Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan
Dzikrulloh
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya telang. PO BOX 2. Kamal, Bangkalan-69162
Email. Dzietia@gmail.com
Arif Rachman Eka Permata
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya telang. PO BOX 2. Kamal, Bangkalan-69162
Email. Arifrachman2594@gmail.com

## ABSTRAK
Karya  tulis  ilmiah  dengan  judul  Sinergitas  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  Dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  Sebagai    Alternatif  Penguatan  UMKM  Masyarakat  Pedesaan  merupakan  sebuah  karya  tulis  dengan rumusan  masalah  yaitu  Bagaimana  sinergitas  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  sebagai    alternatif  penguatan  UMKM  masyarakat  pedesaan  dan  bagaimana  dampak  yang  diharapkan dari  proses  sinergitas  tersebut.  Karya  tulis  ini  memiliki  latar  belakang  pemanfaatan  BMT  sebagai  lembaga  yang mampu  dan  terfokus  pada  masyarakat  kecil  yang  nantinya  akan  disinergikan  dengan  BUMDES  guna  untuk mengatasi  masalah  UMKM  masyarakat  pedesaan  yang  tergolong  masyarakat  kecil  untuk  kesejahteraan  sosial masyarakat.  Metode  yang  digunakan  dalam  karya  tulis  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  diskriptif  yang menjelaskan  fenomena  secara  utuh  melalui  tahap  pengumpulan  data  dari  sumber-sumber  terkait.  Jadi,  dengan adanya diskripsi berupa peluang pengembangan BMT yang disinergikan dengan BUMDES maka dampaknya akan luar  biasa  terhadap  seluruh  komponen  dalam  sektor  terkait.  Dan  pola  sinergi  yang  dapat  diterapkan  ialah  BMT sebagai  Mudharib,  BUMDES  sebagai  Mudharib  sekaligus  Shahibul  Mal,  BUMDES  sebagai  mediator,  BUMDES sebagai  pasar  barang  bagi  produk  Jual  beli  BMT,  BMT  sebagai  investor  Utama  pembangunan  asset  desa.  Dari adanya  pola  tersebut  diharapkan  pembangunan  desa  berkelanjutan  untuk  menuju  kesejahteraan  masyarakat  dapat tercapai.
Kata Kunci : BMT, BUMDES, UMKM, Pedesaan

## ABSTRACT
Scientific paper entitled Synergy Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) The village-owned enterprises (BUMDES) As an alternative Strengthening UMKM Rural Communities is a paper with a formulation of the problem is How synergy Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) with village-owned enterprises ( BUMDES) as an alternative to strengthening rural communities  of  SMEs  and  how  the  expected  impact  of  the  synergy  process.  This  paper  has  a  background  BMT utilization as an institution capable and focused on small communities which will be synergized with BUMDES in order  to  overcome  the  problem  of  UMKM  rural  communities  belonging  to  small  communities  for  social  welfare. The method used in this paper is a qualitative descriptive approach that explains the phenomenon as a whole through the  stages  of  collecting  data  from  relevant  sources.  So,  with  the  descriptions  in  the  form  of  development opportunities  BMT  synergized  with  BUMDES  then  the  impact  will  be  tremendous  on  all  components  in  relevant sectors.  And  patterns  of  synergies  that  can  be  applied  is  that  BMT  as  Mudharib,  BUMDES  as  well  as  Shahibul Mudharib  Mal,  BUMDES  as  mediator,  BUMDES  as  a  market  for  the  product  sale  and  purchase  of  goods  BMT, BMT as Main investor asset development of the village. The pattern of their expected sustainable rural development towards the welfare of society can be achieved.
Keywords: BMT, BUMDES, UMKM, Rural

## PENDAHULUAN
Perkembangan  perbankan  syariah  dari tahun ketahun memang memiliki trend yang amat  positif,  indikator  yang  paling  terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  yang  berdiri  dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 1 Aset perbankan  nasional  per  September  2011 sebesar  Rp  3.248  Triliun,  sedangkan  aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan  aset  perbankan  nasional  pada tahun 2007 – 2011 berkisar 15%-18%. Pada periode  yang  sama,  pertumbuhan  aset perbankan  syariah  adalah    23,6%-50,1%. Walaupun  aset  perbankan  syariah  masih kecil  dari  aset    perbankan  nasional,  namun pertumbuhan  aset  perbankan  syariah  jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan  nasional.    Hal  ini  menunjukkan potensi  yang  masih  sangat  besar  pada perbankan  syariah.  Perkembangan  jumlah bank  syariah  (BUS+UUS)  sangat  signifikan dari  22  bank  pada  tahun  2005  menjadi  33 bank  pada  tahun  2011  (s/d  September 2011). 2
Dampak  dari  semakin  banyaknya  LKS jelas sangat berpengaruh terhadap perekonomian, hal tersebut diperkuat dengan  dukungan  pemerintah  yang  telah memfokuskan dan berupaya untuk mengoptimalkan ekonomi islam/syariah yang  dalam  hal  ini  melalui  dukungan  akan pengembangan  LKS.  Perkembangan  LKS memang  sedang  pada  puncaknya  dan mengalami  titik  terang,  begitu  banyak  LKS yang sudah berjalan dan tanggapan masyarakat  juga  amat  positif.  Salah  satu LKS  yang banyak diminati oleh masyarakat dan  memiliki  trend  yang  positif  adalah
1 Syukri  Iska, Sistem  Perbankan  Syariah  di Indonesia .  (Yogyakarta:  Fajar  Media  Press,  2012)  , hlm 247
2 Bank  Indonesia  ,  Sumber:  Statistik  Perbankan Indonesia, September 2011
Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT).  Prinsip BMT  yang  mirip  dengan  koperasi  membuat BMT  banyak  diminati  oleh  masyarakat, dalam  melakukan  transaksi  keuangannya BMT  banyak  mengadopsi  prinsip-prinsip syariah yang dikolaborasikan dengan prinsip koperasi  sehingga  keunggulan  lembaga keuangan  non  bank  ini  menjadi  lebih banyak.  Selain  itu  yang  paling  menonjol adalah  mudahnya  melakukan  transaksi karena persyaratan-persyaratan untuk menjadi  nasabah  BMT  atau  tepatnya anggota  BMT  mudah  dipenuhi  dan  dapat menjangkau semua kalangan. 3 Trend perkembangan UMKM di Indonesia sekarang  ini  banyak  mengarah  pada  sektor yang  memang  belum  banyak  memperoleh persaingan.
Sektor  yang  paling  menonjol  adalah sektor  pedesaan,  sektor  ini  masih  banyak memiliki  peluang  untuk  berkembang  dan masih  memiliki  dampak  positif  bagi perekonomian bila memang mampu dioptimalkan  sesuai  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Berdasarkan  UU  Desa No.  6  tahun  2014  pasal  78  tentang pembangunan desa dijelaskan bahwa pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: 1) penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar; 2)
pembangunan sarana dan prasarana desa; 3) pengembangan  potensi  ekonomi  lokal;  dan 4)  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan. 4
Untuk  merealisasikan  hal  tersebut, pemerintah  baru  berencana  mengalokasikan
3 Wordpress , Info BMT. https://infoBMT.files.wordpress.com/2012/01/perke mbangan BMT 1.pdf , 15/03/2016
4 Departemen  Pendidikan  Nasional, Buku    Panduan Pendirian  Dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa ( BUMDES ) ,   Malang : Pusat Kajian Dinamika Sistem  Pembangunan  (PKDSP)  Fakultas  Ekonomi Universitas Brawijaya,  2007
Universitas Trunojoyo Madura
dana kurang lebih  1,4 M per desa pada  tiap tahunnya guna mewujudkan tujuan tersebut. Dana  tersebut  nantinya  menjadi  stimulus bagi  desa  untuk  maju  dan  berkembang, sehingga dapat mandiri dan sejahtera. 5
Program-program  pemerintah  untuk menunjang  pengoptimalan  sektor  pedesaan ini dengan mencanangkan program pengadaan  dan  pembentukan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDES).  Sebagai  badan usaha  yang  terfokus  dan  berperan  penting dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa diharapkan  BUMDES  dapat  dioptimalkan secara jelas. 6
Jadi jika melihat keseluruhan penjabaran  diatas  dapat  diketahui  bahwa sinergitas  antara  BMT  dengan  BUMDES dinilai  sangat  penting  untuk  menunjang pertumbuhan  UMKM  masyarakat  pedesaan yang  notabennya  memang  perlu  mendapat perhatian  dan  perlakuan  khusus  guna terwujudnya  perekonomian  yang  adil  dan terciptanya  masyarakat  madani,  oleh  karena itu  penulis  mengambil  judul  tentang “Sinergitas Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)  sebagai    alternatif  penguatan UMKM masyarakat pedesaan” .

## KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Sinergitas
Menurut  Deardorff  dan  Williams (2006)  sinergi  adalah  sebuah  proses dimana interaksi dari  dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh  gabungan  yang  lebih  besar dibandingkan  jumlah  dari  pengaruh mereka secara individual. Dengan demikian, terdapat 2 suatu sinergi apabila
5 Badan  Pusat  Statistik, Jumlah  Desa  Di  Indonesia , Sumber : Publikasi (online) 2012, (Keterangan : Data Disusun Kembali)
6 Aurisophanz,Masyarakat  Pedesaan  Dan  BUMDES, http://aurisophanz.com/2014/11/masyarakat- pedesaan- dan BUMDES.html , 15/03/2016
hasil  dari  gabungan  misalnya  dua kekuatan  akan  menghasilkan    persamaan matematik sebagai berikut: 1 + 1 = 2. 7
2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
Secara harfiah (bahasa)  yaitu baitul maal dan baitul  tamwil . Baitul  Maal merupakan  lembaga  keuangan  Islam yang memiliki kegiatan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHID  ( zakat,  infak,  shadaqah, waqaf dan hibah ) tanpa melihat keuntungan  yang  didapatkan  ( non  profit oriented ). Baitul tamwil termasuk lembaga  keuangan  Islam  informal  yang dalam  kegiatan  maupun  operasionalnya memperhitungkan  keuntungan  ( profit oriented ) kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark- up/margin yang berlandaskan sistem syariah. 8 Teori lain  mengatakan  bahwa, Baitul  Maal Wattamwil (BMT)  merupakan  suatu lembaga  yang  terdiri  dari  dua  istilah, yaitu  baitul  maal dan baitul  tamwil . Baitulmaal lebih  mengarah  pada  usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang  nonprofit,  seperti  zakat,  infaq,  dan sedekah.  Adapun baitul  tamwi l  sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai  lembaga  pendukung  kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini
didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi  masyarakat  bawah  yang tidak  terjangkau  oleh  pelayanan  bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya  didasarkan  atas  prinsip  bagi hasil,  jual  beli  ( ijarah ),  dan  titipan
7 Husaini  Usman, Manajemen  Teori,  Praktik  dan Riset  Pendidikan  jilid  3 ,  (Jakarta  :  Bumi  Aksara, 2011), hlm 26
8 M.  Nur  Rianto  Al  Arif, Lembaga  Keuangan Syariah:  Suatu  Kajian  Teoritis  Praktis ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 149
( wadiah ). 9 Keberadaan  BMT  merupakan representasi  dari  kehidupan  masyarakat yang mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. 10

## 2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang selanjutnya  disebut  BUMDES,  adalah usaha  desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh pemerintah  desa  yang  kepemilikan modal  dan  pengelolaannya  dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 11
1. Prinsip  Umum  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDES):
•  Pengelolaan  BUMDES  harus diljalankan  dengan  menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif,
emansipatif,  transparansi, akuntable , dan sustainable ,  dengan  mekanisme member-base  dan  self  help yang dijalankan  secara  profesional,  dan mandiri.
•    BUMDES  sebagai  badan  usaha dibangun  atas  inisiatif  masyarakat dan  menganut  asas  mandiri  harus mengutamakan  perolehan  modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.
•  BUMDES  didirikan  dengan  tujuan yang  jelas.  Tujuan  tersebut,  akan direalisir  dengan  cara  memberikan pelayanan  kebutuhan  untuk  usaha produktif  terutama  bagi  kelompok miskin  di  pedesaan,  mengurangi praktek  ijon  ( rente )  dan  pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan
9 Nurul  Huda,  Mohammad  Heykal, Lembaga Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoretis  dan  Praktis , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 363 10 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hlm 107.
11 Coristya  Berlian  Ramadana,  Heru  Ribawanto, Suwondo, Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  Sebagai  Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Dau,  Kabupaten Malang) , Universitas Brawijaya Malang, 2014
meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
•  Pengelolaan  BUMDES,  diprediksi akan  tetap  melibatkan  pihak  ketiga yang  tidak  saja  berdampak  pada masyarakat  desa  itu  sendiri,  tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). 12
2. Secara  umum  pendirian  BUMDES dimaksudkan untuk:
a. Meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat (standar pelayanan minimal),  agar  berkembang  usaha masyarakat di desa.
b. Memberdayakan desa sebagai wilayah  yang  otonom  berkenaan dengan usaha-usaha produktif.
c. Meningkatkan  kemandirian  dan kapasitas  desa  serta    masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.
3. Prinsip  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDES)    diuraikan agar  difahami  dan  dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah  desa,  anggota  (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. 13
4. Karakteristik BUMDES:
a) Berbentuk Badan Hukum
b) Berusaha di bidang perekonomian. c) Modal  terdiri  dari  penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%.
12 Buku  Panduan   Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa  (  BUMDES  )  Departemen Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya  2007
13 Buku  Panduan   Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa  (  BUMDES  )  Departemen Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya  2007
d) Menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi masyarakat  desa,  menjadi  salah satu sumber pendapatan desa dan memberikan layanan pada masyarakat.
5. Usaha  yang  dapat  dijalankan  melaui BUMDES  antara  lain:  Pasar  desa, Simpan  pinjam,  Waserda,  Sumber air, Transportasi, Obyek wisata desa,
Home  industri,  Kerajinan  rakyat, Perikanan darat, Peternakan, Pertanian, dan Agroindustri 14 2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Undang-undang  nomor  20  Tahun 2008  tentang  UMKM  menyebutkan pengertian UMKM. Berikut kutipan dari isi Undang-undang tersebut:
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik  orang  perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung dari  usaha  menengah  atau  usaha besar  yang  memenuhi  kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
c. Usaha  Menengah  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
14 Buku  Panduan   Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa  (  BUMDES  )  Departemen Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan
(PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya  2007
perseorangan  atau  badan  usaha yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 15
2.5 Masyarakat Pedesaan (Desa) A.  Berikut  pengertian  masyarakat desa menurut para pakar : 1. Menurut Selo Sumardjan
masyarakat  adalah  orang  orang yang hidup  bersama menghasilkan kebudayaan. 16
2. Pedesaan  yang selanjutnya  disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang memiliki batas-  batas wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal  usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 17

## METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penulisan
Adapun  Metode  penulisan  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  dengan menggunakan metode studi literature atau kualitatif.
3.2 Jenis Data
15 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah.
16 Nasrul Effendy, Dasar-dasar keperawatan kesehatan  masyarakat  (Jakarta,  buku  kedokteran EGC, 1997), hal.93
17
Hanif Nurcholis,Pertumbuhan dan
Penyelenggaraan  Pemeritahan  Desa,  (  Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 88
Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  berasal  dari  tinjauan literatur dan website yang terkait.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Data  dikumpulkan  melalui  metode Studi Pustaka, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. 3.4 Metode Analisis Data Penulisan karya
tulis ini
menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.
HASIL PEMBAHASAN 4.1 Sinergitas Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  dengan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDES).
BUMDES diharapkan mampu menstimuli  dan  menggerakkan  roda perekonomian  di pedesaan  dengan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat  desa.  Lembaga  ekonomi  ini tidak  lagi  didirikan  atas  dasar  instruksi Pemerintah.  Tetapi  harus  didasarkan pada  keinginan  masyarakat  desa  yang berangkat  dari  adanya  potensi  yang  jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan  di  pasar.  Agar  keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok  tertentu  yang  memiliki  modal besar  di  pedesan,  maka  kepemilikan lembaga  itu  adalah  milik  desa  dan dikontrol  bersama  di  mana  tujuan utamanya  untuk  meningkatkan  standar hidup ekonomi masyarakat. 18
Jika  kelembagaan  ekonomi  kuat  dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan  ekonomi  yang  disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada  rakyat  secara  luas  akan  mampu menanggulangi  berbagai  permasalahan ekonomi  di  pedesaan.    Tujuan  akhirnya,
18 Undang-Undang  Republik Indonesia No. 32 tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  PP  No.  72 Tahun 2005 tentang Desa.
BUMDES sebagai instrumen merupakan modal  sosial  ( social  capital )  yang diharapkan  menjadi  prime  over  dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.
Untuk  mencapai  kondisi  tersebut diperlukan  langkah  strategis  dan  taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga  tersebut  ke  dalam  suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan  potensi  lokalistik  serta dukungan  kebijakan  ( good  will )  dari pemerintahan  di  atasnya  (supra  desa) untuk  mengeliminir  rendahnya  surplus kegiatan  ekonomi  desa  disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor  ekonomi  di  wilayah  pedesaan. Sehingga  integrasi  sistem  dan  struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam tata kelola lembaga. 19
BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan  dan  kegotongroyongan dalam  menjalankan  usaha  di  bidang ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum Tidak hanya berorientasi pada keuntungan  keuangan,  tetapi  juga  untuk mendukung  peningkatan  kesejahteraan.
Hasil usaha digunakan untuk pengembangan  usaha  dan  pembangunan pemberdayaan  masyarakat  Desa,  dan pemberian  bantuan  untuk  masyarakat miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial, dan kegiatan dana bergulir.
Pembangunan  desa  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  manusia serta penanggulangan kemiskinan,
19 Buku  Panduan   Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa  (  BUMDES  )  Departemen Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya  2007
melalui penyediaan pemenuhan
kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana dan  prasarana,  pengembangan  potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,  dengan  mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
BMT  merupakan  lembaga  ekonomi masyarakat  yang  bertujuan  mendukung kegiatan  usaha  ekonomi  rakyat  bawah dan kecil, berintikan dua kegiatan usaha mencakup bait  al-mal dan bait  at- tamwil .
Sebagai bait al-mal , BMT
memosisikan  diri  sebagai  lembaga  yang menghimpun  dan  menyalurkan  dana umat  yang  berasal  dari  zakat,  infak, sedekah,  dan  wakaf  tunai  ( ziswaf ). Penyalurannya diaplikasikan kepada mereka  yang  berhak  (mustahiq)  zakat, sesuai  aturan  agama  dan  manajemen keuangan  modern.  Dalam  mengelola dana  ziswaf,  BMT  tidak  mendapatkan keuntungan  finansal,  tapi  dibolehkan memperoleh  ganti  biaya  operasional sewajarnya,  baik  dalam  konteks  sebagai ` amil (ZIS) atau nadzir (wakaf). BMT sebagai bait at-tamwil merupakan  institusi  keuangan  yang menjadi intermediaryantara shahibul mal (pemilik  dana)  dan mudharib (pelaku usaha) sehingga usaha pokoknya menghimpun  dana  masyarakat  dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan  lewat  pembiayaan  usaha rakyat yang produktif dan
menguntungkan  dalam  skala  mikro sesuai sistem syariah.
Sinergisitas  BMT  dengan  BUMDES dapat melalui beberapa hal:
1. BMT  mendukung  BUMDES  dalam aktualisasi  nilai  spiritualisme  dalam pembangunan  sosial  ekonomi  dan pemberdayaan  masyarakat: dhuafa , usaha mikro dan kecil.
2. BMT  dapat  sebagai  mitra  utama BUMDES dalam permodalan.
3. BMT  dapat  berperan  dan  ikut  andil menumbuhkan  sikap  kemandirian dan kewirausahaan.
4. BMT dapat bermitra dengan
BUMDES  sebagai  sentral  akumulasi dan  pendayagunaan  berbagai  potensi sumber daya sosial ekonomi (keuangan, manusia, teknologi) dalam  penciptaan  hasil  dengan  daya guna dengan nilai tambah lebih.
5. BMT  dan  BUMDES  dapat  berperan menjadi wadah pembangunan
ekonomi masyarakat.
Gambar 1.1 Skema sinergitas antara

## BMT dengan BUMDES
Skema diatas menunjukkan sinergisitas  antara  BMT  dan  BUMDES dalam  permodalan,  sumber  permodalan BUMDES  bersumber  dari  APB  desa, penyertaan  modal  desa,  dan  penyertaan modal  masyarakat  desa.  APB  desa berasal  dari  anggaran  pembelanjaan desa,  sedangkan  penyertaan  modal masyarakat  desa  berasal  dari  simpanan
Universitas Trunojoyo Madura
masyarakat/  tabungan,  dan  penyertaan modal  desa  adalah  modal  yang  berasal dari  pihak  ketiga,  dapat  berasal  dari bantuan  pemerintah,  asset  desa  atau berasal kerjasama usaha.
BMT dapat bersinergi dengan BUMDES  melalui  penyertaan  modal desa,  BMT  sebagai  Shahibul  Mal sedangkan BUMDES sebagai Mudharib, bentuk kerjasama ini dapat menggunakan  akad  mudharabah  atau musyarokah. Jika permodalan 100 persen berasal dari BMT maka akad yng digunakan adalah akad Mudharabah, jika permodalan  adalah  campuran,  maka akad  yang  digunakan  Musyarokah. Modal  ini  dapat  digunakan  BUMDES untuk  usaha  yang  riil,  seperti  pertanian, peternakan,  perikanan,  pariwisata,  dan atau  potensi  sumber  alam  di  desa tersebut.  Keuntungan  yang  dihasilkan dari usaha ini akan dibagihasilkan antara pihak  BMT  dan  BUMDES  dengan ketentuan porsi yang disepakati.
Dalam skema
diatas, juga menunjukkan  sinergisitas  BMT  dan BUMDES  dalam  hal  sosial,  fungsi  Bait Al  Maal  berarti  BMT  memosisikan  diri sebagai  lembaga  yang  menghimpun  dan menyalurkan  dana  umat  yang  berasal dari  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf tunai (ziswaf). Penyalurannya
diaplikasikan  kepada  mereka yang berhak  (mustahiq)  zakat,  sesuai  aturan agama dan manajemen keuangan modern.  Dalam  mengelola  dana  ziswaf, BMT  tidak  mendapatkan  keuntungan finansal,  tapi  dibolehkan  memperoleh ganti biaya operasional sewajarnya, baik dalam  konteks  sebagai  `amil  (ZIS)  atau nadzir (wakaf).
Distribusi dana yang dihimpun BMT dapat disalurkan pada dua hal,  distribusi
social  dan  distribusi  produktif.  Dalam hal distribusi social, BMT dapat menyalurkan dana sosialnya pada masyarakat  untuk  biaya  kehidupan, kesehatan,  dan  pendidikan.  Dengan adanya  program  ini,  kualitas  sumber daya  manusia  akan  meningkat.  Kualitas sumber  daya  manusia  yang  baik  akan meningkatkan produktiftas kerjanya sehingga  output  yang  dihasilkan  lebih baik  dan  berkualitas.  Dengan  demikian BUMDES  diuntungkan  dengan  program ini karena dapat meningkatkan produktiftas  masyarakat  dan  kegiatan usaha  BUMDES  yang  dijalankan  oleh masyarakat desa akan semakin berkembang.
Distribusi produktif BMT
menyalurkan  dananya  dengan  cara pemberian  alat-alat  produksi.  Alat-alat produksi  ini  akan  dimanfaatkan  oleh masyarakat untuk meningkatkan aktifitas ekonomi.  Potensi  sumber  daya  alam yang  ada  di  desa  tersebut  akan  dapat dimanfaatkan potensinya, sebagai contoh apabila  potensi  desa  tersebut  adalah perkebunan  maka  bantuan  alat  olahan hasil perkebunan akan semakin meningkatkan  potensi  ekonomi  dari perkebunan  tersebut,  sehingga  akan meningkatkan  produktifitas  masyarakat dan  akhirnya  pembangunan  desa  akan dapat tercapai.

## 4.1.1 Pola Sinergitas Yang Terbentuk
1. BMT  sebagai  Mudharib,  BUMDES sebagai Mudharib sekaligus Shahibul Mal.
2. BUMDES Sebagai Mediator
3. BUMDES sebagai pasar barang bagi produk Jual beli BMT 4. BMT sebagai investor utama pembangunan asset desa
4.2 Dampak  yang  diharapkan  ketika sinergitas  antara Baitul  Maal  Wa Tamwil (BMT)  dengan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDES).
Untuk lebih jelasnya dampak- dampak  adanya  sinergitas  tersebut  akan dibagi menjadi beberapa sub-sub.
Diantaranya adalah :

## 4.2.1 Dampak Bagi Pemerintah
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi  masyarakat  pedesaan sehingga dapat meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  pedesaan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (tercapainya misi pembangunan).
2. Pendapatan  masyarakat  menjadi meningkat, hal ini dapat menyumbang PDB untuk pemerintah melalui pajak. 3. Perputaran ekonomi akan berdampak pada terciptanya banyak lapangan pekerjaan sehingga mengatasi masalah pengangguran.
4. Jadi  dampak  secara  berkelanjutan dan  jika  dianalisa  secara  sistemik akan  berdampak  luas  dan  positif bagi perekonomian Indonesia.
4.2.2 Dampak  Bagi  Lembaga  (BMT,
BUMDES,dan UMKM)
1. Memberikan  pendapatan  pada lembaga sehingga dapat menunjang  pengembangan  serta pembangunan lembaga itu
sendiri.
2. Membentuk pola kerjasama
sehingga arah dan tujuan lembaga  untuk  mencapai  tujuan awal  lembaga  dapat  berjalan dengan lancar dan sesuai target.
3. Mempermudah  proses  kinerja lembaga  karena  sudah  saling
melengkapi lembaga satu dengan yang  lain,  hal  ini  disebabkan karena  adanya  sinergitas  yang jelas.
4.2.3 Dampak Bagi Masyarakat
1. Masyarakat perekonomiannya akan  tergerak  sehingga  taraf hidupnya  bisa  meningkat  karena mempunyai pendapatan dari usaha ataupun bekerjasama
dengan lembaga terkait. 2. Permasalah  UMKM  masyarakat dapat  teratasi  sehingga  akan mempercepat pengembangan
UMKMnya. 3. Membuka  lapangan  pekerjaan untuk masyarakat sehingga
masalah sosial masyarakat seperti pengangguran dapat teratasi. 4. Pendapatan masyarakat meningkat  dan  pembangunan desa menjadi lebih baik dampaknya  adalah  kehidupan masyarakat  bisa  adil,  tentram, dan makmur.
KESIMPULAN 1. Sinergitas antara BMT dengan BUMDES  dapat  diterapkan  dengan berbagai  model  atau  pola  yang sangat  menguntungkan  bagi  pihak terkait.  Sinergi  yang  dapat  terbentuk antara lain:
a. BMT sebagai Mudharib, BUMDES sebagai Mudharib sekaligus Shahibul Mal
b. BUMDES sebagai mediator
c. BUMDES sebagai pasar barang  bagi  produk  Jual  beli BMT
d. BMT sebagai investor Utama pembangunan asset desa
2. Proses  sinergitas  diharapkan  dapat memiliki  dampak  yang  cukup  besar sebagai stimulator pembangunan desa  berkelanjutan,  asumsi  lain menjelaskan  bahwa  sinergitas  ini sangat  menguntungkan  bagi  seluruh komponen dalam perekonomian dan, untuk lebih jelasnya dampak-dampak adanya  sinergitas  tersebut  akan dibagi  menjadi  beberapa  sub-sub. Diantaranya  adalah  :  Dampak  Bagi Pemerintah,  Dampak  Bagi  Lembaga (BMT, BUMDES,dan UMKM),

## Dampak Bagi Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto.  2012. Lembaga Keuangan  Syariah:  Suatu  Kajian Teoritis Praktis . Bandung: Pustaka Setia.
Antonio,  Syafi’i.  2008. Bank  Syariah  dari Praktek  dan  Teori .  Jakarta  :  Gema
Insani. Aurisophanz.  2014  Masyarakat  Pedesaan Dan BUMDES, http://aurisophanz.com/2014/11/ma syarakat-pedesaan- dan BUMDES.html, 25/08/2015 Iska,  Syukri.  2012. Sistem  Perbankan Syariah  di  Indonesia .  Yogyakarta:
Fajar Media Press
Bank  Indonesia.  2011.  Sumber:  Statistik Perbankan Indonesia.
Badan Pusat Statistik. 2012. Jumlah Desa Di Indonesia ,  Sumber  :  Publikasi
(online), (Keterangan : Data Disusun Kembali) Departemen  Pendidikan  Nasional.  2007 .
Buku    Panduan      Pendirian  Dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa  (  BUMDES  ) ,      Malang  : Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan  (PKDSP)  Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Effendy, Nasrul. 1997.  Dasar-dasar keperawatan kesehatan masyarakat. Jakarta, buku kedokteran EGC.
Howard Pack, Kamal Saggi. 2006. “Is There a  Case  for  Industrial  Policy?  A Critical  Survey” .  World  Bank Research  Observer.  Vol  21,  No  2, Fall.
Usman,  Husaini.  2011. Manajemen  Teori, Praktik  dan  Riset  Pendidikan  jilid 3 . Jakarta : Bumi Aksara.
Huda,  Nurul,  Mohammad.  2010. Lembaga Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoretis dan Praktis . Jakarta: Kencana.
Kasmir. 2012. Bank Dan Lembaga
Keuangan  Lainnya,  Edisi  Revisi . Jakarta: PT.RajaGRafindo. Nitisusastro, Muyadi.  2010. Kewirausahaan
& Manajemen Usaha Kecil .
Bandung: Alfabeta. Nurcholis,  Hanif.  2011.  Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa. Jakarta: Erlangga. Nugroho,  dkk.  2012. “Joint  Community Model  sebagai  Upaya Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Syariah” .Jurnal Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI). Cet. 1 . Ramadana,  Coristya  Berlian,  dkk.  2014. Keberadaan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) , Universitas Brawijaya Malang.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Wordpress - https://infoBMT.files.wordpress.co
m/2012/01/perkembangan BMT 1.pdf, 25/08/2015