## Pergeseran Konsep Pengelolaan Zakat Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia

## Maylen Fitria
Universitas Islam Indonesia E-mail : maylen.fitria98@gmail.com

## Abstract
Shari'at regarding zakat, infaq, and sadaqah, is a shari'ah which shows that in Islam, not only is the relationship between humans and God important, but the relationship between humans and humans is important. The method in this paper is a method of legal  comparison  with  a  deductive  normative  juridical  approach.  In  legislation  in Indonesia, there are two laws that deal with zakat, u 38/99 and 23/11, the focus of which  is  the  management  of  zakat.  in  both  of  these  laws  there  is  no  significant difference  between  these  two  rules,  Muzakki,  and  mustahiq,  along  with  the  terms and  conditions  that  are  still  the  same,  the  difference  is  in  the  aspect  of  zakat management.  Centralized  management  on  uu  38/1999,  and  centralized  on  uu 23/2011. The purpose, remains the same, namely to realize the hope that zakat can be one solution in realizing equity and economic justice.
Keywords : zakat law, management of zakat, purpose of zakat .

## Abstrak
Syari’at tentang zakat, infaq, dan shadaqah, merupakan syari’at yang menunjukkan bahwa  dalam  Islam,  bukan  hanya  hubungan  antara  manusia  kepada  Tuhannya  saja yang  penting,  melainkan  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  pun  penting. Metode  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  komparasi  hukum  dengan  pendekatan yuridis  normatif  yang  bersifat  deduktif.  Dalam  perundang-undangan  di  Indoseia, terdapat  dua  undang-undang  yang  membahas  tentang  zakat,  uu  38/99  dan  23/11, yang fokusnya adalah pengelolaan zakat. dalam kedua undang-undang ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua aturan ini, Muzakki, dan  mustahiq, beserta syaratnya  masih  sama  subtansinya,  yang  berbeda  adalah  pada  aspek  pengelolaan zakat.  Pengelolaan  yang  disentralistik  pada  uu  38/1999,  dan  sentralistik  pada  uu 23/2011.  Adapun  tujuan,  tetap  sama,  yaitu  mewujudkan  harapan  agar  zakat  dapat menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.
Volume 16  Nomor 1, Halaman 32-48, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## ISTINBATH
Kata kunci : undang-undang zakat, pengelolaan zakat, tujuan zakat .
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-04-17| Reviewed : 2019-06-19| Published : 2019-06-20.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  satu  dari  sekian  negara-negara  di  wilayah  timur  dunia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Sebagai sebuah negara Indonesia menjamin  kebebasan  bagi  rakyatnya  untuk  menjalankan  apa  yang  menjadi  keyakinan dan  ajaran  dari  agamanya.  Penjaminan  itu  secara  eksplisit  tertuang  dalam  undang- undang  dasa  1945.  Kebebasan  beragamma  tersebut  diberikan  secara  seimbang  bagi seluruh umat beragama di Indonseia, baik yang muslim maupun non muslim. Berbicara hubungan manusia dengan manusia, berbagi adalah cara paling efektif dan nyata untuk menunjukkan  kepedulian  kepada  sesama  manusia.  Karena,  dengan  berbagi  maka mereka yang kekurangan atau kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya akan terbantu.
Salah satu syari’at dari sekian banyak ajara Islam adalah syari’at tentang zakat, infaq,  dan  shadaqah.  Syariat  yang  cakupan  aturannya  berkenaan  dengan  harta  ini, merupakan  syariat  yang  menunjukkan  bahwa  dalam  Islam,  bukan  hanya  hubungan antara  manusia  kepada  dan  dengan  Tuhannya  saja  yang  penting,  melainkan  hubungan antara  manusia  dengan  manusia  pun  penting  sehingga  hubungan  tersebut  diatur,  tidak hanya  dalam  tataran  idealisme  saja,  melainkan  dalam  bentuk  yang  implementatif  dan probabilitas penerapannya memiliki porsentase yang sangat besar. 1
Etimologi dari Zakat adalah suci, bisa juga berarti mensucikan, atau tumbuh dan berkembang.  Sedangkan  terminologi  zakat  adalah  mengeluarkan  sejumlah  dan/atau sebagian tertentu dari harta yang telah sampai pada batasan paling minimum yang sudah ditetapkan,  selanjutnya  akan  diberikan,  kepada  orang-orang  yang  dianggap  sangat
1 Hamdan  Dauly,  “Zakat  Sebagai  Pesan  Dakwah:  Antara  Pengelolaan  Dan  Perubahan  Status  Manusia,” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 10, no. 1 (7 November 2018): 94, https://doi.org/10.32489/tasamuh.49.
berhak  untuk  menerimanya  oleh  syari’at.  Pensucian  harta  ini,  secara    umum,  dibagi menjadi dua, yaitu zakat/pensucian jiwa dan zakat/pensucian harta. Mereka yang sudah dianggap  mampu  dan  wajib  mengeluarkan  sebagian  harta  tersebut  disebut  sebagai muzakki . 2
Zakat, infaq, shadaqah memiliki landasan hukum yang cenderung sama. Karena kata  infaq  dan  shadaqah  sering  kali  dimaknai  dan/atau  dipahami  juga  sebagai  zakat. Berbicara  tentang  zakat,  infaq,  shadaqah  dengan  menggunakan  perspektif  hukum,  itu berarti  sedang  menjadikan  zakat,  infaq,  shadaqah  sebagai  objek  kajian  hukum  positif, atau dengan kata lain, pembasan zakat dilakukan dengan konteks peraturan perundang- undangan yang berlaku di suatu Negara, khususnya Indonesia.
Dalam  fiqih,  yang  merupakan  rujukan  utama  dalam  menetapkan  dan menerbitkan  undang-undang  terkait  zakat  di  Indonesia,  orang  yang  memberikan sebagian  hartanya  untuk  membersihkan  keseluruhan  harta  yang  dimilikinya  disebut sebagai Muzakki ,  dan  orang  yang  dianggap  berhak  mendapatkan  bagian  dari  bagian yang  dipisahkan  itu  disebut  sebagai Mustahiq .  Harta, Muzakki dan mustahiq ,  adalah unsur paling pokok dan penting dari kajian hukum tentang zakat ini.
Konsep muzakki dan mustahik ini sudah dikemukakan oleh ulama terdahulu dan masih  berlanjut  hingga  saat  ini.  Praktik  pengelolaan  zakat  di  negara-negara  muslim kontemporer menjadi ruang eksperimen yang luas, dan sudah pasti menarik untuk dikaji guna  menambah  literasi  kajian  dibidang  zakat,  khususnya  yang  berbau  kewilayahan atau negara. Karena sebagaimana yang sudah disiratkan dalam kaidah ushuliiyah bahwa sebuah hukum bisa berubah menyesuaikan tempat, waktu, situasi, serta kondisinya.
Di  indonesia  saat  ini  telah  terbit  beberapa  undang-undang  yang  mengatur tentang zakat, salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang  pengelolaan  zakat. Undang-undang ini memberikan penguatandan juga berbagai privilege kepada operator zakat yang dibentuk dan/atau dikelela langsung dibawah pemerintah. Disaat yang sama undang-undang  ini  juga  memperlemah  bahkan  marginalisasi,  dengan  kata  lain  adanya potensi dan juga upaya untuk mempersempit operator-operator zakat yang dibentuk oleh masyarakat  sipil.  Sebelum  undang-undang  ini  telah  ada  undang-undang  zakat
2 Endah Al-Kamfāri, “Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat: Studi Tentang Potensi Muzakki Dan Mustahik Di Baznas Sumatera Barat,” t.t., 72.
sebelumnya  yaitu  undang-undang  nomor  38  tahun  1999  yang  juga  mengatur  tentang pengelolaan  zakat.  Berbeda  dengan  aturan    terbaru,  peraturan  tentang  zakat  dalam undang-undang ini cenderung memberikan keluasan untuk bergerak bagi  operator zakat yang dibentuk oleh masyarakat sipil. 3
Namun  saat  ini  ada  pergeseran  konsep  muzakki  dan  mustahik  dari  konsep kontemporer. Konsep  muzakki dan mustahiq yang telah dikemukakan oleh para ulama dan  Imam  terdahulu  harus  berbenturan  dengan  realitas  yang  terjadi  di  Indonesia  pada era  modern  saat  ini.  Terutama  apabila  dikaitkan  dengan  pengelolaan  zakat  yang  akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan zakat. Pertanyaan  yang timbul kemudian adalah, Bagaimana dan kemana arah pergeseran konsep muzakki dan mustahik kontemporer.

## Pembahasan

## Dasar Hukum Zakat
Mengenai  hukum  zakat  ini,  ulama  jumhur  sepakat  bahwasannya  zakat hanya  diperuntukkan  kepada  kaum  muslimin  semata,  dan  tidak  diwajibkan bagi mereka yang non muslim. Pendapat mereka jumhur ulam ini, adalah hadis shahih,  yang  berisi  penjelasan  sekaligus  instruksi  dari  Nabi,  kepada  sahabat Mu’az bin Jabal, ketika akan diutusnya Mu’az ke Yaman: “…  Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan  selain  Allah  dan  Muhammad  adalah  RasulNya.  Apabila  mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan  mereka  berzakat,  yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.” 4
Berdasarkan  keterangan  diatas,  jelaslah,  bahwa  kewajiban  zakat,  erat kaitannya  dengan  keislaman  seseorang.  Artinya,  zakat  ini  adalah  salah  satu dari lima  landasan, tempat berdirinya bangunan keislaman  seseorang. Sebagai mana  yang  kita  ketahaui  “bahwa  Islam  didirikan  atas  lima  perkara  itu  yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah”.
3 Khusnul Abadi, “Sentralisasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional,” t.t., 4.
4 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
Selain sepakat bahwa zakat adalah perkara keislaman seseorang, jumhur ulama juga sepakat, bahwa zakat hanya diwajibkan kepada mereka umat Islam yang  merdeka.  Ketentuan  Zakat  tidak  diwajiblan  atas  mereka  yang  berstatus budak,  meskipun  konsep budak  ini sudah  tidak  relevan untuk dunia saat ini,  karena seorang budak dianggap tidak memiliki apa-apa, msekipun ia memilik apa-apa, bahkan  ia  sendiri  adalah  b a g i a n   d a r i   h a k   milik  tuannya.  Kalaupun  ia memiliki  sesuatu,  seperti  yang  telah  disinggung  tadi,  maka  kepemilikan  itu bukanlah kepemilikan yang sempurna dan penuh.
Selain  bersepakat,  dalam  dua  hal  diatas,  ulama  juga  berbeda  pendapat dalam  beberapa  hal,  misalnya  tentang  harta  milik  mereka  yang  masih  anak- anak,  dan  juga  harta  mereka  yang  hilang  akalnya/orang  gila.  Ada  pendapat mereka  yang  menyatakan  tidaklah  diwajibkan  bagi  mereka,  dan  ada  pendapat yang  menyatakan  sebaliknya.  Ulama  seperti  Abu  Ja’far  al-Baqir,  Hasan, Mujahid  dan  beberapa  ulama  lainnya  berpendapat,  bahwasannya  harta  anak- anak, dan harta orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
Argumentasi  mereka  diatas  didasarkan  pada  beberapa  asumi. Pertama , zakat merupakan bagian dari ibadah yang sifatnya mahdhah , sama seperti halnya ibadah salat. Dalam ibadah mahdhah ini perlu adanya unsur niat, untuk kesengajaan dan  ketaatan, yang tidak mungkin dipunyai  oleh  mereka  yang anak-anak apalagi yang  hilang  akalnya. Kalaupun  kemudian mereka bisa  tetap melaksanakannya, ‘ amaliah mereka  tidaklah  dihitung.  Karena  itu,  ibadah-ibadah  yang  sifatnya mahdhah tidak diwajibkan atas mereka, dan mereka tidak pula di khithab dengan kewajiban  itu. Kedua ,  alasan  yang  tadi  dikemukakan,  menurut  mereka didukung  oleh  hadis  “ rufi’al  qalam  ‘an  tsalaatsattin:  ‘anish  shabiyyi  hatta yablugha,  ‘anin  naa’imi  hatta  yastayqazha,  wa  ‘anil  majnuuni  hattayfiiqa”. Kata rufi’a  al-qalam dalam  redaksi  hadits  tersebut,  menurut  mereka  memilik arti  “bebas  dari  tuntutan  hukum”.  Karena  hukum,  hanya  dibebankan,  kepada mereka-mereka  yang  dianggap  cakap  dan  mampu  memahami  maksud  hukum, adapun  ketiga  golongan  dalam  hadits  tersebut  tidak  akan  mampu  memahami maksud dari hadits tersebut. Ketiga , adal dalil lain, yaitu QS. 9:103, dalam ayat ini  dijelaskan,  bahwa  tujuan  dari  perintah  pemungutan  zakat  adalah,  untuk
membersihkan dan mensucikan  harta dan diri dari dosa, sedangkan anak-anak, dan  orang gila,  tidak  bisa  dibebankan dosa  kepada  mereka.  Dengan  demikian, tentu  mereka  tidak  termasuk  kedalam  kelompok  yang  dimaksud  oleh  ayat ini. Keempat ,  kemaslahatan,  yang  menjadi concern Islam  dalam  setiap  penetapan hukum,  menurut  mereka,  tidak  akan  bisa  tercapai  dengan  cara  mewajibkan zakat  kepada  harta  mereka  yan  masih  anak-anak  dan  orang  gila,  karena ketidakmampuan  mereka  dalam  mengelola  harta.  Yang  dikhawatirkan kemudian  adalah,  dampak  penarikan  zakat  dari  tahun  ketahun,  yaitu  habimya harta  mereka,  dan  menyebabkan  mereka  jatuh  miskin  dan  tidak  memiliki  apa- apa sampai mereka dianggap cakap hukum. 5
Muzakki dan Syarat-syaratnya.
Penentuan  muzakki  pada  prinsipnya  tidaklah  terlalu  sulit,  karena  telah ada  kriterianya  yang  sudah  ditetapakan,  sehingga  bisa  dipahami  dengan  cara  yan sederhana  dan  mudah  sekali.  Sebagai  dijelaskan  oleh  sebagian  ahli  fiqh,  yang disebut  dengan  muzakki,  adalah  setiap  orang  yang  telah  menjadi  muslim dan/atau  lembaga  yang  pemiliknya  juga  muslim,  dan  memiliki  harta  yang diwajibkan  atas  harta  itu  zakat,  baik  sudah  menjadi  seorang  dewasa  maupun kanak-kanak,  yang  ‘ aqil /berakal  atau  tidak. 6 Sederhananya,  zakat  hanyalah diwajibkan atas mereka yang benar-benar telah memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Islam, landasannya adalah pernyataan Abu Bakar r.a:
“
ىَلَع َمَّلَس ًو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُل ْوُس َر اَهَض َّرَف ْىِتَّلا ِةَقَدَّصلا ُةَضْي ِرَف ِهِذَه َنْيِمِلْسُمْلا ”
“Inilah  kewajiban  zakat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Rasulullah  SAW  atas  kaum muslimin.” (H.R Bukhari, 1386)
Redaksi  “atas  kaum  muslimin”,  menunjukkan  secaara  jelas  bahwa,  selain  orang Islam tidak memiliki keharusan dan tanggunan untuk mengeluarkan zakat. 7
5 Dauly, “Zakat Sebagai Pesan Dakwah.”
6 Isnawati Rais, “Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat,” Al-Iqtishad 1, no. 1 (Januari 2009): 99–101.
7 Anshory Umar Sitanggal, Fiqh Syafi’i Sistimatis II (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1987).
Menurut  fuqaha  madzhab  Syafi’iyah,  seseorang  yang  murtad  wajib mengeluarkan  zakat  dari  harta  yang  dimilikinya  sebelum  dia murtad .  Adapun madzhab  Hanafiah  berpendapat,  bahwa  dengan  murtadnya  seseorang,  itu menggugurkan semua kewajibannya sebelum sebagai muslim, karena begitu murtad dia  telah  termasuk  kedalam  golongan  kafir  asli,  artinya,  semua  amal  ibadah  yang akan dan telah dilakukannya tidak memiliki nilai ibadah lagi. 8
2. Merdeka,  syarat  ini  menafikkan  wajibnya  zakat  bagi  para  hamba  sahaya.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  logis    dari  hilangnya  hak  kepemilikan  yang  ada  pada dirinya.  Tidak  wajibnya  zakat  bagi  hamba  sahaya,  juga  berlaku  bagi  mereka  yang diberi  kesempatan  untuk  memerdekakan  dirinya  dengan  tebusan,  karena  meskipun sudah  dianggap  merdeka,  mereka  masih  belum  dapat  memiliki  apa  yang    menjadi haknya secara sempurna dan seutuhnya sampai tebusan itu benar-benar terlunasi.
3. Baligh dan berakal sehat, Madzhab Hanafi, menetapkan bahwa, ‘aqil baligh /berakal dan  baligh  adalah  syarat  wajibnya  zakat.  Menurut  mereka,  harta  anak  kecil  dan orang  gila  tidak  dikenakan  wajib  zakat  karena  keduanya  tidak  dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.  Sedangakan menurut jumhur  fuqaha selain  ulama  Hanafiyah,  tidak  mesyaratkan  baligh,  dan  berakal, sebagai  syarat  wajibnya  zakat.  Menurut  jumhur,  harta  milik  dari  anak  kecil  dan orang  gila,  tetap  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  diwakili  oleh  walinya,  berdasarkan hadits Nabi SAW:
ْنَع ِهْيبَأ  ْنَع ٍبْيَعُش  ِنْبو ِرْمَع  ْنَع ص ِ َّاللَّ ُلوُس َر  ْنَع ِهِ دَج . ْر ِجَّتَيْلَف ٌلاَم ُهَل اًمْيِتَي َيِل َو  ْنَم َلاَق م
ُةَقَدَّصلا ُهَلُكْأَت ىَّتَح ُهْك ُرْتَي  َلَ َو ُهَل ( ىقهيبلا هاور )
“Dari  ‘Amr  bin  Syu’aib,  dari  bapaknya,  dari  neneknya,  sesungguhnya  Rasulullah SAW  bersabda:  “Siapa  yang  menjadi  wali  anak  yatim  yang  memiliki  harta hendaklah  dia  memperdagangkannya  (mengembang-kannya)  dan  dia  tidak  boleh meninggalkannya sampai harta itu termakan oleh zakat.” (HR. Baihaqi)
4. Memiliki harta dan/atau kekayaan yang telah sampai nishab- nya.
5. Memiliki harta dan/atau kekayaan yang telah sampai setahun penyimpanan/kepemilikan( haul ).
8 Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 178.
6. Memiliki hartanys secara utuh atau sempurna, Maksudnya, harta yang dimiliki wajib zakat tersebut adalah harta yang tidak ada hak milik orang lain didalamnya. 9
7. Muzakki  adalah  orang  yang  sudah  berkecukupan/kaya,  artinya  zakat  hanya diperuntukkan  dan/atau  diwajibkan  kepada  mereka  yang  memang  mempunyai kelebihan  dari  sekedar  memenuhi  kebutuhan  yang  sifatnya  vital  dan  pokok  bagi seseorang, misalnya makanan, pakaian untuk sehari-hari, dan tempat tinggal. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW.:
ٍ يِنَغ  ٍرْهَط  ْنَع  َّلٍَا َةَقَدَص  َلَ ( راخبلاو دمحا هاور )
“Tidak wajib zakat kecuali dari pihak si kaya.” (H.R. Ahmad dan Bukhari) 10

## Mustahik dan Syarat-syaratnya
Penerima  zakat  ialah  semua  orang  yang  dianngap  berhak  dan  layak  untuk mendapatkan dan menerima bagian dari zakat mal, dalam bahasa fiqih disebut  dengan istilah Mustahiq . Bila merujuk kepada firman Allah dalam surat at-Taubah, ayat ke 60, yang redaksinya berbunyi
“ sesungguhya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu’allaf  yang  dibujuk  hatinya  untuk memerdekakan  budak,  orang-orang  yang  berhutang  untuk  jalan  Allah  dan orang-orang  yang  sedang  dalam  melakukan  perjalanan,  sebagai  sesuatu ketetapan  yang  diwajibkan  Allah  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  maha bijaksana ”.
Maka  dapat  diketahui,  bahwasannya  berdasarkan  ayat  tersebut,  paling  tidak,  terdapat delapan kelompok mustahiq. 11
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat,  pasal  1  dijelaskan,  yang  dimaksud  dengan  “mustahiq  adalah  orang  atau  badan yang  berhak  menerima  zakat”.  Fuqaha  menetapkan,  paling  tidak,  lima  syarat  mutlak bagi orang yang berhak menerima zakat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut 12 :
9 Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqh Ibadah .
10 Slamet Abidin dan Suyono, Fiqih Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 178.
11 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 37.
12 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab .
1. Penerima  zakat  harus  muslim.  Orang  yang  menerima  zakat  dipersyaratkan  harus orang Muslim, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. Menurut mazhab Maliki dan  Hambali,  zakat  tidak  boleh  diberikan  kepada  orang  kafir,  apa  pun  alasannya; berasarkan hadits Mu’adz r.a.
ْمِهِئا َرَقَف ْيِف اَهَّد ُر َو ْمِهِئاَيِنْغَأ  ْنِماَهْذُخ
“Ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka (Muslim) dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka (muslim).”
Abu  Hanifah  dan  Muhammad  berpendapat  boleh,  berdasarkan  firman  Allah  SWT surat al-Baqarah ayat 271 di mana menurut mereka penjelasan ayat ini masih sangat umum. Dalam hal  ini menurut mereka tidak boleh membeda-bedakan antara orang miskin yang satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang al-harbiy dengan alasan bahwa  bila  kita  memberikan  sedekah  itu  kepada  mereka,  berarti  kita  membantu mereka untuk memerangi kita. Abu Yusuf, Zafar, Syafi’i, dan jumhur menyatakan, “Kita tidak boleh memberikan sedekah di  luar zakat  kepada orang-orang dzimmiy dan orang-orang harbiy, jika dikiaskan dengan zakat.”
2. Kefakiran  atau  kekurangan  pemenuhan  kebutuhannya.  Kefakiran  adalah  keadaan ekonomi  seseorang  yang  serba  kekurangan  atau  yang  benar-benar  membutuhkan. Kefakiran  merupakan  syarat  umum  atas  semua  zakat  wajib  dan  sedekah.  Oleh karena itu, zakat dan sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya karena Nabi SAW pernah bersabda,
ٍ يِوَس ٍة َّرِم ْيِذ  َلَ َو ٍ يِنَغِل ُةَقَدَّصلا ُّل ِحَت  َلَ َو
“Zakat  tidak  dihalalkan  untuk  orang  kaya  dan  orang  yang  memiliki  kekuatan  dan kesempurnaan anggota tubuh.”
3. Penerima  zakat  bukan  berasal  dari  keturunan  Bani  Hasyim.  Keturunan  Bangi Hasyim  (Ahl  al-Bayt)  diharamkan  menerima  zakat.  Mereka  diperbolehkan mengambil  khumus  dari  Baitul  Mal  untuk  mencukupi  kebutuhan  mereka berdasarkan sabda Nabi SAW,
ٍدَّمَحُم ِلَ ِلَ  َلَ َو ٍدَّمَحُمِل ُّل ِحَت َلَ اَهَّنِا َو  ِساَّنلا ُخاَش ْوَا َيِه اَمَّنِا ِتاَقَدَّصلا ِهِذَه َّنِا
“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu  adalah  kotoran  manusia.  Dia  tidak  dihalalkan  untuk Muhammad dan juga tidak dihalalkan untuk keluarga Muhammad.”
4. Penerima zakat bukan orang  yang lazim diberi nafkah. Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri walaupun berada pada masa ‘iddah, karena tindakan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada orang fakir dari satu segi, dan dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri.
5. Penerima zakat akil dan baligh . Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh diterima oleh  anak  kecil  yang  umurnya  belum  tujuh  tahun  dan  tidak  boleh  diterima  oleh orang  gila,  kecuali  bila  anak  kecil  dan  orang  gila  itu  ada  yang  mengasuhnya. Mazhab Syafi’i mempersyaratkan bahwa orang yang menerima zakat itu hendaknya yang  sudah  baligh,  akil  dan  waras  pikirannya.  Oleh  karena  itu,  zakat  tidak  boleh diberikan  kepada  anak  kecil,  orang  gila,  orang  yang  kurang  waras  pikirannya, kecuali jika orang-orang itu ada yang mengasuhnya.

## Pergeseran Konsep Muzakki Dan Mustahik
Muzakki  adalah  seseorang  yang  dibebani  dan  berkewajiban  mengeluarkan zakat. 13 Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1,  muzakki  adalah  orang  atau  badan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun kewajiban muzakki adalah :
1. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya
2. Menghitung zakat dengan benar
3. Membayar zakat kepada amil zakat
4. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT
5. Melafalkan akad pada saat membayar zakat
6. Menunaikan infaq dan shadaqah jika harta masih berlebih
Undang-undang  Dasar  menyatakan  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Penunaian  zakat,  merupakan  salah  bagian  dari sekian banyak kewajiban bagi umat Islam yang dianggap mapan dan mampu. Salah satu
13 Umrotul  Khasanah, Manajemen  Zakat  Modern:  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 37.
subtansi  Zakat,  ialah  sebagai  bagian  dari  pranata  keagamaan  dalam  Islam  yang bertujuan  untuk,  meningkatkan  keadilan,  kesejahteraan,  dan  penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat.
Daya guna dan hasil guna dari  zakat, tentu harus ditingkatkan  hingga mencapai titik  optimal.  Salah  satu  caranya  adalah,  dengan  melakukan  pengelolan  secara melembaga, yang tetap disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Misalnya  memenuhi    unsur  amanah,  manfaat,  adil,  memiliki  kepastian  hukum, akuntabilitas,  dan  terintegrasi,  sehingga,  dapat  meningkatkan  efektivitas,  dan  efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 14
Sebelum reformasi, pengelolaan zakat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  yag  setelah  reformasi  diganti  dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011, dengan objek yang sama, karena undang-undang terdahulu,  dinilai sudah tidak sesuai lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat akan  hukum  terkait,  sehingga  perlu  diganti.  Pengelolaan  zakat  dalam  undang-undang terdahulu,  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pengumpulan,  pendistribusian,  hingga pendayagunaan dari zakat. 15
Sebagai  upaya,  agar  pengelolaan  zakat  dapat  mencapai  tujuannya,  dibentuklah Badan  Amil  Zakat  Nasional  yang  berkedudukan  di  ibu  kota  negara  (BAZNAS  pusat), BAZNAS provinsi, hingga BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS adalah sebuah lembaga pemerintah nonstruktural,    mandiri, dan  langsung  bertanggung jawab kepada Presiden, melalui Menteri. Tugas utamanya adalah mengelola zakat secara nasional. 16
Selanjutnya,  guna  membantu  dan  memudahkan  BAZNAS,  dalam  pelaksanaan pengumpulan,  pendayagunaan  zakat,  masyarakat  diberi  hak  untuk  dapat  membentuk Lembaga  Amil  Zakat  yang  selanjutnya  disingkat  LAZ.  Pembentukan  LAZ  ini,  wajib mendapat izin Menteri, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait. Selain itu, LAZ
14 Muhammad As’ad, “Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan  Dan  Kalimantan  Timur,” Al-Qalam 9,  no.  2  (11  November  2018):  34,  https://doi.org/10.31969 /alq.v9i2.601.
15 Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat  (Perspektif  Hukum  Islam),” Syariah  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran 15,  no.  2  (3  Februari  2016), https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552.
16 As’ad, “Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan Dan Kalimantan Timur.”
juga  wajib  melakukan  laporan  secara  berkala  kepada  BAZNAS,  berkenaan  dengan pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat,  yang  telah diaudit baik aspek syariat maupun keuangan.
Selain  menerima  zakat,  BAZNAS  atau  LAZ,  juga  diberi  hak  untuk  mendapat dan  menerima  bagian  dari  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  yang sudah  terkumpul.  Pendistribusian,  dan  juga  pendayagunaan  infak,  sedekah,  dan  dana sosial  keagamaan  lainnya  itu,  harus  dilakukan  tetap  memperhatikan  kesesuaiannya dengan  syariat  Islam,  dan  dilakukan,  sesuai  pula  dengan  peruntukkan  yang  telah diikrarkan muzakki , dan harus melakukan pencatatan dan pembukuan tersendiri. 17
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  dan  Hak  Amil.  Sedangkan  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS kabupaten/kota  dibiayai  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bagaimana  tahapan  zakat  diwajibkan  dan bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh mengenai muzakki dan juga mustahiq. Menurut  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999    tentang  Pengelolaan  Zakat  pasal  1, muzakki adalah orang atau badan  yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan  zakat.  Oleh  karena  itu,  zakat  harus  dibagikan  kepada  golongan-golongan yang  telah  ditentukan  yakni  fakir,  miskin,  amil  zakat,  muallaf,  riqab,  gharim,  fi sabilillah  dan  ibnu  sabil.  Di  mana  pembahasan  kedelapan  golongan  ini  masih mengalami perkembangan sejalan dengan semakin kompleksnya kehidupan sosial yang ada sehingga para ahli fikih dan ulama kerap melakukan diskusi yang berkaitan dengan hal  ini, tidak terkecuali di  Indonesia. Sehingga menciptakan indikator dan kriteria dari tiap  golongan  tersebut  untuk  diselaraskan  dengan  kondisi  di  Indonesia  yang  pada akhirnya  digunakan untuk membantu pemerintah  dalam  pengelolaan  dan pendistribusian zakat tersebut.
Lahirnya  “UU  Nomor  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan    Zakat”,    mampu meberikan nuansa  angin  segar,  bagi  pengimplementasian  perzakatan  di  Indonesia,  akan
17 Nurul Huda dkk., “KOMPARASI AHP DAN ANP PENENTUAN SOLUSI PENGELOLAAN ZAKAT (KASUS DKI DAN SULSEL),” EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 17, no. 3 (7 Februari 2017): 358, https://doi.org /10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.2257.
tetapi  regulasi  turunan  yang  berupa  Peraturann  pemerintah,  hingga  saat  ini,  tidak  ada diterbitkan  dan  ditetapkan.    Sehingga  berakibat  pada  Pelaksanaan  undang-undang tersebut,  terjadi  semacam  ketimpangan  dalam  implementasinya.  Di  sisi  lain,  tingkat trust masyarakat,  pada  badan  dan/atau  institusi  pengelola  zakat,  masih  sangat-sangat rendah.  Penyebab  hal  ini,  tidak  lain  dan  tidak  bukan,  karena  belum  adanya  standar profesionalisme  yang  baku  dan  mengikat,  yang  bisa  dijadikan  tolak  ukur  kinerja,  baik oleh badan/lembaga pengelolaan zakat milik pemerintah, maupun milik masyarakat. 18
Selanjutnya,  sebagai  bentuk  respon  dari  sudah irrelevan -nya  undang-undang terdahulu,  maka  pada  tahun  2011,  lahirlah  “UU No. 23/2011”,  yang  sekaligus  menjadi tanda, dari era baru transformasi perzakatan dalam skala nasional. Peraturan ini, kemudian melahirkan  dan  menjadi  paradigma  baru,  tentang  bagaimana  zakat  di  seluruh  wilayah nusantara,  harus  dikelola.  Lahirnya  aturan-aturan  yang  bernuansa  syari’at  ini.  Sebagai bentuk  hasil  jihad  dan  ijtihad  konstitusional  dalam bidang  zakat,    sudah  barang  tentu akan mendapat respon, aksi dan reaksi, dari banyak pihak, khususnya ketika aturan tersebut, berkaitan  dengan  hal  kewenangan  pengelolaan  zakat,  khususnya  ketika  negara  diberi kewenganan untuk memonopoli pengelolaan tersebut. 19
Terlepas dari berbagai macam perdebatan-perdebatan yang muncul, bahkan sampai ada yang berujung pada gugatan di mahkamah konstitusi. Ada, paling tidak, empat issue utama,  yang  bisa  dikaji  dan  dianalisis  secara  mendalam.  Karena  kaitannya  langsung dengan  rekonstruksi  paradigma  hukum/aturan  yang  ada,  ditinjau  menggunaka perspektif hukum  Islam  kontemporer. Issue Pertama, berkenaan dengan  otoritas dan keterlibatan  negara,  yang  turut  serta  mengumpulkan  zakat,  melalui  badan-badan, dan/atau  lembaga-lembaga,  yang  dibentuk/diakui  oleh  negara.  Dengan  harapan, terjaminnya  efektifitas  dan  kepastian  hukum  dalam  pengelolaan  zakat. Issue Kedua , peniadaan sanksi bagi para muzaki, yang lalai akan kewajibannya, sebagaiamana yang telah  ditetapkan  dalam  “UU  No.23/2011”.  Hal  ini,  menjadi clue ,  bahwasannya pelaksanaan  pembayaran  zakat,  tetap  bersifat  sukarela,  sehingga,  regulasi  perzakatan ini, dianggap masih sangat lemah, apalagi bila konteksnya, adalah  hukum yang  mengikat, baik  bagi  perseorangan,  ataupun  badan  usaha. Issue Ketiga ,  pembaharuan  tentang
18 Ahmad Wahyu Herdianto, “Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia,” t.t., 14.
19 Herdianto.
paradigma subjek objek, dan juga tasarruf dari zakat dalam “UU No.23/2011”, dengan concern sesuai tidaknya dengan prinsip maslahah dan ‘ adalah . Issue Keempat , adalah tentang  korelasi  zakat,  dengan  pajak,  yang  mendapat  penegasan  kembali  dalam  UU zakat  terbaru  ini.  Bagi  muzakki  aktif,  zakat  yang  dibayarkan  akan  menjadi  insentif ﬁskal, yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk diberlakukannya PKP atau tax deduction , meskipun sejatinya ketentuan ini belum mampu merealisasikan posisi zakat yang benar-benar signiﬁkan, sebagai petimbangan pengurang pajak atau tax credit .
Di  Indonesia,  pada  awalnya  pengelolaan  zakat  sama  sekali  tidak  melibatkan negara.  Sebelum  merdeka,  dan  pada  fase-fase  awal  kemerdekaan,  pemerintah  masih mengituki kebijakan masa kolonial, dan memilih untuk tidak turut serta campur tangan dalam  hal  pengelolaan  zakat.  Dengan  kata  lain,  zakat  diimplementasikan  secara individualtradisional, dengan  tonggak utamanya adalah  masjid dan pesantren, yang menjadi pilar utama istitusi keagamaan. 20
Demikian pula halnya pada masa Orde Baru, Negara tetap mencoba mengambil jarak, dan tidak ikut camput dalam pengelolaan zakat. Akan tetapi kesadaran yang kuat untuk  melakukan  pengelolaan  zakat  kolektif  mulai  muncul  kepermukaan, diindikasikan  dengan  mulai  berdirinya  lembaga-lembaga  pengelolaan  zakat.  Pada era tahun 1990-an,  Zakat  mulai  mengalami kebangkitan. Era ini  yang  kemudian,  dikenal sebagai  era  profesionalisme  pengelolaan  zakat  modern,  yang  menerapkan  prinsip- prinsip  manajemen,  dan  juga  tata  kelola  organisasi  secara  baik  dan  benar  dalam pengelolaannya. Sejak saat itulah, potensi zakat yang ada di Indonesia mulai tereksplor, dibarengi dengan dampak yang juga semakin signiﬁkan. 21
Kalau  dianilisa  secara  lebih  mendalam,  sebenarnya  secara  subtansi,  tidak terdapa  Perbedaan  dan  persamaan  yang  signifikan  dalam  kedua  undang-undang, karena  secara  prinsip  keseluruhan  aturan  yang  termaktub  didalam  kedua  undang- undang ini, tetap merujuk kepada Fiqh . Untuk lebih rincinya persamaan dan perbedaan dalam keduanya, bisa dilihat dalam tabel berikut :
20 Tim  Penulis  IZDR, Indonesia  Zakat  &  Development  Report  2010:  Menggagas  Arsitektur  Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat  Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional , Cet. II (Jakarta: Indonesia Magniﬁcence of Zakat, 2011).
21 Tim Penulis IZDR.
Tabel 1
Undang-undag No. 32 / 1999 22
Undang-undang 23 / 2011 23

## Muzakki
Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki  oleh  orang  muslim  yang berkewajiban menunaikan zakat.

## Mustahiq
Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

## ‘Amil Zakat
BAZNAS dan LAZ
BAZNAS  dan  LAZ  berdiri  sendiri- sendiri,  namun  saling  bekerja  sama dan bersinergi.

## Muzakki
Muzaki  adalah  seorang  muslim  atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

## Mustahiq
Mustahik  adalah  orang  yang  berhak menerima zakat.

## ‘Amil Zakat

## BAZNAS dan LAZ
LAZ  sifatnya  membantu  BAZNAS dalam melakukan pengumpulan ZAKAT.
Sejak periode awal Islam setelah Rasulullah SAW, syari’at zakat merupakan ruang  ijtihad,  yang  selalu  terbuka  lebar,  dengan  mengedepankan  tujuan maslahah lil-ummah .  Perubahan  situasi  dan  suhu  politik,  juga  komitmen  penguasa,  selalu berdampak  cukup  besar  dan  signifikan,  bagi  dinamisasi  mekanisme  pengelolaan zakat.  Bahkan  tidak  jarang,  dinamisasi  tersebut,  menimbulkan  semacam  diskursus yang  cukup  tajam  diantara  fuqaha  dan  ulama  dari  masa  kemasa.  Dana  zakat  yang dikelola  dengan  niatan  memberdayakan  ekonomi  ummat,  adalah  salah  satu  ruang ijtihad  kontemporer  yang  berkembang  cukup  signifikan  saat  ini.  Hal  ini  berlaku   di dunia Islam termasuk di indonesia, sebagai respon dari kondisi kekinian umat Islam secara  global,  yang  notabene,  memang  sedang  mengalami  keterpurukan  dalam  hal produksi, konsumsi, dan distribusi ekonomi. 24
22 “Undang-Undang Republik Indonesianomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” 1999.
23 “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  23  TAHUN  2011,”  diakses  20  Juni  2019,  https ://www.sumbarprov.go.id/details/news/353.
24 Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis),” t.t., 1360.
Tujuan  utama  yang  diamanahkan  oleh  “undang-undang  nomor  23  tahun 2011”, adalah meningkatkan pengelolaan zakat, agar pengelolaannya efektif efisien, dan  tersetralisasi.  Efektifitas  dan  efisiensi  pengeloaan  yang  tersentralkan  menjadi poin  utama  pergegeseran  paradigma  dan  konsep  pengelolaan  ziswa  dari  peraturan perundang-undangan  terdahulu,  yang  melibatkan  secara  langsung  dan  memberikan kebebasan  kepada  masyarakat  sipil  untuk  melakukan  pengelolaan  secara  mandiri, dengan tetap memberikan laporan kegiatannya kepada pejabat yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi. 25

## Kesimpulan
UU  No.23/2011,  menjadi  acuan  terbaru  tentang  bagaimana  Pengelolaan  Zakat harus  dilakukan.  Sebagai  amandemen  terhadap  sebelumnya,  yaitu  “UU No.38/1999”,  posisi  undang-undang  ini  tentu  sangat central dan  penting  bagi perkembangan pengelolaan zakat nasional,  apalagi  melihat potensi  besarnya  dana  yang bisa  terkumpul,  juga  strategisnya  peran  zakat  untuk  menanggulangi  kemiskinan sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  UU  Pengelolaan  Zakat  yang baru,  memang  diorientasikan  untuk  mengukuhkan  peranserta  Negara  dalam mewujudkan kepastian hukum, bagi  siapa saja  warga  negara  yang  mau  melaksanakan kewajibannya  sebagai  muzakki.  Juga  menjaga  dan  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  dana  zakat  yang  ada,  serta  memfasilitasi  agar  zakat  mampu mewujudkan perubahan tatanan sosial yang lebih baik secara nasional.
Poin  penting  pergeseran  konsep  dan  paradigima  antara  kedua  undang-undang antaralain sebagai berikut:
1. Tidak ada perubahan  yang signifikan, bahkan bisa dikatakan cenderung tidak ada, antara konsep ziswaf yan ada pada “undang-undang 38/1999” dengan konsep ziswa pada “undang-undang 23/2011”.
2. Pada “UU No. 23/2011” poin penekannya ada pada unifikasi pengelolaan zakat.
Bahwasannya  yang  memililiki  otoritas  untuk  melakukan  pengumpulan  zakat, adalah  pemerintah,  melalui  badan-badan  dan/atau  lembaga,  yang  memang  secara resmi diadakan dan dibentuk oleh negara. Hal ini pada prinsipnya, tidak bertentangan
25 Hakim, “ANALISIS  TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  TENTANG  PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).”
dengan Ketentuan syariat zakat. Karena sejatinya, keterlibatan Negara dan andilnya dalam  membuat  regulasi,  koordinasi,  dan  control,  sangat  diperlukan  guna mewujudkan  tata  kelola  perzakatan  yang  baik.  Ini  berbeda  dengan  konsep undang-undang  pendahulunya  yang  membolehkan,  bahkan  memfasilitasi, masyarakat sipil untuk turut serta dalam pengelolaan zakat nasional.
3. Berkenaan  dengan  pembayaran  zakat,  “UU  No.23/2011”,  menetapkan  bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela. Asumsi ini didasarkan pada fakta, bahwa tidak  terdapat  satu  pasalpun  yang  secara  eksplisit,  ataupun  interpretatif,  yang menyatakan bahwa zakat sifatnya imperatif  bagi seluruh wajib zakat, dan memiliki sanksi,  bagi  siapa  saja  yang  lalai  melaksanakannya.  Sanksi,  baru  ada  dan diperuntukkan  bagi  para  pengelola  zakat  yang  melakukan  penyelewengan,  dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya. Dari  perspektif ini, maka tidak ada perbedaan  ataupun  perubahan  yang  signifikan  dengan regulasi zakat  sebelumnya, regulasi  zakat  masih  sangat  lemah,  dalam  konteks  hukum  yang  benar  mengikat setiap  mereka  yang  sudah  bisa  menjadi  muzakki.  Artinya,  regulasi  dan implementasi  zakat  belum  mampu  diwujudkan  sebagai  sebuah  ketentuan  yang otoritatif/ ijbari .
4. Yang  paling  nampak  dari  “UU  No.23/2011”  dibandingkan  undang-undang sebelumnya  adalah,  Pembaharuan  paradigma  dan  konsep  subjek,  objek,  serta bidang tasarruf dari  zakat.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  masuknya  lembaga  atau badan  hukum,  sebagai  salah  subyek  huku  zakat/ mukallaf zakat (muzakki). Selain itu penentuan kategori  objek zakat,  turut dikembangkan dengan cakupan dan  basis  yang  jauh  lebih  luas,  serta  meliputi  berbagai  macam  aktivitas perekonomian  modern.  Undang-undang  terbaru  ini,  juga  memberikan  dan membuka  ruang yang lebih luas, dalam tasarruf dana zakat,  yang  berupa distribusi produktif,  dan  juga  pendayagunaan  zakat  dengan  maslahat  dan  keadilan  sebagai orientasinya.

## Daftar Pustaka

## Abadi, Khusnul. “SENTRALISASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL,” t.t..
Al-Kamfāri, Endah. “Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat: Studi Tentang Potensi Muzakki Dan Mustahik Di Baznas Sumatera Barat,” t.t., 24.
Anshory Umar Sitanggal. Fiqh Syafi’i Sistimatis II . Semarang: CV. Asy Syifa’, 1987.
As’ad,  Muhammad.  “PENGELOLAAN  ZAKAT  DALAM  KAITANNYA  DENGAN PENGENTASAN  KEMISKINAN  DI  SULAWESI  SELATAN  DAN  KALIMANTAN TIMUR.” Al-Qalam 9,  no.  2  (11  November  2018):  34.  https://doi.org/10.31969/ alq.v9i2.601.
Dauly, Hamdan. “ZAKAT SEBAGAI

## PESAN DAKWAH: ANTARA
PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN STATUS MANUSIA.” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 10, no. 1 (7 November 2018): 93–123. https://doi.org/10.32489/tasamuh.49.
Elsi Kartika Sari. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf . Jakarta: PT Grasindo, 2006.
Endahwati, Yosi Dian. “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS),” t.t., 24.
Hakim,  Budi  Rahmat.  “ANALISIS  TERHADAP  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23 TAHUN  2011  TENTANG  PENGELOLAAN  ZAKAT  (PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM).” Syariah  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran 15,  no.  2  (3  Februari  2016). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552.
Herdianto,  Ahmad  Wahyu.  “PERAN  NEGARA  DALAM  MENGOPTIMALKAN ZAKAT DI INDONESIA,” t.t., 14.
Huda, Nurul, Desti Anggraini, Khalifah Muhamad Ali,  Nova Rini, dan  Yosi Mardoni. “KOMPARASI  AHP  DAN  ANP  PENENTUAN  SOLUSI  PENGELOLAAN  ZAKAT (KASUS DKI DAN SULSEL).” EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi dan Keuangan) 17, no. 3
(7 Februari 2017): 357. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.2257.
Isnawati  Rais.  “Muzakki  dan  Kriterianya  dalam  Tinjauan  Fikih  Zakat.” Al-Iqtishad 1, no. 1 (Januari 2009): 99–101.
Rahman Ritonga, dan Zainuddin. Fiqh Ibadah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
Slamet Abidin, dan Suyono. Fiqih Ibadah . Bandung: Pustaka Setia, 1998.
Tim  Penulis  IZDR. Indonesia  Zakat  &  Development  Report  2010:  Menggagas Arsitektur  Zakat  Indonesia;  Menuju  Sinergi  Pemerintah  dan  Masyarakat  Sipil  dalam Pengelolaan Zakat Nasional . Cet. II. Jakarta: Indonesia Magniﬁcence of Zakat, 2011.
Umrotul  Khasanah. Manajemen  Zakat  Modern:  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi Umat . Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011.”
Diakses 20 Juni 2019. https://www.sumbarprov.go.id/details/news/353.
“Undang-Undang  Republik  Indonesianomor  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan Zakat,” 1999.
Wahbah  Al-Zuhayly. Zakat:  Kajian  Berbagai  Mazhab .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2008.