## PERAN SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BULELENG
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Gede Santika 1 dan I Nyoman Surata 2
(nymn.surata@gmail.com)
Abstrak :  Penyebaran  narkotika  di  Buleleng  menjadi  masalah  yang  sangat penting,  karena  jika  tidak  di  tangani  dengan  baik  penegakan  hukumnya  maka narkotika  ini  akan  terus  berkebang  dan  merusak  generasi  muda.  Penelitian  ini meneliti  peranan    Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng    dalam  penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng,  hambatan- hambatan  yang  dialami  Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng  didalam  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  dan upaya-upaya  yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan  yang dialami  oleh Satuan  Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan  dapat  memberantas  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Hambatan- hambatan  yang  dialami  Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng  didalam  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  adalah: kurang  lengkapnya  sarana  dan  prasarana,  partisipasi  dan  kontrol  masyarakat masih sangat rendah, ketidak mengertian masyarakat tentang narkotika, ketakutan masyarakat  untuk  melaporkan  adanya  penyalahgunaan  narkotika,  kekurangan personil  di  Satuan  Res.  Narkoba  Polres  Buleleng.  Upaya  kepolisian  mengatasi hambatan-hambatan  yang  dialami  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng adalah mengajak seluruh elemen masyarakat,  mengembangkan  potensi  atau  sumber  daya  manusia  dan meningkatkan  fasilitas-fasilitas  pendukung,  melaksanakan  operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika
Kata Kunci: Satuan Narkoba, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia  sudah  mencapai  pada  tahap  yang sangat  mengkhawatirkan.  Narkotika  tidak  lagi  mengenal  batas  usia,  orang  tua, muda, remaja bahkan anak- anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Narkotika.  Peredaran  ilegal  Narkotika  di  Indonesia  pun  tidak  kalah mengkhawatirkanya,  narkotika  tidak  hanya  beredar  di  kota–kota  besar  di Indonesia,  tetapi  juga  sudah  merambah  sampai  kedaerah-daerah  kecil.  Indonesia yang  dahulunya  merupakan  Negara  transit  atau  lalu  lintas  perdagangan  gelap Narkotika  karena  letak  geografis  negara  Indonesia  yang  sangat  strategis,  telah berudah  menjadi  Negara  produsen  Narkotika.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan terungkapnya  beberapa  laboratorium  yang  memproduksi  narkotika  di  Indonesia (Sumber:      Reserse    Narkoba  Polres  Buleleng).  Era  globalisasi  yang  ditandai dengan  kemajuan  teknologi  komunikasi,  kemajuan  perdagangan  serta  pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkotika.
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Kata narkotika  pada  dasarnya  berasal  dari  bahasa  yunani  “Nar-koun”  yang  membuat lumpuh atau mati rasa (Sujono, A.R. dan Daniel Bony, 2013: 2).  Narkotika juga dapat  diartikan  sebagai  obat  atau  zat  yang  dapat  menenangkan  syaraf, mengakibatkan  ketidaksadaran,  atau  pembiusan,  menghilangkan  rasa  nyeri  dan sakit,  menimbulkan  rasa  mengantuk  atau  merangsang,  dapat  menimbulkan  efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika (Eleanora, Fransiska Novita, 2011: 442).
Narkotika  juga  dimanfaatkan  sebagai  obat  penenang  atau  penghilang  rasa sakit  dalam  bidang  kesehatan.  Narkotika  ini  jika  disalah  gunakan  akan menimbulkan  ketergantungan  yang  akan  merugikan  dan  dapat  merusak  syaraf- syaraf dalam tubuh penggunanya (Data dari  Reserse Narkoba Polres Buleleng) .
Pengunaan narkotika sering disalah gunakan, bukan untuk pengobatan atau ilmu  pengetahuan  namun  seperti  halnya  peredaran  narkotika  tanpa  izin  yang dikonsumsi  untuk  kesenangan  bukan  untuk  kebutuhan  pengobatan  ataupun kegiatan lain yang diijinkan oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan. Zat yang
terkandung  dalam  narkoba  akan  mengubah  perasaan  cara  pikir  user  seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gembira dan rasa bebas (Sujono, A.R. dan Daniel Bony, 2013: 5).
Peredaran  narkotika  meliputi  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan penyaluran  atau  penyerahan  narkotika,  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini dijelaskan pada pasal 35  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Permasalahan perdagangan ilegal dan kejahatan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks  karena  ada    tiga  faktor  penyebab  meningkatnya  peredaran  ilegal narkotika,  yaitu  lemahnya  kapasitas  interdiksi  yang  akan  mengakibatkan peningkatan  resiko  peredaran  ilegal  narkotika,  peningkatan  penyalahgunaan narkotika  yang  mengakibatkan  permintaan  atas  narkotika  meningkat,  dan kurangnya  kerja  sama  antar  instansi  penegak  hukum  baik  nasional  maupun internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas pelaksanaan tugas larangan (Sujono, A.R. dan Daniel Bony, 2013: 43).
Peredaran  yang  sangat  pesat  ini  menjadi  masalah  besar  bagi  Indonesia karena  akan  merusak  generasi  penerus  bangsa,  setiap  tahunnya  kasus penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  terus  meningkat. Data  Polri  dan  BNN menyebut ada  26.678  kasus  narkoba  pada  2010  dan  meningkat  menjadi  40.897 kasus pada 2016 (https://tirto.id/anggaran-bnn-meningkat-tersangka-narkoba-pun- meningkat-cty9, 25 November 2017). Bukan hanya beredar di kalangan generasi muda namun penyalahgunaan narkotika ini juga merambat ke orang dewasa yang sengaja  menyalahgunakan  narkoba  ini  dengan  tujuan  bersenang-senang  maupun kecanduan karena efek sampingnya yaitu sebagai penenang (Data dari   Reserse Narkoba  Polres  Buleleng).  Kurangnya  pengetahuan  akan  dampak  negatife  dari narkotika  ini  menyebabkan  banyaknya  masyarakat  Indonesia  mengkonsumsi narkotika.
Peredaran  narkotika  di  Indonesia  semakin  meningkat  setiap  tahunnya diakibatkan  karena  biaya  kurir  yang  lebih  murah  dan  beberapa  jenis  narkotika tergolong laris dengan harga yang tinggi. Peredaran yang mudah karena didukung
oleh perkembangan jaman maupun teknologi, seperti halnya peredaran narkotika melalui jalur jual beli secara online, penggunaan handphone untuk memudahkan berkomunikasi  untuk  bertransaksi  terhadap  barang  terlarang  tersebut.  Sehingga dengan mudahnya peredaran ilegal narkotika terjadi. Tidak hanya tersebar di kota- kota besar namun juga beredar di daerah-daerah keci seprti halnya di Kabupaten Bueleleng.
Peredaran narkotika di Buleleng pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkotika cendrung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Buleleng untuk kasus tindak pidana narkotika di Buleleng pada tahun 2016 kasus tindak pidana narkotika sebanyak 47 kasus, ditahun 2017 terjadi peningkatan  sejumlah  54  kasus,  pada  tahun  2018  sebanyak  55  kasus  dan    tahun 2019    per  tanggal    31  Maret  sebanyak    16  kasus  tindak  pidana  narkotika  di kabupaten Buleleng (Data dari   Reserse Narkoba Polres Buleleng).
Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh  kurangnya  pemahaman  terhadap  dampak  negatif  dari  narkotika  ini. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  di  Buleleng  tentang  memerangi  peredaran narkotika  sangatlah  rendah.  Pergaulan  bebas  generasi  muda  juga  menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan.
Penyebaran  narkotika  di  Buleleng  menjadi  masalah  yang  sangat  penting, karena jika tidak di tangani dengan baik penegakan hukumnya maka narkotika ini akan  terus  berkebang  dan  merusak  generasi  muda.  Penegakan  hukum  yang  baik harus diterapkan untuk menekan perkembangan peredaran narkotika di Buleleng ini.  Narkotika  juga  sebagai  awal  timbulnya  tindak  pidana  yang  lain  yang  dapat mengancam keselamatan masyarakat bali terlebih lagi di Buleleng. Sepertihalnya pencurian,  kekerasan,  sex  bebas,  dan  HIV/AIDS  adalah  sebagian  dampak  dari penyalahgunaan  narkotika  ini.  Untuk  mengatasi  pereadaran  narkotika  yang semakin  berkembang  itu  pentingnya  penegakan  hukum  bagi  tindak  pidana narkotika ini dijalankan dengan baik, dalam hal ini aparat penegak hukum seperti kepolisian memegang peranan penting agar penegakan hukum bagi tindak pidana narkotika berjalan dengan baik.
Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam  menekan  angka  peredaran  narkotika.  Selain  mengayomi  masyarakat  dan menciptakan  keamanan,  kepolisian  memiliki  tugas  menghentikan  peredaran narkotika  di  Indonesia.  Dengan  adanya  Undang-Undang  No.  35  tahun  2009 tentang  narkotika  menjadi  aturan  pedoman  kepolisian  dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  narkotika.  Kepolisian  Indonesia  di  bantu  BNN  (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkotika agar tidak terus meninggkat setiap tahunnya.
Kepolisian  Resor  Buleleng  yang  berwenang  sebagai  penegak  hukum  di wilayah Kabupaten Buleleng  juga terus menekan angka tindak pidana narkotika. Walaupun  wilayah  yang  cukup  luas  dan  mengakibatkan  sulitnya  memantau aktivitas keseharian masyarakat di Buleleng agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkotika,  kepolisian  tetap  berusaha  memantau  ke  daerah  yang  dianggap berpotensi  adanya  kegiatan  peredaran  dan  penyalah  gunaan  narkotika.  Beberapa hal  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  di  daerah  Buleleng  untuk  menekan  angka peredaran  narkotika  yang  pertama  yaitu  dengan  melakukan  pendekatan  social melalui  pembinaan,  penyuluhan,  sosialisasi  kepada  pelajar,  mahasiswa  dan masyarakat  tentang  dampak  buruk  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika. Kedua  melakukan  pemasangan  baliho,  pamphlet,  stiker  dan  spanduk  ditempat umum tentang bahayanya narkotika bagi kelangsungan hidup masyarakat, pelajar, dan pemuda. Ketiga dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk segera melaporkan apabila dilingkungannya ada penyalahgunaan  narkotika (Data dari   Reserse Narkoba Polres Buleleng).
Segala upaya dilakukan guna memberantas peredaran narkotika yang terjadi. Namun  yang  terjadi  tetap  saja  angka  tindak  pidana  narkotika  meninggat  setiap tahunnya di Buleleng. Fenomena ini memang menjadi hal yang cukup rumit bagi pihak kepolisian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika  dan  upaya-upaya  lain  seharusnya  kepolisian  dapat  menekan  angkat kasus  tindak  pidana  narkotika  di  Buleleng  agar  tidak  meningkat  lagi  setiap tahunnya,  namun  faktanya  dalam  tiga  tahun  belakangan  ini  tindak  pidana narkotika  di  Buleleng  tetap  meningkat  Maka  perlunya  dilakukan  penelitian
terhadap permasalahan ini. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil  judul    “Peranan  Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng    dalam  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika”.
Dari  uraian  latar  belakang  yang  dikemukakan  diatas,  maka  dapat  ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  peranan    Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng    dalam  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng?
b. Hambatan-hambatan  apa  yang  dialami  Satuan  Narkoba  Polres  Buleleng didalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di Kabupaten Buleleng?
c. Upaya-upaya    apa  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  hambatan    yang dialami    oleh  Satuan    Narkoba  Polres  Buleleng  dalam  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  kajian  yuridis  empiris.  Kajian  yuridis empiris  dikatakan  sebagai law  in  action ,  dimana  mengaji  hukum  secara  nyata, baik  itu  secara  budaya  maupun  keadaan  sosial.  Rasionalitas  di  pilihnya  jenis penelitian ini adalah untuk menggali dan memformulasikan peran kepolisian dan hambatan-hambatan serta uapaya yang ditemukan dan dilakukan kepolisian didal didalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yang  terjadi  di Buleleng.
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskipsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah  tertentu,  mengenai  sifat-sifat,  karakteristik,  atau  faktor-faktor  tertentu (Bambang Waluyo, 2008: 8). Penelitian menggambarkan secara keseluruhan atau nyata  bagaimana  peran  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana narkotika di Buleleng.
Penelitian  ini  berlokasi  di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng,  untuk menggambarkan secara keseluruhan atau nyata bagaimana peran kepolisian dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di  Buleleng.  Data
kepustakaan  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi  pustaka,  sedangkan  data primer diperoleh dilapangan dengan melakuakn wawancara dan observasi.
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  dengan  menghubungkan anatara  data  yang  ada  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  dan  selanjutnya disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Maksudnya  data  yang  telah  rampung  tadi dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan yang terdapat pada buku–buku, perundang–undangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  Jumlah  Kasus  Narkotika  Pertahun  di  Kabupaten  Buleleng  adalah sebagai berikut:
No. Tahun Jenis Kasus Narkotika Miras 1 2016 47 9 2 2017 54 6 3 2018 55 27 4 2019 per 31 Maret 16 4 Sumber: Data  tahunan  kasus  tindak  pidana  narkoba  Satuan  Res.  Narkoba
Kepolisian Resor Buleleng
Ada  beberapa  hal  yang  diduga  melatarbelakangi  mengapa  kasus  tindak pidana  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  semakin  berkembang  dan  meningkat yaitu  kurangnya  perhatian  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  narkotika tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara  perkembangan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng  semakin  hari  semakin  meningkat  hal  ini  terbukti  semakin  banyaknnya masyarakat  yang  diproses  hukum  semakin  tahun  semakin  bertambah.  Pertama, ketidaktahuan  masyarakat  akan  bahayanya  narkotika,  yang  biasanya  masyarakat menganggap  narkotika  tersebut  sebagai  obat  atau  suplemen  untuk  memperkuat diri  agar  memiliki  semangat  maupun  kekuatan  yang  lebih.  Kedua,  bahwa narkotika sebagai lahan bisnis yang menjanjikan oleh para bandar atau pengedar narkotika ini sehingga semakin banyaknya oknum-oknum masyarakat yang ingin menjalankan  bisnis  illegal  narkotika  ini.  Ketiga,  domain  atau  pemikiran
masyarakat  yang  suka  dengan  narkotika  mengakibatkan  pesanan  terhadap narkotika ini terus bertambah setiap tahunnya.
Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng memiliki tupoksi bertugas melaksanakan  pembinaan  fungsi  penyelidikan,  penyidikan,  pengawasan penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  berikut prekusornya  serta  pembinaan  dan  penyuluhan  dalam  rangka  pencegahan  dan rehabilitasi  korban  penyalahgunaan  narkoba.  bahwa  keseluruhan  dari  tupoksi tersebut sudah terlaksana dengan baik dalam bidang sosialisasi maupun di bidang penegakan  hukumnya,  walaupun  menemui  hambatan-hambatan  seperti  luas wilayah Kabupaten Buleleng yang termasuk luas, kurangnnya personil di Satuan Res.  Narkoba  Kepolisian  Resor  Buleleng,  kecendrungan  masyarakat  yang  takut melaporkan apabila ada penyalahgunaan narkotika tersebut.
Dalam  menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten Buleleng  Kepolisian  Kepolisian  Resor  Buleleng  pada  khususnya  Satuan  Res. Narkoba  menemui  hambatan-hambatan  di  dalam  menjalankan  tugasnya,    bahwa hambatan-hambatan  yang  ditemui  yaitu,  sarana  dan  fasilitas  dalam  penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga  dimanfaatkan  oleh  sindikat  penyalahgunaan  narkotika  melalui  fasilitas komunikasi  seperti handphone yang  memudahkan  komunikasi  antara  pengedar narkotika  dengan  pembeli  sehingga  tidak  diperlukannya  pertemuan  yang  lama antara  pengedar  dan  pembeli  narkotika.  Para  pengedar  dan  pembeli  narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk  menentukan  tentang  waktu  dan  tempat  terjadinya  transaksi  tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  canggih  dalam  membongkar kegiatan  pelaku  tersebut.  Sarana  dan  prasarana  tersebut  salah  satunya  adalah detektor atu alat sadap telepon. Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng belum  didukung  dengan  fasilitas  penyadap  tersebut  sehingga  menemui  kendala apabila  pelaku  tindak  pidana  narkotika  berkomunikasi  dengan  menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.
Hambatan yang kedua, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap  lingkungannya  sendiri  walaupun  jelas  terlihat  secara  langsung  adanya tindakan penyalahgunaan narkotika (Tarigan, T. Bastanta, 2013: 55). Hal tersebut disebabkan  karena  adanya  anggapan  bahwa  pihak  Kepolisian  akan  lepas  tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi pelapor. Selain itu timbulnya rasa  takut  apabila  saksi  dijadikan  ancaman  oknum  pengedaran  narkotika  di kemudian hari. Hambatan ketiga yang ada yaitu, masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.  Operasi  yang  dimadsud  adalah  tes  urine  terhadap  orang  yang  diduga menggunakan narkotika pada saat diadakannya razia narkotika (Hasil wawancara dengan Kbo Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng).
Hambatan  lain  berupa  ketidakmengertian  masyarakat  tentang  narkotika tersebut menjadi hambatan dikarenakan beredarnya narkotika di masyarakat tidak ada masyarakat yang berani melaporkan hal tersebut menjadikan kepolisian susah mendapatkan  informasi  untuk  menghentikan  penyalahgunaan  narkotika  di Kabupaten  Buleleng.  Upaya  menangkap  tersangka  pengedar  narkotika  ini  juga sangat licin, para oknum pengedar biasanya menggunakan metode tempel barang sehingga hanya waktu sekian detik narkotika tersebut berpindah tangan, dan juga dengan  modus  berlapis  yaitu  membayar  kurir  pengiriman  yang  lebih  dari  satu orang  sehingga  kepolisian  bingung  harus  membuntuti  atau  menangkap  oknum kurir  yang  mana  membawa  narkotika  tersebut.  Para  tersangka  yang  di  tangkap oleh Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng sering kali jika dimintai keterangan pasti memutus rantai yang berarti dan tidak memberikan informasi terkait barang tersebut sehingga kepolisian tidak dapat mengembangkan kasus  narkotika  tersebut  sampai  menangkap  ke  Bandar  besar  narkotiknya  (Hasil wawancara dengan, Kbo Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng).
Hambatan-hambatan  yang  ditemui  antara  lain,  sarana  dan  fasilitas  dalam penegakan  hukum  yang  kurang  mendukung  dan  lengkap.  Sarana  dan  prasarana
tersebut  salah  satunya  adalah  detektor  atau  alat  sadap  telepon,  Satuan  Res. Narkoba  Kepolisian  Resor  Buleleng  belum  didukung  dengan  fasilitas  penyadap tersebut  sehingga  menemui  kendala  apabila  pelaku  tindak  pidana  narkotika berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.
Hambatan  yang  kedua  yaitu,  partisipasi  dan  kontrol  masyarakat  di  beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap  lingkungannya  sendiri  walaupun  jelas  terlihat  secara  langsung  adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.
Kekurangan  personil  di  Satuan  Res.  Narkoba  Kepolisian  Resor  Buleleng menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika karena Kabupaten  Buleleng  dengan  wilayah  yang  cukup  luas  membutuhkan  personil yang lebih agar pengawasan akan peredaran narkotika ini dapat diminimalisir, dan juga fasilitas yang kurang mendukung seperti alat test urin maupun alat penyadap handphone ) .
Beberapa  upaya  kepolisian  yang  sudah  dilaksanakan  untuk  menegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yaitu,  tetap  melaksanakan  proses penyidikan  terhadap  tersangkat  tindak  pidana  narkotika  sampai  berkas  perkara tersebut  sampai  di  kejaksaan  mana  kala  kasus  tersebut  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana.  Anggota  kepolisian  dari  Satuan  Res.  Narkoba  Kepolisian  Resor Buleleng  juga  sudah  berhasil  didalam  menerangi  atau  memberikan  penyuluhan maupun  sosialisasi  dan  mengajak  instansi  lain  di  Kabupaten  Buleleng  sehingga diharapkan di masyarakat maupun siswa di sekolah-sekolah mampu menghindari dan  mengetahui  bahayanya  penyalahgunaan  narkotika  (Hasil  wawancara  dengan Kanit Sidik  Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng).
Menurut hasil wawancara dengan Kanit Sidik menunjukan bahwa ada faktor pendukung  didalam  menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika, diantaranya  yaitu  adanya  KSPAN  (kelompok  siswa  peduli  aids  dan  narkoba)  di sekolah-sekolah  dilingkungan  Kabupaten  Buleleng  sehingga  dengan  adanya KSPAN  tersebut  kepolisian  terbantu  didalam  melaksanakan  sosialisasi  kepada rekan-rekan untuk menjelaskan bagaimana bahayanya penyalahgunaan narkotika sehingga  dari  dini  siswa-siswa  di  sekolah  diberikan  pelajaran  mengenai
bahayanya  narkotika.  Agar  nantinya  generasi  muda  diharapkan  terhindar  dari penyalahgunaan narkotika. Faktor pendukung lainnya yaitu masyarakat desa adat mulai  memerhatikan  bahayanya  predaran  narkotika  dengan  rencana  pembuatan awig-awig  tentang  narkotika  di  lingkungan  desa  adatnya,  sehingga  tersangka tindak  pidana  narkotika  tidak  hanya  terkena  pidana  dalam  ranah  hukum  positif tetapi juga terkena sanksi adat dari desa adat dimana tersangka tersebut tinggal.
Upaya  kepolisian  untuk  mengatasi    hambatan-hambatan  dalam  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng    tersebut  yaitu, yang  pertama    mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  karena  sesuai  dengan undang-undang  masyarakat  ikut  berperan  didalam  penangulangan,  pencegahan, dan  peredaran  narkotika.  cara  kedua  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang ada  dalam  menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  kami  akan berusaha  mengembangkan  potensi  atau  sumber  daya  manusia  di  satuan  kami melalui  ikut  pelatihan  lebih  jauh  tentang  narkotika  maupun  modus-modus  yang ada  didalam  penyebarannya  tersebut,  agar  kedepannya  anggota  dari  Satuan  Res. Narkoba  Kepolisian  Resor  Buleleng  memiliki  kemampuan  dan  lebih  maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu di satuan kami akan mulai meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yang  selama  ini  memang kurang  seperti  alat  test  urine  maupun  penyada handphone, bahwa  cara  ketiga dalam mengatasi hambatan Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng akan lebih  intensif  di  dalam  melaksanakan  operasi-operasi  tangkap  tangan  terhadap tindak  pidana  narkotika  dan  razia-razia  yang  akan  lebih  sering  dilaksanakan  di daerah-daerah  yang  dicurigai  sebagai  daerah  yang  rawan  terhadap  penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika.
Terbentuknya  kerjasama  antara  kepolisian  dengan  beberapa  organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan  kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban, Perlu adanya penambahan  tenaga  sumber  daya  manusia  dengan  kualifikasi  kompetensi  yang lebih  baik  lagi.  Selain  adanya  penambahan  tenaga  sumber  daya  manusia
kepolisian juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang  diperlukan  dalam  penanggulangan  narkoba,  Upaya  menanggulangi penyalahgunaan  narkoba  dilakukannya  operasi  rutin  yang  dilakukan  diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana terdapat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba (Fiyana, Ika., 2017: 66).
Walaupun  keberhasilan  yang  didapatkan  belum  maksimal  namun,  sudah semakin  banyak  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  yang  mulai  mengerti  akan bahayanya  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  walaupun  belum  di  seluruh lapisan  masyarakat.  Ada  beberapa  orang  tua  yang  sudah  mulai  berani  untuk melaporkan  kepolisi  apabila  anaknya  menjadi  penyalahguna  narkotika  sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng mulai  berhasil  mengedukasi  para  orang  tua  lebih  mengawasi  anaknya  agar terhindar  dari  penyalahgunaan  narkotika.  Beberapa  penyalahgunaan  juga  sudah berhasil  di  rehabilitasi  dari  ketergantungan  terhadap  narkotika  tersebut,  serta beberapa keberhasilan yang dicapai yaitu mulainya masyarakat menjadi informan atau memberikan informasi-informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika walaupun belum signifikan keberhasilannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut.
1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di  Kabupaten  Buleleng  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  selaku pengayom,  pelindung  dan  pelayan  masyarakat  wajib  untuk  memberantas penyakit  masyarakat  yaitu  masalah  narkoba.  Peran  kepolisian  dalam  hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  yaitu  kepolisian  berwenang  mencegah  dan  menanggulangi tumbuhnya  penyakit  masyarakat;  antara  lain  penyalahgunaan  obat  dan
narkotika.  Peran  kepolisian  sebagai  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar  narkoba  dan  menangkap  pelaku  tindak  pidana  narkoba.  Upaya penegakan  hukum  yang  dilakukan  kepolisian  unit  satuan  narkoba  dalam memberantas  dan  menanggulangi  penyalahgunaan  narkoba  termasuk narkotika,  yaitu  dengan  mengadakan  program pre - emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan).
2. Hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten Buleleng adalah:
a. Kurang  lengkapnya  sarana  dan  prasarana,  salah  satunya  adalah detektor atau alat sadap telepon.
b. Partisipasi  dan  kontrol  masyarakat  di  beberapa  wilayah  yang  masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun  jelas  terlihat  secara  langsung  adanya  tindakan penyalahgunaan narkotika.
c. Ketidak mengertian masyarakat tentang narkotika.
d. Ketakutan  masyarakat  untuk  melaporkan  adanya  penyalahgunaan narkotika  dilingkungannya  menjadikan  penyalahgunaan  narkotika  ini bebas  beredar  di  masyarakat  dan  menyebabkan  kepolisian  minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika.
e. Kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng menjadi penghambat  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika karena  Kabupaten  Buleleng  dengan  wilayah  yang  cukup  luas membutuhkan  personil  yang  lebih  agar  pengawasan  akan  peredaran narkotika ini dapat dilakukan.
3. Upaya  kepolisian  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dialami  kepolisian dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten Buleleng  adalah  (a)  mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  karena  sesuai dengan  undang-undang  masyarakat  ikut  berperan  didalam  penangulangan,
pencegahan,  dari  peredaran  narkotika;  (b)  mengembangkan  potensi  atau sumber  daya  manusia  di  satuan  melalui  ikut  pelatihan  lebih  jauh  tentang narkotika  maupun  modus-modus  dan  meningkatkan  fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika; (c) melaksanakan  operasi-operasi  tangkap  tangan  terhadap  tindak  pidana narkotika  dan  razia-razia  yang  akan  lebih  sering  dilaksanakan  di  daerah- daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Waluyo.  2008 Penelitian    Hukum  Dalam  Praktek. Jakarta  :  Sinar Grafika . Eleanora, Fransiska Novita. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Vol. XXV. No. 1. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta. Fiyana,  Ika.  2017.  Upaya  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Penyalahgunaan Narkoba  di  Kalangan  Remaja  (Studi  Kasus  di  Kepolisian  Resorta Surakarta). Skripsi .  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. Tarigan, T. Bastanta. 2013. Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika  (Studi  Kasus  Polsekta  Pancurbatu). Jurnal  Ilmiah .  Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
https://tirto.id/ anggaran-bnn-meningkat-tersangka-narkoba-pun-meningkat -cty9, 25 November 2018.