## Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi

## DAFTAR ISI
Daftar Isi i Pengantar dari Penyunting ii Formulir Untuk Berlangganan Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi iii Pengaruh Atribusi Karyawan Atas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 67-72 terhadap Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasional Karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
Hening Pratiwi, Djoko Wahyono, Edi Prasetyo Nugroho
Analisis Pengaruh Kesadaran akan Pelayanan Prima terhadap Motivasi Kerja 73-77 Karyawan RSUD Supiori - Papua Feranianty Harpina , Djoko Wahyono, Edi Prasetyo Nugroho Analisis Penggunaan Antibiotik terhadap Resiko Infeksi Luka Operasi 78-82
pada Pasien Bedah Gastrointestinal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
Imaniar Noor Faridah, Tri Murti Andayani, Inayati Kepatuhan Terapi Berbasis Insulin pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Poliklinik 83-89

## Endokrinologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
Risya Mulyani, Tri Murti Andayani, I Dewa Putu Pramantara S
Evaluasi Kesesuaian antara Perencanaan dan Realisasi Penerimaan Obat di Puskesmas 90-94

## Rawat Inap Se-Kabupaten Sleman Tahun 2008-2010
Arinda Silvania, Lukman Hakim, Satibi Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan terhadap Kualitas Pelayanan Farmasi di Apotek X 95-101
(Studi Pada Bulan November 2011)
Enggar Anitawati , Achmad Fudholi , Sumarni Evaluasi Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 102-107 Tahun 2008, 2009 dan 2010 Tiekha Kencanasari, Achmad Fudholi, Satibi Perbandingan Komputerisasi dan Non Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen 108-112
terhadap Kinerja Apotek X dan Apotek Y di Purwokerto Lingga Ikaditya, Hari Kusnanto, Tri Murti Andayani
Kajian Penggunaan Obat Bahan Alam pada Pasien Usia Lanjut di Poliklinik Geriatri 113-118

## RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
Laksmi Maharani, Djoko Wahyono, I Dewa Putu Pramantara
Kajian Strategi Sistem Distribusi Obat Rawat Inap di RSUD Prof. Dr. Margono 119-126

## Soekarjo Purwokerto
Niluh Puspita Dewi, Gunawan Pamudji, Aris Widiastuti

## EVALUASI PENGELOLAAN OBAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008, 2009, DAN 2010

## EVALUATION OF DRUGS SUPPLY MANAGEMENT IN HEALTH DEPARTMENT OF KABUPATEN CILACAP DISTRICT IN 2008, 2009 AND 2010
Tiekha Kencanasari 1) , Achmad Fudholi 2) , Satibi 2) 1) Yayasan Paguwarmas, Cilacap 2) Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada

## ABSTRAK
Pengelolaan obat bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat dengan mutu yang baik, tersebar secara merata, dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami kendala dalam hal pengelolaan obat. Oleh karena itu, agar pengelolaan obat dimasa mendatang menjadi lebih baik maka perlu dilakukan evaluasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada tahun 2008, 2009, dan 2010.
Penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  observasional  melalui  pengamatan  yang  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  secara  retrospektif  menggunakan  data  perencanaan,  pengadaan,  distribusi  dan penyimpanan  serta  penggunaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cilacap.  Indikator  yang  digunakan  sesuai dengan indikator dari Departemen Kesehatan RI 2006. Data primer didapat melalui wawancara dengan 3 kelompok yaitu  kelompok  kebijakan,  kelompok  pengadaan,  dan  kelompok  pengguna  atau  pengelola  obat.  Evaluasi  yang dilakukan akan mendapatkan nilai-nilai indikator dari pengelolaan obat yang didasarkan pada Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa selama tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat adanya indikator yang tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan yaitu indikator ketepatan perencanaan obat masing-masing (147%, 108%, 145%), biaya obat per penduduk (Rp.3.142, Rp. 2.000, Rp. 4.615), kesesuaian item obat dengan DOEN 52,4%, persentase dana pengadaan obat (24,8%, 14,3%, 49%). Indikator yang sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan berupa tingkat ketersediaan obat (16, 5 dan 7 bulan), alokasi dana pengadaan obat (94,60%, 95,04%, 98,30%), pengadaan obat generik (89,6%, 79,1%, 88,2%), ketepatan waktu distribusi ob at 100% selama 2008, 2009 dan 2010, ketepatan waktu pengiriman LPLPO, ketersediaan obat program sesuai dengan kebutuhan (109%, 160%, 167%), dan biaya obat per kunjungan resep (Rp.7.512, Rp. 8.180, Rp. 7.536) juga mengenai sistem penunjang yang terkait belum sesuai dengan kebijakan yang ada.
Kata kunci: Pengelolaan obat, Evaluasi, Indikator, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

## ABSTRACT
Drugs supply management aims to control the drugs supply and make sure that the drugs in good condition, fairly distributed, and fulfill the types and quantity of the drugs needed by health service. Health department of Cilacap District faced many obstacles in drugs supply management during 2008-2010. Therefore, evaluation of drugs supply  management  in  health  department  of  Kabupaten  Cilacap  during  2008-2010  certainly  needed  to  make  the better drugs supply.
The  research  conducted  with  observational  method  using  descriptive  monitoring.  Data  were  collected retrospectively  using  data  of  planning,  drugs  supply  and  storage,  and  drugs  consumption  in  health  department of Cilacap District. Indicators that used in the research were indicators that determined by health Department of Indonesia in 2006. Primary data were gathered through interview with 3 groups: policy group, drugs supply group, and drugs consumption group or drugs management. Values of drugs management indicators –based on pedoman supervisi dan evaluasi obat publik dan perbekalan kesehatan were gathered through evaluation.
The  evaluation  results  show  that  in  2008,  2009,  2010,  the  indicators  were  not  fit  with  the  standard  indicator, such as: indicator of drugs’ planning accuracy (147%, 108% and 145%), drugs charge per person in Cilacap District (Rp.1.342, Rp.2.000, Rp.4.615) accuracy level of financing the drugs supply (94,60%, 95,04%, 98,30%), and percentage of financing drugs supply (24,8%, 14,8%, 49%). Indicators that fit with the standard indicators were such as: Level of drugs supply (16, 5, and 7 months), accuracy level of drugs item with DOEN 52,4% during 2008-2010, generic drugs supply (89,6%, 79,1%, 88,2%), accuracy level of drugs distribution 100% during 2008-2010, accuracy level of LPLPO delivery time, drugs supply is fit with the drugs demand (109%, 160%, 167%), and drugs charge per visit per prescription (Rp.7.512, Rp. 8.180, Rp. 7.536).
Key word: Drugs Supply Management, Evaluation, Indicators, Health Department of Kabupaten Cilacap

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  obat  merupakan  serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan  obat  dengan  mutu  yang  baik, tersebar secara merata, dengan jenis dan jumlah yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal  ini  juga  dimaksudkan  agar  pendistribusian melalui  sarana  pelayanan  kesehatan  benar- benar terkendali sesuai dengan permintaan dari masing-masing  sarana  pelayanan  kesehatan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sistem  pengelolaan  obat  mempunyai  empat fungsi  dasar  yaitu,  perencanaan,  pengadaan, distribusi  dan  penggunaan  obat  (BPOM,  2001). Ditambah dengan pelaksanaan sistem penunjang yang lebih baik seharusnya dapat mempermudah pelayanan  obat  dan  jasanya  kepada  masyarakat luas dan merata.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54  Tahun  2010  mengenai  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah  maka  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Cilacap  dipandang  perlu  untuk dapat  mengelola  ketersediaan  obat  dengan  baik sesuai  dengan  anggaran  yang  ditetapkan  setiap tahunnya  dan  perlu  diketahui  gambaran  tahap pengelolaan  untuk  mengetahui  permasalahan dan kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  di  Kabupaten  Cilacap  secara menyeluruh dan merata (Depkes RI, 2010).
Ketidaksesuaian  antara  perencanaan  dan pengadaan obat setidaknya dapat mempengaruhi sistem  pengelolaan  obat  terutama  dalam  hal ketersediaan  obat  untuk  melayani  kebutuhan populasi  di  unit-unit  pelayanan  kesehatan. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cilacap  pada tahun  2008  hingga  2010  mengalami  beberapa kendala  terutama  dalam  pengelolaan  obat  dan pelayanannya  kepada  publik,  hal  inilah  yang menjadi dasar dalam penelitian mengenai evaluasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap agar lebih memahami dan menjadi dasar pengelolaan  obat  di  tahun  berikutnya  menjadi lebih baik (Depkes RI, 2009).
Penelitian  mengenai  pengelolaan  obat belum  pernah  dilakukan  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Cilacap  sehingga  peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  gambaran  mengenai
pengelolaan  obat  sebagai  bentuk  evaluasi  dari tahun  2008,  2009  dan  2010.  Pada  tahun  2008 di  Kabupaten  Cilacap  terjadi  bencana  alam yang  mengakibatkan  pengelolaan  obat  seperti perencanaan  dan  ketersediaan  obat  menjadi tidak  sesuai  (Dinkes  Cilacap,  2009)  juga  sistem penunjang  yang  terkait.  Berkaitan  dengan hal  tersebut  maka  perlu  diketahui  gambaran pengelolaan obat tiga tahun setelahnya.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi pengelolaan obat tahun 2008, 2009 dan 2010 yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan penyimpanan serta penggunaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap  dan  untuk  mengevaluasi  sistem penunjang yang terkait dengan pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  adalah  observasional dengan  pengamatan  yang  bersifat  deskriptif dan  pengumpulan  data  secara  retrospektif menggunakan  data  perencanaan,  pengadaan, distribusi  dan  penyimpanan  serta  penggunaan di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cilacap  tahun 2008,  2009  dan  2010  dan  yang  termasuk  dalam sistem  penunjang  terkait  dalam  pengelolaan obat.  Data  yang  diambil  disesuaikan  dengan standar dan indikator menurut Depkes RI tahun 2002 dan 2006. Subjek penelitian dibagi menjadi tiga  kelompok  dengan  pedoman  wawancara yaitu kelompok kebijakan, Kelompok pengadaan dengan  responden  penanggung  jawab  kegiatan proyek,  panitia  pengadaan  obat,  Kelompok pengguna  atau  pengelola  obat,  dengan responden Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan, dan petugas  Instalasi  Perbekalan  Kesehatan,  serta responden lain yaitu dokter, perawat dan asisten apoteker  yang  dianggap  penting  sesuai  dengan perkembangan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Evaluasi perencanaan obat di Dinas Kesehatan
Kabupaten Cilacap

## Ketepatan perencanaan
Ketepatan  perencanaan  kebutuhan  obat merupakan  awal  dari  fungsi  pengelolaan  obat
yang  strategis,  karena  obat  yang  disediakan untuk  pelayanan  kesehatan  harus  sesuai  dalam jumlah  dan  jenis  obatnya.  Pada  tahun  2008  jika dilihat  dari  jumlah  biaya  yang  digambarkan sebagai persentase jumlah obat yang digunakan tidak  sesuai  dengan  ketepatan  perencanaan pengadaan  obat.  Pada  tahun  tersebut  masih diberlakukan  buffer  stok  dari  propinsi  dan anggaran  yang  digunakan  masih  dari  APBD II,    sehingga  ketepatan  perencanaan  obat  tidak sesuai dengan standar yang disebutkan menurut WHO dalam Depkes RI (2006) yaitu 100% dengan penambahan  sebagai safety  stock sebesar  10% dan  dengan  standar  110%  menurut  kesesuaian perencanaan  obat  selama  18  bulan  ke  depan. Hal  tersebut  terjadi  karena  bencana  alam  pada tanggal 10 september 2008 yang mengakibatkan banyaknya  obat  bantuan  datang  dari  Pusat, Propinsi,  Kabupaten  lain  juga  Hibah    dari  Luar Negeri yang membuat over stock di IPK. Diantara obat-obatan dari luar negeri tersebut tidak banyak digunakan karena ketidak tahuan indikasi obat.
Ketepatan  perencanaan  obat  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  (DKK)  tahun  anggaran 2008,  2009  dan  2010  dapat  dikatakan  tidak tepat  yaitu  sebesar  147%,  108%  dan  145%.  Hal tersebut  karena  perencanaan  besar  namun penggunaannya  sedikit  sehingga  evaluasi terhadap  indikator  tersebut  perlu  adanya keseimbangan  antara  perencanaan  di  tahun sebelumnya,  pada  saat  terjadinya  KLB  dan  juga untuk  tahun  berikutnya,  ketersediaan  anggaran tiap  tahun,  keterangan  mengenai  bencana alam  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2008,  dan pengiriman  obat-obatan  di  luar  perencanaan. Laporan  Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan Obat  (LPLPO)  yang  diterima  oleh  Dinas Kesehatan dari puskesmas tiap  tahunnya hanya digunakan sebagai dasar pengadaan obat melalui tender,  sedangkan  obat-obatan  yang  datang dari  propinsi  dan  pusat  di  luar  perencanaan obat  Dinas  Kesehatan.  Ketidaktepatan  dalam perencanaan  obat  membuat  penggunaan  obat di  puskesmas  menjadi  tidak  efektif,  efisien  dan menimbulkan irrasionalitas pengobatan maupun biaya yang digunakan. Hal ini akan menjadi tolak ukur ketika terjadinya bencana alam.

## Biaya obat per penduduk
Pengajuan  anggaran  pengadaan  obat kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dihitung berdasarkan penggunaan obat tahun sebelumnya (menggunakan  data  LPLPO)  dan  berdasarkan data yang terkumpul untuk dana penyediaan obat per kapita Kabupaten sebagai bentuk pelayanan dasar  rata-rata  kurang  dari  Rp.  5000,-  jauh  di bawah rekomendasi WHO yaitu US$ 2 per kapita atau sekitar Rp.9000,- (Depkes RI, 2006). Rata-rata (jumlah  kunjungan  dibagi  jumlah  penduduk) yang  didapatkan  untuk  biaya  berobat  setiap penduduk  dibawah  standar  yang  ditetapkan oleh  Depkes  dikarenakan  perbedaan  kebijakan masing-masing daerah. Hasil yang didapatkan di lapangan selama tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010 adalah Rp. 3.142, Rp.2000, dan Rp. 4.615.

## Kesesuaian item obat dengan DOEN
Menurut  buku  Pedoman  Supervisi  dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, nilai standar DOEN untuk seleksi obat adalah 76% sedangkan nilai yang didapatkan dari evaluasi di IPK adalah 52,4% maka dapat dinyatakan bahwa jumlah dan jenis obat yang diseleksi belum sesuai dengan  standar  DOEN  dan  belum  dilaksanan secara  efektif  dan  efisien  dalam  penggunaan dana  maupun  obat,  pun  dalam  penggunaannya di  masing-masing  puskesmas  harus  bisa  lebih rasional. Jumlah jenis obat yang tidak termasuk DOEN  tahun  2008-2010  sebanyak  130  item  dan tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah jenisnya hingga saat ini.

## Tingkat ketersediaan obat
Tingkat  ketersediaan  obat  adalah  jumlah obat  yang  tersedia  di  IPK  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Cilacap  dibagi  dengan  jumlah pemakaian rata-rata obat per bulan. Ketersediaan obat  dinyatakan  aman  adalah  selama  18  bulan atau  penggunaan  selama  satu  tahun  berjalan ditambah safety  stock (Kemenkes  RI,  2010). Berdasarkan  hal  tersebut,  ketersediaan  obat di  Dinas  Kabupaten  Cilacap  untuk  pelayanan kesehatan di unit kesehatan masih jauh di bawah aman  atau  tidak  sesuai  dengan  indikator  yang ditetapkan.  Ketersediaan  obat  selama  tahun
anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang dihitung rata- rata  per  bulan  adalah  16  bulan,  5  bulan  dan  7 bulan selama 1 tahun.

## Evaluasi pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

## Pengadaan Obat
Tahun  2008  hingga  pertengahan  tahun 2009 dana pengadaan obat yang diperoleh Dinas Kesehatan  Kabupaten  Cilacap  bersumber  dari APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara), APBD  I  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Tingkat  I  Propinsi), APBD  II  (Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tingkat  II Kabupaten),  Askes  (Asuransi  kesehatan)  dan program P2M (Pemberantasan Penyakit Menular) dan dana alokasi khusus (DAK). Sebagian besar DAK masih digunakan untuk biaya operasional. Menurut  WHO  disebutkan  bahwa  untuk Indonesia  perbandingan  ideal  anggaran  untuk obat  publik  dengan  anggaran  lain  di  sektor kesehatan sebesar 39% (Depkes RI, 2010).  Hasil Penelitian  menunjukkan  bahwa  alokasi  dana pengadaan  obat  di  Kabupaten  Cilacap  sebesar 94,60%,  95,04%,  98,30%  dan  perseantase  alokasi dana  pengadaan  obat  selama  tahun  2008,  2009 dan 2010 adalah 24,8%, 14,3% dan 49%.

## Pengadaan obat generik
Nilai  obat  generik  diambil  dari  beberapa sumber alokasi dana yang termasuk diantaranya untuk pembelian obat-obat esensial generik. Pada tahun  2009  terjadi  penurunan  nilai  karena  nilai obat  generik  yang  tersedia  di  IPK  mengalami banyak  pengeluaran  sedangkan  sumber  alokasi dana  masih  kurang.  Pengadaan  obat  generik ini  dihitung  berdasarkan  nilai  rupiah  untuk memudahkan  persentasenya  terhadap  obat-obat dan  alat  kesehatan  yang  ada  di  IPK  sedangkan standar  yang  ditetapkan  menurut  indikator Depkes  RI  (2006)  adalah  80%.  Nilai  pengadaan obat di Kabupaten Cilacap adalah sebebar 89,6%, 79,1%, 88,2%.

## Evaluasi distribusi dan penyimpanan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

## Ketepatan distribusi obat
Selama  3  tahun  anggaran  ketepatan distribusi  obat  mencapai  angka  ideal  100%. Kapasitas  gudang  penyimpanan  puskesmas hanya  untuk  cukup  3  bulan,  sehingga  droping dilakukan  hanya  3  kali  dalam  setahun  pada masing-masing puskesmas. Untuk pemenuhan kebutuhan  pemakaian  obat  diluar  dropping obat  dari  DKK  ke  puskesmas  adalah  dengan lembar permintaan.

## Ketepatan waktu pengiriman LPLPO
Waktu  pengiriman  LPLPO  adalah  waktu yang  dibutuhkan  untuk  jumlah  seluruh  LPLPO yang  seharusnya  diterima  setiap  bulan  dari masing-masing  puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan. Pada  tahun  2010  dengan  adanya  dana  DAK yang dialokasikan untuk program komputerisasi pengiriman  LPLPO  kepada  Dinas  Kesehatan maka lebih mudah untuk ditinjau dan dievaluasi, dari  38  puskesmas  sekitar  80%  LPLPO  yang diterima  tepat  waktu  oleh  Dinas  Kesehatan. disampaikan  ke  masing-masing  puskesmas melalui jaringan tersebut.

## Evaluasi penggunaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Kesesuaian kertersediaan obat program dengan kebutuhan
Kesesuaian  jumlah  obat  program  yang tersedia di IPK dengan kebutuhan untuk sejumlah pasien yang memerlukan obat program tersebut. Penelitian  ini  mengambil  contoh  mengenai ketersediaan  obat Tuberculosis (TB)  yang  jumlah pasiennya  merupakan  masuk  dalam  kategori tingkat tinggi di Kabupaten Cilacap. Jumlah obat program  TB  yang  tersedia  di  IPK  adalah  109– 67%    dibandingkan  dengan  jumlah  kebutuhan seluruh pasien di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2008  obat tersebut bersumber dari sisa stok baik milik  pusat  maupun  daerah  dan  adakalanya permintaan dari Kabupaten tidak sesuai dengan obat yang tersedia.

## Vol. 2 No. 2 / Juni 2012

## Biaya obat per kunjungan resep
Biaya  obat  per  kunjungan  resep  adalah besaran  dana  yang  dibutuhkan  untuk  setiap resep  dan  besaran  dana  yang  tersedia  untuk setiap  resep.  Data  diperoleh  dari  total  dana pemakaian  obat  tahun  lalu  serta  jumlah  lembar kunjungan  resep  dari  keseluruhan  puskesmas per tahunnya. Disimpulkan secara positif karena biaya obat per kunjungan resep dari DKK kepada masing-masing puskesmas sudah sesuai dengan standar  5000  rupiah  per  pasien  sebagai  biaya retribusi pelayanan dan perbekalan kesehatan di puskemas yaitu Rp. 7.512, Rp. 8.180, Rp. 7.536.

## Evaluasi sistem pendukung di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Organisasi
Seksi  Farmasi  Bahan  Makanan  dan Minuman (Farmamin) dipimpin oleh Dokter dan Seksi Perbekalan Kesehatan (Perbelkes) dipimpin oleh  Apoteker  dibantu  oleh  beberapa  tenaga apoteker  dan  dua  tenaga  administrasi.  Melihat tujuan pokok aksi (tupoksi) seksi Farmamin dan Perbelkes jika dikompilasi dengan UU Kesehatan, PP tentang Tenaga Kefarmasian dan Kompetensi Apoteker,  jelas  yang  tepat  sesungguhnya  yang menempati  Kepala  seksi  Farmamin  adalah Apoteker  untuk  memimpin  sesuai  dengan kemampuan  manajerial  harus  menguasai  ilmu kefarmasian dan keahlian mengenai kefarmasian serta berdasarkan UU yang berlaku.

## Pembiayaan
Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2008 hingga 2010 dapat  dikatakan  mencukupi  biaya  operasional DKK  dan  yang  digunakan  oleh  organisasi  itu sendiri namun dalam pemenuhan fasilitas masih belum memenuhi. Kebijakan masalah anggaran ini  disetujui  oleh  Pemda  Kabupaten  Cilacap dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan  sulitnya  prosedur  yang  dijalankan  sesuai dengan kebutuhan.

## Manajemen Informasi
Sistem  informasi  yang  disediakan  oleh Dinas  Kesehatan  Cilacap  yang  pelaksanaannya dilakukan  oleh  bagian  MSDMK  (Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan)  sudah menggunakan  sistem  informasi  manajemen
obat  (SIMO)  terintegrasi  yang  dapat  dipantau langsung  dari  masing-masing  daerah.  Kendala yang  dihadapi  dalam  pengunaan  SIMO  ini seperti  alat,  cuaca,  dan  SDM  baik  internal maupun eksternal DKK yang belum sepenuhnya menguasai teknologi ini. Adanya data yang tersaji dengan  cepat  dan  akurat  dari  SIMO  ini  maka keputusan-keputusan  yang  diambil  lebih  cepat dan  akurat  dan  dari  segi  biaya  meminimalkan SDM yang diperlukan dalam organisasi.

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Dari  38  puskesmas  di  Kabupaten Cilacap  3  sampai  6  puskesmas  dijalankan  oleh asisten  apoteker  dan  sisanya  bukan  tenaga  ahli kefarmasian.  Sistem  pendukung  pengelolaan obat  yang  terdiri  dari  organisasi,  pembiayaan yang  berkesinambungan,  pengelolaan  informasi dan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang diulas di atas merupakan pengelolaan obat yang  telah  dijelaskan  oleh  Quick,  dkk  (1997). Dilihat  dari  hasil  keseluruhan,  pengelolaan obat  di  DKK  Cilacap  masih  perlu  dilakukan beberapa  perubahan  menuju  paradigma  IPK menjadi  instalasi  farmasi  satu  pintu  dengan ditunjang perbaikan dari segi SDM, sarana dan prasarana, struktur organisasi yang lebih terarah dan berkesinambungan.

## KESIMPULAN
Evaluasi yang tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan meliputi, ketepatan perencanaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (147%, 108% dan 145%); Biaya obat per penduduk (Rp. 3.142,  Rp.2.000,  Rp.4.615);  Ketersediaan  item obat di IPK dengan rata-rata 16 bulan, 5 bulan, 7 bulan; Kesesuaian item obat dengan DOEN 52,4% pada  tiga  tahun  anggaran;  dan  Persentase  dana pengadaan obat 24,8%, 14,3%, 49%.
Evaluasi yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan meliputi, alokasi dana pengadaan obat 94,60%, 95,04%, 98,30%; Pengadaan obat generik 89,6%, 79,1%, 88,2%; Ketepatan waktu distribusi obat 100% selama tiga tahun anggaran; Ketepatan waktu  pengiriman  LPLPO;  Ketersediaan  obat program  sesuai  kebutuhan  109%,  160%,  167%; dan  biaya  obat  per  kunjungan  resep  Rp.7.512, Rp.8.180, Rp.7.536.
Manajemen  penunjang  yang  terdiri  dari organisasi, pembiayaan yang berkesinambungan,
pengelolaan  informasi  dan  pengelolaan  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  telah  dievaluasi  di DKK  Cilacap  sudah  mengalami  peningkatan namun tetap perlu pengembangan ke arah yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
BPOM,  2001, Pengelolaan  Obat  Kabupaten/Kota , Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan, Jakarta.
Depkes  RI.,  2006, Kebijakan  Obat  Nasional , Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Depkes  RI.,  2009, Pedoman  Teknis  Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan  Kesehatan  Dasar ,  Direktorat Jenderal  Pelayanan  Kefarmasian  dan Alat  Kesehatan,  Departemen  Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Dinkes  Cilacap,  2009, Sumber  Data  Kabupaten
Cilacap , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Depkes  RI.,  2010, Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah , Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Kemenkes RI., 2010, Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/  Kota, Jurnal ,  Direktorat  Bina Obat  Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan, Direktorat  Jendral  Bina  Kefarmasian dan  Perbekalan  Kesehatan  Kementrian Kesehatan  RI  bekerjasama  dengan  Japan Internasional Coorperation Agency (JICA), Kementrian Kesehatan Republik Indonesia,
Jakarta.
Quick, JD., Hume, ML., Ranking, JR., O Connor, RW., 1997, Managing Drug Supply, Second Edition, Revised and Expanded, Kumarin Press, West Hartford.