## PERLINDUNGAN HUKUM KARAKTERISTIK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Dorvinando Bonanta Simarmata E-mail : dorvinando97@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Albertus Sentot Sudarwanto E-mail : alsentotsudarwanto@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Article Information Abstract
Keywords : Traditional Cultural Expressions;  Copyright;  Legal Protection
Kata Kunci : Ekspresi Budaya
Tradisional; Hak Cipta; Perlindungan Hukum This article aims to review the legal protection of the characteristic of  traditional  cultural  expressions  based  on  Law  Number  28  of 2014 concerning copyright. This legal research uses the normative/ doctrinal  method.  This  research  is  prescriptive  with  the  type  of research data that is studying literature and secondary data both primary and secondary legal materials. Protection of Traditional Cultural Expressions by the Copyright Act has not been maximized due  to  problems  related  to  several  conditions  stipulated  in  the Copyright Act including ‘fixation work’, ‘originality’, ‘identifiable creator’  and  limited  time  period.  The  requirement  for  a  ‘form  of tangible work’ (fixation) in copyright law is one of the requirements that must be met if a ‘work’ is entitled to legal protection. In this study it was found that the copyright legal system is difficult to provide  protection  for  traditional  Cultural  Expressions  because to  fulfill  the  concept  of  creation  protected,  Traditional  Cultural Expressions must be original and realized in a media, the element of authenticity and embodiment is difficult to fulfill, besides that the protection of economic rights against Expression Traditional Culture is also difficult to fulfill, due to the nature of traditional society which is open and ignores the economic rights of Traditional Cultural Expressions.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji mengenai perlindungan hukum karakteristik ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif/ doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis data penelitian yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta di antaranya mengenai ‘bentuk karya berwujud’
( fixation work ), ‘keaslian’ ( originality ), ‘pencipta teridentifikasi’ ( identication  of  author ) dan jangka waktu yang dibatasi.
Persyaratan bentuk karya berwujud ( fixation ) dalam hukum cipta merupakan salah satu peryaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu ‘karya’ berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi, ekspresi budaya tradisional harus memenuhi syarat asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari ekspresi budaya tradisional.

## A. Pendahuluan
Dalam tatanan ekonomi global, Kekayaan Intelektual dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu kekayaan  intelektual,  komersialisasi  dan  perlindungan  hukum. Artinya, Kekayaan Intelektual menjadi  penting  ketika ada karya  intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektual mereka tersebut. Berdasarkan uraian singkat di atas, jelas bahwa saat ini setiap proses komersialisasi dari setiap komiditi perdagangan, baik yang bernuansa ekspor maupun untuk pasar dalam negeri tidak dapat terlepas dari aspek perlindungan kekayaan intelektualnya yang salah satunya termasuk perlindungan mengenai traditional knowledge atau pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap traditional knowledge (pengetahuan tradisional) telah menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat adanya keuntungan ekonomi dari perdagangan  internasional  mengenai  warisan asli (tradisional). Traditional Knowledge atau Pengetahuan Tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun-temurun, yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati-semisal untuk, makanan dan obat-obatan; lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya (Arif Lutviansori, 2010 : 2). David R.H. dalam tulisannya memberikan pengertian teminologi dari Pengetahuan Tradisional yakni “ the terminology of traditional knowledge itself has a broad scope including their economic aspects  to  the  culture  of  indigenous  communities  and  country.  However  traditional knowledge discussions in the past were mainly focused on unique traditions and customs from the certain indigenous community. Nowadays, the topics are expanding to the extent of customary law that developing along with the traditional knowledge . (Terminologi
pengetahuan tradisional itu sendiri memiliki cakupan luas termasuk aspek ekonomi mereka terhadap budaya masyarakat adat dan negara. Namun diskusi pengetahuan tradisional di masa lalu terutama difokuskan pada tradisi dan kebiasaan unik dari komunitas asli tertentu. Saat ini, topik-topiknya meluas hingga ke tingkat hukum adat yang berkembang seiring dengan pengetahuan tradisional) (David R.H., 2011 : 407). Cakupan dari Pengetahuan Tradisional ini sangat luas termasuk didalamnya ada istilah lain yang disebut dengan tradisi budaya ( folklore ). Tradisi budaya atau folklor dalam bahasa Indonesia, dapat juga diebut Ekpresi Budaya Tradisional, hal ini dimaksudkan untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.
Indonesia memasukkan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional kedalam Hak Cipta khususnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UU Hak Cipta. Adapun bunyi Pasal 38 UU Hak Cipta ialah :
(1)  Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
(2)  Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ekspresi Budaya Tradisional dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
1.  verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2.  musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3.  gerak, mencakup antara lain, tarian;
4.  teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5.  seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6.  upacara adat.
Walaupun  Pasal 38 UU Hak Cipta dimaksud memberikan perlindungan ekpresi budaya tradisional, nyatanya masih terdapat sejumlah masalah dalam hal keterkaitan ekspresi budaya tradisional dengan konsep hak cipta itu sendiri. Mulai dari karakteristik ekspresi budaya tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep kekayaan intelektual
(Miqdad Siddiq, 2018 : 1). Karakteristik ekspresi budaya tradisional tersebut yang dalam praktiknya jika dipadankan dengan konsep kekayaan intelektual, maka tidak  dapat memenuhi syarat sebagai sebuah invensi yang dapat dimintakan oleh kekayaan intelektual. Hal ini sering dimanfaatkan oleh negara- negara maju yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil ekpresi  budaya  tradisional  tersebut  dan  kemudian  dimodifikasi,  dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan kekayaan intelektual (Rongiyati, 2011 : 228). Dalam pengembangannya, terdapat pula permasalahan dalam teknis perlindungannya yakni  masih belum adanya peraturan pemerintah untuk mengatur perlindungan lebih lanjut mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan juga dikarenakan sistem karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional yang berbeda dengan sistem hukum Hak Cipta.
Dengan melihat pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional serta permasalahan mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang dijelaskan di atas, maka penulis mengkaji mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Pada jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif/ doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Peter Mahmud, 2015 : 55). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan ( statute  approach ). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud, 2015 : 133).

## C.  Hasil dan Pembahasan
Pengaturan mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisonal oleh UU Hak Cipta, diatur dalam Pasal 38 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Hak Cipta, sebagai berikut:
(1)  Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara
(2)  Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)  Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilaiyang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegangoleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah
Ekspresi Budaya Tradisional menurut penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014 adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
1.  Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema  dan  kandungan isi  pesan,  yang  berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif;
2.  Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3.  Gerak, mencakup antara lain tarian
4.  Teater,  mencakup  antara  lain,  pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5.  Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas,  tekstil,  dan  lain-lain  atau  kombinasinya; dan
6.  Upacara adat Perlindungan traditional    knowledge melalui  rezim Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hasil penciptaan intelektual. Tujuan dari upaya ini adalah : (Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005 : 38)
a. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru (untuk contoh didasarkan pada hukum Hak Cipta, Paten dan Desain Industri),
b.  Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru (didasarkan pada hukum Paten dan Desain Industri),
c.  Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan (kebijakan yang   didasarkan   pada   hukum   Merek   dan   Indikasi Geografis), dan tindakan unfair competituon,
d.  Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui hukum hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dirasa paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan syarat dan prinsip-prinsip yaitu: karya berwujud ( fixation work ), keaslian ( originality ),  pencipta  teridentifikasi  ( identication  of  author ) dan jangka yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud ( fixation ) dalam hukum cipta merupakan salah satu peryaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu karya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Persyaratan karya berwujud dalam bentuk materi, menjadi hambatan apabila diterapkan pada perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional karena hampir sebagaian besar karya yang berbasis budaya tradisional mempunyai karakter oral tranmisi (tidak tertulis) seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan  lagu rakyat atau dengan kata lain  rezim  hukum cipta  tidak  bisa  melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya Ekspresi Budaya Tradisional terebut, kecuali untuk kategori Ekspresi Budaya Tradisional non lisan.
Persyaratan bentuk karya berwujud (fixation) dalam hukum cipta merupakan salah satu peryaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu karya berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum. Secara umum hukum cipta di dalam prinsip- prinsip Common Law terutama di Inggris dan Amerika salah satu persyaratan perlindungan hak cipta mensyaratkan bentuk karya harus berujud. Hal ini berbeda di dalam prinsip-prinsip Civil Law yang tidak mensyaratkan berwujudan dalam bentuk materi (inmaterial  form) untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Hukum cipta Indonesia mensyaratkan untuk karya cipta yang dilindungi harus dalam bentuk berwujud (material form) yang dapat diproduksi berulang- ulang secara independent dan mensyaratkan keaslian (originality) yang berarti karya harus bersifat asli, tidak meniru karya orang lain. Persyaratan karya harus berwujud dalm bentuk materi ini akan menjadi hambatan apabila diterapkan pada  perlindungan EBT karena hampir sebagaian besar karya yang berbasis EBT mempunyai karakter oral tranmisi (tidak tertulis) seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat atau dengan kata lain rezim hukum cipta tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya EBT dan hanya bisa diterapkan untuk kategori EBT non lisan. Padahal kenyataannya kreasi- kreasi yang masih menggunakan tradisi oral tersebut masih eksis dan hidup di masyarakat tradisional atapun lokal.
Ketentuan ini tentunya menghalangi harapan para komunitas - komunitas tradisional ataupun lokal sebagai pemegang EBT di seluruh dunia untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui prinsip -prinsip hukum hak cipta. Walaupun demikian banyak berdebatan mengenai interpretasi terhadap persyaratan berwujud   dalam bentuk materi sendiri tapi yang perlu menjadi catatan bahwa perwujudan eksploitasi dan komersialisasi terhadap EBT secara nyata (fixed) banyak terjadi di belahan dunia.
Persyaratan originality yang artinya asli tidak meniru karya orang lain dalam prinsip-prinsip perlindungan hak cipta juga mengalami kesulitan ketika akan diterapkan dalam perlindungan karya- karya EBT.  Pada kebayakan karya- karya EBT terikat pada tradisi (pakem) yang selama ini diyakini (sarat akan nilai moral dan agama) dan dipegang dalam komunitas tradisional/lokal secara terus menerus. Bagi kebanyakan karya-karya EBT/folklor merupakan sebuah  karya yang mempunyai nilai seni tinggi dan tingkat kerumitan yang sangat kompleks (terutama karya EBT/folklor non lisan) dan proses kreasinya memerlukan waktu yang lama. Biasanya karya EBT/folklor asli dihasilkan oleh seseorang dalam suatu komunitas yang mempunyai kualifikasi ahli yang tidak hanya mempunyai kemampuan atau skill yang bagus tapi juga seseorang tersebut juga mempunyai kapasitas spiritual yang bagus pula.
Dalam pengembangan dan pelesatriannya, EBT selalu akan dijumpai pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan perbendaharan budaya yang telah terbentuk sebelumnya, dan membuat tradisi tersebut sebagari ciri pengenal atau bagian identitas komunitas. Di dalam tradisi selalu terdapat dinamika antara pengulangan dan interpretasi kreatif individual anggota komunitas. Penghormatan terhadap tradisi, membuat para anggota komunitas tidak mempunyai kebebasan untuk melahirkan inspirasinya sehingga proses inovasi menjadi terbatas. Bahkan cara penghargaan dan penyambutan suatu
ide seni baru dalam lingkup tradisi adalah dengan menirunya. Persyaratan originality menjadi suatu hal yang masih dipertanyakan ketika perlindungan karya yang berbasis EBT melalui hak cipta. Penerapan persyaratan originality pernah diperkarakan dan diputus oleh hakim pengadilan Australia ketika menyelesaikan beberapa kasus yang berkaitan originality EBT. Contohnya dalam kasus terkait dengan reproduksi karya seni karpet terkenal milik masyarakat Aborigin yaitu Mallipurruru dan Indofurn.Ltd dalam salah satu pertimbangan keputusan hakim dikatakan : ”...Althought the each artwork  is  one  indicate  detail  and complexiting reflecting great skill and orginallity (Agnes Lucas-Schloetter, 2008 : 351). Disamping peryaratan originality , permasalahan mengenai siapa pemegang hak (authorship) bagi karya EBT juga masih dipertanyakan ketika perlindungan hak cipta akan diterapkan. Karakter EBT merupakan suatu karya cipta yang proses kreasinya berlangsung dalam waktu yang lama, lintas generasi dan merupakan hasil kreasi yang mencerminkan atribusi kelompok masyarakat tertentu bukan atribusi dari individual author. Sehingga sulit menentukan siapa pemegang hak ciptanya. (Josep Githaiga, 1998 : 4 ; Maui Solomon, 1995: 4).
Traditional    knowledge sebenarnya juga  adalah  ilmu  pengetahuan, meskipun  banyak  pihak (ilmuwan barat)  yang menolaknya  dengan  alasan traditional  knowledge tidak bersistem dan bermetode. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai traditional  knowledge manakala  pengetahuan  tersebut : (M Zulfa Aulia, 2006 : 20)
1.  Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
2.  Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3.  Bersifat   holistik,   sehingga   tidak   dapat   dipisahkan   dengan masyarakat yang membangunnya;
4.  Merupakan  jalan  hidup  ( way  of  life ),  yang digunakan  secara bersama sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat).
Ruang lingkup traditional knowledge dilihat dari subyek dan obyeknya :
1. Subyek Traditional Knowledge
Berdasarkan hukum positif Indonesia dikenal dua subyek hukum yaitu:
a)  Manusia ( natuurlijke person );
Baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok, yang merupakan pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban.
b)  Badan Hukum ( rechtpersoon );
Merupakan badan-badan/ lembaga yang oleh hukum diberi status persoon , yang mempunyai hak dan kewajiban.
Secara umum, pihak yang menjadi subyek pemegang hak milik atas traditional knowledge , yaitu :
a)  Masyarakat Adat, merupakan  pemilik utama atas traditional knowledge,
b)  Pemerintah (Pusat dan Daerah) bukan pemilik hak traditional knowledge , tetapi punya kewajiban untuk mengelola dan melindunginya,
c)  Pihak Ketiga, perlindungan traditional  knowledge dengan sistem positif menghendaki   keterbukaan   dalam   pemnfaatannya,   dengan syarat pemanfaatan oleh pihak ketiga, tetapi tetap memperhatikan kepentingan pemilik hak.
2. Obyek Traditional Knowledge
Dalam hal objek , pengertian  yang banyak dipakai berasal dari WIPO yakni terdiri dari: agriculture knowledge , environtment knowledge dan medical knowledge , tetapi belum sempurna karena tidak  mencakup  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pengetahuan tentang manufaktur tradisional. Mengingat banyaknya know-how masyarakat adat di bidang industri. Misalnya, perbuatan makanan tradisional, alat-alat rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari, bahkan industri tekstil. Ruang lingkup traditional knowledge dapat dikategorikan menjadi lima kelompok besar  yaitu:
a)  Pengetahuan Agrikultural ( Biodiversity )
b)  Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan ( Environtment )
c)  Pengetahuan Obat-obatan
d)  Pengetahuan Manufaktur
e)  Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional (Ekspresi Folklore )

## D.  Simpulan
Perlindungan karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta diantaranya mengenai bentuk karya berwujud ( fixation work ), keaslian ( originality ), pencipta teridentifikasi ( identication of  author ) dan jangka waktu yang dibatasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk diterapkan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi Ekspresi Budaya Tradisional harus asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari Ekspresi Budaya Tradisional.

## E. Saran
1.  Pihak pembuat peraturan dalam hal ini Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan/atau bersama Presiden perlu segera membentuk dan mengesahkan undang – undang yang secara khusus ( sui generis) mengatur permasalahan
mengenai ekspresi budaya tradisional dikarenakan adanya perbedaan prinsip antara hak cipta dan ekspresi budaya tradisional. Dalam jangka waktu menunggu pembentukan dan pengesahan peraturan perundang– undangan sui  generis tersebut maka Pemerintah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual, perlu segera mengeluarkan peraturan, berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara detail tentang Ekspresi Budaya Tradisional ini, khususnya terkait dengan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui Kekayaan Intelektual sebagaumana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta di Indonesia.
2. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual perlu mensosialisakan undang-undang yang melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya   Tradisional secara periodik dalam waktu sekurang – kurangnya sekali dalam jangka waktu 6 bulan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih melaksanakan praktek ataupun melestarikan ekspresi budaya tradisonal.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Agnes Lucas-Schloetter. 2008. Folklore dalam Indigenous Heritage and Intellectual Property GRTKF, 2 nd edition edited by Silke von Lewinski . Netherland : Kluwer Law International BV.
Arif Lutviansori. 2010. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
M.Zulfa Aulia. 2006. Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  atas  Pengetahuan Tradisional . Jakarta : FH UI
Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal
David R.H., 2011. “Protection of Traditional Knowledge: Trade Barriers and the Public Domain”, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., 58 (4), p407.
Josep Githaiga. 1998. “Intellectual Property Law and Protection Indigenous folklore and Konwledge”, E LAW | Murdoch University Electronic Journal of Law. Volume 5, Nomor 2 : Murdoch University
Maui Solomon. 1995. “Intellectual Property Rights and Indigenous Peoples Rights and Obligations” Motion Magizine of Misouri Rural Crisis Center, NPC Productions.
Miqdad Abdullah Siddiq. 2018. “Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat”. Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 48, Nomor 1 : Universitas Indonesia.
Sulasi Rongiyati. 2011. “Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional”, Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2.