Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo
1 Andi Yusuf Katili, 2 Nolfi S. Tueno
12 STIA Bina Taruna Gorontalo
Gorontalo, Indonesia, 96115
E-mail : yusuf2801@gmail.com ; nolfitueno@gmail.com Received: 03 Maret 2020; Revised: 14 April 2020; Accepted: 28 April 2020

## Abstract
Bentor is a modification between a rickshaw and a motorcycle  which has become a characteristic of public  transportation  vehicles  or  modes  of  transportation  for  the  people  of  Gorontalo.  Bentor  can operate  from  one  place  to  another,  it  can  even  take  passengers  to  household  stairs,  this  cannot  be done  by  other  public  transportation.  This  advantage  makes  most  Gorontalo  people  choose  it  as  the main transportation because it operates 24 hours. The purpose of this study is to conduct an analysis of  the  implementation  of  policies  on  the  operation  of  bentor  vehicles  as  a  mode  of  transportation based on Gorontalo Provincial Regulation No. 6 of 2006. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results showed that (1) Compliance of Bentor riders with  traffic  regulations  is  still  low,  so  it  is  necessary  to  take  action  by  the  relevant  authorities;  (2) Coordination between officers of the Transportation Service and the Police in carrying out their duties has  not  been  well  established,  so  that  violations  continue  to  occur;  (3)  The  supervision  of  related offices  of  apparatus  in  the  field  in  implementing  regional  regulations  is  still  low,  due  to  the  lack  of officers who will be assigned as field supervisors.
Keywords: Implementation; Policy; Operational; Bentor

## Abstrak
Bentor merupakan modifikasi antara becak dan sepeda motor yang telah menjadi ciri khas kendaraan angkutan  umum  atau  moda  transportasi  masyarakat  Gorontalo.  Bentor  dapat  beroperasi  dari  suatu tempat ke tempat lain, bahkan dapat mengantar penumpangnya hingga ke tangga rumah, hal ini tidak dapat  dilakukan  oleh  kendaraan  umum  lainnya.  Kelebihan  ini  yang  membuat  sebagian  besar masyarakat  Gorontalo  memilihnya  menjadi  transportasi  utama  karena  beroperasi  selama  24  jam. Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  mengenai  Implementasi  Kebijakan Pengaturan  Pengoperasian  Kendaraan  Bentor  Sebagai  Moda  Transportasi  Berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepatuhan pengendara  Bentor  terhadap  peraturan  berlalu  lintas  masih  rendah  sehingga  perlu  dilakukan penindakan  oleh aparat terkait; (2) Koordinasi antara petugas Dinas Perhubungan  dengan Kepolisian dalam  melaksakan  tugas  belum  terjalin  dengan  baik,  sehingga  pelanggaran  pun  terus  terjadi;  (3) Pengawasan  dinas  terkait  terhadap  aparat  di  lapangan  dalam  menjalankan  peraturan  daerah  masih rendah, karena minimnya petugas yang akan ditugaskan sebagai pengawas lapangan.
Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Operasional; Bentor
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.1.46-54.2020

## PENDAHULUAN
Bentor  merupakan  moda  transportasi yang  telah  menjadi  ikon  masyarakat Gorontalo yang dibuat dari suatu modifikasi antara becak dan sepeda motor.
Bentor memiliki suatu kelebihan dibandingkan  dengan  moda  transportasi lain,  karena  Bentor  dapat  beroperasi  dari suatu tempat  ke  tempat  lain,  bahkan  dapat mengantar  penumpangnya hingga  ke tangga  rumah  atau door  to  door ,  hal  ini dijelaskan juga dalam penelitian (Nurwahyudi,  2018).  Kelebihan  ini  yang membuat sebagian besar masyarakat Gorontalo
memilihnya menjadi transportasi utama karena beroperasi selama  24  jam.  Moda  transportasi  Bentor pada  awalnya  belum  bermasalah  tetapi seiring  berjalannya  waktu,  jumlah  Bentor di  Gorontalo  semakin  tidak  terkendali, sehingga  menyulitkan  petugas  dalam mengawasi  hilir  mudik  moda  transportasi ini.
Dari  data  diperoleh  jumlah  Bentor baik terdaftar maupun tidak yang beroperasi  di  Gorontalo  lebih  kurang 18.884  unit  dan  terus  bertambah,  jumlah yang  cukup  besar  ini  telah  menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Penelitian  oleh  (Mudana  &  Heriwibowo, 2018),  bahwa  Bentor  di  Kota  Gorontalo berjumlah  11.000  unit.  Besarnya  jumlah Bentor  beroperasi  di  Gorontalo,  sudah tentu menimbulkan permasalahan di bidang transportasi, namun yang memunculkan pertanyaan adalah mengapa, baik  oleh  Pemerintah  Provinsi  maupun Pemerintah  Kota  Gorontalo  menerbitkan suatu  kebijakan  melalui  peraturan  daerah masing-masing tidak dilakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah. Tetapi memang peraturan  daerah  tersebut  bertentangan dengan  undang-undang  lalu  lintas  yang hingga  saat  ini  belum  mendapatkan  izin operasional dari Kementerian
Perhubungan.  Hal  ini  dijelaskan  juga  oleh Lasswell dan Kaplan dalam (Islamy, 2014) bahwa  “kebijakan  merupakan  suatu program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dan tindakan-tindakan yang terarah”.
Pada  dasarnya  suatu  peraturan  akan dibahas,  disetujui  dan  diterbitkan  berupa peraturan disebabkan adanya suatu masalah,  yang  memuat  berbagai  tindakan dan  sanksi  agar  dipatuhi  oleh  sasaran  atau target  peraturan  tersebut.  Dan  suatu kebijakan merupakan “serangkaian tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok,  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu  yang  memberikan hambatan-hambatan  dan  peluang-peluang terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan  atau  merealisasikan suatu sasaran atau suatu  maksud tertentu”, hal  ini  dijelaskan  oleh  Friedrich  dalam (Islamy,  2014).  Dan  suatu  kebijakan  akan muncul  atau  diberlakukan  di  suatu  daerah melalui peraturan daerah, misalnya, disebabkan  suatu  hal  yang  mengharuskan untuk  segera  diterapkan  dalam  rangka mengatasi  suatu  permasalahan.  Contohnya adalah  perda  yang  diterbitkan  baik  oleh Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  maupun oleh  Pemerintah  Kota  Gorontalo.  Dimana tujuan adalah mengatasi berbagai kemacetan akibat moda transportasi Bentor semakin hari kian banyak, yang tentu telah dan  akan  membuat  lalu  lintas  kenderaan sulit diatasi oleh petugas di lapangan.
Fenomena  moda  transportasi  Bentor di  Gorontalo  telah  memunculkan  masalah baru  bagi  pemerintah  daerah  yang  dengan “terpaksa”  menerbitkan  peraturan  daerah.
Hal  ini  sejalan  dengan  (Tahir,  2016), bahwa  “Implementasi  kebijakan  publik sebagai  salah  satu  aktivitas  dalam  proses kebijakan  publik,  sering  bertentangan dengan  apa  yang  diharapkan,  bahkan menjadikan  produk  kebijakan  itu  sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
sendiri”. Ada dua perspektif yang disampaikan  Tachjan  yang  dikutip  oleh (Tahir,  2016)  bahwa  “suatu  kebijakan publik dapat dipahami dari dua prespektif, yaitu:  Pertama,  prespektif  politik,  bahwa kebijakan  publik  di  dalam  perumusan, implementasi  maupun  evaluasinya  pada hakikatnya merupakan pertarungan berbagai  kepentingan  publik  di  dalam mengalokasikan  dan  mengelola  sumber daya  ( resources )  sesuai  dengan  visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, prespektif administratif,  bahwa  kebijakan  publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem,  prosedur,  dan  mekaninsme,  serta kemampuan  para  pejabat  publik  ( official officers )  di  dalam  menerjemahkan  dan menerapkan  kebijakan  publik,  sehingga visi  dan  harapan  yang  ingin  dicapai  dapat diwujudkan di dalam realitas”.
Peraturan mengenai keberadaan Bentor sebagai moda transportasi di daerah Gorontalo  telah  dimulai  sejak  diterbitkan regulasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang Pengaturan  Penyelenggaraan  Angkutan Kendaraan  Bentor,  walaupun  hingga  saat ini belum ada persetujuan dari
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  tentang  Bentor  sebagai  moda transportasi umum yang memenuhi persyaratan
yang aman
bagi penumpangnya,  tetapi  hingga  saat  ini peraturan  daerah  tersebut  masih  menjadi dasar  hukum  bagi  beroperasi  kendaraan Bentor sebagai  moda transportasi.  Adapun yang  menjadi  permasalahan  pelaksanaan kebijakan  pemerintah  tentang  pengaturan pengoperasian
Bentor
disebabkan
pengemudi Bentor sering melanggar ketentuan  muatan  idealnya  2  orang  di depan  dan  1  orang  duduk  di  belakang pengemudi  Bentor.  Tetapi  kenyataan muatan Bentor seringkali  melampaui batas
( over  passenger )  yakni  mencapai  5-7 orang,  sehingga  sering  menyebabkan terjadinya  kecelakaan  karena  pengemudi Bentor tidak dapat mengendalikan kendaraannya.  Hal  senada  dijelaskan  juga oleh  (Nurwahyudi,  2018),  bahwa  Bentor mudah  mengalami kecelakaan.  Oleh  sebab itu  perlu  tindakan  tegas  dari  aparat  Dinas Perhubungan dan Kepolisian dengan sering berkoordinasi melakukan pengawasan lapangan  yaitu  menjaga  ketertiban  pada jam-jam  sibuk  agar  kesemerawutan  lalu lintas dapat diatasi.
Implementasi  kebijakan  pemerintah tentang  pengaturan  pengoperasian  Bentor berdasarkan  peraturan  daerah  tersebut terkendala  disebabkan  kurang  optimal komunikasi  pemerintah  daerah  tentang peraturan daerah dengan pengemudi Bentor,  minimnya  sumber  daya  petugas pelaksana,  komitmen  pelaksana  kebijakan dalam  penerapan  peraturan  mengenai pengoperasian Bentor belum dapat diwujudkan  dengan  baik,  antara  lain pemilik  Bentor  yang  belum  mendaftarkan kendaraannya,  sehingga  banyak  Bentor yang  beroperasi  di  Gorontalo  tidak memiliki  izin  operasi.  Selain  itu  struktur birokrasi yaitu  keterlibatan lembaga- lembaga  atau  instansi  terkait  dalam pelaksanaan  kebijakan  tentang  pengaturan pengoperasian  Bentor  belum  berjalan sesuai  harapan,  misalnya  sebagian  besar Bentor belum menaati peraturan lalu lintas seperti  memuat  penumpang  melampaui batas  maksimal,  serta  menaikan  dan menurunkan  penumpang  bukan  di  tempat yang  ditentukan  sehingga  menyebabkan sering  terjadi  kecelakaan  dan  kemacetan arus  lalu  lintas  dikarenakan  baik  aparat Dinas Perhubungan maupun aparat
Kepolisian  belum  tegas  dalam  melakukan tindakan. Untuk  diketahui  bahwa  Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
legislatif  dan  pemerintah  dalam  mengatur suatu kehidupan yang terkait dengan warga masyarakat. Implementasi peraturan daerah  dalam  konsep  teori  dikategorikan sebagai  implementasi  kebijakan  program pembangunan. Program pembangunan bukan  berarti  hanya  membangun  fisik, tetapi  lebih  luas  dan  kompleks  sifatnya. Hal  senada  dijelaskan  oleh  Bryant  dan White  dalam  (Effendi,  2014);  bahwa konsep  pembangunan  yang  ditujukan untuk membangun masyarakat pada umumnya “sering
memunculkan interpretasi-interpretasi yang beragam,
dengan menggunakan istilah pembangunan sebagai usaha untuk perubahan, modernisasi,  pembaharuan,  pembahasan dan  pembinaan.  Dalam  pengertian  di  atas, membiasakan  hidup  teratur  di  kalangan masyarakat  dengan  menerapkan  peraturan daerah,  merupakan  bagian  dari  kegiatan pembangunan  yaitu  membangun  martabat manusia. Karena pada dasarnya pembangunan itu sendiri sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana  dari  suatu  situasi  nasional  ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi  dengan  kata  lain  pembangunan menyangkut proses perbaikan. Hal ini juga dikatakan oleh (Wirutomo, 2013),
(Ranjabar, 2015), dan (Yulhendri, 2019).
Pembangunan  adalah  kegiatan  yang tidak  berjalan  di  tempat, tetapi  merupakan gerakan  yang  terus  berkelanjutan  dan dinamis.  Hal  ini  dikemukakan  juga  oleh (Tjokroamidjojo, 2001), “pengertian pembangunan  harus  dilihat  secara  dinamis dan  bukan  sebagai  konsep  statis”.  Karena menurut  Todaro  dalam  Bryant  dan  White dalam (Effendi, 2014)  “pembangunan juga merupakan  proses  multidimensi  yang mencakup  perubahan-perubahan  penting dalam  struktur  sosial,  sikap-sikap  rakyat dan  lembaga-lembaga  nasional  dan  juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan “inequality” dan
pemberantasan kemiskinan absolut”. Implementasi  program  juga  sebagaimana dikemukakan di atas,  melibatkan  sejumlah interaksi  di  antara  badan-badan  yang terlibat,  maka  koordinasi  merupakan  hal yang sangat penting. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran  mekanisme  kerja  dari  berbagai komponen,  baik  di  dalam  maupun  di  luar organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur  kerja  harus  dapat  menjamin dalam  rangka  pencapaian  tujuan  orgnisasi dengan  menghindari  seminimal  mungkin perselisihan  yang  timbul  antara  sesama komponen  organisasi  dan  mengusahakan semaksimal  mungkin  kerjasama  di  antara komponen-komponen  tadi.  Oleh  karena itu, koordinasi merupakan salah satu faktor dominan  yang  perlu  diperhatikan  bagi kelangsungan  hidup  suatu  organisasi. Dikatakan  sebagai  salah  satu  faktor dominan,  karena  bagi  kelangsungan  hidup suatu  organisasi  pada  tingkat  tertentu, sangat  ditentukan  oleh  kualitas  usaha- usaha yang dijalankan. Berdasarkan uraian teori  yang  dikemukakan  di  atas,  persoalan implementasi kebijakan pemerintah daerah sangat  terkait  dengan  persoalan  birokasi. Dalam arti bahwa penetapan kebijaksanaan pengaturan pengoperasian kendaraan bentor  tersebut  bukan  hanya  kepentingan birokrasi tetapi adalah kepentingan masyarakat  itu  sendiri,  sehingga  mereka harus dilibatkan dalam penetapan kebijaksanaan tersebut. Tujuan penelitian ini lebih menekankan  kepada  peraturan  daerah (Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo, 2006) tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan  kendaraan  Bentor  di  wilayah Gorontalo, yang dilihat dari aspek kepatuhan,  koordinasi,  dan  pengawasan. Sementara  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Ketut  &  Heriwibowo,  2016)  hanya melihat  dari  sisi  aspek  regulasi  dan keselamatan.  Demikian  juga  penelitian
yang  dilakukan  oleh  (Nurwahyudi,  2018) hanya  melihat  dari  sisi  karakteristik  dan prasarana.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Lintang,  Supardjo,  & Karongkong,  2016)  hanya  melihat  dari pengguna jasa dan kualitas pelayanan.
Dengan  demikian  penelitian  yang dilakukan  ini  sangat  berbeda  dalam  fokus penelitian-penelitian sebelumnya yang telah  dipublikasi  oleh  peneliti-peneliti terdahulu  pada  jurnal-jurnal  yang  ada. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  berbeda dalam  lingkup  lokasi  penelitian,  karena peneliti  melakukan  studi  kepustakaan berdasarkan fenomena di lapangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, dimana  pengumpulan  data  dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi  seperti  yang  dijelaskan  oleh (Sugiyono,  2016);  (Mukhtar,  2013);  dan (Herdiansyah, 2010). Untuk melihat fenomena yang terjadi, maka penelitian ini juga  menggunakan  metode  triangulasi  (H. Mudjia  Rahardjo,  2010),  dan  (Bachri, 2010). Melalui metode ini diharapkan hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  rujukan untuk menegakkan peraturan pengoperasian Bentor sebagai moda transportasi  di  Gorontalo yakni:  1) Penegakan  kepatuhan  pengendara  Bentor dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya;  2)
Koordinasi antara petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian harus ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran dalam  berlalu  lintas;  3)  Pengawasan  dinas terkait terhadap petugas yang melaksanakan  kebijakan  sesuai  peraturan daerah  sehingga  pelanggaran  terhadap berlalu lintas dapat dikurangi dan diberikan sanksi?
Adapun  yang  menjadi  informan dalam  penelitian  ini  adalah  dinas  terkait
dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan  dan Kepolisian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pengaturan adalah proses,  cara  atau  perbuatan  mengatur. Artinya  adalah  kegiatan  dalam  proses melakukan  sesuatu  melalui  mekanisme atau  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Pengaturan penyelenggaran kendaraan
Bentor merupakan salah satu bentuk proses pengawasan  dan  pengendalian  terhadap sarana angkutan antara tingkat
perkembangan  dan  pertumbuhan  jumlah kendaraan  angkutan  dan  perkembangan arus lalu lintas yang dapat meminimalisasi kesemrawutan  arus  lalu  lintas.  Untuk  itu diperlukan  suatu  tindakan  penegakan hukum  yang  tegas  sehingga  menciptakan koordinasi  angkutan  yang  layak  bagi pengguna  dan  terciptanya  suatu  tatanan berlalu lintas yang aman, tertib dan lancar.
Pengoperasian  adalah  proses,  cara atau  perbuatan  mengoperasikan.  Artinya adalah  suatu kegiatan  yang dilakukan oleh seseorang  atau  lembaga  yang  di  dalamnya menyangkut pengoperasian sarana angkutan  transportasi  bentor.  Pelaksanaan kebijakan  pemerintah  tentang  pengaturan pengoperasaian  Bentor  tidaklah  maksimal. Oleh  Karena  itu  masih  perlu  kajian  yang mendalam tentang pelaksanaan pengaturan pengoperasian  Bentor  tersebut.  Mengingat masyarakat Gorontalo sangat
membutuhkan sarana angkutan transportasi Bentor.  Selain  itu  pemerintah  daerah memberikan  batasan  tentang  produksi Bentor agar tidak semakin banyak beroperasi  di  wilayah  Gorontalo.  Terkait dengan  upaya  pihak  dinas  perhubungan dalam  melaksanakan  dan  mengawasi implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengaturan pengoperasian Bentor di  Gorontalo  adalah  bertujuan  untuk  demi menjaga  keselamatan  penumpang,  yang
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
ternyata  dalam  praktek  di  lapangan  masih mengalami  kendala  seperti  kurangnya sumberdaya manusia.
Adapun  hasil  penelitian  lapangan berdasarkan analisis implementasi peraturan  daerah  dimaksud  dan  studi kepustakaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penerbitan Peraturan Daerah
Peraturan  daerah  merupakan  produk bersama  antara  pemerintah  daerah  dan lembaga  legislatif,  hal  ini  merupakan bentuk  kepedulian  kedua  institusi  tersebut terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakat, terutama  para  penumpang  dan  pengemudi Bentor  sebagai  moda  transportasi  di Gorontalo,  yang  terus  bertambah  dan semakin  membuat arus  lalu  lintas kian tak terkendali.  Berdasarkan  kondisi  tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menerbitkan Nomor 6 (Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo, 2006) tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor yang tujuannya adalah “untuk menjaga
keselamatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan pelayanan angkutan umum serta
menjaga keseimbangan
perkembangan  kendaraan  Bentor  dengan perkembangan  jalan  yang  dapat  berakibat pada terjadinya ketidaktertiban lalu lintas”.
Dan  salah  satu  hal  yang  dijelaskan  dalam perda  tersebut  yang  dapat  dikategorikan dapat  mengurai  kepadatan  lalu  lintas dengan adanya keberadaan moda
transportasi  Bentor  di  Gorontalo  adalah mengenai  keharusan  atau  kewajiban  izin produksi  dan  warna  Bentor  di  suatu wilayah. Moda transportasi Bentor kehadirannya  tidak  dapat  ditolak  karena telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas  tanpa  batas  waktu.  Selain  itu kehadiran Bentor telah dapat meningkatkan  geliat  perekonomian,  juga mengurangi pengangguran.
Oleh  karena  Bentor  konstruksinya labil,  maka  mudah  mengalami kecelakaan, sehingga  salah  satu  bantuan  yang  dapat diberikan oleh pemerintah adalah mewajibkan  para  pengemudi  sebagai peserta  asuransi  jasa  raharja,  yang  sesuai dengan  ketentuan  pada  pedoman  jasa raharja (Jasaraharja, n.d.).
Pada kenyataan di lapangan, penerapan aturan tersebut tidak sesuai atau tidak  terlihat  nyata,  hal  ini  disebabkan pelaksana  atau  petugas  lapangan  seperti dinas  terkait  tidak  melakukan  kontrol  atau pengawasan  terhadap  produksi  Bentor. Selain  itu, dinas terkait  belum sepenuhnya melakukan  sosialisasi  kepada  pemilik kendaraan  Bentor  mengenai  warna  Bentor sesuai wilayah operasional moda transportasi  tersebut.  Akibatnya  terjadi penumpukan Bentor tanpa dapat dikendalikan  oleh  aparat  terkait,  dimana pengemudi  Bentor beroperasi dan  berhenti “sesuka  hati”  atau  bukan  pada  tempat seharusnya  berhenti,  sehingga  seringkali menimbulkan  kemacetan  terutama  pada jam-jam  sibuk.  Selain  itu,  oleh  karena Bentor  merupakan  moda  transportasi, maka di dalam Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  108  Tahun  2017 “dapat”  diketagorikan  sebagai  kendaraan pengangkut  orang  tidak  dalam  trayek, karena  Bentor  dapat  berjalan  kemana tujuan  penumpang.  (Peraturan  Menteri Perhubungan, 2017).
2. Undang-Undang Lalu Lintas
Sesungguhnya sebuah peraturan, apalagi berbentuk undang-undang merupakan  peraturan  tertinggi  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan menjadi  dasar  hukum  yang  harus  dipatuhi oleh  semua  unsur  yang  ada  di  dalam negara.  Demikian  pula  dengan  undang- undang  tentang  lalu  lintas  yaitu  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  (Indonesia, 2009),  yang  mengatur  tentang  berbagai
operasional  kendaraan  di  jalan  raya. Namun  pada  kenyataannya  ada  peraturan daerah  mengenai operasional kendaraan di jalan  raya  bertentangan  dengan  undang- undang  tersebut.  Adapun  peraturan  daerah yang  dimaksud  adalah  Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor (Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, 2006), yang mengatur mengenai  moda  transportasi  Bentor  yang merupakan  ikon  atau  telah  menjadi  khas daerah Gorontalo dalam berlalu lintas.
Hal-hal  yang  sering  dilanggar  oleh pengemudi  Bentor  di  Gorontalo  adalah memuat  penumpang  melebihi  kapasitas, yang  idealnya  dua  penumpang  di  depan dan  seorang  di  belakang  pengemudi. Tetapi dalam kenyataan pengemudi menerima  penumpang  lebih  dari  tiga orang,  dimana  yang  sering  terjadi  adalah lima  di  depan  dan  dua  di  belakang pengemudi.  Tentu  saja  kelebihan  muatan ini  dapat  menyebabkan  kecelakaan  berat karena  pengemudi  tidak  dapat  melihat situasi jalan di depannya. Selain itu karena setir merupakan tempat duduk penumpang, maka untuk berbelok pun pengemudi harus ekstra  hati-hati.  Muatan  yang  berat menyebabkan  rem  untuk  melambatkan atau menghentikan kendaraan Bentor tidak maksimal dapat dilakukan.
3. Penegakan Aturan / Sanksi
Produksi  kendaraan  Bentor  hingga saat  ini  masih  terus  berlangsung,  hampir tanpa  kendali,  padahal  dalam  salah  satu pasal  pada  (Peraturan  Daerah  Provinsi Gorontalo,  2006)  tersebut,  dijelaskan bahwa  “Badan  usaha  yang  memroduksi kendaraan Bentor harus mendapat izin dari Pemerintah
Kabupaten/Kota
melalui instansi  yang  membidangi  industri”.  Pada pasal yang lain dijelaskan bahwa
“permohonan  pengoperasian  kendaraan Bentor  wajib  memenuhi  persyaratan  yaitu
(a) Surat izin operasi yang dikeluarkan dari Pemerintah  Kabupaten/Kota;  (b)  Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dengan  dasar  hitam  tulisan  putih;  (c) Mengansuransikan penumpang dan
pengemudi  melalui  PT.  Jasa  Raharja (Persero).  Selain  itu pengemudi  kendaraan
Bentor wajib memiliki Surat Izin
Mengemudi  (SIM)  dari  Kepolisian;  dan Permohoan  pengujian  berkala  kendaraan
Bentor  lebih  lanjut  diatur  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan domisili pemilik”.  Selain  itu  ada  pasal  lain mengenai sanksi adalah bahwa pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut diancam  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Pada kenyataan pasal-pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan  atau  lebih  sering  dilanggar atau  tidak  dipatuhi  baik  oleh  aparat maupun produsen kendaraan Bentor, dimana  bukan  berkurang  jumlahnya  tetapi semakin banyak dan tidak terkendali.
Sementara peneliti menemukan sebagian  pengemudi  kendaraan  Bentor tidak  memiliki  SIM  dan  “main  kucing- kucingan”  dengan  petugas  ketika  ada pelaksanaan  penertiban  kendaraan  yang dilakukan  oleh  Kepolisian  dan  Dinas Perhubungan.  Selain  itu  pengemudi  dan penumpang tidak memiliki asuransi kecelakaan. Bahkan tidak pernah melakukan  pengujian  berkala  kendaraan Bentor,  tentu  telah  melanggar  Peraturan
Menteri  Perhubungan  Nomor  156  Tahun 2016 Tentang Kompetnsi Pengujian Kendaraan  Bermotor  (Peraturan  Menteri Perhubngan RI, n.d.).  Ada  hal  yang cukup menarik dalam (Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, 2006), yaitu sanksi pidana  bagi pelanggar,  tetapi  hal  ini  tidak  pernah dijalankan,  ditegakkan,  baik  kurungan badan maupun denda administrasi, sehingga  bagi pengemudi Bentor menduga
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
bahwa  peraturan  hanyalah  suatu  bentuk tulisan  yang  tidak  memiliki  atau  tidak mengikat  bagi  mereka.  Oleh  karena  tidak pernah  diterapkan  sanksi-sanksi  yang tertera  dalam  peraturan  daerah  tersebut, maka  tindak  pelanggaran  pun  terus  terjadi di semua tingkat wilayah operasional moda transportasi Bentor di Gorontalo.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  moda  transportasi  Bentor  bagi masyarakat  Gorontalo  sudah  merupakan kebutuhan  yang  tidak  dapat  ditolak keberadaannya, walaupun pada kenyataannya  (Peraturan  Daerah  Provinsi Gorontalo,  2006)  Tentang  Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor yang telah diterbitkan  bertentangan dengan,  baik  terhadap  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  Angkutan  Jalan  (Indonesia,  2009) maupun  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, karena menurut para pengemudi  bahwa  Bentor  mereka  tidak pernah  melakukan  pengujian  kendaraan bermotor.

## Saran
Hal  yang  dapat  disarankan  dari kesimpulan berdasarkan (Peraturan Daerah Provinsi  Gorontalo,  2006),  maka  berbagai pasal  yang  telah  dicantumkan  dalam peraturan daerah tersebut sebaiknya
dilaksanakan  secara  konsisten,  dimana tujuan utama adalah melindungi keselamatan  masyarakat  yaitu  penumpang dan  pengemudi  Bentor.    Walaupun sejatinya prototipe Bentor bukan atau tidak layak  sebagai  moda  transportasi  angkutan orang karena rawan kecelakaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. Jurnal  Teknologi Pendidikan , 10 (1), 46–62.
Effendi,  S.  (2014). Implementasi  dan Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: MAP UGM. H.  Mudjia  Rahardjo.  (2010).  Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6- 1064
Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian  kualitatif  untuk  ilmu-ilmu sosial . Jakarta: Salemba Humanika .
Indonesia,  P.  R.  (2009).  Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.
Islamy,  I.  (2014).  Definisi  dan  Makna Kebijakan  Publik. ADPU4410/Modul
1 , 1–41. https://doi.org/http://repository.ut.ac.i d/3993/1/ADPU4410-M1.pdf
Jasaraharja, P. A. (n.d.). Pedoman Asuransi Jasaraharja.
Ketut,  M.  I.,  &  Heriwibowo,  D.  (2016).
Pengoperasian  Becak  Motor  (Bentor) di  Wilayah  Kota  Gorontalo, 28 (2), 130–145.
Lintang,  T.  V.  A.,  Supardjo,  S.,  &
Karongkong,  H.  H.  (2016).  Evaluasi Pelayanan  Transportasi  Bentor  di Kota Kotamobagu Berdasarkan
Persepsi  Pengguna. SPASIAL , 3 (3), 146–155.
Mudana,  I.  K.,  &  Heriwibowo,  D.  (2018). Pengoprasian  Becak  Motor  (Bentor) di  Wilayah  Kota  Gorontalo. Warta Penelitian Perhubungan . https://doi.org/10.25104/warlit.v28i2. 691 Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif . Jakarta: Referensi (GP Press Group . Nurwahyudi, M. (2018). Studi
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
Perencanaan Prasarana Jaringan Transportasi Moda Becak-Motor Bemor  Di  Kota  Makassar. Jurnal Teknik  Sipil :  Rancang  Bangun . https://doi.org/10.33506/rb.v4i2.172
Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo.
(2006).  Peraturan  Daerah  Provinsi
Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006 Tentang  Pengaturan  Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor.
Peraturan  Menteri  Perhubngan  RI.  (n.d.).
Peraturan Menteri
Perhubungan
No_PM_156_Tahun_2016.pdf.
Peraturan  Menteri  Perhubungan.  (2017). Peraturan Menteri Perhubungan_NO._108_Tahun 2017.
Ranjabar,  J.  (2015).  Perubahan  Sosial: Teori-Teori  dan  Proses  Perubahan Sosial  serta  Teori  Pembangunan.
Bandung: Alfabeta .
Sugiyono.  (2016).  Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Tahir,  A.  (2016).  Analysis  of  public service  quality  at  Department  of Population  and  Civil  Registration  in Gorontalo City. International  Journal of  Applied  Business  and  Economic Research .
Tjokroamidjojo,
B. (2001). Good Governance, Paradigma Baru Manajemen  Pembangunan (2nd  ed.). Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara.
Wirutomo,  P.  (2013).  Mencari  Makna
Pembangunan  Sosial:  Studi  Kasus Sektor  Informal  di  Kota  Solo.
MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi .
https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.373
5
Yulhendri,  Y.  (2019).  Pembangunan: Modal Manusia dan Modal Sosial.