## “LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DITINJAU
DARI  PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DANA DESA
(studi kasus di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser Kaltim)”
Fransiska Sinaga, S.H dan Yatini, S.H., M.H.

## ABSTRAK
Desa  Sunge  Batu  yang  terletak  Kecamatan  Paser  Balengkong  Kabupaten  Paser merupakan  salah  salah  satu  daerah  otonom  yang  ada  di  Kalimantan  Timur dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan  terus  berupaya  meningkatkan  ADD  kepada  desa  yang  dapat  dipergunakan  untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan urusan rumah tangganya. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim pelaksana desa secara berjenjang kepada Tim fasilitasi tingkat kecamatan  dan  Tim  fasilitasi  tingkat  Kabupaten. Oleh  karena pelaporan  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  ADD  yang  dilaksanakan  secara  berjenjang,  mulai  dari tingkat desa sampai ketingkat kabupaten dengan begitu Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengelolaan ADD terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan  secara  tertib.  Dalam  hal  pengelolaan  ADD  yang  dalam  pelaksanaannya seharusnya untuk pembangunan fisik sesuai dengan APBDesa/ADD Tahun Anggaran 2011 di  duga  terdapat  penyelewengan  dana,  maka  Kepala Desa  Sunge  Batu  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa tersebut telah ditahan dan telah melakukan proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Maka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sehingga  perlu  untuk  dikaji  dan  dianalisa bagaimana  sebenarnya  pengelolaan  ADD  pada tingkat implementasi di lapangan.
Kata kunci: Pertanggung jawaban Keuangan Desa, Implementasi PERDA Kab. , Pemerintahan Desa.

## ABSTRACT
Sunge Batu village located in Balengkong Paser Paser  Regency  is  one  of  the autonomous regions in East Kalimantan to implement the principles of local autonomy by trying  to  optimize  the  potential  of  the  village  with  trying  to  optimize  the  potential  of the village by the implementation of clean government. A tangible manifestation of the help and promote the participation of village government is constantly working to improve the ADD to  villages  that  can  be  used  to  support  the  administration  and  household  affairs. ADD implementation  shall  be  reported  by  the  village  implementation  team  in  stages  to  the facilitation  team  facilitation  teams  at  the  district  level.  Therefore,  reporting  and management responsibilities ADD implemented in stages, starting from the village to the district level, so the Village Sunge Batu subdistrict Paser Balengkong Paser in the Report Accountability (LPJ) management of ADD there is a problem that is LPJ incomplete and financial administration yet done in an orderly manner. In terms of management of ADD, the  implementation  is  supposed  to  development  in  accordance  with  APB  Village  /  ADD Fiscal Year 2011 in the suspect there is misappropriation of funds, the village chief Sunge
Stone as the highest authority in the village had been arrested and had done the judicial process in the Corruption Court Samarinda , Then the liability for the financial management of  the  village,  especially  the  Village Sunge Batu  subdistrict Paser Balengkong  Paser Regency  is  not  in  accordance  with  the  applicable  provisions  (accountability  of  financial management of villages) that need to be studied and analyzed how the actual management of ADD in its implementation in the field.
Keywords: Management Rural Finance, implementation PERDA, Village Government.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Transisi yang terjadi di Indonesia menghasilkan 2 (dua) proses politik yang berjalan secara stimulan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dengan pergeseran  format  pengaturan  politik  diarea  lokal  maupun  nasional,  yaitu  dari  pengeturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik.
