## Perkembangan Sentimen anti-Tionghoa di Indonesia

## Mirah Pertiwi
Prodi Ilmu Komunikasi, Telkom University Corresponding author: mpertiwi@telkomuniversity.ac.id

## ABSTRAK
Runtuhnya Orde Baru di Indonesia ditandai dengan kerusuhan yang meresahkan kemanusiaan. Kerusuhan Mei 1998 mencerminkan stereotip dan sentimen anti-Cina di antara masyarakat Indonesia. Setelah 23 tahun sejak tragedi tersebut, isu rasisme masih mewarnai Indonesia sampai sekarang. Artikel ini  membahas  mengenai  penyebab  sentimen  anti-Tionghoa,  dilihat  dari  sisi  sejarah.  Metode  yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari artikel ini menunjukkan sentimen terhadap keturunan Tionghoa mengakar sejak penjajahan belanda yang terjadi berabad-abad lalu. Sentimen tersebut diperkuat dengan regulasi-regulasi diskriminatif di era Orde Baru. Pasca tragedi Mei  1998,  ditambah  dengan  runtuhnya  rezim  Orde  Baru,  sentimen  negatif  terhadap  etnis  Tionghoa berubah,  diiringi  dengan  regulasi-regulasi  yang  memastikan  kesempatan  setara  bagi  seluruh  warga Indonesia tanpa memandang etnis, agama, atau ras. Meski begitu, isu bernuansa rasisme masih terjadi sampai sekarang.

## Keywords: Sentimen anti-Tionghoa, Kerusuhan Mei 1998, Sejarah Diskriminasi Tionghoa.

## PENDAHULUAN
Kerusuhan  Mei  1998  merupakan  masa  kelam  bangsa  Indonesia  dan  dunia.  Kejadian tersebut  merenggut  lebih  dari  seribu  jiwa  penduduk  keturunan  Tionghoa  di  Indonesia  dan merusak ribuan rumah dan toko yang dimiliki keturunan Tionghoa di Indonesia, dan lebih dari seratus  wanita  keturunan  Tionghoa  diperkosa  dalam  beberapa  hari  selama  tragedi  itu berlangsung  (Herlijanto, 2004; Turner & Allen, 2007). Meski grup etnis lain juga ada yang menjadi korban, komunitas Tionghoa dan non- Tionghoa memandang tragedi tersebut sebagai kerusuhan etnis (Herlijanto, 2004).
Menurut  Horowits  (2001),  kerusuhan  etnis  merupakan  serangan  sengit  dari  satu  grup etnis ke grup etnis lain karena identitasnya. Sebuah kerusuhan etnis memang terlihat seperti tidak  direncanakan.  Namun,  sebenarnya  memiliki  pola  dan  “dipicu  oleh  beberapa  kejadian yang kemudian dianggap sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan. Kerusuhan etnis bukanlah  fenomena  acak”  (Horowitz,  2001,  p.  1),  begitu  pula  dengan  tragedi  Mei  1998. Peristiwa  ini  merupakan  manifestasi  dari  sentimen  negatif  terhadap  keturunan  Tionghoa  di Indonesia.
Tragedi  Mei  1998  dilatarbelakangi  oleh krisis  ekonomi  yang  menerpa  Asia  Tenggara, termasuk Indonesia, dan berakhir dengan keruntuhan rezim Orde Baru (Aguilar, 2001). Setelah 23  tahun  berselang  sejak  kejadian  tersebut,  sentimen  negatif  terhadap  etnis  Tionghoa  di Indonesia belum juga usai. Masyarakat Indonesia masih memiliki prasangka terhadap warga keturunan Tionghoa (Himawan, 2020; Setijadi, 2017) . Berbagai insiden rasisme masih terjadi (Kristiono, 2018), seperti kekerasan bernuansa etnis di Jakarta. Korban, Andrew Budikusuma yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa,  diserang  di    dalam  bus
Transjakarta (Pratama, 2016). Insiden bernuansa rasisme juga terjadi di Sumatera Utara. Dua vihara  dan  lima  klenteng  di  Tanjung  Balai  dijarah  dan  dibakar  sebagai  bentuk  balasan  dari keluhan  warga  keturunan Tionghoa,  Meliana,  mengenai  kerasnya  suara  adzan  Maghrib  dari sebuah mesjid di depan rumahnya (Destrianita, 2016).  Kasus ini ditutup dengan ditangkapnya delapan  penjarah  dan  pembakar  vihara  dan  klenteng  dengan  hukuman  kurang  dari  3  bulan penjara,  sedangkan  Meliana  dihukum  18  bulan  penjara  dengan  alasan  penistaan  agama (Saputra, 2018). Kejadian ini mendapat sorotan dunia (Human Rights Watch, 2020).
Sentimen  negatif  terhadap  Tionghoa  juga  merambah  dunia  politik.  Pada  pemilihan presiden 2014, capres Joko Widodo disebut sebagai keturunan Tionghoa dan bernama Wie Jo Koh  (Januru,  2016).  Isu  bernuansa  Tionghoa  juga  muncul  pada  pemilu  2019,  dengan tersebarnya hoax yang  menyebutkan  bahwa  “Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  bekerjasama dengan  Partai  Komunis  Cina  untuk  memenangkan  Presiden  01,  dan  telah  membayar  Ketua KPU” (Kominfo, 2019).
Sentimen  negatif  terhadap  warga  negara  keturunan  Tionghoa  berpotensi  dalam menimbulkan  tindakan-tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia.  Jika  diabaikan,  maka tidak mustahil tragedi Mei 1998 terulang kembali. Oleh sebab itu, perlu pembahasan mengenai asal prasangka tersebut dan perkembangannya. Artikel ini fokus pada penyebab sentimen anti- Tionghoa  di  Indonesia,  dilihat  dari  sisi  sejarah.  Pembahasan  berdasarkan  literatur  nasional maupun internasional.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah literature  review dengan pendekatan  kualitatif.  Literatur  yang  digunakan  berupa  jurnal,  buku,  berita  di  media  massa online tier 1, dan laporan/berita dari lembaga resmi nasional maupun internasional. Pencarian menggunakan  mesin  pencari  seperti  Wiley  Online  Library,  Taylor  &  Francis  Online,  dan JSTOR. Sedangkan untuk laporan/berita dari lembaga resmi nasional dan internasional, serta berita di media massa online menggunakan mesin pencari Google. Studi literatur dipergunakan untuk menelusuri penyebab dan perkembangan sentimen negatif terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia.

## HASIL DAN DISKUSI

## Penyebab sentimen anti-Tionghoa di Indonesia
Aguilar  (2001)  berpendapat  bahwa  “diskriminasi  terhadap  keturunan  Tionghoa merupakan  produk  ideologi  dari  proses  sosial  historis  di  Indonesia,  terutama  saat membangun  negara  [setelah  meraih  kemerdekaan]”  (p.  505).  Maka,  penyebab  sentimen anti-Tionghoa  berawal  pada  abad  ke-17  ketika  Belanda  menjajah  Indonesia.  Penjajah Belanda  membagi  masyarakat  Indie  (sebutan  Indonesia  saat  itu)  menjadi  tiga  kategori: Eropa sebagai ras tertinggi, Tionghoa dan “Oriental Asing” lain sebagai ras kelas dua, dan pribumi  sebagai  ras  terendah  (Chua,  2004;  Elson,  2005).  Kemudian  ras  Tionghoa mendominasi sektor perbankan dan mendirikan berbagai bisnis monopoli (Turner & Allen, 2007).  Belanda  mendukung  hal  tersebut,  dan  bahkan  mengeluarkan  kebijakan  dengan
menunjuk “etnis Tionghoa untuk mengumpulkan pajak dan menjalankan bisnis kolonial” (Giblin, 2003, pp. 354-355). Alhasil mereka menjadi masyarakat eksklusif.
Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 1945, kesenjangan sosial dan ekonomi antara  keturunan  Tionghoa  dengan  pribumi  menyebabkan  Presiden  Soekarno  berusaha untuk membangun negara yang terdiri dari masyarakat pribumi dan memisahkan etnis lain (Chua,  2004).  Selain  itu,  kesenjangan  tersebut  menimbulkan  seterotip  pada  keturunan Tionghoa  di  Indonesia,  seperti  “arogan...  cenderung  eksklusif,  mereka  memisahkan  diri dengan tinggal di area real estate dan tidak terlibat dalam aktivitas di lingkungan sekitar” (Tan, 1991, p. 123).
Banyak pribumi percaya bahwa warga etnis Tionghoa terlalu serakah dan ambisius. Mereka  hanya  ingin  membuat  dirinya  sekaya  mungkin  dan  hanya  peduli  dengan golongannya sendiri (Giblin, 2003; Tan, 1991; Setijadi, 2017). Mereka beranggapan etnis Tionghoa  lebih  sejahtera  dan  dominan  secara  ekonomi,  serta  memiliki  kehidupan  yang lebih mudah dibandingkan pribumi (Setijadi, 2017).
Keturunan  Tionghoa  juga  memiliki  stereotip  terhadap  pribumi.  Mereka  jarang diminta secara personal untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti siskamling atau kerja bakti,  tapi  mereka  sering  diharapkan  untuk  menyediakan  makanan  ringan  dan  minuman (Giblin,  2003).  Itulah  sebabnya  mereka  menganggap  pribumi  pemalas,  sering  meminta uang  dari  keturunan  Tionghoa,  dan  terkadang  dengan  ancaman  (Tan,  1991).  Berbagai stereotip  ini  mengakibatkan  perpecahan  yang  semakin  besar  antara  etnis  Tionghoa  dan pribumi.

## Sejarah sentimen anti-Tionghoa di Indonesia
Pendatang  dari  Cina  pertama  kali  tiba  ke  Indonesia  pada  abad  ke-5  dan  menetap (Purdey, 2006; Taylor, 2005). Generasi sekarang merupakan warga negara Indonesia, lahir di  Indonesia,  dan  berbicara  dalam  bahasa  Indonesia,  memiliki  nama  Indonesia,  dan beberapa di antaranya belum pernah berada di luar Indonesia (Chua, 2004; Turner & Allen, 2007). Namun sebagian besar warga pribumi masih menyebut mereka Orang Cina, istilah yang secara resmi diperkenalkan pada 1967 oleh pemerintah dan memiliki konotasi negatif (Aguilar,  2001;  Chua,  2004;  Giblin,  2003;  Suryadinata,  1997;  Turner  &  Allen,  2007). Kekerasan  berbasis  rasisme  terhadap  keturunan  Tionghoa  memiliki  sejarah  panjang, bahkan lebih lama dari umur Indonesia sendiri (Mohammad, 2009).

## Era Penjajahan Jepang (1942-1945)
Sejarah  sentimen  anti-Tionghoa  bisa  ditarik  kembali  ke  1942  ketika  Jepang  mulai menduduki Indonesia setelah Kolonial Belanda terusir dari Indonesia (Tan, 1991; Turner & Allen, 2007). Kerusuhan anti-Tionghoa menyebar di Sumatera dan Jawa, banyak pabrik dan  toko  milik  etnis  Tionghoa  dijarah  (Yang,  2001).  Sedangkan  di  Kalimantan,  Jepang menangkap  beberapa  tersangka  pemberontakan  yang  terdiri  dari  multi -etnis  dan membunuh  lebih  dari  seribu  etnis  Tionghoa,  pribumi  dan  Eropa.  Peristiwa  itu  dikenal sebagai  Insiden  Pontianak.  Namun  sebagian  besar  korban  (854  jiwa)  merupakan  etnis Tionghoa  (Purdey,  2006).  Banyak  yang beranggapan bahwa Jepang mendorong pribumi
untuk menyerang properti milik etnis Tionghoa karena saat itu Jepang sedang berperang dengan Cina.

## Era awal kemerdekaan (1945-1965)
Setelah  Indonesia  merebut  kemerdekaan  pada  17  Agustus  1945,  sentimen  anti - Tionghoa masih berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Indonesia memiliki lebih dari 633 suku (Badan Pusat Statistik, 2015). Tapi politisi Indonesia saat itu berpikir suku asing (Tionghoa, Arab, dan Eropa) tidak dianggap sebagai bangsa Indonesia. Bahkan etnis  Tionghoa  jarang  disebut  dalam  pidato  resmi  kenegaraan  yang  membahas  tentang perbedaan budaya (Giblin, 2003). Segregasi antara pribumi dan non-pribumi terasa kental dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  amandemen,  yaitu  pasal  6  ayat  1  yang menyebutkan “Presiden adalah orang Indonesia asli”, dan pasal 26 yang berbunyi “Yang menjadi  warga  negara  ialah  orang-orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa lain  yang  disahkan  dengan  undang-undang  sebagai  warga  negara”.    Dengan  kata  lain, warga negara keturunan Tionghoa tidak dianggap sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli, meski saat itu sudah lebih dari 43% etnis Tionghoa lahir di Indonesia (Giblin, 2003). Segregasi tersebut memicu lima kerusuhan anti-Tionghoa di Jawa dan Sumatera dalam dua tahun  (1945-1947).  Peristiwa  tersebut  memakan  jiwa  3.000  etnis  Tionghoa  dan menghancurkan ribuan bangunan (Yang, 2001).
Kejadian tersebut melahirkan isu asimilasi versus integrasi  (Turner & Allen, 2007). Integrasi  mengacu  pada  identifikasi  keindonesiaan  tanpa  menghilangkan  identitas  etnis, sedangkan  asimilasi  merupakan  percampuran  maksimal  dengan  masyarakat  asli  dan melupakan budayanya sendiri (Kim, 2005). Presiden Soekarno memilih asimilasi dengan mengeluarkan  Dekrit  Presiden  1959  yang  melarang  etnis  Tionghoa  melakukan perdagangan  eceran  di  wilayah  setingkat  kabupaten  (Mohamad,  2009;  Purdey,  2006; Turner & Allen, 2007; Yang, 2001). Di beberapa daerah, militer ikut turun tangan untuk menerapkan  regulasi  ini  dan  memaksa  etnis  Tionghoa  untuk  pergi.  Sekitar  100.000 peranakan yang sudah lama menetap di Indonesia, pergi dari tanah air (Mohamad, 2009).

## Era Orde Baru (1965-1998)
Soeharto mengalami rezim Orde baru dengan tragedi berdarah yang memakan ribuan jiwa pribumi dan etnis Tionghoa dalam Operasi Penumpasan G30S PKI. Meski sulit untuk membuktikan apakah motif gerakan ini murni politik atau ada unsur rasialisme, kekerasan tersebut lebih condong ke anti-Tionghoa (Yang 2001). Pada Juli 1967, kabinet presidensial Soeharto  mengeluarkan  kebijakan  yang  melarang  istilah  Orang  Tionghoa  (istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  keturunan  Tionghoa  tanpa  menimbulkan  kesan  negatif)  dan menggantinya  dengan  Orang  Cina  yang  memiliki  tendensi  menghina  (Aguilar,  2001; Giblin,  2003).  Alasan  mereka  adalah  untuk  menghilangkan  rasa  rendah  diri  masyarakat pribumi  dan  mengurangi  kesombongan  etnis  Tionghoa  (Aguilar,  2001).  Sebulan sebelumnya,  mereka  mengeluarkan  Instruksi  Presidium  Kabinet  mengenai  Kebijakan Pokok  Penyelesaian  Masalah  Cina  untuk  mempercepat  proses  pembauran  atau  asimilasi (Aguilar, 2001;  Chua, 2004;  Giblin, 2003;  Herlijanto,  2004;  Purdey, 2006; Suryadinata,
2005;  Tan,  1991).  Regulasi  tersebut  membatasi  hak  keturunan  Tionghoa  dalam  hampir semua aspek: agama, sosial budaya, pendidikan, media, ekonomi, dan politik.

## Aspek agama dan sosial budaya
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  No  14  Tahun  1967,  etnis  Tionghoa  dilarang  untuk mengekspresikan  agama  dan  tradisinya  di  publik  (Chua,  2004;  Tan,  1991).  Melalui Keputusan  Presiden  No  240  Tahun  1967,  keturunan  Tionghoa  didesak  untuk  m engganti nama mereka menjadi lebih terdengar Indonesia demi  mendorong asimilasi (Chua, 2004; Giblin,  2003;  Herlijanto,  2004;  Tan,  1991;  Turner  &  Allen,  2007).  Meski  begitu,  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  mereka  memiliki  kode  khusus  yang  mengidentifikasi kannya sebagai  keturunan  Tionghoa  sehingga  pihak  otoritas  bisa  dengan  mudah  menargetkan mereka  untuk  diperas  (Giblin,  2003;  Lindsey,  2005;  Turner  &  Allen,  2007).  Misalnya, keturunan  Tionghoa  harus  membayar  dua  kali  lipat  lebih  mahal  dibandingkan  pribumi untuk membuat akta kelahiran (Freedman, 2003).

## Aspek pendidikan
Pemerintah  juga  mengatur  aspek  pendidikan  keturunan  Tionghoa  (Chua,  2004; Giblin, 2003;  Herlijanto, 2004; Turner  &  Allen, 2007).  Setelah  Menteri Pendidikan  dan Budaya  menutup  sekolah-sekolah  yang  dibiayai  organisasi-organisasi  Republik  Rakyat Tiongkok,  beberapa  keturunan  Tiongkok  kaya  diberi  izin  untuk  membangun  sekolah- sekolah untuk menampung murid-murid yang berasal dari sekolah yang ditutup. Sekolah tersebut  dinamakan  sebagai  Sekolah  Nasional  Proyek  Khusus  pada  1968.  Mereka  harus menggunakan  kurikulum  dari  pemerintah,  dan  diperbolehkan  mengajarkan  bahasa Tiongkok  sebagai  ekstrakulikuler.  Tapi  melihat  perkembangannya  yang  cukup  pesat, pemerintah  menutup  sekolah-sekolah  tersebut  pada  1974  dengan  alasan  periode  transisi telah selesai (Tan, 1991). Meski begitu, peluang etnis Tionghoa untuk melanjutkan studi di  universitas  negeri  sangat  terbatas.  Mahasiswa  keturunan  Tionghoa  yang  masuk universitas negeri hanya 5 sampai 10% dari total mahasiswa yang diterima. Oleh sebab itu, kebanyakan dari mereka kuliah di luar negeri atau masuk universitas swasta dengan biaya kuliah yang lebih mahal (Chua, 2004; Giblin, 2003; Tan, 1991; Turner & Allen, 2007).

## Aspek media
Pada  1966,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  melarang  media  massa  yang menggunakan  bahasa  dan  karakter  Tionghoa  (Chua,  2004;  Tan,  1991).  Hal  ini mengakibatkan  media  massa,  literatur,  dokumen  dan  simbol  Tionghoa  menghilang  dari publik.  Meski  begitu,  pemerintah  mengizinkan  satu  surat  kabar  berbahasa  Tionghoa, Harian  Indonesia,  untuk  tetap  terbit  di  bawah  kendali  pemerintah  (Chua,  2004;  Giblin, 2003; Tan, 1991). Pemerintah menggunakan surat kabar tersebut untuk mengkomunikasikan kebijakan mereka pada pembaca keturunan Tionghoa.

## Aspek ekonomi
Orde  Baru  dikuasai  orang-orang  yang  memelihara  hubungan  dengan  segelintir pengusaha  kaya  keturunan  Tionghoa  (Chua,  2004).  Para  penguasa  elit  menyediakan infrastruktur politik bagi para pengusaha-pengusaha tersebut dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan  modal.  Presiden  Soeharto  menginstruksikan  mereka  untuk  menjual  50% saham perusahaannya kepada perusahaan pribumi (Turner & Allen, 2007).
Nasib  pengusaha  keturunan  Tionghoa  lain  tak  seberuntung  itu.  Bahkan  etnis Tionghoa yang bukan pengusaha, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan (Giblin, 2003). Terdapat  peraturan  tidak  tertulis  yang  mengatakan  bahwa  warga  beretnis  Tionghoa  tak bisa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tentara, parlemen, dan badan legislatif  (Chua, 2004).  Maka  sebagian  besar  keturunan  Tionghoa  bekerja  sebagai  pengusaha  atau profesional (Herlijanto, 2004).

## Aspek politik
Sebelum  era  Orde  Baru,  terdapat  banyak  organisasi  massa  beretnis  Tionghoa  atau etnis campuran lain. Namun sejak Presiden Soeharto berkuasa, semua organisasi tersebut dilarang,  termasuk  Badan  Permusjawaratan  Kewarganegaraan  Indonesia  (Baperki)  yang sebagian besar diikuti oleh wakil berbagai organisasi Tionghoa. Organisasi massa tersebut memperjuangkan integrasi dan menolak asimilasi (Purdey, 2006; Tan, 1991). Tapi karena koneksi  mereka  dengan  Partai  Komunis  Indonesia,  otoritas  Orde  Baru  menganggap Baperki juga memiliki ideologi komunis  sehingga dibubarkan  (Chua, 2004; Tan, 1991). Mengingat warga keturunan Tionghoa tak bisa bekerja di parlemen dan MPR, mereka  tak memiliki suara untuk keputusan-keputusan politik (Turner & Allen, 2007).

## Kesadaran sentimen anti-Tionghoa pasca-Orde Baru
Kerusuhan  anti-Tionghoa  pada  Mei  1998  mengguncang  Indonesia.  Tragedi  tersebut meningkatkan  kesadaran  masyarakat  Indonesia  akan  diskriminasi  dan  mengubah  persepsi terhadap ras Tionghoa. Banyak pribumi yang menyadari bahwa mereka telah memperlakukan keturunan  Tionghoa  dengan  tidak  adil  dan  mulai  menerima  mereka  sebagai  warga  negara Indonesia  (Budiman,  2005).  Kesadaran  ini  tercermin  dari  serangkaian  regulasi  anti- diskriminasi  yang  dikeluarkan  presiden  baru,  B.J.  Habibie,  seperti  Instruksi  Presiden  yang melarang istilah pribumi dan non-pribumi pada kebijakan resmi pemerintahan dan bisnis, serta memastikan peluang yang sama bagi seluruh warga Indonesia tanpa melihat etnik, agama, atau ras (Purdey, 2006).
Presiden  berikutnya  periode  1999-2001,  Abdurrahman  Wahid  (Gusdur),  mengambil langkah  lebih  jauh  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  yang  menyatakan  aktivitas budaya, sosial, atau keagamaan Tionghoa tak lagi membutuhkan izin  (Hoon, 2009; Lindsey, 2005).  Presiden  Gusdur  bahkan  menunjuk  Kwik  Kian  Gie  yang  beretnis  Tionghoa  sebagai menteri keuangan (Aguilar, 2001). Pada era Megawati sebagai Presiden (2001-2004), banyak dari keturunan Tionghoa yang terlibat dalam partai besar seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai  Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Suryadinata, 2001).
Persepsi  keturunan  Tionghoa  juga  bergeser  setelah  kerusuhan  Mei  1998.  Mereka merasakan perubahan sikap sehingga mulai menggunakan hak mereka dan mendapat perlakuan setara (Budiman, 2005). Kembalinya kepercayaan diri ini terlihat dengan berdirinya tiga partai yang  didominasi  etnis  Tionghoa,  yaitu  Partai  Reformasi  Tionghoa  Indonesia  (Parti),  Partai Pembauran  Indonesia,  dan  Partai  Bhineka  Tunggal  Ika  Indonesia  (PBI).  Muncul  pula organisasi-organisasi  Tionghoa  seperti  Perhimpunan  Indonesia  Keturunan  Tionghoa  (INTI),
Gerakan  Perjuangan  Anti-Diskriminasi  Indonesia  (Gandi),  dan  Solidaritas  Nusa-Bangsa (Suryadinata, 2003).
Presiden  berikutnya,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  meneruskan  semangat  anti diskriminasi  ini  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  No  12  Tahun  2006  mengenai kewarganegaraan Indonesia. Disebutkan warga negara Indonesia hanya ada WNI  dan WNA tanpa istilah pribumi dan non-pribumi. SBY juga mengeluarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE).
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama (2014-2019), beberapa  keturunan  Tionghoa  menjabat  posisi  strategis  dalam  pemerintahan  Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan Indonesia (2014- 2016) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2016-2019), Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan Indonesia (2015-2016) dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016-2019), dan Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (sejak 2019).

## Sentimen anti-Tionghoa masih ada
Awalnya, hubungan antara masyarakat keturunan Tionghoa dan non-Tionghoa berjalan dengan harmonis. Meski begitu, keharmonisan tersebut tidak menghilangkan sentimen negatif terhadap keturunan Tionghoa. Menjelang pemilihan presiden 2014, tersebar hoax bahwa salah satu calon presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi), merupakan keturunan Tionghoa dengan nama  Wie  Jo  Koh  (Faqih,  2014).  Tim  kampanye  Jokowi  langsung  menyanggah  tuduhan tersebut. Fakta bahwa isu seperti itu perlu untuk disanggah secara publik membuktikan bahwa memiliki darah Tionghoa masih dipandang negatif (Setijadi, 2017).
Ketegangan antara keturunan Tionghoa dan non-Tionghoa kembali muncul pada 2016, ketika Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal sebagai Ahok,  terkena kasus penistaan agama. Menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang saat itu masih menjabat  Gubernur  DKI  Jakarta  dan  mencalonkan  dirinya  untuk  putaran  kedua,  melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam berita di Tempo.co (Akbar, 2018), Ahok berpidato:
“Jadi  jangan  percaya  sama  orang,  kan  bisa  saja  dalam  hati  kecil  bapak  ibu, enggak bisa pilih saya, ya – dibohongi pake surat Al Maidah surat 51 macam- macam gitu lho. Itu hak bapak ibu. Ya. Jadi kalo bapak ibu, perasaan, enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa- apa. Karena itu kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Ya jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak, dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok. Enggak suka sama Ahok. Tapi programnya, gue kalo terima, gue enggak enak  dong  sama  dia,  gue  utang  budi.  Jangan.  Kalo  bapak  ibu  punya  perasaan enggak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena stroke.”
Versi  edit  pidato  tersebut  tersebar  melalui  media  sosial  Buni  Yani,  disertai  kalimat provokatif  yang  berbunyi  “PENISTAAN  TERHADAP  AGAMA?  ‘Bapak  ibu  (pemilih muslim)...  Dibohongi  Surat  Almaidah  51  (masuk  neraka)  juga  bapak  ibu.  Dibodohi’. Kelihatannya  akan  terjadi  sesuatu  yang  kurang  baik  dengan  video  ini”  (Akbar,  2018).  Hal tersebut  memancing  kemarahan  masyarakat  muslim.  Massa,  termasuk  di  dalamnya  Front
Pembela Islam (FPI) dan organisasi Islam konservatif lainnya, melakukan tiga aksi protes besar yang melumpuhkan Jakarta. Mereka menuntut Ahok untuk dipenjara (Ingketria, 2018). Pada 2017, pengadilan memutuskan Ahok bersalah dan dipenjara.
Meski berawal dari isu agama, reaksi publik mengarah ke masalah etnis. Pada Agustus 2016,  seorang  penumpang  bus  Transjakarta  keturunan  Tionghoa,  Andrew  Budikusuma, diserang oleh orang  yang tak dikenal.  Mereka melontarkan kalimat, “Lu  Ahok bukan?” dan “Pilih merem apa sipit?” (Safitri, 2016). Dari ucapan tersebut, mereka tidak membahas agama melainkan etnisitas Budikusuma.
Diskriminasi  terhadap  Tionghoa  tak  hanya  terjadi  di  kalangan  masyarakat  umum,  tapi  juga kaum  elit  politik.  Pada  2016,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  mengusulkan  untuk mengembalikan frasa “Presiden ialah orang Indonesia asli” dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal  6.  Ketua  umum  PPP  Muhammad  Romahurmuziy  mengatakan,  “...Presiden  dan  wakil presiden haruslah pribumi” (Fachrudin, 2016).
Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  6  sempat  diamandemen  pada  2001.  Pada  ayat  1  pasal tersebut  aslinya  berbunyi  “Presiden  ialah  orang  Indonesia  asli”,  kemudian  diganti  menjadi “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri...”.

## Kesimpulan
Kerusuhan Mei 1998 bagaikan puncak gunung es. Kejadian itu merupakan manifestasi dari sentimen anti-Tionghoa yang sudah mengakar selama berabad-abad di Indonesia. Ketika Belanda  menjajah  Indonesia,  mereka  mengurutkan  tingkat  ras  sebagai  berikut:  pribumi  di paling bawah, Tionghoa di atasnya, dan Eropa dijadikan ras tertinggi. Kesenjangan sosial dan ekonomi  tersebut  menimbulkan  kecemburuan,  kebencian,  dan  kemarahan  bagi  pribumi terhadap  etnis  Tionghoa.  Kondisi  ini  semakin  parah  saat  Jepang  menduduki  Indonesia  pada 1942-1945.  Hasilnya,  diskriminasi  mewarnai  proses  pembentukan  negara  Indonesia  di  awal kemerdekaan
Pada era Orde Baru, pemerintah menekan etnis Tionghoa melalui serangkaian regulasi Kebijakan  Pokok  Penyelesaian  Masalah  Cina  yang  membuat  keturunan  Tionghoa  semakin diasingkan.  Mereka  dipaksa  untuk  berasimilasi  dan  menghilangkan  identitasnya.  Namun, meski mereka mengikuti hukum, pemerintah masih menandai mereka (misalnya dengan kode khusus  di  KTP)  sebagai  target  pemerasan.  Stereotip  yang  ada  pun  tak  membantu.  Non- Tionghoa memandang etnis Tionghoa bersifat arogan, eksklusif, dan hanya ingin memperkaya diri.  Di  sisi  lain,  etnis  Tionghoa  memandang  non-Tionghoa  sebagai  orang-orang  pemalas, sering minta uang dari mereka dan terkadang dengan ancaman.
Namun,  setelah  kerusuhan  Mei  1998,  persepsi  non-Tionghoa  terhadap  keturunan Tionghoa berubah, begitu pula dengan kepercayaan diri etnis Tionghoa. Pemerintahan pasca- Orde  Baru  mengeluarkan  regulasi  yang  memastikan  kesempatan  setara  bagi  seluruh  warga Indonesia tanpa memandang etnis, agama, atau rasnya. Alhasil, muncullah berbagai partai dan organisasi beretnis Tionghoa. Perubahan tersebut membawa angin segar bagi kehidupan sosial- politik Indonesia yang lebih sehat.
Sayangnya, sentimen anti-Tionghoa telah mengakar begitu dalam selama berabad-abad, sehingga sulit untuk menghilangkannya hanya dalam beberapa tahun. Isu bernuansa rasisme masih  terjadi  sampai  sekarang.  Jika  sentimen  anti-Tionghoa  dibiarkan  berkembang,  bukan mustahil jika tragedi Mei 1998 terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguilar,  F.  V.  (2001).  Citizenship,  Inheritance,  and  the  Indigenizing  of  'Orang  Chinese'  in
Indonesia. Positions: East Asia Cultures Critique, 9 (3), 501-533.
Akbar, C. (2018, 11 Desember). Ahok Bakal Bebas Januari 2019, Begini Kilas Balik Kasusnya.
Tempo
Online. https://nasional.tempo.co/read/1154167/ahok-bakal-bebas-januari-2019- begini-kilas-balik-kasusnya
Badan  Pusat  Statistik  (2015).  Mengulik  Data  Suku  di  Indonesia.  Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html Budiman,  A. (2005). Potrait of the Chinese in post-Soeharto Indonesia. In T.  Lindsey &  H.
Pausacker (Eds.), Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting (pp. 95- 104). Singapore: ISEAS Publications.
Chua,  C.  (2004).  Defining  Indonesian  Chineseness  Under  the  New  Order. Journal  of Contemporary Asia, 34 (4), 465-479.
Destriana  K.  (2016,  30  Juli).  Salah  Paham,  7  Tempat  Ibadah  Terbakar  di  Tanjung  Balai. Tempo  Online.  https://nasional.tempo.co/read/791846/salah-paham-7-tempat-ibadah- terbakar-di-tanjung-balai
Elson, R. E. (2005). Constructing the nation: Ethnicity, race, modernity and citizenship in early Indonesian thought. Asian Ethnicity, 6 (3), 145-160. doi: 10.1080/14631360500226556 Fachrudin,  F.  (2016,  4  Oktober).  PPP  Usulkan  Amandemen  UUD  1945  Kembalikan  Frasa ‘Presiden ialah Orang Indonesia Asli’. Kompas Online.
https://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/06472651/ppp.usul.amandemen.uud.19 45.kembalikan.frasa.presiden.ialah.orang.indonesia.asli.
Faqih,  M.  (2014,  1  Juli).  Ini  Tiga  Black  Campaign  yang  Serang  Jokowi.  Republika  Online. https://www.republika.co.id/berita/n80t0d/ini-tiga-black-campaign-yang-serang- jokowi
Freedman,  A.  (2003).  Political  institutions  and  ethnic  Chinese  identity  in  Indonesia. Asian Ethnicity, 4 (3), 439.
Giblin,  S.  (2003).  Civil  society  groups  overcoming  stereotypes?  Chinese  Indonesian  civil society  groups  in  post-Suharto  Indonesia. Asian  Ethnicity,  4 (3),  353-368.  doi: 10.1080/1343900032000117196
Himawan, E. M. (2020, 20 Mei). 22 tahun Setelah kerusuhan anti-Cina Mei 1998, riset ungkap prasangka  dan  trauma  masih  ada.  The  Conversation.  https://theconversation.com/22- tahun-setelah-kerusuhan-anti-cina-mei-1998-riset-ungkap-prasangka-dan-trauma- masih-ada-138962
Herlijanto, J. (2004). The May 1998 riots and the emergence of Chinese Indonesians: Social movements in the post-Soeharto era . Paper presented at the Conference of International Association of Historians  of Asia (IAHA), Taiwan.
Hoon, C. Y. (2009). More than a cultural celebration: the politics of Chinese New Year in post- Suharto Indonesia. Chinese Southern Diaspora Studies, 3 , 90-105.
Horowitz, D. L. (2001). The deadly ethnic riot . Berkeley, CA: University of California Press. Human Rights Watch (2020). “Indonesia”, World Report 2020. New York: Seven Stories Press ,
276.
Ingketria,  E.  (2018)  Chinese  Indonesians  under  Jokowi:  Flourishing  Yet  Unsettling. Open Journal of Social Sciences , 6, 84-121. Doi: 10.4236/jss.2018.67009.
Januru, L.  (2016). Analisis Wacana Black Campaign (Kampanye Hitam) Pada Pilpres Tahun 2014 di
Media  Kompas,  Jawa  Pos,  dan  Kedaulatan  Rakyat. Natapraja:  Jurnal  Kajian  Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No. 2
Kim, Y. Y. (2005). Adapting to a new culture: An integrative communication theory. In W. B.
Gudykunst (Ed.), Theorizing about intercultural communication (pp. 375-418). London: Sage.
Kominfo (2019, 7 Mei). Hoaks Pemilu Terus Muncul, Soal Partai Komunis Cina Sampai Peran TNI  AD.  Kominfo.    https://www.kominfo.go.id/content/detail/18564/hoaks-pemilu- terus-muncul-soal-partai-komunis-cina-sampai-peran-tni-ad/0/berita_satker
Kristiono,  M.  (2018).  Dari  Tionghoa  ke  Tjina:  Telaah  sejarah  terhadap  demonisasi  etnis Tionghoa di Indonesia. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 10(19), 34-48. doi: 10.19166/verity.v10i19.1309.
Lindsey, T. (2005). Reconstituting the ethnic Chinese in post-Soeharto Indonesia: Law, racial discrimination, and reform. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting (pp. 41-76). Singapore: ISEAS Publication. Mohamad, G. (Producer). (2009, 19  October 2011). Sebuah catatan lain.  http://web.budaya- tionghoa.net/home/782-sebuah-catatan-lain-goenawan-mohamad
Pratama,  A.  M.  (2016,  3  September).  Ini  Kronologi  Pengeroyokan  Andrew,  yang  Diledek
Mirip Ahok di Bus Transjakarta. Kompas Online.
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/03/15360521/ini.kronologi.pengeroyok an.andrew.yang.diledek.mirip.ahok.di.bus.transjakarta
Purdey,  J.  (2006). Anti-Chinese  violence  in  Indonesia,  1996-1999 .  Honolulu:  University  of Hawai'i Press.
Safitri, I. K. (2016, 31 Agustus). Penumpang Transjakarta Dikeroyok, Polisi Periksa Tiga Saksi.
Tempo Online. https://metro.tempo.co/read/800443/penumpang-transjakarta- dikeroyok-polisi-periksa-tiga-saksi
Saputra, K. (2018, 23 Agustus). Pengeluh Volume Azan Dibui 18 Bulan, Bagaimana Perusak Vihara?.  Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-4178495/pengeluh-volume-azan- dibui-18-bulan-bagaimana-perusak-vihara
Setijadi, C, 2017. Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. ISEAS Yusof Ishak Institute .
Sohutoron,  M.  (2016,  30  Agustus).  Polisi  Cari  Pemukul  Pria  di  Transjakarta  yang  Teriak ‘Ahok’.  CNN  Indonesia.  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830102627- 20-154751/empat-orang-pukuli-pria-di-transjakarta-sambil-teriak-ahok
Suryadinata, L. (1997). Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asians? In L. Suryadinata (Ed.), Ethnic Chinese as Southeast Asians (pp.
1-24). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Suryadinata,  L.  (2001).  Chinese  politics  in  post-Suharto's  Indonesia:  Beyond  the  ethnic approach? Asian Survey, 41 (3), 502-524.
Suryadinata, L. (2003). Kebijakan negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa: Dari asimilasi ke multikulturalisme? Jurnal Antropologi Indonesia. Doi: 10.7454/ai.v0i71.3464
Suryadinata,  L.  (2005).  Buddhism  and  Confucianism  in  contemporary  Indonesia:  Recent developments.  In  T.  Lindsey  &  H.  Pausacker  (Eds.), Chinese  Indonesians: Remembering, distorting, forgetting (pp. 77-94). Singapore: ISEAS Publications. Tan,  M.  G.  (1991).  The  social  and  cultural  dimensions  of  the  role  of  ethnic  Chinese  in Indonesian society. Indonesia , 113-125.
Turner, S., & Allen, P. (2007). Chinese Indonesians in a rapidly changing nation: Pressures of ethnicity  and  identity. Asia  Pacific  Viewpoint,  48 (1),  112-127.  doi:  10.1111/j.1467- 8373.2007.00334.x
Yang, T. R. E. (2001). A short history of anti-Chinese riots in Indonesia, 1941-1998. In M. R. Godley  &  G.  J.  Lloyd  (Eds.), Perspectives  on  the  Chinese  Indonesian (pp.  41-54). Sydney: Crawford House Publishing.