## PERKEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK  KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sylvana Murni D. Hutabarat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Email: sylvana.hutabarat@ymail.com

## Abstrak
HKI, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT&EBT) merupakan sebuah topik yang sampai sekarang belum mendapat titik temu. Masyarakat adat dalam hal ini sebagai kustodian seringkali tidak mendapat hak-haknya secara layak.Konsep kepemilikan adat yang komunal menjadikan pola pikir mereka tidak komersil namun sikap "murah hati" mereka seringkali dimanfaatkan oleh sebagian negara-negara maju. Masyarakat adat tidak mendapat benefit sharing dari kekayaan tradisional mereka. Pembahasan di tingkat intemasional telah dilangsungkan melalui WIPO dan menghasilkan lembaga yang menangani khusus masalah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam lingkup intemasional yaitu Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (JGC GRTKF). Namun sampai pertemuan yang terakhir pun masih belum tuntas. Indonesia telah mempunyai RUU mengenai PT&EBT namun masih juga belum disahkan. Masih banyak perdebatan dan koreksi dari berbagai pihak. Penunda-nundaan ini hanya membuat semakin bertambah banyaknya ekploitasi PT&EBT dari Indonesia oleh negara-negara maju.
Kata kunci: HKI, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional

## Abstract
INTELLECTUAL PROPERTY, traditional knowledge and Traditional cultural expressions (TK & TCE) is a topic that until now haven't gotten the point .of the appointment. Indigenous peoples in this case as a custody often did not get his rights properly. The concept of ownership of communal customs make the mindset of those who are not commercial yet utilized by most developed countries. Indigenous people have not got the benefit sharing from their traditional wealth. The discussion at the international level have been held through WIPO and produce a special issue dealing with the institution of traditional knowledge and traditional cultural expressions in the international sphere, namely the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (JGC GRTKF). But until the last meeting still hadn't. Indonesia has had a draft regarding TK & TCE, however have still not been ratified. There is still much debate and correction of various parties. The procrastinators-nundaan this just makes the growing multitude of excessive exploitation of PT & EBT; from Indonesia by developed countries.
Keywords: Intellectual property rights, traditional knowledge, traditional cultural expression

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Negara Indonesia tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil, yang terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau dan jumlah tersebut sudah diakui dunia intemasional melalui United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). 1 Keseluruhan  pulau itu masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia juga berbatasan dengan 10 negara tetangga. Batas tersebut ada pada 92 pulau terluar yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik, karena pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Bisa kita bayangkan begitu kayanya negara Indonesia kita ini.
Selain kaya dengan banyaknya pulau-pulau, Indonesia juga mempunyai keberagaman budaya. Kita bisa melihat dari aspek-aspek geografis, etnis, sosio kultural, agama serta kepercayaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya, baik peninggalan sejarah maupun pengetahuan tradisional dengan potensi yang sangat besar untuk  menghasilkan  berbagai macam hasil karya dan tradisi dari seluruh wilayah  di
Indonesia dari Sabang hingga Merauke di mana terdapat lebih 900 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 2 Suku-suku bangsa di Indonesia hidup dalam masyarakat tradisional dengan karya-karya seni tradisional dan teknik-teknik tradisional. Masyarakat sebagai pemilik dari karya tradisonal tersebut seringkali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi  pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Padahal  bagi sebagian  pihak, karya-karya tradisonal dan teknik-teknik tradisional itu adalah suatu aset yang. bemilai ekonomis. Sebuah penelitian dari Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya dikalangan seniman tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pemyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari PT&EBT (Pengetahuan  Tradisional  dan Ekspresi  Budaya Tradisional)  Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari PT & ETB itu sendiri. 3
Perlindungan sebuah karya erat kaitannya dengan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Rezim HKI atau sistem HKI yang berlaku tidak lepas peranan World Trade Organization (WTO)  melalui  lampiran  utamanya  yaitu  TRIPs (Trade  Related Aspect of Intellectual Property Rights). Sebelum WIPO (World Intellectual Property Organization) terbentuk, sebuah organisasi bemama BIRPI (Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle) didirikan  tahun  1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra  dan Konvensi Paris  tentang  Perlindungan Hak  atas  Kekayaan  Industri.WIPO  secara  resmi dibentuk oleh   Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14  Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28  September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk "melakukan promosi atas perlindungan dari HKI ke seluruh penjuru dunia". Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.
Jauh sebelum sistem HKI yang berlaku sekarang ini, Indonesia sudah mengenal
1 Badan Informasi Gespasial, "  Indonesia  Memiliki  13.466  Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat",http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-l3466-pulauyang-terdaftar-d an-berkoordinat, diakses 15 November 2015.
2 Lembaga  Pengkajian  Hukum  Indonesia,   FHUI, Kepentingan  Negara   Berkembang TerhadapHak Atas lndikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Depok,  2005, hlm.73.
3 Jaszi, Peter,"  Traditional Culture:  Astep  Forward  for  Protection in Indonesia",  Vol  l No.  1 2009, http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewconten.cgi?article=l000&context=pijip_tr_knowledge,  diakses 12 November 2015
undang-undang sejenis melalui Undang-Undang Merek perindustrian (Reglement industriele eigendom, 1881), Undang-undang Paten (Octroiwet, 1910) dan Undang- undang Hak Cipta (Auterswet, 1912) pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Melalui ratifikasi yang telah dilakukan terdapat tujuh Undang-Undang dibidang HKI yang berlaku yaitu: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2001TentangPaten, Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000  Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Apa yang  dicetuskan  dalam  sistem HKI berangkat dari sebuah gagasan mengenai sistem penghargaan (reward system) yang diberikan oleh negara bagi penemu  yang berkontribusi  menghasilkan  temuan  bernilai  tinggi  bagi  masyarakat. 4 Intinya  adalah memberikan  penghargaan  yang  sepadan  bagi  indvidu-individu yang berhasil menghasilkan suatu karya. Bila kita bandingkan, PT&EBT sudah ada sejak lama, dengan pencipta yang tidak jelas, kepemilikannya bersifat komunal serta jangka waktu perlindungannya sulit mtuk dibatasi karena berkaitan dengan jati diri komunitas atau masyarakat tradisional yang memilikinya. Dari alasan tersebut, kita bisa lihat perbedaanya dengankonsep HKI yang jelas kepemilikannya, individual bahkan  pemanfaatan secara  ekonomis 5 . Oleh  karena  itu,  celah dari sistem  HKI  membuat  masyarakat lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dapat berharap banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat yang dapat melindungi kepentingan mereka.
Tujuan dari HKI untuk melindungi kepentingan individu sebagai penemu tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali negara-negara maju melakukan misappropriation terhadap pengetahuan tradisional masyarakat di negara-negara berkembang. Misappropriation diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak- hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya  hayati  yang  terkait, yang  menjadi  milik  masyarakat  yang  bersangkutan 6 . Beberapa  contoh misappropriation dan pengambilan bahan bakunya (biodiversity and genetic resources) seperti Patent
4 Basuki   Antariksa,   “Peluang  dan   Tantangan   Perlindungan   Pengetahuan   Tradisional   dan Ekspresi Budaya Tradisional”, makalah disampaikan  pada Konsinyering Pencatatan Warisan  Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia, Jakarta: KementerianKebudayaandan Pariwisata, 7 Oktober 2011, hlm. 2
5 Bila kita lihat dari landasan filosofisnya, perdebatan mengenai komep dan rez:im HKI baru dimu1ai pada Abad ke-18.Filsuf di bidang politik yang menjadi  tokoh perkembangan HKI adalah John Locke( 1632- 1704). Di dalam bukunya, The Second Treatie of Government, Locke berpandangan bahwa segala sesuatu. yang ada di dunia ini pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipun begitu,"segala sesuatu" dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu .Untuk dapat diolah ,maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu, seperti hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu ditangkap dan diolah oleh seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut). Oleh karena itu, locke menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada orang yang telah melakukan "pengorbanan'' untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk kepemilikan. Justin Hughes, di dalam tulisan yang berjudul The Philosophy of Intellectual. Property, menghubungkan pandangan Locke dengan masalah perlindungan HKI dengan menyatakan bahwa HKI diperoleh melalui proses belajar/memahami (kognitif) ,sehingga walaupun "masukan" yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar si pencipta, namun proses ''perakitan" ciptaan itu sendiri terjadi. di dalam pikirmmya sehingga tidak  lagi murni seperti bentuk awalnya. Jean - JacquesRousseau (1712-1778)  didalam  bukunya  yang  berjudul Du Contrat  Social, mengatakan bahwa: ''Every  man  has  naturally a right of  everything he needs'. Sedangkan George WilhelmFriedrichHegel (1770-1831) mengatakan bahwa"the individual's will is the core of the individual's existence... comtantly seeking actuality... and ejfectiveness in theworld" Teori. ini dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas.
