## BUDAYA HUKUM KORUPSI HAKIM AGUNG DALAM MENANGANI SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus: Putusan Nomor 5779 k/Pid.Sus/2023)
Irianto Kabes 1) ; Agus Sugiyatmo 2) ; Gabriela Andriyani Jaiheno 3) ; Simona Bustani 4 )
1) yantokabes@gmail.com, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta * penulis korespondensi

## Abstract
In the area of judicial decision-making, the legal culture of Supreme Court judges plaays an important role in determining the outcome of corruption disputes, particularly in the context of savings and loan cooperatives. By highlighting the challenges faced by Supreme Court judges in corruption cases in the cooperative sector, this study seeks to uncover the complexities involved in dealing with corruption in financial institutions and the impact of judicial decision-making in combating such malpractice. When examining the legal principles that guide Supreme Court judges in handling corruption cases, it is clear that a comprehensive regulatory framework plays a pivotal role. In dealing with corruption disputes involving savings and loan cooperatives, judges play an important role by interpreting and applying the law through various frameworks and guidelines designed to uphold integrity and fairness in the financial sector. The Court Interpretation Guidelines, together with the Court Reporting Guidelines, Ethics Policy, and Workplace Conduct and Safeguards, provide a structured approach for judges to navigate the complex legal landscape, ensuring that decisions are made with a clear understanding of legal intent and ethical considerations in court. The challenges faced by Supreme Court judges in handling corruption cases in the savings and loan cooperative sector, the multifaceted nature of corruption presents great challenges. Corruption, which goes beyond bribery to include political corruption, is particularly insidious due to its broad and often elusive nature.  This  complexity  is  further  compounded  when  judges  are  asked  to  navigate  the  murky  waters  of  ethical violations, which include a range of behaviors from improper conduct to failure to disqualify themselves in cases of conflict of interest. Such ethical issues not only undermine the integrity of the judiciary but also erode public confidence in the ability of the legal system to fairly prosecute corruption cases.
Keywords: Ethics, Integrity, Judge Corruption.

## Abstrak
Dalam  bidang  pengambilan  keputusan  peradilan,  budaya  hukum  hakim  Mahkamah  Agung  memainkan  peran penting dalam  menentukan  hasil  sengketa  korupsi,  khususnya  dalam  konteks  koperasi  simpan  pinjam.  Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi di sektor koperasi, penelitian ini berupaya mengungkap kompleksitas yang ada dalam menangani korupsi di lembaga keuangan dan dampak pengambilan  keputusan  peradilan  dalam  memberantas  malpraktik  tersebut.  Ketika  mengkaji  prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi, terlihat jelas bahwa kerangka  peraturan  yang  komprehensif  memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Dalam  menangani  sengketa korupsi  yang  melibatkan  koperasi  simpan  pinjam,  hakim  memainkan  peran  penting  dengan  menafsirkan  dan menerapkan hukum melalui berbagai kerangka dan pedoman yang dirancang untuk menegakkan integritas dan keadilan  dalam  sektor  keuangan.  Pedoman  Penafsiran  Pengadilan,  bersama  dengan  Pedoman  Pelaporan Pengadilan,  Kebijakan  Etika,  dan  Perilaku  dan  Perlindungan  di  Tempat  Kerja,  memberikan  pendekatan terstruktur  bagi  hakim  untuk  menavigasi  lanskap  hukum  yang  kompleks,  memastikan  bahwa  keputusan  dibuat dengan  pemahaman  yang  jelas  tentang  maksud  hukum  dan  pertimbangan  etis  di  pengadilan.  Tantangan  yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat  korupsi  yang  beraneka  ragam  menghadirkan  tantangan  yang  besar.  Korupsi,  yang  lebih  dari  sekadar penyuapan hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami.  Kompleksitas  ini  semakin  diperparah  ketika  hakim  diminta  untuk  menavigasi  perairan  keruh  dari pelanggaran  etika,  yang  mencakup  serangkaian  perilaku  mulai  dari  sikap  yang  tidak  patut  hingga  kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan. Permasalahan etika seperti ini tidak hanya  melemahkan  integritas  peradilan  namun  juga  mengikis  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi secara adil.
Kata Kunci: Etika, Integritas, Korupsi Hakim.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang Independensi  diharapkan  dapat  mendorong  pengambilan  keputusan  pengadilan  yang  adil. Untuk  meningkatkan  kualitas  putusan  pengadilan  dan  independensi  kekuasaan  kehakiman,
hakim memutuskan perkara sepenuhnya berdasarkan pemahamannya terhadap hukum, tanpa adanya pengaruh langsung atau tidak langsung. Hakim mempunyai yurisdiksi langsung atau tidak  langsung  atas  semua  permasalahan  yang  memerlukan  keadilan.  Persimpangan  antara korupsi dan kejahatan terorganisir semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah  Agung,  terutama  ketika  korupsi  sudah  tertanam  kuat  dalam  sistem  peradilan  itu sendiri;  struktur  internal  peradilan;  pengaruh  pihak  yang  berperkara;  pengaruh  dan  tekanan masyarakat nasional dan internasional; kewenangan hakim yang independen diharapkan dapat mendorong terciptanya putusan pengadilan yang adil (E, 2013).
Dalam  rangka  meningkatkan  mutu  putusan  pengadilan  dan  independensi  kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan ketentuan Deklarasi Prinsip Beijing  tentang  Independensi  Hukum  Lembaga  Peradilan  di  Asia,  yang  disusun  di  Manila, Agustus  28  Tahun  1997,  termasuk  syarat  independensi  hakim;  (a)  Hakim  memutus  perkara sepenuhnya  berdasarkan  pemahaman  hukum,  tanpa  adanya  pengaruh  langsung  atau  tidak langsung;  (b)  Hakim  mempunyai  yurisdiksi  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  segala persoalan yang memerlukan perlakuan hukum (Muladi, n.d.).
Dalam  bidang  pengambilan  keputusan  peradilan,  budaya  hukum  hakim  Mahkamah Agung  memainkan  peran  penting.  Perspektif  budaya  hukum  korupsi  menunjukkan perilaku yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  norma  baik  itu  dari  kejujuran,  sosial,  agama  atau hukum. Berdasarkan teori Lawrence M Friedman dalam bukunya The Legal System A Social Science  Perspective mengorientasikan  fokus  kepada  pentingnya  budaya  hukum  dalam masyarakat. Dia memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan  komponen  yang  paling  penting  (Foundation,  1969).  Korupsi  sendiri  tergolong kejahatan serius karena kemampuannya melemahkan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dan  negara  dalam  skala besar.  Munculnya  korupsi  sendiri  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  dan tuntutan  individu  dan  kolektif,  serta  didukung  pula  oleh  lingkungan  sosial  budaya  yang mewarisi tradisi korupsi tersebut memicu perilaku korup. Opini masyarakat menilai korupsi sudah menjadi budaya.
Dalam  jaringan  sistem  hukum  yang  rumit,  kehadiran  korupsi  dapat  menodai  fondasi keadilan. Penelitian ini menyoroti sebuah kasus spesifik yang mengungkap budaya korupsi di lembaga peradilan. Penelitian ini menggali budaya korupsi dalam kerangka hukum, khususnya dengan fokus pada kasus yang melibatkan Hakim Agung Surdrajad Dimyati. Dengan mengkaji unsur-unsur  utama  yang  berkontribusi  terhadap  budaya  hukum  yang  mendorong  korupsi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  faktor-faktor  mendasar  yang  memungkinkan berkembangnya pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengaruh  posisi  Surdrajad  Dimyati  sebagai  Hakim  Agung  mempengaruhi  keterlibatannya dalam  kasus  koperasi  simpan  pinjam.  Sudrajad  Dimyati  menjadi  hakim  tertinggi  pertama dalam  sejarah  Indonesia  yang  dihukum.  Sedangkan  untuk  hakim  konstitusi, sudah  ada  dua hakim MK,  yakni Akhil  Mokhtar  yang  divonis penjara seumur  hidup dan  Patriyalis  Akbar yang divonis tujuh tahun penjara. Perhatian khusus diberikan pada langkah-langkah unik yang diambil  oleh  Surdrajad  Dimyati  dalam  konteks  kasus  ini,  dengan  menyoroti  dinamika  rumit yang terjadi. Melalui kajian menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut, makalah penelitian ini berupaya  memberikan  pemahaman  komprehensif  mengenai  budaya  korupsi  di  lingkungan peradilan,  dengan  menggunakan  kasus  Surdrajad  Dimyati  sebagai  lensa  untuk  membedah permasalahan kompleks tersebut.
Berikut rekam jejak kasus Sudrajad Dimyati, yaitu: (Alhamidi, n.d.)
1. 22 September 2022: KPK menangkap PNS Mahkamah Agung (MA) Dessy Yustria menerima suap dari pengacar Eko. Dari penangkapan ini, KPK melakukan serangkaian tindakan, termasuk menahan Sudrajad Dimyati.
2. 15 Februari 2023: Jaksa mendakwa Sudrajad Dimyati telah menerima suap dalam mengadili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Juga didakwa menerima suap dalam mengadili sengketa rumah di Pancoran, Jakarta Selatan.
3. 10 Mei 2023: Jaksa KPK menuntut Sudrajad Dimyati selama 13 tahun penjara.
4. 30 Mei 2023: PN Bandung menyatakan Sudrajad Dimyati bersalah menerima suap. Berikut daftar nama di kasus itu:

## Kluster Hakim
1. Hakim  Agung  Sudrajad  Dimyati  (SD),  dituntut  13  tahun  penjara  dan  divonis  8  tahun penjara.
2. Hakim Agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status terdakwa.
5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa.
6. Hakim  Prof  Dr  Hasbi.  Sehari-hari  Prof  Hasbi  adalah  Sekretaris  MA.  Saat  ini  sedang mengajukan praperadilan.

## Kluster PNS
1. PNS MA, Desy Yustria (DY), dituntut 8 tahun 10 bulan penjara.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) dituntut 6 tahun 3 bulan penjara.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status terdakwa.

## Kluster Pengacara
1. Pengacara Yosep Parera (YP) dituntut 9 tahun dan 4 bulan penjara.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) dituntut 6,5 tahun penjara.
3. Dadan Tri, kini statusnya tersangka dan sedang mengajukan praperadilan.
Kluster Terduga Penyuap
1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengusaha  Ivan Dwi  Kusuma Sujanto (IDKS) status  Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status tersangka. Peradilan  memegang  peranan  penting  dalam  menegakkan  keadilan  hukum.  Dalam proses  penegakan  hukum,  lembaga  peradilan  mempunyai  mekanisme  tertentu  dan mengaturnya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Salah  satu  yang  diatur  adalah  tingkatan peradilan  dan  fungsinya  masing-masing.  Di  Indonesia,  tingkat  peradilan  bersifat  hierarkis, sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal itu diatur dalam ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23, 24, dan 26. Hingga saat ini, Indonesia mempunyai  tiga  tingkat  lembaga  peradilan  untuk  menangani  perkara  pidana  dan  perdata. Badan peradilan pada semua tingkat mempunyai fungsi atau kewenangan yang berbeda-beda dalam  menangani  perkara  hukum.  Profesor  Sudikno  Mertokusumo,  dalam  ulasannya  yang bertajuk “Sistem Peradilan Indonesia” mengutip situs Saluran Intelijen Hukum BPHN yang mengatakan  bahwa  keberadaan  skema  banding  banding  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa hakim juga merupakan orang yang tidak selalu berhati-hati, adil dan salah. bebas. Oleh karena itu, putusan hakim pengadilan tingkat pertama dapat ditinjau kembali dalam proses kasasi di Pengadilan Tinggi dan proses kasasi di Mahkamah Agung. Dalam praktiknya, suatu putusan pembatalan bahkan dapat diuji kembali di Mahkamah Agung jika ditemukan bukti-bukti baru. Proses ini sering disebut judicial review (Sulthoni, n.d.).
Dalam  bidang  pengambilan  keputusan  peradilan,  budaya  hukum  hakim  Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menentukan hasil sengketa korupsi, khususnya dalam
konteks  koperasi  simpan  pinjam.  Makalah  penelitian  ini  menggali  jaringan  rumit  prinsip- prinsip  hukum  yang  menjadi  pedoman  hakim  Mahkamah  Agung  ketika  mengadili  kasus korupsi, mengkaji nuansa bagaimana para hakim tersebut menafsirkan dan menerapkan hukum dalam  konteks  perselisihan  yang  melibatkan  koperasi  simpan  pinjam.  Dengan  menyoroti tantangan  yang  dihadapi  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  kasus  korupsi  di  sektor  koperasi, penelitian  ini  berupaya  mengungkap  kompleksitas  yang  ada  dalam  menangani  korupsi  di lembaga  keuangan  dan  dampak  pengambilan  keputusan  peradilan  dalam  memberantas malpraktik  tersebut.  Melalui  analisis  komprehensif  terhadap  budaya  hukum  yang  mendasari tindakan hakim Mahkamah Agung, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai  dinamika  penanganan  sengketa  tipikor  pada  koperasi  simpan  pinjam  pada  eselon tertinggi lembaga peradilan.
Ketika  mengkaji  prinsip-prinsip  hukum  yang  menjadi  pedoman  hakim  Mahkamah Agung  dalam  menangani  perkara  korupsi,  terlihat  jelas  bahwa  kerangka  peraturan  yang komprehensif  memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Menurut  Dewan  Permusyawaratan Pendapat  Hakim  Eropa  no.  21  (2018),  korupsi  di  kalangan  hakim  didefinisikan  secara  luas, tidak hanya mencakup bentuk korupsi tradisional tetapi juga segala tindakan tidak jujur, curang, atau  tidak  etis(Sulthoni,  n.d.).  Definisi  yang  luas  ini  mendasari  prinsip-prinsip  hukum  yang mengatur  pendekatan  peradilan  terhadap  korupsi,  dengan  menekankan  pentingnya  integritas dan perilaku etis. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar-standar tinggi ini, kerangka kerja ini mencakup beberapa elemen kunci: keputusan mengenai karir hakim, aturan perilaku etis, sistem deklarasi aset, pedoman penolakan dan penolakan diri, dan hukuman untuk perilaku korupsi (Sulthoni, n.d.). Pendekatan multifaset ini bertujuan untuk menumbuhkan transparansi dan  kepercayaan  publik,  mengakui  peran  penting  lembaga  peradilan  dalam  menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi. Konvensi PBB Menentang Korupsi lebih lanjut mendukung  pandangan  ini  dengan  menggarisbawahi  posisi  penting  peradilan  dalam pemberantasan  korupsi,  dan  memperkuat  perlunya  hakim  untuk  bertindak  dengan  integritas maksimal  (Sulthoni,  n.d.).  Oleh  karena  itu,  prinsip-prinsip  hukum  yang  menjadi  pedoman hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi dirancang untuk memastikan bahwa peradilan tetap menjadi pilar demokrasi, bebas korupsi dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan berintegritas.
Dalam menangani  sengketa korupsi  yang melibatkan koperasi  simpan pinjam, hakim memainkan  peran  penting  dengan  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum  melalui  berbagai kerangka dan pedoman yang dirancang untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sektor keuangan. Pedoman Penafsiran Pengadilan, bersama dengan Pedoman Pelaporan Pengadilan, Kebijakan  Etika,  dan  Perilaku  dan  Perlindungan  di  Tempat  Kerja,  memberikan  pendekatan terstruktur bagi hakim untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman yang jelas tentang maksud hukum dan pertimbangan etis di  pengadilan.  taruhan.  Selain  itu,  pengadilan  banding  diketahui  menggunakan  pendapat mereka  tidak  hanya  untuk  mengatasi  dan  memperbaiki  kesalahan  hukum  tetapi  juga  untuk mengeluarkan  teguran  terhadap  hakim  di  pengadilan  yang  lebih  rendah  yang  mungkin  telah mengambil  tindakan  kontroversial,  sehingga  memperkuat  komitmen  peradilan  untuk mempertahankan standar perilaku dan akuntabilitas yang tinggi ( Putting Aside the Rule of Law Myth: Corruption and the Case for (n.D.) , 2024).
Hal  ini  semakin  didukung  oleh  strategi  penafsiran  hukum  yang  berlandaskan  filosofi hermeneutika,  yang  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  untuk  mendalami  teks  undang- undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Pendekatan  seperti  ini  memungkinkan  penerapan  undang-undang  antikorupsi  seperti  FCPA yang lebih bernuansa, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterapkan secara efektif dan tepat  terhadap  kasus-kasus  yang  melibatkan  pelanggaran  keuangan  dalam  koperasi  ( Negara
Hokum (A Nations of Laws) , 2004). Kerangka kerja holistik ini, yang ditegaskan oleh kebijakan yang kuat melawan Penipuan, Pemborosan, atau Penyalahgunaan, tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki  hukum  dan  sistem  hukum  namun  juga  meningkatkan  administrasi  peradilan dengan  memberikan  hakim  alat  yang  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi penyimpangan keuangan, sehingga memperkuat pemberantasan korupsi dalam proses peradilan ( Ethics Policies | United States Courts , 2024).
Di  tengah  rumitnya  tantangan  yang  dihadapi  para  hakim  Mahkamah  Agung  dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat korupsi yang beraneka ragam menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuapan hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami  ( Corruption,  Human  Rights,  and  Judicial  Independence ,  2024).  Kompleksitas  ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk  mendiskualifikasi  diri  mereka  sendiri  dalam  kasus  konflik  kepentingan( Judicial Misconduct and Public Confidence in the Rule of (n.D.) , 2024).
Permasalahan etika seperti ini tidak hanya melemahkan integritas peradilan namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi  secara  adil.  Terlebih  lagi,  persinggungan  antara  korupsi  dan  kejahatan  terorganisir semakin memperparah tantangan ini, terutama ketika korupsi bisa dikatakan bersifat sistemik dalam  sistem  peradilan  itu  sendiri  ( Title  18  -  CRIMES  AND  OFFENSES.  (n.D.) ,  2024). Meskipun terdapat upaya pemerintah untuk memberantas korupsi peradilan melalui langkah- langkah  seperti  pemecatan  dan  penangkapan  pejabat  yang  rentan  ( 2022  Country  Reports  on Human Rights Practices: Benin. (n.D.) , 2024), upaya-upaya ini sering terhambat oleh pengaruh korupsi yang meluas ke hakim Mahkamah Agung dan politisi ( Why the Supreme Court Is Blind to Its Own Corruption. (n.D.) , 2024). Kondisi yang diakibatkannya memperumit peran lembaga peradilan  dalam  menangani  korupsi  secara  efektif  di  sektor  koperasi  simpan  pinjam,  dan menyoroti beragam tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan di tengah lanskap yang penuh dengan korupsi.
Budaya  hukum  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  menangani  sengketa  korupsi  di koperasi  simpan  pinjam  menghadirkan  lanskap  yang  kompleks  dan  menantang  yang memerlukan  kerangka  peraturan  yang  komprehensif  agar  dapat  berjalan  secara  efektif. Penelitian  ini  menyoroti  peran  penting  prinsip-prinsip  hukum  dalam  membimbing  hakim Mahkamah Agung dalam  menangani  kasus-kasus korupsi,  di  tengah maraknya korupsi  yang menyusup ke berbagai tingkat peradilan dan bidang politik. Meskipun ada inisiatif pemerintah yang  bertujuan  untuk  memberantas  korupsi  peradilan,  praktik  korupsi  yang  mengakar menimbulkan hambatan besar bagi upaya peradilan dalam menegakkan keadilan dalam sektor koperasi  simpan  pinjam.  Persimpangan  antara  korupsi  dan  kejahatan  terorganisir  semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Agung, terutama ketika korupsi sudah tertanam kuat dalam sistem peradilan itu sendiri.
Pendekatan  multifaset  ini  menggarisbawahi  pentingnya  integritas  dan  perilaku  etis dalam  memberantas  korupsi,  serta  peran  penting  peradilan  dalam  menegakkan  supremasi hukum dan menumbuhkan kepercayaan publik. Mengingat rumitnya tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah  Agung dalam menangani  kasus  korupsi,  prinsip-prinsip  hukum yang mengatur tindakan mereka dirancang untuk menegakkan demokrasi, menjamin independensi peradilan, dan menegakkan keadilan dengan integritas yang teguh. Ke depan, penelitian di masa depan  dalam  bidang  ini  harus  fokus  pada  penanganan  sifat  sistemik  korupsi  di  lembaga peradilan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme untuk memerangi korupsi secara efektif dalam koperasi simpan pinjam. Dengan menggali kompleksitas ini dan mengakui
sifat  korupsi  yang  beragam,  diskusi  ini  berkontribusi  untuk  memajukan  pengetahuan  dan pemahaman di bidang integritas dan etika peradilan.
Menurut  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  :  “Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,  Lingkungan  Peradilan  Militer,  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh sebuah  Mahkamah  Konstitusi”.  Bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dari  sisi  struktur  hukum  ( legal  structure )  di  samping  telah  dibentuk  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar  UU  No  30  Tahun  2002  dimungkinkan  pula  pembentukan  pengadilan  tindak  pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan ad hoc . Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi  perilaku  penegak  hukum  seperti:  Komisi  Kepolisian,  Komisi  Kejaksaan,  dan Komisi  Yudisial  Dengan  kemajuan  yang  relatif  cukup  signifikan  di  bidang  substansi  dan struktur  hukum  di  atas,  nampaknya  masyarakat  belum  puas  terhadap  pemberantasan  KKN termasuk  suap-menyuap.  persoalannya  adalah  masalah  ini  berkaitan  dengan  budaya  hukum ( legal culture ) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, dan bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum ( legal culture of the insider ) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi.
Adapun  tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  prinsip  hukum  yang  menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi. Dan tantangan yang dihadapi Hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi.

## KAJIAN PUSTAKA
Dengan masih banyaknya kasus yang melibatkan aparat penegak Hukum, maka untuk menganalisis  Budaya  Hukum  Korupsi  Hakim  Agung  Dalam  Menangani  Sengketa  Koperasi Simpan Pinjam di Mahkama Agung menggunakan teori sistem Hukum. Lawrence Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan Hukum bergantung pada tiga unsur sistem Hukum, yaitu: struktur Hukum, substansi Hukum, dan budaya Hukum.
a) Struktur  Hukum  menyangkut  aparat  penegak  Hukum,  Mengenai  struktur  Hukum, Friedman  menjelaskan:  “Pertama,  suatu  sistem  Hukum  mempunyai  struktur  sistem Hukum  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  berikut:  jumlah  dan  ukuran  pengadilan;  ruang lingkup  yurisdiksinya. Struktur juga  berarti cara badan legislatif diatur  Prosedur  apa yang  diikuti  oleh  departemen  kepolisian,  dan  lain  –  lain.  "Struktur  sistem  Hukum terdiri dari unsur-unsur berikut: jenis pengadilan dan ukurannya, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis kasus yang  mempunyai yurisdiksi untuk  diadili)  dan  prosedur  untuk naik  banding  dari  satu  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga  berarti bagaimana  lembaga  legislatif  diatur,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh presiden,  prosedur  yang  dilakukan  kepolisian,  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu, struktur  (struktur  Hukum)  terdiri  dari  lembaga-lembaga  Hukum  yang  ada  yang dirancang untuk melaksanakan instrumen Hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana Hukum dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang, dan lembaga serta prosedur Hukum berfungsi dan dijalankan(P. M., 2005). Jika kita mengambil contoh di  Indonesia,  jika  kita  berbicara  tentang  struktur  sistem  Hukum  Indonesia,  maka
mencakup  struktur  lembaga  penegak  Hukum  seperti  polisi,  kejaksaan,  dan pengadilan(Ali, 2002).
b) substansi  Hukum  (termasuk  instrumen  perundang-undangan).  Menurut  Friedman, substansi  Hukum  adalah  (Foundation,  1969)  :  “Aspek  lain  dari  suatu  sistem  Hukum adalah substansinya. Artinya aturan, norma, dan pola perilaku sebenarnya dari orang- orang di dalam sistem tersebut… Penekanannya di sini adalah pada Hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan-aturan dalam buku Hukum.” Aspek lain dari sistem Hukum  adalah  substansinya.  Yang  disebut  esensi  mengacu  pada  aturan,  norma,  dan pola  perilaku  manusia  yang  sebenarnya  dalam  sistem.  Substansi  Hukum  dengan demikian menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat dan memberi pedoman kepada aparat penegak Hukum.
c) budaya  Hukum  (Hukum  yang  hidup  yang  dianut  oleh  masyarakat). Pada  saat  yang sama,  mengenai  budaya  Hukum,  Friedman  berpendapat:  “Komponen  ketiga dari sistem Hukum adalah budaya Hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap Hukum dan sistem Hukum, keyakinan mereka. Dengan kata lain, bagaimana  keputusan  diambil.  klarifikasi  gagasan  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menggunakan,  menghindari,  atau  menyalahgunakan Hukum.  “Budaya  Hukum mengacu pada sikap manusia (termasuk aparat penegak Hukum) terhadap Hukum dan sistem  Hukum.  Betapapun  baiknya  kerangka  Hukum  disusun  untuk  melaksanakan aturan-aturan  Hukum  yang  telah  ditetapkan,  jika  tidak  ada  dukungan  dari  sistem budaya Hukum dan masyarakat di masyarakat, sebaik apapun kualitas substantif dari undang-undang yang diciptakan, maka penegakan Hukum tidak akan berhasil. sukses. Jalankan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial  tidak  lain  hanyalah  gagasan  yang  ingin  diwujudkan  oleh  Hukum.  Untuk menjamin  agar  Hukum  dapat  lebih  mewujudkan  fungsi-fungsi  masyarakat  rekayasa, diperlukan  tidak  hanya  undang-undang  dalam  arti  peraturan  perundang-undangan, tetapi juga menjamin terwujudnya peraturan-peraturan Hukum tersebut dalam praktik Hukum atau aspek lainnya. Dengan kata lain merupakan jaminan penegakan  Hukum (good law penegakan Hukum(Fuady, 2017). Oleh karena itu, berjalannya Hukum tidak hanya  merupakan  fungsi  peraturan  perundang-undangan  tetapi  juga  merupakan aktivitas birokrasi eksekutif(Ali, 2002).
Berdasarkan uraian dari ketiga sistem hukum diatas Lawrance M Friedmen memandang bahwa budaya Hukum merupakan komponen yang paling penting.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  yang  dimana  penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada serta aturan  hukum yang terkait.  Metode  ini  menggunakan  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum utaa.ma  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pelaksanaan analisis data mempergunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  dimana  berfokus  Budaya  Hukum Korupsi  Hakim  Agung  Dalam  Menangani  Sengketa  Koperasi  Simpan  Pinjam  di  Mahkama Agung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Journal of Law, Administration, and Social Science

## Prinsip  hukum  apa  yang  menjadi  pedoman  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  kasus korupsi?
Pedoman  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  menangani  perkara  korupsi,  terlihat  jelas bahwa kerangka peraturan yang komprehensif memainkan peran yang sangat penting. Menurut Dewan  Permusyawaratan  Pendapat  Hakim  Eropa  no.  21  (2018),  korupsi  di  kalangan  hakim didefinisikan secara luas, tidak hanya mencakup bentuk korupsi tradisional tetapi juga segala tindakan tidak jujur, curang, atau tidak etis. Definisi yang luas ini mendasari prinsip-prinsip hukum yang mengatur pendekatan peradilan terhadap korupsi, dengan menekankan pentingnya integritas dan perilaku etis. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar-standar tinggi ini, kerangka kerja ini mencakup beberapa elemen kunci: keputusan mengenai karir hakim, aturan perilaku etis, sistem deklarasi aset, pedoman penolakan dan penolakan diri, dan hukuman untuk perilaku  korupsi.  Pendekatan  multifaset  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  transparansi  dan kepercayaan publik, mengakui peran penting lembaga peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi. Konvensi PBB Menentang Korupsi lebih lanjut mendukung pandangan ini dengan menggarisbawahi posisi penting peradilan dalam pemberantasan korupsi, dan memperkuat perlunya hakim untuk bertindak dengan integritas maksimal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi dirancang untuk memastikan bahwa peradilan tetap menjadi pilar demokrasi, bebas korupsi dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan berintegritas.

## Tantangan  yang  dihadapi  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  korupsi  di Mahkamah Agung?
Tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi  di  sektor koperasi  simpan pinjam,  sifat  korupsi yang beraneka  ragam  menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuapan hingga mencakup korupsi politik,  sangatlah  berbahaya  karena  sifatnya  yang  luas  dan  sering  kali  sulit  dipahami. Kompleksitas ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan. Permasalahan  etika  seperti  ini  tidak  hanya  melemahkan  integritas  peradilan  namun  juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi  secara  adil.  Terlebih  lagi,  persinggungan  antara  korupsi  dan  kejahatan  terorganisir semakin memperparah tantangan ini, terutama ketika korupsi bisa dikatakan bersifat sistemik dalam sistem peradilan itu sendiri. Meskipun terdapat upaya pemerintah untuk memberantas korupsi peradilan melalui langkah-langkah seperti pemecatan dan penangkapan pejabat yang rentan,  upaya-upaya  ini  sering  terhambat  oleh  pengaruh  korupsi  yang  meluas  ke  hakim Mahkamah  Agung  dan  politisi.  Kondisi  yang  diakibatkannya  memperumit  peran  lembaga peradilan  dalam  menangani  korupsi  secara  efektif  di  sektor  koperasi  simpan  pinjam,  dan menyoroti beragam tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan di tengah lanskap yang penuh dengan korupsi.
Budaya  hukum  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  menangani  sengketa  korupsi  di koperasi  simpan  pinjam  menghadirkan  lanskap  yang  kompleks  dan  menantang  yang memerlukan  kerangka  peraturan  yang  komprehensif  agar  dapat  berjalan  secara  efektif. Penelitian  ini  menyoroti  peran  penting  prinsip-prinsip  hukum  dalam  membimbing  hakim Mahkamah Agung dalam  menangani  kasus-kasus korupsi,  di  tengah maraknya korupsi  yang menyusup ke berbagai tingkat peradilan dan bidang politik. Meskipun ada inisiatif pemerintah yang  bertujuan  untuk  memberantas  korupsi  peradilan,  praktik  korupsi  yang  mengakar menimbulkan hambatan besar bagi upaya peradilan dalam menegakkan keadilan dalam sektor koperasi  simpan  pinjam.  Persimpangan  antara  korupsi  dan  kejahatan  terorganisir  semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh hakim Mahkamah Agung, terutama ketika korupsi
sudah  tertanam  kuat  dalam  sistem  peradilan  itu  sendiri.  Pendekatan  multifaset  ini menggarisbawahi  pentingnya  integritas  dan  perilaku  etis  dalam  memberantas  korupsi,  serta peran penting peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan menumbuhkan kepercayaan publik.  Mengingat  rumitnya  tantangan  yang  dihadapi  oleh  hakim  Mahkamah  Agung  dalam menangani  kasus  korupsi,  prinsip-prinsip  hukum  yang  mengatur  tindakan  mereka  dirancang untuk  menegakkan  demokrasi,  menjamin  independensi  peradilan,  dan  menegakkan  keadilan dengan integritas yang teguh. Ke depan, penelitian di masa depan dalam bidang ini harus fokus pada penanganan sifat sistemik korupsi di lembaga peradilan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat  mekanisme  untuk  memerangi  korupsi  secara  efektif  dalam  koperasi  simpan pinjam. Dengan menggali kompleksitas ini dan mengakui sifat korupsi yang beragam, diskusi ini berkontribusi untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman di bidang integritas dan etika peradilan.
Dengan masih banyaknya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, maka untuk menganalisis  Budaya  Hukum  Korupsi  Hakim  Agung  Dalam  Menangani  Sengketa  Koperasi Simpan  Pinjam  di  Mahkama  Agung  menggunakan  teori  sistem  hukum. Lawrence  Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur  sistem  hukum,  yaitu  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Struktur hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  (termasuk  instrumen perundang-undangan), dan budaya hukum (hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat). Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: “Pertama, suatu sistem hukum mempunyai struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur berikut: jumlah dan ukuran pengadilan; ruang lingkup yurisdiksinya.
Struktur  juga  berarti  cara  badan  legislatif  diatur  Prosedur  apa  yang  diikuti  oleh departemen  kepolisian,  dan  lain  –  lain.  "Struktur  sistem  hukum  terdiri  dari  unsur-unsur berikut:  jenis  pengadilan  dan  ukurannya,  yurisdiksi  pengadilan  (termasuk  jenis  kasus  yang mempunyai yurisdiksi untuk diadili) dan prosedur untuk naik banding dari satu pengadilan ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga  berarti  bagaimana  lembaga  legislatif  diatur,  apa  yang boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh  presiden,  prosedur  yang  dilakukan  kepolisian,  dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur (struktur hukum) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang  ada  yang  dirancang  untuk  melaksanakan  instrumen  hukum yang  ada.  Struktur  adalah pola  yang  menunjukkan  bagaimana  hukum  dilaksanakan  menurut  ketentuan  formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang, dan lembaga serta prosedur hukum berfungsi dan dijalankan (P. M., 2005).
Jika kita mengambil contoh di Indonesia,  jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka mencakup struktur lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan (Ali, 2002). Menurut Friedman, substansi hukum adalah (Foundation, 1969) : “Aspek lain dari suatu sistem hukum adalah substansinya. Artinya aturan, norma, dan pola perilaku sebenarnya dari orang-orang di dalam sistem tersebut… Penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup ( living law ), bukan hanya aturan-aturan dalam buku hukum.”. Aspek lain  dari  sistem  hukum  adalah  substansinya.  Yang  disebut  esensi  mengacu  pada  aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem. Substansi  hukum dengan demikian  menyangkut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  bersifat  mengikat  dan memberi  pedoman  kepada  aparat  penegak  hukum.  Pada  saat yang  sama,  mengenai  budaya hukum, Friedman berpendapat: “Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yang kami  maksud  dengan  ini  adalah  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum, keyakinan mereka. Dengan kata lain, bagaimana keputusan diambil. klarifikasi gagasan sosial dan kekuatan sosial yang menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan hukum. “Budaya hukum  mengacu  pada  sikap manusia  (termasuk  aparat  penegak  hukum)  terhadap  hukum  dan sistem  hukum.  Betapapun  baiknya  kerangka  hukum  disusun  untuk  melaksanakan  aturan-
aturan hukum yang telah ditetapkan, jika tidak ada dukungan dari sistem budaya hukum dan masyarakat  di  masyarakat,  sebaik  apapun  kualitas  substantif  dari  undang-undang  yang diciptakan,  maka  penegakan  hukum  tidak  akan  berhasil.  sukses.  Jalankan  secara  efektif. Hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat  atau  rekayasa  sosial  tidak  lain  hanyalah gagasan  yang  ingin  diwujudkan  oleh  hukum.  Untuk  menjamin  agar  hukum  dapat  lebih mewujudkan  fungsi-fungsi  masyarakat  rekayasa,  diperlukan  tidak  hanya  undang-undang dalam  arti  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  menjamin  terwujudnya  peraturan- peraturan  hukum  tersebut  dalam  praktik  hukum  atau  aspek  lainnya.  Dengan  kata  lain merupakan  jaminan  penegakan  hukum  good  law  penegakan  hukum  (Fuady,  2017).  Oleh karena itu, berjalannya hukum tidak hanya merupakan fungsi peraturan perundang-undangan tetapi juga merupakan aktivitas birokrasi eksekutif (Ali, 2002).

## PENUTUP Simpulan
Budaya  hukum  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  menangani  sengketa  korupsi  di koperasi  simpan  pinjam  menghadirkan  lanskap  yang  kompleks  dan  menantang  yang memerlukan  kerangka  peraturan  yang  komprehensif  agar  dapat  berjalan  secara  efektif. Sejatinya,  hakim  agung  menjadi  benteng  terakhir  keadilan  di  Indonesia.  Namun  faktanya, Sudrajat Dimyati malah menjual keadilan ditukar dengan lembaran mata uang asing. Sudrajad Dimyati menjadi sejarah pertama hakim agung dipenjara karena korupsi. Padahal aturan dan kode  etik  terhadap  perilaku  hakim  telah  tertera  dengan  jelas  dalam  UU  Kehakiman  namun selengkap  apapun  dan  sebagus  apapun  regulasi  yang  telah  diterbitkan  jika  dijalankan  oleh hakim yang tidak berintegritas, maka semuanya akan sia-sia. Karena semakin banyak regulasi dikeluarkan  dan  semakin  tinggi  ilmu  yang  dimiliki  justru  akan  semakin  banyak  celah  untuk melakukan tindakan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Oleh  karena  itu,  regulasi  tetap  diperlukan,  kemampuan  keilmuan  dan  kapabilitas  juga dibutuhkan. Namun, integritas jauh lebih penting untuk dimiliki seorang hakim, karena hakim yang  berintegritas  tinggi  dan  dekat  dengan  Tuhannya  melalui  ibadah-ibadah  sesuai  dengan agama dan keyakinannya akan selalu dituntun oleh hati nuraninya dalam menjatuhkan setiap putusan.

## Saran
Dalam  mengahadapi  dinamika  kasus  hakim  yang  terlibat  korupsi,  hal-hal  yang  perlu dilakukan melalui dua faktor, internal yaitu peningkatan kualitas moral dari tubuh dan lemaga kehakiman sendiri dan faktor eksternal yaitu control dan pengawasan oleh lembaga anti korupsi serta masayarakat.
Yang paling besar dampaknya dalam membawa perubahan dan angina segar serta agar bisa  mendapat  kepercayaan  publik  kembali  adalah  faktor  internal  dari  tubuh  hakim  sendiri. Integritas dan moral para hakim perlu di bina dan diberi pelatihan kesadaran moral lebih baik lagi.  Jika  lembaga  penegak  hukum  seperti  hakim  yang  merupakan  ujung  tombak  penegak keadilan  saja  tidak  mampu  dipercaya  publik,  entah  keadilan  yang  seperti  apa  yang  bisa didapatkan dari sebuah pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA
2022 Country Reports on Human Rights Practices: Benin. (n.d.) . (2024). www.state.gov Alhamidi, R. (n.d.). Jejak Kasus Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi Baca artikel detiknews, “Jejak Kasus Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Pertama yang  Dibui  di  Kasus  Korupsi”  selengkapnya  https://news.detik.com/berita/d- 6748200/jejak-kasus-sudrajad . Detiknews. https://news.detik.com/berita/d- 6748200/jejak-kasus-sudrajad-dimyati-hakim-agung-pertama-yang-dibui-di-kasus-
korupsi Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hokum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) . Toko Gunung Agung.
Corruption, Human Rights, and Judicial Independence . (2024). www.unodc.org E, P. (2013). Kebebasan Hakim dalam SistemPenegakan Hukum,makalah disampaikan pada Semiiinar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII,  Tema  Penegakan  Hukum  dalam EraPembangunan  Berkelanjutan.  Diiselenggarakarn  olehBadan  PembinaanHukum Nasional Departemen Kehakiiman dan HakAsasi .
Ethics Policies | United States Courts . (2024). www.uscourts.gov
Foundation, R. S. (1969). System Hokum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive . Fuady, M. (2017). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hokum Bisnis) . Bakti, Citra Aditya. Judicial Misconduct and Public Confidence in the Rule of (n.d.) . (2024). www.unodc.org Muladi.  (n.d.). Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hokum  di  Indonesiaitle . Habibie Center.
Negara  Hokum  (A  Nations  of  Laws) .  (2004).  dari  pusaka.dpr.go.id/en/produk/jurnal- kepakaran/id/4
P. M., M. (2005). Penelitian Hokum Edisi Revisi (Revisi) . Kencana. Putting  Aside  the  Rule  of  Law  Myth:  Corruption  and  the  Case  for  (n.d.) .  (2024). digitalcommons.law.ggu.edu
Sulthoni.  (n.d.). 3  Tingkatan  Lembaga  Peradilan  di  Indonesia  Beserta  Fungsinya .  Tirto.Id. https://tirto.id/3-tingkatan-lembaga-peradilan-di-indonesia-beserta-fungsinya-gyN3
Title 18 - CRIMES AND OFFENSES. (n.d.) . (2024).
www.legis.state.pa.us/WU01/LI/LI/CT/HTM/18/18.HTM
Why the Supreme Court Is Blind to Its Own Corruption. (n.d.) . (2024). www.nytimes.com