## ANALISIS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN USG BAGI IBU HAMIL

## Inda Nurdahniar
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Perawatan  ibu  hamil  telah  menjadi  concern  pemerintah  dalam  Undang-Undang Kesehatan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi  yang  sehat  dan  berkualitas  serta  mengurangi  angka  kematian  ibu  dan  bayi. Salah satu cara yang dilakukan adalah upaya preventif seperti USG.  Turunan Undang- Undang kesehatan dan peraturan lainnya mempertegas bahwa pelayanan USG ini dapat dilakukan  oleh  dokter  umum  dan/atau  dokter  SPOG.  Tetapi  Permenkes  Pelayanan Radiologi  Klinik  2020  menyatakan  bahwa  yang  boleh  melakukan  pelayanan  radiologi termasuk  USG  adalah  dokter  spesialis  radiologi  saja.  Permasalahannya  terlihat  bahwa aturan  ini  memberikan  clinical  previlage  dan  clinical  appointment  hanya  pada  dokter spesialis  radiologi,  sehingga  dikhawatirkan  mengakibatkan  penurunan  pelayanan  USG bagi  Ibu  hamil.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengaturan  pelayanan  radiologi  klinik terhadap  pelayanan  USG  bagi  ibu  hamil  nyatanya  saling  bertentangan,  karena    aturan permenkes  tersebut  memberikan  kewenangan  terbatas  pada  dokter  lainnya  padahal dokter  tersebut  adalah  tenaga  kesehatan  yang  dibutuhkan  dalam  pelayanan  USG  bagi ibu  hamil  dan  hal  tersebut  dijamin  oleh  Undang-Undang  Kesehatan.  Pemerintah  tidak seharusnya memberikan kewenangan terbatas terhadap dokter yang memiliki kompetensi melakukan  USG  mengingat  USG  sudah  menjadi  pelayanan  kesehatan  wajib  bagi  ibu hamil dan USG nyata terbukti menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu.
Kata Kunci: Pelayanan Radiologi, USG, Ibu Hamil

## PENDAHULUAN
Perawatan  kesehatan  ibu  hamil  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab VII Pasal 126 (selanjutnya disingkat  UU  Kesehatan).  Upaya  kesehatan  ibu  hamil  yang  dimaksud  adalah upaya  kesehatan  ibu  yang  ditujukan  untuk  menjaga  kesehatan  ibu  hamil sehingga  mampu  melahirkan  generasi  yang  sehat  dan  berkualitas  serta mengurangi  angka  kematian  ibu.  Penanganan  kesehatan  ibu  meliputi  upaya promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif.  Pemerintah  berkomitmen  untuk menjamin  kesehatan  ibu  melalui  ketersediaan  tenaga  kesehatan,  fasilitas,  alat dan  obat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  ibu  secara  aman, bermutu, dan terjangkau. 1
1 Mugeni Sugiharto, et.all., Pengembangan Metode Skreening Usg Di Puskesmas Poned Kabupaten Jombang  Provinsi  Jawa  Timur  (Studi  Kasus  HTA),  Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan (Kemenkes  RI),  Volume  14,  Nomor  4,  2011,  Hlm.  367.  Diakses  pada  tanggal  07  Juni  2021. https://media.neliti.com/media/publications/20977-ID-pengembangan-metode-skreening-usg-di- puskesmas-poned-kabupaten-jombang-provinsi.pdf
Perawatan  kesehatan  ibu  hamil  sangat  penting  dilakukan,  agar  dapat mencegah  gangguan  kesehatan  selama  proses  kehamilan.  Salah  satu  fasilitas penunjang screening untuk  mendukung  upaya  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil adalah  ultrasonografi  yang  disebut  USG. 2 USG  adalah  suatu  teknologi  yang dapat  menggambarkan  (pencitraan)  dalam  tubuh  seseorang.  Jika  ada komplikasi yang teridentifikasi,  maka dapat  dilakukan  penanganan  yang  lebih cepat dan terencana. 3
Sebenarnya, USG bagi ibu hamil sudah menjadi concern pemerintah dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Persalinan Dan Masa  Sesudah  Melahirkan,  Penyelenggaraan  Kontrasepsi,  Serta  Pelayanan Kesehatan  Seksual  (selanjutnya  disingkat  Permenkes  Pelayanan  Kesehatan Masa  Hamil)  dimana  USG  dapat  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  yang kompeten  yaitu  dokter,  bidan  dan  perawat  terlatih,  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Dalam  prakteknya,  dokter  spesialis  kandungan  dan/atau  bidan dapat  melaksanakan  USG  bagi  ibu  Hamil.  Tetapi  sejak  munculnya  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (selanjutnya  disingkat  Permenkes  Pelayanan  Radiologi  Klinik),  dokter spesialis  atau  dokter  umum  memiliki  kewenangan  sangat  terbatas  terhadap fasilitas  radiologi  termasuk  USG.  Peraturan  ini  hanya  memberikan clinical previllage dan clinical appoitement kepada  dokter  spesialis  radiologi saja  dan dikhawatirkan  dapat  meningkatkan  angka  kesakitan  dan  kematian  ibu  hamil dan bayi.
Dari  hal  tersebut,  peneliti  melihat  adanya  permasalahan  yaitu ketidaksesuaian  Permenkes  Pelayanan  Radiologi  Klinik  dengan  kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  USG  bagi  Ibu  Hamil.  Apakah  peraturan  tersebut memunculkan  ketidakpastian  hingga  mempengaruhi  pelayanan  USG  bagi  Ibu Hamil?  Padahal  diketahui  kemudahan  pelayanan  USG  bagi  Ibu  hamil  adalah salah satu upaya  menekan  angka  kesakitan  serta  kematian  bagi  Ibu  hamil  dan bayi yang dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan.
