## Abstract
Women’s issues are always interesting to study, because it is closely related to issues or gender roles. There are two sides of views on the role, which one considers that women only deserve to occupy the role of domestic, the other view assumes that women have the same rights as men, including acting in the territory, including the head of state. Regarding gender, the Muhammadiyah and the Hizb ut-Tahrir Indonesia also get respond. Both religious social organizations are very different in voicing his views. Based on the story of the queen of Saba located on an Naml letter, and some letters in the al-Qur’a > n which explains the equality between men and women, Muhammadiyah confirms the permissibility of women became heads of state. Muhammadiyah also critizied hadith of Abu Bakr who demonstrated unpermissibility of female leading. According to the hadith Muhammadiyah has seen in contextual interpretation, so the hadith can not be generalized. Unlike Muhammadiyah, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) actually makes the narratives of Abu Bakr as the basis for banning women became heads of state. Based on the principle of al-’ibrah bi umu > mi al-lafz } i La > bi khus } u > s as-saba > b , HTI drew the conclusion that the hadith is a general ban is based on general pronunciation is not particularly cause. Therefore, not only for the keharamannya Persian princess, but also to all women.

## Abstrak
Permasalahan perempuan selalu menarik untuk dikaji, karena erat kaitannya dengan masalah peran atau gender. Ada dua sisi pandangan

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

## Aminah
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
mengenai peran tersebut, yang satu memandang bahwa perempuan hanya pantas untuk menduduki peran domestic, pandangan yang lain menganggap bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, termasuk berkiprah dalam wilayah, termasuk menjadi kepala negara. Mengenai isu gender ini, Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia pun turut memberi respon. Kedua organisasi sosial keagamaan ini sangat berbeda dalam menyuarakan pandangannya. Berdasarkan kisah ratu Saba yang terdapat pada surat an Naml, dan beberapa surat dalam al-Qur’a > n yang menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Muhammadiyah menegaskan kebolehan perempuan menjadi kepala negara. Muhammadiyah juga mengkrtitisi hadis riwayat Abu > Bakar yang menunjukkan ketidakbolehan perempuan memimpin, menurut Muhammadiyah hadis tersebut hanya bersifat kontekstual kekuatan hukumnya, jadi hadis tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum pelarangannya. Berbeda dengan Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) justru menjadikan hadis riwayat Abu > Bakar tersebut sebagai landasan terhadap pelarangan perempuan menjadi kepala negara. Berdasarkan kaidah al-‘ibrotu bi umu > mi lafzi la > bi khususi sabab, HTI menarik kesimpulan bahwa, hadis tersebut pelarangannya bersifat umum yaitu berdasarkan umumnya lafal bukan khususnya sebab. Oleh karena itu, keharamannya tidak hanya berlaku bagi putri Persia saja tetapi juga pada semua perempuan.
Kata Kunci : hak perempuan, kepala Negara, Muhammadiyah, HTI

## A. Pendahuluan
Masalah kedudukan dan peran perempuan telah lahir sejak pertama kali perempuan itu ada di permukaan bumi ini. Ia selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan non formal, dari dulu hingga sekarang, seolah- olah pembahasan tentang perempuan ini tidak akan ada habisnya. Citra perempuan dalam sejarah Islam sering jatuh di antara dua pandangan yang ekstrim, yaitu perempuan dalam Islam ditindas dan kurang mendapatkan hak-haknya, dan pandangan yang menyatakan Islam memberikan kepada perempuan satu kedudukan yang tidak ada bandingannya dalam ajaran agama maupun kultur lainnya. 1
Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan kondisi sosial, adat istiadat, serta kecenderungan
1 M. Musta’i > n, Takhri > j H } adi > s Kepemimpinan Wanita , cet. I (Surakarta: Pustaka Cakra, 2001), hlm. 13.
masing-masing, yang kemudian mempengaruhi cara pandang dan kesimpulan mereka menyangkut ayat-ayat al-Qur’a > n dan hadis-hadis Nabi SAW. 2 Pandangan tersebut terkait dengan status dan peran perempuan. Di satu sisi, umumnya berpendapat bahwa perempuan harus berada di dalam rumah, mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik, selanjutnya masalah kepemimpinan, dimana perempuan diposisikan sebagai pihak yang dikendalikan atau dipimpin, dan harus tunduk di bawah kepemimipinan laki-laki. 3
Di sisi lain, berkembang pula anggapan bahwa perempuan harus bebas juga sesuai dengan haknya tentang kebebasan, dalam artian memiliki hak peran dalam sektor publik. Bagi umat Islam sendiri, perbedaan pandangan tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya perbedaan dalam memahami teks al-Qur’a > n yang berbicara tentang relasi gender. 4
Sektor publik adalah, tempat dimana seseorang mengaktualisasikan diri sebagai makhluk yang berbudi, yang dalam bahasa agama disebut khalifah Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta ( rahmatan lil-‘a >> lami >> n ).
Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerjasama. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggungjawab sosial yang sama. Hal ini sangat masuk akal karena, tugas kekhalifahan tidak hanya dibebankan Al-Qur’a > n ke pundak laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat sulit untuk disatukan, terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing, dan menekankan bahwa kedudukannya berkisar pada lingkungan keluarga, mengurus anak, suami, memasak, dan lain sebagainya. 5 Anggapan ini
2 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’a > n, Tafsi > r Maudu > ’i atas Pelbagai Persoalan Umat , (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 53 3 Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, cet I (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 71.
4 Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsi > r al-Sya’rawi > (Bandung: PT. Mizan Publika, 2004), hlm. ix.
5 Ihromi T O, Kajian Wanita dalam Pembangunan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 4.
masih melekat di kalangan masyarakat yang berstruktur “ patriarkhi ”. 6
Menurut jumhur ulama, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang kepala negara adalah laki-laki. 7 Oleh karena itu, banyak ulama menolak kepemimpinan perempuan. Hal ini terkait dengan terdapatnya hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu > Bakar yang berbunyi:
Selain hadis di atas juga ada hadis lainnya yang menyatakan bahwa, perempuan itu kurang akal dan agamanya. Kurang akal yang dimaksud adalah, karena kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, sedangkan kurang agamanya disebut karena adanya masa-masa tertentu harus meninggalkan kewajiban shalat. Selain itu, surat an-Nisa > ’ ayat 34 dijadikan juga sebagai alas an penolakan kepemimpinan perempuan.
Akan tetapi, banyak juga ulama yang tidak melarang kepempinan perempuan, seperti Imam Gaza > li > , Syaikh Mahmu > d Syaltu > t, Al-Hajawi dan beberapa feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan lain-lain. Ulama atau tokoh muslim yang tidak melarang kepemimpinan perempuan, umumnya mengkritisi kata qawwa > m dalam surat an-Nisa > ’ ayat 34. Perbedaan penafsiran juga terjadi antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Muhammadiyah— berdasarkan Musyawarah Nasional Majelis Tarji > h dan Tajdi > d Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang pada tanggal 1- 4 April 2010— sepakat membolehkan kepala negara perempuan. Berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia—berdasarkan kitab Nidamul H } ukmi fi > al-Isla > m salah satu kitab mu’tabanat, 9 yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai syarat- syarat seorang khalifah dan beberapa penjelasan dari buletin al-Wa’ie
6 Patriarkhi adalah lingkungan masyarakat yang menganggap kaum perempuan tidak pantas untuk sebanding dengan laki-laki. Mereka menganggap bahwa perempuan itu hanya mampu duduk di wilayah domestik. Lihat, Wikipedia.com.
7 Hamim Ilyas, dkk, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misoginis” . Cet I (Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), hlm. 271.
8 Al-Bukha > ri > , S } ah } i > h } al-Bukha > ri > , “Bab Kitab an-Nabi > ila > Kisra wa Qausara > ” (Semarang: Taha Putra, t.t), VI: 10. Hadis dari Abi > Bakrah dari Hasan al-Basri dari Auf al-A’ra > bi dari Us \ man bin al-Haisan kemudian dikeluarkan oleh al-Bukha > ri > . 9 Kitab Mu’tabanat adalah pendapat resmi Hizbut Tahrir Indonesia yang sifatnya mengikat bagi anggotanya.
berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara.
Kedua organisasi ini sama-sama berpegang pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu > Bakar di atas. Meskipun berpegang pada landasan yang sama, akan tetapi produk hokum yang dikeluarkan keduanya berbeda. Muhammadiyah berpendapat bahwa, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu > Bakar tersebut merupakan alasan yang tidak tepat untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. 10 Asba > b al-wuru > d hadis ini bersifat kontekstual yaitu ketika Bauran Binti Syairawaih Ibn Kisra yang diangkat menjadi pemimpin Persia ketika ayahnya meninggal, 11 sehingga pelarangannya tidak bersifat umum.
Sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara. Hal ini terlihat dari syarat-syarat khalifah yang terdapat dalam kitab Nidamul H } ukmi fi > al-Isla > m , yang hanya membolehkan laki-laki sebagai syarat sah menjadi seorang pemimpin. Jabatan-jabatan pemerintahan yang tidak termasuk wilaya > tul amri/ wilaya > tul h } ukm diperbolehkan bagi perempuan, seperti: kepala Baitul Ma > l , kepala Departemen Kesehatan, Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Rumah Sakit dan lain-lain. 12 Menurut Rahma Qamariyah, dari hadis riwayat Abu > Bakar tersebut terdapat “ dam ” (celaan) berupa “ lan yuflih } a ” (tidak beruntung) sebagai qari > nah bahwa, T } olabu > at-tarki ja > ziman /tuntutan meninggalkan dalam hadis tersebut bersifat pasti. Dengan demikian haram bagi perempuan menjabat sebagai h } ukkam , antara lain haram menjabat sebagai khalifah.
Berdasarkan problematika di atas, terjadi perbedaan pendapat yang signifikan tentang kebolehan perempuan menjadi kepala negara antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang penyebab timbulnya perbedaan pendapat dari aspek argumentasi hukum yang digunakan serta relevansinya terhadap kondisi perempuan era sekarang khususnya perempuan Indonesia.
10 Disampaikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarji > h dan Tajdi > d Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama > Muhammadiyah , 1-4 April 2010 hlm. 63 11 Hamim Ilyas, dkk, Perempuan tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga –Ford Foundation, 2003), hal. 295.
12 Rahma Qomariyah, “Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan Perspektif Islam (Tangggapan atas Tulisan Nurjannah Ismail)”, Al-Wa’e , kategori Aktualita, Muslimah. 20 Oktober 2010.

## B. Kepemimpinan Perempuan
Kepemimpinan perempuan dalam Islam meliputi persolan kepemimpinan dalam dua ranah, yaitu domestic (rumah tangga) dan publik. Dalam wilayah domestik, ada pendapat bahwa pemimpin rumah tangga adalah seorang laki-laki, sebagaimana tertera pada surat an-Nisa > ’ ayat 34. Tetapi hal ini tidak berlaku dalam wilayah public, sebab perempuan sebagai manusia mukallaf memiliki kesetaraan hak dengan laki-laki. Dia berhak berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di wilayah publik, seperti dalam bidang politik, pendidikan, dan sosial budaya. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran terhadap kata qawwam yang terdapat dalam Surah An-Nisa > ‘ ayat 34.
Mayoritas ulama fiqh dan tafsir berpendapat bahwa kata qawwa > m hanyalah terbatas pada laki-laki bukan pada perempuan. Ibnu Kas \ i > r menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, memberi keputusan atas tindakan-tindakannya, dan memberi peringatan apabila dia menyeleweng, dan oleh karena itu kenabian dan pemimpin agung dikhususkan bagi laki-laki. 13 Pendapat ini juga diamini oleh penafsir lain seperti Abu > Ja’far Muhammad bin Jari > r al-Thaba > ri (w. 932 M), Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, Fakhr al-Di > n al-Razi (1150-1210 M), Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Ara > bi (468-543 H), al-Zamakhsyari (w. 1144 M), dan lain-lain. Mereka sepakat –meski dengan redaksi yang berbeda-beda– bahwa superioritas laki-laki merupakan kodrat (ciptaan Tuhan), fitrah , instinktif, fi nafsih (inheren). Laki-laki adalah makhluk superior dan perempuan inferior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan. 14
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Asghar Ali Engineer. Dia berpendapat bahwa kata qawwa > m harus ditafsirkan dengan merujuk pada realitas sejarah, dimana kesadaran perempuan pada waktu itu sangat rendah dan menganggap bahwa pekerjaan domestik merupakan kewajibannya. Sementara laki-laki merasa dirinya lebih unggul karena, kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanja-
13 Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim , Juz I (Mesir: Isa al-Babi al Halabi, t.t), hlm. 491.
14 KH. Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren , cet. II (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), hlm. 81.
kannya untuk perempuan. 15 Asghar menambahkan bahwa interpretasi yang paling tepat terhadap kata qawwa > m adalah pendukung. Qawwa > m juga bisa diartikan kekuasaan, karena laki-laki adalah pemberi nafkah dan mengurus kepentingan perempuan. Jika perempuan juga memberi nafkah dan mendukung biaya hidup keluarga, maka laki-laki tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mereka.
Muhammad Abduh, tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Alasannya, karena tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan di atas perempuan. 16 Fazlur Rahman dan Amina Wadud Muhsin juga senada dalam menyuarakan pendapatnya tentang qawwam. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan hakiki tetapi fungsional. Jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena kewarisan dan kemampuannya sendiri, dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumahtangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang, karena sebagai seorang manusia ia tidak memiliki keunggulan dibanding istrinya. 17 Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa maksud laki-laki adalah pemimpin atas perempuan tidaklah dimaksudkan untuk memberikan superioritas kepada laki-laki secara otoritas melekat pada semua individu, tetapi terjadi secara fungsional, yakni selama laki-laki tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan al-Qur’a > n. 18
Dalam Islam, seorang perempuan diperbolehkan untuk beraktifitas selain dalam sektor domestik, tetapi terdapat batasan sehingga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri, dan seorang ibu bagi anak- anaknya. 19 Di dalam al-Qur’a > n, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam wilayah publik. 20 Di dalam surat an-Naml ayat 20-44 disebutkan
15 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam , alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994), hlm. 69.
16 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender , cet I (Jakarta: Paramadina,
1999), hlm. 144-160.
17 Ali Muhanif, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik , cet I (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 16-17.
18 Ibid, hlm. 17.
19 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Studi Pemikiran Para Mufassir (Yogyakarta: Labda Press, 2006), hlm. 172.
20 Ibid, hlm. 173.
tentang kisah pemimpin perempuan yang terkenal dengan kebijakannya, yaitu Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba’. Hal ini megindikasikan adanya peran perempuan dalam wilayah politik.
Mengenai hadis yang melarang wanita menjadi pemimpin, Yusuf al-Qarda > wi > mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara. Menurut Yusuf al-Qarda > wi > , perempuan diciptakan oleh Allah lebih banyak dibekali dengan karakter kelembutan dan keibuan. 21 Akan tetapi, menurut Imam al-Gaza > li > , seperti yang telah dikutip Hartono A. Jaiz, tidak mensyaratkan bahwa seorang pemimpin suatu negara itu harus laki-laki atau perempuan, akan tetapi seorang pemimpin itu harus cakap dan mampu. Al-Ghazali menakwilkan hadis tentang kepemimpinan perempuan sebagai suatu peristiwa khusus, bukan kalam atau pembicaraan umum. 22 Demikian juga dengan Ibn Hazm. Sebagaimana dikutip oleh Hartono, Ibn Hazm berpendapat bahwa perempuan boleh saja memegang kekuasaan seperti menjadi pemimpin pengadilan, pemimpin suatu perusahaan dan lain-lain, akan tetapi ia tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara. 23

## C. Hukum Perempuan Menjadi Kepala Negara Dalam Islam Menurut Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Menurut Muhammadiyah, hukum perempuan menjadi kepala negara adalah mubah. Hal ini seperti telah disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih dan Tajdi > d Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 April 2010 M atau bertepatan pada tanggal 16 sampai 19 Rabi’ul Akhir 1431 H bertempat di Universitas Muhammadiyyah Malang. Namun keputusan ini, menurut Dahwan, belum ditanfi > d oleh Pimipinan Pusat Muhammadiyah hingga saat ini, sehingga kekuatan hukum keputusan tersebut belum berlaku dan belum mengikat bagi warga Muhammadiyah,
21 Yusuf al-Qarda > wi > , Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita , alih bahasa Asy’ari Khatib, cet. ke-1, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 49.
22 Hartono A. Jaiz, Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam , cet. ke- 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 43.
23 Ibid, 34.
karena masih belum resmi. 24
Mengenai kebolehan perempuan menjadi kepala negara, Muhammadiyah memandang bahwa hadis Nabi yang mengatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan, tidak bisa dijadikan alasan yang tepat untuk melarang perempuan menjadi kepala negara. Selain itu di dalam Keputusan Munas tersebut terdapat keterangan yang menggunakan kaidah syar’u man qablana > , yaitu tentang kesuksesan Ratu Bilqis dalam memimpin Negeri Saba, yang keterangannya terdapat dalam surat an- Naml ayat 44. Berdasarkan kaidah tersebut juga Muhammadiyah membolehkan perempuan menjadi kepala negara.
Menurut Hamim Ilyas, hadis tersebut bersifat kontekstual, konteksnyapun tidak melibatkan perempuan dalam Islam, tetapi perempuan dalam agama Majusi. Nabi menyabdakan hadis itu setelah Nabi mengetahui di Persia terjadi pergantian kekuasaan ketika rajanya wafat digantikan oleh putrinya. Putra mahkota yang disiapkan untuk menggantikan mati terbunuh, ketika terjadi konflik di istana Persia itu sendiri, padahal Persia pada saat itu sedang dalam situasi perang dengan Romawi. Nabi sebagai orang yang cerdas bisa membaca keadaan tersebut, kalau Persia yang dalam situasi perang itu dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak memiliki pengalaman. Nabi memprediksi bahwa Persia akan kalah dalam perangnya melawan Romawi. Hadis tersebut tidak menunjuk secara umum, sehingga negara manapun dalam situasi perang atau krisis dipimpin oleh orang yang tidak berpengalaman, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan bisa keluar dari krisis itu, karena pemimpinnya tersebut tidak cakap. 25 Selain itu juga Hamim Ilyas mengungkapkan dalil yang dijadikan dasar kebolehan perempuan menjadi kepala negara, berisi tentang kesejajaran laki-laki dan perempuan yaitu surat an-Nisa ayat 124.
Sejalan dengan keterangan Hamim Ilyas, Dahwan menerangkan, hadis di atas memang bersifat kontekstual sehingga tidak bersifat umum
24 Wawancara dengan Dahwan, Sekertaris Majelis Tarjih, pada hari Jum’at 28 September 2012, Jam 16.30, di Ruang Absensi Lantai 2, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
25 wawancara dengan Hamim Ilyas, Wakil Ketua Majelis Tarjih, pada Hari Selasa 25 September 2012, jam 11.30, di Ruang Dosen Muamalah Lantai 3, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
pelarangannya. Menurutnya, juga bahwa perempuan menjadi kepala negara itu sah-sah saja selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang sejalan dengan al-Qur’a > n dan Hadis. Meskipun dalam situasi tertentu perempuan memang memiliki perbedaan dengan laki-laki, seperti hamil, melahirkan, menyusui, namun hal tersebut bukan menjadi alasan perempuan tidak mampu untuk memimpin, selama ide dan tanggungjawabnya masih terus berjalan, akan tetapi lebih ideal lagi ketika perempuan tersebut sudah tidak produktif. 26
Berbeda dengan Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki pandangan bahwa hukum perempuan menjadi kepala negara adalah haram. Dasar hukum yang dikemukakan adalah berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:
Hal ini seperti disampaikan oleh Abu Hanif. 27 Menurutnya, hadis tersebut adalah sahih tetapi ah } ad . Dalam wilayah fikih, hadis ah } ad dapat digunakan, akan tetapi untuk wilayah tauhid kedudukan hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar hukum. Meskipun asba > b al-wuru > d hadis tersebut bersifat khusus, yaitu pelarangannya terhadap ketidakbolehan terhadap putri Persia menjadi raja, akan tetapi merujuk pada kaidah “ al-‘ibrah bi ‘umu > m al lafz } i la > bi khus } u > s } as-sababi ”, terdapat pelajaran atau ibrah yang bisa diambil yaitu dari umumnya lafad bukan khususnya sebab. Hadis tersebut bermakna umum, jadi siapapun itu seorang perempuan yang diangkat menjadi kepala dalam hal ini adalah al-h } a > kim atau kepala pemerintahan termasuk di dalamnya adalah kepala negara, maka hukumnya adalah haram.
Abu Hanif juga menjelaskan bahwa mengenai kisah Ratu Saba yang pada masa itu sukses dalam memimpin sebuah negeri, tidak bisa dijadikan dasar hukum, dengan merujuk pada kaidah syar’u man qablana > laisa syar’an
26 Wawancara dengan Dahwan, Sekertaris Majelis Tarjh, pada Hari Sabtu 29 September 2012, jam 16.30, di ruang Absensi lantai 2, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
27 Interview dengan Abu Hanif, Ketua LKU (Lajnah Khassah lil Ulama)
HTI Jogjakarta, di Masjid UGM, 9 Oktober 2012, jam 08.00. (Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai satu orang dari anggota Hizbut Tahrir, karena terkait kebijakan yang dibuat oleh Hizbut Tahrir mengenai prosedur wawancara penelitian).
lana > (syari’at sebelum kita bukan syari’at untuk kita), kecuali jika telah dibenarkan oleh Rasulallah. Dalil syar’u man qablana > ini tidak bisa dipakai sebagai dalil dalam penetapan hukum syara’, karena syariat sebelum nabi Muhammad SAW telah terhapus. Hal ini sebagaimana syariat Nabi yang lain sudah tidak berlaku bagi umat Muhammad SAW, misalnya bolehnya pernikahan silang saudara sekandung yang dilakukan pada masa Nabi Adam yaitu ketika anaknya yang lahir kembar laki-laki dan perempuan, yaitu anak yang laki-laki menikah dengan kembaran saudaranya yang perempuan, begitupun sebaliknya anak laki-laki kembar yang satunya menikah dengan kembaran perempuan dari laki-laki yang satunya. Syari’at seperti ini sudah tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad.
Merujuk pada kitab mu’tabanat 28 yang menjadi acuan Hizbut Tahrir, salah satunya adalah kitab Nida > mul Hukmi fi > al-Isla > m dalam pasal 31, di dalamnya terdapat syarat-syarat menjadi khalifah, yang berbunyi:
Dari syarat-syarat yang dikemukakan dalam kitab tersebut, hanya laki-laki yang boleh menjabat sebagai kepala negara. Oleh karena itu, selain dari rincian syarat yang terdapat dalam kitab tersebut juga dalam penjelasan dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanif, hukum menjadi kepala negara menurut pandangan Hizbut Tahrir adalah haram.
28 Dalam penjelasan mengenai syarat-syarat seorang khalifah, terdapat di dalam beberapa kitab-kitab rujukan Hizbut Tahrir seperti Muqaddimatuddustur, Nidzomul Hukmi fil Islam, Ajhizatul Daulatil Khilafah, Al-Khilafah dan lain sebagainya yang merupakan karangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.
29 Taqiyuddin An Nabha > ni > , Nidzamul Hukmi fil Islam , (Beirut, Libanon: Darul Ummah, 1994). Syarat ini disebut syurutul in’iqad (syarat sah), adapun dalam pemilihan khalifah terdapat dua kelompok syarat yaitu syarat in’iqad dan syarat afdlaliyah (syarat keutamaan). Syarat afdlaliyah bisa ditetapkan jika didukung oleh nash-nash yang sahih atau termasuk kategori hukum yang ditetapkan dengan nash yang sahih pula. Sebagai contoh, seorang khalifah tidak harus seorang mujtahid, karena dalam Hizbut Tahrir berdasarkan dalil ijma’ sahabat hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) hukum syara’, oleh karena itu lebih utama jika seorang khalifah itu adalah seorang mujtahid. Lihat, Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik , cet-I, (Bangil: Al-Izzah, 1996), hlm, 66-70, lihat juga dalam ibid hlm 54.

## D. Dasar Hukum dan Argumentasi Penetapan Hukum Perempuan Menjadi Kepala Negara

## 1. Dasar Hukum dan Argumentasi Muhammadiyah
Dasar hukum yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan status hukum perempuan menjadi kepala negara adalah hadis nabi yang berbunyi:
Muhammadiyah mengkritisi hadis di atas dari segi asba > b al-wuru > d nya. Menurut Muhammadiyah, hadis tersebut bersifat kontekstual, dimana hadis tersebut berlaku hanya bagi putri Persia yang beragama Majusi yang bernama Bauran Binti Syairawaih bin Kisra Bin Barwaiz. Negara manapun akan mengalami kegagalan jika dipimpin oleh seseorang yang tidak cakap dalam memimpin sebuah negara. Hal ini tidak menunjuk kepada jenis kelamin tertentu, karena pada waktu pergantian jabatan di Persia tersebut putra mahkota yang telah dipersiapkan untuk mengganti- kan raja mati terbunuh, sehingga Buwaran dinobatkan sebagai ratu.
Pada waktu itu derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Perempuan tidak dipercaya sama sekali untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, lebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di jazirah Arab, dan wilayah yang lain. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan mereka kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin bisa sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, apabila ditinjau dari us } u > l al-fiqh , Muhammadiyah juga menggunakan dalil syar’u man qablana > dengan merujuk pada kisah ratu Saba yang terdapat pada surat an-Naml ayat 44. Ratu Saba dalam al-Qur’a > n diceritakan sebagai sosok ratu yang sangat cerdik dan bijaksana, yang kemampuan memimpinnya melebihi kemampuan laki-laki. Selain itu Muhammadiyah juga menggunakan surat an-Nisa > ’ ayat 124 sebagai landasan kesejajaran laki-laki dan perempuan.
Dari surat an-Nisa > ’ ayat 124 tersebut tergambar bahwa laki-laki
dan perempuan ketika dia beramal shaleh, maka keduanya berhak untuk masuk surga tanpa membeda-bedakan keduanya, yang mengindikasikan bahwa keduanya mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam beramal saleh. Menjadi presiden yang baik dan arif merupakan amal shaleh, yang kesempatan untuk mendudukinya tidak memihak hanya kepada salah satu jenis kelamin.

## 2. Dasar Hukum dan Argumentasi Hizbut Tahrir Indonesia
Dasar hukum HTI juga berdasarkan hadis yang sama dengan yang digunakan Muhammadiyah. Keharaman kepemimpinan yang HTI ambil dari hadis tersebut adalah kepemimpinan dalam wila > yatul h } ukkam (kekuasaan pemerintahan), karena kepemimpinan wilayah pemerintahan diharamkan kepada perempuan berdasarkan hadis tersebut. Adanya “dam” (celaan) berupa “lan yuflih } a” (tidak beruntung) sebagai qari > nah bahwa t } alabu at-tarki ja > ziman atau tuntuntan meninggalkan dalam hadis tersebut bersifat pasti.
Selanjutnya mengenai asba > b al-wuru > d hadis tersebut HTI menggunakan kaidah:
yaitu mengambil umumnya lafaz bukan khususnya sebab, sehingga hadis tersebut berlaku umum keharamannya. HTI tidak menggunakan kaidah syar’u man qablana > dengan menganalogikan pada kisah ratu Saba yang tertera pada surat an-Naml ayat 44. Menurut HTI dalil syar’un man qablana > telah terhapus ( nasikhan lima sabaqohu ) sebagai makna dalam surat al-Ma > idah (5) 48. Selain itu, beberapa syarat yang dikemukakan salah satu kitab mu’tabanat yang menjadi rujukan HTI yaitu Nida > m al-H } ukmi fi >> al-Isla > m , hanya laki-laki yang menjadi syarat sahnya seorang khalifah atau kepala negara di samping syarat-syarat lainnya.

## E. Kontroverssi dan Relevansi dalam Hukum Kepemimpinan Perempuan
Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia dalam menetapkan hukum perempuan menjadi kepala negara sama-sama menggunakan hadis
30 Asmuni A Rachman, Qaidah-Qaidah Fiqih (Jakarta: Bulan-Bintang, 1976), hlm. 81
riwayat Abu > Bakrah. Hadis ini adalah hadis sahih namun ah } ad . Muhammadiyah menafsirkan hadis tersebut secara kontekstual sehingga tidak bisa dijadikan dasar keharaman perempuan menjadi kepala Negara secara umum. Hizbut Tahrir Indonesia justru menggunakan hadis ah } ad tersebut sebagai dasar keharaman perempuan menjadi kepala negara dengan alasan pengambilan hadis ahad tersebut untuk wilayah fikih bukan tauhid
Muhammadiyah maupun Hizbut Tahrir Indonesia sama-sama membolehkan perempuan bergerak dalam ruang publik, hanya saja Muhammadiyah lebih lunak dengan memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan Hizbut Tahrir Indonesia. Hal ini terbukti dari bagaimana Muhammadiyah memberikan peluang terhadap perempuan untuk bergerak sama dengan laki-laki, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia tampaknya masih memetakan ruang gerak perempuan dalam ruang publik, sehingga ruang geraknya bersifat terbatas. Hal ini terbukti dari bagaimana Hizbut Tahrir memetakan bagian mana saja yang boleh dikerjakan perempuan dan bagian mana yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan.
Dalam wilayah kepemimpinan, Muhammadiyah tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam kebolehannya memimpin. Akan tetapi untuk Hizbut Tahrir Indonesia selain dalam wila > yatul amri atau wila > yatul hukm yang disebut sebagai wilayah pemerintahan, perempuan boleh saja menjadi pemimpin, seperti menjadi direktur sebuah peruasahaan, kepala sekolah, rektor, dan sebagainya, karena hanya mengurusi mengenai administratif bukan pemerintahan. 31
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa orang perempuan yang mampu memegang jabatan pimpinan sebagai kepala negara. Dari fakta sejarah, terdapat bukti bahwa perempuan Indonesia sebenarnya pernah berkiprah menjadi pemimpin dalam segala bidang kemasyarakatan, bahkan menjadi kepala negara dan pemerintahan. Salah satu yang seringkali menjadi hambatan bagi perempuan muslimah untuk berperan sejajar dengan laki-laki dalam wilayah publik, khususnya peluang untuk menjadi kepala negara ialah adanya penafsiran terhadap ayat al-Qur’a > n dan hadis yang terkesan diskriminatif, salah satunya yaitu surat an-Nisa ayat 34. Penafsiran terhadap kata qawwa > m menjadi penyebab perbedaan
31 Interview dengan Abu Hanif, Ketua LKU (Lajnah Khassah lil Ulama) HTI Jogjakarta, di Masjid UGM, 9 Oktober 2012, jam 08.00.
pandangan di kalangan ahli tafsir. Begitupun hadis Nabi yang menyatakan ketidakberuntungan suatu kaum jika menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan, merupakan sumber ikhtilaf tentang kebolehan perempuan muslimah sebagai kepala negara.
Perbedaan pandangan antara kedua organisasi yaitu Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai status hukum perempuan menjadi kepala negara membawa implikasi tersendiri bagi perubahan umat muslim dalam ketertinggalannya dengan kemajuan Barat. Keterbukaan Muhammadiyah dalam memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk dapat andil dalam pembangunan bangsa mengindikasikan terbukanya ruang bagi perempuan untuk mendapatkan posisi peran publik yang sejajar dengan laki-laki, sehingga laki-laki dan perempuan bisa bersama-sama dalam bahu-membahu terhadap kemajuan bangsa.
Hizbut Tahrir Indonesia menempatkan perempuan dalam posisi yang terpetakan. Hizbut Tahrir Indonesia tidak melarang perempuan untuk mengaplikasikan ilmunya dalam ruang publik, hanya saja mereka masih melihat dan memandang bahwa perempuan itu dibawah laki-laki, sehingga ruang gerak perempuan dalam dunia publik itu terbatas. Karena mereka meyakini bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang kepemimpinannya itu tidak hanya lingkup rumah tangga tapi juga lingkup kenegaraan.
Tuntutan persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, sudah merupakan agenda di zaman sekarang ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan kaum perempuan selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak banyak terdapat perbedaan. Di Indonesia sendiri, pernah terjadi pengangkatan seorang presiden perempuan, yaitu Megawati sebagai presiden RI IV pada tahun 2000. Hal ini menuai polemik di kalangan ulama itu sendiri. Perempuan menjadi kepala negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, sebelum Islam datang tepatnya pada masa Nabi Sulaiman terdapat seorang perempuan yang mampu menjadi kepala negara, yaitu Ratu Bilqis. Namun persoalan mengenai perempuan menjadi kepala negara, seolah menjadi persoalan yang baru pada masa kini.
Dominasi laki-laki pada ruang publik pada masa Nabi Muhammad turut menjadi sorotan di kalangan penafsir yang cenderung lebih fleksibel terhadap persoalan perempuan menjadi kepala negara ini. Seperti halnya
Muhammadiyah yang berargumen bahwa pada masa itu derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Perempuan tidak dipercaya sama sekali untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum lebih-lebih dalam hal kenegaraan, oleh karena itu perlu diadakan kritik terhadap asba > b al-wuru > d hadis tersebut. Namun bagi HTI kontekstualitas hadis tersebut tidak berlaku bagi penetapan hukum perempuan menjadi kepala negara.
Perempuan dan laki-laki memang makhluk yang berbeda, terutama menyangkut biologisnya. Di antara keduanya tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya, untuk itu diharapkan dengan berbagi peran dapat saling menutupi dan melengkapi. Biologis sifatnya permanen dapat diumpamakan hardware, sedangkan gender bersifat fleksibel, dapat dipertukarkan, dan dinamis dapat diumpamakan software . Bagi perempuan dan laki-laki yang menjadi suami istri, peranan secara gender dapat dikompromikan. Pada beberapa kasus banyak juga dijumpai istri yang mencari nafkah dan suami yang menjaga di rumah dan mengasuh anak beserta urusan rumah tangga lainnya. Hal itu tidak menjadi persoalan yang berarti bagi keduanya dan pandangan masyarakat, terutama yang berada di kota besar. Masalah emansipasi harus dapat ditempatkan secara proporsional antara kedudukan dan tuntutan. Tidak semua yang selama ini sering menjadi domain laki-laki harus dimasuki perempuan. Adanya suatu kesadaran peranan dan penghargaan yang proporsional itulah yang diperlukan, satu sama lain –terutama laki-laki– untuk saling menghargai dan bertoleransi. Pembedaan secara gender harus dapat dimaknai secara positif, untuk itu perlu menyertakan prinsip- prinsip kesetaraan, keadilan dalam penerapannya. Dalam suatu waktu keduanya dapat berbagi peran semata-mata untuk kebutuhan dan kesadaran, tidak karena didasarkan adanya diskriminasi. Memang mensinkronisasi keduanya bukanlah perkara yang mudah karena menyangkut beberapa aspek mulai sosial, budaya, dan agama. Membentuk formulasi yang sesuai akan masih dan terus berlangsung.
Dinamisasi tidak akan ada habisnya karena peradaban manusia mengalami perkembangan dan penyesuaian. Perempuan boleh saja menjadi kepala negara selama itu bisa dikompromikan dengan perannya sebagai ibu dan istri dalam lingkup domestik. Selama perempuan itu mampu untuk membagi waktu antara kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan kariernya dalam ruang publik bagi penyusun itu sah-sah saja.

## E. Penutup
Perbedaan penetapan hukum perempuan menjadi kepala negara antara Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia terjadi karena perbedaan pandangan dalam penafsiran keduanya terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu > Bakar. Muhammadiyah menafsirkan secara kontekstual sehingga membolehkan perempuan menjabat sebagai kepala negara. Hizbut Tahrir Indonesia, menetapkan status haram terhadap perempuan menjadi kepala Negara, karena memahami bahwa hadis tersebut meskipun berstatus ahad akan tetapi boleh digunakan untuk menetapkan hukum karena penetapannya dalam lingkup fiqih bukan tauhid. Pendapat Muhammadiyah ini menurut penyusun yang lebih relevan terhadap keadaan perempuan pada era sekarang, yang cenderung lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi disbanding perempuan era klasik, khususnya perempuan Indonesia. Oleh karena itu, perempuan boleh saja menjabat sebagai kepala negara, hanya saja tanggungjawab sebagai seorang ibu tetap diperhatikan.
DAFTAR PUSTAKA
An Nabha > ni > , Taqiyuddin, Nidzamul Hukmi fil Islam , Beirut, Libanon: Darul Ummah, 1994.
__________, Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik , cet-I, Bangil: Al-Izzah, 1996.
Al-Bukha > ri > , S } ah } i > h } al-Bukha > ri > , “Bab Kitab an-Nabi > ila > Kisra wa Qausara > ”, Semarang: Taha Putra, t.t,.
Engineer, Asghar Ali, Hak-hak Perempuan dalam Islam , terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Bandung: LSPPA dan CUSO
Indonesia, 1994.
Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsi > r al-Sya’rawi > ,
Bandung: PT. Mizan Publika, 2004.
Ihromi T O, Kajian Wanita dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
Ilyas, Hamim dkk, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misoginis” . Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga –Ford Foundation, 2003..
Ilyas, Yunahar, Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Studi Pemikiran Para Mufassir, Yogyakarta: Labda Press, 2006.
Jaiz, Hartono A., Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam , cet. ke-
1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
Katsir, Ibnu, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim , Juz I, Mesir: Isa al-Babi al Halabi, t.t.
Muhammad, KH. Husein, Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren , cet. II, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
Muhanif, Ali, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik , cet I, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2002.
M. Musta’i > n, Takhri > j H { adi > s Kepemimpinan Wanita , cet. I, Surakarta: Pustaka Cakra, 2001.
Muzadi, Hasyim, Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, cet.
I, Jakarta: Logos, 1999.
Nuriyah, Sinta, dkk., Wajah Baru Relasi Suami Istri, Yogyakarta: LKIS, 2001.
al-Qarda > wi > , Yusuf, Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita , alih bahasa Asy’ari Khatib, cet. ke-1, Yogyakarta: Diva Press, 2004.
Qomariyah, Rahma, “Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan Perspektif Islam (Tangggapan atas Tulisan Nurjannah Ismail)”, Al-
Wa’e , kategori Aktualita, Muslimah. 20 Oktober 2010.
Rachman, Asmuni A, Qaidah-Qaidah Fiqih , Jakarta: Bulan-Bintang, 1976.
Sharma, Arvind (ed.), Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia , Yogyakarta:
SUKA Press, 2006.
Shihab, Quraish, Wawasan al-Qur’a > n, Tafsi > r Maudu > ’i atas Pelbagai Persoalan Umat , Bandung: Mizan, 1997.
Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender , cet I, Jakarta: Paramadina, 1999.