This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online

## Anggun Lestari Suryamizon & Fauzi Iswari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: anggunmizon31@gmail.com & iswari.fauzi@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the forms of legal protection for online loan consumers. When conducting online loan transactions, many people as consumers do not know which fintech providers have registered and  fintech  companies  that  are  not  registered. People  tend  to  be  tempted  by  offers  in  the  form  of  cheap terms and fast transactions without first seeing or checking whether the fintech service has been registered or not. It is hoped that with this research, online loan consumers before making loans to always be careful in  choosing  fintech.  In  addition,  it  is  also  expected  that  consumers  if  they  do  not  really  know  in  detail about  online  loans  and  companies  that  serve  online  loans,  it  is  better  not  to  make  these  online  loan transactions.
Keywords: legal protection; online loans; breach of contract

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum kepada konsumen pinjaman online. Saat melakukan transaksi pinjaman online, masyarakat sebagai konsumen banyak yang tidak  mengetahui  perusahan  penyelenggara  fintech  yang  telah  terdaftar  dan  perusahaan  fintech  yang tidak  terdaftar.  Masyarakat  cenderung  tergiur  dengan  tawaran  berupa  persyaratan  yang  murah  dan transaksi  cepat  tanpa  terlebih  dahulu  melihat  ataupun  mengecek  apakah  layanan  fintech  tersebut  telah terdaftar  atau  belum. Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini,  konsumen  pinjaman  online  sebelum melakukan pinjaman agar selalu berhati-hati dalam memilih fintech. Selain itu, juga diharapkan kepada konsumen jika tidak benar-benar mengetahui secara detail dengan pinjaman online serta perusahaan yang melayani pinjaman online, lebih baik tidak melakukan transaksi pinjaman online tersebut.
Kata kunci: perlindungan hukum; pinjaman online; wanprestasi

## A. PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  teknologi  modern  yang  didukung  dengan  media  sosial ( social media ) membuat informasi dapat menyebar luas dan mendorong kegiatan usaha diberbagai bidang. Hal ini mempermudah pelaku usaha melebarkan sayapnya. Pelaku usaha beramai-ramai memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi usaha mereka.
Hal  ini,  didukung  pula  oleh  sebagian  sifat  manusia  modern  yang  terjangkiti  oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. 1
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  perkembangan  dan pertumbuhan ekonominya cukup pesat, khususnya di sektor bisnis. Bisnis merupakan kegiatan  organisasi  tertentu  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. 2
Maraknya  keberadan star  up ataupun  bisnis online lainnya  khusunya  yang bergerak  di  bidang  jasa  keungan  yang  disebut  dengan Fintech ( Financial  Technology ). Tentunya,  hal  ini  juga  menjadi  salah  satu  tugas  penting  dari  Pemerintah  untuk memberikan  suatu  respon  dalam  bentuk  perlindungan  hukum,  baik  itu  untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah.
Kemunculan  perusahaan-perusahaan  berbasis Fintech terutama  yang menawarkan layanan pinjam-meminjam uang atau Peer To Peer Lending (P2PL) saat ini semakin  mendapatkan  perhatian  publik  dan  regulator  di  antaranya  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Hal  tersebut  sebagaiman  tertuang  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut, mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan Fintech Peer To Peer  Lending .  Layanan  ini  merupakan  suatu  terobosan  di  mana  banyak  masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked people ) akan tetapi sudah melek  teknologi.  Layanan Fintech berbasis  P2PL  menjadi  salah  satu  solusi  terbatasnya akses  layanan  keuangan  di  tanah  air  dan  mewujudkan  inklusi  keuangan  melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan lainnya. 3
1 Absori.  (2006). “ Deklarasi  Pembangunan Berkelanjutan  dan  Implikasinya di  Indonesia ” . Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.1, Maret 2006: p. 39-52.
2 Toman  Sony  Tambunan  &  amp;  Wilson  R.G.  Tambunan.  (2019). Hukum  Bisnis .  Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 5.
3 Reynold  Wijaya . “ P2P  Lending  Sebagai  Wujud  Baru  Inklusi  Keuangan ” ,  dalam https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keu angan , diakses pada 29 Mei 2020
Pesatnya perkembangan Fintech tidak serta-merta membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan yang muncul, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau  pinjaman  online.  Mudahnya  syarat  dalam  pengajuan  pinjaman membuat  banyak  orang  tergiur  untuk  mengajukan  pinjaman,  di  mana  dengan  hanya bermodalkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Namun dari kemudahan tersebut,  konsumen  sering  terjebak  dalam  jerat  bunga  pinjaman  yang  tinggi.  Hal  ini disebabkan oleh belum adanya aturan mengenai batas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang terkadang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Banyaknya aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami konsumen pada  proses  penagihan  pinjaman  online  oleh  perusahaan  penyelenggara Fintech P2PL kini  menjadi  sorotan  publik  dan  sudah  menjadi  persoalan  serius  yang  harus  segera ditangani.  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  maupun  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  sudah  menerima  banyak  pengaduan  dari  konsumen  jasa  keuangan yang  menjadi  korban.  Dari  banyaknya  laporan  yang  masuk,  didominasi  oleh  laporan terkait  kasus  penagihan  secara  intimidatif,  penyalahgunaan  dan  penyebaran  data pribadi, hingga mencekiknya bunga pinjaman. 4
Faktor  penyebab  banyaknya  aduan  terkait  permasalahan  layanan  berbasis Fintech ini adalah karena tidak cermatnya konsumen dalam memperhatikan risiko pada saat  mengajukan  pinjaman  seperti  tidak  membaca  klausula  baku  secara  seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek  legalitas  izin  perusahaan  penyelenggara Fintech  P2PL .  YLKI  menghimbau masyarakat  agar  berhati-hati  dalam  melakukan  pinjaman  dari  perusahaan Fintech berbasis online ini  dikarenakan  banyaknya  aduan  konsumen  terkait  cara  penagihan pinjaman  yang  sering  dilakukan  dengan  cara  mengancam,  pelecehan  hingga
4 Mochammad Januar Rizki. “ Mari Kenali Mekanisme Penagihan Yang Terdapat Di Perusahaan Fintech ” dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme- penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/ , diakses pada 1 Juni 2020
penyalahgunaan data pribadi konsumen dengan mengakses kontak dan menagih lewat orang yang nomornya tersimpat di kontak konsumen. 5
Berangkat  dari  permasalahan  yang  kemungkinan  akan  menjadi  kendala  besar dalam masyarakat, maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi atau  sering  disebut  dengan cyber  crime ini  merupakan  salah  satu  hal  penting  yang dibutuhkan  didalamnya  khususnya  untuk  menjadi  penengah  dalam  menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di bidang teknologi tersebut.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui  bentuk-bentuk  upaya  perlindungan  hukum  kepada  konsumen  pinjaman online serta langkah apa saja yang bisa ditempuh pada saat terjadi wanprestasi  dalam melakukan transaksi pinjaman online.

## B. PEMBAHASAN
1. Bentuk- Bentuk Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum,  sedangkan  menurut  Philipus  M.  Hadjo  berpendapat  bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 6
Ada 4 unsur-unsur perlindungan hukum yaitu: 7
1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
5 Danang  Sugianto. “ YLKI  Sebut  Banyak  Aduan  Soal  Aplikasi  Utang  Online ” .  dalam https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online , diakses pada 1 Juni 2020
6 “ Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli ” , dalam
https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses  pada  8  Maret 2021
7 Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum diakses pada 8 Maret 2021
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.
Seiring  dengan  tumbuh  pesatnya  bisnis  layanan  keuangan  berbasis  teknologi atau  akrab  disebut Financial  Technology, tentu  harus  diimbangi  juga  dengan  hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisinis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang  menyatakan  bahwa  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.  Lebih  jelas  Pasal  6  menyatakan  bahwa  OJK  melaksanan  tugas  pengaturan dan pengawasan terhadap:
a) Kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan
b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
c) Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Peransuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Apabila  mengacu  pada  kedua  pasal  tersebut,  OJK  adalah  instansi  yang melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  tumbuh  kembangnya  industri Fintech, salah  satunya  layanan  pinjaman  uang  berbasis Fintech atau Fintech  P2PL yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. 8
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pada  layanan  pinjama  uang  berbasis Financial Tehnology atau Fintech P2PL saat ini menjadi soroan seiring dengan banyaknya aduan  di  masyarakat.  Pada  dasarnya  layanan  meminjam  uang  berbasis  teknologi  ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman  secara mudah, cepat  dan  praktis,  serta  turut  membantu  perekonomian  dengan  percepatan  inklusi keuangan berbasis teknologi.
Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelengaraan Fintech P2PL di  Indonesia  saat  ini  terdapat  peraturan  yang  mengatur  terhadap  penyelenggaraan
8 Ernasari,  dkk.  (2016). “ Pengawasan  Otoritas  Jasa  keuangan  Terhadap  Financial  Technology  ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016) ” . Diponegoro Law Journal, Vol.6, 2017
kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan  ketentuan-ketentuan  pada  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi. Peraturan OJK ini  meliputi  kelembagaan,  pendaftaran,  perizinan,  batasan  pemberian  pinjaman  dana, tata  kelola  teknologi  informasi  penyelenggara,  batasan  kegiatan,  manajemen  resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.
Dalam menghadapi pengaduan konsumen pinjaman online OJK sebagai regulator melakukan  investigasi  dalam  mengungkap  permasalahan  yang  terjadi,  dan  dari investigasi tersebut ditemukan banyaknya konsumen yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat calon konsumen pinjaman online untuk berhati- hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan pinjaman perlu  mencari  tahu  terlebih  dahulu  mengenai  izin  usaha  dari  penyelenggara Fintech P2PL yang akan dipilih, apakan legal atau tidak.
Menanggapi  permasalahan  pada Fintech  P2PL yang  saat  ini  ramai diperbincangkan, OJK telah melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dari banyaknya laporan yang merasa menjadi korban terhadap layanan Fintech P2PL ini, dan hasilnya  dari  laporan  tersebut  yang  masuk  di  OJK  adalah  konsumen  yang menggunakan  aplikasi  pinjaman  iligal  atau  yang  tidak  berizin.  Adapun  penyebab banyaknya  korban Fintech  P2PL ilegal  tersebut  berawal  dari  banyak  konsumen  yang tergiur ketika mendapatkan SMS spam maupun iklan pada saat browsing internet yang menawarkan  pinjaman online yang  menggiurkan,  dari  hal  ini  biasana  konsumen penasaran  melakuan  coba-coba  untuk  mengajukan  pinjaman  tetapi  tidak memperhatikan  syarat  dan  ketentuan  maupun  resiko  yang  akan  diterima.  Dari  hasil coba-coba  ini  ternyata  beberapa  debitur  merasa  keagihan  dan  melakukan  pinjaman kembali  namun  di  aplikasi  lain  yang  berbeda,  dan  hal  inilah  yang  menjadikan banyaknya  konsumen  mulai  terjerat  hutang  dan  akhirnya  gagal  bayar  karena  tidak hanya  mencoba  pada  satu  aplikasi  pinjaman  saja,  bahkan  ada  laporan  dimana konsumen  mengajukan  pinjaman  pada  lebih  dari  10  aplikasi  pinjaman  yang  berbeda
dimana  karena  berawal  dari  meminjam  sati  lalu  menutupinya  dengan  meminjam  di aplikasi lain dan terus menerus hingga terlilit hutang.
Pasal  1  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi  kerahasiaannya.  Sedangkan  data  perseorangan tertentu  adalah  setiap  keterangan  yang  benar  dan  nyata  yang  melekat  dan  dapat diidentifikasi,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  pada  masing-masing  individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman Fintech P2PL termasuk dalam kategori data pribadi, yang dimiliki oleh data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian pinjaman Fintech P2PL.
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat ini:
1. Perolehan dan pengumpulan
2. Pengolahan dan penganalisisan
3. Penyimpanan
4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses
5. Pemusnahan
Atas dasar Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara Fintech  P2PL sebagai mana  pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  usahanya  berbasis  sistem  elektronik diberikan  kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan  data  konsumen  sejak  data  diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara Fintech P2PL tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribdi yang baik, meliputi:
1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
2. Data  pribadi  bersifat  rahasia  sesuai  persetujuan  dan/atau  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Berdasarkan persetujuan
4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  dan penyebarluasan
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan
6. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
8. Tanggung jawab atas dari pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi
10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutahiran data priibadi
Pemilik  data  pribadi,  menurut  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  20  Tahun  2016,  berhak  atas  kerahasiaan  data  miliknya,  berhak  mengajukan pengaduan  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  data  pribadi,  berhak  mendapatkan akses  untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak  meminta  pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26.
Setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  wajib  memberitahukan  secara  tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia  data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain: 9
1. Alasan  atau  penyebab  kegagalan  perlindungan  rahasia  data  pribadi  dapat dilakukan secara elektronik
2. Harus  dipastikan  telah  diterima  oleh  pemilik  data  pribadi  jika  kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut
Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara Fintech  P2PL dikenakan  sanksi  administrasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  47  POJK Nomor  77  Tahun  2016  dari  mulai  peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan  kegiatan usaha, dan pecabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 entang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang  dilanggar  haknya  berdasarkan  ketentuan  dalam  ayat  (1)  (penggunaan  informasi
9 Jaminan Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi TerhadapPenyalahgunaan oleh Pihak Ketiga, dalam https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang- jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadapppenyalahgunaan-oleh-pihak- ketiga/0/siaran_pers diakses pada 3 Maret 2021
melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi)  dapat  mengajukan  gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebakan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

## 2. Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Selain POJK layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi  yang dapat  menjadi  payung  hukum  dalam  perlindungan  terhadap  konsumen  (debitur) teknologi  finansial peer  to  peer  lending disini  adalah  POJK  tentang  perlindungan konsumen  sektor  jasa  keuangan  dikarenakan  teknologi  finansial  berbasis peer  to  peer lending termasuk  kedalam  lembaga  pembiayaan  yang  merupakan  wewenang  dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam  Pasal  1  angka  15  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  lembaga pembiayaan  adalah  suatu  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  dalam  bentuk pembiayaan  dengan  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
Prinsip  dasar  dalam  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  menurut Pasal  2  POJK  tentang  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan    ini  menerapkan prinsip-prinsip:
a. transparansi
b. perlakuan yang adil
c. keandalan
d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
e. penanganan  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  untuk  konsumen  secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.
Mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen  (debitur),  disebutkan  bahwa penyelenggara  tetap  bertanggung  jawab  kepada  pengguna  yang  berarti  baik  pemberi pinjaman  maupun  penerima  pinjaman  jika  terjadi  sengketa  antara  kedua  belah  pihak termasuk  adanya  tindakan  risiko  gagal  bayar  oleh  penerima  pinjaman,  maka
penyelenggara  wajib  menengahi  dan  menjadi  perantara  antara  kedua  belah  pihak dengan  penyelesaian  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau.  Dalam  POJK  ini juga menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan untuk memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan juga kemampuan dari konsumen (debitur) pengguna layanan dengan produk/atau layanan yang ditawarkan kepada para konsumen.
Aturan  tersebut  menunjukkan  bahwa  perlindungan  yang  harus  dilakukan  agar tidak  terjadi  kerugian  dalam  sektor  jasa  keuangan  adalah  adanya  peran  penting  dari penyelenggara peer  to  peer  lending yang  harus  menggunakan  pola  tahapan  risiko  dan produk  yang  sesuai  untuk  penggunanya.  Mengingat  layanan  pinjam  meminjam  ini berbasis  pada  teknologi  informasi  yang  menggunakan  media  elektronik,  dan  juga dokumen-dokumen serta bukti semuanya yang digunakan merupakan bukti elektronik dan  bukan  bukti  otentik  yang  dibuat  tertulis  yang  selama  ini  biasa  digunakan. Dokumen  elektronik,  sertifikat  elektronik  serta  tanda  tangan  Eelektronik  merupakan kunci dari perjanjian ini.
Pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan  dan/atau  pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk  kepentingan  pelaku  usaha  jasa keuangan.  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  perlindungan  konsumen  atau  pengguna dalam  sektor  jasa  keuangan  dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  penyelenggara menimbulkan  kesalahan  atau  kelalaian  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pengguna layanan. Jadi penyelenggara tidak serta merta memberikan semua tanggungan kepada pengguna apabila terjadi kesalahan dalam bentuk kesalahan dalam situs penyelenggara.
Dalam hal  ini pemerintah telah memberikan perlindungan bagi konsumen atau pengguna bahwa dalam seluruh sektor keuangan, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme dan penyelesaian pengaduan pengguna  apabila  pengguna  memiliki  aduan  dalam  pelayanan  yang  dilakukan Penyelenggara.  Dalam  Pasal  34  POJK  ini  dinyatakan  bahwa  seorang  Pelaku  Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala dan rutin atas adanya suatu  aduan  dari  konsumen  (pengguna  layanan peer  to  peer  lending )  dan  harus menyerahkan  pula  tindak  lanjut  atas  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  yang
dimaksud  kepada  otoritas  jasa  keuangan,  dalam  hal  ini  kepala  eksekutif  yang melakukan pengawasan atas kegiatan pelaku jasa keuangan.
Perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK ini menyatakan  bahwa ada 2 cara bentuk pengawasan yaitu:
a. Pengawasan  Pengendalian  Internal  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  47  sampai dengan Pasal 50.
b. Pengawasan  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dari  Pasal  51 sampai dengan 52.
Aspek perlindungan hukum yang diatur pada POJK terkait peer to peer lending ini mengatur mengenai prinsip dasar perlindungan pengguna antara lain:
a. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
b. Penyelenggara juga wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana  dalam  bahasa  Indonesia  yang  mudah  dibaca  dan  dimengerti  oleh pengguna dalam setiap dokumen elektronik.
c. Penyelenggara  wajib  memiliki  standar  prosedur  operasional  dalam  melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik.
d. Penyelenggara  dilarang  dengan  cara  apapun,  memberikan  data  dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga.

## C. PENUTUP
Perlindungan  hukum  terhadap  debitur  teknologi  finansial  berbasis peer  to  peer lending belum  memiliki  aturan  khusus  dalam  bentuk  perundang-undangan.  Namun terdapat  dalam  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  diatur  berdasarkan  perlindungan hukum  secara preventif dan represif. Perlindungan  hukum  secara preventif bertujuan untuk mencagah terjadinya sengketa dan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan sesuai dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

## DAFTAR PUSTAKA
Absori. (2006). “ Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia ” . Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.1, Maret 2006.
Ernasari,  dkk.  (2016). “ Pengawasan  Otoritas  Jasa  keuangan  Terhadap  Financial Technology  (  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK/01/2016) ” . Diponegoro Law Journal, Vol.6, 2017
Toman Sony Tambunan & amp; Wilson R.G. Tambunan. (2019). Hukum Bisnis . Jakarta: Prenadamedia Group.
Sumber Lain:
Danang  Sugianto. “ YLKI  Sebut  Banyak  Aduan  Soal  Aplikasi  Utang  Online ” .  dalam https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal- aplikasi-utang-online , diakses pada 1 Juni 2020
Hakikat  Pentingnya  Perlindungan  dan  Penegakan  Hukum,  diterima  dari https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan- penegakan-hukum diakses pada 8 Maret 2021
Jaminan  Perlindungan  Data  Pribadi,  Kominfo  Beri  Sanksi  TerhadapPenyalahgunaan oleh  Pihak  Ketiga,  dalam https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran- pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo- beri-sanksi-terhadapppenyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers diakses pada 3 Maret 2021
Mochammad  Januar  Rizki. “ Mari  Kenali  Mekanisme  Penagihan  Yang  Terdapat  Di Perusahaan Fintech ” dalam
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali- mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/ ,  diakses  pada  1  Juni
2020 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, dalam
https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 8 Maret 2021
Reynold  Wijaya . “ P2P  Lending  Sebagai  Wujud  Baru  Inklusi  Keuangan ” ,  dalam https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai. wujud.baru.inklusi.keuangan , diakses pada 29 Mei 2020

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE)
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)