Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Secara Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Efektivitas
Pencapaian Target Pelaporan  SPT Tahunan Di KPP Pratama Garut
M. Reza Suryawijaya
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  pengaruh  implementasi  kebijakan pelaporan pajak secara online terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mewujudkan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif analisis, alat ukur penelitian yang digunakan  menggunakan  skala  perbedaan  semantik  dengan  tingkat pengukuran ordinal dengan 5 tingkatan kategori jawabannya, pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasi Product Moment dari Pearson ,  dengan  rancangan  sebanyak  75  responden  dengan menggunakan  tehnik  sampling.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  angket, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis  data  statistik  dengan  rumus  analisis  jalur  ( Path  Analysis )  serta  data  yang berskala  ordinal  terlebih  dahulu  ditranspormasikan  menjadi  data  berskala  interval melalui metode susesif interval ( Method Of Successive Interval ). Berdasarkan hasil analisis  di  KPP  Pratama  Garut  bahwa  implementasi  kebijakan  pelaporan  pajak secara  online  menunjukan  pada  kriteria  baik,  kepatuhan wajib  pajak  dikategorikan baik  dan  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  menunjukan  pada kriteria baik. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online secara  simultan  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan efektivitas  pencapaian  target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut. Hal ini diperlihatkan oleh Koefisien Determinasi  yang  menunjukan  bahwa  besarnya  pengaruh  implementasi  kebijakan pelaporan  pajak  secara  online  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  efektivitas pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  relatif  besar.  Dan  hubungan  antara variabel secara parsial menunjukkan pengaruh nyata.
Kata Kunci: Kebijakaan, Kepatuhan dan Efektifitas.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  amanat  konstitusi,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 yang  menyatakan bahwa  salah  satu  tujuan  Negara  Indonesia  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  umum  yang dimanivestasikan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Yuliati (2001:16), dalam  usaha  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  dibutuhkan  modal  untuk  digunakan  pada kegiatan-kegiatan  yang  menyentuh  langsung  aspek  kehidupan  masyarakat  sebagai  usaha pemerintah  menggerakkan  sektor  perekonomian.  Pendapat  tersebut  didukung  Malthus,  yaitu untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang  terus-menerus  di  sektor  produktif  (Irawan  dan  Suparmoko,  2002:27). Investasi di sektor produktif  adalah  semua  jenis  investasi  atau  penanaman modal  yang  menambah  sumber  daya- sumber  daya  baru  yang  nantinya  akan  meningkatkan  stok  modal  suatu  negara  sehingga  pada gilirannya nanti akan meningkatkan tingkat output dan pendapatan nasional (Arsyad, 2004:214-

## 215).
Oleh karenanya negara memandang penting peranan pajak baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkannya  pemerintah  melakukan upaya-upaya  dibidang  perpajakan  mengenai  kesadaran atas peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Untuk  mempermudah  wajib  pajak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sejalan  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan  sistem  informatika,  serta  dalam  rangka  meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP menerapkan kebijakan pelayanan pajak secara online melalui situs DJP online.  Pelayanan  secara  online  ini  dapat  dilakukan  mulai  dari  pendaftaran  sebagai  wajib pajak,  membayar  pajak  hingga  melaporkan  pajak.  Beberapa  layanan  yang  diberikan  melalui djponline adalah:
a. E-Registration adalah merupakan aplikasi pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara online. Wajib pajak cukup mengisi formulir elektronik pendaftaran NPWP. Setelah data pengisian lengkap dan valid, maka NPWP akan dikirim  oleh  KPP  ke  alamat  wajib pajak melalui paket pengiriman Pos.
b. E-Billing adalah adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Kode Billing sendiri  terdiri  dari  deret  angka  yang  diterbitkan  melalui  sistem billing atas  suatu  jenis  pembayaran  pajak  yang  akan  dilakukan  oleh  wajib  pajak. Sementara,  sistem billing merupakan  sistem  yang  menerbitkan  kode billing sebagai pengganti dari Surat Setoran Pajak (SSP).
c. E-Filling adalah  suatu  cara  penyampaian  SPT  secara  elektronik  yang  dilakukan  secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak.
Salah  satu  sasaran  strategis  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  adalah meningkatkan  kepatuhan dalam pendaftaran dan penyampaian SPT Tahunan (kepatuhan formal) serta pembayaran pajak. Di tahun 2019 sasaran strategis tersebut diformulasikan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) persentase  tingkat kepatuhan  formal  wajib  pajak  badan  dan  orang  pribadi  non  karyawan . IKU kepatuhan formal tersebut merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh badan dan orang pribadi non karyawan yang diterima selama tahun 2019 dengan jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan yang terdaftar dan wajib SPT Tahunan per 31 Desember 2018.
Sesuai  data  laporan  kinerja  DJP  (Lakin  DJP)  tahun  2019,  tercatat  sebanyak  4.514.765  jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan yang wajib melaporkan SPT Tahunan. Dari jumlah  tersebut  yang  telah  melaporkan  SPT  Tahunan  adalah  sebanyak  3.257.567  wajib  pajak. Artinya sebanyak 72,52% wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan telah melaporkan SPT Tahunan. Persentase tersebut telah melebihi target IKU kepatuhan formal yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 70%. Walaupun target IKU 2019 telah tercapai, tetapi kepatuhan tersebut  tergolong  masih  rendah  dibandingkan  standar  negara-  negara  yang  tergabung  dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu 85%.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut sebagai unit vertikal dibawah DJP juga berupaya mengejar target IKU kepatuhan formal tersebut. Di tahun 2019 terdapat 109.174 wajib pajak yang wajib  melaporkan  SPT  Tahunan.  Dari  jumlah  tersebut  yang  menjadi  sasaran  perhitungan  IKU kepatuhan formal (wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan) adalah sejumlah 32.142 wajib  pajak.  Dari  jumlah  sasaran  IKU  tersebut  sebanyak  24.026  wajib  pajak  telah  melaporkan
SPT Tahunannya, sehinggu persentase IKU kepatuhan formal KPP Pratama Garut adalah sebesar 74,75% atau melewati target IKU yang ditetapkan. Tetapi melihat angka tersebut, tampak bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya.
Berdasarkan  fenomena  diatas,  peneliti  melihat  adanya  dugaan  hubungan sebab  akibat (causal effectual) yang  mempengaruhi  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  di  KPP Pratama Garut karena permasalahan kepatuhan wajib pajak yang belum optimal dan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pelaporan pajak online yang belum menyeluruh.
Asumsi  antara  keterkaitan  variabel-variabel  ini  merujuk  kepada  teori  menurut Grindle  (dalam Akib, 2010:43), bahwa konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. pemilihan  kebijakan  yang  tepat  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  memberikan  kontribusi yang  optimal  untuk mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Ketika  sudah  ditemukan  kebijakan  yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan  berbagai  jenis  sumber  daya  yang  mendukung  implementasi  kebijakan  atau  program kebijakan.  Penciptaan  situasi  dan  kondisi  lingkungan  kebijakan  diperlukan  agar  dapat memberikan  pengaruh,  meskipun  pengaruhnya  seringkali  bersifat  positif  atau  negatif.  Asumsi bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya,  jika  lingkungan  berpandangan  negatif  maka  akan  terjadi  benturan  sikap  sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

## 2. Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  yaitu  metode  eksplanasi  dengan       teknik  evaluasi sedangkan  untuk  Variabel  bebas/  independent  variable  (X) implementasi kebijakan pelaporan pajak  secara  online  Variabel  antara/  interventing variable  (Y)  kepatuhan  wajib  pajak  Variabel terikat/ dependent variable (Z) efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan.
Adapun sasaran populasi (population target) dari penelitian ini adalah Pegawai di  KKP  Pratama Kabupaten Garut sebanyak 75 orang dan semuanya di jadikan sampel penelitian.
Pengumpulan  datanya  dengan  cara:  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang terdiri  dari: Observasi,  Wawancara,  dan  Angket  sedangkan  Uji  Instrumen  Penelitian  Uji  Validitas  Uji  dan Reliabilitas serta Teknik Analisis Data menggunakanAnalisis Deskriptif dan Analisis Statistik

