Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERBUATAN MAKAR DI INDONESIA: KEBIJAKAN HUKUM DAN KETENTUAN PENYIDIKAN
Winson 1 , Abdurakhman Alhakim 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 1951101.winson@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
Indonesia is a state of law, as mandated in the Indonesian constitution. And also Indonesia is a democratic country that upholds the sovereignty of the people, this is certainly inseparable from the problems that then arise by the people and the sovereign government, namely an act which is then carried out by a person or group of people to overthrow the sovereign government or commonly known as a crime. treason. In Indonesia, the crime of treason is something that often happens considering that Indonesia is a democratic country. So the purpose of this research is to find out the provisions of the investigation of the perpetrators of the crime of treason in Indonesia and the policy of criminal law against the perpetrators of the crime of treason in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. And it is known that the crime of treason in Indonesia has been explained in the Criminal Code, which in article 104 of the Criminal Code concerning treason, in this case, has an explanation related to the objective and  subjective  elements  of  an  act  of  treason  so  that  some  provisions  on  the applicable criminal law policy, in this case, This can be used to adjust to the act of treason committed by the perpetrator.
Keywords : Criminal Law Policy; Makar; Investigation
Cite this paper : Winson, & Alhakim, A. (2022, Desember). Perbuatan Makar di Indonesia: Kebijakan Hukum Dan Ketentuan Penyidikan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut telah dinyatakan dan secara tegas terdapat pada konstitusi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana negara demokrasi dalam hal ini telah menjadi di suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan hal tersebut juga sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. 1 Dalam menjalankan suatu negara demokrasi dalam hal ini suatu kebebasan terhadap rakyat untuk dapat menyampaikan suatu pendapat dan juga aspirasi dalam hal ini  sangat  dijunjung  tinggi  dan  juga  merupakan  suatu  perhatian  penting  bagi  suatu pemerintahan pada negara demokrasi yang mana dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat merupakan suatu kedaulatan yang merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk  menjalankan  negara  demokrasi  tersebut. 2 Negara  demokrasi  dalam  hal  ini
1 Ilham, A. N. (2022). Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 28 (9), 4507-4522., hlm 4508.
2 Siswanto,  E.,  &  Islamy,  A.  (2022).  Meninjau  Ulang  Polemik  Formalisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. MIYAH: Jurnal Studi Islam , 18 (1), 19-40., hlm 22
bertujuan  untuk  menjamin  hak  yang  dimiliki  oleh  rakyat  agar  tidak  terdapat penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya di suatu negara dan juga tujuan dari demokrasi dalam hal ini diterapkan dalam sistem pemerintahan di suatu negara tentunya dilandasi atas kedaulatan rakyat yang merupakan tolak ukur atas keberhasilan  suatu  sistem  pemerintahan  apakah  sudah  menerapkan  suatu  sistem demokrasi  dengan  baik  atau  belum.  Dalam  pelaksanaannya  tidak  jarang  suatu  negara demokrasi  memiliki  hambatan  dan  jumlah  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan dalam  melaksanakan  suatu  sistem  pemerintahan  demokrasi  yang  mana  dalam  hal  ini beberapa hambatan tersebut terjadi dikarenakan suatu permasalahan hukum dan juga suatu permasalahan terkait dengan keadilan dalam menerapkan suatu sistem demokrasi di suatu negara. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi di suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya suatu pemberontakan dan atau suatu tindakan yang berupa perlawanan terhadap sistem pemerintahan tersebut. 3
Suatu  perlawanan  ataupun  tindakan  dan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  untuk  melakukan  perlawanan  yang  secara  sah  dengan  tujuan  menjatuhkan suatu  sistem  pemerintahan  maupun  pemerintahan  yang  berdaulat  untuk  menentang suatu kebijaksanaan yang sebagaimana telah ditetapkan dengan melawan hukum baik itu menggunakan  suatu  kekuatan  senjata  atau  dengan  kekuatan  lainnya  hal  ini  disebut dengan makar. 4 Istilah makar dalam hal ini dikenal di Indonesia yang mana istilah makar itu  sendiri  merupakan  bahasa  Belanda  yaitu “aanslag. 5 Dalam  hal  ini  di  Indonesia terdapat  definisi  terkait  dengan  makar  itu  sendiri  yang  mana  beberapa  ahli  dan  juga beberapa tokoh yang berkompeten dalam hal tersebut menjelaskan dan mendefinisikan terkait dengan suatu tindakan dan perbuatan makar tersebut. Dalam hal ini di Indonesia makar itu sendiri dikenal sebagai suatu tindakan dan atau perbuatan berupa akal buruk ataupun tipu muslihat yang berupa perbuatan atau tindakan untuk menggulingkan atau menjatuhkan  suatu  pemerintahan  yang  sah  dan  berdaulat. 6 Dalam  hal  ini  jika  melihat kepada unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan makar tersebut maka hal tersebut telah melanggar suatu ketentuan yang berlaku di dalam negara yang merupakan negara hukum.
Permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam hal ini daerah terkait makar masih banyak beberapa masyarakat yang belum mengetahui apa itu suatu tindakan makar yang merupakan  suatu  ketentuan  yang  dilarang  di  dalam  ketentuan  hukum  pidana  yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan pidana yang mana hal tersebut telah ada sejak zaman Belanda yang mana pengaturan terkait dengan hukum  pidana  di  Indonesia  yaitu  terdapat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Dalam hal ini terkait dengan suatu perbuatan maka dalam hal ini di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 104 KUHP. Dimana dalam pasal tersebut  telah  menjelaskan  apa  yang  menjadi  maksud  dari  makar  itu  sendiri  dan  hal tersebut tentunya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di Indonesia. Jika melihat kepada keadaan di masyarakat yang dalam hal ini tidak sedikit suatu tindakan makar itu terjadi di dalam negara demokrasi yang khususnya yaitu Indonesia. Suatu perbuatan makar juga terjadi di Indonesia yang
3 Alam, S. (2018). Tinjauan Yuridis Konsep Makar dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (2), 310-324., hlm. 319.
4 Soenartho,  G.  A.  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Menanggulangi  Upaya  Makar  Yang  Dilakukan  Oleh  Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 1304/2019/PID. B. 2019/PN JKT PST). Jurnal Hukum Adigama , 4 (2), 1820-1844., hlm 1821 5 Chazawi, A. (2002). Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 4.
6 Pungus, D. I. E. (2022). Tindak Pidana Anggota Tni Dalam Kontak Senjata Yang Mengakibatkan  Kehilangan Nyawa Anggota Organisasi Papua Merdeka Selaku Organisasi Pemberontak (Alasan Penghapusan Pidana Pasal 338 KUHP). LEX PRIVATUM , 9 (13)., hlm 88
mana  tujuannya  itu  sendiri  ingin  menjatuhkan  suatu  pemerintahan  yang  berdaulat dikarenakan tidak tercapainya suatu keadilan dalam negara demokrasi yang mana dilain pihak dari  pelaku makar itu sendiri  dalam hal  ini  merasa  tidak dipenuhinya  hak  yang menjadi kepentingan dari perilaku tersebut. 7
Suatu perbuatan makar dalam hal ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat membahayakan nyawa seseorang karena dalam pelaksanaannya seorang pelaku makar dalam hal ini dapat menggunakan kekuatan senjata yang mana hal tersebut juga dapat merugikan  pihak  lain  yang  seharusnya  bukan  menjadi  tujuan  dari  pelaku, 8 maka  itu sendiri dalam melakukan kegiatan makar maka seorang pelaku makar dalam hal ini dapat dituntut  dengan  hukuman  mati  ataupun  penjara  seumur  hidup.  Melihat  kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dalam hal ini sangat merugikan pihak lain dan juga suatu pemerintahan yang berdaulat oleh karena itu pelaku makar di Indonesia dalam hal ini mendapatkan suatu hukuman yang berat. Tidak jarang di Indonesia dalam hal  ini  suatu  perbuatan  makar  dapat  dicegah  karena  di  Indonesia  mengatur  terkait dengan  suatu  tindakan  dan  atau  perbuatan  yang  merupakan  permulaan  percobaan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP. 9 Melihat  kepada  permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan  makar  di  Indonesia karena  Indonesia  merupakan  suatu  negara  hukum  yang  menganut  sistem  demokrasi tentunya suatu perbuatan makar terjadi di Indonesia hal tersebut bukan merupakan hal aneh  karena  sistem  demokrasi  merupakan  suatu  sistem  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan  rakyat  dalam  menjalankan  suatu  sistem  pemerintahan  dan  juga  bagi pemerintah hal tersebut merupakan suatu tantangan untuk dapat bersikap adil kepada masyarakatnya  agar  pencegahan  dalam  suatu  tindakan  dan  perbuatan  makar sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dapat dicegah untuk terjadi karena di dalam Pasal 53 KUHP juga mengatur terkait dengan upaya percobaan melakukan tindakan perbuatan makar.
Melihat kepada suatu tindakan atau perbuatan makar dilakukan oleh pelaku makar itu sendiri merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan yang sangat berat karena juga dapat dimungkinkan menggunakan kekuatan senjata oleh karena itu dalam hal ini perlu di ketahui terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana makar itu sendiri dan juga terkait dengan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait makar yang dilakukan oleh pelaku makar tentunya hal ini perlu untuk diketahui sebagai upaya pencegahan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui suatu indikasi dan  ataupun  percobaan  dalam  upaya  makar  yang  dilakukan  oleh  seseorang  sehingga dapat mencegah terjadinya suatu tindakan yang lebih besar dan berat untuk diselesaikan melalui  penegakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  hal  tersebut  yang melandasi  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  kebijakan  hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana makar di Indonesia ? dan bagaimana ketentuan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar di Indonesia?. Kemudian tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut tentunya untuk mengetahui lebih mendalam terkait  dengan  suatu perbuatan  makar dan  penegakan  hukum  berdasarkan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia karena hal tersebut merupakan suatu hal  yang  perlu  dan  penting  untuk  diketahui  bersama.  Sehingga  berdasarkan  beberapa penjelasan  yang  telah  dijelaskan  diatas  dalam  penelitian  ini  mengangkat  judul  fokus kajian kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan makar di Indonesia.
