## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah

## Irmayanti Sudirman
Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare irmayantisudirman06@gmail.com

## Abstract
This research aims to examine the influence of budget participation, clarity of budget targets, commitment as a mediator on the performance of government officials. This research method uses primary data, namely the results of questionnaires from all respondents with a sample size of 145 respondents from 57 SKPD in South Sulawesi. This research used a Structural Equation Modeling analysis tool based on Partial Least Square or SEM PLS version 23. The results of this research show that budget participation influences the performance of  government  officials.  Clarity  of  budget  targets  influences  the  performance  of  government  officials. Commitment is able to mediate budget participation on the performance of government officials. Furthermore, commitment is able to mediate clarity of budget targets on the performance of government officials.
Keywords:  Budget  Participation,  Clarity  of  Budget  Targets,  Commitment,  Performance  of  Government Apparatus

## A. PENDAHULUAN
Kinerja aparatur pemerintah memiliki peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan  publik.  Kinerja  mereka  secara  langsung  berdampak  pada  kualitas  hidup  masyarakat. Kinerja yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang prima, efektif, dan efisien. Sebaliknya, kinerja yang buruk dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan pelayanan publik yang tidak optimal. Aparatur pemerintah saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapi.  Untuk  dapat  menjawab tantangan  tersebut,  dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja yang tinggi dan adaptif.
Penelitian tentang kinerja aparatur pemerintah dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan  strategi  untuk  meningkatkan  kualitas  pemerintahan.  Hasil  penelitian  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi  kelemahan  dan  hambatan  dalam  kinerja  aparatur  pemerintah,  serta  untuk merumuskan  solusi  yang  tepat  sasaran.  Penelitian  tentang  kinerja  aparatur  pemerintah  dapat meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pemerintahan.  Dengan  mengetahui  kinerja

## Volume 20 Nomor 1, Juni 2024

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
aparatur  pemerintah,  masyarakat  dapat  menilai  dan  memberikan  masukan  untuk  perbaikan. Selanjutnya  penelitian  tentang  kinerja  aparatur  pemerintah  dapat  mendukung  upaya  reformasi birokrasi  yang  sedang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Hasil  penelitian  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi efektivitas reformasi birokrasi dan untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya.
Kinerja aparatur pemerintah tidak bisa dipisahkan dari anggaran, karena anggaran yang telah disiapkan memiliki dua peran utama yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan, dan kedua yaitu sebagai kriteria untuk menilai kinerja. Dengan kata lain, anggaran berperan sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk mengukur kinerja manajerial. Selain itu,  (Suryani, 2021); juga menekankan bahwa untuk mencapai kinerja yang efektif yaitu dengan tercapainya tujuan anggaran dan partisipasi bawahan memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Anggaran dalam konteks sektor publik adalah suatu instrumen kebijakan yang memiliki banyak peran, dan digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah Apriani et al. ,(2016); Arifuddin & Kusumawati (2017);  Amir et al., (2021). Ini  berfungsi  sebagai  alat  perencanaan  kegiatan  pemerintah  dan  layanan  publik  yang  dinyatakan dalam bentuk nilai uang. Selain itu, juga berperan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan  kegiatan  pemerintah.  Keseluruhan  rencana  operasional  instansi,  termasuk  tujuan  dan rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang, tercermin dalam anggaran.
Konsep  penganggaran  berbasis  kinerja mengharuskan  terjalinnya  hubungan  yang  erat  antara anggaran dan hasil kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja adalah suatu metode penganggaran yang mempertimbangkan hubungan antara alokasi dana (input) dengan hasil yang diinginkan (output) dan dampak yang diharapkan (outcomes), De Romario et al., (2019); Djalil et., (2017); Bhakti et al., (2015); Chohan et al., (2018). Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah berkinerja baik  dalam  hal  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  menjalankan  berbagai  kegiatan.  Prinsip  dasar penganggaran  berbasis  kinerja  mencakup  penyusunan  program  dan  penilaian  kinerja  sebagai  alat untuk mencapai tujuan dan target program. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas negaranya dapat diukur melalui sejauh mana mereka mengalokasikan anggaran daerah ke unit kerja yang relevan.
Pengelolaan  anggaran  di  sektor  publik  memiliki  dampak  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan kinerja pemerintah (Brownell, 1986). Apabila pengelolaan anggaran dilakukan dengan efektif,  maka  organisasi  pemerintah  dapat  mencapai  tujuannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arifin  &  Pagalung,  (2018);  Amir et  al.,( 2021) menunjukkan  bahwa  kurangnya  pengelolaan  anggaran  akan  memiliki  dampak  yang  luas  pada pembangunan  daerah,  termasuk  peningkatan  angka  kemiskinan  dan  kondisi  sumber  daya  manusia

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
yang buruk. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja manajerial, terdapat permasalahan yang masih ada  dalam  pelaksanaan  fungsi  manajemen  di  SKPD  Provinsi,  khususnya  terkait  dengan  peran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Sudirman et al., 2021).
Pengaruh  partisipasi  anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran,  dan  komitmen  dapat  memiliki dampak  yang  kompleks  terhadap  kinerja aparatur  pemerintah.  Adapun  masalah  yang  timbul  yaitu partisipasi yang rendah dari berbagai tingkatan aparatur pemerintah dapat menyebabkan  kurangnya keterlibatan  dan  pemahaman  tentang  anggaran.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  rendahnya  tanggung jawab  dan  motivasi  dalam  mencapai  tujuan  anggaran,  Bawono  (2015);  Adeyeye  (2020);  Andina (2013).
Ketidak  jelasan  sasaran  anggaran  yang  kurang  dapat  mengarah  pada  penggunaan  dana  yang tidak  efektif.  Aparatur  pemerintah  mungkin  kesulitan  menetapkan  prioritas  dan  fokus  dalam pencapaian  tujuan  jika  sasaran  anggaran  tidak  jelas.  Selanjutnya  jika  komitmen  para  aparatur pemerintah  terhadap  sasaran  anggaran  rendah,  hal  ini  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  yang diinginkan. Rendahnya komitmen dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya insentif, penghargaan, atau motivasi. Terdapat potensi ketidaksesuaian antara tingkat partisipasi dalam proses perencanaan anggaran dan tingkat komitmen untuk mencapai sasaran anggaran. Meskipun partisipasi tinggi,  namun  jika  komitmen  rendah,  hasil  yang  diharapkan  mungkin  tidak  tercapai.  Terkadang, sasaran anggaran dan tingkat partisipasi mungkin tidak sejalan.
Hal ini dapat mengakibatkan konflik dan kesulitan dalam mengelola anggaran, serta mungkin memperlambat pencapaian tujuan. Partisipasi, kejelasan sasaran, dan komitmen yang rendah dapat menghambat  inovasi  dan  efisiensi  di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  karena  kurangnya dorongan untuk mencapai hasil yang optimal, Tahar & Sofyani  (2020); Rohmawati & Adi (2016); Tambunan (2021).
Untuk  mengatasi  masalah-masalah  tersebut,  perlu  dirancang  sistem  yang  mempromosikan partisipasi yang lebih besar, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen yang tinggi dari para aparatur pemerintah.  Mekanisme  insentif,  pelatihan,  dan  pemantauan  yang  efektif  dapat  membantu meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam  mencapai  tujuan  anggaran  Nasution,  (2021);  Poon  et  al., (2001);  Rahmiwati  &  Ariany  (2023);  Kalsum  &  Wahyuningsih  (2015);  Milani  (1975).  Penelitian empiris  mengenai  kontribusi  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  aparatur pemerintah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, seperti Ernis et al., (2017); Ganta, (2014); Giusti et  al., (2018).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  korelasi  positif  dan  signifikan  antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah.

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
Keterlibatan  dalam  proses  anggaran  memiliki  dampak  positif  terhadap  performa  pemerintah daerah, sebuah temuan yang sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya pada konteks pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Hartanto et al., (2018); Huang et al., (2021); Rivito & Mulyani, (2019); Riyadh et  al., (2023).    Namun,  pendekatan  yang  berbeda  diambil  oleh  Huang,  Cheng,  Wang,  dan Wang (2021), yang melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan di industri Bursa Efek Taiwan. Mereka  mengirimkan  sebanyak  630  kuesioner  dan  mendapatkan  187  tanggapan,  tetapi  hasil penelitian  mereka  menunjukkan  bahwa  partisipasi  dalam  proses  penganggaran  tidak  memiliki dampak langsung terhadap performa aparatur pemerintah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Derfuss, (2015). De Romario et al., (2019); Effendi, (2017) yang mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara partisipasi dan performa aparatur pemerintah.
Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, menjadi alasan pentingnya mempertimbangkan variabel mediasi. Komitmen dapat digunakan sebagai variabel mediasi karena dengan adanya komitmen yang kuat terhadap pekerjaan dan organisasi dapat meningkatkan motivasi aparatur pemerintah. Ketika seseorang merasa komitmen terhadap tugas-tugas mereka, mereka lebih cenderung untuk bekerja dengan tekun dan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Motivasi yang  tinggi  ini  secara  langsung  berdampak  pada  kinerja  yang  lebih  baik  (Djalil, et  al., 2017); Fitriasuri & Dini, (2023).

## B. LANDASAN TEORY

## 1. Stewardship Theory
Stewardship theory merupakan teori yang menggambarkan di mana para manajer dan aparatur pemerintahan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi atau masyarakat, bukan tujuan pribadi mereka.  Di  ranah  pemerintahan,  teori  ini  menyiratkan  bahwa  para  pegawai  pemerintah  bertindak demi kebaikan bersama, bukan demi kepentingan sendiri. Dalam kerangka ini, pemerintah dianggap sebagai  pengelola  sumber  daya  yang  bertanggung  jawab  kepada  rakyat,  yang  memberi  wewenang dan  dianggap  sebagai  pemilik  sumber  daya  tersebut.  Adanya  hubungan  antara  pemerintah  dan masyarakat didasari oleh kepercayaan dan kesepakatan bersama untuk mencapai visi organisasi. Di sektor  publik,  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membeberkan  informasi  dengan transparan kepada masyarakat, mengenai semua kegiatan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

## 2. Kerangka Pikir

## C. METODE

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Populasi penelitian ini yaitu di seluruh SKPD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Dinas yang mempunyai alokasi anggaran yang besar seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan SKPD bagian perencanaan dan penyusunan laporan keuangan,  seperti  Bappeda  dan  BPKAD.  Sehingga  jumlah  sampel  yaitu  145  orang  terdiri  dari  57 SKPD. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu kuantitatif. Sumber data yaitu data primer yaitu hasil  koesioner  yang  diperoleh  dari  responden.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode analisis kuantitatif. Selanjutnya analisis statistik menggunakan program SEM PLS atau Smart equation  model  Partial  Least  Square  (Ghozali.,  2015).  Uji  analisis  yaitu  Uji  validitas  dan  uji realibilitas, Uji outer model dan inner model.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  menganalisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  SEM  PLS.  Penelitian  ini menganalisis partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen terhadap kinerja aparatur pemerintah di Sulawesi Selatan. Hasil pengujian SEM PLS menunjukkan bahwa konvergensi yang valid untuk semua indikator yang ditunjukkan dengan nilai (y) > 0,5.  Berdasarkan hasil koesioner yang  diperoleh  dari  jawaban  responden, kemudian  dilakukan  uji  validitas  dengan  hasil  nilai  AVE

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
(Average  Variance Extracted)  setiap  variable  harus  lebih >  0,5 maka  dikatakan  valid.  Selanjutnya dilakukan  uji  validitas  pengukuran  model  juga  dilakukan  untuk  mrnguji  realibilitas  konstruk.  Uji realibilitas  dilakukan  dengan  melihat  nilai  Cronbach  alpha  dan  composite  realibility.  Syarat  nilai realibilitas konstruk adalah Cronbach’s alpha dan nilai composite realibility harus lebih > 0,7. Hasil pengujian  validitas  dan  realibilitas  dapat  dilihat  pada  table  1  yang  menunjukkan  bahwa  semua variable valid karena nilai AVE (Average Variance Extracted) diatas 0,5 dan semua hasil variable reliabel karena  nilai Cronbach’s alpha dan nilai composite realibility hasil menunjukkan   >  0,7.

## 1. Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis  pengujian  menggunakan  SEM-PLS  melalui  uji  inner  model.  Dalam  Hal  ini,  Uji statistik dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikan koefisien jalur antarvariabel laten yang berpengaruh.

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
Pengujian hipotesis pada figure 2 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  dengan  nilai  sig.  P-Value  0,002  <  0,05  Maka  H1 diterima.  Partisipasi  anggaran  dapat  meningkatkan  transparansi  dalam  proses  perencanaan  dan alokasi  anggaran.  Aparatur  pemerintah  yang  terlibat  dalam  proses  ini  cenderung  lebih  akuntabel terhadap  masyarakat  karena  mereka  harus  mempertanggungjawabkan  keputusan  anggaran  mereka kepada pemangku kepentingan.
Selanjutnya  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah dengan nilai sig. P-Value 0,000 < 0,05 Maka H2  di  terima.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan untuk lebih mudah mengukur kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Ketika sasaran-sasaran ini terukur dan terdokumentasi dengan baik, masyarakat dan pemerintah dapat lebih mudah menilai apakah program-program atau proyek-proyek yang didanai oleh anggaran tersebut berhasil atau tidak. Ini meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur  pemerintah  dengan  nilai  sig.  P-Value  0,001  <  0,05  Maka  H3  di  terima.  Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Komitmen yang tinggi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa aparatur pemerintah berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan publik, maka mereka akan lebih cenderung untuk mendukung pemerintah dan mematuhi aturan dan regulasi yang ada.

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
Pengujian hipotesis pada figure 3 menunjukkan bahwa komitmen mampu memediasi partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hasilnya signifikan dengan nilai sig. P-Value 0.000 >  0,05  Maka  H4  diterima.  Selanjutnya  komitmen  mampu  memediasi  kejelasan  sasaran  anggaran terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah.  Hasilnya  signifikan  dengan  nilai  sig.  P-Value  0.001  <  0,05 Maka H5 diterima.

## 2. Pembahasan
Partisipasi anggaran berarti melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran, terutama di pemerintahan. Dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, aparatur pemerintah akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai  prioritas,  tujuan,  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai,  serta  bagaimana  cara  mencapainya. Aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap program atau proyek yang dianggarkan. Hal ini meningkatkan komitmen mereka untuk  berhasil  melaksanakannya.  Dengan  demikian,  partisipasi  anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah, Wardhany  (2023); Riyadh et al.,  (2023); Suryani & Pujiono (2020).
Partisipasi yang luas dapat membantu pemerintah menentukan alokasi sumber daya yang lebih tepat, mengingat mereka yang terlibat sering memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan dan tantangan  di  lapangan.  Partisipasi  dalam  proses  anggaran  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas  dan transparansi karena banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam pengawasan. Aparatur yang merasa pendapat dan masukannya dihargai dalam proses penyusunan anggaran cenderung memiliki motivasi  kerja  yang  lebih  tinggi.  Dengan  banyaknya  pihak  yang  terlibat,  potensi kesalahan  dalam penyusunan  anggaran  bisa  diminimalkan.  Selain  itu,  konflik  yang  mungkin  timbul  karena ketidakpuasan  terhadap  alokasi  anggaran  bisa  diredam  karena  setiap  pihak  memiliki  kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
Penelitian ini menggunakan teori swetardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur  tidak  termotivasi  oleh  kepentingan  pribadi,  melainkan  berfokus  pada  pencapaian  tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya,  sedangkan  rakyat  sebagai  principal,  pemilik  sumber  daya.  Kepercayaan  dan  tujuan  bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi.
Kejelasan  sasaran  anggaran  adalah  faktor  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  keuangan publik  dan  kinerja  aparatur  pemerintah.  Sasaran  anggaran  yang  jelas  membantu  mengarahkan aparatur pemerintah dan organisasi pemerintah pada tujuan-tujuan yang spesifik dan terukur. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran tidak hanya penting untuk pengelolaan anggaran yang efisien tetapi juga berpengaruh positif pada kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Widanaputra & Mimba (2014); Sholihin et al.,  (2011); Rivito & Mulyani (2019).
Sasaran anggaran yang jelas membuat aparatur pemerintah lebih mudah dipantau dan dievaluasi oleh pihak eksternal, seperti badan pengawas, masyarakat, dan lembaga legislatif. Dengan demikian, mereka  merasa  lebih  bertanggung  jawab  atas  penggunaan  anggaran  dan  pencapaian  hasil  yang diharapkan.  Kejelasan  sasaran  anggaran  juga  penting  dalam  membangun  transparansi  dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat memiliki hak untuk tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan, dan sasaran yang jelas memungkinkan mereka untuk melihat apakah anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Penelitian ini menggunakan teori swetardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur  tidak  termotivasi  oleh  kepentingan  pribadi,  melainkan  berfokus  pada  pencapaian  tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya,  sedangkan  rakyat  sebagai  principal,  pemilik  sumber  daya.  Kepercayaan  dan  tujuan  bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi.  Maka  dengan  sasaran  anggaran  yang  jelas  dapat  membantu  mengarahkan  aparatur pemerintah dan organisasi pemerintah mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dan terukur.
Komitmen yang kuat terhadap pekerjaan dan organisasi dapat meningkatkan motivasi aparatur

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
pemerintah.  Ketika  seseorang  merasa  komitmen  terhadap  tugas-tugas  mereka,  mereka  lebih cenderung untuk bekerja dengan tekun dan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Motivasi yang tinggi ini secara langsung berdampak pada kinerja yang lebih baik. Individu yang komitmen terhadap  organisasi  atau  pemerintah  akan  lebih  cenderung  untuk  menjalankan  tugas-tugas  mereka dengan setia dan patuh terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini dapat mengurangi potensi pelanggaran etika atau perilaku yang tidak patuh, yang dapat menghambat kinerja. Orang- orang  yang  merasa  komitmen  terhadap  pekerjaan  mereka  cenderung  lebih  produktif.  Mereka mungkin lebih fokus pada tugas-tugas mereka dan bekerja dengan efisien, yang menghasilkan kinerja yang  lebih  baik  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk  menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memelihara komitmen karyawan.Wulandari, (2013) ; Qorni & Rizana (2021) ; Siwi, et al., (2018); Sembiring, et al., (2020).
Penelitian ini menggunakan teori swetardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur  tidak  termotivasi  oleh  kepentingan  pribadi,  melainkan  berfokus  pada  pencapaian  tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya,  sedangkan  rakyat  sebagai  principal,  pemilik  sumber  daya.  Kepercayaan  dan  tujuan  bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Maka aparatur pemerintah yang memiliki komitmen terhadap pelayanan publik biasanya lebih  peduli  terhadap  kebutuhan  warga  negara  dan  lebih  berorientasi  pada memberikan  pelayanan yang  berkualitas.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kepuasan  warga  negara  dan  memperkuat  legitimasi pemerintah.  Dengan  demikian,  komitmen  yang  kuat  terhadap  pekerjaan,  organisasi,  dan  tujuan pemerintah dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah dan kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.
Komitmen  mampu  memediasi  partisipasi  anggaran  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  Jika aparatur  pemerintah memiliki  komitmen yang  kuat,  mereka  cenderung  lebih  terlibat  dalam  proses penganggaran.  Partisipasi  aktif  dalam  penganggaran  memungkinkan  aparatur  untuk  memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prioritas dan alokasi sumber daya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan  kinerja  mereka.  Dengan  partisipasi  anggaran  yang  lebih  baik,  aparatur  pemerintah dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alokasi sumber daya yang telah ditentukan. Hal  ini  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi,  yang  keduanya  penting  untuk  kinerja pemerintah yang baik. Penelitian ini didukung oleh Suryani & Pujiono (2020); Riyadh et al.,  (2023).

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori swetardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di  mana  para  aparatur  tidak  termotivasi  oleh  kepentingan  pribadi,  melainkan  berfokus  pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya, sedangkan rakyat sebagai principal, pemilik sumber daya. Kepercayaan dan tujuan  bersama  menjadi  landasan  hubungan  antara  pemerintah  dan  rakyat.  Akuntabilitas  menjadi esensi  dalam  teori  ini.  Pemerintah  sebagai  steward  wajib  mempertanggungjawabkan  segala kegiatannya  kepada  rakyat  sebagai  principal.  Hal  ini  meliputi  pengungkapan  informasi  tentang keberhasilan  maupun  kegagalan  organisasi.  Maka  komitmen  yang  tinggi  dari  aparatur  pemerintah dapat memotivasi  mereka  untuk  bekerja  lebih  keras,  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  dan  secara keseluruhan meningkatkan kinerja mereka yaitu salah satunya dengan partisipasi anggaran.
Komitmen mampu memediasi kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran dapat memberikan arah yang jelas kepada aparatur pemerintah tentang apa  yang  harus  dicapai.  Namun,  komitmen  individu  atau  kelompok  terhadap  mencapai  sasaran tersebut  sangat  penting.  Komitmen  ini  dapat  membantu  mendorong  mereka  untuk  berfokus  dan berusaha  lebih  keras  dalam  mencapai  sasaran  tersebut.  Ketika  individu  merasa  komitmen  pribadi terhadap  pencapaian  sasaran  anggaran,  mereka  lebih  cenderung  merasa  bertanggung  jawab  atas pencapaian atau  ketidakberhasilannya.  Komitmen  ini  dapat menjadi  penghubung  antara  kesadaran tentang sasaran anggaran dan tindakan nyata untuk mencapainya. Penelitian ini sejalan dengan Rivito & Mulyani (2019); Sholihin et al., (2011). Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori swetardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak  sebagai  steward,  pengelola  sumber  daya,  sedangkan  rakyat  sebagai  principal,  pemilik sumber daya.  Kepercayaan dan tujuan bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat.  Akuntabilitas  menjadi  esensi  dalam  teori  ini.  Pemerintah  sebagai  steward  wajib mempertanggungjawabkan  segala  kegiatannya  kepada  rakyat  sebagai  principal.  Hal  ini  meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi.  Maka komitmen yang kuat terhadap sasaran anggaran dapat meningkatkan kualitas kinerja, karena individu atau kelompok yang  berkomitmen  cenderung  berusaha  lebih  keras  untuk  mencapai  sasaran  tersebut.  Mereka mungkin berusaha untuk mencapai sasaran dengan lebih baik, efisien, dan efektif.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Dari  penjelasan  yang  telah  dijelaskan  di  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
aparatur  pemerintah,  serta  komitmen  dapat  memediasi  partisipasi  anggaran,  kejelasan  sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sehingga penelitian ini membantu pemerintah untuk lebih  menigkatkan  control  terkait  dengan  kinerja  dari  aparatur  dipemerintah  daerah  di  Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
Berikut  beberapa  saran  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  terkait partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen, yaitu sebagai berikut :
1) Analisis Partisipasi Anggaran ;
 Teliti  tingkat  partisipasi  anggaran  di  berbagai  tingkat  organisasi  pemerintah.  Fokus  pada sejauh mana stakeholder terlibat dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran.
 Bandingkan tingkat partisipasi di antara berbagai departemen atau unit organisasi. Apakah partisipasi lebih tinggi di tingkat tertentu?
2) Evaluasi Kejelasan Sasaran Anggaran ;
 Tinjau  kejelasan  sasaran  anggaran  di  dokumen  perencanaan  dan  alokasi  anggaran. Bagaimana sasaran-sasaran tersebut diartikulasikan dan diukur?
 Tentukan  sejauh  mana  kejelasan  sasaran  anggaran  mempengaruhi  pemahaman  dan pelaksanaan oleh pegawai pemerintah.
3) Pengukuran Komitmen Terhadap Kinerja ;
 Kaji tingkat komitmen para pegawai pemerintah terhadap pencapaian sasaran anggaran dan kinerja organisasional.
 Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat komitmen, seperti insentif, pengakuan, atau faktor motivasional lainnya.
4) Survei dan Wawancara ;
 Gunakan metode survei dan wawancara untuk mengumpulkan, pandangan langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pegawai, dan masyarakat umum,
 Fokus pada persepsi mereka tentang efektivitas partisipasi anggaran, kejelasan sasaran, dan dampaknya terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
5) Analisis Pengaruh Faktor Eksternal ;
 Pertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi partisipasi anggaran
Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
dan kinerja, seperti kondisi ekonomi, kebijakan nasional, atau tekanan masyarakat.
 Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, pertimbangkan untuk menggali literatur terkini dan kerangka kerja konseptual yang relevan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani,  A.,  Rasuli,  M.,  &  Taufik,  T.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Tujuan  Anggaran  Terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Dengan  Sikap  Aparat  Pemerintah  Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi , 4 (2), 161-175.
Arifuddin, F. A., & Kusumawati, A. (2017). Participation and Goal Clarity Budget to Performance Apparatus  with  Commitment  and  Cultural  Organization  as  a  Moderating  Variable. World , 7 (2).
Arifin,  A.,  dan  Pagalung,  G.  (2018).  Empirical  study  of  the  effect  of  participation  of  budget  in managerial performance. International Journal of Advanced Engineering,  Management and Science, 4(9), 264322.
Amir,  A.,  Ridwan,  R.,  Din,  M.,  Yamin,  N.,  Zahra,  F.,  &  Firman,  M.  (2021).  The  role  of  budget participation in improving managerial performance. Accounting , 7 (2), 269-280.
Adeyeye,  G.  B.  (2020).  Budget  participation  and  employees  performance  in  selected  firms  in  the private sector in nigeria. Nigerian Journal of Risk and Insurance, 10(1), 1-32.
Andina, R. P. (2013). Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  kompensasi , job relevan informasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial di pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, Artikel Ilmiah Mahasiswa, pp. 1–5.
Bawono, A. D. B. (2015). The Role of Performance Based Budgeting in the Indonesian Public Sector, Department of Accounting and Corporate Governance, Macquarie University, Australia.
Bhakti, D. C., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , 5 (1), 29-43.
Chohan,  U.  W.  (2018).  Budget  reform  and  political  reform,  Global  Encyclopedia  Of  Public Administration,  stewardship  theory,  pp.1–6.  Chohan,  U.  W.  dan  Jacobs,  K.  (2017).  Public value  in  politics:  A  legislative  budget  office  approach,  International  Journal  of  Public Administration, 40(12), pp. 1063–1073.
De Romario, F., Dwija, Igama., Badera, IDN., dan Putra, Inwa. (2019). Effect of budget participation towards  regional  government  managerial  performance,  International  research  journal  of management, IT and social sciences, 6(3), 101-107.
Djalil, M. A., Indriani, M., dan Muttaqin, M. (2017). The Influence of Organizational Commitment and  Motivation  in  the  Relationship  between  Budget  Participation  and  Managerial Performance  (Empirical  study  on  Provincial  Government  Agencies  (SKPA)  of  Aceh

## Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
Province, Indonesia), BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 8(1), 12 24.
Effendi, R. (2017). Influence on local government performance: Budget participatory, budget control and  organizational  structure  working  procedures  of  dysfunctional  behavior.  European Research Studies Journal Volume XX, Issue 3A, 2017 pp. 580-593.
Ernis, F., Sularso, R. A. dan Wardayati, S. M. (2017). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan budaya organisasi, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11(2), pp. 139–154.
Fitriasuri, F., & Dini, S. R. P. (2023). The Influence of Budget Participation, Clarity of Budget Targets on  Managerial  Performance. Quantitative  Economics  and  Management  Studies , 4 (1),  162- 167.
Frederica, D., & Augustine, Y. (2020). The effect of budget participation, budget planning and clarity of budget goals on performance with environmental uncertainty as moderating variables.
Ganta, V. C. (2014). Clarity of budget goals in the workplace to improve the employee performance. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 2(6), 221-230.
Ghozali,  I.  (2015)  Structural  Equation  Modeling:  Metode  Alternatif  dengan  Partial  Least  Square. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Giusti,  G.,  Kustono,  A. S., dan Effendi, R. (2018). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial  dengan  budaya  organisasi  dan  motivasi  sebagai  variabel  intervening.  E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 121-128
Hamid, H., Nadirsyah, H. P., & Djalil, M. A. (2020). Effect of Budget Participation, Clarity of Budget Objectives, Budgetary Feedback, Budget Evaluation, and Difficulty of Budget Objectives on Performance of Government Agency Units (Study on Banda Aceh City Government, Aceh, Indonesia). East African Scholars Journal of Economics, Business and Management. Aceh . Hartono,  J.  dan  Abdillah.,  W.  (2015)  Konsep  dan  Aplikasi  PLS  untuk  Penelitian  Empiris.  BPFE Yogyakarta.
Huang, M. J., Cheng, K. C., Chung, S. H., Wang, H. M., dan Wang, K. H. (2021). Budget participation capacity  configuration  (bpcc),  budgeting  participation  requirement  and  product  innovation performance. Sustainability, 13(10), 5614.
Hutama, R. S., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Budget Participation, Budget Goals Clarity and Internal Control Systems Implementation on Local Government Performance. Journal of Accounting Auditing and Business , 2 (2), 58-76.
Kalsum, A., & Wahyuningsih, E. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran dan  Evaluasi  Anggaran  terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal Ekonomi KIAT , 26 (1), 83-94.
Milani  (1975).  The  relationship  of  participation  in  budget  -  setting  to  industrial  supervisor performance and attitudes: A field study. The Accounting Review.Tahar, A., & Sofyani, H. (2020). Budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: The intervening role of organizational commitment. Journal of Accounting and Investment , 21 (1),
145-161.
Nasution,  M.  F.  (2021).  The  Effect  of  Clarity  on  Budget  Targets  and  Accounting  Controls  on Managerial Performance in Panin Sekuritas. Journal of Management Science (JMAS) , 4 (3), 93-97.
Poon,  M.,  Pike,  R.,  &  Tjosvold,  D.  (2001).  Budget  participation,  goal  interdependence  and controversy: A study of a Chinese public utility. Management Accounting Research , 12 (1), 101-118.
Qorni, F., & Rizana, D. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Dan Internal Locus Of Control  Terhadap  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Desa. Jurnal  Ekonomi  dan  Teknik Informatika , 9 (2), 32-41.
Rahmiwati, R., & Ariany, R. (2023). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas , 25 (2), 442-457.
Rivito,  A.,  &  Mulyani,  S.  (2019).  The  Effect  of  Budget  Participation  on  Local  Government Performance  with  Organizational  Commitment  as  Moderating  Variable. Journal  of Accounting Auditing and Business , 2 (2), 90-103.
Riyadh,  H.  A.,  Nugraheni,  F.  R.,  &  Ahmed,  M.  G.  (2023).  Impact  of  budget  participation  and leadership style on managerial performance with organizational commitment as intervening variable. Cogent Business & Management , 10 (1), 2175440.
Rohmawati, I., & Adi, S. W. (2016). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran  Dan  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Aparat  Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Sembiring, L. D., Sudirman, A., & Silitonga, H. P. (2020). Dampak kejelasan sasaran anggaran dan komitmen  organisasi  dalam  meningkatkan  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  Kota Pematangsiantar. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) , 3 (2), 436-445.
Sholihin,  M.,  Pike,  R.,  Mangena,  M.,  &  Li,  J.  (2011).  Goal-setting  participation  and  goal commitment: Examining the mediating roles of procedural fairness and interpersonal trust in a UK financial services organisation. The British accounting review , 43 (2), 135-146.
Siwi,  N.  D.  P.,  Kustono,  A.  S.,  &  Puspitasari,  N.  (2018).  Pengaruh  partisipasi  anggaran  dengan komitmen, budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja aparatur pemerintah kabupaten bondowoso. BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen , 12 (1), 119-130.
Sudirman,  I.,  Frihatni,  A.  A.,  Mandacan,  F.,  &  Sundari,  S.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kinerja  Manajer  Perhotelan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Parepare Sulawesi Selatan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 5 (3).
Suryani,  F.,  &  Pujiono,  P.  (2020).  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Desentralisasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) , 4 (1), 167-181.
Tahar, A., & Sofyani, H. (2020). Budgetary participation, compensation, and performance of local
Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
working unit: The intervening role of organizational commitment. Journal of Accounting and Investment , 21 (1), 145-161.
Tambunan, B. H. (2021). The Effect Of Budget Participation, Budget Target Clarity and Authority Transfer on Managerial Performance. International Journal Reglement & Society (IJRS) , 2 (1), 17-23.
Wardhany, M. (2023, May). The Participation and Budget Clarity Effect on Government Agencies Accountability Performance with Culture and Work Commitment as Moderating Variables. In 7th  International  Conference  on  Accounting,  Management  and  Economics  (ICAME-7 2022) (pp. 603-615). Atlantis Press.
Widanaputra,  A.  A.,  &  Mimba,  N.  P.  S.  H.  (2014).  The  influence  of  participative  budgeting  on budgetary slack in composing local governments’ budget in Bali province. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 164 , 391-396.
Wulandari,  N.  (2013).  pengaruh  partisipasi  anggaran  dan  komitmen  organisasi  terhadap  kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Jurnal Akuntansi , 1 (1).