## AKTOR, AKSES DAN  POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH BANGKA

## Erwiza Erman Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
Tin   has been exploited since the early 18th century in the island of Bangka. Since that time, this extractive industry has been a leading export commodity and has given important contributions to the state revenue. Despite already being mined for more than three centuries, only since the Reform era (1998), there has been a series of long and controversial debates over the control of tin resources and its environmental impact. The debates have on this issue has been conducted intensively from 2000 until 2007. However, when the second governor of the province was nominated in 2007, criticisms were reduced, particularly when Babel Hijau Lestari was created by the Governor in July 2007.
This article tries to elucidate the issues on the control over tin resources and environmental damages as a window of opportunity to observe the political motivations  of  state  actors  and  the  local  community  behind  the  debates. Unlike the general perception, state actors and the local community are not homogeneous entities. Their views over control of mines and environmental issues are fragmented and contradictory with each other. The different point of views of actors cannot be separated from their struggles to gain political and economic accesses. By looking at a trajectory of control over tin resources, its impact on environment, and the responses of the actors to it, soon we will discover a different environmental politics in relation to the struggles of actors in the period of decentralization and local autonomy.
Keywords : political ecology, actors, access, tin resources and environmental damage, Bangka island.

## PENDAHULUAN
Timah  sudah  ditambang  sejak  tiga  abad  lalu  dan  berada  di  bawah kontrol  rezim  yang  berbeda-beda.  Walaupun  demikian,  debat-debat
yang  kontroversial  dan  lama  mengenai  kontrol  atas  penambangan, pemasaran,  dan  dampaknya  terhadap  lingkungan  baru,  muncul  di era  Reformasi.  Kondisi  ini  terjadi  ketika  adanya  liberalisasi  dalam sistem kontrol eksploitasi dan pemasaran timah, di mana, selain dua perusahaan  lama,  PT Timah  Bangka Tbk  dan  PT  Koba Tin,    berdiri perusahaan-perusahaan  tambang  baru  dan  penambangan  timah  ilegal yang disebut dengan istilah Tambang Inkonvensional (TI). Kehadiran perusahaan-perusahaan tambang swasta baru dan penambangan TI telah mampu menyaingi produksi kedua perusahaan lama yang memonopoli bisnis  ini  sejak  lama.  Pada  saat  yang  sama,  sistem  penambangan baru  itu  sangat  rakus,  mencari  keuntungan  secepat  mungkin  dalam waktu yang relatif singkat tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Akibatnya,  pulau  Bangka  berada  ditambang  kritis,  dan  debat-debat mengenai liberalisasi penambangan, pemasaran timah dan kerusakaan lingkungan muncul. Terdapat saling tuduh antara perusahaan lama dan baru yang masing-masing mereka menganggap diri legal dan yang lain ilegal (Erwiza Erman 2008). Kemudian diikuti oleh debat-debat dari para politisi, aktor-aktor negara dari tingkat pusat sampai ke daerah, dan masyarakat lokal dalam sejumlah rapat, seminar dan polemik di media  massa.  Debat-debat  itu  memperlihatkan  intensitas  yang  tinggi sejak tahun 2000 dan menurun kembali sejak Gubernur Kep. Bangka- Belitung mendirikan Babel Hijau Lestari, sebuah gerakan sosial hijau pada bulan Juli 2007.
Sejauhmana  terjadi  perubahan  dalam  kontrol  terhadap  sumberdaya timah dan sejauhmana pula dampak penambangan terhadap lingkungan dan  bagaimana  respon  pemerintah  dan  masyarakat  lokal  terhadap sistem  penambangan  dan  kerusakaan  lingkungan  tersebut?  Mengapa terjadi  debat  kontroversial  dan  lama,  yang  seolah-olah  ada  politik pembiaran  pemerintah  terhadap  penambangan  yang  serakah  yang merusak lingkungan? Apakah karena ketidakmampuan negara ataukah karena aktor-aktor negara memiliki kepentingan politik dan ekonomi di balik politik pembiaran itu? Inilah serangkaian pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dalam artikel ini.
Banyak  studi  yang  membahas  hubungan  tambang  dan  politik lingkungan  dari  berbagai  perspektif.  David  Hyndman  dan  Stuart Kirsch (2003) mengatakan bahwa tambang telah menciptakan problem lingkungan  dan  respons  masyarakat  terhadap  krisis  ekologi  tersebut dipandang  sebagai  resistensi  ekologis.  Saleem  Hassan  Ali  (2006)
kemudian  menemukan  bahwa  resistensi  masyarakat  lokal  Caledonia terhadap proyek perusahaan tambang tersebut bisa berkurang, karena sifatnya  yang  transparan,  akuntabel  dan  yang  tidak  kalah  penting menurutnya adalah adanya pemahaman perusahaan yang baik terhadap sistem politik dan budaya setempat. Sementara itu, John Peter Newell (2005) menganalisis tambang dan kerusakan lingkungan dari perspektif politik  global.  Masalah  kerusakan  lingkungan  merefleksikan  pola dominasi Utara atas Selatan (global), antara negara kaya atas negara sedang  berkembang,  dan  antara  kelompok-kelompok  sosial  dan ras  yang  beruntung  dan  yang  menanggung  beban  resiko  kerusakan lingkungan.  Adanya  ketimpangan  dalam  sudut  ras  dan  kelas  dalam beban  resiko  akibat  kerusakan  lingkungan,  atau  disebut  juga  dengan ketidakadilan lingkungan ( environmental injustice ). Konflik mengenai akses ke sumberdaya alam dan kontrol terhadap kerusakan lingkungan yang  ditimbulkannya  tidaklah  semata-mata  dikategorikan  sebagai konflik  atas  sumberdaya  tambang  dan  kerusakaan  lingkungan,  tetapi sebenarnya adalah konflik berwajah banyak. Glenn Bank (2002) telah membuktikannya  dengan  menganalisis  debat-debat  kontroversial yang  berhubungan  dengan  penambangan  berskala  besar  dan  dampak lingkungannya  di  Melanesia.  Adanya  tumpang  tindih  antara  sebab- sebab  konflik  dengan  sebab-sebab  lain  yang  membawa  kontroversi yang panjang dan lama dalam menangani persoalan kontrol terhadap penambangan dan kerusakan lingkungan.
Studi-studi  di  atas  berguna  untuk  mempertajam  analisis  mengenai tambang timah dan masalah lingkungan di Bangka. Konflik mengenai kontrol terhadap penambangan dan kerusakaan lingkungan sudah terin - ternalisasi dalam sejarah ekonomi timah Bangka sejak abad ke-18. Di - lihat dari sejarahnya, siapa yang dirugikan dan diuntungkan dari sistem kontrol rezim yang berbeda-beda atas bisnis pertimahan, dan peruba - han-perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi yang menyertai - nya kemudian, terutama sejak era reformasi, dan debat-debat para ak - tor, artikel ini akan menganalis timah dari sudut aktor dan  teori akses. Kata akses berbeda dengan pemilikan dan menurut Nancy Lee Peluso dan J.C. Ribot (2003:153), access is more akin to’ a bundle of powers than to property’s notion of a bundle of rights “. Mengikuti definisi ini, artikel ini akan melihat proses yang dinamis antara aktor-aktor yang pro  dan  kontra  dalam  debat-debat  penambangan  timah  dan  masalah lingkungan.  Aktor-aktor  itu  adalah  birokrat  di  instansi  pemerintah
dan  masyarakat  lokal.  Aktor-aktor  dari  instansi  pemerintah  tidak homogen.  Begitu  juga  aktor-aktor  dari  masyarakat  lokal.  Semuanya memperlihatkan  hubungan  kekuasaan  antar  mereka  yang  kompleks, didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas. Bagian berikut memfokuskan perhatian pada kontrol atas timah dalam rezim yang berbeda-beda. Bab ini akan memberi penjelasan atas pertanyaan mengapa  politik  protes  dari  aktor  pemerintah  di  tingkat  kabupaten terhadap pemerintah pusat dan perusahaan tambang timah lama untuk memiliki akses pemilikan saham dan bisnis penambangan timah di Era Reformasi.

## PENAMBANGAN DAN TRAYEKTORI KONTROL ATAS TIMAH
Eksploitasi penambangan timah yang terlama di Indonesia dan masih berproduksi sampai kini terdapat di pulau Bangka, masuk dalam pro - vinsi baru, Kepulauan Bangka-Belitung.  Eksploitasi timah di Bangka sudah dimulai sejak awal abad ke-18. Dalam usianya yang lebih tiga abad itu, penambangan timah Bangka berada di bawah kontrol negara yang berbeda, seringkali menjadi penyebab munculnya  ”Perang Sum - ber” ( War Resources ) meminjam istilah yang diberikan Chris Ballard dan Glenn Banks (2003:287-313). Pada awalnya penambangan TI  be - rada di bawah kontrol Sultan Palembang, baik untuk proses produksi maupun pemasaran timah, sebab pulau Bangka berada di bawah kontrol kekuasaannya. Antara  tahun  1722-1799  Sultan  Palembang  membuat perjanjian kontrak dengan VOC yang memonopoli perdagangan timah bersama dengan lada yang dihasilkan oleh para petani lada Sumatera Selatan.  Kontrol  atas  timah  ini  kemudian  beralih  ke  pemerintahan Inggris  (1812-1816),  didahului  oleh  perang  dengan  Belanda.  Inggris merancang  dasar-dasar  sistem  kontrol  atas  produksi  dan  pemasaran timah  yang  kemudian  ditiru  oleh  Belanda  yang  mengambil-alih  dan menguasai  Bangka  untuk  periode  waktu  yang  begitu  lama  (1816- 1942).  Setelah  Indonesia  mencapai  kemerdekaannya,  tambang  timah dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia dan menjadi PN.Timah (1945-1965) pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru (1966- 1998) berubah namanya menjadi PT.Timah Bangka Tbk.
Untuk  lebih  tiga  abad  kehadirannya  di  Bangka,  kontrol  dalam penambangan timah mengalami perubahan. Di bawah kontrol Sultan Palembang,  para  bangsawan  Palembang  dan  Bangka  dan  termasuk
orang-orang  kaya  Cina  dan  Arab  memperoleh  akses  menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk bisnis. Akses tersebut diberikan oleh Sultan kepada pemilik modal untuk memproduksi timah dalam sistem kongsi dengan mempekerjakan para penambang Cina dan orang-orang Bangka. Mereka memiliki akses untuk memasarkan timah kepada Sultan yang  seterusnya  dijual  berdasarkan  kontrak  monopoli  dengan  VOC. Walaupun demikian, para pebisnis timah juga memasarkan timah secara ilegal karena perbedaan harga monopoli dan harga di pasar bebas, begitu tinggi 1 .  Selama  Bangka  berada  di  bawah  kontrol  Sultan  Palembang, penduduk  lokal  di  Bangka  memiliki  akses  untuk  menambang  dan menjual timah ke pembeli yang datang dari Palembang dan kawasan lain.  Di  samping  mereka  memperoleh  keuntungan  dari  pekerjaan menambang,  penduduk  setempat  juga  memperoleh  keuntungan  lain yakni menjual kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan pula oleh tambang dan para penambang yang datang dari Cina ke Bangka, seperti kayu bakar, makanan, ikan, sayur dan buah-buahan serta barang-barang kebutuhan lainnya.
