## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6, No. 1, 2023,  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung

## UIN Sumatera Utara
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by /4.0).
Received :  June 27, 2022 Revised :  October 12, 2022 Accepted :  November 18,  2022 Available online    :  January 18, 2023
How  to  Cite  : Rahmad  Fauzi  Salim  and  Dhiauddin  Tanjung  (2023)  “Batas  Usia  Perkawinan  Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 6(1), pp. 122–138. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.465.
*Corresponding Author:  Email: rfauzisalim@gmail.com (Rahmad Fauzi Salim)

## Marriage Age Limit Perspective of Marriage Law and Compilation of Islamic Law
Abstract. This paper aims to share knowledge and provide a point of view on the perspective of Law No.  16  of  2019  regarding  amendments  to  Law  No.  1  of  1974  concerning  Marriage  and  Presidential Instructions  on  Compilation  of  Islamic  Law.  In  the  marriage  law  article  7  paragraphs  1  and  2  it  is explained about the age of marriage  that  the minimum age of marriage in the article is 16 years for women and 19 years for men. However, this is contrary to the child protection law, therefore in a judicial review this law becomes law number 16 of 2019 which raises the minimum age of marriage to 19 years. The  problems  that  will  be  studied  in  this  research  are  First,  regarding  how  the  perspective  of  law number 16 of 2019 changes to law number 1 of 1974. Second, regarding the factors behind the birth of law number 16 of 2019 and third, regarding the views of Islamic law on changes to this law. The research method used is a normative juridical research method, using a statutory approach. The results that the authors get regarding the change in the phrase "minimum 16 years" to "19 years" which aims to reduce the divorce rate and provide opportunities for children to get more time to pursue higher education, as for a certain marriage age regulated in Islamic law does not exist, which is only if a woman or a man

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
who is mature and capable then marry. But here, Islamic law also opens up as much opportunity as possible to update the law according to the times but does not go out of the realm of the law of the Qur'an and Sunnah.
Keywords: Law, Marriage, Islamic Law.
Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang mengenai perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  dan  instruksi  presiden  tentang  kompilasi  hukum  islam.  Didalam  undang- undang  perkawinan  pasal  7  ayat  1  dan  2  dijelaskan  mengenai  usia  perkawinan  bahwa  usia  minimal perkawinan didalam pasal tersebut yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun hal ini bertentangan dengan undang-undnag perlindungan anak oleh karena itu maka di judicial review uu  ini  menjadi  undang-undang  nomor  16  tahun  2019  yang  menaikan  usian  minimal  perkawinan menjadi  19  tahun.  Permasalahan  yang  akan  dikaji  didalam  penelitian  ini  yaitu Pertama ,  mengenai bagaimana perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun1974. Kedua, mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini dan yang Ketiga, mengenai bagaimana  pandangan hukum islam terhadap  perubahan undnag-undang  ini.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  yuridis normatif, dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil yang  penulis  dapatkan  mengenai  perubahan  frasa  “minimal  16  tahun”  menjadi  “19  tahun”  yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian serta memberi peluang untuk anak-anak agar mendapat banyak  waktu  untuk  menempuh  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  adapun  mengenai  usia  perkawinan tertentu yang diatur didalam Hukum Islam tidak ada, yang hanya jika seorang wanita ataupun laki-laki yang sudah matang dan sudah mampu maka menikahlah. Namun disini juga hukum islam membuka peluang  yang  sebesar-besarnya  untuk  memperbaharui  hukum  sesuai  perkembangan  zaman  namun tidak keluar dari ranah hukum al-Qur’an dan Sunnah.
Kata Kunci : Undang-undang, Perkawinan, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  terdapat  peraturan  khusus  mengenai  perkawinan  yaitu  terdapat pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Undang-undang perkawinan merupakan segala sesuatu yang berbentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk  oleh  umat  islam  dalam  hal  perkawinan  dan  dijadikan  pedoman  hakim  di lembaga  peradilan  agama  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  perkawinan. 1 Menurut pasal 1 Undang-undang perkawinan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2 Dalam  hal  melangsungkan  perkawinan  setiap  calon  suami  dan  istri  dituntut harus  matang  dari  segi  kejiwaan  dan  raganya  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan.  Dan  prinsip  ini  terdapat  didalam  undang-undang  perkawinan  bahwa setiap  calon  suami  dan  istri  yang  hendak  melangsungkan  akad  pernikahan,  harus benar-benar  matang  secara  fisik  maupun  psikis  (rohani),  atau  sudah  siap  secara
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta  :  Prenada  Media,  2006), hal.20
2 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
jasmani  dan  rohani  sesuai  yang  tertera  dalam  pengertian  perkawinan  itu  sendiri, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita”. 3 Didalam undang-undang perkawinan pada pasal 6 sampai pasal 11 juga terdapat syarat-syarat materiil dari perkawinan, yaitu : 4
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya  telah  meninggal  dunia  atau  walinya  apabila  kedua  orang  tuanya  telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4
5. Apabila  suami  dan  istri  yang  telah  cerai  kawin  lagi  satu  dengan  yang  lain  dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu Didalam  perubahan  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  menjadi  undang- undang nomor 16 tahun 2019 yang dirubah yaitu pada usia perkawinan yang dianggap pada  undang-undang  sebelumnya  masih  didalam  kategori  anak-anak  yang  belum matang  untuk  melanjutkan  perkawinan.  Atau  didalam  hal  ini  disebut  perkawinan dibawah  umur.  Didalam  hukum,  perkawinan  dibawah  umur  merupakan  suatu  hal yang dapat menimbulkan dampak seperti perceraian yang sedang marak pada saat ini. Menurut penjelasan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa “untuk menjaga  kesehatan  suami  isteri  dan  keturunannya,  perlu  ditetapkan  batas  umur untuk perkawinan.” Hal ini berarti dampak pernikahan dibawah umur menimbulkan sesuatu hal yang negative meskipun tidak semua seperti itu. Sebelumnya dikatakan didalam undang-undnag nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa penentuan umur didalam perkawinan yaitu sebgaai berikut :
1. Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.
Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan  larangan  ini  dengan  memberikan  dispensasi.  Ketentuan  5  mengenai dispensasi  dalam  pasal  ini  tidak  berlaku  lagi.  Seperti  di  nyatakan  dalam  penjelasan pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  ketentuan-ketentuan  dispensasi yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan  usia  pernikahan  21  tahun  untuk  perempuan  dan  25  tahun  untuk  pria,
3 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal.183
4 Pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20- 25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Pada usia ini, seseorang dianggap  sudah  dapat  melakukan  perkawinan  tanpa  membutuhkan  persetujuan kedua  orangtunya.  Perkawinan  yang  diselenggarakan  dalam  batasan  minimal  usia perkawinan  tersebut  hingga  21  tahun,  maka  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan izin dari orang tua. Selanjutnya, perkawinan dibawah usia minimal hanya dapat  melalui  permohonan  dispensasi  melalui  pengadilan. 5 Dengan  pengaturan diatas, Undang Undang Perkawinan masih melanggengkan praktik perkawinan anak dan  menimbulkan  kerugian  bagi  anak,  khususnya  bagi  anak  perempuan  melalui pengaturan batas usia perkawinan 16 tahun dan dengan dimungkinkannya dispensasi perkawinan dibawah usia perkawinan minimal Seiring dengan perkembangan zaman, maka  ketentuan  usia  perkawinan  di  Indonesia  yang  ada  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  perlu  disesuaikan  lagi.  Maka  dipandang  sangat  perlu  untuk melakukan  upaya-upaya  pembaharuan  usia  perkawinan  di  Indonesia.  Pengaturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus didalam pasal 7 ayat (1)  dan  ayat  (2)  dianggap  bertentangan  dengan  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia  ,  khususnya  hak  anak.  Pasal  7  tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan anak.
Oleh  karena  itu  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  anak  maka dilakukanlah judicial review terhadap pasal 7 ayat 1 dan 2 terutama didalam frasa “usia 16 tahun”,  sehingga pada akhirnya undang-undang ini  tidak menuai kotroversi dan kemudian  lahirlah  undang-undang  baru  yaitu  undang-undang  nomo  16  tahun  2019 tentang perkawinan. Dan untuk mengetahui lebih rinci mengenai isi dan ketentuan serta  faktor-faktor  apa  yang  melatarbelakangi  lahirnya  undang-undang  nomor  16 tahun 2019 ini maka diperlukan adanya penelitian lanjut mengenai hal ini dan penulis melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  perspektif  undang-undang  nomor  16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden tentang kompilasi hukum islam.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  perspektif  undang-undang  nomor  16  tahun  2019  perubahan  atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ?
3. Bagaimana hukum islam memandang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis  normatif,  yaitu  jenis  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  pada  suatu  negara  atau  metode  pendekatan
5 Pasal  7  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi sebagai  berikut  :  “Dalam  hal  penyimpangan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  minta  dispensasi  kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
hukum  doktrinal  yaitu  teori-teori  hukum  dan  pendapat  ilmuwan  hukum  terutama yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  dibahas. 6 Adapun  mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang: “Perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden tentang kompilasi hukum Islam”
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang akan menelusuri aturan-aturan dalam undang-undang yang berkesinambungan dengan  rumusan  masalah.  Dalam  hal  ini  penulis  mengkaji  beberapa  aturan  yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu peraturan perundang- undangan  yang  lahir  dari  hasil  judicia  review  ke  Mahkamah  Konstitusi  dengan putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang  berisi  pertimbangan  mengenai  teks  berikut “Namun tatkaa pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghaangi  pemenuhan  hak-hak  dasar  atau  hak-hak  konstitusiona  warga  negara, baik  yang  termasuk  daam  kelompok  hak-hak  sipil  dan  politik  maupun  hak-hak ekonomi, pendidikan, socia dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata  berdasarkan  aasan  jenis  kelamin,  maka  pembedaan  demikian  jelas merupakan diskriminasi.” 7 Perbaikan pada aturan sebelumnya yaitu undang-undang nomor  1  tahun  1974  terletak  pada  tambahan  batas  minima  umur  perkawinan  bagi wanita. pada undang-undang terbaru ini batas umur wanita disamakan dengan batas umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.
Tujuan dari batas usia yang dimaksud yaitu untuk memahami bahwa pada umur 19 tahun seorang wanita sudah dianggap matang jiwa dan raganya dalam perkawinan dan    tujuan  lain  yaituuntuk  menekan  angka  resiko  kematian  ibu  dan  anak  serta memberi  peluang  kepada  kaum  wanita  untuk  mengikuti  pendidikan  setinggi mungkin.  Hal  ini  dikarenakan  ketika  usia  minimal  wanita  untuk  perkawinan  lebih rendah  dibandingkan  pria,  maka  secara  hukum  yang  ada  wanita  lebih  cepat  untuk membentuk  keluarga. 8 Menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017,  putusan  ini  memerintahkan  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk melakukan  perubahan  terhadap  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  dalamjangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun.  Sehingga  pada  akhirnya  lahirlah  undang-undang nomor  16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan.  Undang-undang  16  tahun  2019  menjadi  wujud  perubahan
6 Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, (Jakarta  :  Ghalia  Indonesia,  1998), hal.24
7 https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf  diakses  pada tanggal 01 November 2022
8 Tambahan  Lembaran  Negara  RI,  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
terhadap nasib anak-anak di Indonesia, karena jika dilihat dari usia 16 tahun seorang perempuan  masih  dikatakan  sebagai  anak  hal  iini  sesuai  dengan  undang-undang perlindungan  anak  yang  menyebutkan  bahwa  yang  dikatakan  seorang  anak  adalah yang belum berusia 18 tahun.
Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perindungan anak ”Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun.  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan”  .  Jelas  dalam  Undang-Undang  perlindungan  anak  tersebut  disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak,  dalam  hal  ini  usia  dibawah  18  tahun  belum  bisa  menyandang  status sebagai istri orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak masih dalam perlindungan orangtua. Disamping itu revisi Undang-Undang batas usia perkawinan  tersebut  untuk  perbaikan  norma  dengan  menaikkan  usia  batas  usia perkawinan  dan  dinilai  dengan  hal  tersebut  telang  matang  jiwa  raganya  sehingga dapat  melangsungkan  perkawinan  yang  baik  tanpa  berakhir  dengan  perceraian. Dengan usia yang lebih matang maka diharapkan juga akan menurunkan angka laju kelahiran yang rendah dan menurunkankan angka kematian ibu dan anak. 9
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka  ketentuan  usia  perkawinan  di Indonesia  yang  ada  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  perlu  disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan  di  Indonesia.  Pengaturan  batas  minimal  usia  perkawinan  sebagaimana diatur  secara  khusus  didalam  pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dianggap  bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara publik Indonesia Tahun  1945 dan peraturan perundang  undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia  , khususnya hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan  anak.  Bermula  dari  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. 10 Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori  anak.  Kemudian  adanya  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengajukan  Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30-74/PUU-  XII/2014,  namun pada  putusan  ini  Majelis  Hakim  memutuskan  perkara  dengan  menolak  seluruh permohonan pemohon.
Selanjutnya,  pada  tanggal  20  April  2017  dilajukan  kembali  Judicial  review  ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon  untuk  melakukan  pembaharuan  batas  usia  perkawinan  di  Indonesia. Adapun  amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia “ 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang
9 Nur  Hikmah, Batas  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif ,2020, hal.10-11
10 Tim  penyusun, himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Republik  Indonesia  Undang- undang Perlindungan Anak , (Yogyakarta : Laksana, 2018), hal. 78.

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
tentang  Perkawinan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya  dinyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  pembentuk Undang-Undang  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  sejak  putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Akhirnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  terkait  ketentuan  batas  usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)10 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (Sembilan  belas)  tahun,  dan  dilanjutkan pada  ayat  (2)11  Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai  bukti  bukti  pendukung  yang  cukup.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk menekan  pertumbuhan  angka  perceraian  yang  terjadi  pada  usia  dini  yang  semakin melonjak dari tahun ke tahun. Namun kenyataannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan pun masih menyisakan ruang untuk terjadinya perkawinan bagi anak-anak  yang  berusia  di  bawah  ketentuan  Undang-Undang  (16  tahun  bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki) melalui ketentuan pemberian dispensasi.
Alasan  dalam  hal  tersebut  bukan  karena  argumen  soal  kematangan  jiwa, kesehatan organ reproduksi, potensi dan kerentanan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, status anak, dan alasan lainnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan alasan diskriminasi usia. Pembedaan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi.  Terlepas  dari  alasan  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  gugatan, berbagai  permasalahan  sosial  berkaitan  dengan  perkawinan  anak  cukup memprihatinkan.  Perkawinan  anak  adalah  bentuk  kekerasan  yang  komplit,  secara fisik, seksual, mental dan sosial. Pejuang hak-hak anak bahkan merujuk perkawinan anak  sebagai  bentuk  legalisasi  perkosaan  terhadap  anak  atas  nama  perkawinan, karena  sesungguhnya  segala  bentuk  hubungan  seksual  dengan  anak-anak  adalah pemerkosaan. Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki diharapkan dapat  menghentikan  terjadinya  perkawinan  anak  Ditambah  dengan  diperketatnya aturan  terkait  pemberian  dispensasi  yang  diharapkan  dapat  menekan  angka perkawinan anak. Jika  sebelum perubahan, orang tua dapat mengajukan dispensasi dalam  hal  usia  calon  mempelai  di  bawah  batas  minimal  yang  ditetapkan  Undang- Undang ke pengadilan atau pejabat lain, maka dalam perubahan yang baru disahkan dispensasi hanya dapat diajukan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Pemberian  dispensasi  oleh  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat tersebut juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
melangsungkan  perkawinan.  Tambahan  ayat  terakhir  adalah  guna  menghindari terjadinya  perkawinan  paksa  dimana  anak-anak  dikawinkan  tanpa  dimintai persetujuannya. Realitanya setelah di sahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap saja masih banyak pengajuan permohonan pernikahan dini pada pengadilan.

## Faktor yang Menjadi Alasan Berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Hukum  mengatur  hubungan  antara  manusia  dalam  masyarakat,  serta  dapat memaksa  seseorang  untuk  mematuhi  peraturan-peraturan  tersebut.  Dengan demikian  hukum  dapat  berada  pada  pola-pola  tingkah  laku  yang  dapat  diterima bersama.  Dalam  peranannya  ini,  hukum  hanya  mempertahankan  apa  yang  telah menjadi  kecenderungan  yang  tetap  dan  diterima  dalam  tatanan  kehidupan masyarakat. Di samping itu, hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni  dengan  tujuan  untuk  mengadakan  perubahan  perubahan  dalam  masyarakat. Undang-  Undang  No.  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dilihat  dari  segi  materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat atau a tool of social engineering.
Suatu  peraturan  akan  efektif  apabila  materinya  sejalan  dengan  nilai  nilai  yang dianut.  Dalam  konsideran  Undang-Undang  Perkawinan  dinyatakan  bahwa  sesuai dengan  falsafah  Pancasila  serta  cita  cita  untuk  pembinaan  hukum  nasional,  perlu adanya Undang- Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan  dengan  tegas  bahwa  untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang undang ini, maka ketentuan ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken  S.1898  No.  158),  dan  peraturan  peraturan  lain  yang  mengatur  tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau bathin di samping adanya ikatan secara lahir.
Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus  mampu  mengendalikan  dan  menyeimbangkan  emosional  dengan  pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya  perkawinan.  Dengan  demikian  maka  kesiapan  atau  kematangan psikologi  sangat  menentukan  tingkat  keberhasilan  dari  rumah  tangga  yang  ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon  mempelai  wanita  atas  dasar  kerelaan  dan  kesukaan  menurut  sifat  dan  syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjari sekutu  sebagai  teman  hidup  dalam  rumah  tangga.  Dalam  ketentuan  Pasal  28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan  yang  sah  serta  Negara  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  pelindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Ada 3 (tiga) landasan yang mempengaruhi alasan dibentuknya suatu Undang- Undang , landasan yang dimaksud yaitu :
1. Landasan Filosofis
Landasan  filosofis  merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  mempertimbangkan  pandangan  hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai  aspek.  Landasan  sosiologis  sesungguhnya  menyangkut  fakta  empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
3. Landasan Yuridis Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa  keadilan masyarakat. Landasan yuridis  menyangkut persoalan hukum yang berkaitan  dengan  substansi  atau  materi  yang  diatur  sehingga  perlu  dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.
Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan  yang  tidak  harmonis  atau  tumpang  tindih,  jenis  peraturan  yang  lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan  apabila  pihak  pria  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak wanita  sudah  mencapai  usia  16  (enam  belas)  tahun,  ketentuan  tersebut memungkinkan  terjadinya  perkawinan  dalam  usia  anak  pada  anak  wanita  karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Sehingga  hal  tersebut  memang  harus dipertimbangkan  guna  menghindari  ketimpangan  hukum  antara  undang-undang perlindungan anak dengan undangundang perkawinan dimana perbedaan batas usia tersebut kehilangan hak-hak nya sebagai anak dan tidak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh kembang anak.
Batas  usia  dalam  melangsungkan  perkawinan  adalah  penting  atau  dapat dikatakan  sangat  penting.  Hal  ini  disebabkan  karena  di  dalam  perkawinan menghendaki  kematangan  psikologis.  Perkawinan  pada  usia  muda  sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya  kesiapan  mental  dan  masih  belum  masak  jiwa  raganya  untuk  membina rumah  tangga  sehingga  tidak  jarang  terjadi  pertengkaran,  kesalah  pahaman  atau selisih  pendapat  antara  keduanya  sehingga  menimbulkan  perceraian.  Dan  juga

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja,  hal  ini  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  hidup berumah  tangga  karena  semua  ini  disebabkan  pada  waktu  menikah  usianya  masih relatif muda. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus  perceraian  karena  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab  dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan  kesiapan  memikul  tanggungjawab.  Begitu  memutuskan  untuk  menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang  salah  satu  pertimbangan Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  tersebut  yaitu:  "Namun  tatkala  pembedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak  dasar  atau  hak-hak  konstitusional  warga  negara,  baik  yang  termasuk  ke dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan  politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  pendidikan, sosial,  dan  kebudayaan,  yang  seharusnya  tidak  boleh  dibedakan  semata-mata berdasarkan  alasan  jenis  kelamin,  maka  pembedaan  demikian  jelas  sama  juga disebutkan  Pengaturan  batas  usia  minimal  perkawinan  yang  merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal  perkawinan  yang  berbeda  antara  pria  dan  wanita  tidak  saja  menimbulkan diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan  hak  untuk  membentuk  keluarga sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melainkan  juga  telah menimbulkan  diskriminasi  terhadap  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.
Dalam  hal  ini,  ketika  usia  minimal  perkawinan  bagi  wanita  lebih  rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.  Oleh  karena  hal  tersebut,  dalam  amar  putusannya  Mahkamah  Konstitusi memerintahkan  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk  dalam  jangka  waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas)  tahun.  Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Diharapkan  juga  kenaikan  batas  umur  yang  lebih  tinggi  dari  16  (enam  belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak  anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak  termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.  Faktor  adanya  perubahan  Undang-Undang  ini  juga  bermaksud  untuk

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
melindungi kesehatan reproduksi bagi anak. Sebagian besar permohonan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur juga disebabkan karena Prilaku seks pranikah di kalangan anak muda, fenomena yang seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritikal oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan pranikah yang permisif terhadap perilaku seksual pranikah terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka lakukan. Masalah perilaku seksual pranikah sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya.

## Pandangan  Hukum  Islam  mengenai  Perubahan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  nasional,  hal  ini  dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945.  Dalam  pasal  tersebut  ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia  berdasar  atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 11 Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah- tengah mayoritas rakyat Indonesia. 12
Pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia,  khususnya  hukum  keluarga  adalah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru. Hukum keluarga adalah hukum yang paling awal dikarenakan dalam sejarah  umat  manusia 13 ,  khususnya  hukum  perkawinan,  hal  ini  ditandai  dengan perkawinan Adam a.s dengan Hawa. Setelah terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, barulah berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum  administrasi  negara,  hukum  pidana  dan  lain  sebagainya. 14 Hukum  keluarga yang  dimaksud  adalah  hukum  keluarga  yang  sudah  menjadi  hukum  positif  atau menjadi  peraturan  perundang-  undangan  di  Indonesia  yang  terjelmakan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
11 Pasal  29  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 setelah Amandemen Keempat.
12 Ahmad Zaenal Fanani, Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektif Keadilan Jender) , (Yogyakarta : UII Press,2015), hal.1.
13 Hukum  keluarga  disini  dimaknai  secara  umum  mencakup  hukum  perkawinan,  hukum wasiat, dan hukum kewarisan. Hukum keluarga ini dalam bahasa Arab dipadankan dengan istilah al- ahwal al-syakhsiyah sebagaimana dikonsepsikan oleh Musthafa Ahmad Zarqa. Lihat Mustafa Ahmad Zarqa, al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu, (Damaskus : Dar al-Qalam,1995), hal. 11-12.
14 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal.4-5

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Pada  tanggal  22  Desember  1973  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 (untuk selanjutnya ditulis  RUUP  1973)  menjadi  Undang-Undang,  dan  pada  tanggal  2  Januari  1974 Pemerintah  telah  mengundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1974  dengan  nama  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berlakunya Undang-Undang ini maka berakhirlah keanekaragaman  hukum  perkawinan  yang  dahulu  pernah  berlaku  bagi  berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Kajian hukum Islam pengaruh-pengaruh unsur  perubahan  dapat  menimbulkan  perubahan-perubahan  sosial  dalam  sistem pemikiran  Islam,  termasuk  di  dalamnya  pembaruan  hukum  Islam.  Pada  dasarnya pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  hanya  mengangkat  aspek  lokalitas  dan temporalitas  ajaran  Islam,  tanpa  mengabaikan  aspek  universalitas  dan  keabadian hukum  Islam  itu  sendiri.  Tanpa  adanya  upaya  pembaruan  hukum  Islam  akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. 15
Mengingat  hukum  Islam  merupakan  salah  satu  bagian  ajaran  agama  yang penting,  maka  perlu  ditegaskan  aspek  mana  yang  mengalami  perubahan  (wilayah ijtihadiyah).  Disini  dapat  ditegaskan  bahwa  agama  dalam  pengertiannya  sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya. terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin  berubah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki tersebut.  Konsekuensinya  semua  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh bertentangan dengan UUD 1945. Permasalahannya adalah bagaimana yang berkaitan dengan  kedudukan  hukum  dan  peraturan  yang  berdasarkan  hukum  Islam,  karena kenyataannya,  sistem  hukum  Indonesia  mengakui  hukum  Islam  sebagai  hukum positif,  dijalankan  oleh  masyarakat  muslim  pada  bidang-bidang  tertentu,  seperti bidang ahwal asy-syakhsyah (hukum  keluarga), dan meluas pada bidang muamalat (hukum  perdagangan  Islam,  perbankan  Syari’ah)  yang  diakibatkan  oleh berkembangnya sistem keuangan Islam di Indonesia, dan masalah haji, zakat wakaf, dan  sebagainya.  Pengembangan  hukum  Islam,  di  samping  dilandasi  oleh epistemologinya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis
15 Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), hal.59-60.

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
teorinya. 16 Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam  terdahulu,  bahwa  salah  satu  persyaratan  penting  mujtahid  dalam  melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam.
Pernyataan  ini  untuk  pertama  kalinya  dikemukakan  oleh  Abd  al-Malik  al- Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al- Salam.  Basis  teori  ini  secara  sistematis  dan  rinci  dikembangkan  oleh  Abu  Ishaq  al- Syatibi  dan  diliberalisasikan  oleh  Najamuddin  at-Tufi.  Kajian  utama  dalam  teori maqasid  al-syari’ah  adalah  mengenai  tujuan  hukum  Islam  yang  diwujudkan  dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perkembangan hukum  Islam  dalam  konteks  hukum  nasional,  melepaskan  diri  dari  pengaruh  teori receptie, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Oleh karena  itu,  di  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  ini  merupakan  bentuk  terdekat dengan  kodifikasi  hukum  yang  menjadi  arah  pembangunan  hukum  nasional  di Indonesia. Fikih Islam mengungkapkan kaidah ”Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya  pelaksanaan  hukum  menggunakan  metode  yang  sangat  memperhatikan rasa  keadilan  masyarakat,  di  antara  metode  itu  ialah  maslahat  mursalah,  istihsan, istishab, dan urf.
Penegakan  Hukum  Islam  dideskripsikan  salah  satunya  adanya  Kompilasi Hukum Islam yang kemudian turun menjadi peraturan yang lainnya seperti Undang- undang  perwakafan,  Undang-undang  Perbankan  Syari’ah,  mengenai  perekonomian Syari’ah, Undang-undang Peradilan Agama dan lainnya. Eksisitensi hukum Islam di Indonesia  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilihat  cara mengintegrasikan norma agama ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang menggunakan model sistem hukum Anglo saxon karena hukum  itu  akan  diperlakukan  pada  tempat,  orang  dan  kasus  tertentu.  Mencermati perspektif  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  guna  melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk:
1. Hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif.
2. Hukum  Islam  berkontribusi  bagi  penyusunan  hukum  nasional  sebagai  sumber nilai.
3. Hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin. Bentuk kedua dan ketiga lebih cocok untuk diterapkan karena dalam bentuk ini hukum Islam mudah terlaksana dan atau terintegrasi.
Berdasarkan kenyataan bahwa perkembangan dan perubahan hukum seringkali disebabkan oleh adanya perubahan sosial dan interes politik yang berkuasa. Daniel S. Lev menyatakan: “What law is depends upon what is allowed to be by conditions of political power and authority, and this conditions in turn are determined by a wide variety of social, cultural and economic forces. When the condissions change, The law must also change, sometimes explicity but at the very least implicity.” 17 Lebih jauh lagi,
16 Bustanul  Arifin, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Hukum  Nasional ,  (Jakarta  :  Gema  Insani Press,1999), hal. 101
17 Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia: A Study in The political Bases of Legal Institutions , (Los Angeless : Univercity California Press, 1992), hal.2.

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
berarti  bahwa  dalam  diskursus  socio-legal  (legalitas  masyarakat),  masyarakat berfungsi sebagai instrument primer hukum. Sudah menjadi kaidah sosiologi hukum yang pasti bahwa hukum haruslah adaptable (bisa beradaptasi) dengan masyarakat yang  selalu  berubah.  Bahasa  Hauser  menyebutkan  bahwa  dunia  modern  yang dinamikanya begitu cepat telah menyebabkan: “international relations have changed; social institutions, including the family, have become greatly modified; social control previously informal has become formalized”. 18
Didalam  kajian  sosiologi  hukum,  hukum  bisa  menjadi  instrumen  untuk perubahan evolosioner  atau revolosioner  ketika digunakan sebagai  alat merekayasa masyarakat  (a  tool  of  social  engineering). 19 Berkenaan  dengan  hal  ini,  Jenkins menyatakan  bahwa,  dalam  paronama  sejarah,  hukum  memiliki  tiga  fase  fungsi: conservative,  liberalizing  dan  constructive.  Fase  pertama,  hukum  berfungsi  untuk memproteksi dan memperteguh sebuah tatanan yang sudah mapan. Pada fase kedua hukum digunakan sebagai instrumen perubahan untuk membentuk dan membentuk kembali tatanan sosial, sedangkan pada fase terakhirnya, hukum melakukan sebuah peran  yang  positif  dan  kreatif. 20 Dari  landasan  teoritis  di  atas  jelas  bahwa  hukum haruslah beradaptasi dengan kebutuhan sosial, norma, tradisi dan kebiasaan lainnya. Hukum  Islam,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  usul  al-fiqh  (Islamic  theory  of jurisprudence), sangat adaptable dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal  tersebut  mengacu  kepada  maqasid  al-shari’ah,  yakni  untuk  merealisasikan kemaslahatan umum.
Satu kaidah hukum (legal maxim) yang secara khusus berkenaan dengan hal ini sebagaimana dikemukakan oleh usuliyyun, khususnya dari mazhab Hanafy, adalah al- hukm  yataghayyar  bi  taghayyur  al-  azminah  wa  al-amkinah  (hukum  bisa  berubah bersamaan  dengan  berubahnya  zaman  dan  tempat). 21 Perubahan  undang-undang yang  sedang  dibahas,  berkaitan  dengan  Undang-Undang  tentang  Perkawinan.  Di Indonesia  sendiri  sejak  diundangkannya  Undang-undang  Perkawinan  tahun  1974, masyarakat  sudah  menjadikan  undang-undang  tersebut  sebagai  pedoman  dalam setiap  melangsungkan  perkawinan.  Salah  satu  prinsip  yang  dianut  Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang- undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak  melangsungkan  akad  pernikahan,  harus  benar-benar  matang  secara  fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri.
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita 22 , dengan  asas  ini  tujuan  perkawinan  akan  dapat  lebih  mudah  dicapai  apabila  kedua
18 Philip M. Hauser, Demographic Changes and Legal System,” Dalam Murray L. Schwartz (ed), Law and the American Future, (New Jersey : Prentice H.l, 1976), hal. 23-24
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung : Citra Aditya, 1991), hal.190-191
20 Iredell Jenkins, Social Order and the Limit of Law , (New Jersey : Princeton University Press 1980), hal.214
21 Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsy , al-Mabsut , (Kairo : Matba’at al-Sa’adah, 1906), hal.171
22 Muhammad Amin Summa , Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal.183

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia. Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi.  Kata  na-ka-ha  banyak  terdapat  dalam  Al-Qur’an dengan  arti  kawin. 23 Seperti  dalam  Surah  an-Nisa’  ayat  3:  Artinya:  ” Dan  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-  hak)  perempuan  yang  yatim (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” . (Q.S.an-Nisa’ ayat : 3)
Pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan.  Tidak  adanya  ketentuan  agama  tentang  batas  umur  minimal  dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia  untuk  mengaturnya.  Al-Qur’an  mengisyaratkan  bahwa  orang  yang  akan melangsungkan  perkawinan  haruslah  orang  yang  siap  dan  mampu.  Firman  Allah SWT.  Artinya:  “ Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu  dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki- laki dan hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas  (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32) 24
Menurut  Yusuf  al-Qardawi,  setiap  zaman  memiliki  problematika,  konteks realitas  dan  berbagai  kebutuhan  yang  memunculkan  permasalahan-permasalahan baru. Ada juga peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat  mengubah  tabiat,  bentuk  dan  pengaruhnya.  Terkait  dengan  hal  tersebut, kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi, sehingga fatwa tersebut harus direvisi karena berubahnya masa, tempat, adat istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama terdahulu saja menetapkan bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kalau dicermati kehidupan zaman dahulu rata-rata berlangsung teratur dan stabil, maka terlebih lagi jika dibandingkan dengan  zaman  sekarang  ini. 25 Pada  Era  masa  kini,  perubahan  terjadi  begitu  cepat sehingga  kebutuhan  untuk  melakukan  pengembangan-pengembangan  dalam pemikiran  hukum  Islam  menjadi  semakin  penting.  Salah  satu  kaidah  yang  cukup populer  adalah  yang  dikemukakan  Ibnu  al-Qayyim  al-Jauziah.  Menurut  Ibnu  al- Qayyim 26 : Artinya: "Fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.”
Menurut  Jaih  Mubarok,  meski  dalam  pernyataan  Ibnu  al-Qoyyim  yang disebutkan adalah fatwa, namun kemudian ulama mencoba melebarkan perubahan
23 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta : Kencana, 2006), hal.33
24 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya  ,(Surabaya  :  Fajar  Mulia,  2012), hal.354.
25 Yusuf al-Qardawi, Al-Ijtihad al-Mu’asir bain al-Indibatwa al-Infirat , t.t. (Dar al-Tauzi’ wa al- Nasyr alislamiyyah, 1414 H/ 1994 M), hal. 5
26 Ibnu al-Qoyyim al-Jauziah, I’lam al-muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz III, Cet. II , (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M- 1414 H), hal.11

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
tidak  hanya  dibatasi  pada  fatwa  melalui  ungkapan‚  “hukum  berubah  karena perubahan zaman”. 27 Jelaslah bahwa pembaharuan pemikiran hukum karena adanya perubahan  masa  telah  menjadi  kajian  tersendiri  bagi  para  pemikir  hukum  Islam selama ini. Bahkan, menurut Subhi Mahmasani, teori dari ahli Hukum Islam tentang perubahan  hukum  mendahului  ahli  Hukum  Barat  tidak  kurang  dari  empat  abad lamanya. 28 Jadi,  jika  kemudian  berkembang  teori-teori  perubahan  hukum  yang dimunculkan dalam kajian hukum sekarang ini, yang diklaim bersumber dari pemikir Barat, harus diyakini bahwa jauh sebelumnya masalah tersebut telah menjadi bagian dari khasanah kajian Hukum Islam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  beberapa  pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi nomor 16 tahun 2019 , ada beberapa hal pokok  yang  diubah  didalam  peraturan  tersebut  yaitu  pada  batas  usia  minimal perkawinan  pada  wanita  yaitu  yang  awalnya  16  tahun  menjadi  19  tahun,  hal  ini dikarenakan mengingat bahwa berdasarkan undang-undang perlindungan anak yang mengatakan  bahwa  yang  dikatakan  seorang  anak  adalah  yang  berusia  sebelum  18 tahun. Dan hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini menjadi wujud positif terhadap penurunan angka pernikahan dibawah umur yang menyebabkan tingginya angka  perceraian.  Dan  selain  berkurangnya  angka  perceraian  juga  menjadikan seorang anak bisa memiliki wakt yang panjang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih  tinggi.  Didalam  hukum  islam  memang  tidak  dibatas  dengan  umur  tertentu untuk seseorang melakukan perkawinan, namun untuk kemaslahatan hukum islam juga  tidak  menolak  pembaharuan  hukum.  Jadi  mengingat  hukum  islam  sangat fleksibel maka keberadaan pembaharuan undang-undang ini juga diakui oleh hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Syarifuddin,    2006, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Jakarta  :  Prenada Media
Ahmad  Zaenal  Fanani,  2015, Pembaharuan  Hukum  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender) , Yogyakarta : UII Press Bustanul Arifin, 1999, Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional , Jakarta : Gema Insani Press
Daniel S. Lev, 1992, Islamic Courts in Indonesia: A Study in The political Bases of Legal Institutions , Los Angeless : Univercity California Press
Ibnu al-Qoyyim al-Jauziah, 1993, I’lam al-muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz III, Cet.
II , Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah Iredell  Jenkins,  1980, Social  Order  and  the  Limit  of  Law ,  New  Jersey  :  Princeton University Press
27 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002), hal.3.
28 Subhi Mahmasani, Falsafat al-Tasyri al-Islam, Dar al-Kasysyaf Li al-Nasyr wa al-tiba’at wa al- Tauzi’ , (Beirut : 1952 m- 1372H), hal. 151.

## Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung
Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Jaih  Mubarok,  2002, Modifikasi  Hukum  Islam:  Studi  tentang  Qoul  Qodim  dan  Qoul Jadid, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Muhammad Amin Summa, 2005, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Mustafa  Ahmad  Zarqa,  1995, al-Fiqh  al-Islam  wa  Madarisuhu, Damaskus  :  Dar  al- Qalam
Muhammad Azhar, 1996, Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam , Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsy , 1906,  al-Mabsut , Kairo : Matba’at al-Sa’adah
Nur Hikmah, Batas  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif , 2020
Philip  M.  Hauser,  1976, Demographic  Changes  and  Legal  System,”  Dalam  Murray L.
Schwartz (ed), Law and the American Future, New Jersey : Prentice H.l Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia Satjipto Raharjo, 1991, Ilmu Hukum , Bandung : Citra Aditya Subhi Mahmasani, 1952, Falsafat al-Tasyri al-Islam, Dar al-Kasysyaf Li al-Nasyr wa al- tiba’at wa al-Tauzi’ , Beirut
Tim penyusun,  2018, himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak , Yogyakarta : Laksana
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yusuf al-Qardawi, 1994, Al-Ijtihad al-Mu’asir bain al-Indibatwa al-Infirat , t.t. , Dar al- Tauzi’ wa al-Nasyr alislamiyyah