## AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
Erlina Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email : erlina_fshuin@yahoo.co.id

## Abstract
Limited liability company declared bankrupt does not necessarily stop and disperse but still exist as legal entity. In certain circumstances still exist running its  business  as  usual  limited  liability  company  does  not  happen  bankruptcy  and still  able  to  do  business  activity.  This  is  due  to  the  company  declared  bankrupt have  an  economic  value  (economic  value)  is  much  higher  than  the  value  of  the company's assets. Because the bankruptcy is actually destined for companies that have  negative  assets.  Nevertheless,  the  decision  to  continue  the  bankruptcy company  resulted  in  the  power  of  the  board  of  directors  in  a  limited  liability company.  However,  with  the  bankruptcy  statement,  the  debtor  by  law  lost  the right to control and manage his property which was inserted into the bankruptcy property as of the date of the decision of bankruptcy.

## Keywords: Limited Liability Company, Bankruptcy, Receiver

## Abstrak
Perseroan  terbatas  yang  dinyatakan  pailit  tidak  serta  merta  berhenti  dan bubar  melainkan  masih  eksis  sebagai  badan  hukum.  Dalam  keadaan  tertentu masih  eksis  menjalankan  usahanya  seperti  lazimnya  perseroan  terbatas  tidak terjadi  kepailitan  dan  tetap  dapat  melakukan  kegiatan  usahanya.  Hal  ini diakibatkan  perseroan  dinyatakan  pailit  mempunyai  nilai  ekonomis  (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan  sebenarnya  diperuntukkan  terhadap  perusahaan  yang  mempunyai  aset negatif.  Namun  demikian,  keputusan  untuk  melanjutkan  perseroan  pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya  pernyataan  pailit,  debitor  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai dan  mengurus  harta  kekayaannya  yang  dimasukkan    ke  dalam  harta  pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut.
Kata kunci : Perseroan Terbatas, Kepailitan, Kurator

## PENDAHULUAN
utusan  pailit  oleh  pengadilan  tidak  mengakibatkan  debitor  kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegh) pada  umumnya,  tetapi  hanya  kehilangan  kekuasaan atau  kewenangannya  untuk  mengurus  dan  mengalihkan  harta  kekayaannya  saja. Dengan  demikian,  debitor  tetap  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  misalnya menikah,  membuat perjanjian kawin, menerima hibah,  bertindak menjadi kuasa, dan  mewakili  pihak  lain.  Namun,  kepailitan  mengakibatkan  debitor  yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta  kekayaan  yang  telah  dimasukkan  kedalam  budel  harta  pailit. 1 Pembekuan hak  perdata  ini  diberlakukan  oleh  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  Tentang  Kepailitann  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (untuk selanjutnya  disebut  UU  Kepailitan)  terhitung  sejak  saat  keputusan  pernyataan pailit diucapkan.
Kepailitan tidak mengakibatkan debitor kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan itu  menyangkut  pengurusan  dan  pengalihan  harta  bendanya  yang  telah  ada. Apabila  menyangkut  harta  benda  yang  akan  diperolehnya,  debitor  tetap  dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda tersebut, namun tetap menjadi bagian dari harta pailit.
Putusan  pernyataan  pailit  mengakibatkan  mengubah  status  hukum seseorang  atau  suatu  badan  hukum  menjadi  tidak  cakap  melakukan  perbuatan hukum.  Sejak  putusan  penyataan  pailit  diucapkan  tindakan  pengurusan  dan pengalihan harta benda debitor menjadi wewenang dari kurator. Gugatan-gugatan hukum  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  berkenaan  dengan  harta  kekayaan debitor pailit tersebut harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Dengan kata lain, gugatan  menyangkut  harta  kekayaan  debitor  tidak  lagi  diajukan  kepada  debitor tetapi harus diajukan kepada kurator. Demikian pula sebaliknya gugatan terhadap pihak lain tidak lagi diajukan oleh debitor tetapi oleh kurator.
