## SEBERAPA  INDEPENDENT(AH  TEMBAGA  INDEPENDEN?

## Oleh: Asep Sumaryana*)

## ABSTRAK
Mampukan lembaga  independen  benar-benar  independen dalam  menjalankan  fung- sin_va? Pertan-t/aan ini muncul mengingat bahwa setiap  lembaga/  organisasi Jrang diklaim independen akan  selalu berada dalam "tekanan"  pengaruh lingkungan (environmental influences). Dimana pengaruh -vang dominan  sangat mungkin  dapat mengubah fungsi lembaga  independen  menjadi  lembaga _yang dependen. GriIfin  (1996) secara umum menggambarkan bahwa  dalam  suatu organisasi ataupun lembaga  terdapat  faktor lingkungan yang dapat  mempengaruhi kinerja organisasi. /ika lembaga independen  berada pada  kondisi  seperti  -vang dikemukakan  Grilfin,  maka  hal -rrang sama pun dapat  dialami  oleh Iembaga  independen tersebut.
Kata Kunci : Independen,  local communitJ,,  interest group.

## Pendahuluan
Baru saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) didera  badai dengan tuduhan peryuapan  oleh  salah seorang  anggotanya kepada  petugas dari pihah  Badan  Pemeriksa I(euangau  (BPK).  Belakangan I(etua BPI( malah berbalik  menolal( bahwa yang bersanghutan bukan bertugas  atas nama BPK tetapi atas nama  I(omisi Pembe- rantasan Korupsi  (I(PI().  Menarihnj,a lagi bahwa salah seorang wahil I(PI( bersedia melindungi  apabila  petugas BPI( "diten- dang" oleh ketua  BPK sendiri.  I(elihatannya yang kemudian mengedepan adalah "menampilkan"  pertarungan antara I(PU dengan I(PK  yang tugasnyn sama-sama melaksanahan hegiatan publih secara independen.
Tindakan KPK melindungi petugas BPK serta  tekad untuk mengusut  tuntas hasus yang berhubungan dengan I(PU dapat dikaitkan  dengan dua hal menarih. Per- tama, KPK konsisten  dengan tugas pohok- nya  untuk melakukan pemberantasan korupsi yang dimulai dari lembaga inde- penden  sejenis  KPU untuk kemudian secara intensif menjalar ke lembaga Iain yang tinghat korupsinya cukup mengolengkan
l<euangan negara  sehingga bukan  menmbah seseorang tetapi secara kumulatif menye- lamathan heuangan negara itu sendiri. I(edua,  konsistensi  semacam ini memer- Iukan  duhungan dari banyak pihak yang melingkungi pihak IGI(. Hal ini penting karena boleh jadi ada pihak tertentu 5zang mencoba mengalihkan  perhatian  publih he persoalan  Pen1zsaru,, ohnum I(PU ke oknum BPI( yang hemudian menjadi isu publik sehingga ada persoalan yang lebih krusial menjadi luput dari perhatian. Untuh itu dukungan bagi KPI( menjadi penting untuk lebih waspada agar tidak salah langhah dalam menjalankan fungsinya.
Walhasil  faktor  lingkungan yang kondusil' yang memungkinhan I(PI( dapat mengungkap kasus yang  menjadi tugas pohohnya, namun  lingkungan yang tidah kondusif  pulalah  yang  dapat  menggagalkan, sehaligus memperlemah keperkasaan  KPI( dalam menjalankau fungsinya. Namun demikian, tanpa  mengurangi optimisme banJzah kalangan,  I(PI(  dan I(PU  sebenarnya merupahan komisi independen yang dianggap dapat  menjalankan fungsinya tanpa menjadi  ewuh  pekewuh  dengan  pihak yang kemudian menjadi  obyek pekerjaan kedua lembaga tersebut. I(ondisi ini
t Asep Sumarvana  Staf Pengajar IImu Administrasi  Negara  FISIP Unpad  dan Kepala  Bidang  Pengkajian LP3AN
memungldnkan adanya pihak yang merasa "terganggu"  dengan hehadiran  KPI( mau- pun KPU  sehingga sangat  boleh jadi ada gerakan untuk menempatkan kedua lembaga  independen tersebut berada  pada posisi  tidak berdaya.

