## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK BAGI PELAKU USAHA KECIL
Hana Krisnamurti Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Usaha  Kecil  sebagai  bagian  integral  dunia  usaha  yang  mempunyai kedudukan,  potensi  dan  peran  yang  strategis  untuk  mewujudkan  struktur perekonomian  nasional  yang  makin  seimbang  berdasarkan  demokrasi  ekonomi. Aspek  Hukum  menjadi  salah  satu  penghambat  usaha  kecil  untuk  berkembang. Pelaku  usaha  kecil  pada  umumnya  belum  memahami  tentang  perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual khususnya perlindungan hukum merek. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Oleh karena itu, pelaku usaha  kecil  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  atas  merek  dari  produknya. Kepemilikan  sertifikat  atas  merek  merupakan  suatu  akta  otentik  yang  dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas merek dan dapat dijadikan sebagai alat  bukti  di  Pengadilan,  kecuali  jika  terjadi  pembatalan  hak  atas  merek berdasarkan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  di  pengadilan  Niaga. Sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  merek  usaha  kecil  pemerintah melalui  Dirjen  kekayaan  Intelektual  pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  telah melakukan  berbagai  upaya,  diantaranya  m elakukan  diseminasi  terkait  hak kekayaan intelektual kepada berbagai kalangan, memberikan fasilitas pembiayaan yang  disediakan  oleh  kementerian  dan  lembaga  terkait, memberikan  perlakuan khusus  bagi  industri  UMKM  dengan  membedakan  harga  registrasi  yang  lebih murah  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  umum,  dan  memberlakukan pendaftaran merek kolektif industri UMKM. Kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek adalah kesadaran pelaku usaha kecil yang masih kurang untuk mendaftarkan merek, tidak ada orientasi ke depan terhadap merek, kurangnya informasi tentang tata cara pendaftaran merek, dan kendala yang diakibatkan karena keterbatasan dana.

## Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Merek, Usaha Kecil

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga Negara sebagai  manusia. Negara wajib menjamin  dan melindungi  segala hak  hukum  warga  negaranya.  Perlindungan  hukum  secara  umum  diatur  dalam Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa  : “Seluruh warga Negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.” Tindakan pemerintah selaku aparatur  Negara  dalam  hal  perlindungan  hukum  dapat  mengacu  pada  Pasal  1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  Indonesia  adalah Negara  hukum  dan  wajib  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi manusia.
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat,  Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni: 1
a) Sarana  Perlindungan  Hukum  Preventif.  Pada  perlindungan  hukum preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah mencegah terjadinya sengketa.
b) Sarana  Perlindungan  Hukum  Represif.  Perlindungan  hukum  yang represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Penanganan perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan Administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan  hukum ini.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia, pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia mendapat  tempat  utama  dan  dapat  dikaitkan  dengan  tujuan  dari negara hukum. Merek  dagang (trademark) yang  merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan Intelektual  memiliki  nilai  penting  ditinjau  dari  aspek  ekonomi.  Merek  adalah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa diantara yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut.  Merek  memiliki  nilai  yang  strategis  dan  penting  baik  bagi  produsen maupun  konsumen.  Bagi  produsen,  merek  selain  untuk  membedakan  produknya dengan  produk  perusahaan  lain  yang  sejenis,  juga  dimaksudkan  untuk membangun  citra  perusahaan  khususnya  dalam  pemasaran.  Bagi  konsumen, merek  selain  mempermudah  pengidentifikasian  juga  menjadi  simbol  harga  diri. Masyarakat  yang  sudah  terbiasa  dengan  pilihan  barang  dari  merek  tertentu, cenderung  untuk  menggunakan  barang  dengan  merek  yang  sudah  dikenalnya berkualitas baik.