Secara  teoritis  desentralisasi  diharapkan  akan  menghasilkan  2  (dua)  hasil  yang  nyata yaitu, pertama: mendorong  peningkatan  partisipasi,  prakarsa  dan  kreatifitas  masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan  memanfaatkan  sumberdaya  dan  potensi  yang  tersedia  di  masyrakat-masyarakat daerah; kedua, memperbaiki  alokasi sumber  daya  produktif  melalui  pergeseran  peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena  itu  otonomi  desa  benar-benar  merupakan  kebutuhan  yang  wajib  diwujudkan. Penerapan  otonomi  bagi  desa  akan  menjadi  kekuatan  pemerintah  desa  untuk  mengurus, mengatur,  dan  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri.  Namun  juga  bertambah  pula beban  tanggung  jawab  dan  kewajiban  desa.  Penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut  tetap harus  dipertanggung  jawabkan.  Pertanggung  jawaban  yang  dimaksud  adalah  pertanggung jawaban pengelolaan anggaran desa.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan berlakunya Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  telah    diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  telah  membawa perubahan  yang  sangat  mendasar,  khususnya  dari  aspek  menajemen  pemerintahan  yang dijalankan. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan adanya pengakuan secara hukum dan  administratif  akan  otonomi  desa  yang  secara  kultural  menyatu  dengan  nilai-nilai administrastif dalam pola manajemen pemerintahan modern.
Sejalan dengan pengakuan secara hukum dan administratif akan otonomi yang dimiliki, maka  dalam  rangka  penguatan  otonomi  desa,  Pemerintah  Daerah  mengembangkan  pola pendanaan  langsung  kepada  desa  melalui  skema  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Hal  ini didasarkan  pada  realita  bahwa  sebagai  pilar  otonomi  daerah,  Desa  semakin  membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah.  Disisi  lain,  praktik-praktik  pembangunan  yang  ada  selama  ini,  cendrung  kurang memberdayakan masyarakat desa dalam konteks kemandirian yang utuh. Pembangunan desa secara  fisik  memang  meningkat,  namun  tidak  serta  merta  membangkitkan  semangat kemandirian, sebaliknya tercipta ketergantungan karena pembangunan desa sebagian besar ditentukan dari luar. Melalui ADD ini pemerintah daerah mencoba membangkitkan lagi nilai- nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh pada masyarakat untuk mengelola pembangunan di wilayahnya.
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalam mekanisme pengumpulan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang Tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalam pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang  berarti  bahwa  pendanaan  mengikuti  fungsi  pemerintahan  yang  menjadi kewajiban  dan  tanggung  jawab  masing-masing  tingkat  pemerintahan  dengan  konsekuensi desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengingatkan adanya dana perimbangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan ADD.
Pasal 18 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan  bahwa  ADD  merupakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) yang kemudian diserahkan kepada daerah melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Oleh karena itu ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan  Negara.  Ketentuan  penting  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  desa penerima ADD adalah memasukkan dana anggaran tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  Ini  dimaksudkan  agar  pertanggungjawaban  ADD  menyatu dengan  pertanggungjawaban  APBdesa.  Melalui  mekanisme  ini  pertanggungjawaban  ADD dapat  terjamin  karena  APBDes  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  (Perdes)  dan  wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Negara.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diarahkan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahtraan  masyarakat  melalui  penetapan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  sesuai dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat.  Pembangunan  desa  adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan desa bersifat multi sektoral yang menyangkut semua segi kehidupan masyarakat , oleh karena itu mengharuskan agar pembangunan desa dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Sejalan dengan itu, maka dalam penyelnggaraan pembangunan desa diperlukan perorganisasian yang mampu  menggerakkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa  serta melaksanakan admnistrasi pembangunan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan  emosional  yang  tidak  dapat  dipertangungjawabkan  pelaksanaannya.  Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pememerintahnya telah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendukung  pelaksanaan  pembangunan.  Struktur  organisasi  pemerintah  desa  terdiri  atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat  desa  mengemban  tugas  dan  kewajiban  pemerintahan  dan  pembangunan  desa. Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan dan pembangunan  desa  serta  ketertiban.  Menurut  Dr.  Taliziduhu  Ndraha  hak,  wewenang,  dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perhayatan dan pengamalan pancasila, membina  politik  dalam  negeri  dan  pembinaan  kesatuan  bangsa  sesuai  dengan  garis kebijakan pemerintah,
2. Membina  ketentraman  dan  ketertiban  wilayah  sesuai  dengan  garis  kejaksanaan  yang dilakukan oleh pemerintah,
3. Meningkatkan  koordinasi  terhadap  segala  kegiatan  masyarakat,  baik  didalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,
4. Memimpin  pemerintahan  desa  dan  melaksanakan  segala  yang  dibebankan  oleh pemerintah yang lebih atas,
5. Mengusahakan  terus-menerus  agar  segala  peraturan  yang  dikeluarkan  ditaati  oleh penduduk desanya,
6. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegatan masyarakat dan/atau organisasi- organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan 1 .
1 Ndraha Taliziduhu, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa , Penerbit Bumi Akasara,Jakarta,2003, Hal.76
Kepala  desa  pada  dasarnya bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  desa  yang  didalam tata  cara  dan  prosedurnya,  pertanggungjawabannya  disampaikan  kepada  Bupati  atau Walikota  melalui  Camat.  Kemudian  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa,  kepala  desa berkewajiban  memberi  keterangan  laporan pertanggungjawabannya  kepada  masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Namun dalam hal ini tetap akam memberi  peluang  kepada  masyarakat  melalui  badan  permusyawaratan  desa  untuk menanyakan  dan/atau  meminta  keterangan  lebih  lanjut  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  yang  dimaksud.  Penyelenggaraan  tugas  dan  kewajiban pemerintah desa secara umum tidak hanya menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga sendiri  tapi  juga  tugas-tugas  lain  yang  dibebankan  oleh  pemerintah  diatasnya  baik  dalam rangka  pelaksanaan  dekonsentrasi,  desentralisasi,  maupun  tugas  pembantuan. Kepala  desa pada  dasarnya  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  desa  yang  didalam  tata  cara  dan prosedurnya,  pertanggungjawabannya  disampaikan  kepada  Bupati  atau  Walikota  melalu Pemberian  ADD  dari  pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  kepada  desa-desa diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2011 secara Yuridis pengaturannya ditetapkan  pada  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh tim pelaksana desa secara berjenjang kepada tim fasilitasi tingkat kecamatan  dan  tim  fasilitasi  tingkat  Kabupaten.sistem  pertanggungjawaban  baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas  sehingga  prinsip  akuntabilitas  benar-benar  dapat  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa samapi ketingkat kabupaten. Tingkat desa yaitu bahwa tim pelaksana desa  wajib  menyampaikan  laporan  bulanan  penggunaan  ADD  mencakup  perkembangan pelaksanaan  dan  penyerapan  dana  dengan  menggunakan  Form  yang  telah  ditetapkan. Disamping  itu  pada  setiap  tahap  pencairan  ADD  tim  pelaksana  desa  wajib  menyampikan laporan  kemajuan  fisik  yang  merupakan  visualisai  kemajuan  kegiatan  fisik  kepada  tim fasilitasi  kecamatan.  Sementara  itu  pertanggungjawaban  ADD  terintegrasi  dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
Besaran  ADD  yang  diberikan  kepada  Desa  Sunge  Batu  TA  2011  sebesar  Rp. 873.778.390,86- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus  Sembilan  puluh  koma  delapan  puluh  enam  sen)  yang berasal  dar  dana  APBD  II Kabupaten  Paser  Kalimantan  Timur.  Dengan  memperhatikan  besaran  ADD  untuk  Desa Sunge Batu tersebut pemerintah Kabupaten Paser berharap penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan  dengan  optimal.  Namun  di  Desa  Sunge  Batu Kecamatan Paser  Balengkong Kabupaten  Paser  dalam  Laporan  Pertanggung  jawaban  (LPJ)  pengelolaan  ADD  terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib. Dalam hal pengelolaan ADD yang dalam pelaksanaannya seharusnya Camat.
Kemudian  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa,  kepala  desa  berkewajiban memberi  keterangan  laporan  pertanggungjawabannya  kepada  masyarakat,  menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Namun dalam hal ini tetap akam memberi peluang kepada  masyarakat  melalui  badan  permusyawaratan  desa  untuk  menanyakan  dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Penyelenggaraan tugas dan kewajiban pemerintah desa secara umum tidak hanya menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga sendiri tapi juga tugas-tugas lain yang dibebankan  oleh  pemerintah  diatasnya  baik  dalam  rangka  pelaksanaan  dekonsentrasi, desentralisasi, maupun tugas pembantuan.
menggunakan Form yang telah ditetapkan. Disamping itu pada setiap tahap pencairan ADD  tim  pelaksana  desa  wajib  menyampikan  laporan  kemajuan  fisik  yang  merupakan visualisai  kemajuan  kegiatan  fisik  kepada  tim  fasilitasi  kecamatan.  Sementara  itu pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
Besaran  ADD  yang  diberikan  kepada  Desa  Sunge  Batu  TA  2011  sebesar  Rp. 873.778.390,86- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga
ratus  Sembilan  puluh  koma  delapan  puluh  enam  sen)  yang  berasal  dar  dana  APBD  II Kabupaten  Paser  Kalimantan  Timur.  Dengan  memperhatikan  besaran  ADD  untuk  Desa Sunge Batu tersebut pemerintah Kabupaten Paser berharap penyelenggaraan pemerintah desa dapat  berjalan dengan optimal. Namun di Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten  Paser  dalam  Laporan  Pertanggung  jawaban  (LPJ)  pengelolaan  ADD  terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan secara  tertib.  Dalam  hal  pengelolaan  ADD  yang  dalam  pelaksanaannya  seharusnya  untuk pembangunan  fisik  sesuai dengan  APBDesa/ADD Tahun  Anggaran  2011  di  duga  terdapat penyelewengan dana, maka Kepala Desa Sunge Batu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di  desa  tersebut  telah  ditahan  dan  telah  melakukan  proses  peradilan  di  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi Samarinda.
Ditinjau  dari  hal  tersebut  maka  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa, khususnya Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sehingga perlu untuk  dikaji  dan  dianalisa  sebagaimana  sebenarnya  pengelolaan  ADD  pada  tingkat implementasi di lapangan.

## B. Permasalahan
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pertanggungjawaban kepala desa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa ditinjau  dari  Peraturan  Daerah  Penajam  Paser  Utara  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang Alokasi Dana Desa ?
2. Bagaimana kendala pertanggungjawaban kepala desa terhadap laporan keuangan desa ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban  Kepala  Desa  terhadap  penggunaan Alokasi Dana Desa yang ditinjau dari segi hukum administrasi Negara
2. Untuk  mengetahui  siapa  saja  yang  bertanggung  jawab  terhadap  suatu  laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai  sumbangan  pemikiran  bagi  perkembangan  ilmu  hukum  dalam  bidang  hukum administrasi  Negara  terkait  dengan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa khususnya di desa Sunge batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser
2. Sebagai referensi atau acuan bagi peneliti berikutnya yang sama kaitannya dengan yang penulis teliti.

## BAB II METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  ialah  Penelitian  Yuridis  Normatif.  Menurut  Amiruddin,SH, M.Hum  dan  Zainal  Asikin,  SH,  SU  suatu  analisis  yuridis normatif  pada  hakikatnya menekankan  pada  metode  induktif  tata  kerja  penunjang.  Analisi  normatif,  terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data dan penelitian.
2. Sumber Data
a. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  terkait  dengan  obyek penelitian  dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian meliputi:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  14  Tahun  2009  tentang Sumber Pendapatan Desa
9. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang Alokasi Dana Desa
10. Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.
b. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi  publikasi tersebut  merupakan  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer.
c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan ekslopedia hukum.
3. Teknik Pengumpulan data
Tujuan dari pada metode pengumpulan data ini adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan judul atau permasalahan yang diambil seperti yang tercantum dalam materi atau bahan penelitan. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan maka sebagai metode pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu suatu kajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber  dan  publikasi,  baik  itu  berupa  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Pelaksanaannya ditempuh dengan cara :
1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dimana bahan hukum itu akan diperoleh.
