Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2348

## PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL INDONESIA

## Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta ellectra_aa@yahoo.co.id
Lusia Indrastuti
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta lusia24.indrastuti@gmail.com

## Abstrak
Sistem  pelayanan  publik  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  Indonesia  bercirikan  model  monopoli  top- down  yang  terpusat.  Model  pelayanan  publik  yang  fungsional,  sentralistik,  dan  terintegrasi  hanyalah pendelegasian wewenang pemerintah kepada lembaga administrasi publik yang bersangkutan tanpa publik, khususnya  pada  interaksi  dan  transaksi  antar  pemerintah  dan  publik.  dengan  cara  tanpa  dibatasi  oleh biaya,  waktu  dan  ruang,  sekaligus  pilihan  gaya  dan  layanan.  Maka  sudah  waktunya  pemerintah meningkatkan  kuantitas  pelayanan  publik  dengan  melakukan  reformasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  zaman  yang  semakin  berkembang  serta  mengembangkan  alat  dan  prasarana  yang lebih  strategis,  termasuk  pengenalan  e-government  agar  memudahkan  korelasi.  Pemerintah  dan  warga, yang kami yakini merupakan faktor inti dalam model pelayanan publik yang ideal.
Kata kunci : Pelayanan publik, interaksi dan transaksi, E-Government

## Abstract
The public service  system developed by the Indonesian  government  is characterized by a centralized top- down  monopoly  model.  A  functional,  centralized  and  integrated  model  of  public  service  is  simply  the delegation  of  government  authority  to  the  relevant  public  administration  institution  without  the  public, especially  in  interactions  and  transactions  between  the  government  and  the  public.  in  a  way  that  is  not limited  by  cost,  time  and  space,  as  well  as  choice  of  style  and  service.  So  it's  time for  the  government  to increase the quantity of public services by carrying out policy reforms in accordance with the demands of the changing times and developing more strategic tools and infrastructure, including the introduction of e- government to facilitate correlation. Government and citizens, which we believe are core factors in an ideal model of public service.
Keyword:Public services, interactions and transactions, E-Government

## PENDAHULUAN
Pada  beberapa  tahun  terakhir,  dengan  penerapan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi daerah,  penyelenggaraan  pelayanan  publik  telah  menjadi  isu  sosial  dan  politik  di  Indonesia. Masalah  ini  membesar  apalagi  setelah  pada  UU  Tentang  Pemerintahan  Daerah  No.  32/2004 (sebagai  hasil  revisi  UU.  No.22/1999),  pasal  16  (ayat  1a),  ini  menyatakan  yaitu  kotamadya memiliki  tanggung  jawab  dan  wewenang  dan  menetapkan  aturan  minimum  untuk  layanan.
Sekaligus,  komponen  ini  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  dalam  mengelola  pelayanan  publik memperkuat keberadaan positif pemerintah kota di mata warganya. 1
Prasyarat  kejayaan  pelayanan  publik  adalah  serangan  tersendiri   penting  yang  mesti dihadapi  penyelenggara  negara  di  daerah,  apalagi  keahlian  di  bagian  ini  masih  far  dari  harapan masyarakat.  Semrawutnya  penanganan  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah  hasil  dari  konsep administrasi  birokrasi  pemerintah  Indonesia  yang  tidak  dipersiapkan  sejak  pertama  sebagai “pejabat”.  Sejarah  mengajarkan  kepada  kita  bahwa  sejak  zaman  kerajaan  hingga  zaman penjajahan  Belanda,  birokrasi  pemerintahan  Indonesia  merupakan  “instrumen  kekuasaan”  yang mengedepankan berbagai kepentingan politik penguasa. 2
Posisi seperti itu menunjukkan bahwa birokrasi  negara  telah lama dirancang untuk lebih menitikberatkan  pada  nilai-nilai  kekuasaan  daripada  penyampaian  layanan  (culture  of  serving). Meanwhile,  justru  nilai-nilai  pelayanan  inilah  yang  dapat  memaksa  birokrasi  negara  memenuhi perannya sebagai “pelayan masyarakat”. Role sebagai “alat politik” dalam mendukung kekuasaan yang  diwarisi  dari  kolonial  dan  birokrasi  administrasi  kolonial  di  Indonesia  berteruskan  hingga era  Orde  Lama.  Kita  remember  pada  masa  Orde  Lama  birokrasi  pemerintahan  dijadikan  arena perebutan  kekuasaan  politik  antara  partai  politik  penguasa  yang  berbeda.  Demikian  juga  di  era Orde  Baru,  birokrasi  pemerintah  diutuskan  sebagai  “mesin  politik”  dan  bahkan  ikut  membela kepentingan  partai  Golkar.  Berdasarkan  statusnya  tanpa  pernah  kebal  terhadap  pengaruh kepentingan  politik yang  kuat,  birokrasi  negara  jelas  susah  untuk  berfungsi  secara  proffesional, efisien, responsif dan bertanggung jawab kepada publik. 3
Parahnya  lagi,  pejabat  birokrasi  pemerintah  memegang  kekuasaan  seperti  bangsawan karena  memegang  kekuasaan  yang  bukan  milik  rakyat.  Karena  masyarakat  menginginkan pelayanan,  pejabat  birokrasi  memiliki  kekuatan  agar  mendistribusikan  pelayanan  itu.  Memang, teoretisi  birokrasi  Max  Weber  (1864-1920)  mengingatkan  kecenderungan  perilaku  para birokrat  seperti raja kecil ketika membahas model kepemimpinan dalam pemerintahan, yaitu (1) kepemimpinan birokratis, (2) karisma, dan (3) kepemimpinan konservatif. 4
Pada  pola  dan  sikap  yang  demikian,  daya  pelayanan  birokrasi  negara  juga  dinilai  belum dapat  menetapkan  bentuk-bentuk  pelayanan  publik  menjadi  bentuk  good  governance  yang menjulang  tinggi  nilai-nilai  transparansi,  partisipasi,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  penghormatan terhadap  harkat  dan  martabat  warga  negara  pengguna (ekuitas) .  Betuk  pelayanan  ini  juga  more
1 Partini  dan  Bambang  W.  2004.  Citizens’  Charter:  Terobosan  Baru  Penyelenggaraan   Pelayanan Publik  di  Indonesia,  diambil  dari Makalah  Seminar  Bulanan Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan UGM pada tanggal 28 Oktober 2004.
2 Mustopadidjaja  AR.  2002. Managing  Change  in  Bureaucracy .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara.
3 Satriya  E. Agenda  Besar  Menanti  Depkominfo ,  Kompas,  Jakarta,  14  Maret  2005
4 Pusat  Studi  Kependudukan  UGM.  2003 Kinerja  Pelayanan  Publik  dalam  Penyusunan  Standar Pelayanan Publik . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
berorientasi dalam kepuasan pelayanan kota, menghormati inovasi pelayanan, merespon dinamiko dari server menengah, keinginan dan kemauan pengguna pelayanan dan berbeda secara signifikan dengan  pendekatan  pelayanan  birokratis  yang  konservatif  dan  berorientasi  instruksi  operasional. yang  diberlakukan  secara  ketat. Bentuk pelayanan  ini  juga  lebih  cenderung  dalam  kepuasan pelayanan  kota,  menghormati  modifikasi  pelayanan,  merespon  dinamika  lingkungan  layanan, keinginan  dan  kebutuhan  pemakai  pelayanan  dan  berbeda  secara  signifikan  dengan  pendekatan pelayanan  birokratis  yang  konservatif  dan  berorientasi  instruksi  operasional  yang  diberlakukan secara ketat. 5
Situasi  di  atas  adalah  sinyal  untuk  pemerintah  agar  mencari  solusi  mantap  yang  lebih layak  untuk meningkatkan tingkat pelayanan  publik. Langkah yang  sedikit inovatif yaitu dengan mengimplementasikan  e-Government  /  E-gov,  yang  dalam  hakikatnya  adalah  upaya  percepatan mekanisme pelayanan teknologi informasi yang adil.
Di  Indonesia,  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  pada  landasannya  bisa terdiri menjadi 3 kelompok pelayanan yakni:
Pertama, pelayanan administrasi, merupakan pelayanan yang mendapatkan variasi model dokumen  resmi  yang  diperlukan  masyarakat,  contohnya  posisi  kewarganegaraan,  sertifikat kompetensi, kepunyaan  atau pengoperasian properti, dll. File-file  tersebut antara  lain KTP, Akta Nikah,  Akte Kelahiran, BPKB, Kartu SIM,  IMB, Paspor, Sertifikat Hak Milik/Kuasa  Tanah, dll. Kedua,  komoditi  jasa,  yaitu  jasa  yang  menciptakan  beragam  model  “barang”  yang  diperlukan masyarakat,  seperti  jaringan  telepon,  pengadaan  listrik,  air  minum,  dll.  Ketiga,  jasa,  yaitu  jasa yang  menciptakan  variasi  jenis  jasa  yang  diperlukan  masyarakat,  seperti  pendidikan,  kesehatan, transportasi, pos, dll. Kep Menpan 63/KEP/M.PAN/7/2003).
Dalam  memberikan  pelayanan  untuk  masyarakat,  government  mengadopsi  variasi  jenis model  manajemen  pelayanan  yakni:  pertama,  pelayanan  fungsional,  khususnya  diagram pelayanan  publik  yang  diadakan  dari  badan-badan  pelayanan  sesuai  dengan  tugas,  manfaat  dan tugasnya, contohnya pengadaan  listrik PLN, jaringan telepon PT Telkom, pelayanan pos PT Pos & Giro, dll. Kedua, pelayanan terpusat, yaitu model pelayanan publik yang disediakan dari badan pelayanan  secara  mandiri  atas  dasar  desentralisasi  untuk  mengelola  pelayanan  lain  yang  terkait, seperti pengurusan paspor dari departemen imigrasi, akte kelahiran dari biro statistik penting, dll. Ketiga,  layanan  terpadu,  yaitu  layanan  dari  banyak  jenis  layanan  dalam  satu  penyedia  layanan. Dalam  praktiknya,  layanan  integrasi  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  jenis  model  bisnis: (a)  Terpadu  Satu  Atap,  yakni  model  layanan  yang  diadakan  di  suatu  place  yang  melingkupi macam ragam layanan yang tidak memerlukan prosedur dan ditawarkan dengan banyak pintu;  (b)
5 Tjokrowinoto  M.  2004.  Birokrasi  Dalam  Polemik.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Wardiana  W. Peranan  Teknologi  Informasi  Pada  Era  Globalisasi . Jurnal  Manajerial ,Volume 2 Nomor 3, Oktober 2003.
Integrasi satu atap, yaitu model layanan yang diatur di suatu tempat yang mencakup beragam jenis layanan yang terhubung dengan prosedur dan dilayani dengan satu gateway;  c) Kelompok kerja, dengan  model  pelayanan  yang  diadakan  oleh  pejabat  publik  secara  individu  atau  sebagai kelompok  kerja,  yang  berkedudukan  di  suatu  instansi  dan  location  pelayanan  tertentu  (Kep Menpan 63/KEP/M.PAN/7/2003).
Ciri-ciri bentuk manajemen pelayanan publik pada landasannya dicirikan sebagai berikut:
1) ada landasan hukum yang clear untuk pelaksanaannya;
2) mempunyai  kelompok  keperluan  yang  lebar,  dan khalayak  sasaran  dilayani ( broad stakeholders );
3) mempunyai makna social
4) bertanggung jawab untuk publik;
5) mempunyai  konstruksi  metrik  kemampuan  yang  jelas  dibutuhkan  (metrik  kinerja yang kompleks dan kontroversial); dan
6) sering melambangkan umpan pertaruhan politik (LAN, 2003).
Dengan diberlakukannya perubahan  di  semua  bagian  kehidupan,  maka  kebutuhan  agar menaikkan  kualiti  pelayanan  publik  menjadi  semakin  memburu,  apalagi  ketika  disadari  ternyata zaman  globalisasi  dalam  awal  milenium  ke  3  telah  menyebabkan  macam  reformasi  pada  bagian informasi  &  ekonomi.  Agar  melampaui  macam  peralihan  yang  terjadi,  pemerintah  mesti mengadakan  upaya  proaktif  dan  korektif  agar  mengembangkan  kualiti  penyajian  publik. Kebijakan  yang  dikeluarkan  harus  direvisi  dan  kemudian  diimplementasikan  dengan  tindakan khusus  oleh  instansi  pelayanan  pemerintah,  seperti  standard  pelayanan,  proses  penyajian  & penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik. 6
Pada  abad  ke-21,  teknologi  informasi  telah  digunakan  dengan  berbagai  cara  bertujuan menetapkan  prinsip  transparansi  dalam  semua  kebijakan  pemerintah.  Pada  isu  ini,  Bank  Dunia menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi di lembaga pemerintah bisa meningkatkan performa pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha dan kelompok terkait lainnya dengan  tata pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  akuntabilitas pemerintah atas kinerja, transparansi dan implementasi kebijakan kepolisian yang konsisten, yang akan meningkatkan kontribusi masyarakat.
Menyikapi  hal  itu,  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  selanjutnya  mengeluarkan  Inpres No.  1.3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government. Pengenalan  Inpres  No.3/2003  pada  dasarnya  menjanjikan,  karena  selain  diikuti  oleh  seputar  8
6 Zeithaml  VA,  A  Parasuraman  dan  LL  Berry.  1990 Delivering  Quality  Service:  Balancing Customer Perceptions and Expectations . New York: The Free Press .
keputusan  menteri,  data  Inpres  itu  dengan  lengkap  menggambarkan  6  strategi  pemerintah  untuk meraih  tujuan  pemajuan  e-Government.  Pemerintah  daerah,  khususnya  yang  melihat  manfaat penerapan  e-government  sebagai  sarana  pengembangan  daerah  otonom,  juga  menyambut  baik kebijakan tersebut.
Selain  itu,  di  tanggal  30  Juni  2004,  government  mengumumkan  penggelaran  dan pembangunan  Indonesia,  Go  Open  Source!  (IGOS)  diteken  oleh  Menteri  Riset  dan  Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara Penguatan dan Menteri  Pendidikan  Masyarakat.  IGOS  merupakan  gerakan  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah yang  menyerukan  adopsi  dan  penggunaan  komponen  lunak  sumber  terbuka  baik  di  lembaga pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan Bank  Dunia,  E-government  merupakan  pemakaian  teknologi  informasi  dari lembaga  pemerintah  layaknya  Internet  of  Things  (WAN),  padanan  seluler,  yang  bisa  dipakai untuk  membangkit  relation  dengan  masyarakat  dan  bisnis,  serta  grup  pemerintah  lainnya. Berdasarkan Kelompok Bank Dunia, e-government adalah suatu badan usaha yang menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi  bertujuan  menaikkan  efisiensi  dan  efektivitas  administrasi, transparansi  dan  akuntabilitas,  akuntabilitas  untuk  membagikan  penyediaan  publik  yang  lebih bagus.
Lalu berdasarkan Depkominfo, pengertian e-government merupakan layanan publik yang disediakan  through  website  pemerintah,  dimana  nama  domain  yang  dipakai  juga  untuk  nama domain pemerintah Indonesia yaitu (go.id) Berdasarkan Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) pada website,  E-government  memakai  teknologi  informasi  &  komunikasi  bertujuan  mengiklankan administrasi  yang  lebih  efisien  dan  lebih  murah  dan  selanjutnya  melayani  warga  umum  dan membuat administrasi lebih akuntabel untuk rakyat.
Sedangkan  pada  book  E-Goverment  In  Action  mendeskripsikan  E-  Goverment merupakan  upaya untuk mengcreate iklim pengaturan pemerintahan yang sejalan menjadi  tujuan bersama dari beberapa masyarakat yang bersangkutan ,  oleh  sebab  itu  visi  yang  dipublikasikan juga  mesti  memvisualkan  visi bersama dari para pelaku yang ada, yaitu:
1. Meningkatkan daya produksi dan kemampuan pemerintah untuk mengayomi rakyat;
2. Mendorong pemerintahan yang asri dan transparan
3. Menaikkan kualiti hidup warga dengan menyediakan pelayanan publik;
4. Mengenyam terselenggaranya penyelenggaraan negara yang demokratis; 7
7 Osborne D and Gaebler T. 1992 Reinventing Government . Reading:  Plume Book.  Parayno GL.  1999.  Reforming  the  Philippines  Customs  Services  through  Electronic  Governance  in  ADB  and
Sebab  visi berawal dari  “Dari,  Oleh  dan  Untuk”  komunitas  atau  komunitas  dimana  e- government  diterapkan,  jadi  waktunya  menjadi  amat  tergantung  dalam  situasi  dan  condition masyarakat sekitar. Sebagaimana dipaparkan di atas, e-government merupakan upaya pengelolaan e-government berbasis e-platform buat menaikkan kualitas pelayanan publik yg efektif & efisien. Menurut pengertian di atas, e-manajemen adalah metode penggunaan teknologi informasi menjadi alat untuk mendukung pengelolaan sistem administrasi yang efektif. Dari definisi e-government di atas kita dapat memperoleh hal yang paling penting, yakni:
1. Menggunakan IT (internet) menjadi sarana baru;
2. Tujuan  penggunaannya  adalah  agar  government  bisa  bekerja  dengan  efektif,  efisien  dan bermanfaat untuk menggunakan teknologi internet, metode atau prosedur yang rumit bisa dipersingkat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sosiologis  yuridis.  Penelitian  yuridis emperis  adalah  penelitian  yang  mengabungkan  antara  metode  penelitian  normative  dan  metode penelitian  emperis,  dengan  imp;ementasi  ketentuan  hukum  normative  pada  setiap  peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.
Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  prosedur  inventarisasi  dan  identifikasi  peraturan perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan  sistematisasi  bahan  hukum  sesuai  permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data  sekunder  (bahan  hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap  penelitian  yang  melampaui  berbagai  tahapan  berfikir  kritis  ilmiah,  dimana  penelitian dilakukan  secara  induktif,  yaitu  mengungkap  berbagai  fakta  atau  fenomena-fenomena  yang diperoleh  dari  pengamatan  di  lapangan,  lalu  menganalisisnya.  Selanjutnya  berupaya  melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
E-government  merupakan  pemakaian  informasi  teknologi  pemerintah  agar  menadahkan information  dan  layanan  tertuju  warga  negara,  bisnis,  dan  isu-isu  terkait  pemerintahan  lainnya. Administrasi  elektronik  dapat  digunakan  dalam  undang-undang,  peradilan  atau  administrasi
OECD, Combatting Corruption in Asian
and Pasific Economies,Manila,
http://www.adb.org/Documents/Conference/Combating_Corrupti on/default.asp?= govpub
publik  bertujuan  mengembangkan  efisiensi  internal,  untuk  menyediakan  layanan  publik  atau untuk prosedur administrasi yang demokratis.
Bentuk  pengiriman  utama  yaitu  government  ke  warga  atau  pemerintah  ke  pelanggan (G2C),  pemerintah  ke  bisnis  (G2B),  dan  pemerintah  ke  pemerintah  (G2G).  Fungsi  yang  sering diantisipasi  dari  e-government  merupakan  peningkatan  efisiensi,  kenyamanan,  dan  akses  yang lebih  bagus  ke  layanan  publik.  E-Government  mempunyai  ragam  definisi  sementara  almost  tiap organisasi  besar  atau  malah  pemerintah  negara  bagian  mempunyai  pengertian  e-Government . Tetapi  pengertian  itu  seringkali  tidak  jauh  different,  esensinya  yaitu  pemakaian  teknologi  dan informasi pada kegiatan pemerintahan. Dibawah ini dilampirkan defenisi E-Government. UNDP : E-government merupakan pemakaian IT dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah.
Dalam  Inpres RI No. 3 Tahun 2003 tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional disebutkan bahwa  peningkatan  e-government  adalah  upaya  peningkatan  (penggunaan)  e-governance  agar meningkatkan kualitas tenaga kerja. layanan yang efisien.
E-Government  memakai  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  bertujuan mengiklankan  administrasi  yang  more  efisien  dan  hemat  biaya,  untuk  memfasilitasi  layanan administrasi,  untuk  memberikan  akses  publik  ke  informasi  dan  membuat  administrasi  lebih akuntabel  kepada  rakyat.  Seluruh  area  penerapan  manajemen  elektronik  meliputi:  Pemerintah untuk  warga  masyarakat, Pemerintah  mengembangkan  &  menyebarkan  banyak  aplikasi  IT  agar meningkatkan  komunikasi  dengan  publik.  Contohnya  :  E-KTP  Government  to  Business (Pemerintah  to  Pelaku  Usaha),  Misalnya,  selama  mendirikan  bisnis  dan  investasi  perizinan, negosiasi  pemerintah  dan  kegiatan  lainnya  menginginkan  keterampilan  internet  pengusaha. Government  to  Government  (Pemerintah  ke  Pemerintah),  Memfasilitasi  kerjasama  antar  negara dengan  memfasilitasi  komunikasi,  kayak  kepentingan  diplomasi  beserta  informasi  yang  berbeda yang  dipikir  important  antar  negara.  From  Government  to  Employees  (Pemerintah  ke perangkatnya),  situasi  internal  juga  di  mana  e-Government  disebarluaskan  untuk  tujuan memfasilitasi  information  atau  akses  ke  tugas/koneksi  hasil  tugas  yang  berbeda.  Sebagai  contoh dapat  dibandingkan  dengan  sistem  KRS  online  yang  diterapkan  di  perguruan  tinggi,  di  mana rektor menjadi pengurus & dosen serta mahasiswa menjadi pengurus organisasi.
Pada  lampiran  keppres  about  e-government,  6  strategi  telah  dikembangkan  oleh pemerintah untuk meraih tujuan strategis e-government, yakni:
Strategi  pertama  merupakan  membentangkan  sistem  pelayanan  yang  handal,  andil,  dan teralih  oleh  warga  luas.  Tujuan  mereka  adalah  untuk  memperluas  jaringan  komunikasi  dan meningkatkan  kualitas  untuk  semua  wilayah  negara  dengan  harga  yang  terjangkau.  Tujuannya juga untuk membangun peluang informasi dan otoritas yang bisa membaurkan sistem administrasi and metode kerja kedinasan.
Strategi  kedua  yaitu  menyusun  secara  komprehensif  sistem  dan  metode  kerja pemerintahan  dan  pemerintahan  wilayah  otonom.  Melalui  cara  ini,  Pengurus  berkeinginan mengatur sistem manajemen dan metode kerja pengurus sedemikian rupa sehingga dapat dengan cepat memperoleh percepatan teknologi informasi.
Strategi  ketiga  yaitu  pemanfaatan  IT  dengan  ideal.  Tujuannya  adalah  untuk menstandarkan  interoperabilitas  pergantian  informasi  and  transaksi  antar  portal  pemerintah. Standardisasi  dan  proses  yang  berhubungan  dengan  manajemen  informasi,  file  elektronik. Kembangkan aplikasi dasar seperti e-invoicing, e-procurement, dan e-report yang bisa digunakan di semua situs web pemerintah untuk memastikan arus informasi dan layanan publik yang aman. Tujuan lainnya adalah memperluas jaringan internal pemerintah.
Strategi  keempat  yaitu  mengembangkan  partisipasi  untuk  dunia  bisnis  dan  untuk pengembangan  industri  telekomunikasi  dan  IT.  Tujuannya  adalah  untuk  melibatkan  kehidupan bisnis  dalam  mempercepat  pencapaian  tujuan  strategis  manajemen  elektronik.  Artinya, pembangunan pelayanan publik tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.
Strategi  kelima  merupakan  pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia  baik  di pemerintahan dan di daerah otonom, sekaligus memajukan e-skill masyarakat.
Strategi  keenam  yaitu  mengimplementasikan  perkembangan  sistem  dengan  langkah- langkah  yang  realistis  dan  tersusun  yang  dapat  diimplementasikan  dalam  pengembangan  e- government pada 4 level yaitu persiapan, pematangan, konsolidasi & eksploitasi.

## KESIMPULAN
E-government  telah  menjadi  sasaran  banyak  kritik,  terutama  di  negara-negara berkembang.  Alasan  kegagalan  untuk  menyebarkan  aplikasi  e-government  di  negara-negara berkembang adalah karena kurangnya pemahaman tentang "di mana kita now" dengan "apa yang akan  kita  raih dengan e-government" (dimana kita proyek e-government ingin  kita). Di sisi lain, pemerintah  juga  didorong  untuk  terus  meningkatkan  kinerjanya  dengan  mengupayakan  service excellence yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Ulum, 2018). Pemerintah mesti bisa mempenuhi dua bentuk kebutuhan sosial  yang berbeda tetapi berhubungan  kuat. Pertama,  warga membutuhkan  layanan  publik  yang  menyanggupi  kepentingan  warga  luas  di  semua  wilayah Indonesia,  handal  dan  terpercaya,  dan  dapat  diakses  dengan  sederhana  secara  interaktif.  Kedua, masyarakat  berkeinginan  keinginannya  didengar,  sampai  pemerintah  mesti  menciptakan  kondisi bagi  kontribusi  dan  percakapan  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  negara (Supriyanto, 2016). Beberapa alasan di atas kemudian menjadi  latar belakang munculnya pendekatan  citizen- centered.

## DAFTAR PUSTAKA
Mustopadidjaja  AR.  2002. Managing  Change  in  Bureaucracy .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara.
Osborne  D  and  Gaebler  T.  1992 Reinventing  Government .  Reading:  Plume  Book.  Parayno  GL. 1999.  Reforming  the  Philippines  Customs  Services  through  Electronic  Governance  in ADB and OECD, Combatting Corruption in Asian and Pasific Economies,Manila,http://www.adb.org/Documents/Conference/Combating_Corrupti on/default.asp?= govpub
Partini  dan  Bambang  W.  2004.  Citizens’  Charter:  Terobosan  Baru  Penyelenggaraan Pelayanan Publik  di  Indonesia,  diambil  dari Makalah Seminar  Bulanan Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan UGM pada tanggal 28 Oktober 2004.
Pusat  Studi  Kependudukan  UGM.  2003 Kinerja  Pelayanan  Publik  dalam  Penyusunan  Standar Pelayanan Publik . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Satriya  E. Agenda  Besar  Menanti  Depkominfo ,  Kompas,  Jakarta,  14  Maret  2005.
Tjokrowinoto  M.  2004.  Birokrasi  Dalam  Polemik.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Wardiana  W. Peranan    Teknologi  Informasi    Pada  Era  Globalisasi. Jurnal  Manajerial ,Volume  2 Nomor 3, Oktober 2003.
Wescott  C.  E-Government:  Enabling  Asia-Pacific  Governments  and  Citizents  to  do  Public Business  Differently, Paper presented  at  Asian  Development  Forum,  Bangkok,14  June 2001 dari website: www.bappenas.go.id
Zeithaml  VA,  A  Parasuraman  dan  LL  Berry.  1990 Delivering  Quality  Service:  Balancing Customer Perceptions and Expectations . New York: The Free Press .