Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta
Rifki Putra Perdana, Fuad, Said Munawar Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram rifkiputra648@gmail.com

## Abstract
The Indonesian population is of sufficient productive age and has purchasing power, but consumers in Indonesia  generally  have  a  weaker  position  than  producers.  BPSK  is  a  non-structural  institution domiciled in districts and cities that has the function of resolving consumer disputes outside the court. So BPSK has a tough task in the era of President Joko Widodo's administration to encourage the investment climate, so this study wants to examine the implementation carried out by the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), and the obstacles faced, specifically looking at the role of BPSK in Yogyakarta City in 2020- 2021. So far BPSK Yogyakarta has been optimal in carrying out its functions and based on the principles of cheap, fast, simple, but still minimal publications. In the future, the author hopes that BPSK's duties are limited to resolving consumer disputes with business actors, while the task of supervising standard clauses is the task of the National Consumer Protection Agency (BPKN).
Keywords: BPSK, disputes, consumers, business actors, settlement

## Abstrak
Penduduk dalam usia produktif yang cukup besar sehingga menjadi konsumen dengan daya beli yang besar pula, namun konsumen di Indonesia umumnya memiliki posisi lebih  lemah  daripada  produsen.  BPSK  merupakan  lembaga  non  struktural  yang berkedudukan kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Maka BPSK memiliki tugas berat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong iklim investasi, maka penelitian ini ingin mengkaji implementasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK), dan  kendala-kendala  yang  dihadapi,  secara  khusus  melihat  peran  BPSK  Kota Yogyakarta  di  tahun  2020-2021.  Sejauh  ini  BPSK  Yogyakarta  telah  optimal  dalam menjalan  fungsi  dan  berdasar  asas  murah,  cepat,  sederhana,  namun  masih  minim publikasi. Kedepan penulis berharap BPSK bertugas sebatas menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, sedangkan tugas pengawasan klausula baku menjadi tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Kata Kunci: BPSK, sengketa, konsumen, pelaku usaha, penyelesaian.

## A. Pendahuluan
Negara  indonesia  dengan  amanah  konstitusi  hadir  sebagai  bagian  dalam menjamin terjalinnya kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini dapat di wujudkan
dengan  adanya  eksistensi  Lembaga  Lembaga  negara  yang  dapat menginterprestasikan  Amanah  konstitusi  dalam  sistem  penyeleseaian  sengketa konsumen 1
Berdasarkan  demografi,  data  penduduk  Indonesia  dalam  golongan  usia produktif sebesar 80%. Penduduk ini telah memiliki daya beli lebih tinggi ditambah dengan kenaikan jumlah penduduk kelas menengah (middle class). 2 Pertumbuhan perdagangan  Indonesia  mendorong  munculnya  berbagai  jenis  usaha.  Masing- masing  pihak  memiliki  kepentingannya  sendiri-sendiri.  Dimana,  kepentingan pelaku  usaha  adalah  memperoleh  keuntungan  yang  maksimal  dari  jual-beli (transaksi)  dengan  konsumen.  Sedangkan  di  sisi  lain,  kepentingan  konsumen berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap  produk  tertentu.  Dengan  kata  lain  konsumen  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  kualitas  yang  diinginkan.  Hal  ini  menimbulkan  potensi  benturan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. 3
Kondisi  di  Indonesia  para  produsen  seakan  lebih  dilindungi    oleh pemerintah    karena    mereka    dianggap    punya    jasa    besar    dalam  menopang perekonomian  negara  tersebut.  Kedudukan  konsumen  pada  umumnya  lebih lemah  jika  dibandingkan  dengan  kedudukan  produsen. 4
Adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada pasal 49 merupakan suatu lembaga yang dapat digunakan oleh konsumen dalam penegakan hak-haknya.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  telah  dibentuk diberbagai  kota  di  Indonesia,  termasuk  di  Yogyakarta.  Pembentukan  Badan
1 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Indenpendensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen UUD  1945  Dan  Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum  Berkeadilan ,  Jurnal  Jurisprudentie  UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136.
2 Hartanto dan Cut Wilda Meutia Syafiina, “Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan DIY (Dalam Perspektif Hukum Pidana)”, Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) No.1 Maret 2021
3 Dewi Ernita, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia ” , Jurnal Kajian Ekonomi , Januari 2013, Vol. I, No. 02, 2013
4 Muhammad      Djakfar.      2013. Hukum      Bisnis:      Membangun      Wacana      Integrasi Perundangan   Nasional Dengan Syariah .Malang: UIN Malang Press,h. 433.
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ini  tentu  saja  membawa  amanat  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, 5
BPSK  adalah  lembaga  non  struktural  yang  berkedudukan  di  seluruh kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi “menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.” Pada awal pembentukan BPSK Pemerintah hanya membentuk 10 BPSK di kota-kota besar sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001  tentang  Pembentukan  Badan  Penyelesiain  Sengketa  Konsumen  pada Pemerintah  Kota  Medan,  Pelembang,  Jakarta  Pusat,  Jakarta  Barat,  Bandung, Semarang,  Surabaya,  Yogyakarta,  Malang,  dan  Makassar. 6 Sampai  saat  ini  telah terbentuk sebanyak 65 BPSK di Kabupaten/kota. Pembentukan BPSK merupakan usulan  dan/atau  permohonan  Kepala  Daerah  Kabupaten/kota  dengan menyiapkan sarana, prasarana, dana operasional yang dibebankan melalui APBD setempat 7
Badan       Penyelesaian       Sengketa       Konsumen     (BPSK)        di  Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY)  ini  berada  di  Kota  Yogyakarta. Wilayah kerja Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK) Kota  Yogyakarta sendiri tidak  hanya menangani  kasus  yang menyangkut  warga  Kota  Yogyakarta,  tetapi  juga  dari kabupaten    lain    di    Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  yaitu  dari  Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten   Bantul   dan   Kabupaten   Gunung Kidul.    BPSK  Kota  Yogyakarta  adalah  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah berdasarkan  UU  no.  8  tahun  1999  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen dengan menggunakan prinsip domisili terdekat, bukan locus delicti (lokasi tempat kejadian perkara), jadi meskipun terdapat sengketa di luar Kota Yogyakarta, bahkan
5 Hasani,  2016, Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi BPSK Kota Pontianak) , Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. h.1
6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Pada  Pemerintah  Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar
7 Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 75
diluar Daerah Istimewa Yogyakarta, jika mengajukan penyelesaian di BPSK Kota Yogyakarta, maka BPSK Kota Yogyakarta akan menerimanya.. 8
kehadiran suatu lembaga Negara ini merupakan amanah pancasila dan UUD NRI  1945  bangasa  Indonesia  yang  mana  Hukum  pada  dasarnya  harus  sesuai dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa  dimana  meletakan  nilai  luhur  ini  sebagai  suatu landasan  bangsa  indonesia 9 artinya  dimanapun  permasalahan  terjadi  meskipun diluar indonesia akan tetap dilakukan penyeleseikan sengketa ini dilakukan sebagai upaya  meletakan  nilai  luhur  yang  menjunjung  tinggi  nilai  nilai  keadilan,  dengan tidak  mempersulit  setiap  warga  Negara  dalam  memperoleh  keadilan  dalam penyelesaian sengketa.
Menurut  Sekretaris  Daerah  (Sekda)  DIY  Ir  Gatot  Saptadi  MT  pada Pelantikan  dan  Pengambilan  Sumpah  Anggota  BPSK  periode  2018-2023  di Gedhong  Pracimasana,  Kepatihan,  Yogyakarta  Kamis  (12/07)  masih mengharapkan efektifitas dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta;  Selanjutnya  BPSK  diharapkan  dapat  optimal  melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase serta memberikan konsultasi perlindungan konsumen.  Selain itu juga diharapkan  berperan  aktif  dalam  mewujudkan  konsumen  yang  cerdas  sekaligus pelaku usaha yang bertanggung jawab. 10
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat identifikasi  permasahalan  serta  implementasi  peran  yang  dijalankan  oleh  Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK) Kota  Yogyakarta pada tahun 2021.

## B. Telaah Konsep
Hukum  adalah  rangkaian  gejala-gejala  masyarakat  yang  terjadi  memang diharuskan  terhadap  pelanggaran  kaidah-kaidah  itu,  atau  terhadap  gejala-gejala
8 Farid  Hidayat,  2020,”Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  DIY Sebagai Alternative Dispute Resolution(ADR) Dalam Industri Keuangan”, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, h. 575
9 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E- ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101
10
Humas, BPSK DIY Wajib Wujudkan Konsumen Cerdas,
https://jogjaprov.go.id/berita/detail/bpsk-diy-wajib-wujudkan-konsumen-cerdas dikases pada
tanggal 24 Januari 2021
masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa 11 Hukum yang mengatur mengenai konsumen dan  produsen  mengamanatkan  adanya  Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  dimana  meski  Undang-undang  ini  tentang Perlindungan Konsumen, namun didalamnya diatur hak-hak maupun kewajiban produsen sekaligus konsumen. Terkait sengketa yang sangat mungkin terjadi antara produsen  dan  konsumen  maka  diamanatkan  pula  adanya  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Konsep  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo mendorong  iklim  investasi  dengan  program  Kabinet  Kerjanya,  sehingga  semua kebijakannya diarahkan untuk menyederhanakan dan menyederhanakan perizinan dan persyaratan investasi, 12

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif (legal research) atau disebut  juga  penelitian  doktrinal  (doctrinal  research)  yang  bertujuan  mengkaji peraturan  perundang-undang, 13 terkait  dengan  permasalahan  serta  implementasi peran yang dijalankan oleh Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK) Kota    Yogyakarta  yang  bersifat  diskriptif.  Penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  Bagaimanakah  implementasi  peran  yang  dilakukan  oleh Badan    Penyelesaian  Sengketa    Konsumen    (BPSK),  dan  kendala-kendala  yang dihadapi oleh Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).

## D. Pembahasan
Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  menggunakan  hukum  sebagai ideology,  guna  mewujudkan  ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta  kesejahteraan bagi warga negaranya, untuk itu UUD 1945 sebagai kostitusi menjamin keberadaan
11 Jefri  Takanjanji,  ”Merefleksi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penipuan  Online”, Widya Pranata Hukum , Vol 2, No 2 (2020), h.77
12 Hartanto dan Aris Sudarmono, “Omnibus Law Between Justice And Benefits” The 6th Proceeding International Conference And Call Paper , Sultan Agung Islamic University, p.10
13 St.  Nurjannaha,  “Regulasi  Perlindungan  Hukum  Simpanan  Nasabah  Jasa  Perbankan Syariah”, Jurnal Widya Pranata , Vol.3 Nomor 1 Februari 2020, H.79
bidang  hukum  ekonomi,  dan  kaitan  konsumen,  pelaku  usaha  serta  BSPK merupakan ruang lingkup hukum di bidang ekonomi. 14

## Tinjauan Tentang Konsumen
Secara  harafiah,  konsumen  mempunyai  pengertian  sebagai  pemakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen, sedangkan produsen diartikan sebagai setiap penghasil barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pihak lain atau orang lain. 15
Kata konsumen berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsument, yang oleh para ahli hukum  disepakati  berarti  sebagai  pemakai  terakhir  dari  benda  dan  jasa (uitenindelijk  gebruiker  van  gorden  en  diesten)  yang  diserahkan  oleh  mereka kepada  pengusaha  (ondernemer),  jadi  mereka  yang  mengkonsumsi  untuk  dijual kembali (pemakai perantara) tidak termasuk kelompok yang dikategorikan dalam pengertian konsumen 16
Perlindungan  konsumen  itu  mendapatkan  perhatian  secara  global mengingat  di dalam konsideran resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/ 248  yang  menyebutkan: taking into account  interest  and  consumers  in  all  countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often faces imbalances in economics terms, educational level, and bargaining power. 17
Berdasarkan  isi    pasal  dalam Directive Masyarakat  Ekonomi  Eropa  yang mengedepankan konsep Liability  Without  Fault tersebut  dapat  diketahui  bahwa pengertian konsumen adalah ditujukan kepada seseorang pribadi yang menderita kerugian, baik jiwa, kesehatan maupun harta benda, akibat pemakaian produk cacat untuk keperluan pribadinya. Atas kerugian yang diderita tersebut, konsumen dapat menuntut untuk diberikan kompensasi. Jadi dalam hal ini pengertian konsumen secara  khusus  hanya  ditujukan  kepada  pemakai  produk  cacat  untuk  keperluan pribadi. 18 Di  Indonesia,  perlindungan  konsumen  secara  jelas  dan  tegas  baru
14 Hartanto, “Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia Dalam Pembangunan di Indonesia”, Jurnal Widya Pranata Hukum , Volume 1, Nomor 2, September 2019, h. 138
15 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989; 49 16  Mariam  Darus  Badruszaman.  1986 .  Perlindungan  Konsumen  Dilihat  dari  Sudut Perjanjian Baku . Jakarta: Bina Cipta. h. 17
17 Agus Brotosusilo. 1992.  “Hak- hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen ”. Majalah Hukum Dan Pembangunan , edisi Oktober 1992. Jakarta: Fakultas Hukum U I.h.18 18 Ibid, : 36
dilakukan pada tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999.

## Tinjauan Tentang Hak-hak Konsumen
Hak-hak konsumen di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 4) adalah 19 :
1. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/ jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan baranga dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang-barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhan-keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungann  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  dan  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau pengganti barang dan/  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
Dalam ketentuan Pasal 27 (2) dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, yang pada intinya antara lain menentukan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan  yang  layak,  memiliki  kemerdekaan  untuk  mengeluarkan  pikiran. Ketentuan  tersebut  dapat  bermakna  bahwa  setiap  warga  negara  berhak memperoleh perlindungan atas berbagai hal yang berkaitan dengan penghidupan, antara lain kesehatan, keamanan, keselamatan dan sebagainya 20 Tanggungjawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi
19 Permadi. 1986. Pola Sikap Masyarakat terhadap Masalah Perlindungan Konsumen . Jakarta: Bina Cipta, h. 49
20 Mariam Darus Badrulzaman, ibid : 46.
tanggungannya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari barang  yang berada di bawah pengawasannya, hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).    Dalam  ketentuan  pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam  Pasal  204  dan  205  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Ketentuan  ini  terutama  berkaitan  dengan  hak  konsumen  untuk  memperoleh informasi secara  benar. 21

## Tinjauan Tentang Pelaku Usaha
Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan  pengecer  profesional,  yaitu  setiap  orang/badan  yang  ikut  serta  dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer  professional,  yaitu  setiap  orang/badan  yang  diikuti  serta  dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen 22 .
Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

## Tinjauan Tentang Hak-hak Pelaku Usaha
Hak Pelaku Usaha Pasal 6 dalam UU no. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:
1. Menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
21 Soedjono D. 1983. Pengantar Psikologi Hukum . Bandung: Alumni.
22 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia , Cetakan Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, h. 13.
4. Rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.

## Larangan Bagi Pelaku Usaha
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha,seperti  larangan  dalam  memproduksi  atau  memperdagangkan,  larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral/ lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan 23 .
Larangan  dalam  memproduksi/  memperdagangkan.  Pelaku  usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, sesuai ketentuan Pasal  8  UU  Perlindungan  Konsumen  :  Ayat  (1)  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan  perundangundangan,  tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  tidak  sesuai dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah,  tidak  sesuai  dengan  kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sesuai label, etiket atau keterangan, tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, atau penggunaan tertentu sebagaimana dalam label atau keterangan, tidak sesuai dengan janji dalam label, keterangan, atau promosi, dll.

## Implementasi peran yang dilakukan oleh  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)
Berbagai macam keluhan dari pihak konsumen terhadap barang dan/jasa yang  telah  diberikan  pihak  produsen,  maka  dibuatlah  suatu  badan  untuk perlindungan  dan  menjaga  hak  konsumen  tersebut.  BPSK  berperansebagai sebuah wadah dan tempat pengaduan sebuah kasus dan keluhan serta kekecewaan pihak  konsumen  untuk  produsen,  adapun  syarat  atas  pengaduan  dari  pihak konsumen  yaitu  pihak  konsumen  yang  merasa  dirugikan  bisa  datang  langsung
23 Vegadadu. 2011. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. http://vegadadu.blogspot.co.id/2011/04/perbuatan-yangdilarang-bagi-pelaku.html . Diakses
tanggal 1 Februari 2021, h. 1.
kepada  pihak  BPSK  dengan  mengisi  formulir  lengkap  dan  benar,  yang bersangkutan adalah konsumen pengguna barang yang tersebut, bukti dari TKP, bon atau faktur maupun kwitansi dan gamba-gambar.
Syarat-syarat  tersebut  sudah  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku  dantata  cara  penyelesaian  sengketakonsumen  melalui  BPSK,  menurut Pasal  16  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No. 350/MPP/Kep/12/2001,konsumen  yang  dirugikan  atau  ahliwarisnya  atau kuasanya, mengajukan permohonan melalui Sekretariat BPSKyang berisi secara benar dan lengkap,tentang:
1) Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri.
2) Nama dan alamt lengkap pelakuusaha.
3) Barang dan /atau jasa yangdiadukan.
4) Bukti perolehan (Bon, Faktur,Kuitansi dan dokumen bukti lain).
5) Keterangan tempat, waktu dantdiperoleh barang dan/atau jasa.
6) Saksi yang mengetahui barangdan/atau jasa tersebut diperoleh.
7) Foto-foto barang dan kegiatanpelaksanaan jasa, bila ada.
Konsumen  yang  telah  mengajukan  permohonan  sengketas  elanjutnya memenuhi  syarat  sesuai  perundang-undangan  diatas,  setelah  semua  data  sudah lengkap  dan  berkas  sudahdipenuhi  pihak  konsumen.  Majelis  BPSKakan memanggil  kedua  belah  pihak,  dan  memberikan  pilihan  penyelesaian  dengan menggunakan cara mediasi, konsiliasiatau arbitrase. Metode penyelesaian tersebut sudah  sesuai  dengan  UU  No.  8  tahun 1999  pada  52,  yaitu  “melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi“.
UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 (1) menyatakan perlindungan terhadapap konsumen adalah seluruh upaya yang bertujuan  menjamin  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perindungan  kepada konsumen. 24 Istilah  konsumen  berasal  dari  kata  consumer  (Inggris-Amerika),
Pengertian  konsumen  dalam  arti  umum  adalah  pemakai  atau  pengguna  barang
24 Farid Hidayat, loc.cit , h. 575
atau jasa. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Menurut  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK sebagai peraturan pelaksanaan UUPK bahwa pengertian konsumen bukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga meliputi Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia. 25
Perlindungan konsumen dibentuk dengan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 26
Pemerintah  membentuk  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Daerah Kabupaten  untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Tetapi semenjak  tahun  1999  dengan  diundangkannya  UU  no  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  hingga  saat  ini  tahun  2017  tidak  semua  daerah kabupaten terdapat BPSK.
Selama  ini  sengketa  konsumen  hanya  diselesaikan  melalui  gugatan  di pengadilan.  Pada  kenyataannya  lembaga  pengadilan  tidak  akomodatif  untuk menampung  sengketa  konsumen  karena  proses  perkara  yang  terlalu  lama  dan sangat  birokratis.  Berdasarkan  pasal  45  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan peradilan  umum.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui
25 Kep.  Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  No.  350/MPP/Kep/12/2001  tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK.
26 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Sampai saat  ini  telah  terbentuk  sebanyak  65 BPSK  di  Kabupaten/kota. Pembentukan  BPSK  merupakan  usulan  dan/atau permohonan  Kepala  Daerah Kabupaten/kota  dengan  menyiapkan  sarana,  prasarana,  dana  operasional  yang dibebankan melalui APBD setempat. Secara de jure BPSK Kota Yogyakarta lahir berdekatan  dengan  kelahiran  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Melalui Keppres No 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian
Terdapat  berbagai  landasan  hukum  dalam  pembentukan  BPSK  Kota Yogyakarta, yaitu: 27
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK di Kota Medan, Pelembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Makassar.
3. Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/PDN/KEP/6/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon
Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua dan Sekretariat BPSK.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekreariat BPSK
5. Keputusan Menteri Nomor 66/M-DAG/ST/4/2013 tentang Pelantikan dan Pengambilan sumpah Anggota BPSK pada Pemerintah Kota Yogyakarta
6. Keputusan  Gubernur  DIY  Nomor  211/KEP/2018  Tentang  Pengurus Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023.
7. Keputusan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  227/Kep/2014  tentang Pengangkatan Anggota BPSK Kota Yogyakarta Periode Tahun 2013-2018. Sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat  diselesaikan  melalui dua cara yaitu :
27 Farid Hidayat, op.cit , h. 576
1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau melalui jalur litigasi. 28 Lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen adalah  peradilan  umum.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  umum masuk dalam kategori hukum perdata, meskipun tidak tertutup kemungkinan masuk  dalam  delik  pidana  (ekonomi).  Dalam  perkara  perdata,  tatacara penegakan  hukum  dimulai  sejak  menerima  gugatan  dan/atau  permohonan sampai  eksekusi  putusan.  Karena  itu,  hukum  acara  perdata  selain  memuat ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  bagaimana  cara  berperkara dimuka  peradilan,  juga  menentukan  bagaimana  menjamin  pelaksanaan hukum materialnya. 29
2. Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  atau  non  litigasi.  Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terdapat beberapa tahap penyelesaian sengketa melalui BPSK, yakni : 30
a. Tahap permohonan atau pengaduan korban.
Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  diawali  dengan  permohonan  atau  pengaduan  korban,  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  tentang  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian  kepada  konsumen.  Yang  dapat  mengajukan  gugatan  atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya. Sedangkan pihak lain yang dimungkinkan menggugat  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal  46  UU  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen seperti  kelompok  konsumen,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan pemerintah, hanya dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan (umum) tidak  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Atas permohonan  itu,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)
28 Nurul  Fibrianti,  “Perlindungan  Konsumen  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Melalui Jalur Litigasi', Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper , Vol.1 no. 1, 2015, h. 115
29 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana Group, 2011).
30 Murni dan Sri Maharani, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen," Jurnal Arena Hukum , vol. 8 no. 2, h. 240
membentuk majelis yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang, salah satu  diantaranya  menjadi  ketua  majelis.  Dalam  sidang  pemeriksaan, majelis dibantu oleh seorang panitera.
b. Tahap Pemeriksaan atau Persidangan
Pemeriksaan  atas  permohonan  konsumen  dilakukan  sama  seperti persidangan  di  Pengadilan  umum,  kemudian  penyelesaian  sengketa konsumen  diserahkan  kepada  pilihan  para  pihak  yang  bersengketa, apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.
1) Konsiliasi  Adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  dengan  perantaraan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  untuk  mempertemukan  para  pihak  yang bersngketa,  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. 2) Mediasi  Adalah  Penyelesaian  Sengketa  konsumen  yang  dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Dalam hal ini majelis Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  sebagai  penasehat, kemudian  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak  yang bersengketa.  Kemudian  apabila  para  pihak  telah  mencapai  suatu kesepakatan melalui mediasi, maka akan diterbitkan dengan suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengeta. 3) Arbitrase  Adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar pengadilan yang dalam hal ini para pihak menyerahkan sepenuhnya penyelesaian  sengketa  kepada  BPSK.  Penyelesaian  sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya oleh majelis Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  bertindak sebagai Arbiter, dengan alur : a) Konsumen dapat memilih salah satu dari tiga unsur konsumen yang  berada  di  BPSK,  sebagai  arbiter  yang  menjadi  anggota majelis,  selanjutnya  pelaku  usaha  memilih  salah  satu  dari  tiga unsur pelaku usaha sebagai arbiter yang menjadi anggota majelis.
b) Kemudian  kedua  arbiter  tersebut  memilih  arbiter  ketiga  dari unsur pemerintah yang menjadi ketua majelis. c) Para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  sepenuhnya penyelesaian kepada majelis, baik mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.
c. Tahap Putusan Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan mejelis BPSK dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :
1) Putusan melalui cara konsiliasi dan mediasi. Putusan dengan cara ini pada  dasarnya  didasarkan  pada  hasil  musyawarah  yang  merupakan kesepakatan  antar  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa, selanjutnya  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  yang ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dan  diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang menguatkan  perjanjian  tersebut.  Putusan  dengan  cara  ini  pada dasarnya  hanya  mengukuhkan  isi  perjanjian  perdamaian  yang  telah disetujui  dan  ditandatangani  oleh  kedua  pihak  yang  bersengketa. Keputusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi adminstratif. 31
2) Putusan melalui cara arbitrase. Dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan  konsumen  dinyatakan  bahwa  penerimaan  atau penolakan atas putusan BPSK dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah putusan BPSK dibacakan atau diberitahukan. Untuk pelaku usaha yang menerima putusan BPSK wajib memenuhi putusan tersebut  dalam  waktu  7  hari  kerja  terhitung  sejak  menyatakan menerima  putusan BPSK.  Sedangkan  jika  pelaku  usaha  mmenolak, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu  14  hari  kerja  terhitung  sejak  putusan  BPSK  dibacakan.  Dan
31 Tami  Rusli,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Antara  Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha  Menurut Peraturan Perundang-Undangan’, Jurnal Keadilan Progresif , Vol. 3 No. 1, 2012.h. 96-97
Pengadilan  Negeri  dalam  jangka  waktu  21  hari  kerja  harus  sudah memberi putusan.
Apabila  pihak  yang  bersengketa  masih  juga  belum  puas  dengan putusan  pengadilan,  maka  dapat  mengajukan  permohonan  Kasasi langsung  ke  Mahkamah  Agung  tanpa  melalui  Pengadilan  Tinggi dalam  tenggang  waktu  14  hari  kerja  terhitung  sejak  meneriman putusan pengadilan. Namun keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi. 32
Putusan  majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  ini bersifat final dan mengikat. 25 Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  dapat  diajukan keberatan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 yaitu : 33
a. surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
b. setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Prinsip dasar penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta antara lain : 34
a. Pada saat mengajukan penyelesaian sengketa, BPSK Kota Yogyakarta akan meneliti  dahulu,  apakah  sengketa  tersebut  termasuk  sengketa  konsumen, adanya bukti-bukti mengenai sengketa tersebut, dan orang yang mengajukan
32 Kurniawan,  Permasalahan  Dan  Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ), Jurnal Dinamika, vol. 12, no. 1 (2012), h.168
33 Undang-undang  no.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
34 Farid  Hidayat  Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Diy  Sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Industri Keuangan, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, h. 571-591
penyelesaian  sengketa  konsumen  tersebut  adalah  konsumen  akhir,  jadi bukan perantara atau penjual.
b. Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  betdasarkan  pilihan sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Bilamana  para  pihak  telah  sepakat memilih  BPSK  Kota  Yogyakarta  sebagai  tempat  penyelesaian  sengketa, maka  para  pihak  harus  sepakat  untuk  memilih  salah  satu  dari  cara penyelesaian sengketa yang berlaku di BPSK, yakni mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
c. Bukan  berjenjang,  maksudnya  jika  konsumen  dan  pelaku  usaha  telah sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut, seandainya tidak ada kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha, maka para pihak tidak boleh melanjutkan cara penyelesaian sengketa yang lain lagi.
d. Penyelesaian  oleh  para  Pihak,  jika  para  pihak  telah  sepakat  memilih  cara penyelesaian  dengan cara  mediasi,  maka  penyelesaian  sepenuhnya  berada ditangan para pihak, baik mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Majelis mediasi  BPSK  hanya  bersifat  sebagai  mediator  atau  sebagai  penengah. Sedangkan jika para pihak telah sepakat memilih cara penyelesaian dengan cara konsiliasi, maka majelis konsiliasi BPSK bisa memberikan masukan dan saran penyelesaian sengketa tersebut.
e. Penyelesaian  oleh  majelis,  jika  para  pihak  sepakat  memilih  penyelesaian sengketa secara arbitrase, maka penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada majelis arbitrase BPSK baik bentuk dan besarnya ganti rugi. 23 (‘Perma No. 01 Tahun 2006')
f. Tanpa pengacara, pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan tanpa pengacara, hal ini mengingat yang diutamakan dalam proses  penyelesaian  adalah  prinsip  kekeluargaan  bukan  masalah  aspek hukum yang ketat, kaku karena putusan yang diharapkan adalah win-win solution, bukan win-lose solution seperti halnya pada pengadilan.
g. Murah,  cepat,  sederhana,  penyelesaian  sengketa  di  BPSK  tidak  dipungut biaya,  baik  kepada  konsumen  maupun  pelaku  usaha,  sedangkan  waktu penyelesaiannya relatif cepat, yakni selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja  sudah  diterbitkan  putusan  BPSK.  BPSK  merupakan  lembaga  yang
dibentuk pemerintah berdasarkan amanah dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai lembaga yang menyerupai kuasi peradilan,  BPSK  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus perkara sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Untuk mendukung hal tersebut putusan arbitrase BPSK bersifat final dan mengikat.  Kemudian  putusan  majelis  dimintakan  penetapan  eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

## Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Badan    Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)
Pengadilan merupakan salah satu institusi untuk mengupayakan supremasi hukum yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan sejak tahap Pengadilan Negeri. Tetapi setidaknya  upaya  non  litigasi,  bisa  menjadi  alternatif  untuk  menyelesaikan perselisihan  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Penggunaan  salah  satu  jalur penyelesaian  sengketa  dipengaruhi  oleh  konsep  tujuan,  ketajaman  cara  berfikir, serta  budaya  sosial  masyarakat.  Penggunaan  model  penyelesaian  sengketa  non- litigasi  lebih  mengutamakan  pendekatan  ”konsensus”  dan  berusaha mempertemukan  kepentingan  pihak-pihak  yang  bersengketa  serta  bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian ke arah win-win solution, sehingga keadilan yang ingin dicapai melalui mekanisme non-litigasi ini adalah keadilan komutatif. 35
Menurut  Erman  Rajagukguk,  budaya  hukum  masyarakat  termasuk  faktor yang mempengaruhi arti penting penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Budaya  tradisional  yang  menekankan  kepada  komunitas,  kekerabatan,  harmoni, primus inter pares telah mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi dan efektifitas sama kuatnya mendorong penye-lesaian sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan. 36
Keberadaan  BPSK  diharapkan  menjadi  alternatif  bagi  kejenuhan  dan keperihatinan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, ternyata
35 Adi Sulistiyono, “Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 25 No. 1, tahun 2006, h. 72
36 Erman  Rajagukguk,  “Budaya  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Luar Pengadilan”, Jurnal Magister Hukum , PPs-UII, Yogyakarya, Volume. 2 No. 4, Oktober 2000. h. 7
UUPK tidak secara tuntas memberikan peran kepada BPSK sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam praktik, yaitu menyangkut eksistensi dari lembaga BPSK. Persoalan lainnya yang krusial adalah menyangkut tugas dan kewenangan BPSK. Ketentuan Pasal 54 ayat  (3)  UUPK  bahwa  putusan  BPSK  bersifat  “final  dan  mengikat”  kehilangan makna  dan  menjadi  tidak  berarti  bagi  konsumen yang  mencari  keadilan  melalui BPSK, ketika dihadapkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dimana terbukanya peluang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Padahal dalah sistem hukum acara di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata tidak mengenal  istilah  keberatan.  Terminologi  keberatan  hanya  dikenal  dalam  hukum administrasi negara yang disebut sebagai administrative beroef system dan dalam hukum acara PTUN digunakan sebagai upaya hukum terhadap putusan pejabat Tata Usaha Negara. 37
Dalam  proses  pengajuan  keberatan  terhadap  putusan  BPSK,  muncul permasalahan  mengenai  bagaimana  pengadilan  harus  memperlakukan  keberatan atas putusan BPSK tersebut. Hal ini tampak dari beberapa pengajuan keberatan atas putusan BPSK yang didasarkan atas beberapa alasan, antara lain: BPSK salah menerapkan hukum acara sehingga hukum formal, konsumen sebagai penggugat telah salah menggugat (error in persona) , BPSK dianggap salah menjatuhkan putusan, keberatan ditafsirkan sebagai gugatan oleh Pengadilan Negeri sehingga membawa BPSK sebagai tergugat, atau keberatan ditafsirkan sebagai upaya hukum banding. 38
Terhadap permasalahan ini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No.1  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Upaya  Hukum  Keberatan Terhadap  Putusan  BPSK.  Mahkamah  Agung  menetapkan  bahwa  keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya
37 Bernadette  T.  Wulandari,  “Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia”, Jurnal Gloria Juris , Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, Volume 6, Nomor 2. Mei-Agustus 2006, h. 147
38 Ibid
suatu  perdamaian (dading) di  luar  pengadilan  atau  di  dalam  pengadilan  sehingga putusannya bersifat final dan mengikat. 39
Namun tetap saja keluarnya PERMA ini belum dapat menyelesaikan perso- alan  upaya  ”keberatan”  ini.  Selain  itu,  ketentuan  Pasal  57  UUPK  mengenai permintaan  eksekusi  putusan  BPSK  kepada  Pengadilan  Negeri  di  tempat konsumen yang dirugikan membawa persoalan hukum yang sangat luas, misalnya mengenai  pengajuan  permohonan  eksekusi  serta  tata  cara  mengajukan  upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.
Berikut ini dikemukakan beberapa kelemahan dari UUPK berkaitan dengan keberadaan  BPSK,  yaitu  antara  lain  sebagai  berikut. 40 Pertama ,  peluang  untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri; kedua , tidak jelas  tugas  dan  kewenangan  BPSK; ketiga ,  tidak  adanya  pengaturan  jika  pelaku usaha selaku tergugat di BPSK tidak memenuhi panggilan meski telah dipanggil secara  patut; keempat ,  UUPK  menugaskan  BPSK  untuk  melakukan  pengawasan pencantuman klausula baku; kelima , tidak adanya perlindungan bagi anggota BPSK; dan keenam ,  belum  adanya  keseragaman  honor  BPSK  se-Indonesia  yang  diatur dalam  APBN,  sementara  biaya  operasional  dibebankan  pada  APBD Kabupaten/Kota.  Susanti  Adi  Nugroho  (Hakim  Agung  Republik  Indonesia) berpen-dapat bahwa ada beberapa kendala/kelemahan sehingga BPSK selama ini tidak  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Kendala-kendala  atau  kelemahan  tersebut antara lain, pertama , kendala kelembagaan; kedua , kendala pendanaan; ketiga , kendala sumber  daya  manusia  BPSK; keempat ,  kendala  peraturan; kelima ,  kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antar aparat penanggung jawab; kelima , kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen; keenam ,  kurangnya  respon  dan  pemahaman  dari  badan  peradilan  terhadap kebijakan  perlindungan  konsumen;  dan ketujuh ,  kurangnya  respon  masyarakat terhadap UU Perlindungan Konsumen dan lembaga BPSK. 41
39 Maslihat Nur Hidayati, “Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Studi Tentang Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa  Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum Lex Jurnalica , Universitas Indonusa Esa Unggul, Volume 5 No.3 Tahun 2008, h. 175-176.
40 Log.cit
41 Susanti Adi Nugroho, op.cit , h. 234-235.
Masalah besar yang dihadapi oleh BPSK adalah peran-nya yang terlalu berat sehingga  sulit  menjalankan  perannya  tersebut  secara  efektif.  Mengutip  UUPK menjelaskan terdapat 5 (lima) peran yang dibebankan pada BPSK, yaitu: pertama , peran sebagai penyedia jasa penyelesaian sengketa sebagai mediator, konsiliator, arbiter; kedua ,  peran  konsultan  masyarakat  atau public  defender;  ketiga ,  peran administrative  regulator sebagai  pengawas  dan  pemberi  sanksi; keempat ,  peran ombudsman serta;  dan kelima ,  peran ajudicator atau  pemutus. Kelima peran  yang dibebankan pada BPSK ini tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang  mampu  untuk  mengemban  tugas  yang  diberikan.  Selain  itu  peran-peran tersebut juga berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan. Misalnya, peran mediator yang membutuhkan peran netral, dengan regulator, atau peran mediator dengan ajudicator. 42
Penulis sependapat, sebaiknya ke depan BPSK diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha,  sedangkan  tugas  lain seperti pengawasan terhadap klausula baku menjadi tugas dari Badan Perlindungan Konsumen  Nasional  (BPKN).  Berkaitan  dengan  amandemen  UUPK,  terdapat beberapa  hal  penting  yang  diusulkan  penulis. Pertama, pembatasan  atau pengurangan tugas BPSK. Tugas BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. SK. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah: (a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; (b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; (c) Melakukan pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula  baku;  (d)  Melaporkan  kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); (e) Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; (g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga
42 Nay, BPSK  Minta  UU  Perlindungan  Konsumen  Segera  Diamandemen , https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13226/bpsk-minta-uu-perlindungan-konsumen- segera-diamandemen--?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_29aff57ccdb2bdca5deeb1c9afe0cbc8da4dc5bc- 1627803305-0-gqNtZGzNAnijcnBszQs6, diakses tanggal 15 Januari 2021
mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); (i) Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau se- tiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK);  (j)  Mendapatkan,  meneliti  dan/atau menilai surat, dokumen, atau bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan; (k) Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen; (l) Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Kedua, dukungan  dana  yang  optimal  pada  BPSK.  Salah  satu  faktor  yang menyebabkan  BPSK  tidak  berjalan  optimal  adalah  karena  kurangnya  dukungan dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Pasal 3 Keppres No. 90 tahun 2001 tentang  Pembentukan  BPSK  pada  Pemerintah  Kota  Medan,  Kota  Palembang, Kota  Jakarta  Pusat,  Kota  Jakarta  Barat,  Kota  Bandung,  Kota  Semarang,  Kota Yogyakarta,  Kota  Surabaya,  Kota  Malang  dan  Kota  Makassar  mengemukakan ”biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebanka n kepada Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. Pembagian alokasi anggaran dana ini adalah untuk honor anggota/sekretariat BPSK dibebankan pada APBN,  sementara  biaya  operasional  dibebankan  pada  APBD  Kabupaten/Kota masing-masing. Hanya saja mengenai besarannya alokasi anggaran ini tidak diatur dengan jelas dan rinci.
Ketiga, Penyempurnaan  Kelembagaan  BPSK.  UUPK  menjelaskan  bahwa terdapat  4  (empat)  komponen  pengawal  dan  penegak  hukum  perlindungan konsumen di Indonesia yaitu pemerintah (Direktorat Perlindungan Konsu-men), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).  Tanggungjawab  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  yang berada pada berbagai lembaga ini menyebabkan terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan  antara  lembaga  yang  satu  dengan  Lembaga  yang  lain  dan  kurang terjalin  koordinasi  antar  lembaga  ini,  misalnya  pemerintah  (Direktorat Perlindungan  Konsumen)  oleh  UUPK  diberikan  kewenangan  untuk
menyelesaikan sengketa konsumen, padahal tugas ini merupakan kewenangan dari BPSK.  Kedepan  diperlukan  kejelasan  tugas  dan  kewenangan  serta  koordinasi langkah penegakan hukum antar lembaga-lembaga pengawal dan penegak hukum perlindungan konsumen tersebut. Sehingga penerapan UUPK maupun peraturan perundang-undangan  lainnya  di  bidang  perlindungan  konsumen  dapat dilaksanakan secara efektif.
Selain  persoalan-persoalan  di  atas,  revisi  UUPK  harus  memperhatikan perihal sosialisasi keberadaan BPSK. Saat ini, keberadaan UUPK khususnya BPSK yang sudah 10 (sepuluh) tahun ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk mengatasi persoalan ini, maka ke depan perlu dilakukan upaya-upaya yang  sistematis  dalam  sosialisasi  keberadaan  BPSK  sebagai  lembaga  yang menyelesaikan persoalan konsumen di luar pengadilan. Adapun upaya-upaya yang harus  dilakukan  adalah  memperbanyak  kampanye  perlindungan  konsumen khususnya keberadaan BPSK dan memberikan pendidikan kepada konsumen sejak usia dini. Aturan mengenai UUPK maupun BPSK, merupakan suatu perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang- undangan, jadi unsur yang terpenting  dari  hukum  adalah  “perintah”  (command).  Oleh  karena  itu  hukum bersifat  tetap,  logis,  dan  tertutup  di  mana  keputusan-keputusan  hukum yangbenar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan- peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat mengesampingkan “nilai” yang baik atau buruk. 43

## E. PENUTUP Kesimpulan
Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  berjalan  sesuai dengan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR), dimana Alternative Dispute Resolution (ADR) ini merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. BPSK Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan menggunakan prinsip domisili terdekat, bukan locus delicti (lokasi tempat kejadian perkara), jadi meskipun  terdapat  sengketa  di  luar  Kota  Yogyakarta,  bahkan  diluar  Daerah
43 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  Hartanto,  “Urgensi  Penerapan  Local  Lockdown  Guna Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  Ditinjau  Dari  Perspektif  Negara  Kesatuan”, Adil  Indonesia Jurnal ,  Volume 2 Nomor 2, July 2020, h. 42
Istimewa  Yogyakarta,  jika  mengajukan  penyelesaian  di  BPSK  Kota  Yogyakarta, maka  BPSK  Kota  Yogyakarta  akan  menerimanya.  Tugas  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  antara  lain  melaksanakan  penanganan  dan penyelesaian sengketa konsumen dengan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam praktik menyangkut eksistensi dari lembaga BPSK. Pertama, berkaitan dengan eksistensi BPSK sebagai lembaga yang masuk dalam domain pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah. Jawaban terhadap hal ini dalam prakteknya tidak sama. Oleh karena itu, ada BPSK yang  mendapat  dukungan  penuh  dari  pemerintah  daerah  dan  ada  BPSK  yang kurang  mendapat  dukungan  Pemerintah  Daerah. Kedua ,  persoalan  yang  krusial adalah  menyangkut  tugas  dan  kewenangan  BPSK.  Ketentuan  Pasal  54  ayat  (3) UUPK bahwa putusan BPSK bersifat “final dan mengikat”. Putusan ini menjadi kehilangan makna dan menjadi tidak berarti bagi konsumen yang mencari keadilan melalui  BPSK,  ketika  dihadapkan  dengan  ketentuan  Pasal  56  ayat  (2)  dimana terbukanya peluang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dan ketentuan Pasal 57 UUPK mengenai permintaan eksekusi putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri  di  tempat  konsumen  yang  dirugikan.  Adapun  kendala-kendala  yang dihadapi  BPSK  adalah  kendala  kelembagaan,  keuangan,  SDM,  peraturan, pembinaan dan pengawasan dan kurangnya sosialisasi/publikasi, serta rendahnya kesadaran hukum konsumen.
Saran
Bagi  anggota  BPSK  harusnya  mempunyai  kekuatan  memaksa  untuk memanggil  para  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  sengketa  tersebut  bisa diputuskan dengan cepat dan tepat sesuai dalam peraturan dalam undang-undang. Dengan dasar inilah, maka kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di BPSK lebih terjamin.  Bagi pemerintah hendaknya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) pada sekretariat BPSK mengingat tugas-tugas dari BPSK yang begitu luas. Di samping itu pemerintah juga hendaknya memberikan anggaran yang cukup pada
BPSK  karena  salah  satu  kendala  pelaksanaan  tugas  BPSK  adalah  karena  faktor realisasi anggaran, dan minimnya publikasi sejak rekrutmen hingga kinerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agus  Brotosusilo.  1992.    “Hak - hak  Produsen  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen ”. Majalah  Hukum  Dan  Pembangunan ,  edisi  Oktober  1992.  Jakarta:  Fakultas Hukum U I. Janus  Sidabalok,  2014, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  Cetakan  Ke  3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Muhammad   Djakfar.   2013. Hukum   Bisnis:   Membangun   Wacana   Integrasi Perundangan   Nasional Dengan Syariah.Malang: UIN Malang Press Mariam Darus Badruszaman. 1986 . Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku . Jakarta: Bina Cipta. Permadi. 1986. Pola Sikap Masyarakat terhadap Masalah Perlindungan Konsumen . Jakarta: Bina Cipta Soedjono D. 1983. Pengantar Psikologi Hukum . Bandung: Alumni. Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana Group Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Jurnal :
Adi  Sulistiyono,  “Budaya  Musyawarah  Untuk  Penyelesaian  Sengketa  Win -Win Solution  Dalam  Persp ektif  Hukum”, Jurnal  Hukum Bisnis ,  Volume  25  No.  1, tahun 2006
Bernadette T. Wulandari, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia”, Jurnal Gloria Juris , Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, Volume 6, Nomor 2. Mei-Agustus 2006
Dewi  Ernita,  “Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi,  Dan  Konsumsi  Di Indonesia ” , Jurnal Kajian Ekonomi , Januari 2013, Vol. I, No. 02, 2013
Erman  Rajagukguk,  “Budaya  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  Perd ata  di  Luar Pengadilan”, Jurnal Magister Hukum, PPs -UII, Yogyakarya, Volume. 2 No. 4, Oktober 2000.
Farid  Hidayat  Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Diy  Sebagai Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Dalam  Industri  Keuangan,  Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020
Jefri  Takanjanji,  ”Merefleksi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penipuan  Online”, Widya Pranata Hukum , Vol 2, No 2 (2020) Hartanto,  “Karakteristik  Penerapan  Hukum  Ekonomi  dalam  Pembangunan  di Indonesia Dalam Pembangunan di Indones ia”, Jurnal Widya Pranata Hukum , Volume 1, Nomor 2, September 2019 Hartanto  dan  Cut  Wilda  Meutia Syafiina,  “Efektivitas  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Produk  Kosmetik  Yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar  Balai  Besar
Pengawas Obat Dan Makanan DIY (Dalam Perspektif Hukum Pidana)”, Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) No.1, 2021
Hasani,  “Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Rangka  Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi BPSK Kota P ontianak)”, Jurnal Nestor Magister Hukum , Vol 3, No 3.  2016.
Kurniawan,  Permasalahan  Dan  Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Bpsk ), Jurnal Dinamika, vol. 12, no. 1 (2012)
Maslihat Nur Hidayati, “ Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Studi  Tentang  Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Perlindungan Konsumen”, Jurnal  Hukum  Lex  Jurnalica ,  Universitas  Indonusa  Esa  Unggul, Volume 5 No.3 Tahun 2008 Murni  dan  Sri  Maharani,  "Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen," Jurnal Arena Hukum, vol. 8 no. 2, ISSN 2527-4406 (2015)
Nurul Fibrianti, “Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi', Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper , Vol.1 no. 1, 2015 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  Hartanto,  “Urgensi  Penerapan  Local  Lockdown  Guna Pencegahan Penyebaran Covid- 19 Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesatuan”, Adil Indonesia Jurnal ,  Volume 2 Nomor 2, July 2020.
Roni Sulistyanto Luhukay, Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
Roni Sulistyanto Luhukay, Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan , Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019. St. Nurjannaha, “Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah”, Jurnal Widya Pranata , Vol.3 Nomor 1 Februari 2020 Tami  Rusli,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Antara  Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha  Menurut Peraturan Perundang- Undangan’, Jurnal Keadilan Progresif , Vol. 3 No. 1, 2012. Prosiding Internasional :
Hartanto dan Aris Sudarmono, “Omnibus Law Between Justice And Benefits” The 6th Proceeding  International  Conference  And  Call  Paper ,  Sultan  Agung  Islamic University Kamus :
W.J.S. Poerwadarminto, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Internet:
Nay,  BPSK  Minta  UU  Perlindungan  Konsumen  Segera  Diamandemen  , https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13226/bpsk-minta-uu- perlindungan-konsumen-segera-diamandemen-- ?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_29aff57ccdb2bdca5deeb1c9afe0cbc8da4dc5bc- 1627803305-0-gqNtZGzNAnijcnBszQs6, diakses tanggal 15 Januari 2021 Vegadadu. 2011. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. http://vegadadu.blogspot.co.id/2011/04/perbuatan-yangdilarang-bagi-pelaku.html . Diakses tanggal 1 Februari 2021
Humas, BPSK DIY Wajib Wujudkan Konsumen Cerdas, https://jogjaprov.go.id/berita/detail/bpsk-diy-wajib-wujudkan-konsumen-cerdas dikases pada tanggal 24 Januari 2021

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-undang  no.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Pada  Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung,  Kota  Semarang,  Kota  Yogyakarta,  Kota  Surabaya,  Kota  Malang, Dan Kota Makassar
Kep. Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK.
Keputusan  Gubernur  DIY  Nomor  211/KEP/2018  Tentang  Pengurus  Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023.