## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH INDONESIA

## Dia Maya Sari, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : diamaya723@gmail.com

## Abstrak
Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani sudah benar dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari sistem  transaksi  dan  penetapan  harga  yang  ada  pada  BSI.  Adapun  Nilai-Nilai Hukum  Ekonomi  Islam  yang  belum  bisa  diterapkan,  dikarenakan  pegawai  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  secara  khusus  belum  paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli garar ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait murabahah bi al-wakalah. Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani hendaknya istiqomah dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan agar para nasabah selalu diperlakukan  yang  adil  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  dikerjakannya  serta hendaknya  selalu  menerapkan  nilai-nilai  hukum  ekonomi  Islam  pada  proses penetapan harga produk. Dengan adanya fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 ini  diharapkan  bank  BSI  dapat  menjalankan  transaksi  tersebut  sesuai  dengan ketentuan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam. Kepada para pelaku BSI diharapkan agar  mampu  menjalankan  menjalankan  transaksi  ini  sebagaimana  sesuai  dengan Nilai-Nilai  Hukum  Ekonomi  Islam  yang  sudah  ada,  sehingga  tidak  ada  yang dirugikan dalam bertransaksi.
Kata Kunci: Bank Syariah, Ekonomi Islam, Hukum.

## Abstract
Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani is correct in applying the Values of Islamic Economic  Law  in  the  banking  transaction  process.  This  can  be  seen  from  the transaction and pricing system in BSI. As for the values of Islamic Economic Law that  cannot  be  applied,  because  the  employees  of  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Makassar  Ahmad  Yani  specifically  do  not  understand  the  nature  and  legal consequences of buying and selling garar coupled with a lack of understanding of customers regarding murabahah bi al-wakalah Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani  should  be  consistent  in  applying  Islamic  Economic  Law  Values  in  the banking  transaction  process  so  that  customers  are  always  treated  fairly  in accordance  with  what  they  have  done  and  should  always  apply  the  values  of Islamic  economic  law  in  the  pricing  process  product.  With  the  MUI  fatwa  No. 75/DSN-MUI/VII/2009 it is hoped that the BSI bank will be able to carry out the transaction  in  accordance  with  the  provisions  of  Islamic  Economic  Law  Values. The BSI actors are expected to be able to carry out this transaction in accordance with the existing Islamic Economic Law Values, so that no one is harmed in the transaction.
Keywords: Islamic Bank, Islamic Economics, Law.

## A. PENDAHULUAN
Islam menganggap penting urusan muamalah yang mengatur hubungan antara manusia  dengan  manusia  lainnya.  Kemajuan  yang  dicapai  hukum  Islam  dalam periode  ini  tidak  terlepas  dari  situasi  dan  kondisisocial  politik.  Demikian  pula semangat  dan  dinamika  keilmuan  yang  semakin  berkembang  turut  memberi  adil bagi kemajuan hukum Islam. 1 Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu termasuk  dalam  muamalah  adalah  ekonomi  (termasuk  di  dalamnya  perbankan) yang  menjadi  pembahasan  tulisan  ini.  Kegiatan  perbankan  merupakan  bagian muamalah  yang  memang  manusia  dipersilahkan  manfaatkanya  dalam  rangka kesempurnaan  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya  dan  hubungan  manusia dengan sesamanya (hablu minallah – hablum minannas). Tidak sempurna keislam seseorang jika terdapat ketimpangan dalam hubungan ini.
Pertumbuhan  lembaga  keuangan  di  Indonesian  mengalami  signifikan  yang luar  biasa  seperti  jamur  di  musim  penghujan,  selain  itu  support  dari  pemerintah juga  dalam  membela  lembaga  keuangan  karena  mampu  memberikan  kontribusi besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  sekarang  ini  menjadi salah satu aspek yang paling menonjol ada pada sector industry keuangan, karena sebagian  masyarakat  Indonesia  berada  pada  level  menegah  ke  bawah.  Hal inilah yang  memacu  tingginya  tingkat  pertumbuhan  lembaga  keuangan  khususnya lembaga  keuangan  syariah.  Selain  itu  penduduk  Indonesia  mayoritas  beragama Islam,  sehingga  semakin  berkembang  pola  pikir  masyarakat  untuk  beralih  ke sektor keuangan syariah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  diperkuat  dengan  adanya  Gerakan  Ekonomi  Syariah  pada November  2013  merupakan  angin  segar  bagi  sektor  perbankan  syariah  nasional, karena  merupakan  cermin  support  pemerintah  yang  mengukuhkan  peran  dan kedudukan  lembaga  keuangan  syariah.  Menurut Hand  Book  of  Isalmic  Banking, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara  mengupayakan  instrument-instrumen  keuangan  yang  sesuai  dengan ketentuan  dan  norma-norma  syariah.  Bank  syariah  berbeda  dengan  bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara Islam. Perbankan syariah bukan ditujukan terutama untuk  memaksimalkan  keuntungannya  sebagaimana  halnya  sistem  perbankan yang  berdasarkan  bunga,  melainkan  untuk  memberikan  keuntungan  sosio- ekonomis bagi orang-orang muslim. 2
Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. 3 Bank Syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari permintaan pasar yang  membutuhkan  lembaga  keuangan  dengan  sistem  perbankan  yang  halal  dan memenuhi  prinsip  Syariah.  Prinsip  Syariah  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan/atau
1 Hadi  Daeng  Mapuna,  “Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam  Pada  Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid”, Al-Daulah 7 no. 1 (Juni 2018): h. 181
2 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Isalm (Cet. II; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005) h. 5
3 Muhammad, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank  Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1.
pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lain  yang  dinyatakan  sesuai  syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip  penyertaan  modal (musharokah), prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). 4
Saat  ini  perkembangan  dari  produk-produk  yang  berbasis  Syariah  marak  di Indonesia,  tidak  terkecuali  dalam  dunia  perbankan,  khususnya  pada  perbankan Syariah.  Perbankan  Syariah  atau  bank  Islam  merupakan  suatu  sistem  perbankan yang pada pengoperasiannya berdasarkan Syariah Islam.

## B. METODE PENULISAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  lapangan  Penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ) yaitu  jenis  penilitian  secara  intensif,  terperinci,  dan  mendalam  dengan  cara kualitatif.  Metode  kualitatif  yang  berupa  pengamatan,  wawancara,  atau penelaahan  dokumen.  Metode  ini  diterapakan  untuk  melihat  dan  memahami subjek  dan  objek  penelitian  yang  meliputi  orang,  lembaga,  berdasarkan  fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data  primer  yang  terdiri  dari  informan  dan  responden.  Kedua  sumber  data sekunder  yang  terdiri  dari  buku,  jurnal,  artikel,  dan  penelitian  sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penrikan kesimpulan dan verifikasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Nilai-Nilai  Hukum  Ekonomi  Islam  Terhadap  Produk- Produk Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani
Secara  garis  besar  nilai-nilai  hukum  ekonomi  Islam  telah  diterapkan  pada produk-produk  Bank  Syariah  Indonesia  hal  ini  nampak  jelas  dalam  ulasan panjang  sebelumnya  yang  memperlihatkan  bagaimana  bentuk  dan  proses pengelolaan  dari  masing-masing  produk  Bank  Syariah  Indonesia  dan  untuk memperjelas hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Amar ma’ruf nahi munkar
Implementasi nilai amar ma’ruf nahi munkar ialah sebagai berikut:
1) Transparansi  keuntungan  dalam  akad  pembiayaan  mikro  Bank  Syariah Indonesia  telah  berupaya  untuk  lebih  transparan  terkait  keuntungan  yang akan  diperoleh,  berbeda  dengan  perbankan  konvensional  dengan  sistem bunga akan mengalami perubahan mengikuti bunga pasar atau floating rate. Hal ini nampak jelas dirasakan bagi para pengguna jasa KPR di perbankan konvensional.  Akan  tetapi  hal tersebut  masih  memiliki  kekurangan  dimana transparansi  keuntungan  hanya  diberlakukan  dalam  akad murabahah tidak dalam  akad mudarabah, dimana  pemilik  modal  berhak  mengetahui  jumlah keuntungan  yang  diperoleh  bank  yang  kemudian  dibagi  sesuai  dengan nisbah  yang  telah  disepakati  bersama.  Hal  ini  harus  mendapat  perhatian yang  lebih  agar  para  nasabah  yang  berinvestasi  pada  Bank  Syariah Indonesia lebih yakin dengan hasil yang diterima.
4 Chainur Arrasjid, Hukum pidana perbankan, (Jakarta, Sinar Grafika 2011), h.11
2) Tidak membiayai usaha yang memperjual belikan barang yang diharamkan oleh  agama.  Dengan  cara  menetapkan  daftar  usaha  yang  sesuai  dengan prinsip syariah:
b. Ta’awun Implementasi dari nilai ta’awun ialah sebagai berikut:
1) Membantu  proses  pemerataan  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat yang  akan  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  nasional.  Skala mayoritas usaha penduduk Indonesia berada di sektor mikro. Namun masih menghadapi  hambatan  usaha,  seperti:  permodalan.  Oleh  karena  itu  sektor mikro  membutuhkan  jasa  perbankan  syariah  dengan  pembiayaan  yang fleksibel dan proses yang cepat.
2) Membantu  pemilik  dana  pihak  ketiga  untuk  menyalurkan  dananya  sesuai dengan  tuntutan  syariah  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan dalam  hal  pembiayaan  dengan  akad mudarabah (bagi  hasil)  dan  akad murabahah kepada penenrima bantuan dana.
3) Menerapkan asuransi jiwa bagi para nasabah dan asuransi kebakaran untuk bangunan  dalam  produk  pembiayaan  mikro  hal  ini  bertujuan  jika  sewaktu- waktu  nasabah  meninggal  dunia  keluarga  yang  ditinggalkan  tidak  perlu khawatir akan sisa hutang yang belum terbayarkan.]
c. Keadilan Implementasi nilai keadilan dapat diperhatikan dalam uraian berikut:
1) Menghapuskan  denda  keterlambatan  jika  sewaktu-waktu  tidak  dapat membayar  angsuran  bulanan  tepat  pada  waktunya,  hal  ini  menerapkan bentuk  perhatian  Bank  Syariah  Indonesia  kepada  para  nasabahnya  yang sewaktu-waktu  mengalami  penurunan  pendapatan  yang  diakibatkan banyak factor yang terjadi di lapangan.
2) Mengadakan  program  restruktur  pembiayaan  bagi  para  nasabah  yang mengalami  penurunan  pendaptan  dengan  memperhatikan  alasan  yang wajar/bukan  karena  unsur  kelalaian.  Dimana  nasabah  akan  mendapatkan keringanan  berupa  penurunan  jumlah  angsuran  bulanan  dengan  catatan jangka  waktu  pengembalian  diperpanjang  sesuai  dengan  sisa  jumlah hutang  yang  belum  terbayarkan  tanpa  adanya  tambahan  keuntungan (margin) oleh  bank  kepada  nasabah  dikarenakan  bertambahnya  jangka waktu.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dinilai  bahwa  Bank  Syariah  Indonesia sangat  memperhatikan  keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  sewaktu-waktu dapat  mengalami  penurunan,  berbeda  dengan  praktek  yang  diterapkan  oleh perbankan  konvensional  yang  masih  mengambil  keuntungan  apabila dilakukan  restruktur  pembiayaan  dengan  cara  menerapkan  suku  bunga  baru pada sisa hutang yang belum terbayarkan.
d. Non Garar dalam mendaptakan harta
Nilai  yang  terkahir  ini  diimplementasikan  dalam  pembiayaan  mikro  dengan memperketat aturan/alur pembiayaan sebagai berikut:
1) BSI mengeluarkan surat keputusan pembiayaan (SKP)
2) Bank  Syariah  Indonesia  mewakilkan  kepada  nasabah  melalui  akad Wakilah yang  ditandatangani  untuk  membeli/memesan  barang  dari  pihak ketiga  (toko/supplier)  dengan  melampirkan  DRP  (Daftar  Rencana Pembiayaan) barang.
3) Atas dasar SKP dan akad Wakilah , nasabah membeli/memesan/komitmen untuk  membeli  barang  kepada  pihak  ketiga  (toko/supplier)  dengan meminta nota pembelian invoice , kuitansi dan sejenisnya.
4) Bank  dan  calon  nasabah  melakukan  akad murabahab secara  sah  atas pemesanan/pembelian barang. Pada saat penandatanganan akad murabahah ,  calon  nasabah  melampirkan  nota  pembelian,  invoice  dan kuitansi dan sejenisnya sebagai bukti pembelian atau bukti murabahah .
5) Dilanjutkan proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
6) Nasabah membayar barang yang diperjanjikan dibeli kepada pihak ketiga.
7) Pihak ketiga mengirimkan barang nasabah
8) Nasabah melakukan angsuran pembiayaan (secara bulanan)
9) Nasabah meminta bukti lunas dari toko supplier atas tarnsaksi murabahab yang telah dilakukan dan mengirimkan bukti lunas tersebut kepada bank.
2. Nilai-Nilai  Hukum  Ekonomi  Islam  Terhadap  Produk-Produk  Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani
Akan  tetapi  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  objek nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, ditemukan sebuah fakta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yakni: Transaksi jual  beli/ murabahah yang  dijalankan  antara  pihak  bank  dengan  nasabah  masih mengandung unsur garar .
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani,  bahwa  pada  saat  akad murabahah dilakukan  barang  yang  diperjual  belikan  belum  ada,  begitupula pemesanan  (pembelian  barang  yang  harus  dibuktikan  dengan  invoice  atau  nota bukti pembelian dan sejenisnya). Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang dari nasabah  Bank  Syariah  Indonesia  yang  telah  melakukan  akad murabahah  bi  al- wakilah dengan tujuan modal usaha. Ibu Sari mengatakan:
“Tidak  ada  pemesanan  barang  atau  bukti  pembelian  barang  sebelum  akad terjadi, dan pelaksanaannya kurang lebih sama dengan yang dipraktekan di Bank  Konvensional  sedangkan  biaya-biaya  yang  timbul  dari  akad  tersebut dipotong setelah dana pembiayaan tersebut dicairkan.” 5
Bahkan nasabah tersebut mengatakan bahwa bunga yang diistilahkan margin oleh  BSI  secara  kalkulasi  sama  dengan  bunga  di  Bank  Konvensional.  Pada dasarnya  sebelum  akad murabahah dilaksanakan  akad wakilah harus  dijalankan terlebih  dahulu,  sebagaimanan  yang  telah  tercantum  dalam  buku  pembiayaan Bank  Syariah  Indonesia,  hal  ini  juga  dijelaskan  oleh  Wiroso  dalam  bukunya Produk Perbankan Syariah bahwa. 6 Murabahah diwakilkan pada prinsipnya dalam
5 Sari,  Nasabah  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani, wawancara , Makassar, 5 September 2021
6 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: UPFE Usakti, 2009), h.215-219.
transaksi murabahah ,  yang  bertanggung  jawab  untuk  pengadaan  barang  adalah bank  syariah  sebagai  penjual,  namun  dalam  praktek  banyak  bank  syariah  yang pengadaan  barangnya  diwakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang kebutuhannya  sendiri  sehingga  banyak  bank  syariah  yang  tidak  terlibat  dalam pengadaan  barang,  bank  menyerahkan  uang  atau  memberikan  uang  kepada nasabah dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.
Berdasarkan  respon  tersebut  Bapak  Dwipry  Andica  selaku  Pimpinan  Unit Mikro  KCP  Makassar  Ahmad  Yani  mengatakan  ada  beberapa  factor  yang melatarbelakangi  mengapa  akad murabahah  bin  al-wakilah belum  dapat dijalankan secara maksimal antara lain 7 :
1. Pemenuhan  target  bulanan  dan  tahunan  akan  sulit  tercapai  jika  harus mengikuti seluruh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh perusahaan
2. Nasabah  yang  terutup/kurang  terbuka  dan  kurang  jujur  perihal  tujuan pembiayaan yang diajukan
3. Tuntutan  nasabah  yang  menghancurkan  dana  pembiayaan  cair  secepat mungkin.
Akan  tetapi  Bapak  Samsu  Alam  selaku  Analisis  Pembiayaan  Mikro menegaskan  bahwa  factor  lain  mengapa nilai-nilai  hukum  ekonomi  Islam  belum bisa  diterapkan,  dikarenakan  pegawai  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar Ahmad  Yani  secara  khusus  belum  paham  hakikat  dan  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  jual  beli garar ditambah  dengan  kuranganya  pemahanan  para nasabah terkait akad murabahabbi al-wakilah . 8
Hal  ini  tentu  tidak  boleh  dibiarkan  berlarut-larut,  harus  ada  evaluasi  kerja secepatnya  oleh  Pimpinan  Area  Mikro  bersama  audit  internal  terhadap  kinerja para  Pimpinan  Unit  dan  Karyawan  yang  berada  di  bawah  jajarannya.  Karena sebuah lembaga sangat memerlukan seorang pimpinan yang ideal sebagai panutan berperilaku  dan  bekerja  terutama  di  sebuah  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS). Mengingat jumlah anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah yang sangat sedikit  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  akhlak  seluruh karyawan berdasrkan sistem pembinaan keislaman tentu tidaklah mudah, apalagi pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS  dilakukan  secara  periodic  tentu  akan mempermudah terjadinya pelanggaran terkait implementasi nilai-nilai dan prinsip syariah Islam.
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  Adiwarman  Karim  dalam  sebuah  artikel dengan  judul  Para  Pejuang  Ekonomi  Syariah,  bahwa  tidak  mudah  untuk bertanggung  jawab  atas  pengawasan  syariah  mengingat  demikian  kompleksnya transaksi perbankan. Menimpakan beban berat ini hanya kepada Dewan Pengawas Syariah  bukanlah  cara  yang  realistis.  Pengawasan  syariah  sepatutnya  merupakan tanggung  jawab  bersama  semua stakeholders .  Selain  Dewan  Pengawas  Syariah yang  bertanggung  jawab  pada  aspek  syariahnya,  maka  untuk  aspek  Operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur
7 Dwipry  Andica,  Pimpinan  Unit  Mikro  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar  Ahmad Yani, Wawancara, Makassar 5 September 2021.
8 Samsu  Alam,  Analisi  Pembiayaan  Mikro  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar Ahmad Yani, wawancara , Makassar 5 September 2021 .
kepatuhan,  bahkan  komisaris  harus  ikut  menjaga  kepatuhan  syariah.  Audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan pelanggran atas kepatuhan syariah.
Terkait dengan para pengawai yang belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli garar perlu diadakan assessment yang lebih dalam tentang konsep dan akibat hukum yang diperoleh dari pelanggaran prinsip-prinsip syariah Islam. Karena sejauh ini assesment yang dilakukan hanya seputar masalah produk.  Sedangkan  bagi  para  calon  nasabh  perlu  diadkan  kursus  mengenai  alur pembiayaan syariah agar masyarakat dapt memahami perbedaan anatar perbankan syariah  dengan  perbankan  konvensional  yang  akan  diakhiri  dengan penandatanganan  surat  pernyataan  akan  patuh  dan  tunduk  terhadap  aturan perusahaan yang berlandaskan syariah Islam.

## D. KESIMPULAN
Nilai-nilai  hukum  ekonomi  Islam  secara  umum  telah  diterapkan  pada produk-produk  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makassar  Ahmad  Yani.  Nilai tersebut  antara  lain:  1. Amar  ma’ruf  nahyi  munkar ,  2. Ta’awun, 3. Keadilan ,  4. Non riba dan 5. Non garar dalam mendepatkan harta. Hal ini dapat dilihat dalam Buku  Pedoman  Perusahaan  kategori  Produk  dana  dan  Produk  Pembiayaan  yang mangecu  kepada  Peraturan  Perundang-undangan  dan  fatwa  Dewan  syariah Nasional. Berdasrkan hasil wawancara ditemukan satu dari lima nilai-nilai hukum ekonomi  Islam  tersebut  diterapkan  pada  produk-produk  Bank  Syariah  Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani menginat masih terdapat unsur garar dalam produk pembiayaan  mikro.  Dimana  pihak  bank  selaku  penjual  memperjualbelikan  suatu objek barang yang belum dimiliki baik secara langsung maupun secara prinsip.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arrasjid, Chainur. Hukum Pidana Perbankan, (Jakarta, Sinar Grafika 2011).
Muhammad. Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2004). Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Isalm (Cet. II; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005).
Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: UPFE Usakti, 2009).

## Jurnal
Hamsir,  “Aspek-Aspek  Tindak  Pidana  Dalam  Perbankan  Syariah  dan Konvensional”, Al-Iqtishady, Vol.2, No. 2 (Desember 2020). Hutomo  Rusdianto  Chanafi  Ibrahim, Pengaruh  Produk  Bank  Syariah  Terhadap Minat  Menabung  Dengan  Persepsi  Masyarakat  Sebagai  Variabel Moderating Di Pati , Vol 4, No.1 (2016).
Mapuna,  Hadi  Daeng,  “Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam  Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid”, Al-Daulah Vol. 7 No. 1 (Juni 2018).
Muhammad,  Mahmudah  Mulia,  “Membentuk  Sumber  Daya  Manusia  Perbankan Syariah  Melalui  Manajemen  Hati”,  El-Iqtishady,  Vol.  1.  no.  2  (Desember 2019).
Sinilele,  Ashar  dan  Naurah  Aatifah  Nursaidi,  “Perlindungan  Hukum  Nasabah Dalam Transaksi  Pinjaman  Online  (Fintech)”, Jurnal  El-  Iqtishady, Vol.  3 No. 1 (2021).
Sanusi,  Nur  Taufik,  “Syari’ah:  Antara  Hukum  dan  Moral”, Al-Risalah, Vol.  20 No. 1 (Mei 2020).
Waluyo,  Bambang, Implementasi  Pembiayaan  Mudharabah  pada  Bank  Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam Vol. 2, No.2 (2016).

## Wawancara
Dwipry  Andica,  Pimpinan  Unit  Mikro  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Makaasar Ahmad Yani, Wawancara, Makassar 5 September 2021.
Samsu Alam, Analisi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, wawancara , Makassar 5 September 2021.
Sari, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, wawancara , Makassar, 5 September 2021.