## AKSESIBILITAS LEMBAGA PEMBIAYAAN FORMAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO PENGOLAHAN IKAN DI KABUPATEN GRESIK

## Accessibility of Formal Financing Institution for Micro Business Actors of Fish Processing in the Gresik District

## *Retno Widihastuti dan Hakim Miftakhul Huda
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 11 Juli 2019 Diterima setelah perbaikan: 13 Oktober 2019 Disetujui terbit: 25 November 2019

## ABSTRAK
Kelompok usaha mikro merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini masih menemukan kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan formal khususnya masih memegang ketentuan yang belum mampu mereka jangkau. Namun tidak demikian bagi kelompok usaha di desa yang sebagian besar adalah menekuni bidang perikanan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2018 bertujuan untuk: a) mendeskripsikan karakteristik usaha mikro pengolahan ikan;
b) menganalisis kendala dan tantangan akses permodalan formal yang sesuai kebutuhan usaha, serta;
c) menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan pembiayaan formal ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam ( indepth interview ) kepada informan kunci ( key person) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, ketua kelompok usaha mikro, serta petugas lembaga pembiayaan formal. Data dianalisis secara deskriptif, dengan menggambarkan kinerja usaha pengolahan mikro dan pola pembiayaan lembaga formal yang dapat diakses oleh kelompok usaha mikro di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja usaha pengolahan mikro layak dikembangkan. Pelaku usaha khususnya pada pengolahan ikan, telah menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan formal yang menjembatani usaha mereka. Sebagai opsi rekomendasi mengenai pola pembiayaan yang memudahkan bagi debitur, maupun lembaga pembiayaan itu sendiri adalah lembaga pembiayaan formal yang menawarkan kemudahan sebagai berikut: a) tidak mensyaratkan calon peminjam modal usaha dengan sebuah jaminan; b) lembaga pembiayaan memberikan edukasi berupa pelatihan tata cara pengelolaan dana usaha. Petugas lembaga pembiayaan formal dapat memantau sekaligus memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur dengan harapan akan mengurangi masalah kredit macet bagi hasil atau istilah bunga pinjaman paling besar adalah sesuai standar Bank Indonesia.
Kata Kunci: aksesibilitas; formal; informal; pengolahan; pembiayaan mikro

## ABSTRACT
Micro business groups are part of the Indonesian community, which until now still finds it difficult to access loans from financial institutions. Formal financial institutions in particular still hold provisions that they have not been able to reach. However, this is not the case for business groups in the village, most of which are engaged in fisheries in Gumeng Village, Bungah sub district of Gresik District. Research conducted in April 2018 was aimed at finding out the accessibility of financing patterns by the Gresik District : a) describing the characteristics of fish processing micro businesses; b) analyze the constraints and challenges of formal capital access in order to obtain the availability and access to capital according to business needs; and c) analyze access to capital according to business needs, performance, and institutional perspective of formal financing going forward. The research method used is qualitative by conducting in-depth interviews (key interviews) to key informants (key person), namely the Department of Marine and Fisheries, the head of the micro business group, and officials of formal financial institutions. Analysis of data used descriptively, illustrating the financing patterns of formal institutions that can be accessed by small business groups in Gumeng Village, Bungah Sub District, Gresik District. From the results  of  these  studies,  businesses,  especially  in  fish  processing,  have  collaborated  with  of  formal financing institutions that bridge their businesses. As a recommendation option regarding the pattern of
*Korespodensi Penulis: email: echamichelle @gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.7932
financing that makes it easy for debtors, as well as financial institutions themselves, is a formal financial institution that offers convenience as follows: a) does not require prospective business capital borrowers with  a  guarantee;  b)  financial  institutions  provide  education  in  the  form  of  training  in  procedures  for managing business funds. Officials of the formal finance institution can monitor and provide input on the  business  patterns  of  the  debtor.  Thus,  it  will  reduce  the  problem  of  bad  credit.  Whereas  for  the debtor, it can develop the business according to the procedures for proper business management and development; and c) the largest loan interest rates are in accordance with Bank Indonesia standards.
Keywords: accessibility; formal; informal; processing; micro financing

## PENDAHULUAN
Pelaku usaha perikanan di Indonesia, saat ini masih didominasi oleh pelaku usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (UU Nomor 20 Tahun 2008). Usaha perikanan mikro kerap dihadapkan pada masalah pembiayaan, karena pada umumnya tidak mempunyai kemampuan finansial yang mencukupi untuk meningkatkan skala investasi dan biaya operasional, disamping itu juga tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mencari kredit usaha. Usaha mikro menjadi golongan jenis usaha marginal yang ditunjukan dengan tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah (Dewanti, 2010). Salah satu pelaku usaha yang masih mendominasi usaha skala mikro adalah usaha pengolahan hasil perikanan. Usaha pengolahan hasil perikanan menjadi sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bisang usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya atau akuakultur. DIsamping itu kegiatan usaha ini bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ini ke pasar dengan harapan diterima oleh konsumen yang lebih luas (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2006).
Berdasarkan penelitian BPS bekerjasama dengan Kementerian Negara KUKM tahun 2003, bahwa disebutkan sebesar 51,09% UMKM mengalami kesulitan dalam permodalan, dan sebesar 82,5% mengatasi permasalahan permodalan dengan tidak meminjam ke bank (Winarni, 2006). Menurut data makro perkembangan kredit mikro menunjukan positif, namun ternyata UMKM hanya terdiri dari sebagian kecil saja atau 16,22% pada tahun 2011 dan menurun menjadi 15,25% pada tahun 2013 (Darwin, 2018). Pada sub sektor khususnya perikanan tangkap, lembaga perbankan pada umumnya kurang berminat menyalurkan kreditnya (Masyuri, 2014).
Hal demikian memunculkan adanya keterikatan pelaku usaha mikro dengan bakul atau lembaga pembiayaan informal. Ketika pelaku usaha mikro dihadapkan pada permasalah modal, mereka cenderung menginginkan mencari peminjam yang dapat mengucurkan pinjaman secara cepat (Elisa et al ., 2017).
Disamping itu, Wardono, Fauzi, Fahruddin & Purnomo (2015) berpendapat bahwa ketergantungan terhadap pemodal terjadi sejak nelayan mulai menanamkan modalnya untuk usaha perikanan, selain investasi awal, interaksi nelayan dengan pemodal kecenderungannya dipengaruhi oleh jenis sumber daya yaitu pelagis kecil dan pelagis besar. Pemilik modal yang juga sebagai pedagang perantara memberikan pinjaman kepada pengolah hasil perikanan telah menjadi penguasa ekonomi di desa-desa, dan dapat dikatakan sebagai pihak yang paling beruntung (Ambaraini, Sofyan & Satmaidi, 2018).
Menanggapi permasalahan di atas, pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Pada bidang perikanan, sejak tahun 2015, pemerintah telah membuat program antara lain untuk mendorong pembiayaan UKM perikanan. Pemerintah memperluas upayanya dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Industri Perbankan serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan cara memperluas program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline ). Hal tersebut ditujukan agar pelaku usaha perikanan dapat memiliki akses pada bidang keuangan untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor usahanya (KKP, 2016). Namun sampai dengan saat ini, program tersebut belum berjalan optimal. Kendala yang ditemui oleh calon debitur adalah adanya stereotipe terhadap peminjam dari sektor perikanan. Para analis perbankan sebagai lembaga keuangan yang bekerjasama dengan lemabga keuangan mikro kelautan perikanan. Memandang bahwa calon debitur yang memiliki latar belakang pelaku usaha perikanan belum memiliki kemampuan
manajerial keuangan usaha yang baik sehingga dikhawatirkan adanya kemacetan dalam meminjam. Pada kenyataannya program keuangan mikro perikanan ini masih tetap berjalan, sedangkan program pengembangan keuangan mikro dari program-program pengembangan keuangan mikro yang dilaksanakan beberapa instansi pemerintah ada yang berhenti (Darwin, 2017 dalam Saptia et al ., 2017). Meskipun program tersebut ditujukan untuk menunjang pembiayaan untuk rakyat miskin dan UMKM. Hal tersebut ditunjukan dengan kondisi masih rendahnya realisasi kredit perbankan di sektor perikanan, khususnya pada bidang pengolahan. Para pelaku perikanan mikro menemui kesulitan untuk mengakses sumber modal dari lembaga formal tersebut. Karena ketika dilakukan pemberkasan administrasi, lembaga perbankan menjadi motor yang menggerakan masyarakat didalamnya.
Oleh karenanya, ketika pelaku perikanan mikro diminta untuk menyajikan persyaratan yang dituntut oleh lembaga pembiayaan formal tersebut, hal tersebut belum dapat dipenuhi. Keterbatasan pelaku usaha mikro dalam mengakses lembaga pembiayaan antara lain adalah aspek legalitas usaha yang menjadi salah satu tuntutan lembaga pembiayaan (Risnawati, 2018). Hambatan tersebut mendorong pelaku usaha mikro kembali mempercayakan bakul sebagai sumber penyedia modal yang mudah diperoleh. Bakul sebagai lembaga informal dianggap lebih cepat, dan efektif (Winanto et al ., 2014). Lembaga informal ini menjadi solusi bagi pelaku usaha ketika dihadapkan pada permasalahan kesulitan meminjam pada lembaga formal.
Permasalahan tersebut menjadi dorongan mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu mengenai pola pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan mikro. Aksesibilitas permodalan pelaku usaha kecil terhadap lembaga pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha mikro adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha dari pelaku usaha mikro itu sendiri, baik mengenai persyaratan, maupun kesanggupan pembayaran secara rutin. Penelitian memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:
a. Mendeskripsikan karakteristik usaha mikro pengolahan ikan;
b. Menganalisis kendala dan tantangan akses permodalan formal sehingga diperoleh kesediaan dan akses permodalan sesuai kebutuhan usaha; serta
c. Menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan pembiayaan formal ke depan.
Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka menjawab tujuan penelitian selanjutnya disusun opsi rekomendasi yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pada program pengentasan masalah permodalan usaha pengolahan skala mikro.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pada bulan April 2018. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi yang didominasi oleh pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro perikanan.

## Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (2014) bahwa metode deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran/koleksi data instansi seperti dinas kelautan dan perikanan perbankan, serta Otoritas Jaminan Keuangan (OJK). Pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam ( indepth interview )  terhadap informan inti yang merupakan ketua kelompok, bendahara, dan anggota dari kelompok pelaku usaha pengolah ikan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 2006). Menurut Mulyana (2010), wawancara mendalam merupakan wawancara yang tidak terstruktur dengan susunan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara ini mirip dengan percakapan informal dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil wawancara diubah dalam bentuk catatan sebagai data primer yang kemudian dipetakan berdasarkan topik permasalahan (BBRSEKP, 2015).

## Metode Analisis Data
Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2017) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu hasil pengamatan atau penelitian (Damayanti, 2011). Metode analisis data secara deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja usaha pengolahan ikan skala mikro dengan mendeskripsikan biaya investasi, biaya operasional, serta penerimaan usaha per siklus usaha pengolahan ikan berupa pengasinan ikan dan kerupuk ikan. Analisi deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan pola pembiayaan formal yang mampu diakses oleh pelaku usaha mikro khususnya bidang pengolahan hasil perikanan. Analisis deskriptif ini menggambarkan model pembiayaan yang sudah diimplementasikan oleh pelaku usaha mikro bidang perikanan di Kabupaten Gresik.   Analisis data ini ditujukan untuk mengetahui, dan juga pola pembiayaan usaha lembaga formal yang mampu diakses oleh pelaku usaha kecil di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik yang menekuni bidang pengolahan, sebagian besar adalah usaha yang diperoleh secara turun temurun. Secara umum, potensi dasar yang dimiliki masyarakat perikanan diperoleh dari kegiatan yang dilakukan secara turun temurun (Wiyono & Mustaruddin, 2016). Setelah melakukan pendidikan setingkat menengah atas, pelaku
usaha lebih memilih untuk melanjutkan atau mengembangkan usaha orangtuanya. Dengan modal pendidikan yang dimiliki, mereka merasa memiliki keberanian untuk melakukan usaha yang sama dengan orangtuanya. Ilmu yang diperoleh selama pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, akan membantu seseorang untuk mengambil keputusan melakukan usaha (Neeley, L & Auken, H.V. (2010) dalam Caroline). Untuk melakukan pekerjaan tersebut, mereka cenderung tidak menemui kesulitan, karena sudah terbiasa membantu orangtua untuk menjalankan usahanya. Faktor pekerjaan orangtua, pengalaman, kesertaan dalam pendidikan non formal yang relevan, serta interaksi komunikasi sosial berhubungan dengan preferensi pemilihan aktivitas masa depan (Aprilinda & Muksin, 2015). Dalam menjalankan usahanya, mereka lebih memilih usaha sendiri daripada membentuk kelompok.
Usaha pengolahan yang dijalankan masyarakat di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, adalah pembuatan ikan asin dan kerupuk berbahan baku ikan. Pelaku usaha membuat ikan asin dengan bahan baku ikan pesut, indo, glomo, serta semeru. Bahan baku diperoleh dari Desa Tanjung Sedayu. Sedangkan bahan yang diperlukan untuk pembuatan kerupuk ikan adalah tepung tapioka, ikan kupas, serta bumbu pendukung. Ketika mengawali usaha tersebut, pelaku usaha menemui beberapa kendala dan tantangan.
Tabel 1. Biaya Investasi Usaha Pengolahan Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Table 1. Investment Cost of Fish Processing Bussiness in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018 .
Uraian/ Description Satuan/ Unit Olahan Ikan/ Processed Fish Pengasinan/ Salting Kerupuk Ikan/ Fish Crackers Investasi/ Investation Rp/ IDR 9,214,000 25,000,000 Siklus produksi per tahun/ Production cycle per year Kali/Tahun/ Times/Year 240 276 Per siklus/ Per cycle Biaya Tetap/ Fixed Cost Rp/siklus/ IDR / Cycle 32,567 50,226 Biaya Variabel/ Variable Cost Rp/siklus/ IDR / Cycle 634,900 1,298,000 Produksi/ Production Kg/siklus/ Kg/Cycle 42 100 Penerimaan/ Income Rp/siklus/ IDR / Cycle 841,500 1,700,000 Keuntungan Usaha/ Business Profits Rp/siklus/ IDR/Cycle 174,033 351,774 Per tahun/ Per Year Biaya Tetap/ Fixed Cost Rp/tahun/ IDR / Year 7,816,000 13,862,500 Biaya Variabel/ Variable Cost Rp/tahun/ IDR / Year 152,376,000 358,248,000 Produksi/ Production Kg/tahun/ IDR / Year 10,080 27,600 Penerimaan/ Income Rp/tahun/ IDR / Year 201,960,000 469,200,000 Keuntungan Usaha/ Business Profit Rp/Tahun/ IDR / Year 41,768,000 97,089,500
Tabel 2. Investasi Usaha Kerupuk Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. Table 2. Investment of Fish Cracker Business in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.
No. Investasi/ Investation Satuan/ Unit Jumlah/ Amount Harga Satuan (Rp)/ Unit Price (IDR) Nilai (Rp)/ Value (IDR) (%) 1 Mesin pengaduk/ Mixer Unit/ Unit 1 6,000,000 6,000,000 24 2 Mesin pemotong/ Cutter Unit/ Unit 4 300,000 1,200,000 5 3 Pengukus (langseng)/ Steaming Unit/ Unit 10 200,000 2,000,000 8 4 tTempat ikan/ Fish place Unit/ Unit 1 500,000 500,000 2 5 Kompor/ Stove Unit/ Unit 6 450,000 2,700,000 11 6 Tabung gas/ Gas cylinder Unit/ Unit 5 120,000 600,000 2 7 Para-para/ Para-para Unit/ Unit 100 10,000 1,000,000 4 8 Alat pengemasan/ Packaging Unit/ Unit 1 400,000 400,000 2 9 Timbangan/ Scales Unit/ Unit 2 300,000 600,000 2 10 Sewa lahan dan bangunan/ Land & buildings per tahun/ Per year 1 10,000,000 10,000,000 40 Jumlah/ Total 25,000,000 100
Pelaku usaha dihadapkan pada kendala belum memiliki ketersediaan modal yang cukup, sehingga harus mencari modal dari lembaga pembiayaan yang tentunya dihadapkan oleh tantangan agar mampu membayar dari hasil usahanya. Pelaku usaha menentukan lembaga informal sebagai lembaga pembiyaan yang memberikan kemudahan dalam meminjamkan modal. Lembaga informal tersebut istilahnya adalah bakul atau orang yang akan meminjamkan modal usaha kepada pelaku usaha pengolahan. Sistem yang diterapkan oleh lembaga informal bervariasi, yaitu dengan dibayar meminjamkan uang dan dibayar menggunakan hasil pengolahannya, adapula dengan memberikan modal bahan baku yang tentunya menggunakan harga yang lebih tinggi.
Sebelum mampu mengakses lembaga pembiayaan formal, pelaku usaha mendapatkan modal usaha mendapatkan pinjaman bahan baku dari bakul. Keberadaan bakul memberikan kemudahan akses permodalan meskipun harga yang diperoleh menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan membeli langsung ke toko kelontong. Tabel 2 menunjukkan keragaan analisis usaha ikan asin dan kerupuk ikan per siklus produksi dan per tahun.
Investasi usaha pengolahan ikan untuk usaha pengasinan ikan di Kecamatan Bungah membutuhkan biaya sebesar Rp.9.214.000; sedangkan untuk usaha kerupuk ikan memerlukan biaya investasi usaha sebesar Rp.25.000.000. Dalam satu hari usaha pengasinan ikan rata-rata menghasilkan produksi 42 kg ikan asin, sedangkan kerupuk ikan menghasilkan produksi 100 kg per hari. Berdasarkan nilai penjualan produksi olahan ikan
diperoleh nilai Rp.841.500 per siklus produksi untuk ikan asin dan Rp.1.298.000 per siklus produksi untuk kerupuk ikan. Keuntungan usaha per siklus produksi mencapai Rp.174.033 untuk usaha pengasinan ikan dan Rp.351.774 untuk kerupuk ikan. Dalam satu tahun terdapat 240 kali siklus produksi pengasinan ikan dan 276 kali siklus produksi kerupuk ikan. Keuntungan usaha pengasinan ikan dalam setahun mencapai Rp.41.768.000, sedangkan keuntungan usaha kerupuk ikan mencapai Rp.97.089.500 per tahun. Keragaan biaya investasi, biaya operasional dan penerimaan usaha secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 7.
Usaha kerupuk ikan memerlukan peralatan seperti mesin pengaduk bahan baku, mesin pemotong kerupuk, pengukus dan beberapa peralatan yang lain. Dari tabel di atas, menunjukan bahwa komponen investasi usaha yang paling besar adalah untuk pengadaan lahan dan bangunan untuk usaha pengolahan perikanan (Tabel 3).
Usaha pengasinan ikan tidak memerlukan barang investasi yang banyak. Perlengkapan yang diperlukan dalam usaha pengasinan ikan diantaranya adalah para-para, pisau, timba, tempat ikan, timbangan dan lokasi usaha. Komponen investasi yang paling besar adalah penyediaan lahan untuk usaha selanjutnya adalah tempat penampungan ikan sebagai bahan baku. Para-para digunakan sebagai media penjemuran ikan yang diasinkan. Dalam satu para-para biasanya mampu menampung 3 kilogram bahan baku ikan asin (Tabel 4).
Tabel 3. Investasi Usaha Pengasinan Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. Table 3. Investment in Fish Salting Business business in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.
No. Investasi/ Investation Satuan/ Unit Jumlah/ Amount Harga Satuan (Rp)/ Unit Price (IDR) Nilai (Rp)/ Value (IDR) (%) 1 Para-para/ Para-para Unit/ Unit 70 10,000 700,000 8 2 Pisau/ Knife Unit/ Unit 22 7,000 154,000 2 3 Timba/ Bucket Unit/ Unit 12 5,000 60,000 1 4 Tempat ikan/ Fish place Unit/ Unit 4 500,000 2,000,000 22 5 Timbangan/ Scales Unit/ Unit 1 300,000 300,000 3 6 Sewa lahan dan bangunan/ Land & building Unit/ Unit 1 6,000,000 6,000,000 65 Jumlah/ Total 9,214,000 100
Tabel 4. Biaya Operasional Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.
Table 4. Operational Cost of Fish Cracker Businesses Per Production Cycle cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik Regency, 2018 .
No Jenis Biaya/ Type of Fee Satuan/ Unit Jumlah/ Amount Harga satuan (Rp)/ Unit Price (IDR) Nilai (Rp)/ Value (IDR) 1 Bahan baku utama/ Main raw material Tepung tapioca/ Tapioca flour Kg/ Kg 100 8,500 850,000 Ikan kupas/ Peeled fish Kg/ Kg 12 11,000 132,000 2 Bahan pendukung/ Supporting material Bawang/ Onion Kg/ Kg 2 19,000 38,000 Penyedap/ Flavor Kg/ Kg 2 22,500 45,000 Plastik/ Plastic Biji/ Pc 20 500 10,000 Garam/ Salt Kg/ Kg 2 4,000 8,000 3 Upah tenaga kerja/ Labor wages Pemotong/ Cutter Per Kg/ Per Kg 100 800 80,000 Penjemur/ Dryer Per Kg/ Per Kg 100 500 50,000 Pengemas/ Packaging Per Kg/ Per Kg 100 100 10,000 Produksi/ Production Per Kg/ Per Kg 100 500 50,000 4 listrik dan LPG/ Electricity & LPG 1 25,000 25,000 Jumlah/ Total 1,298,000 Kebutuhan bahan baku utama usaha kerupuk ikan adalah tepung tapioka dan ikan. Harga kerupuk ikan dipengaruhi oleh tingkat kandungan ikan dalam kerupuk. Semakin tinggi kandungan ikan dalam kerupuk ikan maka harga produk kerupuk ikannya akan semakin tinggi. Usaha kerupuk ikan dengan kapasitas produksi
100 kg per hari dapat dikerjakan oleh 4 orang tenaga kerja dengan pembayaran upah berdasarkan produk kerupuk ikan yang dihasilkan. Saat ini biaya tepung tapioka relatif tinggi sehingga mengurangi keuntungan usaha karena pelaku usaha sulit untuk menaikkan harga produk kerupuk ikan yang dihasilkan (Tabel 5).

## Tabel 5. Biaya Operasional Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.
Table 5. Operational Cost of Salting Fish Per Production Cyle cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District , 2018.
No Jenis Biaya/ Type of Fee Satuan/ Unit Jumlah/ Amount Harga Satuan (Rp)/ Unit Price (IDR) Nilai (Rp)/ Value (IDR) 1 Bahan baku/ Raw Material Ikan glomo/ Glomo fish Kg 50 4,000 200,000 Ikan indo/ Indo fish Kg 50 3,500 175,000 Ikan pecut/ Pecut fish Kg 10 6,000 60,000 Ikan smeru/ Smeru fish Kg 10 6,000 60,000 2 Bahan pendukung/ Supporting material Garam/ Salt Kg 7 3,700 25,900 Es/ Ice Kg 10 1,000 10,000 Kardus/ Cardboard Biji 2 2,000 4,000 3 Tenaga kerja/ Labor Upah tenaga kerja/ Labor wages Orang/ Hari/ Person/ Day 2 50,000 100,000 Jumlah/ Total 634,900
Usaha pengasinan ikan tidak memerlukan bahan pendukung yang bermacam-macam, bahan pendukung yang digunakan hanya berupa garam sebagai bahan pengawet dan es sebagai media penyimpanan bahan baku sebelum diolah lebih lanjut. Usaha pengasinan ikan sangat bergantung dengan panas matahari, sehingga ketika intensitas matahari berkurang menyebabkan turunnya produktivitas usaha. Dari hasil usaha tersebut diperoleh penerimaan dapat dilihat pada Tabel 6.
Dalam satu siklus produksi pengasinan ikan biasanya dalam waktu satu hari mampu menghasilkan produksi ikan asin sebanyak 42 kg dengan nilai sebesar Rp.841.500.
Pada produksi kerupuk ikan yang dihasilkan bisa mencapai 100 kilogram per siklus produksi dengan nilai produksi mencapai Rp.1.700.000. Produk hasil olahan ikan dijual keluar daerah seperti Surabaya, Tuban, Lamongan, dan daerah lain di Jawa Timur baik secara langsung maupun melalui pedagang pengumpul. Sebelum dijual ke pasar luar Kabupaten Gresik, pelaku usaha yang telah meminjam modal kepada lembaga informal akan menjual produk yang dihasilkan kepada lembaga informal dengan harga yang telah disepakati. Kemudahan yang diperoleh para pelaku usaha kecil dengan meminjam pada lembaga informal tersebut adalah adanya syarat yang tidak terlalu memberatkan, cepat mendapatkannya, dan dapat dibayar setelah memperoleh hasil
Tabel 6. Penerimaan Rata-Rata Usaha Ikan Asin Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.
Table 6. Acceptance of Salted Fish Per Production Cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.
No Jenis Ikan/ Type of Fish Satuan/ Unit Jumlah/ Amount Harga Satuan (Rp)/ Unit Price (IDR) Nilai (Rp)/ Value (IDR) 1 Ikan glomo/ Glomo fish Kg/ Kg 25 15,000 375,000 2 Ikan indo/ Indo fish Kg/ Kg 12.5 25,000 312,500 3 Ikan pecut/ Pecut fish Kg/ Kg 2.2 35,000 77,000 4 Ikan smeru/ Smeru fish Kg/ kg 2.2 35,000 77,000 Jumlah/ Total 42 841,500
penjualannya. Namun, pelaku usaha cenderung idak mempermasalahkan dengan harga bahan baku yang lebih tinggi, daripada jika dengan membeli langsung dan bayar tunai. Bagi mereka, dengan semakin seringnya melakukan produksi, maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, dan tidak mengecewakan pelanggan. Meskipun keuntungan yang diperoleh lebih kecil, namun jika frekuensi produksi dan penjualannya tinggi, maka keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, pelaku usaha belum menyadari bahwa kendala yang dihadapi adalah kerugian, serta belum memikirkan mengenai cara dalam mengembangkan usahanya. Mereka cenderung mencari kemudahan usahanya dapat berjalan bukan untuk mengembangkan.
Untuk menganalisis akses permodalan dapat digunakan model pembiayaan lembaga informal dan formal. Dari alur model pembiayaan lembaga informal yang diikuti pelaku usaha mikro di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik diawali dengan bakul atau pengumpul yang memberikan pinjaman modal bahan baku kepada pelaku usaha mikro. Bahan baku dikirimkan kepada pelaku usaha, ketika akan melakukan produksi. Sedangkan untuk pembayaran ke bakul dilakukan setelah pelaku usaha menerima pembayaran dari konsumen. Jika dibandingkan dengan membeli langsung, selisih harga mencapai 7% lebih besar dari harga jual tunai.

## Tabel 7. Penerimaan Rata-Rata Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.
Table 7. Acceptance of Salted Fish Per Production Cylce cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018 .
No Jenis Ikan/ Type of Fish Satuan/ Unit Jumlah/ Amount Harga satuan (Rp)/ Unit Price (IDR) Nilai (Rp)/ Value (IDR) 1 Kerupuk ikan/ Fish Cracker Kg/ Kg 100 17,000 1,700,000 Jumlah/ Total 100 1,700,000

## Gambar 1. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Informal di Kabupaten Gresik 2018.
Figure 1. Financing Model of Informal Financing Institutions in Gresik District, 2018.
Kondisi pada Gambar 1 telah dilalui oleh pelaku usaha mikro di Desa Gumeng sampai dengan dua tahun yang lalu. Pola pembiayaan yang diikuti dari lembaga informal menjadi pilihan mudah bagi pelaku usaha mikro. Namun hal tersebut menjadi pertimbangan kembali bagi mereka, ketika ada petugas dari lembaga pembiayaan formal yaitu salah satu bank syariah memberikan solusi pinjaman dana usaha. Para pelaku usaha mikro semakin terbuka dengan keberadaan bank syariah tersebut. Pendekatan bank syariah terhadap masyarakat dimulai dari penawaran pinjaman untuk usaha, pemberian edukasi mengenai manajemen keuangan pada usaha, serta pentingnya pembentukan sebuah kelembagaan berupa kelompok. Seperti pendapat dari Arsyad (2015), bahwa jaringan sosial menjadi salah satu modal ( social capital ) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat. Karakteristik usaha perikanan yang banyak resiko dan ketidak pastian membutuhkan lembaga pembiayaan yang  lebih  fleksibel  (Sutawi,  2008).  Program ini menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat melalui perbankan dapat mewujudkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial dan masyarakat (Suharto, 2009). Beberapa pertimbangan yang menjadikan pelaku usaha mikro di Desa Gumeng memilih bank syariah sebagai lembaga peminjam modal usaha adalah sebagai berikut:
a. Bank syariah memberikan modal usaha berbentuk uang tunai;
Pelaku usaha mikro di Desa Gumeng dapat mengelola uang tunai untuk rencana pengelolaan usaha. Secara bertahap, kondisi ini memungkinkan pelaku usaha dapat mengembangkan usaha tanpa dijerat harga
tinggi oleh penjual bahan baku ikan asin. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh pelaku usaha sebagai modal pengembangan usaha di dalamnya.
b. Bagi hasil atau nisbah yang ditentukan bank syariah sesuai dengan kemampuan dari pelaku usaha mikro. Dana pinjaman yang diterima oleh pelaku usaha mikro pada tahun pertama adalah 2 juta dalam jangka waktu satu tahun. Bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 9% pertahun. Dengan kondisi ini, pelaku usaha mampu menyimpan keuntungan untuk membayar nisbah dan mengembangkan usaha.
c. Debitur atau peminjam modal tidak perlu menyediakan jaminan pinjaman;
Syarat yang paling menyulitkan bagi pelaku usaha adalah menyediakan jaminan modal. Melalui bank syariah ini, pelaku usaha tidak perlu menyediakan jaminan modal berupa sertifikat rumah. Untuk dapat menjadi debitur, pelaku usaha wajib membuat kelompok dengan jumlah minimal sepuluh orang. Seluruh tanggung jawab ditanggung renteng oleh seluruh anggota dalam kelompok.
d.  Debitur mendapatkan pelatihan mengenai cara pengelolaan modal usaha;
Kesulitan yang ditemui oleh pelaku usaha mikro adalah cara mengelola usaha dengan tepat. Melalui pelatihan yang diperoleh dari petugas Bank Syariah, pelaku usaha dapat belajar cara mengelola keuangan untuk usaha dengan waktu setiap sebulan 2 kali. Ketika pelatihan tersebut berlangsung, petugas juga dapat memberikan masukan mengenai proses mengelola usaha yang
keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, pelaku usaha belum menyadari bahwa kendala yang dihadapi adalah kerugian, serta belum memikirkan mengenai cara dalam mengembangkan usahanya. Mereka cenderung mencari kemudahan usahanya dapat berjalan bukan untuk mengembangkan.
Untuk menganalisis akses permodalan dapat digunakan model pembiayaan lembaga informal dan formal. Dari alur model pembiayaan lembaga informal yang diikuti pelaku usaha mikro di Desa Gumeng, Kec. Bungah, Kab. Gresik diawali dengan bakul atau pengumpul yang memberikan pinjaman modal bahan baku kepada pelaku usaha mikro. Bahan baku dikirimkan kepada pelaku usaha, ketika akan melakukan produksi. Sedangkan untuk pembayaran ke bakul dilakukan setelah pelaku usaha menerima pembayaran dari konsumen. Jika dibandingkan dengan membeli langsung, selisih harga mencapai 7% lebih besar dari harga jual tunai cash .
Gambar 1. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Informal di Kab. Gresik, 2018 Figure 1. Financing Model of Informal Financing Institutions in Gresik Regency, 2018
Kondisi diatas telah dilalui oleh pelaku usaha mikro di Desa Gumeng sampai dengan dua tahun yang lalu. Pola pembiayaan yang diikuti dari lembaga informal menjadi pilihan mudah bagi pelaku usaha mikro. Namun hal tersebut menjadi pertimbangan kembali bagi mereka, ketika ada petugas dari lembaga pembiayaan formal yaitu salah satu bank syariah memberikan solusi pinjaman dana usaha. Para pelaku usaha mikro semakin terbuka dengan keberadaan bank syariah tersebut.
Pendekatan bank syariah terhadap masyarakat dimulai dari penawaran pinjaman untuk usaha, pemberian edukasi mengenai manajemen keuangan pada usaha, serta pentingnya pembentukan sebuah kelembagaan berupa kelompok. Seperti pendapat
Lembaga Informal: Bakul/ informal institution:middleman Mengirimkan bahan baku yang dipesan pelaku usaha dengan menyertakan bon hutang/ Sending raw materials ordered by business actors by including a debt bill Membayar hutang modal setelah menerima pembayaran dari pengumpul ikan asin/ Pay capital debt after receiving payment from the collector of salted fish Pengolah/ Processor Menyediakan modal dengan membeli bahan baku ikan asin dengan cara menghutang/ Provide capital by buying fish materials by debt
sedang berlangsung, sehingga memberikan peluang untuk mengurangi permasalahan dari pelaku usaha.
e.  Pembayaran dilakukan sebulan dua kali.
Pembayaran yang dilakukan dengan tahapan sebulan dua kali, akan memudahkan pelaku usaha mikro. Hal ini mendorong pelaku usaha mikro untuk mengumpulkan uang pembayaran setiap hari, dan tidak mengurangi peluang untuk membelanjakan yang bersifat konsumtif.
Analisis modal lembaga pembiayaan formal yang diikuti oleh pelaku usaha mikro di Desa Gumeng, Kabupaten Gresik digambarkan pada model pembiayaan Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN) Syariah di Kabupaten Gresik dapat dilhita pada Gambar 2.
Model pembiayaan bank syariah di Kabupaten Gresik menggambarkan alur bahwa dalam memberlakukan pembayaran sebulan dua kali. Petugas mendatangi langsung kepada anggota kelompok usaha yang telah berkumpul di rumah ketua kelompok. Jika ada anggota yang terlambat membayar, maka kelompok bertanggung jawab secara tanggung renteng atau memikul beban
bersama. Ketika melakukan penagihan tesebut, petugas juga memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan pembinaan mengenai syarat pinjaman serta tata cara pengelolaan dana yang tepat untuk usaha, kepada calon debitur maupun debitur lama yang tergabung dalam kelompok pelaku usaha tersebut.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Usaha pengolahan ikan pengasinan dan kerupuk ikan skala mikro mempunyai kinerja usaha yang layak untuk dikembangkan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha saat ini adalah keterbatasan modal usaha karena masih minimnya informasi akses pembiayaan modal usaha yang murah.
Realisasi kredit perbankan Indonesia pada sektor perikanan dapat didongkrak dengan adanya kemudahan akses perbankan yang dijangkau pelaku usaha perikanan mikro. Hal tersebut menunjukan diperlukannya jaringan sosial antara individu dan kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan sama. Kemudahan akses tersebut
Gambar 2. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Formal di Kabupaten Gresik, 2018. Figure 2. Financing Model of Formal Financing Institutions in Gresik District, 2018.
e.  Pembayaran dilakukan sebulan dua kali. Pembayaran yang dilakukan dengan tahapan sebulan dua kali, akan memudahkan pelaku usaha mikro. Hal ini mendorong pelaku usaha mikro untuk mengumpulkan uang pembayaran setiap hari, dan tidak mengurangi peluang untuk membelanjakan yang bersifat konsumtif.
Analisis modal lembaga pembiayaan formal yang diikuti oleh pelaku usaha mikro di Desa Gumeng, Kab. Gresik digambarkan pada model pembiayaan Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN) Syariah di Kabupaten Gresik.
Gambar 2. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Formal di Kab. Gresik , 2018 Figure 2. Financing Model of formal Financing Institutions in Gresik Regency, 2018
Model pembiayaan bank syariah di Kabupaten Gresik menggambarkan  alur bahwa  dalam memberlakukan pembayaran sebulan dua kali. Petugas mendatangi langsung kepada anggota kelompok usaha yang telah berkumpul di rumah ketua kelompok. Jika ada anggota yang terlambat membayar, maka kelompok bertanggung jawab secara tanggung renteng atau memikul beban bersama. Ketika melakukan penagihan tesebut, petugas juga memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan
BTPN Syariah/ BTPN
Syariah
Pelaku usaha mikro/yang akan melakukan usaha/ micro business actors/prospective business actor Kelompok mengikuti pelatihan dari BTPN
Syariah/ The group of part in training from BTPN Syariah Setiap dua minggu sekali menyiapkan tempat di rumah ketua kelompok sebagai tempat penagihan pembayaran sekaligus ajang pertemuan petugas dengan calon debitur atau debitur lama dalam membahas mengenai syarat pinjaman dan terkait cara pengelolaan uang yang tepat dalam usaha/
Every two weeks it prepares a place in the house of the group leader as a place to collect payments as well as a meeting place for officers with prospective debtors or old debtors to discuss loan terms and how to manage the right money in business Membentuk kelompok / Form Groups Menawarkan pinjaman dana secara door to door dan melalui kelompok, serta memberikan pengarahan mengenai syarat sebagai peminjam/ Offer loan funds form door to door and through groups, and provide guidance on terms as borrowers Setiap dua minggu sekali diadakan penagihan pembayaran sekaligus memberikan masukan terkait cara pengelolaan uang/ Every two weeks, billing is held and at the same time provides input on how to manage money
dibutuhkan pola pembiayaan yang berpihak pada pelaku usaha perikanan mikro sebagai debitur.
Kemudahan pelaku usaha atau calon debitur diperoleh dari lembaga pembiayaan formal yang tidak menuntut jaminan pinjaman kepada debitur. Pelaku usaha perikanan mikro tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyajikan jaminan, oleh karenanya jika tidak dituntut jaminan pinjaman, maka pelaku usaha perikanan mikro dapat memperoleh kemudahan meminjam pada lembaga pembiayaan formal.
Lembaga pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha juga lembaga pembiayaan yang menerapkan proses pencairan dana yang tidak lama. Usaha perikanan mikro dijalankan oleh pelaku sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sistem pesanan. Frekuensi produksi dalam sebulan dilakukan antara 2-5 kali, bahkan lebih. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan produksi diperlukan modal yang tersedia sebelum produksi. Hal ini untuk menghindari harga bahan baku tinggi dari para bakul.
Fasilitas lain dari lembaga pembiayaan formal yang diperlukan debitur adalah memberikan pelatihan mengenai tata cara pengelolaan usaha secara simultan kepada debitur. Pelatihan tatacara pengelolaan dana usaha yang diberikan akan menguntungkan kedua pihak, dalam hal ini adalah pelaku usaha perikanan mikro sebagai debitur dan lembaga pembiayaan formal. Petugas lembaga pembiayaan formal dapat memantau sekaligus memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur. Dengan demikian akan mengurangi masalah kredit macet. Bagi debitur, pelaku usaha perikanan mikro juga dapat mengembangkan usaha sesuai dengan tata cara pengelolaan usaha dan pengembangan usaha yang tepat. Disamping itu calon debitur membutuhkan lembaga pembiayaan formal yang tidak mengenakan bunga pinjaman yang terlalu besar dari standar Bank Indonesia (BI). Bunga pinjaman sesuai standar, menjadikan debitur dapat mengelola keuntungan baik untuk pembayaran hutang, pengembangan usaha, dan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup.

## Rekomendasi Kebijakan
Kelayakan usaha pengolahan ikan skala mikro perlu didukung dengan kemudahan akses pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha sehingga skala usaha yang dilakukan menjadi lebih meningkat.
Program pembiayaan pada pelaku usaha pengolah hasil perikanan skala mikro yang disampaikan oleh pemerintah sebaiknya memperhatikan opsi-opsi yang meliputi: a) Program pembiayaan pada pelaku usaha perikanan mikro yang sesuai dengan kemampuan dari pelaku usaha perikanan mikro. Kemampuan tersebut diukur dengan syarat yang tidak menyertakan penyediaan jaminan pinjaman, serta kemampuan membayar pinjaman modal usaha secara rutin. Untuk pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro, sangat kecil kemampuan menyajikan jaminan pinjaman. Perhitungan pemberian modal juga disesuaikan dengan jenis usaha dan hasil penjualan secara rata-rata; b) Program pembiayaan pemerintah pada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro memerlukan tambahan pelatihan tata cara pengelolaan dana usaha, serta; c) Program pembiayaan pemerintah menggunakan bunga pinjaman paling tinggi adalah sesuai standar dari Bank Indonesia.
Selanjutnya pola pembiayaan yang mudah diakses para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dapat menjadi template model pembiayaan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro pada jenis usaha lainnya. Diharapkan dengan adanya program bantuan pembiayaan pada skala mikro yang memperhatikan hal-hal di atas, akan tercapai peningkatan usaha dan kesejahteraan pada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro, serta meningkatnya realisasi kredit perbankan pada sektor perikanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc sebagai plt Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), serta tim riset model pembiayaan usaha dan pemasaran produk pengolahan hasil perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambaraini. N.S.B. Sofyan, T. & Satmaidi, E. (2018). Hubungan Hukum Pedagang Perantara dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 48(4), 743-762.
Diakses dari http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/ article/download/1801/1506.
Aprilinda, Y. & Muksin. (2015) dalam Muksin. (2016). Faktor-Faktor yang berhubungan dengan perilaku berwirausha Santri dalam aktivitas Perkoperasian pada Pesantren di Kabupaten Jember. Polije. Development Needs of Entre- preneurial Interest in Youth. Prosiding  Seminar Nasional . ISBN 978-602-60569-2-4, 852-862.
Diakses dari htpps://jurnal.unej.ac.id>index. php>prosiding>article>download.
Arsyad, I. (2015). Membangun  Jaringan  Sosial dan Kemitraan . Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
BBRSEKP. (2015). Lembaga Permodalan Informal Pada Masyarakat Nelayan . Jakarta. Laporan Teknis.
Damayanti, A.S. (2011). Pola  Konektivitas  Sistem Sosial  Ekologi  Dalam  Pengelolaan  Ekosistem Lamun (Kajian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi  Padang  Lamun  di  Desa  Malang Rapat dan Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan) . Master Thesis, Universitas Indonesia. Diakses dari http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123 456789/77283/2015mna.pdf.
Darwin. (2018). UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 26(1), 59-75. Diakses dari http://
jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP/article/ download/228/pdf.
Darwin. (2017). Dinamika UMKM dan Pembiayaan Mikro, dalam Saptia, Yeni, dan Nugroho, A.E.
(2017) Penguatan  Program  Kredit  Mikro  Dalam Mendorong  Pengembangan  UMKM  di  Sektor Pertanian . Diakses dari https://lipipress.lipi.go.id.
Dewanti, I.S. (2010). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya. Jurnal Administrasi  Bisnis , 6(2). Diakses dari htpps:// www.academica.edu/35544548/Ida_susi_ Dewanti_naskah.
Elisa R. & Zuhroh I. (2017). Peran Bank Thitil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah. Jurnal Ilmu Ekonomi , 1(1), 1-15. Diakses dari http:// ejournal.umm.ac.id.
KKP. (2016). KKP dan OJK Targetkan Kredit Sektor KP Rp.  9,2  Triliun . Retrieved from https://news.kkp. go.id
Masyuri. (2014). Pembiayaan Non-Formal Usaha Perikanan Tangkap: Kasus Muncar dan Bitung. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 22(2). Diakses dari http://jurnalekonomi.lipi.go.id/index. php/JEP/article/view/185/pdf. doi: http://dx.doi. org/10.14203/JEP.22.2.2014.135-148.
Mulyana. (2010). Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan ke-7). Jakarta: Rosda.
Nasution. (2006). Metode  Riset  Penelitian  Ilmiah . Jakarta: Bumi Aksara.
Neeley, L & Auken, H.V. (2010) dalam Caroline, V.P. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wirausaha Terhadap Penggunaan Bootstrap Financing. Diakses dari http://eprints. perbanas.ac.id/776/1/ARTIKEL%20IMIAH.pdf.
Nazir. (2014). Metode Deskriptif (Cetakan ke-9). Bogor: Ghalia Indonesia.
Risnawati,  N.  (2018).  Profil,  UMK,  Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya di Kabupaten Sumedang. Jurnal  Coopetition , 9(1), 13-29. Diakses dari htpp://ikopin.ac.id/jurnal/index.php/ cooption/article/download/44/45.
Sekretariat Negara RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Jakarta.
Sugiyono. (2017). Metode  Penelitian  Kebijakan  : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi. Bandung : Penerbit Alfabeta.
Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat , Jakarta: PT. Refika Aditama.
Sutawi. (2008). Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Agribisnis Dengan Pola Kemitraan. Jurnal Keuangan dan Perbankan , 12(3), 447-458. Diakses dari http://jurnal.unmer. ac.id/index.php/jkdp/article/view/906/550.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses dari htpps://www.bi.go..id/id/tentang-bi/ uu-bi/UU20Tahun2008UKM.pdf.
Wardono, B., Fauzi, A., Fahruddin, A., & Purnomo, A.H. (2015). Total Faktor Produktivitas dan Indeks Instabilitas Perikanan Tangkap: Kasus di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Jurnal  Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 10(1), 35-36. doi: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1246.
Winanto, A.R., & Rapini, T. (2014). Peran Lembaga Keuangan Informal Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Informal. Jurnal Ekuilibrium , 9(1), 1-9.doi: 10.24269/ekuilibrium.v9i1.42.
Winarni, S. (2006). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit
Perbankan. Jurnal Infokop, 29(22), 92-98.
Wiyono, E.S. & Mustaruddin. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Perikanan: Studi Kasus Pada Perikanan Tangkap Di Indramayu. Jurnal  Marine  Fisheris , 7(1),
109-115. Diakses dari https://journal.ipb.ac.id/ index.php/jpsp/article/download/13539/10281.