PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

## Hamzar Nodi
Jl Sakti Lubis Gg Pegawai Lrg Nasril No. 41 Kel.Sitirejo Medan
Abstrak Abstract Banyak perbuatan   pejabat administrasi   negara   yang dilakukan   dengan   keputusan administrasi   negara   di   kemudian hari   dinyatakan   sebagai   tindak pidana  korupsi karena ditemukan adanya   bukti   bahwa   suatu keputusan   administrasi   negara tersebut   menimbulkan   kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara. Batasan   yang   tegas   apakah seorang   pejabat   administrasi negara   yang   didakwa   melakukan tindak   pidana   korupsi   dapat dipertangggungjawabkan   adalah kondisi   atau   faktor   objektif   di lapangan   yaitu   apakah   ia melakukan   tindakan   yang   sesuai dengan kewenangannya,
mengambil   kebijakan   atau senyatanya   bertentangan   dengan kewenangan   nya   berdasarkan peraturan   perundang-undangan yang berlaku.
Lots   of   administration   officials act   committed   by   state administrative decisions later on declared   as   a   criminal   act   of corruption   because   there   is evidence   that   a   state administrative decision is causing loss   to   the   economy   or   finance. Strict   limits   whether   a   state administrative   officials   charged with corruption can be accounted for   is   the   condition   or   objective factors on the field that if he is to act   in   accordance   with   the authority, making policies which is in fact contrary to his authority by laws and regulations.
Kata Kunci : Pejabat Administrasi Negara, Tindak Pidana Korupsi
A. Pendahuluan
Usaha   dan   kebijakan   untuk   membuat   peraturan   hukum   pidana yang   baik   pada   hakikatnya   tidak   dapat   dilepaskan   dari   tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. 1 Kebijakan kriminal dilaksanakan
1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal.28.
dengan dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal   adalah   tanpa   menggunakan   sarana   penal   ( prevention   without punishment ) Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis ( sociological jurisprudence) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif. 2
Hukum   Pidana   bertujuan   untuk   melindungi   negara   dan   warga negara   dari   segala   bentuk   kejahatan   yang   merugikan.   Dalam   sistem hukum   pidana   Indonesia   saat   ini,   perlindungan   tersebut   diatur   dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht. Karena merupakan warisan dari Wetboek van Strafrecht ,   maka   sesungguhnya   telah   diusahakan   upaya   pembaharuan hukum pidana dari WvS menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Rencana KUHP Nasional  bukan saja harus dapat memuat nilai- nilai yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia tetapi sekaligus dapat mampu   menyesuaikan   dengan   perkembangan   zaman   khususnya perkembangan kejahatan beserta teori-teori baru yang berkembang dalam hukum pidana modern.
Dewasa ini, berbagai bentuk kejahatan telah berkembang dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan non konvensional atau yang lebih sering disebut dengan istilah kejahatan kerah putih yang memungkinkan secara  teoritis   diterimanya  badan   hukum   sebagai   subjek   dalam   hukum pidana   hal   yang   selama   ini   tidak   diterima   bahkan   ditolak   oleh   hukum pidana klasik.
Sambil   menunggu   terbentuknya   KUHP   nasional   tersebut,   upaya untuk mengatasi berbagai kejahatan yang bersifat extra ordinary crime tentulah   tidak   dapat   ditawar-tawar   lagi.   Dengan   atau   tanpa   KUHP Nasional,   hukum   pidana   harus   tetap   ditegakkan.   Fakta   semacam   ini adalah   yang   menjadi   salah   satu   alasan   mengapa     diperlukan   kaedah
2 M. Solehuddin, Tindak Pidana Perbankan , Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal.
137.
hukum pidana di luar yang diatur dalam KUHP atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum pidana khusus. 3
Sebagai   hukum   yang   bersifat   khusus   maka   ia   dapat   mempunyai prinsip dan sistem sendiri yang menyimpang dari prinsip dan ketentuan umum yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana korupsi merupakan satu dari   beberapa   tindak   pidana   khusus   lain   yang   dikenal   dalam   hukum pidana Indonesia.
Salah   satu   tindak   pidana   khusus   tersebut   adalah   tindak   pidana korupsi. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus tepat   karena   korupsi   dianggap   sebagai   kejahatan   luar   biasa   ( extra ordinary   crime ).   Karena   ia   bersifat   luar   biasa,   maka   diperlukan   pula upaya yang luar biasa untuk mengatasinya. 4
Berbagai stigma negatif telah dilengketkan tentang korupsi.  Ivan A Hadar menyebutkan bahwa korupsi adalah sumber kebangkrutan bangsa, andai Indonesia adalah sebuah perusahaan maka perusahaan itu sudah bangkrut. 5 Robert   Klitgaard 6 menyebutkan   korupsi   sebagai   penyakit ganas yang menggerogati masyarakat. Evi Hartanti 7 menyebutkan bahwa korupsi tidak saja menimbulkan bencana bagi perekonian nasional tetapi juga bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
Barda   Nawawi   Arief   menyatakan   bahwa   korupsi   terkait   dengan kompleksitas masalah antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah struktur/sistem   ekonomi,   masalah   sistem   budaya   politik,   masalah
3 Lihat Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia , Ind.Hill.Co, Jakarta, 1993.
4 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia , Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta, 2002, hal.25.
5 Ivan A Hadar, Utang dan Pengurangan Kemiskinan , Kompas 14 November 2005
6 Robert   Klitgaard, Membasmi   Korupsi ,   Penerbit   Yayasan   Obor   Indonesia (terjemahan Hermoyo), Jakarta, 2001, hal. Xiv.
7 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.2.
mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. 8
Di sisi lain, isu korupsi hari ini telah pula menjadi isu global. Hal ini tampak dalam laporan StAR (Stolen Asset Recovery) yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai kejahatan  peradaban yang  merupakan tanggung jawab bersama. Globalisasi yang berdampak pada sekularisasi masyarakat, materialitisme,   individualistis   dan   konsumeristik   merupakan   penyebab terpenting tumbuh suburnya korupsi di Indonesia. Menurut E Setyawan 9 , sikap   masyarakat   yang   disebabkan   pengaruh   globalisasi   tersebut   yang memberikan penghargaan tinggi kepada orang-orang kaya ( the rich man is   noble   man )   telah   menjadi   faktor   penting   yang   mendorong   tumbuh suburnya korupsi di daerah-daerah.
Secara   umum,   praktek   korupsi   yang   timbul   dilakukan   dengan modus yang beragam mulai dari pembuatan perjalanan dinas fiktif, mark up dana anggaran suatu kegiatan pemerintah, pengalihan mata anggaran pemerintah, sampai proyek fiktif. Tujuannya adalah sama yaitu bagaimana uang negara dapat mengucur kepada para penerima baik pejabat maupun bukan   pejabat   bahkan   termasuk   kalangan   dunia   usaha   yang   menjadi rekanan.
Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan   melawan   hukum   yang   dapat   menimbulkan   kerugian   bagi keuangan atau perekonomian negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Unsur   tindak   pidana   korupsi   yang   diatur   dalam   kedua   undang- undang   tersebut   terkesan   sangat   luas.   Akibatnya,   banyak     perbuatan pejabat   administrasi   negara   yang   dilakukan   dengan   keputusan
8 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2003, hal. 85-86.
9 E Setyawan dalam Kompas 6 Mei 2006.
administrasi negara di kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi   karena   ditemukan   adanya   bukti   bahwa   suatu   keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara.
Sejumlah kasus tersebut antara lain, tindak pidana korupsi dengan terdakwa   T   Azmun   Jaafar,   Bupati   Pelalawan   Riau   yang   didakwa melakukan   tindak   pidana   korupsi,   kasus   korupsi   KPU,   kasus   korupsi Sisminbakum,   kasus   korupsi   Dana   Abadi   Umat,   kasus   korupsi   di Departemen Kelautan dan Perikanan, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang mengantarkan sejumlah kepala daerah ke pintu penjara. Dan kasus kebijakan yang paling aktual adalah kasus Century.
Ada kesan ketidakpastian hukum dalam hal ini karena kebijakan dalam   beberapa   contoh   kasus   di   atas   melibatkan   banyak   pihak.   Jika perbuatan atau kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan yang salah siapakah   yang   seharusnya   dianggap   bertanggungjawab?   Fakta menunjukkan bahwa di antara mereka yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan dan atau kebijakan administrasi negara pada kasus-kasus   tersebut   hanya   sebagian   dari   mereka   saja   yang   diproses secara hukum, selebihnya tidak. Dalam hal ini timbul pertanyaan sampai seberapa   jauh   pertanggungjawaban   pidana   dapat   dikenakan   atas   suatu tindak   pidana   korupsi   yang   dilakukan   dengan   atau   melalui   suatu keputusan tata usaha negara?

## B. Identifikasi Masalah
Bertolak   dari   latar   belakang   di   atas,   maka   yang   menjadi   pokok masalah adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pejabat administrasi negara atas kebijakannya yang di kemudian hari dianggap sebagai tindak pidana korupsi?

## C. Pembahasan

## JURNAL ILMU HUKUM
Dalam banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara, Dennis   F   Thompson   melukiskan   bahwa   banyak   pejabat   dari   berbagai instansi   menyumbang   dengan   berbagai   cara   terhadap   keputusan- keputusan dan kebijakan pemerintah, maka sulit untuk mencari prinsip mengidentifikasikan   siapa   yang   bertanggung   jawab   secara   moral   atas produk-produk politik. 10
Oleh karena banyaknya tangan yang mungkin terlibat dalam suatu kejahatan   dilakukan   oleh   pribadi   jabatan,   Dennis   F   Thompson mengemukakan   adanya   tiga   macam   tanggungjawab   pemangku   jabatan secara moral yaitu :
1. Tanggung   jawab   hirarkis,   tanggung   jawab   untuk   suatu   produk politik   dibebankan   pada   orang   yang   berkedudukan   paling   tinggi dalam rantai wewenang forma dan informal. Model tanggung jawab ini dikutip dari pernyataan Weber. 11
2. Tanggung jawab Kolektif, didasarkan atas pemikiran bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi individual mungkin tidak dapat diidentifikasikan   sama   sekali   dan   tentu   saja   tidak   dapat   benar- benar dibedakan dari kontribusi orang lain. 12
3. Tanggung jawab pribadi, yang mengkaitkan tanggung jawab dengan pejabat   sebagai   pribadi,   dan   bukannya   hanya   sebagai   pemangku jabatan tertentu atau sebagai anggota kolektifitas, mengandalkan dua kriteria tanggung jawab moral. Seorang pejabat bertanggung jawab   secara   moral   atas   suatu   produk   kebijakan   hanya   jika   (1) tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan;   dan   (2)   tindakan   atau   kelalaian   ini   tidak   dilakukan dalam ketidak-tahuan atau di bawah tekanan. 13
Padahal,   sebagai   penyelenggara   administrasi   negara   pemerintah dapat   menggunakan   kewenangan   pemerintah   yang   dikenal   luas   yaitu sebagai freies emersen yaitu sarana yang memberikan ruang gerak bagi
10 Dennis F Thompson, E tika Politik Pejahal Negara, terjemahan dari buku asli Political Ethics and Public Office oleh Benyamin Molan-Ed., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hal.48.
11 Ibid, .50.
12 Ibid , hal.55.
13 Ibid , hal.59.
pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang. 14
Bahsan   Mustafa   sebagaimana   dikutip   Ridwan   HR 15 ,   menyatakan bahwa   dalam   praktek   penyelenggaraan   pemerintahan, freies   emersen dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut :
a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah   tersebut   menuntut   penyelesaian   yang   segera,   misalnya menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, aparat   pemerintah   harus   segera   mengambil   tindakan   yang menguntungkan  bagi  negara maupun  bagi   rakyat,  tindakan  yang semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan  sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 HO, setiap pemberi izin bebas untuk   menafsirkan   pengertian   ”menimbulkan   keadaan   bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
c. Adanya   delegasi   perundang-undangan,   maksudnya   aparat pemerintah   diberi   kekuasaan   untuk   mengatur     sendiri   yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.
SF   Marbun   dan   Mahfud   MD   dalam   memandang freies   emersen menyatakan   bahwa   tercakup   dalam   pengertian   itu   adalah   kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang belum ada pengaturannya. Mengutip Utrecht, Marbun dan Mahfud menyatakan juga bahwa pemerintah mempunyai droit function yaitu kekuasaan untuk menafsirkan   baik   memperluas   atau   mempersempit   sendiri   mengenai ketentuan yang bersifat enunsiatif. 16
Persoalannya   kemudian   adalah   mengapa   suatu   keputusan administrasi   yang   telah   diambil   menurut   kaedah   hukum   administrasi negara   yang   benar   di   kemudian   hari   bisa   dianggap   sebagai   korupsi?
14 Marcus   Lukman   dalam   Ridwan   HR, Hukum   Administrasi   Negara ,   Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.177.
15 Ibid, hal. 180.
16 SF   Marbun   dan   Mahfud   MD, Pokok-pokok   Hukum   Administrasi   Negara ,
Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 46-47.
Kalaulah suatu keputusan administrasi dianggap salah, mengapa tidak ada pembetulan sebelum akhirnya keputusan tersebut dianggap sebagai suatu tindak   pidana.   Bukankah   dalam   suatu   sistem   administrasi   negara   ada hirarki yang ketat?
Jika   seandainya   suatu   keputusan   administrasi   berakibat   pada timbulnya kerugian negara, siapa yang harus dianggap bertanggungjawab? Bukankah   suatu   keputusan   administrasi   diambil   melalui   prosedur administratif yang berlaku. Umpamanya seorang Gubernur, apakah serta merta   ia   dapat   disalahkan   jika   ia   mengeluarkan   suatu   keputusan   yang karena   keputusannya   itu   timbul   akibat   yaitu   kerugian   bagi   negara. Bukankah   suatu   keputusan   sebelum   ditandatangani   gubernur   telah melalui   proses   yang   panjang   mulai   dari   draf   keputusan,   persetujuan pejabat-pejabat terkait sebelum sampai ke meja gubernur. Sampai sejauh manakah para pejabat yang memberi disposisi ikut bertanggungjawab?
Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, para pemberi disposisi lah yang lebih mengetahui kondisi teknis di lapangan. Bukankah dengan demikian   gubernur   hanya   tinggal   tanda   tangan   dan   itu   merupakan keharusan ia harus lakukan karena jika tidak itu berarti gubernur telah dapat   dianggap   tidak   melaksanakan   tugas   administrasi   negara.   Dalam kasus Dana Bulog yang melibatkan Akbar Tanjung (yang akhirnya bebas), Presiden   Habibie   (waktu   itu)   tidak   turut   serta   dihadapkan   ke   muka persidangan.
Jika   suatu   kebijakan   apalagi freis   emersen di   kemudian   hari dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi maka pertanyaan mendasar yang   akan   muncul   adalah   apakah   kebijakan   tersebut   dapat   dipidana? Pertanyaan   demikian   contohnya   mengemuka   dalam   Pidato   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi kesimpulan Pansus DPR tentang Bank Century.
Dalam hukum pidana dikenal prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Konsep   kesalahan Gen   Straf   zonder   schuld (Tiada   Pidana   tanpa
kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai dari rumusan Pasal 1 KUHP berbunyi:
(1) Tiada   satu   perbuatan   dapat   dipidana,   kecuali   berdasarkan kekuatan   ketentuan   perundang-undangan   pidana   yang   telah   ada sebelumnya.
(2) Jika   ada   perobahan   dalam   perundang-undangan   sesudah perbuatan   dilakukan,   maka   terhadap   terdakwa   diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.
Walaupun   tidak   secara   tegas   disebut   dalam   KUHP   Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. 17 Bentuk kesalahan menurut konsep   ilmu   hukum   pidana   Indonesia     yang   banyak   dipengaruhi   oleh konsep   dan   struktur   ilmu   hukum   pidana   Eropa   Kontinental,   membagi kesalahan   pidana   itu   dalam   dua   bagian   besar,   yaitu kesengajaan dan kealpaan. 18
Dalam hukum pidana konsep liability atau "pertanggungjawaban" itu   merupakan   konsep   sentral   yang   dikenal   dengan   ajaran   kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran  orang  itu jahat. Doktrin mem rea itu dilandaskan pada maxim actus   nonfacit   reum   nisi   mens   sit   rea, yang   berarrti   "suatu   perbuatan tidak   mengakibatkan   seseorang   bersalah   kecuali   jika   pikiran   orang   itu jahat". 19
Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat obyektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif
17 BIT Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan), Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, hal.63.
18 Ibid, hal.67.
19 Hanafi, Reformasi   Sistem   Pertanggungjawaban   Pidana, Makalah   dalam Jurnial  Quia Iustia, Fakultas  Hukum UII  Yogyakarta, hal.27.  Roeslan Saleh, Pikiran- pikiran tentang Perlanggungan Jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.23.
atau   syarat-syarat   mental   untuk   dapat   dipertanggungjawabkan   dan dijatuhkan   pidana   kepadanya.   Syarat   subyektif   ini   disebut   "kesalahan". Menurut   sislem   hukum   kontinental   syarat-syaral   subyektif   ini   dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum common Law syarat-syarat ini disatukan   dalam   mens rea. 20 Dengan   demikian,   maka   yang   dimaksud dengan   pertanggungjawaban   pidana  adalah   penilaian   apakah   seseorang tersangka/terdakwa   dapat   dipertanggungjawabkan   atas   suatu   tindak pidana yang terjadi. 21
Dalam   hal   pejabat   administrasi   negara   bermaksud   baik   dalam kapasitasnya   menjalankan   administrasi   negara,   maka   idealnya   ia   tidak dapat   dipertanggungjawabkan   sebagai   pelaku   tindak   pidana   korupsi. Dalam   kasus   sisminbakum   yang   melibatkan   dua   petinggi   Depkumham sekaligus ahli hukum ternama di Indonesia yaitu Yusril Ihza Mahendra dan   Romli   Atmasasmita,  pengadilan   membebaskan   Romli   Atmasasmita dan Kejaksaan Agung mengeluarkan penghentian penyidikan atas kasus Yusril.
Dalam   hal   ini   Chairul   Huda   berpendapat   bahwa Pertanggungjawaban   pidana   hanya   dapat   terjadi   setelah   sebelumnya seseorang   melakukan   tindak   pidana.   Pertanggungjawaban   pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35   rancangan   KUHP   menentukan,   “tidak   seorang   pun   dapat   dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat   pertanggungjawaban   pidana   hanya   dapat   terjadi   karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus
20 Ibid. hal.32-33.
21 SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 250.
dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”. 22

## D. Kesimpulan
Batasan   yang   tegas   apakah   seorang   pejabat   administrasi   negara yang   didakwa   melakukan   tindak   pidana   korupsi   dapat dipertangggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di lapangan yaitu apakah ia melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mengambil kebijakan atau senyatanya bertentangan dengan kewenangan nya   berdasarkan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku.   Jika   ia melakukan tindakan dalam batas kewenangan nya berdasarkan peraturan perundang-undangan   yang   berlaku,   maka   semestinya   ia   tidak   dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi meskipun telah   terjadi   kerugian   keuangan   negara.   Dalam   hal   ini   unsur   melawan hukum   tela   tidak   terpenuhi.   Walaupun   demikian,   ia   tetap dipertanggungjawabkan secara administrasi.

## E. Daftar Pustaka
Barda   Nawawi   Arief, Bunga   Rampai   Kebijakan   Hukum   Pidana ,   Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung,
2003
BIT   Tamba, Kesalahan   dan   Pertanggungjawaban   Dokter   (dalam melakukan   perawatan), Penerbit   Universitas   Sriwijaya,
Palembang, 1996
Chairul   Huda, Dari   Tiada   Pidana   Tanpa   kesalahan   Menuju   Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta: 2008
22 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta: 200 8 Hal. 22.
Dennis F Thompson, E tika Politik Pejahal Negara, terjemahan dari buku asli Political Ethics and Public Office oleh Benyamin Molan-Ed., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
E Setyawan dalam Kompas 6 Mei 2006.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Makalah dalam Jurnial Quia Iustia, Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Perlanggungan Jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
Ivan   A   Hadar, Utang   dan   Pengurangan   Kemiskinan ,   Kompas   14
November 2005
Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia , Ind.Hill.Co, Jakarta, 1993.
M. Solehuddin, Tindak Pidana Perbankan , Rajawali Pers, Jakarta, 1997
Ridwan   HR, Hukum   Administrasi   Negara ,   Raja   Grafindo   Persada, Jakarta, 2002
Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi , Penerbit Yayasan Obor Indonesia (terjemahan Hermoyo), Jakarta, 2001
Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia , Penerbit BPHN Depkumham, Jakarta, 2002
SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Liberty, Yogyakarta, 2004
SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982