## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 109 - 121 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3901

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA KANDUNG TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2021/PN KLK)
Tri Putri Simamora 1) , Ediwarman 2) , Marlina 3) , Wessy Trisna 4) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 1,2,3,4) Corresponding Author: triputri1998@gmail.com 1) , prof.ediwarman@yahoo.co.id 2) , wessy_trisna@usu.ac.id 4)

## History:
Received : 05 October 2023 Revised  : 14 November 2023 Accepted : 28 Desember 2023 Published: 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Ekploitasi  seksual  terhadap  anak  merupakan  pelanggaran  dasar  terhadap  hak  asasi  anak yang  terdiri  dari  kekerasan  seksual  oleh  orang  dewasa  dan  pemberian  imbalan  uang  atau sesuatu  yang  dinilai  dengan  uang  di  mana  anak  dijadikan  objek  seks  pemanfaatan  organ tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  anak  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Penelitian ini  ditujukan  untuk  menganalisis  kajian  hukum  pada  tindak  pidana  eksploitasi  yang dilakukan  oleh  orang  tua  kandung  terhadap  anak  dalam  Putusan  Pengadilan  Kuala  Kapuas Nomor: 235/Pid.Sus/2021/Pn.Klk. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pendekatan  undang-undang  (statute approach).  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan  (library  reseacrh),  kemudian  diolah  dan  dianalisa  dengan  mempergunakan teknik analisis metode kualitatif.  Eksploitasi seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Akibat  yang  timbul  atas  tindak  kejahatan eksploitasi  anak  menimbulkan  masa  depan  anak  sudah  hancur  dan  kerusakan  fisik/fisikis terhadap anak yang sebagai korban eksploitasi oleh orang tua kandungnya. Pelaku eksploitasi anak  dikenai  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Kata kunci : Kajian Hukum, Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Kandung

## Abstract
Sexual exploitation of children is a basic violation of children's human rights consisting of sexual violence by adults and the provision of money or something valued in money where children are used as sex objects utilizing sexual organs or other organs of the child for profit. This research aims  to  analyze  the  legal  review  on  the  criminal  act  of  exploitation  committed  by  biological parents against children in the Kuala Kapuas Court Decision Number: 235/Pid.Sus/2021/Pn.Klk. The research uses normative juridical research. This research uses a statute approach. The data source used is secondary data, which consists of primary, secondary, and  tertiary  legal  materials.  Data  collection  is  done  by  means  of  a  literature  study  (library reseacrh),  then  processed  and  analyzed  using  qualitative  method  analysis  techniques.  Sexual exploitation  committed  by  parents  against  children  is  regulated  in  Law  Number  35  of  2014 Amendment  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  The  consequences  arising from  the  crime  of  child  exploitation  cause  the  child's  future  to  be  destroyed  and  physical  /
physical damage to the child who is a victim of exploitation by his biological parents. Perpetrators of child exploitation are subject to criminal sanctions provided for in Article 88 of Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

## Keywords: Legal Studies, Child Exploitation by Birth Parents

## PENDAHULUAN
Anak  dianggap  sebagai  amanah  dan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang  memiliki  hak  dan  martabat  yang  melekat  dalam  dirinya.  Mereka merupakan putra dan putri masa depan bangsa, sehingga perlu mendapatkan pembinaan  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  (PUSPA, 2019).  Di  tengah  masyarakat,  masih  banyak  anak  yang  belum  mencapai kesejahteraan  jasmani,  sosial,  dan  ekonomi  yang  memadai.  Oleh  karena  itu, perhatian  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  anak  sangat  penting,  seiring dengan  upaya  memberikan  bimbingan  untuk  pertumbuhan  mereka  secara menyeluruh,  baik  dari  segi  jasmani,  rohani,  maupun  sosial.  Tanggung  jawab ini  tidak  hanya  menjadi  hak  prerogatif  keluarga,  tetapi  juga  merupakan kewajiban  bersama  dalam  masyarakat  untuk  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  perkembangan  anak-anak  sebagai  generasi  yang  bertanggung jawab di masa depan.
Pasal  28B  ayat  2  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, atau yang disingkat sebagai UUD NRI Tahun 1945, menegaskan hak-hak anak sebagai berikut: "Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi."
Pasal  1  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun  2002,  memberikan  definisi  anak  sebagai  berikut:  "Anak  adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau termasuk anak yang masih dalam kandungan."
Pasal  66  dalam  bagian  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 menyebutkan  pengertian  eksploitasi  sebagai  berikut:  "Eksploitasi  adalah tindakan yang dilakukan terhadap anak, baik dengan atau tanpa persetujuan anak  yang  menjadi  korban,  yang  mencakup,  tetapi  tidak  terbatas  pada pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ reproduksi,  atau  tindakan  melawan  hukum  lainnya,  seperti  memindahkan atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  anak,  atau memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  anak  oleh  orang  lain  untuk mendapatkan keuntungan materiil."
Anak  beserta  hak-haknya  harus  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Kondisi  ekonomi  yang  sulit  secara  berkepanjangan  seringkali  menjadi pemicu  eksploitasi  anak,  di  mana  orang  tua  mungkin  terpaksa mempekerjakan  anak  mereka  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan  norma dan  hak-hak  anak.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  orang  tua  untuk memahami  dan  menjalankan  tanggung  jawab  moral  dan  sosial  mereka,
Terhadap Anak…
sehingga  mereka  dapat  berperan  sebagai  anggota  masyarakat  yang memberikan  dampak  positif.  Dengan  demikian,  mereka  dapat  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  perkembangan  anak,  menghindari  dampak negatif  pada  aspek  mental,  fisik,  dan  akhlak  anak  akibat  eksploitasi.  Upaya bersama dari masyarakat dan pemerintah juga diperlukan untuk menciptakan kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang  mendukung  kesejahteraan  anak  secara menyeluruh.
Pekerjaan  anak  tidak  hanya  menghambat  akses  mereka  terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan, tetapi juga dapat menyebabkan dampak  negatif  seperti  ketidakmampuan  fisik  atau  cacat,  yang  selanjutnya membatasi  potensi  pendapatan  mereka  di  masa  depan.  Anak-anak  yang terlibat  dalam  pekerjaan  di  daerah  perkotaan  dapat  ditemukan  di  berbagai sektor,  termasuk  di  perusahaan,  industri  rumahan,  atau  sebagai  pembantu rumah tangga. Mereka juga sering terlihat di jalanan, menjalankan pekerjaan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, pengemis, pemulung, dan bahkan  terlibat  dalam  aktivitas  yang  merugikan  seperti  pelacuran  atau pengedaran narkoba (Engel, 2018).
Selain  kemiskinan,  terdapat  faktor-faktor  lain  yang  turut  berperan  dalam menyebabkan  eksploitasi  anak,  seperti  pengangguran  dan  masalah pendapatan  orang  tua.  Kondisi  pengangguran  memiliki  hubungan  yang  erat dengan tingkat pendapatan seseorang. Individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap  atau  bahkan  tidak  bekerja  sama  sekali  akan  menghadapi  kesulitan dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarganya.  Keterbatasan  ekonomi  ini dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang tidak layak dan  berbahaya,  menghadapi  situasi  dan  kondisi  kerja  yang  merugikan  bagi perkembangan mereka. Sebagai akibatnya, anak-anak terpaksa bekerja dalam lingkungan  yang  tidak  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang sehat.
Berdasarkan  Putusan  Nomor:  235/Pid.Sus/2021/PN  Klk,  pada  bulan  Juni 2021,  terdakwa  II  dan  keluarganya  mengalami  kesulitan  ekonomi  karena usaha terdakwa II mengalami penurunan penjualan. Kondisi ini menyebabkan terdakwa  II  menghadapi  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya. Terdakwa  II  adalah  ayah  kandung  dari  korban.  Karena  situasi  ekonomi  yang sulit, terdakwa II mengambil inisiatif untuk menghubungi terdakwa I, seorang mucikari, dengan tawaran untuk menjadikan anak kandungnya, yaitu korban, sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Kesepakatan tarif untuk sekali kencan antara  terdakwa  I  dan  pelanggan  ditetapkan  antara  Rp.500.000,-  (lima  ratus ribu  rupiah)  hingga  Rp.700.000,-  (tujuh  ratus  ribu  rupiah).  Dalam  perjanjian ini,  terdakwa  I  akan  menerima  upah  sebesar  Rp.100.000,-  (seratus  ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang ditemukan, sementara korban hanya akan menerima  upah  antara  Rp.50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah)  hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sisanya, yaitu antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan menjadi milik terdakwa II.
Dalam rentang waktu Juni 2021 hingga Agustus 2021, anak terlibat dalam pekerjaan  sebagai  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  sebanyak  7  kali.  Proses  ini dimulai  dengan  terdakwa  I  mengiklankan  layanan  seksual  melalui  media WhatsApp.  Setelah  mendapatkan  pelanggan,  terdakwa  I  kemudian
Terhadap Anak…
menghubungi  anak  korban  secara  langsung  melalui  telepon  untuk memberitahu nama pelanggan dan lokasi pertemuan. Selanjutnya, terdakwa II akan  mengantarkan  anak  korban  ke  lokasi  yang  telah  ditentukan,  di  mana anak  korban  akan  melaksanakan  pekerjaannya  sebagai  PSK.  Berdasarkan Pasal 88 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana  diubah  oleh  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002,  pelanggaran terhadap  Pasal  76  I  dihukum  dengan  pidana  penjara  maksimal  10  tahun dan/atau  denda  hingga  Rp  200.000.000,00.  Pasal  76  I  menyatakan  bahwa setiap  orang  dilarang  membiarkan,  menempatkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap  anak.  Melalui  pernyataan  tersebut,  ditegaskan  bahwa  anak  tidak boleh  dipekerjakan  atau  dieksploitasi  dengan  alasan  apapun.  Keberlanjutan tindakan  eksploitasi  terhadap  anak  mengancam  hak  asasi  perempuan  untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Hak hidup bermartabat dan bebas dari  bahaya  menjadi  terancam  oleh  tindakan  kriminal.  Oleh  karena  itu,  hak terhadap  anak  harus  dilindungi,  dijamin,  dan  dipenuhi  oleh  berbagai  pihak, termasuk  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  negara,  dan pemerintahan  daerah.  Upaya  perlindungan  anak  penting  untuk  memastikan bahwa  kehidupan  mereka  berjalan  sesuai  dengan  hak  dan  potensi  mereka tanpa adanya eksploitasi.
Penelitian  yang  direncanakan,  dengan  judul  "Analisis  Hukum  Terhadap Pelaku  Kejahatan  Eksploitasi  Anak  oleh  Orang  Tua  Kandung  (Studi  Kasus Putusan  Nomor  235/Pid.Sus/2021/PN  Klk),"  menarik  untuk  dilakukan mengingat  seriusnya  isu  eksploitasi  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua sendiri.  Beberapa  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  perencanaan penelitian  ini  melibatkan  pendahuluan,  landasan  teori,  metodologi  penelitian, analisis putusan, perbandingan dengan norma hukum yang berlaku, dampak psikologis dan sosial, rekomendasi dan implikasi, kesimpulan, serta referensi. Penting  untuk  memastikan  bahwa  penelitian  ini  memenuhi  etika  penelitian dan  memberikan  wawasan  baru  terhadap  perlindungan  hak  anak  dalam konteks hukum.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  aturan hukum tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak ?
2. Bagaimana  akibat  hukum  bagi  pelaku  eksploitasi  anak  yang  dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak ?
3. Bagaimana  penerapan  hukum  kepada  pelaku  eksploitasi  anak  yang dilakukan  orang  tua  kandung  terhadap  anak  berdasarkan  Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN.KLK ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  metode  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  hukum  normatif  menganggap  hukum  sebagai  suatu sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, dan norma yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin  atau  ajaran.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
Terhadap Anak…
pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statue  approach).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi  atau  gambaran  terhadap  objek penelitian  melalui  analisis  sampel  atau  data  yang  telah  terkumpul,  sehingga memungkinkan  penarikan  kesimpulan  yang  berlaku.  Teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  pustaka  (library  research) terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Peneliti  menggunakan pengetahuan umum, seperti teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip yang bersifat khusus.  Proses  analisis  data  dilakukan  dengan  merinci,  mengorganisir,  dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar. Hal ini bertujuan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai dengan  temuan  data.  Metode  analisis  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian ini  adalah  analisis  data  kualitatif,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Lexy  J Moleong,  yang  menggambarkan  analisis  data  kualitatif  sebagai  upaya memilah, mengorganisir, mensintesis, dan menemukan pola dalam data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan esensial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual dan/atau  organ  tubuh  lain  dari  seorang  anak  untuk  tujuan  memperoleh keuntungan. Ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada  pelacuran  dan  pencabulan.  Dalam  konteks  ini,  anak  menjadi  korban ketika  tubuh  atau  organ  tubuhnya  dimanfaatkan  secara  tidak  etis  atau melanggar hukum demi keuntungan pihak lain. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah tindakan serius yang melanggar hak-hak dasar mereka dan dapat menyebabkan  dampak  psikologis  dan  fisik  yang  serius.  Upaya  perlindungan dan  pencegahan  terhadap  eksploitasi  seksual  anak  menjadi  prioritas  dalam konteks hukum dan kebijakan perlindungan anak.
Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  sebagaimana  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002,  menjelaskan  bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  menjamin  seorang  anak  beserta  hak- haknya. Hal ini dilakukan agar anak dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi  secara  signifikan  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga bertujuan untuk memberikan anak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Konvensi Hak Anak menyerukan kepada negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi,  termasuk  dalam  konteks  pelacuran.  Dengan  demikian,  norma- norma  dalam  Konvensi  Hak  Anak  menekankan  pentingnya  perlindungan terhadap  anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi,  termasuk  praktik  pelacuran yang  dapat  merugikan  hak-hak  dan  kesejahteraan  anak.  Eksploitasi  seksual anak  merupakan  penggunaan  anak  yang  bertujuan  seksual  dengan  imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen,  dan  pihak  lain  yang  memperoleh  keuntungan  dari  perdagangan seksualitas anak dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Prostitusi Anak
2) Pornografi Anak
3) Perdagangan Anak
Terhadap Anak…
Aturan  hukum  terkait  pelaku  eksploitasi  anak  dapat  ditemukan  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  terutama  pada  Pasal  88 yang  merujuk  pada  UU  No.  35  Tahun  2014  jo  UU  No.  23  Tahun  2002.  Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Setiap orang yang mengeksploitasi seksual atau dengan ekonomi anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain,  akan  dikenai  hukuman  pidana  penjara  maksimal  10  tahun  dan/atau denda  maksimal  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)."  Dengan demikian,  Undang-Undang  tersebut  memberikan  ketentuan  hukuman  yang tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam eksploitasi anak, baik dalam bentuk eksploitasi  seksual  maupun  eksploitasi  ekonomi.  Hukuman  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  efek  jera  dan  melindungi  hak-hak  anak  dari  berbagai bentuk  eksploitasi  yang  dapat  membahayakan  kesejahteraan  dan perkembangan mereka.
Berdasarkan  Pasal  82,  dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  yang  dengan sengaja  melakukan  perbuatan  sebagaimana  diuraikan  dalam  pasal  tersebut akan  dikenai  hukuman  penjara  dengan  rentang  waktu  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun.  Selain  itu,  pelaku  juga  dapat dikenai denda, dengan besaran maksimum Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan minimum Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Sanksi tersebut diberlakukan dan dijatuhkan kepada individu yang terlibat dalam kejahatan seksual terhadap anak secara langsung. Hukuman ini tidak hanya  berlaku  untuk  pelaku  langsung  dari  kejahatan  seksual,  tetapi  juga untuk  orang  yang  ikut  mengambil  keuntungan,  baik  untuk  dirinya  sendiri maupun  untuk  orang  lain.  Selain  itu,  mereka  yang  mengetahui  dan  dengan sengaja  membiarkan  anak  menjadi  korban  eksploitasi  seksual  juga  akan menerima sanksi pidana.
Berdasarkan  Pasal  78  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang  Anda sebutkan,  seseorang  yang  mengetahui  dan  dengan  sengaja  membiarkan  atau tidak memberikan pertolongan kepada anak yang tereksploitasi secara seksual dapat dikenai sanksi hukum. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara dengan jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  dengan  jumlah paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Artinya, mereka yang secara  sengaja  tidak  memberikan  pertolongan  kepada  anak  yang  menjadi korban  eksploitasi  seksual  dapat  dihukum  dengan  pidana  penjara  dan/atau denda sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap  individu  yang  terlibat  atau membiarkan tindak kejahatan terhadap anak terjadi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  hukum bagi  pelaku  eksploitasi  seksual  pada  anak  dan  mucikari  mencakup  pidana pokok, yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Jenis serta besaran pidana  tersebut  bervariasi  tergantung  pada  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku.  Dengan  demikian,  sistem  sanksi  hukumnya  dirancang  untuk memberikan  hukuman  yang  sesuai  dengan  tingkat  keparahan  tindakan pelanggaran,  menciptakan  pengaruh  jera,  dan  melindungi  hak-hak  anak  dari segala bentuk eksploitasi seksual.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  eksploitasi  anak, kepolisian seringkali mengimplementasikan tindakan preventif sebagai bagian
Terhadap Anak…
dari  strategi  untuk  menjaga  ketertiban  masyarakat.  Tindakan  preventif  ini ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi anak sebelum peristiwa  tersebut  benar-benar  terjadi.  Beberapa  tindakan  preventif  yang umumnya dilakukan oleh kepolisian melibatkan peningkatan patroli di daerah yang dianggap berisiko, program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, kepolisian juga dapat menggunakan operasi bersama dan teknologi untuk mengungkap  dan  mencegah  praktik  eksploitasi  anak.  Semua  upaya  ini bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  bagi  anak-anak, mengurangi  risiko  eksploitasi,  dan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat terhadap perlindungan anak.
Dampak atau konsekuensi hukum timbul akibat adanya hubungan hukum yang  melibatkan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Kejadian atau peristiwa tertentu dapat mengakibatkan konsekuensi hukum di antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  hukum,  baik  itu  dalam ranah  hukum  publik  maupun  hukum  privat.  Suatu  peristiwa  dapat menghasilkan  dampak  hukum  berupa  pembentukan,  perubahan,  atau penghapusan  suatu  status  hukum  tertentu,  dan  dampak  hukum  berupa pembentukan,  perubahan,  atau  penghapusan  suatu  hubungan  hukum tertentu.  Dalam  konteks  perkara  dengan  nomor  235/Pid.Sus/2021/PN  Klk yang  melibatkan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  dalam  tindak  pidana pendayagunaan  anak,  konsekuensi  hukum  dari  perbuatan  mereka  yang dengan sengaja menempatkan anak, membiarkan anak, menyuruh anak, atau turut  serta  dalam  eksploitasi  anak  secara  ekonomi  atau  seksual  dapat mengakibatkan  pemberian  sanksi  pidana.  Hukuman  ini  mencakup  pidana penjara  dengan  jangka  waktu  maksimal  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda maksimal  sebesar  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah).  Ini  adalah akibat hukum yang diberikan sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan norma-norma perlindungan anak.
Penerapan  hukum  dalam  Putusan  Nomor  235/Pid.Sus/2021/PN  Klk melibatkan  dakwaan  oleh  Penuntut  Umum,  yang  sesuai  dengan  ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun dalam dakwaan  tidak  dijelaskan  secara  tegas  bahwa  surat  dakwaan  merupakan dasar  awal  dari  investigasi  oleh  hakim  di  persidangan,  namun  hal  ini  sesuai dengan  rumusan  pasal  140  ayat  (1),  141  ayat  (1),  143  ayat  (1)  dan  (2),  144, serta pasal 155 ayat (2), serta pengertian surat dakwaan yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap. Selain itu, praktek persidangan pidana yang telah berlaku di  Indonesia  juga  mengakui  bahwa  surat  dakwaan  menjadi  dasar  bagi investigasi  hakim  selama  persidangan.  Surat  dakwaan  tidak  hanya  berfungsi sebagai  dasar  untuk  investigasi  hakim  selama  persidangan,  melainkan  juga menjadi  dasar  bagi  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  tuntutan  pidana terhadap  terdakwa.  Surat  dakwaan  juga  menjadi  dasar  bagi  terdakwa  untuk membela  dirinya,  serta  menjadi  dasar  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan putusan. Dengan demikian, peran surat dakwaan sangat sentral dalam proses persidangan pidana, mencakup fungsi sebagai dasar investigasi hakim, dasar tuntutan pidana, dasar pembelaan terdakwa, dan dasar putusan hakim.
Dengan  merujuk  pada  dasar  hukum  di  atas,  Para  Terdakwa  dihadirkan dalam  persidangan  oleh  Penuntut  Umum  dan  didakwa  berdasarkan  surat
Terhadap Anak…
dakwaan.  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II,  pada  hari  Selasa  tanggal  17  Agustus 2021, sekitar pukul 22.05 WIBL atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus  Tahun  2021,  atau  setidaknya  pada  waktu  lain  yang  masih  dalam tahun 2021, berada di kamar nomor 503 Hotel WM yang terletak di Kabupaten Kapuas,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  atau  setidaknya  di  tempat  lain  yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kuala  Kapuas  yang berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini.  Mereka  didakwa  karena menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi atau seksual. Para terdakwa dianggap melakukan perbuatan tersebut.
Anak  korban  merupakan  seorang  perempuan  yang  saat  peristiwa  terjadi masih  berusia  14  (empat  belas)  tahun,  lahir  pada  tanggal  6  Juni  2007, sebagaimana  dicantumkan  dalam  Akta  Kelahiran  Nomor:  AL.  77420035632 tertanggal  6  September  2011.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  terdakwa telah  mengakibatkan  kerusakan  pada  masa  depan  anak  korban,  dan  hal  ini dilakukan  dengan  niat  dan  tujuan  untuk  memenuhi  kepentingan  pribadi mereka. Perbuatan terdakwa ini tunduk pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2016  tentang  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2016,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bersama dengan Pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.  Tindakan  tersebut  juga  dikenakan  dengan  hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Angka 1 KUHP.
Tuntutan  Penuntut  Umum  merupakan  penjelasan  tentang  hasil pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum. Dokumen  ini  berisi  pembuktian  yang  didasarkan  pada  surat  dakwaan  dan juga  dikenal  dengan  istilah  requisitoir.  Dalam  tuntutan  ini,  Penuntut  Umum menyajikan  argumen  dan  bukti-bukti  yang  mendukung  dakwaan  terhadap terdakwa,  serta  memberikan  penilaian  mengenai  sejauh  mana  terdakwa terbukti  bersalah  atas  tuduhan  yang  dialamatkan  padanya.  Tuntutan Penuntut  Umum  merupakan  bagian  penting  dari  proses  peradilan  yang membantu hakim dalam membuat keputusan akhir berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  menyatakan  bahwa terdakwa  I  dan  terdakwa  II  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  "turut  serta  melakukan  eksploitasi  anak" sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  88  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  sebagaimana  dalam dakwaan  Alternatif  Kesatu  Penuntut  Umum.  Berdasarkan  hal  tersebut, menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  I  dengan  pidana  penjara  selama  2 (dua)  tahun  dan  6  (enam)  bulan,  serta  terdakwa  II  divonis  dengan  pidana penjara  selama  6  (enam)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.  100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka akan diubah menjadi
Terhadap Anak…
pidana  penjara  selama-lamanya  dua  (dua)  bulan.  Selain  itu,  menetapkan lamanya  pidana  penjara,  penangkapan,  dan  penahanan  terhadap  terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tetap ditetapkan bahwa terdakwa masih harus ditahan di rumah tahanan.
Fakta  hukum  adalah  informasi  yang  terungkap  selama  persidangan  dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk keterangan saksi yang diperoleh di bawah  sumpah,  keterangan  terdakwa,  dan  bukti-bukti  yang  diajukan  selama pemeriksaan  kasus  di  persidangan.  Dalam  konteks  ini,  fakta-fakta  tersebut mencakup  peran  Terdakwa  II,  yang  secara  spesifik  terlibat  dalam mengantarkan  Anak  Korban  kepada  Terdakwa  I.  Selanjutnya,  Terdakwa  I kemudian  menawarkan  Anak  Korban  kepada  laki-laki  hidung  belang.  Fakta- fakta  ini  menjadi  dasar  untuk  membentuk  pemahaman  mengenai  peran  dan keterlibatan Terdakwa II dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.
1. Keterangan  dari  Terdakwa  I  sebagai  berikut:  Terdakwa  I  mengakui mengenal  Terdakwa  II  sebagai  Ayah  Kandung  dari  Anak  Korban.  Terdakwa  I juga mengenal Anak Korban sejak Anak Korban bekerja sebagai LC di Hotel S, sekitar  2  (dua)  bulan  sebelumnya.  Terdakwa  II  menawarkan  anaknya  (Anak Korban)  untuk  dijadikan  pekerja  seksual  komersial  (PSK)  dengan  tarif Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  700.000,-  (tujuh ratus  ribu  rupiah)  per  sekali  kencan.  Kesepakatan  antara  Terdakwa  I  dan Terdakwa  II  mencakup  bahwa  Terdakwa  I  akan  mendapatkan  upah  atas jasanya sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-.
2. Keterangan  dari  Terdakwa  II  sebagai  berikut:  Terdakwa  II  mengakui bahwa  ia  mengenal  Terdakwa  I  setelah  dikenalkan  oleh  Anak  Korban,  dan mengetahui bahwa Terdakwa I merupakan rekan kerjanya di karaoke Hotel S. Terdakwa II juga mengakui bahwa ia adalah ayah kandung dari Anak Korban. Terdakwa  I  memiliki  tugas  untuk  menawarkan  Anak  Korban  sebagai  pekerja seksual  komersial  (PSK),  namun  Terdakwa  II  hanya  mengajak  Anak  Korban mengunjungi tamu di tempat yang telah ditentukan. Terdakwa II menyatakan bahwa  tidak  pernah  meminta  Anak  Korban  untuk  menjadi  pekerja  seks komersial (PSK), dan bahwa keputusan tersebut merupakan keinginan pribadi Anak Korban untuk membantu keuangan keluarga.
Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  dakwaan  alternatif  dari  Penuntut Umum  memperlihatkan  bahwa  Majelis  Hakim  memiliki  kewenangan  dan kebebasan  untuk  memilih  salah  satu  dakwaan  yang  dianggap  paling  relevan dengan  fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  perkara  tersebut.  Dalam  konteks perkara ini, Majelis
Hakim memutuskan untuk memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang disajikan oleh Penuntut Umum.
Dakwaan  alternatif  kesatu  Penuntut  Umum  mengacu  pada  Pasal  88 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini mengarah pada tuduhan terhadap Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  yang  dianggap  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "turut  serta  melakukan eksploitasi anak," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU
Terhadap Anak…
tersebut.  Dakwaan  ini  juga  mencakup  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  sebagai dasar hukum.
Amar  Putusan  berupa  :  Menyatakan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II sebagaimana  disebutkan  di  atas,  mereka  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  atas  “eksploitasi  finansial  dan  seksual  terhadap  anak” , sebagaimana  dalam  dakwaan  Alternatif  Kesatu;  Menjatuhi  pidana  kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun  serta  Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda tiap masing sejumlah  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tidak  diberi  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu)  bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Dalam  analisis  atas  Putusan  Nomor  235/Pid.Sus/2021/PN  Klk,  penulis menyatakan  bahwa  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  telah dijadikan dasar hukum dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana  eksploitasi  seksual  anak,  yang  dalam  kasus  ini  adalah  orang  tua kandung  dari  korban.  Penulis  menggarisbawahi  bahwa  pasal  tersebut memberikan  hukuman  berupa  pidana  penjara  maksimal  10  tahun  dan/atau denda  maksimal  Rp  200.000.000,00.  Dalam  analisis  tersebut,  penulis menyoroti bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual  oleh  orang  tua  kandung  memerlukan  pertimbangan  yang  cermat. Penulis  mengindikasikan  bahwa  putusan  tersebut  kurang  memperhatikan ajaran  prioritas  baku  tentang  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan,  kemanfaatan, dan  kepastian.  Penulis  kemudian  menekankan  bahwa  hakim  seharusnya melihat aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bagi korban, serta mempertimbangkan  keadilan  dari  segi  aspek  keadilan.  Pemberian  hukuman yang sesuai dengan keberatan perbuatan yang dilanggar menjadi penting agar putusan  hukum  mencerminkan  keadilan  dan  menjamin  perlindungan terhadap korban. Dalam kesimpulannya,  penulis menunjukkan bahwa dalam penjatuhan hukuman, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama nilai- nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  agar  pemidanaan  yang diberikan  sesuai  dengan  beratnya  tindak  pidana  dan  memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban.
Sehingga  nilai-nilai  keadilan  yang  seharusnya  diwujudkan  oleh  peradilan pidana  penjatuhan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  harus  memperhatikan segala  aspek  pemidanaan  yang  integratif  berorientasi  kepada  keadilan  moral (moral justice) , keadilan sosial (social justice) dan keadilan hukum (legal justice) sebagai wujud pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari  perspektif  keadilan  hukum,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Para Terdakwa  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  wajib  dihukum.  Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan durasi pidana penjara yang akan dijatuhkan  agar  hukuman  tersebut  tidak  hanya  menjadi  bentuk  pembalasan dendam  semata.  Selain  aspek  represif,  pemidanaan  terhadap  Para  Terdakwa juga seharusnya memiliki tujuan preventif dan edukatif. Dalam hal preventif,
Terhadap Anak…
hukuman  yang  dijatuhkan  harus  mampu  mencegah  terulangnya  tindak pidana  serupa  di  masa  depan.  Dengan  kata  lain,  hukuman  tersebut diharapkan  dapat  menjadi  deterrent  (penghalang)  bagi  pihak-pihak  lain  yang mungkin  berniat  melakukan  eksploitasi  anak.  Sementara  itu,  aspek  edukatif menekankan  pada  upaya  untuk  mengubah  perilaku  dan  pola  pikir  Para Terdakwa,  sehingga  mereka  dapat  menyadari  kesalahan  mereka  dan  tidak mengulangi  perbuatan  tersebut  di  kemudian  hari.  Jadi,  sisi  keadilan  hukum dalam  pemidanaan  harus  mencakup  pertimbangan  yang  matang  terkait lamanya  pidana  penjara,  dengan  tujuan  agar  hukuman  tersebut  dapat mencapai  efek  yang  lebih  holistik,  tidak  hanya  sebagai  bentuk  pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif dan edukatif.
Perbuatan  Terdakwa  II,  yang  merupakan ayah  kandung  dari  Anak  Korban, jelas  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat, termasuk  norma  agama,  norma  susila,  dan  norma  kesopanan.  Sebagai  orang tua, Terdakwa II seharusnya menjalankan peran sebagai pelindung bagi Anak Korban,  bukan  malah  terlibat  dalam  eksploitasi  anak.  Dalam  konteks  ini, hakim  perlu  menjalankan  peran  sebagai  alat  yang  koperatif,  instruktif,  dan edukatif terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Pemidanaan seharusnya bukan hanya  sebagai  bentuk  pembalasan,  tetapi  juga  sebagai  upaya  memberikan kesempatan  kepada  Terdakwa  untuk  introspeksi  dan  perubahan  perilaku. Hakim  diharapkan  dapat  melihat  pemidanaan  sebagai  sarana  yang  dapat membantu  Terdakwa  untuk  menjalani  hidup  yang  lebih  baik  dan  patuh terhadap prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga  sebagai  upaya  untuk  mencapai  keadilan,  memberikan  perlindungan kepada  anak  korban,  dan  menegakkan  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia.

## SIMPULAN A. Simpulan
Aturan  hukum  yang  mengatur  tindak  kejahatan  eksploitasi  ekonomi dan/atau  seksual  terhadap  anak  di  UU  No.  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 88 yang  menyatakan  bahwa  "Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76i,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)."  Dalam  putusan  Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN. Klk, tindak kejahatan eksploitasi anak oleh orang tua kandung  diakibatkan  oleh  faktor  ekonomi,  kekuasaan  orang  tua  terhadap anak,  tingkat  pendidikan  orang  tua,  dan  penegakan  hukum.  Akibat  hukum yang timbul dari  tindak kejahatan eksploitasi anak di bawah umur termasuk kerusakan  fisik  dan  psikis,  yang  menyebabkan  masa  depan  anak  terhancur. Penerapan  hukum  terhadap  pelaku  eksploitasi  anak  yang  dilakukan  oleh orang  tua  kandung,  seperti  yang  terjadi  dalam  putusan  tersebut,  mengacu pada  Pasal  76i  Jo  Pasal  88  UU  No.  35  Tahun  2014.  Hakim  di  Pengadilan Negeri  Kuala  Kapuas  memutuskan  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  eksploitasi  ekonomi  dan  seksual  terhadap  anak.
Terhadap Anak…
Pidana  yang  dijatuhkan  adalah  penjara  4  tahun  untuk  Terdakwa  I  dan  5 tahun  untuk  Terdakwa  II,  serta  pidana  denda  Rp.  100.000.000,-  untuk masing-masing  terdakwa,  dengan  ketentuan  denda  dapat  diganti  dengan pidana kurungan selama 1 bulan jika tidak dibayar.

## B. Saran
Diharapkan  pemerintah  dapat  membuat  suatu  peraturan  baru  mengenai eksploitasi  anak  oleh  orang  tua  di  daerah  dan  bagaimana  penanganan terhadap  anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  selama  orang  tuanya menjalani  hukuman  pidana.  Kiranya  aparat  penegak  hukum  dan  lembaga instansi  pemerintah  melakukan  kontrol  social  dan  memberikan  sosialisasi terhadap  orang  tua  terkait  tindakan  eksploitasi  anak.  Serta  memberikan perhatian  dan  pembinaan  bagi  daerah-daerah  yang  rawan  akan  tindak kejahatan eksploitasi anak, serta dalam penerapan sanksi terhadap pelakunya harus  memikirkan  bagaimana  solusi  sehingga  tindak  kejahatan  eksploitasi terhadap  anak  tidak  terulang  kembali.    Kiranya  hakim  dalam  perkara  nomor 235/Pid.Sus/2021/Pn.  Klk  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  tindak kejahatan  eksploitas  seksual  terhadap  anak  kandung  memberikan  sanksi lebih berat terhadap pelaku penyedia jasa seks komersial (mucikari) sehingga orang  tua  (keluarga)  yang  mengalami  kesusahan  ekonomi  tidak  mengambil keputusan  singkat  dengan  melakukan  eksploitasi  ekonomi  dan  seksual terhadap anak kandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika). Arifin, 2015, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, (Bandung: Alfabeta). Asikin,  Zainal,  2014 ,  Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada).
Effendi,  Tolib,  2014, Dasar  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Perkembangan  dan Pembaharuannya Di Indonesia), (Malang, Setara Press).
Engel, J. D. (2018). Konseling masalah masyarakat . PT Kanisius. Hakiki, Shofiyul Fuad, 2015, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Hakim, Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Budi Utama). Hamzah,  Andi,  2017, Hukum  acara  pidana  Indonesia,  Edisi  kedua,  cetakan kedua belas, (Jakarta : Sinar Grafika). Legality, Tim, 2017, Undang-undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Legality). Marlina, Azmiaty Zuliah, 2015, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Bandung: PT. Rafika Aditama). Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana , Cet Ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta). Moleong,  Lexy  J,  2014, Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi , (Bandung:Remaja Rosdakarya).
Nuraeny,  Henny,  2016, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta, Rajawali Pers). Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
Terhadap Anak…
Putri,  A.  H.,  &  Irsan,  K  ,  2019, Penanganan  Polisi  Terhadap  Kasus Perdagangan  Perempuan  Dan  Anak  Di  Kalimantan  Dan  Jawa. (Bandung: Krtha Bhayangkara).
PUSPA,  A.  D.  W.  I.  (2019). ANALISIS  HUKUM  ISLAM  TENTANG  PERAN  DINAS SOSIAL  KOTA  BANDAR  LAMPUNG  DALAM  PERLINDUNGAN  ANAK JALANAN . UIN Raden Intan Lampung.
Radhie,  Teuku  Mohammad,  2022, Penelitian  Masalah  Anak  yang  Bekerja diBawah Usia Kerja (Jakarta: Publica Indonesia Utama).
Rahardjo,  Satjipto,  2014, Ilmu  Hukum, Cet  Ke-8,  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti).
Ramadani,  Deden,  2019,  Maria  Clara  Bastiani,  dan  Ahmad  Ghozali, Buku Panduan  Terminologi  Perlindungan  Anak  Dari  Eksploitasi, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak).
Rawls,  John,  2019,  Cetakan  ketiga,  A  Theory  Of  Justice “TEORI  KEADILAN” Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial Dalam Negara,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Santoso,  Agung  Budi  &  Atwirlany  Ritonga,  2019, Panduan  Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi, ( Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak).
Soekanto,  Soerjono,  2014, Ringkasan  Metedologi  Penelitian  Hukum ,  Cet  Ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia).