Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 63 – 68 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8707.63-68

## TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU USAHA RITEL KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK SUMBANGAN
I Putu Gede Agus Wirayasa 1 , I Nyoman Sujana 2 , Ni Made Puspasutari Ujianti 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia awirasa153@gmail.com 1 , nyomansujanaa2015@gmail.com 2 , puspa.niwapong@gmail.com 3

## Abstrak
Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar  memperoleh  keuntungan  pribadi.  Salah  satu  hal  itu  ialah  terjadinya  tindak  pengembalian  uang kembalian  pada  pelaku  usaha  yang  diganti  alasan  sumbangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  tanggung  jawab  yuridis  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  atas  pengalihan  uang  kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif.Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  atas  pengalihan  uang  kembalian    dalam  bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.
Kata Kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Uang

## Abstract
This article analyzes the responsibility of retail businesses to consumers for the transfer of change in the form of donations. In the current era, there are many behaviors carried out by humans in their daily lives that harm many people, these actions are carried out on the basis of obtaining personal gain. One of these things  is  the  act  of  returning  change  to  business  actors  who  are  replaced  by  donations.  From  this background, the author is eager to raise several problem formulations, namely the Juridical Responsibility of Business Actors Towards Consumers for the Transfer of Return Money in the Form of Donations? As well as legal protection against consumers for the transfer of change in the form of donations by business actors? Legal protection for consumers against the transfer of change in the form of donations can be done in two ways of legal protection, including preventive and repressive legal protection.
Keywords: Business Actors, Consumers, Money

## I. PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  kehidupan  dewasa  ini  semua  makhluk  hidup  memiliki ketergantungan  antara  satu  dan  yang  lainya.  Sebagai  makhluk  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain manusia juga perlu melakukan interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari atas dasar inilah manusia dikatakan sebagai zoon politicon yang dapat diartikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Jalinan kerjasama yang akan serta mesti terbentuk dalam banyak aspek di dalam itu antara lain adanya transaksi di pasar antara  penjual  dengan  pembeli,  hal  jual  beli ini  sudah  membuktikan  betapa  perlunya  interaksi yang dibutuhkan manusia dalam pemenuhan taraf hidupnya terutama kebutuhan dasarnya.
Dalam hidup ini terkadang dalam hal keterbukaan untuk menjalani suatu hal itu sangat beresiko  terutama  dalam  hal  kehidupan,  keberadaan  produsen,  serta  konsumen  harus  mampu disikapi oleh aturan pemerintah  karena dalam hal ini semua orang berhak atas suatu perlindungan
termasuk  pada  perlindungan  konsumen  permasalahan  perlindungan  konsumen.  Tentu  dengan adanya ini maka diciptakanlah UUPK. Pada pasal 28 ayat ke – 1 UUPK (Budhiarta 2019).
Timbulnya  suatu  proses  transaksi  antara  penjual  dengan  pembeli  terjadi  dikarenakan antara pihak ini mempunyai keterkaitan kebutuhan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan timbul ketergantungan antara  penjual serta pembeli. Keterkaitan antara produsen dan konsumen sebagai pemakai akan berjalan secara terus menerus serta berlanjut hal ini dikarenakan hubungan ini dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang masih ketergantungan antara satu dan yang lain (Dewi 2015).
Jika  kita  berbicara  masalah  masa  lalu,  pada  zaman  dulu  cara  pemenuhan  kebutuhan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain dengan cara barter, cara barter merupakan suatu cara transaksi antara masyarakat yang mempergunakan pertukaran barang dengan barang. sebagai gambaran perumpamaan si A mempunyai beras sedangkan si B memiliki kayu bakar kemudian antara  si  A  dan  B  melakukan  pertukaran  barang  itu  antara  beras  dan  kayu  bakar,  hal  ini dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.
Dengan  perkembangan  era  pada  saat  ini  dalam  pemenuhan  barang-barang  kebutuhan sehari hari masyarakat telah mengenal keberadaan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli  dimana  dalam  hal  ini  sudah  terjadi  pergeseran  cara  transaksi  dimana  dulu  bisa  dengan bertukaran barang, namun dengan berjalannya waktu kini manusia telah mengenal uang sebagai alat  pembayaran  yang  sah  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  bank  sebagai  alat  transaksi  yang  sah secara  hukum.  Perkembangan  pembangunan  juga  membuat  menghadirkan  banyaknya  muncul pasar-pasar  modern  seperti  swalayan,  minimarket  serta  mall-mall  yang  banyak  terdapat  di perkotaan. Ketentuan akan harga penjualan ini memiliki ikatan dengan aturan pemilihan harga penjualan dan juga keputusan akan penentuan harga penjualan (Supriyono 2001).
Dengan adanya keberadaan pasar modern ini masyarakat secara perlahan mulai bergeser ke  pasar  modern  seperti  supermarket,  dimana  disana  mereka  dapat  mencari  kebutuhan  barang sesuai  atas  keperluanya.  Tetapi  dalam  praktek  di  pasar  modern  dalam  mencari  suatu  laba keuntungan  banyak  menggunakan  cara-cara  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Seperti  halnya menaikan harga jual pada nilai barang, serta sangat sering kita jumpai pada saat kita melakukan pembayaran  di  kasir  sering  kali  kita  mendapati  petugas  kasir  tidak  memberikan  nominal kembalian yang nilainya berbentuk pecahan recehan yang nominalnya Rp. 100-900 rupiah dengan alasan tidak adanya kembalian uang koin dan petugas kasir mengatakan bahwa uang kembalinya yang berupa uang receh bisa disumbangkan tetapi kasir tidak menjelaskan sumbangan tersebut akan diperuntukan untuk dasar kepentingan apa.
Dalam  hal  kewajiban  serta  hak  pada  pelaku  usaha  terkait  dengan  keberadaan  ini  telah diatur pada peraturan konsumen serta dalam aturan ini memuat pula hak serta kewajiban sebagai seorang  konsumen.  Pembentukan  aturan  ini  ditujukan  atas  dasar  suatu  kepastian  pada  suatu perbuatan  yang  melenceng  pada  aturan,  dan  ketika  pelanggaran  tersebut  dilakukan  maka penindakanya bisa berdasar dengan aturan ini. Ini merupakan aturan yang amat vital bagi pelaku usaha  serta  konsumen.  sehingga  dengan  adanya  tindakan  ini  berpotensi  pada  hal  menurunya image sebagai pemilik usaha serta akan membuat keterpurukan kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga pasti akan berdampak pada kerugian yang dialami. Salah satu contoh tindakan  pemilik perusahaan yang mengakibatkan rugi pada customer
Dalam  kehidupan  sehari  hari  terutama  pada  melakukan  suatu  kegiatan  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  serta  kebutuhan  keluarga,  terkadang  kita  dalam  memenuhi  hal  tersebut berbelanja  pada  pasar  modern  seperti  halnya  supermarket,  indomaret,  alfamart,  serta  pasar modern lainya. Hal ini dipilih oleh konsumen dengan alasan bahwa pasar modern keberadaanya mudah di jangkau serta mudah ditemukan pada lingkungan sekitar, tetapi pada saat pembayaran banyak sekali pasar modern yang kadang-kadang kembalian customer berupa uang pecahan receh tidak diberikan oleh kasir dengan alasan tidak adanya uang recehan dan terkadang pula pelaku usaha menekankan kepada konsumen bahwa sisa kembalian nya itu agar disumbangkan . tetapi dalam prakteknya pelaku usaha tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengalihan uang kembalian ini , dan seharusnya pelaku usaha menjelaskan secara detail kepada konsumen terkait uang  kembalian  tersebut  agar  customer  yang  berbelanja  itu  tidak  merasa  dibohongi  tentang
pengalihan  uangnya  tersebut.  Pada  umumnya  dalih  pelaku  usaha  islsh  disumbangkan  untuk kepentingan umum berupa amal.
Hal seperti ini sebenarnya merupakan bentuk korupsi dalam skup yang kecil, akan tetapi hal semacam ini tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dikarenakan hal ini akan merusak citra pasar modern di era saat ini. Dalam hal ini masyarakat seharusnya bisa jeli serta peka apabila menemukan hal seperti ini bisa melakukan pengaduan kepada lembaga terkait seperti BPSK.
Merujuk  terkait  permasalahan  diatas  di  negara  kita  yakni  negara  kesatuan  republik indonesia  dalam  hal  penjaminan  terhadap  kepastian  hukum  konsumen  terkait  kasus  uang kembalian  mereka  yang tidak  diberikan malah dialihkan  dalam  bentuk  sumbangan.  Dalam  hal perlindungan  konsumen  sudah  terdapat  aturan  berupa  undang  perlindungan  konsumen  yang termuat pada UU nomor. 8 tahun 1999. Melihat pula pengalihan uang dalam bentuk sumbangan seharusnya mengacu pula pada aturan lain yakni pada aturan UU UPB dimana terkait legalnya suatu  melakukan  pungutan  berupa  sumbangan  harus  bersesuaian  pada  pasal  5  UU  UPB. Keberadaan kedua peraturan ini adalah dalam hadirnya sebagai perlindungan pada hak konsumen serta  dalam  menjalankan  suatu  penggalangan  dana  berupa  uang  dalam  hal  sumbangan  harus berpatokan pada UUD UPB (Desy Ary Setyawati 2017).
Atas  pemaparan  latar  belakang  yang sudah  disampaikan  diatas,  maka dari  hal  tersebut muncullah beberapa topik permasalahan yang penulis akan kembangkan serta gali datanya lebih luas serta lebih dalam antara lain bagaimanakah pertanggungjawaban secara hukum pelaku usaha terhadap  konsumen  atas  pengalihan  uang  kembalian  dalam  bentuk  sumbangan?  Serta Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha?
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam mengembangkan  pengetahuan  mengenai  bentuk  hukum  terkait  Pelaku  Usaha  Terhadap Konsumen sehingga dapat memaksimalkan kerjasama dalam melaksanakan pengawasan dalam bidang  usaha  dengan  membentuk  atau  mengeluarkan  revisi  peraturan  yang  sudah  ada  terkait bidang  penelitian  ini.  Melalui  hasil  penelitian  ini  diharapkan  pengetahuan  masyarakat  akan Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  Dalam  Pengalihan  Uang  Kembalian  Dalam  Bentuk Sumbangan ini bertambah dan menjadikan masyarakat paham akan pentingnya peran Lembaga- Lembaga terkait dan pentingnya memahami hal di atas.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan  secara  sistematis  melalui  penelaahan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  (Mamudji 2003). Sumber hukum yang digunakan oleh penulis adalah sumber hukum primer dan sekunder. Mengumpulkan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  menggunakan  teknik  checklist, kemudian  mengelompokkan  dan  mendokumentasikan,  mencatat,  mengutip,  meringkas  sesuai kebutuhan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum bekas mengacu pada bahan  hukum  yang  diperoleh  melalui  kajian  literatur,  yaitu  dengan  membaca  buku,  majalah hukum, dan artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan “UU No. 1”. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam mengalihkan perubahan bentuk iuran.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjual sangat berkaitan erat dengan keberadaan pembeli sebab dalam konteks ini penjual sebagai  penyedia  barang-barang  kebutuhan  sedangkan  pembeli  adalah  orang-orang  yang membutuhkan suatu barang dalam hal melengkapi kebutuhan pokoknya (Barkatullah 2008). Pada suatu transaksi jual beli terjadi suatu  perikatan yang jika kita tarik sebagai hubungan timbal balik dimana keberadaan dari penjual dicari oleh pembeli, sedangkan keberadaan pembeli diharapkan oleh  penjual  dalam  membeli  barang-barang  yang  ditawarkan.  Adanya  suatu  kesepakatan penjualan  dan  pembelian  terjadi  serta  tercipta  apabila  sudah  ada  kecocokan  antara  barang  dan harga barang tersebut. Dengan adanya persetujuan yang dimaksud maka dalam hal ini sudah ada kesamaan kehendak artinya apa yang diinginkan orang lain juga sudah dikehendaki.
Di negara kita yakni indonesia dalam hal transaksi jual beli sudah disetujui dalam hal transaksi  ini  menggunakan  uang  rupiah  sebagai  mata  uang  nasional  dalam  transaksi.  Dalam persesuaian  kehendak  dimana  pihak  yang  menjual  mematok  harga  yang  sudah  ditentukan kemudian dari pihak pembeli bisa serta sanggup membayar dengan menyerahkan uang sejumlah harga  barang-barang  tersebut  (Yodo  2014).    Dalam  penggunaan  mata  uang  rupiah  sebagai pembayaran transaksi yang sah secara nasional hal ini berlandas atas keberadaan UU nomor. 7 Tahun 2011 perihal mata uang yakni pasal Undang – undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur mengenai alat pembayaran yang sah.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  harinya  minimarket  atau  supermarket memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.   Ketika mendapatkan rincian tagihan yang dalam kontek ini adalah merupakan suatu bentuk pegangan sebagai bukti berkenaan atas barang apa saja yang telah kita ambil serta perlukan misalkan total harga yang harus dibayarkan Rp 47.400 tetapi uang kembalian yang didapatkan hanya 47.000, karena sulitnya mendapatkan uang logam pecahan kecil maka seringkali pelaku usaha meminta bahwa sisa uang kembalian dengan nominal 100-100 rupiah diminta untuk disumbangkan  tanpa adanya pemberitahuan sumbangan yang dimaksudkan dalam rangka apa dan untuk hal apa dari kasir supermarket .
Dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan maksud memperoleh laba keuntungan secara pribadi dan walau dalam hal ini memang nilai yang ambil dalam uang kembalian tidak besar nominalnya tetapi ini bukan perihal besar kecil nominal uang kembalian tersebut  melainkan  ini  merupakan  suatu  transparansi  atau  itikad  baik  pelaku  usaha  dalam menjalankan usahanya dengan sehat (Zulham 2013).
dengan  adanya  pengalihan  uang  kembalian  ini  pada  dalih  sembungan  konsumen  tentu saja merasa dirugikan, dikarenakan terkadang kasir tidak meminta persetujuan konsumen entah konsumen tersebut bersedia atau tidak dan dalam hal ini harusnya pelaku usaha juga menjelaskan apabila terdapat penggalian dana untuk sumbangan, agar jelas dana yang terkumpul nanti akan diperuntukan untuk kepentingan apa.
Ketika  terjadi  suatu  perselisihan  atau  sengketa  pada  hal  berkaitan  dengan  konsumen, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat serta bisa mengupayakan penyelesaian dengan banyak cara, penyelesaian yang dimaksud yakni menggunakan proses non litigasi cara ini disebut sebagai cara yang efektif dikarenakan jika suatu perselisihan bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi tentu  saja  akan  dapat  memangkas  waktu  serta  biaya.  Pada  perselisihan  konsumen  pihak  yang merasa  rugi  dapat  memanfaatkan  jalur  non  litigasi  dengan  menggandeng  badan  penyelesaian sengketa  konsumen (Sidabalok 2010).
Keberadaan  badan  penyelesaian  sengketa  ini  memang  diperuntukan  dalam  perihal penanganan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  samping  itu.  Lembaga  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), lembaga ini dapat memberikan jaminan hukum pada pihak yang dirugikan  secara  adil  dan  patut  demi  terpenuhinya  keadilan  pada  korban.  Kemudian  apabila dengan cara upaya non litigasi gagal maka pihak tersebut dalam hal ini bisa mengupayakan cara litigasi. Cara ini identik dengan adanya sanksi serta denda tergantung jalan mana yang ditempuh, dalam hal pelanggaran yang dilakukan pihak tersebut bisa mengajukan gugatan secara perdata maupun pelaporan secara pidana pada pihak berwajib.
Jika  secara  pidana  konsumen  bisa  melaporkan  pelaku  usaha  dengan  dasar  pengalihan uang  kembalian  dalam  hal  lain  sehingga  mengakibatkan  kerugian.  Jika dilihat dari  sisi  UUPK pelaku  usaha  sudah  melanggar  pasal  15  yang  menegaskan  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  dilarang  melakukan  dengan  cara  pemaksaan  atau  cara  lain  yang  dapat menimbulkan  gangguan  baik  fisik  maupun  psikis  terhadap  konsumen.”  serta  dapat  dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  pada  huruf  c  dan  f.    Serta  perbuatan  pengalihan  uang kembalian ini juga dapat dijerat atas pelanggaran
Kepastian hukum ada ialah tujuannya dalam hal memberi rasa perlindungan pada setiap pelaku usaha serta customer dalam hal menciptakan serta menumbuhkan rasa aman.  Jika sudah ada perlindungan hukum maka setiap pelanggaran dapat dipaksakan pertanggungjawaban dalam
bentuk sanksi maupun denda sesuai atas aturan perundangan yang berlaku. Pemberian jaminan pada pengguna barang ataupun jasa memiliki jangkauan yang amat luas, antara lain pemberian perlindungan kepada pengguna barang ataupun jasa (Burhanuddin 2011).
Setiap  orang  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  sejajar  hal  ini  berarti  perlakuan terhadap seseorang didepan hukum itu sama tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.warga masyarakat  sebagai  suatu  subjek  dalam  hukum  berhak  mendapat  perlindungan  terkait  dengan pemenuhan rasa kepuasan tentang rasa aman pada hukum. Pada pemberian perlindungan pada subjek  hukum  bisa  dilaksanakan  dalam  dua  sifat  yakni  perlindungan  secara  preventif  dalam perlindungan ini lebih menekankan pada pencegahan kemudian terdapat upaya hukum represif pada  upaya  ini  lebih  menekankan  pada  penindakan  di  karenakan  ancaman  dari  hal  ini  adalah penjatuhan sanksi.
Secara  hak  hukum  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hukum  dikarenakan  tujuan daripada hukum adalah untuk memberi rasa aman pada seluruh warga masyarakat. Di indonesia hukum  tertinggi  ilah  undang-undang  negara  1945.  Undang-undang  ini  dibentuk  berdasar  atas dasar negara kita yakni pancasila, jadi dengan ini maka undang-undang dasar adalah penjabaran dari  setiap  sila  pada  pancasila  dengan  penjiwaan  dari  hukum  ini  adalah  pancasila  sebagai dasarnya.  Keberadaan  hukum  diharapkan  mampu  memberikan  keadilan  bagi  semua  orang terutama dalam pemenuhan HAM atau hak asasi manusia HAM ini merupakan suatu hak dasar serta fundamen yang dipunyai oleh setiap orang yang melekat dari lahir hingga meninggal dan tidak ada satupun orang yang boleh melanggar hal tersebut termasuk undang-undang.
Di  indonesia  hukum  tertinggi  dipegang  oleh  rakyat  sebab  negara  ini  berdiri  atas demokrasi  artinya  segala  bentuk  aturan  yang  tercipta  ialah  atas  campur  tangan  masyarakat. Jaminan penegakan hukum ini dijamin dalam pelaksanaanya, penegak hukum di indonesia terdiri dari hakim, jaksa, polisi, serta pengacara. Setiap organ penegak hukum ini saling bekerjasama dalam hal menegakan keadilan bagi pencari keadilan.
Terhadap  konsumen  yang  dirugikan  dalam  tidak  mendapatkan  uang  kembaliannya. Perlindungan yang bisa di dapat ialah dua macam bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum  secara  preventif  dan  perlindungan  hukum  secara  represif.  Perlindungan preventif  lebih menekankan pada upaya dalam pencegahan dengan cara-cara tertentu seperti halnya mengadakan pembinaan, mengadakan pengawasan, serta penyuluhan terhadap  pelaku usaha sedangkan secara preventif hal perlindungan ini sudah zaman atas dasar perundangan yakni Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Jadi adanya kebebasan bagi konsumen dalam menempuh jalur non litigasi atau litigasi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Tanggung  jawab  yuridis  pelaku  usaha  Pelaku  usaha  yang  mengganti  uang  kembalian dalam  bentuk  sumbangan  bentuk  tanggung  jawab  ini  akan  didasarkan  atas  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  sebab  secara  perdata  maupun  pidana  terkait  pengalihan  uang kembalian  ini  bisa  disangkakan  oleh  undang-undang  mulai  dari  pencabutan  izin  usaha,  sanksi administratif  hingga  hukuman  kurungan  serta  denda  sesuai  dengan  aturan  perundangan  pada undang-undang no 8 tahun 1999.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  atas  pengalihan  uang  kembalian  dalam bentuk  sumbangan  Perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  perlindungan hukum  preventif  yaitu  pembinaan  konsumen  dan  pengawasan  konsumen.  Sementara  itu, perlindungan  hukum  wajib,  yaitu  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan atau di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi  arbitrase,  mediasi  dan  sarana  lainnya.  Melalui  pengadilan  dapat  dilakukan  melalui lembaga  yang  bertanggung  jawab  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha, maupun melalui pengadilan dalam pengaturan pengadilan biasa.

## 2. Saran
Kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan masyarakat harus mampu dalam hal memberikan rasa adil pada seluruh masyarakat terutama terkait dengan aturan yang telah dibuat serta  disetujui  serta  disahkan  menjadi  undang-undang  terkait  dengan  perlindungan  konsumen, dalam hal ini pemerintah harus mampu mengakomodir antara hak serta kewajiban konsumen serta pelaku  usaha.  Terkait  penegakan  hukum  pada  pengalihan  uang  kembalian  dengan  dalih sumbangan pemerintah harus mengambil langkah tegas karena hal seperti ini sudah terlalu masif terjadi di swalayan modern atau pasar modern. Ini bukan terkait nilai kerugian melainkan pada pemenuhan hak-hak yang semestinya didapat konsumen.
Kepada  pelaku  usaha  hendaknya  dalam  menjalankan  usahanya  senantiasa  berpatokan serta berpedoman pada aturan yang sudah ditentukan. Sehingga kepercayaan masyarakat terkait atas keberadaan pelaku usaha di pasar modern semakin terjaga. Dan untuk para pelaku usaha yang masih  melakukan  pungutan  liar  terkait  uang  kembalian  konsumen  berupa  uang  receh  agar dihentikan dikarenakan hal itu melanggar undang undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah, Abdul Halim. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Nusa Media.
Budhiarta,  I.  Dewa  Gede  Atmadja  &.  I.  Nyoman  Putu.  2019. Sistematika  Filsafat  Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok . Malang: Setara Press.
Burhanuddin, S. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal . Malang: UIN Maliki Press.
Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali. 2017. “Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.” Syiah Kuala: Law Journal 1(3).
Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mamudji, Soerjono Soekanto &. Sri. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sidabalok, Janus. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Supriyono, R. A. 2001. Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen . Yogyakarta: BPFE dan STIE-YKPN.
Yodo,  Ahmadi  Miru  dan  Sutarman.  2014. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.