## PERAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)
DALAM PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA 1995-2016 (The Role of The Mining Advocacy Network (JATAM) on Environmental Safety in Indonesia 1995-2016)

## Muhammad Himmamul Adil
Email : achildonger11@gmail.com
Abstract  :  This  article  discusses  the  roots  of  environmental  movements  that  focus  on mining issues in Indonesia by making the Mining Advocay Network (JATAM) as the focus of  the  discussion.  The  method  use  in  writing  this  article  is  a  historical  method  that functions to reconstruct historiography, including searching for sources, to writing ideas. The initial idea of the formation of JATAM is inseparable from the environmental crisis that  occurred  in  Indonesia  in  the  1990s.  The  results  show  that  JATAM  stands  as  an environmental movement that focusses on overseeing mining issues is the influence of the occurrence of environmental crises due to mining. One of them is environmental pollution in the gold mining area of PT Barisan Tropical Mining (BTM) in Lubuk Linggau, South Sumatera. River pollution is caused by the company dredging river stones to be used as a company road hardener. River erosion occurs because a lot of land is cleared, while the falling part of the ground is short-circuited. In addition, the initial initiator of the idea to  form  JATAM  met  with  a  farmer  named  Samsuri  in  Kalimantan in  the  1990s. At  the time, the rubber plantation land was evicted by PT Adaro Energy and replaced with a cheap  price.  The  farmer  was  prosecuted  in  court  for  refusing  and  also  experiencing persecution. These factors form the background of the establishment of JATAM in 1995 as a network focused on mining issues in Indonesia.
Keywords: Environmental crisis, JATAM, PT BTM, PT Adaro Energy
Abstrak  : Artikel  ini  membahas  mengenai  akar  gerakan  lingkungan  yang  fokus  pada persoalan pertambangan di Indonesia dengan menjadikan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)  sebagai  fokus  objek  pembahasan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan artikel  ini  adalah  metode  sejarah  yang  berfungsi  untuk  merekonstruksi  ulang historiografi, meliputi  pencarian  sumber, kritik  sumber,  hingga  penulisan  gagasan.  Ide
awal pembentukan JATAM tidak terlepas dari krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia pada era 1990-an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JATAM berdiri menjadi gerakan lingkungan  yang  fokus  mengawal  isu-isu  pertambangan  merupakan  pengaruh  dari terjadinya  krisis  lingkungan  akibat  tambang.  Pencemaran  lingkungan  salah  satunya terjadi  di  areal  tambang  emas  PT  Barisan  Tropical  Mining  (BTM)  di  Lubuk  Linggau, Sumatera Selatan. Pencemaran sungai terjadi akibat perusahaan tersebut mengeruk batu kali untuk dipergunakan sebagai bahan pengeras jalan perusahaan. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara bagian tanah yang rontok mendangkalkan. Selain itu, penggagas awal ide untuk membentuk JATAM bertemu dengan seorang petani yang  bernama  Samsuri  di  Kalimantan  pada  tahun  1990-an.  Waktu  itu  lahan  kebun karetnya  digusur  oleh  PT  Adaro  Energy dan  diganti  dengan  harga  yang  murah.  Petani tersebut diperkarakan di pengadilan karena menolak dan juga mengalami penganiayaan. Faktor-faktor  tersebut  inilah  yang  menjadi  latar  belakang  dibentuknya  JATAM  pada tahun 1995 sebagai jaringan yang fokus pada isu-isu pertambangan di Indonesia.
Kata kunci: Krisis lingkungan, JATAM, PT BTM, PT Adaro Energy

## 1. Pendahuluan
Isu-isu  tentang  lingkungan  semakin  gencar  dibicarakan  seiring  munculnya problem  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  ulah  manusia.  Masalah  lingkungan  hidup yang semula hanya dibahas di kalangan ahli dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, lambat laun memunculkan kecemasan yang semakin luas (Emil Salim: 1983, 9). Adanya sikap pro-lingkungan  ditunjukkan  oleh  kampus-kampus  universitas  dimana  mahasiswanya mulai  memiliki  inisiatif  untuk  mendirikan  kelompok  pecinta  alam  sebagai  kegiatan ekstrakurikuler (Iwan J.Aziz: 2010, 156).
Dalam sejarah tercatat dua kelompok pecinta alam yang berada di garda terdepan untuk membela lingkungan, yaitu Mapala UI dan Kelompok Wanadri yang berlokasi di Bandung.  Selain  mahasiswa,  para  ilmuwan  juga  ikut  terjun  dan  terlibat  aktif  dalam gerakan  lingkungan  sejak  akhir  tahun  1970-an,  yakni  didirikannya  Pusat  Studi Lingkungan  (PSL)  di  berbagai  perguruan  tinggi  sejak  1979  (Nawiyanto:  2012,  66). Degradasi  lingkungan  dapat  dilihat  dengan  adanya  kegiatan  pertambangan  yang mengeruk bahan galian berharga perut bumi Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam buku
yang disusun oleh Dani W. Munggoro dkk yang berjudul “Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan  di  Indonesia.  Mekanisasi  peralatan  pertambangan  menyebabkan  skala pertambangan  semakin  membesar  (Dani  W.  Munggoro,  dkk:  1999,  31).  Hal  tersebut menyebabkan  pengaruh  kegiatan  pertambangan  terhadap  kerusakan  lingkungan  dan penurunan kesehatan manusia di sekitar tambang (Raja Siregar, dkk: 2004, 13).
Pencemaran  air  tanah,  pencemaran  tanah,  penurunan  kesehatan  manusia, kerusakan flora dan fauna dan pencemaran udara adalah dampak lingkungan yang harus ditanggung  dan  sering  terjadi  akibat  kegiatan  tambang.  Selain  menimbulkan  dampak lingkungan, ternyata juga menimbulkan dampak ekonomi, sosial, budaya dan politik yang begitu kompleks (Aminuddin A. Kirom, dkk: 2006, 315).
Pencemaran  yang  disebabkan  oleh  tambang  salah  satunya  terjadi  di  areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pencemaran  sungai  terjadi  akibat  perusahaan  tersebut  mengeruk  batu  kali  untuk dipergunakan  sebagai  bahan  pengeras  jalan  perusahaan.  Erosi  sungai  terjadi  karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan sungai. Kasus itu terjadi di Sungai Tiku, Sumatera Selatan. Setelah kehadiran PT BTM di wilayah itu pada tahun 1990, masyarakat sekitar juga mengeluh karena air sungai mulai keruh dan menjadi coklat kehitaman. Pencemaran sungai juga dirasakan penduduk Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur. Sejak PT Kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi di wilayah tersebut pada  tahun  1992,  mereka  kesulitan memanfaatkan  air  sungai  untuk  air  minum.  Ketika turun hujan, air sungai menjadi sangat keruh. Selain itu, masyarakat yang mandi di sungai mengalami gatal-gatal di kulit mereka. Hal itu karena sungai Sangatta dijadikan tempat pembuangan  limbah  cair  dan  lumpur  yang  berasal  dari  penggalian  batubara  (Dani  W. Munggoro, dkk: 1999, 32).
Kajian  historis  pertambangan  dan  dampaknya  tampak  dalam  kajian  yang dihasilkan Erwiza Erman (2005) dalam bukunya Membaranya Batubara Konflik Kelas dan  Etnik  Ombilin-Sawahlunto-Sumatera  Barat  (1892-1996) .  Riset  yang  dilakukan Erwiza Erman memuat informasi tentang pertama kali dibukanya pertambangan batubara yang berada di Sumatera. Dalam kajian Erwiza, juga dijelaskan mengenai kehidupan di lokasi  pertambangan  batubara  seperti  struktur  masyarakat  pertambangan,  kondisi  kerja dan  kehidupan,  adanya  pengendalian  yang  menggunakan  kekerasan  dan  teror.  Erwiza juga  menegaskan  bahwa  setiap  zaman  memiliki  kebijakan  berbeda  dan  problem  yang
beragam.  Selain  itu,  dijelaskan  pula  konflik  dan  pemogokan  yang  dilakukan  serikat buruh, adanya pembagian kelas pekerja dan persoalan etnisitas serta adanya kekerasan di setiap periode pemerintahan.
Untuk menelaah kajian sosiologis mengenai tambang dan  dampaknya,  penulis melihat  dari  hasil  kajian  Dani  W.  Munggoro,  dkk  (1999)  dalam  bukunya Menggugat Ekspansi  Industri  Pertambangan  di  Indonesia .  Buku  ini  membahas  mengenai terbentuknya  hukum  pertambangan  pertama  kali  di  Indonesia,  menjelaskan  mengenai gambaran perijinan pada masa setiap rezim pemerintahan yang membuka  peluang bagi para investor menanam modal. Orde baru sebagai pelopor terbukanya penanaman modal asing untuk meningkatkan devisa negara di masa krisis. Selanjutnya, dijelaskan mengenai kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  area  pertambangan,  konflik  tanah  dan  lahan masyarakat lokal, tekanan sosial-ekonomi menjadikan masyarakat berat dalam menjalani kehidupan  seperti  sediakala.  Dengan  timbulnya  persolan  di  masyarakat  memunculkan adanya  perlawanan  mulai  dari  aksi  protes,  unjuk  rasa  yang  dilakukan  masyarakat,  dan kerjasama masyarakat dengan jaringan LSM dan Media Massa. Memuat juga mengenai pertambangan di masa depan dan memberikan solusi kerakyatan.
Penulis  juga  mempelajari  mengenai  kajian  ekologis  tentang  tambang  dan dampaknya  dari  tulisan  aktivis  JATAM  Siti  Maimunah  (2002)  dalam  bukunya Menambang Petaka di Meru Betiri . Buku ini membahas mengenai pentingnya kawasan Meru  Betiri  bagi  masyarakat  lokal  dan  ancaman  yang  akan  diakibatkan  oleh  adanya pertambangan  emas,  juga  menjelaskan  mengenai  peran  JATAM,  organisasi kemahasiswaan,  aktivis  lingkungan,  dan  organisasi  kemasyarakatan  dalam  upaya penyelamatan  Meru  Betiri  menjadi  wilayah  pertambangan.  Selain  itu,  diuraikan  pula perusahaan  yang  terlibat  penambangan  dan  memberi  contoh  mengenai  dampak  yang dialami di tempat lain, serta paparan mengenai potensi dampak ekologis pertambangan di kawasan konservasi.
Untuk melihat dari kacamata politis mengenai tulisan tentang organisasi yang fokus  dalam  menyelamatkan  lingkungan  akibat  tambang  yakni  dimuat  dalam  skripsi Syafrizal  SF  Marbun  (2018)  berjudul Strategi  Framing  Keadilan  Lingkungan  Hidup (Studi Jaringan Advokasi Tambang) Nasional . Isi dari pembahasan tersebut menjelaskan mengenai strategi pembingkaian yang dilakukan JATAM dalam mengelola isu keadilan lingkungan  hidup,  dalam  hal  ini  kasus  tambang  dan  pengawalan  terhadap  masyarakat.
Strategi  yang  dilakukan  JATAM  ada  beberapa  macam  yang  dijelaskan.  Selain  itu, memberikan  penjelasan  keberhasilan  dari  strategi  pembingkaian  JATAM  dalam mengelola isu keadilan lingkungan hidup.
Kajian  yang  memuat  berbagai  informasi  mengenai  kasus  pertambangan  yang ada  di  Indonesia  tertuang  dalam  kumpulan  tulisan  Aminuddin  A.  Kirom,  dkk  (2006) berjudul Tambang  dan  Penghancuran  Lingkungan:  Kasus-Kasus  Pertambangan  di Indonesia  (2003-2004) .  Membahas  mengenai  seluruh  kasus  yang  terjadi  di  berbagai wilayah  di  Indonesia  pada  tahun  tersebut.  Pembahasan  yang  dipaparkan  tidak  fokus mendetail mengenai salah satu kasus yang terjadi dan berdampak besar bagi lingkungan. Hanya sedikit uraian karena banyak kasus yang dibahas dalam buku tersebut.
Penulis juga  menelaah kajian  gerakan  lingkungan  dari  tulisan  Abdul Wahib Situmorang (2013) dalam bukunya Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011). Situmorang berusaha menggambarkan bagaimana fenomena protes  kolektif lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, dengan menggunakan koran Kompas sebagai acuan utama data selain wawancara dan analisis dokumen. Situmorang juga memperlihatkan skala protes kolektif lingkungan hidup yang pernah dilakukan dari masa  ke  masa  rezim  pemerintahan  yang  pernah  berkuasa  di  Indonesia.  Situmorang menggunakan  teori  Tarrow  yang  menjelaskan  tentang  tumbuh,  berkembangan  dan menurunnya  protes  kolektif  lingkungan  hidup  pada  periode  tertentu.  Dinamika  naik turunnya  protes  kolektif  lingkungan  hidup  tersebut  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan hal lainnya.
Gerakan  lingkungan  yang  semakin  gencar  disuarakan  mendasari  tujuan penulisan  artikel  ini.  Penulis  memfokuskan  temporal  terkait  peran  JATAM  dalam penyelamatan  lingkungan  di  Indonesia  sejak  1995-2016.  Alasan  penulis  mengambil temporal  tersebut  karena  tahun  1995 mulai  terbentuknya  JATAM  sebagai  wadah yang fokus dalam mengawal isu-isu pertambangan di Indonesia. Tahun 2016 dipilih sebagai batas akhir penulisan karena ada dua alasan. Pertama, pada tahun tersebut terbentuknya kedai  JATAM  sebagai  ekonomi  alternatif  masyarakat  terdampak  tambang.  Selain  itu, kedai  JATAM  dapat  dijadikan  penambahan  pemasukan  dana  bagi  JATAM  dalam melakukan advokasi. Kedai JATAM disepakati dalam forum tahunan JATAM pada tahun 2016.  Kedua,  diadakannya  rakornas  (rapat  kordinasi  nasional)  oleh  JATAM  di  Bogor, Jawa Barat. Rakornas ini dihadiri oleh beberapa organisasi dan masyarakat yang menjadi
mitra JATAM dan berlanjut hingga saat ini.
Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yaitu; heuristik,  kritik,  interpretasi  dan  historiografi  (Kuntowijoyo,  2003).  Tahap  awal  ini meliputi  pengumpulan  sumber  primer  (seperti:  arsip,  koran,  wawancara  dan  laporan tahunan)  dan  sumber  sekunder  (berupa  buku  teks,  artikel  dalam  jurnal,  tesis,  dan disertasi).  Sumber-sumber tersebut  diperoleh  dari  kantor  JATAM,  perpustakaan UNEJ dan  koleksi  pribadi.  Selain  itu,  penulis  juga  mengunjungi  beberapa website yang menyimpan sumber tentang JATAM. Setelah mendapatkan sumber yang relevan dengan tema penelitian, penulis kemudian mengkritik dan menginterpretasikannya. Kerja kritik terhadap sumber mengenai advokasi yang dilakukan JATAM. Penulis melakukan kroscek dengan sumber media seperti koran dan berita online. Terakhir, penulis menuliskannya dalam bentuk historiografi yang diakronis.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  penulis  ingin mengetahui  proses  terbentuknya  JATAM  sebagai  wadah  yang  fokus  mengawal  isuisu pertambangan.  Selain  itu,  penulis  juga  memaparkan  krisis  lingkungan  akibat  adanya pertambangan di beberapa wilayah di Indonesia.

## 2. Hasil dan Bahasan

## 2.1 Krisis Akibat Penambangan
Awal  mula  usaha  pengembangan  potensi  pertambangan  Indonesia  dimulai dengan  terbitnya  Undang-undang  no.  11/1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertambangan.  Ketentuan  pokok  sebagaiman  tercantum  dalam  UU  no  11/1967 menjadikan  Indonesia  berhasil  dalam  menarik  minat  investor  luar  negeri.  Dalam perkembangannya  selama  periode  1967  sampai  1996,  penanaman  modal  asing  (PMA) untuk  bidang  pertambangan  mineral  logam  diatur  dengan  pola  Kontrak  Karya Pertambangan (KKP), sedangkan bidang pertambangan batubara denga pola Perjanjian Kerjasama  Pengembangan  Pertambangan  Batubara  disingkat  menjadi  PKP2B  (Joko Susilo et.al. 2004).
Heru  (2009)  mengatakan  kegiatan  pertambangan  menguntungkan  karena menghasilkan bahan-bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun disisi lain  dapat  merusak  lingkungan,  terlebih  lagi  jika  berada  di  kawasan  hutan  lindung. Kegiatan pertambangan yang mengupas lapisan tanah hingga kedalaman tertentu dapat meningkatkan erosi dan meninggalkan lubang-lubang tanah yang besar dan dalam. Belum
lagi  jika  selama  aktivitas  pertambangan  dilakukan  dengan  pembuangan  limbah  B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), maka dapat mencemari lingkungan.
Kondisi  pertambangan  Indonesia  sedang  menghadapi  banyak  masalah  sejak transisi  politik  Indonesia  diawali  dengan  krisis  ekonomi  tahun  1997.  Untuk  menyebut beberapa  diantaranya,  penambangan  tanpa  izin,  perdagangan  pasir  timah  illegal, kecelakaan tambang, lokasi penambangan dan daerah hutan lindung, dan konflik-konflik antara  perusahaan  tambang  dan  penduduk  setempat  mengenai  ganti  rugi  tanah,  dan konflik kerja di dalam perusahaan tambang (Erwiza Erman, 2005: vii).
Bahkan,  kumpulan  penelitian  Aminuddin  (2006:  12)  mamaparkan  bahwa industri ekstraktif (tambang, minyak dan gas) adalah industri yang tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada eksploitasi sumberdaya tak terbarukan. Industri ekstraktif tidak  hanya  dapat  menciptakan  bencana  lingkungan,  tetapi  juga  dapat  menghancurkan sumbersumber  kehidupan  masyarakat,  meningkatkan  korupsi,  memicu  kekerasan  dan ketidakadilan terhadap perempuan serta dapat memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan meningkatkan militerisme.
Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tambang tersebut salah satunya terjadi  di  areal  tambang  emas  PT  Barisan  Tropical  Mining  (BTM)  di  Lubuk  Linggau, Sumatera Selatan pada tahun 1990. Pencemaran sungai terjadi akibat perusahaan tersebut mengeruk batu kali untuk dipergunakan sebagai bahan pengeras jalan perusahaan. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan sungai. Kasus tersebut terjadi di sungai Tiku, Sumatera Selatan (Dani et al. 1999).
Dani  (1999)  juga  memaparkan  adanya  pencemaran  sungai  yang  dirasakan penduduk  Sangatta,  Kutai,  Kalimantan  Timur.  Sejak  PT  Kaltim  Prima  Coal  (KPC) beroperasi  di  wilayah  tersebut  pada  tahun  1992,  mereka  kesulitan  memanfaatkan  air sungai untuk air minum. Selain itu, masyarakat yang mandi di sungai mengalami gatal- gatal  di  kulit  mereka.  Hal  itu  karena  sungai  Sangatta  dijadikan  tempat  pembuangan limbah cair dan lumpur yang berasal dari penggalian batubara.
Gambar 1. Foto Sungai Sangatta
Sumber: dokumentasi Kontan.co.id
Masyarakat  Desa  Jelmuq  di  tepian  Sungai  Mahakam  juga  merasakan pencemaran  di  lingkungan  mereka.  Masuknya  PT  Kelian  Equatorial  Mining  (KEM) dengan membangun pelabuhan bongkar muat bahan bakar (oli dan BBM), bahan peledak, dan bahan kimia yang diperlukan proses pembersihan emas. Puluhan drum yang berisi bahan-bahan kimia ditumpuk di pinggir sungai, tumpah dan masuk ke sungai Mahakam. Hal  ini  menyebabkan  bermacam  cairan  berbahaya  mencemari  sungai  (Tempo,  6 September 2004).
Banyak  lokasi  kegiatan  perusahaan  tambang  yang  merupakan  tempat  tinggal masyarakat  adat  dan  kepemilikan  tanah  berdasarkan  hukum  adat  atau  kebudayaan setempat. Karena sulit mengakomodasi bentuk hak ulayat tanah seperti ini, atau  karena sistem hukum tidak mengakui hakhak ulayat atas tanah, masyarakat asli seringkali tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang resmi atas tanah mereka. Ketika suatu perusahaan tambang datang, mereka akan kehilangan tanahnya sebagai sumberdaya paling berharga tanpa kompensasi atau hak menuntut ( right of appeal ) karena tidak ada bukti kepemilikan tanah yang dapat memuaskan pihak penguasa. Kesejahteraan ekonomi, kebudayaan dan identitas  masyarakat  lokal  terkait  erat  dengan  tanah  mereka.  Jika  suatu  komunitas kehilangan tanahnya akan berdampak ekonomis maupun sosial (Dani et al. 1999: 65).
Rakyat di lokasi-lokasi tambang sering menjadi korban ancaman dan intimidasi, pemukulan dan tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan oleh pihak keamanan. Beberapa kasus yang mendapat perhatian salah satunya adalah pembunuhan dan pelanggaran hak- hak asasi manusia oleh aparat militer di Freeport tahun 1994-1995 (Dani et al. 1999: 72).
Di  pihak  lain,  perusahaan  tambang  yang  bersangkutan  juga  merasa  terancam karena  kegiatan  mereka  berada  di  daerah  terpencil  dan  hubungan  dengan  masyarakat sekitarnya  tidak  baik  sehingga  ada  kemungkinan  menjadi  korban  kekerasan  juga.
Seringkali  perusahaan  meminta  pihak  kepolisian  atau  militer  untuk  perlindungan, contohnya di Freeport-McMoran.
Kombinasi frustasi dan kemarahan di satu pihak serta adanya kehadiran militer di pihak lain menciptakan situasi klasik di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi (Aminuddin et al. 2006: 73).
Berbagai  uraian  di  atas  menunjukkan  kehadiran  tambang  telah  menyebabkan krisis ekologis dan sosiologis. Krisis akibat tambang ini dalam pandangan JATAM tidak dapat ditoleransi dan kondisi ini juga yang mendorong kelahiran JATAM.

## 2.2 Terbentuknya JATAM
Pembentukan JATAM juga tidak terlepas dari peran Chalid Muhammad salah satu  penggagas  JATAM.  Awal  ide  untuk  membuat  suatu  wadah  yang  fokus  dalam persoalan pertambangan ketika ia bertemu dengan seorang petani yang bernama Samsuri di  Kalimantan  pada  tahun  1990-an.  Waktu  itu  lahan  kebun  karetnya  digusur  oleh  PT Adaro  Energy  dan  diganti  dengan  harga yang  murah.  “Petani tersebut  diperkarakan  di pengadilan  karena  menolak  dan  juga  mengalami  penganiayaan  sehingga  mata  sebelah kirinya tidak dapat melihat” jelas Chalid, Koodinator JATAM 1995-2003, Jakarta pada 22 Juli 2019.
Chalid  memutuskan  berhenti  menjadi  dosen  di  STIH  Sultan  Adam  dan bergabung  dengan  WALHI  (Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia)  Nasional  dengan memegang  dua  program  yakni  civic  education  dan  program  advokasi  pertambangan. Chalid semakin yakin perlu membentuk wadah khusus yang merespon isu pertambangan, karena  ketika  itu  isunya  semakin  meluas  dan  ada  keterbatasan  informasi  tentang pertambangan.
Dirancanglah  pertemuan  sebuah  pertemuan  Seminar  Advokasi  Tambang  di Banjarmasin,  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  1995.  “Pada  pertemuan  tersebut  dibahas spektrum masalah pertambangan mulai isu dampak-dampak pertambangan dan isu global mengenai  ekonomi  politik  pertambangan”  jelas  Chalid,  Jakarta  pada  22  Juli  2019. Melalui  pertemuan  tersebut  disepakati  untuk  membentuk  wadah  suatu  organisasi bernama  JATAM  dan  mengangkat  Chalid  Muhammad  selaku  koordinator  pertama JATAM.
Dalam pembuatan nama JATAM terjadi perdebatan sebentar mengenai spirit apa yang akan dibawa dan agenda utama yang akan dilakukan. Forum tersebut tidak banyak
berdebat mengenai penamaan, tetapi lebih fokus kepada persoalan yang dihadapi dengan hadirnya  pertambangan  yang  mengakibatkan  masalah  sosial.  “Mereka  yang  hadir menyepakati spiritnya adalah jaringan, agenda utamanya adalah advokasi dan objeknya adalah  pertambangan”,  jelas  Chalid.  Oleh  sebab  itu,  peserta  yang  hadir  menyepakati JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) sebagai nama organisasi tersebut.
Awal  perjalanan  JATAM  dikelola  di  kantor  WALHI  Nasional  dengan mengutamakan  spirit  jaringan  yang  tidak  memerlukan  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah tangga seperti organisasi lain. Setelah itu, JATAM sekitar tahun 1999 membuat sekretariat sendiri lepas dari WALHI dan mulai merekrut anggota. Di pertengahan jalan kemudian JATAM membentuk Badan Pendukung JATAM sekitar tahun 2002.
Perjalanan  advokasi  JATAM  selanjutnya,  “JATAM  melihat  tingginya  represi pemerintah sehingga mendorong lahirnya Tim Advokasi Tambang Rakyat (TATR)” jelas Chalid. Tim ini merupakan kumpulan lawyer yang bekerja sukarela membantu JATAM. Ketika JATAM semakin membesar jaringannya, maka memerlukan forum saling lapor, untuk merespons kebutuhan ini maka dibuatlah forum saling lapor di Tomohon, Sulawesi Utara tahun 1999. Kemudian dalam pertemuan di Bogor tahun 2003 selepas forum saling lapor,  Chalid  Muhammad  meminta  untuk  adanya  pergantian  koordinator  sehingga ditunjuklah Siti Maimunah sebagai koordinator selanjutnya.
Dalam  penanganan  kasus  dan  strategi  yang  dilakukan  JATAM  berangkat  dari ide  pembentukan  awal  yakni  spirit  jaringan  maka  ada  pembagian  tugas  di  lapangan, pembelaan hukum jika  ada  yang  bermasalah.  JATAM  juga  melakukan  kampanye baik tingkat  regional,  nasional  dan  internasional.  Selain  itu,  JATAM  juga  melakukan penyebaran  informasi,  penggalangan  solidaritas,  dialog  kebijakan  dengan  pemerintah, akademisi,  mengajak  koalisi  yang  lebih  besar,  mengajak  LSM  yang  lain  terlibat,  juga pernah  mengadakan  konferensi  internasional  pada  tahun  1999  mengenai  pembuangan tailing ke laut. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama di dunia, “JATAM dari Indonesia  sebagai  inisiator  karena  ada  trend  di  dunia  bahwa  perusahaan-perusahaan tambang memilih laut sebagai tempat membuang hasil tailing tambang” jelas Chalid.
Belajar  bersama  dalam  forum  tersebut  menjadi  strategi  JATAM  untuk menambah  pengetahuan,  memperluas  gerakan  dan  mendapat  dukungan  dari  berbagai pihak.  Hasil  dari  pertemuan  tersebut  menjadikan  perusahaan  pertambangan  di  dunia berpikir ulang untuk membuang tailing ke laut. “Ini merupakan peranan awal JATAM
yang berhasil mempengaruhi kebijakan perusahaan tambang” pungkas Chalid.
Respons  yang  lain  adalah  berubahnya  UU  pertambangan  No  11  Tahun  1967, selain  itu  JATAM  terlibat  aktif  dalam  advokasi  kelahiran  Undangundang  mineral  dan batubara. JATAM juga terlibat dalam advokasi keluarnya Perpu hutan lindung pada masa pemerintahan Presiden Megawati.

## 2.3 Struktur Organisasi JATAM dan Pendanaan
Pada  masa  awal  Jaringan  Advokasi  Tambang  memiliki  struktur  yang  masih sedikit  tenaga  profesional  dan  belum  proporsional.  Struktur  pada  periode  awal kepemimpinan  tahun  1995-1999  yakni  sebagai  Koordinator  Nasional:  Chalid Muhammad,  Penanggung  jawab  informasi:  Elvi  Lestiana,  Pengelola  Keuangan:  Siti Faroh, Tim Kampanye: Icha dan Siti Maimunah, Tim Teknologi Informasi dan Kimia: Andre  Wijaya.  “Pada  masa  perjalanannya  JATAM  mengalami  lima  kali  pergantian koordinator  sampai  tahun  2016”  jelas  Chalid.  Selain  itu,  ada  penambahan  dan pembaharuan dalam struktur. Sebagaimana yang tercantum dalam struktur JATAM tahun 2016 disebutkan bahwa kelembagaan di dalam JATAM terdiri dari Koordinator Nasional dan Koordinator Wilayah, dan Badan Pelindung JATAM. Tugas dari seorang koordinator yaitu  bertugas  dalam  hal  kordinasi  yang  berskala  nasional,  baik  di  dalam  internal sekretariat  pengurus  JATAM  maupun  kordinasi  ke  atas,  ke  badan  pengurus  ataupun badan pengawas. “Koordinator nasional menjalankan menjalankan tugas kepemimpinan nasional  maupun  internasional  atas  nama  JATAM”  jelas  Merah,  Koordinator  JATAM 2016-2020,  Jakarta  pada  25  Juli  2019.  Selain  itu,  seorang  koordinator  kerja  utamanya adalah  advokasi,  mendorong  perubahan  dengan  strategi,  baik  strategi  hukum  maupun strategi non hukum. Koordinator juga mengkordinasi agar agenda berjalan dengan baik dan mengupayakan untuk memaksimalkan kerja tim.
Target  seorang  koordinator  yaitu  mengadakan  rapat  tahun  bersama  badan penguru. Rapat tersebut untuk mengevaluasi kegiatan selama satu tahun apa saja yang kurang  maksimal.  Rapat  tahunan  juga  memilih  isu  prioritas  dan  strategis  yang  harus didorong satu tahun kedepannya. Selain laporan kepada badan pengurus, JATAM juga membuat  laporan  kepada  masyarakat  dengan  membuat  catatan  akhir  tahun.  “Untuk hubungan  JATAM  di  Asia  Tenggara  dan  Internasional  tiap  tahun  melihat  kondisi perkembangan yang terjadi” jelas Merah. Sehingga JATAM juga bisa mendorong hasil advokasinya untuk minta dukungan dari para partner di Asia Tenggara dan Internasional.
Terdapat tiga cara kerja JATAM. Pertama, JATAM mendorong kesadaran kritis masyarakat  yang  hidup  di  wilayahwilayah  yang  memiliki  kekayaan  alam,  baik  yang terbarukan  maupun  yang  tidak.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menguatkan  hak  veto (menolak)  terhadap  semua  bentuk  investasi  tambang.  Kedua,  JATAM  bekerja  dengan cara kreatif untuk mendorong kesadaran kritis khalayak luas tentang daya rusak industri pertambanga di Indonesia. Ketiga, JATAM bekerja secara berjejaring untuk menghambat laju  investasi  industri  keruk  yang  selama  ini  mengendalikan  jalannya  penyelenggara negara dan pembangunan di daerah (www.jatam.org/carakerja).
Selain  kampanye  dan  pendidikan  kritis,  JATAM  menggunakan  pendekatan pemulihan  kehidupan  dan  ruang  hidup  melalui  pengembangan  simpul-simpul  belajar. Masyarakat  mengembalikan  tata  produksi  dan  konsumsi  yang  mengandalkan kemampuan wilayah tersebut.
Adapun etika yang harus ditaati oleh para aktivis JATAM agar selalu berpegang teguh  kepada  nilai-nilai  dasar  yang  telah  dibuat  JATAM  salah  satunya  adalah  tidak menerima adanya dana dari perusahaan tambang dan jasa pertambangan serta perusahaan lain yang merusak dan mencemari lingkungan serta tidak boleh menjadi konsultan untuk kepentingan  perusahaan  tambang  dan  pihak-pihak  lain  yang  merusak  lingkungan  dan melanggar HAM (www. jatam. org/etika/).
JATAM memiliki simpul di daerah yang saat ini berada di tiga wilayah yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. “Hal ini karena ketiga daerah tersebut rawan konflik mengenai persoalan tambang” jelas Merah. JATAM bekerjasam dengan  masyarakat  di  daerah  untuk  melawan  perusahaan  tambang.  Landasan  JATAM adalah pengelolaan secara adil dan bijak terhadap kekayaan tambang dan sumber energi. Hal  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  rakyat  dan  menjamin  keberlanjutan keselamatan rakyat serta ekosistem kini dan masa depan.
Filosofi dasar JATAM adalah terciptanya perlakuan adil dan keterlibatan semua orang,  sejalan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  nilai-nilai  lingkungan  hidup.  Dalam kegiatannya, JATAM dibatasi oleh etika dan nilai dasar JATAM. “Kerja-kerja JATAM dilakukan dalam bentuk pendampingan masyarakat korban, riset, pendidikan, kampanye penyadaran publik, advokasi kebijakan dan proses litigasi” jelas Merah.
Suatu organisasi dan gerakan sosial agar bisa bertahan dalam kegiatannya pasti membutuhkan dana. JATAM pada awalnya menggunakan dana solidaritas antar sesama
pejuang lingkungan hidup dan juga dibantu WALHI. Setelah JATAM memiliki struktur sendiri maka pendanaan mulai dicari sendiri tetapi dengan prinsip pendanaan tidak dari pemerintah  dan  perusahaan  tambang.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  aturan  dan  etika JATAM. JATAM melakukan beberapa strategi untuk mendapatkan dana, dengan donasi dan  jaringan  atau  teman  JATAM  di  luar  negeri.  Donasi  itu  dikumpulkan  melalui orangorang yang ingin menyumbang untuk gerakan lingkungan hidup di Eropa. “Tetapi jaringan  pertemanan  tersebut  dengan  batasan  tidak  memonopoli  gerakan  JATAM” pungkas  Merah.  Salah  satu  contoh  organisasi  yang  membantu  JATAM  adalah Triple Eleven .
Selama  periode  2007-2009,  secretariat  JATAM  mengelola  dana  sebesar  Rp 3.537.759.221,-. Total dana tersebut terbagi dalam program tahunan berikut.
Tahun Dana 2007 Rp. 1.034.100.955 2008 Rp. 1.079.228.402 2009 Rp. 1.424.429.864 Jumlah: Rp. 3.537.759.221
Tabel 1. Pengelolaan Dana JATAM Periode 2007-2009
Sumber: Dokumen JATAM
Jumlah  dana  tersebut  didukung  beberapa  donor,  baik  yang  sifatnya  kegiatan maupun program selama satu tahun. Sepanjang 2007-2009, lembaga donor berkomitmen mendukung  pendanaan  secara  rutin  diantaranya  11.11.11  ( Triple  Eleven )  dan  Oxfam Hongkong (JATAM, 2009: 104).
JATAM  sadar  betul  dalam  melakukan  kegiatan  advokasi  menghadapi penghancuran  terpimpin  dan  sistematik,  serta  tidak  akan  mampu  dilakukan  sendiri. Dengan sumberdaya yang terbatas, diperlukan koalisi dengan lembagalembaga lain, salah satunya berkoalisi dalam pendanaan. Beberapa kegiatan yang sumberdayanya digalang bersama-sama adalah South to South Film Festival (StoS) tahun 2008 dan 2010, Temu Nasional  Pembela  HAM  2009, World  Ocean  Conference-Coral  Triangkle  Initiative (WOC/CTI),  Koalisi Lumpur  Lapindo,  Perubahan  Ikllim  (CSF),  Koalisi  Advokasi  UU Lingkungan Hidup, PEMILU dan Koalisi lainnya (JATAM, 2009).
Dalam  laporan  perjalanan  mandat  JATAM  (2009)  juga  disebutkan  bahwa JATAM telah diaudit oleh audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Maksum,
Suyamto,  Hirdjan  dan  rekan,  Firm  Licence:  KEP-226/KM.6/2002.  Laporan  Audit tersebut mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 (PSAK 45) yang mengatur tentang Pelaporan Akuntansi Organisasi Nirlaba.

## 2.4 Kasus PT Newmont Minahasa Raya
Sejak  1800-an  penduduk  di  kawasan  Ratatotok  mulai  menemukan  emas  di kawasan  Lobongan  dengan  jarak  sekitar  3  km  dari  pusat  pabrik  pengolahan  emas perusahaan Mesel. Kemudian pada tahun 1887 perusahaan tambang milik Belanda yaitu Nederland Mynbouw Maatschappij (NMM) mulai menguasai kawasan tersebut. Tahun 1921 NMM mengakhiri operasinya setelah berhasil menambang sekitar 5.000 kilogram emas selama 30 tahun. Pada tahun 1986-1987 sudah ada sekitar 7.000 penambang yang ada  di  kawasan  tersebut.  Sejak  tahun  1988  pemerintah  menutup  paksa  kegiatan penambangan,  sehingga  penambang  pendatang  terpaksa  keluar  dari  kawasan  tersebut, namun  sebagian  penduduk  tetap  melanjutkan  pertambangan  dengan  skala  kecil  (Arsip YDRI, 1).
Sebelum pemerintah menutup paksa, pada tanggal 6 November 1986, Presiden Soeharto menerbitkan surat No.B-34/Pres/11/1986 yang berisi persetujuan kontrak karya antara pemerintah dan Newmont. Newmont Minahasa Raya (NMR) adalah perusahaan tambang  emas  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan  merupakan  anak  perusahaan Newmont Gold Company , USA. Pada tanggal 2 Desember 1986 Newmont diwakili David Tyrwhitt dan Jusuf Merukh menanda-tangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Pada tahun 1987 Newmont mulai melakukan kegiatan eksplorasi atau penelitian kandungan emas (Arsip YDRI, 2).
Newmont diberi konsesi awal untuk wilayah tanah seluas lebih 500.000 hektar. Tanah-tanah  yang  masuk  dalam  peta  bukan  merupakan  hutan  bukaan  baru,  melainkan perkebunan cengkeh, kelapa dan tanaman pangan. Sistem Pembuangan Tailing di Dasar Laut  (SPTDL)  diterapkan  dalam  operasi  pertambangan  PT  NMR.  Secara  teknis, penambangan  yang  dilakukan  PT  NMR  dengan  cara  pemboran  dan  peledakan konvensional (Arsip Tim Legal TAPAL, 2).
Pada bulan oktober tahun 1993 warga Ratatotok mengadukan masalah adanya penambangan  ke  DPRD  Sulawesi  Utara.  Menjelang  akhir  tahun  1993  DPRD memprakarsai satu dialog yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, perusahaan dan warga.  Namun,  dialog  tersebut  tidak  menyelesaikan  masalah  seperti  yang  diharapkan
warga. Kemudian tahun 1994, Newmont memulai tahap konstruksi pembangunan lokasi, fasilitas  pengolahan  dan  infrastruktur  tambang.  Pada  tanggal  24  April  1994  sekitar  24 warga  Ratatotok  (pemilik  tanah)  kembali  menggugat  Newmont  dan  BKPM  melalui pengadilan Tondano. Tetapi keputusan pengadilan menolak gugatan warga (Arsip Tim Legal TAPAL, 2).
Dalam Arsip Tim Legal TAPAL juga dipaparkan mengenai Pengadilan Tinggi Manado  menerima  banding  warga  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri Tondano,  juga  meminta  persidangan  pokok  perkara  dilanjutkan,  lalu  pihak  Newmont mengajukan kasasi. Akhir tahun 1995 JATAM dan WALHI Sulawesi Utara menerima dokumen AMDAL (Analisis Masalah Dampak Lingkungan). Kemudian beberapa wakil warga Ratatotok melakukan pengaduan langsung di DPR-RI, namun hal tersebut tidak menghasilkan tindak lanjut bagi warga.
Pada  tanggal  25  Februari  1996,  JATAM  yakni  Chalid  Muhammad  dkk menerima laporan bahwa Newmont mulai menguji coba parbik pengolahan emas. Pada tanggal  5  Mei  1996,  warga  mulai  menemukan  berbagai  jenis  ikan  mati  mengapung  di lokasi  pembuangan  limbah tailing Newmont  di  Teluk  Buyat.  Warga  mengadukan  hal tersebut  kepada  Bapedal  (Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan)  setempat. Kemudian  pada  bulan  Oktober  1996  hingga  pertengahan  bulan  Agustus  1997  masih ditemukan adanya ikan mati (Arsip Tim Legal Tapal, 3).
Sejak  tahun  1997,  JATAM  melihat  kegiatan  penambangan  oleh  NMR  mulai menimbulkan  dampak kerusakan lingkungan. Teluk Buyat  juga  dikategorikan  tercemar berdasar acuan Kelautan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Pada tanggal 17 Juni 1997 JATAM dan beberapa Ornop lainnya menerima laporan bahwa ada surat No.Pol.B/21/VI/1997/Pos.Pol  Khusus  Ratatotok.  Isi  surat  tersebut  meminta  seluruh warga  datang  ke  pos  polisi  untuk  membicarakan  tanah  milik  Kaunang  yang  diduduki warga. Pada tanggal 26 Agustus 1997, kepala desa Ratatotok menerbitkan surat perihal pemberitahuan agar warga yang bermukim di dusun V di atas tanah HL Kaunang segera meninggalkan selambat-lambatnya bulan Oktober. Kemudian JATAM pada tanggal 29 Oktober 1997 bersama Ornop lainnya bekerjasam dengan LBH mengirimkan nota protes kepada Kades Ratatotok (Arsip YDRI, 6).
Pada  tanggal  28  Februari  1998,  JATAM  bersama  LBH  melakukan  juga melayangkan  surat  protes  terhadap  keluarga  LH  Kaunang  yang  memasang  papan
larangan  membangun  dan  mendirikan  bangunan.  Kemudian  5  Juni  1998,  bertepatan dengan Hari Lingkungan, ratusan orang yang terdiri para aktivis lingkungan dari berbagai Ornop  termasuk  JATAM  bersama  warga  Buyat  melakukan Long  March untuk menyampaikan pengaduan kepada Gubernur Sulawesi Utara (Arsip YDRI, 6).
Pada  bulan  Oktober  1999,  Tim  Independen  I  termasuk  aktivis  JATAM  yang dipimpin  DR.  Ir.  Rizald  Max  Rompas  MA,  menyerahkan  laporannya  kepada  Pemda Sulawesi Utara. Laporan tersebut menyebutkan kegagalan dan dampak penggunaan STD serta  temuan  limbah tailing di  wilayah  Pantai  Buyat  mengandung  bahan  beracun berbahaya  seperti  sianida,  merkuri,  arsen,  dan  cadmium  dengan  konsentrasi  yang melampaui ambang batas.
Gambar 2. Pantai tempat pembuangan tailing Sumber: Dokumen JATAM
Pada  tanggal  27  November  1999,  JATAM  meminta  agar  Presiden  Republik Indonesia menutup operasi tambang NMR. Pentingnya penutupan itu dilakukan karena NMR gagal memenuhi ketentuan persyaratan pembuangan emisi nol. Kemudian tanggal 30 November, Wakil Gubernur Sulawesi Utara menolak Surat tuntutan JATAM kepada Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Tuntutan  tersebut  menurut  Wakil  Gubernur  akan menurunkan penghasilan daerah dan hanya akan menyebabkan masalah lain (Arsip Tim Legal TAPAL, 7).
Kemudian  pada  bulan  April  2000,  JATAM  bersama  Tim  WALHI  Sulawesi Utara dan dua akademisi dari Universitas Sam Ratulangi Manado mempublikasikan hasil penelitiannya.  Tim  ini  menemukan  limbah  tailing  Newmont  ternyata  telah  berdampak buruk terhadap bentang alam di perairan Teluk Buyat, sementara logam berat arsen dan merkuri sudah terakumulasi di dalam darah 18 orang Buyat (Arsip Tim Legal TAPAL, 8).
JATAM  menuding  PT  Newmont  melakukan  kebohongan  publik  yang menyatakan seolah-olah di Amerika, negara asal mereka, penerapan metode pembuangan limbah  tambang  ke  laut  diperbolehkan  karen  dinyatakan  aman.  Padahal  sebenarnya, metode sub-marine  tailing  disposal (STD)  itu  dilarang  keras  di  AS  karena  dianggap merusak lingkungan laut. JATAM meminta pemerintah secepatnya mencabut penerapan metode  tersebut, lebih  dari itu  diharapkan  pemerintah  berani  membekukan  ijin  operasi Newmont.  JATAM  berpendapat  bahwa  tambang  lebih  kecil  pendapatannya  dibanding kontribusi peternakan dan pertanian (Neraca, 03 Mei 2001).
JATAM dan WALHI Sulut melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, untuk mengetahui sejauh mana pencemaran material B3 (Bahan Berbahya dan Beracun) khususnya  arsen  dan  merkuri  yang  terkandung  dalam tailing Newmont  telah mempengaruhi kesehatan warga (Raja Siregar: 2004, 13).
Kemudian pada tanggal 5 Juni 2000 sekitar 75 warga desa Ratatotok mendatangi PT.  Newmont  meminta  penyelesaian  masalah  tanah  dan  tanaman.  Namun  pihak perusahaan  tidak  merespons.  Warga  memilih  menduduki crusher (ujung  tempat penggilingan) dan jalan masuk menuju pabrik selama kurang lebih 30 jam. Pada tanggal 26  September,  sekitar  100  warga  Ratatotok  yang  merasa  tidak  diperhatikan  nasibnya melakukan  aksi  di  gedung  DPRD  dan  Kantor  Gubernur.  Namun  pihak  DPRD  dan Gubernur hanya mengatakan akan menampung aspirasi warga (Arsip YDRI, 9).
Pada tanggal 7 Januari 2002, warga Ratatotok didampingi JATAM dan Ornop lainnya kembali menggugat Newmont melalui Pengadilan Negeri Tondano, namun pada Oktober 2002 warga kembali dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Tondano. Masyarakat menuntut kepada PT. NMR untuk segera menghentikan sistem pembuangan limbah ke laut Teluk Buyat dan segera melakukan rehabilitasi lingkungan setelah perusahaan selesai operasi, tegas tuntutan masyarakat Buyat yang dikirim lewat faksimile kepada JATAM (Aminuddin: 2005, 108).
Selanjutnya  JATAM  dan  WALHI  menggugat  Kementerian  Negara  dan Lingkungan  Hidup  (KLH)  atas  publikasi  yang  dilakukan  mengenai  informasi  tidak terbuktinya terjadi pencemaran di Teluk Buyat. Informasi tersebut berdasarkan tim teknis kasus  Buyat.  Hal  ini  membuat  terkejut  tim  teknis  kasus  Buyat  karena  tidak  pernah menyimpulkan seperti dalam situs KLH. Kuasa hukum JATAM dan WALHI menyebut Nabiel  Makarim  sebagai  Menteri  KLH  melanggar  Undangundang  No.23/1997  tentang Lingkungan Hidup dan Pasal 378 KUHP (Tempo, 8 November 2004).
Kasus Buyat kembali mencuat pada pertengahan tahun 2004, beberapa anggota masyarakat  diperiksa  kesehatannya  di  Laboratorium  FKMUI  (Fakultas  Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) Jakarta untuk mengetahui seberapa besar kandungan merkuri (Hg) di dalam darah mereka. Pada tanggal 29 Juli 2004 FKMUI mengumumkan bahwa merkuri total dalam tubuh 4 orang yang diperiksa melebihi batas normal rata-rata. FKMUI menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran merkuri (Raja Siregar: 2004, 13).
Tim  Terpadu  termasuk  JATAM  didalamnya,  menyimpulkan  bahwa  gangguan yang terjadi di daerah ini secara fisik adalah adanya timbunan tailing yang cukup besar, yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  sekitar  8  tahun  (1996-2004),  dan  secara  kimia  telah terdapat kandungan arsenik yang cukup tinggi di dalam sedimen (Raja Siregar: 2004, 21).
Pada  tanggal 24 April 2007, Pengadilan Negeri Manado yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ridwan Damanik, menyatakan PT Newmont dan  Presiden Direktur PT NMR,  Richard  B.  Ness,  divonis  bebas  dari  dakwaan  pencemaran  dan  penrusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat. Putusan tersebut disambut gembira PT. Newmont dan keluarga  Richard.  Jaksa  penuntut  umum  yang  diwakili  Purwanto,  menyatakan  pihak Kejaksaan akan melakukan upaya hukum perlawanan atas putusan bebas mejelis hakim tersebut. Di luar sidang, para pengunjuk rasa yang didampingi JATAM dan Ornop lainnya dalam  jumlah  ratusan  meneriaki  hasil  putusan  tersebut,  mereka  mengatakan  putusan hakim tidak adil dan berpihak pada yang berkuasa. Hasil putusan tersebut mengacu pada hasil  pengujian  yang  dilakukan  Pusat  Laboratorium  Forensik  (Puslabor)  Mabes  Polri. Mereka mengatakan limbah yang dibuang ke laut bukan bahan beracun (Antara News, 24 April 2007).

## 2.5 Kasus Tambang Pulau Bangka
Pulau Bangka yang terkenal dengan wisata bawah laut dan memiliki luas pulau 4.800 hektar yang berada di bagian utara Sulawesi, terdiri dari 4 desa yang dihuni sekitar
2.649 jiwa yang sebagian berprofesi sebagai nelayan dan juga menanam pohon kelapa serta jambu mente.
Pada  tahun  2008,  PT  Mikgro  Metal  Perdana  (MMP)  semula,  saat  Kuasa Pertambangan (KP) kali pertama diberikan, luas konsensi PT MMP adalah 1.300 hektar. Namun,  setelah  berubah  menjadi  IUP  (Izin  Usaha  Pertambangan)  pada  tahun  2010 luasnya bertambah menjadi 2000 hektar di Pulau Bangka. Wilayah sempat bergeser tiga kali karena tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung (Tempo, 19 September 2016).
PT  MMP  merupakan  perusahaan  tambang  konsorsium  dari  China,  bernama Empire Resource Ltd. Diberikan izin sejak 2010, mendaptkan izin eksplorasi kurang lebih 40.000 kilo ton biji besi dari tahun 2011 sampai 2013 dari Bupati Minahasa Utara. Izin tersebut akan menggusur tiga desa, yaitu desa Lihunu, desa Libas dan Kahuku. Warga Kahuku  sudah  menolak  kehadiran  PT  Mikgro  sejak  perusahaan  melakukan  eksplorasi. Warga  menilai  kehadiran  tambang  mengancam  ekosistem  laut.  Mereka  mengatakan bahwa terumbu karang tertimbun pasir dan batu kali yang digunakan PT Mikgro. Selain itu,  mereka  memotong  aliran  sungai  sehingga  warga  kesulitan  dalam  memperoleh  air (Tempo, 19 September 2016).
Berbagai  upaya  penolakan  atas  kehadiran  kegiatan  pertambangan  di  Pulau Bangka  dilakukan  masyarakat.  JATAM  sebagai  pendamping  masyarakat  juga  ikut menggandeng seniman seperti SLANK untuk ikut terlibat dalam menolak pertambangan tersebut.  JATAM  bersama  elemen  lainnya  juga  warga  melakukan  aksi  turun  jalan, menggalang dukungan hingga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tertib  IUP.  Sebab,  Pulau  Bangka  dikategorikan  sebagai  pulau  kecil  seperti  tercantum dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak mengizinkan adanya aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya tidak mencapai 5.000 hektar (Kompas, 12 April 2007).
Kemudian  pada  tanggal  4  September  2012,  JATAM  bersama  WALHI  Sulut melayangkan somasi kepada Bupati. Terkait izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi PT MMP  yang  dikeluarkan  Bupati  Minahasa  Utara  pada  tanggal  20  Juli  2012,  dinilai terindikasi  cacat  hukum  (Merah:  2016,  5).  Kemudian  masyarakat  Pulau  Bangka didampingi  JATAM  dan  Ornop  lainnya  mengajukan  banding  ke  PTUN  Makassar  dan pengadilan memutuskan kemenangan masyarakat. PT MMP dan Bupati Minahasa Utara sebagai pihak tergugat intervensi, mengajukan banding ke Mahkamah Agung, pada 24
September 2013 MA mengeluarkan keputusan menolak kasasi dari kedua belah pihak. Pada tahun 2014 Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mengeluarkan IUP operasi produksi bagi PT MMP. Setelah warga mengetahui hal tersebut, masyarakat Pulau Bangka kembali menggugat Kementerian ESDM dan PT MMP di PTUN Jakarta Timur (Merah, 2016, 6).
Merah  (2016)  juga  memaparkan  bahwa  Operasi  Pertambangan  bijih  besi  PT MMP di Pulau Bangka, seharusnya sudah dihentikan karena terbukti illegal dan izinnya bermasalah. Masyarakat Pulau Bangka sudah memenangkan gugatan untuk Pencabutan SK Izin Usaha Pertambangan eksplorasi PT MMP yang diberikan Bupati Minahasa Utara. Kemenagan  warga  Pulau  Bangka  ini  berdasarkan  keputusan  MA  No.  291/TUN/2013 pada  tanggal  24  September  2013  yang  mengamanatkan  Bupati  untuk  mencabut  IUP, tetapi  tidak  dihiraukan.  Kementerian  ESDM  juga  melakukan  hal  yang  sama  dengan menerbitkan SK yang meningkatkan status IUP eksplorasi menjadi Operasi Produksi.
Warga kembali menggugat Kementerian ESDM ke PTUN Jakarta Timur pada 21  Oktober  2014.  Selain  proses  persidangan  yang  sedang  diperjuangkan  warga, kementerian  ESDM  sebenarnya  sudah  mengirimkan  surat  kepada  PT  MMP  untuk menghentikan  operasiny.  Susi  Pudjiastuti,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  juga  telah mengirim surat kepada ESDM untuk segera menghentikan operasi pertambangan di Pulau Bangka. Selain itu, Presiden Jokowi juga melalui Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mengirimkan surat pada tanggal 13 April 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah terkait Bupati Minahasa Utara terhadap putusan MA (Merah: 2016, 9).
Pada  14  Juli  2015,  PTUN  Jakarta  memenangkan  dan  mengabulkan  seluruh gugatan  warga  Pulau  Bangka  atas  SK  IUP  Operasi  Produksi  PT  MMP  dan memerintahkan  ESDM  untuk  mencabut  SK  IUP  tersebut  karena  tidak  memenuhi persyaratan  perundangan.  Atas  putusan  PTUN  tersebut,  Kementerian  ESDM  dan  PT MMP  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  TUN  Jakarta.  Akhirnya  pengadilan menolak upaya tersebut dan menguatkan putusan PTUN sebelumnya. Tidak puas, mereka mengajukan kasasi ke MA hingga keluar keputusan MA untuk mencabut SK IUP Operasi Produksi PT MMP tersebut. Karena sudah tidak ada jalan lagi, kemudian Kementerian ESDM mengakhiri keinginan PT MMP melakukan eksploitasi kekayaan mineral di Pulau Bangka (Kompas, 12 April 2017).

## Gambar 3. Keputusan Kementerian ESDM

## Sumber: Dokumen JATAM

## 3. Penutup
Pembentukan  JATAM  sebagai  sebuah  jaringan  yang  memiliki  kepedulian terhadap  lingkungan  akibat  dampak  pertambangan  tidak  terlepas  juga  dari  isuisu lingkungan  global.  Peranan  organisasi  lingkungan  yang  terlebih  dahulu  lahir  seperti WALHI  sebagai  representasi  gerakan  lingkungan  secara  umum  juga  menjadi  suntikan semangat mendalami persoalan hadirnya pertambangan di Indonesia. Selain itu juga ada upaya  para  aktivis  yang  melakukan  ikhtiar  untuk  membentuk  wadah  yang  dapat  lebih jauh  mendalami  dan  mengadvokasi  perihal  dunia  pertambangan  di  Indonesia.  Hal  ini didasari  pertimbangan  terjadi  degradasi  lingkungan  yang  semakin  luas  akibat  adanya kegiatan pertambangan yang mengeruk bahan galian berharga perut bumi di Indonesia.
WALHI  sebagai  aliansi  nasional  pertama  dari  kelompok-kelompok  peduli lingkungan  hidup  dianggap  terlalu  luas  jangkauan  kegiatannya  dan  tidak  lagi  untuk menyikapi permasalahan pertambangan. Kondisi ini menjadi keprihatinan untuk segera membentuk  sebuah  wadah  yang  secara  khusus  memfokuskan  diri  untuk  mengawal kebijakan mengenai pertambangan.
Selain  itu,  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  penambangan  lebih  parah
dari sektor kehutanan. Hal ini karena sektor pertambangan berurusan dengan sumber daya yang  tidak  bisa  diperbaharui  lagi.  Bahan  galian  perusahaan  tambang  yang  umumnya dibuang  di  dekat  lokasi  akan  mengalami  erosi,  dan  perlahan  masuk  ke  dalam  sungai- sungai di sekitarnya. Hal ini terjadi di areal tambang emas PT Barisan Tropical Mining (PT BTM) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang beroperasi pada tahun 1990. Erosi sungai terjadi karena banyak lahan yang dibuka, sementara sebagian tanah yang rontok mendangkalkan  sungai.  Pencemaran  sungai  juga  dirasakan  penduduk  Sangatta,  Kutai, Kalimantan Timur. Sejak PT Kaltim Prima Coal (KPC) beroperasi di wilayah tersebut pada tahun 1992, mereka kesulitan memanfaatkan air sungai untuk air minum.
Pembentukan  JATAM  juga  tidak  terlepas  dari  inisiatornya  yakni  Chalid Muhammad  yang  menginginkan  adanya  sebuah  wadah  yang  fokus  dalam  persoalan pertambangan.  Awal  ide  untuk  membentuk  organisasi  yang  berjejaring  yakni  ketika bertemu dengan seorang petani yang bernama Samsuri di Kalimantan pada tahun 90-an. Waktu itu lahan kebun karetnya digusur oleh PT Adaro Energy dan diganti dengan harga yang  murah.  Beberapa  persoalan  tersebut  yang  memberikan  inspirasi  untuk  segera membentuk wadah yang fokus pada persoalan pertambangan. Maka terbentuklah JATAM pada tahun 1995.
Sesuai  mandatnya  JATAM  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membantu masyarakat terdampak tambang. Selain itu, JATAM memiliki etika dan prinsip dimana salah  satunya  adalah  tidak  boleh  menerima  dana  dari  perusahaan  tambang  dan  jasa pertambangan  serta  tidak  menerima  atau  mengerjakan  program  yang  dirancang  dan didanai  perusahaan  tambang  atau  pihak  lain  yang  merusak  lingkungan  dan  melanggar HAM.
JATAM memiliki tantangan yang cukup besar sebagai jaringan advokasi dalam membantu masyarakat menghadapi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan izin yang belum final. Hal ini bisa dilihat dari dua kasus yang diangkat oleh penulis dengan contoh kasus yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan dan yang berhasil dimenangkan oleh masyarakat.
Kedua  kasus  gerakan  lingkungan  mengilustrasikan  bahwa  aktivitas  yang dilakukan JATAM dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendampingi komunitas yang  terdampak  merupakan  perjuangan  yang  panjang  dan  tidak  mudah,  diwarnai  baik dengan  kisah  kegagalan  maupun  kesuksesan.  Konsistensi  dan  kegigihan  masih  terus
diperlukan untuk melanjutkan perjuangan kedepan baik untuk mengulang kesuksesan dan terlebih  menghindari  kegagalan  melindungi  lingkungan  yang  menjadi  fondasi kelangsungan hidup masyarakat.

## Daftar Pustaka
Antara News, 24 April 2007. PT Newmont divonis   Bebas  Dalam  Kasus  Pencemaran Teluk Buyat .
Erman,   Erwiza.  2005. Membaranya  Batubara  “Konflik  Kelas  dan  Etnik  Ombilin- Sawahlunto-Sumatera  Barat  (1892-1996)” .  Jakarta  Selatan:  Desantara. http://www.jatam.org/, diakses pada September 2019.
Jatam,  13  Februari  2018. JATAM  dan  Kaka  Slank  Desak  Menteri  Jonan  Jalankan Perintah Pengadilan Cabut Izin Tambang Pulau Bangka .
JATAM, Laporan  Perjalanan  Mandat  JATAM  2007-2009  “Mendorong  Veto  Rakyat,
Menurunkan Daya Rusak Industri Tambang”. Jakarta: JATAM. 2009.
JATAM, Struktur Organisasi  Periode 2016-2020.
Johansyah, Merah. 2016. Kasus Bangk a. Jakarta: JATAM.
Kirom,   Aminuddin. A, dkk.  2005. Tambang  dan  Kemiskinan  “Catatan  Kecil  Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003 ”. Jakarta: JATAM.
Kompas,  12  April  2017. Warga  Tuntut  Pulihkan  Pulau  Bangka  yang  Rusak  oleh Perusahaan Tambang .
Kronologi Peristiwa Penting Sekitar Kehadiran Newmont Minahasa Raya, Arsip YDRI (Yayasan Dian Rakyat Indonesia).
Kuntowijoyo.  2001. Pengantar Ilmu Sejarah .  Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya.
Legal Opinion Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Arsip Tim Legal TAPAL.
Laporan Narasi Program Penguatan Sekretariat JATAM Periode 1999-2000.
Maimunah, Siti. et.al. 2002. Menambang Petaka di Meru Betiri . Jakarta: JATAM.
Munggoro,  Dani  W. et.al. 1999. Menggugat  Ekspansi  Industri  Pertambangan  di Indonesia. Bogor: LATIN.
Nawiyanto. 2012. Pengantar Sejarah Lingkungan . Jember: Penerbitan UNEJ.
Neraca, 03 Mei 2001. Metode Pembuangan Limbah, JATAM: Newmont Bohongi Publik.
Peran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam Penyelamatan Lingkungan di Indonesia 1995-2016 (Muhammad Himmamul Adil)
Salim, Emil. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: “Mutiara” Jakarta. 1983.
Siregar, Raja, dkk. 2004. Teluk Buyat Tercemar dan Berisiko bagi Masyarakat “Lembar Fakta Kasus Buyat”. Jakarta: JATAM.
Susilo,  Joko. et.al. Sepenggal  Sejarah  Perkembangan  Pertambangan  Indonesia (Kumpulan  Tulisan  S.Sigit.  1967-2004).  Jakarta:  Yayasan  Minergy  Informasi Indonesia. 2004.
Tempo, 19 September 2016. Lobi Tambang di Pulau Bangka .
Tempo, 8 November 2004. ‘Tersangka’ Baru Teluk Buyat .