Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )

## OPTIMALISASI PERAN SOSIAL EKONOMI WAKAF DARI ASET WAKAF PADA YAYASAN MUSLIMIN KOTA PEKALONGAN
Jumailah IAIN Pekalongan jumailah@iainpekalongan.ac.id

## Abstrak
Kajian  ini  akan  menjelaskan  tentang  optimalisasi  peran  sosial  ekonomi  wakaf  dari  aset wakaf, karena selama ini masyarakat menganggap wakaf masih difungsikan sebagai sarana ibadah semata. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Bahwasanya dalam Undang-undang tersebut memberikan pemahaman bahwa pengelolaan  dan  pengembangan  harta  wakaf  bisa  dilakukan  secara  produktif  untuk peningkatan  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  yang  bertempat  di  Yayasan  Muslimin  Kota  Pekalongan  (YMKP)  dengan  jenis penelitian  kualitatif.  Kajian  ini  menyatakan  bahwa  pengelolaan  aset  wakaf  Yayasan Muslimin  Kota  Pekalongan  memiliki  manfaat  secara  ekonomi  bagi  masyarakat,  meskipun belum  secara  optimal.  Untuk  mengoptimalkan  peran  wakaf  di  Yayasan  Muslimin  Kota Pekalongan, maka perlu  mengoptimalkan  peran  nazhir karena nazhir memiliki fungsi yang sangat  strategis  dalam  pengelolaan  harta  wakaf  sehingga  perlu  koordinasi  antara  nazhir dengan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  sebagai  fungsi  pembinaan  maupun  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  sebagai  fungsi kontrolnya.  Sehingga  wakaf  dapat  berfungsi  sebagai  alternatif  peningkatan  kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Kata Kunci : Peran Sosial Ekonomi Wakaf, Aset Wakaf

## Abstract
This study will explain about the optimization of the socio-economic role of waqf from waqf  assets,  because  so  far  people  think  that  waqf  is  still  functioned  as  a  means  of worship only. Law Number 41 of 2004 is the starting point for the management of waqf in  Indonesia.  That  the  law  provides  an  understanding  that  the  management  and development of waqf assets can be carried out productively to improve the social and economic welfare of the community. This research is a field research which takes place at  the  Pekalongan  City  Muslimin  Foundation (YMKP)  with  the  type  of  qualitative research. This study states that the management of the waqf assets of the Pekalongan City  Muslimin  Foundation  has  economic  benefits  for  the  community,  although  not optimally. To optimize the role of waqf in the Pekalongan City Muslimin Foundation, it  is  necessary  to  optimize  the  role  of  Nazhir  because  Nazhir  has  a  very  strategic function  in  managing  waqf  assets  so  that  coordination  between  Nazhir  and  the Indonesian Waqf Board (BWI) is  necessary as a guidance function and the Office of Religious Affairs (KUA) as Officials. The maker of the Wakaf Pledge Deed (PPAIW) as a control function. So that waqf can function as an alternative to improve the social and economic welfare of the community.
Keywords: The Socio-Economic Role of Waqf, Waqf Asset
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )

## A. PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  berdimensi  ibadah  sekaligus  social. Ketika  perbuatan  wakaf  dilakukan,  maka  akan  terjadi  pergeseran  milik  pribadi  kepada milik Allah, serta memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan. Dengan wakaf diharapkan akan terjadi kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat, yang semula harta itu dinikmati secara  pribadi  menjadi  dapat  dinikmati  oleh  kalangan  masyarakat,  terutama  bagi  mereka yang membutuhkan. 1 Sebagaimana tujuan dilaksanakannya perbuatan wakaf adalah untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar, maka pemanfaatan wakaf itu dilakukan untuk menjaga keutuhan pokoknya dalam jangka waktu yang tidak terbatas.  Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan bisnis, pertanian, produksi, jasa ataupun kegiatan lainnya yang hasilnya digunakan ke jalan kebaikan sesuai tujuan wakaf. 2
Wakaf  produktif  merupakan  jenis  wakaf  yang  berorientasi  memberikan  manfaat yang lebih tinggi dibandingkan sekedar nilai ibadah saja, tetapi kapasitas peningkatan nilai ekonomi  merupakan  sasaran  dari  konsep  wakaf  produktif  tersebut.  Wakaf  produktif dipelopori oleh BWI dengan tujuan utamanya adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi.  Yang  selanjutnya  oleh  Presiden  RI  pada  8  januari  2010  dicanangkan  Gerakan Nasional  Wakaf  Uang.  Wakaf  uang  sebagai  fungsi  komoditi  untuk  dikembangkan  yang hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. 3 Sehinggga orang berwakaf itu tidak harus memiliki  lahan  yang  luas,  tetapi  dengan  sejumlah  uang  tertentu  sudah  dapat  ikut  andil untuk melakukan perbuatan wakaf.
Pengelolaan  wakaf  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mengatur penyerahan  harta  benda  yang  dapat  diambil  manfaatnya  untuk  kepantingan  umum, sedangkan  dzatnya  bersifat  kekal.  Tingkat  kemanfaatan  harta  benda  wakaf  dipengaruhi oleh nilai manfaat harta benda wakaf tersebut, kekalnya benda wakaf, maupun manajemen pengelolaan.  Oleh  karena  itu,  peran  nadzir  menjadi  sangat  penting  dalam  hal  mengelola harta  benda  wakaf  tersebut,  agar  harta  benda  wakaf  memiliki  manfaat  yang  terus  dapat dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan ikrar wakaf. 4 Merupakan salah satu aspek penting dalam  pengembangan  paradigma  baru  wakaf  di  Indonesia  adalah  system  manajemen pengelolaan. Dalam paradigma lama, wakaf dititikberatkan pada pelestarian dan keabadian benda  wakaf,  sedangkan  dalam  paradigma  baru  wakaf  dititikberatkan  pada  aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. 5
Salah satu contoh yang sudah melaksanakan  wakaf untuk pemberdayaan ekonomi adalah  Pesantren  Baitul  Hidayah,  yaitu  dengan  mendirikan  koperasi  pesantren.  Adapun sumber  pendanaannya  berasal  dari  donasi  masyarakat,  baik  yang  bersumber  dari  zakat, infak,  maupun  wakaf.  Untuk  menggali  potensi  wakaf,  maka  wakaf  sangat  perlu  untuk dilembagakan.  Sehingga pengelolaannya dapat dilakukan oleh lembaga yang menaunginya
1 Firman Muntaqo., Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia , UIN Walisongo: Jurnal AL AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015. hlm. 85.
2 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, cet.1, (Jakarta: KHALIFA, 2005), hlm. 238.
3 Ali Makhrus, WAKAF PRODUKTIF , STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri:  Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah, Vol 04 No 01 Pebruari 2016, hlm. 89-90.
4 Naila Amania, Pengelolaaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus untuk Anak Yatim , Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 3.
5 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 105.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
tersebut. 6 Hal  ini  didukung  oleh  adanya  nazhir  wakaf  yang  memiliki  kemampuan manajemen pengelolaan yang bagus, baik itu nazhir perorangan maupun nazhir organisasi. 7 Selama  ini  yang  terjadi  di  pesantren  adalah  nazhirnya  masih  bersifat  tradisional,  aspek- aspek  kelembagaannya  kurang  diperhatikan,  standarisasi  kemampuan  bagi  para pengelolanya, manfaat maupun pengembangan harta wakafnya belum tepat sasaran. 8
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran wakaf dalam mensejahterakan  masyarakat.  Di  antaranya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Medias yang membahas bagaimana bank wakaf mampu menjadi solusi dalam pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi jika dikembangkan dengan cara yang optimal, yaitu dengan adanya bank  wakaf  tersebut. 9 Sementara itu,  penelitian  yang dilakukan Bahri membahas tentang peran  wakaf  produktif yang  dilakukan  oleh  pemuda  Muhammadiyah  desa  Longkeyang,  Bodeh,  Pemalang,  dalam kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan, bahwa  wakaf  produktif  memberikan  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat setempat. 10 Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Abdullah  yang  meneliti  tentang  bagaimana wakaf  menjadi  sebuah  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  pendekatan  maq āṣ id shar ī „ah. 11
Muhamad  Nafik  Hadi  Ryandono  dan  Bashlul  Hazami  dalam  penelitian  yang berjudul  Peran  dan  Implementasi  Waqaf  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat menyatakan bahwa tiga kunci sukses peran dan implementasi waqaf dalam pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah: pertama, keberhasilan pembentukan karakter yang dimulai dengan pembianan sholatnya khususnya shalat lima  waktu. Kedua, keberhasilan  dalam  pembianaan  mental  spiritual  antara  lain;  jiwa  amanah,  jujur,  pekerja keras  dan  profesioanal.  Ketiga,  pendampingan  dan  monetoring  selama  penerimaan pembiayaan. Waqaf Uang yang dikelola dengan ekonomis dan manajemen yang profesional memiliki  dampak  lebih  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dibandingkan dengan waqaf aset tak bergerak. 12
6 Hendi  Suhendi,  Optimalisasi  Aset  Wakaf  Sebagai  Sumber  Dana  Pesantren  Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah), TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), hlm. 3-4.
7 Miftahul  Huda,  Fundraising  Wakaf  Pesantren  Tebuireng  Jombang  dan  Gontor Ponorogo, Jurnal Penelitian Keislaman, 6 (2), Juni 2010, hlm. 422.
8 Ahmadan B. Lamuri, Pengelolaan Wakaf di Alkhairat Palu Sulawesi Tengah , Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 315.
9 Fahmi Medias, 2017. “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia.” Indonesian  Journal  of  Islamic  Literature  and  Muslim  Society  2  (1):  61–84. https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749 .
10 Amirul  Bahri,  2016.  “Peranan  Wakaf  Produktif  Pemuda  Muhammadiyah  Untuk Kesejahteraan  Warga  Desa  Longkeyang,  Bodeh,  Pemalang.”  Indonesian  Journal  of  Islamic Literature and Muslim Society 1 (2): 199. https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499.
11 Mohammad  Abdullah,  2018.  “Waqf,  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  and Maqasid Al-Shariah.” International Journal of Social Economics 45 (1). Emerald Publishing Limited:  158–72.  https://doi.org/10.1108/IJSE-10-  2016-0295.Abror.  Khoirul, Dinamika Perwakafan  dalam  Pemikiran  Hukum  Islam,  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonessia  dan Negara-negara  Muslim ,  IAIN  Raden  Intan  Lampung,  Jurnal  AL-„ADALAH  Vol.  XII,  No.  2, Desember 2014.
12 Bashlul  Hazami, Peran  dan  Aplikasi  Wakaf  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Umat  di Indonesia , Jurnal Analisis , Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 239-264.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
Pengelolaan wakaf berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat Indonesia yang  mayoritas  penduduknya  adalah  Muslim.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Kementerian  Agama Republik Indonesia,  luas tanah  wakaf  di Indonesia sebesar 47,263.36 ha.  Bahkan  potensi  dari  wakaf  uang  di  Indonesia  dengan  jumlah  umat  Muslim  yang dermawan  diperkirakan  sebesar  10  juta  jiwa  dengan  rata-rata  penghasilan  Rp  500.000,00 hingga Rp 10.000.000,00 maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun. Dukungan  penuh  dari  pemerintah  juga  menjadi  hal  terpenting  dalam  kesuksesan pengelolaan  wakaf,  misalnya  dalam  penempatan  dana  wakaf  pada  pembangunan infrastruktur. 13
Dalam  penelitian  Mubarok  yang  berjudul  Model  Pengembangan  Wakaf  Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan) berisi tentang model dan strategi yang digunakan dalam mengembangkan aset wakaf. 14 Sedangkan Penulis mengkaji dari peran sosial ekonomi wakaf.
Ahmad  Furqon  dalam  Pengelolaan  Wakaf  Tanah  Produktif:  Studi  Kasus  Nazhir Badan  Kesejahteraan  Masjid  (BKM)  Kota  Semarang  dan  Yayasan  Muslimin  Kota Pekalongan  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  BKM  Kota  Semarang belum memberikan hasil seperti yang diharapkan, yaitu investasi dan pendistribusian hasil tidak  produktif.  Sedangkan  pengelolaan  wakaf  oleh  YMKP  memberikan  hasil  sesuai  yang direncanakan,  yaitu  investasi  dan  pendistribusian  hasil  produktif. 15 Sedangkan  Penulis mengkaji tentang pendistribusian hasil wakaf dari sisi sosial.
Ahmad Furqon dalam Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan menjelaskan bahwa nazir wakaf Bisnis Center belum memiliki kompetensi wirausaha  sosial  secara  menyeluruh,  karena  hanya  sebagian  kecil  menempuh  pendidikan formal  kewirausahaan  dan  hanya  sebagian  kecil  nazir  yang  memahami  ketentuan perundang-undangan,  serta  kurangnya  pemahaman  terhadap  model  pembiayaan  modern, sehingga  sistem  yang  digunakan  adalah  penyewaan  dan  tukar  guling.  Sedangkan  kajian Penulis adalah membahas wakaf dari sisi peran sosial ekonomi.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan deskriptif analisis 16 yaitu mengumpulkan data-data tentang optimalisasi peran sosial  ekonomi  wakaf  dari  aset  wakaf  di  Yayasan  Muslimin  Kota  Pekalongan untuk kemudian dianalisis. Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus YMKP, sedangkan objek penelitiannya  adalah  aset  wakaf  YMKP.  Adapun  metode pengumpulan  data  yang  peneliti gunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. 17 Dalam  hal  ini  respondennya adalah  Nadhir  wakaf  YMKP,  Pengurus  YMKP,  dan  Kasi  Gara  Syari‟ah  Kemenag  Kota Pekalongan.  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  menggali  sumber-sumber  informasi,
13 Nasrul  Fahmi  Zaki  Fuadi  ,  Wakaf  sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam, Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018): 151 – 177).
14 Mubarok,  Model  Pengembangan  Wakaf  Produktif  (Studi  tentang  Pengelolaan  Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan), Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol.11, Nomor 1, Juni, 2013, ISSN (P): 1829-7382, hlm. 19-33.
15 Ahmad  Furqon,  Pengelolaan  Wakaf  Tanah  Produktif:  Studi  Kasus  Nazhir  Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, Jurnal Al-ahkam, Vol.16, Nomor 1, April 2016, p-ISSN 0854-4603 e-ISSN 2502-3209, hlm. 93-116.
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998). hlm. 11.
17 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 5.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
baik  secara  aktual  maupun  klasikal  baik  berupa  buku-buku,  makalah,  laporan  penelitian, dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Informasi itu kemudian dianalisis agar  dapat  menemukan  konsep  teoretis  yang  dijadikan  tolak  ukur  bagi  penelitian  ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa kualitatif  dengan  cara  induktif,  yaitu  berangkat  dari  fakta-fakta  yang  khusus,  peristiwa- peristiwa  yang  konkrit,  kemudian  dari  fakta  dan  peristiwa  tersebut  ditarik  generalisasi yang mempunyai sifat umum. 18
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjawab  persoalan  yang  selama  ini  terjadi, bahwasanya  wakaf  mampu  memberikan  peran  sosial  sekaligus  ekonomi  bagi  masyarakat yang  secara  ekonomi  masih  lemah,  tanpa  harus  mengandalkan  bantuan  atau  subsidi  dari pemerintah.

## B. PEMBAHASAN
1. Gambaran Wakaf Produktif
Kata  “Wakaf”  berasal  dari  bahasa  Arab  “ Waqafa ”,  yang  berarti  menahan  atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. 19 Dalam istilah syara‟ secara umum, wakaf adalah  sejenis  pemberian  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  jalan  menahan (pemilikan) asal ( tahbisul ashli ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul  ashli ialah  menahan  barang  yang  diwakafkan  itu  agar  tidak  diwariskan,  dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. 20
Wakaf  dalam  perspektif  ekonomi  diartikan  dengan  “ economic  corporation ”  sehingga aktivitas  dalam  wakaf  terkandung  nilai  investasi  untuk  masa  depan.  Yang  kemudian mengembangkannya  untuk  kepentingan  generasi  mendatang  sesuai  dengan  peruntukan harta  wakaf,  baik  berupa  pelayanan  maupun  pemanfaatan  hasilnya  secara  langsung. Investasi merupakan landasan utama dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, harta hasil wakaf dapat dibedakan menjadi dua. Pertama , wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang yang dapat dikonsumsi secara  langsung oleh yang berhak atas wakaf seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf  yang  dikelola  untuk  tujuan  investasi,  produksi  barang  dan  jasa  pelayanan  yang dibolehkan  menurut  hukum  Islam.  Dalam  bentuk  ini  modalnya  (harta  wakaf) diinvestasikan, kemudian hasilnya didistribusikan kepada mereka yang berhak. 21
Wakaf  dalam  KHI  diartikan  perbuatan  hukum  seseorang,  sekelompok  orang maupun  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya  sesuai  ajaran  Islam  (KHI  Pasal  215).  Sedangkan  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk  memisahkan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka  waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan
18 Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Kulitatif (Dasar-dasar Penelitian) , terj. A. Khozin Afandi, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 30
19 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Fiqih Wakaf , (Jakarta: Departemen Agama RI,  2007), hlm. 1.
20 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1.
21 Munzir  Kahf, Menejemen  Wakaf  Wakaf  Produktif, diterjemahkan  oleh  Muhyidin  Mas Rida (Jakarta : Khlmifa, 2005), hlm. 59.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
ibadah  dan  kesejahteraan  umum menurut  syariah.”  Dalam  Undang-undang tersebut  tidak disebutkan  “untuk  selama-lamanya”  seperti  dalam  definisi  KHI,  karena  wakaf  dalam Undang- undang tidak selalu abadi, tetapi ada kemungkinan untuk jangka waktu tertentu.
Dari  definisi  yang  sudah  disebutkan  di  atas,  meskipun  tidak  menyebut  wakaf produktif,  tetapi  dapat  dipahami  bahwa  wakaf  produktif  itu  bermakna  menahan  dzat benda  wakaf  yang manfaatnya tetap dapat dinikmati oleh masyarakat. 22 Wakaf  produktif merupakan  implementasi  dari  tujuan  wakaf  yang  bertujuan  untuk  kemaslahatan  dengan menggunakan model-model usaha ekonomi yang bersifat produktif, sehingga manfaat dari harta  wakaf  dapat  berdaya  guna  secara  optimal  dan  berkesinambungan.  Diantara  unsur yang harus diperhatikan dalam merealisasikan wakaf produktif adalah keabadian manfaat, pertanggung-jawaban, profesionalitas manajemen, dan keadilan sosial. 23
Meskipun  demikian,  pengembangan  fungsi  wakaf  secara  produktif  tetap  harus memperhatikan prinsip produksi secara Islami. Sehingga makna dari menyejahterakan yang termuat  dalam  UU  No.  14  tahun  2004  bisa  diartikan  sebagai  upaya  para  pihak  (nazhir wakaf) dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pendayagunaan obyek wakaf. 24 Sehingga pendekatan yang cocok digunakan untuk mendayagunakan harta wakaf adalah pendekatan bisnis. Bisnis dapat dilakukan manakala adanya dukungan sumber daya manusia  yang memiliki  manajemen  yang baik.  Yang  terjadi  selama  ini  bahwa  pemahaman wakaf  di  kalangan  masyarakat  adalah  wakaf  milik  (konsumtif)  sehingga  perlu  dilakukan pengamanan  untuk  tetap  mempertahankan  harta  benda  wakaf  tersebut  secara  utuh. Sedangkan harta wakaf yang memiliki nilai produktif dibutuhkan dorongan untuk dikelola secara produktif. 25
Harta  wakaf  pada  hakekatnya  mempunyai  fungsi  sebagai  salah  satu  sumber  daya ekonomi.  Sehingga  dalam  penggunaannya  tidak  terbatas  pada  kegiatan  yang  berorientasi konvensional, seperti masjid, pendidikan, rumah sakit, panti asuhan. Tetapi, harta wakaf itu dapat  difungsikan  dalam  kegiatan-kegiatan  ekonomi,  sebagai  contoh  adalah  digunakan untuk  pertanian,  peternakan,  percampuran  antara  pertanian  dan  peternakan,  industry, pertambangan, real  estate , office  building ,  restoran,  hotel,  dan  lainnya.  Tanahnya  tetap berfungsi  sebagai  tanah  wakaf,  tetapi  manfaatnya  bisa  didapatkan  lebih  optimal  jika dibandingkan  dalam  penggunaan  sebagai  sarana  yang  terbatas  saja. 26 Adanya  UU  wakaf merupakan  sarana  untuk  memfungsikan  harta  benda  wakaf  kearah  peningkatan kesejahteraan  social  ekonomi  masyarakat.  Sehingga  regulasi  tentang  wakaf  sangat dipengaruhi oleh kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan wakaf adalah untuk mensejahterakan  ekonomi  masyarakat,  meningkatkan  taraf  pendidikan,  kesehatan,  dan peningkatan bidang sosial keagamaan lainnya.
Pada  masa  Khulafaurrasyidin,  wakaf  telah  terbukti  mendukung  kegiatan  dalam peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  wakaf  dapat  dijadikan  sebagai
22 Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Waqf, (Beirut: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1971), hlm. 41. 23 Gunawan  Aji, STUDI  KELAYAKAN  WAKAF  PRODUKTIF (Studi  Kasus  Pada  Blok Pertokoan  Masjid  Al-Fairus  Pekalongan) Wahana  Akademika Jurnal  studi  islam  dan  social, Vol. 2 No. 1, April 2015, 21-36, Kopertais Wilayah X Semarang, hlm. 21-36.
24 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 27.
25 Azam Al-Hadi. Abu, Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf produktif Bagi Kesejahteraan Umat , Jurnal ISLAMICA, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 104.
26 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , (Refika Aditama: Jakarta, 2011), hlm. 72- 73.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
instrumen  penting  untuk  menciptakan  kemaslahatan  bagi  masyarakat.  Upaya memproduktivitaskan harta  wakaf  merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam upaya  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan memproduktifkan  potensi  wakaf  terhadap  benda  yang  tidak  bergerak  sebagai  wujud menciptakan kemaslahatan masyarakat. 27
Esensi  wakaf adalah  pada  nilai  manfaat benda  wakaf  untuk  kepentingan public. 28 Sehingga dalam pelaksanaannya diupayakan bergaya guna, misalnya terhadap  wakaf  yang pokok  barangnya  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  produksi  yang  kemudian  hasilnya digunakan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf.  Pokok  bendanya  masih  utuh  tetapi  terdapat manfaat yang terus mengalir dari hasil benda pokok wakaf tersebut. 29
BWI selaku lembaga pengelola dana wakaf di tingkat nasional yang memiliki tugas untuk mengelola harta wakaf yang bersifat tunai. Adapun wakaf yang sudah dilakukan oleh masyarakat  yang  berupa  benda  tidak  bergerak  perlu  untuk  diamankan,  dalam  arti disertifikat  wakafkan  untuk  menghindari  terjadinya  konflik.  Sedangkan  terhadap  benda wakaf yang bernilai produktif perlu diupayakan untuk dikelola secara produktif. 30
2. Pentasharufan Wakaf Produktif di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan
Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) berdiri pada tahun 1965. Yayasan ini bergerak  dibidang  pendidikan,  dakwah,  sosial,  dan  ekonomi.  Awalnya  banyak  kegiatan yang  dilakukan  dibidang  dakwah  karena domain yayasan  ini  untuk  mempererat  tali silaturahim  antar  anggota,  yaitu  dengan  jalan  dakwah  (pengajian).  YMKP  resmi  menjadi nadzir organisasi yang menerima sokongan dana wakaf dari Kementrian Agama pada tahun 2007  sebesar  2  milyar  rupiah,  melalui  pengajuan  proposal  kepada  Kemenag  pusat  untuk mengelola  dana  wakaf  tersebut.  Dana  wakaf  tersebut  kemudian  digunakan  untuk membangun  sarana  dan  prasarana Islamic  Business  Center ,  beserta  operasionalnya  sesuai dengan proposal yang diajukan. 31
Struktur  organisasi  YMKP  pada  awalnya  diketuai  oleh  Hj.  Siti  Aisyah  sekaligus bertindak sebagai ketua nadhir, lalu sekarang digantikan oleh Bapak Muslih yang bertindak selaku  wakil  ketua  bidang  pendidikan.  Dalam  struktur  organisasinya,  terdapat tiga  orang wakil  ketua  yang  membidangi  masing-masing  bidang,  dan  beberapa  orang  lainnya  yang berada  di  bawah  kepemimpinannya.  Semua  orang  yang  berada  dalam  struktur  organisasi juga  bertindak  sebagai  pengurus  Hotel  Syariah,  cara  ini  ditempuh  karena  keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia apalagi melihat bahwa usia para pengurus yang tak lagi muda membuat pengelolaannya sedikit terhambat dan kurang berkembang.
27 Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara) , Jurnal Al-Muzara‟ah Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 57.
28 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Wakaf For Begginers (Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama RI, 2009), hm. 62.
29 Hardiyanti Yusuf, Tesis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  pada  Pesantren  al-Mubarak  Kec.  Sibulue,  Kabupaten  Bone ,  UIN  Alauddin Makassar, 2017 hlm. 33.
30 Achmad  Djunaedi  dan  Thobieb  al-Asyhar,  Menuju  Era  Wakaf  Produktif,  Cet.  IV: Mumtaz Publishing: Depok, 2007), hlm. 95.
31 wawancara dengan Bapak Mushlih, tgl 13 agustus 2018.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
Pada  prinsipnya  wakaf  merupakan  sumber  modal  potensial  yang  bercorak keagamaan,  mengandung  dimensi  social  sekaligus  dimensi  ekonomi.  Sehingga  dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam  Islam  bahwa  untuk  mempertahankan  eksistensi  kehidupan  itu  manusia  dituntut untuk meningkatkan kehidupan social ekonomi. Akan tetapi perbedaan struktur ekonomi tersebut dapat diminimalisir dengan pendistribuan kekayaan, salah satunya melalui wakaf.
Wakaf  mengandung  fungsi  ibadah  dan  social  secara  sekaligus.  Fungsi  ibadah dimaksudkan  bahwa  dengan  berwakaf  sebagai  bekal  kehidupan  di  akhirat  kelak.  Karena nilai  pahala  wakaf  akan  terus  mengalir  selama  harta  wakaf  tersebut  memberikan kemanfaatan. Sedangkan dalam fungsi social, dengan berwakaf maka turut serta membantu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pengelolaan  wakaf  perlu  di dukung  oleh  semua  pihak,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  sehingga  sasaran  wakaf untuk  meningkatkan  taraf  ekonomi,  pendidikan  atau  fungsi  social  lainnya  dapat  dicapai secara maksimal. 32
Di  kalangan  masyarakat,  pemahaman  tentang  pemanfaatan  harta  wakaf  itu digunakan  hanya  untuk  ibadah  saja,  seperti  pembangunan  masjid,  musholla,  madrasah. Padahal nilai  ibadah  itu tidak hanya berwujud apa adanya seperti  itu.  Akan tetapi, dapat berupa  pembangunan  pusat  bisnis  yang  kemudian  hasilnya  dimanfaatkan  untuk kepentingan social, baik bidang pendidikan, kesehatan atau bidang social lainnya. Sehingga esensi  dari  wakaf  itu  adalah  manfaat  yang  terus  mengalir. 33 Oleh  karena  itu,  perlu ditanamkan pemahaman untuk mengembangkan harta wakaf  ke arah produktif. Upaya ini perlu didukung pengembangan kapasitas nadzir menjadi professional.
UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  menjadi  titik  tolak  pengelolaan  wakaf  di Indonesia. Bahwa pemanfaatan terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah sebelum UU  No  41  tahun  2004  itu  pemanfaatannya  untuk  tempat  ibadah,  tempat  pendidikan, tempat organisasi keagamaan, pondok pesantren. Sehingga sulit untuk dikembangkan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat tentang  wakaf  masih terbatas untuk fungsi ibadah saja. Akan tetapi setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 tersebut membuka wacana bahwa pemanfaatan harta  wakaf  lebih diarahkan terhadap yang bersifat produktif. Dalam hal  ini  misalnya  tanah  wakaf  itu  dapat  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  social,  seperti pertanian,  perkebunan,  lahan  bisnis  dan  yang  lainnya  yang  memiliki  orientasi  untuk pengembangan ekonomi umat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih dari harta wakaf tersebut. 34
Tanah  wakaf  yang  belum  termanfaatkan  dapat  dimanfaatkan  untuk  gedung perkantoran, ruko, swalayan, restoran, kontrakan. Tanah wakaf dengan peruntukan masjid dapat dimodifikasi dengan membangun sebagian dari  lahannya untuk gedung serba guna, area parkir yang menghasilkan keuntungan secara ekonomi sehingga dapat membantu biaya operasional masjid tersebut.
YMKP memilih mendirikan Islamic Business Center dan membangun usaha produktif di atas lahan seluas 1336 m 2 , beberapa unit usahanya yaitu: Hotel Syariah, beberapa toko dan
32 Ahmad Hidayat, Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) , UIN Banten, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam) Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni) 2017, hlm.
2.
33 Abdurrahman Kasdi, 2015: 163-164 34 Bashlul  Hazami, Peran  dan  Aplikasi  Wakaf  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Umat  di Indonesia , Jurnal Analisis , Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 188.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
ruko, dan warung atau resto. Serta prasarana pendukung seperti masjid, ruang meeting, TK, dan  parkiran.  Pembangunan beberapa macam  unit  usaha  ini  dilakukan  guna  kemandirian operasional  fungsi  dari  yayasan  sendiri  yaitu  bidang  dakwah,  pendidikan,  sosial  dan ekonomi.  Melalui  unit  usaha  ini  dilakukan  berbagai  promosi  berbagai  kegiatan  yang dilakukan oleh yayasan sendiri dalam mengelola dana maupun mempromosikan unit usaha yang dimiliki, secara tidak langsung ini merupakan bentuk pemasaran yang dilakukan oleh yayasan.
Pengelolaan  dana  wakaf  produktif  yang  dimiliki  oleh  Yayasan  Muslimin  Kota Pekalongan seperti :
a. Hotel Syariah
Hotel  ini  merupakan  sebuah  tempat  peristirahatan  yang  biasa  digunakan  oleh orang  yang  berasal  dari  luar  daerah  kota  Pekalongan,  baik  secara  pribadi  maupun kelompok.  Awal  mula  berdirinya  Hotel  Syariah  ini  merupakan  gagasan  atau  ide  dari yayasan  yang  dituangkan  kedalam  sebuah  proposal  yang  kemudian  diACC  oleh Kementrian  Agama  untuk  diberikan  bantuan  dana.  Dan  secara  resmi  beroperasi  pada tahun 2008 setelah diresmikan oleh  Menteri  Agama Maftuh  Basyuni pada akhir tahun 2007.
Diharapkan  bahwa  hotel  dengan  label  “syariah”  yang  merupakan  unit  usaha wakaf produktif akan lebih menarik minat para pengunjung karena dengan menginap di hotel  ini  maka  secara  tidak  langsung  para  pengunjung  hotel  juga  beramal  karena sebagian  dari  hasil  atau  keuntungan  dari  hotel  yang  merupakan  pengelolaan  wakaf produktif  juga  digunakan  untuk  kegiatan  sosial  kemanusiaan  bagi  masyarakat  sekitar. Kegiatan sosial yang sudah dijalankan adalah memberikan bantuan kepada TPQ, guru- guru honorer, dan pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
Para  pelanggan  hotel biasanya  berasal  dari  kalangan  sendiri,  artinya  pelanggan ini  merupakan  pelanggan  tetap  dari  dahulu  (langganan),  misal  para  politikus  yang berasal  dari  partai  PKS,  para  asesor  dari  batang,  dll.  Mereka  yang  sudah  pernah menginap  di  hotel  syariah  dan  mengetahui  bahwa  hotel  ini  merupakan  pengelolaan wakaf produktif maka memiliki  rasa tertarik yang lebih mengingat bahwa keuntungan yang diperoleh dari pembayaran sewa kamar juga akan digunakan untuk kegiatan sosial. Hotel  ini  dikelola  sendiri  oleh  pengurus  yayasan,  selaku  manajer  dan  nadzir wakafnya  adalah  bapak  Muslih.  Ada  beberapa  karyawan  yang  membantu  operasional hotel yang berjumlah 8 (delapan) orang, yang masing-masing mempunyai tugas seperti receptionis, cleaning servis, koki, penjaga keamanan dan lainnya. Semua karyawan yang bekerja  di  Hotel  Syariah  ini  diberi  gaji  dari  hasil  keuntungan  hotel,  tetapi  berbeda dengan  nadzir  yang  sampai  sekarang  tidak  mendapatkan  gaji  atau  upah  dari keuntungan,  walaupun  dalam  UU  sudah  mengatur  besarnya  prosentase  yang  bisa diambil  untuk  kesejahteraan  nadzir  adalah  sebesar  10%  dari  keseluruhan  keuntungan yang didapat. Dengan kata lain bahwa para nadzir ini bekerja fisabilillah .
b. Ruko
Di  atas  tanah  wakaf  yang  dikelola,  YMKP  membangun  ruko  sebagai  bentuk  lain  dari pilihan wakaf produktif yang dilakukan, yang jumlahnya 7 ruko.
c. Warung kuliner Bentuk  wakaf  produktif  lainya  yang  dikelola  YMKP  adalah  membuka  usaha  warung kuliner yang terletak di bagian depan hotel syariah
3. Dinamika Wakaf Produktif di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
Pemilihan  nama  Hotel  Syariah  ini  sendiri  awalnya  merupakan  suatu  cara  untuk membentuk  pasar  yang  notabennya  masyarakat  memang  beragama  islam,  serta  yayasan mengharapkan  agar  hotel  tersebut  dikelola  dengan  syar‟i.  Selain  itu  penamaannya  juga sekaligus  sebagai  sebuah  gebrakan  baru  di  kota  Pekalongan  karena  Hotel  Syariah merupakan  satu-satunya  hotel  yang  memasukan  unsur  islam  kedalamnya  guna meminimalisir  kesan  negatif  masyarakat  akan  keberadaan  hotel  yang  sering  dipandang sebagai tempat maksiat dan tidak senonoh.
Di  Hotel  Syariah  sendiri  tidak  menerima  tamu  pasangan  yang  tidak  mempunyai buku nikah,  kemudian tidak terdapat fasilitas sebagai penunjang kegiatan maksiat seperti bar,  kafe,  diskotik,  dan  lainnya  yang  bisa  dikatakan  diluar  ketentuan  islam.  Walaupun berlabel  “Syariah”,  tetapi  hotel  tersebut  belum  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  yang seyogyanya  harus  dimiliki  oleh  lembaga  yang  menamakan  dirinya  dengan  label  “ syariah”. Belum adanya dewan Pengawas Syariah (DPS) ini memang disadari oleh pengurus yayasan, karena mereka mengaku bahwa nama Hotel yang dikelola YMKP adalah Hotel Syariah, tapi secara administratif belum bisa menjalankan semua operasionalnya secara syar‟i.
Walaupun tidak terdapat DPS yayasan memiliki struktur pengawas yang bertugas mengawasi segala operasional usaha agar tidak keluar dari norma-norma yang berlaku, serta laporan keuangannya diperiksa oleh BPK. Secara kontinu pengurus juga telah bekerja sama dengan  UNIKAL  untuk  memeriksa  hasil  laporan  keuangan  yang  ada,  dan  ini  cukup membantu pengurus untuk menyakinkan kepada pengunjung serta pemberi  wakaf bahwa dana  yang  tersalurkan  tidak  diselewengkan  atau  digunakan  untuk  hal  yang  tidak semestinya.
Upaya  pengembangan  benda  wakaf  menjadi  produktif  dapat  dilakukan  dengan tradisional maupun institusional, yaitu:
a. Secara Tradisional
Secara tradisional yaitu dilakukan dengan pembiayaan rekonstruksi terhadap harta wakaf  yaitu:  (a)  menciptakan  wakaf  baru  untuk  pembiayaan  wakaf  yaitu  dengan melengkapi harta wakaf yang lama, contoh pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas,  dan  kuburan  dan  lain-lain.  (b)  pinjaman  untuk  pembiayaan  kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.  (c)  penukaran  pengganti  (substitusi)  harta  wakaf,  dengan  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  atau  pendapatan  yang  sama  tanpa  perubahan  peruntukan  yang ditetapkan wakif. (d) pembiayaan (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka  yang  besar,  ini  untuk  mensiasati  larangan  menjual  harta  wakaf.  (e)  pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: pertama, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan,
dan kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.
b. Secara institusional
Dapat  dilakukan  melalui  model  pembiayaan  yang  membolehkan  pengelola  wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu Murabahah, Istisna‟, Ijarah, dan  Mudharabah  serta  berbagi  kepemilikan  atau  Syarikatu  al-Milk,  dimana  ada beberapa kontraktor  yang  berbagi  manajemen,  atau  menugaskan  manajemen  proyek  pada  pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang. 35
35 Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: DEPAG RI, 2006, hlm. 114-118.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
Nazhir  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  kebermanfaatan harta wakaf. Sehingga nazhir harus memiliki program kerja, yaitu:
1. Program Jangka Pendek
Dibentuknya  BWI  memiliki  tujuan  untuk  berkoordinasi  dengan  nazhir  wakaf agar  kegiatan  wakaf  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  peruntukannya.  Oleh  karena itu, maka BWI seharusnya diisi oleh SDM yang memiliki orientasi untuk mengentaskan kemiskinan atau menumbuhkan kemakmuran hidup masyarakat.
2. Program Jangka Menengah dan Panjang
Lembaga  nazhir  yang  sudah  ada dikembangkan  ke  arah  produktif  dengan  cara diarahkan,  dibina,  diberi  stimulus  agar  berjalan  secara  professional  dan  amanah.  Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai hal, diantaranya:
a) Dukungan SDM Nazhir
Diantara  aspek  yang  harus  dimilik  oleh  nazhir  wakaf  adalah  transparansi, agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam  mengelola  harta  wakaf.  Selain  itu nazhir  wakaf  juga  harus  memiliki  pertanggungjawaban  ( public  accountability ),  serta aspiratif  yaitu  mau  mendengar  maupun  mengakomodasi  seluruh  dinamika  lembaga kenazhiran).
b) Dukungan advokasi
Tanah  yang  sudah  diwakafkan  tidak  dapat  diambil  alih  oleh  orang-orang yang  sengaja  ingin  memiliki  harta  wakaf  tersebut,  karena  melihat  potensi  yang terdapat  dalam  wakaf  tersebut  untuk  kepentingannya  sendiri.  Atas  dasar pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, maka penentuan nazhir harus benar-benar memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  mengelola  dan  mengembangkan  harta  wakaf serta  mampu  mendistribusikannya  supaya  harta  wakaf  memiliki  nilai  manfaat  bagi kemaslahatan  umat  dan  tingkat  produktifitas  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Sehingga  nazhir  dituntut  untuk  amanah,  memiliki  skill/keahlian  dan  ketrampilan. 36

## Dukungan keuangan
Dukungan  keuangan  ini  bisa  dilakukan  melalui  lembaga  keuangan  terkait khususnya  lembaga  perbankan  syari‟ah  dengan  cara  bagi  hasil,  untuk  membiayai seluruh operasional pengelolaan wakaf
c) Dukungan pengawasan
Pengawasan  ini  meliputi  manajemen  organisasi,  manajemen  keuangan  dan manajemen  pelaporan  kepada  pihak  atau  lembaga  yang  lebih  tinggi.  Dengna  tujuan agar  tidak  terjadi  penukaran  harta  wakaf  dan  nazhir  wakaf  dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik. 37
Pasal 227 KHI menjelaskan bahwa: “Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan  tanggung  jawab  nazhir  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  Kepala  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  dan  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahinya”. Ketika mencermati hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pengawasan benda wakaf itu perlu melibatkan MUI Kecamatan. Sehingga perlu dibentuk MUI Kecamatan bagi
36 Malaka. Mashur, Pengelolaan Harta Wakaf yang Produktif dan Profesional, IAIN Kendari, Shautut Tarbiyah 30. 1 (2014), hlm. 124.
37 Waidy  Farid  dan  Musyid, Perspektif  Wakaf  di  Indonesia .  (Yogyakarta:  Cahaya  Iman, 2000), hlm. 86.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
tiap kecamatan yang memiliki benda  wakaf. Meskipun kalau dicermati, keberadaan MUI Kecamatan tersebut masih dipertanyakan. 38
Salah satu kendala pengelolaan tanah wakaf di Pekalongan adalah kemampuan dan pemahaman  para  nazhir  wakaf  sebagai  penanggung  jawab  pemanfaatan,  pengelolaan  dan pengembangan  tanah  wakaf  yang  belum  bisa  berjalan  secara  profesional.  Padahal  wakaf merupakan sebuah potensi besar dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat Islam, khususnya  di  Pekalongan.  Sehingga  diperlukan  adanya  pembinaan  terhadap  para  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf beserta nazhir, agar pengelolaan lebih optimal lagi.
Pola  pengelolaan  tanah  wakaf  strategis  melalui  usaha-usaha  produktif  bisa dilakukan jika nadzir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara  pada  umumnya,  para  wakif  yang  menyerahkan  tanah  kepada  nazhir  tidak disertai  dengan  unsur  pembiayaan  yang  dimaksud.  Oleh  karena  itu,  kita  perlu  lebih memikirkan  dan  mengoptimalkan    cara  mengelola  wakaf  yang  ada  supaya  dapat mendatangkan  kemanfaatan  pada  semua  pihak,  baik  bagi  wakif  maupun  mauquf  „alaih (masyarakat).  Dengan  demikian,  maka  dalam  konteks  ini  pengelolaan  wakaf  harus menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen.
Peningkatan  pengetahuan  nadzir  dalam  mengelola  harta  wakaf  juga  turut mendukung  berjalannya  kegiatan    wakaf,  sehingga  tujuan  wakaf  untuk  meningkatkan perekonomian  dan  kesejahteraan  umat  akan  berjalan  secara  optimal.  Pengelolaan  dan manajemen  wakaf  yang  baik  dapat  menjadikan  pengelolaan  harta  wakaf  bisa  lebih berkembang, sehingga pemberdayaan harta wakaf dapat berjalan sesuai harapan.
Sebagaimana  uraian  di  atas  maka  terlihat  pentingnya  pemberdayaan  wakaf produktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan program-program yang dibuat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan memberikan gambaran perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## Kesimpulan
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  menjadi  titik  tolak  pengelolaan wakaf  di  Indonesia.  Harta  wakaf  dapat  digunakan  lebih  produktif  sebab  di dalamnya  terkandung  wakaf  dalam  bentuk  Undang-undang,  maka  sektor  wakaf dapat menjadi solusi pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang  lebih  modern.  Salah  satu  contohnya  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  di Pekalongan Barat yaitu dalam bentuk Hotel Syariah.
Pekalongan,  wakaf  memiliki  manfaat  secara  ekonomi  bagi  masyarakat (khususnya wakaf yang sifatnya produktif) meskipun belum secara optimal. Untuk mengoptimalkan peran  wakaf produktif, maka perlu mengoptimalkan peran nazhir karena nazhir memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan harta wakaf sehingga  perlu  koordinasi  antara  nazhir  dengan  BWI  sebagai  fungsi  pembinaan maupun  KUA  selaku  PPAIW  sebagai  fungsi  kontrolnya.  Sehingga  wakaf  dapat berfungsi sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarak.

## C. REFERENSI
38 Khoirul  Abror, Dinamika  Perwakafan  dalam  Pemikiran  Hukum  Islam,  Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonessia  dan  Negara-negara  Muslim ,  IAIN  Raden  Intan  Lampung, Jurnal AL-„ADALAH Vol. XII, No. 2, Desember 2014, hlm. 327-328.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
Abdullah, Mohammad. 2018. “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al- Shariah.”  International  Journal  of  Social  Economics  45  (1).  Emerald  Publishing Limited:  158–72.  https://doi.org/10.1108/IJSE-10-  2016-0295.Abror.  Khoirul, Dinamika Perwakafan  dalam  Pemikiran  Hukum  Islam,  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonessia  dan Negara-negara Muslim , IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-„ADALAH Vol. XII, No. 2, Desember 2014.
Abror. Khoirul, Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonessia dan Negara-negara Muslim , IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-„ADALAH Vol. XII, No. 2, Desember 2014.
Aji. Gunawan, STUDI KELAYAKAN WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus Pada Blok Pertokoan Masjid Al-Fairus Pekalongan) Wahana Akademika Jurnal studi islam dan social, Vol. 2 No. 1, April 2015, 21-36, Kopertais Wilayah X Semarang.
Amania.  Naila, Pengelolaaan  Aset  Wakaf  Yayasan  Badan  Wakaf  (YBW)  Al-Ikhsan  Kudus  untuk  Anak Yatim , Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 3.
Arikunto.  Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan Praktek , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).
Ashshofa. Burhan, Metode Penelitian Hukum , cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
Azam  Al-Hadi.  Abu, Upaya  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  produktif  Bagi  Kesejahteraan  Umat ,  Jurnal ISLAMICA, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 104
B. Lamuri. Ahmadan, Pengelolaan Wakaf di Alkhairat Palu Sulawesi Tengah , Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 315.
Bahri, Amirul. 2016. “Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang.” Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society 1 (2): 199. https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499.
Bogdan. Robert dan Steven J. Taylor, Kulitatif (Dasar-dasar Penelitian) , terj. A. Khozin Afandi, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
Direktorat Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan  Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: DEPAG RI, 2006).
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Fiqih Wakaf , (Jakarta: Departemen Agama RI,  2007).
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Wakaf  For  Begginers (Direktorat  Jenderal  Bimas  Islam, Departemen Agama RI, 2009).
Djunaedi.  Achmad dan  al-Asyhar.  Thobieb, Menuju  Era  Wakaf  Produktif,  Cet.  IV:  Mumtaz Publishing: Depok, 2007)
Farid. Waidy dan Musyid, Perspektif Wakaf di Indonesia . (Yogyakarta: Cahaya Iman, 2000).
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
Fitri.  Resfa  dan  Heni  P  Wilantoro, Analisis  Prioritas  Solusi  Permasalahan  Pengelolaan  Wakaf Produktif  (Studi  Kasus  Kabupaten  Banjarnegara) ,  Jurnal  Al-Muzara‟ah  Vol.  6,  No.  1,  2018, hlm. 57
Fuadi,  Nasrul  Fahmi  Zaki,  Wakaf  sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam, Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018): 151 – 177).
Furqon.  Ahmad,  Nazir  Wakaf  Berbasis  Wirausaha  Sosial  di  Yayasan  Muslimin  Kota Pekalongan, Jurnal Madania (Jurnal Kajian Keislaman), Vol.20, No.1, 2016, hlm. 55-67.
Furqon.  Ahmad,  Pengelolaan  Wakaf  Tanah  Produktif:  Studi  Kasus  Nazhir  Badan Kesejahteraan  Masjid  (BKM)  Kota  Semarang  dan  Yayasan  Muslimin  Kota Pekalongan, Jurnal Al-ahkam, Vol.16, Nomor 1, April 2016, p-ISSN 0854-4603 e-ISSN 2502-3209, hlm. 93-116.
Hazami. Bashlul, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia , Jurnal Analisis , Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 239-264.
Hidayat. Ahmad, Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) , UIN Banten, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam) Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni) 2017, hlm. 2.
Huda.  Miftahul,  Fundraising  Wakaf  Pesantren  Tebuireng  Jombang  dan  Gontor  Ponorogo, Jurnal Penelitian Keislaman, 6 (2), Juni 2010, hlm. 422.
Kahf.  Munzir, Menejemen  Wakaf  Wakaf  Produktif, diterjemahkan  oleh  Muhyidin  Mas  Rida (Jakarta : Khlmifa, 2005).
Lamuri. Ahmadan B., Pengelolaan Wakaf di Alkhairat Palu Sulawesi Tengah , Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 315.
Makhrus. Ali, WAKAF PRODUKTIF , STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri:  Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah, Vol 04 No 01 Pebruari 2016, hlm. 89-90.
Malaka.  Mashur, Pengelolaan  Harta  Wakaf  yang  Produktif  dan  Profesional, IAIN  Kendari,  Shautut Tarbiyah 30. 1 (2014), hlm. 124.
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , (Refika Aditama: Jakarta, 2011).
Medias,  Fahmi.  2017.  “Bank  Wakaf:  Solusi  Pemberdayaan  Sosial  Ekonomi  Indonesia.” Indonesian  Journal  of  Islamic  Literature  and  Muslim  Society  2  (1):  61–84. https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749. https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749 .
Mubarok,  Model  Pengembangan  Wakaf  Produktif  (Studi  tentang  Pengelolaan  Wakaf  pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan), Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol.11, Nomor 1, Juni, 2013, ISSN (P): 1829-7382, hlm. 19-33.
Mubarok. Jaih, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008).
Muntaqo. Firman, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia , UIN Walisongo: Jurnal AL AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015, hlm. 85.
Nafik  Hadi  Ryandono,  Muhamad  dan  Hazami,  Bashlul,  PERAN  DAN  IMPLEMENTASI
WAQAF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.1, Juni 2016: 239-264)
Patilima.Hamid, (2007) Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 1-15)                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )
Qahaf. Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, cet.1,(Jakarta: KHALIFA, 2005).
Suhendi.  Hendi,  Optimalisasi  Aset  Wakaf  Sebagai  Sumber  Dana  Pesantren  Melalui Pelembagaan  Wakaf  (Studi  Kasus  Pelembagaan  Wakaf  Pesantren  Baitul  Hidayah), TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), hlm. 3-4.
Yusuf, Hardiyanti. Tesis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  pada  Pesantren  al-Mubarak  Kec.  Sibulue,  Kabupaten  Bone ,  UIN  Alauddin Makassar, 2017.
Zahrah, Abu. Muhadharat fi al-Waqf, (Beirut: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1971).