semua negara bertekad untuk melindungi bumi dari degradasi atau kerusakan. Menjadikan bumi sebagai tempat hidup yang nyaman dengan lingkungan sehat bagi seluruh umat manusia hari ini dan esok harus menjadi komitmen seluruh bangsa di dunia.
3. Prosperity atau  kemakmuran  dan  kesejahteraan,  pembangunan  wajib menjaga  harmoni  dengan  alam  dan  tidak  merusaknya,  semua  negara bertekad  untuk  memastikan  kemajuan  ekonomi,  sosial  dan  teknologi harus selaras dengan alam.
4. Peace atau  perdamaian,  perlu  adanya  semangat  menumbuhkan masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan.
5. Partnership atau kemitraan, karena kemitraan merupakan wujud nyata dari komitme kesetaraan, tidak eksklusif, tidak bias gender, serta saling melengkapi dan meyempurnakan baik kemitraan tingkat lokal sampai ke tingkat global.
Pelaksanaan  TPB  ini  memang  memunculkan  dua  kelompok  yang saling  bertolak  belakang,  Kelompok  pesimis  menganggap  tujuan pembangunan  berkelanjutan  adalah  sebuah  agenda  internasional  bukan agenda  pembangunan  Indonesia  yang  menganggap  skema  pembangunan terkesan  terlalu  ambisius.  Kelompok  kedua  disebut  sebagai  kelompok optimis  yang  meyakini  bahwa  TPB  merupakan  solusi  terbaik  bagi penyelesaian  masalah  kemiskinan  dan  dan  keberlanjutan  SDA  di  dunia. Kekhawatira  akan  kemampuan  SDM  dalam  mencapai  TPB  harus  diubah menjadi  tantangan  yang  dapat  diselesaikan  bersama.  Prinsip  TPB  dengan pendekatan  inklusif,  adil  dan  setara,  dan no  one  left  behind ,  telah memberikan  penjelasan  bagaimana  seharusnya  proses  pembangunan berkelanjutan dilaksanakan. Namun Bahagijo 11 menegaskan, jika ada yang mengatakan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  berupakan  agenda.
11 Sugeng Bahagijo, “Janji Sustainable Development Goals: Kebebasan, Kesetaraan, dan Ekologi.”
internasional dan bukan agenda Indonesia, ini dianggap keliru. Menurutnya hal itu akan mengabaikan fakta bahwa Indonesia memiliki andil besar dalam kegiatan  di  PBB,  dan  sejumlah  OMS  di  Indonesia  telah  aktif  dalam perundingan TPB. Skema TPB membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki  kualitas  pemikiran  komprehensif  dan  rasional.  Bagaimana mungkin target TPB akan tercapai jika banyak studi menyebutkan bahwa kualitas  pemikiran  sumber  daya  manusisa  di  berbagai  negara  miskin  dan berkembang  adalah  sering  melihat  suatu  masalah  dari  satu  sisi  saja, informasi  yang  terbatas,  dan  seringkali  mengedepankan  emosi  daripada rasio.
4. Integrasi  Paradigma  Good  Governance  dalam  Administrasi Publik dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Praktek  Administrasi  Publik  harus  berubah  mengikuti  dinamika tuntutan  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  jika  praktek  administrasi publik  yang  lemah  ditengarai  sebagai  faktor  kunci  penyebab  kinerja pencapaian MDGS yang kurang efektif maka praktik tersebut harus diubah, dioptimalkan,  dan  ditingkatkan  kualitasnya.  Tujuan  pembangunan berkelanjutan  membutuhkan  administrasi  publik  yang  efektif  untuk  dapat mencapai  tujuan  target  dan  indikator  nya  sampai  dengan  tahun  2030. perubahan paradigma praktek Administrasi Publik harus dimaknai sebagai keinginan  yang  sangat  kuat  para  administrator  pemerintah  di  semua tingkatan untuk lebih mendekat kepada realitas masalah dan tuntutan publik untuk  penyelesaiannya.  Perubahan  tersebut  harus  mampu  mengukuhkan eksistensi  Administrasi  Publik  dalam  mendukung  kehadiran  negara pelayanan  publik  dan  dalam  banyak  penyelesaian  masalah  pembangunan. Melalui diskusi tentang paradigma good governance atau pemerintah yang baik dalam administrasi publik akan memberikan arah yang dibutuhkan bagi praktek  Administrasi  Publik  memfasilitasi  berbagai  usaha  seluruh  Mitra dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Dalam perspektif administrasi publik, kurang efektifnya pembangunan di negara-
negara  berkembang  justru  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  administrasi publik beradaptasi dengan berbagai perubahan paradigma progresif.
Satu  prinsip  yang  sangat  kuat  dari  tujuan  pembangunan berkelanjutan  adalah  inklusivitas  dan no  one  left  behind. Inklusif  berarti membuka  ruang  dialog  bagi  banyak  perbedaan  sudut  pandang  dan pemikiran  untuk  menyelesaikan  masalah.  Semangat no  one  left  behind diartikan  memberikan  manfaat  bagi  semua  tanpa  terkecuali.  Untuk mewujudkan  TPB  memerlukan  skema  kerja  sama  untuk  pencapaiannya. Untuk mencapai agenda 2030 para peranjang TPB sadar bahwa itu bukan hal  yang  mudah.  Oleh  sebab  itu  harus  dipastikan  bahwa  pilihan  prinsip kemitraan TPB akan secara signifikan menentukan eketivitas pencapainnya. Prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik dinilai sangat tepat dipilih untuk dijadikan sebagai panduan penentuan prinsip kemitraan TPB ynag di perinci pada tabel di bawa ini.
Tabel 1
Prinsip-prinsip good governance dalam prinsip prinsip kemitraan
TPB 12 Prinsip-psinsip good governance Prinsip-prinsip TPB 1. Tranparency, kesiapan semua pihak untuk terbuka mengenai segala hal
2. Equality, tidak ada yang lebih
tinggi maupun lebuh rendah
3. Participation, partisipasi
menjadi bagian dari kerja sama
4. Accountable, bertanggung jawab
5. Mutual benefits, demi keuntungan bersama
6. Strategic vision, memiliki visis strategis
7. Law enforcement¸ adanya penegakan hukum
8. Responsiveness, cepat tanggap dalam segala persoalan
1. Trust building, membangun kepercayaan dilakukan dengan saling terbuka dan percaya
2. Equal  partnership, kemitraan yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama
3. Participation, keikutsertaan atau menjadi bagian
4. Accountable, dapat dipertanggungjawabkan
5. Mutual benefits, keuntungan bersama.
12 Djonet Santoso, Administrasi  Publik , hal. 28.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
9. Effective  and  efficient, efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
Untuk  prinsip  lainnya  dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan tidak disebutkan secara spesifik tetapi ditemukan dalam berbagai narasi berikut ini:
1. Visi  strateis  TPB  adalah  meningkatkan  harkat  dan  martabat  manusia  dan pada  saat  yang  bersamaan  terjaganya  lingkungan  dan  ekosistem  yang berkelanjutan bagi kehidupan seluruh umat manusia.
2. Penegakan  hukum  berarti  juga  memberikan  dukungan  kebijakan  yang kondusif untuk pencapaian prinsip adil dan setara
3. Responsif,  tanggapan  cepat  dan  positif  terhadap  berbagai  persoalan  TPB yang ditegaskan dalam pesan monitoring dan evaluasi yang efektif
4. Efektif dan efisien dalam pencapaian TPB dijlaskan hampir disetiap prinsip, khususnya prinsip zero goals , dan no one left behind.

## C. KESIMPULAN
Administrasi  Publik  dapat  selaras  dengan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB),  hal  yang  perlu  dilakukan  yaitu: pertama ,  administrasi publik  atas  TPB  harus  ditempatkan  sebagai  pilar  yang  berdiri  sendiri  dalam pencapaian pembangunan. Ini artinya, tata kelola administrasi publik yang baik harus  menjadi  agenda  dalam  implementasi  TPB. Kedua ,  perlu  adanya perubahan corak administrasi publik yang perlu menerapkan pendekatan good governance agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan yang semakin komplek dan berstandar tinggi.
Secara  sederhana,  administrasi  publik  dalam  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  harus  terarah  agar  tata  kelola  urusan  publik  mampu menetapkan  langkah-langkah  dalam  pencapaian public  goods dan public service . Untuk itu perlu adanya sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta agar tidak ada yang tertinggal dalam TPB seperti prinsipnya no one  left  behind .  Karena  dengan  adanya  sinergisitas  tersebut  akan  menjadi sumber utama dalam semua bidang dan tahapan pembangunan.

## Daftar Pustaka
Ahmad Tanzeh. Metodologi Penelitian Praktis . Yogyakarta: Teras, 2011.
Bouckaert  dan  dkk. dalam  Djonet  Santoso,  Administrasi  Publik .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor, 2019.
Denis  A.  Rondinelli.  “‘Governments  serving  people:  The  Charging  roles  of  publik administration  in  democratik  governance.’”  Dipresentasikan  pada  Public Administration  and  Democratic  Governance:Government  serving  Citizens,  7th Global  Forum  on  Reinventing  Goverment:  Building  Trust  in  Government, Vienna, Austria, 26 Juni 2007.
Djonet Santoso. Administrasi  Publik . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.
H.  George  Frederickson. “The  Public  Administration  Theory  Primer .  2  ed.  Colorado: Westpress, 2020.
Sugeng  Bahagijo.  “Janji  Sustainable  Development  Goals:  Kebebasan,  Kesetaraan,  dan Ekologi,” Prisma, Vol. 35, no. 2 (2016).
Suharsimi  Arikunto. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Prakteik .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2010.
Teguh  Kurniawan.  “Pergeseran  Paradigma  Administrasi  Publik,”  Jurnal  Ilmu  Adm. Negara, Vol. 7 (2007).
William  Djani. Spirit  Reformasi  Birokrasi  Publik  (Menuju  one  stop  services  system) . Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.