MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.9(1) 2019, 29-39

## https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX
Registered with the Indonesian Institute of Sciences with p-ISSN: 2087- 2836 and e-ISSN: 2580-9482
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah  Dengan  Komitmen  Organisasi,  Budaya  Organisasi,  dan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderasi
Eka Budi Setyaningtyas
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia

## Info Article
_______________ History Article: Submitted: 21 februari 2019 Revised:3 februari 2019
Accepted: 11 Maret 2019
_______________ Keywords: Performance of Local Government Officials, Participation in Budget
Formulation,
Organizational Commitment,
Organizational Culture, Decentralization. ___________________ JEL classifications: G28, G31

## Abstract ____________________________________________________________
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  budgetary  participation  on  the performance  of  local  government  officials  with  organizational  commitment, organizational culture, and decentralization as moderating variables at the Central Java Province Industry and Trade Office. The sample in this study were structural employees  of  the  Dinperindag  who  were  involved  in  the  budget  preparation process. The sampling method in this research is purposive sampling. The number of  samples  used  was  47  respondents  from  291  structural  officials  in  the Dinperindag of Central Java province. The data validity test used Pearson Product Moment correlation test, while the reliability test used Cronbach Alpha. The data analysis technique used is simple and multiple regression analysis. The results of this  study  indicate  that  budgetary  participation  has  a  positive  effect  on  the performance of local government officials as evidenced by the t value greater than the t table (3.574> 1.690) and a significance value (0.001 <0.05). Organizational commitment  has  a  positive  effect  on  the  relationship  between  budgeting participation  and  the  performance  of  local  government  officials,  while organizational  culture  and  decentralization  have  no  effect  on  the  relationship between budgetary participation and the performance of local government officials.
How to Cite: Setyaningtyas, E.,B. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderasi. MAKSIMUM, Vol.9 (1), 29-39
correspondence Address: Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273
Institutional address: Universitas Muhammadiyah Semarang E-mail: budieka@gmail.com 2086-0668 (P-ISSN) 2337-5434 (e-ISSN)
1. PENDAHULUAN
Akuntabilitas publik merupakan fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan organisasi publik dewasa ini. Dalam konteks organisasi pemerintah, Mardiasmo (2009 : 20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban,  sebuah  surat kabar menjelaskan bahwa “Akuntabilitas kementerian / lembaga dan pemerintah daerah masih  rendah  dan  hasil  evaluasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP)  daerah  kabupaten dan  kota  tahun 2016  menunjukkan  banyak instansi belum berbenah  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerjanya  kepada  masyarakat”  (Abdur, 2017:2).
Hal tersebut dinyatakan oleh Asman Abdur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PAN-RB)  berdasarkan  Laporan  Hasil  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP). LHE AKIP regional satu yang terdiri dari  172  pemerintah  kabupaten/kota  tahun  2016  telah  dievaluasi  oleh  PAN-RB menjelaskan  bahwa  sebanyak  81  pemerintah  kabupaten/kota  regional  satu  masih mendapat kategori C yang artinya cukup dan 69 pemerintah kabupaten/kota mendapat kategori  C  yang  artinya  kurang.  Hal  tersebut  mencerminkan  dari  172  pemerintah kabupaten/kota  bahwa  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dominan  masih rendah.
Adanya  hal  tersebut,  maka  perlu  dievaluasi  bagaimana  pengelolaan  anggaran pemerintah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Berdasarkan  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan 4 asas, yaitu asas desentralisasi, sentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Selain  itu,  dengan  mengacu  pada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik yaitu  asas-asas  pelayanan  publik  meliputi  :  kepentingan  umum,  kepastian  hukum, kesamaan hak, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak  diskriminatif,  keterbukaan,  akuntabilitas,  fasilitas  dan  perlakuan khusus  bagi  kelompok  rentan,  ketepatan  waktu,  dan  kecepatan,  kemudahan,  dan keterjangkauan.
Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilihat dari kinerja. Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja  dapat  diukur  dari  seberapa jauh  kemampuan kinerja dalam  mencapai target  yang  dianggarkan.  Penganggaran  sektor  publik  merupakan  instrumen akuntabilitas  atas  pengelolaan  dana  publik  dan  pelaksanaan  program-program  yang dibiayai dari uang publik. Pengganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Jadi, tujuan organisasi dan anggarannya akan menjadi panduan dalam segala kegiatan yang akan  dilakukan.  Seperti  penjelasan  dari  Halim  dan  Kusufi  (2012),  bahwa  “  suatu organisasi publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan merupakan partisipasi dari setiap tingkat tanggung jawab yang ada.
Hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran  dengan  kinerja  aparat  pemerintah daerah  dapat  diperkuat  dengan  variabel  lain.  Variabel  yang  memperkuat  hubungan tersebut  adalah  variabel  moderasi.  Beberapa  variabel  yang  diduga  dapat  memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah antara lain, motivasi, Job Relevant Information (JRI), desentralisasi, komitmen organisasi dan budaya organisasi (Nazaruddin dan Setyawan, 2012).
Salah  satu  aspek  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pencapaian  tujuan  kinerja suatu organisasi/instansi adalah motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam lingkungan  organisasi/instansi  tersebut.  Motivasi  menurut  Lubis  (2010) adalah  proses
yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif . Selain motivasi, sebuah informasi juga akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, seperti pendapat dari Nazaruddin dan  Setyawan  (2012)  bahwa  Job  Relevant  Information  merupakan  informasi  yang memfasilitasi  pembuatan  keputusan  yang  berhubungan  dengan  tugas.  Keterlibatan bawahan dalam menyusun anggaran akan memungkinkan untuk memberikan informasi yang diketahui.

## Teori Kontinjensi
Teori  kontinjensi  merupakan  alat  pertama  dan  yang  paling  terkenal  untuk menjelaskan  berbagai  variasi  dalam  struktur  organisasi,  seperti  ketidakpastian lingkungan dan ukuran organisasi (Lubis, 2010). Dijelaskan pula oleh faktor kondisional atau ketidakpastian lingkungan dalam penelitian ini misalnya kemungkinan adanya hal- hal yang dapat menyebabkan kinerja aparat pemerintah menjadi lebih efektif. Goal Thory
Pengertian Goal Theory menurut Locke dkk adalah “Teori untuk memprediksi bahwa tujuan  yang  kuat  akan  mengarah  pada  kinerja  yang  lebih  baik  daripada  tujuan  yang ringan, meskipun begitu kemungkinan mencapai tujuan yang lebih ringan akan tercapai sepenuhnya” (Locke dkk, 1981 : 128).

## Partisipasi Penyusunan Anggaran
Partisipasi penyusunan anggaran dikemukakan dalam goal theory bahwa ¬–tujuan yang telah ditetapkan secara partisipatif menghasilkan kinerja yang luar biasa (Robbins, 2002:  63).  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka  partisipasi  penyusunan  anggaran merupakan  ciri-ciri  dari  penyusunan  anggaran  yang  menekankan  kepada  partisipasi aparat  pemerintah  daerah  untuk  mempertanggungjawabkan  proses  penyusunan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam  penyusunan  anggaran  dapat  mengembangkan  pengetahuan  mereka  tentang anggaran  dan  kemudian  mampu  menginformasikan  secara  jelas  kepada  masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah.

## Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
Arti kinerja menurut Fahmi, Irham (2011:2) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan  selama  satu  periode  waktu.  Lebih  jauh  menurut  Bastian,  Indra  (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Pengukuran  kinerja  merupakan  salah  satu  alat  untuk  mendorong  terciptanya akuntabilitas  publik  yang  menunjukkan  seberapa  besar  kinerja  manjerial  dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja pegawai.

## Komitmen Organisasi
Sopiah  (2008:157)  mendefinisikan  komitmen  organisasi  adalah  suatu  ikatan psikologis  karyawan  pada  organisasi  yang  ditandai  dengan  adanya  :  kepercayaan  dan penerimaan  yang  kuat  atas  tujuan  dan  nilai-nilai  organisasi,  kemauan  untuk mengusahakan  tercapainya  kepentingan  organisasi,  dan  keinginan  yang  kuat  untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.

## Budaya Organisasi
Pengertian  budaya  organisasi  adalah  perbedaan  sifat,  perilaku  dan  karakteristik yang dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya (Tahir, 2014:120). Lain halnya dengan pendapat Robbins bahwa budaya organisasi merupakan serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi (2002:279).

## Desentralisasi
Menurut  Robbins  (2002)  desentralisasi  adalah  banyaknya  bawahan  yang memberikan masukan atau diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Organisasi yang terdesentralisasi, upaya  memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih cepat, lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dan para karyawan  merasa  tidak  terisolasi  dari  mereka  yang  membuat  keputusan  yang mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka (Robbins, 2002:224).

## Kerangka konseptual penelitian
H1  :  Partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  aparat pemerintah daerah.
H2  :  Komitmen  Organisasi  memoderasi  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
H3  :  Budaya  organisasi  memoderasi  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
H 4 :Desentralisasi  memoderasi  hubungan  antara  partisipasi  penyusunan  anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## 2. METODE
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Dinperindag  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pihak-pihak  yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bag, Kepala Balai, dan Kepala UPT. Jumlah sampel dari penelitian ini yaitu 35.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Data  primer  yaitu  sumber  data  yang diperoleh  secara  langsung  yang  secara  khusus  dikumpulkan  dengan  menjawab pertanyaan  penelitian  (Indriantoro  dan  Supomo,  2002  :  146-147).  Data  primer  pada penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.
Metode  dalam  mengumpulkan  data  ini  adalah  dengan  kuesioner.  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya  (Sandjaja  dan  Heriyanto, 2006:78). Jawaban atas kuesioner diukur menggunakan skala likert dengan skala 1-5, yang  mana  nilai  jawaban  dari  responden  masing-masing  memiliki  skor  yang  dapat dihitung.  Jawaban  yang  diberikan  yakni  berupa  sangat  setuju,  setuju,  netral,  tidak setuju,  sangat  tidak  setuju.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dibagi  ke  dalam  empat tahap.  Pertama,  pengujian  kualitas  data,  kedua  melakukan  pengujian  asumsi  klasik. Tahap ketiga, analisis regresi sederhana dan berganda. Tahap kelima yaitu melakukan pengujian hipotesis.
H2 H3 H1 H4 H4 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Partisipasi Penyusunan Anggaran Desentralisasi . Komitmen Organisasi Budaya Organisasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Berikut disajikan objek penelitian dalam tabel1.
Tabel 1. Objek Penelitian Keterangan Jumlah Kuesioner Kuesioner yang dikirim 47 Kuesioner yang direspon 35 Kuesioner yang tidak direspon 12 Presentase pengembalian 78% Presentase pengembalian yang digunakan 74%

## Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  untuk  mengetahui  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas setiap variabel dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran.
Sumber : Data diolah
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi
Sumber : Data diolah

## Tabel 4. Hasil Uji Validitas Desentralisasi

## Sumber : Data diolah
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
Tabel  diatas  menunjukan  nilai  signifikansi  untuk  semua  item  pertanyaan  adalah kurang dari 0,05. Hal ini brarti bahwa semua indikator/item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah valid.

## Uji Reabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat ukur  yang  sama.  Uji  reliabilitas  dalam  pengukuran  variabel-variabel  menggunakan indikator cronbach alpha (α), jika koefisien α > 0,60 maka variabel dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas setiap variabel adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Nilai Cut Off Kesimpulan Partisipasi penyusunan anggaran 0,755 0,60 Reliabel Komitmen organisasi 0,748 0,60 Reliabel Budaya organisasi 0,787 0,60 Reliabel Desentralisasi 0,880 0,60 Reliabel Kinerja aparat pemerintah daerah 0,878 0,60 Reliabel Sumber : Data diolah
Berdasarkan  tabel 4.9.  menunjukkan bahwa  nilai Cronbach  Alpha untuk  variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah 0,755. Angka ini menunjukkan bahwa setiap konstruk  pertanyaan  yang  disusun  untuk  mengukur  tingkat  partisipasi  penyusunan anggaran adalah reliable karena nilai cronbach alpha lebih dari 0,60. Nilai cronbach alpha untuk keempat variable secara berturut-turut adalah 0,748 ; 0,787; 0,880; 0,878. Angka ini  juga  menunjukkan  nilai  yang  lebih  besar  dari  0,60,  maka  variabel  komitmen organisasi,  budaya  organisasi,  desentralisasi,  dan  kinerja  aparat  pemerintah  daerah dinyatakan reliabel.

## Uji Autokorelasi
Keputusan data dikatakan tidak mempunyai gejala autokorelasi yaitu jika nilai Durbin Watson (DW) diantara dU sampai dengan 4-dU.
Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .561 a .315 .224 3.863 1.228 Sumber data diolah
Nilai dU dapat  ditentukan  dengan  melihat  tabel DW, dimana  jika  signifikansi  5% untuk jumlah sampel (n) 35, maka nilai dL= 1,222 dU=1,726 , dan hasil 4-dU= 4- 1,726= 2,274. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.11. yang menunjukkan nilai DW sebesar  1,228,  yang  artinya  nilai  tersbut  terletak  diantara  1,222  sampai  2,274,  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

## Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda.
Tabel 9. Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 PPA .994 1.006 KO .926 1.080 BO .534 1.872 D .551 1.816 Sumber data SPSS 2018
Berdasarkan  tabel  4.3  perhitungan  nilai tolerance menunjukkan  bahwa  kelima variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel independen  yang  memiliki  VIF  > 10.  Jadi, dapat disimpulkan  tidak ada korelasi antar variabel independen (bebas) atau tidak terjadi multikolineritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  adalah  untuk  melihat  apakah  terdapat  ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lain. Persamaan regresi yang baik merupakan persamaan yang homokesdastisitas atau tidak terjadi hoteroskesdastisitas. Apabila nilai signifikasi setiap variabel independen lebih lesar dari 0,005 maka penelitian tersebut sudah terbebas dari heteroskesdastisitas.

## Uji Koefisien Determinasi (R
2 )
Menurut  Ghozali  (2011)  koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mengetahui sejauh  mana  kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .561 a .315 .224 3.863

## Sumber :Data diolah
Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square dan adjusted R Square adalah  0,315  dan  0,224.  Artinya  variabel  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  dapat dijelaskan sebanyak 22,4% oleh variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran, komitmen  organisasi,  budaya  organisasi,  dan  desentralisasi).  Sisa  sebesar  77,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Tabel11. Hasil Uji Hipotesis 1 Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -97.509 171.800 -.568 .574 PPA 6.661 8.633 3.403 .772 .446 BO 1.679 2.550 1.922 .659 .515 PPA.BO -.084 .128 -3.509 -.652 .519
Sumber: Data diolah
Pengujian  hipotesis  1  (H 1 )  menyatakan  bahwa  “Partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah” menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel 4.15. dapat diketahui bahwa nilai signifikansi partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  sebesar 0,001<0,05,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah,  dan  nilai  t  hitung 3,574 > 1,690. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.
Uji  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  menguji  H 2 sampai  H 4 .  Pengujian hipotesis  2  (H 2 )  menyatakan  bahwa  “Komitmen  organisasi  memoderasi  hubungan partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah”.  Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dibawah 0,05 yaitu 0,006. Nilai t hitung 2,945 > t tabel 1,690.
Pengujian  hipotesis  3  (H 3 )  menyatakan  bahwa  “Budaya  organisasi  memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”. Nilai  signifikansi  untuk  interaksi  partisipasi  penyusunan  anggaran  dan  budaya organisasi  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  diatas 0,05  yaitu  0,519.  Nilai  t hitung  -0,652  <  t  tabel  1,690.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  H3  ditolak  yang menyatakan bahwa budaya organisasi (VM 2 ) memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arifin (2012) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memoderasi  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  aparat pemerintah daerah.
Pengujian  hipotesis  4  (H 4 )  menyatakan  bahwa  “Desentralisasi  memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”.  Nilai  signifikansi  untuk  interaksi  partisipasi  penyusunan  anggaran  dan desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diatas 0,05 yaitu 0,407. Nilai t hitung 0,841 < t tabel 1,690. Berdasarkan hal tersebut maka H4 ditolak yang menyatakan bahwa  desentralisasi  (VM 3 )  memoderasi  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nazaruddin  dan  Setyawan  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  desentralisasi  tidak memoderasi  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap    kinerja  aparat pemerintah daerah.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  mengenai  “  Pengaruh  Partisipasi Penyusunan  Anggaran  terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  dengan  Komitmen Orgasasi,  Budaya  Organisasi,  dan  Desentralisasi  sebagai  Variabel  Moderasi”  adalah sebagai berikut :
1. Partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  aparat pemerintah daerah.
2. Komitmen  organisasi  memoderasi  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
3. Budaya  organisasi  tidak  memoderasi  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
4. Desentralisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Dinperindag, untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah hendaknya mengikutsertakan  pegawai  dan  menguatkan  komitmen  pegawai  pada  organisasi, terutama dalam proses penyusunan anggaran.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya mampu mencari alat ukur yang tepat untuk menilai kinerja aparat pemerintah daerah, karena jika alat ukurnya berupa prtanyaan dalam kuesioner dikhawatirkan akan menilai secara subyektif.
3. Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  memperluas  lingkup  penelitian  agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam bidang anggaran sektor publik.

## REFERENSI
Abdur, Asman. 2016. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah . PAN RB. Adrianto,  Yogi.  2008. Analisis  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant Information dan Kepuasan Kerja  sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  pada  Rumah  Sakit  Swasta  di Wilayah Kota Semarang). Tesis. Agusti,  Restu.  2012. Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  terhadap  Kinerja Aparatur  Pemerintah    Daerah  dengan  dimoderasi  oleh  Variabel  Desentralisasi  dan Budaya  Organisasi  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis). Jurnal Ekonomi. Volume 20, No. 3. September 2012.
Anthony dan Govindarajan. (2005). Management Control System . Jakarta: Salemba Empat Arifin, Sholikhun dan Rohman, Abdur. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  :  Komitmen  Organisasi,  Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi . Diponegoro Journal of Accounting. Volume 1, No 2. 2012.
Fahmi,  Irham.2011. “Manajemen  Kinerja  Teori  dan  Aplikasi”. Cetakan  ke-2.  Bandung  : Alfabeta. Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gordon,  L.A.,  dan  V.K.  Narayanan.  Management  Accounting  Systems,  Perceived Environmental Uncertainty and Organization Structure : An Empirical Investigation. Accounting, Organizational and Society. Volume 9, No 1, pp.33-47. 1984 Halim,  Abdul  dan  Kusufi,  Syam.  2012. Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Hansen dan Mowen. 2000. Akuntansi Manajemen . Jakarta : Erlangga. Hofstede, Geert. 1997. Culture’s and Organization. New York : Washington D.C. London, Me Craw –Hill. Indra, Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar . Jakarta : Erlangga. Indriantoro dan Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan kedua. Yogyakarta : BFFE UGM.
Ikhsan, A., dan Ishak, M. 2005. Akuntansi Keperilakuan . Jakarta : Salemba Empat. Istanti, Sri Layla Wahyu. 2013. Teori Kontingensi, Sistem Pengendalian Manajemen dan Keluaran Perusahaan : Hasil yang Lalu dan Arah Masa Depan. Potensio. Volume 18, No 2. Januari 2013.
Karim, Abdul. 2018. Analisa Data dengan SPSS . Semarang. Lestari, Riza. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dengan Gaya Kepemimpinan, Desentralisasi dan Komitmen  Organisasi  sebagi  Variabel  Moderating .  JOM  FEKON.  Volume  1.  No  1. Oktober 2014.
Locke, dkk. 1981. Goal Setting and Task Performance : 1969-1980. Volume 90. No 1. Lubis,  Arfan  Ikhsan.  2010. Akuntansi  Keperilakuan .  Edisi  Kedua.  Jakarta  :  Salemba Empat.
Mahoney.  Et.  Al.  1963. Development  of  Managerial  Performance:  A  Resarch  Approach. Cincinnati : South Western Publishing.
Mangkunegara, A.P. 2005. Perilaku Dan Budaya Organisasi . Bandung : Refika Aditama. Mardiasmo.  2002. Otonomi  Daerah  Sebagai  Upaya  Memperoleh  Basis  Perekonomian Daerah . Artikel, Tahun 1, No 4, Juni.2002. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Keempat. Yogyakarta : Andi. Milani, K. 1975. “The Relationship of Participation in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes”. A Field Study. Jurnal Akuntansi, 50 (2): 74-284. Mowday,  R.  T.,  Steers,  R.  M.,  dan  Porter,  L.  W.  (1979). The  Measurement  of Organizational Commitment . Journal Keperilakuan, 14, 224–247.
Nazaruddin, Ietje dan Setyawan, Henry. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  dengan  Budaya  Organisasi,  Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan Job Relevant Information sebagai Variabel Moderasi . Jurnal Akuntansi dan Investasi. Volume 12. No 2. Juli 2012. Noor, Muhammad. 2012. Memahami Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta : Interpena. Perdana,  Putra  Prima.  2017. Tingkat  Akuntabilitas  Pemda  Masih  Renda h.  Kompas.  25 Januari. 2017. Halaman 2. Permana,  Dhimas  Angga. 2017. Pengukuran  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  dalam Perspektif Value For Money . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 6, No. 5 Mei. Prasetyo,  Andry  Wahyu.  2016. Penggunaan  Laba,  Arus  Kas,  dan  Profitabilitas  untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress suatu Perusahaan .
Prawirosentono.S,  1999. Manajemen  Sumber  Daya  Manausia,  Kebijakan  Kinerja Karyawan. BPFE, Yogyakarta. Recardo,  R.  and  Jolly,  J.  1997. Organizational  Culture  and  Teams .  SAM  Advanced Management Journal, 62, 4-7.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . Recardo, Ronald dan Jolly Jennifer.  1997. Corporate Culture and Team . Robbins,  Stephen  P.  2002. Prinsip-Prinsip  Perilaku  Organisasi .  Edisi  Kelima.  Jakarta  : Erlangga.
Robbins, Stephen P. 2007. Perilaku Organisasi . Indonesia : PT. Macanan Jaya Cemerlang.
Robbins,  S.P.  dan  Judge,  T.A.  2008. Organizational  Behavior .  Edisi  Ke-15. Jakarta:Salemba Empat. Rondinelli,  D.,  and  Nellis,  J.,  “ Assessing  Decentralization  Policies:  A  Case  for  Cautious Optimism”, Development Policy Review IV, 1 (1986). Rumidi, Sukandar. 2004. “Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula”. Yogjakarta : Gajah Mada University Press. Sandjaja,  B.  dan  Albertus  Heriyanto.  2006. Panduan  Penelitian. Jakarta:  Prestasi Pustakaraya.
Sakti, Krisna Murti Darpita. 2017. Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif terhadap Kinerja  Manajrial  dengan  Komitmen  Organisasi,  Budaya  Organisasi  dan  Gaya Kepemimpinan sebagi Variabel Pemoderasi . Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Saraswati, Gita Pramudya. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja  Manajerial  Dengan  Job  Relevant  Information  Sebagai  Variabel  Moderating (Studi  pada  Dinas  Pemerintah  Kota  Yogyakarta). Skripsi.  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Sari,  Luh  Putu  Dian  Metta  dkk.  2014. Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi  sebagai  Variabel  Moderasi. E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha. Volume 2, No. 1. 2014.
Sarjito,  Bambang  dan  Osmed  Munthaher.  2007.  “Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan Anggaran  terhadap  Kinerja  Manajerial  dengan  Budaya  Organisasi  dan  Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi”
Subramaniam, N. and NM. Ashkanasy. (2001). The Effect of Organizational Culture Perceptions  on  the  Relationship  Between  Bugetary  Participation  and  Managerial  Job- Related Outcomes. Australian Journal of Management. 26(1). 2-20. Suryani,  Dewi.  2016. Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  Budgetary  Slack, Pelimpahan Wewenang, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD.
Tesis.
Schuler, S.R., dan Susan E Jackson.1996. Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21 .Jilid 2.Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga. Silmilian. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Aparat  Pemenrintah  Dengan  Motivasi  Kerja  dan  Internal  Locus  of  Control  sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang). Symposium Nasional Akuntansi VII, Solo, 15-16 September.
Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional . Edisi 1. Yogyakarta : Andi. Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian . Jakarta: PT Grafindo Persada. Tahir,  Arifin.2014. Buku  Ajar  Perilaku  Organisasi .  Edisi  1,  cetakan  ke-1.  Yogyakarta  : Deepublish.
UNDP. 1997. United Nations Development Programme : Indonesia. Wulandari,  Isworo.  2017. Komitmen  Organisasi  dan  Job  Relevant  Information  sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kota Surakarta. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.