## PENGAMANANOBJEK VITAL NASIONAL OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA KALIMANTAN SELATAN
Army Fuad Helmy POLRI o_juventus@yahoo.com

## Abstract
This research aims to: (1) Assess and evaluate the pattern containedsystem in the Securing of National Vital Objectsby Vital Object Security Directorate of  Polda Kalimantan Selatan; and (2) Assess and evaluate the obstacles  in  the  Securing  of  National  Vital  Objects  by  Vital  Object  Security  Directorate  of    Polda Kalimantan Selatan. It can be concluded that: 1. The system pattern contained in the Securing of National Vital  Objects  by  Vital  Object  Security  Directorate  of    Polda  Kalimantan  Selatan  not  stated  clearly  and explicitly in the legislation pam obvitnas, but in the Presidential Decree No. 63 of 2004 on the Securing of National  Vital  Security  Object  there  is  described  that  pattern  Sispamobvitnas,  they  are:  (1)  The  main executor of the system Securing of National Vital Objek  is obvitnas management authority, in this case  the Police  through  Dirpamobvit;  (2)  Police  are  obliged  to  provide  security  assistance  obvitnas;  (3)  priority preemptive  and  preventive  activities;  (4)  in  an  integrated  and  simultaneous  shared  obvitnas  managers implement  security  systems  obvitnas;    and  (5)  and  against  obvitnas  is  an  organic  part  of  or  including  the military,  the  security  environment  remain  to  be  implemented,  although  the  security  environment  outside Obvitnas or process interruption handling defense and security. 2. The obstacles in the Securing of National Vital  Objects  by  Vital  Object  Security  Directorate  of    Polda  Kalimantan  Selatan,  they  are:  (1)  Lack  of quality  personnel  guard  PT.  Pertamina  (Persero)  BBM  Terminal  Banjarmasin  due  to  lack  of  professional recruitment system; (2) Insufficient number of security officers compared to the vulnerability of the region; (3)  Infrastructure  security  Obvit  Of  Polda  Kalimantan  Selatan  are  limited;(4)  The  lack  of  security coordination  between  Ditpamobvit  Polda  Kalimantan  Selatan  with  regional  security  managers  of  the company, and the company's internal security guard at the Police Post.
Keywords : Security, National Object Vital, Polda Kalimantan Selatan

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengkaji  dan  mengevaluasi  pola  sistem  yang  terkandung  dalam  sistem pengamanan  Obvitnas  olehDirektoratPengamanan  Objek  Vital  Polda  Kalimantan  Selatan,dan(2)mengkaji dan mengevaluasi  hambatan  dalam  pengamanan obvitnas  oleh  Direktorat  Pengamanan  Objek  Vital  Polda Kalimantan Selatan. Hasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwa: 1.  Pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan  Obvitnas  oleh  Ditpamobvit  Polda  Kalimantan  Selatan  tidak  disebutkan  secara  jelas  dan tersurat  dalam  peraturan  perundangan  pamobvitnas,  namun  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  63  Tahun 2004  tentang  Pengamanan  Obvitnas  ada  dijelaskan  bahwa  pola  sistem  Pamobvitnas,  yaitu:  (1)  Pelaksana utama  Pamobvitnas  adalah  otoritas  pengelola  obvitnas,  Polri  sendiri  melalui  Dirpamobvit;  (2)  Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan  obvitnas; (3) mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; (4)  dan  secara  terpadu  dan  simultan  bersama  dengan  pengelola  obvitnas  melaksanakan  Sispamobvitnas; dan  (5)  obvitnasbagianorganikatautermasuk  lingkungan  TNI  maka  pengamanan  tetap  dilaksanakan  oleh TNI,  pengamanan  diluar  lingkungan  Obvitnasdalam  penanganan  gangguan  keamanan.  2.  Hambatan pengamanan  Obvitnas  Direktorat  Pengamanan  Objek  Vital  Polda  Kalimantan  Selatan  yang  teridentifikasi yaitu: (1) kurangnya kualitas personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin akibat sistem  rekrutmennya  kurang  profesional;  (2)  kurangnya  jumlah  petugas  keamanan  dibandingkan  tingkat kerawanan kawasan; (3) sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Kalimantan Selatan yang terbatas; (4) kurangnya  koordinasi  pengamanan  antara  Ditpamobvit  Polda  Kalimantan  Selatan  dengan  pengelola keamanan kawasan perusahaan.
Kata Kunci : Pengamanan, Objek Vital, Polda Kalimantan Selatan

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  masalah  keamanan  dan ketertiban  semakin  strategis,  hal  ini  terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian  berkembang  dengan  beragam  risiko  dan dampaknya.Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas  persoalan  masyarakat  ( social exclution ) melahirkan berbagai bentuk ancaman  dan  gangguan  keamanan  terhadap objek  vital  nasional  (Obvitnas),  seperti bandara,  pelabuhan,  tempat  pengolahan, penyimpanan  dan  distribusi  BBM,  sistem suplai  air,  dan  sebagainya. 1 Untuk  skala daerah  dapat  bercermin  pada  aksi  warga Dayak  Haruai-Upau  Kabupaten  Tabalong- Kalimantan  Selatan  yang  dalam  upaya menuntut  hak  tanah  ulayat  yang  disinyalir telah  terpakai  oleh  PT.  Adaro  Indonesia, dengan menutup jalur tambang di km. 97 PT. Adaro  Indonesia.  Aksi  massa  yang  terlihat garang  dan  tak  bersahabat  tersebut  terjadi karena ada pengerahan massa lengkap dengan persenjataan  tradisional  mulai  menutup  Haul Road  PT.  Adaro.  Untuk  mencegah  aksi anarkis massa seperti merusak fasilitas umum dan  fasilitas  perusahaan,  Kapolres  Tabalong AKBP  Trijan  Faisal  melakukan  pencegahan
1 http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strate gi-pengamanan-objek-vital-nasional/ diakses pada tgl.05-02-2015. pukul 14.15 Wita.
dini  dengan  mengerahkan  Tim  Terpadu
Pamobvitnas Polres
Tabalong guna pengamanan  fasilitas  penting  milik  negara atau  milikperusahaan  dari  aksi-aksi  anarkis warga  yang  kecewa  dan  marah  kepada  pihak manajemen  PT.  Adaro  Indonesia.  Kapolres Tabalong  mencoba  memediasi  warga  Dayak Haruai-Upau  dengan  manajemen  PT.  Adaro Indonesia agar persoalan hak atas tanah ulayat ini  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah. Himbauan Kapolres Tabalong dapat melunakan  sikap  anarkis  warga  dan  bersedia membuka  blokade  atas  jalan  angkutan batubara  PT.  Adaro  Indonesia setelah Kapolres Tabalong memberi jaminan penyelesaian  dalam  waktu  14  hari  sesuai harapan warga. 2 Artinya keberadaan Pamobvitnas  telah  dapat  mencegah  dan terjadinya  aksi-aksi  anarkis  warga  terutama yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  kerugian bagi negara ataupun fasilitas umum lainnya.
Dalam rangka memberikan arah pengamanan obvitnas maka diterbitkan Keputusan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2004 yang  memberi  kewenangan  Polri  untuk melaksanakan  pengamanan  obvitnas  dan melakukan audit sistem pengamanan obvitnas secara  periodik.  Namun  hingga  saat  ini penanggulangan gangguan keamanan
2 http://www.metro7.co.id/2014/02/objek-vital- negara-pt-adararo-harus.html. diakses pada       tgl. 15- 05-2015. Pukul 15.32 Wita.
1
obvitnas, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi  yang  mencakup  peran  dan  tugas masing-masing stakeholders .  Padahal  sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya  memperkecil  ancaman  dan  teror terhadap keberadaan dan aktivitas obvitnas. 3
Menyadari dampak gangguan keamanan  obvitnas  bersifat  nasional,  dan pengamanan  obvitnas  bukan  hanya  tanggung jawab  Polri  tetapi  pihak-pihak  lain  seperti satuan  keamanan  internal.  Mengingat  dalam pengamanan  obvitnas  tersebut  melibatkan banyak  pihak,maka  penyamaan  konsep  dan pengaturan  peran  masing-masing  kemudian perlindungan  dalam  payung  hukum  yang intensif  diantara  pelaku  pengamanan  obvinas penanggulangan gangguan keamanan obvitnas  efektif  dan  efisien.Namun  pada  saat ini  tidak  adanya  peraturan  secara  tegas mengenai  perlindungan  dan  pengamanan terhadap  obvitnas  yang  dapat  menyatukan misi dan visi masing-masing pelaku pengamanan  obvitnas  dalam  bentuk  pola pengamanan atau suatuperaturan perundangan.
3 Ditpamobvit  PoldaKalsel.2014. Optimalisasi Kinerja  Direktorat  Pengamanan  Objek  Vital  Polda Kalsel  Di  Era  Reformasi  Birokrasi  dalam    Rangka Mensukseskan    Pemilu    Tahun    2014 .  Lembar  Kerja pada  Pendidikan  Perwira  di  Lingkungan  Polda Kalimantan Selatan.hlm.14.
Berdasarkan  pada  latar  belakang masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian  hukum  ini  adalah  bagaimana  pola sistem yang  terkandung  dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan  Objek  Vital  Polda  Kalimantan Selatan,  dan  bagaimana  hambatan  dalam pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan  Objek  Vital  Polda  Kalimantan Selatan?

## PEMBAHASAN
Pola SistemPelaksanaan Pengamanan Obvitnas oleh Ditpam Obvit Polda Kalsel Berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor  63  Tahun  2004  tentang  Pengamanan Objek  Vital  Nasional  dan  sesuai  ketentuan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  bahwa  dalam  rangka  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan masyarakat,maka  Polri  melalui  Ditpamobvit Polda  Kalimantan  Selatan  telah  menyusun pedoman sistem pengamanan Obvitnas (Pamobvitnas),  yaitu  PT.  Pertamina  (Persero)
Terminal BBM Banjarmasin (kawasan penyimpanan  dan  pendistribusian  BBM wilayah  Kalimantan  Selatan)  sebagai  bentuk suatu  bantuan  otoritas  pengelola  obvitnas. Dalam  Surat  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol: Skep  783/X/2005  dijelaskan  bahwa  yang dimaksudkan  dengan  objek  vital  adalah
kawasan,  lokasi,  bangunan,  instalasi  dan usaha yang bersifat strategis karena gangguan terhadap
Obvitnas tersebut sangat berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan kepentingan  nasional.  Dampak  gangguan  dan ancaman terhadap obvitnas dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan dan rusaknya hasil pembangunan nasional, kekacauan
transportasi  dan  komunikasi,  terganggunya pelaksanaan
pemerintahan dan ketatanegaraan,  terancamnya  keamanan  dan pertahanan, dan sebagainya. 4
Keamanan  tersebut  dapat  dipahami dari  arti  luas  dan  arti  sempit  seperti penjelasanHadiman  bahwa  keamanan  dalam arti  luas  adalah  merupakan  keamanan  yang berkaitan dengan keamanan negara, sedangkan keamanan dalam arti sempit adalah merupakan  keamanan  yang  berkaitan  dengan objek keamanan itu sendiri, seperti keamanan kampung,  keamanan  sekolah,  dan  keamanan industri. 5 Di samping ada yangjuga mengartikan  bahwa  keamanan  merupakan keadaan  yang  memberikan  perlindungan kepada seseorang dari segala ancaman, bebas dari  ketakutan,  kekhawatiran,  keraguan,  dan ada  perasaan  kepastian  dan  keselamatan. Cakupan  keamanan  itu  sendiri  tidak  terbatas pada  keamanan  lahir  dan  batin  saja,  tetapi
4 Surat  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol:  Skep 738/X/2005.  Tanggal  13  Oktober  2005  tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional .
5 Hadiman.Et.al.  2010. Materi  Mata  Kuliah Manajemen  Sekuriti  Fisik .Jakarta:  Program  KIK UIAngkatan XIV.hlm.3.
juga  aset  miliknya  (harta  benda,  pekerjaan, dan data), ikatan keluarga, orang yang dicintai (afiksasi), dan kondisi lingkungan sosialnya.
Kaitannyadengan  tugas  pengamanan Obvitnas  oleh  Polri  dapat  diartikan  bahwa Polri  melalui  Ditpamobvit  Polda  Kalimantan Selatan  harus  bekerjasama  dengan  berbagai pihak, seperti pengelola obvitnas, kementerian lembaga  non  departemen  terkait,  Pemerintah Daerah,  TNI(AD,  ALRI,  dan  AURI),  satuan pengamanan  internal,  organisasi  massa  atau lembaga swadaya masyarakat, insan Pers, dan masyarakat.
Dasar kebijakan pengamanan Obvitnas  oleh  Polri  melalui  Ditpamobvit
Polda Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam  Nota Kesepahaman antara PT. Pertamina (Persero) dengan Polri diantaranya: 1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  2)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP);  3)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP); 4)  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi; 5)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia;  6)  Keputusan  Presiden  Nomor  63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas; 7) Peraturan  Presiden  Nomor  52  tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  8) Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  No  :  1762  K/07/MEM/2007  tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengamanan Obvitnas di
Sektor  Energi  dan  Sumber  Daya  Minerral;  9) Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  Skep/738/ X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obvitnas;  10)  Peraturan  Kapolri  Nomor  21 tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Satuan  Organisasi  tingkat  Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11)  Peraturan  Kapolri  Nomor  22  tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Satuan Organisasi tingkat  Kepolisian Daerah; 12)  Peraturan  Kapolri  Nomor  23  tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Satuan  Organisasi  tingkat  Kepolisian  Resor; 13)  Peraturan  Kapolri  Nomor  24  tahun  2007 tentang  Sistem  Manajemen  Pengamanan Organisasi,  PT.  PERTAMINA  (Persero) Pemasaran  Kalimantan  dan/atau  Instansi/ Lembaga Pemerintah. 6
Langkah pengamanan obvitnas strategis  disektor  energi  yang  dikelola  PT. Pertamina  (Persero)  seperti  aset  hulu  migas, geothermal,  kilang  minyak,  terminal  BBM, hingga SPBU yang dipakai untuk menyalurkan  kebutuhan  BBM  nasional. Dalam  hal  ini,  baik  TNI  maupun  Polri  telah melaksanakan kerja-sama dengan PT. Pertamina (Persero), dimana penandatanganan dilakukan  antara  Direktur  Utama  Pertamina dengan  Panglima  TNI  dan  Kapolri.  Nota kesepahaman ini dimaksudkan guna mengatur kerjasama antara TNI/Polri dan PT. Pertamina
6 Nota  Kesepahaman  Antara  PT.  Pertamina (Persero)    dengan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  No.  09/C00000/2011-S0  Tanggal20  April 2011.
(Persero)  dalam  upaya  pengamanan  obvitnas, khususnya  aset  operasional,  produksi  dan distribusi BBM. 7
Dalam  skala  wilayah  Kalimantan Selatan,  PT.  Pertamina  (persero)  Terminal BBM Banjarmasin melaksanakan kesepakatan bersama  bantuan  perkuatan  pengamanan  di Lingkungan PT. Pertamina (persero) Terminal BBM  dengan  Ditpamobvit  Polda  Kalsel dengan Nomor: 023/F16433/2015-SO Nomor: B/01/I/2015/Ditpamobvit  tanggal  01  Januari 2015.  Yang  mendasari  PT.  Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin dijadikan  kawasan  obvitnas  adalah  karena memiliki  aset-aset  strategis  seperti  aset-aset hulu  migas  dan  geothermal,  kilang  minyak (tanki timbun) yang berjumlah 17 unit dengan rincian  4  tanki  timbun  premium,  2  tanki timbun korosene, 6 tanki timbun solar, 2 tanki timbun  pertamax  dan  3  tanki  timbun  avtur. Kemudian terdapat Filling Shed berjumlah 13 unit dengan rincian 3 Filling Shed premium, 3 Filling Shed korosene, 5 Filling Shed solar, 1 Filling  Shed  pertamax  dan  1  Filling  Shed avtur.  Sedangkan  dermaga  untuk  bersandar kapal  tanker  berjumlah  3  dermaga.  Apabila terjadi  gangguan/ancaman  keamanan  maka berpotensi menimbulkan dampak yang sangat serius  terhadap  ketahanan  energi  di  wilayah Kalselteng  sehingga  menjadi  pertimbangan yang  mendasari  PT.  Pertamina  (persero)
7 Ibid .
Terminal BBM Banjarmasin dijadikan kawasan Obvitnas.
Penting  pengamanan  PT.  Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, bahwa keberadaan  BBM  sangat  diperlukan  oleh masyarakat  dan  pelaku  usaha  pabrikan ataupun  rumah  tangga  sebagai  salah  satu sumber energi utama untuk pengangkutan dan distribusi  barang/jasa  melalui  kendaraan bermotor  serta  menjalankan  mesin-mesin industri yang memakai energi BBM.
Gangguan  keberadaan  BBM  dan  kawasan perusahaan ini bisa menyebabkan kelangkaan BBM  dan  kenaikan  harga  BBM,  dan  pada akhirnya  dapat  menimbulkan  kelangkaan BBM,  permasalahan  ekonomi,  sosial,  politik, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. 8
Dapat  diketahui  bahwa  Pamobvitnas merupakan  bentuk  kegiatan  yang  sifatnya menjaga  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  seperti  rusak  atau  hilangnya  aset perusahaan  serta  terganggunya  produksi perusahaan.  Ruang  lingkup  pengamanannya adalah  lingkungan  yang  menjadi  tanggung jawab Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan, dalam  hal  ini  pengamanan  kawasan  PT.
Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin.  Dalam  penjabarannya  maka
pengamanan sesuai yang diatur di dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa hal  pola  pengamanan  yaitu: Pertama, bentuk
8 Ibid .
pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi  dan  potensi  kerawanan  dibagi:a)
Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan  dan  penggelaran kekuatan  yang  diminta  secara  fisik  di lapangan;  b)  Pengamanan  secara  tidak langsungmelalui kegiatan pemantauan, pengawasan  dan  laporan  perkembangan situasi keamanan.
