Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 4 April 2022
Efektivitas  Penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Capaian Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

## P. Wiryawan Paritranaya
Analis  Pengelolaan  Keuangan  APBN  Ahli  Muda  Badan  Narkotika  Nasional  Kota Denpasar, Indonesia Email: wiryawan.paritranaya@bnn.go.id

## Abstrak
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  APBN  yang efisien  adalah  dengan  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 196/PMK.05/2018  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dan  Penggunaan  Kartu  Kredit Pemerintah  yang  mewajibkan  setiap  Kementerian  Negara/Lembaga  beserta  instansi vertikal  menyelenggarakan  Pemerintahan  Kartu  Kredit  untuk  mekanisme  pembayaran melalui  Uang  Beredar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  Kartu Kredit  Pemerintah  pada  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar  berdasarkan efektivitasnya dalam percepatan realisasi anggaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  Kartu  Kredit Pemerintah  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar  sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Efektivitas  penerapan  Kartu  Kredit  Pemerintah  pada  Badan  Narkotika Nasional  Kota  Denpasar  dinilai  efektif  dari  segi  pengukuran  efektivitas  seperti pencapaian  tujuan,  integrasi  dan  adaptasi.  Kajian  ini  memberikan  gambaran  tentang tingkat  efektivitas  penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah  yang  diharapkan  mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan APBN sebagai wujud good governance .
Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah; Efektivitas; Keuangan Negara

## Abstract
One  of  the  government's  efforts  to  realize  efficient  APBN  financial  management  is  by  issuing Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.05/2018 concerning Procedures for Payment and  Use  of  Government  Credit  Cards  which  oblige  every  State  Ministry/Agency  along  with vertical  agencies  to  implement  Government  Credit  Cards  for  payment  mechanism  through Money Supply. This study aims to determine the application of the Government Credit Card at the  National  Narcotics  Agency  of  Denpasar  City  based  on  its  effectiveness  in  accelerating budget realization. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the study  indicate  that  the  application  of  the  Government  Credit  Card  of  the  National  Narcotics Agency of Denpasar City is in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the application of Government Credit Cards at the National Narcotics Agency of Denpasar City is considered effective in terms of effectiveness measurements such as achieving goals, integration and  adaptation.  This  study  provides  an  overview  of  the  level  of  effectiveness  of  using Government  Credit  Cards  which  are  expected  to  be  able  to  improve  the  quality  of  APBN financial management as a manifestation of good governance.
Keywords : Government Credit Card; Effectiveness; State Finance

## Pendahuluan
Seiring dengan terjadinya Gerakan Reformasi di Indonesia, pengelolaan keuangan dengar juga tidak luput dari perubahan. Ditandai dengan terbitnya tiga paket kebijakan keuangan  negara  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  yang  mengamanatkan  pentingnya  tata  kelola keuangan  yang  baik,  yang  mengatur  mengenai  pertanggung-  jawaban  melalui  laporan keuangan  untuk  memenuhi  ekspektasi  masyarakat  dalam  mengungkapkan  posisi keuangan  dan  kinerja  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik  ( Al Kautsar,  Aditya,  &  Rizky, 2021).  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  dapat dikategorikan transparan apabila pelaksanaan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat yaitu dari proses kebijakan pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Sepuluh  Prinsip  Good  Governance  adalah  :  akuntabilitas,  pengawasan,  daya tangkap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan,  partisipasi,  dan  penegakan  hukum  ( Suaib, n.d.).  Tata  kelola  yang  baik  untuk Bangsa  Indonesia  adalah  perwujudan  dari  pemerintahan  yang  tertib,  bersih,  adil manajemen dan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Banyak di antara Orang  Indonesia  percaya  bahwa  memiliki  praktik  tata  kelola  yang  lebih  baik  akan membawa  peningkatan  kualitas  masyarakat  pelayanan,  menurunkan  korupsi,  dan meningkatkan  kepedulian  pemerintah  terhadap  masyarakat  kepentingan  ( Dwiyanto , 2005).  Dalam  hal  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  keuangan  negara,  tata pemerintahan  yang  baik  berarti  menciptakan  proses  dan  kelembagaan  yang menghasilkan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
“Efektivitas  adalah  hasil  membuat  keputusan  yang  mengarahkan,  melakukan sesuatu  dengan  benar,  yang  membantu  memenuhi  misi  suatu  perusahaan  atau pencapaian tujuan” ( Muslim, Ardiyansyah, & Anjani , 2021). Efektivitas adalah keadaan atau  kemampuan  berhasilnya  suatu  kerja  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk memberikan hasil yang diharapkan ( Purba , 2017). Untuk melihat Efektivitas kerja, pada umumnya  dipakai  empat  macam  pertimbangan,  yaitu  pertimbangan  ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Efektivitas  kerja  merupakan  penyelesaian  pekerjaan  dengan  tepat  waktu  sesuai  yang telah  diharapkan,  artinya  pelaksanaan  suatu  tugas  ditandai  baik  atau  tidak  sangat tergantung  pada  penyelesaian  tugas  tersebut,  bagaimana  cara  melaksanakannya,  dan besaran biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Efektivitas  dengan  “berhasil  guna”,  yaitu pelayanan  yang  baik  corak  dan  mutunya  dan  benar-benar  sesuai  dengan  kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi ( Resdianto & Mustikawati , 2019).
Jika  efektivitas  dikaitkan  dengan  Undang-undang  no  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  maka  melaksanakan  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ) terhadap keuangan negara akan menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang  baik  pula  ( Pintaku ,  2020).  Dalam  mengelola  keuangan  negara  untuk  menuju Indonesia Baru di masa akan datang, good governance menjadi suatu alternatif dalam menjalankan  pemerintahan.  Pengembangan good  governance sangat  memerlukan komitmen  politik  yang  kuat  dan  kompetensi  tinggi  dari  setiap  lini  untuk  dapat dilaksanakan  secara  efektif  dalam  Sistem  Administrasi  Negara  Indonesia  pada umumnya, dan dalam manajemen keuangan negara pada khususnya.
Sebagai  respon  dari  hal  tersebut  maka  pemerintah  melalui  kementrian  keuangan mendorong  penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah.  Ditandai  dengan  diterbitkannya Peraturan  Mentri  Keuangan  Nomor  196/PMK.05/2018  tentang  Peraturan  Kementerian Keuangan  (PMK)  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dan  Penggunaan  Kartu  Kredit Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemabayaran dan penggunaan kartu  kredit  sebagai  alat  pembayaran  belanja  barang  atas  beban  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (Selanjutnya  disingkat  APBN).  Dalam  peraturan  ini  juga menyatakan  bahwa  penggunaan  kartu  kredit  sebagai  alat  pembayaran  adalah  khusus dalam  rangka  penggunaan  Uang  Persedian  yang  kemudian  disingkat  UP  ( Said  & Sutiono , 2021).
Kartu  Kredit  Pemerintah  diterbitkan  sebagai  langkah  penyempurnaan  dalam mekanisme pembayaran sekaligus guna mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang dilakukan oleh Bank Indonesia. GNNT ini merupakan salah satu aksi edukasi keuangan yang  memiliki  tujuan  untuk  mendorong  masyarakat  menggunakan  sistem  pembayaran dan  instrumen  pembayaran  nontunai  dalam  melakukan  transaksi  pembayaran sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2016  tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif ( Yulianti , 2021).
Adanya  penerapan  transaksi  nontunai  dalam  pelaksanaan  belanja  pemerintah dapat  menekan  tingkat  penyelewengan  terutama  korupsi  ( Septiani  &  Kusumastuti, 2019).  Namun  dalam  hal  ini  pihak  Bank  juga  perlu  melakukan  suatu  upaya  kontrol untuk memperkecil potensi penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah, misalnya melalui pembatasan kategori pembelanjaan yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga Kartu Kredit Pemerintah tersebut hanya dapat digunakan atas pembelanjaan yang kategorinya sesuai  dengan  keinginan  pemerintah  ( Pratama  &  Salam ,  2019).  Kelemahan  pada pengendalian  internal  telah  diidentifikasi  dapat  mengakibatkan  terjadinya  fraud (Hamdani & Albar, 2016). Dasar pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa melalui belanja  online  adalah  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  prinsip  akuntabilitas penyelenggaraan  keuangan  negara  dan  mekanisme  terbaik  dalam  mengakomodir penggunaan  UP  yaitu  perlu  adanya  kerjasama  dengan  sektor  e-commerce  dan  kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Yulianti, 2021).
Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar  sendiri  telah  melaksanakan  aktivasi penggunaan  KKP  sejak    tahun  2021.Sesuai  dengan  Surat  KPPN  Tipe  A1  Denpasar
Nomor  :  S-70/WPB.22/KP.01/2021  tanggal  08  januari  2021  mengenai  penetepan besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah yaitu sebesar 20% atau setara dengan  Rp.  20.000.000.  Namun  penggunaan  belum  optimal  pada  tahun  anggaran tersebut.  Ini  dapat  dilihat  dari  laporan  penggunaan  KKP  sepanjang  TA  2021  dibawah ini.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  pertanyaan  penelitian,  maka  tujuan penelitian  yang  ingin  dicapai  yaitu  untuk  mengetahui  penerapan  Kartu  Kredit Pemerintah  pada  BNN  Kota  Denpasar  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  untuk mengetahui  tingkat  efektivitas  penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah  dalam meningkatkan capaian realisasi anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022,  untuk  mengetahui  kendala  apa  saja  yang  masih  dihadapi  dalam  menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

## Metode Peneletian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya ( Sugiono , 2014). Tempat penelitian ini adalah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Sumber Data Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  Teknik  Analisis  Data  Tringulasi  data  yang  di gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  trianggulasi  sumber  dan  trianggulasi  metode. Sedangkan  Analisis  data  terdiri  atas  tiga  komponen  yang  saling  berinteraksi,  yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  Keuangan  negara  adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kartu  Kredit  Pemerintah  merupakan  kartu  kredit  yang  diterbitkan  oleh  Bank Penerbit Kartu Kredit untuk kepentingan Satker dalam rangka belanja barang atas beban APBN.  Kartu  kredit  tersebut  merupakan  corporate  card  yang  berarti  kartu  kredit diterbitkan  atas  nama  satuan  kerja  (bukan  pribadi).  Penggunaan  kartu  kredit  dalam transaksi  keuangan  negara  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai ( Yulianti , 2021).
Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  dalam  mencapai tujuannya ( Nordiawan, 2009). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.
Tabel 1. Definisi  Operasional Variable Definisi Variable Indikator Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003) Berdasarkan Undang- undang  Nomor  17  Tahun 2003  Keuangan  negara adalah  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang dapat  dinilai  dengan  uang, serta  segala  sesuatu  baik berupa uang maupun berupa  barang  yang  dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. - Segala hak negara - Segala kewajiban negara -  Dapat  diukur/  dinilai dengan uang - Berupa uang atau barang Efektivitas ( Sumenge , 2013) Efektivitas merupakan ukuran  berhasil  tidaknya suatu  organisasi  mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai  tujuan,  maka organisasi tersebut dikatakan  telah  berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan  tentang  berapa besar  biaya  yang  telah dikeluarkan untuk mencapai  tujuan  tersebut. Biaya  boleh  jadi  melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh  jadi  dua  kali  lebih besar  atau  bahkan  tiga  kali lebih  besar  daripada  yang telah dianggarkan. Efektivitas  hanya  melihat apakah  suatu  program  atau kegiatan  telah  mencapai tujuan yang telah - Pencapaian Tujuan - Integrasi - Adaptasi
- Ketepat penggunaan
- Kepuasaan
- Hasil guna
ditetapkan. Kartu Kredit Pemerintah (Direktorat Jenderal Perbendahraan, 2018) Kartu  Kredit  Pemerintah merupakan  kartu  kredit yang  diterbitkan  oleh  Bank Penerbit Kartu Kredit untuk kepentingan  Satker  dalam rangka  belanja  barang  atas beban  APBN.  Kartu  kredit tersebut merupakan corporate card yang berarti kartu kredit diterbitkan atas nama  satuan  kerja  (bukan pribadi).  Penggunaan  kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan  uang  tunai dalam  transaksi  keuangan negara,  mengurangi cost  of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan,  meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi  potensi fraud dari transaksi secara tunai. -  Corporate  card  yang berarti  kartu  kredit  yang diterbitkan atas nama Satuan Kerja -  Digunakan  untuk  belanja barang atas beban APBN - Hanya untuk penggunaan dengan metode pembayaran Uang Persediaan

## Hasil dan Pembahasan
1. Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Berdasarkan  pada  dokumentasi  terkait  penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah  di Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar,  diketahui  bahwa  penggunaan  Kartu  Kredit Pemerintah  telah  dimulai  pada  tahun  2021  dengan  dikeluarkannya  surat  Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah Nomor S-
70/WPB.22/KP.01/2021 tertanggal 08 Januari 2021. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 surat Persutujuan Besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah Nomor : S-13/WPB.22/KP.01/2022 tanggal 4 Januari 2022. Dengan rincian berikut

## Tabel 2. Sebaran Uang Persediaan
No  Tahun Anggaran Pagu DIPA Besaran UP Satker Per Bulan* UP Tunai* UP KKP* 1 2021 1.981.885.000 100.000.000 80.000.000 20.000.000 2 2022 1.870.465.000 100.000.000 60.000.000 40.0000
*) dalam Rupiah
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Dari data Tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah  pada  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar  di  tahun  anggaran  2022 dengan perbandingan 60% UP Tunai dan 40% UP KKP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  didapatkan  bahwa  pada  tahun  anggaran  2021 Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar  menggunakan  1  jenis  KKP  yaitu  Belanja Perjalanan Dinas. Sementara di tahun anggaran 2022 menggunakan 2 jensi KKP yaitu Belanja Barang Operasional dan Perjalanan Dinas.
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Berdasarkan  laporan  pertanggung  jawaban  bendahara  adapun  penggunaan  Kartu
Kredit Pemerintah pada Kuartal pertama tahun anggaran 2021 sebagai berikut.
Tabel 3. Realisasi UP KKP Kuaratal I TA 2021 o Jenis UP Januari Februari Maret 1 UP KKP 0 0 0 *) dalam rupiah
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Dengan data Tabel 3, realisasi anggaran yang menggunakan UP Tunai sebagai berikut,
Tabel 4. Realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2021
o Jenis UP Januari Februari Maret 1 UP TUNAI 148.280.688 302.386.003 501.898.536
*) dalam rupiah
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Melalui  data  Tabel  4  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  kuartal  pertama tahun  anggaran  2021  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar  tidak  melaksanakan realisasi  UP  KKP,  hanya  menggunakan  UP  Tunai.  Dari  hasil  wawancara  lebih  lanjut ditemukan  bahwa  alas  an  tidak  adanya  penggunaan  UP  KKP  tersebut  diakibatkan adanya  larangan  bepergian  selama  masa  Pandemi  Covid-19  dan  pengalihan  kegiatan tatap muka menjadi kegiatan daring.
Selanjutnya data realisasi UP KKP kuartal I tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut
Tabel 5. Realisasi UP KKP Kuartal I TA 2022 N o Jenis UP Januari Februari Maret 1 UP KKP 0 18.510.000 52.728.240
*) dalam rupiah
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Pada  bulan  Januari  2022,  tidak  terdapat  realisasi  UP  KKP  karena  Kartu  Kredit Pemerintah baru terbit pada bulan Februari 2022.
Selanjutnya data realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2022 sebagai berikut,
Tabel 6. Realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2022 No  Jenis UP Januari Februari Maret 1 UP TUNAI 149.280.688 288.157.162 454.170.381
*) dalam rupiah
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Dari  data  Tabel  6  Kuartal  I  TA  2021  dan  2022,  dapat  dilihat  bahwa  KKP  aktif mulai  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  DIPA  APBN  di  Badan  Narkotika Nasional Kota Denpasar di Tahun 2022.
3. Efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah BNN Kota Denpasar pada Kuartal I 2022 dalam rangka meningkatkan capaian realisasi anggaran
Pengukuran efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Narkotika
Nasional Kota Denpasar dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan
Kesesuaian  realisasi  anggaran  DIPA  APBN  tiap  bulannya  dengan  Halaman  III DIPA.  Halaman  III  DIPA  memuat  rencana  penarikan  dan  penerimaan  dana  dari  suatu Satker  dalam  satu  tahun  yang  dijabarkan  secara  bulanan,  yang  menjadi  alat  dalam pengelolaan  kas  oleh  pemerintah.  Halaman  III  DIPA  dapat  menjadi  pedoman  jadwal kegiatan  atau  jadwal  pengadaan  yang  akan  dilakukan  dan  rencana  waktu pembayarannya. Hal ini diukur melalui Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi halaman III DIPA  mengukur  tingkat  perbedaan  antara  perencanaan  penarikan  dana  terhadap realisasi  setiap  bulannya.  Besar  kecilnya  nilai  deviasi  halaman  III  DIPA menggambarkan tingkat keakuratan Satker atau K/L dalam merencanakan pelaksanaan kegiatannya.Adapun ambang batas deviasi yang diperkenankan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan  Nomor  5  Tahun  2022  tentang  Juknis  IKPA  Belanja  Kementrian Negara/Lembaga, adalah maksimal sebesar 5% tiap bulannya.
Tabel 7. Perbandingan Deviasi RPD Halaman III DIPA TA 2021 dan 2022 No. TA 2021 TA 2022 Jan Feb Mar Jan Feb Mar RPD Halaman III Dipa 210,429,000 332,429,000 512,549,000 149.282.000 306,671,000 506,907,000 Realisasi 209,428,866 333,786,003 513,898,536 149,280,688 306,667,162 506,898,621 Deviasi (%) 0,475% 0,408% 0,263% 0,001% 0,001% 0,002%
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Melalui  Tabel  7  diatas  dapat  ditarik  perbandingan  bahwa  besaran  Deviasi  RPD Halaman  III  DIPA  selama  kuartal  I  Tahun  Anggaran  2021  terbilang  cukup  signifikan dibanding  dengan  Kuartal  I  Tahun  Anggaran  2022,  walaupun  masih  dalam  ambang batas wajar. Berdasarkan data tersebut juga dapat ditarik informasi bahwa pengelolaan Anggaran  lebih  efektif  di  Tahun  Anggaran  2022  karena  mampu  mempertahan  gap antara RPD dan Realisasi seminal mungkin. Rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA menunjukkan  bahwa  rencana  kegiatan  satker  atau  Kementerian  Negara/Lembaga terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pengukuran  aspek  kualitas  hasil  pelaksanaan  anggaran  sebagaimana  dimaksud dalam  Perdirjen  Perbendaharaan  Nomor  5  Tahun  2022  tentang  Juknis  IKPA  Belanja Kementrian Negara/Lembaga, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian  output  sebagaimana  ditetapkan  pada  DIPA.  Indikator  kinerja  pada pengukuran  aspek  kualitas  hasil  pelaksanaan  anggaran  sebagaimana  dimaksud  berupa Capaian Output .
Tabel 8. Perbandingan Nilai Capaian Output TA 2021 dan 2022 No Tahun Anggaran Capaian Output 1 2021 79,61 2 2022 100
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
2. Integrasi
1) Kerjasama antara pengguna KKP dan bank penerbit
Sejak  menggunakan  Kartu  Kredit  Pemerintah  di  tahun  2021  Badan  Narkotika Nasional  telah  langsung  bekerja  sama  dengan  PT.  BRI  Persero  sebagai  bank  penerbit Kartu  kredit  Pemerintah  ditandai  dengan  adanya  Perjanjian  Kerjasama  (PKS). Kemudian  dilakukan  kembali  pembaharuan  PKS  di  tahun  2022  dengan  PKS  Nomor: PKS/02/KA/I/HK.02/2022/BNNK tanggal 14 Januari 2022.
2) Antara pengguna kkp dan vendor barang/jasa
Terlaksananya  aplikasi  penggunaan  KKP  dilapangan  tidak  lepas  dari  peran merchant atau penyedia barang dan jasa, yang ikut aktif dalam menyiapkan mesin EDC sebagai alat bantu transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Namun dilapangan
masih  ada  ditemui  penyedia  barang  dan  jasa  yang  belum  menyediakan  EDC  untuk transaksi KKP.
3. Adaptasi
Berkaitan  dengan  adaptasi  penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah  di  Badan Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar,  baru  bisa  terlaksana  di  tahun  anggaran  2022.  Ini dilihat  dari  telah  adanya  realisasi  transaksi  belanja  APBN  DIPA  menggunakan  Kartu Kredit Pemerintah. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah khususnya untuk pelaksanaan Belanja Modal dengan nominal dibawah Rp. 50.000.000 di e-commerce maupun offline store sangat memudahkan dan dapat mempercepat proses pengadaan barang.
4. Hambatan dan tantangan
Kartu Kredit Pemerintah mulai muncul di Indonesia semenjak diterbitkannya Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-17/PB/2017  tentang  Uji Coba  Pembayaran  Dengan  Kartu  Kredit  Dalam  Rangka  Penggunaan  Uang Persediaan  (Selanjutnya  disingkat  UP)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  rangka mengimplementasikan salah satu Inisiatif Strategi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi  Kelembagaan  Kementerian  Keuangan,  yaitu  pengelolaan  likuiditas keuangan negara dengan instrument keuangan modern dan untuk mendukung inklusi keuangan,  meminimalisasi  uang  tunai  yang  beredar,  dipandang  perlu  untuk menggunakan  kartu  kredit  sebagai  alat  pembayaran  belanja  barang  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (Selanjutnya  disingkat  APBN).  Dalam peraturan  ini  juga  menyatakan  bahwa  penggunaan  kartu  kredit  sebagai  alat pembayaran adalah khusus dalam rangka penggunaan UP.
Dalam  pelaksanaan  transaksi  belanja  APBN  DIPA  menggunakan  Kartu  Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, dari tahun anggaran 2021 s.d tahun  anggaran  2022  ditemukan  beberapa  masalah.  Pertama,  masih  adanya  merchant atau penyedia barang/jasa yang belum menyediakan mesin EDC untuk transaksi Kartu Kredit  Pemerintah.  Kedua,  masih  adanya  merchant  atau  penyedia barang/jasa  yang menerapkan surcharge credit card saat menggunakan EDC. Dimana hal ini bertentangan dengan  kebijakan  bank  penerbit  Kartu  Kredit  Pemerintah,  dimana  seharusnya  tansaksi yang  menggunakan  Kartu  Kredit  Pemerintah  tidak  dikenakan  biaya  tambahan  pada transaksi menggunakan EDC.

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  serta  uraian  dan  analisis  yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar  pada  Kuartal  I  Tahun  2022 efektif  meningkatkan  realisasi  penyerapan  anggaran.  Pertama,  dapat  dilihat  dari kecilnya  nilai  deviasi  antara  realisai  anggaran  dan  Halaman  III  DIPA.  Serta  kedua, dengan hasil capaian output berada dinilai 100 pada akhir Kuartal I tahun 2022.

## Bibliografi
Presiden Republik Indonesia. (2003, April 28). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara , pp. 1-40.
Presiden Republik Indonesia. (2004, Januari 14). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara , pp. 1-61. Presiden  Republik  Indonesia.  (2004,  Juli  19). Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara ,  pp. 1-25.
Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado . Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (n.d.). What is Good Governance . Thailand: UNESCAP. Agus  Dwiyanto.  2005. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Amin  Widjaja  Tunggal.  1993.
Manajemen  Suatu  Pengantar .PT  Rineka Cipta.Jakarta.p.32
Wesha, Permata. (1992) Kinerja Organisasi . Jakarta : Pembaharuan.p. 148 Sarwoto.1991. Dasar-dasar  Organisasi  Manajemen .  Cetakan  Keempat.Ghalia Indonesia, Jakarta.p.126
Menteri  Keuangan.  (2018,  Desember  31). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  196/PMK.05/2018  Tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah , pp. 1-107. Presiden  Republik  Indonesia.  (2016,  September  1). Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif ., pp. 1-45.
Septiani,  S.,  &  Kusumastuti,  E.  (2019). Penerapan  Transaksi  Non  Tunai  Dalam Pelaksanaan  Belanja  Pemerintah  Daerah  Untuk  Mewujudkan  Prinsip  Good Governance: Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat) . Jurnal Politeknik Negeri Bandung.
Pratama, S., & Salam, A. (2019). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia . Jurnal Hukum dan Pembangunanan . Hamdani, R., & Albar, A. R. (2016). Internal controls in fraud prevention effort: a case study . Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 127–135.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif , dan R&D. Bandung: Alfabeta .
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  (2018). Buku  Pintar  Kartu  Kredit  Pemerintah . Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.p.134
560