## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)
Oleh:
Nurasiah Harahap, SH, M.Hum 1

## Relly Anastasya Nasution

## Abstract
Financial  Technology  is  the  implementation  and utilization  of  technology  to  improve  banking  and financial  services  which  are  generally  carried  out by  startup  companies  by  utilizing  the  latest software,  internet,  communication  and  computing technologies.
The  research  conducted  was  juridical  empirical and  normative  juridical  research,  namely  field research  with  interviews  as  a  basis  for  problem solving  and  analyzing  statutory  regulations.  The data  used  are  primary  and  secondary  data,  then the data collection methods used in this study are library  research  and  field  research.  The  data analysis used is a qualitative method.
The results show that the legal protection of users of the Financial
Technology
(Financial Technology)  service  of  borrowing  and  borrowing money  based  on  information  technology  (Peer  to Peer  Lending)  has  been  carried  out  by  the Financial Services Authority (OJK) and its staff by means of supervision, examination and investigation  based  on  the  Financial  Services Authority  Regulation  No.  77  /  POJK.01  /  2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. The conclusion is that the legal protection of users of the Financial
Technology (Financial Technology)  service  of  lending  and  borrowing money  based  on  information  technology  (Peer  to Peer Lending) can be realized in a preventive and repressive  manner.  Basically,  the  Operator  does not have direct legal consequences that make risk transfer to the Operator.
1 Dosen  Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum UISU
Keywords: Financial  Technology,  Peer  to  Peer Lending, Legal Protection for Users / Consumers.

## Abstrak
Financial  Technology merupakan  implementasi dan  pemanfaatan  teknologi  untuk  peningkatan layanan  jasa  perbankan  dan  keuangan  yang umumnya  dilakukan  oleh  perusahaan  rintisan ( startup ) dengan memanfaatkan teknologi software ,  internet,  komunikasi,  dan  komputasi terkini.
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian yuridis  empiris  dan  yuridis  normatif  yaitu penelitian  ke  lapangan  dengan  wawancara sebagai  dasar  pemecahan  permasalahan  dan menganalisis  peraturan  perundang  -  undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,  kemudian  metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan  ( Library  Resear/ch )  dan penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pengguna layanan Teknologi Finansial ( Financial Technology ) pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi ( Peer  to  Peer  Lending )  telah  dilakukan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  jajarannya dengan  cara  pengawasan,  pemeriksaan  dan penyidikan  berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.
Kesimpulan bahwa
perlindungan hukum pengguna  layanan  Teknologi  Finansial  ( Financial Technology )  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  ( Peer  to  Peer  Lending )  dapat terwujud secara preventif dan represif. Penyelenggara  pada  dasarnya  tidak  memiliki akibat  hukum  secara  langsung  yang  membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, bagi
Pengguna/Konsumen.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I.  PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Dalam  hal  pinjam  -  meminjam  uang  atau pembiayaan  mungkin  selama  ini  yang  masih menjadi andalan utama adalah lembaga keuangan  pada  umumnya.  Lembaga  keuangan memiliki  peranan  yang  sangat  signifikan  dan penting  dalam  perekonomian  suatu  negara. Sejalan  dengan  pesatnya  dunia  usaha  dewasa ini,  maka  fungsi  dari  lembaga  keuangan  juga semakin meningkat.
Menurut  Abdul  Kadir  dalam  Bukunya Lembaga Keuangan
dan
Pembiayaan mengatakan bahwa: Melalui  peran  lembaga  keuangan,  maka interaksi  antara  pelaku  ekonomi  baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan  kecil  dan  menengah  akan semakin  dalam.  Lembaga  Keuangan secara  garis  besar  dapat  diklasifikasikan menjadi  tiga  kelompok  besar  yaitu, Lembaga  Keuangan  Bank,  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank  dan  Lembaga Pembiayaan. 2
Lembaga  keuangan  mempunyai  peranan yang  penting  dalam  masyarakat.  Lembaga keuangan  selain itu juga  memiliki fungsi penyaluran  dana  ( fund  lending )  yaitu  kegiatan usaha  meminjamkan  dana  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  (hutang).  Menurut  Kasmir dalam  Bukunya  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya menga takan bahwa “Lembaga Keuangan Bank  maupun  Non  Bank  selalu  berusaha  untuk
2 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.17.
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit”. 3
Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang  ini,  Bank  yang  seharusnya  merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana masyarakat,  sebenarnya  belum  dapat  bekerja maksimal  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan dana kepada masyarakat luas. Dalam kenyataannya  hanya  sebagian  saja  yang  dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank  tidak  memberikan  kemudahan  atas  fasilitas yang  seharusnya  dinikmati  setiap  masyarakat. Selain  harus  memiliki  agunan  atau  barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif  sulit  untuk  dipenuhi  bagi  kalangan  yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.
Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian  saat  ini.  Inovasi  yang  disebut  - sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian  di  dunia  tersebut  adalah  layanan Teknologi  Finansial  ( Financial  Technology atau biasa disebut dengan Fintech ). Teknologi Finansial  di  Indonesia  dapat  dikategorikan sebagai  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank. Perkembangan  teknologi  dunia  yang  setiap  hari semakin  canggih,  menjadikan  teknologi  di  posisi utama  bagian  dari  kehidupan  sehari  -  hari  setiap masyarakat. Teknologi informasi membuat masyarakat  beralih  menggunakan  komputer, smartphone maupun  tablet.  Interaksi  dalam kegiatan  dunia  perbankan  pun  tak  luput  dari jangkauan  teknologi.  Semakin  bergantungnya
3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h.23.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
konsumen  terhadap  teknologi  menyebabkan pesatnya  transaksi  jasa  keuangan online yang semakin menjamur di berbagai sektor.
Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang  - Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE), maka yang dimaksud “Teknologi Informasi adalah suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.
Sedangkan  Informasi  Elektronik  adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto, electronic  data  interchange (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ),  telegram, teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  kode  akses,  simbol,  atau  perforasi  yang telah  di  olah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pemanfaatan  teknologi  berperan  penting  dalam perdagangan  dan  pertumbuhan  perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Berdasarkan Pasal 4 UU ITE menentukan bahwa :
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik        dilaksanakan dengan tujuan untuk Mencerdaskan kehidupan  bangsa  sebagai  bagian  dari masyarakat informasi dunia, Mengembangkan perdagangan dan perekonomian  nasional  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan  publik,  Membuka  kesempatan seluas  -  luasnya  kepada  setiap  orang untuk memajukan
pemikiran dan kemampuan  di  bidang  penggunaan  dan pemanfaatan Teknologi Informasi
seoptimal  mungkin  dan  bertanggung
jawab,  dan  Memberikan  rasa  aman, keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi pengguna  dan  penyelenggara  Teknologi Informasi.
Perkembangan  teknologi  salah  satunya perkembangan  teknologi  informasi  khususnya internet dimana  seiring  dengan  semakin majunya teknologi internet yang semakin cepat dimanfaatkan,  baik  oleh  masyarakat  maupun industri  perbankan  dalam  rangka  meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan  bank  kepada  nasabah,  seperti e- banking atau layanan perbankan elektronik.
Menurut  Muhammad  Djumhana  dalam
Bukunya Hukum Perbankan di Indonesia
mengatakan bahwa :
Layanan  perbankan  elektronik  ( electronic banking) adalah  layanan      bagi    nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan  komunikasi,  dan  melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi  melalui platform digital  atau online akan  memberikan  kemudahan layanan  keuangan  untuk  masyarakat yang  belum  terjangkau  akses  keuangan, dengan  biaya  lebih  rendah  dibandingkan metode perbankan  tradisional  sehingga jasa  keuangan  akan  menjadi  lebih terjangkau bagi masyarakat luas. 4
Fintech merupakan  implementasi  dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan  jasa  perbankan  dan  keuangan  yang umumnya  dilakukan  oleh  perusahaan  rintisan ( startup ) dengan memanfaatkan teknologi
software ,  internet,  komunikasi,  dan  komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi  yang  dipadukan dengan bidang  finansial  sehingga  bisa  menghadirkan
4 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.95

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
proses  transaksi  keuangan  yang  lebih  praktis, aman serta modern.
Menurut  Investree  sebagai  Perusahaan Teknologi  Finansial  Indonesia  dalam website yang  berjudul Fintech Menurut  Bank  Indonesia (kenali jenis dan manfaatnya) mengatakan bahwa :
Financial  Technology yang  kini  lebih dikenal  dengan  istilah Fintech ,  adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan  layanan  finansial  dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi  modern.  Tujuannya  jelas  yaitu untuk  memudahkan  masyarakat  dalam mengakses  produk  -  produk  keuangan dan  menyederhanakan  proses  transaksi. Namun,  tak  sedikit  masyarakat  yang menganggap Fintech adalah  saingan perbankan  karena keseluruhan  sektornya hampir  mirip  dengan  bank.  Padahal  bila ditelisik lebih jauh, platform Fintech justru mampu  menjadi  strategi  penting  untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. Fintech dan platform digital menawarkan  model  bisnis  dan  alternatif solusi  yang  dapat  membantu  pemerintah dan  institusi  finansial  lainnya  untuk memperluas
jangkauan
pemberian layanan  finansial  yang  memadai.  Karena kemudahan  dan  kecepatannya  itulah, Fintech menjadi  sangat  populer  dan diprediksi akan terus berkembang. 5
Kemunculan  perusahaan  -  perusahaan keuangan  dalam  bidang  layanan  pinjam  - meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi ( Peer  to  Peer  Lending atau  P2P Lending )  yang semakin  mendapatkan  perhatian  publik  dan regulator  yakni  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau biasa disebut dengan (OJK) dan Bank Indonesia.
5 Investree, Fintech menurut bank Indonesia: kenali jenis dan manfaatnya , tersedia di https://www.investree.id/blog/peer-to-peer- lending/Fintech-menurut-bank-indonesia-kenali- jenis-dan-manfaatnya/ . di akses pada tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.
Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  -  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi.  Dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  tersebut  mengatur  tentang Layanan  Pinjam  -  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  atau  bisa  disebut  dengan pinjam - meminjam uang secara Peer to Peer .
Layanan  ini  merupakan  suatu  terobosan dimana  banyak  masyarakat  Indonesia  yang belum  tersentuh  layanan  perbankan  ( unbanked people )  akan  tetapi  sudah  melek  akan  teknologi. Layanan Fintech berbasis  P2P Lending menjadi salah  satu  solusi  terbatasnya  akses  layanan keuangan  di  tanah  air  dan  mewujudkan  inklusi keuangan  melalui  sinerginya  dengan  institusi  - institusi  keuangan  dan  perusahaan  -  perusahaan teknologi  lainnya.  Para  pihak  dalam  layanan Fintech berbasis  P2P Lending ini  terdiri  dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis  teknologi  informasi,  Pemberi  Pinjaman, dan Penerima Pinjaman.
Perkembangan  teknologi  finansial  di  satu sisi  terbukti  membawa  manfaat  bagi  konsumen, pelaku  usaha,  maupun  perekonomian  nasional, namun  di  sisi  lain  memiliki  potensi  risiko  yang apabila  tidak  dimitigasi  secara  baik  dapat mengganggu  sistem  keuangan.  Salah  satu platform pinjaman  dari  pada  Teknologi  Finansial adalah Peer to Peer ( P2P ) Lending. Peer to Peer ( P2P )  Lending adalah  praktek  atau  metode memberikan  pinjaman  uang  kepada  individu  atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara  pemberi  pinjaman  dengan  peminjam  atau investor secara online .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut  Koinworks  dalam website yang berjudul Ketahui Peer to Peer Lending mengatakan bahwa :
Peer  to  Peer  Lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau  mengajukan  pinjaman  yang  satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan  tanpa  menggunakan  jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.  Pada  dasarnya,  sistem  P2P Lending ini  sangat  mirip  dengan  konsep marketplace  online ,  yang  menyediakan wadah  sebagai  tempat  pertemuan  antara pembeli  dengan  penjual.  Dalam  hal  P2P Lending ini,  sistem  yang  ada  akan mempertemukan  pihak  peminjam  dengan pihak  yang  memberikan  pinjaman.  Jadi, boleh  dikatakan  bahwa  P2P Lending merupakan marketplace untuk  kegiatan pinjam - meminjam uang. 6
Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial ( Financial Technology ) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( Peer to Peer Lending ) ” .

## B.  Perumusan Masalah
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peer to Peer Lending?
2.  Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna  layanan  Peer  to  Peer  Lending dalam transaksi pinjam meminjam uang ?
3.  Bagaimana  upaya  penyelesaian  yang  dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi?
6 Koinworks, ketahui tentang peer to peer lending, tersedia di https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer- peer-lending/ , di akses pada tanggal 12 Oktober 2019, Pukul 13.20 WIB.

## C.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian hukum  empiris.  “Pokok  kajiannya  adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif,  sehingga  dalam  penelitian  ini  terdapat gabungan dua tahap kajian” , yaitu:
1.  Tahap  pertama  adalah  kajian  mengenai
hukum normative yang berlaku.
2.  Tahap kedua adalah penerapan pada perisiwa in  concreto guna  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan  melalui  perbuatan  nyata  dan dokumen hukum.
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif analitis. Penelitian
deskriptif
dimaksudkan adalah untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan antara fenomena yang diuji.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  2  (dua) jenis teknik pengumpulan data, yaitu:
1.  Studi  kepustakaan  (library  research),  yaitu penelitian  dengan  melakukan  penelusuran literature,  dokumen –  dokumen  hukum  dan peraturan  perundang –  undangan  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  (studi dokumen).
2.  Studi lapangan (field research), yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengambil data langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara.
Lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  di Kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan  Regional  5 Sumatera  Bagian  Utara,  yang  beralamat  di  Jalan Jend. Gatot Subroto No. 180, Kel.  Sei Sikambing C-II,  Kec.  Medan  Helvetia,  Kota  Medan  - Sumatera Utara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Setelah  data  terkumpul  maka  langkah
yang  penting  adalah  pengolahan  data  dan analisis
data. Pengolahan data hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara  membahas  dan  menganalisa  di  hasil penelitian.  Pengolahan  data  hasil  penelitian dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu suatu  analisis  yang  menggambarkan  suatu keadaan  dalam  bentk  uraian  (narasi)  dengan berpedoman  pada  tipe  dan  jenis  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti.

## II.  HASIL DAN PENELITIAN
A.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Peer to Peer Lending
1.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)
Sebagai  langkah  awal,  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  telah  mengeluarkan  POJK  No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (selanjutnya disebut POJK 77 Tahun 2016), yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.
POJK  77  Tahun  2016  ini  mengatur mengenai  salah  satu  jenis  Teknologi  Finansial ( Financial  Technology )  yang  berkembang  di Indonesia saat ini yaitu Peer to Peer Lending . Hal tersebut  dikarenakan  OJK  melihat  urgensi hadirnya  ketentuan  yang  mengatur  Teknologi
Finansial ( Financial Technology ) pinjam meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam di masyarakat Indonesia.
Berdasarkan POJK 77 Tahun 2016, Pasal 2  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “Perusahaan Teknologi  Finansial  ( Financial  Technology )  atau yang  disebut  penyelenggara  dinyatakan  sebagai
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan  berupa  badan  hukum  perseroan terbatas, dan koper asi”.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  5  POJK  77 Tahun 2016 menyatakan bahwa :
Kegiatan  usaha  yang  dapat  dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  dari  pihak  Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman  dan/atau  penyelenggara  dapat bekerja  sama  dengan  penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
OJK  membuat  aturan  tersebut  untuk mengatur  berbagai  hal  yang  harus  ditaati  oleh penyelenggara  bisnis  pinjaman  atau  biasa  yang disebut Financial  Technology  Peer  to  Peer Lending .  POJK  77  Tahun  2016  bertujuan  untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan  terorisme,  stabilitas  sistem  keuangan hingga  para  pengelola  perusahaan  Teknologi Finansial  ( Financial  Technology ).  Ketentuan  ini mengatur mengenai batasan kepemilihan saham, modal  minimal,  batas  maksimal  pinjaman  dan bunga,  keharusan  pembuatan escrow  account dan virtual  account ,  serta  beberapa  prinsip  yang wajib diterapkan penyelenggara Teknologi Finansial ( Financial Technology ).
Dalam  POJK  77  Tahun  2016  tersebut diatur  antara  lain  pokok  -  pokok  ketentuan sebagai berikut:
a.  Penyelenggara;
b.  Pengguna Layanan;
c.  Perjanjian Layanan;
d.  Mitigasi Risiko;
e.  Tata kelola;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
f. Edukasi dan Perlindungan;
g.  Tanda Tangan Elektronik;
h.  Pengenalan Nasabah;
i. Larangan Kegiatan Usaha;
j. Laporan Berkala;
k.  Sanksi.
Peer  to  Peer  Lending atau  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  (selanjutnya  disebut  dengan  LPMUBTI) merupakan penyelenggara layanan
jasa
keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dana dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan uraian diatas menurut Penulis bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum  terlaksana  dengan  baik,  dilihat  dari  masih banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  bagi pengguna Financial  Technology  Peer  to  Peer Lending .  Peraturan  otoritas  Jasa  Keuangan  tidak memberikan  kepastian  hukum  kepada  pengguna khususnya  Pemberi  Pinjaman  dimana  pemberi pinjaman  mengalami  kerugian  dalam  investasi apabila penerima pinjaman ( borrower ) mengalami gagal bayar.
Terbitnya POJK sebagai dasar pelaksanaan  kegiatan  usaha Peer  to  Peer Lending termasuk didalamnya pengaturan mengenai  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK terhadap  berjalannya  penyelenggaraan  kegiatan usaha  tersebut.  Kemudian  fokus  utama  OJK dalam POJK ini adalah pendaftaran dan perizinan bagi  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ( Peer to Peer Lending ). POJK
hanya  menerapkan  kepentingan  penyelenggara layanan  jasa  keuangan.    Penerapannya  bagi pemberi  dan  penerima  pinjaman  tidak  memiliki kekuatan hukum.
2.  Syarat  dan  Cara  Kerja  Teknologi
Finansial ( Financial Technology ) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  ( Peer  to  Peer Lending ) Persyaratan wajib usaha Teknologi Finansial ( Financial Technology ) Pinjam
Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi ( Peer  to  Peer  Lending )  sebagaimana  POJK  No.
77/POJK.01/2016 sebagai berikut :
a.  Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan;
b.  Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK;
c.  Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  memiliki  keahlian  atau  latar  belakang Teknologi  Informasi  ( Information  Technology atau biasa disebut dengan IT);
d.  Dokumen berbentuk elektronik;
e.   Terdapat
akses informasi untuk
penyelenggara  pinjaman,  pemberi  pinjaman, dan penerima pinjaman;
f. Pusat  data  dan disaster  recovery  plan yang ditempatkan  di  Indonesia  dan  memenuhi standar  minimum,  pengelolaan  risiko,  dan pengamanan teknologi informasi, serta
ketahanan
terhadap gangguan dan
kegagalan  sistem,  serta  alih  kelola  sistem teknologi informasi;
g.  Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan  data  pribadi,  data  transaksi  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
data  keuangan  sejak  data  diperoleh  hingga data dimusnahkan;
h.  Sistem pengamanan yang mencakup
prosedur,
sistem pencegahan, dan penanggulangan  terhadap  serangan  yang menimbulkan  gangguan,  kegagalan,  dan kerugian;
i. Penyelenggara  menerapkan  prinsip  dasar dari  perlindungan  pengguna  (konsumen)  di sektor jasa keuangan;
j. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital.
Ketentuan dalam Pasal 7 POJK 77 Tahun 2016 tentang Layanan     Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  disebutkan  bahwa “Penyelenggara  wajib  melakukan  pendaftaran dan  perizinan  kepada  OJK”.  Dengan  kata  lain bahwa  setiap  penyelenggara  yang  berkecimpung dibidang Teknologi Finansial ( Financial
Technology )  jenis Peer  to  Peer  Lending harus terdaftar  dan  mendapatkan  perizinan  sebagai penyelenggara  oleh  OJK  sebelum  memulai mengoperasikan usahanya.
Masih
banyaknya penyelenggara Teknologi  Finansial  ( Financial  Technology )  jenis Peer  to  Peer  Lending yang  belum  terdaftar maupun  berizin  di  OJK  tentu  menimbulkan  suatu permasalahan  hukum  yang  harus  dihadapi. Konsekuensi  dari  adanya  pelanggaran  ini  akan timbul  akibat  hukum  yang  akan  diterima  oleh penyelenggara  Teknologi  Finansial  ( Financial Technology )  jenis Peer  to  Peer  Lending yang melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan  aturan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  OJK yakni  dalam  POJK  77  Tahun  2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.
Selanjutnya  menurut  Tim  Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB)  menyatakan bahwa :
Dapat diinformasikan ciri - ciri
Penyelenggara  LPMUBTI  yang  tidak memiliki  tanda  terdaftar  dan/atau  izin kegiatan usaha dari OJK, yaitu :
1)  Tidak  ada  identitas  alamat  kantor usaha yang jelas;
2)  Pemberian pinjaman sangat mudah;
3)  Informasi bunga dan denda tidak jelas;
4)  Bunga tidak terbatas;
5)  Denda tidak terbatas;
6)  Penagihan  tidak  memiliki  batasan waktu;
7)  Akses  keseluruhan  data  yang  ada  di ponsel/HP;
8)  Adanya  ancaman  teror  kekerasan, penghinaan, pencemaran, dan penyebaran  identitas/informasi  dan foto pribadi;
9)  Tidak adanya layanan pengaduan. 7
Upaya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) untuk  menindaklanjuti  penyelenggara  Teknologi Finansial  ( Financial  Technology )  yang  tidak berizin yaitu pengawas di sektor masing - masing industri  keuangan  akan  melaporkan  kepada Satuan  Tugas  (Satgas)  Waspada  Investasi, selanjutnya  Satgas  Waspada  Investasi  sesuai tugas  dan  kewenangannya  akan  melakukan identifikasi  dan  verifikasi  terhadap  pelaporan tersebut.  Setelah  mekanisme  identifikasi  dan verifikasi  dilakukan  dan  selanjutnya  diketahui bahwa perusahaan atau sejenisnya yang melakukan  penawaran  investasi  tersebut  tidak memiliki  izin  kegiatan  usaha/operasional  dari regulator  maka  akan  ditindak  sesuai  dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
Menurut Tim Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa :
7 Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berikut  revitalisasi  pelaksanaan  tugas Satgas  Waspada  Investasi,  antara  lain meliputi : a)  Preventif (1) Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. (2) Sosialisasi  kepada  komponen masyarakat,  penegak  hukum, pemerintah daerah dan akademisi. (3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran  -  tawaran  investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada  penyampaian  melalui internet. (4) Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.
b)  Kuratif (1) Kerja sama dalam penerbitan izin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.
(2) Melakukan  pembinaan  berupa peringatan  terhadap  perusahaan yang melakukan penawaran investasi  yang  berpotensi  yang merugikan  masyarakat  izin  dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c)  Represif (1)  Melakukan tindakan hukum terhadap  pelanggaran  ketentuan dan perundang - undangan. 8
Kemudian  Cara  kerja Peer  to  Peer Lending berdasarkan  Tim  Pengawas  Industri Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  menyatakan  bahwa cara  kerjanya  antara  lain  ada  “Pengajuan
8 Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.
Pinjaman, Investor Dana ( Lender ), dan Risiko dan Manfaat Peer to Peer Lending ”. 9
Cara  Kerja Peer  to  Peer  Lending dijabarkan sebagai berikut:
1)  Pengajuan pinjaman
Pihak  yang  mengajukan  pinjaman  ( borrower ) mengunggah  semua  dokumen  yang  dibutuhkan untuk  mengajukan  pinjaman  secara online kepada  pihak  investor,  dimana  dokumen  - dokumen  tersebut  berisi  identitas  pribadi  hingga laporan  keuangan  peminjam  dalam  pinjaman tersebut.
Bagi  perusahaan  yang  mendaftar  sebagai peminjam, maka biasanya pihak yang mendaftarkan  diri  sebagai  peminjam  diminta untuk menyerahkan juga dokumen identitas, bukti legalitas  perusahaan  serta  laporan  keuangan perusahaan (bila diperlukan). Proses permohonan peminjaman  pihak  peminjam,  tentu  bisa  diterima ataupun  ditolak,  tergantung  dari  berbagai  macam faktor.
Jika  permohonan  yang  dilakukan  oleh  pihak peminjam  ditolak,  maka  pihak  peminjam  harus memperbaiki  segala  hal  yang  menjadi  penolakan permohonan pinjaman tersebut. Lalu jika diterima, suku  bunga  pinjaman  akan  diterapkan  dan pengajuan  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  pihak peminjam akan dimaksukkan
kedalam
marketplace yang  sudah  disediakan  agar  semua pendana  bisa  mengetahui  pengajuan  pinjaman yang dilakukan oleh pihak peminjam.
2)  Investor Dana ( Lender )
Sebagai  pihak  yang  memberi  pinjaman  atau biasa  disebut  investor,  nantinya  pihak  peminjam
9 Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mempunyai  akses  untuk  menelusuri  data  -  data pengajuan  pinjaman  data dashboard yang  telah disediakan.  Investor  juga  bisa  melihat  atau mengetahui semua data mengenai setiap pengajuan  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  pihak peminjam.
Terutama  data  valid  tentang  si  peminjam seperti  pendapatan,  riwayat  keuangan,  tujuan peminjam  dan  sebagainya.  Jika  investor  atau pemberi pinjaman memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman yang diajukan tersebut,  maka  pihak  investor  bisa  langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan  deposit  sesuai  dengan  kesepakatan dan tujuan investasi pihak pemberi pinjaman. Setelah  itu  pihak  peminjam  akan  mencicil dana  pinjamannya  secara  periodik,  dan  pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa  pokok  dan  bunga.  Besaran  bunga  yang akan  diterima  oleh  pihak  pemberi  pinjaman bergantung  pada  suku  bunga  pinjaman  yang diinvestasikan.
3)  Manfaat dan Resiko Peer to Peer Lending Untuk  pihak  peminjam,  manfaat  yang  akan didapatkan  antara  lain  adalah  mendobrak  inklusi keuangan,  memberikan  rekomendasi  pinjaman bagi  para  debitur  yang  belum  layak  melakukan pembelian  secara  kredit,  prosesnya  pun  mudah dan  cepat  serta  tidak  membutuhkan  banyak peraturan  yang  berbelit  -  belit,  dan  persaingan yang ditimbulkan pun akan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
Bagi  para  pihak  investor  atau  pihak  yang memberikan  pinjaman,  maka  keuntungan  yang didapatkan  adalah  alternatif  investasi  dengan return yang  lebih  tinggi  dan  risiko default yang tersebar diberbagai investor. Lalu nominal masing
-  masing  prefensinya  cukup  rendah  dan  pihak pemberi  pinjaman  bisa  memilih  peminjam  yang didanai  sesuai  dengan  kadar  kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pinjaman dana melalui Peer to Peer Lending bermanfaat  khususnya  bagi  para  anak  muda generasi milineal, karena produknya yang didukung  dan  bisa  diakses  oleh  teknologi  digital. Selanjutnya bagi para pihak perbankan, kerjasama  dengan  Teknologi  Finansial  ( Financial Technology ) yang  mewadahi Peer  to  Peer Lending dapat  mengurangi  biaya  penggunaan nontradisional credit-scoring untuk filtering awal aplikasi  kredit,  penambah  Dana  Pihak  Ketiga (DPK),  menambah link penyaluran  kredit  dan menjadi  alternatif  lain  investasi  bagi  pihak perbankan.
Kemudian  sebagai  penyelenggara  layanan Peer  to  Peer  Lending melakukan  pendaftaran  di Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  sesuai dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Penyelenggara  Sistem  Elektronik, maka  LPMUBTI  atau  Perusahaan Peer  to  Peer Lending diwajibkan melakukan pendaftaran kepada  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika sebagai penyelenggara sistem elektronik.
Secara umum berikut empat langkah pinjaman  pada  LPMUBTI  atau  Perusahaan Peer to  Peer  Lending adalah  Registrasi  Keanggotaan, Pengajuan Pinjaman, Pelaksanaan Pinjaman, dan Pembayaran Pinjaman.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B.  Perlindungan Hukum Bagi Pengguna
Layanan Peer  to  Peer  Lending Dalam

## Transaksi Pinjam Meminjam Uang
Sebagaimana  dengan  tujuan  pembentukan OJK yang diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan menyatakan bahwa “agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat”.
Dalam hal perlindungan konsumen pengguna jasa  keuangan  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi, Otoritas
Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan. Menurut  Pasal  5  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,
pelaku
usaha jasa keuangan wajib menyampaikan  informasi  yang  terkini  dan  mudah diakses  kepada  konsumen  tentang  produk dan/atau layanan.
Menurut  Tri  Hendro  dan  Conny  Tjandra dalam Bukunya Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia mengatakan bahwa :
Dewan  Komisioner  yang  membidangi Edukasi  dan  Perlindungan  menggunakan Twin  Peak  Concept dalam  perlindungan konsumen,  yaitu  tindakan  preventif  dan represif  dalam  menjaga  stabilitas  sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan  berdasarkan  prinsip  kehati- hatian,  serta  secara  simultan  melakukan
perlindungan  konsumen  jasa  keuangan dan market conduct . 10

## 1.  Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  secara  preventif adalah perlindungan  hukum  yang  bertujuan  untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan  hukum  ini  dilakukan  sebelum terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  bagi Pengguna Layanan Teknologi Finansial ( Financial Technology ) berbasis Peer  to  Peer  Lending sebelum  terjadinya  sengketa  dapat  dilakukan dengan  upaya  -  upaya  dari  Penyelenggara layanan Teknologi Finansial ( Financial
Technology ).
Upaya  Penyelenggara  sebelum  terjadinya sengketa  adalah  dengan  menerapkan  prinsip dasar  perlindungan  hukum  bagi  Pengguna layanan Teknologi Finansial ( Financial
Technology ). Prinsip - prinsip tersebut diatur pada Pasal  29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi antara lain “Prinsip transparansi,  perlakuan  yang  adil,  keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.
Menurut  Tri  Hendro  dan  Conny  Tjandra dalam Bukunya Bank dan Institusi Keuangan Non
Bank
Indonesia menyatakan bahwa “Perlindungan  Konsumen  berdasarkan  Tindakan Preventif yaitu memberikan informasi dan edukasi
10 Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Bank & Institusi Keuangan Non Bank Indonesia , UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, h.497-499.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada  masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa keuangan, layanan dan produknya”. 11
Berdasarkan  Pasal  28  Undang  -  Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa :
Mengatur  kewenangan  OJK  dalam  hal perlindungan  konsumen  pada  sektor  jasa keuangan  yaitu  meliputi  memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa keuangan, layanan, dan produknya,
meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk menghentikan kegiatannya
apabila kegiatan  tersebut  berpotensi  merugikan masyarakat,  dan  tindakan  lain  yang dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang  -  undangan  di sektor jasa keuangan.

## 2.  Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan Konsumen berdasarkan secara represif  yaitu  meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan (selanjutnya disebut dengan LJK) untuk menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan tersebut  berpotensi  merugikan  masyarakat,  dan tindakan lain  yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang  -  undangan  di sektor jasa keuangan.
Kemudian OJK melakukan pelayanan pengaduan  Konsumen  yang meliputi menyiapkan perangkat  memadai  untuk  layanan  pengaduan konsumen,  membuat  mekanisme  pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  LJK  sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. Berdasarkan  Pasal  30  Undang  -  Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK)  menyatakan bahwa :
11 Ibid .
Mengatur  kewenangan  OJK  melalukan pembelaan hukum dalam rangka perlindungan  konsumen  dan  masyarakat yang meliputi:
a.  Memerintahkan atau melakukan tindakan  tertentu  kepada  Lembaga Jasa  Keuangan  untuk  menyelesaikan pengaduan  konsumen  yang  dirugikan Lembaga Jasa Keuangan tersebut; b.  Mengajukan gugatan :
1)   Untuk  memperoleh  kembali  harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan  kerugian,  baik  yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian
dimaksud maupun di bawah penguasaan  pihak  lain  dengan itikad baik dan/atau
2)  Untuk  memperoleh  ganti  kerugian dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian  pada  konsumen  dan/atau Lembaga  Jasa  Keuangan  sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.
3)  Ganti  kerugian  tersebut  hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Syarat industri jasa keuangan untuk menerapkan  aturan  perlindungan  konsumen adalah sebagai berikut:
a)  Peningkatan transparansi  dan  pengungkapan manfaat,  risiko,  serta  biaya  atas  produk  dan layanan  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan (selanjutnya disebut dengan PUJK);
b)  Tanggung  jawab  PUJK  untuk  melakukan penilaian  kesesuaian  antara  produk  dan layanan  dengan  risiko  yang  dihadapi  oleh konsumen keuangan;
c)  Prosedur  yang  sederhana  dan  kemudahan konsumen  untuk  menyampaikan  pengaduan dan  penyelesaian  sengketa  atas  produk  dan layanan PUJK.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut  Tim  Pengawas  Industri  Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa :
Mengacu  pada  pengaturan  ketentuan tersebut,  menurut  kami  perlindungan hukum  bagi  pengguna/konsumen  atau Perusahaan
Peer  to  Peer  Lending memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dan mampu melindungi kepentingan konsumen  dalam  hal  terdapat  potensi dan/atau kerugian bagi pengguna/konsumen  atau  Perusahaan Peer to Peer Lending . 12
Kemudian  ada  pula  Perlindungan  Hukum data pribadi nasabah sebagai Pengguna Layanan Peer  to  Peer  Lending berdasarkan  Pasal  26 POJK Nomor 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa :
Mengatur  kewajiban  kepada  LPMUBTI atau  Perusahaan Peer  to  Peer  Lending
untuk : 1)  Menjaga  kerahasiaan,  keutuhan,  dan ketersediaan data pribadi, data transaksi,  dan  data  keuangan  yang dikelolanya. 2)  Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan  data  pribadi,  data transaksi,  dan  data  keuangan  yang diperoleh  berdasarkan persetujuan pemilik  data  pribadi,  data  transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang - undangan. Data pribadi dari pengguna/konsumen LPMUBTI atau Perusahaan Peer to Peer Lending dilarang  diberikan  kepada  pihak  lain  tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pengguna/konsumen  LPMUBTI  atau  Perusahaan Peer  to  Peer  Lending tersebut  kecuali  ditentukan lain dalam peraturan perundang - undangan. Dalam  data  pribadi  nasabah  disalahgunakan oleh  LPMUBTI  atau  Perusahaan Peer  to  Peer
12 Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.
Lending ,  nasabah  dapat  melaporkannya  kepada Kepolisian  RI,  atau  kepada  OJK  (melalui  kontak 157  atau  datang  langsung  ke  kantor  OJK)  atau kepada  AFPI  (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) melalui website
www.afpi.or.id apabila perusahaan LPMUBTI atau Perusahaan Peer  to  Peer  Lending tersebut memiliki  tanda  daftar/izin  kegiatan  usaha  dari OJK.
Masih  maraknya  Perusahaan Peer  to  Peer Lending yang  belum  memiliki  tanda  daftar/  izin kegiatan usaha dari OJK. Kemudian data Otoritas Jasa  Keuangan  dalam Website menyatakan bahwa  “Terdapat  Daftar  231  Entitas Financial Technology  Peer  to  Peer  Lending Ilegal  (tidak berizin) yang dihentikan Satgas Waspada Investasi sampai 13 Februari 2019”. 13
Berdasarkan  uraian  diatas  menurut  Penulis, perlindungan konsumen/pengguna Financial Technology  Peer  to  Peer  Lending belum  cukup untuk  melindungi  konsumen/pengguna Financial Technology  Peer  to  Peer  Lending karena  masih maraknya pelanggaran perlindungan konsumen/pengguna  yang  terjadi  di  sektor  jasa keuangan,  oleh  karena  itu  sebaiknya  Otoritas Jasa Keuangan sebagai  lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan lebih tegas untuk menerapkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan mengenai perlindungan konsumen/pengguna Financial  Technology  Peer  to  Peer  Lending .
Kemudian dengan adanya data daftar Perusahaan Peer  to  Peer  Lending yang  ilegal (tidak  berizin)  diberitahukan  agar  masyarakat harus  berhati  -  hati  terhadap  perusahaan
13 Daftar Investasi Ilegal, tersedia di https://ojk.go.id/Default.aspx , diakses pada tanggal 02 Februari 2020, pukul 13.30 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Financial  Technology  Peer  to  Peer  Lending yang tidak terdaftar/berizin di OJK.
C.  Upaya Penyelesaian Yang Dapat Diterapkan Apabila Terjadi Wanprestasi 1.  Risiko Dalam Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi
Informasi ( Peer to Peer Lending )
Dalam  setiap  kegiatan  mendanai,  Pemberi pinjaman  selalu  memiliki  potensi  kehilangan seluruh investasinya atau mendapati pembayaran pokok dan bunga yang akan diterima terpengaruh oleh beberapa hal. Menurut Muhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira dalam Jurnalnya  yang berjudul Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer to Peer Lending menyatakan  bahwa  “Dikenal  beberapa risiko yang ada dalam Peer to Peer Lending yaitu Fraud ,  Gagal  Bayar,  Resesi  atau  Krisis  Ekonomi dan Perusahaan Pailit”. 14
a. Fraud
Fraud merupakan kondisi bahwa si peminjam bukanlah  pemilik  identitas  sebenarnya  sehingga terdapat kemungkinan tidak dilakukan pembayaran  sama  sekali.  Si  peminjam  bisa  jadi merupakan  korban  pencurian  identitas  atau oknum yang melakukan pemalsuan informasi gaji dan  kewajiban  utang  yang  dapat  mempengaruhi kemampuan bayar mereka.
b. Gagal bayar
14 Muhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira, “Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer to Peer Lending ”, Universitas Airlangga , Vol. 24 No. 2, Mei 2019, h.90.
Secara  umum  fasilitas  pendanaan  yang ditawarkan  oleh  Perusahaan Peer  to  Peer Lending saat  ini  menggunakan  sistem  mitigasi risiko  berupa credit-scoring ,  verifikasi,  dan credit- grading yang  lengkap  sebagai  layanan  tanpa agunan,  namun  kemungkinan  terjadinya  gagal bayar  oleh  pihak  yang  mengajukan  pinjaman ( borrower )  akan  tetap  ada.  Level  akurasi  dari credit-scoring dan credit-grading yang  digunakan juga  tidak  dapat  merefleksikan  kondisi  dan karakter  kredit borrower secara  utuh.  Selain  itu, borrower bisa  mengalami  gagar  bayar  karena kondisi  diluar  dugaan  seperti  sakit  keras  atau meninggal dunia.
Menurut  Tim  Pengawas  Industri  Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa :
Apabila borrower mengalami  wanprestasi atau  gagal  bayar  atas          pinjamannya, Perusahaan Peer  to  Peer  Lending akan menginformasikan kepada
investor ( lender )  dan  melakukan  usaha  -  usaha penagihan  kepada borrower sebagai komitmen  dari  Perusahaan Peer  to  Peer Lending untuk mendapatkan
penyelesaian  yang  menguntungkan  bagi semua pihak, terlebih lender . 15
Usaha penagihan dapat jalankan melalui Unit Penagihan  Pihak  Ketiga  dengan  upaya  -  upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun  demikian,  perusahaan Peer  to  Peer Lending tidak  dapat  menjamin  kesuksesan  dari Pihak Ketiga tersebut atau upaya  -  upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga lender tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.
Dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  akibat gagal  bayar  oleh  penerima  pinjaman  (debitur)
15 Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada  kegiatan Peer  to  Peer  Lending ,  maka penyelenggara  pada  dasarnya  tidak  memiliki akibat  hukum  secara  langsung  yang  membuat risiko  dapat  berpindah  ke  penyelenggara.  Hal tersebut  karena  penyelenggara  hanya  sebagai penerima  kuasa  yang  bertindak  untuk  dan  atas nama pemberi pinjaman.
Dapat diketahui bahwa Penyelenggara hanya menyediakan marketplace (tempat)  bagi  pemberi dan  penerima  pinjaman  untuk  melakukan  pinjam meminjam  secara online berbasis Peer  to  Peer Lending pada platform Penyelenggara. Penyelenggara  bukan  sebagai  pihak  dalam perjanjian  pinjam  meminjam  yang  dilakukan  oleh pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh  Pemberi  Pinjaman  untuk  menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.
c. Resesi dan Krisis Ekonomi Skema utang Peer to Peer Lending meskipun memiliki basis online dan telah berjalan lebih dari satu  dekade,  namun  tidak  ada  jaminan  bahwa skema  tersebut  akan  bertahan  apabila  terjadi resesi  atau  krisis  ekonomi.  Dalam  kondisi tersebut,  diperkirakan  kejadian  wanprestasi  atau gagal  bayar  akan  meningkat  dan  menyebabkan penurunan pada tingkat pengembalian si pemberi pinjaman, baik pinjaman pokok maupun bunga.
d. Perusahaan Pailit
Risiko  pailit  yang  diakibatkan  oleh  kondisi diluar  dugaan  memang  tidak  dapat  dihindarkan oleh  perusahaan  manapun.  Apabila  perusahaan penyedia layanan Peer to Peer Lending mengalami  pailit,  tentu  akan  sangat  susah  dalam mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh investor, dan tentu apabila perusahaan telah pailit
maka  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum apapun.

## 2.  Upaya  Penyelesaian  Apabila  Terjadi Wanprestasi
Dalam praktik Penyelenggara layanan Teknologi Finansial ( Financial Technology ) berbasis Peer  to  Peer  Lending timbullah  suatu permasalahan  hukum  yang  sangat  mungkin terjadi  dalam  pelaksaan Financial  Technology berbasis Peer  to  Peer  Lending .  Permasalahan tersebut  adalah  adanya  resiko  gagal  bayar  dari Penerima  Pinjaman.  Pihak  utama  yang  akan dirugikan  terhadap  resiko  gagal  bayar  tersebut adalah Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman
pada
platform
Penyelenggara.
Menurut Alfhica Rezita Sari dalam Skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer  to  Peer  Lending di Indonesia menyatakan bahwa :
Penyelenggara  tidak  memiliki  tanggung jawab  atau  kewajiban  dalam  perjanjian pinjam  meminjam  secara online tersebut, karena  pada  dasarnya  perjanjian  pinjam meminjam  tersebut  hanya  dilakukan  oleh
Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.  Ketiadaan  hubungan  hukum dalam perjanjian pinjam meminjam
secara online antara  Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi  hukum.  Khususnya  bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan  tuntutan  hukum  kepada Penyelenggara apabila  pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan Fintech
berbasi Peer  to  Peer  Lending .  Kerugian yang  dimaksud  adalah  apabila  terjadi gagal  bayar  oleh  Penerima  Pinjaman akibat  tindakan  Penyelenggara  yaitu menyeleksi,
menganalisis,
dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap  berkualitas  serta  layak  untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. 16
Apabila  terjadi  gagal  bayar  oleh  Penerima
Pinjaman, Penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu
melakukan mediasi dan mengusahakan  agar  tidak  terjadi  kredit  macet akan  tetapi  tidak  menjamin  keberhasilannya.  Hal tersebut  jelas  tidak  memberikan  perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman. Gagal bayar  tersebut  bisa  terjadi  akibat  ketidaktepatan Penyelenggara  dalam  menyeleksi,  menganalisis, dan  menyetujui  aplikasi  pinjaman  yang  diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.
Kegiatan  operasional  Penyelenggara  dalam menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan layanan Financial  Technology berbasis Peer  to
Peer
Lending dilakukan oleh pegawai Penyelenggara.  Pegawai  Penyelenggara  jugalah yang  menyeleksi,  menganalisis,  dan  menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.  Sehingga  para  pegawai  dalam  hal  ini bertindak  atas  nama  Penyelenggara.  Terjadinya gagal  bayar  adalah  sebagai  bentuk  kesalahan atau kelalaian dari pegawai Penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan Financial  Technology sehingga  timbul  kerugian bagi Pemberi Pinjaman. Untuk itu Penyelenggara tetap  wajib  bertanggung  jawab  atas  tindakan pegawainya  tersebut.  Penyelenggara  sebagai
16 Alfhica  Rezita  Sar i  “Perlindungan  Hukum Bagi  Pemberi  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan Financial  Technology Berbasis Peer  to  Peer Lending di Indonesia”, Skripsi Program Studi (S1) Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, 2018, h.102.
pelaku  layanan  pinjam  meminjam  uang  secara online dapat dikenai sanksi.
Berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi menyatakan bahwa : Atas Pelanggaran kewajiban dan larangan  dalam  peraturan  OJK  ini,  OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa : a.  Peringatan tertulis; b.  Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.  Pembatasan kegiatan usaha; dan d.  Pencabutan izin.
Penyelesaian  sengketa  terkait  Teknologi Finansial  ( Financial  Technology )  yang  dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat dilakukan  melalui  internal  PUJK  (mekanisme
Dispute
Resolution ), Lembaga
Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  (LAPS),  dan  fasilitasi terbatas  dari  OJK.  Namun  untuk Financial Technology yang Non PUJK, sampai dengan saat ini  belum  ditentukan  mekanisme  penyelesaian sengketa  konsumen    jika  pengaduan  tidak  dapat diselesaikan  oleh  pelaku  Teknologi  Finansial ( Financial Technology ) sendiri.
Menurut  Sarwin  Kiko  dkk  dalam  Bukunya Perlindungan  Konsumen  Pada Fintech (Kajian Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan) menyatakan bahwa :
Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian  sengketa  pada Financial Technology adalah Online Dispute Resolution (ODR).  ODR  merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi
informasi,  contoh  seperti  telepon,  email,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
aplikasi, webchat , dan video conference . 17
Konsep  ODR  dapat  dipertimbangkan  untuk dimanfaatkan  oleh  pelaku  Teknologi  Finansial ( Financial  Technology ),  mengingat  keseluruhan data  konsumen  telah  terekam  secara  digital  dan telah  memahami  mekanisme online .  Dengan ODR,  maka  upaya  penyelesaian  sengketa  akan relatif lebih praktis dan efisien untuk dilakukan. Menurut  Dwi  Edi  Wibowo  dalam  Jurnal  yang berjudul  Penerapan  Konsep  Utilitarianisme  Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen
Yang
Berkeadilan  Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan menyatakan bahwa : Penyelesaian sengketa konsumen disektor jasa keuangan dapat diselesaikan  melalui  beberapa  upaya yang dapat ditempuh, diantaranya : a.  Penyelesaian pengadilan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) disebut dengan Internal Dispute Resolution (IDR); b.  Penyelesaian sengketa melalui lembaga  peradilan  atau  lembaga diluar  peradilan  ( External  Dispute
Resolution ), apabila penyelesaian pengaduan  yang  dilakukan  oleh  LJK tidak tercapai; c.  Otoritas Jasa Keuangan akan memfasilitasi  penyelesaian  sengketa Konsumen yang tidak dapat diselesaikan  melalui Internal  Dispute Resolution , apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa (LAPS)  belum terbentuk atau sudah terbentuk namun tidak  mampu  melaksanakan  tugasnya untuk  menyelesaikan  sengketa  di sektor jasa keuangan. 18
17 Sarwin Kiko Napitupulu et.al, Op.Cit , h.73.
18 Dwi  Edi  Wibowo,  “Penerapan  Konsep Utilitarianisme  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan Konsumen  Yang  Berkeadilan  Kajian  Peraturan
Menurut  Sarwin  Kiko  dkk  dalam  Bukunya Perlindungan  Konsumen  Pada Fintech (Kajian Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan) menyatakan bahwa :
Terkait  upaya  yang  dilakukan,  terdapat tiga  hal  yang  dapat  dilaksanakan  oleh OJK untuk meningkatkan legitimasi Financial  Technology di  Indonesia  yaitu sebagai berikut :
a.  OJK  ataupun  regulator  terkait  dapat memberlakukan trustmark (dapat berupa  logo,  gambar,  atau  lencana) pada  semua  situs  dan/atau  aplikasi pelaku Financial  Technology yang telah  terdaftar  dan  diawasi. Trustmark ini  juga  akan  menunjukkan  bahwa Financial  Technology tersebut  telah diaudit  sistemnya  baik  oleh  regulator atau pihak lain yang ditunjuk.
b.  Menerapkan  sertifikat digital  signature yang  akan  mengotentikasi  identitas konsumen  secara  elektronik  dengan memakai tanda tangan.
c.  Menetapkan  verifikasi  biometrik  yang dapat  mengidentifikasi  satu  atau  lebih ciri  -  ciri  biologis  unik  konsumen. Identifikasi  unik  ini  dapat  berupa  sidik jari,  geometri  telapak  tangan,  pola retina, dan gelombang suara. 19
Berdasarkan uraian diatas menurut Penulis, upaya penyelesaian yang dapat diterapkan  apabila  terjadi  wanprestasi  adalah apabila penerima pinjaman ( borrower ) mengalami gagar  bayar  maka  langkah  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  unit  penagihan  sesuai  koridor hukum.  Oleh  karena  itu  sebaiknya  Otoritas  Jasa Keuangan  sebagai  lembaga  pengawasan  akan lebih baik menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dari
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan ”, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan , Vol.19 No.1, Juni 2019, h.24.
19 Sarwin Kiko Napitupulu dkk, Op.Cit , h.74-
75.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pihak borrower apabila  tidak  menyelesaikan pembayaran pinjaman.
Kemudian  jika  terjadi  wanprestasi  dari pihak  penyelenggara  maka  upaya  penyelesaian yang  dapat  diterapkan  adalah  Otoritas  Jasa
Keuangan (OJK) akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan
melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat  sebagai  konsumen/pengguna  yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.

## III. KESIMPULAN
1)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mengenai  Peer  to  Peer  Lending  yaitu OJK  telah  mengeluarkan  POJK  No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  (POJK  77  Tahun 20016),  POJK  77  Tahun  2016  bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan  dana  dan  data,  pencegahan pencucian uang dan pendanaan
terorisme,  stabilitas  sistem  keuangan hingga para pengelola perusahaan Teknologi Finansial (Financial Technology). 2)  Perlindungan  hukum  bagi  pengguna layanan  Peer  to  Peer  Lending  dalam
transaksi pinjam meminjam adalah
Perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  2 (dua) yaitu Perlindungan Hukum Preventif
dan Perlindungan Hukum Represif. 3)  Perlindungan  hukum  secara  preventif
adalah perlindungan hukum yang
bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan
menerapkan  prinsip  dasar  perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Teknologi Finansial (Financial Technology). Sedangkan Perlindungan Konsumen berdasarkan secara Represif yaitu meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK) untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila kegiatan  tersebut  berpotensi  merugikan masyarakat,  dan  tindakan  lain  yang dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang  -  undangan  di sektor jasa keuangan.
4)  Upaya penyelesaian yang dapat diterapkan  apabila  terjadi  wanprestasi adalah  apabila  borrower  mengalami wanprestasi  atau  gagal  bayar  atas pinjamannya,  Perusahaan  Peer  to  Peer Lending  akan  menginformasikan  kepada investor  (lender)  dan  melakukan  usaha  - usaha penagihan kepada borrower sebagai  komitmen  dari  Perusahaan  Peer to  Peer  Lending  untuk  mendapatkan penyelesaian  yang  menguntungkan  bagi semua  pihak,  terlebih  lender.  Usaha penagihan  dapat  jalankan  melalui  Unit Penagihan  Pihak  Ketiga  dengan  upaya  - upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

## Daftar Bacaan

## A.  Buku
Abdul  Ghofur  Ansori, Pokok  -  Pokok  Hukum Perjanjian  Islam  di  Indonesia ,  Citra Media, Yogryakarta, 2006.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Abdul  Kadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan ,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif dan  Ekonomi  Syariah ,  Pustaka  Baru Press, Yogyakarta, 2018. Az. Nasution, Hukum Perlindungan
Konsumen  Suatu  Pengantar ,  Diadit Media, Jakarta, 2001.
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian
Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta, 2003. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar
Grafika, Jakarta, 2009.
Gemalam  Dewi,  et.al., Hukum  Perikatan
Islam  di  Indonesia ,  Prenada  Media,
Jakarta, 2005. Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer ,  Rajawali  Press,  Jakarta,
2016.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya ,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2000.
Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung,
2012.
Rachmadi  Usman, Aspek  -  Aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Gramedia, Jakarta, 2001.
Rozalinda, Fiqih  Ekonomi  Syariah ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Salin dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan  Disertasi ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2017
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Citra  Adiya Bakti, Bandung, 2000.
Sarwin  Kiko  Napitupulu  et.al. Perlindungan Konsumen  Pada  Fintech  (Kajian Perlindungan Konsumen Sektor  Jasa Keuangan) ,  Departemen  Perlindungan
Konsumen, Jakarta, 2017.
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia , PT Grasindo, Jakarta, 2000.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum ,  Universitas  Indonesia,  Jakarta,
1986.
Tri  Hendro  dan  Conny  Tjandra  Rahardja,
Bank & Institusi Keuangan Non Bank Indonesia , UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

## B.  Peraturan
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
Undang  -  Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang  -  Undang  Nomor  19  Tahun 2016    tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang  -  Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

## C.  Jurnal dan Makalah
Dwi  Edi  Wibowo,  “Penerapan  Konsep
Utilitarianisme Untuk Mewujudkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan  Kajian  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa  Keuangan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pekalongan , Vol.19, No. 1, Juni 2019. Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap  Keamanan  Data  Konsumen Financial  Technology  di  Indonesia”,
Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas  Dipenogoro ,  Vol.3,  No.  2 April 2019.
Muhammad  Tismandico  Ilham  Zulfikar  dan Ajrina  Yuka  Ardhira,  “Pengawasan  OJK Dalam  Rangka  Mitigasi  Risiko  Pada Peer  to  Peer  Lending ”, Universitas Airlangga , Vol. 24, No. 2, Mei 2019.
Ratnawaty  Marginingsih,  “Analisis  SWOT Technology Financial (Fintech) Terh adap  Industri  Perbankan”, Jurnal Humaniora  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Bina Sarana
Informatika , Vol.19, No. 1 Maret 2019.

## D.  Naskah Ilmiah

## Alfhica Rezita Sari “Perlindungan Hukum Bagi
Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan  Financial  Technology Berbasis  Peer  to  Peer  Lending  di Indonesia”,  Skripsi  Program  Studi  (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, 2018.

## E.  Internet
Daftar Investasi
Ilegal, tersedia
di https://ojk.go.id/Default.aspx ,
diakses pada  tanggal  02  Februari  2020,  pukul
13.30 WIB.
Investree, Fintech menurut  bank  Indonesia: kenali  jenis  dan  manfaatnya , tersedia  di https://www.investree.id/blog/peer-to- peer-lending/Fintech-menurut-bank- indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya , di akses pada tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.
Koinworks,  ketahui  tentang peer  to  peer lending, tersedia di
https://koinworks.com/blog/ketahui- tentang-peer-peer-lending/. di akses pada  tanggal  12  Oktober,  Pukul  13.20 WIB