## Posisi  Lembaga Independen
Dalam hajian  administrasi  negara,  posisi pemerintah berada  pada level pelayan  ma- syarakat Qtublic  service) sehingga  aparatur negara disebut  sebagai pamong praja  bukan pangreh praja. I(enyataannnya  sering men- jadi lain tatkala  lebih  banyah masyarahat yang  membutuhkan  pelayanan  dari pihah pemerintah.  Secara empirih posisi  semacam ini menciptakan  perubahan peran dari pamong praja menjadi  pangreh praja sehingga aparatur negara  menjadi lebih suka  dilayani daripada melayani masya- rahat. Akibatnya  banyak fungsi aparatur negara yang terabaihan sehinga  persoalan yang muncul di masyarahat dan harus ditangani  menjadi terlupahan karena masyarahat memulai perlombaan untuk mendapat  pelayanan dari  aparatur dengan menggunakan materi, padahal Gerald Caiden dalam Thoha  (1992:8) menyatakan bahwa administrasi negara hakekatnya suatu  disiplin yang menangggapi persoalan- persoalan masyarakat  Qtublic  alfairs), dan manajemen dari  usaha-usaha  masyarakat.
Secara teoritis, dalam menangani persoalan-persoalan publik tersebut admi- nistrasi r.[u.u tidahlah  hanya terbatas pfta hegiatan di tinghat pemerintahan  eksekutif, tetapi juga sampai  kepada  hegiatan legislatif dan judikatif serta di tingkat pemerintah pusat dan lohal. Rosenbloom  (1986:213) menyatakan: " Public administration is the use of managerial, political, and legal theo- ries and processes to fullill legislative, exe- cutive, and judicial governmental  mandates for the provision of regulatory  and service functions for the society as a whole or for some segments of it" Pendapat Caiden dan Rosenbloom diperhuat  oleh Miftah  Thoha dalam  Dimen- si-Dimensi Prima Ilmu Administrasi  Negara,
bahwa  : "administrasi negara secara sensitif harus mampu  menanggapi  isu-isu pokoh dalam masyarakat dan  mampu memfor- mulasikannya hedalam suatu rumusar kebijaksanaan, serta  cakap melaksanakan kebijahsanaan tersebut ke dalam realisasi sehari-hari" (1992: 9). Ketiga ahli ini mengisyaratkan bahwa  fungsi melayani sangatlah penting yang menjadi tugas negara sehingga dapat memberihan pela- yanan kepada masyarakat sebaik-baihnya serta mencipta-han  headaan yang tenteram. Dengan jumlah penduduh  lndonesia yang mencapai 212 iuta jiwa sangatlah kurang apabila hanya ditangani oleh apartur negara yang berjumlah sekitar  10 juta saja. Dalam kaitan ini tentu saja ketentraman yang  menjadi  harapan masyarakat masih harus  dikejar lebih cepat  dengan usaha yang lebih keras lagi.
Dalam pekerjaan yang bersifat rutin tampaknya masyarakat telah terbiasa dengan  praktek-praktek aparatur negara yang ada, namun aktivitas lain yang bersifat  strategis dan perlu penanganan cepat, independen serta tepat masih belum dapat  dilakukan oleh aparatur yang ada mengingat  dalam  hegiatan  bersifat  strategis seringkali aparatur negara kita menjadi wasit  sambil berrnain  sehingga Pemilihan Umum  (Pemilu),  sengketa negara dengan masyarakat serta pemberantasan korupsi seringhali menjadi tidah tuntas. Untuh menangani kegiatan seperti ini tampahnya masih harus  dibuat  suatu lembaga independen yang tidali berada pada posisi conllict of interest Untuk memenuhi kebutuhan atas lembaga  tersebut  pelibatan pihak independen  semacam perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarahat (LSM) masih  sangat diperlukan mengingat kedua  lembaga  tersebut masih dianggap sebagai pihak  yang  belum terhontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yaug wara- wiri dalam hehidupan  kenegaraan.

## Fahtor  Lingkungan
Pertanyaan yang sering mencuat ada- lah mampukan lembaga independen benar-
Seberapa Independenkah  Lembaga  Independen? (A sep Sum aryana)
105
benar independen dalam menjalankan fungsinya? Pertanyaan ini menggelitik mengingat bahwa setiap  lembaga  apapun berada  dalam "tehanan" pihak-pihak terkait yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh kelompoh orang yang merasa terusik dengan  kehadiran  lembaga tersebuit agar fungsi lembaga  independen menjadi depen- den, Griffin (1995) secara umum meng- gambarhan bahwa  dalam  suatu organisasi ataupun  lembaga  terdapat  linghungan  yang dapat mempengaruhi  l<inerja organisasi itu sendiri. Kalau saja lembaga independen tersebut  sama seperti yang dikemukakan Grilfin, maka hal yang sama Pun daPat dialami  oleh  lembaga  tersebut.
