## Al-Mizan
(e-Journal)

## Kawin Paksa dalam Praktek Rek Serek di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
Nurul Mahmudah 1 , Ja’far Shodiq 2 , Syamsul Arifin 3
1 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2 Universitas Islam Lamongan, 3 Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban
Email: mafazasyafira@gmail.com; jafarsodiq@unisla.ac.id; arifinbnhadi@gmail.com
Author Correspondence: mafazasyafira@gmail.com
Abstract:  Forced  marriage  by  the  village  head  has  apposed  26 th subsection  in Peraturan  Daerah  (the  Regional  Regulation)  Number  6  of  2014    concerning  the Village that the village head has no authority of forcing the marriage and Article 6 paragraph  (1)  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  that  forbids  marriage forced and must get agreement from brides. But this practice has been done for a long  time  ago  and  have  supported  by  the  societies  of  Katol  Barat  people.  This research has been classified into field research. Used data is primary. The process of gathering data use the interview method. The data has been analyzed by descriptive qualitative method. Checking the validity of the data is done by using the technique of  triangulation.  The  result  of  the  research  shows:  (1)  in  the  perspective  of progressive law, marriage forced in the rek serek case is suitable with principles of progressive law, (2) in sadd al-dz ari’ah perspective, marriage forced in the rek serek case is as mediation for behavior that has benefit. Because of that, the realization of it must be supported, and (3) a comparison between progressive law and sadd al- dz ari’ah (prevent harm) includes the similarities and the differences. Progresif law and sadd al-dz ari’ah have an equation to appear the benefit for people and go off the mainstream  of  laws.  The  difference  between  both  is  placed  in  the  ontology, epistemology,  and axiology area.
Keywords:      Forced  Marriage;  Rek  Serek;  Local  Regulation;  Sadd  al- Dzari’ah ; Progressive Law
Forced Marriage in the Practice of Rek Serek in Katol Barat Village,

## Geger District, Bangkalan Regency
Abstrak:  Pemaksaan  perkawinan  (kawin  paksa)  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa telah dilarang berdasarkan pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa tidak berwenang memaksa perkawinan dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  melarang  kawin paksa  dan  harus  mendapat  persetujuan  dari  mempelai.  Namun  praktik  ini  sudah dilakukan  sejak  lama  dan  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  Katol  Barat.
Penelitian  ini  telah  diklasifikasikan  ke  dalam  penelitian  lapangan.  Data  yang digunakan  adalah  data  primer.  Proses  pengumpulan  data  menggunakan  metode wawancara.  Data  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  kualitatif.  Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam perspektif hukum progresif, perkawinan paksa dalam kasus rek serek sesuai dengan prinsip-prinsip hukum progresif; (2) dalam perspektif sadd  al-dz ari>’ah ,  perkawinan  paksa  dalam  kasus rek  serek  adalah  sebagai  mediasi untuk  perilaku  yang  memiliki  manfaat  dan  realisasinya  harus  didukung;  dan  (3) perbandingan antara hukum progresif dan sadd al-dz ari>’ah meliputi persamaan dan perbedaannya.  Hukum  progresif  dan sadd  al-dz ari>’ah memiliki  persamaan  untuk memberikan  kemaslahatan  bagi  umat  dan  menjadi  arus  utama  hukum.  Perbedaan keduanya pada dasarnya terletak pada bidang ontologi, epistimologi, dan aksiologi.
Kata Kunci: Kawin Paksa; Rek Serek ; Peraturan Daerah; Sadd al-Dz ari>’ah ; Hukum Progresif

## A. Pendahuluan
Rek  serek adalah  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  di  dalam  terminologi hukum Islamnya disebut dengan khalwat . Di Desa Katol Barat, para pelaku rek serek boleh  dipaksa  untuk  menikah,  namun  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memaksa adalah  Kepala  Desa.  Hal  ini  disebabkan  karena  Kepala  Desa  memiliki  fungsi  dan pengaruh yang besar. 1
Kepala Desa di Desa Katol Barat mempunyai fungsi yang sangat besar, semua masalah  masyarakat  akan  melibatkan  Kepala  Desa.  Posisi  Kepala  Desa  menjadi sentral  dan  pusat  dari  gerak  masyarakat  Desa  Katol  Barat  dalam  segala  aspek kehidupan. Dengan bantuan para Sesepuh Desa, Kepala Desa menanggung beban itu. Demikian  pula  dengan  masalah  wewenang  untuk  memerintahkan  pernikahan  para pelaku rek serek . 2
Praktik  pemaksaan  nikah  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  sebenarnya bertentangan  dengan  peratuan  perundang-undangan,  baik  yang  berkaitan  dengan perkawinan maupun kewenangan Kepala Desa, seperti pasal 16 angka (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 6 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai dan pasal 26
1 Sulton, Masyarakat Desa Katol Barat, Wawancara , di Katol Barat, 10 September 2022.
2 Zubaidi, Masyarakat Desa Katol Barat, Wawancara , di Katol Barat, 10 September 2022.
ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam beberapa poinnya  tidak  menerangkan  adanya  kewenangan  Kepala  Desa  dalam  pemaksaaan nikah.
Memang  praktik  pemaksaan  nikah  oleh  Kepala  Desa  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Kepala Desa memandang bahwa dalam  paksaan  nikah  ini  terdapat  sebuah  kemasalahatan  yang  sangat  besar  bagi masyarakat. Pandangan ini selaras dengan gagasan hukum progresif dimana hukum yang dipraktikkan di masyarakat harus mampu menghadirkan sebuah kemaslahatan.
Kemaslahatan yang dikejar dalam paksaan nikah itu juga selaras dengan apa yang dijelaskan dalam sadd al-dz ari>’ah. Meningglakan hukum  asal suatu perbuatan karena menjadi perantara bagi perbuatan yang lain. Paksaan nikah yang dilakukan oleh  Kepala  Desa  akan  memiliki  status  hukum  baru  dengan  mempertimbangkan statusnya, apakah mengantarkan pada kemaslahatan atau kemafsadatan.
Pada dasarnya, perbincangan tentang paksaan (al-ikra>h) merupakan hal yang selalu  diperhatikan  kaitannya  dengan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  suatu perbuatan  hukum.  Namun  dalam  beberapa  hal,  pelaksanaan  paksaan (al-ikra>h) diperbolehkan dalam pelaksanaan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum yang jelas.  Dalam pernikahan konsep paksaan (al-ikra>h) memiliki kedudukan yang diperbicangkan secara serius oleh para imam madzhab, terkait dengan saja yang boleh memaksa dan siapa yang boleh dipaksa.
Dalam konteks pernikahan, juga dalam masalah keperdataan lainnya dikenal dengan konsep wali. Secara istilah  wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak dan atas nama orang lain. Wali dapat bertindak dan atas nama orang lain adalah karena orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya, yang tidak memungkinkan untuk  bertindak  atas  dirinya sendiri secara hukum,  baik bertindak  dalam  permasalahan  harta  atau  bertindak  atas  dirinya. 3 Dalam  salah  satu pendapat  mengatakan  bahwa  wali  merupakan  orang  yang  bertindak  atas  nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh seorang
3 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.
mempelai  laki-laki  itu  sendiri  dan  dari  kewenangan  perempuan  dilakukan  oleh walinya. 4
Bakari  dan  Darwis  menjelaskan  bahwa  secara  ideal  pernikahan  seharusnya diselenggarakan dengan wali nikah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam fikih  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  terkadang  dalam  situasi tertentu,  kondisi  ideal  tersebut  tidak  selalu  dapat  terpenuhi  karena  berbagai  alasan yang melatarbelakanginya. Salah satu alasan tersebut adalah adanya perbedaan agama antara wali nasab dan anak perempuannya. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam menawarkan  solusi  dengan  mengalihkan  hak  perwalian  dari  wali  yang  tidak memenuhi  syarat  kepada  wali  yang  memenuhi  syarat,  yaitu  dari  wali  yang  dekat ( aqrab )  kepada  wali  yang  lebih  jauh  ( ab'ad ), 5 sehingga  dapat  dilihat  pada  posisi perwalian seorang anak perempuan yang akan menikah dapat digantikan oleh orang lain.
Menurut  Imam  Hanafi,  perwalian  itu  terbagi  menjadi  tiga  bagian: Pertama , perwalian  terhadap  harta (wila>yah  ‘ala  al -ma>l) ; Kedua, perwalian  terhadap  diri (wila>yah ‘ala al -nafs) , dan ketiga perwalian terhadap harta dan diri secara bersamaan (wila>yah .ala al-nafs wa al- ma>l ma’an) . Perwalian terhadap diri merupakan, perwalian seseorang atas diri  seseorang yang dianggap belum mampu dalam urusan perdata, 6 seperti  dalam  pernikahan,  pengajaran  dan  kedokteran;  dan Ketiga, perwalian  atas harta  adalah  perwalian  atas  harta  seseorang  untuk  menghasilkan,  menjaga, menggunakan dan mengaturnya. Hal ini dilakukan oleh ayah, kakek, dan orang yang diberi  kewenangan  oleh  keduanya  untuk  menjadi  wali,  atau  berdasarkan  keputusan kewenangan  ini.  Sedangkan  perwalian  atas  harta  dan  diri  secara  bersamaan  adalah perwalian seseorang atas orang lain, terhadap harta dan diri seseorang, dan dilakukan oleh ayah dan kakek.
4 Ibid., h. 69. 5 Makbul  Bakari,  dan  Rizal  Darwis, “ Analisis  Yuridis  terhadap  Perkawinan  Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama, ” Al-Mizan 15, no. 1 (2019): 1-32.
6 Nency Dela Oktora, Muhammad Yusuf Putra, and Nurul Mahmudah, “Family Harmony in Implementation of Pohutu Moponika Tradition in Gorontalo City in the Perspective of At-Thu fi’s Maslahah,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 8, no. 1 (2021): 103- 120.
Mencermati  jenis-jenis  perwalian  tersebut,  maka  pernikahan  merupakan perwalian atas diri (wila>yah ‘ala al -nafs) . 7 Perwalian atas diri (wila>yah ‘ala al -nafs) terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, wila>yah al-ijba>r merupakan kewenangan untuk memerintah  orang  lain;  dan Kedua,  wilayah  al-ikhtiyari, yaitu  kewenangan  yang dimiliki wali untuk memberikan pertimbangan bagi seorang perempuan tanpa diikti sifat memaksa. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan wali hanya merupakan sebuah masukan yang nantinya bisa dipertimbangkan. 8
Di  lain  sisi,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  merupakan  penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  menghasilkan  temuan-temuan  yang  tidak  cukup  hanya  didapat  dengan menggunakan  prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan  menunjukukan  pada penelitian  tentang  kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi  organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan. 9
Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan berkaitan dengan kondisi Desa  Katol  Barat  dan  praktik  pemaksaan  nikah  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa. Untuk  memperoleh  data-data  yang  dimaksud,  penulis  menggunakan  teknik wawancara dari beberapa pihak, seperti Lukman Hakim sebagai Kepala Desa; Zubair sebagai  Tokoh  Agama;  Zahro  sebagai  Sesepuh  Desa;  Zubaidi  dan  Sulton  sebagai masyarakat  Desa  Katol  Barat,  dan  beberapa  pelaku rek  serek yang  tidak  bisa disebutkan namanya.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Artinya,  penulis  terlebih  dahulu  mendeskripsikan  kasus  penetian  untuk  kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau teori yang telah ditentukan. 10 Untuk menjamin keabsahan  data  penelitian,  penulis  menggunakan  melakukan  triangulasi  data,  yaitu salah satunya membandingkan beberapa hasil wawancara dengan yang lainnya.
7 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al- Isla>m  wa ‘Adilatuhu , juz IX (Damaskus: Da>r Al-Fikr, 2004), h. 190. 8 Ibid., h. 191. 9 Anselm  Strauss  and    Juliet  M.  Corbin, Grounded  Theory  in  Practice (California:  SAGE Publications, 1997), h. 11.
10 Nurul Mahmudah dan Supiah , “ Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqa>sid al-Syari>'ah ” 5, no. 2 (2018): 167-174.
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan

## B. Kawin Paksa dalam Tradisi Rek Serek di Desa Katol Barat
Perkawinan dalam Islam dibangun atas prinsip saling suka sama suka dalam rangka menjalankan salah satu ibadah kepada Allah swt. Olehnya itu, perkawinan idealnya diawali dengan ta ’ aruf antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat akan membina hubungan suami istri.
Namun  dalam  perkembangan  zaman,  konsep ta ’ aruf  digantikan  dengan konsep pacaran yang hampir kebanyakan dilakukan oleh muda mudi di saat sekarang ini. Akhirnya dari konsep pacaran dan ditindaklanjuti dengan terkadang sering jalan berduaan, dan lambat laun akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam sebelum membangun kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang sah.
Begitu pula halnya dengan praktik rek serek yang ada di Desa Katol Barat. Berdasarkan penuturan Zubaidi bahwa:
“ se a nyamah rek serek riah mon bedeh lakek ben binek se benne mahramah, oreng katol otabeh oreng luar, pas wek duwek’en, duwek oreng jiyeh azina, jiyeh se e nyamaaghi rek serek. ” 11
(Pada dasarnya rek serek adalah sebutan bagi praktek atau perilaku tertentu. praktek atau perilaku tertentu tersebut adalah perbuatan dimana seorang laki- laki dan seorang perempuan berada di sebuah tempat sepi yang memungkinkan untuk melakukan tindakan asusila atau zina. Dengan kata lain, sebuah perilaku yang memungkinkan untuk melakukan tindakan mesum atau bahkan lebih).
Dalam  perkembangan  selanjutnya, rek  serek  mengalami  perluasan  makna.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sulton bahwa:
“ e bektoh stiah, se e nyamaaghi rek serek tak padeh bik lambek. Mon lambek se enyamaaghi rek serek mon lah azina. Coma’ stiah pergaulan lah ngobetereh, pergaulan lah bebas. Se nyamah rek serek stiah tak kodus terjadi zina. Makeh ghun wek duwek’en lalake’ ben bebine’, paggu’ se anyamah rek serek . ” 12
(Pada awalnya rek serek adalah sebutan bagi perilaku perzinahan, kemudian makna rek  serek  mengalami  perluasan  seperti  di  atas.  Dengan  demikian, walaupun  sebenarnya  tidak  pernah  benar-benar  terjadi  tindakan  mesum  dan asusila  tersebut,  namun  selama  telah  ditemukan  laki-laki  dan  perempuan
11 Zubaidi, Masyarakat Desa Katol Barat, Wawancara, di Katol Barat,10 September 2022.
12 Sulton, Masyarakat Desa Katol Barat, Wawancara, di Katol Barat, 10 September 2022.
sedang  bertemu  dan  berada  di  tempat  tersebut,  maka  perbuatan  itu  tetap dikategorikan rek serek, biasanya rek serek terjadi pada malam hari).
Observasi penulis di lapangan terlihat keadaan Desa Katol Barat yang masih gelap juga menjadi faktor kenapa rek serek terjadi di malam hari. Sebagian besar area Desa  Katol  barat  memang  masih  gelap,  hanya  rumah-rumah  penduduk  saja  yang diterangi listrik. Jalan-jalan umum yang menjadi akses transportasi juga masih belum dilengkapi  dengan  penerangan  yang  cukup,  demikian  pula  dengan  gedung-gedung atau  tempat-tempat  yang  berfungsi  untuk  kepentingan  umum  seperti  gedung sekolah, sumur umum, hanya masjid dan sebagian musholla yang sudah dilengkapi dengan penerangan lampu.
Perkembangan  rek  serek  berdasarkan  lokasinya  mengalami  perkembangan, sebagaimana diungkapkan oleh Zubair bahwa:
“ dalam beberapa tahun terakhir rek serek sering terjadi di hutan, semak-semak atau bangunan sekolah,  dimana pada malam hari  bangunan sekolah tersebut tidak berpenghuni dan kosong. Namun tempat rek serek tidak hanya terbatas pada itu saja. Rek serek juga bisa terjadi di sebuah rumah salah satu pelakunya, seperti yang terjadi pada tahun 2013 dimana rek serek pernah terjadi di rumah si perempuan sebagai salah satu pelaku rek serek. ” 13
Berdasarkan  pernyataan  dari  berbagai  pihak  di  Desa  Katol  Barat  dapat diketahui bahwa lokasi terjadinya rek serek itu berbagai tempat dan dilakukan pada malam hari, seperti: hutan, semak-semak, bangunan sekolah, dan rumah, namun tidak menutup kemungkinan di lokasi-lokasi yang agak sepi.