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  menyebutkan  bahwa,  “Hak  atas  merek  adalah  hak  eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan  ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Asas  hak kepemilikan atas merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menitikberatkan kepada asas first to file yang bermakna pendaftar pertama akan dilindungi secara hukum berdasarkan undang-undang  merek.  Dari  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Pada  prinsip  konstitutif  disyaratkan  adanya  pendaftaran  merek  bagi seseorang  atau  badan  hukum  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  dan pengakuan  hak  atas  merek.  Pendaftaran  dilakukan  di  Direktorat  Jenderal
1 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.20
Kekayaan  Intelektual  melalui  proses  tahap  pemeriksaan  hingga  sampai  pada tahap  pemberian  hak  atas  merek  berupa  penerbitan  sertifikat  merek  (terdaftar dalam  Daftar  Umum  Merek).  Namun  pendaftaran  merek  ini  tidak  luput  dari kemungkinan  adanya pendaftaran tanpa hak  yang dilakukan oleh pihak tertentu yang beritikad tidak baik.
Peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  pelindungan konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan  industri dalam  negeri.  Namun  dalam  pelaksanaanya  permasalahan  sering  muncul  dari para  pelaku  usaha  kecil  karena  mereka  masih  saja  terpengaruh  dengan  budaya terdahulu yaitu lebih mementingkan kemajuan dan berkembangnya suatu produk dari  pada  memikirkan  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  khususnya dibidang  merek.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  merumuskan  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimanakah  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pemalsuan  merek bagi pelaku usaha kecil? dan Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek ? PEMBAHASAN
a. Perlindungan Hukum Merek
Perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian.  Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmat  martabatnya sebagai  manusia.  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum adalah  suatu  tindakan  untuk  melindungi  atau  memberikan  pertolongan  kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. 2
Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakatnya  karena  itu  perlindungan hukum  akan  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam wujudnya  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial  dalam  wadah  negara kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  semangat  kekeluargaan  demi  mencapai kesejahteraan bersama.
Tujuan  serta  cara  pelaksanaan  perlindungan  hukum  antara  lain  sebagai berikut: 3
1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
a. Memberikan hak dan kewajiban
b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
a. Hukum  administrasi  negara  yang  berfungsi  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
2 Ibid. hlm.10.
3 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen , Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.
b. Hukum  pidana  yang  berfungsi  untuk  menanggulangi  setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan  cara mengenakan sanksi hukum berupa sansksi pidana dan hukuman.
c. Hukum  perdata  yang  berfungsi  untuk  memulihkan  hak  dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.
Merek  memiliki  peran  yang  penting  di  berbagai  bidang.  Tidak  hanya  di bidang  bisnis  dan  perdagangan,  kegiatan  sosial  pun  ikut  merasakan  akan pentingnya  merek.  Merek  merupakan  suatu  aset  yang  tidak  teridentifikasi  secara fisik  atau  tidak  berwujud.  Maksudnya  meskipun  keberadaan  merek  tersebut hanyalah tanda yang tidak nyata, namun memiliki nilai dan pengaruh yang sangat dominan  bagi  kelangsungan  ekonomi  pemilik  merek  maupun  gaya  hidup konsumen.
Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang  maupun  jasa  dan  memiliki  daya  pembeda.  Tanda  tersebut  mudah  untuk diingat  dan  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  grafis  atau  dapat  dilambangkan dengan  huruf/angka  (tertulis),  seperti  kata,  gambar/logo,  suara  melalui  notasi balok/angkanya, hologram, maupun tiga dimensi.  Tanda  yang dilindungi  sebagai merek tersebut dipersyaratkan untuk tidak bersinggungan dengan jenis produknya (barang  maupun  jasa),  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundangan,  tidak rumit,  maupun  yang  bersifat  umum.  Selain  itu,  suatu  merek  dimohonkan  tidak memiliki persamaan, meniru, menjiplak dengan merek milik pihak lain, lambang negara atau organisasi, bendera, maupun merek yang juga merupakan nama badan hukum.
Daya pembeda suatu merek menjadi faktor untuk menentukan suatu merek yang dimohonkan tersebut dapat didaftar atau ditolak. Terdapat dua kategori daya pembeda,  yaitu  daya  pembeda  yang  tinggi  akan  menghasilkan  keputusan permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar, sedangkan daya pembeda yang rendah akan menghasilkan keputusan permohonan merek tersebut ditolak. Selain mempertimbangkan  daya  pembeda  dalam  melakukan  penilaian  suatu  tanda  yang dimohonkan  pada  saat  pemeriksaan  substantif,  Pemeriksa  juga  melihat  kriteria jenis  barang  maupun  jasa  yang  dimohonkan  untuk  dibandingkan  dengan  jenis barang atau jasa pada merek terdaftar atau diajukan lebih dahulu.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, menyatakan bahwa :
1) Pasal 2 Ayat (2), Lingkup Merek meliputi:
a. Merek Dagang; dan
b. Merek Jasa.
2) Pasal  2  Ayat  (3),  Merek  yang  dilindungi  terdiri  atas  tanda  berupa  gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi,  suara, hologram,  atau kombinasi  dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau jasa.
3) Pasal 3, Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
4) Syarat  dan  Tata  Cara  Permohonan,  diatur  dalam  Bab  III  Pasal  4  sampai dengan Pasal 19
Perlindungan  merek  diberikan  melalui  pendaftaran.  Perlindungan  merek tersebut  berlaku  bagi  pemohon  yang  mengajukan  pendaftaran  merek  atau mendapatkan  pelindungan  lebih  dahulu.  Perlindungan  merek  di  Indonesia menganut  asas  konstitutif  (pendaftaran)  dengan  prinsip first  to  file .  Maksudnya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut telah didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian hukum  dan  HAM dan dalam hal  ini terdapat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 4
Dengan demikian, siapa yang mengajukan permohonan mereknya terlebih dahulu,  maka  pemohon  tersebut  yang  akan  tercatat  dan  mendapatkan  tanggal penerimaan  dan  nomor  pendaftaran  terlebih  dahulu.  Pemohon  akan  mendapat tanggal  penerimaan  dan  nomor  pendaftaran  lebih  dahulu  apabila  memenuhi persyaratan  minimum  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi  Geografis  telah  menentukan  persyaratan  minimum  untuk  mendapatkan tanggal penerimaan, yaitu:
1) Pemohon telah mengisi formulir permohonan secara lengkap;
2) Pemohon telah melampirkan label merek; dan
3) Pemohon  telah  membayar  biaya  dan  melampirkan  bukti  pembayaran biaya.
Era  digital  memudahkan  pemohon  dalam  pengajuan  pendaftaran  merek secara  mandiri.  Melalui  laman  resmi  www.merek.dgip.go.id  pemohon  dapat dengan  mudah  mengajukan  pendaftaran  merek  secara  online.  Dalam  rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek  kolektif  yang  diperuntukkan  bagi  pengembangan  usaha.  Permohonan pendaftaran  merek  sebagai  merek  kolektif  hanya  dapat  diterima  jika  dalam permohonan  dengan  jelas  dinyatakan  bahwa  merek  tersebut  akan  digunakan sebagai  merek  kolektif.  Selain  penegasan  mengenai  penggunaan  merek  kolektif, permohonan  wajib  disertai  dengan  salinan  ketentuan  penggunaan  merek  tersebut sebagai merek kolektif
Ketentuan  mengenai  penggunaan  merek  kolektif  paling  sedikit memuat pengaturan mengenai:
a. sifat,  ciri  umum,  atau  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  diproduksi dan diperdagangkan; dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri  umum,  atau  mutu  barang  dan/atau  jasa  serta  pengawasannya, terkandung  pengertian  adanya  persyaratan  yang  harus  diikuti  oleh  pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan;
b. pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif. Merek memiliki fungsi sebagai berikut: 5
4 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 54.
5 Endang  Purwaningsih,  Muslikh,  Nurul  Fajri  Chikmawati, Hak  Kekayaan  Intelektual Dan Investasi , Setara Press, Malang, 2019, hlm 14.
a) Fungsi  pembeda,  yaitu  membedakan  produk  satu  perusahaan dengan produk perusahaan lain.
b) Fungsi promosi, yaitu merek dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
c) Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yaitu merek dapat  menunjang  pertumbuhan  industri  melalui  penanaman  modal baik  asing  maupun  dalam  negeri  dalam  menghadapi  mekanisme pasar bebas. Jangka  waktu  Perlindungan  dan  perpanjangan  merek  terdaftar  diatur dalam  Pasal  35  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis :
(1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
(2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(3) Permohonan  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diajukan  secara  elektronik  atau  non-elektronik  dalam  bahasa Indonesia  oleh  pemilik  Merek  atau  Kuasanya  dalam  jangka  waktu  6 (enam)  bulan  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan  bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan setelah  berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan  Merek  terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.
b.  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemalsuan  Merek  bagi Pelaku Usaha Kecil
Sektor usaha kecil di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung masih sangat identik dengan berbagai bisnis tradisional dengan bantuan para pekerja sebanyak 5-10  orang  yang  memproduksi  sendiri  dan  memasarkan  hasil  produknya  secara langsung  melalui  perantara  pedagang-pedagang  makanan  keliling,  belum berbadan  hukum  ataupun  memiliki  payung  hukum.  Artinya,  baik  dalam  bentuk usahanya maupun bentuk badan hukumnya, mayoritas para pelaku usaha kecil di Kecamatan  Ujungberung  tidak  fokus  kepada  perlindungan  hukum  melainkan kepada  suatu  keuntungan  dan  pola  bisnis  yang  sederhana  tanpa  ada  perencanaan pengembangan di masa mendatang.
Sektor  bisnis  tidak  pernah  dapat  luput  dari  Kekayaan  Intelektual.  Setiap usaha  yang  dilakukan  pasti  memiliki  kekayaan  intelektual  yang  terdapat  di dalamnya.  Sama  halnya  dengan  usaha  kecil,  meskipun  skala  bisnis  yang dijalankan  di  dalam  usaha  kecil  bukan  merupakan  suatu  skala  yang  besar  tetapi pada  seyogyanya  seluruh  usaha  kecil  memiliki  suatu  merek,  baik  merek  yang dipergunakan  di  dalam  perdagangan  atau  bisa  disebut  sebagai  merek  dagang ataupun  merek  yang  dipergunakan  di  dalam  suatu  produk  jasa.  Karena  merek adalah  identitas  dari  produk  yang  diperdagangkan.  Sebagai  identitas  merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang
diperdagangkan  oleh  para  pelaku  usaha.  Dengan  adanya  suatu  merek,  maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan tanpa keraguan.
Perlindungan  merek  di  Indonesia  menganut  asas  konstitutif  (pendaftaran) dengan  prinsip first  to  file .  Artinya,  merek  hanya  mendapatkan  perlindungan apabila  merek  tersebut  didaftarkan  melalui  kementerian  Hukum  dan  HAM  dan dalam  hal  ini  terdapat  di  Direktorat  Kekayaan  Intelektual.  Apabila  usaha  kecil memiliki  produk  baik  berupa  barang  maupun  jasa  dengan  menggunakan  suatu merek  namun  tidak  didaftarkan,  maka  pelaku  usaha  kecil  tersebut  kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.
Usaha Kecil sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan  kekayaan  intelektual  bukan  merupakan  hal  yang  penting.  Padahal, usaha  kecil  memiliki  banyak  potensi  untuk  tumbuh  kembang,  berinovasi  dan berkreativitas  atas  produknya.  Namun,  sayangnya  kesadaran  pelaku  usaha  kecil akan  pentingnya  pemanfaatan  Hak  Kekayaan  Intelektual  untuk  mendukung kegiatan usahanya masih rendah.
Dewasa ini tidak jarang terjadi berbagai pemalsuan merek dagang terhadap pelaku  usaha  kecil  untuk  suatu  barang  sejenis  dengan  kualitasnya  lebih  rendah daripada  barang  yang  menggunakan  merek  yang  dipalsukan  itu,  untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti sehingga merugikan pelaku usaha kecil yang memproduksi barang yang asli.
Merek  menggambarkan  jaminan  kepribadian (individuality) serta  reputasi suatu  barang/jasa  hasil  usaha  sewaktu  diperdagangkan.  Jaminan  kualitas  suatu barang  atau  jasa  sangat  berguna  bagi  produsen  dalam  persaingan  usaha  dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen.
Untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  atas  merek  tersebut,  maka  merek harus didaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi  pemilik  yang  berhak  atas  merek  yang  didaftarkan,  sebagai  dasar  penolakan terhadap  merek  yang  sama  keseluruhan  atau  sama  pada  pokoknya  yang dimohonkan  pendaftaran  oleh  orang  lain  untuk  barang  atau  jasa  sejenisnya,  dan juga berfungsi sebagai dasar untuk mencegah orang lain memalsukan merek atau memakai  merek  yang  sama  keseluruhan  atau  sama  pada  pokoknya  dalam peredaran barang atau jasa sejenisnya.
Undang-Undang  No.  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis tidak  banyak  mengatur  tentang  merek  usaha  kecil.  Pengaturan  terkait  dengan merek usaha kecil tertuang di dalam konsideran huruf a yang berbunyi “bahwa di dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi  internasional  yang  telah diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menjadi  sangat penting  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan, pelindungan  konsumen,  serta  perlindungan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah, dan  industri  dalam  negeri”.  Berdasarkan  konsideran  tersebut,  dapat  diketahui bahwa  fokus  dari  Undng-Undang  Merek  tahun  2016  adalah  memberikan kepastian hukum dan perlindungan terutama kepada konsumen dan pelaku usaha dalam  negeri,  dan  menjaga  suatu  persaingan  usaha  yang  sehat.  Hanya  saja, persaingan  usaha  yang  sehat  hanya  bisa  dapat  terjadi  apabila  para  industri  besar tidak  memanfaatkan  posisi  dominannya  untuk  menekan  industri  kecil  melainkan
mereka harus bisa bersinergi dalam menjalankan suatu roda perekonomian secara bersama-sama tanpa melakukan monopoli.
Keberadaan  Undang-Undang  Merek  tahun  2016  diharapkan  dapat  menjadi salah  satu  cara  pemerintah  dalam  melindungi  usaha  kecil  melalui  perlindungan berupa  hak  merek.  Dengan  adanya  pengakuan  merek  yang  diberikan  kepada pelaku usaha kecil maka industri besar ataupun para pelaku usaha yang memiliki itikad  tidak  baik,  tidak  serta  merta  dapat  mengambil  kekayaan  intelektual  milik pelaku usaha kecil karena kepemilikan merek yang terdaftar diakui dan dilindungi oleh pemerintah.
Pendaftaran merek berfungsi sebagai:
1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap merek  yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar  untuk  mencegah  orang  lain  memakai  merek  yang  sama keseluruhan  atau  sama  pada  pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya.
Apabila  ada  pemalsuan  merek  pengadilan  hanya  akan  mengacu  kepada sertifikat  merek  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  merek,  kecuali  jika  terjadi pembatalan  hak  atas  merek  berdasarkan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  di  pengadilan  Niaga.  Sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  merek usaha  kecil  pemerintah  melalui  Dirjen  kekayaan  Intelektual  pada  Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:
Pertama, m elakukan diseminasi terkait hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai  perlindungan  merek  baik  untuk  kalangan  umum,  profesional, universitas,  termasuk  UMKM.  Dirjen  KI  juga  melakukan  koordinasi  dan kerjasama  dengan  Kantor  Wilayah  Kemenkumham,  Sentra  Kekayaan  Inteltual dan Dinas terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi di wilayah. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan mereknya.
Kedua, memberikan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh kementerian dan  lembaga  terkait,  seperti  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif (Kemenparekraf)  dan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (KemenKopUKM)  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota/Provinsi. Adapun ruang  lingkup  pemberian  insentif  merek  mencakup  pengajuan  permohonan pendaftaran  merek  untuk  maksimal  3  (tiga)  macam  barang  atau  jasa  dalam  1 (satu)  kelas  setiap  permohonannya.  Pemberian  insentif  ditujukan  bagi  Usaha Mikro  dan  Usaha  Kecil. Upaya  ini  dilakukan  untuk  menghilangkan  anggapan bahwa pendaftaran merek memerlukan biaya yang mahal.
Ketiga,  memberikan  perlakuan  khusus  bagi  industri  UMKM  dalam mendukung  industri  UMKM  untuk  mendaftarkan  merek  yaitu  dengan membedakan  harga  registrasi  yang  lebih  murah  dibandingkan  dengan  pelaku usaha umum. Untuk UMKM yang mendaftarkan merek secara elektronik (online) tarif biaya pendaftaran adalah Rp.500.000,- sedangkan untuk non UMKM adalah sebesar  Rp.1.800.000,-  dan  bagi  UMKM  yang  mendaftarkan  merek  secara  non elektronik biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- dan untuk non UMKM biaya
pendaftaram  secara  non  elektronik  adalah  Rp.2.000.000,-.  Tidak  hanya  terhadap permohonan  pendaftaran  merek  saja,  tetapi  juga  terhadap  biaya  perpanjangan perlindungan merek atau merek kolektif terdaftar perbedaan antara merek UMKM dan  merek  non  UMKM  Untuk  UMKM  pendaftaran  perpanjangan  merek  secara elektronik  (online)  Rp.1.000.000,-  dan  non  UMKM  pendaftaran  perpanjangan merek  secara  elektronik  (online)  Rp.2.250.000,-  Untuk  UMKM  pendaftaran perpanjangan  merek  secara  non  elektronik  (manual)  Rp.1.200.000,-  dan  Untuk non  UMKM  pendaftaran  perpanjangan  merek  secara  non  elektronik  (manual) Rp.2.500.000,-
Keempat,  memberlakukan  pendaftaran  merek  kolektif  industri  UMKM. Pelaku  UMKM  seringkali  memperjual  belikan  suatu  barang  atau  jasa  dengan suatu  ciri  khas  yang  sama  oleh  beberapa  pelaku  UMKM  lainnya.  Sehingga, pemerintah melalui UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memfasilitasi  perlindungan  Merek  secara  kolektif.  Tujuan  penggunaan  merek kolektif  adalah  untuk  menyederhanakan  penyelesaian  permintaan  pendaftaran. Misalnya, jika sepuluh pengusaha masing-masing memproduksi jenis barang atau jasa,  maka  mereka  harus  mengajukan  permintaan  pendaftaran  untuk  melindungi setiap  barang  atau  jasa  yang  dimaksud.  Padahal  masing-masing  barang  atau  jasa yang  diproduksi  dan  diperdagangkan  tersebut  mempunyai  karakteristik  yang sama,  maka  dalam  hal  tersebut  dimungkinkan  untuk  menggunakan  satu  merek saja.  Terhadap  semua  jenis  barang  atau  jasa,  cukup  diajukan  satu  permintaan pendaftaran merek untuk mereka gunakan secara kolektif. Dengan demikian, para pengusaha  khususnya  pelaku  usaha  kecil  dapat  menghemat  biaya,  waktu  dan tenaga untuk memproses permintaan pendaftaran merek.
c. Kendala  yang  dihadapi  pelaku  usaha  kecil  dalam  memperoleh perlindungan hukum atas merek.
Hukum  dibuat  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kemanfaatan,  keadilan, dan  kepastian.  Apabila  masyarakat  paham  dan  mengetahui  tentang  hukum selanjutnya  mentaati  hukum  maka  hukum  akan  dirasakan  bermanfaat  untuk melindungi masyarakat.
Pengetahuan hukum  adalah segala konsep hukum  yang diketahui baik itu tentang  larangan,  aturan,  norma,  patokan,  atau  kaidah  termasuk  juga  asas-asas hukum.  Seseorang  mengetahui  bahwa  suatu  perbuatan  telah  diatur  oleh  hukum dalam  peraturan  hukum  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  perbuatan  mana menyangkut  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  maupun  perbuatan  yang diperbolehkan oleh hukum. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pengetahuan hukum masyarakat  merupakan  kemampuan  masyarakat  untuk  menguasai,  memahami, mengerti,  dan  mentaati    ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  pengetahun hukum  masyarakat  tentangb  berbagai  macam  ketentuan  hukum  yang  ada  dan berlaku  di  suatu  masyarakat  merupakan  hal  penting  dalam  kaitannya  dengan ketaatan terhadap ketentuan aturan hukum tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pelaku  usaha  kecil  di Kecamatan  Ujungberung  Bandung,  mereka  mengatakan  bahwa  telah  mengetahui bahwa  pendaftaran  merek  diatur  di  dalam  sistem  perundang-undangan  namun mereka  tidak  mengetahui  secara  jelas  nomor  undang-undangnya  yaitu  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Hampir
semua responden mengatahui pengertian tentang merek hanya sebatas pengertian secara  umum  yaitu  bahwa  merek  hanya  sebagai  identitas  dari  produk  yang dijualnya,  para  responden  tidak  mendefinisikan  merek  sesuai  dengan  pengertian berdasarkan  undang-undang  (Pasal  1  Angka  1).  Permasalahan  tersebut berpengaruh  terhadap  sikap  hukum  dan  pola  perilaku  hukum  para  pelaku  usaha kecil  di  Kecamatan  Ujungberung  Bandung,  sehingga  menjadi  kendala  bagi mereka untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek.
Kesadaran  hukum  para  pelaku  usaha  kecil  masih  kurang  untuk mendaftarkan  merek  dipengaruhi  oleh  kurangnya  pengetahuan  hukum  tentang peraturan  hukum  terhadap  merek.  Para  pelaku  usaha  kecil  masih  banyak  yang belum menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki aset secara intelektual dan bisa  disahkan  secara  legal  sehingga  memiliki  kekuatan  hukum.  Akibat  dari kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha kecil menjadi faktor utama para pelaku usaha kecil  tidak memiliki  keinginan untuk  mendaftarkan merek produknya agar mendapatkan  perlindungan  hukum  karena  pelaku  usaha  berpikiran  bahwa  tanpa mendaftarkan  merek  pemasaran  produknya  tetap  dapat  meluas.  Hal  ini berpengaruh terhadap sikap hukum yang mana mereka tidak memiliki orientasi ke depan  terhadap  merek,  para  pelaku  usaha  beranggapan  mendaftarkan  merek  dari hasil  produk  mereka  tidak  terlalu  penting  dan  tidak  perlu  didaftarkan.  Hal  yang terpenting  bagi  para  pelaku  usaha  hanya  produk  yang  dihasilkannya  tetap  laku terjual  dan  mendapat  keuntungan  sekalipun  produknya  tidak  memiliki  merek. Selain itu alasan  para pelaku usaha tidak mendaftarkan merek pada produk  yang dihasilkan karena beranggapan bahwa biaya untuk mendaftarkan merek lebih baik untuk mengembangkan usahanya supaya dapat lebih maju, menghasilkan produk yang maksimal dan mampu memenuhi permintaan pasar yang sangat banyak.
Faktor  lain  yang  menjadi  kendala  para  pelaku  usaha  kecil  belum mendaftarkan  mereknya  dikarenakan  kurangnya  informasi  tentang  tata  cara pendaftaran merek. Pelaku usaha kecil di wilayah Kecamatan Ujungberung masih belum  sepenuhnya  memiliki  kesadaran  untuk  mencari  informasi  tentang pendaftaran  merek  secara  lengkap  dan  belum  dapat  memahami  tata  cara pendaftaran  merek.  Meskipun  pemerintah  telah  memberikan  kemudahan  dengan kebijakan  pendaftaran  merek  secara  online,  namun  tidak  seluruh  pelaku  usaha kecil mengetahui dan paham bagaimana cara pendaftaran secara online.
Keterbatasan dana juga disampaikan oleh para responden sebagai kendala yang  sering  terjadii  dalam  proses  pengajuan  pendaftaran  merek.  Pelaku  usaha kecil  lebih  memilih  untuk  menggunakan  dana  yang  ada  sebagai  modal  untuk mengembangkan usahanya daripada untuk mendaftarkan mereknya.

## PENUTUP
a. Kepemilikan  sertifikat  atas  merek  merupakan  suatu  akta  otentik  yang  dapat digunakan  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  merek  dan  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti  di  Pengadilan,  kecuali  jika  terjadi  pembatalan  hak  atas merek  berdasarkan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  di pengadilan Niaga. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek usaha kecil  pemerintah  melalui  Dirjen  kekayaan  Intelektual  pada  Kementerian Hukum  dan  HAM  telah  melakukan  berbagai  upaya,  diantaranya  m elakukan
2021-11-05
diseminasi  terkait  hak  kekayaan  intelektual  kepada  berbagai  kalangan, memberikan fasilitas  pembiayaan  yang  disediakan  oleh  kementerian  dan lembaga  terkait, memberikan  perlakuan  khusus  bagi  industri  UMKM  dalam mendukung  industri  UMKM  untuk  mendaftarkan  merek  yaitu  dengan membedakan harga registrasi yang lebih murah dibandingkan dengan pelaku usaha  umum,  dan  memberlakukan  pendaftaran  merek  kolektif  industri UMKM.
b. Kendala  yang  dihadapi  pelaku  usaha  kecil  dalam  memperoleh  perlindungan hukum  atas  merek  adalah  kesadaran  pelaku  usaha  kecil  yang  masih  kurang untuk  mendaftarkan  merek,  para  pelaku  usaha  kecil  masih  banyak  yang belum menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki aset secara intelektual dan bisa disahkan secara legal sehingga memiliki kekuatan hukum. Tidak ada orientasi  ke  depan  terhadap  merek.  Hal  yang  terpenting  bagi  para  pelaku usaha  hanya  produk  yang  dihasilkannya  tetap  laku  terjual  dan  mendapat keuntungan sekalipun produknya tidak memiliki merek. Kurangnya informasi tentang  tata  cara  pendaftaran  merek,  tidak  seluruh  pelaku  usaha  kecil mengetahui  dan  paham  bagaimana  cara  pendaftaran  secara  online.  Dan kendala yang diakibatkan karena keterbatasan dana. Pelaku usaha kecil lebih memilih  untuk  menggunakan  dana  yang  ada  sebagai  modal  untuk mengembangkan usahanya daripada untuk mendaftarkan mereknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU
Endang  Purwaningsih,  Muslikh,  Nurul  Fajri  Chikmawati, Hak  Kekayaan Intelektual Dan Investasi , Setara Press, Malang, 2019.
Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek , Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Jakarta, 2017. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D,  C.V.,  Alfabeta, Bandung, 2013.
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  ke-20 , Alumni, Bandung, 2006.
Wahyu  Sasongko, Ketentuan-ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen , Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.