## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1, Desember 2023│ ISSN: 2477-6203 (cetak)│ ISSN: 2614-4336 (online)│ Hal. 206-216 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2020
Arfandi A. Cenne 1* , Muhammad 2 , Sukri 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia *Korespondensi: arfandi.a.tjenne@gmail.com

## *** ABSTRAK
Permasalahan    Peneliti  ini  potensi  pemilih  yang  diturunkan  Disdukcapil  ke  KPU  Kota Makassar  RI  kepada  KPU  Kota  Makassar  yaitu  sebanyak  1.048.151  juta  pemilih. Pemuktahiran  data  Pemilih  ini  diperlukan  mengingat  dalam  data  awal  pemilih  ini  masih terdapat banyak data ganda dan data pemilih anomali. tujuan yang hendak dicapai penelitian ini, untuk menjelaskan dan menganalisis Proses KPU Kota Makassar pada pemutahiran data pemilih dalam melindungi hak pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar  tahun  2020.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  merupakan  suatu  proses pemahaman  analitis  berdasarkan  metodologi  yang  digunakan.  Hasil  penelitian  Terdapat tambahan TPS dan pergeseran jumlah pemilih dari DPSHP ke DPT, awalnya DPSHP Pemilu 2020 pemilih sebanyak 899.932 bertambah sebanyak 1.155 pemilih sehingga menyebabkan DPT Pemilu 2020 menjadi 901.087 pemilih. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, Proses yang dihadapi  KPU  Kota  Makassar  dalam  tahapan  pemutahiran  data  pemilih  yaitu  penyerahan Daftar  Penduduk  Potensial  Pemilih  Pemilihan  (DP4)  dimutakhirkan  menjadi  Daftar  Pemilih Hasil  Pemutakhiran  (DPHP)  di  tingkat  kelurahan  dan  kecamatan  selanjutnya  ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat kota. Dimutakhirkan  kembali menjadi Daftar  Pemilih  Sementara  Hasil  Pemutakhiran  (DPSHP)  di  kelurahan  dan  kecamatan  dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tingkat kota.
Kata kunci: Pemilihan Umum; Makassar; Pemilih; Hak Pilih; KPU

## ABSTRACT
The  problem  of  this  researcher  is  that  the  potential  voters  revealed  by  Disdukcapil  to  the Makassar  City  KPU  RI  to  the  Makassar  City  KPU  are 1,048,151  million  voters.  Voter  data updating is needed considering that in this initial voter data there are still many double data and  anomalous  voter  data.  the  purpose  of  this  research  is  to  explain  and  analyze  the Makassar City KPU Process on updating voter data in protecting people's voting rights in the 2020 election for Mayor and Deputy Mayor of Makassar. The research method used in this research is a qualitative approach. The qualitative approach in this research is an analytical understanding process based on the methodology used. The results of the study There were additional polling stations and a shift in the number of voters from the DPSHP to the DPT, initially the 2020 Election DPSHP of 899,932 voters increased by 1,155 voters, causing the 2020 Election DPT to become 901,087 voters. The conclusion of the results of this study is that  the  process  faced  by  the  Makassar  City  KPU  in  the  voter  data  updating  stage  is  the submission of the Election Voters Potential Population List (DP4) updated to the Voters List of Updating Results (DPHP) at the village and sub-district levels and then determined to be the Temporary Voters List (DPS) at the city level. It is updated again to become the Temporary Voters List of Updating Results (DPSHP) at the urban village and sub-district levels and is determined to be the Permanent Voters List (DPT) at the city level.
Keywords: General Election; Makassar; Voters; Voting Rights; KPU

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  demokrasi,  masyarakat  merupakan  subjek  dimana  dalam  sistem  ini  kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pentingnya peran masyarakat dalam sistem demokrasi dapat dilihat dari

## Citation (APA):
Cenne,  A.  A.,  Muhammad,  &  Sukri. (2023).  Proses  Pemutakhiran  Data
Pemilih  dalam  Melindungi  Hak  Pilih
Pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil Walikota Makassar 2020. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (1). https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3039
Email Autors: arfandi.a.tjenne@gmail.com alhamid.muhammad41@gmail.com sukripolitik@gmail.com
Submitted: 15 Desember 2023 Accepted: 20 desember 2023 Published: 31 Desember 2023
Copyright (c) 2023 Arfandi A Cenne, Muhammad, Sukri
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
keterlibatan  langsung  masyarakatnya  dalam  menentukan  pilihan  politiknya.  Sebagai  sebuah  negara demokrasi Indonesia sendiri sejak era reformasi rutin melaksanakan pemilihan umum dalam 5 tahun sekali. Hal ini merupakan keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi. Pemilihan Umum sendiri dilaksanakan untuk memilih pemimpin eksekutif mulai dari Bupati/Walikota hingga Presiden, tidak hanya itu pemilu juga di selenggarakan untuk memilih anggota legislatif dari tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat pusat.
Demokrasi  yang  baik  dinilai  dari  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  politiknya,  maka  dari  itu partisipasi  masyarakat  merupakan  prosedur  paling  standar  dalam  negara  demokrasi.  Dalam  negara demokrasi  pemilihan  umum  merupakan  suatu  perhelatan  yang  sangat  penting  untuk  menjalankan  setiap sendi-sendi Demokrasi karena dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari  proses  akumulasi  kehendak  masyarakat.  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  dijelaskan  pengertian  pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. dengan kata lain  pemilu merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat sekaligus mengganti pemimpin dalam suata tatanan pemerintahan.
Namun disisi lain pelaksanaan pemilu kerapkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya ketika praktek  demokrasi ini sudah dilaksanakan sering kali kita menjumpai kekecewaan dan ketidakpuasan  baik  itu  dari  peserta  pemilu  maupun  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pemilu  tersebut. Salah  satu  ketidaksan  masyarakat  yang  sering  kali  ditemui  setelah  pemilu  dilangsungkan  adalah kekisruhan  tentang  banyaknya  masyarakat  yang  kehilangan  hak  pilihnya  sebagai  seorang  warga  negara karena tidak terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT). Kisruh DPT ini kemudian menjadi konklusi masyarakat bahwa  pelaksanaan  pemilihan  umum  secara  langsung  belum  berjalan  dengan  baik  sehingga  terjadi persengketaan yang memerlukan kepastian hukum.
Pada  tahun  2020  ini  Kota  Makassar  telah  usai  menggelar  pesta  demokrasi  setelah  sebelumnya ditahun 2018 Pemilihan yang diselenggarakan di Kota ini dimenangkan oleh kotak kosong. Berbeda dengan pemilihan  sebelumnya  dan  pemilihan  di  daerah  lain.  Tahun  ini  meskipun  kontestasi  Pilwalkot  di  Kota Makassar diikuti oleh 4 pasang kandidat, pemilihan di Makassar cendrung berjalan lancar dan aman, KPU Kota Makassar kota Makassar pun berhasil menjalankan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tanpa adanya sengketa atau pun gugatan. terlepas dari kinerja  baik KPU Kota Makassar Kota Makassar dalam  melaksanakan  pemilihan.  Salah  satu  yang  penting  untuk  dilihat  adalah  bagaimana  KPU  Kota Makassar  berhasil  mengelolah  dan  memutahirkan  data  pemilih  yang  sangat  besar.  Sehingga  KPU  Kota Makassar mampu menyelenggarakan pemilihan tanpa adanya gugatan.
Seperti  yang  diperoleh  penelit  dalam  prapenelitian  potensi  pemilih  yang  diturunkan  Disdukcapil melalui KPU Kota Makassar RI kepada KPU Kota Makassar yaitu sebanyak 1.048.151 juta pemilih. Dari angka yang cukup tinggi ini KPU Kota Makassar memerlukan kerja keras untuk memutahirkan data awal pemilih tersebut. Pemuktahiran data  pemilih ini sangat diperlukan mengingat dalam data awal pemilih ini menurut KPU Kota Makassar, Kota Makassar masih terdapat banyak data  ganda  dan data pemilih yang berpotensi sebagai pemilih siluman. Titik paling krusial yang dicermati dalam data ini adalah masih terdapat banyak RT/RW fiktif dalam data pemilih dan masih adanya RT/RW 000/000 dalam data tersebut.
Setelah  melalui  tahapan  panjang  pemutahiran  dan  penelitian  data  pemilih  KPU  Kota  Makassar kemudian  menetapkan  DPT  Kota  Makassar  berada  di  angka  901.087  ribu.  Proses  pemukhtahiran  data pemilih ini tentunya bukan hal yang mudah terlebih lagi proses pemukhtahiran ini dilaksanakan pada masa pandemi  covid-19  dimana  penyelenggara  ad-hock  pemilu  boleh  melaksanakan  pemilihan  dengan  tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Pemutakhiran data pemilih sendiri merupakan amanat UU RI No 1 tahun 2015 dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2019  tentang Pemutakhiran Data  dan Penyusunan  Daftar Pemilih dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota.
Meskipun  KPU  Kota  Makassar  dalam  menyelenggarakan  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota dapat dikatakan berhasil dengan tidak adanya gugatan khususnya terkait data pemilih di kota Makassar ini, namun fakta terkait adanya masyarakat yang kehilangan hak pilih menegas bahwa masih terdapat masalah dalam pemilihan ini khususnya terkait pemuktahiran data pemilih yang diatur dalam payung hukum tedapat pada Peraturan KPU Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditengah wabah pandemi covid-19.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menganalisis terkait proses yang terjadi dalam Pemutakhiran Data Pemilih  dan bagaimana KPU Kota Makassar melindungi hak pilih masyarakat  atau  warga  Kota  Makassar  dalam  pemilihan  pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Makassar tahun 2020.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu proses  pemahaman analitis berdasarkan metodologi yang digunakan  untuk menyelidiki suatu situasi tentang  Proses Pemutakhiran Data Pemilih  dalam Melindungi Hak Pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2015) Subjek pada penelitian ini  adalah  unsur  pemerintah  KPU  Kota  Makassar,  Komisioaner  dan  Jajarannya  Ad-hock.  Pendekatan kelembagaan  menurut  Scoot  menyatakan  bahwa  kelembagaan  merupakan  struktur  sosial  yang  telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulative yang sarat dengan perubahan.  (Scoot,  2008)  dengan    fokus    kajian    meliputi  Proses,  desain  kelembagaan  dan  proses kolaborasi. Sumber data  berasal dari sumber data primer  dan sumber  data sekunder. Data dikumpulkan dengan  cara observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Analisis data pada penelitian  ini  didasari  pada teori (Miles, Huberman & Saldana, 2014) yang membagi tahap analisis data menjadi tiga  aktivitas yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  Pemilu  merupakan  pilar  utama  dalam  menjalankan  negara  demokrasi.  sebagai bagian  dari  kegiatan  berdemokrasi  pemilu  merupakan  sarana  untuk  memilih  wakil  rakyat  baik  eksekutif
maupun legislatif, siapapun dia dan apapun latar belakangnya memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Hak memilih dalam pemilu adalah hak yang diberikan kepada warga negara untuk ikut serta dalam menentukan perwakilan mereka dalam pemerintahan. Hak ini merupakan bagian integral dari demokrasi, di mana  keputusan  politik  dibuat  oleh  warga  negara  melalui  pemilihan  umum.  Hak  memilih  adalah  hak fundamental  dalam  masyarakat  demokratis  dan  merupakan  cara  untuk  menyuarakan  kepentingan  dan preferensi warga negara dalam pemilihan pemerintahan. Maka untuk menjamin dan melindungi tersalurnya Hak  memilih  dalam  penyelenggaraan  pemilu  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  penyelenggara  pemilu adalah memastikan tahapan pemuktahiran data pemilih berlangsung dengan baik serta menghasilkan data pemilih yang benar dan akurat.

## Proses dan Dinamika Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih
Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  lembaga  resmi  penyelenggara  pemilihan  umum  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Penyelenggara  Pemilu.  Berdasarkan amanah  tersebut,  maka  pada  setiap  kegiatan  Pemilihan  Umum  baik  Pemilihan  Presiden,  Pemilihan Legislatif  sampai  dengan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  Komisi  Pemilihan Umum mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta memastikan bahwa pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dengan  mengutamakan  prinsip langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  KPU  Kota  Makassar  dalam  pelaksanaan  Tahapan Penyelenggaraan  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Makassar  Tahun  2020  telah  melaksanakan beberapa  tahapan  pemutakhiran  data  pemilih,  jadwal  dan  program  sesuai  tahapan  dengan  tetap mengedepankan  visi  dan  dan  misi  KPU  dalam  penyelenggaraannya,  baik  dari  sisi  proses  maupun  hasil atau  capaian  dari  jadwal  dan  tahapan  itu  sendiri,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Romy  Harminto selaku anggota Komisioner KPU Kota Makassar.
“Pergerakan data pemilih Kota Makassar di mulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat  kelurahan  dan  kecamatan  yang  selanjutnya  ditetapkan  menjadi  Daftar  Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat kota. Dimutakhirkan kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil  Pemutakhiran  (DPSHP)  di  kelurahan  dan  kecamatan  dan  ditetapkan  menjadi  Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tingkat kota.“(Wawancara 05 April 2023) .
Berangkat  dari  pernyataan  di  atas  tahapan  pemutakhiran  data  pemilih  pada  dasarnya  adalah tahapan  untuk  memastikan  warga  negara  yang  sudah  punya  hak  pilih  sudah  terdaftar  sebagai  pemilih dalam sebuah pemilihan. Oleh sebab itu, tahapan ini harus dilaksanakan secara transparan, cermat dan akurat,  sehingga  hak  konsitusionil  sebagai  warga  masyarakat  untuk  menentukan  calon  pemimpinnya benar-  benar  terjamin  dan  terlindungi.  Keakuratan  hasil  dari  tahapan  ini  akan  menunjukkan  kualitas  dari suatu pelaksanaan pemilu.

## Pencermatan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
Proses pemutakhiran data di Kota Makassar dimulai dengan diterimanya DP4 dari pemerintah dan diserahkan  oleh  Kementerian  dalam  Negeri  (Kemendagri)  kepada  KPU  RI.  DP4  kemudian  diturunkan secara  berjenjang  kepada  KPU  Provinsi  lalu  kepada  KPU  Kabupaten/Kota.  Setelah  diturunkan  Kota Makassar  mendapatkan  DP4  Sejumlah  1.059.331  jiwa  selanjutnya  KPU  Kota  Makassar  melakukan
sinkronisasi dengan data DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sejumlah 967.590 jiwa, yang menghasilkan  1.042.321  jiwa.  Dari  1.042.321  jiwa  KPU  Kota  Makassar  menemukan  17.170  jiwa  data anomali yang terdiri dari data ganda dan TNI/Polri kemudian ditambahkan dengan pemilih pemula sehingga DP4  Kota  Makassar  berjumlah  1.048.151  jiwa  dengan  rincian  laki-laki  509.777  jiwa  dan  perempuan 538.374 jiwa. Hal ini dijelas oleh Anggota KPU Kota Makassar Romi Harminto:
“Sebelum  data  DP4  diturunkan  ke  PPDP  untuk  dilakukan  pencocokan  dan  penelitian  oleh PPDP, KPU Kata Makassar terlebih dahulu melakukan pencermatan data, yang dimana data pemilih  yang  memiliki  potensi  anomali  dan  penambahan  pemilih  pemula.  Hal  ini  dilakukan untuk meminimalisir data yang tidak akurat dan menambahkan pemilih baru dalam DP4 dan untuk mencegah penyalahgunaan Hak suara nantinya” (Wawancara 05 April 2023).
KPU Kota Makassar untuk mencegah data-data pemilih yang anomali yang ada diturunkan secara berjenjang serta menambahkan pemilih baru dalam daftar pilih. Hal ini tentunya akan menambah akurasi data yang nantinya akan dikelola oleh penyelenggara Ad-hock KPU Kota Makassar. Data DP4 inilah yang kemudian  diturunkan  secara  berjenjang  ke  tingkat  kecamatan  (PPK),  tingkat  kelurahan  (PPS)  yang selanjutnya dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

## Proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian Data) dan Penetapan DPHP
Pada  tahapan  ini  data  DP4  1.048.151  jiwa  yang  berasal  dari  15  kecamatan  153  kelurahan  akan dimutakhirkan menjadi DPHP oleh 1 (satu) orang PPDP untuk tiap TPS dengan total 2.390 PPDP se  Kota Makassar. Proses pemutakhiran dimulai dari PPDP yang mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan membawa  formulir  A-KWK  serta  tetap  menerapkan  protokol  kesehatan  pencegahan  covid-19.  PPDP melakukan  pencocokan  dan  penelitian  (coklit)  dengan  cara:  mencentang  data  pemilih  bila  cocok  pada kolom  keterangan  form  A-KWK,  memperbaiki  data  pemilih  bila  tidak  cocok,  mencatat  pemilih  yang  telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, mencoret data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Hasil  pleno  DPHP  pada  tingkat  kelurahan  menghasilkan  pemilih  baru  (A.A-KWK)  sebanyak  6.151 pemilih  untuk  laki-laki  dan  perempuan  5.414  pemilih  dengan  total  11.565  pemilih.  Adapun  pemilih  tidak memenuhi syarat yaitu laki-laki berjumlah 79.733 pemilih dan perempuan berjumlah 78.672 pemilih dengan total  158.405  pemilih.  Sedangkan  untuk  ubah  data  laki-laki  berjumlah  27.940  pemilih  dan  perempuan berjumlah  28.673  pemilih  dengan  total  56.613  pemilih  PPS  selanjutnya  melaporkan  hasil  pleno  berupa A.B.1-KWK  kepada  PPK  lalu  PPK  merekap  hasil  pleno  tingkat  kelurahan  menjadi  A.B.2-KWK  yang kemudian diplenokan pada tingkat kecamatan di masing-masing kantor kecamatan dan diserahkan ke KPU Kota Makassar.
Hasil pleno DPHP pada tingkat kecamatan menghasilkan data pemilih baru (A.A-KWK) yaitu laki-laki berjumlah 6.189 pemilih dan perempuan berjumlah 5.439 pemilih dengan total 11.628 pemilih. Adapun laki- laki  yang  tidak  memenuhi  syarat  berjumlah  80.565  pemilih  dan  perempuan  berjumlah  79.291  pemilih dengan  total  159.856  pemilih,  sedangkan  untuk  ubah  data  laki-laki  berjumlah  28.280  pemilih  dan perempuan berjumlah 29.033 pemilih dengan total 57.313 pemilih dan jumlah laki-laki disabilitas sebanyak 1.147 pemilih dan perempuan berjumlah 1.185 pemilih dengan total 2.332 pemilih. PPK memberikan berita acara  (BA)  rapat  pleno  dan  rekapitulasi  daftar  Pemilih  hasil  pemutakhiran  (Formulir  Model  A.B.2-KWK), data inilah yang akhirnya teruskan kepada KPU Kota Makassar untuk diplenokan sebagai DPS.

## Proses Penetapan DPS dan DPSHP
Berita  Acara  pleno  DPHP  di  tingkat  kecamatan  yang  diserahkan  kepada  KPU  Kota  Makassar selanjutnya akan diplenokan oleh KPU Kota sebagai DPS. Sebelum ditetapkan KPU Kota terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Kota Makassar beserta jajarannya yang segera ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK, sehingga  menyebabkan  terjadinya  pergeseran  jumlah  pemilih  dari  DPHP  ke  DPS,  yang  awalnya  DPHP Pemilu  2020  sebanyak  899.923  pemilih  menjadi  899.932  pemilih  pada  DPS  Pemilu  2020.  Hal  ini disebabkan pada masa perbaikan terdapat pemilih baru sebanyak 11.635  pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak  6.192  pemilih  dan  perempuan  sebanyak  5.443  pemilih,  serta  terdapat  pemilih  tidak  memenuhi syarat sebanyak 159.854 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 80.563 pemilih dan perempuan 79.291 pemilih.
“Sebelum  rapat  pleno  penetapan  DPS,  KPU  Kota  Makassar  selaku  penyelenggara  terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pihak Bawaslu kota Makassar Selaku pengawas penyelenggaraan pemilu. Dalam rapat koordinasi ini KPU Kota dan Bawaslu Kota Makassar melakukan pencocokan rekap hasil pleno tingkat kecamatan, hal ini dilakukan oleh KPU kota Makassar untuk menghindari adanya perbedaan hasil rekap tingkat kecamatan dengan pihak Bawaslu kota dan untuk menindak lanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Makassar dan jajaran ADHocknya. Setelah itu hasil dari rapat Koordinasi ini kemudian ditetapkan dalam rapat pleno tingkat kota yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Makassar dan LO Paslon dengan cara PPK membacakan BA pleno kecamatan masing-masing. Setelah itu hasil pleno tingkat kecamatan ditetapkan oleh Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Romy Harminto sebagai DPS.  Data  DPS  yang  telah  diberi  bintang  pada  NKK,  NIK  dan  tanggal  lahir  kemudian diserahkan kepada masing-masing perwakilan paslon dalam bentuk softcopy.”(Wawancara 05 April 2023)
KPU Kota Makassar kemudian mencetak DPS berbintang sebanyak 3 rangkap dan menyerahkannya kepada  PPK  yang  selanjutnya  diberikan  kepada  PPS  untuk  diumumkan  dengan  cara  ditempel  di  kantor kelurahan  atau  tempat  strategis  lainnya.  Dalam  Peraturan    Komisi  Pemilihan  Umum    Nomor    11  Tahun 2018 tentang  Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bab I Ketentuan  Umum  Pasal  1  Ayat  (34)  yang  berbunyi  “Daftar  Pemilih  Sementara  Hasil  Perbaikan  yang selanjutnya  disingkat  DPSHP  adalah  DPS  yang  telah  diperbaiki  berdasarkan  masukan  dan  tanggapan masyarakat dan/atau peserta pemilu”. Pada tahap ini yang bertugas memutakhirkan data ialah PPS karena masa  kerja  PPDP  telah  selesai.  Adapun  proses  alur  DPSPH  dimulai  dengan  daftar  DPS  yang  telah diumumkan oleh PPS ke masyarakat. PPS selanjutnya membuat posko pelayanan tanggapan masyarakat di  kantor  kelurahan  terhadap  DPS  yang  telah  diumumkan,  yang  dibuka  mulai  tanggal  19  sampai  28 September  2020.  Berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan  Daftar  Pemilih  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota,  Tanggapan  atau  masukan  masyarakat  disampaikan  oleh masyarakat, pengawas pemilihan dan peserta pemilihan yang selanjutnya ditulis dalam formulir A1.A-KWK disertai  lampiran  foto  KTP-el/Surat  Keterangan  (Suket)  selanjutnya  PPS  mengisi  link  tanggapan masyarakat yang telah di siapkan oleh KPU Kota Makassar sebagai pelaporan real time.
Tanggapan  masyarakat  ini  berupa:  pemilih  TMS,  perbaikan  data  (jika  ada)  dengan  kode  (U)  dan menambahkan pemilih yang belum  ada dalam DPS. Selain itu terdapat pula relokasi pemilih dibeberapa kecamatan  yang  dilakukan  oleh  PPS.  Dalam  tahap  ini  juga  terdapat  tanggapan/saran  perbaikan  dari Bawaslu  Kota  Makassar  beserta  jajarannya  sebanyak  20.333  pemilih  dengan  rincian  pemilih  yang  tidak memenuhi syarat dalam hal ini meninggal sebanyak 8.574 pemilih, pindah masuk sebanyak 3.126 pemilih dan  8.352  pemilih  pindah  keluar,  saran  perbaikan  ini  dimutakhirkan  oleh  PPS  di  lapangan.  Setelah  PPS memasukkan  tanggapan  masyarakat  di  formulir  A.1.A-KWK,  PPS  kemudian  menyusunnya  kembali  di formulir A.2-KWK yang berisi by name dan merekapnya dalam formulir A.2.1-KWK. Selanjutnya form inilah yang  menjadi  bahan  pleno  di  tingkat  kelurahan  dan  ditetapakan,  sebelum  akhirnya  diserahkan  ke  PPK dalam bentuk berita acara. Pada tahapan ini beberapa kelurahan melangsungkan rapat pleno DPSHP di tingkat  kelurahan  yang  kemudian  menghasilkan  data  pemilih  baru  (A.A-KWK)  yaitu  laki-laki  berjumlah 71.860  pemilih dan perempuan berjumlah 77.559 pemilih dengan total 149.419 pemilih. Tidak memenuhi syarat 149.279 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 71.790 pemilih dan perempuan berjumlah 77.489 pemilih.  Untuk  ubah  data  laki-laki  berjumlah  142  pemilih  dan  perempuan  berjumlah  116  pemilih  dengan total 258 pemilih.
“PPK menerima BA pleno kelurahan dan melakukan pencermatan sehingga ditemukan selisih yang  diakibatkan  oleh  tanggapan  “self  assesment”  dan  saran  perbaikan  dari  Bawaslu  Kota Makassar dan jajarannya. Kemudian PPK menindak lanjuti hal tersebut dan apabila data yang faktualnya sesuai maka dimasukkan dalam rekap formulir A.2.2-KWK dan memplenokannya. Pleno DPSHP tingkat kecamatan ada yang berlangsung tanggal 8 Oktober 2020 dan ada juga sebagian kecamatan melakukan pleno di tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di masing-masing kecamatan.  Setelah  pleno  BA  DPSHP  kecamatan  di  serahkan  ke  KPU  Kota.”(wawancara  8 April 2023)
Hasil pleno pada tingkat kecamatan DPSHP menghasilkan data pemilih baru yaitu 101.736 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 48.903 pemilih dan perempuan berjumlah 52.833 pemilih, adapun yang tidak memenuhi syarat laki-laki berjumlah 48.947 pemilih dan perempuan berjumlah 52.861 pemilih dengan total  101.808  pemilih.  Ubah  data  laki-laki  99  dan  perempuan  84  dengan  total  183  pemilih.Rekap  data DPSHP  tingkat  kecamatan  Pemilihan  Walikota  Dan  Wakil  Walikota  Makassar  tahun  2020  perkecamatan dalam Tabel I.
Tabel: I Perubahan Rekapitulasi Pemilih Jenis Pemilih Laki-laki  Perempuan  Jumlah Pemilih Baru 48.903 52.833 101.736 Pemilih TMS 48.947 52.861 101.808 Pemilih Ubah data 99 84 183 Sumber: Data KPU Kota Makassar 2020

## Penetapa Daftar Pemilih Tetap
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota  dalam  Pasal  20  Ayat  (1)  “Setelah  menerima  hasil  perbaikan  DPS  dari  PPK  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (7), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS
dan  menetapkan  DPT”.  Oleh  karena  itu,  KPU  Kota  Makassar  melakukan  rapat  pleno  terbuka  untuk melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT.
“Sebelum rapat pleno tingkat kota, masih terdapat tanggapan masyarakat  “self assessment” yang  masuk  dari  penyelenggara  pemilihan  dalam  hal  ini  PPS  dan  PPK  terkait  pemilih  yang belum terdata dan pemilih yang berpindah domisili dilengkapi dengan KTP dan NKK terbaru termasuk pemilih yang berada di Lapas dan Rutan. Hal tersebut harus ditindak lanjuti dengan memasukkannya ke rekap   tingkat kota sebelum di plenokan agar hak pilih masyarakat tetap terjaga.” (wawancara 8 April 2023)
Dalam PKPU No 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,dan/atau Bupati dan Wakil Bupati  Pasal  33A  Ayat  (1)  yang  berbunyi  “KPU/KIP  tingkat  Kota/kabupaten  bersama  dengan  Panita Pemilihan  Kecamatan  dan  PPS  setempat  melakukan  koordinasi  dengan  pimpinan  RUTAN  dan/atau lembaga  pemasyarakatan  untuk  melakukan  Pemuktahiran  Data  Pemilih  terhadap  tahanan  di  rumah tahanan dan/atau warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020 Terkait  Lapas  Dan  Rutan,  KPU  Kota  Makassar  berkoordinasi  dengan  pihak  Lapas  Dan  Rutan  untuk meminta salinan daftar nama warga binaan serta melibatkan Bawaslu beserta jajarannya karena akan ada penambahan TPS bagi warga binaan. KPU Kota mendapat kendala dari salinan daftar nama warga binaan yang  diberikan,  karena  tidak  memenuhi  syarat  14  elemen  data.  Sesuai  dengan  PKPU  Nomor  19  Tahun 2019  tentang  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  dalam  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, ada/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 7 Ayat (3) . S elanjutnya , Tidak berhenti sampai disitu KPU kemudian berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk mendapatkan 14 elemen data yang lengkap. ( PKPU Nomor 19 Tahun 2019)
Selain itu juga terdapat temuan ganda NIK dengan kecamatan lain atau masih dalam kecamatan itu sendiri  yang  diakibatkan  oleh  adanya  tanggapan  masyarakat  dimana  pada  saat  dimasukkan  sebagai tanggapan  masyarakat  petugas  tidak  atau  melewatkan  pengecekan  di  DPSHP,  apakah  pemilih  tersebut sudah  terdaftar  atau  belum.  Untuk  ganda  NIK  dengan  kecamatan  lain  kemungkinan  besar  bisa  terjadi karena saat pengecekan di DPSHP kecamatan tujuan pemilih memang belum terdaftar tapi di kecamatan asalnya  sudah  terdaftar.  Tindak  lanjut  dari  hal  ini  ialah  melihat  administrasi  terbarunya  dimana  dan memasukkannya  sebagai  pemilih  baru  ditempat  administrasi  terbarunya  yang  kemudian  TMS  di administrasi  lamanya.  Terdapat  saran  perbaikan  dari  Bawaslu  RI  terkait  ganda  berdasarkan  kesamaan nama  yang  berjumlah  204  dengan  pasangan  gandanya  kemudian  pihak  KPU  segera  mengecek  hal tersebut  secara  berjenjang  PPK  ke  PPS.  Setelah  mendapatkan  informasinya,  ganda  ini  segera  di masukkan  dalam  rekap  DPT.  Bawaslu  Kota  Makassar  beserta  jajarannya  juga  masih  memberi  saran perbaikan terkait pemilih yang sudah meninggal, sebelum dimasukkan dalam rekap DPT hal ini harus dicek kebenarannya  dan  setelah  kebenarannya  terbukti  segera  pemilih  tersebut  segera  diTMSkan.  Hal  inilah yang menyebabkan pegeseran angka dari DPHP kecamatan menuju DPT di tingkat kota.
“Dalam  rapat  pleno  di  tingkat  kota  yang  dihadiri  oleh  PPK,  Bawaslu  Kota  Makassar  dan jajarannya,  LO  Paslon  dan  perwakilan  partai  politik,  peserta  rapat  pleno  dapat  memberikan masukan  apabila  terdapat  kekeliruan  dalam  rekapitulasi  yang  disertai  dengan  data  autentik dan  bukti  tertulis  berupa  nama  pemilih,  tanggal  lahir  dan  lokasi  TPS.  Apabila  data  yang
ditunjukkan  terbukti  benar  maka  KPU  Kota  menambahkannya  kedalam  DPT  dan memasukkannya  ke  dalam  formulir  A.3-KWK  serta  merekapnya  dalam  formulir  A.3.1-KWK, lalu  rekap  tersebutlah  yang  ditetapkan  sebagai  DPT  Kota  Makassar.”  (wawancara  8  April 2023)
Terdapat tambahan TPS dan pergeseran jumlah pemilih dari DPSHP ke DPT, yang awalnya DPSHP Pemilu 2020 yang TPS berjumlah 251 dan pemilih sebanyak 899.932 bertambah sebanyak 1.155 pemilih sehingga menyebabkan DPT Pemilu 2020 menjadi 901.087 pemilih dan TPS 255. Hal ini disebabkan pada masa perbaikan terdapat pemilih baru sebanyak 103.104 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 52.882 pemilih dan perempuan sebanyak 50.222 pemilih yang di dalamnya sudah termasuk warga binaan Lapas dengan rincian laki-laki sebanyak 296 pemilih dan perempuan sebanyak 1 pemilih dengan total 297 pemilih, Adapun warga binaan rutan laki-laki sebanyak 1.027 pemilih dan perempuan sebanyak 56 pemilih dengan total 1.083 pemilih, serta terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 101.949 pemilih dengan rincian laki-laki  sebanyak  52.941  pemilih  dan  perempuan  49.008  pemilihSetelah  penetapan  DPT,  KPU menyerahkan softcopy kepada masing-masing perwakilan paslon yang telah diberi bintang pada NKK, NIK dan  tanggal  lahir.  KPU  Kota  Makassar  kemudian  mencetak  DPT  berbintang  sebanyak  3  rangkap  dan menyerahkannya  kepada  PPK  yang  selanjutnya  diberikan  kepada  PPS  untuk  diumumkan  dengan  cara ditempel di kantor kelurahan atau tempat strategis lainnya.

## SIMPULAN
Proses yang dihadapi KPU Kota Makassar dalam tahapan pemutahiran data pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020, yaitu penyerahan Daftar  Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat kelurahan dan kecamatan  yang  selanjutnya  ditetapkan  menjadi  Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS)  pada  tingkat  kota. Dimutakhirkan kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) di kelurahan dan kecamatan  dan  ditetapkan  menjadi  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pada  tingkat  kota.  Setiap  tapan  ini dilaksanakan dengan dengan tetap mengedepankan pelaksanakan secara transparan, cermat dan akurat, sehingga hak konsitusionil sebagai warga masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya benar- benar terjamin dan terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Baehr,  PeterR.  (1998).  “Hak-hak  Asasi  Manusia  Dalam  Politik  Luar  Negeri.”  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Budiardjo, Miriam. (2008). “Dasar-dasar Ilmu Politik.” Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
Fachruddin, Fuad. (2006). “Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama.” Jakarta: Pustaka Alvabet.
Huda, Ni’matul. (2014). “Ilmu Negara”, Jakarta : Raja Grafindo,
ICJR. (2012). “Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.” Institute for Criminal Justice Reform Jatmiko,  Bayu Dwiwiddy.  (2018).  “Menelisik Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hak-Hak  Asasi    Politik  Pasca Perubahan Uud 1945” Jurnal Panorama Hukum : 3(2).
Kansil, C.S.T. (1986). “Dasar-dasar Ilmu Politik.” Yogyakarta: UNY Press.
Kasim, Ifdhal, (2001). “Resume Buku: Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (Buku 1).” ELSAM.
Khanif, Al. (2010). “Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia.” Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
Manfred,  Nowak.  (2003).  “Introduction  To  The  International  Human  Rights  Regime.”  Martinus    Nijhoff  ; Publishers, Leiden Boston.
Mas ‟ oed, Mochtar. (2003). “Negara, Kapital dan Demokrasi.” Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
MD, Moh. Mahfud. (1999). “Hukum dan Pilar ‐ pilar Demokrasi,” Yogyakarta: Gama Media.
Moeloeng, Lexy. (2006). “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung: Remaja Rosda Karya
Nindito,  Stefanus.  (2005).  “Fenomenologi  Alfred  Schutz:  Studi  tentang  Konstruksi  Makna  dan  Realitas” Jurnal   Ilmu Komunikasi . VOLUME 2, NOMOR 1.
Prihatmoko, J. Joko. (2003). “Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi.” Semarang: LP2I.
Rahmat, Pupu Saeful. (2009). “Penelitian Kualitatif.” Jurnal Equilibrium, Volume 5 No 9.
Rover,  C.de.  (2000).  “To  Serve  and  To  Protect  (Acuan  Universal  Penegakkan  HAM).”  Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
Sa ‟ duddin  (Anggota  Komisi  II  DPR  RI  Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera).  “Pengaturan  Hak  asasi  politik Warga Negara.” (artikel) (http://www.dakta.com. Di Akses 6 Januari 2023.)
Sabine, George. (1937). “A History of Political Theory”. London: London Press.
Sofyan,  Yayan.  (2010).  Makalah:  “Memahami  Substansi  Hak  Azasi  Manusia:  Kajian  Filosofis,  Sosiologis Dan Agama.”  Dalam  Acara  Perjamuan  Ilmiah  Tentang  “Membangun  Komitmen  Dan Kebersamaan   Untuk  Memperjuangkan  Hak  Asasi  Manusia”  (Makalah)  Yogyakarta:  Pusham UII/NCHR University of Oslo Norway.
Sri  Hastuti  P.  (2004).  “Pemilu  dan  Demokrasi  Telaah  terhadap  Prasyarat  Normatif  Pemilu.”  JURNAL HUKUM.  NO. 25 VOL 11
Sugiyono. (2015).  “Memahami Penelitian Kualitatif.” Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). “Metodologi Penelitian Pendidikan.” Bandung: Remaja Rosda Karya Sulisworo, Try Dwi. (2012). “Bahan Ajar (Demokrasi)”. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
The Institute for Criminal Justice Reform. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik” (Artikel) (http://icjr.or.id. Di akses 10 Januari 2023.)
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Wardani, Kunthi Dyah. (2007). “Impeachtment Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” Yogyakarta: Penerbit UII Press.

## PROFIL SINGKAT
Afandi  A.  Cenne,    lahir    di    Pinrang,    01  September    1992.    Saat    ini    menulis    sedang  menyelesaikan pendidikan  S2 di Universitas  Hasanuddin Makassar,  Program  Studi Pascasarjana Ilmu Politik,  Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik.