## IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

## Riski Yanto , Zaili Rusli, dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract:  Implementation  of  Pekanbaru  Mayor  Regulation. This  study  aims  to  ﬁnd  out  and analyze the implementation and factors that inﬂuence the Implementation of the Regulation of the Mayor of Pekanbaru. This type of research is a qualitative research method approach. Primary data collection through interviews with research informants is the Assistant Head of Organization and Secretary of the City Government. The results of the study show that it is necessary to amend the Regulation of the Mayor of Pekanbaru to optimize the performance of the Regional Secretariat of Pekanbaru City.
Key words: implementation, communication, resources, bureaucracy, disposition
Abstrak:  Implementasi  Peraturan  Walikota  Pekanbaru. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  Implementasi  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi Peraturan  Walikota  Pekanbaru.  Jenis  penelitian  ini yaitu  pendekatan  metode  penelitian kualitatif. Pengumpulan  data  primer  melalui  wawancara  dengan  informan  penelitian  adalah  Asisten  Kabag Organisasi dan Sekretaris Pemko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
Kata kunci : implementasi, komunikasi, sumber daya, birokrasi, disposisi

## PENDAHULUAN
Sistem  Pemerintahan  Indonesia  meng- alami perubahan mendasar pada Tahun 1999 yaitu  diberlakukannya  sistem  desentralisasi dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Dae- rah.  Perubahan  tata  aturan  pemerintahan  In- donesia  pada  hakekatnya  merupakan  upaya dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  atau  Good  Governance.  Salah  satu  tu- juan  Good  Govemance  adalah  mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa  yang  menjadi  kebutuhan,  permasalahan, keinginan,  dan  kepentingan  serta  aspirasi masyarakat  dapat  dipahami  secara  baik  dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu  menyediakan  layanan  kepada  ma- syarakat  secara  eﬁsien,  mampu  mengurangi biaya,  memperbaiki  output  dan  penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.
Dengan terbitnya Undang-Undang No- mor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  membawa  perubahan  yang  signiﬁ- kan  terhadap  pembentukan  perangkat  dae-
rah,  yakni  dengan  prinsip  tepat  fungsi  dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja  yang  sesuai  dengan  kondisi  nyata  di masing-masing  daerah.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  prinsip  penataan  organisasi  perang- kat daerah yang rasional, proporsional, efek- tif dan eﬁsien. Dengan membentuk kelemba- gaan,  maka  Pemerintah  Daerah  dapat  me- nyelenggarakan  pemerintahan  secara  eﬁsien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejah- teraan  masyarakat.  Bahwa  untuk  melaksa- nakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pe- merintah  Daerah,  maka  ditetapkanlah  Pera- turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah. Setiap daerah sesuai dengan karakter daerah- nya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara  satu  Daerah  dengan  Daerah  lainnya dalam  upaya  menyejahterakan  masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asi- metris  artinya  walaupun  Daerah  sama-sama diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya,  na-
mun  prioritas  urusan  pemerintahan  yang  di- kerjakan  akan  berbeda  satu  Daerah  dengan Daerah  lainnya.  Pertanyaan  penelitianya adalah bagaimana kebijakan pelaksanaan Pe- raturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  89  Ta- hun 2016 di Kota Pekanbaru?.
Pemahaman  mengenai  kebijakan  pub- lik  sendiri  masih  terjadi  adanya  silang  pen- dapat dari para ahli. Dari beberapa pendapat mengenai  kebijakan  publik  terdapat  bebera- pa  persamaan,  diantaranya  yang  disampai- kan  oleh  Thomas  R.  Dye  yang  mendeﬁni- sikan kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.
George  C.  Edward  III  dan  Ira Shakansky  (1980)  memiliki  pendapat  yang hampir sama dengan Thomas R. Dye menge- nai  kebijakan  publik,  yaitu  “.. is  what government say to do or not to do, it is goals or  purposes  of  government  program..” (…adalah  apa  yang  dinyatakan  dan  dilaku- kan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah, kebijakan  publik  itu  berupa  sasaran  atau tujuan program-program pemerintah..)
Setiap  tahap  dalam pengambilan kebi- jakan  harus  dilaksanakan  dan  dengan  mem- perhatikan  sisi  ketergantungan  masalah  satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebi- jakan atau sering dikenal dengan policy ma- king  process,  menurut  Shafrits  dan  Russel dalam  Wisakti  (2008)  yang  pertama  meru- pakan  agenda  setting  dimana  isu-isu  kebi- jakan diidentiﬁkasi, (2) keputusan untuk me- lakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap  implementasi  kebijakan,  (4)  evaluasi program  dan  analisa  dampak,  (5)  feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau men- ghentikan.  Proses  kebijakan  diatas  bila  dite- rapkan akan menyerupai sebuah siklus taha- pan penetapan kebijakan
Wahab (2002) menegaskan bahwa im- plementasi  kebijakan  merupakan  aspek  pen- ting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan im- plementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.
Menurut Michael Howlett dan Ramesh (dalam  Wisakti,  2008)  mengenai  imple-
mentasi  kebijakan,  menerangkan  bahwa  se- telah  masalah  public  ditentukan,  maka  itu merupakan  jalan  menuju  agenda  kebijakan, bermacam  pilihan  telah  ditentukan  untuk memecahkannya,  dan  pemerintah  telah membuat beberapa pilihan dari alternatif ter- sebut, yang menempatkan keputusan menja- di pelaksanaan,  implementasi kebijakan me- rupakan proses dari sebuah program atau ke- bijakan  dilaksanakan;  yang  ditandai  dengan terjemahan dari rencana pelaksanaan.
Winarno  (2002)  mengemukakan  bah- wa  “suatu  program  kebijakan  akan  hanya menjadi  catatan-catatan  elit  saja  jika  prog- ram tersebut tidak diimplementasikan”. Arti- nya, implementasi kebijakan merupakan tin- dak  lanjut  dari  sebuah  program  atau  kebija- kan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang  telah  diambil  sebagai  alternatif  peme- cahan  masalah  harus  diimplementasikan, yakni  dilaksanakan  oleh  badan-badan  admi- nistrasi  maupun  agen-agen  pemerintah  di tingkat bawah.
George C. Edward III dalam Subarsono  (2005)  memberikan  pandangan bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi oleh  empat  variabel,  yakni  (1)  komunikasi; (2)  sumberdaya;  (3)  disposisi  (sikap);  (4) struktur birokrasi.
Winarno  (2002)  menyebutkan  bahwa sumber-sumber  yang  akan  mendukung  ke- bijakan  yang  efektif  terdiri  dari  jumlah  staf yang  mempunyai  keterampilan  yang  mema- dai  serta  jumlah  yang  cukup,  kewenangan, informasi dan fasilitas.
Gibson  (1993)  mendeﬁnisikan  sikap sebagai berikut : “Sikap (attitude) adalah ke- siapsiagaan mental, yang dipelajari dan dior- ganisasi  melalui  pengalaman  dan  mempu- nyai pengaruh tertentu  atas cara tanggap se- seorang terhadap orang lain, obyek dan situ- asi yang berhubungan dengannya”.
Menurut  Mar’at  (1982)  ada  tiga  kom- ponen  dalam  sikap  seseorang,  yaitu  :  Kom- ponen  kognitif  yang  berhubungan  dengan kepercayaan,  ide  dan  konsep;  Komponen afektif  yang  menyangkut  kehidupan  emosi- onal seseorang; Komponen konasi yang me- rupakan kecenderungan bertingkah laku.
Struktur  organisasi  yang  baik  harus memenuhi  syarat  sehat  dan  eﬁsien.  Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan orga- nisasi yang ada dapat menjalankan perannya dengan  tertib.  Struktur  organisasi  eﬁsien berarti  dalam  menjalankan  peranannya  ter- sebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan ha- sil kerja. Agar dapat diperoleh struktur orga- nisasi  yang  sehat  dan  eﬁsien,  pada  waktu membentuk  harus  memperhatikan  berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995).
Pengaruh  ukuran  unit  kerja  terhadap sikap  dan  tingkah  laku  para  pekerja  dan  pe- ngaruhnya  terhadap  organisasi  tampak  ber- lainan  dengan  ukuran  organisasi.  Bagi  para pekerja, semakin besar ukuran unit kerja se- lalu  dihubungkan  dengan  berkurangnya  ke- puasan  kerja,  tingkat  kehadiran,  merosotnya tingkat  kebetahan,  dan  meningkatkan  per- selisihan  pekerja  (Steers,  1985).  Sementara itu  Riant  Nugroho  (2004)  menyatakan  bah- wa Implementasi Kebijakan meliputi 4 (em- pat)  kegiatan,  yaitu  :  (1)  Implementasi  stra- tegis;  (2)  Pengorganisasian;  (3)  Pengerakan dan kepemimpinan; dan (4) Pengendalian.
Banyaknya  keragaman  organisasi  ke- lembagaan  yang  dibangun  oleh  Pemerintah Daerah  menciptakan  potensi  terjadinya  dup- likasi  pelaksanaan  tugas.  Kondisi  ini  men- ciptakan  sulitnya  koordinasi  pada  tatanan implementasi  kebijakan  publik  juga  beraki- bat pada borosnya penggunaan sumber daya. Banyaknya keragaman organisasi yang diba- ngun  juga  menciptakan  semakin  banyak  ke- mungkinan terciptanya garis konﬂik diantara organisasi kelembagaan itu sendiri.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui  implementasi  Peraturan  Walikota  Pe- kanbaru Nomor 89 Tahun 2016.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  do- kumentasi.  Analisis  data  melalui  proses  re- duksi data, penyajian data, dan penarikan ke- simpulan.  Informan  fokus  penelitian  adalah Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  ada  di
Sekretariat  Daerah  Kota  Pekanbaru,  sebagai implementor  kebijakan  meliputi  para  Asis- ten,  para  Kepala  Bagian  dan  para  Kepala Sub  Bagian  di  Sekretariat  Daerah  Kota Pekanbaru.

## HASIL
Berdasarkan  hasil  wawancara  keselu- ruhan dari indikator  Implementasi kebijakan yang  meliputi  4  (empat)  kegiatan,  yaitu  im- plementasi  strategis,  pengorganisasian,  pen- ggerakan  dan  kepemimpinan  serta  pengen- dalian,  diperoleh  hasil  bahwa  Implementasi Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  89 Tahun  2016  dilaksanakan  dengan  baik.  Ter - hadap  Bagian  yang  nomenklaturnya  serum- pun  maupun  Sub  Bagian  yang  tidak  mem- punyai  program  dan  kegiatan,  perlu  dilaku- kan  perbaikan  dan  perubahan,  sehingga  apa yang  menjadi  visi  misi  Sekretariat  Daerah Kota  Pekanbaru  Tahun  2017-2022  dapat dicapai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  keselu- ruhan dari indikator yang mempengaruhi im- plementasi  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi/sikap dan struktur organisasi, dipe- roleh  hasil  bahwa  faktor  komunikasi  dan faktor  disposisi/sikap  merupakan  faktor penghambat  Implementasi  berjalan  dengan baik.  Dalam  faktor  komunikasi,  intensitas sosialisasi  yang  kurang  menimbulkan  ku- rangnya  pemahaman  implementor  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya. Dalam  faktor  disposisi/sikap,  respon  pelak- sana terutama implementor yang tidak mem- punyai  program  dan  kegiatan  turut  mempe- ngaruhi  implementasi  secara  keseluruhan. Apabila  ada  Sub  Bagian  yang  tidak  mem- punyai  program  dan  kegiatan,  terdapat  ke- pincangan  dalam  pencapaian  visi  misi  yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dila- kukan perubahan Peraturan Walikota Pekan- baru Nomor 89 Tahun 2016

## PEMBAHASAN
Implementasi  Strategi  berdasarkan  ha- sil  wawancara,  bahwa  Sekretariat  Daerah Kota  Pekanbaru  telah  menyusun  Rencana Strategis  (Renstra)  untuk  mengimplementa-
sikan  Visi  Misi  Kepala  Daerah  periode 2017-2022,  termasuk  membentuk  Struktur Organsiasi  Sekretariat  Daerah  untuk  meng- implementasikan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2016 serta telah membuat Standar Operating  Procedure  (SOP)  dalam  pelaksa- naan  program  dan  kegiatan  yang  telah  dite- tapkan.
