TINJAUAN FILOSOFIS PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM
Oleh: Ika Setyorini
Dosen Prodi Hukum Keluarga (Akhwal al Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Wonosobo Email : Aditaksa@yahoo.com

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  peradilan  sebagai  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman,  disamping  Mahkamah  Agung,  yang  dibentuk  melalui Perubahan  Ketiga  UUD  1945.  Indonesia  merupakan  negara  ke-78  yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to  guard) konstitusi  agar  dilaksanakan  dan  dihormati  baik penyelenggara  kekuasaan  negara  maupun  warga  negara.  Di  berbagai  Negara Mahkamah  Konstitusi  juga  menjadi  pelindung (protector) konstitusi.  Sejak di-inkorporasi-kannya  hak-hak  Azasi  manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945,  bahwa  fungsi  pelindung  konstitusi  dalam  arti  melindungi  hak-hak  Azasi manusia (fundamental  rights). Sebagai  pelindung  konstitusi  dan  juga  pelindung hak  Azasi  manusia,  maka  wibawa  Mahkamah  Konstitusi  perlu  senantiasa  dijaga melalui  pengangkatan  hakim  yang  ideal.  Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  secara filosofis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam konsep negara hukum kita  berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  C  ayat ( 3 ) UUD  1945  hasil  amandemen, maupun  prospektif  pengangkatan  Hakim  Konstitusi  di  Indonesia  di  masa  yang akan datang.
Kata kunci : Hakim, Mahkamah Konstitusi, negara hukum

## A. Pendahuluan
Secara  kontekstual,  salah  satu  hasil Perubahan  UUD  1945  adalah  adanya pembaharuan terhadap sistem kekuasaan
di Negara Republik Indonesia. Pembaharuan  ini  tampak  jelas  dari
Perubahan  UUD  1945  yang  mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga Negara, misalnya; (i) kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan  kekuasaan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  penambahan  kekuasaan  Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  adanya  Dewan Perwakilan Daerah, (ii) kekuasaan eksekutif (Presiden)
mengalami pembatasan atau pengurangan, dan;
(iii) kekuasaan yudikatif, terutama kehadiran  Mahkamah  Konstitusi,  dan Komisi  Yudisial.  (Didit  Aryadi  Istiko  dan Suharyadi, 2003 : 66)
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi banyak dipakai terutama  di negara-negara yang  sedang  mengalami  perubahan  dari sistem pemerintahan negara yang otoritarian  menjadi  negara  yang  sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan  sebagai  elemen  penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern. Pembentukan
Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi  berdiri  atas  dasar  asumsi adanya supremasi konstitusi yang
menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau  melandasi  kegiatan  negara  serta sebagai  parameter  untuk  mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional.  (Didit  Aryadi  Istiko  dan Suharyad, 2003 : 5)
Gagasan  pembentukan  Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan kekuasaan  dan  ketatanegaraan  yang benar sesuai hukum dasar atau konstitusi.  Menurut  A.  Fickar  Hadjar dikutip  dari  Ni’matul  Huda,  ada  4 (empat)  hal  yang  melatarbelakangi  dan menjadi landasan pembentukan Mahkamah Konstitusi,
yaitu (1) implikasi dari paham konstitusionalisme, (2) mekanisme checks  and  balances , (3) penyelenggaraan  Negara  yang  bersih, dan (4) perlindungan terhadap hak Azasi manusia. (Ni’matul Huda, 2003 : 223)
Berdasarkan  ide  dan  harapan  besar tersebut  Mahkamah  Konstitusi  bahkan dikatakan sebagai guardian of constitution .  Namun  apa  yang  terjadi kepercayaan  masyarakat  runtuh  dengan adanya beberapa kasus yang menimpa di tubuh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan  ditangkapnya  M.  Akil  Mochtar dan  Arsyad  Sanusi  oleh  KPK  dalam kasus  korupsi  dan  pemalsuan  surat putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada kasus  Pilkada  Kabupaten  Bengkulu Selatan,  menambah  rasa  kebencian
masyarakat pada lembaga penjaga konstitusi tersebut.
Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah  Agung  yang  mengemban tugas  khusus,  merupakan  konsepsi  yang dapat  ditelusuri  jauh  sebelum  negara modern (modern state) ,  yang  pada dasarnya  menguji  keserasian  norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi  di  Indonesia  muncul  dan menguat  diera  reformasi  pada  saat dilakukan  perubahan  terhadap  UUD 1945. Namun demikian dari sisi gagasan judicial  review sebenarnya  telah  ada sejak  pembahasan  UUD  1945  oleeh BPUPKI  pada  tahun  1945.  Anggota BPUPKI  Muhammad  Yamin,  telah mengemukakan  pendapat  bahwa  “Balai Agung”  (MA)  perlu  diberi  kewenangan untuk  membanding  Undang-Undang. Namun  Soepomo  menolak  pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang  sedang  disusun  pada  saat  ini  tidak menganut  paham  trias  politika  dan kondisi  saat  itu  belum  banyak  sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial  review. (Muhammad  Yamin, 1945 : 341-342)
Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi,
pendapat  mengenai  pentingnya  suatu Mahkamah  Konstitusi  (MK)  muncul kembali.  Perubahan  UUD  1945  yang terjadi  dalam  era  reformasi  telah menyebabkan MPR tidak lagi
berkedudukan  sebagai  lembaga  tertinggi negara  dan  supremasi  telah  beralih  dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. (UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2))
Dilihat dari sejarah pembentukannya,  apakah  Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri sendiri
disamping  Mahkamah  Agung  (MA). Semula  diusulkan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  ditempatkan  dalam  lingkungan Mahkamah Agung (MA), jadi merupakan  bagian  dari  Mahkamah Agung  (MA).  Usul  tersebut  dirumuskan dalam  Pasal  25B  Rancangan  Perubahan kedua  UUD  1945,  tetapi  tidak  sempat dibahas  dalam  Sidang  Tahunan  MPR (risalah  siding  MPR  tahun  2000).  Usul tersebut  baru  dibahas  dalam  siding Panitia  Ad  Hoc  I  (PAH  I  BP)  pada September 2001 dan mengalami perubahan dengan mengadopsi usul yang disampaikan  oleh  TIM  Ahli  PAH  I  BP- MPR,  yaitu  menempatkanMahkamah Konstitusi  (MK)  diluar  lingkungan Mahkamah Agung (MA). Jadi
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  berdiri sendiri, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah  Agung  (MA)  sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman,
hanya  wewenangnya  yang  berbeda  satu sama  lain,  sebagaimana  tampak  dalam rumusan  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2) Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang selengkapnya ditegaskan :
“ Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Mahkamah  Konstitusi  mempunyai fungsi  untuk  mengawal  ( to  guard ) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah  Konstitusi  juga  sebagai penafsir  akhir  konstitusi.  Di  berbagai Negara  Mahkamah  Konstitusi  juga menjadi pelindung ( protector ) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak Azasi  manusia  dalam  Undang-Undang Dasar  1945,  bahwa  fungsi  pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak Azasi  manusia  ( fundamental  rights ).
(Maruarar Siahaan, 2002 : 11)
Sebagai  pelindung  konstitusi  dan juga pelindung hak Azasi manusia, maka wibawa  Mahkamah  Konstitusi  perlu senantiasa  dijaga  melalui  pengangkatan hakim  yang  ideal.  Oleh  karena  itu  perlu dikaji  secara  filosofis  pengangkatan hakim Mahkamah
Konstitusi
berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  C  ayat (3)  UUD  1945  hasil  amandemen, maupun prospektif pengangkatan Hakim Konstitusi  di  Indonesia  di  masa  yang akan datang.

## B. Hasil Temuan dan Pembahasan

## 1. Konsep Negara Hukum
Konsep  negara  hukum  merupakan sebuah  produk  sejarah.  Itu  sebabnya rumusan  atau  pengertian  negara  hukum itu  terus  berkembang  mengikuti  sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam  rangka  memahami  secara  tepat dan  benar  konsep  negara  hukum,  perlu terlebih  dahulu  diketahui  gambaran sejarah  perkembangan  pemikiran  politik dan  hukum  yang  mendorong  lahir  dan berkembangnya  konsep  negara  hukum. (S.F Marbun, 1997: 9)
Sebagai bagian dari sejarah umat manusia,  pemikiran  tentang  negara hukum  sebenarnya  sudah  sangat  tua. Jauh  lebih  tua  dari  usia  Ilmu  Negara ataupun  Ilmu  Kenegaraan  itu  sendiri. (Sobirin  Malian,  2001  :  25).  Meskipun sudah  sangat  tua,  pemikiran  tentang negara hukum telah mengalami penyesuaian dengan jamannya, termodernisasi  sesuai  dengan  kebutuhan manusia,  karena  itu  pemikiran  negara hukum itu memiliki multi perspektif dan selalu aktual.
Apabila  ditinjau  dari  perspektif historis,  perkembangan  pemikiran  filsafat hukum  dan  gagasan  negara  hukum  sudah diperdebatkan  semenjak  1800  S.M.  (J.J. Von  Schimid,  1998  :  7).  Sumber  negara hukum  barat  paling  utama  tentu  saja  para pemikir  pada  masa  Yunani  Kuno. Sedangkan  gagasan  kedaulatan  rakyat sebagai  landasan  utama  sebuah  negara hukum, menurut Jimly Asshiddiqie tumbuh
dan  berkembangnya  dari  tradisi  romawi. Sebaliknya  tradisi  Yunani  kuno  dianggap oleh  sebagian  pakar  sebagai  sumber  dar gagasan kedaulatan hukum. (Jimlly Asshiddiqie, 1994 : 11)
Istilah  Negara  Hukum  berkembang pada  abad  XIX,  tetapi  gagasan  tentang Negara  Hukum  itu  tumbuh  di  Eropa sudah  hidup  dalam  abad  tujuh  belas. Gagasan  itu  tumbuh  di  Inggris  dan merupakan  latar  belakang  dari Glorious Revolution 1688  M.  Gagasan  itu  timbul sebagai  reaksi  terhadap  kerajaan  yang absolut,  dan  dirumuskan  dalam  piagam yang terkenal sebagai Bill of Right 1689 (Great  Britain),  yang  berisi  hak  dan kebebasan  daripada  kawula  negara  serta peraturan  penganti  raja  di  Inggris.  (O. Notohamidjoyo, 1970 : 21)
Di Indonesia istilah negara hukum  sering  diterjemahkan  melalui kata rechtstaats  atau  the  rule  of  law .
Paham rechtstaats pada dasarnya
tertumpu  pada  sistem  hukum  Eropa Kontinental.  Ide  tentang rechtstaats mulai  populer  pada  abad  ke  XVII sebagai  akibat  dari  situasi  politik  Eropa didominir  oleh  absolutisme  raja.  ( Padmo  Wahjono,  1989  :  30).  Paham rechtstaats dikembangkan  oleh  ahli-ahli hukum  Eropa  Barat  Kontinental  seperti Imanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. (Mariam Budiardjo, 1998 : 57).
Sedangkan  paham the  rule  of  law mulai dikenal  setelah  Albert  Venn  Dicey  pada tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction  to  Study  of  the  law  of  the Constitution. Paham rule of law tertumpu  pada  sisten  hukum Anglo Saxon atau Common  law  System.
(Philipus M. Hadjon, 1972 : 72)
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum  baik  dalam  paham rechtstaats maupun the  rule  of  law mengandung prinsip  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia,  kedudukan  yang  sama  orang dimuka  hukum  ( equal  before  the law/equal  before  under  law ) dan prinsip pemisahan  kekuasaan  dalam  negara ( separation of power/division of power ).
Pada  masa  modern  ini  pemikiran tentang  negara  hukum  terus  berkembang mengalami  proses  dialektika.  Sebagai sebuah  konsep,  konsep  tentang  negara hukum  memiliki  sifat  yang  dinamis mengikuti perkembangan jaman. Pada saat
itu  konsep  tentang  negara  hukum  bukan dimaknai  sebagai  konsep  yuridis  saja, seperti  yang  berkembang  pada  abad  XIX. Pada  abad  XIX  konsep  negara  hukum dimaknai  sebagai  konsep  sosial  ekonomi. Menurut  Moh.  Mahfud  M.D  konsep negara  hukum  formal  (klasik)  yang mempunyaiu  ciri-ciri  pemerintah  seperti tersebut  diatas  mulai  diugat  menjelang pertengahan  abad  XX,  tepatnya  setelah Perang  Dunia  II  .  (Moh.  Mahfudz.  MD, 1993 : 29)
Konsep  negara  hukum  yang  dianut oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh sisitem  hukum  yang  dianut  oleh  negara yang bersangkutan,  (Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005 : 2) demikian pula  dengan  Indonesia  yang  dipengaruhi oleh Pancasila.
Menyadasri  pentingnya  eksistensi Indonesian  sebagai  negara  hukum,  maka dalam  amandemen  atau  perubahan  ketiga dari  Pasal  1  ayat  (3)    UUD  1945  telah menyatakan  secara  tegas  bahwa  :  Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara  hukum  yang  dianut  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu konsepsi negara hukum Pancasila.
Konsepsi  negara  hukum  Pancasila artinya suatu sistem hukum yang dibangun berdasarkan  asas-asas  dan  kaidah  atau norma-norma  yang  terkandung  dan  atau tercermin  dari  nilai-nilai  yang  ada  dalam
Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara yang  menghendaki  adanya  keseimbangan antara kepentingan individu dan kepntingan  umum  atau  masyarakat,  serta keseimbangan  dalam  kehidupan  dan hubungan anatara lembaga-lembaga negara dengan masyarakatnya.
Berdasarkan uraian mengenai konsep  negara  hukum  baik  negara hukum klasik dan negara hukum modern selalui  menghendaki  adanya  pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara, pemisahan  kekuasaan  diadakan  dengan tujuan  agar  supremasi  hukum  dapat terlaksana.

## 2. Dasar  Filosofis  Pengangkatan Hakim Mahkamah   Konstitusi
Salah  satu  agenda  nasional  yang menjadi tuntutan  ber-bagai kalangan pada awal  era  reformasi  adalah  dilakukannya perubahan  (amandemen)  UUD  1945. Alasannya konstitusi itu dinilai membuka peluang berkembangnya penyelenggaraan  negara  yang  kurang demokratis. Seiring dengan itu, penyempurnaan konstitusi melalui agenda  amandemen  diharapkan  mampu mengawal  proses  transisi  dari  era otoritarianisme menuju era demokrasi.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan salah  satu  hasil  dari  reformasi  dan amandemen 1945. Mahkamah Konstitusi
(disingkat  MK)  adalah  lembaga  tinggi negara  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  yang  merupakan  pemegang kekuasaan  kehakiman  bersama-sama dengan  Mahkamah  Agung.    Mahkamah konstitusi  dibentuk  bertujuan  untuk mengawal Supremasi UUD NKRI Tahun 1945  sebagai  hukum  tertinggi  di Republik
Indonesia. (Mahkamah Konstitusi, 2007 : 24)
Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia lahir pada saat terjadinya proses perubahan ketiga UUD Tahun 1945 dari empat  kali  perubahan  yang  dilakukan oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  dalam  sidang  umum  yang dilaksanakan  sejak  tahun  2000  sampai dengan 2002. Perubahan tersebut terletak pada  bab  yang  mengatur  tentang kekuasaan kehakiman. Penambahan pasal 24C dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada  ayat  (1)  disebutkan  kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan  lembaga  Negara,  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik  dan  memutus  perselisihan hasil  pemilu.  Selain  itu  juga  memiliki kewenangan  untuk  dan  memberikan pendapat atas pendapat Dewan
Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mengenai dugaan  pelanggaran  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  menurut  undang-undang dasar.
Hakim konstitusi pada Mahkmakah Konstitusi
berjumlah Sembilan  orang  yang  yang  ditetapkan oleh  Presiden  yang  diajukan  masing- masing  tiga  orang  oleh  Mahkamah Agung,  tiga  orang  oleh  Pemerintah  dan tiga  orang  oleh  DPR.  Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang dimohonkan  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final dan mengikat.
Pembentukan  MK  merupakan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan  reformasi  konstitusional
yang integral menuju proses demokratisasi  yang  berfungsi  untuk menggantikan  fungsi  MPR  dalam  hal menafsirkan konstitusi. (Mahkamah Konstitusi, 2007 : 244).  Penulis menilai dalam struktur pengisian hakim konstitusi sama halnya seperti pembagian  kekuasaan  trias  politika sebagaimana  telah  disebutkan.  Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam  peristilahan  baru  sering  disebut rule making function ); kedua, kekuasaan eksekutif  atau  kekuasaan  melaksanakan
undang-undang ( rule application
function );  ketiga  kekuasaan  yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang ( rule adjudication  function ).  Trias  politika adalah  suatu  prinsip  normatif  bahwa kekuasaan-kekuasaan ( function ) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pihak yang berkuasa. (Miriam Budiardjo, 1998
: 281-282)
Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan  hanya  dapat  dijamin  jika ketiga  fungsi  kekuasaan  tidak  dipegang oleh  satu  orang  atau  badan  tetapi  oleh ketiga  orang  atau  badan  yang  terpisah. Dikatakan  olehnya  “kalau  kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan  dalam  satu  orang  atau  dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan,  akan  menjadi  malapetaka jika  seandainya  satu  orang  atau  satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan  ataukah  dari  rakyat  jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan  tersebut,  yakni  kekuasaan membuat
undang-undang,
menyelenggarakan  keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan- persoalan antara individu-individu.
(Miriam Budiardjo, 1998: 283)
Hal ini sama seperti proses recruitment Hakim Mahkamah
Konstitusi  diatur  dalam  Pasal  24  C  ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
Mahkamah  Konstitusi  mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden,  yang  diajukan  masing- masing  tiga  orang  oleh  Mahkamah Agung,  tiga  orang  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  tiga  orang oleh Presiden.
Hakim  yang  berjumlah  9  orang berasal/ diajukan 3 orang dari
Mahkamah  Agung,  sebagai  lambing
yudikatif, 3 orang dari DPR
melambangkan  dari  legislative,  dan  3 orang diajukan dari presiden
melambangkan eksekutif. Hal ini merupakan  keseimbangan  pembisahan kekuasan dan perwakilan. Namun demikian  perwakilan  disini  tidak  bias diartikan sempit, yaitu mewakili kepentingan  masing  masing  kekuasaan, namun lebih kearah simbolis perwakilan. Hal  ini  karena  setelah  menjadi  hakim mahkamah konstitusi, hakim yang mewakili  tersebut  harus  netral  dan  tidak bertanggungjawab  pada  lembaga  yang mengajukannya.
Filosofis  dasar  dari  pengangkatan hakim  dari  tiga  kekuasaan  tersebut  pada dasarnya  bersifat  atribusi,  dimana  hal tersebut  diatur  dalam  UUD  1945,  dan harus  dijalankan  oleh  Undang-Undang dibawahnya.  Hal  ini  berbeda  dengan Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  Menjadi  Undang- Undang  yang  menyatakan  bahwa,  untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), seorang  calon  hakim  konstitusi  harus memenuhi syarat:
a) Warga negara Indonesia;
b) Berijazah doktor dengan dasar sarjana yang  berlatar  belakang  pendidikan tinggi hukum;
c) Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa dan berakhlak mulia;
d) Berusia  paling  rendah  47  (empat puluh  tujuh)  tahun  dan  paling  tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
e) Mampu  secara  jasmani  dan  rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
f) Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap;g.tidak  sedang  dinyatakan  pailit berdasarkan putusan pengadilan;
g) Mempunyai  pengalaman  kerja  di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
h) Tidak  menjadi  anggota  partai  politik dalam  jangka  waktu  paling  singkat  7
(tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.
Selain  itu  Pasal  18A  ayat  (1)  juga menyatakan  bahwa,  Hakim  konstitusi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18 ayat  (1)  sebelum  ditetapkan  Presiden, terlebih  dahulu  harus  melalui  uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan  oleh  Panel  Ahli.  Hal  ini tentunya  tidak  diatur  oleh  UUD  1945, dimana  Pasal  24  C  ayat  (5)  UUD  1945 hanya  mengamanatkan  bahwa,  Hakim konstitusi  harus  memiliki  integritas  dan kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil, negarawan  yang  menguasai  konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
Pola  rekruitmen  yang  digunakan dalam  Pasal  18    ayat  (1)  UU  No  8 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas Undang  Undang  No  24    Tentang Mahkamah  Konstitusi  lebih  searah dengan  UUD  1945,  yaitu  calon  Hakim konstitusi  diajukan  masing-masing  3 (tiga)  orang  oleh  Mahkamah  Agung,  3 (tiga)    orang  oleh  DPR,  dan  3  (tiga) orang  oleh  Presiden,  untuk  ditetapkan dengan  Keputusan  Presiden.    Pasal  20 ayat  (1)  menyatakan  bahwa,  ketentuan mengenai  tata  cara  seleksi,  pemilihan, dan  pengajuan  hakim  konstitusi  diatur oleh  masing-masing  lembaga  yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
Mencari apa dasar dari diajukannya tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi, menurut  penulis  sudah  terjawab,  yaitu melalui  kajian  berdirinya  Mahkamah Konstitusi, amandemen UUD 1945, dan system  keterwakilan  simbolis  dari kekuasaan  Negara.  Namun  demikian mengapa  harus  seperti  itu,  apakah proses recruitmen yang biasa dilakukan, apakah  dapat  dirubah.  Pertanyaan  apa, mengapa  dan  bagaimana  khususnya mengenai pola rekruitmen hakim mahkamah konstitusi, tentunya memiliki  rasio  yang  sangat  mendalam untuk  dapat  menjawab  pertanyaan tersebut.  (Miriam  Budiardjo,  1998  : 283)
Undang-Undang  yang  mengatur pengajuan  calon  Hakim  Konstitusi melalui  Panel  Ahli  yang  dibentuk  oleh Komisi  Yudisial  –  walaupun  3  (tiga) dari 7 (tujuh) orang anggotanya masing- masing ditunjuk oleh Mahkamah Agung,  DPR,  dan  Presiden  –  telah nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan  Presiden.  Sama  halnya  apabila pengajuan  Rancangan  Undang-Undang, termasuk  RAPBN  oleh  Presiden  harus melalui  Panel  Ahli  yang  dibentuk  oleh lembaga  negara  yang  lain  adalah  telah mereduksi kewenangan Presiden. Demikian  juga  DPD  yang  mengajukan Rancangan  Undang-Undang  tertentu
kepada  DPR  yang  harus  melalui  Panel Ahli  yang  dibentuk  oleh  lembaga negara  yang  lain  juga  akan  mereduksi kewenangan  DPD.  Begitu  pula  dengan kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam mengusulkan  calon  Hakim  Agung  jika harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh  lembaga  negara  lain  juga  akan mereduksi kewenangan Komisi Yudisial.  Lain  halnya  apabila  lembaga negara  yang  bersangkutan  membentuk panitia  yang  akan  menyeleksi  secara intern untuk melaksanakan kewenangan konstitusionalnya  dalam  mengajukan calon Hakim Konstitusi.
Pengangkatan  hakim  konstitusi yang  diajukan  dari  DPR,  Presiden  dan Mahkamah  Konstitusi  merupakan  dasar filosofis yang bersifat atribusi dan tidak dapat  dirubah,  sebelum  Pasal  24C  ayat (3)  UUD  1945  mengalami  perubahan. Dasar  Filosofis  pengangkatan  hakim konstitusi  berdasarkan  ketentuan  Pasal 24  C  Ayat  (3)  UUD  1945  merupakan representative  simbolis  dianutnya  trias politika, namun dijukannya calon hakim konstitusi  dari  ketiga  institusi  yang berbeda hanya bersifat simbolis, artinya tidak ada kewajiban representative yang mewakili  dengan  yang  diwakili,  namun perwakilan masing-masing institusi tersebut  adalah  symbol  dari  tiga kekuasaan yang menyangga Negara.

## C. Simpulan
Secara  konstitusional  pengangkatan Hakim  Agung  dan  Hakim  Konstitusi semua diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  Dasar  Filosofis pengangkatan  hakim  konstitusi  dalam konsep  negara  hukum  adalah  sebuah konsekwensi dianutnya teori trias politika  yaitu  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif dan diharapkan dapat menerapkan  prinsip  saling  mengawasi dan  mengimbangi  pada  pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi.  Namun  diajukannya  calon hakim  konstitusi  dari  ketiga  institusi yang  berbeda  hanya  bersifat  simbolis, artinya tidak ada kewajiban representative  yang  mewakili  dengan yang diwakili, namun perwakilan masing-masing  institusi  tersebut  adalah symbol  dari  tiga  kekuasaan  yang menyangga Negara. Pengangkatan hakim  konstitusi  yang  diajukan  dari DPR,  Presiden  dan  Mahkamah  Agung merupakan  dasar  filosofis  yang  bersifat atribusi dan tidak dapat dirubah, sebelum Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  1945 mengalami perubahan.
Saran  yang  bisa  penulis  sampaikan terkait  Pengangkatan  Hakim  Mahkamah Konstitusi  dalam  sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia  adalah :
1. Perlu dibentuknya standar operasional prosedur  atau  peraturan  teknis  yang merata  antara  Presiden,  DPR  dan Mahkamah Konstitusi.
2.  Perlu  dilakukannya  fit  and  propertest Calon  Hakim  Mahkamah  Kontitusi secara terbuka.
3.  Perlunya  sosialisasi  calon  Hakim
Mahkamah  Kontitusi  secara  masiv, serta  deteksi  dini track  recort calon Hakim Mahkamah Kontitusi. [ ]

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimlly,  1994. Gagasan Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi dan  Pelaksanannya  di  Indonesia , Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve
Budiardjo,  Miriam,  1998.  Dasar-Dasar
Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Estiko,  Didit  Hariadi  dan  Suhartono (Edi).  2003. Mahkamah  Konstitusi  : Lembaga
Negara  Baru  Pengawal  Konstitusi .  P3I
Sekretariat Jenderal DPR RI. Agarino
Abadi. Jakarta.
Huda, Ni’matul.
2003. Politik Ketatanegaraan  Indonesia . Kajian terhadap  Dinamika  Perubahan  UUD 1945 . FH UII Press. Yogyakarta.
Hadjon,  M  Phillipus.  1987. Pandangan Hukum bagi Rakat di Indonesia . Bina Ilmu. Surabaya
Mahfudz MD Muhammad. 1999.
Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di Indonesia . Yogyakarta, Gama Media.
Malian, Sobirin. 2001. Gagasan Perlunya  Konstitusi  Baru  Pengganti
UUD  1945, Yogyakarta,  FH  UII Press
Marbun, S.F, 1997, Negara Hukum dan Kekuasaan, Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustutum, No. 9 Vol 4
Notohamidjoyo O. 1970. Makna Negara Hukum  Bagi  Pembaharuan  Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia. Badan  Penerbit  Kristen. Jakarta.
Siahaan  Manuar.  2002. Pengantar  Tata Hukum  Indonesia  dan  Tanya  Jawab .
Graha Indonesia. Jakarta.
Sutiyo, Bambang dan Sri Hstuti Puspitasari, 2005, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman  di  Indonesia ,  UII  Press. Yogyakarta.
Wahjono,  Padmo,  1989.  Pembangunan Hukum  di  Indonesia,  Ind  Hill  Co, Jakarta.
Yamin,  Muhammad,1945.    Naskah
Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,  Jilid  1,  Yayasan  Pranpanca. Jakarta.
Mahkamah Konstitusi, 2007, Jurnal MK Menuju Peradilan Modern dan Terpercaya  Laporan  Tahunan  2006, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.