## PRAKTIK PENGANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN

## PARTICIPATORY BUDGETING PRACTICES IN THE UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN BRATI SUB-DISTRICT GROBOGAN
Wildansyah Firdaus Adiguna 1) & Novia Arismawati 2)
1) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Email: wildansyahfirdausadiguna@gmail.com
2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Email: arismawati.novia@gmail.com
Diterima: 24 Januari 2020, Direvisi: 2 April 2020, Disetujui: 20 Mei 2020

## ABSTRAK
Pembangunan  nasional  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat . Pembangunan  nasional  dilakukan  dari  unit  terkecil  yaitu  pembangunan  desa. Pemerintah  menunjang  dan  mendorong percepatan pembangunan  desa  melalui  Alokasi Dana Desa (ADD)  dan  Dana  Desa.  Dalam  pembangunan  nasional  maupun  desa  diperlukan  partisipasi  aktif masyarakat. Salah satu bentuk pelibatan dan partisipasi masyarakat adalah dalam hal penganggaran kegiatan  dan  program  prioritas  desa.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  praktik  partisipasi masyarakat  di  setiap  tahapan  penganggaran  untuk  pembangunan  desa  dalam  rangka  pemanfaatan dana  desa  di  Kecamatan  Brati  Kabupaten  Grobogan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  metode  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  memberikan  interpretasi  terhadap  data-data  yang diperoleh.  Adapun  langkah-angkah  yang  dilakukan  dalam  analisis  ini  dengan  reduksi  data, penyajian  data  dengan  bagan  dan  teks  yang  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil analisis,  disimpulkan  bahwa  praktik  penganggaran  partisipatif  dalam  pemanfaatan  dana  desa  di Kecamatan Brati pelaksanaannya masih belum optimal melibatkan masyarakat, terutama pada tahap perencanaan anggaran.
Kata-kata kunci: penganggaran partisipatif, dana desa, Kecamatan Brati

## ABSTRACT
National  development  is  the  government  effort  in  achieving  prosperity  for  the  community who  live  in  a  city  or  a  village.  National  development  done  from  the  smallest  unit  is  developing village.  The  government  stimulates  rural  development  by  Village  Funds  Allocation  (ADD)  and Village Funds. In this development context,  community participation is needed. An example of  the community involvement is giving some relevant suggestion related to budgeting and programming. The  aim  of  this  research  is  to  explain  the  practices  of  community  participation  at  each  stage  of budgeting  for  village  development.  The  villages  in  the  Sub  District  of  Brati,  the  Regency  of Grobogan  is  the  research  taken  place.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method performed  by  providing  interpretation  of  the  data  obtained.  The  steps  undertaken  in  this  analysis starting  with  data  reduction,  data  presentation  with  charts  and  text  and  then  drawn  some conclusions.  Based  on  the  results  of  the  analysis,  it  can  be  concluded  that  the  practice  of participatory  budgeting  in  the  using  of  village  funds  in  Brati  Sub  District  was  still  less  than  the maximum by involving the community, especially at the budgeting stage.
Keywords: participatory budgeting, village funds, Brati Sub District

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupa- kan  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Pembangunan nasional  diupayakan  dengan  berbagai kebijakan pemerintah salah satunya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan  kebijakan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  dalam  bentuk kewenangan mengatur daerah berdasarkan potensi  dan  masalah  yang  ada  di  daerah tersebut.  Kebijakan  ini  dimaksudkan  agar terwujud  pembangunan  nasional  yang lebih  merata  antar  daerah  sesuai  dengan keunikan masing-masing daerah.
Pembangunan  nasional  dilakukan dari unit terkecil yaitu pembangunan desa. Desa  merupakan  bagian  terdepan  dari upaya  pembangunan  yang  berasal  dari inisiatif masyarakat untuk mencapat tujuan kesejahteraan  dan  kemakmuran,  juga keadilan memperoleh manfaat dan berkesinambungan (Purnamasari dan Ramdani,  2018).  Pembangunan  desa merupakan  upaya  yang  dilakukan  baik oleh  pemerintah  maupun  masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat  perdesaan  (Sutoro,  E.  et  al., 2014).  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  menjelaskan  bahwa untuk  mendukung  berjalannya  pemba- ngunan desa dilakukan  melalui pemberian ruang  masyarakat  untuk  berpartisipasi aktif  dan  secara  berkelanjutan  melakukan pemberdayaan  kepada  masyarakat  desa. Pemerintah  menunjang  dan  mendorong percepatan  pembangunan  desa  melalui Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan  stimulan  dana  yang  dikelola oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  yang dimanfaatkan  untuk  belanja  aparatur, operasional  pemerintahan  desa,  adminis- trasi  desa  dan  perawatan  aset  desa. Sedangkan,  dana  desa  adalah  dana  yang
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  APBD kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah- an, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajib- an  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  dengan  mengeluarkan  dan melaksanakan kebijakan peningkatan kesejahteraan  masyarakat  (Matridi  et  al., 2015). Dalam pelaksanaannya, penyeleng- garaannya  harus  diperhatikan  pada  saat perencanaan, pengorganisasian, pelaksana- an dan pengawasan dalam rangka keberlanjutan  kegiatan  (Suharyadi  dan Insani,  2016).  Secara  umum,  Dana  Desa merupakan  dana  yang  diberikan  kepada desa  untuk  pembangunan  fisik  desa  serta pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Secara spesifik, pengelolaan keuangan  desa  telah  diatur  dengan diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  37  Tahun 2007  tentang  Pedoman  Umum  Tata  Cara
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa,  keuangan  desa  adalah  semua  hak dan  kewajiban  dalam  rangka  penyeleng- garaan  pemerintahan  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya segala  bentuk  kekayaan  yang  behubungan dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut. Sumber  keuangan  desa  pada  umunya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana  dari  Pemerintah,  dan  hasil  dari BUMDes.  Adapun  pelaksanaan  urusan pemerintah  daerah  oleh  pemerintah  desa akan  didanai  dari  APBD,  sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa didanai oleh APBN.
Menurut Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (2016),  bidang  pembangun- an  desa  ini  berguna  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan  Dana  Desa  diarahkan  untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Selain untuk membiayai pembangunan fisik desa, Dana Desa  juga  digunakan  untuk  membiayai kegiatan  dan  program  bidang  pemberda- yaan  masyarakat  desa.  Kegiatan  dan program  pemberdayaan  masyarakat  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas masyarakat  desa  dalam  pengembangan wirausaha,  peningkatan  pendapatan,  serta perluasan  skala  ekonomi  individu  atau kelompok masyarakat dan desa.
Dalam  pemanfaatan  Dana  Desa untuk  pembangunan  infrastruktur  desa selain  harus  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus  mampu  menerapkan prinsip pembangunan desa, agar pembangunan dapat dinikmati dan dimanfaatkan  masyarakat  desa  dengan baik.  Haeruman  dalam  Wahidi  (2015) menjelaskan bahwa pembangunan perdesaan  adalah  sebuah  proses  natural yang  berporos  pada  potensi  yang  dimiliki oleh  masyarakat  perdesaan  itu  sendiri. Pendekatan  ini  meminimalkan  adanya campur tangan pihak luar dalam mengintervensi  setiap  program  pemba- ngunan  yang  berlaku  di  daerah  tersebut. Menurut  Hanifah  dan  Praptoyo  (2015), dalam  melaksanakan  pemerintahan  di desa,  pemerintah  desa  wajib  mengelola keuangan desa secara transparan,
akuntabel  dan  partisipatif.  Transparan diartikan dengan mengelola secara terbuka,  akuntabel  berarti  dipertanggung- jawabkan  secara  hokum,  dan  partisipatif bermakna  melibatkan  masyarakat  dalam prosesnya.
Partisipasi  masyarakat  diperlukan dalam  pembangunan  nasional  maupun desa.
Partisipasi masyarakat akan meningkatkan  tata  kelola  kawasan  dan mendorong keterbukaan sosial dan transparansi  (Daniel,  2014).  Kerjasama yang  baik  antara  masyarakat  dengan pemerintah desa dapat mewujudkan tatakelola yang baik. Tata kelola kelembagaan  di  tingkat  desa  memiliki keterkaitan  erat  antara  politik,  ekonomi dan kemasyarakatan yang mampu mendorong pembangunan perdesaan selain  dari  kelembagaan  desa  juga  dalam pemanfaatan sumber daya alam (Bebbington et al., 2006). Pemerintah desa memiliki andil dalam mengatur pembangunan
infrastruktur dengan memanfaatkan dana desa. Adanya pemerintah  lokal  yang baik  menjadi kunci memotivasi  orang  yang  terkait  dan  juga perlu  dukungan  dari  pemerintah  lokal untuk  memberikan  sokongan  pendanaan juga. (Chong et al., 2016). Partisipasi aktif masyarakat diperlukan mulai dari perencanaan,  pengaturan,  implementasi, dan pengawasan kegiatan.
Pendekatan  pembangunan  yang menekankan keikutsertaan masyarakat berupa  kegiatan  pemberdayaan  menjadi sebuah usaha untuk meningkatkan manfaat dari  pembangunan  tersebut,  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  melalui asas-asas  partisipasi  dan  keadilan  oleh masyarakat  (Mardikanto  dan  Soebiato, 2013).  Sumodiningrat  dalam  Oleh  (2014) menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  yang dilakukan  dilaksanakan  dengan  tujuan masyarakat mampu mandiri hingga mampu  dilepas  agar  memiliki  inisiatif sendiri,  sehingga  kegiatan  pemberdayaan tersebut  tidak  bersifat  selamanya.  Dilihat dari  pendapat  tersebut  bahwa  proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat  akan  berlangsung secara bertahap.
Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya adalah dengan adanya pelibatan masyarakat  dalam  proses  penganggaran yang  terdiri  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Pelibatan masyarakat harus mampu mewadahi  semua  golongan,  sehingga pengambilan  keputusan  terkait  prioritas program dan prioritas anggaran merupakan hasil kesepakatan bersama dan manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  semua kalangan.  Sehubungan  dengan  peng- anggaran  pembangunan  desa,  menurut Waskitoaji, et al (2016) muncul tantangan- tantangan  dalam  pengelolaan  dana  desa yang melingkupi:
 Kualitas  perencanaan  pembangunan desa yang masih rendah,
 Tingginya ketergantungan desa terhadap supra desa,
 cara pandang dan keterbatasan pemahaman,
 kondisi geografis,
 struktur dan budaya masyarakat,
 minimnya pengarusutamaan gender di dalam penganggaran partisipatif, serta
 rendahnya komitmen dalam keterbukaan informasi dan
akuntabilitas.
Salah  satu  bentuk  pelibatan  dan partisipasi  masyarakat  adalah  dalam  hal penganggaran  kegiatan  dan  program prioritas  desa.  Perencanaan  dan  pengang- garan  partisipatif  merupakan  pendekatan yang  memastikan  adanya  pelibatan  aktif dari  masyarakat  dalam  mengidentifikasi prioritas  pembangunan,  kebijakan  dan kegiatan yang memerlukan alokasi anggaran  maupun  sumber  daya  (Dakelan, et  al.,  2016).  Penganggaran  partisipatif menurut  Goldfrank  dalam  Grillos  (2017) adalah sebuah proses pelibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan atau berkontribusi menjadi bagian dari pengambilan  keputusan  anggaran  publik
melalui  rangkaian  pertemuan  tahunan yang  rutin  dijalankan  oleh  pemerintah terkait.  Dalam  model  ini,  masyarakat memegang  kendali  atas  keputusan  dan hasil dari musyawarah yang dilaksanakan.
Pemanfaatan  dana  desa  ini  juga berlaku di Kecamatan Brati. Pembangunan fisik  desa  diarahkan  pada  pemberdayaan masyarakat  melalui  pembangunan  infra- struktur  desa.  Kecamatan  Brati  terbagi menjadi  9  desa.  Dalam  pelaksanaannya, mucul beberapa masalah terkait pengelolaan Dana Desa. Beberapa
permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masing- masing desa antara lain:
 Belum  baiknya  tata  kelola  dana  desa untuk pengembangan desa.
 Rendahnya partisipasi masyarakat untuk  pembangunan  desa,  misalnya ketika  Musrenbangdes  dalam  penyu- sunan RPJMDes, RKPDes dan
APBDes yang diikuti oleh pemerintah desa  bersama-sama  dengan  Tim Pelaksana  Desa,  lembaga  kemasyara- katan desa dan masyarakat.
 Masyarakat  kurang  dilibatkan  dalam proses  penyusunan  rencana  pemba- ngunan  dan  rencana  penganggaran.
Kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan menyebabkan
rawannya manipulasi. Hal ini berdampak  APBDesa  yang  disusun tidak  sepenuhnya  menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.
 Musyawarah hanya dilakukan sebagai formalitas,  sehingga  rawan  terjadi tindakan  manipulatif  terhadap  hasil musyawarah.
 Terjadi  inkonsistensi  antara  RKPDes dengan APBDes.
 Terlalu  berorientasi  pada  pemba- ngunan fisik, sehingga kurang memperhatikan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan perempuan.
 Kurangnya  keterwakilan  perempuan dan kelompok miskin.
Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dapat meningkatkan efektifitas musyawarah,  dimana  masyarakat  dapat memberikan  masukan  dan  usulan  dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, masyarakat  dapat  melakukan  intervensi pengambilan  kebijakan,  agar  kebijakan yang  diimplementasikan  dapat  tepat  guna di  masyarakat.  Setelah  itu,  dilakukan perbandingan  terhadap  intensitas  partisi- pasi  masyarakat  serta  upaya  pengajuan dana  desa  dan  pengelolaan  dana  desa  di masing-masing  desa  di  Kecamatan  Brati.
Hal  inilah  yang  menjadi rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu:  “Bagaimana praktik  penganggaran  partisipatif  oleh masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Brati?”
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan  praktik  partisipasi  masyara- kat  di  setiap  tahapan  penganggaran  untuk pembangunan desa dalam rangka pemanfaatan  Dana  Desa  di  Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Ruang lingkup  wilayah  dari  penelitian  ini  yaitu Kecamatan  Brati  Kabupaten  Grobogan yang  melingkupi  9  desa,  yaitu  Kronggen, Katekan,  Tegalsumur,  Karangsari,  Tirem, Temon,  Lemahputih,  Jangkungharjo,  dan Menduran.  Kecamatan  Brati  terletak  di sebelah  utara  Kecamatan  Purwodadi  yang menjadi ibu kota Kabupaten Grobogan.

## METODE
Metode kualitatif dilakukan dengan memberikan  interpretasi  dari  data-data yang  diperoleh.  Adapun  langkah-angkah yang  dilakukan  dalam  analisis  ini  dengan reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks yang kemudian ditarik kesimpulan.  Penelitian  ini  menafsirkan dan  menuturkan  data  yang  sesuai  dengan realita  yang  terjadi,  dari  sisi  kelembagaan baik pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD)
maupun  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD) dan  juga  partisipasi  dari  masyarakat  desa. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini  diperoleh  dengan  melakukan  survei lapangan,  melalui  observasi  serta  melalui teknik wawancara dan kuesioner. Wawancara ditujukan kepada pihak pemerintah  desa,  sedangkan  kuesioner menyasar responden masyarakat di seluruh desa di Kecamatan Brati. Metode pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan menyelidiki, mengamati serta mengumpulkan  data,  informasi  maupun fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

## HASIL

## 1. Gambaran Umum Wilayah
Kecamatan  Brati  merupakan  salah satu  kecamatan  di  Kabupaten  Grobogan Provinsi  Jawa  Tengah.  Kecamatan  ini memiliki  luas  ±  5.489,6  Ha.  Secara administratif,  Kecamatan  Brati  terdiri  dari 9 desa, yaitu Kronggen, Katekan, Tegalsumur,  Karangsari,  Tirem,  Temon, Lemahputih, Jangkungharjo, dan
Menduran.  Kecamatan  Brati  berbatasan langsung  dengan  Kecamatan  Grobogan, Kecamatan
Purwodadi, Kecamatan Penawangan,  dan  Kecamatan  Klambu. Pusat  kecamatan  ini  berada  di  Desa Kronggen  berjarak  sekitar  12  Km  dari ibukota Kabupaten Grobogan.
Perekonomian  di  Kecamatan  Brati ditopang dari sektor primer yakni pertanian.  Berdasarkan  data  BPS  tahun 2018, mayoritas komoditas pertanian yang di  produksi  adalah  padi,  jagung,  kacang hijau,  dan  kedelai.  Pada  tahun  2018,  luas total  lahan  sawah  di  Kecamatan  Brati adalah  2.404,4  Ha  atau  43,8  persen  dari total  luas  Kecamatan  Brati. Dengan ditopang  oleh  sektor  pertanian,  mayoritas penduduk bermata pencaharian dari sektor pertanian. Separuh lebih penduduk Kecamatan Brati
menggantungkan hidupnya  dari  sektor  pertanian  tanaman pangan.  Selain  itu,  banyaknya  warung,
toko  dan  kios  menjadi  sarana  lapangan usaha  masyarakat.  Pembagian  wilayah
administratif  desa  dan  juga  luas  wilayah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:
Gambar 1: Peta Wilayah Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Sumber: Diolah dari Data Peta RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2030
2. Praktik  Penganggaran  Partisipatif dalam Pemanfaatan Dana Desa Sebelum dilaksanakan Musya- warah  Perencanaan  Pengembangan  Desa (Musrenbangdes), terdapat beberapa tahapan  yang  dilaksanakan  baik  oleh masyarakat maupun aparatur desa. Pelaksanaan pra Musrenbangdes ini menjadi  bahan  acuan  dalam  pelaksanaan Musrenbangdes.
Musyawarah
juga dilakukan  di  tingkat  Rukun  Tetangga (RT),  namun  pelaksanaan  ini  dilakukan bukan dalam forum resmi yang dilaksanakan  dengan  pembahasan  yang khusus  untuk  membahas  pembangunan desa, melainkan dilakukan bersama dengan  acara-acara  keagamaan  rutin  tiap minggu,  seperti  yasinan.  Musyawarah  ini dilaksanakan  sebelum  Musrenbangdes,
antara  bulan  Januari  hingga  Juni.  Hasil dari  jaring  pendapat  ini  kemudian  dibawa ke forum Musyawarah Dusun (Musdus).
Hasil  musyawarah  dusun  menjadi acuan  dalam  Musrenbangdes,  masyarakat memberikan  usulan  secara  tertulis  tidak dilakukan  secara  lisan.  Semua  usulan  dari masyarakat  ditampung  oleh  desa  untuk direkapitulasi  dan  ditentukan  prioritas program pembangunan. Dalam Musrenbangdes,  partisipasi  masyarakat dalam  pengambilan  kebijakan  terbatas pada  pengusulan  program.  Pelaksanaan Musrenbangdes  dilaksanakan  pada  Bulan Juli.  Setelah  itu  dilakukan  pelaporan kepada kecamatan untuk dilakukan verifikasi  pada  bulan  Agustus.  Tahapan pelaksanaan  dari  musyawarah  tingkat dusun  hinggan  musyawarah  di  tingkat
Praktik Penganggaran Partisipatif dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan– Wildansyah Firdaus Adiguna, Novia Arismawati
desa dilaksanakan di seluruh desa. Variasi pelaksanaan  terjadi  di  forum  musyawarah tingkat  dusun,  yang  disesuaikan  dengan
kondisi  dan  budaya  di  dusun  masing- masing. Pelaksanaan Musrenbangdes dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: Gambar 2: Kegiatan Pengusulan Program oleh Masing-masing Dusun Sumber: Hasil Observasi Hasil  dari  Musrenbangdes  menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah  Desa  (RKPDes).  Penyusun RKPDes  merupakan  tim  yang  dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari 7 hingga 11  orang.  Pelibatan  masyarakat  dalam penyusunan  RKPDes  ini  tidak  ada, sehingga  semua  dilaksanakan  oleh  kepala desa,  aparatur  desa,  tim  penyusun  dan Badan Perwakilan Desa (BPD).
Penyusunan  RKPDes  dilaksanakan  bulan September.
Penyusunan  Rancangan  Angga-ran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) didahului  dengan  musyawa-rah  anggaran yang  dilaksanakan  oleh  tim  penyusun, aparatur  desa  dengan  BPD.  Penganggaran sebenarnya sudah dapat dilaksanakan pada tahap  Musrenbangdes,  ketika  masyarakat memberikan  usulan  program.  Di  beberapa desa seperti Katekan dan Temon,
masyarakat  memberikan  usulan  Rencana Anggaran Biaya (RAB)
untuk pembangunan  infrastruktur.  Namun,  besar biaya yang diusulkan dihitung berdasarkan perkiraan  dan  tidak  berdasarkan  hitungan yang tepat sesuai dengan volume pekerjaan. Hal  ini  menyebabkan usulan di masyarakat lebih bersifat placation , dimana  saran/usulan  dari  masyarakat ditampung  namun  tidak  selamanya  usulan tersebut  diterima.  Pada  kasus  lain,  karena perhitungan  anggaran  hanya  berdasarkan perkiraan,  masyarakat  lebih  ditempatkan pada  fungsi consultation ,  dimana  usulan yang ditampung tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan
keputusan.  Sebab,  perhitungan  RAB  akan dilaksanakan  pada  penyusunan  RKPDes dengan perhitungan volume fisik bangunan.
Pelibatan  masyarakat  pada  tahap ini  hanya  terjadi  di  Desa  Karangsari  dan Tegalsumur,  itupun  hanya  perwakilan masyarakat. Pada musyawarah ini masyarakat tidak dilibatkan dengan pertimbangan penghematan anggaran serta menghindari  konflik  antar  dusun  karena
hasil keputusan. Setelah RAPBDes selesai, selanjutnya dilaksanakan pengesahan RAPBDes  menjadi  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  oleh  kepala desa  dengan  BPD.  Pihak  yang  terkait dengan  penyusunan  APBDes  seperti dalam bagan pada Bagan 1 berikut:
Bagan 1: Pihak yang Terkait dalam Penganggaran Desa di Kecamatan Brati Sumber: Hasil Analisis
Alur  waktu  penyusunan  rencana dan anggaran pembangunan desa memanfaatkan  dana  desa  dapat  dilihat pada Bagan 2 di bawah ini:
Bagan 2: Alur Waktu Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Desa
Sumber: Hasil Analisis
Sedangkan proses pelaksanaan perencanaan  dari  Musyawarah  Dusun
(Musdus)  hingga  pengesahan  APBDes
menjadi  Perdes  beserta  tingkat  partisipasi masyarakat  dapat  dilihat  pada  bagan Bagan 3 berikut:
Bagan 3: Bagan Pelaksanaan Penganggaran Partisipatif di Kecamatan Brati Sumber: Hasil Analisis

## PEMBAHASAN
Kegiatan  penganggaran  partisipa- tif  di  Kecamatan  Brati  diawali  dengan kegiatan  Musyawarah  Dusun  (Musdus), Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penyusunan RKPDes,  penyusunan  RAPBDes  dan pengesahan  APBDes. Pada tahap kegiatan
Musdus  dan  Musrenbangdes,  masyarakat dilibatkan  secara  mutlak.  Sedangkan dalam penyusunan RKPDes dan
penyusunan  RAPBDes,  hanya  terdapat  2 desa,  yaitu  Desa  Karangsari  dan  Desa Tegalsari.
Proses penganggaran partisipatif di
Kecamatan Brati dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe perwakilan BPD dan tipe pelibatan  masyarakat  di  dalam  tahapan
pembahasan RAPBDes. Adapun
penjelasannya sebagai berikut:
- Tipe perwakilan BPD
Tipe  ini  dalam  pelaksanaannya  hanya melibatkan  perangkat  desa  dan  BPD sebagai  wakil  dari  masyarakat.  pada musyawarah  ini  masyarakat  tidak dilibatkan dengan pertimbangan penghematan anggaran serta menghindari  konflik  antar  dusun karena  hasil  keputusan.  Fungsi  BPD menjadi  penyalur  antara  masyarakat desa  dengan  setiap  proses  yang berjalan  di  desa,  sehingga  BPD merupakan  perwakilan  masyarakat  di dalam  musyawarah Anggota  BPD sebagai wakil masyarakat desa diharapkan dapat  menjadi  “jembatan” antara  proses-proses  yang  terjadi  di
Masyarakat terlibat secara penuh
Masyarakat terlibat terbatas/perwakilan
tingkat  desa  dengan  kepentingan warga.  Praktik  ini  dilaksanakan  di Desa  Kronggen,  Katekan,  Tirem, Temon,  Lemahputih,  Jangkungharjo
dan  Menduran.  Model  penyusunan RAPBDes  ini  dapat  dilihat  pada
Bagan 4 berikut.
Bagan 4: Penganggaran Partisipatif dengan Perwakilan BPD Sumber: Diadopsi dari Waskitoaji, et al, 2016
- Tipe  pelibatan  masyarakat  di  dalam tahapan pembahasan RAPBDes
Secara garis besar, model ini mempunyai kesamaan alur dan tahapan  dengan  model  perwakilan
BPD. Akan tetapi hal yang berbeda di sini  adalah  siapa  yang  hadir  dan terlibat di dalam musyawarah pembahasan RAPBDes. Jika di dalam model  perwakilan  BPD,  musyawarah pembahasan RAPBDes hanya dihadiri oleh  pemerintah  desa  dan  BPD  dan tidak  dibuka  untuk  umum.  Pada
model  ini,  musyawarah  pembahasan RAPBDes  dibuka  bagi  keterlibatan unsur  masyarakat.  Pada  model  ini, unsur  masyarakat  bersama  dengan pemerintah  desa  dan  BPD  akan membahas  RAPBDes  yang  telah disusun  oleh  Sekretaris  Desa.  Desa Tegalsumur  dan  Karangsari  merupa- kan desa  yang  melibatkan  masyarakat dilibatkan melalui perwakilan masyarakat. Model penyusunan
RAPBDes  ini  dapat  dilihat  pada Bagan 5 berikut.
Bagan 5: Penganggaran Partisipatif dengan Pelibatan Masyarakat dalam Pembahasan Sumber: Diadopsi dari Waskitoaji, et al, 2016
Setelah  RKPDes  ditetapkan,  maka dilanjutkan  proses  penyusunan  APBDes. APBDes  merupakan  rencana  anggaran tahunan  pemerintah  desa  yang  ditetapkan untuk  menyelenggarakan  program  dan kegiatan  yang  menjadi  kewenangan  desa. Berdasarkan  Permendagri  Nomor  114 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemba- ngunan Desa, dalam perancangan anggaran,  peran  keterlibatan  masyarakat seharusnya  menjadi  faktor  penting  dalam rangka:  (1)  Menumbuhkan  rasa  tanggung jawab  masyarakat  atas  segala  hal  yang telah  diputuskan  dan  dilaksanakan;  (2) Menumbuhkan  rasa  memiliki,  sehingga masyarakat  sadar  dan  sanggup  untuk memelihara  dan  mengembangkan  hasil pembangunan; dan (3) Memberikan legitimasi atau keabsahan atas segala yang telah diputuskan.
Ketika  APBDes  telah  disahkan,
perlu  adanya  monitoring  yang  dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengakses  informasi  terkait  rencana pelaksanaan kegiatan  sekaligus pengguna- an anggarannya. Untuk menjamin transparansi  penggunaan  dana  dalam pemanfaatan  dana  desa  ini  dilakukan dengan pembuatan papan infografis. Infografis  merupakan  salah  satu  media
yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa mengenai  rencana  penggunaan  dana  yang telah  dirumuskan  dari  hasil  usulan-usulan masyarakat  pada  Musrenbangdes  yang telah dilaksanakan.
Infografis ini
menjelaskan mengenai pendapatan keuangan  desa  dan  rencana  penggunaan dana untuk belanja kegiatan pembangunan desa.  Di  Kecamatan  Brati  diwajibkan membuat infografis oleh pihak kecamatan, namun beberapa desa juga belum membuat  infografis.  Hingga  sejauh  ini, desa  yang  sudah  membuat  transparansi penggunaan  dana  APBDes  baru  5  desa, dimana  4  desa  membuat  infografis,  yaitu Desa  Kronggen,  Tirem,  Menduran  dan Katekan  serta  1  desa  yang  membuat  tabel penggunaan  dana  selama  termin  1,  yaitu Desa  Temon.  Dengan  adanya  infografis ini, harapannya masyarakat dapat melakukan fungsi kendali dalam pemanfaatan  dana  desa.  Infografis  yang menjelaskan  mengenai  pendapatan  desa dan  besar  dana  yang  dialokasikan  untuk pembangunan  diharapkan  dapat  memberi- kan  transparansi  dari  pemerintah  desa kepada  masyarakat.  Dokumentasi  info- grafis di masing-masing desa dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:
Gambar 2: Infografis APBDes di Desa Menduran Sumber: Hasil Observasi
Penatausahaan  kelembagaan  desa meliputi  kegiatan  penyusunan  rencana anggaran desa, pelaksanaan pembangunan, pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan  desa.  Selain  dari  jabatan  kepala desa dan perangkat desa, dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan desa yang  baik  dalam  pengelolaan  dana  desa,
terdapat  beberapa  lembaga  desa  yang dilibatkan  dalam  proses  perencanaan, penganggaran  dan  implementasi  dana desa.  Berikut  bagan  pengorganisasian dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran  dalam  pemanfaatan  dana desa pada Bagan 6 berikut:
Bagan 6: Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Brati Sumber: Hasil Analisis
Pengembangan  masyarakat  dalam pelaksanaan  dana  desa  secara  fungsi dilaksanakan  oleh  LPMD  dan  KPMD. Namun  karena  kurang  berjalannya  tugas dua lembaga tersebut, kegiatan pemberdayaan  dan  penggerakan  masyara- kat  langsung  dikelola  oleh  desa.  Fungsi masyarakat  dalam  pemanfaatan  dana  desa diantaranya  memberikan  masukan  dan usulan  pembangunan  desa  serta  ikut  serta dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa.
Tim
Pelaksana
Kegiatan (TPK)
merupakan  unsur  tim  desa  yang  berfungsi untuk  membantu  Kepala  Desa  dalam pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa.  TPK dibentuk  oleh  desa  tanpa  melibatkan masyarakat. Tim ini dipilih dari masyarakat  yang  dianggap  mampu  oleh desa  untuk  mengelola  keuangan  desa. Berdasarkan  hasil  kuesioner,  masyarakat tidak  mengetahui  pembentukan  TPK. Sehingga  dalam  pelaksanaan  karena  tidak melibatkan masyarakat,  dikhawatirkan pembentukan  tim  ini  dekat  dengan  unsur nepotisme  karena  tidak  ada  upaya  kendali dari  masyarakat.  TPK  memiliki  pekerjaan mulai  perencanaan  volume  bangunan hingga pelaksanaan pembangunan.

## SIMPULAN
Penganggaran  partisipatif  dalam pemanfaatan  dana  desa  di  Kecamatan Brati  dalam  pelaksanaannya  masih  belum optimal.  Hal  ini  dapat  dari  keterlibatan masyarakat  pada  masing-masing  tahap dalam penganggaran partisipatif. Pelibatan masyarakat  secara  aktif  terlaksana  pada tahap Musdus dan Musrenbangdes. Namun,  pada  tahap  penyusunan  RKPDes dan  RAPBDes,  keterlibatan  masyarakat terbatas. Dalam menyusun RKPDes dilaksanakan  oleh  pihak  desa  dengan didasarkan hasil Musrenbangdes, tahap ini tidak melibatkan masyarakat pada pengambilan  keputusannya.  Pada  tahap penyusunan  RAPBDes,  hanya  di  Desa Tegalsumur dan Desa Karangsari, sedangkan  di  desa  lainnya  aspirasi masyarakat  diwakilkan  melalui  BPD. Padahal,  dalam  Permendagri  Nomor  114 Tahun 2014 menjelaskan pentingnya peran keterlibatan  masyarakat  dalam  perencana- an  pembangunan  dan  penganggaran. Wujud  keterlibatan  masyarakat  dapat dilakukan  dengan  ikut  serta  bersama  tim pengelola dalam menyusun rencana program  dan  anggaran  dan  aktif  meminta dan  mengakses  informasi  dan  melakukan audit partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Bebbington, A., L. Dharmawan, E. Fahmi, dan  S.  Guggenheim.  2006.  Local Capacity,  Village  Governance, and  the  Political  Economy  of Rural  Development  in  Indonesia. World  Development  34:  1958– 1976. doi.org/10.1016/j.worlddev.2005. 11.025 Chong,  J.,  Abeysuriya,  K.,  Hidayat,  L.,
Sulistio,  H.,  &  Willetts,  J.  2016. Strengthening  Local  Governance Arrangements for Sanitation: Case  Studies  of  Small  Cities  in Indonesia.  Aquatic  Procedia,  6, 64–73. doi.org/10.1016/j.aqpro. 2016.06.008 Daniel, M. M. 2014. Local and Community  Driven  Development approach in the provision of basic facilities  in  Jos,  Nigeria.  Cities 39: 99–108. doi.org/10.1016/
j.cities.2014.03.003
Grillos,  T.  2017.  Participatory  Budgeting and  the  Poor :  Tracing  Bias  in  a Multi-Staged  Process  in  Solo  ,
Indonesia.  World  Development, xx. doi.org/10.1016/j.worlddev.
2017.03.019 Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas  dan  Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).  Jurnal  Ilmu  &  Riset Akuntansi, 4(8)
Matridi,  R.  A.,  Zuraidi,  D.,  Setyadiharja, R.,  Sanopaka,  E.,  Effendi,  D.,  & Utari,  D.  S.  2015.  An  Evaluation of  P3DK  (An  Acceleration  of Development  Village  Program):
A  Reviewing  on  Failure  toward Revolving  Loan  Fund  System  in Kepulauan Riau Province, Indonesia.  Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences,  169(August
2014),  189–197.  http://doi.org/
10.1016/j.sbspro.2015.01.302 Suharyadi,  Heri  &  Insani,  Aji.  2016. Manajemen  Pemerintahan  Dalam
Program  Unit  Reaksi  Cepat Tambal  Jalan  Di  Kota  Bandung Tahun  2015.  Cosmogov:  Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2) Purnamasari, Hanny & Ramdani, Rachmat. 2018. Manajemen Pemerintahan dalam Pembangun- an  Desa  di  Desa  Lemahabang
Kecamatan Lemahabang Kabupa- ten  Karawang.  Cosmogov:  Jurnal
Ilmu Pemerintahan, 4(2), 160-172
Oleh,  H.  F.  2014.  Pelaksanaan  Kebijakan
Alokasi  Dana  Desa  (  ADD  ) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Cerme, Kecamatan  Grogol,  Kabupaten Kediri.  Jurnal  Kebijakan  Dan Manajemen  Publik  Universitas Airlangga, 2(1), 1–8 Buku Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 2019. Kecamatan Brati dalam Angka 2019. Grobogan:  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Grobogan Dakelan,  et  al.  2016. Mewujudkan  Desa Inklusif . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
(2016). Pokok-Pokok  Kebijakan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 . Jakarta: Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mardikanto, Totok dan Poerwoko
Soebiato.  2013. Pemberdayaan
Masyarakat dalam Perspektif
Kebijakan Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta
Praktik Penganggaran Partisipatif dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan– Wildansyah Firdaus Adiguna, Novia Arismawati
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Umum  Tata  Cara  Pelaporan  dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sutoro,  E,  et  al.  2014. Desa  Membangun Indonesia .  Yogyakarta:  Forum
Pengembangan Pembaharuan Desa Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Wahidi,  R.  2015. Membangun  Perdesaan Modern . Bogor: Indec
Waskitoaji,  Damar,  et  al.  2016. Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa secara
Partisipatif .  Salatiga:  Lembaga
Percik