Pengorganisasian  pada Sekretariat Da- erah Kota Pekanbaru telah merumuskan pro- sedur implementasi (pengorganisasian) sesu- ai  ketentuan  yang  digariskan  dalam  Peratu- ran  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  ten- tang Perangkat Daerah.
Penggerakan  dan  Kepemimpinan  pada Sekretariat  Daerah  Kota  Pekanbaru  telah mengalokasikan sumber daya, menyesuaikan implementasi  dengan  sumber  daya  yang  di- gunakan  dan  memberikan  diskresi  atau  ru- ang gerak bagi individu pelaksana untuk me- milih  tindakan  sendiri  yang  otonom  dalam batas  wewenangnya.  Namun  belum  maksi- mal  dalam  melaksanakan  komunikasi  orga- nisasi.
Pengendalian  pada  Sekretariat  Daerah Kota  Pekanbaru  telah  melakukan  pengenda- lian  berupa  monitoring  melalui  rapat  rutin setiap  hari  senin,  apel  pagi  terhadap  semua ASN,  membuat  aplikasi  Evaluasi  Kinerja Anggaran (EKA) terhadap kinerja para peja- bat  Administrator  (Kepala  Bagian)  dan  Pe- ngawas  (Kepala  Sub  Bagian)  serta  menyu- sun  dan  menyampaikan  Laporan  Akuntabi- litas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP). Selanjutnya  factor  faktor  yang  mempeng- aruhinya adalah: 1). Komunikasi, hasil pene- litian terhadap komunikasi terungkap bahwa intensitas  sosialisasi  kebijakan  Peraturan Walikota  Pekanbaru  Nomor  89  Tahun  2016 di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kota  Pe- kanbaru  masih  kurang.  Adapun  kejelasan informasi,  hasil  penelitian  terungkap  bahwa Buku Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89  Tahun  2016  yang  diterima  oleh para  im- plementor,  sudah  menjelaskan  secara  rinci Tugas pokok dan Fungsi masing-masing Ba- gian dan Sub Bagian; 2). Sumber Daya
Hasil  penelitian  terhadap sumber  daya manusia  terungkap  bahwa  tingkat  kemam-
puan  pelaksana  sudah  memadai,  artinya  se- cara  pendidikan  sudah  cukup  memenuhi standar, banyak pegawai yang berpendidikan S1 (44,60%). Akan tetapi, kurangnya penga- laman  dan  latar  belakang  pendidikan  yang berbeda  serta  kurangnya  pelatihan  mempe- ngaruhi  kemampuan  mereka  untuk  meng- identiﬁkasi  dan  menyelesaikan  masalah  de- ngan cepat. Namun hal ini tidak mempenga- ruhi  Implementasi  Peraturan  Walikota  Pe- kanbaru Nomor 89 Tahun 2016 secara signi - ﬁkan,  karena  Peraturan  Walikota  Pekanbaru dapat dilaksanakan dan berjalan baik.
Sedangkan  hasil  penelitian  terhadap fasilitas  pendukung  kebijakan  Peraturan Walikota  Pekanbaru  Nomor  89  Tahun  2016 yakni dukungan sarana dan prasarana berupa ruang  kerja  masing-masing,  meubiler  meja, kursi  dan  lemari  arsip,  perangkat  komputer, alat  tulis  kantor,  mesin  foto  copy  serta  1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), sudah tersedia; 3). Disposisi/ Sikap, hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana  memiliki  respon  yang  baik  dan mendukung  Implementasi  Peraturan  Wali- kota  Pekanbaru  Nomor  89  tahun  2016.  De- mikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa  tidak  semua  implementor  memiliki respon  baik  terhadap  Implementasi  Peratu- ran  Walikota  Pekanbaru  Nomor  89  Tahun 2016,  akan  tetapi  sebagian  besar  memberi- kan respon yang positif karena berkaitan de- ngan  pemberian  insentif  kinerja  pegawai; dan  4).  Struktur  Birokrasi/Organisasi,  hasil penelitian  terungkap  bahwa  telah  ada  pem- bentukan  struktur  organisasi  dalam  imple- mentasi  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  dan sudah melaksanakan pembagian tugas pokok dan fungsi mulai dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli,  Asisten,  Bagian  dan  Sub  Bagian  nya. Dalam pelaksanaannya, terkadang masih ter- jadi tumpang tindih karena kurangnya pema- haman  para  implementor  dalam  melaksana- kan tugas dan kewenangannya

## SIMPULAN
Secara  umum  implementasi  Peraturan Walikota  Pekanbaru  Nomor  89  Tahun  2016 berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari  ada-
nya  Rencana  Strategis  (Renstra)  Sekretariat Daerah  Kota  Pekanbaru  tahun  2017-2022 yang  visi  misi  nya  sejalan  dengan  visi  misi Pemerintah Kota Pekanbaru, adanya Struktur Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota,  dan adanya Pola Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru. Dalam  rangka  memudahkan  implementasi, Sekretariat  Daerah  Kota  telah  membuat Standar Operating Procedure (SOP) terhadap program  dan  kegiatan  yang  akan  dilaksana- kan.  Untuk  memantau  dan  mengendalikan pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Sekreta- riat  Daerah  Kota  memiliki  aplikasi  Evaluasi Kinerja  Anggaran  yang  diisi  secara  berkala sesuai  tahapan  penyelesaian  kegiatan  oleh para  Kepala  Sub  Bagian.  Selanjutnya  setiap Bagian  menyampaikan  laporan  realisasi penggunaan anggaran akhir tahun yang beri- sikan  realisasi  pencapaian  kinerja  program dan kegiatan kepada Sekretaris Daerah mela- lui  Bagian  Pembangunan  untuk  disusun menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Inst- ansi Pemerintah (LAKIP).
Faktor-faktor yang mempengaruhi  Im- plementasi  Peraturan  Walikota  Pekanbaru Nomor  89  Tahun  2016  adalah  komunikasi, sumber  daya,  disposisi/sikap  dan  struktur birokrasi/organisasi. Dari keempat faktor ter- sebut,  factor  komunikasi  dan  faktor  dispo- sisi/sikap  yang  menjadi  penghambat  imple- mentasi. Dari sisi komunikasi, kurangnya so- sialisasi  menyebabkan  kurangnya  pemaha- man implementor dalam melaksanakan tugas pokok  dan  fungsinya.  Sedangkan  dari  sisi
disposisi/sikap,  kurangnya  respon  menye- babkan  kurangnya  dukungan  dalam  imple- mentasi. Hal ini berpengaruh terhadap jalan- nya  organisasi  perangkat  daerah  Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ke depan. Untuk itu, perlu  dilakukan  perubahan  Peraturan  Wali- kota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2016.

## DAFTAR RUJUKAN
Gibson,
Ivanovich,
Donely. 1989.
Organisasi  dan  Manajemen .  Jakarta: Erlangga.
Mar’at.  1982. Sikap  Manusia  :  Perubahan dan  Pengukuran. Bandung:  Ghalia Indonesia.
Nugroho, D, Riant. 2004. Kebijakan Publik,
Formulasi  Implementasi  dan  Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
Sutarto.  1995.  Dasar-dasar  Kepemimpinan
Administrasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Steers, Richard M. 1985. Efektiﬁtas Organisasi (terjemahan), Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.
Wahab,  Solichin  Abdul.  1997. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno,  Budi.  2004. Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik .  Yogjakarta:  Media Pressindo.
Wisakti, Daru. (2008). Implementasi
Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Di Wilayah  Kecamatan  Geyer  Kabupaten
Grobogan (Dissertation, program Pascasarjana  Universitas  Diponegoro.