DOI: 10.24198/jit.v18i1.18163
Unpad Press                                                                                                                    Available online at http://jurnal.unpad.ac.id/jurnalilmuternak

## METODE ANALISIS BIAYA POTONG PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN BANDUNG
R. Tawaf 1a , L. Herlina 1 dan A. Fitriyani 1
1 Departemen Sosial Ekonomi Pembangunan Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran a email: rochadi@unpad.ac.id

## Abstrak
Biaya pemotongan ternak sapi disetiap RPH ternyata berbeda-beda besaran nilai dan cara penetapannya. Pada  umumnya,  dasar  yang  digunakan  adalah  perbandingan  terhadap  harga  yang  berlaku  di  suatu wilayah. Sampai saat ini, belum diperoleh informasi yang lengkap mengenai cara analisis biaya potong yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  metode  analisis  biaya  potong  di  RPH  kabupaten  Bandung.  Metode  analisis  biaya pemotongan  hewan  di  RPH  yang  standar  diperlukan  guna  dapat  dipertanggungjawabkan  dan menimbulkan iklim kondusif bagi para pihak, terutama bagi pelaku usaha dan kegiatan pelayanan RPH itu sendiri. Penelitian ini merupakan sensus di RPH pemerintah kabupaten Bandung. Konsep “ kontribusi minimal dari Nilai Tambah ternak” yang diterjemahkan sebagai “biaya potong sebesar 1% dari kenaikan nilai  tambah  ternak”  kedalam  rumus  matematika.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  :  Konsep  “biaya potong sebesar 1% dari kenaikan nilai tambah ternak” dengan metode “ kontribusi minimal dari Nilai Tambah ternak”, dapat digunakan sebagai pedoman bagi penetapan retribusi RPH sapi potong. Metode ini dapat dikembangkan dan digunakan bagi ternak kerbau, kuda, kambing, domba juga Unggas dengan didahului oleh penelitian yang lebih spesifik bagi masing-masing komoditi ternak tersebut.
Kata Kunci : Biaya Potong, Rumah Potong Hewan, Kontribusi dan nilai tambah

## Slaughtering Cost Analysis Method on Abattoirs in Bandung Regency

## Abstract
The  cost  of  slaughtering  cattle  in  each  abattoir  turns  out  to  vary  in  value  and  method.  In  general,  the basis  used  is  a  comparison  of  the  prices  prevailing  in  an  area.  Until  now,  there  is  no  complete information about the method of analyzing slaughtering costs that can be accounted for. Based on this, this study aims to obtain a method of analyzing slaughtering costs in the Bandung District abattoir. The method of analyzing the cost of slaughtering animals in standardized is needed in order to be accountable and create a conducive climate for business actors and slaughterhouse service activities themselves. This study were census on the government abattoir Bandung regency. The concept of "minimal contribution from Value Added of the cattle" which translates as “slaughtering costs by 1% of the increase in value added of the cattle" into the language of mathematical equation. The conclusions of this study are: The concept  of  "slaughtering  costs  by  1%  of  the  increase  in  value  added  of  the  cattle"  with  the  method  of "minimal contribution of Value Added of the cattle", can be used as a guide for the determination of beef cattle slaughterhouse fees. This method can be developed and used for buffaloes, horses, goats, sheep and poultry, also preceded by more specific research for each of the livestock commodities.
Keywords: slaughtering Cost, abattoir, Contribution and added value

## Pendahuluan
Kebutuhan daging segar untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk industri pengolahan
daging  sapi  di  wilayah  pusat  konsumen dihasilkan  oleh  rumah  potong  hewan  (RPH). RPH  merupakan  unit  pelayanan  masyarakat
dalam penyediaan daging yang aman, sehat utuh, halal  (ASUH)  serta  sebagai  sarana  untuk melakasanakan  tempat  penyembelihan  hewan secara benar, tempat melaksanakan pemeriksaan hewan  sebelum  dan  setelah  dipotong  serta tempat  pemantauan  dan  surveilans  penyakit hewan  dan  zoonis  (Subadyo,  2017).    RPH sebagai  lembaga  penyedia  daging  sapi  segar  di Jawa  Barat,  khususnya  di  Kabupaten  Bandung hingga saat ini sebagian besar kondisinya masih belum sesuai dengan standar SNI (Tawaf, 2013). Walaupun, berbagai kebijakan mengenai standarisasi  RPH  telah  dimiliki  pemerintah, antara  lain  SNI  tentang  RPH  dan  NKV  untuk menghasilkan    daging  yang  aman,  sehat,  utuh dan  halal  (ASUH).  Dampaknya  dari  kondisi tersebut  terhadap  produk  yang  dihasilkannya sangat  merugikan  konsumen  maupun  produsen. Hal  ini  ditunjukan  oleh  rendahnya  kualitas  dan tingginya  harga  daging  sapi  yang  dihasilkan RPH.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Tawaf (2016) bahwa kondisi pelayan RPH di kabupaten Bandung masih berada pada kondisi yang belum sesuai  dengan  standar  SNI.  Beberapa  hal  yang perlu perhatian adalah :
a. Kondisi  fisik  sebagian  RPH  yang beroperasi  pada  saat  ini  masih  belum mencapai kriteria minimal yang disyaratkan  di  dalam  standar  nasional (SNI 01-6159-1999) b. Prosedur standar operasional pemotongan  hewan  tampaknya  belum dapat  diterapkan  secara  penuh  sebagian besar RPH di Kabupaten Bandung.
c. Di  dalam  proses  produksi  daging, aktivitas-aktivitas  seperti  pemotongan daging,  pemisahan  tulangan  (deboning) atau  pun  pendistribusian  produk,  masih sering  dilakukan  secara  tidak  higienis. Hal  ini  juga  merupakan  dampak  dari kurangnya  fasilitas  penanganan  produk utama dan produk sampingan.
d. Berdasarkan  standar  nasional,  terdapat beberapa  komponen  infrastruktur  RPH yang  juga  belum  dapat  memenuhi standar, terutama yang berkaitan dengan aspek  kelengkapannya.  Pada  aspek  ini, terdapat  banyak  RPH  yang  belum memisahkan  daerah  kotor  dan  daerah
bersih. Selain itu, ketersediaan penyediaan  air  dan  instalasi  pengolahan air limbah (IPAL) yang layak.
Untuk  meningkatkan  peran  dan  fungsi RPH  di  dalam  menyelenggarakan  pelayanan kepada  masyarakat  tentunya  diperlukan  upaya- upaya  pengelolaan  yang  diarahkan  pada peningkatan akumulasi penerimaan dari penyelenggaraan pelayanan tersebut.
Pada  persepektif  ekonomi,  salah  satu metode untuk meningkatkan akumulasi penerimaan  usaha  adalah  dengan  memperbesar rasio  antara  manfaat  dan  biaya  pada penyelenggaraan pelayanan tersebut. Rasio yang besar  dapat  diperoleh  dengan  memaksimalkan harga  /  tarif  yang  dikenakan  pada  pelayanan, ataupun  meminimumkan  biaya-biaya  yang terdapat  pada  penyelenggaraan  pelayanan tersebut.
Sebagai  salah  satu  lembaga  milik pemerintah,
RPH tentunya memiliki
keterbatasan  di  dalam  menentukan  akumulasi penerimaan dari pelayanan
yang diselenggarakan.  Fakta  menunjukkan  bahwa beban penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  RPH  di Kabupaten  Bandung  cenderung  meningkat, sementara  besaran  tarif  yang  dikenakan  pada setiap  jenis  pelayanan  tidak  dapat  secara fleksibel  berubah  mengikuti  perkembangan harga.  Hal  ini  tentunya  disebabkan  karena  RPH memiliki  keterbatasan  berdasarkan  tugas  dan fungsi pokok yang tercantum di dalam peraturan daerah.
Biaya  pemotongan  ternak  sapi  disetiap RPH  ternyata  berbeda-beda  cara  penetapannya. Pada  umumnya,  dasar  yang  digunakan  adalah perbandingan  terhadap  harga  yang  berlaku  di suatu  wilayah.  Pada  kasus  ini,  tidak  ditemukan biaya  produksi  yang  didasarkan  terhadap  hasil analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  metode  analisis biaya  potong  di  RPH  kabupaten  Bandung. Metode  analisis  biaya  pemotongan  hewan  di RPH  yang  standar  diperlukan  guna  dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan iklim kondusif  bagi  para  pihak,  terutama  bagi  pelaku usaha dan kegiatan pelayanan RPH itu sendiri.
Penelitian ini merupakan sensus di RPH pemerintah di Kabupaten Bandung pada tanggal 10 Juni – 10 Juli 2017. Pendekatan analisis biaya potong  hewan  di  RPH  adalah  menggunakan konsep  “ biaya  potong  sebesar  1%  dari kenaikan  nilai  tambah  ternak ”  atau  dengan kata  lain  :    1  %  dari  total  nilai  tambah  ternak yang  merupakan  biaya  normative  yang dikeluarkan sebagai biaya pemotongan ternak

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  sensus,  yaitu teknik  penentuan  sampel  jika  semua  responden digunakan  sebagai  sampel  (Sugiyono,  2008). Sensus dilakukan di RPH pemerintah Kabupaten Bandung  pada  tanggal  10  Juni  –  10  Juli  2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan :
a. kepustakaan , terhadap hasil-hasil penelitian  atau  kajian  yang  telah dilakukan.
b. Pendekatan  partisipatif, merupakan sensus pada pada RPH Milik Pemerintah Kabupaten  Bandung  yang  digunakan untuk  melakukan  analisis  biaya  potong para  pemangku  kepentingan  terutama yang  berkaitan  langsung  dengan  biaya potong  pada  RPH.    Selain  itu  juga dilakukan pendekatan dengan Melakukan konsultasi pakar dan konsultasi  publik  dengan  mengadakan serangkaian  diskusi  untuk  memperoleh masukan  dan  tanggapan  dari  berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan  komparatif , digunakan studi perbandingan biaya potong di RPH kabupaten lainnya.

## Metode Analisis Data
Data  primer  yang  berasal  dari  RPH milik  pemerintah  dalam  bentuk  variable  yang diamati dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan analisis  kuantitatif    dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif.  Konsep  pendekatan  analisis  biaya potong  hewan  di  RPH  adalah  menggunakan konsep  “ biaya  potong  sebesar  1%  dari
kenaikan  nilai  tambah  ternak ”  atau  dengan kata  lain  :    1  %  dari  total  nilai  tambah  ternak yang  merupakan  biaya  normative  yang dikeluarkan sebagai biaya pemotongan ternak. Pengukuran  dilakukan  terhadap  6  (enam)  ekor sapi siap potong Brahman Cross.
Varibel  yang diamati :
• ANT  adalah  Angka  Normatif  Tarif (ANT)  dengan  satuan  absolut;  yang artinya  setiap  beban  kontribusi  sebesar 1% dari nilai tambah berubahnya bentuk sapi  menjadi  karkas.  Variabel  ini merupakan rasio ideal (1%) atau ANT = 1 atau !"# $%%
• Variabel  perubahan  nilai  tambah  yang terjadi  setelah  terjadi  pemotongan ternak, yang dirinci sebagai berikut :
o BB  adalah  bobot  badan  hidup hewan  dengan  satuan  kilogram (Kg);
o HNK  adalah Harga  Non Karkas (jeroan,  kaki,  kepala dan kulit) dengan satuan Rupiah (Rp);
o PK adalah Rata-rata Persentase Karkas yang  dihasilkan  setelah pemotongan  dengan  unit  satuan persen (%);
o HK adalah Harga Karkas yang berlaku rupiah per kg (Rp/Kg).
o HSH adalah Harga Sapi Hidup yang  berlaku  dengan  satuan rupiah  per  kg  berat  hidup (Rp/Kg)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadaan umum RPH
Di  kabupaten  Bandung,  terdapat  RPH milik  pemerintah  dan  swasta  yang  tersebar  di beberapa  kecamatan  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Secara  rinci  kegiatan  RPH  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel.1.Jumlah RPH Menurut Strata Pemotongan (ekor/ hari)
* Termasuk RPH yang pemotongannya tidak rutin dan RPH yang tutup (tidak beroperasi)
Pada  Tabel  1,  tampak  total    RPH  yang ada di Kabupaten Bandung 32 unit dengan status kepemilikan  6  RPH  milik  pemerintah  dan  26 RPH  milik  Swasta.  Sedangkan  berdasarkan jumlah  pemotongannya,  RPH  yang  ada  di Kabupaten Bandung jumlah pemotongan terbanyak  mencapai  lebih  dari  50  ekor  per  hari pada RPH MBC milik pemerintah yang terletak di  Kecamatan  Dayeuh  Kolot.  Sedangkan  RPH dengan  jumlah  pemotongan  1-2  ekor  per  hari jumlahnya mencapai 17 unit, 2 unit diantaranya milik  pemerintah  dan  15  unit  lainnya  milik swasta  atau  perorangan.  Dalam  strata  satu  juga termasuk  RPH  yang  pemotongannya  tidak  rutin dan  RPH  yang  sudah  tutup  (tidak  beroperasi). Hal ini sejalan dengan penelitian Narundhana, at al .,  (2015)  bahwa  secara  bersama-sama  atau simultan  bahwa  faktor  berat  badan  sapi,  harga sapi  impor,  harga  sapi  lokal  dan  jenis  kelamin berpengaruh  terhadap  jumlah  pemotongan  sapi di  RPH Pemerintahan Kota Bandung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Tawaf, at al .,  (2015)  ternyata  kondisi  RPH  di  Kabupaten Bandung  seluruhnya  berada  pada  kondisi  tidak layak,  berdasarkan  standar  SNI  seperti  tampak pada Tabel 2.
SOP  RPH  di  Indonesia  yang  berlaku secara  nasional  berdasarkan  SNI  no.  01-6159-
1999 dan Permentan No. 13/permentan/OT.140/2000 terdiri dari persyartan
lokasi, persyaratan sarana, persyaratan  bangunan,  persyaratan  peralatan, dan  persyaratan  karyawan  (Lawu, at  al .,  2014).
Berdasarkan  Tabel  2,  tampak  bahwa  seluruh RPH  sampel  berdasarkan  kelayakan  fisik bangunannya  serta  procedure  pemotongan  yang dilakukan  tidak  memenuhi  syarat  yang ditetapkan  SNI.  Hal  ini  sama  dengan  Tempat Pemotongan  Hewan  (TPH)  Bandar  Buat  Kota Padang  yang  dalam  operasionalnya  belum semuanya  memenuhi  persyaratan  syarat  teknis Rumah  Potong  Hewan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/Permentan/OT.140/2010  (Khasrad, at  al ., 2012).
Namun demikian ada satu RPH (RPH C) yang  dapat  direkomendasi  guna  memenuhi persyaratan SNI. Jika dilihat dari Kesmavet dan Hygiene  RPH  C  memiliki  nilai  7%  jauh  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  RPH  lainnya walaupun  masih  kurang  dengan  Standar  yaitu 8%.  Menurut  Gaznur, at  al .,  dkk  (2017)  Proses pemotongan  yang  dilakukan  oleh  RPH mengahasilkan  daging  yang  baik  ditunjukan dengan  TPC,  Salmonella  sp,  Coliform,  dan  E. Coli  berada  dibawah  batas  persyaratan  SNI 3932:2008,  Air  bersih  dan  limbah  cair  juga memenuhi  baku  mutu  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
492/Menkes/Per/IV/2010  Lampiran  II  Tentang Persyaratan  Kualitas  Air  Bersih  dan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  5  Tahun 2015  Tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah.    Hal  ini akan  sangat  berkaitan  erat  dengan  biaya  atau besaran  retribusi  yang  harus  dibayarkan  oleh para pelaku usaha.
15% 10% 49% 10% 8% 8% Pe rs ya ra ta n Lo ka si Pe rs ya ra ta n Sa ra na Sy ar at Ba ng un an Pe rs ya ra ta n Pe ra lata n Ke sma ve t & H igi en e Ke len gk ap an R PH 1 A 13.93 8 31.1 1.62 1 0 55.65 Tidak Layak 2 B 10.71 8 16.02 1.35 1 2.12 39.2 Tidak Layak 3 C 14 10 36 4 7
2 73.00 Tidak Layak 4 D 13.93 6 20.1 1.08 1 0 42.11 Tidak layak 5 E 13.93 6 17.59 1.62 1 0 40.14 Tidak layak 6 F 6.43 8 10.37 1.08 1 0 26.88 Tidak Layak 7 G 15 6.67 31.52 2.16 3 0.39 58.74 Tidak Layak 8 H 11.54 10 25.79 1.35 1 0 49.68 Tidak Layak 9 I 10.71 8.33 31.93 1.89 1 0 53.86 Tidak Layak NO RPH To ta l Ke pu tu sa n Tabel 2. Penilaian Kondisi RPH Contoh Berdasarkan Kelayakan Fisik dan prosedure

## Sumber : Tawaf (2015)

## Nilai Tambah Ternak
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh data koefisien teknis pemotongan seperti tampak pada Tabel 3 :
BerdasarkanTabel  3,  ternyata  nilai  tambah ternak  setelah  dilakukan  pemotongan  dan  dijual dalam  bentuk  karkas  dan  jeroan  terjadi  sebesar Rp.  5.807.714,00  atau  25,70  %.  Nilai  tambah ini,  merupakan  perubahan  bentuk  dari  seekor ternak  sapi  menjadi  potongan-potongan  karkas, jeroan,  kaki,  kepala,  kulit,  lemak  dan  darah. Selanjutnya,  akan  terjadi  perubahan  pula,  jika karkas  diurai  atau  dirinci  lagi  dalam  bentuk potongan-potongan  daging.  Berdasarkan  hasil penelitian, ternyata para pengusaha penggemukan  mengeluarkan  biaya  proses
pemotongan  sampai  menjadi  potongan  daging sebesar  Rp.  150.000,00/ekor  dan  biaya pemasaran di Jongko (pengecer di pasar) sebesar Rp. 238.167,00/ekor. Analisis Biaya Potong Penetapan  biaya  potong  di  Kabupaten Bandung,  menggunakan  konsep  “biaya  potong sebesar 1%  dari  kenaikan  nilai  tambah ternak” dengan  metode  “ kontribusi  minimal dari  Nilai  Tambah  ternak”, yang dilakukan dengan  menggunakan  rumus  matematika,  dan asumsi-asumsi  yang  berlaku  umum  pada  saat penelitian.  Namun,  dalam  penelitian  ini digunakan  data-data  lapangan  yang  dapat terciptanya  nilai  tambah  produk  akibat  layanan yang diberikan terhadap suatu produk.
Tabel 3. Nilai Tambah dan Koefisien Teknis pemotongan Sapi Brahman Cross No.  Koefisien teknis % Berat (Kg) Harga Rp/kg Total nilai 1 a. Harga BH b. Karkas c. Jeroan  dan  Variety Meat - 50,00 32,24 532 266 171,5 42.500,00 90.000,00 26.607,00 22.595.833,00 23.940.000,00 4.563.547,50 2 Nilai Jual (total) 82,24 28.403.547,50 3 Nilai Tambah 25,70 - - 5.807.714,00
Rumus  matematika  yang  digunakan  adalah sebagai berikut :
𝑇 = 𝐴𝑁𝑇 100 ×𝐵𝐵 𝐻𝑁𝐾 𝐵𝐵 + (𝑃𝐾 𝑥 𝐻𝐾) − 𝐻𝑆𝐻

## Dimana:
• T adalah biaya potong atau tarif retribusi RPH  dengan  satuan  rupiah  (Rp)  per ekor;
• ANT adalah angka normatif tarif dengan satuan absolut, yaitu 1%;
• BB  adalah  bobot  badan  hidup  hewan dengan  satuan  kilogram  (Kg),  yaitu rataan BB sapi sampel 532 kg;
• HNK  adalah  harga  pasar  Non  Karkas dengan satuan (Rp), Rp. 4.561.360,00
• PK  adalah  Persentase  Karkas  dengan unit satuan persen (rataan 50%);
• HK  adalah  Harga  Karkas  (Rp/Kg),  Rp. 90.000,00.
• HSH adalah Harga Sapi Hidup (Rp/Kg), Rp. 42.500,00 Dengan menggunakan rumus
matematika  diatas  dan  asumsi-asumi  yang berlaku  saat  ini,  maka  tarif  retribusi  atau  biaya potong  untuk  sapi  di  RPH  Kabupaten  Bandung adalah sebagai berikut:
𝑇 = 1 100 ×532 4.561.360,00 532 + 50% 𝑥 90.000 − 42.500,00
Berdasarkan  hasil  analisis,  diperoleh tarif  retribusi  untuk  RPH  adalah Rp.58.913,60 /ekor , bila dibulatkan menjadi Rp. 60.000,- Bila diperbandingkan dengan biaya potong RPH pada tahun  2011  lalu  hingga  kini  besarnya  Biaya Potong  dalam  bentuk  retribusi  sebesar  Rp. 20.000,00/ekor.  Saat  itu,  harga  sapi  hidup  Rp. 23.000,00/kg;  harga  karkas  Rp.  50.000,00/kg dan  harga  edible  oval  Rp.  1.200,000,00/set. Perbedaan  harga  yang  sangat  siginifan  ini  yang menyebabkan  rendahnya  biaya  potong  di  tahun 2011 yang lalu.
Biaya  pemotongan  ini,  merupakan pelayanan  yang  diberikan  RPH  terhadap  proses pemotongan  ternak.  Pelayanan  yang  diberikan berupa,  pelayanan  pemeriksaan  kesehatan hewan,  listrik,  air,  tempat  pemotongan,  sewa kandang istirahat dan surat keterangan kesehatan veteriner.
Besar  kecilnya,  biaya  ini  akan  sangat tergantung kepada flukuasi harga sapi hidup dan karkas  yang  berlaku.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Bagja, at  al .,  (2013)  Biaya  variabel seperti Jumlah karkas, jumlah ternak, harga beli ternak  hidup  memberikan  pengaruh  positif signifikan  terhapa  pendapatan  jagal.  Kedua variable tersebut akan sangat menentukan berapa sesungguhnya  biaya  potong  yang  harus  di bayarkan. Namun demikian, dikarenakan kondisi RPH  yang  tidak  memanuhi  standar  SNI  maka biaya  tersebut  perlu  disesuaikan  dengan  kondisi pelayanan  yang  diberikan  manajemen  RPH tersebut.

## Kesimpulan dan Saran
Konsep “biaya potong sebesar 1% dari kenaikan nilai tambah ternak” dengan metode “ kontribusi minimal dari Nilai Tambah ternak”, dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bagi penetapan  retribusi  RPH  sapi  potong,  dengan rumus matematika:

## 𝑇 = 𝐴𝑁𝑇 100 ×𝐵𝐵 𝐻𝑁𝐾 𝐵𝐵 + (𝑃𝐾 𝑥 𝐻𝐾) − 𝐻𝑆𝐻
Dimana:
• T adalah biaya potong atau tarif retribusi RPH  dengan  satuan  rupiah  (Rp)  per ekor;
• ANT adalah angka normatif tarif dengan satuan absolut, yaitu 1%;
• BB  adalah  bobot  badan  hidup  hewan dengan satuan kilogram (Kg),
• HNK  adalah  harga  pasar  Non  Karkas dengan satuan (Rp),
• PK  adalah  Persentase  Karkas  dengan unit satuan persen (%);
• HK adalah Harga Karkas (Rp/Kg).
• HSH adalah Harga Sapi Hidup (Rp/Kg).
Metode  ini  dapat  dikembangkan  dan digunakan  bagi  ternak  kerbau,  kuda,  kambing, domba  juga  Unggas  dengan  didahului  oleh penelitian  yang  lebih  spesifik  bagi  masing- masing komoditi ternak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi Nasional (1999) SNI Rumah  Pemotongan  Hewan  No.  6159 Tahun. 1999.
Bagja,  A.,  K.  Budiraharjo  dan  D.  Sumarjono.
(2013) Analisis Pendapatan Jagal Sapi di RPH Penggaron Kota Semarang. Animal Agriculture Journal 2(4).
Gaznur, Zikri Maulina, Henry Nuraini, Rudy P., (2017). Evaluasi  Penerapan  Standar Sanitasi  dan  Higien  di  Rumah  Potong Hewan Kategori II. Jurnal Veterniner. Vol 18.
Khasrad,  J.  Hellyward  dan  A.D.  Yuni  (2012).
Kondisi  Tempat  Pemotongan  Hewan Bandar  Buat  Sebagai  Penyangga  Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Padang. Jurnal Peternakan Indonesia. Vol. 14 (2). Kementrian  Pertanian  RI  (1986)  SK  Menteri Pertanian  no.  555/Kpts/TN.240/9/1986 Tentang Rumah Pemotonga Hewan.
Kementrian  Pertanian  RI    (1992)  SK  Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/TN.310/1992
Tentang  Prosedur  Pemotongan  Hewan dan Pemeriksaan Postmortem.
Lawu,  Michelia  Rambu,  Sri  Y.,  Lintang  D.S. (2014). Gambaran  Pelaksaan  Rumah
Pemotongan Hewan Babi (Studi Kasus di Rumah Pemotongan Hewan Kota
Semarang). Jurnal  Kesehatan  Masyaraka (e-journal). FKM UNDIP.
Narundha,  Disan,  R.  Tawaf,    H.  Arief.,  (2015).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemotongan Sapi Impor di Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintahan Kota Bandung.
Subadyo, A. Tutut (2017). Pengelolaan dampak pembangunan  Rumah  Potong  Hewan Ruminansia  di  Kota  Batu. Jurnal ABDIMAS Unmer Malang. Vol 2, Nomor 2. Sugiyono  (2008). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Tawaf,  R.  Obin  Rachmawan  dan  Andre  Daud (2013). Revitalisasi  Rumah  Pemotongan (RPH)  Milik  Pemerintah  di  Jawa  Barat . Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.
Tawaf,  R,.  Cecep  Firmansyah  (2016)  Kajian Kebutuhan  RPH  dan  RPU  di  Kabupaten Bandung,.  Kerjasama  Dinas  Peternakan Perikanan  Kabupaten  Bandung  dengan LPPM Unpad.