Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 108

## SIKAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)

## Mokhamad Abdul Aziz
Pascasarjana Konsentrasi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pascasarjana MIESP Universitas Diponegoro Semarang.
Email: mokhamadabdulaziz@gmail.com

## Abstract
Kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  berekspresi  merupakan  bagian  dari  hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Kebebasan  ini  juga  mencakup  penyebaran  ajaran  agama  sebagai ideologi  yang  ditransformasikan  pada  kehidupan  nyata.  Bagi  umat  Islam, khususnya da'i tentu memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan masyarakat adil sejahtera yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini bisa diperjuangkan, salah satunya melalui organisasi sosial. Selama 72 tahun Indonesia merdeka, beberapa peraturan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  sistem  dan  mekanisme organisasi  massa  telah  menimbulkan  kontroversi  dalam  organisasi  massa  Islam.
Pada orde baru, beberapa organisasi diancam tidak diakui dan dibubarkan karena menolak asas tunggal Pancasila. Dinamika berlanjut sampai era reformasi. Ini bisa menjadi  renungan  bagi  para  pelaku  dakwah,  terutama  mereka  yang  mengambil jalan  organisasi  untuk  lebih  memperhatikan  aspek  dasar  pembentukan administrasi  dengan  menghormati  negara/pemerintahan,  karena  nantinya  akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dakwah di masa depan.
***
Freedom  of  association,  assembly  and  expression  is  a  part  of  human  rights guaranteed by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. This freedom  also  includes  the  propagation  of  religious  teachings  as  an  ideology  for transformation to real life. For Muslims, especially da'i certainly have great ideals for the realization of a prosperous fair society that is directed by Allah SWT. It can be fought, one of which can be through social organization. During the 72 years of independent Indonesia, several regulations issued by the government to regulate the  system  and  mechanisms  of  mass  organizations  have  added  controversy  to
Islamic mass organizations. In the new order, some organizations threatened to be dissolved  and  not  recognized  for  rejecting  the  sole  principle  of  Pancasila.  The dynamic continues until the reform era. This can be an afterthought for the da'wah perpetrators, especially those who take the path of the organization to pay more attention  to  the  basic  aspects  of  administrative  formation  with  respect  to  the state/government,  because  it  will  subsequently  be  very  influential  on  the sustainability of da'wah in the future.
Keywords : Da'wah organization, Islamic mass organization, organization law.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  yang  tidak  bisa  menafikan  interaksi dengan  sesamanya.  Karena  itu,  manusia  disebut  sebagai  makhluk  sosial. Dorongan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  itulah  yang  menyebabkan manusia  selalu  memiliki  hasrat  untuk  berkumpul  dan  berserikat.  Mereka akan  membentuk  kerumunan,  kelompok  bermain,  kelompok  organisasi, baik  dari  level  yang  sederhana  sampai  kepada  level  yang  serius  dan menentukan. Dari bidang profesi seperti guru, doker, buruh, tukang becak, dan  lainnya  sampai  kepada  bidang  seni  dan  agama.  Mereka  akan  sampai kapanpun  akan  memiliki  hasrat  untuk  menghimpun  diri,  menyamakan persepsi dan tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan antarsesama manusia.
Dalam konteks masyarakat Islam, berkumpul bukan hanya kumpul- kumpul  yang  membentuk  kerumunan,  tetapi  menjadi  jamaah  yang memiliki visi dunia dan akhirat. Dimensi yang kedua ini menjadi pembenda berkumpulnya  umat  Islam  dengan  manusia  pada  umumnya.  Umat  Islam diajarkan untuk berbagi kebahagiaan dan  kesedihan. Selain dari pada itu, berbagi dalam konteks yang lebih penting juga menjadi esensi ajaran Islam yaitu, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. 1 Persoalan yang akan  muncul  selanjutnya  adalah  terkait  keberadaan  manusia  yang  juga makhluk individu,  dengan egoisme dirinya yang terkadang muncul dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.
Tidak  hanya  itu,  karena  kebenaran  manusia  bersifat  relatif  dan kebenaran  absolut  hanyalah  milik  Allah  Swt,  maka  tidak  jarang  manusia jauh  dari  idealitas  kemanusiaan  yang  berdampak  pada  disharmonisasi hubungan dengan sesama. Hal inilah yang menjadi penyebab utama sesama individu terlibat konflik dalam kelompok yang telah mereka bentuk, selain karena  ragamnya  pemikiran  manusia  yang menyandang  sebagai  makhluk yang unik. Karena itu perlu adanya control social yang mengantisipasi akan hal ini.
Kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  dijamin  oleh Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain  dalam  rangka  tertib  hukum  serta  menciptakan  keadilan  dalam
1 Al-Qur’an  Surat  al-Ashr  ayat  3  ( Dan  hendaklah  mereka  saling  menasehati  dalam kebenaran dan kesabaran ) .
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Sebagai  wadah perjuangan, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangun- an  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Dewasa ini, semakin banyak organisasi yang didirikan, baik yang ber- asaskan nasionalisme-sekuler maupun nasionalisme-religious (kegamaan). Menjamurnya ormas dalam sebuah  negera tentu  memiliki  dampak positif sekaligus  negatif.  Salah  satu  wujud  dampak  negatif  yang  dianggap mengancam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  adanya ormas-ormas  yang  menolak  atau  bertentangan  dengan  Pancasila. Pemerintah berusaha meluruskan ormas yang berperilaku negatif dengan berbagai upaya. Sementara dampak positif yang ada selalu dikembangkan secara massif.
Sampai dengan bulan Juli 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perppu)  tentang  Ormas  untuk mengantisipasi  ancaman-ancaman  tersebut,  sekalipun  telah  ada  undang- undang  sebelumnya  yang  mengaturnya.  Perubahan  Undang-undang tentang  ormas  inilah  bentuk  kebijakan  negara  yang  dinamis  untuk melindungan  hak  kebebasan  rakyat  dalam  alam  demokrasi.  Perubahan peraturan tentang ormas ini tidak serta-merta diterima oleh ormas-ormas di  Indonesia,  termasuk  ormas  yang  berasas  atau  bernafaskan  Islam.  Bagi sebagian  besar  ormas,  organisasi  merupakan  salah  satu  jalan  dakwah Islam,  sehingga  Islam  dapat  lebih  merata  diterima  oleh  masyarakat Indonesia.
Berangkat  dari  kenyataan  bahwa  tidak  semua  ormas  islam  dapat menerima Undang-undang nomor 17 tahun 2013 ini, maka tulisan ini akan menjelaskan  respon  ormas  Islam  dalam  menyikapi  kebijakan  yang  telah dikeluarkan oleh negara berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan di Indonesia  tersebut.  Paradigma  yang  digunakan  adalah  kebijakan  dakwah dari perjalanan masing-masing ormas Islam terkemuka di negara ini.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Lembaga Sosial Keagamaan
Lembaga  sosial  merupakan  terjemahan  langsung  dari  istilah  asing social-intitution. Akan tetapi, hingga kini belum  adanya sepakat mengenai istilah Indonesia yang dapat mengembangkan isi social-intitution tersebut. Ada  yang  menggunakan  istilah  pranata, social-intitution menunjuk  pada adanya  unsur-unsur  yang  mengatur  perilaku  masyarakat.  Pranata  sosial
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 111
adalah  suatu  sistam  tata  kelakuan  dan  hubungan  yang  berpusat  kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. 2
Dalam  kamus  Sosiologi  dijelaskan  bahwa  organisasi  sosial  adalah perkumpulan  sosial  yang  dibentuk  oleh  masyarakat,  baik  yang  berbadan hokum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum,  yang  berfungsi  sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara dan juga  sebagai  makhluk  yangselalu  hidup  bersama-sama,  manusia membentuk  organisasi  sosial  untuk  mencapaitujuan-tujuan  tertentu  yang tidak dapat mereka capai sendiri. 3
Menurut  Robert  Maclver  dan  Charles  H.  Page,  lembaga  sosial merupakan tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan  antar  manusia  yang  berkelompok  dalam  suatu  kelompok kemasyarakatan  yang  dinamakan  asosiasi.    Pendapat  lain  diungkap  oleh Leopold  Von  Wiese  dan  Howard  Becker,  yang  melihat  lembaga kemasyarakatan  sebagai  jaringan  proses-proses  hubungan  antar  manusia dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan- hubungan  tersebut  serta  pola-polanya,  sesuai  dengan  kepentingan- kepentingan manusia dan kelompoknya. 4
Dari  definisi  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  yang  terpenting  dalam lembaga  kemasyarakatan  adalah  hubungan  antar  individu. Pe-lebel-an organisasi  menjadi  ciri  khas  tertentu  organisasi  sosial  tersebut.  Sosial, politik, budaya, agama dan label lain selalu melekat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut. Pada akhirnya, label tersebut akan memberikan arah perjalanan organisasi-organisasi yang ada.
Terkait dengan organisasi keagamaan Islam, hal ini sebenarnya telah diatur  keberadannya  di  dalam  al-qur’an.  Organisasi  sosial  keagamaan hakekatnya  adalah  tempat  umat  Islam  berinteraksi  dan  mengembangkan ajaran  agama,  yang  biasa  disebut  dengan  dakwah.  Hal  ini  terdapat  dalam al-Qur’an, Surat Ali Imran; ayat 104 dan 110:
2 Koentjaraningrat, Pengantar  Antropologi, (Jakarta:  Penerbit  Universitas,  1964), hlm. 113
3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.
119. 4 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Sebagai  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta.  Raja  Grafindo Persada, 2006), hlm. 296.
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 112
                                                                     
                                                           
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104). 5
                                                          
                                                                                                                                  
             
Artinya:  “ Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan untuk  manusia,  menyuruh  kepada  yang  ma'ruf,  dan  mencegah dari  yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah.  Sekiranya  ahli kitab  beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara mereka  ada  yang  beriman,  dan  kebanyakan  mereka  adalah orang- orang yang fasik.” (QS. Ali Imran: 110). 6
Dua  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  al-Qur’an  memerintahkan kepada manusia, terlebih umat Islam untuk menjadi umat yang terbaik dan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Inilah yang kemudian mendorong umat Islam untuk  mendirikan  organisasi  sebagai  alat  perjuangan.  Tentu  saja  sebagai sarana dakwah yang dalam cakupan luas dan masif.
5 Al-Qur’an, Al-Jamil, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 121
6 Al-Qur’an, Al-Jamil, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 122
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 113
Perintah tersebut, tentu memiliki rahasia yang tidak biasa. Beberapa manfaat  dari  adanya  organisasi  antara  lain: 7 a)  Organisasi  sebagai penuntun  pencapaian  tujuan,  b)  Organisasi  dapat  mengubah  kehidupan masyarakat, c) Organisasi menawarkan karier baru, d) Organisasi sebagai cagar  ilmu  pengetahuan,  e)  Organisasi  sebagai  ajang  merapatkan  barisan antar  umat  Islam.  Menguatkan  manfaat  organisasi,  Sahabat  Ali  Bin  Abi Thalib  pernah  berkata: "al-haqqu  bila  nizhamin  sayaghlibuhu  al-bathil  bi nizhamin" ,  (kebenaran  yang  tidak  terorganisir  akan  dikalahkan  oleh kebatilan  yang  terorganisir). 8 Pernyataan  ini  menunjukkan  begitu pentingnya  organisasi  untuk  mewujudkan  suatu  tujuan,  termasuk  dalam menerapkan  kebenaran.  Persoalannya  adalah  bagaimana  meningkatkan peran maksimal kepada organisasi Islam dalam melaksanakan dakwah?

## 2. Lembaga Sosial Keagamaan di Indonesia
Di  Indonesia,  lembaga  sosial  keagamaan  atau  yang  lebih  populer disebut Ormas, dengan segala bentuknya, hadir, tumbuh dan berkembang sejalan  dengan  sejarah  perkembangan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik  Indonesia,  Ormas  merupakan  wadah  utama  dalam  pergerakan kemerdekaan  di  antaranya  Boedi  Oetomo,  Sarikat  Islam,  Muhammadiyah, Nahdlatul  Ulama,  dan  lainnya.  Peran  dan  rekam  jejak  Ormas  yang  telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan  aset  bangsa  yang  sangat  penting  bagi  perjalanan  bangsa  dan negara.
Ada  banyak  macam  lembaga  sosial  keagamaan  di  Indonesia,  di antaranya yang dianggap mewakili masing-masing agama yang diakui oleh negara, yaitu: Islam: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kristen: Persekutuan Gereja-Gereja  Indonesia  (PGI),  Katolik:  Konferensi  Wali  Gereja  Indonesia (KWI),  Hindu:  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI),  Buddha: Perwakilan  Umat  Buddha  Indonesia  (Walubi),  Khonghucu:  Majelis  Tinggi Agama  Khonghucu  Indonesia  (Matakin).  Ormas-ormas  ini  memiliki peranan  penting  dalam  masyarakat,  terlebih  hubungannya  dengan persoalan agama, juga persoalan lain yang menyangkut agama.
Menurut  Dr.  Bachtiyar,  Kasubdit  Ormas  Dirjen  Kementrian  Dalam Negeri (2013), ada sekitar 140 ribu ormas di Indonesia yang terdaftar dan
7 Hasibuan,  Malayu  S.P., Organisasi  dan  Motivasi;  Dasar  Peningkatan  Produktivitas, (Jakarta: Bumi Aksara,  2007), hlm. 123.
8 Mohammad Nasih, “Menjawab Panggilan Perbaikan” dalam  Mokhamad Abdul Aziz, Membangun Umat dan Bangsa, (Yogyakarta: Bulaksumur Emat, 2016), hlm. Xiii.
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 114
memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah setempat atau Dirjen  Dalam  Negeri.  Sementara  yang  tidak  terdaftar  bisa  3  kali  lipat jumlahnya. 9 Banyaknya  jumlah  ormas  ini  tentu  menjadi  “berkah”  bagi pemerintah,  karena  akan  ada  banyak  lembaga  yang  ikut  turut  serta membantu  pembangunan  masyarakat  menuju  negara-bangsa  yang  maju dan  sejahtera.  Namun,  hal  itu  bisa  juga  berdampak  sebaliknya,  jika  tidak diatur  secara  detail  bagaimana  ormas  itu  dibentuk  sampai  dengan  bisa menjalankan  peran  dan  fungsinya.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  adanya peraturan  khusus  yang  memuat  aturan-aturan  terkait  dengan  organisasi kemasyarakatan.
Mengingat  banyaknya  jumlah  ormas  Islam  yang  ada  di  Indonesia, maka penulis hanya akan mengungkap respon ormas Islam terbesar dalam merespon  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2013.  Berikut  ini  beberapa ormas  Islam  yang  lahir  jauh  sebelum  kemerdekaan  Republik  Indonesia 1945:

## a. Al- Jami’at Al -Khairiyah
Organisasi yang lebih dikenal dengan Jami’at Khair ini didirikan di  Jakarta  pada  tanggal  17  Juli  1905.  Dan  bidang  yang  di  perhatikan oleh  organisasi  ini  ialah  (1)  pendirian  dan  pembinaan  satu  sekolah pada  tingkat  dasar,  dan  (2)  pengiriman  anak-anak  muda  ke  Turki untuk  melanjutkan  studi.  Untuk  memenuhi  tenaga  guru  yang berkualitas  jam’iat  Khair  mendatangkan  guru  dari  berbagai  daerah bahkan dari luar negri. Pada bulan Oktober 1911 tiga orang guru dari negeri-negeri  Arab  bergabung  ke  jami’iat  Khair.  Mereka  Adalah  syeh Ahmad  Surkati  ,  syeh  Muhammad  Thaib,  syeh  Muhammad  Abdul Hamid. 10 Ada  hal  penting  yang  bisa  dicatat  adalah  bahwa  jami’at  khair merupakan organisasi pertama/ pelopor yang memulai
organisasi  dengan  bentuk  modern  dalam  masyarakat  Indonesia. Jami’at  khair  dalam  perkembangannya  melahirkan  cikal-bakal organisasi-organisasi  baru.  Karena  jamiat  khair  digembleng  HOS Cokroaminoto  dan  K.H  Ahmad  Dahlan. 11 Terlibatnya  Jamiat  Khair dalam  politik,  menyebabkan  organisasi  ini  dicurigai  oleh  pemerintah
9 Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi UU UU No. 17/2013 tentang Ormas, yang diselenggarakan Badan Kesbangpolinmas Kota Semarang, di hotel Pandanaran Semarang. Lihat http://www.lensaindonesia.com/2013/11/12/tertibkan-ormas- pemerintah-sosialisasikan-uu-no-17-tahun-2013.html pada 11 November 2013.
10 Zuhairini, Sejarah  Pendidikan  Islam ,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hlm. 158-159.
11 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia ,  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 93.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 115
Belanda. 12 Selain  itu  di  dalam  orang-orang  jami’at  khair  itu  sendiri terdapat  perdebatan  tentang  larangan  kawin  bagi  wanita  sayyid dengan orang yang bukan keturunan sayyid.
b. Al-Irsyad
Menurut steenbrink dalam Nanun pada Tahun 1913 telah terjadi perpecahan di kalangan jamiat khair, mengenai hak istimewa golongan sayyid. Mereka yang tidak setuju dengan kehormatan berlebihan dari sayyid  kemudian  mendirikan  Jami’ah  al-Islam  wa  al-Irsyad  al- Arabiyah  yaitu  Syeh  Ahmad  surkati  yang  meninggalkan  jam’iat  Khair dan mendirikan gerakan agama sendiri bernama Al Islah Wal Irsyad, dengan  haluan  mengadakan  pembaharuan  dalam  reformasi  dalam Islam  (reformisme). 13 Pada  tahun  1913  berdirilah  perkumpulan  Al- Islah  wal-Irsyad  kemudian  terkenal  dengan  sebutan  Al-Irsyad. 14 Al- Irsyad  mendapatkan  pengesahan  dari  Belanda  pada  tanggal  11 Agustus 1915.
c. Muhammadiyah
Organisasi  Muhammadiyah  merupakan  organisasi  sosial  Islam yang berdiri pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H, di Yogyakarta atau pada tanggal  18  November  1912  M.  Organisasi  ini  dipelopori  oleh  K.H Ahmad  Dahlan  atas  saran  murid-muridnya  dan  beberapa  orang anggota  Budi  Utomo  untuk  mendirikan  lembaga  pendidikan  yang bersifat  permanen. 15 Dari orientasi yang cendrung bersifat keagamaan semacam itu, kita bisa menilai bahwa Muhammadiyah berupaya untuk melakukan  pembaharuan  kualitatif  yang  bersifat  keagamaan,  suatu dialektika  internah  yang  secara  inheren  memang  selalu  muncul didalam  islam.  Dengan  semangat  kembali  kepada  Al-Qur’an  dan Hadits, Muhammadiyah berupaya keras untuk memurnikan agama dan menghilangkan  pengaruh-pengaruh  kultural  dan  simbol-simbol  yang tidak  relevan  dengan  islam  agar  dapat  lebih  dinamis  dalam  suasana sosial dan kultural yang baru. 16
12 Zuhairini, Sejarah  Pendidikan  Islam ,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hlm.161.
13 Hanun,  Asrohah, Sejarah  pendidikan  Islam, (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  1999), hlm. 160.
14 Zuhairini, Sejarah  Pendidikan  Islam ,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hlm.161-162.
15 Ahmad Syaukani, Perkembangan Pemikiran Modern Di Dunia Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 119-120.
16 Kuntowijoyo, Pradigma  Islam:  Interpretasi  Untuk  Aksi, (Bandung:  Mizan,  1991), hlm. 196.
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 116

## d. Persatuan Islam
Persatuan  Islam  atau  yang  disingkat  menjadi  Persis,  adalah salah  satu  gerakan  pembaharuan  yang  berdiri  di  Bandung  pada  hari Rabu, tanggal 12 September1923 M atau 1 Safar 1342 H., tepatnya di salah  satu  gang  kecil  yang  bernama  Pakgade.  Di  gang  ini  banyak berkumpul  para  saudagar,  yang  saat  itu  disebut  Urang  Pasar. 17 Awal mula  pembicaran  pendirian  Persis,  didasarkan  pembicaraan  awal antara Yusuf  Zamzam, Qomaruddin, dan E. Abdurrahman. Berdirinya Persis  juga  dimaksudkan  membersihkan  Islam  dari  segala bid’ah, khurafat, syirik .
e. Nahdlatul Ulama (NU) Nahdlatul  Ulama  (Kebangkitan  Ulama  atau  Kebangkitan Cendekiawan  Islam),  disingkat  NU,  adalah  sebuah  organisasi  Islam besar  di  Indonesia.  Organisasi  ini  berdiri  pada  31  Januari  1926  dan bergerak  di  bidang  pendidikan,  sosial,  dan  ekonomi.  Sebab  jauh sebelum  NU  lahir  dalam  bentuk jam’iyyah (organisasi),  ia  terlebih dahulu mewujud dalam bentuk jama’ah (community) yang terikat kuat oleh  aktivitas  sosial  keagamaan  yang  mempunyai  karakter tersendiri. 18 Sejauh  ini,  NU  disebut-sebut  sebagai  organisasi  social keagamaan dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia.
Dari  lima  organisasi  sosial  keagamaan  di  atas  terlihat  bahwa semuanya  mempunyai  visi-misi  dalam  mengembangkan  Islam  sebagai agama, yang notabene adalah dakwah. Dengan platform yang ada ini pada akhirnya  masing-masing  mensikapi  Undang-undang  terbaru  yang  ada dengan  harapan  melancarkan  gerakan  dakwah  yang  dilaksanakannya. Dengan fluktuasi gerakan dakwah pada akhirnya dapat dilihat keberadaan dan tipologi masing-masing ormas tersebut. Hal ini tertunya sangat terkait dengan kondisi politik pemerintahan pada masanya.
Pada  zaman  reformasi  ini,  As’ad  Said  Ali  mengklasifikasikan, setidaknya  ada  lima  tipologi  ormas  yang  secara  aktual  menjadi  orientasi politik,  yaitu:  kiri-radikal,  kiri-moderat,  kanan-konservatif,  kanan-liberal, dan  Islamisme.  Menurutnya,  lima  dari  tipologi  umum  itu,  empat diantaranya bersumber dari pemikiran Barat (ideologi sekuler, mempunyai spektrum yang sangat luas dari kanan sampai ideologi kiri), dan satu lagi
17 Deliar  Noer: Gerakan  Moderen  Islam  di  Indonesia , 1900-1942.  (Jakarta; LP3ES, 1980), hlm. 95.
18 Ridwan, Paradigma  Politik  NU – Relasi  Sunni-NU  dalam  Pemikiran  Politik
(Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004), hlm. 169.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 117
bersumber  dari  gagasan  keagamaan  (lebih  banyak  berasal  dari  agama Islam). 19 Islam  sebagai  agama  yang  dipeluk  mayoritas  penduduk Indonesia ketika  turut  andil  menjadi  isme  dan  turut  mewarnai  dinamika ideologi  di  era  reformasi,  tentu  menarik  perhatian  banyak  pihak.  Masih menurut As’ad Said Ali, Islamisme sebagai ideologi politik di era reformasi dapat  dibagi  menjadi  empat  kelompok  gagasan,  yakni  Islam  modernis, Islam  tradisionalis-konservatif,  transformisme  Islam,  dan  Islam  funda- mental. 20 As’ad  Said  Ali  membagi  organisasi  gerakan  Islam  menjadi  dua: mainstream  dan  non-mainstream.  Gerakan  Islam  mainstream  diisi  oleh ormas-ormas  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  seperti  NU,  Muhammadiyah, Perti, Persis Al Washliyah.
Secara  umum  dan  tentatif,  gerakan  baru  non-mainstream  ini mengambil dua bentuk yaitu: pertama, Non Salafi, yaitu mengikatkan diri dengan  semangat  mewujudkan  doktrin  secara  kaffah  dalam  arti  literal. Dalam  kelompok  ini  ada  beberapa  ormas  yaitu  Darul  Arqam,  Jamaah Tabligh,  Ikhwanul  Muslimin,  Isa  Bugis,  IIJABI,  FPI,  DI,  HT  dan  lain-lain. Kedua, Salafi yang berusaha mewujudkan cita-cita sosial politik Islam yang berbeda dengan formulasi gerakan Islam Mainstream, seperti MMI, Laskar Jihad,  Jamaah  Islamiyah,  Abdul  Hakim  Haddad,  Yazid  Jawad,  Husein Assewed, kelompok Daurah, Halaqah dan lain-lain. 21
Dari beberapa kelompok gagasan organisasi Islam diatas, ada macam varian  yang  menginginkan  entitas  umat  universal  di  bawah  kekhalifahan dunia.  Mereka  ingin  mengubah  konsep  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  menjadi  negara  agama,  mengganti  ideologi  negara  dari Pancasila  menjadi  Islam  versi  mereka,  dan  bahkan  menghilangkan  NKRI kemudian  menggantinya  dengan  Khilafah  Islamiyah. 22 Sebenarnya,  pada alam  demokrasi  pemikiran  dan  gagasan  yang  demikian  itu  sah-sah  saja. Namun, jika memandang manfaat dan madlarat dengan berbagai spekulasi, perlu adanya filterisasi gagasan untuk menjadi sebuah gerakan yang nyata. Dalam hal ini, negara harus hadir.
19 As’ad  Said  Ali, Gerakan-gerakan  Sosial-Politik  dalam  Tinjauan  Ideologis;  Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi , (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. x-xi.
20 As’ad  Said  Ali, Gerakan-gerakan  Sosial-Politik  dalam  Tinjauan  Ideologis;  Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi , (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 64.
21 As’ad  Said  Ali, Gerakan-gerakan  Sosial-Politik  dalam  Tinjauan  Ideologis;  Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi , (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 68.
22 Abdurrahman  Wahid  (ed), Ilusi  Negara  Islam;  Ekspansi  Gerakan  Islam Transnasional di Indonesia , (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 18
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 118

## 3. Respon  Ormas  Terhadap  Kebijakan  Publik  Tentang Lembaga Sosial Keagamaan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menjamin  kemerdekaan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu  ataupun  kolektif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa,  dan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  perwujudan  hak  asasi manusia  (HAM).  Pasal  28  J  ayat  (2)  Undang  -  undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  lainnya  dan  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas hak dan  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam masyarakat yang demokratis
Berdasarkan  kemerdekaan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluar- kan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya di depan  negara,  terlebih  menyangkut  agama  yang  dianutnya,  lahirlah lembaga  sosial  keagamaan  atau  yang  dalam  perundang-undangan digunakan term yang lebih umum, yaitu oraganisasi kemasyarakatan atau disingkat  Ormas.  Ormas  atau  Organisasi  kemasyarakatan  adalah  sebuah elemen  yang  selama  ini  telah  ada  di  dalam  masyarakat    Indonesia. Bedirinya Ormas ini dimulai ketika sekumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan  dalam  hal  tertentu  berinisiatif  untuk  membentuk  suatu  wadah yang  bisa  menampung  dan  menghimpun  mereka  yang  memiliki  tujuan yang  sama.  Berikut  ini  digambarkan  respon  masing-masing  ormas terhadap peraturan yang terkait dengan Organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia.

## 1. UU No. 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986
Pada  Era  Orde  Baru,  tepatnya  pada  1985,  lahirlah  Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Undang- undang  ini  berlaku  sejak  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 1986 pada tanggal 4 April 1986. Peraturan perundangan inilah yang menjadi pedoman bagi ormas-ormas di Indonesia selama kurang lebih 27 tahun  sampai  akhirnya  lahir  Undang-undang  No.  17  Tahun  2013.  Perlu dikethui,  pada  Masa  Orde  Baru,  Indonesia  di  bawah  kepemimpinan
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 119
Soeharto, pemerintah mulai mencari penyelesaian dari permasalahan yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno.
Fokus  awal  yang  diambil  Soeharto  adalah  pembenahan  di  bidang ekonomi. Namun Orde Baru  yakin bahwa pembenahan dibidang ekonomi baru  akan  berhasil  jika  perpolitikan  Indonesia  yang  menurut  Soeharto telah carut marut akibat banyaknya penyimpangan pada masa Orde Lama dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Karena  itu  banyak  sekali  kebijakan- kebijakan Soeharto dalam bidang politik, salah satunya yaitu pemberlaku- an  asas  tunggal  bagi  semua  organisasi  politik  maupun  organisasi masyarakat  baik  keagamaan  maupun  sosial.  Gagasan  asas  tunggal  ini menimbulkan  pro  dan  kontra  selama  tiga  tahun  sampai  diundangkan dalam  UU  NO.5/1985  dan  UU  No.8/1985.  Pendaftaran  kembali  ormas- ormas  yang  harus  sesuai  dengan  UU  NO.8/1985,  diberi  batas  terakhir tanggal 17 juli 1987. 23
Hal  itu  diwujudkan  dengan  keluarnya  UU  Nomor  8  Tahun  1985 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  ini  berbunyi “Organisasi  Kemasyarakatan  berasaskan  Pancasila  sebagai  satu-satunya asas”. Dan  pasal  2  ayat  (2)  berbunyi  “Asas sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  adalah  asas  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Ormas  yang  tidak  menerima  asas  tunggal  tidak  akan didaftarkan  dengan  konsekuensi  dibubarkan.  Secara  umum  reaksi kalangan  Islam  mengenai  pemberlakuan  asas  tunggal  Pancasila  ada  tiga macam yaitu: 1) Menerima secara total tanpa kritik; 2) Menerima karena terpaksa sambil menanti keluarnya UU keormasan; dan 3) Menolak sama sekali. Golongan yang pertama adalah PPP, NU, Perti, dan disusul organisasi Islam  yang  lebih  kecil,  seperti  dewan  masjid  Indonesia.  Golongan  yang kedua  antara  lain  Muhamadiyah  dan  HMI.  Sedangkan  yang  ketiga  adalah Pelajar  Islam  Indonesia  (PII)  serta  tokoh  Islam  antara  lain  Deliar  Noer, Syafruddin Prawiranegara, Yusuf Abdullah Puar, serta para muballigh yang secara  terbuka  melalui  acara  pengajian  menyatakan  ketidaksetujuannya terhadap asas tunggal. 24
NU  menjadi  organisasi  masyarakat  yang  pertama  kali  menerima pemberlakuan  asas  tunggal.  Keputusan ini  diambil  pada saat Munas  Alim Ulama  di  Pesantren  Salafiyah  Safi’iyah,  Sukorejo  Situbondo  pada  18-21 Desember  1983.  Persoalan  penerimaan  asas  ini  pada  mulanya  tampak seperti tidak ada persoalan. Sebelum Munas diadakan, Kiai As’ad Syamsul
23 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 265
24 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 265-266.
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
Arifin  telah  menemui  presiden  Soeharto  dan  membicarakan  tentang pemberlakuan  asas  tunggal  itu.  Kiai  As’ad  mengatakan  dan  mempertegas bahwasannya  NU  menerima  Pancasila  sebagai  asas  organisasinya  bahkan Kiai As’ad menegaskan pendirian para ulama NU dan umat Islam Indonesia bahwa menerima Pancasila adalah hukumnya Wajib. 25
Sementara  organisasi  mahasiswa  Islam  tertua  di  Indonesia, Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI)  terbelah  dalam  menyikapi pemberlakuan  asas  tunggal  tersebut.  Periode  awal  penerapan  Pancasila sebagai  azas  HMI  (1986  –  1990)  merupakan  masa  konsolidasi  internal organisasi HMI sebagai ekses dari terjadinya konflik internal dalam tubuh HMI  yang  disebabkan  atas  perbedaan  pandangan  dan  sikap  terhadap kebijakan  pemerintah  orde  baru  tersebut.  Kondisi  HMI  yang  disibukkan dengan urusan domestiknya membuat seluruh konsentrasi dan tenaganya dicurahkan  untuk  melakukan  konsolidasi  internal  organisasi.  Munculnya dualisme  HMI  pada  tahun  1986  merupakan  kondisi  objektif  yang  harus dihadapi  HMI  secara  rasional  dan  proporsional.  Sebagai  reaksi  atas ketidaksepakatan  merubah  azas  HMI,  sekitar  8  cabang  HMI  membuat  PB HMI tandingan (HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi) dan pada proses selanjutnya menjelma menjadi organisasi baru yang berbeda karakteristik- nya dengan HMI (DIPO). Namun bagaimanapun juga pada kurun waktu ini kondisi  HMI  yang  sedang  rapuh  akibat  konflik  internal  ini,  membuat responsibilitas  HMI  pada  masalah-masalah  kemasyarakatan,  kebangsaan, dan kenegaraan terabaikan. 26
Sedangkan Pelajar Islam Indonesia (PII), yang didirikan pada tanggal 4 mei 1947 di Yogyakarta, menempuh jalan yang berbeda dalam merespon pancasila  sebagai  asas  tunggal.  Sebagaimana  HMI,  PII  adalah  organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik atau ormas apapun. Namun,  PII  mempunyai  hubungan  yang  dekat  dengan  HMI  dan  dengan organisasi muslim modernis yang lain karena cara pandang keagamaanya, dan  mengikuti  Islam  modernis.  Sebagai  organisasi  bagi  pelajar  sekolah tingkat atas, PII tetap mempertahankan Islam sebagai asas tunggalnya dan dengan gigih menolak untuk menggantikannya dengan Pancasila. Menurut pandangan  PII,  Pancasila  adalah  filsafat  negara  bukan  agama  dan  jangan sekali-kali dipandang seperti agama. Untuk itu mereka berpendapat bahwa umat  Islam  harus  memiliki  sikap  yaitu  pertama,  tidak  memandang Pancasila  lebih  atau  di  atas  proporsi  semestinya  yaitu  memandang Pancasila  sebagai  agama,  apalagi  menganggap  Pancasila  melebihi  atau
25 Einar Sitompul, NU dan Pancasila, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 88.
26 Agus salim Sitompul, Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia , (Jakarta: Integrita Press, 1997), hlm. 122.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054
121
mengatasi agama. Kedua, tidak dapat menggantikan agama (Islam) dengan agama  lain  atau  aliran  kepercayaan  ataupun  ideologi  dan  filsafat  apapun, termasuk Pancasila. 27
Soeharto menyindir dalam pidatonya bahwa ada partai yang belum mau sepenuhnya menerima Pancasila. Deliar Noer menilai bahwa Soeharto telah  salah  menempatkan  asas  Islam  sama  dengan  perkembangan kedudukan  agama  lain,  bahkan  Islam  dianggap  sebagai  biang  kekacauan dalam  putaran  kampanye  tahun  1982. 28 Pemaksaan  asas  tunggal  untuk parpol  Islam,  menurut  Deliar  Noer  telah  menafikan  kebhinekaan masyarakat  yang  majemuk  yang  berkembang  menurut  keyakinannya masing-masing. 29 Asas tunggal  dipandang Deliar Noer merupakan produk yang menghalang-halangi umat beragama dalam memahami keyakinannya. M. Natsir menegaskan bahwa asas tunggal sebenarnya telah mendeskredit- kan  Pancasila  itu  sendiri,  artinya  asas  tunggal  pada  dasarnya  telah menyimpang dari isi dan semangat falsafah Pancasila sebagaimana dihayati oleh  perumus  Pancasila. 30 Karena  sikapnya  ini,  Menteri  Dalam  Negeri melalui  keputusannya  No.120  dan  121  tanggal  10  Desember  1987 melarang PII dengan alasan, PII tidak mengikuti prinsi-prinsip fundamental UU  Keormasan. 31 Sejauh  mengenai  ormas  Islam,  larangan  pemerintah  ini hanya  dikenakan  kepada  PII.  Selainnya,  cenderung  menerima  kebijakan pemerintah  tersebut,  meskipun  sebagian  ada  yang  terpaksa,  sehingga memaksa mereka untuk berkonflik dalam internal organiasi mereka.

## 2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Tumbangnya  rezim  orde  baru  merupakan  momentum  reformasi politik dan demokrasi. Peristiwa ini terjadi setelah Pemilu 1997. Sehingga periode  pelaksanaan  pemilu  lima  tahun  berikutnya  terpaksa  dimajukan digelar  tahun  1999.  Revisi  paket  UU  bidang  politik  dilakukan  secara radikal. Terbit UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik  yang antara lain tidak mewajibkan asas tunggal. Pemilu 1999 digelar berdasarkan UU
27 Rusli Karim, HMI-MPO; Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1997), 128.
28 Deliar  Noer, Islam,  Pancasila  dan  Asas  Tunggal, (Jakarta:  Yayasan Perkhidmatan, 1984), hlm. 55.
29 Deliar Noer, Islam, Pancasila ... hlm. 60-61.
30 M. Natsir, Indonesia di Persimpangan Jalan. (Jakarta: Abadi, 1984), hlm. 35.
31 Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, 1999), 258.
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Pemilu  dengan  sistem  multi  partai. Kontestan  pemilu  sebanyak  48  parpol.  Dari  jumlah  itu  ada  34  parpol berasas Pancasila, 10 parpol berasas Islam, dan 4 parpol  berasas  lainnya. Tahun 1999 juga terbit UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,  dan  UU  Nomor  4  Tahun  1999  tentang  Susduk.  Juga  terbit  PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS Yang menjadi Anggota Parpol, serta PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 1999. Sampai kepada memasuki tahun 2011, hembusan untuk memperbaruhi UU tentang Ormas menguat. Dalam dinamikanya, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menuai kontroversi.
Kebijakan  publik  membahas  soal  bagaimana  isu-isu  dan  persoalan publik disusun (constructed), didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan  dalam  agenda  kebijakan  dan  agenda  politik.  Oleh  karena  itu, analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi  mengenai  permasalahan  yang  ingin  diselesaikan  dan  dampak yang timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan. 32
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  sebelum  menjadi  UU  No.  17  Tahun 2013,  RUU  Ormas  tak  dipungkiri  menimbulkan  kontroversi  yang  luas  di kalangan  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  interpretasi  yang mengatakan  bahwa  jika  RUU  Ormas  ini  disahkan  maka  negara  ini  akan kembali  menganut  rezim  otoriterianisme  seperti  zaman  Orde  Baru,  di mana  kebebasan  masyarakat  sipil  untuk  berserikat  dibatasi  dan  diancam dengan  tidakan  represif  oleh  pemerintah  ketika  itu.  RUU  Ormas  ini  pada dasarnya adalah untuk merevisi UU nomor 8 tahun 1985.
Muhammadiyah yang diwakili oleh Din Syamsuddin dan Abdul Mu’ti mengajukan uji materi banyak pasal dalam UU Ormas ke Mahkamah. Pasal- pasal itu antara lain Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38. Selain itu, Din dan Muhammadiyah juga mengajukan uji materi Pasal 40 ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4),  ayat  (5),  dan  ayat  (6)  serta  Pasal  59 ayat  (1)  dan  ayat  (3).  Ketentuan  dalam  pasal  itu,  antara  lain,  mengatur ihwal  pendaftaran  ormas  nonbadan  hukum,  ketentuan  pemilihan kepengurusan ormas, dan adanya campur tangan pemerintah. 33
32 Lembaga  Administrasi    Negara  Republik  Indonesia, Modul  Pelatihan  Analis Kebijakan, (PDF), hlm. 16-17. DIakses dari http://www.ksi- indonesia.org/files/1447125643$1$2XL90$.pdf pada 21 Mei 2016 pukul 15.05 wib.
33 Koran  Tempo, UU  Ormas  Dikabulkan  MK,  Muhammadiyah  Puas ,  26  Desember 2014.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 123
Pada  hari  selasa  tanggal  23  Desember  2014,  Mahkamah  Konstitusi (MK)  membatalkan  beberapa  pasal  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (UU  Ormas).  Bahasa  MK,  pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Seperti biasa, setelah MK membacakan putusan atas pengujian  undang-undang,  timbul  pelbagai  tanggapan.  Beberapa diantaranya  beranggapan  pemerintah  tidak  dapat  lagi  sewenang-wenang membubarkan ormas. Atau ada yang berpendapat pemerintah tidak dapat lagi ikut campur urusan ormas.
Pada  hari  yang  sama,  MK  membacakan  dua  putusan  sekaligus. Putusan  MK  Nomor  82/PUU-XI/2013  dan  Putusan  MK  Nomor  3/PUU- XII/2014.  Kedua  perkara  ini  mengajukan  obyek  hukum  yang  sama:  UU Ormas.  Perbedaannya,  perkara  No.  82/PUU-XI/2013  dimohonkan  oleh Pengurus  Pusat  Persyarikatan  Muhammadiyah  yang  diwakili  Din Syamsudin  dan  Abdul  Mu’ti.  Sementara  perkara  perkara  No.  3/PUU- XII/2014  dimohonkan  oleh  sejumlah  ormas  diantaranya  Perkumpulan ICW, Yayasan Fitra dan YAPPIKA. Perkara No. 82/PUU-XI/2013 memohon dicabutnya  21  pasal  sedangkan  perkara  No.  3/PUU-XII/2014  memohon dicabutnya 11 pasal. 34
Kedua permohonan itu ada yang mengajukan pasal-pasal serupa dan ada  yang  berbeda.  Kesimpulannya,  dari  dua  perkara  tersebut,  MK mengabulkan  sebagian  permohonan  dengan  membatalkan  10  pasal  dan memberi  tafsir  konstitusional  bersyarat  atas  2  pasal.  Dari  10  pasal  yang dibatalkan  MK,  ada  3  pasal  yang  bersifat  ultra  petitum.  Maksudnya  MK membatalkan pasal  yang tidak dimohonkan (tidak diminta oleh pemohon untuk dibatalkan). Pasal-pasal dalam UU Ormas tersebut adalah: 35
1) Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Keempat  pasal  ini  menyangkut  tentang  ruang  lingkup  ormas yang terdiri dari nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan ruang lingkup  yang  berbeda  tersebut  UU  Ormas,  mensyaratkan  adanya struktur  organisasi  dan  kepengurusan.  Misalnya  Pasal  24  yang mensyaratkan  ormas  lingkup  provinsi  harus  memiliki  struktur  dan organisasi  dan  kepengurusan  paling  sedikit  25%  dari  jumlah
34 Kesbanglinmas Yogyakarta, “Penjelasan Putusan Mahkamah  Konstituti Terhadap
Undang-undang 17 tahun 2013”, Daikses melalui laman: http://www.kesbanglinmas.jogjaprov.go.id/berita/penjelasan-putusan-mahkamah- konstituti-terhadap-undang-undang-17-tahun-2013
35 MahkamahKonstitusi,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi”,  Diakses  melalui: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=8 2%2FPUU-XI%2F2013
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 124
kabupaten/kota dalam satu propinsi. Ketentuan adanya ruang lingkup ormas itulah yang dibatalkan oleh MK.
Menurut  pertimbangan  mahkamah  bahwa  pembedaan  ruang lingkup  tersebut  dapat  mengekang  prinsip  kebebasan  berserikat  dan mengeluarkan  pendapat  yang  dijamin  konstitusi.  Padahal,  tidak  ada hak dan kebebasan orang lain yang terganggu oleh keberadaan ormas yang  memiliki  ketiga  lingkup  tersebut  secara  bersamaan.  Walaupun ormas hanya memiliki kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota.
2) Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 18 Ketiga  pasal  inilah  yang  disebut  di  atas  sebagai ultra  petitum . Sebagaimana  pertimbangan  mahkamah  “Walaupun  pemohon  tidak menguji Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, tetapi ketiga pasal yang mengatur pendaftaran ormas terkait ruang lingkup Ormas, maka harus dinyatakan  inkonstitusioal  pula”.  Ketiga  pasal  tersebut  masuk  dalam Bab  Pendaftaran  (Ormas).  Khususnya  pejabat  yang  berwenang  yang menerbitkan  surat  keterangan  terdaftar  bagi  ormas  yang  tidak berbadan  hukum:  Menteri  untuk  ormas  ruang  lingkup  nasional; gubernur  untuk  ormas  provinsi  dan  bupati/  walikota  untuk  ormas kabupaten/kota. Ketiga pejabat yang disebut tersebut juga berwenang melakukan  verifikasi  dokumen  pendaftaran,  Dan  ada  penyebutan Camat  yang  melakukan  pendataan  ormas  tidak  berbadan  hukum. Dengan  dicabutnya  ketiga  pasal  tersebut,  maka  ormas  yang  tidak berbadan  hukum  dapat  mendaftarkan  diri  dimana  saja  dengan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 16 ayat (2).
Prinsipnya, ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri  kepada  semua  tingkat  instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika ormas yang tidak berbadan hukum  telah  mendaftarkan  diri  haruslah  diakui  keberadaannya  dalam lingkup daerah maupun nasional. Sebaliknya jika tidak mendaftarkan diri, negara  tidak  dapat  menetapkan  ormas  tersebut  sebagai  ormas  terlarang sepanjang  tidak  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  yang  tercantum dalam Pasal 59 UU Ormas.
Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi ”Setiap anggota Ormas memiliki hak dan  kewajiban  yang  sama”.  Mahkamah  memandang  bahwa  hak  dan kewajiban  anggota  suatu  ormas  adalah  masalah  internal  (otonom) masyarakat  sesuai  karakteristiknya.  Negara  tidak  dapat  mencampuri  dan memaksakan  suatu  ormas  mewajibkan  anggotanya  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama.  Pengaturan  demikian  bentuk  pembatasan  yang melanggar prinsip kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 125
Pasal  40  ayat  (1)  menyatakan  “Pemerintah  dan/atau  Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.”. Mahkamah berpendapat negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak dan kebebasan ormas. Walaupun tujuan  pengaturan  tersebut  baik  dan  positif  bagi  pengembangan  ormas, tetapi  pemberian  peran  tersebut  bertentangan  dengan  hakikat  ormas sebagai organisasi masyarakat yang mandiri dan otonom. “Campur tangan negara  dalam  pemberdayaan  ormas  akan  mengancam  kreativitas masyarakat  dalam  mengekspresikan  hak  kebebasan  berkumpul  dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945,”.
Terakhir  Pasal  59  ayat  (1)  huruf  a  yang  berbunyi  “Ormas  dilarang menggunakan  bendera  atau  lambang  yang  sama  dengan  bendera  atau lambang  negara  Republik  Indonesia  menjadi  bendera  atau  lambang Ormas”.  Ketentuan  ini  sebenarnya  telah  diputuskan  oleh  MK  dalam putusan MK No. 4/PUU-X/2012 tertanggal 15 Januari 2013. Putusan MK itu mencabut  larangan  penggunaan  lambang  negara.  Artinya,  penggunaan lambang  negara  dibebaskan  bagi  siapapun  atau  organisasi  apapun.  Oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU Ormas mengandung muatan materi  yang  sama  dengan  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  MK  No. 4/PUU-X/2012,  maka  putusan  MK  No.  4/PUU-X/2012  tersebut  mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dalam permohonan a quo.
Sedangkan  dua  pasal  lainnya,  MK  memberi  tafsir  konstitusional bersyarat, yakni Pasal 5 dan Pasal 29 ayat (1). Pasal 5 berisi tentang tujuan Ormas.  Agar  tujuan  Pasal  5  tersebut  tidak  melanggar  hak  kebebasan berserikat, maka kata “dan” yang terdapat pada Pasal 5 huruf g UU Ormas ditambah  dengan  kata  “/atau”  agar  tujuan  tersebut  dapat  bersifat alternatif.  Sedangkan  Pasal  29  ayat  (1)  dinyatakan  inkonstitusional bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  adanya  kemungkinan  pengambilan keputusan  berdasarkan  suara  terbanyak.  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Ormas selengkapnya  menjadi  “Kepengurusan  ormas  di  setiap  tingkatan  dipilih secara musyawarah dan mufakat (atau dengan suara terbanyak)”.
Selebihnya pasal-pasal yang dimohonkan dalam dua perkara di atas, ditolak  oleh  MK.  Satu  diantaranya  pasal  yang  dimohonkan  untuk dibatalkan adalah Pasal 59 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Ormas dilarang melakukan  penyalahgunaan,  penistaan,  atau  penodaan  terhadap  agama yang dianut di Indonesia”. Menurut pertimbangan MK, ketentuan larangan itu tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sehingga Pasal yang dimohonkan tersebut ditolak oleh MK.
Direktur  Eksekutif  Imparsial,  Poengky  Indarti,  menilai  UU  Ormas yang  baru  diterbitkan  tak  bedanya  seperti  UU  Ormas  sebelumnya  yang
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 126
diterbitkan pada masa pemerintahan Orde Baru.  Sebab kedua regulasi itu dinilai  punya  tujuan  yang  sama  yaitu  pengendalian  oleh  pemerintah terhadap  organisasi  masyarakat  sipil. 36 Dengan  demikian  masing-masing lembaga  organisasi  keagamaan  islam  telah  mempunyai  berbagai pandangan  tentang  Undang-undang  ini,  sehingga  berimplikasi  pada gerakan  dakwah  yang  dilaksanakan.  Dakwah    dijalankan  dengan  tidak bertentangan  pada  undang-undang  ormas  yang  ada,  yang  notabebe  juga sebagai lembaga dakwah.

## 3. Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Belum  selesai  dinamika  ormas  menyikapi  UU  No.  17  Tahun  2013 Tentang Ormas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  (Perppu)  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Masyarakat. Menurut  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan Wiranto, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu Nomor  2  Tahun  2017,  yaitu  aturan  undang-undang  yang  tidak  lagi memadai.
Wiranto  menjelaskan  tiga  pertimbangan  pemerintah  dalam penerbitan  Perppu. Pertama ,  tindakan  pemerintah  sudah  sesuai  dengan putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor  138/PUU-VII/2009. Kedua ,  terkait aturan  hukum  yang  belum  memadai.  Perppu  bisa  diterbitkan  untuk memberikan  solusi  agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum. Ketiga ,  Perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara  membuat  undang-undang  baru.  Mekanisme  dan  prosedur  untuk membuat undang-undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu jadi kendala. 37 Namun demikian, penerbitan Perppu Ormas tersebut mendapat rekasi beragram dari ormas-ormas Islam. Perppu yang ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo  pada  10  Juli  2017  memuat perubahan signifikan atas Undang-Undang Ormas.
Secara hukum, penerbitan Perppu ini tak salah karena diatur dalam Pasal  22  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Namun,  dari  segi obyektivitas dan substansi, banyak persoalan yang menyebabkan beberapa
36 Hukum  Online.Com, UU  Ormas  Mulai  Memakan  Korban, 13  Maret  2014.  Dikases dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5321da472379e/uu-ormas-mulai- memakan-korban pada 22 Mei 2016 pukul 22.30.
37 Kompas, “Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas” dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan- pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas pada 12 Juli 2017.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 127
ormas  berbeda  dalam  menyikapnya.  Berikut  sikap  beberapa  ormas  Islam terkait terbitnya Perppu tersebut. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung  terbitnya  Perppu  Ormas,  karena  bisa  akan  mempercepat proses  hukum  penanganan  ormas  radikal,  tanpa  memberangus  hak-hak konstitusionalnya.  Ketua  Pengurus  Harian  Tanfidziyah  PBNU  Robikin Emhas menyatakan bahwa radikalisme,  kalau  dibiarkan dan hukum serta UU  tidak  memadai  untuk  menanggulanginya,  maka  akan  sangat membahayakan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. 38 Selain  itu,  Ketua Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  KH  Marsudi  Syuhud  menilai, Perppu  No  2  tentang  Ormas  adalah  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk menciptakan  kemaslahatan  bersama  dan  mencegah  kerusakan-kerusakan atas  kesepakatan  untuk  hidup  bersama  di  bawah  bendera  NKRI sebagaimana  telah  menjadi  konsensus  bersama.  Menerbitkan  perppu  itu (Perppu  Ormas)  antara  lain  sesungguhnya  adalah  menjalankan  kaidah dar’u  al -mafaasid  muqoddamun  alaa  jalbi  al-mashaalih (mencegah kemudaratan lebih prioritas dibanding menarik kemanfaatan). 39
Sedangkan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Setelah melalui sidang pleno,  akhirnya  menyatakan  sikap  resminya  terkait  Perppu  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Organisasi  Masyarakat  atau  PERPPU  Ormas.  Sikap Muhammadiyah  ini  tertuang  dalam  Pernyatan  Sikap  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  Nomor  364/PER.I.O/A/2017.  Pernyataan  bertanggal  2 Agustus  2017  itu  mempertegas  komitmen  Muhammadiyah  untuk mendukung  Negara  Pancasila,  dan menolak  pemutlakan  gagasan  Khilafah Islamiyah.  Muhammadiyah  menolak  paham  yang  memutlakkan  sistem kekhalifahan Islam yang  disertai sikap menegasikan pilihan politik Islam lainnya dengan    menuding  sebagai  sistem  di  luar   Islam (tidak   lslami, sistem   thaghut), lebih-lebih apabila disertai   gerakan   untuk  mengganti sistem      politik    yang  telah      berlaku      pada setiap      negara    Islam      atau negara  Muslim.
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  menegaskan,  bahwa  Negara Pancasila tersebut selain disebut sebagai hasil konsensus nasional (Daar al- ahdi) dan    tempat  pembuktian  atau  kesaksian (Daar  al-Syahadah) ,  dapat diposisikan dan difungsikan    sebagai   negeri    yang  aman  dan  damai atau  Darussalam ( Dar al-Salam ). Sebagai  hasil konsensus nasional maka
38 Tempo.co,  “Perppu  Ormas:  Reaksi  dari  MUI,  PBNU,  hingga  Fadli  Zon”  dalam https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/13/078891054/perppu-ormas-reaksi- dari-mui-pbnu-hingga-fadli-zon pada 13 Juli 2017.
39 NU.OR.ID, “Perppu Ormas Mencegah Kerusakan” dalam https://www.nu.or.id/post/read/79690/perppu-ormas-untuk-mencegah-kerusakan  pada
20 Juli 2017.
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
Negara Pancasila  mengikat   bagi  seluruh   institusi negara  dan komponen bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah menolak segala paham, eksistensi organisasi,  dan  gerakan  anti  Pancasila    lainnya  yang  berusaha  mengganti Dasar Negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
Muhammadiyah  bukan  hanya  menolak  gerakan  anti-pancasila  yang berbasis  paham  agama.  Namun  juga  mempertegas  penolakannya  atas paham  dan gerakan  Komunisme,  maupun  paham  yang ingin menjadikan atau membawa  Indonesia  menjadi    negara   sekuler. Muhammadiyah juga menolak  segala  bentuk  separatisme  yang  ingin  memisahkan  diri  dari Negara Kesatuan Republik   Indonesia, maupun segala paham dan gerakan yang meruntuhkan    sendi-sendi dasar NKRI. 40
Wakil  Ketua  Umum  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Zainut  Tauhid Saadi  mengatakan,  Perppu  Ormas  jangan  terbit  karena  menyasar  satu ormas saja. Akan tetapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan  membahayakan  eksistensi  NKRI.  Menangani  ormas  bermasalah,  kata Zainut,  tidak  cukup  dengan  membubarkan  ormas  melalui  pendekatan hukum  dan  keamanan  saja.  Lebih  penting  adalah  pengawasan, pendampingan dan pembinaan ormas tersebut agar tidak menyimpang. 41 Sedangkan  beberapa  ormas  Islam  merasa  keberatan  dan  bahkan menolak  adanya  Perppu  tersebut.  Salah  satu  akan  mengajukan  judicial review adalah HTI, ormas yang menjadi objek nyata Perppu pembubaran ormas. Yusril berargumen Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU  Nomor  17  tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  tidak berdasar. Pasalnya,  tidak ada  kegentingan yang memaksa dikeluarkannya aturan  pengganti.  Yusril  menilai  perubahan  regulasi  tentang  ormas  ini bukan  hanya  menyoal  HTI  saja,  melainkan  bakal  berdampak  luas  pada ormas-ormas lain. 42 Selain HTI, Front Pembela Islam atau biasa disebut FPI juga  akan  mengajukan  uji  materi  terhadap  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perppu)  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan
40 Pernyataan  Sikap  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  No.  264/PER/I.0/A/2017 Tentang  Pro  Kontra  Perppu  Nomor  2  tahun  2017  dan  Masalah  Keberadaan  Negara
Pancasila” dalam http://www.aisyiyah.or.id/files/1/file/Pernyataan-Perpu-no-2- 2017_compressed.pdf pada 9 Agustus 2017.
41 Republika,  “MUI:  Perppu  Tidak  Hanya  Menyasar  Salah  Satu  Ormas  Saja”  dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/13/oszp3x382-mui-perppu- seharusnya-tak-sasar-salah-satu-ormas pada 13 Juli 2017.
42 BBC,  “Gugat  Perppu,  Hizbut  Tahrir  Indonesia  Akan  Ajukan  Uji  Materi  ke  MK“ dalam http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40577915 pada 12 Juli 2017.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054
129
ke Mahkamah Konstitusi. 43 Lebih dari 10 perwakilan ormas menyampaikan penolakan  Perppu  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Organisasi  Masyarakat yang diterbitkan pemerintah.
Adapun  beberapa  ormas  lain  yang  juga  menolak  Perppu  Ormas antara  lain  Persatuan  Islam  (Persis),  Matlaul  Anwar,  Dewan  Dakwah Islamiyah,  Syarikat  Islam  Indonesia,  Wahfah  Islamiyah,  Ikatan  Dai Indonesia,  Majelis  Mujahidin,  Korp  Mubaligh  Jakarta,  STH  Bogor,  BKSPPI Bogor. 44 Penolakan  mereka  disebabkan  banyak  hal  yang  menyangkut persoalan  gerakan  yang  terbatasi.  Hal  ini  mungkin  yang  kemudian menyebabkan  persoalan  baru  terhadap  gerakan  dakwah  yang dilakukannya.

## C. Kesimpulan dan Penutup
Kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  dijamin  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  ini yang  menjamin  berdirinya  organisasi  sosial-keagamaan  dan  kemasyara- katan.  Ketentuan  peraturan  yang  mengatur  tentang  ormas  mengalami perubahan  dan  dengan  perubahan  yang  ada  memberikan  konsekuensi masing-masing ormas untuk mensikapinya.
Kebijakan  ormas  dalam  mensikapi  Undang-undang  No  17  tahun 2013  dan  Perppu  No  2  tahun  2017  beragam.  Ada  yang  menerima  dan menolak  beberapa  pasal  yang  ada  di  dalamnya.  Dinamika  yang  terjadi  di lapangan  menunjukkan  bahwa  beberapa  ormas  Islam  merasa  terancam dan berusaha untuk menolak melalui jalur konstitusi. Namun, pada posisi yang  sama  terdapat  beberapa  ormas  yang  justru  mengamini  dan mendukung peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Dinamika ini bisa menjadi pelajaran untuk umat Islam agar lebih berhati-hati  menyikapi  aturan  yang  berkaitan  dengan  ormas  sekaligus menjadi  bahan  renungan  ketika  akan  mendirikan  sebuah  organisasi kemasyarakat  yang  tujuannya  digunakan  untuk  berdakwah.  Kebijakan
43 CNN,  “FPI  akan  Ajukan  Uji  Materi  Perppu  Pembubaran  Ormas”  dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713144041-12-227638/fpi-akan-ajukan- uji-materi-perppu-pembubaran-ormas/ pada 13 juli 2017.
44 Kompas, “Fadli Zon Terima Forum Ormas Islam, Minta DPR Tolak Perppu Ormas” dalam  http://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/16220331/fadli-zon-terima-forum- ormas-islam-minta-dpr-tolak-perppu-ormas pada 18 Juli 2017.
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 130
dakwah  ormas  pada  akhirnya  berkembang  seiring  dengan  penyesuaian terhadap peraturan perundangan tersebut.
Kebijakan  dakwah  yang  dikembangkan  oleh  masing-masing  ormas disesuaikan  dengan  platform  yang  dimilikinya.  Memang  belaum  banyak yang dapat dijabarkan terkait dengan kebijakan dakwah di artikel ini. Hal penting  yang  perlu  diungkap  adalah  bahwa  kebijakan  dakwah  yang  ada selalu berkembang dan mengedepankan visi-misi organisasi dengan tidak melupakan  azas  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1945.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 131

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an, Al-Jamil, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012).
Ali,  As’ad  Said, Gerakan-gerakan  Sosial-Politik  dalam  Tinjauan  Ideologis; Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi , (Jakarta: LP3ES, 2012).
Asrohah,  Hanun, Sejarah  pendidikan  Islam, (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1999).
Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia ,    (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2001).
Ismail,  Faisal, Ideologi  Hegemoni  dan  Otoritas  Agama, (Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 1999).
Karim,  Rusli, HMI-MPO;  Dalam  Kemelut  Modernisasi  Politik  di  Indonesia,
(Bandung: Mizan, 1997).
Koentjaraningrat, Pengantar  Antropologi, (Jakarta:  Penerbit  Universitas, 1964).
Kuntowijoyo, Pradigma  Islam:  Interpretasi  Untuk  Aksi, (Bandung:  Mizan, 1991).
Malayu,  Hasibuan, Organisasi  dan  Motivasi;  Dasar  Peningkatan Produktivitas, (Jakarta: Bumi Aksara,  2007).
Mubarok,  Biky  Uthbek,  “Problematika  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (Studi  Kasus  Di Kabupaten  Sleman)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).
Mursiatama, Tirta Nugraha, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung  Jawab  Organisasi  Kemasyarakatan  dalam  Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kemenkumham RI, 2011).
Nasih, Mohammad, “Menjawab Panggilan Perbaikan” dalam  Mokhamad Abdul Aziz, Membangun Umat dan Bangsa, (Yogyakarta: Bulaksumur Emat, 2016).
Natsir, M. Indonesia di Persimpangan Jalan. (Jakarta: Abadi, 1984).
Noer,  Deliar, Islam,  Pancasila  dan  Asas  Tunggal, (Jakarta:  Yayasan Perkhidmatan, 1984).
Noer,  Deliar, Gerakan  Moderen  Islam  di  Indonesia , 1900-1942.  (Jakarta; LP3ES, 1980).
Mokhamad Abdul Aziz                                                                      Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam...
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 132
Ridwan, Paradigma  Politik  NU – Relasi  Sunni-NU  dalam  Pemikiran  Politik (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004).
Sitompul,  Agussalim, Pemikiran  HMI  dan  Relevansinya  dengan  Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia , (Jakarta: Integrita Press, 1997).
Sitompul, Einar, NU dan Pancasila, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
Soekanto,  Soerjono, Sosiologi  Sebagai  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta.  Raja Grafindo Persada, 2006)
Soekanto,  Soerjono, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,    (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2005).
Syaukani,  Ahmad, Perkembangan  Pemikiran  Modern  Di  Dunia  Islam,
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
Thaba,  Abdul  Aziz, Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
Wahid,  Abdurrahman  (ed), Ilusi  Negara  Islam;  Ekspansi  Gerakan  Islam Transnasional di Indonesia , (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).
Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam , (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Kelembagaan Agama Islam, 1986).

## Artikel Media:
BBC,  “Gugat  Perppu,  Hizbut  Tahrir  Indonesia  Akan  Ajukan  Uji  Materi  ke MK“  dalam  http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40577915 pada 12 Juli 2017.
CNN,  “FPI  akan  Ajukan  Uji  Materi  Perppu  Pembubaran  Ormas”  dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713144041-12-
227638/fpi-akan-ajukan-uji-materi-perppu-pembubaran-ormas/
pada 13 juli 2017.
Hukum  Online.Com,  “UU  Ormas  Mulai  Memakan  Korban ” dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5321da472379e/uu- ormas-mulai-memakan-korban pada 13 Maret 2014. Kompas, “Fadli Zon Terima Forum Ormas Islam, Minta DPR Tolak Perppu Ormas” dalm http://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/ 16220331/ fadli-zon-terima-forum-ormas-islam-minta-dpr-tolak-
perppu-ormas pada 18 Juli 2017.
JURNAL ILMU DAKWAH , Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017 ISSN 1693-8054 133
Kompas, “Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas” dalam  http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas  pada 12 Juli 2017.
Koran  Tempo,  “UU  Ormas  Dikabulkan  MK,  Muhammadiyah  Puas”  dalam https://m.tempo.co/read/news/2014/12/26/078631006/uu- ormas-dikabulkan-mk-muhammadiyah-puas  pada  26  Desember 2014.
Lembaga Administrasi  Negara Republik Indonesia, Modul Pelatihan Analis Kebijakan, (PDF),    hlm.  16-17.  DIakses  dari  http://www.ksi- indonesia.org/files/1447125643$1$2XL90$.pdf  pada  21  Mei  2016 pukul 15.05 wib.
MahkamahKonstitusi,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi”,  Diakses  melalui: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusa n&id=1&kat=1&cari=82%2FPUU-XI%2F2013 pada  23  Desember
2014.
Muhammadiyah,  “Pernyataan  Sikap  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  No.
264/PER/I.0/A/2017  Tentang  Pro  Kontra  Perppu  Nomor  2  tahun 2017  dan  Masalah  Keberadaan  Negara  Pancasila”  dalam http://www.aisyiyah.or.id/files/1/file/Pernyataan-Perpu-no-2- 2017_compressed.pdf pada 9 Agustus 2017.
NU.OR.ID,  “Perppu  Ormas  Mencegah  Kerusakan”  dalam  https:// www.nu.or.id/post/read/79690/perppu-ormas-untuk-mencegah- kerusakan pada 20 Juli 2017.
Republika,  “MUI:  Perppu  Tidak  Hanya  Menyasar  Salah  Satu  Ormas  Saja” dlm http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/ 13/oszp3x382-mui-perppu-seharusnya-tak-sasar-salah-satu-ormas pada 13 Juli 2017.
Tempo.co, “Perppu Ormas: Reaksi dari MUI, PBNU, hingga Fadli Zon” dalam https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/13/078891054/pe rppu-ormas-reaksi-dari-mui-pbnu-hingga-fadli-zon  pada  13  Juli 2017.