## PENDAHULUAN
Pe nera pan  oton omi  daerah  d an desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU  nomor  22  dan  25    tahun  199  telah dilaksa naka n  mu lai  1  ja nuari  20 01. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  Anggaran  2013-2018)
Nanda Dipa Prastiwi
ALumnus Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Email : nandadipa15@gmail.com

## Andri Waskita Aji
Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Email : andriwaskita@yahoo.com

## A bstract
The purpose of this study was to determine: (1) the effect of regional own-source revenue (PAD) on the financial performance of district / city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY), (2) the effect of balancing  funds on the financial performance of district / city governments in the Special Region provinces Yogyakarta (DIY) and (3) the effect of privileged funds on the financial performance of district / city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY), (4) the effect  of  capital  expenditure  on  the  financial  performance  of  district  /  city governments in the province of Special Region of Yogyakarta (DIY). This report uses the Realization of the 2013-2018 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), which is published through the website of the regency /  city Central Statistics Agency (BPS). Government financial performance is measured by the ratio of regional financial independence. The sample used is 30 data. To test the effect of regional own-source revenue, balance funds, privileged funds and capital expenditure on government financial performance using multiple linear regression analysis. The results of the study show that: (1) regional own-source revenue (PAD) has a positive effect on financial performance, (2) balancing funds has a negative effect and (3) the special fund does not have a negative effect on the financial performance of the district / city government in the Yogyakarta Special Region  (DIY),  (4)  capital  expenditure  does  not  have  a  positive  effect  on  the financial performance of the district / city government in the province of the Special Region of Yogyakarta (DIY) .
Keywords:  Regional Original Revenue, Balance Funds, Privileged Funds, Capital Expenditures and Regional Government Financial Performance
babak  baru  dalam  pembangunan  dan pemerataan  daerah.  Otonomi  daerah diyakini  merupakan  cara  terbaik  untuk mendorong pembangunan daerah dalam menggantikan  sistem  pembangunan

## JURNAL KAJIAN BISNIS
terpusat  yang  dinilai  kurang  bisa  mem- percepat  pembangunan  daerah  dan mengurangi  kesenjangan  pembangunan masing-masing daerah. Rosemarry et al. (2016)  mengungkapkan  bahwa  alasan diterapkannya  kebijakan  otonomi  pada daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan te rhad ap  p emerinta h  da erah   untuk mengatur  dan  mengurus  secara  mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya.
Kinerja  keuangan  pemerintah  dapat diukur  dari  seberapa  besar  kemampuan pemerin tah  d aera h  da lam  mengg ali potensi-potensi  yang  dimiliki  daerahnya sehingga  mampu  memberikan  kontribusi terhadap  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan  daerah.  Menurut  Puspitaayu (2018) rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan  tingkat  kemampuan daerah untuk mengelola sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya guna meningkat- kan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  sebagai  timbal  balik  atas pembayaran  pajak  dan  retribusi  yang dibayarkan  oleh  masyarakat  kepada pemerintah  daerah.  Rasio  kemandirian keuangan  daerah  dapat  diukur  melalui perbandingan  pendapatan  asli  daerah de ngan   ban tuan   pemerin tah  pusa t, diantaranya  Dana Alokasi  Umum  (DAU) maupun Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi  rasio  kemandirian  berarti  daerah diangg ap  semakin  mampu   untuk membiayai  pembangunannya  sendiri, demikian pula sebaliknya.
Pe merintah   dae rah  juga   perlu memperhatikan  kemampuan  masyarakat dalam  membayar  pajak  dan  retribusi. Masyarakat  harus  selalu  mendukung kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah. Oleh karena itu sumber daya yang
dimiliki  Pemerintah  Daerah  harus  benar- benar dikembangkan secara optimal agar pembangunan  dapat  terlaksana  dengan dana yang sesuai dengan anggaran dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Tujuan dari penelitian adalah untuk:  (1)  Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013- 2018;  (2)  Mengetahui  pengaruh  Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran  2013-2018;  (3)  Mengetahui pengaruh  Dana  Keistimewaan  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013- 2018; (4)  Mengetahui pengaruh Belanja Mo dal  terh adap   Kinerja  Ke uang an Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018; dan (5) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,  Dana  Keistimewaan,  dan Belanja  Modal  secara  bersama-sama terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Da erah   Istimewa  Yo gyakarta   Tah un Anggaran 2013-2018.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kinerja Keuangan Pemerintah
Sthepen P. Robbins dan  Rofiah (2016:10) mendefinisikan  “kinerja  merupakan  hasil evaluasi  terhadap  pekerjaan  yang  telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah  ditetapkan  bersama”.  Sedangkan, pengukuran kinerja (performance measure- ment) adalah  suatu  proses  penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pengukuran kinerja keuangan adalah suatu proses  penilaian mengenai  tingkat
ke maju an  p enca paian  p elaksana an pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya  infrastruktur  dan  perbaikan infrastruktur  yang  ada  oleh  pemerintah dae rah,  dih arap kan  akan   memacu pertumbuhan perokonomian di di daerah. Sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu da erah   dap at  memb iaya i  ke giatan pemerintah  dan  pembangunan  daerah. ( Menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun 2006 , n.d.). Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun  2003,  Pendapatan  asli  daerah adalah  penambah  nilai  kekayaan  berish yang berhak diakui pemerintah daerah.

## Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberi  otonomi  kepada  daerah,  yaitu terutama  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat  semakin  baik (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa, 2018).Menurut    Undang-undang  No.  33 tahun  2004  tentang  dana  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pust  dan pemerintah  disebutkan  bahwa  dana perimbangan terdiri Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

## Dana Keistimewaan
Dana  keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara ya ng  d ialo kasikan  untu k  me ndan ai kewenangan  istimewa  dan  merupakan belanja  transfer  pada  bagian  transfer lainnya. Proses penurunan pencairan dana
keistimewaan  harus  melalui  berbagai tahapan serta diperlukan pembuatan pro- gram-program  yang  berkaitan  dengan keistimewan   Yog yaka rta.(Peraturan Gubernur  (PERGUB)  Entitas  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 33, 2016).
Dana  keistimewaan  digunakan  untuk mendanai kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber  lain  yang  bersumber  dari APBN maupun APBD.  Kegiatan  yang  didanai dengan dana keistimewaan harus dituang- kan dalam program RPJMD dan RKPD.

## Belanja  Modal
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah penambahan asset  tetap  dengan  cara  melakukan perbelanjaan/pengeluaran yang nantinya diharapkan  dapat  menimbulkan  manfaat leb ih  da lam  satu  perio de  a kunta nsi termasuk biaya pemeliharaan yang dimiliki fungsi menambah masa manfaat, mening- katkan  kapasitas  dan  kualitas  asset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  Pasal  53  menyatakan  bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan  jaringan,  dan  asset  lainnya.  Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan asset  tetap  berwujud  yang  dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun asset.
Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat uta ma  p emerinta h  da erah   dalam
memberikan pelayanan publik. Pemerintah Daerah  mengalokasikan  dana  dalam bentuk  anggaran  Belanja  Modal  dalam APBD  untuk  menambah  asset  tetap. Anggaran  Belanja  Modal  ini  didasarkan pada  kebutuhan  daerah  sarana  dan prasarana,  baik  un tuk  kela ncaran pelaksanaan  tugas  pemerintah  maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran  dan  pelayanan  publik  yang memberikan  dampak  jangka  panjang secara finansial.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Kemampuan  daerah  dalam  menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan  pendapatan  asli  daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah.  Pendapatan  asli  daerah  yang dihasilkan  daerah  memiliki  kontribusi te rhad ap  p ertu mbu han  pend apatan sehingga  pemerintah  daerah  mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman  (2012)  yang  mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli  daerah  dapat  meningkatkan  keman- dirian  pemerintah  daerah  sehingga  hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui  pungutan  yang  bersumber  dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerin tah  daerah  menin gkatkan pe rtumbuha n  kinerja  ke uang annya. Julitawati dkk, (2012), dan Weny (2012) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  maka  akan  semakin  kecil  pula ke terg antu ngan   te rhad ap  b antu an pemerintah pusat  (Ebit Juliawati dkk.,2012). Penelitian yang dilakukan Krisna Dwipayana Hamara (2010) dan Indah Puspa Sari (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positis pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian  diatas  maka  hipotesis  1  dapat dinyatakan sebagai berikut;
H1 : Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/

## Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan khususnya DAU juga mempunyai  peran  utama  dalam  pelak- sanaan  otonomi  daerah  dalam  rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan  publik  dalam  memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2010). Penelitian  Rukmana  (2013)  hasil  Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dana Perimbangan dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Membuktikan semakin  kecil  dana  perimbangan  yang diberikan maka akan menunjukan kinerja keuangan  semakin  baik,  sebaliknya semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat kuat akan  mempe rlih atka n  se makin  ku at pemerintah  daerah  bergantung  kepada
pe merintah   pusat  untu k  me menu hi kebutuhan  daerahnya.  Sehingga  akan membuat  kinerja  keuangan  pemerintah semakin  turun.  Penggunaan  Dana  Per- imbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dan a  ya ng  d iperoleh   maka  akan mempengaruhi  kinerja  keuangan.  Hal  ini memotivasi  peme rintah  u ntuk  leb ih memperhatikan  dalam  penerimaan  dana yang diperoleh.
Menurut  Nanda  (2015)  menyatakan dana perimbangan yang berupa DAU tidak berpengaruh  signifikan  secara  parsial terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah, tetapi secara simultan berpengaruh terhadap pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Febriyansyah (2015) dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Juliawati  (2012), Rukmana (2013) menyatkan bahwa dana peimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Buka Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dengan  tujuan  untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah  daerah  bergantung  kepada pe merintah   pusat  untu k  me menu hi kebutuhan  daerahnya.  Sehingga  akan membuat  kinerja  pemerintah  daerah menurun (Julitawati,2012).
H 2 : Dana Perimbangan (DP) berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  Kinerja Keu anga n  Pe merintah   Dae rah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengaruh  Dana  Keistimewaan  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kewenangan  DIY  sebagai  daerah otonom  mencakup  kewenangan  dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagai- mana  dimaksud  dalam  undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 201 2.  K ewen anga n  da lam  urusan Keistimewaan tersebut meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan  Pemerintah  Daerah  DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Pengaturan  kewenangan  dalam  urusan keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan kenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke bhineka tunggal ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, memciptakan pemerintah yang baik,  dan  melembagakan  peran  dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam  menjaga  dan  mengembangkan budaya  Yogyakarta  yang  merupakan warisan budaya.
Dalam  rangka  mendukung  efektifitas penyelenggaraan keistimewaan DIY telah diatur mengenai pendanaan keistimewaan yang pengalokasiannya dan penyalurannya melalui  mekanisme  transfer  ke  daerah. Pemerintah  menyediakan  pendanaan dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan Ke istimewa an  DIY  dala m  An ggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sesui dengan kebutuhan DIY dan Kemampuan keuangan negara.
Menurut  Kariem  dan  Purwaningsih (2018)  Danais yang meningkat setiap tahun tidak berdampak signifikan dengan realitas
angka kesenjaangan sosial dan persentase kemiskinan  yang  di  Daerah  Istimewa Yog ykarta  d an  K inerja  K euan gan Pemerintah Daerah. Semakin besar dana keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah ke pusat.
H 3 : Dana  Keistimewaan  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Yulia dan Mimba (2016) mengemukakan bahwa pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak nantinya dapat membantu  daerah  untuk  memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah, sehingga berimplikasi pada  peningkatan  kinerja  keuangan pemerintah daerah. Kegiatan belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan  berasal  dari  pembangunan infrastruktur  berupa  fasilitas  pelayanan umum yang dilakukan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum yang tinggi dapat dikatakan mampu meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah (Puspitasari dkk,2015).  Menurut Andirfa  dkk.  (2016), infrastruktur yang terdapt di suatu daerah dih arap kan  nantinya   aka n  ma mpu men cipta kan  efesiensi  pada   sektor, produktivitas  masyarakat  meningkat sehingga  hal  tersebut  akan  berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Mulyani dan Wibowo (2017) juga  menemukan  bahwa  belanja  modal berpengaruh  positif  signfikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Amrozi (2016) Nyoman (2016) mengungkap- kan  belanja  modal  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  variabel  dependen
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Kinerja Keuangan ini berarti Belanja Modal yang  besar  merupakan  cerminan  dari banyaknya  infrastruktur  dan  saran  yang dibangun yang nantinya dapat mendukung kegiatan pembanguna daerah baik dalam pe merintah an  maup un  masya raka t. Semakin  banyak  pembangunan  yang dilakukan  akan  meningkatkan  kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan la ndasan  teori  dari  ha sil  pene litian sebelumnya,  maka  hipotesis  keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
H 4 :  Belanja  Modal  berpengaruh  positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarata.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,  Dana  Keistimewaan,  dan Belanja  Modal  secara  bersama-sama terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Pen dapa tan  Asli  Dae rah ,  Da na Perimbangan,  Dana  Keistimewaan  dan Belanja Modal memiliki peranan yang besar seb agai  sumber  pemb iaya an  yang mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di daerah.  Penurunan  PAD  akan  meng- hambat pelaksanaan kegiatan pemerintah. Begitu  juga  sebaliknya,  peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD sehingga pelaksanaan kegiatan  pemerintah  tidak  terhambat (Hamara, 2010). Sedangkan Julitawati (2012) menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana perimbangan berpengaruh signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi Aceh.Sedangkan Dana Keistimewaan dan Belanja  Modal  tidal  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan
dan Belanja Modal akan sangat berpengaruh terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.
H 5 : Pen dapa tan  A sli  Daera h,  Dana Perimbangan,  Dana  Keistimewaan dan Belanja Modal bepengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

## METODA  PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di situs Dirijen Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Daerah dengan  mengambil data  laporan realisasi APBD selam periode 2013-2018. Data  penelitian  diunduh  dari  situs  resmii Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id.)

## Metode  Penentuan  Subyek
Populasi  merupakan  kumpulan  dari semua kemungkinan orang-orang, benda- benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi  perhatian  (Purwanto:2014). Populasi  dalam  penelitaian  adalah  data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  Daerah  Istimewa Yog yaka rta  yang   meliputi  4  daerah kabupaten  dan  1  kota  sehinggan  total populasi adalah 5 data.
Sampel  adalah  bagian  dari  populasi yang  mempunyai  karateristik  dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sa mpling  jenuh .  Me nuru t  Su giyo no (2014:85) Sampling  Jenuh adalah  teknik penentuan  sampel  bila  semua  anggota populasi digunakan sampel. Penelitian ini mengambil  data  pada  tahun  2013-2018, dengan jumlah sampel sebanyak 5 daerah.
Maka Jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 6 x 5 = 30 data.

## Teknik Analisis Data

## Uji Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif  memberikan  gambaran  atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata- rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skew- ness (Ghozali, 2011:9).

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  No rmalitas  ad alah   uji  untuk mengetahui apakah data yang akan diolah telah memenuhi kriteria asumsi normalitas atau  tidak  dan  juga  untuk  mengetahui apakah terdapat variabel pengganggu atau residual yang datanya berdistribusi normal. Pengujian  dapat  diketahui  dengan  cara melihat grafik histogram dan normal prob- ability plots untuk menghindari hasil yang menyesatkan makan menggunakan grafik yang  dilengkapi  de ngan  uji  statistik deskriptif, uji non parametic. Kolmogorov Smirnov (K-S), pada uji K-S apabila p. Value > 5% maka data berdistribusi normal.

## Uji  Heterokedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang lain. Jika variance dari residual satu pegamatan ke  pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang baik  adalah  model  regresi  yang  homo- kedastisitas  atau  tidak  terjadi  hetero- kedastisitas  (Ghozali,  2011:139).  Dasar analisis yang digunakan untuk menetukan
heterokedastisitas  adalah  jika  ada  pola tertentu  yang  teratur  (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka tekah terjadi heterokedastistas, Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

## Uji  Multikolinearitas
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013:105). Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya multikolinieritas  di  dalam  model  regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF- nya (Variance  Inflation  Factor). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika  nilai Tolerance lebih  dari  10  persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10.00 maka data tidak terkena multikolinearitas diantara variabel independennya (Ghozali, 2011:106).

## Uji Akutokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi  antara  kesalahan  pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi dalam regresi linier  dapat  mengganggu  suatu  model, dimana  akan  menyebabkan  terjadinya kebiasan pada kesimpulan yang diambil. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi  ada  tidaknya  autokorelasi, diantaranya melalui uji Durbin Watson (DW- Test). Uji Durbin  Watson  (DW  test) akan didapatkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW table (dL atau dU). Tingkat signifikansi yang dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini sebesar 5%. Ghozali (2011:111) menyatakan bahwa  untuk  mengetahui  ada  tidaknya masalah  autokorelasi  dengan  uji Durbin Watson  (DW-Test).

## Uji  Hipotesis

## Uji  Regresi Liner  Berganda
An alisis  regre si  linie r  be rgan da digunakan  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh  variabel  independen  secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Perim- bangan, Dana Keistimewaan, Belanja Modal secara  bersama-sama  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  Persamaan Regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = ᵅ + ᵝ 1 X 1 + ᵝ 2 X 2 + ᵝ 3 X 3 + ᵝ 4 X 4 + e

## Uji F (Uji Signifikansi secara simultan)
W idarjono  (2010:  19)  menjelaskan bahwa untuk uji signifikan pengaruh semua variabel  independen  secara  serentak terhadap  variabel  dependen  dilakukan dengan Uji F. Dalam hal ini berarti untuk menguji  signifikansi  variabel  independen (Pe ndapatan   Asli  Da erah ,  Da na Perimbangan,  Dana  Keistimewaan,  dan Belanja  Modal)  secara  bersama-sama terhadap  variabel  dependen  (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dilakukan dengan uji F.
Supriyadi (2014:58) menjelaskan bahwa untuk menguji siginifikansi seluruh variabel independen terhadap  variabel dependen dilakukan  dengan  melihat  nilai  signifikan dengan  uji  F  pada  tabel  ANOVA  dan membandingkan dengan nilai alpha (á) yang ditentukan   (umumnya  nilai  á  ya ng digunakan 0,01; 0,05; 0,10). Persamaan yang digunakan  dalam  pengujian  signifikansi dalam analisis regresi. Dengan pengujian: a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak.
b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.
Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)
Menurut  W idarjono  (2010:19)  uji signifikansi (significant test) pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen secara individu dilakukan melalui uji t. Dalam hal  ini  berarti  untuk  menguji  signifikansi pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) secara parsial atau individual terhadap variabel  dependen  (Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah)  dilakukan  dengan menggunakan  uji  t  (t-test).  Uji  t  dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada tabel uji t dengan nilai alpha (  ) yang telah ditentukan  merupakan probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil  berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang  benar  dan  semakin  besar  berarti semakin besar menolak hipotesis yang benar. Dalam  praktiknya,  biasanya  ditentukan secara arbiter, yaitu 1 %, 5%, dan maksimal 10 % (Widarjono, 2010:28).
a) Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak.
b) Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.

## Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 )
Digunakan  untuk  mengukur  seberapa jauh  model  dalam  menerangkan  variasi variabel dependen, besarnya nilai koefisien determinasi  adalah 0<R 2 <1, nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi variabel  dependen  terbatas.  Bila  nilai mendekati  satu  berarti  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mem- prediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

## Hasil Analisis Data

## Uji Statistik Deskriptif
Dilihat bahwa deskriptif nilai minimum Pen dapa tan  Asli  Dae rah  sebe sar
83.427.447.822,  Dana  Perimbangan seb esar  652 .748 .113 3.15 9,  Dana Keistimewaan  sebesar  0,  Belanja  Modal sebesar  123.313.526.117,  dan  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  sebesar 7,59.  Deskriptif  nila i  ma ksimum Pen dapa tan  Asli  Dae rah  sebe sar 894.272.961.558,  Dana  Perimbangan se besa r  1.368.717 .993 .794 ,  Da na Keistimewaan sebesar 354.195.046.000, Belanja  Modal  sebesar  426.782.827.409 dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar  78,22.  Deskriptif  nilai  rata-rata Pen dapa tan  Asli  Dae rah  adalah 395.850.861.532,  Dana  Perimbangan se besa r  1.014.545 .339 .242 ,  Da na Keistimewaan sebesar 151.688.037.913, Belanja  Modal  sebesar  271.487.430.653 dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar  39,7137.  Deskriptif  nilai  standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 222.147.390.978,448, Dana Perimbangan sebesar  230.946.482.658,488,  Dana
Ke istimewa an sebesar 94.089.026.684,352, Belanja Modal sebesar 84.204.984.167,992 dan Kinerja Keuangan
Pemerintah sebesar 21,85325.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Dari hasil test of normality diketahui nilai statistik 0,062 atau nilai sig 0,200 atau 20% lebih besar dari nilai  5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal.

## Uji  Heterokedastisitas
Berdasarkan output SPSS dapat dilihat bahwa  titik  menyebar  secara  acak,  tidak membentuk sebuah pola tertentu dan titik- titik tersebar dibawah dan di atas angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regesi.

## Uji Auotokorelasi
Berdasarkan  hasil  pengujian  auto- korelasi  pada  menunjukkan  bahwa  nilai
Durbin-Watson sebesar  sebesar  0,998 dibandingkan dengan derajat 5%, jumlah data observasi dari sampel yaitu 30, serta jumlah  variabel  independen  sebanyak  4 variabel  (k=4) diperoleh nilai tabel Durbin Watson  (DW) dL  sebesar  1,1426,  dU sebesar 1,7386. Tidak terjadi autokorelasi jika dU < d < 4-dU, maka dalam penelitian ini  dapat  dibuktikan  bahwa  nilai Durbin- Watson terletak diantara dU dan 4-dU. Data dU sebesar 1,7386 sehingga 4-dU adalah sebesar  2,2614  maka haslinya  1,1426  < 0,998  <  2,2614.  Berdasarkan  pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi  pada  penelitian    ini  tidak  terjadi autokorelasi positif dan negatif.

## Uji  Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  multiko- lineritas diatas, dapat diketahui bahwa nilai Variance  Inflation  Factor  (VIF) untuk keempat variabel dibawah 10,00. Selain itu, nilai Tolerance keempat  variabel  inde- penden menunjukkan angka lebih  besar dari 0,10. Berdasarkan pengujian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi yang  terbentuk  tidak  terdapat  gejala multikolinearitas antar variabel independen.

## Uji  Hipotesis

## Analisis Regresi Linier Berganda
Diperoleh  persamaan  regresi  pada penelitian ini sebagai berikut:
Y=47,007+0,00000000009X 1 –0,00000000004X 2 –0,000000000006X 3 +0,00000000001X 4 +e
Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai konstanta (  ) dari hasil uji regresi linier sebesar 47,007 yang berarti jika variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja  modal  bernilai  0  (nol)  maka kinerja keuangan pemerintah daerah (y) nilai sebesar 47,007.
2) Variabel Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) sebesar 0,00000000009 berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan  sebesar  0,00000000009 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3) Variabel  Dana  P erimb angan  (X 2 ) sebesar -0,00000000004 bearti bahwa setiap  kenaikan  dana  perimbangan sebesar 1% akan menurunkan kinerja keuangan  sebesar  0,00000000004 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4) Variabel  Dana  Keistimewaan  (X 3 ) sebesar -0,000000000006 berarti setiap kenaikan dana keistimewaan 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,0000 0000 0006   den gan  asumsi variabel lainnya tetap.
5) Variabel  belanja  modal  (X 4 )  sebesar 0,00000000001  bearti  bahwa  setiap kenaikan  belanja  modal  sebesar  1% akan meningkatkan kinerja keuangan se besa r  0,0000 0000 001  deng an variabel asumsi variabel lainnya tetap.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa va riab el  P enda patan  A sli  Daerah berpengaruh  signifikan  positif  terhadap variabel  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 da n  nilai  koef isie n  p ositif  sebesar 0,00000000009.  Hal  ini  berarti  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  berpngaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan dapat disimpulkan bahwa  hipotesis  1  (H1)  diterima  karena diduku ng  d ata.  Semakin   tin ggin ya Pendapatan Asli  Daerah  berarti  semakin
tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Da erah   yan g  dicap ai  d an  tingkat Kemandirian sangat tinggi.

## b) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh signif ikan   neg atif   te rhad ap  K inerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien negatif  sebesar  -0,00000000004.  Hal  ini berarti  bah wa  Dana  Perimban gan berpengaruh  secara  signifikan  negatif terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah,  dan  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis 2 (H2) diterima karena didukung data. Dalam hal ini semakin tinggin dana perimbangan  yang  diperoleh  daerah menunjukkan ketidakmandirian pemerintah daerah  dalam  mengelola  daerahnya sendiri.

## c) Pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa va riab el  Dana  Keistime waan   tid ak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,546 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien negatif sebesar -0,000000000006. Hal ini berarti bahwa Dana Keistimewaan tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah,  dan  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  3  (H3)  ditolak  karena  tidak didukung  data.  Semakin  tingginya  Dana Keistimewaan  yang  diperoleh  daerah menunjukan ketidakmandirian pemerintah dalam menggali dan mengelola daerahnya sendiri.

## d) Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap
Kinerja  Ke uangan  Peme rintah Daerah.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,579 lebih besar dari  tingkat  signifikansi  0,05  dan  nilai koefisien positif sebesar 0,000000000001. Ha l  in i  be rarti  Be lan ja  Modal  tid ak berpengaruh  secara  signifikan  positif terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  dan  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  4  (H4)  ditolak  karena  tidak didukung data. Dalam hal ini semakin tinggi belanja modal pemerintah daerah menun- jukkan kinerja keuangan yang tidak baik.

## Uji F (Uji Signifikansi secara Simultan)
Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel  dependen  secara  simultan  atau bersama-sama.  Pengujian  dilakukan dengan  menggunakan significance level 0,05 (  =5%). Hasil uji F adalah diperoleh nila F 117,043 dengan tingkat probabilitas 0,000.  Nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari tingkat signifikansi yaitu 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X 1 ),  Dana  Perimbangan  (X 2 ),  Dana Keistimewaan  (X 3 )  memiliki  pengaruh se cara   simulta n  te rhad ap  K inerja Keuangan  Pemerintah  (Y).  Hal  ini  bearti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal dapat digunakan sebagai alat  ukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)
Hasil uji t menentukan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian
dengan uji t ini dengan tingkat signifikansi (alpha)  5%  pengujian  terhadap  masing- masing hipotesis yang diajukan ditetapkan dengan kententuan sebagai berikut:
1) Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak.
2) Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.
Hasil uji t adalah dapat dilihat bahwa nilai signifikansi  variabel  Pendapatan  Asli Daerah  (X 1 )  sebesar  0,000  dan  Dana Perimbangan (X 2 ) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut bearti bahwa variabel Pe ndapatan   Asli  Daera h  da n  Da na Perimbangan  menunjukkan  signifikan de ngan   variabe l  Kinerja  Ke uang an Pemerintah  Daerah.  Sedangkan  nilai signifikansi  variabel  Dana  Keistimewaan (X 3 ) sebesar 0,546 dan Belanja Modal (X 4 ) sebesar 0,579 lebih besar dari 0,05 yang artinya   belanja   mod al  d an  d ana keistimewaan menunjukkan hubungan yang tidak  signifikan  dengan  variabel  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Uji Determinisasi (Adjusted R 2 )
Koefisien  determinasi  R 2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0<R<1). Semakin besar koefisien determinasinya maka semakin besar variasi variabel  independennya  mempengaruhi variabel dependennya. Penggunaan Adjusted R 2 pada  saat  melakukan  evaluasi  model regresi dilakukan karena adjusted R 2 dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.
Hasil uji determinasi adalah diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,941. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 94,1% dipengaruhi oleh Pendapatan Asli
Dae rah,  Dan a  Pe rimb anga n,  Dana Ke istimewa an  d an  Bela nja  Moda l, sedangkan sisanya 5,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2013-2018.  Tingginya  pendapatan  asli daerah  yang  mampu  dihasilkan  daerah dapat  meminimalkan  ketergantungan dae rah  terh adap   pen dana an  yang bersumber dari pusat. Mahmudi (2009:18) berpendapat bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli  da erah ,  ma ka  a kan  ting gi  p ula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan  pendapatan  asli  daerah te rseb ut  yang  dise suaikan  deng an kebutuhan  dan  pembangunan  daerah. Peningkatan  pendapatan  daerah  dapat menyebabkan  terjadinya  peningkatan kemampuan  pemerintah  daerah  untuk membiayai  sendiri  segala  ke giatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah  daerah telah  memiliki kinerja yang baik.
Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Indah Puspa Sari (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti  bahwa  pendapatan  asli  daerah memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.
Semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah  yang  memiliki  pendapatan  asli daerah  yang  tinggi  menunjukan  bahwa daerah  tersebut  memiliki  kemandirian dalam  membiayai  pengeluaran  daerah. Hasil penelitian Darwis dan Saputra (2014) menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui  pungutan  yang  bersumber  dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga da pat  memicu  p ertu mbuh an  kinerja keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusnadi Yudha Wiguna (2015) pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai  pembentuk  pendapatan  daerah selain  pendapatan  asli  daerah.  Semakin besar  dana  perimbangan  yang  diperoleh oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka  dapat  menerminkan  tingkat kemampuan  keuangan  dan  kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah  tidak  memiliki  kewenangan  dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan  tersebut  sehingga  prinsip otonomi  daerah  akan  sulit  tercapai  jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Hal tersebut dapat menunjuk- kan  bahwa  dana  perimbangan  yang semakin  tinggi  diterima  oleh  pemerintah dae rah  dari  pemerinta h  pusat  a kan menunjukkan tingkat kemandirian  daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian  daerah  yang  rendah  akan
menunjukan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik.
Hasil hipotesis kedua sejalan dengan penelitian Al Farisi (2015) dan (Indah Puspa Sari,  2016)  bahwa  dana  perimbangan berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari  pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencermin- kan  tingkat  kemampuan  keuangan  dan kemandirian  keuangan  pada  pemerintah daerah  adalah  rendah  karena  tingkat ketergantungan tinggi serta bersifat terikat tersebut  membuat  daerah  tidak  memiliki kewenangan  dan  kebebasan  dalam  hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan.

## Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .
Hasil dari hipotesis ketiga adalah Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan neg atif   terhada p  Kinerja  Ke uang an Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  signifikansi  dana  keistimewaan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah lebih besar dari nilai taraf signifikansi 5%  (0,546  >  0,05)  yang  menunjukkan bahwa variabel Dana Keistimewaan tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan nilai  koefisien   korelasi  se besa r  - 0,000000000006 yang menunjukan bahwa hubungan  antara  dana  keistimewaan terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  bersifat  negatif  dan  berbanding terbalik.
Hal  ini  seperti  yang  terjadi  di  Daerah Istime wa  Yogykarta   yan g  me miliki kewenangan  istimewa  dalam  menggatur urusan  pemerintahannya. Artinya  artinya semakin tinggi dana keistimewaan semakin
tinggi pula kesenjangan sosial dan kinerja keuangan  pemerintah.  Seharusnya masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta mendapatkan benefit dari lahirnya Undang- Unda ng  Keistimewaan  yaitu  be rupa kesejahteraan sesui dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keistimewaan Yogyakart bukanlah urusan politik kekuasaan semata namun esensi dari aturan tersebut berupa urusan-urusan kemasalahan masyarakat. Adapun tujuan keistimewaan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan  kesejahteraan  dan  kenten- traman  masyarakat,  mewujudkan  tata pemerintahn  dan  tatanan  sosial  yang menjamin.

## Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh belanja modal yang diasumsikan dalah pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap yang nantinya akan  dimanfaatkan  untuk  pembangunan da erah   dan   men cerminkan  kinerja keuangan  pemerintah.  Hal  ini  menjadi pertimbangan bahwa adanya belanja mdal yang berwujud aset tetap tidak serta merrta menjadi cerminan bahwa dengan belanja modal yang dapat menjadi ceriminan kinerja keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja   mod al  d apat  men jadi  objek pemborosan  oleh  pemerintah  daerah bahkan menjadi sumber praktik dari korupsi. Dalam  konteks  lain  yang  mana  belanja modal seharusnya dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembanguna daerah justru menjadi tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah sasaran dalam melaksanakan belanja  moda  yang  tidak  sesuai  dengan daerahnya, sehingga tidak terciptanya ben- efit dan impact kepada  daerah  tersebut sehingga sulit untuk mencerminkan kinerja keuangan  yang  baik  dalam  pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Raka W ijayanto  (2017)  dan  Kusnadi  Yudha Wiguna (2015) dimana belanja modal tidak mempunyai  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Belanja modal  merupakan  pengeluaran  yang dilakukan  dalam  rangka  pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih satu  periode  akuntansi,  termasuk  di dalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya pemeliharaan  yang  bersifat  memper- tahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Dinna Tri Yulihantini, 2017). Semakin besar  posri  belanja  modal  pemerintah daerah dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta  dapat  meningkatkan  pelayanan kep ada  masyarakat  serta   dap at meningkatkan  pendapatan  asli  daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebib baik. Hasil penelitian yang dilakukan Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012) yang menyatakan bahwa bahwa belanja modal berpengaruh positif secara tidak langsung terhadp kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian mendukung  hipotesis kelima  bahwa  variabel  Pendapatan Asli Dae rah,  Dan a  Pe rimb anga n,  Dana Keistimewaan dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini  ditunjukkan  dengan  hasil  perhitungan dengan analisis regresi berganda diperoleh ha sil  adalah  sehingga   persama an reg resinya  adalah  Y  =  4 7,00 7  +
0,00000000009  –  0,00000000004  –
0,000000000006 + 0,00000000001 + e.
Berdasarkan  persamaan  tersebut menunjukkan  Variabel  Pendapatan  Asli Daerah (X 1 ) sebesar 0,00000000009 berarti bahwa  setiap  kenaikan  pendapatan  asli daerah  sebesar  1%  akan  meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000009 dengan  asumsi  variabel  lainnya  tetap. Variabel Dana Perimbangan (X 2 ) sebesar - 0,00000000004  bearti  bahwa  setiap kenaikan dana perimbangan sebesar 1% akan  menurunkan  kinerja  keuangan sebesar  0,00000000004  dengan  asumsi variabel  lainnya  tetap.  Variabel  Dana Ke istimewa an (X 3 ) sebe sar -
0,000000000006  berarti  setiap  kenaikan dana keistimewaan 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,000000000006 den gan  asumsi  varia bel  lain nya tetap.Variabel belanja modal (X 4 ) sebesar 0,00000000001  bearti  bahwa  setiap kenaikan belanja modal sebesar 1% akan meningkatkan  kinerja  keuangan  sebesar 0,00000000001  dengan  variabel  asumsi variabel lainnya tetap.
Hasil  uji F dilihat tabel dalam kolom sig. Digunakan taraf signfikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05. Dari tabel diatas tersebiy diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000  lebih  kecil  dari  dari  0,05  (0,000  < 0,05). Yang artinya secara bersama-sama pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X 1 ),  Dana  Perimbangan  (X 2 ),  Dana Keistimewaan (X 3 ) dan Belanja Modal (X 4 ) terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Y)  adalah  positif  dan  signifikan. Nilai  koefisien  determinasu  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta 94,1% dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Dae rah,  Dan a  Pe rimb anga n,  Dana Ke istimewa an  d an  Bela nja  Moda l, sedangkan sisanya 5,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keu anga n  Pe merintah   Dae rah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.
b. Da na  P erimbang an  b erpe ngaruh signifikan  negatif  terhadap  Kinerja Keu anga n  Pe merintah   Dae rah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.
c. Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogykarta Tahun Anggaran 2013-2018. d. Belanja  Modal  berpengaruh  tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogykarta Tahun Anggaran 2013-2018.
e. Pe ndapatan   Asli  Da erah ,  Da na Perimbangan,  Dana  Keistimewaan, dan  Belanja  Modal  secara  bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013-2018.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  saran-saran yang diajukan adalah:
a. Bagi Instansi
- Pemerintah  daerah  selau  yang berwena ng  d alam  men gelo la keuangan daerah diharapkan dapat me mpertaha nkan   dan   leb ih
meningkatkan  penerimaan  Pen- da pata n  Asli  Daerah  melalui intensifikasi yaitu pembinaan, dan ektensifikasi  yaitu  dengan  peng- galian potensi seperti pada sektor pariwisata dan retribusi yang belum dimanfaatkan  secara  optimal  dan memanfaatkan pendapatan lain-lain pendapatan  asli  daerah,  karena pendapatan  asli  daerah  adalah penentu  kemandirian  daerah  dan efektif dan efesiensi suatu daerah.
- Pemerintah Daerah harus menekan dana perimbangan dari pemerintah pusat agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi rendah.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Men inja u  Kinerja  Ke uang an Pemerintah Daerah untuk provinsi- provinsi  lain  meningat  ada  33 provinsi di Indonesia.
- Men inja u va riab el-varia bel independen  lainnya  selain  yang digunakan  yaitu  Dana  Otonomi
Khusus, Pajak Daerah, Real Estate ,
Capital,  Grant atau  faktor  non keuangan lain.
- Peneliti  Selanjutnya  diharapkan menggunakan rasio lain selain rasio di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Andirfa,  Mulia,  dan  Hasan  Basri  (2016). “Pengaruh  Belanja  Modal,  Dana Perimbangan,  dan  Pendapatan Asli Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh”. Jurnal Magister Akuntansi , 5 (3), 30-38.
Darwanis  dan  Ryanda  Saputra  (2014). “Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap Pen dapa tan  Asli  Dae rah  dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 1 (2), 183–199.
Dinna  Tri  Yulihantini  (2015).  “Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap  Kemandirian  dan  Kinerja Keu anga n  De sa  d i  Ka bupa ten Jember”. Tesis. Program Studi Mag- ister  Manajemen  Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember .
Ebit Julitawati, D. dan J. (2012). “Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten/kota di  Provinsi Aceh”. Jurnal  Akuntansi Pascasarjana  Un iversitas  Syiah Kuala , ISSN 2302-0164.
Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012). “Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap Pertumbuhan  Kinerja  Keuangan Daerah  dengan  Pendapatan  Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)”. Diponegoro  Journal  of  Account- ing. , 1 (2).
Febriansyah, A.  (2015).  “Pengaruh  PAD, DAU,  dan  DAK  terhadap  Kinerja Keu anga n  Pe merintah   Dae rah Kabupaten/Kota SeSumatera Bagian Selatan”. Un ive rsitas  Sumate ra Utara. , SNA 18 .
Gho zali.  I.  (2011). Aplikasi  An alisis Multivariante dengan program SPSS .
Semarang: Badan Penerbit UNDIP .
Indah Puspa Sari (2016). “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan  Dan  Ukuran  Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi  pada  Kab/Kota  Pulau Sumatra)”. Jurnal JOM Fekon , 3 (1).
Juliawati, Ebit, Darwanis. Jalaluddin (2012). “Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah dan  Dana  Perimbangan  terhadap Kinerja Keungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh”. Tesis . Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.
Hamara,  Krisna   Dwipaya na  (2010 ). “Pengaruh  Dana  Perimbangan  dan Pe ndapatan   Asli  Da erah   (PA D) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya”. Jurnal Akuntansi Fa kultas  E kono mi  Unive rsitas Siliwangi , 1 (12).
Wiguna, Kusnadi Yudha (2015). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumetera Selatan”. Jurnal Unmura , 4 (2).
Mah mudi  (20 16). An alisis  L aporan Ke uang an  P emerintah  Daera h . Yogyakarta: STIM YKPN.
Mulyani, S. dan H. W. (2017). “Pengaruh Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja  Keuangan”. Kompartemen,
15 (1), 57-66.
Nugroho, F. dan A. R. (2013). “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai Variabel  Intervening”. Diponegoro Journal of Accounting , 1 (2), 114.
Priyatno,  D.  (2013). Olah  Data  Statistik dengan  Program  PSPP  (sebagai Alternatif SPSS) .
Puspitasari, P. (2015). “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel interven- ing”. Jurusan Akuntansi , 3 (1), 1-23.
Ayu, Putri Puspita (2018). “Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan  Pemda  Se-Jawa  Barat”. Jurnal Akuntansi & EKonomi FE. UN PGRI  Kediri  ISSN:  2541-0180 , 3 (1),
88.
W ijayanto,  Ra ka  (2017 ).  “Peng aruh Pe ndapatan   Asli  Da erah ,  Da na Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Rosemarry.,  Chinyeaka  Justine.,  B.  B. (2016). “Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil”. Arabian Journal Of Bussiness and Management Review (OMAN Chapter) , 5 (10), 38-54.
Republik  Indonesia  (2007).  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20 07  tenta ng  P eru baha n  atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No mor  13  Tahun   20 06  Tenta ng Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Republik Indonesia (2012). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
Yulia, Astiti D.N., dan N. P. S. H. M. (2016). “Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Mo dal  pada   Kin erja  Ke uang an Pemerintah Daerah”. E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana ,  s 14 (3),  1924-
1950.