NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702 Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia
Jessica Mutiamas Salamoru, Ngadino, Irawati Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : jessicamutiamas1995@gmail.com

## Abstract
Marriage is regulated in Law Number 1 of 1074 concerning Marriage. Regarding the dissolution of marriage is regulated in Article 38 of the Marriage Law. This study aims to find out and analyze the settlement of cases of wife's property carried by the husband after the divorce occurred is related to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The method of approach used in this article is a normative juridical method, which uses legal materials to solve facts or legal problems and analyze them through literature  study.  The  results  showed  that  based  on  the  description,  Wulan  had  neglected  her obligations  as  a ” wife  and  had  fulfilled  one  of  the  reasons  that  could  be  the  basis  for  divorce. Regarding  the  inherited  property  after  the  divorce,  the  respective  property  is  still  controlled  and becomes  their  respective  rights.  Joint  assets  in  case  of  divorce  are  regulated  according  to  their respective laws. ”
Keywords: marriage; divorce; property in marriage

## Abstrak
Perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Mengenai Putusnya perkawinan diatur di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian kasus harta bawaan isteri yang dikuasai oleh suami setelah terjadi perceraian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif , yang  menggunakan  bahan–bahan  hukum  untuk  memecahkan  fakta  atau  persoalan  hukum  serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uraian tersebut,Wulan telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Mengenai harta bawaan setelah terjadinya perceraian, harta  bawaan  masing-masing  tetap  dikuasai  dan  menjadi  hak  masing-masing.  Apabila  terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Kata kunci: perkawinan ; perceraian; harta bawaan

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi suami dan isteri dalam menciptakan
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
keluarga yang bahagia. Selain menimbulkan akibat lahir dan batin terhadap keluarga masing- masing masyarakat, juga dengan harta kekayaan yang diperoleh antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.
Setiap  orang  apabila  sudah  melakukan  perkawinan  maka  terhadapnya  ada  ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri. (Sembiring, 2016)
Tujuan utama perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada sebab tertentu yang membuat perkawinan tidak dapat diteruskan  yang harus putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian. (Soemiyati, 1986). Akibat dari perceraian ada dua, yakni akibat bagi istri dan harta kekayaan, dan akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.
Contoh kasus yang akan dikaji berhubungan dengan akibat dari perceraian bagi istri dan harta kekayaan. Wulan telah melaksanakan perkawinan selama 7 tahun. Dalam perkawinannya tersebut  Wulan  belum  dikaruniai  anak  dan  karena  hal  tersebut,  Wulan  sering  mengalami perselisihan oleh keluarganya dan dianggap tidak bisa memberi keturunan. Suatu hari, Wulan bertemu  dengan  mantan  pacarnya,  dan  karena  satu  lain  hal,  Wulan  khilaf  kemudian berselingkuh dengan mantan pacarnya dan melakukan perzinahan.
Beberapa  saat  kemudian,  Adi  suami  Wulan  menemukan  bahwa  Wulan  berselingkuh kemudian  mengajukan  gugatan  cerai.  Dan  setelah  perceraian,  Adi  merasa  berhak  dan menganggap  bahwa  seluruh  harta  yang  telah  diperoleh  dalam  perkawinan  adalah  miliknya, termasuk sejumlah perhiasan milik Wulan yang diberikan oleh orang tua Wulan ketika Wulan belum  terikat  perkawinan,  dan  Adi  mengatakan  bahwa  Wulan  sebagai  mantan  istrinya  tidak berhak atas harta tersebut karena ia yang melakukan kesalahan.
Harta benda dalam sutau perkawinan diatur di dalam Undang-undang perkawinan. Harta Bawaan dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.(Sudarsono, 1991)
Menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan  menentukan  bahwa  harta  benda  dalam  perkawinan  ada  juga  yang  disebut  harta
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama  berlangsungnya perkawinsn. Selain itu ada yang  disebut  dengan  harta  bawaan  yang  dibawa  masing-masing  suami  dan  isteri,  kemudian harta yang telah didapatkan suami isteri sebagai hadiah atau warisan yang dikuasai oleh suami atau isteri sepanjang masing-masing pihak tidak menentukan lain.
Dengan demikian, dalam pasal 36 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan: “Mengenai tentang harta bersama, suami ataupun isteri dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua  pihak,  sedangkan  mengenai  harta  bawaan  masing  – masing suami isteri mempunya hak penuh untuk melakukan suatu perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Jadi seorang isteri mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian terhadap harta bawaannya.
Artikel ini membahas tentang harta benda yang berupa harta bawaan dalam perkawinan. Dalam  artikel  ini  akan  dibahas  mengenai  permasalahan  dan  penyelesaian  mengenai  kasus seorang  istri  yang  memperjuangkan  harta  benda  miliknya.  J.  Satrio  berpendapat  bahwa, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap  harta  kekayaan  suami  isteri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan.”(Sembiring, 2016). Selain pendapat dari sarjana, Harta Perkawinan menurut Hukum Adat yakni “Seluruh harta benda yang dikuasai suami atau isteri sepanjang mereka terikat dalam perkawinan, baik harta  kerabat  maupun  harta  perseorangan  yang  berasal  dari  hibah,  warisan,  dan  harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang hadiah. Semua hal tersebut diakibatkan oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku untuk suami isteri yang bersangkutan.”(Hadikusuma,  Hilman,  1990.)
Berdasarkan  Uraian  di  atas,  rumusan  masalahnya  adalah: Bagaimana penguasaan  harta bawaan milik isteri yang dikuasai suami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?
Menurut  artikel  yang  diteliti  oleh  Yenita  Martha  Pandiangan  (2016)  dari  Universitas Sumatera  Utara  dengan  judul  “Analisis  Yuridis  terhadap  Tuntutan  suami  mengenai  harta bawaan isteri selama perkawinan (Dalam kasus perkara perdata No. 146/Pdt.G/2014/PN.Dps.)”.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian  sengketa terhadap  kepemilikan  harta  benda  berupa  harta  bawaan  dalam  perkawinan.  Hasil  atas permasalahan tersebut, Status kepemilikan bangunan dan tanah yang diperoleh dari orang tua isteri  selama  berlangsungnya  perkawinan,  suami  menuntut  harts  bersama  setelah  terjadinya perceraian, sesuai dengan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh isteri (LT) dimana  isteri  bertindak  atas  namanya  sendiri  dan  tanpa  ada  kuasa  maupun  keterlibatan
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
suami(HH), maka hak atas tanah terseubt telah beralih dari pnejual (IWAW) kepada pembeli (LT) secara hukum, meskipun LT masih terikat perkawinan dengan HH saat perbuatan hukum terjadi,  hak  kepemilikan  harta  yang  dimaksud  merupakan  sepenuhnya  hak  milik  dari LT(mantan isteri), tindakan kepemilikan (beshickking), maupun tindakan kepengurusan(beheer) atas harta yang meliputi bangunan dan tanah tersebut sepenuhnya adalah milik  isteri  selama  maupun  setelah  bubarnya  perkawinan.  Harta  bawaan  dari  isteri  maupun suami  tidak  dapat  diminta  untuk  dibagi  bersama  jika  terjadi  perceraian  dikarenakan  suami maupun  isteri  tidak  dapat  menuntut  harta  yang  bukan  haknya,  kecuali  jika  suami  atau  isteri dapat  memberi  bukti  yang  akurat  dan  lengkap  terhadap  harta  yang  diperoleh  bahwa  harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri dan yang bersangkutan ikut serta pada saat proses pembelian atas perolehan harta tersebut.
Hasil artikel menunjukkan bahwa di dalam Hukum Perkawinan, tidak dijelaskan secara detail  mengenai  properti  milik  bersama  dan  properti  pra-nikah.  Dalam  kasus  properti  suami isteri di mana masing-masing pasangan menikah berpikir bahwa properti yang disengketakan bukan  milik  bersama.  Milik  didsasrkan  oleh ” kapasitas  dan  keberhasilan  penggugat  dan terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  harta  yang  disengketakan ” telah  diperoleh  selama pernikahan  apakah  uang  dari  hasil  yang  telah  digunakan  untuk  membelinya  berasal  dari usahanya sendiri atau berasal dari usaha bersama mereka. ”
Pada tahun 2018 artikel yang dibuat oleh John Kenedi dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  dengan  judul  “PENYELESAIAN  SENGKETA  HARTA  BERSAMA  DENGAN HARTA  BAWAAN  KETIKA  TERJADI  PERCERAIAN”.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Perjanjian  perkawinan  mempunya  fungsi  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  mencegah terjadinya  ketidak  adilan  pada  saat  proses  persidangan  terhadap  pembagian  harta  bawaan, apabils suatu hari muncul sengketa antara suami dan ister. Masalah pembagian harta bawaan terkadang  tidak  dapat  dijalani  dengan  cara  mediasi,  bahkan  seusai  diproses  di  pengadilan tingkat  pertama(pengadilan  agama),  kemudian  akan  berlanjut  ke  proses  peradilan  tingkat banding dan kasasi. Manfaat dari adanya Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta  bawaan ketika terjadi peceraian  adalah  untuk membantu  hakim dalam  mengadili suatu perkara mengenai harta bawaan dan mengambil keputusan yang tepat dalam perkara perceraian, dan  perjanjian  tersebut  dapat  berguna  untuk  memisahkan  status  antara  harta  bawaan  dengan harta bersama apabila tidak timbul perkara, serta apabila terjadi suatu sengketa maka perjanjian perkawinan  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  objek  yang disengketakan(harta bawaan).
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pada  tahun  2016  artikel  yang  dibuat  oleh  Zulfiani  dari  Universitas  Sultan  Agung Semarang  dengan  judul  “Perlindungan  hukum  terhadap  penguasaan  harta  bawaan  dan  Harta Bersama setelah Perceraian sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbasis  Keadilan”.  Mengenai  harta  perkawinan  diatur  di  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Bab  VII  Pasal  35  ayat  (1)  yang menentukan bahawa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sementara dalam ayat (2) ditentukan bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”
Penguasaan  terhadap  harta  bawaan  yang  menentukan  bahwa  setelah  terjadinya perceraian, harta bawaan tetap menjadi milik suami dan isteri dan dibawah penguasaan masing- masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Pasal86 yang menentukan bahwa harta isteri tetap dikuasai oleh isteri dan sepenuhnya menjadi hak isteri, demikian juga harta suami tetap dikuasai suami dan sepenuhnya menjadi hak milik suami.
Untuk penguasaan mengenai harta bersama menurut Hukum Adat dianggap hqmpir sama untuk semua daerah, yang dianggap sama adalah mengenai terbatasnya suatu harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari  percampuran  harta  itu  sendiri  pada  kenyataannya  ada  beberapa  perbedaan  dari  masing- masing daerahnya, namun demikian dalam KUHperdata apabila terjadi perceraian maka harta yang  diperoleh  tersebut  dibagi  kepada  suami  dan  isteri  tanpa  mempermasalahkan  darimana harta tersebut diperoleh. Untuk menghindari terjadinya ketimpangan hukum dalam pembagian suatu  harta  perkawinan,  perlindungan  hukum  terhadap  harta  benda  dalam  perkawinan hendaknya dapat dilakukan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  di  dalam  artikel ini  adalah metode  penelitian  hukum  yuridis normatif, yaitu merupakan artikel berdasarkan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan sekuner yang terdiri dari literatur dan peraturanperundang-undangan. (Bambang., 2006)
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  Statute  Approach  dan Conceptual  Approach.  Pendekatan  Conceptual  approach  adalah  suatu  pendekatan  yang berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan pendapat
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
para sarjana sebagai acuan pendukung pembahasan, sedangkan Pendekatan Statute Approach adalah  pendekatan  dengan  cara  membahas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan dan mengidentifikasi dengan hal yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam artikel ini. Dalam artikel ini, penulis menggunakan data kuantitatif,  yaitu mengkaji  dan mengumpulkan data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  kemudian  menghubungan  dengan  teori  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  lalu  kemudian  menarik  kesimpulan  untk menentukan  hasilnya.  Hasil dari  analisis data tersebut akan  disajikan secara deskriptif,  yaitu dengan menentukan dan menggambarkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan data-data  yang diperoleh. Sumber data yaitu tempat dimana data yang diperoleh diambil dan dikumpulkan. Jenis sumber data dalam artikel ini meliputi Sumber data sekunder. Sumber data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur,  serta  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang jelas dan landasan teoritis dalam penelitian ini.

## C. Pembahasan
1. Penguasaan harta bawaan mlik isteri yang dikuasai suami dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia
Menurut  Asser,  Scholten,  dan  Wiarda  sebagaimana  dikutip  dari  buku  Soetojo Prawirohamidjojo, definisi perkawinan adalah: “Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  diakui  oleh  negara  untuk  hidup  bersama/  bersekutu secara kekal.”(Soetojo & Martalena., 2000)
Perlindungan  hukum  bagi  harta  bawaan  isteri  yang  dikuasai  oleh  suami  setelah  terjadi perceraian  menjadi  persoalan  dalam  pembahasan  ini.  Wulan  dan  Adi  telah  melaksanakan perkawinan selama 7 tahun. Dalam hal ini telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu perkawinan antara  Wulan  dan  Adi.  Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  adalah hidup  bersama  antara  seorang  laki-laki  dan  perempurn  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang termasuk dalam peraturan tersebut.(Soimin, 2002)
Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  1 UU Perkawinan  yang  memberikan  definisi:”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan  seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga  yang  bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
yang  Maha  Esa”.  Hubungan  hukum  antara  Wulan  dan  Adi  memenuhi  unsur-unsur  dalam Perkawinan, yaitu:
 Ikatan  lahir  batin,  adalah  bahwa  ikatan  tersebut  bukan  hanya  dengan  ikatan  lahir  saja ataupun batin saja, namun keduanya harus seimbang. Dengan terjadinya perkawinan antara Wulan dan Adi maka timbullah suatu hubungan hukum  yang menimbulkan suatu ikatan lahir  maupun batin antara seorang suami atau isteri untuk menjalani hidup  bersama dan mencapai tujuan perkawinan. ”
 Antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita.  Dalam  suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  hanya  oleh  seorang  pria  dan  seorang  wanita.  Demikian  Adi  adalah  pria  dan Wulan adalah wanita. Di dalam unsur ini menganut asas monogami.
 Sebagai  suami  isteri.  Adanya  suatu  ikatan  suami  isteri  karena  Wulan  dan  Adi  telah memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang perkawinan  dalam  merubah  status  seorang  wanita  dan  pria.  Dimana  status  awal  Wulan maupun Adi adalah lajang, berubah menjadi kawin setelah terjadinya perkawinan.
 Membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia.  Dalam  suatu  perkawinan  Wulan dan Adi mempunyai suatu tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia baik bagi suami maupun isteri.
 Berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Suatu perkawinan didasarkan oleh satu agama yang dapat  lebih  mempererat  hubungan  antara  Wulan  dan  Adi  yang  berdasarkan  Ketuhanan yang Maha Esa.
Sahnya suatu perkawinan dapat ditentukan berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:
(1) Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait dengan kasus diatas, ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut telah dipenuhi dan memperoleh perlindungan hukum karena telah sah menurut hukum, dan  perkawinan antara Wulan dan Adi telah dilangsungkan sesuai dengan agama mereka masing-masing, yaitu agama Kristen.
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Di  dalam  sebuah  perkawinan  diperlukan  suatu  ketentuan  yang  menjadi  dasar  dari pelaksanaan  suatu  perkawinan.  Demi  tercapainya  tujuan  dari  perkawinan,  perlu  diterapkan prinsip  atau  asas  perkawinan.  Dalam  UU  Perkawinan,  terdapat  asas-asas  penting  yang berkenaan dengan perkawinan yang terdiri dari:
Tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  membangun  suatu  keluarga  bahagia  dan melengkapi  supaya  masing  –  masing  dapat  mengembangkan  kepribadian  nya  di  dalam membantu  dan  mencapai  kesejahteraan.  Kemudian  dalan  undang-undang  perkawinan disebutkan,  suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  agama  dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian di samping itu, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturn perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan seseorang sama  dengan  pencatatan  peristiwa  penting  di  dalam  hidup  seseorang  seperti  kematian,  atau kelahiran  yang  dinyatakan  dalam  surat  keterangan  suatu  akta  yang  dimuat  di  dalam  daftar pencatatan.
Undang-Undang  ini  ber  asas  monogami  apabila  dikehendaki  oleh  yang  bersangkutan. Apabila agama dan juga hukum dari yang bersangkutan mengijinkan, suami dapat mempunyai isteri lebih dari satu orang. Namun, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,  hanya  dapat  dilakukan  dengan  syarat-syarat  tertentu  dan  diputuskan  oleh pengadilan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa  dan  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  agar  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan demi mendapatkan keturunan yang baik  dan  sehat.  Dengan  demikian,  maka  harus  dicegah  adanya  perkawinan  bagi  orang  yang masih  dibawah  umur.  Selain  itu,  perkawinan  berhubungan  dengan  masalah  kependudukan, undang-undang menentukan batas umur untuk kawin yaitu enam belas tahun bagi wanita dan sembilan belas tahun bagi pria.
Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga  yang kekal, bahagia, dan sejahtera.  Maka  undang-undang  ini  menganut  prinsip  untuk  mempersukar  terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan hal tersebut, harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hak dan kedudukan suami seimbang dengan hak dan kedudukan isteri  baik  dalam  kehidupan  pergaulan  masyarakat  maupun  rumah  tangga,  sehingga  dengan demikian  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat  dirundingkan  dan  diputuskan  bersama  oleh suami isteri.(Radsiji, 1991)
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  dalam  suatu  perkawinan,  seorang  pria hanya diperbolehkan mempunyai satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian UU Perkawinan menganut asas perkawinan yang monogami. Ketentuan ini telah dipenuhi oleh Wulan dan Adi dimana mereka hanya memiliki satu orang suami dan satu orang isteri sebagai satu pasangan suami isteri.
Pada  umumnya, tujuan  dari perkawinan adalah untuk menciptakan  rumah tangga  yang sejahtera,  bahagia,  dan  kekal  abadi.  Namun  di  dalam  dunia  tidak  ada  yang  bersifat  kekal, termasuk perkawinan. Ada suatu hal yang dapat menyebabkan perkawinan menjadi putus. Di dalam Pasal 38 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan  bahwa:”Perkawinan  dapat  putus  karena:  kematian,  perceraian,  putusan pengadilan.”
Berdasarkan uraian tersebut,Perkawinan antara Wulan dan Adi putus akibat perceraian. Perceraian sebagai jalan terakhir dari penyelesaian masalah keluarga di Indonesia sudah diatur di dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  yang  menentukan  bahwa:”Jika  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya  maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”
Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa ada beberapa ketentuan untuk dapat melakukan perceraian, diantaranya: Perceraian hanya dapat diselesaikan di depan Sidang Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  tidak  berhasil  mendamaikan  keduabelah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri;  Tata  cara  perceraian  diatur  dalam  perundangan tersendiri.
Untuk  dapat  melaksanakan  perceraian,  harus  ada  alasan  yang  cukup.  Alasan  yang dijadikan  dasar  untuk  perceraian  menurut  Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ” dan  Pasal  19  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah:
-Suami  atau  isteri  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lainnya yang sulit disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut- turut  tanpa  ijin  dari  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya;  Salah  satu  pihak  dihukum  penjara  5(lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
berat  setelah  berlangsung  perkawinan;  Salah  satu  pihak  menganiaya  berat  atau  melakukan kekejaman  yang  membahayakan  pihak  lain;  Salah  satu  pihak  mengalami  cacat  badan  atau penyakit  yang  berakibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  atau  isteri; Antara  suami  dan  isteri  terjadi  perselisihan  secara  terus  menerus  dan  pertengkaran  sehingga tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga.(Latif, 1982)
Berdasar  uraian  di  atas  apaila  dikaitkan  dalam  kasus,  Wulan  telah  melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadaikan dasar untuk  perceraian. ” Adi  mengajukan  cerai  gugat  kepada  Wulan  di  Pengadilan  umum  karena Wulan telah berselingkuh dan melakukan perzinahan dengan mantan pacarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang alasan-alasan perceraian dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Perkawinan dan Pasal 19 Peruaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a), ” yaitu: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.” Demikian karena hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang- undang Perkawinan, Adi mengajukan cerai gugat kepada Wulan karena tidak lagi ada harapan untuk dapat hidup dengan rukun sebagai suami isteri.
Perceraian ada dua macam, antara lain:
-Cerai Talak, yaitu suatu perceraian yang diajukan oleh seorang suami kepada isterinya dimana perkawinannya dilaksanakan secara Islam.(Natadimaja, 2009)
-Cerai Gugat, yaitu suatu perceraian yang diajukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan  secara  Islam  dan  oleh  seorang  suami  atau  seorang  isteri  yang  melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam. (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) ” Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975)
Dalam uraian tersebut, Adi mengajukan cerai gugat kepada Wulan di Pengadilan Negeri karena  Adi  dan  Wulan  melangsungkan  perkawinan  secara  Kristen  (non  islam).  Terjadinya perceraian menimbulkan beberapa akibat:
1. Perceraian yang berakibat kepada anak dan isteri. Karena terjadinya perceraian, seluruh hak dan kewajiban selama terjadinya ” perkawinan akan menjadi hapus. Namun, mantan suami dapat  diwajibkan  untuk  tetap  menafkahi  mantan  isteri  selama  suami  tidak  melakukan perkawinan lagi, dan mengenai anak yang telah lahir akibat perkawinan tersebut, Bapak harus bertanggung  jawab  untuk  seluruh  biaya  pendidikan,  pemeliharaan  berdasarkan  kepentingan anak.
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
2. Perceraian yang berakibat kepada harta kekayaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan  menentukan  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan. ” Terhadap harta bersama, apabila terjadi perceraian maka harus dibagi dua antara suami  maupun  isteri.  Seluruh  keuntungan  maupun  kerugian  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha selama  suami  dan  isteri  terikat  perkawinan  termasuk  dalam  pembagian  tersebut.  Mengenai harta bawaan setelah perceraian, harta bawaan tersebut tetap dibawah kuasa dan menjadi hak masing-masing. (Pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.)
3.  Perceraian  yang  berakibat  kepada  status  para  pihak.  Dengan  terjadinya  perceraian, status isteri maupun suami kembali menjadi status yang tidak kawin. Hubungan badan antara mantan suami dan mantan isteri adalah tidak diperbolehkan karena mereka sudah tidak terikat dalam ikatan perkawinan.
Dalam  kasus ini,  yang paling  menimbulkan masalah adalah akibat  perceraian  terhadap harta  benda.  Dalam  perkawinan,  harta  kekayaan  sangat  dibutuhkan  dan  memiliki  pengaruh yang  besar  dalam  perkawinan,  terutama  apabila  mereka  bercerai.  Hukum  harta  perkawinan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan.(Satrio, 1991)
Menurut Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang harta benda dalam perkawinan yaitu:
“Harta benda yang diperoleh semasa perkawianan adalah menjadi harta bersama; Harta bawaan masing-masing milik suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.”
Menurut  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  harta  yang  diperoleh  semasa  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Jadi, yang  dimaksud  dengan  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  harta  bawaan  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing sebagai hadiah atau warisan dan harta benda yang tidak termasuk harta bersama.
Harta  yang  diterima  oleh  suami  atau  isteri  pada  masa  perkawinan  berlangsung  yang berasal dari hibah atau warisan tidak tergolong harta bersama melainkan tetap menjadi harta pribadi  suami  atau  isteri.  kecuali  jika  masing-masing  pihak  menentukan  lain.  Ketentuan  ini
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
telah  ditegaskan  didalam  Pasal  35  ayat  (2)  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974.(Amruzi, 2014).
Terkait dengan kasus di atas, perhiasan yang dimiliki Wulan adalah pemberian dari orang tua  Wulan  sebelum  Wulan  terikat  perkawinan  dengan  Adi.  Maka  dari  itu,  perhiasan  milik Wulan  adalah  termasuk  harta  bawaan,  oleh  sebab  itu  Wulan  mempunyai  hak  sepenuhnya terhadap harta bendanya. Apabila perceraian terjadi maka harta hibah atau warisan tidak dapat dibagi dan tetap berada  dibawah kekuasaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
“Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalh  dibawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”
Pasal  35  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menentukan  bahwa,  Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  atau  isteri  sudah seharusnya  ada dibawah penguasaannya masing-masing.  Dengan  demikian, Wulan  memiliki hak sepenuhnya terhadap perhiasan yang dimilikinya, dan Adi tidak berhak untuk mengambil perhiasan milik Wulan dengan alasan Adi merasa Wulan pantas menerimanya karena Wulan yang melakukan kesalahan.
Wulan  memiliki  hak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  dengan  mengajukan  gugatan terkait harta bawaan yang diambil oleh Adi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  menentukan: “Mengenai  harta  bawaan  masing-masing  suami  isteri  memiliki  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”
Dengan demikian, tindakan Adi terhadap Wulan dengan mengambil harta bawaan milik Wulan  berupa  perhiasan  tidaklah  dapat  dibenarkan  berdasarkan  UU  Perkawinan  dan  Adi berkewajiban  untuk  mengembalikan  harta  bawaan  milik  Wulan.  Disamping  itu,  Adi  hanya berhak mendapatkan barang yang dikategorikan sebagai harta bersama. Wulan mempunyai hak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait pembagian harta bersama. Dari gugatan tersebut  akan  dipisahkan  mana  saja  harta  yang  teremasuk  harta  bersama  dan  jumlah pembagiannya. Disamping harta bersama, dapat ditentukan mana yang menjadi harta bawaan.
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## D. Simpulan
Berdasarksn pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penguasaan  mengenai  harta  bawaan  setelah  terjadinya  perceraian  tetap  menjadi  harta  milik suami  dan  isteri  di  bawah  penguasaannya  masing-masing  selama  perkawinan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa harta bawaan yang  dimiliki  oleh  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing sebagai suatu hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain. Dalam hal ini harta bawaan yang berupa perhiasan, adalah di  bawah  penguasaan  Wulan  karena  perhiasan  tersebut  diberikan  sebelum  terjadinya perkawinan.    Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  36  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan  yang menentukan bahwa, “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  harta  bendanya”,Wulan  dapat melakukan  perbuatan  hukum  dengan  menggugat  Adi  ke  Pengadilan  Negeri  untuk mengembalikan harta bawaan milik Wulan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amruzi, F. Al. (2014). Hukum Harta Kekayaan Perkawinan . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Latif, D. (1982). Aneka Hukum Perceraian di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Natadimaja, H. (2009). Hukum Perdata . yogyakarta: Graha Ilmu.
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 . (1975). Radsiji, L. (1991). Hukum Perkawinan dan Perceraian . Bandung: Remaja Rosdakarya. Satrio, J. (1991). Hukum Harta Perkawinan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soemiyati. (1986). Hukum Perkawinan Islam . yogyakarta: liberty.
Soetojo, P. R., & Martalena., P. (2000). Hukum Orang dan Keluarga . Surabaya: Airlangga. Soimin, S. (2002). Hukum Orang dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika. Sudarsono. (1991). Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . (1974).