## Penerapan BEPS Action Plan 4 sebagai Penangkal Penghindaran Pajak melalui Pembebanan Biaya Pinjaman
Havidz Ibrahim 1* , Dahlia Sari 2
1 ,2) Universitas Indonesia
1) ibrahim.pajak@gmail.com 2) dahlia-s@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 5 November 2023 Disetujui
: 9 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
Since  2015,  the  government  has  enacted  an  interest limitation rule  to  prevent excessive interest deduction and tax avoidance. However, this regulation is not aligned with the BEPS Action Plan 4 released  by  the  OECD.  Previous  research  had  been  conducted  quantitatively  to  measure  the effectiveness  of  the  current  interest  limitation  rule  in  Indonesia.  However,  the  result  still inconclusive.  Some  research  concluded  that  the  current  interest  limitation  rule  is  effectively impacted  the  tax  avoidance,  while  other  research  concluded  otherwise.  Furthermore,  previous research  suggested  the  importance  of  future  research  concerning  the  BEPS  Action  Plan  4 implementation in Indonesia. In order to fill the gap, this study aims to evaluate the effectiveness of the  current regulation  in  Indonesia  and  provide  ideal  recommendations  for implementing the BEPS Action Plan 4 to prevent tax avoidance. The research uses qualitative methods, including case  studies  and  data  acquisition  techniques  like  interviews  and  document  analysis.  The  study found  that  the  current  interest  limitation  rule  in  Indonesia  is  not  effective  in  preventing  tax avoidance. The OECD's BEPS Action Plan 4 recommendations are considered more effective as an  anti-tax  avoidance  model.  The  ideal  approach  for  implementation  in  Indonesia  is  the mandatory  fixed  ratio  rule  method  based  on  EBITDA,  with  a  de  minimis  threshold.  The recommended ratio aligns with the OECD's recommendations, but should be periodically updated according  to  economic  conditions.  This  approach  should  apply  to  both  single  entities  and taxpayers who are group members.
Keywords: BEPS Action  Plan 4; Interest  Deduction;  Interest  Limitation;  Tax  Avoidance ; Thin Capitalization Rule .

## PENDAHULUAN
Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN).  Sebanyak  ±80%  penerimaan  APBN  pada  tahun  2022  ditopang  oleh penerimaan perpajakan  (BPS,  2023).  Namun demikian, tax ratio Indonesia  masih  relatif rendah dibanding  negara  lain  di  kawasan  ASEAN  (CNBC  Indonesia,  2022) . Rendahnya tax  ratio tersebut disebabkan oleh tingginya underground economy yang mencapai hingga 8% dari produk domestik  bruto  (PDB)  Indonesia,  serta  tingginya  praktik  penghindaran  dan  pengelakan  pajak (Lim,  2010)  (Hanlon  &  Heitzman,  2010)  (Hajawiyah,  Suryarini,  Kiswanto,  &  Tarmudji,  2021) (Darma, Ismail, Zulfikar, & Lestari, 2022). Terdapat beberapa skema penghindaran pajak namun salah satu yang paling banyak digunakan adalah skema-skema thin capitalization yang meliputi direct  loan,  parallel  loan dan back-to-back  loan (Rahayu,  2008) (Taylor  &  Richardson,  2013) (Sari  D.  ,  2019) (Sari  &  Nuryanah,  2023).  Praktik thin  capitalization dapat  dimanfaatkan  oleh
perusahaan  di  Indonesia  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  melalui  pembebanan  biaya pinjaman melebihi kewajaran (Mawardi, 2017) (Sari D. , 2019).
Pada tahun 2015, OECD mencanangkan BEPS action plan 4 untuk mencegah penghindaran pajak  melalui  pembebanan  bunga  dan  pembayaran  biaya  pendanaan  lainnya.  Dalam rekomendasinya, OECD menyarankan penggunaan fixed ratio rule yang membatasi pembebanan biaya pinjaman berdasarkan rasio tertentu atas laba bersih sebelum bunga, pajak, dan penyusutan (EBITDA).  Berbeda  dengan  rekomendasi  OECD,  berdasarkan  PMK-169/2015,  Indonesia membatasi besaran biaya pinjaman yang dapat dibebankan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)  berdasarkan  rasio  utang  dibanding  modal  ( thin  capitalization  rules ).  Namun  demikian, konsep thin  capitalization  rules seperti  yang  diterapkan  Indonesia  ini  dianggap  kurang  efektif dibandingkan  konsep mandatory  fixed  ratio  rules yang  direkomendasikan  oleh  OECD  (Kayis- Kumar, 2016) (OECD, 2015).
Sejumlah penelitian mengenai penerapan BEPS action plan 4 telah dilakukan sebelumnya. Pada  ukuran  yang  berbeda,  negara  yang  lebih  kecil  tidak  hanya  menetapkan  tarif  pajak  lebih rendah  namun  juga Thin  Capitalization  Rule yang  lebih  lunak  (Haufler  &  Runkel,  2012). Terdapat  beberapa  kelemahan  penerapan  pembatasan  biaya  pinjaman  di  Indonesia  jika dibandingkan dengan Jepang, interest limitation rule yang saat ini berlaku di Indonesia juga tidak sesuai  jika  dibandingkan  dengan  rekomendasi  OECD  dalam  rencana  aksi  4  BEPS  (Mawardi, 2017).  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  169/PMK/010/2015  dianggap  tidak  kompatibel dengan  rekomendasi  OECD  dalam  rencana  aksi  4  BEPS  (Jayasupana,  2017)  (Rulman,  2017) (Bachriansyah,  Wulansari,  &  Halim,  2020).  Lebih  lanjut,  terdapat  peningkatan  jumlah  dan penyebab  sengketa  terkait thin capitalization setelah implementasi  peraturan (Sari &  Nuryanah, 2023).  Selain  itu,  penggunaan fix  ratio utang  dan  modal  sebesar  4:1  dipandang  tidak  sesuai dengan  karakteristik  usaha  dan  tidak  mencerminkan  keadilan  bisnis.  Penelitian-penelitian sebelumnya  berfokus  hanya  pada  evaluasi  ketentuan  pembatasan  biaya  pinjaman  yang  saat  ini berlaku  di  Indonesia.  Sedangkan  penelitian  ini  akan  lebih  lanjut  melakukan  analisa  mengenai bagaimana  idealnya  penerapan  konsep  BEPS Action  Plan 4  di  Indonesia  guna  mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman.
Sesuai  dengan  rekomendasi  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  sebagian  besar merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan mengenai penyesuaian aturan terkait pembatasan biaya  pinjaman  di  Indonesia  (Rulman,  2017)  (Jayasupana,  2017)  (Kurniawan,  2018) (Bachriansyah, Wulansari, & Halim, 2020) (Sari & Nuryanah, 2023), penelitian ini akan terlebih dahulu  melakukan  evaluasi  efektivitas  ketentuan  pembatasan  biaya  pinjaman  dalam  menangkal penghindaran  pajak  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman  dengan framework evaluasi  kebijakan publik  sebagaimana  disebutkan  oleh  (Dunn,  2014)  Hasil  evaluasi  efektivitas  tersebut  kemudian menjadi  bahan  analisis  penerapan  konsep  kebijakan  pembatasan  biaya  pinjaman  sesuai rekomendasi best practice menurut OECD BEPS Action Plan 4 untuk menangani penghindaran pajak  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman . Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan rekomendasi  penerapan  kebijakan  terkait  persiapan  penerapan,  subjek  penerapan,  metode,  dan rasio  yang  digunakan  kepada  DJP  berkaitan  dengan  penerapan  BEPS  OECD Action  Plan 4  di Indonesia untuk menangkal penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman.

## STUDI LITERATUR

## Efektivitas Ketentuan Pembatasan Biaya Pinjaman di Indonesia untuk Mencegah Penghindaran Pajak
Pembatasan  pembebanan  biaya  pinjaman  dalam  perhitungan  Penghasilan  Kena  Pajak  di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  169/PMK.010/2015  (Rulman,  2017)  (Jayasupana,  2017).  Beberapa penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pembatasan  biaya  pinjaman  dapat  berdampak signifikan dalam mencegah penghindaran pajak (Mahardika & Irawan, 2022) (Salwah & Herianti, 2019).  Di  sisi  lain,  beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pembatasan  biaya pinjaman di Indonesia tidak berdampak signifikan dalam mencegah penghindaran pajak (Rosid &
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2043
Faisal,  2022)  (Syahidah  &  Rahayu,  2018).  Aturan Specific  Anti  Avoidance  Rule (SAAR)  untuk thin  capitalization yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  juga  tidak  dapat  mencegah  praktik thin capitalization (Sari  D.  ,  2019).  Fenomena  ini  dapat  dijelaskan  dengan  adanya  beberapa  upaya korporasi  untuk  menyiasati thin  capitalization  rule dengan  melakukan  revaluasi  aset  atau melakukan debt shifting dari pihak ketiga ke pihak berelasi (Syahidah & Rahayu, 2018) (Jatmiko, 2018) (Sisko, 2019).

## Subjek Penerapan Pembatasan Biaya Pinjaman berdasarkan BEPS OECD Action Plan 4
BEPS dapat terjadi melalui beberapa skenario transaksi pinjaman, yang  meliputi transaksi dalam  grup,  transaksi  dengan  pihak  berelasi  diluar  grup,  dan  melalui  penggunaan  perjanjian pinjaman terstruktur dengan pihak ketiga (OECD, 2015). Untuk menangani risiko BEPS, negara yurisdiksi disarankan minimal menerapkan aturan pembatasan biaya pinjaman pada entitas yang tergabung  dalam  grup  multinasional.  Namun,  negara  yurisdiksi  juga  dapat  menerapkan  aturan secara  luas  pada  entitas  yang  merupakan  anggota  grup  domestik  dan/atau  entitas  tunggal  yang bukan merupakan bagian dari grup. Hal ini karena penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman  juga  dapat  terjadi  pada  entitas  tunggal  yang  bukan  merupakan  bagian  dari  grup (Syahidah & Rahayu, 2018).

## Metode Penerapan Pembatasan Biaya Pinjaman berdasarkan BEPS OECD Action Plan 4
Pendekatan  yang  direkomendasikan  oleh  OECD  dalam  Rencana  Aksi  4  BEPS  adalah dengan mandatory  fixed  ratio  rule yang  membatasi  pembebanan  biaya  pinjaman  berdasarkan persentasenya  terhadap  laba  sebelum  bunga,  pajak,  depresiasi  dan  amortisasi  (EBITDA)  yang dihasilkan oleh entitas bersangkutan. Penggunaan metode tersebut dianggap sebagai metode yang lebih  langsung  untuk  membatasi  biaya  pinjaman  yang  dianggap excessive ,  daripada  membatasi jumlah utang (OECD, 2015).
Dalam rekomendasinya, OECD juga menyatakan bahwa Pendekatan mandatory fixed ratio rule juga  dapat  dilengkapi  dengan  beberapa  pengaturan  alternatif  seperti group  ratio  rule yang memungkinkan  entitas  untuk  membebankan  beban  bunga  melebihi benchmark  fixed  ratio yang ditentukan. Selain itu, mandatory fixed ratio rule juga dapat dikombinasikan dengan de minimis threshold yang  membatasi  penerapan  pembatasan  biaya  pinjaman  hanya  untuk  Wajib  Pajak dengan tingkat utang atau biaya pinjaman tertentu atau skema carry forward dan carry back atas biaya pinjaman yang tidak dapat dibebankan pada tahun pajak sebelumnya.

## Rasio Penerapan Pembatasan Biaya Pinjaman berdasarkan BEPS OECD Action Plan 4
Dalam  menentukan  besaran benchmark  fixed  ratio ,  OECD  merekomendasikan  negara untuk  menetapkan  benchmark  nya  diantara  range  atau  koridor  tertentu  yang  memungkinkan mayoritas grup untuk membebankan nilai setara dengan nilai bersih biaya pinjaman pihak ketiga serta  membatasi  grup  untuk  dapat  menggunakan  biaya  pinjaman intragroup untuk membebankan nilai bersih biaya pinjaman total yang melebihi nilai bersih biaya pinjaman pihak ketiga. Mempertimbangkan 2 koridor tersebut, Besaran persentase yang direkomendasikan oleh OECD adalah antara 10% sampai dengan 30%.

## Persiapan Penerapan BEPS OECD Action Plan 4
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam penerapan konsep kerangka rencana aksi BEPS (Puspitasari, 2022) (Worokinasih, Kumalasari, & Alfandia, 2022). Di sisi lain, Indonesia  telah  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  forum  global  untuk  menangani  permasalahan BEPS  dan  diharapkan  dapat  menerapkan  rencana aksi  BEPS  secara  konsisten serta  memastikan implementasinya  dalam  aturan  domestik  selaras  dengan  standar  internasional  (Rosid  &  Daholi, 2018). Rekomendasi persiapan penerapan yang ideal diharapkan dapat memungkinkan penerapan rencana  aksi  BEPS  di  Indonesia  secara  konsisten  dan  selaras dengan  standar  internasional  yang direkomendasikan oleh OECD dalam BEPS action plan 4.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  akan  terlebih  dahulu  melakukan  evaluasi  efektivitas  ketentuan  pembatasan biaya  pinjaman  dalam  menangkal  penghindaran  pajak  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman dengan framework evaluasi  kebijakan  publik  sebagaimana  disebutkan  oleh  (Dunn,  2014).  Hasil evaluasi  efektivitas  tersebut  kemudian  menjadi  bahan  analisis  penerapan  konsep  kebijakan pembatasan biaya pinjaman sesuai rekomendasi best practice menurut OECD BEPS Action Plan 4 untuk menangani penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman . Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  penerapan  kebijakan  terkait  persiapan  penerapan, subjek  penerapan,  metode,  dan  rasio  yang  digunakan  kepada  DJP  berkaitan  dengan  penerapan Rencana  Aksi  4  BEPS  OECD  di  Indonesia  untuk  menangkal  penghindaran  pajak  melalui pembebanan biaya pinjaman. Kerangka penelitian yang digunakan adalah sebagaimana Gambar 1 berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Sumber: diolah dari hasil wawancara
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran pemahaman dari fenomena yang  sedang  diteliti  sehingga  dapat  mengembangkan  teori  yang  digunakan  (Mawardi,  2017). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.
Data  primer  diperoleh  melalui  hasil  wawancara.  Wawancara  dilakukan  terhadap Narasumber  penyusun  kebijakan  pada  Kantor  Pusat  Direktorat  Jenderal  Pajak,  pelaksana kebijakan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak,  perwakilan senior  advisor dari Australian  Taxation Office yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan BEPS Action Plan 4 di Australia,
Akademisi,  serta  Konsultan  Pajak  yang  dapat  memberikan  pandangan  Wajib  Pajak  mengenai penerapan  ideal  konsep  BEPS Action  Plan 4  di  Indonesia.  Wawancara  akan  dilakukan  dengan pendekatan  semi-terstruktur  dimana  panduan  wawancara  berupa  daftar  pertanyaan  atau  topik skematis telah disiapkan (Winardi, Bastian, & Fatmawati, 2019).
Data  sekunder  diperoleh  dari  data/dokumen/laporan  dan  peraturan  terkait  kebijakan pembatasan  biaya  pinjaman.  Beberapa  data  sekunder  yang  digunakan  meliputi:  data  laporan keuangan tahun 2022 perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, putusan pengadilan pajak tahun 2019 s.d. 2023, hasil kajian internal Direktorat Jenderal Pajak, serta dokumen dan literatur berkaitan  dengan  pembatasan  biaya  pinjaman  dan  implementasi  rekomendasi  rencana  aksi  4 BEPS OECD di negara lain..
Analisa  dilakukan  dengan  teknik thematic  analysis untuk  mengidentifikasi  dan  mengupas secara rinci pola yang ada pada data kualitatif yang didapatkan baik melalui wawancara. Analisis tematik  dilakukan  dengan  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi:  pemahaman  terhadap  data, penyusunan kode, penemuan tema, dan penarikan simpulan (Heriyanto, 2018). Analisis Tematik dilakukan  dengan  memanfaatkan software NVIVO.  Penelitian  ini menggunakan 2  (dua)  metode triangulasi  sebagai  sarana  verifikasi  keandalan  data  yang  didapatkan,  yakni  triangulasi  sumber dan triangulasi teknik (Alfansyur & Mariyani, 2020).

## HASIL

## Efektivitas ketentuan pembatasan biaya pinjaman di Indonesia
Berdasarkan  data sample atas  286  laporan  keuangan  tahun  2022  pada  perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 271 perusahaan dengan nilai perbandingan utang dan modal  (DER)  tidak  melebihi  4:1  sebagaimana  rasio  batasan  yang  ditentukan  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  169/PMK.010/2015  (PMK-169).  Namun  demikiansebanyak  24%  dari 271 sample perusahaan  yang  memiliki  nilai saldo  utang  dibanding modal  (DER)  tidak melebihi batasan 4:1 sebagaimana diatur dalam PMK-169, justru terindikasi melakukan pembebanan biaya pinjaman secara excessive melebihi 30% dari EBITDA pada tahun berjalan.
Berdasarkan  data  putusan  pengadilan  pajak  yang  terbit  sejak  tahun  2019  sampai  dengan 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 1, terdapat indikasi pergeseran penyebab sengketa terkait pembebanan  biaya  pinjaman.  Sebelum  Penerapan  PMK-169,  seluruh  sengketa  terjadi  karena perbedaan  pendapat  antara  fiskus  dan  wajib  pajak  terkait  kewajaran  rasio  DER.  Setelah Penerapan  PMK-169,  sengketa  terkait  rasio  DER  masih  terjadi  namun  lebih  banyak  sengketa terkait kewajaran pembebanan biaya pinjaman.
Tabel 1. Jumlah Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan Skema Thin Capitalization
Jenis Sengketa Biaya Pinjaman (berdasarkan skema thin capitalization) – setelah PMK-169 Jumlah Putusan berdasarkan tahun pajak 2016 2017 2018 1) Direct Loan 10 18 1 2) Parallel Loan 1 1 0 3) Back-to-Back Loan 3 1 0
Sumber: Putusan Pengadilan Pajak 2019 – 2023, diolah penulis
Analisis tematik atas hasil wawancara dengan Narasumber kompeten mengenai efektivitas aturan  yang  saat  ini  berlau  terkait  pembatasan  biaya  pinjaman  di  Indonesia  tercantum  pada Gambar 2 sebagai berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2043
Gambar 2. Analisis Tematik Efektivitas Pembatasan Biaya Pinjaman di Indonesia Sumber: diolah dari hasil wawancara

## Analisis Subjek Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Berdasarkan  data  putusan  pengadilan  pajak  yang  terbit  sejak  tahun  2019  sampai  dengan 2023  sebagaimana  pada  Gambar  3,  terdapat  35  putusan  pengadilan  terkait  pembebanan  biaya pinjaman  yang  terjadi  sejak  berlakunya  PMK-169  pada  tahun  pajak  2016.  Sebanyak  20  dari  35 sengketa  yang  terjadi  melibatkan  Wajib  Pajak  yang  merupakan  bagian  dari  grup multinational . Sementara 12 sengketa melibatkan Wajib Pajak yang merupakan bagian dari grup usaha domestik atau  dalam  negeri.  Terdapat  3  sengketa  yang  melibatkan  Wajib  Pajak  tunggal  yang  bukan merupakan bagian dari grup usaha.
Gambar 3. Sengketa Biaya Pinjaman berdasarkan Status WP dalam Grup Usaha Sumber: Putusan Pengadilan Pajak 2019-2023, diolah penulis
34% 57% 9% Domestic Group MNE Group Tunggal
Hasil  analisis  dokumen  juga  menunjukkan  adanya  indikasi  penghindaran  pajak  pada transaksi  yang  seakan-akan  dibayarkan  kepada  pihak  Independen  (non-afiliasi),  namun  terdapat indikasi  bahwa  biaya  pinjaman  tersebut  dibayarkan  kepada  pihak  berafiliasi  yang  diantaranya melalui skema-skema back-to-back loan, khususnya pada putusan nomor PUT- 000358.15/2021/PP/M.XXB Tahun 2022 dan PUT-011089.15/2019/PP/M.IVA Tahun 2022.
Analisis  tematik  atas  hasil  wawancara  dengan  Narasumber  kompeten  mengenai  Subjek Penerapan  Ideal  Rencana  Aksi  4  BEPS  OECD  di  Indonesia  adalah  sesuai  Gambar  4  sebagai berikut:
Gambar 4. Analisis Tematik Subjek Penerapan Ideal BEPS Action Plan 4 di Indonesia Sumber: diolah dari hasil wawancara

## Analisis Metode Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Sesuai  hasil  analisis  dokumen  atas  data  putusan  pengadilan  pajak  yang  terbit  sejak  tahun 2019  sampai  dengan  2023,  terdapat  35  putusan  pengadilan  terkait  pembebanan  biaya  pinjaman yang  terjadi  sejak  berlakunya  PMK-169  pada  tahun  pajak  2016.  Pada  35  putusan  pengadilan tersebut,  terdapat  19  sengketa  dimana  rasio  utang  dibanding  modal  Wajib  Pajak  tidak  melebihi ambang  batas  4:1  sebagaimana  ditentukan  dalam  PMK-169,  namun  terindikasi  membebankan biaya  pinjaman  melebihi  Kewajaran  dan  Kelaziman  Usaha.  Mempertimbangkan  rekomendasi OECD  dalam  BEPS Action  Plan 4,  pembatasan  pembebanan  biaya  pinjaman  sebesar  maksimal 30%  dari  EBITDA  dapat  lebih  efektif  mengatasi  indikasi  penghindaran  pajak  tanpa  melalui proses sengketa mengenai penentuan batas kewajaran dan kelaziman atas tingkat biaya pinjaman.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2043
Analisis  tematik  atas  hasil  wawancara  dengan  Narasumber  mengenai  penggunaan mandatory fixed ratio rule berdasarkan EBITDA sebagai Metode Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia adalah sebagaimana Gambar 5 berikut:
Gambar 5. Analisis Tematik Penggunaan metode Mandatory Fixed Ratio Rule Sumber: diolah dari hasil wawancara, dengan aplikasi NVIVO
Selanjutnya, untuk penerapan group ratio rule, Narasumber wawancara berpendapat bahwa group ratio rule belum dapat diterapkan karena sistem perpajakan di Indonesia masih menganut self-assessment secara entity  based .  Sehingga  akan  sulit  dilakukan  pengawasan  dan  penegakan hukum  secara  grup.  Hal  ini  berdampak  pada  susahnya  otoritas  perpajakan  dalam  melakukan pengujian  atas  informasi  yang  disampaikan  Wajib  Pajak  mengenai  nilai  biaya  pinjaman  dan EBITDA  pada level grup  jika  nantinya  group  ratio  rule  diterapkan.  Dari  sisi  Wajib  Pajak,  juga akan  terdapat  kesulitan  karena  saat  ini  belum  terdapat template khusus  yang  sama  pada  setiap negara untuk digunakan dalam mekanisme pelaporan group ratio rule .
Terkait penerapan skema carry forward , para Narasumber berpendapat bahwa mekanisme tersebut  untuk  saat  ini  belum  dapat  diterapkan  di  Indonesia  karena  otoritas  perpajakan  masih memiliki  keterbatasan  sumber  daya  untuk  menguji  kebenaran  kompensasi  pembebanan  biaya pinjaman  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Selain  itu,  mekanisme  tersebut  juga  akan menyebabkan  tambahan cost  of  compliance bagi  Wajib  Pajak  dan  otoritas  pajak  karena  paling tidak  perlu  dipersiapkan  kolom  tambahan  untuk  menghitung  biaya  pinjaman  yang  dapat dilakukan carry forward .
Terkait  penerapan de  minimis  threshold ,  Narasumber  sependapat  bahwa  pengaturan tersebut perlu diterapkan di indonesia dengan alasan untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi Wajib Pajak. Khususnya pada Wajib Pajak dengan risiko penghindaran  pajak yang rendah. Narasumber  juga  menyatakan  bahwa  DJP  dapat  mengacu  pada  batasan  utang  maksimum  bagi pengusaha  UMKM,  nilai  peredaran  bruto  tertentu,  atau  nilai  DER  tertentu  dalam  penentuan batasan de minimis yang akan digunakan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2043

## Analisis Rasio Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Berdasarkan  analisis  dokumen  atas  data  putusan  pengadilan  pajak  yang  terbit  sejak  tahun 2019  sampai  dengan  2023,  terdapat  35  putusan  pengadilan  terkait  pembebanan  biaya  pinjaman yang  terjadi  sejak  berlakunya  PMK-169  pada  tahun  pajak  2016.  Berdasarkan  data  putusan sengketa  pengadilan  pajak  tersebut,  terdapat  15  sengketa  dimana  Wajib  Pajak  membebankan biaya pinjaman kurang dari 10% dari laba kotor. Selebihnya, terdapat 2 sengketa dimana Wajib Pajak membebankan biaya pinjaman antara 10% namun kurang dari 30% dari laba kotor dan 14 sengketa  dimana  Wajib  Pajak  membebankan  biaya  pinjaman  lebih  dari  30%  laba  kotor.  Hal tersebut  mengindikasikan  tingginya  penghindaran  pajak  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman secara excessive pada  Wajib  Pajak  yang  membebankan  biaya  pinjaman  melebihi  30%  dari  laba kotor.
Sebagaimana digambarkan pada Gambar 6, berdasarkan analisis dokumen atas 286 laporan keuangan  perusahaan  terdaftar  pada  BEI  tahun  2022,  mayoritas sample perusahaan,  sebanyak 71,2%,  dapat  membebankan  seluruh  biaya  pinjaman  kepada  pihak  ketiga  jika benchmark  fixed ratio ditetapkan sebesar 30%. Perlambatan peningkatan presentase jumlah perusahaan yang dapat membebankan  seluruh  biaya  bunga  pada  pihak  ketiga  terjadi  ketika  nilai  benchmark  fixed  ratio ditentukan  melebihi  30%.  Sedangkan  jumlah  persentase  perusahaan  yang  dapat  membebankan seluruh biaya  pinjaman kepada  pihak  ketiga jika benchmark fixed  ratio ditentukan  sebesar  25% adalah kurang dari 63,3%.
Gambar 6. Persentase perusahaan yang dapat membebankan seluruh biaya pinjaman pihak ketiga pada benchmark fixed ratio tertentu Sumber: Laporan Keuangan BEI Tahun 2022, diolah penulis
Untuk  melengkapi  analisis  dokumen,  analisis  tematik  atas  hasil  wawancara  dengan Narasumber  kompeten  mengenai  Rasio  Penerapan  Ideal  Rencana  Aksi  4  BEPS  OECD  di Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Gambar 7 berikut:
80,3% 79,5% 78,2% 75,1% 71,2% 67,7% 63,3% 52,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 70% 60% 50%
40% 30% 25% 20% 10%
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2043
Gambar 7. Analisis Tematik Rasio Penerapan Ideal BEPS Action Plan 4 di Indonesia Sumber: diolah dari hasil wawancara, dengan aplikasi NVIVO

## Analisis Persiapan Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Berbeda dengan analisis subjek penerapan, metode penerapan dan rasio penerapan, analisis persiapan  penerapan  ideal  Rencana  Aksi  4  BEPS  OECD  di  Indonesia  secara  dilakukan berdasarkan  wawancara  tanpa  analisis  dokumen.  Berdasarkan  analisis  tematik  atas  hasil wawancara  dengan  Narasumber  kompeten,  DJP  perlu  mempersiapkan  beberapa  hal  sebelum penerapan  BEPS Action  Plan 4  di  Indonesia.  Hal-hal  yang  perlu  dipersiapkan  meliputi penyusunan  peraturan  pelaksanaan,  reformulasi  SPT,  peningkatan  kualitas  data,  serta  edukasi terhadap Wajib Pajak mengenai penghitungan biaya pinjaman berdasarkan EBITDA sebagaimana direkomendasikan oleh OECD.

## PEMBAHASAN

## Efektivitas ketentuan pembatasan biaya pinjaman di Indonesia
Berdasarkan  analisis  dokumen  pada  studi  kasus  yang  ada  serta  hasil  wawancara,  dapat disimpulkan  bahwa  sejauh  ini  aturan  pembatasan  biaya  pinjaman  yang  saat  ini  berlaku  di Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  PMK-169  telah  dapat  menjadi  instrumen  yang  dapat diterapkan  di  Indonesia.  Namun  demikian,  penggunaan  rasio  utang  dibanding  modal  (DER) tersebut  dipandang  kurang  efektif  dan  memiliki  kelemahan  dalam  mencegah  terjadinya  praktik- praktik  penghindaran  pajak  baik  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman  secara excessive maupun pembebanan biaya pinjaman yang tidak sesuai dengan substansi ekonomi (dividen terselubung).
Hasil  analisis  dokumen  dan  wawancara  juga  menunjukkan  bahwa  penggunaan thin capitalization  rule dalam  bentuk  pembatasan  rasio  utang  dibanding  modal  (DER)  juga  tidak membatasi  terjadinya  penghindaran  pajak  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman  dengan  skema thin  capitalization dalam  bentuk direct  loan , parallel  loan ,  maupun back-to-back  loan .  Hal  ini selaras  dengan  hasil  penelitian  (Sari  &  Nuryanah,  2023)  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan pembatasan  rasio  4:1  tidak  dapat  mengatasi  upaya  penghindaran  pajak  karena  rasio  utang  dan modal mudah dimanipulasi melalui transaksi intragroup .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2043

## Subjek Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Hasil analisis dokumen  dan wawancara menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak dengan  pembebanan  biaya  pinjaman  pada  Wajib  Pajak  yang  merupakan  bagian  dari  grup  atau Wajib Pajak tunggal. Selain itu, terdapat indikasi penghindaran pajak dengan pembebanan biaya pinjaman  baik  pada  Wajib Pajak  yang  melakukan  transaksi  pembayaran  biaya  pinjaman kepada pihak afiliasi maupun kepada pihak non-afiliasi.
Berbeda  dengan  rekomendasi  (OECD,  2015),  pengaturan  subjek  penerapan  pembatasan biaya  pinjaman  tanpa  membatasi  status  ketergabungan  entitas  Wajib  Pajak  dalam  sebuah  grup justru akan bermanfaat bagi kemudahan proses pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Selain itu, terdapat risiko penghindaran pajak melalui structured arrangement yang tidak dapat diidentifikasi jika  DJP  menerapkan  pembatasan  biaya  pinjaman  hanya  pada  WP  yang  merupakan  bagian  dari grup. Hasil analisis ini selaras dengan pendapat (Syahidah & Rahayu, 2018) bahwa penghindaran pajak  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman  juga  dapat  terjadi  pada  entitas  tunggal  yang  bukan bagian dari grup

## Metode Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Berdasarkan  hasil  analisis  dokumen  atas  putusan  pengadilan  pajak  tahun  2019  sampai dengan  2023,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  metode mandatory  fixed  ratio  rule yang disarankan  sesuai recommended  best  practice OECD  dalam  BEPS Action  Plan 4  dapat  lebih efektif mencegah indikasi penghindaran pajak tanpa melalui proses sengketa mengenai penentuan batas  kewajaran  dan  kelaziman  atas  tingkat  biaya  pinjaman.  Penggunaan benchmark  fixed  ratio berdasarkan  EBITDA  juga  akan  mencegah  Wajib  Pajak  untuk  melakukan  penghindaran  pajak dengan pembebanan biaya pinjaman menggunakan skema-skema thin capitalization sebagaimana dinyatakan oleh (Rahayu, 2008).
Hasil  wawancara  juga  menunjukkan  bahwa  penerapan mandatory  fixed  ratio  rule berdasarkan  EBITDA  dianggap  lebih  dapat  membantu  otoritas  pajak  di  Indonesia  untuk mengatasi  risiko-risiko  penghindaran  pajak  melalui  pembebanan  biaya  pinjaman  yang sebelumnya tidak dapat diatasi dengan rasio DER. Hal ini karena metode tersebut lebih direct dan tepat  sasaran  dalam  membatasi  biaya  pinjaman  berdasarkan  rasio  biaya  pinjaman  terhadap EBITDA,  bukan  berdasarkan  struktur  saldo  utang  dan  modal  dalam  neraca.  Sehingga  lebih menggambarkan  performa  keuangan  perusahaan  pada  tahun  pajak  berjalan  dan  lebih  sesuai digunakan  sebagai  model  anti  penghindaran  pajak.  Adapun  penggunaan  ukuran  EBITDA  yang dianjurkan adalah adjusted EBITDA karena dapat menghasilkan nilai EBITDA yang lebih stabil dan tidak terpengaruh pendapatan dan/atau beban yang bersifat tidak teratur.
Berkaitan dengan group ratio rule , dapat disimpulkan bahwa penerapan group ratio rule di Indonesia  saat  ini  masih  sulit  untuk  dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  mekanisme  pelaporan serta  pengawasan  perpajakan  di  Indonesia  yang  masih  menganut self-assessment secara entity based .  Selain  itu,  otoritas  pajak  Indonesia  saat  ini  juga  belum  memiliki  akses  data  yang  andal sebagai  saran  pengawasan  dan  penegakan  hukum  berbasis  grup.  Sehingga  akan  sulit  dilakukan pengawasan  dan  penegakan  hukum  secara  grup.  Dari  sisi  Wajib  Pajak,  saat  ini  belum  terdapat template khusus  yang  sama  pada  setiap  negara  untuk  digunakan  dalam  mekanisme  pelaporan group ratio rule sehingga akan meningkatkan compliance cost . Skema carry  forward dianggap  belum  dapat  diterapkan  di  Indonesia  karena  otoritas perpajakan  masih  memiliki  keterbatasan  sumber  daya  untuk  menguji  kebenaran  kompensasi pembebanan  biaya  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Selain  itu,  mekanisme  tersebut juga akan menyebabkan tambahan cost of compliance bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak karena diperlukan  alokasi  sumber  daya  untuk  menghitung  dan  mengkonfirmasi  kebenaran  biaya pinjaman yang dapat dilakukan carry forward.
Skema de  minimis  threshold dianggap  perlu  untuk  diterapkan  karena  terdapat  2  (dua) alasan  yang  mendasari  pentingnya  penerapan de  minimis  threshold di  Indonesia,  yakni kemudahan  dan  kepastian  bagi  Wajib  Pajak.  Selanjutnya,  dalam  hal  Indonesia  memilih  untuk menerapkan de  minimis  threshold sesuai  rekomendasi  OECD  dalam  BEPS Action  Plan 4,  DJP
dapat mengacu pada batasan utang yang dapat diberikan oleh perbankan pada program-program penyaluran kredit khusus pengusaha untuk menentukan batasan de minimis yang akan digunakan. Namun  demikian,  penerapan de  minimis  threshold akan  sangat  bergantung  pada  ketersediaan anti-fragmentation  rule yang  memadai  guna  membatasi  grup  usaha  atau  entitas  Wajib  Pajak melakukan pemecahan menjadi banyak entitas guna menghindari threshold yang ditentukan. Rasio Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Secara  keseluruhan,  berdasarkan  hasil  analisis  dokumen  dan  wawancara  dapat disimpulkan bahwa besaran benchmark fixed ratio yang dapat direkomendasikan adalah sebesar 25%  sampai  dengan  30%.  Selain  karena  tingginya  indikasi  dan  risiko  penghindaran  pajak  pada entitas  yang  membebankan  biaya  bunga  melebihi  30%  dari  EBITDA  berdasarkan  hasil  analisis dokumen, rekomendasi penentuan benchmark fixed ratio tersebut juga didasari pada pentingnya menjaga  iklim  investasi  di  Indonesia.  Penetapan benchmark  fixed  ratio kurang  dari  25%  akan menyebabkan mayoritas perusahaan tidak dapat membebankan seluruh biaya pinjaman dari pihak independen. Sedangkan penetapan benchmark fixed ratio lebih dari 30% akan membuka peluang bagi  mayoritas  perusahaan  untuk  membebankan  biaya  pinjaman  secara  berlebih  dengan memanfaatkan pinjaman pada pihak berafiliasi.
DJP  juga  perlu  melakukan  pembaruan  secara  berkala  atas benchmark  fixed  ratio yang ditetapkan  berdasarkan  kondisi  ekonomi.  Adanya  keleluasaan  yang  diamanatkan  oleh  PP  55 Tahun  2022  kepada  Menteri  Keuangan  untuk  menetapkan  metode  pembatasan  biaya  pinjaman melalui PMK, memungkinkan pembaruan benchmark fixed ratio dilakukan secara berkala melalui perubahan PMK.

## Persiapan Penerapan Ideal Rencana Aksi 4 BEPS OECD di Indonesia
Secara  garis  besar,  berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  Narasumber  kompeten, terdapat  beberapa  instrumen  persiapan  yang  perlu  dipersiapkan  oleh  DJP  dalam  rangka implementasi  rencana  aksi  BEPS  4  yang  direkomendasikan  oleh  OECD.  Pada  Aspek  regulasi, DJP perlu mempersiapkan aturan pelaksanaan pembatasan biaya pinjaman dengan fixed ratio rule berdasarkan EBITDA, pada pengaturan tersebut DJP juga perlu mendefinisikan EBITDA dengan lebih  detail.  Selain  itu,  DJP  juga  perlu  mempersiapkan anti-fragmentation  rule yang  memadai. Pada  proses  penyusunan  aturan  tersebut,  perlu  dilakukan  konsultasi  dengan stakeholder terkait. Lebih  lanjut,  penetapan  aturan  pelaksanaan  baru  mengenai  pembatasan  biaya  pinjaman  perlu dilengkapi  dengan  penyempurnaan  proses  bisnis  di  bidang  pengawasan,  pemeriksaan,  dan compliance  risk  management untuk  mengakomodasi  penerapan  pembatasan  biaya  pinjaman berdasarkan EBITDA.
Pada  aspek  teknologi  informasi  dan  basis  data,  DJP  perlu  menyiapkan dashboard terintegrasi bagi Wajib Pajak dan petugas pajak serta melakukan peningkatan kualitas data. Untuk memastikan  ketersediaan  data  guna  mendukung  penerapan  pembatasan  biaya  pinjaman berdasarkan  EBITDA,  DJP  juga  perlu  melakukan redesign atas  format  Surat  Pemberitahuan (SPT)  saat ini.  Berkaitan  dengan  penyiapan  sumber  daya  manusia,  perlu  dilakukan  peningkatan kapabilitas SDM pada bidang pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Selain itu, perlu juga  dilakukan  pelatihan  /  edukasi  kepada  Wajib  Pajak  dalam  perhitungan  biaya  pinjaman  dan EBITDA.

## Batasan Penelitian
Untuk  membatasi  penelitian  agar  lebih  fokus  menghasilkan  rekomendasi  dengan  dampak penerapan pada berbagai jenis industri secara lebih luas, penelitian ini hanya membahas analisis penerapan konsep general rule sebagaimana direkomendasikan OECD pada BEPS Action Plan 4. Untuk melengkapi rekomendasi yang dihasilkan, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis mengenai kemungkinan penerapan targeted rules pada jenis-jenis industri tertentu secara spesifik. Analisis dokumen pada penelitian ini juga terbatas pada putusan pengadilan tahun 2019 s.d. 2023 dan  laporan  keuangan  perusahaan  yang  terdaftar  pada  BEI.  Penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan putusan pengadilan yang lebih baru dan laporan keuangan perusahaan yang tidak terdaftar pada BEI.

## KESIMPULAN
Aturan  pembatasan  biaya  pinjaman  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  belum  efektif dalam  mencegah  terjadinya  praktik-praktik  penghindaran  pajak  melalui  pembebanan  biaya pinjaman.  Lebih  lanjut,  rekomendasi  OECD  dalam  BEPS Action  Plan  4 dipandang  dapat  lebih efektif  mencegah  penghindaran  pajak  melalui  pembatasan  biaya  pinjaman  karena  lebih direct dalam  membatasi  biaya  pinjaman  dan  lebih  sesuai  sebagai  model  anti-penghindaran  pajak. Penerapan  Rencana  Aksi  4  BEPS  OECD  di  Indonesia  direkomendasikan untuk  diterapkan  pada Wajib Pajak tanpa batasan berdasarkan keterlibatan Wajib Pajak dalam grup usaha. Metode yang direkomendasikan  untuk  dapat  diterapkan  di  Indonesia  adalah mandatory  fixed  ratio  rule yang membatasi  biaya  pinjaman  berdasarkan  rasio  terhadap  EBITDA  serta  dilengkapi  dengan de minimis threshold yang mengecualikan penerapan pembatasan biaya pinjaman pada Wajib Pajak dengan  nilai  utang,  omzet,  dan/atau  DER  tertentu.  Rasio  yang  direkomendasikan  adalah  sesuai dengan anjuran OECD, namun dengan catatan dilakukan pembaruan secara berkala sesuai kondisi ekonomi.  Sebelum  penerapan  Rencana  Aksi  4  BEPS  sesuai  rekomendasi  OECD,  Direktorat Jenderal  Pajak  perlu  melakukan  persiapan-persiapan  pada  aspek  regulasi,  Teknologi  Informasi, basis data, proses bisnis, dan Sumber Daya Manusia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Keluarga,  Pembimbing,  para  Narasumber, serta  program  studi  Magister  Akuntansi  Universitas  Indonesia  yang  telah  membantu  dan mendukung penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI
Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan  Waktu  pada  Penelitian  Pendidikan  Sosial. HISTORIS:  Jurnal  Kajian,  Penelitian  & Pengembangan Pendidikan Sejarah , 146-150.
Bachriansyah,  B.  I.,  Wulansari,  D.,  &  Halim,  A.  (2020).  Analisis  Penggunaan  Debt  to  Equity Ratio sebagai Aturan Pembatasan Pembebanan Bunga Pinjaman untuk Tujuan Perpajakan di Indonesia. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada . BPS.  (2023,  April  8). Badan  Pusat  Statistik .  Retrieved  from  Badan  Pusat  Statistik: https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html
CNBC  Indonesia.  (2022,  Juli  19). CNBCIndonesia.com .  Retrieved  from  CNBC  Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719173235-4-356828/sadar-rasio-pajak-ri- masih-rendah-sri-mulyani-lakukan-ini
Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Tax Avoidance Towards Tax Ratio after Tax Amnesty Program. Jurnal Untirta . Dunn, W. N. (2014). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
Hajawiyah,  A.,  Suryarini,  T.,  Kiswanto,  &  Tarmudji.  (2021).  2021. Journal  of  International Accounting, Auditing and Taxation , 100415 - 100425.
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of  Accounting  and Economics , 127-178.
Haufler, A.,  &  Runkel,  M.  (2012).  Firm’s  Financial  choices  and  thin  capitalization  rules  under corporate  tax  competition. European  Economic  Review,  Volume  56,  Issue  6,  August , 1087-1103 https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.03.005.
Heriyanto.  (2018).  Thematic  Analysis  sebagai  Metode  Menganalisa  Data  untuk  Penelitian Kualitatif. ANUVA Volume 2 (3) , 317-324. Jatmiko, V. B. (2018). Pengaruh Pemberlakuan Thin Capitalization Rule terhadap Pilihan Struktur Modal. TESIS FEB PPIE, UI .
Jayasupana,  P.  (2017). Indonesia's  Thin  Capitalization  Rules,  BEPS  Project  Objectives  and Firm's Capital Structure. Tilburg: Tesis. Tilburg University.
Kayis-Kumar,  A.  (2016).  Thin  Capitalization  Rules:  a  second-best  solution  to  the  cross-border debt bias? Munich Personal RePec Archive .
Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Keuangan Negara .
Lim,  Y.  (2010).  Tax Avoidance,  Cost  of  debt  and  Shareholder  activism:  Evidence  from  Korea.
Journal of Banking & Finance , 456-470.
Mahardika, R., & Irawan, F. (2022). The impact of thin capitalization rules on tax avoidance in
Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia . Mawardi,  Y.  (2017). Analisis  Rencana  Aksi  4  BEPS  atas  ketentuan  pembatasan  beban  bunga sebagai  penangkal  penghindaran  pajak  (suatu  kajian  atas  regulasi  Indonesia  dan jepang). Jakarta: Tesis, Universitas Indonesia. OECD.  (2015). Limiting  Base  Erosion  Involving  Interest  Deductions  and  Other  Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report. Paris: OECD-Publishing.
Puspitasari,  M.  (2022). Analisis  Penerapan  Kerangka  Inklusif  Base  Erosion  and  Profit  Shifting
(BEPS) pada Peraturan Perpajakan Indonesia . Tesis, MAKSI UI .
Rahayu, N. (2008). Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Foreign Direct Investment yang  Berbentuk  Subsidiary  Company  (PT.  PMA)  di  Indonesia  (Suatu  Kajian  Tentang Kebijakan Anti Avoidance). Disertasi, Universitas Indonesia .
Rosid,  A.,  &  Daholi,  T.  H.  (2018).  Tax  Design  and  Administration  in  a  Post-BEPS  Era:  Key Reform Measures in Indonesia. Social Science Research Network .
Rosid, A.,  &  Faisal.  (2022).  Thin  Capitalization  rules,  capital  structure,  tax  avoidance,  and  the covid-19  pandemic:  evidence  from  indonesian  listed  firms. Journal  of  International Conference Proceedings , 191-202 DOI: https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1684.
Rulman,  A.  (2017). Thin  Capitalization  in  Indonesia:  Should  Indonesia  Follow  OECD  BEPS Project Recommendation on Thin Capitalization? Tilburg: Tesis. Tilburg University. Salwah,  S.,  &  Herianti,  E.  (2019).  Pengaruh  aktivitas  thin  capitalization  terhadap  penghindaran pajak. Jurnal Riset Bisnis .
Sari, A. L., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Pembatasan Perbandingan Utang dan  Modal  Perusahaan. Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  &  Informasi ,  203-224  Doi: http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v23i2.16956.
Sari,  D.  (2019).  Praktik  Penghindaran  Pajak  Internasional  dan  Karakteristik  Sistem  Perpajakan Negara: Analisis Lintas Negara Berkembang di Asia. Disertasi, Universitas Indonesia .
Sisko, A. F. (2019). Penerapan DER rule dalam menangkal thin capitalization menggunakan arm's length approach (studi kasus pada PT X Tahun Fiskal 2015). Tesis, MAKSI UI . Syahidah, S., & Rahayu, N. (2018). Thin Capaitalization Rules di Indonesia Studi Kasus pada RS “X” . Jurnal PKN STAN .
Taylor,  G.,  &  Richardson,  G.  (2013).  The  Determinants  of  Thinly  Capitalized  Tax  Avoidance Structures:  Evidence  from  Australian  Firms. Journal  of  International  Accounting, Auditing, and Taxation , 12-25.
Winardi, R. D., Bastian, I., & Fatmawati, D. (2019). Metoda Wawancara. 1-43.
Worokinasih, S., Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2022). Basic Research OECD Framework untuk  menanggulangai  BEPS  (Studi  komparasi  Indonesia  Malaysia). Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Keuangan - Fair Value .