## PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL
(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
Afrizal Tjoetra 1 , Phoenna Ath Thariq 2 , dan Arfriani Maifizar 3
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar
1 email: afrizaltjoetra@utu.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar
2 email: phoennaaththariq@utu.ac.id
3 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar
3 email: arfrianimaifizar@utu.ac.id

## Abstract
The  fulfillment  of  the  right  to  public  information  has  not  taken  place  after  10  years  of  the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness (UU KIP). The research objective is to determine the obstacles and challenges of public agencies in carrying out their obligations and to find out social changes that apply after the implementation of the Public Information Openness Law. This research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection relies on various literature related to research topics. The results of the study describe public agencies that have not carried out their obligations  due to 4 (four) things, namely the unavailability  of  data  in  public agencies,  not  optimal  information  management  and documentation officials in providing information services, the reluctance of public agencies to be open to the general public and the application of sanctions as a complaint offense. However, the implementation  of  the Public  Information  Openness Law  has  encouraged  a  social  change  in society through changes in behavior in public agencies and community.
Keywords: Public Information, Public Agency, and Social Change .
1. Pendahuluan Informasi  publik  semakin  penting  dan  strategis untuk  memenuhi  berbagai keperluan manusia. Pemenuhan hak atas  informasi  publik  merupakan  salah  satu mandat penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pemenuhan hak atas informasi publik menjadi strategis karena seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi. Misalnya saja mengenai penyediaan informasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Indonesia. Jika sebelumnya Pemerintah Indonesia terkesan menutupi
informasinya,  namun Presiden  Republik  Indonesia telah memerintahkan  penyajian data pasien corona secara terpadu dan terbuka 1 . Selain itu, konstitusi Republik Indonesia memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak atas informasi publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat bahwa “setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh  Informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  dan  menyimpan  Informasi  dengan menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia”.  Untuk  memberikan  jaminan  terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh  Informasi  merupakan  hak  asasi  manusia  sebagai  salah  satu  wujud  dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis 2 . Berikutnya, pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan pertimbangan:  a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;    b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara  yang  baik;  c.  bahwa  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam mengoptimalkan pengawasan  publik  terhadap penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Secara umum, UU KIP mengatur tentang 5 (lima) bagian, yaitu kewajiban badan publik, hak atas memperoleh informasi publik, kategori informasi publik, Komisi Informasi dengan fungsinya (termasuk menangani sengketa informasi publik), serta pengaturan tentang sanksi. Selanjutnya,  dalam  Penjelasan UU KIP dinyatakan bahwa  salah  satu  elemen  penting dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  terbuka  adalah hak  publik  untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk  memperoleh  Informasi  juga  relevan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelibatan masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik.  Partisipasi  atau  pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
Berdasarkan  uraian  di  atas, dipahami  bahwa penyediaan  informasi  publik  menjadi kewajiban badan publik negara maupun non negara. Penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik, cepat, mudah dan murah meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pembangunan. Dalam hal ini, UU KIP mendukung perubahan layanan badan publik negara maupun non negara serta masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi publik. Hal ini bersesuaian  dengan  Hendarso  (2019)  yang  menyatakan  bahwa keperluan  manusia  serta masyarakat yang dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan mendukung perubahan
1 Jokowi: Sajikan Data Pasien Corona Terpadu dan Terbuka. CNN Indonesia, Senin, 13/04/2020
2 Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
sosial.  Tentu  saja, keberhasilan  penggunaan hukum  sebagai  sarana  perubahan  sosial dikondisikan  oleh  banyak  faktor.  Salah  satunya  adalah  informasi  mengenai  legislasi  dan putusan. Ketika transmisi informasi tidak mencukupi mengenai ikhwal yang diatur, hukum tidak  akan  memproduksi  hasil  yang  diharapkan.  Penolakan  hukum  tidak  dapat  dianggap sebagai pemakluman terhadap kepatuhan, tetapi penolakan tertentu membatasi keefektivan hukum 3 . Hanya saja,  jelang  10  tahun  pelaksanaan  UU  KIP 4 ,  masyarakat  masih  mengalami tantangan  dalam  memperoleh  informasi  publik. Padahal,  UU  KIP  dibentuk  sebagai  upaya menyelesaikan  berbagai  ketertutupan  yang  berlaku  selama  rezim  Orde  Baru.  Sejatinya, masyarakat  yang  berada  semasa  rezim  refomasi  lebih  menikmati  berbagai  kemudahan dengan pemenuhan hak atas informasi publik.
Sejumlah tantangan dimaksud antara lain berkaitan dengan masih adanya badan publik yang belum  melaksanakan  kewajibannya.  Berdasarkan  hasil  dari monitoring  dan  evaluasi keterbukaan  informasi  publik  tahun  2019 yang  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  Pusat Republik Indonesia terhadap 355 badan publik secara keseluruhan sebagai berikut:

## Tabel : Kualisifikasi Badan Publik dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan UU KIP
Kualisifikasi Badan Publik Informatif Menuju Informatif Cukup Informatif Kurang Informatif Tidak Informatif 1 Perguruan Tinggi Negeri 5 BP 5 BP 17 BP 21 BP 37 BP 2 Badan Usaha Milik Negara 1 BP 1 BP 8 BP 6 BP 93 BP 3 Lembaga Non Struktural 2 BP 5 BP 5 BP 0 26 BP 4 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian 6 BP 7 BP 7 BP 7 BP 19 BP 5 Pemerintah Provinsi 8 BP 7 BP 4 BP 5 BP 10 BP 6 Kementerian 11 BP 9 BP 8 BP 2 BP 4 BP 7 Partai Politik 1 BP 4 BP 4 BP 0 0 TOTAL 355 BP 34 BP 38 BP 53 BP 41 BP 189 BP PROSENTASE 9,58% 10,70% 14,93% 11,55% 53,24%
Sumber: Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Saat  menyampaikan  laporan  di  atas, Ketua  Komisi  Informasi  Pusat  menyatakan  bahwa “…secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
3 Yoyok Hendarso.2019. Sosiologi Hukum. Universitas Terbuka. Jakarta. hlm. 5.24.
4 UU KIP diundangkan pada 30 April 2008 dan dilaksanakan dua tahun setelah disahkan, sebagaimana Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi :Undang- Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan ” .
masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP” 5 . Berikutnya,  Ketua  Komisi  Informasi  Pusat  menyatakan  bahwa masih  diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa  Komisi  Informasi  harus  lebih  menggelorakan  budaya  keterbukaan  informasi  publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Namun, disisi lain dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri dan patut dilakukan apresiasi yang tinggi 6 . Berdasarkan uraian di  atas, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Mengapa  sejumlah  badan  publik masih  belum  melaksanakan  kewajibannya sebagaimana UU KIP?
2. Apakah pelaksanaan UU KIP telah mendorong perubahan sosial dalam masyarakat?
2. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah 7 . Penelitian ini hendak mengetahui pelaksanaan hukum dan perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan UU KIP. Pengumpulan data selama penelitian mengandalkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Badan Publik dan Kewajibannya Merujuk ketentuan umum UU  KIP  angka  3 menyatakan bahwa  “badan  Publik  adalah lembaga  eksekutif, legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
Sesuai  penjelasan  tersebut,  secara  umum  badan  publik  yang  dimaksud  dalam  UU  KIP dapat dibagi dua, yaitu badan publik negara dan badan publik nonnegara. Sehingga, kedua badan publik ini memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU KIP.
Pasal 7 UU KIP memuat ketentuan bahwa:
5 Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Jakarta, Istana Wakil Presiden, 21 November 2019
6 Ibid.
7 Lexi J. Moleong.2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 6.
(1) Badan  Publik  wajib  menyediakan,  memberikan  dan/atau  menerbitkan  Informasi Publik  yang  berada  di  bawah  kewenangannya  kepada  Pemohon  Informasi  Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan  Publik  wajib  menyediakan  Informasi  Publik  yang  akurat,  benar,  dan  tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan  Publik  wajib  membuat  pertimbangan  secara  tertulis  setiap  kebijakan  yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  antara  lain  memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
Jika merujuk pada kondisi terkini terkait data pasien penyebaran wabah COVID-19, tentu badan publik negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) badan publik harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan  Pasal  7  UU KIP, sehingga berbagai  penyajian  data  terkait  COVID-19  tidak mengalami  hambatan.  Apalagi, berbagai  temuan  selama  monitoring  dan  evaluasi badan publik  2019  lalu yang  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  Pusat  Republik  Indonesia  juga menggambarkan kondisi yang berbeda.
Pertanyaannya, mengapa badan publik (negara) tidak mematuhi sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP?    Berdasarkan pengalaman sejumlah organisasi masyarakat sipil khususnya yang bergerak di bidang tata kelola hutan dan lahan diketahui sejumlah tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan UU KIP, antara lain terkait waktu yang begitu lama untuk memperoleh informasi maupun eksekusi putusan pengadilan. Padahal, UU KIP memegang prinsip setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Tantangannya dimulai dari tidak tersedianya data tersebut di badan publik, tidak maksimalnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyediakan layanan informasi tertentu sehingga prosesnya dibawa ke sengketa informasi, belum terbentuknya KI Provinsi, hingga yang paling berat adalah keengganan badan publik untuk terbuka kepada masyarakat umum 8 . Selain pengalaman di atas, kita dapat melihat pengaturan sanksi yang kurang optimal. Berdasarkan  Pasal  52  yang  mengatur  bahwa  “Badan  Publik  yang  dengan  sengaja  tidak menyediakan,  tidak  memberikan,  dan/atau  tidak  menerbitkan  Informasi  Publik  berupa
8 https://icel.or.id/isu/lain-lain/masih-rendahnya-implementasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-sektor-hutan-dan-lahan/. Diakses  pada  24 April 2020, pukul 12.00 Wib.
Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi  Publik  yang  wajib  tersedia  setiap  saat,  dan/atau  Informasi  Publik  yang  harus diberikan  atas  dasar  permintaan  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini,  dan  mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pelaksanaan sanksi di atas merupakan delik aduan dan aparat hukum harus melakukan pembuktian terhadap  kerugian  yang  dialami oleh  pelapor. Sehingga, pemohon  informasi publik ataupun masyarakat enggan melakukannya karena memerlukan waktu serta biaya jika diperlukan.
3.2 Perubahan Sosial
Perubahan  sosial dapat  dimaknai  berlangsungnya situasi  yang  berbeda, dari era yang tertutup menjadi era yang terbuka. Jika dikaitkan dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik  dengan  UU  KIPnya,  perubahan dimaksud mencakup perubahan perilaku  pemberi layanan informasi di badan publik, dari keadaan yang kurang melayani menjadi lebih pro aktif menyediakan  layanan  informasi  publik  kepada  masyarakat.  Sehingga,  Komisioner  Komisi Informasi punya peran penting dan strategis untuk memastikan perubahan perilaku aparatur di badan publik.
Selama  penyelesaian  sengketa  informasi  publik,  Komisioner  Komisi  Informasi  memiliki kesempatan  luas  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antara  pemohon  informasi  publik dengan badan publik sebagai termohon. Upaya yang dilakukan telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.
Dalam pelaksanaannya, Komisioner Komisi Informasi mempunya kesempatan yang luas untuk  memastikan  pemohon  informasi  publik  dan  badan  publik  memastikan  hak  dan kewajibannya,  termasuk  kategori  informasi  publik  yang  wajib  disediakan  secara  berkala, tersedia  setiap  saat,  serta  informasi  yang dikecualikan.  Sejumlah  ungkapan  yang  acap  kali disampaikan oleh perwakilan badan publik saat penanganan sengketa informasi publik adalah “UU KIP belum dipahami secara baik, pengelolaan informasi dan dokumentasi kami masih kurang baik, dan PPIDnya belum berjalan sebagaimana harapan” 9 . Namun, setelah Majelis Komisioner menyampaikan sebagaimana ketentuan, para pihak lazimnya sepakat mengakhiri sengketa  informasi  melalui  mediasi.  Pun  demikian,  terdapat  pula  penyelesaian  sengketa informasi publik yang berujung pada ajudikasi non litigasi.
Secara  umum,  perubahan  aparatur  sipil  negara  dalam  pengelolaan  informasi  publik semakin baik. Jika sebelumnya informasi banyak yang dirahasiakan kepada publik, saat ini, perlahan  namun  pasti,  pemberlakuan  UU  KIP  banyak  mendukung  badan  publik  untuk menyediakan  informasi  yang  bersifat  terbuka  yang  disampaikan  pada  publik.  Perubahan perilaku  ini  menjadi  gambaran  yang  menggembirakan  untuk  memastikan  berlangsungnya
9 Sejumlah  pernyataan  ini  diungkapkan  oleh perwakilan badan  publik  selaku  Termohon  dan/atau  Kuasanya  saat  menjawab  pertanyaan  Majelis Komisioner perihal implementasi UU KIP dalam persidangan sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Aceh.
tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih di badan publik, sebagaimana salahsatu tujuan UU KIP.
Jika dikaitkan dengan kondisi pasca konflik di Aceh, perubahan perilaku ini menjadi peta jalan  jangka  pendek dan  panjang  untuk  mewujudkan pembangunan  perdamaian. Merujuk John Paul Lederach (1997) bahwa dalam merumuskan peta jalan dan proses pembangunan perdamaian  secara  organik  mulai dari transisi bergerak  menuju  transformasi  dan  berakhir pada  rekonsiliasi  berkelanjutan 10 . Berikutnya,  berdasar  Kamarulzaman  (2008)  menyatakan bahwa perdamaian adalah satu proses. Ianya bukan hanya merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai tetapi juga peta perjalanan yang memberikan pedoman kepada perjalanan menuju perdamaian. Berjaya atau tidak usaha mencapai perdamaian sejati, akan bergantung kepada bagaimana  peta  dilukiskan  dan  perjalanan  dilalui 11 .  Tahapan  ini  tentu  berkaitan  dengan perubahan perilaku masyarakat serta penyedia layanan di badan publik.
Dengan  demikian,  ikhtiar  yang  dilakukan  setiap  Komisioner  Komisi  Informasi  menjadi bagian  yang  tak  terpisahkan  untuk  berlangsungnya perubahan  perilaku, baik  dalam masyarakat maupun perilaku aparatur badan publik. Semoga upaya memastikan perubahan ini  semakin  luas  dalam  pengelolaan  informasi  publik, hingga  berdampak  pada perubahan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
Berikutnya,  jika  dikaitkan dengan  Hendarso  (2019) maka  pelaksanaan  UU  KIP  telah mendukung perubahan sosial yang dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika dikaitkan Lederach (1997) dan Kamarulzaman (2008) maka perubahan perilaku pada badan  publik  dan  masyarakat  juga  mendukung  wujudnya  perdamaian  dalam  masyarakat, karena adanya  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak  masyarakat  serta  adanya  proses  dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi antara badan publik dengan masyarakat yang menuntut pemenuhan haknya.

## 4. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Masih adanya badan publik yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana UU KIP karena  4  (empat)  hal,  yaitu tidak tersedianya data tersebut di badan publik, tidak maksimalnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyediakan layanan informasi tertentu sehingga prosesnya dibawa ke sengketa informasi, hingga yang paling berat adalah keengganan badan publik untuk terbuka kepada masyarakat umum serta penerapan sanksi sebagai delik aduan.
2. Pelaksanaan  UU  KIP  telah  mendorong  perubahan  sosial  dalam  masyarakat melalui perubahan perilaku di badan publik dan masyarakat. Pengelola informasi di badan publik
10 Jhon Paul Lederach. 1997. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. United States Institutes of Peace Press:  Washington, D.C. Hlm. 39, sebagaimana yang dituliskan dalam Tjoetra, Afrizal. 2017. Transformasi Organisasi Masyarakat Sivil Dan Kelestarian Perdamaian Di Aceh, Indonesia. Universiti Sains Malaysia (USM): Penang – Malaysia.
11 Askandar, Kamarulzaman (2008) dalam Perdamaian: Yang Berikhtiar, Yang Menentang Kronik Perundingan GAM-RI di Helsinki. Banda Aceh: Acehnese Civil Society Taskforce. Hlm. ix.
terus  didorong  untuk  memastikan  kewajibannya  sedangkan  masyarakat  dapat menggunakan haknya sebagaimana ketentuan dalam UU KIP.

## 5. Referensi
a. Buku Askandar,  Kamarulzaman. 2008. Perdamaian:  Yang  Berikhtiar,  Yang  Menentang Kronik Perundingan GAM-RI di Helsinki . Acehnese Civil Society Taskforce: Banda Aceh. Hendarso, Yoyok. 2019. Sosiologi Hukum . Universitas Terbuka: Jakarta. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2019. Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi  Publik  & Penganugerahaan  Keterbukaan  Informasi  Badan  Publik Tahun 2019 Jakarta, Istana Wakil Presiden, 21 November 2019. Lederach, John Paul. 2003. The Little Book of Conflict Transformation. Intercourse – Good Books. Lederach,  John  Paul.  1997. Building  Peace:  sustainable  reconciliation  in  divided societies. United States Institutes of Peace Press: Washington, D.C. Moleong.    Lexi  J., 2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Edisi  Revisi). Remaja Rosdakarya: Bandung. Tjoetra,  Afrizal. 2017. Transformasi Organisasi  Masyarakat  Sivil  Dan  Kelestarian Perdamaian  Di  Aceh,  Indonesia . Universiti  Sains  Malaysia  (USM): Penang – Malaysia.
b. Undang-Undang Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Prosedur  Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
c. Internet CNN Indonesia, Senin, 13/04/2020 https://icel.or.id/isu/lain-lain/masih-rendahnya-implementasi-keterbukaan- informasi-publik-dalam-sektor-hutan-dan-lahan/