## ANALISIS ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: PENDEKATAN DATA PANEL (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  zakat  as Regional  Own  Source  Revenue  (PAD)  on  Human Development  Index  (HDI)  in  12  districts  in  Aceh Province. The study used panel data from 2014 to 2016, with  Simple  Linear  Regression  analysis.  The  results showed that each increase in zakat income as a source of PAD  by  1  percent  will  also  increase  the  human development index (HDI) by 1,14. percent, assuming that other  variables  are  constant.  Therefore,  we  concludes that zakat as a source of PAD gives a positive influence for the improvement of human development index (HDI) in  12  districts  in  Aceh  Province. Moreover,  it  is suggested  to  Baitul  Mal  as  the  institution  of  zakat distribution to increase the socialization of the benefit of zakat as the income of the region and improve the role of local  government,  local  communities  to  monitor  and ensure  that  zakat  is  given  to  communities  according  to the criteria of the recipient of zakat.

## Cut Risya Varlitya
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail:crvarlitya@gmail.com
Keywords: Zakat, Human Development Index,
Regional Own Source Revenue

## PENDAHULUAN
Pembangunan  manusia  merupakan  pilar  utama  majunya  suatu  negara  yang  dapat  dilihat  dari peran strategis sumber daya manusia. Oleh karena itu salah satu tujuan utama pengelolaan zakat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ialah untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), dan perihal ini tidak terlepas dari mutu sumber daya manusia yang ada dinilai dengan menggunakan instrumen indeks pembangunan manusia (Beik, 2014). Sejalan dengan tren pembangunan, indeks pembangunan manusia saat ini dianggap sebagai salah satu prospek yang memberikan  gambaran  yang  lebih  baik  tentang  tingkat  pembangunan  dan  kesejahteraan  manusia. (Nurzaman, 2010)
Pelaksanaan  Zakat  sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dimulai  pada  tahun  2001 berdasarkan pasal 4 (2) huruf c dalam UU No. 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam). Kemudian Pemerintahan Aceh menyebutkan  pengelolaan  zakat  serta  sebagainya  tidak  tunduk  terhadap  UU  Pengelolaan  Zakat karena mempunyai otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan  Aceh.  karena  pasal  180  (1)  huruf  d  menyiratkan  bahwa  zakat  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  asli  daerah  Aceh,  selain  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  hasil  penyertaan  modal,  serta  lain-lain  PAD  yang  sah. Selanjutnya, pasal 191 menyiratkan bahwa zakat, harta wakaf serta harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh serta Baitul Mal kabupaten/kota. (Serambi Indonesia, 2016)
Pendapatan  Asli  Daerah  ialah  salah  satu  sumber  pembiayaan  pemerintah  daerah  yang  paling penting  saat  penerapan  sistem  desentralisasi,  dimana  indikator  utamanya  berasal  dari  pajak  dan retribusi daerah. Namun tidak semua daerah mempunyai sumber PAD yang optimal, oleh karena itu daerah  yang  memiliki  sumber  PAD  yang  kecil,  penerapan  zakat  sangat  berpotensi  untuk meningkatkan PAD.
Desentralisasi  fiskal  juga  dapat  memberdayakan  pemerintah  daerah  untuk  mengumpulkan pendapatan  mereka  sendiri  tanpa  bergantung  pada  hibah  pemerintah  pusat.  Di  Amerika  Latin, desentralisasi meningkatkan belanja pemerintah daerah dari 20 persen dari total belanja pemerintah pada tahun 1985 menjadi sekitar 30 persen di tahun 2010. Namun, jika pendapatan asli daerah tetap tidak berubah, sekitar 10 persen dari total nasional, akan membuat keuangan pemerintah daerah lebih rentan  dan  kurang  dapat  diprediksi,  hal  ini  akan  merusak  perencanaan  jangka  panjang.  Pemerintah daerah  Indonesia saat  ini mengelola hampir sepertiga dari total  belanja publik dan sekitar setengah dari  pengeluaran  pembangunan.  Pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  menyediakan  layanan perawatan  kesehatan,  pendidikan,  lingkungan  dan  infrastruktur.  Oleh  karena  itu  diharapkan
desentralisasi  fiskal  dapat  berkontribusi  besar  pada  pembangunan  manusia  di  daerah  yang  paling miskin. (UNDP, 2016)
Penyaluran  dana  zakat,  Infaq  dan  Sadaqah  berdampak  secara  positif  dan  signifikan  kepada pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  hal  ini  dapat  diperhatikan  dari  penyaluran  dana  zakat  yang bertahap  akan  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  pendapatan,  sehingga  meningkatkan  standar hidup  masyarakat  (Anggraini,  2016).  Oleh  karena  itu  penyaluran  zakat  akan  bermanfaat  untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan mutu sumber daya manusia yang diukur melewati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut  BPS  (2016),  kategori  IPM  yang  digunakan  untuk  membedakan  capaian  antarwilayah yaitu  dapat  dikelompokkan  menjadi  beberapa  katagori  yaitu:  kategori  sangat  tinggi  (IPM  ≥  80), tinggi (70 ≤ IPM < 80), sedang (60 ≤ IPM < 70), dan katagori rendah (IPM < 60).
Pada  tahun  2015  Indonesia  menduduki  ranking  ke  113  dari  188  negara  didunia  dimana menduduki  kategori  sedang  untuk  IPM,  yaitu  sebesar  68,9  yaitu  Angka  Harapan  Hidup  (AHH) mencapai  69,1 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,9 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  mencapai  7,9  tahun  dan  Pengeluaran  Perkapita  (PPP)  sebesar  $10.053, dibawah  Negara Thailand  yang  menduduki  rangking  87  dengan  IPM  sebesar  74,0 ( AHH:  74,6  tahun,  HLS:  13,6 tahun, RLS:  7,9 tahun dan PPP: $14.519). IPM tertinggi  diperoleh Negara Norwegia  yaitu sebesar 94,9 (AHH: 81,7 tahun, HLS: 17,7  tahun, RLS: 12,7 tahun dan PPP: $67.614) (UNDP, 2016).
IPM  Provinsi Aceh  dari  tahun  2010-2016  berada  pada  kategori  sedang.  Pada  tahun  2016  IPM Aceh berstatus pembangunan sedang yaitu sebesar 70,00 (BPS, 2016). Pada gambar 1 dapat dilihat perbandingan  pemasukan  zakat  sebagai  PAD  dan  IPM  itu  sendiri.  Pada  Tahun  2016  Kota  Banda Aceh berada pada kategori IPM sangat tinggi yaitu sebesar 83,73 dengan penerimaan zakat sebesar Rp19.599.595.002, sedangkan Simulue memperoleh kategori IPM sedang yaitu sebesar 63,82 (zakat: Rp3.344.661.110,69).  Pada  tahun  2015  Aceh  Besar  memperoleh  zakat  sebagai  sumber  PAD Rp62.377.266.440 (IPM: 71,70), berbeda halnya dengan Kota Langsa dengan perolehan zakat hanya sebesar Rp2.264.129.100, meskipun masih termasuk dalam katagori IPM tinggi yaitu sebesar 74,74 tetapi  memperoleh  angka  IPM  lebih  besar  dibandingkan  Aceh  Besar.  Hal  ini  menjadi  polemik dimana  seharusnya  penerimaan  zakat  yang  besar  sebagai  sumber  PAD  dapat  meningkatkan  IPM pula.  Tetapi,  beberapa  daerah  menunjukkan  hasil  yang  sebaliknya,  dimana  penerimaan  zakat  dan IPM menunjukkan hasil yang tidak searah.
Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

## Gambar 1 Perbandingan Zakat dan IPM Tahun 2014-2016
Kontribusi  Zakat  terhadap  PAD  sangat  fluktuatif  dari  tiga  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2015  ke 2016, dari 12 kabupaten kota, terdapat  6 kabupaten (Simulue, Aceh Singkil, Aceh Timur,  Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang) dan 1 Kota Lhokseumawe yang kontribusi zakatnya semakin meningkat. Sedangkan  sisanya  mengalami  penurunan  kontribusi,  walaupun  terdapat  beberapa  kabupaten/kota yang  pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber  dari  zakat  lebih  tinggi  dari  daerah  lain  yaitu  Aceh Besar, kota Banda Aceh, Aceh Tengah, dan lain-lain (gambar 2), sehingga dapat diperkirakan potensi zakat  di  Aceh  sangat  besar  dan  dapat  mencapai  mencapai  Rp  1,3  triliun,  namun  manajemen  dan upaya  pengumpulan  zakat  di  bumi  syariat  Islam  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  (Serambi Indonesia, 2015). Diharapkan zakat dapat mengganti mustahiq (penerima) menjadi muzakki (orang yang dikenakan kewajiban membayar zakat) atau paling tidak dapat menciptakan kemandirian bagi masyarakat  secara  ekonomi.  Dalam  konteks Aceh,  zakat  juga  berpotensi  besar  menurunkan  angka kemiskinan yang saat ini masih tinggi (Serambi Indonesia, 2014 ).
Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

## Gambar 2

## Kontribusi Zakat terhadap PAD 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh Tahun 2016
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  zakat  sebagai  sumber  PAD  pada  IPM  di  12 Kabupaten/Kota  di  Aceh  serta  menyajikan  perbandingan  sejumlah  indikator  IPM.  Bagian  awal berupa  penjelasan  singkat  zakat  sebagai  sumber  PAD  pada  IPM,  selanjutkan  penulis  memberikan paparan  tentang  tinjauan  pustaka,  kemudian  dijelaskan  perhitungan  zakat  terhadap  IPM menggunakan  data  panel  dan  analisis  regresi  linier  sederhana.  Pada  bab  pembahasan  secara  kritis akan  menilai  perbandingan  indikator  IPM  baik  12  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  dan  Indonesia serta  menganalisis  zakat  sebagai  sumber  PAD  pada  IPM.  Bagian  terakhir  penulis  akan  membahas kesimpulan hasil dan mengusulkan beberapa saran.

## TINJAUAN TEORITIS

## Zakat
Chapra  (2000)  menyatakan  bahwa  zakat  adalah  suatu  instrumen  keagamaan  dimana  individu didalam  masyarakat  memberikan  bantuan  kepada  orang  miskin  yang  membutuhkan.  Meskipun instrumen ini sangat potensial untuk mendorong pengentasan kemiskinan, namun instrumen ini tidak dapat  menghilangkan  kewajiban  pemerintah  untuk  menciptakan  kemakmuran.  Zakat  juga  tidak mengganti  komponen  pengeluaran  pemerintah  untuk  kesejahteraan  dan  anggaran  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  untuk  penanganan  bencana.  Zakat  ini  dapat  dialihkan  ke  komunitas  yang  lebih mampu  dan  diharapkan  dapat  memenuhi  atau  membantu  sebagian  kebutuhan  hidup  orang  miskin terutama untuk kerabat dekat dan tetangga sekitar individu tersebut.
Zakat  bukanlah  aset  bisnis,  penerima  zakat  bukan  pelanggan  atau  klien  amil,  dan  hubungan antara  amil  dan  penerima  bukan  juga  hubungan  bisnis.Peraturan  zakat  memberi  kesempatan memanfaatkan  zakat  untuk  tujuan  produktif.  Zakat  untuk  tujuan  produktif  lebih  menguntungkan daripada  konsumtif  terutama  untuk  pemberdayaan.  Namun  sebagian  besar  institusi  amil  zakat memanfaatkan  zakat  untuk  tujuan  produktif  berupa  qard  al  hasan  (pinjaman).  Standar  akuntansi zakat  (SFAS  109)  di  Indonesia  mengakui  mekanisme  pinjaman  atau  dana  bergulir  untuk  infaq/ sadaqah, namun ulama Islam cenderung tidak setuju dengan zakat (infaq/sadaqat) yang diterima oleh penerima  sebagai  pinjaman.  Oleh  karena  itu,  tidak  diperbolehkan  pemanfaatan  zakat  untuk  tujuan produktif dengan kesepakatan pinjaman (aqad). Namun sebagai jalan tengah  baik bagi kepemilikan zakat  maupun  infaq/sadaqat  untuk  tujuan  produktif  dengan  pertimbangan  fiqh;  terdapat  dua mekanisme yaitu: mekanisme pertama, zakat atau infaq/sadaqat adalah untuk (dimiliki) amil sebagai sumber dana bagi penerimanya dan yang kedua,  mekanisme dana tabungan untuk penerima. (Alim, 2015)

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  ukuran  penggabungan  dari  kesehatan,  pendidikan dan  pendapatan,  diterbitkan  pertama  kali  oleh United  Nations  Development  Programme (UNDP), didalam Laporan Pembangunan Manusia pertama pada tahun 1990. Ciri inovatif IPM ialah penciptaan  satu  statistik  tunggal,  sebagai  kesimpulan  ukuran  perkembangan  manusia,  yang  mampu menggambarkan  perkembangan  sosial  dan  ekonomi.  Dengan  ukuran  IPM,  kemajuan  suatu  negara akan dinilai pada tingkat minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk bertahan dari waktu ke waktu. Pada  sudut  pandang  teknis,  IPM  secara  normal  ditetapkan  melalui  nilai  minimum  dan  maksimum untuk setiap dimensi, yang disebut goalposts , sehingga masing-masing negara akan ditandai dengan goalposts ini,  yaitu  dengan  nilai  antara  0  dan  1.  Metode  ini  memungkinkan  untuk  mendapatkan peringkat  negara,  berdasarkan  pencapaian  pembangunan  manusia.  Sebelum  2010,  IPM  dihitung dengan  menggabungkan  tiga  indikator:  Indeks  harapan  hidup  (LEI/ life  expectancy  index ),  indeks pendidikan  (EI/ educational  index )  dan  indeks  pendapatan  (II/ income  index )  dengan  rata-rata sederhana. Pada  tahun 2010 didalam  laporan Human Development,  diperkenalkan  metodologi  baru melalui rata-rata perhitungan geometris dari tiga komponen yang sama.
Berbeda  dengan  IPM  yang  lama,  IPM  baru  memperhitungkan  perbedaan  dalam  pencapaian dimensi.  Dengan  cara  ini,  kinerja  yang  buruk  dalam  dimensi  apa  pun  tercermin  secara  langsung dalam IPM baru, yang akan menarik seberapa bagus kinerja suatu negara melalui tiga dimensi IPM tersebut  (Human  Development  Report,  2011).  Perubahan  metode  agregasi  menyebabkan  dampak
yang  moderat  pada  peringkat  IPM.  Hal  ini  diambil  dari  rata-rata  geometric  sehingga  dapat menghasilkan nilai indeks  yang lebih rendah untuk semua negara, karena rentang  yang lebih tinggi dalam  satu  dimensi  mengimbangi  pencapaian  yang  lebih  rendah.  IPM  disusun  oleh  tiga  indeks: Harapan  hidup  saat  lahir  adalah  ukuran  yang  dipilih  untuk  menggambarkan  secara  kuantitatif kualitas  kehidupan  manusia  di  setiap  negara.  Indeks  pendidikan,  yang  diukur  dengan  rata-rata geometrik dua komponen: rata-rata tahun sekolah untuk orang dewasa yang berusia 25 tahun indeks (MYSI/ Mean Year  Of  Schooling Index ) dan tahun-tahun sekolah  yang diharapkan untuk  anak-anak sekolah yang memasuki usia indeks (EYSI/ Expected years of schooling ). Indeks Penghasilan dimana Pendapatan  Nasional  Bruto  per  kapita  mewakili  komponen  kekayaan  indeks  dengan  purchasing power  parity/PPP  (paritas  daya  beli),  yang  menggantikan  Produk  Domestik  Bruto  yang  lama (Maccari, 2014).
Hal  ini  diperkuat  juga  oleh  R.P  &  G.A  (2015)  yang  menulis  bahwa  Indeks  Pembangunan Manusia  dianalisis di  tiga bidang  utama,  yaitu: 1)  Indeks harapan hidup  yang merupakan indikator utama harapan hidup rata-rata di dunia. Selain itu, indeks ini mengukur kesehatan dan umur panjang warga suatu  negara. 2)  Indeks  pendidikan,  yang  mencakup akses terhadap pendidikan,  yang diukur dengan  rata-rata  harapan  hidup  sekolah  anak-anak  usia  sekolah  dan  rata-rata  tahun  sekolah  pada populasi orang dewasa. 3) Indeks pendapatan nasional bruto, yang merupakan metode utama untuk menilai tingkat kehidupan (kualitas hidup), diukur dengan nilai pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dalam dolar AS.
Di  bidang  ekonomi,  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  digunakan  sebagai  penilaian kuantitatif dasar modal manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komprehensif, yang menjadi ciri  tingkat  perkembangan manusia di  negara dan wilayah.  Indeks ini melekat  dalam pengukuran pencapaian negara dalam hal  kesehatan dan umur panjang, pendidikan  dan pendapatan aktual warganya (Mankiw, Romer, & Weil, 1992).

## METODOLOGI PENELITIAN
Studi  ini  memakai  metode  pooled  data  atau  data  panel  adalah  kombinasi  dari  data  time  series serta  cross-section  (Ajija,  Sari,  Setianto,  &  Primanti,  2011).  Penelitian  dilaksanakan  di  12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama periode 2014-2016, perihal ini disebabkan oleh keterbatasan data zakat dibeberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Untuk  menganalisis  zakat  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia,  secara  matematis  dapat  ditulis  Y  =  f(X i )  dimana  I  =1,2,…,  n.  dimana  Y adalah  dependent  variable  dan  X  adalah  independent  variabel  ,  maka  hubungan  kedua  variabel tersebut disebut regresi. Oleh karena itu digunakan regresi linier sederhana yang persamaannya dapat dituliskan: (Jamal, 1999)

## 𝑌̂ = 𝑏𝑋 + 𝑐
Dimana  b adalah koefisien regresi dan c adalah konstanta.
Menurut Sumodiningrat (1993) pengujian regresi linier sederhana menggunakan persamaan
𝑌 𝑖 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑋 𝑖 + 𝑈 𝑖
Diketahui:
Y = Variabel terikat X = Variabel bebas
α dan β  = Parameter-parameter regresi Ui = Variabel gangguan stokastik
Kemudian  dari  formula  diatas,  variabel  zakat  ditransformasikan  kedalam  logaritma  natural  sehingga menjadi:
IPM = α + βLogZakat + U i Dimana: IPM = Indeks Pembangunan Manusia Log Zakat = Zakat sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah α = Konstanta U i

## = Variabel Pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Indikator dalam IPM
1. Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka  Harapan  hidup  adalah  ukuran  kesehatan  suatu  populasi,  yang  mencerminkan  iklim, budaya, dan investasi publik dalam pencegahan, yang kesemuanya cenderung berubah perlahan dan memiliki efek jangka panjang. Dibandingkan dengan angka harapan hidup, angka kematian di bawah lima  tahun  merupakan  salah  satu  indikator  paling  sensitif  dari  kesejahteraan  manusia,  kesehatan komparatif suatu negara, dan efektivitas kebijakan publik  yang lebih tepat. (Hou, Walsh, & Zhang, 2014)
Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

## Gambar 3

## Perbandingan Rata-Rata AHH 12 Kabupaten/Kota Dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016
Dari  gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  rata-rata  AHH  selama  tiga  tahun  yaitu  2014-2016, Kabupaten Aceh Selatan merupakan  yang paling rendah tingkat AHHnya yaitu sebesar 63,51 tahun artinya bayi  yang lahir di 3 tahun terakhir tersebut dapat hidup selama usia 63-64 tahun dan angka tersebut  kurang  dari  rata-rata  angka  harapan  hidup  secara  provinsi  Aceh  sebesar  69,45  tahun  dan secara  nasional  sebanyak  70,76  tahun  ,  hal  ini  disebabkan  Aceh  Selatan  telah  mempunyai  fasilitas kesehatan satu rumah sakit tipe c yang didukung oleh 59 tenaga medis, 223 tenaga keperawatan, 154 tenaga  bidan,  9  orang  tenaga  farmasi,  dan  18  orang  tenaga  kesehatan  lainnya,  tetapi  tidak  disemua kecamatan  posyandunya  aktif.  Penyakit  yang  paling  banyak  diderita  oleh  masyarakat  didaerah tersebut  adalah  Infeksi  Saluran  Pernapasan  Atas  (ISPA)  yaitu  sebanyak  8.741  kasus  (2016). sementara  itu,  walaupun  jumlah  kasus  gizi  buruk  dan  Bayi  Berat  Badan  Lahir  Rendah  (BBLR) semakin menurun dalam jangka waktu 4 tahun terakhir, namun masih ada bayi penderita gizi buruk ataupun  BBLR  sebanyak  15  bayi,  jumlah  kematian  ibu  akibat  persalinan  sebanyak  5  orang  dan jumlah  kematian  bayi  berumur  0-1  tahun  sebanyak  44  orang,  selain  itu,  terdapat  pula  jumlah penderita  penyakit  Tuberculosis  (231  kasus)  serta  Malaria  (2.069  kasus)  (BPS  Kabupaten  Aceh Selatan, 2017).
Rata-rata angka harapan hidup tertinggi dipegang oleh Kota  Lhokseumawe diikuti Kota Banda Aceh  bahkan  melebihi  rata-rata  AHH  secara  nasional  yaitu  70,88  tahun  dan  70,87  tahun,  hal  ini bermakna  bahwa  kualitas  hidup  didaerah  tersebut  meningkat,  pemenuhan  makanan  lebih  baik, kesehatan terjaga, sehingga membuat bertambah lamanya hidup.
Berdasarkan  analisis  pengaruh  zakat  terhadap  AHH  menurut  Murniati  dan  Beik  (2013), komponen indeks angka harapan hidup merupakan indeks yang memberikan efek terendah pada nilai IPM  mustahiq.  Hal  Ini  disebabkan  oleh  indeks  angka  harapan  hidup  bukan  komponen  yang mempunyai  kaitan langsung dengan distribusi  zakat.  Dana zakat  yang disalurkan terhadap program ini  lebih  kepada  pertolongan  uang  serta  sembako  yang  berefek  secara  langsung  terhadap  indeks paritas daya beli.
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Variabel  harapan  lama  sekolah  didefinisikan  lamanya  sekolah  (dalam  tahun)  yang  akan dirasakan  oleh  anak  terhadap  usia  tertentu  di  waktu  yang  akan  datang.  Diasumsikan  bahwa kesempatan  anak  tersebut  akan  tetap  bersekolah  terhadap  usia-usia  selanjutnya  setara  dengan kesempatan penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk usia yang setara sekarang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas. HLS bisa dipakai untuk mengetahui  keadaan  pembangunan  sistem  pendidikan  di  beragam  tingkatan  yang  dijelaskan  dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan bisa diraih oleh tiap-tiap anak (BPS, 2016).
Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017
Gambar 4

## Perbandingan Rata-Rata HLS di 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016
Rata-rata  harapan  lama  sekolah  yang  terendah  selama  tiga  tahun  terakhir  adalah  Kabupaten Aceh Timur  yaitu 12,21  tahun  (setingkat  tamat  SMA). Sementara itu,  rata-rata  HLS  Provinsi  Aceh yang diperoleh cukup baik yaitu selama 13,71 tahun (tamat D-1) melebihi HLS secara nasional yang hanya  12,55  tahun.  Sementara  itu,  Kota  Banda  Aceh  mendapatkan  rata-rata  harapan  lama  sekolah
tertinggi diikuti Kota Lhokseumawe yaitu 16,80 tahun (setingkat tamat S-1) dan 15,13 tahun (tamat D-3 atau S-1 semester 6), nilai ini jauh melebihi rata-rata nasional.
Menurut  Nurzaman  (2010)  didaerah  penelitiannya,  Indeks  pendidikan  memberikan  kontribusi yang sangat positif dalam pembentukan nilai IPM mustahiq di mana mayoritas penerima zakat dan anggota keluarganya memiliki indeks pendidikan yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi. Hanya 4% yang memiliki nilai indeks pengetahuan rendah, hasil data mentah menunjukkan 100% penerima  zakat  telah  melek  huruf  dan  sebagian  besar  memiliki  pendidikan  di  sekolah  menengah atas.
Gambar 5 menunjukkan perbandingan rata-rata dari rata-rata lama sekolah di 12 Kab/Kota dan Provinsi Aceh. Kabuapten Gayo Lues merupakan peringkat yang terendah baik secara Provinsi Aceh (8,78  tahun)  maupun  Indonesia  (7,84  tahun)  yaitu  sebesar  7,07  tahun  atau  hanya  sempat menyelesaikan jenjang sekolah sampai kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Hal ini salah satunya disebabkan oleh akses pendidikan yang masih sulit dijangkau dan beberapa masih berada di tempat yang terisolir.
Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

## Gambar 5 Perbandingan Rata-Rata dari RLS  12 Kabupaten/Kota
dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016

## 3. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan
Indeks  pendapatan  atau  daya  beli  seseorang  diukur  dengan  nilai  kualitas  standar  hidup  yang layak  seorang  individu  akan  dihitung  secara  langsung  dengan  menyesuaikan  pengeluaran  riil perkapita (Murniati & Beik, 2013).

## Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

## Gambar 6

## Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran di 12 Kabupaten/Kota
dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016
Gambar  6  menunjukkan  rata-rata  pengeluaran  perkapita  selama  tahun  2014-2016  yang  paling tinggi  tetap  diperoleh  ibukota  Provinsi  Aceh  yaitu  sebesar  Rp15.288  juta  melebihi  nasional (Rp10.248 juta) dan Provinsi Aceh (Rp8.533 juta), diikuti oleh kota langsa (Rp10.635 juta) dan Kota Lhokseumawe  (Rp10.106  juta).  Rata-rata  pengeluaran  perkapita  terendah  kedua  ada  di  Kabupaten Aceh  Selatan  (Rp7.208  juta)  dan  yang  paling  rendah  adalah  Kabupaten  Simeulue  (Rp6.275  juta). Penurunan  daya  beli  menjadi  penyebabnya  karena  pendapatan  masyarakat  diwilayah  ini  rendah, sehingga  jika  penghasilannya  terbatas  barang-barang  yang  mampu  dibeli  juga  menjadi  terbatas. Contohnya  di  Kabupaten  Simeulue,  pada  tahun  2016  ada  11  persen  penduduk  yang  bergerak dibidang  pertanian,  3  persen  sebagi  nelayan,  6  persen  sebagai  wiraswasta,  1  persen  sebagai  buruh tani,  4  persen  sebagai  PNS,  1  persen  karyawan  honorer  dan  sisanya  74  persen  penduduk  yang belum/tidak bekerja/pelajar mahasiswa atau bergerak dibidang usaha lainnya.

## Analisis Zakat Sebagai Sumber PAD terhadap IPM
Berdasarkan rujukan oleh Ajija, Sari, Setianto, serta Primanti (2011: 51) terdapat tiga cara yang bisa dipakai untuk menganalisis menggunakan data panel adalah:
1. Pooled least square (PLS) yaitu dapat mengestimasi data panel dengan cara OLS
2. Fixed effect (FE) yaitu menambahkan variable dummy terhadap data panel
3. Random  effect  (RE)  yaitu  memperhitungkan  error  dari  data  panel  dengan  cara least  square method

## Uji Pemilihan Model

## 1. Uji . Chow Test
Uji  chow  dilaksanakan  untuk  memilih  model  mana  yang  terbaik,  menggunakan  pendekatan model common effect atau model fixed effect. Hipotesis nol dari tes chow ialah:
H 0 : Common Effect Model
H 1 : Fixed Effect Model

## Tabel 1 Uji Chow Test

## Sumber: Eviews 10 (diolah)
Apabila  nilai  prob  chi-square  0,0000  <  0,05  (α  =  5%)  maka  H 0 ditolak,  yang  maknanya model fixed effect yang lebih tepat dipakai dari pada model common effect .

## 2. Uji . Hausman
Uji  Hausman  dipakai  untuk  memilih  antara  menggunakan  cara fixed  effect (FE)  atau  cara random effect (RE). Hipotesis nol dari tes Hausman ialah:
H 0 : Random Effect
H 1 : Fixed Effect (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011)

## Tabel 2 Uji Hausman

## Sumber: Eviews 10 (diolah)
Apabila  nilai  prob  chi-squarenya  ialah  0,2449  >  0,05  (α  =  5%)  maka  H 0 diterima,  yang bermakna metode random effect yang lebih tepat dipakai daripada metode fixed effect .
Oleh  karena  hasil  output  yang  didapatkan  tidak  konsisten  maka  dilakukanlah  uji LM  test (Langrange  Multiplier  Test) , untuk  menemukan  metode  mana  yang  lebih  tepat  dipakai  apakah dengan metode fixed effect atau metode random effect . Hipotesis nol dari tes LM test ialah sebagai berikut:
H 0 : Common Effect
H 1 : Random Effect

## Tabel 3 Uji Langrange Multiplier

## Sumber: Eviews 10 (diolah)
Apabila dari hasil output nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) adalah 0,0000 < 0,05 (α = 5%) maka H 0 ditolak, yang artinya metode yang sesuai digunakan adalah random effect .
Regresi Linier Sederhana Dengan Menggunakan Random Effect Model
Tabel 4 Regresi Linier Sederhana

## IPM = 43,88618 + 1,135545 LogZakat
Hasil  output  diatas  berarti  koefisien  regresi  (β)  sebesar  1,135545  dapat  diartikan  bahwa  setiap kenaikan  pendapatan  zakat  sebagai  sumber  PAD  sebesar  1  persen  juga  akan  menaikkan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebesar  1,14 . persen,  dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap  konstan. Oleh  karena  itu  zakat  sebagai  sumber  PAD  memberikan  pengaruh  yang  positif  bagi  peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di 12 kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Hal  ini  tidak  terlepas  dari  berbagai  program  Baitul  Mal  dalam  pemberdayaan  zakat  kepada mustahiq,  di  bidang  ekonomi  yakni  dengan  program  sektor  produktif  adalah  pemberian  pinjaman lunak (Qardhul Hasan)  modal usaha tanpa bunga sehingga menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahiq untuk meningkatkan pendapatannya serta melepaskan pedagang mikro dari ketergantungan terhadap  rentenir.  Dibidang  pendidikan  Baitul  Mal  kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  memprogramkan bantuan beasiswa dan pelatihan life skill terhadap siswa dan mahasiswa maupun remaja yang putus sekolah  yang  berasal  dari  keluarga  miskin.  Pada  Tahun  2016,  Baitul  Mal  kabupaten/kota  Provinsi Aceh  juga  membuat  program  Satu  Keluarga  Satu  Sarjana  (SKSS)  yang  akan  berefek  menurunnya angka  putus  sekolah  yang  berpengaruh  pada  meningkatnya  IPM  dalam  indikator  Angka  Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dalam sektor sosial  diberikan bantuan fakir uzur tiap-tiap mustahiq  memperoleh  santunan  perbulan  (Baitul  Mal  Aceh,  2017).  Namun  tidak  semua kabupaten/kota  mempunyai  program  yang  sama,  hal  ini  tergantung  dari  potensi  dana  zakat  yang dikumpulkan berbeda di tiap daerah.
Menurut  (Musa,  2016)  Baitul  Mal  mengalami  kesulitan  dalam  pengelolaan  zakat  (yang  sudah masuk  dalam  PAD),  terutama  dalam  sistem  pengumpulan  dan  pengeluaran  dari  Dinas  Keuangan Aceh. Bila hitungan zakat yang diterima lebih besar dari zakat  yang direncanakan maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tak bisa ditarik atau di keluarkan kembali. Demikian juga bila hitungan zakat  yang  diterima  lebih  sedikit  dari  yang  direncanakan  (sedangkan  platform  anggaran  telah ditetapkan  dalam  DPA),  maka  pengeluaran  terhadap  pos  zakat  dalam  DPA  tersebut  bukanlah semuanya dana zakat, melainkan dari sumber lain yang tak dikenal namun sah dipakai rujukan oleh aturan  tatakelola  keuangan  negara.  Apabila  kesulitan  ini  telah  diselesaikan  oleh  pemerintah  daerah melalui kebijakan maka diharapkan pos zakat akan lebih maksimal didalam peningkatan IPM.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hayati  dan  Achasa  (2016)  menyebutkan  bahwa  akibat  dari desentralisasi  fiskal  pada  IPM  ditinjau  dari  sisi  rasio  PAD  menunjukkan  efek  yang  positif  serta signifikan  kepada  IPM  di  Indonesia  yaitu  jika  PAD  sebesar  0,106699,  maknanya  tiap  adanya pertumbuhan  PAD  1  persen  akan  menaikkan  IPM  sebesar  0,106699  persen  dan  sebaliknya. Diperkuat dari hasil yang didapatkan oleh Fadhil, Munawwarah, Balqis, Nadra, & Windatria (2015)
menyatakan  bahwa  pengaruh  zakat  sebagai  PAD  terhadap  IPM  di  4  wilayah  Provinsi  Aceh berpengaruh  signifikan  dan  positif,  maknanya  apabila  zakat  meningkat,  IPM  juga  akan  meningkat. Hal ini terjadi akibat alokasi dana zakat melalui belanja langsung disalurkan melalui program  yang menunjang pembangunan manusia.
Namun dengan menerapkan metode baru untuk memperkirakan nilai IPM pada tingkat individu dan  keluarga.  Rata-rata  IPM  mustahiq  dari  sampel  yang  diambil  lebih  rendah  dari  rata-rata  tingkat IPM  baik  di  Jakarta  maupun  di  tingkat  nasional.  Ini  dapat  menyiratkan  bahwa  dampak  zakat  pada kesejahteraan  mustahiq  tidak  begitu  berpengaruh  atau  diperlukan  beberapa  waktu  untuk  melihat efektivitasnya.  Sementara  Zakat  juga  tidak  secara  langsung  mempengaruhi  nilai  IPM,  seharusnya pemberian  zakat  berdampak  negatif  terhadap  pendapatan  keluarga  yang  diperkirakan  dari pengeluaran  riil.  Hal  Ini  berarti  dana  zakat  digunakan  untuk  keperluan  produktif  dan  bukan  untuk keperluan konsumsi (Nurzaman, 2010). ZIS (zakat, infaq dan sadaqah) produktif berefek signifikan pada kesejahteraan mustahik yang bermakna bila dana ZIS yang diberikan dalam bentuk pertolongan modal  berefek  positif  pada  pertumbuhan  kesejahteraan  para  mustahiq,  yang  bermakna  bisa menaikkan  pertumbuhan  usaha  mikro  mustahiq  yang  ditunjukkan  oleh  naiknya  volume  penjualan serta keuntungan yang didapati (Jalaludin, 2012).

## Pengujian Hipotesis
 Secara Parsial (Uji t)
Pengujian signifikansi efek variabel independen (zakat sebagai sumber PAD) secara parsial pada variabel dependen (IPM) adalah:
- Jika t-hitung < t-tabel atau p -value (nilai signifikansi) > 0,05 (α = 5%) maka H 0 diterima (H a ditolak).
- Jika t-hitung > t-tabel atau p -value (nilai signifikansi) < 0,05 (α = 5%) maka H a diterima (H 0 ditolak)
Maka, koefisien β (LogZakat) adalah sebesar 0,0008 < 0,05 (α = 5%)  artinya zakat berpengaruh secara signifikan terhadap IPM pada taraf 95 persen.
 Koefisien Determinasi
Nilai  R-Squared  sebesar  0,284491  memiliki  pengertian  bahwa  sebesar  28  persen  indeks pembangunan manusia di 12 kabupaten/kota dipengaruhi oleh zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya sebesar 72 persen dipengaruhi oleh variable-variabel lain diluar zakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pembangunan  manusia  merupakan  pilar  utama  majunya  suatu  negara  yang  dapat  dilihat  dari peran  strategis  sumber  daya  manusia.  Oleh  karena  itu  salah  satu  tujuan  utama  pengelolaan  zakat ialah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  mustahiq  (orang  yang  berhak  menerima  zakat),  dan perihal  ini  tidak  terlepas  dari  mutu  sumber  daya  manusia  yang  ada  diukur  dengan  menggunakan instrumen  indeks  pembangunan  manusia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  zakat  sebagai sumber PAD terhadap  IPM di 12 Kabupaten/kota di Aceh serta menyajikan perbandingan sejumlah indikator IPM.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan zakat sebagai sumber PAD sebesar  1  persen  juga  akan  menaikkan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  sebesar  1,14 . persen, dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap  konstan.  Oleh  karena  itu  zakat  sebagai  sumber  PAD memberikan  pengaruh  yang  positif  bagi  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  di  12 kabupaten/kota Provinsi  Aceh, namun zakat  yang produktif akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak kepada IPM dari pada zakat konsumtif.
Perbandingan  sejumlah  indikator  di  setiap  Provinsi  menunjukkan  bahwa  Kota  Banda  Aceh sebagai  ibukota  Provinsi  memiliki  pemasukan  zakat  dan  Indeks  pembangunan  manusia  yang  lebih besar  dari  kabupaten/kota  lainnya.  Sementara  itu,  Kabupaten  Aceh  Selatan  memperoleh  rata-rata angka  harapan  hidup  paling  rendah  yaitu  sebesar  63,51  tahun  artinya  bayi  yang  lahir  di  3  tahun terakhir tersebut dapat hidup selama usia 63-64 tahun.
Rata-rata  harapan  lama  sekolah  yang  terendah  selama  periode  2014-2016 dipegang  oleh Kabupaten Aceh Timur yaitu 12,21 tahun (setingkat tamat SMA), dan rata-rata RLS  yang terendah baik  secara  Provinsi  Aceh  (8,78  tahun)  maupun  Indonesia  (7,84  tahun)  berada  di  Kabupaten  Gayo Lues yaitu sebesar 7,07 tahun atau hanya menyelesaikan jenjang sekolah sampai kelas satu Sekolah Menengah  Pertama.  Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  akses  pendidikan  yang  masih  sulit dijangkau.
Kabupaten  Simeulue  merupakan  kabupaten  dengan  rata-rata  pengeluaran  perkapita  terendah yaitu  sebesar  Rp6.275  juta.  Penurunan  daya  beli  menjadi  penyebabnya  karena  pendapatan masyarakat  didaerah  ini  rendah,  hal  ini  diakibatkan  oleh  kurangnya  lapangan  usaha  sehingga  jika penghasilannya terbatas barang-barang yang mampu dibeli juga terbatas.
Oleh  karena  itu,  peningkatan  penerimaan  zakat  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  baik  dari  segi  kesehatan,  pendidikan  dan  pendapatan masyarakat.  Hal  ini  dapat  terjadi  jika  dilihat  dari  potensi  penerimaan  zakat  yang  begitu  besar
sehingga  beberapa  daerah  yang  tidak  memiliki  sumber  PAD  yang  besar  dapat  menggunakan  zakat sebagai penopang PAD.

## Saran
1. Disarankan kepada Baitul Mal sebagai lembaga penyaluran zakat untuk meningkatkan sosialisasi manfaat  penerimaan  zakat  sebagai  pendapatan  Asli  Daerah  dengan  bahasa  yang  gampang dipahami  oleh  masyarakat  sehingga  semakin  banyak  masyarakat  yang  tertarik  untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.
2. Baitul Mal sebagai Lembaga zakat juga diharapkan Lebih aktif dalam mempromosikan program- program  pemberdayaan  zakat  melalui  media  informasi,  agar  para  mustahiq  memahami  kriteria lolos sebagai penerima zakat.
3. Diharapakan  peranan  Pemerintah  daerah,  lembaga  zakat  maupun  kalangan  masyarakat  lokal untuk  dapat  memantau dan memastikan  penyaluran zakat  tepat  sasaran untuk  masyarakat  yang berhak dan sesuai dengan kriteria penerima zakat.
4. Mengoptimalkan  penjemputan  zakat  kepada  para  muzakki  dengan  jasa  mobil  keliling  untuk pengutipan/pengumpulan  zakat  di  daerah  yang  terdapat  kegiatan  perekonomian.  Jasa  mobil keliling  pengumpulan  zakat  zakat  akan  sangat  bermanfaat  kepada  Muzakki  yang  tidak  sempat datang ke kantor Baitul Mal.
5. Memperluas  keterampilan  dan  profesionalitas  karyawan    Baitul  Mal  dalam  memberikan pelayanan menangani masalah yang dialami oleh Mustahiq.
6. Diharapkan  juga  Pemerintah  Kabupaten/Kota  membuat  mekanisme  yang  transparan  dan akuntabel untuk memantau hasil zakat sebagai sumber PAD terhadap pembangunan manusia .

## DAFTAR PUSTAKA
Ajija,  S.  R.,  Sari,  D.  W.,  Setianto,  R.  H.,  &  Primanti,  M.  R.  (2011). Cara  Cerdas  Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. 2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, (hal. 232-236). Bali, Indonesia: Elsevier.
Anggraini,  R.  (2016). Analisis  Pengaruh  Dana  Zakat,  Infaq  dan  Shodaqoh  (ZIS)  dan  Inflasi Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  Pada  Periode  2011-2015. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
Baitul  Mal  Aceh.  (2017,  Juni  16). Program  Unggulan  Baitul  Mal  Aceh  yang  Menyejahterakan. Dipetik 2017, dari http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2831
Beik,  I.  S.  (2014,  Maret  25). Pengaruh  Zakat  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Dipetik 2017,  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional:  http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/pengaruh- zakat-terhadap-indeks-pembangunan-manusia/
BPS.  (2016). Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten  Aceh  Jaya  2016 .  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Aceh Jaya.
BPS.  (2016). Indeks  Pembangunan  Manusia  Provinsi  Aceh  2016. Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Aceh.
BPS  Aceh  Selatan.  (2017). Kabupaten  Aceh  Selatan  Dalam  Angka .  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Aceh Selatan
BPS Provinsi Aceh. (2017). Provinsi Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
Chapra,  M. Umer.  (2000). The Future of  Economics: An Islamic Perspective. Leicester, UK:  The Islamic Foundation.
Fadhil,  M.  F.,  Munawwarah,  F.,  Balqis,  P.,  Nadra,  R.,  &  Windatria.  (2015). Pengaruh  zakat sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan Jumlah  Penduduk  Miskin  (studi  Kasus:Kota  Banda  Aceh,  Kota  sabang,  Kab.  Aceh  Besar, dan kab. Pidie). Dipetik 2017, dari https://www.scribd.com/document/359706780/Pengaruh- Zakat-Sebagai-Pendapatan-Asli-Daerah-Terhadap-Indeks-Pembangunan-Manusia-Dan- Jumlah-Penduduk-Miskin.
Hayati,  J.,  &  Achasa,  A.  (2016).  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  IPM  Di  Indonesia. jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/530/426, 199-214.
Hou, J., Walsh, P. P., & Zhang, J. (2014). The dynamics of Human Development Index. The Social Science Journal , 1-17.
Jalaludin. (2012, Desember ). Pengaruh Zakat Infaq Dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha  Mikro  Dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Serta  Kesejahteraan  Mustahik. Majalah Ekonomi Tahun XXII(No. 3 ), 270-277.
Jamal,  A.  (1999). Pengantar  Statistika  untuk  Ekonomi  dan  Sosial. Lhokseumawe:  Fakultas Ekonomi Universitas Malikulsaleh.
Maccari,  N.  (2014). Sustainable  Human  Development:  Human  Development  Index  and  The Environment. International Journal of Sustainable Human Development, 2(1) , 29-34.
Mankiw, G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992, May). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107(No.2), 407-437.
Murniati,  R.,  &  Beik,  I.  S.  (2013).  Pengaruh  Zakat  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor. Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 2, No. 2, 135-149.
Nurzaman,  M.  S.  (2010).  Zakat  and  Human  Development:  An  Empirical  Analysis  on  Poverty Alleviation  in  Jakarta,  Indonesia. 8th  International  Conference  on  Islamic  Economics  and Finance (hal.  1-26).  Qatar:  Center  for  Islamic  Economics  and  Finance,  Qatar  Faculty  of Islamic Studies, Qatar Foundation .
R.P.,  Y.,  &  G.A.,  B.  (2015).  Correlation  Analysis  Of  The  Components  Of  The  Human Development Index Across Countries . Procedia Economics and Finance, 24, 766-771.
Serambi  Indonesia.  (2014  ,  Maret  10). Pro-Kontra  Zakat  Jadi  PAD .  Dipetik  2017,  dari  Serambi Indonesia: http://aceh.tribunnews.com/2014/03/10/pro-kontra-zakat-jadi-pad?page=2.
Serambi  Indonesia.  (2015,  Oktober  16). Potensi  Zakat  Aceh  Capai  Rp  1,3  Triliun. Dipetik  2017, dari  Serambi  Indonesia:  http://aceh.tribunnews.com/2015/10/16/potensi-zakat-aceh-capai- rp-13-triliun
Serambi Indonesia. (2016, April 7). Zakat, Pajak dan PAD. Dipetik 2017, dari Serambi Indonesia: http://aceh.tribunnews.com/2016/04/07/zakat-pajak-dan-pad
Sumodiningrat, G. (1993). Pengantar Ekonometrika . Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
UNDP.  (2016). Human  Development  Report  2016. New  York:  United  Nations  Development Programme.
UNDP. (2010). Human Development Report 2010 - 20th Anniversary Edition. The Real Wealth of Nations Pathways to Human Development‘.
UNDP.  (2011). Human  Development  Report 2011 . Sustainability  and Equity: A  Better Future for All.