## History:
Received  : 25 Juni 2023 Revised  : 10 Juli 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 25 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 773 - 781 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3572
P-ISSN:0852-7296 E-ISSN:2654-3915
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERWAKILAN MEDAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , Monica Margaretha Laowo 3) ,
Yordan Gusman Sitorus 4) , Dahlia Kusuma Dewi 5)
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,2,3,4)
Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dien, Medan, Indonesia 5)
Corresponding Author: dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id 1) , cains.dominggo17@gmail.com 2) , laowomonica76@gmail.com 3) , yordansitorus2001@gmail.com 4) , dahlia.dewi2402@gmail.com 5)

## Abstrak
Human  Trafficking atau  perdagangan  orang  menarik  perhatian  diseluruh  dunia.  Tidak  sedikit  kasus perdagangan  orang  telah  terjadi  di  kota  Medan.  Maka  dari  itu,  pemerintah  kota  Medan  menerbitkan peraturan  daerah  kota  Medan  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban Perdagangan  Orang.  Dibentuklah  lembaga  bernama  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  dan bertujuan  untuk  melindungi  saksi  dan  korban  dalam  berbagai  kasus,  tidak  hanya  dalam  kasus perdagangan  orang.  Lembaga  ini  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris.
Kata Kunci : Anak, Perdagangan Orang, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

## Abstract
Human Trafficking attracts attention around the world. Not a few cases of human trafficking have occurred in the city of Medan. Therefore, the Medan city government issued a regional regulation of the city of Medan Number 3 of 2017 concerning the prevention and handling of victims of trafficking in  Persons. Then, an institution called the Witness and victim protection agency was formed which aims to protect witnesses and victims in various cases, not only in cases of trafficking in persons. This institution was formed based on Law Number 13 of 2006. This research uses a normative empirical method that requires case studies to complete this research.
Keywords : Children, Trafficking in persons, Witness and victim protection institutions.

## PENDAHULUAN
Human  Trafficking atau  perdagangan  orang  telah  menjadi  pusat  perhatian  yang berkembang  di  dunia.  Jumlah  korban human  trafficking pada  area  wilayah  Asia  serta Pasifik  meningkat  menjadi  3%  per  1.000  penduduk  setiap  tahunnya  (Emillia,  2019). Terdapat sebanyak 40,3 juta manusia yang angkanya tercatat sebagai korban dari hasil laporan  dunia  dengan  estimasi  71%  merupakan  kaum  perempuan  dan  anak/remaja. Jika  ditinjau  dari  kacamata  area  laporan,  Asia  Tenggara  merupakan  wilayah  yang cukup memprihatinkan ditinjau dari masalah perdagangan manusia. Indonesia sebagai Kawasan  Asia  Tenggara  pun  mengalami  dan  merasakan  hal  tersebut,  kekerasan
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...
menjadi  salahsatu  bentuk  kejahatan  yang  sering  ditemui  dalam  perekrutan  industri seks,  perbudakan  berkedok  pernikahan,  perburuhan  anak  dan  lain  sebagainya  dan yang menjadi unsur pelanggaran atau bentuk perbuatan pidana yang tidak bersesuaian dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Di Indonesia, terutama di daerah Jawa masih diberlakukan kebiasaan yang mana jika dalam  keluarga  mempunyai  anak  perempuan  bawah  umur  diatur  untuk  tinggal  di wilayah perkotaan agar terjun ke industry seks untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dari hal itu. Berbeda halnya  jika di wilayah Sulawesi bagian utara khususnya dimana Wanita dewasa bahkan remaja menyetujui kesepakatan bekerja sebagai penari striptis  hingga  pekerja  seks  komersil  (PSK).  Hal  inilah  yang  membuat  factor  ekonomi sebagai  bagiian  penting  dalam  peranan  proses  tumbuh  dan  berkembang  seseorang dalam sebuah keluarga. Sulitnya perekonomian kerap kali memicu pertengkaran yang menurunkan tingkat keakuran dalam keluarga, hal ini pun membuat anggota keluarga lainnya  harus  turut  berperan  untuk  menghasilkan  uang  dalam  menyambung kehidupan, dimana anak kerap kali menjadi sasaran. .
Wilayah  Medan  merupakan  daerah  yang  diberikan  perhatian  khusus  oelh pemerintah  terkait  upaya  preventif  kasus    Perdagangan  orang.  Ditinjau dari  beberapa kasus human  trafficking, Pemerintah  kota  Medan  berusaha  mengupayakan pencegahan lewat  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pencegahan dan … Penanganan Korban Perdagangan Orang.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  dibentuk  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  Korban  (LPSK)  dengan  maksud  menghadirkan  perlindungan  terhadap saksi/korban yang menghadapi permasalahan dan dibentuk dengan dasar dari UU No. 13 Tahun 2006 (Sunarso et al., 2022). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan  lembaga  non-struktural  yang  berperan  dalam  memberikan  bantuan perlindungan  seturut dengan tupoksi atau ranahnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2006.  Lembaga  ini  gencar  dalam  menyiapkan    perwakitan  daerah,  akibat  pemohon yang  mengajukan  tidak  hanya  dari  lingkup  masyarakat  namun  turut  hadir  dari kalangan  pemerintah  menjabat,  apparat  penegak  hukum,  hingga  dari  pengadilan. Berdasarkan penjelasan di atas dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dalam kaitannya terhadap huku m maka penulis tertarik untuk memilih judul “Peran Lembaga Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (LPSK)  Perwakilan  Medan  Terhadap  Anak  Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” .

## a. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  LPSK  sebagai  Lembaga  perwakilan  kota  Medan  yang  berperan  pada skema  perlindungan  anak  yang  merupakan  korban  perbuatan  pidana perdagangan orang berperan?
2. Bagaimana  kendala  yang  dirasakan  LPSK  perwakilan  Medan  atas  peran perlindungan yang diberikan kepada anak dari korban perdagangan orang?
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...

## b. Tujuan Penelitian
1. Agar  mememiliki  wawasan  atas  peran  dari  LPSK  Perwakilan  Medan  dalam pemberian  wadah  perlindungan  atas  korban  pidana  perbuatan  perdagangan orang
2. Agar  memiliki  wawasan  terkait  kendala  yang  dialami  LPSK  Perwakilan  Medan atas pemberian perlindungan korban pidana perbuatan perdagangan orang
c. Manfaat Penelitian
Adapun  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  sumbangsih  ilmu  atas  bermacam permasalahan  hukum  terkhusus  pada  system  penanganan  LPSK  pada  perlindungan yang diberikan atas saksi dan korban

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  dan  bersifat  normative  empiris.  Dimana  Abdulkadir Muhammad  berteori  bahwa  hal  tersebut  bermaksud  sistem applied  law  research atau memerlukan studi kasus hukum normative-empiris berbentuk perbuatan hukum.

## b. Sumber Bahan Hukum
Diperoleh  melalui  sumber  data  primer  dan  sekunder,  dimana  data  utama didapatkan  atas  upya  peneliti  dalam  melakukan  wawancara  langsung  kepada narasumber  yang  berasal  dari  LPSK,  dan  data  berdasarkan  buku-buku,  jurnal penelitian terkait LPSK, Undang-Undang yang berkaitan, serta data statistic yang valid untuk mendapatkan data sekunder.

## c. Teknik Pengumpulan Data
Data diperoleh peneliti lewat system library research atau yang lebih dikenal dengan istilah studi kepustakaan serta field research atau studi lapangan

## d. Analisa Data
Penelitian ini mengadaptasi anlaisa data secara kualitatif. Dimana  penelitian akan dijabarkan secara deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Perwakilan  Medan  Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
A. Sejarah Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Indonesia  meratifikasi  UN  Convention  Againts  Corruption  pada  2003.  Dalam  pasal 32  dan  33,  dinyatakan  bahwa  setiap  Negara  peratifikasi  wajib  untuk    menyediakan
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...
perlindungan  yang  over  protektif  atas  saksi  atau  ahli  dari  pembalasan  dan  intimidasi termasuk  keluarganya  atau  orang  lain  yang  dekat  dengan  mereka.  Hingga  Juni  2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan melalui surat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan  Rakyat  kepada  Presiden.  Undang-undang  yang  mengatur  mengemukakan bahwa LPSK merupakan Lembaga independent namun tidak lari dari tanggungjawabnya  kepada  presiden.  LPSK  memiliki  tupoksi  untuk  memberikan naungan berupa perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh saksi/korban yang turut diatur  dalam  UU  berlaku  agar  menghadirkan perasaan  aman  dan  nyaman  terhadap saksi/korban saat memberikan keterangan saat proses peradilan berlangsung.

## B. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Perwakilan Medan
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) berpusat di Jakarta, namun seiring berjalannya  waktu  dan  untuk  memperluas  penegakkan  keadilan,  maka  LPSK mendirikan  cabang  yang  salahsatunya  berada  di  kota  Medan,  tepatnya  di  dalam Kawasan  Gedung  Keuangan  Negara  lt.6,  Jl.  Pangeran  Diponegoro  No.  30a,  Madras Hulu,  Kec.  Medan  Polonia,  Kota  Medan,  Sumatera  Utara  20152.  LPSK PerwakilanMedan telah berdiri sejak 2019 – sekarang.
Tugas  dan  tanggung  jawab  LPSK  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2006,  yang  berisi  tentang  LPSK  bertugas  menerima  permohonan  saksi/korban  dan melindunginya,  memutuskan  apakah  perlindungan  perlu  diberikan,  menghentikan program  perlindungan,  mengajukan  hak-hak  yang  harus  diterima  saksi/korban  ke muka  peradilan,  menentukan  layaknya  perlindungan  diberikan  termasuk  waktu dan biaya  yang  dikeluarkan,  serta  membangun  Kerjasama  dengan  pihak  atau  instansi lainnya demi mendukung proses perlindungan tersebut.
Kemudian terdapat hal-hal penting lainnya yang seharusnya layak untuk masuk ke dalam UU No. 13 Tahun 2006, hal tersebut diberlakukan kepada saksi dalam memberi bukti untuk mempersiapkan diri. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan- peraturan  yang  berhubungan  dengan:  a)  Bantuan  dan  dukungan  bagi  saksi  selama  di pengadilan, b) Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan, c) Konsultasi bagi para  saksi,  d)  Hal-hal  lain  oleh  LPSK  yang  dipandang  sangat  perlu  diatur  untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan, e) Melaksanakan  tugas administrasi terkait  perlindungan  dan  layanan  lainnya  f)  Membuat  perjanjian-perjanjian  tentang bantuan  yang  akan  dilakukan  orang-orang  institusi  atau  organisasi  LPSK  perwakilan Kota  Medan  mempunyai  tahapan-tahapan  dalam  menyelesaikan  kasus  hukumnya sendiri.  Awalnya,  pemohon  akan  mengajukan  permohonannya.  Alur  permohonan dapat  melalui  website, email,  fax,  telepon,  aparat  hukum  dan  datang  langsung  ke kantor  LPSK  perwakilan  Kota  Medan.  Kemudian  akan  diarahkan  ke  proses  registrasi dan akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan formil atau administrasi yang berlangsung selama  30  hari.  Dalam  proses  pemeriksaan  formil  atau  administrasi  akan  dinyatakan lengkap  atau  tidaklengkap.  Apabila  dinyatakan  tidak  lengkap  maka  akan  dilakukan
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...
investigasi  lebih  lanjut  dalam  kelengkapan  dokumen.  Namun,  apabila  dokumen memenuhi kualifikasi, selanjutnya akan ditelaah susbstansi dengan durasi 7 hari masa kerja hingga selanjutnya dibahasa dalam rapat paripurna LPSK.
Sepanjang 2022 LPSK telah menerima sebanyak 7.777 permohonan perlindungan di Indonesia. Berbanding dengan banyaknya angka permohonan di tahun 2021 sebanyak 2.342,  permohonan  pada  tahun  2022  mengalami  peningkatan.  Peningkatan permohonan sejumlah 3.725 permohonan dinilai meninggi akibat kasus investasi illegal atau  yang  dikenal  dengan  kasus  robot trading yang booming pada  tahun  2022. permohonan.
Dari  7.777  permohonan,  terdapat  6.104  kasus  yang  diterima  untuk  ditindaklanjuti, dan  sisanya  dikualifikasikan  tidak  lengkap.  Adapun  permohonan  tersebut  dianggap tidak  lengkap  dikarenakan  saksi/  korban/  pelapor  bukanlah  pihak  utama  yang berkaitan  secara  langsung  terhadap  kasus  yang  dimohonkan,  namun  berasal  dari instansi  atau  pihak  lain.  Selanjutnya  LPSK  perlu  memberikan  konfirmasi  terkait pengajuan  permohonan,  baik  itu  yang  menyatakan  saksi.korban  benar  mengajukan permohonan  secara  sadar,  hingga  niat  dari  pemohon  itu  sendiri  untuk  meminta perlindungan dari LPSK.
Namun  sangat  disayangkan  bahwa  kasus  tindak  pidana  anak  korban  TPPO  belum pernah  terjadi  di  kota  Medan.  Karena  sifatnya  yang  sangat  rahasia,  tim  tidak diperkenankan untuk mengetahui perkembangan tim lainnya. Setiap menangani suatu kasus,  LPSK  memiliki  fasilitas  untuk  saksi  dan  korban  yang  disebut  “Rumah  Aman”. Di  dalam  rumah  aman  inilah  nantinya  saksi/korban  akan  dilindungi  untuk  sementara waktu  demi  menghindari  hal-hal  yang  tidak  dinginkan,  dan  alamatnya  bahkan  tidak diketahui oleh tim lain, diluar tim penanganan.
Selain  upaya  proaktif,  LPSK  memiliki  prosedur  perlindungan  secara  darurat  yang diatur  dalam  Pasal  8  ayat  1  UU  No.  3  Tahun  2014  yang  mengemukakan  bahwa  pada situasi tertentu, upaya perlindungan dapat diberi pasca permohonan tersebut diajukan terhadap LPSK. Adapun hal darurat yang dimaksud berupa :
a) Fasilitas Restitusi
Restitusi  merupakan  pengganti  kerugian  terhadap  korban  oleh  pelaku  seturut pada  amar  putusan  pengadilan,  baik  dalam  bentuk  materiil  maupun  immaterial. Restitusi sendiri mendasar pada Pasal 1 angka 11 dan 13 dalam UU No. 31 tahun 2014.  Pemberian  restitusi  kepada  korban  di  harapkan  mampu  meringankan pemulihan kondisi korban, yang bertujuan pada pemulihan kondisi antar pelaku dengan  korban,  baik  bagi  anak  maupun  konflik  dewasa.  Restitusi  berhak didapatkan  oleh  anak  korban,  baik  ABH,  anak  yang  mengalami  eksploitasi  jenis apapun,  mengalami  penculikan,  ataupun  perdagangan,  anak  korban  porno  aksi, maupun korban kekerasan. Restitusi memerlukan Kerjasama antar korban dengan orangtua serta pihak-pihak yang berwenang dalam proses mendapatkan keadilan. Ketika  hakim  tidak  menemukan  pengajuan  permohonan,  hakim  dapat
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...
mengemukakan  hal  tersebut  sebagai  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  korban  serta bagaimana  proses  melakukannya  serta  apa  yang  bisa  dan  tidak  bisa  dilakukan kepada  pendamping  atau  JPU.  Oleh  karenanya,  restitusi  sekiranya  dapat dimohonkan  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  melalui  LPSK  yang hasilnya berupa penetapan pengadilan. Permohonan restitusi berdasar pada Pasal 4  PP  Nomor  43  /  2017  antara  lain:  1)  Orang  tua  atau  wali  anak  yang  menjadi korban tindak pidana, 2) Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan 3)  Orang  yang  diberi  kuasa  oleh  orang  tua,  wali,  atau  ahli  waris  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  dengan  surat  kuasa  khusus.  Jika  ketiga  pemohon tersebut sebagai pelaku, maka permohonan restitusi dapat diajukan oleh LPSK.
b) Perlindungan Fisik
Perlindungan  ini  diberikan  tergantung  pada  tingkat  ancaman  yang  didapatkan oleh  korban.  Jika  korban  mendapatkan  ancaman  yang  membahayakan  jiwanya, maka  perlindungan  tersebut  bisa  berupa  monitoring.  Monitoring  merupakan pengecekan  selama  dua  minggu  sekali  guna  memastikan  korban  merasa  aman atau  tidak.  Korban  berhak  untuk  memiliki  pembaharuan  identitas,  pertolongan medis, serta dapat bersaksi tanpa hadir ke pengadilan.
c) Pemenuhan Hak Prosedural Program  ini  bertujuan  untuk  mencukupi  kebutuhan  procedural  selama  proses hukum seperti pendampingan, informasi perkembangan perkara, maupun hal lain terkait  sesuai  ketentuan  pasal  5  UU  No.13  Tahun  2006.  Pendampingan  ini  dapat diberikan  LPSK  saat  Terlindung  memberikan  keterangannya  dari  proses penyelidikan hingga pemeriksaan dipersidangan. Sehingga saat saksi atau korban hendak  dipanggil  oleh  pihak  kepolisian  untuk  memberikan  keterangan kesaksiannya,  saksi  atau  korban  tersebut  dapat  melakukannya  secara  bebas  dan jujur  tanpa  merasakan  ketakutan  akan  ancaman  pelaku.  Kemudian  korban  akan mendapatkan pendampingan proses hukum hingga tunjangan sehari-hari hingga masa  perlindungan  usai.  Namun,  hal  ini  tidak  hanya  diberi  pada  kasus-kasus yang  menarik  perhatian  publik,  tetapi  juga  terhadap  kasus-kasus  yang  tidak terendus media.
d) Bantuan medik psikologi dan psikososial Pemberian  bantuan  layanan  ini  berfungsi  untuk  memulihkan  kondisi  Kesehatan fisik dan psikis (rehabilitasi psikologi) korban atas dampak yang dialami. Dampak psikis  yang  dialami  dari  trauma  atau  permasalahan  yang  mempengaruhi  psikis dilakukan  untuk  memberikan  pemulihan  terhadap  kondisi  kejiwaan  korban. Setelahnya  rehabilitasi  psikososial  dijalankan  agar  korban  mampu  beradaptasi dan  bersosialisasi  kembali.  Misalkan  pemohon  merupakan  anak  korban  TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), LPSK dapat membantu mengkoordinasikan kepada pihak sekolah, atau mencarika tempat kursus untuk mengasah keahlian.
e) Perlindungan hukum
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...
Hal  ini  diberi  kepada  Saksi  korban,  atau  pelaku,  pelapor,  hingga  ahli  yang berpotensi  atau  telah  dilaporkan  balik  oleh  atas  keterangan  atau  laporan  tindak pidana  yang  telah  disampiakannya  dengan  itikad  baik.  Selain  ancaman  secara fisik,  laporan  balik  dapat  menganggu  jalannya  proses  hukum.  LPSK  dapat mengambil  langkah  dengan  membuat  rekomendasi  kepada  aparat  hukum  untuk menunda proses hukum Terlindung.
Pada  tanggal  19  Januari  2022,  KPK  melakukan  penangkapan  terhadap  Bupati Langkat Terit Rencana Perangin-angin (TRP) di kediamannya, dan 40 orang ditemukan berada  dalam  penjara  besi  oleh  KPK.  Merespon  peristiwa  tersebut  LPSK  langsung menugaskan  Tim  Proaktif.  Mengidentifikasi  adanya  saksi  dan  korban  agar  menjadi perhatian  semua  pihak  khususnya  dalam  penegakan  hukum  dan  penanganan  kepada korban.  LPSK  mengidentifikasi  adanya  praktik  perbudakan  dan  sejumlah  penghuni kerangkeng  yang  meninggal  dunia,  dan  berhasil  mengumpulkan  informasi  saksi, korban  dan  keluarga  korban  yang  bersedia  menyampaikan  keterangan  dan  kesaksian terkait  praktik  yang terjadi  dalam  wilayah  kediaman  Bupati  Langkat  dan  pabrik  serta perkebunan  sawit  miliknya.  Di  dalam  temuannya,  LPSK  menemukan  berbagai kejanggalan  seperti  kurang  seriusnya  penanganan  atau  proses  hukum  dan  adanya mobilisasi  massa  yang  sangat  antusias  mendukung  Bupati.  Ditemukan  adanya  buku catatan  yang  dapat  menjadi  bukti  kuat  mengarah  pada  praktik  mirip  di  rumah tahanan/sel/penjara  lengkap  dengan  istilah-istilah  jabatan  seperti  kepala  kerangkeng dan daftar absen jaga. Korban dieksploitasi, tidak digaji namun bekerja di pabrik, tidak difasilitasi,  dan  tanpa  adanya  rehabilitasi  narkoba.  Pada  tindakan  proaktif  ini,  tim berhasil  menjangkau  5  saksi  dan  korban  hingga  berhasil  mendapatkan  permohonan dari saksi dan korban lainnya.

## 2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban Perwakilan Kota Medan
Dalam  menjalankan  tugasnya,  sering  sekali  LPSK  bekerja  sama  dengan  instansi- instansi  terkait.  Namun  kurangnya  koordinasi  serta  pemahaman  cara  kerja  proses perlindungan  seringkali  menimbulkan  kerjasama  tersebut,  belum  lagi  jumlah  anggota tim LPSK yang tidak sebanding dengan banyakanya jumlah permohonan, Saksi/korban yang  kurang  terbuka  dalam  mengajukan  permohonan  juga  turut  menambah  kendala. Hal  ini  justru  sangat  berbeda  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparat  penegak hukum lainnya yang didukung oleh kekuatan SDM yang menyebar sampai ke seluruh penjuru  Indonesia.  Data  permohonan  ke  LPSK  pada  2022,  khususnya  Sumatera  Utara berjumlah  123.  Dari  jumlah  tersebut  tentunya  sangat  tidak  sebanding  dengan  beban tugas  yang  harus  diemban  oleh  LPSK  perwakilan  Kota  Medan.  Hal  ini  dikhawatirkan akan  berdampak  yang  lebih  luas,  berkaitan  dengan  percepatan  perlindungan  serta kualitas  dalam  pemberian  layanan.  Oleh  karena  itu,  LPSK  mengharapkan  adanya dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan formasi pengadaan ASN sesuai dengan
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...
kebutuhan  serta  memberikan  kemudahan  bagi  LPSK  untuk  meningkatkan  status PPNPN  menjadi  PPPK,  mengingat  tugas  di  LPSK  memerlukan  keahlian  khusus  yang selama  ini  telah  dilakukan  oleh  para  PPNPN  selama  bertahun-tahun.  LPSK  telah mengajukan  permohonan  pendirian  perwakilan  LPSK  di  daerah  sebanyak  15  Provinsi yang diharapkan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Peran Saksi Pelaku yang bekerja sama atau yang juga dikenal sebagai Justice Collaborator (JC) sangat penting untuk mengungkap kejahatan, utamanya tindak pidana yang terorganisir. Penanganan JC  pada  saat  ini  telah  mendapatkan  perhatian  dengan  lahirnya  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas, dan  Cuti  Bersyarat  bagi  seluruh  warga  binaan.  Mengingat  dalam  pemberian perlindungan  terhadap  JC  bersinggungan  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya, maka diperlukan adanya dukungan dan kerja sama.

## SIMPULAN

## A. Simpulan
1. Pemberian  perlindungan  atas  anak  korban  dari  perbuatan  pidana  perdagangan orang  (TPPO)  didapatkan  atas  pengajuan  permohonan  meminta  perlindungan lewat  procedural  berlaku.  Pengajuan  ini  dapat  dilakukan  berdasarkan  inisiatif personal  maupun  lewat  perpanjangan  tangan  pejabat  yang  berwenang  atau instansi  yang  berpihak  lewat  jalur website,  e-mail,  fax adapun  beberapa  bentuk perlindungan  yang  diberikan  ialah  fasilitas  restitusi,  perlindungan  badan, pemenuhan  hak  procedural,  bantuan  psikologis  dan  psikososial,  hingga perlindungan hukum.
2. Kesulitan  yang  dihadapi  LPSK  ialah  kurang  memadainya  lembaga  dalam menjalankan  tugasnya,  keterbatasan  dalam  tupoksi  LPSK  sendiri,  sehingga  ada batasan dalam  pengerjaan tugas dan menjalankan fungsi dari LPSK yang berefek pada  pemberian  layanan,  serta  kurangnya  kerjasama  antara  lembaga  pelaksana pemberi kompensasi dan restitusi.

## B. Saran
1. Pemerintah perlu memerhatikan LPSK terkhusus di kota Medan, lewat dukungan moril hingga pemberian suplai dana yang dapat dipergunakan untuk kepentingan menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan  menyeluruh.
2. Diharapkan  gencar  memberikan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  untuk  tidak merasa  takut  ataupun  ragu  saat  menghadapi  permasalahan  dan  memberikan laporan serta permohonan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi Ervina Suryani 1) , Cains Dominggo Nababan 2) , et al., Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban...
Dewi  S  Sihotang,  2016, Penerapan  Undang-Undang  No  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No  13  Tahun  2016  Dalam  Perlindungan Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Vol 3, No 2 (2016) Emillia, S. H. (2019). BUKU HUMAN TRAFFICKING .
Istania Livia, 2022. Fasilitasi Restitusi Oleh LPSK, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Komnas HAM, (2016), “Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. volume xiii, tahun 2016, hlm. Xx
Muhadar,  2010.  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Surabaya: PMN.
Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana . Sinar Grafika.
Wawancara  dengan  Rianto  Wicaksono,  S.H.,  Tenaga  Ahli  LPSK,  26  September  2022  : Kantor LPSK Perwakilan Kota Medan