Kasus  PT.  Nikko  Securuties  vs  PT.  Gema  Widia  Statindo  Komputer. Dalam  kasus  tersebut  meskipun  gugatan  debitur  pailit  (Gema  Widia)  ditolak, status  debitur  yang  berada  dalam  keadaan  pailit  tidak  dijadikan  pertimbangan hukum.  Seharusnya,  sejak  diajukan  bukti  bahwa  debitur  telah  pailit,  otomatis gugatan  tersebut  ditolak.  Kecuali  gugatan  tersebut  diajukan  oleh  kurator.
1 Ahmad  Yani  dan  Gunawan  wijaya, Kepailitan (PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 1999),  h. 30.
P
Demikian halnya dalan kasus antara  PT. Exim  Leasing dan PT.  Itamaraya  Gold Industry. 2
Secara  hukum,  sejak  dinyatakannya  pailit  seketika  itu  juga  debitur  tidak memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Bahkan  pengadilan setempat mengabulkan sita jaminan yang dimintakan oleh debitor pailit terhadap harta  kekayaan  kreditur  yang  mengajukan  pailit.  Permasalahannya  adalah bagaimana  status  harta  perusahaan  akibat  adanya  putusan  kepailitan?  Apakah kepailitan membebaskan  debitor  yang  dinyatakan  pailit  dari  kewajibannya  untuk membayar utang-utangnya?

## PEMBAHASAN
Perseroan  terbatas  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan Naamlooze Vennootschap  (NV) dan  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan Limited  (Ltd) Company atau Limited  Liability  Company, ataupun Limited  (Ltd)  Corporation 3 . Perseroan  Terbatas  terdiri  dari  dua  kata,  perseroan  dan  terbatas.  Perseroan merujuk  pada  modal  yang  terbagi  atas  sero-sero  atau  saham-saham,  sedangkan terbatas  merujuk  pada  tanggung  jawab  pemegang  saham  yang  luasnya  hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya 4 .
Perseroan terbatas merupakan artificial legal person badan hukum buatan.
Artinya  dimata  hukum,  perusahaan  adalah  person  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban seperti layaknya manusia (human person) , yaitu sesuai dengan doktrin yang  diletakkan house  of  Lords dalam  putusan  Salomon  v  Salomon  &  Co.  Ltd.
Bahwa suatu perseroan adalah  person yang terpisah dari pemiliknya 5 .
Badan hukum menurut sifatnya, ada dua macam, yaitu ialah (1) korporasi (corporatie) dan  (2)  Yayasan (stiching). Korporasi  ialah  suatu  gabungan  orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri-suatu  personifikasi.  Korporasi  adalah  badan  hukum  yang  beranggota, tetapi  mempunyai  hak-kewajiban  sendiri  yang  terpisah  dari  hak  kewajiban anggota masing-masing.
2 Leo Faraytody, 2003, Jangan Tunggu Langit Runtuh . Hukumonline.com.:3
3 Munir Fuady, Perseroan Terbatas, Paradigma Baru (PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003), h. 1
4 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi (Kreasi Total Media : Yogyakarta), 2009, h. 1
5 Athur  Lewis,  alih  bahasa  Derta  Sri  Widowatie, Introductioan  to  Bisnis  Law  (Dasar- dasar Hukum Bisnis) (Nusa Media : Bandung, 2009), h. 46
Pengertian  Korporasi  ( corporation )  dalam Black’s  Law  Dictionary adalah 6 :
An  entity  (usu  a  business)  having  authority  under  law  to  act  a  single person distrinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; a group of succesion of persons estabilished in accordance  with  legal  rules  into  a  legal or  juristic  person  that  has  legal personality  distinct  from  the  natural  persons  who  make  it  up,  exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.
Berdasarkan  defenisi  tersebut  diatas  dapat  dilihat  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  korporasi  terdapat  pula  didalam  perseroan  terbatas.  sehingga korporasi adalah badan hukum Semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaannya  sendiri,  terlepas  dari  harta kekayaan  pemegang  sahamnya  dan  para pengurusnya.  Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya 7 .
Sebagai  badan  hukum,  perseroan  harus  memenuhi  unsur-unsur  badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Unsur- unsur  tersebut  adalah  organisasi  yang  teratur,  harta  kekayaan  sendiri,  melakukan hubungan  hukum  sendiri,  dan  mempunyai  tujuan  sendiri 8 .  Selain  itu  dalam undang-undang  secara  tegas  telah  ditentukan  bahwa  perseroan  terbatas  adalah badan hukum 9 .
Atribut  badan  hukum  hanyalah  ada  apabila  undang-undang  telah menentukan demikian. Untuk ini ada 2 (dua) teknik yang dilakukan oleh undang- undang.  Teknik  yang  pertama,  secara  tegas  undang-undang  menyatakan  bahwa suatu  badan  adalah  suatu  badan  hukum.  Teknik  yang  kedua  dengan  melihat karakteristik  yang  diberikan  oleh  suatu  ketentuan  undang-undang  atas  suatu badan 10 .
UUPT  sudah  jelas  menentukan  perseroan  terbatas  sebagai  suatu  badan hukum.  Namun,  keberadaan  status  badan  hukum  sebagai  subyek  hukum  mandiri
6 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary , 8 th edition, St Paul, West, 2004, hlm. 365
7 Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
8 Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja, Perseroan  Terbatas (PT  RadjaGrafindo  Persada, Jakarta, 2003), h. 8-9
9 Lihat Pasal I ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
10 Rudhi  Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas (Citra  Aditya  Bakti  : Bandung, 2001), h. 28
juga  harus  didasarkan  pada  persyaratan  formil.  Pada  perseroan  terbatas,  status badan  hukum  tersebut  ditentukan  pada  saat  perseroan  memperoleh  pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 11 . Hal tersebut memberikan implikasi sifat badan hukum  ( legal  personality) ,  pertama  yaitu  hak  mendahului  dari  kreditor  badan hukum  atas  harta  kekayaan  badan  hukum  pada  saat  pembubaran  badan  hukum dilakukan, kedua menunjukkan bahwa harta kekayaan badan hukum tersebut tidak dapat diambil dengan begitu saja oleh para pendirinya atau pemegang sahamnya.
Badan  hukum (rechtspersoon) ialah  suatu  badan  yang  dapat  mempunyai harta,  hak  serta  kewajiban  seperti  orang  pribadi. 12 Perseroan  terbatas  sebagai badan  hukum  memiliki  beberapa  ciri  substansif  yang  melekat  pada  dirinya: terbatasnya  tanggungjawab  pemegang  saham,  pemilik  saham  dapat  mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga, memiliki kekayaan sendiri, memiliki kewenangan kontraktual 13 .    Menurut  Subekti 14 badan  hukum  adalah  suatu  perkumpulan- perkumpulan  mempunyai  kekayaan  sendiri,  ikut  serta  dalam  lalu  lintas  hukum dengan  perantaraan  pengurusnya,  dapat  digugat  dan  dapat  juga  menggugat dimuka  hakim.  Relevan  dengan  pendapat  Chaidir  Ali  yang  menyatakan  badan hukum  memiliki  beberapa  ciri  substantif  yang  melekat  pada  dirinya,  yakni terbatasnya tanggungjawab, perpetual succession , memiliki kekayaan sendiri, dan memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri. 15 Karakteristik  badan  hukum  adalah  didirikan  oleh  orang,  mempunyai kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan  pendiri  atau  pengurusnya, mempunyai  hak  dan  kewajiban  terlepas  dari  hak  dan  kewajiban  pendiri  atau pengurusnya. 16
Badan hukum sebagai subyek hukum mandiri yang dipersamakan dengan individu  pribadi  (pribadi  hukum)  adalah  suatu  badan  yang  memiliki  harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum yang mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  mempunyai
11 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.Cit, 2003, hlm. 13
12 Rochmat  Soemitro, Penuntun  Perseroan  Terbatas  dengan  Undang-undang  Pajak Perseroan (PT Eresco Bandung : Jakarta, 1979), h. 36
13 David Kelly, et.al., Business Law , Cavendish Publishing Limited, London, 2002, hlm. 343-345
14 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Intermasa : Jakarta, 1989), h. 21
15 Chaidir Ali, Badan Hukum (Alumni : Bandung, 1987), h. 19
16 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum (Kencana  Prenada  Media  Group  : Jakarta, 2008), h.243
tanggung jawab dan memilik hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang 17 .
Sebagai badan hukum, perseroan terbatas bersifat independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri  Oleh karena itu, segala keuntungan  yang diperoleh dipandang  semata-mata  sebagai  perbuatan  badan  itu  sendiri.  Demikian  pula sebaliknya,  jika  terjadi  suatu  utang  atau  kerugian  dianggap  menjadi  beban perseroan  terbatas  sendiri  yang  dibayarkan  dari  harta  kekayaan  perseroan terbatas 18 .
Perseroan  terbatas  sebagai  badan  hukum  perdata 19 tujuan  utamanya mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba. 20 Pada hakikatnya suatu perseroan Terbatas memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai  suatu  badan  hukum  dan  kedua  sebagai  wadah  tempat  diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal. Hal ini terlihat jelas dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa:
Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Jelas  bahwa  Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu “artificial  person”, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, PT adalah suatu  subyek  hukum  yang  mandiri,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban,  yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban manusia.
Sebagai subyek hukum yang mandiri, maka keberadaan perseroan terbatas tidak bergantung dari keberadaan para pemegang saham, para anggota direksi, dan dewan  komisaris.  Pergantian  organ  perusahaan  tidak  mempengaruhi  keberadaan perseroan terbatas selaku “persona standi in judicio” . 21
17 Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi-sendi Hukum Perdata (CV Rajawali : Jakarta, 1983), h. 51
18 Rudhi Prasetya, Opcit , h. 9
19 Chaidir Ali, OpCit, h. 57-64
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006), h. 105
21 Chatamarrasjid, Menyingkap  Tabir  Perseroan  (Piercing  The  Corporateveil)  Kapita Selekta Hukum Perusahaan (PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000), h.25
Perseroan  Terbatas  adalah  suatu  bentuk  perseroan  yang  didirikan  untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham,  dalam  mana  para  pemegang  saham  (pesero)  ikut  serta  dalam mengambil  satu  saham  atau  lebih  dan  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum yang  dibuat  oleh  nama  bersama,  dengan  tidak  bertanggung  jawab  sendiri  untuk persetujuan-persetujuan  perseroan  (dengan  tanggung  semata-mata  terbatas  pada modal  yang  mereka  setorkan). 22 Pemisahan  harta  dari  para  pemegang  saham memberikan  konsekuensi  tanggung  jawab  yang  terbatas  dari  para  pemegang saham.  Tiap  pemegang  saham  hanya  menderita  kegian  sebesar  jumlah  yang ditanamkan dalam perseroan terbatas yang bersangkutan. 23
Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang terbagi  atas  saham-saham,  maka  secara  prinsip  pengurus  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  atas  harta  pribadinya,  jika  perseroan  yang  masih  ada, akan  dibagi  secara  seimbang  di antara  semua  kreditur.  Proses  inilah  yang  terjadi dan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## A. Kepailitan Perseroan Terbatas
Kepailitan  sering  dipahami  tidak  tepat  oleh  kalangan  umum.  Sebahagian orang  menganggap  kepailitan  sebagai  vonis  yang  merupakan  tindakan  kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan  atau  dihindari  sejauh  mungkin. 24 Lebih  lanjut  dijabarkan  bahwa kepailitan  secara apriori dianggap  sebagai  kegagalan  yang  disebabkan  karena kesalahan  debitur  dalam  menjalankan  usahanya  sehingga  menyebabkan  utang tidak  mampu  dibayar  sehingga  kepailitan  sering  diidentikkan  dengan penemplangan  utang  atau  penggelapan  terhadap  hak-hak  yang  seharusnya dibayarkan kepada kreditor.
Menurut  Munir  Fuady 25 pailit  atau  bangkrut  adalah  suatu  sitaan  umum atas seluruh harta debitur agar dicapai perdamaian antara debitur dan para kreditur agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Kepaiitan
22 C .S.T.Kansil 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I . PT Pradnya Paramita:Jakarta, hlm. 91
23 M.Manullang,  2002, Pengantar  Bisnis .  Gadjah  Mada  University  Press:Yogyakarta, hlm. 82
24 Hadi Subhan, 2008,, Hukum Kepailitan , Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana: Jakarta, hlm. 2
25 Munir Fuady 2002, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek) PT Citra Aditya Bakti:Bandung.hlm. 8
berarti  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  pailit  dalam  hal  ini  sangat berhubungan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya  yang  jatuh  tempo. 26 Dalam Black’s  Law  Dictionary, Henry Campbell  Black  menyatakan, bankrupt  is  the  state  or  condition  of  one  who  is unable to pay his debts as they are, or be become due.
Pada  dasarnya  pailit  merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitur  tidak mampu  untuk  melakukan  pembayaran-pembayaran  terhadap  utang-utang  karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress). Ketidak mampuan tersebut harus disertai  dengan  suatu  tindakan  nyata  untuk  mengajukan  baik  yang  dilakukan secara  sukarela  oleh  debitor  sendiri  maupun  permintaan  pihak  ketiga.  Kepailitan merupakan  sita  umum  atas  seluruh  harta  debitor  pailit,  baik  yang  telah  ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Syarat  utama  untuk  dapat  dinyatakan  pailit  bahwa  seorang  debitor mempunyai  paling  sedikit  2  (dua)  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  salah  satu utangnya  yang sudah jatuh waktu 27 . Pernyataan pailit ini dapat dimohonkan oleh salah  seorang  atau lebih  kreditor 28 ,  debitor  atau  pun jaksa  penuntut  umum  untuk kepentingan  umum.  Dalam  pengaturan  kepailitan  berangkat  dari  kepentingan kreditor  dan  debitor  sendiri  maupun  kreditor  lainnya.  Dalam  penjelasan  UU Kepailitan  dijabarkan  ada  bebarapa  faktor  yang  menjadi  dasar  pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:
a) Menghindari  perebutan  harta  debitor apabila  dalam  waktu  yang  sama ada beberapa debitor yang menagih piutangnya dari debitor;
b) Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut  haknya  dengan  cara  menjual  barang  debitor  tanpa memperhatikan kepentingan debitor dan para kreditor lainnya;
c) Menghindari  adanya  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.
Dasar  kepailitan  sebenarnya  bertitik  tolak  dari  Pasal  1131  KUHPerdata, yang menentukan bahwa:
segala  kebendaan  si  berutang,  baik  bergerak,  maupun  tak  bergerak,  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi jaminan bagi perikatan tersebut.
26 Gunawan Wijaya, 2002, Op.cit., hlm.11
27 Lihat penjelasan UUK Pasal 2 ayat (1)
28 Kreditor yang dimaksud adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen.
Konsekuensi  pasal  tersebut,  maka  sekalipun  tidak  diperjanjikan  dengan tegas,  perseroan  (debitor)  bertanggung  jawab  terhadap  segala  harta  dan  barang- barang  yang dimilikinya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Pertanggungjawaban  dari  perseroan  (debitor)  yang  diatur  dalam  pasal 1131  KUHPerdata  tersebut  diselesaikan  dengan  lembaga  kepailitan,  sebab lembaga  inilah  mempunyai  kompetensi    untuk  memeriksa  perkara-perkara tersebut.

## B.  Akibat Hukum Pernyataan Pailit suatu Perseroan Terbatas
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  kepailitan,  sekalipun  tidak  sama sekali  menghilangkan  kecakapan  untuk  bertindak,    mendekati  akibat  hukum terhadap  sesorang  yang  ditempatkan  dibawah  pengampuan.  Jika  perseroan  yang dinyatakan pailit, maka perseroan tidak biasa melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan  yang  membawa  akibat  hukum  yang  merugikan  harta  kekayaan perseroan.
Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan  dimasukkan  ke  dalam  harta  pailit.  Menurut  pasal  21  UUK,  Seluruh harta kekayaan  yang ada pada saat pernyataan pailit diputuskan, maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh debitor selama debitor berada dalam kepailitan.
Dengan  adanya  pernyataan  pailit,  debitor  demi  hukum  kehilangan  hak untuk  menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaannya  yang  dimasukkan    ke  dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut. Apabila setelah putusan  pernyataan  pailit  debitor  masih  juga  tetap  melakukan  perbuatan  hukum yang menyangkut harta kekayaannya, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali  apabila  perikatan–perikatan  yang  dibuat  itu  mendatangkan  keuntungan bagi harta pailit.
Dengan  dinyatakannya  pailit,  maka  debitor  tidak  memiliki  kewenangan melakukan  tindakan  pengurusan  dan  pemilikan  terhadap  harta  kekayaannya (asetnya).  Namun  demikian,  tidak  menghilangkan  sama  sekali  kewenangan debitor  untuk  melakukan  pengurus  selama  mendatangkan  keuntungan  bagi  harta pailit tersebut. 29
Menurut  Fred  B.G.  Tumbuan  dalam  Hadi  Subhan 30 bahwa  pernyataan pailit  tidak  dengan  sendirinya  mengakibatkan  perseroan  bubar.  Oleh  karenanya
29 Sutan  Remy  Sjahdeini,  2002, Hukum  Kepailitan .  PT  Pustaka  Utama  Grafiti:Jakarta. hlm. 258
30 Hadi Subhan, 2008,, Op.cit., 205-206
perseroan  pailit  tetap  cakap  dan  berwenang  melakukan  perbuatan  hukum. Perseroan  tetap  dapat  melanjutkan  kegiatan  usahanya  kecuali  dibubarkan. Pertimbangan  utama  melanjutkan  kegiatan  usaha  perseroan  terbatas  yang dinyatakan  pailit adalah  nilai  ekonomis (economic  value) perusahaan  yang  jauh lebih  tinggi  dibanding  nilai  aset  perusahaan  tesebut.  Oleh  karena  kepailitan sebenarnya  diperuntukkan  terhadap  perusahaan  yang  mempunyai  aset  negatif. Namun  demikian,  keputusan  untuk  melanjutkan  perseroan  pailit  mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya yang  mengelola  perusahaan  debitor  atau  badan  hukum  tersebut  “terpasung”, sekalipun mereka tetap menjabat dalam jabatannya tersebut. Pengurus perusahaan debitor atau  badan  hukum  lainnya  itu  menjadi functus  officio. Segala  sesuatunya diputus  dan  dilaksanakan  kurator.  Debitor  tidak  memiliki  kendali  terhadap kurator,  sebaliknya  mereka  harus  mematuhi  petunjuk-petunjuk  dan  perintah- perintah kurator.
Berdasarkan    hal  tersebut  di  atas,  maka  gugatan-gugatan  hukum  yang menyangkut  hak  dan  kewajiban  berkenaan  dengan  harta  kekayaan  debitor  pailit (perseroan)  harus  diajukan  terhadap  atau oleh  kurator.  Dengan  kata lain,  apabila ada pihak tertentu merasa mempunyai hak hak yang dapat diajukan kepada debitor (perseroan)  pailit  yang  menyangkut  harta  perseroan  tersebut,  maka  gugatan diajukan  kepada  kurator.  Demikian  pula  sebaliknya,    apabila  perseroan  pailit memiliki  hak  kepada  pihak  lain  berkenaan  dengan  harta  kekayaannya,  maka gugatan terdahap pihak lain tersebut tidak lagi diajukan oleh perseroan akan tetapi diajukan oleh kurator.
Konsekuensinya,  apabila  ada  pihak  lain  mengajukan  gugatan  kepada perseroan  dan  kemudian  gugatan  itu  mengakibatkan  penghukuman  terhadap perseroan,  maka  penghukuman  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  terhadap  harta pailit  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  26  ayat  (2)  UUK.  Sehubungan  dengan ketentuan  tersebut,  timbul  permasalahan  mengenai  kewenangan  direksi  untuk menggugat  kurator  dalam  hal  kurator  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang merugikan perseroan.
Dalam  kondisi  yang  demikian  maka  direksi  mewakili  badan  hukum, berhak  untuk  mengajukan  gugatan  karena  pengajuan  gugatan  itu  adalah  untuk kepentingan  harta  pailit,  bukan  untuk  mengurangi  harta  pailit.  Perseroan  juga berhak mengadukan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  kurator  kepada  pihak kepolisian atau kejaksaan. Relevan dengan pendapat hakim Peter Gibson J. dalam perkara Watts  vs  Midland  bank ,  bahwa  direksi  diperkenankan  melakukan derivative  action terhadap receiver .  Namun  dalam  perkara  lain,  yaitu  perkara
Gomb  Holdings  Ltd  vs  Homan ,  ternyata  Hakim Hoffmann  J .  menolak  untuk menerima kemungkinan demikian itu. 31
Selama  berlangsungnya  kepailitan,  maka  segala  tuntutan  atau  gugatan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, termasuk yang diajukan oleh  perseroan,  hanya  dapat  diajukan  oleh  penggugat  sebagai  laporan  untuk verifikasi  laporannya.  Dengan  kata  lain,  gugatan  sebagaimna  dimaksud  dalam pasal  25  UUK  tidak  dapat  ditertima  oleh  hakim  sebagai  gugatan  dan  diperiksa perkaranya  tetapi  hanya  diterima  sebagai  laporan  untuk  pencocokan  tagihannya dalam  rangka  verifikasi  utang  piutang  dari  perseroan  tersebut.  Hal  ini  sejalan dengan  ketentuan  pasal  24  ayat  (1)  yang  menentukan  bahwa  gugatan  yang bersumber  pada  kewajiban  atas  beban  harta  debitor  pailit,  tidak  dapat  diajukan oleh debitor sendiri tetapi kepada kurator.
Terhadap  tuntutan  yang  menyangkut  harta  pailit,  dalam  hal  debitor sebagai Tergugat berlaku ketentuan: 32
1. Tergugat dapat minta penundaan untuk memanggil kurator
2. Bila  kurator  tidak  mengindahkan  panggilan,  Tergugat  berhak minta perkara digugurkan
3. Bila    tidak,  perkara  dapat  diteruskan  dengan  biaya  di  luar tanggungan harta pailit 4. Kurator dapat setiap waktu meminta debitur pailit dikeluarkan dari perkara;  Kurator  berwenang  mengambil  alih  suatu  perkara  yang dihadapi  oleh  debitor  pailit  dan  membebaskan  debitor  pailit  yang bersangkutan dari persengketaan tersebut Sedangkan    tuntutan  yang  menyangkut  harta  pailit  terhadap  debitur
sebagai Penggugat, maka berlaku ketentuan:
1. Penggugat berhak meminta penangguhan untuk menarik kurator
2. Bila  kurator  mengakui  gugatan,  biaya  perkara  pihak  lawan  bukan utang harta pailit 3. Bila  kurator  tidak  menghadap,  maka  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2) tidak berlaku
Untuk  memperoleh  pemenuhan  perikatan  dari  harta  pailit,  sepanjang gugatan  terhadap  debitor  (perseroan)  yang  sedang  berjalan  yang  diajukan  oleh penggugat  dengan  tujuan  agar  dipenuhi  hal-hal  yang  ditentukan  dalam  perikatan yang menyangkut harta pailit, maka perkaranya harus ditangguhkan lebih dahulu untuk selanjutnya mengikuti proses verifikasi.
31 Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Op.Cit. , hlm. 259.
32 Locit,, hlm. 260
Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan pencocokan dan atau pemberesan terhadap semua utang debitor yang dinyatakan pailit yang dilakukan dalam rapat verifikasi. Jika ternyata piutang penggugat dibantah, maka pihak yang membantah piutang  tersebut  maju  menggantikan  kedudukan  debitor  (perseroan)  sebagai tergugat  dalam  perkara  yang  ditangguhkan  itu.  Dalam  hal  suatu  perkara dilanjutkan,  yaitu  perkara  yang  diajukan  oleh  atau  terhadap  kurator  atau  perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 UUK, maka kurator maupun kreditur yang bersangkutan  dapat  mengajukan  pembatalan  atas  segala  perbuatan  debitor (perseroan)  yang  dilakukan  sebelum  dinyatakan  pailit,  apabila  bahwa  perbuatan perseroan  tersebut  merugikan  para  krediturnya  dan  hal  yang  demikian  itu diketahui  pihak  lawan.  Ketentuan  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  30 UUK  dan  dihubungkan  dengan  pasal  42  UUK  yang  mengatur  mengenai action pauliana.
Ketentuan  mengenai  sita  dan  eksekusi  atas  harta  perseroan  akibat kepailitan,  baik  sebahagian  maupun  seluruhnya,  yang  telah  diputuskan  sebelum pernyataan  pailit  tersebut  wajib  segera  dihentikan.  Dalam  hal  terdapat  perjanjian timbal  balik  berkenaan  dengan  harta  kekayaan  perseroan  yang  dinyatakan  pailit, maka  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut  dapat meminta  kepada  kurator untuk memberikan kepastian  tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal  ini  berbeda  dengan  kreditor  yang  memegang  hak  tanggungan  yang  dapat mengeksekusinya haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari terhitung sejak tanggal pailit ditetapkan.

## PENUTUP
Dapat  disimpulkan  bahwa  kepailitan  mengakibatkan  debitor  tidak memiliki  kewenangan  melakukan  tindakan  pengurusan  dan  pemilikan  terhadap harta  kekayaannya  kecuali  apabila  perbuatan  hukum  tersebut  mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Gugatan-gugatan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban  berkenaan  dengan  harta  kekayaan  debitor  pailit  (perseroan  terbatas) harus  diajukan  terhadap  atau  oleh  kurator.  Namun  putusan  kepailitan  tidak menbebaskan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit dari kewajiban-kewajiban membayar utangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani dan Gunawan. 1999. Kepailitan . PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Chatamarrasjid. 2000. Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporateveil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan . PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
C.S.T.  Kansil.  2001. Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Aspek  Hukum  Dalam Ekonomi) Bagian I . PT Pradnya Paramita:Jakarta Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary . ST.Paul Minn West Publising Co, USA, 1990.
Garner, A. Bryan, Black’s Law Dictionary , 9 th edition, St Paul, West, 2009.
Hadi  Subhan, Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan, Kencana: Jakarta, 2008
Kelly, David, et.al., Business Law , Cavendish Publishing Limited, London, 2002.
Leo Faraytody. Jangan Tunggu Langit Runtuh . Hukumonline.com. 2003
Lewis,  Athur,  alih  bahasa  Derta  Sri  Widowatie, Introductioan  to  Bisnis  Law (Dasar-dasar Hukum Bisnis), Nusa Media, Bandung, 2009.
M.Manullang. Pengantar  Bisnis .  Gadjah  Mada  University  Press:Yogyakarta, 2002
Munir  Fuady. Hukum  Pailit 1998  (Dalam  Teori  dan  Praktek)  PT  Citra  Aditya Bakti:Bandung.2002
_______, Perseroan  Terbatas  dalam  Paradigma  Hukum  Bisnis  Baru  , PT  Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Agus  Brotosusilo, Sendi-sendi  Hukum  Perdata ,  CV Rajawali, Jakarta, 1983.
Ridwan  Khairandy, Perseroan  Terbatas,  Doktrin,  Peraturan  Perundang- undangan dan Yurisprudensi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009. Rochmat Soemitro, Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan , PT Eresco Bandung, Jakarta, 1979.
Rudhi  Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbata s,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001.
Sutan  Remy  Sjahdeini. Hukum  Kepailitan .  PT  Pustaka  Utama  Grafiti:Jakarta, 2002
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang