INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11347-11362 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal:

## Sebuah Perspektif Kriminologi
Didik Arga Wijayanto 1 ✉ ,  Eksaudi Hans Agustinus Sihombing 2 , Ahmad Amri Setyawan 3
Politeknik Imigrasi
Email: didikarga28@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Latar  belakang  dari  penulisan  jurnal  ini  dilatarbelakangi  dari  semakin  meningkatnya  permasalahan keimigrasian terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di Indonesia, apakah faktor dari tren semakin meningkatnya penyalahgunaan izin tinggal dapat ditinjau dari perspektif kriminologi, peran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing,  serta  bagaimanakah  peran  dari  penegakan  hukum  dalam  upaya  mengurangi  tren  tersebut. Dengan  menggunakan  metode  penelitian  normatif  empiris  dengan  menggabungkan  seluruh  data primer yang didapat dengan undang undang sebagai bahan sekunder dari penelitian ini, didapatkan bahwa  pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  dalam  pelaksanaan  pengawasan  orang  asing  di Indonesia,  upaya  tersebut  sudah  dilakukan  dengan  cara  preventif  ataupun  dengan  pendekatan represif. Namun penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing ini masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang asing di Indonesia. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membenahi dari segi sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pengawasan keimigrasian,  pemerintah  juga  harus  memaksimalkan  potensi  dari  SDM  keimigrasian  dengan memberikan  pelatihan  terkait  dengan  intelijen  dan  penindakan  keimigrasian,  dan  yang  terakhir pemerintah harus melakukan upaya preventif dengan cara memberikan sosialisasi terhadap orang asing  dan  masyarakat  terkait  dengan  pelanggaran  keimigrasian  terhadap  orang  asing.  Hal  ini diharapkan  ada  kontribusi  dari  masyarakat  untuk  melaporkan  orang  asing  jika  melakukan pelanggaran.
Kata kunci: kriminologi, izin tinggal, penegakan hukum

## Abstract
The background of this journal writing is motivated by the increasing immigration problems related to the abuse of residence permits by foreigners in Indonesia, whether the factors of the increasing trend of abuse of residence permits can be reviewed from a criminological perspective, the role played by authorised officers in immigration control of foreigners, and how the role of law enforcement in an effort to reduce this trend. By using the normative empirical research method by combining all primary data obtained with the law as a secondary material of this research, it is found that the Indonesian government has made efforts in the implementation of supervision of foreigners in Indonesia, these efforts have been carried out in a preventive way or with a repressive approach. However, the abuse of residence permits by foreigners is still a loophole that can be utilised by foreigners in Indonesia. Recommendations that can be made by the government are to improve in terms of existing facilities and infrastructure to support immigration control, the government must also maximise the potential of  immigration  human  resources  by  providing  training  related  to  intelligence  and  immigration enforcement, and finally the government must make preventive efforts by providing socialisation to foreigners and the public related to immigration violations against foreigners. It is expected that there will be contributions from the public to report foreigners if they commit offences.
Key words: criminology, residence permit, law enforcement

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita pada perubahan tatanan masyarakat, manusia akan lebih memilih untuk melakukan sosialisasi antara satu oramng dengan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Interaksi antar manusia sendiri pastinya akan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan, baik dampak positif maupun  negatif,  pada  akhirnya  dampak  interaksi  negatif  inilah  yang  dapat  memicu besarnya persentase tindakan kriminal yang muncul di kehidupan bermasyarakat. Tindakan kriminal  memang  sudah  menjadi  bahan  perbincangan  sejak  tahun  1994,  pada  saat  itu bahkan hingga sebagian besar penduduk menyatakan keadaan yang tidak aman, ini hal ini dijelaskan  dengan  maraknya  ancaman  dari  perilaku  kejahatan  (kekerasan,  pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan masih banyak lagi) yang menjadi pokok masalah bagi masyarakat hingga saat ini.
Negara Indonesia merupakan negara yang segala pelaksanaannya dilandaskan dari aturan hukum yang berlaku, hukum disini meliputi seluruh tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hukum  juga  memiliki  fungsi  menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan kepatuhan dari berbagai hubungan antar individu, guna
mewujudkan  keamanan,  ketentraman,  ketertiban  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat. Begitu pula dengan aturan hukum keimigrasian, permasalahan keimigrasian sendiri sudah diundangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia sudah diterapkan sejak zaman sebelum Indonesia Merdeka,  dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  Angka  1  juga  dijelaskan  bahwa  “keimigrasian adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Namun secara praktek penyelenggaraan hukum di lapangan, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak permasalahan keimigrasian yang belum dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan Keimigrasian yang ada, masih banyak pelanggaran, penyimpangan, hingga kejahatan terkait keimigrasian. Fakta membuktikan bahwa Indonesia harus mengakui dalam meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, dan jasa, juga memiliki celah untuk menimbulkan terjadinya banyak kejahatan keimigrasian sampai pada taraf Transnational Organized Crime (TOC) di Indonesia.
Dalam  upayanya,  klasifikasi  kejahatan  keimigrasian  dalam  perspektif  keimigrasian digunakan untuk membantu pemerintah untuk memahami fenomena-fenomena kejahatan yang terjadi di lingkungan dengan lebih baik, kriminologi juga digunakan untuk mengetahui strategi yang akan dipilih oleh pemerintah guna mengurangi tingkat kejahatan keimigrasian yang terjadi di Indonesia. Karena pada dasarnya kebijakan pemerintah yang efektif adalah hasil dari pengelompokan tren kejahatan keimigrasian yang akurat. Dengan meningkatnya integrasi dari berbagai faktor dalam pendekatan  ini,  kriminologi ada untuk  memberikan berbagai  pemahaman  yang  lebih  luas  dan  menyeluruh  tentang  kejahatan  dan  tindakan kriminal terkait keimigrasian yang ada. Beberapa faktor kriminologi yang dapat digunakan contohnya adalah: jenis kejahatan, faktor yang mempengaruhi adanya kejahatan, korban, data  dan  statistik  yang  ada,  analisis,  profil  pelaku,hukuman  dan  deterrence,  sosiologi, psikologi, pendekatan teoritis, dan masih banyak lagi hal yang bisa dikaji dari pendekatan kriminologi.  Karena  pada  hakikatnya  studi  kriminologi  akan  selalu  memeriksa  asal-usul, penyebab, konsekuensi, dan pola yang dilakukan oleh para kriminal.
Ditinjau  dari  kebijakan  yang  diterapkan  di  Indonesia  dalam  pemilihan  orang  asing yang diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Indonesia, kebijakan selektif ( selective policy) ini  tentunya  sangat  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  hal  tersebut  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia tidak lain guna melindungi kepentingan nasional, dalam kebijakan tersebut  diturunkan  hanya  kepada  orang  asing  yang  bermanfaat  di  Indonesia  yang diberikan izin masuk serta izin tinggal di Indonesia. Dengan maraknya fenomena kriminal ataupun kejahatan di lingkungan keimigrasian, terlebih pada penyalahgunaan izin tinggal
oleh orang asing, ataupun adanya penjamin yang menutupi kebenaran terkait keberadaan dan  kegiatan  orang  asing,  maka  diperlukan  adanya  organisasi  khusus  ataupun  adanya penyelidikan terkait maraknya kasus ini.
Ketika ditemukannya warga negara asing yang melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal baik secara yuridis mengenai tindak pidana keimigrasian tidak dapat ditindaklanjuti sewenang-wenang oleh pemerintah Negara Indonesia, hal ini karena orang asing secara hukum akan langsung diawasi oleh Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sebagai badan maupun instansi yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengawasan keimigrasian baik dari keberadaan dan kegiatan orang tersebut di wilayah Indonesia. Penegakan hukum di bidang keimigrasian sendiri dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mengenakan Tindakan Administratif  Keimigrasian  atau  yang  biasa  kita  sebut  dengan  TAK,  atau  dengan  cara peradilan keimigrasian ( Pro Justitia). Kewenangan terhadap putusan menentukan Tindakan administratif keimigrasian dan pemidanaan adalah kewenangan penuh yang dimiliki oleh pejabat  imigrasi  guna  memberikan  hukuman  bagi  orang  asing  yang  kegiatan  dan keberadaannya membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat atau orang asing itu tidak patuh terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia (Putri Ananda et al., 2020).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  Normatif-Empiris,  yaitu penelitian yang menggabungkan data primer dan data sekunder yang didapatkan, baik dari sumber  utama  dengan  menggabungkan  dengan  penyajian  data  dengan  menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang. Dalam pendekatan ini menitikberatkan pada aspek  bagaimanakah  penegakan  hukum  yang  idealnya  dilakukan  oleh  pejabat  imigrasi dengan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tersebut. Dengan ditambah metode deduktif ini diharapkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan dalam karya tulis ini dapat diteliti dan dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data Pustaka dan  data  lapangan).  Dari  penelitian  ini  diharapkan  akan  memperoleh  kesimpulan  yang mencakup semua jawaban dari permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kriminologi
Pengertian kriminologi sendiri dari bahasa latin yang berbunyi “ Crimen ” yang memiliki arti tindakan jahat atau kejahatan dan “ Logos ” yang memiliki arti ilmu atau kajian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kriminologi merujuk pada studi atau ilmu yang mempelajari tentang tindakan jahat, kejahatan, dan perilaku kriminal. Secara luasnya kriminologi adalah suatu
pengetahuan  yang  didalamnya  mengupas  hal  hal  yang  bertujuan  menyelidiki  gejala kejahatan, kriminologi sendiri dibagi menjadi dua yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi murni. Teoritis sendiri kriminologi yang mengedepankan fokus pada pengembangan dan pengujian teori-teori untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana perilaku kriminal itu, teori ini mencoba menjelaskan bahwa Ketika ada seseorang yang melakukan kriminal, pasti ada yang mendorong orang itu untuk melakukan kejahatan itu, faktor tersebut bisa  saja disebabkan  oleh  sosial,  psikologis,  atau  ekonomi.  Sedangkan  pada  kriminologi  murni mengacu  pada  pendekatan  yang  lebih  berorientasi  pada  pemahaman,  analisis,  dan penelitian mengenai banyak aspek, tanpa mencampurkan dengan berbagai aspek praksis atau implementasi kebijakan dari penegak hukum.
Kriminologi dapat dibedakan dari konteks arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit sendiri kriminologi adalah disiplin ilmu yang lebih terfokus pada studi dan analisis kejahatan, perilaku kriminal, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, serta respon yang akan didapat ditinjau dari aspek akademis saja. Namun dalam arti luas sendiri kriminologi mencakup banyak aspek, tidak hanya berkutat pada aspek teoritis dan analisis kriminologi saja, tetapi juga berbagai aspek utamanya terkait dengan kejahatan dan sistem peradilan  dalam  pidana.  Dalam  arti  yang  lebih  luas  kriminologi  memiliki  sifat  yang multidisiplin, karena di dalam kriminologi dapat mencakup kontribusi dari berbagai bidang ilmu  yang  relevan  dengan  berbagai  hal  terkait  kejahatan.  Atau  dapat  disimpulkan kriminologi dalam arti sempit  lebih terfokus tentang studi ilmiah tentang kejahatan  dan perilaku kriminal, sedangkan kriminologi dalam arti luas mencakup studi serta implementasi aspek  praktis  di  kehidupan  sehari-hari,  penegakan  hukum,  dan  sistem  yang  ada  dalam peradilan pidana. Kriminologi hadir untuk membantu menjembatani kesenjangan yang ada antara penelitian akademis dengan aplikasi praktis dalam domain kriminal secara langsung.
Pemahaman  sebagian  besar  orang  terkait  ruang  lingkup  kriminologi  khususnya mengenai luasnya wilayah yang dicakup menjadi sasaran yang sangat penting dan dapat juga  bertolak  belakang  dengan  beberapa  definisi  serta  perumusan  mengenai  cakupan kriminologi  oleh  para  pakar  kriminolog  diakui  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap bidang ini. Menurut Walters C. Reckless di dalam buku yang ditulisnya berjudul The Crime Problem mengemukakan 10 ruang lingkup ataupun wilayah yang meliputi segala bidang kriminologi.
1. Kriminologi yang berperan mempelajari bagaimana kejahatan dapat dilaporkan pada pihak berwajib dan bagaimana tanggapan yang diberikan oleh pihak berwenang dalam menghadapi persoalan tersebut.
2. Kriminologi  yang  bergerak  terkait  perkembangan  serta  perubahan  yang  ada  dalam hukum  pidana  jika  dikaitkan  dengan  perekonomian,  politik,  serta  tanggapan  dari masyarakat.
3. Kriminologi  yang  terkhusus  bergerak  dalam  mempelajari  keadaan  penjahat,  dan membandingkan keadaan penjahat dengan orang yang bukan penjahat, hal ini terkait dengan  mempelajari:  kelamin,  ras,  kebangsaan,  kondisi  keluarga,  jiwa,  kesehatan jasmani, rohai, ekonomi dan lain sebagainya.
4. Kriminologi mempelajari tentang lokasi ataupun tempat yang memiliki banyak sekali keterkaitan  dengan  kriminalitas  yang  dimaksudkan  untuk  mempelajari  bagaimana bentuk spesifik dari kejahatan yang ada.
5. Kriminologi  yang  berusaha  memberikan  penjelasan  terkait  faktor  yang  dapat menyebabkan kejahatan.
6. Kriminologi  juga  mempelajari  jenis  kejahatan  yang  dapat  dimanifestasikan  secara istimewa  dan  menunjukan  sesuatu  yang  berbeda  dari  kejahatan  biasanya,  hal  ini digunakan  untuk  mengetahui  adanya  tindak  kejahatan  modern  seperti white-collar crime, pencucian uang, dan lain-lain.
7. Kriminologi yang mempelajari berbagai hal yang memiliki kaitan erat dengan pelaku kejahatan, seperti alcohol, narkoba, ataupun banyak perbuatan terlarang lainnya.
8. Kriminologi  yang  mempelajari  apakah  undang-undang  beserta  aparat  hukum  yang bertugas menjalankan undang-undang sudah berjalan efektif.
9. Kriminologi yang bergerak untuk kebermanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk penangkapan, penahanan, dan peradilan.
10. Kriminologi  yang  mempelajari  untuk  pencegahan  adanya  tindak  kriminal  ataupun kejahatan (Retnowinarni, 2017).
Kriminologi  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  memberikan  reaksi  dari  adanya kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, dengan demikian kriminologi dapat dijadikan alat untuk mencegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang dapat merugikan hukum, baik akibat  tersebut  akan  berdampak  kepada  pelaku,  korban,  ataupun  berdampak  kepada masyarakat  secara  keseluruhan.  Dengan  tujuan  tersebut  kriminologi  memiliki  misi  yang harus dituntaskan yaitu: Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan bagaimana fenomena itu  bisa  terjadi  dalam  masyarakat  (apa  dan  siapa),  serta  mengungkapkan  apakah  yang menjadi faktor-faktor timbulnya kejahatan yang ada di masyarakat.
Berbagai  pendekatan  dilakukan  guna  menjabarkan  misi  dari  kriminologi  tersebut, perspektif  yang  digunakan  dalam  memahami  tingkah  laku  kriminal,  dan  faktor  yang mempengaruhi kejahatan meliputi:
1. Pendekatan klasik: pendekatan yang berfokus utama pada pemahaman yang dimiliki terhadap  kejahatan  sebagai  hasil  dari  pilihan  rasional  yang  memperhatikan pertimbangan baik dari manfaat ataupun kerugian dalam melakukan tindakan kriminal tersebut.
2. Pendekatan psikologis: mencoba menjabarkan peran dari psikologis seseorang dalam melakukan  perbuatan  kriminal,  hal  ini  berkaitan  dengan  beberapa  peran  psikologis dapat mempengaruhi kemampuan orang untuk melakukan perbuatan kriminal.
3. Pendekatan biologis: Pendekatan yang berusaha  menjelaskan apakah faktor biologis dapat  mempengaruhi  impuls  kontrol  dan  penentuan  tindakan  kriminal,  pendekatan biologis  mencari  hubungan  antar  individu  dengan  genetika  atau  dengan  faktor neurologis.
4. Pendekatan sosiologis: Pendekatan dengan memeriksa bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi  seseorang  untuk  berbuat  tindakan  kriminal  (lingkungan,  keluarga, budaya, dan struktur sosial).
5. Pendekatan  ekonomi:  kriminologi  melihat  bahwa  adanya  kejahatan  adalah  sebuah output  yang  dihasilkan  dari  pertimbangan  terkait  ekonomi,  teori  ini  mencoba menjelaskan faktor ekonomi dapat  mempengaruhi seseorang untuk terjun ke dalam perbuatan kriminal.
6. Pendekatan  feminis:  Menekankan  pada  gender  dalam  kriminologi  dan  mencoba menelaah  apakah  adanya  Perbedaan  gender  dapat  mempengaruhi  tingkah  laku kriminal, serta dampak dari Perbedaan gender dalam adanya peradilan.
7. Pendekatan struktural: pendekatan ini terfokus pada peran penting struktur sosial dalam memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang pada akhirnya dapat membuat seorang individu untuk melakukan kejahatan.
Menurut pandangan hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar ataupun  menentang  dengan  ketentuan  hukum,  ataupun  kaidah  hukum.  Secara  yuridis kejahatan  adalah  tingkah  laku  atau  perbuatan  jahat  yang  tiap-tiap  orang  dapat merasakannya, bahwa hal yang dilakukan tersebut jahat, beberapa kejahatan diantaranya pembunuhan,  pencurian,  penipuan,  dan  masih  banyak  hal  lagi.  Keterkaitan  kriminologi dengan kejahatan yang melanggar hukum pidana tentunya sangat erat, hal ini dikarenakan keduanya berkaitan dengan masalah kejahatan yang dilakukan dengan respon dari aparat penegak hukumnya, beberapa contoh yang dapat menjelaskan bahwa kedua disiplin ilmu ini sangat berkaitan adalah:
1. Proses penyelidikan dan penyidikan: kriminologi membantu proses penyelidikan dan penyidikan  kasus  kejahatan,  pengetahuan  terhadap  teori  kriminologi  terhadap  pola
kejahatan dapat membantu penyidik dalam memahami perilaku yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
2. Penegakan  hukum:  kriminologi  dapat  memberikan  dasar  untuk  pengembangan penegakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  hal  ini  menjadikan  teori  kriminologi sebagai acuan untuk penegakan hukum yang lebih baik dan efektif.
3. Peradilan  pidana:  teori  kriminologi  dapat  digunakan  untuk  memahami  mengapa seseorang  dapat  melakukan  kejahatan,  yang  akan  berdampak  pada  penentuan hukuman yang akan diberikan atau pemberian rehabilitasi yang sesuai dengan aturan.
4. Pengembangan  aturan  kejahatan:  kriminologi  memberikan  dasar  yang  akurat  untuk pemenuhan  kebijakan  kriminal,  penelitian  kriminologi  dapat  memberi  masukan terhadap efektivitas kebijakan yang ada dan membantu dalam merumuskan kebijakan baru untuk mengatasi maraknya perbuatan kriminal di masyarakat.
5. Analisis kriminologi dalam kasus hukum: ahli dalam ilmu  kriminologi dapat dijadikan sebagai saksi ahli dalam kasus penyidikan tindakan kriminal, ahli kriminologi diundang untuk memberikan analisis akurat terkait profil pelaku kejahatan, pola kejahatan yang sering dilakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tindak kejahatan.
6. Pemahaman terhadap pelaku dan korban: kriminologi tentu dapat berkontribusi dalam pemahaman tentang pelaku kejahatan dan korban, kriminologi mencakup pemahaman tentang motif yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana pengalaman korban memiliki dampak bagi mereka sendiri.
7. Pencegahan kejahatan: Studi kriminologi dapat membantu dalam menguraikan faktor apa saja yang menjadi pemicu kejahatan dan mulai Menyusun program pencegahan terkait upaya kejahatan.
8. Evaluasi program hukum pidana: kriminologi digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dan  sistem  peradilan  yang  ada  di  Indonesia, kriminologi juga membantu dalam menentukan program mana saja yang berkontribusi dalam upaya pencegahan maraknya tingkat kejahatan yang ada di Indonesia.

## 2. Izin Tinggal Keimigrasian
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdaulat,  yang  berarti  Indonesia  memiliki kekuatan  penuh  untuk  mengatur  negaranya.  Sebagai  negara  yang  berdaulat  Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini dilakukan salah satunya dengan memberikan  perlindungan  terhadap  segenap  kepentingan  nasional.  Dalam  hukum internasional sudah diatur bahwa kedaulatan negara ( state sovereignty) dan kesederajatan semua  negara  adalah  konsep  yang  menjadikan  dasar  bekerjanya  hukum  internasional.
Hukum internasional sangat mengakui bahwa negara adalah suatu entitas yang berdaulat yang memiliki arti negara tersebut tidak akan tunduk ataupun patuh kepada entitas lain yang  lebih  besar  darinya.  Sehingga  pada  akhirnya  lalu  lintas  ataupun  perlintasan  setiap orang  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  aturan  dari  negara  yang  dia  datangi.  Seiring dengan  zaman  yang  semakin  berkembang  mengakibatkan  kehadiran  orang  asing  yang lebih  banyak,  kehadiran  orang  asing  tersebut  tentunya  berpengaruh  pada  aturan  dan kebijakan yang berlaku pada bidang keimigrasian. Kebijakan keimigrasian di dalam semua aspeknya  harus  didasarkan  pada  apa  yang  telah  dituangkan  di  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar peraturan dan implementasi tugas-tugas keimigrasian di Indonesia.  Karena  hal  tersebut  negara  Indonesia  dalam  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara terhadap orang yang akan masuk ataupun keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
Aturan yang digunakan untuk meminimalisir dampak yang timbul dari tingginya lalu- lintas  manusia  ke  luar  dan  masuk  wilayah  Indonesia,  baik  orang  tersebut  adalah  warga negara Indonesia maupun orang asing maka mereka harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pejabat imigrasi), kegiatan pemberian izin tersebut dilakukan di tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Imigrasi sendiri sebagai instansi yang memiliki kewenangan penuh terhadap lalu lintas manusia untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia harus menjalankan tugas dengan baik, beberapa tugas pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  adalah  dengan  pemberian  izin  masuk,  ataupun  kewenangan untuk menolak orang asing ke Indonesia, memberi Batasan waktu kedatangan (lama waktu kedatangan bagi orang asing), dan menindak tegas kepada orang asing terhadap apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang asing di Indonesia sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah (Muhlisa & Roisah, n.d.).
Demi  mengontrol  orang  asing  yang  akan  berkegiatan  dan  juga  mengontrol keberadaan  orang  asing  di  Indonesia,  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  untuk memberikan  izin  tinggal  kepada  orang  asing  sesuai  dengan  permohonan  dan peruntukannya  di  Indonesia.  Izin  tinggal  keimigrasian  adalah  izin  yang  diberikan  oleh pemerintah Indonesia kepada orang asing yang berada dan bertempat tinggal di Indonesia dengan kurun waktu tertentu, dengan syarat orang asing tersebut harus berkegiatan sesuai dengan  visa  yang  dimilikinya.  Pemberian  izin  ini  tidak  lain  untuk  menegaskan  bentuk
kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam memberikan  izin  warga  negara  asing  yang  tinggal  dan  melakukan  kegiatan  di  wilayah kedaulatan Indonesia. Jika dikaitkan dengan fungsi imigrasi pemberian izin tinggal ini masuk kedalam  tri  fungsi  keimigrasian  yaitu  sebagai  pemberian  pelayana  kepada  masyarakat, sebagai  fasilitator  Pembangunan  nasional,  serta  peran  sebagai  penegakan  hukum  serta keamanan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk imigrasi yang memiliki peran untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh orang asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Izin tinggal keimigrasian berasal dari pengajuan visa ataupun bebas visa yang digunakan oleh orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal ini sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia. Pemberian izin tinggal ditinjau dari jenis asalnya maka akan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama terdapat empat izin tinggal yang berasal dari visa  yang dimiliki oleh orang asing, dan satu izin tinggal yang diperoleh dari permohonan alih status.
Untuk membedakan kelima izin tinggal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Izin tinggal diplomatik, izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah kedaulatan  Indonesia  dengan  menggunakan  visa  diplomatik  serta  orang  tersebut memegang  paspor  diplomatik  untuk  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  dan  melakukan kegiatan yang bersifat diplomatik di Indonesia.
2. Izin tinggal dinas, izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia  menggunakan  visa  dinas  dan  pemegang  paspor  dinas,  orang  tersebut berkegiatan di Indonesia untuk melaksanakan tugas resmi dari negara asalnya ataupun dari organisasi internasional namun kegiatan tersebut tidak bersifat diplomatik.
3. Izin tinggal kunjungan, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan dalam rangka kunjungan.
4. Izin tinggal terbatas, Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah  Indonesia  dengan  menggunakan  visa  tinggal  terbatas  dan  memiliki  tujuan untuk tinggal dalam jangka waktu cukup lama di Indonesia, izin tinggal terbatas ini juga dapat diberikan kepada eks warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Izin tinggal tetap, izin yang diberikan kepada orang sing akibat dari alih status dari izin tinggal  terbatas  (ITAS)  atau  kepada  eks  warga  negara  Indonesia  yang  kehilangan kewarganegaraan Indonesia (Mirhaj & Aruan, 2020).

## 3. Pengawasan Keimigrasian
Upaya pemerintah untuk menertibkan orang asing dan memaksa untuk orang asing turut  serta  taat  terhadap  peraturan-peraturan  yang  berlaku  sebagaimana  mestinya  di Indonesia,  serta  mematuhi  jangka  waktu  yang  diberikan  terhadap  kehadirannya  dan keberadaan  serta  kegiatan  yang  dilakukan  di  Indonesia.  maka  ditetapkanlah  aturan pengawasan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia.  Pengawasan  ini  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan secara langsung di lapangan.
Pengawasan  keimigrasian  dilakukan  oleh  petugas  imigrasi  kepada  warga  negara Indonesia  maupun  orang  asing,  pengawasan  kepada  warga  negara  Indonesia  (WNI) dilakukan  mulai  dari  pengajuan  berkas  permohonan  krimigrasian  pada  kantor  imigrasi, pengawasan pada saat warga negara Indonesia melakukan perlintasan keimigrasian, hingga keberadaan  dan  kegiatan  warga  negara  Indonesia  di  luar  negeri.  Tugas  imigrasi  dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia tidak hanya melakukan pengawasan terhadap WNI, namun pengawasan keimigrasian juga sangat ditekankan pada orang asing, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sudah diterapkan oleh Indonesia mulai dari pengajuan visa sebagai syarat masuk yang diberikan oleh pemerintah kepada orang asing, pengawasan dilanjutkan  pada  saat  orang  tersebut  masuk  ke  wilayah  Indonesia  melalui  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI),  tidak  hanya  sampai  situ,  pengawasan  keimigrasian  dilakukan kepada orang asing terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut selama di  Indonesia,  dan  terakhir  pengawasan  dilakukan  pada  saat  orang  asing  meninggalkan wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin kebermanfaatan orang asing tersebut  saat  berada  di  wilayah  Indonesia,  pengawasan  dilakukan  oleh  petugas  imigrasi untuk menjaga kepentingan nasional, kepentingan nasional yang dimaksudkan disini adalah kepentingan  dari  seluruh  warga  negara  Indonesia  (WNI),  sehingga  untuk  menjaga kepentingan  tersebut  diperlukan  juga  kontribusi  dari  masyarakat  untuk  memberikan informasi  terkait  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  yang  berada  di  sekitar lingkungannya.
Implikasi dalam pelaksanaan catur fungsi keimigrasian yang tertera dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  terkait  dengan  sistem  pengawasan keimigrasian meliputi dua cara:
1. Pengawasan administrasi, pengawasan dengan melakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap  persyaratan  yang  diserahkan  oleh  yang  bersangkutan  meliputi  surat perjalanan, surat atau dokumen lain, pengambilan sidik jari, pemotretan, pengecekan daftar cegah tangkal, dan pengelolaan data perlintasan. Pengawasan administrasi ini
dilaksanakan  di  kantor  imigrasi,  tempat  pemeriksaan  imigrasi  (TPI),  dan  instansi  lain yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan kepada warga negara Indonesia melainkan juga dilakukan terhadap orang asing.
2. Pengawasan operasional, pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan rutin  serta  melakukan  operasi  pengawasan  lapangan,  operasi  lapangan  dilakukan dengan  cara  petugas  melakukan  kegiatan  intelijen  seperti  pemantauan,  melakukan wawancara,  pengamatan,  penggambaran,  penggalangan,  pengintaian,  penyusupan, dan masih banyak lagi guna mendapatkan informasi yang valid terhadap permasalahan yang  akan  dihadapi.  Segala  pengawasan  operasional  dilakukan  guna  memperoleh bahan keterangan ataupun informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan keimigrasian.
Secara spesifik kegiatan pengawasan terhadap orang asing dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, diantaranya:
1. Pengumpulan  data  orang  asing  yang  akan  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia beserta dengan pengolahan datanya.
2. Pendaftaran orang asing yang sedang berada dan melakukan kegiatan di Indonesia
3. Pemantauan  dan  pengumpulan  bahan  keterangan  serta  informasi  mengenai kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama di Indonesia, kegiatan ini untuk mengetahui secara dini jika ditemukan berbagai kecurigaan terhadap kegiatan dari orang  asing  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  terkhusus pelanggaran keimigrasian.
4. Penyusunan daftar nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia (cegah dan tangkal)
5. Kegiatan lainnya untuk menunjang pengawasan keimigrasian (Hasan, 2015). Guna menunjang pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, dibentuklah tim  untuk  mengawasi  terkait  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing,  Tim Pengawasan  Orang  Asing  (Timpora)  yang  terdiri  dari  instansi  maupun  lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan terlaksananya kegiatan  pengawasan  orang  asing.  Timpora  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik serta sifatnya menyeluruh terhadap semua  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di  wilayah  Indonesia.  Beberapa instansi yang tergabung ke dalam Timpora diantaranya Kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta  unsur  pemerintah  daerah.  Tugas  utama  dari  Tim  Pora  adalah  untuk memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan hal yang berkaitan dengan
orang  asing  dengan  melakukan  pengumpulan,  pertukaran,  analisa  evaluasi,  dan pencarian  informasi  terkait  orang  asing  di  wilayahnya.  Tidak  hanya  hal  tersebut Timpora juga memiliki tugas melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus maupun insidentil.

## 4. Tindak Pidana Keimigrasian
Pelanggaran keimigrasian yang ada di Indonesia merujuk pada perbuatan ataupun kegiatan  yang  dinilai  melanggar  aturan  hukum  imigrasi  yang  berlaku.  Di  Indonesia, pelanggaran  keimigrasian  juga  tergolong  dalam  tindakan  kriminal  termasuk  berbagai pelanggaran  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Beberapa pelanggaran keimigrasian diantaranya:
1. Penyelundupan  manusia,  penyelundupan  manusia  merupakan  tindakan  ilegal  yang melibatkan  bantuan  dari  orang  lain  untuk  masuk  ataupun  keluar  wilayah  Indonesia melalui  perbatasan  dengan  tujuan  eksploitasi  ataupun  menghindari  penolakan  oleh petugas imigrasi di perbatasan
2. Pemalsuan  dokumen  keimigrasian,  tindakan  pembuatan,  penggunaan,  atau kepemilikan  dokumen  perjalanan  palsu  yang  dimanipulasi  sedemikian  rupa  untuk mengelabuhi, menipu, menghindari hukum imigrasi.
3. Masuk Indonesia secara ilegal, orang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan tidak  melalui  tempat  pemeriksaan  imigrasi  (melewati  jalur  tikus  ataupun  menyusup lewat perbatasan Indonesia yang tidak diketahui oleh petugas).
4. Overstay,  Orang  asing  yang  keberadaannya  sudah  melampaui  batas  yang  telah ditetapkan dari izin tinggal yang dimiliki.
5. Pelanggaran  izin  kerja,  orang  asing  yang  bekerja  di  Indonesia  tanpa  mempunyai kepemilikan izin kerja yang sah
6. Pelanggaran status tinggal, orang asing yang melakukan pelanggaran terkait dengan kegiatan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  izin  yang  diberikan  oleh  pemerintah Indonesia, seperti izin tinggal terbatas, dan izin tinggal untuk pelajar.
Dalam jurnal kali ini lebih terfokus pada tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing yang termasuk kedalam poin nomor 5 dan 6 di atas. Orang asing yang masuk ke wilayah  kedaulatan  Indonesia  rata-rata  menggunakan  Bebas  Visa  Kunjungan  Sementara (BVKS)  atau  menggunakan  visa  turis  untuk  mendapatkan  permohonan  izin  tinggal keimigrasian  yang  sah,  izin  kunjungan  yang  didapatkan  dengan  tujuan  kunjungan  serta wisata, namun pada kenyataannya masih banyak orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut dengan melakukan kegiatan bekerja dan membuka usaha restoran dan lain
lain (Putri Ananda et al., 2020).  Beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing  yang  terjadi  di  Indonesia  tentunya  menjadi  perhatian  penuh  saat  ini,  sistem pengawasan  keimigrasian  dan  konteks  pemberian  visa  kunjungan  perlu  adanya pembenahan dengan aturan yang lebih ketat, karena hal tersebut akan menjadi hambatan untuk  fungsi  kesejahteraan  dan  keamanan  nasional,  imigrasi  juga  dinilai  masih  banyak mengeluarkan aturan baru yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip yang terkandung didalam kebijakan selektif keimigrasian (Muhlisa & Roisah, n.d.).

## 5. Penegakan hukum keimigrasian
Proses penegakan hukum keimigrasian merupakan pandangan yang paling penting, mengingat  dalam  penentuan  adanya  suatu  pelanggaran  maka  sudah  selayaknya  harus diselesaikan  dengan  proses  peradilan  pidana  maupun  dengan  pemberian  tindakan administratif keimigrasian (TAK), tidak hanya diletakkan kepada diskresi (kewenangan) dari pejabat imigrasi yang berwenang. Untuk itu maka diperlukan adanya batasan yang jelas dalam pemrosesan penegakan hukum yang akan dijalani baik dengan pemberian pidana atau dengan  pemberian tindakan administratif hukum. Sehingga  pada pemutusan suatu pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan  tidak  lagi  mengacu  pada  penilaian  ataupun diskresi dari pejabat imigrasi saja, tetapi sudah menggunakan hukum yang sudah tertera pada peraturan perundang-undangan.
Tahapan  penegakan  hukum  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  petugas  imigrasi dimulai pada saat proses pengawasan administrasi dan pengawasan saat di lapangan, ketika petugas  melakukan  penyelidikan  dengan  mendapatkan  keterangan  serta  informasi  dari masyarakat atau instansi pemerintah, pihak imigrasi mendatangi tempat yang terduga lokasi orang asing yang melakukan kegiatan. Setelah mendapatkan orang asing yang melakukan tindakan  penyalahgunaan  izin  tinggal  tersebut,  pejabat  imigrasi  berhak  menerapkan tindakan administratif keimigrasian (TAK) yang sudah diatur dalam Bab VII UU No.6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  pasal  75  ayat  (1)  “Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan Tindakan  Administratif  Keimigrasian  terhadap  Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan perundang- undangan.”  Selain dengan  pemberian  tindakan  administratif  keimigrasian, pejabat imigrasi juga dapat mengenakan hukuman pidana sesuai dengan Bab XI Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  pada  pasal  122  “Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  paling  banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah):  Setiap  Orang  Asing  yang  dengan  sengaja
menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.
Guna mempersempit celah orang asing untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia, dalam aturan hukumnya juga harus diarahkan sebagai berikut:
1. Perbuatan  penyalahgunaan  izin  tinggal  berada  dalam  lingkup  tindakan  administratif keimigrasian,  sehingga  penegakan  hukum  yang  dilakukan  sesuai  dengan  keputusan pejabat imigrasi.
2. Kriteria  pengenaan  jenis  tindakan  keimigrasian  harus  dijalankan  secara  ketat  demi terwujudnya keadilan kepastian hukum, dan persamaan di depan hukum. Jika memang akan dikenakan proses pidana, maka orang asing yang mempunyai kasus yang sama haruslah dikenakan pasal yang sama.
3. Mekanisme keberatan atas keputusan administrasi keimigrasian disusun sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Hukum Administrasi Negara.
4. Penjabaran  jenis  tindakan  keimigrasian  dilakukan  dengan  mencantumkan  denda berupa  biaya  beban,  pada  perumusan  saksi  atas  perbuatan  pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Jadi denda yang selama ini hanya diterapkan pada kasus pidana, dipindahkan pada setiap pelanggaran keimigrasian.
5. Selain dengan adanya upaya represif, pemerintah juga harus melakukan upaya preventif terhadap  pelanggaran  penyalahgunaan  izin  tinggal,  upaya  dilakukan  dengan memberikan sistem informasi keimigrasian pada saat pengajuan permohonan visa serta izin  tinggal,  dan  memberikan  peringatan  kepada  orang  asing  ketika  berada  dan berkegiatan di Indonesia.

## SIMPULAN
Pada  dasarnya izin tinggal merupakan hak khusus yang  dimiliki  oleh suatu  negara untuk diberikan kepada orang asing sebagai wujud kedaulatan negara hukum yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengatur dan menentukan batasan bagi orang asing untuk tinggal di negaranya. Hal ini digunakan untuk melindungi aspek-aspek kepentingan bangsa, baik  dari  sosial,  budaya,  ekonomi,  keamanan,  dan  masih  banyak  lagi.  Namun penyalahgunaan  izin  tinggal  di  Indonesia  oleh  orang  asing  semakin  membludak  seiring dengan berjalannya waktu, hal ini bisa saja disebabkan dari kelemahan dan kelalaian pejabat imigrasi yang dapat memicu orang asing untuk menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki, sedangkan dalam aturan Indonesia harusnya hanya memberikan izin tinggal kepada orang asing yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia.
Penegakan keimigrasian merupakan kebijakan keimigrasian yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan membantu berjalannya pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Indonesia baik secara represif dan preventif, upaya penegakan hukum ini harus ditegaskan untuk mencegah semakin meningkatnya kejahatan penyalahgunaan izin tinggal dengan cara memantau dan mengawasi orang asing dengan melakukan pelaporan baik secara  langsung  ataupun  melalui  aplikasi  pelaporan  orang  asing  yang  telah  ditentukan. Penegakan hukum juga harus dilakukan dengan memberikan tindakan tegas apabila ada orang asing yang membuat masalah ataupun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perizinannya berada di wilayah Indonesia. Dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan dalam pengawasan orang asing ini dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang berisi dari instansi-instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia, tentunya Tim ini akan dipimpin oleh Imigrasi yang memiliki  tanggung  jawab  penuh  terhadap  kegiatan  dan  keberadaan  orang  asing  di Indonesia. Selain dengan pembentukan Tim Pora tersebut perlunya kesadaran masyarakat terkait dengan aturan orang asing di Indonesia, yang diharapkan pada nantinya seluruh bagian  dari  masyarakat  turut  andil  dalam  pengawasan  orang  asing  ini,  baik  sebagai penjamin yang mengikuti alur dengan benar, ataupun masyarakat sekitar yang melaporkan jika ada orang asing yang melanggar peraturan ataupun meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan, A. (2015). KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL DI INDONESIA 1: Vol. III (Issue 1).
Mirhaj, R. R., & Aruan, F. F. S. (2020). PELAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN ONLINE. Muhlisa, A., & Roisah, K. (n.d.). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.
Putri  Ananda,  A.,  Baharuddin  Badaru,  H.,  &  Ernawati  Djabur,  H.  (2020).  TINJAUAN KRIMINOLOGIS  TENTANG  TINDAK  PIDANA  PENYALAHGUNAAN  IZIN  TINGGAL KEIMIGRASIAAN. In Qawanin Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 1, Issue 1).
Retnowinarni,  R.  (2017). TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN  ORANG  DALAM  PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. 15(1). http://negarahukum.com/hukum/pengertian-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian