## URGENSI  AMANDEMEN  UNDANG UNDANG  PERKOPERASIAN

## WIDIASTUTI, SH MS

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:  The  phenomenon  in  empirical  domain  of  saving  and  credit  cooperation  is believed  to  have  destroyed  the  ideal  concept  of  cooperation.  However,  the norms  can  not  protect  the  concept.  Saving  and  credits  are  often  used  by  the managerial,  mostly  businessmen  to  offer  saving  and  draw  credits  from  the society.  The  unbalance  of  of  the  contributed  capital  and  the  authority  of drawing  credit  risks  in  the  security  of  the  creditors.  The  lack  of  the  rules  in cooperation  Rules  about  if  unmet  of  formal  requirements  causes  the managerial  to  take  the  responsibility  personally  gives  a  lot  of  advantages  to the  managerial.  It  is  because  the  managerial  conduct  cooperation  as  a  firm with a very limited responsibility.
Keywords: cooperation, changes of cooperation rules

## PENDAHULUAN
Koperasi  sebagai  salah  satu  bentuk  badan  usaha  berbadan  hukum  hingga  kini  masih diyakini  mampu  memajukan  perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  masyarakat. Peran  koperasi  sebagai  pelaku  usaha  sejajar  dengan  BUMN  (Negara)  dan  perusahaan swasta dalam tatanan ekonomi nasional (Sumantoro, 1986).
Satu-satunya  bentuk  badan  usaha  yang  keberadaannya  disinggung  dalam  konstitusi adalah  koperasi.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  penjelasan  UUD  1945  sebelum diamandemen.  Namun  sejak  UUD  1945  diamandemen,    istilah  ”koperasi”  dalam penjelasan Pasal 33 dihapuskan. Apakah dengan dihapuskannya istilah “koperasi’  dalam penjelasan  Pasal  33  UUD  RI  1945,  masyarakat  dan  Negara  tidak  mengakui  koperasi sebagai  salah  satu  bentuk  badan  usaha  yang  mempunyai  karakteristik  yuridis  yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya? Ternyata tidak,   keberadaan koperasi tetap diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat dan Negara.
Pada  tataran  empiris,  dalam  satu  dasa  warsa  terakhir  ini  terjadi  kecenderungan meningkatnya  jumlah  koperasi,  yang  diikuti  dengan  meningkatnya  jumlah  sasaran  yang dapat memanfaatkannya. Sutrisno (2003) menyatakan, di bawah arus rasionalisasi subsidi dan  independensi  perbankan  ternyata  koperasi  mampu  menyumbang  sepertiga  pasar kredit  mikro  di  tanah  air  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  luas  secara  produktif  dan
kompetitif.  Bahkan  koperasi  masih  mampu  menjangkau  pelayanan  kepada  lebih  dari  11 juta nasabah, jauh di atas kemampuan atau kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Salah  satu  jenis  koperasi  yang  mengalami  peningkatan  jumlah  adalah  koperasi  simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya hanya  simpan pinjam (Pasal 1 ayat (1) PP No.9  Tahun  1995).  Sebagai  gambaran,    pada  bulan  Juni  tahun  2002,  tercatat  sebanyak 1.257 unit koperasi simpan pinjam (KSP) dan 35.430 unit simpan pinjam, dengan volume usaha dan anggota sebanyak Rp 0,650 trilliun dan 576.840 anggota (nasabah) untuk KSP serta Rp 3,902 trilliun dan 9.923.777 anggota (nasabah) untuk USP (Kantor Kementerian Koperasi  dan  UKM,  Juli  2002).  Pada  tahun  2007,  jumlah  KSP/USP  telah  meningkat menjadi  1.598  KSP  dan    34.458  USP  (Widiyanti  dalam Sinar  Harapan  Kamis    21  Juni 2007).    Peningkatan  jumlah  KSP  atau  koperasi  kredit  ini  mengindikasikan  bahwa  peran koperasi  sebagai  lembaga  keuangan  dalam  dasawarsa  terakhir  ini  cenderung  diminati masyarakat  daripada  jenis  lembaga  keuangan    lainnya.  Ada  keyakinan,  bahwa      KSP dapat  menjadi  penyalur  pinjaman  pada  kelompok  masyarakat  tertentu  (UKM)  yang selama ini tidak memiliki akses memperoleh pinjaman bank. Tampaknya pemerintah juga mengakui kenyataan ini, sehingga dalam menyalurkan kredit lunak pada masyarakat pun pemerintah masih mengandalkan koperasi.
Sekalipun  ada  peningkatan  jumlah  KSP  dan  kepercayaan  pemerintah  terhadap  KSP, tetapi hal ini tidak serta merta meningkatkan kehidupan ekonomi anggota pada khususnya dan  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya.  Koperasi  sebagai  badan  usaha  yang berasaskan  kekeluargaan  tenyata  belum  dapat  menjadi  gerakan  ekonomi  rakyat.  Tulisan ini  akan  mengulas  tentang  beberapa  fenomena  yang  terjadi  dalam  aras  empiris  usaha koperasi  simpan  pinjam  yang  diduga  telah  menggerogoti  konsep  ideal  koperasi  maupun keadaan  normatif  yang  tidak  lagi  mampu  melindungi  konsep  tersebut  seperti  tertuang dalam  konstitusi,  sehingga  tujuan  pemerintah  mengandalkan  koperasi  sebagai  gerakan ekonomi rakyat tidak  tercapai.

## PEMBAHASAN

## 1.  Koperasi: Antara Harapan dan Kenyataan
Idealnya semakin banyak  koperasi yang didirikan oleh anggota masyarakat, semakin besar  pengaruhnya  kepada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang  bersangkutan.
Namun  beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  hal  yang  bertolak  belakang  dengan pernyataan itu.
Tamba  (2002) http://www.smecda.com/deputi7/fileInfokop/Edisi%2022  /revitalisasi .htm ,  menemukan  bahwa  KSP  cenderung  mencari  keuntungan  untuk  lembaganya daripada  meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya.  Keadaan  ini  terjadi  karena  koperasi lebih mengutamakan debitur yang  bukan anggota daripada anggotanya sendiri. Langkah ini  dilakukan  oleh  KSP  untuk    mendapatkan    bunga  yang  lebih  besar,    dengan meminjakan  modalnya  pada pihak non anggota.  Feomena tersebut  oleh Tamba disebut sebagai  conflict of interest antara anggota koperasi dengan koperasi sebagai satu entitas. Bahkan  pada  tahun  tujuh  puluhan  Hatta  pernah  mengkritik  keadaan  seperti  temuan Tamba,  dan  menyatakan  bahwa  koperasi-koperasi  Indonesia  lebih  menjadi  koperasi pengurus  daripada  koperasi  anggota  (dalam  Mubyarto,  2003).  Hal  ini  tentunya bertentangan dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan.
Baik  temuan  Tamba  maupun  kritik  Hatt  di  atas,    merupakan  tantangan  bagi pemerintah  yang  akan  menyalurkan  Kredit  Usaha  Rakyat  melalui  KSP  dan  USP  (Unit Simpan  Pinjam).  Diperkirakan  tujuan  pemerintah  memberikan  pinjaman  lunak  untuk meningkatkan  aktivitas  ekonomi  rakyat  tidak  akan  berhasil  apabila  KSP  hanya mementingkan lembaganya sendiri .
Fenomena  meningkatnya  KSP  yang  lebih  beorientasi  pada  keuntungan  bagi lembaganya  jamak  terjadi  di  masyarakat,  karena  dengan  menawarkan  uangnya (pinjaman) pada pihak ketiga maka keuntungan yang diperoleh  tidak harus dikembalikan kepada  anggota,  karena  SHU  sebagai  bagian  keuntungan  perusahaan  yang  dibagikan kepada anggota didasarkan jasa yang telah diberikan anggota yang bersangkutan kepada koperasi.  Oleh  sebab  itu  kalau  koperasi  kurang  atau  tidak    memberikan  kesempatan kredit  kepada  anggota    maka  proporsi  keuntungan  yang  harus  dibagikan  sebagai  SHU anggota  juga  rendah,  artinya  KSP    cenderung  menjadi  lembaga  yang  yang  semata-mata mencari keuntungan daripada meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Apalagi  dalam  sistem  ekonomi  pasar  seperti  saat  ini,  KSP  dapat  berperan  sebagai pihak  yang  mempertemukan  pembeli  dan  penawar  uang.  Dalam  ekonomi      pasar,  uang tanah, dan tenaga kerja  dikategorikan sebagai komoditas. Uang, tenaga kerja, tanah  dan komoditas  lainnya  akan  berputar    atau  dipertukarkan  dalam  pasar.  Dalam  pasar  terjadi
kontak penawaran dan permintaan atas komoditas tersebut, yang selanjutnya berinteraksi dengan dengan mekanisme harga. Harga atas komoditas uang adalah bunga  atau dengan kata  lain  bunga  adalah  harga  bagi  digunakannya  uang  dan  membentuk  pendapatan  bagi mereka yang menawarkannya (Polanyi 2003 hlm 93).
Kembali  pada  peran  KSP  yang  mempertemukan  penawaran  dan  permintaan  uang, oleh  para  pemilik  modal  KSP  digunakan  untuk  menawarkan  uang  kepada  masyarakat. Mengapa    pemilik  modal  ini  memilih  mendirikan  KSP  dan  tidak  menggunakan  bank untuk  menawarkan  uangnya?  Karena  peryaratan  untuk  mendirikan  KSP  lebih  mudah daripada  perbankan,  selain  itu  dalam  KSP  pihak  penyimpan  yang  penerima  bunga  tidak akan  dikenai  pajak  penghasilan,  dan  karena  KSP  adalah  badan  hukum  sehingga  dapat membatasi tanggung jawab pengurusnya.
Dengan  demikian  harapan  masyarakat  bahwa  semakin  banyak  koperasi  semakin meningkat  kesejahteraan  anggota  masyarakat    tidak  selalu  benar,  karena  koperasi  telah disalah gunaan oleh orang-orang yang memiliki modal untuk menawarkan uangnya tetapi dengan  tanggung jawab hukum  yang  sangat  ringan,  yaitu pengurus membatasi  tanggung jawabnya dengan berlindung dibawah status badan hukum koperasi.

## 2. UU Perkoperasian Perlu Diamandemen
Menurut    Mubyarto  (1987)  kurang  berkembangnya  Koperasi  di  Indonesia  tidak semata-mata  disebabkan  oleh  faktor  keterbatasan  modal  dan  manajemen,  tetapi  karena kekeliruan  konsep  dan  teori  yang  mendasari  kebijaksanaan  pengembangannya. Pemerintah    sepertinya  menganggap  Koperasi  sebagai  badan  usaha  belaka  bukan perkumpulan  orang  yang  mempunyai  kesamaan  kepentingan  ekonomi.    Sedangkan Sutrisno  (2003),  berpendapat  bahwa    potensi  koperasi  dapat  diwujudkan  semaksimal mungkin  hanya  bila  kekhususan  koperasi  dihormati  dalam  peraturan  perundangan; pemerintah  harus  memberikan  aturan  main  yang  jelas,  tetapi  koperasi  dapat  dan  harus mengatur  dirinya  sendiri  di  dalam  lingkungan  mereka  (self-regulation).  Artinya  peran pemerintah sebagai regulatory hendaknya tidak mematikan langkah koperasi.
Kedua  pendapat  di  atas  menggambarkan  bahwa  faktor  regulasi  turut  menentukan berkembang  atau  tidaknya    koperasi.  Ini  merupakan  tantangan  bagi  regulator  dalam menentukan keberhasilan koperasi dalam mengemban peran memperkokoh
perekonomian rakyat. Mencermati isi peraturan yang berlaku bagi  KSP dan praktik yang ada  di  dalam  KSP,    ditemukan    beberapa  masalah  yang  justru  menjadi  kendala  bagi koperasi dalam menjalankan perannya sebagai salah satu badan usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi masalah normatif maupun empiris.
Koperasi yang jenis usahanya simpan pinjam  tunduk pada ketentuan yang diatur oleh PP  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam    UU Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian.  Namun  apabila  dicermati  secara mendalam, beberapa pasal yang terdapat di dalam PP  Nomor 9 Tahun 1995 tidak sinkron dengan  prinsip  koperasi  yang  diatur  dalam  Pasal  5  UU  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian.
PP  Nomor  9  Tahun  1995  pada  dasarnya  mengatur  organisasi  dan  kegiatan  usaha koperasi  simpan  pinjam  dan  atau  unit  simpan  pinjam  yang  ada  dalam  koperasi  umum, tetapi  ada    beberapa  hal  yang  perlu  dicermati  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut. Pertama tentang organisasi KSP, sebagai badan hukum pendirian KSP harus dengan akta pendirian  yang  disahkan  oleh  Menteri  yang  berwenang  (sekarang  Menteri  Koperasi  dan UKM),  namun  dalam  PP  Nomor  9  Tahun  1995  tidak  mengatur  berapa  modal  yang disyaratkan  sebagai    kekayaan,  mengingat    koperasi  sebagai  badan  hukum.  Kedua, berkaitan dengan solvabilitas .  Pasal 41  ayat (2) UU Perkoperasian  menentukan bahwa modal koperasi dapat berasal dari pinjaman pihak lain. Yang dimaksud pihak lain di sini dapat  berkedudukan  sebagai  anggota  koperasi  maupun  pihak  ketiga,  dan  keduanya  ini disebut  sebagai  kreditur.  Kedudukan  hukum    kreditur  tentunya  berbeda  dengan  posisi penyerta  modal,  karena  kreditur  tidak  dapat  diwajibkan  turut  menanggung  resiko  dan kerugian  usaha  koperasi.  Oleh  sebab  itu,  KSP  sebagai    badan  hukum  yang    memiliki kekayaan  bertanggung  jawab  terhadap  kreditur,  artinya  kekayaan  koperasi  menjadi jaminan  untuk  membayar  pinjaman  pada  kreditur  termasuk  penyimpan  dana.  Dalam kaitannya  dengan  pendirian  KSP  disyaratkan  oleh    SK    Menteri  Negara  Koperasi  dan PKM No. 5/KEP/MENEG/I/2000 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan  Koperasi dan  Pengesahan  Akta  Pendirian , bahwa  modal  yang  harus  disetor  minimal    Rp 15.000.000. . Dengan    modal  sebesar  itu,  suatu  KSP  diijinkan  untuk  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat  tanpa  batas,  atau  dengan    kekayaan  riel  Rp.  15.000.000 suatu    KSP  dapat  menghimpun  modal  masyarakat  yang  jumlahnya  jauh  di  atas  modal
yang  dimiliki.    Keadaan  ini  tentunya  sarat  dengan  resiko  jika  pengurus  koperasi  tidak mengelolanya  dengan  baik,  karena  sebagai  badan  hukum      koperasi  harus  bertanggung jawab  kepada  pihak  kreditur.  Masalah  hukumnya  adalah  ketidak-seimbangan  antara kewajiban  setor  modal  yang  harus  dipenuhi  oleh  KSP  dengan  kewenangannya  untuk menarik  dana  dari  pihak  lain  yang  besarnya  tidak  dibatasi  mengandung  resiko  tidak terjaminnya  pihak  kreditur.  Ketentuan  ini  berbeda  dengan  peraturan  yang  berlaku  bagi Perseroan Terbatas. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 32  ayat  (1)      mensyaratkan  modal  dasar  sebesar    Rp.  50.000.000.  Bahkan  syarat  modal dasar  bagi  perseroan  terbatas  yang  menjalankan  usaha  perbankan  jumlahnya  jauh  lebih besar daripada yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas, misalnya Bank Perkreditan Rakyat disyaratkan oleh  Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum untuk memiliki modal dasar sebesar Rp. 500.000.000 . Modal  dasar  yang    besar  ini  merupakan  bagian  dari  kekayaan  PT  yang  dapat  dijadikan jaminan  bagi  utang-utang  perusahaan  terhadap  pihak  ketiga.    Ketiga,  berkaitan  dengan tanggung  jawab  pengurus,  PP  Nomor  9  Tahun  1995    tidak  mengatur    dalam  keadaan bagaimana    pengurus    koperasi  harus  bertanggung  jawab  secara  pribadi  terhadap  utang- utang  koperasi.  UU  Perkoperasian  Pasal  34  ayat  (1)  hanya  mengatur  tanggung  jawab renteng  dan  pribadi  bagi  pengurus  kepada  koperasi  jika  tindakannya  menimbulkan kerugian.  Materi  tentang  tanggung  jawab  pengurus  kepada  pihak  eksternal  seharusnya diatur  dalam  UU  Perkoperasian  ataupun  peraturan  pelaksananya,  mengingat  koperasi simpan pinjam diberi kewenangan untuk menarik dana (simpanan) dari  masyarakat tanpa batas.  Logikanya,  apabila  tidak  ada  ketentuan  tentang  keharusan  pengurus  bertanggung jawab  secara  pribadi  atas  hutang  koperasi,  maka  sikap  kehati-hatian  dalam  mengelola koperasi dapat diabaikan mengingat koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum. Selain  itu,  pengurus    juga  berkedudukan  sebagai  pengelola  dan  wakil  atau  representasi koperasi  secara materil melakukan hubungan  dengan penyimpan dana.
Sementara  itu  salah  satu  masalah  empiris  yang  terjadi  pada  beberapa  KSP  yaitu berkenaan  dengan  keanggotaan,  baik  berkenaan  dengan  jumlah  maupun  keberadaannya. Pertama,  Menurut  UU  Perkoperasian  Pasal  6    ayat  (1),  koperasi  primer  dibentuk  oleh sekurang-kurangnya  20  (dua  puluh)  orang.  Namun  ketentuan  tentang  jumlah  ini  hanya berlaku  saat  pendirian  PT.    Pendapat  ini  didasarkan  pada  penalaran  bahwa  Pasal  6  UU
Perkoperasian  tersebut  mengatur  tentang  pembentukan  koperasi,  tetepi  tidak  mengatur tentang  jumlah  minimal  anggota  yang  harus  ada  dalam  setiap  koperasi.  Oleh  sebab  itu dalam  UU  Perkoperasian  pun  tidak  diatur  konsekwensi  hukumnya    bagi  koperasi  yang anggotanya kurang dari 20 orang. Hal ini berbeda dengan ketentuan tentang keanggotaan dalam  Perseroan  Terbatas.  Perseroan  Terbatas  sebagai  badan  usaha  minimal  didirikan oleh dua orang atau disebut pemegang saham , jika dalam perjalannya jumlah pemegang sahamnya kurang dari dua orang maka setelah 6 bulan, pemegang saham yang tertinggal harus  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  hutang  perusahaan.  Karena  dalam Perkoperasian  tidak  mengatur  akibat  hukum  bagi  koperasi  yang  anggotanya  kurang  dari dua  orang.  akibatnya,  para  pengurus  koperasi  sering  tidak  berusaha  menambah  anggota jika  ada  anggota  yang  keluar  atau  meninggal  dunia.  Artinya,  pengurus  senagja membiarkan  jumlah  anggotanya  sedikit  agar  dapat  menikmati  keuntungan  yang  besar. Kedua,  adanya  anggota  fiktif.  Menurut  UU  Perkoperasian  Pasal  6    ayat  (1),  koperasi primer  dibentuk  oleh  sekurang-kurangnya  20  (dua  puluh)  orang.  Dalam  praktik  saat pembuatan akte pendirian, keberadaan 20 (dua puluh) orang ini cukup dibuktikan dengan tanda  tangan  mereka  pada  berita  acara  pembentukan  koperasi  dan  kartu  tanda penduduknya.  Namun  bukti-bukti  tersebut  sekedar    untuk  memenuhi  syarat  formal, artinya diantara dua puluh orang yang terdata secara formal sebagai anggota koperasi ada yang sebenarnya fiktif –secara formal sebagai anggota, tetapi secara materiel mereka tidak menyetor  simpanan  pokok  dan  wajib--,  dan  yang  menjadi  anggota  sebenarnya  hanya beberapa  orang  saja  .  Mereka  yang  disebut  terakhir  inilah  yang  menyetor  simpanan pokok,  simpanan  wajib  serta  mengelola  koperasi.        Diduga,  penyimpangan  pada persyaratan keanggotaan ini membawa penyimpangan ikutannya yaitu dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban alat perlengkapan organisasi dan prinsip koperasi.

## PENUTUP
Baik  masalah  normatif  yang  terkandung  dalam  peraturan  perkoperasian  maupun masalah  empiris    menjadi  penyebab  koperasi  tidak  berfungsi  sebagaimana  yang diidealkan  oleh  masyarakat.  Agar  koperasi  tidak  kehilangan  makna  sebagai  koperasi maka  pemerintah  perlu  mengawasi  secara  tegas  aktivitas  koperasi  yang  praktek  dalam masyarakat,  apakah  prinsip  dan  alat  koperasi  menjalankan  tugasnya.  Sedangkan  dalam
yuridis  normatif  perlu  perubahan  peraturan  koperasi  terutama  tentang  ketentuan formalitas  yang  harus  dipenuhi  koperasi  sebagai  badan  hukum,  bukan  saja  pada  saat pendirian  saja  tetapi    juga  saat  beroperasi  .  Karena  hal  itu  akan  membawa  konsekwensi pada  tanggung  jawab  hukum  pengurusnya,    artinya  dalam  keadaan  bagaimana  pengurus bertanggung  jawab  terbatas,  dan  dalam  keadaan  bagaimana  pula  mereka  harus bertanggug jawab secara pribadi untuk seluruhnya.
---------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Mubyarto. 1987. Ekonomi Pancasila. Jakarta. LP3ES _______,  2003. Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu Koperasi dalam Jurnal Ekonomi Tahun II  Nomor 4, Agustus.
Nasution, Muslimin. 2007.  Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi. Jakarta.
PIP Publishing
Pachta,  Andjar  W  et.al.  2007.  Hukum  Koperasi.  Pemahaman,  Regulasi,  Pendirian  dan Modal  Usaha.  Jakarta.  Kerjasama  Kencana  Persada  dengan  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Polanyi,  Karl.  2003.  Transformasi  Besar,  Asala  Usul  Politik  dan  Ekonomi  Zaman Sekarang. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Sitio,  Arifin  dan  Halomoan  Tamba.  2001.  Koperasi  :  Teori  dan  Praktek.  Jakarta.  PT Erlangga.
Sumantoro. 1986. Hukum Ekonomi.Jakarta. UI Press.
Sutrisno, Noer. 2003. Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan: Menjawab Tantangan  Global  Dunia  dan  Regionalisme  Baru  dalam  Jurnal  Ekonomi  Tahun  II Nomor 5. Bulan  Agustus.
UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah  Nomor 4 Tahun 1994 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentag Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam Surat    Keputusan    Menteri  Negara  Koperasi  dan    PKM  No.  5/KEP/MENEG/I/2000 tentang    Petunjuk  Pelaksanaan  Pembentukan    Koperasi  dan  Pengesahan  Akta Pendirian
Jurnal Ekonomi Tahun II  Nomor 4, Agustus 2002. Jurnal Ekonomi Tahun II  Nomor 5, Agustus 2003. Jurnal Ekonomi Tahun II  Nomor 4, Agustus 2003 Jurnal Ekonomi Bisnis Nomor 8 tahun 1998..
Lain-lain : Sinar Harapan hari Kamis Tanggal 21 Juni 2007
http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EKSISTENSI%20KOPERASI.htm dikutip pada hari Rabu, 18 Maret 2008 pukul 21.17 http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm dikutip pada hari Rabu, 18 Maret 2008 pukul 22.53