Nasution, M. S. (2021). Analisis Kebutuhan Audit Pembiayaan Perbankan Syariah. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (1). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## ANALISIS KEBUTUHAN AUDIT PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

## Muhammad Syafril Nasution
IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia Email: muhammadsyafrilnst@iainlhokseumawe.ac.id

## Abstrak
Perbankan  syariah  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  karena kemajuan  ekonomi  islam  yang  pesat.  Nasabah  akan  semakin  banyak menggunakan  transaksi  keuangan  dengan  bank  syariah.  Bank  syariah  pada dasarnya  menawarkan  bisnis  produk  keuangan  sesuai  dengan  prinsip  syariah Islam.  Oleh  sebab  itu,  perlu  pengawasan  pada  perbankan  syariah  untuk menjalankan transaksi pembiayaan agar tetap berpegang teguh terhadap prinsip syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sebagai  lembaga  yang  secara  ketat akan  mengawasi  dan  memastikan  bahwa  bank  akan  beroperasi  dibawah  aturan syariah  sehingga  nasabah  memiliki  keyakinan  terhadap  bank  syariah.  DPS bertugas  untuk  memberikan  laporan  internal  bersama  dengan  auditor  eksternal setiap tahunnya. Audit laporan keuangan yang paling krusial untuk meyakinkan informasi  yang  diberikan  yang  akan  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan. Pemeriksaan  dilakukan  oleh  auditor  eksternal  independen  yang  berkualifikasi dalam  mengelola  akuntansi.  Hal  ini  mungkin  menimbulkan  pertanyaan  apakah relevan  bahwa  auditor  konvensional  memeriksa  dan  menghasilkan  laporan pemeriksaan  untuk  Bank  Syariah  meskipun  profesional  dan  kompetensi.  Oleh karena  itu,  dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  peran  lembaga  keuangan  syariah terkait  dengan  analisis  kebutuhan  audit  syariah.  Bertujuan  untuk  menjaga koridor prinsip syariah dalam penerapan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
Kata  Kunci :  bank  syariah,  dewan  pengawas  syariah  (DPS),  audit  syariah,  prinsip syariah

## Abstract
Islamic  banking  is  currently  experiencing  significant  development  due  to  the rapid  progress  of  the  Islamic  economy.  Customers  will  increasingly  use financial transactions with Islamic banks. Islamic banks basically offer business financial products in accordance with Islamic sharia principles. Therefore, it is necessary  to  supervise  Islamic  banking  to  carry  out  financing  transactions  in order  to  stick  to  sharia  principles.  Sharia  Supervisory  Board  (DPS)  as  an institution  that  will  strictly  supervise  and  ensure  that  banks  will  operate  under sharia  rules  so  that  customers  have  confidence  in  sharia  banks.  DPS  is  tasked with providing an internal report together with the external auditor every year. The  audit  of  financial  statements  is  the  most  crucial  to  ensure  that  the
information  provided  will  be  used in  decision  making.  The  audit  is  carried  out by  an  independent  external  auditor  who  is  qualified  in  managing  accounting. This may raise the question of whether it is relevant that conventional auditors examine and produce audit reports for Islamic banks despite being professional and competent. Therefore, this paper will describe the role of Islamic financial institutions  related  to  the  analysis  of  sharia  audit  needs.  Aims  to  maintain  the corridor of sharia principles in the application of financing to Islamic banking in Indonesia.
Keywords: islamic bank, sharia supervisory board (DPS), sharia audit, sharia principles.
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Sistem  pembayaran  saat ini mengalami  perkembangan  seiiring  dengan  kemajuan zaman.  Pengaruh  teknologi  menjadikan  sistem  pembayaran  semakin  tepat,  cepat  dan akurat. Sistem perbankan salah satunya yang mengalami perkembangan, terutama pada penerapan  teknologi  elektronik.  Penerapan  teknologi  dapat  memberikan  solusi  pada sistem  transaksi  seperti,  transfer,  kredit  dan  lainnya  yang  disediakan  untuk  para konsumen.  Memudahkan  urusan  sehingga  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  tentunya  akan berdampak  pada  banyaknya  konsumen  yang  menggunakan  jasa  pelayanan  perbankan (Nasution, 2021) .
Salah  satu  perbankan  yang  mengalami  perkembangan  saat  ini  ialah  perbankan Syariah.  Hal  ini  disebabkan  karena  perkembangan  ekonomi  islam  yang  begitu  pesat. Bank Syariah yang pertama kali didirikan adalah bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kemudian sampai saat ini terus mengalami perkembangan hingga diterima secara global. Menjadikan perbankan syariah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kepatuhan syariah (syariah compliance) pada sistem transaksinya. Selain itu juga sebagai profit source yaitu sumber keuntungan bagi pasar konvensional (Fauzi & Supandi, 2019) .
Perkembangan secara global produk keuangan yang berbasis syariah Islam saat ini dibuktikan  dengan  sudah  berdirinya  lembaga-lembaga  yang  mendukung  keuangan Islam. Misalnya seperti, Interational Islamic Financial Market (IIFM), Islamic Research and Traininf Institute (IRTI), International Financial Service Board (IFSB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI). Tidak hanya negara Timur Tengah  atau  Asia  Tenggara  saja,  sistem  keuangan  yang  berbasis  syariah  islam  juga diaplikasikan  berbagai  negara  lain  termasuk  negara  Asia,  Eropa  maupun  Amerika Serikat (Fauzi & Supandi, 2019) .
Bank syariah ialah bank yang pada dasarnya menawarkan bisnis produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh sebab itu, perlu pengawasan pada perbankan syariah untuk menjalankan transaksi pembiayaan agar tetap sejalan pada koridor prinsip syariah.  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memiliki  otoritas  untuk mengawasi perbankan syariah. Namun, secara khusus Dewan Syariah Nasional (DSN) dan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  akan  melakukan  pengawasan  dan  audit  terhadap
bank syariah. DPS akan memberikan pengawasan dan masukan terhadap sistem operasi bank  syariah  dengan  memastikan  prinsip  syariah  benar-benar  diterapkan  sehingga nasabah  akan  memiliki  keyakinan  terhadap  bank  syariah (Suazhari,  2015) .  Evaluasi terhadap  kebutuhan  audit  syariah  sangat  penting  untuk  dilakukan  sebagai  upaya menyempurnakan mekanisme kepatuhan syariah yang sudah ada.
Adanya audit syariah sangat diperlukan guna menjaga kepatuhan syariah. Hal ini karena  berbagai  tantangan  dan  kendala  baik  secara  praktis  maupun  teoritis  masih ditemukan  dalam  pelaksanaan  ekonomi  islam.  Misalnya,  secara  teoritis  belum terumusnya  berbagai  konsep  ekonomi  islam  secara  utuh.  Jumlah  institusi  dan kelembagaan  yang  belum  memadai  secara  luas  dalam  mendukung  ekonomi  islam sebagai  tantangan  secara  praktis.  Selain  itu,  aspek  internal  dari  umat  islam  itu  sendiri dalam  menerapkan  ekonomi  islam  yang  belum  maksimal.  Konsep-konsep  ekonomi konvensional yang masih banyak diterapkan pada praktik-praktik kebiasaan kehidupan ekonomi juga menjadi faktor aspek eksternal (Fauzi & Supandi, 2019) .
Risiko  yang  paling  krusial  pada  sistem  perbankan  syariah  ialah  pembiayaan. Risiko  pembiyaan  adalah  tidak  terpenuhinya  kewajiban  nasabah  seperti  pembayaran pinjaman  yang  tidak  sesuai  dalam  waktu  yang  telah  disepakati  maupun ketidakmampuan  nasabah  untuk  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  akad.  Selain  itu, ada  risiko  kepatuhan  yang  diakibatkan  dari  tidak  terpenuhinya  kewajiban  yang dilakukan  perbankan.  Seperti  bank  tidak  melakasanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  telah  diterapkan.  Sisi  risiko  pembiyaan  perbankan  syariah biasanya  ketika  perhitungan  tingkat  Non  Performing  Financing  (NPF)  yaitu  tingkat masalah  pembiyaan  yang  diakibatkan  oleh  masalah-masalah  tertentu.  Apabila diakibatkan  oleh  faktor  eksternal  seperti  bencana  alam  perbankan  tidak  perlu menganalisis  lebih  lanjut,  hanya  perlu  melakukan  penggantian  kerugian  nasabah.  Jika risiko  pembiyaan  dari  faktor  internal  seperti  kesalahan  manajemen  bank,  maka  hal  itu berkaitan  dengan  lemahnya  pengawasan  meskipun  telah  dilakukan  pengawasan  secara seksama (Djamil, 2012) .
Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  peran  lembaga  keuangan syariah  terkait  dengan  analisis  kebutuhan  audit  syariah.  Bertujuan  untuk  menjaga koridor  prinsip  syariah  dalam  penerapan  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskripsi  kualitatif.  Data  yang dihasilkan  berupa  data  deskriptif  dalam  bentuk  tulisan.  Bertujuan  untuk  menjelaskan kejadian  atau  fenomena  dengan  apa  adanya  secara  faktual,  sistematis  dan  akurat  pada objek  yang  diselidiki.    Variabel  yang  digunakan  yaitu  audit  keuangan  syariah  dan fokuskan  pada  aktivitas  pembiayaan,  audit  internal  bank  syariah,  peran  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  kebutuhan  auditor  syariah.  Variabel  penelitian  yang berkaitan  satu  dengan  lainnya  akan  digunakan  untuk  memperjelas  gejala  sosial  yang terjadi. Menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan undang-undang
sebagai  literatur  utama  yang  relevan  dengan  audit  perbankan  syariah.  Analisis  yang dihasilkan  dari  berbagai  literatur  tersebut  akan  memberikan  gambaran  suatu  proses secara sistematis sehingga dapat menjawab dengan rinci permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Karakteristik  operasional  yang  perlu  dihindari  dari  perbankan  syariah.  Pertama yaitu  transaksi  yang  haram.  Kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan  dampak  buruk terhadap generasi muda ataupun masyarakat seperti pornografi, peternakan babi, bisnis keuangan  yang  berbunga,  perjudian,  tembakau,  amunisi  dan  senjata  (pengecualian tertentu),  dan  minuman  beralkohol  harus  dihindari  oleh  perbankan  syariah.  Larangan tersebut  tidak  hanya  sekedar  urusan  secara  langsung  dengan  bank  akan  tetapi,  juga termasuk pembiayaan nasabah yang masuk dalam ketegori komoditas tersebut. Kedua, perbankan juga harus menghindari riba yaitu keuntungan yang diperoleh dari sistem dan prosedur  yang  haram,  maisir  (judi),  gaharar  (ketidakjelasan).  Ketiga,  akad  transaksi yang dilakukan tidak sah. Maksudnya akad yang dilakukan harus memenuhi persyaratan rukun  akad  yang  sah  diantaranya  pihak  yang  terikat,  objek  atau  barang  akad,  dan ijab qobul (Lestari & Oktaviana, 2020) . Kegiatan operasional Perbankan Syariah sebenarnya sama  dengan  perbankan  konvensional.  Misalnya  kegiatan  operasional  seperti  aktivitas pembiayaan, aktivitas pendanaan, aktivitas jasa dan kegiatan sosial.
1. Aktivitas Pembiyaan
Aktivitas  pembiayaan  menjadi  salah  satu  kegiatan  operasional  yang sangat  penting  untuk  diperhatikan  dalam  pengambilan  keputusan  audit perbankan syariah. Selain itu juga krusial karena risiko pembiayaan yang dapat merugikan  perbankan.  Aktivitas  Pembiayaan  bank  syariah  menawarkan  produk dan  jasa  bagi  nasabah  yang  berkaitan  dengan  dana,  seperti  kegiatan  sewa- menyewa,  membeli  kendaraan  (sepeda  motor  dan  mobil),  maupun    kegiatan bisnis nasabah.
Ada  tiga  jenis  kontrak  yang  ditawarkan  kepada  nasabah  (1)  kontrak kemitraan  (2)  kontrak  penjualan  (3)  sewa  kontrak.  Kontrak  kemitraan menggunakan  akad  pembiayaan  mudharabah  dan  musharakah.  Pembiayaan mudharabah yaitu investasi bersama dimana shahibul maal  menyediakan semua pendanaan  dan  mudharib  yang  melakukan  pengelolaan  usaha.  Pembiayaan musharakah  melakukan  usaha  dengan  investasi  bersama  dimana  kedua  belah pihak  mengeluarkan  dana  dan  mengelola  bisnis  secara  bersama.  Kontrak penjualan  menggunakan  salam,    murabahah,  dan  istishna.  Salam  ialah  sistem pelunasan kontrak jual beli yang dilunasi sebelum barang yang dipesan diterima. Sementara  itu,  murabahah  yaitu  bank  syariah  akan  membeli  barang menggunakan  nama  pelanggan  atas  permintaannya.  Istishna  ialah  pembelian produk  barang-barang  manufaktur  dengan  spesifikasi  yang  telah  disepakati bersama  yang  spesifikasinya  disyaratkan  oleh  pembeli.  Sewa  kontrak menggunakan  ijarah  muntahiyah  bittamlik  dan  ijarah.  Ijarah  ialah  sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa
dengan  kesepakatan  biaya  dan  periode  sewa  tertentu.  Sedangkan,  ijarah muntahiyah  bittamlik  hampir  sama  dengan  ijarah,  hanya  berbeda  pada perpindahan hak milik diakhir periode (Peni Nugraheni, 2012) .
Analisis  pembiayaan  yang  keliru  pada  internal  bank  dan  kepatuhan nasabah  yang  rendah  mengawali  terjadinya  pembiayaan  bermasalah.  Usaha preventif pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada SE. No.  27/7/UPPB,  bank  syariah  sebagai  bank  umum  untuk  melakukan pelakasanaan  kebijaksanaan  dan  melakukan  penyusunan  terhadap  pembiayaan yang  disalurkannya.  Pembiayaan  rawan  untuk  merugikan  bank  sehingga kebijaksanaan  yang  dapat  diterapkan  adalah  Bank  harus  memiliki  pengawasan pembiayaan (Muljono, 1999) .
Kegiatan  bisnis  perbankan  rawan  risiko  sehingga  bank  harus memiliki pengawasan. Hal ini dilakukan agar operasional bank berjalan dengan sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (auditing).  Selain  itu,    sekaligus  memeriksa tindakan  kepatuhan  perorangan  atau  organisasi  dengan    kriteria  kebijakan, peraturan,  dan  perundang-undangan  salah  satunya  aktivitas  pembiayaan  yang produktif.
2. Audit internal Bank Syariah
Menurut (Mulyadi, 2014) bank harus memiliki sistem pengedalian intern untuk  memastikan  kepatuhan  bank  sesuai  dengan  standar  kepatuhan  yang berlaku.  Bertujuan  sebagai  langkah  preventif  penyalahgunaan  wewenang  dan pembiayaan yang tidak sehat. Auditor bank akan bertindak sebagai pengendalian intern untuk memberikan penilaian audit pembiayaan apakah bank sudah sesuai atau belum. Kegiatan audit ini pada dasarnya untuk menjadikan usaha keuangan yang  sehat  sehingga  mampu  berkompetitif  dengan  pasar.  Audit  internal  harus dilakukan  secara  independen  yang  berarti  harus  bersifat  netral,  tidak memberatkan  salah  satu  pihak  dan  tidak  terpengaruh  pada  kepentingan  yang lebih bernilai.
Salah  satu  organisasi  audit  internal  ialah  Satuan  Kerja  Audit  Intern (SKAI).  Direktur  utama  berwenang  utnuk  mengangkat  dan  memberhentikan kepala  SKAI  dengan  izin  Dewan  Audit  yang  kemudian  dilaporkan  ke  BI. Berbagai informasi audit  akan  disampaikan  kepala  SKAI  kepada  Dewan  Audit secara  langsung  dan  bertanggung  jawab  terhadap  Direktur  utama.    Konsep SPFAIB  sebagai  standar  pelaksanaan  audit  menjelaskan  bahwa  Dewan  Audit harus  bersifat  independen  terhadap  manajemen  bank  yang  diaudit.  Ada  yang disebut  dengan  Piagam  Dewan  Audit  Charter  (Internal  Audit  Charter)  yang menjadi  acuan  SKAI  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Berisi  tanggung  jawab, fungsi,  wewenang  dan  kode  etik.  Selain  itu  juga  untuk  membedakan  antara SKAI dengan manajemen baik pada lingkup tanggung jawab maupun wewenang (Kumaat, 2011) .
3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dalam  kegiatannya  akan  diarahkan, ditinjau dan diawasi oleh DPS. DPS akan mengeluarkan laporan yang berkaitan dengan semua transaksi keuangan mengenai pernyataan kepatuhan bank syariah terhadap  prinsip  syariah  islam.  Dewan  Lembaga  Syariah  (DPS)  disebut  juga dengan  Komite  Syariah  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  penting  untuk memastikan kepatuhan syariah dalam mekanisme govenance lembaga keuangan syariah.  DPS  juga  bertugas  untuk  memastikan  operasional LKS  berjalan  sesuai dengan  prinsip  syariah  manajemen  keuangan  islam.  DPS  akan  bertanggung jawab memberikan pendapat dan pernyataan terhadap kepatuhan prinsip syariah yang  dijalankan  oleh  Lembaga  Keuangan  Islam.  Selain  itu,  DPS  juga  akan memberikan nasihat, pelatihan dan bimbingan terhadap LKS mengenai prinsip- prinsip  syariah  yang  harus  dipatuhi  oleh perbankan  syariah.  Hal  ini  diharapkan manajemen  LKS  mampu  dalam  mengoperasikan  dan  memberi  informasi  yang berhubungan  dengan  kepatuhan  prinsip  syariah.  DPS  yang  memiliki  posisi penting  dan  tanggung  jawab  besar  terhadap  Lembaga  Keuangan  Islam mendorong  anggotanya memiliki  wawasan  seperti  dalam  aspek  sumber  syariah yaitu  Al-Qur’an  dan  As  Sunnah,  akuntansi,  keuangan,  hukum,  pemasmasaran maupun pratik bisnis (Nasution, 2021) .
Karim  (1990)  dalam (Peni  Nugraheni,  2012) menjelaskan  bahwa meningkatkan kredibilitas laporan keuangan maupun non-keuangan dalam suatu organisasi  salah  satunya  bergantung  pada    komposisi  DPS  dalam  LKS. Setidaknya  komposisi  DPS  dalam  LKS memiliki  tiga anggota,  bukan  termasuk direksi  atau  pemegang  saham.  Maka  dari  itu  DPS  harus  bersifat  independen untuk memberikan fakta yang sebenarnya tanpa pengaruh dari internal meskipun posisi DPS itu sendiri masuk dalam internal organisasi.
4. Kebutuhan Audit Syariah
Faktanya, audit konvensional memiliki peran penting dalam memastikan kewajaran  perusahaan  dalam  memberikan  laporan  keuangan  selama  bertahun- tahun. Pertumbuhan kapitalisme yang berkembang di barat, menjadikan profesi akuntansi  juga  ikut  berkembang  dalam  proses  audit  untuk  memberikan pandangan yang benar dan adil dalam laporan keuangan perusahaan. Poin yang penting  dalam  praktik  audit  konvensional  yaitu  (1)  auditor  bertanggung  jawab langsung  tehadap  organisasi  yang  dimiliki.  Auditor  harus  memberikan  laporan dan berpendapat terhadap laporan keuangan apakah perusahaan sudah mewakili pandangan  yang  adil  dan  benar  kepada  pemegang  saham.  Hal  ini  karena pemegang  saham  dianggap  sebagai  pemilik  bisnis.  Auditor  juga  tidak mempunyai  tanggung  jawab  kepada    pemangku  kepentingan  perusahaan misalnya kreditor, pelanggan dan pemasok. (2) Norma-norma dalam masyarakat tidak dikenakan kewajiban sosial yang ditanggung oleh auditor. Artinya, auditor tidak  bertanggung  jawab  dengan  adanya  masalah  yang  mengakibatkan  Sumber Alam  (SDA)  mengalami  kerusakan  atau  sesutu  hal  yang  dapat  membahayakan masyarakat.  (3)  Hukum  sekuler  digunakan  auditor  dalam  laporanmya  untuk
menilai  kepatuhan  organisasi.  Tidak  bersangkutan  dengan  hukum  agama apapun,  sehingga  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perilaku  etis  perusahaan  tidak menjadi  tanggung  jawab  auditor.  (4)  Auditor  juga  tidak  bertanggung  jawab terhadap kepatutan kebijakan organisasi untuk dilaporkan. Hal ini berarti adanya kesalahan  atau  kelalaian  pada  organisasi tidak menjadi tanggung  jawab  auditor untuk melaporkannya (Suazhari, 2015) .
Menurut  penelitian (Mardiyah  &  Mardiyah,  2016) menjelaskan  bahwa audit  syariah  di  Indonesia  baru  memiliki  ruang  lingkup  dua  hal  diantaranya laporan keuangan (Islamic Social Report dan CSR) serta kepatuhan syariah oleh Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Namun,  pedoman  pemeriksaan  yang  belum jelas pada DPS dikhawatirkan memberikan pemeriksaan di luar aspek kepatuhan syariah. Oleh karena itu, audit syariah secara umum mencakup laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku dan kesyariahan produk.
5. Kerangka syariah yang belum jelas
Memiliki audit syariah yang independen dan mengembangkan kerangka audit  syariah  pada  LKS  sebagai  kebutuhan  mendesak.  Tujuannya  untuk memberikan  keefektivitasan  jalannya  kepatuhan  syariah  pada  LKS  sehingga dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat.  Saat  ini  audit  syariah memiliki  tiga  alternatif  dalam  tugasnya  di  LKS.  (1)  Auditor  internal  memiliki keahlian dan ahli syariah yang ada di LKS, asalkan tidak memberikan pengaruh objektivitas auditor. (3) LKS pengetahuan yang  luas terhadap syariah islam. (2) Auditor intenal dapat berdiskusi dengan dapat memilih auditor eksternal sebagai audit syariah organisasinya (Mardiyah & Mardiyah, 2016) .
Tuntutan  stakeholder  untuk  memastikan  perbankan  syariah  tetap menjalankan  kepatuhan  syariah  mengharuskan  audit  syariah  dilakukan  secara sistematis.  Peran  auditor  syariah  harus  dibuat  jelas  terlebih  dahulu  sebelum mengembangkan kerangka audit yang komprehensif. Hal ini disebabkan auditor syariah  memiliki  ruang  lingkup  kerja  yang  lebih  luas  dibandingkan  auditor konvensional.  Program  audit  syariah  yang  sistematis  sesuai  kebutuhan  LKS perlu  dikembangkan  dalam  kerangka  konseptual  islam.  Akan  tetapi,  masalah utamanya  ialah  tidak  adanya  pedoman  standar  yang  diakui  bersama  dalam standar  audit  syariah  untuk  menyusun  kerangka  audit  syariah.  Contohnya ialah tidak  digunakannya  standar  yang  dikembangkan  AAOIFI  untuk  diterapkan  di Indonesia  maupun  Malaysia  karena  sifatnya  yang  tidak  wajib.  Berarti  dalam mengembangkan  program  dan  standar  dalam  organisasa  yang  digunakan menjadi  masalah  karena  tidak  sifat  yang  tidak  memaksa (Aprillianto,  Roziq, Agustini, Sayekti, & Jember, 2017) .
Kerangka  audit  konvensionl  masih  banyak  digunakan  dalam  audit Lembaga  Keuangan  Islam  (LKS).  Hal  ini  karena  kerangka  audit  syariah  belum tersedia  meskipun  sebenarnya  antara  audit  syariah  dan  audit  konvensional berbeda.  Sebaiknya  kerangka  audit  syariah  bersifat  komprehensif  dan  terpadu
untuk  meningkatkan  kebutuhan  LKS  yang  diatur  oleh  asosiasi  badan  pengatur LKS.
6. Kebutuhan audit syariah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  suatu  organisasi  yang  berbeda dengan bisnis lainnya karena kebutuhan audit  dan auditor syariah. Standar audit telah  dikeluarkan  oleh  AAOIFI,  akan  tetapi  karena  sifatnya  tidak  memaksa seluruh  anggotanya  untuk  menggunakan  semua  sttandarnya  sehingga penerapannya  tidak  maksimal.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  kualitas pelaksanaan audit syariah diperlukan perbaikan dari setiap aspek.
7. Program audit syariah
Program-progam  audit  syariah  perlu  dilakukan  perkembangan  untuk dapat  menjelaskan  produk  dan  layanan  keuangan  islam.  Misalnya, mengembangkan  aktivitas  pembiayaan  seperti  mudharabah,  musyarakah  dan murabahah. Selain itu juga disarankan menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami  oleh  stakeholder.  Tujuannya  untuk  memberikan  kepastian  bahwa program audit yang telah dikembangkan memiliki pengaruh dalam memberikan keputusan  berbagai  pemangku  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  lembaga- lembaga Islam. Tujuan ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari berbagai pihak seperti  Bank  Sentral,  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  Asosiasi  Profesi Akuntan,  Dewan  Pengawas    Syariah  (DPS)  dan  Kantor  Akuntan  Publik (Peni Nugraheni, 2012) .
8. Kualifikasi dan Pendidikan Auditor Shariah
Auditor  harus  memiliki  keahlian  disipilin  ilmu  teori  dan  prkatik manajemen  seperti  fiqh  islam  dan  ushul,  keuangan,  akuntansi,  dan  organisasi bisnis.  Pengetahuan  dasar  yang  harus  ada  dalam  program  pelatihan  dan pendidikan auditor syariah yang diterapkan dalam perbankan  ada dua hal yaitu keterampilan  akutansi  dan  auditing  serta  pengetahuan  khusus  syariah. Pengetahuan  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  auditor  syariah  perbankan  adalah produk  perbankan  syariah,  prinsip  fiqh  muamalah,  standar  akuntansi  dan  audit AAOIFI.  Selain  itu  juag  harus  mampu  melakukan  review  fatwa  yang dikeluarkan  DPS  bank  syariah.  Adanya  kualifikasi  pendidikan  yang berkompetan  diharapkan  auditor  syariah  mampu  melalukan  audit  perbankan syariah sesuai dengan tugas praktik dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah (Suazhari, 2015) .

## 9. Independensi Auditor Syariah
Saat  ini  masih  ada  yang  meragukan  independensi  auditor  syariah. Keraguan yang ada ini karena masih terlibatnya  lingkup internal dalam praktik syariah  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Mengingat  DPS  masuk  dalam organisasi internal perusahaan, maka dianggap dalam proses audit rentan terjadi ketidak-independensian. Kemungkinan masih bisa terpengaruh oleh kepentingan internal  perusahaan  sehingga  proses  audit  yang  dijalankan  tidak  sesuai.  Selain itu  juga  rentan jika  pihak  eksternal melakukan  audit  kinerja  lembaga  keuangan
syariah  sehingga  akan  melakukan  kecurangan  untuk  meningkatkan  penilaian perusahaan. DPS dalam melaksanakan audit dilakukan sendiri, sehingga muncul isu  konflik  kepentingan  sehingga  independensi  auditor  diragukan.  Selain  itu, auditor eksternal juga tidak melakukan pengecekan kembali hasil pendapat yang dikeluarkan  oleh  DPS.  DPS  berpendapat  bahwa  DPS  memiliki  independensi karena  tidak  terlibat  dalam  aktivitas  operasi  dan  berada  di  atas  manajemen. Selain  itu  mengacu  bahwa  DPS  sejajar  dengan  direksi  di  dalam  lembaga organisasi dan berada di bawah komite audit serta bertanggung jawab langsung kepada direktur (Fauzi & Supandi, 2019) .
Eksternal  auditor  bertanggung  jawab  langsung  pada  semua  masyarakat terutama stakeholder. Selain itu juga menjaga kepercayaan publik dan nama baik kantor.  Posisi  eksternal  auditor  berada  di  luar  lembaga  sehingga  akan  merasa lebih  independensi.  Mengenai  independensi  selalu  berkaitan  dengan  fungsi pengawasan.  Semua  memiliki  risiko  sekalipun  Akuntan  Publik  (AP).  Oleh karena  itu,  hal  terpenting  adalah  kesadaran  suatu  auditor  syariah  baik  auditor internal,  auditor  eksternal  maupun  DPS  bahwa  bukan  hanya  manusia  atau stakeholder  saja  yang  melakukan  kinerja  pengawasan.  Akan  tetapi,  hal  yang paling  penting  adalah  Allah  SWT  untuk  tujuan  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat serta kemaslahatan bersama (Dewi, Hukum, & Pamulang, 2018) .

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  laporan keuangan  yang  dilakukan  oleh  auditor  harus  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan  audit  yang  etis  dan  profesional.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan kualitas  audit  dibutuhkan  berbagai  aspek  yang  mendukung  mulai  dari  program  audit yang perlu dikembangkan. Aspek penting lainnya yaitu auditor perbankan syariah tidak hanya mempunyai pengetahuan akuntansi dan kode etik beperilaku sesuai dengan nilai- aturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  badan  akuntansi  profesional  sebagaimana  bank konvensional. Akan tetapi, untuk karakteristik audit pembiayaan perbankan syariah juga diperlukan  pengetahuan  mengenai  produk  bank  syariah  dan  ilmu  muamalat  dan  fiqh. Hal ini karena untuk memastikan dan mendapatkan kepercayaan bahwa audit perbankan syariah  terutama  akitivitas  pembiayaan  tetap  di  dalam  koridor  prinsip  syariah.  Selain itu,  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sebagai  badan  pengawas  Lembaga  Keuangan Syariah  harus  bersifat  independen  untuk  menciptakan  audit  perbankan  syariah  yang sehat.

## BIBLIOGRAFI
Aprillianto, Bayu, Roziq, Ahmad, Agustini, Aisa Tri, Sayekti, Yosefa, & Jember, Univesitas. (2017). Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional.
Prosiding Seminar Nasional SNAPER_EBIS 2017 HAL 169-178 , 2017 , 27–28.

## Google Scholar
Dewi, Aliya Sandra, Hukum, Fakultas, & Pamulang, Universitas. (2018). Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018
19. Surya Kencana Satu , 09 (01), 19–36. Google Scholar
Djamil, Fathurrahman. (2012). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah . Sinar Grafika. Google Scholar
Fauzi, Ahmad, & Supandi, Ach Faqih. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. Jurnal Istiqro , 5 (1), 24–35. Google Scholar
Kumaat, Valery G. (2011). Internal Audit . Jakarta: Erlangga. Google Scholar
Lestari, Iin Fitri, & Oktaviana, Ulfi Kartika. (2020). PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur). El Dinar , 8 (1), 29. https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611 Google Scholar
Mardiyah, Qonita, & Mardiyah, Sepky. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Akuntabilitas , 8 (1). https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758 Google Scholar
Muljono, Pudjo Teguh. (1999). Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan InternBank . Jakarta: Djambatan. Google Scholar
Mulyadi. (2014). Auditing . Jakarta: Salemba Empat. Google Scholar
Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. (2021). ANALISIS MEKANISME AUDIT PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 8 (1). Google Scholar
Peni Nugraheni. (2012). Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah . 2 (1), 76–88. Google Scholar
Suazhari, Suazhari. (2015). Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Bprs Di Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 1 (1), 1– 8. Google Scholar
Copyright holder:
Eko Prasetyo, Ivan Anindito Arista, Rudi Hermawan, Erlanda Pane (2021)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: