Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (3): 549-565. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.549-565
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Pola  Tutupan,  Penggunaan,  Serta  Tantangan  Kebijakan  Perlindungan Ekosistem Gambut di Kabupaten Bengkalis
Land cover, land use, and challenges in implementing peat ecosystem protection policy in Bengkalis Regency
Sandhi Imam Maulana a , Lailan Syaufina b , Lilik Budi Prasetyo c , Muhammad Nur Aidi d
a Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang Bogor, 16129, Indonesia
b Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia
c Departemen  Konservasi  Sumberdaya  Hutan  dan  Ekowisata,  Fakultas  Kehutanan,  Institut  Pertanian  Bogor,  Kampus  IPB  Dramaga Bogor, 16680, Indonesia
d Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan  Ilmu  Pengetahuan Alam,  Institut Pertanian Bogor,  Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia
Article Info: Received: 16 - 08 - 2018 Accepted: 29 - 04 - 2019

## Keywords:
Peat, cover, use, protection, Bengkalis.
Corresponding Author: Lailan Syaufina Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor; Tel. +62 251 8626806 Email: lailans@apps.ipb.ac.id
Abstract : Since  the  issuance  of  Government  Rule  No.  71/2014  jo.  No. 57/2016, there has been a wide debate, because those rules may trigger other problems  such  as  food  security,  social,  economic,  political,  as  well  as peatland  cultivation  security.  Considering  this  issue,  this  study  aims  to analyze  challenges  in  implementing  peat  protection  policies  as  textually arranged  in  Government  Rule  No.  71/2014  jo.  No.  57/2016,  in  Bengkalis Regency.  Overall,  in  order  to  discuss  both  of  rule  in  form  and  rule  in  use aspects, this study was conducted using maps overlay technique and content analysis  on  Government  Rule  No.  71/2014  jo.  No.  57/2016.  Based  on  those approaches, this study shows that there are four challanges in implementing previously  mentioned  peat  ecosystem  protectetion  policies  in  Bengkalis Regency,  particularly  in  regard  to  the  measurement  of  damaged  peatland criteria,  frictions  between  protection  incentives  and  pressure  on  peatland conversion,  significant  economic  contraction,  up  to  the  emergence  of  new open  access  areas  that  often  be  illegally  occupied  and  worsening  peatland existing conditions. This finding implies that the government as the regulator in  the  implementation  of  peat  ecosystem  protection  policies  should  open  a wider  room  for  policy  improvements,  in  order  provide  a  more  balanced consideration to three important aspects of sustainable development, which is not  only  limited  to  environmental  sustainability,  but  also  covering  both  of social and economic sustainability.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Maulana SI, Syaufina L, Prasetyo LB, Aidi MN. 2019. Pola Tutupan, Penggunaan, Serta Tantangan Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut di Kabupaten Bengkalis. JPSL 9 (3): 549-565. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.549-565.

## PENDAHULUAN
Dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Ecology  and  Management  of  Tropical  Peat  Soils” ,  Andriesse  (1988) menyebutkan bahwa secara tradisional, gambut dapat didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk pada lahan- lahan basah yang tersusun dari jaringan berbagai tumbuhan dan lumut-lumutan yang terdekomposisi sebagian sehingga  memiliki  kandungan  bahan  organik  yang  tinggi.  Definisi  tersebut  juga  tercermin  dalam  Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2014, yang menyebut gambut sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari  sisa-sisa  tumbuhan  yang  terdekomposisi  tidak  sempurna  dan  terakumulasi  pada  rawa.  Sementara  itu, berdasarkan data sebaran lahan gambut yang dipublikasikan dalam Wahyunto et al . (2014), secara keseluruhan setidaknya terdapat 14.9 juta hektar lahan gambut di Indonesia, dimana sebaran terluasnya didominasi oleh tiga  pulau  besar,  yaitu  Sumatera,  Kalimantan,  dan  Papua.  Dari  sudut  pandang  geografis,  Wahyunto et  al . (2014) juga menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera, lahan gambut terluas terbentuk di sepanjang daerah pesisir timur, termasuk di wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Secara  alami,  gambut  memiliki  fungsi  yang  signifikan  sebagai  penyimpan  air,  perlindungan  habitat keragaman hayati, serta fungsi ekonomi (Agus et al . 2016). Namun demikian, berbagai kegiatan eksploitasi lahan  gambut  demi  pencapaian  kemakmuran  manusia  tanpa  memperhatikan  aspek  konservasi  dapat menimbulkan ancaman rusaknya fungsi lindung, keragaman hayati, serta kemampuan gambut dalam menjaga cadangan karbon dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, bersamaan dengan hilangnya fungsi gambut dalam menyimpan  air,  maka  daerah  di  sekitar  area  kubah  gambut  akan  sangat  rentan  terhadap  paparan  bencana kekeringan maupun kebanjiran.
Dalam  rangka  mencegah  kerusakan  lebih  lanjut  terhadap  ekosistem  gambut,  pemerintah  sendiri  telah memiliki  rangkaian  kebijakan  sebagai  dasar  hukum  upaya  perlindungan  ekosistem  gambut,  termasuk diantaranya yang  terbaru adalah PP  No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan PP No. 57/2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71/2014. Namun demikian, sejak awal ditetapkan hingga saat ini, kedua peraturan tersebut terus menuai banyak perdebatan. Terutama  dari para praktisi, peneliti dan akademisi,  yang  menilai  bahwa  implementasi  kebijakan  perlindungan  ekosistem  gambut  dalam  peraturan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait ketahanan pangan, sosial,  ekonomi, politik, hingga  keamanan  kawasan  budidaya  pada  lahan  gambut  (Wardani  2016;  Amri  2017).  Mempertimbangkan permasalahan tersebut, terutama pada lingkup wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, studi ini bertujuan untuk  menganalisis  tantangan  yang  timbul  dalam  implementasi  kebijakan  perlindungan  ekosistem  gambut berdasarkan gambaran kondisi pola tutupan dan penggunaan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Riau, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. Secara astronomis, kabupaten ini terletak antara 2 o 7’37.2”-0 o 55’33.6” Lintang Utara  dan  100 o 57’57.6”-102 o 30’25.2”  Bujur  Timur.  Wilayah  Kabupaten  Bengkalis  terdiri  atas  sebelas kecamatan  yaitu  Kecamatan  Bandar  Laksamana,  Kecamatan  Bathin  Solapan,  Kecamatan  Talang  Muandau, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Siak Kecil yang terletak di pesisir timur daratan Pulau Sumatera. Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara yang terletak di Pulau Rupat.  Sedangkan  Kecamatan  Bengkalis  dan  Kecamatan  Bantan  di  Pulau  Bengkalis.  Menurut  data  BPS (2017), secara keseluruhan, luas daratan di wilayah kabupaten ini mencapai 7 773.93 km 2 , yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 2-6 mdpl.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berbagai peta yang meliputi:
 Peta batas administrasi kabupaten dan kecamatan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
 Peta  Fungsi  Ekosistem  Gambut  Nasional  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  SK  Menteri  LHK  No.  130 Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 Peta sebaran lahan gambut dari Kementerian Pertanian.
 Peta  kedalaman  dan  tipe  dekomposisi  gambut  yang  diekstrak  dari  Peta  Sebaran  Lahan  Gambut  dari Wetlands International Indonesia (WII).
 Peta klasifikasi tutupan dan penggunaan lahan yang telah disusun berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7645 oleh BIG, yang mencakup area pertanian (perkebunan, ladang, sawah); area non-pertanian yang mencakup hutan lahan basah (hutan bakau/mangrove), hutan lahan kering (hutan rimba), permukiman dan tempat kegiatan, semak belukar, alang-alang; serta badan air (danau/situ, empang, tambak).
 Peta jaringan drainase buatan/kanal yang diekstrak dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari BIG.
 Peta jaringan jalan yang diekstrak dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari BIG, yang mencakup jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan lain.
Peta  konsesi  perkebunan  kelapa  sawit  dan  hutan  tanaman  (IUPHHK-HT)  yang  mencakup  informasi penanggung  jawab  usaha,  status  ijin  usaha,  dan  luas  area  pengusahaan  yang  diperoleh  dari Global  Forest Watch-World Resources Institute .

## Analisis Data
Tahapan  pertama  dalam  studi  ini  adalah  melaksanakan  teknik  tumpang  susun  terhadap  data/peta  yang telah dikumpulkan, dalam rangka mendapatkan gambaran kondisi tutupan dan penggunaan lahan gambut yang terlihat di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah disarankan dalam Suwarno et al. (2016). Adapun peralatan yang  digunakan  dalam  tahap  ini  adalah  perangkat  keras  dan  lunak  standar  untuk  pemrosesan  data  berbasis Geographic Information System (GIS).
Selanjutnya,  untuk  menganalisis  beragam  tantangan  yang  timbul  dalam  implementasi  kebijakan perlindungan gambut, dilaksanakan analisis kandungan isi ( content analysis ) terhadap PP No. 71/2014 jo. PP No. 57/2016, seperti yang disarankan oleh Mayring (2014). Kombinasi pendekatan berbasis analisis spasial dan  analisis  kebijakan  semacam  ini  dapat  membantu  dalam  mengulas  permasalahan  implementasi  suatu kebijakan  publik  dengan  membandingkan  aspek  kandungan  tekstual  suatu  naskah  peraturan  ( rule  in  form ) dengan aspek kondisi yang ada di lapangan ( rule in use ) (Worrall dan Bond 1997; Djaelani 2011; Purbawiyatna et al . 2012; Zook et al. 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Batas administrasi dan batas Kesatuan Hidrologis Gambut
Secara administratif, sebelum tahun 2017, hanya terdapat 8 kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Namun, dengan  diresmikannya  tiga  kecamatan  baru  pada  tanggal  9  Februari  2017  yang  sebelumnya  juga  telah ditetapkan berdasarkan Perda Kab. Bengkalis No. 6 Tahun 2015, maka jumlah kecamatan berubah menjadi 11.  Tiga  kecamatan  baru  tersebut  antara  lain  Kecamatan  Bathin  Solapan  yang  dimekarkan  dari  wilayah Kecamatan Mandau, Kecamatan Bandar Laksamana yang dimekarkan dari  wilayah Kecamatan Bukit Batu, serta Kecamatan Talang Muandau yang dimekarkan dari wilayah Kecamatan Pinggir.
Merujuk pada PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) didefinisikan sebagai “ekosistem gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau  pada  rawa”,  dimana  ekosistem  gambut  merupakan  “tatanan  unsur  gambut  yang  merupakan  satu
kesatuan  utuh  menyeluruh  yang  saling  mempengaruhi  dalam  membentuk  keseimbangan,  stabilitas,  dan produktivitasnya”.  Sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  2,  pada  wilayah  administrasi  Kabupaten  Bengkalis terdapat 6 KHG, yang meliputi dua KHG Kabupaten/kota dan empat KHG Lintas Kabupaten/Kota. Tumpang susun antara Peta batas administrasi kabupaten dan Peta KHG yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No. 130 Tahun 2017, juga memperlihatkan terdapat 5 kecamatan yang 100% wilayahnya termasuk dalam cakupan KHG, yaitu Kecamatan Bantan, Bengkalis, Siak Kecil, Bukit Batu, dan Bandar Laksamana.

## Gambar 2  Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Bengkalis
Selain  itu,  merujuk  pada  Tabel  1,  terlihat  bahwa  setidaknya  terdapat  tiga  kecamatan  yang  wilayahnya didominasi oleh fungsi lindung ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan pada PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, seperti pada Kecamatan Siak kecil, Bukit Batu, dan Bandar Laksamana yang baru saja dimekarkan. Kondisi semacam ini memerlukan perhatian khusus, karena seiring dengan meningkatnya tekanan pembangunan dan pengembangan daerah maka tekanan konversi kawasan gambut untuk memenuhi kebutuhan permukiman, tempat kegiatan, dan pangan juga akan semakin tinggi, sebagaimana juga diungkapkan dalam studi oleh Pranoto et al . (2017). Sementara itu, melihat status KHG pada Kabupaten Bengkalis yang mayoritas termasuk  dalam  KHG  lintas  Kabupaten/Kota,  maka  pemerintah  kabupaten  perlu  mengantisipasi  lemahnya integrasi antara kebijakan pada masing-masing tingkat pemerintahan dengan tingkat pemerintah yang lainnya hingga tingkat tapak, terutama terkait dengan penguasaan dan pengelolaan lahan.
Tabel 1  Cakupan KHG pada wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis
No. Nama KHG Status KHG Wilayah Administrasi Kecamatan Luas Area Total (Ha) Fungsi Lindung (Ha) Fungsi Budidaya (Ha) 1. KHG Pulau Rupat Kabupaten/Kota Rupat Utara 789.8 18292.2 19082.0 Rupat 49248.4 49928.7 99177.2 2. KHG Pulau Bengkalis Kabupaten/Kota Bantan 19332.6 27711.7 47044.4 Bengkalis 21002.0 22491.6 43493.6 3. KHG Sungai Bunut- Sungai Umban Lintas Kabupaten/Kota Talang Muandau 5566.0 6712.2 12278.2 4. Lintas Kabupaten/Kota Bathin Solapan 11920.6 32271.2 44191.8 Mandau 282.3 4178.5 4460.8
KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil Bandar Laksamana 87653.3 37486.3 125139.5 Talang Muandau 33566.2 7860.6 41426.8 Bukit Batu 31753.5 21561.9 53315.5 Siak Kecil 48771.1 36458.8 85229.9 5. KHG Sungai Rokan Kiri-Sungai Mandau Lintas Kabupaten/Kota Bathin Solapan 8283.6 9644.7 17928.2 Mandau 4756.6 5722.9 10479.5 Pinggir 732.0 5893.9 6625.9 6. KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak Lintas Kabupaten/Kota Talang Muandau 167.2 66.1 233.2 Siak Kecil 19268.4 16248.2 35516.7 Luas Total (Ha) 343093.5 302529.6 645623.1

## Sebaran Kedalaman dan Tipe Dekomposisi Gambut
Menurut  versi  terbaru  dari Soil  Taxonomy (Soil  Survey  Staff  2014),  gambut  diklasifikasikan  dalam kelompok Histosol .  Hingga saat ini memetakan sebaran kedalaman serta tipe dekomposisi gambut, diperlukan kegiatan  penelitian  dan  survey  yang  intensif  dengan  biaya  yang  tinggi,  sehingga  informasi  luas  sebaran kedalaman serta tipe dekomposisi gambut masih berupa perkiraan (Agus et al . 2016). Pada tahun 2002 hingga 2005 Wetlands International Indonesia (WII) telah menyusun peta lahan gambut untuk  Pulau  Sumatera,  Kalimantan,  dan  Papua  yang  memuat  informasi  sebaran  kedalaman  dan  tipe dekomposisi  gambut  berdasarkan  hasil  analisis  citra  satelit  dan  kompilasi  peta/data  tanah  yang  telah  ada (Wahyunto et al. 2004; 2005). Kemudian, Balai Besar Sumberdaya Lahan  Pertanian-Kementerian Pertanian (BBSDLP) melakukan pembaharuan peta lahan gambut tersebut menggunakan data warisan tanah dan hasil survey  pemetaan  tanah  yang  dilakukan  hingga  tahun  2011  (Ritung et  al .  2011).  Namun  demikian,  secara keseluruhan, peta lahan gambut BBSDLP tersebut tidak dilengkapi dengan informasi sebaran tipe dekomposisi gambut. Hal ini dikarenakan survey sebaran tipe dekomposisi gambut hanya dilaksanakan pada lima daerah pewakil,  yakni  Pelalawan-Riau,  Muaro-Jambi,  Kubu  Raya-Kalimantan  Barat,  Pulang  Pisau-Kalimantan Tengah, dan Kuala Kencana-Mimika (Agus et al. 2016).
Dalam  rangka  mendapatkan  informasi  terkini  dari  sebaran  kedalaman  dan  tipe  dekomposisi  gambut  di Kabupaten  Bengkalis  pada  studi  ini  maka  dilaksanakan  tumpang  susun  antara  peta  kedalaman  dan  tipe dekomposisi gambut dari WII sebagaimana dipublikasikan dalam Wahyunto et al. (2005), peta sebaran lahan gambut dari Kementerian Pertanian seperti yang dipublikasikan oleh Ritung et al. (2011), serta peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No. 130 Tahun 2017. Secara umum, sebagaimana terlihat pada Gambar 3, hasil analisis tumpang susun tersebut menunjukkan bahwa luas lahan  gambut  di  Kabupaten  Bengkalis  setidaknya  mencapai  522  799.2  Ha  atau  67.25%  dari  total  wilayah administrasinya.  Sementara  itu,  ditinjau  dari  segi  tipe  dekomposisinya,  sebagaimana  dirinci  pada  Tabel  2, lahan gambut di Kabupaten Bengkalis didominasi oleh gambut tipe hemik dan saprik dengan kelas kedalaman yang variatif.
Menurut  Agus et  al. (2016)  tipe  gambut  hemik  dan  saprik  pada  kelas  kedalaman  kurang  dari  200  cm, seperti  yang  banyak  ditemukan  di  Kabupaten  Bengkalis,  termasuk  dalam  kategori  sesuai  untuk  kegiatan budidaya  tanaman  tahunan.  Lebih  detail,  Wahyunto et  al . (2013)  menyebutkan  bahwa  dengan  tingkat pengelolaan  yang  rendah  hingga  sedang,  gambut  pada  kelas  kedalaman  100-200  cm  relatif  sesuai  untuk kegiatan budidaya tanaman hortikultura buah-buahan, seperti nanas, pisang, rambutan, nangka; serta tanaman perkebunan, seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, dan sagu.   Melihat kondisi tersebut, apabila dihadapkan  dengan  ketentuan  perlindungan  ekosistem  gambut  sebagaimana  diatur  dalam  PP  No.  71  Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, maka permasalahan pemanfaatan dan pengembangan lahan gambut di masa datang  akan  semakin  dilematis  bagi  Kabupaten  Bengkalis.  Hal  ini  dikarenakan,  dengan  terbatasnya  lahan mineral  yang  potensial,  salah  satu  pilihan  sumberdaya  lahan  yang  masih  dapat  diharapkan  adalah  lahan gambut, baik yang termasuk dalam kategori fungsi budidaya maupun lindung. Permasalahan ini semakin pelik
terutama  pada  daerah-daerah  kecamatan  yang  baru  terbentuk,  yang  pada  dasarnya  masih  memerlukan sumberdaya  lahan  untuk  mendukung  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonominya,  namun  wilayahnya didominasi oleh lahan gambut yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung, seperti pada Kecamatan Bandar Laksamana.  Dilema  semacam  ini  memerlukan  adanya  kebijakan  dan  strategi  yang  dapat  memayungi  baik aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan saling menguntungkan.

## Gambar 3  Sebaran kedalaman dan tipe gambut di Kabupaten Bengkalis
Kendala lain dalam implementasi PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 adalah pada Pasal 23 ayat 3 yang mengatur kriteria kerusakan gambut. Pada pasal tersebut, secara tekstual jelas disebutkan bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan muka air  tanah  lebih  dari  0.4  (nol  koma  empat)  meter  di  bawah  permukaan  gambut  pada  titik  penaatan;  dan/atau terungkapnya  sedimen  berpirit  dan/atau  kwarsa  di  bawah  lapisan  Gambut.  Namun  demikian  merujuk  pada tingginya  keberagaman  kedalaman  dan  tipe  dekomposisi  gambut  di  Kabupaten  Bengkalis  (Tabel  1),  serta lingkungan pembentukan gambut di kabupaten ini yang termasuk dalam kategori gambut topogen (Subiksa dan Wahyunto 2013; Agus et al. 2016), maka terdapat kecenderungan bahwa tinggi muka air tanah gambut akan  selalu  berfluktuasi  mengikuti  kondisi  curah  hujan  (Winarna,  2015; Indonesian  Oil  Palm  Research Insttitute [IOPRI] 2017; Gambar 4). Hal ini  dimungkinkan terjadi  karena sebagai suatu kesatuan hidrologis dengan  dua  sungai  yang  mengapitnya,  maka  dinamika  tinggi  air  gambut  akan  sangat  terpengaruh  pada dinamika air sungai. Pada musim kemarau berkepanjangan dimana debit air sungai umumnya turun drastis, maka tinggi air gambut juga terpengaruh sehingga dapat saja tinggi muka air tanah gambut lebih dari 0.4 meter dan  masuk  dalam  kategori  rusak.  Hal  ini  secara  alami  berpotensi  menyebabkan  kerusakan  terlepas  dari kesalahan pengelola gambut tetapi karena turunnya debit air sungai secara alami.
Selain itu, bertentangan dengan penggunaan kriteria TMA 0.4 meter untuk mengklasifikasikan gambut dalam  kategori  rusak,  hasil  studi  oleh  Winarna  (2015)  juga  menunjukkan  bahwa  dengan  pengelolaan kedalaman  muka  air  tanah  kurang  dari  atau  sama  dengan  70  cm di bawah  permukaan  tanah  terbukti  masih menunjukkan  adanya penurunan emisi CO2 tanah gambut dengan tutupan tanaman kelapa sawit berumur 6 tahun.  Selain  itu,  pengelolaan  kedalaman  muka  air  tanah  kurang  dari  atau  sama  dengan  70  cm  di  bawah permukaan tanah masih dapat meningkatkan produksi kelapa sawit umur 6 tahun pada tahun pertama penelitian hingga 8-11%. Hasil penelitian Winarna (2015) tersebut mengindikasikan bahwa pada rentang TMA 0.4-0.7 meter, lahan gambut masih belum dapat dikategorikan sebagai gambut yang rusak. Oleh karena itu, penetapan kriteria tinggi muka air gambut semestinya dapat direvisi agar bersifat dinamis pada suatu kisaran (misal 0.4 - 0.8 m) daripada statis pada satu besaran angka saja (0.4 m).
Tabel 2 Sebaran kedalaman dan tipe dekomposisi/kematangan gambut di Kabupaten Bengkalis
4 KHG Sungai Rokan- Sungai Siak Kecil (Kec. Bathin Solapan, Bandar Laksamana, Talang Muandau, Bukit Batu, Mandau dan Siak Kecil) D1 (50-100cm) Hemik/Saprik (60/40) H1a 22105.5 84.1% Saprik/Hemik (60/40) S1a 793.0 D2 (100-200cm) Hemik/Saprik (60/40) H2a 11615.3 Saprik/Hemik (60/40) S2a 7057.5 Saprik/Mineral (50/50) S2c 4484.2 D3 (200-400cm) Hemik/Saprik (60/40) H3a 14209.5 D4 (>400cm) Hemik/Saprik (60/40) H4a 237086.2 Sub total (Ha) 297351.3 5 KHG Sungai Rokan Kiri-Sungai Mandau (Kec. Bathin Solapan, Mandau dan Pinggir) D3 (200-400cm) Hemik/Saprik (60/40) H3a 24496.7 70.7% D4 (>400cm) Hemik/Saprik (60/40) H4a 274.5 Sub total (Ha) 24771.2 6 KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak (Kec. Talang Muandau dan Siak Kecil) D1 (50-100cm) Hemik/Saprik (60/40) H1a 1468.7 87.9% D2 (100-200cm) Hemik/Saprik (60/40) H2a 9694.0 D4 (>400cm) Hemik/Saprik (60/40) H4a 20260.5 Sub total (Ha) 31423.2 Luas total lahan gambut (Ha) 522799.2 Keterangan: D1 (50-100cm), D2 (100-200cm), D3 (200-400cm), D4 (>400cm) No. Nama KHG / Wilayah Adiministrasi Kelas Kedalaman Tipe Gambut Simbol Luas gambut (Ha) % Luas gambut terhadap KHG 1 KHG Pulau Rupat (Kec. Rupat dan Rupat Utara) D1 (50-100cm) Hemik/Saprik (60/40) H1a 2895.2 67.4% Saprik/Hemik (60/40) S1a 7904.5 D2 (100-200cm) Hemik/Saprik (60/40) H2a 25283.0 Saprik/Hemik (60/40) S2a 8280.8 D3 (200-400cm) Hemik/Saprik (60/40) H3a 35181.8 D4 (>400cm) Hemik/Saprik (60/40) H4a 209.4 Sub total  (Ha) 79754.7 2 KHG Pulau Bengkalis (Kec. Bantan dan Bengkalis) D2 (100-200cm) Hemik/Saprik (60/40) H2a 50137.8 89.8% Saprik/Hemik (60/40) S2a 2921.9 D3 (200-400cm) Hemik/Saprik (60/40) H3a 353.7 Saprik/Hemik (60/40) S3a 27907.7 Sub total (Ha) 81321.2 3 KHG Sungai Bunut-Sungai Umban (Kec. Talang Muandau) D2 (100-200cm) Hemik/Saprik (60/40) H2a 1446.1 66.6% D3 (200-400cm) Hemik/Saprik (60/40) H3a 6731.7 Sub total (Ha) 8177.7
Gambar 4  Fluktuasi tinggi muka air (TMA) gambut menurut curah hujan Sumber: Winarna (2015), IOPRI (2017)

## Pola tutupan dan penggunaan

## Klasifikasi tutupan dan penggunaan
Informasi mengenai  kondisi eksisting tutupan dan penggunaan lahan gambut pada studi ini didapatkan melalui  pendekatan  tumpang  susun  antara  peta  lahan  gambut  dari Wetlands  International  Indonesia (WII) sebagaimana  dipublikasikan  dalam  Wahyunto et  al .  (2005),  peta  sebaran  lahan  gambut  dari  Kementerian Pertanian  hasil updating tahun  2011  seperti  yang  dipublikasikan  oleh  Ritung et  al .  (2011),  peta  Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No. 130 Tahun 2017, dengan peta klasifikasi tutupan dan penggunaan lahan tahun 2016 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Pendekatan serupa juga telah diterapkan oleh Agus et al . (2016), yang menimpang-susunkan peta lahan gambut dari Ritung et  al .  (2011)  dengan  peta  penutupan  lahan  tahun  2012  dari  Kementerian  Kehutanan,  dalam  rangka  untuk mengetahui kondisi lahan gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Secara  keseluruhan,  seperti  yang  tersaji  pada  Gambar  5  dan  Tabel  3,  terdapat  11  tipe  tutupan  dan penggunaan yang dapat diidentifikasi pada lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Adapun tipe tutupan dan penggunaan yang mendominasi antara lain perkebunan (42.2%), hutan (44.9%), dan semak belukar (11.2%). Sementara  itu,  proporsi  untuk  permukiman  dan  tempat  kegiatan,  serta  tegalan/ladang  setidaknya  mencapai 0.7% dan 0.6% dari total lahan gambut di kabupaten ini. Sedangkan, enam kategori tutupan dan penggunaan lainnya,  seperti  hutan  bakau/mangrove,  sawah,  tanah  kosong/gundul,  danau,  empang,  dan  tambak  hanya berkisar antara 0.01-0.19%. Besarnya proporsi penggunaan lahan gambut untuk perkebunan di kabupaten ini sejalan dengan studi yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Miettinen et al . (2016) dan Agus et al. (2016).
Gambar 5 Tutupan dan penggunaan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Besarnya  proposi  luasan  perkebunan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  sektor  ini  memiliki  peran  yang signifikan dalam pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Bengkalis. Secara umum, besarnya kontribusi sektor  perkebunan  tersebut  tidaklah  mengherankan  karena  pada  dasarnya  perekonomian  daerah  memang sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimilikinya. Sebagaimana dilaporkan oleh Syahza (2011) bahwa potensi utama yang sesuai untuk dikembangkan di kabupaten ini adalah pengembangan perkebunan karena dari segi karakteristik fisiografis daerahnya yang datar dapat menekan biaya produksi. Selain itu, dari segi pemasaran hasil produksinya ( e.g. CPO, pulp dan kertas), kabupaten ini juga diuntungkan karena letaknya yang strategis dengan  pasar  internasional.  Oleh  karena  itu,  arah  kebijakan  pembangunan  didaerah  ini  sangat  sulit  untuk dipisahkan dari pengembangan sektor perkebunan, termasuk diantaranya perluasan area budidaya, baik dengan menerapkan sistem inti rakyat maupun dengan membuka kesempatan pada sektor swasta. Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah semestinya dapat segera merumuskan dan memperjelas program penggantian lahan usaha untuk menggantikan areal perkebunan dan hutan tanaman yang menurut PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 perlu direstorasi. Hal ini perlu segera dilaksanakan dalam rangka mengurangi potensi friksi antara pemerintah pusat dan daerah.

## Tabel 3  Pola tutupan dan penggunaan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis
No. Klasifikasi tutupan dan penggunaan Kecamatan
Rupat
Utara Rupat  Bantan Bengkal is Bandar Laksamana Bukit Batu Bathin Solapan Mandau  Pinggir Siak Kecil Talang Muandau Total 1  Perkebunan 4 300.9  29 897.5  24 303.3  15 170.4 64 541.4 34 211.7 12.3 - - 294.0 - 17 2731.4 2 Permukiman dan tempat kegiatan 3.5 5.1  1 649.1  1 436.3 9.8 161.2 17 304.1  6 528.0  3 475.8  14 791.5 6 306.0 51 670.5 3  Mangrove 32.6 - - - - - 19 274.5  1 405.0 -  92 689.6 30 199.4 143 601.1 4  Hutan 2 515.2  28 458.2  3 888.0  6 926.7 36 254.9 12 982.6 58.4 - - 997.8 - 92 081.8 5  Sawah - - - 42.0 - - - - - - - 42.0 6  Tegalan/Ladang 6.2 - 886.2  1 230.7 49.1 30.2 1 525.8  1 022.0 91.7 2 855.5 9 504.1 17 201.4 7  Semak belukar 1 063.8  13 471.7  10 250.7  15 490.6 2 578.9 608.7 14.5 - - 371.8 22.3 43 873.0 8 Lahan kosong/Gundul - - - - 514.9 16.7 - - - - - 531.5 9  Danau /situ - - - - 37.0 1.7 0.03 - - - 975.5 1 014.3 10  Empang - - 7.6 9.3 3.0 0.8 1.1 - - - - 21.7 11  Tambak - - 3.1 27.3 - - - - - - - 30.4
Total luas per kecamatan (Ha) 7 922.2  71832.5  40 987.9  40 333.3 103 989.0 48 013.6 38 190.7  8 955.0  3 567.6  112 000.3 47 007.2 522 799.2

## Area konsesi pada ekosistem gambut
Berdasarkan ketentuan pada PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, terutama Pasal 9 ayat 3, Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  telah  menetapkan  peta  fungsi  ekosistem  gambut nasional pada tanggal 27 Februari 2017. Di dalam peta tersebut, ekosistem gambut yang telah teridentifikasi dibagi  dalam  dua  kategori,  yaitu  fungsi  budidaya  dan  fungsi  lindung,  untuk  selanjutnya  digunakan  sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional. Dalam rangka menggali informasi terkait kegiatan budidaya/konsesi baik untuk hutan tanaman maupun kelapa sawit, dilaksanakan overlay antara peta fungsi ekosistem gambut tahun 2017 dari KLHK dengan peta konsesi sawit  dan  hutan  tanaman  yang  diperoleh  dari Global  Forest  Watch - World  Resources  Institute (WRI)  tahun 2017. Sebagaimana tersaji pada Gambar 6 dan Tabel 4, hasil overlay peta-peta tersebut memperlihatkan bahwa di  Kabupaten  Bengkalis,  setidaknya  terdapat  29  280.4  Ha  konsesi  sawit  dan  155  000.5  Ha  konsesi  hutan tanaman yang berada pada fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG).

## Gambar 6  Area konsesi pada ekosistem gambut di Kabupaten Bengkalis
Pada  prinsipnya,  pemerintah  telah  menyatakan  bahwa  perusahaan/pemegang  izin  konsesi  yang  berada pada FLEG masih diberi waktu untuk melanjutkan kegiatan usaha hingga sisa daur tanaman yang dilanjutkan dengan pemulihan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pelarangan kegiatan budidaya pada FLEG akan  memicu  kontraksi  ekonomi  di  Kabupaten  Bengkalis.  Setiawan  dan  Faroby  (2017) melaporkan  bahwa dengan  adanya  penurunan  setidaknya  30%  luas  lahan  gambut  budidaya  untuk  dialokasikan  pada  tujuan konservasi maka produksi CPO Indonesia juga akan berkurang menjadi 27.1 juta ton dari awalnya 28.5 juta ton. Pengurangan produksi tersebut bahkan dapat mencapai hanya 24.5-26.1 juta ton apabila 20-80% luas lahan gambut  dengan  kedalaman  lebih  dari  3  meter  harus  diubah  menjadi  fungsi  lindung.  Angka  tersebut  juga diperkirakan  dapat  terus  turun  hingga  produksi  hanya  mencapai  24.2- 25.1  juta  ton  apabila  tinggi  muka  air gambut  ditetapkan  pada  batas  0.4  meter  dari  permukaan.  Sehingga  secara  keseluruhan,  akan  terjadi pengurangan produksi CPO antara 12- 15%. Sementara itu, dari jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor perkebunan sawit secara nasional pada tahun 2015 yang mencapai 4.95 juta orang, diperkirakan antara 590 – 740  ribu  orang  akan  kehilangan  pekerjaannya,  seiring  dengan  berkurangnya  produksi  sawit.  Tingkat pengangguran  yang  lebih  besar  kemungkinan  akan  dialami  oleh  tenaga  kerja  pada  kelompok  perkebunan swasta dan berpotensi untuk memicu efek domino pada alur industri hulu ke hilir, hingga ke kalangan eksportir (Setiawan dan Faroby 2017).
Hal menarik lain dari hasil overlay peta tersebut adalah terlihatnya tumpang tindih/sengketa antara konsesi hutan  tanaman  yang  dikelola  oleh  PT.  L  (nama  perusahaan  dalam  alias/disamarkan)  dan  perkebunan  sawit yang dikelola oleh PT. M di Kecamatan Bukit Batu. Hal yang sama juga ditemukan di wilayah Kecamatan Rupat,  dimana  terdapat  tumpang  tindih  area  antara  hutan  tanaman  yang  dikelola  oleh  PT.  B  dengan  kebun
sawit yang tidak diketahui pengelola dan status hukumnya (Tabel 4). Fenomena ini secara tidak langsung telah mengindikasikan adanya tantangan baru dalam implementasi pembatasan kegiatan pada area FLEG lainnya yaitu munculnya kawasan eks-konsesi pada area FLEG yang sering menjadi sasaran penguasaan lahan secara ilegal.  Selain itu, seiring dengan menurunnya kegiatan operasional perusahaan pada area konsesi yang masuk dalam kategori FLEG maka pekerja/karyawan yang semula juga berperan dalam pengawasan area juga akan semakin  berkurang.  Bersamaan  dengan  berkurangnya  SDM  pengawasan  tersebut  disertai  dengan  masifnya infrastruktur, terutama jaringan jalan dan kanal (Gambar 7, Tabel 5 dan 6), yang telah dibangun oleh pemegang konsesi  yang  tidak  lagi  beroperasi  secara  penuh  maka  akan  muncul  berbagai  area open  access baru  yang semakin memungkinkan terjadinya pembakaran lahan  gambut secara sengaja, seperti yang telah dilaporkan oleh KLHK (2017). Apabila hal ini tidak diperhatikan secara serius, bukan tidak mungkin apabila pembakaran lahan  gambut  secara  sengaja  dan  masif  di  Kabupaten  Bengkalis  akan  terus  terjadi.  Penanganan  lahan  eks- konsesi seperti ini memerlukan kecermatan karena penggunaan api/pembakaran lahan dengan sengaja sering dijadikan  sebagai  alat  dalam  konflik  penguasaan  lahan  gambut  oleh  pihak-pihak  yang hendak  mengambil keuntungan  pribadi, sebagaimana  telah  dibuktikan  oleh  Chokkalingam et  al .  (2004)  dan  Medrilzam et  al . (2017).
Tabel 4  Tumpang susun konsesi pada lahan gambut di Kabupaten Bengkalis No. Kecamatan Pemegang Konsesi Tipe Konsesi Luas area Fungsi Budidaya (Ha) Fungsi Lindung (Ha) 1 Rupat Utara PT. A Sawit 2 562.1 161.4 PT. B HT 505.1 619.5 2 Rupat PT. A Sawit 1 430.9 1 216.6 PT. C Sawit 3 498.2 463.3 PT. D Sawit 1 592.8 366.5 Tidak ada nama Sawit 381.4 4 627.6 PT. B HT 2 368.7 35 004.1 3 Bantan PT. E Sawit 1 195.7 2 499.0 PT. F HT 220.7 5 369.7 4 Bengkalis PT. E Sawit 4 385.2 5 913.4 PT. F HT 969.2 4 916.8 5 Bandar Laksamana PT. G Sawit 5 296.1 85.6 PT. H Sawit 726.9 77.3 PT. I HT 162.5 - PT. J HT 1 875.1 30 803.5 PT. K HT 2 162.4 8 164.5 PT. L HT 261.8 22 917.4 6 Bukit Batu PT. M Sawit 5 621.6 5 293.0 PT. N Sawit 1 634.7 99.5 PT. L HT 1 234.9 18 630.6 7 Siak Kecil PT. M Sawit 257.3 - PT. O Sawit 3 116.5 4 192.1 PT. P Sawit 131.2 2 260.8 PT. Q HT 3 338.8 4 090.5 PT. S HT - 19.1 PT. K HT 7 887.8 11 782.1 PT. L HT 74.7 2 982.5 PT. R HT 116.9 1 245.6 8 Bathin Solapan PT. T Sawit 1 374.5 - PT. U Sawit 1 006.2 394.6 PT. V Sawit 827.7 868.2
No. Kecamatan Pemegang Konsesi Tipe Konsesi Luas area Fungsi Budidaya (Ha) Fungsi Lindung (Ha) PT. W Sawit 243.2 590.7 PT. I HT 43.0 - PT. X HT 191.4 1 092.0 PT. Y* HT - 169.4 9 Mandau PT. Z Sawit 75.6 - PT. Y* HT 702.3 2 385.5 10 Pinggir PT. AA Sawit 1 426.6 170.6 KOP. AB HT 31.7 - PT. Y* HT 257.1 116.9 11 Talang Muandau PT. I HT 2 944.8 4 271.8 PT. K HT 671.4 218.9 PT. L HT - 1.6 Total luas area (Ha) 62 804.5 184 082.3
Keterangan: nama perusahaan dalam alias/disamarkan, * Izin IUPHHK-HT telah dicabut (KLHK 2017)
Gambaran padatnya jaringan jalan dan kanal yang telah dibangun pada ekosistem gambut di Kabupaten Bengkalis  secara  rinci  tersaji  pada  Tabel  5  dan  6  yang  dihasilkan  dari  tumpang  susun  antara  peta  fungsi ekosistem  gambut  nasional  dari  KLHK  dengan  peta  jaringan  jalan  dan  drainase  buatan/kanal  dari  BIG. Berdasarkan  kedua  tabel  tersebut  diketahui  bahwa  hampir  seluruh  KHG  di  Kabupaten  Bengkalis  telah mengalami pembangunan jaringan jalan dan kanal yang padat, terutama pada area FLEG, seperti pada KHG Pulau Rupat (Kec. Rupat dan Rupat Utara), KHG Pulau Bengkalis (Kec. Bantan dan Bengkalis), KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil (Kec. Bathin Solapan, Bandar Laksamana, Mandau, dan Bukit Batu), KHG Sungai Rokan  Kiri-Sungai  Mandau  (Kec.  Mandau  dan  Pinggir),  serta  KHG  Sungai  Siak  Kecil-Sungai  Siak  (Kec. Talang  Muandau).  Melihat  padatnya  jaringan  infrastruktur  jalan  dan  kanal  yang  terbangun  tersebut,  maka timbul  pertanyaan  mengenai  kesiapan  pemerintah,  terutama  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  setempat, dalam menjamin ketersediaan anggaran serta sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan baik dalam rangka pengawasan  maupun  pemeliharaannya.  Hal  ini  penting  mengingat  seiring  dengan  implementasi  PP  No.  71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 maka kegiatan operasional perusahaan pada area konsesi yang masuk dalam kategori FLEG akan berkurang secara drastis. Tanpa dukungan pendanaan serta ketersediaan SDM yang dibutuhkan dalam pengawasan dan pemeliharaan yang semula berada di bawah tanggungjawab perusahaan, maka infratruktur ( e.g . jaringan jalan dan kanal) yang terbangun cenderung akan terbengkalai dan rusak. Dalam jangka panjang, terbengkalainya infrastruktur yang telah terbangun tersebut dapat meningkatkan kerawanan terhadap  kerusakan  ekosistem  gambut.  Sebagaimana  dilaporkan  oleh  Latifah  dan  Pamungkas  (2013),  serta Irma et al . (2018) bahwa tanpa pengawasan yang cukup, ketersediaan jaringan jalan cenderung meningkatkan kerentanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut. Disamping itu, Lisnawati et al . (2015) menyatakan bahwa jaringan kanal sangat berperan dalam pengendalian tinggi muka air gambut. Oleh karena itu,  terbengkalainya  jaringan  kanal  yang  telah  terbangun  secara  masif  dapat  mempersulit  pengaturan  tinggi muka air yang penting dalam menjaga kelestarian lahan gambut di kabupaten ini. Mempertimbangkan berbagai hasil  studi  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  implementasi  kebijakan  perlindungan  ekosistem  gambut  pada prinsipnya memerlukan kecermatan dan kesiapan pemerintah, baik dari segi anggaran maupun SDM, dalam rangka menghindari timbulnya berbagai permasalahan di masa mendatang.
Gambar 7 Jaringan jalan dan kanal pada ekosistem gambut di Kabupaten Bengkalis
Tabel 5  Panjang jaringan jalan dan kanal pada ekosistem gambut di Kabupaten Bengkalis
No Kecamatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Panjang pada tiap fungsi ekosistem gambut (Km) Fungsi Lindung Fungsi Budidaya Jalan Kanal Jalan Kanal 1  Rupat KHG Pulau Rupat 609.7 350.6 742.2 266.0 2  Rupat Utara KHG Pulau Rupat 17.7 17.3 132.2 87.1 3  Bantan KHG Pulau Bengkalis 219.4 97.8 599.3 183.8 4  Bengkalis KHG Pulau Bengkalis 176.4 123.8 413.5 57.5 5  Bathin Solapan KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil 255.8 30.7 748.0 56.4 KHG Sungai Rokan Kiri-Sungai Mandau 161.1 7.2 152.0 45.4 6 Mandau KHG Sungai Rokan Kiri-Sungai Mandau 121.3 12.5 162.8 0.8 KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil 2.4 - 222.6 26.5 7  Pinggir KHG Sungai Rokan Kiri-Sungai Mandau 22.6 - 172.9 - 8 Talang Muandau KHG Sungai Bunut - Sungai Umban 74.5 65.8 74.2 26.7 KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak 1.7 - 2.9 - KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil 93.8 1.5 36.8 7.0 9 Bandar Laksamana KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil 690.9 1045.8 563.4 248.1 10  Bukit Batu KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil 92.7 399.7 324.0 81.2
No Kecamatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Panjang pada tiap fungsi ekosistem gambut (Km) Fungsi Lindung Fungsi Budidaya Jalan Kanal Jalan Kanal 11 Siak Kecil KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil 60.6 71.6 236.3 75.2 KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak 109.4 3.1 219.5 40.6 Panjang Total (km) 2 709.9 2 227.4 4 802.7 1 202.3
Tabel 6  Kepadatan jaringan jalan dan kanal pada ekosistem gambut di Kabupaten Bengkalis
No. Kecamatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kepadatan pada tiap fungsi ekosistem gambut (Km/Km 2 ) Fungsi Lindung Fungsi Budidaya Jalan Kanal Jalan Kanal 1 Rupat KHG Pulau Rupat 1.24 0.71 1.49 0.53 2 Rupat Utara KHG Pulau Rupat 2.24 2.19 0.72 1.45 3 Bantan KHG Pulau Bengkalis 1.13 0.51 2.16 0.66 4 Bengkalis KHG Pulau Bengkalis 0.84 0.59 1.84 0.26 5 Bathin Solapan KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil 2.15 0.26 2.32 0.17 KHG Sungai Rokan Kiri- Sungai Mandau 1.94 0.09 1.58 0.47 6 Mandau KHG Sungai Rokan Kiri- Sungai Mandau 2.55 0.26 2.84 0.01 KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil 0.86 - 5.33 0.63 7 Pinggir KHG Sungai Rokan Kiri- Sungai Mandau 3.09 - 2.93 - 8 Talang Muandau KHG Sungai Bunut - Sungai Umban 1.34 1.18 1.11 0.40 KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak 1.00 - 4.39 - KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil 0.28 0.00 0.47 0.09 9 Bandar Laksamana KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil 0.79 1.19 1.50 0.66 10  Bukit Batu KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil 0.29 1.26 1.50 0.38 11 Siak Kecil KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil 0.12 0.15 0.65 0.21 KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak 0.57 0.02 1.35 0.25

## SIMPULAN
Wilayah  administrasi  kabupaten  Bengkalis  didominasi  oleh  lahan  gambut  yang  setidaknya  mencapai 522  799.2  ha  atau  67.25%  dari  total  wilayah  administrasinya.  Lahan  gambut  yang  ada  di  kabupaten  ini memiliki karakteristik kedalaman dan tingkat dekomposisi yang sangat bervariatif. Selain  itu, pada wilayah administrasi  Kabupaten  Bengkalis  yang  terbagi  atas  11  kecamatan  ini,  terdapat  enam  kesatuan  hidrologis gambut,  yang  mayoritas  telah  ditetapkan  sebagai  fungsi  lindung  ekosistem  gambut.  Namun  demikian,  tipe tutupan dan penggunaannya didominasi oleh perkebunan dan hutan rimba, yang apabila ditinjau lebih lanjut, telah terdapat banyak berdiri area konsesi sawit dan hutan tanaman, baik yang berizin ( legal ) maupun tidak berijin  ( illegal ).  Mempertimbangkan  hasil  penelitian  tersebut,  apabila  dihadapkan  dengan  implementasi kebijakan perlindungan ekosistem gambut sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, telah teridentifikasi beragam tantangan yang timbul. Pertama, penerapan/pengukuran kriteria gambut  rusak  berdasarkan  tinggi  muka  air  gambut  0.4  m. Kedua, potensi  friksi  antara  kebutuhan  insentif perlindungan dan tekanan atas konversi lahan gambut terutama pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan. Ketiga, adanya  potensi  kontraksi  ekonomi  sebagai  akibat  dari  adanya  pengurangan  kegiatan  produksi  dan efisiensi  karyawan. Keempat, munculnya  berbagai  area open  access baru  pada  lahan  gambut  dimana perusahaan-perusahaan  tidak  lagi  beroperasi  secara  penuh,  maupun  pada  lahan  eks-konsesi,  yang  sering menjadi sasaran penguasaan lahan secara illegal dan pembakaran lahan dengan sengaja. Sebagai implikasi dari tantangan tersebut, maka pemerintah selaku regulator semestinya dapat membuka pintu bagi ruang perbaikan kebijakan. Pertama, merevisi kriteria tinggi muka air untuk menilai gambut rusak dengan nilai ambang yang bersifat dinamis pada suatu kisaran (misal 0.4 - 0.8 m). Kedua, segera merumuskan dan memperjelas program penggantian lahan usaha untuk menggantikan areal gambut yang direstorasi agar setidaknya dapat mengurangi ketegangan  para  tenaga  kerja  yang  berpotensi  kehilangan  pekerjaannya. Ketiga ,  memberi  perhatian  yang berimbang  antara  tiga  aspek  penting  dalam sustainable  development ,  yang  mencakup  keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam implementasi kebijakan perlindungan ekosistem gambut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan dukungan finansial hingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI, Wetlands  International  Indonesia (WII),  Kementerian Pertanian  RI,  dan World  Resources  Institute (WRI)  yang  telah  menyediakan  data  yang  diperlukan  dalam penelitian.  Terima  kasih  juga  kami  sampaikan  kepada  para reviewer atas  segala  saran  dan  masukan  pada naskah publikasi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2017. Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017. Bengkalis (245): BPS Kab. Bengkalis.
[IOPRI]  Indonesia  Oil  Palm  Research  Institute,  2017.  Permasalahan  Implementasi  PP  57  tahun  2016  di Perkebunan Kelapa Sawit di  Lahan Gambut  [Internet]. Materi  Pertemuan Teknis Kelapa Sawit ,  Solo 18-20  Juli  2017;  [diunduh  10  Oktober  2017].  Tersedia  pada:  http://www.iopri.org/wp- content/uploads/2017/07/IX-01.-MATERI-PTKS-2017SOLO_WIN.pdf.
[KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2017.  Pembakaran  lahan  di  Riau  masif  dan disengaja. Siaran Pers No. SP. 150/HUMAS/PP.HMS.3/07/2017.
Agus  F,  Anda  M,  Jamil  A,  Masganti.  2016. Lahan  Gambut  Indonesia:  Pembentukan,  Karakteristik,  dan Potensi . Jakarta (246): IAARD Press.
Andriesse  JP.  1988. Nature  and  Management  of  Tropical  Peat  Soils .  Roma  (165):  FAO  Land  and  Water Development Division.
Chokkalingam U, Suyanto S, Permana RP, Kurniawan I, Mannes J, Darmawan A, Khususiyah N, Susanto RS.
2004.  Pengelolaan  Api,  Perubahan  Sumberdaya  Alam  dan  Pengaruhnya  terhadap  Kehidupan Masyarakat di Areal Rawa/Gambut - Sumatera Bagian Selatan. CIFOR Research Paper . 979-3361-49- 2.
Djaelani  MS.  2011.  Analisis  kebijakan  penataan  ruang  dan  dukungan  partisipasi  masyarakat  terhadap kelestarian lingkungan. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 1(2):135-145.
Irma  W,  Gunawan  T,  Suratman.  2018.  Pengaruh  konversi  lahan  gambut  terhadap  ketahanan  lingkungan  di DAS Kampar Provinsi Riau Sumatera. Jurnal Ketahanan Nasional . 24(2):170-191.
Latifah RN, Pamungkas A. 2013. Identifikasi faktor-faktor kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan  di  Kecamatan  Liang  Anggang  Kota  Banjarbaru. Jurnal  Teknik  Institut  Teknologi  Sepuluh November. 2(2):1-4.
Lisnawati  Y,  Suprijo  H,  Poedjirahajoe  E,  Musyafa.  2015.  Dampak  pembangunan  hutan  tanaman  industri Acacia crassicarpa di lahan gambut terhadap tingkat kematangan dan laju penurunan permukaan tanah. Jurnal Manusia dan Lingkungan . 22(2):179-186.
Mayring  P.  2014. Qualitative  Content  Analysis:  Theoretical  Foundation,  Basic  Procedures  and  Software Solution . Klagenfurt (143): Leibniz-Institut fur Sozialwissenschaften.
Medrilzam, Rahayu NH, Widiaryanto P, Rosylin L, Firdaus R, Suprapto U, Sumantri, Purnomo H, Wulan YC,
Tarigan  MLP,  Nugraha  M.  2017. Grand  Design  Pencegahan  Kebakaran  Hutan,  Kebun,  dan  Lahan 2017-2019 Republik Indonesia . Jakarta (84): Direktorat Kehutanan dan Sumberdaya Air BAPPENAS.
Miettinen J, Shi C, Liew SC. 2016. Land cover distribution in the peatlands of Peninsular Malaysia, Sumatera,
and Borneo in 2015 with changes since 1990. Global Ecology and Conservation. 6:67-78.
Pranoto  DY,  Hardiyansyah  G,  Fahrizah,  Diba  F,  Hendarto,  Arief  FB,  Marcellus  M,  Yani  A,  Suryadi  A,
Indraningsih W, Achsani H, Darea. 2017. Penilaian rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG) Provinsi Kalimantan Barat antara sistem pendukung-kebijakan atau advokasi. Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pontianak 23-24 Mei 2017.  Pontianak: Universitas Tanjungpura.
Purbawiyatna  A,  Kartodiharjo  H,  Alikodra  HS,  Prasetyo  LB.  2012.  Analisis  kebijakan  pengelolaan  hutan rakyat  untuk  mendorong  fungsi  lindung. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan. 2(1):1-10.
Ritung  S,  Wahyunto,  Nugroho  K,  Sukarman,  Hikmatullah,  Suparto,  Tafakresnanto  C.  2011. Peta  Lahan Gambut  Indonesia  Skala  1:250.000 (Indonesian  peatland  map  at  the  scale  1:250.000).  Bogor:  Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian-Kementerian Pertanian.
Setiawan BI, Faroby F. 2017. Peat policy and its implications on value chains of Indonesian palm oil. Eria Discussion Paper. ERIA-DP-2017-02.
Soil Survey Staff. 2014. Keys to Soil Taxonomy 12 th Edition. Washington DC (362): United States Department of Agriculture (USDA)
Subiksa IGM, Wahyunto. 2013. Genesis Lahan Gambut Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, Bogor 4 Mei 2012. Bogor (466): Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertanian.
Suwarno Y, Purwono N, Suriadi AB, Nahib I. 2016. Kajian kesatuan hidrologis gambut wilayah Kalimantan Tengah. Prosiding  Seminar  Nasional  Peran  Geospasial  dalam  Membingkai  NKRI ,  Bogor  5  Oktober 2016 . Bogor (329): Badan Informasi Geospasial.
Syahza  A.  2011.  Percepatan  ekonomi  pedesaan  melalui  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 12(2):297-310.
Wahyunto, Nugroho K, Ritung S, Sulaeman Y. 2014. Peta lahan gambut Indonesia: metode pembuatan, tingkat keyakinan,  dan  penggunaan .  Working  Paper  of  Indonesian  Center  for  Agricultural  Land  Resources Research and Development .
Wahyunto, Ritung S, Suparto, Subagjo H. 2004. Map of Peatland Distribution and its C content in Kalimantan . Bogor (10): Wetlands International-Indonesia Programme and Wildlife Habitat Canada. Wahyunto, Ritung S, Suparto, Subagjo H. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan . Bogor (254): Wetlands International-Indonesia Programme.
Wardani DM. 2016. Satu harapan: pakar gambut minta PP 57/2016 direvisi [Internet]. [diunduh 10 Oktober 2017].  Tersedia  pada:  http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pakar-gambut-minta-pp-572016- direvisi.
Winarna. 2015. Pengaruh kedalaman muka air tanah dan dosis terak baja terhadap hidrofobisitas tanah gambut,
emisi karbon, dan produksi kelapa sawit (disertasi). Bogor (100): Institut Pertanian Bogor.
Worall  L,  Bond  D.  1997.  Geographical  information  system,  spatial  analysis,  and  public  policy:  the  British experience. International Statistical Review . 65(3):365-379.
Zook M, Wollersheim D, Erbas B, Jacobsen KH. 2018. Integrating spatial analysis into policy formulation: a case study examining traffic exposure and asthma. World Medical and Health Policy. 10(1):99-110.