2) Menginventarisasi (pencatatan dalam bentuk daftar) bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang  telah  disiapkan  secara  khusus  dengan  pemberian  tanda  pada  sumber  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  berdasarkan  klasifikasi  sumber  bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4) Menganalisa  semua  bahan  hukum  yang  diperoleh  itu  sesuai  dengan  masalah  dan tujuan penelitian.
b. Wawancara, yaitu berupa penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan  langsung  atau  berhadapan  secara  fisik  kepada  pihak  yang  menjadi  subjek penelitian  guna  mendapatkan  data  yang  akurat.  Disini  penulis  melakukan  wawancara bebas terpimpin secara langsung terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  untuk  membantu  agar  materinya  tidak keluar dar pada permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dilakukan kepada aparatur atau pejabat di instansi pemerintahan yaitu kepada :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.
4. Analisa Data
Analisa data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif  yaitu menyajikan  data  dalam  bentuk  deskriptif  dan  menganalisanya  secara  kualitatif.  Adapun tahapan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut:
a. Data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan urutan permasalahan yang diteliti b. Setelah mengklasifikasikan data, selanjutnya data tersebut disistimasikan.
c. Setelah  data  disistimasikan,  kemudian  data  yang  ada  dianalisa  untuk  dijadikan  dasar dalam membuat suatu kesimpulan.

## BAB III PEMBAHASAN
A. Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa  Ditinjau  Dari  Peraturan  Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa
Secara umum dasar hukum adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentan Pedoman Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Namun  didalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah Kabupaten/Kota  mengenai  ADD  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Bupati, sedangkan di desa pengaturan tentang ADD terdapat didalam APBDes yang dimuat dalam peraturan desa.
Dalam  pasal  212  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah berbunyi : (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  desa  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban,  (2)  hak  dan kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  (1)  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  dan pengelolaan keuangan desa. (3) sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a) pendapatan asli desa,
b) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
c) bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota,
d) bntuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,
e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Pasal  (4)  Belanja  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diunakan  untuk mendanai  penyelenggaraan  pemrintahan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  (5) pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yan  dituangkan  dalam  peraturan  desa  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  (6) pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupai/Walikota dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan.
Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa ADD merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ADD termasuk dalam keuangan desa. Di dalam keuangan  desa terdapat pendapatan dan belanja desa, sehingga  dibutuhkan pengelolaan  terhadap  keungan  desa  tersebut.  Belanja  desa  dalam  ketentuan  desa  tersebut digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemrintahan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Sehingga  ADD  tadi  termasuk  pendapatan  desa  yang  nantinya  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pengelolaan  ADD  di  Desa  Sunge  Batu  Kecamatan  Paser  Balengkong  Kabupaten Paser  belum  berjalan  sesuai  dengan  Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah sehingga belum memenuhi prinsip pertanggungjawaban. Hal tersebut dapat  diketahui  dari  jumlah  keseluruhan ADD  yang  didapat  Desa  Sunge  Batu  Kecamatan Paser  Balengkong  Kabupaten  Paser  Pada  Tahun  2011  Rp.  872.478.390,86- (delapan  ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah koma delapan puluh enam sen) dimana dari jumlah tersebut 30% (tiga puluh persen)nya untuk biaya operasional desa dan jumlah yang 70% (tujuh puluh peren)nya untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser. Hal tersebut didukung  telah  dilaporkannya  LPJ  atas  Penggunaan  ADD  Tahun  2011  Desa  Sunge  Batu Kecamatan  Paser  Balengkong  Kabupaten  Paser  yang  tidak  falid  dan  telah  dilakukan
pemeriksaan  terhadap  kepala  desa  dan  sekretaris  desa  sebagai  pejabat  desa  yang bertanggungjawab atas pengunaan keuangan desa.
Hal tersebut  diatas  lebih  diperjelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa. Dalam pasal 71 ayat (2) hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 72 ayat  (1) huruf  d  menjelaskan  Alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pasal 72 ayat (4) menjelaskan bahwa : alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d palin sedikit 10% (sepuluh persen) dari  dana perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus.  Dana  dari  kabupaten/kota  diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk keiatan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan daerah di Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa.  Dalam  pasal  8  Peraturan  Daerah  Penajam  Paser  Utara  tentang  Alokasi  Dana  Desa, berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  ADD,  menyebutkan  :  pertanggungjawaban  ADD terintegrasi  dengan  pertanggungjaaban  APBDes,  sehingga  bentuk  pertanggungjawabannya adalah  pertanggungjawaban  APBDes.  Peraturan  Daerah  Penajam  Paser  Utara  Nomor  13 Tahun  2009  tentang  Alokasi  Dana  Desa  pasal  9  tentan  pelaporan,  bahwa  :  pelaporan  atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai tentang pelaporan, menayatakan : pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut ;
a) Laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
b) laporan akhir  dari  penggunaan  ADD  mencakup  erkembangan  pelaksanaan  dan penyerapan  dana,  masalah  yang  dihadapi  dan  rekomendasi  penyelsaian  akhir penggunaan ADD.
Mengelola ADD di Desa Sune Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser sama  artinya  dengan  mengelola APBDes  dikarenakan  ADD  tersebut  menjadi  bagian  yang menyatu  di  dalam  APBDes.  Dalam  penelolaannya  semua  proses  harus  dijalankan  melalui musyawarah  desa.  Mulai  dari  menggali  kebutuhan,  pengawasan, dan  evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membagun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat desa.
Pengelolaan  ADD  di  Desa  Sunge  Batu  Kecamatan  Paser  Balengkong  Kabupaten Paser menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan  pengelolaan  APBDes  di  desa  tersebut.  Penelolaan  ADD  belum  mengikuti  prinsip- prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  salah  satu  prinsip  tersebut  adalah akuntabilitas (pertanggungjawaban).
Prinsip pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  ADD  di  Desa  Sunge  Batu Kecamatan  Paser  Balengkong  Kabupaten  Paser  diartikan  dalam  keseluruhan  proses penggunaan  ADD,  mulai  dari  tahap  usulan  peruntukannya,  pelasanaan  sampai  dengan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sesuai denan APBDes/ Alokasi Dana Desa kepala desa seabai pihak yang bertanggunjawab  atas  penggunaan  ADD  tidak  melakukan  sesuai  dengan  prosedur,  dimana kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  fisik  sesuai  APBDes/ADD  Tahun  anggaran 2011 kepala desa tidak melakukan pelelangan umum melainkan pemilihan langsung dengan menunjuk langsung aparatur pemerintah desa yang dalam pelaksanaannya tanpa dilengkapi dengan surat perintah kerja (SPK). Dalam keiatan pembangunan fisik juga terdapat penyalah gunaan keuangan yang dilakukan oleh kepala desa sunge batu.
Tingkat  pertanggungjawaban  dalam  implementasi  pengelolaan  ADD  dimulai  dari tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap  pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan  Peraturan  Daerah  Penajam  Paser  Utara  Nomor  13  Tahun  2009  tentang  Alokasi Dana Desa (ADD) menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD diseluruh desa yang ada diwilayah Penajam Paser Utara harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Pengelolaan  ADD  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
b. Seluruh keiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat di desa;
c. Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertangungjawabkan  secara  administratif,  teknis,  dan hukum;
d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan dikendalikan.
Tujuan dari ADD sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa yaitu;
a. meninkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam  melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya,
b. meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian  pengembanan  secara  partisipasi  sesuai  dengan potensi desa,
c. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Peajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, disebutkan mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana ADD yaitu pertanggungjawaban  penggunaan  ADD  dilakukan  secara  terintergrasi  dengan  APBDes. Bentuk  pertanggungjawabannya  adalah  penyampaian  keterangan  pertanggunjawaban APBDes  dalam  forum  rapat  BPD  dan  dilaporkan  kepada  Bupati  melalui  Camat.  Surat Pertangggun  Jawaban  (SPJ)  pelaksanaan  kegiatan  ADD  dibuat  oleh  pemerintah  desa kemudian dilaporkan kepada bupati Paser.
Dalam  pengelolaan  ADD  tidak  sesuai dengan  prinsip  akuntabilitas  ditinjau  dari ketentuan  yang  ada  dalam  Peraturan  Daerah  Penajam  Paser  Utara  Nomor  13  Tahun  2009 tentan  Alokasi  Dana  Desa  maka  akan  dikenakan  sanksi.  Penerapan  sanksi  merupakan konsekuensi  logis  dari  penegakan  prinsip  akuntabilitas  yang  bertujuan  untuk  menghukum yang  salah  dan  membangun  rasa  tanggun  jawab  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan pengelolaan  ADD.  Penerapan  sanksi  hukum  yang  dikenakan  kepada  seluruh  pelaku  ADD yang  terbukti  menyalahkan  wewenang  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  yang mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
B. Kendala Dalam Pertanggungjawaban Kepala Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa.
Pemerintah Penajam Paser Utara terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Dana Alokasi Desa (ADD). Kemampuan desa dalam mengelola dana  untuk  pembangunan  desa  merupakan  pencerminan  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah yang baik. Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui  factor-faktor  alami  umtuk  mengetahui  keadaan  dan  potensi  yang  ada  di  suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.
d. Terkait dengan hal pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD di dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
e. meninkatkan  pemerataan,  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha  bagi masyarakat desa,
Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), pasal 23 ayat (1) pertanggungjawabana ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggunjawabannya adalah pertanggung- jawaban APBDesa; ayat (2) bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
a. Laporan berkala yaitu : laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat  secara  rutin  setiap  bulannya.  Adapun  yang  dimuat  dalam  laporan  ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
b. Laporan  akhir  dari  penggunaan  alokasi  dana  desa  mencakup  perkembanan pelaksanaan  dan  penyerapan  dana,  masalah  yang  dihadapi  dan  rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD
Ayat (3) penyampaian laporan sebaaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur structural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap, ayat (4) tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah secara bertahap melaporkan kepada bupati cq. Tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota, ayat (5) pembiayaan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pendampingan  maka  tim  pendamping sebagaiman dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar Alokasi Dana Desa (ADD).
Membuat  laporan  pertanggunjawaban  merupakan  kewajiban  kepala  desa  sebagai orang yang bertanggungjawab atas keaungan desa dan juga dana ADD, hal ini dilakukan agar penggunaan dana ADD dapat dilihat apakan dana yan digunakan sudah tepat pada porsinya dan juga demi ketertiban administrasi.
Dalam penelitian penulis dan wawancara terhadap responden yaitu pegawai Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Provinsi  Kalimantan  Timur  Bapak  Nurdin menyatakan kendala-kendala yang umumnya dihadapi kepala desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa/ alokasi dana desa adalah sebagai berikut :
1. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat desa yan masih rendah, dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan  desa  dan  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pembuatan  laporan pertanggung  jawaban  keuanan  desa  yan  mana  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawaban  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
2. Adanya kepala desa yang tidak mengerti dalam membuat laporan pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  peraturan  daerah.  Hal  ini dikarenakan kurangnya pelatihan yang diberikan terhadap kepala desa.
3. Kurangnya  pengawasan  dari  aparat  pemerintah  yang  bertugas  mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mendapat kesulitan.
4. Tidak adanya pelatihan bagi kepala desa yang baru mejabat dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga mengakibatkan kepala desa tidak mengerti tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban. 2
Dari  beberapa  kendala  yang  dialami  kepala  desa  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawaban  tersebut  menurut  hemat  penulis  sebaiknya  pihak  Pemerintah  lebih
2 Wawancara dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur bapak Ari Dwikora Tono
intensif  dalam  pengawasan  atau  penyuluhan  terhadap  kepala  desa agar  dalam  pembuatan laporan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  ketentaun  yang  belaku  sehingga  tidak  terjadi kesalahan  dan  sesuai  dengan  apa  yang  dilapangan,  juga  dalam  pemberian  anggaran  ADD pemerintah juga harus melihat peruntukan yang direkomnedasikan oleh kepala desa apakan dana yang direkomendasikan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa atau tidak.

## BAB IV PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diatas, maka kami menyimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam  hal  pertanggunjawaban penggunaan  ADD  bentuk  pelaporannya  terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah peranggungjawaban APBDes. Yang mana dalam pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD,  laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD  yang  dibuat  secara  rutin  tiap  bulannya  adapun  yang  dimuat  dalam  laporan  ini adalah  realisasi  penerimaan  ADD,  dan  realisasi  belanja  ADD.  Laporan  akhir  dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.
2. Pertanggungjawaban kepala desa dalam pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD terdapat beberapa kendala yang dialami, antara lain yaitu : (1) Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat desa yan masih rendah, dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan desa dan yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan pertanggung jawaban keuanan desa  yan  mana  dalam  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  harus  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  (2)  Adanya  kepala  desa  yang  tidak mengerti  dalam  membuat  laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksudkan dalam  peraturan  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pelatihan  yang  diberikan terhadap kepala desa. (3) Kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah yang bertugas mengawasi  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  sehingga  dalam  pembuatan  laporan pertanggung jawaban mendapat kesulitan. (4) Tidak adanya pelatihan bagi kepala desa yang  baru  mejabat  dalam  membuat  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  sehingga mengakibatkan  kepala  desa  tidak  mengerti  tata  cara  pembuatan  laporan pertanggungjawaban
2. Saran-saran
1.  Sebaiknya  Pemerintah  lebih  intensif  dalam  melakukan penyuluhan  dan  pelatihan terhadap  kepala  desa  dalam  hal  penyususnan  laporan  pertanggungjawaban, pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya dana Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip dan tujuan dari  Alokasi  Dana  Desa    sebagaimana  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan.
2.    Pemerintah  seharusnya  melakukan  pelatihan  rutin  bagi  setiap  kepala  desa  dalam pembuatan dan penyususnan laporan pertangungjawaban agar dalam menjalankan tugasnya sebgaia penanggung jawab penggunaan Alokasi Dana Desa tidak ada lagi kepala  desa  yang  tidak  dapat  membuat  laporan  pertanggungjawaban,  dan  dalam pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  sebaiknya  pemerintah meakukan  kontrol  apakan  laporan  pertanggungjawaban  yang dibuat  oleh  kapala desa sudah benar-benar dan sesuai dengan ketentua penggunaan alokasi dana desa tersebut  dimana  penggunaannya  dana  tersebut  untuk  biaya  operasional pemerintahan desa sebanyak 30% dan  untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 70%.  Dengan adanya pelatihan, pengawasan dan pertangungjawaban yang benar maka Alokasi Dana Desa dapat dirasakan semua kalangan masyarakat sesuai dengan prinsip dan tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut.
5 9

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, penerbitPT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2012
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2004
Drs. Nurlan Darise, Ak., M. Si. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit PT. Indeks, Jakarta. 2007
Dunn William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003 Dwipayana Ari, pembaharuan desa secara partisifatif, pustaka pelajar, Jogjakarta : 2006
Goris, Sahdan dkk, Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa, Penerbit FPPD, Yogyakarta, 2006
HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Haryanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
H.AW.Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, RajaWali Pers, Jakarta, 2002 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Penerbit Rajai Pers, Jakarta, Cet.I, 2007
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta 2002 Ndraha Taliziduhu, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Penerbit Bumi Akasara, Jakarta,2003
Soerjoo Soekant dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.VII,2004
Sadu wasistiono dan irwan tahir, prospek pengembangan desa, fokus media, bandung 2006,
Windy Novia S.Pd, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Kashiko
B. Peraturan Perudang-undangan Republik Indonesia
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa
- Peraturan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## C. Lain-lain
http://abdiprojo.blogpot.com/2010/04/pengertian-tentang-pemerintah-daerah.htlm