Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017

## KETENTUAN TENTANG HARTA PENINGGALAN (TARIKAH) DALAM HUKUM ISLAM
OLEH: ELVIANA SAGALA, SH,. M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Tarikah atau dalam bahasa arab yang artinya harta peninggalan. Tarikah adalah harta yang ditinggalkan  oleh  Pewaris  atau  orang  yang  telah  meninggal  dunia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa Rukun Waris Islam itu terbagi 3, antara lain :
1. Maurust,  yaitu  harta  benda  yang  ditinggalkan  oleh  simati  yang  bakal  dipusakai  oleh  para  ahli waris  setelah  diambil  untuk  biaya-biaya  perawatan,  melalui  hutang-hutang  dan  melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.
2. Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukumnya.
3. Warrist,  yaitu  orang  yang  akan  mewarisi  harta  peninggalan  si  pewaris    lantaran  mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si pewaris.
Bagi yang beragama islam ahli waris dan porsi ahli waris telah ditetapkan dalam QS Annisa ayat  (11,  12,  dan  176),  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  yang  beragama  Islam  sebab  itu  adalah perintah  Allah,  dan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  QS  Annisa  ayat    (59)  yaitu  :  Hai  orang- orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Akan tetapi bila para ahli ingin merubah porsi ahli waris dengan musyawarah dan mufakat, setelah  mengetahui  terlebih  dahulu  bahagian  menurut  Al-quran  dan  Hadist,  dan  mengesahkan perubahan tersebut ke Pengadilan Agama dimana warisan terbuka agar tidak ada masalah mhukum dikemudian  hari,  sesungguhnya  Allah  menyukai  hamba-hambanya  yang  menyelesaikan  masalah dengan damai dan dengan musyawarah serta mufakat.
Kata kunci : Tarikah, peninggalan, agama islam, adil

## I. PENDAHULUAN

## Tarikah  (tirkah)  adalah  bahasa
Arab  yang  artinya  harta  peninggalan.
Harta peninggalan (tirkah) dapat menimbulkan  permasalahan  hukum  sebab harta  kekayaan  yaitu  sesuatu  yang  karena didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban  bagi  ahli  waris  dan  wajib  di bagi  pada  yang    berhak  atas  harta peninggalan tersebut yang setelah dilakukan pemotongan yang wajib dilakukan  ahli  waris  karena  telah  diatur
baik dalam Hukum Islam yaitu Al-qur’an, Kompilasi  Hukum  Islam,  Hukum  Adat dan  Hukum  Perdata  yang  merupakan peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Di Indonesia tidak ada kesatuan hukum sebab tidak  mungkin  dilakukan  karena  di dalamnya  adalah  suatu  yang  wajib dilaksanakan  secara  hukum  Islam  bagi yang  beragama  Islam  yang  telah  ada  di tegaskan tentang pembagian dan juga hak- hak serta kewajiban ahli waris yang dalam kitab  suci  al-qur’an  dan  porsinya  diatur
tegas  dalam  Kitab  Suci  Al-qur’an  yaitu QS.  Annisa  ayat  (11,  12  dan  176),  begitu juga  undang-undang  lain  yang  akan terlihat  perbedaan  dan  persamaannya  di dalam penulisan ini.
Sebagaimana diketahui bahwa Rukun  Waris  Islam  itu  terbagi  3,  antara lain :
1. Maurust,  yaitu  harta  benda  yang ditinggalkan  oleh  simati  yang  bakal dipusakai  oleh  para  ahli  waris  setelah diambil  untuk  biaya-biaya  perawatan,
melalui hutang-hutang dan
melaksanakan wasiat. Harta
peninggalan ini oleh faradhiyun
disebut juga dengan tirkah atau turats.
2. Muwarrits, yaitu orang yang
meninggal  dunia,  baik  mati  hakiki maupun mati hukumnya.
3. Warrist,  yaitu  orang  yang  akan mewarisi harta peninggalan si pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk  mempusakai,  seperti  adanya ikatan  perkawinan,  hubungan  darah
(keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si pewaris.
Dalam  hal  ini  akan  dibahas  apa yang  merupakan  rukun  waris  islam tarikah atau mauruts sebab untuk sebelum di bagi harta pewaris maka harta itu masih berbentuk  harta  peninggalan  yang  hanya dapat  dibagi  apabila  dipenuhi  semua rukun-rukunnya  sehingga  menjadi  harta warisan  yang  dapat  dibagi  kepada  para ahli  warisnya.  Untuk  itu  hak-hak  dan
kewajiban-kewajiban ahli waris juga perlu diketahui agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan  dan  kematian  itu  menjadi kematian  yang  di  Ridhoi  Allah,  sebab kematian tidak melepas  kemungkinan apa yang  menjadi  kewajiban  si  pewaris  lepas begitu  saja  terkecuali  dalam  hal-hal tertentu,  semuanya  adalah  agar  tidak bertentangan dengan syariat islam.

## II. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  diatas  maka dapat  diambil  suatu  perumusan  masalah dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  tarikah  dan  macam- macam tarikah?
2. Bagaimanakah hak-hak yang berkaitan dengan  warisan  dan  kewajiban  ahli waris?
3. Bagaimanakah  kaitan  pusaka  (harta peninggalan) dengan Pasal 189 KHI?
4. Bagaimanakah  analisis  dan  contoh- contoh kasus?

## III. PEMBAHASAN.
1. Tarikah  dan  warisan  menurut Macam-macamnya.
A. Tarikah  dan  warisan  menurut hukum Islam.
Tarikah (tirkah) adalah bahasa  Arab  yang  artinya  harta peninggalan.  Harta  peninggalan memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :
1) Menurut kalangan Fuqaha
Hanafiah.
Harta peninggalan adalah harta benda  yang  ditinggalkan  si mati  yang  tidak  mempunyai hubungan  dengan  orang  lain (dengan pilih ketiga).
2) Menurut  Ibnu  Hazm  (Ahli
Hukum Islam).
Harta  peninggalan  yang  harus dipusakakan  itu  ialah  berupa harta benda melulu, sedangkan yang  berupa  hak-hak  tidak dapat  dipusakakan,  kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti  kepada  bendanya, seperti hak mendirikan
bangunan atau menanam
tumbuh-tumbuhan di atas
tanah.
3) Menurut  Ulama  Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah.
Menurut pendapat ulama- ulama  ini  yang  dimaksud dengan  harta  peninggalan  itu adalah segala yang ditinggalkan  oleh  si  mati,  baik berupa  harta  benda,  maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak  kebendaan  maupun bukan kebendaan.
4) Menurut Undang-Undang
Hukum Waris Mesir.
Harta  peninggalan  itu  adalah segala  yang  ditinggalkan  oleh
simati yang  mencakup seluruh harta  atau  tanggungan  yang berpautan  dengan  hak  orang lain,  biaya-biaya  perawatan, pelunasan-pelunasan utang, baik  utang  ainiyah  maupun muthlaqah, sisa yang diwasiatkan  dan  diterimakan kepada ahli waris. 1
5) Menurut  Kompilasi  Hukum Islam Indonesia.
Dalam Buku II hukum Kewarisan  Bab  I  Ketentuan Umum Pasal 171 poin d : harta peninggalan  adalah  harta  yang ditinggalkan oleh  pewaris  baik yang  berupa  harta  benda  yang menjadi miliknya maupun hak- haknya.
6) Muhammad Ali Ash-Shabuni, Harta peninggalan adalah: sesuatu  yang  di  tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia,  baik  yang  berbentuk benda  (harta  benda)  dan  hak- hak  kebendaan,  serta  hak-hak yang bukan hak kebendaan.
Dari  defenisi  di  atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:
1) Benda  dan  sifat-sifat  yang mempunyai nilai kebendaan. Adapun  yang  termasuk  dalam
1 Fatchur  Rahman,  2005,  Ilmu  Waris,  PT. Alma,arif, Bandung, hal. 37-40
kategori  ini  adalah  benda
bergerak, benda tidak
bergerak, piutang-piutang
(juga termasuk diyah wajibah /
denda  wajib,  uang  pengganti (qishash)).
2) Hak-hak kebendaan.
Adapun  yang  termasuk  dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti  sumber  air  minum,
irigasi pertanian dan
perkebunan,  dan  perkebunan,
dan lain-lain.
3) Hak-hak yang bukan
kebendaan.
Adapun  yang  termasuk  dalam kategori  hak-hak  yang  bukan kebendaan  ini  seperti  hak khiyar,  hak  syuf’ah  (hak  beli yang  diutamakan  bagi  salah seorang  anggota  syarikat  atau hak tetangga atas tanah
pekarangan, dan lain-lain).
4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh  simati, barang-barang yang telah
dibeli  oleh  simati  sewaktu hidup  yang  harganya  sudah dibayar tetapi barangnya belum  diterima,  barang-barang yang  dijadikan  mas  kawin isterinya
yang belum
diserahkan  sampai  mati  dan lain sebagainya.
Harta peninggalan Pewaris  sebelum  dibagi  kepada ahli  waris  maka  harus  dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta  peninggalan  simayit  terdiri dari:
1) Zakat atas harta peninggalan
2) Biaya pemeliharaan mayat
3) Biaya  utang-utang  yang  masih ditagih  oleh  Kreditor  (pemberi pinjaman)
4) Wasiat.
Maka  setelah  dikeluarkan keempat hal tersebut barulah harta tersebut  berbentuk  harta  warisan, jadi  dapat  diambil  kesimpulan harta  warisan  yaitu:    Harta peninggalan Pewaris setelah dikeluarkan hak-hak yang
berhubungan dengan harta
peninggalan,  biaya  pemeliharaan mayat,  biaya  utang-utang  yang masih  ditagih  oleh  Kreditor  dan wasiat.
B. Tarikah  dan  warisan  menurut Kompilasi Hukum islam (KHI).
Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  menyangkut  harta peninggalan  dan  harta  Warisan  ini dapat  dijumpai  dalam  Buku  II tentang  Hukum  Kewarisan  pada Bab  I  tentang  Ketentuan  Umum Poind  d  dan  poind  e  yang
mengemukakan sebagai berikut:
- Poind d.
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik  yang  berupa  harta  benda yang menjadi
miliknya maupun hak-haknya.
- poind e
Harta  Warisan  adalah:  harta bawaan  ditambah  bagian  harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Menyangkut  harta  bawaan
dan harta bersama yang dikemukakan  pada  poind  e  dapat dijelaskan sebagai berikut:
- adapun  yang dimaksud dengan harta  bawaan  dalam  Buku  I tentang  Perkawinan  Bab  XIII Pasal 87 ayat (1) dikemukakan sebagai  berikut:  harta  bawaan dari masing-masing Suami
Isteri  dan  harta  yang  diperoleh maasing-masing
sebagai
hadiah  atau  warisan  ada  harta yang  diperoleh  masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain.
- Harta bersama
Adapun yang dimaksud
dengan  harta  bersama  ini adalah  harta  yang  diperoleh selama perkawinan berlangsung,  yang  menurut Buku  I  Pasal  91  dikemukakan sebagai berikut:
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda tidak berwujud dan tidak berwujud.
2. Harta  bersama  berwujud dapat  meliputi  benda  tidak bergerak,  benda  bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta  bersama  yang  tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama. 4. Harta bersama dapat dijadikan  sebagai  barang jaminan  oleh  salah  satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Dengan  demikian  harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama  (apabila  tidak  diatur  lain dalam perjanjian perkawinan). Sedangkan tentang kedudukan harta  bersama  ini  apabila  terjadi cerai  karena  kematian    maka kedudukan  harta  bersama  adalah sebagai  berikut:  separuh  harta
bersama adalah menjadi hak pasangan  (suami  atau  isteri)  yang masih  hidup  lebih  lama  (Pasal  96 ayat  (1)).  Maka  dari  hal  tersebut diatas  dapat  dikemukakan  bahwa harta  peninggalan  seseorang  yang meninggal  dunia  itu  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah terdiri dari:
1) Harta bawaan.
2) Separuh  harta  bersama  (jika tidak ada perjanjian  kawin)
C. Tarikah  dan  warisan  Menurut
Hukum Adat.
Di  Indonesia  hukum  adat adalah  merupakan  sumber  hukum yang tidak tertulis, namun dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat tersebut.  Berbeda  dengan  sistem pewarisan lain, hukum adat memiliki  kekhasan  tersendiri  yang tidak  mengenal  pembagian  yang ditentukan.  Dalam  hukum  adat harta  yang  dapat  dibagi  adalah
harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya
pemakaman  serta  hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris.
Maka  harta  peninggalan
dalam hukum adat adalah:
1) Harta yang diperoleh suami/isteri  yang  merupakan warisan  atau  hibah/pemberian dari  yang  dibawa  kedalam keluarga.
2) Usaha suami/isteri yang diperoleh  sebelum  dan  selama perkawinan.
3) Hadiah  kepada  suami/isteri pada  waktu perkawinan.
4) Usaha suami/isteri dalam masa perkawinan.
Keanekaragaman  tersebut seperti  Minangkabau  menganut sistem  matrilinier,  daerah  Batak menganut sistem patrilineal, daerah  jawa  menganut  sistem bilateral  atau  parental.  Dalam  hal porsi  dibagi  berdasarkan  asas musyawarah  mufakat,  kelayakan, kepatutan,  dan  juga  kebutuhan masing-masing ahli waris, dan bila terjadi  perselisihan  maka  dapat diselesaikan  secara  adat  oleh Ketua adat bila ada, dan bila tidak ada  atau  tidak  di  temukan  titik temunya  maka  dapat  diajukan  ke Pengadilan Negeri dan bila beragama Islam dapat juga mengajukan ke Pengadilan Agama yang  tak  terlepas  kemungkinan  ke Pengadilan Negeri bila
permasalahan  ada  dua  pilihan penyelesaian  dalam  adat  yang berbeda.
Harta peninggalan memiliki  pengertian  yang  berbeda karena  tidak  semua  harta  pusaka atau  peninggalan  dapat  dibagikan sebab  ada  harta  peninggalan  itu
sifatnya  turun  menurun  seperti pusaka  tinggi  di  Minangkabau. Dan  setiap  daerah  memiliki  istilah untuk  harta  peninggalan,  dan dalam  hukum  adat  harta  warisan terdiri dari:
1) Harta asal atau harta bawaan
Harta asal berasal dari warisan orang  tua,  pencarian  sebelum perkawinan berlangsung,
maupun hadiah.
2) Harta gono-gini
Harta  yang  diperoleh  selama masa perkawinan.
Harta  asal  dan  harta  gono gini  akan  menjadi  satu  kesatuan jika  dalam  keluarga  terdapat  anak (keturunan).    Namun  pada  kasus tertentu,  bila  tidak  mempunyai anak,  harta  gono  gini  dalam hukum  adat  dapat  dipisahkan.  3 sistem yang terdapat dalam hukum adat yaitu:
1) Sistem kewarisan kolektif
Dimana  para  ahli  waris  secara
kolektif (bersama-sama) mewarisi  harta  peninggalan yang  tidak  dapat  dibagi-bagi pemilikannya kepada ahli waris. Misalnya Minangkabau, Enggano,  dan  Timor,    akan terlihat dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya
kepada  ibunya,  sampai  kepada
wanita  yang  dianggap  sebagai moyangnya dimana klan Ibunya berasal dan keturunannya,  semua  mereka menganggap klan (suku) ibunya.
2) Sistem kewarisan individual. Sistem  kewarisan  dimana  para ahli waris mewarisi perorangan. Seperti  terdapat  di  Batak, Gayo,
Nias, Lampung,
Buru,Seram, dan lain-lain.
Sistem  yang  menarik  garis keturunan  dimana  hanya  laki- laki  atau  keturunan  laki-laki saja  yang  tampil  sebagai  ahli waris.
3) Sistem kewarisan mayorat.
- mayorat  laki-laki,  yaitu apabila anak laki-laki tertua  pada  saat  pewaris meninggal dunia (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.
- mayorat  perempuan,  yaitu apbila anak perempuan tertua  pada  saat  pewaris meninggal  dunia  adalah merupakan ahli waris tunggal.
Jadi  dalam  hukum  adat harta  warisan  adalah  harta  yang telah  di  selesaikan  kewajiban-
kewajiban  sipewaris  berupa  sisa harta  peninggalan  dikurangkan dengan  harta  yang  dibayarkan untuk  pelunasan  hutang  dan  harta ini dapat tidak dibagi bila kesepakatan  para  ahli  waris  tidak dibagi dan sebaliknya dapat dibagi bila  sepakat  agar  dibagi  kepada ahli waris.
2. Hak-hak  yang  berkaitan  dengan warisan dan kewajiban ahli waris.
A. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan  dan  kewajiban  ahli waris menurut Hukum Islam.
Harta  peninggalan  Pewaris sebelum  dibagi  kepada  ahli  waris maka  harus  dikeluarkan  hak-hak yang  berhubungan  dengan  harta peninggalan simayit terdiri dari:
1) Biaya pemeliharaan mayat (pewaris).
2) Membayar  utang-utang  yang masih  ditagih  oleh  Kreditor (pemberi pinjaman)
3) Wasiat.
4) Hibah.
Kewajiban ahli waris adalah  melaksanakan  apa  yang menjadi  hak-hak  si  pewaris  Agar tidak menjadi beban untuk pewaris dunia  dan  akhirat,  demikian  juga ahli waris terlepas dari dosa karena tidak menjalankan apa yang merupakan kewajiban ahli waris.
1) Biaya  pemeliharaan/perawatan mayat (Pewaris)
Sebagai  langkah  pertama  yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah  menyelesaikan  fardhu kifayah  si  Pewaris  dari  semua kewajiban yang akan di penuhi oleh  ahli  waris.  Sesuai  dengan al-hadist yaitu Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari  dari  Khatab,  yang mengatakan:
”Penulis  berhijrah  bersama- sama  dengan  Rasulullah  saw diantara  mereka  ada  seorang bernama Masha’ab bin Nuamir yang terbunuh di waktu perang uhud.  Di  saat  itu  Penulis  tidak mendapatkan kain untuk mengkafaninya, selain selembar  selimut  (bulu)  yang bila  kami  tutupkan  kepalanya, nampak  kedua  kakinya  dan bila  mi  ktutupkan  kakinya nampak kepalanya, nabi
Muhammad saw (tahu keadaan itu) lalu memerintahkan, sabdanya:  “tutuplah  kepalanya dengan selimut itu dan buatkan untuknya  dari  idkhir  (rumput yang  hijau  warnanya  dan semerbak baunya).
Para ahli hukum Islam akhirnya  berpendapat  bahwa
biaya untuk pemeliharaan/perawatan  mayat (Pewaris)  adalah  dari  harta peninggalan si
Pewaris menurut uluran yang wajar.
2) Membayar  utang-utang  yang
masih  ditagih  oleh  Kreditor (pemberi pinjaman). Utang adalah suatu tanggungan yang  wajib  dilunasi  sebagai imbalan dari dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang.  Setelah  kewajiban ahli  waris  selesai    untuk menyelesaikan  fardhu  kifayah maka  langkah  kedua  adalah membayar  hutang  si  Pewaris dengan  harta  peninggalan  si Pewaris  sebelum  memenuhi wasiat dari si Pewaris, sebagaimana  terdapat  dalam QS  Annisa  (4):  ayat  11,  dan Hadist riwayat Ad-Daru Quthny,  katanya:  “Rasulullah saw  bersabda:  hutang  itu dilunasi sebelum melaksanakan  washiyat  dan
bagi    orang  yang  berhak  waris
tidak ada hak menerima washiyat”.
Menurut  para  ahli  Hukum Islam  mengelompokkan  utang seseorang  itu  kepada  2  (dua) kelompok:
a. Utang terhadap sesama
manusia, atau dalam istilah hukum  Islam  disebut  juga dengan dain al-‘ibad.
b. Utang  kepada  Allah  SWT atau  dalam  istilah  hukum Islam .
Setelah  utang-utang  tersebut dibayar  sesuai  dengan  dapat dibuktikan hutang-hutang tersebut,  dengan  pengertian pembayaran tidak boleh memberi  kemudhoratan  pada para  ahli  waris  sebab  itu pembayaran hutang harus sebatas harta peninggalan pewaris  saja,  maka  barulah  di lihat  apakah  ada  wasiat  dari  si Pewaris.
3) Wasiat.
Wasiat  berasal  dari  bahasa arab,  yaitu  Washiyyah  yang menurut  fikih  Islam  terdapat bermacam-macam  pengertian antara lain:
- Imam Abu Hanifah memberikan pengertian Wasiat (Washiyyah)
sebagai
berikut:”memberikan  hak memiliki  sesuatu  secara suka  rela  (tabarru)  yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya  peristiwa  kematian dari yang memberikan,
baik  sesuatu  itu  berupa barang maupun manfaat.
- menurut  ulama  mahdzab Syafi’iyah dan ulama
Malikiyah,  berwasiat  pada ahli  waris  sah  apabila mendapat  persetujuan  para ahli  waris,  sesuai  dengan Riwayat Ad-daru Qunthny.
- Hazairin:”berwasiat (washiyyah)  kepada  ahli waris  boleh  bila  terpaksa karena  di  antara  para  ahli waris  kehidupan  ahli  waris yang beri wasiat (washiyyah) tersebut sangat susah. - Hadist Rasulullah saw (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim):
“tidak  ada  hak  seorang
muslim  yang  mempunyai sesuatu, yang pantas diwasiatkan  sampai  dua malam, melainkan hendaknya  wasiatnya  telah tertulis disisi kepalanya. - maka  para  ulama  wasiat (washiyyah) besarnya
maksimal 1/3 (sepertiga).
Dalam hal wasiat sesuai hadist hanya  boleh  1/3  dari  harta peninggalan si pewaris dan bila lebih, lebihnya  itu  dimasukkan kedalam harta peningalan
tersebut.
4) Hibah Kata  hibah  berasal  dari  bahasa arab yang artinya
menyalurkan. Hibah dan wasiat  sama-sama  pemberian dari orang lain, namun perbedaan  yang  menonjol  dari keduanya adalah pemberi hibah  memberikan  pada  saat pemberi  hibah  masih  hidup, sedangkan  wasiat  diberikan pada  saat  pemberi  wasiat masih  hidup  dan  dilaksanakan pada  saat  pemberi  wasiat meninggal dunia. Dan perbedaan lain yaitu kalau hibh tidak  dapat  ditarik  kembali sedangkan  wasiat  dapat  ditarik sipembuat wasiat.
Ada bebarapa pendapat mengenai hibah yaitu:
- Mazhab
Hanafi:”memberikan hakmemilliki  suatu  benda dengan  tanpa  ada  syarat harus  mendapat  imbalan ganti,  pemberian  dilakukan pada  saat  pemberi  masih hidup. Benda yang dimiliki yang  akan  diberikan  itu adalah sah milik pemberi.
- mahzab syafi’i:” pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab
kabul  waktu  orang  yang
memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan  pahala  dari Allah  atau  karena  menutup kebutuhan orang yang diberikannya.
- Hazairin,1962:44):selain
daripada hibah atau penghibahan  menurut  adat
itu,  ada  pula  perbuatan  si pemilik  di  masa  hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan  dihadapan  para calon  ahli  warisnya  dan dihadapan anggota-anggota keluarga  lainnya  bahwa suatu  barang  tertentu  kelak sesudah amtinya diperuntukkan untuk seoraang  ahli  waris  terentu atau  seorang  tertentu  yang sekali-kali bukan ahli warisnya.  Hibah  wasit  ini
telah  mendekati  pengertian
wasiat.
Dasar hukum hibah:
- QS.Al-Baqarah  ayat  117  : dan memberikan harta
yang  dicintainya  kepada kerabatnya, anak-anak yatim,  orang-orang  miskin, musafir, (yang memerlukan
pertolongan)  dan  orang- orang  yang  meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.
- QS.Al-Maidah  ayat  2:  dan tolong  menolonglah  kamu dalam (mengerjakan
kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong
dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.
Dan
bertakwalah  kamu  kepada Allah,  sesungguhnya  Allah amat berat siksa-Nya.
- Hadist rasulullah saw riwayat al-Bukhari: sekiranya  saya  diundang untuk makan sepotong kaki kambing, niscaya akan saya  kabulkan  undangan itu, dan seandainya sepotong  daging  kambing itu  dihadiahkan  kepadaku niscaya akan aku terima.
- Hadist Rasulullah saw riwayat Abu Hurairah: hendaklah kamu saling memberi hadiah maka kamu akan saling mencintai  dan  bersalam- salamanlah  kamu,  akan hilang rasa kebencianmu.
Apabila diperhatikan
ketentuan-ketentuan hukum
Islam tentang pelaksanaan
hibah  ini,maka  hibah  tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a) penghibahan  dilaksanakan semasa hidup,demikian juga  penyerahan  barang
yang dihibahkan.
b) berlihnya  hak  atas  barang yang  dihibahkan  pada  saat penghibahan dilakukan,
dan kalau sipenerima hibah dalam  keadaan  tidak  cakap bertindak  dalam  keadaan tidak cakap bertindak dalam  hukum  (misalnya dewasa  atau  kurang  sehat akalnya),  mak  penerimaan dilakukan oleh walinya. c) dalam
melaksanakan
penghibahan  haruslah  ada
pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah. d) penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang seksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari. Selain lembaga  hibah, di indonesia    dikenal  juga  apa yang  disebut  dengan  lembaga hibah  wasiat.  Adapun  yang dimaksud  hibah  wasiat  adalah penetapan  pembagian  harta
benda  milik  seseorang  semasa hidupnya  dan  pembagian  itu baru berlaku sejak saat matinya sipemberi  hibah.  Dan  hibah wasiat  ini  lazimnya  dibuat tertulis  dan  biasanya  dibuat atas  persetujua  ahli  waris  dan ikut menandatangani surat hibah wasiat tersebut.
B. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan dan kewajiban ahli waris menurut  Kompilasi  Hukum islam (KHI). Dalam
Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  mengenai hak  dan  kewajiban  ahli  waris diatur  pada  Pasal  175  KHI yang berbunyi:
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a) mengurus dan menyelesaikan  sampai pemakaman jenazah. b) menyelesaikan baik hutang-hutang  berupa pengobatan,  perawatan termasuk      kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
c) menyelesaikan  wasiat pewaris
d) membagi  harta  warisan diantara ahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli waris
terhadap hutang atau
kewajiban  pewaris  hanya terbatas  pada  jumlah  atau nilai harta peninggalan.
Yang  dimaksud  biaya pemeliharaan/perawatan si mayat  (Pewaris)  adalah  mulai saat meninggalnya sampai dikuburkan.  Sebagaiman  yang dimaksud  dalam  Pasal  187
KHI: (1) bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan  maka  pewaris semasa  hidupnya  atau  oleh para ahli waris dapat ditunjuk  beberapa  orang sebagai pelaksana pembagian  harta  warisan dengan tugas. a) mencatat  dalam  suatu daftar harta peninggalan baik berupa  benda  bergerak maupun  tidak  bergerak yang kemudian disahkan  oleh  para  ahli waris yang besangkutan,  bila  perlu dinilai harganya dengan uang. b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris
sesuai  dengan  Pasal 175 KHI ayat 1 sub a,b
dan c. (2) sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adlah
merupakan  harta  warisan yang harus dibagikan kepada  ahli  waris  yang berhak.
Dalam  hal  pembagian harta warisan menurut kompilasi  hukum  islam  (KHI) para ahli waris dapat membagi harta  warisan  setelah  apa  yang menjadi  kewajiban  ahli  waris diselesaikan  dan  ada  sisa  harta yang  dibagikan,  dan  bila  tidak ada  kesepakatan  maka  dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang  akan  di  putuskan  oleh hakim pengadilan agama secara  faraid  (hukum  islam) sebgaimana terdapat pada pasal  178  KHI,  namun    dalam hal  lain  apa  bila  dihunjuk Pengadilan Agama unutk menyelesaikan  pembagian  dan setelah  jelas  porsi  masing- masing  berdasarkan  penetapan pengadilan  maka  para  ahli waris  di  luar  pengadilan  dapat membagi lain sesuaik kesepakatan  ahli  waris  dan mendaftarkan pembagian
tersebut,  karena  telah  terjadi
perubahan, hal ini dapat dilihat pada padal 183 KHI. 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah. Dalam  hal  ini  para ahli  waris  harus  terlebih dahulu menyelesaikan fardhu  kifayah  si  pewaris.
Sehingga  hak-hak  dari  si pewaris terlaksana dan
selesai. Adapun fardhu kifayah yang dimaksud adalah mulai saat meninggal  hingga  sampai kepemakaman. 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris  maupun  menagih hutang. Dalam hal pembayaran  hutang  harus memang  dapat  dibuktikan, tentang pengobatan itu termasuk diambil dari harta peninggalan, dan merupakan  kewajiban  para ahli  waris  jadi  bila  masih ada  lagi  sangkut  paut dengan hutang harta peninggalan belumlah berbentuk harta warisan. 3) Menyelesaikan wasiat
pewaris
Masalah wasiat
dalam  Kompilasi  hukum Islam  (KHI)  diatur  mulai pasal  194  KHI  sampai dengan 210 KHI. Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  itu  bersumber  pada hukum Islam, dalam hukum Islam juga dianjurkan  untuk  untuk dituliskan  perjanjian  dan memakai saksi sebagaimana terdapat dalam  QS.Al-Baqarah  2 ayat (282). Setelah apa yang dimaksud  dalam  pasal  175 KHI  maka  harta  peninggalan itu  sudah  merupakan  harta warisan  yang  sudah  dapat dibagi-bagi  sesuai  porsinya sebagaimana  diatur  dalam  Bab III Pasal 176 KHI sampai Pasal 193  KHI  dan  telah  dibahas minggu  lalu  siapa-siapa  saja yang  merupakan  ahli  waris. Dan merupakan hak dari sipewaris  agar  semua  hal-hal yang  wajib  diselesaikannya  di dunia  harus  di  selesaikan  ahli waris,  dan  hal  itu  telah  diatur dan dilindungi.
3. Kaitan  Pusaka  Dengan  Pasal  189

## KHI
Dalam Buku II Hukum kewarisan Bab I  Ketentuan  Umum  Pasal  189  KHI yaitu:
(1) bila  harta  warisan  yang  akan  di bagi  berupa  lahan  pertanian  yang luasnya  kurang  dari  2  hektar, supaya  dipertahankan  kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan  untuk  kepentingan bersama  para  ahli  waris  yang bersangkutan.
(2) Bila  ketentuan  tersebut  pada  ayat
(1)  pasal  ini  tidak  dimungkinkan karena  diantara  para  ahli  waris yang bersangkutan ada yang memerlukan  uang,  maka  lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang  atau  lebih ahli  waris  yang dengan  cara  membayar  harganya kepada  ahli  waris  yang  dengan cara  membayar  harganya  kepada ahli  waris  yang  berhak  sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Maka  kaitan  antara  pusaka dengan  pasal  189  KHI  tersebut  diatas adalah  dalam  hal  pembagian  harta warisan  (pusaka)nya  berupa  lahan pertanian yang dimiliki oleh lebih dari satu  orang  ahli  waris  yang  luas  lahan pertaniannya  kurang  dari  2  hektar. Dan untuk menjaga keutuhan pemilikan  lahan  pemillikan  lahan pertanian  tersebut  agar  tidak  beralih
menjadi  milik  Negara,  maka  lahan pertanian  tersebut  harus  dimanfaatkan untuk  kepentingan  bersama,  dan sekiranya  salah  satu  dari  ahli  tersebut mengalihkan bagiannya (karena butuhkan  uang),  maka  sebaiknya dijual atau dialihkan kepada ahli waris yang  lain  sesuai  dengan  harga  yang disepakati agar keutuhan lahan pertanian  yang  luasnya  kurang  dari  2 hektar  tersebut  tidak  beralih  menjadi milik Negara.
Bunyi  Pasal  189  KHI  ini sebenarnya  merujuk  dari  ketentuan pertanahan  pemerintah  di  indonesia, dalam  hal  ini  Peraturan  pemerintah Pengganti  undang-undang  (PERPU) nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  jo Peraturan  pemerintah  nomor  24  tahun 1997  tentang  Pendaftaran  tanah.  Jadi keberadaan  Kompilasi  Hukum  Islam ini  juga  telah  disesuaikan  dengan aturan-aturan hukum di indonesia agar tidak terjadi benturan hukum.
4. Analisa Dan Contoh-Contoh Kasus
Pada  saat  menganalisa  kasus maka  yang  diperhatikan  adalah  ahli waris  yang  berhak  untuk  menerima harta  warisan,  dan  sebagaimana  telah kita  bahas  pada  minggu  yang  lalu tepatnya tanggal 07 Oktober 2011 hari Jumat  berikiut  porsinya  masing- masing  berdasarkan  dari  beberapa
pandangan hukum baik Hukum Islam,
Kompilasi    Hukum  Islam  (KHI),
Hukum Keluarga Mesir,Hukum
Perdata dan juga Hukum Adat.
Contoh Kasus :
Seorang suami meninggal dunia dengan  meninggalkan  ahli  waris janda, 1 orang anak laki-laki, ayah dan ibu, harta pusaka tujuh puluh lima juta rupiah (RP.75.000.000;-). Biaya urusan jenazah satu juta
(Rp.1.000.000;-),  biaya  peraawatan selama  sakit  sebesar  empat  belas  juta
rupiah (RP.14.000.000), hitung bagian masing-masing ahli waris.
JAWAB: Pembagian warisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama. Ahli  waris  adalah  janda,  1  anak  laki- laki,ayah ,ibu
Harta pusaka Rp.75.000.000;- Biaya-biaya: biaya jenazah Rp.1.000.000;-  ditambah  biaya  rumah Rp. 14.000.000.-
Harta  warisan  =  harta  pusaka  –  biaya biaya (tidak ada wasiat dan hibah).
Ahli waris bagian     AM (asal masalah)  = 24 Janda 1/8 3 3/24 x Rp.60.000.000 = Rp.   7.500.000;- Ayah 1/6 4 4/24 x Rp.60.000.000 = Rp. 10.000.000;- Ibu 1/6 4 4/24 x Rp.60.000.000 = Rp. 10.000.000;- Anak laki- laki    ashobah 13/24 13/24xRp.60.000.000  = Rp. 32.500.000,- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan :
1. Bahwa  hukum  kewarisan  Islam bersumber  dari  Al-Qur’an  sebagai wahyu  Allah  yang  diturunkan melalui  Malaikat  Jibril  kepada Muhammad  Rasulullah  saw,  yang
menetapkan hal-hal yang dibutuhkan  ummatnya  di  dunia, yang masih memerlukan pengembangan dalam menerapkannya untuk menyelesaikan tarikah, sebab masa kerasulannya Rasulullah juga terus mengembangkan makna
ayat-ayat  yang  mengatur  tentang tarikah sesuai dengan
peruntukannya namun tidak menyimpang  dari  Al-qur’an  dan Hadist  dan dapat lagi di ijtihadkan oleh  orang-orang  yang  memiliki keyakinan  yang  kuat  sehingga hasilnya  nanti  tidak  menyimpang dari  Ajaran  Al-Qur’an  dan  Al- Hadist.  Dan  arti  serta  makna  dan tujuan  tarikah  adalah  hampir sama,  yang  membedakan  adalah masalah  porsinya  untuk  beragama Islam  sesuai  dengan  QS  Annisa ayat (11,12 dan 176).
2. Dalam  hukum  islam  tentang  hak- hak  dan  kewajiban  ahli  waris sangat dijaga sebab dengan adanya tarikah  tidak  ada  kewajiban- kewajiban si pewaris hingga membuat  para  ahli  waris  makin melarat, yang ada hanyalah menciptakan suatu keadilan dimuka  bumi,  karena  apa  yang menjadi  kewajiban  si  pewaris masa  hidupnya  harus  diselesaikan oleh ahli waris dan ahli waris juga dapat menikmati apa yang menjadi tarikah tersebut untuk dimiliki dan dinikmati walaupun ada pengecualian  tetap  para  ahli  waris terlepas  dari  beratnya  beban  yang tidak  boleh  melebihi  dari  jumlah tarikah.
3. Dalam  Hukum  Kompilasi  hukum Islam juga telah mengikuti perkembangan hukum di Indonesia,  seperti  Pasal  189  KHI yang bunyi pasal tersebut tak lepas dari Undang-undang
Pokok Agraria  yang  mengatur  tentang peralihan  hak  dan  makna  dari menguasai  tanah  atau  benda  tetap,
dan  juga  hukum  Adat,  sebab
Undang-undang pada kenyataannya bersumber dari Hukum Adat dan masalah kewarisan  juga  masih  mengakui penyelesaian  dengan  Hukum  Adat yang  beraneka  macam  yang  bagi
tidak beragam Islam, sebab tarikah adalah salah satu yang membutuhkan pengalihan hak yang  tidak  bisa  terlepas  dari peraturan perundang udangan yang ada dan masih berlaku.
4. Dalam hal penyelesaian
pembagian tarikah setelah diselesaikan  semua  hak-hak  si pewaris, Hukum Islam dan hukum-hukum  lain  yang  dibahas dalam  makalah  ini  tidak  jauh perbedaannya, walaupun ada perbedaan yaitu bagi yang beragama  Islam  tarikah  diatur dalam  Al-qur’an,  Al-hadist  dan Ijtihad  sedangkan  selain  yang beragama  Islam  di  atur  oleh undang-undang atau hukum adat. 4.2 Saran : Kesimpulan dari keempat
permasalahan  tersebut  agar  kiranya apa  yang  dimaksud  dalam  pasal  183 KHI  di  pertegas  dan  disosialisasikan  , agar seluruh ummat beragama Islam di Indonesia menyelesaikan masalah tarikah  dan  juga  porsinya  sesuai dengan  Al-Qur’an  yaitu  QS  Annisa ayat  (11,  12,  176)  telebih  dahulu karena  apa  yang  telah  ditetapkan dalam Al-qur‘an adalah perintah Allah yang  wajib  dipatuhi,  sebagaimana bunyi  QS  Annisa  ayat    (59)  yaitu  :” Hai orang-orang yang beriman, taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul
(Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika kamu  benar-benar  beriman  kepada Allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Karena  itu  alangkah  lebih  baiknya setelah  mengetahui  semua  hak-hak dan  kewajiban  juga  porsinya  masing- masing  ahli  waris  sesuai  Al-qur’an maka  bila  ingin  dilakukan  perubahan porsi  para  ahli  waris  berdasarkan musyawarah  dan  mufakat  dan  dengan ikhlas  setelah  itu  maka  hendaklah perubahan  harus  mendapat  penetapan atau  pengesahan  dari  Pengadilan Agama  di  mana  warisan  itu  terbuka agar  tidak  menimbulkan  permasalah
hukum dikemudian hari. Sesungguhnya Allah menyukai
sesuatu yang dihasilkan dengan musyawarah  dan  mufakat  dengan keikhlasan karena Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Suci Al-quran
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
Lubis,  Suhrawardi  K.,  2007,  Hukum  Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
Rahman,  Fatchur.,  2005,    Ilmu  Waris,  PT.
Almaarif, Bandung
Idris  Ramulyo,  M.,  1992,  Perbandingan
Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan  Agama  dan  Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum
Perdata  (BW  D  Pengadilan  Negeri) (Studi  Kasus),  CV.  Pedoman  Ilmu Jaya, Jakarta.