## DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
Moh. Nafri Universitas Muhammadiyah Palu Email : mohnafri1990@gmail.com

## ABSTRACT
The  development  of  information  technology  that  is  increasingly  rapidly influencing  aspects  of  people's  lives  both  in  terms  of  economic,  social  and cultural.  so  that  in  conducting  transactions  in  the  field  of  commerce  was  also done  through  internet  access.  The  issue  that  arises  and  is  regulated  in  the  ITE Law is related to how the basis for regulating the use of electronic documents as evidence  in  civil  procedural  law  in  Indonesia  and  how  the  strength  of  proof  of electronic  documents  as  evidence  in  Indonesian  civil  procedural  law.  The research used is a normative legal research method. The normative legal research approach  is  by  reviewing  the  regulations  relating  to  this  research,  namely  the regulations regarding electronic documents as evidence. The results  of the study found  that  the  electronic  documents  regulated  in  the  ITE  Law  both  before  birth and after the birth of this law have been recognized in various laws. However, in the regulation of other laws not explicitly referred to as "electronic documents". In the other law mentioned herein are types of electronic documents which have a legal  position  as  evidence  in  a  trial.  The  coming  into  effect  of  the  ITE  Law,  in addition  to  the  evidence  contained  in  the  HIR,  RBg  and  KUHAPer,  electronic evidence is also valid as evidence.

## Keyword: Electronic Documents, Proof

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  sebuah  negara  hukum,  Indonesia  menggunakan  peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  untuk  menegakkan  hukum  yang  berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian. 1 Hukum merupakan kata yang memiliki banyak sisi  dan  segi  sehingga  dalam  perumusan  definisi  sangat  sulit  untuk  memberikan sebuah keseragaman. Tidak hanya mengandung banyak sisi dan segi, hukum juga memiliki  bermacam-macam  pembagian.  Salah  satu  bentuk  pembagiannya  ialah menurut  cara  mempertahankannya.  Dimana  cara  mempertahankannya  terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 1) hukum materil, 2) hukum formil.
1 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Grafika, 2006, hlm 19
Hukum  Materil  adalah menerangkan  perbuatan-perbuatan  apa  yang  dapat dihukum  serta  hukuman-hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan.  Hukum  materil menentukan  isi  sesuatu  perjanjian,  sesuatu  perhubungan  atau  sesuatu  perbuatan. Dalam  pengertian  hukum  materil  perhatian  ditujukan  kepada  isi  peraturan. Sedangkan  pengertian  Hukum  Formil  menunjukkan  cara  mempertahankan  atau menjalankan  peraturan-peraturan  itu  dan  dalam  perselisihan  maka  hukum  formil itu  menunjukkan  cara  menyelesaikan  di  muka  hakim.  Dalam  pengertian  hukum formil  perhatian  ditujukan  kepada  cara  mempertahankan/  melaksanakan  isi peraturan. Hukum formil disebut pula hukum Acara. 2 Hukum acara perdata yang meliputi  ketentuan-ketentuan  yang  memberi  jalan  cara  bagaimana  subjek  hukum harus  bertindak  untuk  dapat  memulihkan  kembali  haknya  tanpa  melanggar hukum. 3
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  sebagian  besar  merupakan produk  peraturan  yang  berlaku  pada  zaman  kolonial  atau  penjajahan. Pemberlakuan ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum. 4 Dalam hukum acara  perdata  Indonesia  terdapat  2  (dua)  buah  peraturan  perundangan,  yaitu  :  1) Herziene  Indonesiche  Reglement (H.I.R),  2) Rechtsreglement  voor  de Buitengewesten ( R.Bg).
Berikut merupakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg  dan  Pasal  1866  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata,  yaitu:  1).  Surat,  2). Saksi, 3). Persangkaan, 4). Pengakuan, 5). Sumpah
Pengaturan  alat  bukti  merupakan  peralihan  dari  hukum  kolonial  atau penjajah. Akan tetapi, jika merujuk kepada era atau zaman demokrasi yang penuh dengan tuntutan dari masyarakat agar dilakukan reformasi terhadap aturan-aturan hukum  sebagai  akibat  ketertinggalan  hukum  dari  perkembangan  masyarakat,
2 Pengertian Hukum Materil dan Hukum Formil melalui http://www.kabarhukum.com/2015/07/01/pengertian-hukum-materil-dan-hukum-formil/ diakses Tanggal 1 November 2018
3 M. Abdurrachman, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Universitas Trisakti, 2008, hlm 3
4 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008 , hlm  4
sehingga  perlu  diciptakan  pengaturan  baru  mengenai  alat-alat  bukti  yang  sesuai dengan perkembangan masyarakat. 5
Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini, sekarang  telah  dikenal  adanya  bukti  elektronik.  Kemudian,  dengan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang  No  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”),  secara  yuridis  tercipta  suatu  pengaturan  baru  atas  bentuk  alat  bukti  yang sah secara hukum.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  kian  pesat  membawa  pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Teknologi informasi ( Information  Technology ) biasa  disebut  IT, IT atau infotech menurut Williams dan Sawyer adalah teknologi yang menggabungkan komputasi ( computer )  dengan  jalur  komunikasi  berkecepatan  tinggi  yang  membawa  data, suara, dan video. 6
Dengan  perkembangan  teknologi  Informasi  yang  pesat  memungkinkan bahwa  segala  tindak  tanduk  masyarakat  yang  berkenaan  atau  berhubungan langsung  dengan  kegiatan  hukum  sering  sekali  terjadi.  Dimana  perusahaan  - perusahaan  yang  menawarkan  jasanya  melalui  media Online sering  sekali mengadakan perjanjian via internet dengan client nya atau dengan konsumennya. Perjanjian  ini  biasanya  perjanjian  jual  beli  atau  sebagainya,  mana  kala  terjadi suatu  sengketa  terhadap  perjanjian  ini,  bagaimana  usaha  konsumen  untuk menuntutnya  di  pengadilan  dengan  data  elektronik  sebagai  alat  bukti  di  dalam pengadilan di Indonesia. 7
Sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai dokumen elektronik diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008    tentang  Informasi  Teknologi  dan  Elektronik (selanjutnya  disebut  juga  UU  ITE).  Dalam  UU  ITE  diatur  bahwa  informasi
5 Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, Medan: PT. Sofmedia, 2009, hlm iii
6 Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, Pengenalan Teknologi Informasi , Ed. I, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm 2
7 Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata melalui https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2010/12/19/alat-bukti-elektronik-dalam-perkara- perdata/  diakses Tanggal 6 November 2018
elektronik/dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah dalam  hukum  acara  khususnya  acara  perdata,  di  antara  kedua  alat  bukti  tersebut dokumen  elektronik  yang  paling  menarik.  Hal  ini  disebabkan  karena  dokumen elektronik  yang  bersifat paperless (tanpa  menggunakan  kertas)  semula  bersifat paperbased (menggunakan  kertas)  maksudnya  dahulu  sebelum  perkembangan teknologi  yang  begitu  pesat  seperti  sekarang,  dokumen  dibuat  dengan menggunakan  kertas  sehingga  jika  terjadi  sengketa  maka  ia  tergolong  alat  bukti tertulis  atau  surat.  Dimana  dalam  perkara  perdata  bukti  surat  atau  bukti  tulisan merupakan  bukti  yang  utama.  Keutamaan  ini  disebabkan  karena  dalam  surat dibuat  untuk  membuktikan  keadaan  atau  peristiwa  atau  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh seseorang.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  yang menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Bagaimana  dasar pengaturan  penggunaan  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam  hukum acara  perdata  di  Indonesia  dan  Bagaimana  kekuatan  pembuktian  dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  peraturan-peraturan  mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti.
Penelitian  ini  bersifat  deskritif  analitis  sehingga  penelitian  ini  diharapkan mampu  memberi  gambaran  secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh  mengenai segala  hal  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  dokumen  elektronik  sebagai  alat bukti  dalam  hukum  acara  perdata.  Demikian  pula  dimaksudkan  untuk memberikan  gambaran  mengenai  kenyataan  dari  keadaan  obyek  atau
masalahanya,  untuk  dapat  dilakukan  penganalisaan  dalam  rangka  pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

## C. Pembahasan
1.  Dasar  pengaturan  penggunaan  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia
Pembuktian  alat  bukti  elektronik  sangat  penting  dalam  hukum  acara  di Indonesia,  terutama  dalam  hukum  acara  perdata.  Hal  ini  disebabkan  karena hukum  acara  perdata  yang  bersifat  mencari  kebenaran  formal  saja,  artinya  apa yang  benar  atau  menurut  apa  yang  diajukan  para  pihak  yang  bersengketa.  Alat bukti  elektronik  dapat  mempunyai  kekuatan  hukum  jika  informasi  dapat  dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 8
Sebelum  terbitnya  UU  ITE,  eksistensi  alat  bukti  elektronik  sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu (1) UU No. 8 Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan; (2) UU  No.  15  Tahun  2003  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme; (3) UU  No.  15  Tahun  2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15  Tahun  2003; (4) UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; (5) UU No. 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Namun,  eksistensi  alat bukti  elektronik  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  semakin  diperkuat  dengan terbitnya  UU  ITE,  yaitu  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  ITE,  yang menyebutkan:
1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
8 Karjono, Perjanjian  Lisensi  Pengalihan  Hak  Cipta  Program  Komputer  Transaksi Elektronik , (Bandung: Alumni, 2012, hlm 237
2)  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Berlakukannya  Undang-undang  ITE,  maka  secara  yuridis  terciptalah    suatu dasar  hukum  bagi  transaksi-transaksi  elektronik  dan  informasi  yang  terjadi  di wilayah  hukum  Indonesia.  Setiap  kegiatan  yang  berurusan  dengan  sistem elektronik  harus  mendasarkan  hubungan  tersebut  pada  ketentuan-ketentuan  yang tercantum  dalam  Undang-undang  ini.  Oleh  karena  UU  ITE  ini  mengatur  suatu dimensi  baru  yang  belum  pernah  di  atur  sebelumnya  maka  muncullah  beberapa istilah  maupun  karakteristik  baru  yang  bersesuaian  dengan  kegiatan  di  dunia siber. 9
Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta  dan  hak  yang  berhubungan  dengan  kepentingannya.  Menurut  Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu  persengketaan. 10 Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mengandung beberapa pengertian: 11
1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah Membuktikan  berarti  memberikan  kepastian  mutlak,  karena  berlaku  bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensionil Membuktikan  berarti  memberikan  kepastian  yang  nisbi/relatif  sifatnya yang mempunyai  tingkatan-tingkatan  yaitu  kepastian  yang  didasarkan  atas perasaan  belaka/bersifat  instuitif  ( conviction  intime )  dan  kepastian  yang didasarkan atas pertimbangan akal ( conviction raisonnee ).
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa  perkara  yang  bersangkutan  untuk  memberi  kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
9 Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perdata melalui http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/09/kekuatan-hukum-surat-elektronik- sebagai_8781.html diakses Tanggal 6 November 2018
10 Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.
11 Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi V, Yogyakarta: Liberty, hlm. 109.
Sistem  hukum  acara  perdata  Indonesia,  menurut  sistem Herziene Indonesiche  Reglement/Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten (H.I.R/R.Bg) hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah.  Artinya,  yang  diatur  di  dalam  H.I.R/R.Bg  yang  dapat  dipakai  oleh  hakim. Namun,  perkembangan  zaman  telah  membawa  ke  arah  yang  bersifat  elektronik termasuk  pula  munculnya  alat-alat  bukti  elektronik.  Salah  satu  alat  bukti elektronik ialah dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah salah satu bukti elektronik yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Dimana  pada  undang-undang  ini,  secara  tegas  dinyatakan bahwa ia sah sebagai alat bukti di pengadilan khususnya pada peradilan perdata.
Dalam  hukum  acara  perdata  untuk  memenangkan  seseorang,  tidak  perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan  alat-alat  bukti  tersebut  hakim  akan  mengambil  keputusan tentang siapa  yang  menang  dan  siapa  yang  kalah.  Dengan  perkataan  lain,  dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja. Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak  disangkal,  apalagi  diakui  sepenuhnya  oleh  pihak  lawan tidak  perlu dibuktikan lagi. 12
Dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW yang menyatakan bahwa:
“Barangsiapa  menyatakan  mempunyai  hak  atas  suatu  barang,  atau menunjuk  suatu  peristiwa  untuk  meneguhkan haknya,  ataupun  menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”
Berdasarkan  rumusan  Pasal  163  HIR  jo.  1865  BW  tersebut,  maka  kedua belah  pihak  baik  itu  penggugat  maupun  tergugat  dapat  dibebani  dengan  beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban  pembuktian  kepada  penggugat  untuk  membuktikan  dalil  atau  peristiwa
12 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53
yang  dapat  mendukung  dalil  tersebut,  yang  diajukan  oleh  penggugat,  sedangkan bagi  tergugat,  hakim  wajib  memberikan  suatu  beban  pembuktian  untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh para penggugat. 13
Namun  demikian,  hakim  hendaknya  tidak  begitu  saja  secara  harfiah melaksanakan  asas  pembuktian,  tetapi  hakim  harus  bijaksana  dan  pantas,  yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang  untuk  membuktikan,  dan  tidak  membebani  kepada  pihak  yang  paling sulit  untuk  membuktikan,  terkhusus  pada  perkara  yang  didasarkan  pada  suatu hubungan  hukum  yang  timbul  tanpa  adanya  alat  bukti  tulisan  atau  surat (dilakukan secara lisan) oleh para pihak.
Selanjutnya,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  3  UU  ITE  ditentukan bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan  suatu  sistem  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  UU  ITE,  yang menentukan  bahwa  dokumen  elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu,  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya  dapat  disetarakan  dengan  dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.
Terkait  dengan  hal  ini,  keberadaan  dokumen  elektronik  pun  di  maksudkan untuk  mengutarakan  maksud  seseorang  atau  dua  belah  pihak  dalam  bentuk  surat elektronik yang  di setujui  bersama. Oleh karena itu dokumen elektronik ini jelas dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 1866 BW.
Alat  bukti  tertulis  dalam  hukum  perdata  memang  merupakan  alat  bukti pertama  yang  di  sebutkan  dalam  pasal  1866  BW.  Ini  berarti  alat  bukti  tertulis
13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi V, Yogyakarta: Liberty, 1998,  hlm 114
merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata.  Pada  prakteknya,  bentuk  alat  bukti  tertulis  (surat)  ini  sangat  beraneka ragam,  ada  tulisan  yang  di  buat  secara  asal-asalan  (surat  biasa),  tulisan  yang  di buat dengan akta khusus (akta). 14
Berdasarkan uraian di atas, dokumen elektronik yang diatur dalam Undang- Undang ITE baik sebelum lahir dan setelah lahir undang-undang ini telah diakui keberadaannya  dalam  berbagai  undang-undang.  Dalam  pengaturan  undang- undang  lain  tidak  disebut  secara  tegas  dengan  kata  “dokumen  elektronik”.  Pada undang-undang  lain  tersebut  yang  disebut  di  dalamnya  ialah  jenis-jenis  dari dokumen  elektronik  yang  mana  mempunyai  kedudukan  sah  sebagai  alat  bukti dalam  persidangan.  Dokumen  elektronik  dapat  digunakan  dalam  hukum  acara perdata  sedangkan  undang-undang  lainnya  secara  khusus  mengatur  penggunaan dokumen elektronik untuk hukum acara pidana.

## 2.  Kekuatan  pembuktian  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam hukum acara perdata Indonesia.
Tujuan  pembuktian  adalah  untuk  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran peristiwa,  maka  dari  itu  yang  harus  dibuktikan  adalah  peristiwa  atau  kejadian- kejadian  yang  dikemukakan  oleh  para  pihak  yang  masih  belum  jelas  atau  yang masih menjadi sengketa di pengadilan.
Menurut Abdul Manan, peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 15
1. Peristiwa  yang  dibuktikan  harus  merupakan  peristiwa  yang  menjadi sengketa,  karena  tujuan  dari  pembuktian  adalah  mencari  kebenaran untuk menyelesaikan sengketa.
2. Peristiwa  yang  dibuktikan  harus  dapat  diukur,  terikat  oleh  ruang  dan waktu.
3. Peristiwa  yang  dibuktikan  harus  mempuyai  kaitan  dengan  hak  yang disengketakan.
14 Hwian  Christianto, Alat  Bukti  Dokumen  Elektronik  Dalam  Perkara  Perdata,  melalui https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkara- perdata/ diakses Tanggal 6 November 2018
15 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , Prenada Media Group, Jakarta, 2006,hlm. 229-230
4. Peristiwa  itu  efektif  untuk  dibuktikan.  Terkadang  untuk  membuktikan adanya  suatu  hak  terhadap  peristiwa  memerlukan  beberapa  rangkaian peristiwa,  oleh  karena  itu  peristiwa  yang  satu  dengan  lainnya  harus merupakan satu mata rantai.
5. Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti  hukum  yang  sah.  Selanjutnya  di  dalam  Pasal  5  ayat  2  UU  ITE  ditentukan bahwa  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU  ITE  telah  menentukan  bahwa  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai  dengan  hukum  acara  yang  telah  berlaku  di  Indonesia,  sehingga  dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.
Pasal  5  ayat  (2)  UU  ITE  mengatur  bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia.  Syarat formil diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE,  yaitu  bahwa  Informasi  atau Dokumen  Elektronik  bukanlah dokumen  atau  surat  yang  menurut  perundang- undangan  harus  dalam  bentuk  tertulis.  Sedangkan syarat  materil diatur  dalam Pasal  6,  Pasal  15,  dan  Pasal  16  UU  ITE,  yang  pada  intinya  Informasi  dan Dokumen  Elektronik  harus  dapat  dijamin  keotentikannya,  keutuhannya,  dan ketersediaanya.  Untuk  menjamin  terpenuhinya  persyaratan  materil  yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.
Mengenai  alat-alat  bukti  dalam  transaksi  elektronik,  Michael  Chissick  dan Alistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu : 16
1) Real  Evidence (  bukti  nyata  ). Real  evidence atau  bukti  nyata  meliputi  hasil rekaman langsung dari aktivitas elektronik seperti rekaman transaksi, kalkulasi-
16 Mansur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi , Bandung : PT. Refika Aditama, 2005. Hlm 114
kalkulasi  atau  analisa-analisa  yang  dibuat  oleh  komputer  itu sendiri  melalui pengaplikasian software dan  penerima  informasi  dari devise lain  seperti  yang built-in langsung dalam komputer atau remote sender. Bukti nyata ini muncul dari  berbagai  kondisi.  Jika  sebuah komputer  bank  secara  otomatis mengkalkulasi  (menghitung)  nilai pembayaran  pelanggan  terhadap  bank berdasarkan  tarifnya,  transaksi-transaksi  yang  terjadi  dan credit  balance yang dikliring secara harian, maka kalkulasi ini akan digunakan sebagai sebuah bukti nyata.
2) Hearsay  Evidence (bukti  yang  berupa  kabar  dari  orang  lain). Termasuk pada hearsay  evidence adalah  dokumen-dokumen  atau  data  yang diproduksi  oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukkan) oleh seseorang ke dalam komputer. Cek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah rekening bank juga termasuk hearsay evidence.
3) Derived  Evidence  merupakan informasi  yang  mengkombinasikan  antara bukti nyata (real  evidence) dengan  informasi  yang  dimasukkan  oleh  seseorang  ke komputer  dengan  tujuan  untuk  membentuk  sebuah  dokumen atau  data  yang tergabung.  Contoh  dari derived  evidence adalah  tabel  dalam kolom-kolom harian  sebuah statement bank  karena  tabel  ini  diperoleh  dari real  evidence ( yang  secara  otomatis  membuat  tagihan  bank)  dan hearsay evidence ( check individu dan entry pembayaran lewat slip-paying in ).
Dengan  dilakukannya  ketiga  pendekatan  tersebut  terhadap  bukti elektronik  maka  akan  membantu  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara. Mengenai  pembuktian  isi  dari  dokumen  itu  sendiri  memang  tidak  mudah  untuk dibuktikan.  Sifat  yang  ingin  dibuktikan  adalah  sifat integrity .  Sifat  ini  dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkan dokumen tersebut.
Kedudukan  dokumen  elektronik  sesungguhnya  merupakan perluasan  dari alat bukti tulisan sebagaimana dikemukakan baik dalam Pasal 284 RBg/164 HIR maupun  Pasal  1866  KUHPerdata.  Terhadap  kekuatan  pembuktian dokumen tertulis  dalam  hukum  pembuktian  perdata  sangat  bergantung  pada bentuk  dan maksud  dari  dibuatnya  dokumen  tersebut.  Informasi  dan  dokumen elektronik
dapat  disebut  sebagai  akta  otentik  apabila  telah  mendapatkan sertifikasi  dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai suatu kontrak elektronik yang sah.
Sebaliknya, apabila sistem elektronik yang digunakan belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dan dokumen yang telah dibuat dianggap tidak sah. 17
Keberadaan  suatu  informasi  yang  dihasilkan  oleh  suatu  sistem  elektronik bersifat  netral, yakni  sepanjang  sistem  tersebut  berjalan  baik  tanpa  gangguan, input dan output yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya. Menurut Edmon Makarim,  suatu informasi  atau  dokumen  elektronik  sekiranya  dihasilkan  oleh suatu sistem elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh pihak-pihak yang berwenang untuk  itu,  jika  tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya,  sepanjang  tidak dibuktikan lain oleh para pihak, semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya akta otentik,  bukan  akta  di  bawah  tangan.  Hal  ini  mengingat  bahwa  keberadaan informasi  atau  dokumen  tersebut  semestinya  tidak  dapat  disangkal  lagi  dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak tersebut.
Kemudian  alat  bukti  informasi  atau  dokumen  elektronik  dapat  digunakan dalam  persidangan  sejauh  alat  bukti  tersebut  dapat  di  peroleh  dan  dibuktikan dalam  persidangan.  Alat  bukti  informasi  atau  dokumen  elektronik  masuk  dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat.
Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik  lainnya  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Dalam  beberapa putusan  pengadilan,  terdapat  putusan-putusan  yang  membahas  mengenai kedudukan  dan  pengakuan  atas  alat  bukti  elektronik  yang  disajikan  dalam persidangan.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :
a) dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE baik sebelum lahir  dan  setelah  lahir  undang-undang  ini  telah  diakui  keberadaannya
17 Hwian  Christianto, Alat  Bukti  Dokumen  Elektronik  Dalam  Perkara  Perdata  melalui https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkara- perdata/ diakses Tanggal 6 November 2017
dalam  berbagai  undang-undang.  Dalam  pengaturan  undang-undang  lain tidak  disebut  secara  tegas  dengan  kata  “dokumen  elektronik”.  Pada undang-undang  lain  tersebut  yang  disebut  di  dalamnya  ialah  jenis-jenis dari  dokumen  elektronik  yang  mana  mempunyai  kedudukan  sah  sebagai alat bukti dalam persidangan.
b) Berlakunya  UU  ITE,  maka  selain  alat  bukti  yang  tercantum  dalam  HIR, RBg  dan  KUHAPer  juga  berlaku  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya, suatu alat bukti elektronik yaitu berupa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dan/atau  hasil cetaknya  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  di  dalam  persidangan  sesuai dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia,  sepanjang  memenuhi syarat formil dan materil.

## 2. Saran
Sebagaimana kesimpulan di atas, sehingga dalam tulisan ini direkomendasikan terhadap beberapa hal sebagai berikut:
1. Seyogyanya  Pemerintah  membentuk  Peraturan  baru  tentang  pelaksanaan dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  di pengadilan,  agar  menjamin kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum  bagi  pihak-pihak  yang  hendak mengajukan sengketa dengan menggunakan alat bukti elektronik.
2. Seyogyanya  perlu  melakukan  sosialisasi  kepada  seluruh  masyarakat Indonesia  mengenai  telah  diterimanya  alat  bukti  elektronik  dalam  hukum acara perdata di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama , Prenada Media Group, Jakarta, 2006
Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, Medan: PT. Sofmedia, 2009,
Bahtiar  Effendie,  Masdari  Tasmin,  dan  A.Chodari, Surat  Gugat  Dan  Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Perdata ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1999,
Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Grafika, 2006,
Ch.  Triwahyuni,  Terra  dan  Abdul  kadir, Pengenalan  Teknologi  Informasi ,  Ed.  I,
Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003,
David  I.  Bainbridge, Computer  And  The  Law,  diterjemahkan  oleh  Prasadi  T. Susmaatmadja, Hukum Dan Komputer , Jakarta: Sinar Grafika, 1993
Didik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  :  Aspek  Hukum Teknologi Informasi , Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
G.W.  Paton, Textbook  Of  Jurisprudance  Book  VI,  diterjemahkan  oleh  G. Sodarsono,  A.  Harjoto  dan  Ibnusantoso ,  Yogyakarta:  Jajasan  Badan Penerbit Gadjah Mada, 1956
Karjono, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik , (Bandung: Alumni, 2012,
Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual , Bogor: Ghalia, 2009,
M. Abdurrachman, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Universitas Trisakti, 2008,
Mansur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum Teknologi Informasi , Bandung : PT. Refika Aditama, 2005
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata dalam Teori dan Praktek , Alumni, Bandung, 1983
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Edisi  V,  Yogyakarta: Liberty, 1998.
Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008 ,
2. Peraturan Perundang-Undangan
Rbg/HIR
Kitab Undang-Undang hukum Perdata (BW)
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 3. Web
Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata melalui https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2010/12/19/alat-bukti- elektronik-dalam-perkara-perdata/ Pengertian Hukum Materil dan Hukum Formil melalui http://www.kabarhukum.com/2015/07/01/pengertian-hukum-materil-dan- hukum-formil/
Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perdata melalui http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/09/kekuatan- hukum-surat-elektronik-sebagai_8781.html
Hwian  Christianto, Alat  Bukti  Dokumen  Elektronik  Dalam  Perkara  Perdata melalui
https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti- dokumen-elektronik-dalam-perkara-perdata/
Eksistensi  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 20/PII-XIV/2016 melalui http://jurnaldiktum.blogspot.co.id/2015/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html