## PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN

## EFEKTIVITAS KEMANFAATANNYA UNTUK MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI DI KOTA CILEGON
Andjar Astuti
Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa andjarastuti@yahoo.co.id
Windu Mulyasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa windu.nryd@gmail.com

## ABSTRACT
Issues  of  corporate  social  responsibility  is  an  issue  many  researchers.  it  is  because the  issue  of  implementation  and  benefits  of  CSR  is  still  widely  questioned  for  the company and for the public. This study aimed to observe CSR issues. Companies that implement  CSR  still  has  problems  to  the  external  community.  This  research  is expected  to  develop  model  solutions  to  solve  problems  in  the  implementation  of CSR. CSR research conducted in industrial areas and communities in Cilegon Banten.
Keyword:  Corporate social responsibility

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Tujuan  sebuah  perusahaan yang  merupakan  sebuah  bentuk organisasi  menjadi  arah  sasaran seluruh  anggota  organisasi  tersebut agar melakukan tindakan yang memiliki  keselarasan  dengan  langkah- langkah strategis yang telah ditetapkan.  Tujuan  organisasi  pada dasarnya  merupakan  akumulasi  dari tujuan  individu  anggota  organisasi, yang  merupakan  tujuan  organisasi secara  murni,  maupun  tujuan  sosial organisasi. Oleh karena itu penjabaran tentang  efektivitas  organisasi  terkait erat dengan pencapaian tujuan organisasi baik tujuan individu, organisasi, maupun tujuan sosial.
Dalam perspektif individu,
maka  anggota  organisasi  membawa tujuan  pribadi  masuk  ke  dalam organisasi.  Hal  ini  harus  dapat dikendalikan  oleh  organisasi,  untuk menyatukan  berbagai  kepentingan individu ke dalam kepentingan organisasi  secara  umum.  Dalam perspektif  sosial,  maka  organisasi membawa  misi  ke  dalam  hubungan antara  organisasi  dengan  lingkungan eksternal.  Hubungan  sosial  ini  terkait dengan peran organisasi dalam masyarakat dengan peningkatan kepekaan  dan  kepedulian  terhadap lingkungan  dan  masalah  etika,  seperti masalah perusakan
lingkungan,
perlakuan tidak layak terhadap karyawan,  dan  cacat  produksi  yang mengakibatkan  ketidak  nyamanan ataupun  bahaya  bagi  konsumen,
maupun masyarakat sekitar perusahaan. Pemahaman hubungan organisasi  dan  lingkungan  eksternal dapat  dipandang  sebagai  tanggung jawab sosial organisasi atau yang lebih dikenal  dengan Corporate  social responsibility (CSR).CSR  adalah  suatu konsep  bahwa  organisasi  memiliki suatu  tanggung  jawab  terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham,  komunitas  dan  lingkungan dalam segala  aspek operasional organisasi.  CSR  berhubungan  erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaandalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan  pada  faktor  keuangan saja, melainkan juga harus berdasarkan  pada  konsekuensi  sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk  jangka  panjang.  Perhatian utama bagi perusahaan dalam menjalankan tindakan organisasionalnya  adalah  tercapainya efektivitas. Efektivitas merupakan konsep  yang  belum  memiliki  definisi secara  definitif  (Campbel  et.al,  1977; Hanan  &  Freeman,  1977).  Bahkan berbagai  riset  yang  dilakukan  untuk mencari  kriteria  yang  tepat  dalam pengukuran  efektivitas  memberikan banyak  perspektif.  Namun  pada dasarnya  efektivitas  berkaitan  dengan pencapaian
tujuan organisasi (Yutchman & Seashore, 1967; Hanan &
Freeman,  1977;  Quinn  &  Cameron, 1983;  Steers,  1975).  Yang  salah satunya adalah
terlaksananya program CSR, yang mana program CSR ini  merupakan  salah  satu  bentuk kewajiban  yang  harus  dilaksanakan oleh  sebuah  perusahaan,  jadi  bukan
hanya  sekedar  kesadaran/kepedulian perusahaan  terhadap  lingkungannya saja. Beberapa kalangan beranggapan  bahwa  CSR  merupakan bagian  yang  terpisahkan  dengan sumbangan  sosial  dan  "perbuatan baik" atau kedermawanan perusahaan,  namun  sesungguhnya sumbangan  sosial  merupakan  bagian kecil saja dari CSR. Beberapa perusahaan  seringkali  mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan komunitas (masyarakat), seperti: pemberian  bea  siswa  dan  pendirian yayasan  sosial.  Mereka  juga  seringkali menganjurkan  dan  mendorong  para pekerjanya untuk sukarelawan ( volunteer )  dalam  mengambil  bagian pada  kegiatan  komunitas  sehingga menciptakan  suatu  itikad  baik  dimata komunitas  tersebut  yang  secara langsung  akan  meningkatkan  reputasi perusahaan. Dengan diterimanya konsep  CSR,  terutama triple  bottom line , perusahaan mendapatkan kerangka  baru  dalam  menempatkan berbagai  kegiatan  sosial  di  atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi apakah usaha perusahaan untuk mencapai efektivitas  internal  organisasi,  dapat mempengaruhi juga terhadap efektivitas  tujuan  publik  organisasi, yang  berkaitan  dengan  hubungan sosial organisasi dengan
lingkungannya, melalui CSR.

## 2. Perumusan Masalah
Penelitian difokuskan pada CSR di  kawasan  industry  kota  Cilegon. Beberapa  Perusahaan  yang  ada  di kawasan ini telah memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar tiap tahunnya. Namun kenyataannya  masih  sering  terjadi
konflik kepentingan antara masyarakat dengan  pihak  perusahaan.  Pihak perusahaan sampai melakukan tindakan pengamanan internal dikarenakan  banyaknya  protes  dari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian  ini  berusaha  menjembatani gap yang terjadi antara  pihak perusahaan dengan masyarakat, dengan  mengobservasi  kondisi  riil yang  ada  atas  penerapan  CSR. Penelitian dilakukan dengan mengobservasi  CSR  perusahaan  serta mengobservasi  masyarakat  sekitar atas penerapan CSR tersebut.Penelitian ini penting dilakukan, karena melihat dari besaran manfaat yang diklaim perusahaan atas keberadaannya tersebut, namun persepsi  masyarakat  yang  masih belum  menerima  apakah  memang dengan berdirinya perusahaan tersebut memberi kemanfaatan kepada  mereka.  Penelitian  dilakukan dalam  jangka  waktu  8  bulan,  yaitu lebih  ditekankan  pada  penggalian informasi  CSR  dari  perusahaan  dan persepsi penerimaan CSR oleh masyarakat.  Dasar  yang  digunakan adalah  implementasi  CSR  “ triple bottom  line ”,  dengan  menggunakan standar The Global Reporting Initiative (GRI).

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori  tentang Corporate  Social Responsibility
Corporate  social  responsibility
(CSR)  seperti  yang  telah  dijabarkan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan  pembangunan  berkelanjutan.
CSR  merupakan  suatu  komitmen berkelanjutan  oleh  dunia  usaha  untuk bertindak etis dan memberikan
kontribusi kepada pengembangan ekonomi  dari  komunitas  setempat ataupun  masyarakat  luas,  bersamaan dengan  peningkatan  taraf  hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.  Jadi  CSR  merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi/perusahaan. Teori  tanggung  jawab  sosial dikembangkan setelah kematian Roosevelt, ketika para penerbit berpengaruh tidak populer di kalangan publik.Publik  selalu  curiga  terhadap press,  bahkan  ketika  para  pemimpin industri  ini  diganti  dengan  yang  baru. Press  telah  merumuskan  “kode  etika’ selama  berdekade  (Masyarakat  Editor
Surat Kabar Amerika (ASNE) menerapkan  “aturan  jurnalisme”  ( The
Canons  of  Journalism) di  tahun  1923) dan  televisi  menjadi  media  paling populer pada saat itu.
Pada  tahun  1970an,  satu dekade  setelah  diterbitkannya Four Theories ( of  the  press), media  mulai menerapkan standar sosial baru, tidak hanya  dengan  membuka  saluran  dan halaman-halamannya  untuk  gagasan- gagasan  baru,  tapi  juga  dengan mempekerjakan  wanita  dan  golongan minoritas. Dengan latar belakang baru,
para jurnalis baru tersebut menawarkan  perspektif  baru.  Sejak awal  abad  ke  19  publikasi  minoritas berfungsi sebagai suara untuk komunitasnya  masing-masing.  Dengan bergabungnya  mereka  ke  media, mereka  diharapkan  bisa  membawa agenda  minoritas  ke  media,  sehingga bisa  menjaga  agar  masalah-masalah mereka  dipertimbangkan  oleh  para pemimpin  masyarakat  dan  para pembuat keputusan.
Media juga memahami pergerakan  pemerintah.  Ketika  itu pemerintahan telah menerapkan
kontrol atas muatan siaran; kemudian, pemerintahan  lokalpun  melakukan tawar-menawar  dengan  organisasi kabel.  Hollywood  ditekan  dengan sensor,  salah  satunya  melalui  sistem rating. Pada umumnya, suratkabar dan majalah  utama  berorientasi  pada khalayak.  Berita  menjadi  semakin mudah dimengerti; berita-berita bisnis dan  gaya  hidup  bersaing  untuk mendapat  ruang  dengan  berita  politik dalam  surat-surat  kabar  dan  majalah. Di  tahun  1970an,  surat  kabar  mulai menyediakan  kolom  saran  pemirsa dan hotline. Surat  kabar  tidak  hanya mengijinkan  diterbitkannya  beragam surat  ke  editor  dan  opini  atau  kolom- kolom  komentar  pembaca,  tapi  juga melaksanakan  perbaikan  harian  untuk memperbaiki kesalahan.
2. CSR  Sebagai  Bentuk  Pencapaian
Efektivitas perusahaan(Organisasi) Dalam Hubungannya Dengan  Lingkungan

## Eksternal
Menurut  Hendriksen  (1994), perusahaan/organisasi  harus  dapat melihat  lingkungan  sosialnya,  yang terdiri  dari  masyarakat,  konsumen, pekerja,  pemerintah  dan  pihak  lain yang dapat menjadi pendukung jalannya operasional perusahaan. Oleh karena itu entitas bisnis harus mampu mengakses  lingkungan  sosialnya,  hal ini  dapat  dilakukan  melalui  informasi secara  periodikal  sehingga  informasi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Secara umum, perusahaan memiliki    tujuan  organisasi  untuk publik.  Tujuan  publik  ini  merupakan tujuan sosial, yang memiliki perspektif hubungan  sosial  organisasi  dengan lingkungan.  Dalam  teori  tanggung jawab  sosial  dapat  ditarik  kesimpulan,
bahwa  organisasi  pada  dasarnya memiliki  beban  untuk  memahami kondisi lingkungan sekitar dan mengatasi dampak yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi lingkungan yang disebabkan oleh tindakan organisasi/perusahaan  tersebut.  Oleh karena  itu,  tujuan  organisasi  harus juga memiliki kaitan dengan hubungan sosial  lingkungan.  CSR  dapat  menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus pencapaian efektivitas  tujuan  sosial  perusahaan tersebut.
Gagasan CSR diungkapkan oleh John  Elkington  melalui  konsep  ”3P” ( profit , people ,  and planet )  yang dituangkan dalma bukunya ” Cannibals with  Forks,  the  Triple  Bottom  Line  of
Twentieth  Century  Business ”  jika sebuah  organisasi  ingin sustain ,  maka perlu memperhatikan 3P, yakni, bukan cuma  profit  yang  diburu,  namun  juga harus  memberikan  kontribusi  positif kepada  masyarakat  (people)  dan  ikut aktif  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan (planet).
Menurut The  World  Business Council  for  Sustainable  Development (WBCSD)    Fox,  et  al  (2002)  seperti dikutip  Yusuf  Wibisono  (2007:7), definisi corporate  social  responsibility atau tanggung jawab sosial organisasi, adalah  komitmen  dunia  bisnis  untuk terus  menerus  bertindak  secara  etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi  untuk  meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualtas hidup dari karyawan  dan  keluarganya  sekaligus juga  kualitas  komunitas  lokal  dan masyarakat  secara  luas.  Sedangkan Trinidad  and  Tobacco  Beureu  of Standard  (TTBS)    menyimpulkan bahwa  CSR  terkait  dengan  nilai  dan
standar  yang  dilakukan  berkenaan dengan beroperasinya sebuah korporat,  maka  CSR  yang  diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak  secara  etis,  beroperasi secara  legal  dan  berkontribusi  untuk peningkatan  ekonomi, bersamaan dengan  peningkatan  kualitas  hidup dari  para  karyawan  dan  keluarganya, komunitas  lokal  dan  masyarakat secara  lebih  luas  (Sankat,  Clement  K, 2002).    Sementara  Ahyudin  (2007) memandang  CSR  sebagai  strategi simbiosis  antara  organisasi  dengan masyarakat  dalam  mengupayakan kesejahteraan bersama
melalui dedikasi  dan  peran  sosial  organisasi sehingga  tercipta  harmonisasi  yang saling menguntungkan.
CSR  meliputi sustainability finance dan sustainability  investment . Sustainablility  finance :  Berkaitan dengan kompetensi inti sektor keuangan agar berkesinambungan dan menggunakan kreteria kesinambungan ketika  melakukan  investasi,  pinjaman dan promosi organisasi yang berhubungan  dengan  bisnis  dalam kreteria kesinambungan yang diterima umum. Sustainabilty
investment : Diversifikasi  portofolio yang dilakukan dengan  melakukan  investasi  di  dalam organisasi  sehingga  industri  secara luas  dapat  mengaplikasikan    konsep kesinambuangan  (Dow  Jones,  2004). Dari  konsep sustainability  finance  and sustainability investing nantinya mengarah  pada  konsep  corporate sustainability: Suatu pendekatan dalam  rangka  penciptaan  nilai  bagi para  pemegang  saham  dalam  jangka panjang.    Konsep  keberlanjutan  akan mendorong  pembangunan  ekonomi, lingkungan  dan  masyarakat  melalui pemanfaatan  peluang  dan  resiko pengelolaan.
Pendapat  lain  mengatakan, CSR  sebagai    suatu  kewajiban organisasi    (tidak  hanya)  perseroan terbatas  (PT),  untuk  memberikan perhatian terhadap pelanggan, pemerintah, karyawan, dan
masyarakat  serta  lingkungan  dalam setiap  aspek  operasinya.  Konsep  CSR sangat  berkaitan  dengan  prinsip pembangunan  berkelanjutan,  prinsip ini mengatakan bahwa setiap pengambilan  keputusan  tidak  hanya didasarkan  pada  aspek  keuangan  dan deviden (kesejahteraan para pemegang saham), tetapi harus didasarkan juga pada aspek sosial dan lingkungan  sebagai  konsekuensi  dari aktivitas organisasi.
Bagi  organisasi  maka  semakin disadari  bahwa  kelangsungan  hidup organisasi juga tergantung dari hubungan organisasi dengan masyarakat dan lingkungannya tempat organisasi  beroperasi.Hal  ini  sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa organisasi memiliki  kontrak  dengan  masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan  nilai-nilai justice ,  dan bagaimana  organisasi  menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi  tindakan  organisasi  (Tilt, 1994,  dalam  Haniffa  et  al,  2005).  Jika terjadi  ketidakselarasan  antara  sistem nilai  organisasi  dan  sistem  nilai masyarakat,  maka  organisasi  dalam kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup organisasi
(Lindblom,  1994,  dalam  Haniffa  et  al, 2005).  Penelitian  Basamalah  et  al (2005)  yang  melakukan  review  atas sosial  and  environmental  reporting and  auditing dari  dua  organisasi  di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia
dan  PT  Inti  Indorayon,  mendukung prediksi legitimacy theory tersebut.

## 3. Pengembangan hipotesis
Organisasi  dalam  hal  ini  suatu perusahaan bertujuan untuk memperoleh  laba,  dan  dalam  rangka mencapai tujuannya, maka perusahaan  memanfaatkan  berbagai sumberdaya  di  sekelilingnya.  Oleh karena itu, perusahaan sangat bergantung pada sumberdaya sekeliling  untuk  melakukan  proses produksi.  Di  sisi  lain,  sumberdaya  di sekelilingnya juga membutuhkan perusahaan  untuk  mencapai  tujuan individu,  artinya,  antara  perusahaan dan lingkungan saling bergantung.
Namun kemudian terjadi suatu konflik  sehingga  antara  keduanya dapat terjadi masalah.Namun masalah tersebut kadang tidak dapat terpecahkan karena saling ketergantungan  yang  terjadi.  Dari permasalahan  yang  telah  dirumuskan, maka  dimunculkan  proposisi  sebagai berikut:
Penerimaan  publik  atas  keberadaan organisasi  lebih  didasarkan  pada kemanfaatan dibanding dengan
kerugian yang ditimbulkan.

## METODE PENELITIAN
Objek penelitian adalah penerapan Corporate social responsibility di  perusahaan  yang  ada di  wilayah  Kota  Cilegon.  Penelitian bertujuan  untuk  mengembangkan model  solusi  atas  permasalahan penerapan CSR  perusahaan di wilayah Kota  Cilegon  Banten.  Fokus  penelitian adalah observasi studi
kasus
penerapan CSR di perusahaan didasarkan pada standard GRI.
Standard  tersebut  mengintegrasikan kemanfaatan  sosial  dalam sustainable development dan sustainable reporting , dan melihat penerapan CSR dalam 3 dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi.  Dalam  setiap  dimensi  GRI tersebut terdapat indikator penerapan CSR,  yang  akan  diobservasi  dalam penelitian  ini.  Selain  mengobservasi CSR  di  perusahaan,  standard  GRI  juga memungkinkan  untuk  dilakukannya observasi  penerapan  CSR  langsung  ke masyarakat.  Oleh  karena  itu  focus penelitian adalah observasi penerapan CSR  di  perusahaan,  masyarakat,  dan lingkungan sekitar.
Penelitian  ini  pada  dasarnya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan  tujuan  untuk  menerapkan model solusi yang sudah dikembangkan. Tahap kedua merupakan  tahapan  analisis  hasil observasi tahun pertama. Hasil
observasi  penerapan  CSR  kemudian dianalisis  untuk  mencari  manfaat  dan kerugian,  serta  mencari  gap  yang menimbulkan  konflik  yang  selama  ini terjadi.  Hasil  dari  analisis  dapat digunakan  untuk  kajian  baik  bagi peneliti,  maupun  perusahaan,  serta masyarakat  agar  dapat  dicari  solusi yang terbaik.
Pada  laporan  penelitian  tahun pertama,  maka  lebih  dititik  beratkan pada  analisa  penerapan  CSR  di perusahaan.  Perusahaan  X  telah bersedia  sebagai  subyek  penelitian. Dalam  penelitian  ini  perusahaan dianalogkan  sebagai  perusahaan  X sebagai bentuk kerahasiaan penelitian. Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus yang terjadi di perusahaan X.
Bagan alir tujuan penelitian Penerapan CSR perusahaan untuk kemanfaatan masyarakat ditinjau dari ekonomi, sosial dan lingkungan
Pengambilan  data  dilakukan dengan  wawancara  terstruktur  terkait penerapan CSR di perusahaan. Penerapan CSR mengacu pada indikator The Global Reporting Initiative (GRI).  Indikator  tersebut dikembangkan terlebih dahulu menjadi pertanyaan wawancara
terstruktur.  Pihak  perusahaan  yang menjadi  subyek  dalam  penelitian  ini adalah  yang  memiliki  kewenangan dalam  penerapan  CSR,  beberapa karyawan perusahaan sebagai penerima CSR di internal perusahaan.
Keseluruhan  hasil  wawancara pada  akhirnya  akan  dikumpulkan  dan dibuat  analisis  untuk  memahami  gap yang  terjadi  atas  penerapan  CSR perusahaan dengan persepsi
penerimaan  masyarakat.  Sebagai  hasil akhir,  maka  hasil  penelitian  dapat didiskusikan  untuk  mencari  solusi permasalahan yang terjadi.

## PEMBAHASAN
Perusahaan  X  merupakan  salah  satu perusahaan  besar  yang  berada  di wilayah  Cilegon.  Dalam  penelitian  ini, eksplorasi atas penerapan CSR dilakukan pada perusahaan X.
Pembahasan  akan  dilakukan  pada
setiap aspek yang membentuk indikator tersebut. Indikator pembentuk GRI terdiri dari: 1) Indikator kinerja ekonomi a) Aspek kinerja ekonomi b) Aspek kehadiran pasar
c) Aspek  dampak  ekonomi  tidak langsung
2) Indikator kinerja lingkungan
a) Aspek material
b) Aspek energy
c) Asepk air d) Aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati) e) Aspek  emisi,  efluen,  dan limbah
f) Aspek produk dan jasa
g) Aspek kepatuhan
h) Aspek pengangkutan/transportasi
i) Aspek menyeluruh
3) Indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak,
a) Aspek pekerjaan
b) Aspek  tenaga  kerja  (hubungan manajemen) c) Aspek kesehatan dan keselamatan d) Aspek pendidikan dan pelatihan e) Aspek keberagaman dan kesetaraan
4) Indikator hak asasi manusia
a) Aspek  praktek  investasi  dan pengadaan
b) Aspek nondiskriminasi c) Aspek  kebebasan  berserikat dan berunding bersama berkumpul d) Aspek pekerja anak
e) Aspek  kerja  paksa  dan  kerja wajib
f) Aspek  praktek  atau  tindakan pengamanan
g) Aspek hak penduduk asli
5) Indikator masyarakat sosial
Sustainability reporting Sustainability development CSR perusahaan ekonom i sosial lingkungan ekonom i sosial lingkungan Tujuan Internal Perusahaan Eksternal Perusahaan
a) Aspek komunitas
b) Aspek korupsi
c) Aspek kebijakan public
d) Aspek kelakuan tidak bersaing
e) Aspek kepatuhan
6) Indikator tanggung jawab produk.
a) Aspek kesehatan dan keamanan pelanggan b) Aspek  pemasangan  label  bagi produk dan jasa
c) Aspek komunikasi pemasaran
d) Aspek keleluasaan pribadi pelanggan
e) Aspek kepatuhan Indikator  pertama  dalam  GRI adalah  indikator  kinerja  ekonomi. Indikator  kinerja  ekonomi  memiliki  3 aspek  yaitu  aspek  kinerja  ekonomi, aspek  kehadiran  pasar  dan  aspek dampak  ekonomi  tidak  langsung. Dalam aspek kinerja ekonomi,
perusahaan X telah melakukan kegiatan  yang  berkaitan  dengan perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung,  meliputi  pendapatan,  biaya operasi,  imbal  jasa  karyawan,  donasi, dan  investasi  komunitas  lainnya,  laba ditahan,  dan  pembayaran  kepada penyandang  dana  serta  pemerintah. Analisa  atas  implikasi  finansial  dan risiko  lainnya  akibat  perubahan  iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi juga dilakukan oleh perusahaan  X.  Jaminan  kewajiban organisasi  terhadap  program  imbalan pasti  juga  telah  dilakukan  oleh perusahaan  X  sebagai  kewajiban perusahaan kepada pegawainya.
Perusahaan X secara berkala memperoleh  bantuan  finansial  yang signifikan  dari  pemerintah,  yang artinya  perusahaan  memiliki  tingkat pertanggungjawaban perusahaan yang baik.  Indikator  ini  sebagai  sinyal kepada pihak lain bagaimana
perusahaan X telah melakukan kegiatan ekonominya.
Terkait  aspek  kehadiran  pasar, perusahaan  X  telah  melaksanakan kebijakan,  praktek,  dan  proporsi pengeluaran  untuk  pemasok  lokal pada  lokasi  operasi  yang  signifikan dengan tertata dan terstruktur. Prosedur  penerimaan  pegawai  lokal dan  proporsi  manajemen  senior  lokal yang  dipekerjakan  pada  lokasi  operasi yang  signifikan  dilakukan  dengan prosedur  jelas  dan  memiliki  panduan jelas. Pada aspek rentang rasio standar upah  terendah  dibandingkan  dengan upah  minimum  setempat  pada  lokasi operasi  tidak  dimiliki  oleh perusahaan X.  Pada  aspek  ini  perusahaan  X  telah memiliki  standard  pengupahan  yang jelas  sesuai  dengan  kebijakan  yang dimiliki  perusahaan  pusat,  sehingga penggajian  dan  pengupahan  tidak mengikuti  standard  lokal  dimana perusahaan X berdiri.
Terkait aspek dampak ekonomi tidak  langsung,  perusahaan  X  telah melakukan beberapa kontribusi dengan melakukan pembangunan sebagai dampak dari investasi infrastruktur  perusahaan tersebut serta  jasa  yang  diberikan  untuk kepentingan  publik  secara  komersial, natura,  atau  pro  bono.  Untuk menjalankan  pembangunan  tersebut, perusahaan  X  juga  melakukan  studi untuk dapat memahami dan menjelaskan  dampak  ekonomi  tidak langsung  yang  signifikan,  termasuk seberapa  luas  dampak  perusahaan  ke masyarakat.
Indikator  berikutnya  adalah indikator  kinerja  lingkungan.  Indikator ini  memiliki  beberapa  aspek  yaitu aspek  material,  aspek  energy,  aspek air, aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati), aspek emisi,
efluen, dan  limbah, aspek  produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek pengangkutan/transportasi, dan aspek menyeluruh.  Pada  aspek  material, perusahaan  X  menggunakan  bahan daur  ulang  baru  20%  dari  pemakaian bahan.  Penggunaan  energy  dari sumber  daya  primer  sebesar  80%. Energy lebih banyak berasal dari listrik. Sedang pemakaian energi tidak langsung  berdasarkan  sumber  primer baru  sebesar  20%.  Untuk  pemakaian energy  lain  belum  dilakukan  oleh perusahaan  X.  Pemakaian  energy alternative  sangat  disarankan  untuk mengurangi beban energy primer.
Perusahaan  X  belum  dapat mendokumentasikan  penggunaan  air bagi  perusahaan,  baik  berupa  total pengambilan  air  per  sumber,  sumber air  yang  terpengaruh  secara  signifikan akibat pengambilan air juga persentase  dan  total  volume  air  yang digunakan  kembali  dan  didaur  ulang. Ada baiknya perusahaan X mempertimbangkan  untuk  melakukan pemeliharaan air, sehingga penggunaan  konsumsi  air  dan  limbah air  yang  dikonsumsi  perusahaan terjaga.
Berkenaan  aspek  biodiversitas (keanekaragaman  hayati)  perusahaan X  belum  mendokumentasikan  apakah lokasi  perusahaan  berdekatan  dengan daerah  yang  dilindungi  atau  daerah- daerah yang memiliki nilai keanekaragaman  hayati  yang  tinggi  di luar  daerah  yang  diproteksi.  Dalam aspek  ini,  yang  sudah  dilaksanakan oleh
perusahaan
adalah
mendokumentasikan berbagai dampak signifikan  yang  diakibatkan  oleh aktivitas,  produk,  dan  jasa  organisasi pelapor  terhadap  keanekaragaman hayati  di  daerah  yang  diproteksi (dilindungi)  dan  di  daerah  yang
memiliki keanekaragaman hayati bernilai  tinggi  di  luar  daerah  yang diproteksi  (dilindungi),  perlindungan dan  pemulihan  habitat,  serta  strategi, tindakan,  dan  rencana  mendatang untuk  mengelola  dampak  terhadap keanekaragaman hayati.
Perusahaan  X  belum  dapat menjelaskan  bagaimana  dampak  dari emisi,  efluen,  dan  limbah  dari perusahaannya. Dimensi dari aspek ini yang  ditanyakan  dalam  wawancara, belum  terdokumnetasi  dengan  baik oleh perusahaan X. Hal ini juga terjadi pada  aspek  produk  dan  jasa  yang meliputi adanya inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk  dan  jasa  dan  sejauh  mana dampak  pengurangan  tersebut  serta persentase  produk  terjual  dan  bahan kemasannya  yang  ditarik  menurut kategori.
Perusahaan  X  belum  pernah memperoleh  denda  yang  signifikan dan  jumlah  sanksi  nonmoneter  atas pelanggaran  terhadap  hukum  dan regulasi  lingkungan.  Juga  belum  ada dampak  lingkungan  yang  signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan  untuk  operasi  perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
Indikator  berikutnya  adalah praktek  tenaga  kerja  dan  pekerjaan yang  layak.  Indikator  ini  memiliki beberapa aspek yaitu aspek pekerjaan, aspek tenaga kerja (hubungan manajemen),  aspek  kesehatan  dan keselamatan,  aspek  pendidikan  dan pelatihan,  dan  aspek  keberagaman dan kesempatan setara. Perusahaan X sudah memberikan tunjangan pension terkait dengan manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu)  yang  tidak  disediakan  bagi karyawan  tidak  tetap  (paruh  waktu)
menurut kegiatan pokoknya. Persentase  karyawan  yang  dilindungi perjanjian  tawar-menawar  kolektif tersebut  oleh  perusahaan  X  mencapai 100%.
Persentase  jumlah  angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan  dan  keselamatan  antara manajemen dan pekerja yang membantu  memantau  dan  memberi nasihat  untuk  program  keselamatan dan  kesehatan  jabatan  sudah  100%. Tingkat  kecelakaan  fisik,  penyakit karena  jabatan,  hari-hari  yang  hilang, dan  ketidakhadiran,  dan  jumlah kematian  karena  pekerjaan  menurut wilayah dalam perusahaan X tidak ada.
Rata-rata program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan,
pencegahan, pengendalian risiko setempat  untuk  membantu  para karyawan,  anggota  keluarga  dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya
dilaksanakan  perusahaan  X  adalah  80 jam  per  tahun.  Perusahaan  X  juga telah  melakukan  perjanjian  resmi dengan  serikat  karyawan  terkait masalah  kesehatan  dan  keselamatan karyawan.
Rata-rata jam pelatihan, program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang  hayat  yang  menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu  mereka  dalam  mengatur akhir  karier  sekitar  80  jam  tiap tahunnya.
Seluruh karyawan
menerima  peninjauan  kinerja  dan pengembangan karier secara teratur.
Indikator  berikutnya  terkait dengan  hak  asasi  manusia.  Aspek pertama  dari  indikator  ini  adalah praktek  investasi  dan  pengadaan.
Perusahaan X telah mendokumentasikan berapa
persentase  dan  jumlah  perjanjian investasi  signifikan  yang  memuat klausul  HAM  atau  telah  menjalani proses  skrining/  filtrasi  terkait  dengan aspek  hak  asasi  manusia.  Demikian juga  untuk  persentase  pemasok  dan kontraktor  signifikan  yang  telah menjalani  proses  skrining/  filtrasi  atas aspek  HAM.  Jumlah  waktu  pelatihan bagi  karyawan  dalam  hal  mengenai kebijakan  dan  serta  prosedur  terkait dengan  aspek  HAM  yang  relevan dengan  kegiatan  organisasi  baru dilakukan perusahaan X sebesar 10%. Tidak terdapat kasus diskriminasi yang terjadi di perusahaan  X.  Aspek  kebebasan berserikat  dan  berunding  bersama berkumpul. Segala kegiatan berserikat dan  berkumpul  yang  diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan  serta  tindakan  yang  diambil untuk  mendukung  hak-hak  tersebut. Perusahaan  X  menggunakan  personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal  kebijakan  dan  prosedur  organisasi terkait  dengan  aspek  HAM  yang relevan  dengan  kegiatan  organisasi yang terlatih secara keseluruhan.
Indikator  berikutnya  adalah masyarakat  sosial.  Aspek  pertama adalah  aspek  komunitas  dimana perusahaan X telah mendokumentasikan sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program  dan  praktek  yang  dilakukan untuk  menilai  dan  mengelola  dampak operasi  terhadap  masyarakat,  baik pada  saat  memulai,  pada  saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri. Pegawai  yang  dilatih  dalam  kebijakan dan  prosedur  antikorupsi  baru  sekitar 10%.
Dalam  aspek  kebijakan  public, perusahaan  X  belum  ikut  dalam kebijakan publik dan partisipasi dalam
proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. Selain itu perusahaan juga belum berkontribusi finansial dan natura  kepada  partai  politik,  politisi, dan  institusi  terkait  berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
Indikator  terakhir  berkaitan dengan tanggung jawab produk. Aspek pertama  adalah  aspek  kesehatan  dan keamanan  pelanggan.  Tahapan  daur hidup  di  mana  dampak  produk  dan jasa  yang  menyangkut  kesehatan  dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan,  dan  persentase  dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut telah dilaksanakan perusahaan X. Belum ada pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai  dampak  kesehatan  dan keselamatan  suatu  produk  dan  jasa selama daur hidup, per produk. Secara umum aspek
pemasangan  label  bagi  produk  dan jasa  telah  dilaksanakan  perusahaan  X. Label tersebut member jenis informasi produk  dan  jasa  yang  dipersyaratkan oleh  prosedur  dan  persentase  produk dan  jasa  yang  signifikan  yang  terkait dengan  informasi  yang  dipersyaratkan tersebut.  Tidak  terdapat  pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk  dan  jasa  serta  pemberian label,  per  produk.  Perusahaan  X  juga telah melakukan praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk  hasil  survei  yang  mengukur kepuasaan pelanggan.
Dalam aspek komunikasi pemasaran,  maka  sudah  terdapat program-program untuk ketaatan pada  hukum,  standar  dan  voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan,
promosi,  dan  sponsorship.  Belum  ada pelanggaran  peraturan  dan  voluntary codes  sukarela  mengenai  komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi,  dan  sponsorship,  menurut produknya.

## SIMPULAN
Perusahaan  X  bergerak  pada  industry berat  berada  di  wilayah  Cilegon Propinsi  Banten.  Penelitian  dilakukan pada  perusahaan  X  untuk  melihat bagaimana penerapan Corporate
Social  Responsibility  di  perusahaan tersebut.  Penelitian  dilakukan  dengan wawancara  terstruktur  menggunakan indikator CSR yang dikembangkan oleh The Global Reporting Initiative (GRI).
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perusahaan X belum
sepenuhnya  melaksanakan  poin-poin penerapan  CSR  dari  GRI.  Pada indikator kinerja ekonomi, perusahaan X  telah  sepenuhnya  melaksanakan poin-poin  penerapan  dari  GRI.  Poin tersebut  terkait  kinerja  ekonomi, kehadiran pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung.
Pada indikator kinerja lingkungan  perusahaan  X  harus  lebih banyak mengeksplorasi pengembangan  perusahaan  untuk memahami dampak
lingkungan sekitar.  Baru  pada  beberapa  poin perusahaan X melaksanakan poin GRI,
sedang  yang  lain  belum  sepenuhnya diterapkan. Perusahaan X baru menerapkan pada poin aspek
material,  aspek  energy,  dan  aspek produk  dan  jasa.  Sedang  aspek  air, aspek  biodiversitas  (keanekaragaman hayati), dan  aspek  emisi,  efluen,  serta limbah  harus  memperoleh  perhatian lebih lanjut.
Penanganan  praktek  tenaga kerja  dan  pekerjaan  yang  layak, perusahaan  X  telah  sepenuhnya member perhatian terhadap karyawan di  lingkup  perusahaan.  Baik  terkait pekerjaan, serikat pekerja, keselamatan  dan  kesehatan  juga pentingnya pendidikan dan pelatihan.
Hubungannya dengan hak asasi
manusia, perusahaan X tidak
mengalami  kesulitan.  Aturan  kerja yang  jelas  dari  awal  rekruitmen mempermudah  penanganan  masalah karyawan.  Oleh  sebab  itu  tidak  ada permasalahan
nondiskriminasi, pekerja anak, juga kerja paksa. Aturan kerja  selain  jelas  dalam  aturan perusahaan, juga hubungan manajemen dan karyawan dijembatani oleh serikat pekerja.
Perusahaan  X  dalam  indikator masyarakat  social,  belum  terlibat banyak  dalam  penentuan  kebijakan publik.  Korupsi  belum  terdeteksi  atau belum  ada  suatu  rambu  jelas  apabila terjadi atau akan terjadi.
Terkait dengan tanggung jawab produk,  perusahaan  X  cukup  ketat. Seluruh  aspek  dalam  indicator  ini memang telah dijalankan oleh perusahaan  X,  baik  berupa  aspek kesehatan  dan  keamanan  pelanggan, aspek  pemasangan  label  bagi  produk dan
jasa, aspek komunikasi
pemasaran,  dan  aspek  keleluasaan pribadi pelanggan.
Secara  umum  untuk  indicator intern  perusahaan  misal  karyawan, produk  yang  dihasilkan  perusahaan  X sudah menjalankan dengan baik. Yang perlu  ditingkatkan  oleh  perusahaan  X adalah  terkait  tata  kelola  dan manajemen pemakaian energy terutama  energy  alternative  serta perhatian  terhadap  hayati  lingkungan sekitar perusahaan.
Penelitian  ini  lebih  menitik beratkan pada kondisi intern perusahaan  terlebih  dahulu.  Untuk penelitian  berikutnya,  ada  baiknya umpan balik dari masyarakat, pemerintah, juga stakeholder
perusahaan  X  dilakukan.  Fungsinya untuk  mencari  gap  atas  pelaksanaan CSR di perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyudin, 2007, Republika: CSR, Strategy  Membangun  Budaya Humanis Basamalah,  Anies  S.,  and  Johnny Jermias  (2005),  “Sosial  and Environmental  Reporting  and Auditing in Indonesia: Maintaining Organizational Legitimacy?”, Gadjah Mada International Journal of Business ,  January-April  2005, Vol. 7, No. 1, pp. 109 – 127. Campbell, J.P. In P.S. Goodman & J.M. Pennings  (Eds.),  1977,  On  The Nature of Organizational Effectiveness, New Perspectives  on  Organizational Effectiveness: 13-55. San Fransisco: Jossey-Bass Freeman, 1984, Strategic Management, : Boston, USA. Haniffa,  R.M.,  dan  T.E.  Cooke  (2005), “The  Impact  of  Culture  and Governance on Corporate
Sosial  Reporting”, Journal  of Accounting  and  Public  Policy 24, pp. 391-430.
Hannan,  M.T.  &  Freeman,  J.,    In  P.S.
Goodman  &  J.M.  Pennings (Eds.),  1977,  Obstacles  to Comparative Studies, New Perspectives  on  Organizational Effectiveness: 106-131
Hendriksen  Eldon,  1994,  Accounting Theory,  Third  Edition,  Mc.  Hill, USA. Quinn,  R.E.  &  Cameron,  K.  1983,
Organizational  life  Cycles  and Shifting Criteria of Effectiveness : Some Preiminary Evidence, Management  Science,  29:  33- 51 Roberts,  R.W.  (1992),  “Determinants of Corporate social responsibility  Disclosures:  An Application of Stakeholder Theory”, Accounting, Organization  and  Society ,  Vol. 17, No. 6: 595-612. Sita  Supomo,  2004,  Forum  for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), www.fcgi.co.id  .  ,  Corporate social responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG. Steers,  R.M.,  1975,  Problems  In  The Measurement Of Organizational Effectiveness Administrative Science Quarterly, 20: 546-558 Yuchtman,  E.  &  Seashore,  S,  1967,  A System  Resource  Approach  to Organizational
Effectiveness.
American  Sociological  Review, 32: 891-903
Zammuto, R.F. 1984, A Comparison of
Multiple  Constituency  Models of  Organizational  Effectiveness Academy of Management Review, 9:606-616

## LAMPIRAN
Lampiran 1
INDIKATOR GLOBAL REPORTING
INITIATIVE (GRI)

## INDIKATOR KINERJA EKONOMI
Aspek: Kinerja Ekonomi EC1 Perolehan dan distribusi
nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi. EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. Aspek: Kehadiran Pasar EC5
Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan. EC6
Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan. EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada
lokasi operasi yang
signifikan. Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura,
atau pro bono.
EC9 Pemahaman dan
penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN Aspek: Material EN1
Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang Aspek: Energi EN3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui,
serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
EN7 Inisiatif untuk mengurangi
konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai Aspek: Air EN8 Total pengambilan air per sumber EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang Aspek Biodiversitas
(Keanekaragaman Hayati)
EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah- daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki
keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi) EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List
Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah
EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung
dirinci berdasarkan berat
EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya EN19 Emisi bahan kimia yang
merusak lapisan ozon
(ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
Aspek: Produk dan Jasa EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana
dampak pengurangan tersebut. EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori. Aspek: Kepatuhan EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi
nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
Aspek: Pengangkutan/Transportasi EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
Aspek: Menyeluruh
EN30 Jumlah pengeluaran untuk
proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.
PRAKTEK TENAGA KERJA DAN
PEKERJAAN YANG LAYAK Aspek: Pekerjaan
LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
Aspek: Tenaga kerja / Hubungan

## Manajemen
LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar- menawar kolektif tersebut. LA5 Masa pemberitahuan
minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan
LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan
dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
LA7
Tingkat kecelakaan fisik,
penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
LA9 Masalah kesehatan dan
keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap
tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok
karyawan. LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur
akhir karier. LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.
Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara
LA13 Komposisi badan
pengelola/penguasa dan perincian karya¬wan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelom- pok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori
karyawan.
HAK ASASI MANUSIA Aspek : Praktek Investasi dan
Pengadaan HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi
signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal
mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
Aspek: Nondiskriminasi HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan. Aspek: Kebebasan Berserikat dan
Berunding Bersama Berkumpul
HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Aspek: Pekerja Anak
HR6 Kegiatan yang identifikasi
mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat
menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan
HR8
Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih
dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
Aspek: Hak Penduduk Asli
HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah- langkah yang diambil.
MASYARAKAT/ SOSIAL Aspek: Komunitas
S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
Aspek: Korupsi S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi. S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. Aspek: Kebijakan Publik S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan,
anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
Aspek: Kepatuhan S08
Nilai uang dari denda
signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
TANGGUNG JAWAB PRODUK Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan
PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk
penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti
prosedur tersebut PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu
produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
Aspek: Pemasangan Label bagi
Produk dan Jasa PR3 Jenis informasi produk
dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan
tersebut. PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.
PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasaan pelanggan.
Aspek: Komunikasi Pemasaran PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang
terkait dengan
komunikasi pemasaran, termasuk periklanan,
promosi, dan sponsorship. PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan
PR8
Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan Aspek: Kepatuhan
PR9
Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa