## KONSTITUSIONALISME PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI LAMPUNG UTARA
Oleh: Muhammad Ruhly Kesuma Dinata muhammadruhlykesumadinata@gmail.com Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Ibrahim Fikma Edrisy Universitas Muhammadiyah Kotabumi, ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

## Abstrak
hak-hak  konstitusional  pekerja  dapat  dilindungi  dari  tindakan  pengabaian  dan pelanggaran.  Sebab  pemberi  kerja  senangtiasa  berada  di  atas  kaum  pekerja  di dalam  lapangan  social  ekonomi. Perlindungan  dan  Pelayanan  Ketenagakerjan haruslah berorientasi pada kepuasan masyarakat meliputi kesederhanaan prosedur, Kepastian  waktu,  kejelasan  persyratan,  keamanan,  akurasi,  bertanggung  jawab, disiplin,  kemudahan  akses,  ramah  dan  lingkungan  yang  nyaman.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  hukum  normative,  yang  sumber  datanya  didapatkan dari  data  sekunder  terdiri  dari  hukum  primer  seperti  norma  atau  kaidah  dasar sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian serta doktrin pakar hukum. Bahwa Hak Konstitusional para pekerja tertulis pada Pasal 28D ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja ”.  Ditambah  pelaksanaan Pelayanan publik  merupakan  hak  sosial  dasar  masyarakat  tetapi  dalam  kenyataan  masih banyak  hambatan  atau  penyimpangan,  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan dan  kasus-kasus  maladministrasi  yang  seharusnya  harus  berlandaskan  pada pelayanan prima dengan prinsip makin cepat, makin sederhana, aktual, makin baik dan makin murah.
Kata Kunci: Pelayanan, perlindungan, Ketenagakerjaan

## Abstract
Forms  of  protection  for  the  parties,  especially  workers  /  laborers  from  the possibility of neglect and violations of their constitutional rights. This is because in the socio-economic field, the position of the workers / laborers is always under the entrepreneur / employer. Employment services and protection must be oriented to  community  satisfaction  including  simplicity  of  procedures,  certainty  of  time, clarity of requirements, security, accuracy, responsibility, discipline, easy access, friendly  and  comfortable  environment.  This  research  uses  normative  legal research methods, with data sources obtained from secondary data, which consists of primary legal materials, including basic norms or rules, while secondary legal materials include books, research results, and legal expert opinions. Whereas the constitutional  rights  of  workers  are  written  in  Article  28D  paragraph  (2)
"Everyone has the right to work and to receive fair and proper compensation and treatment  in  a  work  relationship".  In  addition,  the  implementation  of  public services  is  a  basic  social  right  of  society  but  in  reality  there  are  still  many obstacles  or  irregularities,  irregularities  and  cases  of  maladministration  which should be based on prime service with the principle of being faster, simpler (more simple), actual. (newer), better (better), and cheaper (cheaper).
Keywords: Service, protection, Employment

## I. PENDAHULUAN
Kehidupan  dibidang  ekonomi  bahwa  perbaikan  birokasi  dapat  memperbaiki suasana  ekonimi  dibutuhkan  Indonesia  agar  keluar  dari  krisis  ekonomi.  Faktor penentu  dari  penurunan  minat  invenstasi  dapat  dilihat  dan  dirasakan  oleh masyarakat terhadap pelayanan public di Indonesia. Politik didalam Kehidupan, kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  berimpilkasi  besar  terhadap perbaikan kinerja system pelayanan public. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena kurang baiknya kinerja birokasi dalam pemberian pelayanan. Dalam memperbaiki citra pemerintah dalam masyarakat bisa memperbaiki kinerja pelayanan public sehingga mampu pemerintah dalam meningkatkan legalitas yang lebih kuat di mata publik. 1
cara  pendekatan  yang  menerapkan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan dipengaruhi  oleh  bergantinya  iklim  strategis  di  dalam  pemerintahan.  Fungsi pemerintah  yang  makin  mengarahkan  pada  fasilitator,  protector,  regulator, pelayanan,  pemberdayaan  masyarakat  digerakan  melalui  Kemajuan  system kerakyatan  (demokrasi),  keterbukaan  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Padangan pelayanan  public  telah  menganti  stigma  birokrasi  pelayanan  sebelumnya  yang dianggap  berbelit-belit  seperti  kepastian  pelayanan  yang  tidak  ada,  beban  biaya yang tidak logis, ketidakterbukaan informasi, tendensi sikap aparatur yang lebih ingin dilayani dari pada melayani (arogan).
Tidak  sesuainya  layanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  berbagai  jenis layanan  kepada  masyarakat  dianggap  jauh  sesuai  dengan  harapan.    Adanya
1 Yuliana Gunawan, analisisfaktor-faktoryangmempengaruhipenilaiankinerjakerjaperangkat DaerahdiKotabandung, (jurnal Akuntansi Maranatha Volume 10, Nomor 1, Mei2018) hal 2
berbagai  keluahan  maupun  pengaduan,  dapat  disampaikan  langsung  kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektonik. Dari sisi lain. belum  aktifnya  masyarakat  dalam  memberikan  control  yang  efektif  untuk mendukung  peningkatan  pelayanan  public.  Peningkatan  pelayanan  public  terus ditingkatkan  dengan  melakukan  pembenahan  yang  menyeluruh  baik  di  dalam kelembagaan yang merupakan upaya pemerintah untuk meingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pelayanan  yang  prima  melalui  asas  makin  cepat,  makin  baik,  makinsederhana, makin murah dan actual merupakan dasar dari pedoman pelayanan public. Tujuan dari  adanya  pemberian  layanan  umum  yaitu  untuk  mengoptimalisasikan  dan memaksimalkan  ikatan-ikatan  kerja  yang  mengkaitkan  para  pekerja  dan pengusaha  serta  pemerintah  yang  merupakan  kewajiban  pemerintah  itu  sendiri. Diartikan sebagi bentuk perlindungan hak-hak konstitusional para pihak, terutama pekerja dari peluang pengabaian dan pelanggaran. Sebab kedudukan kaum pekerja selalu  berada  dibawah  pemberi  kerja  atau  pengusaha  di  dalam  lapangan  social ekonomi.
Pelayanan  dan  Perlindungan  Ketenagakerjan  tersebut  harus  berorientasi  pada kepuasan  masyarakat  yang  meliputi  kesederhanaan  prosedur,  kejelasan persyratan, akurasi, tepat waktu, bertanggung jawab, keamanan, sarana-prasanan, Aksesbilitas, displin, ramah, sopan, dan lingkungan yang nyaman.
1. Bagaimana  Pelayanan  Publik  Terhadap  Perlindungan  Ketenagakerjaan  di Lampung Utara?
2. Bagaimana Konsep Pelayanan Publik Terhadap Perlindungan
Ketenagakerjaan di Lampung Utara?

## II. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang sumber datanya  didapatkan  dari  data  sekunder  terdiri  dari  hukum  primer  seperti  norma atau  kaidah  dasar  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku-buku,  hasil
penelitian serta doktrin pakar hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelayanan  Publik  Terhadap  Perlindungan  Ketenagakerjaan  di Lampung Utara
Pemberian  Perlindungan  dan  pelayanan  kepada  warganegaranya  merupakan kewenangan  yang  mengikat secara tegas oleh Negara sebagai Suatu Organisasi. Dalam upaya Pelayanan dan perlindungan Ketenagakeraan, lembaga Negara yang diperintahkan Negara sebagai pembuat Policy (kebijakan), implementasi Policy , pengelolaan  pendanaan  dan  pengawasan,  dan  jaminan  bagi  Pelayanan  dan perlindungan Ketanagaerjaan. Setiap lembaga Negara, mempunyai Kewenangan dan  tugas  yang  tegas  dan  tidak  saling  tumpang  tindih,  supaya  Pelayanan  dan perlindungan Ketenagakerjaan bisa terimplementasi dengan efektif, jikalau badan tersebut mengerakan semua kewenangan dan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Negara sebagai memberikan Pelayanan dan perlindungan serta pembuat kebijakan terhadap  Ketenagakerjan.  Pembuat Policy adalah  badan,  institusi  atau  lembaga yang  dipilih  dan  mempunyai  hak  dalam  mengatur  sekelompok  orang  atau masyarakat. Policy yang keluar dari institusi atau lembaga merupakan Policy yang mengikat untuk seluruh masyarakat, yang dapat melindungi masyarakat. Pembuat Policy guna  mendorong  masyarakat  dalam  implementasi  kewajibannya      yaitu loyal terhadap aturan yang sudah disahkan, sebelum masyarakat meminta haknya. Adanya prinsip-prinsip demokrasi, persamaan hak, kesetaraan, anti diskriminasi keadilan  sosial,  seperti  terdapat  dalam  UUD  NKRI  1945,  Pemerintah  selaku pembentuk policy wajib  mengurusi  dan  melindungi  hak  asasi  warganegaranya baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Sayangnya walaupun sudah ada Dinas tenaga  kerja  dan  transmigrasi  di  tingkat  Kabupaten  Lampung  Utara  belum memiliki  payung  hukum  yang  jelas  tentang  pelayanan  dan  perlindugan ketenagakerjaan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Padahal Fakta dilapangan bahwa permasalahan ketenagakerjaan terjadi di dalam hubungan  antara  pemberi  kerja  dan  pekerja.  Dalam  perkembangan  selanjutnya tidak  seimbang  mengenai  perkembangan  dalam  pembuatan  kontrakkerja  antara pengusaha  dengan  pekerja.  ditambah  dengan  atmosfir  kompetisi  usaha  yang semakin  ketat  yang  meyebabkan  perusahan  berbuat  kedayaguna  biaya  produksi ( cost of production ) dan akhirnya desakan kerja terhadap pekerja/buruh (tsering menjurus  ke  pemerasan),  atau  dalam  bentuk  penyekatan  kerja  sampai  pada pemutusan  hubungan  kerja  (PHK). 2 Ditambah  dengan  persamalahan Pengangguran.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabuaten  Lampung  Utara  terdapat  sebanyak  8.043  warga menganggur, jumlah tersebut dari akumulasi dari jumlah pencari kerja dari 2016 sampai dengan 2018. 3
Kemajuan  demokratisasi,  transparansi  dan  Hak  Asasi  Manusia  menuntut  fungsi pemerintah  yang  mengarah  pada  pelayanan,  fasilitator,  proteklor,  regulator, pemberdaya  masyrakat.  ketidakpastian  pelayanan,  beben  biaya  irasional, informasi  kurang  terbuka,  kecenderuangan  aparatur  yang  bersikap  lebih  mau dilayani  dari  pada  melayani  masyarakat  yang  dianggap  berbelit-belit  mengubah stigma birokrasi pelayanan sebelumnya terhadap System pelayanan publik Pada  Pembukaan  UUD  1945  alinea  terakhirpun  sebenarnya  telah  ditetapkan bahwa  “ Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial ”  dan  mengenai  Pelayanan  dan Perlindungan  Ketenagakerjan  ini  termasuk  dalam  tujuan  dari  memajukan kesejahteraan umum dan bagian dari tujuan Keadilan Sosial.
2 Ashabul Kahfi, PerlindunganHukumterhadapTenagaKerja, Jurisprudentie volume 3Nomor 2Desember 2016, Hal 5
3 Radar Kotabumi tanggal 19 desember 2018
Lebih lantang pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) “ Tiap-tiap warga negara berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan ”.  Sudah  jelas bahwa  memang  harus  adanya  suatu  regulasi  peraturan  turunan  yang  lebih terperinci  yang  mengatur  mengenai  hal  Pelayanan  Ketenagakerjaan.  Terlihat pendukungan  UUD  1945  terhadap  para  pekerja  tentang  membela  Hak Konstitusional para pekerja tertulis pada Pasal 28D ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”.
