## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5249/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum (Dau) Tambahan (Studi Kasus di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 2022)
Baiq Dewi Kamariani 1 , Nur Eka Fitri Asbarini 2
Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan  Muhammadiyah Selong
Article Info Abstrak Article history: Accepted : 25 May 2023 Publish : 26 July 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  transfaransi  pengelolaan  DAU Tambahan  di  Kelurahan  Kelayu  Selatan  Kecamatan  Selong.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  observasi  dan  wawancara  dan  teori  yang  digunakan  dalam  melihat ketransfaranan pengelolaan DAU Tambahan adalah teori Kristianten (2006) yang berfokus pada  empat  indikator  yakni  ketersediaaan  danaksesibilitas  dokumen,  kejelasan  dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dankerangka regulasi. Sedangkan analisis data menggunakan Miles and Huberman (2014).  Berdasarkan hasil penelitian, deketahui bahwa pada idikator ketersediaan dan aksesibilitas, Kelurahan Kelayu sudah transfaran dibuktikan dengan adanya dokumen berupa RAB. Kedua, Indikator kejelasan dan kelengkapan informasi bahwa  anggaran  dana  kelurahan  sudah  cukup  baik  karena  pihak  pemerintah  kelurahan memberikan penjelasan mengenai transparansi DAU tambahan  yang terpapang pada setiap jalan  per  dusun.  Ketiga,  indikator  keterbukaan  proses,  sudah  dilaksanakan  dengan  baik dibuktikan  dengan  pemerintah  kelurahan  melibatkan  semua  organisasi  yang  ada  ditingkat kelurahan  seperti    pemangku  kelurahan.  Indikator  keempat,  kerangka  sudah  jelas  dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Keywords:
Transparansi, Pengelolaan Dana
Alokasi Umum
Article Info
Abstract Article history: Diterima : 25 Mei 2023 Terbit : 26 Juli 2023 This  study aims  to  find  out how the  transfer  of  the  management of  the  Additional  DAU  in Kelurahan  Kelayu  Selatan,  Selong  District.  Data  collection  was  carried  out  by  means  of observation and interviews and the theory used to see the transparency of the Additional DAU management  is  Kristianten's  theory  (2006)  which  focuses  on  four  indicators,  namely  the availability and accessibility of documents, clarity and completeness of information, process openness, and regulatory framework. While data analysis uses Miles and Huberman (2014). Based on the results of the research, it is known that in terms of availability and accessibility indicators,  the  Kelayu  Village  has  been  transparent  as  evidenced  by  the  existence  of documents  in  the  form  of  RAB.  Second,  the  indicator  of  clarity  and  completeness  of information  shows  that  the  urban  village  budget  is  good  enough  because  the  village government provides an explanation regarding the transparency of the additional DAU that is posted on each road per hamlet. Third, the indicator of process openness has been well implemented, as evidenced by the sub-district government involving all organizations at the sub-district level, such as village heads. The fourth indicator, the framework is clear using implementation guidelines (juklak) and technical guidelines (juknis).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Baiq Dewi Kamariani
Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan  Muhammadiyah Selong

## 1. PENDAHULUAN
Transparansi merupakan salah satu bagian dari prinsip good governance dan juga sebagai salah  satu  asas  keterbukaan  pemerintah  untuk  masyarakat  dengan  membuka  informasi  dan menjamin  kemudahan  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai.  Menurut Coryanata  &  Isma  (2007)  transparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas,  seluruh proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan  informasi  perlu  diakses  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat  diketahui.  Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007) meliputi 2 (dua) aspek, yakni komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, pengelolaan keuangan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
yang  ada  di  Kelurahan  yaitu  dana  kelurahan  dilakukan  berdasarkan  bagian  dari  prinsip  good governance  yakni  transparansi.  Contohnya  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  kelurahan. Dimana harus dilaksanakan oleh lurah dan semua pihak masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu kelurahan.
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Lalolo, 2003). Menurut S.H Sarundajang (2005) transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  daerah.  Mardiasmo  (2006)  menyatakan  bahwa transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ole pihak-pihak yang berkepentingaan.
Dengan  adanya  transparansi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa/kelurahan,  maka dapat melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan tata kelola pemerintahan kepada  masyarakat.  Dan  dampak  yang  terjadi  jika  tidak  segera  dilakukan  transparansi  dalam pengelolaan  dana  adalah  mudah  terjadinya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  atau  (KKN),  serta masyarakat yang curiga dan enggan percaya kepada pemerintah. Pada tahun 2021, Dana Alokasi Umum  (DAU)  Tambahan  di  Kelurahan  Kelayu  Selatan  berjumlah  Rp  951.372.000  digunakan untuk penanggulangan Covid-19, dana yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 tersebut sebesar Rp 303.676.000 dengan persentase 31,9%, adapun di bidang fisik hanya digunakan untuk membangun ruang isolasi (karantina), pada bidang kesejahteraan untuk gaji dan insentif kepala lingkungan, kader, RT, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Bab 1 Ketentuan Umum  Pasal  1  Ayat  (8)  Dana  Alokasi  Umum  Tambahan  yang  selanjutnya  disingkat  DAU Tambahan  adalah  dukungan  pendanaan  bagi  kelurahan  di  kabupaten/kota  untuk  kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.Dana kelurahan  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membantu  pembangunan  sarana  dan  prasarana  dan pemberdayaan  masyarakat,  seperti  untuk  membiayai  pelayanan  sosial  yang  berakibat  langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat baik di bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan maupun transportasi.
Dengan adanya dana yang dikelola cukup besar dibutuhkan pengelolaan yang baik sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Kelurahan  Kelayu  Selatan  diharapkan  mampu  mengelola  dana kelurahan dengan maksimal agar tercapai pembangunan yang maju dan merata. Dana kelurahan yang dikelola harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin supaya tepat sasaran dan terhindar dari hal-hal  yang  dapat  menghambat  jalannya  roda  pemerintahan.  Maka  dari  itu  pengelolaan  dana kelurahan  harus  sesuai  dengan  asas  transparansi  yang  dapat  menunjang  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Sugiono  (2020)  deskriptik kualitatif  merupakan  sebagai  pemecah  masalah  yang  diselidiki  berkenaan  dengan  daya  yang berupa narisi bukan angka serta pengumpulan dan analisis datanya sersifat naratif. Penelitian ini berfokus  pada  bagaiamana  trasnparansi  DAU  Tambahan  di  Kelurahan  Kelayu  Selatan  dengan menggunakan teori  Kristianten (2006) yang berfokus pada empat indikator yakni ketersediaaan danaksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dankerangka regulasi.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi  dan  wawancara  dengan analisis data (Miles dan Huberman, 2014).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kelurahan  Kelayu  Selatan  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  terletak  di  Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kelurahan Kelayu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Selatan  memiliki  kode  pos  83613.  Kelurahan  ini  letaknya  di  bagian  timur  Pulau  Lombok. Kelurahan Kelayu Selatan mempunyai jumlah penduduk 5.432 Orang. Sebagian besar penduduk Kelurahan  Kelayu  Selatan  bermata  perncaharian  sebagai  petani/pekebun  dan  buruh tani/perkebunan.  Selain  itu  banyak  juga  yang  bekerja  serabutan  sebagai  buruh  harian  lepas. Sisanya  berprofesi  sebagai  peternak/perikanan,  PNS/TNI/POLRI,  pedagang,  mekanik,  guru, dosen, dan lain sebagainya.
Berkaitan  dengan  fokus  penelitian,  Dalam  pengelolaan  dana  kelurahan  harus  dilakukan dengan terbuka terhadap segala tahapan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka itu yang akan dilaksanakan. Dalam  pelaksanaannya,  pengelolaan  dana  kelurahan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  asas transparansi  yang  dapat  menunjang  penyelenggaraan  pemerintahan  kelurahan  yang  bersih. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi  tentang  penyelengaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan,  regulasi,  program,  anggaran  dan  kegiatan  pemerintah  terbuka  pada  publik. Menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran kelurahan yang berasal dari dana transfer.
a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen
Kristianten (2006) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari kesediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di  kantor  kelurahan dengan  mudah  diperoleh  masyarakat  yang  datang  untuk  mengurus  sesuatu  atau  sekedar berkunjung  ke  kantor  kelurahan.  Keberhasilan  dalam  mewujudkan  good  governance  dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintahan yang baik (good governance) bukan hanya mitos tetapi juga dapat menjadi suatu  kenyataan.  Pentingnya  ketersediaan  dan  aksesbilitas  dokumen  di  pemerintahan  adalah sebagai  bukti  akuntabilitas  kinerja  sebuah  instansi,  yang  ditunjukkan  dalam  bukti  dokumen arsip pada kegiatan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat dijadikan bahan penilaian kinerja dari  sebuah  instansi  pemerintahan.  Serta  sebagai  alat  bukti  yang  sah  terutama  menyangkut keabsahan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum, jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Dalam  tata  pemerintahan  yang  mendorong  partisipasi  masyarakat,  masyarakat  yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan atas kebijakan publik  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat,  sehingga  keterlibatan  masyarakat  sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan  kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan, serta ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang ada. Untuk mengukur tindakan transparansi dapat dilihat dari kesediaan dan aksesibilitas dokumen, dalam artian bahwa di Kantor Lurah Kelayu Selatan sudah ada dokumen tentang pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dengan mudah didapatkan dan diakses oleh masyarakat Kelurahan Kelayu Selatan yang datang baik  untuk  mengurus  suatu  keperluan yang menyangkut  administrasi  maupun hanya sekedar berkunjung  ke  kantor  kelurahan  dan  juga  bagaimana  akses  yang  diberikan  oleh  pemerintah kelurahan  kepada  masyarakat,  apakah  sudah  mudah  di  akses  oleh  masyarakat  Kelurahan Kelayu  Selatan.    Dokumen  yang  disediakan  oleh  pemerintah  Kelurahan  Kelayu  Selatan yaituRAB  (rencana  anggaran  biaya)  dimana  RAB  tersebut  tergantung  dari  volume  suatu kegiatan berapa yang dibutuhkan di masing-masing lingkungan yang ada di Kelurahan Kelayu Selatan.  Dari  segi  ketersediaan  dokumen,  sebagaimana  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dalam  memperoleh  dokumen  di  Kelurahan  Kelayu  Selatan  sudah  baik  dan  sesuai  dengan prinsip transparansi yang telah ditetapkan, maka diharapkan hal tersebut dapat menjadi jalan bagi pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan untuk semakin memudahkan masyarakat jika suatu waktu  masyarakat  membutuhkan  dokumen.  Oleh  karena  itu  dari  penelitian  yang  dilakukan, peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  indikator  ini  telah  memenuhi  criteria  dalam  standar
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
transparansi  yang  ada  di  Kelurahan  Kelayu  Selatan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Kristianten (2006) yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.

## b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumber daya  pengetahuan  yang  dapat  digunakan  oleh  seseorang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi,  kekuatan  politik  dan  status  sosial  yang  dimilikinya.  Dengan  demikian  informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial bahkan  politik.  Dalam  perspektif  ilmu  sosial-politik,  istilah  transparansi  memiliki  hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (openness), dan akses (access). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi.  Pemerintahan  yang  baik  adalah  bagimana  pemerintah  berinteraksi  dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.
Pentingnya  kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah kelurahan  untuk  diketahui  masyarakat  dapat  memperjelas  mengenai  proses  pelaksanaan pengelolaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tambahan  terhadap  pelaksanaan  pembangunan kelurahan. Masyarakat dapat memperoleh semua informasi yang disediakan oleh pemerintah kelurahan  terkait  pengelolaan  dana  alokasi  umum  (DAU)  tambahan  yang  ada  di  Kelurahan Kelayu Selatan dengan bisa datang langsung ke kantor kelurahan. Dengan adanya keterbukaan ini dapat mengurangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pemerintah. Pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dapat dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi.
Kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  dalam  penelitian  ini  antara  lain  informasi  tentang pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan, adanya informasi yang mudah diterima oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan kepada masyarakat. Publikasi yang ada  di  Kelurahan  Kelayu  Selatan  yaitu  terdapat  mading  khusus  yang  memuat  transparansi penggunaan dana alokasi umum (DAU) tambahan tersebut.
Perencanaan didalam mengelola dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan selalu melibatkan semua lembaga yang ada di kelurahan dan  masyarakat  untuk  melakukan  musyawarah  terkait  pemberian  informasi  mengenai pengelolaan  DAU  tambahan.  Pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kelurahan  terkait pengelolaan  dana  alokasi  umum  (DAU)  tambahan  yaitu  pemerintah  biasanya  setiap  ada kegiatan  akan  diinformasikan  ke  setiap  kepala  lingkungan  dan  tokoh  masyarakat  mengenai kegiatan apa saja yang akan dikerjakan serta berapa anggaran yang diperlukan.
Dari segi kejelasan dan kelengkapan informasi, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa  di  dalam  memberikan  informasi,  pemerintah  kelurahan  memberitahu  kepada  semua lembaga  yang  ada  dengan  bermusyawarah  guna  menentukan  apa  yang  akan  dilakukan  di Kelurahan  Kelayu  Selatan.  Akan  tetapi  Pemerintah  Kelurahan  Kelayu  Selatan  belum menyediakan banner atau pamflet di Kantor Lurah Kelayu Selatan. Oleh karena itu, mengenai indikator transparansi yaitu kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai dana alokasi umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kelayu Selatan dapat dikatakan sudah transparan.
c. Keterbukaan Proses
Berdasarkan  pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik  yang  menyatakan  badan  publik  wajib  menyediakan  informasi  publik  yang akurat,  benar  dan  tidak  menyesatkan.  Seluruh  masyarakat  berhak  mengetahui  proses pengelolaan  dana  kelurahan  secara  terbuka  dan  menyeluruh.  Pentingnya  keterbukaan  proses dalam  pengelolaan  dana  kelurahan,  pemerintah  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana kelurahan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi  yang  dapat  membingungkan  masyarakat.  Hak  masyarakat  dalam  memperoleh informasi merupakan hak konstitusional karena sudah ada undang-undang yang mengatur hal
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
tersebut  dan  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  harus  terpenuhi. Keterbukaan  proses  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kelurahan  Kelayu  Selatan  senantiasa mengundang para pemangku kelurahan dan tokoh melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan  (LPMK)  sebelum  penggunaan  dana  untuk  menentukan  prioritas  pembangunan kelurahan melalui rapat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).
Untuk  mengukur  tindakan  transparansi  dapat  dilihat  dari  keterbukaan  proses,  dimana pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan dalam memberikan informasi terkait pengelolaan dana alokasi  umum  (DAU)  tambahan  sudah  cukup  terbuka  jika  masyarakat  ingin  mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.
Pengawasan  yang  dilakukan  dalam  mengelola  dana  alokasi  umum  terkait  keterbukaan proses akan diawasi oleh lurah dan semua lembaga yang ada di kelurahan serta masyarakat juga ikut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana alokasi umum tambahan (DAU) di  Kelurahan Kelayu Selatan.   Dengan  adanya keterlibatan masyarakat  dalam proses penyusunan  anggaran,  maka  itu  akan  membantu  aparatur  kelurahan  untuk  mengetahui keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  itu  akan  menumbuhkan  kepercayaan  kepada pemerintah kelurahan. Keterbukaan proses transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan  informasi  yang  terkait  dalam  aktifitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada pihak  yang  membutuhkan  yaitu  masyarakat.  Dari  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari narasumber mengenai keterbukaan proses dalam pengelolaan dana kelurahan oleh pemerintah Kelurahan  Kelayu  Selatan  dapat  dikatakan  sudah  terbuka.  Dapat  dilihat  dari  bagaimana pemerintah kelurahan selalu mengajak semua anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dan kepala lingkungan untuk bermusyawarah mengenai penggunaan dana kelurahan.

## d. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi
Kerangka  regulasi  yang  menjamin  transparansi  sangat  penting  bagi  suatu  pemerintahan dimana  dengan  adanya  regulasi  memudahkan  terciptanya  ketertiban,  sehinggamenciptakan kondisi  yang  aman  dan  tentram.  Regulasi  bukan  hanya  menyangkut  satu  aspek  kehidupan, tetapi  seluruhnya  yang  berkaitan  kehidupan  bermasyarakat.  Hasil  suatu  tatanan  masyarakat, dapat berkembang, dan terus maju, serta hidup sejahtera. Pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan yang membangun rumah isolasi  bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari luar negeri dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat setempat terhadap pemerintah terkait pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Kelurahan  Kelayu  Selatan,  pemerintah  kelurahan menggunakan  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  dan  petunjuk  teknis  (juknis).  Petunjuk pelaksanaan  merupakan  kegiatan  mempersiapkan  bagaimana  suatu  pekerjaan  akan dilaksanakan  untuk  memperoleh  sasaran  dan  tujuan  yang  diinginkan.  Adapun  tujuan  dari petunjuk  teknis  (juknis)  yaitu  untuk  digunakan  sebagai  panduan  supaya  tercapai  kesamaan pengertian  dan  tindakan  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  pemeriksaan  keuangan. Pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kelurahan  Kelayu  Selatan  dalam membuat  laporan  pengelolaan  dana  alokasi  umum  tambahan  selalu  dibuat  setiap  selesai menggunakan  dana  kelurahan  tersebut  yang  kemudian  akan  diserahkan  dan  diperiksa  oleh auditor-auditor dari inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dari  hasil  penelitian  didapat  pengelolaan  dana  kelurahan  oleh  Pemerintah  Kelurahan Kelayu  Selatan  sudah  sesuai  dengan  regulasi  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  disimpulkan bahwa Kelurahan Kelayu Selatan sudah transparan dalam proses pengelolaannya dapat dilihat dari pemerintah kelurahan yang mengelola dana kelurahan untuk pembangunan rumah isolasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.

## 4. KESIMPULAN
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tahun 2022, maka dapat dikemukakan simpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Transparansi  pengelolaan  DAU  tambahan  dlilihat  dari  ketersediaan  dan  aksesibilitas dokumen,bahwa  informasi  dana  kelurahan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  kelurahan  cukup terbuka  kepada  masyarakat  dengan  menyediakan  dokumen  mengenai  dana  alokasi  umum (DAU)  tambahan  tersebut  yaitu  RAB  (rencana  anggaran  biaya)  dimana  RAB  tersebut tergantung dari volume suatu kegiatan berapa yang dibutuhkan di masing-masing lingkungan yang ada di Kelurahan Kelayu Selatan.
2. Transparansi  pengelolaan DAU tambahan dilihat dari kejelasan dan kelengkapan informasi, bahwa  anggaran  dana  kelurahan  sudah  cukup  baik  karena  pihak  pemerintah  kelurahan memberikan penjelasan mengenai transparansi DAU tambahan dengan jelas serta terdapat pula mading khusus yang memuat transparansi penggunaan dana alokasi umum (DAU) tambahan tersebut.
3. Transparansi  pengelolaan  DAU  tambahan  dilihat  dari  keterbukaan  proses  bahwadalam mengelola dana kelurahan, pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan sudah dilaksanakan dengan baik  dibuktikan  dengan  pemerintah  kelurahan  melibatkan  semua  yang  ada  di  organisasi pemerintahan tersebut yaitu dengan mengundang para pemangku kelurahan dan tokoh melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).
4. Transparansi  pengelolaan  DAU  tambahan  dilihat  dari  kerangka  regulasi  yang  menjamin transparansi,  bahwapemerintah  Kelurahan  Kelayu  Selatan  dalam  mengelola  dana  kelurahan sudah jelas dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), akan tetapi pada tahun 2021 program sarana dan prasarana tidak ada karena dana kelurahan tersebut difokuskan untuk penanggulangan Covid-19.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Coryanata,  Isma.  (2007).  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  Transparansi  Kebijakan Publik  Sebagai  Pemoderating  Hubungan  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  (APBD).  Makalah  disajikan  pada  Simposium  Nasional Akuntansi X. Unhas. Makassar.
Kristianten. (2006).Transparansi Anggaran pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. (2007). Qualititive Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2008.
P.  Loina  Lalolo.  K.  (2003).  Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabiitas,  Transparansi  dan Partisipasi. Jakarta.
Sugiyono.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Unutk  penelitian  yang  bersifat:  eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.
Sarundajang, S.H. (2005). Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Werimon,  Simson,  dkk.  (2007).  Pengaruh  Partisipasi  Dan  Transparansi  Kebijakan  Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran  Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X. Hlm. 1-22.