\. Creditor
2. Customers
3. Local Community
4. Supplier
5. Emplo_vees
6. Interest groups
7. Trade Associations
8. Owners/Investor
9. Courts
10. Colleges and Univercities 11.  Foregn  Governmenl
1 2. State,Federal  Government
1.?. Local Government
Gambar 1. Lingkungan Organisasi
Sumber: Ricky W. Griffin. Management, 5 Th Edition,  Houghton Milllin Company' 1996, halaman 113.
Dari sisi system kebijakan William N. Dunn  menunjuk  tiga element dalam system Policy yang  terdiri  dari policy stakeholders, policy environment  dan public policies itu
sendiri dengan gambar yang dibuatnya sebagai berikut:
Sumber: Dunn, 1981. hal 46
I(etiga elemen yang dihemukahan  oleh
f)rrnn diatas berkaitan  secara sistem sehingga satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Dari  gambar diatas terlihat bahwa gangguan pada satu elemen ahan menye- babkan  gangguan pada elemen yang lainnya. I(eberhasilan suatu hebilakan ditentukan  oleh stalceholder dan iuga oleh lingkungan yarg mempengaruhinya.
Akibatnya  pengaruh  linghungan  tidah  dapat ditolerir sebagai penyebab  berlahunl.a  suatu kebijahan  dan  aktivitas lainnya. Demihian juga keberhasilan  pelahsanaan  dilapangan dipengaruhi oleh pelaksana yang menja- lanhan  kebijakan.
Lembaga  independen dari sisi  kebijahan publih sebetulnya bertindak sebagai petugas publil< yang  menjalankan hebijahan  publih dalam  hativitas tertentu.  Dalam menja- lankan tugasnya tersebut dapat dipengaruhi oleh linghungan sebagaimana  dikemukakan oleh Griffiu. Kalau Iingkungannya meng- hendahi keindependenan  lembaga  indepen- den lebih  Icuat daripada  lingkungan yang berusaha  melemahkan keindependenan, maha kesusksesan  lembaga ini akan dapat dicapai, namun bila sebaliknya maka yang terjadi  adalah hekecewaan  masyarahat yang menghendaki  ketertiban hidup bernegara dan  bermasyarakat.
lanuari 2005  : 104 - 109
Gambar  2. Elemen  Dalam System Policy
106 MANAIERIAL Vol3, No. 6,
Dari uraian tersebut  diatas  tampaknya lingkungan  dipandang  penting mengingat Iingkungan inilah  yang secara intensif berinteraksi  dengan  lembaga independen sehingga  suatu kebijalcan yang sudah baik dari sisi mekanisme dan prosesnya,  tetapi bila linghungan tidah menduhung dalam penyusunan dan implementasinya, maka bisa  terjadi kebijahan tidak efehtif dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Lingkungan seperti disebutkan diatas, menurut  Saefullah (7992:32) menyangkut aspek fisik, agama, sosial-ekonomi dan karakteristik sosial budaya yang dianut masyarakat setempat.  Aspeh fisih tampak- nya tidak terlalu berpengaruh terhadap lembaga independen mengingat organisasi ini digerakkan  oleh manusia yang berfungsi melahukan kegiatan publik.
Linghungan  yang dimahsudhan  adalah lingkungan sosial yang terdiri dari orang- orang yang berada di sekitarnya  serta turut seta diperhitunghan untuk melakukan sesuatu. Lingkungan tersebut  umumnya memiliki kepentingan  terhadap organisasi sebagai pihak yang dapat memenuhi kepentingannya yatrg harus dipenuhi.
Dalam kaitan ini Grilfin (7996:70) membagi linghungan  organisasi  menjadi dua,  yahni:
1. The external  environment is everything outside an organization that might affect it. Of course, the boundary  that separates the organization from its external environments its not always clear and precise. In one sense, for stockholders are part of the organization, but in another  sense they are part of its environmen.
2. An organizations internal  environment consist of conditions and forces within the organization. Its maior components include its owners, the board of direc- tors, employees and organized labor, and the organizations culture. Of cour- se, not all aspects of the environment are equally important  for all organiza- tions. A small, nonunion lirm does not need to concern itself  too much with unions, for example....
Pembagian kedua lingkungan oleh Grilfin tampak tidak memasukkan aspek non manusia ke dalam lingkungan organi- sasi karena Griffin memasukan aspek lingkungan yang dapat mengganggu dan memacu pertumbuhan organisasi.  Manusia menurut Soemarwotol merupakan aspek lingkungan yang  dapat mempengaruhi lingkungannya dan juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Organisasi yang isinya manusia dan linghungan luarnya juga manusia sangat logis kalau saling mempe- ngaruhi dengan manusi secara internal maupun  eksternal.  Bahhan dalam tubuh organisasi juga terjadi interahsi manusia secara vertikal sehingga  dapat mewarnai keputusan yang dilakukan oleh pimpinan.
OIeh  karena itu lingkungan  dapat dihla: sifikasil<an kembali  kedalam linghungan yarg secara aktif mempunyai kepentingan dengan  harapan-harapannya, serta ling- kungan yang tidah memiliki  heinginan apa- apa terhadap organisasi. Lingkungan internal secara  tegas mempunyai harapan kepada  organisasi dan juga kepada pim- pinan organisasi  sebagai pengambil  hebijah- an; demihian halnya dengan linghungan eksternal yang  memilihi heinginan dan harapan ahan melakuhan upaya agar keinginan dan harapannya dipenuhi oleh organisasi  tersebut.
Ada dua helompoh  penting  menurut Griffin yang ada di masS,arahat  setempat, yakni  local community dan interest  groaps, Dua kelompok ini memiliki pengaruh yang kuat sehingga  pengabaiannya dapat menyebabkan laju program  kerja lembaga independen terhambat. Dalam kontehs pendehatan  sistem, hedua helompok dapat dihategoriksan sebagai  pengaruh ling- kungan (environmental influences).  Penga- ruh semacam ini bukan  tanpa ahibat.
Perbedaan  persepsi atas  apa yang dilakukan Iembaga  independen dalam masyarakat sangat  boleh jadi diwarnai oleh kepentingan dua helompoh diatas  sehingga dapat ber- ahibat pemerosotan citra lembaga  tersebut
I Soemarwoto.Analisis  Mengenai Dampak
Lingkungan. 199'7:26
Seberapa Independenkah  Lembaga  Independen? (Asep Sumaryan a ) LO7
di mata masyarahat. Atau bahkan sangat boleh jadi pula lembaga independen  pun dapat  digoyang sesuai  dengan heinginan dan tujuan yang diharapkan  oleh pengaruh linghungan  tersebut.
Tatkala salah seorang  anggota I(PU ditangkap misalnya, yang muncul kemu- dian adalah  kesan bobroknya  Iembaga  I(PU selama  menjalankan fungsi penyeleng- garaan  Pemilu. Pemerosotan citra I(PU memang masih memerlukan pembuktian secara yuridis sehingga  jelas hitam-putihnya lembaga independen tersebut. Dengan pemerosotan citra  I(PU tidaklah secara otomatis  mengangkat citra I(PK yang telah berhasil mengunghap  penyogokan ke petugas BPI( harena  sangat  boleh jadi KPI( adalah sasaran  berihutnya.  Permainan yang sedang berjalan tentulah melibatkan  pihak- pihah yang berkepentingan  dengan gerakan kedua lembaga  independen  tersebut,  apakah yang diuntungkan ataupun  yang  dirugikan. Lembaga  independen memang tidak hidup secara isolatif, namun hidup ditengah- tengah pertarungan hepentingan yang membutuhkan media-media penting  untuk meloloshan hepentingan  tersebut. Kebu- tuhan ahan lembaga  yang  dapat dimanfaat- han tersebut kemudian akan menjadi pelanggan selama  kepentingannya  dianggap dapat dipenuhi Dalam  konteks tersebut  pelangan meru- pakan linghungan  J/ang harus dipenuhi kepentingannya. Osborne (1997: 17I) menganggap kalangan bisnis dianggap sebagai pelanggan  sektor pemerintah.  Itu artinya juga bahwa kelompok tersebut sebagai lingkungan yang  dapat mempe- ngaruhi  aktivitas  publih termasuk  lembaga independen. Secara empirik lembaga independen bertabrahan dengan dua kekuatan  besar ynlg saling berlawanan,
J/atrg pertama lingkungan yallg berusaha menumpulhan  peran  lembaga independen serta  kedua, lingkungan yang berharap banyak  atas kreativitas dan independensi Iembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya. Tampaknya  kedua lingkungan ini tidak  memilihi bargaining  position  yang sebanding. I(elompok pertama secara
kuantitatif  berjumlah lebih  sedikit dari yang kedua, namun secara kualitatif lebih baik dari  yang kedua sehingga memiliki power yang besar. Kelompok  pertama  memiliki akses kepada sumber informasi, Iembaga hukum  dan peradilan serta dapat melakukan  pressure.  Celakanl,a lingkungan pertama dapat  menggunakan  lingkungan sosial  ataupun linghungan kerja sehingga tanpa  disadari dapat menyebabkan keputusan
yang diambil oleh lembaga tertentu sebenarnya telah terkontaminasi oleh hepentingan-kepentingan lingkungan pertama lzang disebutkan diatas.
Sependapat dengan I(ast dan Rosenz- weig (1981: 135)  yang menggambarkan pengaruh lingkungan sosial dan linghungan herja,  maka  keduanya menurut hemat penulis  dapat menjadi media yang bagus untuk meluluskan hepentingan kelompok penehan dengan memanlaatkan  kelemahan kedua lingkungan  tersebut,  seperti meng- gunakan tokoh agama dan adat dalam masyarakat,  serta  memanfaatkan upah ren- dah dalam  lingkungan  herja untuh meng- akses informasi yang diperlukan menembak pihak yang dianggapnya mengganggu.
Dengan moral yang rendah, serta wawasan yang sempit  sangat boleh jadi konflih keagenan  (agency conllicfl akan muncul.

## Penutup.
Tampaknya kita memang sedang mengalami  hrisis moral  dan etika (ethical and morality crrszs) sehingga nilai-nilai vang tumbuh dan berkembang di masyarakat telah terkontaminasi oleh desakan kebutuhan yang juga dipaksakan  untuk menjadi  konsumsi sehari-hari-hari.  Aki- batnya, tathala nilai berhadapan dengan kebutuhan yang mendesak, maka terjadi penyimpangan antara  pandangan normatif dengan  pandangan  positif.  Demikian  halnya dengan lembaga  independen, sangat boleh jadi akan  menjadi dependen dan tidak berdaya  sehingga tidak dapat menlalankan fungsi publih yang diembannya.  Untuk mengatasinya  adalah mengubah  paradigma
108
MANAIERIAL  Vol  3, No. 6, ]anuari  2005 : 104 - 109
pendidikan mulai  dari dasar  sampai pergu- ruan  tinggi dengan menempatkan  kompo- nen keluarga, masyarahat dan pemerintah sebagai suatu  konsep  segitiga agar dapat menuntun bangsa dengan menempathan proses perjuangan memperoleh heseim- bangan  pencapaian materi dan immateri, keseimbangan  pemenuhan lahiriah dan batiniah sebagai visi  utama.
Daftar  Pustaka.
Dananjaya. Andreas. 1986. Sistem Nilai Manager Indonesia. ]akarta: PT. Pustaha Binaman Pressindo Dunn. W.N. 1981.  Public  Policy Analysis.
Englewood  Cliffs: Prentice  Hall. Grilfin. L996. Managemezl  (Fifth edition). Toronto:  Houghton Mifflin Company Harmon  and  Mayer.
Kast  and Rosenweig. 1981. Organizational and Management. Tokyo: McGraw-Hill International Book  Company.
Osborne. D. and  Plastrih. 1997. Banishing Bureucracy The Five Strategies for Reinventing Government. United State:
Perseus  Books Publishing.
Rosenbloom. D.H. 1986. Public Adminislra- tion Understanding Management, Po- litics, and Law in The Public Sector. New York: Random House. Saefullah. A. D. L992. The Impact  of Popu- lation  Mobility on  Two Village Communities of West lava, Indonesia. Thesis The Flinders University  Of South Australia.
Soemarwoto. 1997. Analisis Mengenai Dampalr Lingkungan Yogyaharta: UGM
Press.
Thoha.  1992. Dimensi-Dimensi Prima llmu Administrasi Negara. |akarta: Rajawali.
Seberapa Independenkah  Lembaga  Independen? (Asep Sumaryana)
109