## PEMBANGUNAN SOSIAL-POLITIK INDONESIA: MENILIK MASALAH KLASIK DI KALIMANTAN TENGAH

## Mochammad Doddy Syahirul Alam
Jurusan Administrasi Negara Universitas Palangka Raya
Abstrak :  Pembangunan  sosial  politik  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  saat  ini terus  berlangsung  secara  berkesinambungan.  Beberapa  sektor  andalan  dalam pembangunan  meliputi  sektor  perkebunan,  pertambangan,  dan  kehutanan  masih menjadi  idola  dan  sekaligus  sebagai  kontributor  terbesar  pendapatan  daerah. Perkembangan ketiga sektor secara tidak langsung memberikan multiplayer efect bagi  kondisi  sosial  politik  di  Kalteng.  Dari  aspek  sosial  perkembangan  dan dinamika pembangunan akan memberikan tekanan masyarakat lokal untu mampu bersaing  dengan  masyarakat  pendatang,  masalah  pemerataan  kesempatan berusaha  dan  pemerataan  pendapatan  menjadi  salah  satu  isu  krusial  dalam perkembangannya.  Dari  aspek  politik  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  semakin  hari  semakin  menuai  kritikan  dari berbagai  elemen  masyarakat  khususnya  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  dari kegiatan  perkebunan  dan  pertambangan.    Eksploitasi  dibidang  perkebunan  dan pertambangan  mulai  memberikan  dampak  negatif  kepada  masyarakat  dan lingkungan hidup Kalimantan Tengah.
Keywords : Pembangunan Sosial Politik, Kalimantan Tengah

## Pendahuluan
Pembangunan bisa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu  keadaan  melalui  berbagai  tahap  secara  terencana  dan  berkesinambungan (Conyers  dan  Hills,  1989;  Jameson  dan  Wilber,  1979).  Sebagai  suatu  perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Todaro (1997), kemajuan  ekonomi  merupakan  komponen  penting  dalam  pembangunan.  Namun demikian, pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi.
Pembangunan  harus  ditujukan  lebih  dari  sekedar  peningkatan  kemakmuran manusia  secara  material  dan  finansial.  Pembangunan  harus  dipandang  sebagai
proses  multi-dimensional  yang  melibatkan  reorganisasi  dan  reorientasi  sistem ekonomi  dan  sosial  secara  menyeluruh.  Disamping  upaya-upaya  peningkatan pendapatan  secara  ekonomi,  pembangunan  juga  memerlukan  perubahan- perubahan  struktur-struktur  sosial,  politik,  sikap-sikap  masyarakat,  termasuk kebiasaan  dan  keyakinan.  Selain  itu  pembangunan  juga  tidak  dapat  dipisahkan dari  proses  global.  Pada  intinya,  pembangunan  akan  memberikan  hasil  yang optimal  apabila  memperhatikan  berbagai  dimensi  secara  seimbang  dan proporsional.
Krisis  multi-dimensi  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  sejak  tahun  1998 tidak  hanya  menyangkut  aspek  ekonomi,  tetapi  juga  merambat  kepada  aspek pembangunan sosial-politik. Ternyata, kondisi ekonomi dan sosial-politik bangsa Indonesia  sangat  rapuh  dan  rentan  terhadap  terpaan  arus  globalisasi.  Hal  itu menuntut  semua  komponen  bangsa  untuk  mengkaji  ulang  paradigma pembangunan  ekonomi  dan  tidak  terkecuali  paradigma  pembangunan  sosial- politik yang  penting dan mendesak untuk disusun mengingat semakin banyaknya permasalahan sosial-politik yang muncul sebagai dampak pembangunan.
Masalah-masalah seperti  kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan  isu-isu  dehumanisasi  yang  lain  memperlihatkan  sepertinya  pembangunan  di Indonesia  jalan  di  tempat.  Namun  menilik  ke  setiap  daerah,  akan  dapat  terlihat gambaran  yang  lebih  jelas  dan  komprehensif  seperti  apa  pembangunan  yang selama  ini  sedang  terjadi.  Seperti  halnya  dengan  yang  terjadi  di  Kalimantan Tengah.  Melalui  adanya Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  dihadiri  oleh pejabat daerah, akademisi, masyarakat, birokrat pemerintah daerah, NGO, swasta
serta  dilanjutkan  melalui depth  interview terhadap  budayawan  setempat, setidaknya  dapat  diperoleh  gambaran  masalah  pembangunan  sosial-politik  apa saja  yang  sedang  terjadi  di  Kalimantan  Tengah  sehingga  dapat  menjadi  suatu masukan  yang  berarti  bagi  perencanaan  strategis  pembangunan  sosial-politik Indonesia walaupun belum dapat digeneralisir dan membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

## Perubahan Pembangunan Sosial-Politik Di Kalimantan Tengah
Pembangunan  Sosial  dapat  ditafsirkan  sebagai  pembangunan  yang melibatkan  manusia  secara  langsung.  Seperti  telah  diuraikan,  bahwa pembangunan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  rata-rata perorangan  ( per  capita  income )  tidak  selamanya  meningkatkan  pendapatan perorangan  secara  merata.  Dan  logika  teori  ekonomi  pembangunan  tentang "penetesan  ke  bawah"  sudah  semakin  menampakkan  kelemahan-kelamahannya. Proses  penetesan  ke  bawah  tidak  terjadi  dengan  sendirinya  tanpa  kemampuan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk aktif meraih peluang-peluang yang  muncul  atau  menciptakan  peluangnya  sendiri  untuk  memperoleh penghasilan.  Golongan  ekonomi  kuat  tidak  dapat  diharapkan  secara  sukarela menyalurkan sumberdayanya kepada golongan ekonomi lemah. Pemerataan tidak berjalan otomatis, dan tidak cukup hanya dengan menghimbau dan mengandalkan niat baik golongan ekonomi kuat untuk menolong masyarakat miskin.
Menarik  garis  kemunculan  pembangunan  sosial  sebagai  suatu  paradigma tidak  terlepas  dari  pola  pembangunan  yang  pernah  dilakukan  di  negara-negara
maju.  Kesadaran  itu  muncul  sekitar  tahun  1960-an,  justru  karena  terlihat  begitu banyak  kemiskinan  dan  pengangguran.  Sehingga  sekitar  tahun  1970-an pembangunan  ekonomi  didefinisikan  kembali  dalam  rangka  pengurangan  atau pemberantasan kemiskinan, ketidakmerataan, dan pengangguran dalam hubungannya dengan perekonomian yang sedang tumbuh. Profesor Dudley Seers seperti dikutip Todaro menjelaskan:
Pertanyaan-pertanyaan  yang  harus  dipermasalahkan  tentang pembangunan suatu negara adalah: Apa  yang terjadi dengan kemiskinan? dengan  pengangguran?  dengan  ketidakmerataan?  Apabila  ketiga  hal  itu semakin  menurun  maka  pasti  pembangunan  sedang  terjadi  di  negara tersebut.  Apabila  satu  atau  dua  dari  ketiga  masalah  tersebut  ternyata menjadi  semakin  buruk,  apalagi  kalau  semuanya,  maka  agak  aneh  kalau kita menyebut  pembangunan, meskipun pendapatan per kapita meningkat dua kali (M. P. Todaro, 1989)
Secara  sistemik,  tingkat  kemajuan  dari  suatu  sistem  tidak  lepas  dari keberadaan  komponen  yang  paling  lemah.  Ini  berarti  tingkat  kemajuan  suatu negara juga akan ditentukan oleh kondisi-kondisi daerah tertinggal yang ada yang dalam hal ini yaitu desa/ kelurahan. 1 Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kalimantan  Tengah  sebanyak  164.221  jiwa  (6,77%)  dan  pada  September  2011 sebanyak  150.021  jiwa  (6,64%)  dengan  pencapaian  tersebut  telah  memposisikan Kalteng  pada  urutan  ke  tujuh  terendah  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  setelah (secara  berurutan)  DKI  Jakarta,  Bali,  Bangka  Belitung,  Kalimantan  Selatan, Banten,dan Kalimantan Timur. Bila dipahami lebih dalam, data yang dilansir oleh Badan  Pusat  Statistik  Kalteng  tersebut,  isu  pentingnya  bukanlah  pada  selisih
1 Istilah kelurahan dipakai untuk menunjuk struktur pemerintah desa di wilayah kotamadya, dengan pimpinannya Lurah. H. Khairuddin, Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2000. Hal. 3
besaran  atau  tingkat  penurunan  dari  tahun  ke  tahun,  melainkan  pada  fenomena pengonsentrasian  penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan  dan  hampir  67% penduduk Kalteng berada di daerah perdesaan. 2
Perkembangan  penanaman  modal  di  Kalimantan  Tengah  mengalami perubahan/peningkatan  yang  luar  biasa.  Jumlah  perusahaan  Penanaman  Modal Asing  tahun  2010  sebanyak  183  buah  perusahaan  dengan  rencana  investasi  18,5 Milyar Dollar lebih dan realisasi 5,0 Milyar Dollar lebih. Sedangkan Penanaman Modal  Dalam  Negeri  sebanyak  191  buah  perusahaan  dengan  rencana  investasi sebesar 186,0 Triliun Rupiah lebih dan realisasi sebesar 19,8 Triliun Rupiah lebih. Dominasi  perusahaan  berada  pada  bidang  perkebunan  kelapa  sawit  dan pertambangan batu  bara. Di bagian barat,  terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit  seluas  sekitar  900.000Ha,  perkebunan  karet  tersebar  dihampir  semua kawasan,  sedangkan  potensi  tambang  batu  bara  berada  di  bagian  timur-utara, dengan  jumlah  potensi  cadangan  sekitar  4,8  milyar  ton. 3 Dengan  melihat  data tersebut  diatas,  Kalimantan  Tengah  berpotensi  menjadi  provinsi  yang  maju  dan sejahtera. Begitu juga dengan ibukota provinsi Palangka Raya yang di isukan akan menjadi  ibukota  pemerintahan  Indonesia.  Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Prov.  Kalteng,  sudah  termuat  untuk  mulai berkoordinasi dengan pihak terkait guna menghasilkan tata ruang yang baik serta kaijan tentang potensi sumberdaya, sarana dan prasarana. 4
2 Panusunan Siregar, Penduduk Desa Yang Termiskinkan, Harian Kalteng Pos, 16 Januari 2012.,Hal.11
3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010- 2015, Pemprov Kalteng,. Hal. 48-49,IV-5-IV-6
4 Ibid,. Hal. VII-1-VII-2
Perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan realisasi investasi di Kalimantan  Tengah  memberikan  gambaran  adanya  permasalahan  yang  terjadi dalam  pembangunan  daerah.  Seharusnya  proses  perubahan  yang  dimaksudkan adalah ke arah yang lebih baik, tetapi sebaliknya proses perubahan yang terjadi di dominasi oleh masalah-masalah yang muncul satu persatu ke permukaan dan jika tidak  diatasi  dengan  baik  dapat  membahayakan  proses  pembangunan  yang dimaksudkan. Apa saja masalah tersebut:
1. Persoalan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  (RTRWP)  masih  menjadi polemik  di  Komisi  IV  DPR  RI,  bukan  berarti  masalah  tersebut  menjadi berlarut-larut.  Belum  jelas  kapan  ujung  dari  penyelesaiannya.  Jadi,  memang harus  segera  dituntaskan,  karena  menyangkut  hajat  hidup  masyarakat  luas dalam  hal  sertifikasi  lahan.  Selain  itu,  dampak  lainnya  adalah  kerugian perusahaan  perkebunan  dan  penghasilan  asli  daerah  (PAD)  dari  sektor  pajak bumi  dan  bangunan,  jika  status  hukum  lahan  belum  ada  kejelasan.  Hal tersebut yang perlu dipikirkan oleh Komisi IV DPR RI, agar masalah RTRWP dapat diselesaikan lebih cepat. Terlebih lagi, dari jumlah 33 provinsi di negeri ini, sebagian besar penyelesaian RTRWP-nya belum tuntas dibahas di Komisi IV  DPR  RI.  Contohnya,  Provinsi  Kalimantan  Tengah  (Kalteng),  sekitar 236.000  hektar  area  Kajian  Lingkungan  Hutan  Strategis  (KLH),  sejauh  ini belum  rampung  pembahasannya.  “Yang  menjadi  ganjalan  terhadap  RTRWP Kalteng  adalah  area  lahan  seluas  236  ribu  hektare,  yang  masih  menjadi perdebatan  di  Komisi  IV”    Dampak  dari  hal  tersebut,  kalau  DPR  tidak memutuskan  segera,  berarti  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  tidak  dapat
menerbitkan  sertifikat  yang  selama  ini  diimpikan  sebagian  besar  masyarakat Kalteng.  Akibatnya,  pemerintah  pun  tidak  bisa  menindaklanjuti  proses persertifikatan,  karena  menunggu  RTRWP  Kalteng  dibahas  DPR  RI. Diharapkan ada penegasan MA agar Perda No 8 Tahun 2003 bisa diterapkan. “Area  yang  masih  jadi  perdebatan  di  DPR  RI,  ternyata  kawasannya  sudah berupa perumahan dan perkantoran. Misalnya, Kantor Gubernur, masih dalam status  Hutan  Produksi,”  akibat  kendala  penerbitan  sertifikat,  pinjaman  warga ke perbankan tidak akan bisa terealisasikan. Dengan begitu, tentu saja, sangat merugikan  masyarakat  Bumi  Tambun  Bungai  yang  diwacanakan  menjadi Ibukota Negara.
2. Investasi  Sawit  Terancam:  Beberapa  waktu  lalu  pengurus  Gabungan Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia  (Gapki)  mengeluhkan  persoalan  RTRWP di Kalteng. Akibat belum ada kejelasan hukum atas lahan yang dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, investor terancam rugi. Apalagi dari 1,2 juta hektar lahan perkebunan sawit, 960.000 hektar masih kategori bermasalah dalam hal RTRWP. Ketua Gapki Kalteng, Dwi Darmawan, menyesali masih berlarutnya penyelesaian RTRWP di Kalteng. Sebab, tidak sedikit anggotanya mengalami kerugian investasi, yakni pemusnahan pembibitan sawit lantaran sudah terlalu tua.  “Bibit  itu  terpaksa  dimusnahkan,  tidak  bisa  dilanjutkan,  lantaran  status lahannya belum ada kejelasan hukum. Hal ini yang sangat merugikan anggota kami,”  paparnya.  Dijelaskan  Dwi,  hampir  90  persen  anggotanya  mengalami kerugian  akibat  belum  selesainya  RTRWP  di  Kalteng.  Sekaligus  tidak  bisa menjalankan  program  revitalisasi  perkebunan  untuk  rakyat.  “Karena  BPN
tidak  bisa  memproses  sertifikat,  maka  pihak  perbankan  pun  tidak  akan mengucurkan kredit tanpa agunan. Ini salah satu kendala program revitalisasi perkebunan,”  ungkapnya.  Dwi  menambahkan,  belum  tuntasnya  masalah RTRWP  di  Kalteng,  maka  kepastian  hukum  lahan  perkebunan  sawit  seluas 960.000  hektar  dari  total  1,2  juta  hektar  akan  menjadi  persoalan  panjang. Baik, bagi masyarakat, maupun investor sawit. “Jika lahan lokasi perkebunan sawit  seluas  itu  dikembalikan  statusnya  sebagai  hutan,  maka  sebanyak 288.000  orang  pekerja  sawit  akan  menjadi  pengangguran.  Saya  berharap pemerintah  perlu  memikirkan  hal  tersebut,”  jelasnya.  Harapan  serupa  juga disampaikan  Ketua  Umum  Gapki  Pusat,  Joefly  J  Bachroeny.  Menurut  dia, pemerintah pusat segera menyelesaikan RTRWP Kalteng demi kelangsungan usaha  perkebunan  kelapa  sawit  di  wilayah  tersebut.  “Ketika  bertatap  muka dengan  Presiden,  beliau  menjelaskan  penyelesaian  tata  ruang  provinsi  akan dilakukan secara bijaksana, tidak akan merugikan investasi yang telah selama ini  dilakukan  sesuai  peraturan  yang  berlaku,”  jelas  Joefly  kepada  wartawan beberapa  waktu  lalu.  Dia  berharap,  pemerintah  daerah  dan  pusat  bisa berkoordinasi  tentang  persoalan  tersebut.  Juga,  tentang  pemberian  izin investasi sawit, Wali Kota/Bupati menggunakan dasar hukum Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng.
3. Moratorium Izin Kelapa Sawit dan Tambang: Kerusakan hutan di Kalimantan Tengah  akhirnya  disadari  dan  ditindaklanjuti  oleh  Gubernur  Kalimantan Tengah  Agustin  Teras  Narang.  Gubernur  menyatakan  sudah  meneken  surat keputusan  tentang  moratorium  (penghentian  sementara)  pembukaan  hutan
untuk  kelapa  sawit.  Penegasan  ini  dikatakan  Teras  Narang  saat  pembukaan kongres  ke  IV Sawit  Watch di  Hotel  Aquarius,  Palangkaraya,  Sabtu,  17 November 2012. Menurut dia, untuk menggodok masalah perda ini, Pemprov Kalteng  banyak  mendapatkan  bantuan  dari  sejumlah  LSM  dan  pemerhati lingkungan.  "Saya  banyak  mendapatkan  masukan  dan  juga  kritik.  Semuanya saya  terima,  termasuk  kritikan  itu,"  kata  dia.  Asal  masukan  tersebut kontruktif,  konsitional,  dan  ada  solusinya.  "Pemerhati  sawit  banyak  yang membantu saya untuk membuat perda tentang perkebunanan. Apa kelemahan, apa  yang  harus  diperbaiki,"  ia  menambahkan.  Karena  itu,  menurut  Teras Narang,  untuk  meminimalisir  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan, sekarang  ini  dia  sudah  mengeluarkan  kebijakan  penghentian  sementara (moratorium)  perizinan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  pertambangan. Moratorium  itu  sangat  penting  untuk  penyempurnaan  perizinan  yang  telah dikeluarkan daerah. Dengan adanya moratorium, ia ingin para bupati itu mau melihat ke belakang agar tidak membuka dan memberikan izin sembarangan. Sebelum keluar keputusan moratorium, pemerintah Kalimantan Tengah sudah bekerja  sama  dengan  Unit  Kerja  Presiden  Bidang  Pengawasan  dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)  yang menyangkut masalah audit dengan perizinan.  Sebagai  kabupaten  percontohan,  ditetapkan  Kabupaten  Barito Selatan  untuk  pengukuhan  kawasan  hutan.  Untuk  masalah  audit  perizinan kabupaten,  percontohannya  ada  tiga,  yakni  Kapuas,  Barito  Selatan,  dan Kotawaringin  Timur.  Data  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan Tengah  menyebutkan  luas  Izin  Usaha  Perkebunan  yang  dikeluarkan  oleh
pemerintah  daerah  seluas  2.793.794,94  hektar  untuk  dikuasai  sekitar  234 perusahaan sawit. Di lain pihak, luas perkebunan yang baru mendapatkan Hak Guna  Usaha  (HGU)  sekitar  783.629,97  hektar.  "Dari  data  ini  sektar  81 perusahaan sawit  yang belum memiliki HGU," ujar Kepala Seksi  Pengaturan dan Penataan Tanah Badan Pertanahan Nasional, Sudarman.
4. Kepala  Kantor  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)
Kalimantan  Tengah  Ir.  H.  Syahrin  Daulay  mengatakan,  tercatat  enam permasalahan  yang  kini  menjadi  perhatian  pihaknya  terkait  rencana pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD)  setempat.    "Pada  Perda RPJMD  No.1/2011,  ada  enam  permasalahan  dan  empat  isu  strategis  penting bagi  pembangunan  Kalteng  2010-2015".  Menurutnya,  keenam  permasalahan itu  adalah  penyediaan  infrastruktur,  pengembangan  ekonomi  lokal,  kualitas dan keterjangkauan pendidikan, kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas birokrasi, dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan empat isu  strategis  meliputi  kebijakan  internasional,  nasional,  regional,  dan komitmen  internasional  terhadap  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim global,  ujarnya.  Diutarakannya,  untuk  permasalahan  infrastruktur  adalah belum  terwujudnya  sistem  dan  jaringan  transportasi,  komunikasi,  dan informatika  yang  mendukung  aktivitas  ekonomi  kerakyatan.  Masih terbatasnya  infrastruktur  pengairan  yang  mendukung  ketahanan  pangan. "Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi  untuk  masyarakat, masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta  prasarana  lalu  lintas  air  antarkabupaten/kota,"  ucapnya.    Luas  wilayah
Kalteng  yang  dihuni  penduduk  relatif  sedikit  dan  terpencar-pencar, menyebabkan  tingkat  pelayanannya  menjadi  sulit  dilakukan.    Dijelaskannya, masalah  pengembangan  ekonomi  lokal,  pengelolaan  pertanian,  perkebunan, perikanan,  peternakan  dan  kehutanan  belum  dikelola  secara  professional  dan sebagian  besar  masih  dikelola  secara  tradisional.  "Masalah  lainnya  adalah masih  rendahnya  produktivitas  pertanian,  perkebunan,  perikanan,  peternakan dan  kehutanan.  Belum  terselenggaranya  sistem  perekonomian  kerakyatan yang terpadu, masih rendahknya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan  pengelolaan  detinasi  wisata  dan  masih  rendahnya  kualitas  kelembagaan dalam  pelayanan  penanaman  modal,"  katanya.  Kemudian,  lanjut  dia,  begitu juga masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerja sama investasi, terbatasnya  akses  koperasi  dan  UMKM  kepada  sumberdaya  produktif,  masih rendahnya  produktivitas  dan  daya  saing  produk  koperasi  dan  UMKM  juga menjadi  masalah  dalam  pengembangan  ekonomi  lokal.  "Bahkan  belum optimalnya  penyelenggaraan  kemitraan  usaha  antara  ekonomi  kerakyatan dengan  ekonomi  berskala  besar,  pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA)  yang tidak  memenuhi  kaidah-kaidah  teknis,  menyebabkan  terjadinya  degradasi lingkungan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  sektor-sektor  lain,"  ucapnya menandaskan.
5. Bupati  Kotawaringin  Barat  (Kobar)  Ujang  Iskandar  menilai  Provinsi Kalimantan Tengah  (Kalteng) layak dimekarkan  menjadi  tiga provinsi,  yakni wilayah tengah, barat, dan wilayah utara. "Kalimantan Tengah seharusnya bisa menjadi  tiga  provinsi,"  kata  Bupati  Kotawaringin  Barat  Ujang  Iskandar,  di
Pangkalan Bun, Kamis. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Murung Raya, wilayah Utara Kalimantan Tengah, Willy M Yoseph, juga menilai pemekaran bisa dilakukan guna kepentingan kesejahteraan, seperti mengatasi kemiskinan, kebodohan,  serta  keterisolasian.  Menurut  Ujang,  bila  semangat  kedua  daerah itu  bertemu  yakni  antara  barat  dan  utara  maka  Kalimantan  Tengah  yang  kini beribukota  di  wilayah  Tengah  di  Kota  Palangkaraya,  seharusnya  dapat dimekarkan  sesuai  kebutuhan  daerah.  Selama  ini  di  wilayah  Kotawaringin baik  Kotawaringin  Timur,  Kotawaringin  Barat,  Seruyan,  Lamandau  dan Sukamara  banyak  aspirasi  yang  menginginkan  pembentukan  daerah  otonom baru berupa Provinsi  Kotawaringin  Raya.  Sementara aspirasi  sebagian warga Barito, meliputi Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur juga menyuarakan  aspirasi  serupa  membentuk  Provinsi  Barito  Raya.  Ujang menegaskan  yang  paling  penting  saat  ini  adalah  antara  Kalimantan  Tengah wilayah  utara  dan  wilayah  barat  harus  menunjukkan  tekad  bersama memajukan Kalteng di daerah masing-masing. Sebelumnya, pengamat hukum dan  pemerintahan  Universitas  Palangka  Raya,  Rakhmadiansyah  Bagan  SH Mhum  menilai  wacana  pemekaran  Provinsi  Kalteng  menjadi  tiga  daerah otonom tetap layak diperjuangkan sepanjang dilakukan dalam koridor hukum dan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku.  "Bila  memang  telah  memenuhi ketentuan, sah-sah saja banyak pihak yang ingin memperjuangkan pemekaran wilayah  menjadi  provinsi  baru  yakni  Kotawaringin  Raya  dan  Barito  Raya," kata  Rakhmadiansyah  Bagan.  Menurut  dia,  wacana  pemekaran  wilayah  di Kalteng, terutama Provinsi Kotawaringin Raya  yang akhir-akhir ini menguat,
secara  teknis  kewilayahan  telah  memadai  karena  membawahi  lima  daerah otonom.  Sementara  wacana  pemekaran  wilayah  hulu  Kalteng  menjadi Provinsi  Barito  Raya,  masih  terkendala  dalam  aspek  tersebut,  karena  baru mencakup  empat  daerah  otonom.  Sehingga  masih  membutuhkan  upaya  lain untuk memenuhi aspek kewilayahan itu, misalnya dengan membentuk daerah otonom  baru  semacam  Kota  Ampah  (wilayah  Kabupaten  Barito  timur),  kata Rakhmadiansyah  yang  juga  Dosen  Fakultas  Hukum  Unpar.  "Wacana pemekaran Barito Raya menurut catatan sejarah sebenarnya telah mengemuka sejak  sebelum  terbentuknya  Provinsi  Kalteng  yakni  sekitar  tahun  1957. Namun  hingga  kini  masih  sulit  direalisasikan,"  jelasnya.  Di  sisi  lain,  wacana Provinsi  Kotawaringin  Raya  yang  mengemuka  belakangan  ini  justru  lebih kuat  dan  memenuhi  aturan  hukum  dan  perundangan.  "Tidak  ada  masalah diwacanakan,  bahkan  untuk  Kotawaringin  Raya  juga  bisa  diimplementasikan hingga  ada  `aksi`.  Persoalannya  apakah  dibutuhkan  atau  tidak.  Kalau  tidak dibutuhkan kenapa harus buru-buru," ungkapnya
6. Belum  terpenuhinya  kebutuhan  listrik  masih  menjadi  permasalahan  serius  di wilayah Kalteng. Terlebih hingga sekarang ketersediaan pasokan listrik hanya sebesar 125.941 MW (Mega Watt). Namun, daya terpasang pembangkit listrik di Kalteng saat ini hanya sebesar 90.713 MW. Sehingga, selisihnya diperoleh dari suplai sistem Kalselteng yang dikirim melalui jaringan transmisi 150 KV (Kilo  Volt)  baik  ke  gardu  induk  Kapuas,  Pulang  Pisau  dan  Palangka  Raya. Ditambah daya dari mesin-mesin sewa yang ada di Palangka Raya, Kasongan dan Sampit dengan total 141.358 MW. Wakil Gubernur Kalteng Ir H Achmad
Diran  mengungkapkan,  kebutuhan  energi  listrik  di  Kalteng  kedepan diperkirakan  naik  sebesar  kurang  lebih  15  persen.  Hal  ini  sejalan  dengan pesatnya pembangunan di segala sektor di Kalteng khususnya Palangka Raya. "Langkah-langkah  guna  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  diantaranya  telah dimulainya pembangunan Pembangkit  Listrik Tenaga Uap (PLTU) di  Pulang Pisau  2X60  MW,  pembangunan  PLTU  Sampit  2X25  MW".  Hal  ini,  kata Diran,  juga  didukung  dengan  percepatan  pembangunan  transmisi  tegangan tinggi  150  KV  Palangka  Raya  -  Sampit  dan  2012  Sampit  Pangkalan  Bun. Selain  itu  juga  pembangunan  PLTU  2X100  MW  di  Kabupaten  Katingan. Sedangkan, kondisi kelistrikan desa di Kalteng sampai akhir 2011, kata Diran, dari 1.510 desa dengan jumlah rumah tangga 617.052 yang sudah menikmati penerangan  listrik  baru  sebanyak  949  desa.  Sedangkan  desa  dengan  jumlah rumah  tangga  berlistrik  379.263  atau  rasio  desa  berlistrik  pada  akhir  tahun 2011  sebesar  65.6  persen.  rasio  elektrifikasi  atau  rumah  tangga  berlistrik sampai  akhir  tahun  2011  sebesar  61.4  persen.  Saat  ini,  katanya,  ada  sekitar 561  desa  pada  237.789  rumah  tangga  yang  belum  menikmati  penerangan listrik  di  Kalteng.  Diran  menanggapi  adanya  keluhan  masyarakat  terhadap tingginya  biaya  pasang  baru  maupun  pemasangan  instalasi.  Dikatakan  dia, saat  ini  pemprov  sedang  mempersiapkan  edaran  yang  mengatur  tentang besarnya biaya pemasangan instalasi di tiap-tiap kabupaten/kota. "Untuk biaya pasang  baru  telah  ditetapkan  secara  resmi  oleh  PT  PLN  sebesar  Rp  337.000 untuk  daya  450  VA  (Volt  Ampera),"  ujarnya.  Dikatakan  Diran,  untuk mempercepat  pembangunan  listrik  desa,  sejak  2011  lalu  pemerintah  dari
tingkat  pusat  hingga  daerah  bersama  PLN  sejak  2011  telah  membuat kesepakatan bahwa pada 2012 ini akan berupaya melistriki 5000 rumah tangga per  tahunnya.  Diran  menyebutkan,  rasio  elektrifikasi  di  bawah  50  persen mampu  melistriki  minimal  3000  rumah  tangga  per  tahun.  Sedangkan,  rasio elektrifikasinya  di  atas  50  persen  akan  melistriki  minimal  200  rumah  tangga per  tahun.  Dia  mengatakan,  PLN  beserta  Satuan  Kerja  (Satker)  Listrik Perdesaan  melistriki  50.000  rumah  tangga  per  tahun.  Sehingga,  harapannya, pada 2015 rasio elektrifikasi kalteng dapat mencapai 100 persen. Sebelumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kalteng menyampaikan keluhan masyarakat terkait ketersediaan kelistrikan. Pasalnya, ketergantungan pada  kelistrikan  dirasa  semakin  tinggi  dan  ketersediaan  kelistrikan  dirasa belum  merata.  "Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  banyaknya  peralatan  yang penggunaannya  harus  dikoneksikan  dengan  listrik,"  kata  jurubicara  FPPP Awaludin  Noor  terkait  Raperda  Ketenagalistrikan  dan  Pemanfaatan  Energi. Politikus ini menyampaikan, keterbatasan listrik dengan freksuensi kebutuhan semakin  hari  semakin  tinggi.  Sehingga,  tambah  Awaludin,  perlu  ada pemikiran  komprehensif  guna  mengatasi  keterbatasan  tersebut.  "Kami berharap, ketersediaannya dapat memenuhi kebutuhan, akibatnya, pemenuhan kebutuhan listrik berbatas," katanya. "Kebutuhan berbatas tersebut maksudnya adalah  pelaksanaan  atas  keadilan  dan  pemerataan.  Untuk  pemenuhan kebutuhan  berbatas  itulah,  regulasi  dari  Gubernur  harusnya  menuju  ke  arah tersebut,"  imbuhnya.  Disampaikannya  juga,  dalam  konteks  ketersediaan energi, Kalteng setidaknya  memiliki sumberdaya air guna pembangkit listrik.
Ketersediaannya,  kata  Awaludin,  mesti  dapat  perhatian  guna  pemanfaatan pemenuhan kebutuhan listrik. "Ke arah itulah seharusnya rancangan peraturan daerah dilatarbelakangi," tegasnya.

## Masalah Klasik Yang Perlu Kejelasan
Permasalahan  pembangunan  tersebut  hanya  mungkin  tercapai  apabila pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan  sosial-politik  dalam  pelaksanaannya dilakukan  secara sinergis dan berkesinambungan.  Dalam kaitan ini, implikasinya adalah perlunya jaminan tentang: Pertama , Persamaan dalam menikmati hak-hak ekonomi,  sosial-politik,  dan  budaya;  negara  dapat  melakukan  batasan-batasan terhadap  pelaksanaan  hak  ini  melalui  pengaturan  dalam  undang-undang  sejauh tidak  bertentangan  dengan  hakekatnya  dan  sematamata  demi  tujuan  memajukan kesejahteraan  umum  dalam  masyarakat  demokratis  dan Kedua, Memberikan jaminan  kepada  setiap  orang  atas  standar  penghidupan  yang  layak,  bebas  dari kelaparan, dan menikmati standar hidup yang memadai yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.
Permasalahan yang terjadi di Kalteng selama ini merupakan masalah yang klasik  yang  berusaha  untuk  diselesaikan  dengan  baik.  Masalah  kemiskinan  di Kalteng  terutama  penduduk  yang  terkonsentrasi  di  pedesaan  lebih  mengarah kepada  persoalan  keterisolasian  infrastruktur.  Oleh  karena  itu  Pemprov  Kalteng melalui visi Gubernurnya berusaha untuk  membuka isolasi  tiap-tiap daerah  yang sangat  tertinggal  tersebut.  Berbagai  program  kedaerahan  berbasis  pemberdayaan masyarakat seperti Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)/ Program
Membangun  dan  Menjaga/Memelihara  Desa/Kelurahan  terus  dilakukan  agar Desa-desa  tertinggal  menjadi  maju  dan  sejahtera.  Demikian  pula  dalam  hal pendidikan  dan  kesehatan.  Ada  program  Kalteng  Harati/  Kalteng  Pintar  dan Kalteng  Barigas/Kalteng  Sehat  serta  berbagai  program  lainnya  dari  tiap-tiap daerah.  Meskipun  demikian  adanya  nuansa  kepentingan  politis  masih melekat  di setiap  program-program  tersebut.  Sebagai  contoh;  program  pengentasan kemiskinan  yang  dibuat  oleh  pemprov  juga  dibuat  oleh  pemkab/kota.  Padahal seharusnya  program-program  tersebut  harus  saling  bersinergi  dan  saling berkesinambungan,  program  "keroyokan"  dari  pemprov  dan  pemkab/kota terhadap  kemiskinan  setidaknya  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap angka kemiskinan di Kalteng setelah Program tersebut tidak lagi berjalan.
Masalah klasik berikutnya adalah masalah listrik. Kalteng yang kaya akan sumber  daya  alam  sepertinya  hanya  dibiarkan  saja  oleh  pemerintah  pusat  ketika masih  sentralisasi.  Sulit  untuk  Kalteng  dapat  berkembang  jika  listrik  masih menjadi masalah hingga saat ini. Tidak hanya di kota saja, sampai ke pelosok pun listrik  masih  menjadi  permasalahan.  Masyarakat  sering  mengeluh  listrik  yang "mati-hidup" sementara pembayaran listrik tidak boleh mengalami keterlambatan. Selanjutnya masalah klasik  yaitu ketidakjelasan  permasalahan tanah. Masyarakat banyak  mengeluh  adanya  keterbatasan  dalam  memaksimalkan  hasil  hutan  akhir- akhir  ini.  Sejak  adanya  larangan  dan  sanksi  terhadap  tindakan illegal  logging , illegal  fishing dan  illegal  mining ,  menyebabkan  usaha  rakyat  yang  bergantung pada hal tersebut menjadi bangkrut. Belum lagi tanah-tanah adat maupun warisan turun-temurun  yang  sulit  untuk  diperlihatkan  kejelasan  melalui  sertifikat  hak
milik  menjadi  bermasalah  tatkala  perusahaan  besar  swasta  baik  itu  perkebunan maupun  tambang  melakukan  pengambil  alihan  hak  sesuai  dengan  Izin  Prinsip yang telah diperoleh dari pemkab.
Masalah  klasik  yang  terakhir  adalah  kian  mengemukanya  wacana pemekaran  daerah.  Wacana  pemekaran  daerah  kerap  kali  juga  menjadi  bahan jualan  dalam  pemilihan  langsung  kepala  daerah  (Pilkada  Gubernur).  Sejak terbentuknya  Provinsi  Kalteng,  masalah  letak  ibukota  sempat  mencuat  sebelum ditetapkannya  Palangka  Raya  sebagai  ibukota.  Mereka  yang  kurang  puas  akan kemajuan  dan  kesejahteraan  pembangunan  ekonomi,  sosial-politik  di  Kalteng memilih dan mendukung untuk Kalteng dimekarkan menjadi tiga provinsi. Secara alasan untuk kesejahteraan masyarakat dapat diterima. Namun ada gambaran lain yang dapat dilihat yaitu mulai tumbuhnya keretakan persatuan sesama suku Dayak di Kalteng.

## Kesimpulan
Pembangunan  Sosial-Politik  merupakan  aspek  penting  selain  dari pembangunan  ekonomi.  Betapa  pun  tingginya  angka  pertumbuhan  ekonomi namun  masyarakat  masih  mengeluhkan  pencapaian  kesejahteraan  yang  adil  dan merata  maka  hal  tersebut  belum  memberikan  pengaruh  yang  berarti  bagi masyarakat  secara  keseluruhan.  Perubahan  pembangunan  sosial-politik  di Kalimantan  Tengah  masih  diwarnai  dengan  persoalan  klasik  yang  sejak pemerintahan  masih  sentralistis  hingga  desentralisasi  kini  belum  terselesaikan dengan baik.  Untuk itu peran pemerintah daerah dan pusat dalam memberi porsi
perhatian yang lebih untuk kemajuan Kalteng sangat dinantikan oleh masyarakat. Jika  itu  nyata  dalam  tindakan  dan  dapat  terlihat  bukti  konkretnya.  Keluhan- keluhan masyarakat Kalteng yang kerap kali dapat kita dengar dan dengan mudah kita dapati ketika pertanyaan diajukan, lambat laun akan berganti dengan apresiasi dan kebanggaan akan kemajuan daerah. Bukan tidak mungkin isu-isu kedaerahan yang dapat memunculkan konflik berangsur-angsur hilang dengan sendirinya.
Referensi:
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys . Yogyakarta: Penerbit Gava Media
Khairuddin.  H.  2000. Pembangunan  Masyarakat:  Tinjauan  Aspek:  Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
Suharto,  Edi.  2008 Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial(Edisi  Revisi). Bandung:  Penerbit  CV. Alfabeta
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah Tahun 2010-2015 , Pemprov Kalteng 2010
Tantangan Pembangunan Sosial Di Indonesia , Penyunting: Dr. Didiet Widiowati, Pusat  Pengkajian  Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI),  Sekretariat Jenderal DPR RI 2009
http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&idm=5641
http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=4325
http://www.tempo.co/read/news/2012/11/09/090440778/Akhir-Bulan-Konferensi- Kelapa-Sawit-Digelar
http://www.antaranews.com/view/?i=1244745887&c=NAS&s=UMM

## KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PERKEMBANGAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH RINTO ALEXANDRO

## PRODI PENDIDIKAN EKONOMI FKIP - UNPAR
Abstrak  : Otonomi    daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Saat ini  hampir  seluruh  ekonomi  daerah  di  Indonesia  berbasis  pada  sistem  agribisnis baik dilihat dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja,  penguasaan  teknologi,  maupun  struktur  ekspor.  Karena  itu,  strategi pembangunan  ekonomi  daerah  yang  paling  tepat  dan  efektif  adalah  melalui pembangunan sistem agribisnis.
Keywords : Otonomi Daerah, Perkembangan Agribisnis

## Pendahuluan
Perbangunan  ekonomi  yang  sentralistis  dimasa  lalu,  mengakibatkan terjadinya  krisis  multidimensi  yang  dialami  bangsa  Indonesia,  khususnya krisis  dibidang  ekonomi.  Krisis  ekonomi  yang  terjadi  merupakan  akibat  dari masalah  fundamental  dan  keadaan  khusus.  Masalah  fundamental  adalah tantangan  internal  berupa  kesenjangan  yang  ditandai  oleh  adanya pengangguran  dan  kemiskinan,  sedangkan  tantangan  eksternal  adalah  upaya meningkatkan  daya  saing  menghadapi  era  perdagangan  bebas.  Keadaan khusus adalah bencana alam kekeringan yang datang bersamaan dengan krisis moneter  yang  merembet  dari  negara  tetangga.  Krisis  ekonomi  ditandai melemahnya  nilai  tukar  uang  dalam  negeri  terhadap  mata  uang  asing (Gunawan Sumodiningrat, 2000).
Hal  tersebut  bukan  gagal  membangun  perekonomian  nasional  yang kokoh,  tetapi    justru  telah  menciptakan  disparitas  ekonomi  antar  daerah  dan antar  golongan  masyarakat  di  negara  kita.  Disparitas  ekonomi  yang  terjadi sudah sangat mengkhawatirkan, karena selain telah memicu kecemburuan dan kerusuhan  sosial,  juga  telah  menimbulkan  gejala  disintegrasi  berbangsa  dan bernegara.  Dewasa  ini  pemerintah  memang  telah  mulai  semakin memperhatikan pembangunan ekonomi daerah melalui jargon-jargon ekonomi politik  seperti  desentralisasi  ekonomi,  otonomi  daerah,  ekonomi  kerakyatan dan  pemberdayaan  usaha  kecil,  menengah  dan  koperasi.  Namun  hingga  saat ini belum jelas formatnya dan bagaimana implementasi konkritnya masih kita tunggu  hasilnya.  Bahkan  apabila  ditelaah  lebih  jauh,  kadangkala kebijaksanaan  makro  ekonomi  yang  diterapkan  justru  tidak  konsisten  dan bertentangan  dengan upaya pengembangan ekonomi daerah..
Kenyataan  telah  membuktikan  dan  menyadarkan  kita  semua  akan pentingnya peran strategis sektor pertanian sebagai pilar penyangga atau basis utama  ekonomi  nasional  dalam  upaya  penanggulangan  dampak  krisis  yang lebih  parah.  Sektor  pertanian  rakyat  serta  usaha  kecil  dan  menengaj  relatif mampu  bertahan  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  dan  menyelamatkan negara  kita  dari  situasi  yang  lebih  parah.  Disamping  pendekatan  kemitraan dan  penguatan  jaringan,  akan  disinergikan  pula  dengan  pendekatan peningkatan  nilai  tambah  produksi  pada  usaha-usaha  kecil  yang  berorientasi pada  pasar/ekspor  sesuai  kompetensi  ekonomi  lokal  daerahnya  (Departemen
Perindustrian  dan  perdagangan,  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2000).
Sudah  saatnya  pembangunan  ekonomi  daerah  yang  menyangkut sebagian  besar  kepentingan  ekonomi  rakyat  banyak  tidak  berhenti  pada retorika saja, melainkan harus sesegera mungkin diwujudkan dalam aksi nyata dan dukungan kebijaksanaan makro ekonomi. Hal  ini antara lain diwujudkan melalui  penerapan  konsep  pengembangan  agropolitan  dan  agribisnis  dalam pembangunan ekonomi daerah atau pengembangan ekonomi lokal.
1. Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi  adalah  pendelegasian  wewenang  dalam  membuat keputusan  dan  kebijakan    kepada  manajer  atau  orang-orang  yang  berada pada  level  bawah  dalam  suatu  struktur  organisasi.  Pada  saat  sekarang  ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi  karena  dapat  memperbaiki  serta  meningkatkan  efektifitas dan produktivitas suatu organisasi.
2. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonomi  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Pengertian  “otonom”  secara  bahasa  adalah  “berdiri  sendiri”  atau “dengan  pemerintahan  sendiri”.  Sedangkan  “daerah”  adalah  suatu “wilayah”  atau  “lingkungan  pemerintah”.  Dengan  demikian  pengertian
secara  istilah  “otonomi  daerah”  adalah  wewenang/kekuasaan  pada  suatu wilayah/daerah  yang  mengantur  dan  mengelola  untuk  kepentingan wilayah/daerah  masyarakat  itu  sendiri.  Pengertian  yang  lebih  luas    lagi adalah  wewenang/kekuasaan  pada  suatu  wilayah/daerah  yang  mengatur dan  mengelola  untuk  kepentingan  wilayah/daerah  masyarakat  itu  sendiri mulai  dari  ekonomi,  politik,  dan  penganturan  perimbangan  keuangan termasuk  penganturan  sosial,  budaya,  dan  ideologi  yang  sesuai  dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.
3. Pengertian Agribisnis
Agribisnis  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  atas  subsistem  hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih dalam Pasaribu (1999), batasan  agribisnis  adalah  sistem  yang  utuh  dan  saling  terkait  di  antara seluruh  kegiatan  ekonomi  (yaitu  subsistem  agribisnis  hulu,  subsistem agribisnis  budidaya,  subsistem  agribisnis  hilir,  subsistem  jasa  penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian.

## Pembangunan  Ekonomi  dengan  Sistem  Desentralisasi  Ekonomi  atau Otonomi Daerah.
Salah  satu  desentralisasi  yang  paling  banyak  disoroti  dan  paling berpengaruh  terhadap  perkembangan  daerah  adalah  desentralisasi  fiskal yang  merupakan  bagian  penting  dalam  implementasi  otonomi  daerah. Kebijakan  fiskal  pada  dasarnya  adalah    alat  atau  instrumen  pemerintah yang  sangat  penting  peranannya  dalam  sistem  perekonomian.  Instrumen
fiskal  itu  berguna  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  memperluas basis  kegiatan  ekonomi  berbagai  sektor,  dan  secara  khusus  memperluas lapangan  usaha  untuk  menurunkan  tingkat  pengangguran.  Dengan kebijakan  fiskal,  pemerintah  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk  memberikan  sinyal,  baik  bagi  pelaku  ekonomi,  dunia  usaha, investor, maupun yang lainnya.
Selama  beberapa  dekade  banyak  Negara  Berkembang  dan  Negara Maju  mencoba  untuk  menerapkan  desentralisasi  fiskal  dengan  tujuan untuk  mengatasi    ketidak  efektifan  dan  ketidak  efisienan  pemerintahan, ketidakstabilan  makro  ekonomi,  serta  meningkatkan  pertumbuhan ekonominya.  Sebagian  ahli  menyatakan  bahwa  sasaran  utama desentralisasi  fiskal  adalah  dapat  membantu  perkembangan  pertumbuhan ekonomi serta merupakan sebuah solusi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya  dan  sebagian  ahli  pula  menyatakan    bahwa  tak  satupun manfaat  yang  dapat  diperoleh  oleh  suatu  negara  yang  preferensi penduduknya  tidak  dapat  diakomodasi  oleh  anggaran  pemerintahan,  dan sistem  kelembagaan  pemerintah  daerah  yang  jelek.  Sebenarnya  landasan teoritis  yang  menyokong  mengenai  peranan  antara  desentralisasi  fiskal terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sampai  saat  ini  terus  dikembangkan  dan permasalahan ini tetap menjadi topik perdebatan yang hangat diantara para ahli  ekonomi.  Bagaimanakah  sebenarnya  desentralisasi  fiskal  tersebut
mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  apakah  secara  langsung  atau  tidak langsung, hal inilah yang terus diuji secara teoritik mauapun empirik oleh para  pakar  ekonomi.  Adanya  argumnetasi  yang  menyatakan  efek desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui  efisiensi ekonomi,  distribusi  sumber  daya  regional  dan  stabilitas  makro  ekonomi pun  tetap  dipertanyakan  karena  terdapat  banyak  literatur  empirik  yang memberikan  hasil  yang  berbeda  di  dalam  penelitiannya  (Vazquez  dan McNab, 2001).
Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter,  fiskal,  dan  agama. Bidang-bidang  tersebut  tetap  menjadi  urusan  pemerintah  pusat. Pelaksanaan  otonomi  daerah  berdasar  pada  prinsip  demokrasi,  keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.
Otonomi    daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  (pasal  1  huruf  (h)  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah).
Daerah  otonom,  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  daerah  tertentu  berwenang, mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf (i) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

## Dasar Hukum
Otonomi  daerah  berpijak  pada  dasar  Perundangan-undangan  yang  kuat, yakni:
1. Undang-undang Dasar
Sebagaimana  telah  disebut  di  atas  Undang-undang  Dasar  1945 merupakan  landasan  yang  kuat  untuk  menyelenggarakan  Otonomi Daerah.  Pasal  18  UUD  menyebutkan  adanya  pembagian  pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2. Ketetapan  MPR-RI  Tap  MPR-RI  No.  XV/MPR/1998  tentang penyelenggaraan  otonomi  daerah:  Pengaturan,  pembagian  dan pemenfaatan  sumber  daya  manusia  nasional  yang  berkeadilan,  serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI.
3. Undang-undang  No.  22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada prinsipnya  mengatur  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang lebih  mengutamakan  pelaksanaan  asas  desentralisasi.  Hal-hal  yang mendasar  dalam  UU  No.  22/1999  adalah  mendorong  untuk pemberdayaan  masyarakat,  menumbuhkan  prakarsa  dan  kreativitas, meningkatkan  peran  masyarakat,  mengembangkan  peran  dan  fungsi DPRD.
Dari  ketiga  dasar  perundangan-undangan  tersebut  di  atas  tidak  diragukan lagi bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat.
Tinggal  permasalahannya  adalah  bagaimana  dengan  dasar  hukum  yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.
Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah
Isi  dan  jiwa  yang  terkandung  dalam  pasal  18  UUD  1945  beserta penjelasannya  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  UU  No.22/1999 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. Sistem  ketatanegaraan  Indonesia  wajib  menjalankan  prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka NKRI;
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsetrasi adalah  daerah  provinsi,  sedangkan  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan asas  desentralisasi  adalah  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota.  Daerah yang  dibentuk  dengan  asas  desentralisasi  berwenang  untuk menentukan  dan  melaksanakan  kebijakan  atas  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
3. Pembagian  daerah  diluar  provinsi  dibagi  habis  ke  dalam  daerah otonom.  Dengan  demikian,  wilayah  administrasi  yang  berada  dalam daerah kabupaten dan daerah kota dapat dijadikan daerah otonom atau dihapus;
4. Kecamatan  yang  menurut  UU  No.  5  THN  1974  sebagai  wilayah administrasi  dalam  rangka  dekonsentrasi,  menurut  UU  No.22/1999 kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

## Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah
Berdasar  pada  UU  No.  22/1999  Prinsip-prinsip  pelaksanaan  Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan  aspek-aspek  demokrasi,  keadilan,  pemerataan,  serta potensi, dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan  Otonomi  Daearah  didasarkan  pada  otonomi  luas,  nyata dan bertanggung jawa;
3. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang  luas  dan  utuh  diletakkan  pada daerah  kabupaten  dan  daerah  kota,  sedang  otonomi  daerah  provinsi merupakan otonomi terbatas;
4. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  sesuai  dengan  konstitusi  negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;
5. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan  kemandirian daerah  otonom,  dan  karenanya  dalam  daerah  kabupaten  dan  daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi;
6. Kawasan  khusus  yang  dibina  oleh  Pemerintah  atau  pihak  lain  seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan,  Kawasan  Perkotaan  Baru,  Kawasan  Wisata,  dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom;
7. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  harus  lebih  meningkatkan  peranan  dan fungsi  badan  legislatif  daerah,  baik  sebagai  fungsi  legislasi,  fungsi
pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
8. Pelaksanaan  asas  dekonsentrasi  diletakkan  pada  daerah  Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan  kewenangan  pemerintah  tertentu  yang  dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

## Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia
Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep  dasar  tentang  kebijakan  otonomi  kepada  daerah-daerah,  tetapi dalam  perkembangan  sejarahnya  ide  otonomi  daerah  itu  mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik- menarik  kalangan  elit  politik  pada  masanya.  Apabila  perkembangan otonomi  daerah  dianalisis  sejak  tahun  1945,  akan  terlihat  bahwa perubahan-perubahan  konsepsi  otonomi  banyak  ditentukan  oleh  para  elit politik  yang  berkuasa  pada  saat  itu.  Hal  itu  terlihat  jelas  dalam  aturan- aturan  mengenai  pemerintahan  daerah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam UU berikut ini:
1. UU No.1/1945
Kebijakan Otonomi Daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsetrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.

## 2. UU No.22/1948
Mulai  tahun  kebijakan  otonomi  daerah  lebih  menitikberatkan  pada desentralisasi.  Tetapi  masih  ada  dualisme  peran  di  kepala  daerah,  di satu  sisi  ia  punya  peran  besar  untuk  daerah,  tapi  juga  masih  menjadi alat pemerintahan pusat.
3. UU No.1/1957
Kebijakan  otonomi  daerah  pada  masa  ini  maasih  bersifat  dualisme, dimana  kepala  daerah  bertanggung  jawab  penuh  pada  DPRD,  tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
4. Penetapan Presiden No.6/1959
Pada  masa  ini  kebijakan  otonomi  daerah  lebih  menekankan dekonsetrasi.  Melalui  Penpres  ini  kepala  daerah  diangkat  oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja

## Perkembangan Agribisnis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
Dengan diluncurkannya UU No.22/1999 tentang otonomi daerah, telah terjadi  perubahan  yang  mendasar  dalam  pembangunan  nasional  termasuk pembangunan  ekonomi,  ungkap  Prof.  Dr.  Ir.  Bungaran  Saragih,  M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000-2004, saat diwawancarai AGRINA.
Sebelumnya,  pengelolaan  pembangunan  ekonomi  bersifat  sentralistis dan  lebih  mengandalkan  industri-industri  besar  berbasis  impor.  Yang  akan datang  pengelolaan  pembangunan  ekonomi  berubah  menjadi  desentralisasi dan  mengandalkan  industri-idustri  yang  berbasis  pada  sumberdaya  lokal.
Hal  ini  berarti  pembangunan  ekonomi  nasional  akan  terjadi  pada  setiap daerah  dan  perekonomian  daerah  inilah  tulang  punggung  perekonomian Indonesia.
Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  daerah  merupakan  salah  satu takaran  bagi  keberhasilan  otonomi  daerah.  Sayangnya,  paling  tidak  sampai saat  ini  masyarakat  termasuk  pemerintah  lebih  tertarik  pada  soal-soal pembagian  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah, dan  sangat  sedikit  perhatian  tentang  membangunan  ekonomi  daerah.  Tidak terlalu berlebihan bahwa paling tidak untuk beberapa dekade ke depan, jika kita  berketetapan  hati  untuk  membangun  ekonomi  daerah,  maka  tidak  ada pilihan  lain  kecuali  membangun  sistem  agribisnis  yang  berbasis  pada sumberdaya  lokal.  Hal  ini  disebabkan  sampai  saat  ini  hampir  seluruh ekonomi daerah di Indonesia berbasis pada sistem agribisnis baik dilihat dari pendapatan  domestik  regional  bruto  (PDRB),  penyerapan  tenaga  kerja, penguasaan  teknologi,  maupun  struktur  ekspor.  Karena  itu,  strategi pembangunan ekonomi daerah  yang paling tepat dan efektif adalah melalui pembangunan sistem agribisnis.

## Kesimpulan
1. Pembangunan  ekonomi  masa  lalu  telah  menimbulkan  kesenjangan ekonomi  antar  daerah  semakin  melebar.  Kosentrasi  idustrialisasi  di beberapa daerah di pulau jawa ternyata tidak mampu  menarik/menghela (driven)  ekonomi  daerah-daerah  lain  (sebagai  periphery)  ke  arah  yang
lebih  maju.  Bahkan  membuat    kesenjangan  ekonomi  antar  daerah semakin melebar.
2. Perubahan  struktur  ekonomi  nasional  pada  masa  lalu  tidak  mengakar pada    perekonomian  daerah,  terutama  daerah-daerah  luar  jawa.  Ini berarti  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  nasional  sebagai  buah  dari perubahan  struktur  ekonomi  nasional  tidak  dikonstribusikan  secara optimal oleh perekonomian daerah.
3. Untuk  meningkatkan  peranan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi nasional  perlu  ikhtiar  yang  sungguh-sungguh  dan  sistimatis  melalui penerapan  Strategi  Agroindustri  Berorientasi  Ekspor  di  tingkat  daerah dan Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis di tingkat pusat.
Referensi :
Arsyad,  L.,  1999. Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah , Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Adisasmita,  H.  R.  2005. Dasar-dasar  Ekonomi  Wilayah .  Edisi  Pertama. Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu.
SISTEM DEMOKRASI SEKULER TAK MENDUKUNG PENDIDIKAN BERKARAKTER

## ROMIATY
Prodi. Bimbingan dan Konseling FKIP – UNPAR
Abstraksi :  Kondisi  remaja  saat  ini  sangat  memprihatinkan,  degradasi  moral seperti  tawuran  pelajar,  seks  bebas,  aborsi,  narkoba  dan  lain  sebagainya  seakan menjadi  suguhan  sehari-hari.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  oleh  para  pakar pendidikan  untuk  menangani  permasalahan  tersebut  adalah  dengan  pendidikan berkarakter.  Pendidikan  berkarakter  adalah Pendidikan  untuk  pembangunan karakter  yang  mencakup  pengembangan  substansi,  proses  dan  suasana  atau lingkungan  yang  menggugah,  mendorong,  dan  memudahkan  seseorang  untuk mengembangkan  kebiasaan  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Agar  terwujud pendidikan  yang  berkarakter  maka  peran  negara  sangatlah  penting.  Kebijakan- kebijakan  yang  di  terapkan  oleh  Negara  haruslah  mendukung  pembentukkan karakter  yang  baik  pada  remaja.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  dalam  sistem demokrasi  sekuler  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  sarat  dengan  berbagai kepentingan.  Beberapa  kebijakan  yang  tidak  mendukung  pembentukkan  karakter antara lain; dalam menyikapi tawuran remaja diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini  mengandung  kendala  dan  kontroversial  tanpa  memberikan  efek  jera.  UU  No 8/1992  tentang  Perfilman,  UU  No  36/1999  tentang  Telekomunikasi,  UU  No 40/1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, yang mempermudah praktik seks bebas pada remaja dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang  mempermudah  praktik  aborsi.  Dan  semua  itu  akan  membuat  pendidikan karakter di Indonesia hanya pada tataran teori dan sulit dalam pengaplikasiannya.
Keywords : Sistem Demokrasi, Pendidikan Karakter
Dunia  pendidikan  tercoreng  kembali,  korban  tawuran  antar  pelajar  dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menambah deretan kasus panjang di dunia pendidikan  Indonesia. Berbagai  kajian ilmiah telah dilakukan oleh para pakar  pendidikan  untuk  mencari  solusi  yang  tepat  bagi  permasalahan    dunia pendidikan.  Tidak  hanya  tawuran  antar  pelajar,  seks  bebas,  pengkonsumsi pornografi, aborsi, narkoba dan masih banyak lagi.
Di zaman informasi dan teknologi saat ini, memudahkan untuk mengakses informasi  tanpa  filter.  Maraknya  suguhan  informasi  dari  media  cetak  dan elektronik  yang  berisi  pornografi  juga  turut  memperburuk  kondisi  psikologis anak-anak bangsa.
Bagi  sebuah  bangsa  dan  Negara,  anak  adalah  asset  penting  bagi kelangsungan  suatu  bangsa.  Rusaknya  perkembangan  berpikir,  emosional  dan spiritualitas mereka saat ini akan membuat kerusakan pada suatu bangsa di masa yang  akan  datang.  Penerus  kepemimpinan  yang  akan  mengayomi  masyarakat akan semakin sulit untuk dicapai.
Berikut adalah data-data  kerusakan remaja yang terjadi di Indonesia.
1. Data  Komnas  PA  merilis  jumlah  tawuran  pelajar  tahun  ini  sebanyak  339 kasus  dan  memakan  korban  jiwa  82  orang.  Tahun  sebelumnya,  jumlah tawuran antar-pelajar sebanyak 128 kasus.
Tak berbeda jauh, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan,  pengaduan  kekerasan  kepada  anak  sebanyak  107  kasus, dengan  bentuk  kekerasan  seperti  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis, pembunuhan, dan penganiayaan. 5
2. Zoy Amirin, pakar psikologi seksual dari Universitas Indonesia mengutip
Sexual Behavior Survey 2011 yang menunjukkan 64 persen anak muda di kota-kota  besar  Indonesia  „belajar‟  seks  melalui  film  porno  atau  DVD bajakan.  Akibatnya,  39  persen  responden  ABG  usia  15-19  tahun  sudah pernah  berhubungan  seksual,  sisanya  61  persen  berusia  20-25  tahun.
5 http://ads3.kompasads.com/new diunduh 26/9/2012
Survei  yang  didukung  pabrik  kondom  Fiesta  itu  mewawancari  663 responden  berusia  15-25  tahun  tentang  perilaku  seksnya  di  Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali pada bulan Mei 2011. 6
3. Remaja  puteri  dikota-kota  besar  cenderung  sudah  tidak  perawan.  Hal  ini berdasarkan  hasil  survei  dari  BKKBN  yang  menyatakan  bahwa  separuh dari  perempuan  lajang  dikota  besar  khususnya  Jabotabek  kehilangan keperawanan  dan  melakukan  hubungan  seks  pranikah.  Tak  sedikit  pula yang  hamil  diluar  nikah.  Rentang  usia  yang  melakukan  seks  pranikah berkisar antara 13 - 18 tahun.
Diwilayah  lain  di  Indonesia  seperti  Surabaya  perempuan  lajang  yang sudah  kehilangan  keperawanan  mencapai  54  %,  Bandung  47  %,  dan Medan  52  %.  Data  ini  dikumpulkan  BKKBN  sepanjang  kurun  waktu tahun  2010.  Senada  dengan  pernyataan  Kepala  BKKBN,  Bpk.  Sugiri Syarif  "berdasarkan  data  yang  kami  himpun  dari  100  orang  remaja,  51 diantaranya sudah tidak lagi perawan". 7
4. Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  BKKBN,  diperkirakan  setiap  tahun jumlah  aborsi  di  Indonesia  mencapai  2,4  juta  jiwa.  Bahkan,  800  ribu  di antaranya terjadi di kalangan remaja.
(Komnas  PA)  pada  2011  ada  sekitar  2  juta  tindak  aborsi  yang  dilakukan pada  tahun  2008.  Dari  jumlah  tersebut,  sekitar  62  persen  lebih  dilakukan oleh remaja. 8
6 www.kepri.bkkbn.go.id diunduh pada tanggal 26/9/2012
7 www.jurnas.com/news diunduh pada tanggal 26/9/2012
8 www.bkkbn.go.id diunduh pada tanggal 26/9/2012
5. Anak-anak  sudah  banyak  yang  terlibat  narkoba.  Jumlah  pecandu  narkoba di  Indonesia  pada  2008  mencapai  3,6  juta  orang.  Rata-rata  berada  pada usia  prodiktif  12  –  24  tahun.  Di  antara  mereka  yang  telah  mencoba narkoba,  80  persen  menggunakannya  di  rumah  sendiri  dan  20  persen  di rumah  teman.  Berdasarkan  riset  100  persen  pecandu  narkoba  adalah perokok dan juga mengkonsumsi alcohol. 9

## Pendidikan Karakter sebagai sebuah Alternatif Solusi
Berbagai    kajian  ilmiah  yang  dilakukan  oleh  pakar  pendidikan  telah mencoba  untuk  memberikan  alternatif  solusi  salah  satunya  adalah  pendidikan karakter.
Pendidikan  Karakter  merupakan  “keseluruhan  disposisi  kodrati  dan disposisi  yang  telah  dikuasai  secara  stabil  yang  mendefinisikan  seorang  individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak . Karakter dapat dipetakan dalam dua aspek penting dalam diri  individu,  yaitu  kesatuan  (cara  bertindak  yang  koheren)  dan  stabilitas (kesatuan  berkesinambungan  dalam  kurun  waktu),  karena  itu  ada  proses strukturisasi  psikologis  dalam  diri  individu  yang  secara  kodrati  sifatnya  reaktif terhadap  lingkungan.  Beberapa  kriteria  karakter  seperti  halnya:  stabilitas  pola perilaku,  kesinambungan  dalam  waktu,  koherensi  cara  berpikir  dalam  bertindak. Hal  tersebut  telah  menarik  perhatian  serius  para  pendidik  dan  pakar  ilmu pendidikan  untuk  memikirkannya  dalam  kerangka  proses  pendidikan  karakter.
9 www.bkkbn.go.id didunduh pada tanggal 26/9/2012
Dengan  demikian,  pendidikan  karakter  merupakan  dinamika  pengembangan kemampuan  yang  berkesinambungan  dalam  diri  manusia  untuk  mengadakan internalisasi  nilai-nilai  sehingga  menghasilkan  disposisi  aktif,  stabil  dalam  diri individu.  Dinamika  ini  membuat  pertumbuhan  individu  menjadi  semakin  utuh. Unsur-unsur  ini  menjadi  dimensi  yang  menjiwai  proses  formasi  setiap  inividu. Jadi,  karakter  merupakan  sebuah  kondisi  dinamis  struktur  antropologis  individu yang  tidak  hanya  sekedar  berhenti  atas  determininasi  kodratinya,  melainkan sebuah  usaha  aktif  untuk  menjadi  semakin  integral  mengatasi  determinasi  alam dalam dirinya semakin proses penyempurnaan dirinya (Koesoema, 2004:104). 10
Pendidikan  untuk  pembangunan  karakter  pada  dasarnya  mencakup pengembangan  substansi,  proses  dan  suasana  atau  lingkungan  yang  menggugah, mendorong,  dan  memudahkan  seseorang  untuk  mengembangkan  kebiasaan  baik dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kebiasaan  ini  timbul  dan  berkembang  dengan didasari  oleh  kesadaran,  keyakinan,  kepekaan,  dan  sikap  orang  yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  karakter  bersifat inside-out ,  dalam  arti  bahwa perilaku  yang  berkembang  menjadi  kebiasaan  baik  ini  terjadi  karena  adanya dorongan dari dalam, bukan karena adanya paksaan dari luar (Raka,2007:6). 6
Proses  pembangunan  karakter  pada  seseorang  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  khas  yang  ada  pada  orang  yang  bersangkutan  yang  sering  juga  disebut faktor  bawaan  ( nature )  dan  lingkungan  ( nurture )  di  mana  orang  yang bersangkutan  tumbuh  dan  berkembang.  Namun  demikian,  perlu  diingat  bahwa faktor  bawaan  boleh  dikatakan  berada  di  luar  jangkauan  masyarakat  untuk
10 Siti Irene Astuti. D.,Dr, Laporan Penelitian implementasi Pendidikan KArakter ISBD,2010 http://staf.uny.ac.id/sites/default/penelitian
mempengaruhinya.  Hal  yang  berada  dalam  pengaruh  kita,  sebagai  individu maupun  bagian  dari  masyarakat,  adalah  faktor  lingkungan.  Jadi,  dalam  usaha pengembangan atau pembangunan karakter pada tataran individu dan masyarakat, fokus perhatian kita adalah pada faktor yang bisa kita pengaruhi atau lingkungan, yaitu  pada  pembentukan  lingkungan.  Dalam  pembentukan  lingkungan  inilah peran  lingkungan  pendidikan  menjadi  sangat  penting,  bahkan  sangat  sentral, karena  pada  dasarnya  karakter  adalah  kualitas  pribadi  seseorang  yang  terbentuk melalui proses belajar,baik belajar secara formal maupun informal (Raka,2007:7).
Karakter  merupakan  ciri  dasar  melalui  mana  pribadi  itu  terarah  ke  depan dalam  membentuk  dirinya  secara  penuh  sebagai  manusia  apapun  pengalaman psikologi  yang  dimilikinya.  Dalam  hal  ini,  pengembangan  karakter  merupakan proses  yang  terjadi  secara  terus-menerus,  karakter  bukan  kenyataan  melainkan keutuhan  perilaku.  Karakter  bukanlah  hasil  atau  produk  melainkan  usaha  hidup. Usaha  ini  akan  semakin  efektif,  ketika  manusia  melakukan  apa  yang  menjadi kemampuan yang dimiliki oleh individu (Koesoema,2004:103). 6

## Pendidikan Karakter Bukan Hanya Tanggung Jawab Sekolah
Penekanan  pendidikan karakter saat ini dititikberatkan pada peran sekolah sebagai suatu institusi formal yang berfungsi  untuk membina dan mendidik siswa agar tidak hanya memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tetapi  juga  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  (IMTAK).  Di  sekolah, guru  adalah  figur  yang  diharapkan  mampu  mendidik  anak  yang  berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru merupakan teladan bagi siswa dan memiliki peran yang  sangat  besar  dalam  pembentukan  karakter  siswa.  Peran  pendidik  sebagai
pembentuk generasi muda yang berkarakter sesuai UU Guru dan Dosen, UU  No. 14  tahun  2005,  guru  didefinisikan  sebagai  pendidik  profesional  dengan  tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Berbagai  program  mulai  diterapkan  disekolah,  mulai  dari  peningkatan performa  mengajar  guru  meliputi  aspek  kemampuan  kognitif,  keterampilan profesional dan keterampilan sosial (Slavin :1994), meningkatkan kesesuaian dan mutu  pendidikan  karakter  yang  dikembangkan  oleh  Kementerian  Pendidikan Nasional.  Kementerian  Pendidikan  Nasional  mengembangkan grand  design pendidikan  karakter  untuk  setiap  jalur,  jenjang,  dan  jenis  satuan  pendidikan. Grand  design menjadi  rujukan  konseptual  dan  operasional  pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter  dalam  konteks  totalitas  proses  psikologis  dan  sosial-kultural  tersebut dikelompokan  dalam:  Olah  Hati  ( Spiritual  and  emotional  development ),  Olah Pikir  ( intellectual  development ),  Olah  Raga  dan  Kinestetik  ( Physical  and kinestetic  development ),  dan  Olah  Rasa  dan  Karsa  ( Affective  and  Creativity development ).  Pengembangan  dan  implementasi  pendidikan  karakter  perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut. 11
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  beban  berat  dalam  membentuk  karakter siswa  tidak  dapat  dilakukan  oleh  sekolah  saja.  Banyaknya  tugas-tugas  belajar
11 Amin-x, contoh Makalah Pendidikan Karakter,2012 http://amin-x.blogspot.com/2012/07/contoh-makalah-pendidikan-karakter.html
disekolah,  kurangnya  jam  pelajaran  agama,  tingginya  persaingan  belajar  antar siswa.  Kondisi  seperti  ini  tentu  hanya  akan  melahirkan  siswa  yang  ahli  dalam ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saja  tetapi  miskin  dalam  iman  dan  takwa.
Padahal  iman  dan  takwa  adalah  modal  penting  dalam  pembentukkan  karakter siswa. Di tambah lagi, siswa mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per  hari,  atau  kurang  dari  30%.  Selebihnya  (70%),  peserta  didik  berada  dalam keluarga  dan  lingkungan  sekitarnya.  Jika  dilihat  dari  aspek  kuantitas  waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keluarga dan lingkungan sebagai pendidikan informal siswa justu memberikan kontribusi yang sangat penting bagi terbentuknya karakter siswa (70%). 7
Walaupun  keluarga  dan  lingkungan  memberikan  konstribusi  yang signifikan  dalam  membentuk  karakter  siswa,  akan  tetapi  pada  kenyataannya permasalahan  yang  muncul  di  dunia  pendidikan  tidak  kunjung  terselesaikan. Kasus-kasus kenakalan remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lalu apa yang menjadi akar permasalahannya?

## Sistem Demokrasi Sekuler sebagai Akar Permasalahan
Sebab  mendasar  dari  semua  kebobrokan  itu  adalah  diterapkannya  sistem demokrasi  sekuler.  Salah  satu  esensi  mendasar  demokrasi  adalah  kedaulatan menjadi milik rakyat. Dalam ungkapan lain, menurut International Commision of Jurist dalam konferensinya di Bangkok, perumusan yang paling umum mengenai sistem  politik  demokratis  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  dimana  hak  untuk
membuat  keputusan  politik  diselenggarakan  oleh  warga  negara  melalui  wakil- wakil  yang  dipilih  oleh  mereka  dan  yang  bertanggung  jawab  kepada  mereka melalui  suatu  proses  pemilihan  yang  bebas  (Budiardjo,2008).  Namun  demikian, itu  baru  dalam  tataran  teori.  Dalam  tataran  praktiknya  tidaklah  demikian.  Dalam Negara  demokrasi,  yang  sering  berlaku  adalah  hukum  besi  oligarki,  yaitu sekelompok  penguasa  saling  bekerja  sama  untuk  menentukan  kebijakan  politik sosial  dan  ekonomi  Negara  tanpa  harus  menanyakan  bagaimana  aspirasi  rakyat yang sebenarnya. 12
Akhirnya  tidak  ada  standar  baku  tentang  benar  salah.  Semuanya dikembalikan  kepada  manusia  dan  kesepakatan  diantara  manusia.  Disitulah  lahir peraturan-peraturan  yang  sarat  dengan  kepentingan.  Disamping,  peraturan  itu sendiri  tidak  baku  bisa  berubah  mengikuti  kehendak  (wakil)  rakyat.  Sehingga aturan yang menjadi standar penyelesaian suatu masalah, tidaklah menyelesaikan masalah  yang  ada  bahkan  menambah  masalah  baru  yang  semakin  tak terselesaikan.
Karena  pemilik  kedaulatan  adalah  manusia  maka  manusia  memiliki kebebasan  dalam  segala  hal.  Pemahaman  seperti  ini  juga  telah  mewarnai  dalam kehidupan  sosial  kemasyarkatan.  Paham  kebebasan  (liberalisme)  yang  menjadi salah satu pilar sistem sekuler demokrasi menjadikan pengaturan urusan manusia harus  menjamin  kebebasan  manusia.  Kebebasan  itu  tidak  boleh  dilanggar  dan harus  dijamin  keberadaan  dan  pengekspresiannya.  Sehingga  peraturan  dan
12 Farid Wadjidi,Shiddiq Al-Jawi et.al. Ilusi Negara Demokrasi,2009, Al-Azhar Press, Bogor
kebijakan politik yang dikeluarkan tidak boleh melanggar kebebasan ini. Lahirlah peraturan dan kebijakan yang bersifat permisif.
Selain  itu  dalam  sistem  sekuler  demokrasi,  aturan  akhirnya  menjadi semacam  solusi  kompromi  atas  persoalan  yang  ada  dengan  tetap  menjamin kebebasan  dasar  yang  dimiliki  setiap  orang  (kebebasan  berkeyakinan, berpendapat,  berperilaku  dan  kepemilikan).  Maka  lahirlah  peraturan  yang menjamin  dan  memperbolehkan  semua  ekspresi  kebebasan  dengan  batasan  asal tidak  melanggar  kebebasan  orang  lain  dan  asal  tidak  mengganggu  kepentingan umum.  Dalam  sistem  sekuler  demokrasi  seperti  ini,  setiap  orang  boleh mengekspresikan hasrat seksualnya dengan siapa pun dengan cara apa pun selama suka sama suka dan tidak merugikan pihak lain. Dan itulah yang dilegalkan dalam sistem hukum yang ada. 13
Permasalahan  yang  terjadi  pada  siswa  saat  ini  juga  tidak  terlepas  dari kebijakan-kebijakan  yang di  keluarkan oleh pemerintah  yang menerapkan sistem kapitalisme.  Dalam  menyikapi  tawuran  remaja  yang  memakan  korban,  diatur dalam  Pasal  170  KUHP.  Pasal  ini  berbunyi,  ”Barang  siapa  terang-terangan  dan dengan  tenaga  bersama  menggunakan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  enam  bulan”.  Pasal  ini mengandung kendala dan kontroversial. Subyek ”barang siapa” menunjuk pelaku satu  orang.  Sementara  istilah  ”dengan  tenaga  bersama”  mengindikasikan  suatu
13 Hizbut Tahrir Indonesia, media Al-Islam edisi 617, Penerapan Syariah Islam Selamatkan Remaja dari Kenakalan dan Kriminalitas, 2012
kelompok  manusia.  Delik  itu,  menurut  penjelasannya,  tak  ditujukan  pada kelompok yang tak turut melakukan kekerasan. Ancaman hanya ditujukan kepada yang  benar-benar  terbuka  dan  dengan  tenaga  bersama  melakukan  tawuran. Mengingat  suatu  kelompok  massa,  khususnya  pelajar  unik  sifatnya,  delik  Pasal 170 sukar diterapkan karena banyak pelaku tawuran sebenarnya terlibat secara tak sengaja  atau  hanya  ikut-ikutan  dalam  kerumunan.(kompas.com  kompleksitas tawuran pelajar)Sehingga banyak siswa yang terjaring ketika melakukan tawuran hanya mendapat sangsi saja kemudian diberikan pengarahan lalu dibebaskan. 14
Untuk mengatasi permasalahan seks bebas pada siswa Negara juga seolah menutup mata. Media cetak, media elektronik dan internet dibiarkan secara bebas untuk  menyajikan  pornografi. American  Demographics  Magazine dalam laporannya  menyatakan  bahwa  jumlah  situs  pornografi  meningkat  dari  22.100 pada  tahun  1997  menjadi  280.300  pada  tahun  2000  atau  melonjak  10  kali  lebih dalam kurun waktu tiga tahun. Apabila dirata-rata, berarti setiap hari muncul 200- an  lebih  situs  porno  baru  dan  bisa  dibayangkan  berapa  jumlahnya  saat  ini. Sementara  Nathan  Tabor,  dalam  artikelnya  yang  berjudul Adultary  is  killing  the American  Family mengatakan  bahwa  statistik  menunjukkan  bahwa  25  %  dari semua internet, mesin pencarinya minta dihubungkan dengan pornografi. 15
Larangan  pornografi  sebenarnya  telah  diatur  dalam  hukum  positif  di Indonesia,  diantaranya  adalah  dalam  KUHP,  UU  No  8/1992  tentang  Perfilman, UU  No  36/1999  tentang  Telekomunikasi,  UU  No  40/1999  tentang  Pers  dan  UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Namun pada tahap aplikasi, beberapa UU ini tidak
14 Kompleksitas tawuran, www.kompas.com diunduh pada tanggal 26/9/2012
15 Dwi Haryadi, S.H.,M.H.,Internet:Media Pendidikan atau Media Pornografi, http://www.ubb.ac.id/
dapat  bekerja  dengan  maksimal  karena  mengandung  beberapa  kelemahan  dan kekurangan  pada  substansinya,  yaitu  perumusan  melanggar  kesusilaan  yang bersifat  abstrak/multitafsir,  jurisdiksi  yang  bersifat  territorial  dan  perumusan beberapa  istilah  dan  pengertiannya  yang  tidak  mencakup  aktivitas  pornografi  di internet,  sistem  perumusan  sanksi  pidana  yang  tidak  tepat  dan  jumlah  sanksi pidana  denda  yang  relatif  kecil,  sistem  perumusan  pertanggungjawaban  pidana korporasi/badan  hukum  yang  tidak  jelas  dan  tidak  rinci,  dan  tidak  adanya harmonisasi  tindak  pidana  dan  kebijakan  formulasi  tindak  pidana,  baik  pada tingkat  nasional,  regional  maupun  internasional.  Adanya  kelemahan-kelemahan ini  menunjukkan  perlu  adanya  amandemen  bahkan  pembaharuan  hukum,  agar hukum dapat menjangkau penjahat-penjahat di dunia maya. 11
Dalam  mengatasi  masalah  perilaku  seks  bebas  di  kalangan  remaja. Kampanye  safe  sex  with  condom  gencar  dilaksanakan.  Menteri  Kesehatan Nafsiah  Mboi  dengan  program  kondomisasi  remaja,  hal  ini  untuk  menekan penyebaran HIV/AIDS dikalangan remaja. Bertentangan dengan pendapat seorang pakar  AIDS,  R.  Smith  (1995)  setelah  bertahun-tahunmengikuti  ancaman  AIDS dan  penggunaan  kondom  mengecam  mereka  yang  telah  menyebarkan  safe  sex dengan  cara  menggunakan  kondom  sebagai  “sama  saja  dengan  mengundang kematian”. Beliau juga berpendapat agar resiko penularan/penyebaran HIV/AIDS diberantas dengan cara menghindari hubungan seksual di luar nikah.
Kondomisasi  bukan  menghilangkan  penyebaran  HIV/AIDS  tetapi  secara tidak  langsung  melegalkan  seks  bebas.  Hal  ini  pernah  diungkapkan  oleh  Mark
Schuster dari Rand, sebuah penelitian nirlaba dan seorang pediatric di University of  California .  Berdasarkan  penelitian  mereka,  setelah  kampanye  kondomisasi, aktifitas seks bebas dikalangan pelajar pria meningkat dari 37% menjadi 50% dan dikalangan pelajar wanita meningkat dari 27% menjadi 32%. 16
Praktik  seks  bebas  yang  dilakukan  oleh  remaja  beresiko  munculnya kehamilan  yang  tidak  diinginkan  dikalangan  siswa.  Untuk  mengatasi  kehamilan yang  tidak  diinginkan  banyak  siswi  yang  akhirnya  melakukan  tindakan  aborsi. Ditambah  lagi  adanya  RUU  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  (KKG)  yang mempermudah  praktik  aborsi.  Seperti  yang  tercantum  pada    Pasal  9  ayat  (1) menyatakan  kesempatan  yang  sama  dan  perlakuan  yang  adil  dalam  pemenuhan hak  kesehatan  reproduksi,  hak  pendidikan,  hak  ekonomi  dan  ketenagakerjaan, keterwakilan perempuan, perkawinan dan hubungan keluarga. Perempuan/remaja perempuan  harus  dijamin  mendapatkan  informasi  dan  pelayanan  kesehatan seksual  dan  reproduksi,  termasuk  kemudahan  mendapatkan  kontrasepsi  untuk mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan kehamilan. 17
Kasus-kasus  aborsi  yang  direkam  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  membuat  kita  miris.    Kasus  aborsi  mulai  2008  hingga  2010 terus meningkat.  Ironisnya, 62 persen pelakunya melibatkan anak-anak di bawah umur.   Diperkirakan  selama  kurun  waktu  tersebut,  kenaikan  angka  kasus  aborsi rata-rata  15  persen  setiap  tahunnya.  Pada  2008  ditemukan  ada  2   juta  jiwa  anak
16 Al-wai’e, Media Politik dan Dakwah,No.147 tahun XIII
17 Hizbut Tahrir Indonesia, Buletin Dakwah Al-Islam edisi 602, RUU KKG bertentangan dengan Islam, Berbahaya dan Merusak, 2012
korban  aborsi.  Tahun  berikutnya,  anak  korban  aborsi  bertambah  300  ribu  jiwa.
Pada 2010, bertambah lagi 200 ribu jiwa.
Kasus  aborsi  semakin  mencolok  di  kota-kota  besar.  Yang  paling mencengangkan  adalah  lebih  dari  separuh  pelaku  aborsi  adalah  anak  di  bawah umur.   Anak-anak  ini  baru  berumur  kurang  dari  18  tahun.   Praktik  aborsi  yang paling  dominan,    dilakukan  37  persen  pelakunya  adalah  dengan  cara  kuret  atau pembersihan  rahim,  25  persen  melalui  oral  dengan  meminum  pil  tertentu  dan pijatan,  13  persen   dengan  cara  suntik,  dan  8  persen  dengan  cara  memasukkan benda asing ke dalam rahim. Selain itu juga ada cara jamu dan akupuntur. 18

## Penutup
Pendidikan  berkarakter  akan  tetap  berjalan  di  tempat  tanpa  adanya dukungan  dari  Negara.  Sistem  demokrasi  sekuler  yang  diusung  oleh  Indonesia saat  ini  memperburuk kondisi  anak. Permasalahan-permasalahan  yang ada tidak terselesaikan  dan  permasalahan  baru  akan  segera  bermunculan.  Sebaik  apapun program  pendidikan  yang  dilaksanakan  tanpa  adanya  kesinambungan  dengan kebijakan  pemerintah  maka  semua  akan  sia-sia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sistem demokrasi sekuler tidak mendukung pembentukkan karakter pada siswa.

## Referensi
Amin-x, contoh Makalah Pendidikan Karakter,2012 http://amin-x.blogspot.com/2012/07/contoh-makalah-pendidikan-
18 DPD Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Tengah, Mewaspadai Upaya Liberalisasi di balik Amandemen UU No.23/1992 tentang Kesehatan, 2005,Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Tengah, Palangkaraya.

## karakter.html
Al-wai‟e, Media Politik dan Dakwah,No.147 tahun XIII
DPD  Hizbut  Tahrir  Indonesia  Kalimantan  Tengah,  Mewaspadai  Upaya Liberalisasi di balik  Amandemen UU No.23/1992 tentang Kesehatan, 2005, Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Tengah, Palangkaraya.
Dwi Haryadi, S.H.,M.H.,Internet:Media Pendidikan atau Media Pornografi, http://www.ubb.ac.id/
Farid Wadjidi,Shiddiq Al-Jawi et.al. Ilusi Negara Demokrasi,2009, Al-Azhar Press, Bogor
Hizbut Tahrir Indonesia, media Al-Islam edisi 617, Penerapan Syariah Islam Selamatkan Remaja dari Kenakalan dan Kriminalitas, 2012
Hizbut Tahrir Indonesia, Buletin Dakwah Al-Islam edisi 602, RUU KKG
Bertentangan dengan Islam, Berbahaya dan Merusak, 2012
Siti Irene Astuti. D.,Dr, Laporan Penelitian implementasi Pendidikan Karakter ISBD,2010, http://staf.uny.ac.id/sites/default/penelitian http://ads3.kompasads.com/new www.kompas.com , Kompleksitas tawuran, diunduh pada tanggal 26/9/2012
www.kepri.bkkbn.go.id diunduh pada tanggal 26/9/2012
www.jurnas.com/news  diunduh pada tanggal 26/9/2012 www.bkkbn.go.id diunduh pada tanggal 26/9/2012
www.bkkbn.go.id didunduh pada tanggal 26/9/2012

## PERANAN IBU DALAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN ANAK

## SOPHIA OKTAVIA BALIMULIA

## FKIP - Universitas Palangkaraya

## Abstract
The  research  was  conducted  with  the  aim  to  study  the  role  of  the  mother  in  the child's personality development. Mother as the figure closest to the child have an interesting  relationship  dynamics  with  his  son.  The  subjects  were  randomly selected  mothers.  This  research  method  uses  descriptive  quantitative  methods  of data  collection  techniques by using  questionnaires and interviews. The results is described  descriptively.  The  conclusion  can  be  drawn  that  the  mother  has  been carrying out the role of the child's personality development quite well although it is  still  unknown  mother's  ability  to  master  his  feelings  in  the  implementation  of discipline in children still need to be reviewed and the persistence of giving labels in  children's  personality  development  to  enable  the  child  to  be  less  than  the maximum.
Keywords : Mother, Personality

## Pendahuluan
Lapandi  (2007)    konteks  asli  dari  kepribadian  adalah  gambaran  eksternal dan sosial, hal ini diilustrasikan berdasarkan peran seseorang yang dimainkannya dalam  masyarakat.  Pada  dasarnya  manusialah  yang  menyerahkan  sebuah kepribadian  kepada  masyarakatnya  dan  masyarakat  akan  menilainya  sesuai dengan kepribadian tersebut. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau  sifat  khas  dari  diri  seseorang  yang  bersumber  dari  bentukan-bentukan  yang diterima dari lingkungan, keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan orang sejak lahir (Sarkawi, 2008).
Ibu  dipandang  sebagai  penentu  utama  dalam  pembentukan  kepribadian anak  karena  ibu  merupakan  kelompok  sosial  pertama  yang  menjadi  pusat identifikasi  anak.  Ibu  adalah  pendidik  pertama  dan  utama  selain  ayah,  namun
karena  ibu  merupakan  individu  yang  paling  dekat  dengan  anak  mulai  maka kelekatan  pada  ibu  jauh  lebih  erat  daripada  dengan  individu  lain.  Ibu  bersama ayah  memiliki  tanggung  jawab  yang  penuh  dalam  mendidik,  mengasuh,  dan membimbing anak-anaknya untuk mengembangkan kemampuan atau potensi dan karakter  diri  anak.  Ibu  sebagai  figur  yang  lebih  banyak  menghabiskan  waktu bersama  dengan  anak-anaknya  di  harapkan  mampu  melakukan  pembinaan kepribadian  pada  diri  anak  sehingga  anak  mampu  mengembangkan  kepribadian yang diharapkan. Pembinaan kepribadian anak sejak dini sangat penting diberikan oleh  ibu  kepada  anak    karena  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  ibu  akan  sangat bermanfaat bagi pembentuk karakter diri anak. Oleh karena itu melalui penelitian ini  peneliti  ingin  mengetahui  peranan  ibu  dalam  melaksanakan  perananannya dalam pembinaan kepribadian anak.

## Peran ibu terhadap anak
Pengertian orang tua diatas tidak terlepas dari pengertian keluarga bagian besar  yang  sebagian  besar  telah  tergantikan  oleh  keluarga  inti  yang  terdiri  dari ayah, ibu dan anak-anak Arif (dalam Suliadi, 2011). Keluarga dipandang sebagai penentu  utama  dalam  pembentukan  kepribadian  anak,  alasannya  adalah  (1) keluarga  merupakan  kelompok  sosial  pertama  yang  menjadi  pusat  identifikasi anak,  (2)  anak  banyak  menghabiskan  waktunya  dilingkungan  keluarga,  dan  (3) para  anggota  keluarga  merupakan” significant  people ”  bagi  pembentukan kepribadian  anak.  Disamping  itu  keluarga  juga  dipandang  sebagai  lembaga  yang
dapat  memenuhi  kebutuhan  insani(manusia),  terutama  bagi  pengembangan  ras manusia.
Ibu  sebagai  figur  terdekat  dengan  anak,  ia  akan  lebih  banyak menghabiskan  waktu  bersama  anak  sehingga  hubungan  interpersonal  antara  ibu dan  anak  akan  terjalin  dengan  erat  (Sulivan,  1980).  Jalinan  kasih  sayang  antara ibu  dan  anak  ini  akan  menbantu  ibu  untuk  membantu  anaknya  dalam mengembangkan kepribadiannya.  Menurut Sulivan (1980) hubungan ini dan anak pada  masa  kanak-kanak  akan  membantu  anak  dalam  mengembangkan  ” self- system ”nya  atau  pengembangan  sistem  diri  anak  yang  berkaitan  dengan  struktur kepribadian anak.

## Pengertian Kepribadian
Ali, dkk  (Lapandi, 2007) mengatakan bahwa kata kepribadian berasal dari bahasa Italia dan inggris yang berarti persona atau personality yang berarti topeng. Akan  tetapi  sampai  saat  ini  asal  usul  kata  ini  belum  diketahui.  Masih  menurut Lapandi  (2007)  konteks  asli  dari  kepribadian  adalah  gambaran  eksternal  dan sosial,  hal  ini  diilustrasikan  berdasarkan  peran  seseorang  yang  dimainkannya dalam  masyarakat.  Pada  dasarnya  manusialah  yang  menyerahkan  sebuah kepribadian  kepada  masyarakatnya  dan  masyarakat  akan  menilainya  sesuai dengan  kepribadian  tersebut.  Menurut    Browner  (dalam  Sjarkawi,  2008) kepribadian    adalah  corak  tingkah  laku  sosial,  corak  ketakutan,  dorongan  dan keinginan,  corak  gerak  gerik,  opini  dan  sikap.  Menurut  Istiyono  kepribadian adalah  sifat  yang  dimiliki  seseorang  atau  suatu  bangsa  (Kamus  Pintar  Bahasa
Indonesia, 2006). Sedangkan menurut Inge (2007) kepribadian adalah tentang diri pribadi  secara  keseluruhan,  kepribadian  adalah  sesuatu  yang  unik  pada  diri masing-masing  individu.  Gordon  (dalam  Salahudin,  2010)  kepribadian  adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan cara yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Definisi  kepribadian  memiliki  lebih  dari  lima  puluh  arti  akan  tetapi definisi  kepribadian  yang  penulis  maksud  disini  adalah  himpunan  dan  ciri-ciri jasmani dan rohani atau kejiwaan yang relatif  tetap yang membedakan seseorang dengan orang lain pada sisi dan kondisi yang berbeda-beda.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  dapat  simpulkan    bahwa  kepribadian  mencakup berbagai  aspek  dan  sifat-sifat  fisik  maupun  psikis  dari  seorang  individu  yang menyebabkan  individu  berbuat  dan  bertindak  seperti  apa  yang  dia  lakukan,  dan menunjukkan  adanya  ciri-ciri  yang  khas  yang  membedakan  individu  itu  dengan individu  yang lain. Termasuk di  dalamnya:  sikapnya, nilai-nilai  dan  cita-citanya, pengetahuan,  dan  keterampilannya,  macam-macam  gerak  tubuhnya  dan sebagainya. Disamping itu, untuk menunjukkan terhadap individu seseorang yang berdiri  sendiri  terlepas  dari  individu  yang  lain,  biasanya  selalu  dikaitkan  dengan pola  tingkah  laku  manusia  yang  berhubungan  dengan  norma-norma  tentang  baik dan  buruk  atau  dengan  kata  lain,  kata  pribadi  atau  kepribadian  dipakai  untuk menunjukkan adanya ciri-ciri khas yang ada pada seseorang.
Aspek-Aspek Kepribadian
Kepribadian  mengandung  pengertian  yang  kompleks  terdiri  dari bermacam-macam  aspek,  baik  fisik  maupun  psikis.  Abin  syamsuddin  (  dalam Salahudin 2010) mengemukakan aspek-aspek kepribadian sebagai berikut.
1. Karakter  yaitu  konsekuen  tidaknya  dalam  mematuhi  etika  prilaku, konsekuen-tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat;
2. Temperamen  yaitu  disposisi  reaktif  seseorang  atau  cepat  lambatnya  reaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungannya;
3. Sikap  yaitu  sambutan  terhadap  objek  yang  bersifat  positif,  negatif  atau ambivalen;
4. Stabilitas    emosi  yaitu  kadar  kestabilan  reaksi  emosional  terhadap rangsangan dari lingkungan;
5. Respontibilitas (tanggung jawab) yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan;
6. Sosiabilitas  yaitu  disposisi  pribadi  yang  berkaitan  dengan  hubungan interpersonal.

## Sikap Ibu Mendukung Pembentukan Kepribadian Anak
Sikap ibu terhadap anak sangat mempengaruhi kepribadian anak. Sikap yang baik  yang  dapat  mendukung  pembentukan  kepribadian  anak  menurut  Junaidi (2010) antara lain:
1. Penanaman pekerti sejak dini
Ibu  dan  keluarga  adalah  penanggung  jawab  pertama  dan  utama penanaman  sopan  santun  dan  budi  pekerti  bagi  anak.  Baru  kemudian proses  penanaman  akan  dilanjutkan  oleh  guru  dan  masyarakat.  Sopan
santun  harus  ditanamkan  pada  anak  sedini  mungkin.  Sebab  sopan santun  dan  tata  krama  adalah  perwujudan  dari  jiwa  yang  berisi  nilai moral. Selanjutnya moral akan turut berkembang dengan yang lain dan akan dijadikan nilai sebagai pedoman dalam perilaku keseharian, Achir (dalam  Junaidi,  2010).    Ajarkan  anak  bersyukur  setelah  memperoleh sesuatu,  ajarkan  kejujuran,  sopan  santun,  mencintai  sesama, memelihara, dan memperbaiki.
2. Mendisiplinkan Anak
Dengan  penerapan  disiplin  pada  anak  sejak  dini,  akan menumbuhkan  pribadi  anak  yang  mandiri.    Seorang  anak  akan  belajar berperilaku  dengan  cara  yang  diterima  masyarakat,  dan  sebagai hasilnya  anak  anak  dapat  diterima  oleh  anggota  kelompok  sosial mereka. Prinsip  disiplin harus dibuat sangat  individu  sesuai kebutuhan masing-masing anak dan keluarga.
3. Menyayangi anak secara wajar
Bagi ayah dan ibu yang bekerja sepanjang hari, atau mempunyai aktivitas sosial atau organisasi yang berlebihan kebanyakan menitipkan anaknya  pada  ibu  pengganti.  Berikanlah  kasih  sayang  sewajarnya kepada anak walau sepanjang hari kedua ibunya bekerja.
4. Menghindari pemberian lebel ”malas” pada anak
Banyak  ibu  memberikan  lebel  pada  anaknya  ”malas”  .  Sebutan ini dapat merugikan anak sebab membuat anak kurang berusaha karena
upaya  yang  dilakukannya  tidak  akan  diperhatikan.  Hal  penting  yang harus dilakukan ibu justru membangun semangat anak.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek dengan  apa  adanya.(Sugiyono,2008:208).  Penelitian  deskriptif  pada  umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti. Subjek Penelitian ini terdiri 37 orang ibu  yang  dipilih  secara  random.  Penelitian  ini  menggunakan  angket  sebagai instrument  penelitiannya  dengan  model  Skala  Guttman  dan  wawancara.  Skala Guttman  digunakan  untuk  mendapatkan  jawaban  yang  tegas  terhadap  suatu permasalahan yang ditanyakan, dimana penelitian ini akan menggunakan jawaban ya-tidak untuk  mengambil data dari subjek penelitian. Skor jawaban  adalah skor yaitu skor satu  untuk  jawaban “ya” dan skor nol  untuk  jawaban “tidak”. Teknik analisa data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus
p =  X100 %
Keterangan :
P     :  Persentase
N  :  Skor tertinggi (Ideal)
f :  Skor yang diperoleh.(Sudijono,2006:43)
Adapun indikator dari penelitian ini mengacu pada teori yang di kembangkan oleh Junaidi (2010). Berikut ini indikatornya:

## 1. Penanaman pekerti sejak dini
2. Mendisiplinkan anak
3. Menyayangi anak secara wajar
4. Menghindari pemberian lebel  pada anak

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  ibu  berperan  aktif  dalam pembinaan kepribadian anak-anaknya. Hasil penelitian yang dikemukakan berikut merupakan hasil deskripsi data yang berorientasi dari tujuan penelitian ini.
1. Ibu  telah  melakukan  pembinaan  kepribadian  pada  anaknya  melalui penanaman pekerti sejak dini. Penanaman pekerti sejak sedini mungkin ini bertujuan  untuk  membentuk  akhlak  mulia  pada  diri  anak  sehingga terwujud kepribadian yang baik pula dalam diri anak
2. Ibu  juga  melakukan  pendisiplinan  pada  anak,  walaupun  diketahui  bahwa masih  ada  beberapa  ibu  yang  kesulitan  dalam  menerapkan  disiplin  pada anak-anaknya  karena  alasan  tidak  tega  atau  kasihan  pada  anaknya. Pendisiplinan  ini  penting  untuk  membentuk  perilaku  anak  yang  mana perilaku  ini  merupakan  implementasi  dari  pengembangan  kepribadian yang dimiliki anak.
3. Menyayangi  anak  secara  wajar  merupakan  salah  satu  bagian  dalam pembinaan  kepribadian  pada  anak,  melalui  pemberian  kasih  sayang  yang sewajarnya dapat membentuk karakter anak yang tidak manja.
4. Pemberian lebel  pada anak, seperti “kamu  anak  yang malas” atau “kamu anak  nakal”  masih    dilakukan  oleh  ibu  walaupun  diketahui  bahwa pemberian  lebel  pada  anak  dapat  memberikan  dampak  yang  tidak  baik dalam pembentukan kepribadian anak.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibu telah mengetahui peranannya  dalam  pembentukan  kepribadian  anak-anaknya.Ibu  sebagai  figur terdekat dengan anak ketika melaksanakan perannya dengan baik dalam membina kepribadian  anak  akan  menghasilkan  kepribadian  yang  baik  pada  diri  anak. Pengetahuan  ibu  akan  perannya  dalam  penanaman  pekerti  sejak  dini  dan pemberian  kasih  sayang  yang  wajar  atau  tidak  berlebihan  pada  diri  anak  akan membantu anak untuk mengembangkan kepribadian positif anak. Namun perlu di waspadai  keengganan  ibu  untuk  menerapkan  disiplin  pada  anak  karena  perasaan ketidaktegaan  dan  masih  adanya  ibu  yang  memberikan  pelebelan  pada  diri  anak memungkinkan  ibu  sulit  melakukan  pembinaan  kepribadian  yang  seharusnya. Oleh  karena  itu  para  ibu  di  harapkan  untuk  mempunyai  komitmen  yang  kuat dalam  melaksanakan  perannya  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  kepribadian anak-anaknya.
Referensi :
Lapandi,  S.  2007. Peran  Lingkungan  Keluarga  Dalam  Membentuk  Kepribadian  Anak. http://salehlapandi.wordpress.com/2007/02/25.
Hurlock,  E.B.  1994. Psikologi  Perkembangan:  Suatu  Pendekatan  Sepanjang  Rentang Kehidupan . Jakarta: Erlangga.
Junaidi,  Wawan.  2010. Sikap  Orang  Tua  Mendukung  Pembentukan  Kepribadian  Anak. http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/02/htmt.
Sugiyono, 2007. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.
Salahudin. A. 2010. Bimbingan dan Konseling . Bandung : CV Pustaka Setia.
Sjarkawi. 2008. Pembentukan Kepribadian Anak . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sullivan,  H.S.  1980. The  Interpersonal  Theory  of  Psychiatry .  London:  Tavistock Publication Limited
HOMOSEKSUAL PADA REMAJA PRIA

## WAHYUNI CHRISTIANY MARTONO

## PRODI. PG. PAUD FKIP - UNPAR

## ABSTRACT
Adolescent homosexual orientation, can be formed when a child gets the label from the environment. In addition, the treatment of family‟s environment to the boys including parenting style can also form the homosexual orientation in adolescence, then back to themselves in shaping their identity.

## ABSTRAK
Orientasi Homoseksual pada remaja laki-laki, dapat terbentuk ketika anak mendapat label dari lingkungannya. Selain itu, perilaku lingkungan keluarga terhadap anak-anak, termasuk pola asuh juga dapat membentuk orientasi homoseksual pada masa remaja. Pada akhirnya, kembali pada diri masing-masing remaja pria itu sendiri dalam membentuk identitas mereka.
Kata kunci: Remaja, Keluarga, Orientasi
Homoseksual

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang terjadi di masyarakat saat ini, cenderung  menggeser nilai-nilai  yang  sudah  tertanam  sebelumnya.  Aturan-aturan  dan  norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi bersifat mengikat. Hal-hal  yang dulu dianggap
tabu  pun  perlahan  menjadi  bahasan  yang  dianggap  biasa.  Salah  satu  fenomena yang  belakangan  ini  muncul  sebagai  bahasan  yang  banyak  dibicarakan  adalah keberadaan kaum homoseksual.
Topik  mengenai  kaum  homoseksual  saat  ini  sudah  menjadi  topik  yang umum  dibicarakan  khususnya  di  negara-negara  maju  dan  berkembang.  Di Indonesia  sendiri,  10  atau  20  tahun  lalu  keberadaan  kaum  homoseksual  amatlah tersembunyi dan sepertinya tabu untuk dibicarakan apalagi homoseksual dianggap sebagai suatu penyimpangan dari segi seksualitas maupun agama. Seiring dengan berkembangnya  zaman,  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara-negara  lain, homoseksual  dipandang  sebagai  gaya  hidup,  sikap  bangga,  terbuka,  dan  kadang militan  terhadap  masyarakat  (Dede  dalam  Devitasari,  2003).    Kaum  pria homoseksual  menyebut  diri  mereka  „gay‟  dan  kaum  wanitanya  menyebut  diri mereka „lesbian‟.
Keberadaan  kaum  homoseksual  saat  ini  semakin  diterima  dan  dihargai oleh  beberapa  golongan  masyarakat.  Para  homoseksual  pun,  terutama  kaum  gay juga  sudah  berani  „unjuk  gigi‟,  mereka  tidak  segan  lagi  untuk  tampil  di  muka umum  dengan  menunjukkan  „keberbedaan‟  mereka.  Namun  masih  terdapat kesalahpahaman  dalam  masyarakat  yang  mengidentikkan  kaum  homoseksual dengan  transeksual  (waria).  Padahal  terdapat  perbedaan  yang  mendasar  antara keduanya.  Menurut  Kelly  (dalam  Devitasari,  2003)  pada  kaum  transeksual terdapat  derajat  ketidak-  nyamanan  yang  tinggi  terhadap  identitasnya,  sebagai laki-laki dan perempuan atau dengan perkataan lain identitas gender mereka tidak sesuai dengan identitas biologis yang mereka miliki. Sedangkan, identitas gender
kaum homoseksual konsisten dengan anatomi  gender  yang mereka miliki (Nevid dkk, dalam Devitasari, 2003).
Meskipun  demikian,  saat  ini  baik  kaum  transeksual  maupun  kaum homoseksual  memiliki  kesamaaan,  yaitu  sama-sama  memiliki  keberanian  untuk menampilkan  keberadaannya.  Terutama  untuk  kaum  homoseksual,  keberanian menampilkan  diri  ini  bukan  hanya  dimiliki  oleh  mereka  yang  sudah  tergolong dewasa tetapi juga pada mereka yang masih remaja. Padahal menurut Greene dan Herek (1994) pada masa remaja orientasi seksual baru mulai terbentuk.

## TINJAUAN TEORI

## REMAJA

## Definisi
Papalia (2010) dalam buku Human Development mengungkapkan,
“ Adolescence  is  developmental  transition  between  childhood  and adulthood entailing mayor physical, cognitive and psychosocial changes ”
Remaja  adalah  suatu  masa  dalam  rentang  pekembangan  yang  merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak ( childhood ) dan masa dewasa ( adulthood ), meliputi perubahan fisik, kognitif, maupun psikososialnya. Masa remaja biasanya disebut  juga  sebagai  masa  pubertas;  masa  di  mana  individu  mengalami kematangan  seksual  dan  mampu  bereproduksi  (menghasilkan  anak).  Kata pubertas  sendiri  berasal  dari  kata  puber  ( pubescent )  yang  dalam  bahasa  Latin disebut  juga pubescere yang  artinya  mendapatkan  pubes  (rambut  kemaluan).
Dalam  Papalia  (2010),  mendefinisikan  remaja  berkisar  antara  usia  11  hingga  19 atau 20 tahun.
G. Stanley Hall (1844-1924) yang dikenal sebagai bapak psikologi remaja memiliki definisi lain mengenai remaja,
“adolescence is the stage of life that characterized by „strom and stress‟

## ,that most teens are by nature moody and untrustworthy”
Menurutnya  remaja  adalah  suatu  tahap  dalam  kehidupan  yang  ditandai  oleh “ strom  and  stress ”  yakni  suatu  keadaan  di  mana  remaja  masih  tidak  konsisten (dipengaruhi mood )  dan  seringkali  mengalami  stress  yang  berlebihan  (karena tidak bisa menikmati keadaan-keadaan “buruk” yang terjadi dalam hidupnya).
Melalui  berbagai  definisi  yang  ada,  dapat    kita  rumuskan  bahwa  definisi remaja  yang  dipakai  dalam  pembahasan  ini,  yakni  suatu  tahap  pada  rentang perkembangan  manusia  yang  ditandai  dengan  diperolehnya  kematangan  seksual (mampu bereproduksi) dan meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik, kognitif, maupun psikososialnya (tahap “ strom and stress ”).

## Karakteristik
Seorang  psikolog  bernama Erik  Erikson menitikberatkan  perkembangan manusia  khususnya  perkembangan  psikososialnya  pada  pencarian  identitas  diri („ siapa saya? ‟ sebagai konsep yang sesuai mengenai diri sendiri, yang dibangun berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  nilai-nilai,  serta  keyakinan  yang  dianut). Dalam  teorinya  ia  menungkapkan  delapan  tahap  perkembangan  manusia  dalam mencapai identitasnya mulai dari lahir sampai mati.

## 1. Basic Trust vs Mistrust

## (lahir-1 tahun)
Tahapan  paling  awal  di  mana  individu  mulai  menanamkan  kepercayaan pada orang lain ( trust ) disertai dengan sikap waspada ( mistrust ).
2. Autonomy vs Shame and Doubt (2-3 tahun)
Tahapan  di  mana  individu  belajar  untuk  mandiri,  mereka  juga  mulai menjumpai aturan-atauran.
3. Initiative vs Guilt (4-5 tahun)
Individu  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  pesat,  ada  kemajuan- kemajuan  yang  dicapai  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kreativitas  dan imajinasi.
4. Industry vs Inferiority (6 tahun-pubertas)
Individu  memiliki  keinginan  untuk  masuk  dunia  pengetahuan  dan pekerjaan.
5. Identity vs Identity Diffusion (remaja)
Individu mengintegrasikan identifikasi-identifikasi yang dibawa dari masa kanak-kanak  menjadi  suatu  identitas  diri  (menjawa  pertanyaan  „siapa saya?‟)
6 . Intimacy Solidarity vs Isolation (dewasa muda)
Individu  menjalin  kebersamaan  yang  intim  dengan  sesamanya  (teman, keluarga, dll).

## 7. Generativity vs Stagnation and Self Absorption (dewasa menengah)
Tahapan  di  mana  individu  memiliki  produktivitas  yang  tinggi,  minat berkembang  pesat,  memiliki  keinginan  untuk  membimbing  generasi berikutnya.
8. Intergrity   vs   Despair (dewasa akhir)
Tahapan  akhir  sebagai  integrasi  dari  semua  tahapan  sebelumnya  di  mana individu  menerima  dan  menghargai  hidupnya  atau  menyesali  hidupnya dan merasa takut pada kematian.
Masa  remaja  menurut  Erikson  adalah  masa  untuk  menyelesaikan  krisis “ identity vs identity diffusion ”. Remaja harus mampu menyusun atau membentuk identitas  dirinya  sendiri  berdasarkan  identifikasi-identifikasi  yang  sudah  ia peroleh  dari  masa  kanak-kanak  mencakup  kemampuan,  kebutuhan,  minat  serta tujuan yang ingin dicapai. Apabila remaja tidak mampu membentuk identitasnya, mereka  akan  menghadapi  “ identity  diffusion ”,  yakni  suatu  keadaan  tanpa  ada krisis  maupun  komitmen  (cuek,  pasrah,  berprinsip  „lihat  nanti  saja‟)  dalam menjalani  kehidupan  sehari-hari,    karena  mereka  tidak  tahu  siapa  diri  mereka; minat, kebutuhan maupun tujuan hidupnya.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  seorang  psikolog James  A. Marcia (dalam  Papalia,  2010)  status  perkembangan  ego  seorang  remaja bergantung dari ada tidaknya komitmen dan krisis. Marcia membedakan hal ini ke dalam empat status identitas:
1. Identity Achievement (adanya krisis yang mengantarkan ke pembentukan komitmen).  Kepribadian  remaja  pada  tingkat  ini  memiliki  perkembangan
ego yang tinggi, penalaran moral yang baik, keyakinan diri, harga diri, dan pengendalian stress  yang baik  serta dapat  membina hubungan intim  yang baik.  Orang  tua  berperan  dalam  memberikan  otonomi  (tipe authoritative ) juga  membina  hubungan  dengan  guru-guru  anaknya.  Adanya  perbedaan pendapat  antara  anak  dan  orang  tua  dieksplorasi  dalam  konteks  yang saling menguntungkan.
2. Foreclosure (adanya komitmen tanpa disertai krisis). Kepribadian remaja pada  tingkat  ini  sangat  penurut  pada  otoritas.  Sangat  tergantung  pada orang  lain,  terutama  orang  tua,  dan  memiliki  tingkat  kecemasan  yang rendah.  Orang  tua  sangat  berpengaruh  terhadap  diri  anak  bahkan pengaruhnya  cenderung  berlebihan.  Remaja  dengan  tingkatan  ini  berasal dari  keluarga  yang authoritarian ,  yang  menghindari  munculnya perbedaan.
3. Moratorium (adanya  krisis  namun  belum  disertasi  komitmen).  Remaja pada  tingkat  ini  memiliki  level  kecemasan  yang  lebih  tinggi  dan  merasa takut  akan  kesuksesan.  Memiliki  level  perkembangan  ego  yang  tinggi penalaran  moral  dan  penghargaan  diri  yang  positif.  Mereka  sering berjuang melawan otoritas orang tua.
4. Identity Difussion (belum ada komitmen, belum pula ada krisis). Remaja pada  tingkat  ini  cenderung  tidak  bahagia  karena  memiliki  tingkat perkembangan  ego  yang  rendah,  begitu  pula  dalam  penalaran  moral, kompleksitas  pemikiran,  dan  keyakinan  diri.  Mereka  juga  memiliki kemampuan  kooperatif  yang  rendah.  Orang  tua  mereka  tidak  peduli  akan
masa  depan  anaknya  dan  menyerahkan  segala  keputusan  di  tangan anaknya dan cenderung membiarkan (tipe permissive ).
Remaja  membentuk  identitasnya  tidak  melalui modelling ,  peniruan  pada model  terhadap  orang  lain  seperti  yang  dilakukan  anak-anak.  Tetapi  melalui modifikasi  pengumpulan  dan  penyatuan  pengenalan-pengenalan  awal  menjadi struktur  psikologi  baru  yang  berkembang  lebih  baik  dari  sekedar  rangkuman biasa. (Papalia, 2010)

## Peran Orang Tua Dalam perkembangan Psikologis Anak

## Peran Ibu
Peran  seorang  ibu  sangat  penting  bagi  perkembangan  anak.  Pemberian pangan  bukanlah  satu-satunya  hal  yang  perlu  didapatkan  seorang  anak  dari ibunya,  bukan  pula  yang  paling  penting. Mothering juga  meliputi  kontak  tubuh yang nyaman antara ibu dengan anaknya. Seorang anak memiliki kebutuhan sosial yang perlu dipuaskan agar mereka dapat tumbuh dewasa dengan normal.

## Peran Ayah
Peran  ayah,  seperti  juga  peran  ibu,  mendatangkan  komitmen  emosional, dan  seringkali  terlibat  secara  langsung  dalam  pengawasan  dan  pendidikan  anak- anak  (Engle  &  Breaux  dalam  Devitasari,  2003).  Namun,  meskipun  peran  ayah bervariasi  dalam  berbagai  kebudayaan,  wanita  tetap  merupakan  sumber  rasa sayang primer anak dalam sebagian besar kebudayaan.
Keterlibatan  seorang  ayah  yang  rutin  dan  positif  dengan  anaknya  sejak infancy secara  langsung  berhuibungan  dengan well-being serta  perkembangan
kognitif  dan  psikososial  si  anak  (Cabrera  et  al.,  dalam  Devitasari,  2003). Ketidakberadaan  figur  ayah  dapat  mempengaruhi  anak  dalam  banyak  hal,  dari tekanan buruknya ekonomi keluarga hingga psikologis (Papalia, 2010).

## Pola Pengasuhan Orang tua
Menurut Dr.  Diana  Baumrind ,  pola  pengasuhan  orang  tua  dapat  dibagi menjadi  tiga  kategori.  yaitu Authoritarian  Parent (otoriter), Permissive  Parent
(permisif), dan Authoritative Parent (otoritatif).
A . Authoritarian Parent (otoriter)
Orang  tua  yang  otoriter  memberlakukan  peraturan-peraturan  ketat  dan menuntut  agar  peraturan-peratuaran  harus  dipatuhi.  Mereka  yakin  bahwa  anak- anak harus “berada di tempat yang telah ditentukan” dan tidak boleh menyuarakan pendapatnya.

## B . Permissive Parent (permisif)
Orang  tua  berusaha  menerima  dan  mendidik  sebaik  mungkin,  tetapi cenderung  sangat  pasif  ketika  sampai  ke  masalah  penetapan  batas-batas  atau menanggapi ketidakpatuhan
Menurut  Baumrind  anak  yang  didik  dengan  gaya  permisif  akan  menjadi anak yang kurang eksploratif , self-reliant, dan kurang kontrol  diri.
C . Authoritative Parent (otoritatif)
Orang tua dengan gaya otoritatif berusaha menyeimbangkan antara batas- batas yang jelas dan lingkungan rumah yang baik untuk tumbuh.
Orang  tua  yang  menjalankan  gaya  otoritatif  akan  membentuk  anak-anak menjadi  lebih  percaya  diri,  mandiri,  imajinatif,  mudah  beradaptasi,  dan  disukai
banyak  orang,  yakni  anak-anak  yang  memiliki  kecerdasan  emosional  berderajat tinggi.

## Keluarga Bermasalah
Beberapa  keluarga  bermasalah  umumnya  melakukan  kesalahan  dalam memberikan treatment secara  emosional. Emotional  Maltreatment meliputi  aksi penyiksaan ataupun pengabaian terhadap anak yang disebabkan oleh tingkah laku, kognisi,  emosional  maupun  gangguan  mental.  Hal  ini  dapat  meliputi  penolakan, terorisme,  isolasi,  eksploitasi,  penghinaan,  pencelaan,  dan  kegagalan  dalam memberi  dorongan  dan  asupan support ,  kasih  sayang,  serta  afeksi.  (Dubowitz,
USDHHS, 1999 dalam Papalia, 2010)

## HOMOSEKSUAL

## Definisi
Homoseksualitas adalah ketertarikan seksual atau preference kepada jenis kelamin yang sejenis. (Miracle, 2003)
Dalam  buku Human  Sexuality  in  a  World  of  Diversity (Rathus,  1993), dikatakan  bahwa  pada  umumnya  remaja  laki-laki  yang  memiliki  kecenderungan homoseksual  merasakan  ibunya  mendominasi,  overprotektif,  dan  membuat mereka  tergantung;  mereka  melihat  ayahnya  kurang  memiliki  peran,  dan  tidak memedulikan mereka serta membuat mereka merasa tidak diinginkan.
Faktor Penyebab Seseorang Memiliki Orientasi Homoseksual
Teori Psikoanalisa
Menurut  Teori  Psikoanalisa Sigmund  Freud ,  laki-laki  homoseksual memiliki  hubungan  yang  dekat  ( close-binding )  dengan  ibunya.  Dan  cenderung jauh atau bermusuhan dengan ayahnya. Hal ini menyebabakan pertalian yang kuat dengan ibu mereka dan ketidakmampuan membina hubungan dengan wanita lain.
Menurut  penelitian  lintas  budaya,  kaum  homoseksual  secara  umum ditemukan  di  masyarakat  yang  memiliki  budaya  bahwa  ayah  tidak  terbiasa  atau sangat  minim  terlibat  dalam  pengasuhan  anak  (Stockard  dan  Johnson  dalam Miller,  1993).  Sehingga  anak  laki-laki  akan  menganggap  ayahnya  sebagai  orang lain yang terpisah dengan keluarganya.

## Learning Theory
Behaviorist menekankan pentingnya proses belajar dalam hal perkembangan  orientasi  seksual  seseorang.  Pendekatan  teori learning menganggap  homoseksualitas  sebagai  bentuk  tingkah  laku  yang  normal  dan menganggap  heteroseksual  bukan  sesuatu  yang  bersifat inborn ,  namun  sama halnya dengan homoseksual, yaitu bersifat dipelajari.

## Sociological Theory
Sociologist menekankan  pada  efek  dari labelling terhadap  homoseksual.
Label  yang  diberikan  kepada  kaum  homoseksual  memiliki  dampak  yang  cukup besar dalam kehidupan  bermasyarakat. Pemberian label  ‟homoseksual‟ memiliki konotasi  negatif  dan  menunjukkan  sikap  negatif  masyarakat  terhadap  para homoseksual.
Orientasi  homoseksual  dapat  terjadi  bila  seorang  anak  pernah  mendapat label  dari  lingkungannya  bahwa  ia  adalah  seorang  yang  homoseksual.  Kasus seperti ini biasa terjadi pada anak laki-laki  yang memiliki kemampuan kurang di bidang olahraaga.
Tahap Perkembangan Homoseksual (King dalam Miracle, 2003)
1. Recognition of  being homosexuality . Tahap ini berkisar pada awal masa anak-anak  sampai  remaja  atau  lebih.  Pada  tahap  ini  mereka  umumnya merasa  kesepian,  sedih,  dan  bingung  dengan  keadaan  atau  pengalaman yang dilaluinya.
2. Getting  to  know  other  homosexuals pada  tahap  ini  mereka  umumnya telah  mengalami  hubungan  romantis  bahkan  hubungan  seksual  lainnya dengan sesama jenis.
3. Telling family and friends pada tahap ini kaum homoseksual tidak dapat membawa  mereka  untuk  melakukan  hubungan  lebih  jauh  dan  lebih  lama lagi jika memungkinkan.
4. Complete openness .  Pada tahap ini mereka umumnya telah memberitahukan  keadaan  mereka  pada  teman  sebaya,  atasan  mereka, maupun relasi lainnya yang mereka anggap telah dapat menerima mereka.
Remaja gay seringkali  membentuk  sejumlah  pertahanan  terhadap pengenalan  dirinya  dan  pemberian  label.  Mereka  melakukan passing ,  yakni proses menyembunyikan identitas sosial seseorang  yang sebenarnya, termasuk di dalamnya identitasnya sebagai homoseksual (Savin-Williams & Rodriguez dalam Greene and Herek,1994).
Menurut  Cass  dalam  Greene  and  Herek  (1994),  identitas  seksual  pada seseorang bukanlah sesuatu yang permanen tetap dalam diri meskipun identitas ini mungkin sudah terinternalisasi untuk jangka waktu yang lama dan relatif menetap pada diri seseorang.
Seseorang  akan  dapat  merubah  sendiri  orientasi  seksualnya  menjadi derajat  tertentu  tergantung  pada  bagaimana  orang  itu  memandang  dirinya. (Strokes, Damon & McKirnan dalam Greene and Herek, 1994).

## PENUTUP
Terdapat  beberapa  hal  yang  mempengaruhi  seorang  remaja  memiliki orientasi  seksual  terhadap  sesama  jenis,  di  antaranya,  akibat  rasa  keingintahuan terhadap kaum tersebut (pada akhirnya terperosok sendiri), beberapa lagi menjadi homoseksual ( gay ) karena pengaruh lingkungan sosialnya. Dalam hal lingkungan sosial,  keluarga sebagai significant other memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan  psikososial  seorang  remaja.  Karena,  didikan  orang  tua  yang  telah terinternalisasi sejak kecil.

## Referensi :
Devitasari,  M.  R.  (2003).  Proses  Pembentukan  Identitas  Seksual  pada  Gay. Depok: Fakultas Psikologi.
Duek,  Jerome  B.  1996. Adolescence  Development  and  Behavior .  New  Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Greene, B. & Flerek, G. M (Eds.). (1994). Psychological Perspectives on Lesbian and  Gay  Issues:  vol.  1.  Lesbian  &Gay  Psychology:  Theory,  Research,  and Clinical Aplications. Thousand Oaks, CA: Sage
Miller,  Patricia  H.  1993. Theories  of  Developmental  Psychology .  USA:  W.  H. Freeman and Company.
Miracle, Tina S. 2003. Human Sexuality: Meeting Your Basic Needs . New Jersey: Pearson Education, Inc.
Ovesey,  L.  1969. Homosexuality  and  Pseudohomosexuality .  USA:  Science House, Inc.
Papalia,  D.  E.,  dkk.  2010. Human  Development  9 th Edition .  New  York:  Mc. Graw-Hill Companies.
Rathus,  Spencer  A.,  dkk.  1993. Human  Sexuality  in  A  World  of  Diversity . Massachusets: Allyn and Bacon.
Santrock, John W. 2003. Adolescence Pekembangan Remaja . Jakarta: Erlangga.

## PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT DI
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

## YETWIRANI LAMPE
Prodi PPKN FKIP - UNPAR
A  B  S  T  R  A  K :  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Jekan Raya  Kota  Palangka  Raya  berdasarkan  Perda  No.  16  Tahun  2008.  Faktor  yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis  proses  pengangkatan  Damang  Kepala  Adat  berdasarkan  Perda No.  16  Tahun  2008  serta  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  – deskriptif, data dikumpulkan melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Pengambilan  sampel  dilakukan secara  purposive  sampel  terdiri  dari  :  Camat,  Sekretaris  Camat,  Lurah,  Kasi Pemerintahan  Umum  Kota,  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan,  Kasi  Pemerintahan Kelurahan, Ketua Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Tengah, Wakil Ketua II  Dewan  Adat  Dayak  Kota  Palangka  Raya,    Dewan  Adat  Dayak  Kecamatan, Damang  Kepala  Adat,  Mantir  Adat  Kecamatan,  Mantir  Adat  Kelurahan  di Kecamatan Jekan Raya.
Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman, dimana  data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisa  dengan  cara  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1).  Dari  segi  proses  penjaringan  Calon  Damang Kepala  Adat  yang  akan  berhak  dipilih  untuk  diangkat  menjadi  Damang  Kepala  Adat, sangat terbatas, dan yang bisa dicalonkan hanya yang   pernah atau sedang duduk  sebagai anggota  Kerapatan  Mantir  Adat,  sehingga  tidak  banyak  pilihan.  (2)  Dilihat  dari  proses pelaksanaan  penilaian  Calon  Damang  Kepala  Adat,  maka  Calon  yang  terjaring  sudah memenuhi  persyaratan  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal  17,  dan  19  Perda  No.  16  Tahun 2008.  (3).  Dilihat  dari  pelaksanaan  pemilihan  Calon  Damang  Kepala  Adat  sudah memenuhi  prosedur  pemilihan  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal  22  Perda  No.  16  Tahun 2008.  (4).  Hasil  pemilihan,  nama    Damang  Kepala  Adat  (terpilih)  dituangkan  kedalam Berita Acara dan laporannya disampaikan kepada Walikota Kota Palangka Raya, sebagai dasar  untuk  menerbitkan  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Damang  Kepala  Adat.  (5). Faktor  yang  mendukung,  adalah  adanya  Perda  No.  16  Tahun  2008  sebagai  Pedoman Utama  dalam  Pengangkatan  Damang  Kepala  Adat.  Kemitraan  dengan  Pemerintahan Kecamatan  Jekan  Raya  dalam  memfasilitasi  Pemilihan  dan    Pengangkatan  Damang Kepala  Adat,  melalui    Panitia  Pemilihan  yang  dibentuk  oleh  Camat  Jekan  Raya.  (6). Adanya  dana  yang  tersedia  yang  berasal  dari  APBD  untuk  penyelenggaraan  pemilihan dan pengangkatan Damang Kepala Adat, dalam artian untuk biaya pelaksanaan pemilihan dan  honorarium  Panitia  Pemilihan.  (7).  Faktor  penghambat  belum  ada  pedoman  yang khusus  tentang  tata  cara  pengaturan  penjaringan,  sehingga  bakal  calon  Damang  Kepala Adat sangat terbatas dan tidak banyak pilihan, dan kurangnya sosialisasi sampai ke level
bawah    ke    Kelurahan  (8).  Tidak  adanya  standar    penilaian  yang  jelas  mengenai persyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  calon  Damang  Kepala  Adat  seperti  yang  diatur dalam  Pasal  17  ayat (1)  c.  Perda  No.  16 Tahun  2008,  mengingat  tugas  dan  fungsi  yang diemban  oleh  Damang  Kepala  Adat  sebagai  Pemangku  Adat  cukup  berat  seperti  yang diatur dalam Pasal 7, dan 8 Perda No. 16 Tahun 2008.
Diharapkan  dimasa  yang  akan  datang  hendaknya  penjaringan  Calon  Damang  Kepala Adat  yang  akan  dipilih  dan  diangkat  menjadi  Damang  Kepala  Adat,    disosialisasi  lebih aktif lagi sampai ke level bawah sampai ke Kelurahan, agar cukup banyak pilihan. Perlu adanya standar yang jelas untuk menilai mengenai persyaratan yang harus dimiliki seperti yang  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  c  Perda  No.  16  Tahun  2008.  Perlu  adanya pembekalan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  mengenai  adat  istiadat, Hukum  Adat  Dayak,  kebiasaan,  dan  kearifan  lokal  lainnya    berkaitan  dengan  tugas  dan fungsi  Damang  Kepala  Adat  baik  bagi  para  Damang  Kepala  Adat  maupun  bagi  Calon Damang  Kepala  Adat  agar  lebih  berkualitas  untuk  menghadapi  perkembangan  ilmu pengetahuan,  teknologi dan komunikasi yang mengglobal.
Keywords : Implementasi Kebijakan, Pengangkatan Damang Kepala Adat.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  Negara  kita  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  dan berbagai  suku  bangsa,  ras,  golongan,  agama,  dan  budaya  dengan  adat  istiadat  yang berbeda-beda  pula.  Keanekaragaman  budaya  merupakan  bagian  dari  kekayaan  bangsa kita  yang  tiada  taranya  sebagai  suatu  kekuatan  untuk  kemajuan  bangsa  kita  menjadi bangsa  yang  besar,  sejahtewra,  adil  dan  makmur  apabila  dapat  kita  kelola  dengan  baik. Sebaliknya apabila keanekaragaman budaya tidak dapat kita kelola dengan baik niscaya akan  mendatangkan  disharmoni  antar  suku  bangsa,  ras,  golongan,  dan  agama.  Bukan kemajuan yang kita alami melainkan kemunduran budaya dan bahkan kehancuran budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata “budaya” berasal dari bahasa Sansekerta buddhyah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang  berarti  “budi”  atau  “akal”  ke-budaya-an  dapat  diartikan:  “hal-hal  yang bersangkutan dengan “akal”.  Disini kata budaya hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja  dari  “kebudayaan”  dengan  arti  yang  sama.  “Kebudayaan”  adalah:  “ keseluruhan sistem  gagasan,  tindakan  dan  hasil  karya  manusia  dalam  kehidupan  masyarakat  yang dijadikan  milik  diri  manusia  dengan  belajar”. (Koentjaraningrat,  2009  :  144,  146).
Selanjutnya, menurut Maas. D.P (1986 : 135), mengatakan bahwa:
Dilihat  dari  aspeknya,  kebudayaan  terbagi  atas  dua  kelompok.  Aspek  pertama ialah kebudayaan nonmateri. Kebudayaan ini hasil perilaku rohani, terutama hasil perasaan  dan  pikiran.  Wujudnya  antara  lain  ialah  sistem  nilai,  ilmu  dan pengetahuan,  sikap  dan  pandangan.  Hasil  perilaku  jasmaniah  melahirkan kebudayaan  dalam  bentuk  benda-benda  kebudayaan  yang  bersifat  materi. Kebudayaan  ini  termasuk  jenis  kebudayaan  materi.  Contohnya  antara  lain  ialah mobil, rumah, jembatan.
Sehubungan  dengan  kebudayaan  nonmateri  yang  berkaitan  dengan  sistem  nilai khususnya, hal ini menginngatkan kita pada pernyataan Prof. Dr. Tamrin Amal Tomagola dalam  siding  Kasus  Video  Asusila  Nasriel  Irham  (Ariel  Peterpan)  tanggal  2  Desember 2010, dimana sosiolog Universitas Indonesia membuat pernyataan dan keterangan bahwa: “Dikalangan  Masyarakat  Dayak  Yang  Menganggap  Bersanggama  Tanpa  Diikat Perkawinan Sebagai Hal Biasa”, dianggap sangat melukai perasaan, merendahkan harkat dan  martabat  serta  pelecehan  terhadap  Adat  Istiadat  Suku  Dayak  yang  mengedepankan prinsip  “Belom  Bahadat”  (hidup  bertata  krama  dan  beradat)  dalam  segi-segi  kehidupan masyarakat Dayak. Sehingga atas pernyataan dan tindakan yang bersangkutan diwajibkan dan diminta untuk mempertanggungjawabkan ucapan atau pernyataannya sesuai Hukum Adat  Dayak  dihadapan  seluruh  elemen    suku  Dayak  yang  disampaikan  melalui  media masa  elektronik  dan  cetak  local  dan  nasional.  Kemudian  yang  bersangkutan  diwajibkan mempertanggungjawabkan    dihadapan  Majelis  Sidang  Adat  Dayak  yang  memutuskan sanksi,  denda,  dan  hukuman  adat  dikenakan  kepada  yang  bersangkutan.  Persidangan diberi nama: Persidangan Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu antara masyarakat  Dayak  dan  Tamrin. Secara  harapiah  artinya memutus  dendam  yang berkepanjangan  dalam  menuju  perdamaian  kea  rah yang  lebih  baik  antara  masyarakat Dayak  dan  Tamrin  Amal  Tomagola. Dari  peristiwa  atau  kejadian  tersebut  di  atas
menunjukkan  pentingnya  mengetahui  dan  memahami  keanekaragaman  budaya  bangsa kita,  agar  peristiwa  tersebut  di  atas  atau  semacamnya  tidak  terulang  lagi,  sehingga masyarakat dan bangsa kita terhindar dari disharmoni, tetapi bangsa kita menjadi bangsa yang  tenang,  tentram  dan  harmonis,  menjadi  bangsa  yang  besar,  sejahtera,  adil  dan makmur.
Dengan dikeluarkannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 7 Mei  1999  oleh  Presiden  B.J.  Habibi,  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  salah  satu amanat reformasi yang fundamental.
Perlu  kiranya  untuk  memahami  hakekat  atau  makna  filosofis  dari  prinsip keotonomian, seperti dikemukakan oleh Faisal H. Basri (dalam Piliang, 2003:viii) sebagai berikut:
Pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari free will yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari  Sang  Pencipta. Free  will inilah  yang  memungkinkan  individu-individu  menjadi otonom  sehingga  mereka  bias  mengaktualisasikan  segala  potensi  terbaik  yang  ada didalam  dirinya  secara  optimal.  Individu-individu  yang  otonom  inilah  yang  selanjutnya membentuk komunitas yang otonom,dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul.
Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa individu-individu yang otonom  menjadi  modal  dasar  bagi  perwujudan  otonomi  daerah  yang  hakiki.  Individu- individu  yang  otonom  yang  membentuk  komunitas  otonom,  mengandung  arti  bahwa kehidupan  manusia  pada  dasarnya  dijalankan  melalui  kelembagaan  atau  organisasi kemasyarakatan atau kelompok.
Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  di  anugerahi  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sumber  daya  alam  yang melimpah beserta dengan kekhasan budaya, adat-istiadat, kebiasaan dan hokum adatnya.
Di  dalam  kehidupan  masyarakat  local  telah  tumbuh  komunitas  masyarakat  atau kelompok-kelompok  masyarakat adat  yang  dipimpin oleh kepala  kelompok/kepala  adat.
Dalam perkembangannya telah tumbuh secara tradisional lembaga adat dayak bersamaan dengan  tumbuh  dan  berkembangnya  masyarakat  adat.  Lembaga  adat  ini  selanjutnya berkembang  menjadi  sebuah Kelembagaan  Adat  Dayak yang  kita  kenal  sekarang  ini.
Kelembagaan  Adat  Dayak ini  dipimpin  oleh  seorang Damang  Kepala  Adat (disingkat Damang).
Sejak  dikeluarkannya  UU  No.  22/1999  tentang  Pemerintah  Daerah,  telah membuka  kesempatan  yang  luas  bagi  masyarakat  local/daerah  di  Propinsi  Kalimantan Tengah  untuk  mengaktualisasikan  semua  potensi  terbaiknya  secara  optimal  menuju masyarakat madani atau Civil society, sesuai dengan aspek keragaman budaya lokal.
Kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat,  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dengan memperhatikan  keragaman  daerah,  telah  menjawab  tuntutan  reformasi  berupa demokratisasi, keterbukaan, desentralisasi, pemerataan, dan lain-lain. Namun karena telah lama  aspek-aspek  keragaman  daerah  disingkirkan  dalam  upaya  penguatan  Negara kesatuan  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  selama  kurun  waktu  32  tahun  yang sentralistik,  keanekaragaman  budaya  daerah  jalan  ditempat  bahkan  mengalami kemunduran, dan bias dikatakan mati suri.
Dalam rangka mengangkat, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi  sosial  budaya  daerah,  mengenai  adat-istiadat,  kebiasaan-kebiasaan  dan  hukum adat  dipandang  perlu  dihidupkan/diaktifkan  kembali  Kelembagaan  Adat  Dayak  di Kalimantan Tengah melalui peraturan daerah. Hal ini sejalan pula dengan Visi, Misi dan Program  Pembangunan  Kalteng  2005-2010,  dalam  program  kerja  khusus  bidang  social budaya  dikatakan: memberikan  peran  yang  penting  dari  para  Damang,  dalam  rangka
peningkatan  peran  social  Damang  dalam  masyarakat. Damang  Kepala  Adat  sebagai Pemimpin lembaga adat dayak sangat berperan dalam mengatur dan menata masyarakat adat, agar tumbuh kesadaran mengenai identitas dan jati diri masyarakat dayak sehingga tidak luntur dan tergerus oleh arus zaman yang mengglobal. Peran tersebut sangat penting dalam  rangka  penataan  masyarakat  adat  sebagai  mitra  pemerintah.  Oleh  karena  itu lembaga  adat  tersebut  perlu  terus  didorong  perannya  dalam  mendukung  kelancaran  dan keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintah kearah yang lebih baik.
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  daerah  Propinsi  Kalimantan  Tengah  No.  16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Perda No. 16 Tahun 2008)  secara  legal  formal  menempatkan  Dewan  Adat  Dayak  dan  Damang  Kepala  Adat (Damang)  mempunyai  Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi  yang  patut  diperhitungkan  oleh siapa saja dalam masyarakat Kalteng khususnya maupun diluar masyarakat Kalteng pada umumnya. Pasal 7 Perda No. 16 Tahun 2008 menetapkan:
(1).  Damang  Kepala  Adat  berkedudukan  di  ibu  kota  kecamatan  sebagai  mitra Camat  dan  mitra  Dewan  Adat  Dayak  kecamatan,  bertugas  dalam  bidang pelestarian,  pengembangan,  dan  pemberdayaan,  adat-istiadat,  kebiasaan- kebiasaan  dan  berfungsi  sebagai  penegak  hokum  adat  dayak  dalam  wilayah Kedamangan bersangkutan.
Sehubungan dengan fungsi Damang, dalam pasal 9 menetapkan bahwa:
(2).  Fungsi Damang Kepala Adat adalah mengurus, melestarikan, memberdayakan,  dan  mengembangkan  adat-istiadat  kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamangan yang dipimpinnya. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan  peradilan  adat  tingkat  terakhir,  dan  sebagai  penengah  dan
pendamai  atas  sengketa  yang  timbul  dalam  masyarakat  berdasarkan  hukum adat.
(3)   Selain fungsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.
Di  era  globalisasi  ini,  dimana  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan informasi  berkembang  pesat,  menyebabkan  hubungan  dunia  luar  seolah-seolah  sudah tanpa batas lagi, apa yang terjadi dibelahan dunia luar dengan segera diketahui dibelahan dunia  lainnya  pada  saat  itu  juga.  Pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi dan  informasi  membawa  perubahan  yang  cepat  pula  di  segala  bidang  kehidupan  umat manusia.  Perubahan  yang  serba  cepat  dan  kompleks  dalam  kehidupan  umat  manusia mendorong  terjadinya  persaingan  yang  semakin  ketat  baik  di  bidang  politik,  ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
Penjaringan dan pendaftaran bakal calon Damang :
Untuk  melakukan  penjaringan,  Panitia  Pemilihan  membuka  pendaftaran  bakal Damang  Kepala  Adat.  Panitia  Pemilihan  menyiapkan  formulir  pendaftaran  dan  syarat- syarat  yang  harus  diisi  dan  dilengkapi  oleh  bakal  calon  Damang  Kepala  Adat.  Hal  ini sejalan  dengan  penuturan  Mantir  Adat  Kelurahan  Petuk  Katimpun,  sekaligus  sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
Pendaftaran pemilihan bakal calon Damang Kepala Adat :
Yang  berhak  memilih  bakal  calon  Damang  adalah  semua  Kepala  Desa  dan  Lurat  atau Pejabat  Kepala  Desa  dan  Pejabat  Lurah,  semua  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa, Ketua  Lembaga  Kemasyarakatan  Kelurahan,  semua  anggota  Kerapatan  Mantir
Perdamaian  Adat  Kecamatan  yang  bersangkutan  dan  semua  Ketua  Kerapatan  Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamangan yang bersangkutan.
Persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat :
1. Calon  Damang  Kepala  Adat  adalah  penduduk  yang  berasal  dari  Suku  Dayak denga melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Bakal  calaon  Damang  Kepala  Adat  mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) sebanyak  4  (empat)  rangkap  dengan  dibubuhi  meterai  Rp.  6.000,- (enam ribu rupiah).
Penetapan calon Damang Kepala Adat :
Penetapan  calon  Damang  Kepala  Adat  dilakukan  oleh  panitia  pemilihan  dengan menetapkan  3  orang  calon  Damang  Kepala  Adat  yang  berhak  dipilih  melalui  pemilihan dengan Surat Keputusan Camat.
Pemilihan calon Damang Kepala Adat :
Pemilihan calon Damang Kepala Adat dilakukan dengan mengacu kepada pada pasal 22, 23,  dan  24  Perda  No.  16  Tahun  2008.  Pelaksanaan  pemilihan  Damang  Kepala  Adat seperti  pemilihan  umum,  sebagaimana  mekanisme  pemilihan  umum,  disediakan  kotak suara.
Pengangkatan Damang Kepala Adat :
Dalam pasat 25 ayat (1), dikatakan : paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan  dan  Berita  Acara  hasil  pemilihan  Damang  Kepala  Adat,  Bupati/Walikota  segera menetapkan  tentang  pengangkatannya.  Setelah  Walikota  Palangka  Raya  menerima  dan meneliti  Berita  Acara  dan  laporan  hasil  pemilihan  yang  dikirim  oleh  Panitia  Pemilihan Kecamatan  Jekan  Raya,  dan  ternyata  tidak  ada  hal-hal  yang  bertentangan  dalam
pelaksanaan  maka  Walikota  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Damang Kepala Adat.
Pelantikan Damang Kepala Adat :
Untuk  melaksanakan  seluruh  proses  pemilihan  dan  pengangkatan  Damang  Kepala  Adat tersebut  diatas,  panitia  pemilihan  memperoleh  dana  yang  sudah  dianggarkan  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Palangka  Raya.  Dana  tersebut dimaksudkan untuk biaya operasional sekretariat, pelaksanaan pemilihan dan honorarium panitia pemilihan. Sehinggan untuk menjalankan tugas-tugas kepanitian tidak ada kendala yang  berarti  dalam  masalah  dana.  Jadi  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  Panitia Pemilihan  tidak  ada  kendala  yang  berarti  dalam  masalah  dana,  karena  sudah  ada  mata anggarannya.  Biaya  operasional  sekretariat  seperti  alat-alat  tulis  untuk  menyiapkan formulir dan persyaratan yang harus diisi oleh calon Damang Kepala Adat, untu membuat undangan,  pemberitahuan/pengumuman  sampai  ke  tingkat  kelurahan,  surat  suara,  kotak suara.  Untuk  konsumsi  rapat  panitia  pemilihan,  sampai  kepada  biaya  konsumsi  saat pelaksanaan  pemilihan,  membuat  Berita  Acara  dan  Laporan  Hasil  pemilihan  yang dikirimkan  ke  Walikota  Palangka  Raya  dan  Dewan  Adat  Dayak  Kota  Palangka  Raya, serta untuk honorarium Panitia Pemilihan.
Faktor Pendukung :
1. Adanya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  No.  16  Tahun  2008, sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat, dalam  Perda  ini  telah  mengatur  tentang  mekanisme  pemilihan.  Pembentukan Panitia  Pemilihan,  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  Damang  Kepala Adat di wilayah Kecamatan Jekan Raya.
2. Perda  No.  16  ini  juga  telah  mengatur  kemitraan  antara  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Tengah,  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya,  serta  pemerintah
Kecamatan Jekan Raya dengan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan  Adat  Dayak  Kota  Palangka  Raya,  dan  Dewan  Adat  Dayak  Kecamatan, serta Lembaga Kedamangan di wilayah Kecamatan Jekan Raya.
3. Adanya  alokasi  dana  yang  berasal  dari  APBD  Kota  Palangka  Raya,  yang  telah dianggarkan  untuk  pelaksanaan  pemilihan.  Dana  tersebut  dimaksudkan  bagi biaya operasional sekretariat, penyelenggaraan pemilihan dan honorarium Panitia Pemilihan.
Faktor Penghambat :
1. Belum adanya pedoman yang standar untuk menilai calon Damang Kepala Adat, yang  dikatakan  :  “memiliki  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  cukup  luas mengenai adat isitiadat dan hukum adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkannya dalam daftar riwayat hidup”, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c Perda No. 16 Tahun 2008. Hal ini jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi  Damang  Kepala  Adat  yang  cukup  berat  sebagai  Pemangku  Adat,  seperti yang diatur dalam Pasal 7,8,9 Perda No. 16 Tahun 2008.
2. Terbatasnya calon Damang Kepala Adat yang berhasil dijaring, karena yang bisa mencalonkan  diri  menjadi  Damang  Kepala  Adat  hanya  mereka  yang  pernah menjadi Lurah (mantan lurah), yang pernah menjadi Mantir Adat (mantan Mantir Adat),  yang  pernah  bekerja  dan  berpengalaman  di  sekretariat  Kedamangan,  dan Mantir Adat Aktif.
3. Belum  terbentuknya  Dewan  Adat  Dayak  Kecamatan,  sebagai  mitra  Damang Kepala  Adat,  lembaga  koordinasi  dan  supervisi  bagi  Dewan  Adat  Dayak  dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kecamatan.
4. Belum ada Perda Kota Palangka Raya tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka  Raya,  sebagai  pedoman  khusus  dalam  pelaksanaan  pemilihan  dan pengangkatan Damang Kepala Adat yang lalu.

## Daftar Referensi :
Abdul  Wahab,  Solichin.  1990. Analisis  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Abdurrahman.  2001. Revitalisasi  Hukum  Adat  Masyarakat  Dayak .  Fakultas Hukum. Palangka Raya: Universitas Palangka Raya.
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian ,  Edisi  Revisi  VI.  Cetakan ketigabelas. Jakarta:  Rineka Cipta.
Hermansyah U., 2002. Singer Dayak Ngaju Dalam Interaksi Sosial di Kelurahan Tangkiling  Palangka  Raya .  Tesis  Program  Pascasarjana  Universitas Padjajaran Bandung.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  No.  16  Tahun  2008  Tentang
Kelembagaan Adat Dayak .
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  No.  1  Tahun  2011  Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat.