## PELAKSANAAN PELAYANAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) OLEH PEMERINTAH KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN DI KANTOR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN
Oleh : Yudi Saputra yudisaputra623@gmail.com FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasGaluh Jln. RE.Martadinata No 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  kurang  optimalnya  Pelaksanaan pelayanan  Retribusi  Izin  Gangguan  (HO).  Hal  ini  terlihat  dari  pemohon  terhadap  penyelesaian Surat  IzinGangguan  (HO)  Huller  Gabah  yang  tidakselesaitepatpadawaktunya,  Adanya ketidakpuasan pemohon karena
kurangnyatransparansikeuangan
yang harusdibayarkanolehpemohon  dalam  pembuatan  Izin  Gangguan  Huller  Gabah,Adanya ketidakpuasan pemohon karena kesalahandalampenerbitansuratizingangguan (HO) Huller Gabah dan Adanya ketidakpuasan pemohon karena saranadanprasarana yang kurangmemadaisehinggamenimbulkanketidaknyamananbagipemohon dalam melakukan pembuatan  Izin  Gangguan  Huller  Gabah.Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif analisis dengan jumlah informan sebanyak 10 orang terdiri dari 1 orang camat, 1 orang pemberi  pelayanan  perizinan,  3 orang  masyarakat/  pengusaha.  Adapun  teknik  pengumpulan  data menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  reduction,  data  display,  dan verification  yang  diinterprestasikan  secara  kualitatif  yang  bersumber  dari  hasil  observasi  dan wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Pelaksanaan  Pelayanan Retribusi  Izin  Gangguan  (HO)  Oleh  Pemerintah  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  di Kantor  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  secara  umum  masih  berjalan  cukup  baik. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  18  indikator  yang  diteliti 7  indikator  dilaksanakan  dengan  belum  baik dan  kurang  maksimal,  dan  11  indikator  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.Kendala-kendala  yang ditemukan yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga Kecamatan Cigugur belum memiliki SOP, Belum tersusunnya SOP mengakibatkan belum tersusunnya maklumat pelayanan karena dua hal ini saling berhubungan, Kurang lengkapnya sarana dan prasarana mempengaruhi kelancaran pelayanan,  Ketidakhadiran  Camat  untuk  menetapkan  surat  izin  gangguan  dan  Keterbatasan blanko  Surat  Izin  GangguanUpaya  yang  dilakukan  dalam  menghadapi  kendala  dengan  cara Penyusunan  SOP  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak  ke  tiga,  Maklumat  Pelayanan  di  susun setelah  SOP  ditetapkan,  Peningkatan  pengetahuan  Sumber  Daya  Manusia,  Memberikan penjelasan  atau  mensosialisasikan  tentang  perizinan,  Melengkapi  fasilitas  pelayanan  yang  ada melalui  penganggaran  pengadaan  barang,  Membuat  Ruang  ibu  menyusui  walau  hanya  ruangan sederhana,  Memaksimalkan  pemberian  pelayanan  baik  dari  segi  proses  maupun  output pelayanannya  dan  Memberikan  penjelasan  yang  rinci  kepada  masyarakat  dengan  bahasa  yang mudah dimengerti agar masyarakat bisa mengerti tentang pelayanan yang diberikan.
Kata kunci: Pelayanan dan Retribusi Izin Gangguan

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  daerah  perlu  melakukan  upaya untuk  mengatasi  “gangguan”  yang  ditimbulkan oleh  perusahaan  yang  menggunakan  mesin  dari intensitas gangguan besar / tinggi sampai dengan intensitas gangguan sangat kecil. Dalam pelaksanaan  pelayanan  izin  gangguan  (HO)
Kabupaten  Pangandaran  Kecamatan  Cigugur menggunakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pangandaran  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang
Retribusi  Izin  Gangguan  yang  di  undangkan  di Parigi pada tanggal 03 Mei 2017.
Perizinan atau  izin  merupakan  salah  satu instrument  hukum  administrasi  Negara  yang dapat  digunakan  bagi  pelaksana  undang-undang untuk   melakukan  tindakan  hukum  dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Perizinan ini menghasilkan persetujuan  diizinkan dan  tidaknya  dari  pejabat  yang  berwenang berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Dalam  hal
ini  pelaksanaan  perizinan  tersebut  berkaitan dengan Izin Gangguan untuk perorang atau badan yang melakukan usaha di lokasi tertentu.
Fungsi dari perizinan yakni ujung tombak dalam pelaksanaan instrument hukum administrasi  Negara.  Peran  dari  perizinan tersebut  yakni  alat  perlindungan  hukum  dimana pendirian  perusahaan  tersebut  dapat  dibuktikan bahwa telah memiliki izin usaha dari pemerintahan  sehingga  akan  terhindar  dari pembongkaran  dan  penertiban  usaha  yang  dapat terjadi  pada  pelaku  usaha  ilegal  lainnya,
memudahkan pengembangan bisnis dan pemasaran produk.
Selain  menggunakan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pangandaran  Nomor  07  Tahun  2016 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan,  Kecamatan Cigugur  juga  menggunakan  Peraturan  Bupati Pangandaran  nomor  25  Tahun  2014  tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Unsur  Organisasi Kecamatan.
Camat  diberikan  kewenangan  dalam bidang  perizinan  seperti  yang  dijelaskan  pada Peraturan  Bupati  Pangandaran  nomor  25  Tahun 2014  tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja Unsur  Organisasi  Kecamatan  pada  pasal  3  ayat (4) point h yang bunyinya sebagai berikut: melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian  urusan  daerah,  yang meliputi  aspek:  perijinan,  rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi  penetapan  penyelenggaraan  dan kewenangan yang dilimpahkan. Peraturan  Bupati  Pangandaran  nomor  25
Tahun  2014  tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata Kerja  Unsur  Organisasi  Kecamatan  merupakan peraturan yang mengatur kewajiban dan kewenangan  Pemerintah  Kecamatan  Cigugur dalam  menjalankan  roda pemerintahan  di  tingkat kecamatan,  dimana  dalam  pelaksaanaan  urusan pemerintahan  daerah  yang  menjadi  kewenangan daerah  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  unit  kerja Pemerintahan  Daerah  yang  ada  di  Kecamatan. Dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pangandaran  Nomor  07  Tahun  2016 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan,  Pemerintah Kecamatan Cigugur diberikan kewenangan untuk melaksanakan  sebagian  dari  urusan  pemberian perizinan  kepada  orang  pribadi  /  badan  yang melaksanakan usaha pada lokasi tertentu.
Peran  Pemerintah dalam  pelayanan perizinan yang terbesar yakni pengertian interaksi secara  langsung  dengan  masyarakat  sebagai penyedia  atau  pelaksanaan  pelayanan  perizinan.
Menurut wibawa (2007:12) “Kepentingan pemerintah  daerah  terhadap  pelayanan  perizinan
sangat  tinggi  karena  perizinan  mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah.”
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dipahami bahwa keberhasilan suatu daerah dalam pengembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan  cara  menggembor-gemborkan  retribusi izin gangguan (HO) maka setiap pengusaha wajib memiliki HO. Pelayanan Retribusi Izin Gangguan  (HO)  merupakan  wujud  utama  dari Pemerintah untuk mewujudkan lingkungan aman, kesejahteraan masyarakat dan dapat
menstabilitaskan Pendapatan Daerah.
Retribusi  merupakan  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izin  kepada  perorang  atau badan  yang  melakukan  usaha  di  lokasi  tertentu, sehingga  setiap  perorang  atau  badan  yang  diberi izin  wajib  membayar  retribusi  yang  akan  masuk ke  khas  daerah.  Retribusi  dan  perizinan  bagian dari yang tidak dapat dipisahkan karena perizinan tanpa retribusi tidak akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Mardiasmo (2011:15) menjelaskan bahwa : Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau pemberian  izin tertentu  yang khusus disediakan  dan  /  atau  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  Kepentingan orang Pribadi atau Badan.
Dari  penjelasan  diatas    dapat  dipahami bahwa  retribusi  merupakan  pembayaran  atas pemberian izin tempat usaha sebagai pribadi atau badan  dilokasi  tertentu  yang  menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Ini dimaksudkan untuk  pembinaan,  pengaturan,  pengendalian  dan pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi kepentingan  umum  dan  menjaga  kelestarian lingkungan.  Dalam  hal  tersebut  maka  dapat dipahami  bahwa  dalam  pemberian  pelayan retribusi  izin  gangguan  itu  disesuaikan  dengan hak  dan  kewajiban  dari  perusahaan  dan  pihak pemerintah.
Dalam  pasal  1  point  9  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pangandaran  Nomor  07  Tahun  2016 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  dinyatakan sebagai berikut :
Izin  Gangguan  yang  selanjutnya  disebut izin adalah pemberian izin
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan  di  lokasi  tertentu  yang  dapat menimbulkan  bahaya,  kerugian,  dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan  yang  telah  ditentukan
oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas, maka  yang dinyatakan izin  gangguan  merupakan surat  keterangan  yang  menyatakan  tidak  adanya keberatan  atas  lokasi  usaha  yang  dijalankan  oleh suatu  kegiatan  usaha  di  suatu  tempat  kepada orang pribadi/badanyang berpotensi menimbulkan  bahaya  kerugian  dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat  usaha  yang  lokasinya  telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Tujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran  mengeluarkan Peraturan Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  07
Tahun  2016  Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan, adalah  supaya  terciptanya  minimalisasi  bahaya, kerugian  dan  gangguan  lingkungan  atau  umum. Hal  ini  dikarenakan  mengingat  pentingnya lingkungan  bagi  Sumber  Daya  manusia  (SDM) dan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  maka  setiap perusahaan  yang  beroperasi  di  lokasi  tertentu diharuskan HO.
Setelah  penulis  melakukan  penjajagan  di Kantor  Kecamatan  Cigugur  menurut  penulis bahwa  pelaksanaan  pelayanan  izin  gangguan  di Kantor  Kecamatan  Cigugur  terdapat  beberapa masalah  yang  dihadapi  diantaranya  sebagai berikut :
1. Ketidakpuasan pemohon terhadap penyelesaian  Surat  IzinGangguan  (HO) Huller Gabah yang tidakselesaitepatpadawaktunya.Misalnya seharusnya Surat IzinGangguan (HO) Huller Gabah selesaidalamkurunwaktu 14 harikerjanamunselesailebihdariwaktu yang telahditentukan. 2. Adanya  ketidakpuasan  pemohon  karena kurangnyatransparansikeuangan yang harusdibayarkanolehpemohon dalam pembuatan Izin Gangguan Huller Gabah.Misalnyapemohonhanyadiberitahuka njumlahkeseluruhantanpadiberitahurincianbi aya yang detail. 3. Adanya  ketidakpuasan  pemohon  karena kesalahandalampenerbitansuratizingangguan (HO) Huller Gabah. Misalnyadalampermohonanalamatperusahaa nharusnyaberbedadenganalamatpemilikperu sahaannamundalamsuratizingangguanalamat perusahaansamadenganalamatpemilikperusa haan.
4. Adanya  ketidakpuasan  pemohon  karena saranadanprasarana yang kurangmemadaisehinggamenimbulkanketida knyamananbagipemohon  dalam  melakukan
pembuatan  Izin  Gangguan  Huller  Gabah. Misalnyaseharusnyaadaruangankhususuntuk melakukanpermohonannamunpadakenyataa nnyatidakada.
5. Adanya  ketidakpuasan  pemohon  karena kurangnyapengetahuanpegawaidalammembe rikanpelayanan tentang Retribusi Izin Gangguan Huller Gabah. Misalnyapemberipelayanantidakmemahamit arif  yang  sudah  disesuaikandenganindeks yang ditetapkandalamperaturan.

## 2. TINJAUAN TEORI
Penelitian ini membahas suatu permasalahan  tentang  pelaksanaan  Pelayanan Retribusi  Izin  Gangguan  (HO)  yang  dilakukan Pemerintah  Kecamatan  Cigugur  yang  dirasa belum  optimal.  Hal  ini  ditunjukan  dari ketidakpuasan  pemohon  terhadap  penyelesaian Surat  IzinGangguan  (HO)  Huller  Gabah  yang tidakselesaitepatpadawaktunya, ketidakpuasan pemohon terhadap penyelesaian Surat IzinGangguan (HO) Huller Gabah yang tidakselesaitepatpadawaktunya, adanya ketidakpuasan pemohon karena kurangnyatransparansikeuangan yang harusdibayarkanolehpemohon  dalam  pembuatan Izin Gangguan Huller Gabah, adanya ketidakpuasan pemohon karena kesalahandalampenerbitansuratizingangguan (HO)  Huller  Gabah,  adanya  ketidakpuasan pemohon karena saranadanprasarana yang kurangmemadaisehinggamenimbulkanketidakny amananbagipemohon dalam melakukan pembuatan  Izin  Gangguan  Huller  Gabah  dan adanya ketidakpuasan pemohon karena kurangnyapengetahuanpegawaidalammemberika npelayanan  tentang  Retribusi  Izin  Gangguan Huller  Gabah.  Permasalahan  ini  diperkirakan pelaksana pelayanan kurang memahami peraturan  pelayanan  dan  peraturan  tentang Retribusi Izin Gangguan.
Melihat pada permasalahan  yang  muncul dalam  penelitian  ini,  bila  ditinjau  berdasarkan sudut  pandang  teoritis  maka  termasuk  kedalam bidang kajian dari manajemen pelayanan publik, dan  sebagaimana  diketahui  bahwa  kajian manajemen  pelayanan  publik  merupakan  salah satu  bagian  dari  Ilmu  Administrasi  Negara,  ini sebagaimana  dikemukakan  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik :
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi setiap warga negara dengan
penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya,  dikemukakan  oleh  Sahya Anggara (2012 : 181) yaitu :
Bahwa  ilmu-ilmu  aspek  administrasi negara  yaitu  Ilmu  Keuangan  Negara, Ilmu Hukum Administrasi Negara,
Sosiologi  Pemerintahan,  Ilmu  Ekonomi Pembangunan, Sejarah Politik Indonesia. Berdasarkan pandangan teori-teori diatas, maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yang terkait  dengan  pelaksanaan  Pelayanan  Retribusi Izin  Gangguan  (HO)  yang  dilakukan  Pemerintah Kecamatan  Cigugur  termasuk  kajian  ilmu administrasi  negara.  Oleh  sebab  itu  untuk melakukan  analisa  dari  permasalahan  dan  teori- teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak terlepas dari kaidah-kaidah kajian Ilmu Administrasi negara. Adapun untuk penganalisaan
permasalahan  dalam  penelitian  ini  diawali  dari pendekatan  teori  tentang  manajemen  pelayanan publik.  Selanjutnya  pemaparan  teori-teori  yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
Menurut Sedarmayanti (2009:243) “Pelayanan  adalah  melayani  suatu  jasa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  segala bidang”. Kemudian menurut Pasolong (2008:128)  pelayanan  adalah  “Sebagai  aktivitas seseorang,  sekelompok  dan/atau  organisasi  baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.”
Pelayanan  dapat  pula  dikatakan  sebagai suatu  proses  yang  terdiri  dari  berbagai  aktivitas, sebagaimana  pendapat  Gronroos  (Ratminto  dan Winarsih, 2009:2) bahwa:
Pelayanan  adalah  suatu  akvitas  atau serangkaian  aktivitas  yang  bersifat  tidak kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  yang terjadi  sebagai  akibat  adanya  interaksi antara  konsumen  dengan  karyawan  atau hal-hal lain yang disediakan oleh pemberi pelayanan  yang  dimaksudkan  untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dipahami bahwa pelayanan merupakan sikap melayani dari pegawai  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan baik berupa barang atau jasa.
Untuk  selanjutnya  Hardiansyah  (2011: 36) mengemukakan bahwa:
Pelayanan  dikatakan  berkualitas  atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.  Apabila  masyarakat  tidak puas  terhadap  suatu  pelayanan  yang disediakan,  maka  pelayanan  tersebut dapat  dipastikan  tidak  berkualitas  atau tidak efisien.
Dalam pelayanan publik ada yang disebut dengan  standar  pelayanan  publik  yang  meliputi hal-hal  mendasar  yang  harus  ada  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut  Mukarom  dan  Wijaya  Laksana (2015:  85)  standar  pelayanan  publik  merupakan ukuran  yang  dibakukan  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/  atau  penerima  pelayanan,  diantaranya meliputi hal-hal berikut :
a. Prosedur pelayanan; dibakukan bagi pemberi  dan  penerima  pelayanan  termasuk pengaduan.
b. Waktu  penyelesaian;  ditetapkan  sejak  saat pengajuan  permohonan  sampai  dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan.
c. Biaya  pelayanan;  termasuk  perincian  tarif yang  ditetapkan  dalam  proses  pemberian pelayanan.
d. Produk  pelayanan;  hasil  pelayanan  yang diterima sesuai dengan  ketentuan  yang telah ditetapkan.
e. Sarana  dan  prasarana;  penyediaan  sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan; harus ditetapkan dengan berdasarkan pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap dan perilaku yang diperlukan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat dipahami  bahwa  setiap  pelayanan  publik  harus memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi  penerima pelayanan.  Standar pelayanan  merupakan  ukuran yang  harus  dimiliki  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.
Menurut  Ratminto  dan  Atik  (2015:38) Kualitas  pelayanan  perizinan  sangat  dipengaruhi oleh lima hal yaitu :
a. Kuatnya  posisi  tawar  penggunaan  jasa pelayanan;
b. Berfungsinya mekanisme ‘voice’;
c. Adanya  birokrat  yang  berorientasi  pada kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa; d. Terbangunnya kultur  pelayanan dalam organisasi  pemerintah  yang  bertugas  untuk memberikan pelayanan perizinan; dan
e. Diterapkannya sistem pelayanan yang mengutamakan  kepentingan  masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dipahami bahwa  kualitas  pelayanan  sangat  berorientasi kepada  kepentingan  masyarakat  yang  mana pegawai mampu menyelesaikan pelayanan tersebut  sesuai  dengan  spesifikasi  dan  peraturan. Tingkat  kepuasan  masyarakat  dapat  diperoleh dari  perbandingan  atas  jenis  pelayanan  yang nyata  diterima  oleh  konsumen  dengan  jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.
Mardiasmo (2011:16) menjelaskan bahwa : Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,  pengaturan,  pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan  ruang,  serta  penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana  atau  fasilitas  tertentu guna  melindungi  kepentingan  umum  dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan  memberikan  izin,  Pemerintah memperkenankan  atau  memperbolehkan  kepada orang  pribadi  atau  badan  untuk  melakukan tindakan-tindakan  tertentu  yang  sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya suatu pengawasan.
Hal-hal  pokok  pada  izin,  bahwa  sesuatu perbuatan/tindakan dilarang kecuali diperkenankan  dengan  tujuan  agar  dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu.  Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  tidak dipenuhi. Dalam mewujudkan pelaksanaan
pelayanan  yang  baik  maka  diperlukan  adanya Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  sehingga pelayanan  yang  diberikan  dapat  memuaskan masyarakat.  Menurut  Sailendra  (2015:11)  “ Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  merupakan panduan  yang  digunakan  untuk  memastikan kegiatan  operasional  organisasi  atau  perusahaan berjalan dengan lancar.”
Sedangkan menurut  Puji (2014:30) Tujuan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) adalah sebagai berikut : 1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana  petugas  dan  lingkungan  dalam melaksanakan  sesuatu  tugas  atau  pekerjaan tertentu.
2. Sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor.
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan  (dengan  demikian  menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi  serta  pemborosan  dalam  proses pelaksanaan kegiatan.
4. Merupakan  parameter  untuk  menilai  mutu pelayanan.
5. Untuk  lebih  menjamin  penggunaan  tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
6. Untuk  menjelaskan  alur  tugas,  wewenang dan  tanggung  jawab  dari  petugas  yang terkait.
7. Sebagai  dokumen  yang  akan  menjelaskan dan  menilai  pelaksanaan  proses  kerja  bila terjadi  suatu  kesalahan  atau  dugaan  mal praktek  dan kesalahan administratif lainnya, sehingga  sifatnya  melindungi  rumah  sakit dan petugas.
8. Sebagai  dokumen  yang  digunakan  untuk pelatihan.
9. Sebagai  dokumen  sejarah  bila  telah  di  buat revisi SOP yang baru.
Sumarsono (2003:4) mengemukakan bahwa :
Sumber  Daya  Manusia  atau  human recources  mengandung  dua  pengertian. Pertama,  adalah  usaha  kerja  atau  jasa yang  dapat  diberikan  dalam  proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan  oleh  seseorang  dalam  waktu tertentu  untuk  menghasilkan  barang  dan jasa. Pengertian
kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja  untuk  memberikan  jasa  atau usaha  kerja  tersebut.  Mampu  bekerja berarti  mampu  melakukan  kegiatan  yang mempunyai  kegiatan  ekonomis,  yaitu bahwa  kegiatan  tersebut  menghasilkan barang  atau  jasa  untuk  memenuhi kebutuhan atau masyarakat.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dipahami bahwa  dalam  melaksanakan  suatu  tugas  atau pekerjaan  dalam  hal  ini  pelayanan  perizinan dibutuhkan  orang  yang  mahir  dalam  bidang perizinan  sehingga  barang  dan  jasa  yang dihasilkan akan optimal serta memenuhi kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
Dalam pasal 1 point 12 Peraturan Daerah Kabupaten  Pangandaran  Nomor  07  Tahun  2016 Tentang  Retribusi  Izin  Gangguan  yang  bunyinya sebagai berikut :
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  atau  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan orang pribadi atau Badan.
Kemudian  dijelaskan  pula  dalam  pasal  1 point 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang Retribusi  Izin  Gangguan  yang  bunyinya  sebagai berikut : Izin  Gangguan  yang  selanjutnya  disebut izin adalah pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan  di  lokasi  tertentu  yang  dapat menimbulkan  bahaya,  kerugian,  dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha/kegiatan  yang  telah  ditentukan oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah.
Dari  penjelasan  uraian  teori-teori  diatas, maka pada dasarnya atau hakekatnya pelaksanaan pelayanan retribusi izin gangguan (HO) merupakan  serangkaian  kegiatan  pemenuhan kebutuhan  orang  pribadi  atau  badan  dalam pembuatan surat  izin  gangguan suatu perusahaan yang berlokasi ditempat tertentu.
Dengan  melihat  pada  penjelasan  atau uraian  diatas,  selanjutnya  penulis  menyusun anggapan  dasar  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Pelayanan publik merupakan kegiatan melayani  masyarakat  secara  prima  sebagai wujud  pengabdian  dari  Pemerintah  kepada masyarakat  tanpa  memandang  berasal  dari mana dan siapa mereka.
2. Retribusi  Izin  Gangguan  merupakan  sebuah kebijakan  yang  berorientasi  pada  perizinan pendirian perusahaan baik milik pribadi atau badan  yang  meliputi  kegiatan  pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
3. Pelayanan Retribusi izin gangguan oleh Kasi Perekonomian  dan  Pembangunan  Kantor
Kecamatan  Cigugur  akan  berhasil  jika memperhatikan  Strandar  Pelayanan  Publik yang  meliputi  :  Prosedur  Pelayanan,  Waktu Penyelesaian,  Biaya  Pelayanan,  Produk Pelayanan,  Sarana  dan  Prasarana  dan Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

## 3. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif analisis. Sebagaimana yang diungkapkan
Nawawi (2001:63)  pengertian  metode  penelitian deskriptif analisis yakni :
Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang,
lembaga,  masyarakat,  dll)  pada  saat sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak atau sebagaimana mestinya. Penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan pendekatan  induktif,  laporan  penelitian  kualitatif disusun dalam bentuk narasi  yang bersifat  kreatif dan  mendalam  serta  menunjukkan  ciri-ciri naturalistik yang penuh dengan nilai-nilai otentik. 3.1. Operasionalisasi Variabel / Fokus Kajian
Salah satu asumsi tentang gelaja penelitian kualitatif adalah bahwa gelaja dari suatu objek itu sifatnya  tunggal  atau  parsial.  Dengan  demikian berdasarkan  gejala  tersebut  penelitian  kualitatif dapat  menentukan  variabel-variabel  yang  akan diteliti. Namun dalam penelitian kualitatif, gejala itu  bersifat  holistik  (menyeluruh,  tidak  bisa dipisah-pisahkan).  Oleh  karena  itu  dalam penelitian  kualitatif  ada  yang  disebut  dengan batasan,  batasan  dalam  penelitian  kualitatif disebut  dengan  fokus.Spradley  (Sugiyono,  2012: 208)  mengemukakan  bahwa  ‘Fokus  merupakan domain  tunggal  atau  beberapa  domain  yang terkait  dari  situasi  sosial.’  Dari  teori  tersebut dapat  dipahami  bahwa  fokus  kajian  merupakan penetapan domain  yang terkait dengan  fenomena yang  akan  diteliti,  disertai  dengan  keterangan yang  lebih  spesifik  mengenai  batasan-batasan pokok fenomena.
Fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah Pelaksanaan  Pelayanan  Retribusi  Izin  Gangguan (HO)  Oleh  Pemerintah  Kecamatan  Cigugur Kabupaten  Pangandaran.  Adapun  aspek  kajian dari  penelitian  ini  adalah  Standar  Pelayanan Publik  menurut  Mukarom  dan  Wijaya  Laksana (2015: 85),  yang  meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Prosedur Pelayanan, denganindikator-
indikator sebagaiberikut : a. Adanya  Standard  Operating  Prosedures (SOP) yang ditetapkan untuk memberikan  pelayanan  yang  meliputi Mekanisme  Pelayanan,  Ketentuan  waktu penyelesaian  Surat Izin Gangguan (HO) dan Alur  Penyelesaian  Surat Izin Gangguan (HO).
b. Adanya  maklumat  pelayanan  Kecamatan Cigugur.
c. Adanya sarana pengaduan bagi masyarakat  yang  kurang  puas  dengan pelayanan yang diberikan. 2.   Waktu Penyelesaian,dengan indikator-
indikatorsebagaiberikut : a. Adanya ketentuan waktu dalam penyelesaian  Pembuatan  Surat Izin Gangguan b. Ketepatan  waktu  dalam  penyelesaian produk pelayanan
c. Penerbitan  produk  pelayanan  sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan
3.   Biaya Pelayanan, dengan indikator- indikatorsebagaiberikut :
a. Adanya Standard biaya yang berlaku atas Surat Izin Gangguan yang diberikan
b. Adanya  rincian  biaya  yang  harus  jelas untuk pembuatan Surat Izin Gangguan
c. Biaya  pelayanan  yang  dibayarkan  untuk pemenuhan realisasi PAD
4.   Produk Pelayanan, dengan indikator- indikator sebagai berikut:
a. Adanya  penerbitan  Surat  Izin  Gangguan sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan
b. Produk  pelayanan  yang  diterbitkan  tidak cacat hukum
c. Adanya  pertanggungjawaban  jika  Surat Izin Gangguan tidak sesuai data pengusaha atau Ketentuan yang berlaku.
5. Sarana  dan  Prasarana,  dengan  Indikator sebagai berikut :
a. Adanya  sarana  dan  prasarana  yang memadai untuk melakukan pelayanan
b. Adanya  sarana  ruang  tunggu  yang nyaman untuk penerima pelayanan
c. Adanya  ruangan  khusus  untuk  ibu menyusui
6.   Kompetensi  Petugas  Pemberi  Pelayanan, dengan indikator-indikator sebagai berikut : a. Pemerintah Kecamatan Cigugur memiliki pegawai yang ahli dalam bidang Retribusi Izin Gangguan b. Pemerintah Kecamatan Cigugur memiliki pegawai yang terampil dalam memberikan pelayanan
c. Pemerintah Kecamatan Cigugur memiliki pegawai  yang  bersikap  baik  dalam memberikan pelayanan
3.2. Data & Sumber data 3.2.1. Data Data  dalam  penelitian  kualitatif merupakan  informasi  atau  penjelasan mengenai  proses  secara  kronologi  yang
memberikan  penjelasan  mengenai  objek yang sedang diteliti .
Pohan  (Andi  Prastowo,2012:  204) mengemukakan  bahwa‘Data  adalah  fakta,
informasi atau keterangan.’ Adapun data yang digunakandalampenelitianiniadalah tentangPelaksanaan  Pelayanan  Retribusi Izin  Gangguan  (HO)  Oleh  Pemerintah Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara dengan informan. 3.2.2. Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian kualitatif  merupakan  sumber  atau  asal- muasal  data  yang  berupa  informasi, penjelasan  maupun  keterangan  tentang objek yang sedang diteliti. Menurut Bugini ( 2013:129 ) bahwa :
Sumber  data  adalah  salah  satu yang paling  vital  dalam penelitian. Dalam hal  ini sumber data merupakan  kunci  utama  dalam penelitian kualitatif karena peneliti harus  mampu  memahami  sumber data  mana  yang  harus  digunakan dalam  penelitian.  Terdapat  dua sumber  dalam  penelitian  kualitatif ini  yaitu  sumber  data  primer  dan sumber data skunder.
Berdasarkan  penjelasan  teori  di atas  dapat  dipahami  bahwa  sumber  data dapat  ditentukan  berdasarkan  jenis  data sehingga  sumber  data  dapat  dibedakan menjadi  dua  yaitu sumber  data primer  dan sumber data sekunder.
Berdasarkan penjelasan diatas sumber  data  primer  dalam  penelitian kualitatif  ini  yaitu  Camat  Cigugur,  Kasi Perekonomian  dan  Pembangunan,  dan masyarakat  atau  pengusaha  di  Kecamatan Cigugur,  yang  diperkirakan  berjumlah  5 (orang) terdiri dari :
a. Camat Cigugur
:1 Orang b. Pegawai Kecamatan Cigugur  : 1 Orang c. Masyarakat / Pengusaha :3 Orang Jumlah : 5 Orang Sedangkan  untuk  sumber  data sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  terdiri dari arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan  yang  berlaku  dengan kajian  pelaksanaan  pelayanan  HO,  serta buku-buku  atau  literatur  yang  berkaitan dengan  kajian  pelayanan,  atau  buku-buku dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  kajian yang  sedang  diteliti  untuk  melengkapi
pembahasan dan untuk mendukung sumber yang berasal dari aslinya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  sumber  data  dalam penelitian adalah orang, benda, objek  yang dapat  memberikan  informasi,  fakta,  dan realitas  yang  terkait  atau  relevan  apa  yang dikaji atau diteliti.

## 3.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan
langkah  utama  dalam  melakukan  penelitian karena  hal  yang  paling  penting  dari  penelitian adalah  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan yang
dibutuhkan.
Sebagaimana
yang dikemukakan  oleh  Sugiyono(2013:  224)  teknik pengumpulan  data  adalah  “Langkah  yang  paling strategis  dalam  penelitian  karena  tujuan  utama penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Maka  dari itu  untuk  mengetahui  kebenaran  bahwa  terdapat ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan atau  antara  teori  yang  digunakan  sebagai  dasar dengan  kenyataan  di  lapangan  perlu  adanya teknik-teknik  tertentu  dalam  pengambilan  data sebelum  pada  akhirnya  dilakukan  analisis  data, serta  sampai  pada  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.
Adapun  teknik-teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Studi  kepustakaan,  adalah  cara  pengumpulan data  yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari berbagai  literatur  dan  sumber  bacaan  yang berhubungan dengan Retribusi Izin Gangguan (HO).
2. Studi lapangan, adalah teknik mengumpulkan, meneliti  dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.
Pelaksanaan  studi  lapangan  dilakukan  dengan cara : a) Observasi Sutrisno  Hadi  (Andi  Prastowo,  2012:  220) menerangkan bahwa Pengamatan (observasi)  merupakan  pengamatan  dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka peneliti  melakukan  observasi  di  Kecamatan Cigugur untuk mengamati Pelaksanaan Pelayanan Retribusi Izin Gangguan (HO). b) Wawancara Menurut pendapat Prastowo (Andi Prastowo, 2012: 212)  : Wawancara adalah suatu metode pengumpulan  data  yang  berupa  pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar  informasi  dan  ide  dengan  tanya
jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik. Wawancara yang
dilakukandalam penelitian  ini  yaitu  denganmewawancaraiCamat Cigugur,  Kasi  Perekonomian  dan  Pembangunan serta  Fungsional  Umum  selaku  pelaksana pelayanan,  dan  masyarakat  atau  pengusaha  di Kecamatan Cigugur, untuk memperoleh sebanyak mungkin informasimengenaipelaksanaan pelayanan Retribusi Izin Gangguan (HO). 4. HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai  dasar  permasalahan  yaitu  mengenai masih  lemahnya  pelaksanaan  pelayanan  retribusi izin gangguan oleh pegawai. Dengan berdasarkan pada  hal  tersebut  kemudian  ditetapkan  fokus penelitian  yaitu Pelaksanaan Pelayanan  Retribusi Izin Gangguan (HO) Oleh Pemerintah
Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran sebagai  alur  dalam  melakukan  penelitian  dan pembahasan hasil dari penelitian ini.
4.1. Pelaksanaan  Pelayanan  Retribusi  Izin Gangguan  (HO)  Oleh  Pemerintah Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran  di  Kantor  Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Selanjutnya,  untuk  dapat  menjelaskan jawaban dari fokus permasalahan dalam penelitian  ini seperti  yang telah  dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu “Sejauh mana pelaksanaan  pelayanan  Retribusi  Izin  Gangguan (HO)  oleh  Pemerintah  Kecamatan  Cigugur Kabupaten  Pangandaran?” penulis  mencoba untuk  menganalisis  data  hasil  dari  penelitian. Kemudian  untuk  dapat  mempermudah  analisis data  dari  hasil  penelitian  akan  dijelaskan  ke dalam  bentuk  pertanyaan-pertanyaan  penelitian berdasarkan  dimensi-dimensi  dalam  teori  yang dikemukakan oleh Mukarom dan Wijaya Laksana (2015:  85) standar  pelayanan  publik  merupakan ukuran  yang  dibakukan  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/  atau  penerima  pelayanan,  diantaranya meliputi hal-hal berikut :
a. Prosedur pelayanan; dibakukan bagi pemberi  dan  penerima  pelayanan  termasuk pengaduan.
b. Waktu  penyelesaian;  ditetapkan  sejak  saat pengajuan  permohonan  sampai  dengan penyelesaian pelayanan, termasuk
pengaduan.
c. Biaya  pelayanan;  termasuk  perincian  tarif yang  ditetapkan  dalam  proses  pemberian pelayanan.
d. Produk  pelayanan;  hasil  pelayanan  yang diterima sesuai dengan  ketentuan  yang telah ditetapkan.
e. Sarana  dan  prasarana;  penyediaan  sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan; harus ditetapkan dengan berdasarkan pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap dan perilaku yang diperlukan.
Dengan  mengacu  pada  teori Mukarom dan  Wijaya  Laksana  (2015:  85) seperti  yang telah diuraikan diatas, kemudian disusun menjadi sub  variabel  penelitian  yang  dapat  dipergunakan dalam menyusun indikator-indikator dan dijabarkan  kembali  dalam  bentuk  pedoman pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  hasil penelitian  yang  dijadikan  sebagai  jawaban  dari
fokus permasalahan  dalam penelitian ini, penulis melakukan  pengumpulan  data  guna  memberikan gambaran untuk dijadikan acuan dalam melakukan analisis sehingga dapat diketahui hasil dari penelitian tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, untuk dapat mengetahui sejauhmana  pelaksanaan  pelayanan  retribusi  izin gangguan  oleh  pegawai  Kantor  Kecamatan Cigugur Kabupaten
Pangandaran penulis melakukan  studi  lapangan  meliputi  kegiatan wawancara  dan observasi langsung kepada  objek dari  penelitian.  Kegiatan  wawancara  yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada pedoman  adanya  dimensi  atau  sub  variabel penelitian mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Mukarom  dan  Wijaya  Laksana  (2015:  85) yang terbagi  ke  dalam  enam  dimensi. Sedangkan pelaksanaan  observasi  dilapangan  berdasarkan atas  diperolehnya  data  dan  fakta  yang  penulis temukan pada saat pelaksanaan penelitian.
Dengan  demikian,  dapat  penulis  uraikan sebagai  berikut  dalam  bentuk  tabel  rekapitulasi pembahasan hasil penelitian sebagai berikut : TABEL :
REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN MENGENAI PELAKSANAAN PELAYANAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) OLEH PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN
Indikator Hasil pembahasan
1. Prosedur Pelayanan
a. Adanya Standard Operating Prosedures (SOP) yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan yang
meliputi Mekanisme Pelayanan, Ketentuan waktu penyelesaian  Surat Izin Gangguan (HO) dan Alur Penyelesaian Surat Izin Gangguan (HO). Belum  dilaksanakan  dengan baik  karena  belum  sesuai dengan teori b. Adanya maklumat pelayanan Kecamatan Cigugur Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori c. Adanya  sarana  pengaduan  bagi masyarakat  yang  kurang  puas dengan pelayanan yang diberikan Sudah  dilaksanakan  dengan baik sesuai teori
2. Waktu Penyelesaian a. Adanya  ketentuan  waktu  dalam penyelesaian  Pembuatan  Surat  Izin Gangguan Sudah  dilaksanakan  dengan baik sesuai teori b. Ketepatan waktu dalam penyelesaian produk pelayanan Belum  dilaksanakan  dengan baik  karena  belum  sesuai dengan teori c. Penerbitan produk pelayanan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Sudah  dilaksanakan  dengan baik sesuai teori 3. Biaya Pelayanan
a. Adanya Standard biaya yang  Sudah  dilaksanakan  dengan
berlaku  atas  Surat  Izin  Gangguan yang diberikan baik sesuai teori b. Adanya  rincian  biaya  yang  harus jelas  untuk  pembuatan  Surat  Izin Gangguan Belum  dilaksanakan  dengan baik  karena  belum  sesuai dengan teori c. Biaya  pelayanan  yang  dibayarkan untuk pemenuhan realisasi PAD
Sudah  dilaksanakan  dengan
baik sesuai teori
4. Produk Pelayanan a. Adanya  penerbitan  Surat  Izin
Gangguan sesuai  dengan  ketentuan yang telah ditetapkan Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori b. Produk  pelayanan  yang  diterbitkan tidak cacat hukum Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori c. Adanya  pertanggungjawaban  jika Surat  Izin  Gangguan  tidak  sesuai data  pengusaha  atau  Ketentuan yang berlaku. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
5. Sarana dan Prasarana
a. Adanya  sarana  dan  prasarana  yang memadai untuk melakukan pelayanan Sudah  dilaksanakan  dengan baik sesuai teori b. Adanya  sarana  ruang  tunggu  yang nyaman untuk penerima pelayanan Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori c. Adanya  ruangan  khusus  untuk  ibu menyusui Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori 6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
a. Pemerintah  Kecamatan  Cigugur memiliki  pegawai  yang  ahli  dalam bidang Retribusi Izin Gangguan Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori b. Pemerintah  Kecamatan  Cigugur memiliki  pegawai  yang  terampil dalam memberikan pelayanan Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori c. Pemerintah  Kecamatan  Cigugur memiliki  pegawai  yang  bersikap baik dalam memberikan pelayanan
Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori
Pelaksanaan  pelayanan  retribusi  izin gangguan  (HO)  oleh  pegawai  di  Kantor Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran secara  umum  sudah  dilaksanakan  dengan  baik. Hal itu terbukti dari 18 indikator  yang diteliti, 11 indikator  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  dan  7 indikator belum dilaksanakan dengan baik.
4.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Retribusi  Izin  Gangguan  (HO)  Oleh Pegawai di Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  pada  hasil  pembahasan penelitian  dalam  pelaksanaanya  masih  diperoleh adanya  berbagai  kendala-kendala  dalam  hal  ini, terdapat  7  (Tujuh)  indikator  yang  masih menghadapi  adanya  kendala-kendala,  secara
keseluruhan  kendalanya  dapat  penulis  uraikan sebagai sebagai berikut:
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga Kecamatan Cigugur belum memiliki SOP
2. Belum  tersusunnya  SOP  mengakibatkan belum  tersusunnya  maklumat  pelayanan karena dua hal ini saling berhubungan
3. Kurang  lengkapnya  sarana  dan  prasarana mempengaruhi kelancaran pelayanan
4. Ketidakhadiran  Camat  untuk  menetapkan surat izin gangguan
5. Keterbatasan blanko Surat Izin Gangguan
4.3. Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  Dalam
Pelaksanaan  Pelayanan  Retribusi  Izin Gangguan  (HO)  Oleh  Pegawai  di Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
Melihat  dari  hasil  dan  pembahasan mengenai  kendala-kendala maka dilakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasinya.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dilapangan melalui  wawancara  dan  observasi  dapat  penulis uraikan  secara  keseluruhan  adalah  sebagai berikut :
1. Penyusunan SOP dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ke tiga
2. Maklumat  Pelayanan  di  susun  setelah SOP ditetapkan
3. Peningkatan  pengetahuan  Sumber  Daya Manusika 4. Memberikan penjelasan atau mensosialisasikan tentang perizinan
5. Melengkapi  fasilitas  pelayanan  yang  ada melalui penganggaran pengadaan barang
6. Membuat  Ruang  ibu  menyusui  walau hanya ruangan sederhana
7. Memaksimalkan  pemberian  pelayanan baik  dari  segi  proses  maupun  output pelayanannya.
8. Memberikan penjelasan yang rinci kepada  masyarakat  dengan  bahasa  yang mudah  dimengerti  agar  masyarakat  bisa mengerti tentang pelayanan yang diberikan.
5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang penulis  lakukan,  mulai  dari  pengumpulan  data, pengolahan data, sampai pada analisis data dalam penelitian  ini,  kemudian  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pelayanan retribusi izin
gangguan  (HO)  oleh  pegawai  di  Kantor
Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara  umum  sudah  optimal.  Hal  tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dimana dari 18  indikator  item  wawancara  sebagai  dasar ukuran penelitian, 16 indikator sebagai dasar ukuran  penelitian,  dengan  11  (sebelas) indikator  Standar  Pelayanan  retribusi  izin gangguan  (HO)  (54,44%)  sudah  dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Kemudian  7 (tujuh) indikator Standar Pelayanan retribusi izin  gangguan  (HO)  (27,78%)  sudah  dapat dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  serta  6 (enam) indikator Standar Pelayanan retribusi izin  gangguan  (HO)  (17,78%)  belum  dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Selanjutnya berdasarkan  penelitian  melalui  observasi yang dilakukan penulis di Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran,  dapat  diperoleh  gambaran bahwa  indikator-indikator  ukuran  standar
pelayanan  dalam  pelayanan  publik  sudah dapat  dilaksanakan  dengan  cukup  baik, meskipun  masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat
dilaksanakan secaraoptimal,  seperti:  adanya  Standard Operating Prosedures (SOP) yang ditetapkan untuk  memberikan  pelayanan  yang  meliputi Mekanisme  Pelayanan,  Ketentuan  waktu penyelesaian  Surat Izin Gangguan (HO) dan Alur  Penyelesaian  Surat  Izin  Gangguan (HO), adanya maklumat pelayanan
Kecamatan Cigugur, ketepatan  waktu  dalam penyelesaian  produk  pelayanan,  adanya rincian  biaya  yang  harus  jelas  untuk pembuatan  Surat  Izin  Gangguan,  adanya sarana  ruang  tunggu  yang  nyaman  untuk penerima pelayanan, adanya ruangan khusus untuk  ibu  menyusui,  dan  Pemerintah Kecamatan  Cigugur  memiliki  pegawai  yang ahli dalam bidang Retribusi Izin Gangguan.
2. Hambatan-hambatan  yang  mempengaruhi Pelaksanaan pelayanan retribusi izin gangguan  (HO)  oleh  pegawai  di  Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandarandiantaranya sebagai berikut: a. Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia sehingga  Kecamatan  Cigugur  belum memiliki SOP
b. Belum  tersusunnya  SOP  mengakibatkan belum  tersusunnya  maklumat  pelayanan karena dua hal ini saling berhubungan
c. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana mempengaruhi kelancaran pelayanan
d. Ketidakhadiran Camat untuk menetapkan surat izin gangguan
e. Keterbatasan blanko Surat Izin
Gangguan 3. Upaya  yang  dilakukan  guna  mengatasi hambatan-hambatan  yang  mempengaruhi Pelaksanaan pelayanan retribusi izin gangguan  (HO)  oleh  pegawai  di  Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan  SOP  dilakukan  dengan melibatkan pihak ke tiga
b. Maklumat  Pelayanan  di  susun  setelah SOP ditetapkan
c. Peningkatan  pengetahuan  Sumber  Daya
Manusia d. Memberikan penjelasan atau
mensosialisasikan tentang perizinan
e. Melengkapi  fasilitas  pelayanan  yang  ada melalui penganggaran pengadaan barang
f. Membuat  Ruang  ibu  menyusui  walau hanya ruangan sederhana
g. Memaksimalkan  pemberian  pelayanan baik  dari  segi  proses  maupun  output pelayanannya.
h. Memberikan penjelasan yang rinci kepada  masyarakat  dengan  bahasa  yang mudah  dimengerti  agar  masyarakat  bisa mengerti tentang pelayanan yang diberikan.
5.2. Saran Melihat  dari  kesimpulan  penelitian  yang penulis kemukakan sebelumnya, kemudian penulis  dapat  mengemukakan  beberapa  saran atau  rekomendasi  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  mengoptimalkan  kinerja  organisasi  dalam pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Cigugur Kabupaten  Pangandaran,  yang  dapat  penulis uraikan sebagai berikut :
1. Mengenai standar pelayanan dalam
pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, pemerintah Kecamatan Cigugur harus memiliki Standard Operating Prosedures (SOP)  yang  ditetapkan untuk  memberikan  pelayanan  yang  meliputi Mekanisme  Pelayanan,  Ketentuan  waktu penyelesaian  Surat Izin Gangguan (HO) dan Alur  Penyelesaian  Surat  Izin  Gangguan (HO),  pemerintah  Kecamatan  Cigugur  selain harus  memiliki  SOP  juga  harus  membuat maklumat  pelayanan  Kecamatan  Cigugur agar pelayanan dilakukan berdasarkan kesepakatan  dan  perjanjian,  pegawai  harus mampu  menyelesaikan  produk  pelayanan tepat  waktu,  pegawai  harus  memberikan rincian  biaya  yang  harus  jelas  untuk pembuatan  Surat  Izin  Gangguan  secara tertulis bukan hanya secara lisan, pemerintah kecamatan Cigugur perlu melakukan penataan  ulang  sarana  ruang  tunggu  agar terciptanya  rasa  nyaman  untuk  penerima pelayanan,  pemerintah  kecamatan  cigugur harus  melakukan  pengadaan  ruangan  khusus untuk  ibu  menyusui,  dan  pegawai  harus memiliki  keahlian  dalam  bidang  Retribusi Izin Gangguan.
2. Menganai  adanya  hambatan-hambatan  yang mempengaruhi Pelaksanaan pelayanan retribusi izin gangguan (HO) oleh pegawai di Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran  sebagai  instansi  yang  bergerak dalam bidang pelayanan seyogyanya menyusun  dan  menetapkan  SOP  serta maklumat  pelayanan  guna  meningkatkan kinerja  pegawai  dan  menciptakan  pelayanan prima,  serta  sebagai  petugas  pelayanan hendaknya mampu meningkatkan pengetahuan tentang perizinan sehingga akan
menciptakan  keahlian  bagi  dirinya  karena keahlian  petugas  sangat  mempengaruhi pelaksanaan pelayanan, meningkatkan kinerja  sehingga  produk  pelayanan  dapat selesai tepat pada waktunya.
3. Diperlukannya  adanya  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  pihak  Kecamatan  Cigugur, untuk  instansi  dalam  menghadapi  hambatan adanya  percepatan  penyusunan  SOP  karena di Kecamatan Cigugur perlu adanya perubahan  sistem  pelayanan,  sedangkan untuk  petugas  pelayanan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan  yang  dihadapi  secara optimal,  maka  diperlukan  adanya  daya tanggap serta pengetahuan petugas  mengenai perizinang  terutama  tentang  HO,  adanya sikap  ingin  membuat  masyarakat  merasa puas  atas  pelayanan  yang  diberikan,  dengan memberikan  kenyamanan  selama  pelayanan, bersikap  sigap  dan  tidak  leha-leha  dalam mengerjakan  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.
Mengingat  adanya  keterbatasan  dari penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini,  maka diharapkan  di  waktu  yang  akan  datang  pihak- pihak  lain  yang  hendak  melakukan  penelitian dengan  fokus  kajian  yang  sama  dapat  meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan- permasalahan  diluar  indikator-indikator  dalam penelitian  ini,  diantaranya  seperti:  tingkat pengaruh  motivasi  pegawai  terhadap  kinerja pegawai  dalam  pelayanan  publik,  serta  tingkat peran Camat sebagai pemimpin dalam meningkatkan  pelaksanaan  pelayanan  publik, sehingga  diharapkan  dapat  memperoleh  hasil yang  lebih  efektif  dalam  menganalisis  kajian kinerja pegawai dalam pelayanan publik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadari Nawawi. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta  :  gadjah  Mada University Press.
Wibawa  Fahmi.2007. Panduan  Praktis  Perizinan Usaha Terpadu . Jakarta : Grasindo. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
Hartatik, Indah Puji. 2014. Buku Praktis Mengembangkan SDM . Jogjakarta. Laksana. Ratminto dan Atik Septi Winarsih.2015. Manajemen  Pelayanan. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Mukarom Zainal dan Muhibudin Wijaya Laksana.2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung : Pustaka Setia
Sailendra, Annie. 2015. Langkah-Langkah
Praktis  Membuat  SOP .  Cetakan  Pertama. Trans Idea Publishing, Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintahan  Republik  Indonesia Nomor  96  Tahun  2012  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Retribusi Izin Gangguan
Peraturan  Bupati  Pangandaran  Nomor  72  Tahun 2016  tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan