DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 20 Juni  2024, Revised: 15 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD
Yopianus Anyang 1 , Reza Fathurrahman 2
1 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, luisanyang@gmail.com 2 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: luisanyang@gmail.com
Abstract: This study aims to determine the institutional strengthening of the DPRD through the  provision  of  experts  and  the  Expert  Team  /  Expert  Team  as  support  for  the  duties  and functions of the DPRD. The results showed that to support the performance of Leaders and Members  of  the  DPRD,  the  secretariat  of  the  DPRD  kabuputen/kota  can  form  a  team  of experts or expert groups in accordance with the authority and duties of the DPRD described in the DPRD equipment, as stipulated in Article 421 of Law Number 17 of 2014. Each Board Fittings  (AKD)  requires  an  expert  group  or  team  of  experts  consisting  of  individuals  who have knowledge relating to the duties, functions and authorities of Board fittings. This team of experts and experts is proposed by members, faction leaders, and leaders of Board fittings, with  a  maximum  number  of  3  (three)  people  for  each  fittings.  District  Council  regulations regulate more technical procedures for appointment and job descriptions of expert groups or expert  teams.  This  expert  group  or  team  of  experts  plays  a  role  in  helping  to  organize  the DPRD institution so that DPRD members can carry out their roles and functions optimally.
Keyword: Institutional Strengthening, Providing a Team of Experts and Expert Staff, Duties and Functions of the DPRD.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan kelembagaan DPRD melalui penyediaan  tim  ahli  sebagai  pendukung  tugas  dan  fungsi  DPRD.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  untuk  mendukung  kinerja    Pimpinan  dan  Anggota  DPRD,  sekretariat DPRD  kabuputen/kota  bisa  membentuk    tim  ahli  atau  kelompok  pakar  yang  sesuai  dengan kewenangan  dan  tugas  DPRD  yang  tergambar  dalam  alat  kelengkapan  DPRD,  sesuai  Pasal 421  UU  No  17  Tahun  2014  tentang  MD3.  Setiap  Alat  Kelengkapan  Dewan  (AKD) membutuhkan tim ahli yang berisi individu yang memiliki pengetahuan terkait tugas, fungsi, sekaligus  wewenang  alat  kelengkapan  Dewan.  Tim  pakar  dan  tenaga  ahli  ini  diusulkan anggota,  pimpinan  fraksi,  sekaligus  pimpinan  alat  kelengkapan  Dewan,  dengan  jumlah maksimal  3  orang  bagi  masing-masing  alat  kelengkapan.  Peraturan  Dewan  Kabupaten/Kota mengatur lebih teknis tentang prosedur pengangkatan dan uraian tugas dari tim ahli. Tim ahli
ini  berperan  membantu  menata  kelembagaan  DPRD  sehingga  anggota  DPRD  bisa melaksanakan peran sekaligus fungsinya secara optimum.
Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan,  Penyediaan Tim  Pakar  dan Tenaga Ahli,  Tugas dan Fungsi DPRD.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  ialah  negara  kepulauan  yang  luas,  dari  sabang  hingga  merauke. Karena  luas  wilayahnya  yang  cukup  besar,  tidak  mungkin  bagi  pemerintah  pusat  yang berkedudukan  di  satu  tempat  untuk  mengelola  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Pemerintah Indonesia  menggunakan  sistem  perwakilan  untuk  mengelola  pemerintahannya.  Sistem  ini memungkinkan setiap orang di  negara tersebut  untuk  terlibat  dalam pengambilan keputusan dan kebijakan (Noya et al., 2021).
Menurut UUD 1945, NKRI ialah negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang  menjalankan  asas  kerakyatan,  serta  dipimpin  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan dan perwakilan (Rindengan et al., 2017).
Sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  18  UUD  1945,  DPRD  ialah  sekumpulan dewan  yang  mewakili  rakyat  di  tingkat  daerah,  perwujudannya  sebagai  refleksi  sistem pemerintahan yang demokratis (Pranoko, 2021).
Menurut  UU  No  23/2014  prihal  Pemerintahan  Daerah,  masing-masing  daerah  diberi wewenang  guna  menyelenggarakan  secara  mandiri  berbagai  urusan  pemerintahan  daerah selain  urusan  bersifat  wajib  yang  sebatas  dijalankan  pemerintah  pusat.  DPRD  bertanggung jawab  untuk  menyusun,  mengajukan,  membahas,  sekaligus  menyetujui  sejumlah  rancangan aturan daerah (Melani & Putri, 2021).
DPRD  ialah  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  perwakilan  orang-orang  di  lingkup daerah,  menjadi  bagian  dari  Pemda,  supaya  bisa  dikelola  secara  baik  untuk  mewujudkan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Mengingat  DPRD  adalah  lembaga  representasi masyarakat, DPRD harus mengawasi Pemda, termasuk yang dijalankan kepala daerah beserta perangkatnya. DPRD memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam agenda maupun program pembangunan, yang secara khusus dibahas serta ditetapkan bersama kepala daerah sebagai pimpinan Pemda (RIDHO, 2017).
Anggota  DPRD  hakikatnya  ialah  individu  yang  dipilih  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat. Motif masyarakat memilih anggota DPRD ini tentu sangat beragam. Salah satu alasan  umum  keputusan  masyarakat  memilih  anggota  DPRD  ialah  supaya  mendapat pekerjaan  layak  dan  dapat  menyuarakan  aspirasinya  perihal  beragam  masalah,  seperti memenuhi janji saat pencalonan, membangun, dan sebagainya. Dalam kasus ini, masyarakat bertanggung jawab atas  keputusan  yang dibuat oleh anggota DPRD  yang dipilihnya. Sangat penting  bagi  seorang  anggota  DPRD  untuk  berhasil  dalam  pekerjaan  mereka  dan  dapat menyuarakan  keinginan  orang-orang  di  daerah  mereka.  Oleh  karena  itu,  model  pendekatan konseling perilaku  yang  diterapkan oleh profesional  adalah upaya untuk  membantu  anggota DPRD  memaksimalkan  potensi  mereka.  Ini  akan  menghasilkan  perubahan  sikap  dan kemajuan dalam cara berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi, serta kemampuan mengubah keadaan menjadi lebih baik.
DPRD harus melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat dan berusaha secara konsisten memenuhi  kepentingan  masyarakat  melalui  sejumlah  hak  sekaligus  kewenangannya.  Bukan menjadi lembaga  yang mewakili kepentingan individu, kelompok, atau partai politik. Untuk menjalankan  program  pembangunan  di  suatu  daerah,  anggota  dewan  diberi  beberapa tanggung jawab penting.
Pemerintahan  daerah  seharusnya  dalam  pelaksanaan  tugasnya  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsip  legalitas.  DPRD  yang  berkedudukan  setara  mitra  Pemda,  akan  menjalankan pengawasan,  dan  harus  bertindak  sesuai  kewenangan  mereka.  Salah  satu  yang  harus diperhatikan  adalah  pemberian  hak  dan  kewajiban  kepada  masing-masing  anggota  DPRD (Sugianto, 2017).
Pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan  kewajibannya  tersebut.  DPRD  memiliki  tiga  hak tambahan untuk memilih sarana, anggaran, dan tenaga ahli. Sebagai  unit pendukung DPRD, tenaga ahli diatur secara yuridis oleh Pasal 325 Ayat 10 UU MD3 dan Pasal 204 Ayat 2 UU 23  tahun  2014  Pemerintah  Daerah.  Pasal-pasal  ini  menyatakan  bahwa  DPRD provinsi/kabupaten  kota  memiliki  hak  untuk  mempekerjakan  tenaga  ahli  untuk  mendukung kelancaran  penyelenggaraan  tugas  dari  tiap  fraksi  selaras  dengan  kebutuhan,  dan  tetap mempertimbangkan  kemampuan  anggaran  mereka  berdasarkan  APBD.  Tim  ahli  memiliki peran  yang  sangat  penting.  Tenaga  ahli  tidak  berarti  menggantikan  anggota  dewan; sebaliknya,  mereka  memberikan  dukungan  dengan  keahlian  dan  pengetahuan  yang diperlukan dalam tugas dan fungsi DPRD (Bijak et al., 2023)
DPRD  mempunyai  3  fungsi,  yakni  legislatif,  anggaran,  serta  pengawasan.  Fungsi anggaran  mencakup  penyusunan  sekaligus  penetapan  APBD  dengan  Pemda.  Pada pelaksanaan  fungsi  tersebut,  DPRD  perlu  terlibat  aktif,  bahkan  proaktif.  DPRD  sebagai lembaga  hanya  akan  memeriksa  usulan  RAPBD  Pemda.  Setiap  tahap  penyusunan  RAPBD melibatkan keterlibatan aktif dan proaktif.
Melihat  tugas  dan  fungsi  Sekretariat  DPRD  yang  sarat  dengan  urusan  administrasi, baik  administrasi  kesekretariatan,  maupun  administrasi  DPRD,  seringkali  ditemukan kelemahan  dan  kekurangan  terutama  dalam  penyelenggaraan  tugas  sekaligus  fungsi sekretariat DPRD. Mengkaji peran dukungan sekretariat terkait fungsi DPRD, maka penting untuk  menerapkan  reformasi  birokrasi  sehingga  dapat  meningkatkan  tatalaksana pemerintahan  sebagai  penyelenggara  dan  mitra  kerja  pemerintah  daerah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sakaria et al., 2017).
Setiap  anggota  legislatif  memerlukan  kecakapan,  pengetahuan,  sekaligus  ragam informasi yang dibutuhkan guna memenuhi tanggung jawabnya. Jika tidak, produk legislatif akan  penuh  dengan  masalah.  Dalam  tulisannya,  Yogi  dan  Pandu  menjelaskan  bahwa legislator di Indonesia memiliki kompetensi, profesi, dan keahlian yang berbeda. Oleh karena itu, para legislator  Indonesia membutuhkan tenaga ahli  yang  ahli dan memiliki  kemampuan yang  sesuai  untuk  membantu  mereka  menjalankan  tugas  mereka.  Dalam  buku  Stephen Sherlock tentang kinerja DPR, dia mengatakan bahwa sistem pendukungnya, termasuk tenaga ahli, memengaruhi kinerja DPR yang lebih baik.
Fenomena  di  lapangan  menunjukkan  banyak  kegagalan  dalam  implementasi kebijakan maupun program pembangunan dari pemerintah (Sapii & Prihasto, 2023). Dikutip dari Purwanto (2012: 14-16), implementasi yang sempurna tidak akan pernah terwujud pada sistem  pemerintahan  daerah  sebab  beberapa  faktor.  Hambatan  eksternal,  kurangnya  waktu maupun sumber daya, kebijakan yang tidak berdasarkan pada analisis sebab-akibat yang kuat, serta  analisis  sebab-akibat  kebijakan  dengan  hasil  yang  jarang  langsung.  Selain  itu,  instansi pelaksana  sering  tidak  mandiri,  jarang  ada  kesepakatan  umum  mengenai  tujuan  kebijakan dengan cara mewujudkannya, serta komunikasi maupun koordinasi yang tidak sempurna.
Sekretariat  Dewan  adalah  "perangkat  daerah"  yang  berfungsi  untuk  mendukung pelaksanaan  fungsi  Dewan  dan  merupakan  unsur  "pelayanan  administrasi"  untuk  Dewan. Menurut  Putra  (2019)  Pelayanan  administrasi  ini  mencakup  penyelenggaraan  administrasi keuangan  sekaligus  kesekretariatan  Dewan,  dukungan  bagi  penyelenggaraan  tugas  maupun fungsi Dewan, serta penyediaan hingga koordinasi tim ahli yang dibutuhkan Dewan.
Berdasarkan Pasal 204 UU No 23/2014 perihal Pemerintah Daerah sekaligus Pasal 31 PP  No  18/2016  tentang  perangkat  daerah,  sekretariat  dewan  perwakilan  yakni  bagian  dari
perangkat  daerah  dengan  fungsi  mendorong  penyelenggaraan  tugas  ataupun  wewenang Dewan  Perwakilan  Kabupaten/Kota.  Sekretariat  juga  bertanggung  jawab  atas  pelayanan administrasi dan pemberian (Anirwan & Annas, 2020).
Untuk  meningkatkan  profesionalisme,  menjaga  citra  maupun  kinerja  instansi,  serta mendukung terwujudnya good governance, sedemikian hingga diperlukan usaha atau fasilitas dalam  menunjang  tugas  sekaligus  fungsi  anggota  DPRD.  Satu  diantara  langkah  yang  dapat dilakukan dalam mendukung tugas sekaligus fungsi anggota DPRD yaitu dengan penyediaan tim ahli (Sryana, 2021)
Salah  satu  OPD,  sekretariat  DPRD  memiliki  tugas  pokok  sekaligus  fungsi  :  (1) Menyelenggarakan administrasi keuangan sekaligus kesekretariatan, mendorong penyelenggaraan tugas sekaligus fungsi DPRD, mengkoordinasikan tim ahli yang dibutuhkan DPRD  guna  menjalankan  fungsi  sesuai  kebutuhan.  (2)  Mengalokasikan  sumber  daya  yang diperlukan  oleh  DPRD.  Penyelenggaraan  administrasi  sekretariat  DPRD  mencakup administrasi  kepegawaian,  administrasi  keuangan,  penyediaan  fasilitas  rapat,  koordinasi tenaga  ahli  yang  dibutuhkan  DPRD,  serta  pelaksanaan  fungsi  lainnya  dari  kepala  daerah sesuai tugas maupun fungsi berlaku.
Pimpinan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten/Kota  yakni  Sekretaris  DPRD,  yakni  PNS yang  dilantik  serta  diberhentikan  kepala  daerah.  Sekretariat  ini  bertanggung  jawab  untuk mendukung  fungsi  keuangan  dan  administratif  pimpinan  maupun  anggota  dewan,  dan  bisa membentuk tim ahli untuk membantu tugas Dewan.
Guna mendorong tugas sekaligus fungsi dari DPRD, dapat dibentuk 3 orang tim ahli per alat kelengkapan (AKD) yang memiliki pengetahuan relevan dengan tugas, fungsi, serta wewenang  alat  kelengkapan  dewan,  diusulkan  pimpinan  dan  anggota  fraksi,  hingga pemimpin alat kelengkapan dewan. Peraturan Dewan Kabupaten/Kota mengatur lebih lanjut tentang prosedur pengangkatan dan daftar tugas dari tim ahli.
Mempertibangkan  uraian  di  atas,  penulis  termotivasi    meneliti:  “Penguatan Kelembagaan  DPRD  Melalui  Penyediaan    Tenaga  Ahli  Dan  Tim  Ahli/Tim  Pakar  Dalam Mendukung  Tugas Dan Fungsi DPRD”.

## METODE
Penelitian bermetodekan deskriptif kualitatif. Metode ini dipakai  untuk  memprediksi dan menganalisis subjek serta objek penelitian yang terdiri atas orang ataupun lembaga sesuai dengan  fakta  yang  ada  sebenarnya.  Melalui  pendekatan  penelitian  ini  maka  akan tergambarkan ekspresi, realita sosial dan tanggapan penelitian.
Aktivitas  penelitian  yang  dilaksanakan  meliputi  rangkaian  aktivitas  mengumpulkan, menggambarkan  dan  menganalisis  data  mengenai  fenomena,  fakta,  sifat  serta  keterkaitan fenomenal antara reformasi birokrasi pada tata laksana pemerintahan  yang menjadi jawaban atas proporsi penelitian.
Sumber  data  dan  peserta  terdiri  dari  Unsur  Pimpinan  DPRD  dan  Staff  Sekretariat DPRD.  Teknik  penghimpunan  data  dengan  wawancara  semi  terstruktur,  dianalisis menggunakan  analisis  data  model  interaktif  Miles  dan  Huberman  (2005).  Pada  model  ini, kegiatan analisis terhadap data yakni reduksi, penyajian, serta verifikasi.
1. Reduksi data ialah proses memilih informasi ataupun data utama, fokus pada data penting, serta  menemukan  tema  hingga  pola.  Data  yang  direduksi  memberi  representasi  secara lebih  jelas,  memudahkan  penghimpunan  dan  pencarian  data  data  berikutnya  bila diperlukan.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dengan teks, grafik, matriks dan chart naratif. Penyajian data dimungkinkan mempermudah proses pemahaman  kejadian hingga merencanakan langkah berikutnya.
3. Penarikan  simpulan  sekaligus  verifikasi  didalam  penelitian  kualitatif  bersifat  sementara dan  bisa  berubah  jika  bukti  kuat  tidak  ditemukan  saat  penghimpunan  data  selanjutnya. Namun, jika simpulan awal didukung sejumlah bukti valid bahkan konsisten dengan hasil penghimpunan data lanjutan, sedemikian hingga simpulan tersebut dianggap kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini ialah hasil pelaksanaan penelitian di lapangan  yang terlaksana di sepanjang  bulan  April  2024.  Sesuai  isi  wawancara  dari  unsur  Pimpinan  DPRD  dan    staff bagian sekertariat DPRD.
Maka  secara  umum,  informasi  yang  diperoleh  peneliti  mencakup  implementasi Penguatan  Kelembagaan  DPRD  Melalui  Penyediaan  Tenaga  Ahli  dan  Tim  Ahli  guna Mendukung Tugas maupun Fungsi DPRD.
Berikut ini merupakan pembahasan berdasarkan fokus penelitian:

## Penguatan Kelembagaan DPRD
DPRD  Kabupaten/Kota  berfungsi  sebagai  pelaksana  pemerintahan,  terdiri  dari anggota parpol yang dipilih melalui pemilu (Pangkey et al., 2022).
Menurut  Pasal  1  (4)  UU  No  23/2014  perihal  Pemerintahan  Daerah,  DPRD didefinisikan  sebagai  instansi  perwakilan  dari  rakyat  di  Tingkat  daerah  sebagai  bagian  dari unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Menurut  Miriam  Budiarjo,  DPRD  berfungsi sebagai  badan  legislative  dan  pembuat  aturan,  yang  mana  aturan  yang  mereka  buat  ialah refleksi kebijakan tersebut. DPRD ialah badan pembuat Keputusan untuk kepentingan publik.
Pemerintahan  di  negara  manapun  tidak  sebatas  dijalankan  di  tingkat  pusat. Pemerintah pusat memberi wewenang terhadap Pemda guna mengatur pemerintahan mereka sendiri.  Di  Indonesia,  pemerintahan  daerah  ialah  pelaksanaan  ragam  urusan  pemerintahan oleh  Pemda  sekaligus  DPRD  berdasarkan  prinsip  otonomi  didalam  sistem  serta  prinsip NKRI.

## Peran dan Fungsi DPRD
Pemerintahan  di  setiap  negara  tidak  sebatas  dijalankan  di  lingkup  pusat.  Pemda diberikan  wewenang  pemerintah  pusat  guna  menjalankan  pemerintahan  daerahnya  secara mandiri. “Pemerintahan daerah” di Indonesia berarti pelaksanaan ragam urusan pemerintahan yang dijalankan Pemda sekaligus DPRD sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah. UU No 23/2014 perihal Pemerintah Daerah mengatur fungsi DPRD (Malau et al., 2022).
DPRD  berfungsi  sebagai  elemen  pelaksana  pemerintahan  dan  mempunyai  fungsi pengawasan,  seperti  pembuatan  Perda,  penetapan  anggaran  dengan  Pemda,  serta  penetapan aturan perundangan.
Secara mendasar, peranan tersebut terwujud melalui 3 fungsi, yakni:
1. Regulator: Mengorganisasi ragam kepentingan daerah, seperti urusan rumahtangga daerah ataupun ragam urusan pemerintah pusat yang dipercayakan pelaksanaannya kedaerah;
2. Policy Making: Merancang kabijakan pembangunan didaerah;
3. Budgeting: Perencanaan APBD.
Lebih  lanjut,  berdasar  pada  UU  Susduk  serta  UU  Pemerintahan  Daerah,  wujud sederhana implementasi 2 peranan DPRD yakni:
1. Fungsi  Legislasi  atau  fungsi  pembentukan  Perda  terwujud  melalui  pelibatan  bupati ataupun walikota saat pembentukannya (Panjaitan et al., 2017).
2. Fungsi  Anggaran,  terwujud  saat  membahas  maupun  memutuskan  APBD  dengan  bupati ataupun walikota (Sari & Muttaqin, 2024).
3. Fungsi  Pengawasan, terwujud berupa pengawasan bagi  pelaksanaan Perda hingga APBD (Sholihin, 2017).
Wewenang sekaligus tugas DPRD Kabupaten/Kota meliputi:
1. Membuat Perda bersama bupati ataupun walikota;
2. membahas sekaligus menyetujui rancangan Perda perihal APBD yang diajukan mereka;
3. menjalankan pengawasan bagi keterlaksanaan aturan dan anggaran daerah.
4. memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  Pemda  kabupaten/kota  tentang  rencana perjanjian internasional mereka;
5. mengusulkan  pelantikan  sekaligus  pemberhentian  bupati/walikota  beserta  wakilnya kepada  Mendagri  melalui  gubernur  guna  mengesahkan  pelantikan  sekaligus pemberhentian;
6. memilih wakil bupati ataupun wakil walikota didalam kasus jabatan yang kosong; dan g. memberikan persetujuannya untuk  perjanjian internasional  yang  akan berlaku di  seluruh negara.
7. Meminta  laporan  perihal  pertanggung  jawaban  bupati  ataupun  walikota  atas terselenggaranya pemerintahan lingkup daerah bersangkutan;
8. Menyetujui  rancangan  kerjasama  bersama  daerah  lainnya  ataupun  pihak  ketiga  yang dibebankan masyarakat maupun daerah;
9. memastikan  bahwa  kewajiban  daerah  dilaksanakan  selaras  dengan  aturan  perundangan; serta
10. menjalankan  wewenang  sekaligus  tugas  tambahan  yang  diikat  didalam  aturan perundangan
Pada  masa  reformasi,  posisi  hukum  DPRD  telah  berubah  secara  signifikan.  DPRD dianggap  sebagai  bagian  dari  eksekutif  di  era  orde  baru  (Pasal  11  UU  No  5/1974).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  posisi  DPRD  setara  mitra  kepala  daerah  didalam  perumusan  dan pelaksanaan  kebijakan,  bukan  fungsi  kontrol  maupun  penyeimbang  eksekutif.  Dengan demikian, wajar bahwa DPRD tidak mencerminkan suara rakyat di tingkat daerah itu. Sebab itu,  Dewan  Perwakilan  kembali  ke  fungsinya  sebagai  lembaga  legislatif,  sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UU No 22/1999 tentang pemerintah daerah. Selain memiliki fungsi baru  ini,  DPRD  diberi  hak  pula  guna  meminta  kepala  daerah  bertanggung  jawab,  hal  yang tidak mungkin di masa orde baru.

## Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan  Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli Dalam Mendukung  Tugas Dan Fungsi DPRD
Hasil  dari  wawancara  dengan  Pak  Martin  Hat,  ST.,  M.Si,  Wakil  Ketua  II  DPRD Kabupaten  Mahakam  ulu,  ditemukan  beberapa  masalah  yang  menyebabkan  fungsi  legislatif belum  optimal  sebagaimana  mestinya.  Contohnya  adalah  pembahasan  Perda  yang  kurang maksimal,  kurang  optimalnya  kinerja  AKD  dalam  melaksanakan  fungsinya,    kurangnya pemahaman tentang perencanaan tugas dan fungsi legislatif.
Pak  Irenius  Kako,  SE  selaku  staff  senior  dibagian  sekretariat  DPRD  Kabupaten Mahakam  Ulu,  disadari  bahwa  latar  belakang  dari  masing-masing  anggota  Dewan  berbeda- beda demikian juga pemahaman terhadap tugas dan fungsinya. Sehingga  keberadaan tim ahli sangat  membantu  dalam  menyusun  rancangan  kerja  tahunan  maupun  lima  tahunan  masing- masing alat kelengkapan daerah, dimana didalam Pasal 67 PP No 12/2018 perihal Pedoman Penyusunan Tatatertib DPRD:
1. Rancangan  kerja  DPRD  disusun  berdasar  pada  usulan  rancangan  kerja  alat  kelengkapan DPRD ke pimpinan daripada DPRD.
2. Rancangan kerja DPRD berbentuk program sekaligus daftar kegiatan.
3. Pemimpin  DPRD  menyampaikan  rancangan  kerja  ke  sekretaris  penyesuaian  guna dijalankan
4. Hasil  penyesuaian  rancangan  kerja  disampaikan  ke  pimpinan  DPRD  guna  dibahas  serta ditetapkan melalui rapat paripurna
5. Rancangan  kerja  yang  sudah  ditetapkan  dijadikan  pedoman  sekretariat  DPRD  untuk melakukan  penyusunan  dokumen  rancangan  serta  anggaran  sekretariat  DPRD  tahun mendatang.
6. Penetapan rancangan kerja DPRD selambat-lambatnya per 30 September tahun berjalan. Tidak  terpenuhinya  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  DPRD  menyebabkan  reputasinya merosot di masyarakat. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran DPRD tentang tugas, wewenang, dan fungsinya. Sebab semua masyarakat memiliki kepercayaan utuh bagi DPRD untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  keinginan  mereka  dan  untuk kepentingan  orang-orang  yang  diwakilinya  (Jati &  Wisnaeni,  2016).  Berdasarkan  fenomena di  atas  maka  perlu  adanya  penguatan  anggota  DPRD  melalui  penyediaan  pakar  ahli  dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.
Alat  kelengkapan  (AKD)  DPRD  bertanggung  jawab  membantu  kelembagaan  DPRD dalam  setiap  proses  pembuatan  kebijakan.  Sesuai  aturan  perundangan  berlaku,  terdapat peraturan  teknis  yang  mengikat  perihal  fungsi  alat  kelengkapan  DPRD.  Tenaga  ahli  fraksi dan  kelompok  ahli  alat  kelengkapan  DPRD  membantu  tugas,  fungsi,  sekaligus  wewenang seluruh  alat  kelengkapan  DPRD.  Mereka  dilantik  sekaligus  diberhentikan  oleh  sekretaris DPRD  dengan  permintaan  pemimpin  dan  anggota  fraksi,  serta  pemimpin  alat  kelengkapan DPRD.  Tenaga  ahli  fraksi  berjumlah  1  orang,  dan  tim  ahli  berupa  anggota.  Untuk memastikan  bahwa  semua  fungsi,  tugas,  sekaligus  wewenang  Dewan  dilaksanakan  secara baik, sekretaris Dewan dan anggota stafnya bertanggung jawab.
Untuk  mendorong  tugas  sekaligus  fungsi  DPRD,  salah  satu  upaya  penataan kelembagaan yang dilakukan ialah melalui Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Sekretariat ini dipimpin  Sekretaris  DPRD,  yakni  PNS  yang  dilantik  serta  diberhentikan  kepala  daerah. Sekretariat tersebut berwewenang mendukung fungsi administratif maupun keuangan DPRD. Selain  itu,  untuk  mendukung  ragam  tugas  DPRD,  sekretariat  ini  bisa  membentuk  Tim  Ahli sesuai  pembagian  wewenang  sekaligus  tugas  DPRD  yang  terefleksi  pada  alat  kelengkapan DPRD.  Ini  selaras  dengan  ketetapan  Pasal  23  &  24  PP  No  18/2017  perihal  Hak  Keuangan sekaligus  Administrasi  Pemimpin  dan  Anggota  DPRD.  Menurut  Utami  &  Hamid  (2021) Sekretariat  DPRD  bertugas  melaksanakan  administrasi  keuangan  sekalgus  kesekretariatan, mendorong  pelaksanaan  tugas  sekaligus  fungsi  DPRD,  lalu  menyediakan  hingga mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsinya.
Didalam UU No 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah, beberapa pasal menggunakan istilah  "tenaga  ahli".  Misalnya,  Pasal  109  (10),  bahwasanya    Sekretariat  DPRD  Provinsi memberikan  dukungan  anggaran,  sarana,  serta  tenaga  ahli  guna  mendukung  pelaksanaan tugas fraksi sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD. Selain itu, Pasal 162 (10), bahwasanya Sekretariat  DPRD  Kabupaten/Kota  juga  memberikan  anggaran,  sarana,  serta  tenaga  ahli (Boemiya,  2020).  Tenaga  ahli  yang  dibutuhkan  DPRD  untuk  menjalankan  fungsi  sesuai kebutuhan  diberikan  dan  diatur  menurut  Pasal  215  (2d).  Sekretariat  dewan  pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) mendapat bantuan dari tenaga ahli, menurut Pasal 397.
Tim ahli berjumlah maksimal 3 ahli yang memiliki disiplin ilmu sesuai tugas, fungsi, sekaligus  wewenang  alat  kelengkapan  DPRD.  Mereka  diusulkan  pemimpin,  anggota  fraksi, serta  emimpin  alat  kelengkapan  DPRD.  Mekanisme  pengangkatan,  persyaratan,  dan  ragam tugas tim ahli ini diatur rinci dalam aturan DPRD Kabupaten/Kota perihal Tata Tertib DPRD.
Tim  Ahli  diberi  kompensasi  honorarium  berdasar  pada  kehadiran  ataupun  kegiatan yang ditentukan. Pembayaran dilakukan per hari ataupun per bulan. Standar honor ini diatur oleh Perda perihal Standar Biaya Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah  serta  standar  keahlian  per  individu.  Di  sisi  lain,  Tim  Ahli  mendapat  fasilitas  ruang kantor sekaligus perlengkapan pula di Sekretariat DPRD.
Tenaga  ahli  meningkatkan  kemampuan  para  anggota  legislatif  dengan  memberi asumsi  baru  yang  konstruktif  serta  mendorong  keberanian  untuk  menghadapi  berbagai masalah.  Ranah  kognitif  menjadi  prioritas  utama  didalam  proses  konsultasi  mereka.  Fokus layanan konsultasi tenaga ahli ialah pada peningkatan kemampuan, mental, keberanian, pola pikir, tindakan, menilai, serta memutuskan anggota legislatif.
Peningkatan  kinerja  para  anggota  legislatif,  terutama  yang  bekerja  di  Dewan Perwakilan,  sangat  dipengaruhi  oleh  pemanfaatan  layanan  konsultasi  tenaga  ahli.  Hal  ini tentu sangat dipengaruhi beragam faktor yang memengaruhi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan seluruh anggota legislatif. kemampuan meningkatkan kinerja anggota legislatif, kemampuan  untuk  mengatasi  masalah  yang  rumit,  dan  kemampuan  untuk  belajar  dari kesalahan.  Dengan  mempertimbangkan  sejumlah  peluang  serta  tugas  anggota  legislatif, berbagai  kebutuhan  konsultasi  tersebut  dipenuhi.  Tenaga  ahli  memberikan  konsultasinya guna  mewujudkan  tujuan,  yang  dikehendaki  semua  orang,  sehingga  mereka  memiliki  citra positif di tengah-tengah masyarakat. Bagian dari layanan konsultasi tenaga ahli bagi anggota legislatif adalah pembentukan konsep diri.

## KESIMPULAN
DPRD merupakan lembaga legislatif tingkat daerah di  Indonesia. Kedudukan DPRD adalah sebagai unsur pelaksana pemeirntahan daerah yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai Legislatif  yaitu  untuk  membuat  peraturan  daerah  atau  peraturan-peraturan  lainnya  yang berkaitan  dengan  kepentingan  daerah  dan  masyarakat  di  dalamnya.  Fungsi  Anggaran  untuk menetapkan  rencana  pembangunan  daerah,  membahas,  menyetujui,  serta  mengawasi penggunaan  anggaran  daerah.  Fungsi  pengawasan    terhadap  pelaksanaan  kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran  yang  telah  ditetapkan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat.  Dengan  fungsi-fungsi  tersebut,  DPRD  berperan  penting  dalam  menjaga keseimbangan  kekuasaan  di  tingkat  daerah  dan  memastikan  bahwa  pemerintahan  daerah dapat  berjalan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  kepentingan  masyarakat setempat
Tim ahli berjumlah maksimal 3 ahli yang memiliki disiplin ilmu sesuai tugas, fungsi, sekaligus  wewenang  alat  kelengkapan  DPRD.  Mereka  diusulkan  pemimpin,  anggota  fraksi, serta  emimpin  alat  kelengkapan  DPRD.  Mekanisme  pengangkatan,  persyaratan,  dan  ragam tugas tim ahli ini diatur rinci dalam aturan DPRD Kabupaten/Kota perihal Tata Tertib DPRD.
Dalam  hal  ini  pakar  ahli  memiliki  fungsi  untuk  membantu  menata  kelembagaan DPRD agar anggota DPRD dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Tenaga ahli menggunakan  layanan  konseling  kelompok  guna  menyelaraskan  persepsi  anggota  DPRD, yang mempunyai masalahnya sendiri. Ketika sulit menemukan alternatif solusi dalam rapat, tenaga  ahli  berkesempatan  membantu  melalui  konseling  kelompok.  Mereka  juga menggunakan  dinamika  kelompok  dan  ketegangan  dalam  rapat  guna  memberi  stimulus- respon  berpendekatan  realita,  guna  mengatasi  permasalahan  interpersonal  dan  meredakan konflik  antar  anggota  DPRD.  Seluruh  anggota  DPRD  merasakan  sejumlah  manfaat  dari beragam pendekatan sekaligus model konseling yang digunakan oleh tenaga ahli. Ada banyak tugas  yang  harus  diselesaikan  oleh  setiap  anggota  Dewan.  Sukses  mereka  bergantung  pada bantuan konseling, yang merupakan bantuan keahlian yang diberikan oleh profesional. Setiap anggota  anggota  DPRD  memperoleh  kemampuan  untuk  menganalisis  masalah  lokal  yang sedang  berkembang,  yang  bisa  digunakan  saat  berinteraksi  dengan  konstituen  mereka (stakeloder,  masyarakat).  Misalnya,  tenaga  ahli  dapat  menggunakan  model  konseling behavioristik untuk mengubah dan mengembangkan cara berpikir anggota DPRD mereka ke arah yang lebih baik dan progresif. Pemanfaatan ragam potensi didalam diri seluruh anggota DPRD untuk mengembangkan pergerakan pemikiran lebih matang dan maju.
Menurut  para  ahli,  pendekatan  behavioristik  bertujuan  memanusiakan  manusia dengan  mempertahankan  prinsip  humanisme  interpersonal.  Dalam  situasi  tersebut,  tenaga ahli  berupaya  mengeksplorasi  dan  mengoptimalkan  semua  potensi  yang  tersedia  bagi  setiap anggota Dewan Perwakilan. Baik untuk memperkuat argumen, komunikasi politik, interaksi, pengembangan  karir,  serta  dominasi  studi  pembangunan  di  wilayah  tertentu.  Sebagai  hasil dari  upaya  penguatan  melalui  penyediaan  tenaga  ahli  dan  tim  pakar,  DPRD  semakin  kokoh dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai  representasi  masyarakat.  Dengan  sinergi  dan dedikasi,  langkah  ini  menjadi  landasan  kuat  bagi  perubahan  positif  dan  terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif dan berkualitas.

## REFERENSI
Anirwan,  A.,  &  Annas,  A.  (2020).  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Layanan  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Soppeng. Journal  of  Governance  and  Local  Politics , 2 (2),  131–150. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.61
Bijak, R., Sapii, S., & Prihasto, M. R. (2023). REKONSEPSI PERSONALIA TENAGA AHLI DPRD MELALUI STUDI KASUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  (Reconception of DPRD Expert Personnel Through a Case Study of the DPRD Province of DKI Jakarta) . 3 .
Boemiya, H. (2020). Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia. Pamator Journal , 13 (1), 18–25. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6999
Jati,  P.  A.,  &  Wisnaeni,  F.  (2016).  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Kabupaten Wonogiri  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan
Daerah. Diponegoro Law Review , 5 (2), 1–13.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11022%0Ahttps://ejournal3.und ip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/11022/10691
Malau, H., Siregar, S. A., Marbun, J., & Agung, U. D. (2022). Aspek Yuridis Tentang Peran Sekretariat  DPRD  dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Fungsi  DPRD  Kabupaten  Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo) . 1–10.
Melani, R., & Putri, N. E. (2021). Fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014- 2019  di  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) , 5 (4), 1168–1175. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2502 Noya, A. W., Tulusan, F. M.  ., & Deisy  L, T. (2021). Kinerja Sekeretariat  DPRD Provinsi Sulawesi Utara . VII (107), 39–51.
Pangkey,  Y.,  Liando,  D.  M.,  &  Sampe,  S.  (2022).  Peran  Sekretariat  DPRD  Dalam Mendukung  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  DPRD  (Studi  Kasus :  Dprd  Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Governance , 1 (2), 1–14.
Panjaitan,  E.  K.,  Herawati,  R.,  &  Hardjanto,  U.  S.  (2017).  Perubahan  Undang-Undang Undang-Undang  Dasar  di  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  dan  menjunjung  tinggi Negara. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–14.
Pranoko, S. (2021). FUngsi  DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah  (Studi Proyeksi Periode 2019-2024 dari perspektif periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo) . Putra,  M.  (2019).  Sekretariat  Dprd  Perekat  Hubungan  Kerja  Kepala  Daerah  Dan  Dprd  Di Provinsi Kalimantan Tengah. Morality : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 73–77.
RIDHO, R. (2017). Model layanan konsultasi tenaga ahli terhadap kinerja anggota legislatif . Rindengan,  B.  R.  I.,  Tulusan,  Z.,  &  Ruru,  J.  (2017).  PERANAN  SEKRETARIAT  DPRD DALAM  MENDUKUNG  FUNGSI  DPRD  (STUDI  DI  SKRETARIAT. Jurnal SOLUSI , 32 , 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf Sakaria,  H.,  Matompo,  O.  S.,  &  Hasmin,  M.  Y.  (2017).  FUNGSI  PELAYANAN  OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP  ANGGOTA  DPRD  KOTA  PALU  MENURUT  PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017. Экономика Региона , 6 , 32. Sapii,  &  Prihasto,  M.  R.  (2023). Rekonsepsi  Personalia  Tenaga  Ahli  DPRD  Melalui  Studi Kasus DPRD Provinsi DKI Jakarta. JAPHTN-HAN, 2(1), 207–232. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.120 . Sari,  P.  K.,  &  Muttaqin,  L.  (2024). Urgensi  Penyerapan  Aspirasi  Konstituen  Oleh  Anggota Dprd  Untuk  Memperkuat  Demokrasi  Lokal(Studi  Kasus  Daerah  Pemilihan  5 Kabupaten Sukoharjo). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sholihin,  D.  (2017). Peran  Tenaga  Ahli  DPRD  dalam  pengawasan  perumusan  kebijakan publik guna mendukung fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi . 4 (1), 9–15. Sryana,  Y.  (2021). Analisis  Tugas  Dan  Fungsi  Bidang  Persidangan  Di  Sekretariat  DPRD
Kabupaten
Pelalawan . http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8323%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8323/1/1971210 85.pdf
Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. Solusi , 15 (3), 343–358.
Utami,  R.,  &  Hamid,  M.  S.  (2021).  Analisis  Kinerja  Pegawai  Skeertariat  DPRD  kabupaten Purworejo. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia  STIE  Wiya  Wiwaha , 1 (2), 516–525.