## KOMUNIKASI POLITIK DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

## Syahrul Sitorus
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Jl. Sambu No. 64 dan Jl. Rupat No. 44 Medan e-mail: awaluddinboltok@yahoo.com
Abstract : Political  communication  is  a  tool  and  a  means  that facilitates the delivery of the message. The message here can be in the form of symbols talks as words, pictures, or tindakan.Atau can also  by a combination of emblems to generate stories, photo (still picture  or  motion  picture),  also  staging  a  drama.  In  this  case, interest  groups  and  political  parties  serve  as  channels  that  allow contacts  between  officials  of  the  political  and  administrative officials  as  well  as  with  the  people.  Contacts  often  make  their relationship  became  more  familiar  with  each  other.  It  can  thus  be built up of political communication in both vertical and horizontal.
Kata Kunci : Komunikasi, Politik, Demokrasi
A. PENDAHULUAN
omunikasi Politik adalah proses penyampaian suatu pesan dari seseorang  kepada  orang  lain  untuk  memberi  tahu,  merubah sikap,  pendapat  dan  perilaku  secara  langsung  maupun  tidak langsung melalui lisan atau media. Komunikasi politik bersifat Ubiquitos yang  berarti  komunikasi  dan  politik  serba  hadir dimanapun  dan  kapanpun.  Politik  dalam  suatu  negara  berkaitan  dengan masalah  kekuasaan   pengambilan  keputusan,  kebijakan  publik,  dan alokasi atau  distribusi.  Kekuasaan  merupakan  salah  satu  konsep  politik  yang banyak  dibahas,  karena  konsep  ini  sangat  krusial  dalam  ilmu  politik khususnya. Politik bahkan dianggap identik dengan kekuasaan. Kekuasaan itu  sendiri  berarti  suatu  hubungan  di  mana  seseorang  atau  sekelompok orang  dapat  menentu-kan  tindakan  seseorang  atau  kelompok  lain  kearah tujuan dari pihak pertama.
Di  beberapa  negara  demokrasi,  pemilihan  umum  dianggap  sebagai lambang  kehidupan  demokrasi  sekaligus  nilai  ukur  dari  demokrasi  itu sendiri. Tetapi, pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya nilai ukur karena  perlu  dilengkapi  dengan  pengukuran  beberapa  kegiatan  lain  seperti kampanye, propaganda, lobi, dan negosiasi. Salah satu kegiatan yang paling menonjol  dilakukan  oleh  partai  politik  untuk  memenangkan  partainya dalam  pemilihan  umum  tidak  terlepas  dari  strategi  kampanye  dan  propa- ganda.

## K

## 70 JURNAL HIKMAH
Pesan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  setiap  kampa- nye  politik.  Dalam  kampanye,  pesan  harus  disusun secara  cermat  sebelum disebarkan dan dikonsumsi oleh media dan publik. Dalam pemilu, kampa- nye  berguna  sebagai  media  untuk  menyampaikan  visi  dan  misi  kandidat agar  masyarakat  bisa  lebih  mengenal  lagi  siapa  calon  yang  dipilihnya. Kampanye  menjadi  sebuah  tindakan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  hasil dalam  bentuk  dukungan  dari  suatu  pemungutan  suara.  Strategi  kampanye semua  partai  politik  tidak  terlepas  dari  peranan  letua  umumnya  yang mencitrakan  politik  santun  yang  berlandaskan  nasionalisme  dan  religius sesuai  dengan  visi  partainya  masing-masing.  Misalnya,  untuk  memenang- kan  Partai  Demokrat  dalam  dua  kali  periode   yaitu  2004  dan  2009,  DPP Partai  Demokrat  membentuk  Badan  Pemenangan  Pemilu  (Bappilu)  yang bertugas  untuk  menjaga,  memelihara,  dan  meningkatkan  citra  partai  untuk memenangkan pemilu. Kemenangan mutlak pemilu 2009 tidak terlepas dari strategi  kampanye  yang  sangat  tertata  rapi,  partai  politik  yang  menjadi pemenang pada sistem multi partai.
Kampanye merupakan tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan  menciptakan  efek  tertentu  pada  sejumlah  besar  khalayak  yang dilakukan  secara  berkelanjutan  pada  kurun  waktu  tertentu  (Roger  dan Storey,  1998:67).  Seiring  yang  dikemukakan  para  ahli  tersebut  maka  stra- tegi  dari  Bappilu  semua  partai  politik  tidak  terlepas  dari  pemilihan  caleg dan  memajukan  caleg  yang  berpengalaman  seperti  mantan  Sekda  dan pensiunan PNS. Pengaruh peran tokoh lokal/caleg daerah juga berpengaruh atas kemenangan partai.
Strategi  kampanye  pemilu  merupakan  persoalan  yang  sangat penting karena strategi kampanye menjadi bagian terpenting dari rangkaian kegiatan  pemilihan.  Partai  politik  tidak  terlepas  dari  penyusunan  program kerja  yang  mencitrakan  partai  yang  baik  karena  elemen  program  kerja partai dibuat  untuk  memengaruhi  masyarakat  agar  memilih  partainya. Program pemerintah yang dijual oleh partai politik menjadi rancangan dari partai  itu  sendiri.  Program  pemerintah  seperti  BLT,  Jamkemnas,  yang  pro rakyat menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan amanah rakyat.
Selain  kampanye,  partai  pun  tak  luput  dari  strategi  propaganda untuk  memenangkan  partainya.  Propaganda  merupakan  suatu  aktivitas komunikasi yang berupaya memanipulasi psikologis khalayak dengan cara melakukan pendekatan persuasi politik seperti periklanan dan retorika. Pro- paganda  dianggap  negatif  dalam  kampanye  politik  karena  dengan  sengaja mengajak dan membimbing untuk mempengaruhi, membujuk atau merayu banyak orang guna menerima suatu pandangan, ideologi, atau nilai (Herbert Blumer: 1969:54). Dengan demikian, propaganda diikuti dengan janji yang muluk-muluk untuk mempersuasif rakyat agar memilih partainya.
Kampanye  merupakan  suatu  proses  yang  dirancang  bertahap  untuk mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Di dalam kampanye
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
terdapat  strategi  untuk  mengkomunikasikan  pesan-pesan  politik  dan menarik  simpati  masyarakat  sebanyak  mungkin.  Dalam  rangka  pemilihan umum,  kampanye  politik  harus  dilakukan  untuk  menjelaskan  program partai  kepada  khalayak.  Pertama,  kampanye  diciptakan  untuk  memberi pengetahuan  kepada  khalayak.  Kedua,  diarahkan  untuk  perubahan  sikap dan  menarik  simpati  terhadap  isu-isu  partai  yang  bersangkutan.  Lalu  yang terakhir  adalah  untuk  mengubah  perilaku  khalayak  kemudian  berujung kepada keputusan mendukung atau tidak mendukung.  Partai politik   yang ikut mencalonkan kepala daerah akan melakukan kampanye untuk mengua- sai unsur-unsur  yang  terlibat  di  daerah  untuk  mendeklarasikan  kepala  dan wakil  daerahnya.  Agar  masyarakat  bisa  mengenal  partai  dan  sosok  yang diusung  diperlukan  sebuah kampanye  yang  tujuan  akhirnya  adalah  kepu- tusan untuk mendukung dan memilih partai tersebut.
Dengan  demikian,  komunikasi  politik  melalui  media  sangat  ber- pengaruh  mewujudkan  demokrasi  politik.  Media  merupakan  suatu  bentuk yang  menempatkan  konteks  kemasyarakatan  sebagai  titik  tolak  dalam mempelajari  fungsi  media  massa.  Dalam  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa media  massa  dalam  berfungsi  banyak  dipengaruhi  oleh  politik,  ekonomi, kebudayaan,  dan  sejarah  (Hollander,  1981:68).  Permasalahan  yang  sentral dalam  teori  media  kritis  adalah  bukan  saja  bagaimana  media  berfungsi, tetapi justru fungsi-fungsi apa yang seharusnya dilakukan oleh media dalam masyarakat.  Dengan  kata  lain  bahwa  kajian  tentang  peranan  media  massa dalam  mempengaruhi  masyarakat  tidaklah  begitu  penting  sehingga  teori jarum suntik hipodermik atau teori peluru tidak berlaku. Para penganut teori komunikasi  kritis  sama  sekali  tidak  lagi  memberikan  tekanan  efek  komu- nikasi  massa  terhadap  khalayak,  melainkan  memusatkan  perhatian  pada pengertian kontrol terhadap sistem komunikasi.
Selain teori media yang biasa digunakan dalam komunikasi politik, ada  lagi  teori  informasi.  Dalam  menggagas  dan  menjelaskan  paradigma pragmatis yang intinya adalah bertindak sama dengan berkomunikasi, arti- nya  semua  tindakan  politik  dapat  dipandang  sebagai  komunikasi  politik yang  bersifat  non  verbal.  Sering  juga  dikatakan  bahwa  tidak  ada  komu- nikasi  ( verbal), tetapi  ada  komunikasi (nonverbal )  (Fisher,  1985:85). Dalam  teori  informasi  menurut  Fisher,  informasi  diartikan  sebagai pengelompokkan  peristiwa-peristiwa  dengan  fungsi  untuk  menghilangkan ketidakpastian.  Informasi  dapat  disebut  sebagai  konsep  yang  absolut  dan relatif  karen  informasi  diartikan  bukan  sebagai  pesan,  melainkan  jumlah, benda,  dan  energi.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  relativitas,  bertindak  pun merupakan  sebuah  informasi  dalam  arti  sebuah  kemungkinan  alternatif yang dapat diprediksi berdasarkan pola (peristiwa dari waktu ke waktu).
Informasi dalam komunikasi politik dapat berarti sikap politik, dan pendapat politik, media politik, kostum partai politik, dan temu kader partai politik. Menurut teori informasi, komunikasi politik adalah semua hal harus

## 72 JURNAL HIKMAH
dianalisis sebagai tindakan politik (bukan pesan) yang mengandung sebuah kemungkinan  alternatif. Jadi,  bertindak  (melakukan  tindakan  politik)  sama dengan berkomunikasi (melakukan komunikasi politik).
Media  dalam  sebuah  komunikasi  politik  mempunyai  peranan  yang sangat penting karena merupakan sebagai publisitas politik terhadap masya- rakat  luas.Tentunya  dengan  tujuan  khalayak  mengetahui  agenda  politik setelah  itu  simpati  dan  menjatuhkan  pilihannya  kepada  partai  tersebut. Siapapun komunikator atau  aktivis  politik akan  berusaha  untuk  menguasai media.  Tak  heran,  barang  siapa  yang  telah  menguasai  media,  maka  dia hampir memenangi pertarungan politik. Semenjak kemajuan teknologi dan informasi yang revolusioner, media cetak maupun elektronik mengantarkan informasi kepada khalayak sangat efektif.
