## INTRODUCTION
Usaha  mikro  dan  kecil  memiliki  peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebab usaha
mikro  dan  kecil  merupakan  salah  satu  penggerak pertumbuhan  ekonomi  dan  mampu  menyerap  banyak tenaga kerja walaupun dengan ketersedian modal yang

## COMMUNICATION ASPECTS OF MICRO AND SMALL BUSINESS PERMIT POLICY IN PAHANDUT SUB-DISTRICT OF PALANGKA RAYA

## Aspek Komunikasi Dalam Kebijakan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan
Pahandut Kota Palangka Raya
M.Riban Satia * Risma Wati Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: dr.ribansatia@gmail.com

## Abstract
Implementation of micro and Small Business license (IUMK) in Pahandut Sub-district of Palangka Raya has been running since the year 2015. To facilitate the community to obtain this micro and Small business license, the government made a policy that the community can take care of in the district office where the business is located. And also to facilitate the licensing process, by means of management free micro and Small business license. This micro and Small business license policy aim to facilitate the public in obtaining their business legality and easy access to capital. Therefore, the purpose of this research is to know how its implementation is the communication aspects in the policy of micro and small business licenses in the district Pahandut.
For the theory of communication, the theory is derived from the opinions of some experts, among them the theory of Kathleen K. Reardon. While the indicator used to determine the success of the policy using the approach expressed by George C. Edward III, among others is the aspect of communication. The research method used is qualitative descriptive. While the data collection methods use observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using models submitted by Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display (data presentation), and conclusion drawing/verification (withdrawal of conclusions/verifications).
The results revealed that the implementation process of micro and small business permit policy in the district Pahandut Palangka Raya city goes well but less maximum. This is because there are micro and small businesses who do not have the license and insufficient resources and some actors who still do not understand the flow of micro and small business licenses. Keywords : Communication Policy Permission Micro and small Enterprises

## Kata Kunci:
Komunikasi
Kebijakan
Izin
Usaha Mikro dan Kecil
Accepted
June 2018

## Published
October 2018

## Abstrak
Implementasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya telah berjalan sejak Tahun 2015. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu masyarakat bisa mengurus di  kantor  kecamatan  tempat  usaha  nya  berada.  Dan  juga  untuk  mempermudah  proses perizinan, dengan cara pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang gratis. Kebijakan Izin Usaha  Mikro  dan  Kecil  ini  memiliki  tujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam mendapatkan  legalitas  usahanya  dan  akses  modal  yang  mudah.  Oleh  karena  itu,  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  terkait  implementasinya  yaitu  aspek komunikasi dalam kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut.
Untuk  Teori  Komunikasi,  teori  yang  digunakan  berasal  dari  pendapat  beberapa  ahli,  di antaranya  adalah  teori  milik  Kathleen  K.  Reardon.  Sedangkan  indikator  yang  digunakan untuk  menentukan  keberhasilan  kebijakan  yakni  menggunakan  pendekatan  yang dikemukakan  oleh  George  C.  Edward  III,  antara  lain  yaitu  aspek  komunikasi.  Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sementara metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman,  yang  terdiri  dari  data  reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi).
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berjalan dengan baik namun kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin  dan  sumber  daya  yang  kurang  memadai  serta  beberapa  pelaku  yang  masih  belum memahami alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil.
Satia MR, Risma W. 2019. Communication Aspects Of Micro And Small Business Permit Policy In Pahandut Sub-District Of Palangka Raya
minim.  Pelaku  usaha  mampu  menjadikan  usahanya berkembang hingga menjadi tulang punggung penyediaan tenaga  kerja  atau  lapangan  pekerjaan  bagi  orang  lain. Sehingga  mengurangi  jumlah  pengangguran  dan  juga angka kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan di suatu negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) pemerintah melakukan pemberdayaan dengan memberikan  perizinan  bagi  pelaku  usaha  agar memudahkan  pelaku  usahanya  untuk  lebih  maju  dan berkembang.  Adanya  perizinan  ini  diharapkan  pelaku usaha mampu memanfaatkan peluang lebih besar untuk mengakses  modal.  Izin  merupakan  salah  satu  hal  yang penting  sebagai  payung  hukum  sehingga  harus  ditaati oleh pelaku usaha dan juga bagi pemerintah izin adalah sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negaranya. Selain itu pemberdayaan pada pelaku usaha mikro  dan  kecil  mempunyai  kedudukan,  peran,  dan potensi  strategis  untuk  mewujudkan  struktur perekonomian  nasional  yang  makin  seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
Menurut Ahmad Sobana (Akhmaddhian, 2012: 469)  mekanisme  perizinan  dan  izin  yang  ditertibkan untuk  pengendalian  dan  pengawasan  administratif  bisa digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan  perkembangan  yang  ingin  dicapai,  disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan,  potensi  serta  kendala  yang  disentuh  untuk berubah.  Dalam  hal  ini,  diperlukan  aspek  komunikasi untuk  kebijakan  perijinan,  Adapun  menurut  George Charles  Edward  III  (Anggara,  2014).  Komunikasi memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan  kebijakan  publik  dalam  implementasinya. Salah  satu  kelemahan  dalam  proses  kebijakan  publik, khususnya  yang  terjadi  di  Indonesia,  adalah  masalah implementasinya.  Salah  satu  faktornya  adalah komunikasi  yang  lemah.  Kelemahan  komunikasi  ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat
implementasinya,  tetapi  juga  pada  saat  formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang.
Namun kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku  usaha  yang  belum  memiliki  izin  dalam menjalankan usahanya. Bahkan di kota-kota besar masih banyak  terdapat  pelaku  usaha  yang  tidak  memiliki  izin sehingga banyak terjadi penertiban dan pembongkaran. Seperti  halnya  yang  terjadi  di  kota  palangkaraya beberapa pelaku usaha yang tinggal di tempat tersebut banyak  memiliki  usaha  mikro  dan  kecil  dan  sebagian pelaku  usaha  belum  memiliki  surat  perizinan  usaha mikro  dan  kecil.  Adapun  faktor-faktor  yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk  mengurus  izin  usaha  karena  proses  pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi dan beberapa pelaku usaha yang  masih  belum  mengerti  pentingnya  memiliki  izin usaha serta kurang memahami bagaimana prosedur atau alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil.
Oleh  sebab  itu  maka  pemerintah  membuat kebijakan  untuk  memberikan  izin  kepada  para  pelaku usaha  mikro  dan  kecil  yaitu  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2014  Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman  Pemberian  Izin  Usaha  Mikro  Dan  Kecil. Dimana  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun 2014 pasal 2 di jelaskan bahwa : “Izin Usaha Mikro dan Kecil  dimaksud  untuk  memberikan  kepastian  hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.” Dengan adanya kebijakan  tersebut  para  pelaku  usaha  dapat  dengan mudah  mengurus  proses  pembuatan  izin  usaha  mikro dan kecil tanpa dikenakan biaya dan bisa didapatkan di kecamatan/kelurahan.  Kebijakan  izin  usaha  mikro  dan kecil  ini  dilaksanakan  secara  nasional  di  setiap  kantor
Kecamatan. Kecamatan Pahandut merupakan salah satu instansi  yang  menjadi  pelaksana  tugas  untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang  ada  di  wilayah  kecamatan  pahandut.  Untuk mnegetahui  permsalahan  terserbut  secara  lebih mendalam  maka  peneliti  tertarik  untuk  mendapatkan melakukan penelitian ini.

## RESEARCH METHOD
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian  yang  didasarkan  pada  data  deskriptif  dari status, keadaan, sikap, hubungan, atau sistem pemikiran suatu  masalah  yang  menjadi  objek  penelitian.  Alasan penulis  menggunakan  metode  ini  karena  metode  ini dianggap bisa menggambarkan  dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai berbagai realita atau keadaan yang sebenarnya  dapat  ditemukan  pada  saat  peneliti melakukan penelitian tentang implementasi kebijakannya yang mana penulis berfokus pada indikator aspek komunikasi yaitu dalam kebijakan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
Adapun  sumber  data  primer  atau  sumber utamanya  terdiri  dari  para  informan  yang  memiliki pengetahuan dan informasi terkait dengan pemasalahan yang  diteliti,  yaitu  pihak  Kecamatan  Pahandut,  Pihak Kelurahan Pahandut Seberang dan Pelaku Usaha Mikro dan kecil di Kelurahan Pahandut Seberang.

## RESULT AND DISCUSSION
Di Kota Palangka Raya Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil sudah berjalan sejak tahun 2015.  Program  ini  merupakan  Program  Nasional  dan dalam  pendelegasiannya  diserahkan  kepada  daerah masingmasing. Adapun Program ini diserahkan langsung kepada  Kecamatan  masing-masing  dan  Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari Perangkat Daerah yang  diberikan  pendelegasian  dalam  melaksanakan  Izin Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Presiden  Nomor  98  Tahun  2014,  Tentang  Perizinan Usaha  Mikro  dan  Kecil,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  83  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota  Palangka  Raya  Nomor  15  Tahun  2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya.
Kebijakan  izin  usaha  mikro  dan  kecil  ini merupakan pengganti SIUP bagi pelaku usaha mikro dan kecil.  Dengan  adanya  kebijakan  ini  memudahkan  para pelaku  usaha  untuk  mengurus  perizinan  dan  tidak melalui  proses  yang  panjang  dan  rumit.  Pelaku  usaha mikro  dan  kecil  mengajukan  permohonan  kepada kelurahan dan di teruskan ke kecamatan karena pihak kelurahan mendata para pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin mengurus perizinan usaha. Berdasarkan data yang di peroleh penulis mengenai jumlah pelaku usaha mikro  dan  kecil  yang  mengajukan  permohonan  izin usaha mikro dan kecil di Kelurahan Pahandut Seberang pada  2018  yaitu  berjumlah  205.  Adapun  data  pelaku usaha  mikro  dan  kecil  yang  telah  mengurus  surat  izin usaha mikro dan kecil berdomisili di kawasan Pahandut Seberang  yang  tercatat  dan  sudah  memiliki  izin  usaha mikro dan kecil telah di arsipkan oleh pihak Kecamatan Pahandut dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu :
Tabel.1
Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil IUMK Di Pahandut
Seberang Tahun Jumlah 2015 151 2016 16 2017 10 2018 25 Total 202
Sumber: Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, 2018.
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  jumlah  pelaku usaha  mikro  dan  kecil  yang  sudah  memiliki  izin  usaha mikro dan kecil yang mana data pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki izin usaha mikro dan kecil tersebut sudah  di  arsipkan  dan  juga  di  simpan  secara  online dengan  aplikasi yang ada  di  Kecamatan  Pahandut.  Ada 202 jumlah pelaku yang telah memiliki surat izin usaha mikro  dan  kecil  di  kelurahan  pahandut  seberang
Satia MR, Risma W. 2019. Communication Aspects Of Micro And Small Business Permit Policy In Pahandut Sub-District Of Palangka Raya
terhitung  sejak  tahun  2015  sampai  2018  yang  telah dikeluarkan oleh pihak kecamatan pahandut sedangkan untuk  jumlah  pelaku  yang  mengajukan  permohonan surat  izin  usaha  mikro  dan  kecil  di  kantor  kelurahan pahandut seberang terdapat 205 pada tahun 2018 dan untuk  tahun  sebelumnya  pihak  kelurahan  tidak menemukan arsip yang lama hal ini dikarenakan adanya perpindahan lokasi kantor kelurahan pahandut seberang yang menyebabkan arsip-arsip yang ada sulit ditemukan.
Sehingga,  Implementasi  kebijakan  yang dilakukan  di  Kecamatan  Pahandut  berdasarkan  hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi Kebijakan  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kecamatan Pahandut  Kota  Palangka  Raya  berjalan  dengan  baik namun  kurang  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  adanya pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin dan sumber daya yang kurang memadai serta beberapa pelaku  yang  masih  belum  memahami  alur  pembuatan surat  izin  usaha  mikro  dan  kecil.  Dalam  penelitian  ini hasil kebijakan dilihat dari indikator aspek komunikasi, sesuai  dengan  Teori  Implementasi  Kebijakan  dari George  C.  Edward  III.  Berikut  adalah  penjabarannya  : Program  Kebijakan  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  telah dilaksanakan secara nasional disetiap kantor Kecamatan. Kecamatan Pahandut merupakan salah satu instansi yang menjadi  pelaksana  tugas  untuk  memberikan  surat  izin usaha  kepada  para  pelaku  usaha  yang  ada  di  Kota Palangka Raya. Kecamatan Pahandut yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota sesuai dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2014 tentang  Perizinan  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  15  Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya.
Dalam penyaluran informasi tentang izin usaha mikro  dan  kecil  sudah  disampaikan  langsung  kepada masyarakat.  Pemerintah  melakukan  sosialisasi  kepada
masyarakat  dengan  mengenalkan  kebijakan  agar masyarakat mengetahui bahwa dalam mendirikan usaha ada izin nya dan memiliki izin ini penting sebagai bukti legalnya usaha dan juga memudahkan masyarakat dalam mengembangkan  usahanya.  Adapun  Kecamatan Pahandut  yang  melakukan  sosialisasi  bekerjasama dengan  Dinas  Perdagangan.  Mereka  memberikan informasi  kepada  masyarakat  pentingnya  memiliki  izin bagi  pelaku  usaha.  Kelurahan  Pahandut  Seberang  juga kerap melakukan sosialisasi yang dilakukan 3 bulan sekali secara rutin hal ini tidak hanya terkait permasalahan izin yang di sosialisasikan tapi permasalahan yang terjadi di Kelurahan  Pahandut  Seberang.  Dengan  adanya komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah  kepada masyarakat  maka  masyarakat  akan  mengetahui bagaimana alur pembuatan surat izin usaha  mikro  dan kecil serta persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya.
Namun  ternyata  masih  ada  masyarakat  yang mendengar  informasi  secara  tidak  langsung  dari pemerintah/pelaksana kebijakan, dan bahkan ada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengetahui informasi tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini. Sehingga mereka  masih  belum  memiliki  izin  usaha  mikro  dan kecil.  Masyarakat  masih  tidak  mengetahui  bagaimana alur dalam pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil dan  apa  persyaratannya,  ada  terjadi  kesalahpahaman masyarakat  saat  membuat  surat  izin  usaha  mikro  dan kecil. Dalam hasil penelitian tersebut terdapat kendala pada  komunikasinya  hal  tersebut  menjelaskan  bahwa komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah  kepada masyarakat  masih  sangat  kurang  dan  perlu  untuk ditingkatkan lagi. Kecamatan perlu melakukan sosialisasi rutin terkait masalah Izin Usaha Mikro dan Kecil karena luasnya  wilayah  yang  ada  di  Kecamatan  Pahandut  bisa menjadi  kendala  informasi  yang  ada  masih  belum tersampaikan kepada masyarakat.

## CONCLUSIONS
Berdasarkan
hasil penelitian secara
keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan  Pahandut  Kota  Palangka  Raya  berjalan dengan baik akan tetapi masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki surat izin dan juga beberapa pelaku yang belum mengetahui pentingnya izin usaha mikro dan kecil.  Pada  aspek  komunikasi  ini  antara  pelaksana kebijakan  dan  masyarakat  masih  kurang  maksimal, dimana  sebagian  masyarakat  atau  pelaku  usaha  mikro dan  kecil  masih  belum  menerima  informasi  secara langsung  dari  pelaksana  kebijakan  dan  masyarakat  ada yang belum mengetahui bagaimana alur pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil.
Seharusnya, Pihak Kecamatan Pahandut perlu meningkatkan  lagi  sosialisasi  tentang  Izin  Usaha  Mikro dan  Kecil.  Agar  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  bisa mengetahui  tentang  pembuatan  izin  usaha  mikro  dan kecil  dan  juga  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  yang baru saja memulai usaha dapat memperoleh informasi untuk segera membuat surat izin usaha mikro dan kecil. Kecamatan  pahandut  juga  harusnya  melakukan  survei kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar bisa mendata jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin.  Kemudian,  Untuk  sumber  daya  manusia  di Kecamatan  Pahandut  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat harus ditambah jumlahnya sehingga beban  kerja  sesuai  dengan  jumlah  staf  pelaksana kebijakan.

## REFERENCES
Abdullah  dan  Daryanto.  2013. Pengantar  Ilmu Manajemen dan Komunikasi. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya Anggaa,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik .  Bandung:  CV Pustaka Setia.
Bungin, M Burhan. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  dan  Kebijakan  Publik  serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Ed. 1. Cet. 2.
Bungin,  M  Burhan.  2006. Sosiologi  Komunikasi:  Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana. Ed. 1. Cet. 1. Moleong,  Lexy  J.  2006. Metode  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nadela, Ayu Lestari. 2017. Penerapan Izin Usaha Mikro dan  Kecil  di  Kecamatan  Tampan  Kota Pekanbaru. Jom FISIP, Vol. 4 No.2 Hlm. 1-15 Sudarto.  2002. Metode  Penelitian  Filsafat. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Susanto,  Gatut,  M.  Azirin  Syamsuddin.  2009. Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Tampan,  Abner  et  al.  2016. Implementasi  Kebijakan Pemberian  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kantor Kecamatan  Malalayang  Kota  Manado. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No.37

## Perundang-Undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  83  Tahun  2014  tentang  pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Presiden  Nomor  98  Tahun  2014  tentang  perizinan
Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  15  Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)