INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1162-1170 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Investor Dalam Tindak Pidana Teknologi dan Informasi Terhadap Iklan Tentang Investasi
Yeni Triana 1 ✉ , Muhammad Farhan Wiliaziz 2 , Vendi Sugara 3 , Kuncon Sianturi 4 , Faizal Indra 5 , Maryani 6
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yeni.triana@unilak.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini menginvestigasi isu perlindungan hukum terkait investor dalam konteks tindak  pidana teknologi dan informasi, khususnya terhadap iklan investasi. Dengan pertumbuhan pesat teknologi dan informasi, investasi melalui platform daring semakin umum, meningkatkan risiko tindak pidana seperti penipuan investasi. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi investor dari potensi tindak pidana ini, dengan fokus pada regulasi iklan investasi. Metode penelitian normatif digunakan  untuk  menganalisis  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  relevan.  Hasil  penelitian mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum yang saat ini ada dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi investor  dalam  lingkungan  teknologi  dan  informasi,  dan  menyajikan  rekomendasi  untuk  perbaikan regulasi guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor dalam konteks iklan investasi daring.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  perbaikan  sistem perlindungan hukum terkait investasi di era digital.
Kata Kunci: Hukum Investor, Tindak Pidana Teknologi, Investasi

## Abstract
This research investigates the issue of legal protection related to investors in the context of technology and  information  crimes,  especially  regarding  investment  advertising.  With  the  rapid  growth  of technology and information, investing via online platforms is increasingly common, increasing the risk of criminal acts such as investment fraud. This research analyzes the existing legal framework to protect investors from this potential criminal act, with a focus on investment advertising regulations. Normative research methods are used to analyze relevant regulations and legislation. The research results identify deficiencies in currently existing legal protections and evaluate the effectiveness of existing regulations. These  findings  provide  in-depth  insight  into  the  challenges  investors  face  in  the  technology  and information  environment,  and  present  recommendations  for  regulatory  improvements  to  ensure optimal legal protection for investors in the context of online investment advertising. It is hoped that this research can make a positive contribution to improving the legal protection system related to investment in the digital era.
Keywords: Investor Law, Technology Crime, Investment

## PENDAHULUAN
Frusta  feruntur  leges  nisi  subaitis  et  obedientibus,  hukum  dibuat  agar  masyarakat patuh,  karena  kepatuhan  adalah  inti  dari  hukum.  Kemudian  Summa  est  lex  quae  pro religione facit, hukum tertinggi adalah yang berpihak atas nama agama (Denis Lioy, 1991). Pada salah satu konsep atau teori dari filsafat hukum islam yaitu meraih kemaslahatan dan menolak  kemafsadatan.  Konsep  ini  adalah  inti  atua  prinsip  paling  utama  dalam pensyariatan hukum islam. Perilaku manusia ada yang berimplikasi pada kemaslahatan dan ada yang berimplikasi pada kemafsadatan (Alaidin Koto, 2014).
Dalam  mencapai  kemaslahatan  itu  ada  tiga  tingkatan  yang  harus  diperhatikan, pertama,  kemaslahatan  pada  yang  diperbolehkan;  kedua,  kemaslahatan  pada  yang dianjurkan;  dan  ketiga,  kemaslahatan  pada  yang  diwajibkan.  Sedangkan  kemafsadatan, memiliki  dua  tingkatan,  pertama,  kemafsadatan  pada  yang  makruh  dan  kedua, kemafsadatan pada yang diharamkan   Tujuan utama syariat Islam pada dasarnya adalah kesejahteraan  sosial  atau  kebaikan  bersama  (kemaslahatan).  Kemaslahatan  adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama yang memuat lima bentuk perlindungan (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Segala cara yang dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip tersebut adalah kemaslahatan, mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan (Imam Ghazali).
Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan Indonesia adalah sebagai negara hukum (Rechstaat)  termuat  didalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (Tuti Hariani, 2014).  Menurut Trijono Rachmat dalam jurnal penelitian
Runggu Prilia Ardes bahwa konsep negara hukum identik dengan keberadaan Peraturan Perundang-Undangan karena segala kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus  didasarkan  pada  hukum.    Keberadaan  sebuah  Peraturan  Perundang-Undangan bertujuan  untuk  mengatur  dan  menata  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  didalam sistem  pemerintahan  supaya  pemerintah  sebagai  pelaksana  Undang-Undang  tidak menggunakan  jabatannya  dengan  sewenang-wenang  (Jalaluddin,  2021).    Disisi  lainnya, keberadaaan  peraturan  Perundang-Undangan  juga  bertujuan  untuk  menjamin  adanya sebuah  kepastian  hukum  serta  menjaminnya  prediktabilitas  dalam  kehidupan bermasyarakat (Ali Dahwir, 2019).
Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak modal untuk meningkatkan  pembangunan  perekonomiannya.  Pada  masa  ini,  demi  meningkatkan pembangunan  dan  mengatasi  permasalahan  perekonomian  Indonesia,  investasi merupakan  salah  satu  solusi  yang  sangat  berpengaruh  besar  untuk  mengatasinya.  Ada berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor investasi, salah satunya di sektor pasar modal. Terdapat beberapa alasan mengapa pasar modal dijadikan solusi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, yakni :
a. Selain perbankan, pasar modal dijadikan sebagai penyedia modal untuk masyarakat,
b. Pasar modal juga merupakan wadah bagi pihak yang kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan modal.
c. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai pencairan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.
Perkembangan  informasi  yang  cepat,  telah  merubah  pandangan  masyarakat mengenai investasi. Masyarakat tidak lagi menganggap investasi sebagai keinginan, namun lebih sebagai sebuah kebutuhan. Kelebihan investasi yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, menjadi daya tarik bagi masyarakat.Maka tidak heran jika masyarakat sudah semakin giat berinvestasi, baik dalam  bentuk emas, properti maupun saham. Pilihannya tergantung preferensi masing-masing calon investor (Daniel Raditya, 2014).
Seperti  diketahui,  bahwa  antusias  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  kegiatan pasar modal, membuat pemerintah mencari solusinya,  pada akhirnya, pada  tahun 1995, pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1995  tentang  Pasar  Modal untuk membantu masyarakat demi  berperan aktif  dalam kegiatan pasar modal  (M. Nur Rianto Al Arif, 2015). Definisi pasar modal diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang  berkaitan  dengan  penawaran  umum  (public  offering)  dan  perdagangan  efek.
Kemudian pasar modal dikaitkan juga dengan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Lalu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Semua hal tersebut adalah hal-hal yang terkait pasar modal.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Pasar  Modal  ini  diharapkan  Pasar  Modal mempunyai peran yang strategis dalam Pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan  bagi  dunia  usaha  dan  wahana  investasi  bagi  Masyarakat.  Selain  itu,  Pasar Modal juga diharapkan dapat berkembang untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak- pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.
Namun, seiring perkembangan zaman, investasi yang semula diharapkan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat ternyata masa ini, dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa kasus tentang investasi bodong dan juga yang sudah memiliki legalitas yang akhir-akhir ini mencuat di kalangan publik seperti kasus Doni Salmanan, kasus Indra Kenz, kasus Wahyu Kenzo, kasus Travel Abu Tours, Kasus PT. Tforce, kasus Investasi Bantal Sehat,  dan kasus Investasi PT. Emas
Dengan  mengamati  kejadian  ini  peneliti  memilih  penelitian  yang  berfokus  kepada kasus penipuan  investasi ilegal yang dilakukan  oleh  pihak-pihak yang melakukan tindak pidana  dibidang  teknologi  dan  informasi  terhadap  iklan  yang  mengajak  investor  untuk melakukan  investasi.  Dengan  latar  belakang  tersebut  penulis  berupaya  untuk  melihat bagaimana Studi kasus tentang Kasus Penipuan Investasi Ilegal Indra Kenz. Setra tertarik untuk mengangkat berita ters ebut pada penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR  DALAM  TINDAK  PIDANA  TEKNOLOGI  DAN  INFORMASI  TERHADAP  IKLAN TENTANG INVESTASI.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  hukum  hukum  normatif,  atau  studi kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  (Djulaeka  dan  Devi  Rahayu,  2019)  : Pendekatan Perundang-undangan (State Approach). Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan  Historis  (Historical  Approach)  dan    Pendekatan  Analitis  (Analytic  Approach) Karena berpegang pada hukum formal, maka sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum tersebut diperoleh dari pengkajian bahan kepustakaan bukan bahan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Investor  Dalam  Tindak  Pidana  Teknologi  Dan  Informasi  Terhadap Iklan Tentang Investasi
Kejahatan teknologi informasi diawali dengan adanya computer dan internet sebagai sarana manusia untuk menciptakan sesuatu nforamsi yang  berguna bagi dirinya pribadi maupun  oranglain.  Dengan  adanya  komputer  dan  internet  ini  setiap  orang  yang menggunakan  sarana  ini  dipaksa  terus  berpikir  untuk  menciptakan  hal-hal  baru  untuk kesempurnaan isi dari komputer dan kemajuan serta kelengkapan materi internet tersebut dan terkadang melewati batas wajar manusia dan hal inilah yang menimbulkan kejahatan tersebut.
Kejahatan  atau  suatu  tindak  pidana  berkedok  investasi,  salah  satunya  adalah pencucian uang, yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi.  Peningkatan  penggunaan  transaksi  online  tersebut  tentunya  dipicu  dari banyaknya  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  konsumen  pengguna  transaksi  online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya (Subaidi, 2017).
Keluarnya  Undang-Undang  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dinilai  penting  karena nilai asset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan semakin canggih dan beragamnya produk-produk keuangan dan investasi di Indonesia. Selain itu mencegah merebaknya frauding di indusri keuangan yang semakin sulit dideteksi. Selanjutnya bagi kalangan emiten pasar modal, kehadiran OJK diharapkan dapat menjembatani kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan yang dalam beberapa kesempatan sempat bermasalah (Fadila, 2018).
Tidak  bisa  dipungkiri  pula  kalau  Indonesia  saat  ini  dalam  bidang  perkembangan teknologi belum bisa menandingi negara-negara maju teknologi lainnya. Selain itu, reaksi sosial dan kultural masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang menjadi alasan utama dimana  kesadaran  (social  control)  sesama  masyarakat  masih  kurang  tanggap  dalam pelaksanaannya, berbeda dengan negara maju yang masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum. Oleh  karena itu, dalam sebagian besar kasus, kepolisian masih  kesulitan  dalam  sepenuhnya  melacak  pelaku  sebenarnya  dalam  kejahatan  online berlapis yang membuat otoritas penegak hukum menjadi kurang efektif dan efisien.
Salah  satu  contohnya  adalah  kasus  Binomo  yang  disangkakan  sebagai  tindak pencucian  uang  oleh  Indra  Kenz,  seorang  selebritis  media  sosial,  yang  kian  diduga melakukan investasi bodong melalui platform aplikasi Binomo. Kasus ini sedang menarik diperbincangkan oleh publik pada tahun 2022 ini, dikarenakan Indra Kenz sendiri sebagai orang terkenal, maupun karena banyak pihak lain yang ikut serta memprakarsai website trading Binomo sebagai platform investasi online yang cukup dikenal di masyarakat (Gamal Abdul Nasir, 2017).
Binary Option Trading atau perdagangan opsi biner merupakan suatu aktivitas yang menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui  sistem  biner.  Dengan  menentukan  prediksi  fluktuasi  harga  aset  acuan  dalam periode  waktu  tertentu  seseorang  dapat  memperoleh  keuntungan  sejumlah  yang ditentukan  sebelumnya,atau  kehilangan  nominal  sejumlah  yang  telah  diletakan.  Pada platform binary option berbasis internet seperti binomo, maka investor akan diminta untuk menyetorkan  sejumlah  uang  untuk  melakukan  deposit  (M.  Nabil  Dwi  Putra,  2020).  Dari deposit  tersebut  investor  dapat  melakukan  “call”  atau  “put”  untuk  melakukan  setoran berupa  kontrak  terhadap  salah  satu  opsi  dari  komoditi  yang  disediakan  oleh  platform binomo. Jika hasil preposisi yang diletakan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan,  maka  investor  berhak  memperoleh  keuntungan  sebagaimana  yang  telah dijanjikan,  namun  apabila  preposisi  yang  diletakan  oleh  investor  tersebut  salah  dalam jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  dikatakan  out  of  the  money  dan  investor kehilangan  seluruh  jumlah  yang  disetorkan,  dan  jumlah  tersebut  akan  masuk  kedalam platform yang menyediakan layanan sebagai keuntungan.
Binomo  sendiri  menawarkan  beberapa  tipe  akun  yang  bisa  dipilih  oleh  trader, diantaranya  ialah  ada  akun  demo  yang  dimana  pada  akun  ini  pihak  Binomo  akan memberikan saldo sebesar 1000$ uang virtual yang berguna untuk belajar dan mencoba menggunakan  aplikasi  ini,  untuk  akun  yang  kedua  binomo  menawarkan  akun  Standar, dimana akun ini akan menawarkan akses dasar ke platform Binomo serta fitur turnamen dengan setoran setoran minimum Rp.140.000, lalu untuk akun selanjutnya bernama akun Goldakun  ini  menawarkan  akses  ke  panduan  strategi,  penarıkan  lebih  cepat,  serta manajemen  dengan  total  setoran  Rp.7.000.000,.  Hingga  pada  akun  yang  memiliki  kasta tertinggi yaitu VIP, akun ini menawarkan akses ke seluruh hak istimewa di platform Binomo dengan total setoran Rp.14.000.000 (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016).
Langkah Hukum Pemerintah Untuk Meminimalisir Kasus Investasi Bodong
Secara umum, investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dengan
pertumbuhan nilai aset di masa depan. Namun, banyak yang mengalami kerugian daripada keuntungan, terutama akibat kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam berinvestasi. Konsep Risk and Return menjadi kunci, di mana tingkat risiko yang lebih tinggi biasanya diimbangi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan yang lebih tinggi pula.
Investor perlu memperhatikan fakta bahwa tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi  kenyataan  seringkali  menimbulkan  risiko  tinggi,  dan  kurangnya  pengetahuan masyarakat dalam berinvestasi menjadi pemicu utama penipuan investasi. Dalam konteks ini,  penting  untuk  memahami  izin-izin  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  untuk  menghindari investasi bodong.
Meskipun ada regulasi yang mengatur investasi online, seperti UU ITE, seringkali sanksi yang diterapkan kurang efektif. Sebagai solusi, pendekatan yang kreatif dan edukatif seperti kampanye  layanan  masyarakat  yang  berhasil  di  Australia  dapat  diterapkan  untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko investasi.
Terlebih  lagi,  ketidakmampuan  aparat  hukum  dalam  menyelidiki  tindak  pidana investasi  online  menciptakan  hambatan,  baik  dari  segi  pemahaman  teknologi  informasi maupun keterbatasan anggaran. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan  penyidik  di  bidang  teknologi  informasi,  sekaligus  alokasi  anggaran  yang memadai untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam kasus investasi ilegal.

## SIMPULAN
Setelah dilakukan pemaparan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Komparasi  Kasus  Indra  Kenz  atau  dikenal  Indra  Kenz  merupakan  crazy  rich  asal Medan  yang  merupakan  terdakwa  kasus  aplikasi  binary  option  Binomo.  Adapun jumlah korban sebanyak 144 orang dengan total kerugian mencapai Rp 83 miliar. Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menjatuhkan vonis terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar subsider 10  bulan  penjara.  Majelis  hakim  Rahman  Rajagukguk,  saat  membacakan  amar putusan di PN Tangerang, Senin (14/11/2022) menyampaikan bahwa Indra terbukti melakukan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binomo dan pencucian uang. Indra dinilai terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang;
2. Langkah  hukum  pemerintah  untuk  meminimalisir  kasus  inveastasi  bodong  yakni
Memperjelas  peraturan  tentang  cara  investasi  online.  Yang  dimaksud  adalah seorang  pengusaha  yang  membentuk  situs  investasi  online  mempunyai  aturan tentang  persyaratan  khusus  yang  harus  dicapai  sebelum  membentuk  suatu  situs invest asi online atau “investasi bodong” dan yang menjadi harapkan situs ini akan sulit berkembang. Diharuskan untuk mempunyai izin yang resmi dalam membentuk suatu situs investasi di Internet. Dengan adanya izin tersebut maka para pelaku akan sulit  untuk  melaku kan  aksi  kejahatan  mereka  di  dunia  internet  atau  “investasi bodong”. Hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang bisa beroperasi di dunia internet yang dapat  digunakan.  Membuat data resmi situs  investasi  online yang legal untuk memudahkan masyarakat memiliih situs investasi yang resmi yang ingin mereka gunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alaidin Koto. (2014). Filsafat Hukum Islam. Rajawali Pers.
Ali  Dahwir.  (2019).  Pengembanan  Filsafat  Pancasila  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang, 17(1).
Daniel Raditya. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal Di Bni Sekuritas, Return Dan Persepsi  Terhadap  Risiko  Pada  Minat  Investasi  Mahasiswa,  Dengan  Penghasilan Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  pada  Mahasiswa  Magister  di  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana).  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana , 3(7).
Denis Lioy. (1991). The Idea of Law. Penguin Books.
Djulaeka, and Devi Rahayu. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Scopindo . Fadila. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. Jurnal ISLAMIC BANKING , 3(2). Gamal Abdul Nasir. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.
Jurnal Hukum Repli, 5(2).
Jalaluddin. (2021). Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji
Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik.
Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/AKTUALITA/Article/Download/2481/162
4.
M. Nabil Dwi Putra. (2020). Analisa atas Aplikasi Trading Binomo  (Studi atas Kasus Indra Kenz). Jurnal Ilmiah Wahana, 3(5).
M. Nur Rianto Al Arif. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah. CV Pustaka Setia.
Muhammad Syukri Albani Nasution. (2016). Hukum Dalam Pendekatan Filsafat. Kencana.
Subaidi.  (2017).  Rekonstruksi  Hukum  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Memberi  Jaminan
Copyright @ Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Vendi Sugara, Kuncon Sianturi, Faizal Indra,
Kepastian Hukum. Jurnal Istidlal, 1(2).
Tuti Hariani. (2014). Hukum dan Masyarakat. Jurnal HukumTahkim, X(2).