Sesungguhnya  komunikasi nonverbal adalah  merupakan  tindakan dalm  peristiwa  komunikasi  politik  yang  dapat  ditafsirkan  secara  berbeda- beda  oleh  khalayak.  Justru  itu  tindakan  itu  harus  diamati  dari  waktu  ke waktu  sehingga  dapat  ditemukan  polanya.  Jika  pesan nonverbal itu  ber- langsung  berulang-ulang,  terbentuklah  pola  tindakan.  Pola  itu  kemudian menjadi  pedoman  untuk  melakukan  prediksi  pada  masa  depan.  Artinya prediksi  dilakuakan  berdasarkan  pola.  Jika  suatu  saat  terjadi  tindakan  di luar pola, maka terjadilah kejutan.
Dalam  pemilihan  kepala  daerah  ada  pola-pola  komunikasi  politik yang harus dipahami. Ada beberapa pola komunikasi politik yang diakui di dunia, yakni pola komunikasi vertikal. Pola komunikasi ini dibangun antara pemerintah  sebagai  pemimpin  dan  rakyat  sebagai  unsur  yang  dipimpin; pola  komunikasi  horisontal,  yaitu  pola  komunikasi  yang  dibangun  antar individu  dengan  individu  atau  kelompok  dengan  kelompok;  pola  komu- nikasi  formal  yang  dibangun  melalui  jalur-jalur  organisasi  formal,  seperti parpol; pola komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dibangun melalui pertemuan  atau  tatap  muka,  dan  bukan  merupakan  pola  komunikasi  yang mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi.
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  pola-pola  komunikasi  politik, seperti  faktor  fisik  alam,  letak  geografis,  termasuk  cuaca  dan  kondisi wilayah;  faktor  teknologi,  menggunakan  alat-alat  komunkasi  canggih, seperti handphone ,  komputer,  internet,  dan  lain-lain;  faktor  sosiokultural, meliputi  budaya  dan  pendidikan;  faktor  politis  di  antaranya  pengaruh kebijakan  partai  dan  lain-lain;  dan  faktor  ekonomis  atau  faktor  efisiensi penghematan.
Saluran  komunikasi  politik,  yakni  komunikasi  massa,  yaitu  komu- nikasi  yang  dilakukan  oleh  satu  kepada  banyak  orang,  contohnya  komu- nikasi  melalui  media  massa;  komunikasi  tatap  muka,  yaitu  komunikasi yang  menggunakan  sarana  tatap  muka  langsung  maupun  penghubung; komunikasi  Interpersonal,  yaitu  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  orang perorang, seperti menemui publik atau konstituen atau komunikasi dengan
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
menggunakan perantara; dan komunikasi organisasi, yaitu gabungan komu- nikasi massa dengan komunikasi tatap muka.
Perangkat  komunikasi  politik  terdiri  dari  perangkat  komunikator politik, seperti personal, kelompok, lembaga, atau negara; perangkat komu- nikan politik, yaitu masyarakat dalam ruang lingkup yang kecil atau masya- rakat  umum;  perangkat  pesan  politik,  yaitu  propaganda,  demonstrasi,  dan kampanye; perangkat  media  politik,  yaitu  media cetak  dan  elektronik;  dan perangkat efek, yaitu persuasif dan koersif.

## B. PERSPEKTIF DAN MODEL KOMUNIKASI POLITIK
Teori  dapat  diartikan  sebagai  sejumlah  gagasan  yang  status  dan asalnya  bervariasi  dan  dapat  dipakai  untuk  menjelaskan  atau  menafsirkan fenomena.  Dalam  komunikasi  politik,  kemampuan  memproyeksikan  diri sendiri  dalam  titik  pandang  dan  empati  orang  lain  memberi  peluang  ke politikus untuk berhasil dalam pembicaraan politiknya. Sedangkan homofili dalam komunikasi politik dapat dilihat dari para politikus atau kader partai yang  memakai  seragam  jas  mereka.  Bahkan  sejumlah  politikus  yang  me- miliki  agama  sama  akan  membentuk  partai  bersama-sama.  Demikian mereka  yang  memiliki  kesamaan  jenis  kelamin  yang  membentuk  partai untuk memperjuangkan kepentingan politik bagi mereka.
Komunikasi politik yang menggunakan teori dapat dianggap sebagai komunikasi  politik  yang  manusiawi,  karena  aplikasi  dilakukan  secara dialogis.  Hal  ini  merupakan  reaksi  humanis  terhadap  model  mekanistis yang monolog. Selanjutnya empati dan homofili dalam komunikasi politik diaplikasikan dalam bentuk idiologi politik yang sama, visi dan misi politik yang  sama,  doktrin  yang  sama,  simbol  dan  pakaian  sama,  serta  keputusan politik bersama. Dengan demikian perspektif dan model komunikasi politik dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Dari Paradigma ke Perspektif
Robert  Frederich  mengemukakan  bahwa  paradigma  adalah  apa  yang menadi persoalan ( subject matter ) yang semestinya dipelajari. Sedang- kan menurut Thomas Khun (1974:95) mengemukakan bahwa perkem- bangan ilmu pengetahuan bukan terjadi secara kumulatif, tetapi terjadi revolusi.  Ilmu  pengetahuan  yang  terperangkap  didalam  paradigm tunggal dan tidak lebih maju adalah suatu kesalahan serius. Suatu para- digma  mengandung  kerangka  khusus  dari  mana  dunia  dipandang  dan dijabarkan  serta  mengandung  seperangkat  teknik  eksperimen  dan teoritis  sehingga  tidak  ada  alasan  apriori  untuk  mengharapkan  bahwa suatu  paradigma  bersifat  sempurna.  Sebagai  konsekuensinya,  ilmu harus mengandung di dalam dirinya cara untuk mendobrak keluar dari suatu paradigma ke dalam paradigma lain yang lebih baik. Inilah fungsi revolusi. Istilah paradigma , melainkan istilah perspektif dengan alasan istilah paradigma mencegah penggunaan yang netral. Namun apa yang

## 74 JURNAL HIKMAH
dimaksud dengan paradigma itu kurang lebih sama dengan perspektif. Perspektif  adalah  pandangan  yang  realistis,  tidak  mungkin  lengkap, sebab  pasti  sebagian  fenomena  yang  sedang  dilihat  itu  hilang  dan lainnya mengalami distrosi. (Fisher, 1985:80).
2. Perspektif dan Model Mekanistis
Perspektif  mekanistis  merupakan  model  yang  paling  lama  dan  paling banyak  dianut  sampai  sekarang  sehingga  pengaruh  model  ini  sangat kuat dan meluas. Ciri-cirinya sebagai berikut:
• Komponen  terdiri  dari  sumber,  penerima,  saluran  dan  pesan/ umpan balik/efek.
• Titik  berat  kajian  komunikasi  pada  efek  (cara  berpikir  sebab- akibat).
• Ekstensi empirik (lokus) terletak pada saluran.
• Idealisme  yang  menggambarkan  urutan  temporer  dalam  peristiwa pada sistem tertutup.
• Fisher  menggambarkan  model  ini  sebagai  ban  berjalan  atau dinyatakan menjadi ( dari…ke…).
• Proses  mekanis  artinya  komunikasi  terdapat  sesuatu  (pesan) mengalir  melintasi  ruang  dan  waktu  dari  satu  titik  (sumber/ penerima) ke titik yang lain (sumber/penerima) secara simultan.
• Prinsipnya adalah efek bisa diprediksikan, bisa diciptakan (direka- yasa)  dengan  menghilangkan  kendala  atau  rintangan  yang  mung- kin terjadi melalui rencana pada awal.
Model  mekanistis  yang  diterapkan  dikomunikasi  politik  akan menunjukkan  bahwa  komponennya  berupa komunikator  politik,  pesan politik, media politik, khayalak politik, dan efek politik. Bertitik tolak pada  pesan  sebagai  objek  formal  dari  ilmu  komunikasi  politik.  Bell (1988:  32)  menyebutkan  bahwa  komunikasi  politik  itu  pembicaraan tentang kepentingan politik yaitu pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh  dan  pembicaraan  otoritas.  Nimmo  (1985:15)  juga  menam- bahkan  satu  pembicaraan  yang  bermakna  politik  yaitu  pembicaraan tentang konflik. Pembicaraan tentang politik itu kemudian dikaji dalam kerangka mekanistis, yaitu siapa yang berbicara, kepada siapa, melalui saluran apa dan bagaimana efeknya.
3. Perspektif dan Model Psikologi
Perspektif  psikologis  mengkonseptualisasikan  komunikasi  sebagai penerimaan  dan  pengelolaan  informasi  pada  individu.  Ciri-ciri  pers- pektif psikologi sebagai berikut.
• Terpusat pada diri individu.
• Efektif atau cocok untuk mempengaruhi para tokoh.
• Proses  informasi  internal  atau  khusus  melalui  bicara  empat  mata (tatap muka).
• Komponen komunikasi berupa stimulant atau respon.
• Ekstensi  empiric  (lokus)  terletak  pada  diri  individu  yang  disebut filter konseptual.
• Filter  ini  tidak  dapat  diminati  langsung,  namun  sangat  mem- pengaruhi setiap peristiwa komunikasi.
Filter  konseptual  digambarkan  sebagai  sikap,  keyakinan,  motif, dorongan,  citra,  konsep  diri,  tanggapan  dan  persepsi  yang  dapat  men- jadi pangkal atau sebaliknya dari rangsangan yang menyentuh individu. Demikian  juga  dikaitkan  dengan  komunikasi  politik,  maka  filternya tentang  studi  persepsi  politik,  citra  diri  khayalak  politik,  penolakan konsep  politik,  dan  perubahan  pola  pikir.  Berhubung  unsur  pengen- dalian  pada  kesadaran  aku  atau  filter  konseptual  pada  informasi  yang diproses,  kemampuan  konseptual  komunikator  untuk  mengontrol komunikasi  menjadi  sangat  terbatas.  Namun,  tingkat  impersonal (komunikasi  yang  berjalan  dalam  diri  individu)  sebenarnya  menjadi serba kuasa.
4. Perspektif Interaksional
Blumer  (1989:27)  mengemukakan  ada  tiga  buah  “premis  sederhana” yang  menjadi  interaksionisme  simbolis  sebagai  berikut.  (a)  Manusia bertindak terhadap  hal-hal atas  dasar  makna  yang  dimiliki  oleh  hal-hal tersebut. (b) Makna itu berkaitan langsung dengan ‘interaksi sosial yang dilakukan  seseorang  dengan  teman-temannya”.  (c)  Makna  ini  dicipta- kan,  dipertahankan  dan  diubah  melalui  “proses  penafsiran  yang  diper- gunakan  oleh  orang  tersebut  dalam  berhubungan  dengan  dua  karak- teristik yang penting.  Ekstensi empiris (lokus) dari perspektif ini adalah pola  perilaku  yang  berurutan  sehingga  komponennya  meliputi  pola, interaksi,  struktur  dan  fungsi.  Komponen  komunikasinya  yaitu  peran, orientasi,  keselarasan,  konsep  budaya  dan  adaptasi.  Titik  berat  atau fokus  pengkajian  dan  penelitian  adalah  pada perilaku  interaktif .
Karakteristik utama paradigma interaksionisme adalah penonjolan nilai individu  diatas  segala  pengaruh  yang  lainnya.   Paradigma  ini  sangat menekankan  faktor  manusiawi  sehingga  sangat  relevan  diterapkan dalam komunikasi politik yang demokratis.
5. Perspektif Pragmatis
Fisher  (1985:65)  mengamati  bahwa  tindakan  atau  perilaku  yang  ber- urutan dalam konteks waktu dalam sistem sosial. Tindakan atau penga- matan tersebut dapat berupa ucapan, tindakan, atau perilaku. Di bawah ini ciri-ciri perspektif pragmatis sebagai berikut.
• Titik  berat  pengkajiannya  adalah  tindakan,  khususnya  tindakan sosial atau tindakan bersama.
• Lokusnya terletak pada tindakan yang berurutan.

## 76 JURNAL HIKMAH
• Informasi  bukan  diartikan  sebagai  pesan,  melainkan  informasi hanya ada dalam bentuk jumlah atau kemungkinan.
• Komponen  berupa  pola  interaksi,  fase,  siklus,  sistem,  strktur  dan fungsi.
• Berkomunikasi  adalah  berperilaku  (komunikasi  =  perilaku  atau tindakan).
• Aplikasinya dalam bentuk komunikasi nonverbal .
• Dikenalnya  konsep  ‘kejutan’.  Kejutan  adalah  pola  perilaku  atau tindakan dapat saja tiba-tiba berubah sehingga terjadi perilaku diluar pola.

## C. MODEL PERTARUNGAN  KOMUNIKASI POLITIK
Arifin  (2003:  65-98)  mengutarakan  beberapa  bentuk  model  per- tarungan komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya sebagai berikut:
1. Retorika.
Retorika  berasal  dari  bahasa  yunani rhetorica, yang  berarti  seni  ber- bicara,  asalnya  digunakan  dalam  perdebatan-perdebatan  di  ruang sidang  pengadilan  untuk  saling  mempengaruhi  sehingga  bersifat kegiatan antarpesona. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komu- nikasi  massa  yaitu  berpidato  kepada  khalayak.  Ada  tiga  jenis  retorika menurut  Aristoteles  dalam  karyanya Retorika yaitu:  (a)  retorika diliberitif  yaitu  dirancang  untuk  mempengaruhi  khalayak  dalam kebijakan pemerintah, yang difokuskan pada keuntungan atau kerugian jika  sebuah  kebijakan  diputuskan  atau  dilaksanakan;  (b)  retorika forensik,  yang  berkaitan  dengan  keputusan  pengadilan;  (c)  retorika demonstrative, yang mengembangkan wacana yang dapat memuji atau menghujat.
2. Agitasi Politik
Agitasi berasal dari bahasa Agitare artinya bergerak atau menggerakan, dalam  bahasa  Inggris agitation .  Blumer  (1989:34)  mengemukakan bahwa  agitasi  beroperasi  untuk  membangkitkan  rakyat  kepada  suatu gerakan  politik,  baik  lisan  maupun  tulisan  dengan  merangsang  dan membangkitkan  emosi  khalayak.  Dimulai  dengan  cara  membuat kontradiksi  dalam  masyarakat  dan  menggerakan  khalayak  untuk menentang  kenyataan  hidup  yang  dialami  selama  ini  (penuh  ketidak- pastian  dan  penuh  penderitaan)  dengan  tujuan  menimbulkan  kegeli- sahan dikalangan massa. Orang yang melakukan agitasi disbut agitator yang  oleh  Nepheus  Smith  disebut  sebagai  orang  yang  berusaha menimbulkan  ketidakpuasan,  kegelisahan  atau  pemberontakan  orang lain.  Ada  agitator  yang  sikapnya  selalu  gelisah  dan  agresif,  ada  juga yang  lebih  tenang,  cenderung  pendiam  tetapi  mampu  menggerakan khalayak dengan ucapan dan tulisannya.
3. Propaganda
Propaganda berasal dari kata latin propagare (menanamkan tunas suatu tanaman)  yang  pada  awalnya  sebagai  bentuk  kegiatan  penyebaran agama khatolik pada tahun 1822 Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi cardinal yang bernama Congregatio de Propaganda Fide untuk menumbuhkan keimanan kristiani di antara bangsa-bangsa. Propagandis adalah  orang  yang  melakukan  propaganda  yang  mampu  menjangkau khalayak  kolektif  lebih  besar,  biasanya  dilakukan  politikus  atau  kader partai  politik  yang  memiliki  kemampuan  dalam  melakukan  sugesti kepada khalayak dan menciptakan suasana yang mudah terkena sugesti, di  negara  demokratis  dipahami  sebagai  suatu  usaha  individu  atau kelompok  yang  berkepentingan  untuk  mengontrol  sikap  kelompok individu lainnya dengan menggunakan sugesti kampanye politik dengan sengaja  mengajak,  mempengaruhi  guna  menerima  suatu  pandangan sentiment atau nilai.
4. Public Relations (PR) Politics
Public Relations (PR) Politics tumbuh pesat di Amerika Serikat setelah Perang  Dunia  II,  sebagai  suatu  upaya  alternatif  dalam  mengimbangi propaganda  yang  dianggap  membahayakan  kehidupan  sosial  dan politik, Presiden Theodore Rossevelt (1945) mendeklarasikan pemerin- tahan  sebagai square  deals (jujur  dan  terbuka)  dalam  melakukan hubungan  dengan  masyarakat  dan  menjalin  hubungan  timbal  balik secara  rasional.  Sehingga  tujuannya  untuk  menciptakan  hubungan saling  percaya,  harmonis,  terbuka  atau  akomodatif  antara  politikus, professional  atau  aktivis  (komunikator)  dengan  khalayak  (kader, simpatisan, masyarakat umum).
5. Kampanye Politik
Kampanye  politik  adalah  bentuk  komunikasi  politik  yang  dilakukan orang  atau  kelompok  (organisasi)  dalam  waktu  tertentu  untuk  mem- peroleh  dan  memperkuat  dukungan  politik  dari  rakyat  atau  pemilih. Menurut Rogers dan Storey (1987) (dalam Venus, 2004:7), merupakan serangkaian  tindakan  komunikasi  yang  terencana  dengan  tujuan menciptakan  efek  tertentu  pada  sejumlah  besar  khalayak  yang  dilaku- kan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu, sehingga berbeda dengan  propaganda,  di  mana  kampanye  cirinya  sumber  yang  melaku- kannya  selalu  jelas,  waktu  pelaksanaan  terikat  dan  dibatasi,  sifat gagasan  terbuka  untuk  diperdebatkan  khalayak,  tujuannya  tegas, variatif serta  spesifik, modus penerimaan pesan sukarela dan persuasi, modus  tindakannya  diatur  kaidah  dan  kode  etiknya,  sifat  kepentingan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

## 78 JURNAL HIKMAH

## 6. Lobi Politik
Istilah  lobi  sendiri  sesungguhnya  tempat  para  tamu  menunggu  untuk berbincang-bincang  di  hotel,  karena  yang  hadir  para  politikus  yang melakukan  pembicaraan  politik  ( political  lobbying) terjadi  dialog dengan  tatap  muka  (komunikasi  antarpersonal)  secara  informal  namun penting.  Karena  hasil  lobi  itu  biasanya  ada  kesepahaman  dan  kesepa- katan bersama yang akan diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat  atau  sidang  politik  yang  akan  menghasilkan  keputusan  dan  sikap politik  tertentu.  Dalam  lobi  politik  pengaruh  dari  pribadi  seorang  poli- tikus  sangat  berpengaruh  seperti  kompetensi  penguasaan  masalah  dan kharisma.  Lobi  politik  adalah  gelanggang  terpenting  bagi  pembicaraan para  politikus  atau  kader  politik  tentang  kekuasaan,  pengaruh,  otoritas, konflik dan consensus.
7. Lewat Media Massa,
Menurut  MacLuhan  (1991:13)  bahwa  sebagai  perluasan  panca  indra manusia ( sense extention theory ) dan sebagai media pesan ( the medium in  the  message )  dalam  hal  ini  pesan  politik  untuk  mendapatkan pengaruh,  kekuasaan  otoritas,  membentuk  dan  merubah  opini  public atau  dukungan  serta  citra  politik  untuk  khalayak  yang  lebih  luas  atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

## D. DAMPAK PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK PADA SITUASI POLITIK
Proses komunikasi politik di mana partisipan menyampaikan pesan yang  memiliki  signifikasi  dengan  politik  kemudian  direspon  oleh  pihak- pihak  terkait  atau  yang  memiliki  kepentingan.  Dalam  prosesnya  ini  maka akan  terjadi  yang  namanya  pengaruh  ( effect )  tertentu.  Pengaruh  mungkin bisa  berupa  perubahan  situasi  yang  sama  sebagaimana  dikehendaki  oleh pemrakarsa  pesan,  tidak  terjadi  perubahan  apa-apa,  dan  mungkin  dapat berupa  situasi  lebih  buruk  lagi.  Komunikasi  politik  merupakan  proses perjuangan antar kepentingan dalam suatu sistem politik dengan mengguna- kan  tanda-tanda  pesan  baik  verbal  maupun  non-verbal.    Dari  sini  jelas bahwa  politik  di  suatu  sisi    merupakan  persoalan  siapa  memperoleh  apa ( who gets what ) dalam pengertian memiliki esensi penjatahan sumber daya publik,  tetapi  di  sisi  lain  politik  juga  merupakan  persoalan  siapa  mengata- kan  apa  ( who  says  what )  dalam  pengertian  politik  lebih  memiliki  esensi komunikasi (Dye dan Zeigler, 1986:3; Pawito, 2004:1).
Pengaruh  komunikasi  politik  kadangkala  dapat  diprediksi,  tetapi kadangkala juga sulit diprediksikan. Misalnya unjuk rasa yang memperoleh dukungan luas dari elemen masyarakat, diaplikasi secara besar-besaran oleh media massa dan ditopang secara kuat oleh opini masyarakat internasional
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
dapat  diprediksi  lebih  berhasil  mendesakkan  perubahan  sebagaimana dikehendaki oleh unsur-unsur penggerak perubahan. Contoh kasusnya pada tahun  1998  yang  ditandai  oleh  tumbangnya  Presiden  Suharto.  Namun demikian, beberapa komunikasi politik termasuk yang tampil dalam bentuk aksi-aksi  protes  dan  demonstrasi  mungkin  mengalami  kegagalan.  Tidak membuahkan  hasil  seperti  yang  dikehendaki  penggeraknya.  Misalnya, tuntutan  pembatalan  kenaikan  harga  BBM  di  tahun  2006  tidak  membuah- kan hasil. Beberapa komunikasi politik mempunyai efek segera ( immediate effect,  short-term  effect ),  seperti  keberhasilan  yang  dicapai  oleh  kalangan pro-pembatalan  rencana  penggunaan  hak  angket  oleh  DPR  berkenaan dengan  rencana  kebijakan  impor  beras  tahun  2006.  keberhasilan  ini didahului  upaya  negosiasi  yang  dilakukan  terhadap  pihak  yang  semula bersebrangan.  Komunikasi  politik  kadangkala  membawa  efek  jangka panjang ( long-termeffect) , seperti tuntutan perubahan sistem politik ke arah lebih terbuka dan demokratis untuk konteks Indonesia. Tuntutan ini dimulai sejak tahun 1980-an.
Salah  satu  pengaruh  perubahan-perubahan  yang  akan  dijelaskan dibawah  ini  merupakan  pengaruh  komunikasi  politik  terhadap  perubahan budaya  politik.  Di  mana  menurut  Almond  dan  Verba  dalam  blog  belajar- komunikasi.blogspot.com  mendefinisikan  budaya  politik  sebagai  suatu sikap  orientasi  yang  khas  warga  negara  terhadap  sistem  politik  dan  aneka ragam  bagiannya,  dan  sikap  terhadap  peranan  warga  negara  yang  ada  di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus  menuju  tujuan  politik  di  antara  masyarakat  bangsa  itu.  Lebih  jauh mereka  menyatakan,  bahwa  warga  negara  senantiasa  mengidentifikasikan diri  mereka  dengan  simbol-simbol  dan  lembaga  kenegaraan  berdasarkan orientasi  yang  mereka  miliki.  Dengan  orientasi  itu  pula  mereka  menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

## E. PENERAPAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN  KEPALA DAERAH
Implementasi  komunikasi  politik  yang  dapat  dijadikan  acuan sebagai salah satu strategi pemenangan partai politik adalah:
1. Bergerak  dan  Membangun  Komunikasi  Politik  di  Semua  Level  atau Tingkatan.
Komunikasi  dapat  dilakukan  dalam  beberapa  tingkatan/level,  dari individu,  kelompok,  organisasi  hingga  komunikasi  massa.  Strategi komunikasi  yang    dilakukan  di  semua  level  dan    untuk  membangun opini publik sebagai salah satu cara pemenangan partai politik.
2. Penggunaan Media Massa Modern dan Media Komunikasi Lokal. Menurut  Gabriel  Almond,  semua  bentuk  interaksi  manusia  melibatkan komunikasi.  Media  massa  seperti  televisi,  radio,  surat  kabar  dan majalah  ikut  mempengaruhi  struktur  komunikasi  dalam  masyarakat.
Dalam  pembangunan  opini  publik,  media  massa  merupakan  salah  satu

## 80 JURNAL HIKMAH
media yang sangat strategis. Sedangkan menurut Mcquail media paling baik digunakan secara terencana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkannya  dalam  program  yang  berskala  besar.  Di  negara-negara berkembang  seperti  di  Indonesia,  media  massa merupakan  media  yang dapat  menjangkau  secara  luas  ke  seluruh  pelosok  dan  penjuru  masya- rakat  tanpa  orang  atau  tokoh  harus  hadir  di  tengah-tengah  masyarakat. Melalui media massa pembangunan opini publik dapat dilakuakan tanpa harus tokoh politik hadir di masyarakat. Di samping mengunakan media massa,  dapat  juga  menggunakan  media  pertemuan  langsung  dengan masyarakat.  Pertemuan  langsung  ini  dapat  dikemas  dengan  bentuk pertemuan  lokal,  sehingga  jenis  pertemuannya  sangat  berfariasi  sesuai dengan  kondisi  lokal  dimana  pertemuan  itu  berlangsung.  Sejalan dengan  pendekatan  lokal  ini,  bahasa  komunukasi  yang  dibangun  juga dengan  menggunakan term-term  low  contex .  Artinya  bahasa  komu- nikasi  yang  digunakan  cenderung  dengan  bahasa-bahasa  yang  seder- hana,  tidak  dengan  bahasa  tinggi  atau  yang  ilmiah,  menggunakan istilah-istilah.
3. Politik Pencitraan Inti  politik  sukses  adalah  membangun  kepercayaan  publik.  Kandidat perlu  dikenal  dulu  baru  mereka  percaya.  Pencitraan  tokoh  merupakan pintu  bagi  masyarakat  untuk  memilih  kandidat  di  pemilihan  lokal. Pencitraan  merupakan  gambaran  yang  dimiliki  oleh  orang  banyak tentang diri, pribadi, atau organisasi  atau  produk. Political image yang dapat  diusung  oleh  partai  politik  adalah  membangun image kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut merupakan partai yang seder- hana,  bersahabat,  bersahaja,  dan  diterima  oleh  semua  kalangan.  Pen- citraan ini dapat dimunculkan melalui pemasangan baligo, spanduk, dan lain sebagainya.
Kita  telah  mengenal  varian  dari  komunikator  politik,  yakni politikus,  profesional,  dan  aktivis.  Dalam  kategori  aktivis  kita  berbicara tentang pemuka pendapat ( opinion leader ), yakni orang yang menaruh per- hatian terhadap media massa, memilih pesan, dan menyampaikan informasi serta  opini  baik  kepada  teman,  tetangga,  maupun  kawan  bekerja  dan  lain- lain  melalui  percakapan  tatap  muka.  Melalui  pengaruh  pribadi,  para pemuka pendapat merupakan saluran yang menghubungkan jaringan massa dan  komunikasi  interpersonal. Di  samping  pengaruh  yang  diberikan  oleh mereka  terhadap  keputusan  politik  melalui  kontak  interpersonal,  para pemuka  pendapat  memerankan  peran  utama  dalam  penyebaran,  informasi politik mencapai sebagian besar warganegara melalui aliran dua arus infor- masi,  yaitu  banyak  warganegara  yang  mendengar  tentang  suatu  peristiwa tidak langsung dari media massa, tetapi dari pembicaraan dengan orang lain yang lebih tahu tentang hal itu melalui radio, televisi, atau surat kabar.

## F. PENUTUP
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
Media menempati peran yang sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan  dalam  komunikasi  politik  terhadap  khalayak.  Melalui  media para  komunikator  maupun  aktivis  politik  mudah  menghipnotis  khalayak dengan  citra  yang  ditampilkan  setiap  saat  melalui  media.  Saluran  komu- nikasi  politik  merupakan  suatu  sarana  yang  dapat  memudahkan  setiap individu maupun kelompok dalam melaksanakan dan menyampaikan pesan dan  tujuan  yang  ingin  dicapai. Di  sini  saluran  komunikasi  politik  di  bagi menjadi  tiga  bagian  yang  pertama  adalah  komunikasi  massa.  Yang  kedua komunikasi  interpersonal,  dan  yang  ketiga  komunikasi  organisasi.  Ketiga saluran  di  atas  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  penyampaian komunikasi.
Oleh  karena  itu,  para  komunikator  berperan  dalam  dalam menyampaikan  informasi  dan  pesan  yang  ingin  disampaikan.  Namun,  hal ini kembali lagi kepada para penerima pesan atau khalayak apa yang dapat ia  tangkap  dan  ambil  dari  penyampaian  pesan  tersebut.    Dengan  demikian tidak  penting  saluran  apa  yang  digunakan  oleh  komunikator  namun  yang terpenting  adalah  tercapainya  maksud  yang  sebenarnya  dari  penyampaian pesan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Anwar.  (2003). Komunikasi  Politik  Paradigma,  Teori  Aplikasi Strategi  dan  Komunikasi  Politik  Indonesia. Jakarta  :  PT.  Balai Pustaka.
Beritasatu.com.  (2012).  Mengedepankan  Politik  Bersih  cerdas  dan Santun. http://www.beritasatu.com/profil-parpol/122936- mengedepankan-politik-bersih-cerdas-dan-santun.html. 1 Juli 2013.
Budiharjo, Miriam. (1998). Partisipasi dan Partai Politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
.  (2013). Dasar-dasar  Ilmu  Politk .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Heryanto,  Gun  Gun.  (2011). Dinamika  Komunikasi  Politik .  Jakarta:  PT.
Lasswell Visitama.
Hikmat,  Mahi.  (2010). Komunikasi  Politik  Teori  dan  Praktek. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Mulyana,  Deddy.  (2004). Komunikasi  Populer. Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy.
Nimmo,  Dan.  (1989). Komunikasi  Politik  (Komunikator,  Pesan,  dan
Media) . Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
82 JURNAL HIKMAH
. (1989). Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek) , Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya.
Ramdani,  Alwan  Ridha. Merdeka.com.  (2012-2013). Saya  Calon  Presiden Alternatif . Dalam:
http://www.merdeka.com/khas/saya-calon- presiden-alternatif-wawancara-pramono-edhie-w-1.html. 27 september 2013 .
Redaksi  Partai  Demokrat.  (2013). Pramono  Edhie  Berharap  Masyarakat Memahami  Pentingnya  Empat  Pilar  Kebangsaan .  Dalam: http://www. demokrat.or.id/. 1 oktober 2013.
TRIBUNnews.com. (2013). Tunjukkan Konvensi Capres Demokrat Bukan Untuk Naikkan Elektabilitas . http://id.berita.yahoo.com/tujuan- konvensi-capres-demokrat-bukan-untuk-naikkan-elektabilitas-
124021458.html. 11 september 2013.
Wikipedia.  (2013). Partai  Demokrat .  Dalam: http://id.wikipedia.org/wiki/ Partai_Demokrat . 22 September 2013.
Komunikasi  dan  Politik ..blogspot.com/p/materi-komunikasi-politik.html www.slideshare.net/Hennov/proses-komunikasi-politik www.buka buku.com/.../komunikasi-politik-teori-aplikasi-dan-strategi politik. kompasiana.com/.../komunikasi-politik-indonesia-530415.htm.