## Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan
Dady Hendrawan, Hendrik Juk Abeth, Ayu Syaputri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
dady@stih-awanglong.ac.id Article Info Abstract Article History Received: April 29, 2018 Accepted: June 30, 2018 In Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of  Indonesia  it  is  stated  that;  "The  water  and  natural  resources contained  therein  shall  be  controlled  by  the  State  and  used  as much  as  possible  for  the  prosperity  of  the  people".  This  article clearly  regulates  the  relationship  between  the  State  and,  land, earth,  water  and  natural  resources  contained  therein  are controlled by the State, with the aim of the welfare of its people. Thus, the task of the State of Indonesia is not merely to provide legal protection, legal certainty and besides that there is a more fundamental task, namely to utilize all land and natural resources contained  therein  for  the  greatest  prosperity  of  the  people.  The birth  of  Law  No.  5  of  1960  concerning  Agrarian  Principles (hereinafter  referred  to  as  UUPA)  is  an  instrument  to  create prosperity  and  justice  for  all  spilled  Indonesians.  This  law  was born to abolish all laws and regulations which for nearly 350 years had  carried  out  massive  exploitation  of  the  land  and  natural resources contained therein.
Keywords: government authority; land acquisition; land
ABSTRAK
Dalam  pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  di  sebutkan bahwa  ; “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal ini secara jelas mengatur hubungan  antara  Negara  dengan,  tanah,  bumi,  air  dan  kekayaan    alam  yang  terkandung didalamnya  di  kuasai  oleh  Negara,  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  rakyatnya.  Maka dengan  demikian  tugas  dari  pada  Negara  Indonesia  bukan  hanya  semata-mata  untuk memberikan  perlindungan  hukum,  kepastian  hukum  serta  disamping  itu  ada  tugas  yang  lebih fundamental,  yakni  memanfaatkan  seluruh  tanah  dan  sumber  daya  alam  yang  tekandung didalamnya  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.      Lahirnya  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1960  Tentang  Pokok  Agraria  (yang  selanjutnya  akan  disebut  UUPA)  merupakan instrumen  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  seluruh  tumpah  darah Indonesia.  Undang-undang  ini  lahir  untuk  menghapus  segala  peraturan  perundang-undangan yang  selama  hampir  350  tahun  melakukan  eksploitasi  besar-besaran  terhadap  tanah  dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
Kata Kunci : kewenangan pemerintah; pengadaan tanah; pertanahan

## LATAR BELAKANG
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan. Oleh karena itu secara harfiah otonomi berarti peraturan  sendiri  atau  undang-undang  sendiri,  yang  selanjutnya  berkembang menjadi pemerintahan sendiri.
Menurut  Wayong,  “otonomi  daerah  sebenarnya  merupakan  bagian  dari pendewasaan  politik  rakyat  di  tingkat  lokal  dan  proses  menyejahterakan rakyat”,  sedangkan  menurut  Thoha,  otonomi  daerah  adalah  penyerahan sebagian  urusan  rumah  tangga  dari  pemerintah  yang  lebih  atas  kepada pemerintah  di  bawahnya  dan  sebaliknya  pemerintah  di  bawahnya  yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakannya.
Selain  itu,  pengertian  otonomi  daerah  menurut  Fernandes  adalah  pemberian hak,  wewenang,  dan  kewajiban  kepada  daerah  yang  memungkinkan  daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
Pengertian  otonomi  daerah  sering  disalahgunakan  atau  dipertukarkan penggunaannya  dalam  istilah  desentralisasi.  Secara  singkat  pengertian desentralisasi  mengandung  pengertian  adanya  pembentukan  daerah  otonom atau  penyerahan  wewenang  tertentu  kepadanya(daerah  yang  dibentuk)  oleh pemerintah  pusat.  Sementara  itu  otonomi  daerah  adalah  pemerintahan  oleh, dari dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara.
Pengaturan  otonomi  daerah  di  Indonesia  terletak  pada  undang-undang  yang sudah mengatur tentang pemerintahan daerah. Cikal bakal sudah dimulai pada tahun  1903  dengan  keluarnya Decentralizatie  Wet .  Pada  tahun  tersebut Pemerintah  Belanda  menetapkan Wethoudende  Decentralisatie  van  het Bestuur in Nederlands Indie .
Kemudian,  ketika  Indonesia  merdeka,  mulailah  masalah  pemerintahan  daerah diatur dengan undang-undang yang terus berganti, dan terakhir pengaturannya berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  Masing-masing  undang-undang  membawa  nuansa  tersendiri  yang berhubungan  erat  dengan  situasi  dan  tujuan  negara  pada  saat  itu,  terutama masalah  politik.  Dalam  menjalankan  kebijaksanaan,  menetapkan  dan melaksanakan, daerah harus memiliki wewenang.
Saat ini prinsip otonomi daeah yang digunakan adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan perwujudan otonomi yang  seluas-luasnya,  nyata  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan keseimbangan  hubungan  antar  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  prinsip  otonomi saat ini berdasarkan atas asas desentralisasi berkeseimbangan.

## METODOLOGI PENELITIAN
a.  Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.
b.  Bahan Hukum Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer yang meliputi Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok Agraria.Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Peraturan  Presiden  No  71 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
c.  Bahan Hukum dan Analisis
Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku perpustakaan,  majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang relevan dengan masalah yang dibahas .

## PEMBAHASAN

## a.  Pelimpahan Kewenangan Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah.
Pelimpahan  wewenang  oleh  pemerintah  kepada  pejabatnya  di  daerah untuk  pejabatnya  di  daerah  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  terinci  disebut dengan  dekonsentrasi.  Pada  dekonsentrasi  tersebut  wewenang  dilimpahkan oleh  pemerintah  pusat,  tetapi  wewenang  pengaturannya  masi  tetap  di  tangan mereka.
Dekonsetrasi  menciptakan  kesatuan  administrasi  atau  instansi  vertikal untuk mengemban perintah atasan. Kesatuan administrasi atau instansi vertikal tersebut  merupakan  bawahan  dari  pemerintah  pusat  sehingga  sesuatu  yang dilakukan  oleh  penerima  pelimpahan  kewenangan  (daerah  atau  instansi vertikal)  adalah  nama  pemberi  pelimpahan  kewenangan  (pemerintah  pusat) dalam  wilayah  yurisdiksi  tertentu.  Selain  itu  di  dalam  dekonsentrasi  juga  tidak terdapat  keputusan  yang  mendasar  atau  keputusan  kebijaksanaan  di  tingkat daerah.
Untuk  lebih  memudahkan  pemahaman  terhadap  beberapa  istilah  yang akan dibahas dalam bagian ini, berikut ini disajikan pengertian terhadap istilah- istilah di bawah ini.
1.  Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
2.  Daerah  otonom  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dan  sistem  Negara  Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia.
3.  Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.  Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintah  oleh  pemerintah kepada  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan  /atau  kepada  instansi vertikal di wilayah tertentu.
5.  Tugas  pembantuan  adalah  penugasan  dari  pemerintah  kepada  daerah dan/atau  desa  dari  pemerintah  provinsi  kepada  kabupaten/kota  dan/  atau desa  serta  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  untuk melaksanakan tugas tertentu.
Istilah  tersebut  juga  telah  memperoleh  materi  muatannya  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,  khususnya  pasal18  ayat  (2)  disebutkan  bahwa pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahanmenurut  asas  otonomi  daan  tugas pembantuan.  Dalam  ayat  (5)  disebutkan  bahwa  pemerintahan  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Pelaksanaan  yang  dilimpahkan  kepada  daerah  dalam  kerangka  otonomi daerah  adalah  pelaksanaan  hukum  tanah  nasional.  Hal  ini  ditegaskan  dalam Pasal  2  ayat  (4)  UUPA  bahwa  hak  menguasai  dari  negara,  pelaksanaannya dapat  dikuasakan  kepada  daerah-daerah  swatanra  dan  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan  pemerintah.  Sementara  itu  dalam  penjelasan    Pasal  2  UUPA disebutkan  bahwa  dengan  demikian  pelimpahan  wewenang  untuk melaksanakan  hak  penguasaan  dari  negara  atas  tanah  itu  dilakuan  dalam rangka tugas medebewind.
Berkaitan  dengan  kebijakan  otonomi  daerah,  wewenang  penyelenggaraan penataan  ruang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  yang mencakup  kegiatan  pengaturan,  pembinaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan penataan ruang di dasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.  Dengan  pendekatan  wilayah  administratif  tersebut,  penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional,  wilayah  provinsi,  wilayah  kabupaten,  dan  wilayah  kota,  yang  setiap wilayah tersebut merupakan subsistem menurut batasan administratif.

## b.  Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanahan
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yan.g sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintah  dan  urusan  pemerintahan  yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
Adapun  urusan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  meliputi  politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta
agama.  Sementara  itu,  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  bersama  antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan tersebut.
Urusan  pemerintahan  yang  dibagi  bersama  antar  tingkatan  dan/atau  susunan pemerintahan  (provinsi,  kabupaten/kota)  terdiri  atas  31  bidang  urusan pemerintahan  yang  meliputi  :  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum, perumahan,  penataan  ruang,  perencanaan  pembangunan,  perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak,  keluarga  berencana  dan  keluarga sejahtera,  sosial,  ketenagakerjaan  dan  ketransmigrasian,  koperasi  dan  usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan  olahraga,  kesatuan  bangsa  dan  politik  dalam  negeri,  otonomi  daerah, pemerintahan  umum,  administrasi  keuangan  daerah,  perangkat  daerah, kepegawaian  dan  persandian,  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa,  statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian.
Berikut kewenangan pemerintah pusat di bidang Pertanahan meliputi : 1.  Izin lokasi;
2.  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3.  Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4.  Penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk pembangunan;
5.  Penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah  serta  ganti  kerugian  dan santunan tanah untuk pembangunan;
6.  Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
7.  Penetapan tanah ulayat;
8.  Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
9.  Izin membuka tanah
10. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
Dalam  hal  penataan  ruang,  wewenang  pemerintah  pusat  dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :
1.  Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang  wilayah  nasional,  provinsi  dan  kabupaten/kota,  serta  terhadap pelaksanaan  penataan  ruang  kawasan  strategis  nasional,  provinsi,  dan kabupaten/kota;
2.  Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
3.  Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
4.  Kerjasama  pentaan  ruang  antarnegara  dan  pemfasilitasan  kerjasama penataan ruang antarprovinsi;
Wewenang pemerintah pusat dalam pelaksanaan penataan nasional meliputi :
1.  Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
2.  Pemanfaatan ruang wilayah nasional;
3.  Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;
Wewenang  pemerintah  pusat  dalam  pelaksanaan  penataan  ruang  kawasan strategis nasional meliputi :
1.  Penetapan kawasan strategis nasional;
2.  Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
3.  Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

## KESIMPULAN
Berkaitan  dengan  kebijakan  otonomi  daerah,  wewenang  penyelenggaraan penataan  ruang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  yang mencakup  kegiatan  pengaturan,  pembinaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan penataan ruang di dasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.  Dengan  pendekatan  wilayah  administratif  tersebut,  penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional,  wilayah  provinsi,  wilayah  kabupaten,  dan  wilayah  kota,  yang  setiap wilayah tersebut merupakan subsistem menurut batasan administratif.
Mencermati  ketentuan  Pasal  10  yang  mengatur  tentang  pembagian  urusan pemerintahan.  Dalam  ayat  (1)  dan  2(dua)  disebutkan  bahwa  pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang menjadi  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas    otonomi  dan  tugas pembantuan. Ketentuan pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4)  UUPA  yang  mengatakan  bahwa  hak  menguasai  dari  negara pelaksanaannya  dapat  dikuasakan  kepada  daerah-daerah  swatantra  dan masyarakat-  masyarakat  hukum  adat,  sekadar  diperlukan  dan  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  menurut  ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

## REFERENSI
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Presiden  No  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Ali Achmad Chomzah Hukum Agraria ( Pertanahan) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2004.
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang  pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya,  Djambatan,  Jakarta, 2005.
-------------------,  Hukum  agraria  Indonesia  Jilid  1  Hukum  Tanah  Nasional, Djambatan, Jakarta, 2007.