Dengan  adanya  hal  tersebut,  maka  di  lingkungan  masyarakat  Desa  Katol Barat,  eksistensi  Kepala  Desa  memiliki  tanggung  jawab  yang  cukup  besar  untuk menjamin  keamanan  lingkungan  desanya,  termasuk  dalam  kasus rek  serek. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Lukman  Hakim  bahwa “ pak  klebun  endik kewenangan ka anggui maksa oreng se a nyerek, se lah kabin otabeh se belum. ” 14 Hal ini menujukkan paksaan nikah ini merupakan kewenangan prerogratif Kepala Desa, setelah berembuk dengan sesepuh desa dan tokoh agama.
13 Zubair, Tokoh Agama Desa Katol Barat, Wawancara , di Desa Katol Barat, 10 September 2022.
14 Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, Wawancara, di Katol Barat, 10 September 2022.
Kesimpulan penulis atas penuturan dari Lukman Hakim bahwa rek serek yang dilakukan di Desa Katol Barat memiliki tujuan mulia, antara lain:
1. Untuk melindungi harkat martabat perempuan, serta agar mereka dihormati.
2. Untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  seperti  terjadinya hubungan badan di luar nikah. Apabila hal itu sampai terjadi, maka yang akan menanggung akibatnya adalah si perempuan.
3. Agar terbangun sebuah kesan bahwa Kepala Desa beserta warga lainnya bernar- benar  menjaga  anak  perempuan  Desa  Katol  Barat,  sehingga  para  pemuda, khususnya pemuda dari luar desa tidak menganggap gampang untuk mendekati pemudi Desa Katol Katol.
4. Agar   tidak menjadi aib bagi orang tua. Bila hal itu terjadi, berarti orang tua tidak mampu menjaga anak gadisnya.
5. Untuk mencegah merambahnya pergaulan bebas dikalangan anak muda.
6. Bila  telah  terjadi  hubungan  badan,  pernikahan  harus  dilaksanakan  untuk melindungi anak yang dikandung, serta memberikan kejelasan siapa bapaknya.
7. Esensi  dari rek  serek  sebenarnya  menjalankan  apa  yang  diperintahkan  oleh agama, yaitu untuk menjaga tatanan sosial. 15
Dalam pelaksanaan rek serek, Kepala Desa memiliki beberapa  pertimbangan bagi pelaku rek serek terkait keharusan menikah seketika itu juga atau tidak, yaitu:
1. Apabila dalam pertemuan itu sudah terjadi hubungan badan atau tidak.
2. Bersangkutan memang saling mencintai.
3. Adanya  persetujuan  dari  para  orang  tua  kedua  belah  pihak,  namun  biasanya mereka mengikuti apa yang disarankan oleh Kepala Desa.
Berdasarkan  penuturan  dari  hasil  wawancara  dengan  Lukman  Hakim,  ada beberapa tindakan yang pernah dilakukan terkait rek serek, antara lain:
1. Bila  telah  terjadi  hubungan  badan,  meskipun  orang  tua,  bahkan  yang bersangkutan enggan untuk dinikahkan waktu itu juga, Kepala Desa akan tetap memaksanya.
15 Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, Wawancara, di Katol Barat, 10 September 2022.
2. Bila tidak terjadi hubungan badan, namun orang tua setuju untuk menikahkan, dan yang bersangkutan memang saling mencintai, tetap akan dipaksa menikah waktu  itu  juga.  Hal  ini  dikarenakan  sebenarnya  mereka  juga  akan  menikah, meskipun  tidak  pada  waktu  itu.  Kalau  hal  ini  dibiarkan,  dalam  artian  tidak dipaksa nikah, suatu saat dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya dan terjadi hubungan badan di luar nikah.
3. Seperti  pada  kasus  dimana  si  laki-laki  bermalam  di  rumah  perempuan  dan dengan sepengetahuan orang tua perempuan. Kebetulan si laki-laki berasal dari daerah lain, misalnya Sumenep dan si perempuan masyarakat Desa Katol Barat. Memang  waktu  itu  tidak  ada  pengakuan  dari  para  pelaku  bahwa  terjadi hubungan badan. Namun mereka sudah saling mencintai dan para orang tua dari kedua  belah  pihak  tidak  berkeberatan  apabila  putra-putri  mereka  dinikahkan. Dengan demikian, Kepala Desa akan memaksa mereka untuk menikah seketika itu juga.
4. Bila belum terjadi hubungan badan, dan yang bersangkutan melakukan praktik rek serek atas dasar napsu belaka, bukan atas dasar cinta, namun para keluarga sudah merasa malu, akan tetap dipaksa untuk menikah.
5. Bila sudah terjadi hubungan badan, meskipun si laki-laki sudah menikah, namun si perempuan belum, akan tetap dipaksa untuk menikah.
6. Namun  bila  si  laki-laki  maupun  si  perempuan  sudah  berkeluarga,  maka  tidak akan  dipaksa  menikah.  Hal  demikian  akan  diselesaikan  secara  kekeluargaan, bahkan besar kemungkinan akan diselesaikan dengan jalan carok (duel). 16
Gambaran beberapa kasus di atas membuktikan bagaimana eksistensi Kepala Desa Katol Barat menyelesaikan permasalahan terkait dengan praktik rek serek yang terjadi  di  lingkungan  desa.  Jika  mencermati  dari  beberapa  indikator  dalam memberikan keputusan rek serek , nampak Kepala Desa tidak kaku dalam mengambil sikap, ia tetap memperhatikan faktor-faktor yang terjadi di luar praktik itu.
16 Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, Wawancara, di Katol Barat, 10 September 2022.
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan
C. Kawin Paksa dalam Praktik Rek Serek Perspektif Hukum Progresif dan Sadd al-
Dzari> ’ ah
1. Kawin Paksa dalam Praktik Rek Serek Perspektif Hukum Progresif
Kawin paksa dalam praktif rek serek jika dicermati dalam prespektif hukum progresif, maka terdapat lima unsur pokok, yaitu:
a. Hukum harus mengabdi pada masyarakat
Hukum hadir bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk masyarakat. 17 Masyarakat  Madura,  khususnya  masyarakat  Desa  Katol  Barat  amat  menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, mereka juga amat menghormati perempuan.  Oleh  karena  itu,  mereka  membutuhkan  seperangkat  aturan  yang berfungsi menjaga kesemuanya itu. Salah satu aturan tersebut adalah kawin paksa sebagai nilai  hukum  yang  efektif melaksanakan  fungsi itu. Hal  ini  sejalan  dengan temuan Syakir dan Mahmudah tentang tradisi colongan pada Suku Banyuwangi yang menjadi nilai hukum dalam masyarakatnya. 18
b. Orientasi hukum haruslah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
Pengabdian  hukum  terhadap  manusi  berupa  fungsi  hukum  dalam menghadirkan manfaat yang membuat manusia merasa bahagia. 19 Bagi masyarakat Desa  Katol  Barat,  kawin  paksa  ini  lebih  memberikan  manfaat  yang  besar,  seperti terjaganya  generasi  muda  mereka  dari  pergaulan  bebas  dan  untuk  menjaga  harkat martabat perempuan, dari pada melaksanakan peraturan perundang-undangan tertulis yang tidak membenarkan adanya paksaan nikah.
c. Hukum harus melibatkan peran masyarakat sebagai pelaku hukum
Hukum hadir dari masyarakat karena mereka lebih mengetahui terhadap apa yang  dibutuhkan,  dan  mereka  pulalah  yang  lebih  mengetahui  bagaimana  mereka
17 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya ( Yogyakarta: Genta Press, 2008 ), h. 100. 18 Muhammad  Syakir  Alkautsar  and  Nurul  Mahmudah,  “ Tradisi  Colongan  Suku  Using Banyuwangi: Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf, ” Al- ’`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam 5, no. 1 (2020): 63 – 78. 19 Satjipto Rahardho, Melupakan Hukum, Memedulikan  Hati Nurani , Kompas, 17 Oktober 2003, https://www.kaskus.co.id/thread/54fae260a09a39143b8b456b/share-tulisan-prof-satjipto- rahardjo-melupakan-hukum-memedulikan-hati-nurani/, diakses tanggal 12 Mei 2023.
melaksanakan hukum. 20 Kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat dalam praktik rek serek merupakan salah satu contoh kedaulatan masyarakat dalam mengatur  dirinya  sendiri.  Dalam  hal  ini  Kepala  Desa  merupakan  representasi  dari masyarakat dan tindakan Kepala Desa merupakan tindakan masyarakat. Olehnya itu, kewenangan  pemaksaan  itu  bukan  diberikan  oleh  undang-undang  melainkan  oleh masyarakat.
d. Hukum harus selalu berproses, bukan final
Dalam  upaya  menegakkan  hukum  yang  mensejahterakan,  hukum  harus selalu  berubah,  dinanis,  sebagaimana  sifat  manusia  yang  selalu  berubah. 21
Sebagaimana wawancara dengan Lukman Hakim:
“bila dalam praktik rek serek telah terjadi hubungan badan, meskipun orang tua, bahkan yang bersangkutan enggan untuk dinikahkan waktu itu juga, kepala desa akan tetap memaksanya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum apabila si perempuan ternyata hamil akibat hubungan itu. ” 22
Akan tetapi di waktu yang lain, Kepala Desa Katol Barat tidak memaksa para pelaku  untuk  menikah  karena  tidak  didapatkan  keterangan  bahwa  telah  terjadi hubungan badan, para pelaku melakukan rek serek bukan atas dasar suka sama suka, melainkan  atas  nafsu  belaka  dan  para  orang tua setuju.  Namun  dalam  kasus  yang lain,  Kepala  Desa  tidak  memaksa  karena  para  orang  tua  tidak  setuju  dan  belum terjadi persetubuhan. Hal ini  menunjukkan bagaimana  Kepala Desa  berpijak pada lebih dari satu keputusan.
2. Kawin Paksa dalam Praktik Rek Serek Perspektif Sadd al-Dzari> ’ ah
Dalam  pespektif sadd  al-dz ari>’ah ,  pemaksaan  kawin  oleh  Kepala  Desa merupakan sebuah wasilah atau perantara yang menghantarkan pada perbuatan yang mengandung  kemaslahatan  yang  besar.  Kawin  paksa  yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa, dalam konteks peratuan perundnag-undangan, seperti dalam pasal  26  ayat  2
20 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru,1989), h. 43.
21 Myrna  A.  Safitri,  et.al., Satjipto  Rahardjo  dan  Hukum  Progresif:  Urgensi  dan  Kritik . (Jakarta: Episteme institut, 2013), h. 34
22 Lukman Hakim, Kepala Desa Katol Barat, Wawancara, di Katol Barat, 10 September 2022.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  yang  menjelaskan  tentang kewenangan Kepala Desa, maupun hukum perkawinan, baik hukum positif maupun hukum  Islam  tidak  bisa  dibenarkan.  Bagaimana  peraturan  perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua  mempelai  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  16  angka  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.
Kendati demikian, ketiadaan landasan hukum terhadap tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sudah final. Dalam kerangka sadd al-dz ari>’ah , peristiwa hukum harus dipilah, mana yang menjad perantara, dan mana yang menjadi tujuan, dimana status hukum perantara mengekor pada  tujuan.  Dengan  demikian,  menjadi  cukup  jelas,  kawin  paksa  yang  dilakukan Kepala Desa Katol Barat hanyalah sebagai perantara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
Menghindari  konflik  antar  keluarga,  menjaga  harkat  martabat  perempuan, serta agar mereka dihormati dan bila telah terjadi hubungan badan, pernikahan harus dilaksanakan untuk melindungi anak yang dikandung, serta memberikan kejelasan, siapa  bapaknya,  merupakan  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Kepala  Desa Katol  Barat  melalui  kawin  paksa.  Tujuan-tujuan  itu  amatlah  penting  dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Desa Katol Barat, terkhusus menjaga kehormatan keluarga menjadi sesuatu yang final. Tidak mengherankan bila mereka lebih memilih mati dari pada hidup menanggung malu.
Tujuan-tujuan  dari  larangan  memaksa,  seperti  untuk  mencapai  sebuah keharmonisan  dalam  rumah  tangga,  menjadi  dikesampingkan  oleh  tujuan-tujuan yang  mengandung  kemaslahatan  lebih  besar.  Hal  ini  bisa  dibenarkan bahwa pembahasan al-dz ari>’ah tidak  berhenti  pada  perantara  yang  membawa  pada perbuatan  yang  dilarang,  sehingga  perantara  itu  juga  dilarang,  namun  juga menyentuh  perbuatan  yang  menjadi  perantara  sampainya  pada  perbuatan  yang mengandung sebuah kemaslahatan.
Sebagaimana  al-Qara>fiy menjelaskan  bahwa perbuatan yang mengantarkan pada  perbuatan  wajib  hukumnya  juga  wajib,  semakin  besar  kemaslahatan  yang
terkandung dalam sebuah perbuatan, semakin kuat pula dorongan untuk membuka jalan  untuk  sampai  padanya.  Bahkan  terkadang  perantara  yang    berstatus  haram sekalipun  bisa  berubah  menjadi  tidak  haram  bila  menghantarkan  pada  perbuatan dengan tingkat kemaslahatan yang kuat. 23
3. Persamaan antara Hukum Progresif dan Sadd al-Dz ari>’ah dalam Kawin Paksa Di samping itu, hukum progresif dan sadd al-dz ari>’ah merupakan dua konsep atau gagasan keilmuan yang lahir dari rahim keilmuan yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan adanya beberapa hal yang berbeda di antara keduanya, akan tetapi juga ada  beberapa  hal  dimana  keduanya  memiliki  kesamaan  di  dalamnya.    Persamaan antara hukum progresif dan sadd al-dz ari>’ah dalam kawin paksa terhadap tradisi rek serek bertemu dalam beberapa hal, yaitu:
a. Menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat
Hukum progresif hadir sebagai bentuk kegelisahan. Rahardjo mengemukakan bahwa  terhadap  praktik  berhukum  yang  ada  di  Indonesia  kian  hari  kian memprihatinkan.  Potret  hukum  tajam  ke  bawah  dan  tumpul  ke  atas  seolah  telah menyatu  dalam  praktik  berhukum,  sehingga  hukum  terkesan  milik  empunya  dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. 24
Hukum  progresif  berupaya  untuk  mengembalikan  fungsi  hukum  sebagai elemen yang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat, sekalipun dalam praktik berhukum tidak semata-mata kembali pada peraturan perundang-undangan (out of the book), norma-norma dan nilai, serta perkembangan masyarakat juga perlu diperhatikan.
Hal demikian terjadi dalam kasus kawin paksa oleh Kepala Desa Katol Barat dalam  tradisi rek serek,  guna menghadirkan sebuah hukum yang yang  melindungi kepentingan masyarakat dan membahagiakan, model berhukum yang dilakukan tidak harus  selalu  mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  mensyaratkan sebuah  pernikahan  tidak  didasari  oleh  sebuah  paksaan,  atau  juga  tidak  selalu
23 Al-Qarafi, Al-Dhah>irah (Bairut: Dar al-Arab al-Islamiy, 1994), h. 33.
24 Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum.
mengacu  kepada  hukum  Islam  dimana  kawin  paksa  yang  dilakukan  tidak  bisa dibenarkan.
Nilai-nilai  seperti  penghormatan  terhadap  perempuan,  juga  perlu dipertimbangkan.  Masyarakat  Madura  pada  umumnya  memegang  teguh  nilai tersebut, dan apabila nilai itu ditinggalkan, masyarakat akan marah. Namun bila nilai itu digapai, mereka akan merasa bahagia. Menjadi wajar bila dalam kasus rek serek, Kepala  Desa  Katol  Barat  tidak  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan maupun hukum Islam, dikarena berpegang pada nilai yang hidup di masyarakat lebih membahagiakan.
Apa  yang  diharapkan  oleh  hukum  progresif  juga  diharapkan  oleh sadd  al- dz ari>’ah dalam  rangka  menghadirkan  kamaslahatan  bagi  masyarakat.  Dalam kerangka berpikir sadd al-dz ari>’ah , ada dua komponen yang harus diperhatikan, yaitu tujuan  dan  perantara.  Hukum  dari  perantara  mengikuti  pada  tujuan  yang  ingin dicapai.  Bila  tujuan  itu  berupa  perbuatan  yang  bisa  mendatangkan  kemafsadatan, maka  perantara  itu  harus  ditutup.  Juga  sebaliknya,  bila  menghantarkan  perbuatan yang  mendatangkan  kemaslahatan,  maka  harus  dibuka  atau  didukung,  bahkan sekalipun  perantara  itu  berstatus  hukum  haram,  bila  mendatangkan  kemaslahatan yang lebih besar.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  hukum  Islam  memang dijelaskan perihal larangan kawin paksa, termasuk juga kawin paksa yang dilakukan oleh  Kepala  Desa  Katol  Barat  dalam  praktik rek  serek.  Hanya  saja  kemaslahatan yang  ditimbulkan  oleh  paksaan  nikah  itu  lebih  besar  dari  pada  tidak  memaksa, sehingga kawin paksa itu harus didukung agar kemaslahatan itu bisa dicapai dalam masyarakat.
b. Keluar dari mainstreem hukum
Baik  hukum  progresif  maupun sadd  al-dz ari>’ah memiliki  sebuah  keunikan, yaitu  keluar  dari mainstreem  hukum.  Hukum  asal  yang  pada  awalnya  berlaku kemudian  ditinggalkan  untuk  berpindah  pada  hukum  yang  lain  yang  lebih memberikan sebuah kemaslahatan, karena tidak ada gunanya berpegang pada hukum asal bila tidak ada kemaslahatan di dalamnya.
Dalam kasus kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat tidak bisa dibenarkan, baik dalam kacamata peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia.  Hukum  progresif  lebih  memilih  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat daripada  peraturan  perundang-undangan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Dengan alasan hukum yang ada di dalamnya sudah tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Demikian juga sadd al-dz ari>’ah yang mengabaikan hukum asal kawin paksa yang  dilarang  untuk  dilakukan.  Perspektif sadd  al-dz ari>’ah ,  posisi  kawin  paksa sebagai  perantara.  Bagi  masyarakat  setempat  kawin  paksa  yang  dilakukan  oleh Kepala Desa Katol Barat mampu memberikan sebuah kemaslahatan yang lebih besar daripada paksaan itu diabaikan, sehingga perlu untuk didukung. Kemudian hukum asal  kawin  paksa  itu  berpindah  pada  hukum  kawin  paksa  dalam  posisi  sebagai perantara  yang  menghantarkan  pada  perbuatan-perbuatan  yang  mengandung kemaslahatan.
4. Perbedaan antara Hukum Progresif dan Sadd al-Dz ari>’ah dalam Kawin Paksa Adapun perbedaan antara hukum progresif dan sadd al- dzari>’ah dalam tradisi rek serek meliputi:
a. Basis ontologis
Hukum progresif hadir sebagai upaya mengembalikan fungsi hukum sebagai elemen  yang  mampu  menghadirkan  kebahagiaan  bagi  masyarakat.  Jadi  hukum progresif  mengajarkan  model  berhukum  yang  tidak  semata-mata  kembali  pada peraturan  perundang-undangan (out  of  the  book).  Norma-norma  dan  nilai,  serta perkembangan masyarakat juga perlu diperhatikan. Hal ini dipicu oleh dominannya praktik berhukum yang normatif.
Konsep sadd  al-dz ari>’a h  merupakan  teori  penggalian  hukum  yang  hidup dalam  tradisi  hukum  Islam,  yang  memandang  suatu  perbuatan  bukan  pada ansich perbuatan itu, melainkan bagaimana perbuatan itu menjadi perantara bagi perbuatan yang  lain.  Hukum  suatu  perbuatan  bukan  didasarkan  pada  keberadaannya,  akan tetapi didasarkan pada fungsinya sebagai perantara bagi perbuatan yang lain. Dengan demikian,  hukum  suatu  perbuatan  yang  awalnya  dilarang  bisa  berubah  menjadi
diperbolehkan  bila  mengantarkan  pada  perbuatan  yang  mengandung  suatu kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.
b. Basis epistemologis
Dari segi epistemologis, hukum progresif memang berbeda dengan sadd al- dz ari>’ah . Hukum progresif bersumber dari pemikiran hukum dan sosiologis, seperti interrezjurispudence  dan  aliran  hukum  kodrat,  yang  diramu  oleh  Rahardjo  untuk menghadirkan sebuah gagasan hukum yang “merakyat” dan mengembalikan fungsi hukum  untuk  menghadirkan  sebuah  kebaikan  bagi  manusia. 25 Sedangkan sadd  al- dz ari>’ah , bersumber pada teks-teks keagamaan yang diserap untuk kemudian digagas sebuah teori dalam domain hukum Islam.
Perbedaan basis epistemologis ini berpengaruh besar ketika hadir di tengah- tengah  masyarakat  sebagai  pijakan  dalil  hukum,  terutama  di  masyarakat  yang memiliki rasa keberagamaan yang kuat seperti masyarakat madura pada umumnya. Dalam  kasus  kawin  paksa,  kebolehan  paksaan  yang  disandarkan  pada sadd  al- dz ari>’ah akan memberikan legitimasi yang lebih kuat dari pada hukum progresif.

## c. Basis aksiologis
Hukum progresif hadir sebagai sebuah alternatif di tengah kekakuan dalam berhukum. Hukum progresif akan mengantarkan manusia, khususnya aparat penegak hukum,  pada  model  atau  cara  berhukum  yang  holistik  dengan  memperhatikan berbagai aspek di luar hukum yang tertulis, sehingga akan lebih luas peluang untuk mewujudkan hukum yang bisa membahagiakan manusia.
Pada  perspektif sadd  al-dz ari>’ah, orang  yang  berkonsentrasi  di  dalamnya akan terbantu untuk menilai suatu perbuatan sebagai perantara bagi perbuatan yang lain.  Dengan  teori  ini,  para  penggali  hukum  Islam  berkesempatan  melihat kemaslahatan  yang  lebih  luas,  bukan  sekedar  kemaslahatan  yang  muncul  dari perbuatan tertentu dengan dipisahkan dari perbuatan yang lain. Namun juga melihat, bagaimana  suatu  perbuatan  menjadi  perantara  bagi  perbuatan  yang  lain,  sehingga kemaslahatan yang akan dicapai adalah kemaslahatan yang lebih luas.

## D. Kesimpulan
Dalam perspektif hukum progresif, kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat dalam praktik rek serek mengandung nilai progresifitas hukum. Di dalam praktik pemaksaan nikah Kepala Desa tersebut telah tercermin lima ide pokok hukum progresif. Sedangkan dalam perspektif sadd al-dz ari>’ah , posisi kawin paksa yang dilakukan oleh Kepala Desa Katol Barat ialah sebagai perantara pada perbuatan yang mengandung beberapa kemaslahatan. Hal  ini menjadikan pelaksanaan kawin paksa harus didukung, meskipun pada awalnya dilarang.
Persamaan  antara  hukum  progresif  dan sadd  al-dz ari>’ah ialah  keduanya merupakan  model  berhukum  yang  keluar  dari mainstrem  hukum,  dan  merupakan gagasan  dalam  berhukum  yang  berorientasi  pada  kebaikan  manusia.  Sedangkan perbedaan  keduanya  ialah  secara  ontologis,  hukum  progresif  merupakan  gagasan hukum  yang  melihat  hukum  dari  bukan  sekedar  peraturan  perundang-undangan, melainkan sesuatu di luar itu, sedangkan sadd al-dz ari>’ah merupakan sebuah teori dalam  hukum  Islam  yang  memandang  suatu  perbuatan  sebagai  perantara  bagi perbuatan yang lain.
Secara    epistemologis, hukum  progresif  lahir  dari  gagasan-gagasan  hukum sosiologis,  sedangkan sadd  al-dz ari>’ah lahir  dari  teks-teks  ketuhanan; dan  secara aksiologis,  hukum  progresif  membantu  untuk  melihat  hukum  dari  sudut  pandang yang holistik. Sedangkan sadd al-dz ari>’ah akan membantu dalam penggalian hukum Islam  untuk  menemukan  kemaslahatan  yang  lebih  besar,  bukan  sekedar kemaslahatan  yang  terkandung  dalam  suatu  perbuatan  yang  menjadi  perantara, melainkan kemaslahatan yang terkandung dalam perb\uatan yang  menjadi tujuan.
Daftar Pustaka
Alkautsar, Muhammad Syakir, and Nurul Mahmudah, “ Tradisi Colongan Suku Using Banyuwangi:  Telaah  Kebijakan  Kepolisian  Resort  Banyuwangi  Perspektif Urf, ” Al- ’`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam 5, no. 1 (2020): 63 – 78.
Bakari,  Makbul,  dan  Rizal  Darwis, “ Analisis  Yuridis  terhadap  Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama, ” Al-Mizan 15, no. 1 (2019): 1-32.
Mahmudah,  Nurul,  dan  Supiah. “ Tradisi Dutu  Pada  Perkawinan  Adat  Suku Hulondhalo  di  Kota  Gorontalo  Perspektif  Maqa>sid  al-Syari>'ah ”  5,  no.  2
(2018): 167-174.
Oktora,  Nency  Dela, Muhammad  Yusuf  Putra,  and  Nurul  Mahmudah,  “Family Harmony  in  Implementation  of  Pohutu  Moponika  Tradition  in  Gorontalo City  in  the  Perspective  of  At-Thu fi’s  Maslahah,” Jurnal  Ilmiah  Mizani:
Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 8, no. 1 (2021): 103-120.
Al-Qarafi, Al-Dhah>irah. Bairut: Dar al-Arab al-Islamiy, 1994.
Rahardjo,  Satjipto. Masalah  Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Bandung: Sinar Baru,1989.
______. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
______. Melupakan Hukum, Memedulikan Hati Nurani, Kompas, 17 Oktober 2003, https://www.kaskus.co.id/thread/54fae260a09a39143b8b456b/share-tulisan- prof-satjipto-rahardjo-melupakan-hukum-memedulikan-hati-nurani/
Safitri, Myrna A. et.al. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik..
Jakarta: Episteme institut, 2013.
Strauss  Anselm,  and    Juliet  M.  Corbin. Grounded  Theory  in  Practice.  California: SAGE Publications, 1997.
Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al- Isla>m  wa ‘Adilatuhu , juz IX. Damaskus: Da>r Al- Fikr, 2004.