## Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
(Indonesian Journal of Society Engagement)
Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, Hal. 99 – 116 DOI: https://doi.org/10.33753/ijse.v1i1.8

## Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa
Suherman * dan Ali Imran Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Jl. RS Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia *suherman_upn@yahoo.com
Kata Kunci:
status hak atas tanah; kesejahteraan;
masyarakat desa Abstrak Sebagian  besar  penduduk  desa  Penyirapan  bekerja  di  sektor  pertanian,
perkebunan  jagung  dan  palawija  seluas  19  Ha,  perikanan  seluas  15  Ha,  Pedagang,
PNS,  Buruh,  dll.  Tanah  yang  dijadikan  tempat  tinggal,  perkebunan,  pertanian, perikanan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian warga setempat, karenanya tanah menjadi asset yang sangat penting bagi warga Desa Panyirapan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dari tanah tersebut yang berada di desa Panyirapan. Akan tetapi, sebagian besar penduduknya mempunyai pendidikan hanya sampai tingkat SMP dan SMA.  Karenanya  mereka    kurang  memahami  hukum  dikarenakan  latar  belakang pendidikan  yang  masih  rendah.  Warga  setempat  lebih  memlih  bertani,  buruh  atau berkebun.  Pendidikan  warga  yang  masih  rendah  dan  awam  tentang  hukum,  maka banyak  perkara-perkara  hukum  yang  terjadi  desa  tersebut,  seperti  sengketa  tanah. Metode  yang  digunakan  berupa  pendampingan  disertai  penyuluhan  kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan dan diskusi dengan tujuan kegiatan agar warga desa Penyirapan memahami begitu pentingnya status kepemilikan hak atas tanah bagi pemiliknya yang dapat digunakan sebagai lahan tempat tinggal dan lahan produktif  untuk  menuju  kesejahteraan  masyarakat  desa  Penyirapan.  Hasil  kegiatan dalam  pendampingan  ternyata  banyak  warga  desa  penyirapan  hampir  80%  telah mempunyai  status  tanah  yang  jelas  dan  kuat  berdasarkan  hukum  pertanahan  di Indonesia.
Keywords: status of land
rights; welfar;
village communities Abstract
Most  of  Penyirapan  villagers  work  in  the  agricultural  sector,  corn  and palawija plantations covering an area of 19 hectares, fisheries covering an area of 15 hectares,  traders,  civil  servants,  laborers,  etc.  Land  that  is  used  as  a  place  to  live, plantations,  agriculture,  fisheries  can  be  used  as  the  livelihood  of  local  residents, therefore land becomes a very important asset for the residents of Panyirapan Village to improve the welfare of the owners of the land in the Panyirapan village. However, the majority of the population has education only up to junior high and high school levels.  Therefore  they  do  not  understand  the  law  due  to  their  low  educational background. Local residents prefer farming, labor or gardening. Citizens' education is still low and lay about the law, so many legal cases that occur in the village, such as  land  disputes. The  method  used  in  the  form  of  assistance  is  accompanied  by counseling to the community, namely by providing explanations and discussions with the aim of activities so that the residents of Penyirapan understand the importance of the ownership status of land rights for their owners that can  be used as residential land and productive land for the welfare of the Penyirapan village community. As a result of the activities in the facilitation, it turns out that almost 80% of the village residents have adopted a clear and strong land status based on land law in Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN
Wilayah  Desa  Panyirapan,  Kecamatan  Baros  ,  Kabupaten  Serang  letaknya  137 KM  dari  Jakarta.  Desa  Panyirapan  merupakan  daerah  yang  terletak  didataran,  dengan ketinggian  dari  permukaan  laut  1600  meter.  Luas  Desa  Panyirapan  adalah  150  Ha, dengan  jumlah  penduduk  laki-laki  3200  jiwa  dan  penduduk  perempuan  sebesar  2745 jiwa,  Jadi jumlah penduduk Desa Panyirapan sebesar 5945 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK)  1734 KK. Pada desa Panyirapan ini sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan jagung dan palawija seluas 19 Ha, perikanan seluas 15 Ha,  pedagang,  PNS,  buruh,  dan  lainnya.  Tanah  yang  dijadikan  tempat  tinggal, perkebunan,  pertanian,  perikanan  dapat  dijadikan  sebagai  mata  pencaharian  warga setempat,  karenanya  tanah  menjadi  asset  yang  sangat  penting  bagi  warga  Desa Panyirapan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dari tanah tersebut yang berada di desa Panyirapan.(Profil Desa Pantirapan, 2016 : 1-2).
Jumlah  Sekolah  Dasar  (SD)  ada  45  ,  SMP  ada  5  dan  SMA  dan  SMK  ada  6  di Kecamatan Baros. Begitu juga untuk Universitas atau Sekolah Tinggi belum ada di daerah tersebut.  Sehingga  sebagian  besar  penduduknya  mempunyai  pendidikan  hanya  sampai tingkat SMP dan SMA. Karenanya mereka  kurang memahami tentang status kepemilikan ha katas tanah dan bagaimana cara memperoleh status tanah tersebut. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Sehingga banyak tanah-tanah warga desa penyirapan  mempunyai  status  yang  belum  jelas  atau  sesuai  dengan  yang  daitur  dalam hukum tanah di Indonesia. Banyak tanah-tanah disana yang telah dijual oleh warga lain yang tidak tinggal di daerah tersebut, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak dapat menjadikan sejahtera warga desanya (Sudikno Mertokusumo, 1985 : 2). Kondisi masyarakat yang ada di atas, maka perlu diadakan pendampingan  terkait dengan
pentingnya status  hak atas tanah  dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat desa. Karena  dengan  tanah  yang  dimiliki  oleh  warga  dengan  status  kepemilikan  yang  jelas, maka tanah tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan mendapatkan uang, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi warganya.
Terkait  dengan  kekuatan  pembuktian  atas  status  kepemilikan  atas  tanah  yang berupa sertifikat yang diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1960  tentang  Ketentuan  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA)  yang  menyebutkan  bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi : Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai    alat  pembuktian  yang  kuat.  Sedangkan  dalam  Pasal  32  ayat  1  PP  24  /1997 disebutkan  bahwa  sertifikat  sebagai  alat  bukti  yang  kuat.  (Ilyas  Ismail,    2011  :  29). Sertifikat sebagai bukti kepemilikan  hak atas tanah yang terdiri dari data yuridis dan data fisik mempunyai alat bukti yang kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, melalui suatu putusan pengadilan. (Irawan Soerodjo, 2003 : 110).
Dengan  demikian,  memberikan  pemahaman  dan    pendampingan  kepada  warga desa  Panyirapan  terkait  dengan  Pentingnya  Status  Kepemilikan  Atas  Tanah  Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Panyirapan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini juga terkait dengan hak setiap orang untuk mendapatkan haknya dan  mendapatkan    keadilan,  tanpa  melihat  perbedaan.(Satya    Arinanto,  2015  ;  72) Sehingga  tujuan  pendampingan  bagi  warga    Desa  Panyirapan  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  pentingnya  status    hak  atas  tanah    dalam  rangka  menuju kesejahteraan masyarakat desa. Karena dengan tanah  yang dimiliki oleh warga dengan status  kepemilikan  yang  jelas,  maka  tanah  tersebut  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan untuk  tujuan  mendapatkan  pemasukan  atau  pendapatan,  sehingga  akan  memberikan kesejahteraan bagi warga.

## 2. METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Penyirapan ini  akan  dilaksanakan  dengan  metode  dialog,  presentasi,  diskusi  dan  pelatihan  kepada para warga masyarakat  yang kurang mampu di desa tersebut melalui media sosial baik melalui WhatsApp, Goegle meet, atau Zoom cloud meeting. Hal ini terjadi dikarenakan adanya situasi dan kondisi pandemic corona virus atau covid 19 secara global di dunia, termasuk  di  Indonesia.  Sehingga  Pemerintah  menerapkan  adanya  aturan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  berdampak  dengan  adanya  penjagaan  yang  sangat ketat untuk keluar masuknya orang dari satu daerah ke daerah lain.
Supaya  pelaksanaan  pengabdian  dengan  cara  sosialisasi  dan  pelatihan  dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka dengan kondisi yang terjadinya covid 19 pengabdi menyiapkan paket pulsa bagi setiap peserta yang mengikuti acara  pendampingan  dan  penyuluhan  tersebut.  Paket  pulsa  tersebut  yang  selanjutnya dapat  digunakan  dengan  Hand  Phone  android  dari  peserta  atau  menggunakan  Laptop. Seiap Hp dan laptop dapat digunakan oleh dua orang peserta. Dengan acara pengabdian secara  online  ini,  maka  pengabdi  juga  selain  memberikan  materi  yang  penting  tentang status  hak  atas  tanah  juga  pengabdi  memberika  pengetahuan  tentang  teknologi  dalam penggunaan  zoom  cloud  meeting  untuk  pertemuan  dan  diskusi  kepada  warga  Desa Penyirapan.
Selain secara on line dalam pengabdian tersebut, tetapi warga penyirapan dalam pelaksanaannya  para  warga  berkumpul  di  aula  desa  penyirapan  dan  sebelum  acara dilaksanakan mereka juga diharuskan mengisi daftar kehadiran warga supaya acara dapat berjalan tertib dan terdata dengan baik. Warga penyirapan yang hadir merupakan warga yang  telah  terdata  sebelumnya.  Karena  pengabdi  pada  bulan  Januari  2020  sebelum
mereba adanya covid 19 telah berkunjung ke kantor desa Penyirapan untuk melakukan wawancara dengan kepala desa dan melakukan pencatatan data untuk mencatat jumlah warga  masyarakat  disana  dan  permasalahan-permasalahan  apa  terkait  dengan  status kepemilikan hak atas tanah mereka. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat dari desa tersebut,  akan  digunakan  untuk  mengundang  masyarakat  setempat  untuk  hadir  dalam kegiatan di Kantor Desa Penyirapan, Kecamatan Baros, Kab. Serang.
Metode  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  juga  dilakukan  dengan  beberapa tahapan. Setiap tahap dilakukan dengan kerja sama tim sesuai dengan pembagian tugas yang  telah  disepakatai  bersama.  Tahap-tahap  ini  disusun  sesuai  dengan  ketentuan administratif,  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  menjadi  target  sasaran.  Melihat  bahwa masyarakat  target  sasaran  merupakan    masyarakat  yang  bekerja  sebagai  petani  dan berpendidikan rendah, maka setiap tahap pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan kegiatan atau rutinitas serta latar belakang pengetahuan dan pendidikan dari warga desa penyirapan  tersebut,  sehingga  setiap  kegiatan  yang  terlaksana  dihadiri  sesuai  kuantitas peserta yang ditargetkan. Secara rinci, tahapan yang akan di tempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:
a. Dalam tahap persiapan
Pada  tahap  awal  persiapan  untuk  melakukan  pengabdian  masyarakat  di  desa penyirapan, maka tim pengabdi yang terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota melakukan  kunjungan  kepada  Kepala  Desa  Penyirapan  yang  dilaksanakan  pada Bulan  Januari  2020.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membangun  komunikasi  aktif dengan pejabat terkait sehingga setiap proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan  dalam  pengetahuan  dan  izin  yang  diberikan  oleh  pihak  terkait  serta
mengetahui  permasalahan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sekitar  desa penyirapan terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah.
Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah pengumpulan data  empiris  ( field  research )  langsung  mengamati  jenis  status  kepimilikan  yang dimiliki oleh warga desa Penyirapan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para warga, banyak warga yang belum mengetahui tentang pentingnya status kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  dengan  kepemilikan  yang  jelas  maka  akan memberikan kesejahteraan bagi pemiliknya dan warga desa Penyirapan umumnya. maka  perlu  adanya  pendampingan  dan  sosialisasi  dan  tim  menentukan  jumlah peserta  yang  diundang  sebanyak  25  orang  yang  nantinya  akan  ikut  dalam  acara pendampingan dan sosialisasi tersebut.
b. Proses perijinan
Pada  saat  yang  bersamaan  dengan  pengumpulan  data  informasi  diatas,  maka  tim pengabdi juga mengajukan perijinan kepada pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan.  Perijinan  yang  disampaikan  mendapat  respon  baik  oleh  pejabat  yang berwenang baik dari kepala desa, RW dan RT setempat dalam rangka pelaksanaan pengabdian  masyarakat  tersebut  dan  telah  ditentukan  tanggal  tentative  untuk pelaksanaan pengabdian yaitu tanggal 18 dan 19 Juni  2020. Direncanakan ada 2 hari untuk pengabdian yaitu pada hari pertama tim pengabdi memberikan presentasi dan diskusi  atau dialog dengan warga serta kepala desa  Penyirapan. Sedangkan dihari kedua  direncakan  oleh  tim  pengabdi  melakukan  pelatihan  untuk  mengisi  blangko dari permohonan status tanah yang pertama ke Kantor Pertanahan Kab. Serang.
Dalam  mengurus  perizinan,  tim  pengabdi  membawa  surat  tugas  dari  instansi  tim pengabdi bertugas, disertai denagn permohonan kerja sama melaksanakan kegiatan
pengabdian  kepada  masyarakat  kepada  kepala  desa  Penyirapan.  Kegiatan  dengan tema  ini  sangat  didukung  juga  oleh  RW  dan  RT  setempat  mengingat  tema pengabdian kepada masyarakat ini sangat penting bagi warga mereka. Sesuai dengan ketentuan  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat,  setiap  kegiatan  dilakukan dengan proses administrasi dan dokumentasi. Dalam berdialog dengan kepala desa setempat, tim pengabdi memulai mencari informasi akurat mengenai jumlah warga masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan terkait belum jelasnya bukti hak atas kepemilikan tanahnya.
c. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan selama dua hari yang pertama dilakukan pada tanggal  18  Juni  2020.  Pada  hari  pertama  tersebut  tim  pengabdi  memberikan presentasi  kepada  warga  desa  dilanjutkan  dengan  tanya  jawab  yang  dilakukan melalui zomm cloud meeting. Banyak warga yang bertanya dan antusias dalam acara tersebut  mereka  terkait  dengan  pentingnya  dari  status  kepimilikan  hak  atas  tanah, bagaimana  kekuatan  hukumnya,  bukti-bukti  kepemilikan  ha  katas  tanah,  prosedur mengajukan permohonan ha katas tanah dan hubungan antara kepemilikan ha katas tanah dengan kesejahteraan baginya, dan lainnya. Pada hari kedua tanggal 19 Juni 2020  tim  pengabdi  memberikan  pendampingan  cara  bagaimana  mengisi  formulir permohonan pengajuan sertitikat hak milik untuk yang pertama kalinya. Banyak isian yang  harus  dipahami  oleh  Pemohon  dalam  mengisi  form  pengajuan  tersebut  di antaranya,  nama  pemilik,  letak  obyek  tanahnya,  batas-batas  dari  obyek  tanah tersebut, dan lainnya.
d. Pelaporan Hasil Pelaksanaan
Setelah  pelaksanaan,  maka  tim  pengabdi  membuat  laporan  kemajuan  yang disampaikan ke institusi pengabdi. Tim membuat laporan tertulis mengenai hasil dari pendampingan  dan  sosialisasi  kepada  warga.  Serta  mempublikasi  dalam  bentuk jurnal.  Tim  melakukan  publikasi  sebagai  syarat  luaran  dari  abdimas  yang  telah dilakukan oleh tim pengabdi. Melaporkan laporan akhir setelah diseminarkan. Tim dalam proses membuat laporan akhir dengan tujuan publikasi jurnal.

## 3. HASIL dan PEMBAHASAN
Hukum  tanah  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang  No.  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Menurut  Pasal  20  UUPA memberikan  pengertian  tentang  Hak  Milik  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat  dan terpenuh  yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih  dan dialihkan kepada pihak lain. Dengan adanya status hak atas tanah yang jelas yang telah dilindungi oleh  UUPA  maka  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan adanya pendaftaran atas hak tanah tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA, sedangkan peraturan pendaftaran  tanah  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1961 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Pengertian  pendaftaran  tanah  diatur  dalam  pasal  1  ayat  1  yang  memberikan devinisi  pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk
peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termassuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak  milik  atas  satuan  rumah  sususn,  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.(Budi Harsono, 2008 ; 332). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah  yang dilakukan  terhadap objek pendaftaran tanah  yang belum didaftar. Kegiatan yang  dilakukan  dalam    pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  adalah:  melakukan pengumpulan  dan  pengolahan  data  fisik  ,  pembuktian  hak  dan  pembukuannya,  yang meliputi  pembuktian  hak  baru;  pembuktian  hak  lama;  pembukuan  hak,  melakukan penerbitan  sertifikat,  penyajian  data  fisik  dan  yuridis,  penyimpanan  daftar  umum  dan dokumen, serta kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.(Bahtiar Efendi, 2005:50).
Menurut Urip Santoso perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif , yaitu: (1) Penerbitan  sertifikat  tanahnya  telah  berusia  5  tahun  atau  lebih  (2)  Proses  penerbitan sertifikat  tersebut  didasarkan  pada  itikad  baik  (3)  Tanahnya  dikuasai  secara  fisik  oleh pemegang hak  atau kekuasaanya. (Urip  Santoso,  2010 ;  20). Berdasarkan hal  tersebut, oleh  karenanya  tanah  yang  telah  didaftarkan  dalam  waktu  5  tahun  harus  segera dimanfaatkan  oleh  pemiliknya  hal  ini  untuk  menghindari  penelantaran  tanah.  Apabila dalam waktu 5 tahun tanah tersebut tidak digunakan maka Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanah  yang  telah  terdaftar  dengan  bukti  sertifikat  akan  memberikan  kepastian hukum bagi pemegang haknya dan juga akan memberikan kesejahteraan. Karena tanah bagi  masyarakat  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  kesejahteraan  seseorang,
perkembangan  kehidupan  keluarga,  dan  kelompok.  Mempertahankan  tanah  berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik  mengandung  nilai  yang  bermakna  tinggi  dan  mendasar.  Tanah  dapat menunjukkan  tingkat  status  sosial  seseorang.  Semakin  banyak  tanah  yang  dimiliki seseorang semakin tinggi pula status sosialnya.(Layyin Mahfiana, 2016 ; 30). Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Pembangunan dan berbagai upaya transformasi sosial yang bertujuan mendorong kesejahteraan rakyat tidak akan berhasil dengan baik apabila struktur relasi kekuasaan dalam pengelolaan dan pemilikan sumber daya agraria tidak tertata secara adil.
Berdasarkan  di  atas,  maka  perlindungan  hukum  untuk  mendapatkan  kepastian hukum terhadap hak kepemilikan terhadap status tanahnya adalah merupakan hak setiap orang  hl  ini  untuk  mencapai  suatu  kesejahteraan  dan  kemakmuran  sebagaimana  diatur dalam  pasal  33  ayat  1  UUD  1945.  Oleh  karenanya  perlu  adanya  pengarahan  dan pendampingan  untuk  mereka  agar  mereka  paham  dan  mengerti  menggunakan  haknya untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap status tanah miliknya.
Pada  tahap  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  tim  pengabdi melaksanakan  kegiatan  dan  pendampingan  dengan  masyarakat  dan  organisasi  pemuda yang berada di  desa  penyirapan,, tim  pengabdi  mengandeng organisasi  pemuda karena terkait  dengan  penggunaan  IT,  karena  banyak  para  pemuda  yang  menggunakan  HP Android  dan  lebih  paham  dengan  teknologi.  Mereka  ini  selain  juga  untuk  dibekali pemahaman  tentang  status  tanah  juga  untuk  mendampangi  para  warga  lain  yang  tidak mengerti teknologi. Sehingga satu handphone bisa digunakan untuk dua orang peserta. Pelaksanaan pendampingan untuk pemahaman kepemilikan atas hak atas tanah pada hari pertama ini dihadiri oleh hampir 30 warga yang mana warga berkumpul di depan kantor
desa yang telah disediakan oleh kepala desa, kemudian satu orang warga akan didampingi oleh satu orang remaja karang taruna dalam penggunaan HP, karena acara pendampingan dan sosialisai ini menggunakan media zoom cloud meeting. Pada hari pertama tanggal 18 Juni  2020,  diadakan  acara  ini  dengan  cara  pengabdi  memberikan  presentasinya dilanjutkan dengan diskusi  dan tanya jawab antara pengabdi  dengan peserta. Pengabdi memberikan materinya terkait dengan :
a. Regulasi  terkait  dengan  pertanahan  di  Indonesia,  sebagai  pemahaman  dasar  yang dikemas  secara  sederhana  dengan  pemahaman  yang  sederhana  yang  diharapkan dapat  mudah  dipahami  oleh  warga,  seperti  pengabdi  menyampaikan  bahwa  kita hidup antara satu dengan yang lain perlu ada yang mengatur agar hidup ini tertib dan aman yaitu hukum. Begitu juga halnya dengan tanah ini perlu adanya yang mengatur yang  diatur  dalam  Undang-undang  No  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  dasar Agraria dan peraturan-peraturan yang lainnya.
b. Pengabdi menjelaskan macam-macam hak kepemilikan atas tanah yang diakui oleh hukum di Indonesia, seperti ada Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan  dan  hak  yang  lainnya.  Tapi  pengabdi  lebih  focus  memberikan penjelasan tentang hak milik, bahwa hak turun temurun, terkuat dan terpenuh  yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Karena hamper seluruh warga di desa penyirapan memiliki tanah dengan status kepemilikan girik, AJB dan sertifikat hak milik.
c. Pengabdi juga menjelaskan tentang proses pengajuan permohonan hak untuk yang pertama di Kantor Badan Pertanahan, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam  mengajukan  permohonan  tanah  tersebut.  Diantaranya  harus  ada  KTP  dan NPWP Pemohon, Bukti kepemilikan tanah yang ada dari warga berupa surat girik,
Akta jual beli (AJB), surat permohonan, gambar ukur, bukti pelunasan pajak penjual dan pajak pembeli, dan lainnya.
d. Materi terakhir pengabdi menjelaskan hubungan status hak kepemilikan atas tanah yang  dimiliki  oleh  warga  dengan  kesejahteraan  bagi  masyarakt  desa.  Karenaa dengan status tanah yang jelas dan sesuai dengan hukum pertanahan di Indonesia, misalnya  dengan  status  tanahnya  adalah  sertifikat  hak  milik  maka  warga  dengan tanah tersebut dapat menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan kepada Lembaga keuangan seperti perbankan untuk dijadikan sebagai jaminan sebagai modal usaha dari  warga  sehingga  mereka  bisa  membuka  usaha  yang  akan  memberikan pemasukkan  berupa  income  atau  uang  dengan  keuntungannya  sehingga  akan membantu untuk biaya hidup warga itu sendiri. Diatas tanah itu juga bisa dijadikan sebagai tempat usaha, tempat untuk Bertani, berkebun dan sebagai tambak ikan dan tambak  udang  yang  semuanya  akan  memberikan  pemasukan  buat  pemilik  tanah tersebut dan pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada warga setempat.
Gambar. 1
Keterangan : Pelaksanaan presentasi, diskusi dan tanya jawab menggunakan zoom cloud meeting.
Pada acara diskusi dan tanya jawab, para peserta sangat antasius untuk berdiskusi dan  bertanya  kepada  tim  pengabdi.  Pertanyaan  yang  ditanyakan  oleh  peserta  terkait dengan  bagaimana  mengisi  formulir  permohonan  sertifikat,  apakah  girik  termasuk sebagai  alat  bukti  yang  sah,  berapa  biaya  untuk  mengajukan  permohonan  sertifikat, apakah bisa diwakilkan dalam pengurusan sertifikat tersebut, bagaimana caranya untuk mendapatkan  dana  dari  sertifikat  yang  kita  miliki,  dan  pertanyaan  lainnya.  Pada  acara diskusi  ini juga pengabdi  mendapatkan data-data terkait warga desa Penyirapan terkait dengan :
1 Desa penyirapan ada 6 RW
Ada 23 RT 2 Jumlah Kepala Keluarga 1519 Jumlah  Penduduk  Desa  Penyirapan 5599 3 Lulusan SD 40%, SMP30% Lulusan SMA 25% dan PT 5% 4 Pekerjaan warga Bertani dan berkebun 65% Wiraswasta  15%,  PNS  5%,  Lain-lain 15% 5 Hak Kepemilikan tanah warga sertifikat 175, girik 65 Sedangkan AJB 250 6 Sebagian  besar  tanah  dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan Sisanya digunakan untuk usaha lainnya
Sedangkan  pada  hari  kedua  pengabdi  mengadakan  pendampingan  warga desa penyirapan untuk memberikan pelatihan pengisian formulir permohonan pengajuan hak untuk yang pertama ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan formulir yang harus diisi oleh pemohon adalah :
a. Formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota  Serang.  Dalam  formulir  ini  terdapat  isian  tentang  nama  pemohon,  umur, pekerjaan, Nomor KTP, alamat juga memuat identitas kuasa jika menggunakan kuasa dalam  permohonannya.  Berisi  juga  letak  obyek  tanah,  desa,  kecamatan, kabupaten/kota dan nomor hak. Penutup tanggal dan tanda tangan pemohon.
b. Surat  Permohonan  Pengukuran.  Dalam  formulir  ini  terdapat  pengisian  tentang identitas pemohon dan isian tentang alas ha katas bidang tanah pemohon seperti nomor hak dan luas tanahnya.
c. Formulir yang ketiga adalah Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan  Perbedaan  Luas.  Pada  pengisian  form  ini  berisikan  tentang  identitas  pemohon yang menyatakan pemohon pemilik sebidang tanah kohir nomor, persil, kelas dan luas tanah, letak tanahnya di desa, kecamatan dan kabupaten. Serta Akta Jual Beli (AJB) dari tanah tersebut. Pada form ini juga pemohon dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut : 1). Telah dipasang patok / tanda batas ; 2). Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ; 3). Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/ akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas  permohonan  sertifikat,  kami  menerima  luas  hasil  ukuran  petugas  Kantor Pertanahan ; 4). Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak / akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas permohonan sertifikat saya  tidak  mengambil  hak  orang  lain  dan  tidak  ada  perolehan  lain  selain  bukti pemilikan  tersebut  diatas.  Kemudian  apabila  ada  gugatan/keberatan  dari  pihak  lain, saya akan bertanggung jawab.
Pernyataan  ini  juga  menyatakan  pemohon  membuat  surat  pernyataan  ini  dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila
diperlukan, apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak- pihak yang berwenang.
Dalam  form  pernyataan  ini  juga  akan  ditanda  tangani  oleh  pemilik  tanah  yang bersebelahan yaitu sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat juga ditandatangani  oleh  Pemohon  dengan  menggunakan  materai  6000.  Juga  diberikan tanggal bulan dan tahun dari surat pernyataan tersebut.
d. Formulir untuk Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.
Gambar 2.
Keterangan : Pelaksanaan hari ke dua untuk pendampingan pengarahan cara pengisian formulir permohonan pengajuan status hak ke BPN
Dengan  adanya  pendampingan  dan  sosialisasi  tentang  “Pentingnya  Status  Hak Kepemilikan  atas  Tanah  Dalam  Rangka  Menuju  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa”,  ini maka  diharapkan  adanya  kesadaran  dan  pemahaman  bagi  warga  penyirapan  tentang pentingnya  status  yang  jelas  atas  taanah  yang  dimilikinya  yang  mana  hal  ini  akan menjamin  tercapainya  kesejahteraan  bagi  pemilik  tanahnya  jika  dimanfaatkan  dengan baik dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah itu sendiri.

## 4. SIMPULAN
Dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka tim pengabdi menyimpulkan  bahwa  pentingnya  pendampingan  bagi  masyarakat  di  daerah  pedesaan terkait dengan status kepemilikan ha katas tanah yang dimilikinya agar menjamin adanya kepastian hukum bagi pemiliknya dan juga dapat dimanfaatkan tanah yang dimilikinya dengan  baik  maka  akan  memeberikan  pemasukan  dana  sehingga  akan  memberikan kesejahteraan bagi pemilik tanah itu sendiri dan warga desa penyirapan pada umumnya.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  khususnya  mengenai  pendampingan Pentingnya  Status  Hak  Kepemilikan  atas  Tanah  Dalam  Rangka  Menuju  Kesejahteraan Masyarakat  Desa  yang  dilakukan  di  Desa  Penyirapan  sebaiknya  dapat  dilakukan  ke tingkat  kecamatan  yang  terdiri  dari  beberapa  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Baros  agar warga lebih banyak mengetahui tentang status kepemilikan hak atas tanah ini dan semakin banyak warga  yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum  atas status tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  (1983). Aspek-Aspek  Bantuan  Hukum  di  Indonesia, Cendana  Press, Jakarta.
Arinanto,  Satya.  (2015). Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transisi  Politik  Di  Indonesia ,
Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
Bachtiar. (2016). Jurnal Sosial  Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta Vol. 3 No. 2.
Bryan, Garner A,. (2004). Black,s Law Dictionary , 8th Edition, West Thomas Business,
US.
Efendi,  Bahtiar.  (2005). Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Alum
Harsono,  Budi.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan-peraturan Hukum Tanah , Djambatan, Jakarta.
Mahfiana, Layyin. (2016). Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri, Buana Gender -Vol. 1, Nomor 1, Januari –Juni 2016.
Nasution,  Adnan  Buyung  dalam  Abdurrahman, Aspek-Aspek  Bantuan  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Cendana Press.
Rhode, Deborah L, (2004). Access to Justice, Oxford University Press, New York.
Saleh, Kilkoda. (2000). Jurnal Sosiohumaniora Vol. 2, No. 3.
Santoso, Urip. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana.
Salamor, Yonna Beatrix. (2018). Pemberian  bantuan  Hukum bagi  Masyakat  Miskin di Kota  Ambon ,  Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora  dan  Seni,  Universitas Tarumanegara.
Sutiyoso,  Bambang  dan  Puspitasari,  Hastuti.  (2005)  Aspek-Aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ________________,  Undang-undang  No  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Dasar Agraria.