## Legalitas

## Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Abdul Bari Azed, * Muhammad Muslih, dan Fadly Marliansyah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
* Correspondence email: Muhammad.muslih@gmail.com
Abstract. In Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it is explained that prisoners  who  have fulfilled  certain  requirements  without  exception  are  also  entitled  to  remission.  However,  in  its implementation  in  the  field,  it  turns  out  that  there  are  various  problems  that  arise.  The  aim  of  this  research  is  to understand and analyze the implementation of Article 10 Paragraph (1) Letter a of Law Number 22 of 2022 in granting remission rights to prisoners in Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison, to analyze the factors that hinder them and efforts to overcome them, as well as ideal arrangements for granting remission rights for convicts in the future. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the granting  of  remission  rights  to  prisoners  in  the  Class  IIB  Muara  Sabak  Narcotics  Prison  is  guided  by  Article  10 Paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, but its implementation is still not effective. The factors that influence the granting of remission rights to prisoners in the Muara Sabak Class IIB Narcotics Prison consist of internal factors include: The mechanism for assessing prisoner behavior using the SPPN instrument is less effective.  There  are  still  violations  committed  by  prisoners  which  result  in  disciplinary  punishment  so  that  the prisoner's  proposal  for  remission  is  rejected.  Meanwhile,  the  external  factors  are:  There  are  still  delays  in  the execution of court decisions by the Prosecutor's Office which results in the registration process in prison being late. Efforts to overcome this include: The prison authorities should make a step to simplify the system for assessing the behavior of correctional inmates, Activate both security and coaching programs to shape the character and stimulate changes in behavior of inmates, and Strengthen synergy between the prison authorities and the detention authorities in carrying out executions prisoner. The ideal arrangements for granting remission rights to prisoners at the Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution in the future include: The prison authorities coordinate with the detention authorities, so that prisoners who have been detained for more than 6 (six) months can have their behavior assessed using the SPPN instrument, and the Prison authorities propose rights. remission for detainees who have been detained  for  more  than  6  (six)  months  in  succession  with  due  observance  of  the  provisions  of  Article  148  of Permenkumham No. 3 of 2018.
Keywords: Implementation, Remission, Convicts, Narcotics.
Abstrak. Pembaharuan  sistem  pemasyarakatan  saat  ini  berbeda  dengan  sistem  kepenjaraan  terdahulu  dengan mengedepankan hak-hak narapidana. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Namun dalam implementasinya dilapangan, ternyata terdapat berbagai permasalahan yang muncul. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  dan  menganalisis  implementasi  Pasal  10  Ayat  (1)  Huruf  a  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan upaya untuk mengatasinya, serta pengaturan ideal pemberian hak remisi  bagi  narapidana  kedepannya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yang menggunakan  data  primer.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberian  hak  remisi  bagi  narapidana  di  Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian  hak  remisi  bagi  narapidana  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak  terdiri  dari  faktor  internal  dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain: Mekanisme penilaian perilaku narapidana dengan instrumen SPPN yang kurang efektif, Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang berakibat hukuman disiplin sehingga narapidana  yang  bersangkutan  usulan  remisinya  ditolak.  Sedangkan  Faktor  eksternalnya  adalah:  Masih  adanya keterlambatan  eksekusi  putusan  pengadilan  oleh  pihak  Kejaksaan  yang  mengakibatkan  proses  registrasi  di  Lapas menjadi  terlambat.  Upaya  untuk  mengatasinya  antara  lain:  Pihak  Lapas  hendaknya  membuat  suatu  langkah  atau terobosan untuk mempermudah sistem penilaian perilaku warga binaan pemasyarakatan, Menggiatkan program baik pengamanan  maupun  pembinaan  untuk  membentuk  karakter  dan  menstimulus  perubahan  perilaku  WBP,  dan Memperkuat sinergitas antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan. Pengaturan
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
ideal  pemberian  hak  remisi  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak kedepannya antara lain: Pihak Lapas berkoordinasi dengan pihak penahan, agar tahanan yang telah ditahan lebih dari 6  (enam)  bulan  dapat  dinilai  perilakunya  dengan  instrumen  SPPN,  dan  Pihak  Lapas  mengusulkan  hak  remisi  bagi tahanan  yang  sudah  ditahan  lebih  dari  6  (enam)  bulan  secara  susulan  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  148 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.
Kata Kunci: Implementasi, Remisi, Narapidana, Narkotika.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini trend kejahatan terus meningkat di Indonesia. Meningkatnya kejahatan, diantaranya kejahatan yang digolongkan  dalam  kejahatan  konvensional  ( conventional  crime’s )  yaitu  kejahatan  biasa/umum  dimana  bentuk kejahatannya dapat dilakukan oleh siapa saja (umum) tanpa memerlukan keahlian tertentu seperti, pencurian kendaraan bermotor,  perjudian,  pencurian  dengan  kekerasan/pemberatan,  perkosaan,  penipuan,  penggelapan,  pembakaran, pengerusakan,  pemalsuan,  penculikan  dan  pemerasan,  maupun  kejahatan  kontemporer  yaitu  suatu  perbuatan menyimpang/melanggar norma hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus (profesional) seperti:  korupsi,  narkotika,  terorisme  dan cyber  crime, dapat  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  di  dalam kehidupan masyarakat. 1
Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara ( state ) dan warga negara ( society ) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum  yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan  memaksa.  Ini  artinya,  pemberlakuan  suatu  hukum  bersifat  memaksa  warga  negaranya  untuk  mematuhi  aturan hukum  yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan  yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan  menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.
Indonesia  memiliki  5  macam  pokok  pidana  hukuman  yang  tertuang  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. 2 Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU.  Pemasyarakatan)  bahwa  “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.
Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan.  Undang-undang  ini  menjadi  salah  satu  landasan  hukum  bagi  unit  pelaksana teknis  (UPT)  pemasyarakatan  yang  menggantikan  undang-undang  sebelumnya  yakni,  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sebuah wadah representasi penuh dari  upaya  maksimal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengimplementasi  pelayanan  dan  juga  bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Pemasyarakatan  yang  berbunyi  “Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan  pidana  yang  menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” Sementara Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  pelindungan  terhadap  hak  tahanan  dan  anak,  meningkatkan  kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik,  taat  hukum,  bertanggung  jawab,  dan  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  serta  sekaligus  memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.
Asas-asas  sistem  pemasyarakatan  yang  tercantum  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022 tentang  Pemasyarakatan  ini  merupakan  asas  yang  menjunjung  tinggi  sistem  pemidanaan  yang  lebih  integratif  dan terpadu.  Asas  ini  berjalan  beriringan  dengan  adanya  hak  asasi  manusia  yang  melindungi  hak  setiap  narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana melalui program-program pembinaan di dalam Lapas. Menurut Bambang Purnomo, Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. 3 Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan
1 Ali Nurdin Karim, Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.35.
2 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.54.
3 Bambang Poernomo, Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan , Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal.187.
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
Adanya  pembaharuan  sistem  pemasyarakatan  yang  digunakan  sekarang  ini  sangat  berbeda  dengan  sistem kepenjaraan terdahulu dengan mengedepankan hak-hak warga binaan, karena WBP juga manusia yang harus dijunjung tinggi  haknya.  Mengenai  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  narapidana  selama  proses  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan di dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakuan secara  manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Disamping hak-hak dasar tersebut, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana  yang  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Ketentuan “tanpa terkecuali” adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi:
a. berkelakuan baik;
b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
Pemberian hak sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut  sistem  pemasyarakatan  sangatlah  penting.  Dalam  pelaksanaan  sistem  pidana,  remisi  para  narapidana haruslah  memenuhi  persyaratan  yang  diberlakukan  bagi  narapidana  itu  sendiri.  Syarat  tersebut  tidak  cukup  hanya berkelakuan  baik  saja  selama  berada  didalam  tahanan,  akan  tetapi  diperlukan  juga  syarat-syarat  khusus  lainnya. Narapidana  yang  dapat  memenuhi  persyaratan-persyaratan  khusus  tersebut,  maka  berhak  untuk  mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. 4
Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana  dan  anak  pidana  berhak  mendapatkan  remisi  yakni  pemotongan  jangka  waktu  dalam  menjalani  pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya  telah  dilakukan  beberapa  kali  perubahan.  Perubahan  yang  pertama  yakni  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  khususnya  pada  Pasal  34  yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkotika adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkotika dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai Justice Collaborator dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.
Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkotika tersebut mendapat pelonggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah
4 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.331.
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2018  yang  mengatur  tentang  syarat  dan  tata  cara  pemberian Remisi,  Asimilasi,  dan  Integrasi.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2018  adalah  peraturan  pelaksana  yang  terdampak  dari  putusan  Mahkamah  Agung  ini  sehingga  terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung  agar  sepenuhnya  dapat  dijalankan  para  pelaksana  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan.  Dan  dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 03 Agustus 2022, ketentuan mengenai hak-hak bersyarat yang diterima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;
f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinamika dan perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian hak-hak bersyarat bagi narapidana dengan adanya  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan  membawa  implikasi  positif  terhadap pemenuhan  hak-hak  narapidana,  termasuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023 terkait data Remisi yang diperoleh oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain pada Tahun 2021 dari jumlah WBP sebanyak 834 orang, remisi yang  diusulkan sebanyak  815  usulan  (805  turun,  10  ditolak).  Sementara  pada  Tahun  2022  dari  jumlah  WBP  sebanyak  709  orang, remisi yang diusulkan sebanyak 910 usulan (881 turun, 29 ditolak). Dan data sampai dengan Bulan Agustus 2023, dari jumlah WBP sebanyak 739 orang, remisi yang diusulkan sebanyak 1.266 usulan (1.186 turun, 80 ditolak).
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terkait  dengan  perolehan  remisi  warga  binaan pemasyarakatan  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak  menunjukkan  tren  yang  positif,  dimana  terdapat peningkatan  jumlah  usulan  WBP  yang  mendapatkan  remisi  dari  Tahun  2021,  Tahun  2022,  sampai  dengan  Bulan Agustus Tahun 2023. Hal ini tentu turut dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi dan ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi bagi narapidana.
Pasal  5  Permenkumham  No.  3  Tahun  2018  memberikan  penjelasan  mengenai  syarat-syarat  tertentu  bagi narapidana untuk mendapatkan remisi, antara lain:
a. berkelakuan baik;
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Lebih  lanjut  mengenai  kelengkapan  dokumen  syarat  tertentu  pemberian  remisi  bagi  narapidana  diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, diantaranya:
a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b. surat  keterangan  tidak  sedang  menjalani  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana  denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
d. salinan register F dari Kepala Lapas;
e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
f. laporan  perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan  Narapidana  yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
Penilaian terhadap narapidana dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh wali  pemasyarakatan  sejatinya  sejalan  dengan  tujuan  Pemasyarakatan  yakni  membentuk  narapidana  agar  menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat.  Peningkatan  kualitas  dalam  fungsi  pembinaan  ini  dilakukan  dengan mendorong  perubahan  perilaku  dan  menurunkan  tingkat  risiko  narapidana    dengan  mekanisme  yang  terukur  dan objektif.  Sistem  Penilaian  Pembinaan  Narapidana  hadir  sebagai  strategi  penyelenggaraan  pembinaan  dan  penilaian
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
terhadap narapidana yang mengedepankan objektivitas. Penilaian terhadap perilaku narapidana dilakukan berdasarkan data-data akurat yang ada di lapangan dan tercatat, dengan menjunjung evidence-based correctional treatment atau pembinaan berdasarkan fakta.
Namun  dalam  implementasinya  dilapangan,  ternyata  terdapat  berbagai  permasalahan  yang  muncul  dalam pemenuhan  hak  remisi  bagi  narapidana.  Salah  satunya  dalam  penerapan  Sistem  Penilaian  Pembinaan  Narapidana sebagai  indikator  penilaian  pembinaan  bagi  narapidana  maupun  tahanan  titipan,  terutama  bagi  WBP  yang  masih berstatus  tahanan.  Meskipun  telah  menjalani  masa  tahanan  lebih  dari  6  (enam)  bulan,  namun  karena  belum mendapatkan  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ),  maka  WBP  tersebut secara  prosedural belum bisa dinilai perkembangan pembinaannya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisinya. Terlebih bagi tahanan yang perkaranya masih menunggu putusan pengadilan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) yang mana memakan waktu lebih lama sampai mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Contoh kasus terkait tahanan titipan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak adalah WBP an M N alias M bin  D  dengan  petikan  putusan  Nomor  4406  K/Pid.Sus/2022  tanggal  06  Oktober  2022  yang  mana  WBP  tersebut sebelumnya telah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum, Hakim  Pengadilan  Negeri,  Hakim  Pengadilan  Tinggi  sampai  mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap ( inkracht ) pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Oktober 2022, sehingga secara total yang bersangkutan telah menjalani 14 bulan 09 hari atau 01 Tahun 02 Bulan 09 Hari dari masa pidananya. Namun, secara prosedural tahanan titipan tersebut belum bisa dinilai perkembangan pembinaannya oleh wali pemasyarakatan dengan  instrumen  Sistem  Penilaian  Pembinaan  Narapidana,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  untuk  diusulkan remisinya.
Sementara berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa penghitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak Narapidana dan Anak  ditangkap  atau  ditahan.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  apabila  Hakim  memutuskan  masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana terhitung sejak Narapidana dan  Anak  ditangkap.  Seharusnya  ketentuan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  atau  acuan  bagi  Petugas Pemasyarakatan  untuk  tetap  menilai  perilaku  tahanan  yang  bersangkutan,  meskipun  tahanan  tersebut  belum mendapatkan  putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  dan  berubah  status  menjadi  narapidana, sehingga hak remisinya dapat diakomodir.
Permasalahan  tersebut  menarik  untuk  diteliti  untuk  mengetahui  terkait  implementasi  pemberian  hak  remisi bagi  narapidana  ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan,  khususnya  di  Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian hak remisi bagi narapidana  dan  kemudian  menemukan  permasalahan  yang  muncul  sehingga  menjadi  penghambat  bagi  narapidana untuk  mendapatkan  hak  remisinya.  Sebab  dengan  adanya  ketentuan  yang  mengatur  tentang  hak-hak  narapidana, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai. Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI  PASAL  10  AYAT  (1)  HURUF  A  UNDANG-UNDANG  NOMOR  22  TAHUN  2022 DALAM  PEMBERIAN  HAK  REMISI  BAGI  NARAPIDANA  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”.

## METODE
Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. 5 Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas  IIB  Muara  Sabak,  faktor-faktor  yang  menghambat  serta  upaya  untuk  mengatasinya  dan pengaturan  ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
5 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial , Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.27.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pemberian  Hak  Remisi  Bagi  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB Muara Sabak Sebelum membahas hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara  Sabak,  akan  dipaparkan  uraian  singkat  mengenai  profil  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak.  Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sampai saat ini adalah satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi narapidana. 6 Adapun Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berbatasan dengan:
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki luas lahan ± 6.760 M 2 dan luas bangunan 12.700 M 2 dengan pemanfaatan sebagai berikut:
a) Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan kerja Kepala Lapas, Pengelolaan Tata Usaha, Ruang Rapat, dan Lobby;
b) Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Pembinaan, Ruang Kamtib, Ruang KPLP dan Ruang Kunjungan;
c) Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruang Aula dan gedung perpustakaan;
d) Bangunan Poliklinik;
e) Gedung blok hunian, terdiri dari blok narapidana dan tahanan, mapenaling dan sel;
f) Bangunan  Dapur,  dipergunakan  sebagai  tempat  pengolahan  bahan  makanan  untuk  memenuhi  kebutuhan makan WBP;
g) Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi narapidana;
h) Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP;
i) Bangunan genset, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset.
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah akumulatif  penghuni  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak  Provinsi  Jambi  yang  meliputi  narapidana  dan tahanan.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada saat ini berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita . Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas, dilakukan pendelegasian dan penempatan jabatan sesuai dengan standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang pegawai staf, dan 48 orang petugas pengamanan. 7
Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dimana secara struktural tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bagian-bagian antara lain:
1. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai  tugas  pokok  yaitu  melaksanakan  sebagian  tugas  umum  pemerintahan  (Lapas)  dalam bidang Tata Usaha, yaitu memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh pegawai Lapas maupun semua unsur di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, instansi terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Secara organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) urusan, yaitu:
a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
6 Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak , Wawancara 07 Agustus 2023.
7 Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak , Wawancara 07 Agustus 2023.
b. Urusan Umum
Urusan  Umum  mempunyai  tugas  melakukan  urusan  surat-menyurat,  perlengkapan  dan  rumah tangga.
2. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
Seksi  Bimbingan  Narapidana/Anak  Didik  dan  Kegiatan  Kerja  mempunyai  tugas  memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut  Seksi  Bimbingan  Narapidana/Anak  Didik  dan  Kegiatan  Kerja  mempunyai  fungsi:  a.  Melakukan registrasi  dan  membuat  statistik  dokumentasi  sidik  jari  serta  memberi  bimbingan  pemasyarakatan  bagi narapidana/anak didik; b. Mengurus kesehatan dan  memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik; c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan
Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat  statistik,  dokumentasi  sidik  jari  serta  memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan  rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/anak didik.
b. Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik
Sub  Seksi  Perawatan  Narapidana/Anak  Didik  mempunyai  tugas  mengurus  kesehatan  dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
c. Sub Seksi Kegiatan Kerja
Sub  Seksi  Kegiatan  Kerja  mempunyai  tugas  memberikan  bimbingan  kerja,  mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Seksi  Administrasi  Keamanan  dan  Tata  Tertib  bertanggungjawab  dalam  hal  merencanakan  dan mengendalikan  kegiatan  keamanan  dan  ketertiban,  pelaporan  tata  tertib  serta  administrasi  keamanan  dan ketertiban  sehingga  terselenggaranya  keamanan  dan  ketertiban  sesuai  standar  yang  ditetapkan  serta terselenggaranya ketertiban administrasi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:
a) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
b) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta
c) mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
Kepala  Seksi  Administrasi  Keamanan  dan  Tata  Tertib  membawahi  dua  sub  seksi,  yaitu  Sub  Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
a. Sub Seksi Keamanan
Sub  seksi  Keamanan  mempunyai  tugas  mengatur  jadwal  tugas,  penggunaan  perlengkapan  dan pembagian tugas pengamanan.
b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kemudian menuturkan bahwa Lembaga  Pemasyarakatan  bukan  hanya  sebagai  tempat  untuk  narapidana  menjalankan  hukuman  yang diterima,  melainkan  juga  sebagai  tempat  untuk  membina  atau  mendidik  narapidana.  Sehingga  ketika  telah selesai  menjalankan  pidananya,  narapidana  mempunyai  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  taat  pada  hukum  yang berlaku  di  masyarakat.  Hal  ini  merupakan  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana  yaitu  untuk  mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan akan berhasil dengan adanya pembinaan. 8
Dalam  kaitannya  dengan  hak-hak  narapidana  selama  menjalani  kehidupan  di  dalam  Lapas,  untuk mendapatkan  hak-haknya  maka  narapidana  terlebih  dahulu  harus  melewati  beberapa  tahapan  proses pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu: 9
1. Tahap  pertama  atau  tahap  maximum  security,  penelitian,  dan  pengenalan  lingkungan,  serta  diterimanya Narapidana. Kemudian dijelaskan bahwa pembinaan pada tahap ini meliputi:
a. Penjelasan mengenai hak-hak setiap Narapidana, tata tertib yang harus ditaati selama berada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
8 Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak , Wawancara 07 Agustus 2023.
9 Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak , Wawancara 07 Agustus 2023.
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
b. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti dan moral, kesehatan serta penyuluhan keagamaan.
2. Tahap kedua atau medium security atau tahap asimilasi awal. Dalam tahap ini narapidana telah menjalani 1/3 (sepertiga) sampai sekurang- kurangnya 1/2 (setengah) dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya. Narapidana sudah dapat bekerja dan berolahraga di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas lapas.
3. Tahap ketiga atau tahap minimum security atau tahap asimilasi lanjutan. Pada tahap ini dimulai dari 1/2 (setengah)  sampai  dengan  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidana.  Dalam  tahap  ini,  Narapidana  sudah  dapat diasimilasikan  ke  luar  lapas  tanpa  pengawalan.  Asimilasi  ini  misalnya  beribadah,  olahraga,  mengikuti pendidikan, bekerja di luar lapas  bersama-sama  masyarakat umum tanpa pengawalan dari petugas lapas melainkan berupa pengawasan dan bimbingan dari petugas lapas.
4. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir. Pada tahap ini adalah tahap pembinaan narapidana yang telah  melalui 1/2 (setengah) hingga  2/3 (dua pertiga)  masa pidananya. Pembinaan  dalam  tahap  ini dilakukan di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut dengan istilah pembimbingan klien pemasyarakatan.
Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan narapidana/anak didik dan  kegiatan  kerja  (Kasi  Binadik  dan  Giatja)  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak,  terkait  dengan pembinaan beliau menuturkan bahwa:
“Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada  Narapidana  menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik  dari  Narapidana  yang  ada  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak.  Dalam  hal  ini,  untuk mendapatkan hak-hak bersyarat yang mana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi maka narapidana  tersebut  saat  menjalani  masa  pidana  harus  menunjukkan  keinsyafan  dengan  menyesali perbuatannya, menjadi Warga Binaan yang yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai- nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin dan aktif mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas.” 10
Berhasil  atau  tidaknya  pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap narapidana dapat dilihat ketika narapidana telah kembali ke masyarakat. Narapidana juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun tidak selamanya orang yang bersalah itu tidak dapat merubah kehidupannya kearah jalan yang benar. Memang cukup sulit mengarahkan orang yang bersalah terutama orang yang telah jauh tersesat dalam kejahatan, akan tetapi partisipasi mereka masih dapat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara.
Maka  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  pendekatan  terhadap  mereka  dan  sesuai  dengan  tujuan pemidanaan adalah dengan melakukan pembinaan, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya, dan tidak akan menggulangi perbuatan melanggar hukum serta dapat saling bekerja sama dengan masyarakat luas dalam menunjang  pelaksanaan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Saat  narapidana  telah  menjalani  masa  pidana  di  dalam Lapas, maka sudah selayaknya masyarakat menerima narapidana yang baru keluar dari Lapas di lingkungan tempat Narapidana tinggal dan turut membimbingnya.
Mekanisme Pemberian Hak Remisi bagi Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme pemberian hak Remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB  Muara  Sabak.  Remisi  dapat  diberikan  kepada  Narapidana  yang  telah  telah  memenuhi  persyaratan  baik syarat administratif maupun subtantif serta persyaratan tertentu sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan antara lain:
1) berkelakuan baik;
2) aktif mengikuti program pembinaan; dan
3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasubsi  Registrasi  dan  Bimkemas  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB Muara Sabak, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak untuk mendapatkan hak Remisi, antara lain: 11
1. Pendataan Narapidana, input data dan dokumen serta membuat daftar usulan sidang TPP
Prosedur  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  petugas  melakukan  pendataan  terhadap  narapidana  yang telah memenuhi syarat dan akan diusulkan untuk mendapatkan remisi pada tahun berjalan. Selanjutnya data
10 Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak , Wawancara 07 Agustus 2023.
11 Aldina Kurnia Yasinanda, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak , Wawancara 08 Agustus 2023.
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
narapidana beserta dokumen pendukung diinput dan dibuat daftar untuk diajukan ke sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Sabak
Prosedur selanjutnya adalah narapidana yang akan diusulkan remisinya harus mendapatkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Tim pengamat akan memeriksa data narapidana, jika memang memenuhi persyaratan maka akan direkomendasikan. Selain dari data  yang  diterima,  tentunya  tim  juga  akan  mengamati  narapidana  secara  langsung.  Menentukan  dari keseharian dan tindakannya, dalam hal ini dengan menggunakan instrumen  Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang telah dibuat oleh wali pemasyarakatan. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas Narkotika kelas IIB Muara Sabak.

## 3. Penyampaian usulan ke Dirjen Pemasyarakatan
Jika rekomendasi  tersebut  sudah  disetujui,  maka  selanjutnya,  Kepala  Lapas akan  menyampaikan  usulan remisi tersebut kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut disertai dengan tembusan kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  Jambi,  karena  Kepala  Kantor  Wilayah  juga  sangat berperan dalam penyetujuan remisi.

## 4. Verifikasi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi
Proses verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham jambi merupakan bagian penting dalam  prosedur  pemberian  remisi.  Tenggat  waktu  untuk  melakukan  proses  tersebut  adalah  2  (dua)  hari kerja  sejak  rekomendasi  diterima  dari  Kepala  Lapas  Narkotika  Kelas IIB  Muara  Sabak. Hasil  verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, kemudian dikirimkan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk dilakukan proses verifikasi selanjutnya.

## 5. Verifikasi oleh Dirjen Pemasyarakatan
Setelah  menerima  hasil  verifikasi  dari  Kepala  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  Jambi,  Direktur  Jendral Pemasyarakatan memiliki waktu 3 (tiga) hari kerja untuk memverifikasi usulan remisi tersebut. Tujuannya adalah untuk memvalidasi data usulan yang diterima, yakni Direktur Jendral Pemasyarakatan memeriksa data narapidana satu persatu kemudian mempertimbangkannya kembali.

## 6. Keputusan Remisi oleh Dirjen Pemasyarakatan
Jika  data  yang  diajukan  untuk  remisi  valid  dan  layak,  maka  Direktur  Jendral  Pemasyarakatan  akan menyetujuinya. Tapi jika ada data atau kriteria dari narapidana yang tidak sesuai, maka bisa saja beberapa rekomendasi usulan pemberian remisi tersebut ditolak.
Jika berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan, Dirjen Pemasyarakatan akan mengembalikan usulan tersebut kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenkum Jambi. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian remisi paling lama 3 (tiga) hari sejak pengembalian diterima. Hasil perbaikan usul pemberian remisi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas  kepada  Dirjen  Pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dengan  tembusan  kepada  Kepala Kanwil  Kemenkum  HAM.  Keputusan  Direktur  Jendral  ini  merupakan  hal  terpenting  dalam  rangkaian prosedur pemberian remisi. Sebab, hasil akhirnya ada pada keputusan tersebut.

## 7. Pemberitahuan hasil Remisi
Keputusan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan diberikan kepada Kepala Lapas. Kemudian hasil tersebut diumumkan  kepada  semua  narapidana  yang  sebelumnya  diusulkan  untuk  mendapatkan  remisi. Pemberitahuan  tersebut  juga  disertai  dengan  tembusan  Kepala  Kantor  Wilayah  dan  dilengkapi  dengan tanda  tangan  elektronik  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ketentuan mengenai remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  menyatakan  bahwa  narapidana  dan  anak  pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dan  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan. Ketentuan  mengenai  syarat-syarat  pemberian  remisi  bagi  narapidana  yang  tercantum  dalam  sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan.
Perubahan  yang  pertama  yakni  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi  dan  narkotika  adalah  berkelakuan  baik  selama  dalam  penahanan  serta  telah  menjalankan  sepertiga  masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkotika
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai Justice Collaborator dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.
Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkotika tersebut mendapat pelonggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2018  yang  mengatur  tentang  syarat  dan  tata  cara  pemberian Remisi,  Asimilasi,  dan  Integrasi.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2018  adalah  peraturan  pelaksana  yang  terdampak  dari  putusan  Mahkamah  Agung  ini  sehingga  terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung  agar  sepenuhnya  dapat  dijalankan  para  pelaksana  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan.  Dan  dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 03 Agustus 2022, ketentuan mengenai hak-hak bersyarat yang diterima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;
f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  dalam  pemberian  hak  remisi  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak,  untuk  memaksimalkan  pemenuhan  hak-hak  narapidana  terkait  pemberian  hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat dirumuskan  beberapa poin yang dapat dimasukkan ke dalam pengaturan ideal pemberian remisi bagi narapidana kedepannya, antara lain:
1. Dalam  melakukan  penilaian  perilaku  narapidana,  pihak  Lapas  melalui  wali  pemasyarakatan  hendaknya berkoordinasi  dengan  pihak  penahan  dalam  melaksanakan  penilaian  terhadap  tahanan,  sehingga  tahanan yang telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan  Narapidana  dan  kemudian  diusulkan  remisinya.  Jika  memungkinkan,  ketika  tahanan  sudah dilimpahkan berkasnya dari penyidik ke kejaksaan (P.21) dan tahanan tersebut dipindahkan dari sel tahanan penahan  (misalnya  Polres)  ke  Lapas,  pihak  Lapas  sudah  menunjuk  wali  pemasyarakatan  sebagai  petugas yang  mengamati,  memantau  dan  menilai  perkembangan  maupun  perubahan  perilaku  tahanan  yang bersangkutan.
2. Pihak Lapas hendaknya dapat mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan setelah tahanan tersebut mendapatkan putusan hakim  yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ),  dengan  memperhatikan  ketentuan  pada  Pasal  148  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Permenkumham  No. 3 Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat,  sehingga  hak-hak  tahanan  yang bersangkutan tetap bisa diakomodir.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik  beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan,  namum  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  efektif.  Jika  dilihat  dari prosesnya pemberian hak remisi bagi narapidana tersebut telah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku dan jika  dilihat  dari  pencapaian  tujuan  kebijakan  juga  telah  mengarah  pada  pencapaian  sasaran  yang  dikehendaki  oleh amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum  maksimal. Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor baik internal  maupun eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pengaturan ideal terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Abdul bari Azed, M Muslih, dan Fadly Marliansyah. Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
dalam  pemberian  hak  remisi  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIB  Muara  Sabak kedepannya antara lain: Pihak Lapas hendaknya berkoordinasi dengan pihak penahan, sehingga tahanan yang telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan kemudian diusulkan remisinya. Jika memungkinkan, pihak Lapas segera menunjuk wali pemasyarakatan sebagai petugas  yang  mengamati,  memantau  dan  menilai  perkembangan  maupun  perubahan  perilaku  tahanan  yang bersangkutan, dan Pihak Lapas hendaknya dapat mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan setelah tahanan tersebut mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ), dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2018.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  beberapa  saran  yang  kiranya  dapat  dijadikan input dalam  rangka perbaikan  implementasi  Pasal  10  Ayat  (1)  Huruf  a  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  dalam  pemberian  hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:
1. Lebih digalakkannya kegiatan sosialisasi mengenai pemasyarakatan baik terhadap narapidana, keluarga, maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemasyarakatan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang lebih  mengenalkan  kepada  masyarakat  mengenai  program-program  pemasyarakatan,  pembinaan  terhadap narapidana, hak-hak narapidana, dan lain sebagainya.
2. Dengan  melihat  hasil  penelitian,  maka  diharapkan  dapat  meningkatkan  dukungan  berbagai  pihak  terutama masyarakat umum terkait program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk  menunjang  implementasi  Pasal  10  Ayat  (1)  Huruf  a  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diperlukan: - Adanya  peran  serta  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  secara  umum  dan  petugas  bagian  pembinaan  secara khusus, serta sinergitas  dengan  pihak  terkait  agar  pelaksanaan  hak-hak  bersyarat  bagi  narapidana  termasuk remisi dapat terselenggara dengan maksimal.
- Adanya  peran  serta  masyarakat  sebagai  elemen  pendukung  yang  tidak  terpisahkan  dalam  sistem pemasyarakatan  dalam  rangka  pengawasan  dan support  sytem terhadap  eks  narapidana  agar  dapat  berubah menjadi warga negara yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Umar dan Rachmayanthy. 2021. Politik Hukum dan Pemasyarakatan . Depok : Rajawali Pers. Arikunto, Suharismi. 2001. Dasar – Dasar Research . Bandung : Tarsoto. Aswanto. 2012. Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu , Yogyakarta : Rangkang Education. Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Yogyakarta : Genta Publishing. C.I. Harsono Hs. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta : Djambatan Chazaw, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana . Jakarta : Grafindo Persada. Dirjosworo. 2010. Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku Narapidana , Bandung : Lantera. Dwitja, Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung : Refika aditama. Efendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia . Bandung : Refika Aditama. Faisal, Sanapiah. 2015. Format-format Penelitian Sosial , Jakarta : Rajawali Pers. Hadari, Nawawi. 2011. Instrumen Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta : Gajah Mada University Press.