http://dx.doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.9845

## Dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah
Nursaptini Nursaptini 1 *, Suyanto Suyanto 2
1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Jalan Majapahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, Indonesia.
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Jalan Colombo No. 1, Karang Malang, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia. nursaptini@unram.ac.id * Corresponding Author

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Article History Received: 26 June 2016
Revised: 17 September 2019; Accepted:
22 October 2019

## Keywords
Bantuan Operasional Sekolah; Kemandirian; Madrasah Swasta;
School operation assistance;
Self reliance;
Private madrasah Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) terhadap tantangan kemandirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Praya dan Madrasah  Tsanawiyah  Al-Ittihadiyah  Nahdlatul  Wathan  (NW)  Sepakat  Lombok
Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Subyek penelitian adalah pengelola yayasan, kepala madrasah, guru, bendahara BOS, komite madrasah, orangtua  siswa,  siswa  dan  Tim  Manajemen  BOS  Kementrian  Agama  Kabupaten Lombok  Tengah.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mengadaptasi  Model  Spiral  Analisis yang  dikembangkan  Creswell  meliputi  mengorganisasikan  data,  membaca  dan membuat  memo,  mendeskripsikan,  mengklasifikasikan,  dan  menafsirkan  data menjadi kode dan tema, menafsirkan data, menyajikan data, dan memvisualisasikan data. Hasil penelitian ini adalah pada awal berdirinya madrasah merupakan institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari dan oleh masyarakat. Segala kebutuhan madrasah  berasal  dari  masyarakat  mulai  dari  biaya  pembangunan  gedung,  biaya operasional dan lainnya berasal dari swadaya masyarakat. Namun keadaan berbeda setelah  adanya  BOS.  Bantuan  Operasional  Sekolah  dijadikan  sumber  utama pemenuhan biaya nonpersonalia madrasah, tidak ada usaha dari pengelola madrasah dalam  mendapatkan  tambahan  biaya  nonpersonalia.  Hal  ini  menyebabkan  segala aktivitas pembelajaran dapat berjalan apabila dana BOS dicairkan .
This study aims to reveal the impact of School Operational Assistance (SOA) on the challenge  of  independence  of  Madrasah  Tsanawiyah  Nurul  Yaqin  Praya  and Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah Nahdlatul Wathan (NW) Sepakat. The approach used  in  this  study  is  a  qualitative  case  study.  The  research  subject  the  foundation managers,  headmasters,  teachers,  treasurers  SOA,  school  committee,  parents, student,  SOA management team in the central Lombok Ministry of Religion. The data were collected through observation, interviews and documentation. The data analysis was  carried  out  by  adapting  the  Spiral  Model  of  analysis  developed  by  Creswell including organizing data, reading and creating memo, describing, classifying, and interpreting  the  data  into  code  and themes,  interpreting  data, presenting  data  and visualizing data. The results of this study are at the beginning of the establishment of the madrasa was an educational institution that grew and developed from and by the community. But the situation is different after the SOA. School Operational Assistance is used as the main source of madrasa nonpersonal cost. There is no effort from the madrasa  manager  to  obtain  additional  nonpersonal  cost.  This  causes  all  learning activities to run if the SOA funds are disbursed.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.
Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 6, No. 2, September 2019

## PENDAHULUAN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk  penyediaan  biaya  operasi  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana program wajib belajar (Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional, 2010, p. 9). Hal-hal yang termasuk ke dalam standar biaya operasi nonper- sonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah, biaya bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi,  biaya  pembinaan  siswa  atau  ekstrakurikuler,  biaya  uji  kompetensi,  biaya  praktek  kerja industri, dan biaya pelaporan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 69 Tahun 2009). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SMP) atau  satuan  pendidikan  lain  sederajat  yang  bermutu  bagi  seluruh  peserta  didik  (Novelsyah  & Sudibyo, 2011, pp. 1-5; Kharisma, 2013, p. 8; Supriyadi, 2016, pp. 79-80). Peningkatan pendidikan dasar memiliki peran penting dalam daya saing bangsa yang berkelanjutan (Sulisworo, 2016, p. 136; Ferdi,  2013,  p.  556).  Pada  dasarnya  program  Bantuan  Operasional  Sekolah  merupakan pengembangan  lebih  lanjut  dari  program  Jaring  Pengaman  Sosial  bidang  pendidikan,  yang dilaksanakan pemerintah kurun 1998-2003, dan program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan kurun 2003-2005 (Suhardi & Hadiyanto, 2012, p. 2; Saptari, 2015).
Bantuan Operasional Sekolah secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. (Permendikbud RI No 161 Tahun 2014). Bantuan Operasional Sekolah  sebagai bentuk realisasi amanat Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah  menjamin terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program Bantuan  Operasional  Sekolah  hadir  sebagai  salah  satu  bentuk  penjaminan  pemerintah  terhadap pengaksesan pendidikan untuk semua yang berada di bawah payung hukum yang kuat sebagai input kebijakan untuk mengatur pendidikan (Putra, 2016, p. 32; Yudhanti, 2012, p. 14 ). Hal ini menjadi pedoman  guna  mengatasi  masalah    yang  mempunyai  tujuan,  rencana  dan  program  yang  akan dilaksanakan. Kebijakan pendidikan akan dilaksanakan oleh sekolah, bagus tidaknya implementasi kebijakan pendidikan di sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan dan sumber daya sekolah (Muhammadi, Chairil, & Yahya, 2015, p. 141; Purnama, pp. 28-29; Setiyati, 2014, p. 201 ). Penggunaan  dana  BOS  di  sekolah  harus  didasarkan  pada  kesepakatan  dan  keputusan bersama  antara  Tim  Manajemen  BOS  Madrasah,  dewan  guru  dan  komite  sekolah  (Dit.  PI Kementerian  Agama,  2015,  p.  15).  Namun  realita  yang  terjadi  seperti  hasil  penelitian  Yuliana, Widayati, dan Taufiq (2015, p. 14) bahwa orang tua yang diwakilkan melalui komite sekolah tidak mengetahui  penggunaan  dana  BOS  sehingga  orangtua  siswa  menganggap  tidak  perlu  membayar keperluan  pendidikan  anaknya  seperti  buku dan  seragam  sekolah.  Hal  ini  terjadi  karena  Bantuan operasional sekolah diidentikkan dengan pendidikan gratis. Padahal menurut Ismanto (2014, p. 465) BOS  tidak  dapat  memenuhi  semua  biaya  operasional  sekolah  sehingga  masyarakat  memiliki kewajiban  untuk  membantu.  Orangtua  siswa  melalui  komite  sekolah  diberikan  ruang  untuk melakukan pengawasan dan terlibat langsung di dalam pengelolaan dana BOS sehingga seharusnya mengetahui  kegunaan BOS tidak menyerahkan semua biaya pendidikan kepada dana BOS (Jack, 2015,  p.  86; Sulfiati,  Alam,  &  Irwan,  2010,  p.  116 ).    Banyak  orang  tua  dan  masyarakat  tidak sepenuhnya  menyadari  manfaat  program  BOS  dan  peluang  untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan di sekolah dan untuk memantau penggunaan dana BOS.  Pelaksanaan anggaran sekolah seharusnya melibatkan seluruh stakeholders seperti kepala sekolah melibatkan guru, karyawan dan orangtua.  Setiap  tim  diberi  otonomi  dalam  melaksanakan  kegiatan,  peran  yang  lain  adalah mengawasi dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahkan pelatihan bagi komite sekolah tentang penggunaan dana BOS sangat diperlukan (Rahayu, Ludigdo, Irianto, & Nurkholis, 2015, p. 17; Widyatmoko, & Suyatmini, 2017, p. 156).
Bantuan  Operasional  sekolah  yang  diterima  oleh  madrasah  dihitung  berdasarkan  jumlah siswa (Dit. PI Kementrian Agama, 2015, p. 2), sehingga sekolah yang memiliki siswa lebih banyak akan  mendapatkan  dana  lebih  besar.  Dalam  dunia  sekolah  ada  beberapa  unit  pendidikan  yang difavoritkan masyarakat dan unggulan tentunya sekolah yang seperti ini akan mendapatkan siswa yang banyak dan sebaliknya terjadi pada sekolah/madrasah swasta yang mutunya biasa saja akan sulit mendapatkan siswa dan dana BOS yang didapatkan juga sedikit. Penyaluran dana BOS dengan sistem  rasio  siswa  ini  dikhawatirkan  akan  menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  dalam  mutu pendidikan. Subsidi dana pendidikan salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana  dijelaskan  Mitchell,  Crowson,  dan  Shipps  (2011,  p. 94)  merupakan  sebagai control negara sebagai dana tambahan.  Bantuan Operasional Sekolah tidak hanya diberikan untuk sekolah negeri  akan  tetapi  sekolah-sekolah  swasta/madrasah  swasta  yang  sudah  mendapatkan  izin operasional  juga  mendapatkan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah.    Melalui  Program  Bantuan Operasional Sekolah membantu sekolah terutama dalam hal biaya operasional lebih khusus pada Madrasah  Swasta.  Pada  sisi  lain  dengan  mendapatkan  Bantuan  Operasional  Sekolah  madrasah swasta  kurang  memiliki  inisiatif  untuk  mencari  sumber  pendanaan  operasional  lainnya.  Sekolah hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah sebagai sumber pembiayaan operasional sekolah yang utama (wawancara dengan salah seorang kepala madrasah pada Juli, 2015). Hal ini berbanding terbalik dengan awal kemunculan madrasah swasta yang mandiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih detail tentang Dampak Bantuan Operasional Sekolah terhadap tantangan  kemandirian  MTs  Nurul  Yaqin  Praya  dan  MTs  Al-Ittihadiyah  NW  Sepakat  Lombok Tengah.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Creswell (2014, p. 135) penelitian kualitatif studi kasus ( case study ) merupakan penelitian yang mengeksplorasi kehidupan nyata,  sistem  temporer  melalui  pengumpulan  data  yang  detail  dan  mendalam  yang  melibatkan berbagai sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus. Pendekatan penelitian ini dipilih karena bukan bertujuan menguji hipotesis tetapi bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam terhadap suatu data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan  sesuatu  dibalik  atau  fenomena  sosial  yang  menjadi  perhatian  khusus  dalam penelitian ini yakni peneliti mengungkapkan dampak Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat Lombok Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat Lombok Tengah. Selanjutnya, waktu penelitian berlangsung mulai bulan Januari 2016 sampai Maret 2016.
Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola yayasan, kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, orangtua siswa, siswa MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat, dan Tim Manajemen BOS di Kementrian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Metode penentuan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan pememilihan sampel  berdasarkan  penilaian  subjektif  tentang  unit  analisis  yang  paling  representatif  dengan masalah  yang  dikaji  (Rubin  &  Babbie,  2009,  p.  148).  Selanjutnya,  untuk  teknik  pengambilan sampling  yang  digunakan  yaitu snowball  sampling ,  teknik  ini  mengimplikasikan  jumlah  sampel semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Peneliti  memilih menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu observasi yang observer atau peneliti tidak ikut ambil bagian dalam situasi atau keadaan yang akan diobservasinya.
Pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan interview atau  wawancara.  Wawancara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  semi  terstruktur.  Wawancara  semi  terstruktur termasuk  dalam  kategori deep  interview di  mana  dalam  pelaksanaannya  lebih  bebas  bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Salah satu alasan utama menggunakan wawancara semi terstruktur  adalah  peneliti  diberikan  kebebasan  dalam  bertanya  dan  memiliki  kebebasan  dalam mengatur  alur  dan setting wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  yang  lain  yaitu  dengan dokumentasi.  Pemilihan  teknik  ini    sebagai  pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan wawancara agar lebih dapat dipercaya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti
Profil  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Profil  Madrasah,  Profil  Yayasan,  buku  laporan  Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dokumen tentang kesiswaan, data dari Badan Pusat Statistik, data dari Kementrian  Agama  Kabupaten  Lombok  Tengah,  data  tersimpan  di  website,  dan  lain-lain,  yang terkait  dengan  dampak  Bantuan  Operasional  Sekolah  di  MTs  Nurul  Yaqin  Praya  dan  MTs  Al- Ittihadiyah NW Sepakat, guna memperkaya data-data yang relevan dengan pokok kajian penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan model Spiral Analisis yang dikembangkan Cresswell yang meliputi  mengorganisasikan  data,  membaca  dan  membuat  memo,  mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema, menafsirkan data, menyajikan dan memvisualisasikan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Madrasah  di  Lombok  Tengah  sebagian  besar  berstatus  madrasah  swasta  termasuk  MTs Nurul Yaqin Praya. MTs Nurul Yaqin Praya sangat kuat terhadap perubahan, baik perubahan regulasi dari pemerintah maupun menghadapi perubahan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjalanan madrasah telah mengalami perjalanan panjang untuk pengakuannya sebagai bagian dari sistem  pendidikan  nasional,  mulai  dari  lahirnya  UU  No.  4  tahun  1950,  SKB  3  Menteri,  di  susul Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 dan terakhir Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
Berdirinya MTs Nurul Yaqin Praya tidak lepas dari semangat fastabiqul khairot pendirinya yang  ingin  memajukan  masyarakat  sekitarnya  melalui  bidang  pendidikan.  Pada  awal  berdirinya madrasah  sumber  pembiayaan  operasional  madrasah  dari  swadaya  masyarakat,  dan  untuk  yang formal melalui SPP sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang informan di MTs Nurul Yaqin Praya bahwa
MTs Nurul Yaqin yang paling dulu berdiri di Pondok Pesantren ini cikal bakalnya menurut sejarah pada tahun 1943 namun izin operasionalnya diresmikan tahun 1981 bisa dikatakan yang paling awal di Lombok Tengah, jadi mulai dari segala kebutuhannya ya mandiri dulu dari swadaya masyarakat.
Hasil  wawancara  tersebut  didukung  dengan  temuan  analisis  dokumen  akta  pendirian Yayasan  Pondok  Pesantren  Nurul  Yaqin  Praya  Nomor  02  Tanggal  15  Januari  2016  yang  sudah diperbaharui  bahwa  yayasan  Pondok  Pesantren  Nurul  Yaqin  Praya  didirikan  tanggal  28  Rabiul Awwal 1363 H dan/atau dua Juni tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga (1943). Berdasarkan hasil  wawancara  dan  analisis  dokumen  ini  diketahui  bahwa  MTs  Nurul  Yaqin  Praya  merupakan madrasah yang pertama berdiri di Lombok Tengah. Madrasah ini sudah berdiri lebih dari setengah abad yang tentunya kalau dilihat dari segi pemenuhan biaya operasional keseharian madrasah, sudah mengalami banyak perjuangan untuk memenuhinya dengan menghadapi kondisi masyarakat yang pada  saat  merintis  masih  dalam  proses  perjuangan  menuju  kemerdekaan  NKRI,  sehingga bertahannya  sebuah  madrasah  sangatlah  sulit,  walaupun  begitu  MTs  Nurul  Yaqin  Praya  masih beroperasi  sampai  sekarang.  Hal  ini  menunjukkan  ada  kemandirian  di  tubuh  Madrasah  yang ditunjukkan  dengan  tidak  menggantungkan  diri  kepada  orang  lain,  sehingga  madrasah  sebagai sebuah  komunitas,  tumbuh  dan  berkembang  dengan  mengandalkan  atas  kemampuan  sendiri (Solichin, 2012, p. 202). Kemandirian sebuah lembaga pendidikan termasuk madrasah berdasarkan hasil penelitian Alma dan Hurriyati (2008) didukung oleh salah satunya melalaui swadana artinya pendanaan  dapat  melalui  patungan,  zakat,  infak,  sadaqoh,  nazar,  titipan,  dan  loan  dari  anggota penyelenggara (pimpinan, dan tenaga kependidikan), peserta didik, dan alumni.
Perubahan  peraturan  tentang  madrasah  tidak  membuat  MTs  Nurul  Yaqin  Praya  punah ditelan  zaman,  namun  sebaliknya  bisa  beroperasi  sampai  sekarang.  Kelangsungan  hidup  dan perkembangan  sekolah  tentunya  tidak  lepas  dari  kemandirian  suatu  lembaga  pendidikan.  Proses pemenuhan biaya operasional keseharian madrasah berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dan  kebijakan-kebijakan  yang  diatur  oleh  pemerintah  seperti  yang  dijelaskan  informan  yang  lain bahwa:
Kalau dulu sebelum ada BOS ini ya pihak sekolah memungut biaya SPP dari orangtua siswa tetapi tidak banyak sekitar Rp 10.000 pokoknya sedikit tidak terlalu membebani.
Hal  ini  menunjukkan  semangat  pengurus  madrasah  sangat  tinggi  agar  semua  anak  bisa mengenyam pendidikan dengan tidak membebankan biaya SPP yang tinggi. Setelah ada BOS SPP yang dikeluarkan wali murid dihilangkan sebagaimana hasil wawancara dengan  kepala madrasah pengurus yayasan, dan wakil kepala sarana bahwa:
Setelah ada BOS ini ya biaya operasional sekolah kita anggarkan dari sana, tidak ada sumber lain, nah kalau misalnya kita ada kebutuhan yang melebihi dari anggaran BOS ya kita melapor ke yayasan.
Yaa  sebelum  ada  BOS  itu  kan  rata-rata  sekolah  itu  apalagi  yang  swasta  untuk  biaya operasional  kesehariannya  dari  masyarakat,  untuk  membuat  gedung  juga  dari  sadaqah masyarakat,  nah  sekarang  alhamdulillah  dengan  adanya  BOS  orangtua  siswa  tidak  perlu membayar sudah ditanggulangi oleh BOS itu.
Orangtua siswa sangat terbantu dengan adanya BOS ini karena zaman dulu sebelum ada BOS mereka harus membayar SPP, kalau sekarang kan tidak ada yang dibayar, paling cuman beli baju seragam sudah sekolah sampai selesai sudah itu saja tidak ada bayar-bayaran lagi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan tersebut menunjukkan bahwa sebelum ada BOS untuk biaya operasional madrasah itu ditanggung oleh masyarakat dan setelah ada BOS sepertinya  tanggung  jawab  masyarakat  sudah  diambil  alih,  di  mana  orangtua  siswa  cukup memberikan  pakaian  seragam.  Hasil  temuan  ini  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  dengan  salah seorang siswa bahwa:
Kalau tingkat MTs kaa tidak ad yang dibayar kan sudah ditanggung oleh BOS, LKS saja yang dibayar di sekolah harganya Rp 5000, dan fotokopian sekitar Rp 7500 itu saja.
Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa biaya operasi nonpersonalia madrasah murni dari BOS. Bantuan Operasional Sekolah telah memberikan perubahan bagi sekolah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang guru bahwa:
Setelah  ada  BOS  perpustakaannya  ada,  koperasi  ada  kita  buat,  ada  alat  pengeras  suara, kemudian alat olahraga sudah lengkap, Bola Lembing, Matras dan lain-lain sudah ada.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dua  informan  di  atas  menjelaskan  bahwa  dengan adanya  BOS  banyak  hal  yang  sudah  dilakukan  oleh  Madrasah  seperti  adanya  perpustakaan, kelengkapan  olahraga  serta  ada  untuk  pemeliharaan  gedung.  Temuan  ini  diperkuat  dengan  data observasi pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 09.30 bahwa peneliti melihat kelengkapan buku-buku di perpustakaan mulai dari buku-buku pelajaran, buku referensi, peta, globe dan dalam perpustakaan juga menyediakan ruang baca, dan ruang perpustakaan yang sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah menunjang kelengkapan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran dan memberikan keringanan bagi orangtua siswa karena membantu  dalam  biaya  pendidikan  anak.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dijelaskan  bendahara  BOS bahwa:
Kita di MTs ini untuk biaya operasional hanya murni dari BOS, karena dana BOS ini murni untuk operasional sekolah jadi susah juga untuk kita kembangkan ke yang lain. Kan donatur dari luar juga, dari pihak wali murid malah mereka mau dikasih, 90% siswa disini mengatakan diri tidak mampu.
Dana BOS dijadikan sumber utama pembiayaan operasi nonpersonalia sekolah. Selain itu sekolah merasa segan untuk meminta tambahan pembiayaan pendidikan dari wali murid karena wali murid mengaku kurang mampu malahan mau diberi. Padahal berdasarkan hasil observasi ditemukan rumah wali murid permanen, anak-anaknya memiliki kamar tidur sendiri, memiliki perabot rumah tangga  yang  lengkap.  Hal  ini  menunjukkan  berdasarkan  hasil  penelitian  Bhawa,  Haris,  &  Made
Artana  (2014,  p.  10)  menunjukkan  kurangnya  pemahaman  komite  atau  orangtua  siswa  dalam penggunaan BOS mereka menganggap dengan adanya BOS semua pembiayaan pendidikan sudah terpenuhi.  Padahal  dalam  undang-undang  dijelaskan  bahwa  tanggung  jawab  masyarakat,  orang tua/wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan sebagainya (Suhardi & Hadiyanto, 2012, p. 116). Bantuan Operasional Sekolah sebagai dana subsidi diidentikkan oleh masyarakat sebagai sekolah gratis hal ini  tentunya  menimbulkan  beberapa  kerugian  sebagaimana  yang  dijelaskan  Nata  (2013,  p.  255) bahwa:  1.)  Telah  menurunkan  partisipasi  dan  tanggungjawab  masyarakat  dalam  pendidikan;  2.) Menurunkan gairah para pengelola satuan pendidikan; dan 3) menimbulkan dampak psikologis yang cukup  berat  bagi  pengelola  pendidikan  non  pemerintah  (swasta).  Sekolah  swasta  yang  mutunya biasa-biasa saja merasakan beban yang cukup berat untuk kelangsungan operasional sekolah.
BOS  dijadikan  sumber  pembiayaan  operasional  yang  utama  berdasarkan  hasil  analisis dokumen pada RKAM BOS bahwa memang tidak ada sumber pembiayaan operasional selain dari BOS. Dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat dijadikan tumpuan utama sedangkan bantuan dari  pemerintah  daerah  setempat  tidak  ada.  Keadaan  ini  diperkuat  berdasarkan  observasi  selama berada di MTs Nurul Yaqin Praya ketika mendengar pembicaraan guru-guru selalu kalau ada yang mau dibeli untuk perlengkapan sekolah itu dari BOS seperti pembelian bendera yang dipakai Apel, pembelian pengeras suara, yang digunakan untuk kegiatan berdoa setiap pagi semuanya dibeli dari dana BOS. Padahal menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (2012, p. 20).  Anggaran  sekolah  bisa  berasal  dari  berbagai  sumber  termasuk  pemerintah  orangtua  siswa, dermawan, sumbangan, dan sponsor.
Kemudian  terkait  dengan  keterlibatan  yayasan  dalam  pembiayaan  operasional  sekolah keseharian  madrasah  dengan  adanya  BOS  sepertinya  tanggung  jawabnya berkurang  sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang guru bahwa:
Sebelum ada BOS seperti yang dikatakan bapak ketua yayasan, bahwa selain dari SPP siswa, yayasan juga menanggulangi biaya operasional sampai 3 jutaan setiap bulan. Nah sekarang biaya  operasional  semuanya  sudah  dianggarkan  dari  BOS  jadi  jarang  kita  meminta  kalau memang mendadak dan tidak dianggarkan dari BOS baru kita melapor.
Sebelum  ada  BOS  yang  menanggulangi  biaya  operasional  keseharian  madrasah  dari yayasan. Namun setelah BOS ada, jarang dilakukan karena semua kebutuhan sudah dianggarkan dari BOS,  dan  terkait  dengan  sumber  kekayaan  yayasan  dalam  pembiayaan  operasional  sekolah diungkapkan oleh salah seorang pengurus yayasan bahwa:
Setau  saya  akibat  dari  perpisahan  yang  hubungannya  dengan  pendiri  pondok  pesantren Muhajirin  sehingga  kekayaan  itu  akhirnya  ke  Muhajirin  na  kita  memang  secara  pribadi yayasan  ini  punya,  akan  tetapi  tidak  terlalu  banyak  jadi  yayasan  biasanya  untuk  mengasap dapur menghidupkan suasana pondok itu dari sana. Untuk kegiatan formal yayasan selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah dan donator yang tidak terikat.
MTs  Nurul  Yaqin  Praya  dalam  hal  untuk  memenuhi  biaya  operasional  lebih  banyak mengandalkan dari donator yang  tidak terikat dan  dari pemerintah karena tidak memiliki sumber kekayaan pribadi. Otonomi sekolah diharapkan agar ada peningkatan efisiensi (Yi, 2015, p. 216) dan kemandirian  dianggap  sebagai  prinsip  yang  mendasar  bagi  reformasi  pendidikan.  Namun  yang terjadi  sebaliknya  adanya  Bantuan  Operasional  Sekolah  menjadi  sebuah  tantangan  dalam kemandirian madrasah hal ini disebabkan madrasah tidak memiliki sumber kekayaan yang khusus untuk membiayai operasional sekolah seperti unit usaha mandiri. Tidak ada inovasi atau usaha untuk memberdayakan masyarakat agar mendapatkan tambahan biaya operasi nonpersonalia sekolah.
Keadaan yang tidak jauh berbeda juga terjadi di MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat bahwa semangat mendirikan madrasah sangat tinggi dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Pada saat awal pendirian madrasah, pengelola madrasah mengajak masyarakat untuk membangun mulai dari gedung dan segala kebutuhan madrasah dari swadaya masyarakat.
Karena kondisi masyarakat sehingga ya belajarnya di bawah pohon asam kemudian berikutnya lebih  maju  lagi  menggunakan  atap  jerami,  nah  ditempat  kita  duduk  inilah  dulu  tempat madrasahnya sebelum pindah ke tempat yang sekarang dan pembiayaan waktu dulu ya swadaya masyarakat, yaa dulu dari internal keluarga dulu. Ada juga sumbangan dalam bentuk I’anah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun namanya jadi setiap panen sesuai dengan kondisi masyarakat tidak dipatok, sesuai kemampuan kadang-kadang ada yang 10 kilo gabah, ada yang 15 kilo tergantung situasi na waktu tahun 1989 kita lihat ada kemajuan ekonomi sehingga kita menarik SPP dari masyarakat dan di samping itu tetap setiap 1 (satu) tahun I’anah.
Melalui  niat  yang  tulus  dan  ikhlas  pendiri  Madrasah  Al-Ittihadiyah  ingin  membangun masyarakat  sekitar  dengan  menegakkan  madrasah  walaupun  pada  saat  itu,  ekonomi  masyarakat tergolong miskin. Kebanyakan madrasah lahir dan berkembang bersama masyarakat (Rosyada, 2017, p.  21).  Keluarga  pendiri  madrasah  Al-Ittihadiyah  rela  mengeluarkan  kekayaan  pribadi  untuk membangun  madrasah.  Keadaan  berubah  seiring  perubahan  ekonomi  masyarakat  sehingga  mulai terstruktur  pembiayaan  operasional  madrasah  dengan  sistem  SPP.  Sebagaimana  hasil  wawancara dengan informan yang lain bahwa:
“di Madrasah Al-Ittihadiyah ini tetap walaupun sekarang ada BOS meminta orangtua wali murid untuk menyerahkan I’anah berupa gabah setiap siswa. Kalau dikaitkan dengan konsep agama itu sebagai mahar dari murid ke gurunya yang dimaksudkan sebagai kebarokahan ilmu. Jadi  jangan  sampai  dengan  adanya  BOS  wali  murid  tidak  mau  memberikan  andil  sebagai mahar ilmu putra-putrinya.
MTs  Al-Ittihadiyah  NW  Sepakat  walaupun  sudah  ada  dana  BOS,  orangtua  siswa  tetap diminta untuk menyerahkan I’anah berupa gabah. I’anah dimaksudkan sebagai mahar ilmu untuk kebarokahan dengan mengikuti cara bapak Maulanasyaikh pendiri NWDI. I’anah yang dikumpulkan orangtua  siswa  berupa  gabah  ini  dikelola  oleh  pengurus  yayasan  bukan  oleh  pengelola  masing- masing  lembaga.  Kemandirian  sebuah  lembaga  pendidikan  berdasarkan  penelitian  Sukarti  dan Wibowo  (2013,  p.273-274)  meliputi  aspek  pengelolaan  lembaga,  pengelolaan  program  dan pengelolaan  keuangan  ketiga  aspek  ini  menentukan  bagaimana  kemandirian  sebuah  lembaga termasuk MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat. Keadaan ini dijelaskan oleh Kepala madrasah bahwa:
Upaya pembiayaan yang ada di Madrasah ini ialah pertama ada koperasi yang dikelola oleh yayasan  yang  menjual  ATK  dan  sejenisnya,  yang  kedua  dari  I’anah.  I’anah  itu  istilahnya sumbangan orangtua wali murid pertahun dalam bentuk gabah.
Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk itulah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan, seperti di MTs Al-Ittihadiyah  ada  Koperasi  yang  dikelola  yayasan.  Ketika  biaya  operasional  yang  berasal  dari pemerintah belum terealisasi, MTs Al-Ittihadiyah dapat menggunakan dana koperasi terlebih dahulu atau  meminjam  kebutuhan-kebutuhan  operasional  sekolah  di  koperasi.  Koperasi  di sekolah  dapat dirasakan perannya secara ekonomi dan memperlancar kebutuhan proses pembelajaran (Lindawati & Suyanto, 2015, p. 178). Selain itu MTs Al-Ittihadiyah seharusnya bisa memaksimalkan pendapatan pendanaan  yang  berasal  dari  masyarakat  berupa I’anah yang  dikeluarkan  setiap  panen  raya. Sebagaimana hasil penelitian Zulfa (2013, p. 22) bahwa praktek pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dilakukan berbasis pada umat berupa zakat, infaq, sadakah, dan wakaf yang dilakukan secara akuntabel  dan  transparan.  Madrasah  harus  kreatif  mencari  sumber  pembiayaan  pendidikan  yang mencukupi  kebutuhan  madrasah.  Dalam  rangka  memberikan  layanan  pendidikan  yang  bermutu kepada siswa. Hal ini dapat ditunjang dengan usaha mandiri madrasah sebagaimana hasil penelitian Hafidh  dan  Badarudin  (2018,  p.  266)  bahwa  dengan  adanya  usaha  mandiri  yang  dijalankan  oleh lembaga pendidikan membuat tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari pemerintah dan masyarakat.  Namun  keadaan  madrasah  berbeda  setelah  adanya  Bantuan  Operasional  Sekolah sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan bahwa:
Setelah ada BOS ini terarah penggunaan keuangan kalau dulu sebelum ada BOS juga nyaman- nyaman  saja  artinya  bisa  kita  ambil  SPP  dari  masyarakat.  Kalau  setelah  ada  BOS  ini  kan terarah kemudian harus kita habiskan penggunaannya dengan anggaran RAB yang kita buat, kalau SPP dulu kan mana yang lebih dominan yang harus dikerjakan itu yang dikerjakan harus ngirit dikitlah.
Adanya dana BOS memberikan keleluasaan bagi pengelola Madrasah dalam menggunakan anggaran. Sebelum ada BOS, pengelola Madrasah berusaha sehemat mungkin dalam menggunakan barang atau jasa, sedangkan setelah ada BOS tampaknya itu berubah di mana seakan-akan dana BOS harus  dihabiskan  sesuai  anggaran  yang  sudah  dibuat.  Hal  ini  berbeda  dengan  aturan  dalam mekanisme pengambilan dana BOS bahwa penyaluran dana BOS yang dilakukan secara bertahap (tiga bulanan), bukan berarti harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana BOS tiap  bulan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  madrasah/PPS  sebagaimana  tertuang  dalam  Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, serta bilamana terdapat sisa dana di madrasah dan Bunga Bank/ Jasa  Giro  maka  dana  tersebut  tetap  milik  madrasah untuk  digunakan  bagi  kepentingan  madrasah (Dit.Pi  Kementrian  Agama,  2015,  p.14).  Penafsiran  tentang  penggunaan  alokasi  dana  BOS  yang tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Juknis, tidak lepas dari tidak berhasilnya sosialisasi yang baik tentang BOS ke madrasah-madrasah. Biasanya sosialisasi ditingkat Kementerian Agama Kabupaten  Lombok  Tengah  ke  beberapa  sampel  saja,  tidak  ke  seluruh  madrasah  yang  berada  di bawah naungannya sebagaimana hasil wawancara dengan Tim manajemen BOS Kementrian Agama Kabupaten Lombok Tengah bahwa:
Setelah realisasi dana kita ambil 1 (satu) minggu, kita buat tim Monev yang terdiri dari semua pengawas, kita libatkan juga semua seksi karena keterbatasan jumlah pengawas, yang anggota timnya masing-masing 5 (lima) orang dan itupun kita tidak bias Monev kesemua lembaga kita ambil sampel saja.
Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menuntaskan pemenuhan wajar dikdas.  Pada beberapa kebijakan, tujuan subsidi pendidikan diarahkan  hanya  untuk  meringankan  beban  biaya  pendidikan  yang  ditanggung  oleh  warga masyarakat, atau peserta didik dan mengafirmasi pembebasan pungutan bagi siswa yang berasal dari rumah  tangga  miskin  (Saharudin,  2011,  pp.  21-22).  Saat  ini  dana  BOS  merupakan  sumber pembiayaan  biaya  operasi  non  personalia  yang  utama  tidak  ada  usaha  lain  atau  inovasi  dalam mendapatkan  sumber  pendanaan  operasional  sekolah.  Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan informan yang lain bahwa:
Untuk operasional di Madrasah ini hanya dari BOS tidak ada sumber yang lain, di sini tidak pernah ada tanah yang digarap sama orang, kemudian hasilnya digunakan untuk operasional selama saya di sini tidak pernah saya dengar ada sumber dana lain selain BOS. Hanya BOS itu sudah kita pake untuk apa-apa
Penjelasan  informan  di  atas  menunjukkan  bahwa  MTs  Al-Ittihadiyah  NW  Sepakat  tidak memiliki  sumber  biaya  operasional  lain  selain  BOS.  Karena  dengan  adanya  BOS  masyarakat menganggap tidak perlu lagi ada tambahan biaya operasional ke Madrasah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan kemandirian madrasah dengan adanya BOS di mana berdasarkan hasil penelitian Sari  &  Sukirno  (2017,  p.  37).  Dijelaskan  kebutuhan  akan  kreativitas,  kemandirian  keberanian mengambil resiko sangat dibutuhkan.  Kreativitas sekolah sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kemandirian  di  sekolah.  Kemandirian  sekolah  ditunjukkan  dengan  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  yang  terbaik  bagi  sekolahnya,  sehingga  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  dan kesanggupan  kerja  yang  tidak  selalu  menggantungkan  pada  orang  lain  untuk  menjadi  mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Pengelolaan sekolah secara  mandiri  dan  dibawah  kebijakan  sendiri  sangat  penting  terutama  dalam  hal  pendanaan pendidikan di sekolah. Hal ini tentunya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian Rudi & Haikal
(2014, p.42) melalui kerjasama yang dibangun atas dasar komunikasi, keterlibatan dan koordinasi semua warga sekolah termasuk pengelola yayasan, kepala madrasah, guru, dan masyarakat.

## SIMPULAN
Dampak Bantuan Operasional Sekolah terhadap Tantangan Kemandirian MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat Lombok Tengah adalah pada awal berdirinya madrasah, pendiri  yayasan  dengan  masyarakat  bersama-sama  membangun,  walaupun  pada  saat  itu  kondisi ekonomi  masyarakat  sangat  kekurangan.  Operasional  madrasah  berasal  dari  swadaya  masyarakat segala kebutuhan madrasah ditanggulangi bersama. Namun hal berbeda terjadi ketika ada kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya BOS masyarakat menganggap tidak perlu lagi ada  tambahan  biaya  operasional  ke  Madrasah.  Sosialisasi  penggunaan  BOS  belum  maksimal sehingga  mengakibatkan  masyarakat  salah  tafsir.  Pada  saat  ini  BOS  dijadikan  sumber  utama pemenuhan  biaya  operasi  nonpersonalia  madrasah,  tidak  ada  kreativitas  dari  pengelola  madrasah dalam  mendapatkan  tambahan  biaya  operasi  nonpersonalia.  Oleh  karena  itu  madrasah  sangat tergantung dengan dana BOS karena untuk pemenuhan biaya nonpersonalia hanya mengandalkan BOS.

## DAFTAR PUSTAKA
Alma, B., & Hurriyati, R. (2008). Manajemen corporate dan strategi pemasaran jasa pendidikan fokus pada mutu dan layanan prima . Bandung: Alfabeta
Bhawa, G. A. S, Haris, I. A., & Made Artana, M. P. (2014) Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 4 (1). doi: http://dx.doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.4118
Creswell,  J.  W.  (2014). Penelitian  kualitatif  &  desain  riset  memilih  di  antara  lima  pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ferdi,  W.  P.  (2013).  Pembiayaan  pendidikan:  Suatu  kajian  teoritis. Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan , 19 (4), 565-578.
Hafidh,  Z.,  &  Badrudin,  B.  (2018).  Pesantren  kemandirian  perekonomian:  Studi  tentang kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 3 (2), 257-267.
doi: https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-03
Ismanto, B. (2014). Public participation in budgeting management school in salatiga of central java province, Indonesia . Proceedings Book of ICESTSR 2014, Malaysia.
Jack, H (2015). Optimalisasi anggaran pendapatan dan biaya sekolah: Kajian di Sekolah Kota Banda Aceh. Jurnal Pencerahan , 9 (2), 83-93. doi: https://doi.org/10.13170/jp.9.2.2878
Kharisma, B. (2013). Dampak program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia: Analisis DID. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 6 (1), 7-15.
Kementrian Agama Republik Indonesia. (2015). Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah  Tsanawiyah,  dan  Pondok  Pesantren Salafiyah . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Kementrian  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia.  (2009). Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009  tentang Standar Operasi Nonpersonalia .
Lindawati,  M.  L.,  &  Suyanto,  S.  (2015).  Peran  Koperasi  Sekolah  dalam  meningkatkan  sikap kewirausahaan  siswa SMK  Negeri  1Wonogiri. Harmoni  Sosial:  Jurnal  Pendidikan  IPS , 2 (2), 170-180. doi:https://doi.org/10.21831/hsjpi.v2i2.7668
Muhammadi, N., Cairil, S., & Yahya, M. (2015). The madrasah leadership, teacher performance and learning  culture  to  improve  quality  at  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  Jakarta. Journal  of Management and Sustainability , 5 (2), 129-145. doi: https://doi.org/10.5539/jms.v5n2p129
Mitchell, D. E., Crowson R. L., & Shipps, D. (2011). Shaping education policy power and process . New York: Routledge.
Novelsyah, M., & Sudibyo, Y. A. (2011). Penatausahaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah . Yogyakarta: Lembah Manah.
Nata, A. (2013). Kapita selekta pendidikan Islam isu-isu kontemporer tentang pendidikan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). How management and funding relate . doi: https: // doi .org /10. 1787/ 9789264175006-en
Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  161  Tahun  2014  tentang  petunjuk  teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2015 .
Presiden  Republik  Indonesia.  (1945). Undang-Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Purnama, B. J. (2016). Optimalisasi manajemen Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan , 12 (2), 27-36.
Purwanti, S. (2013). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin kerja guru dan  pegawai  di  SMA  Bakti  Sejahtera  Kecamatan  Kongbeng  Kabupaten  Kutai Timur. Journal Administrasi Negara , 1 (1), 210-224.
Putra, G. R. N. (2016). Politik pendidikan liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rubin, A., & Babbie, E. (2009). Essential research methods for social work. USA: Brooks/Cole.
Rahayu,  S.,  Ludigdo,  U.,  Irianto,  G.,  &  Nurkholis,  N.  (2015).  Budgeting  of  School  Operational Assistance  Fund  based  on  the  value  of  gotong  royong. Procedia-Social  and  Behavioral Sciences , 211 , 364–369. doi: https:// doi. org/ 10. 1016/j.sbspro.2015.11.047
Rosyada, D. (2017). Madrasah dan profesionalisme guru dalam arus dinamika pendidikan di era otonomi daerah . Depok: Kencana.
Sulfiati,  F.,  Alam,  A.  S.,  &  Irwan,  A.  L.  (2010).  Akuntabilitas  pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  Kabupaten Sinjai. None , 3 (2), 113-122.
Saharudin,  I.  (2011).  Bantuan  Operasional  Sekolah:  Konsistensi  mandat,  keberlanjutan,  dan akuntabilitas. Retrieved from www.pattiro.org
Saptari,  Y.  U.  (2015).  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dan  keterandalan  laporan keuangan  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  (Unpublished  doctoral dissertation), Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah.
Sari, S., & Sukirno, S. (2017). Peningkatan intensi berwirausaha siswa Sekolah Menengah Kejuruan.
Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS , 4 (1), 29-38. doi: https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i1.9744
Setiyati, S. (2014). Pengaruh kepemimpinan kepala  sekolah, motivasi Kerja, dan budaya  sekolah terhadap  kinerja  guru. Jurnal  Pendidikan  Teknologi  dan  Kejuruan , 22 (2),  200-206. doi: https://doi.org/10.21831/jptk.v22i2.8931
Suhardi, D., & Hadiyanto, H. (2012). Perjalanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005-2012 mencegah  drop  out,  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dasar .  Jakarta:  Direktorat  Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Sukarti, S., & Wibowo, U. B. (2013). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri di Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 1 (2), 269-284. doi: https://doi.org/10.21831/amp.v1i2.2399
Sulisworo,  D.  (2016).    The  contribution  of  the  education  system  quality  to  improve  the  nation’s competitiveness of Indonesia. Journal of Education and Learning , 10 (2), 127-138.
Supriyadi,  U.  D.  (2016).  Pelaksanaan  BOS  dan  minat  masyarakat  mengikuti  pendidikan  dasar gratis. Jurnal Ilmu Pendidikan , 17 (1), 79-85. doi: https://dx.doi.org/10.17977/jip.v17i1.2623
Yuliana, R., Widayati, W., & Taufiq, A. (2015). Evaluasi pelaksanaan kebijakan gratis pada jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal of Politic and Government Studies , 4 (3), 261-270.
Yi, P. (2015). Do school accountability and autonomy affect pisa achievement? Evidence from South Korea. KEDI Journal of Education Policy , 12 (2), 197-223.
Yudhanti,  R.  (2012).  Kebijakan  hukum  pemenuhan  hak  konstitusional  warga  atas  pendidikan dasar. Pandecta: Research Law Journal , 7 (1).
doi: https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2360
Zulfa,  U.  (2013).  Membangun  Madrasah  bermutu  melalui  praktik  manajemen  pembiayaan pendidikan    berbasis  potensi  umat  (Sebuah  alternatif  model  pembiayaan  pendidikan  di Indonesia). Jurnal kependidikan , 1 (1), 12-23. doi: https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.529
Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N
Kemasan I Surakarta. Manajemen Pendidikan , 12 (3), 153-160. doi: https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528