Permasalahan  yang  dikemukakan  Bagaimanakah  pengaturan  tentang pelayanan radiologi klinik terhadap pelayanan kesehatan USG pada ibu hamil? Dan  Upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah menurunnya pelayanan kesehatan USG pada ibu hamil?

## PEMBAHASAN
1. Pelayanan Kesehatan USG Bagi Ibu Hamil
1.1  Pelayanan Kesehatan Ibu
Pada dasarnya pengaturan mengenai kesehatan ibu telah mendapatkan perhatian  dari  pemerintah.  Hal  ini  tercermin  dalam  Undang-Undang Kesehatan.  Dalam  Bab  VII,  Pasal  126  dijelaskan  bahwa  Upaya
2 Id.
3 Ingan  Tarigan.,  et.all.,  Peningkatan  Kunjungan  Ibu  Hamil  Di  Puskesmas  Sebagai  Efek Digunakannya  Ultrasound  Pada  Pemeriksaan  Kehamilan., Jurnal  Kesehatan  Reproduksi,  Volume 2,Nomor 10, 2019, Hlm. 143. Diakses pada tanggal 07 Juni 2021. https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/kespro/article/view/2586
kesehatan ibu  harus ditujukan untuk  menjaga kesehatan ibu  sehingga mampu  melahirkan  generasi  yang  sehat  dan  berkualitas  serta mengurangi angka kematian ibu. Upaya kesehatan ibu meliputi upaya promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif.  Di  samping  itu,
Pemerintah  menjamin  ketersediaan  tenaga,  fasilitas,  alat  dan  obat dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  ibu  secara  aman ,
bermutu, dan terjangkau Dalam  ketentuan  umum  undang-undang  tersebut,  dijelaskan Pelayanan  kesehatan  promotif  adalah  suatu  kegiatan  dan/atau serangkaian  kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  mengutamakan kegiatan  yang  bersifat  promosi  kesehatan.  Sementara  Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu  kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah  kesehatan/penyakit.  Dan  Pelayanan  kesehatan  kuratif  adalah suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan  pengobatan  yang ditujukan  untuk  penyembuhan  penyakit,  pengurangan  penderitaan akibat  penyakit,  pengendalian  penyakit,  atau  pengendalian  kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Tetapi dalam penelitian  ini  pelayanan  kesehatan  ibu  akan  terfokus  pada  pelayanan kesehatan secara preventif .

## 1.2    Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil
Berdasarkan  Pasal  8  Ayat  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  (selanjutnya  disingkat  PP Kesehatan Reproduksi), Pelayanan Kesehatan bagi ibu diselenggarakan melalui :
1. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja.
2. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan,
3. Pengaturan  kehamilan,  pelayanan  kontrasepsi  dan  kesehatan seksual; dan
4. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.
Tetapi dalam penelitian ini pembahasan akan terfokus pada pelayanan kesehatan bagi ibu poin kedua khususnya masa kehamilan .
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  6  PP  Kesehatan  Reproduksi,  Pelayanan Kesehatan  Masa  Hamil  adalah  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Berdasarkan Pasal 14 PP Kesehatan  Reproduksi,  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Hamil  diberikan dalam  bentuk  antenatal  yang  bertujuan  untuk  menjaga  kesehatan  ibu hamil  dan  janin  serta  mencegah  komplikasi  (kesakitan/morbiditas pada  ibu  hamil  yang  dapat  mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin) pada masa kehamilan, persalinan dan sesudah melahirkan. Pelayanan antenatal  ini  dilakukan  sesuai  standar  secara  berkala  paling  sedikit empat  kali  selama  masa  kehamilan  (meliputi  satu  kali  pada  triwulan (trimester) pertama, satu kali pada triwulan (trimester) kedua, dan dua kali  pada  triwulan  (trimester)  ketiga)  dan  dilaksanakan  oleh  tenaga kesehatan  yang  memiliki  kompetensi  dan  kewenangan.  Lebih  lanjut
Pasal 15 PP Kesehatan Reproduksi menyebutkan Pelayanan antenatal diberikan  secara  terpadu  dengan  pelayanan  kesehatan  lainnya  untuk mendeteksi  faktor  risiko  dan  penyulit  yang  dapat  membahayakan kesehatan  dan  keselamatan  ibu  serta  janin.  Setiap  ibu  hamil  dengan faktor  risiko  dan  penyulit  wajib  dirujuk  ke  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  mengatasi  risiko  dan penyulit.

## 1.3   Pelayanan Kesehatan Antenatal Bagi Ibu Hamil
Turunan dari PP Reproduksi  adalah Permenkes  Pelayanan Kesehatan Hamil,  berdasarkan  Pasal  12  Pemenkes  tersebut  menyebutkan Pelayanan  Kesehatan  Masa  Hamil  wajib  dilakukan  melalui  antenatal terpadu. Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui:
1. pemberian  pelayanan  dan  konseling  kesehatan  termasuk  stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;
2. deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan
3. penyiapan persalinan yang bersih dan aman
4. perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
5. penatalaksanaan  kasus  serta  rujukan  cepat  dan  tepat  waktu  bila diperlukan; dan 6. melibatkan  ibu  hamil,  suami,  dan  keluarganya  dalam  menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi. Pelayanan  antenatal  terpadu  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  yang kompeten  yaitu  dokter,  bidan  dan  perawat  terlatih,  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.   Namun penelitian ini terfokus pada pelayanan  antenatal  pada  poin  kedua  yaitu  deteksi  dini  masalah, penyakit  dan  penyulit/komplikasi  kehamilan,  dimana  salah  satu caranya  adalah  dengan USG .  USG  adalah  bagian  dari  Radiologi Diagnostik.
2. Pelayanan Radiologi Diagnostik Bagi Ibu Hamil 2.1   Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Sebelumnya  telah  disinggung  bahwa  USG  merupakan  bagian  dari Radiologi  Diagnostik,  hal  ini  sejalan  dengan  Keputusan  Menteri
Kesehatan  Nomor  1014/Menkes/SK/XI/2008  Tentang  Standar
Pelayanan  Radiologi  Diagnostik  Di  Sarana  Pelayanan  Kesehatan (selanjutnya  disingkat  Kepmenkes  Pelayanan  Radiologi)  dimana ruang lingkup pelayanan radiologi meliputi : 1. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan
menggunakan  radiasi  pengion,  meliputi  antara  lain  pelayanan  X-
ray  konvensional,  Computed  Tomography  Scan/CT  Scan  dan mammografi.
2.  Pelayanan Imejing Diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion, antara lain pemeriksaan dengan Magnetic Resonance Imaging/MRI, USG. 3. Pelayanan Radiologi Intervensional adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dan terapi intervensi dengan  menggunakan  peralatan  radiologi  Xray  (Angiografi,  CT).
Pelayanan ini memakai radiasi pengion dan radiasi non pengion. Lebih  lanjut  dalam  Kepmenkes  Pelayanan  Radiologi  ini  menyatakan bahwa  Penanggung  jawab  hasil  pembacaan  dan  atau  pemeriksaan radiologi  adalah  dokter  spesialis radiologi  atau  dokter yang  memiliki kompetensi  terbatas  yang  ditetapkan  oleh  Kolegium  Dokter  Spesialis Radiologi  disertai  rekomendasi  dari  Perhimpunan  Dokter  Spesialis Radiologi Indonesia

## 2.2   Kompetensi Pelayanan Radiologi Diagnostik
Diatas  telah  disebutkan  bahwa  ruang  lingkup  pelayanan  radiologi diagnostik  dalam  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  USG  untuk  ibu hamil,  siapakah  yang  berwenang  atau  memiliki  kompetensi  untuk melakukan  hal  tersebut.  Dalam  Kepmenkes  diatas,  yang  berwenang adalah  dokter  spesialis  radiologi  atau  dokter  yang  memiliki kompetensi  terbatas  berdasarkan  Kolegium  Dokter  Spesialis Radiologi.  Beranjak  dari  sini,  peneliti  melihat  adanya  aturan  tentang Standar  Kompetensi  Dokter  Indonesia  dari  Konsil  Kedokteran Indonesia  yang  di  dalamnya  turut  serta  Kolegium  Radiologi Indonesia.  Dalam  standar  tersebut  menyatakan  bahwa,  dokter spesialis  kandungan  memiliki  kompetensi  untuk  melakukan  tindakan USG (Ginekologi dan Obstetri). 4 Hal ini pun sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan  Profesi  Dokter  Spesialis  Obstetri  Dan  Ginekologi (Selanjutnya di singkat Perkonsil Standar Profesi SPOG).
Berdasarkan  Perkonsil  di  atas,  seorang  Dokter  SPOG  telah  memiliki keterampilan melakukan USG, berikut penjelasan :
ULTRASONOGRAFI Keterampilan Kompetensi Dokter Umum Kompetensi Dokter SPOG Jumlah Kasus Minimal Ultrasonografi obstetri dasar trimester I 4 4 30 Ultrasonografr obstetri dasar trimester II-III Biometri  dan  penilaian usia  kehamilan  Presentasi 4 4 100
4 Standar Kompetensi Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2012. Diakses pada tanggal 14 Desember 2021, http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/SKDI_Perkonsil,_11_maret_13.pdf
dan  jumlah  janin  Letak plasenta  dan  kedalaman invasi  plasenta  Penilaian cairan  amnion  Penapisal kelainan kongenital mayor USG ginekologi dasar 4 30 Penilaian kegalasan dengan USG 3 10 Saline infusion sonography 2 2 Keterangan Tingkat Kemampuan : 1. Tingkat Kemampuan 1 : Mengenali dan Menjelaskan Lulusan  dokter  mampu  mengenali  dan  rnenjelaskan  gamLraran klinik  masalah,  dan  mengetahui  cara  yang  paling  tepat  untuk mendapatkan  informasi  lebih  lanjut  mengenai  masalah  tersebut, selanjutnya  menentukan  rujukan  yang  1  b  -L7-  paling  tepat  bagi pasien.  Lulusan  dokter  juga  mampu  menindaklanjuti  sesudah kembali dari rujukan. 2. Tingkat Kemampuan 2 : Mendiagnosis dan Merujuk Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap masalah tersebut  dan  menentukan  rujukan  yang  paling  tepat  bagi penanganan  pasien  selanjutnya.  Lulusan  dokter  juga  mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. 3. Tingkat Kemampuan 3 : mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk 3A.    Bukan  gawat  darurat  Lulusan  dokter  spesialis  obstetri  dan ginekologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan  terapi  pendahuluan  pada  keadaan  yang  bukan gawat  darurat.  Lulusan  dokter  spesialis  obstetri  dan ginekologi  mampu  menentukan  rujukan  yang  paling  tepat bagi  penanganan  pasien  selanjutnya.  Lulusan  dokter  juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. 3B.  Gawat  darurat  Lulusan  dokter  spesialis  obstetri  dan ginekologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi  pendahuluan pada keadaan gawat  darurat demi  menyelamatkan  nyawa  atau  mencegah  keparahan dan/atau  kecacatan  pada  pasien.  Lulusan  dokter  marnpu menentukan  rujukan  yang  paling  tepat  bagi  penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. 4. Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas Lulusan  dokter  mampu  membuat  diagnosis  klinik  dan  melakukan penatalaksanaan masalah tersebut secara mandiri dan tuntas. 4A.   Kompetensi yang dicapai pada saat menyelesaikan modul
4B   Profisiensi  (kemahiran)  yang  dicapai  setelah  menyelesaikan pendidikan
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  radiologi diagnostik  (USG)  bagi  ibu  hamil  dapat  dilakukan  oleh  dokter  dan dokter SPOG dalam hal USG obstetri trisemester I, II, III tetapi USG ginekologi dasar hanya dapat dilakukan oleh dokter SPOG dan untuk Penilian  kegalasan  dengan  USG  dan  Saline  infusion  sonography hanya dapat dilakukan dengan kewenangan terbatas. Dengan demikian dapat digambarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

## 1. Pengaturan  Tentang  Pelayanan  Radiologi  Klinik  Terhadap  Pelayanan Kesehatan USG Pada Ibu Hamil
Sebelum  peneliti  menjabarkan  Pengaturan  Tentang  Pelayanan  Radiologi Klinik  terhadap  Pelayanan  Kesehatan  USG  pasa  Ibu  Hamil,  Peneliti  akan menjelaskan  terlebih  dahulu  Pengertian  Radiologi  dimana  USG  merupakan salah  satu  jenisnya.  Istilah  radiologi  berasal  dari  kata  radiasi,  yang  artinya pancaran gelombang elektromagnetik bersinergi tinggi dan digunakan dalam bidang  kedokteran  untuk  menemukan  penyakit  (diagnosis)  dan  pengobatan (terapi).  Sinar  Rontgen  (sinar  x)  yang  diproduksi  mesin  dengan  sumber energi  dari  listrik,  adalah  jenis  radiasi  yang  paling  banyak  dipergunakan, disamping bahan lain yang dapat  memancarkan radiasi secara spotan, yang disebut  isotop. 5 Terdapat  tiga  jenis  dari  radiologi  yaitu  Pelayanan Radiodiagnostik,  Pelayanan  Imejing  Diagnostik  dan  Pelayanan  Radiologi
5 Bambang Soeprijanto, Inovasi Radiologi Di Era Molekuler dan Digital, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, Hlm. 1,  Diakes pada tanggal 12 Desember 2021. https://repository.unair.ac.id/58906/7/KKA-PG.-01-17-Soe-i.pdf
UU KESEHATAN (KESEHATAN IBU) PP KESEHATAN REPRODUKSI (IBU HAMIL) PERMENKES KESEHATAN MASA HAMIL (ANTENATAL) KEPMENKES PELAYANAN RADIOLOGI (USG) USG dapat dilakukan Oleh Dokter Umum/ Dokter SPOG Sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia Dan Perkonsil Pendidikan Profesi Dokter SPOG KETERANGAN : tujuan mengurangi angka kesakitan ibu dan bayi
Intervensional.  Sementara  USG  merupakan  salah  satu  jenis  dari  Pelayanan Imejing Diagnostik.
Ultrasonografi  (USG)  adalah  alat  pemeriksaan  dengan  menggunakan ultrasound  (gelombang  suara)  yang  dipancarkan  oleh  transduser.  USG menggunakan  bunyi  ultrasonik  yang  memiliki  frekuensi  lebih  dari  20  kHz. Teknik  ini  menfaatkan  konsep  refleksi  bunyi.  Suara  merupakan  fenomena fisika  untuk  mentransfer  energi  dari  satu  titik  ke  titik  yang  lainnya.  Saat bunyi ditembakkan ke organ , maka organ – organ besar akan memantulkan bunyi.  Ada  yang  memiliki  koefisien  refleksi  besar  dan  ada  yang  kecil.  Hal ini yang kan menghasilkan citra atau gambar. Dengan frekuensi yang tinggi ini, ultrasound  dijadikan peralatan diagnostik  karena dapat  memperlihatkan organ di dalam tubuh manusia baik yang diam atau bergerak. 6
Tujuan  USG  adalah  untuk  membantu  mendiagnosis  perkembangan  janin pada  tiap  trimester.  Hal  itu  sangat  ditekankan  oleh  dr.  rudiyanti,  Sp.OG. dijelaskan  olehnya  pada  kehamilan  trimester  pertama  tujuan  USG  adalah meyakinkan  adanya  kehamilan,  menduga  usia  kehamilan  dengan mencocokan  ukuran  bayi,  menentukan  kondisi  bayi  jika  ada  kemungkinan kelainan  bawaan,  menentukan  penyebab  perdarahan  atau  bercak  darah  dini pada  kehamilan  muda  (misalnya  kehamilan  ektopik),  menentukan  lokasi janin apakah didalam atau diluar Rahim, menentukan kondisi janin jika tidak ada  denyut  jantung  atau  pergerakan  janin,  dan  mendignosis  adanya  janin kembar.  Sedangkan  di  trimester  ketdua  dan  ketiga  adalah  untuk  menilai jumlah air ketuban, menentukan kondisi plasenta, menentukan ukuran janin, memeriksa  kondisi  janin  lewat  pengamatan  aktivitasnya,  menentukan  letak janin,  apakah  sungsang  atau  terlilit  tali  pusat,  serta  untuk  melihat kemungkinan adanya tumor. 7
Pemeriksaan  dengan  ultrasonografi  lebih  aman  dibandingkan  dengan pemeriksaan  menggunakan  sina-X  (sinar  Rontgen)  karena  gelombang ultrasonic  yang  digunakan  tidak  akan  merusak  material  yang  dilewatinya sedangkan  sinar-X  dapat  mengionisasi  sel-sel  hidup.  Karena  ultrasonik merupakan salah satu gelombang mekanik, maka pemeriksaan ultrasonografi disebut pengujian tak merusak (non destructive testing). USG dapat  mengukur kedalaman suatu  benda di  bawah permukaan kulit  melalui selang  waktu  dipancarkan  sampai  dipantulkan  kembali  gelombang ultrasonik.  Pencitraan  diagnostik  dengan  menggunakan  USG  dinyatakan aman  bahkan  untuk  seorang  ibu  hamil  sekalipun,  karena  ultrasound menggunakan  gelombang  suara  frekuensi  tinggi  yang  tidak  dapat  didengar manusia. 8 Dengan  demikian,  USG  merupakan  sebuah  alat  dengan  sinar radiasi yang aman digunakan sekalipun bagi ibu hamil dengan tujuan untuk
6 Nasrudin A Mappaware, et.all., Ultrasonografi Obstetri Dalam Prespektif Medis, Kaidah Bioetika Dan  Islam,  Wal”afiaHospital  Jurnal  Volume  1,  Nomor  1,  Tahun  2020,  Hlm.  2.  Diakes  pada tanggal 15 Desember 2021, https://whj.umi.ac.id/index.php/whj/article/view/2/1 .
7 Oka  Savitri,  et.all.,  Wellness  And  Healthy  Magazine  Volume  1,  Nomor  2,  Agustus  2019,  Hlm.
278, diakses pada tanggal 15 Desember 2021, https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i237wh/72 .
8 Supranote 10.
pemeriksaan penunjang yang dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi  penyebab  penyakit  yang  diderita  seseorang  sehingga dengan adanya USG dapat memberikan penanganan yang lebih dini, akurat dan  terencana.  Tujuan  yang  lebih  jauh  tidak  lain  adalah  untuk  mencegah resiko kesakitan bagi ibu maupun janin. Meskipun alat USG ini aman tetapi dalam  penggunaannya  harus  dilakukan  oleh  dokter  yang  memiliki kompetensi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Kesehatan  yang  sekaligus  menjadi  undang- undang induk, dijelaskan bahwa Kesehatan Ibu menjadi salah satu concern pemerintah  yang  diatur  dalam  Bab  VII.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menjaga kesehatan  ibu  sehingga  mampu  melahirkan  generasi  yang  sehat  dan berkualitas  serta  mengurangi  angka  kematian  ibu.  Berdasarkan  peraturan turunannya yaitu,  PP Kesehatan Reproduksi, Pelayanan kesehatan bagi ibu diberikan  diantaranya  pada  masa  kehamilan.  Lebih  lanjut,  berdasarkan Permenkes  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Hamil,  salah  satu  pelayanan  pada masa  kehamilan  adalah  pelayanan  antenatal.  Tujuan  pelayanan  ini  salah satunya  mendeteksi  secara  dini  masalah  dan/atau  komplikasi  selama kehamilan dengan cara pemeriksaan USG oleh dokter, bidan, perawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan di  atas, USG adalah  salah  satu  jenis  dari  pelayanan  radiologi.  Sementara  pengaturan tentang  Radiologi  terdapat  dalam  Kepmenkes  Pelayanan  Radiologi . Dalam Kepmenkes  in  menjelaskan  bahwa  USG  adalah  bagian  dari  radiologi  jenis imejing  diagnosik  dan  yang  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  dan pembacaan adalah dokter spesialis radiologi dan dokter lainnya berdasarkan kompetensi  yang  ditetapkan.  Jika  berbicara  tentang  kompetensi  USG  bagi ibu  hamil  pada  dasarnya  ada  dalam  Perkonsil  Pendidikan  Spesialis  Dokter SPOG  dan  Standar  Kompetensi  Kedokteran  Indonesia , dimana  dua  aturan tersebut  memberikan  keterangan  bahwa  dokter  dan  dokter  SPOG  dapat melakukan USG obstetri khususnya untuk ibu hamil dalam trisemester I, II dan  II.  Dengan  kata  lain,  sebenarnya  seorang  dokter  umum  dan  dokter SPOG  ketika  lulus  sudah  memiliki  komptensi  (kemampuan)  untuk melakukan dan membaca USG khususnya bagi ibu hamil (USG Obstetri).
Namun  pada  tahun  2020,  Kepmenkes  tersebut  dicabut  dengan  Permenkes Pelayanan Radiologi Klini k , dimana peraturan menteri tersebut menjelaskan bahwa  sumber  daya  manusia  dalam  pelayanan  radiologi  yang  dapat melaksanakan  dan  membaca  adalah  dokter  spesialis  radiologi.  Dalam  hal Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  belum  memiliki  dokter  spesialis  radiologi, dokter  atau  dokter  spesialis  lain  dengan  kewenangan  tambahan  dapat memberikan  Pelayanan  Radiologi  Klinik  pratama.  Kewenangan  tambahan ini  didapatkan  melalui pelatihan dan  dibuktikan  dengan  sertifikat  dari kolegium  radiologi . Setelah  itu  dokter  tersebut  tetap  dilakukan  supervise oleh  dokter  spesialis  radiologi.  Hal  ini  dilakuakn  dengan  alasan  keamanan penggunaan alat radiologi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  melihat  adanya  permasalahan  yaitu ketidaksesuaian  Permenkes  Pelayanan  Radiologi  Klinik  dengan  kebutuhan
masyarakat  atas  pelayanan  kesehatan  USG  terhadap  ibu  hamil.  Disini terlihat  bahwa  Undang-Undang  Kesehatan  beserta  Peraturan  lainnya berupaya  untuk  menjaga  kesehatan  ibu  hamil  sehingga  mampu  melahirkan generasi  yang  sehat  dan  berkualitas  serta  mengurangi  angka  kematian  ibu, dengan  cara  salah  satunya  USG.  Selain  itu,  pemerintah  menjamin ketersediaan  ketersediaan  tenaga,  fasilitas,  alat  dan  obat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  ibu  secara  aman,  bermutu,  dan terjangkau
Tetapi dengan adanya Permenkes Pelayanan Radiologi Klinik yang berlaku pada  tahun  2020  memberikan  kewenangan  terbatas  bagi  dokter  dan  dokter SPOG  dalam  melakukan  pelayanan  USG).  Hal  ini  menujukkan  adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Kesehatan yaitu :
1. Undang – Undang Kesehatan menjamin ketersediaan tenaga. Sementara Permenkes  Pelayanan  Radiologi  Klinik  tahun  2020  membatasi kewenangan  dokter  dan  dokter  SPOG  dalam  melakukan  pelayanan USG.  Permenkes  ini  mengharuskan  semua  pemeriksaan  yang memanfaatkan  teknologi  USG  (yang  saat  ini  dikerjakan  oleh  lebih  dari 25  ribu  dokter  spesialis)  di  supervisi  dan  di  awasi  oleh  spesialis radiologi (saat ini berjumlah sekitar 1500 orang). Diperjelas lagi bahwa kewenangan untuk menuliskan ‘expertise’ atau hasil pemeriksaan USG seluruh  bidang  spesialis  ada  pada  seorang  spesialis  radiologi.  Padahal jelas  bahwa  dari  segi  pendidikan,  keilmuan,  dan  pengalamannya, seorang  spesialis  kebidanan  dan  kandungan  akan  lebih  tahu  tentang penyakit  dan  kelainan  pada  ovarium  atau  indung  telur  pasiennya  yang menderita  gangguan  siklus  menstruasi,  dibandingkan  dengan  dokter spesialis  radiologi.  Penggunaan  teknologi  USG  yang  semakin  mudah dengan  tingkat  keamanan  yang  tinggi  ini  bahkan  telah  mendorong World Health Organization (WHO) untuk membekali para bidan desa di negara-negara dunia ke tiga seperti misalnya Kenya dan Bolivia (dengan banyak wilayah terpencil dan jumlah dokter yang terbatas), dengan alat USG seukuran smartphone. Program ini di maksudkan untuk mengenali ibu  hamil  yang  ada  kelainan  dan  berpotensi  mengalami  kesulitan persalinan, sehingga bisa dipersiapkan untuk melahirkan di rumah sakit dengan  pengawasan  dokter  spesialis  kebidanan.  Program  ini  secara nyata  telah  berhasil  menurunkan  angka  kematian  ibu  hamil  secara bermakna di negara-negara tersebut. 9
2. Undang-Undang  Kesehatan  menjamin  penyelenggaranan  kesehatan  ibu secara  aman.  Permenkes  Pelayanan  Radiologi  Kilinik  tahun  2020  pun melakukan  serangkaian  pembatasan  kewenangan  dengan  alasan keamanan karena dampak penggunaan alat radiasi. Padahal sebagaimana dikemukakan  di  atas,  USG  merupakan  suatu  alat  radiasi  yang  aman
9 Zainal  Mutaqqin,  Memahami  Peraturan  Menteri  Kesehatan  24  Tahun2020  di  Era  Diagnostik Digital, Kumparan, 2020. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021, https://kumparan.com/muhammadkamil31/memahami-peraturan-menteri-kesehatan-24- tahun2020-di-era-diagnostik-digital- 1uSvBGCZCwe?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&s
digunakan  bahkan  untuk  ibu  hamil  sekalipun  dan  dokter  umum  dan dokter  SPOG  memiliki  kompetensi  terkait  hal  itu.  Artinya  sekalipun tidak  ada  pembatasan  kewenangan  itu  sebenarnya  dokter  dan  dokter SPOG mumpuni untuk hal itu. Apalagi dewasa ini dengan kecanggihan teknologi sudah ditemukan USG seperti ukuran smartphone.
Dengan  adanya  pembatasan  kewenangan  dalam  permenkes  ini,  kiranya tujuan dari undang-undang kesehatan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu  melahirkan  generasi  yang  sehat  dan  berkualitas  serta  mengurangi angka  kematian  ibu  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sebagai  sebuah sistem,  hierarki  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  bisa  dipisahkan antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  yang  lain. 10 Peneliti  tidak  terfokus pada  pembatasan  kewenangan  dari  dokter  umum  dan  dokter  spesialis SPOG,  tetapi  dampak  dari  pembatasan  kewenangan  tersebut  justru  akan berimbas  pada  upaya  menjaga  kesehatan  ibu  sehingga  mampu  melahirkan generasi  yang  sehat  dan  berkualitas  serta  mengurangi  angka  kematian  ibu yang diamanahkan oleh undang-undang kesehatan.
Selain  dari  pada  itu,  peneliti  juga  mengamati  bahwa  pengaturan  pelayanan radiologi  dalam  permenkes  2020  ini  dibuat  secara  umum,  artinya  semua jenis radiologi harus di lakukan oleh dokter spesiais radiologi padahal jenis dari radiologi itu banyak, ada yang sederhana dan ada yang memang harus dioperasikan  khusus  oleh  seorang  dokter  soesialis  radiologi.  Dengan demikian  permenkes  ini  menimbulkan  ketidakpastian  bila  disandingkan dengan aturan lainnya terkait dengan hal ini.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  telah  mengatur  bahwa  agar  peraturan  yang dibuat  berkualitas  maka  harus  memenuhi  tiga  landasan:  (1)  landasan filosofis  ( filosofische  grondslag )  yaitu  pertimbangan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  mempertimbangkan  pandangan  hidup, kesadaran,  dan  cita  hukum  yang  meliputi  suasana  kebatinan  serta  falsafah bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan  UUD 1945, (2) landasan sosiologis ( sociologische grondslag ) yaitu pertimbangan yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek,  dan  (3)  landasan  yuridis ( yuridische  grondslag )  yaitu  pertimbangan  yang  menggambarkan  bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan  diubah,  atau  yang  akan  dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan
10 Hasanuddin  Hasim,  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara  Republik  Indonesia Sebagai  Suatu  Sistem,  Madani  Legal  Review,  Volume  1  Nomor  2  Desember,  2017,  Hlm  129. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021, https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/32/34
rasa  keadilan  masyarakat. 11 Dengan  demikian,  peneliti  melihat  Permenkes Pelayanan  Radiologi  Klinik  ini  tidak  memenuhi  aspek  sosiologis,  yaitu kebutuhan  masyarakat  terhadap  pelayanan  USG  bagi  Ibu  Hamil  yang dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan.

## 2. Upaya  Apa  Yang  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Untuk  Mencegah Menurunnya Pelayanan Kesehatan USG Pada Ibu Hamil
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  pada  dasarnya  Permenkes Pelayanan  Radiologi  Klinik  tahun  2020  ini  dapat  memberikan  dampak buruk  pada  Pelayanan  Kesehatan  USG  pada  Ibu  hamil  mengingat  ada pembatasan  kewenangan  tenaga  penyedia  yaitu  dokter  dan  atau  dokter SPOG.  Lebih  jauh  hal  ini  dapat  berdampak  pula  pada  angka  kesakitan  ibu dan  bayi.  Padahal  beberapa  negara  maju  sudah  mengupayakan  seorang bidan  dapat  memberikan  pelayanan  USG  dan  hal  ini  terbukti  menurunkan angka  kematian  ibu  dan  janin.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah menurunnya pelayanan  kesehatan  usg  pada  ibu  hamil  adalah  tidak  membatasi kewenangan  dokter  dan  atau  dokter  SPOG  dalam  melakukan  USG  obstetri karena  pada  dasarnya  hal  tersebut  sudah  menjadi  kompetensinya.  Bahkan lebih  jauh,  seperti  negara  lainnya  tenaga  kesehatan  seperti  seorang  bidan pun seharusnya diberikan wewenang untuk hal ini, apalagi Indonesia adalah negara  kepulauan  yang  masih  terdapat  desa  desa  terpencil  dimana  fasilitas kesehatan  seperti  puskesmas  tidak  memiliki  seorang  dokter  SPOG. Meskipun ada rencana Wamenkes akan mendistribusikan alat USG bagi ibu hamil  ke  puskesmas  yang  ada  diseluruh  Indonesia,  tetapi  untuk  tenaga kesehatannya  hanya  terbatas  dilakukan  oleh  oleh  dokter  radiologi  atau dokter  dan/atau  dokter  SPOG  kiranya  hal  itu  sulit  untuk  dilakukan.  Oleh karena  itu  aturan  tentang  hal  ini  harus  sesuai  dengan  aturan  induknya sehingga  memunculkan  kepastian  dimana  lebih  dauh  dapat  meningkatkan pelayanan  kesehatab  bagi  ibu  hamil  dan  turun  serta  dalam  menekan  angka kematian ibu dan bayi.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  Undang-Undang  Kesehatan  yang  sekaligus  menjadi  undang- undang induk, dijelaskan bahwa Kesehatan Ibu menjadi salah satu concern pemerintah  yang  diatur  dalam  Bab  VII.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menjaga kesehatan  ibu  sehingga  mampu  melahirkan  generasi  yang  sehat  dan berkualitas  serta  mengurangi  angka  kematian  ibu.  Berdasarkan  peraturan turunannya yaitu,  PP Kesehatan Reproduksi, Pelayanan kesehatan bagi ibu diberikan  diantaranya  pada  masa  kehamilan.  Lebih  lanjut,  berdasarkan Permenkes  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Hamil,  salah  satu  pelayanan  pada
11 Jamaludin  Ghofur,  Indonesia  Darurat  Peraturan  Sebuah  Opini,  Universitas  Diponegoro,  2018. Diakses  pada  tanggal  15  Desember  2021, https://law.uii.ac.id/blog/tag/landasan-yuridis- yuridische-grondslag/ .
masa  kehamilan  adalah  pelayanan  antenatal.  Tujuan  pelayanan  ini  salah satunya  mendeteksi  secara  dini  masalah  dan/atau  komplikasi  selama kehamilan dengan cara pemeriksaan USG oleh dokter, bidan, perawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan di  atas, USG adalah  salah  satu  jenis  dari  pelayanan  radiologi.  Sementara  pengaturan tentang  Radiologi  terdapat  dalam  Kepmenkes  Pelayanan  Radiologi . Dalam Kepmenkes  in  menjelaskan  bahwa  USG  adalah  bagian  dari  radiologi  jenis imejing  diagnosik  dan  yang  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  dan pembacaan adalah dokter spesialis radiologi dan dokter lainnya berdasarkan kompetensi  yang  ditetapkan.  Jika  berbicara  tentang  kompetensi  USG  bagi ibu  hamil  pada  dasarnya  ada  dalam  Perkonsil  Pendidikan  Spesialis  Dokter SPOG  dan  Standar  Kompetensi  Kedokteran  Indonesia , dimana  dua  aturan tersebut  memberikan  keterangan  bahwa  dokter  dan  dokter  SPOG  dapat melakukan USG obstetri khususnya untuk ibu hamil dalam trisemester I, II dan  II.  Dengan  kata  lain,  sebenarnya  seorang  dokter  umum  dan  dokter SPOG  ketika  lulus  sudah  memiliki  komptensi  (kemampuan)  untuk melakukan dan membaca USG khususnya bagi ibu hamil (USG Obstetri).
Sayangnya  Kepmenkes  Pelayanan  Radiologi  ini  dicabut  oleh  Permenkes Pelayanan  Kesehatan  Radiologi  tahun  2020  dimana  aturan  ini  seolah-olah memberikan cilinical  previllage dan clinical  appoitment bagi  dokter spesialis radiologi saja. Sehingga dokter umum dan dokter SPOG memiliki kewenangan  sangat  terbatas  untuk  melakukan  pelayanan  USG.  Padahal undang-undang  kesehatan  mengamanahkan  untuk  berupaya  menjaga kesehatan ibu untuk menekan angka kesakitan dan kematian ibu dan janin. Pernyataan  singkatnya  yaitu  agak  aneh  kiranya  tujuannya  menekan  angka kesakitan  dan  kematian  ibu  dan  janin  tetapi  tenaga  kesehatan  untuk melakukan  pendektesian  secara  dini  terkait  kesehatan  ibu  sangat  dibatasi. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  permenkes  tersebut  tidak berkesusuaian  dengan  peraturan  lainnya  terutama  Undang-Undang Kesehatan  yang  menjamin  kesehatan  ibu  hamil  serta  pemenkes  tersebut tidak  memenuhi  akspek  sosiologis  yaitu  kebutuhan  masyarakat  terhadap pelayanan kesehatan USG bagi Ibu Hamil.

## 2.    Saran
Adapun  saran  peneliti  terhadap  pemerintah  untuk  mencegah  menurunya pelayanan  kesehatan  USG  pada  ibu  hamil  yaitu  tidak  memberikan clinical previllage dan previllage  appoitment hanya  pada  dokter  spesialis  radiologi saja, dengan kata lain tidak boleh membatasi kewenangan dokter umum dan dokter  SPOG  untuk  melakukan  USG  obstetri  khususnya  bagi  ibu  hamil Trisemester  I,  II  dan  III  karena  pada  dasarnya  hal  tersebut  sudah  menjadi kompetensi  dari  dokter  umum  dan  dokter  SPOG.  Lebih  lanjut  bila pemerintah sangat concern dengan upaya menekan angka kematian dari ibu dan  bayi  dengan  cara  menyediakan  fasilitas  USG  di  puskesmas  maka sumber daya manusianya pun harus dipikirkan karena tidak mungkin hanya mengandalkan dokter radiologi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Bambang  Soeprijanto,  2017. Inovasi  Radiologi  Di  Era  Molekuler  dan  Digital ,  Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.
Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi) Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
Jamaludin  Ghofur,  2018. Indonesia  Darurat  Peraturan  Sebuah  Opini ,  Universitas Diponegoro.

## SUMBER LAIN:
Hasanuddin  Hasim,  2017. Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara  Republik Indonesia  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Madani  Legal  Review,  Volume  1  Nomor  2 Desember.
Ingan  Tarigan.,  et.all., Peningkatan  Kunjungan  Ibu  Hamil  Di  Puskesmas  Sebagai  Efek Digunakannya  Ultrasound  Pada  Pemeriksaan  Kehamilan ,  Jurnal  Kesehatan Reproduksi, Volume 2, Nomor 10.
Mugeni  Sugiharto,  et.all.,  Pengembangan  Metode  Skreening  Usg  Di  Puskesmas  Poned Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus HTA), Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Kemenkes RI), Volume 14, Nomor 4, 2011.
Nasrudin A Mappaware, et.all., Ultrasonografi Obstetri Dalam Prespektif Medis, Kaidah Bioetika Dan Islam, Wal”afiaHospital Jurnal Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020.
Oka Savitri, et.all., Wellness And Healthy Magazine Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019. Standar Kompetensi Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2012.
Zainal  Mutaqqin,  Memahami  Peraturan  Menteri  Kesehatan  24  Tahun2020  di  Era Diagnostik Digital, Kumparan, 2020. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Masa  Persalinan  Dan  Masa  Sesudah  Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1014/Menkes/SK/XI/2008  Tentang  Standar
Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2020  Tentang  Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi