## Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jawa Timur
Diversion as a form of child criminal settlement at the level of investigation in cases of crimes against morality in the jurisdiction of East Java Police Department
Fahmi Noor Adly 
Polres Bojonegoro Bojonegoro, 62113, Jawa Timur, Indonesia E-mail corresponding author: fahmi.noorald@yahoo.com

## Abstrak
Fenomena  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  menarik  perhatian  untuk  dikaji  lebih  jauh.  Sebagaimana diketahui  bahwasanya  bagi  seorang  pelanggar  hukum  berusia  dibawah  18  tahun,  segala  bentuk  penyelesaian perkara  akan  berdampak  pada  perkembangan  kepribadian  anak.  Maka  dari  itu,  diversi  merupakan  salah  satu jalan  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  penyidik  untuk  tetap  melanjutkan  perkara  ataupun  menghentikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim serta untuk menganalisis hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan diversi. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  datanya  melalui  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  diversi,  adapun  penyidik  yang  berperan  ialah penyidik  khusus  anak  yang  mana  dalam  pelaksanaan  penangkapan,  penahanan,  dan  pemeriksaan  anak dilakukan  dalam  suasana  kekeluargaan,  serta  penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari pembimbing  kemasyarakatan.  Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  diversi  selama  ini  yang berlangsung  di  wilayah  hukum  Polda  Jatim,  sepenuhnya  dikarenakan  adanya  permasalahan  internal  dan eksternal.
Kata kunci : diversi; pidana; anak; penyidik; kepolisian

## Abstract
The phenomena of juvenile crime is always interesting to be studied. As it is known, any form of case settlement involving  child  offenders  under  the  age  of  18  will  affect  their  personality  development.  Therefore,  diversion becomes one of the means to be considered by the investigators to decide on continuing or dropping the case. This  research  aims  to  analyze  the  application  of  diversion  as  a  form  of  juvenile  crime  resolution  at  the investigation  level  in  cases  of  crimes  against  morality  in  the  jurisdiction  of  East  Java  Police  Department.  In addition, the study also aims to identify the inhibiting factors in the implementation of diversion. The study was conducted qualitatively, collecting data through interviews, field observations, and documentation. The results show  that  in  the  implementation  of  diversion,  the  acting  investigators  are  the  so  called  special  investigators. These investigators conduct arrest, detention, and questioning of the child  offenders in a humane and friendly manner.  The  investigators  are  also  obliged  to  seek  considerations  from  community  supervisors.  Moreover, factors  inhibiting  the  implementation  of  diversion  within  the  jurisdiction  of  East  Java  Police  Department  are categorized into internal and external problems.
Keywords: diversion; criminal; children; investigator; police

## Pendahuluan
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  disebut  dengan  anak  yang  delinkuen  atau  dalam  hukum  pidana dikatakan  sebagai juvenile  delinquency . Juvenile  delinquency adalah  setiap  perbuatan  atau  tingkah laku  seorang  anak  dibawah  umur  18  Tahun  dan  belum  kawin  yang  merupakan  pelanggaran  berlaku serta  dapat  membahayakan  perkembangan  pribadi  si  anak  (Atmasasmita  1983).  Untuk  itu,  dalam menghadapi  dan  menanggulangi    berbagai  masalah  tersebut,  perlu  dipertimbangkan  kedudukan  anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan
itu berdasarkan pikiran, perasaan  dan terhadap norma-norma hukum yang kehendaknya namun harus juga  melihat  berbagai  hal  yang  dapat  mempengaruhi  anak  berbuat  suatu  tindak  pidana,  sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.
Diversi  menjadi  salah  satu  jalan  terbaik  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak  (Stickland  2004; Ratomi  2013).  Tujuan  divesri  dengan  konsep restorative  justice  y ang  penanganannya  selalu mengutamakan dijalankan dengan memperhitungan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat (Yudaningsih 2014; Sosiawan 2016; Hartono 2015; Hambali 2019; Mimi et al. 2014; Edyanto  2017).  Diversi  merupakan  wewenang  dari  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskanperkara atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya (Marlina 2010). Konsep diversi didasarkan pada  kenyataan  bahwa  proses  peradilan  pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  melalui  sistem peradilan  pidana  lebih  banyak  menimbulkan  bahaya  daripada  kebaikan.  Alasan  dasarnya  yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana (Marlina 2008; Pratama 2018; Harahap 2014).
Diversi  dilakukan dengan alasan untuk  memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi  orang  yang  baik  kembali  melalui  jalur  non  formal  dengan  melibatkan  sumber  daya masyarakat (Munajah 2015; Priamsari 2018; Rosyidah 2012). Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai  pihak  penegak  hukum  (Ernis  2016;  Wicaksono  &  Pujiyono  2015).  Kedua  keadilan  tersebut dipaparkan  melalui  sebuah  penelitian  terhadap  keadaan  dan  situasi  untuk  memperoleh  sanksi  atau tindakan yang tepat ( appropriate treatment ) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu: a)  Pelaksanaan  kontrol  secara  sosial  ( social  control orintation );  b)  Pelayanan  sosial  oleh  masyarakat terhadap  pelaku  ( social  service  orientation ;  c)  Menuju  proses  restroative  justice  atau  perundingan ( balanced or restroative justice orientation ).
Kajian  empiris  yang  lain  yaitu penelitian  menunjukkan bahwa  ada tiga fenomena penting  yang  perlu dicermati  dalam  kaitan  dengan  penyelenggaraan  perlindungan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (Pratama  et al. 2008). Pertama, adalah lemahnya perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kedua, minimnya sarana dan prasarana didalam berlangsungnya proses anak yang berhadapan dengan  hukum.  Ketiga  fenomena  tersebut  mengindikasikan  bahwa  penegakan  dan  perlindungan hukum,  terutama  perlindungan  kepada  anak  masih  sangat  lemah  dan  perlunya  peningkatan  di  sektor tersebut.
Sementara  itu,  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dikenal  dengan  istilah strafbaar  feit dan  dalam  kepustakaan  tentang  hokum  pidana  sering  mempergunakan  istilah  delik, sedangkan  pembuat  undang-undang  merumuskan  suatu  undang-undang  mempergunakan  istilah peristiwa  pidana  atau  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  suatu  istilah yang  mengandung  suatu  pengertian  dasar  dalam  ilmu  hukum  sebagai  istilah  yang  dibentuk  dengan kesadaran  dalam  memberikan  ciri  tertentu  pada  peristiwa  hukum  pidana.  Tindak  pidana  mempunyai pengertian  yang  abstrak  dari  peristiwa-peristiwa  yang  kongkrit  dalam  lapangan  hukum  pidana, sehingga  tindak  pidana  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk  dapat  memisahkan  dengan  istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Tindak  pidana  merupakan  suatu  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana,  tindak  pidana  adalah pengertian  yuridis,  lain  halnya  dengan  istilah  perbuatan  atau  kejahatan  yang  diartikan  secara  yuridis atau  secara  kriminologis  (Wartono  2019;  Plantika  2019;  Rahmat  2019).  Barda  Nawawi  Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.
Unsur subjektif adalah unsur- unsur yang  melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan  dengan diri  si  pelaku,  dan  termasuk  ke  dalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung  di  dalam  hatinya. Sedangkan  unsur  objektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada  hubungannya  dengan  keadaan-keadaan,  yaitu
di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari  suatu  tindak  pidana  itu  adalah:  (1)  Kesengajaan  atau  ketidaksengajaan  ( dolus atau culpa );  (2) Maksud  atau Voornemen pada  suatu  percobaan  atau pogging seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  53 ayat  1  KUHP;  (3)  Macam-macam  maksud  atau  oogmerk  seperti  yang  terdapat  misalnya  di  dalam kejahatan-  kejahatan  pencurian,  penipuan,  pemerasan,  pemalsuan  dan  lain-  lain;  (4)  Merencanakan terlebih  dahulu  atau voorbedachte  raad seperti  yang  terdapat  di  dalam  kejahatan  haruslah  diberikan arti yang  bersifat pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
Di  sisi  lain,  pengertian  anak  secara  nasional  didasarkan  pada  batasan  usia  anak  menurut  hukum pidana,  hukum  perdata,  hukum  adat,  dan  hukum  islam.  Batas  usia  anak  merupakan  pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri  terhadap  perbuatan-  perbuatan  dan  tindakan-tindakan  hukum  yang  dilakukan  (Hadisuprapto 2010).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan beberapa pasal yang mengatur apabila seorang anak  melakukan  tindak  pidana,  yaitu  Pasal  45,  46,  dan  47.  ketiga  pasal  tersebut  disebutkan    bahwa apabila  seseorang  yang  belum  genap  berusia  16  tahun  melakukan  suatu  perbuatan    pidana  maka  ada tiga alternatif penghukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya,  memasukannya kedalam rumah pemeliharaan anakanak  nakal  dan  menghukum anak tersebut dengan  mengurangi sepertiga dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya (Soesilo 1994).
Beberapa hukum  mengenai anak  di antaranya seperti  Hukum Perkawinan Indonesia  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau  belum  pernah  menikah,  yang  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua  berada  dibawah kekuasaan  wali.  Pasa  47  ayat  2  menyatakan  bahwa  orang  tua  mewakili  kepentingan  anak  dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum  yang  dimaksud  hanya  menyangkut perbuatan hukum perdata dan bukan pidana. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Namun dalam prakteknya  tidak  semua  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  anak,  pelaksanaannya  harus  diwakili  atau diwakilkan  oleh  orang  tuannya  meskipun  anak  itu  belum  berusia  18  tahun  atau  belum  kawin. Pengertian  perbuatan  hukum  tersebut,  hanya  sebatas  perbuatanperbuatan  yang  secara  umum  belum selayaknya dilakukan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.
Kemudian, hukum perdata menjamin hak-hak dasar anak sejak dia lahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan.  Pengertian  anak  dalam  hukum  perdata  dimaksudkan  pada  pengertian  sebelum  dewasa. Karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bias mengurus kepentingan- kepentingan  keperdataannya.  Untuk  memenuhi  kepentingan  ini,  maka  diadakan  peraturan  tentang hendlichting , yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belummencapai usia dewasa sepenuhnya (Subekti  2003).  Lembaga hendlichting dianggap  sudah  tidak  mengikuti  dan  tidak  sesuai  dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat sekarang ini maka pada akhirnya dicabut. Terlebih setelah ditetapkannya batas umur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang  Perkawinan.
Sementara  itu  penyidik  menurut  Pasal  1  butir  ke-1  KUHAP  adalah  pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6,  yang  memberikan  batasan  pejabat  penyidik  dalam  proses  pidana.  Adapun  batasan  pejabat  dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.
Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal  10  yang  mengatur  tentang  adanya  penyidik  pembantu  disamping  penyidik (Harahap  2005). Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi  maupun  kepangkatan,  ditegaskan  dalam  Pasal  6  KUHAP.  Dalam  pasal  tersebut  ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang
dimaksud,  yang  berhak  diangkat  sebagai  pejabat  penyidik  antara  lain  adalah:  (1)  Pejabat  Penyidik Penuh, pejabat polisi  yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat- syarat  kepangkatan  dan  pengangkatan,  yaitu:  a)  Sekurang-kurangnya  berpangkat  Pembantu  Letnan Dua  Polisi;  b)  Atau  yang  berpangkat  bintara  dibawah  Pembantu  Letnan  Dua  apabila  dalam  suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang  berpangka Pembantu Letnan Dua; c)  Ditunjuk dan diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia;  (2)  Penyidik  Pembantu,  pasal  10  KUHAP menentukan  bahwa  Penyidik  Pembantu  adalah  Pejabat  Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  yang diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  Negara  menurut  syarat-syarat  yang  diatur  dengan  peraturan pemerintah.24 Pejabat  polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.
Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk  dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu: a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a); c) Diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  atas  usul  komandan  atau  pimpinan  kesatuan masing-masing; d) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai  negeri sipil  yang  mempunyai fungsi  dan  wewenang sebagai penyidik.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto  rekaman  video  dan  lain-lain  (Hamidi  2010).  Dalam  penelitian  kualitatif  perlu  menekankan  pada pentingnya  kedekatan  dengan  orang-orang  dan  situasi  penelitian,  agar  peneliti  memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.
Informan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas  dalam  penelitian  ini.  Peneliti  memanfaatkan  informan  agar  dalam  waktu  yang  relatif  singkat banyak informasi yang terjangkau (Basrowi & Suwandi 2008). Berikut adalah informan dari penelitian ini: a) Kepala Unit PPA Polda Jatim; b) Penyidik Pembantu Unit PPA Polda Jatim; c) Pelaku anak; d) Orang  tua/wali  pelaku  anak;  e)  Pendamping  hukum  anak  Polda  Jatim.  Sementara  itu,  teknik  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  langkah-langkah  seperti  yang dikemukakan  oleh  Bungin (2003), yaitu sebagai berikut: (1) Pengumpulan  data ( data collection ); (2) Reduksi  data  ( data  reduction );  (3)  Display  data;  (4)  Verifikasi  dan  penegasan  simpulan  ( Conclusion drawing and verification ).

## Hasil dan Pembahasan
Faktor-faktor kejahatan oleh anak : F aktor perkembangan teknologi informasi
Perkembangan  teknologi  informasi  dewasa  ini  tidak  dapat  dihindari,  dengan  arus  globalisasi  yang memaksa  orang  untuk  memahami  teknologi.  Perkembangan  teknologi  dan  telekomunikasi  tersebut telah  merambah  dalam  elektronik.  Hampir  setiap  orang  telah  menggunakan  berbagai  macam  alat elektronik  dalam  kehidupan  mereka sehari-hari. Bahkan sebagian  manusia tidak  dapat lepas dari alat elektronik tersebut. Perkembangan alat elektronik dan  kemajuan teknologi dan telekomunikasi  makin memudahkan manusia untuk tetap berhubungan meskipun berpisah bermil-mil jaraknya.
Perkembangan  teknologi  seperti  pedang  bermata  dua.  Ketika  dipergunakan  dengan  baik  maka perkembangan  teknologi  akan  menjadi  sesuatu  hal  yang  positif  sedangkan  sebaliknya,  apabila dipergunakan dengan maksud tertentu untuk hal yang merusak maka perkembangan teknologi tersebut menjadi sesuatu hal  yang  negatif. Salah satu hal  yang kemudian berdampak  negatif untuk anak-anak adalah masuknya informasi tanpa batas.

## Faktor lingkungan
Faktor ekstern yang menyebabkan maraknya kejahatan kesusilaan di bawah umur adalah karena faktor lingkungan.  Di  mana  pun  tempat  tinggal  anak  jika  memang  lingkungan  sekitarnya  membebaskan anak-anak  untuk  bergaul  dengan  tidak  benar,  maka  akan  membuat  anak-anak  yang  lain  juga melakukan perilaku menyimpang.

## Faktor pola asuh orang tua
Kejahatan asusila yang ditemukan di wilayah hukum Polda Jawa Timur, kemudian dinilai juga oleh ahli sebagai kelalaian orang tua anak-anak dalam hal penanaman nilai moral sejak kecil dengan baik. Pola  asuh  yang  secara  nyata  membebaskan  anak  menggunakan  teknologi  tanpa  pengawasan  yang baik  dan  sesuai  menyebabkan  kejahatan  anak  atau  di  bawah  umur  kian  meningkat,  termasuk kejahatan asusila tersebut.

## Penyidik  yang  bertugas  melakukan  penyidikan  adalah  penyidik  khusus  anak  atau  penyidikan PPA
Penyidikan  terhadap  anak  dalam  hal  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dilakukan  oleh  penyidik anak,  yang  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya.  Penyidikan  kasus  anak  harus  dilakukan  oleh  unit  PPA,  karena SOP  pelaksanaan  penyidikan  dirancang  untuk  menangani  kasus  di  bawah  umur  yang  akan mengedepankan  diversi.  Penyidikan  oleh  penyidik  anak,  berguna  untuk  melindungi  hak  tumbuh kembang  anak  dari  trauma.  Hal  ini  dikarenakan  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari negara, tidak terkecuali pada anak yang terkait dengan kasus kejahatan asusila.

## Kurangnya kerjasama dan komunikasi antara unit PPA dan pemberi bantuan hukum
Komunikasi  merupakan  faktor  yang  berperan  penting  sebagai  acuan  bagi  implementator  (pelaksana) kebijakan guna mengetahui apa yang harus dikerjakan, disamping itu juga sebagai perintah dari atasan terhadap  implementator  kebijakan  sehingga  komunikasi  tersebut  harus  dinyatakan  jelas,  tepat  dan konsisten  dalam  penerapan  kebijakan  agar  tidak  keluar  dari  sasaran  yang  hendak  dicapai. Keberhasilan  komunikasi  dan  kerjasama  sebagai  faktor  penentu  implementasi  kebijakan  ditentukan oleh  bagaimana  implementator  memahami  kejelasan  isi  pesan  yang  disampaikan  untuk  diteruskan pada  pelaksana,  selain  itu  juga  kebijakan  tersebut  mendapat  pengaruh  yang  kebijakan  dilaksanakan dan karakter pelaksana.
Upaya  yang  dilakukan  penyidik  anak  dalam  hambatan  mengenai  perbedaan  pemahaman  dengan penyidik  dan hakim pada penanganan perkara anak yang berkonflik  dengan  hukum  yaitu  melakukan komunikasi  dengan  penyidik  dan  pihak  pemberi  bantuan  hukum  apabila  telah  dilakukan  proses penyidikan  agar  terwujudnya  keadaan  yang  saling  memahami  perbedaan  keyakinan  penafsiran  pasal satu sama lain.

## Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana khusus sangat dibutuhkan untuk mempermudah pemeriksaan anak, di mana terkait desain ruangan atau kenyamanan yang tidak gelap, tidak terlalu dingin, dan nyaman untuk  anak  atau  remaja  yang  belum  dewasa.  Pada  kajian  umum  mengenai  penegakan  hukum menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  untuk  fasilitas  tersebut,  antara  lain  mencakup  tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang  cukup  dan  lain-lain.  Kalau  hal-hal  ini  tidak  terpenuhi  maka  mustahil  peranan  hukum  akan mencapai tujuan.

## Kesepakatan diversi antara kedua pihak tidak terwujud
Ketika  menentukan  kesepakatan  antara  pihak  korban  dan  pihak  anak  tidak  mudah.  Pada  saat musyawarah  diversi  dilakukan  ketika  pihak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  pihak  korban bertemu di ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi tidak kondusif.
Keluarga  korban  tidak  ingin  sepakat  dengan  cara  diversi  atau  mengindari  pidana,  karena  alasan keadilan. Hal  ini  dapat diartikan bahwa perbedaan  kepentingan antara keduanya  merupakan  masalah mendasar  dalam  penentuan  kesepakatan,  terkadang  permintaan  pihak  korban  tidak  dapat  dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap  terlalu  berlebihan  namun  pihak  korban  pun  tidak  ingin  mengubah  persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

## Simpulan
Penerapan  diversi  sebagai  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  anak  di  tingkat  penyidikan  dalam kasus  kejahatan  kesusilaan  di  wilayah  hukum  Polda  Jatim  yaitu  penyidik  yang  bertugas  melakukan penyidikan  adalah  penyidik  khusus  anak  atau  penyidikan  PPA;  pelaksanaan  penangkapan; penahanan;  pemeriksaan  anak  dilakukan  dalam  suasana  kekeluargaan;  penyidik  wajib  meminta pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  apabila  perlu  juga  dapat  meminta pertimbangan  atau  saran  dari  ahli  pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa,  ahli  agama,  atau  petugas kemasyarakatan  lainnya;  hak  mendapat  bantuan  hukum  dan  bantuan  lainnya  dan  penyidikan  anak wajib dirahasiakan. Faktor penghambat dalam penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak  di tingkat penyidikan  dalam  kasus kejahatan kesusilaan di  wilayah  hukum Polda Jatim adalah faktor internal dan eksternal.
Pihak  kepolisian  melakukan  pelatihan-pelatihan  kepada  penyidik  PPA  terkait  pelaksanaan  diversi. Selain  itu,  pihak  kepolisian  melakukan  koordinasi  berupa  pertemuan  dengan  pihak  Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai kerja sama dalam melaksanakan diversi. Diharapkan dengan ditingkatkannya  kerja  sama  antara  kepolisian  dan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  maka diversi terlaksana dengan baik dan sukses.

## Daftar Pustaka
Atmasasmita R (1983) Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Bandung: Armico. Basrowi & Suwandi (2008) Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Bungin B (2003) Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edyanto  N  (2017)  Restorative  justice  ntuk  menyelesaikan  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Jurnal Ilmu Kepolisian 11 (3):39-46.
Ernis  Y  (2016)  Diversi  dan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10 (2):163-174.
Hadisuprapto P (2010) Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang: Selaras. Hambali AR (2019) Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13 (1):16-29.
Hamidi  (2010)  Metode  Penelitian  dan  Teori  Komunikasi.  Malang:  Universitas  Muhammadiyah Malang Press.
Harahap MY (2005) Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap HP (2014) Tinjauan  yuridis sosiologis terhadap kebijakan diversi bagi anak dalam undang- undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak.  Unnes  Law  Journal  3 (1):10-19.
Hartono  B  (2015)  Penyelesaian  perkara  melalui  diversi  sebagai  upaya  perlindungan  anak  pelaku tindak pidana. Pranata Hukum 10 (1):75-85.
Marlina (2008) Penerapan konsep diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Jurnal Equality 13 (1):96-108.
Marlina  (2010)  Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana.  Medan: USU Press.
Mimi  U,  Pello  J  &  Medan  K  (2014)  Diversi  dalam  perlindungan  hukum  anak  yang  bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Masalah – Masalah Hukum 43 (2):305-312.
Munajah (2015) Upaya diversi dalam proses peradlan pidana anak Indoonesia. Al'Adl 7 (14):28-34. Plantika Y (2019) Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):9-15.
Pratama  RH,  Sulastri  S  &  Darwis  RS  (2008)  Perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Prosiding KS: Riset & PKM 2 (1):8-13.
Pratama NR (2018) Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Aktualita 1 (1):242-260.
Priamsari PA (2018) Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. Jurnal Law Reform 14 (2):220-235.
Rahmat  DA  (2019)  Disparitas  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  sebagai  pemenuhan  hak  bagi penyandang tunarungu. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):26-33.
Ratomi  A  (2013)  Konsep  prosedur  pelaksanaan  diversi  pada  tahap  penyidikan  dalam  penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Arena Hukum 6 (3):394-407.
Rosyidah N (2012) Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia.
Masalah-Masalah Hukum 41 (2):179-188.
Soesilo R (1994) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Kome ntar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Sosiawan  UM  (2016)  Perspektif  restorative  justice  sebagai  wujud  perlindungan  anak  yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Penelitian Hukum 16 (4):425-438.
Stickland RA (2004) Restrorative Justice. New York: Peter Lang Publishing. Subekti (2003) Pokok-Pokok Hukum perdata. Jakarta: PT. Intermasa.
Wartono NE (2019) Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):1-8.
Wicaksono  AH  &  Pujiyono  (2015)  Pembaharuan  ide  diversi  dalam  implementasi  sistem  peradilan anak di Indonesia. Jurnal Law Reform 11 (1):12-42.
Yudaningsih  LP  (2014)  Penanganan  perkara  anak  melalui  restorative  justice.  Jurnal  Ilmu  Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jambi:67-79.