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Penelitian
Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Secara Online di KPP Pratama Garut (X) Dari tanggapan responden  terdapat  64,97%  dengan  kriteria  baik  dengan  nilai  jenjang  3,2486  artinya  bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut sudah baik, namun dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  adanya  beberapa  kendala  kaitannya  dengan implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut diantaranya belum optimalnya kompetensi pegawai di lihat dari latar belaknag jenjang pendidikan yang masih ada pegawai  yang  belum  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  dilakuakan.  Kemudian  indikator  terbesar
adalah indikator Seluruh pelaksana kebijakan telah memiliki persepsi yang sama terkait dengan mekanisme implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online dengan persentasi 74% dengan kriteria  baik  dan  nilai jenjang  adalah  3,7067,  artinya  implementasi  kebijakan  pelaporan  pajak secara  online  di  KPP  Pratama  Garut  sudah  terlaksanakan  dengan  baik.  Sedangkan  indikator terendah adalah indikator Seluruh pelaksana kebijakan telah menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten  dalam  menjalankan  kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online  dengan  persentasi  56% dengan  kriteria  cukup  baik  dengan  nilai  jenjang  adalah  2,6933.  Artinya  bahwa  implementasi kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online  di  KPP  Pratama  Garut  akan  berdampak  kepada kepatuhan wajib pajak, dan hasil dari observasi dilapangan bahwa kesepakatan yang kuat untuk mengedepankan  kepentingan  umum  dalam  implementasi  kebijakan  pelaporan  pajak  secara online di KPP Pratama Garut harus berlandaskan pada prioritas.
Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y) dari tanggapan responden terdapat 79,20% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang adalah 3,9600 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut sudah baik, namun hal ini tidak luput dari permasalahan yang di alami berdasarkan hasil dari wawancara  dengan  informan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Garut  kaitannya kurang  optimalnya  informasi  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  tentang  pelaporan  pajak  secara online,  indikator  terbesar  pada  indikator  Terpenuhinya  kewajiban  perpajakan di  KPP  Pratama Garut dengan jumlah komuliatif 335 dengan persentasi 89,33% % dengan kriteria sangat baik dan nilai  jenjangnya  adalah  4,4667.  Artinya  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Garut sudah sangat bagus namun yang menjadi kendala adalah kaitannya dengan penyebaran informasi tentang pelaporan SPT Tahunan yang masih kurang efektif karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakt melalui media massa/elektronik ataupun secara langsung. Sedangkan indikator terkecil adalah indikator Ketentuan perpajaka di tentukan dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per-02/PJ/2019  tentang  Tata  cara  penyampaian,  Penerimaan  dan  Pengelolaan  Surat Pemberitahuna dengan jumlah komulatif 278 dengan persentasi 74,13% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,7067. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut sudah cukup baik namun kaitannya Ketentuan perpajaka di tentukan dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.  Per-02/PJ/2019  tentang  Tata  cara  penyampaian,  Penerimaan  dan  Pengelolaan  Surat Pemberitahuan  dalam  mensosialisaikannya  terhadap  masih  yang belum  optimal  salah  satunya adalah kaitannya dengan anggaran yang tersedia di KPP Pratama Garut yang belum memadai.
Efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  di  KPP  Pratama  Garut  bahwa rata-rata jawaban komulatif adalah 294 dengan persentasi 78,40% % dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang adalah 3,9200. Artinya bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP  Pratama  Garut  sudah  baik,  namun  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  bahwa  adanya beberapa kendalan atau hambatan dalam efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunandi KPP Pratama Garut,  yang salah  satunya adalah  banyaknya masyarakat  yang belum  sadar dalam implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut padahal hal itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Adapun  indikator  tertinggi  adalah indikator Tingkat Ketercapaian Manfaat Secara Kuantitas di KPP Pratama Garut dengan jumlah komulatif  321  dengan  persentasi  85,60%  dengan  kriteria  sangat  baik  dan  nilai  jenjang  4,2800. Artinya bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan  SPT Tahunan sudah Sangat baik dengan baiknya  peengwasan  dari  pimpinan  dan  kerjsama  dengan  instansi-instansi  terkait,  Badan Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  bahkan  dari  Komisi  pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  setiap trismester  atau  setiap  tahun  selalu  ada  evaluasi  dalam  pengelolaan keuangan di  KPP  Pratama Garut. Sedangkan indikator terendah adalah indikator Tingkat Kesesuaian Output Dengan Manfaat dari  kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online  dengan  jumlah  komulatif  272  dengan  persentasi 72,53% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,6267. Artinya bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan  SPT  Tahunan  di  KPP  Pratama  Garut  sudah  baik.  Namun  dalam  Kesesuaian  Output
Dengan Manfaat dari kebijakan pelaporan pajak secara online memang masih belum seluruhnya transparan terhadap masyarakat karena keuangan dari di KPP Pratama Garut selalu terkonektifitas dengan pusat

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Hipotesis Utama
Dari hasil pengujian diketahui bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online yang ditunjukkan melalui indikator sebanyak 17 item memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib  pajak  dan  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  Keberpengaruhan  ini ditujukjan dengan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel, yaitu thitung = 8,8113 > ttabel= 1,67. Dari  nilai  tersebut  diperoleh keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  implementasi  kebijakan pelaporan  pajak  secara  online  (X)  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap  variabel kepatuhan wajib  pajak  (Y)  dan  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  (Z).
Adapun  besaran  nilai  koefisien  determinasi  ( R 2 YX ) sebesar  0,6708.  Hal  ini    menunjukkan bahwa 67,08% kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut mampu dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X), sedangkan 32,92% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Diketahui  bahwa  secara  simultan  implementasi  kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online berpengaruh  secara  nyata  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  efektivitas  pencapaian  target pelaporan  SPT  Tahunan.  implementasi  kebijakan pelaporan pajak secara online yang ditunjukan melalui indikator sebanyak 17 item pertanyaan memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,1099.

## 3.2.2 Sub Hipotesis
Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, yaitu thitung = 3,0029 > ttabel = 1,67.  Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel implementasi kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online  (X)  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap variabel  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  (Y). Adapun  besaran  nilai koefisien  determinasi  ( R 2 YX )    sebesar  10,99%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  89,01%  variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X).
Sedangkan secara parsial untuk mencari pengaruh implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online  terhadap  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT Tahunan  di  KPP  Pratama  Garut berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7754, selanjutnya didukung oleh hasil pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, yaitu thitung = 8,8113 > ttabel = 1,67. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel implementasi kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online  (X)  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap variabel  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  (Z).
Adapun  besaran  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 YX )  sebesar  0,3988.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  39,88%  variabel  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT Tahunan  (Z)  mampu dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X).
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap efektivitas
pencapaian target pelaporan SPT Tahunan (Z), maka dilakukan pengujian,  yaitu  dengan  melihat perbandingan antara thitung dan ttabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, yaitu thitung = 4,3131 > ttabel= 1,67. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho diterima,  sehingga  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif terhadap variabel efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut (Z).
Pengaruh  ini  juga  didukung  oleh  besaran  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 YX )   sebesar 0,1243 yang menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut (Z) mampu dijelaskan sebesar 12,43% oleh variabel kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 87,57% merupakan pengaruh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

## 4. Kesimpulan
Hasil dari penelitian bahwa Implementasi kebijakan pelaporan pajak, Kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut menunjukan pada kriteria  baik.  Sedangkan  hasil  dari  pengujian  hipotesis  utamanya  bahwa:  Implementasi kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  di  KPP  Pratama  Garut.  Hal  ini diperlihatkan  oleh  Koefisien  Determinasi  yang  menunjukan  bahwa  besarnya  pengaruh implementasi  kebijakan  pelaporan  pajak  secara  online  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut relatif besar.
Sedangkan sub hipotesisnya adalah: Terdapat hubungan positif secara signifikan implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak  di  KPP  Pratama  Garut.  Terdapat  hubungan  positif  secara  signifikan  implementasi kebijakan  pelaporan  pajak  secara online  dengan  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT Tahunan,  menunjukan  pengaruh  nyata.  Terdapat  hubungan  positif  secara  signifikan  antara kepatuhan  wajib  pajak  dengan  efektivitas  pencapaian  target  pelaporan  SPT  Tahunan  di  KPP Pratama Garut.

## Daftara Pustaka

## I. Buku-buku/Jurnal
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Afan, Gaffar (2009). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Anthony.  A  (2009) Sistem  informasi  Manajemen ,  Edisi  5  Jilid  1  Penerjemah Miranti  Kartika Dewi, Jakarta: PT Indeks.
Ardiani,  N.  M.  S.,  dan  I.  W.  P.  Wirasedana.  (2013). Pengaruh  penerapan  akuntansi pertanggungjawaban  terhadap  efektifitas  pengendalian  biaya. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 5.3: 561-573 . Arens, Alvin A., dkk. (2008). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi . Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
Darsono  Prawironegoro  dan  Ari  Purwanti.  (2008). Akuntansi  manajemen .  Edisi  ke-2.  Jakarta: Mitra Wacana Media.
Dimock, Marshall Edward and Gladys Ogden Dimock, (1992). Administrasi Negara . Alih bahasa : Husni Thamrin Pane. Rineka Cipta. Jakarta.
Ermaya.  Suradinata  (1996). Organisasi  dan  Manajemen  Pemerintah  Dalam  Kondisi  Era Globalisasi . Ramadhan. Bandung.
Davis.  Gordon  B,  (2009) Kerangka  Dasar  Sistem  Informasi  Manajemen ,  Jakarta:  PT.  Pustaka Binaman Pressindo. Endah,  V.S.  Cicilia.  2015. Analisis  Efesiensi  dan  Efektivitas  Serta  Kemandirian  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Di  Kabupaten  Minahasa  Utara .  Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan Keuangan Daerah, Vol. 17, No. 2. Haruman,  Tendi.  (2007).  “ Pengaruh  Keputusan  Keuangan  dan  Kepemilikan  Institusional Terhadap  Nilai  Perusahaan”.  PPM  National  Conference  on  Management  Research “Manajemen  di  Era  Globalisasi ”.  Hal  1-20.  Finance and  Banking  Journal.  Volume  10.
No.2.
Henry, Nicholas, (1995). Administrasi  Negara dan Masalah-masalah Publik . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Iskandar  Jusman  (2019). Kapita  Selekta  Administrasi  Negara ,  Bandung:  Puspaga Iskandar Jusman, (2019). Indeks dan Skala dalam Penelitian , Bandung: Puspaga.
Iskandar Jusman, (2019). Teori Sosial , Puspaga, Bandung. Iskandar  Jusman,  (2019). Perilaku  Manusia  dalam  Kelompok  dan  Organisasi , Puspaga Bandung.
Iskandar,  Jusman.  (2019).
Kapita  Selekta  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Publik , Bandung: Puspaga.
Iskandar, Jusman., (2019). Metoda Penelitian Administrasi , Bandung: Puspaga, Isknadar Jusman, (2014), Manajemen Publik, Bandung: Puspaga.
Islamy, M. Irfan, (2002). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Isna  Ardila  dan  Ayu  Anindya  Putri  (2015), Analisis  Kinerja  Keuangan  dengan  Pendekatan ValueFor  Money  pada  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi,  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Bisnis  Volume  15  No.  1/Maret  2015  Fakultas  Ekonomi  -  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara 78.
Kristiadi, JB, (1994). Revitalisasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi , Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomer 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia.
Mardiasmo.  (2011). Akuntansi  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Penerbit  Andi.  Riwu Kaho. Lupiyoadi, Rambat. (2001). Manajemen Pemasaran Jasa . Jakarta: Salemba Empat Makmur  dan Rohana  Thahier.  (2017). Kerangka  Teori  dan  Ilmu  Administrasi Negara . Depok: Raja Grafindo Pesada.
Melania  Rampengan,  Grace  B.  Nangoi,  Hendrik  Manossoh, Analisis  Efektifitas  Dan  Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Manado , Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 03 Tahun 2016. Mathews,  Joseph  R.  2011.” Assesing  Organizational  Effectiveness:  The  Role  Of  Performance Measures ”. Library Quarterly Vol. 81 No. 1, The University of Chicago. Munandar, A.  S. (2011). Psikologi Industri  dan Organisasi . Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press).
Mustopadidjaya  AR.  (2002), Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja , Jakarta: LAN. Nugroho  D,  Riant. (2004). Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi . Jakarta: PT Gramedia.
Robinson,  M.,  &  D.  Last.  2009. A  basic  model  of  performance-based  budgeting .  Technical Notes and Manuals, 09 (01), 1–12.
Romney, Marshall B. dan Steinbart, Paul John. (2005). Sistem Informasi Akuntansi Buku 1, terj. Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat . Rudiwan,  (2007), Skala  pengukuran  variable-variabel  penelitian ,  Bandung: Alfabeta.
Serdarmayanti,  Teni  Listiani  dan  Mulyaningsih.  (2020). Inovasi  dan  Manajemen Pengetahuan untuk Mewujudkan SDM Unggul . Bandung: Refika Aditama. Sedarmayanti. (2014). Manajemen Strategi , Bandung: Refika Aditama. Siagian Sondang, (2014), Manajemen Sumberdaya Manusia , Jakarta: Bumi Aksara. Silalahi, Ulber. (2011). Studi tentang Ilmu Administrasi . Bandung: Sinar Baru Algensindo. Sinambela  Poltak  Lijan , (2008) Reformasi  Pelayanahn  Publik,  Teori,  Kebijakan  dan Implementasi , Jakarta: Bumi Akasara,
Soeharto Edi, (2008), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan, Publik , Bandung: Alfabeta, Sunggono, Bambang (1994), Hukum dan Kebijaksanaan Publik , Jakarta: Sinar Gafrika. Sumenge,  Aril.  2013. Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pelaksanaan Anggaran  Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan . Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol. 1 No.3 ISSN 2303-1174 Hal. 74-81, September 2013. Suparmoko, (2012), Keuangan Negara , Yogyakarta: BPFE. Supriyono, (2017), Akuntansi keperilakuan , Gajah Mada Universiy Press, Yogyakarta. Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijaksanaan Negara , Jakarta : Bumi Aksara. Welly Surjono, Nova Roslina Firdaus. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan  (DPPK)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung ,  Jurnal  Riset  Akuntansi  & Keuangan ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK .
Wahab,  Abdul  Solihin.  (2012). Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Winarno Budi. (2012), Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) , Yogyakarta: Media Presindo.

## II. Dokumen
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017 Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan ABD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Garut, Nomor 23 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017. Peraturan pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.