https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN VILLAGE OWNED ENTERPRISES
Kaisa Tri Prawiswati * , Kalvin Edo Wahyudi Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Koresponden email: kaisaatri02@gmail.com

## ABSTRAK
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan pada potensi dan kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa Wage tentunya sangat memerlukan sebuah acuan dalam mengelola usahanya yang  dalam  hal  ini  bisa  mengacu  pada Good  Corporate  Governance .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis mengenai  penerapan Good  Corporate  Governance pada  BUM  Desa  Wage.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan dari penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Wage, Pengurus dan Pengawas BUM  Desa  Wage,  serta  Masyarakat  Desa  Wage.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan pengumpulan  dokumen.  Analisa  data  penelitian  ini  menggunakan  analisa  data  interaktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  pengelolaan  BUM  Desa  Wage  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  dijalankan  sesuai  dengan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance .  Pada  prinsip transparency, penyampaian  informasi  dilakukan  secara jelas, dan akurat. Accountability , adanya rincian tugas dan wewenang yang jelas, kompetensi kerja. Responsibility, adanya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  memiliki  tanggungjawab  sosial  kepada  masyarakat. Independency, tidak adanya dominasi dari pihak luar dan dalam. Fairness , memberikan perlakuan yang adil dan wajar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang terlibat. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut bahwa Good Corporate Governance pada BUM Desa Wage telah dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam penerapannya masih terdapat sedikit kendala.
Kata kunci : Good corporate governance ; BUM Desa; Desa Wage

## ABSTRACT
Village-Owned Enterprises (BUM Desa) Wage is business entity formed based on the potential and needs of village communities. BUM Desa Wage certainly really needs a reference in managing its business, which in this  case can refer  to  Good  Corporate  Governance.  This  research  aims  to  analyze  the  implementation  of  Good  Corporate Governance at BUM Desa Wage. This research uses descriptive qualitative research methods. The informants for this research consisted of the Wage Village Head, Wage Village BUM Management and Supervisors, and the Wage Village Community. Data collection techniques through interviews, observation and document collection This research data analysis uses interactive data analysis. The results of the research show that the management of BUM Desa Wage Sidoarjo  Regency  has  been  carried  out  in  accordance  with  the  principles  of  Good  Corporate  Governance.  In  the principle  of  transparency,  the  delivery  of  information  is  carried  out  clearly  and  accurately.  Accountability,  clear details of duties and authority, work competency. Responsibility, compliance with the law and social responsibility to society.  Independence,  the  absence  of  domination  from  outside  and  inside  parties.  Fairness,  providing  fair  and reasonable treatment, as well as providing equal opportunities to the parties involved. Based on the results of this research,  Good  Corporate  Governance  at  BUM  Desa  Wage  has  been  implemented  well,  although  in  its implementation there are still a few obstacles.
Keywords: Good corporate governance; BUM Desa; Desa Wage

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  suatu proses yang berkesinambungan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wakhid, 2016).  Tujuan  pembangunan  nasional  adalah menjadikan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Pembangunan  tidak  hanya  dilakukan  secara  sen- tralisasi  atau  terpusat  tetapi  pembangunan  juga dilakukan  secara  desentralisasi.  Pembangunan secara  desentralisasi  dilakukan  untuk  menelusuri dan  mengembangkan  suatu  potensi  sumber  daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada  di  suatu  daerah.  Selain  itu,  adanya  pemba-
ngunan secara desentralisasi juga dapat  membuka akses bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya secara mandiri.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  yang berwenang  untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri. Desa sebagai garda depan dalam kemajuan Indonesia (Setiawan & Bharata, 2022). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong pening- katan  perekonomian  desa,  salah  satunya  yaitu melalui program pembangunan Badan Usaha Milik Desa  (BUM  Desa).  BUM  Desa  sebagai  badan usaha  yang  dibentuk  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  yang
bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perekonomian masyarakat desa.
Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten penya- ngga  Ibukota  Provinsi  Jawa  Timur,  yaitu  Kota Surabaya dan merupakan daerah yang berkembang pesat.  Secara  administratif  Kabupaten  Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 31 Kelurahan, dan 322 Desa.  Dari  banyaknya  jumlah  desa  tersebut,  akan tetapi  tidak  semua  desa  di  Kabupaten  Sidoarjo memiliki BUM Desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD) Sidoarjo,  jumlah  BUM  Desa  yang  terdata  di Kabupaten Sidoarjo hingga bulan September 2023 sebanyak  263  BUM  Desa.  Dari  jumlah  tersebut terdiri  dari  3  kategori  BUM  Desa,  yaitu  dalam kategori  maju  sebanyak  61  unit,  kategori berkembang sebanyak 70 unit, dan kategori pemula sebanyak  132  unit  (radarsidoarjo.jawapos.com, 2023).  Dengan  adanya  BUM  Desa  disetiap kabupaten  atau  kota  dapat  menjadi  pilar  kegiatan ekonomi di desa. Adapun klasifikasi BUM Desa di Kabupaten  Sidoarjo,  khusunya  di  Kecamatan Taman dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel  1 .  Klasifikasi  BUM  Desa  Berdasarkan Kategori
Kecamatan Desa Nama BUM Desa Kategori Taman Kramat- jegu Maju Sejahtera Kramat- jegu Pemula Taman Trosobo Trosobo sukses Pemula Taman Sidodadi Sidodadi Makmur Berkem- bang Taman Bringin- bendo Maju Jaya Makmur Bringin- bendo Berkem- bang Taman Sambi Bulu Sambi Madu Maju Taman Krem- bangan Bhineka Jaya Krem- bangan Pemula Taman Jemundo Mandiri Sentosa Berkem- bang Taman Sadang Anugrah Berkem- bang Taman Bohar Raharja Pemula Taman Wage Wage Bersinar Maju Taman Kedung- turi Surya Sejahtera Kedung- turi Berkem- bang
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa  Wage  adalah  salah  satu  desa  yang  memiliki BUM  Desa  berkategori  maju.  BUM  Desa  Wage dibentuk  berdasarkan  potensi  dan  kebutuhan masyarakat  desa,  serta  juga  dilandasi  oleh Keputusan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) Nomor: 06/BPD/V/2019 tanggal 4 April 2019 yang kemudian  disahkan  dalam  bentuk  Peraturan  Desa Nomor  06  Tahun  2019  tanggal  3  Mei  2019  oleh Kepala  Desa  Wage,  yaitu  Bambang  Heri.  BUM Desa  Wage  kerap  kali  meraih  suatu  penghargaan. Sebagai  desa  yang  berhasil  membangun  BUM Desa.  Desa  Wage  sendiri  juga  mempunyai  bebe- rapa  prestasi  yang  membanggakan.  Pada  tahun 2019  Desa  Wage  mendapatkan  juara  3  dalam Lomba  Desa  Melangkah  Kabupaten  Sidoarjo. Dengan memperoleh penghargaan dalam program tersebut,  Desa  Wage  diharapkan  dapat  mewujud- kan  desa  yang  produktif,  mandiri,  dan  berdaya saing,  sehingga  dapat  menjadi  salah  satu  desa percontohan nasional. Kemudian pada tahun 2022, BUM Desa Wage juga memperoleh juara 1 Lomba Obyek  Wisata  Kabupaten  Sidoarjo  (Fitriana  & Eprilianto, 2022).
Adanya  beberapa  penghargaan  tersebut  me- nunjukkan  keberhasilan  dan  perkembangan  yang lebih  baik  atas  pengelolaan  unit  usaha  oleh  BUM Desa  Wage.  BUM  Desa  Wage  memiliki  2  unit usaha  yang  dikelola,  yaitu  Pertama,  unit  usaha taman budaya Lapangan Dewata. Adapun dari unit usaha  yang  dikelola  tersebut  kegiatan  yang  di- laksanakan  atau  dihasilkan,  seperti  wahana  ber- main, parkiran, sewa stand bagi para pelaku usaha dan  sewa  tempat  hiburan.  Kedua,  unit  usaha  bina UMKM.  Adapun  dari  unit  usaha  yang  dikelola tersebut  kegiatan  yang  dilaksanakan  atau  dihasil- kan  yaitu  berupa  pinjaman  modal  usaha.  Dengan demikian, adanya unit usaha yang dikelola tersebut sesuai  dengan  tujuan  hadirnya  BUM  Desa,  yaitu menjadikannya  sumber  perekonomian  baru  bagi masyarakat desa.
Dalam pengelolaan BUM Desa Wage diperlu- kan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  atau  lebih dikenal  dengan  istilah Good  Corporate  Gover- nance supaya  terhindar  dari  kecurangan  oknum tertentu  yang  mengambil  keuntungan  untuk  ke- pentingan  individu. Good  Corporate  Governance sebagai suatu sistem yang  mengatur  dan  mengen- dalikan  perusahaan  untuk  memberikan  nilai  tam- bah  bagi  seluruh stakeholder (Manossoh,  2016). Adanya Good Corporate Governance tersebut ber- tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  praktik-praktik tidak  sehat,  mendorong  transparansi  perusahaan, dan memaksimalkan kinerja.
Seluruh potensi yang dimiliki oleh BUM Desa harus  dikelola  dengan  baik  agar  dapat  terus  ber- kembang  dan  dapat  mendorong  perekonomian semakin  maju  dengan  pesat.  Dengan  demikian,
Good  Corporate  Governance dapat  dijadikan  se- bagai acauan dalam pengelolaan BUM Desa yang baik.  Penerapan Good  Corporate  Governance ke dalam  lingkungan  suatu  perusahaan  pemerintah, salah satunya BUM Desa Wage dapat meningkat- kan  perekonomian  masyarakat  desa.  Semakin tinggi penerapan Good Corporate Governance dal- am BUM Desa Wage diharapkan akan membantu dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  de- sa. Dengan adanya hal tersebut menjadikan penulis ingin  menganalisis  mengenai  penerapan Good Corporate Governance pada BUM Desa Wage.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penggunaan  metode  tersebut  untuk  menjelaskan secara  sistematis  dan  akurat  fakta  ataupun  subjek yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini,  sumber  data yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder.  Kemudian,  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yakni berupa  wawancara,  observasi  dan  pengumpulan dokumen.  Teknik  penentuan  informan  meng- gunakan teknik purposive dan snowball , sehingga informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Desa Wage, Pengawas dan pengurus BUM Desa Wage, serta Masyarakat Desa Wage.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  menurut  Miles,  et.  al  yang  dikutip oleh  (Fiantika,  et.  al.,  2022)  terdiri  dari  beberapa langkah  sebagai  berikut:  pengumpulan  data,  kon- densasi data, penyajian data, dan penarikan kesim- pulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meng- gunakan  teknik  triangulasi.  Teknik  triangulasi tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu triangulasi sum- ber, teknik, dan waktu (Hardani et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Good  Corporate  Governance pada  Badan Usaha Desa (BUM Desa) Wage Kabupaten Sidoar- jo dapat dilihat dengan menggunakan teori prinsip- prinsip Good Corporate Governance menurut Or- ganization  for  Economic  Cooperation  and  Deve- lopment (OECD) yang dikutip oleh (Kusmayadi, et al.,  2015)  yang  terdiri  dari  5  aspek,  yaitu  : tran- sparency,  accountability,  responsibility,  indepen- dency, dan fairness.
Berdasarkan hasil penelitian 5 aspek prinsip- prinsip Good Corporate Governance dapat diurai- kan sebagai berikut :

## Transparency
Dalam  prinsip  ini,  BUM  Desa  harus  dapat menyampikan  informasi  secara  jelas,  akurat,  dan tepat  waktu  kepada  pihak  yang  berkepentingan. Informasi yang diungkapkan tersebut dapat berupa keadaan  keuangan,  kinerja  keuangan  dan  penge- lolaan  BUM  Desa.  BUM  Desa  Wage  telah
menyampaikan  informasi  secara  jelas  dan  akurat, yaitu  dengan  membuat  laporan  pertanggung- jawaban. Laporan tersebut berisi tentang anggaran yang  dikelola.  Laporan  disampaikan  secara  tepat waktu  yaitu,  setiap  satu  tahun  sekali  melalui musyawarah  desa  dengan  melibatakan  seluruh pihak  yang  berkepentingan,  seperti  komisaris, pengawas,  hingga  perwakilan  tokoh  masyarakat. Selain  laporan  pertanggungjawaban,  BUM  Desa Wage  juga  telah  membuat  laporan  triwulan  yang dilaporkan  setiap  tiga  bulan  sekali.  Laporan triwulan  dilaporkan  secara  berkala  kepada  kepala desa  selaku  penasihat  BUM  Desa  Wage.  Laporan triwulan yang dibuat oleh BUM Desa Wage untuk memberikan  informasi  yang  jelas  dan  terperinci terkait penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Dengan  demikian,  adanya  keterbukaan  anggaran tersebut  dapat  meningkatkan  suatu  kepercayaan terhadap BUM Desa Wage. Hal ini sesuai dengan pernyataan  dari  Ana  &  Ga  (2021)  yang  men- jelaskan  bahwa  pengelolaan  BUM  Desa  harus transparan  agar  usaha  yang  dijalankan  bisa  men- dapatkan kepercayaan.
Dalam prinsip transparansi, BUM Desa Wage juga  harus  mampu  menyediakan  informasi  yang mudah  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  desa. Adapun  informasi  tersebut  berupa  layanan  ope- rasional,  unit-unit  yang  dikelola,  hingga  profil BUM Desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Hamid  &  Hulinggi  (2023),  transparansi  dapat diwujudkan  dengan  keterbukaan  informasi  terkait organisasi  yakni  yang  dapat  disediakan  dengan mudah  dan  dapat  diakses  oleh  komponen  mas- yarakat.
Pada  era  digital,  seluruh  informasi  yang  di- butuhkan  harus  dapat  diakses  dengan  mudah. Dalam  penyediaan  informasi  BUM  Desa  Wage belum  dilakukan  secara  optimal  kepada  masya- rakat.  Tidak  semua  masyarakat  mengetahui  infor- masi  terkait  BUM  Desa  Wage  tersebut.  Hal tersebut  dikarenakan  BUM  Desa  Wage  belum memiliki website ataupun media sosial yang dapat memberikan  akses  kepada  seluruh  masyarakat untuk  mengetahui  aktifitas,  layanan  operasional, dan  program  atau  unit  yang  dikelola  oleh  BUM Desa  tersebut.  Dalam  penyediaan  informasi  ter- sebut,  BUM  Desa  Wage  masih  dilakukan  secara tertulis  melalui  papan  pengumuman.  Dengan adanya  penyediaan  informasi  seperti  itu  memiliki kelemahan,  yaitu  penyampaian  informasi  yang terbatas  dan  penyebaran  informasi  yang  kurang luas.

## Accountability
Dalam  prinsip accountability ,  BUM  Desa Wage dituntut agar mempertanggungjawabkan ki- nerja yang dilakukan secara transparan dan wajar. Oleh  sebab  itu,  BUM  Desa  harus  dikelola  secara
benar dan terukur. Akuntabilitas pada BUM Desa Wage  dapat diwujudkan  dengan  adanya  kejelasan tugas,  fungsi,  dan  wewenang  guna  mencapai kinerja  badan  usaha  yang  berkelanjutan.  Dalam pengelolaan  BUM  Desa  Wage  terdapat  rincian tugas dari masing-masing pengurus yang jelas dan mudah  dipahami.  Hal  tersebut  karena  adanya struktur  organisasi  yang  telah  dibuat  BUM  Desa Wage,  sehingga  dapat  memberikan  tugas  dan tanggungjawab  yang  jelas  dan  lebih  rinci  kepada para pengurus BUM Desa Wage.
Selain  itu,  akuntabilitas  juga  dapat  diwujud- kan  dengan  adanya  kompetensi  kerja.  Dalam mengelola  BUM  Desa  Wage  juga  sangat  penting untuk  mempunyai  kompetensi  baik  dari  segi perilaku  maupun  intelektual.  Sebab  kompetensi tersebut  sebagai  keterampilan  yang  akan  men- dukung dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya kompetensi kerja yang dimiliki juga dapat meningkatkan kinerja BUM Desa Wage. Para pe- ngurus  BUM  Desa  Wage  telah  mempunyai  kom- petensi  kerja  yang  sesuai  dengan  tugas  dan tanggungjawab yang diberikan. Hal tersebut dapat diketahui  bahwa  Direktur  BUM  Desa  Wage  yang memiliki  latar  belakang  menjadi  pebisnis.  Kemu- dian,  Sekertaris  BUM  Desa  Wage  yang  banyak mengikuti organisasi dan pelatihan terkait adminis- trasi. Dan selanjutnya, ada Bendahara BUM Desa Wage yang sebelumnya juga sudah berpengalaman menjadi bendahara.
Dalam mewujudkan akuntabilitas, BUM Desa Wage  harus  dapat  menyampaikan  pertanggung- jawaban  atas  kinerja  yang  dilakukan  dan  sumber daya yang diberikan oleh pemerintah desa. Hal ini didukung  dengan  pernyataan  Sutedi  yang  dikutip dalam  Kelvianto  &  Mustamu  (2018),  yang  men- jelaskan  bahwa  setiap  aktivitas  yang  dilakukan harus  disampaikan  atau  diketahui  oleh  stake- holders, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk per- tanggungjawaban  dari  perusahaan  kepada  stake- holders. Berkaitan dengan hal tersebut BUM Desa Wage  telah  membuat  Laporan  Pertanggung- jawaban  (LPJ).  Adapun  tujuan  dibuatnya  laporan tersebut,  yaitu  untuk  menyampaikan  hasil  kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus BUM  Desa  Wage  selama  mengelola  BUM  Desa tersebut.
Pada  prinsip  akuntabilitas  juga  perlu  adanya sistem reward and punishment yang dapat memo- tivasi  para  pengurus  BUM  Desa  Wage  dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya reward ini sebagai bentuk penghargaan dan balas jasa kepada pengurus.  Sedangkan punishment sebagai  sanksi yang  diberikan  kepada  pengurus,  apabila  melaku- kan suatu kesalahan. Akan tetapi, BUM Desa Wage tidak  menerapkan  sistem reward  and  punishment tersebut . BUM  Desa  Wage  hanya  memberi  upah saja  secara  insentif  atau  secara  sukarela.  Dalam
pemberian  upah  tersebut  juga  sesuai  dengan anggaran yang telah ditentukan.

## Responsibility
Responsibility dipahami sebagai suatu bentuk kepatuhan  dalam  mengelola  BUM  Desa  terhadap peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Dalam pengelolaan  BUM  Desa  Wage  berpedoman  pada hukum  atau  aturan  yang  berlaku.  Pembuatan  dan penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  yang dilakukan oleh BUM Desa Wage telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).  Dalam  AD/ART  BUM  Desa  Wage dijelaskan  bahwa  setiap  tahunnya  pengurus  me- laporkan  pertanggungjawaban  pengelolaan  BUM Desa  kepada  penasehat.  Dengan  adanya  hal  ter- sebut  menunjukkan  bahwa  dalam  rangka  kepa- tuhan terhadap undang-undang yang berlaku, BUM Desa  Wage  telah  melaksanakan  dengan  baik  di mana dalam menjalankan aktivitas pengelolaannya berdasarkan pada AD/ART.
Selain  itu,  dalam  penerapan  prinsip  respon- sibilitas juga dapat diwujudkan dengan melakukan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar BUM Desa Wage. Hal ini sejalan dengan pernya- taan  dari  Kelvianto  &  Mustamu  (2018),  bahwa penerapan corporate  social  responsibility (tang- gung  jawab  sosial)  merupakan  salah  satu  wujud penerapan  dari  konsep Good  Corporate  Gover- nance sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap  masyarakat  dan  lingkungannya.  Dengan demikian,  adanya  tanggungjawab  sosial  yang dilakukan BUM Desa Wage sangatlah penting se- bagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar.  Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  dari Rendito,  et.al.,  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa dengan melakukan tanggung jawab sosial memiliki tujuan  untuk  mengedepankan  sikap  kepedulian sosial.
Berkaitan dengan adanya hal tersebut, bentuk tanggungjawab  sosial  terhadap  masyarakat  yang dapat  dilakukan  BUM  Desa  Wage,  yaitu  berupa pemberian  bantuan  sosial  (bansos).  BUM  Desa Wage telah menyisihkan dana untuk kegiatan sosial sesuai  yang  ada  di  SHU.  Dana  tersebut  dapat digunakan untuk pemberian bantuan sosial berupa sembako  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan. Dengan  adanya  bantuan  sosial  berupa  sembako tersebut  dapat  membantu  masyarakat  dalam memehuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Akan  tetapi, dalam  pembagian  bantuan  sosial  tersebut  belum dilakukan  secara  merata  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.  Sehingga,  hanya  sebagian  masya- rakat  yang  mendapatkan  bantuan  sosial  tersebut. Tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi tanggung jawab  sosial  BUM  Desa  Wage  juga  dapat  di- lakukan  dengan  menyediakan  fasilitas  berupa penyewaan stand-stand kepada masyarakat pelaku
usaha.  Dengan  adanya  stand-stand  tersebut  dapat mempermudah  masyarakat  untuk  berjualan  dan tentunya  juga  dapat  menjadikan  sebuah  peluang bagi  masyarakat  dalam  meningkatkan  perekono- mian.

## Independency
Independency dapat  dipahami  bahwa  agar masing-masing organ pada BUM Desa tidak dapat saling  mendominasi,  maka  BUM  Desa  harus  di- kelola  secara  mandiri.  Dalam  penerapan  prinsip independensi  ini,  para  pengurus  harus  bisa  men- jalankan  peran  dan  tugas  yang  dimilikinya  secara mandiri, tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang tidak  sejalan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang  berlaku. Berkaitan dengan adanya hal  tersebut  dalam  pengelolaan  BUM  Desa  Wage tidak  ada  yang  saling  mendominasi  dari  pihak dalam  pada  BUM  Desa  tersebut.  Para  pengurus BUM  Desa  Wage  telah  menjalankan  tugas  dan fungsi  yang  diberikan  sesuai  dengan  anggaran dasar dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan  Suwandi,  et.al  (2018)  yang  menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip independen, perusahaan harus  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ber- laku,  tidak  adanya  dominasi  dan  saling  bertang- gung  jawab,  sehingga  hal  tersebut  dapat  me- wujudkan  sistem  pengendalian  internal  yang efektif  dan  kegiatan  perusahaan  dapat  berjalan dengan lancar.
BUM Desa Wage juga telah mampu bertahan agar  tidak  terdominasi  oleh  pihak  luar.  Dalam pengambilan  sebuah  keputusan  BUM  Desa  Wage dilakukan  melalui  musyawarah  desa  (Musydes) dengan  melibatkan  seluruh  pihak  yang  berkepen- tingan,  seperti  penasihat  hingga  pengawas.  Akan tetapi,  apabila  keputusan  yang  diambil  tersebut tidak terlalu besar, maka hanya dilakukan melalui forum  internal  saja  dengan  melibatkan  para pengurus BUM Desa Wage. Hal ini sejalan dengan pernyataan  dari  Kelvianto  &  Mustamu  (2018), yang menjelaskan bahwa perusahaan harus mampu terhindar  dari  adanya  dominasi  oleh  pihak  lain, serta bebas dari benturan kepentingan atau tekanan apapun,  sehingga  pengambilan  keputusan  dapat dilakukan secara obyektif.
BUM  Desa  juga  dapat  dikatakan  mandiri apabila  dalam  pengelolaannya  tidak  bergantung kepada pihak lain dan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan  Asli  Desa  (PADes).  Pernyataan  ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Widiawati, et. al.,  (2023),  kemandirian  ekonomi  terjadi  apabila suatu  lembaga  mampu  memenuhi  kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Dalam pengelolaan  BUM  Desa  Wage  tidak  bergantung kepada  dana  dari  desa,  biaya  operasional  yang digunakan oleh BUM Desa Wage dari pendapatan
BUM  Desa  Wage  sendiri.  Meskipun,  kontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  masih minim, akan tetapi BUM Desa Wage sudah dapat berkontribusi dalam peningkatkan terhadap Penda- patan Asli Desa (PADes).

## Fairness
Dalam prinsip Fairness BUM Desa Wage te- lah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat secara  wajar,  adil  dan  tidak  membeda-bedakan berdasarkan  status  sosial.  Misalnya,  dalam  hal penyewaan stand, BUM Desa Wage telah memberi harga yang sama kepada masyarakat pelaku usaha yang ingin menyewa stand, BUM Desa Wage juga telah memberikan pinjaman modal dengan nominal yang sama kepada masyarakat pelaku usaha dan hal itu  juga  sesuai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan, serta  BUM  Desa  Wage  telah  memberikan  pela- yanan dengan menjual tiket wahana dengan harga yang sewajarnya kepada masyarakat.
Tidak hanya itu BUM Desa Wage juga telah memberikan  pelakuan  yang  wajar  kepada  seluruh pihak  yang  terlibat  berdasarkan  manfaat  dan kontribusi  yang  diberikan  kepada  BUM  Desa. Misalnya  dalam  pemberian  hak  kepada  pengurus berupa  upah.  Dalam  pemberian  upah  BUM  Desa Wage dilakukan dengan wajar. Upah yang diberi- kan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan itu juga  sesuai  presentase  dari  SHU  yang  sudah ditetapkan di AD/ART.
Dalam pelaksanaan prinsip ini, seluruh pihak yang terlibat dalam BUM Desa Wage harus diberi- kan  kesempatan  yang  sama  untuk  menyampaikan pendapatnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan dari  Sari  (2020),  yang  menjelaskan  bahwa  tidak hanya  perlakuan,  tetapi  perusahaan  juga  harus memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  pihak yang  terlibat  secara  adil  dan  wajar.  Berkaitan  de- ngan  hal  tersebut  BUM  Desa  Wage  telah  mem- berikan wadah atau tempat untuk masyarakat atau pihak  yang  berkepentingan  dalam  menyampaikan masukan dan sarannya. BUM Desa Wage bekerja- sama  dengan  RT/RW  untuk  menampung  seluruh aspirasi  masyarakat.  Selanjutnya,  aspirasi  masya- rakat  tersebut  dibahas  lewat  forum  diskusi  ber- sama.  Dengan  adanya  hal  tersebut  berguna  untuk kemajuan dari BUM Desa Wage itu sendiri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat disimpulkan  bahwa Good  Corporate  Governance pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Pertama,  pada prinsip transparency BUM  Desa  Wage  telah  me- nyampaikan  informasi  dengan  jelas  dan  akurat. Hanya  saja  dalam  penyediaan  informasi  masih dilakukan  secara  tertulis  belum  menggunakan media  digital,  baik  melalui  media  sosial  ataupun
website yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.  Kedua,  pada  prinsip accountability . Meskipun  BUM  Desa  Wage  tidak  menerapkan sistem reward and punishment . Akan tetapi, bebe- rapa  bentuk  perwujudan  dari  prinsip  akuntabilitas sudah  dilakukan  secara  optimal.  Ketiga,  pada prinsip responsibility . Adanya kepatuhan terhadap hukum  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  serta adanya tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh BUM Desa Wage terhadap masyarakat. Keempat, pada  prinsip independency .  Dalam  pengelolaan BUM  Desa  Wage  tidak  bergantung  kepada  dana dari desa serta BUM Desa Wage mampu bertahan dari  dominasi  pihak  luar  dan  dalam.  Dan  kelima, pada prinsip fairness . Adanya perlakuan yang adil dan  wajar  oleh  BUM  Desa  Wage,  serta  adanya pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan masukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ana,  A.  T.  R.,  &  Ga,  L.  L.  (2021).  Analisis Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus BUMDes INA HUK). Jurnal Akuntansi : Transparansi
Dan Akuntabilitas , 9 (1), 62–72. https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991
Akbar, I., Marta, A., & Zulkarnaini, Z. Kebijakan
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset
Desa. Jurnal Kebijakan Publik , 15 (1), 70-77. Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  the  Role  of  the Village  Business  Board  (Bumdes)  in Empowering the Community. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 281–286.
https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps//jkp.ejour nal.unri.ac.id
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa. (2021). DCC-SAPADESA-BUMDesa Berdasarkan Kabupaten; Klasifikasi BUMDesa. https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id Fiantika,  F.  R.,  et.  al.  (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
Fitriana,  E.  N.,  &  Eprilianto,  D.  F.  (2022).  Peran
Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Des)  Dalam Upaya  Memajukan  UMKM  Desa  di  Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Publika , 10 (4), 1201–1214. Hamid, S. Al, & Hulinggi, S. R. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  dalam  Meningkatkan  Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo. Jambura Journal  of  Community  Empowerment,  4 (1), 159–180.
Hardani, et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
Hasan,  A.,  &  Gusnardi.  (2018). Optimalisasi Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Desa  dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan  Pembangunan  Perekonomian .
Pekanbaru:  Fakultas  Ekonomi  &  Bisnis Universitas Riau.
Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di  Desa  Purwasari  Kecamatan  Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu
Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa  (JIPSK) ,
7 (2), 99–108.
Indah,  T.  M.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2022).  Peran
Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Danau Timbang  Bunga  Pengantin  Di  Kabupaten Kuantan Singingi. Ministrate: Jurnal Birokrasi  dan  Pemerintahan  Daerah , 4 (1),
59-73.
Kelvianto,  L.,  &  Mustamu,  R.  H.  (2018).
Implementasi Prinsip-Prinsip Good
Corporate Governance Untuk Keberlanjutan
Usaha  Pada  Perusahaan  Yang  Bergerak  Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu . Jurnal Agora,6 (2),1–7. https://media.neliti.com/media/publications/2 87187-implementasi-prinsip-prinsip-good- corpor-e6724f2f.pdf
Kusmayadi,  D.,  Rudiana,  D.,  &  Badruzaman,  J.
(2015). Good  Coorporate  Governance . Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance untuk  Meningkatkan  Kualitas Laporan Keuangan . Bandung: Norlive Kharisma Indonesia.
Nermoriati,  N.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2022). Pengembangan Potensi Wisata Pantai Jai-Jai Raok  Oleh  Bumdes  di  Desa  Padang Tanggung Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (24), 328-336.
Rendito,  Hermawan,  D.,  &  Meutia,  I.  F.  (2020).
Analisis Good Corporate Governance Dalam Transformasi  Digitalisasi  Perbankan  (Studi Pada  Aplikasi  Pelayanan  “Pemda  Online” Bank  Pembangunan  Daerah  Lampung). Administrativa:  Jurnal  Birokrasi,  Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2 (2), 147–159.
Sari,  A.  N.  (2020).  Aplikasi  Prinsip Good Corporate  Governance Dalam  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Kencana  Mukti
Desa Puro Kecamatan Karangmalang
Kabupaten  Sragen. Jurnal  Ilmu  Politik  Dan
Pemerintahan, 9 (4), 222–234.
Sari,  I.  P.,  &  Ekaputri,  R.  A.  (2019).  Bumdes  Di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi Masyarakat. Convergence:  The  Journal  of Economic Development , 1 (1), 55–69.
Septiawan,  B.,  Masrunik,  E.,  &  Sholikah,  S.  M. (2023).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDESA) Karya Bakti untuk Meningkatkan Good Coorporate Governance (GCG)  Di  Desa  Pojok  Kecamatan  Garum Kabupaten  Blitar. Indonesian  Journal  of Entrepreneurship & Startups, 1 (1), 11–32.
Setiawan, D., & Bharata, R. W. (2022). Tata Kelola Badan  Usaha  Milik  Desa  Dengan  Perspektif
Good Governance (Bumdes Sumber Sejahtera)  Di  Desa  Genito,  Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Transekonomika:  Akuntansi,  Bisnis  Dan Keuangan , 2 (6), 439–446.
Suwandi,  I.,  Arifianti,  R.,  &  Rizal,  M.  (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)  Pada  PT.  Asuransi  Jasa Indonesia  (JASINDO). Jurnal  Manajemen Pelayanan Publik , 2 (1), 45–54. https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559
Syofyan, E. (2021). Good Corporate Gorvernance (GCG) . Malang: Unisma Press. Wakhid,  A.  A.  (2016). Administrasi  dan Pembangunan  Nasional .  Bandar  Lampung: Harakindo.
Widiawati,  Widiyanti,  E.,  &  Permatasari,  P.
(2023).  Kemandirian  Unit  Usaha  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Mata  Bangsa Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian , 4 , 460–464.