## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIKI DESA (BUMDes) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG HOLTEKAMP DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA

## Syamsudin Usman
Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Jl. Sentani – Padang Bulan Jayapura, 99351 syamusman01@gmail.com

## ABSTRA
BUMDes Kampung Holtekamp didirikan dengan tujuan meningkatkan ekonomi desa, pendapatan lokal,  dan  pengelolaan  sumber  daya  setempat.  Fungsinya  adalah  sebagai  pilar  utama  dalam memperkuat  otonomi  dan  kesejahteraan  desa.  Melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dibuatnya, BUMDes  berperan  penting  dalam  mengarahkan  pembangunan  di  Kampung  Holtekamp.  Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah dalam perencanaan pembangunan di kawasan tersebut. Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  memanfaatkan wawancara, pengamatan, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Stakeholder dan masyarakat Kampung Holtekamp menjadi sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, BUMDes menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang  merata  di  desa,  mengurangi  tingkat  kemiskinan,  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat setempat.
Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, Kesejahteraan Masyarakat

## ABSTRACT
The  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  are  established  to  enhance  the  rural  economy, increase  local  income,  and  manage  the  village's  potential  in  line  with  community  needs,  thus becoming  the  backbone  of  rural  growth  and  economic  equality.  The  role  of  BUMDes  is  to strengthen  village  autonomy  and  promote  community  welfare.  The  existence  of  BUMDes  is intended  to  encourage  village  governments  to  harness  their  essential  potential  through  their capabilities  and  authority.  The  policies  formulated  by  BUMDes  in  Kampung  Holtekamp  play  a strategic role in rural development planning. One of the policies implemented is in the development planning of Kampung Holtekamp. This type of research is descriptive qualitative, employing data collection  techniques  such  as  interviews,  observations,  and  literature  reviews.  Sources  of information consist of stakeholders and the community in Kampung Holtekamp.
Keywords : Village Owned Enterprises, Village Original Income, Community Welfare.

## 1.     PENDAHULUAN
Dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan ekonomi  masyarakat,  pemerintah  memberikan bantuan  sejumlah  dana  kepada  masyarakat  desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan  pembangunan. Oleh karena itu,  desa  memerlukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa .
Seiring  berubahnya  susunan  pemerintahan daerah,  kewenangan pemerintah  daerahpun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah  meliputi  hal-hal  sebagai  berikut.  1. Pemerintah  daerah  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  sesuai  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah daerah melaksanakan  urusan  pemerintahan  konkuren yang  diserahkan  oleh  pemerintah  pusat  menjadi dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan  umum  yang  menjadi  kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
Tujuan  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) yaitu untuk
meningkatkan perekonomian    desa,    meningkatkan  pendapatan asli  desa  dan  meningkatkan pengelolaan potensi desa    sesuai    dengan  kebutuhan    masyarakat menjadi  tulang  punggung  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi desa. Dengan adanya Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  akan  menarik masyarakat    sehingga  secara  perlahan  angka kemiskinan akan menurun.
Pengorganisasian  (organizing)  merupakan proses  penyusunan  sturktur  organisasi  sesuai dengan  tujuan  organisasi,  sumber  daya-sumber daya  yang  di  milikinya,  dan  lingkugan  yang melingkupnya.  Organisasi  ekonomi  perdesaan menjadi  bagian  penting  sekaligus  masih  menjadi titik  lemah  dalam  rangka  mendukung  pengutan ekonomi  perdesaan.  Oleh  karenanya  diperlukan upaya  sistematis  untuk  mendorong  organisasi  ini agar  mampu  mengelola  asset  ekonomi  di  desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan  daya  saing  ekonomi  perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan  bentuk  konsulidasi  atau  penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.
Dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014, tentang  desa,  yaitu  desa  merupakan  agen
pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan  pembangunan  karena  berkenan langsung  dengan  masyarakat.  Oleh  karena itu,untuk  meningkatkan  pendapatan  Asli  Desa (PADes),  peranan  BUMDes  adalah  sebagai instrumen  penguatan  otonomi  desa  dan  sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes untuk dapat mendorong pemerintah desa dan potensi dasarnya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa.(Ibrahim, 2018:7)
Bedasarkan keputusan
dari Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  (BPMK). Provinsi  papua  memastikan  dana  desa  di  bumi cenderawasih  lebih  banyak  digunakan  untuk membangun  BUMDes  maka  salah  satu  kebijakan yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kampung Holtekamp  adalah  dalam  mewujubkan  otonomi desa  mendorong  perekonomian  di  kampung Holtekamp.
Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Agustino, 2008:195)  menjelaskan  bahwa  Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik  oleh  individu-individu  /  pejabat-pejabat  atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Menurut  Leo  Agustino,  (2008:  138)  dalam praktiknya  implementasi  kebijakan  merupakan suatu  proses  yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan  publik,  ada  dua  pilihan  langkah  yaitu langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk program,  atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan  publik  penjelas  atau  sering  diistilahkan sebagai  peraturan  pelaksanaan.  (Nugroho  Riant. D, 2006: 494).
Menurut  Syaukani  (2002;  259)  implementasi dapat dikatakan salah satu proses kebijakan publik dalam  suatu  pemerintahan,  biasanya  sebuah implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan  ditetapkan,  maka  dari pemahaman tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi adalah  suatu  rangkaian  aktifitas  dalam  rangka menghantarkan kebijakasanaan kepada masyarakat  sehingga  kebijakasanaan  tersebut dapat  membawa  hasil  sebagaimana  diharapkan. Rangkaian kegiatan  tersebut mencakup, pertama, persiapan  seperangkat  peraturan  lanjutan  yang merupakan interpensi dari kebijakasanaan
tersebut.  Kedua,  menyiapkan  sumber  daya  guna menggerakan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasana, sumber daya keuangan, dan tentu  saja  penetapan  siapa  yang  bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan yang ketiga adalah bagaimana mengantarkan kebijaksanaan tersebut secara konkrit ke masyarakat.
Menurut  Wilson  dalam  Soenarko  (2005;180) lebih  sulit  melaksanakan  suatu  undang-undang dasar  atau  peraturan-peraturan  dibandingkan dengan  membentuknya.  Mengenai  pelaksanaan (implementation) suatu kebijaksanaan, sesungguhnya sudah
dipikirkan
dan
dipertimbangkan  sejak  kebijaksanaan  tersebut dalam  perumusan  dalam  proses  penetapannya. Namun,  perlu  pula  kita  ketahui  dengan  baik bagaimana pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah itu harus dilakukan. Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antar pelaksana/penerapan  kebijakan  dengan  desain, tujuan  sasaran  kebijakan  itu  sendiri  serta memberikan  dampak  atau  hasil  yang  positif  bagi pemecahan  permasalahan  yang  dihadapi.  Untuk memperlancar  implementasi  kebijakan,  perlu dilakukan diseminasi dengan baik.
Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat,  yakni:  (1)  adanya  respek  anggota masyarakat  terhadap  otoritas  pemerintah  untuk menjelaskan  perlunya  secara  moral  mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2)  adanya  kesadaran  untuk  menerima  kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan  dianggap  logis;  (3)  keyakinan  bahwa kebijakan  dibuat  secara  sah;  (4)  awalnya  suatu kebijakan  dianggap  kontroversial,  namun  dengan berjalannya  waktu  maka  kebijakan  tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor  yang  memiliki  keterkaitan  satu  sama lain. Menurut Edwards dalam Subarsono (2011:90) berpendapat  bahwa  faktor-faktor  keberhasilan implementasi  kebijakan  terdiri  atas  komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## A.  Komunikasi
K omunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian  informasi  dari  komunikator  kepada komunikan”.  Informasi  mengenai  kebijakan  publik menurut  perlu  disampaikan  kepada  pelaku kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat mengetahui  apa  yang  harus  mereka  persiapkan
dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.  (Widodo 2010: Nugroho 2011, Pearson 2011).
Menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:97), komunikasi  kebijakan  memiliki  beberapa  dimensi, antara  lain  dimensi  transmisi  (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).
1) Dimensi transmisi (transmission) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana  (implementors)  kebijakan  tetapi juga  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana,  target  grup  dan  pihak  lain  yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara  mereka  mengetahui  apa  yang menjadi  maksud,  tujuan,  sasaran,  serta substansi  dari  kebijakan  publik  tersebut sehingga  masing-masing  akan  mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan  untuk  mensukseskan  kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3) Dimensi  konsistensi  (consistency)  diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan,  target  grup  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan.

## B.   Sumber daya.
Mengemukakan  bahwa  faktor  sumber  daya mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi kebijakan.
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  faktor penting  dalam  implementasi  kebijakan  karena bagaimanapun  baiknya  kebijakan  atau  program dirumuskan  tanpa  ada  dukungan  sumber  daya yang   memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengim plementasikanya. Sumber daya  yang  dimaksudkan  mencakup  jumlah  staff pelaksana  yang  memadai  dengan  keahlian  yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan  untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang  diharapkan.  Memadai  yang  dimaksudkan adalah  jumlah  para  pelaksana  harus  sesuai dengan  jumlah  tugas  yang  dibebankan  maupun kemampuannya,  dan  keterampilan  yang  dimiliki baik  teknis  maupun  material.  Indikator  yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah:
1)  Jumlah staff atau pelaksana dan kemampuannya  baik  secara  teknis  maupun material 2)  Dukungan fasilitas baik berupa dana maupun infrastruktur lainya di lapangan 3)  Wewenang para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
Bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya  manusia,  sumber  daya  anggaran,  dan sumber  daya  peralatan  dan  sumber  daya kewenangan.
1) Sumber daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  sumber  daya  yang mungkin  paling  penting  dalam  implementasi kebijakan adalah staff.
2) Sumber daya Anggaran
Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang
seharusnya  diberikan  kepada  masyarakat  juga terbatas.
Terbatasnya  insentif  yang  diberikan  kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.
Menyimpulkan  bahwa  terbatasnya  sumber daya  anggaran  akan  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  Disamping  program  tidak bisa  dilaksanakan  dengan  optimal,  keterbatasan anggaran  menyebabkan  disposisi  para  pelaku kebijakan rendah. (Widodo 2010:)

## 3)  Sumber daya Peralatan
Bahwa  sumber  daya  peralatan  merupakan sarana  yang  digunakan  untuk  operasionalisasi implementasi  suatu  kebijakan  yang  meliputi gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan memudahkan  dalam  memberikan  pelayanan dalam implementasi kebijakan. (Nugroho 1011)

## 4)  Sumber daya Kewenangan
Sumber  daya  lain  yang  cukup  penting  dalam menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam  Widodo  (2010:103)  menyatakan  bahwa: Kewenangan  (authority) yang cukup untuk membuat  keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh suatu  lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan  ini  menjadi  penting  ketika  mereka dihadapkan  suatu  masalah  dan  mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.
Bahwa  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang menjadi kewenangannya.

## C.    Disposisi
Pengertian  disposisi  menurut  Edward  III dalam  Widodo  (2010:104)  dikatakan  sebagai “kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para perlaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan tadi  secara  sungguh  sungguh  sehingga  apa  yang menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  diwujud kan”.  Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan  efisien,  para  pelaksana  (implementors)  tidak hanya  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan  tersebut,  tetapi  mereka  juga  harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.(Widodo 2010)
Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III  dalam  Agustino  (2006:159-160)  mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
1) Pengangkatan birokrat.
Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan  hambatan-hambatan  yang  nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Karena itu, pengangkatan  dan  pemilihan  personel  pelaksana kebijakan  haruslah  orang-orang  yang  memiliki dedikasi  pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan, lebih  khusus  lagi  pada  kepentingan  warga masyarakat.

## 2)  Insentif
Insentif  merupakan  salah  satu  teknik  yang disarankan  untuk  mengatasi  masalah  sikap  para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan  kepentingan  dirinya  sendiri,  maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan  cara  menambah  keuntungan  atau  biaya tertentu  mungkin  akan  menjadi  faktor  pendorong yang  membuat  para  pelaksana  menjalankan perintah  dengan  baik.  Hal  ini  dilakukan  sebagai upaya  memenuhi  kepentingan  pribadi  atau organisasi.
Kemauan  atau  niat  para  pelaksana  untuk melaksanakan  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh Edward  III seiring  dengan  apa  yang  dikemukakan oleh  Meter  and  Horn,  disposisi  yang  diartikan sebagai  motivasi  psikologis  para  pelaksana  untuk melaksanakan kebijakan. Menurutnya ada tiga hal
yang  terdapat  di  dalam  disposisi  atau  sikap pelaksana  yang  merupakan  unsur  penting  dalam implementasi yaitu:
a.  Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
b.  Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksana implementasi
kebijakan (penerimaan dan penolakan)
c.  Intensitas dari respon d.  Strukur birokrasi
Birokrasi  merupakan  struktur  yang  bertugas untuk  mengimplementasikan  kebijakan,  karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para  pelaksana  (implementors)  mengetahui  apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:106) menyatakan  bahwa “implementasi  kebijakan  bisa jadi  masih  belum  efektif  karena  ketidakefisienan struktur  birokrasi”.  Struktur  birokasi  ini  menurut Edward  III  dalam  Widodo  (2010:106)  mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi,  pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.
Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak  kinerja  birokrasi  menurut  George  C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu:
1) Standard Operational Procedures (SOP)
SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat)
berdasarkan dengan  standar  yang  ditetapkan  (atau  standar minimum  yang  dibutuhkan  masyarakat)  dalam pekerjaannya.
2) Fragmentasi
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung  jawab  kegiatan  atau  aktivitas  kerja kepada  beberapa  pegawai  dalam  unit-unit  kerja untuk  mempermudah  pekerjaan  dan  memperbaiki pelayanan.

## 2. METODE PENELITIAN
Analisa  data  adalah  proses  penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
Penelitian ini  bersifat menjelaskan data hasil penelitian  dalam  bentuk  kalimat  secara  lengkap, sistematis dan mudah dipahami serta diinterpretasikan  agar  dapat  ditarik  kesimpulan.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kualitatif.  Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis secara  kualitatif,  yaitu  dengan  menganalisa  data lalu  menggambarkan    tentang  fenomena  yang terjadi.(Sugiyono,  2011:247).  Langkah-langkah yang  dilakukan  dalam  menganalisa  data  dapat dilakukan dalam beberapa tahap: a .  Reduksi Data Menurut  Sugiyono  (2011:247)  Reduksi  data diartikan  sebagai  merangkum,  memilih  hal-hal yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  dan  mempermudah peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya.
b.  Penyajian Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Sugiyono (2011:249)  mengatakan  bahwa  penyajian  data dilakukan  setelah  data  direduksi.  Penyajian  data dalam  penelitian  kualitatif  dapat  dilakukan  dalam uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart  dan  sejenisnya.  Penyajian  data  yang paling  sering  digunakan  untuk  menyajikan  data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
c.   Verifikasi dan Kesimpulan Menurut  Sugiyono  (2011:253)  Verifikasi  dan kesimpulan  ialah  “Kesimpulan  dalam  penelitian kualitatif  adalah  merupakan  temuan  baru  yang sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan  dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya  masih  remang-remang  atau  gelap sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas,  dapat berupa  hubungan  kausal  atau  interaktif,  hipotesis atau teori”
Menurut  Sangadji  (2010:210)  penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan  dari  konfigurasi  utuh.  Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin  sesingkat  pemikiran  kembali  yang melintas  dalam  pikiran  penganalisis  selama  ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN A.  Hasil Penelitian
Hasil penelitian merupakan penjelasan mengenai  data  yang  telah  didapatkan  dari  hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian. Dalam penelitian ini, mengenai implementasi  program  Badan  Usaha  Milik  Desa
(BUMDes)  di  Kampung  Holtekamp  Distrik  Muara Tami  Kota  Jayapura  yang  terdiri  dari  3  (empat) program  kerja  utama  yaitu,  Usaha  Kios,  Pantai wisata  dan  Peternakan  hasil  penelitian  ini merupakan  suatu  data  dan  fakta  yang  peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan  dengan  teori  yang  peneliti  gunakan yaitu  menggunakan  teori  Sumber  Agustino  Leo. 2008.

## 1.  Standar dan sasaran Kebijakan :
Ketentuan  rutin  dari  pelayanan,  pembayaran atau  lainnya  yang  disesuaikan  degan  tujuan  atau perlengkapan program.
a. Prosedur kerja yang jelas
b. Program kerja
c. Jadwal kegiatan
2.  Sumberdaya:
Potensi yang dimiliki atau dari unsur tertentu : a. Alam
b. Manusia
c. Energi
3.  Karakteristik agen pelaksanan:
Pembentukan  atau  penataan  kembali  sumber daya,  unit-unit      serta  metode  untuk  menjadikan program berjalan.
a.  Memiliki struktur organisasi
b.  Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas
c.  Perlengkapan atau alat-alat kerja.
4.  Disposisi Implementator :
Menafsirkan  agar  program  (seringkali  dalam  hal status)  menjadi  rencana  dan  pengarahan  yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
a.  Sesuai dengan peraturan
b.  Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan c.  Sesuai dengan petunjuk teknis.
Berikut ini Penyajian data pada tiap-tiap tahapanya:
1.  Standar Dan Sasaran Kebijakan
a. Prosedur kerja yang jelas
Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur  kerja  agar  dalam  pelaksanaannya  tidak tejadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara  unit  kegiatan  yang  terdapat  di  dalamnya. Pada  BUMDes  Kampung  Holtekamp  terdapat prosedur kerja yang jelas.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Viktor  Baransano selaku Direktur  BUMDes Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“Sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, seperti prosedurnya, kami, kami jelaskan teknisnya seperti apa,  cara  meminjamnya,  cara  mengasuhnya
seperti  apa,  terus  kita  beri  persyaratan  dalam bentuk  selembaran,  beliau  tersebut  peminjam membacanya  kalau  memang  mereka  menyetujui persyaratan tersebut otomatis beliau tanda tangani. kalau  memang  mereka  tidak  setuju  dengan persyaratan kita ajukan bahwa peminjaman jumlah sekian  harus  ada  argunan,  otomatis  mereka  tidak setuju  kan,  kami  tidak  berani  melepaskan  gitu.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020).
Hal  yang  sama  juga  di  katakana  oleh  Ibu Agustina Yambeyapo selaku Masyarakat kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“Kalau  prosedurnya  jelas,  kaya  ada  yang pinjam  yah  jelas,  sesuai  dengan  prosedur  yang jelas.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020).
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Holtekamp  sudah  sesuai  dengan  prosedur  kerja yang jelas, seperti bagaiman teknisnya seperti apa, caranya meminjamnya, cara mengasuhnya seperti apa, dan peminjam di berikan sebuah selembaran yang berisi persyaratan peminjaman, jika peminjam menyetujui maka BUMDes memberika pinjaman ke peminjam.  Apa  bila  peminjam  tidak  menyetujui dengan  persyaratan  yang  di  berikan  BUMDes, maka BUMDes tidak memberikan pinjaman kepada peminjam.

## b. Program kerja
Program  kerja  harus  sudah  terprogram  dan terencana  dengan  baik,  sehingga  tujuan  program dapat  direalisasikan  dengan  efektif.  BUMDes Kampung Holtekamp memiliki program kerja yang sudah  di  buat  Sejak  terbentuknya  BUMDes Kampung Holtekamp.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Viktor  Baransano selaku Direktur  BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“BUMDes  Kampung  Holtekamp  memiliki program kerja, untuk sementara ini simpan usaha kios, untuk kedepanya kita ingin bergerak di bidang pertanian” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020).
Hal  yang  sama  juga  di  katakana  oleh  Ibu Oktovina  Merauje  selaku  Masyarakat  kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“BUMDes  Kampung  holtekamp  memiliki program  kerja,  salah  satunya  ya  Pantai  wisata.” (wawancara tanggal  05 Agustus 2020).
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Holtekamp  memiliki  program  kerja,  seperti  salah santunya  usaha  kios,  namun  sementara  ini BUMDes  Kampung  Holtekamp  belum  bergerak  di bidang  pertanian,  untuk  harapan  kedepanya BUMDes ingin bergerak di bidang pertanian.

## c. Jadwal kegiatan
Jadwal  kegiatan  Program  yang  sudah  ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam  hal  ini  yang  diperlukan  adanya  tanggal pelaksanaan  dan  rampungnya  sebuah  program sudah ditentukan sebelumnya.
BUMDes Kampung Holtekamp sudah memiliki jadwal  kegiatan,  namum  tidak  tergantung  dengan jadwal tersebut.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Husain selaku Kepala Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“menurut dari jadwal kegiatan itu ada, jadi gini karna permodalan/peminjaman itu kan tidak sama bulan,  ada  bulan  1,  ada  bulan  2  kan  ada  jadwal kerjanya  di  situ,  jadi  itu  ikutin  dari  yang  ada.  jadi kalau  ada  yang  mau  setor  atau  mau  apa  kan  kita harus  siap,  di  tanggal  ini  pada  setor,  kalau  ada masuk  ke  kantor  berarti  ada  yang  setor...” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)
Hal  yang  sama  juga  di  katakana  oleh  Bapak Viktor  Baransan  Kampung  Holtekamp  yang mengatakan bahwa:
“ada  jadwal  kegiatan,  tetapi  kita  tidak berpatokan  dengan  jadwal  yang  saya  bilang, kita  bergerak  hari-hari,  setiap  ada  nasabah tetap kami jalan kan.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020) Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Kampung  Holtekamp  memiliki  Jadwal  kegiatan, akan tetapi tidak berpatokan pada jadwal yang ada, karena disesuaikan dengan yang datang meminjam atau pun menyetor

## d. Faktor Mempengaruhi
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di lihat  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam Implementasi  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  di  Kampung  Holtekamp  ialah  faktor pendukung dimana BUMDes Kampung Holtekamp sesuai  dengan  peraturan,  petunjuk  pelaksana, pentunjuk teknis, dan memiliki prosedur kerja yang jelas.
2. Sumberdaya
a. Adanya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas
Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas berkaitan  dengan  kemampuan  aparatur  dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini  petugas  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan program.  Tugas  aparat  pelaksana  program  yang utama  adalah  memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat  yang  dipercayakan  kepadanya  untuk mencapai  tujuan  negara.  Agar  tugas-tugas pelaksana  program  dapat  dilaksanakan  secara efektif  maka  setiap  aparatur  dituntut  memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.  Pada  BUMDes  Kampung  Holtekamp memiliki sumber daya manusia.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Husain selaku Kepala Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“Saat manajeman  BUMDes itu sendiri pengolalan BUMDes  ya  saya  yakinkan  sudah  bisalah,  jadi maksudnya  untuk  bikin  laporan  neracanya,  SAU, laporan  pertahunnya,  laporan  tahunan,  itu  sudah baguslah,  karena  yang  duduk  di  situ  memang paling  rendah  SMA,  tapi  Bendahara  serjana  juga. Jadi  kalau  saya  bilang  SDM  sudah  cukup  lah, mengertilah.”  (wawancara  tanggal  05  Agustus 2020)
Hal  yang  sama  juga  di  katakana  oleh  Ibu Oktovina  Iyawa  selaku  Masyarakat  kampung Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“BUMDes  sanggarai  memiliki  Sumber  daya manusia yang cukup baik” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)
Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  Sumber daya manusia yang  ada  pada  BUMDes Kampung Holtekamp  cukup  baik,  dalam  hal  ini  BUMDes Kampung Holtekamp dapat  melaksanakan tugas- tugasnya  cukup  baik,  dalam  membuat  laporan pertahun, dan laporan tahunan.

## 3.  Karakteristik agent pelaksana a.  Memiliki struktur organisasi
Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk. Dalam hal ini, program BUMDes  harus  memiliki  struktur  organisasi  yang jelas  dan  teratur,  agar  dapat  berjalanya  sebuah program  dengan  baik.  Dalam  hal  ini  BUMDes Kampung Holtekamp memiliki struktur organisasi. Seperti  yang  di  kemukakan  oleh  Bapak  Husain selaku Kepala kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“BUMDes  Kampung  Holtekamp  memiliki stuktur  organisasi,  jadi  struktur  organisasi yang  ada  di  kampung  Holtekamp  itu  jelas sekarang ini baru pemula baru dibentuk, jadi struktur  hanya  ketua,  sekretaris,  dan bendahara. Belum ada seksi- seksi yang lain.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)
Hal  yang  sama  di  sampaikan  oleh  Bapak Abraham  Merauje  selaku  Ketua  Bamuskam Kampung Holtekamp :
“Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Kampung Holtekamp memiliki struktur organisasi.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  di simpulkan BUMDes Kampung Holtekamp memiliki struktur  organisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa, namun  karena  baru  pemula  atau  baru  dibentuk maka  struktur  organisasi  BUMDes  Kampung Holtekamp  belum  memiliki  seksi-seksi  atau Manajer  unit  usaha  yang  lain  hanya  terdiri  dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

## a.  Perlengkapan atau alat kerja
Perlengkapan  adalah  barang-barang  yang dimiliki  BUMDes  yang  bersifat  habis  dipakai ataupun  bisa  berlulang-ulang  yang  bentuknya relatif  kecil  dan  pada  umumnya  melengkapai kebutuhan  BUMDes.  Sedangkan  alat  kerja BUMDes  adalah  alat    ataupun  bisa  berbentuk tempat  yang  gunanya  adalah  untuk  mendukung berjalanya  BUMDes.  Pada  BUMDes  Kampung Holtekamp terdapat perlengkapan alat kerja.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Husain selaku Kepala Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“kalau  ATK  ada,  terdapat  Komputer,  meja dan lain-lain, cuma sekretariatnya belum ada masih menumpang di kantor kampung. Kalau untuk memadai perlengkapan atau alat kerja sih  belum,  cuma  karena  modal  awal  ini terlalau minim toh jadi apa adanya dulu yang sudah  ada  yang  penting  bisa  untuk  kerja. Kalau  memang  butuh  perlengkapan  banyak dek,  kan  gitu  cuma  belum  kita  bisa  cover semua  karena  baru  pembentukan  beberapa tahun.” (wawancara tanggal 05 Agustus2020)
Hal  yang  sama  juga  di  katakana  oleh  Bapak Antinius Inoto selaku sekretaris BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“memiliki perlengkapan atau alat kerja, yaitu ruang kerja beserta isinya, seperti komputer, print dan perlengkapan ATK.” (wawancara 06 Agustus 2020)
Peneliti
dapat menyimpulkan
bahwa
perlengkapan  atau  alat  kerja  pada  BUMDes Kampung Holtekamp cukup memadai untuk kerja,
hanya saja sekretariat BUMDes Kampung Holtekamp masih menumpang di kantor kampung.

## 4.  Interprestasi
a. Sesuai dengan peraturan
Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan  kebijaksanaan  harus  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  baik  Peraturan  Tingkat Pusat,  Propinsi,  Kota  BUMDes  harus  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  baik  Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, dan kota.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham Merauje selaku Ketua Bamuskam Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“Saya rasa sesuai saja karena ini baru awal bentuk,  baru  awal  tebentuk,  jadi  saya katakana  yaitu  tadi  butuh  pembelajaran- pembelajaran  kedepan,  sayangnya  sudah sesuai,  kalau  peraturan  itu  sudah  sejak berdirinya  karena  sudah  ada  aturan-atuara dari  pusat.”  (wawancara  tanggal  05Agustus 2020)
Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Tabita Pemansi  selaku  Masyarakat  kampung  Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“BUMDes  Kampung  Holtekamp  sudah sesuai  dengan  peraturan.”  (wawancara tanggal 29 Oktober 2019)
Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  BUMDes Kampung Holtekamp aturan Pemeritah.

## b.  Sesuai dengan petunjuk pelaksana
Sesuai  dengan  petunjuk  pelaksana  berarti pelaksanaan  kebijaksanaan  dari  peraturan  sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program. BUMDes Kampung Holtekamp sesuai dengan petunjuk pelaksana dari peraturan  yang  ada  pada  BUMDes  Kampung Holtekamp.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Antonius  Inoto  selaku  Bendahara  BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“Sudah  sesuai  dengan  petunjuk  pelaksana, ketika mulai terbentuk nanti laksanakan pasti sudah sesui peraturan yang ada.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020) Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Tabita Pemansi  selaku  Masyarakat  kampung  Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“Sudah sesuai dengan pentunjuk pelaksana, sesuai  peraturannya.”  (wawancara  tanggal 06 Agustus 2020)
Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  BUMDes Kampung  Holtekamp  sudah  sesuai  dengan petunjuk    pelaksana,  yang  mana  sudah  sesuai peraturan yang ada pada BUMDes.
c.  Sesuai petunjuk teknis Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan  yang  sudah  dirumuskan  dalam bentuk  petunjuk  pelaksana  dirancang  lagi  secara teknis  agar  memudahkan  dalam  operasionalisasi program.  Petunjuk  teknis  ini  bersifat  strategis lapangan  agar  dapat  berjalan  efisien  dan  efektif, rasional  dan  realistis.  Pada  BUMDes  Kampung Holtekamp  sesuai  denag  petunjuk  teknis  yang mana  sudah  di  rumuskan  dalam  bentuk  petunjuk pelaksana  yang  telah  dirancang  secara  teknis dalam mengoperasikan program BUMDes Kampung Holtekamp.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Viktor  Baransano selaku Direktur  BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“Sudah sesuai dengan petunjuk teknis, kaya ada peminjam  tersebut ya tetap kita kasih tau cara  teknis  bagaimana,  peminjaman  terus ansuranya  bagaimana  tetap  kita  kasih  tau.”
(wawancara tanggal 04 Agustus 2020). Hal  yang  sama  juga  di  katakana  oleh  Bapak yanto Mansi selaku Masyarakat kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:
“sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  ada.” (wawancara tanggal 06 Agustus 2020)
Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan petujuk teknis,  dimana  ada  peminjam,  tersebut  tetap  di kasih  tau  cara  teknis  bagaimana,  peminjaman, terus  ansuranya  bagaimana  yang  ada  pada BUMDes Kampung Holtekamp.

## d.  Analisis Hasil/Pembahasan
Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai wadah  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di desa.  Dalam  ini  peneliti  akan  membahas  tentang fokus penelitian, dimana berdasarkan tentang teori Implementasi  program  menurut  Agustino  Leo. 2008. Ada empat pilar yang mendukung keberhasilan untuk mengoprasikan sebuah program,  yaitu:  Standar  dan  sasaran  kebijakan. Sumberdaya,  Karakteristik  agen  pelaksana,  dan Disposis  implementator.  Berikut  ini  peneliti  akan
membahas  lebih  lanjut  terkait  analisis  hasil penelitian.
1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
Ketentuan  rutin  dari  pelayanan,  pembayaran atau  lainnya  yang  disesuaikan  degan  tujuan  atau perlengkapan program.

## a.  Prosedur kerja yang jelas
Prosedur  kerja  yang  jelas.  Prosedur  kerja  yang sudah  ada  harus  memiliki  prosedur  kerja  agar dalam pelaksanaannya tidak tejadi tumpang tindih, sehingga  tidak  bertentangan  antara  unit  kegiatan yang  terdapat  di  dalamnya.  Pada  BUMDes Kampung  Holtekamp  sudah  sesuai  dengan prosedur  kerja  yang  jelas,  seperti  bagaimana teknisnya seperti apa, caranya meminjamnya, cara mengasuhnya  seperti  apa,  dan  peminjam  di berikan sebuah selembaran yang berisi
persyaratan peminjaman, jika peminjam menyetujui maka BUMDes memberika pinjaman ke peminjam.  Apa  bila  peminjam  tidak  menyetujui dengan  persyaratan  yang  di  berikan  BUMDes, maka BUMDes tidak memberikan pinjaman kepada peminjam.  Dalam  hal  ini  BUMDes  Kampung Holtekamp jelas.

## b.  Program kerja
Program  kerja  harus  sudah  terprogram  dan terencana  dengan  baik,  sehingga  tujuan  program dapat  irealisasikan dengan efektif.  Pada  BUMDes Kampung  Holtekamp  memiliki  program  kerja, seperti  salah  santunya  simpan  pinjam,  namun sementara  ini  BUMDes  Kampung  Holtekamp belum  bergerak  di  bidang  pertanian  dan  juga program  wisata  pemancingan,  untuk  harapan kedepanya  BUMDes  ingin  bergerak  di  bidang pertanian dan juga wisata pemancingan.

## c. Jadwal kegiatan
Jadwal  kegiatan  Program  yang  sudah  ada  harus dijadwalkan  kapan  dimulai  dan  diakhiri  suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam  hal  ini  yang  diperlukan  adanya  tanggal pelaksanaan  dan  rampungnya  sebuah  program sudah  ditentukan  sebelumnya.  Namun  pada BUMDes  Kampung  Holtekamp  sudah  memiliki jadwal  kegiatan,  akan  tetapi  tidak  tergantung dengan jadwal kegiatan tersebut. karena disesuaikan dengan  nasabah  yang datang meminjam  atau  pun  menyetor  pada  BUMDes Kampung Holtekamp.

## d. Faktor Mempengaruhi
Dari analisis hasil atau pembahasan  dapat di lihat  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam Implementasi  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Kampung  Holtekamp  ialah  faktor pendukung dimana BUMDes Kampung Holtekamp sesuai  dengan  peratuaran,  sesuai  petunjuk pelaksana,  sesuai  pentunjuk  teknis,  dan  memiliki prosedur  kerja  yang  jelas.  Sedangkan  faktor penghambat  ialah  Sumber  daya  manusia  yang masih kurang karena BUMDes Kampung Holtekamp tidak terdapat Manajer unit usaha yang bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  program- program  BUMDes  dan  tidak  terdapat  sekretariat BUMDes.

## 2.  Sumberdaya
Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan  faktor  fisik,  kimia,  biologi  dan  sosial yang    membentuk  lingkungan  sekitar  kita.  Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua    yang    berasal    dari    bumi,    biosfer,    dan atmosfer,    yang    keberadaannya  tergantung  pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita  (biji-bijian,  pepohonan,  tanah,  air,  udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam.
SDA adalah  unsur-unsur  yang  terdiri  dari SDA nabati    (tumbuhan)    dan  SDA  hewani    (satwa) dengan    unsur    non    hayati    disekitarnya    yang secara    keseluruhan  membentuk    ekosistem  SDA memiliki  peranan  dalam  pemenuhan  kebutuhan manusia.  Secara  yuridis,  pengertian  SDA  termuat dalam  Pasal  1  ayat  9  UU  No.  32  tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  ialah  SDA  adalah    unsur lingkungan   hidup  yang  terdiri  atas  sumber  daya hayati    dan    non  hayati  yang  secara  keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

## 3.  Karakteristik Agen Pelaksana
Pembuatan atau
penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
a. Memiliki struktur organisasi
Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk. Dalam hal ini, program BUMDes  harus  memiliki  struktur  organisasi  yang jelas  dan  teratur.  Pada  BUMDes  Kampung Holtekamp  memiliki  struktur  organisasi  Badan Usaha Milik Desa, namun karena baru pemula atau baru  dibentuk  maka  struktur  organisasi  BUMDes Kampung  Holtekamp    belum  memiliki  seksi-seksi
atau  Manajer-manajer unit  usaha yang lain  hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
b.  Adanya sumber daya manusia yang berkualitas
Dengan  adanya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Aparatur dalam  hal  ini  petugas  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  program.  Tugas  aparat  pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Agar tugas-tugas
pelaksana
program dapat dilaksanakan  secara  efektif  maka  setiap  aparatur dituntut  memiliki  kemampuan  yang  memadai sesuai  dengan  bidang  tugasnya.  Sumber  daya manusia  yang  ada  pada  BUMDes  Kampung Holtekamp  cukup  baik,  dalam  hal  ini  BUMDes Kampung Holtekamp dapat  melaksanakan tugas- tugasnya  cukup  baik,  dalam  membuat  laporan neraca,  SAU,  laporan  pertahun,  dan  laporan tahunan.

## c. Perlengkapan atau alat kerja
Dalam  hal  ini  juga  perlu  adanya  Perlengkapan atau  alat  kerja.  Perlengkapan  adalah  barang- barang  yang  dimiliki  BUMDes  yang  bersifat  habis dipakai ataupun  bisa  berlulang-ulang  yang bentuknya  relatif  kecil  dan  pada  umunya melengkapai kebutuhan BUMDes. Sedangkan alat kerja BUMDes adalah alat  ataupun bisa berbentuk tempat  yang  gunanya  adalah  untuk  mendukung berjalanya BUMDes. Pada perlengkapan atau alat kerja  pada  BUMDes  Kampung  Holtekamp  cukup memadai  untuk  kerja  seperti  komputer,  print  dan perlengkapan ATK, hanya saja sekretariat BUMDes Kampung Holtekamp masih numpang di kantor kampung.
4. Interprestasi
Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status)  menjadi  rencana  dan  pengarahan  yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

## a.  Sesuai dengan peratuara
Sesuai  dengan  peratuara.  Sesuai  dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan  harus  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  baik  Peraturan  Tingkat  Pusat, Propinsi,  Kabupaten.  Dalam  hal  ini  BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai peraturan yang ada dalam peraturan Pemeritah.

## b.  Sesuai dengan petunjuk pelaksana
Sesuai  dengan  petunjuk  pelaksana.  Sesuai dengan  petunjuk  pelaksana  berarti  pelaksanaan kebijaksanaan  dari  peraturan  sudah  dijabarkan cara  pelaksanaannya  pada  kebijaksanaan  yang bersifat  administratif,  sehingga  memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.  Pada  BUMDes  Kampung  Holtekamp sudah  sesuai  dengan  petunjuk    pelaksana,  yang mana  sudah  sesuai  peraturan  yang  ada  pada Pemerintah.

## c.  Sesuai petunjuk teknis
Sesuai petunjuk teknis. Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan  dalam  bentuk  petunjuk  pelaksana dirancang  lagi  secara  teknis  agar  memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat  strategis  lapangan  agar  dapat  berjalan efisien  dan  efektif,  rasional  dan  realistis.  Pada BUMDes  Kampung  Holtekamp  sudah  sesuai dengan  petujuk  teknis,  Kampung  Holtekamp Kampung  Holtekamp  sehingga  dapat  di  lihat BUMDes  Kampung  Holtekamp  sudah  sesuai dengan petunjuk petunjuk teknis.
4. KESIMPULAN . Setelah  penulis  memaparkan  pembahasan tentang  Implementasi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)    Terhadap    Kesejahteraan  Masyarakat maka    penulis    menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
Peran  dan  Kontribusi  BUMDes  Kampung Holtekamp  dalam    mensejahterakan  masyarakat telah  diwujudkan  dengan  adanya  unit-unit    usaha yang  ada didalamnya  seperti  unit  usaha  sektor riil  yaitu  penyediaan  alat -alat sembako, dan juga kontribusi  yang  diberikan  BUMdes  baik  itu terhadap  PADes  maupun  kepada  masyarakat seperti  pengadaan  seminar  maupun  penyuluhan tentang kewirausahaan. hanya saja jika dilihat dari 5  indikator  kesejahteraan    yaitu    pendapatan, pendidikan,    kesehatan,    pengeluaran  maupun perumahan    masyarakat,    peran    maupun kontribusi  BUMDes Kampung Holtekamp ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di  Kampung Holtekamp  ini  belum merata  bagi  sebagian  masyarakat masih adanya ketimpangan antar
masyarakat Kampung Holtekamp.
Peran  dan  Kontribusi  BUMdes  terhadap kesejahteraan  masyarakat  tidak  hanya  diukur berdasarkan  materi  saja  tetapi  juga    non    materi. Dana  pinjaman dan Penyediaan sembako maupun
pelayanan  yang  diberikan  BUMDes  Kampung Holtekamp adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan    masyarakat  sehari-hari.  Hal  ini merupakan  sifat  saling  tolong  menolong    sesama dan    tentunya    sesuai    dengan  tujuan  itu  sendiri maka Kamppung Holtekamp sudah dapat dikatakan    sejahtera  dalam  pandangan  karena telah  dapat  memenuhi  kebutuhan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
AG,  Subarsono.  2008.  Analisis  Kebijakan  Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Coulter dan S, M Robbins. 2007,Manajemen. Edisi kedelapan,Jakarta :PT.Indeks.
Ibrahim.  2018.  Pengelolahan  Badan  Usaha  Milik Desa di Kawasan Tambang.
Yogyakarta: leutikaprio.
Isril,  mhd  Dan  Taufik.  2013.  Implementasi Peraturan  Daerah  Badan  Permusyarawatan Desa.  Jurnal  Kebijakan  Publik,  Volume  4, Nomor 2.
Joko,  Widodo.  2010.  Analisis  Kebijakan  Publik, Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
Leo,  Agustino.  2006.  Dasar-dasar  Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
.  2008.  Dasar-dasar  Kebijakan  Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Pearson  Wayne.  2011.  Public  policy  Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakaarta: Kencana Prenada Media Group Nugroho  Riant.  2011.  Public  Policy.  Jakarta:  PT Elex Media Komputindo
Lexy Moleong J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif,
Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Riwuh  Josep  Kaho,  2003.  Prospek  Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.  PT.  Rajawali  Graf-indo  Persada, Jakarta.
Setiawan  Guntur,  2004  Implementasi  Dalam Birokrasi  Pembangunan.  Bandung:Remaja Ro2`11sdakarya.
Soenarko. 2005. Public Policy: Pengertiaan Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.
Sopiah, Mamang, Etta. Sangadji. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakata: Andi.
Sugiyono,  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.