Perubahan-perubahan  dalam  sistem  kontrol  atas  sumberdaya  timah terjadi  setelah  kehadiran  pemerintah  Inggris  di  Bangka.  Perubahan pertama  melalui  kontrol  atas  sistem  politik.  Inggris  memutuskan afiliasi politik Bangka dengan Kesultanan Palembang. Bangka menjadi daerah  otonom,  tidak  lagi  di  bawah  Kesultanan  Palembang.  Bangka diperintah oleh Residen Inggris yang berperan mengontrol sumberdaya timah dan mengurus pemerintahan. Kontrol oleh Residen Inggris atas sistem politik Bangka berdampak memperendah status para pemimpin Bangka dan bahkan menghilangkan otonomi mereka dalam berbisnis timah.  Sebab Inggris mengontrol langsung proses produksi, merekrut para  penambang  Cina  langsung  dari  negeri  asalnya,  serta  menyuplai barang-barang kebutuhan pokok dan alat-alat penambangan. Implikasi dari kontrol Inggris ini merupakan awal marjinalnya posisi penduduk lokal  dari  keuntungan-keuntungan  akses  ekonomi  dan  kuasa  politik mereka sebelumnya.
1 Mengenai tarik menarik untuk mencari keuntungan dalam pemasaran timah antara Sultan Palembang, sebagai pemilik tambang dengan Belanda, lihat Erwiza Erman (2008), "Menelusuri Hubungan Bisnis Timah Negara Melayu Masa Lalu dam Refleksinya untuk Masa Kini”. Makalah dipresentasikan pada seminar “Dialog Ke-Melayuan,” diadakan oleh Pusat Studi Melayu. Universitas Hasanuddin, Makassar. 13 -14 Oktober 2008.
Sistem kontrol dan manajemen pengelolaan timah Inggris diteruskan oleh  Belanda.  Bahkan,  sistem  kontrol  tersebut  semakin  diperkuat dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang disebut Tin Reglement yang  dikeluarkan  Belanda  pada  tahun  1819.  Dalam  peraturan disebutkan bahwa: (i) Penanganan timah di Bangka langsung di bawah kekuasaan Residen; (ii) Timah dimonopoli oleh pemerintah Belanda; iii)  Penambangan  timah  oleh  perusahaan  swasta  dilarang  (Suyitno 1996:106). Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda ini dapat dilihat sebagai awal dari bagaimana negara [baca: kolonial] semakin kuat mengontrol sumberdaya timah dan penduduknya.
Sistem  kontrol  atas  sumberdaya  timah  oleh  Inggris  dan  Belanda  ini kemudian diresponi  dengan politik protes yang mengarah ke konflik bersenjata yang dipimpin oleh para pemimpin Bangka Depati Bahrin, Depati Amir dan Batin Tikal ( Erwiza Erman 2009: 41-69 ) yang pada dasarnya  telah  mengalami  kerugian  atas  hilangnya  akses  mereka terhadap sumberdaya timah dan sekaligus juga terputusnya hubungan politik  dengan  Sultan  Palembang  yang  sudah  berlangsung  lama  dan telah dilapisi pula dengan hubungan kekeluargaan. Perjuangan ketiga pemimpin  dapat  dipadamkan  Belanda.  Pada  tahun  1850,  bermula kontrol Belanda terhadap Bangka dan timahnya. Timah Bangka menjadi sebuah perusahaan negara dengan nama Bangka Tin Winning (BTW) yang diawasi oleh pasukan bersenjata yang bertugas mengawasi tenaga kerja Cina dan areal produksi timah.
Sistem  kontrol  dalam  perusahaan  negara  kolonial  tersebut  tidak terpisah  dari  pengelolaan  pemerintahan  sampai  tahun  1913,  yakni sampai adanya reorganisasi pemerintahan sebagai akibat diterapkannya desentralisasi  awal  abad  ke-20.  Selama  periode  1850-1913,  Residen Belanda yang memerintah di Bangka memiliki fungsi ganda; sebagai administrator dan sebagai kepala tambang 2 . Selama periode tersebut, perkembangan  yang  tidak  seimbang  terjadi  antara  penduduk  setem - pat yang jauh tertinggal di semua bidang dengan perkembangan timah Bangka yang semakin meningkat pesat. Kondisi ini disebabkan karena hampir  semua  kebijakan  Residen  lebih  diarahkan  untuk  kepentingan
2 Setelah tahun 1913, Residen Bangka bertugas untuk mengelola pemerintahan, bertempat di Pangkal Pinang, sementara urusan pertimahan dipegang oleh seorang Kepala Tambang yang berkedudukan di Mentok. Untuk diskusi panjang lebar mengenai pengelolaan tata pemerintahan di Bangka lihat  Erwiza Erman (2009: 19-37).
perusahaan tambang daripada untuk kepentingan sosial-ekonomi pen - duduk  Bangka  (Erwiza  Erman  2009:19-37).  Itulah  sebabnya,  ketika desentralisasi kekuasaan diperkenalkan pada awal abad ke-20, ketidak - seimbangan antara pembangunan penduduk Bangka dan pertambangan menjadi tema perbincangan di kalangan pejabat pemerintahan di pusat, Batavia. Dalam kaitan inilah, Residen Belanda di Bangka, W.J. Coenen, mengeluh  situasi  dilematis  kepada  atasannya  di  Batavia  atas  fungsi - nya  yang  mendua.  Ia  mengatakan  bahwa  ia  telah  dihadapkan  pada tugas yang lebih menyita waktu untuk mengelola perusahaan negara daripada mengurus kepentingan penduduk Bangka. Inilah suatu tugas berat yang diembannya yang berbeda dari para koleganya di berbagai daerah lain di Hindia-Belanda. Dalam laporan pertimbangannya yang panjang lebar kepada atasannya di Batavia, Coenen menjelaskan bahwa penduduk Bangka kini hidup ‘setengah paria’, miskin, terkebelakang pada hampir semua bidang kehidupan dan ironis di tengah sumberdaya timahnya yang kaya.
Bagi  masyarakat  Bangka,  kontrol  pemerintah  Belanda  terhadap sumberdaya alamnya betul-betul mempersempit dan bahkan menutup akses mereka untuk menambang timah, meskipun di tanahnya sendiri. Jika  tanah-tanah  penduduk  mengandung  timah,  pemerintah  Belanda akan  memberikan  ganti  rugi  tanah  termasuk  semua  jenis  tanaman penduduk.  Masyarakat  hanya  memiliki  akses  menambang  timah  di daerah pembuangan yang disebut tailing dan di daerah yang dianggap tidak lagi efisien oleh perusahaan tambang. Wilayah-wilayah yang tidak efisien menurut pertimbangan perusahaan diserahkan penambangannya kepada  pihak  swasta,  disebut    ‘ supplier swasta’  pada  masa  kolonial atau Tambang Kontrak Karya (TKK) pada masa Orde Baru (1980an). Walaupun  demikian,  timah  yang  diproduksi  oleh  kelompok  ini  juga tidak  memiliki  akses  untuk  memasarkan  timahnya  sendiri,  karena harus  menjualnya  ke  perusahaan  timah.  Sampai  era  Reformasi, masyarakat  Bangka  tidak  diizinkan  untuk  menambang,  sekalipun,  di tanahnya sendiri, dan itu berarti tertutup pintu untuk mengakses timah sebagai  sumber  mata  pencaharian  mereka.  Karena  itu,  sampai  tahun 1980an,    penduduk  setempat  pada  umumnya  tetap  bekerja  sebagai petani khususnya petani lada dan karet dan sedikit jumlah mereka yang
bekerja sebagai buruh atau tenaga kerja di perusahaan timah sampai tahun 1980an 3 .
Implikasi dari sistem kontrol yang disentralisir dan dimonopoli dari dan oleh pemerintah pusat telah mengindikasikan pentingnya timah untuk sumber  pendapatan  negara  di  satu  pihak.  Di  lain  pihak,  di  Bangka, muncul  perkembangan  sosial-ekonomi  yang  dualistis.  Wilayah  utara adalah wilayah eksploitasi timah, berpenduduk lebih padat dari pada wilayah Selatan, dan rasio perbandingan etnik Cina sebagai penambang dengan penduduk Bangka hampir sama. Daerah-daerah mereka adalah Jebus,  Sungailiat  dan  Pangkal  Pinang  yang  merupakan  kota  dengan berbagai  fasilitas  dan  infrastruktur  yang  jauh  lebih  baik  dari  daerah Selatan  yang  dibangun  untuk  untuk  kepentingan  masyarakat  dan perusahaan tambang. Sementara di daerah bagian  Selatan Bangka, yaitu Toboali dan sekitarnya disebut daerah ’kampung’ untuk pertanian lada dan karet. Daerah ini dihuni mayoritas orang Bangka dengan tingkat kepadatan yang jarang ( Somers Heidhuis 1992: 231).
Sampai berakhirnya pemerintahan Suharto, hampir tidak ada perubahan yang  berarti  dalam  hal  sistem  kontrol  terhadap  penambangan  timah. PN/PT  Timah  Tbk  dan  kemudian  PT  Koba  Tin  yang  didirikan  pada akhir  tahun  1970-an  melalui  perjanjian  Kontrak  Karya  dengan  PT Timah merupakan dua perusahaan yang memonopoli seluruh wilayah eksploitasi timah Bangka seluas 360.000 ha atau 35% dari total luas pulau itu. Selama periode Orde Baru, diberlakukan kebijaksanaan yang sama dengan pemerintah kolonial Belanda, yakni mengawasi wilayah operasi penambangan dengan proteksi militer.
Perubahan  yang  dramatis  dalam  kontrol  atas  sumberdaya  timah terjadi setelah era Reformasi. Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan keputusan yang tidak lagi mencantumkan kata ’timah’ dalam daftar barang-barang ekspor yang diawasi atau diatur pemerintah 4 . Keputusan ini berimplikasi bahwa siapapun dapat memasarkan timah.
3 Sampai tahun 1950an, mayoritas penambang adalah orang-orang Cina. Setelah itu, banyak dari mereka kembali  ke  Cina  atau  ke  tempat-tempat  lain.  Posisi  mereka  digantikan  oleh  orang  Jawa,  Batak,
Minangkabau, Timor  dan Ambon.  Selain  tingkat  pendidikan  penduduk  Bangka  yang  relatif  rendah, mereka menganggap tidak cocok pekerjaan dengan sistem kontrak atau sebagai orang ‘gajian’. Kondisi ini bukanlah tipikal penduduk Bangka, akan tetapi juga ditemukan pada masyarakat lain yang berada di luar pulau Jawa, di mana pada umumnya mereka masih memiliki akses yang luas terhadap tanah pertanian.
4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  no. 146/MPP/Keop/4/Tahun 1999.
Perubahan  sistem kontrol dalam perdagangan timah ini terjadi pada saat Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi dan krisis keuangan 1998 yang berlarut-larut dan pada saat harga timah mencapai 7.000 dollar per metrik ton, suatu harga yang relatif tinggi dan menguntungkan, disertai dengan  nilai  tukar  rupiah  yang  masih  tinggi.  Indonesia  merupakan negara yang memproduksi 25% dari total kebutuhan timah internasional (200,000 ton) pertahun dan sebagian besar berasal dari timah Bangka, tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu (http://www.timah.com/pt- tambang-timah/scope.htm). Timah yang merupakan komoditi tambang yang  dipasarkan  dalam  bentuk  dollar  Amerika,  jelas  akan  memberi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan yang mengelolanya.
Keputusan  Menteri  Perindustri  dan  Perdagangan  tersebut diinterpretasikan  oleh  berbagai  pihak;  pebisnis,  pemerintah  daerah dan  masyarakat  Bangka  sebagai  awal  dari  era  baru  pertimahan  dan awal  dari  lepasnya  kontrol  pemerintah  pada  semua  tataran;  mulai dari proses produksi sampai ke pemasaran. Semangat otonomi daerah telah menjiwai keinginan daerah untuk menikmati keuntungan sumber daya alamnya seperti waktu Bangka di bawah Kesultanan Palembang. Keputusan tersebut telah membuat setiap orang merasa berhak untuk mengambil,  memiliki  dan  bahkan  menjual  timah,  suatu  kegiatan yang  dilarang  sejak    tahun  1819  sampai  1999 5 .  Keputusan  Menteri Perindustri dan Perdagangan tersebut ditanggapi oleh Bupati Bangka, Eko Maulana Ali dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) no.6 tahun  2001  yang  pada  dasarnya  memberi  akses  kepada  masyarakat Bangka  untuk  menambang.  Menurutnya,  pemerintah  daerah  berhak memberi  izin  penambangan  kepada  masyarakat  untuk  menambang. Perda ini ditanggapi oleh pemerintah propinsi Bangka dan pemerintah pusat  dengan  menggunakan  isu  degradasi  lingkungan  yang  parah sebagai akibat penambangan timah oleh masyarakat dan pebisnis, lokal dan  luar  Bangka.  Sampai  tahun  2004  saja,  ada  23  perusahaan  timah
5 Patut  diketahui bahwa  selama pemerintahan Orde  Baru,  banyak  orang  Bangka  dipenjarakan, karena menambang dan menyimpan timah, meskipun hanya satu kilogram saja dan yang membawa timah ke luar Bangka secara gelap.
atas nama pebisnis lokal yang melakukan penambangan dan pencairan timah, selain dari PT Timah Bangka Tbk dan PT.Koba Tin 6 .
Kontrol pemerintah yang lepas adalah awal masuknya era liberalisasi penambangan yang beriring sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.  Kondisi ini membawa dampak pada keragaman dalam  eksploitasi  penambangan  timah.  Selain  dua  perusahaan  besar tersebut  di  atas,  pemerintah  daerah  juga  mulai  terjun  dalam  bisnis pertimahan dengan mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda), disertai 23  perusahaan  timah  lokal  yang  mendapat  izin  penambangan  dari pemerintah  daerah  serta  munculnya  apa  yang  disebut  Tambang Inkovensional  (TI)  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  atau penduduk  yang  datang  dari  luar  Bangka  (Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  2004) 7 .  Liberalisasi  dalam  sektor  penambangan  timah ini  pada  dasarnya  memberikan  keuntungan  kepada  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dalam bentuk redistribusi, pajak dan royalti. Misalnya, jumlah pajak yang diterima Kabupaten Bangka antara bulan September 2001 sampai Februari 2002 saja, mencapai dua milyar rupiah ( Kompas 4 April 2002).
Liberalisasi penambangan timah di era otonomi daerah telah membuka akses  lebar  kepada  berbagai  kelompok  masyarakat,  baik  pemilik modal, supplier alat-alat penambangan, bahan bakar, penjual makanan, penyedia  hiburan,  dan  para  penambang  dari  dan  luar  Bangka  untuk bersama-sama  memperoleh  keuntungan  langsung  atau  pun  tidak langsung dengan bisnis tersebut. Kelompok investor didominasi oleh etnik Cina dari dalam dan luar Bangka, dari Singapura, Malaysia dan bahkan dari Cina. Sebagian investor tersebut ‘ hidden ’, karena nama- nama mereka tidak ditemukan dalam daftar manejer perusahaan. Me - reka bertindak sebagai ”manajer bayangan” ( shadow manager ). Untuk menjalankan perusahaan dipakai orang-orang lokal Bangka yang me - mainkan peranan penting dalam mengontrol bisnis dan menghadapi bi -
6 Perusahaan-perusahaan timah baru di Bangka adalah sebagai berikut: Andika Tri Utama, PT. KIMora Indah  Lestari,  CV.  Dandi  Jaya,  PT.  Crow's  Supreme  Sakti,  CV.  Nian  Sehati  Jaya,  PT.  Lembawai Trinindo Sejati, PT. Asarindo Pritia Karya, PT. Surya Raya Sejahtera Sentosa, PD. Bone Jaya, Putra CV.Daya,  CV.  Efdeka,  PT.  Minindo  Karya  Lestari,  CV.  Jababel,  PD.  Bangka  Global  Mandiri,  CV. Makmur Abadi, CV. Makmur Abadi, CV. Current Lestar Jaya, CV. Jaya Kencana, Widya CV.Artha Dama, CV. Savannah, Sakti, CV. Basuki, CV. Bina Mulia Jaya. 7 Daftar Eksportir/Importer dan Realisasi Ekspor dan Impor. 2004.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan, propinsi Bangka Belitung  tahun 2004.
rokrat. Sejak 2005, beberapa investor berhasil dalam memproduksi pa - sir timah, membeli pasir timah dari penambang TI dan kadang-kadang juga menyuplai peralatan alat berat kepada penambang.
Jumlah  TI  yang  beroperasi  sulit  untuk  diketahui  secara  pasti.  Sebab wilayah  operasi  mereka  berpindah-pindah.  Hanya  perhitungan  kasar bisa diperoleh. Pada tahun 2001 terdapat 1.320 pengusaha TI dengan 4.671  pemilik  TI  secara  individu  yang  bertebaran  di  daratan  dan perairan Bangka ( Kompas . 18 Desember 2001). Awal 2001, jumlahnya meningkat 400% dari tahun sebelumnya. Menurut data yang diperoleh dari Asosiasi Penambangan Rakyat (ASTIRA) jumlah TI yang terdaftar sampai Mai 2005 adalah 14.345 unit, sementara jika dibuat perhitungan kasar menurut Ketua Astira, adalah sekitar 18.000 unit TI. Perhitungan ini dibuat atas perkiraan penjualan mesin semprot yang diimpor dari Cina yang  telah  membuka  cabang  usahanya  sampai  ke  ibukota  kabupaten dan kecamatan ( Kompas 18 Desember 2001). Wilayah operasi mereka sebagian besar di daerah kuasa penambangan PT.Timah yang tidak lagi dikerjakan (72%), di wilayah yang sudah direklamasi oleh PT Timah Bangka Tbk dan PT Koba Tin (16%) dan di luar area penambangan timah dan daerah-daerah lain (2%) (Zulkarnain 2006: 99).
Hilangnya  kontrol  dan  liberalisasi  dalam  sistem  penambangan  timah Bangka ini telah berakibat negatif pada dua perusahaan lama, PT.Timah Bangka  Tbk  dan  PT.Koba  Tin.    Produksi  timah  TI  unggul  dan  ini terbukti dari 27.000 ton pasir timah yang dikeluarkan oleh PT.Timah Bangka,  hanya  3.000  ton  yang  diproduksinya,  sementara  24.000  ton dibeli dari penambang TI. Kondisi yang sama juga ditemukan di PT Koba Tin, di mana 80% dari produksi pasir timah berasal dari TI yang berpatner  dengan  PT.Koba Tin.  Bentuk  operasi  penambangan  sangat rakus, berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan berakibat pada kritisnya lingkungan.

## PENAMBANGAN TIMAH SEBAGAI ’DATUK’ PERUSAK BUMI
Datuk  adalah  bahasa  Melayu,  gelar  kepada  pemimpin  adat  di kebudayaan  Melayu  Bangka,  dihormati  dan  tempat  bertanya  oleh masyarakat setempat. Pada masa parahnya lingkungan Bangka, istilah Datuk ini kemudian dihubungkan dengan timah. Istilah ”Datuk Perusak Bumi,” adalah istilah yang diberikan oleh orang Bangka sendiri untuk
merujuk  ke  penambangan  timah  yang  tidak  terkontrol  yang  telah membawa  degradasi lingkungan yang sangat kritis. Istilah ini muncul ketika kontroversi antara kelompok pro dan kontra TI sedang mencapai titik  kulminasinya.  Daerah  pertambangan  lainnya  di  Indonesia  juga mengalami nasib yang sama karena adanya penambangan liar, namun perdebatan  dan  kontroversi  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas penambangan  TI  di    Bangka  intens,  melibatkan  berbagai  aktor  dan berlarut-larut  sampai  kemudian  terpilihnya  Bupati  Bangka  Induk menjadi Gubernur Kedua di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Perubahan lanskap Bangka dan  kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan timah, bukan masalah baru. Setidaknya, masalah ini telah dilaporkan sejak pertengahan abad ke-19 oleh seorang dokter Jerman, Franz Epp (1852) yang bertugas di Bangka. Kemudian, diikuti oleh  laporan J.A. Schuurman (1898), dan Karl Helbig (1940), seorang ahli geografi Jerman yang hidup dalam zaman berbeda, dengan sinis melaporkan bahwa ”Bangka memiliki banyak sungai tetapi kekurangan air  bersih”.  Selanjutnya  Schuurman  menjelaskan  bahwa  ”tidak  ada pulau  di  Nusantara  yang  telah  mengalami  perubahan  topografi  yang luar biasa akibat eksploitasi penambangan timah yang telah mengupas tanah  secara  meluas,  telah  menggundulkan  hutan  yang  berlangsung beratus tahun, semuanya dikerjakan oleh buruh Cina yang diimpor dari negerinya”(Somers  Heidhuis  1992:231).  Kekurangan  air  bersih  yang ditemukan Epp dan Schuurman masih ditemukan pada abad 21. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 43% rumah tangga di Bangka dan Belitung yang memiliki akses terhadap air bersih. Dari jumlah itu, 7% dari mereka adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum.
Perubahan lanskap Bangka semakin mencolok dengan sifat penambangan TI yang rakus, tidak terkendali, berorientasi pada keuntungan jangka pendek  dan  tidak  melakukan  reklamasi.  Bahkan  wilayah  operasi mereka merambah ke kawasan wisata pantai, tempat-tempat bersejarah, daerah  pemukiman,  lahan  pertanian  dan  perkebunan,  hutan  lindung, jalur hijau, kawasan konservasi, kuburan, dan berbagai fasilitas umum (sekolah-sekolah,  jalan,  jembatan)  serta  wilayah  tangkapan  nelayan. Daerah  ini  sebenarnya  telah  berubah  menjadi  daerah  operasi TI  dan telah menciptakan kolam-kolam besar yang menurut istilah di Bangka disebut kolong .  Sayangnya  belum  ada  penelitian  yang  menunjukkan
sejauh mana perubahan lanskap hadir dengan kehadiran kolong-kolong baru. Menurut hasil penelitian Universitas Sriwijaya tahun 1998/1999, PT.Timah Bangka tbk sendiri telah meninggalkan 887 kolong dengan luas 1,712.65 hektar, dan PT Koba Tin memiliki 104 kolong. Dari 887 kolong, 544 darinya atau seluas 1.035,51 hektar ada di Pulau Bangka, sedangkan  sisanya  dari  343  atas  677,14  hektar  di  Pulau  Belitung. Hanya 162 kolong yang direklamasi;108 terdapat di Bangka, dan 54 di Belitung. Kolong-kolong itu juga dapat membawa penyakit malaria. Hal ini didukung oleh bukti sekitar 11,2 persen penderita malaria di Indonesia  berasal  dari  provinsi  Bangka-Belitung  Kepulauan  (Joko Susilo dan Siti Maimunah 2009: 93).
Sebenarnya, ada banyak kasus perubahan pemanfaatan lahan sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari penambangan TI, namun karena ruang  yang  terbatas  tidak  dijelaskan  di  dalam  artikel  ini.  Kegiatan penambangan  TI  merambah  pemukiman  penduduk  di  desa,  kota, fasilitas umum, kebun lada, kelapa sawit, dan wilayah-wilayah yang terletak  di  sepanjang  pantai.  Sebagai  contoh,  kawasan  pesisir  untuk daerah wisata yang terletak di Klabat dan Jebus pada bulan April dan Mei 2005 telah berubah menjadi lahan potensial untuk pengoperasian 1.000 TI Apung yang berasal dari berbagai daerah Bangka. Kawasan itu  tidak  lagi  dapat  dikembangkan  untuk  wisata  karena  rusaknya pantai.  Kawasan  hutan  lindung  juga  ditambang  oleh  penambang  TI. Hasil penggalian telah meninggalkan kolong yang dalamnya mencapai dua sampai sepuluh meter . Selanjutnya, pulau Lepar yang termasuk sebagai  kawasan  konservasi  di  Kabupaten  Bangka  Selatan,  hutan lindung  di  gunung  Mangkol,  Kabupaten  Bangka  Tengah,  dan  hutan lindung di Bangka Utara telah ditambang secara acak oleh penambang TI, belum lagi perkebunan kelapa sawit, lada dan sawah-sawah yang sudah menjadi ”kebun timah”.
Selain  perubahan  lanskap,  degradasi  lingkungan  yang  disebabkan oleh TI tidak bisa dihindari. Maraknya tingkat kerusakan lingkungan disebabkan  oleh  penjarahan  serakah  di  berbagai  tempat  di  sekitar Bangka dan di wilayah yang sudah direklamasi oleh PT Timah Bangka tbk. Kerusakan lingkungan sudah sampai pada titik kritis, di mana pada tahun 2004 terdapat sekitar 30% kerusakan parah hutan di Bangka dan 5% darinya sebagai akibat dari kegiatan TI ( http://www.terranet.or.id/
beritanya.php.id). Pada tahun 2008, luas lahan kritis di Bangka telah mencapai 1.642.414 hektar 8 . Masalahnya bukan tentang ukuran luas lahan atau persentase lahan rusak, namun bahaya nyata adalah kerusakan lingkungan yang semakin tinggi intensitasnya dan sudah sampai pada tahap kritis. Hutan yang terdegradasi telah diperparah oleh air sungai yang tercemar. Ada sebelas sungai besar tercemar dan telah berubah warnanya menjadi kopi  susu 9 . Ini belum termasuk wilayah rambahan TI  yang  sampai  merusak  Perusahaan  Daerah Air  Minum  di  Pangkal Pinang  dan  kota  Toboali.  Pendeknya,  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung (Babel) yang baru dibentuk pada November 2000 dalam waktu singkat telah menjadi provinsi “Babak Belur (Babel)”. Pertanyaannya sekarang adalah bagamana reaksi dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah,  perusahaan  pertambangan  besar,  dan  masyarakat  lokal untuk kondisi lingkungan yang parah itu? Mengapa persoalan degradasi lingkungan  menjadi  kontroversi  di  berbagai  pemangku  kepentingan di  Bangka?  Bagian  selanjutnya  akan  melihat  respon  yang  berbeda dari aktor pemerintah dan masyarakat lokal dalam melihat kerusakan lingkungan itu. Dari situ akan terlihat persoalan tambang, dan resisten atau tidaknya para aktor terhadap kerusakan lingkungan harus dilihat dalam  konteks  persaingan  kepentingan  ekonomi  politik  pada  tingkat yang lebih luas.

## AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN
Debat-debat  yang  menghubungkan  persoalan  penambangan  TI dengan kerusakan lingkungan di Bangka oleh para aktor (pemerintah, pengusaha dan masyarakat) tampaknya harus dipahami sebagai konflik sosial-ekonomi  dan  politik  untuk  tingkat  yang  lebih  luas.  Untuk  itu, diperlukan sebuah review yang cermat dan jeli melihat latarbelakang aktor,  motivasi,  dan  akses  mereka  terhadap  sumberdaya  timah  baik langsung  ataupun  tidak.  Dalam  debat-debat  yang  menghubungkan penambangan timah dengan kerusakan lingkungan muncul sikap politik yang berbeda antara politik  protes dan akomodatif terhadap bentuk-
8 Metro Babel. “Pemanfaatan Kolong Eks Tambang Belum Serius.” 52/tahun Edisi II / 18, 24 September
2008.
7 Sebelas  sungai  itu  adalah:  Rangkui  (Pangkal  Pinang),  Baturusa  (Bangka  Induk),  Kampak  (Bangka Barat), Mancung (Bangka Barat), Muntok (Bangka Barat), Jering (Bangka Barat), Gusung (Bangka Selatan), Jeruk (Bangka Induk), Kurau (Bangka Induk), Pedindang (Bangka Tengah),  Kepak (Bangka Selatan). Lihat Joko Susilo dan Siti Maimunah. Tiga Abad Melayani Dunia ….2009: 93.
bentuk penambangan baik oleh TI, PT Timah Bangka tbk, PT Koba Tin dan perusahaan-perusahaan timah yang muncul setelah era Reformasi. Politik  protes  atau  akomodatif  itu  dapat  dilihat  dari  seberapa  jauh aktor-aktor tersebut mendapatkan akses atau kehilangan akses sumber- sumber ekonomi dan politik mereka. Karena itu, tidak heran jika ada keberagaman sikap politik para aktor terhadap kerusakan lingkungan akibat  penambangan.  Uraian  di  bawah  ini  akan  menjelaskan  peran aktor dan perjuangan untuk mendapatkan akses yang mereka dapatkan dari penambangan dan politik mereka terhadap kerusakan lingkungan.

## Aktor Pemerintah
Pemerintah  bukanlah  aktor  yang  homogen  baik  dari  pusat,  provinsi, kabupaten dan bahkan ke tingkat kecamatan dalam konteks merespon dampak  lingkungan  akibat  penambangan.  Pertanyaannya  adalah, mengapa  pemerintah  cenderung  membiarkan  kerusakan  lingkungan yang  berkepanjangan  di  Pulau  Bangka.  Mengapa  isu-isu  kerusakan lingkungan  dan  protes  penduduk  yang  terkena  bencana  tidak mendapatkan solusi yang komprehensif dari pemerintah? Seolah-olah persoalan kerusakan lingkungan bagai ‘benang kusut’ yang tidak bisa diselesaikan. Mengapa baru pada tahun 2007, setelah Bupati Bangka menjadi Gubernur, dibentuk gerakan sosial hijau yang dikenal dengan nama Babel Hijau Lestari, perdebatan mengenai kerusakan lingkungan semakin menurun intensitasnya dan pemberitaan kerusakan lingkungan Bangka  di  media  massa  semakin  menghilang.  Apakah  persoalan lingkungan berarti sudah teratasi?
Berbagai  pendapat  aktor-aktor  dalam  institusi  pemerintah  mengenai masalah  penambangan  dan  kerusakan  lingkungan,  di  satu  pihak bertolak  dari  ‘kegamangan’  pemerintah  pusat  melepaskan  atau memberikan  kuasanya  kepada  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan di  sektor  pertambangan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  diwakili  oleh Departemen  Sumberdaya  Mineral  dan  Energi,  khususnya  Dirjen Pertambangan Umum dan Mineral yang membawahi PT.Timah Tbk. Di pihak lain, adanya tuntutan pemerintah daerah untuk memiliki akses dalam mengelola sektor pertambangan. Perjuangan untuk mendapatkan otonomi daerah dan sekaligus keuntungan dari sumberdaya timahnya yang melimpah untuk pembangunan daerah, dimulai sejak pertengahan abad  ke-19  (1850),  awal  abad  ke-20,  pada  akhir  1950-an,  1970-an
dan  1980-an,  dan  baru  berhasil  ketika  era  reformasi 10 .  Masa  antara tahun 2000 sampai 2007 adalah masa yang penuh kontroversi dalam memandang  tambang  dan  persoalan  lingkungan  yang  diakibatkan olehnya antar institusi dan di dalam berbagai institusi pemerintah pusat. Uraian di bawah ini akan menjelaskan perjuangan pemerintah daerah untuk mengelola daerah dan sumberdaya timahnya.
Timah  dari  masa  VOC  sampai  kini  merupakan  sumber  pendapatan terpenting di Pulau Bangka. Walaupun demikian, pemerintah Bangka tidak  menikmati  keuntungan  tersebut.  Pembangunan  Bangka  jauh tertinggal. Karena itu, perjuangan untuk mendapatkan keuntungan dari industri pertimahan sudah mulai kembali digalakkan ketika Indonesia memasuki era Reformasi. Pada awalnya, perjuangan itu diawali dengan permintaan saham 15% yang kemudian meningkat menjadi 25% dari PT.Timah Tbk yang dipelopori oleh Bupati Bangka, Eko Maulana Ali. (Wawancara  dengan  JM  Juni  2001).  Permintaan  itu  didasari  alasan bahwa  selama  ini  keuntungan  dari  eksploitasi  penambangan  timah lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat (Jakarta) dan ke provinsi Sumatera Selatan (Palembang) daripada untuk daerah Bangka sendiri. Perjuangan  untuk  mendapatkan  akses  dalam  pemilikan  saham  ini diikuti  pula  dengan  tuntutan  pemerintah  daerah  yang  diikuti  dengan Kongres Rakyat Bangka Belitung untuk menggantikan posisi direktur PT.Timah Tbk dengan putra daerah. Tuntutan-tuntutan ini merupakan gejala umum yang terjadi di banyak daerah kaya yang selama ini lebih berfungsi  hanya  sebagai  ’penyuplai’  keuntungan  dari  sumberdaya alam  mereka  yang  melimpah  untuk  pemerintah  pusat.  Khusus  untuk Bangka-Belitung, perjuangan untuk mendapatkan akses dalam bisnis pertimahan  itu  pada  saat  yang  sama  juga  disertai  perjuangan  untuk membentuk provinsi sendiri, lepas dari induknya, Sumatera Selatan.
Tuntutan-tuntutan  tersebut  disertai  dengan  muncul  dan  maraknya penambangan  TI  yang  merusak  lingkungan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Bangka  yang  oleh  banyak  pemimpin  Bangka  dianggap sebagai protes terhadap keuntungan yang didominasi pemerintah pusat lewat kedua perusahaan timah berskala besar, PT.Timah Bangka Tbk
10 Perjuangan akhirnya berhasil ketika Indonesia memasuki Era Reformasi. Provinsi kepulauan Bangka Belitung  dibentuk  pada  bulan  November  2000,  dan  kemudian  diikuti  dengan  perluasan  dari  dua kabupaten menjadi enam kabupaten di awal tahun 2002. Provinsi ini terdiri dari 6 Kabupaten, yaitu Bangka Induk, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan; Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dan satu kota, Pangkal Pinang.
dan PT Koba Tin. Serbuan ke lokasi penambangan di kedua perusahaan tersebut oleh para penambang TI tidak dapat dibendung. Munculnya operasi TI dan kemudian 23 perusahaan tambang baru telah menjadi kompetitor PT Timah dan PT Koba Tin.
Tuntutan memperoleh saham dan penggantian posisi direktur perusahaan dengan putra Bangka membawa diskusi hangat dan berlarut-larut antara pemerintah pusat, PT.Timah Bangka Tbk dengan pemerintah kabupaten Bangka. Akan tetapi upaya untuk mendapatkan  pemilikan saham tidak berhasil,  karena  Departemen  Sumberdaya  Daya  Energi  dan  Mineral yang  membawahi  PT.Timah  Bangka  Tbk  meragukan  kemampuan pemerintah daerah dalam bisnis pertimahan. Walaupun demikian, upaya untuk  menggantikan  posisi  Direktur  eksekutif  perusahaan,  Erryana Pamungkas, seorang Jawa, dengan Tobrani Alwi, putra Bangka, berhasil setelah didahului oleh demonstrasi yang dilakukan oleh Kongres Rakyat Bangka.
Sebagian  tuntutan  dari  pemerintah  daerah  memang  tidak  berhasil, bukan  berarti  bahwa  perjuangan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari penambangan  timah  tidak  dilanjutkan.  Bupati  Bangka  kemudian menggunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah no.146/2001.  Peraturan  Daerah  ini  telah  memberikan  banyak  akses kepada penduduk dan berbagai pengusaha untuk berpartisipasi dalam bisnis timah, baik dalam bentuk eksploitasi pertambangan, peleburan timah, dan ekspor pasir timah.
Kebijakan  Bupati  telah  mengakibatkan  kontroversi  berkepanjangan antara  Bupati  dan  Walikota  Pangkal  Pinang 11 dengan  Gubernur Provinsi  Bangka-Belitung  dan  pemerintah  pusat.  Dalam  kontroversi itu, masalah penambangan TI, degradasi lingkungan dan perdagangan ilegal  pasir  timah  digunakan  oleh  Gubernur  dan  Departemen  Dalam Negeri, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memprotes kebijakan Bupati dan mencabut izin ekspor pasir timah oleh Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan.  Usaha  itu  berhasil.  Lisensi ekspor dicabut pada bulan April 2002, dan pengawasan perdagangan timah  diawasi  kembali.  Menurut  pemerintah  pusat,  pengawasan  ini
11 Walikota Pangkal Pinang berada pada pihak yang sama dengan Bupati. Sebab ia kemudian mengeluarkan izin kepada para pengusaha pertimahan untuk mendirikan perusahaan eksploitasi dan peleburan timah di kota Pangkal Pinang. (Wawancara dengan  birokrat di Pangkal Pinang Desember 2004).
diharapkan dapat menurunkan intensitas penambangan TI yang marak dan  kerusakan  lingkungan.  Namun,  Bupati  kemudian  mencari  celah lain  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Surat  Izin  Perdagangan Antar Daerah  (SIPAD)  pada  bulan  Juli  2003.  Keputusan  ini  memberikan akses  kepada  perusahaan  eksportir  untuk  membawa  pasir  timah  dari Bangka  untuk  dicairkan  ke  berbagai  perusahaan  peleburan  di  luar Bangka 12 . Selain SIPAD, pemerintah kabupaten dan kota memberikan izin bagi pengusaha untuk mendirikan perusahaan peleburan, dengan alasan mengurangi penyelundupan dan mengakomodasi penambang TI. Kebijakan ini juga memperoleh tantangan yang sama dari pemerintah provinsi dan pusat yang berpegang pada undang-undang pertambangan 1967 yang masih diberlakukan.
Pada  dasarnya  di  balik  kontroversi  dalam  penambangan  TI  dan degradasi  lingkungan  ada  persaingan  politik  dan  ekonomi  antaraktor pemerintah.  Persaingan  politik  dan  ekonomi  itu  dapat  ditelusuri  dari proses  pencalonan  gubernur  untuk  provinsi  yang  baru  didirikan  di Kepulauan  Bangka  Belitung.  Bupati  Bangka  adalah  orang  pertama yang  sering  disebut  ‘pemain  lama’,  dari  PDI-Perjuangan,  yang  ikut berjuang membangun Provinsi Kep. Bangka-Belitung, telah memberi kesempatan  kepada  masyarakat  Bangka  untuk  menambang  dengan munculnya  TI  dan  perusahaan-perusahaan  tambang  yang  baru. Sebaliknya,  pemain  baru  yang  kemudian  terpilih  sebagai  gubernur, adalah  ‘pendatang  baru’  dalam  birokrasi  pemerintahan,  tetapi  lebih berpengalaman  dalam  bidang  politik.  Ia  ketua  DPD  Golkar  Bangka- Belitung, dan meniti karir sebagai karyawan di PT Timah Tbk, kontra terhadap  aktivitas  penambangan  TI.  Kompetisi  untuk  mendapatkan akses politik adalah mirip dengan persaingan untuk mendapatkan akses ekonomi antara perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk dengan PT Timah Bangka Tbk dan PT Koba Tin. Persaingan antara dua aktor juga
12 Surat  Izin  Perdagangan Antar  Daerah  ini  telah  dimanipulasi  oleh  berbagai  perusahaan  timah  baru untuk  membawa  pasir  timah  untuk  dicairkan  di  luar  Bangka  dan  baru  kemudian  diekspor.  Sebab pemerintah melarang ekspor dalam bentuk pasir timah. Dari beberapa kasus tertangkapnya kapal-kapal pengangkut pasir timah itu keluar Bangka, diketahui bahwa pencarian timah Bangka di Jakarta dan Surabaya sebenarnya ‘tidak ada’ dan ini adalah salah satu cara untuk memperdagangkan pasir timah ilegal ke Singapura dan Malaysia. Ada penampung pasir timah di kedua negara ini, dan bahkan seorang penampung  pasir  timah  ilegal  dari  Bangka  adalah  seorang  yang  memiliki  hubungan  keluarga  yang tinggal di Bangka dan berpengalaman lama menampung komoditi selundupan dari Indonesia. Informasi ini diperioleh dari wawancara dengan wartawan Bangka Pos yang menelusuri jaringan perdagangan gelap pasir timah ke Malaysia.
persaingan  antara  Partai  Golkar  yang  mendukung  pelaku  ‘pendatang baru’ dan PDIP yang membawa ‘pemain lama’. Di tengah kompetisi itulah, masing-masing sekutu dari pemain lama dan pemain baru dalam pentas pencalonan gubernur Bangka tarik menarik dan tuduh-menuduh mengenai  eksploitasi  penambangan  dan  kerusakan  lingkungan  yang dilakukan oleh penambangan TI dan perusahaan tambang baru dengan penambangan  dan  kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  kedua perusahaan lama. Namun demikian, aktor yang bertindak sebagai ‘pen - datang baru’ telah memenangkan kursi gubernur karena didukung oleh Golkar, partai yang berkuasa selama rezim Orde Baru yang telah dua kali memenangkan Pemilihan Umum di Pulau Bangka.
Debat  mengenai  penambangan  TI  dan  kerusakan  lingkungan  antar aktor  dan  sekutunya  yang  mendukung  Golkar  atau  PDIP,  muncul dalam sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. Ada beberapa contoh yang dapat dilihat dalam berbagai debat tersebut. Misalnya, tuduhan dari lawan Bupati datang dari anggota fraksi Golkar dan PPP. Dalam pertemuan di DPRD Tkt I, ada upaya menyudutkan Bupati Bangka oleh Partai Golkar yang diwakili oleh Mustadja Santoso (Golkar), dan Taufik Rani. Kedua tokoh politik ini adalah mitra dengan PT.Timah  Bangka  Tbk  yang  mengelola  Tambang  Kontrak  Karya. Mereka mengatakan bahwa  SIPAD Bupati digunakan sebagai alasan untuk  meningkatkan  produksi  timah  TI,  dan    penyelundupan  pasir timah oleh berbagai pengusaha lokal ke luar Bangka. Penyelundupan pasir  timah  ini  disebabkan  karena  perbedaan  harga  yang  mencolok antara harga pasir timah yang ditetapkan oleh kedua perusahaan besar dengan  harga  yang  berlaku  di  pasar  bebas.(Wawancara  dengan  HL, Juni  2005)  Pada  gilirannya,  kondisi  ini  membawa  akibat  yang  fatal terhadap lingkungan di Bangka. Sementara itu, pendukung Bupati dan SIPAD yang bekerja di kantor Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Bangka  juga  menangkis  tuduhan  bahwa  masalah  penyelundupan timah sudah lama dan lumrah terjadi di Bangka, jauh sebelum SIPAD Bupati dikeluarkan, bahkan bisa ditelusuri sampai ke masa VOC yang memonopoli perdagangan timah melalui kontrak dagang dengan Sultan
Palembang. Pada dasarnya melalui SIPAD ini, pemerintah kabupaten Bangka telah memperoleh penghasilan besar dari bisnis ini 13 .
Pro kontra mengenai TI, kerusakan lingkungan dan perdagangan pasir timah antara Bupati dan pendukungnya dengan Gubernur dan pendu - kungnya, telah diatasi seiring dengan Peraturan Daerah yang dikelu - arkan oleh provinsi. Pada awal tahun 2004, Gubernur mengambil alih posisi untuk mengontrol masalah penambangan TI yang merusak ling - kungan. Bersamaan dengan selesainya masalah pemekaran kabupaten. Namun, dalam praktiknya, penegakkan hukum sulit dijalankan, kare - na  ada  aktor  di  berbagai  instansi  pemerintah  yang  melakukan  tinda - kan-tindakan ilegal, berkolaborasi dengan penambang TI dan bahkan mengizinkan  wilayah  penambangan  di  daerah-daerah  hutan  lindung atau di wilayah-wilayah terlarang. Sikap kolaboratif ini sebetulnya be - ranjak dari adanya keuntungan yang diterima oleh aktor-aktor di instan - si pemerintahan sampai ke tingkat desa baik langsung maupun tidak langsung dari penambangan TI itu. Oleh karena itu, tidak mengheran - kan, jika mekanisme kontrol pemerintah provinsi melalui aparat kepoli - sian bagai sebuah ’permainan’. Ketika polisi mengontrol penambangan TI yang memakai alat-alat berat atau menambang di daerah terlarang, wilayah-wilayah penambangan itu tampak bersih. Polisi gagal mene - mukan bukti. Peralatan tambang tidak ditemukan dan wilayah tambang sepi. Akan  tetapi,  ketika  polisi  kembali  ke  baraknya,  maka  aktivitas penambangan kembali marak. Kondisi semacam ini berkali-kali terja - di. Hambatan gagalnya kontrol bersumber dari keterbatasan dana para aparat penegak hukum dan bahkan sebagian mereka juga ikut menda - patkan keuntungan dari aktivitas penambangan tersebut ( Bangka Pos 13-11-2004).
Persaingan  antara  Gubernur  dan  Bupati  dalam  pengelolaan  timah sebagai  sumber  daya  alam  yang  berharga  terus-menerus  terjadi dan  bahkan  telah  diintervensi  oleh  institusi  kepolisian  dari  Jakarta. Terjadilah peristiwa ”Oktober 2006”, di mana pada awal Oktober 2006,
13 Ada empat perusahaan timah yang memiliki SIPAD, yaitu CV Bayu Pratama Mandiri, CV Basuki,
PT.Kranji  Jaya  Utama  Jaya  and  CV  Donna  Kembara  Jaya.  Dari  empat  perusahaan  ini,  CV  Bayu Pratama Mandiri memberikan kontribusi terbesar 323, 500,000 rupiah untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kabupaten Bangka ini juga telah menerima 9 milyar rupiah dari bulan  Januari  sampai  September  2001  dari  penambangan  TI.  Jumlah  ini  jauh  lebih  besar  daripada kontribusi PT.Tambang Timah Tbk kepada Bangka yang hanya tiga milyar pertahun. Lihat Bangka Pos, 16-12-2003; 16-9-2003.
polisi menangkap enam manajer dari perusahaan dan peleburan timah yang dianggap telah merusak lingkungan dan merugikan negara, karena menyelundupkan pasir timah ke luar negeri, terutama ke Singapura dan Malaysia.  Mereka  ditahan  di  Pangkal  Pinang  dan  kemudian  dibawa ke  Jakarta,  tetapi  beberapa  bulan  kemudian  dibebaskan  tanpa  proses hukum  yang  jelas 14 .  Penahanan  enam  manajer  perusahaan  tersebut telah membawa dampak pada terhentinya aktivitas TI, lesunya pasar, dan  kerugian  bagi  para  penambangnya.  Akibat  selanjutnya  adalah para penambang TI menyerbu kantor Gubernur dan merusak berbagai peralatan.  Bangka  dinyatakan  dalam  keadaan  darurat.  Masyarakat Bangka menyebut peristiwa sejarah kelam di provinsi baru, karena itu disebut dengan “Oktober kelabu”. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan sebelum Pilkada Gubernur Bangka-Belitung diadakan.
Di  satu  sisi,  peristiwa  Oktober  kelabu  telah  menurunkan  popularitas gubernur,  karena  orang  menganggap  gubernur  tidak  sejalan  dengan kepentingan  rakyat  Bangka  dan  menggunakan  cara-cara  kekerasan untuk  menghentikan  penambangan  TI  yang  merusak  lingkungan, tetapi tidak memberi jalan keluar dari kesulitan ekonomi petani lada yang  sedang  menghadapi  paceklik  dalam  harga.  Di  sisi  lain,  pamor Bupati  Bangka  Induk  naik  di  mata  para  pengusaha  dan  penambang, karena  mereka  mendapatkan  akses  dalam  bisnis  pertimahan.  Bupati Bangka yang mendukung para pengusaha dan penambang TI sekaligus memperoleh dua akses: pertama , modal politik, untuk memenangkan suara di periode kedua pemilihan gubernur langsung; dan kedua , modal ekonomi  dari  para  pengusaha  timah  baru  dalam  pembiayaan  semua kegiatan politik. Dengan kata lain, politik uang menjadi sangat penting dalam  memenangkan  suara  untuk  posisi  gubernur.  Dari  wawancara dengan  beberapa  informan  pada  bulan  Oktober  2009,  jelas  bahwa Bupati Bangka yang menang dalam Pilkada Gubernur Bangka-Belitung 2007, menerima suntikan dana, tidak hanya dari pengusaha timah lokal, tetapi  juga  dari  pengusaha  nasional.  Di  sini,  gubernur  dihadapkan untuk sebuah taruhan yang lebih besar. 15 Kondisi ini juga tidak berbeda
14 Mereka adalah Ismiardi  PDI-P, Johan Riduwan Hassan, Apik Rasyidi, Suwito Gunawan, Thamran, dan Ernawan Rebuin. Di dalam tahanan Mabes Polri di Jakarta, mereka juga mendapat tekanan-tekanan. Wawancara dengan Apik Rasyidi 18 Oktober, 2009.
15 Bantuan keuangan dari pengusaha nasional ini bukan tanpa disertai politik balas budi oleh gubernur dalam  bentuk  penyediaan  akses  hukum  untuk  beberapa  bisnis  yang  langsung  atau  tidak  langsung berhubungan dengan timah di Bangka. Melihat gejala ini, banyak orang di Bangka berkomentar "bahwa pulau Bangka telah digadaikan." Wawancara dengan berbagai informan di Pangkal Pinang 13 Oktober 2009.
dengan  para  bupati.  Pada  dasarnya  tak  satupun  kampanye  calon Bupati di Bangka Belitung dalam Pilkada langsung yang mengangkat isu kerusakan lingkungan akibat penambangan TI sebagai isu utama. Kondisi ini memang erat kaitannya dengan ’suntikan’dana kampanye mereka dari penambangan timah (Wawancara dengan nara sumber di Pangkal Pinang Juni 2005).
Setelah pergantian posisi Gubernur Pertama ke Gubernur Kedua Kep. Bangka-Belitung, debat-debat kontroversial mengenai  penambangan TI dan kerusakan lingkungan semakin menurun intensitasnya. Kondi - si ini seiring dengan terbentuknya gerakan sosial hijau, yang disebut Yayasan Babel Hijau Lestari pada Juli 2007. Pada prinsipnya, ada tiga tujuan  utama  ( Tri  Karsa  Utama ) Yayasan  ini. Pertama ,  untuk  mere - habilitasi lahan kritis; kedua , untuk merehabilitasi lahan eks-pertam - bangan; ketiga , memanfaatkan lahan tidur. Yayasan itu diketuai oleh Syahidil, mantan tim sukses gubernur dan anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, yakni partai pendukung kuat gubernur dalam me - menangkan suara pada saat Pilkada (Wawancara dengan anggota PKS 18 Oktober 2009). Yayasan ini telah merangkul dua perusahaan timah lama, PT.Timah Bangka tbk dan PT.Koba Tin, dan perusahaan timah baru yang tergabung dalam PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera (PT. BBTS) 16 . Yayasan ini memiliki cabang-cabangnya di enam kabupaten, dan kantor perwakilan di Jakarta dengan tujuan untuk menciptakan ja - ringan atau kerjasama dengan negara lain.
Seberapa  jauh  politik  proteksi  lingkungan  dipraktekkan  Gubernur Babel?  Beberapa  program  penghijauan  telah  dilakukan,  sebagian merupakan  implementasi  dari  kebijakan  Presiden  dan  sebagian bekerjasama  dengan  perusahaan  tambang.  Program  yang  telah dijalankan  adalah  program  percontohan  pengelolaan  lahan  di  daerah pascatambang seluas lima hektar,  penanaman pohon dan pembuatan kompos,  semuanya  dibiayai  oleh  pengusaha  Bangka  Belitung  dan Jakarta. Dalam mengimplementasikan program penghijauan, Yayasan bekerja sama dengan PT Timah Bangka Tbk dan PT. BBTS (Bangka Belitung Timah Sejahtera), misalnya penanaman pohon di sepanjang
16 Ada tujuh perusahaan yang bergabung dengan PT.BBTS dan mereka membentuk sebuah konsorsium setelah peristiwa kelabu Oktober 2006. Salah satu darinya termasuk pengusaha terkenal dari Jakarta (TW)  yang  memperoleh  akses  dalam  pemasaran  timah.  Wawancara  dengan    beberapa  informan  di Pangkal Pinang, 13 Oktober 2009.
jalan  menuju  Bandara  Udara  Depati  Amir  (Wawancara  dengan pengusaha di Pangkal Pinang 19 Oktober 2009). Program penanaman pohon tidak hanya dilaksanakan di ibukota provinsi, tetapi juga meluas ke tingkat kabupaten baik di pulau Bangka sendiri maupun di pulau Belitung.
Program-program  penghijauan  yang  dilaksanakan  atas  inisitiatif gubernur  telah  menjadikannya  aktor  yang  dulu  dikenal  sebagai ’penyebab  kerusakan  lingkungan’  menjadi  ’pahlawan  lingkungan’. Walaupun  demikian,  program-program  perlindungan  lingkungan dan  cara  menjalankannya  sebenarnya  memiliki  beberapa  tujuan. Pertama, sebagai pemenuhan ’janji politik tak tertulis” dengan Partai Keadilan Sejahtera yang telah mendukung dan mengantarkannya untuk menempati  posisi  orang  nomor  satu  di  provinsi  (Wawancara  dengan anggota  PKS,  18  Oktober  2009). Kedua, untuk  merubah  tekanan internasional terhadap penambangan timah yang tidak memperhatikan lingkungan; dan ketiga adalah bertepatan dengan program kampanye nasional mengenai penanaman pohon. Dilihat dari cara-cara program perlindungan  lingkungan  dijalankan,  tampaknya  lebih  dipolitisasi dan  lebih  seremonial  daripada  realitasnya.  Karena  itu,  program  ini tidak  lepas  dari  banyaknya  kritikan.  Beberapa  birokrat  di  bawahnya mempertanyakan  program  penanaman  pohon  yang  seremonial  dan begitu konsumtif, karena banyaknya biaya untuk berbagai hal, misalnya pakaian  seragam,  konsumsi,  hiburan  yang  jauh  lebih  besar  daripada hasil yang diperoleh. Apa yang dikatakan oleh Bupati Bangka Induk berikut  ini  memperlihatkan  politisasi  isu  lingkungan,  ”Yang  penting sehabis  acara,  lapor  ke  Menteri  dan  Presiden.  Saya  bisa  kerahkan anggota saya dengan biaya 25.000 rupiah perhari untuk setiap orang yang bisa menanam 500 pohon”(Wawancara dengan nara sumber 18 Oktober 2009). Program penanaman pohon yang dilakukan misalnya dengan PT. BBTS hanya salah satu cara untuk ’menutupi’ perluasan eksploitasi  penambangannya  yang  semakin  meluas  dan  merusak lingkungan . (Wawancara dengan nara sumber, 20 Oktober 2009).
Isu  lingkungan  yang  tampak  semakin  dipolitisasi,  bisa  dilihat  dari alokasi anggaran provinsi untuk lembaga yang mengelola lingkungan yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) dengan tugas untuk memantau isu-isu lingkungan di tingkat provinsi. Anehnya, dinas ini kekurangan dana yang cukup besar untuk melakukan berbagai
kegiatannya,  seperti  sosialisasi  dan  pengawasan  dampak  lingkungan. Hampir  tiga  tahun  lebih  Gubernur  kedua  Babel  ini  menduduki jabatannya, nasib lembaga ini tidak banyak berubah. Ada upaya dari para pemimpin lembaga-lembaga untuk meningkatkan anggaran bagi pelaksanaan program, tetapi tetap gagal dan anggaran itu pun tersedot untuk dinas-dinas lain. Demikian pula untuk anggota DPRD Provinsi, juga gagal memberikan perhatian serius terhadap peningkatan anggaran untuk program keselamatan kerusakan lingkungan (Wawancara dengan nara sumber 17 Oktober 2009).
Dari  penjelasan  di  atas  tampak  jelas  bahwa  kebijakan  aktor-aktor negara  dalam  menangani  masalah  kerusakan  lingkungan  tampaknya tidak sesederhana sebagaimana tampak di permukaan. Ada persaingan politik dan ekonomi yang tersembunyi di balik debat-debat kontroversial mengenai  penambangan  TI  dan  kerusakan  lingkungan.  Masalah penanganan dalam pengelolaan tambang dan isu kerusakan lingkungan tampaknya lebih dipolitisir dan berada di bawah kondisi di mana para aktor  pemerintah  berkompetisi  satu  sama  lain  dalam  usaha-usaha mereka memperoleh akses politik dan ekonomi yang lebih luas.

## Aktor Masyarakat Lokal
Respon  masyarakat  lokal  terhadap  perubahan  penggunaan  lahan  dan kerusakan lingkungan baik oleh eksploitasi dua perusahaan timah lama, perusahaan pertambangan baru dan para penambang TI, bervariasi dari satu  daerah  ke  daerah  lain.  Sebagian  masyarakat  melakukan  protes, dan  sebagian  lagi  justru  bersikap  diam  atau  lebih  akomodatif.  Ada pula masyarakat yang pada awalnya melakukan protes, dan kemudian berbalik menjadi akomodatif, terutama setelah memperoleh keuntungan dari pembayaran kompensasi dari wilayah mereka yang ditambang. Jika dilihat, politik protes sebagian masyarakat Bangka tidaklah semata-mata ditujukan pada kerusakan lingkungan, tetapi juga terhadap hilangnya akses  untuk  sumberdaya  ekonomi  mereka  dan  konflik-konflik  sosial antar berbagai kelompok masyarakat  sebagai akibat perubahan sosial yang lebih luas.
Pada bagian ini ditunjukkan beberapa contoh kasus terdiferensiasinya respon  masyarakat  lokal  di  Bangka,  baik  di  kalangan  petani  sendiri maupun  masyarakat nelayan sendiri. Pertama , kelompok masyarakat petani  yang  tinggal  di  tanah  pedesaan; kedua kelompok  masyarakat
nelayan yang tinggal di sepanjang pantai. Masyarakat petani umumnya hidup  dari  berkebun  lada,  karet  dan  hanya  sedikit  dari  mereka  yang mencurahkan  perhatian  untuk  bersawah.  Bangka  pernah  menjadi penghasil lada putih ketiga di dunia pada tahun 1930an (Erwiza Erman 2005:108).  Kemudian,  masyarakat  pesisir  adalah  masyarakat  dari kelompok  etnis  beragam;  Bangka  Melayu,  Bugis  dan  Makassar  dan Buton yang telah menetap di Bangka sejak ratusan tahun lalu. Mereka umumnya hidup sebagai nelayan dan sejak zaman Belanda mengekspor hasil tangkapan ikan mereka ke Singapura dan Cina.
Baik  masyarakat  petani  maupun  nelayan  memberikan  respon  yang berbeda  terhadap  penambangan  dan  masalah  kerusakan  lingkungan. Sebagian  masyarakat  petani  memang  resisten  terhadap  kerusakan lingkungan yang berdampak pada areal pertanian mereka, dan sebagian lagi  justru ikut  dan memperparah kondisi lingkungan. Bagi masyarakat petani padi di lumbung padi Bangka di kampung Rias, Bangka Selatan, yang mengalami kerugian akibat pencemaran air sawah mereka akibat tailing , mereka melakukan protes.  Berbeda dengan sikap petani lada yang lain yang justru lebih akomodatif, dan bahkan mereka merubah kebun lada mereka menjadi ’kebun timah’. Akibat biaya produksi yang semakin meningkat, harga ada yang turun, dan bahkan kalah bersaing pula dengan harga lada Vietnam yang menggunakan pupuk alam,  maka mereka  beralih  profesi  menjadi  penambang  TI.  Hal  yang  sama  juga terjadi di kalangan masyarakat nelayan yang sebagian juga berpindah profesi dari nelayan menjadi penambang TI lepas pantai atau TI Apung. Peralihan profesi ini disebabkan karena biaya produksi melaut semakin tinggi  sementara  pendapatan  sebagai  penambang  TI  nampak  lebih menjanjikan. Baik kelompok nelayan maupun kelompok petani yang beralih profesi sebagai penambang TI, tidak terlalu mengkhawatirkan masalah lingkungan (Wawancara dengan nara sumber Juni 2006).
Berbeda halnya bagi kelompok nelayan dan petani yang dirugikan, baik akibat penambangan maupun akibat perubahan tata guna tanah, lahan garapan ataupun sumberdaya ekonomi mereka yang hilang. Berbagai bentuk  protes  terbuka  atau  tertutup  dilakukan.  Misalnya,  pada  bulan September  2003,  sekitar  1.120  warga  di Air Anyut,  Sungailiat  telah membuat kesepakatan untuk menolak kehadiran penambang TI Apung di  pantai,  karena  merusak  pantai.  Masyarakat  meminta  pemerintah untuk tidak memberikan izin kepada para penambang TI. Sayangnya,
permintaan  ini  tidak  mendapatkan  respon  dari  pemerintah.  Protes- protes serupa juga terjadi di berbagai daerah lain. Protes para nelayan ini disebabkan karena mereka telah kehilangan akses terhadap sumber mata  pencaharian  mereka  dan  meningkatnya  biaya-biaya  produksi untuk  melaut.  Ikan  sulit  diperoleh  di  wilayah  pesisir  yang  telah terkontaminasi oleh penambangan TI. Mereka harus mencari ikan di wilayah laut yang lebih jauh dari pantai, dan tentunya meningkatkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya, seperti bahan bakar dan barang- barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2005, nelayan dihadapkan pada masalah semakin mengecilnya akses untuk mereka memperoleh bahan bakar yang semakin langka, mahal dan bahkan untuk mendapatkannya harus bersaing dengan penambang TI. Menyempitnya akses ke sumber pencaharian mereka telah berkombinasi pula dengan tekanan eksternal yang dihadapi nelayan Bangka, yakni persaingan dengan para nelayan asing  (Thailand)  yang  memiliki  teknologi  penangkapan  ikan  yang canggih, yang menangkap ikan secara ilegal di sekitar perairan Bangka, terutama sejak krisis ekonomi regional 1997/1998.
Bentuk protes lingkungan yang lain bertumpang tindih dengan usaha mempertahankan akses sumberdaya laut yang diligitimasi dengan mitos, yang  dapat  memperkuat  solidaritas  masyarakat  nelayan  di  kampung Rambat, Tritis, Kabupaten Bangka Barat. Protes dipimpin oleh seorang perempuan  sekaligus  ’dukun  laut’,  ditujukan  kepada  Bupati  Bangka Barat yang memberi izin tiga kapal isap yang akan mengambil timah sehabis-habisnya  di  wilayah  perairan  di  sekitar  Tritis.  Protes  terjadi pada Agustus  2009.  Protes  tersebut  berhasil,  ketiga  kapal  isap  tidak jadi  beroperasi.  Protes  para  nelayan  itu  pada  dasarnya  berasal  dari perjuangan mereka untuk membela laut yang merupakan sumber mata pencaharian pokok mereka. Tingkat solidaritas yang tinggi di kalangan masyarakat  nelayan  desa  Rambat  ini  diperkuat  oleh  kepercayaan mereka  terhadap  mitos  yang  turun  temurun.  Mereka  percaya  bahwa akan terjadi bahaya jika mereka ’menjual laut mereka ke orang asing’ 17 . Terlepas dari kepercayaan ini, yang jelas bahwa protes mereka yang diarahkan kepada ketiga kapal isap yang akan beroperasi di wilayah perairan  mereka  jelas  membawa  kerugian  terhadap  sumber  mata
17 Setiap bulan Juni, penduduk desa melakukan upacara ritual, memberikan "sesajen" yang terdiri dari berbagai  makanan  untuk  dipersembahkan  kepada  para  penghuni  laut.  Jika  upacara  ini  terlambat dilakukan, dukun laut diberi peringatan oleh para penghuni laut melalui mimpi.
pencaharian mereka. Sebab sumber pencaharian penduduk desa Rambat sebagai  nelayan  jauh  lebih  baik  daripada  masyarakat  lain  di  sekitar pantai Bangka. Mereka memperoleh keuntungan 1,5 juta rupiah setiap melaut  dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari pantai. Sementara para isteri nelayan dan kaum perempuan lainnya juga memperoleh sumber pendapatan sekitar 100.000 hingga 200.000 rupiah per hari, dari hasil mengumpulkan cacing laut di sepanjang pantai desa Rambat.
Protes  nelayan  juga  bergantung  pada  metode  yang  digunakan  untuk penambangan lepas pantai. Ironisnya, tidak ada protes nelayan selama beroperasinya kapal keruk milik PT.Timah Tbk sejak Orde Lama. Hal ini  dikarenakan  nelayan  masih  memiliki  akses  mengumpulkan  pasir timah dari sisa-sisa penambangan timah ( tailing ) kapal keruk. Bahkan kadangkala mereka bekerja sama dengan para petugas kapal keruk dan nelayan untuk menyelundupkan timah ke luar Bangka. Berbeda dengan sistem  penambangan  yang  menggunakan  kapal  isap    yang  mampu mengisap  sehabis-habisnya  pasir  timah  dari  dasar  laut.  Akibatnya, kehadiran kapal isap  menutup akses nelayan untuk mengumpulkan sisa- sisa pertambangan, sebagaimana terjadi sebelumnya. Protes terhadap beroperasinya kapal isap juga ditemukan di daerah-daerah lain, seperti di  kampung  Permis,  Blinyu,  Kabupaten  Bangka  Induk.(Wawancara dengan nara sumber 19 Oktober 2009).
Di  kalangan  masyarakat  petani  lada,  protes  terhadap  kerusakan lingkungan akibat penambangan juga bersumber dari semakin sulitnya memperoleh air bersih di sungai. Petani lada membutuhkan air sungai yang  bersih  dan  mengalir  untuk  merendam  butir-butir  lada  mereka. Cara  perendaman  lada  seperti  ini  akan  menghasilkan  kualitas  lada putih  yang  bermutu  tinggi  yang  telah  lama  dikenal  di  seluruh  dunia di  bawah  merek  ”Mentok  White  Pepper.”    Banyaknya  sungai  yang tercemar di seluruh provinsi Bangka-Belitung sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah membawa kesulitan bagi petani lada. Kekurangan air bersih di sungai-sungai telah memaksa mereka merendam butir-butir lada  dengan  membuat  bak-bak  perendaman  yang  sama  sekali  tidak bisa mengharapkan air mengalir (Wawancara dengan nara sumber 12 Agustus  2005). Akibatnya,  kualitas  lada  menurun  dan  berkombinasi dengan harga lada yang turun dari 90.000 rupiah per kilogram selama krisis ekonomi regional pada tahun 1998 menjadi 21.000 rupiah pada tahun 2003, dan bahkan mencapai titik terendah untuk 12.000 rupiah per
kilogram pada tahun 2005 (Wawancara dengan nara sumber November 2005).  Selain  penurunan  kualitas  lada  putih,  peningkatan  biaya produksi terjadi karena semakin langkanya kayu-kayu junjungan untuk pohon-pohon  lada,  pupuk  buatan  yang  mahal.  Kayu  sulit  diperoleh karena  hutan  rusak  akibat  penambangan  TI  dan  penambangan  liar, dan perkebunan kelapa sawit yang semakin luas milik para pengusaha Malaysia dan Bangka.
Terlalu banyak contoh protes dan sikap akomodatif masyarakat nelayan dan petani untuk dijelaskan dalam artikel terbatas ini, tetapi yang patut dicatat di sini adalah respon masyarakat lokal Bangka, terutama petani dan nelayan, tergantung pada banyak hal, terutama pada hilang/terancam atau  tidak  hilang/terancamnya  mata  pencaharian  mereka.  Sebagian mereka  bersikap  lebih  akomodatif  terhadap  kerusakan  lingkungan, terutama yang telah beralih profesi ke penambang, atau mereka yang masih  memiliki  akses  dalam  memperoleh  keuntungan  dari  sisa-sisa penambangan. Sementara protes terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan,  adalah  sikap  mempertahankan  klaim  atas  tanah,  laut dan air sungai untuk kesejahteraan hidup mereka dan protes terhadap berbagai ancaman yang akan mempersempit ruang gerak masyarakat terhadap  akses  yang  mereka  miliki  sebelumnya.  Keragaman  politik masyarakat terhadap tambang dan persoalan lingkungan sebagaimana ditunjukkan  oleh  beberapa  contoh  di  atas,  bisa  dianggap  sebagai sebuah  ’jendela’  untuk  melihat  perjuangan  mempertahankan  akses terhadap  sumber  mata  pencaharian  mereka  yang  sedang  terancam. Dalam  perjuangan  tersebut,  mereka  berhadapan  dengan  orang-orang yang  memiliki  kuasa  politik  dan  ekonomi,  baik  pemerintah  maupun pengusaha pada lingkup yang lebih luas.

## SIMPULAN
Dalam  perspektif  sejarah  terungkap  bahwa  ada  keragaman  politik dengan  aktor  yang  memperjuangkan  akses  untuk  penambangan  dan isu lingkungan.  Kontrol pemerintah terhadap sumberdaya timah telah berlangsung  sejak  masa  VOC,  akan  tetapi  sejak  masa  pemerintah kolonial  Belanda,  kontrol  diperkuat  dan  akses  penduduk  untuk menambang dan memasarkan timah tertutup sampai masa Orde Baru.
Usaha-usaha untuk meraih kontrol terhadap timah menimbulkan konflik
antara aktor-aktor pemerintah pribumi/kabupaten/kota dengan gubernur dan antarnegara imperialis (Belanda dan Inggris), dan antara masyarakat dengan  pemerintah  (era  kolonial  dan  era  Reformasi).  Konflik  dalam pengontrolan sumberdaya timah tersebut justru telah membawa konflik bersenjata (armed conflict) yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan di era Reformasi (2006). Hal ini merefleksikan ketepatan analisis Phillipe Le Billon (2001) untuk negara-negara produsen sumberdaya mineral dan energi yang cenderung ke arah konflik bersenjata.
Liberalisasi  dalam  sistem  penambangan  timah  yang  terjadi  di  era Reformasi dan otonomi daerah telah memunculkan desentralisasi dan proses demokratisasi dalam bisnis penambangan timah. Kontrol ketat negara dari pusat semakin berkurang, dan proses desentralisasi dalam pengontrolan  sumberdaya  timah  sedang  terjadi. Walaupun  demikian, proses  ini  telah  menimbulkan  perdebatan  kontroversial  di  kalangan dan  antara  aktor-aktor  negara  di  pusat  dan  daerah.  Perdebatan  itu mencerminkan heterogennya aktor-aktor negara. Sikap politik mereka yang  pro  dan  kontra  terhadap  isu-isu  tersebut  atau  sikap  diam  yang dilakukan  oleh  para  aktor  negara  yang  mencalonkan  diri  menjadi Bupati, mencerminkan perjuangan mereka yang tersembunyi terhadap usaha-usaha  untuk  mendapatkan  akses  politik  dan  ekonomi  dalam konteks  yang  lebih  luas.  Konflik  sumberdaya  timah  dan  kerusakan lingkungan  beriring  sejalan  dengan  konflik  pusat-daerah,  antarpartai dan konflik individual untuk memiliki posisi nomor satu dalam jajaran pemerintahan provinsi Babel.
Diversitas politik lingkungan dan pengelolaan sumberdaya timah juga ditemukan  pada  masyarakat  setempat. Adanya  sikap  pro  dan  kontra yang dicerminkan dengan politik protes dan akomodatif di kalangan dan di dalam masyarakat petani dan nelayan Bangka terhadap sumberdaya tambang  dan  isu  kerusakan  lingkungan  beriring  sejajar  pula  dengan hilang atau tidak hilangnya akses untuk sumber penghidupan mereka. Politik protes petani atau nelayan terhadap sistem penambangan yang sedang mengalami proses demokratisasi dengan adanya penambangan TI  dan  perusahaan-perusahaan  baru,  adalah  karena  hilangnya  akses mereka ke sumber-sumber mata pencaharian. Selain itu, politik protes juga diarahkan pada sistem penambangan apakah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal isap. Dengan kata lain,  sikap protes itu bersamaan dengan  semakin  menyempitnya  akses  mereka  untuk  sumber-sumber
ekonomi.  Begitu juga sebaliknya, politik akomodatif di kalangan petani atau nelayan Bangka juga bersumber dari  keuntungan yang diperoleh dari penambangan. Kondisi ini bukan berarti mereka tidak sadar akan dampak lingkungan dari pertambangan yang mereka lakukan. Melihat keragaman politik lingkungan aktor-aktor pemerintah dan masyarakat ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  mengenai  kontrol sumberdaya tambang dan isu kerusakan lingkungan adalah merupakan ’jendela’ untuk melihat konflik-konflik lain yang bertumpang tindih.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku dan Jurnal
Banks,  Glenn.  2003.  “Mining  and  the  environment  in  Melanesia:  Contemporary Debates reviewed “, dalam The Contemporary Pacific , Volume 14. No. I. 39-
46.
Ballard, C and Glenn Banks (2003). “Resource Wars: The Anthropolog of Mining” dalam Annual Review of Anthropology . No.32:287-313.
Erman, Erwiza. 2007.”Deregulation of the Tin Trade and Creation of a Local Shadow State: Case Study of Bangka Tin Mine”, hlm..180 dalam Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.) Regenotiating Boundaries: Local Politics in Post Suharto Indonesia. Leiden: KITLV Press.
_____.2008. “Menelusuri Hubungan Bisnis Timah Negara Melayu Masa Lalu dan Refleksinya untuk Masa Kini”. Makalah dipresentasikan dalam “Dialog Ke- Melayuan,”  diadakan  oleh  Pusat  Studi  Melayu,  Universitas  Hasanuddin, Makassar, 13 -14 Oktober 2008.
____ 2008. “Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island”, dalam History and Culture of South East Asia . Vol.37. 91-111.
_____2009. “Menelusuri Sejarah Pemerintahan di Pulau Timah, dalam Erwiza Erman, Dari  Pembentukan  Kampung  ke  Perkara  Gelap: Sejarah  Timahdi  Bangka- Belitung. Yogyakarta: Ombak.
Dinas Perindustrian. 2004. Daftar Eksportir/Importer dan Realisasi Ekspor dan Impor 2004 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan,  Provinsi Bangka Belitung tahun.
Epp,  Franz.  1852. Schilderungan  aus  Hollandsch-Oostindien. Heidelberg.  J.C.B. Mohr.
Heidhuis, Mary Somer(1992). Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island. Singapore: ISEAS.
Heilbig, Karl. 1940. “Die Insel Bangka. Beispiel des Landschafts-und Bedeutungs -
wandels auf Grund einer geograpischen “Zufallsform” dalam Geographische Blatter . 43.nos.3/4. 133-207.
Hirsch Philip and Carol Warren (ed. ). 1998. The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance. New York: Routledge.
Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 146/MPP/Keop/4/Tahun 1999.
Le Billon, Phillippe.2001. “The Political ecology of war: natural resources and armed conflicts”, dalam Political Geography 20 (2001):561-584.
Metro Babel , “Pemanfaatan Kolong Eks Tambang Belum Serius.” 52/tahun Edition II / 18 24 September 2008.
Newell,  Peter  John.  2005 .  “ Race,  Class  and  the  Global  Politics  of  Environmental Inequality”  dalam Global  Environmental  Politics -  Volume  5,  Number  3, August 2005: 70-94
Peluso, Nancy Lee dan Jesse C. Ribot, 2003. “A Theory of Access “ dalam Rural Sociology 68 (2).
Schuurman, J.A. 1898. “Historische schets van de tinwinning op Banka, II. Journal Mining of Nederlands-Indies 48 (1919): 1-388.
Susilo, Joko and Siti Maimunah. 2009. Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka-Belitung . Jakarta: JATAM.
Suyitno, Sutedjo. 1996. Sejarah Timah Indonesia . Jakarta:PT Gramedia.
Zulkarnain, Iskandar. 2006. Konflik di Kawasan Pertambangan Umum Bangka Beli - tung: Persoalan dan Alternatif Pemecahan. Jakarta: LIPI Press.

## Internet
http://www.terranet.or.id/beritanya.php.id
Http://www.timah.com/pt-tambang-timah/scope.htm

## Surat Kabar
Kompas 18 Desember 2001
Kompas 4 April 2002
Bangka Pos 16-12-2003; 16-9-2003.
Bangka Pos 13-11-2004
Bangka Belitung Post 27-4-2005