## DINAMIKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KUPANG
1 Sofiany Hillarry Wua Rumat, 2 Norman Duma Sitinjak
1,2 Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

## Abstract
Research  on  taxpayer  compliance  continues  because  it  is  very  important  especially for  the  government.  The  state  concern  to  individual  taxpayers  because  more  people have  taxable  income.  This  study  examines  the  compliance  of  individual  taxpayers, namely government employees who live in the Kupang City. The findings in this study are  the  willingness  to  pay  taxes  significantly  influence  individual  taxpayer compliance.  The  reason  is  the  tax  owed  by  government  employees  in  an  orderly manner is cut directly by the government treasurer.
Keywords: compliance, Individual taxpayers, government treasurer

## Abstrak
Penelitian  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  terus  dilakukan  karena  sangat  penting terutama bagi  negara. Wajib pajak orang pribadi termasuk menjadi perhatian negara karena semakin banyak yang memiliki penghasilan kena pajak. Penelitian ini menguji kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yaitu  para  PNS  yang  berada  di  Kota  Kupang. Temuan pada penelitian ini adalah kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Penyebabnya  adalah  pajak  terutang yang dimiliki oleh PNS dengan tertib dipotong langsung oleh bendahara pemerintah. Kata kunci: Kepatuhan, wajib pajak orang pribadi, bendahara pemerintah

## PENDAHULUAN
Sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Kontribusi pajak untuk postur APBN 2018 adalah sebesar
85,4% (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018).  Angka  85,4%  menunjukkan  bahwa  pajak juga  menjadi  faktor  kunci  terhadap  kelancaran  jalannya  pemerintahan  sehingga penerimaan pajak harus ditingkatkan.
Upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  tidak  terlepas  dari  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak (WP). Negara sangat berkepentingan atas kepatuhan WP pada peraturan pajak  (Kirchler et  al .,  2008)  walaupun  setiap  WP  dapat  memiliki  perilaku  yang berbeda  terkait  kepatuhan  pajak  (Loo at  al .,  2009;  Devos,  2012;  Pope  dan McKerchar, 2011). Kepatuhan WP untuk Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor  74/PMK.03/2012  Pasal  2  diantaranya  yaitu  tepat  waktu  dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak mempunyai tunggakan pajak.
Kepatuhan  WP  Orang  Pribadi  (OP)  juga  penting  bagi  penerimaan  pajak. Dasar  pemikirannya  adalah  karena  WP  OP  bukan  hanya  sebagai  karyawan, melainkan  juga  dapat  sebagai  tenaga  ahli  dan  usahawan  yang  potensial  memiliki penghasilan  kena pajak (PKP).  Penelitian terkait  kepatuhan WP Orang Pribadi (OP) diantaranya  dilakukan  oleh    Alfiah  (2014)  dengan  hasil  yaitu  variabel  kesadaran pajak,  sanksi  pajak,  sikap  fiskus,  lingkungan  pajak,  pengetahuan  peraturan perpajakan,  persepsi  efektifitas  sistem  perpajakan  dan  kemauan  membayar  pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Berbeda dengan penelitian Jotopurnomo  dan  Mangoting  (2013)  bahwa  kesadaran  Wajib  Pajak,  kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP.
WP  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Kupang  didominasi  oleh  WP  OP. Sebagian  dari  WP  OP  tersebut  adalah  PNS  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dan  PNS  Pemerintahan  Daerah  Kota  Kupang  yang  dimungkinkan memiliki penghasilan selain dari pemerintah sebagai PNS.

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Pajak
Pengertian  Pajak  menurut  Pasal  1  UU  No.  28  Tahun  2007  adalah  “kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. Jelas  disebutkan  bahwa  OP  juga  merupakan  bagian  dari  WP  yang  memiliki kewajiban untuk melunasi pajak yang terutang.
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia:
a. Official Assesment System
Fiskus menentukan besarnya pajak terutang oleh WP.
b. Self Assesment System
WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c. With Holding  System
Pihak ketiga (selain fiskus, dan WP) menentukan besarnya pajak terutang.
Untuk  WP  OP,  sistem  yang  diterapkan  umumnya  adalah Self  Assesment dan With Holding baik sebagai karyawan, non karyawan dan usahawan.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk  kepatuhan  WP  penelitian  ini  menggunakan  kriteria  dari  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Bab II Pasal 2 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan  Penetapan  Wajib  Pajak  Dengan  Kriteria  Tertentu  Dalam  Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yaitu:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali tunggakan  pajak  yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak;
c. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d. tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Untuk WP OP tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik sehingga kriteria yang berlaku adalah poin a, b dan d.
Alfiah  (2014)  menggunakan  tujuh  variabel  untuk  menghasilkan  kepatuhan  pajak, yaitu:
a. Kesadaran Membayar Pajak
b. sanksi pajak
c. Pelayanan Fiskus
d. Lingkungan pajak
e. Pengetahuan Peraturan Perpajakan
f. Persepsi Sistem Perpajakan  sanksi pajak
g. Kemauan  Membayar Pajak
Hasil penelitian Alfiah (2014) adalah kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus  lingkungan  pajak,  pengetahuan  peraturan  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi efektifitas sistem perpajakan dan kemauan  membayar  pajak  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan

## HIPOTESIS
Berdasarkan  penjelasan  pada  nomor  2.2  peneliti  membangun  hipotesis  sebagai berikut:
H 1 :  kesadaran membayar pajak (X 1 ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
H 2 :  sanksi pajak (X 2 ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
H 3 :  Pelayanan fiskus (X 3 ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
H 4 :  lingkungan pajak (X 4 ) berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
H 5 :  pengetahuan peraturan perpajakan (X 5 ) terhadap kepatuhan WP.
H 6 :  Persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  (X 6 )  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP.
H 7 :   kemauan membayar pajak (X 7 ) positif terhadap kepatuhan WP.
Kesadaran membayar pajak (X 1 )
Sanksi pajak  (X 2 )
Pelayanan Fiskus  (X 3 )
Lingkungan pajak (X 4 )
Pengetahuan  Peraturan Perpajakan  (X 5 )
Persepsi  (X 6 )
Kemauan membayar pajak  (X 7 )
Kepatuhan Pajak  (Y)
Gambar 1. Kerangka Penelitian
H 8 :   kesadaran  membayar  pajak,  sanksi  pajak,  Sikap  fiskus,  lingkungan  pajak, pengetahuan  peraturan  perpajakan,  Persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan, kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan wajib pajak (Y)

## METODE PENELITIAN

## 1. Populasi Dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  WP  OP  yang  bekerja  dan  berdomisili  di  Kota Kupang.    Sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  WP  OP  dengan kriteria:
a. Telah bekerja pada instansi yang terletak di kota Kupang minimal selama 1 tahun dan telah memiliki NPWP
b. Pernah mengisi SPT.
Jumlah  sampel  sebesar  50  responden  dan  telah  memenuhi  kriteria  karena  menurut Sugiyono (2012) minimal sampel adalah 30.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner.  Peneliti  memberikan  kuesioner  kepada  WP  OP  terdaftar  di  KPP  Pratama kupang.
3. Model Statistik Persamaan Regresi Berganda
Y = α+β 1 X 1 +β 2 X 2 +β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 + β 7 X 7 + ε

## HASIL

## 1. Analisis data
Analisis  regeresi  linear  berganda  menggunakan  bantuan  program spss  for  windows versi 16.0. Ringkasan hasil pengolahan adalah sebagai berikut

## Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui besaran nilai masing-masing variabel independen dengan rumus analisis linear berganda adalah sebagai berikut:
Y= 3,999+0,154+0,028+0,034-0,172+0,107-0,090+0,467

## 2. Uji hipotesis
Uji t digunakan untuk  melihat secara partial pengaruh  yang dihasilkan oleh  masing- masing  variabel  X  terhadap  variabel  Y.  Apabila  nilai prob .  t  hitung  lebih  kecil  dari alpha  0,05    maka  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  bebas  berpengaruh  signifikan terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji t pada tabel 2:
B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.999 3.938 1.016 .316 kesadaran membayar pajak(X1) .154 .109 .134 1.417 .164 sanksi pajak(X2) .028 .087 .034  .323 .748 sikap fiskus(X3) .034 .113 .029  .302 .764 lingkungan pajak(X4) -.172 .241 -.072  -.713 .480 pengetahuan peraturan perpajakan(X5) .107 .100 .121 1.074 .289 persepsi efektifitas sistem perpajakan(X6) -.090 .153 -.059  -.585 .561 kemauan membayar pajak(X7) .467 .075 .744 6.232 .000 Sumber: data diolah (2018)
Tabel 2 Hasil Uji t Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3.999 3.938 1.016 .316 kesadaran membayar pajak(X1) .154 .109 .134 1.417 .164 sanksi pajak(X2) .028 .087 .034 .323 .748 sikap fiskus(X3) .034 .113 .029 .302 .764 lingkungan pajak(X4) -.172 .241 -.072 -.713 .480 pengetahuan peraturan perpajakan(X5) .107 .100 .121 1.074 .289 persepsi efektifitas sistem perpajakan(X6) -.090 .153 -.059 -.585 .561 kemauan membayar pajak(X7) .467 .075 .744 6.232 .000

## Sumber:data diolah (2018)
Berdasarkan tabel 2 dapat dijabarkan kejelasan hasil uji t yang telah didapatkan, yaitu:
a. Nilai  t hitung kesadaran  membayar  pajak  0,164>0,05    maka  dapat  disimpulkan bahwa H 1 yang berarti  tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
b. Nilai t hitung sanksi pajak 0,748>0,05  maka dapat disimpulkan bahwa H 2 yang berarti  tidak  terdapat  pengaruh  X2  terhadap  Y  dan  diketahui  nilai  maka hipotesis tidak diterima.
c. Nilai t hitung sikap fiskus 0,764>0,05  maka dapat disimpulkan bahwa H 3 yang berarti    tidak  terdapat  pengaruh  X3  terhadap  Y  dan  diketahui  nilai  maka hipotesis tidak diterima.
d. Nilai t hitung lingkungan pajak 0,480>0,05  maka dapat  disimpulkan bahwa H 4 yang berarti  tidak terdapat pengaruh X4 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
e. Nilai t hitung pengetahuan peraturan pajak 0,289>0,05  maka dapat disimpulkan bahwa H 5 yang berarti tidak terdapat pengaruh X5 terhadap Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
f. Nilai  t hitung persepsi  efektifitas  persepsi  pajak  0,561>0,05    maka  dapat disimpulkan  bahwa  H 6 yang  berarti  tidak  terdapat  pengaruh  X6  terhadap  Y dan diketahui nilai maka hipotesis tidak diterima.
g. Nilai  t hitung kemauan  membayar  pajak  6,232  0,00<0,05    maka  dapat disimpulkan  bahwa  H 7 yang  berarti  terdapat  pengaruh  X1  terhadap  Y  dan diketahui nilai maka hipotesis diterima.

## 3. Uji F
Uji F merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (X)  terhadap  variabel  terikat  (Y)  seacara  simultan  (bersama-sama)  dan  berikut  hasil uji F yang telah disediakan pada tabel 3:
Tabel 3 Hasil uji F
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 374.908  7 53.558 15.484 .000 a Residual 145.272 42 3.459 Total 520.180 49

## Sumber: data diolah (2018)
Berdasarkan  tabel  3  dapat  diketahui  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikatnya  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  F.  Hasil  perhitungan  statistik menunjukan  nilai  F  hitung  =  15,484  dengan  signifikan  sebesar  0,00<0,05.hal  ini berarti  bahwa  secara  bersama-sama  kesadaran  membayar  pajak,  sikap  fiskus,  sanksi pajak,  lingkungan  pajak,  pengetahuan  peraturan  perpajakan,  persepsi  efektifitas sistem  perpajakan,  kemauan  membayar  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5. Uji determinasi
Uji  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk  melihat  nilai  kontribusi  oleh  variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan cara melihat nilai hitung pada R S quare . Hasil uji koefisien determinasi ada pada tabel 4.

## Tabel 4 Hasil Uji Determinasi

## Sumber: data diolah (2018)
Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  program  SPSS  versi  16  dapat diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  ( adjusted  R 2 ) yang  diperoleh  sebesar  0,849. Hal ini berarti 84,9% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan,  persepsi  efektifitas  sistem  perpajakan,  kemauan  membayar  pajak, sedangkan  sisanya  yaitu  15,1  %  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak, sanksi  pajak,  sikap  fiskus,  lingkungan  pajak,  pengetahuan  peraturan  perpajakan, persepsi  efektifitas  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian Alfiah (2014).
Hanya  satu  variabel  independen  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen, yaitu variabel kemauan membayar pajak. Artinya Kepatuhan WP OP  di  Kota  Kupang  hanya  karena  kemauan  membayar  dari  WP  OP  bukan  karena pertimbangan kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, lingkungan pajak,  pengetahuan  peraturan  perpajakan,  persepsi  sistem  perpajakan  dan  sanksi pajak.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  responden  adalah  PNS  yang  sumber penghasilannya hanya berasal dari satu sumber yaitu negara.

## Model Summary
Model  R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .849 a .721 .674 1.85980
PNS  sejak  tahun  2009  diwajibkan  untuk  memiliki  NPWP  oleh  MENPAN melalui  Surat  Edaran  Nomor  02/II/2009  ( https://www.ortax.org .  2009).  Untuk pemotongan  PPh,  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per- 31/PJ/2012,  pemotongan  PPh  21  dilakukan  oleh  Bendahara  Pemerintah.  WP selanjutnya  tinggal  menerima  gaji  bersih  (sudah  dipotong  pajak)  dan  bukti pemotongan PPh 21 yaitu 1721-A2. Dengan kata lain WP tidak memiliki kuasa untuk mengatur Bendahara Pemerintah terkait pemotongan PPh 21.
Pelaporan  SPT  Tahunan  yang  dilakukan  oleh  PNS  maupun  karyawan  dapat dikatakan  tidak  mendapat  hambatan.  Bagi  para  PNS  belum  mengerti  untuk  mengisi eSPT,  fiskus  dan  petugas  lain  yang  berada  di  KPP  Pratama  Kupang  bersedia membantu.  Bagi  PNS  yang  sudah  mampu  mengisi  eSPT  keberadaan  mereka  cukup membantu karena selain mengisi eSPT sendiri juga dapat membantu yang lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  didapatkan  peneliti  dapat  mengambil kesimpulan dari hasil tersebut antara lain:
1. Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Secara  parsial  kesadaran  pajak,  sanksi  pajak,  sikap  fiskus,  lingkungan  pajak, pengetahuan  peraturan  perpajakan,  persepsi  efektifitas  sistem  perpajakan  tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Secara  simultan  kesadaran  membayar  pajak,  sanksi  pajak,  sikap  fiskus, lingkungan  pajak,  pengetahuan  peraturan  perpajakan,  persepsi  efektifitas perpajakan dan kemauan membayar

## SARAN
Untuk peneliti selanjutnya diharap mengikutsertakan WP OP dengan pekerjaan bebas sebagai responden agar fenomena kepatuhan WP OP dapat dijelaskan lebih luas.

## Daftar Pustaka
Alfiah,  I.  2014.  “Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Sikap  Fiskus, Lingkungan  Pajak,  Pengetahuan  Peraturan  Pajak,  Persepsi  Efektifitas  Sistem Perpajakan,  dan  Kemauan  Membayar  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan, Purwodadi.” Skripsi . Universitas Muria, Kudus.
Devos.  K.  2012.    “The  Impact  Of  Tax  Professionals  Upon  The  Compliance Behaviour  Of  Australian  Individual  Taxpayers.” Revenue  Law  Journal ,  22(1): 31-56
Ghozali,  I.  2005.  “ Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program SPSS .”  Semarang: Universitas Diponegoro.
Jotopurnomo,  C.  dan  Mangoting,  Y.  2013.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Surabaya.” Tax  & Accounting Review, 1(1): 50-54
Kementeriean  Keuangan  Republik  Indonesia.  2012.  “Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak”
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.  dan  Wahl,  I.  2008.  “Enforced  Versus  Voluntary  Tax Compliance:  The  „„Slippery  Slope‟‟  framework.” Journal  of  Economic Psychology , 29(2): 210–225
Loo, E. C., Mckerchar, M. dan Hansford, A. 2009.  “Understanding The Compliance Behaviour  Of  Malaysian.  Individual  Taxpayers  Using  A  Mixed  Method Approach.” Journal  of  the  Australasian  Tax  Teachers  Association ,  4(1):181- 202
Mardiasmo. 2009. “ Perpajakan .” Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
Pope,  J.  dan  McKerchar.  M.  2011.  “Understanding  tax  morale  and  its  effect  on individual taxpayer compliance.” British Tax Review , 5: 587-601
Republik  Indonesia.  2007.  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  “Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)”.
Republik  Indonesia.  2008.  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008    “Tentang  Pajak Penghasilan.”
Sugiyono.  2012.  “ Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .”  Bandung: Alfabeta