Kedua, metode  pengamanan,  terdiri atas:  a)  Pengamanan  oleh  manusia;  b) Pengamanan  menggunakan  konstruksi;  c)
Pengamanan menggunakan peralatan elektronik; d) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan; e)  Pengamanan  menggunakan  satwa;  f) Pengamanan  dengan  memberdayakan  peran serta masyarakat.
Ketiga, sifat  pengamanan,  terdiri  atas :a)  Pengamanan  terbuka,  yaitu  dengan menggunakan  upaya-upaya  pre-emtif  dan penegakan  hukum;  b)  Pengamanan  tertutup dengan  menggunakan  atau  mengutamakan upaya-upaya preventif.
Keempat, sasaran pengamanan. Berdasarkan  identifiksi  potensi  kerawanan, maka  sasaran  yang  harus  diamankan  adalah manusia,  fisik/benda/peralatan/material/hasil produksi/gedung,  dan  dokumen/informasi/ administrasi dan lainnya.
Kelima, wilayah  pengamanan.  Polri (terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola  Obvitnas  menetapkan  wilayah pengamanan,  meliputi:  a)  Lingkungan  dalam
area  di  kawasan  Obvitnas  meliputi,  lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya  yang  berada  di  lingkungan  kawasan; b)  Lingkungan  luar  kawasan,  meliputi,  batas bangunan  dengan  pagar  terluar  dan  batas pemukiman penduduk.
Menurut  penulis,  pola  pengamanan yaitu  bentuk  pengamanan  secara  langsung berupa  penempatan  Anggota  Ditpamobvit Polda Kalsel mengenakan seragam dinas PDL Sus  (lengan  panjang)  berpangkat  briptu sampai  bripka  menggunakan  APD  (alat pelindung  diri)  sesuai  dengan  aturan  dalam PT.  Pertamina  (persero)  Terminal  BBM Banjarmasin  melaksanakan  penjagaan  pada Pos A (Pos Utama) di Depan Gerbang Keluar Masuk  area  perusahaan  sebanyak  3  (tiga) Personil.  Sedangkan  pola  pengamanan  secara tidak  langsung  berupa  pemantauan  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  2  (dua) Perwira Pengawas/Pengendali maupun Perwira  Koordinator  berpangkat  Pamen (Perwira  Menengah)  di  Kantor  Ditpamobvit Polda Kalsel dan Kantor Induk PT. Pertamina
(persero) Terminal BBM Banjarmasin dibuktikan  dengan  surat  perintah  yang dikeluarkan  oleh  Direktur  Pamobvit  Polda Kalsel.
Metode  pengamanan  yang  dilakukan Ditpamobvit Polda Kalsel berupa pengamanan dan pengawasan serta pemantauan  terhadap  pejabat-pejabat  PT.
Pertamina
(persero) Terminal BBM
Banjarmasin  seperti Operasional  Head ( OH )
PT.  Pertamina  (persero)  Region  IV  Terminal BBM  Banjarmasin  mulai  dari  masuk  dan keluar  jam  operasional  serta  pengawalan kegiatan  pengecekkan  di  area  terbatas  seperti area  Kilang  Minyak  (Tanki  Timbun  BBM) dan Felling Sheed.
Menurut Sadjijono, pelaksanaan fungsi  preventif  dan  represif  dari  kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan,  ketertiban  dan  ketentraman  dalam masyarakat,  yang  pada  gilirannya  dalam menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. 9 Sifat pengamanan  itu sendiri  yaitu  pengamanan  terbuka  dengan mengenakan  seragam  dinas  Polri  PDL  Sus (lengan  panjang)  menggunakan  upaya-upaya premtif  seperti  sosialisasi  tentang  bahaya yang  akan  timbul  di  area  obvitnas  dan keselamatan berlalu lintas di jalan tatap muka secara  terbatas  dan share kepada  para  sopir mobil  tanki  BBM.  Upaya-upaya  preventif yang  dilakukan  berupa  patroli  jalan  kaki sebanyak  2  (personil)  Ditpamobvit  Polda Kalsel di area terbatas/terlarang.
Mengenai audit sispamobvitnas, Ditpamobvit Polda Kalsel belum melaksanakan karena belum adanya pelatihan/ pendidikan  kejuruan  yang  diadakan  oleh Mabes Polri, Ditpamobvit Polda Kalsel hanya melaksanakan  supervisi  atau  asistensi  ke pihak  obvit/obvitnas  yang  salah  satunya  ke PT. Pertamina (persero) Terminal
9Sadjijono. 2007. Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance . LaksBang Mediatama. Hal.23.
Banjarmasin.  Kegiatan  supervisi  yang  pernah dilakukan  meliputi  pembaharuan  kerjasama (MoU)  berupa  penambahan  isi  kerjasama ( addendum ),  pengecekkan  kesiapan  personil Ditpamobvit  maupun  satuan  pengamanan (satpam),  pengecekkan  situasi  kerawanan  di area terbatas (tangki timbun dan Felling shed ) dan  koordinasi  sistem  pengamanan  yang sudah berjalan.
Pola pengamananyang terkandung dalam sistem pamobvitnas tidak ada disebutkan  secara  tersuratdalam  pasal-pasal peraturan perundangan mengenai pengamanan Obvitnas,
namun dari pembahasan  dan  penjelasan  dan  berdasarkan peraturan pelaksana yaitu Keputusan Presiden Nomor  63  Tahun  2004  tentang  Pengamanan Objek  Vital  Nasional  bahwa  pola  system pengamanan  Obvitnasitu  sendiri  ada  secara tersirat disebutkan yaitu : 1) Pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, dalam hal ini Polri melalu
Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit); 2) Polri berkewajiban memberikan  bantuan  pengamanan  obvitnas; 3)  Mengutamakan  kegiatan  preemtif  dan preventif;  4)  Secaraterpadu  dan  simultan bersama  pengelola  obvitnas  melaksanakan
Sistem
Pengamanan
Obvitnas
(Sispamobvitnas);  5)  Terhadap  obvitnas yang merupakan  bagian  organik  atau  termasuk dalam  lingkungan  dari  TNI,  pengamanan tetap  dilaksanakan  oleh  TNI  dan  Polri  wajib membantu  pengamanan  diluar  lingkungan
Obvitnas  atau  proses  penanganan  gangguan kriminalitas. 10
Standar Operasional Pelaksanaan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit

## PoldaKalsel
Polri  dalam  memberikan  pelayanan masyarakat  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  1 Peraturan  Kapolri  Nomor1  Tahun  2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa Polri adalah alat negara  yang  berperan  memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat  guna  terpeliharanya  keamanan dalam  negeri.  Pengamanan  dan  tindakan aparat  Polri  untuk  penggunaan  kekuatan tindakan  kepolisian  berdasarkan  prinsipnya dapat  digolongkan  yaitu:  1)  Legalitas  (harus sesuai  hukum);  2)  Nessesitas  (  penggunaan kekuatan memang perlu diambil); 3) Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara  ancaman  dan  tindakan);  4)  Kewajiban Umum  (Petugas  bertindak  dengan  penilaiaan sendiri  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  yang bertujuan menciptakan kamtibmas); 5)
Preventif  (mengutamakan  pencegahan);  6)
10 Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:  Skep / 738 / X / 2005 Tanggal 13 Oktober 2005. Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional. Banjarmasin: Ditpamobvit Polda Kalsel.
Masuk  akal  (tindakan  diambil  dengan  alasan logis dari ancaman yang dihadapi). 11
Dalam  hal  ini,  situasi  keamanan  di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM  Banjarmasin  terdiri  dari  kondisi  aman, kondisi rawan dan kondisi sangat rawan, yang sejalan  dengan  eskalasi  situasi  dinamis  di tengah masyarakat. Sebagai landasan bertindak  bagi  unsur  Ditpamobvit  Polda Kalimantan  Selatan  dan  Satpam  internal
PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM
Banjarmasin, maka indikator eskalasi keamanan  tersebut  dapat  dirumuskan  sebagai berikut: 12 Pertama, Situasi  Aman  (Situasi Hijau).  Situasi  aman  yaitu  keadaan  dimana situasi  kondisi  di  lingkungan  PT.  Pertamina (Persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin  dalam keadaan  normal,  tertib  dan  aman,  dengan indikator  sebagai  berikut  :  a)  Gangguan Kamtibmas yang terjadi dalam skala kecil dan relatif  tidak  mengganggu  Operasional;  b) Operasional  perusahaan  berjalan  normal  dan semua  fungsi  berjalan  sesuai  prosedur;  c) Kehidupan  masyarakat  di  sekitar  wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin berjalan normal.
Kedua, Situasi
Rawan (Situasi Kuning).  Situasi  rawan  adalah  yaitu  keadaan dimana  situasi  kondisi  di  lingkungan  PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM
11 Mitra  Bintibmas.  2000. Membangun  Polisi Profesional . Jakarta: Bina Dharma Pemuda. hlm.14.
12 Wawancara  dengan  AKBP  Guno  Pitoyo,  S.Ik selaku Kabag Binopsnal Ditpamobvit Polda
Kalsel.Tanggal 05 Agustus 2015.
Banjarmasin  dan  sekitarnya  terjadi  gangguan keamanan, namun tidak berpengaruh
langsung atau signifikan terhadap operasional/kegiatan penyimpanan dan distribusi  BBM,  dengan  indikator  sebagai berikut :a) Terjadi gangguan seperti meningkatnya kasus pencurian asset perusahaan, penganiyaaan, perselisihan, tuntutan  karyawan  dan  atau  masyarakat, ancaman terror, serta meningkatnya kriminalitas;  b)  Terjadi  gangguan  atas perusahaan namun operasional masih berjalan;  c)  Timbul  keresahan,  protes  atau mogok  kerja  pekerja  atau  non  pekerja yangterkait kerja denganPT. Pertamina (Persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin,  aksi protes masyarakat namun tidak menyebabkan terganggunya operasional/ kegiatan penyimpanan dan distribusi BBM.
Ketiga, Situasi  Sangat  Rawan  (Situasi Merah).  Situasi  sangat  rawan  adalah  suatu situasi  atau  keadaan  di  lingkungan    PT.
Pertamina (Persero) Terminal BBM
Banjarmasin  terjadi  gangguan  yang  dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan  memerlukan suatu  antisipasi atau tindakan  cepat  atau  luar  biasa  karena  dapat mengakibatkan  yang  sangat  membahayakan, dapat  berupa  kerugian  yang  besar,  kerusakan massal/korban  jiwa  dan  asset  perusahaan, dengan indikator sebagai berikut :a) Intensitas gangguan  di  lingkungan  PT.  Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin semakin  meningkat  sehingga  operasional
perusahaan  terhenti;  b)  Munculnya  kasus pencurian massal dan penjarahan dalam skala besar  sehingga  menimbulkan  kerugian  yang sangat  besar;  c)  Aksi  mogok  kerja  secara massal,  berkepanjangan  dan  tidak  ada  solusi menimbulkan terhentinya produksi; d) Adanya  aksi  unjuk  rasa  baik  pekerja/non pekerja  namun  mempunyai  hubungan  kerja dengan  PT.  Pertamina  (Persero)  Terminal BBM  Banjarmasin  maupun  masyarakat  dan disertai  dengan  tindakan  anarkis;  e)  Aksi terror bom, penculikan, penyanderaan/ gangguan  kemananan  di  lingkungan  PT.
Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin    yang  berpengaruh  langsung terhadap operasional perusahanan; f)
Gangguan  lain  yang  berpengaruh  terhadap operasional perusahaan.
Dalam  hal  pelaksanaan kegiatan pengamanan  dimana  pada  situasi  hijau kondisi  dan  situasi  keadaan  berjalan  dengan normal,  pengamanan  utama  berada  pada petugas keamanan (security) dengan melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  SOP (standar operasional Prosedure) dengan tetap berkoordinasi  dengan  Anggota  Ditpamobvit Polda  Kalsel  yang  melaksanakan Back-up pengamanan  di  Pos  A  (Pos  Keluar  masuk area)  dan  patroli  jalan  kaki  di  area  PT.
Pertamina (persero) Terminal BBM
Banjarmasin.  Pertanggungjawaban  keamanan berada  di Operation  Head (OH)  dalam pelaksanaan tugasnya dikendalikan oleh Chief Security.
Pada  situasi  rawan  (situasi  kuning) seperti  terjadinya  gangguan  distribusi  BBM dan  pencurian  BBM  skala  kecil  serta perkelahian antar sopir mobil tanki, penanganan  keamanan  dilakukan  oleh Chief Security ,  mempertemukan  kedua  belah  pihak yang  berselisih  dan  menemukan  solusi  yang tepat dengan melibatkan Anggota Ditpamobvit  Polda  Kalsel.  Dan  apabila  tidak menemukan  jalan  keluarnya  maka  dilakukan tindakan  sesuai  prosedur  seperti  pemberian surat  peringatan  (SP)  sampai  dilakukan pemberhentian pekerjaan kemudian diserahkan  kepada  Polsek/Polres  setempat. Dalam  hal  ini  penanggungjawab  keamanan berada  pada Operation  Head  (OH) melalui Chief  Security.
Sedangkan  pada  situasi  sangat  rawan (situasi merah) dimana ekskalasi sudah sangat membahayakan  yang  menimbulkan  dampak yang luar biasa seperti terhentinya operasional distribusi  BBM  dari  area  obvitnas  PT.
Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin.  Sebagai  contoh  pengalaman yang  pernah  terjadi,  demo  secara  besar- besaran  di  luar  area  PT.  Pertamina  (persero) Terminal  BBM  Banjarmasin.  Penanganan kegiatan pengamanan di dalam area dilaksanakan oleh petugas keamanan (security) dan  Anggota  Ditpamobvit  Polda Kalsel  dalam  hal  mengamankan  aset-aset penting, fasilitas maupun dokumen.
Sedangkan  di  luar  area  obvitnas  PT. Pertamina (persero) Terminal BBM
Banjarmasin  ditangani  oleh  Anggota  Polsek Banjarmasin  Barat,  Polresta  Banjarmasin, Ditshabara  Polda  Kalsel,  Ditbinmas  Polda Kalsel  sampai  menurunkan  PHH  (Pasukan Huru  Hara)  Sat  Brimob  Polda  Kalsel  yang secara  berjenjang  dan  bertahap  dilaksanakan tindakan  kepolisian  sesuai  Protap  (Prosedur Tetap).  Dalam  hal  ini  sebagai  penanggung jawab  keputusan  berada  di  bawah  kendali Kapolda Kalimantan Selatan.
Pengamanan  yang  dilakukan  anggota Pamobvitnas  dan  Satpam  di  lokasi  dengan cara  melalui  pencegahan  sejak  dini,  terutama yang  menimbulkan  gangguan  keamanan. Sasaran  pengamanan  adalah  melakukan pengawasan atas keluar-masuk orang, barang/ kendaraan, pengamanan gedung, pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan dilakukan  antaralain  anggota  pengamanan melakukan  pemeriksaan  tanda  pengenal  ID card  dan  dilarang  membawa  senjata  api  dan barang-barang yang membahayakan.
Fungsi  Ditpamobvit  Polda  Kalsel sendiri  sebagai  konsultan  penyusunan  dan konfigurasi pengamanan bersama-sama dengan  pengelola  obvitnas  seperti  PT.
Pertamina (persero) Terminal BBM
Banjarmasin  dalam  penyusunan  kesepakatan bersama  (MoU)  Nomor  :  023/F16433/2015- SO  Nomor  :  B/01/I/2015/Ditpamobvit  yang diperbaharui  setiap  setahun  sekali.  Sebagai pengamanan  langsung  Ditpamobvit  Polda Kalsel  melaksanakan  pengamanan  di  PT. Pertamina  (persero)  Terminal  BBM  dengan
menempatkan  anggota  sebanyak  5  Personil masing-masing 3 personil pengamanan melekat  dan  2  personil  sebagai  unsur pimpinan  (perwira  pengendali  di  lapangan). Sebagai  auditor  pengamanan  pada  saat  ini belum dilakukan dikarenakan personil Ditpamobvit  Polda  Kalsel  belum  memiliki sertifikat  auditor  yang  diselenggarakan  oleh Mabes  Polri.Fungsi  yang  terakhir  yaitu sebagai  Pembina  fungsi  Satpamobvit  belum dilaksanakan  karena  belum  terbentuknya Satpamobvit di Jajaran Polda Kalsel, yang ada hanya  Unit  Pamobvit  dibawah  Sat  Sabhara Jajaran Polda Kalsel.
Adapun  cara  bertindak  di  lapangan yang  dilakukan  adalah  melakukan  persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan melakukan koordinasi  dengan  satuan  pengamanan  objek vital  serta  pengelola  objek  vital  untuk menentukan  lokasi  yang  perlu  perkuatan pengamanan dan pembagian tugas. Dalam hal ini  pembagian  tugasnya  yaitu  di  Pos  A ditempatkan  personil  Ditpamobvit  Polda Kalsel  sebanyak  3  personil  dan  1  anggota satpam, Pos B ditempatkan 2 anggota satpam dan  Pos  Pelumas  2  anggota  satpam. Kemudian  mengecek  dan  mempersiapkan alat-alat  standar  perorangan  maupun  sarana dan prasarana yang digunakan.
Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan  dengan  melakukan  pemeriksaan di  pintu  masuk  obyek  vital  bersama  dengan satuan pengamanan internal dengan menggunakan  metal  detector  maupun  mirror
gate  terhadap  karyawan/pengunjung  maupun kendaraan  yang  masuk,  memberi  salam  dan memberi  penghormatan  dengan  sikap  ramah dan  humanis  serta  memeriksa  barang  bawaan selain itu  melakukan penjagaan di Pos  A dan Pos B yang dianggap rawan.
Menurut  penulis,  bahwa  kawasan  PT.
Pertamina (Persero) Terminal BBM
Banjarmasin  tergolong  tertutup  untuk  umum. Artinya  tidak  semua  orang  bisa  masuk kekawasan ini secara bebas, kecuali mendapat persetujuan  dari  Kepala  Keamanan  PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM
Banjarmasin.  Bagi  yang  diizinkan  masuk harus  mematuhi    ketentuan  bidang  keamanan berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  63 Tahun  2004  tentang  Pengamanan  Obvitnas, Peraturan  Kapolri  Nomor  24  tahun  2007 tentang  Sistem  Manajemen  Pengamanan Organisasi, Perusahaan atau Instansi/Lembaga Pemerintah,  Peraturan  Kapolri  Nomor  1 Tahun  2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri  Nomor  22  Tahun  2010  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  pada Tingkat  Kepolisian  Daerah,  dan  Peraturan Kapolri  Nomor  23  Tahun  2010  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  pada Tingkat  Kepolisian  Resor  dan  Kepolisian Sektor, dan sebagainya.
Dari kriteria yang terkandung di dalam Keputusan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2004 yang  secara  normatif  disebutkan  bahwa pelaksana utama pengamanan Obvitnas
adalah otoritas pengelola obvitnas, namundalam  hal back  up pengamanan  Polri itu  sendiri  Direktorat  Pengamanan  Objek Vital (Ditpamobvit), secara terpusat seharusnya  Polri  melalui  Biro  Ops  pada tingkat  Polda  sehingga  memudahkan  dalam hal  koordinasi  dan  pelaksanaan  tugas  pokok serta fungsinya. Sedangkan kegiatan pengamanan  mengutamakan  pre-emtif  dan preventif  namun  apabila  terjadi  situasi  dan kondisi  yang  tingkatannya  sudah  berbahaya dimasukkan upaya penegakkan hukum (represif).

## Hambatan  Pengamanan  Obvitnas  Ditpam Obvit Polda Kalsel
Hasil pengkajian dan analisa dari Biro Rena Polda Kalsel maupun DitpamobvitPolda Kalsel, pengusulan pembentukan Satpamobvit tingkat  Polres/polresta  dibagi  ke  dalam  3 prioritas usulan pembentukan, yaitu : Prioritas 1 Satpamobvit Polresta Banjarmasin, Satpamobvit  Polres  Banjarbaru,  Satpamobvit Polres Tanah Laut, Satpamobvit Polres Tanah Bumbu,  Satpamobvit  Polres  Kotabaru  dan Satpamobvit  Polres  Tabalong.  Prioritas  2 Satpamobvit  Polres  Banjar,  Satpamobvit Polres  Balangan  dan  Satpamobvit  Polres Batola. Sedangkan Prioritas 3 yaitu Satpamobvit  Polres  Tapin,  Satpamobvit Polres  Hulu  Sungai  Selatan,  Satpamobvit Polres  Hulu  Sungai  Tengah  dan  Satpamobvit Polres  Hulu  Sungai  Utara.  Menurut  penulis sampai  saat  ini  di  sepanjang  tahun  2015
belum  ada  tindak  lanjut  dari  Mabes  Polri dalam  pembentukan  Satpamobvit  jajaran Polda Kalsel, dalam hal koordinasi ke tingkat wilayah  masih  berkoordinasi  dengan  Unit Pamobvit Jajaran Polda Kalsel.
Koordinasi  antara  Ditpamobvit  Polda Kalsel  dengan  Unit  Pamobvit  Jajaran  Polda Kalsel  mengenai  permintaan  data  obyek wisata,  kawasan  obvit  dan  obvitnas,  lembaga negara,  perwakilan  asing,  penerimaan  dan pengelolaan  dana  Non  APBN  dari  pihak ketiga  yang  dituangkan  dalam  laporan bulanan  dan  laporan  penerimaan  dana  Non APBN  dilaporkan  setiap  awal  bulan  dengan kriteria  tanggal  1  sampai  dengan  tanggal  5 tepat,  tanggal  6  sampai  dengan  tanggal  10 terlambat  dan  lebih  tanggal  10  menghambat dalam  pelaksanaan  administrasi  pelaporan. Menurut penulis,  pelaporan setiap awal bulan sering  mengalami  keterlambatan  sehingga evaluasi administrasi pelaporan dapat menghambat  pelaporan  ke  tingkat  Mabes Polri.
Koordinasi  antara  Ditpamobvit  Polda Kalsel  dengan  PT.  Pertamina  (persero) Terminal  BBM  Banjarmasin  berupa back-up pengamanan.  Pengamanan  utamanya  terletak pada  petugas  keamanan (security  internal) yang  melaksanakan  penjagaan  pada  Pos  A (Pos  keluar  masuk  area)  dan  Pos  B  (keluar masuk  pengisian  mobil  tanki).  Anggota Ditpamobvit  Polda  Kalsel  melaksanakan pengamanan  pada  Pos  A  (Pos  keluar  masuk area)  dan  patroli  ke  area  obvitnas  PT.
Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin  yang  dilaksanakan  setiap  2  jam sekali secara bergantian.
Secara administrasi, perjanjian kerjasama  antara  Ditpamobvit  Polda  Kalsel dengan  PT.  Pertamina  (persero)  Terminal BBM  melalui  MoU.  Kerjasama  penyusunan pembuatan  MoU  dilaksanakan  setahun  sekali mengingat masa berlaku pelaksanaan pengamanan  selama  setahun  dan  dapat diperpanjang sistem pelaporan hasil pengamanan  dilaksanakan  setiap  awal  bulan dengan  pergantian  personil  sebulan  sekali. Kedua  belah  pihak  wajib  membuat  laporan hasil  pelaksanaan  tugas  beserta  dokomentasi kegiatan.  Namun,  dari  hasil  wawancara dengan petugas keamanan sering kali pembuatan  laporan  mengalami  keterlambatan dikarenakan  kualitas  petugas  pengamanan kurang menguasai teknologi seperti komputer. Koordinasi  berikutnya  yaitu  mengenai  audit sispamobvitnas. Hasil penelitian yang didapat, Ditpamobvit  Polda  Kalsel  belum  pernah melaksanakan  audit  sispamobvitnas  di  PT.
Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin dikarenakan personil
Ditpamobvit  Polda  Kalsel  belum  mempunyai sertifikat  sebagai  auditor.  Jadi  selama melakukan  kerjasama  dilaksanakan  supervisi ke  pengelola  obvitnas  mengenai  evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan.
Koordinasi  yang  baik  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  petugas  keamanan. Hubungan  yang  baik  adalah  menjalin  dan
membina  hubungan  antar  berbagai  pihak seperti  hubungan  dan  koordinasi  antara anggota Ditpamobvit  Polda  Kalimantan Selatan  dengan  Satpam  PT.  Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, dengan pospol sektor, masyarakat sekitar, dan stakeholder  lainnya.  Hubungan  koordinasi antara  PT.  Pertamina  (persero)  dengan  TNI secara terpusat dilaksanakan penandatanganan MoU  Dirut  Pertamina  dengan  Panglima  TNI meliputi  pengamanan  pada  kawasan  obvitnas strategis  melalui  pendekatan  Bina  Teritorial yaitu  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah pelosok,  terpencil  dan  miskin,  mengamankan aset-aset  sektor  energi  yang  berada  di  dalam pengelolaan  PT.  Pertamina  itu  sendiri.  Hasil pengamatan yang didapat pada PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin pelibatan  TNI-AD  berasal  dari  Kodim/ Koramil setempat yang melaksanakan pengamanan pada malam hari yaitu pada jam 19.00  s/d  07.00  wita  sebanyak  2  (dua) personil  TNI-AD  pada  penjagaan  Pos  A  (Pos Utama)  dan  kemudian  melakukan  pergantian personil  sebulan  sekali.  Namun  dalam pelaksanaan  pengamanan  oleh  TNI-AD, pengawasan  kawasan  obvitnas  PT.  Pertamina (persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin  tetap berada di bawah kendali Direktorat Pamobvit Polda Kalsel.
Menurut  penulis,  hubungan  antara Ditpamobvit  Polda  Kalsel  dengan  TNI-AD yang  bertugas  melaksanakan  pengamanan  di PT.  Pertamina  (persero)  Terminal  BBM
Banjarmasin  berasal  dari  Kodim/Koramil setempat  dalam  hal  koordinasi  pergantian pengamanan kawasan obvitnas pada siang dan malam  hari.  Anggota  Ditpamobvit  Polda Kalsel  melaksanakan  pengamanan  pada  jam 07.00 s/d 19.00 wita sedangkan Anggota TNI- AD  melaksanakan  pengamanan  pada  jam 19.00 s/d 07.00 wita. Kedua instansi ini yang melaksanakan back-up pengamanan pada PT.
Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin melakukan evaluasi hasil kegiatan  pengamanan  pada  masing-masing pelaksanaan  selama  1x12  jam.  Hubungan koordinasi  antara  PT.  Pertamina  (persero) Terminal  BBM  Banjarmasin  dengan  Polsek setempat mengenai pelaporan adanya gangguan penanganan kasus yang mengakibatkan  gangguan  kamtibmas  terjalin koordinasi  yang  baik  antara  pihak  pertamina dengan polsek setempat.
Berdasarkan hasil studi dokumen yang didapat di buku petunjuk lapangan antara PT. Pertamina  (persero)  Pemasaran  Kalimantan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan nomor : 032/F36200/2013-SO nomor: B-450/II/2013, dalam situasi aman koordinasi bersama-sama dengan polres setempat minimal  sebulan  sekali  dan  dengan  polda paling  sedikit  4  kali  dalam  setahun,  namun dari  hasil  wawancara  dengan  petugas  di lapangan,  koordinasi  dengan  polda  sangat jarang dilakukan, itupun kalau dilakukan pada saat  perpanjangan  kerjasama  (MoU)  yang dilaksanakan  setiap  setahun  sekali.  Hal  ini
jelas  koordinasi  dengan  pihak  kepolisian dengan  pengelola  obvitnas  dirasa  masih belum optimal.
Ditingkat  pengawasan  dalam  situasi aman dilakukan secara terus menerus terhadap  kesiapan  dan  kesiagaan  personil satuan  pengamanan  (satpam)  PT.  Pertamina (persero) Terminal BBM, sedangkan ditingkat polda  fungsi  pengawasan  berada  pada Karoops polda. Pada situasi rawan dan sangat rawan  terdiri  dari  tim  pengawas  dari  polda/ polres  dan  satuan  pengamanan  (satpam) meliputi perencanaan pengamanan, pelaksanaan  dan  pengakhiran  dari  segala kegiatan  pengamanan.  Dari  fakta  di  lapangan yang  didapat,  koordinasi  selama  ini  hanya melalui  Dirpamobvit  Polda  Kalsel,  oleh karena  itu  diperlukan  koordinasi  yang  baik antara Karoops Polda Kalsel dengan Dirpamobvit Polda Kalsel.
Tahap  koordinasi  berikutnya  yaitu tahap  evaluasi  dan  laporan.  Tahap  ini pengelola  maupun  pihak  kepolisian  wajib membuat  laporan  hasil  kegiatan  kemudian dilaporkan secara berjenjang ke satuan atasan masing-masing.laporan  ini  berupa  laporan rutin  yang  dibuat  setiap  sebulan  sekali dikarenakan  pergantian  anggota  pengamanan dari  Ditpamobvit  Polda  Kalsel  dilakukan sebulan  sekali  tiap  awal  bulan  atau  tanggal 1.Laporan  berikutnya  yaitu  laporan  insidentil yaitu  dalam  situasi  rawan  dan  sangat  rawan, laporan dibuat sesuai perkembangan situasi di wilayah  kerja  PT.  Pertamina  (persero)
Terminal  BBM.  Menurut  penulis,  pembuatan laporan  secara  rutin  tidak  terlalu  sulit  bahkan menyesuaikan format yang sudah ada, namun dalam  pengambilan  dokumentasi  kegiatan  di dalam  area  mengalami  kesulitan  karena barang  elektronik  dilarang  masuk  di  area terlarang yang akan mengakibatkan timbulnya percikan  api  yang  dapat  membahayakan keselamatan jiwa.
Berdasarkan  studi  dokumen  yang  ada bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  sistem keamanan  PT.  Pertamina  (Persero)  Terminal BBM  Banjarmasin  berdasarkan  kajian  Teori SWOT  sebagai  berikut: Pertama,  Strengths (kekuatan),  berupa  :  a)  Dukungan  dan koordinasi dengan pihak pengelola  keamanan internal;  b)  Pembangunan  pos  di  lingkungan kawasan  menjadi  5  pos  dengan  jumlah  17 personil;  c)  Selain  didukung  oleh  aparat Ditpamobvit  Polda  Kalimantan  Selatan, perusahaan  juga  memperkerjakan  petugas keamanan yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan.
Kedua, Weakness (kelemahan), terdiri: a) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pos-pos jaga  yang  ada  di  kawasan  PT.  Pertamina (Persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin  sudah ada  yang  dilengkapi  dengan  sarana  kamera pengawas  (CCTV).  Penempatannya  sesuai dengan  kegiatan  keluar  masuk  distribusi BBM.Namun  di  sudut  Dermaga  III  masih kurangnya penempatan CCTV dalam memonitor  lalu  lalang  kedatangan  kapal tanker  dari  alur  Sungai  Barito;  b)  Hasil
penelitian  saat  ini  tidak  ada  dukungan  mobil patroli namun ada mobil digunakan keperluan operasional  lain,  maka  untuk  itu  perlunya pengadaan  unit  kendaraan  patroli  roda  2 maupun  roda  4.  Karena  dengan  kendaraan patroli  tersebut  mobilitas  pengawasan  akan lebih  efektif  dan  mudah  terawasi;  c)  Jumlah kekuatan anggota keamanan masih diperlukan mengingat  kawasan  yang  vital  dan  memiliki lokasi  potensi  rawan  ancaman  dan  gangguan. Berdasarkan  temuan  bahwa  anggota  jaga pengamanan yang terdiri dari 17anggota.Sistem  penjagaan  terdiri  dari  4 regu,  1  regu  terdiri  4  atau  5  anggota keamanan.  Jam  kerja  dibagi  4    shift,  yaitu shift  I  dimulai  dari  jam  08.00  Wita  sampai dengan  jam  16.00  Wita,  kemudian  shift  II dimulai  dari  jam  16.00  Wita  sampai  jam 24.00  Wita,  selanjutnya  shift  III  dari  jam 24.00  Wita  sampai  dengan  jam  08.00  Wita. Shift  IV  melaksanakan  istirahat  menunggu tugas  jaga  berikut;  d)  Lampu  penerangan. Lampu  penerangan  berfungsi  sebagai  alat bantu  saat  melakukan  pengawasan  pada malam  hari  serta  menghindarkan  seseorang dari  keinginan  untuk  melakukan  penerobosan atau  pencurian  di  area  kawasan.  Lampu penerangan  yang  ada  disetiap  sudut  pagar namun  tidak  menutup  kemungkinan  adanya bahaya  dari  masyarakat  yang  masuk  lompat jalur  lainnya;  e)  Alat  proteksi.  Alat  proteksi yaitu  pemasangan finger  point dimaksud kendaraan yang masuk dapat terdeteksi secara aman dan terekam datanya; f) Alat
komunikasi  (HT/Telepon).  Alat  komunikasi berfungsi  sebagai  alat  kendali  operasional pengamanan  dan  untuk  menyampaikan  suatu pesan/informasi secara cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di pergunakan  antara  lain  HT  dan  telepon. Mengingat  tidak  seluruh  anggota  keamanan memiliki  atau  menggunakan  alat  tersebut;  g) Alat deteksi ( metal detector, search mirror /alat  deteksi  manual).  Alat  deteksi search  mirror berfungsi  sebagai  alat  deteksi manual  dan  sebagai  alat  mengetahui  adanya bahaya/ancaman  (seperti  ada  bom). Metal detector berfungsi  sebagai  alat  deteksi  logam (senjata tajam/api) yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan masuk ke kawasan.
Ketiga, Opportunities (peluang). Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamanan)  dalam  membangun  sarana pengamanan,  pengaturan  jadwal  jaga  dan menetapkan komandan regu jaga.
Keempat, Threats (ancaman). Masyarakat  yang  tinggal  disekitar  kawasan pada  umumnya  memasuki  kawasan  sudah terbiasa.  Kondisi  tersebut  ditakutkan  ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyusup dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal  BBM  Banjarmasinyang  berkaitan dengan  hambatan  koordinatif  berdasarkan Teori SWOT  yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut : Pertama,
Kekuatan:  a)  Dalam  sistem  pengamanan adanya dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola  dengan  Satuan  Pengamanan  dan Ditpamobvit  Polda  Kalimantan  Selatan  serta pihak  keamanan  eksternal  seperti  pospol sektor,  dan  TNI.  Selain  itu  berkoordinasi dengan  baik  dengan  pihak  BIN.  Dukungan selama  ini  sudah  terjalin  baik,  terutama  jika menghadapi  ancaman  dan  gangguan  bahaya seperti  kebakaran,  isuteror  bom,  demo karyawan/massa, pencurian, penggelapan, dan pengerusakan sarana prasarana perusahaan; b) Rencana  jangka  pendek  pengelolan  kawasan menambah  personil  Satpam  semula  17orang menjadi  20  orang,  dan  tambahan  dukungan anggota  Ditpamobvit  Polda Kalimantan Selatan semula 5 orang menjadi 6-7 orang; c) Petugas  keamanan  kawasan  PT.  Pertamina (Persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin,  selain direkrut  dari  Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan (BUJP)  melalui  verifikasi  tertentu,  juga direkrut  dari  lingkungan  masyarakat  sekitar dalam  rangka  menjaring  aspirasi  warga masyarakat,  dan  pensiunan  Polri  atau  TNI yang sudah memiliki pengalaman dan berjiwa kepemimpinan.  Seluruh  anggota  Satpam internal  perusahaan  ini  dikoordinator  oleh seorang anggota Ditpamobvit Polda
Kalimantan  Selatan;  d)  Dukungan  peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan  kepada  unsur  organik  negara seperti TNI/Polri dalam menjaga dan mengamankan  obvitnas,  terutama  dalam keadaan darurat dan mendesak.
Kedua, Kelemahan:  a)  Masih  ada beberapa  personil  Satpam  PT.  Pertamina (Persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin  yang kualitas SDM-nya di bawah standar kualifikasi.  Hal  ini  tercermin  dari  sistem rekrutmen  personil  yang  kurang  profesional, misalnya  ada  beberapa  personil  Satpam  yang direkrut karena koneksitas; b) Jumlah petugas keamanan  masih  kurang  menyerap  tenaga profesional  dari  komponen  TNI/Polri  yang memang disiapkan untuk pengamanan obvitnas;  c)  Jumlah  petugas  keamanan  masih kurang mengingat lokasi yang tingkat bahaya tinggi  dan  berpotensi  rawan  ancaman  dan gangguan.  Berdasarkan  temuan  diketahui bahwa  jumlah  petugas  keamanan  yang  terdiri 17  anggota  kurang  memenuhi  standar keamanan  dibandingkan  dengan  tingkat bahayanya;  d)  Masih  ada  beberapa  personil Satpam  PT.  Pertamina  (Persero)  Terminal BBM Banjarmasin yang kurang berkoordinasi dengan  pihak  keamanan  eksternal  seperti TNI/Polri  dalam  mengatasi  gangguandan ancaman  obvitnas.  Hal  ini  tercermin  dari jarangnya komunikasi Satpam internal dengan aparat keamanan dari TNI/Polri yang bertugas dalam Pengamanan Obvitnas.
Ketiga, Peluang  :  a)  Meningkatnya kesadaran  sebagian  besar  karyawan  PT.
Pertamina (Persero) Terminal BBM
Banjarmasin  akan  pentingnya  keamanan  dan ketertiban kawasan penyimpanan dan distribusi  BBM;  b)  Kebijakan  pimpinan (pengelola  pengamanan)  untuk  menambah
personil Ditpamobvit, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regudari Ditpamobvit  Polda  Kalimantan  Selatan  yang dianggap  memang  mampu  dan  profesional menjalankan tugas tersebut.
Keempat, Ancaman: a) Jumlah Penduduk.  Jumlah  penduduk  sekitar  kawasan PT.  Pertamina  (Persero)  Terminal  BBM Banjarmasin  bertambah  banyak.  Hal  ini berpotensi  terjadinya  kerawanan  sosial,  salah satunya  akibat  pengangguran  yang  akan berdampak buruk bagi pelaksanaan pengamanan  kawasan  perusahaan;  b)  Budaya Masyarakat.  Ancaman  utama  yang  dihadapi yaitu  akses  masuk  pintu  lain,  dimana  warga yang  tinggal  disekitar  kawasan  terbiasa memasuki kawasan lewat akses jalan belakang  yang  ada  pintu  daruratnya.  Hal  ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum untuk menyusup kawasan.
Hambatan Sarana dan Prasarana Pengamanan  Obvitnas  oleh  Ditpam  Obvit Polda Kalsel
Sistem  pengamanan  nasional  berupa obvitnas, kawasan industri, perusahaan Negara  atau  swasta  seperti  PT.  Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin merupakan bagian dari managemen keamanan ( security  management )  yang  diterapkan  di Indonesia pada umumnya dan sistem pengamanan  objek  vital  (Pam  Obvit)  oleh Polri  pada  khususnya.  Sistem  pengamanan yang umumnya mencakup pengamanan rutin,
pengamanan  khusus  maupun  keadaan  darurat ( emergency management ) dilakukan mengacu pada tindakan-tindakan Kepolisian sebagaimana  diatur  dan  ditetapkan  dalam peraturan  perundangan  terkait  pengamanan dan  keamanan  nasional.  Pengamanan  oleh aparat keamanan umumnya menangani berbagai  masalah  sosial  yang  terjadi  dan dirasakan  mengganggu,  menghambat  atau mengancam  kehidupan  sosial  masyarakat yang  berada  di  kawasan  maupun  diluar kawasan.  Masalah  atau  ancaman  di  kawasan obvitnas  tentu  sangat  berbeda  dari  setiap kawasan, sehingga penanganannyapun bervariasi,  misalnya  mulai  dari  penanganan kegiatan  rutin,  kegiatan  khusus  maupun penanganan  masalah  kontijensi  (keadaan darurat).
Berdasarkan  kajian  analisa  SWOT terhadap  penyelenggaraan  pengamanan  PT.
Pertamina (Persero) Terminal BBM
Banjarmasin  dapat  dikemukakan  bahwa meskipun  telah  ditetapkannya  Keputusan Presiden  Nomor  63  Tahun  2004  tentang Pengamanan  Obyek  Vital  Nasional  dan pedoman  tata  laksana  sistem  pengamanan obyek  vital  nasional,  namun  implementasi sistem  pengamanan  obvitnas  masih  belum optimal.  Banyak  aspek  pengamanan  kawasan PT.  Pertamina  (Persero)  Terminal  BBM Banjarmasinyang  belum  sesuai  dengan  SOP pengamanan  obvitnas  yang  ditetapkan,  serta rawan terhadap ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan
terorisme  yang  dapat  berdampak  serius terhadap  keamanan  nasional.  Selain  itu, anggota  Ditpamobvit  Polda  Kalimantan Selatan  dan  Satpam  internal  perusahaan  juga masih  dihadapkan  pada  beberapa  hambatan dalam  pengamanan  PT.  Pertamina  (Persero) Terminal  BBM  Banjarmasin,  antara  lain: Pertama, dari  segi  jumlah  petugas  keamanan masih  kurang  apabila  dibandingkan  dengan tingkat  bahayanya  kawasan  PT.  Pertamina (Persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin  yang dapat  berpotensi  timbulnya  ancaman  dan gangguan keamanan. Sesuai pedoman sispamobvitnas  kekuatan  minimal  personil pengamanan  adalah  4  (empat)  regu  yang terdiri  dari  7  sampai  11  orang  dengan pelaksanaaan tugas sesuai penjadwalan waktu yang  dibagi  ke  dalam  3  kelompok  masing- masing  selama  8  jam  kerja.  Berdasarkan temuan  diketahui  bahwa  jumlah  petugas keamanan belum memenuhi standar pengamanan  obvitnas  yang  terdiri  dari  17 anggota satuan pengamanan apabila dibandingkan dengan tingkat bahaya kawasan yang  harus  diamankan.  Dengan  adanya pembagian tugas jaga menjadi 4 (empat) regu, 1 (satu) regu terdiri 4 sampai 5 anggota satuan pengamanan. Maka otomatis petugas keamanan  harus  bertanggung  jawab  akan keamanan.  Pembagian  jam  kerja  menjadi  4 (empat)  shift,  yaitu  shift  I  dimulai  dari  jam 08.00  Wib  sampai  dengan  jam  16.00  Wib, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib sampai  dengan  jam  24.00  Wib,  selanjutnya
shift  III  dari  jam  24.00  wib  sampai  dengan jam  08.00  wib.  Shift  IV  melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikutnya.
Kedua, sarana  prasarana  pengamanan Obvit  Polda  Kalimantan  Selatan  masih terbatas atau belum tercukupi, diantaranya: a) Jumlah pos penjagaan masih kurang memadai jumlahnya,  yaitu  hanya  ada  3  pos  penjagaan padahal  sesuai  identifikasi  kebutuhan  sekitar 5 pos penjagaan. Sesuai dengan Skep Kapolri nomor  738  tahun  2005  tentang  Pedoman Sispamobvitnas,  Pos  utama  (Pos  A)  dengan penempatan  lokasi  yang  strategis  di  pintu masuk utama : bebas pandang, sebagai tempat penyeleksian  ( front  office ),  memiliki  fasilitas MCK,  memiliki  ruang  istirahat  dan  ibadah, dilengkapi  perlengkapan  tugas  satpam,  alat komunikasi,  sistem  pemantauan  ( monitoring system ) dan peralatan pertolongan kecelakaan. Dari hasil pengamatan ditemukan : kaca riben warna  gelap/hitam  tidak  tembus  pandang, tidak  memiliki  ruang  istirahat  dan  tempat ibadah serta peralatan pertolongan kecelakaan ada  namun  obat-obatan  sudah  tidak  layak pakai  (kadaluarsa);  b)  Jumlah  pos  jaga  ada  3 Pos  yaitu  Pos  Utama  (Pos  A  gerbang  depan) dan Pos B (Pos keluar masuk pengisian mobil tangki)  sudah  dilengkapi  sarana  kamera pengawas (CCTV), namun pada Pos Pelumas belum  dilengkapi  sarana  CCTV.  Pada  titik- titik  rawan  area  terlarang  seperti  tangki timbun,  Filling  Shed  dan  Dermaga  II  dan  III sudah  dilengkapi  CCTV.  Hasil  pemantauan ditemukan  pada  Dermaga  I  yang  menghadap
sungai  barito  belum  termonitor  terhadap keluar  masuk  kapal/kelotok  yang  sering dilewati aktivitas masyarakat yang berbatasan dengan  pagar  PT.  Pertamina.  Untuk  itu penambahan  CCTV  di  titik-titik  yang dianggap lokasi rawan gangguan dan ancaman keamanan yang dimaksud.Selain itu belum  disediakannya  ruang  khusus  untuk memonitor  aktivitas  keluar  masuk  pengisian mobil tanki melalui ruang kontrol CCTV dan petugas  yang  khusus  di  ruang  tersebut.  Dari hasil  pantauan  di  Kantor  Pemasaran  atau utama,  tidak  ada  ruang  khusus  untuk  ruang monitor  CCTV,  yang  memantau  adalah ruangan  terbuka  dari  Ruang Chief  Security bergabung  dengan  karyawan  lainnya  dan ruang kerja Operation Head; c) Tidak adanya menara  untuk  memantau  ( monitoring  system ) yang dapat memantau dari ketinggian tentang aktivitas keluar masuk mobil tanki BBM  dari Pos  A  menuju  area  parkir  mobil  tanki kemudian  masuk  ke  Pos  B  menuju  Filling Shed  (pengisian  BBM)  dan  keluar  menuju pendistribusian  yang  dituju;  d)  Tidak  adanya unit  mobil  patroli,  kendaraan  roda  dua maupun sepeda. Sesuai standar sispamobvitnas  diperlukan  mobil  minimal 1unit  mobil  untuk  kegiatan  operasional.Oleh karena  itu  diperlukan  mobil  patroli  sehingga dapat mendukung pelaksanaan patroli petugas keamanan  dalam  rangka  memantau  dan memeriksa  situasi  dan  kondisi  kawasan.Di samping  itu  perlu  difasilitasi  dengan  bahan bakar yang cukup; e) Masih kurangnya lampu
penerangan  yang  dapat  menghambat  petugas keamanan saat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kawasan pada malam hari. Hasil temuan  di  lapangan  diketahui  tidak  semua lampu  penerangan  yang  terdapat  di  setiap sudut  pagar  berfungsi  dengan  sempurna sehingga tidak menutup kemungkinan adanya bahaya  dari  masyarakat  yang  masuk  lompat jalur lain; f) Kurang layaknya alat komunikasi seperti handy  talky  (HT) ,  telepon  kabel,  dan Handphone.  Hasil  pengamatan  yang  didapat di  Pos  A  dan  Pos  B handy  talky ( HT ) mengalami  drop  baterai  karena  sering  diisi semalaman mengakibatkan baterai jadi kembung,  telepon  kabel  pada  Pos  A  tidak bisa digunakan karena sambungannya diputus sehingga dapat menghambat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan  pesan/informasi  secara  cepat kepada  pimpinan  dan  komunikasi  antar personel Satpam internal; g) Tidak difungsikannya  alat  deteksi  ( metal  detector, search mirror /alat deteksi manual) dan portal otomatis.  Dari  pantauan  Pos  A search mirror terlepas  antara  ganggang  pegangan dengan  cermin  deteksi  dan  berdebu,  artinya jarang  sekali  digunakan  alat  tersebut. Metal detector baterainya  lemah  dan  perlu  diganti dengan  yang  baru  serta  berdebu.  Portal otomatis  yang  dikendalikan  dari  dalam  Pos Auntuk  jalur  masuk  berfungsi  dengan  baik, namun pada jalur keluar tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga dibiarkan terbuka. Pada pelaksanaan tugas dapat menghambat
mendeteksi  dini  adanya  bahaya/ancaman (seperti  ada  bom,  logam  berupa  senjata tajam/api, dan bahan-bahan berbahaya lainnya; h) Belum dimanfaatkannya teknologi modern/canggih  dalam  sistem  pengamanan, misalnya  sistem  pengamanan  keluar  masuk ruangan  menggunakan ID  Card  digital .Hasil pengamatan  di  Kantor  Pemasaran  atau  utama tidak  ada  ruangan  yang  menggunakan  sistem pengamanan pintu keluar masuk menggunakan ID  card  digital tersebut;  i) Pagar  keliling  kondisinya  sudah  tidak  layak. Hasil pemantauan yang didapat, pagar keliling untuk  area  sepanjang  jalan  Cerucuk  (dari jembatan  Kalindo-Soto  Kuin)  sudah  sesuai yaitu  setinggi  4  meter  terbuat  dari  beton  dan di  atasnya  dibuat  kawat  berduri  serta  kokoh (tidak retak).Namun dilihat dari area perbatasan  dengan  Sungai  Kalindo  menuju Sungai Barito kondisi pagar sudah tidak layak disebabkan  pagarnya  yang  sudah  lama  atau tua  dan  agak  miring  sewaktu-waktu  dapat roboh  akibat  tergerus  sungai  atau  sebab lainnya (angin kencang dan pohon tumbang).

## PENUTUP
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan: Pertama, bahwa pola  system  yang  terkandung  dalam  sistem pengamanan Obvitnasoleh Ditpamobvit Polda Kalimantan  Selatan  tidak  disebutkan  secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan  pamobvitnas,  namun  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2004
tentang  Pengamanan  Obvitnas    dijelaskan bahwa  pola  sistem  Pamobvitnas,  yaitu:  (1) Pelaksana  utama  Pamobvitnas  adalah  otoritas pengelola  obvitnas,  Polri  sendiri  melalui Ditpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan
obvitnas; mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif;  dan  secara  terpadu  bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas;  dan  obvitnas  bagian  organik atau termasuk lingkungan TNI maka pengamanan  tetap  dilaksanakan  oleh  TNI, Polri melakukan pengamanan diluar lingkungan  Obvitnas  dalam  penanganan gangguan keamanan.
Kedua, hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan yang teridentifikasi yaitu  (1)  kurangnya  koordinasi  pengamanan antara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan;  (2)  kurangnya  jumlah  petugas satuan  pengamanan  dibandingkan  tingkat kerawanan  kawasan  sehingga  berpotensi timbul  ancaman/gangguan  keamanan;  (3) sarana prasarana pengamanan terbatas seperti: jumlah  pos  penjagaan,  kamera  pengawas (CCTV), unit mobil patroli, lampu penerangan  kawasan,  alat  komunikasi,  dan alat deteksi ( metal detector/search mirror /alat deteksi manual);
Dari kesimpulan  tersebut hal-hal yang disarankan adalah pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan
Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan  tidak  disebutkan  secara  jelas  dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas sehingga perlu dibuat  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perlindungan  terhadap    kawasan  Obvitnas. Dan berdasarkan hasil temuan bahwahubungan  kordinasi  antara  pengelola obvitnas  dengan  aparat  keamanan  perlu ditingkatkan dan sarana prasarana pengamanan  di  kawasan  PT.  Pertamina (Persero)  Terminal  BBM  Banjarmasin  relatif terbatas  seperti:  jumlah  pos  penjagaan, kamera  pengawas  (CCTV),  menara  pantau, mobil  patroli  maupun  kendaraan  patroli  roda dua,  lampu  penerangan,  alat  komunikasi,  alat deteksi  ( metal  detector,  search  mirror /alat deteksi  manual),  pagar  keliling  kawasan  dan teknologi  sistem  keamanan.  Oleh  karena  itu setiap komponen tersebut perlu dilengkapidan diperbaiki  sesuai  dengan  jumlah  dan  kualitas yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiman,  et.al.  2003. Materi  Mata  Kuliah Pelatihan  Sekurity  Fisik .  Jakarta: Penerbit  Imparsial  dan  Koalisi  Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil.
Haryadi,  Harry.  2013. Mengupas  Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian . Jakarta: Anggota Dewan Pertimbangan TANDEF. Gunawan, Budi. 2005. Membangun Kompetensi  Polri,  Sebuah  Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Profesi . Jakarta: Yayasan
Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Kelana,  Momo.1998. Memahami  Undang-
undang  Kepolisian .  PTIK-Jakarta  : Jakarta.
Sadjijono.  2007. Hukum  Kepolisian  :  Polri dan  Good  Governance .  Yogyakarta. LaksBang Mediatama.

## Dokumen
Ditpamobvit Polda Kalsel. Pelaksanaan Kegiatan  Kerja  Satker  Dit  Pamobvit Polda  Kalsel  TA.  2015 .  Paparan Ditpamobvit. Polisi Daerah Kalimantan Selatan.2011. Standar OperasionalProsedur (SOP)PengamananObjek Vital . Banjarmasin:  Direktorat  Pam  Obvit Polda Kalsel. Dokumen Standar  Operasional  Prosedur Pengamanan Terminal BBM Banjarmasin . 2015. Nota Kesepahaman Antara PT PERTAMINA (Persero)    dengan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia No. 09/C00000/2011-S0  Tanggal  20  April 2011. Dokumen Standar  Operasional  Prosedur Pengamanan Terminal BBM Banjarmasin . 2015. Laporan  Bulanan  Ditpamobvit  Polda  Kalsel
Bulan  Oktober  2015.  Tanggal  2 Oktober 2015.

## Situs Internet
http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strat egi-pengamanan-objek-vital-nasional/ diakses tgl.05-02-2015. http://www.metro7.co.id/2014/02/objek-vital- negara-pt-adararo-harus.html.  diakses pada tgl.15-05-2015.
http://id.wikipedia.org/w/index.php?search=P engertian%20objek; search=Pengertian %20 vital; search=Pengertian%20negara.  diakses tgl. 11-04-2015.