## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
Putu Devi Yustisia Utami
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia deviyustisia27@gmail.com

## Abstrak
WNI dan WNA  yang  melangsungkan perkawinan di Indonesia dapat  menghadapi suatu  permasalahan  mengenai status personal anak yang dilahirkan dan sistem pewarisan hak atas tanah bagi anak, mengingat kedua orang tuanya tunduk  pada  yurisdiksi  hukum  yang  berbeda.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implikasi  yuridis perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan anak beserta sistem pewarisan hak atas tanahnya. Jenis penelitian hukum  normatif  dipergunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini.  Adapun  kesimpulan  yang  ditarik  pertama, implikasi  yuridis  perkawinan  campuran  terhadap  kewarganegaraan  anak  adalah  sang  anak  menjadi  menjadi memiliki  dwi  kewarganegaraan  terbatas,  kedua,  Hukum  Agraria  menentukan  bahwa  anak  yang  memiliki  dwi kewarganegaraan hanya dapat mewarisi tanah yang berupa hak pakai (HP) dan tidak diperbolehkan mewarisi tanah hak milik (HM), hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangunan (HGB).
Kata Kunci: Anak; War is; Hak Atas Tanah; Per kawinan Campur an

## Abstract
Indonesian  citizens  and  foreigner  who  carry  out  marriages  in  Indonesia  can  face  any  problems  regarding  the personal status of the child and the inheritance system of the land rights, by considering both of their parents are subject to different legal jurisdictions. This study aims to determine the juridical implications of mixed marriages on the citizenship of the children and the inheritance system of the land rights. Normative legal research is used in this  paper.  The  conclusions  are,  first,  the  juridical  implications  of  mixed  marriages  to  the  citizenship  of  the children are the children has limited dual citizenship, second, according with Agrarian Law, children who have dual  citizenship  can  only  inherit  land  use  rights  and  can’t  inherit  ownership  rights,  bussiness  use  right  and building right.
Keywords: Children; Inheritance; Property Rights; Mixed Marriages
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 80
Published: 30/01/2021
How To Cite: Utami,  P.  D.  Y. (2021).  Implikasi  Yuridis  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Pewarisan  Tanah  Bagi  Anak. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa . 15 (1).  Pp  80-89. https:// doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89

## I.  PENDAHULUAN
Zoon politicon merupakan istilah terkenal dari Aristoteles  yang  menyatakan  bahwa  manusia sebagai  seorang  individu  tidaklah  dapat  hidup sendiri,  melainkan  harus  berhubungan  dengan manusia  yang  lain.  Manusia  tidak  hanya melakukan  hubungan  relasi  satu  sama  lain  tetapi juga  melakukan  hubungan  dalam  membentuk suatu  keluarga.  Pasal  28  B  UUD  1945 menentukan  bahwa  seluruh  manusia  mempunyai suatu hak untuk membentuk keluarga.
Manusia melakukan perkawinan dalam rangka
membentuk  suatu  keluarga  dan  mencapai  tujuan untuk memperoleh keturunan. Ketentuan perkawinan  diatur  di  UU  No.1-1974  tentang Perkawinan  (pada  tulisan  ini  disebut  UU Perkawinan) juncto UU  No.  16-2019  tentang Perubahan  UU  Perkawinan  (pada  tulisan  ini disebut  UU  Perkawinan  Perubahan).  Definisi perkawinan  diatur  berdasarkan  ketentuan  UU Perkawinan  pada  pasal  1  yaitu  suatu  ikatan diantara seorang pria dan wanita secara lahir dan bathin  sebagai  pasangan  suami  isteri  yang bertujuan  membentuk  rumah  tangga  yang dipenuhi  kebahagiaan  dan  langgeng  yang
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada jaman serba modern seperti sekarang ini, meningkatnya  pemanfaatan  IT  dan  komunikasi yang  begitu  pesat  memberikan  berbagai kemudahan  bagi  manusia.  Manusia  dapat melakukan  komunikasi  dengan  manusia  lainnya tanpa  perlu  khawatir  akan  adanya  batasan  jarak dan waktu. Kini masyarakat dapat berkomunikasi satu  sama  lain  tanpa  terhambat  jarak  melalui media  internet.  Selain  itu,  dengan  adanya perkembangan  teknologi  informasi  melalui internet  dan  sosial  media  ternyata  berdampak terhadap  adanya  kemajuan  di  bidang  ekonomi, bisnis,  pendidikan,  budaya  dan  pariwisata  di Indonesia. Hal ini tentu saja menyebabkan adanya perubahan ke arah yang lebih positif dimana tidak hanya dapat meningkatkan minat para wisatawan asing  untuk travelling ke  Indonesia  tetapi  juga meningkatkan  minat  tenaga  kerja  asing  (TKA) untuk  merambah  lapangan  pekerjaan  di Indonesia.  Tidak  hanya  itu  saja,  ternyata globalisasi  juga  memiliki  pengaruh  yang  sangat signifikan terhadap adanya fenomena perkawinan campuran di Indonesia.
Perkawinan antara orang yang berkewarganegaraan  asing  (WNA)  dengan  orang asli  Indonesia  kini  cukup  sering  terjadi  di Indonesia. Perkawinan beda kewarganegaraan ini lebih familiar diistilahkan  sebagai  perkawinan campuran . Perkawinan  campuran  yang  masuk kedalam  ranah  Hukum  Perdata  Internasional dipandang menimbulkan begitu banyak implikasi yuridis. Dimana pada perkawinan campuran baik pihak  suami  dan  pihak  istri  masing-  masing tunduk  kepada  yurisdiksi  hukum  yang  berbeda. Hal  ini  tentu  sangat  mempengaruhi  kedudukan dan status personalitas dari pihak suami dan pihak istri.  Oleh  karena  adanya  perbedaan  status personalitas  suami  dan  istri,  maka  hal  ini  tentu juga  akan  berimbas  pada  kedudukan  atau  status hukum  dari  sang  anak  yang  dilahirkan  dari pasangan  atau  orang  tua  yang  berbeda kewarganegaraan. Selain mengenai status kedudukan  anak,  dalam  perkawinan  campuran seringkali muncul persoalan mengenai pewarisan, hal  ini  akan  terjadi  ketika  salah  satu  orang  tua meninggal  dunia.  Apabila  pasangan  yang melakukan  perkawinan  campuran  ternyata memiliki  harta  peninggalan,  maka  yang  akan menjadi  persoalan  adalah  mengenai  sistem pewarisan  bagi  anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan beda kewarganegaraan tersebut.
Sangat  menarik  untuk  dilakukan  suatu
penelitian mengenai “Implikasi Yuridis Perkawinan  Campuran  Terhadap  Pewarisan Tanah  Bagi  Anak”.  Penulis  menemukan permasalahan  yang  menarik  untuk  dikaji  yaitu pertama (1),  Bagaimana  implikasi  yuridis  suatu perkawinan campuran atas kewarganegaraan anak yang  dilahirkan? kedua (2),  Apakah  anak  yang lahir dalam perkawinan campuran dapat mewarisi tanah yang berlokasi di Indonesia?. Penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh pengetahuan mengenai implikasi yuridis perkawinan campuran atas kewarganegaraan anak serta memperoleh pengetahuan mengenai pewarisan  hak  atas  tanah  bagi  anak  yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan (perkawinan campuran).
II. METODE
Jenis penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam  penelitian  ini.  Adapun  jenis  pendekatan yang  penulis  pergunakan  dalam  menulis  karya tulis  ini  adalah conceptual  approach dan statute approach . Dilakukan pengumpulan bahan hukum primer  dengan  mencari  aturan  dari  hierarki tertinggi  sampai  dengan  aturan  yang  menduduki hierarki terendah ( Diantha,  2016 )  yang  berkaitan dengan  permasalahan  perkawinan  campuran. Dilakukan  pencarian  data  pada  jurnal-jurnal  dan buku-buku terkait sebagai bahan hukum sekunder dan tertier, kemudian bahan hukum dianalisis dan disajikan dengan teknik deskriptif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keabsahan Perkawinan Campuran
Sebelum  membahas  mengenai  implikasi yuridis perkawinan campuran pada kewarganegaraan  anak,  terlebih  dahulu  akan dibahas  mengenai  perkawinan  campuran  itu sendiri.  Melalui  perkawinan  seseorang  dapat melegalkan  hubungan  hukum  antara  seorang perempuan  dan  seorang  laki-laki  guna  melalui kehidupan  berumah  tangga  guna  memperoleh keturunan.
Profesor  Subekti  memberikan  pandangannya mengenai  definisi  dari  perkawinan,  yaitu  suatu pertalian atau ikatan yang legal dan dalam waktu yang lama yang dilakukan oleh seorang laki- laki dan  seorang  perempuan”  ( Subekti,  2003 ). Beberapa  sarjana  seperti  Wiarda,  Asser,  Petit, Scholten,  Pitlo,  dan  Melis  juga  memberikan pengertian  mengenai  apa  itu  perkawinan,  bahwa perkawinan  diartikan  sebagai  adanya  suatu persatuan  diantara  wanita  dan  pria  yang memperoleh  pengesahan  dan  pengakuan  dari
Halaman 81 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
negara  dengan  tujuan  melangsungkan  kehidupan bersama  atau  persekutuan  yang  kekal”  ( Salim, 2011 ).
Hukum  positif  Indonesia  sendiri  telah mengatur  ketentuan  mengenai  Perkawinan  pada UU  No.1-1974 juncto UU  No.16-2019  tentang Perubahan atas UU Perkawinan. Oleh karena UU Perkawinan  perubahan  terbaru  hanya  mengatur mengenai ketentuan usia minimal para mempelai dalam melangsungkan perkawinan dan dispensasi apabila  terjadi  penyimpangan  mengenai  umur minimal  tersebut,  maka  untuk  ketentuan mengenai  perkawinan  selain  yang  telah  diubah oleh  UU  Perkawinan  Perubahan,  termasuk ketentuan mengenai perkawinan campuran masih tetap  tunduk  kepada  ketentuan  UU  Perkawinan No.1-1974.
Suatu  perkawinan  baru  dikatakan  sah  jika calon mempelai telah melangsungkan perkawinan berdasarkan  hukum  agama  yang  dianut  dan kepercayaan  dari  para  mempelai  yang  kemudian dilakukan  pencatatan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melangsungkan  perkawinan  harus  memenuhi syarat  berdasarkan  ketentuan  pasal  6  UU Perkawinan  No.1-1974 juncto pasal  7 UU Perkawinan Perubahan No. 16-2019 yaitu:
 Dibutuhkan  adanya  persetujuan  dari  kedua belah pihak calon mempelai atas terlaksananya suatu perkawinan.
 Dibutuhkan persetujuan dari kedua orang tua, apabila  calon  mempelai  berada  dibawah  usia 21 tahun. Jika baik ayah maupun ibunya telah meninggal  dunia  maka  haruslah  diperoleh persetujuan dari wali, namun jika hanya salah seorang  dari  orang  tuanya  yang  meninggal dunia,  maka  mempelai  harus  memperoleh persetujuan  dari  salah  satu  orang  tua  yang masih hidup.
 Seorang  perempuan  dan  laki-  laki  hanya  bisa melangsungkan  perkawinan  jika  telah  berusia 19 tahun. Diperlukan adanya ijin pengecualian dari  Pengadilan  atau  pejabat  lainnya  jika terjadi penyimpangan atas hal ini.
Sama  halnya  dengan  ketentuan  dalam melaksanakan  suatu  perkawinan  biasa  antar warga  negara  Indonesia,  ketentuan  perkawinan antara  orang  asing  dan  WNI  juga  tunduk  pada ketentuan  UU  Perkawinan  tepatnya  pasal  57  s/d pasal  62.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  57  UU Perkawinan,  perkawinan  yang  dilangsungkan  di
Indonesia  antara  dua  orang  yang  memiliki kewarganegaraan yang berbeda dimana yang satu memiliki  kewarganegaraan  asing  dan  yang lainnya  merupakan  warga  negara  Indonesia, sehingga  hal  ini  menyebabkan  keduanya  tunduk kepada  hukum  yang  berbeda  adalah  merupakan pengertian dari perkawinan campuran.
Atas  dasar  pengaturan  perkawinan  campuran di  pasal  57  UU  Perkawinan,  adapun  unsur-unsur penting  perkawinan  campuran  atau  perkawinan beda kewarganegaraan yakni:
 Dilakukan  di  Negara  Indonesia  oleh perempuan  dan  laki-  laki  serta  kedua mempelai tunduk pada yurisdiksi hukum yang berbeda;
 Para pihak memiliki perbedaan kewarganegaraan;
 Salah  seorang  calon  mempelai  haruslah seorang WNI ( Rampay, 2015 ).
Dengan  adanya  unsur  asing  pada  perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada di dalam  ranah  atau  lapangan  Hukum  Perdata Internasional  (HPI).  Hal  ini  karena  disebabkan adanya foreign element yang  dalam  hal  ini adalah  perbedaan  kewarganegaraan  antara keduabelah pihak. Adanya unsur
kewarganegaraan  asing  inilah  yang  kemudian melahirkan  suatu  hubungan  yang  bersifat Internasional.  Adanya  hubungan  perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang menundukkan  diri  kepada  hukum  yang  berbeda tentunya  dikemudian  hari  dapat  menimbulkan suatu  implikasi  yuridis  pada  lapangan  hukum keluarga dalam Hukum Perdata Internasional.
Ketika  sepasang  calon  suami  istri  yang berbeda  kewarganegaraan  akan  melangsungkan perkawinan  timbullah  suatu  pertanyaan,  hukum manakah  yang  berlaku  bagi  sahnya  perkawinan calon  mempelai  tersebut.  Apakah  hukum perkawinan  di  negara  si  mempelai  pria  atau hukum  perkawinan  di  negara  mempelai  wanita. Untuk  mengetahui  hal  tersebut  haruslah  kita  kaji dari  sisi  Hukum  Perdata  Internasional.  Terlebih dahulu  harus  kita  lakukan  identifikasi  terhadap titik-  titik  taut  dalam  perkara  HPI  itu  sendiri. Menurut Bayu Seto, titik taut adalah fakta- fakta yang  dapat  kita  temukan  dalam  permasalahan hukum  perdata  internasional  yang  menunjukkan adanya hubungan atau pertautan antara permasalahan  hukum  tersebut  dengan  suatu negara tertentu. Hal ini menyebabkan terciptanya
Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 82
suatu  relevansi  antara  permasalahan  hukum tersebut  dengan  hukum  yang  berlaku  di  suatu negara tertentu (Seto, 2001) .
Dalam  perkawinan  campuran,  dapat  kita  lihat bahwa  titik  taut  primernya  adalah  mengenai adanya perbedaan kewarganegaraan si pria dan si wanita, kemudian untuk mengetahui hukum yang berlaku  terhadap  permasalahan  perkawinan campuran  ini  haruslah  dilihat  melalui  titik  taut sekundernya.  Dalam  HPI  dikenal  adanya  asas dalam  bidang  hukum  perkawinan  yang  biasa disebut  dengan  asas  “ Lex  Loci  Celebrationis ” yang  artinya  dalam  suatu  perkawinan  hukum yang berlaku tergantung pada tempat perkawinan itu  diresmikan  atau  dilangsungkan  ( celebrations ) (Khairandy, 2007) .
UU  Perkawinan  memberikan  batasan  bahwa tempat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  UU  ini adalah perkawinan yang dilangsungkan di negara Indonesia.  Oleh  karena  dilangsungkan  di Indonesia  maka  berdasarkan  asas lex  loci celebrationis maka  hukum  Indonesialah  yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkawinan campuran  itu.  Dalam  pasal  59  ayat  (2)  UU Perkawinan  menentukan  bahwa  perkawinan campuran  yang  dilaksanakan  oleh  para  pihak  di Indonesia  dilangsungkan  berdasarkan  UU  No.1- 1974. Berarti bahwa keabsahan suatu perkawinan campuran  yang  dilaksanakan  di  Indonesia ditentukan oleh dipenuhi atau tidaknya ketentuan hukum  perkawinan  yang  diatur  dalam  UU Perkawinan.
Keabsahan  suatu  perkawinan  campuran menurut  hukum  di  Indonesia  ditentukan  oleh ketentuan  pasal  2  UU  Perkawinan  yaitu pelaksanaannya wajib berdasarkan hukum agama yang  dianut  oleh  masing-masing  mempelai  serta wajib dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-  undangan  Indonesia.  Perkawinan campuran  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  hanya dapat dilangsungkan apabila syarat dan ketentuan perkawinan yang berlaku bagi para pihak baik itu pihak pria dan pihak wanita telah dipenuhi.
Bagi calon mempelai
yang berkewarganegaraan  Indonesia,  wajib  memenuhi persyaratan  perkawinan  sebagaimana  ketentuan Bab II UU No.1-1974 tentang syarat perkawinan, yaitu  pada  pasal  6-12.  Sedangkan  bagi  calon mempelai yang berkewarganegaraan asing, maka wajib  memenuhi  persyaratan  perkawinan  sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya sendiri. Untuk mengetahui bahwa syarat perkawinan bagi
masing-masing  calon  mempelai  telah  terpenuhi maka  haruslah  dibuktikan  dengan  diberikannya surat  keterangan  oleh  pejabat  berwenang  yang menerangkan  bahwa  persyaratan  perkawinan yang  ditentukan  oleh  hukum  masing-  masing telah  dipenuhi  oleh  para  pihak.  Akan  tetapi  jika pejabat  yang  berwenang  melakukan  penolakan untuk  memberikan  surat  keterangan,  maka  dapat dimohonkan  keputusan  Pengadilan  mengenai alasan  penolakan  pemberian  surat  keterangan tersebut.  Apabila  Pengadilan  menyatakan  bahwa penolakan  tersebut  tdak  beralasan,  maka keputusan  pengadilan  dijadikan  pengganti  surat keterangan pemenuhan syarat perkawinan campuran. Surat keterangan/ keputusan pengganti keterangan  pada  perkawinan  campuran  hanya memiliki  masa  berlaku  selama  6  (enam  bulan) sejak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Keabsahan perkawinan campuran di Indonesia ditentukan  oleh  telah  terpenuhi  atau  tidaknya syarat–syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 59  ayat  (2)  UU  Perkawinan.  Jika  suatu perkawinan  campuran  dilaksanakan  dengan  sah, maka  akan  menjadikan  status  sang  anak  yang dilahirkan juga sah menurut hukum.

## Implikasi  Hukum  Perkawinan  Campuran  Bagi Kewarganegaraan Anak.
Dalam  suatu  perkawinan,  tentu  saja  hadirnya seorang anak sebagai penerus keluarga merupakan  harapan setiap pasangan suami  isteri. UU  Perkawinan  sendiri  tidak  memberikan definisi  yang  jelas  mengenai  pengertian  anak. Namun  dalam Burgerlijk  W etboek (selanjutnya disebut  BW),  sebagaimana  dicantumkan  pada ketentuan  pasal  330  BW  anak  dapat  dipadankan dengan  pengertian  orang  yang  belum  dewasa, yakni  orang-orang  usianya  belum  genap  21  (dua puluh  satu)  tahun  serta  tidak  pernah  melakukan perkawinan kawin sebelumnya.
Definisi  anak  juga  telah  tersurat  di  ketentuan pasal  1 angka  1  UU  Perlindungan  Anak  No.  35- 2014  tentang  Perubahan  UU  No.  23-2002,  yaitu orang usianya belum genap mencapai 18 (delapan belas)  tahun,  yang  termasuk  juga  anak  yang belum  dilahirkan  dan  masih  dalam  kandungan. Berdasarkan  ketentuan  pasal  1 Convention  On The Rights of the Child pengertian anak yaitu :
“ Every human being below the age of eighteen years  unless  under  the  law  applicable  to  the child, majority is attained earlier ”.
(terjemahan  bebas  oleh  penulis  :  anak  ialah setiap  orang  yang  umumnya  berusia  dibawah  18
Halaman 83
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
(delapan  belas)  tahun  kecuali  undang-  undang menentukan  bahwa  kedewasaan  dapat  dicapai lebih awal) (Child, 1989) .
Walaupun  UU  Perkawinan  sendiri  tidak memberikan  definisi  yang  tegas  mengenai pengertian  anak,  akan  tetapi  Pasal  6  UU Perkawinan  menentukan  bahwa  diwajibkan adanya ijin dari orang tua bagi orang- orang yang akan  melaksanakan  perkawinan  namun  usianya belum  menginjak  usia  21  (dua  puluh  satu).  Dari ketentuan pasal 6 UU Perkawinan dapat diartikan bahwa batasan seseorang dapat dikatakan sebagai seseorang  yang  belum  dewasa  (anak)  menurut UU  Perkawinan  adalah  seseorang  yang  berumur dibawah  21  (dua  puluh  satu)  tahun  atau  belum pernah melangsungkan perkawinan.
Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU Perkawinan  disebutkan  “Anak  sah  adalah  anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, hal ini  dikuatkan  pula  dengan  pendapat  Profesor Subekti  bahwa  seorang  anak  akan  menjadi  anak yang  sah  apabila  ia  lahir  dari  seorang  ibu  dan ayah  yang  melakukan  perkawinan  yang  sah. (Subekti,  2003) .  Begitupula  halnya  dengan seorang  anak  yang  lahir  dari  suatu  perkawinan campuran  di  Indonesia,  anak  tersebut  akan menjadi  anak  sah  berdasarkan  hukum  di Indonesia  apabila  kedua  orang  tuanya  yang berbeda  kewarganegaraan  telah  memenuhi legalitas  dan  syarat  dalam  melangsungkan perkawinan di Indonesia.
Adanya  perbedaan  kewarganegaraan  pada perkawinan campuran menyebabkan pihak suami dan  istri  akan  tunduk  kepada  hukum  yang berbeda. Dengan tunduknya pasangan suami istri pada  hukum  yang  berbeda,  maka  akan menimbulkan  suatu  pertanyaan  mengenai  status personalitas  atau  kedudukan  hukum  bagi  anak yang  dilahirkan  serta  kepada  yurisdiksi  negara manakah  anak  tersebut  akan  tunduk.  Status personal diartikan sebagai peraturan hukum yang menyangkut kaidah hukum yang berlaku terhadap seseorang  kemanapun  orang  itu  pergi  dan dimanapun orang itu berada (Arliman S, 2017) .
Pasal  62  UU  No.1-1974  menentukan  bahwa kedudukan  hukum  seorang  anak  yang  dilahirkan oleh  seorang  ibu  yang  melakukan  perkawinan campuran ditentukan sesuai dengan pasal 59 ayat (1)  UU  No.1-1974,  dimana  kewarganegaraan yang  diperoleh  oleh  sang  anak  yang  dilahirkan oleh  ibu  yang  melakukan  perkawinan  campuran akan menentukan hukum yang berlaku bagi anak tersebut.  Mengenai  implikasi  yuridis  perkawinan
campuran terhadap status kewarganegaraan anak, dapat  kita  tinjau  dari  sisi  peraturan  hukum  di bidang kewarganegaraan.
Melihat  ketentuan  pasal  13  UU  No.62-1958 tentang  Kewarganegaraan  (dalam  tulisan  ini disebut  UU  Kewarganegaraan  lama),  bahwa status  kewarganegaraan  seorang  anak  yang  sah akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Apabila sang ayah berkewarganegaraan Indonesia,  maka  anak  tersebut  akan  memperoleh kewarganegaraan Indonesia, begitupula sebaliknya apabila ayahnya adalah seorang WNA maka anak tersebut akan menjadi berkewarganegaraan  asing.  Kewarganegaraan Indonesia  dari  sang  Ibu  hanya  akan  diperoleh oleh  seorang  anak  apabila  anak  yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayahnya. UU Kewarganegaraan  lama  dianggap  diskriminatif karena  tidak  menjamin  persamaan  kedudukan antar  warganegara  serta  tidak  mampu  menjamin adanya  perlindungan  hukum  bagi  perempuan pelaku  perkawinan  campuran  dan  anak-  anak yang  kemudian  dilahirkan  dari suatu  perkawinan campuran. (Parwitasari, 2010)
Pada  tahun  2006,  pemerintah  kemudian menerbitkan  UU  Kewarganegaraan  RI  No.12- 2006 (dalam tulisan ini disebut UU Kewarganegaraan).  Berdasarkan  ketentuan  pasal 4  huruf  c,  d,  dan  h  UU  Kewarganegaraan  ini, yang  dimaksud  dengan  warganegara  Indonesia terkait dengan perkawinan antara WNI dan orang berkewarganegaraan asing yakni:
 Anak yang bersangkutan dilahirkan dari suatu perkawinan antara seorang ayah berkewarganegaraan Indonesia dengan ibunya yang berkewarganegaraan asing dan dilakukan secara sah;
 Anak yang bersangkutan dilahirkan dari suatu perkawinan  antara  seorang  ayah  dengan kewarganegaraan  asing  dengan  seorang  ibu berkewarganegaraan Indonesia yang dilakukan secara sah;
 Anak  yang  dilahirkan  dari  ibu  warganegara asing  tanpa  perkawinan  yang  sah  (diluar perkawinan),  namun  memperoleh  pengakuan oleh  ayahnya  yang  merupakan  WNI,  dimana pengakuan  tersebut  diberikan  sebelum  sang anak  mencapai  usia  18  (delapan  belas)  tahun atau si anak belum pernah kawin.
Ketentuan pasal 4  poin huruf c, d dan h pada
Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 84
UU  Kewarganegaraan  tentu  saja  memberikan harapan  baru  bagi  para  WNI  pelaku  perkawinan campuran  di  Indonesia, sebab  dapat  memberikan jaminan  kejelasan  atas  status  hukum  anak  yang dilahirkan. Dengan diakuinya anak dilahirkan dari perkawinan  antara WNI  dan  orang  asing  sebagai anak  yang  juga  memiliki  kewarganegaraan Indonesia, maka berdasarkan UU Kewarganegaraan
implikasi yuridis dari perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan anak  adalah  anak  tersebut menjadi  memiliki  dwi kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda). Terhadap anak yang memiliki dwi kewarganegaraan  maka  akan  berlaku  ketentuan UU  Kewarganegaraan  pasal  6  ayat  (1)  yang menentukan bahwa
apabila status Kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang lahir dari orang tua sebagaimana Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 menyebabkan anak menjadi mempunyai dwi kewarganegaraan, maka setelah  anak  mencapai  usia  18  (delapan  belas) tahun  atau  setelah  anak  tersebut  kawin,  maka anak  dengan  dwi  kewarganegaraan  itu  haruslah menentukan pilihan atas salah satu kewarganegaraannya.  Baik  itu  pilihan  sebagai WNI atau bahkan memilih menjadi WNA.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut  diatas,  maka dapat penulis sampaikan bahwa implikasi yuridis perkawinan  campuran  bagi  anak  yang  dilahirkan adalah anak tersebut dapat memperoleh hak untuk memiliki  dwi  kewarganegaraan  yang  bersifat terbatas. Anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan  Indonesia  disamping  juga memiliki  kewarganegaraan  asing  dari  ayah  atau ibunya  yang  merupakan  WNA.  Penyebutan  kata “terbatas” dipergunakan karena dwi kewarganegaraan  yang  dimiliki  oleh  anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak yang bersangkutan  mencapai  usia  18  (delapan  belas) tahun  atau  sampai  dengan  anak  berdwi kewarganegaraan  tersebut  telah  melangsungkan perkawinan.  Jika  sang  anak  telah  mencapai  usia 18  tahun  atau  telah  melangsungkan  perkawinan maka anak tersebut harus menyatakan kewarganegaraan yang dipilihnya dan
menyampaikannya kepada Pejabat yang berwenang dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
Pendaftaran  Anak  yang  Memiliki  Dwi Kewarganegaraan di Indonesia
Sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  UU Kewarganegaraan,  pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan Menteri  Hukum&HAM  mengenai  cara pendaftaran anak dwi kewarganegaraan
(kewarganegaraan  ganda)  beserta  permohonan fasilitas  keimigrasian  No.22 Tahun  2012  (Dalam tulisan ini disebut dengan Permenkumham No. 22 -2012). Pada pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 22-2012  menentukan  bahwa  anak  yang  memiliki dwi kewarganegaraan wajib dilakukan pendaftaran oleh orang tuanya atau oleh walinya.
Ini artinya bahwa, hak untuk memperoleh dwi kewarganegaraan  tidak  secara  serta  merta  dapat dimiliki oleh anak yang lahir dari orang tua yang melakukan  perkawinan  campuran,  melainkan harus  dilakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu. Pendaftaran  dwi  kewarganegaraan  bertujuan untuk  memperoleh  fasilitas  keimigrasian  berupa kartu  bagi  anak  subjek  dwi  kewarganegaraan yang diberikan secara affidavit . Affidavit merupakan  suatu  keterangan  tertulis keimigrasian  yang  memuat  keterangan  sebagai anak  yang  memiliki  dwi  kewarganegaraan terbatas  yang  disatukan  dengan  Paspor  asing. Affidavit ini diperlukan dalam rangka penerbitan Paspor  RI  yang  ditunjukan  bagi  anak-anak  yang memiliki dwi kewarganegaraan terbatas (Kementerian Luar Negeri, 2019) . Berdasarkan PP No.22-2012, pendaftaran anak dengan  dwi  kewarganegaraan  bisa  dilakukan  di wilayah  Indonesia  yaitu  kepada  Kepala  Kantor Imigrasi  dan  bisa juga  dilakukan  di luar  wilayah negara  Indonesia.  Pasal  3  PP  No.  22-2012 menyatakan  bahwa  pendaftaran  diluar  wilayah negara  Indonesia  dimohonkan  kepada  Kepala Kedutaan  Besar/Perwakilan  Republik  Indonesia dan  Pejabat  Imigrasi  yang  telah  mendapat penunjukan  oleh  Menteri  dengan  daerah  kerja yang  mencakup  tempat  kediaman  anak  yang memiliki  dwi  kewarganegaraan  tersebut.  Paspor biasa  diberikan  kepada  anak  yang  memiliki  dwi kewarganegaraan dan belum melakukan penentuan  kewarganegaraan  dan  berlaku  sampai dengan sang anak yang memiliki kewarganegaraan  ganda  berusia  21  (dua  puluh) satu tahun (Lihat PP No.22-2012).
Pewarisan  Tanah  Bagi  Anak  yang  dilahirkan pada Perkawinan Campuran
Pada  subbab  sebelumnya  penulis  telah memaparkan bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan  campuran  tentu  saja  tunduk  kepada hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan,  orang  yang melakukan perkawinan campuran akan melahirkan anak-anak dengan dwi kewarganegaraan. Disatu sisi, hal ini dapat  melindungi  status  dan  kedudukan  hukum anak  tersebut,  akan  tetapi  di  sisi  lain  dengan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
adanya dwi kewarganegaraan ini juga menimbulkan suatu permasalahan baru menyangkut  hukum  mana  yang  berlaku  terhadap anak  tersebut.  Dwi  kewarganegaraan  pada  anak juga menimbulkan suatu persoalan jika salah satu orang  tuanya  yang  berkebangsaan  WNI meninggal dunia dan mewariskan sejumlah harta pada saat sang anak belum dewasa. Terlebih lagi jika  harta  warisan  yang  ditinggalkan  adalah berupa  hak  atas  tanah  di  Indonesia.  Sebelum membahas  tentang  pewarisan  tanah  bagi  anak yang  memiliki  dwi  kewarganegaraan,  maka terlebih dahulu akan penulis bahas mengenai jenis -  jenis  hak  atas  tanah  yang  ada  di  negara Indonesia.
Berdasarkan  Undang-undang  Peraturan  Dasar Pokok–Pokok  Agraria  UU  No.5-1960  (dalam tulisan ini disebut dengan UUPA), pada pasal 16 ayat  (1)  adapun  klasifikasi  hak  atas  tanah  ada  7 (tujuh)  yaitu  :  hak  milik  (HM),  hak  guna bangunan  (HGB),  hak  guna  usaha  (HGU),  hak sewa, hak pakai (HP), hak memungut hasil hutan dan  hak  membuka  tanah.  Hak  milik  (HM),  hak guna  bangunan  (HGB),  hak  guna  usaha  (HGU) serta  hak  pakai  (HP)  merupakan  hak  atas  tanah yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.
Pengaturan  mengenai  hak  milik  (HM)  ada dalam  ketentuan  pasal  20–27  UUPA.  Hak  milik ialah  hak  seseorang  untuk  memiliki  atau mempunyai  suatu  tanah,  dimana  hak  tersebut adalah  hak  yang  bersifat  paling  kuat,  terpenuh dan  dapat  diturunkan  kepada  keturunan selanjutnya.  Hanya  Warga  Negara  Indonesialah yang dapat menjadi subyek dari HM, namun tidak menutup  kemungkinan  bahwa  ada  badan  hukum yang  dapat  menjadi  subyek  dari  HM  sepanjang memperoleh keputusan penetapan dari Pemerintah. Hak atas tanah berikutnya yaitu, Hak Guna  Usaha  (HGU)  ialah  hak  untuk  untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perikanan, pertanian dan peternakan dengan cara mengusahakan  tanah  yang  berada  dalam penguasaan  Negara  secara  langsung  dengan kurun  waktu  selambat-lambatnya  sampai  dengan 25  (dua  puluh  lima)  tahun  berdasarkan  adanya penetapan  dari  Pemerintah.  Pengaturan  HGU berada  dalam  ketentuan  pasal  28–34  UUPA. Adapun  subjek  yang  dapat  mempunyai  HGU yaitu  hanyalah  WNI  dan  badan  hukum  yang berkedudukan di Indonesia dan pastinya haruslah didirikan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Selanjutnya,  Hak  Guna  Bangunan (HGB) diatur pada ketentuan pasal 38–40 UUPA. Merupakan hak yang diberikan oleh negara untuk
mendirikan  serta  memiliki  bangunan  yang didirikan  diatas  tanah  milik  orang  lain  dengan batas  waktu  selama-lamanya  sampai  dengan  30 (tiga puluh) tahun, dan kemudian dapat dilakukan perpanjangan  kembali  selama  jangka  waktu  20 (dua  puluh)  tahun.  Hanya  WNI  serta  badan hukum  yang  berkedudukan  di  Indonesia  dan didirikan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di Indonesialah yang mampu memperoleh hak untuk memiliki  HGB.  Jadi  pada  dasarnya,  baik  HM, HGB  maupun  HGU  subjeknya  adalah  warga negara  Indonesia  serta  badan-badan  hukum  yang didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  serta bertempat kedudukan di Indonesia. (lihat UUPA)
Hak  atas  tanah  selanjutnya  ialah  hak  pakai (HP), pengaturannya dapat kita lihat di ketentuan pasal  41-43  UUPA.  Berdasarkan  UUPA,  hak yang  pemberiannya  berasal  dari  suatu  keputusan pejabat  yang  berwenang  atau  berasal  dari perjanjian  antara  pihak  penerima  hak  pakai  dan pihak  pemilik  tanah  (pemberi  hak  pakai),  untuk menggunakan  serta  melakukan  pungutan  hasil suatu  tanah  yang  berada  dalam  penguasaan negara  maupun  dari  tanah  milik  orang  lain disebut  dengan  Hak  Pakai  (lihat  UUPA). Masyarakat pada prinsipnya, diberikan kebebasan bebas  untuk  memperjanjikan  sesuatu  dengan pihak manapun dan mengenai apapun ( freedom of contract ) sepanjang tetap patuh kepada ketentuan undang-  undang,  ketertiban  dan  kesusilaan. (Utami,  2019) (Utami,  Kajian  Yuridis  Agunan Yang  Diambil  Alih  (AYDA),  2019) .  Namun dalam  pemberian  hak  pakai,  dilarang  untuk menjadikan  perjanjian  pengelolaan  tanah  dan perjanjian  sewa  menyewa  sebagai  dasar pengikatan  antara  pemberi  dan  penerima  hak pakai  karena  telah  ditentukan  demikian  oleh undang-  undang.  Berbeda  halnya  dengan  HM, HGU,  dan  HGB,  khusus  untuk  hak  pakai  (HP) selain  dapat  dimiliki  oleh WNI  dan  badan-badan hukum  Indonesia  yang  bertempat  kedudukan  di Indonesia, orang berkewarganegaraan asing yang bertempat  kedudukan  di  negara  Indonesia  serta badan hukum asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia juga dapat memiliki hak pakai.
Berkaitan  dengan  anak  yang  memiliki  dwi kewarganegaraan,  apabila  dikemudian  hari  salah satu  atau  bahkan  kedua  orang  tuanya  meninggal dunia  pada  saat  anak  tersebut  masih  dibawah umur  (usia  dibawah  21  tahun).  Kemudian  orang tuanya  meninggalkan  harta  warisan  yang  berupa tanah  yang  berlokasi  di  Indonesia,  maka  akan timbul  persoalan  mengenai  dapatkah  anak  yang memiliki dwi kewarganegaraan tersebut

## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 86
memperoleh  hak  waris  atas  tanah  peninggalan orang tuanya.
Peristiwa  turun  waris  adalah  salah  satu peristiwa  yang  sangat  erat  dengan  kehidupan manusia. Hukum waris ialah sekumpulan kaidah/ aturan  hukum  yang  memberikan  pengaturan tentang proses pengalihan harta peninggalan dari seorang  pewaris  ke  (para)  ahli  waris  atau  orang yang  ditunjuk  karena  meninggalnya  si  pewaris (Muhammad,  2000) .  Adanya  pewaris  dan  ahli waris  merupakan  subjek  dalam  hukum  waris. Pewaris  ialah  seorang  yang  meninggal,  baik  pria maupun  wanita  yang  semasa  hidupnya  memiliki harta-harta  kekayaan  tertentu  dan  ketika meninggal  dunia  kemudian  meninggalkan  harta kekayaannya  tersebut.  Sedangkan  orang  yang kemudian  menggantikan  posisi/kedudukan  si pewaris  karena  kematian  si  pewaris  disebut dengan ahli waris (Dewantari & Putrawan, 2018) . Dalam hukum keperdataan, terdapat 2 (dua) cara untuk  memdapatkan  warisan,  yaitu  dengan  cara abintestanto (berdasarkan  ketentuan  undang- undang)  atau  dengan  cara  testamen  (wasiat) (Rudito, 2015). Perolehan waris melalui testamen (wasiat)  didasarkan  pada  akta  Notarill.  Akta wasiat  adalah  salah  satu  bentuk  akta  otentik. Dimana  akta  yang  dibuat  oleh  seorang  pejabat yang  memiliki  kewenangan  untuk  hal  tersebut berdasarkan  ketentuan  pasal  1868  KUHPerdata disebut dengan akta otentik. (Utami, 2018)
Dalam hal WNI pelaku perkawinan campuran meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dalam  bentuk  hak  atas  tanah  bagi  anaknya  yang memiliki  dwi  kewarganegaraan,  maka  perlu dilakukan  analisis  dari  sisi  hukum  agraria Indonesia  untuk  mengetahui  apakah  sang  anak dapat mewarisi tanah warisan tersebut.
Untuk  mengetahui  dapat  tidaknya  anak  yang memiliki dwi kewarganegaraan mewarisi tanah di Indonesia,  maka  pertama-  tama  harus  dilihat terlebih dahulu alas hak dari tanah yang menjadi harta  warisan  tersebut.  Apabila  alas  hak  tanah warisan  tersebut  adalah  berupa  hak  pakai,  maka tentu  saja  sang  anak  yang  memiliki  dwi kewarganegaraan  dapat  langsung  mewarisi  tanah warisan  peninggalan  orang  tuanya  sebagaimana ketentuan pasal 42 UUPA.
Namun  dalam  hal  tanah  warisan  yang ditinggalkan  tersebut  adalah  hak  milik  maka berlakulah  aturan-aturan  pada  pasal  21  UUPA. Subjek  yang  dapat  memiliki  hak  milik berdasarkan  pengaturan  pasal  21  UUPA  adalah hanya warganegara Indonesia serta badan hukum
yang  memperoleh  penetapan  oleh  Pemerintah. Pada  UUPA  juga  telah  ditegaskan  bahwa  orang asing yang mendapatkan hak milik karena selama perkawinannya tidak memiliki perjanjian mengenai  pemisahan  harta  perkawinan  atau karena  memperoleh  warisan  tanpa  wasiat,  serta WNI  yang  medapatkan  hak  milik  namun kehilangan  kewarganegaraan  Indonesianya  maka wajib  melakukan  pelepasan  perolehan  hak  milik tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan. Jika melampaui batas waktu 12  (duabelas)  12  bulan  namun  tidak  dilakukan pelepasan atas hak milik tersebut, maka hapuslah hak  milik  dan  kemudian  menjadi  milik  Negara (lihat  ketentuan  pasal  21  ayat  (3)  UUPA) . Demikian  pula  dengan  tanah  warisan  dalam bentuk  hak  guna  usaha  maupun  hak  guna bangunan  tidak  boleh  dimiliki  oleh  orang  asing sebagaimana  ketentuan  penjelasan  pasal  30  dan 36 UUPA.
Ini  rupanya  juga  berlaku  bagi  anak  yang memiliki dwi kewarganegaraan, dimana disamping  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia anak yang bersangkutan juga memiliki kewarganegaraan asing. Dimilikinya kewarganegaraan Indonesia disamping kewarganegaraan  asing  oleh  anak  tersebut  tidak menyebabkan  anak  yang  bersangkutan  dapat mewarisi  tanah  dengan  alas  hak  milik,  hak  guna bangunan  dan  hak  guna  usaha  di  Indonesia.  Ini disebabkan adanya asas kebangsaan yang menjadi dasar  bagi  UUPA.  Jika  hal  ini  ditinjau  dari ketentuan  ayat  (4)  pada  pasal  21  UUPA ditentukan  pula  bahwa  orang  yang  memiliki kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan  Indonesianya  maka  akan berlaku ketentuan pada ayat (3). Apabila seorang anak  yang  memiliki  dwi  kewarganegaraan memperoleh  warisan  berupa  tanah  hak  milik, maka  anak  tersebut  harus  melepaskan  tanah  hak milik  yang  diperolehnya  karena  pewarisan tersebut dalam jangka waktu selambat- lambatnya 12  (duabelas)  bulan.  Penjelasan  pasal  30  dan  36 UUPA juga telah menegaskan bahwa orang yang berkewarganegaraan  asing  juga  tidak  boleh menjadi subjek dari HGU dan HGB, artinya anak yang  mempunyai  dwi  kewarganegaraanpun tidak boleh memiliki HGU dan HGB.
Artinya bahwa seorang anak yang mempunyai dwi  kewarganegaraan,  walaupun  ia  juga  ialah seorang  WNI  namun  ia  tidak  dapat  mewarisi tanah  peninggalan  dari  orang  tuanya  yang berbentuk  hak  milik,  HGB  maupun  HGU.  Anak dengan dwi kewarganegaraan hanya Halaman 87 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
dimungkinkan  untuk  mewarisi  tanah  dalam bentuk  hak  pakai  (HP).  Untuk  dapat  mewarisi tanah  dalam  bentuk  hak  milik,  HGB  maupun HGU di Indonesia, maka anak yang memiliki dwi kewarganegaraan tersebut harus memilih kewarganegaraan Indonesia sebagai kewarganegaraan  satu-  satunya  atau  men -
downgrade hak  milik,  HGU  dan  HGB  yang diwarisinya menjadi hak pakai (HP) .

## IV.  SIMPULAN
Setelah  melakukan  pembahasan  sebagaimana paparan  sebelumnya,  penulis  sampai  pada kesimpulan akhir yakni :
Implikasi  yuridis  perkawinan  campuran terhadap  kewarganegaraan  anak  berdasarkan ketentuan  pasal  4  huruf  c,  d,  dan  h  UU Kewarganegaraan  adalah  anak  menjadi  memiliki dwi  kewarganegaraan  yang  bersifat  terbatas. Selain  memiliki  kewarganegaraan  ayah  atau ibunya  yang  berkewarganegaraan  asing,  maka anak  tersebut  juga  memiliki  kewarganegaraan Indonesia yang bersifat terbatas, dimana pada saat usia anak tersebut sudah mencapai usia 18 tahun atau  pada  saat  anak  tersebut  sudah  kawin,  maka anak dengan dwi kewarganegaraan tersebut harus menentukan pilihan kewarganegaraannya.
Sebagaimana  ketentuan  pasal  21  ayat  (3)  dan (4) serta penjelasan pasal 30 dan 36 UUPA, anak yang  lahir  dalam  perkawinan  campuran  dan memiliki  dwi  kewarganegaraan  hanya  dapat mewarisi  tanah  dalam  bentuk  hak  pakai.  Tanah dengan  hak  milik,  HGB  maupun  HGU  di Indonesia tidak dapat diwarisi oleh seorang anak yang mempunyai dwi kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman,  L.  (2017).  Perkawinan  Antar  Negara  Di
Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha  Patrika , 39 (03),  176-192. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/ kerthapatrika/article/view/32954
Child,  C.  T.  (n.d.).  Convention  on  the  Rights  of  the Child. United Nation Human Rights . Retrieved
September 17, 2019, from https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ crc.aspx. (diaskes pada tanggal 04 April 2020)
Kementerian Luar Negeri, O. (n.d.)., Kewarganegaraan Ganda  Terbatas  Untuk  Anak. Kedutaan  Besar Republik  Indonesia  Ottawa  Kanada .  Retrieved from https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/ kewarganegaraan_ganda_terbatas_untuk_anak/ 648/about-service  (diakses  pada  tanggal  06
April 2020)
Khairandy,  R.  (2007). Pengantar  Hukum  Perdata
Internasional. Yogyakarta: FH-UII Press Muhammad,  A.  (2000). Hukum  Perdata  Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Parwitasari,  T.  A.  (2010).  Status  Kewarganegaraan Anak  Yang  Terlahir  Dari  Ibu  WNI  Dan  Ayah WNA  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Jurnal Ilmiah  Sinus,  8  (2) ,  57-69.  Retrieved  from https://p3m.sinus.ac.id/jurnal/index.php/e- jurnal_SINUS/article/view/20
Rampay,  D.  L.  (2017).  Hak  Waris  Anak  dalam Perkawinan  Campuran  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan. MORALITY:  Jurnal  Ilmu Hukum , 2 (2),  107-121.  Retrieved  from  https:// jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/ view/27
Rudito, S.  (2015). Penerapan Legitime  Fortie (Bagian Mutlak)  Dalam  Pembagian  Warisan  Menurut Kuh  Perdata. Legal  Opinion:  Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (3).  1-9.  Retrieved  from  https:// www.neliti.com/publications/144989/penerapan -legitime-fortie-bagian-mutlak-dalam- pembagian-warisan-menurut-kuh-perd
Salim,  H.  (2011). Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Seto,  B.  (2001). Dasar-  Dasar  Hukum  Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono  Soekanto,  d.  S.  (2004). Penelitian  Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Subekti.  (2003). Pokok-  Pokok  Hukum  Perdata. Jakarta: Intermasa.
Utami,  P.  D.  Y.,  Diantha,  I.  M.  P.,  &  Sarjana,  I.  M. (2018).  Kedudukan  Hukum  Grosse  Akta Pengakuan  Hutang  Notariil  dalam  Pemberian Kredit Perbankan. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 3 (1),  201-214.  Retrieved  from https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p15 Utami, P. D. Y. (2019). Kajian Yuridis Agunan Yang Diambil  Alih  (Ayda)  Oleh  Bank. Krettha Dyatmika , 16 (2), 69-77. Retrieved from https:// ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/ article/download/739/673
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun  1958  Nomor  113,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 1647).
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  –  Pokok Agraria  (Lembaran Negara  Republik Indonesia tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran

## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 88
Negara Republik Indonesia Nomor 2043). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun  1974  Nomor  1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia  tahun  2006  Nomor  63,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4634).
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hal  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2012 tentang  Kewarganegaraan  republik  Indonesia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun 2012 Nomor 1370).

## Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak