## PRIBUMISASI ILMU-ILMU SOSIAL DAN PEMBARUAN
PEMBELAJARAN IPS TERPADU DI SEKOLAH Oleh: Sudrajat, Nugraheni C.P; Yunike, S.; & Dwi S., A. Program Pascsarjana Universitas Negeri Yogyakarta Email: sudrajat@uny.ac.id

## Abstrak
Ilmu  sosial  di  negara  berkembang  (salah  satunya  Indonesia)  masih menggunakan paradigma ilmu sosial di Barat (Eropa) sehingga dalam beberapa  kasus  menjadi  tidak  relevan  ketika  digunakan  untuk memecahkan masalah sosial. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka  yaitu  sebuah  pencarian  kebenaran  secara  otoritatif  melalui pendapat  dan  kajian  ahli  yang  dituliskan  dalam  buku  dan  referensi. Hasil  kajian  menemukan  bahwa  perkembangan  ilmu  sosial  di Indonesia  memang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dunia  Barat. Pribumisasi  merupakan  wacana  untuk  menumbuhkan  pemikiran baru  dalam  ilmu-ilmu  sosial  di  Indonesia  agar  lebih  kontekstual. Beberapa tokoh menawarkan teori sosial alternatif yang mengkedepankan  pribumisasi  ilmu  sosial  yaitu:  Kuntowoyo,  Sartono Kartodirjo,  Mubyarto,  Purwa  Santoso,  dan  Zamroni.  Upaya pribumisasi  harus  ditindaklanjuti  dengan  mengajarkan  ilmu  sosial alternatif dalam berbagai jenjang pendidikan. Pembaruan IPS Terpadu dengan  pembelajaran  alternatif  menjadi  upaya  yang  efektif  untuk membumikan ilmu sosial yang khas Indonesia.
Kata Kunci : Ilmu Sosial, Pribumisasi, Pembelajaran IPS Terpadu

## Abstract
Social  science  in  developing  countries  (one  of  which  is  Indonesia)  still uses  the  social  science  European  paradigm.  So  that  in  some  cases becomes  irrelevant  to  solve  social  problems  in  Indonesia.  The  research uses  literature  study  method,  which  is  an  authoritative  truth  search through opinions of expert in written expression in books, journals, and references.  The  study  found  that  the  development  of  social  science  in Indonesia cannot be separated from  the Western  world.  Indigeous  is  a discourse to foster new thinking in the social sciences in Indonesia to be more  contextual.  Some  figures  offer  alternative  social  theories  that prioritize  the  indigenization  of  social  science,  namely:  Kuntowijoyo, Sartono Kartodirjo, Mubyarto, Purwa Santoso, and Zamroni. Indigenous efforts  must  be  followed  up  by  teaching  alternative  social  sciences  at various  levels  of  education.  The  renewal  of  integrated  social  studies with  alternative  learning  has  become  an  effective  effort  to  ground Indonesian social sciences.
Keyword:  Social  sciences,  indigenous,  Integrated  Social  Science learning.

## Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  sosial,  selalu  dihadapkan  pada berbagai  masalah  sosial,  yang  hakikatnya  merupakan  bagian  yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Masalah sosial telah terwujud sebagai hasil kebudayaan manusia itu sendiri, sebagai akibat  dari  hubungannya  dengan  manusia  lainnya.  Masalah  sosial pada  setiap  masyarakat  berbeda  dari  masyarakat  satu  sama  lain karena adanya tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya  yang  berbeda.  Masalah-masalah  tersebut  terwujud sebagai  masalah  sosial,  masalah  moral,  masalah  politik,  masalah agama  dan  masalah  lainnya.  Yang  membedakan  masalah  sosial  dari masalah lainnya adalah masalah sosial selalu berkaitan dengan nilai- nilai  moral  dan  pranata  sosial  serta  selalu  berkaitan  dengan hubungan  manusia  dan  dengan  konteks-konteks  normatif  tempat hubungan manusia terwujud. Rasa permusuhan timbul antar negara, pertentangan  antara  kaum  borjuis  dan  kaum  buruh,  kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, dan lain-lain.
Masalah  kaum  buruh  yang  lebih  menginginkan  keuntungan ekonomis  jangka  pendek  merupakan  masalah  juga.  Kemenangan jangka  panjang  yang  membawa  kebahagiaan  mereka,  dilupakan  dan lebih  memilih  menerima  upah  harian  yang  adil  dibanding memperjuangkan  penghapusan  buruh  upah.  Selanjutnya  di  tahun 1960-an  muncul  kaum  perempuan  aktif  dalam  melawan  penindasan seksual.  Gerakan  mahasiswa  muncul  sebagai  aksi  kritis  terhadap penindasan dan ketidakadilan yang ada. Minoritas etnis melancarkan protes  melawan  diskriminasi  resmi  dan  tidak  resmi  yang  terus berkelanjutan. Kehidupan lebih demokratis dengan adanya kebebasan tiap  individu  dalam  kancah  politik  maupun  pemerintah  (Nasiwan, 2014: 107).
Permasalahan  yang  muncul  di  masyarakat,  memunculkan  ilmu sosial  untuk  dapat  memberikan  alternatif  dalam  memecahkan
masalah-masalah  tersebut.  Ilmu-ilmu  sosial  tumbuh  dari  filsafat moral,  sebagaimana  ilmu-ilmu  alam  tumbuh  dari  filsafat  alam. Perkembangan  ilmu-ilmu  sosial  di  Indonesia  tidak  lepas  dari pengaruh  perkembangan  ilmu  sosial  yang  ada  di  Barat. Perkembangan  ilmu  sosial  di  Indonesia  lebih  didominasi  oleh pemikiran  barat.  Teori  sosial  barat  banyak  mempengaruhi  pada keilmuan sosial di Indonesia. Fakta bahwa sebagian besar ilmu sosial dan humaniora di masyarakat (negara) berkembang datang dari barat.
Kuatnya  pengaruh  ilmu  sosial  barat,  lebih  disebabkan  masalah internal intelektual-akademisi Indonesia sendiri, dimana mereka telah terpuaskan  dengan  meniru  apa  yang  berkembang  di  Barat.  Padahal ilmu  sosial  dari  barat  belum  tentu  sesuai  jika  diterapkan  pada permasalahan  sosial  yang  di  Indonsia.  Maka  dari  itu  diperlukan pribumisasi  ilmu  sosial  di  Indonesia  dengan  menggunakan  sejarah atau  kultur  yang  sesuai  atau  dimiliki  Indonesia.  Karena  sejarah merupakan penghubung masa kini dan masa lalu yang bisa memberi gambaran  dan  pelajaran  di  masa  depan.  Pada  perkembangan selanjutnya,  segala  bentuk  aktivitas  sosial  yang  ada  harus  melihat akar  historisnya.  Masalah-masalah  ilmu  sosial  yang  ada  dapat dipecahkan  secara  mendalam  dengan  mengacu  pada  perkembangan zaman yang terjadi.
Dahrendorf  (Dadang,  2011:  30)  merupakan  konsep  perhatian pada  aspek-aspek  kemasyarakatan  manusia.  Ilmu-ilmu  sosial tumbuh dari filsafat moral, sebagaiman ilmu-ilmu alam tumbuh dari filsafat  alam.  Di  kalangan  filsuf  moral  Skotlandia,  kajian  ekonomi politik selalu diikuti oleh kajian isu-isu sosial yang lebih luas, meski tidak  disebut  sebagai  ilmu  sosial.  Unggulnya  postivisme  pada  awal abad  ke-19,  terutama  di  Prancis,  mengambil  alih  filsafat moral.  Ilmu sosial pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari  perilaku dan aktivitas  manusia  dalam  kehidupan  bersama,  bagaimana  hubungan manusia  dengan  manusia  dan  hubungan  manusia  dengan
lingkungannya.  Perbedaan  utama  antara  ilmu  sosial  dengan  ilmu alam adalah objeknya. Objek ilmu alam adalah fisik, sedangkan objek ilmu sosial adalah manusia dan hubungannya dengan lingkungannya. Selain mengkaji peirilaku dan aktivitas manusia, ilmu sosial  memandang  situasi  peristiwa  umat  manusia  dari  perspektif yang agak berbeda dan unik (Ijtimaiyah, 2018: 7).
Hatta  (Nasiwan,  2013)  menyampaikan  bahwa  ilmu  sosial sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain adalah satu ragam dimana memiliki  peran  tiga  wajah  ilmu  sosial,  pertama:  c ritical  discourse (wacana  kritis)  yaitu  membahas  apa  adanya  yang  keabsahannya tergantung  pada  kesetiaan  pada  prasyarat  sistem  rasionalitas  yang kritis  dan  pada  konvensi  akademis  yang  berlaku.  Keabsahan penelitian  ditentukan  oleh  keterikatan  pada  semua  keharusan akademis.  Kedua, academic  enterprise bahwa  ilmu  sosial  juga  harus memikirkan  bagaiman  mestinya  yang  memposisikan  bahwa  ilmu sosial tidak bebas nilai. Ilmu sosial yang ada memiliki nilai-nilai yang terkandung  di  dalamnya.  Ilmu  sosial  tidak  terlepas  dari  nilai  yang melekat padanya. Ilmu sosial sebagai tetangga dekat ideologi, sebagai sistematisasi strategis dari nilai dan filsafat sebagai pandangan hidup. Ketiga applied  science yaitu  bahwa  dalam  ilmu  sosial  itu  diperlukan untuk  mendapatkan  atau  mencapai  hal-hal  yang  praktis  dan berguna.
Ilmu sosial dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, guna mendeskripsikan, memprediksi dan menjawab isu- isu sosial. Ilmu sosial mampu menggambarkan fenomena yang terjadi, sehingga  dapat  dijadikan  acuan  dalam  mengkaji,  menganalisis,  dan mencari  alternatif.  Ilmu  sosial  bukanlah  ilmu  pengetahuan  yang tunggal,  bila  kita  mengajukan  pertanyaan    dasar    ilmu    untuk    apa, dan  ilmu  untuk  siapa,  maka  muncul  empat  tipe sosial yaitu ilmu sosial  profesional,  ilmu  sosial  publik,  ilmu  sosial  kebijakan  dan  ilmu sosial  kritis.  Perkembangan  ilmu  sosial  yang  sehat  disuatu  negara
ditandai  oleh  keseimbangan  yang  saling  melengkapi  antar  keempat tipe ilmu sosial tersebut (Achwan, 2010: 190). Dalam konteks sejarah ilmu  sosial  di  Indonesia  yang  dapat  dilihat  dalam  tiga  fase perkembangan  yang  berbeda,  yaitu  ilmu  sosial  kolonial  (indologi); ilmu  sosial  develomentalis;  dan  ilmu  sosial  kontemporer.  Masing- masing  fase  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda,  bukan  saja karena  latar  belakang  zaman  yang  berbeda,  melainkan  juga karakteristik  isi  dan  orientasi  keilmuannya  (Nasiwan  &  Wahyuni, 2016: 19).
Pada  fase  awal,  indologie  atau  ilmu  sosial  kolonial  merupakan corpus pengetahuan  yang  terlembaga  pada  mulanya  berasal  dari kajian indologie, yakni suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial  di  Leiden  pada  tahun  1848  untuk  meyiapkan  bekal pengetahuan  tentang  masyarakat  tentang  masyarakat  negeri  jajahan bagi calon administrator yang akan dikirim ke Hindia-Belanda. Zeigest (Iklim  intelektual)  yang  melatarbelakangi  gagasan  tersebut  ialah proses  pasifikasi  daerah  jajahan  di  Hindi-Belanda.  Artinya,  setelah peperangan  dan  menaklukan  sebagian  besar  wilayah  Indonesia, pemerintah kolonial memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk memahami  dan  menguasai  negeri  jajahan.  Pada  awal  mula  terpisah dari  universitas,  tetapi  sejak  tahun  1891  berkembang  menjadi  salah satu  jurusan  di  Universitas  Leiden  dan  masuk  ke  Indonesia  dengan orientalisme  lewat  lembaga-lembaga  kolonial  di  luar  institusi akademik. Pada tahun 1920-an didirikanlah beberapa dua perguruan tinggi  yang  terkait  langsung  dengan  ilmu  sosial  yaitu  Sekolah  Tinggi Hukum  ( Rechtshogeschool ,  RHS)  didirikan  1924  dan  fakultas  sastra dan filsafat ( Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerte , FLW) tahun 1940. Ilmuwan  sosial  pada  masa  tersebut  terutama  ilmuwan  Belanda  yang mempelajari  Indonesia  seperti:  Snouck  Hourgronye,  BJO  Schrieke, Wertheim, van Vollenhoven, Furnivall, Berg, FDK Bosch, de Graff, dan lain-lain.
Fase  kedua  yaitu  ilmu  sosial  developmentalis,  dimulai  sejak berakhirnya  Perang  Dunia  II  khususnya  sejak  tahun  1950-1960-an dimana  terjadi  pergeseran  penting  dalam  perkembangan  ilmu  sosial Indonesia  dari  mainstream  sebelumnya  ( indologie )  yang  lebih berorientasi Eurosentrisme kepada ilmu sosial baru yang merujuk ke Amerika  Serikat  (AS).  Pergeseran  ini  terkait  dengan zeitgeist dimana terjadi perubahan  drastis  kondisi  politik  di  Indonesia  di  satu  pihak, dan konstelasi politik dunia. Pertama, untuk ini berhubungan dengan proses  dekolonisasi,  lewat  perang  kemerdekaan  paska  1945  dan sentimen  anti-Belanda  yang  berujung  pada  pengusiran  semua  guru besar  Belanda  yang  mengajar  di  perguruan  tinggi  di  Indonesia  sejak awal  1950-an.  Putusnya  hubungan  antara  Belanda  dan  Indonesia sejak tahun 1950 ternyata berdampak besar terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Ilmuwan sosial pada masa tersebut sebagian mengenyam  pendidikan  lewat  guru-guru  Belanda,  untuk  tidak mengatakan  terdidik  secara  secara  indologies,  seperti:  Soepomo (hukum),  T.G.S.  Moelia  (Sosiologi),  Koentjoroningrat  (antropologi) Soekmono  (Arkeologi),  Sartono  Kartodirjo  (sejarah),  Slamet  Imam Santoso (psikologi), Wijoyo Nitisastro (ekonomi), dan lain-lain.
Fase  ketiga  yaitu  ilmu  sosial  Indonesia  kontemporer  sebagai kelanjutan  dari  perkembangan  sebelumnya,  tetapi  pada  saat  yang sama  beberapa  ciri  pokoknya  sebagaimana  masih  tetap  ada  dan bertahan  bertahan  sampai  sekarang.  Pertengahan  tahun  1960-an perkembangan ilmu sosial di Indonesia belum bisa berkembang, baik profesi  dan/atau  komunitas  ilmuan  sosialnya,  maupun  lembaga penelitian  dan  pendidikan  ilmu-ilmu  sosial  yang  lebih  professional. Namun sejak tahun 1970-an, sejalan dengan kembalinya para sarjana ilmu  sosial  yang  belajar  di  luar  negeri  tampaknya  terdapat perkembangan  yang  penting.  Perkembangan  ilmu  sosial  pada  tahun 1980-an,  tingkat  dukungan  dan  minat  pemerintah  terhadap  ilmu sosial  di  Indonesia  melebihi  negara  mana  pun  di  Asia  Tenggara.  Hal
ini adalah salah satu buah dari terkikisnya tradisi ilmu sosial kolonial alias indologie menjadi ilmu sosial developmentalis.
Daldjoeni  (1985:  155)  menjelaskan  mengenai  kemajuan- kemajuan  di  dalam  perkembangan  ilmu-ilmu  social  baik  mengenai problematic,  metodologi  maupun  pembentukan  teorinya.  Untuk menilai  kemajuan  dan  kekurangan  yang  dialami  oleh  perkembangan tersebut, dapat dipakai titik tolak Mannheim yang mengatakan bahwa tata  social  akan  mengalami  keruntuhannya  apabila  kontrol  rasional tak  sejajar  dengan  perkembangan  pengetahuan  tentang  masyarakat. Di  samping  itu  terbukti  pula  bahwa  rasionalitas  dan  kekuatan  moril sebagai  bekal  pengendalian  tak  terbagi  merata  pada  kelompok- kelompok  social  yang  ada.  Dua  macam  hal  diatas  yang  dapat mendatangkan keruntuhan.
Akibat  saling  ketergantungan  antar  gejala-gejala  sosial  mening- kat,  maka  perilaku  yang  irasional  semakin  menimbulkan  ekses- eksesnya  dalam  masyarakat.  Di  samping  itu  demokratisasi  yang mendasar  di  negeri-negeri  Barat  dapat  berpengaruh  pada  kejadian- kejadian  sosial.  Sebab  itu  masyarakat  industri  perlu  ada pembaharuan  pengenalan  rasionalitas  yang  substantial  untuk mengetahui  tentang  relasi  anatar  gejala  social  di  dalam  situasi tertentu.  Perubahan  sosial  yang  pesat  sehingga  membutuhkan tindakan-tindakan  ilmu-ilmu  alamiah  (termasuk  ilmu-ilmu  teknik) dan  ilmu-ilmu  sosial.  Di  samping  itu  diperlukan  kegiatan  aneka- kesatuan  social  yang  diperoleh  dari  faham-faham  tertentu. Sehubungan  dengan  itu  kini  ilmu  social  di  bagi  atas  bagian-bagian ayang bercorak menjelaskan obyeknya saja seperti ekonomi, sosiologi dan demografi. Masing-masing disiplin itu mengatur bagian informasi yang  terbatas  dari  kehidupan  social.  Di  samping  itu  ada  ilmu-ilmu social  penerapan  seperti  planologi  (ilmu  perencanaan  kota)  dan pedagogic social (ilmu pendidikan masyarakat).
Perkembangan ilmu-ilmu social kini memiliki dua arah. Pertama
yang  menuju  kepada  penelitian  atas  sistemnya.  Kedua  menuju kepada teori-teori penentuan. Ilmu social yang menjelaskan fungsinya disebut  ilmu  obyek,  arena  tugasnya  menemukan  pertalian  yang  ada didalam obyeknya ilmu-ilmu social yang baru dan ideal nantinya akan bersifat metodologis yang dapat diterapkan pada berbagai obyek studi yang  berlainan.  Nasiwan  &  Wahyuni  (2016:  11)  persoalan  perkem- bangan  ilmu  sosial  di  Indonesia  dimulai  dari  ketidakmampuan  dan ketidakpercayaan ilmuan, akademisi terhadap pemikiran orisinal yang bersumber  dari  masyarakat.  Ketidakpercayaan  ini  menjadi  penyakit bagi ilmuan, karena memaksa para peneliti untuk menggunakan dan menduplikasi teori-teori barat yang dianggap sebagai pusat ilmunya.
Beberapa  masalah  kemudian  dimunculkan  untuk  melihat persoalan  yang  muncul  dalam  perkembangan  ilmu  sosial.  Persoalan perkembangan  ilmu  sosial  diadaptasi  dari  pemikiran  Syed  Farid Alatas (2003) yaitu: (1) ada pusat keberpihakan eurosentris sehingga ide, model, pilihan masalah, metodologi, teknik bahkan prioritas riset cenderung  semata-mata  berasal  dari  Amerika,  Inggris,  Perancis  dan Jerman; (2) ada pengabaian umum terhadap tradisi filsafat dan sastra lokal;  (3)  kurangnya  kreativitas  atau  ketidak-mampuan  para  ilmuan sosial untuk melahirkan teori dan metode yang orisinal; (4) peniruan dalam  pengadopsian  yang  tidak  kritis  terhadap  model  ilmu  sosial barat; (5) diskursus eropa terhadap masyarakat non barat cenderung mengarah pada kontruksi esensialis yang mengkonfirmasi bahwa non barat kebalikan dari eropa; (6) tidak adanya sudut pandang minoritas; (7)  adanya  dominasi  intelektual  negara  dunia  ketiga  oleh  kekuatan ilmu  sosial  eropa;  (8)  telaah  ilmu  sosial  dunia  ketiga  dianggap  tidak penting  sebagian  karena  sifatnya  yang  polemis  dan  retorik  dan konseptualisasi yang tidak memadai.

## Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kajian
pustaka yaitu sebuah teknik mencari informasi melalui pustaka atau referensi  yang  ditulis  oleh  ilmuwan  yang  memiliki  otoritas  dalam bidang  ilmu  tertentu.  Sumber  data  berasal  dari  berbagai  buku  dan referensi  yang  mempublikasikan  gagasan  Kuntowijoyo,  Sartono Kartodirjo,  Mubyarto,  Zamroni,    dan  Purwo  Santoso.  Penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber pustaka  yang mempunyai relevansi  dengan  pemikiran  tokoh  tersebut.  Di  samping  perpus- takaan,  internet  juga  menyediakan  informasi  yang  berkaitan  dengan data-data  yang  dibutuhkan.  Informasi  dari  internet  seperti:  jurnal online,  kamus  online,  dan  buku  elektronik  sangat  membantu melengkapi  sumber  data  peneliti  sebagai  bahan  referensi  untuk memahami, interpretasi, dan mempertajam analisis  yang dilakukan.
Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  hermeneutik  yaitu  sebuah analisis yang menggunakan pemahaman (verstehen) dari tulisan atau pemikiran  tokoh  tertentu.  Esensi  dari  kegiatan  penelitian  yang dilakukan  adalah  membaca  referensi  lain  yang  mendukung,  baik secara  simbolik  maupun  semantik.  Membaca  simbolik  merupakan kegiatan membaca yang tidak menyeluruh, yaitu menangkap sinopsis dari  bagian-bagian  kecil  buku.    Tahap  membaca  simbolik  penting artinya untuk menentukan peta penelitian serta mengembangkannya menjadi  lebih  luas.  Sedangkan  membaca  semantik  artinya:  peneliti mengumpulkan data dengan membaca teks atau naskah secara lebih terinci,  terurai  dan  berusaha  untuk  menangkap  esensi  dari  data tersebut  (Kaelan,  2005:  157).  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  beberapa  langkah  yaitu:    identifikasi,  kodifikasi, klasifikasi, inter-pretasi, elaborasi, dan inferensi.

## Hasil Penelitian
1. Pribumisasi Ilmu Sosial: Konteks Indonesia
Setiap  ilmu  pengetahuan  pasti  memiliki  pikiran-pikiran  dasar seperti  asumsi  dan  prinsip  yang  digunakan  untuk  membentuk  teori
keilmuan. Jujun dalam (Santoso, 1986: 115-117) asumsi merupakan anggapan  manusia  terhadap  realitas  yang  kebenarannya  dapat diverifikasikan secara empiris, sehingga pada akhirnya menggunakan seperangkat  prinsip  yang  berfungsi  sebagai  kriteria  atau  tolok  ukur dalam analisisnya. Faktor ilmu pengetahuan tersebut sangat  penting bagi  perkembangan  ilmu-ilmu  social,  sehingga  proses  pribumisasi melalui identifikasi asumsi dasar dalam ilmu- ilmu sosial sangat perlu agar  diperoleh  suatu  konsepsi  ilmiah  yang  relevan  dengan  kondisi yang diamati.
Pribumisasi  atau indigeneus merupakan  istilah  yang  berasal dari  bahasa  latin  yaitu  asli,  pribumi.  Ignas  Kladen  (1997:  30) menyatakan  bahwa  pribumisasi  sebagai  gerakan  partikularisme, artinya  kencenderungan  untuk  mengecualikan  ilmu  sosial  Indonesia dari  komunitas  ilmu  sosial  internasional.  Permasalahan  sosial  yang ada  tidak  dapat  di  selesaikan  dengan  komunitas  akademis internasional  melainkan  diselesaikan  dengan  historis  kultur  yang dimiliki oleh suatu negara. Istilah pribumisasi dapat dimaknai sebagai berikut pertama ,  pribumisasi  diartikan  sebagai  domestikasi, islamisasi,  partikularisasi. Kedua ,  pribumisasi  dimaknai  sebagai upaya  membangun  teori  khas  yang  digali  dari  unsur  etnik,  budaya, atau  agama  yang  sesuai  dengan  komunitas  pendukungnya. Ketiga, pribumisasi bermakna penyelesaian teori yang sesuai dengan keadaan Indonesia.
Pribumisasi  tidak  hanya  terbatas  dalam  sebuah  makna  saja akan tetapi mempunyai ruang  gerak  dalam  mengaktualisasi  ilmu- ilmu    sosial    dalam    realitas    (Nasiwan,    2013:116).  Pada  saat  ini menjadi  isu  yang  serius  terhadap  keberadaan  ilmu-ilmu  sosial  yang mengalami kemandegan dan minimnya kontribusi ilmuan sosial baik dalam  tataran  teoritik  maupun  metodologi.  Ilmuan  ilmu-ilmu  sosial sekarang mengalami kesulitan dalam    mengidentifi-kasikan  pikiran- pikiran    dasar    yang    cocok    terhadap  situasi konteks-tual, yang
kemudian  mengalami  kegagalan  dalam  memilih  konsep  ilmiah  yang sesuai.  Isu  pribumisasi  lahir  sebagai  jawaban  atas  kritik  yang dilontarkan  pada  ilmu-ilmu  sosial  di  Indonesia  karena  ilmu-ilmu sosial di Indonesia masih didominasi oleh ilmu-ilmu yang dari Barat. Masalah  yang  fatal  ketika  ilmuan  yang  mendapatkan  pendidikan  di Barat  dan  setelah  lulus  tidak  dapat  menerapkan  ilmu-ilmu  tersebut berdasarkan  keadaan  dan  kondisi  di  Indonesia.  Pada  saat  ini  ilmu- ilmu  sosial  di  negara  berkembang  khususnya  Indonesia  masih berkiblat  terhadap  ilmu  Barat.  Sehingga  pada  konteks  isinya  belum ada  yang  didasarkan  pada  histori  bangsa  sendiri  (Santosa,  1997: 188).
Cendekiawan  Muslim  Indonesia  yang  memberikan  kritikan tajam tentang perkembangan ilmu sosial di Indonesia yang mengalami kemandekan  bahkan  kehilangan  kerangka  nilai  yang  mampu mengarahkan kemana transformasi masyarakat Indonesia digerakkan.  Dalam  kaitan  ini  untuk  memperbaiki  kondisi  ilmu-ilmu sosial  di  Indonesia  Kuntowijoyo  mengusulkan  perlu  memberikan ruang untuk hadirnya apa yang disebut Ilmu Sosial Profetik (Nasiwan &  Hendrastomo,  2012:  198).  Sedangkan  Djalong  (2006:  2) menekankan  bahwa  ilmu-ilmu  sosial  modern  tidak  seluruhnya ditolak,  melainkan  dicoba  didapatkan  relevansinya  dengan  kondisi dan  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Dari  pengertian  bisa  ditangkap suatu penalaran sederhana bahwa persoalan yang melekat pada rezim ilmu-ilmu  sosial  bukanlah  bersifat  epistemologis  tentang  bagaimana suatu  pengetahuan  terbentuk  dan  beroperasi  sebagai  sebuah  cara berpikir  kolektif.  Kontekstualisasi  ilmusemata-mata  menyiratkan persoalan  ilmiah  yang  metodologis  sifatnya.  Barangkali  juga  karena yang  umum  berlaku  adalah  penalaran  semacam  ini  maka  dalam beberapa tahun terakhir komunitas ilmu sosial di Indonesia amatlah antusias  menyambut  dan  kemudian  menereapkan  model  apropriasi fakta  yang  dikembangkan  ilmuwan  sosial  seperti  Jurgen  Habermas
dengan  pendekatan  partisipatorisnya.  Tugas  ilmu  sosial  kemudian disederhanakan  sebagai  misi  pencerahan  dan  emansipasi  manusia dari  kungkungan  ketidaksadaran  sistematis  dalam  mana  ilmuwan sosial dituntut lebih dekat dengan subyek atau obyek penelitiannya.
Menurut Jurdi (2017: 43) kemandekan ilmu sosial di Indonesia dipengaruhi  oleh  faktor  yang  saling  mempengaruhi  yakni;  pertama, proses transformasi sosial dan dinamika kekuasaan telah membentuk orientasi  tersendiri  bagi  ilmu-ilmu  sosial  tidak  hanya  berkaitan dengan  pentingnya  pusat  kekuasaan  memahami  persoalan  empirik yang  dihadapi  oleh  masyarakat  yang  dipimpinnya,  tetapi  juga  untuk merekontruksi tata kehidupan sosial yang mencerminkan realitasyang hidup dalam masyarakat. Kedua, rendahnya sikap asketisme ilmuwan sosial  Indonesia  untuk  mengembangkan  ilmu  yang  bersesuaian dengan  karakter  dasar  masyarakat.  Antara  kuatnya  kepentingan otoritas  politik  dengan  rendahnya  semangat  ilmuwan  sosial,  akan mengikis  bahkan  menumpulkan  optimisme  membangun  tradisi  ilmu sosial sendiri.
Pribumisasi  merupakan  sikap  ketidakpuasan  terhadap  ilmu sosial  Barat  yang  dikembangkan  disuatu  kawasan,  karena  dianggap tidak  mampu  menjelaskan  dan  memecahkan  problem  masyarakat yang  timbul.  Pribumisasi  merupakan  metode  alternatif  terhadap ketidakpuasan  ilmuan  atas  dominasi  ilmu  sosial  barat  pada  ilmu sosial  pribumi.  Pribumisasi  ( indegenousasi )  ilmu-ilmu  sosial  saat  ini sangat penting dilakukan untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru  dalam  mengembangkan  ilmu-ilmu  sosial  di  Indonesia.  Kondisi pada  saat  ini  sangat  memerlukan  ilmuan  ilmu  sosial  yang  dapat mengembangkan  ilmunya  berasal  dari  histori  atau  sejarah  bangsa Indonesia. Histori atau sejarah dapat menjadi penghubung masa kini dan  masa  lalu  untuk  gambaran  dimasa  yang  akan  datang. permasalahan  sosial  suatu  negeri  tidak  dapat  diselesaikan  dengan cara  internasional  melainkan  dengan  cara  lokal  yaitu  dengan  kultur
historis yang dimiliki suatu bangsa. Masalah-masalah sosial yang ada dapat  diseslesaikan  dengan  menagacu  pada  perkembangan  zaman yang terjadi.
Setidaknya  ada  3  alasan  pentingnya  melakukan  pribumisasi Ilmu  Sosial  di  Indonesia  yaitu; pertama ,  ilmu-ilmu  sosial  di  negara berkembang berawal dari Barat sehingga di kerangka teoritis, prinsip metodologi,  pengetahuan  atas  pengetahuan  yang  dibentuk  disana belum  tentu  sejalan  dengan  di  Indonesia. Kedua ,  ilmu  pengetahuan selalu  mencari  bentuk  praksisnya,  yang  tidak  berbicara  tentang pentingnya konteks tetapi juga tidak lepas dengan pengaruh ideologi. Ketiga ,  teori-teori  yang  lahir  dalam  konteks  masyarakat  Barat memiliki  keterbatasan  daya-penjelas  dalam  konteks  masyarakat Indonesia.  Selama  teori  dibangun  dari  masyarakat  maka  teori  yang ada  akan  memuat  kekosongan  jika  digunakan  pada  konteks  yang berbeda (Martanto, 2012: 11-16).
Santoso (2003: 63) para penganjur pribumisasi mempunyai tiga alasan  utama  pentingnya  melakukan  pribumisasi.  Pertama,  alasan akademis artinya ilmu sosial di Dunia Ketiga, berawal, berpreferensi, dan dikembangkan atas dasar filsafat dan kepercayaan Barat. Negara Dunia  Ketiga  sebenarnya  akan  lebih  efektif  jika  membentuk  ilmu sosial  sendiri  berdasarkan  temuan  lokal  dan  diorganisasikan berdasarkan  penjelasan  setempat.  Kedua,  alasan  ideo-logis  yaitu sebagai  reaksi  atas  ideologi  kolonial.  Ketiga,  alasan  teoritis,  artinya teori  sosial  tidak  semata-mata  memiliki  daya  penjelas,  untuk menambah  kepercayaan  diri  dan  menghindari  manipulasi  dari  suatu teori.  Berdasarkan  alasan  tersebut  Pribumisasi  diperlukan  untuk membentuk  ilmu  sosial  yang  khas,  yang  berwajah  sesuai  dengan wajah  Indonesia  yang  diambil  dan  dibangun  berdasarkan  preferensi lokal yang juga dijelaskan dalam konteks lokal.
Mempelajari ilmu sosial akan menjadi berkembang ketika tidak ada patokan yang membatasi dalam suatu materi. Ilmu sosial sangat
terpadu  sekali  isinya  sehingga  dalam  mata  pelajaran  akan  lebih sesuai  jika  memegang  konsep  keterpaduan  pada  pembelajaran.  Saat ini ilmuan seperti guru dan dosen hanya sebagai alat penyalur materi yang telah disiapkan untuk peserta didik. Ilmuan tidak dapat keluar dari patokan keilmuan barat yang sudah disediakan.
Somantri  (2005:  169)  menekankan  untuk  meminimalisir  ilmu sosial mengalami penurunan pada perkembangan yaitu dengan upaya penciptaan  ilmu  sosial  pada  format  yang  lebih  otonom.  Diperlukan posisi  ilmu  sosial  di  Indonesia  pada  fondasi  yang  lebih  kontekstual dan historis. Artinya menyepadankan aspek meteodologis serta posisi premis  teoritis  pada  konteks  di Indonesia  itu  sendiri. Ilmuwan  sosial sekarang  belum  mampu  menjelaskan  dari  permasalahan  tersebut. Sehingga terdapat berbagai penawaran yang diberikan dari para tokoh untuk  menemukan  teori  sosial  alternatif  yang  mengarah  pada pribumisasi.  Ilmuwan  sosial  Indonesia  yang  menjadi  pioneer pribumisasi dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Kuntowijoyo  dengan  gagasan  tentang  ilmu  sosial  protefik  (ISP) sebagai  suatu  ilmu  sosial  yang  tidak  hanya  menjelaskan  dan mengubah  fenomena  sosial  tetapi  juga  memberi  petunjuk  ke  arah mana transformasi dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. ISP tidak mengubah  berdasarkan  perubahan  namun  berdasarkan  cita-cita etik  dan  profetik.  Perubahan  yang  diinginkan  oleh  Kuntowijoyo adalah  perubahan  pada  cita-cita  humanisasi/emansipasi,  liberasi, transdensi  yang  terkandung  dalam  misi  Islam.  Orientasi  ISP terhadap  Epistemologi  yaitu  bahwa  sumber  ilmu  pengetahuan  itu tidak  hanya  dari  rasio  dan  empiris  namun  dapat  berasal  dari wahyu.
b) Sartono  Kartodirjo  seorang  sejarawan  yang  mengembangkan  ilmu sejarah  multidimensi  yang  lebih  mengarah  pada  historiografi  dari Eropa-sentris  menjadi  Indonesia-sentris.  Mengandung  maksud bahwa  ilmu  sejarah  yang  semula  berorientasi  pada  kebudayaan
Barat  dirubah  menjadi  sejarah  kebudayaan  Indonesia.  Dengan pendekatan  barunya  dalam  metode  sejarah  Sartono  Kartodirdjo bukan  hanya  menawarkan  pribumisasi  ilmu  sejarah,  namun  juga pendekatan  yang  lebih  komprehensif  dengan  menggunakan  ilmu sosial lainnya sebagai alat analisis.
c) Mubyarto  merupakan  tokoh  perintis  pribumisasi  ilmu  ekonomi yang menawarkan konsep ekonomi Pancasila. Gagasan utama yang ditawarkan  oleh  Mubyanto  diantaranya  sebagai  berikut:  roda perekonomian  digerakan  oleh  rangsangan  ekonomi,  sosial,  dan moral;  kehendak  kuat  dari  seluruh  masyarakat  ke  arah  keadaan kemerataan sosial (egaliterianisme) sesuai dengan asas kemanusiaan;  prioritas  kebijakan  ekonomi  adalah  penciptaan perekonomian  nasional  yang  tangguh  yang  berarti  nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi; koperasi merupakan soko guru perekonomian  dan  merupakan  bentuk  paling  konkret  dari  usaha bersama.
d) Purwa  Santoso  yang  menawarkan    Ilmu  sosial  transformatif  yang dimaksud  ialah  mencakup  berbagai  disiplin  ilmu  sosial, diantaranya  sosiologi,  ilmu  politik,  ilmu  ekonomi,  antropologi, sejarah,  ilmu  hukum  dan  lainnya.  Dasar  dalam  tranformatif  disini ialah  kejelasan  dalam  epistemologisnya.  Sehingga  dalam mengembangkan  ilmu  sosial  metodologi  yang  digunakan mengedepankan  objektivitas  tidak  harus  ditolak  namun  diberi kenaifan.  Kemudian  diberikan  cara  untuk  mengkompensasi keperluan  untuk  transformatif.  Nasiwan  (2013  :118)  menjelaskan cara-cara  pribumisasi  yang  diusulkan  oleh  Purwa  Santoso  sebagai berikut:  ada  kebijakan  politik  keilmuan  yang  dirumuskan  oleh pemerintah;  metodologi  diajarkan  sebagai  suatu  keterampilan; menjembatani  praktek  berbasis  kearifan  lokal  dengan  kegiatan  di kampus;  adanya  imbangan  yang  jelas  dan  tegas  antara  peren- canaan  di  tingkat  nasional  dengan  desentralisasi  dalam
pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  untuk  menjamin  keadilan  ekonomi dan sosial.
e) Zamroni  menawarkan  pribumisasi  ilmu  sosial  dalam  pendidikan yang  menginisiasi  beberapa  hal  yaitu:  orientasi good  citizenship dengan  menitikberatkan  pada  pengembangan  nilai-nilai  luhur tradisi  bangsa  melalui  nasionalisme,  toleransi,  cinta  tanah  air, bekerja  keras  dan  jujur;  mengembangkan  keterampilan  pada  diri siswa  untuk  melakukan  pengamatan,  pengumpulan  data  dan penguasaan  teori;  mengembangkan  kemampuan  berfikir  reflektif dengan  penekanan  pada  analisis  kritis,  analisis  nilai  dan  berfikir nasional;  melakukan  inovasi  sosial  dengan  mengkaji,  mengkritik, dan  merevisi  praktik-praktik  sosial  dan  cara  pemecahan  masalah yang  ada  selama  ini;  dan  terakhir  menanamkan  jatidiri  dan  sifat positif.
Dalam  pandangan  Cholisin  (2012)  universitas  sesuai  dengan karakteristiknya  harus  mampu  memproduksi  ilmu  pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan tentunya  harus  disesuaikan  dengan  nilai  dan  kepentingan masyarakat  Indonesia.  Nilai  dan  kepentingan  masyarakat  Indonesia yaitu Pancasila dan tujuan negara seharusnya menjadi acuan dalam melahirkan  ilmu-ilmusosial  di  Indonesia.  Diperlukan  upaya  untuk melakukan  revolusi  ilmu  sosial  berupa  pribumisasi  ilmu  sosial  di Indonesia  dengan  menggali  budaya  lokal  serta  bersifat  historis  atau tidak meninggalkan sejarah yang dimiliki oleh Indonesia.
2. Pribumisasi IPS Terpadu: Konteks Pembelajaran di Sekolah
Memasuki abad XXI bangsa Indonesia menghadapi permasalahan  yang  amat  krusial  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Seiring  dengan  berkembangnya  globalisasi,  bangsa Indonesia mema-suki sebuah zaman dimana keterbukaan, liberalisasi,  dan  komer-sialisasi  menjadi  arus  utama    yang  harus diikuti  untuk  dapat  eksis  dalam  percaturan  kehidupan  global.  Era
globalisasi  yang  sedang  berjalan  dan  bergulir  di  dalam  kehidupan, mengingatkan kita pada Alvin Toffler (1997) yang menyatakan bahwa dunia  sedang  memasuki  peradapan  “gelombang  ke  tiga”  yaitu peradapan  pasca  industri  yang  ditandai  dengan  kemajuan  yang sangat  pesat  dalam  teknologi  informasi,  yang  sudah  menjadi  salah satu ciri utama arus globalisasi.
Dampaknya adalah teralienasinya budaya kerjasama atau gotong royong  ( cooperative ),  hilangnya  kepercayaan  ( distrust ),  dan  makin menguatnya  gaya  hidup  konsumeris-hedonistis.  Irwan  Abdullah (2019:  7)  menyebutkan  problem  kepedulian  sosial  yang  semakin rendah  di  masyarakat  yang  ditunjukkan  dengan  tiga  bentuk  yaitu: selfisme  (mendewakan  diri  sendiri),  keserakahan  eksklusif  (berpuas diri  menikmati  kejayaan  yang  tidak  mau  diusik),  apatisme  terhadap kehidupan  yang  lebih  baik.  Sementara  itu  melunturnya  semangat kerja  dan  semangat  belajar  di  kalangan  siswa  karena  lebih  memilih untuk  bermain game , play  station ,  atau  aktivitas  lain  yang  tidak produktif juma menjadi keprihatinan kita bersama.
IPS  sebagai  mata  pelajaran  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan disiplin  ilmu  sosial  dan  humaniora  bertujuan  untuk  mempersiapkan peserta  didik  sebagai  warga  negara  yang  memiliki  pengetahuan ( knowledge ),  sikap  ( attitudes ),  dan  ketrampilan  ( skills ).  Oleh karenanya  IPS  merupakan  suatu  kajian  dengan  identitas  eklektik sebagai synthetic  discipline ,  multidimensional  yang  berbeda  dengan ilmu sosial tradisional yang sifatnya monodisiplin (Sapriya, 2017: 13). Dalam konteks tersebut maka IPS perlu juga melakukan pribumisasi dalam  bidang  pengajaran  dengan  menggunakan  berbagai  alternatif. Hal  tersebut  ditujukan  untuk  memberikan  landasan  yang  kokoh kepada  peserta  didik  agar  dapat  berkembang  menjadi  warga  negara demokratis, kritis, dan trampil secara sosial.
Dalam  konteks  tersebut,  Sapriya  (2017)  meminta  agar pembelajaran  IPS  di  sekolah  dasar  dan  menengah  berorientasi  pada
peningkatan  kemampuan  berfikir  kritis  melalui  berbagai  pendekatan seperti  inkuiri,  menekankan  pada  introduksi  ilmu,  teknologi,  dan masyarakat  global  serta    mengembangkan  partisipasi  dan  kepekaan sosial.  Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  para  ilmuwan maupun  praktisi  merupakan  harapan  baru  untuk  melakukan pembaruan pembelajaran IPS di sekolah.
Sudrajat  (2014:  1-19)  mencoba  menawarkan  konsep  pengajaran IPS  di  sekolah  dasar  dengan  format  pendidikan  multikultur. Penerapan  pembe-lajaran  IPS  dengan  format  pendidikan  multikultur untuk  meningkatkan  kerjasama  dan  penghormatan  pada  individu  di SD Negeri 2 Kadipiro memberikan suatu perspektif bahwa pendidikan IPS  perlu  melakukan  pembaruan  metode  dengan  mengintroduksi metode  pengajaran  yang  baru  kepada  guru  agar  kualitas pembelajaran IPS di sekolah dasar menjadi lebih baik.
Mengintegrasikan  karakter  dalam  pembelajaran  IPS  juga merupakan  aspek  yang  penting  disebabkan  oleh  semakin  kuatnya degradasi  moral  di  dalam  masyarakat  Indonesia.  Kajian  seperti  yang telah  dilakukan  oleh  Wijayanti  (2019:  70-86)  tentang  integrasi  nilai kearifan lokal di sekolah menengan perlu terus dilakukan agar upaya inovatif  yang  dilakukan  dunia  pendidikan  dapat  teridentifikasi  dan diduplikasi  oleh  satuan  pendidikan  lainnya.  Upaya  memperbarui, inovasi,  kreasi  perlu  mendapat  perhatian  dari  segenap  pemangku kepentingan agar pribumisasi ilmu sosial melalui pembelajaran dapat berjalan  secara  evolusioner.  Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah bagaimana  mendesain  pembelajaran  IPS  agar  lebih  menarik  dan kontekstual.  Supardi,  Widiastuti  &  Saliman  (2015:  1-21)  yang melakukan  penelitian  pengembangan  media  pembelajaran  IPS berbasis audiovisual juga perlu terus digalakkan. Media pembelajaran dengan  tema  “antara  Borobudur  dan  Prambanan”  teruji  secara empirik  dapat  meningkatkan  antusiasme  peserta  didik  untuk memahami  dan  menganalisis  peninggalan  sejarah  Indonesia  serta
karakteristik masyarakatnya pada masa tersebut.

## Simpulan
Ilmu  sosial  merupakan  ilmu  yang  mempelajari  perilaku  dan aktivitas  manusia  dalam  kehidupan  bersama  dan  memiliki  beberapa ruang  lingkup  yaitu  sosiologi,  ekonomi,  sejarah,  geografi,  psikologi, politik,  linguistik,  antropologi  dan  pendidikan.  Perkembangan  ilmu sosial  di  Indonesia  melalui  tiga  fase,  yaitu  ilmu  sosial  kolonial (indologi);  ilmu  sosial  develomentalis;  dan  ilmu  sosial  kontemporer. Masing-masing fase memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun perkembangan  ilmu  sosial  di  Indonesia  mengalami  ketidakmampuan dan ketidakpercayaan ilmuan, akademisi terhadap pemikiran orisinal yang  bersumber  dari  masyarakat.  Ketidakpercayaan  ini  menjadi penyakit  bagi  ilmuan,  karena  memaksa  para  peneliti  untuk menggunakan dan menduplikasi teori-teori Barat.
Pribumisasi  ilmu  sosial  di  Indonesia  dapat  dilakukan  menggali budaya  lokal,  melakukan  pembaruan  dalam  pembelajaran  baik esensi,  metode,  media,  maupun  desain  pembelajarannya  agar  lebih kontekstual. Berbagai hasil penelitian terutama penelitian pengembangan menjadi kunci penting untuk membuka jalan menuju IPS Terpadu yang kontekstual dan menjadi jembatan bagi diseminasi kajian  sosial  yang  dilakukan  oleh  ilmuwan  sosial.  Peran  guru  dan praktisi  dengan  demikian  menjadi  penting  sebagai  salah  satu  mata rantai pribumisasi ilmu sosial Indonesia.

## Reference
Alatas,  S.  F.  (2003).  Pangkajian  Ilmu-Ilmu  Sosial:  Menuju  ke Pembentukan Konsep Tepat. Jurnal Antropologi Indonesia (72).
Cholisin.  (2012).  Peran  Universitas  dalam  Mengatasi  Problematika Pengembangan Ilmu Sosial. Prosiding Diskusi Perkembangan dan Problematika Pengembangan
Ilmu Sosial di Indonesia
Kontemporer .  Universitas  Negeri  Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu Sosial.
Daldjoni.  (1985). Dasar-dasar  Ilmu  Pengetahuan  Sosial .  Bandung:
Alumni
Djalong,  F.  (2006).  Indegenisasi  Ilmu-Ilmu  Sosial:  Sebuah  Persoalan. Jurnal Sintesa, 7, (2). 45-67.
Ijtimayati.  (2018).  Hubungan  Antara  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  IPS (Sumber & Materi IPS ). Jurnal Ilmu Sosial, 2, (1). 9-20.
Kleden, I. (1988) Sikap ilmiah dan kritik kebudayaan . Jakarta: LP3ES.
Jurdi,  S.  (2017).  Ilmu  Sosial,  Budaya  Intelektual  &  Semangat Kenabian:  Telaah  Pengembangan  Ilmu  Sosial  Nusantara. The Journal of Society & Media. 1,  (2). 67-80.
Martanto,  U.  (2012).  Matinya  Ilmu  Sosial  di  Indonesia:  Indigenisasi Reflektif Emansipatif. Jurnal Politik Indonesia, 1, (1) . 11-16.
Nasiwan & Hendrastomo, G. (2012). Dari Diskursus Alternatif Menuju Indigeneousasi  Ilmu  Sosial  Indonesia:  Teoritisasi  “Prophetic Political Education”. SOCIA , 11, (2).
Nasiwan  &  Wahyuni,  Y,  S.  (2016). Teori-teori  Sosial  Indonesia . Yogyakarta: UNY Press.
Nasiwan. (2014). Menuju ilmu sosial profetik. Yogyakarta: Prima Print. Santoso, Heri. (2003). Filsafat Ilmu Sosial: Ikhtiar Awal Pjurribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta : Bama Media.
Sapriya,  (2017). Pendidikan  IPS:  konsep  dan  pembelajaran. Bandung: Rosdakarya.
Somantri,  G.  R.  (2005).  Membebaskan  Ilmu  Sosial  dari Keterperangkapan Ganda, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 9,  (2),  159-178
Sudrajat,  (2014).  Pendidikan  multikultural  untuk  meningkatkan kualitas  pembelajaran  IPS  di  sekolah  dasar, JIPSINDO,  1,  (1),  1- 19.
Supardan,  D.  (2011). Pengantar  Ilmu  Sosial:  Sebuah  Kajian Pendekatan Struktural . Jakarta: PT Bumi Aksara Supardi. (2011). Dasar-Dasar Ilmu Sosial . Yogyakarta: Ombak.
Supardi,  Widiastuti,  A.,  &  Saliman  (2015).  Pengembangan  media pembe-lajaran  IPS  Terpadu  berbasis  audiovisual, JIPSINDO,  2, (1), 1-21.
Wijayanti,  A.,  T.  (2019).  Penguatan  nilai  kearifan  lokal  melalui penerapan petruk, JIPSINDO, 6, (1), 70-86 .