## ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN ALOKASI DANA DESA PEMERINTAHAN DESA BINAKA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI
1 Novi Ratna Suryani Waruwu, 2 Sukaaro Waruwu, 3 Maria Magdalena Bate’e,
4 Aferiaman Telaumbanua, 5* Forman Halawa
1,2,3,4 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias - Indonesia 5 Program Studi Magister Sains Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga – Indonesia
e-mail: 1 noviwaruwu1557@gmail.com
2 sukawaruwu414@gmail.com
3 maria.batee82@gmail.com
4 aferiaman.tel@gmail.com
5* halawaforman07@gmail.com (corresponding author)

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine and analyze the financial performance of the Village  Fund  Allocation  (ADD)  management  of Binaka  Village  Government,  Gunungsitoli Idanoi District, Gunungsitoli City based on the ratio of effectiveness and growth ratio. The type  of  research  used  in  this  research  is  descriptive  quantitative  research.  In  this  study, secondary data was obtained from the financial reports of Village Fund Allocations in the 2019-2021 APBDes Government of the Binaka Village. Data collection techniques used in this  research  are  documentation  and  interviews.  The  results  of  the  study  show  that  the financial  performance  of  the  Allocation  of  Village  Funds  for  the  Government  of  Binaka Village from 2019-2021 based on the calculation of the effectiveness ratio with an average yield of 100% is categorized as effective. Then based on the growth ratio, it experienced negative growth with an average percentage of -5.4%.
Keywords: Financial Performance; Effectiveness Ratio; Growth Ratio
Diterima (Received) : 03-07-2023 Direvisi (Revised) : 05-12-2023 Disetujui (Approved) : 05-01-2024 Dipublikasi (Published) : 01-03-2024
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  Indonesia  yang  paling  kecil  yaitu  sistem  pemerintahan  desa. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Alfiansyah, 2021). Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesi (Lestari et al., 2020).
Desa  adalah  pemerintahan  yang  kekuasaannya  di  bawah  pemerintah  daerah. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala  Desa  serta  memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat  besar  dalam  mengelola pemerintahannya  (Sitinjak,  2021).  Pemerintah  Pusat  memberikan  kebebasan  kepada Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip untuk mengelola pemerintahannya, dimana semua kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai  dengan  keputusan  yang  berlaku  (Rifa’i,  2022).  Pertanggungjawaban  yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa (Rifa’i, 2022).
Desa  merupakan  lembaga  pelayanan  yang  juga  sebagai  lembaga  pengatur Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (Firmansyah  et  al.,  2021).  Kemampuan pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  ditunjukkan  dalam  APBDes  yang menggambarkan  kemampuan  pemerintah  desa  dalam  membiayai  pelaksanaan  tugas- tugas  pemerintahan,  pembangunan  desa,  dan  pelayanan  sosial  masyarakat  desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu aspek yang harus diatur secara hati-hati dan instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintahan desa (Alina Widyasari et al., 2022).  Pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap kemajuan  masa  depan  desa.  Berkembangnya  suatu  desa  tergantung  dari  bagaimana sumber  daya  manusia  yang  ada  di  desa  tersebut  dalam  mengelola  keuangan  desanya (Adhari & I, 2017).
Pengukuran kinerja keuangan pada laporan keuangan pemerintah desa sangat penting  untuk  akuntabilitas  dalam  mewujudkan  kinerja  pemerintahan.  Dengan  begitu pengukuran  kinerja  keuangan  dapat  membantu  pemerintah  dalam  mengelola  dan memperbaiki  kinerjanya  (Sipayung  &  Wahyudi,  2022).  Kinerja  laporan  keuangan pemerintahan  desa  akan  membantu  kepala  desa  dalam  mengambil  keputusan  untuk menggunakan  dana  desa  secara  baik.  Salah  satu  dana  yang  dikelola  oleh  desa  adalah Alokasi Dana Desa atau sering disebut ADD (Dharmayuni, Lita , Khairuddin, 2021).
Kinerja  keuangan  sangat  penting  untuk  mengukur  keberhasilan  suatu organisasi pemerintah maupun swasta (Winbaktianur & Siregar, 2021). Banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah desa, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Rifa’i (2022) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Jampu dari tahun 2015-2018 dilihat dari rasio efektivitas dikategorikan “Cukup Efektif” karena rata-rata efektivitasnya yaitu sebesar 82,015%.
Pemerintahan  Desa  Binaka  adalah  salah  satu  desa  yang  menerima  dan melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditunjukkan dalam APBDes setiap  tahunnya  (Riva’i,  2019).  Dengan  adanya  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diharapkan Pemerintahan Desa Binaka mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya (Tahirs et al., 2023).
Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBDes
Pemerintahan Desa Binaka Tahun 2019-2021 Tahun Anggaran Realisasi 2019 Rp475.353.198 Rp475.353.198 2020 Rp429.223.609 Rp429.223.609 2021 Rp424.487.593 Rp424.487.593
Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021
Tabel  1  menunjukkan  gambaran  mengenai  perkembangan  pendapatan  dan pengeluaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Desa  Binaka  dari  tahun  2019,  2020  dan  tahun 2021. Tahun anggaran 2019 menunjukkan pendapatan sebesar Rp475.353.198 dengan realisasi pendapatannya Rp475.353.198 di mana tidak ada selisih anggaran dan realisasi. Pada  tahun  anggaran  2020  menunjukkan  pendapatan  sebesar  Rp429.223.609  dengan realisasi pendapatannya Rp429.223.609 di mana juga tidak ada selisih antara anggaran dan  realisasinya.  Dan  pada  tahun  anggaran  2021  menunjukkan  pendapatan  sebesar Rp424.487.593 dengan realisasi pendapatannya Rp424.487.593 yang juga tidak memiliki selisih  antara  pendapatan  dan  realisasinya.  Ini  membuktikan  bahwa  Pemerintah Desa Binaka  telah  merealisasikan  anggaran  Alokasi  Dana  Desanya  dengan  sepenuhnya. Dengan  begitu  berdasarkan  hal  tersebut  maka  penyelenggaraan  pemerintah  desa membutuhkan  suatu  pengelolaan  APBDes  dengan  melakukan  analisis  kinerja  keuagan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (Saputra et al., 2022).
Untuk mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binaka sudah tepat maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan dilakukan  untuk  menilai  tingkat  kemajuan  pencapaian  pelaksanaan  pemerintah  desa dalam  bidang  keuangan  yang  digunakan  untuk  membandingkan  hasil  dari  periode dengan  periode  sebelumnya  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  keuangannya (Benshlomo, 2023). Sehingga dari penilaian kinerja keuangan ini dapat menjadi sebuah bentuk  informasi  yang  penting  dalam  mengelola  keuangan  desa  untuk  periode berikutnya dan membantu Kepala Desa dalam megambil keputusan untuk menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) secara baik dan bijaksana (Alina Widyasari et al., 2022).
Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  desa  adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan (Febrina Astria Verasvera, 2016). Beberapa rasio keuangan yang digunakan peneliti untuk mengukur akuntabilitas pemerintah Desa Binaka  yaitu  rasio  efektivitas  dan  rasio  pertumbuhan.  Rasio  efektivitas  merupakan “gambaran  mengenai  kemampuan  pemerintah  dalam  merealisasi  pendapatan  dengan target  penerimaan/dianggarkan”  (Susanti,  2023).  Sedangkan  rasio  pertumbuhan merupakan “rasio yang bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah dalam tahun anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative” (Asiah et al., 2023).
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data dan  menganalisis  bagaimana  kinerja  keuangan.  Berdasarkan  rumusan  masalah  yang telah ditentukan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat stabilitas pertumbuhan kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa  Binaka,  dan  (2)  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)
Pemerintahan  Desa  Binaka  dilihat  dari  rasio  efektivitas  dan  rasio  pertumbuhan  dari tahun 2019-2021.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN Pemerintahan Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Desa  adalah  sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fartini, 2022).
Pemerintah  desa  merupakan  lembaga  perpanjangan  pemerintah  pusat  yang memiliki peran strategi untuk mengatur dan mengukur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Saverus, 2019). Berdasarkan peranannya, maka  diterbitkan  peraturan-peraturan  dan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan pemerintahan  desa  yang  mengatur  tentang  pemerintahan  desa  sehingga  roda pemerintahan berjalan dengan optimal.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Pemerintahan Desa  adalah  suatu  sistem  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dan  seluruh  kepentingan  masyarakat setempat. Pemerintahan desa merupakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (Tresia, 2014).
Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan desa  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa  yang  diatur  menurut  undang-undang,  serta mengatur dan mengurus masyarakatnya di desa dalam membangun pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu (Sulaiman, 2022).

## Laporan Keuangan
Menurut  Defitri  (2018)  “laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.”  Laporan  keuangan  menggambarkan  pos-pos  keuangan  pemerintah  desa yang diperoleh dalam suatu periode.
Firmansyah et al.,  (2021) menyatakan bahwa, “laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah”. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik.
Dalam  hal  laporan  keuangan,  sudah  merupakan  kewajiban  setiap  pemerintah desa  untuk  membuat  dan  melaporkan  keuangannya  pada  suatu  periode  tertentu.  Hal yang  dilaporkan  kemudian  dianalisis  sehingga  dapat  diketahui  kondisi  dan  posisi keuangan  terkini.  Kemudian,  laporan  keuangan  juga  menentukan  langkah  apa  yang dilakukan pemerintah daerah sekarang dan kedepan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilkinya (Wildasari, 2019).

## Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa
Kinerja ( performance ) yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi organisasi  yang  tertuang  dalam  rencana  strategis  (Febrina  Astria  Verasvera,  2016). Menurut  Purwanti  (2021)  “kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang menggunakan indikator keuangan”. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan
untuk  menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  sehingga diperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-potensi  kinerja yang akan berlanjut (Kusrina, 2014).
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran  kondisi  keuangan  pada  periode  tertentu  yang  diukur  dengan  beberapa indikator yang disusun berdasarkan basis akrual (Ginting, 2020). Kemudian kaitannya dengan  pemerintah  desa  yaitu  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  desa  merupakan hasil  dari  kegiatan  atau  program  yang  akan  atau  telah  tercapai  sehubungan  dengan penggunaan  anggaran  desa  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  terukur,  kemampuan kinerja desa dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat (Adhari & I, 2017).

## Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa
Pengukuran  kinerja  yaitu  proses  penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan  yang telah  ditentukan  sebelumnya,  termasuk  informasi  atas  efisiensi  penggunaan  sumber daya  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa  (seberapa  baik  barang  dan  jasa  diberikan kepada  pelanggan  dan  seberapa  jauh  pelanggan  merasa  puas),  hasil  kegiatan  yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Kuntadi & Puspita, 2022).
Kuntadi  &  Puspita  (2022)  menyebutkan  bahwa  “sistem  pengukuran  kinerja sektor  publik  adalah  suatu  sistem  untuk  membantu  manajer  publik  dalam  menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial yang dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi yang diperkuat dengan menetapkan penghargaan ( reward ) dan hukuman ( punishment system )”.
Menurut  Ginting  (2020),  pengukuran  kinerja  sektor  publik  dilakukan  untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:
a) Pengukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk  membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan public (Kuntadi & Puspita, 2022).
b) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan (Lestari et al., 2020).
c) Ukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk  mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan di atas dapat dilihat bahwa pengukuran  kinerja  keuangan  sangat  penting  dalam  menilai  efesiensi  dan  efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki oleh desa (Syairozi et al., 2021). Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja dimasa mendatang (Winbaktianur & Siregar, 2021).

## Alokasi Dana Desa
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya  disingkat  ADD  adalah  dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Firmansyah et al., 2021).
Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  di  Kota  Gunungsitoli,  dimana  besaran  Alokasi  Dana Desa (ADD) yang diterima setiap desa tiap tahun anggaran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut (Firmansyah et al., 2021):
a) Alokasi Dasar, yang  merupakan  alokasi yang  dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD.
b) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis (yang selanjutnya  disebut  Alokasi  Formula)  sebesar  105  (sepuluh  persen)  dari jumlah ADD, dengan bobot sebagai berikut:
1) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa.
2) 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin desa.
3) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah.
4) 30% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
Alokasi  Dana  Desa  memiliki  peran  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  di  tingkat  desa  (Sitinjak,  2021).  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  sumber  daya  desa  untuk  menunjang  kemandirian  rumah  tangga sendiri masih kurang dalam segi pembiayaannya. Maka pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat  bergantung  bukan  hanya  perangkat  desa,  melainkan  sifatnya  terbuka,  gotong royong dan melibatkan semua pihak (Adhari & I, 2017). Dari kemampuan pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  baik  melibatkan  unsur  pemerintahan  desa  maupun  lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh yang terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan (Sitinjak, 2021).

## Analisis Rasio Keuangan
Menurut  Ginting  (2020)  menyatakan  bahwa  “analisis  laporan  keuangan  merupakan kegiatan  untuk  menginterpretasikan  angka-angka  dalam  laporan  keuangan  dalam rangka  menilai  kinerja  keuangan  yang  hasil  analisis  tersebut  akan  digunakan  sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik”. Analisis laporan keuangan memerlukan  teknik  tertentu  agar  kegiatan  analisis  tersebut  bermanfaat  untuk pengambilan  keputusan.    Untuk  mengukur  kinerja  keuangan  dapat  dilakukan  dengan menggunakan rasio keuangan (Wahyuni et al., 2018).
Lebih  lanjut  Lestari  et  al.,  (2020)  menyatakan,  “analisis  rasio  keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan.”  Analisis  rasio  keuangan  dapat  digunakan  untuk  menginterpretasikan perkembangan  kinerja  dari  tahun  ke  tahun  dan  membandingkannya  dengan  kinerja organisasi lain yang sejenis (Kusrina, 2014).
Hasil  rasio  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  untuk mengetahui baik buruknya laporan keuangan suatu desa (Asiah et al., 2023). Hasil rasio keuangan ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam suatu periode  apakah  mencapai  target  seperti  yang  telah  ditetapkan,  serta  dapat  menilai kemampuan  pemerintah  desa  dalam  memberdayakan  sumber  daya  ekonomi  secara efektif. Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan laporan keuangan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efektif selama satu tahun periode anggaran (Susanti, 2023).

## Rasio Efektivitas
Menurut Pemendagri  Nomor 13 Tahun 2006,  efektif adalah pencapaian hasil program melalui  target  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  yakni  dengan  cara  pengeluaran  dan hasil  yang  dibandingkan  (Sulaiman,  2022).  Menurut  Fartini  (2022)  “rasio  efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi pendapatan dengan target penerimaan (dianggarkan)”.
Rasio Efektivitas = Realisasi Pendapatan Target Pendapatan × 100%
Tabel 2 Penilaian Efektivitas Kemampuan Keuangan Persentase Efektivitas Sangat Efektif >100% Efektif >90-100% Cukup Efektif >80-90% Kurang Efektif >60-80% Tidak Efektif 60% Sumber: Mahmudi, 2019

## Rasio Pertumbuhan
Kusrina (2014) menyatakan bahwa “rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode  anggaran,  kinerja  anggarannya  mengalami  pertumbuhan  pendapatan  secara positif atau negatif”.
Rasio Pertumbuhan = Realisasi Pendapatan X − X Realisasi Pendapatan X × 100% Keterangan : X n = Tahun yang dihitung
X 0 = Tahun sebelumnya

## Kerangka Penelitian
Dalam menganalisis kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan Desa Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  pada  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam periode (3) tiga tahun yang terdiri dari tahun 2019, 2020  dan  2021.  Laporan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  perlu  dianalisis  dengan menggunakan rasio keuangan sebagai acuan dalam mengetahui kinerja keuangan. Untuk menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintahan  desa,  maka  rasio  keuangan  yang digunakan  yaitu  Rasio Efektivitas  dan  Rasio  Pertumbuhan.  Dengan melihat  hasil  rasio keuangan tersebut maka dapat diketahui kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa  Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  selama  periode  2019- 2021.
Untuk memperjelas konsep dan arah dalam penelitian, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:
Sumber: Diolah Peneliti, 2022
Gambar 1

## Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  pada  permasalahan  yang  diteliti,  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Febrina Astria Verasvera (2016) “metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah  yang  diteliti  untuk  menghasilkan  satu  kesimpulan”.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  merupakan  suatu metode penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data  berupa  angka  yang  dihasilkan  dari  keadaan  sebenarnya  (Alfiansyah,  2021). Dalam  penelitian  ini  yang  diamati  adalah  kinerja  keuangan  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa  Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.
Lestari et al., (2020) menyatakan bahwa “lokasi penelitian merupakan tempat di  mana  situasi  sosial  tersebut  akan  diteliti”.  Informasi  mengenai  data  yang  akan digunakan pada penelitian ini berada pada lokasi penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian  ini  adalah  di  Kantor  Desa  Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota Gunungsitoli.
Saputra et al., (2022) mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  Maka yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  laporan  keuangan  Desa Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  tahun  2019-2021.  Menurut Saputra et al., (2022) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
Pemerintahan Desa Binaka

## Laporan Keuangan ADD pada Laporan APBDes

## Pemerintahan Desa Binaka
Kinerja Keuangan Rasio pertumbuhan Rasio Efektivitas
oleh populasi tersebut”. Jadi yang menjadi sempel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2019-2021 serta Pemerintah Desa Binaka dengan responden berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan (Winbaktianur & Siregar, 2021).
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  kepada  responden  yang  mengetahui  tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  dokumen  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) Desa Binaka dari periode 2019-2021. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Defitri, 2018).
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara  digunakan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti,  dan  juga diketahui  hal-hal  dari  responden  yang  lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya sedikit/kecil  (Saverus,  2019).  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran  dari permasalahan  yang  terjadi  karena  sebab-sebab  khusus  yang  tidak  dapat  disajikan. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memahami tentang Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD).  Dokumentasi  juga  dilakukan  untuk  mencari  data  mengenai  hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,  lengger,  dan  sebagainya  (Febrina  Astria  Verasvera,  2016).  Dokumen  yang diperlukan adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintahan Desa Binaka dari tahun 2019-2021.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul  sebagaimana  adanya  terkait  dengan  kinerja  keuangan  pengelolaan  Alokasi Dana Desa  di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli (Sitinjak, 2021).
Tahap-tahap yang dilakukan menganalisis data sebagai berikut (Kusrina, 2014):
a) Melakukan analisis kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di  Desa  Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli berdasarkan:
1) Rasio Efektivitas = × 100% 2) Rasio Pertumbuhan = × 100%
b) Untuk  mendukung  hasil  perhitungan  dari  Rasio  Efektivitas  dan  Rasio Pertumbuhan maka dilakukan  wawancara,  sehingga dari  hasil wawancara tersebut dilakukan triangulasi data dengan cara:
1) Reduksi  data,  yaitu  proses  mengubah  data  rekaman  kedalam  pola,  fokus, kategori,  atau  berbagai  pokok  permasalahan  tertentu  setelah  data terkumpul. Data yang terkumpul dan terekam dalam berbagai catatan saat berada  di  lapangan  tersebut  kemudian  di  rangkum.  Perangkuman dilakukan  apabila  data  yang  diperoleh  dari  narasumber  dari  hasil wawancara  terlalu  banyak  dan  takutnya  tidak  relevan  dengan  rumusan masalah dan kemudian ditarik kesimpulannya (Saverus, 2019).
2) Penyajian data, yaitu uraian singkat yang dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya
yang akan dikerjakan. Pemaparan data adalah hasil wawancara dan analisis kinerja keuangan pemerintah desa (Saputra et al., 2022).
3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu didasarkan pada penyajian data dan  reduksi  data  yang  menjawab  fokus  penelitian  berdasarkan  analisis data.  Menghitung  Rasio  Efektivitas  dan  Rasio  Pertumbuhan  dari  laporan keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dengan membuat table (Asiah et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  kinerja  keuangan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Pemerintahan  Desa Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  dalam  penelitian  ini  adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau  kegiatan  dalam  bidang  keuangan.  Rasio  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam menganalisis kinerja keuangan kantor Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.
Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).  Dari  data  tersebut  memberikan  gambaran  informasi  mengenai  kinerja keuangan Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2019-2021.
Tabel 3
Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Tahun 2019-
2021 Tahun Anggaran ADD Realisasi ADD 2019 Rp475.353.198 Rp475.353.198 2020 Rp429.223.609 Rp429.223.609 2021 Rp424.487.593 Rp424.487.593

## Sumber: Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021
Adapun hasil dari analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan tersebut sebagai berikut.
a) Analisis  Kinerja  Keuangan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) berdasarkan Rasio Efektivitas
Menurut  Wildasari  (2019)  “rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi pendapatan dengan target penerimaan (dianggarkan)”. Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  1  sampai  100%.  Semakin  tinggi  rasio efektivitas  maka  itu  menunjukkan  bahwa  kemampuan  desa  semakin  baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas yaitu:
Rasio Efektivitas = Realisasi Pendapatan Target Pendapatan × 100%
Perhitungan  rasio  efektivitas  pemerintahan  Desa  Binaka  Kecamatan Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  tahun  2019-2021  adalah  sebagai berikut:
Tahun 2019 = Rp475.353.198 Rp475.353.198 × 100% = 100% Tahun 2020 = Rp429.223.609 Rp429.223.609 × 100% = 100%
Tahun 2021 = Rp424.487.593 Rp424.487.593 × 100% = 100% Tabel 4

## Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Tahun Anggaran ADD Realisasi ADD Persentase Efektivitas Kriteria 2019 Rp475.353.198 Rp475.353.198 100% Efektif 2020 Rp429.223.609 Rp429.223.609 100% Efektif 2021 Rp424.487.593 Rp424.487.593 100% Efektif

## Sumber: Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021
Dari  Tabel  4  dapat  dilihat  kinerja  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli setiap tahunnya.  Diketahui  pada  tahun  2019  memiliki  nilai  sebesar  100%  yang dikategorikan efektif. Kemudian pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 100% yang dikategorikan efektif. Dan pada tahun 2021 memiliki nilai 100% yang dikategorikan efektif.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  tersebut  maka  rata-rata tingkat  kinerja  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Pemerintahan  Desa  Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli dari tahun 2019-2021 yaitu 100% yang dikategorikan efektif.
b) Analisis  Kinerja  Keuangan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) berdasarkan Rasio Pertumbuhan
Menurut  Benshlomo  (2023)  “rasio  pertumbuhan  bermanfaat  untuk mengetahui apakah pemerintahan desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggarannya  mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif”. Dengan diketahuinya pertumbuhan  menggambarkan  kemampuan  pemerintahan  desa  dalam mempertahankan  ekonominya  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah dicapai  dari periode ke periode berikutnya. Rumus yang digunakan  untuk menghitung rasio pertumbuhan yaitu:
Rasio Pertumbuhan = Realisasi Pendapatan X − X
Realisasi Pendapatan X
× 100% Dimana, X n :
Tahun yang dihitung X 0 :  Tahun sebelumnya
Berhitungan  rasio  efektivitas  pemerintahan  Desa  Binaka  Kecamatan Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  tahun  2019-2021  adalah  sebagai berikut:
Tahun 2019 = Rp475.353.198 − 0
0 × 100% = 0 Tahun 2020 = Rp429.223.609 − Rp475.353.198 Rp475.353.198 × 100% = −9,7% Tahun 2021 = Rp424.487.593 − Rp429.223.609 Rp429.223.609 × 100% = −1,1% Tabel 5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Realisasi ADD Tahun Sekarang Realisasi ADD Tahun Sebelumnya Persentase Pertumbuhan Kriteria 2019 Rp475.353.198 - - - 2020 Rp429.223.609 Rp475.353.198 -9,7% Negatif 2021 Rp424.487.593 Rp429.223.609 -1,1% Negatif

## Sumber: Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat pertumbuhan realisasi keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar -9,7% dikategorikan negatif yang disebabkan karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2021 memiliki nilai -1,1% dikategorikan negatif yang juga disebabkan karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih kecil dibandingkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan tersebut secara keseluruhan dari tahun 2019-2021 maka rata-rata pertumbuhan kinerja keuangan Alokasi Dana Desa  (ADD)  Pemerintahan  Desa  Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota Gunungsitoli yaitu -5,4% yang dikategorikan pertumbuhan secara negatif.
c) Analisis  Kinerja  Keuangan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) berdasarkan Hasil Wawancara
Dari  hasil  wawancara,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  secara  umum Pemerintah Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli telah  mengelola  keuangan  desanya  salah  satunya  keuangan  Alokasi  Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan APBDes yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Binaka mengelola keuangan desa  sesuai  Permendagri  Nomor  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  meskipun  terdapat  beberapa  kendala  dalam  waktu pengelolaan anggaran desa.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  hasil  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Pemerintahan  Desa Binaka  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  pada  laporan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2019 sebesar  100%,  pada  tahun  2020  sebesar  100%,  dan  pada  tahun  2021  sebesar  100%.
Dengan  rata-rata  efektivitas  kinerja  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dari  tahun anggaran  2019-2021  sebesar  100%  dikategorikan  efektif.  Dalam  hal  ini  realisasi anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Desa  Binaka  telah mencapai target yang telah direncanakan.
Kinerja  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Pemerintahan  Desa  Binaka Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  dari  tahun  2019-2021  dilihat  dari rasio  pertumbuhan  mengalami  pertumbuhan  secara  negatif  dengan  rata-rata  rasio pertumbuhannya sebesar -5,4%. Ini disebabkan penerimaan anggaran setiap tahunnya mengalami  penurunan.  Hasil  rasio  pertumbuhan  realisasi  anggaran  pada  tahun  2020 sebesar -9,7% pertumbuhan secara negatif dan pada tahun 2021 sebesar -1,1% yang juga pertumbuhan secara negatif.
Kinerja  keuangan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Pemerintahan  Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli telah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dari tingkat efektivitas pengelolaan keuangan  desa  yang  tinggi  membuktikan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  atau direncanakan mampu mencapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Binaka.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan dari segi  efektivitas  supaya  terus  mempertahankan  kinerja  keuangan  selalu  efektif,  dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas selalu efektif ini membuktikan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desanya dengan baik.  Diharapkan  pemerintah  Desa  Binaka  dapat  mempertahankan  tingkat  efektivitas kinerja  keuangannya.  Dari  segi  pertumbuhan  pendapatan  Desa  Binaka  mengalami pertumbuhan  secara  negatif  atau  rendah.  Untuk  kedepannya,  diharapkan  pemerintah desa mampu mengelola potensi desa yang ada dengan baik dengan membuat BUMDes, sehingga dari hasil usaha desa tersebut dapat menambah pendapatan desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya  Meningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Di  Kecamatan  Babalan  Kabupaten Langkat. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi , 9 (1),  013. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728
Alfiansyah,  A.  (2021).  Status  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai  Badan  Hukum  Atas Diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) , 5 (2). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1991 Asiah,  N.,  Addiarrahman,  &  Murhmainnah.  (2023).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan Keuangan  Dana  Desa  Berdasarkan  Rasio  Efektivitas  dan  Rasio  Pertumbuhan Pada  Kantor  Desa  Limbur  Merangin  Kabupaten  Merangin. Jurnal  Ilmu  Sosial, Politik, Dan Hukum , 1 (1), 15–21.
Benshlomo,  O.  (2023).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Koperasi  Dari  Aspek  Efektivitas Berdasarkan Pedoman Pemerintah. Volume 4 (1), 88–100.
Defitri,  S.  Y.  (2018).  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Benefita , 3 (1), 64. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376 Dharmayuni, L & Khairuddin, B. (2021). Implementasi Penerapan Balanced Scorecard. Implementasi Penerapan Balanced Scorecard Studi Kasus: Kementerian Kelautan Dan Perikanan , 108–134.
Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga  Keseimbangan  Antara  Prinsip  Unity  dan  Diversity. PLEDOI  (Jurnal
Hukum Dan Keadilan) , 1 (1), 1–11. https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26 Febrina  A. V. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). Jurnal Manajemen Maranatha , 15 (2), 137–162.
Firmansyah, F., Muhamadong, M., Budiman, A., Hendra, H., & Rizkiani, F. (2021). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1), 223–235. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1697
Ginting,  K.  (2020).  Determinan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dan  Kinerja  Keuangan:
Budaya  Kerja  Dan  Kompetensi  (Studi  Kasus :  Badan  Pusat  Statistik  Wilayah Sumatera  Utara). Jurnal  Ilmu  Manajemen  Terapan , 2 (2),  185–201. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i2.343
Kuntadi,  C.,  &  Puspita,  G.  C.  (2022).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  Pada  Kementerian  /  Lembaga :  Sistem  Pengukuran Kinerja  ,  Dukungan  Organisasi  dan  Faktor  Individual. Jurnal  Ilmu  Manajemen Terapan , 4 (2), 189–198.
Kusrina, B. L. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (PKPD) Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Daerah Otonomi Baru Di Indonesia . November , 868–880. Laporan APBDes Desa Binaka Tahun 2019-2021.
Lestari,  D.,  Pertiwi,  I.,  Muchlisun,  M.,  Khabib,  N.,  &  Anwar,  S.  (2020).  Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Desa  Bejalen  Kecamatan  Ambarawa,  Kabupaten Semarang  Tahun  2017-2018. Jurnal  Ekonomi,  Sosial  Dan  Humanira , 01 (09), 2686–5661.
Purwanti,  D.  (2021).  Determinasi  Kinerja  Keuangan  Perusahaan :  Analisis  Likuiditas, Leverage  Dan  Ukuran Perusahaan  (Literature  Review  Manajemen  Keuangan). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2 (5), 692–698.
https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.593 Rifa’i,  M.  (2022). Kewenangan  Bupati  Terhadap  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Badan Usaha  Milik  Desa  /  Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama  Di  Kabupaten  Madiun Pendahuluan  Desa  Sebagaimana  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Didefinisikan Sebagai Desa Dan Desa Adat Atau Yang Disebu . 4 (1), 54–71. Riva’i, 2019. (2019). Analisis Disiplin Kerja Pegawai Dan Lingkungan Kerja Kantor Kepala Desa  Banjarsari  Kecamatan  Ciawi  Kabupaten  Bogor. Jurimea , 2 (2),  217–228. http://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/indexHalamanUTAMAJurnal:https ://journal.sinov.id/index.php
Saputra, R., Darmanto, D., & Ningsih, S. (2022). Pengaruh akuntanbilitas, transparansi dan peran  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Juwiring. Journal of Accounting and Digital Finance ,
2 (2), 86–98. https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i2.438 Saverus.  (2019).  Implementasi  Program  Pembangunan  Desa  Melalui  Anggaran  Dana Desa  di  Desa  Sukabanjar  Kecamatan  Lumbok  Seminung  tahun  2008. Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi
Dan Ilmu Ekonomi , 2 (1), 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0- 84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=e n&amp;lr=&amp;id=2LIMMD9FVXkC&amp;oi=fnd&amp;pg=PR5&amp;dq=Pri nciples+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&amp;ots=Hjr HeuS_
Sipayung,  B.,  &  Wahyudi,  A.  (2022).  Penerapan  Good  Governance  dalam  Rangka
Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  yang  Berintegritas  di  Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2),  14323–14334. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4702
Sitinjak,  Y.  K.  (2021).  Penataan  Kebijakan  Kepala  Desa  dalam  Mencegah  Terjadinya Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Tanah  Siang Kabupaten  Murung  Raya. Jurnal  Lmu  Sosial , 2 (1),  2013–2015. https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4807 Sulaiman. (2022). Evaluasi Wewenang Kepala Desa Menurut Peraturan . 1 (2), 86–97. Susanti,  S.  (2023). AKUA:  Jurnal  Akuntasi  dan  Keuangan  Analisis  Laporan  Realisasi Anggaran  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Gampong  Kabupaten  Aceh Barat . 2 (1), 19–26. https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1307 Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021 , 978–623.
Tahirs, J. P., Haerani, S., Taba, M. I., & Umar, F. (2023). Bureaucratic Performance through Good Governance in Local Government Literatur Review : Pengaruh Leadership Commitment  dan  Work  Culture  Terhadap  Kinerja  Birokrasi  Melalui  Good Governance di Pemerintah Daerah. Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol , 4 (3), 2759–2771.
Tresia, N. (2014). Tata kelola Pemerintahan Desa .
Wahyuni,  N.,  Amin,  A.,  Adequacy,  C.,  &  Ratio,  C.  A.  (2018). Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Bank  Umum  Syariah  yang  terdaftar  di  BEI (2014-2016) . 2 (2), 62–73.
Widyasari, A., Nisa, E. I. C, & Anwar, S. (2022). Analisis Internal Control Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. EKOMA :  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Akuntansi , 1 (2),  75–83. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.310
Wildasari.  (2019).  Strategi  Pemenuhan  Standar  Nasional  Pendidikan  Di  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan. Tesis .
Winbaktianur & Siregar, L. M. (2021). Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa , 5 (02), 121–129. https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.151