Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....

## KOMPARASI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS UNTUK ANAK LUAR NIKAH DALAM KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Oleh. Ipandang Dosen IAIN Kendari Email: ipandangiainkendari@gmail.com

## Abstract
This  paper  examines  the  comparison  of  the  share  of  inheritance  for  children  with  foreign marriage  in  the  Civil  law  and  the  compilation  of  Islamic  laws.  Basically,  any  applicable  law regarding inheritance has its own provisions or arrangements regarding the boundaries of the Heritage division of Justice. Similarly, in the Civil Law and the compilation of Islamic laws. In both  regulations,  there  are  similarities  and  differences  in  inheritance  provisions  for  foreign children. But despite the difference, the essence has the same purpose that the two aim to give welfare and justice to a recognized child of marriage.
Keywords: Comparison, Estate, Child Marriage, KUHP, and HKI

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “perkawinan” dimaksud adalah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri,  sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Semangat tujuan perkawinan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Rūm ayat 21:
                                                                                                         
                                                    2
Artinya :
“Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  isteri-isteri  dari  jenismu sediri  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya  dan  dijadikannya  diantara
1 Soesilo dan Pramudji R., Undang-undang RI No. 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan (T.tp: Rhedbook Publisher, 2008),
461.
2 QS. Al-Rūm (30): 21.

## Ipandang
kamu kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 3
Makna  dan  arti  dari  perkawinan  menjadi  lebih  dalam  karena  selain  melibatkan  kedua keluarga  juga  lebih  berarti  untuk  melanjutkan  keturunan  yang  merupakan  hal  penting  dari gagasan  melaksanakan  perkawinan.  Kehadiran  seorang  anak  merupakan  kebahagiaan  dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang  tua  membina  dan  memelihara  anaknya  dengan  cinta  kasih,  perhatian  yang  cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.
Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Agar  anak  mampu  memikul  tanggung  jawabnya  di masa  depan,  maka  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  normal  baik  jasmani,  rohani  maupun  sosial.  Menurut  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  dengan  perkawinan  suami  istri  memperoleh  keturunan.  Yang dimaksud  dengan  “keturunan”  disini  adalah  hubungan  darah  antara  bapak,  ibu  dan  anak- anaknya.  Jadi  antara  bapak,  ibu  serta  anak  terdapat  hubungan  biologis.  Anak-anak  yang dilahirkan  dari  hubungan  biologis  dan  ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan  dinamakan  anak- anak sah ( wettige of echte kinderen ). 4
Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hidup manusia dan melindungi nasab. Namun tidak jarang perlindungan nasab itu dinodai dengan perzinahan dan anak sebagai komponen keluarga apabila berasal dari hasil hubungan luar nikah akan terajadi kepincangan- kepincangan status hukum. Dalam pandangan Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci  dan  bersih  termasuk  anak  luar  nikah.  Kehadiran  seorang  anak  di  luar  perkawinan  akan menimbulkan  suatu  permasalahan  yang  cukup  memprihatinkan  baik  bagi  perempuan  yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak yang lahir  di  luar  perkawinan  akan  menimbulkan  banyak  pertentangan-pertentangan  diantara keluarga  maupun  di  lingkungan  masyarakat  mengenai  kedudukan  hak  dan  kewajiban  anak tersebut. Kehadiran anak luar nikah oleh orang tuanya diterima dalam berbagai sikap, ada yang
3 Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf  al-Qur’an, Mushaf ‘Aisyah :Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita (Bandung: Hilal, 2010), 406.
4 Rr. Murdiningsih, Tesis: Peranan Notaris (Jakarta: FH UI, 2009 ).

## Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....
bersikap wajar, begitu pula penerimaan yang dilakukan masyarakat, dan masyarakat menerima anak yang lahir di luar nikah tersebut selalu dengan sikap kurang wajar.
Anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  perempuan,  sedangkan  perempuan  tersebut  tidak berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  pria  yang  menghamilinya  dinamakan  anak luar nikah. 5 Berdasarkan pasal 272 KUH Perdata 6 , pengertian anak luar nikah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti luas dan sempit. Anak luar nikah dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang, 7 dan anak luar nikah lainnya. Sedangkan anak luar nikah dalam arti sempit adalah  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah.  Sedangkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  tidak  menentukan  secara  khusus  dan  pasti  tentang  pengelompokan  jenis  anak, sebagaimana  pengelompokan  yang  terdapat  dalam  Hukum  Perdata.  Namun  secara  implisit, Kompilasi  Hukum  Islam  menyinggung  tentang  status  dan  kedudukan  anak  luar  nikah  pada pasal 100 dan pasal 186.
Dalam  hukum  adat,  pada  umumnya  anak  di  luar  nikah  disebut  anak  haram,  tidak mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Hukum adat melihat bahwa  anak  luar  nikah  merupakan  cela,  sehingga  lembaga  pengakuan  sebagaimana  dalam hukum perdata dan yang dianjurkan oleh hukum Islam sebaiknya dihindari. Bagi hukum adat yang penting adanya perkawinan yang sah untuk menutupi aib, meskipun setelah perkawinan dilaksanakan  pengantin  pria  tidak  pernah  kembali  lagi  ke  rumah  pengantin  wanita.  Dengan perkawinan  anak  yang  lahir  dari  wanita  hamil  tersebut  sudah  mempunyai  ayah  secara  resmi, seingga tidak disebut sebagai anak haram atau anak haram jadah yang tentu akan berpengaruh buruk pada si anak. 8
Menurut  Undang-undang  Perkawinan  Pasal  43  ayat  1,  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si  anak  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ayah  biologisnya,  baik  yang  berkenaan dengan pendidikan maupun dalam hal kewarisan.

## PEMBAHASAN
5 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 80.
6 Soesilo dan Pramudji R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata (T.tp: Rhedbook Publisher, 2008), 62.
7 Anak  yang  lahir  dari  seorang  ibu  yang  dilarang  kawin  menurut  Undang-undang  dengan  lelaki  yang membenihkannya, seperti saudara kandung atau sepersusuan.
8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, 77.

## Ipandang

## Kewarisan Dalam KUH Perdata
Hukum waris dalam KUH Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) diartikan: kesemua kaidah hukum yang  mengatur  nasib  kekayaan  seseorang  setelah  ia  meninggal  dunia  dan  menentukan  siapa orang yang dapat menerimanya. 9 Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris.
Menurut H.M. Ramulyo dalam bukunya “Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Barat”  menerangkan  bahwa  apabila membicarakan  masalah  warisan  maka  akan  sampai  pada  empat  masalah  pokok  dimana  yang satu  dengan  yang  lainnya  tidak  dapat  terpisahkan.  Masalah  pokok  tersebut  adalah: pertama, adanya  seseorang  yang  meninggal  dunia; kedua, ia  meninggalkan  harta  peninggalan,  masalah pokok  yang ketiga adalah  meninggalkan  orang-orang  yang  mengurusi  dan  berhak  atas  harta peniggalan tersebut (ahli waris), dan masalah pokok yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah keharusan adanya hukum kewarisan yang menentukan siapa saja ahli waris dan berapa bagian masing-masing. 10
Bila  seorang  manusia  sebagai  individu  meninggal  dunia  maka  akan  timbul  pertanyaan bagaimana  hubungan  yang  meninggal  dunia  itu  dengan  yang  ditinggalkan  serta  kewajiban- kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  terutama  dalam  masalah  kekayaan  ( vermongensrecht )  dari  orang yang meninggal dunia. Demikian juga membutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana tentang  hubungan  yang  meninggal  dunia  dengan  harta  benda  yang  ditinggalkan,  siapa  yang mengurus dan mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan.

## Dasar Hukum Kewarisan
Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528  tentang  hak  mewaris  diidentikkan  dengan  kebendaan,  dan  ketentuan  Pasal  584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak
9 Tamakiran S., Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum (Bandung: Pionir Jaya, 2000), 24.
10 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, Edisi Revisi (Jakarata: Sinar Grafika, 2004), 82.

## Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....
sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekelurgaan.
Ada  banyak  asas  dan  dasar  hukum  waris  KUH  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek )  yang berpengaruh  terhadap  pembagian  warisan.  Dengan  mengenal  dan  memahami  makna  hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Diantara asas-asas kewarisan tersebut antara lain:
1) Hukum yang Bersifat Mengatur ( Aanvullend Recht )
Hukum  waris Burgerlijk  Wetboek termasuk  dalam  lapangan  atau  bidang  hukum perdata.  Semua  cabang  hukum  yang  termasuk  dalam  bidang  hukum  perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan.  Namun  untuk  hukum  waris Burgerlijk  Wetboek ,  meskipun  letaknya dalam  hukum  perdata,  tetapi  ternyata  di  dalamnya  terdapat  unsur  paksaan. Misalnya, ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah  tertentu  dari  harta  warisan  atau  ketentuan  yang  melarang  pewaris sewaktu  hidupnya  untuk  membuat  ketetapan  terhadap  sejumlah  tertentu  dari hartanya.  Misal  di  masa  hidupnya  pewaris  telah  membuat  ketetapan  seperti menghibahkan sejumlah tertentu dari hartanya yang dilarang itu, maka penerima hibah  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk  mengembalikan  harta  yang  telah dihibahkan  tersebut  ke  dalam  harta  warisan  guna  memenuhi  hak  mutlak  ahli waris yang mempunyai hak mutlak. 11
Unsur  paksaan  dalam  hukum  waris Burgerlijk  Wetboek berbeda  dengan  unsur paksaan  pada  hukum  yang  bersifat  memaksa  seperti  hukum  pidana,  bahwa pelanggaran terhadap unsur paksaan dalam hukum waris Burgerlijk Wetboek tidak berakibat pidana, melainkan hanya berupa konsekuensi sebagaimana contoh di atas. Konsekuensi dari hukum waris Burgerlijk Wetboek sebagai salah satu cabang hukum  perdata  yang  bersifat  mengatur,  maka  apa  saja  yang  diperbuat  oleh pewaris  semasa  hidup  terhadap  hartanya  adalah  kewenangannya.  Namun  jika
11 Anisitus  Amanat, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-pasal  Hukum  Perdata  BW (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2000), 1-2.

## Ipandang
pelaksanaan  kewenangan  itu  melampaui  batas  yang  diperkenankan,  maka  akan ada resiko hukum di kemudian hari setelah ia meninggal dunia. 12

## 2) Hanya Berlaku Untuk WNI Golongan Tertentu
Masih berlaku tidaknya Burgerlijk Wetboek (BW) yang diterjemahkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan tersebut. Pada masa lalu penduduk  di  Indonesia  digolong-golongkan  menurut  ketentuan  Pasal  131  jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, yaitu:
a) Orang-orang Belanda;
b) Orang-orang Eropa yang lain;
c) Orang-orang  Jepang,  dan  orang-orang  lain  yang  tidak  termasuk  dalam kelompok  satu  dan  dua  yang  tunduk  pada  hukum  yang  mempunyai  asas- asas hukum keluarga yang sama;
d) Orang-orang  yang  lahir  di  Indonesia,  yang  sah  ataupun  diakui  secara  sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3. 13
Berdasarkan  pendapat  Idris  Ramulyo,  dikatakan  bahwa  menurut Staatsblaad 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, terakhir dengan Staatsblaad 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163,  hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa  dan  mereka  yang  yang  dipersamakan  dengan  orang-orang  Eropa  tersebut.  Dengan Staatsblaad 1917  Nomor  129  jo. Staatsblaad 1924  Nomor  557  hukum  kewarisan  dalam  KUH Perdata  diperlakukan  bagi  orang-orang  Timur  Asing  Tionghoa.  Dan  berdasarkan Staatsblaad 1917  Nomor  12,  tentang  penundukan  diri  terhadap  hukum  Eropa  maka  bagi  orang-orang Indonesia  dimungkinka  pula  menggunakan  hukum  kewarisan  yang  tertuang  dalam  KUH Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) yang diberlakukan pada:
a) Orang-orang  Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang-orang  Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang;
b) Orang-orang Timur Asing Tionghoa;
12 Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan , 2-3.
13 Surini Ahlan Syarif. Hukum Kewarisan Perdata Barat, 3.

## Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....
c) Orang-orang  Timur  Asing  lainnya  dan  Orang-orang  pribumi  yang  menundukkan diri terhadap hukum. 14

## Sebab-sebab Menerima Warisan
Dalam hukum waris perdata terdapat 2 (dua) unsur untuk memperoleh harta warisan. Unsure-unsur tersebut adalah:
1) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)
Pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas- luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Misalnya menghibahkan  ataupun  memberikan  harta  kekayaannya  kepada  orang  lain  menurut kehendaknya.
2) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  pemilik  harta  kekayaan  sebagaimanad dijelaskan  dalam  unsur  individual,  undang-undang  memberikan  pembatasan- pembatasan  terhadap  kebebasan  pewaris  demi  kepentingan  ahli  waris  yang  sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. 15
Adapun  syarat-syarat  seseorang  menerima  warisan  diatur  dalam  Buku  kedua KUH Perdata yaitu:
a) Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian.  Kematian  disini  adalah kematian alamiah (wajar).
b) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. 16

## Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing
Menurut  KUH  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ),  ahli  waris  dibagi  menjadi  4  (empat) golongan: 17
1) Golongan  I,  yaitu  anak-anak  dan  keturunannya,  termasuk  suami-istri.  Mereka menerima  bagian  yang  sama.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  852  KUH  Perdata  yang berbunyi:  “pembagian  antara  anak-anak  dan  janda  adalah  sama.  Apabila  salah
14 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan, 60.
15 Surini Ahlan Syarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat 13.
16 Ibid, 14.
17 Tamakiran S., Asas-asas Hukum Waris, 36.

## Ipandang
seorang anak ini meninggal lebih dahulu, maka digantikan oleh anak dari anak yang meninggal itu atau cucu dari si peninggal warisan”.
Anak-anak  mewaris  dalam  derajat  pertama,  artinya  mereka  mewaris  kepala demi kepala. Mereka masing-masing mempunyai bagian yang sama besar. Hal ini sesuai  dengan  Pasal  852  Ayat  2  KUH  Perdata  yang  mengatur  tentang  asas persamaan, yaitu dimana hak mewaris masih diteruskan dengan menetapkan anak- anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain.
Dalam  Pasal  852a  KUH  Perdata  ditentukan  bahwa  bagian  suami  atau  istri yang  hidup  terlama  adalah  sama  dengan  bagian  anak.  Ketentuan  yang mempersamakan bagian suami istri yang hidup terlama dengan anak, hanya berlaku dalam pewarisan karena kematian. Apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau istri  yang  hidup  terlama  ini  berhak  atas  seluruh  warisan.  Suami  atau  istri mengenyampingkan  orang  tua,  saudara  laki  da  perempuan  seandainya  mereka masih  ada.  suami  atau  istri  yang  hidup  terlama  ini  tampil  sebagai  ahli  waris berdasarkan keutamaan, sehingga menutup golongan lain. 18
2) Golongan  II,  yaitu  orang  tua  dan  saudara-saudara.  Dalam  hal  ini  diadakan pembagian yang sama baik untuk golongan ahli waris di garis ayah maupun untuk ahli waris di garis ibu.
Golongan  II  ini  baru  menerima  warisan  apabila  Golongan  I  tidak  ada  dan Golongan  II  ini  terdiri  dari  orang  tua  dan  saudara-saudara  sekandung  dari  si peninggal  warisan.  Mereka  bersama-sama  mendapat  warisan,  meskipun  saudara- saudara  itu  adalah  anak  dari  orang  tua  si  peninggal  warisan.  Pembagian  harta warisan untuk ahli waris Golongan II ini diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
a) Pasal 854 KUH Perdata
Apabila  seseorang  meninggal  dunia,  dengan  tidak  meninggalkan  keturunan maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing- masing mereka mendapatkan sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan  seorang  saudara  laki  atau  perempuan,  yang  mana  mendapat
18 Surini Ahlan Syarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat, 53-54.

## Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....
sepertiga  selebihnya.  Si  bapak  dan  si  ibu  masing-masing  mendapat seperempat,  jika  si  meninggal  meninggalkan  lebih  dari  seorang  saudara  laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara laki atau perempuan itu.
Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulanbahwa seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami istri, berarti sudah tidak ada  golongan  I,  maka  golongan  II  yaitu  bapak,  ibu  dan  saudara-saudara tampil sebagai ahli waris. Besarnya bagian masing-masing adalah jika bapak dan ibu mewaris bersama seoran saudara baik laki-laki maupun perempuan, mereka  masing-masing  mendapatkan1/3  harta  warisan.  Sedangkan  apabila ternyata  pewaris  mempunyai  saudara  lebih  dari  2  (dua)  orang,  maka  bapak dan  ibu  tidak  boleh  mendapat  bagian  kurang  dari  ¼  (seperempat)  harta warisan.  Bagian  bapak  dan  ibu  tersebut  harus  dikeluakan  terlebih  dahulu, setelah itu sisanya dibagikan diantara saudara-saudara pewaris.
b) Pasal 855 KUH Perdata
Dalam  pasal  ini  mengatur  bagian  bapak  atau  ibu  yang  hidup  terlama.  Jadi disini hanya ada bapak atau ibu dan ada saudara. Besarnya bagian bapa atau ibu berdasarkan pasal ini adalah ½ (setengah) dari warisan jika si meninggal hanya  meninggalkan  seorang  saudara  perempuan  atau  laki-laki.  Apabila jumlah  saudara  pewaris  2  (dua)  atau  lebih  maka  bagian  ayah  atau  ibu seperempat  dari  warisan,  dan  selebihnya  adalah  untuk  saudara-saudara  laki atau perempuan tersebut.
c) Pasal 856 KUH Perdata
Apabila  bapak  ataupun  ibu  pewaris  telah  meninggal  dunia  maka  bagian saudara-saudara  pewaris  adalah  seluruh  warisan  tanpa  adanya  pembedaan laki-laki atau perempuan.
d) Pasal 857 KUH Perdata
Dalam  pasal  ini  dijelaskan  bahwa  dalam  pembagian  warisan  golongan  II apabila terdapat maka pembagian warisannya disamakan tanpa membedakan apakah itu saudara sekandung atau saudara seayah atau seibu. 19
19 Ibid, 59-61.

## Ipandang
3) Golongan  III,  yaitu  sekalian  keluarga  sedarah  dalam  garis  ayah  dan  golongan dalam  garis  ibu.  Golongan  III  ini  terdiri  keluarga  sedarah  dari  garis  ayah  dan keluarga sedarah dari garis ibu. Maka warisan dibagi dua terlebih dahulu, bagian pertama  untuk  sanak  keluarga  dari  pancar  ayah  dari  yang  meninggal,  dan sebagian lagi untuk sanak keluarga dari pancar ibu. Bagian dari pancar ibu jatuh pada ayah dan ibu dari si ibu, dan bagian pancar ayah jatuh pada ayah dan ibu si ayah.
Pembagian warisan untuk Golongan III ini diaatur dalam Pasal 853 KUH Perdata yang mengatakan bahwa ahli waris golongan III ini terdiri dari sekalian keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  baik  garis  lurus  ayah  maupun  ibu. Berdasarkan Pasal 853 ini maka warisan dibagi dalam 2 bagian bagian terlebih dahulu  ( kloving ).  Satu  bagian  untuk  keluarga  sedarah  dalam  garis  ayah lurus  ke atas.  Satu  bagian  untuk  keluarga  sedarah  dalam  garis  ibu  lurus  ke  atas.    Arti pemecahan  ( kloving )  adalah  bahwa  tiap-tiap  bagian  atau  dalam  tiap-tiap  garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri.
Dalam  pewarisan  garis  lurus  ke  atas  tidak  dikenal  penggantian  tempat. Oleh karena keluarga yang dekat menutup keluarga yang perderajatannya lebih jauhlebih  dari pewaris (Pasal 843 KUH Perdata).
4) Golongan IV, yaitu sekalian sekeluarga dalam salah satu garis ke atas yang masih hidup dan golongan anak saudara dalam garis lain. Ahli waris golongan IV ini adalah  keluarga  sedarah  lainnya  dalam  garis  menyimpang  sampai  derajat keenam.
Golongan  IV  diatur  dalam  Pasal  858  KUH  Perdata.  Dalam  Pasal  ini menyatakan bahwa apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak  ada  keluarga  sedarah  yang  masih  hidup  dalam  salah  satu  garis  ke  atas, maka  separuh  harta  peninggalan  menjadi  bagian  dari  keluarga  sedarah  dalam garis  ke  atas  yang  masih  hidup,  sedangkan  yang  separuh  lagi  menjadi  bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal  yang  tercantum  dalam  pasal  berikut.  Pasal  858  tersebut  dapat  diartikan sebagai berikut:
a) Apabila tidak ada saudara laki-laki dan permpuan (berate Golongan II);

## Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....
b) Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti Golongan III);
c) Harta warisan dibagi dua, yaitu :
- ½ bagian warisan ( kloving ), menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup
- ½  bagian  lainnya,  kecuali  dalam  hal  tersebut  dalam  pasal  berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.
Sanak saudara dalam garis yang lain adalah paman dan bibi serta sekalian keturunan  mereka,  yang  telah  meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari  pewaris, mereka adalah ahli waris golongan keempat. 20
Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:
1) Ahli waris menurut ketentuan undang-undang atau “ ab intestato ”;
2) Karena  ditunjuk  dalam  surat  wasiat  (testamen)  atau  dinamakan  mewarisi secara “testamentair’.
Dalam  Pasal  875  KUH  Perdata,  yang  dimaksud  dengan  testament atau  kehendak  terakhir  adalah  suatu  akta  yang  memuat  pernyataan seseorang  tentang  apa  yang  dikehendaki  agar  terjadi  setelah  ia  meninggal dunia  dan  olehnya  dapat  dicabut  kembali.  Ketetapan  dengan  surat  wasiat dalam Pasal 876 KUH Perdata terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu:
a) Erfstelling, yaitu  memberikan  wasiat  dengan  tidak  ditentukan  bendanya secara  tertentu. Erfstelling ini  diatur  di  dalam  Pasal  954  KUH  Perdata dimana  pengertian Erfstelling disini  diartikan  suatu  ketetapan  kehendak terakhir  pada  mana  si  pewaris  memberikan  harta  kekayaan  yang  akan ditinggalkan setelah ia meninggal kepada seorang atau beberapa orang, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian seimbang seperti misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya.
b) Legaat, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Legaat (hibah  wasiat)  ini  diatur  dalam  Pasal  957  KUH  Perdata  yang mengatakan  bahwa  hibah  wasiat  adalah  suatu  penetapan  ( beschikking ) yang khusus, dengan mana si pewaris memberikan suatu atau beberapa barang tertentu kepada seorang atau beberapa orang atau memberikan
20 Ibid, 77.

## Ipandang
seluruh  barang-barangnya  dari  jenis  tertentu,  misalnya  barang-barang bergerak  atau  memberikan  hak  pakai  hasil  atau  seluruh  sebagian  harta peninggalannya.
Dengan  demikian,  wasiat  itu  merupakan  kehendak  terakhir  dari seseorang/pernyataan  yang  sepihak  yang  setiap  waktu  dapat  dicabut kembali.  Namun  dalam  pembuatan  wasiat  ini  ada  2  (dua)  hal  yang  perlu diperhatikan  yaitu pertama ,  dalam  pasal  897  KUH  Perdata  disebutkan bahwa  seorang  yang  belum  dewasa  dan  belum  mencapai  umur  genap  18 tahun tidak boleh membuat wasiat. Kedua, dalam Pasal 888 KUH Perdata disebutkan  bahwa  jika  dalam  surat  wasiat  ada  syarat  yang  tidak  dapat dimengerti  atau  tidak  mungkin  dilaksanakan  atau  bertentangan  dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tidak tertulis. Jadi, dalam dua kasus  di  atas  baik  pengangkatan  sebagai  ahli  waris  maupun  ketentuan pemberian hibah harus dimuat di dalam surat wasiat.

## Kewarisan Dalam Hukum Islam
Hukum Islam Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke- Indonesiaan. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya sehingga hukum Islam dimaksudkan untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun  pola  pemikiran  yang  mendasari,  akan  menunjukkan  beberapa  perbedaan  dengan hukum  Islam  yang  berlaku  dalam  kenyataan,  sekalipun  sifat  dasarnya  sama  karena bersumberkan  pada  sumber  yang  sama  yaitu  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Hukum  Islam  dengan daya antisipasinya yang tinggi telah menjadikan hukum ini sangat dinamis. 21
Hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana diharapkan atau terpolakan secara jelas. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu diantara sekian banyak karya  besar  umat  Islam  Indonesia  dalam  rangka  kebangkitan  umat  Islam  Indonesia,  secara tidak langsung ia juga merefleksikan tingkat keberhasilan tersebut.
Kompilasi  Hukum  Islam  meskipun  oleh  banyak  pihak  tidak  diakui  sebagai  hukum perundang-undangan, namun pelaksana di Peradilan-peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi
21 Kemenag RI, Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 11.

## Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....
Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga Peradilan Agama. Jika dahulu  hukum  kewarisan  berada  dalam  kitab-kitab fiqh yang  tersusun  dalam  bentuk  buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini  dilakukan  untuk  mempermudah  hakim  Peradilan  Agama  dalam  merujuknya. 22 Apakah dengan demikian hukum kewarisan dari fiqh mawarits atau faraid telah digantikan oleh Kompilasi Hukum Islam? Suatu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini  yang  bernama fiqh mawarits atau faraid dijadikan  salah  satu  sumber  utama  dari  kompilasi.
Sumber  lainnya  adalah  kenyataan  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat  yang  tertuang  dalam yurisprudensi Pengadilan Agama.
Dari  hasil  penelitian  terungkap  bahwa  tingkat  pengetahuan  dan  ulama  dan  tokoh masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Islam masih sangat rendah. Pandangan mereka dapat dikategorikan  kepada  ulama  yang  belum  mengetahui  Kompilasi  Hukum  Islam;  ulama  yang mengetahui  tetapi  tidak  mendalami  isi  Kompilasi  Hukum  Islam;  ulama  yang  mengetahui Kompilasi  Hukum  Islam  secara  mendalam. 23 Oleh  karena  itu  para  ulama  dan  hakim  agama mengusulkan  agar  materi  Kompilasi  Hukum  Islam  tetap  dipertahankan,  tetapi  isi  pasal-pasal perlu  disempurnakan.  Seperti  pasal  tentang  harta  bersama,  ahli  waris  pengganti,  halangan menerima warisan karena perencanaan pembunuhan dan fitnah, serta pencabutan pasal-pasal seperti  pasal  tentang  1/3  bagian  untuk  ayah  bila  pewaris  tidak  punya  anak  dan  pembagian warisan berupa tanah < 2 ha; dan hak “ahli waris” berbeda agama, dan anak hasil perzinaan. 24
Kompilasi  Hukum  Islam yang  mengatur  kewarisan  terdiri  dari  23  pasal,  dari  Pasal  171 sampai dengan Pasal 193. Dari pasal demi pasal yang berkenaan dengan ketentuan kewarisan dapat  dikatakan  bahwa  pada  umumnya  pasal-pasal  kewarisan  dari  Kompilasi  Hukum  Islam, meskipun disana sini terdapat perbedaan dengan kitab fiqh , dapat ditempatkan sebagai hukum kewarisan  Islam  dalam  bentuknya  yang  baru.  Hukum  kewarisan  Islam  didasarkan  kepada beberapa  ayat  al-Qur’an.  Sebagian  dari  ayat-  ayat  kewarisan  ini  sudah  begitu  jelas  dan  pasti. Diantara  ayat-ayat  tersebut  ada  yang  masih  memerlukan  penjelasan  dari  Nabi,  baik  dalam penjelasan  arti,  pembatasan  maksud  dan  perluasan  makna.  Hukum  kewarisan  Islam  yang didasarkan kepada wahyu Allah dan sabda Nabi adalah ajaran agama atau fikih yang tentang
22 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2012), 309.
23 Kemenag RI, Pelaksanaan Hukum Waris , 7-8. 24 Ibid, 8.

## Ipandang
kewarisan yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.

## KESIMPULAN
Ketentuan  Pembagian  Harta  Waris  untuk  Anak  Luar  Nikah  menurut  KUH  Perdata Kedudukan  dan  Akibat  Hukum  Pengakuan  Anak  Luar  Nikah,  Pengakuan  anak  merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi  karena  berdasarkan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  43 yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tidak  mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang bapak  dapat  melakukan  pengakuan  anak.  Akibat dari  pengakuan  anak  luar  nikah  ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.  (a)  Proses Pengakuan  dan  Pengesahan  anak Luar  Nikah.  Dengan  adanya pengakuan  itu  dapat  mengakibatkan  anak  luar  nikah  mempunyai  hak  mewaris  dari  orang tuanya. Namun tidak semua anak luar nikah dapat memperoleh hak mewaris dari orang tuanya. Anak  luar  nikah  yang  dapat  memperoleh  hak  mewaris  dari  orang  tuanya  adalah  yang  sesuai dengan Pasal 285 KUH Perdata yaitu “anak luar nikah yang dapat mewaris apabila anak luar nikah tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu  melangsungkan  perkawinan  sah  dengan  orang  lain.”  (b)  Besarnya  Bagian  Warisan  Anak Luar Nikah. Anak luar nikah yang diakui sebelum dilangsungkannya perkawinan orang tuanya dengan orang lain mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besarnya bagian  warisan yang diperoleh anak luar nikah yang diakui adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar  kawin  diakui  itu  mewaris  (atau  dengan  ahli  waris  sah  yang  mana  anak  luar  nikah  yang diakui  itu  mewaris).  (c)  Hilangnya  Bagian  Warisan  Anak  Luar  Nikah.  Dalam  KUH  Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 838 maka seorang ahli waris akan kehilangan haknya apabila dia  dengan  keputusan  hakim  dihukum  karena  dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba membunuh  orang  yang  meninggal  (pewaris);  apabila  dia  dengan  putusan  hakim  pernah dipersalahkan  karena  secara  fitnah  telah  mengajukan  pengaduan  terhadap  orang  yang meninggal; apabila dia dengan kekerasan atau pebuatan telah mencegah orang yang meninggal untu membuat atau mencabut  surat wasiatnya; dan apabila  dia telah menggelapkan,  merusak atau memalsukan wasiat orang yang meninggal.

## Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah....
Ketentuan Pembagian Harta Waris untuk Anak Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam: Pertama Kedudukan  dan  Akibat  Hukum  Pengakuan  Anak  Luar  Nikah.  Dalam  hukum Islam  sebagaimana  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  kedudukan  anak  luar  nikah  yang diakui  meskipun  anak  tersebut  sudah  diakui  oleh  bapaknya,  anak  tersebut  tidak  dapat  saling mewaris dengan bapaknya. Hal ini karena menurut hokum Islam anak luar nikah merupakan anak  zina,  dimana  anak  zina  hanya  mempunyai  hubunga  hokum  dengan  ibunya  dan  kerabat ibunya  saja. Kedua, Sebab-sebab  Anak  Luar  Nikah  Mendapat  Warisan  Seorang  anak mendapatkan hak mewaris karena pernikahan, kekerabatan dan walaa’ . Seorang anak luar nikah mendapatkan  hak  mewarisnyaa  hanya  dengan  ibu  dan  kerabat  dari  ibunya  karena  hubungan kekerabatan saja. Namun anak luar nikah tersebut bisa mendapatkan hak mewarisnya dengan jalan  wasiat. Ketiga ,  Besarnya  Bagian  Warisan  Anak  Luar  Nikah.  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam ketentuan bagian warisan anak luar nikah hanya dijelaskan bahwa anak luar nikah akan mendapat warisan atau saling mewaris dengan ibunya saja dan dari keluarga ibunya, sehingga apabila dalam sebuah keluarga terdapat anak luar nikah maka ia dapat menutup ahli waris di bawahnya. Dari garis bapak anak luar nikah tidak mendapatkan pembagian warisan, meskipun harta  warisan  tersisa,  harta  warisan  diserahkan  kepada  perbendaharaan  Negara. Keempat,
Hilangnya  Bagian  Warisan  Anak  Luar  Nikah.  Seorang  ahli  waris  akan  kehilangan  hak mewarisnya  karena  perbudakan,  karena  pembunuhan,  karena  berlainan  agama  dengan  si pewaris,  karena murtad dan  karena  hilang  tanpa  berita.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dijelaskan bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris  dan  karena  dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Komparasi  Tentang  Pembagian  Harta  Waris  Untuk  Anak  Luar  Nikah  Dalam  KUH Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek )  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  dasarnya  setiap  hukum  yang berlaku  mengenai  kewarisan  mempunyai  ketentuan  atau  pengaturan  sendiri-sendiri  mengenai batas-batas keadilan pembagian warisan. Demikian pula halnya dalam KUH Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) dan Kompilasi Hukum Islam. Pada kedua peraturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan  tentang  ketentuan  pembagian  warisan  kepada  anak  luar  nikah.  Namun  meskipun

## Ipandang
mempunyai  perbedaan,  pada  hakekatnya  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu  keduanya bertujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan  keadilan  kepada  anak  luar  nikah  yang  telah diakui.

## DAFTAR PUSTAKA
Soesilo dan Pramudji R., Undang-undang RI No. 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan, T.tp: Rhedbook Publisher, 2008. Tim  Pelaksana  Pentashihan  Mushaf  al-Qur’an, Mushaf  ‘Aisyah:  Al-Qur’an  dan  Terjemah  untuk Wanita (Bandung: Hilal, 2010)
Rr. Murdiningsih, Tesis: Peranan Notaris , Jakarta: FH UI, 2009. Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2008.
Soesilo dan Pramudji R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, T.tp: Rhedbook Publisher, 2008. Tamakiran S., Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum , Bandung: Pionir Jaya, 2000. M.  Idris  Ramulyo, Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata Barat, Edisi Revisi , Jakarata: Sinar Grafika, 2004.
Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. Kemenag RI, Pelaksanaan  Hukum Waris di  Kalangan  Umat  Islam  Indonesia Jakarta:  Maloho  Jaya Abadi Press, 2010.
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana, 2012.