SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1, Juni 2024 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu ‘Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia
Samsidar 1 , Misbahuddin 2 , Siradjuddin 3 , Ilma Radia Syam 4 , Prades Arioato Silondae 5 1-5 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail : 80500222044@uin-alauddin.ac.id 1 , misbahuddin08121970@gmail.com 2 , siradjuddin@uin- alauddin.ac.id 3 , 80500222047@uin-alauddin.ac.id 4 , 80500222045@uin-alauddin.ac.id 5,
Abstrak :  Sejak  Al-Qur'an  diturunkan  beberapa  abad  yang  lalu,  konsep  dan  praktik  ekonomi Islam telah berkembang dan hal ini terkadang memunculkan perkembangan baru dalam filsafat ekonomi Islam. Konsep ekonomi  Islam tentulah harus berlandaskan pada Al-Qur’an, hadis dan sunah  yang  secara  hukum  maupun  pengarahan  kebijakan  ekonomi  termaktub  di  dalamnya, selain itu perlunya pengadaptasian dengan perubahan zaman serta disparitas tempat regional. Artikel ini mencoba mengungkap relevansi pemikiran ekonomi Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam dalam  tatanan  perekonomian  Indonesia  yang  bisa  ditinjau  dalam  karyanya  yang  monumental berjudul  kitab  al-Amwal.  Dalam  kitab  tersebut,  dia  menegaskan  kembali  gagasan  ekonomi mendasar  tentang  keadilan  sebagai  landasan  filosofis  yang  kokoh  untuk  pengembangan pemikiran  ekonomi.  Dalam  kitabnya  Abu  'Ubaid  al-Qasim  berpendapat,  uang  memiliki  dua tujuan  yaitu  berfungsi sebagai  patokan  nilai  tukar  dan  sebagai  alat  tukar  yang  masih  berguna dalam  ekonomi  modern.  Abu  'Ubaid  al-Qasim  setuju  bahwa  hegemoni  pemerintah  dalam perdagangan  global  sangat  penting  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  Al-Qur'an, hadis  dan  sunah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran  ekonomi  Abu  ‘Ubaid  al-Qasim  merefleksikan  perlunya  memelihara  dan mempertahankan  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  menjadikan  keadilan  sebagai  prinsip  dan pegangan  utama  dalam  menjalankan  roda  kepemerintahan  serta  menekankan  rasa  persatuan dan tanggung jawab bersama. Limitasi dalam penelitian ini terletak pada proses penelitian yaitu wawancara  yang  masih  terbatas,  peneliti  menyadari  bahwa  dalam  suatu  penelitian  selalu terdapat kelemahan.
Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, Relevansi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai  studi  tentang  bagaimana  orang berperilaku  ketika  menggunakan  sumber daya  produktif  untuk  membuat  dan mendistribusikan  komoditas  dan  jasa untuk digunakan konsumen. Berdasarkan hal tersebut membuat kehidupan ekonomi  sangat  dekat  dengan  perilaku hidup  manusia.  Lahirnya  konsep  dan praktek  ekonomi  Islam  sejak  Al-Qur’an diturunkan  puluhan  abad  silam  menjadi landasan  evolusi  pemikiran  ekonomi Islam dari masa ke masa.
Menurut SM. Hasanuzzaman ekonomi  Islam  adalah  pengetahuan tentang  penerapan  perintah-perintah ( injuctions )  dan  tata  cara  ( rules )  yang ditetapkan  oleh  syariah  dalam  rangka mencegah ketidak-adilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material  guna  memenuhi  kebutuhan manusia  yang  memungkinkan  mereka memenuhi  kewajiban  mereka  kepada Allah SWT dan masyarakat. Mengutip dari pendapat tersebut, tampak bahwa hakikat ekonomi  dalam  Islam  yaitu  perpaduan antara nilai-nilai syariah yang mengejewantah  dalam  paraktik  aktivitas ekonomi  kehidupan  manusia.  Dalam kaitan  ini  dikutip  dari  Louis  Cantori dalam  Chapra  (2001)  mengatakan, ekonomi  Islam  pada  hakikatnya  adalah upaya  untuk  memformulasikan  suatu ilmu  ekonomi  yang  berorientasi  kepada manusia  dan  masyarakat  yang  tidak mengakui individualisme yang berlebihan sebagaimana  dalam  ekonomi  klasik (Mashur, 2020).
Dalam  kehidupan  sehari-hari  kita tidak  dapat  terlepas  dari  berbagai persoalan  ekonomi,  setiap  saat  manusia harus  bersinggungan  dengan  persoalan ekonomi.  Dorongan  Al-Qur’an  agar manusia  mencari  kebahagiaan  di  dunia selain kebahagiaan di akhirat sebagaimana  yang  dijelaskan oleh  firman
Allah  SWT.  di  dalam  Q.S  al-Qashash/28: 77, Allah SWT. Berfirman:
ِ غَتْةا َو ِ ٓاَمْي  ف ِ َِكىٰت ٰ ا ِ ِه ٰ للّا ِ َِرا َّدلا ِ َِة َر  خ ٰ ا ْ لا ِ ا َ ل َو ِ ِ َس ْ نَت ِ َِك َتْي  ص َن ِ َِن  م ِ ا َيْن ُّدلا ِ ِْن  س ْح َ ا َو ِ ٓاَم َ ك ِ َِن َس ْح َ ا ِ ِه ٰ للّا ِ َِك ْي َ ل  ا ِ ا َ ل َو ِ ِ غ ْت َت ِ َِدا َس َ ف ْ لا ِ ى ف ِ ِ ض ْر َ ا ْ لا ِ ِ ِ َّ ن  ا ِ َِ ٰ للّا ِ ا َ ل ِ ُِّب  ح ه ي ِ َِنْي  د  س ْ ف هم ْ لا ِ ٧٧ ِِ Artinya: “ Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan  Allah  kepadamu  (pahala) negeri  akhirat,  tetapi  janganlah  kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah  (kepada  orang  lain) sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik kepadamu  dan  janganlah  kamu  berbuat kerusakan  di  bumi.  Sesungguhnya  Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. ” (QS. al-Qashash : 77) Ayat  di  atas  adalah  salah  satu contoh  tentang  hal  itu.  Dalam  kutipan Halimatus menjelaskan bahwa munculnya Islam membuka zaman baru pada sejarah kehidupan  manusia.  Kelahiran  Nabi Muhammad  SAW.  Merupakan  suatu insiden  yang  tiada  tandingannya.  beliau adalah  utusan  Allah  SWT.  yang  terakhir dan  sebagai  pembawa  kebaikan  bagi seluruh  ummat  manusia.  Rasulullah mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara  sesuai  dengan  ketentuan  Al- Qur’an,  hadis  dan  sunah  (Azis,  & Kurniawan, 2022).
Ekonomi  Islam  pada  hakikatnya bukanlah  sebuah  ilmu  dari  sikap reaksioner  terhadap  fenomena  ekonomi konvensional.  Awal  keberadaannya  sama dengan  awal  keberadaan  Islam  di  muka bumi  ini,  karena  ekonomi  Islam merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  Islam  sebagai  sistem hidup.  Islam  yang  diyakini  sebagai  jalan atau  konsep  hidup  tentu  melingkupi ekonomi  sebagai  salah  satu  aktivitas hidup  manusia.  Jadi  dapat  dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas  agama  atau  ibadah  kita  dalam berekonomi.  Sejauh  ini  sejarah  telah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
banyak melahirkan pemikir-pemikir inspiratif,  tidak  hanya  meninggalkan kisah  kelam  dimasa  lalu  namun  juga mewariskan pemikiran monumental yang menjadi  warisan  ilmu  bagi  generasi setelahnya
Ekonomi  Islam  muncul  sebagai suatu  disiplin  ilmu  setelah  melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama namun,  kajian  ekonomi  pada  era kontemporer  nampaknya  terbatas  pada para  intelektual  Barat,  seperti  Adam Smith  yang  dianggap  sebagai  bapak ekonomi kapitalisme atau Karl Marx yang dipandang  sebagai  pendiri  komunisme ekonomi.  Selama  kurang  lebih  tujuh sampai delapan abad ekonomi Islam telah menjadi mata rantai penting dalam rantai pemikiran  ekonomi  dan  perlu  untuk diperbaiki.  Abad  klasik  dan  abad  per- tengahan  yang  berlangsung  begitu panjang  banyak  melahirkan  tokoh-tokoh multi-talenta  di  berbagai  bidang  baik  di bidang astronomi, sejarah, teknik maupun dalam  bidang  pemikiran  ekonomi. Sebagian dari karya mereka masih sangat relevan bila diaplikasikan dalam kehidupan  modern  saat  ini.  Diantara cendikiawan  muslim  di  bidang  ekonomi tersebut antara lain: Abu Yusuf (113-182 H) dengan karya monumentalnya kitab al- Kharaj,  Asy-Syaibani  (132-189  H),  Abu ‘Ubaid  (150-224  H)  dengan  karya monumentalnya  kitab  al-Amwal,  Yahya bin  Umar  (213-289  M),  Al-Maswardi (364-450  H  /  974-1058  M),  Al-Ghazali (450-505 H), Ibnu Taimiyah ( 661-728 H), Al-Syathiby  (790  H),  Ibnu  khaldun  pada tahun  (732-808  H)  dan  Al-Maqrizi  (766- 845 H) (Aslamah, & Nurwahidin, 2023). Pemikiran  para  tokoh  tersebut begitu  komprehensif  meliputi  banyak aspek  diantaranya  berkaitan  dengan mekanisme  pasar,  fungsi  uang,  teori inflasi  serta  berbagai  masalah  lainnya sehingga  penulis  menganggap  penting untuk membuat sebuah artikel dari salah
satu  pemikir  ekonomi  Islam  tersebut dengan memfokuskan teori pada pemikiran  ekonomi  Islam  Abu  ‘Ubaid  al- Qasim  bin  Salam  atau  yang  biasa  dikenal dengan Abu ‘Ubaid. Abu ‘Ubaid merupakan  satu  diantara  banyak  tokoh Islam yang pemikirannya menurut hemat penulis  mampu  menjawab  tantangan ekonomi  global.  Banyak  pemikiran- pemikirannya  kemudian  dirumuskan dalam  karyanya,  salah  satu  yang  paling fenomenal  adalah  kitab  al-Amwal.  Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah kebijakan ekonomi  Islam  yang  menjadi  rujukan dalam pembahasan artikel ini.
Selain  berdasarkan  kepada  Al- Qur’an,  hadis  dan  sunah,  konsepnya  juga begitu dinamis sehingga mampu menyesuaikan  dengan  setiap  perubahan yang  terus  terjadi  dari  masa  ke  masa. Pentingnya  sebuah  kajian  yang  kom- prehensif  dapat  menghindarkan  diri  dari tumpang  tindihnya  sebuah  konsep  yang diusung.  Namun  tidak  demikian  dengan pemikiran  ekonomi  ala  Abu  ‘Ubaid  ini. Pemikirannya  yang  dinamis  dapat  di- sandingkan  dengan  konsep  lain  baik secara  kontekstual  maupun  tekstual.  Hal ini  dikarenakan  pemikirannya  secara garis  besar  didasarkan  kepada  hal-hal mendasar saja seperti kondisi pemerintahan  yang  sedang  berlangsung dan  asas  manfaat  yang  dapat  ditemukan oleh  setiap  pelaku  ekomoni  kala  itu namun  tidak  meninggal-kan  esensi keimanan  dan  ketakwaan  sebagai  hamba Allah  SWT.  yang  mestinya  menjaga  diri daripada  potensi-potensi  dosa  dalam setiap  aktivitas  yang  berkaitan  dengan ekonomi.
Dalam  kajian  penelitian  terkait  hal ini  ada  banyak  yang  telah  meneliti termasuk  penelitian  yang  dilakukan  oleh Safrina dan Hendra (2023) terkait dengan pemikiran  ekonomi  Abu  ‘Ubaid  relasinya terhadap  kebijakan  publik  di  Indonesia. Dalam penelitian ini menguraikan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
gagasan ekonomi Islam menurut pendapat  salah  seorang  cendikiawan Muslim  yang  bernama  Abu  ‘Ubaid  juga sebagian  relevannnya  dalam  kebijakan kaungan  publik  di  Indonesia.  (Safrina  & Hendra,  2023).  Dari  beberapa  riset  yang telah  peneliti  temukan  bahwa  berkaitan dengan  pemikiran  Abu  ‘Ubaid  ini memanglah sangat populer untuk diteliti. Namun  tidak  menutup  kemungkinan bahwa tetap  ada kesenjanagan penelitian lain  dengan  penelitian  ini,  diantaranya penelitian  kali  ini  fokus  pada  beberapa kebijakan  yaitu  keuangan  publik,  sumber pendapatan dan belanja negara, pengelolaan  zakat,  fungsi  uang,  kekayaan publik dan kebijakan pertanian. Sehingga beberapa  hal  ini  menjadi  kebaharuan dalam penelitian kali ini.
Begitu  luas  ruang  kaji  yang  harus dilakukan  untuk  mengulik  pemikiran- pemikiran  Abu  ‘Ubaid  tentang  ekonomi. Tulisan  ini  diharapkan  mampu  mem- berikan  pemahaman  awal  kepada  publik tentang  keberadaan  pemikiran  Islam sekaligus  mampu  menjawab  isu-isu perkembangan  global  yang  perlahan mulai ditinggalkan, khususnya relevansinya  di  Indonesia.  Memang  perlu dilakukan  penelitian  yang  luas  untuk mendalami pemikiran Abu 'Ubaid tentang ekonomi.  Namun,  untuk  menangkap sejarah  sosial  perkembangan  teori ekonomi  secara  lebih  tepat,  dipilihlah gagasan-gagasan  Abu  'Ubaid  untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sosial  tertentu  akan  memunculkan  cara berpikir tertentu.
TINJAUAN PUSTAKA Biografi Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam Abu  ‘Ubaid  memiliki  nama  asli  Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid  al-Harawi  al-Azadi  al-Baghdadi, beliau  lahir  dikota  hijrah,  Khurasan  yang dikenal dengan Iran, Afghanistan, Turkministan  dan  Tajikistan  pada  tahun
157  H.  Beliau  dikenal  dengan  ahli  hadis, ahli  ilmu  fikih  serta  ahli  sastra  bahasa Arab yang melahirkan banyak karya. Ayah beliau juga merupakan seorang yang ahli dalam sastra bahasa Arab, ilmu hadis dan fikih  yang  berasal  dari  bangsa  Romawi, sedangkan  ibundanya  berasal  dari Khurasan.  Pada  tahun  192  H  hingga  210 H,  Abu  ‘Ubaid  diangkat  menjadi  hakim oleh  gubernur  Thughur  Thabit  ibn  Nasr ibn  Malik,  ia  menetap  di  Makkah  pada tahun 219 H sampai wafatnya pada tahun 224 H.
Abu  ‘Ubaid  memiliki  karya  yang sangat best seller di bidang ekonomi Islam yaitu  kitab  al-Amwal.  Abu  ‘Ubaid mendeskripsikan  karyanya  berawal  dari akibat  melihat  kebiasaan  orang-orang Irak  yang  menganut  mazhab  Hanafi  dan juga  memperhatikan  pendapat  mazhab Maliki, namun tidak mengadopsi keduanya melainkan memunculkan pendapatnya  sendiri  sehingga  terlahir sebuah karya yang monumental bernama kitab al-Amwal (Afidah, 2023). Kelebihan yang  dimiliki  kitab  ini  adalah  menjadi rujukan ekonom muslim dan non-muslim dalam mempelajari perpajakan,  anggaran Negara, baik pendapatan maupun pengeluaran  negara,  tunjangan  finansial bagi yang kurang mampu serta keuangan publik  Islam.  Dalam  buku  ini  di  sertakan dengan  keberhasilan  pemerintah  dalam mengatur kebijakan pembangunan sistem perpajakan Islam dan kemaslahatan sosial yang  dilakukan  oleh  Khalifah  Umar  bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.
Abu  ‘Ubaid  lebih  mementingkan aspek  rasio/nalar  dan  spritual  terhadap kehidupan manusia sekarang dan nantinya,  baik  sebagai  individu  maupun masyarakat.  Atas  dasar  itu,  Abu  ‘Ubaid menjadi salah seorang pembuka nilai-nilai tradisional  pada  abad  ke-3  H  yang  ber- pendapat  bahwa  revitalisasi  dari  sistem perekonomian  adalah  melalui  reformasi terhadap  akar-akar  kebijakan  keuangan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
serta institusinya dengan berdasarkan Al- Qur’an  dan  hadis.  Dengan  kata  lain, sumber  dari  yang  suci,  Al-Qur’an  dan Hadis mendapatkan  tempat eklusif  serta terekspresikan    dengan    kuat    pada pemikir-annya (Fauziah, 2021).
Abu ‘Ubaid hidup pada masa Dinasti Abbasiyah  yakni  meliputi  pemerintahan Khalifah  al-Mahdī,  al-Hadī,  al-Rasyīd,  al- Amīn,  al-Ma’mūn  dan  al-Mu’tashīm.  Dia adalah  seorang  ulama  terkemuka  dalam bidang  hadis.  Berbeda  dengan  apa  yang pernah  dialami  oleh  Ahmad  Ibnu  Hanbal dan  ulama  lain  dari  kalangan  ahli  hadis yang  pernah  ada  konflik  dengan  negara. Pada  saat  itu  kekhalifahan  mendukung dan  pro  terhadap  ideologi  rasionalisme Mu’tazilah  dan  ia  kontra  terhadap  ulama ahli  riwayat  dari  kalangan  ulama  hadis, yang  mana  waktu  itu  Abu  ‘Ubaid  telah mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan dari Abdullāh bin Thahir yang merupakan seorang  panglima  dan  tangan  kanan Khalifah  al-Ma'mūn.  Sebagaimana  yang ada  di  dalam  kitab  al-Amwal,  dia  begitu banyak mengkaji tentang politik keuangan dan administrasi perekonomian tetapi  dia  tidak  pernah  membahas tentang  daulah  Abbasiyah  sedikit  pun. Bahkan  dia  lebih  banyak  membahas secara  terperinci  mengenai  perbedaan sahabat  dan  tabi'in  mengenai  kesalahan kekuasaan  daulah  Umawiyah,  beliaupun tidak pernah memberikan nama penguasa Umawiyah  dengan  gelar  Khalifah  akan tetapi  dia  lebih  menggunakan  bahasa Sultan atau Penguasa.
Pada  buku  al-Amwal  terjemahan setiawan  budi  utomo  adalah  tarikh terakhir  Pada  tahun  223  H/  838  M,  Abu ‘Ubaid berangkat dari Baghdad ke Mekah untuk  perjalanan  di  Baitullah  al-Haram. Lalu  ulama  berpendapat  bahwa  Abu ‘Ubaid melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga kali. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa Setiap tahunnya dia  berangkat  ke  Mekah  menunaikan
ibadah  haji  dan  kemudian  dia  kembali pulang  ke  Baghdad  dan  menetap  di  sana untuk  menuliskan  dan  meriwayatkan kitab  al-Amwal.    Setelah  Abu  ‘Ubaid melakukan  perjalanan  haji  pada  223  H, dia sampai di Mekah dan menetap disana. Namun  ketika  malam  hari  sebelum perjalanan  pulang  ke  Baghdad,  ada  yang meriwayatkan  bahwa  Abu  ‘Ubaid  telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Pada akhirnya  dia  tetap  tinggal  di  Mekah  dan pada  tahun  224  H/838  M  beliau dinyatakan  wafat  dan  dimakamkan  di rumah Ja'far bin Abu Thālib.
Adapun  perjalanan  pendidikan  Abu ‘Ubaid  di  mulai  saat  sejak  kecil  beliau sudah  menimba  ilmu  pengetahuan dengan  para  ulama  dengan  diantar  oleh sang ayah. Pada tahun 179 H / 795 M, Abu ‘Ubaid  telah  selesai  menimba  ilmu pengetahuan  di  daerah  perkotaan  Herat dan  Marwa  kemudian  dia  melanjutnya mencari  ilmu  dengan  datang  ke  Kufah, Basrah  dan  Baghdad  dan  mempelajari tentang  Nahwu,  Qira'at,  Hadis  dan  Fikih dengan  ulama  terkenal  pada  masa  itu. Abu  ‘Ubaid  memiliki  kesederhanaan  luar biasa  walaupun  beliau  selalu  menuntut ilmu pada ulama Kufah dan Basrah, beliau memiliki keunikan sikap tersendiri. Bukti nyata  dari  sikap  tersebut  adalah  Abu ‘Ubaid  menjadi  seseorang  yang  secara konsisten  produktif  di  bidang  keilmuan yang  menepis  taklid  dan  fanatisme terhadap suatu mazhab tertentu. Dia juga telah  mendidik  anak-anak  keluarga Hartsamāh  bin  A'yūn  dan  memegang jabatan  gubernur  di  wilayah  Khurasan pada  masa  pemerintahan  Harun  ar- Rasyīd  pada  tahun  189  H  -  804  M. Hartsamāh juga pernah menjabat sebagai gubernur di Mesir sebelum itu, yaitu pada tahun 178 H  - 794 M, kemudian anaknya yang  bernama  Hatim  pada  tahun  194 H/810 M pada akhirnya telah menggantikannya  sebagai  gubernur  di Mesir.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Adapun karya-karyanya, Abu ‘Ubaid telah  mengkaji  Al-Qur'an,  hadis  nabawi, bahasa  Arab  yang  dianggap  sebagai bahasa  Al-Qur'an  dan  sunah,  serta berbagai  ilmu  yang  diperlukan  umat Islam  pada  saat  itu,  di  tangan  keganasan bangsa  Tartar  yang  menghancurkan perpustakaan  Islam  yang  mengoleksi sebagian  besar  karya  Abu  ‘Ubaid  maka judul- judul karyanya telah menjadi bukti nyata  keagungan  pemikirannya.  Abu ‘Ubaid  mempunyai  banyak  karya  yang bermacam,  sedikitnya  sekitar  20  karya tulis dalam bidang Ilmu baik dalam hadis, fiqih,  sastra,  ekonomi  dan  lainnya, Diantara  karya-karya  tersebut  adalah sebagai berikut (Ma’ruf, 2021):
1. Gharib Al-Qur’an. Gharib Al-Qur'an adalah  ilmu  yang  membahas  tentang arti  kata-kata  ganjil  dalam  Al-Qur'an yang  tidak  lazim  digunakan  dalam percakapan sehari-hari.
2. Kitab Ma’anī Al-Qur’an. Ma’anī Al- Qur’an  adalah  ilmu  yang membahas tentang  makna-makna  Al-Qur’an. Ilmu ini bertujuan untuk mengungkap salah satu kemukjizatan Al-Qur’an.
3. Kitab Fadha’il Al-Qur’an. Fadha’il Al- Qur’an  adalah  ilmu  yang  membahas keutamaan-keutamaan Al-Qur’an baik pembaca,  pengajar,  penghafal,  ayat, surah,  mushaf  atau  hal-hal  lain  yang berhubungan dengan Al-Qur’an.
4. Kitab an-Nasikh  wal-Mansukh. Kitab ini  membahas  tentang  hukum  syara’ dengan  perintah  atau  kitab  Allah SWT.  yang  datang  kemudian  dari pada-Nya.
5. Risalah Fimā  Warada  fil  Qur’anil Karīm  min  Lughat  al-Qaba’il. Risalah Fimā  Warada  fil  Qur’anil  Karīm  min Lughat  al-Qaba’il adalah  kitab  yang mengkaji  tentang dakhil (serapan- adopsi).
6. Kitab al-Qiraat. Adalah  ilmu  tentang tata  cara  melafazkan  kalimat-kalimat Al-Qur’an  dan  perbedaan  cara
melafazkan yang di-hubungkan dengan para Imam Qiraat .
7. Kitab al-Maqshūr  wal  Mamdud .  Buku ini  mengkaji  cara  membaca  dalam ilmu qiraat .
8. Kitab Gharib  al-Hadits. Kitab  yang mengkaji  ungkapan  dari  lafaz-lafaz yang  sulit  dan  rumit  untuk  dipahami yang terdapat dalam matan hadis.
9. Kitab al-Amwal. Kitab  ini  adalah mengenai pengelolan keuangan publik  atau  biasa  disebut  harta Negara.  Kitab  ini  menekan-kan beberapa materi mengenai perpajakan,  zakat,  hukum  serta administrasi dan hukum internasional.
10. Kitab al-Hijr wat Taflis. Sesuai dengan judulnya bahwa kitab membahas dan mengkaji  tentang  perekonomian, keuangan, dan perdagangan. Masih  banyak  karya  Abu  ‘Ubaid yang  peneliti  tidak  sempat  untuk menguraikan  satu  per  satu  pada  tulisan ini  karena  sejarah  kehidupan  Abu  'Ubaid hanya sedikit diketahui dan didokumentasikan.  Karena  itu,  banyak informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup dan biodatanya diselimuti ketidakpastian  dan  bahkan  tidak  bisa dijadikan pedoman. Fakta ini menjelaskan bahwa  sebagian  besar  dokumentasi  dan informasi  yang  disebutkan  oleh  para  ahli sejarah  ketika  memberikan  penjelasan tentang biodata Abu 'Ubaid penuh dengan kontradiksi  menjadi  penghalang  bagi mereka  yang  ingin  mengetahui  biodata dan  informasi  lebih  detail  tentang kehidupan  Abu  'Ubaid.  Menurut  Romi Suradi & Bustami yang dikutip dari buku terjemahan  Kitab  Al-Amwal  oleh  Al- Qasim  (2009)  Ada  dua  sumber  yang membahas tentang kehidupan Abu 'Ubaid, Tarikh  Baghdad  karya  al-Khatib  al- Baghdadi  (392-463H/1002-1071  M)  dan kitab  al-Fihrisit  karya  Ibnun  Nadim (438H/1047 M) (Romi & Bustami, 2022).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  paradigma fenomenologi  yaitu  mencoba  memahami obyek  menurut  konsep  pengertian  yang dikonstruksikan  oleh  subjek  yang  diteliti (Abdussamad,  2021).  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  wawancara terbitan  dan  data  kepustakaan  yang diolah dari berbagai studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep-Konsep  Pemikiran  Ekonomi Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam Abu  ‘Ubaid  sangat  menekankan prinsip  keadilan  sebagai  prinsip  utama dalam  perekonomian.  Buku Al-Amwal memiliki beberapa informasi yang sangat luar biasa tentang sistem keuangan publik Islam,  khususnya  di  bidang  manajemen pemerintahan. Buku ini merinci perkembangan  pemikiran  ekonomi  Islam selama  dua  abad  pertama  hijrah, khususnya  pada  masa  hidup  Nabi Muhammad SAW., para sahabat dan para pengikutnya.
Melanjutkan  pokok  bahasan  utama isi  buku al-Amwal sebagai  ikhtisar keuangan publik Islam yang biasa dikenal dengan Islamic  public  finance kita  bisa melihat  bahwa  ini  adalah  usaha  Abu ‘Ubaid  yang  luar  biasa.  Keuangan  publik Islam  adalah  ide  keuangan  berdasarkan pada  agama  Islam  yang  relevan  dengan ekonomi  modern  Indonesia  dan  di  mana penanaman  prinsip-prinsip  moral  akan memberikan  efek  yang  baik.  Sumber utama  pembiayaan  publik  Islam,  tentu saja,  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf. Falah adalah  tujuan  akhir  keuangan publik  Islam.  Cita-cita  khas  keuangan publik  Islam,  yang  mencakup  pandangan tentang  zakat  dan  pajak,  penerimaan, pengeluaran  dan  saldo  di  sektor  publik merupakan karakteristik yang membedakannya  dari  keuangan  publik
konvensional. Alat yang digunakan dalam pembiayaan  publik,  seperti  zakat,  aset perusahaan,  infaq,  kharaj  dan  wakaf  juga harus  diperhitungkan.  Kekuatan  sistem keuangan  publik  ini  dibangun  di  atas sejumlah  prinsip  nilai-nilai  Islami,  yang bersama-sama  dengan  prinsip-prinsip tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk  pengembangan  keuangan  publik Islam di masa depan.
Dengan demikian berdasarkan relevansi pembahasan, berikut ini merupakan  analisis  tentang  kajian  pe- mikiran ekonomi Abu ‘Ubaid:
Keuangan publik Dalam  kitab al-Amwal ,  beliau dengan sangat jelas menjelaskan mengenai  studi  yang  berkaitan  dengan keuangan  publik  dengan  menjadikan Rasulullah  SAW  (Cookson  &  Stirk,  2019). Abu  ‘Ubaid  membagi fa’i menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:
1. Kharaj. Menurut pandangan Abu ‘Ubaid kharaj adalah  tanah  yang  ditaklukkan oleh  umat  Islam  dari  kaum  kafir melalui peperangan. Apabila di kemudian  hari  terjadi  perselisihan antara  non-Islam  dan  umat  Islam, maka  tanah  yang  dikelola  ditentukan apakah diserahkan  kepada umat  Islam atau menjadi milik non-muslim melalui jalan perdamaian.
2. Jizyah.  Jizyah merupakan  pajak  yang dikenakan  pada  non-Islam  dibayar setiap  tahunan  untuk  perlindungan jiwa,  ibadah  dan  harta. Jzyah yang wajib  di  bayar  memiliki  tingkatanya tersendiri  mulai  dari  1  dinar,  30  ekor sapi,  40  ekor  sapi  serta  segala  bentuk pertanian  diwajibkan jizyah sebesar 1/10 atau 10% dari total panen.
3. Khumus.  Khumus adalah  kewajiban pajak  orang  muslim  untuk  membayar seperlima dari kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu  untuk  tujuan  tertentu.  Ruang lingkup  pajak khumus meliputi al-
ghanimah. Pada firman Allah  SWT.  QS. Al-Anfal/8 : 41, yang berbunyi sebagai berikut:
ِ ۞ آ ْو هم َ ل ْعا َو ِ اَمَّن َ ا ِ ِْمهت ْم ن َ ػ ِ ِْن   م ِ ِ ء ْي َ ش ِ ِ َّ ن َ ا َ ف ِ ِ ٰ للّ ِ ِ ه َس هم ه خ ِ ِ ل ْو هس َّرل ل َو ِ ى  ذ ل َو ِ ىٰب ْر ه ق ْ لا ِ ى ٰمٰتَي ْ لا َو ِ ِ نْي  ك ٰس َم ْ لا َو ِ ِ نْةا َو ِ ِ لْي ب َّسلا ِ ِ ْ ن  ا ِ ِْمهت ْ ن ه ك ِ ِْمهت ْ ن َم ٰ ا ِ ِ ٰ للّا ة ِ آ َم َو ِ اَن ْ ل َزْن َ ا ِ ى ٰ ل َع ِ اَن  د ْت َع ِ َِم ْوَي ِ ِ نا َ ق ْر ه ف ْ لا ِ َِم ْوَي ِ ى َقَت ْ لا ِ ِ  ن ٰعْمَج ْ لا ِ ِه ٰ للّا َو ِ ى ٰ ل َع ِ ِ ل ه ك ِ ِ ء ْي َ ش ِ ِ رْي  د َ ق ِ ٤١ ِ
Artinya:  “ Ketahuilah,  Sesungguh-nya apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh sebagai  rampasan  perang,  maka sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah, rasul,  ke-rabat  rasul,  anak-anak  yatim, orang-orang mis-kin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa  yang  kami  turunkan  ke-pada hamba  kami  (Muhammad)  di  hari Furqaan,  yaitu  di  hari  bertemunya  dua pasukan  dan  Allah  Maha  Kuasa  atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41) Bahwa yang dimaksud dengan rampasan  perang  ( ghanimah )  adalah harta  yang  diperoleh  dari  orang-orang kafir  dengan  melalui  pertempuran, sedang  yang  diperoleh  tidak  dengan pertempuran dinamakan
fa'i . pembagian dalam ayat ini berhubungan  dengan  ghanimah  saja. Maksudnya  seperlima  dari  ghanimah itu  dibagikan  kepada  Allah  dan  Rasul- Nya,  kerabat  Rasul  (Bani  Hasyim  dan Muthalib), anak yatim, fakir miskin dan Ibnussabil.  Sedang  4/5  dari ghanimah itu  dibagikan  kepada  yang  ikut bertempur.
Allah  SWT.  sudah  menetapkan  bahwa harta yang diperoleh sebesar 1/5 atau 20% dari kafir harbi ( ghanimah ), rikaz (miyak,  batu  bara),  dan luqathah (barang  temuan  yang  berumur  1 tahun).
Untuk Luqathah ,  Abu  ‘Ubaid  membagi tiga  keadaan:  Pertama,    20%  untuk pemerintah  dan  sisanya  untuk  yang menemukannya,  Kedua,  diserahkan sepenuhnya  kepada Baitul  Maal dan Ketiga, diserahkan sepenuhnya kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Maal (Febriani, 2017).
4. Usyr. Pada  QS.  Al-An’am/6:  14,  yang berbunyi sebagai berikut:
ِ ْ ل ه ق ِ َِرْي َ غ َ ا ِ ِ ٰ للّا ِ ِ ه ذ  خ َّ ت َ ا ِ اًّي ل َو ِ ِ ر  طا َ ف ِ ِ  ت ٰو ٰم َّسلا ِ ِ ض ْر َ ا ْ لا َو ِ َِو هو َو ِ ِهم  ع ْطهي ِ ا َ ل َو ِ ِهم َع ْطهي ِِ ِ ِ ْ ل ه ق ِ ِْٓي ن ا ِ ِ هت ْر  م ه ا ِ ِ ْ ن َ ا ِ ِ َ ن ْو ه ك َ ا ِ ِ َ ل َّو َ ا ِ ِْن َم ِ َِم َ ل ْس َ ا ِ ا َ ل َو ِ َِّنَن ْو ه كَت ِ َِن  م ِ َِنْي  ك ر ْشهمْلا ِ ١٤ ِِ
Artinya: “ Katakanlah (Nabi Muhammad),  “Apakah  selain  Allah, Pencipta  langit  dan  bumi  serta  Dia memberi  makan  dan  tidak  diberi makan,  akan  aku  jadikan  sebagai pelindung?” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku diperintahkan  agar  aku  menjadi  orang pertama  yang  berserah  diri  (kepada Allah),  dan  jangan  sekali-kali  kamu masuk golongan orang-orang musyrik .” (QS. Al-An’am: 14) Allah  SWT.  menyebutkan  bahwa  harta atau  zakat  yang  diambil  sebesar  1/10 atau  10%  dari  pertanian  atau perkebunan.  Abu  ubaid  berpendapat bahwa usyr dibebankan  kepada  setiap pedagang atau pengusaha sekali dalam setahun.  Abu  ‘Ubaid  menjelaskan bahwa  esensi  dari  zakat  adalah menyelamatkan orang-orang dari kekurangan dan kelaparan,  disamping itu  Abu ‘Ubaid  menetapkan   kategori mustahik    (penerima  zakat)  adalah mereka  yang  berpenghasilan  dibawah 40 Dirham (selain sandang, pangan dan papan) dalam 1 bulan.
Dengan demikian, Abu ‘Ubaid membagi tiga  tingkatan  ekonomi  masyarakat pada  msa  itu,  yaitu:  kelompok  kaya raya yang diwajibkan zakat atau pajak,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
kelompok  menengah  yang  tidak diwajibkan zakat atau  pajak dan tidak termasuk  mustahik  serta  kelompok mustahiq  (penerima  zakat  atau  pajak) (Febriani, 2017).
Sumber  pendapatan  dan  belanja keuangan negara
Pada masa  Rasulullah  SAW. sumber pendapatan  keuangan  negara  terdiri  dari zakat, ghanimah , shadaqah dan fa’i . Setelah  melalui  perkembangan  beberapa saat  kemudian  sumber  pendapatan keuangan publik pun sumbernya bertambah.  Seperti  pada  masa  khalifah Umar  bin  Khattab  menambahkan khums sebagai  sumber  pendapatan  negara. Sedangkan  pada  masa  Abu  ‘Ubaid  dan pemerintahan  khalifah  Dinasti  Umayyah dan  Dinasti  Abbasiyyah  menambahkan kharaj , jizyah , khums dan ‘usyur sebagai pendapatan negara. Namun, yang menjadi perhatian  dalam  pembahasan  mengenai kebijakan  ini  adalah  Abu  ‘Ubaid  sangat menentang gagasan
tentang pendistribusian zakat yang harus dikelola secara  merata  terhadap  yang  berhak menerima zakat.
Dimana pendistribusiannya cenderung ditentukan dalam  batas  tertinggi  setiap  orang  yang menerimanya,  yang  terpenting  bagi  Abu Ubaid  adalah  kebutuhan  dasar  penerima zakat  dapat  terpenuhi  dengan  baik, seberapa  besarnya  pun  serta  bagaimana pengalokasian  itu  dapat  meringankan fakir  miskin  yang  kelaparan,  orang  yang terkena  bencana  dan  dapat  membantu mereka  yang  bertanggungjawab  atas kehidupan kaumnya.
Dalam  hal  ini  Abu  ‘Ubaid  meng- adopsi  prinsip  “setiap  orang  adalah menurut  kebutuhannya  masing-masing”. Sehingga  pada  kesempatan  lain,  Abu ‘Ubaid  tidak  mendistribusikan  zakat kepada  masyarakat  yang  memiliki kekayaan  sebesar  40  dirham  atau  harta lainnya  yang  sebanding,  di  samping sandang,  pangan  dan  papan  yang
menurutnya  itu  semua  adalah  standar kehidupan  minimum.  Adapun  yang berhak  mengeluarkan  zakat  adalah mereka  yang  memiliki  200  dirham  serta yang  sebanding  dengan  itu  di  mana mereka dikategorikan sebagai orang kaya.
Dalam hal ini, Abu ‘Ubaid mengkategorikan tiga kelompok berdasarkan sosial-ekonomi terkait status muzaki dan mustahik zakat, antara lain:
1. Golongan Aghniya (orang  kaya)  yang harus mengeluarkan zakat
2. Golongan  menengah  yang  bukan sebagai mustahik mapun muzaki dan
3. Golongan mustahik.
Sesungguhnya  keuangan  publik  ini adalah harta kekayaan milik umum maka dalam hal pendistribusiannyapun dianggarkan  untuk  kesejahteraan  umum seperti santuan untuk anak-anak terlantar, para pengungsi korban bencana maupun  santunan  lainnya  yang  dapat dirasakan  oleh  semua  orang.  Terkait pembelanjaan  ini  Abu  ‘Ubaid  mengutip nukilan pendapat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, “Umar r.a telah mengatakan  bahwa  seorang  muslim berhak  menerima  maupun  menolak terhadap harta kekayaan” (Afidah, 2023) Pengelolaan zakat Setiap muslim diwajibkan memberikan  sedekah  dari  rezeki  yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam  Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan  sedekah  (pemberian  yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk  membayar  zakat.  Zakat  menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad  melem-bagakan  perintah zakat  ini  dengan  menetapkan  zakat bertingkat  bagi  mereka  yang  kaya  untuk meringankan  beban  kehidupan  mereka yang  miskin.  Sejak  saat  ini,  zakat diterapkan  dalam  negara-negara  Islam termasuk  di  Indonesia.  Maka  fungsi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
petugas  zakat (amil) sudah  seharusnya menfungsikan tugas-tugasnya yang dinamis  dan  proaktif  serta  efektif  dalam mengelola zakat.
Abu  ‘Ubaid  menyatakan  bahwa zakat yang diperoleh dari simpanan/tabungan boleh diberikan kepada  negara  ataupun  kepada  para mustahik  secara  langsung,  sedangkan zakat  komoditas  harus  berikan  kepada khalifah, jika hal itu tidak dilakukan maka kewajiban  zakat  tidak  ditunaikan.  Hal  itu berpengaruh  kepada  pengelolaan  zakat tersebut.  Disamping  itu  juga,  beliau memberikan
dukungan terhadap kewenangan
pemerintah dalam menerapkan  suatu  kebijakan  umum terkait pembagian tanah taklukan, apakah akan  diberikan  kepada  penakluk  atau membiarkannya  tetap  dikelola  oleh penduduk  setempat.  Adapun  yang menarik  dari  pemikiran  ini  adalah  Abu ‘Ubaid secara tidak langsung memberikan wewenang kepada seorang khalifah untuk berbuat adil dan bijak dalam memperluas batasan-batasan  yang  ditentukan  dalam pembagian khums yang  tentunya  akan berimbas  kepada  kepentingan  publik. Sehingga
berkaitan
dengan pembendaharaan  negara  dari  setiap pendapatan  harus  digunakan  untuk kepentingan  atau  kemanfaatan  publik bukan untuk kepentingan pribadi khalifah.
Fungsi Uang Konsep  Abu  ‘Ubaid  terkait  ekonomi moneter, dalam kitabnya al-Amwal beliau berpandangan  bahwa  fungsi  uang  ada dua,  ialah  sebagai  nilai  alat  tukar  dan sarana  pertukaran  (Rinawati  &  Basuki, 2020).  Abu  ‘Ubaid  juga  berpandangan, bahwa  fungsi  emas  dan  perak  sebagai nilai  tukar  dan  media  pertukaran  dalam membeli  barang  dan  jasa.  Selain  itu pandangan  Abu  ‘Ubaid  tentang  ekonomi fiskal dapat dilihat dari pernyataan beliau bahwa sumber pendapatan negara antara
lain  yaitu  Zakat, Kharaj dan Jizyah (Nurjaman  &  Danil,  2020).  Belau menegaskan  bahwa  kekayaan  negara tidak  boleh  dialokasikan  dan  digunakan untuk  kepentingan  pribadi  pemerintah.
Perbendaharaan negara harus dialokasikan  dan  dimanfaatkan  untuk kemaslahatan bersama (Hidayat, 2019).
Di  dalam  kitab al-Amwal beliau menyatakan  “adalah  hal  yang  tidak diragukan  lagi  bahwa  emas  dan  perak tidak  bernilai  apapun  kecuali  keduanya menjadi  harga  dari  barang  dan  jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh  dari  kedua  benda  ini  adalah penggunaannya  untuk  membeli  sesuatu ( infaq )”. Menurut (Fahmi, 2022) mengutip  dari  pandangan  Euis  Amalia (2010) Abu ‘Ubaid mengakui  keberadaan dua fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik  sebagai  nilai  tukar.  Sedangkan menurut Adiwarman Azwar Karim (2012) menjelaskan  bahwa  per-nyataan  Abu ‘Ubaid  dalam  kitabnya  menunjukkan dukungan  terhadap  teori  konvensional mengenai  uang  logam,  walaupun  beliau tidak  sama  sekali  tidak  menjelaskan mengapa  emas  dan  perak  tidak  bernilai apapun  kecuali  keduanya  menjadi  harga dari barang dan jasa.
Hak Atas Kekayaan Publik Pada  QS.  Al-Hasyr  /  59  :  7-10, dijelaskan melalui firman Allah SWT. Pada ayat  ini  Allah  SWT.  berfirman  bahwa semua  harta  benda  yang  dimiliki  oleh orang  kaya  di  salurkan  kepada  orang- orang  yang  membutuhkan.  Abu  ‘Ubaid menjelaskan  bahwa  orang  yang  dapat menerima  kekayan  negara  adalah  tidak berkecukupan,  tertimpa  musibah  dan miskin. Semua penerimaaan publik sudah ditentukan  dengan Khumus , ghanimah , rikaz , kharaj , jizyah , zakat dan sebagainya (Febriani, 2017).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## Kebijakan Pertanian
Tanah  yang  bagus  dan  baik  akan berdampak  dalam  produktifitas  buah, sayur  serta  tumbuhan  lain.  Maka  dengan demikian  Abu  ‘Ubaid  menjadikan  2 kriteria  khusus  untuk  tanah  ( iqtha )  yaitu di antaranya:
1. Tanah kosong selama beberapa tahun.
2. Tanah yang sudah lama tidak ditanami hingga tandus.
Dia berpendapat bahwa air, rumput, lahan tidak boleh masuk dalam monopoli karena  sumbernya  dari  Allah  SWT. (Nurjaman & Danil, 2020).
Relevansi  Pemikiran  Abu  ‘Ubaid  al- Qasim bin Salam di Indonesia Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan zakat di Indonesia
Seiring dengan perkembangan zaman,  zakat  di  Indonesia  mengalami perkembangan  yang  sangat  dinamis. Setidaknya  ada  tiga  cara  untuk  melihat ini.  Pertama,  UU  No  23  Tahun  2011  dan aturan  turunannya  yang  diringkas  dalam PP  No  14  Tahun  2014  dan  Inpres  No  3 Tahun  2014  sudah  memuat  persyaratan pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Aturan tersebut men-unjukkan komitmen pemerintah  untuk  memajukan  zakat nasional  ke  arah  pembangunan  ekonomi yang  lebih  merata  (BAZNAS,  2017). Kedua, jumlah ZIS di Indonesia meningkat setiap  tahunnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  umum  semakin  banyak umat Islam di Indonesia yang sadar akan zakat  dan  bagaimana  menyalurkannya melalui  lembaga  amil  zakat.  Selain  itu, pertumbuhan  data  ZIS  menjadi  bukti bahwa penggiat zakat semakin banyak di Indonesia.  Ketiga,  Indonesia  memiliki kapasitas zakat yang cukup besar, dengan potensi  sebesar  3,4  persen  dari  PDB tahun  2010  atau  Rp  217  triliun.  Meski realitas  penghimpunan  zakat  tidak mendukung  potensi  tersebut,  namun dapat  dimaknai  sebagai  pertanda  bahwa zakat Indonesia akan semakin meningkat
di masa mendatang baik secara kuantitas maupun kualitas.
Pengelolaan  Zakat  bertujuan  untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat  dan meningkatkan  manfaat  zakat  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masya-rakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang  Republik  Indonesia,  No. 23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Zakat).  Badan  Amil  Zakat  Nasional  atau BAZNAS  merupakan    lembaga    yang berwenang  melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang- Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).
Lembaga Pengelola Zakat atau biasa disebut  LPZ  yang  meliputi  Badan  Amil Zakat,  Lembaga  Amil  Zakat  dan  Unit Penghimpun  Zakat  di  wilayah  Indonesia mampu  mengelola  zakat.  Ini  termasuk mengawasi  administrasi  zakat  di  tingkat lokal  dan  regional.  Organisasi-organisasi ini  memiliki  hak  untuk  mengelola  zakat sesuai  dengan  hukum  setempat  dan pedoman
agama. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan serta pengawasan penghimpunan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat  pada  semua  tingkatan  merupakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
Salah  satu  wilayah  di  Indonesia yaitu  Kabupaten  Bone  yang  merupakan wilayah tempat tinggal peneliti baru-baru ini  melakukan  rapat  penetapan  zakat fitrah untuk tahun 1444 H/ 2023 M. Hasil rapat  bersama  yang  dipimpin  Kepala Kantor  Kemenag  Bone,  Abd.  Hafid  M. Talla,  serta  dihadiri  oleh  Kepala  Bagian Kesejahteraan Sekretariat
Daerah
Kabupaten  Bone,  perwakilan  Kapolres
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Bone, Kepala Dandim 1407/Bone, Kepala Dinas  Perdagangan  Bone,  Kasubag  TU Kemenag  Bone,  Ketua  Pengelola  Zakat dan  Wakaf  Bone,  Ketua  MUI  Bone,  Ketua Muhammadiyah  Bone  serta  beberapa perwakilan KUA Kecamatan.
Berdasarkan  hasil  keputusan  rapat, jumlah zakat yang akan disalurkan setara dengan  empat  liter  perjiwa,  tergantung dari  jenis  beras  yang  dikonsumsi  oleh setiap wajib zakat, atau dengan nilai uang yang  setara  dengan  harga  pasaran  beras perliter.  Menut  hasil  pantauan  harga beras  dipasaran  yang  dilaporkan  oleh masing-masing  Kepala  KUA  yang  hadir bahwa,  harga  beras  di  pasar  beragam namun dominan sama dipasar lain.
Misalnya  di  wilayah  Kecamatan Kahu  dan  Kajuara  harga  beras  sama, mulai  Rp.8500  –  Rp.  9000/liter. Kecamatan Ajangale beras biasa Rp. 8000 dan  beras  kepala  Rp.  10.000/liter. Wilayah  Lappariaja  bagian  Bone  Barat, beras biasa dipasaran Rp. 7500 dan beras paling  rendah  Rp.  6000.  Sementara  di Kecamatan  Tanete  Riattang  Timur,  beras biasa  Rp.  7500  –  Rp.  8000  ada  juga  Rp. 10.000.  Sedangkan  beras  kepala  capai harga  Rp.  12.000/liter.  Untuk  Kecamatan Tanete  Riattang,  mulai  beras  biasa  Rp. 9000  –  Rp.  10.000  dan  beras  super  Rp. 12.000/liter.
Sebelum  ditetapkan  keputusan, kepala  kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bone  terlebih  dulu  mem- persilahkan  kepada  ketua  BAZNAS  Bone, Ketua  MUI  dan  Ketua  Muhammadiyah Bone  untuk  memberikan  pandangan  dan petunjuknya  terkait  hukum  atau  aturan- aturan  dalam  zakat  fitrah.  Setelah  saling mencermati  pendapat  dan  harga  beras, maka  dalam  rapat  diputuskan  dua kategori kadar zakat fitrah tahun 1444 H. Pertama,  ketegori  zakat  untuk  beras kepala,  sebanyak  empat  liter  beras dengan  nilai  rupiahnya  Rp  40.000,-. Kategori  kedua  yaitu  berzakat  dengan
beras  biasa  sebanyak  empat  liter  beras dengani nilai rupiahnya Rp 30.000,-.
Kepala  Kantor  Kemenag  Bone  Abd. Hafid  M.  Talla  mengimbau  agar  kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Bone ini dapat  mengeluarkan  zakat  fitrah  sedini mungkin,  tanpa  harus  menunggu  akhir ramadhan. Pembayaran zakat fitrah agara dilaksanakan  sesegera  mungkin  dan diserahkan  dimasing-masing  Unit  Pen- gumpul  Zakat  (UPZ)  di  kecamatan, keluarahan  dan  desa  untuk  penerimaan zakat, menurutnya, zakat fitrah membuat jiwa lebih tenang dan zakat mal membuat harta lebih berkah (Talla, 2023).
Dalam  kesempatan  menunaikan kewajiban  zakat  di  Kantor  Baznas  Bone berapa pekan lalu, pemerintah Kabupaten Bone yaitu Bupati Bone Dr H. A. Fahsar M Padjalangi,  M.Si.  mengajak  masyarakat Kabupaten  Bone  untuk  membersihkan harta  bendanya  dengan  menunaikan pembayaran  zakat  fitrah  dan  zakat  mal atau harta. Bupati Bone usai menunaikan zakatnya  menjelaskan  bahwa  beliau datang untuk membayar zakat, baik zakat fitrah  maupun  zakat  mal,  infak  dan sedekah  bersama  dengan  wakil  bupati, sejumlah  pimpinan  OPD  dan  masyarakat lainnya  karena  umat  Islam  diwajibkan untuk  membayar  zakat  mereka,  agar harta  dapat  lebih  bermanfaat  selain  itu pahala  meningkat  dan  Allah  SWT.  akan meng-gantinya  dengan  yang  lebih  baik (Padjalangi, 2023). Bupati Bone menyebutkan  pengelolaan  zakat  di BAZNAS  Kabupaten  Bone  sudah  sangat baik,  mulai  dari  administrasinya  sampai pendistri-busiannya ke masyarakat.
Selain itu, Kepala BAZNAS Kabupaten  Bone,  Dr.  H.  Sainal  Abidin, menyampaikan
Himbauan presiden kepada  seluruh  Gubernur  dan  Bupati untuk  menyampaikan  pada  pimpinan OPD  untuk  menunaikan  pembayaran zakat  fitrahnya  di  BAZNAS  masing- masing.  Ketua  BAZNAS  Bone  juga
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
menyebutkan  membayar  zakat  atas  jasa profesi, baik takaran maupun persen yang harus diserahkan (Abidin, 2023).
Relevansi  pemikiran  Abu  ‘Ubaid tentang fungsi uang di Indonesia Terbukti  bahwa  teori  Abu  Ubaid dalam  Kitab al-Amwal membela  pelak- sanaan  distribusi  kekayaan  yang  wajar dan  merata  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  keadilan  fiskal  sebesar mungkin.
Nampaknya Abu ‘Ubaid mencoba
ber-argumentasi dalam kitabnya  bahwa  pemerintah  harus menjauhi  kebijakan  yang  semata-mata menguntungkan  sekelompok  orang  dan membebani kelompok lain.
Karena uang biasanya terlibat dalam kegiatan ekonomi modern seperti produksi,  investasi  dan  konsumsi,  maka peran  dan  hubungan  yang  erat  antara uang  dan  kegiatan  transaksi  ekonomi dapat dilihat sebagai hal yang wajar. Alat tukarnya  adalah  uang,  uang  adalah komoditas yang dapat disimpan, digunakan  untuk  menilai  komoditas  lain dan  ditukar  dengan  komoditas  lain (Solikin & Suseno, 2002). Dapat dikatakan bahwa  pemikiran  Abu  ‘Ubaid  tentang uang masih dapat diterapkan hingga saat ini  karena  definisi  di  atas  sebanding dengan  apa  yang  ditulis  Abu  ‘Ubaid tentang  uang  dalam  kitabnya  al-Amwal. Selain itu, Solikin dan Suseno mengklarifikasi bahwa uang adalah benda yang pada hakekatnya berfungsi sebagai:
1. Alat tukar (medium of exchange)
2. Alat penyimpan nilai (store of value)
3. Satuan hitung (unit of account)
4. Ukuran  pembayaran  yang  tertunda ( standard for deffered payment).
Uang pada awalnya hanya berfungsi sebagai  alat  tukar,  namun  seiring  per- adaban  manusia  semakin  maju  dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan, maka tujuannya pun semakin meluas dan meningkat sehingga memunculkan fungsi uang saat ini, yang kemudian
mengarahkan  penggunaan  uang  sebagai barang  tanpa  wujud  fisik  ( intangible money).
Sebagai  salah  satu  manifestasi fungsi  uang  dengan  konsep  keadilan menurut  Abu  ‘Ubaid  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Bone.  Fenomena beberapa  pekan  lalu  dengan  dilak- sanakannya pasar murah yang dipusatkan di lapangan merdeka Watampone sebagai wujud manifestasi permberdayaan fungsi uang  dalam  hal  perdagangan.  Pasar Murah ini untuk menjaga stabilitas harga dan  daya  beli  masyarakat  karena  semua jenis  sembako  tersedia  dijual  di  pasar murah jauh lebih terjangkau dari harga di pasaran, sehingga hal ini tidak membebani  masyarakat  pada  kenaikan bahan  pokok  akibat  dampak  kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan harga sehingga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bone menginisiasi terselenggaranya pasar murah  (Islamuddin,  2023).  Program pemerintah kabupaten Bone ini kemudian mengangkat  tema  “Pengendalian  Inflasi Serta Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok”.
Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu ‘Ubaid  terhadap  Keuangan  Publik  di Indonesia
Sebagaimana  diketahui,  Abu  ‘Ubaid mendirikan  landasan  filosofis  ekonomi berdasarkan  gagasan  keadilan  dalam bukunya  Kitab Al-Amwal. Gagasan  ini menekankan  perlunya  landasan  filosofis bagi semua tindakan ekonomi agar dapat berdiri kokoh sebagai landasan pemikiran ekonomi  sebagai  cita-cita  yang  harus dicapai,  yaitu  sistem  ekonomi  yang berkeadilan,  dimana  setiap  tindakan keadilan menghasilkan keuntungan setiap masyarakat.  Pada  pasal  33  ayat  4  UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional
diselenggarakan  berdasar atas demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta  dengan  menjaga  ke-seimbangan kemajuan      dan      kesatuan      ekonomi nasional”  menunjukkan  filosofi  ekonomi Indonesia,  yang  diklaim  Abu  ‘Ubaid hampir identik dengan konsep keadilan.
Salah satu prinsip semangat demokrasi  ekonomi  yang  ingin  dicapai Indonesia  sebagai  negara  berdaulat adalah  ungkapan  "Efisiensi  dengan Keadilan". Padahal tujuan ekonomi utama Indonesia  adalah  mewujudkan  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Sehingga  setiap  kebijakan  ekonomi menganut sistem pemberdayaan masyarakat  dan  selalu  memperhatikan kepentingan  masyarakat  akar  rumput. Selain  itu,  kata  "Efisiensi"  digunakan bersamaan dengan kata "Keadilan" untuk menunjukkan  kesetaraan  proses  yang memiliki  tujuan  terhormat,  khususnya ketika  efisiensi  mengacu  pada  metode untuk  memaksimalkan  hasil  dari  sumber daya yang langka.
Keadilan  disisi  lain  berkaitan dengan pemerataan sumber daya berdasarkan  konsep  kekeluargaan  dan mengutamakan mereka yang benar-benar membutuhkan  untuk  memaksimalkan kebahagiaan  masyarakat.  Abu  ‘Ubaid menggunakan  pembenaran  zakat  yang didasarkan  pada  bagaimana  Nabi  dan Khalifah  sesudahnya  menangani  praktik tersebut.  Keterlibatan  pemerintah  dalam pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat sangat  diperlukan  dalam  hal  ini.  Dalam hal  hukum  dan  pembentukan  organisasi dengan  kekuatan  untuk  melaksanakan semua  tugas  yang  berhubungan.  Dengan terbitnya  UU  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  pengelolaan  zakat  menunjukkan bahwa  ada  campur  tangan  pemerintah sebagai   pemegang   kekuasaan tertinggi dalam hal regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan zakat ini.
Sebagai negara muslim terbesar dan sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk
terbesar  ke  empat  di  dunia.  Tentunya banyak  permasalahan  berkaitan  dengan kesenjangan  sosial  salah  satunya  adalah pengangguran  dan  kemiskinan.  Maka untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan  khususnya  bagi  umat  Islam, sudah sepantasnya Indonesia memanfaatkan  potensi  yang  dimilikinya untuk  membangun  demokrasi    ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya dari sektor zakat ini.
Kurangnya  edukasi  dan  literasi menjadi  salah  satu  dari  beberapa tantangan dalam fenomena ini. Akibatnya, mayoritas  masyarakat  hanya  tahu  bahwa zakat  hanya  berlaku  untuk  zakat  fitrah yang dibayarkan setahun sekali dan zakat didistribusikan  kepada  semua  orang  di sekitarnya,  bahkan  orang  asing.  Oleh karena  itu,  harus  ada  banyak  langkah terkait dalam praktiknya. Oleh karena itu, untuk  melaksanakan  proyek  keumatan, harus  ada  sejumlah  proses  yang  terkait dengan  pendidikan,  pengawasan,  pem- benahan  dan  perbaikan,  maka  jika mencermati  beberapa  proses  tersebut diharapkan  sistem  pengumpulan  dan pendistribusian  zakat  Indonesia  dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara.

## SIMPULAN
Abu  ‘Ubaid  memiliki  nama  asli  Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid  al-Harawi  al-Azadi  al-Baghdadi. Banyak pemikiran-pemikirannya kemudian  dirumuskan  dalam  karyanya, salah  satu  yang  paling  fenomenal  adalah kitab al-Amwal .  Kitab  ini  berisi  tentang kaidah-kaidah  kebijakan  ekonomi  Islam. Dalam  kitab  tersebut,  dia  menegaskan kembali  gagasan  ekonomi  mendasar tentang  keadilan  sebagai  landasan filosofis yang kokoh untuk pengembangan pemikiran  ekonomi.  Dalam  kitabnya  Abu 'Ubaid  al-Qasim  berpendapat,  uang memiliki  dua  tujuan  yaitu  berfungsi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
sebagai  patokan  nilai  tukar  dan  sebagai alat  tukar  yang  masih  berguna  dalam ekonomi  modern.  Abu  'Ubaid  al-Qasim setuju  bahwa  hegemoni  pemerintah dalam perdagangan global sangat penting untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap hukum Al-Qur'an, hadis dan sunah.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif .  Makassar:  CV.  Syakir Media Press. Abidin,  S.  (2023).  “Kepala  Baznas Kbupaten  Bone.  Narasumber  Zakat. Di  Wawancarai  Oleh  Bone.go.id.” https://bone.go.id/2023/03/31/ bupati-bone-ajak-masyarakat- bersihkan-harta-dengan-tunaikan- zakat/.
Aslamah,  A.  N.,  &  Nurwahidin,  N.  (2023).
Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi  Abu  Ubaid  terhadap Kebijakan  Keuangan  Publik  Islam  di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 9 (1), 697-704.
Azis,  M.  A.,  &  Kurniawan,  R.  R.  (2022). Menilik  Kembali  Awal  Mula  Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid.
Baznas. (2017). “Outlook Zakat Indonesia, Pusat  Kajian  Strategis  Badan  Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” Fahmi,  M.  A.  (2022).  Pemikiran  Ekonomi Islam  Abu  Ubaid  Tentang  Fungsi Uang dan
Relevansinya. IQTISODINA , 5 (1). Fauziah, St. Nurul Ilmi Al. (2021). Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam  “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” Vol. 5.
Febriani,  A.  (2017).  Pemikiran  Ekonomi Abu  Ubaid  Al-Baghdadi  (Studi  Kitab Al-Amwal). Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu Syariah,  Perundang-Undangan  dan Ekonomi Islam , 9 (2), 128-149.
Hidayat,  T.  (2019).  Abu  Ubaid  Sebagai Fuqha Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap  Corak  Pemikiran  Dan
Konsepsi  Ekonomi  Ibn  Ubaid. Al- Falah: Journal of Islamic
Economics , 4 (1).
Islamuddin,  H.  A.  n.d.  “Sekretaris  Daerah
Bone. Diwawancarai Oleh Bone.go.id.” https://bone.go.id/2022/10/25/jaga -stabilitas-harga-dan-daya-beli- masyara kat-pemkab-bone-gelar- pasar-25-27-oktober/.
MA’RUF, A. N. A. N. G., & ISLAM, S. P. ABU UBAYD AL-QĀSIM (157-224 H).
Mashur.  (2020). Filsafat  Ekonomi  Islam . Edited  by  Andriyanto.  Jawa  Tengah: Penerbit Lakeisha
Nurjaman,  M.  I.,  &  Danil,  M.  (2020).
Relevansi  Pemikiran  Ekonomi  Abu Ubaid
di Indonesia. Islamic Circle , 1 (2), 47-65.
Padjalangi, H. A. Fahsar M. (2023). “Bupati
Bone. Narasumber Zakat. Di Wawancarai Oleh Bone.go.id.” https://bone.go.id/2023/03/31/bup ati-bone-ajak-masya rakat-
bersihkan-harta-dengan-tunaikan- zakat/. Rinawati,  I.,  &  Basuki,  H.  (2020).  Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran  Cendekiawan  Muslim Klasik  Dan  Kontemporer  Abu  Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan MA
Mannan, M. Umar Chapra. Al- Iqtishod: Jurnal Ekonomi
Syariah , 2 (1), 21-36.
Safina,  S.  &  Hendra.  (2023).  "Konsep Relevansi  Pemikiran  Ekonomi  Abu Ubaid  tentang  Kebjakan  Keuangan Publik  Islam  di  Indonesia". JIKEM.
3 (2).
Solikin,  Suseno.  2002. Uang:  Pengertian, Penciptaan  Dan  Peranannya  Dalam Perekonomian .  Seri  No.  1.  Jakarta: PPSK Bank Indonesia.
Stirk  &  Cookson.  (2019). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam .
Talla,  Abd.  Hafid  M.  (2011).  “Kepala Kantor Kemenag Bone Diwawancarai
Oleh Ahdi Hidayat.” UU  RI.  (2011).“Undang-Undang  Republik Indonesia,  No.  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat.”