## KUALITAS PELAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SUBDIT IV RENAKTA DITRESKRIMUM POLDA KALTENG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
Quality of Special Services for Women and Clildren in Conflict with the Law in Sub- Directorate IV Renakta Ditreskrimum Polda Central Kalteng Province Kalimantan in 2020
Milka 1*
Maya 2 Mita Sari 3 1 Universitas Muhammadiyah Palangka  Raya  Provinsi Kalimantan Tengah Indonseia
2 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Indonseia 3 Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah Indonseia
*email: milkaniez22@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas  pelayanan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng . Peneliti  menggunakan  desain  penelitian  deskritif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  kualitas  pelayanan.  Informan  penelitian  ini  pelapor,  korban  dan petugas  di Subdit  IV/Renakta  Ditreskrimum  Polda  Kalteng. Penelitian  ini  dilakukan di Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian kualitas pelayanan di ruang pelayanan khusus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di  Subdit IV Renakta Ditrekrimum Polda Kalteng belum  optimal  dari  segi inovasi  keterbukaan  informasi  eksternal  seperti  instagram maupun facebook dan jangka waktu penyelesaian perkara yang cukup lama. Adapun faktor penghambat dari kualitas pelayanan  ruang pelayanan khusus  perempuan dan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Subdit  IV  Renakta  Ditrekrimum  Polda Kalteng  adalah:  1)  keterbukaan  informasi  eksternal,  2)  jangka  waktu  penyelesaian perkara.
Saran  penelitian,  perlunya  Subdit  IV  Renakta  Ditreskrimum  Polda  Kalteng melakukan  inovasi  terkait  dengan  keterbukaan  informasi  publik  dalam  pembuatan laporan  dan  akses  perkembangan  perkara  untuk  mempermudah  masyarakat mendapatkan  informasi  terkait  laporan yang  telah  dibuat  dan penyampaian  kepada masyarakat terkait jangka waktu penyelesain perkara hingga selesai.

## Kata Kunci:
1. Kualitas Pelayanan
2. Perempuan dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Keywords : 1. Quality of Service
2. Women and Children Dealing with the Law

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  quality  services  of  special  service  room  for  women  and children dealing with the law in Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng. This study used a qualitative descriptive research design that aims to describe the quality of service. that  are  reporters,  victims  and  officers  at  Subdit  IV  /  Renakta  Ditreskrimum  Polda Kalteng. This research was conducted in Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng. Researchers  conducted  structured  interviews,  observation  and  documentation  to  obtain research data.
The results of this research can be concluded that the quality of service rooms for women and  children  in  Subdit  IV  Renakta  Ditreskrimum  Polda  Kalteng  not  optimal  in  terms  of innovation of public information disclosure such as Instagram, Facebook, and the period of time for completing cases also. The inhibiting factors of quality service room specifically for women  and  children  who  are  dealing  with  the  law  in  Subdit  IV  Renakta  Ditrekrimum Polda Kalteng are: 1) external information disclosure, 2) the period of time for completing cases.
Suggestions  for  this  research,  Subdit  IV  Renakta  Ditreskrimum  Polda  Kalteng  need  to make  innovations  related  to  the  openness  of  public  information  in  making  reports  and access  to  case  progress  to  make  it  easier  for  the  public  to  get  information  related  to reports  that  have  been  made  and  convey  to  the  public  regarding  the  time  period  for completing the case to completion.
©  2021  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.vxix.xxx .

## PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya semakin  meningkat,  berdasarkan  data  dari  Komnas Perempuan  pada  tahun  2018  jumlah  kasus  yang dilaporkan sebesar 348.466 dan meningkat sebesar 14 % pada tahun 2019 yaitu menjadi 406.178. Berdasarkan data-data  yang  terkumpul  tersebut  jenis  kekerasan terhadap  perempuan  yang  paling  menonjol  sama seperti  tahun  sebelumnya  adalah  KDRT  (Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga/RP  (ranah  personal)  yang mencapai  angka  71%  (9.637)  dengan  rincian  sebagai berikut  kekerasan  fisik  3.927  kasus  (41%),  menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988  kasus  (31%),  psikis  1.658  (17%)  dan  ekonomi 1.064  kasus  (11%),  dan  pada  tahun  2020  jumlah kekerasan  terhadap  perempuan  sebanyak  299.911 kasus.
Sedangkan  jumlah  kekerasan  terhadap  anak  di Indonesia  berdasarkan  riset  dan  pendataan  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  tahun  2018 mengatakan  bahwa  jumlah  laporan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  baik  yang  menjadi  korban atau  pelaku  sebanyak  10.186  orang,  jumlah  ini  di  data dari tahun 2011 hingga tahun 2018 dengan jumlah anak yang  berhadapan  dengan  hukum  setiap  tahun  nya meningkat  sekitar  10  %  pada  tahun  2019  dengan jumlah  kasus  sebanyak  1.019  kasus  dan  pada  tahun 2020  periode  Januari  2020  hingga  Juni  2020  sebanyak 3.087 kasus.
Sedangkan  di  Kalimantan  Tengah,  berdasarkan data  dari  Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda  Kalteng, jumlah  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  pada tahun  2018  sebesar  57  kasus  dengan  korban  anak sebanyak  37  orang  dan  korban  perempuan  sebanyak 20  orang.  Kemudian  data  pada  tahun  2019,  jumlah kekerasan  terhadap  perempuan  dana  anak  mengalami peningkatan  yaitu  sejumlah  103  kasus,  dengan  korban
perempuan  sebanyak  35  orang  dan  korban  anak sebanyak 68 orang. Pada tahun 2020 terdapat 58 kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dengan korban  perempuan  sebanyak  17  orang  dan  korban anak  sebanyak  30  orang.  Kekerasan  yang  dialami perempuan  dan  anak  tersebut  di  dominasi  terhadap kekerasan fisik dan seksual, pada tahun 2018 kekerasan fisik sebesar 44% dan kekerasan seksual sebesar  56%. Pada  tahun  2019  kekerasan  fisik  yang  dialami perempuan  dan  anak  sebesar  33%  dan  kekerasan seksual  sebesar  66%,  kemudian  pada  tahun  2020 kekerasan  fisik  yang  dialami  perempuan  dan  anak sebesar 28% dan kekerasan seksual sebesar 66%.
Banyaknya  jumlah  perempuan  dan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  tentunya  membutuhkan pelayanan  khusus  dikarenakan  perempuan  dan  anak yang  sedang  bermasalah  dengan  hukum  mempunyai kondisi psikis yang tertekan dan kecemasan yang tinggi. Berdasarkan pengamatan peneliti di Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, mereka terlihat cemas  dan  bingung  terkait  permasalahan  yang dialaminya.  Oleh  karena  itu  diperlukannya  Pelayanan yang  cepat,  tepat  dan  nyaman  terhadap  para  korban dan  hal  ini  sangat  ditentukan  oleh  sumber  daya manusia, fasilitas, saranan dan prasarana pelayanan.
Menurut Moenir (2015 : 192) bahwa pelayanan publik  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  sekelompok  orang  dengan  landasan  faktor material  melalui  sistem,  prosedur,  dan  metode tertentu  dalam  usaha  memenuhi  kepentingan  orang lain  sesuai  dengan  haknya.  Kegiatan  pelayanan  publik yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat  meliputi  banyak  hal  yang  menyangkut semua  kebutuhan  masyarakat.  Pada  prinsipnya pelayanan  publik  senantiasa  selalu  ditingkatkan kinerjanya  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat
pengguna  jasa.  Standar  Pelayanan  Publik  menurut Keputusan  Menteri  Pemberdaya  Aparatur  Negara nomor  63/KEP/M.PAN/7/2013,  sekurang-  kurangnya meliputi:  1)  Prosedur Pelayanan,  2)  Waktu  Pelayanan, 3) Biaya Pelayanan, 4) Produk Pelayanan, 5) Sarana dan Prasarana,  6)  Komponen  Petugas  Pelayanan.  Untuk mengukur apakah pelayanan tersebut berkualitas maka menurut Parasuraman, dkk (Mulyawan: 2016) terdapat 5 dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan yakni: 1)
Tangiabel ,  2) Reiability ,  3) Responsiveness ,  4) Assurance , 5) Emphaty .
Guna  membangun  pelayanan  yang  berkualitas khususnya  terhadap  perempuan  dan  anak,  maka  pada tahun  2007  dalam  organisasi  Polri  telah  dibentuk  unit PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  Anak)  dengan maksud  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik dalam bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan  penegakan  hukum  kepada  pelaku,  yang  diatur dalam  perkap  No.  Pol  10  tahun  2007  dan diwajibkannya  pembentukan  RPK  (Ruang  Pelayanan Khusus) yang tertuang dalam Pasal 5 Perkap No. Pol. 3 tahun 2008, fasilitas tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan  anak  yang  menjadi  saksi,  korban  dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.
Pembentukan  Ruang  RPK  di  Subdit  IV  Renakta Ditreskrimum  Polda  Kalteng  baru  terlaksana  pada tahun  2018,  hal  ini  dikarenakan  Polda  Kalteng  masih menunggu  giliran  untuk  pembangunan  RPK  yang  telah dijadwalkan oleh Mabes Polri.
Pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan di Subdit  IV  Renakta  Ditreskrimum  Polda  Kalteng  oleh Jati,  AT  et  al  tahun  2017  yang  menyatakan  bahwa sarana  dan  prasarana  unit  PPA  Ditreskrimum  polda kalteng  juga  belum  maksimal  karena  belum  adanya RPK, sehingga masih ada keluhan dari masyarakat yang dimana  seperti  kurangnya  fasilitas  Televisi,  dan  Wifi.
Masyarakat  merasa  jenuh  saat  menunggu  giliran pemeriksaan oleh penyidik terutama korban atau saksi anak  yang  cenderung  cepat  bosan.  Oleh  karena  itu Peneliti  merasa  perlunya  di  lakukan  penelitian  terkait Kualitas Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum di Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng.

## METODE PENELITIAN
Peneliti mengunakan desain penelitian deskritif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan  kualitas  pelayanan.  Dengan  tehnik pengumpulan  data  melalui  wawancara  terstruktur, observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti  dengan  menggunakan  teknik  wawancara, observasi  dan  dokumentasi,  yang  kemudian  peneliti menganalisis hasil tersebut dengan menggunakan  teori Parasuraman, (Mulyawan: 2016) yaitu berupa indikator: Terwujud ( Tangibles ), Kehandalan ( Reliability ), Ketanggapan ( Responsiveness ), Jaminan ( Assurance ), dan Empaty ( Emphaty ) sebagai berikut:
1. Indikator Tangiable berupa  terwujud  dan  adanya penampakan  fisik  yang  memadai  yang  berkaitan dengan teori kualitas pelayanan publik Pasuraman, (Mulyawan:  2016),  maka  ruang  Subdit  IV  Renakta dari segi fisik sudah memenuhi poin dari indikator Tangiable . Hal ini sesuai Pasal 6 Peraturan Kapolri
Nomor  3  Tahun  2008  menerangkan  bahwa fasilitas  dan  perlengkapan  RPK  meliputi:  ruang tamu, ruang konseling, ruang kontrol/ pemeriksaan,  dan  ruang  istirahat  yang  dilengkapi TV,  penyejuk  ruangan,  alat  tulis  dan  kelengkapan lainnya  yang  diperlukan.  Namun  dari  segi  inovasi keterbukaan  informasi  eksternal  masih  belum
optimal  karena  masih  ada  keluhan  masyarakat terkait  belum  tersedianya  prosedur  atau persyaratan  dalam  pembuatan  laporan  atau pengaduan  yang  tertuang  di  media  sosial  seperti facebook dan instagram.
2. Indikator Kehandalan di ruang Subdit IV/ Renakta sudah  baik.  Berdasarkan  Observasi,  Peneliti  pada saat  melakukan  pengamatan  di  Ruang  Subdit  IV Renakta,  setiap  petugas  terlihat  teliti  dalam mempersiapkan  dokumen  pembuatan  laporan ataupun sebelum melakukan pemeriksaan terhadap  korban  dengan  menyipakan  pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan pasal yang dilaporkan oleh  pihak  pelapor  atau  korban,  selain  itu  juga para  petugas  sudah  terbiasa  menggunakan  media seperti komputer dan printer dalam melaksanakan pelayanan.
3. Indikator Daya  Tanggap  ( Responsiveness )  di  Ruang Subdit  IV  Renakta  sudah  bagus  namun  belum optimal di jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini  dapat  dilihat  dari  pelayanan  yang  diberikan petugas diruang Subdit IV Renakta, nampak bahwa petugas  cukup  cepat,  cermat  dan  teliti  dalam memberikan pelayanan serta mendengarkan setiap keluhan  atau  masalah  yang  disampaikan  oleh korban  atau  pelapor.  Petugas  yang  memberikan pelayanan  terhadap  perempuan  dan  anak  adalah petugas  Polwan  sehingga  korban  anak  ataupun perempuan  lebih  terbuka  dalam  menyampaikan masalahnya.  Belum  optimalnya  jangka  waktu penyelesaian  perkara  tersebut  diatas  dibenarkan oleh  petugas  yang  menangani  perkara,  hal  ini dikarenakan  petugas  harus  mengikuti  prosedur sesuai dengan manajemen penyidikan sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun 2019 tentang penyidkan tindak pidana.
Berdasarkan  Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019
tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  Pasal  14  ayat (1), Penyidik harus mengirimkan Surat
Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tersangka dalam  waktu  7  hari  terhitung  saat  surat  perintah penyidikan  terbit.  Kemudian  dalam  Pasal  14  ayat (5)  Penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  ke  JPU dalam  waktu  30  hari  dan  apabila  berkas  perkara belum  dapat  dikirimkan  maka  penyidik  wajib memberitahukan  kepada  JPU  perkembangan perkaranya  denga  melampirkan  SPDP.  Berikutnya JPU meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik  dalam  waktu  14  hari  untuk  menetukan apakah  berkas  perkara  sudah  lengkap  (P21)  atau belum lengkap (P19), apabila berkas belum lengkap maka  penyidik  wajib  melengkapi  berkas  tersebut dan  segera  mengirimkan  kembali  kepada  JPU dalam waktu paling lambat 14 hari. Selanjutnya JPU membuat  tuntutan  dan  dakwaan  terhadap  pelaku tindak  pidana  yang  kemudian  diserahkan  ke Pengadilan  dan  kemudian  pelapor  dan  para  saksi serta terlapor dihadirkan ke persidangan.
4. Indikator ke empat yaitu Jaminan ( Assurance ) yang diberikan  oleh  ruang  pelayanan  khusus  (RPK) Subdit  IV/  Renakta  sudah  optimal  dan  sesuai dengan  harapan  pelapor  maupun  korban,  petugas memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  jam  kerja dari  pukul  07.00  wib – 14.00  wib,  selain  itu petugas  juga  dibantu  oleh  petugas  yang melaksanakan piket dan standby selama 1 x 24 jam dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, sehingga  mempermudah  masyarakat  dalam membuat laporan ataupun pengaduan. Petugas juga menerangkan  bahwa  dalam  pembuatan  laporan ataupun  proses  penyelesaian  perkara  tidak dipungut  biaya.  Pelayanan  yang  tidak  dipungut biaya tentunya sangat membantu bagi masyarakat,
khususnya  masyarakat  yang  tidak  mampu  namun ingin  mendapat  keadilan  dengan  melaporkan permasalahannya  ke  Kepolisian.  Hal  ini  sesuai dengan  buku  standar  pelayanan  Direktorat Reserse  Kriminal  Umum  yang  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014  tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan,  bahwa setiap  pelayanan  yang  diberikan  tidak  dipungut biaya.
5. Indikator  ke  lima  yaitu  Empati  ( Emphaty )  yang diberikan  oleh  petugas  di  ruang  pelayanan  khusus (RPK) Subdit IV Renakta sudah bagus dan optimal, hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  observasi  peneliti saat  melakukan  pengamatan  di  ruang  Subdit Renakta,  petugas  yang  melayani  pembuatan laporan  yang  berkaitan  dengan  anak  dan perempuan  adalah  petugas  Polwan.  Petugas  juga bersikap  ramah,  sopan  dan  santun  terhadap pelapor  atau  korban  yang  datang  dengan menanyakan terlebih dahulu permasalahan pelapor sebelum  dibuatnya  laporan,  petugas  juga menjelaskan  alur  dari  proses  hukum  yang  akan berjalan  sehingga  masyarakat  yang  membuat laporan  mengetahui  proses  selanjutnya  yang  akan dihadapi setelah membuat laporan.
Faktor-faktor  penghambat  Kualitas  Pelayanan Khusus Perempuan dan Anak Yang Berhadapan Dengan  Hukum  di  Subdit  IV/  Renakta Ditreskrimum Polda Kalteng
1. Keterbukaan informasi eksternal
Faktor  penghambat  kualitas  pelayanan  di  ruang pelayanan khusus Subdit IV Renakta adalah dari segi inovasi  keterbukaan  informasi  eksternal,  dimana masih  terdapat  keluhan  dari  korban  ataupun pelapor  yang  menyampaikan  bahwa  persyaratan
dan  prosedur  pembuatan  laporan  masih  belum  di informasikan  diruang  publik  seperti  media  sosial instagram  ataupun  facebook  yang  saat  ini  banyak digunakan  oleh  masyarakat,  sehingga  masyarakat yang  membuat  laporan  dapat  menyiapkan administrasi  dan  persyaratan  apa  saja  yang diperlukan  sebelum  membuat  laporan  dan  datang ke  Ditreskrimum  Polda  Kalteng  serta  tidak  bolak- balik  mengambil  persyaratan  tersebut  kerumah. Keterbukaan informasi eksternal sangat diperlukan, di  era  internet  saat  ini  banyak  masyarakat  yang menggunakan  media  sosial  untuk  mencari informasi,  hal  ini  di  dukung  oleh  Tjiptono (2011:185)  yang  menyampaiakn  bahwa  salah  satu faktor  pendukung  maupun  penghambat  kualitas pelayanan  adalah  faktor  komunikasi  eksternal. Komunikasi eksternal merupakan bentuk komunikasi yang diarahkan kepada pelanggan, yakni edukasi  pelanggan,  manajemen  ekspektasi/  harapan pelanggan  dan  pembentukakn  citra  positif perusahaan.  Edukasi  pelanggan  merupakan  cara perusahaan  dalam  mendidik  pelanggan  misalnya mengajarkan  pelanggan  cara  mengisi  formulir pelayanan,  mengikuti  alur  pembayaran  sesuai dengan prosedur dan sebagainya.
2. Jangka  waktu  penyelesaian  perkara  Faktor penghambat  kualitas  pelayanan  ruang  pelayanan khusus  di  Subdit  IV  Renakta  adalah  jangka  waktu penyelesaian  perkara,  dimana  masih  terdapat pelapor  atau  korban  yang  mengeluhkan  lama  nya waktu  penyelesaian  perkara  hingga  ke  persidangan membutuhkan  waktu  yang  berbulan-bulan.  Hal  ini memang  dibenarkan  oleh  petugas  yang  menangani perkara  karena  petugas  melakukan  penyelidikan dan  penyidikan  berdasaran  aturan  sebagaimana  di muat  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun 2019  tentang  penyidikan  tindak  pidana  sehingga
penyidik atau petugas harus teliti dan cermat dalam menetukan  laporan  yang  di  laporkan  oleh masyarakat  adalah  suatu  tindak  pidana  atau  bukan dan  untuk  menetukan  tersangka  serta  pembuktian juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu untuk menyelesaikan perkara, petugas juga tidak bekerja  sendiri,  namun  harus  koordinasi  dengan Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  hingga  nanti  berkas perkara  dianggap  sudah  lengkap  (P21)  oleh  JPU yang kemudian di sidangkan di Pengadilan.
Perihal  tersebut  diatas  sesuai  dengan  teori yang  disampaikan  Moenir  (2014)  bahwa  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan adalah  faktor  aturan,  dimana  terdapat  aturan  yang bersifat mutlak agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan, kualitas  pelayanan  khusus  perempuan  dan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  di Subdit  IV  Renakta Ditrekrimum  Polda  Kalteng  Provinsi  Kalimantan Tengah  tahun  2020  belum  optimal  dari  segi  inovasi keterbukaan  informasi  eksternal  seperti  instagram maupun  facebook  dan  jangka  waktu  penyelesaian perkara yang cukup lama. Adapaun faktor penghambat dari  kualitas  pelayanan  ruang  pelayanan  khusus perempuan  dan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum di  Subdit  IV  Renakta  Ditrekrimum  Polda  Kalteng adalah:  1)  keterbukaan  informasi  eksternal,  dimana informasi  prosedur  pembuatan  laporan  pengaduan masih belum terdapat di ruang publik seperti instagram maupun  facebook  yang  saat  ini  banyak  digunakan masyarakat  dalam  mencari  informasi,  2)  jangka  waktu penyelesaian  perkara,  dimana  masih  ada  masyarakat yang  mengeluh  tentang  jangka  waktu  penyelesaian perkara yang cukup lama.
Saran  dari  hasil  penelitian  kualitas  pelayanan khusus  perempuan  dan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  Subdit  IV  Renakta  Ditrekrimum  Polda Kalteng Provinsi kalimantan tengah tahun 2020.
1. Perlunya  Subdit  IV/Renakta  Ditreskrimum  Polda Kalteng  melakukan  inovasi  terkait  dengan keterbukaan  informasi  publik  dalam  pembuatan laporan  dan  akses  penyelesaian  perkara  untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait laporan yang telah dibuat.
2. Perlunya  penyampaian  kepada  masyarakat  saat membuat  laporan  terkait  dengan  jangka  waktu proses  hukum  atau  penyelesaian  perakara  hingga sampai ke persidangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami sebagai peneliti mengucapkan terimakasih  atas  kesediaan  waktu  dan  tempat penelitian semoga hasil penelitian ini dapat di jadikan rekomendasi  perbaikan  bagi  mitra  lembaga  peneliti yang  telah  terjalin  selama  ini.  semoga  Allah  SWT senantiasa  melimpahkan  rahmat,  taufik,  dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin

## REFERENSI
Arif  Furchan, Pengantar  Metodologi  Penelitian  Kualitatif , (Surabaya: Usaha Nasional,1992)
Harbani,  Pasalong.  2013. Teori  Administrasi  Publik . Bandung: Alfabeta. Hal. 128
Imam  Gunawan, Metode  Penelitian  Kualitatif,  Teori  Dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 80.
Imron  Rosidi, Karya  Tulis  Ilmiah ,  (Surabaya:  PT.  Alfina Primatama, 2011), hlm.12.
Lexy.  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,
(Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  2000),  hlm. 135.
Moenir,  A.S.  2014. Manajemen  Pelayanan  Umum  di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan . Bandung: Alfabeta. Hal 45
Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan . Bandung: Alfabeta
Mulyawan Rahman. 2016. Birokrasi dan Pelayanan Publik . Bandung : UNPAD PRESS. Hal. 14
Pelayanan Umum,  openlibrary.org/b/OL/17025260M, 2005, diakses 12 April 2017 Pukul 13:55 Wib.
Peraturan  Kapolri  (Perkap)  Nomor  22  Tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Cara Kerja Polda
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun  2017  perihal  Pedoman  Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum
Rahmayanty,  Nina.  2010. Manajemen  Pelayanan  Prima . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2014. Reformasi  Pelayanan Publik,  Teori  Kebijakan  dan  Implemetasi .  Jakarta:
PT Bumi Aksara. Hal 7
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan;  Pendekatan Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung:
Alfabeta, 2006), hlm. 310.
Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mix
Methods) .  Bandung: Alfabeta Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D. Bandung. PT Alfabet Suharsimi  Ari  Kunto, Managemen  Penelitian ,  (Jakarta: PT. Renika Cipta,1993), cet. Ke-2, hlm. 309.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek  Edisi  Revisi ,  (Jakarta  :  PT. Rineka Cipta, 2010. Hal 193
Susatyo  Herlambang.  2016. Manajemen  Pelayanan Kesehatan  Rumah  Sakit .  Yogyakarta:  Gosyen Publishing. Hal. 172-172
Syafri  Arif,  Jumadi,  Abdullah.  2016. Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan  Anak  Jalanan  Untuk  Pengentasan Kemiskinan di Kota Makasar . Hal. 2
Syahida,  Agung,  Bayu.  2014. Implementasi  Perda  14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang (Studi kasus di Kelurahan Tanjung Unggat) . Hal. 8
Syahputra  Riza.  2020. Kualitas  Pelayanan  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  RSUD  dr.
Doris Sylvanus . UMP. Palangka Raya Tjiptono, Fandy. 2011. Service Management Mewujudkan Layanan Prima . Edisi 2. Yogyakarta: Andi
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2011  tentang Sistem   Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Wahab,  Solichin  Abdul.  2015. Analisis  Kebijaksanaan dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik .  Malan:  Bumi Aksara. Hal. 135
Zaitunah , Subhan.  2004. Kekerasan  Terhadap Perempuan . Pustaka Pesantren: Yogyakarta.