## POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA

## Rina Martini

## Abstract
Indonesian bureaucracy is built in a long history, since an era of kingdom until an era of the state  formation  called  Indonesia. However,  the  characteristics  of the  bureacracy    is  mainly  identified as  patrimonialistic.  The  characteristics  are  inheritted  until  in  the  era  of  reformation  when  political structure  has  been  reconstructed  to  be  more  democratic.  The  efforst  to  reform  seem  not  to  yield  a more legal-rationalistic typology of bureacracy. One of the reasons is a highly politicized bureaucracy in the forms of for example the uses of public facilities for particular political partties’ activities, political mobilisation  in general  election, the  practices of spoil system in bureaucracy, political interest-based promotion  for  public  officers,  government  officer  recruitment,  and  the  dismantle  of  career  officers  of government  institution that  is highly  political. However, it  is not easy to eradicate  the politicization  of bureacracy  since  both  of  them  are  closely  linked.  Ideally,  the  links  between  bureacracy  and  politics must be oriented for accommodating public interests.
Key word : bureaucracy, politics, politicized bureaucracy

## A.  PENDAHULUAN
Birokrasi  yang  berkembang  di  Indonesia  saat  ini,  di  satu  sisi  digambarkan sebagai  organisasi  yang  tidak  efisien,  berbelit- belit,  penganut  slogan  ”kalau  bisa dipersulit  mengapa  dipermudah?”,  tambun  yang  kian  hari  kian  bengkak  jumlah pegawainya, dan korup. Sebuah gambaran yang membuat kita menjadi tidak respect dan  takut  untuk  berhubungan  dengan  birokrasi.  Daripada  mencari  masalah  lebih baik berusaha tidak berurusan dengan yang namanya birokrasi. Di sisi lain, birokrasi digambarkan  sebagai  organisasi  dimana  bisa  meraih  segalanya  bagi  siapa  saja pemenang  sebuah  pemilihan,  mulai  dari  uang,  jabatan,  dan  kekuasaan.  Dua gambaran  yang  kontradiktif,  karena  gambaran  pertama  disampaikan  oleh masyarakat bawah dan gambaran kedua disampaikan oleh penguasa (elit).
Kondisi  birokrasi  seperti  itu  tidak  terlepas  dari  faktor  sejarah  yang  sangat panjang. Dimulai dari jaman kerajaan-kerajaan, dimana birokrasi (yang dikuasai oleh
raja)  dimanifestasikan  sebagai  Tuhan  yang  harus  dipatuhi  segala  perintahnya  dan dijauhi segala larangannya, dan rakyat yang dimanifestasikan sebagai hamba yang harus  mematuhi  segala  perintah  dan  larangannya.  Hubungan  ini  menuntut kepatuhan  tanpa  syarat  dari  hamba  kepada  Tuhannya  dengan  gambaran ” manunggaling  kawula  dan  Gusti (bersatunya  rakyat  dan  Tuhan)”  (Ngadisah  &
Darmanto:2008:hlm  3.1).  Kemudian  berkembang  menjadi  hubungan  yang  disebut patron-client (hubungan bapak-anak), dimana anak harus tunduk dan patuh kepada bapak  dan  harus  selalu  menyenangkan  hati  bapak.  Pola  hubungan  yang  seperti digambarkan  tersebut,  memunculkan  tipe  birokrasi  yang  dikenal  dengan  tipe birokrasi  patrimonial.  Hubungan  yang  jelas-jelas  menguntungkan  posisi  bapak  ini ternyata  dilanggengkan  oleh  pemerintahan  sesudahnya,  baik  pemerintahan  masa penjajahan sampai masa kemerdekaan, bahkan sampai saat ini.  Hubungan patron- client ini mencapai puncaknya pada masa orde baru. Salah satu indikatornya adalah ketika  pada  saat  itu  Presiden  Suharto  gencar  mensosialisasikan  slogan mikul dhuwur mendhem jero ( artinya : apabila bapak (atasanmu) memiliki jasa meskipun cuma sedikit, maka harus dipikul/diangkat setinggi mungkin dan sebaliknya, apabila memiliki kesalahan/dosa maka harus dikubur sedalam mungkin). Slogan ini memang ditujukan  untuk  mengingatkan  masyarakat  Indonesia  agar  senantiasa  memelihara kepatuhan  pada  bapak/atasan.  Anak/bawahan  harus  patuh  ketika  diperintah  oleh atasan dan tidak perlu mempertanyakan apakah perintah itu benar atau salah.
Sebenarnya usaha untuk merubah tipe birokrasi patrimonial ke arah  birokrasi yang  rasional  sudah  mulai  diupayakan  sejak  tahun  1998  (masa/orde  reformasi). Tetapi  ternyata  untuk  melakukan  suatu  perubahan  dalam  kehidupan  birokrasi  di Indonesia bukanlah hal yang gampang atau ternyata sangatlah sulit terwujud (Agus Dwiyanto:hlm  8-9).  Kepentingan-kepentingan  dari  partai  politik  pengusung
kekuasaan  dalam  mengintervensi  organisasi  birokrasi  pemerintahan  masih  sangat nyata.
Dari  masalah-masalah  yang  muncul  tentang  kepentingan-kepentingan  politik di  dalam organisasi  birokrasi  (baca :  politisasi  birokrasi),  tulisan  ini  akan  menjawab pertanyaan  tentang  gejala-gejala  apa  saja  yang  termasuk  dalam  kategori  politisasi birokrasi ? Dan bagaimana menyikapinya ?

## B.  PEMBAHASAN

## B.1. Makna Birokrasi dan Politisasi Birokrasi
Bagaimana  birokrasi  lahir  ?  Menurut  Budi  Setyono  (2005:hlm  29-30),  pada dasarnya birokrasi lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks  yaitu  dari  serangkaian  prosedur  yang  berliku  dan  menyangkut kontekstualitas  sosial  yang  universal,  dan  dijelaskan  sebagai  berikut  :  manusia sebagai  individu  sekaligus  sebagai  makhluk  sosial  jelas  tidak  mungkin  bisa  hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga  agar  bisa  tetap  eksis.  Ketika  individu-individu  tersebut  ternyata  mempunyai kepentingan  dan  kebutuhan  yang  sama,  maka  mereka  berkomitmen  untuk membentuk  sebuah  komunitas  sosial  yang  selanjutnya  komunitas  sosial  ini  disebut sebagai  negara.  Sehingga  Negara  (Pemerintah)  dibentuk  berdasar  pada  kontrak sosial,  dimana  pada  kontrak  ini  negara  diberi  kuasa  untuk    mempunyai  beberapa fungsi  anatra  lain  fungsi  keamanan,  ketertiban,  keadilan,  pekerjaan  umum, kesejahteraan, dan pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan.
Dalam  perjalanannya,  ternyata  terjadi  perbedaan  keinginan,  kebutuhan,  dan pendapat  antar  individu-individu  tersebut  bahkan  perbedaan  pendapat,  kebutuhan dan keinginan tersebut mengarah kepada terjadinya konflik. Untuk mengatasi konflik yang  terjadi,  maka  negara  membuat  peraturan-peraturan  yang  wajib  dipatuhi  oleh seluruh  individu  (masyarakat)  tersebut.  Menjamin  agar  peraturan  terlaksana, dibutuhkan  pemimpin  dan  aparaturnya.  Peminpin  dan  aparaturnya  ini  berfungsi mengatur  konflik,  menegakkan  peraturan  dan  mencapai  tujuan.  Untuk  menjamin terlaksananya  fungsi-fungsi  itu  pemerintahan  negara  memerlukan  organ  pelaksana yang  mengoperasionalkan  fungsi  tersebut  secara  riil.  Disinilah  organisasi  birokrasi muncul.
Jadi  birokrasi  adalah  mesin  negara  ( state  michenary ),  karena  jika  tidak  ada negara maka birokrasipun juga tidak pernah ada, dan sebaliknya juga tidak mungkin ada  negara  tanpa  ditopang  oleh  orgasasi  birokrasi.  Peran  birokrasi  menentukan hitam putihnya kehidupan masyarakat dan negara. Jika birokrasi baik, maka negara dan  masyarakat  akan  baik.  Begitu  juga  sebaliknya,  jika  birokrasi  buruk  maka masyarakat  juga  akan  buruk.  Jadi  birokrasi  memiliki  akibat  ganda  yang  saling bertolak belakang bagi masyarakat, yaitu menjadi lembaga yang sangat bermanfaat atau lembaga yang menyengsarakan bagi masyarakatnya.
Dalam perkembangannya eksistensi dan peran birokrasi inipun menimbulkan perbedaan  pendapat.  Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  eksistensi  birokrasi ada  karena  memang  rakyat  menghendaki  birokrasi  untuk  membantu  masyarakat memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya,  juga  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu yang  telah  ditetapkan  bersama.  Dengan  demikian  yang  menentukan  apakah organisasi  birokrasi  itu  ada  atau  tidak  adalah  apakah  masyarakat  membutuhkan lembaga  itu  yang  bertugas  menyelenggarakan  pelayanan  kepada  masyarakat.
Pendapat  ini  dikenal  dengan  Madzab  Kebutuhan  Rakyat.  Kebutuhan  akan pelayanan  publik  yang  dijalankan  organisasi  birokrasi  ini  berjalan  seiring  dengan kebutuhan  kolektif  (bersama)  dari  anggota  masyarakatnya  terhadap  jenis-jenis pelayanan  tertentu.  Sehingga  masyarakat  dari  satu  wilayah  mempunyai  kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat dari wilayah lain. Misalnya, masyarakat pedesaan memiliki  kebutuhan  yang  berbeda  dengan  masyarakat  perkotaan,  sehingga  jenis pelayanannya pun juga berbeda.
Pendapat  kedua mengatakan bahwa seorang penguasa pastilah orang yang kuat.  Penguasa  yang  kuat  harus  dilayani  oleh  pembantu  (aparat)  yang  solid,  kuat, loyal dan dapat dipercaya. Dengan demikian, birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa  untuk  mengimplementasikan  kekuasaan  dan  kepentingan  mereka  dalam mengatur  kehidupan  negara.  Pendapat  ini  dikenal  dengan  Madzhab  Kekuasaan. Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut,  kebanyakan  pemikiran  politik  tradisional  juga memandang  bahwa  organisasi  diciptakan  sebagai  institusi  pelayan  raja/kaisar. Aparatur  birokrasi  memiliki  tugas  untuk  mengejawantahkan  titah  kekuasaan  raja yang  diberikan  oleh  Tuhan  sehingga  mereka  sepenuhnya  bertanggung  jawab kepada  raja,  dan  bukan  kepada  rakyat.  Dalam  hal  ini  aparat  birokrasi  diangkat, digaji,  dan  diberi  tunjangan  dengan  tugas  utama  untuk  melayani  dan  melindungi kekuasaan  raja  dan  keluarganya.  Penilaian  utama  tentang  sukses  dan  tidaknya seorang  aparat  birokrasi  terletak  pada  apakah  mereka  memiliki  loyalitas, pengabdian, dan pengorbanan kepada penguasa atau tidak (Ibid: hlm 14-15).
Dari  situ  terlihat  bahwa  organisasi  birokrasi  mempunyai  dua  wajah  yang berbeda. Gejala dalam Madzhab Kekuasaan bertolak belakang dengan gejala dalam Madzhab  Kebutuhan  Rakyat.  Madzhab  yang  satu  memperhatikan  dan  melindungi rakyatnya  dan  berusaha  menyejahterakannya,  madzhab  yang  lain  mengorbankan
rakyatnya dan memuja atasannya. Oleh karena itu ada perbedaan pendapat dalam memberikan makna kepada organisasi birokrasi. Makna-makna itu antara lain :

## 1. Makna Positif
Birokrasi  diberi  makna  positif  ketika  organisasi  birokrasi  dikatakan  sebagai organisasi  legal-rasional  yg  bekerja  secara  efisien  dan    efektif.  Birokrasi  adalah organisasi yang membantu masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuannya secara efektif  dan  efisien.  Makna  ini  muncul  seiring  dengan  munculnya  pendapat  dari Max  Weber  tentang big  organization yang  legal  rasional.  Pendukung  makna positif ini adalah Max Weber dan Harold Laski.

## 2. Makna Negatif
Birokrasi diberi makna negative ketika organisasi birokrasi dikatakan sebagai organisasi  yang  penuh  dengan  patologi  (penyakit),  organisasi  tambun,  boros, tidak efisien dan tidak efektif, korup, dan lain-lain. Birokrasi adalah alat penguasa untuk  menindas  rakyatnya,  yang  berarti  harus  selalu  tunduk  dan  patuh  pada penguasa  dan  tidak  perlu  memperhatikan  rakyatnya.  Oleh  karena  birokrasi dipandang  tidak  bermanfaat  bagi  rakyat,  bahkan  merugikan  rakyat,  maka  harus digulingkan. Pendukung makna negatif ini adalah Karl Max dan Hegel.
3.  Makna Netral ( value free )
Keseluruhan  pejabat  negara  pada  cabang  eksekutif  atau  setiap  organisasi yang berskala besar yang pegawainya digaji oleh pemerintah (Negara). Birokrasi dipandang sebagai organisasi yang menjalankan pekerjaan teknis administrative dari  kehiudpan  pemerintah  (Negara).  Pendukung  dari  makna  netral  ini  adalah generasi Martin M. Blau, dll.
Sedangkan  politisasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai hal membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebaginya) bersifat politis. Juga  berarti  membuat  atau  mengupayakan  agar  sesuatu  sesuai  dengan kepentingannya. Politisasi birokrasi berarti membuat agar orgnisasi birokrasi bekerja dan  berbuat  (baca:  patuh  dan  taat)  sesuai  dengan  kepentingan  politik  yang berkuasa.  Politisasi  birokrasi  berada  didua  sisi;  berasal  dari  sisi  partai  politik  yang mengintervensi  birokrasi  atau  dari  eksekutif  itu  sendiri  yang  mempolitisir  birokrasi untuk  kepentingannya  (kekuasaan)  sendiri.  Tetapi  keduanya  memiliki  kepentingan yang sama yaitu melanggengkan atau mempertahankan kekuasaan.
Mengapa  gejala  politisasi  birokrasi  di  Indonesia  harus  diwaspadai?  Menurut pendapat  Mahrus  Irsam    dalam <http://www.indopubs.com/archives> , ada argumentasi yang bisa diajukan yaitu :
Pertama ,  karena  di  sepanjang  sejarah  politik  Indonesia  para  penguasa,  baik  sipil maupun  militer,  selalu  menjadikan  birokrasi  sebagai  sasaran  yang  empuk  bagi politisasi.  Minimal  melalui  politisasi,  sebuah  birokrasi  dapat  digiring  untuk  dijadikan basis  pendukung  bagi  partai  sang  menteri  (merangkap  pengurus  partai)  di  dalam pemilihan umum yang akan datang.
Kedua ,  politisasi  birokrasi  itu  menjadi  hambatan  bagi  tumbuhnya  proses profesionalisasi di dalam birokrasi. Tegasnya sejak dari tahun 1950 hingga dewasa ini  profesionalisasi  birokrasi  belum  pernah  menjadi  titik  perhatian  dari  para  politisi yang memimpin birokrasi. Biasanya para politisi beranggapan bahwa profesionalisasi hanya akan merugikan atau membatasi ruang gerak politisasi yang akan  dilancarkannya  di  dalam  birokrasi  tersebut.  Kedua  faktor  tersebut  telah
mengakibatkan  birokrasi  belum  terjamah  oleh  proses  profesionalisasi  selama setengah abad.

## B.2. Tipe-Tipe Politisasi Birokrasi
Berdasarkan  pengalaman  selama  setengah  abad  itu  dapat  digambarkan adanya tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia (Ibid), yaitu :
Pertama ,   politisasi  secara  terbuka.  Dikatakan  secara  terbuka  karena  ada  upaya- upaya yang dilakukan secara langsung dan tidak ada hal yang harus ditutup-tutupi. Tipe politisasi secara terbuka ini berlangsung pada periode Demokrasi Parlementer (1950-1959),  dimana  pada  masa  ini,  para  pemimpin  partai  politik  (parpol)  bersaing untuk  memperebutkan  posisi  menteri  yang  langsung  memimpin  sebuah kementerian.  Setelah  menduduki  kursi  menteri,  maka  sang  menteri  akan  berusaha sekuat tenaga memperlihatkan kepemimpinannya dan kebijakan yang ditempuhnya sehingga  para  pegawai  di  kementerian  tersebut  tertarik  untuk  masuk  dan  menjadi anggota  ke  dalam  partai  sang  menteri.  Dengan  kondisi  seperti  itu  maka  akhirnya didapati  beberapa  kementerian  menjadi  basis  atau  didominasi  oleh  suatu  partai politik  seperti  misalnya  yang  jelas  terlihat  adalah  Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian Pertanian didominasi oleh PNI, Kementerian Agama didominasi secara bergantian  oleh  NU  atau  Masyumi,  Kementerian  Luar  Negeri  didominasi  secara bergantian oleh PSI dan PNI.
Kedua , politisasi setengah terbuka. Tipe politisasi ini dijalankan oleh para pemimpin partai politik pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Dikatakan setengah terbuka karena  politisasi  birokrasi  hanya  diperuntukkan  bagi  parpol-parpol  yang  mewakili
golongan-golongan  Nasionalis,  Agama,  dan Komunis  (Nasakom). Namun  golongan yang  terakhir  ini  di  satu  pihak  secara  formal  memiliki  hak  untuk  menempatkan beberapa  pemimpin  atau  tokohnya  ke  dalam  kabinet  dan  kemudian  melakukan politisasi  birokrasi.  Tetapi  di  lain  pihak,  golongan  Komunis  tidak  pernah  menikmati hak  tersebut  karena  masuknya  PKI  ke  dalam  kabinet  selalu  ditentang  oleh  dua golongan  yang  lain  (nasionalis  &  agama).  Selain  itu  juga  ditentang  pihak  militer. Tampaknya  Sukarno  juga  tidak  bisa  berbuat  apa  pun  terhadap  penolakan  itu. Bahkan dalam banyak hal, Sukarno mengikuti sikap golongan nonkomunis. Sebagai jalan  tengah,  Sukarno  menempatkan  pemimpin  atau  tokoh  organisasi  satelit  PKI, misalnya  Baperki,  untuk  memimpin  sebuah  kementerian  dan  kemudian  melakukan politisasi.  Dengan  demikian  secara  tidak  langsung  PKI  dapat  melakukan  politisasi birokrasi melalui Baperki.
Ketiga ,  politisasi  secara  tertutup.  Politisasi  tipe  ini  berlangsung  pada  masa  Orde Baru.  Pada  masa  mulai  dari  tingkat  pusat  (Presiden  Suharto)  sampai  ke  tingkat Desa  atau  kelurahan  (lurah/kepala  desa)  semuanya  diwajibkan  untuk  menjadi anggota  yang  sekaligus  pembina  Golkar.  Memang  terdapat  dua  buah  partai  lagi, yaitu PPP dan PDI, akan tetapi sejak mulai diterima menjadi pegawai negeri setiap orang sudah dihadang untuk membuat pernyataan tertulis  di  atas  kertas  yang  bermeterai.  Di  atas  kertas  tersebut  dinyatakan  bahwa calon  pegawai  tersebut  tidak  akan  masuk  menjadi  anggota  parpol.  Secara  umum pernyataan tertulis itu memberikan kesan bahwa pernyataan itu berlaku bagi Golkar, PPP, dan PDI. Tetapi di dalam realitasnya para calon pegawai itu digiring masuk ke Golkar  karena  Golkar  tidak  pernah  menyatakan  dirinya  sebagai  parpol.  Tegasnya pernyataan  tertulis  tersebut  dipergunakan  untuk  menghindari  keharusan  akan adanya  larangan  tertulis  bagi  para  calon  pegawai  negeri  masuk  ke  PPP  dan  PDI.
Kepada  kedua  partai  tersebut  dapat  diajukan  bukti,  justru  pegawai  negeri  sendiri yang tidak menginginkan masuk parpol. Dapat pula ditambahkan, semua jabatan di bawah menteri yang antara lain jabatan bagi birokrat karier dijadikan jabatan politik. Akibatnya  karier  birokrat  tersumbat  karena  tidak  tersedia  jalan  bagi  para  birokrat untuk  melakukan  mobilitas  vertikal  menuju  posisi-posisi  puncak  kariernya.  Kondisi tersebut  dipertajam  dengan  mekanisme  rekrutmen  pegawai  negeri  yang  dilakukan secara terbuka dan besar-besaran mendekati waktu pemilihan umum (pemilu).
Meskipun  diakui  bahwa  penerapan  kebijakan  monoloyalitas  birokrasi  pada masa  orde  baru  ikut  membantu  menciptakan  stabilitas  dan  kemampuan  umum pemerintah  yang  memungkinkan  pemerintah  didukung  birokrasi  melakukan pembangunan  di  berbagai  bidang  tetapi    kinerja  birokrasi  hanya  menguntungkan penguasa dan bukan rakyat. Hal ini berbeda dengan era orde lama yang sangat sulit melakukan  pembangunan  karena  anggota  birokrasi  terpecah  belah  ke  dalam berbagai afiliasi politik (partai-partai politik berbasis Nasakom).

## B.3. Fenomena-Fenomena Politisasi Birokrasi

## 1. Mempolitisir fasilitas negara
Politisasi  birokrasi  berupa  penggunaan  fasilitas  negara  sangat  bisa  dilihat menjelang pemilihan umum.  Meskipun tentang netralitas birokrasi telah dikeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1999  yang  menyatakan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  dalam  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  tidak bertindak  diskriminatif,  khususnya  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  tetapi  bagi  seorang  calon  kepala  daerah  yang incumbent ,  sangat  sulit
untuk  mematuhinya.  Karena  dia  berada  pada  posisi  memiliki  segalanya,  jabatan, uang,  dan  kekuasaan.  Seperti  kata  Lord  Acton  : power  tend  to  corrupt .  Siapapun yang memiliki kekuasaan cenderung korup.
Beberapa  hasil  penelitian  melaporkan  adanya  fasilitas  negara  yang  turut dipakai  pada  saat  proses  rapat-rapat  konsolodasi,  lobi  politik  dengan  partai  politik lain,  dan  kampanye  (mobilisasi  massa).  Fasilitas  negara  yang  biasanya dimanfaatkan  adalah  mobil  dinas,  pakaian  dinas,  dan  ruang-ruang  rapat  (gedung- gedung)  milik  negara.  Penggunaan fasilitas negara  ini  bisa  dilakukan  oleh  birokrat- birokrat yang sedang menjalani proses politik (pemilu).

## 2. Memobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada
Politisasi birokrasi melalui mobilisasi (pengerahan) PNS pada saat pilkada, berarti  sekali  lagi  berbicara  tentang  netralitas  birokrasi.  Beberapa  upaya  untuk menetralkan  birokrasi  sebenarnya  pernah  dilakukan.  Miftah  Toha  (2007:  hlm  156- 159)  mengatakan  bahwa  netralitas  birokrasi  di  era  reformasi  sudah  banyak berkembang.  Hal  ini  bermula  ketika  eksistensi  organisasi  KORPRI  digugat  oleh beberapa  pihak,  misalnya  gugatan  yang  datang  dari  UI  dan  desakan  untuk membubarkan  KORPRI  atau  bersikap  netral  dalam  setiap  proses  politik.  Meskipun saat  itu  masih  ada  juga  beda  pendapat  tentang  keharusan  pegawai  negeri  untuk netral  dan  tidak  menjadi  pengurus  partai  politik  atau  menganggap  bahwa  berpolitik itu adalah hak azasi setiap manusia. Pada kenyataannya, pendapat kedualah yang masih  dilestarikan.  Sehingga  kenetralan  pegawai  negeri  dalam  proses  politik  jauh panggang  dari  api.  Dalam  setiap  pemilu,  suara  pegawai  negeri  menjadi  salah  satu modal yang menjanjikan. Pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat incumbent . Dengan iming-iming janji akan diberi jabatan atau perintah
untuk  mendukung  atasannya,  mobilisasi  pegawai  negeri  pada  saat  pemilu  dan pilkada  sangat  banyak  terjadi  baik  proses  pemilihan  di  tingkat  kabupaten/kota, propinsi, dan juga pusat.

## 3.  Adanya Kompensasi Jabatan
Kompensasi  jabatan  ini  banyak  terjadi  dan  mudah  dilihat  di  tingkat  pusat.
Pasca  gerakan  reformasi  1998,  terjadi  kecenderungan  intervensi  politisi  terhadap berbagai kebiajkan birokrasi. Muncul fenomena masuknya aktor-aktor politik baru ke dalam  sistem  pemerintahan.  Contoh  yang  paling  baru adalah  adanya  koalisi  dalam kabinet  Indonesia  Bersatu  Jilid  II,  dimana  disitu  terlihat  partai-partai  yang  bersedia berkoalisi dengan Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi di kabinet. Jumlah kursi yang  didapat  sesuai  dengan  jumlah  suara  yang  diperoleh  saat  pemilihan  legislatif, tetapi  disertai  juga  dengan  politik  tawar  menawar.  Di  daerah  jabatan-jabatan strategis  (sekda,  kepala  biro,  kepala  dinas,  kepala  kantor,  kepala  badan)  menjadi ajang lobi politik antara partai pemenang dengan partai-partai lainnya. Dampak yang muncul  dari  kompensasi  jabatan  antara  penguasa  dan  partai  politik  adalah terganggunya  kinerja  birokrasi  yang  seharusnya  memegang  teguh  merit  sistem (berdasar  profesionalisme).  Karena  sebenarnya  banyak  birokrat  yang  profesional, tetapi kalah dengan birokrat lain yang punya dukungan dari partai-partai politik.

## 4.   Mempolitisir Rekruitment Pegawai Negeri baru
Selain  kompensasi  jabatan, deal-deal yang  terjadi  antara  penguasa  dan partai-partai  koalisi  adalah  pemberian  jatah  pada  saat  pemerintah  pusat  atau pemerintah  daerah  akan  mengadakan  rekruitmen  pegawai  negeri  baru.  Seperti diketahui,  meskipun  sudah  banyak  orang  tahu  bahwa  menjadi  pegawai  negeri  itu gajinya kecil,  tetapi adanya rasa aman dan tenteram karena tiap bulan sudah pasti dapat  gaji  (kepastian)  adalah  salah  satu  faktor  utama  kenapa  rakyat  Indonesia
masih  sangat  banyak  yang  bercita-cita  menjadi  pegawai  negeri.  Dan  pembagian jatah  itu  jelas  terlihat  karena  untuk  menjadi  pegawai  negeri  harus  ada  yang ”membawa  (baca:  memberi  rekomendasi)”.  Dan  salah  satu  pihak  yang  bisa ”membawa” adalah (atas nama) partai-partai politik.

## 5.   Adanya Komersialisasi Jabatan
Komersialisasi jabatan dalam praktek politisasi birokrasi bisa  dijelaskan sebagai berikut :
Pertama ,  bahwa  seorang  birokrat  di  satu  sisi,  untuk  memperoleh  kesempatan mengikuti  pendidikan,  pelatihan,  dan  kenaikan  pangkat  membutuhkan  biaya  yang cukup besar. Di sisi yang lain harus merogoh koceknya kembali untuk mendapatkan suatu  posisi  dalam  jenjang  karirnya.  Oleh  karena  itu,  seorang  birokrat  harus melakukan  komersialisasi  jabatan  untuk  mengembalikan  modal  yang  telah dikeluarkan selama mengikuti pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan jabatan baru.
Dampak  yang  muncul  adalah  seorang  birokrat  bukannya  berusaha  mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan  yang  diperoleh  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  tetapi melakukan  usaha  politisasi  untuk  memperoleh  perlindungan  (pengamanan)  atas posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh pihak lain.
Kedua ,  pada  umumnya  seperti  yang  diketahui  banyak  orang  bahwa  motivasi  para birokrat  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  latihan  bukan  untuk  menguasai  keahlian yang  profesional  tetapi  hanya  untuk  memenuhi  syarat  formal  guna  memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan. Politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan  jalan  menuju  jabatan  tersebut.  Jadi  meskipun  sudah  diselenggarakan pendidikan  dan  pelatihan  secara  profesional  tetapi  begitu  mulai  melaksanakan
pekerjaannya para birokrat tadi kembali menempuh langkah-langkah politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.
6.   Pencopotan Jabatan Karir (Sekretaris Daerah/Sekda) karena alasan politis
Ketika jabatan-jabatan di tingkat daerah dipilih (promosi) bukan berdasarkan merit sistem tetapi karena politisasi birokrasi, maka yang terjadi adalah pencopotan (depromosi)pun  juga  karena  proses  politisasi  birokrasi.  Hal  ini  diperkuat  dengan hasil  penelitian  dari  Sjahrazad  Masdar  dalam  disertasi  berju dul  ”Intervensi  Politisi Terhadap  Birokrasi  (Studi  Tentang  Pengaruh  Politisi  Terhadap  Kebijakan  Promosi dan  Depromosi  Birokrat  Di  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Situbondo)”,  yang memperlihatkan fenomena  umum  bahwa  proses  pengangkatan  dan  pemberhentian Sekretaris  Daerah  menunjukkan  adanya  pola  relasi  yang  interventif.  Kasus  di Surabaya  menunjukkan  pola  pemberhentian  sekda  yang  dilakukan  oleh  kepala daerah  merupakan  proses  yang  penuh  dengan  muatan  politis,  khususnya  untuk melanggengkan  kekuasaan  kepala  daerah  itu  sendiri.  Sedangkan  yang  terjadi  di Kabupaten  Situbondo,  ketika  sekda  tidak  bersedia  mengakomodir  keinginan- keinginan  kelompok  mayoritas,  berbagai  usaha  dilakukan  untuk  menggeser  sekda dari jabatannya. Meskipun kepala daerah pada prinsipnya tidak menyetujui desakan pemberhentian  karena  alasan-alasan  obyektif  dan  rasional,  namun  akhirnya  sekda tetap saja diberhentikan karena kuatnya desakan dari aktor-aktor di luar birokrasi.

## C.  PENUTUP
Politisasi birokrasi di Indonesia masih banyak terjadi. Politisasi ini bisa datang dari  legislatif  maupun  dari  eksekutif.  Tetapi  mempunyai  tujuan  (kepentingan)  yang sama  yaitu  melanggengkan  kekuasaan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  gejala-gejala  mulai
dari  penggunaan  fasilitas  negara,  mobilisasi  pegawai  negeri  sipil,  kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekruitmen pegawai negeri baru, sampai pencopotan (depromosi) sekretaris daerah.
Dampak  intervensi  politik  baik  oleh  legislatif  maupun  eksekutif  ini menyebabkan merit sistem menjadi sangat sulit dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang  seharusnya  diambil  melalui  pertimbangan  objektif  tidak  jarang  berbelok  untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu.

## DAFTAR RUJUKAN
Dwiyanto,  Agus. Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Penerbit Gadjah Mada University Press, 2006.
Ngadisah,  dan  Darmanto. Birokrasi  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Terbuka, 2008.
Setiyono,  Budi. Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  &  Administrasi. Semarang: Penerbit Puskodak FISIP UNDIP, 2007.
Toha, Miftah. Birokrasi & Politik di Indonesia . Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2007.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Edisi  Ketiga.  Jakarta:  Penerbit  Balai  Pustaka Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
<http://www.indopubs.com/archives >
webug@ugm.ac.id