Harapan masyarakat belum sesuai dengan pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam jenis layanan. Hal ini dilihat dengan  Adanya Media cetak atau elektronik yang menjadi wadah pengaduan maupun keluahan kepada institusi unit pelayanan maupun keluahan dapat disampaikan secara langsung. Di sisi lain, belum aktifnya masyarakat  dalam  memberikan  control  yang  efisien  untuk  mendukung peningkatan  pelayanan  public.    maka,  pengembangan  pelayanan  public  terus ditingkatkan  dengan  melakukan  pembenahan  yang  menyeluruh  baik  di  dalam kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas yang merupakan upaya pemerintah  untuk  meingkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah serta  mengoptimalkan  dan  sesuai  mekanisme  tanpa  memberatkan  masyarakat sebagi standar baku pedoman fungsi pelayanan untuk mewujudkannya. 4
Pelayanan  prima  dengan  prinsip  makin  murah,  makin  cepat,  makin  sederhana, makin baik, dan aktual menjadikan dasar Pedoman pelaksanaan pelayanan publik. Disamping  itu,  Layanan  secara  umum  bertujuan  dalam  memaksimalkan  dan mengoptimalisasikan  hubungan-hubungan  kerja  yang  melibatkan  pihak  pekerja, pengusaha  dan  pemerintah  yang  merupakan  kewajiban  pemerintah  dalam memberikan layanan. Kemudian hak-hak konstitusional pekerja dapat dilindungi dari  tindakan  pengabaian  dan  pelanggaran.  Sebab  pemberi  kerja  senangtiasa berada di atas kaum pekerja di dalam lapangan social ekonomi.
4 https://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/ManajemenPengaduanMasyarakatDalamPelayananP ublik.pdf, diakses 11 maret 2020
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Hakikat dari Pelayanan Publik antara lain :
a. memajukan  produktivitas  dan  mutu  implementasi  fungsi  serta  tugas pemerintah di dalam pelayanan publik.
b. memajukan  jalan  keberhasilan  tata  laksana  dan  sistem  pelayanan, sehingga  pelayanan  publik  bisa  dilaksanakan  makin  berhasil  guna  dan berdaya guna.
c. memajukan tumbuh prakasa,  produktivitas, dan peran serta masyarakat terhadap  tahap  pembangunan  serta  terhadap  upaya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 5
Perlunya  landasan  bersifat  umum  untuk  membentuk  pedoman  tata  laksana pelayanan  sebagai  pemberi  pelayanan  umum  dari  apratur  pemerintah  serta masyarakat merupakan perwujudan dari Fungsi Negara, dapat terwujudnya suatu keragaman  model  dan  tahapan  pelayanan  umum  oleh  aparatur  pemerintah. Pedoman yang diberikan oleh instansi pemerintah baik dipusat maupun didaerah secara  terbuka  dan  transparansi.  sebagai  penjelasan  dari  hal-hal  penting  yang mendapatkan perhatian didalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum.  Hak- hak  sosial  dasar  dimasyarakat  di  dalam  realitas  masih  banyak  hambatan  atau penyimpangan pada pelaksanaan pelayanan publik, penyimpangan-penyimpangan bahkan kasus maladministrasi sering terjadi seperti. 6

## 1. Keberpihakan
Bersepakat  dan  turut  serta  dengan  beberapa  pajabat  public  perbuat  kejahatan, melawan hukum, kecurangan, sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara  adil  dan  baik.  Pelayanan  public  bertindak  seperti  ini  yang  akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
5 Sutopo, Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayananpublik Bagi Masyarakat, journal of Rural and Development  Volume V No. 1Februari2014
6 Erick  S.  Holle, Pelayanan  Publik  Melalui  ElectronicGovernment:UpayaMeminimalisir  Praktek Maladministrasi  Dalam  Meningkatan  Publik  Service ,  Jurnal  Sasi  Vol.17No.3BulanJuli-September 2011
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Proses  pemberian  pelayanan  umum  tidak  sebagaimana  mestinya  kepada masyarakat  dengan  pejabat  public  melakukan  tindakan  memihak,  melebihi  atau mengurangi dari sewajarnya.
