DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 26 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 12 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter dalam Tindakan Medis
Nanda Utama 1
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, nandaoetama@gmail.com
Corresponding Author: nandaoetama@gmail.com
Abstract: In  insurance  products  there  is  also  the  insured's  responsibility  to  third  parties which  may  be  caused  by  the  insured.  Professional  insurance  products  for  doctors  are  a means for the medical world in Indonesia to face the risks of deliberate or negligent actions of doctors. Professional insurance is a tool for doctors to overcome various risks that might interfere with their work. This research is legal research or is known as doctrinal research. This research approach usesstatute approach, conceptual approach, andcase approach. The research results explain that legal protection for the medical profession can include informed consent  and medical records  to  prove medical actions carried out  on patients. Professional insurance for doctors as a tool to protect against legal problems includes compensation for physical/mental  injury/death  of  patients,  compensation  for  attorney  or  court  fees  and guarantees doctor's negligence when on duty outside the scope of daily practice due to urgent or  emergency  situations.therefore,  a  doctor  it  can  be  countermeasure  legal  risk  about  lost impact medical action against to patient.
Keyword: Profession Insurance; Legal Protection; Medical Risk.
Abstrak: Dalam  produk  peransuransian  terdapat  pula  tanggung  jawab  tertanggung  kepada pihak  ketiga  yang  mungkin  diakibatkan  tertanggung.  Produk  asuransi  profesi  bagi  dokter sebuah sarana bagi  dunia medis  di  Indonesia dalam  menghadapi  resiko-resiko  dari tindakan dokter secara disengaja maupun kelalaiannya. Asuransi profesi sebagai alat bagi dokter untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  atau  disebut  sebagai  doctrinal  research.  Pendekatan  penelitian ini  menggunakan statute  approach,  conceptual  approach, dan case  approach. Hasil penelitian  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  profesi  dokter  dapat  meliputi Informed  consent  dan  Rekam  Medis  untuk  membuktikan  tindakan  medis  yang  dilakukan kepada  pasien.  Asuransi  profesi  pada  dokter  sebagai  alat  untuk  melindungi  dari  masalah hukum  meliputi  Mengganti  kerugian  cedera  fisik/mental/kematian  dari  pasien,  Penggantian terhadap  biaya  pengacara  atau  pengadilan  dan  Menjamin  kelalaian  dokter  saat  bertugas  di luar lingkup ruang praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat. Dengan begitu, seorang  dokter  dapat  menanggulangi  risiko  hukum  berupa  kerugian  akibat  tindakan  medis terhadap pasien.
Kata Kunci: Asuransi Profesi; Perlindungan Hukum; Risiko Medis .

## PENDAHULUAN
Produk asuransi kian mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia.  Peningkatan  itu  disebabkan  karena  semakin  banyak  permasalahan  hukum  yang berasal  dari  tindakan  manusia.  Pada  masa  kini,  asuransi  mampu  memberikan  perlindungan terhadap  profesi  kedokteran  yang  dimana  memiliki  tingkat  resiko  yang  tinggi  apabila  tidak dapat ditanggulangi. Dampak resiko tersebut berasal dari adanya kelalaian atau kesengajaan dalam  tindakan  yang  dilakukan  oleh  profesi  dokter  hingga  menimbulkan  kerugian  bahkan kematian pasien  yang ditanganinya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kedokteran melalui Pasal 27 ayat (1) bahwa “ Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan  dan  pelindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  profesinya ”. Bentuk pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya dapat pula dengan adanya asuransi profesi.
Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHD) asuransi merupakan suatu perjanjian di  mana  seorang  penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskan dari  kerugian  karena  kehilangan,  kerusakan,  atau  ketiadaan  keuntungan  yang  diharapkan, yang akan diderita kerena kejadian  yang tidak pasti 1 . Apabila merujuk kepada definisi yang lebih  rinci,  asuransi  merupakan  dasar  dari  suatu  penerimaan  premi  yang  dibentuk  oleh perjanjian dua pihak yaitu pihak asuransi dengan pihak pemegang polis dengan tujuan untuk pengalihan risiko yang diterima oleh pemegang polis dikemudian hari sesuai dengan Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Peransuransian.  Asuransi  dapat dikatakan  sebagai  kontrak  ganti  rugi  yang  memiliki  arti  bahwa  perusahaan  asuransi  hanya bertanggung  jawab  melakukan  ganti  rugi  apabila  terjadi  peristiwa  yang  menyebabkan  suatu kerugian.
Dalam produk peransuransian terdapat pula tanggung jawab tertanggung kepada pihak ketiga  yang  mungkin  diakibatkan  tertanggung.  Dalam  dunia  medis,  sebelum  dilakukan penanganan  serius  seperti  operasi  adanya  perjanjian  terapeutik.  Perjanjian  terapeutik  itu sendiri  hanya  sebatas  melindungi  kepentingan  pasien  dan  membatasi  tindakan-tindakan dokter  yang  berakibat  fatal.  Namun,  bilamana  terjadinya  kerugian  pasien  akibat  tindakan profesi oleh dokter besar kemungkinan pasien atau keluarga pasien melakukan upaya hukum atas kerugian yang dialaminya. Keberadaan asuransi profesi menurut amanat dari perundang- undangan  terkait  perlindungan  profesi  dokter.  Dalam  implementasian,  pelindungan  dokter tidak seimbang dengan pelindungan pasien yang sejatinya akan berisiko bagi profesi dokter.
Produk asuransi profesi bagi dokter sebuah sarana bagi dunia medis di Indonesia dalam menghadapi  resiko-resiko  dari  tindakan  dokter  secara  disengaja  maupun  kelalaiannya. Asuransi profesi sebagai alat bagi dokter untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi  sebagai  alat  yang  paling  praktis  digunakan  oleh  kalangan  profesi  yang  tinggi  akan risiko. Asuransi profesi sendiri adalah suatu jenis asuransi  yang bertujuan untuk melindungi aset  profesi  anda  terhadap  pihak  ketiga  yang  melakukan  tindakan  hukum,  atau  mengancam untuk  mengambil  tindakan  hukum  seperti  tuntutan  ganti  rugi,  merusak  nama  baik  di  mata umum  dan  sebagainya.  Pada  praktiknya,  Asuransi  profesi  ini  tergolong  pada  jenis  asuransi kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  ketiga.  Dalam  dunia  peransuransian  kerugian  itu  tidak
1 Talia  Alfirna  Maulida  dan  Zahry  Vandawati  Chumaida,  “Tanggung  Gugat  Perusahaan  Reasuransi  Atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi”. Unes Law Review. Vol.6. No.1. 2023.hlm. 440-455
hanya  pada  tertanggung.  Melainkan,  pihak  ketiga  akan  menjadi  dampak  kerugian  akibat perbuatan tertanggung.
Beberapa  kasus-kasus  yang  terjadi  yang  mengakibatkan  kerugian  pasien  akibat tindakan  dokter  sebagai  bentuk  bahwa  profesi  dokter  cukup  berisiko  tinggi.  Bahkan,  masih terdapatnya kriminalisasi profesi dokter yang seolah-olah adanya tindakan malpraktik dokter bilamana  pasien  mengalami  kerugian  setelah  penanganan  medis.    Oleh  karena  itu,  penulis akan  meneliti  terhadap  asuransi  profesi  sebagai  bentuk  perlindungan  profesi  dokter  dalam penanganan pasien.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  atau  disebut  sebagai  doctrinal  research sehingga penelitian akan dilakukan berdasarkan analisis hukum melalui sumber bahan hukum primer  maupun  sumber  bahan  hukum  sekunder 2 .  Penelitian  hukum  ditujukan  untuk menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum  dengan  hasil  yang  sistematis  mengenai aturan hukum  yang berkaitan dengan judul penelitian melalui analisis terhadap suatu pokok permasalahan  dengan  konsep  tertulis  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan menggunakan  pendekatan  masalah statute  approach,  conceptual  approach, dan case approach .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Profesi Dokter
Dokter  dalam  melakukan  profesinya  selalu  dituntut  untuk  berusaha  sebaik  mungkin dalam  merawat  pasiennya  dan  setiap  tindakan  yang  ia  lakukan  harus  sesuai  dengan  standar profesi  kedokteran 3 . Melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktik  kedokteran  bahwa  seorang  dokter  dapat  memperoleh perlindungan  hukum  sepanjang  ia  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  profesi  dan standard operating procedure 4 . Dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien seharusnya menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan  dokter  sendiri  maupun  pasien 5 .  Bentuk  kehati-hatian  terhadap  tindakan  profesi dokter sebagai pedoman untuk melaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Tanggungjawab atas  tindakan  seorang  dokter  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  dalam  menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum.
Pada  teori  perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Raharjo  mengartikan  perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan  hukum  terhadap  profesi  dokter  sebagai  upaya  untuk  melindungi  hak  asasi manusianya  dari  tindakan-tindakan  yang  merugikannya.  Bentuk  implementasi  perlindungan hukum  yang  dilakukan  oleh  profesi  dokter  sehingga  terhindar  dari  tuntutan  hukum  dapat meliputi;
1. Informed Consent 6
2 Marzuki, P.M. 2021, “Peneltian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media.
3 Willa Wahyuni, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter”.hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-dokter-lt644b247d2a2ae/#! Diakses pada tanggal 24 Maret 2024
4 Ibid .Willa Wahyuni, “Perlindungan Hukum Terhadap
5 Andi Ervin Novara Jaya, dkk, “Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis”.e- journal Komunikasi Yustisia. Universitas Pendidikan Ganesha.Vol.5. No.2.2022.hlm.679-690
6 Veronika  Komalasari, Black  Law  Dictionary ,  dalam  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, KDP, Bandung, 2012.hlm.18-23
Dalam menjalankan profesinya Informed Consent merupakan kewajiban yang harus dipenuhi  oleh  seorang  dokter. Informed  Consent terdiri  dari  dua  kata  yaitu,  “ informed ” yang  mengandung  makna  penjelasan  atau  keterangan  (informasi),  dan  kata  “ consent ” yang  bermakna  persetujuan  atau  memberi  izin.  Dengan  demikian Informed  Consent mengandung  pengertian  suatu  persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  atau  keluarganya setelah  mendapat  informasi  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  terhadap  dirinya  serta segala resikonya;
2. Rekam Medik 7
Selain Informed  Consent ,  dokter  juga  berkewajiban  membuat  “Rekam  Medik” dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pengaturan rekam medis terdapat  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran.  Rekam  medis merupakan  berkas  yang  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis  dibuat  dengan  berbagai  manfaat,  yaitu  untuk  pengobatan  pasien,  peningkatan kualitas  pelayanan,  Pendidikan  dan  penelitian,  pembiayaan,  statistik  kesehatan  serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap Infomed  Consent kepada  profesi  doker sebagai pengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Bagi dokter maupun tenaga kesehatan Informed Consent dapat digunakan sebagai dasar oleh pelaku kesehatan untuk  memberikan  rasa  aman  dalam  melakukan  tindakan  medis  sebagai  usaha penyembuhan  penyakit  pasien,  serta  sebagai  pembelaan  jika  hasil  tindakan  medis  tidak sesuai  dengan  keinginan  pasien  maupun  keluarga  pasien 8 .  Menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  290/Menkes/Per/III/2008  tentang  Tentang  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  dan  Kode  Etik  Rumah  Sakit,  Kedokteran  dan  Kedokteran  Gigi Indonesia  bahwa  rekam  medis  adalah  catatan  yang  dibuat  oleh  dokter  selama  menjalani pengobatan  pasien.  Rekam  medis  memiliki  kekuatan  untuk  dapat  melindungi  profesi dokter dari tuduhan yang tidak sesuai dengan kebenaran melalui pembuktian rekam jejak atas  penyedia  layanan  kesehatan  berlandaskan  hukum 9 .  Dalam  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) kekuatan rekam medis dapat disamakan dengan keterangan ahli secara tertulis yang tertuang pada Pasal 186 KUHAP.
Dokter yang telah menjalankan praktik kedokterannya dengan memenuhi ketentuan tersebut  diatas,  jika  muncul  kejadian  yang  tidak  diinginkan  yang  dialami  oleh  pasien, maka  akan  terlepas  dari  tuntutan  hukum  dengan  alasan  penghapusan  pidana,  yang diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis tidak  dapat  dijatuhkan  pidana 10 .  Oleh  karena  itu,  tidaklah  mudah  secara  hukum  pasien atau  keluarga  pasien  dapat  menuduh  bahkan  menuntut  dokter  atas  tindakan  medisnya yang  seolah-olah  menimbulkan  suatu  kerugian  medis  sepanjang  dapat  dibuktikan tindakan tersebut telah menyalahi hukum atau sebaliknya.

## Asuransi Profesi Dokter sebagai Perlindungan Dokter Dalam Penanganan  Pasien
Pada  hakikatnya  prinsip  asuransi  terbagi  atas  4  (empat)  yaitu  kontribusi, indemnity, subrogasi,  utmost  goodfaith,  insurable  interest,  proximate  cause .  Produk  asuransi  sebagai langkah  penanggulangan  atas  kerugian  melalui  mekanisme Transfer  of  risk .  Asuransi  itu
7 Ibid. Syahrul Machmud.hlm.85
8 Chandra  Akbar  Eka  Pratama  dan  Ngadino,  “Kedudukan  Informed  Consent  Sebagai  Perlindungan  Hukum Hubungan Dokter dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek”. Notarius. Vol.15. No.1.2022.hlm. 241-252
9 Gust Ayu Utami, dkk, “Tinjauan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik”. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.Vol.5. No.3.2022.hlm.498-503
10 Michelle  Gabriele  Monica  Rompis,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Yang  Diduga  Melakukan Medical Malpraktik”.Lex Crimen.Vol.VI/No.4/2017.hlm.71-78
sendiri  sebagai  alat  untuk  perlindungan  hukum  terhadap  para  tertanggung  yang mempergunakan  dalam  kehidupannya.  Salah  satu  contoh  bahwa  asuransi  sebagai  alat perlindungan hukum adalah adanya asuransi profesi yang sudah diperkenalkan oleh berbagai perusahaan  asuransi  di  Indonesia.  Asuransi  profesi  merupakan  suatu  produk  asuransi  yang dapat  menanggung  tertanggung  atas  profesinya  yang  memiliki  risiko  tinggi  dengan melakukan pengalihan risiko memiliki nilai premi yang akan dibayarkan kepada penanggung berdasarkan  kesepakatan  yang  ada  di  polis.  Seiring  dengan  perkembangan  jaman  serta ditunjang  oleh  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  meningkat, maka semakin tinggi pula Tingkat kebutuhan hidup manusia, hal ini disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya persaingan dalam dunia usaha 11 .
Asuransi  profesi  justru  mengalami  ke  permukaan  disebabkan  bentuk  kontribusi  untuk melindungi  profesi  dokter dari risiko-risiko  yang akan dihadapi  dimasa  mendatang. Tingkat penanganan  seorang  dokter  kepada  pasien  memiliki  tuntutan  yang  sangat  tinggi  dan berbahaya  apabila  terjadinya  kerugian  atas  penanganan  medis.    Objek  pertanggungan  pada asuransi  profesi  terhadap  profesi  dokter  dapat  meliputi:  Mengganti  kerugian  cedera fisik/mental/kematian  dari  pihak  ketiga  yang  disebabkan  malpraktik  oleh  dokter  atau karyawannya; Penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan, Dimana secara hukum dokter  terbukti  harus  bertanggung  jawab  pada  pihak  ketiga  (terbatas  pada  kasus  perdata); Menjamin  kelalaian  dokter  saat  bertugas  di  luar  lingkup  ruang  praktek  sehari-hari  karena keadaan mendesak atau darurat.
Dalam  objek  pertanggungan  pada  asuransi  profesi  merupakan  bagian  dari  prinsip- prinsip  asuransi  yaitu Indemnity dan Proximate  Cause .  Prinsip Indemnity merupakan  suatu mechanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial (ganti rugi) dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi  kerugian.  Lalu,  prinsip Proximate  Cause merupakan  objek  yang  diasuransikan mengalami  musibah  atau  kecelakaan,  maka  pertama  yang  kali  harus  dan  akan  dilakukan pihak  perusahaan  asuransi  adalah  mencari  penyebab  utama  aktif  dan  efisien  yang  dapat menggerakkan  suatu  rangkaian  peristiwa  tanpa  terputus  yang  mana  akhirnya  menimbulkan kecelakaan tersebut.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  profesi  dokter  melalui  asuransi  profesi  adalah memberikan kompensasi atas kerugian yang dialaminya dari tindakan yang dilakukan sebagai dokter. Salah satu contoh kasus malpraktik yang menimpa pasien atas nama Siti Chomsatun (pasien)  setelah  melakukan  operasi  penyakitnya  berupa  pembengkakan  kelenjar  tiroid (gondok).  Setelah  dilakukannya  operasi  tiba-tiba  pasien  mengalami  sesak  nafas  saat  rawat jalan.  Lalu,  pasien  mengunjungi  rumah  sakit  Kramat  128  untuk  menemui  dr.Rusmaryono. Selama  dirumah  sakit  Kramat  128  dr.Tantiyor  Setiyowati  menjelaskan  bahwa  ia  telah memberikan  suntikan  anti  radang  ( kortikosteroid ).  Pada  tanggal  16  Februari  2010,  pasien semakin  mengeluh  sesak  nafasnya  hingga  diberikan  terapi  inhalasi,  Injeksi  oradexon  dan injeksi  rantin.  Lalu  dihari  yang  sama,  dr.  Fauzan,  Sp.T.H.T  menyatakan  pasien  menderita lumpuh pita suara ( parese abductor  bilateral )  disebabkan  cidera syaraf di  sekitar pita suara akibat  operasi tiroidektomi. Berdasarkan  Keputusan  nomor  43/P/MKDKI/VIII/2010  bahwa dr. Tantiyo Setiyowati., M.H., Kes dan dr. Fredy Melke Komalig., M.K.M. dinyatakan telah melanggar  disiplin  kedokteran  karena  “ tidak  melakukan  tindakan/asuhan  medis  yang memadai  pada  situasi  tertentu  yang  dapat  membahayakan  pasien ”.  Hal  tersebut  merujuk pada Pasal 3 ayat (2) huruf f Perkonsil 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter  Gigi  dengan  rincian  tindakan  sebagai  berikut:  a)  dr.  Tantoyo  Setiyowati  M.H.,  Kes. memberikan kortikosteroid pada  pasien  sesak  nafas  yang  disebabkan  oleh  kelumpuhan  pita suara. Dalam  putusan MKDKI a quo , diketahui  bahwa pemberian kortikosteroid tidak lazim
11 Dudi  Badruzaman,  “Perlindungan  Hukum  Tertanggung  Dalam  Pembayaran  Klaim  Asuransi Jiwa”.Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3. No.1.2019.hlm.91-114
diberikan  pada  pasien  sesak  nafas  yang  disebabkan  oleh  kelumpuhan  pita  suara.  Dimana seharusnya penanganan terhadap Siti Chomsatun adalah melakukan tindakan observasi ketat. b) Fredy Melke Komalig., M.K.M. telah menulis resep untuk obat antihipertensi ( capritopril ) diatas  kertas  resep  yang  bukan  miliknya  sendiri.  Berbekal  dari  putusan  MKDI  akhirnya pasien mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat 12
Pada  kasus  diatas  bahwa  asuransi  profesi  bagi  seorang  dokter  yang  sudah  diputus bersalah  ( incrach )  oleh  pengadilan  dari  tindakan  malpraktek  sudah  semestinya  diberikan bantuan  hukum  atas  tuntutan  yang  diajukan  oleh  pasien  melalui  ranah  litigasi.  Objek  pada asuransi  profesi  dapat  memberikan  penggantian  biaya  pengacara  bagi  seorang  dokter, memberikan jaminan atas kelalaian dokter saat bertugas dan mengganti kerugian cedera fisik dari  pihak  ketiga  yaitu  pasien  yang  telah  mengalami  kerugian  medis.  Berdasarkan  laporan yang  diliris  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia,  jumlah  kasus  dugaan  pelanggaran  disiplin kedokteran  dan  kedokteran  gigi  yang  berhasil  diselesaikan  pada  tahun  2014  sebanyak  28 kasus,  tahun  2015  sebanyak  31  kasus,  tahun  2016  sebanyak  40  kasus,  dan  tahun  2017 sebanyak  65  kasus.  Data  ini  sudah  menunjukkan  bahwa  adanya  urgensi  untuk  melindungi profesi  dokter  di  Indonesia  yang  semakin  mengancam  karirnya  dalam  penanganan  medis. Industri perasuransian menangkap hal ini sebagai suatu peluang untuk menjawab kebutuhan perlindungan  profesi  dokter  dengan  mengadakan  produk  asuransi  tanggung  gugat  profesi dokter 13 .  Asuransi  profesi  dokter  adalah  asuransi  yang  memberikan  perlindungan  bagi profesi-profesi  yang  berhubungan  secara  langsung  dengan  tubuh  manusia  seperti  dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, untuk kerugian-kerugian yang dialami oleh pasien dalam proses pemberian layanan medis 14 .
Penulis  menganalisa  bahwa  asuransi  profesi  memiliki  karakteristik  khusus  yang membedakan dengan produk asuransi lainnya yaitu;
1) Tidak ada barang (benda berwujud) yang dipertanggungkan. Ganti rugi yang akan dibayar oleh  Penanggung  bukanlah  atas  kerugian,  kerusakan,  atau  kemusnahan  suatu  barang tertentu, melainkan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga (pasien selaku korban) 15
2) Obyek dalam asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah tanggung gugat Tertanggung kepada  pihak  ketiga.  Pasal  1  angka  25  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Usaha  Perasuransian  menentukan  bahwa  tanggung  jawab  hukum  ( civil  liability )  adalah salah  satu  obyek  yang  dapat  diasuransikan.  Pasal  1365  BW  mengatur  bahwa  seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dimaksud. Kewajiban (tanggung gugat) untuk mengganti  kerugian  inilah  yang  dapat  dialihkan  melalui  mekanisme  asuransi,  karena nilainya seringkali cukup besar dan berat untuk ditanggung sendiri oleh Tertanggung. 20 Tanggung  gugat  yang  dapat  dialihkan  kepada  Penanggung  terbatas  pada  ranah keperdataan  (hukum  privat)  dan  dapat  dinilai  dengan  sejumlah  uang,  serta  tidak mencakup  tanggung  jawab  dalam  lapangan  hukum  publik  seperti  hukum  pidana  dan hukum administrasi negara 16
3) Peristiwa  tidak  pasti  ( evenemen atau fortuious  event )  dalam  asuransi  tanggung  gugat profesi  dokter  adalah  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tertanggung. Cakupan  pertanggungan  dibatasi  pada  perbuatan  melanggar  hukum  yang  mengandung unsur  kesengajaan/kelalaian.  Sikap  tindak  yang  kurang  berhati-hati  berimplikasi  pada
12 Siti Chomsatun, Korban Malpraktik Menang di Pengadilan”.2019. bantuanhukum.or.id. https://bantuanhukum.or.id/siti-chomsatun-korban-malpraktik-menang-di-pengadilan/ ,  diakses  pada  tanggal 25 Maret 2024
13 Christine  Elisia  Widjaya,dkk”  Karakteristik  Perjanjian  Asuransi  Tanggung  Gugat  Profesi  Dokter  Terhadap Klaim Malapraktik Medis. Media Iuris. Vol.6 No.1.2023.hlm. 43-60
14 Marshall Wilson Reavis III, Insurance: Concepts & Coverage (Friesen Press 2012).hlm.43
15 Suhawan, Pengetahuan Asuransi di Indonesia (Cendekia Press 2021).hlm.422
16 Abdulkdir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Citra Aditya Bakti 2015).hlm.177.
kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, yang berdasarkan Pasal 1365 BW menimbulkan suatu  kewajiban  bagi  Tertanggung  untuk  membayar  kompensasi  kepadanya.  Jika perbuatan  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  ( dolus ),  Penanggung  tak  berkewajiban mengganti kerugian yang timbul.
4) Jenis risiko  yang dialihkan adalah risiko tanggung gugat ( liability risk ). Perbedaan tegas antara  asuransi  tanggung  gugat  profesi  dokter  dengan  jenis  asuransi  lainnya  adalah terdapat  suatu  penekanan  pada  kompetensi  intelektual  dan  keahlian  ilmu  pengetahuan kedokteran  yang  menjadi  karakter  khusus  dari  profesi  dokter.  Kriteria  suatu  profesi ditentukan dari pendidikan berkelanjutan yang harus ditempuh, kualitas jasa, persyaratan lisensi  (izin)  praktik  dari  pihak  yang  berwenang,  adanya  kode  etik  profesi,  serta pengendalian diri untuk mempertahankan mutu jasa 17 .
5) Rentang  waktu  antara  peristiwa  tidak  pasti  dengan  pengajuan  gugatan  relatif  lebih panjang  dibanding  jenis  asuransi  lainnya,  jumlah  ganti  rugi  yang  diajukan  relatif  tinggi dan besarannya agak sukar diprediksi, kurang lengkapnya data statistik mengenai jumlah kerugian  secara  keseluruhan,  serta  terdapat  kesulitan  dalam  usaha-usaha  mengenali  dan mengelompokkan  antara  penyedia  layanan  kesehatan  yang  berisiko  tinggi  dan  berisiko rendah 18
Penulis  menganalisa  bahwa  asuransi  profesi  khususnya  untuk  perlindungan  dokter membantu  tanggungjawab  hukum  seorang  dokter  apabila  terjadinya  malpraktik.  Asuransi profesi  ini  produk  yang  mengalihkan  risiko  atas  kompetensi  seorang  profesi  dokter  agar kualitas jasa, persyaratan lisensi (izin) praktik dari pihak yang berwenang, adanya kode etik profesi, serta pengendalian diri untuk mempertahankan mutu jasa. Mutu jasa seorang dokter tidak  hanya  berdasarkan  kemampuan  atau  keahliannya  melainkan  kepercayaan  publik  yang akan  menjadi  calon  pasien  yang  diakan  ditangani.  Maka  dari  itu,  asuransi  profesi  bentuk implementasi perlindungan profesi dokter dimasa modern.

## KESIMPULAN
Asuransi  profesi  bagi  profesi  dokter  merupakan  suatu  produk  asuransi  yang  dapat menanggung  tertanggung  atas  profesinya  yang  memiliki  risiko  tinggi  dengan  melakukan pengalihan  risiko  berdasarkan  nilai  premi  yang  akan  dibayarkan  kepada  penanggung berdasarkan kesepakatan yang ada di polis. Dalam objek pertanggungan pada asuransi profesi merupakan bagian dari prinsip-prinsip asuransi yaitu Indemnity dan Proximate Cause . Prinsip Indemnity merupakan  suatu  mekanisme  yang  mengharuskan  penanggung  menyediakan kompensasi  finansial  (ganti  rugi)  dalam  upaya  menempatkan  tertanggung  dalam  posisi keuangan  yang  ia  miliki  sesaat  sebelum  terjadi  kerugian.  Perbedaan  tegas  antara  asuransi profesi  pada  dokter  dengan  jenis  asuransi  lainnya  adalah  terdapat  suatu  penekanan  pada kompetensi  intelektual  dan  keahlian  ilmu  pengetahuan  kedokteran  yang  menjadi  karakter khusus  dari  profesi  dokter.  Kriteria  suatu  profesi  ditentukan  dari  pendidikan  berkelanjutan yang  harus  ditempuh,  kualitas  jasa,  persyaratan  lisensi  (izin)  praktik  dari  pihak  yang berwenang,  adanya  kode  etik  profesi,  serta  pengendalian  diri  untuk  mempertahankan  mutu jasa.

## REFERENSI
Abdulkdir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Citra Aditya Bakti 2015)
Andi  Ervin  Novara  Jaya,  dkk,  “Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  Dalam  Menghadapi Sengketa Medis”.e-journal Komunikasi Yustisia. Universitas Pendidikan Ganesha.Vol.5. No.2.2022.hlm.679-690
17 Sentanoe Kertonegoro, Manajemen Risiko dan Asuransi (Toko Gunung Agung 1996).hlm.52
18 Congressional Research Service, “Medical Malpractice Insurance: An Economic Introduction and Review of Historical Experience” (2009) .hlm.5
Chandra  Akbar  Eka  Pratama  dan  Ngadino,  “Kedudukan  Informed  Consent  Sebagai Perlindungan  Hukum  Hubungan  Dokter  dan  Pasien  Dalam  Kasus  Malpraktek”.
Notarius. Vol.15. No.1.2022.hlm. 241-252
Christine  Elisia  Widjaya,dkk”  Karakteristik  Perjanjian  Asuransi  Tanggung  Gugat  Profesi Dokter Terhadap Klaim Malapraktik Medis. Media Iuris. Vol.6 No.1.2023.hlm. 43-60
Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”.Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3. No.1.2019.hlm.91-114 Gust Ayu Utami, dkk, “Tinjauan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik”. e-
Journal Komunikasi
Yustisia
Universitas Pendidikan Ganesha.Vol.5.
No.3.2022.hlm.498-503
Michelle  Gabriele  Monica  Rompis,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Yang  Diduga Melakukan Medical Malpraktik”.Lex Crimen.Vol.VI/No.4/2017.hlm.71-78
Marshall Wilson Reavis III, Insurance: Concepts & Coverage (Friesen Press 2012) Marzuki, P.M. 2021, “Peneltian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Sentanoe Kertonegoro, Manajemen Risiko dan Asuransi (Toko Gunung Agung 1996) Suhawan, Pengetahuan Asuransi di Indonesia (Cendekia Press 2021) Talia  Alfirna  Maulida  dan  Zahry  Vandawati  Chumaida,  “Tanggung  Gugat  Perusahaan
Reasuransi  Atas  Pelanggaran  Prinsip  Itikad  Baik  Dalam  Pembayaran  Klaim  Kepada Perusahaan Asuransi”. Unes Law Review. Vol.6. No.1. 2023.hlm. 440-455
Veronika Komalasari, Black Law Dictionary , dalam Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, KDP, Bandung, 2012 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang  Tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  dan  Kode  Etik  Rumah  Sakit,  Kedokteran  dan Kedokteran Gigi Indonesia