## STRATEGI PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA
Febrian Sandy Putra Polres Sampang Madura Email: febriansandy@gmail.com

## Abstrak
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan berbahaya lainnya merupakan suatu  kajian yang menjadi  masalah dalam lingkup nasional  maupun  secara  internasional.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika,  telah  banyak  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya perdagangan  gelap  serta  peredaran  narkotika  dan  psikotropika,  tapi  dalam kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin meningkat  pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap  narkotika  dan  psikotropika tersebut.  Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.35  tahun  2009  tentang Narkotika  maka  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses  penyelesaian perkara  terhadap  seseorang  atau  lebih  yang  telah  melakukan  tindak  pidana narkoba  dewasa  ini.  Efektifitas  berlakunya  Undang-Undang  ini  sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait  langsung,  yakni  penyidik  Polri  serta  para  penegak  hukum  yang  lainnya. Status  atau  jabatan  dan  pekerjaan  seperti  menjadi  penyidik,  yang  dilakukan seseorang  seringkali  berpengaruh  pula  terhadap  keinginan-keinginannya, termasuk karier di bidang penyidikan. Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam  perkara-perkara  Pidana  disamping  penyidik  dari  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil.  Semua  tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  proses  penyidikan  di  atas dibuat  secara  tertulis  yang  untuk  selanjutnya  diberkaskan  dalam  satu  bendel berkas.
Kata-Kunci: Penyidikan, Narkotika, Pidana

## Abstract
The misuse and illicit circulation of narcotics, psychotropic, and other hazardous materials is a study that is a problem in the national and international scope. Law enforcement  against  narcotics and psychotropic  crimes, has been widely  carried out  by  law  enforcement  officials  and  has  received  many  judges'  verdicts.  Thus, law enforcement is expected to be an antidote factor against the outbreak of illicit
trade and narcotics and psychotropic circulation, but in reality it is increasingly intensive  by  law  enforcement,  the  more  the  circulation  and  illicit  trafficking  of narcotics and psychotropic. With the issuance of Law No.35 of 2009 on Narcotics, investigators are expected to be able to help the process of solving cases against someone or more who has committed drug crimes today. The effectiveness of the enactment  of  this  Law is very dependent  on all levels  of  general  enforcement,  in this case all institutions that are directly related, namely Police investigators and other  law  enforcement  officials.  Status  or    position  and  work  such  as  being  an investigator,  which  a  person  does  often  affect  his  desires,  including  a  career  in the  field  of  investigation.  Police  officials  are  the  main  investigators  in  criminal cases in addition to investigators from the Civil Service Office. All actions taken in the framework of the above investigation process are made in writing which is further summarized in one file bendel.

## Keywords: Investigation, Narcotics, criminal

## PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  ini  masyarakat  lambat  laun  berkembang,  dimana perkembangan  itu  selalu  diikuti  proses  penyesuaian  diri  yang  kadang-kadang proses  tersebut  terjadi  secara  tidak  seimbang.  Dengan  kata  lain,  pelanggaran terhadap  norma-norma  tersebut  semakin  sering  terjadi  dan  kejahatan  semakin bertambah,  baik  jenis  maupun  polanya  semakin  kompleks.  Perkembangan masyarakat  itu  disebabkan  karena  ilmu  pengetahuan  dan  pola  pikir  serta  gaya hidup  masyarakat  yang  semakin  bermacam-macam,  diantaranya  dengan  maksud menggunakan  narkoba  sebagai  obyek  dari  kebutuhan  yang  harus  dipenuhinya, meski  untuk  memenuhinya  dengan  cara-cara  melanggar  norma  hukum  yang berlaku.
Masyarakat  berusaha  mengadakan  pembaharuan-pembaharuan  di  segala bidang.  Namun  kemajuan  teknologi  tidak  selalu  berdampak  positif,  bahkan  ada kalanya  berdampak  negatif.  Maksudnya  adalah  dengan  kemajuan  teknologi  juga ada  peningkatan  masalah  kejahatan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang canggih.
Hal  tersebut  merupakan  tantangan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk mampu  menciptakan  penanggulangannya,  khususnya  dalam  kasus  narkotika  dan obat-obatan terlarang.
Kita bisa mencermati kondisi akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat- obatan  terlarang  (narkoba)  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di  harapkan  mampu  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna
meningkatkan  moralitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia khususnya  bagi  generasi  penerus  bangsa.  Meski  demikian,  kejahatan penyalahgunaan  narkoba  ini  masih  marak  terjadi  di  masyarakat.  Bahkan  di beberapa  kelompok  masyarakat,  khususnya  di  kalangan  usia  muda,  ada kecenderungan terjadi peningkatan atau perkembangan modus penyalahgunaannya.
Penyalahgunaan  narkoba  seperti  di  kalangan  remaja  atau  mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena  bukan hanya dari segi  kuantitas, tetapi  juga dari segi  kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas,    seperti  akibatnya  pada  diri  sendiri  hingga  penularannya  pada  anggota masyarakat lain.
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan berbahaya lainnya merupakan suatu  kajian yang menjadi  masalah dalam lingkup nasional  maupun  secara  internasional.  Pada  kenyataanya,  kejahatan  narkotika memang  telah  menjadi  sebuah  kejahatan  transnasional  yang  dilakukan  oleh kelompok  kejahatan  terorganisir  ( organized  crime ).  Masalah  ini  melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan  Ketahanan  Nasional  sebuah  bangsa.  Baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  dalam  perkembangannya  hingga  saat  ini  penyalahgunaan  penggunaan narkoba  tersebar  secara  luas  pada  berbagai  jenjang  usia  dan  berbagai  lapisan masyarakat.  Mulai  dari  jenjang  usia  muda  hingga  tua,  kelas  ekonomi  bawah sampai  dengan  menengah  ke  atas.  Namun  yang  patut  mendapat  perhatian  lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif. 1
Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan  penggunaannya  dalam  ilmu  kesehatan,  kemudian  untuk  mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang  tergolong  panjang,  dengan  demikian  dapat  disingkat  dengan  istilah ”narkoba” yaitu narkotika dan obat-obatan  adiktif yang berbahaya. Namun  pada umumnya  orang  belum  tahu  tentang  narkotika  dan  psikotropika  karena  memang dua  zat  tersebut  dalam  penyebutannya  baik  di  media  cetak  maupun  elektronika lebih  sering  diucapkan  dengan  istilah  narkoba,  meskipun  mereka  hanya  tahu macam  dan  jenis  dari  narkoba  tersebut,  di  antaranya  ganja,  kokain,  heroin,  pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.
Pengesahan  Konvensi  Wina  Tahun  1971  yang  mengatur  kerjasama internasional  dalam  pengendalian,  pengawasan  produksi,  peredaran  dan penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  serta  mencegah  dalam  upaya
1 http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di- indonesia/, diakses tanggal 13 Mei 2021
pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika,  dengan  membatasi penggunaannya  hanya  bagi  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Hal ini  merupakan  upaya  pemerintah  dengan  penyelenggaraan  kerjasama  antara negara-negara  lain  dalam  rangka  suatu  usaha  pengawasan,  peredaran  dan penyalahgunaan  psikotropika  dan  narkotika  yang  memberikan  arahan  tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.
Ditinjau  dari  aspek  kepentingan  nasional,  konvensi  ini  dapat  menjamin kepastian  dan  keadilan  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika  yang  melibatkan  para  pelaku  kejahatan  lintas  batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan  didalam  negeri,  akan  diperoleh  suatu  kepastian  dan  kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 2
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  dan  psikotropika  di  Indonesia  apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan  Undang-Undang  Psikotropika  hanya  melarang  terhadap  penggunaan psikotropika  dan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang  dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika  sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan  dan ilmu  pengetahuan.  Akan  tetapi  jauh  dari  pada  itu,  dijadikan  ajang  bisnis  yang menjanjikan  dan  berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkoba  khususnya  generasi muda.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika, telah  banyak  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat putusan  hakim.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan  gelap  serta peredaran  narkotika  dan  psikotropika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  dan psikotropika  telah  disusun  dan  diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus- kasus  terakhir  telah  banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan
2 Siswantoro Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 1.
mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 3
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  atau  kejahatan  narktika  di Indonesia,  khususnya  dalam  hal  pemidanaan,  seharusnya  merujuk  pada pendekatan  norma  hukum  yang  bersifat  membina  penjahat  dengan  cara melakukan  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat memperbaiki  terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan  tersebut.  Seharusnya  hal  ini mampu  memberikan  wacana  kepada  para  hakim  dalam  merumuskan  vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan  masyarakat.  Sementara  itu,  dalam  kenyataan  empiris  di  bidang pemidanaan  secara  umum  masih  menganut  konsep  hanya  menghukum  terpidana di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memberikan  gambaran bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan  akan  muncul  kembali  dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
Diantara  aparat  penegak  hukum  yang  juga  mempunyai  peran  penting terhadap  adanya  kasus  tindak  pidana  narkotika  ialah  "Penyidik",  dalam  hal  ini penyidik  POLRI,  dimana  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana narkotika.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.35  tahun  2009  tentang Narkotika 4 ,  maka  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses  penyelesaian perkara  terhadap  seseorang  atau  lebih  yang  telah  melakukan  tindak  pidana narkoba dewasa ini.
Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan tesis ini adalah :
1. Bagaimana  modus  operandi  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah hukum Polres Sampang?
2. Bagaimana  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  di  Polres Sampang menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian  hukum  empiris  (yuridis  empiris).  Pendekatan  penelitian  yang
3 O.C.  Kaligis  &  Associates.  2002. Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia, Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui  Perundangan  dan  Peradilan .  Bandung: Alumni. Hal. 260.
4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  pendekatan  yuridis  sosiologis. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari hasil pustaka.

## PEMBAHASAN
Perlu  dijadikan  bahan  pembelajaran  semua  pihak,  bahwa  perkembangan narkotika  sekarang  memprihatinkan,  apalagi  pengedaran  atau  penyalahgunannya di dunia, termasuk yang tejadi di Sampang sebagai bagian dari peta kejahatan ini di Indonesia.
Ada bermacam-macam jenis narkotika sebagiamana berikut:
a. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I, II dan III baik dalam bentuk tanaman atau bukan.
b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Gol I, II dan III.
c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Gol I, II dan III.
d. Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menggunakan  Narkotika Gol  I,  II  dan  III  terhadap  orang  lain  atau  memberikan  Narktika  untuk digunakan orang lain.
e. Penyalah guna Narkotika Gol. I,II dan III terhadap diri sendiri.
f. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana narkotika.
g. Setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan,  menganjurkan,  memberikan  kemudahan,  memaksa  dengan ancaman,  memaksa  dengan  kekerasan,  melakukan  tipu  muslihat  atau membujuk  anak  yang  belum  cukup  umur  untuk  melakukan  tindak  pidana Narkotika.
h. Setiap  orang  yang  menghalang-halangi  atau  mempersulit  penyidikan  serta penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  Narkotika  dan/atau  tindak pidana perkusor narkotika dimuka pengadilan.
i. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hokum  tida  melaksanakan  kewajiban  melaporkan  hasil  pengujiannya  kepada penyidik atau penuntut umum.
j. Saksi  yang  memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam  pemeriksaan  perkara tindak pidana Narkotika dan Perkusor Narkotika di muka  pengadilan.
k. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika.
l. Pimpinan  rumah  sakit,  pusat  kesehatan  masyarakat,  balai  pengobatan,  sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III.
m. Pimpinan  lembaga  ilmu  pengetahuan  yang  menanam  membeli,  menyimpan, atau  menguasai  tanaman  narkotka  bukan  untuk  kepentingan  pengembangan ilmu pengetahuan.
n. Pimpinan  industri  farmasi  tertentu  yang  memproduksi  narkotika  golongan  I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
o. Pimpinan  pedagang  farmasi  yang  mengedarkan  narkotika  golongan  I  yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika  golongan  II  dan  III  bukan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
Pada  kancah  dunia  Internasional,  diakui  oleh  beberapa  negara  bahwa penanggulangan dan pemberantasan bahaya kejahatan Narkotika dan obat-obatan lainnya ini bukanklah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak negara yang cukup kesulitan bahkan nyaris kewalahan dalam menangani  tindak kejahatan Narkotika ini.  Dalam  lingkup  Asia  Tenggara  sendiri,  negara-negara  yang  tergabung  dalam ASEAN  telah  menunjukkan  sikap  yang  sama  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba,  dengan merumuskan  kesepakatan  untuk  mempercepat  menjadikan  Asean  bebas  narkoba. Untuk  mencapai  hal  tersebut,  oleh  ACCORD  (Asean  and  China  Cooperative Operations  in  Response  to  Dangerous  Drugs),  telah  disusun  empat  pilar  sebagai pokok kegiatan sebagai berikut :
a. Secara  proaktif  membangkitkan  kesadaran  dan  mendorong  peran  masyarakat dalam menangkal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
b. Membangun  kesepakatan  bersama  dan  bertukar  pengalaman  terbaik  dalam upaya pencegahan.
c. Mempertegas  penegakan  hukum  dan  peraturan  melalui  kerjasama  yang  lebih baik  dalam  pengawasan  dan  peningkatan  kerjasama  aparat  penegak  hukum, serta peninjauan pembuatan Undang-Undang yang berlaku.
d. Menghapus  persediaan  narkotika  gelap  dengan  mendorong  program-program pengembangan alternatif dalam membasmi penanaman gelap narkotika.
Dari  segi  korban  nyawa,  memang  tidak  ada  data  resmi  yang mengungkapkannya,  karena  secara  umum  tidak  ada  keluarga  yang  mau melaporkan pada aparat yang berwajib mengenai keberadaan anggota keluarganya yang  meninggal  dunia  akibat  kecanduan  atau  penyalahgunaan  narkotika  di wilayah hukum Polres Sampang.
Ada  sekelompok  orang  yang  tidak  bisa  mengendalikan  dirinya  sehingga terjerumus  dalam  kejahatan  narkotika.  Kejahatan  penyalahgunaan  zat-zat berbahaya  ini  dijadikannya  sebagai  bagian  dari  pilihan  yang  tidak  terhindarkan, karena  dari  kejahatan  ini  ada  yang  dianggapnya  mampu  memenuhi keperluan/kepentingan, atau memberikan kepuasan secara biologis
Ketidakmampuan  itu  terbukti,  bahwa  kekuatan  hukum  yang  bersifat mengikat  dan  memaksanaya  untuk  patuh  tidak  diikutinya,  karena  dianggapnya merugikan atau mengganggu kepentingan-kepentingannya.
Misalnya,  seseorang  mengetahui  kalau  suatu  norma  hukum  itu  melarang seseorang menggunakan narkotika dan zat-zat  adiktif lainnya, akan tetapi  hal  ini tidak  dihiraukannya,  karena  ia  berkeinginan  mencobanya  atau  menkonsumsinya. Kalau mematuhi hukum yang melarang penggunaan narkotika, sikap ini dianggap tidak  memberikan  keuntungan  atau  menghalangi  kepentingan  pribadi  dan kelompoknya.
Bukan  itu  saja,  seseorang  atau  aparat  penegak  hukum  yang menghalanginya, bisa saja tewas akibat melawan penjahat ini.  Kasus di  wilayah hukum  Polres  Sampang  pada  tahun  2018  dapat  membenarkan,  yakni  tentang seorang  polisi  yang  terluka  saat  mengejar  penjahat  atau  berusaha  membongkar sindikat narkoba, menunjukkan, bahwa siapapun yang menghalangi kejahatan ini bisa menjadi korban.
Secara  yuridis,  kejahatan  di  bidang  narkotika  merupakan  suatu  perbuatan melanggar  hukum  atau  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang.  di  sini  diperlukan suatu  kepastian  hukum,  karena  dengan  ini  orang  akan  tahu  apa  perbuatan  jahat dan apa yang tidak jahat. Pemahaman seperti ini bisa menggunakan pedoman UU yang  mengatur  masalah  penyalahgunaan  narkotika.  Dari  hasil  penyelidikan maupun  penyidikan  di  lapangan  oleh  Satuan  Reserse  Narkoba  Polres  Sampang terhadap  para  pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  khususnya  di  wilayah  hukum Polres  Sampang,  yang  penulis  temukan  adalah  terjadinya  penyalahgunaan  / peredaran  narkotika  jenis  “  sabu-sabu  “  dan  “ganja”  yang  mana  para  pelaku merupakan  Target  Operasi  (TO)  maupun  jaringan  yang  telah  terorganisir  dalam menjalankan aksinya.
Seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana ini betul-betul menekankan pada  pelanggaran  Undang-Undang  sebagai  setiap  perbuatan  yang  melanggar hukum  dapat  disebut  kejahatan.  Selanjutnya  seseorang  ini  mengatakan  bahwa kejahatan  itu  adalah  pelanggaran  daripada  kenyataan  atau  terhadap  hukum kebiasaan  atau  public  opinion  di  dalam  waktu  tertentu,  yang  terkadang  sulit terelakkan.
Jelas  di  sini  bahwa  hukuman  mempunyai  kelemahan  dan  kelemahan  ini tergantung  pada  faktor  waktu  dan  tempat.  Seperti  telah  disebutkan  bahwa kejahatan  merupakan  suatu  masalah  manusia  dalam  hubungan  masyarakat  yang tidak  dapat  lepas  dari  perkembangan  Negara  kearah  Negara  yang  lebih  modern. Dalam  perkembangan  ini  tiap  individu  harus  turut  berkembang  sesuai  dengan tingkat  perkembangan  yang  ada.  Akan  tetapi  tidak  semua  orang  dapat
menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  yang  baru.  Sehingga  terjadi  ketidak seimbangan antara tingkah laku masyarakat sekitarnya.
Kegagalan  dalam  tingkah  laku  ini  dapat  menyebabkan  seseorang  berbuat sesuatu  yang  merugikan  masyarakat,  karena  putus  asa  dalam  kehidupannya.  Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat.   Salah satu jenis kejahatan yang merugikan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika.
Secara  kriminologis,  penggunaan  narkotika  adalah  kejahatan  yang  pelaku sekaligus  menjadi  korban.  Sehingga  dalam  batas-batas  tertentu  dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan  ini  yang  memiliki  dampak  jangka  panjang,  khususnya  ketergantungan dan  toksifikatif,  diperlukan  suatu  model  penghukuman  yang  jauh  berbeda  dari model yang diterapkan kepada narapidana  pada umumnya.
UU  yang  mengatur  narkotika  yang  disahkan  pada  14  September  2009 merupakan  revisi  dari  UU  No.  22  Tahun  1997  Tentang  Narkotika.  Pemerintah menilai UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak dapat mencegah tindak pidana  narkotika  yang  semakin  meningkat  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif serta  bentuk  kejahatannya  yang  terorganisir.  Namun  secara  substansial,  UU Narkotika  yang  baru  tidak  mengalami  perubahan  yang  signifikan  dibandingkan dengan  UU  terdahulu,  kecuali  penekanan  pada  ketentuan  kewajiban  rehabilitasi, penggunaan  pidana  yang  berlebihan,  dan  kewenangan  BNN  yang  sangat  besar. Meski demikian penyidik di Polres Sampang tetap menjalankan kinerja dalam hal penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan  yuridis,  yakni  mengacu  pada  UU  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  peraturan  perUndang-Undangan  lain  yang mendukung  atau  menyertainya  seperti  UU  nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik  di  Polres  Sampang  dituntut  memahami  tindak  pidana  narkotika, seperti  sejumlah  larangan  di  dalamnya  seperti  masyarakat  tidak  diperbolehkan menyimpan  narkotika  untuk  jenis  dan  golongan  apapun.  Pihak  yang diperbolehkan  melakukan  penyimpanan  hanya  terbatas  pada  industri  farmasi, pedagang  besar  farmasi,  apotek,  rumah  sakit,  pusat  kesehatan  masyarakat,  balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.
Hal  ini  sangat  menyulitkan  pengguna  narkotika  yang  sedang  melakukan pemulihan,  dimana  para  pengguna  harus  mengunjungi  tempat-tempat  tertentu. Pembatasan  ini  memungkinkan  para  pengguna  narkotika  untuk  mendapatkan narkotika secara ilegal.
Pasien  dapat  memiliki,  menyimpan,  dan/atau  membawa  narkotika  yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah.
Penyidik  di  Polres  Sampang  dituntut  memahami,  bahwa  melalui  UU  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  para  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  social  menjadi  kewajiban  bagi  para  pecandu. UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  juga  mewajibkan  pecandu  narkotika untuk  melaporkan  diri  mereka  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit, dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Kewajiban  tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Disinilah Penyidik di Polres Sampang dituntut memahami hubungan dengan keluarga.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  kaitannya  dengan kebijakan hukum pidana oleh penyidik  di Polres Sampang, narkotika merupakan zat  atau  obat  yang  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan  penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan  standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau  masyarakat  khususnya  generasi  muda.Kesimpulan  dari  penelitian  diatas antara  lain:  Perkembangan  data  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah hukum  Polres  Sampang  menunjukkan  kondisi  memprihatinkan.  Karena  ada kecenderungan  terjadi  peningkatan,  Pelaksanaan  penyidikan  di  Polres  Sampang terhadap  tindak  pidana  narkotika  menurut  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  atau  aparat  penyidik,  adalah berpijak pada norma yuridis yang sudah mengaturnya.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  mempunyai cangkupan  yang  lebih  luas  baik  dari  segi  norma,  ruang  lingkup  materi,  maupun ancaman  pidana  yang  diperberat.  Cangkupan  yang  lebih  luas  tersebut  selain didasarkan  pada  faktor-faktor  diatas  juga  karena  perkembangan  kebutuhan  dan kenyataan  bahwa  nilai  dan  norma  dalam  ketentuan  yang  berlaku  tidak  memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Pembaharuan  hukum  pidana  terdapat  3  pokok  permasalahan  yang  harus diperhatikan yaitu:
1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
3. Ancaman pidananya
Dalam  Undang-Undang  tentang  Narkotika  ini,  perbuatan  yang  dilarang adalah perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika baik golongan I, II dan III diancam dengan pidana,  termasuk  perbuatan  tersebut  yang  diawali  dengan  permufakatan  jahat sebelumnya.  Dalam  Undang-Undang  ini  secara  tegas  memiliki  cangkupan  yang lebih luas mengenai perbuatan yang dilarang menyangkut kejahatan narkotika ini. Baik  materi  yang  mengatur  mengenai  produksi,  mengolah,  mengekstraksi, mengkonversi  atau  menyediakan  narkotika,  maupun  cangkupan  yang  lebih  luas untuk  memberantas  peredaran  secara  illegal  narkotika,  yang  kesemuanya dituangkan dalam bab XII Ketentuan Pidana Undang-Undang tentang Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 23
Dirjosisworo, Soedjono. 1977. Narkotika Dan Remaja. Bandung: Alumni
Fahmi, Mohammad, 2007, Manusia dan  Etika, Jakarta: Permata
Harahap, Yahya, M. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Husein,  Harun,  M.  1991.  Penyidikan  dan  Penuntutan  dalam  Proses  Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
Hawari dalam Romli Atma Sasmita.1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia.  Bandung:  Citra  Aditiya  Bakti, hlm 5
Hayati,  Farida.  “Penyalahgunaan  Narkotika  Dikalangan  Remaja”.  Skripsi  S-1.
Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam, hlm.15. t.d.
Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni.
Jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika
Julianan  Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013 Narkoba Psikotropika dan Gangguan
Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah
Lamintang P.A.F.1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm.181.
Makarao,  Moh.  Taufik,  Suhasril,  H.  Moh.  Zakky  A.S.2005.Tindak  Pidana Narkotika. Cet II. Bogor: Ghalia Indonesia
Muhammad, Abdul kadir, ,1997 Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Adtya
Nashir,  Fuad,  2016,  Perkembangan  Kejahatan  Serius  di  Indonesia,  Yogyakarta: Lingkar Baru
O.C.  Kaligis  &  Associates.  2002.  Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia, Reformasi
Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
Salam,  Burhanudin,  1997,  Etika  Sosial  Asas  Moral  dalam  Kehidupan  Manusia, Jakarta: Rineka Cipta
Sasangka,  Hari.  2003.  Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  Hukum  Pidana. Bandung : CV. Mandar Maju
Simanjuntak, 1988, Kriminologi, Bandung: Penerbit “Tarsito”,
Siregar,  Bismar.,  Keadilan  Hukum:  Dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62.
Soeherto. 2002. Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.
Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 5.
Sunarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, 5 April 2007, Selama 2006, 813
Napi Meninggal di Penjara.
Surat  kabar  nasional  KOMPAS  edisi  hari  Sabtu,  14  April  2007,  Lembaga Pemasyarakatan:  Presiden  Minta  Program  Cepat  Perbaikan  LP,  diakses tanggal; 5 Desember 2021
Raharjo,  Satjipto.  2005.  Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Bandung: CV. Sinar Baru. Hal. 24

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Website
http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di- indonesia/, diakses tanggal 13 Mei 2021
http://indodrugs.blogspot.co.id/2013/06/golongan-golongan- narkotika.html.Sumadi  Arsyah.Golongan  Narkotika.  Diakses  tanggal  20
Mei 2021.
Tim  Solusi  Hukum,  2002,  Penegakan  Hukum  1  Online,  30  Januari  2010, http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php. akses : 1 Juni 2021