2. Pelanggaran tehadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
Perbuatan meniru sesuatu secara tidak sah atau perbuatan melawan hukum demi kepentingan  pribadi  sendiri,  orang  lain  dan/atau  kelompok  yang  akhirnya membuat masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
3. Sikap arogansi seorang pejabat publik
Seorang  pejabat  public  yang  sewenang-wenang  dalam  bertindak  dengan menggunakan kewenangannya melebihi dari yang seyogianya dijalankan sehingga perbuatan tersebut berlawanan dengan aturan yang ada, yang akhirnya masyarakat tak dapat menerima pelayanan publik secara patut. Seorang pejabat public yang menyalahgunakan  kewenangannya  dalam  keperluan  yang  tidak  patut  maka membuat  pelayanan  public  yang  diberikan  tidak  seabagaimana  seyogianya. Menurut  penulis,  dibutuhkan  kesiapan  pejabat  publik,  memberika  pelayanan perlindungan tenaga kerja dari pelatihan kerja, pelaksanaan job fair, keselamatan kerja sampai dengan tempat mediasi perselisihan hubungan industrial.

## B. Konsep  Pelayanan  Publik  Terhadap  Perlindungan  Ketenagakerjaan  di Lampung Utara
Sarana  pembentukan  dan  implementasi  hukum  ketenangakerjaan  dipegang  oleh Negara  yang  merupakan  korporasi  serta  sebagai  institusi  hukum  publik  harus mampu  mengkondisikan  darinya  selaku regulator yang  cakap,  bahwa  hukum ketenagakerjaan  akan  menjadi  instrument  dalam  menjalankan  kebijkan pemerintah  di  dalam  ketenangakerjaan  itu  sendiri.  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  dan  juga  peraturan  perundang-
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
undang  terdapat  kebijakan  ketenangkerjaan  ( Labor  Policy ).  Karenanya,  adanya hukum ketenagakerjaan, memposisikan peran pentingnya Negara terhadap pihak yang berperan dalam ikatan kerja umumnya berada pada kedudukan yang setara. Ketidakseimbangan  posisi  tawar  yang  terdapat  dalam  hubungan  kerja  (antara tenaga kerja dengan pengusaha) dengan alasan itu timbullah hukum tenagakerjaan sebagaimana menurut O.Kahn Freund. Bahwa hukum ketenagakerjaan bertujuan meniadakan  ketimpangan  hubungan    diantara  keduannya  yang  terbentuk  dalam hubungan  kerja,  bahkan  digambarkan  oleh  H.  Sinzheimer  bahwa  dalam kontrakkerja  dengan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  terhadap  kondisi  yang telah ditetapkan sepihak oleh pengusaha tidak lebih dari sebuah kepatuhan secara sukarela. 7
Asas kebebasan individu dan otonomi individu tehadap mengadakan kontra kerja tidak  dapat  diabaikan  lagi  yang  memilik  dampak  kenyataan  social  terhadap kehidupan  ekonomis  yang  mengalami  pergeseran  perlindungan  kepentingan dalam kontrak kerja yang merupakan masalah kerja dalam hukum social sendiri. sebagaimana menurut G. Ripet. Kemudian Hukum tenagakerjaan menjadi bagian dari hukum public tidak lepas adanya kekuatan politik tenaga kerja sebagai faktor pentingnya  sebagimana  menurut  Ripet.  Paradigma  yang  sudah  bergeser  tidak terlepas  dari  riwayat  Negara  seperti  Prancis  yang  menunjukan  dorongan  politik buruh  sanggup  bergerak  kearah  revolusi,  serupa  dengan  inggris  pada  abab pertengahan 18 terjadi revoulusi industri. 8
Pemenuhan kebutuhan dan keperluran yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam  maupun  diluar  ikatan  kerja,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja terhadap lingkungan kerja yang aman dan sehat yang disebut dengan kesejahteraan pekerja.
7 UjangChardaS, KarateristikUndang-undangketenagakerjaan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap tenaga kerja, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol 32 No 1) hal 7 8 Ibid, hal 8
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pelayanan  dan  Perlindungan  Ketenagakerjan  berdasarkan  UUD  1945  dan Pancasila berdasarkan asas dan tanpa diskriminasi: 9
a. kemitraan dan kekeluargaan;
b. mengkonsep dan menguatkan tenaga kerja secara berkelanjutan;
c. keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum;
d. pengembangkan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  dan  kesejahteraan  tenaga kerja beserta keluarganya;
e. pengembangkan  kreativitas  demi  kelangsungan  usaha  dan  ramah investasi;
f. mengikutsertakan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan
ketenagakerjaan.
Pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan bertujuan : 10
a. perencanaan tenaga kerja dikonsep dan implementasi secara terintergrasi di daerah;
b. strategi  metode  latihan  kerja  nasional  bisa  dilaksanakan  dengan  benar dan baik di daerah;
c. strategi  pendayagunaan  dan  penyediaan  tenaga  kerja  di  luar  negeri maupun di dalam negeri dikerjakan secara terpadu;
d. Strategi  produktivitas  mampu  dilaksanakan  dalam  bentuk  peningkatan produktivitas daerah;
e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan diaplikasikan secara terkonsep dan  berkelanjutan  dalam  bentuk  peningkatan  suasana  yang  ramah investasi dan penegakan hukum dalam menjamin kepastian hukum untuk pekerja dan pengusaha.
9 Jumanah,Analisis  Kualitas  Pelayanan  Penempatan  Tenaga  Kerja  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Sosial Kabupaten Lebak, Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No. 2, Desember 2014
10 Ibid
f. Strategi  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan Kreativitas tenaga kerja;
Perlindungan dan Pelayanan Ketenagakerjan memiliki sasaran:
a. terciptanya sistem latihan kerja nasional di daerah;
b. terciptanya perencanaan tenaga kerja;
c. terciptanya kebijakan produktivitas;
d. terciptanya perlindungan tenaga kerja;
e. terciptanya penanganan perselisihan hubungan industrial.
f. terciptanya pendayagunaan dan penyediaan tenaga kerja;
Menurut Jimly Asshiddiqie 11 , Landasan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administrative diperlukan dalam pembentukan sebuah aturan yang baik dan keberlakuan  aturan  tersebut  juga  harus  tercermin  secara  filosofis,  sosiologis, yuridis dan politis.
Pertama, dari sisi landasan filosafis  yang dilihat didalam pacasiala sebagai nilai filosifis  Negara  Republik  Indonesia  dan  juga  merupakan  “ staatsfundamental norm ”.  Teori  filsafat  mengedepankan  bahwa  aturan  yang  dibentuk  harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian aturan yang dibentuk harus memuat kearifan local masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai atauran yang akan dibentuk justru menciderai rasa keadilan di masyrakat karena sifatnya yang  top-down,  sedapat  mungkin  atauran  yang  dibentuk  telah  memalui makanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat bottom-up.
Kedua,  landasan  sosiologis  mengenai  keberlakuan  ini  cenderung  lebih mengutamakan pendekatan empiris dengan mengutamakan beberapa kriteria salah satunya,  yaitu  (1)  kriteria  pengakuan  ( Recognition  theory )  menyangkut  sejauh mana  subjek  hukum  yang  diatur  memang  mengakui  keberadaaan  dan  daya  ikat serta  kewajibannya  untuk  menundukkan  diri  terhadap  norma  hukum  yang
11 Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.
bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, mkaa secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.
Ketiga, landasan yuridis dalam pembentuk peraturan derah tentang pelayaan dan perlindungan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  adalah  untuk  melaksanakan ketentuan  perturan  undang-undang  nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Selain itu juga memperhatikan beberapa peraturan seperti undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP no 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Mendagri No. 6  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  dan  Penetapan  Standar Pelayanan Minimal
Konsep materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjan yang akan diatur adalah:
1. Asas  dan  Tujuan,  Penyelenggaraan  Pelayanan  dan  Perlindungan
Ketenagakerjan  dilaksanakan  berdasarkan  atas  asas  kemanusiaan,  keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, kejujuran usaha;kompetisisehat ( fairness ).
2. Bimbingan  produktivitas  dan  pelatihan  tenaga  kerja.  Pelaksanaan  pelatihan dasar  merupakan pelayanan dasar  yang  wajib diberikan untuk tenaga kerja.
Penjelasan operasional dari pelayanan pelatihan kerja.
3. Totalitas  kegiatan  dalam  memberi,  memajukan,  mendapatkan,  serta mengembangkan  kompetensi  kerja,  produktivitas,  disiplin,  sikap  dan  etos kerja  pada  tingkat  ketrampilan  dan  keahlian  tertentu  sesuai  dengan  jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan disebut dengan Pelatihan kerja.
4. Parameter  pelayanan  berupa  persentase  jumlah  orang  yang  dilatih  sesuai kapasitas  latihan  di  lembaga  latihan  dibanding  dengan  jumlah  orang  yang mendaftar  pelatihan  di  lembaga  latihan  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun dengan  ukuran  konstanta  70%.  Artinya  jumlah  orang  yang  dilatih  dibagi jumlah pendaftar dikalikan 70%.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
5. Parameter pelayanan melalui Job Fair dengan persentasi jumlah penempatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja didalam negeri dan diluar negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ukuran konstanta yaitu:
a. Penempatan  tenaga  kerja Job  Fair dibagi  jumlah  pencari  kerja  yang terdaftar dikali 80% dalam pelaksanaan Job Fair .
b. Pembagian  jumlah  penempatan  dalam  negeri  dengan  jumlah  pencari kerja  yang  terdaftar  dikali  90%  dalam  penempatan  tenaga  kerja  dalam negeri
c. Pembagian  jumlah  penempatan  luar  negeri  dengan  pencari  kerja  yang terdaftar dikali 95% dalam penempatan tenaga kerja luar negeri.
6. Jalinan  Jaminan  Sosial  dan  Industrial  Tenaga  Kerja.  Pelayanan  dasar  yang wajib berupa :
1) Pengarahan kelembagaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan
2) mediasi jika terjadi konflik hubungan industrial.
7. Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Pelayanan  dasar  yang  wajib berupa:
1) Pengawasan Norma kerja anak dan perempuan
2) Pengawasan norma ketenagakerjaan,dan
3) Pengawasan norma  kesehatan dan keselamatan kerja.

## IV. KESIMPULAN
Pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan ”.  Sudah  jelas  bahwa  memang harus adanya suatu regulasi peraturan turunan yang lebih terperinci yang mengatur mengenai  hal  Pelayanan  Ketenagakerjaan.  Terlihat  pendukungan  UUD  1945 terhadap para pekerja tentang membela Hak Konstitusional para pekerja tertulis pada  Pasal  28D  ayat  (2)  “ Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”.
Asas kebebasan individu dan otonomi individu tehadap mengadakan kontra kerja tidak  dapat  diabaikan  lagi  yang  memilik  dampak  kenyataan  social  terhadap kehidupan  ekonomis  yang  mengalami  pergeseran  perlindungan  kepentingan dalam kontrak kerja yang merupakan masalah kerja dalam hukum social sendiri pelayanan  prima  dengan  prinsip  makin  baik,  makin  cepat, makin  murah,  makin sederhana  dan  aktual  diperlukan  Peran  Negara  dalam  memberikan    pelayanan publik harus berlandaskan pada terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Yuliana  Gunawan, analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penilaian  kinerja kerja  perangkat  Daerah  di  Kota  bandung, (jurnal  Akuntansi  Maranatha Volume 10, Nomor 1, Mei2018
Ashabul  Kahfi,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja,  Jurisprudentie volume 3 Nomor 2Desember 2016,
Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Sutopo, Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayananpublik Bagi Masyarakat, journal of Rural and Development  Volume V No. 1Februari2014 Ujang  Charda  S, Karateristik  Undang-undang  ketenagakerjaan  dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol 32 No 1) Jumanah, Analisis  Kualitas  Pelayanan  Penempatan  Tenaga  Kerja  di  Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII
No. 2, Desember 2014 Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui
ElectronicGovernment:UpayaMeminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan  Publik  Service ,  Jurnal  Sasi  Vol.17No.3BulanJuli-September 2011
Radar Kotabumi tanggal 19 desember 2018 https://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/ManajemenPengaduanMasyar akatDalamPelayananPublik.pdf , diakses 11 maret 2020