Vol. 1 No. 1 (2021) https://doi.org/10.35877/454RI.eduline361
EduLine: Journal of Education and Learning Innovation  is licensed under an Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Political Communications of The Ministry of Education and Culture about “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning,

## Independent Campus)” Policy: Effective?
Era Purike
Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Indonesia

## Abstract
The policy of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) regarding “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Free Learning, Independent Campus) as outlined in 5 (five) policies (Permendikbud) as a legal umbrella for this policy. This policy was launched on January 24, 2020 and is a breakthrough made by the Ministry of Education and Culture in the education sector in Indonesia. As a new policy, this policy is likely to experience obstacles, especially in its implementation. Therefore, effective communication is needed to achieve the objectives (outputs) of this policy. This research was conducted through literature review and monitoring of official online media as tools used by the Ministry of Education and Culture to socialize this policy. Policy communication could be  effective  if: (1)  the  policy  can  be  received  and  understood  as  intended  by  the  government;  (2)  the  policy  launched  by  the government can be approved by the recipient and followed up with the proper implementation as required by the government; (3) there  are  no  significant  obstacles  to  follow  up  and  implement  the  policy.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  still misinterpretations regarding the contents of this policy. The results of literature review state that educational institutions are still having difficulty implementing this policy in curriculum adjustments and learning activities. They also have obstacles to follow up on  links and  match programs for independent  learning  with  industry  due to it requires much budget and  many universities  have low budget.
Keywords: Communication; policy implementation; new policies; education.

## 1. Introduction *
Perubahan  global  yang  terjadi  saat  ini  terutama  di  bidang  teknologi  memberikan  dampak  pada  perubahan  sosial  di masyarakat  terutama  masyarakat  Indonesia.  Pergeseran  pola  komunikasi  yang  biasanya  dilakukan  secara  langsung, telah digantikan menjadi pola komunikasi menggunakan media. Teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat pada  saat  ini  merupakan  sebuah  kemajuan  budaya  yang  bersifat  massal.  Hal  ini  juga  berdampak  pada  perubahan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, baik masyarakat di perkotaan maupun masyarakat yang berada jauh dari pusat-pusat  pemerintahan.  Teknologi  komunikasi  menjadi  sebuah  kebutuhan  vital  bagi  kehidupan  masyarakat  (S, 2018).
Perkembangan teknologi ini menuntut adanya perubahan keterampilan pada manusia sebagai bentuk coping strategy atau bentuk adapatasi untuk keberlangsungan hidup  manusia  itu sendiri. Manusia  harus  mampu  memberikan respon terhadap  perkembangan  ini  dan  beradaptasi  secara  cepat  terhadap  tuntutan  perkmbangan  teknologi  informasi. Maraknya  penggunaan  teknologi  4.0  bahkan  5.0  membuat  manusia  harus  mampu  meningkatkan  keterampilan, kreativitas,  dan  inovasi  yang  dapat  mendukung  perkembangan  teknologi  yang  ada.  Demikian  juga  halnya  dengan tuntutan  dunia  industri  yang  membutuhkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  mampu  menjawab  tantangan teknologi  4.0  dan  5.0  ini.  Peningkatan  kapabilitas  SDM  ini  dapat  dilakukan  dengan  adanya  perubahan  paradigma
* Corresponding author.
E-mail address : era.purike@poljan.ac.id (Era Purike)
dalam  pendidikan  sehingga  dapat  melahirkan  generasi-generasi  baru  yang  siap  menjawab  tantangan  perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.
Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang  diberlakukannya  kebijakan  “Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Merdeka”. Sebagaimana  dilansir  di  halaman  situs  resmi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud) https://kemdikbud.go.id  bahwa  kebijakan  ini  merupakan  kebijakan  yang  bertujuan  mendorong  mahasiswa  untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adapun payung hukum dari kebijakan Merdeka Belajar,  Kampus  Merdeka  dituangkan  dalam  5  kebijakan  yaitu  Permendikbud  No.  3  Tahun  2020  tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi  Negeri  menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,  Permendikbud  No.6  tahun  2020  tentang  Penerimaan  Mahasiswa  Baru  Program  Sarjana  pada  Perguruan Tingggi  Negeri  dan  Permendikbud  No.  7  tentang  Pendirian,  Perubahan,  Pembubaran  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan kebijakan baru dalam bidang Pendidikan di Indonesia.  Ada beberapa tipe kebijakan  yang  menurut  Winarno  (2012)  mempunyai  potensi  untuk  menimbulkan  masalah,  yakni  kebijakan  baru, kebijakan  yang didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan  yang kompleks, kebijakan  yang  berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.  Dalam hal kebijakan itu merupakan sebuah kebijakan baru,  maka  sifat  kebaruan  tersebut  membuat  kebijakan  cenderung  sukar  dilaksanakan.  Beberapa  alasan  yang memperkuat hal ini, antara lain: tujuan-tujuan yang ditetapkan seringkali tidak jelas;  program-program baru mungkin menghadapi kelangkaan sumber daya seperti  minimnya  informasi, staf  yang tidak  memadai, dan kurangnya personil yang  terampil;    jika  program  baru  tidak  konsisten  dengan  misi  utama  badan  pelaksana,  mungkin  program  tersebut akan  mendapat  prioritas  dan  sumber  daya  yang  rendah  dari  para  pelaksana;  seringkali  program  baru  dilaksanakan secara  tidak  konsisten  dan  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  sudah  lazim;  para  pelaksana  mengubah  kebijakan  baru untuk disesuaikan dengan SOP  lama  yang tidak tepat.  Berdasarkan hal tersebut, maka  Kemdikbud sebagai pencetus kebijakan  harus  memiliki  komunikasi  yang  efektif  agar  informasi  dapat  disosialisasikan  secara  luas.  Diharapkan dengan  efektifnya  komunikasi  ini,  kebijakan  dapat  diimplementasikan  dengan  tepat  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan yang telah ditetapkan.
Tujuan  utama  komunikasi  politik  adalah  penggunaan  saluran  media  untuk  mengkomunikasikan  pandangan,  solusi, dan  interpretasi  politik  tertentu  dari  suatu  masalah  dengan  harapan  mendapatkan  dukungan  publik  atas  kebijakan politik tertentu (Romy Froehlich, 2006). Komunikasi diperlukan agar tujuan atau output dari sebuah kebijakan sesuai dengan tujuan atau output yang sudah ditetapkan dalam kebijakan yang dikeluarkan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  efektivitas  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Kemdikbud  terhadap  kebijakan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Kebijakan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Students Centered Learning/SCL). Pendekatan SCL membutuhkan keaktifan dari para peserta didik sehingga mereka dapat lebih luas mengembangkan wawasannya dan mengembangkan pola pikir baru yang dapat menjawab tantangan yang  dihadapi  serta  mampu  mengembangkan  kreatifitas  dan  inovasi  di  berbagai  aspek  kehidupan  (Syamsul  Arifin, 2020). Oleh karenanya, pendekatan SCL membutuhkan tenaga pengajar yang mampu berperan bukan hanya sebagai pengajar tapi juga berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan innovator (Antika, 2014).
Berdasarkan data tahun 2017 dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (saat ini menjadi Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan),  jumlah  unit  perguruan  tinggi  yang  terdaftar  mencapai  4.504  unit.  Perguruan  Tinggi Swasta (PTS) merupakan jumlah terbanyak, yaitu 3.136 unit. Sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) justru paling sedikit  jumlahnya,  hanya  122  unit.  Sisanya  merupakan  perguruan  tinggi  agama  dan  perguruan  tinggi  dibawah kementerian  atau  Lembaga  negara  dengan  system  kedinasan.  Namun,  banyaknya  jumlah  PTS  ini,  tidak  sebanding dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia. APK Indonesia hanya berada di kisarran 31,5% sehingga membuat banyak PTS yang mempunyai mahasiswa kurang dari 500 dan ini membuat kondisi PTS tersebut tidak sehat. Dengan kondisi banyaknya PTS yang tidak sehat ini, tentunya menjadi tantangan bagi implementasi dari kebijakan  “Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka”.  Hal  ini  juga  menuntut  adanya  komunikasi  yang  lebih  baik  dari pembuat  kebijakan  agar  tujuan  dari  kebjakan  ini  dapat  dilaksanakan  oleh  semua  institusi  yang  berada  di  bawah
pengawasan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagai  pembuat  kebijakan  “Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka”.

## 2. Methods
Artikel  ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan  melalui kajian Pustaka (literature review) berupa artikel,  buku,  dokumen,  maupun  pengamatan  terhadap  beberapa  literatur  atau  sumber  berita online yang memberitakan  beberapa  persepsi  masyarakat  maupun  tokoh  Pendidikan  terhadap  kebijakan  “Merdeka  Belajar, Kampus Merdeka”. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan analisis dan menguraikan bahasan sesuai tema penelitian yang memiliki fokus pada efektivitas komunikasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 24 Januari 2020.
Data utama dari penelitian ini adalah kebijakan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang “Merdeka Belajar, Kampus  Merdeka”  dan  respon  serta  persepsi  dari  perguruan  tinggi,  dosen  dan  mahasiswa  sebagai  pelaksana  dari kebijakan ini. Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari artikel yang dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, serta sumber dari media daring (online) lainnya.
Nugroho  (2012)  cenderung  menggunakan  dua  pendekatan  dalam  melakukan  penelitian  kebijakan,  yaitu  (1) pendekatan  kelembagaan;  dan  (2)  pendekatan  aktor.  Pendekatan  kelembagaan  memberikan  fokus  penelitian  pada lembaga-lembaga  yang  dibuat  oleh  manusia.  Dalam  penelitian  kebijakan  yang  menggunakan  pendekatan kelembagaan,  penelitian  akan  ditekankan  pada  muatan  atau  rumusan  kebijakan,  dan  tentang  proses  kebijakan,  yang berkenaan dengan proses keseluruhan dari suatu kebijakan.
Sedangkan  pendekatan  aktor  memberikan  fokus  pada  manusia-manusia  pelaku.  Pendekatan  aktor  merupakan paradigma  yang  meyakini  bahwa  para  aktor-lah  yang  paling  berperan  dalam  menentukan  fakta-fakta  sosial. Pendekatan  tingkah  laku  yang  lebih  maju  adalah  pendekatan  yang  melihat  pada  nilai-nilai  yang  melatarbelakangi aktor-aktor tersebut.
Dalam  menganalisas  efektivitas  komunikasi  kebijakan  “Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka”,  maka  ada  tiga  aspek komunikasi  yang  efektif  yang  akan  dianalisis  yaitu:  (1)  Pesan  dapat  diterima  dan  dimengerti  serta  dipahami sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  pengirimnya;  (2)  Pesan  yang  disampaikan  oleh  pengirim  dapat  disetujui  oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang diinginkan oleh pengirim; (3) Tidak ada hambatan yang berarti untuk  melakukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  menindaklanjuti  pesan  yang  dikirim.  Data  primer  dan sekunder  yang  dikumpulkan  kemudian  diidentifikasi  untuk  dinilai  berdasarkan  ketiga  indikator  tersebut  (Moleong, 2002).

## 3. Result and Discussion

## 3.1. Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”
Empat kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” yang dimaksud oleh Kemdikbud adalah:
(1) Mengubah  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  Satuan  Kerja  (Satker)  menjadi  sebuah  PTN  BH  (Perguruan Tinggi Negeri dengan kekuatan Badan Hukum). Perubahan ini diharapkan agar PTN BH dapat lebih eluasa menjalin  kemitraan  dengan  dunia  industry  dalam  melakukan  proyek  komersil.  Selain  itu  PTN  BH  dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan.
(2) Adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Program re-akreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis  untuk  semua  peringkat  dan  juga  bersifat  suakrela  bagi  perguruan  tinggi.  Akreditasi  tetap  berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis. Akreditasi A akan diberikan pada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional.
(3) Membuka  Program  Studi  (Prodi)  baru.  Kebijakan  ini  memberikan  otonomi  agi  PTN  maupun  PTS  untuk membuka  atau  mendirikan  program  studi  yang  baru.  Otonomi  ini  diberikan  jika  PTN  atau  PTS  telah memiliki akreditasi A ataupun B.
(4) Adanya kegiatan dua semester diluar kampus. Kegiatan diluar kampus  bisa dilakukan dengan  magang atau praktik pada suatu organisasi.
Untuk  dapat  mengimplementasikan  kebijakan  ini  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  Kemdikbud  mengeluarkan  lima kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud).  Berdasarkan  pernyataan yang  disampaikan  oleh  Plt.  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  dalam  Siaran  Pers  Nomor:  020/Sipres/A6/II/2020, sebagaimana  dilansir  dari  situs  resmi  Kemdikbud,  ada  empat  kebijakan  penting  dalam  Kampus  Merdeka  yaitu Pembukaan  Program  Studi  Baru,  Sistem  Akreditasi  Perguruan  Tinggi,  Perguruan  Tinggi  Badan  Hukum  dan  Hak Belajar  Tiga  Semester  di  Luar  Program  Studi  yang  setiap  kebijakannya  memiliki  payung  hukum  masing-masing. Kebijakan  Pembukaan  Program  Studi  Baru  diatur  dalam  Permendikbud  No.5  dan  7,  Kebijakan  Sistem  Akreditasi Perguruan Tinggi diatur dalam Permendikbud No.5, Perguruan Tinggi Badan Hukum pada Permendikbud No. 4 dan 6 serta  Hak  Belajar  Tiga  Semester  di  Luar  Program  Studi  dipayungi  Permendikbud  no.3.  Lima  Peraturan  Mendikbud (Permendikbud)  sebagai  landasan  penerapan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  yaitu  Permendikbud  No.  3  Tahun 2020  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi,  Permendikbud  No.  4  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada  Perguruan  Tingggi  Negeri  dan  Permendikbud  No.  7  tentang  Pendirian,  Perubahan,  Pembubaran  Perguruan Tinggi  Negeri  dan  Pendirian,  Perubahan  dan  Pencabutan  Izin  Perguruan  Tinggi  Swasta  (Biro  Kerja  Sama  dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

## 3.2. Kebijakan Publik dan Komunikasi Politik
Kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  bidang  yang  didesain  untuk kepentingan  publik.  Publik  itu  sendiri  berisi  aktivitas  manusia  yang  dipandang  perlu  untuk  diatur, atau  diintervensi oleh  pemerintah  atau  aturan  sosial,  atau  setidaknya oleh  tindakan  bersama  (Parsons,  2001:3).  Kebijakan  pubik  pada umumnya mengandung pengertian tentang apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Suharto, 2013). Kebijakan  “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”  merupakan sebuah kebijakan publik dalam bidang Pendidikan, yang merupakan sebuah terobosan dari Kemdikbud.
Hill  (2005)  menyatakan  bahwa  kebijakan  dianggap  sebagai  milik  pembuat  kebijakan,  yang  kemudian  diberi  saran tentang cara implementasi yang lebih efektif yang melibatkan beragam versi. Kebijakan bukan hanya hal yang bersifat simbolis,  tapi  merupakan  produk  dari  negosiasi  dan  kompromi.  Oleh  karena  itu,  seperti  pendapat  Barrett  dan  Hill (1981), banyak kebijakan mewakili kompromi antara nilai-nilai yang bertentangan, atau melibatkan kompromi dengan kepentingan utama dalam  struktur implementasi, atau melibatkan kompromi dengan kepentingan-kepentingan utama yang  memberi  dampak  pada  implementasi,  serta  dibingkai  tanpa  memperhatikan  kekuatan  yang  mendasarinya (terutama permasalahan ekonomi) yang dapat merusak esensinya (Hill, 2005).
Menurut  Dunn  (2012),  analisis  kebijakan  diharapkan  dapat  menghasilkan  informasi  dan  argument-argumen  logis mengenai  tiga  jenis  pertanyaan:  (1)  nilai  yang  pencapaiannya  merupakan  tolok  ukur  utama  untuk  melihat  apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan (3)  tindakan  yang  penerapannya  dapat  menghasilkan  pencapaiaan  nilai-nilai.  Berdasarkan  penelitian,  keberhasilan sebuah  kebijakan  di  negara  maju,  yang  institusionalisasi  masyarakatnya  sudah  mapan,  berasal  dari  perumusan  dan perencanaan  kebijakan  yang  bagus.  Sementara  di  negara-negara  berkembang,  di  bawah  konteks  politik  domestik, konflik  laten,  institusionalisasi  politik  yang  tidak  matang,  keberhasilan  kebijakan  lebih  bersandar  pada  sisi implementasi.  Perumusan  kebijakan  berkontribusi  sebesar  20%  dari  total  keberhasilan,  sementara  implementasi berkontribusi sebesar 60% dan sisanya sebesar 20% adalah kontribusi kontrol kebijakan (Nugroho, 2015).
Sebagai sebuah kebijakan yang dianggap baru, maka kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah (Winarno, 2012). Kebijakan  ini cenderung sukar dilaksanakan dengan  jumlah  Angka Partisipasi  Kasar (APK)  hanya berada di kisaran 31,5%,  yang  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  jumlah  PTS  bermasalah  yang  memiliki  jumlah  mahasiswa  kurang dari 500 orang.  Sekalipun tujuan dari kebijakan  ini  sudah cukup  jelas  yaitu  menciptakan kultur lembaga pendidikan yang  otonom,  tidak  birokratis,  dan  terciptanya  sistem  pembelajaran  yang  inovatif  berbasis  pada  peminatan  dan tuntutan  dunia  modern,  namun  tidak  semua  perguruan  tinggi  dapat  melaksanakan  kebijakan  ini.  Hal  ini  juga  diakui oleh  Plt.  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Nizam  dalam  Siaran  Pers  Nomor:  020/Sipres/A6/II/2020  bahwa
perguruan  tinggi  di  Indonesia  dengan  jumlah  lebih  dari  4.500  kampus  memiliki  karakteristik  berbeda  dan  juga memiliki  tingkat  kesiapan  yang  berbeda  dalam  menerapkan  kebijakan  Kampus  Merdeka  ini.  Oleh  karena  itu, kebijakan Kampus Merdeka tidak akan bersifat paksaan yang akhirnya menjadi sekedar formalitas belaka (Biro Kerja Sama  dan  Hubungan  Masyarakat  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2020).  Staf  yang  tidak  memadai  serta kurangnya  personil  yang  terampil  dapat  menjadi  faktor  penghambat  untuk  melaksanakan  kebijakan  ini.  Hasil wawancara  penulis  dengan  staf  penyelenggara  program  Peningkatan  Keterampilan  Dasar  Teknik  Instruksional (Pekerti)  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  dosen  sebagai  SDM  di  perguruan  tinggi,  menunjukkan bahwa  hanya  sekitar  23%  peserta  program  (seluruh  peserta  memiliki  profesi  sebagai  dosen)  yang  mampu mengimplementasikan konsep  merdeka belajar  yang  fokus pada Student  Centered Learning (SCL) dalam rancangan desain kurikulum. Jika kondisi SDM sebagai salah satu pelaksana kebijakan tidak memadai, kemungkinan besar  para pelaksana akan mengubah kebijakan baru untuk disesuaikan dengan SOP lama yang tidak tepat. Selain itu, alasan lain yang  memperkuat  hal  ini,  adalah  minimnya  informasi  mengenai  kebijakan  “Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka” secara terperinci.
Komunikasi politik adalah proses interaktif tentang transmisi informasi antar politisi, media berita, dan publik. Proses komunikasi  ini  bisa  berasal  dari  atas  ke  bawah,  yaitu  dari  pemerintah  kepada  warga  negaranya,  secara  horizontal dalam  keterkaitan  di  antara  para  aktor  politik,  dan  juga  ke  atas  dari  pendapat  publik  terhadap otoritas  pemerintahan (Norris, 2001).  Komunikasi politik tidak  hanya  mengikuti strategi tematik, tetapi  juga strategi persuasi, seperti  yang dijelaskan  oleh  Neidhardt  (1994)  “Pernyataan  harus  tampak  benar,  penjelasan  harus  tampak  masuk  akal,  evaluasi harus tampak sah, dan tindakan harus tampak perlu dan menguntungkan” (Romy Froehlich, 2006).
Ada  tiga  faktor  yang  berpengaruh  dalam  proses  komunikasi  politik.  Pertama,  lingkungan  fisik,  yakni  lingkungan tempat  komunikasi  itu  berlangsung  dengan  menekankan  pada  aspek what  dan  how pesan-pesan  komunikasi  itu  di pertukarkan.  Kedua,  situasi  sosiokultural,  yakni  komunikasi  merupakan  bagian  dari  situasi  sosial  yang  didalamnya terkandung  makna kultural tertentu. Ketiga, hubungan sosial,  yakni status hubungan antar pelaku komunikasi  sangat berpengaruh,  baik  terhadap  isi  pesan  itu  sendiri  maupun  terhadap  proses  bagaimana  pesan-pesan  itu  dikirim  dan diterima (Tabroni, 2012).
Harold  D.  Lasswell,  menekankan  komunikasi  politik  pada  pertanyaan who  says  what  to  whom  via  which  channels with what effects? (Kaid, 2004). Pertanyaan ini dapat dipahami sebagai proses penyampain pesan politik dari pemberi pesan,  disampaikan  melalui  media  tertentu  dan  disampaikan  pada  siapa  (penerima  pesan)  serta  pengaruh  apa  yang ditimbukan dari pesan tersebut (Pawito, 2009). Adapun unsur-unsur komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut:
(1) Komunikator  Politik,  merupakan  sumber  atau  komunikator  politik.  Dalam  hal  kebijakan  “Merdeka Belajar,  Kampus  Merdeka”,  sumber/komunikator  politiknya  ada  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia.
(2) Pesan Politik, yang disampaikan adalah kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”
(3) Saluran  atau  Media  Politik  yang  digunakan  adalah  media  resmi  pemerintah  seperti  situs  resmi Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud),  media  massa  baik  cetak  maupun  daring (online),  serta  saluran  media  lain  yang  banyak  digunakan  di  masa  pandemic  covid  19  seperti zoom conference room yang biasanya berbentuk webinar, dan saluran media social lainnya.
(4) Sasaran  atau  Target  Politik  dari  kebijakan  ini  adalah  seluruh  institusi  perguruan  tinggi  beserta  SDM yang ada di dalamnya yang biasa disebut sebagai civitas academica, juga perusahaan-perusahaan yang akan menjadi mitra dari perguruan tinggi.
(5) Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik, adalah terciptanya pemahaman terhadap  kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Cangara, 2016)
Norris (2001) menggambarkan model sistem proses komunikasi politik disajikan pada gambar 1.

## Fig. 1 Model sistem proses komunikasi politik

## Sumber: Norris (2001)
Dari  skema  proses  komunikasi  politik  diatas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  sebuah  kebijakan  (messages/pesan)  lahir dari  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  sebuah  bangsa.  Kemudian  pesan  (kebijakan)  ini  disampaikan  bisa disampaikan  secara  langsung  kepada  penerima  pesan  atau  dapat  disampaikan  melalui  surat  kabar,  radio,  televisi maupun  internet.  Adapun  dampak  yang  diharapkan  dari  penyampaian  pesan  ini  adalah  adanya  perubahan  pada pengetahuan, sikap dan kebiasaan politik yang sesuai dengan tujuan isi dari pesan (kebijakan) yang disampaikan.  Hal ini akan menjadi masukan (input) bagi penyempurnaan pesan (kebijakan) selanjutnya.
Oleh  karenanya,  untuk  melihat  apakah  komunikasi  politik  terkait  kebijakan  “Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka” sudah  effktif  atau  belum,  maka  diperlukan  analisis  pada  media  penyampaian  pesan/kebijakan  dan  dampak  dari pesan/kebijakan tersebut. Media penyampaian/sosialisasi kebijakan  yang dipilih oleh Kemendikbud sudah dilakukan melalui empat media seperti yang disebutkan oleh Norris (2001). Ketika kebijakan ini disosialisasikan di awal setelah peluncuran (launching), ada  beberapa  tanggapan  yang  disampaikan  para  pengamat  pendidikan  di  beberapa  media nasional  baik  cetak  maupun  daring (online). Sebagian  besar  pengamat  pendidikan  menyatakan  bahwa  kebijakan  ini akan  sulit  dilakukan  terutama  untuk  program  studi  yang  memang  menuntut  pemahaman  secara  teoritis  seperti matematika,  biologi,  sosiologi  dan  ilmu  politik.  Hal  ini  disebabkan  program  studi  tersebut  mengarah  pada pengembangan keilmuan bukan pengembangan keterampilan kerja. Dengan kebijakan membadanhukumkan PTN, hal ini akan memberikan keleluasaan bagi PTN yang berbadan hukum untuk menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).  Konsekuensi  dari  kebijakan  ini  maka  mahasiswa  dari  kelas  bawah  akan  semakin  sulit  masuk  ke  PTN  yang berbadan  hukum.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  dikhawatirkan  akan  membuat  persaingan  tidak  sehat  antar  kampus dimana  mahasiswa bebas belajar di kampus  lain  yang sudah bekerjasama dengan kampusnya. Maka kampus dengan kualitas yang kurang bagus akan tersingkir dengan persaingan  ini (Fathurrohman, 2020). Sementara perguruan tinggi dengan kualitas bagus di Indonesia masih sangat sedikit jumlahnya.
Beberapa  kritikan  lain  juga  disampaikan  setelah  kebijakan  ini  diluncurkan  oleh  Kemendikbud. Pertama ,  potensi permasalahan dalam penangan administrasi mahasiswa yang  berpindah dari satu prodi ke prodi lainnya, atau bahkan dari satu kampus ke kampus lainnya. Juga perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi  lainnya. Kedua ,  mahasiswa  tidak  bisa  bebas  memilih  mata  kuliah,  karena  harus  ada  pemahaman  terhadap pengantar  mata  kuliah  dalam  suatu  prodi. Ketiga, ada  kekhawatiran  kompetensi  lulusan  tidak  spesifik  keilmuannya. Sekalipun kritikan ini mendapat tanggapan bahwa beberapa kebijakan yang diluncurkan oleh Kemendikbud sudah ada bebeapa  universitas  yang  melaksanakannya  (Huriyah,  2020).  Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah,  berapa banyak perguruan tinggi yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan ini?
Ada  beberapa  hal  lain  yang  seharusnya  menjadi  bahan  pertimbangan  sebelum  kebijakan  ini  dikeluarkan  oleh Kemendikbud, seperti disampaikan oleh Hidayat Kampai (2020):

## (1) Sistem Drop Out
Berdasarkan  data  Kemenristekdikti  (sekarang  menjadi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan)  pada tahun 2019 angka DO masih tinggi sekitar 8% dari total  mahasiswa tahun 2019 sebanyak 8.314.120 jumlah mahasiswa  DO  sebanyak  698.261  di  bandingkan  2018  sebesar  3%,  Mahasiswa Drop  Out terdiri  dari mahasiswa  dengan  jenis  Dikeluarkan,  Putus  Kuliah  dan  Mengundurkan  Diri.  DO  ini  merupakan  gambaran belum adanya kebebasan dalam mengenyam pendidikan yang di jamin negara.
(2) Permudah syarat pendirian perguruan tinggi
Penyebaran  perguran  tinggi  tidak  merata  ini  menyebabkan  banyak  yang  tak  sanggup  kuliah  dikarena besarnya biaya lain selain biaya SPP. Saat ini jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebanyak 4.621 dan masih berpusat di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera.
Table 1. Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Kelompok Perguruan Tinggi Tahun 2019 Universitas 633 Institut 238 Sekolah Tinggi 2.501 Akademi 909 Akademi Komunitas 36 Politeknik 304 Total Perguruan Tinggi 4.621
Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(3) Penghapusan penjurusan di Sekolah Menengah Umum (SMU)
Penjurusan di SMU membuat anak-anak SMU mengalami benturan dalam memilih jurusan yang diinginkan di perguruan tinggi kecuali tidak ada ujian saringan  masuk di perguruan tinggi  yang sesuai dengan jurusan mereka.
Dari beberapa pendapat yang disampaikan terekam di  media  baik cetak maupun daring (online) menyiratkan  bahwa masih ada pro dan kontra pendapat/opini terkait kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”. Hal ini menyiratkan bahwa  pesan  yang  disampaikan  oleh  komunikator  mendapatkan  tanggapan  yang  berbeda-beda.  Sebuah  pesan  akan dianggap efektif jika penerima pesan (komunikan) memahami isi pesan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi pesan  (komunikator).  Efektivitas  melihat  adanya  pemahaman  bersama (mutual  understanding) antara  pengirim  dan penerima  pesan  terhadap  simbol-simbol  yang  di  transmisikan  (Syabrina,  2017).  Kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik selama pandemi covid-19  juga  mengalami perubahan  yang cukup besar sehingga akan  memberikan potensi  masalah yang lebih besar bagi implementasi kebijakan ini di masa yang akan datang.

## 4. Conclusion
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  terkait kebijakan  “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”  belum efektif karena  masih  banyaknya kesalahan penafsiran pesan yang dimaksud oleh Kemendikbud dengan penafsiran pesan yang diterima oleh kalangan civitas akademika. Selain itu masih  terdapat  penolakan  dari  beberapa  pengamat  pendidikan  dan  juga  perguruan  tinggi  yang  merasa  bahwa kebijakan  ini  belum  siap  untuk  dilaksanakan  dengan  kondisi  sebagian  besar  perguruan  tinggi  yang  ada  saat  ini. Terakhir,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Kemendikbud  sendiri  bahwa  kebijakan  ini  hanyalah  pilihan  jika kondisi  perguruan  tinggi  mampu  untuk  melaksanakannya.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  implementasi  kebijakan  ini mengalami hambatan dan sulit untuk ditindaklanjuti.

## References
Antika,  R.  R.  (2014).  Proses  Pembelajaran  Berbasis  Student  Centered  Learning  (Studi  Deskriptif  di  Sekolah Menengah Pertama Islam Baitul „Izzah, Nganjuk. BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni , 251-263.
Biro  Kerja  Sama  dan  Hubungan  Masyarakat  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2020,  Februari  10). https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/kemendikbud-sosialisasikan-lima-permendikbud-sebagai- payung-hukum-kampus-merdeka . Retrieved from www.kemdikbud.go.id.
Cangara, H. (2016). Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Depok: Raja Grafindo Persada.
Dunn,  W.  N.  (2012). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Terjemahan  Samodra  Wibawa,  Diah  Asitadani,  Agus Heruanto Hadna, Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fathurrohman.  (2020,  Februari  10). https://fin.co.id/2020/02/10/kampus-merdeka-bakal-sulit-dilakukan/ .  Retrieved from https://fin.co.id: https://fin.co.id/2020/02/10/kampus-merdeka-bakal-sulit-dilakukan/
Hill, M. (2005). The Public Policy Process. Essex: Pearson Education Limited.
Huriyah,  L.  (2020,  Februari  15). https://w3.uinsby.ac.id/kritik-terhadap-kritik-kampus-merdeka/ .  Retrieved  from https://uinsby.ac.id: https://w3.uinsby.ac.id/kritik-terhadap-kritik-kampus-merdeka/
Kaid, L. L. (2004). Handbook of Political Communication Research. London: Lawrence Elbaum Associates.
Kampai,  H.  (2020,  May  7). https://akuntansi.or.id/read-blog/5_kampus-merdeka-segenap-permasalahan-dan- tantangan-yang-harus-di-hadapi.html .  Retrieved  from  https;//akuntansi.or.id:  https://akuntansi.or.id/read- blog/5_kampus-merdeka-segenap-permasalahan-dan-tantangan-yang-harus-di-hadapi.html
Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya.
Norris,  P.  (2001).  Political  Communication. International  Encyclopedia  of  the  Social  &  Behavioral  Sciences,  2nd edition, Volume 18 , 11631-11640.
Nugroho, R. (2012). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nugroho, R. (2015). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Parsons,  W.  (2001). Public  Policy  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan.  Terjemahan  Tri  Wibowo  Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Pawito. (2009). Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra.
Romy  Froehlich,  B.  R.  (2006).  Framing  political  public  relations:  Measuring  success  of  political  communication strategies in Germany. Public Relations Review 32 , 18–25.
S, S. Y. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat  Indonesia dan Perkembangan Teknologi  Komunikasi. Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 1 , 29 – 46.
Suharto, E. (2013). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Syabrina, R. A. (2017). Efektivitas dan Efisiensi Komunikasi Pada Penyelenggaraan Festival Damar Kurung Gresik Tahun 2017. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.
Syamsul  Arifin,  M.  M.  (2020).  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  “Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka”  Pada Perguruan  Tinggi  Islam  Swasta  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  UMS  P-ISSN  2620-861X  E-ISSN  2620- 8628 .
Tabroni, R. (2012). Komunikasi Politik Pada Era Multimedia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.