7 Ningsih, B. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Makar Pada Gerakan People Power Tanggal 17 April 2019. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (7), 869-881.
8 Mulia, K. D. A., AFRIZAL, M. S., & PUTERA, L. D. H. (2020). Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. Justitia Jurnal Hukum, 4(2).
9 Permana, F. H., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1-11., hlm 5.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  mana  menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  sebagai  sumber  data  yang  digunakan.  Penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan dalam mengumpulkan data sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa hukum dalam penelitian ini sebagaimana jenis penelitian yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar di Indonesia
Negara  Indonesia  dalam  hal  ini  merupakan  negara  hukum  hal  tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu UUD 1945 oleh karena itu dalam setia 10 perlindungan hukum terkait dengan permasalahan yang  dialami  di  Indonesia  dalam  hal  ini  harus  memiliki  suatu  kebijakan  hukum  yang mengatur  terkait  dengan  permasalahan  tersebut.  Dalam  hal  ini  hukum  juga memperlakukan  semua  orang  sama  itu  sesuai  dengan  asas equality  before  the  law. Indonesia merupakan negara hukum bukanlah tidak memiliki suatu tujuan hal tersebut dikarenakan  suatu  tujuan  yaitu  untuk  memberikan  perlindungan  terkait  dengan penegakan hukum yang wajib untuk dilaksanakan terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul di tengah masyarakat. Dalam hal ini filosofi dari suatu peraturan hukum yang dibentuk di dalam suatu negara merupakan salah satu tujuan dari teori tentang hukum yang mana untuk menciptakan suatu rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang  diberikan  oleh  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  oleh  setiap masyarakat di negara tersebut.
Berkaitan dengan tindak pidana makar untuk batas suatu tindak pidana luar biasa yang dilakukan oleh pelakunya yang dalam hal ini juga dapat menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan kerugian tersebut merupakan kategori dari suatu tindak pidana luar biasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang dan menjatuhkan suatu pemerintahan yang berdaulat  karena  tidak  hanya  dapat  dilihat  berdasarkan  tujuannya  yaitu  untuk menjatuhkan pemerintah yang berdaulat melainkan juga harus dilihat dari cara untuk melakukan  tujuan  tersebut  karena  dalam  hal  ini  cara  yang  dilakukan  mencapai  suatu tujuan maka itu sendiri dapat digunakan kekuatan senjata yang dalam hal ini tentunya hal  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  harus  ditanggapi  dengan  serius.  Dalam  hal  ini suatu  tindak  pidana  makar  juga  merupakan  suatu  kejahatan  yang  berkaitan  dengan kejahatan  terhadap  kepentingan  hukum  negara  dan  di  Indonesia  telah  memiliki peraturan  terkait  dengan  suatu  tindak pidana  makar itu sendiri  yang  mana  ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 104 KUHP yang mana telah menjelaskan secara adalah yaitu terkait dengan suatu tindakan dan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar.  Dalam  ketentuan  tersebut  telah  diatur  ancaman  sanksi  pidana  yang  dapat diberikan  yaitu  pidana  penjara  seumur  hidup  ataupun  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun. 11 Dalam  hal  ini  jika  melihat  kepada  teori  pertanggungjawaban  pidana  maka kemampuan seseorang dalam hal ini harus dilihat pada kondisi batin seseorang dalam melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan  baik  itu  perbuatan  yang  dilarang  ataupun perbuatan  yang  tidak dilarang.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  seseorang  dapat dilihat  pada  kemampuannya  untuk  menyadari  tindakan  dan  atau  perbuatannya merupakan suatu tindakan yang  merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam hal ini faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang yaitu faktor akal dan  kehendaknya  yang  mana  dalam  hal  ini  faktor  akal  merupakan  faktor  yang
10 Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 5 (1), 117-127.
11 Ganesh, J., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 8 (3), 2076-2095., hlm 2086.
menentukan  bahwa  seseorang  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana  kejahatan berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya apakah memiliki akal  yang  sehat  Sehingga  dalam  hal  ini  dapat  dilihat  jika  kondisi  akal  dari  pelaku melakukan  suatu  tindak  pidana  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  maka  hal tersebut merupakan faktor untuk melihat pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku tindakan perbuatan yang dilakukannya. Faktor kehendak yang mana dalam hal ini merupakan suatu kesengajaan yang mana merupakan hal yang diatur di dalam ketentuan pidana yaitu unsur kesengajaan yang melekat pada diri seseorang merupakan salah satu hal yang menjadi faktor penentuan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh  seorang  tersebut,  yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  perlu  juga memperhatikan  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dalam  melakukan  suatu perbuatan  dan  ataupun  tindakan  yang  dilakukannya  karena  unsur  kesalahan  juga termasuk dalam suatu unsur yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban hukum pidana. 12
Terkait  dengan  kebijakan  hukum  pidana  yang  mengatur  perbuatan  makar  di Indonesia dalam hal ini pada ketentuan Pasal 104 KUHP yang secara khusus mengatur terkait  dengan  perbuatan  maka  maka  pada  pasal  tersebut  terdapat  2  unsur  unsur subjektif dan objektif, 1) Unsur subjektif dalam hal ini merupakan unsur yang dalam hal ini melekat pada pelaku tindak pidana sendiri yang mana dalam hal ini termasuk dalam segala  unsur  yang  terkandung  dalam  hatinya  atau  batinnya  dalam  melakukan  suatu tindakan  ataupun  perbuatan  makar  tersebut,  dan  dalam  hal  ini  terkait  dengan  unsur subjektif yang berkaitan dengan foto perbuatan makar jika telah dijelaskan di dalam Pasal 53  KUHP  terkait  dengan  unsur  percobaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana makar. Pada Pasal 87 KUHP bahwa suatu kejahatan makar terjadi jika terbuktinya suatu permulaan terhadap perbuatan tersebut; dan 2) Unsur objektif ialah merupakan unsur yang  memiliki  hubungan  terkait  dengan  keadaan  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh pelaku  yang  mana  melihat  kepada  unsur  tersebut  Keadaan  yang  dimaksud  adalah keadaan  dimana  kamu  harus  melakukan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  berdasarkan keadaan tersebut. 13 Dalam hal ini suatu tindak pidana makar juga termasuk ke dalam unsur objektif di dalam penegakan hukum sesuai dengan Pasal 104 KUHP, yang mana salah  satu  bentuk  dari  unsur  objektif  ini  yaitu  dengan  merampas  kemerdekaan  atau nyawa seseorang untuk memenuhi tujuan yang sebagaimana dimaksud di dalam suatu perbuatan makar itu sendiri, dan dalam hal ini terkait dengan hal tersebut pada Pasal 333 KUHP  telah  mengatur  berkaitan  dengan  merampas  kemerdekaan  seseorang  di  mana dalam hal ini juga termasuk perlindungan hukum terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan makar.
Sehingga  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  gambaran  dari  perampasan kemerdekaan  seseorang  sesuai  dengan  Pasal  333  KUHP  dalam  hal  ini  dapat  dipetik berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut ialah sebagai berikut: “1) Barangsiapa yang dalam hal ini dengan sengaja melawan hukum untuk merampas kemerdekaan seseorang sebagai  tujuannya  dan  juga  meneruskan  perampasan  kemerdekaan  tersebut  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  tahun;  2)  Jika  suatu  perbuatan  yang  dilakukan tersebut mengakibatkan Luka berat maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun;  3)  Jika  mengakibatkan  kematian  kepada  pihak  yang  dirugikan  maka  pidana penjara paling lama 12 tahun; dan 4) Pidana yang berlaku pada ketentuan pasal ini juga berlaku bagi orang yang menyediakan tempat untuk seseorang tersebut 8 perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.
12 Wiratraman,  H.  P.  (2021).  Rasisme  dan  Penerapan  Pasal  Makar  terhadap  Kebebasan  Ekspresi  Politik Papua. Undang: Jurnal Hukum , 4 (1), 49-80.
13 Bawuno, G. A. (2022). Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp. Lex Crimen , 11 (1)., hlm 92
Berdasarkan  ketentuan dari pasal tersebut bahwa suatu perbuatan makar juga termasuk dalam yang mengandung unsur objektif yang terdapat pada Pasal 104 KUHP. Maksud dari pembuat undang-undang dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan makar yaitu  dimana  pelaku  melakukan  suatu  perbuatan  dan  ataupun  tindakan  yang dilakukannya  bertujuan  untuk  agar  presiden  atau  wakil  presiden  tidak  memiliki kemampuan  untuk  memerintah  atau  menjalankan  suatu  pemerintahan. 14 Konsep  dari Pasal  104  KUHP  itu  sendiri  merupakan  suatu  keadaan  yang  mana  pelaku  membuat seseorang tidak mampu memerintah baik secara fisik maupun nonfisik yang mana hal tersebut dapat diketahui bahwa tujuannya untuk menjatuhkan suatu pemerintahan dan dalam  suatu  perbuatan  maka  segala  cara  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan  tujuan tersebut.

## Ketentuan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar di Indonesia
Berkaitan  dengan  ketentuan  pidana  yang  mengatur  terkait  dengan  makar  di Indonesia dalam hal ini ketentuan pidana di Indonesia diatur didalam KUHP. 15 Dalam hal ini  berkaitan  juga  dengan  penyidikan  bagaimana  suatu  ketentuan  yang  mengatur  di Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). 16 Berkaitan  dengan  penyidikan  yang  mana  merupakan  salah  satu  proses  di  dalam penegakan hukum maka perlu  diketahui terkait dengan beberapa pendapat yang yang berpendapat terkait dengan suatu negara akan hukum. Dalam hal ini jika suatu hukum pidana ingin menjadi suatu dalam penegakan hukum di suatu negara maka dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu negara hukum pidana di Indonesia maka  perlu  untuk  melakukan  beberapa  pendekatan  yaitu  dapat  menggunakan pendekatan pencegahan, penegakan hukum dan pembaruan hukum yang dalam hal ini juga memperhatikan kepada pembangunan yang di segala aspek kehidupan masyarakat terkait dengan suatu keadaan sosial serta norma yang berlaku di suatu negara. 17
Menurut  Satjipto  Rahardjo  suatu  penegakan  hukum  merupakan  upaya  dan  atau usaha  yang  dilakukan  untuk  dapat  menciptakan  suatu  ide  dan  konsep  untuk  dapat menjadi suatu kenyataan. Dalam hal ini terkait dengan keinginan hukum yang dimaksud ialah merupakan suatu keinginan hukum yang dibuat ataupun berdasarkan suatu ide dan konsep oleh pembuat undang-undang yang secara hukum positif telah diatur. Dalam hal ini  tentunya  berkaitan  dengan  suatu  penegakan  hukum  pembahasan  terhadap  hal tersebut menjangkau kepada membuat hukum yang merupakan suatu instrumen terkait dengan  terciptanya  suatu  produk  hukum  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  suatu  negara  sehingga  terkait  dengan  penegakan  hukum  maka  upaya  lebih awal  dapat  dilakukan  pada  pembentuk  undang-undang  karena  membentuk  undang- undang  dalam  hal  ini  merupakan  suatu  instrumen  atau  lembaga  yang  nantinya  akan menentukan terkait dengan bagaimana suatu penegakan hukum itu dapat dilaksanakan dan  dijalankan  di  dalam  suatu  sistem  pemerintahan  dan  juga  penegakan  hukum  yang berlaku di suatu negara, oleh karena itu berkaitan dengan penegakan hukum maka tidak terlepas dengan pembuat peraturan undang-undang tersebut.
Penegakan  hukum  pidana  dalam  hal  ini  juga  merupakan  suatu  hal  yang  dapat diartikan  untuk  sebagai  upaya  menerjemahkan  atau  menciptakan  keinginan  hukum pidana menjadi suatu pernyataan yang mana dalam hal ini menurut Van Hammel terkait
14 Trahjurendra,  A.  A.  (2014). Politik  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Makar  Di  Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University)., hlm 3.
15 Setyowati, S. (2022). Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19. Pamulang Law Review , 4 (2), 221-230., hlm 223 16 Sundari, R. (2022). Studi Pemetaan Tipologi Konflik Di Kawasan Timur Tengah. Jurnal Niara , 14 (3), 252-258., hlm 223
17 Sunarto D. M. (2009). Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif, Bandar Lampung: Universitas Lampung., hlm. 33.
penegakan  hukum  pidana  merupakan  keseluruhan  dari  dasar  ataupun  aturan  yang dimiliki oleh suatu negara sehingga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yaitu dengan melakukan suatu pelarangan terhadap suatu kegiatan ataupun perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  pidana  dan  dalam  hal  ini  peraturan  tersebut  dapat mengatur  terhadap  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  sehingga  memiliki  larangan terhadap perbuatan tersebut. 18 Berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang berlaku di  suatu  negara  pada  dasarnya  suatu  peninggalan  hukum  pidana  dalam  hal  ini  dapat dilakukan  dengan  secara  penal  atau  hukum  pidana  dan  secara  non  penal  atau  tidak menggunakan hukum pidana. 19 Dalam hal menangani suatu permasalahan hukum yang terjadi  terkait  dengan  penyelesaian  secara  penal  atau  hukum  pidana  dalam  hal  ini merupakan  suatu  upaya  dalam  melakukan  penyelesaian  atau  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  mana  lebih  menitikberatkan  kepada pemberantasan setelah suatu kejahatan tersebut terjadi. 20 Dalam hal ini hukum pidana merupakan  hukum  yang  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  dari  perbuatan  yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dalam proses penegakan hukum secara penal ini kadang dilakukan  yaitu  meliputi  penyidikan,  penyelidikan,  penuntutan  dan  seterusnya  sesuai dengan bagian di dalam politik kriminal suatu negara. Dalam hal ini fungsi dari hukum pidana yaitu dengan penyelesaian suatu kejahatan berdasarkan suatu penegakan hukum pidana  yang  dapat  dipikirkan  secara  rasional  dan  memiliki  rasa  keadilan  kepastian hukum  di  masyarakat.  Dalam  hal  ini    upaya  yang  dapat  dilakukan  yaitu salah  satunya dengan cara non penal atau tidak menggunakan hukum pidana yang mana cara non penal dalam  hal  ini  fokuskan  kepada  upaya  terjadinya  suatu  kejahatan  atau  tindakan  yang dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  tersebut  yang  mana  kembali  ini  tidak  menggunakan sarana pidana atau hukum pidana dalam melakukan penyelesaiannya. Salah satu contoh dari  beberapa  langkah  yang  dapat  diterapkan  dalam  secara  non  penal  yaitu  dengan melakukan penyuluhan terkait dengan kesadaran mengenai apa yang menjadi tanggung jawab bersama terhadap suatu kejadian kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Dalam hal  ini  salah  satu  jam  berikutnya  yaitu  dengan  mengurangi  atau  menghilangkan kesempatan  yang  memungkinkan  seseorang  untuk  berbuat  suatu  tindakan  kriminal dengan memperbaiki suatu lingkungan yang ada di tengah masyarakat. 21
Prakteknya  penegakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  jabaran  terkait  dengan ilmu yang mempelajari terkait dengan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga harus dijabarkan dan dimaknai secara keseluruhan baik dengan kata-katanya ataupun penghubung sampai dengan tanda baca yang  digunakan  pada  pasal  yang  digunakan  untuk  menegakkan  suatu  peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam hal ini tolak ukur yang dapat menilai dan menentukan  seseorang  dapat  melakukan  suatu  tindak  pidana  makar  ialah  secara sederhana  jika  seseorang  tersebut  suatu  tindakan  dan  atau  perbuatan  yang membahayakan keselamatan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu yang tergolong menjadi  suatu  tindakan  dan  perbuatan  yang  masuk  dalam  tindak  pidana  makar  dan terkait dengan menentukan tolak ukur tersebut dalam hal ini perlu dilakukan penyidikan yang mana tolak ukur penyidik dalam menentukan suatu perbuatan makar ialah dengan melakukan  penyelidikan  terkait  dengan  tujuan  dari  seseorang  ataupun  sekelompok orang  melakukan  suatu  permukaan  akan  yang  mana  objek  dari  sasaran  perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan untuk menjatuhkan pemerintahan yang berdaulat
18 Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni., hlm. 60.
19 Pratama, R.P.P. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar. Jurnal Hukum , 3(3), hlm. 10.
20 Siahaan,  H.  (2018).  Tindak  Pidana  Terhadap  Keamanan  Negara  Dalam  Perspektif  Delik  Politik  Di Indonesia. Solusi , 16 (1), 31-36., hlm 32.
21 Aripkah, N., Soponyono, E., & Putra, A. W. (20 20). People’s Power Policy in Legal Construction in Treason Criminal Law as Indonesian Penal Code Reform. Unram Law Review , 4 (2), 84-97.
dan  dengan  dilakukannya  penyidikan  tersebut  dalam  hal  ini  dapat  menentukan  suatu perbuatan  atau  tindakan  seseorang  tersebut  apakah  terpenuhi  unsur  tindak  pidana makar nya.  Dalam hal ini walaupun suatu pemufakatan terhadap perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku belum terlaksana secara sempurna namun penyidik dalam hal ini dapat memperoleh hak untuk melakukan penyidikan sebagai upaya pencegahan dimana upaya percobaan melakukan suatu tindak pidana makar dalam hal ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. 22
Segala  perbuatan  yang  dalam  hal  ini  jika  dilakukan  seseorang  yang  tujuannya adalah untuk membuat dan membahayakan kepala negara sebagai kepala pemerintahan dalam  menjalankan  tugasnya  dalam  hal  ini  segala  bentuk  perbuatan  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  makar  dan  dapat  dikenakan  proses  hukum  terkait dengan pasal makar, hal ini dikarenakan makar tersebut merupakan suatu kejahatan luar biasa  mendalam,  hal  ini  dapat  menimbulkan  suatu  dampak  yang  sangat  serius  di masyarakat. Dalam hal ini juga berlaku pada suatu permukaan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat kepala negara tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya serta juga termasuk dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk merebut pemerintahan  yang  sah  sehingga  perusahaan  tersebut  bertujuan  untuk  memecah kedaulatan  negara  hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilindungi  dan  segala perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan yang dapat dikenakan pasal makar.
Terkait  dengan  penyidikan  dari  tindak  pidana  makar  dalam  hal  ini  merupakan kewenangan  dari  kepolisian  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS).  Dalam  hal  ini berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana. Telah menegaskan dan menjelaskan terkait dengan definisi dari penyidik itu  sendiri  yang  mana  hal  tersebut  juga  memuat  kewenangan  yang  terdapat  pada penyidik yang mana penyidik ialah suatu pejabat polisi negara republik indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang  dalam hal  ini diberikan kewenangan secara khusus oleh  undang-undang  untuk  melakukan  suatu  penyidikan,  yang  mana  secara  tegas  di dalam  ketentuan  tersebut  juga  secara  makna  artian  penyidik  dalam  hal  ini  memiliki fungsi  ataupun  ruang  lingkup  dalam  untuk  melakukan  suatu  penyidikan.  Dalam pembahasan  mengenai  penyidikan  maka  dalam  hal  ini  ini  pada  suatu  tindak  pidana makar untuk menyelesaikan suatu penegakan hukum maka perlu untuk ditinjau kembali dikarenakan suatu tindakan makar dalam hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa oleh karena itu dalam hal ini perlu untuk dilakukan penyidikan. 23
Menurut  Mardjono  Reksodiputro  yang  mengatakan  bahwa  makar itu merupakan suatu kata tersendiri yang merupakan suatu artian yang tidak merupakan suatu konsep hukum dan dalam hal ini kata makar baru dan dapat memiliki arti menjadi suatu konsep hukum apabila setelah dilakukannya suatu perbuatan oleh pelaku, oleh karena itu konsep hukum  yang  jika  dikaitkan  dengan  makar  adalah  merupakan  kalimat  yang  berkaitan dengan  membunuh  presiden  atau  wakil  presiden,  dan  juga  maksud  dari  makar  untuk memisahkan  sebagian  dari  wilayah  negara  yang  mana  hal  tersebut  juga  termasuk  di dalam konsep hukum makar, dan yang terakhir yaitu menjatuhkan suatu pemerintahan yang berdaulat. 24 Dalam hal ini maksud dan tujuan dari perbuatan makar pada umumnya dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  mana  dalam  hal  ini  juga  tidak  menutup kemungkinan dal tersebut dilakukan oleh satu atau dua orang, karena dalam melihat pada tujuan dari suatu perbuatan makar yang dilihat ialah suatu perbuatan tindak dari subjek
22 Anshari. (2018). Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 49(3), hlm. 470.
23 Sulaeman, E. (2019). Crime of Makar and Its Enforcement in Post-Reform Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev) , 1 (1), 4-9.
24 Hufron. (2014). Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar. Jurnal Hukum , 6(3), hlm.51.
yang melakukan karena subjek yang melakukan dalam hal ini dapat berupa sekelompok orang ataupun individu tersendiri. Dalam hal ini yang menjadi poin khusus untuk melihat pada  suatu  perbuatan makar tentunya  melihat  kepada  tujuan  dari  perbuatan  tersebut dilakukan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan yang berdaulat, pada Pasal 87 KUHP tentang makar dalam hal ini telah menegaskan berkaitan dengan suatu perbuatan makar pada  ketentuan  tersebut  telah  mendefinisikan  suatu  perbuatan  maka  itu  dapat dikategorikan jika memenuhi unsur di dalam pasal tersebut. Dan pada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP mengatur terkait dengan suatu  perbuatan makar yang mana di dalam ketentuan pasal tersebut perbuatan makar dapat dikatakan sebagai perbuatan makar jika adanya suatu permulaan pelaksanaan .
Sehingga dalam melakukan penyidikan seorang penyidik dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan makar ialah jika suatu perbuatan tersebut dilakukan untuk melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi, menimpakan atau menjatuhkan kebencian kepada orang  lain  secara  sembunyi-sembunyi,  dan  juga  suatu  rencana  yang  dilakukan  secara tersembunyi  untuk  menyampaikan  orang  yang  dipunya  kepada  suatu  tindakan  yang disangka-sangka, dan dalam pelaksanaannya dalam hal ini terkait dengan tindak pidana makar termasuk dalam teknik formil yang mana dari formil dalam hal ini suatu perbuatan dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan makar tidak perlu harus terjadi secara penuh atau tidak harus timbul dampak yang mana dalam artian jika terdapat suatu perbuatan yang  merupakan  suatu  permulaan  dalam  percobaan  melakukan  suatu  tindak  pidana makar maka hal tersebut dapat diproses hukum oleh seorang penyidik. Tindak pidana makar merupakan suatu tindak pidana umum yang dalam hal ini ini merupakan termasuk kedalam delik laporan yang mana dari pelaporan dalam hal ini merupakan suatu delik yang benar-benar dibuat oleh seseorang yang merasa dirugikan atas suatu tindakan dan perbuatan makar tersebut. 25
Penyidik dalam menjalankan tugasnya terkait dengan tindak pidana makar maka dalam hal ini menggunakan metode dan cara yang dalam hal ini didasari oleh keyakinan penyidik yang bersamaan dengan bukti yang dimiliki dan hal tersebut dilakukan untuk membuat  terang  dan  jelasnya  suatu  tindak  pidana  makar  tersebut  terjadi  didukung dengan  kemampuan  teknologi  yang  berkembang  begitu  cepat  sehingga  dapat memudahkan  segala  proses  dan  kebutuhan  manusia,  hal  tersebut  dapat  membantu penyidik  dalam  melakukan  pembaharuan  terkait  dengan  kompetensi  ilmu  yang  harus dimiliki oleh setiap pendidik dalam melakukan suatu penyidikan terhadap kewenangan dimiliki  oleh  seorang  pendidik  sehingga  dalam  melakukan  suatu  penyidikan  tidak terdapat suatu kekurangan dan ketidakpastian penegakan hukum dan dalam melakukan proses penyidikan seorang penyidik kepolisian ataupun PPNS. Dalam hal ini berpedoman kepada  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  dan  Undang-Undang Kepolisian.

## PENUTUP
Berkaitan dengan ketentuan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar di Indonesia dalam hal ini suatu tindak pidana makar di Indonesia merupakan suatu tindak pidana  kejahatan  luar  biasa  yang  mana  dalam hal  ini  jika  melihat  kepada  tujuan  yang dilakukan  oleh  suatu  tindakan  makar  merupakan  tujuan  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  berdaulat  dan  tidak  hanya  itu  cara  untuk  memperoleh  tujuan tersebut dalam hal ini dapat dilakukan dengan kekuatan senjata yang mana hal tersebut dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  karena  dampak  yang  ditimbulkan  dari perbuatan tersebut merupakan dampak yang dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat.  Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  makar  seorang
25 Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., Prastyo, F. S., & Naufal, M. (2021). Reformulasi Delik Makar Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap Terminologi Aanslag). Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (1), 74-94., hlm 87.
penyidik  dan  PPNS  dalam  hal  ini  pada  KUHP  yang  mana  hal  tersebut  merupakan ketentuan secara materiil yang mengatur terkait dengan ketentuan dan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan di dalam ketentuan tersebut jika mengatur terkait dengan  suatu  tindak pidana  makar yang  dijelaskan  pada  Pasal  104  KUHP  dan  sebagai sumber hukum formil yang digunakan yaitu kitab undang-undang hukum acara pidana yang  mana  didalamnya  merupakan  penjelasan  terkait  dengan  kewenangan  dalam melakukan  penyidikan  yang  mana    kewenangan  tersebut  diberikan  kepada  seorang penyidik dari kepolisian dan PPNS.
Berkaitan  dengan  kebijakan  hukum  pidana  yang  dalam  hal  ini  literatur  terkait dengan tindak pidana makar di Indonesia dalam hal ini ketentuan pidana yang mengatur terkait dengan perbuatan makar terdapat pada Pasal 104 KUHP yang mana pada unsur objektif dan subjektif dari ketentuan pasal tersebut dalam hal ini kejahatan makar dalam hal ini memenuhi unsur objektif dan subjektif objek yang terdapat pada pasal tersebut sehingga  di  Indonesia  terkait  dengan  suatu  kejahatan  makar  dapat  dikenakan  pidana penjara  yaitu  20  tahun  maksimum  dan  juga  sanksi  pidana  sesuai  dengan  teori pertanggungjawaban  pidana  yang  mana  hal  tersebut  telah  diatur  di  dalam  ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, S. (2018). Tinjauan Yuridis Konsep Makar dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (2), 310-324.
Anshari. (2018). Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 49(3).
Aripkah,  N.,  Soponyono,  E.,  &  Putra,  A.  W.  (2020).  People’s  Power  Policy  in  Legal Construction in Treason Criminal Law as Indonesian Penal Code Reform. Unram Law Review , 4 (2), 84-97.
Bawuno, G. A. (2022). Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp. Lex Crimen , 11 (1).
Chazawi,  A.  (2002). Kejahatan  Terhadap  Keamanan  dan  Keselamatan  Negara ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., Prastyo, F. S., & Naufal, M. (2021). Reformulasi Delik Makar Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Nasional  Tahun  2019 (Sebuah  Telaah  Leksikal  Terhadap  Terminologi  Aanslag). Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 51 (1), 74-94.
Ganesh, J., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 8 (3), 2076-2095.
Hufron. (2014). Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar. Jurnal Hukum , 6(3).
Ilham, A. N. (2022). Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 28 (9), 4507-4522.
Mulia,  K.  D.  A.,  AFRIZAL,  M.  S., &  PUTERA, L. D.  H.  (2020).  Pertangungjawaban  Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. Justitia Jurnal Hukum, 4(2).
Ningsih,  B.  C.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Makar  Pada  Gerakan  People Power Tanggal 17 April 2019. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (7), 869- 881.
Permana, F. H., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Makar  Di  Indonesia. Diponegoro  Law Journal , 5 (4), 1-11.
Pratama, R.P.P. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar. Jurnal Hukum , 3(3).
Pungus,  D.  I.  E.  (2022).  Tindak  Pidana  Anggota  Tni  Dalam  Kontak  Senjata  Yang Mengakibatkan  Kehilangan  Nyawa  Anggota  Organisasi  Papua  Merdeka  Selaku Organisasi  Pemberontak  (Alasan  Penghapusan  Pidana  Pasal  338  KUHP). LEX PRIVATUM , 9 (13).
Setyowati, S. (2022). Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19. Pamulang Law Review , 4 (2), 221-230.
Siahaan, H. (2018). Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia. Solusi , 16 (1), 31-36.
Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. MIYAH: Jurnal Studi Islam , 18 (1), 19-40.
Soenartho, G. A. Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 1304/2019/PID. B. 2019/PN JKT PST). Jurnal Hukum Adigama , 4 (2), 1820-1844. Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni.
Sulaeman,  E.  (2019).  Crime  of  Makar  and  Its  Enforcement  in  Post-Reform Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev) , 1 (1), 4-9.
Sunarto D. M. (2009). Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Sundari, R. (2022). Studi Pemetaan Tipologi Konflik Di Kawasan Timur Tengah. Jurnal Niara , 14 (3), 252-258.
Trahjurendra,  A.  A.  (2014). Politik  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Makar  Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Wiratraman,  H.  P.  (2021).  Rasisme  dan  Penerapan  Pasal  Makar  terhadap  Kebebasan Ekspresi Politik Papua. Undang: Jurnal Hukum , 4 (1), 49-80.
Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna  Makar  Dalam  Pasal  107  KUHP. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 5 (1), 117-127.