## Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi

## (The Discontinuing Legal Process on Decriminalization Case)

## ALFONS ZAKARIA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono Nomor 169 Malang 65145 e-mail: alfons@brawijaya.ac.id

## ABSTRACT
The  implementation  of  law  in  society  need  values  which  always  be  obeyed,  such  as  rule  of  law and justice. However, sometime they cannot be applied simultaneously. The rule of law can be ignored in order to achieve the justice. It can be seen on article 1 verse 2 of Indonesia Criminal Code which disregard principle of legality to give the justice for the offender. In practice, the example case is decriminalization. If an  unlawful  act  is  classified  as  decriminalization,  as  result  all  the  current  cases  must  be  terminated.  This article  will  explain  about  discontinuing  the  decriminalization  case  and  the  law  on  each  phase  of  legal process are taken.
Key words : dekriminalisasi ( decriminalization), keadilan ( justice), proses hukum (legal process).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  Satu  asas  dasar  dalam  Hukum  Pidana  adalah  asas  legalitas,  yang  mengandung  pengertian bahwa hukum harus tertulis ( lex scripta ), perumusan tindak pidana harus secara jelas dan rinci ( lex certa ), larangan  berlaku  surut  ( non  retroactif )  dan  larangan  adanya  penafsiran  analogi  ( non analogical interpretation) . Di Indonesia asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
Salah satu tujuan berlakunya  hukum adalah kepastian  hukum  yang diciptakan  melalui penerapan asas  legalitas,  namun  tujuan  berlakunya  hukum  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  keadilan.  Untuk mencapai  suatu  keadilan  ini,  kepastian  hukum  kadang  perlu  dikecualikan,  dan  hal  ini  pulahlah  yang menjadi  dasar  pertimbangan  dengan  dirumuskannya  ketentuan  ayat  (2)  dari  pasal  1  KUHP.  (Adami Chazawi, 2005:181)
Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah  perbuatan  dilakukan,  maka  terhadap  terdakwa  diterapkan  ketentuan  yang  menguntungkan” . Ketentuan ayat (2) ini merupakan perkecualian terhadap prinsip larangan berlaku surut atau non retroaktif. Ketika terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai suatu ketentuan hukum pidana setelah  perbuatan  dilakukan,  maka  terhadap  perbuatan  yang  telah  dilakukan  itu  diberlakukan  ketentuan yang  paling  menguntungkan  bagi  pelaku  perbuatan  itu.  Sehingga  dalam  hal  ini  ketentuan  hukum  pidana diberlakukan retroaktif atau berlaku surut terhadap perbuatan tersebut.
Mengenai  ketentuan  yang  menyebutkan  lebih  meringankan  terdakwa,  ada  beberapa  hal  yang kemungkinan  terjadi  sebagai  perubahan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan,  antara  lain  (Adami Chazawi, 2005:190):
1) lebih ringan dalam hal ancaman pidananya;
2) lebih ringan dalam hal jenis pidananya;
3) lebih ringan dalam hal tenggang daluwarsanya;
4) lebih ringan dalam hal pengaduan untuk penuntutan pidananya;
5) lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya ( strafbaarheid ) perbuatan;
6) lebih ringan dalam arti pertanggung jwaban pidananya;
7) lebih ringan dalam hal tidak dapat dituntut pidana ( vervolgbaarheid ) perbuatan;
8) lebih ringan dalam arti sistem penjatuhan pidananya menjadi pidana dengan bersyarat.
Perubahan lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya  ( strafbaarheid ) perbuatan inilah  yang dimaksud  dengan  dekriminalisasi,  yang  merupakan  kajian  utama  penulis.  Konsekuensi  dekriminalisasi dalam suatu tindak pidana, yang semula dianggap sebagai tindak pidana kemudian muncul ketentuan yang
menyatakan  perbuatan  tersebut  bukan  tindak  pidana,  adalah  aparat  penegak  hukum  harus  menerapkan ketentuan yang lebih meringankan terdakwa, yaitu menghentikan penanganan perkara tersebut.
Pengertaian dekriminalisasi menurut wikipedia.org adalah “ Decriminalization is the reduction or abolition of criminal penalties in relation to certain acts ”. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 tertanggal 4 Desember 2006 adalah contoh perkara dekriminalisasi. Keputusan tersebut menyatakan  bahwa  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## B. Perumusan Masalah
Suatu  tindak  pidana  yang  telah  terjadi  sudah  seharusnya  dilakukan  penanganan  oleh  aparat penegak  hukum  sesuai  dengan  proses  hukum  yang  ada.  Proses  hukum  tersebut  meliputi  beberapa  tahap, yaitu  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  persidangan  dan  upaya  hukum.  Kaitanya  dengan dekriminalisasi  muncul  suatu  pertanyaan,  bagaimanakah  penerapan  pasal  1  ayat  (2)  KUHP  dalam penanganan suatu perkara dekriminalisasi di dalam tahap-tahap proses hukum yang sedang berlangsung?

## PEMBAHASAN
Proses hukum  yang  meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum  telah  diatur  secara  rinci  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  atau  yang  lebih  dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam perkara  dekriminalisasi  mengandung  konsekuensi  harus  dihentikannya  proses  hukum  dalam  penanganan perkara tersebut. Berikut ini akan dibahas tentang penghentian penanganan perkara dekriminalisasi, ketika keputusan tentang penentuan suatu perkara dekriminalisasi terjadi di dalam tahap-tahap proses hukum yang sedang berlangsung.
1. Penyelidikan
Pengertian  penyelidikan  tercantum  dalam  Pasal  1  butir  5  KUHAP:  penyelidikan  adalah  serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Dengan kata lain, bahwa penyidikan adalah sebagai proses filter untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
Tahap penyelidikan ini penting untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana sehingga  diperlukan  tahap  selanjutnya,  yaitu  penyidikan,  ataukah  dihentikan  karena  bukan  tindak pidana.
Jika  ketika  dalam  tahap  penyelidikan  peristiwa  tersebut  muncul  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa peristiwa  yang  terjadi  tidak  lagi  suatu  tindak  pidana  atau  dekriminalisasi,  maka  jelaslah  penyelidik akan menghentikan atau tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
2. Penyidikan
Merujuk  pada  bunyi  Pasal  1  butir  2  KUHAP,  pengertian  penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penanganan suatu perkara pidana, dengan tujuan utama adalah untuk menemukan tersangka melalui bukti-bukti yang ada. Jika ketika dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana ternyata muncul ketentuan yang menyatakan bahwa  perkara  tersebut  tidak  lagi  suatu  tindak  pidana,  maka  penyidik  wajib  menghentikan  proses penyidikan  karena  perkara  tersebut  bukan  perkara  pidana.  Mengenai  alasan  penghentian  tersebut, KUHAP telah menyebutkan secara limitatif dalam pasal 109 ayat (2) yang berbunyi:
Dalam  hal  penyidik  menghentikan  penyidikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau peristiwa tersebut  ternyata bukan  merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum,  maka  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum,  tersangka  atau keluarganya . Penghentian penyidikan hanya boleh didasari atas tiga alasan, yaitu (M. Yahya Harahap, 2006:151):
a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
c. penghentian penyidikan demi hukum.
Mengenai alasan yang kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sebab yang sering melatarbelakanginya adalah berdasarkan bukti-bukti yang ada disimpulkan perkara yang sedang disidik  bukan  tindak  pidana.  Contoh,  awalnya  perkara  yang  dalam  tahap  penyidikan  dilaporkan  atas tuduhan  penipuan,  namun  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  ternyata wanprestasi (perkara  utang piutang). Namun tidak tertutup hanya berdasarkan bukti-bukti yang diketemukan, dekriminalisasi juga bisa menjadi alasan untuk menyatakan bahwa peristiwa yang ada bukan merupakan tindak pidana. Hal ini karena baik berdasarkan bukti yang diketemukan maupun dekriminalisasi, keduanya bermuara pada kesimpulan peristiwa tersebut bukan tindak pidana (lagi).
3. Penuntutan
Tahap  selanjutnya  setelah  penyidikan  adalah  penututan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa.  Kegiatan  yang utama  dalam  tahap  penututan  adalah  pembuatan  Surat  Dakwaan.  Penyusunan  Surat  Dakwaan  harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu:
“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a. nama  Iengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  kebangsaan,  tempat  tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b. uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak pidana itu dilakukan.”
Menurut Andi Hamzah syarat yang mutlak harus dicantumkan dalam Surat Dakwaan adalah waktu dan tempat  terjadinya  delik  serta  delik  yang  didakwakan  (Andi  Hamzah,  2001:164).  Konsekuensi  yang akan  terjadi  jika  tidak  dicantumkannya  syarat  dalam  ayat  (2)  butir  a  adalah  Surat  Dakwaan  dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak dicantumkannya syarat dalam ayat (2) butir b adalah Surat Dakwaan batal demi hukum.
Seperti  halnya  penyidikan,  dalam  tahap  penuntutan  dimungkinkan  untuk  dilakukan  penghentian. Alasan penghentian diatur secara limitatif dalam pasal 140 ayat (2) butir a yang berbunyi: “Dalam hal penuntut  umum  memutuskan  untuk  menghentikan  penuntutan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”
Dalam  penanganan  perkara  dekriminalisasi  yang  ketentutannya  muncul  ketika  tahap  penuntutan, alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghentian penuntutan adalah yang kedua, yaitu peristiwa yang didakwakan ternyata bukan merupakan tindak pidana.
Sesuai  Pasal  144  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP,  penghentian  yang  dilakukan  diatas  hanya  bisa  dilakukan sebelum  pengadilan  menetapkan  hari  sidang  atau  selambat-lambatnya  7  hari  sebelum  hari  sidang. Namun  bagaimanakah  ketika  ketentutan  dekriminalisasi  muncul  setelah  kurang  dari  7  hari  sebelum hari  sidang?  Menurut  penulis  Penuntut  Umum  tidak  dapat  melakukan  perubahan  Surat  Dakwan  baik tujuannya  untuk  menyempurnakan  ataupun  menghentikan  penuntutan,  karena  KUHAP  tidak membenarkan  atas  hal  itu.  Persidangan  atas  perkara  tersebut  harus  tetap  digelar.  Upaya  yang  dapat dilakukan  adalah  hanya  oleh  pihak  terdakwa,  yaitu  dengan  mengajukan  eksepsi  pada  hari  pertama sidang.
4. Persidangan
Persidangan suatu perkara pidana dibagi menjadi beberapa tahap yang berurutan, yaitu:
1) Pembacaan Surat Dakwaan
2) Pembacaan Keberatan/Eksepsi
3) Putusan Sela
4) Pemeriksaan
5) Pembacaan Tuntutan
6) Pembacaan Pembelaan
7) Putusan
Dalam  tahap  persidangan  ini,  penulis  membagi  dalam  dua  bagian,  yaitu  ketentuan  dekriminalisasi muncul sebelum adanya putusan sela dan ketentuan dekriminalisasi muncul setelah putusan sela.
a. sebelum putusan sela
Upaya  yang  dapat  dilakukan  ketika  ketentuan  dekriminalisasi  muncul  sebelum  adanya  putusan sela  yaitu  pihak  terdakwa  mengajukan  keberatan/eksepsi  yang  berisikan  bahwa  terdakwa  harus lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  atau onslag  van  rechtsvervolging atau  berisikan  bahwa kewenangan menuntut gugur. Maka dalam putusan sela yang bersifat final, sesuai pasal 156 ayat
(2),  majelis  hakim  harus  memutus  bahwa  keberatan  terdakwa  diterima  dan  dakwaan  batal  demi hukum sehingga perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Pasal 156 ayat (1) dan (2) berbunyi:
a. Dalam  hal terdakwa atau penasihat  hukum  mengajukan  keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang  mengadili  perkaranya  atau  dakwaan  tidak  dapat  diterima  atau  surat  dakwaan harus  dibatalkan,  maka  setelah  diberi  kesempatan  kepada  penuntut  umum  untuk menyatakan pendapatnya,  hakim  mempertimbangkan  keberatan tersebut  untuk selanjutnya mengambil keputusan.
b. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih .lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
b. sesudah putusan sela
Ketentuan  dekriminalisasi  muncul  setelah  adanya  putusan  sela,  terdapat  dua  upaya  yang  dapat dilakukan  yaitu  pertama  Penuntut  Umum  mengajukan  Tuntutan  yang  berisikan  permintaan  agar majelis hakim memutus bahwa terdakwa harus dituntut lepas dari tuntutan hukum atau onslag van rechtsvervolging .  Kedua  pihak  terdakwa  harus  mengajukan  pembelaan  yang  berisikan  bahwa perbuatan  yang  didakwakan  bukan  merupakan  tindak  pidana,  sehingga  majelis  hakim  harus memutus  bahwa  terdakwa  harus  dituntut  lepas  dari  tuntutan  hukum  atau onslag  van rechtsvervolging .  Sehingga  dalam  putusannya  Hakim  memutus  bahwa  terdakwa  lepas  dari tuntutan  hukum,  hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  pasal  191  ayat  (2)  KUHAP:  Jika  pengadilan berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  képada  terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
Putusan  lepas  dari  tuntutan  hukum  akan  dijatuhkan  oleh  hakim  bilamana  hakim  berpendapat bahwa  dari  hasil  pemeriksaan,  perbuatan  terdakwa  terbukti  akan  tetapi  bukan  merupakan  tindak pidana (Waluyadi, 199:110).
Putusan Pengadilan Sesuai uraian di atas, dalam penyelesaian kasus dekriminalisasi ini, kemungkinan putusan yang terjadi dalam persidangan adalah:
a. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
5. Upaya Hukum Biasa
Dalam  tahap  upaya  hukum  ini,  penulis  hanya  akan  membahas  tentang  upaya  hukum  biasa,  yaitu Banding dan Kasasi.
a. Banding
Tujuan dari periksaan di tingkat banding adalah (M. Yahya Harahap, 2006:451):
1). Memperbaiki kekeliruan putusan di tingkat pertama;
2). Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan;
3). Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.
Penghentian  proses  hukum  kasus  dekriminalisasi  di  tingkat  banding  ini  hanya  difokuskan  dalam hal  ketika  ketentuan  dekriminalisasi  muncul  setelah  putusan  pengadilan  di  tingkat  pertama (Pengadilan  Negeri)  menyatakan  bahwa  terdakwa  bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan dan masih dalam waktu tujuh hari sebelum hak untuk mengajukan banding berakhir.
Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah pengajuan permohonan banding oleh terdakwa. Permohonan  banding  yang  juga  disertai  memori  banding  tersebut  berisikan  tentang  permohonan agar diadakan pemeriksaan tambahan karena adanya ”hal baru” atau ”fakta baru” yang tidak lain adalah  ketentuan  dekriminalisasi  kasus  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  240  KUHAP  yang berbunyi:
a. Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian  dalam  pénerapan  hukum  acara  atau  kekeliruan  atau  ada  yang  kurang  lengkap, maka  pengadilan  tinggi  dengan  suatu  keputusan  dapat  memerintahkan  pengadilan  negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
b. Jika  perlu  pengadilan  tinggi  dengan  keputusan  dapat  membatalkan  penetapan  dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.
Sehingga  di  tingkat  banding  ini  Pengadilan  Tinggi  dalam  putusannya  berisikan  pembatalan putusan  di  tingkat  pertama  karena  atas  dasar  alasan  bahwa  apa  yang  didakwakan  bukan  tindak pidana sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
b. Kasasi
Tujuan dari periksaan di tingkat kasasi adalah (M. Yahya Harahap, 2006:539):
1). Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan;
2). Menciptakan dan membentuk hukum baru;
3). Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.
Seperti  halnya  pembahasan  di  tingkat  banding  di  atas,  penghentian  proses  hukum  kasus dekriminalisasi di tingkat kasasi ini hanya difokuskan dalam hal ketika ketentuan dekriminalisasi muncul  setelah  putusan  pengadilan  di  tingkat  kedua  (Pengadilan  Tinggi)  menyatakan  bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan  masih dalam  waktu empat belas hari sebelum hak untuk mengajukan banding berakhir.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  ini  adalah  pengajuan  permohonan  kasasi  oleh  terdakwa. Permohonan  kasasi  yang  harus  disertai  memori  kasasi  berisikan  tentang  permohonan  agar Mahkamah Agung membatalkan putusan di tingkat banding terhadap kasus yang dimohon karena adanya  peraturan  hukum  yang  tidak  diterapkan  sebagaimana  mestinya  atau  adanya  kesalahan penerapan hukum, yang tidak lain adalah ketentuan dekriminalisasi kasus tersebut.
Berbeda  dengan  alasan  permohonan  banding,  alasan  permohonan  kasasi  telah  ditentukan  secara limitati dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
”Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan
a. apakah  benar  suatu  peraturan  hukum  tidak  diterapkan  atau  diterapkan  tidak  sebagaimana mestinya;
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
c. apakab benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya . ”
Sehingga  di  tingkat  kasasi  ini  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  berisikan  mengabulkan  atau menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan di tingkat banding.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Penghentian  penanganan  perkara  dekriminalisasi,  ketika  keputusan  tentang  penentuan  suatu perkara dekriminalisasi terjadi di dalam tahap-tahap proses hukum berikut:
1. Penyelidikan, penyelidik akan menghentikan atau tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
2. Penyidikan, penyidik akan menghentikan dengan alasan peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana sesuai pasal 109 ayat (2).
3. Penuntutan,  penuntut  menghentikan  dengan  alasan  peristiwa  yang  disangkakan  bukan  merupakan tindak pidana sesuai pasal 140 ayat (2) KUHAP.
4. Persidangan,  sebelum  putusan  sela,  terdakwa  mengajukan  keberatan/eksepsi  yang  berisikan  bahwa terdakwa  harus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  atau onslag  van  rechtsvervolging atau  berisikan bahwa  kewenangan  menuntut  gugur.  Sesudah  putusan  sela,  Penuntut  Umum  mengajukan  Tuntutan yang  berisikan  permintaan  agar  majelis  hakim  memutus  bahwa  terdakwa  harus  dituntut  lepas  dari tuntutan  hukum  atau onslag  van  rechtsvervolging .  Sedangkan  pihak  terdakwa  harus  mengajukan pembelaan  yang  berisikan  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  bukan  merupakan  tindak  pidana, sehingga majelis hakim harus memutus bahwa terdakwa harus dituntut lepas dari tuntutan hukum atau onslag  van  rechtsvervolging .  sehingga  putusan  yang  terjadi  dalam  persidangan  adalah  putusan  yang menyatakan dakwaan batal demi hukum atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
5. Upaya Hukum Biasa, Banding, pengajuan permohonan banding oleh terdakwa yang berisikan tentang permohonan agar diadakan pemeriksaan tambahan karena adanya ”hal baru” atau ”fakta baru”. Kasasi, pengajuan  permohonan  kasasi  oleh  terdakwa.  Permohonan  kasasi  yang  harus  disertai  memori  kasasi berisikan  tentang  permohonan  agar  Mahkamah  Agung  membatalkan  putusan  di  tingkat  banding terhadap  kasus  yang  dimohon  karena  adanya  peraturan  hukum  yang  tidak  diterapkan  sebagaimana mestinya atau adanya kesalahan penerapan hukum

## B. Saran
1. Semua penegak hukum, khususnya Hakim, harus senantiasa mengedepankan nilai keadilan ketimbang kepastian  hukum  dalam  menyelasaikan  suatu  perkara,  sehingga  rasa  keadilan  di  masyarakat  lebih mudah dicapai.
2. Dalam  masyarakat akan selalu terjadi perubahan-perubahan nilai pembentuk  hukum  yang berdampak pada  hukum  yang  telah  ada,  sehingga  perubahan  hukum  kepada  hukum  yang  sesuai  dengan  kondisi masyarakat adalah suatu keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Al.  Wisnubroto,  G.  Widiartana ,  2005, Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hamzah, Andi, 2001 , Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Harahap,  M.  Yahya ,  2006, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan  dan Penuntutan) , Sinar Grafika, Jakarta
----------------------------,  2006, Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) , Sinar Grafika, Jakarta
M. Karjadi, R. Soesilo , 1997, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar , Politeia, Bogor.
Sidabutar,  Mangasa, ,  2001, Hak  Terdakwa  Terpidana  Penuntut  Umum  Menempuh  Upaya  Hukum ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Waluyadi , 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) , CV. Mandar Maju, Bandung.
B. Situs Internet www.mahkamahkonstitusi.go.id www.wikipedia.org