Volume 18  Nomor 2, Halaman 352-368 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J u r n a l   H u k u m ISTINBATH
Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia
Hendra Irawan, Ika Selviana
Fakultas Syari‟ah, Insititut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia E-mail : hendrairawan@metrouniv.ac.id

## Abstract
Islamic  law  in  Indonesia  is  law  based  on  the  Qur'an  and  al-Sunnah, and  developed  through  ijtihad  in  the  context  of  plural  Indonesian society.  Although  Islam  is  not  a  state  religion,  Islam  can  sublimate through  the  legal  order  (fiqh  and  shari'ah)  which  is  pervasive  in  the behavior  of  the  Indonesian  nation.  This  paper  aims  to  examine  the dynamics  of  the  internalization  of  Islamic  law  into  the  normative regulatory  system  in  Indonesia.  This  article  was  written  using  a normative  legal  research  method,  with  a  historical  and  conceptual approach.  Data  obtained  from  secondary  data  sources  in  the  form  of secondary  and  tertiary  legal  materials,  which  were  analyzed qualitatively. The results of the study show that Islamic law has been in effect since the beginning of the entry of Islam in Indonesia. Even in  subsequent  developments,  Islamic  law  became  one  of  the  three basic  ingredients  of  national  law,  in  addition  to  customary  law  and western  law.  During  the  Old  Order  and  the  New  Order,  Islamic  law was not fully accommodated in the Outlines of State Policy. However, in  the  reform  era,  Islamic  law  was  only  accommodated  in  national law. This shows that the dynamics of the internalization of Islamic law into the legal system is influenced by historical and political factors.
Keyword : Legislation, Legal Internalization, Statutory Regulations.

## Abstrak
Hukum  Islam  di  Indonesia  adalah  Hukum  yang  didasarkan  pada  al- Qur‟an  dan  al-Sunnah,  dan  dikembangkan  melalui  ijtihad  dalam konteks  masyarakat  Indonesia  plural.  Meskipun  Islam  bukan  agama negara,  tetapi  Islam  mampu  mensublimasi  melalui  tatanan  hukum (fiqh  dan  syari„ah)  yang  meresap  dalam  perilaku  bangsa  Indonesia. Tulisan  ini  hendak  mengkaji  dinamika  internalisasi  hukum  islam kedalam  sistem  peraturan  normatif  di  Indonesia.  Artikel  ini  ditulis menggunakan metode penelitian hukum  normatif, dengan pendekatan historis  dan  konseptual.  Data  diperoleh  dari  sumber  data  sekunder berupa  bahan  hukum  sekunder  dan  tertier,  yang  dianalisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya Hukum
Islam sudah berlaku sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Bahkan pada  perkembangan berikutnya, Hukum Islam menjadi salah satu dari tiga bahan dasar dari hukum nasional, selain Hukum Adat dan Hukum Barat.  Pada  masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  Hukum  Islam  belum terakomodir  secara  maksimal  dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan Negara.  Akan  tetapi  pada  era  reformasi,  Hukum  Islam  baru diakomodir  dalam  hukum  nasional.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dinamika  internalisasi  hukum  islam  kedalam  sistem  perundang- undangan dipengaruhi oleh faktor sejarah dan politik.
Kata  Kunci: Legislasi,  Internaliasi  Hukum,  Peraturan  Perundang- Undangan.

## Pendahuluan
Islam  dan  Hukum  Islam  dalam  konteks    keindonesiaan  adalah  dua  hal niscaya  yang  tak  tepisahkan.  Konstruksi  Indonesia  sebagai  nation  state, merupakan refleksi politik umat Islam yang tak terbantahkan eksistensinya. Salah satu  perjuangan  fundamental  umat  Islam  di  Indonesia  adalah  pemberlakuan Hukum Islam sebagai hukum negara. Upaya pemberlakuan Hukum Islam sebagai sub sistem hukum Nasional tidak semulus yang dibayangkan. Konfigurasi politik hukum  Indonesia  sebagai  factor  fundamental    yang  menentukan  arah  kebijakan pembentukan    Hukum  nasional  Indonesia.  Dominasi  politik  umat  Islam  di parlemen (DPR) berperan besar dalam menentukan arah dan bentuk pemberlakuan Hukum Islam sebagai hukum nasional.
Dalam  tinjauan  sejarah,  dinamika  pemikiran  hukum  Islam  di  Nusantara telah  menunjukan  satu  fenomena  cukup  transformatif  dan  remedialis  dan mewartakan  sebuah  dinamika  yang  hidup  dan  cukup  maju.  Mendasar  pada  sifat contiunity and change, geliat pemikiran ini telah mengalami, bukan hanya tambal
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-07-18| Published : 2021-12-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
sulam  ide,  tetapi  seperti  bola,  terus  menggelinding  dan  melaju  membentuk karakter-karakternya  yang  unik  di  dalamnya.  Upaya  pemikiran  hukum  Islam  ini telah  banyak  dimulai  jauh  sebelum  kawasan  Nusantara  ini  terpecah  menjadi banyak negara, yang pada perkembangannya biasa disebut Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai core sirkumtansinya.
Menarik untuk memotret ulang narasi sejarah perkembangan, yang kurang lebih  paling  awal,  pemikiran  hukum  Islam  Nusantara  dalam  kerangka  untuk mengetahui  genesis  dan  paralelisme  kajian  dan  pemikiran  hukum  Islam kontemporer  yang  berkembang  di  Nusantara  umumnya  dan  atau  Indonesia khususnya. 1 Tulisan  berikut  coba  mengurai  gambaran  perkembangan  pemikiran hukum  Islam  Nusantara  dengan  mendiskusikan  aspek-aspek  bahasan  pada persoalan  Islam  pertama  dan  pengaruhnya  terhadap  pemikiran  hukum  Islam, berbagai  tokoh  dan  pemikiran  hukum  Islamnya,  serta  dinamika  perkembangan politik hukum yang pernah terjadi di Nusantara. Dengan latar belakang yang teah dijelaskan, maka rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini  adalah  a)  Bagaimana  sejarah  hukum  Islam  di  Indonesia;  Bagaimana  teori pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia; Bagaimana  dinamika  legislasi  hukum Islam di Indonesia.

## Pembahasan

## Konsepsi Hukum Islam
Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam.”  “Hukum Islam”  sebagai  suatu  rangkaian  kata  telah  menjadi  bahasa  Indonesia  yang  hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak  ditemukan  dalam  al-Qur‟an;  juga  tidak  ditemukan  dalam  literatur  bahasa Arab.  Karena  itu,  secara  definitif  arti  kata  itu  tidak  ditemukan.  Dalam  bahasa Ingris kata hukum Islam disebut Islamic law .
Perkataan hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukm , yaitu norma atau kaidah,  yakni  ukuran,  tolak  ukur,  patokan,  pedoman  yang  digunakan  untuk menilai  tingkah  laku  atau  perbuatan  manusia  dan  benda.  Hubungan  antara perkataan  hukum  dalam  bahasa  Indonesia  dengan hukm dalam  pengertian  norma
1 Mahsun,  “Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial  (Sebuah  Pembacaan  Kritis  Pemahaman Kaum Santri)” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014), 30.
dalam  bahasa  Arab  sangat  erat,  sebab  setiap  peraturan  mengandung  norma  atau kaidah  sebagai  inti. 2 Secara  sederhana  hukum  adalah  seperangkat  peraturan tentang  tingkah  laku  manusia  yang  diakui  oleh  sekelompok  masyarakat;  disusun orang-orang  yang  diberi  wewenang  oleh  masyarakat  itu;  berlaku  dan  mengikat untuk seluruh anggotanya.
Secara  harfiah  “Islam”  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  kata  salima  yang mengandung arti selamat, sentosa, damai, sejahtera. Kata salima kemudian diubah menjadi  aslama  yang  berarti  berserah  diri,  memelihara  dalam  keadaan  selamat sentosa,  tunduk,  patuh,  dan  taat.31  Orang  yang  mengikuti  Islam,  ia  akan memperoleh  keselamatan  dan  kesejahteraan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Secara terminologis  Islam  adalah  agama  Allah  yang  ajarannya  diturunkan  kepada Muhammad sebagai Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.
Hukum  Islam  bisa  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  pengertian  luas  dan pengertian  sempit.  Hukum  Islam  dalam  pengertian  luas  meliputi  segala  macam hal,  baik  yang  bersifat  kemanusiaan  maupun  ketuhanan.  Keduanya  merupakan kesatuan  rangkaian  hubungan  antara  manusia  dan  Allah,  manusia  dengan manusia,  dan  manusia  dengan  alam  sekitar.  Pengertian  hukum  secara  luas  ini mengilustrasikan  makna  keseluruhan  hukum  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kesusilaan  yang  tidak  hanya  menyangkut  hak,  kewajiban,  dan  paksaan  tapi  juga menyangkut  hukum  yang  lima  seperti  wajib,  sunnah,  ja‟iz,  makruh  dan  haram, bahkan menyangkut pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiayaran. 3
Hasbi  Asy-Syiddiqy  memberikan  definisi  hukum  Islam  sebagai  koleksi daya  upaya  fuqaha  dalam  menerapkan  syari'at  Islam  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.  Bila  hukum  dihubungkan  dengan  Islam,  maka  hukum  Islam  berarti: "Seperangkat  peraturan  berdasarkan  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Rasul  tentang tingkah  laku  manusia  mukallaf  yang  diakui  dan  diyakini  berIaku  dan  mengikat untuk semua umat yang beragama Islam". 4 Dari definisi yang dikemukakan di atas
2 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1982), 68.
3 Sahid, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi  Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 15.
4 Mardani,  “Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,” Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 38, no. 2 (2008): 179.
dapat  dipahami  bahwa  hukum  Islam  mencakup  Hukum  Syari'  ah  dan  Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya.

## Sejarah Hukum Islam di Indonesia
Hukum  Islam  sejak  kedatangannya  di  bumi  Indonesia  hingga  hari  ini tergolong hukum yang hidup (living law) di tengah-tengah masyarakat. Fenomena tersebut  bukan  karena  entitas  agama  yang  dianut  oleh  mayoritas  penduduk Indonesia,  melainkan  di  sejumlah  daerah  pemberlakuan  hukum  Islam  telah menjadi bagian dari tradisi (adat) masyarakat yang telah dianggap sakral. 5
Dalam  konteks  sejarah  Nusantara,  hukum  Islam  telah  diterapkan  pada masa-masa awal kerajaan Islam. Akar Sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut  sebagian  ahli  sejarah  dimulai  pada  abad  pertama  hijriyah,  atau  sekitar abad  ketujuh  atau  kedelapan  masehi.  Sebagai  gerbang  masuk  ke  dalam  kawasan nusantara,  kawasan  utara  pulau  Sumatera-lah  yang  kemudian  dijadikan  sebagai titik  awal  gerakan  dakwah  para  pedagang  muslim.  Secara  perlahan,  gerakan dakwah  itu  kemudian  membentuk  masyarakat  Islam  pertama  di  Peureulak,  Aeh Timur.  Berkembangnya  komunitas  muslim  di  wilayah  itu  kemudian  diikuti dengan  bedirinya  kerajaan  Islam  pertama  di  tanah  air  pada  abad  ketiga  belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara. 6
Dengan  berdirinya  kerajaan  Pasai  itu,  maka  pengaruh  Islam  semakin menyebar  dengan  berdirirnya  kerajaan  lainnya  seperti  kesultanan  Malaka  yang tidak  jauh  dari  Aceh.  Selain  itu  ada  beberapa  yang  ada  di  jawa  antara  lain kesulatanan  demak,  mataram,  dan  cirebon.  Kemudian  di  daerah  sulawesi  dan maluku yang ada kerajaan gowa dan kesultanan ternate serta tidore.
Hukum islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum islam di Indonesia. Dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan  Hindu-Budha  berarti  untuk  pertama  kalinya  hukum  islam  telah  ada  di Indonesia  sebagai  hukum  positif.  Hal  ini  terbukti  dengan  fakta-fakta  dengan adanya  literatur-literatur  fiqih  yang  ditulis  oleh  para  ulama‟  nusantara  pada  abad
5 Miftah  Farid,  “Legislasi  Hukum Islam  di  Indonesia  (Suatu Tinjauan  Politik  Islam)”  (Tesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), 47.
6 Farid, 48.
16 dan 17-an. Zaman para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagi hukum Negara.
Hukum  Islam  di  berlakukan  oleh  raja-raja  di  Indonesia  dengan  cara mengangkat  ulama-ulama  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Bentuk  peradilannya berbeda-beda  tergantung  dengan  bentuk  peradilan  adat.  Karena  palaksanaan peradilan  yang  bercorak  Islam    dilakukan  dengan  cara  mencampurkan (mengawinkan) dengan bentuk peradilan adat. 7
Pada  era  kekuasaan  kesultanan  dan  kerajaan-kerajaan  Islam,  peradilan agama  sudah  hadir  secara  formal.  Ada  yang  bernama  peradilan  penghulu  seperti di Jawa. Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Islam di Sumatera. Peradilan Qadi di Kesultanan  Banjar  dan  Pontianak.  Namun  sangat  disayangkan,  walaupun  pada masa  Kesultanan  telah  berdiri  secara  formal  peradilan  Agama  serta  status  ulama memegang  peranan  sebagai  penasehat  dan  hakim,  belum  pernah  disusun  suatu buku  hukum  positif  yang  sistematik.  Hukum  yang  diterapkan  masih  abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih.
Baru pada tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum  yang  kemudian  dikenal  dengan  Compendium  Freijer.  Compendium  ini dijadikan  rujukan  hukum  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dikalangan masyarakat  Islam  di  daerah  yang  dikuasai  VOC. 8 Dalam  konteks  sejarah Indonesia,  sejak  zaman  kolonial  sebenarnya  sudah  ada  upaya-upaya  kodifikasi seperti  munculnya  compendium-compendium  sebagai  rujukan  aplikasi  Hukum Islam. Pada masa  Orde Lama,  ada beberapa Undang-Undang  dan peraturan  yang mencerminkan  masuknya  Hukum  Islam  dalam  materi  hukum  nasional,  seperti UndangUndang Pokok Agraria tahun 1960. 9

## Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia
Eksistensi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak agama Islam masuk di  Indonesia. 10 Karena  itu,  hukum  Islam  telah  menjadi  bagian  integral  dari
7 Edi Rosman, “Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 31.
8 Mardani, “Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” 176.
9 Mohammad Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” Al-Qanun 11, no. 1 (2008): 143.
10 M.  Rasyid  Ridla,  “Sosiologi  Hukum  Islam  (Analisis  terhadap  Pemikiran  M.  Atho’ Mudzhar),” Al-Ahkam 7, no. 2 (Desember 2012): 187.
pembinaan hukum nasional sampai sekarang ini dan peranan hukum Islam dalam pembangunan  hukum  nasional  adalah  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dalam hukum positif dan hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengan sifatnya yang umum, tidak memandang  perbedaan  agama,  maka  nilai-nilai  hukum  Islam  dapat  berlaku  pula bagi seluruh warga negara Indonesia. 11

## a. Teori Receptio in Complexu
Eksistensi syariat Islam di Nusantara tetap eksis dan diakui sebagai sesuatu yang fundamental. Pengakuan kolonial Belanda terhadap eksistensi syariat Islam, dapat  dilihat  dari  karya  Van  den  Berg  (1845-1927)  yang  berjudul Mohammadaansch  Recht .  Menurutnya,  asas-asas  hukum  Islam  berdasarkan mazhab  Hanafi  dan  Syafi„i.  Dalam  buku  tersebut  dia  mengatakan,  “bagi  orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam.” Dalam realitasnya,  badan  peradilan  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Belanda  tidak  bisa jalan.  Untuk  itu,  pemerintah  VOC  tetap  membiarkan  lembaga-lembaga  asli  yang ada  dalam  masyarakat  tetap  berjalan.  Mereka  juga  mengakui  hukum  Islam  dan diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 12
Konsepsi  di  atas  adalah  teori  yang  dikemukakan  oleh  Lodewijk  Willem Christian  Van  den  Berg18  (1845-1927)  yang  disebut receptio  in  complexu yang sejak  tahun  1855  telah  didukung  oleh  peraturan  perundang-undangan  Hindia Belanda  melalui  pasal  75,  78,  dan  109  RR  (Staatsblad  1855  Nomor  02). 13 Dia mengatakan bahwa bagi seorang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.  Dia  mengusahakan  agar  kewarisan  dan  hukum perkawinan  Islam  dijalankan  oleh  hakim-hakim  Belanda  dengan  bantuan penghulu  Islam.  Sebelum  Islam  datang  ke  Indonesia  dengan  misi  dagang  VOC, kerajaan  Islam  telah  memberlakukan  hukum  Islam.  Paham  yang  dianut (legal
11 Saidah,  “Aktualisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Idealitas  dan  Realitas  Hukum  Pidana Islam),” Jurnal Hukum Diktum 11, no. 2 (2013): 147.
12 Sahid, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia , 36.
13 Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Receptio In Complexu, Teori Receptie, dan Teori Receptie A Contrario,” Jurnal Petita 2, no. 2 (2017): 170.
system) pada  umumnya  bermazhab  Syafi„i.  Kerajaan  tersebut  telah  menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat sudah memberlakukannya.
Dengan  berpegang  pada  teori  tersebut  maka  Berg  berpendapat  bahwa pengadilan  agama  sudah  seharusnya  ada  dan  termasuk  juga  di  Batavia  yang menjadi  pusat  dari  pemerintah  kolonial  yang  didasarkan  pada  aturan  kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional di mana perundangundangan  dari  penguasa  bangsa  Eropa  sendiri memberikan kemungkinan  untuk  itu.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  wewenang Pengadilan  Agama  pada  waktu  itu  adalah  hal-hal  yang  berhubungan  dengan hukum  perkawinan  dan  hukum  kewarisan  Islam.  Penentuan  wewenang  yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktik peradilan dalam masyarakat bumi putra yang beragama Islam yang telah berlangsung sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam. 14

## b. Teori Receptie
Muatan  pokok teori  receptie ini  adalah divide  et  impera yang  bertujuan untuk  menghambat  dan  menghentikan  meluasnya  hukum  Islam  dan  membentuk konsep  hukum  tandingan  yang  mendukung  politik  pecah  belah  pemerintah kolonial. Di Aceh Hurgronje telah berhasil mengkonfrontasikan antara ulama dan uleebalang.  Menurutnya,  musuh  kolonialisme  bukan  Islam  sebagai  agama  tetapi Islam  sebagai  doktrin  politik.  Dia  melihat  kenyataan  bahwa  Islam  di  Indonesia seringkali  menimb  ulkan  bahaya  terhadap  kekuasaan  Belanda.  Melalui  usaha terus-menerus  dan  sistematis,  dia  berhasil  mengganti  teori receptie  in  complexo menjadi  teori receptie .  Dalam  teori  ini,  yang  ada  adalah  hukum  adat,  sedang hukum  Islam  dianggap  tidak  ada.  Hukum  Islam  dianggap  eksis,  berarti,  dan bermanfaat  bagi  kepentingan  pemeluknya  apabila  hukum  Islam  tersebut  telah diresepsi oleh hukum adat. 15
Dalam wujud peraturan, teori ini mulai diterapkan pada pasal 134 ayat (2) Indische  Staatsregeling  (IS) Tahun  1925  yang  berbunyi:  “Dalam  hal  terjadi perkara  perdata  antara  sesama  orang  Islam  akan  diselesaikan  oleh  hakim  agama
14 Sahid, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia , 36–37.
15 Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Al- ’Adalah 10, no. 4 (2012): 470.
Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat meraka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi.” Menindaklanjuti Pasal 134 ayat (2), pada tahun 1929 pasal ini diubah menjadi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang  Islam  akan  diselesaikan  oleh  hakim  agama  Islam  apabila  hukum  adat mereka  menghendakinya,  dan  sejauh  tidak  ditentukan  lain  dengan  sesuatu ordonansi.”  Arti  pasal  ini  bahwa  hukum  Islam  yang  berlaku  hanya  kalau  telah direceptie  oleh  hukum  adat.  Perubahan  tersebut  terjadi  pada  tahun  1929  melalui Staatsblad Nomor 221.35
Teori  receptie  yang  dijadikan  landasan  kebijakan  pemerintah  Hindia Belanda  terhadap  hukum  Islam  termasuk  lembaga  Peradilan  Agama  yang tercermin dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling dan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 kemudian didukung oleh Ter Haar dan beberapa sarjana hukum yang mendapat pendidikan Belanda, baik di Batavia maupun di negeri Belanda. 16

## c. Teori Receptie Exit
Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945,  seluruh  peraturan  pemerintahan  Belanda  yang  berdasarkan  teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie harus exit karena  bertentangan  dengan  al-Qur'an  dan  sunnah  Rasul.  Hazairin menyebut teori receptie sebagai teori Iblis.
Berdasarkan  pendapatnya  ini,  Hazairin  mengembangkan  teori  yang disebutnya  sebagai  teori receptie exit .  Pokok-pokok  pikiran  Hazairin  tersebut adalah:
1. Teori receptie telah  patah,  tidak  berlaku  dan exit dari  tata  negara Indonesia  sejak  tahun  1945  dengan  merdekanya  bangsa  Indonesia  dan  mulai berlakunya UUD 1945.
2. Sesuai  dengan  UUD  1945  pasal  29  ayat  1  maka  negara  Republik Indonesia  berkew~iban,  membentuk  hukum  nasional  Indonesia  yang  bahannya hukum Agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.
16 Sahid, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia , 44–45.
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan  hukum  Islam  saja,  melainkan  juga  hukum  agama  lain  untuk  pemeluk agama  lain.  Hukum  agama  di  bidang  hukum  perdata  diserap  dan  hukum  pidana diserap  menjadi  hukum  nasional  Indonesia.  Itulah  hukum  baru  Indonesia  dengan dasar Pancasila.
Di  samping  Hazairin,  seorang  tokoh  yang  juga  menentang  teori  receptie adalah Sayuti Thalib yang menulis buku Receptie a Contrario : Hubungan Hukum Adat  dengan  Hukum  Islam.  Teori  ini  mengandung  sebuah  pemikiran  bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. 17
Hazairin  menyarankan  agar  umat  Islam  memakai  hukum  Islam  sebagai hukum  yang  ditaati  guna  menata  kehidupan  sehari-hari.  Menurutnya,  peradilan Islam  dimungkinkan  untuk  berdiri  integral  dengan  peradilan  negara,  yang  dalam hal  ini  berada  di  bawah  pengawasan  Mahkamah  Agung.  Dia  berpendapat,  umat Islam  tidak  perlu  terjebak  dalam  kontroversi  tentang  status  hukum  Islam  hanya karena adanya propaganda teori receptie . 18

## Dinamika Legislasi Hukum Islam di Indonesia
Legislasi  perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  upaya  pembuatan hukum  yang  dilakukan  secara  sengaja  oleh  badan  yang  berwenang  untuk  itu. 19
Proses  legislasi  secara  komperhensif  dan intergrated semakin  terasa  diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern, tujuan  utama  dari  pembentukan  perundang-undangan  bukan  lagi  menciptakan kodifikasi  bagi  norma-norma  dan  nilai-nilai  kehidupan  yang  sudah  mengendap dalam  masyarakat,  akan  tetapi  tujuan  utamanya  adalah  menciptakan  modifikasi adanya  perubahan  pada  kehidupan  sosio-religius  masyarakat  Indonesia  yang menghadapi perilaku yang tidak religius. 20
Sebuah  proses  legislasi  nasional  sepatutnya  mencerminkan  dan mempertimbang-kan  nilai  agama  sebagai  unsur  penting  dalam  pembangunan
17 Mardani, “Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” 177.
18 Sahid, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia , 49.
19 Akhyar Ari Gayo, “Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisis atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah,” Jurnal Recht Vinding 4, no. 3 (2015): 486.
20 Mudzakir, “Legislasi Hukum Islam dalam Perspektif Produk Perundang-undangan di Indonesia: Integrasi antara Maqashid al-Shari’ah dengan Tujuan Legislasi,” Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 11, no. 1 (2011): 32.
hukum. 21 Kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai  pilar  pembangunan  hukum sendiri  berpangkal  dari  nilai-nilai  hidup  yang  mereka  yakini.  Dalam  kaitan  ini, Islam  yang  merupakan  agama  mayoritas  masyarakat  Indonesia  dapat  dipastikan menjadi conditio  sine  quanon .  Namun  demikian,  aspirasi  integrasi  hukum  Islam dalam  hukum  nasional  masih  dihadapkan  pada  beberapa  masalah,  baik  dalam wilayah  teori  maupun  praktik. 22 Perkembangan  legislasi  hukum  Islam  di Indonesia dibagi menjadi empat periode yang akan dijelaskan sebagai berikut.

## a. Masa Sebelum Kemerdekaan
Pada  zaman  penjajahan  Belanda,  Hukum  Islam  diajarkan  dengan  nama Mohammedaansch Recht , yang sempat diteruskan ketika Indonesia merdeka.  Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman VOC. Adanya Regerings  Reglemen mulai  tahun  1855  merupakan  pengakuan  tegas terhadap adanya Hukum Islam tersebut. 23
Pada masa awal penjajahan VOC berlaku hukum Belanda. Namun, hukum Belanda tidak diterima orang asli Indonesia. Maka, VOC memutuskan hukum asli Indonesia  yang  boleh  diterapkan  di  bidang  tertentu.  Jadi,  Statuta  Batavia (Undang-Undang  Jakarta)  tahun  1642  menetapkan  bahwa  jika  terdapat  sengketa waris di antara orang-orang Islam, maka hukum yang dipakai dalam memecahkan adalah Hukum Islam. 24
Realisasi  dari  Statuta  tersebut  adalah  diterimanya Compendium  Freijer pada  tanggal  24  Mei  tahun  1670  oleh  VOC.  Compendium  tersebut  adalah Kompilasi  Hukum  Islam  dibidang  kekeluargaan  yang  dikumpulkan  oleh  ahli Hukum  DW.  Freijer.  VOC  dalam  perkembangannya  kemudian  menerima  kitab- kitab lain yang berupa Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tersebut digunakan oleh pengadilan VOC dalam memutuskan perkara umat Islam. 25
21 Fitriyani dan Abd Basir Laupe, “Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia,” Jurnal Al-Ulum 13, no. 2 (2013): 453.
22 Muhammad Zaki, “Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara,” Miqot 39, no. 1 (2015): 73.
23 Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” 151.
24 Dahlia  Haliah  Ma’u,  “Eksistensi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Analisis  Kontribusi  dan Pembaruan  Hukum  Islam  Pra  dan  Pasca  Kemerdekaan  Republik  Indonesia),” Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah 15, no. 1 (2017): 20.
25 Azhari  Akmal  Tarigan, Sejarah  Sosial  Hukum  Islam  Dinamika  Fikih  Pada  Abad Pertengahan (Bandung: Citapustaka Media, 2013), 231.
Dengan  penggantian  VOC  dengan  pemerintahan  Hindia  Belanda  pada tahun 1800, usaha kepastian Hukum Islam berjalan melalui penunjukan penasehat Hukum  Islam.  Pada  tahun  1808,  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  Daendals mengeluarkan  peraturan  terhadap  Hukum  Islam  di  daerah-daerah  Jawa  tertentu. Peraturan tersebut menetapkan kepala Masjid (penghulu) wajib bertindak sebagai penasehat Pengadilan Negeri dalam perkara antara orang Islam. 26
Pemerintah Hindia Belanda mengurangi kedudukan Hukum Islam melalui para  Hakim  Belanda.  Pasal  75  ayat  (1)  Regeering  Reglemen  1855  (Undang- Undang  Dasar  Hindia  Belanda)  menetapkan  bahwa  Hukum  Islam  akan  dianut hanya  sepanjang  telah  diakui  oleh  hukum  adat  dan  tidak  bertentangan  dengan Hukum  Belanda.  Pasal  134  Ayat  (2)  menjadi  dasar  teori receptio  in  complexu yang  menyatakan  bahwa  Hukum  Islam  tidak  boleh  berdiri  sendiri  kecuali sepanjang telah menjadi kebiasaan hukum Adat.
Snouck  secara  umum  berpendapat  bahwa  Hukum  Islam  yang  sudah berlaku  di  masyarakat  sudah  tidak  bisa  disebut  Hukum  Islam  sebab  telah  terjadi penerimaan dari masyarakat sehingga dijadikan kebiasaan sehari-hari. Inilah yang kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Teori  Resepsi (Receptie  Theory) .  Sementara Van  den  Berg  bersama  teman-temannya  menganggap  penyimpangan  itu  tetap Hukum  Islam,  karena  itu  yang  berlaku  adalah  Hukum  Islam,  kemudian  dikenal dengan istilah Teori Mengikuti Agama (Receptie in Complexu) . 27

## b. Masa Sesudah Kemerdekaan
Dengan  proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  dan  keberlakuan UUD  1945  pada  tanggal  17  dan  18  Agustus  1945,  kedudukan  Hukum  Islam secara  umum  tidak  diubah  dan  masih  berfungsi  sebagai  sistem  hukum  khusus orang  Islam  di  bidang  tertentu. 28 Kedudukan  tersebut  diwujudkan  melalui ketentuan  bahwa  Republik  Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  sila  Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang dimuat dalam Pembukaan dan pasal 129 Ayat (1) UUD 1945 yang sesuai dengan Piagam  Jakarta 22 Juni  1945. Pasal  29 Ayat  (1)   UUD 1945  diikuti  dengan  Ayat  (2)  yang  berbunyi,  “Negara  menjamin  kemerdekaan
26 Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” 152.
27 Hatta, 153.
28 Ena  Dewi,  “Dinamika  Lembaga  Yudikatif  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional,” Pranata Hukum 5, no. 1 (Januari 2010): 67.
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Kepastian  Hukum  Islam  dimulai  dengan  UU  No.  22/1946.  UU  tersebut mengatur  pencatatan  nikah,  talak,  dan  rujuk  untuk  orang  Islam  dan  mencabut peraturan  perundangan  Belanda  yang  tidak  jelas.  Selain  itu,  UU  No.  22/1946 mengandung jadwal penyusunan Kompilasi Hukum Islam.
Pada  perkembangan  berikutnya,  Hukum  Islam  dalam  bentuk  lembaga mendapat  legislasi  yang  kuat  dengan  dikeluarkannya  beberapa  peraturan perundang-perundangan. 29 Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  beberapa  peraturan,  dan 1980  lahir  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  6  Tahun  1980  tanggal  28  Januari 1980  tentang  penyeragaman  nama  lembaga    menjadi  sebuah  Pengadilan  Agama. Kemudian  untuk  mempengaruhi  kekurangan  Pengadilan  Agama    secara  yuridis formal , maka disetujui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 30

## c. Orde Baru
Pada  masa  Orde  Baru  Hukum  Islam  mengalami  pasang  surut.  Dalam perspektif  Soeharto,  Soekarno  telah  banyak  mengecewakan  umat  Islam  dengan konsep  NASAKOM-nya. 31 Pada  awalnya  kehadiran  Orde  Baru  menyimpan harapan yang besar bagi umat  umat Islam. Harapan itu sangat wajar didambakan umat  Islam,  sebab  pada  paruh  terakhir  Soekarno,  keberadaan  sosio  politik  umat Islam  termarginalkan  oleh  kekuatan  lainnya.  Di  samping  persoalan  dimensi teologis yang berseberangan dengan ideologi komunis.
Namun  ironis  sekali,  ternyata  harapan  itu  musnah,  terutama    dimata  para petinggi Masyumi yang menaruh harapan besar terhadap pemimpin Orde Baru ini. Sebab  terbukti  ketika  Soeharto  menjadi  penguasa  Orde  Baru,  tidak  sedikitpun memberikan  peluang  bagi  parta  Masyumi  untuk  direhabilisasi  namanya.  Bahkan lebih parah lagi, Orde Baru menganggap bahwa umat Islam merupakan kelompok yang  membahayakan  dan  akan  mengganggu  stabilitas  nasional,  sehingga  dia mengerahkan kekuatan ABRI untuk menghambat kekuatan umat Islam.
29 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2 (Bandung: Pustaka Salamadani, 2010), 46.
30 Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” 154.
31 Marwati  Djonoed  Poesponegoro  dan  Nugroho  Notosusanto, Sejarah  Nasional Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 199.
Paradigma  pembangunan  hukum  yang  dibangun  Orde  Baru  cenderung memperkecil partisipasi  kelompok-kelompok masyarakat.  Termasuk di  dalamnya umat  Islam.  Sehingga  dapat  dilihat  produk  hukum  yang  dibuat  Orde  Baru cenderung otoriter dan bersifat ortodok. Hal ini dapat dilihat dari UndangUndang No.  7  Tahun  1989.  Gus  Dur  menyatakan  bahwa  Undang-undang  ini  merupakan kebahagiaan  kamuflatif  bagi  umat  Islam  Indonesia,  sebab  orang  memang  puas dengan  dilembagakannya  Peradilan  Agama,  namun  lupa  dengan  persoalan- persoalan  lainnya  sehingga  ia  menganggap  bahwa  Undang-undang  ini  lahir melalui  undemoctatic  manner    (Undang-undang  yang  lahir    atas  kehendak Penguasa bukan rakyat).
Selain  persoalan  tersebut,  otokrasi  yang  dibangun  Orde  Baru  dalam pembangunanhbukum  sangat  dominan.  Ini  bisa  dilihat  dari  produk  hukum  yang dihasilkan  DPR.  Hal  ini  menyebabkan  DPR  tidak  lebih  sebagai  pembentuk legitimasi  eksekutif.  Boleh  jadi  hal  ini  disebabkan  kewenangan  Presiden  yang lebih luas.

## d. Era Reformasi
Pada  era  ini  (Era  Reformasi),  terdapat  beberapa  tuntutan  sekaligus harapan.  Tuntutan  atau  harapan  yang  relevan  dengan  pembahasan  ini  yakni perubahan  sistem  politik  yang  memberi  kebebasan  pada  jumlah  dan  asas  yang dianut  oleh  partai  politik.  Selain  itu  juga  terbentuknya  hukum  nasional  dengan mengakomodasi  berbagai  hukum  lokal  yang  plural,  termasuk  hukum  agama (Hukum Islam).
Harapan  kebebasan  berpolitik  dan  berorganisasi  terwujud  dengan terbentuknya  48  partai  politik  peserta  pemilu  1999,  yang  di  antaranya  adalah  19 partai yang dapat dikategorikan sebagai partai Islam; dengan identitas nama, asas, atau  lembaga  yang  mengandung  unsur  Islam.  Namun,  kemunculan  beberapa partai  Islam  tersebut  ternyata  tidak  membawa  pengaruh  yang  besar  terhadap perpolitikan  nasional.  Penyebabnya  adalah  dalam  pemilu  1999  masih dimenangkan oleh partai-partai  nasionalis, sehingga yang  tidak berpengaruh  bagi perkembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  karena  orientasi  perjuangan  mereka
tidak  memfokuskan  pada  Hukum  Islam.  Namun  lebih  banyak  pada  pemenuhan kebutuhan komunitas Islam. 32
Meskipun  Hukum  Islam  tidak  berkembang  lewat  jalur  struktural  partai, namun  Hukum  Islam  pasca  runtuhnya  Orde  Baru/Era  Reformasi  -sebagai kelanjutan  dari  era  sebelumnya-  dapat  berkembang  dengan  pesat  melalui  jalur kultural. Hal  itu terjadi sebagai  konsekuensi logis  dari kemajuan kaum  muslimin (cultural)  di  bidang  ekonomi  dan  pendidikan.  Perkembangan  Islam  pada  era Reformasi  diikuti perkembangan  Hukum Islam secara  kultural.  Keadaan  tersebut ditunjang  oleh  lahirnya  Undang-undang  sebagai  hukum  positif  Islam,  yaitu Undang-undang  No.  17  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Haji  dan  UU  No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 33
Pada  era  Reformasi  ini,  perkembangan  Hukum  Islam  dapat  dilihat  pada tiga fenomena penting berikut:
1. Kelahiran  Undang-undang  No.  18  Tahun  2001  tentang  Nangroe  Aceh Darussalam,  yang  memberi  otonomi  khusus  kepada  Daerah  Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  untuk  menerapkan syariat Islam;
2. Kelahiran Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.;
3. Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  memberi legislasi terhadap beroperasinya perbankan berdasarkan prinsip syariah. 34
Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  di  atas  maka  dapat  diketahui bahwa  sejak  awal  era  reformasi,  ada  banyak  sekali  aturan  hukum  islam  yang diinternasisasikan kedalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

## Kesimpulan
Dari  paparan    di  atas  dapat  disarikan  bahwa  sesungguhnya  Hukum  Islam sudah  berlaku  sejak  awal  masuknya  Islam  di  Indonesia.  Bahkan  pada perkembangan berikutnya, Hukum Islam menjadi salah satu dari tiga bahan dasar dari  hukum  nasional,  selain  Hukum  Adat  dan  Hukum  Barat.  Pada  masa  Orde Lama  dan  Orde  Baru  Hukum  Islam  belum  terakomodir  secara  maksimal  dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.  Akan tetapi  pada  era reformasi, Hukum  Islam
32 Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” 159.
33 Hatta, 160.
34 Hatta, 161.
baru  diakomodir  dalam  hukum  nasional.  Hal  ini  tentunya  terdapat  unsur  politis yang  didalamnya  terimplementasi  adanya  multi  partai. Eksistensi  Hukum  Islam pada era reformasi  tidak hanya terjadi  pada tataran struktural,  tetapi  pada  tataran yang  lebih  menentukan,  yakni  tataran  kultural.  Untuk  pengembangan  dan pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  ada  beberapa  proses.  Proses  tersebut tetap menjadikan wahyu sebagai rujukan awal yang membutuhkan ijtihad sebagai proses  inteletual  para  ulama  yang  melahirkan  fiqih.  Fiqih  akan  dapat  dijadikan sebagai  hukum  Islam  di  Indonesia  tidak  hanya  dengan  proses  yudisial  yang selama  ini  berlaku  di  Pengadilan  Agama,  akan  tetapi  akan  lebih  maslahah  jika hukum Islam yang berupa fiqih dan syari‟ah

## Daftar Pustaka
Buzama,  Khoiruddin.  “Pemberlakuan  Teori-Teori  Hukum  Islam  di  Indonesia.” Jurnal Al-’Adalah 10, no. 4 (2012).
Dewi, Ena. “Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional.”
Pranata Hukum 5, no. 1 (Januari 2010).
Farid, Miftah. “Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Tinjauan Politik Islam).” Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
Fitriyani,  dan  Abd  Basir  Laupe.  “Positivisasi  Hukum  Islam  dalam  Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia.” Jurnal Al-Ulum 13, no. 2 (2013).
Gayo,  Akhyar  Ari.  “Dinamika  Legislasi  Hukum  Islam:  Analisis  atas  Upaya Pembentukan  Hukum  Perikatan  Syariah.” Jurnal  Recht  Vinding 4,  no.  3 (2015).
Hatta,  Mohammad.  “Perkembangan  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.” Al- Qanun 11, no. 1 (2008).
Hazairin. Tujuh Serangkai tentang Hukum . Jakarta: Tintamas, 1982.
Irmawati.  “Teori  Belah  Bambu  Syahrizal  Abbas:  Antara  Teori  Receptio  In Complexu, Teori Receptie, dan Teori Receptie A Contrario.” Jurnal Petita 2, no. 2 (2017).
Mahsun.  “Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial  (Sebuah  Pembacaan  Kritis Pemahaman Kaum Santri).” Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.
Mardani.  “Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional.” Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 38, no. 2 (2008).
Ma’u,  Dahlia  Haliah.  “Eksistensi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Analisis  Kontribusi dan  Pembaruan  Hukum  Islam  Pra  dan  Pasca  Kemerdekaan  Republik Indonesia).” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 15, no. 1 (2017).
Mudzakir. “Legislasi Hukum Islam dalam Perspektif Produk Perundang-undangan di  Indonesia:  Integrasi  antara  Maqashid  al-Shari’ah  dengan  Tujuan Legislasi.” Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 11, no. 1 (2011).
Poesponegoro,  Marwati  Djonoed,  dan  Nugroho  Notosusanto. Sejarah  Nasional Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
Ridla, M. Rasyid. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar).” Al-Ahkam 7, no. 2 (Desember 2012).
Rosman, Edi. “Legislasi Hukum Islam di Indonesia.” ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016).
Sahid. Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi  Formalisasi  Syariat  Islam  di Indonesia . Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
Saidah.  “Aktualisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Idealitas  dan  Realitas  Hukum Pidana Islam).” Jurnal Hukum Diktum 11, no. 2 (2013).
Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah 2 . Bandung: Pustaka Salamadani, 2010. Tarigan,  Azhari  Akmal. Sejarah  Sosial  Hukum  Islam  Dinamika  Fikih  Pada  Abad Pertengahan . Bandung: Citapustaka Media, 2013.
Zaki,  Muhammad.  “Arah  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  Perspektif Interaksi Agama dan Negara.” Miqot 39, no. 1 (2015).