Journal of Telenursing (JOTING) Volume 3, Nomor 1, Juni 2021 e-ISSN: 2684-8988 p-ISSN: 2684-8996 DOI: https://doi.org/10.31539/joting.v3i1.2217

## PEMBIAYAAN PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT TERHADAP CAPAIAN KINERJA
Dwi Noerjoedianto 1 , Fitria Eka Putri 2 , Andy Amir 3 , Andi Subandi 4
Universitas Jambi 1,2,3,4 dwi_noerjoedianto@unja.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat  menilai  dan  mengetahui  bagaimana  pembiayaan program perbaikan gizi masyarakat terhadap capaian kinerja program gizi di Puskesmas Sengeti. Jenis penelitian ini  yaitu penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer  dengan  wawancara  mendalam  dan  data  sekunder  dengan  telaah  dokumen  dan dokumentasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  di  Puskesmas  Sengeti  Kabupaten  Muaro Jambi.  Analisis  data  melalui  analisis  konten  dengan  triangulasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa: 1) proporsi  pembiayaan  program  gizi  tergolong  cukup;  2)  peran dan  upaya  tim  pengelola  gizi  selalu  berkoordinasi  baik  secara  kuantitas  dan  kualitas sesuai  dengan  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  penanganan  gizi  yang  ada;  3) capaian  kinerja  sudah  sesuai  dengan  indikator  yang  ditetapkan. Simpulan,  proporsi anggaran  program  gizi  tergolong  cukup,  peran  dan  upaya  penanggung  jawab  program gizi  sudah  baik  berkat  dukungan stakeholder terkait  dalam  upaya  pencapaian  kinerja sesuai indikator SPM dan target yang ditentukan.
Kata Kunci:  Indikator  Capaian  Program  Gizi,  Peran  dan  Tugas  Tim,  Program Pembiayaan Gizi, Proporsi Anggaran

## ABSTRACT
This study aims to assess and find out how to finance community nutrition improvement programs on the performance achievements of the nutrition program at Sengeti Public Health  Center.  This  type  of  research  is  qualitative  research.  Data  sources  were obtained from primary data with in-depth interviews and secondary data by reviewing documents  and  documentation.  Data  collection  was  carried  out  at  the  Sengeti Community  Health  Center,  Muaro  Jambi  Regency.  Data  analysis  through  content analysis  with  triangulation.  The  results  showed  that:  1)  the  proportion  of  funding  for the  nutrition  program  was  classified  as  adequate;  2)  the  roles  and  efforts  of  the nutrition  management  team  always  coordinate  both  in  quantity  and  quality  following the  existing  Minimum  Service  Standards  (SPM)  in  nutrition  management;  3)  the performance  achievements  are  following  the  established  indicators.  In  conclusion,  the proportion of the nutrition program budget is classified as sufficient. The person's role and efforts in charge of the nutrition program are good thanks to the support of related stakeholders to  achieve  performance according to  the SPM indicators and determined targets.
Keywords:  Nutrition  Program  Achievement  Indicators,  Team  Roles  and  Tasks, Nutrition Financing Program, Budget Proportion

## PENDAHULUAN
Puskesmas merupakan jenjang tingkat pertama yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan RI (2019) No. 43, fungsi puskesmas yaitu: 1) pusat mobilisasi pembangunan kesehatan; 2) pusat  kemandirian  masyarakat  masyarakat  bidang  kesehatan;  3)  pusat  pelayanan kesehatan  di  tingkat  dasar  atau  pertama.  Pada  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan, puskesmas  mempunyai  tanggung  jawab  yakni  melakukan  upaya  kesehatan  perorangan yang biasa disebut dengan UKP dan melakukan upaya kesehatan masyarakat yang biasa disebut  dengan  UKM.  Dalam  melaksanakan  upaya  kesehatan  masyarakat,  yang  wajib dilakukan puskesmas salah satunya adalah program perbaikan gizi masyarakat. Dampak dari  program  ini  yang  apabila  tidak  terlaksana  dengan  baik  dapat  menurunkan  derajat kesehatan di  suatu wilayah kerja.  Oleh sebab itu, program  tersebut  termasuk ke  dalam tugas  dan  fungsi  pokok  puskesmas.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Peraturan  Kementerian Kesehatan RI (2019) No. 14 bahwa program ini juga sangat penting di Indonesia karena masih tingginya  angka kejadian  gizi  buruk dan kurang  yang seharusnya dapat  dicegah dan diberantas.
Gizi  buruk  dan  gizi  kurang  adalah  permasalahan  gizi  yang  harus  jadi  perhatian kita  semua,  karena  dampak  yang  ditimbulkannya  yaitu  dapat  menyebabkan  bayi  atau balita  rentan  terhadap  berbagai  macam  penyakit  terutama  penyakit  infeksi,  daya  tahan tubuh  rendah,  kemampuan  berpikir  kurang,  mempengaruhi  kecerdasan,  mempengaruhi produktivitas  dan  berujung  kepada  kematian.  Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar (RISKESDAS) tahun 2007 jumlah gizi buruk cenderung menurun yaitu menjadi 5,4%, sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 5,7% dan turun lagi pada tahun 2018 menjadi 3,9%, sedangkan gizi kurang pada tahun 2007 sebesar 13%, lalu 13,9% pada tahun 2013 dan  13,8%  pada  tahun  2018,  terjadi  penurunan  nilai  pada  tahun  2018  namun  tidak terlalu  berarti.  Permasalahan  gizi  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  bagian  timur  saja, masyarakat  Indonesia bagian barat  pun termasuk Provinsi Jambi masih mengalami  hal yang sama. Data Kementrian Kesehatan RI (2018) menunjukkan bahwa Provinsi Jambi mengalami  tiga  beban  gizi  ( triple  burden )  yaitu  gizi  kurang,  status  gizi  pendek  dan sangat pendek serta status gizi gemuk atau obesitas. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap  profil  Puskesmas  Sengeti  Kabupaten  Muaro  Jambi  tahun  2019,  terdapat  40 orang dengan gizi kurang dan 48 gizi buruk.
Memperhatikan  data  dan  fakta  bahwa  Kabupaten  Muaro  Jambi  dalam  hal  ini Puskesmas  Sengeti merupakan salah satu  puskesmas  yang rawan kasus  stunting, maka diperlukan  suatu  kajian  guna  menghindari  permasalahan  tersebut.  Salah  satu  hal  yang perlu  dikaji  adalah  mengenai  pembiayaan  program  perbaikan  gizi  di  puskesmas tersebut,  mengingat  selama  2  tahun  yaitu  tahun  2018  dan  2019  anggaran  khusus program gizi dan penanganannya tidak tersedia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis  pembiayaan program  perbaikan  gizi  masyarakat  terhadap capaian kinerja di  Puskesmas  Sengeti  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Kajian  dilaksanakan  secara  kualitatif dari sisi pelaksana program sampai pengambil kebijakan. Hal ini perlu dilakukan karena Puskesmas  Sengeti  merupakan  salah  satu  puskesmas  yang  menjadi  barometer  bagi puskesmas lainnya di Kabupaten Muaro Jambi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus  yang bertujuan  menganalisis  bagaimana  pembiayaan  program  perbaikan  gizi  masyarakat  di Puskesmas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Sengeti Kabupaten  Muaro  Jambi  selama  5  bulan  dimulai  sejak  April  sampai  September  2020. Informan  pada  penelitian  ini  dipilih  berdasarkan  teknik purposive ,  informan  kunci terdiri  dari  Penanggung  jawab  program  gizi  masyarakat  dan  Staf  Pelaksana  Program Gizi  Puskesmas Sengeti,  informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Sekretaris  Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro  Jambi, Kepala  Bidang Kesehatan Masyarakat  Kabupaten Muaro  Jambi,  Kepala  Puskesmas  Sengeti,  Kepala  Tata  Usaha  Puskesmas  Sengeti, Penanggung  jawab  program  upaya  kesehatan  masyarakat,  Penanggung  jawab  program upaya  kesehatan  perorangan,  Koordinator  Perencanaan  Puskesmas  Sengeti  dan informan  pendukung  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Kelurahan  Sengeti.  Sumber data  diperoleh  dari  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  wawancara  mendalam  dilakukan  menggunakan  metode  semi  terstruktur sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  menggunakan  metode  telaah  dokumen  dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN Karakteristik Informan
Tabel. 1 Karakteristik Informan No Informan Karakteristik Informan 1 Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Muaro Jambi I-1 2 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kab. Muaro Jambi I-2 3 Kepala Puskesmas Sengeti I-3 4 Kepala Tata Usaha Puskesmas Sengeti I-4 5 Penanggung Jawab Program Gizi Masyarakat I-5 6 Staf Pelaksana Program Gizi Puskesmas Sengeti I-6 7 Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan Masyarakat I-7 8 Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan Perorangan I-8 9 Koordinator Perencanaan Puskesmas Sengeti I-9 10 Kepala Kelurahan Sengeti I-10

## Proporsi Pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  lapangan  dapat  diketahui bahwa  sistem  regulasi  peraturan  daerah  tentang  sistem  pembiayaan/penganggaran kesehatan  di  Puskesmas  Sengeti  Kabupaten  Muaro  Jambi  mengacu  kepada  peraturan menteri kesehatan no 74 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:
“oh kalau peraturan kami  mengacu kepada Permenkes 75 karna kan disitu sudah  diatur  mengenai  program-program  yang  ada  di  Puskesmas  serta pendanaan juga..”(I.1)
“ya kalau untuk peraturan regulasi dari pembiayaan dari pusat berdasarkan kemenkes 75 ini untuk semua program juga ada dari kabupaten”(I.5)
“…semua  kegiatan  perencanaan  pada  prinsipnya  dari  kita  puskesmas mengingat  sudah  diberi  keleluasaan  untuk  mengaturnyo,  yang  penting sesuai target yang ado di buku pedoman……(I.3)
“……kalau  kami  di  lapangan  yang  penting  program  jalan,  kita  usul  bae sama  pimpinan,  nanti  dibahas  di  level  yang  lebih  tinggi,  bisa  sama  kepala TU, atau pimpinan puskesmas. Yang penting program jalan…….(I.7)
Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar informan menyatakan bahwa sumber dana  yang  diterima  oleh  Puskesmas  dalam  program  perbaikan  gizi  masyarakat  berasal dari  sumber  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  Pusat  ke  Pemerintah Kabupaten  Muaro  Jambi.  Setiap  akhir  tahun  puskesmas  membuat  rencana  kegiatan untuk  menentukan  anggaran  program  gizi,  diusulkan  ke  dinas,  nanti  pihak  dinas kesehatan lah yang akan memilih prioritas masalah mana yang akan dibiayai. Selain itu anggaran  ini  pada  umumnya  digunakan  untuk  biaya  operasional  petugas,  kegiatan  di lapangan seperti akomodasi narasumber penyuluhan, konsumsi dan lain-lain, sedangkan untuk  bahan-bahan  keperluan  program  gizi  seperti  vitamin  A,  Pemberian  makanan tambahan (PMT) dan sebagainya dari pusat.
“itu  dari  sumber  dana  BOK  itu  kan,  BOK  Kabupaten  dan  pusat,  jadi dananya dari pusat terus ke pemkab, dari pemkab ke Puskesmas, …”(I-6) “Semua  mayoritas  dari  pusat,  untuk  semua  program  dari  BOK,  termasuk gizi, tapi apabila ada program gizi baru dana terpisah dengan dana program gizi di Puskesmas…”(I-2)
“….meskipun  demikian  kami  juga  dimintai  usulan  riil  apa  saja  yang mendukung  program  itu  berjalan,  cuman  skala  prioritas  tetap  dirembugkan bersamo-samo, kadang sama lintas sektoral lagi….(I-3)
“....pihak  propinsi  dan  pusat  selalu  mengiringi  program  gizi  ini,  bahkan memonitor dan memantau juga, karena program gizi ini masuk dalam skala prioritas nasional jugo…(I-5)
Hasil  wawancara  dalam  hal  ketersediaan  biaya  untuk  program  perbaikan  gizi masyarakat sudah mencukupi dalam melaksanakan pelayanan kepada sasaran dan telah memenuhi  target,  karena  komposisi  proporsi  jenis  pembiayaan  program  gizi  sudah sesuai dengan item rincian kegiatan di buktikan dengan target masing-masing program gizi sudah tercapai.
“kalau anggaran untuk program yang ada di puskesmas kan turunnya sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan di awal hal itu ada di Rencana kegiatan  jadi  pun  dana  yang  turun  sesuai  dengan  yang  kita  anggarkan tersebut” (I-5)
“….setiap  komponen  pada  program  gizi  sudah  memenuhi  target  dan pembiayaan  kami  rasa  sudah  pas,  karena  pengeluaran  biaya  untuk kebutuhan telah di sesuai kan dengan RKA, jadi semua pas sudah..”(I-6)
“semua  program  berjalan  sesuai  dengan  RKA,  kami  biasa  membuat  skala prioritas, jadi usulan itu disesuaikan dengan skala prioritas tadi, target untuk
program  gizi  masyarakat  di  puskesmas  sudah  tercapai  dengan  dana  yang tersedia, karena gizi juga masalah nasional, jadi ada dana lain untuk masalah seperti  gizi  buruk  itu  provinsi  langsung  turun  dan  dana  juga  dari provinsi”…….(I-3)
Hasil penelitian mengemukakan hambatan yang biasanya dihadapi petugas dalam manajemen pengelolaan alokasi anggaran program perbaikan gizi masyarakat ini adalah sering  terlambatnya  pencairan  dana  sehingga  menghambat  kegiatan  kelapangan  untuk penyaluran PMT.
“…mmm dananyo sering telat jadi kami kalau kelapangan yo agak telat dari waktu  yang  ditentukan,  kadang  kami  juga  makai  duit  pribadi  dulu  supaya program  dapat  berjalan  lancar,  kagek  baru  diganti  kalau  dananyo  sudah cair…”(I-5)
“…Bikin laporannyo tu nah agak ribet nian, jadinyo kadang kami agak telat nyerahin laporan, tapi selesai lah…”(I-6)
“….emang sing karena manajemen keua. ngan  agak  sedikit  rumit  makanya  sering  jugo  terjadi  keterlambatan, makanya kita siasati gimana baiknya, (I-4)
“…pada  prinsip  mengelola  keuangan  negara  ini  harus  detail  dan  rinci sehingga  nggak  bisa  sembarangan,  missal  pajak  harus  dibayar,  daftar undangan, daftar hadir, surat tugas dan sebagainya, tapi jika sudah diikuti ya enaak bae lah, emang aturannya kayak gitu, ya ikuti bae lah …”(I-3)
Berdasarkan  hasil  wawancara  sebagian  besar  informan  sering  menyebutkan bahwa  ada  alokasi  anggaran  lain  selain  dari  Pemkab  Muaro  Jambi  untuk  mendukung program  gizi,  akan  tetapi  puskesmas  disini  bukan  sebagai  pengelola  anggaran  tersebut melainkan  langsung  dari  provinsi  atau  pusat,  puskesmas  bertugas  sebagai  fasilitator saja.  Misalnya  ada  kasus  stunting  atau  gizi  buruk  pemerintah  provinsi  dan  pusat mempunyai  program  khusus  dan  alokasi  dana  khusus  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut dan tidak termasuk ke dalam alokasi dana program gizi puskesmas.
“….ya  semisal  ada  kasus  gizi  buruk  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Sengeti kami dan tim khusus langsung turun ke lapangan dengan dana khusus yang sudah dianggarkan dan dana ini di luar dari alokasi anggaran untuk program gizi puskesmas…”(I-1)
“....ya  ada  gizi  itu  bantuan  dari  pusat,  kalau  gizi  cepat…jadi  kalau  ada kejadian apapun untuk gizi cepat pusat turun..karena gizi di cover oleh pusat dan provinsi juga…”(1-7)
“....khusus gizi ini emang prioritas kapanpun ada masalah, langsung cepat, tim  surveillance  bagus,  kito  dilapangan  tinggal  jalan  bae,  semua  sudah dicover baik pusat sama provinsi, sayo tidak khawatir…(I-3)
“...kito di puskesmas cuman siapkan tim bae, ada surat tugas yang diteken kepala  puskesmas,  langsung  jalan,  masalah  biaya  itu  sudah  bagus,  apo
ditanggung  pusat  atau  provinsi,  karena  kito  ini  kan  orang  lapangan,  jalan bae ….(I-4)

## Peran  dan  Upaya  Pemegang  Program  Perbaikan  Gizi  Masyarakat  di  Puskesmas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  keterlibatan  petugas  dalam penyusunan anggaran program perbaikan gizi masyarakat terdiri dari dua orang petugas gizi satu orang sebagai pemegang program pendidikan terakhir sarjana Gizi dan satunya lagi sebagai staff program gizi pendidikan terakhir ahli madya gizi.
“…..petugas  gizi  kami  disini  ado  dua  orang  pak,  keduanya  kompeten  di bidang  gizi  karna  pendidikan  terakhir  orang  tu  memang  gizi  masyarakat, mereka  tu  lah  yang  saling  bekerjasama  buat  perencanaan  anggaran  gizi  ini barengan dengan tim lainnyo”(I-3)
“  kito  ini  ado  tim  yang  saya  penanggung  jawab,  usulan  dari  pelaksana langsung  di  puskesmas  ini  lah,  kan  dio  pasti  tahu  apa  yang  seharusnya dikerjokan, lah pengalaman di lapangan, bahkan apa yang dikerjakan setiap hari  lah  apal,  tinggal  kito  mencocokkan  dengan  aturan  keuangan  bae, terutama besaran rupiahnya, kito jugo berpedoman dengan peraturan bupati Muaro Jambi…(I-4)”
“kalau kegiatan lah ok lah, kito dikasih kewenangan nyusun dewek , cuman pimpinan  kasih  rambu-rambunya  bae,  mano  yang  boleh  dan  mano  yang tidak,  maksudnya  kan  ada  kewenangan  ini  kegiatan  ditanggung  pusat, provinsi, kabupaten dan puskesmas, kito macem itu lah setiap tahun….(I-5)
Hasil  wawancara  informan  perihal  menyusun  Rencana  Usulan  Kegiatan  (RUK) dan  Rencana  Pelaksanaan  Kegiatan  (RPK)  peran  petugas  program  perbaikan  gizi masyarakat  sangat  baik  karena  tim  menyusun  RPK  dan  RUK  secara  bersama  sesuai Standar  Pelayanan  Minimum  dan  pembagian  tugas  juga  sudah  jelas,  sehingga  masing petugas  dapat  bekerja  dengan  maksimal.  Peran  koordinator  perencanaan  pusksesmas dalam  melakukan  finalisasi  terhadap  usulan  penanggung  jawab  program,  kemudian menyusun usulan tersebut dan melaporkan ke kepala puskesmas.
“….kami  kan  tim  jadi  peran  masing-masing  tim  cukup  baik,  pembagian kerja  cukup  jelas,  kami  biasanya  membuat  RUK  dan  RPK  dulu  setelahnya dilaporkan ke kepala puskesmas….” (I-8)
“…kito  kerja  itu  sudah  ada  SOP  nya,  siapo  ngerjakan  apo,  manajemen control sama pak Kepala TU, lah berpengalaman dan padek dio itu ..(I-3)
“ emang benar kita kerja sudah lama , jadi sudah jadi budaya kerjo kami , job description sudah  jelas  kok,  tinggal  panggil  terus  diskusi  bae,  sudah ok….tiap tahunnya (I-4)”
Hasil  penelitian  menunjukan  dalam  pengelolaan  program  gizi  sewaktu-waktu apabila  ada  kasus  di  lapangan  pihak  puskesmas  khususnya  petugas  program  gizi  akan bekerjasama  dengan  perangkat  desa  agar  bisa  mengkoordinir  sasaran  dengan  baik  dan dapat bersama-sama mencari solusi dalam pemecahan masalah gizi tersebut.
“……ya  kalau  ada  pelacakan  kasus  gizi  kita  harus  bekerjasama  dengan bidan desa, kader serta perangkat desa lainnya”(I-6)
“…..iyo  biasonyo  kami  adolah  disuruh  catat  data  orang  yang  keno  gizi buruk tu, agek samo-samo orang puskesmas nemenin lah sayo tu ceritonyo untuk kasih penyuluhan ke masyarakatnyo tu…”(I-10)
“.....jiko ada kasus mendesak, langsung kito kerjoin lacak ke lapangan atau desa,  jalan  dulu,  baru  tim  bagian  administrasi  siapkan  semua  dokumen pendukung kayak surat tugas dan laporannya, yang penting cepat turun dulu ama tim lapangan, pak kades, kader dan petugas yang ada di lokasi…..(I-4)
Hasil  wawancara  terhadap  informan  menunjukkan  bahwa  jika  ada  kasus  gizi buruk,  pihak  provinsi  langsung  turun  ke  lapangan  untuk  mendata  dan  memberikan bantuan  langsung  kepada  masyarakat  tersebut.  Kemudian  dari  pihak  pemerintah kabupaten  terutama  dinas  kesehatan  juga  sering  membantu  petugas  program  gizi menjadi  narasumber  dalam  kegiatan  penyuluhan  gizi  di  masyarakat.  Petugas  dalam melaksanakan  program  gizi  masyarakat  juga  rutin  di  lapangan,  terbukti  dengan dokumentasi laporan kegiatan bahwasanya setiap petugas gizi turun kelapangan pak RT sebagai  perangkat  desa  selalu  ikut  membantu  mengumpulkan  masyarakat  dan  aktif melaporkan apabila ada masalah gizi daerah binaannya.
“….seperti  yang  kami  bilang  tadi  kalau  ada  masalah  gizi  di  wilayah puskesmas  semua  pihak  ikut  membantu  puskesmas,  seperti  pemerintah provinsi  langsung  bergerak  kasih  bantuan  dan  melakukan  pendataan,  lalu dinas kesehatan mau jadi narasumber di kegiatan penyuluhan program gizi, terus  pak RT  sama kader selalu bantu  petugas untuk  ngajak warga kumpul di satu titik, ikut nasehatin kalau ado warganyo tu yang ngeyel nian”.(I-6)
“ kito ini sudah menyatu dengan lintas sector, mulai pak camat, lurah tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama,  kalau  lah  kito  dating  pasti  mereka  dengan senang  hati  bantu  kito  ini,  apalagi  Kesehatan  itu  kan  menyangkut  nyawo, jadi enak lah kerja enak….(I-3)
Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  sedikit  hambatan  yang  dihadapi  puskesmas dalam  pelaksanaan  program  gizi  masyarakat  yaitu  masih  adanya  masyarakat  yang belum  paham  akan  pentingnya  gizi  seimbang,  lalu  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk datang dalam kegiatan penyuluhan gizi.
“…..itu  lah  yang  sering  jadi  hambatan  kami  buk,  masyarakat  ni  susah dibilangin padahal pak RT sama kader sudah ngajak warganya buat datang kepenyuluhan  tapi  masyarakat  ogah-ogahan,  banyak  alasan  mereka  untuk tidak  ikut,  tapi  untuk  masyarakat  yang  memang  peduli  akan  kesehatan datanglah mereka…”(I-5)
“…sayo  setiap  ada  info  dari  puskesmas  untuk  ngajak  warga  sayo,  sayo selalu  infokan  dan  ngajak  masyarakat  untuk  ikut  setiap  kegiatan  dari puskesmas buk, tapi cak manolah, ado  yang mau ado  yang idak buk, kami pun dak biso lah makso mereka tu…”(I-10)
“….emang ketemu masyarakat harus sabar, nggak bisa secepat dan semudah membalik  telapak  tangan,  kito  ini  dibekali  menjalankan  dan  iringi masyarakat,  bujuk  dikit-  dikit,  kagek  lama-lama  mau  lah  ikut  masyarakat ….(I-3)
“….bahkan  masyarakat  sudah  kena  pas  nya,  apapun  kegiatan  kito  pasti dibantunyo, bahkan berkorban pun mau kalau untuk Kesehatan, tinggal kito lah pade-pade bawakan diri ke masyarakat….(I-4)

## Capaian  Kinerja  Program  Perbaikan  Gizi  Masyarakat  di  Puskesmas  Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan hasil capaian kinerja program gizi masyarakat  tiga  tahun  terakhir  baik  sesuai  dengan  target  dibuktikan  dengan  laporan akhir program gizi bahwasanya pada tahun 2017-2019 capaian sesuai dengan target.
“…tiga tahun terakhir capaian kinerja kami sudah cukup baik sesuai dengan target yang sudah kami rencanakan sebelumnya” (I-6)
“….sejauh  ini  sudah  sesuailah  dana  yang  ada  dengan  program  kita  serta capaian  kinerjanya,  walaupun  dana  tidak  memenuhi  namun  target  tetap dikejar, tapi kami rasa cukuplah …”(I-3)
“….Khusus program gizi ini sama dengan program P2M agak streng dikit, jika  kita  lalai,  langsung  hari  itulah  kito  ditegurnya  oleh  kabupaten,  bahkan provinsi, tapi kareno kita lah biaso kerja  ya aman bae kito, apalagi tentang sasaran….(I-4)
Hasil  penelitian  di  atas  diperkuat  dengan  data  laporan  capaian  kinerja  program perbaikan gizi masyarakat di Puskesmas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.
Tabel. 2 Data Laporan Capaian Kinerja Program Perbaikan Gizi Indikator Status Gizi dan Kinerja Puskesmas Sengeti Target/Capaian (%) 2017 2018 2019 Persentase  balita  yang  ditimbang  yang  naik  berat badannya 65/70 87/90 90/95 Persentase  balita  ditimbang  yang  tidak  naik  berat badannya dua kali berturut-turut <5/6 <5/6 <5/6 Persentase  balita  6-59  Bulan  mendapat  kapsul vitamin A 94/94 100/100 100/100 Persentase  rumah  tangga  mengkonsumsi  garam beriodium 93/95 95/97 95/100 Persentase  kasus  balita  gizi  buruk  yang  mendapat perawatan 100/100 100/100 100/100
Hasil  capaian kinerja program  gizi  masyarakat  tiga tahun terakhir baik  dan telah mencapai target dibuktikan dengan laporan akhir program gizi bahwasanya pada tahun 2017-2019 capaian sesuai  dengan target.  Pendanaan  yang berasal  dari BOK sejauh ini sudah sangat membantu Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan.

## PEMBAHASAN Proporsi Pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
Anggaran program gizi puskesmas berasal dari sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pemerintah Pusat melewati Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan baru diserahkan ke pihak Puskesmas. Dana yang turun selama ini selalu sesuai dengan yang diajukan sebelumnya, dalam hal ketersediaan biaya untuk program perbaikan gizi masyarakat juga sudah mencukupi dalam melaksanakan pelayanan kepada sasaran dan telah  memenuhi  target  tiga  tahun  terakhir.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Muthia et al., (2019) bahwa anggaran dana berasal dari BOK dan apabila pencairan  dana  terhambat,  pembiayaan  dilakukan  dengan  dana  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN),  proporsi  pembiayaan  kesehatan  untuk  program  gizi  puskesmas  sudah memadai dan program kegiatan sudah terlaksana dengan baik.
Menurut  Suparmi  et  al., (2020)  terdapat  hubungan sistem pembiayaan  yang baik secara  statistik  signifikan  terhadap  capaian  program  dan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  semakin  meningkat.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Naftalin et al., (2020) bahwa anggaran program  yang berasal dari dana  BOK  sudah  dialokasikan  merata  dan  cukup,  namun  daya  ungkitnya  tidak maksimal  dan  belum  memenuhi  target  yang  ditetapkan.  Hal  ini  dikarenakan  petugas tidak  fokus  pada  satu  program,  sehingga  pencatatan  dan  pelaporan  kegiatan  program yang  didanai  oleh  BOK  pun  menjadi  terbengkalai  dan  kurang  baik.  Pencairan  dana BOK  sering  terlambat  bahkan  tidak  bisa  dicairkan  karena  motivasi  yang  kurang  dan malasnya pemegang program dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
Dana  program  bantuan  operasional  kesehatan  adalah  dana  APBN  dalam  bentuk Tugas  Pembantuan  dari  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Kesehatan  dalam membantu  pemerintahan  Kabupaten/Kota  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  sesuai Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM).  Sistem  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan BOK diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal  Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor:  HK.03.05/BI.3/607/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  peneliti  menemukan  bahwa  dana  BOK  program gizi  ini  kebanyakan  dipergunakan  untuk  biaya  operasional,  seperti  perjalanan  dinas petugas,  transportasi  petugas,  biaya  transportasi  dan  konsumsi  narasumber,  selain  itu seperti  penyediaan  barang  untuk  kepentingan  dari  program  gizi  itu  sendiri  adalah langsung dari pusat dan tidak termasuk ke dalam dana program gizi puskesmas tersebut, seperti penyediaan kapsul vitamin A, tambah darah dan makanan tambahan. Kemudian didapati juga pernyataan dari sebagian besar informan bahwasanya gizi adalah masalah nasional, apabila terjadi kasus gizi buruk dan stunting pemerintah pusat dan pemerintah provinsi  akan  cepat  turun  ke  lapangan  dengan  program  yang  dibawa  dari  instansi masing-masing  tentunya  mereka  mempunyai budget khusus  untuk  mengatasi permasalahan  gizi  ini  dan biaya  yang mereka punya tidak termasuk kedalam anggaran program gizi Puskesmas. Jadi kesimpulannya biaya puskesmas hanya untuk operasional program gizi saja dan selalu tiga tahun ini mencukupi, semua rincian tertera di POA dan RKA.
Hasil penelitian juga mengungkapkan hambatan yang ditemui yaitu keterlambatan pelaporan  pelaksanaan  program  diharapkan  masuk  setiap  bulan  atau  setiap  selesai kegiatan  dari  Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Muaro  Jambi,  namun kenyataanya  tidak  semua  Puskesmas  dapat  melaporkan  kegiatannya  seperti  yang
diharapkan.  Menurut  analisa  peneliti,  hal  tersebut  disebabkan  karena:  1)  tidak  semua puskesmas  mampu  melaksanakan  jadwal  sesuai  dengan  POA  yang  sudah  disusun;  2) tidak  semua  puskesmas  mampu  melakukan  pertanggung  jawaban  tepat  waktu  hal tersebut  disebabkan  oleh  rumitnya  proses  pertanggung  jawaban  yang  tidak  didukung oleh  SDM  yang  kurang  dibekali  materi  yang  cukup;  3)  sistem  pelaporan  dan pertanggungjawaban  perlu  dilakukan  penyempurnaan  tanpa  harus  mengurangi  akurasi dukungan  dokumen.  Hal  tersebut  diharapkan  bisa  mengurangi  kesulitan  dan keterlambatan pelaporan. Keterlambatan pelaporan berdampak terhadap pencairan dana untuk kegiatan berikutnya yang pada akhirnya juga dapat menghambat capaian program sesuai yang diharapkan.
Hambatan yang ditemui pada penelitian ini juga terjadi pada penelitian Naftalin et al.,  (2020)  bahwa  tidak  semua  puskesmas  mampu  menyelesaikan  laporan  tepat  waktu salah  satu  faktor  penghambatnya  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang memadai.

## Peran  dan  Upaya  Pemegang  Program  Perbaikan  Gizi  Masyarakat  di  Puskesmas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  petugas  yang  mengkoordinir  dari program  gizi  di  Puskesmas  Sengeti  terdiri  dari  dua  orang,  pertama  sebagai  pemegang program  gizi  dan  yang  kedua  sebagai  staf  program  gizi.  Dalam  hal  penyusunan  RUK dan  RPK  peran  petugas  sangat  baik  karena  tim  menyusun  RPK  dan  RUK  secara bersama  sesuai  Standar  Pelayanan  Minimum  dan  pembagian  tugas  juga  sudah  jelas. Peran koordinator perencanaan pusksesmas dalam melakukan finalisasi terhadap usulan penanggung  jawab  program,  kemudian  menyusun  usulan  tersebut  dan  melaporkan  ke kepala  pusksemas.  Hubungan  lintas  sektor  dalam  hal  program  gizi  dengan  pemerintah daerah,  perangkat  desa  setempat  sudah  terlaksana  dengan  baik,  lalu  dukungan masyarakat  juga  sudah  baik  akan  tetapi  terdapat  sedikit  hambatan  yaitu  kurangnya kesadaran  beberapa  warga  masyarakat  untuk  datang  dalam  kegiatan  penyuluhan  gizi. Beberapa  hal  penting  yang  mendukung  dalam  tercapainya  target  program  gizi  sebagai berikut:  1)  penggalangan  dukungan  kepada  lintas  sektor,  lintas  program  dan  legislatif; 2) kampanye nasional  melalui media efektif terpilih, baik  cetak maupun elektronik; 3) Pemanfaatan  kelompok  masyarakat,  kelompok  agama,  ormas,  NGO/LSM;  4) penggerakan gizi seimbang melalui sekolah; 5) meningkatkan peran Yankes, Posyandu dan Nakes (Zulfianto & Rachmat, 2017).
Petugas kesehatan dalam hal ini yaitu kepala puskesmas dan petugas program gizi di  Puskesmas  Sengeti  adalah  ujung  tombak  dalam  perencanaan  anggaran  dan pelaksanaan  program  gizi.  Peran  dan  keberadaan  mereka  dalam  program  ini  sangat menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  program  di  puskesmas  oleh  karena  itu  sangat dibutuhkan  dukungan  petugas  yang  terampil  dan  berkualitas.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  Mustara  &  Purwaningrum  (2018)  bahwa  terdapat  hubungan yang  signifikan  antara  jenis,  jumlah  dan  peran  tenaga  kesehatan  dengan  capaian indikator  kinerja  Standar  Pelayanan  minimal  bidang  kesehatan.  Penelitian  lain  dari Yuliantini et  al.,  (2018)  juga menunjukkan bahwasanya peran dari pemegang program sangat  erat  kaitannya  dengan  pencapaian  program  tersebut  dan  kemampuan  tiap  unit untuk melaksanakan SPM perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam  pelaksanaan  kegiatannya . Peran  aktif  tenaga  kesehatan  akan  sangat  mendukung terhadap  berjalannya  fungsi-fungsi  pelayanan  di  puskesmas.  Semua  jenis  personel
kesehatan  harus  menjadi  perhatian  pemimpin.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  yang serius agar fungsi organisasi seperti puskesmas dapat berjalan dengan optimal.
Susunan  pengelola  BOK  di  tingkat  Kabupaten/Kota  terdiri  dari  Kepala  Dinas Kesehatan  sebagai  ketua  pelaksana,  Seluruh  kepala  bidang  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  adalah  sebagai  anggota  serta  serta  didukung  oleh  seluruh  Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab tingkat Kecamatan dibantu oleh masing-masing penanggung jawab program di Puskesmas (BKD Provinsi Jambi, 2018) .

## Capaian  Kinerja  Program  Perbaikan  Gizi  Masyarakat  di  Puskesmas  Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
Hasil capaian kinerja program  gizi  masyarakat  tiga tahun terakhir baik  dan  telah mencapai target dibuktikan dengan laporan akhir program gizi bahwasanya pada tahun 2017-2019  capaian  sesuai  dengan  target.  Pendanaan  yang  berasal  dari  BOK  sejauh  ini sudah sangat  membantu  Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan. Hasil  penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Doren  et  al.,  (2019)  pengaruh  realisasi dana  BOK  terhadap  capaian  kinerja  program  perbaikan  gizi  masyarakat  juga menunjukkan  tanda  positif  dan  berpengaruh  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa. pemantauan  gizi  terhadap  balita  juga  meningkat  sehingga  pencegahan  masalah  gizi buruk  dapat  ditangani  dan  kasus  gizi  buruk  berkurang.  Penelitian  ini  juga  sejalan dengan  hasil  temuan  Boli  (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  3  indikator  proses  telah mencapai  target  dan  prevalensi underweight berfluktuasi,  tetapi  mencapai  target  yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
Ada hal lain yang yang ditemukan peneliti adalah puskesmas pada saat menyusun rencana didasarkan pada permasalahan kesehatan yang ada, meliputi hasil kinerja yang dicapai  pada  tahun  lalu  dan  rencana  pencapaian  target  tahun  yang  akan  datang, kenyataannya  setelah  rencana  dibuat  dan  anggaran  disusun  kemudian  diajukan,  tidak semua perencanaan yang diusulkan itu mendapatkan anggaran.
Dalam menyikapi anggaran yang tidak terpenuhi tersebut, Puskesmas mengambil langkah pertama membuat skala prioritas dan kedua kegiatan tetap dilaksanakan dengan mencari  sumber  dana  yang  lain.  Hal  ini  memperkuat  anggapan  sebelumnya  bahwa Puskesmas Sengeti mengkombinasikan pendekatan penyusunan anggaran budget based targeting dan target  based  budgeting artinya  besarnya  anggaran  telah  ditetapkan terlebih dahulu,  baru setelah itu target  dan jenis kegiatan disesuaikan dengan besarnya anggaran yang tersedia namun di sisi lain target yang harus dicapai juga telah ditetapkan terlebih  dahulu,  sehingga  puskesmas  membuat  sedikit  perubahan  yaitu  tetap melaksanakan  seluruh  kegiatan  dengan  dana  yang  ada  dengan  harapan  target-target dapat tercapai.

## SIMPULAN
Proporsi  anggaran  program  gizi  tergolong  cukup,  peran  dan  upaya  penanggung jawab  program  gizi  terlaksanakan  dengan  baik  berkat  dukungan stakeholder terkait dalam upaya pencapaian kinerja sesuai indikator SPM dan target yang ditentukan.

## SARAN
Perlunya pembekalan terhadap petugas yang mengkoordinir program gizi terlebih lagi dalam hal pembuatan laporan, sehingga hal ini dapat mempercepat pencairan dana untuk pembiayaan pelaksanaan program gizi.

## DAFTAR PUSTAKA
BKD  Provinsi  Jambi.  (2018). Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  tentang  Pembentukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi  Jambi .  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89845/pergub-prov- jambi-no-27-tahun-2018
Boli, E. B. (2020). Analisis Kebijakan Gizi dalam Upaya Penanganan Masalah Gizi di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal  Komunitas  Kesehatan  Masyarakat , 2 (1), 23–30. https://doi.org/10.36090/jkkm.v2i1.749
Doren, W. K., Regaletha, T. A. L., & Dodo, D. O. (2019). Evaluasi Program Pemberian Makanan  Tambahan  Pemulihan  (PMT-P)  terhadap  Status  Gizi  Buruk  Balita  di Puskesmas  Oepoi  Kota  Kupang. Journal  of  Community  Health , 1 (3),  111–118. https://doi.org/10.35508/ljch.v1i3.2176 Kementerian Kesehatan RI. (2018). Hasil Utama RISKESDAS 2018 . https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil- riskesdas-2018_1274.pdf
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2019). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 (Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi) .
https://gizi.kemkes.go.id/katalog/pmk-no-14-tahun-2019-tentang-pelaksanaan- teknis-surveilans-gizi.pdf
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2019). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 (Pusat Kesehatan Masyarakat) .
http://bppsdmk.kemkes.go.id/web/?select=peraturan&bid=121
Mustara, M., & Purwaningrum, S. N. (2018). Analisis Ketersediaan Tenaga Kesehatan dalam Capaian Indikator Kinerja Puskesmas. Buletin Media Informasi Kesehatan , 14 (2), 141-148. https://doi.org/10.37160/bmi.v14i2.179
Muthia,  G.,  Edison,  &  Yantri,  E.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi  Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pegang  Baru  Kabupaten  Pasaman. Jurnal  Kesehatan  Andalas , 8 (4),  100–108. https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1125
Naftalin,  F.,  Ayuningtyas,  D.,  &  Nadjib,  M.  (2020).  Analisis  Implementasi  Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK)  dengan  Cakupan  Penanganan  Komplikasi Kebidanan di Puskesmas Kota Bekasi Tahun 2019. Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA) , 6 (2), 154–164. http://dx.doi.org/10.37598/jukema.v6i2.906 Suparmi,  Maisya,  I.  B.,  Rizkianti,  A.,  Saptarini,  I.,  &  Baskoro,  A.  (2020).  Hubungan Pemanfaatan  Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  terhadap  Peningkatan Cakupan  Pemeriksaan  Kehamilan  dan  Persalinan  di  Fasilitas  Kesehatan. Jurnal Kesehatan Reproduksi , 11 (1), 79–88. https://doi.org/10.22435/kespro.v11i1.3317 Yuliantini, N. N.  D., Cantyawati, P.  L., Pratiwi,  N. W.  I.,  &  Indrayani,  N. W. (2018). Eksistensi  Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  terhadap  Peningkatan Kinerja Puskesmas  Buleleng  I Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 8 (2), 176–180. http://dx.doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19881 Zulfianto, N. A., &
Rachmat, M. (2017). Surveilans Gizi . http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp- content/uploads/2017/11/SURVAILANS-GIZI-FINAL-SC.pdf