6 Agus Sardjono, Hak Kekayaan lntelektual dan Pengetahuan  Tradisional, Bandung: Alumni, 2006, hlm.11
Turmenic . 7 (1996),  Paten  Pohon  Neem 8 . (1996),  Paten  Ayahuasca 9 . (1999), dan sebagainya. Pemanfaatan PT&EBT secara komersial seringkali dilakukan tanpa persetujuan masyarakat setempat dan keuntungan yang dihasilkan tidak diberikan sebagai pembagian keuntungan (benefit sharing) bagi mereka.
Produk hukum yang ada sekarang ini hanya sebatas UU HK.I yang telah disebutkan diatas, sedangkan RUU PT&EBT masih belum disahkan. Kalau kita melihat contoh dari Negara Filipina yang sudah lebih dulu memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional mereka dengan mengesahkan Indigenous People's Rights Act 1997 10 .  Negara Filipina   juga   mencantukan   mengenai   perlindungan  pengetahuan  tradisional mereka dalam  konstitusi  pada Section  17 Article  14 11 .
Indonesia masih menjadikan perlindungan PT&EBT sebagian wacana. Buktinya RUU PT&EBT yang sampai sekarang masih menggantung dan masih juga menjadi perdebatan. Sangat disayangkan   apabila  RUU  PT&EBT  masih  terus  dalam  masa  penundaan karena PT&EBT kita selalu menjadi incaran oleh negara maju 12 . Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis menguraikan bagaimana pengertian mengenai masyarakat  adat  serta PT&EBT dan bagaimana peraturan yang terkait mengatur mengenai PT&EBT dalam lingkup intemasional maupun nasional.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Masyarakat adat
Karakter yang melekat pada masyarakat adat yaitu tradisi. Apa  yang  mereka lakukan secara turun temurun. Masyarakat adat begitu menjunjung tinggi adat istiadat mereka dan adat istiadat mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan mereka.Adat itu sering dihubungkan dengan hukum adat. Secara teoritis akademis, timbul kesulitan tersendiri  untuk membedakan  antara  adat  istiadat  dengan  hukum  adat  karena kedua gejala sosial tersebut
7 Dalam kasus ini, University of Mississippi Medical Centre (AS) memperoleh paten dari Kantor Paten Amerika  (USPTO) atas  curcuma  longa yang oleh masyarakat  tradisional  India  digunakan  dalam berbagai keperluan seperti untuk  kosmetik, obat-obatan, penyedap rasa makanan dan  sehagainya Pemerintah India melalui The Council of Scientific and Industrial Research(CIR)mengajukan keberatan agar paten tersebut dibatalkan. Keheratan tersehut dikabulkan dengan alasan  tidak  memiliki  unsur kebaruan (novelty).
8 Kasus ini herkaitan dengan biji Neem yang dimintakan paten oleh perusahaan Amerika (W.R Grace). Perusahaan  tersebut  mengemukakan  alasan bahwa  paten yang mereka mintakan  tidak  ada kaitannya dengan penggunaan tradisional hiji Neem oleh penduduk  setempat. Walau begitu, Anil Gupta dalam tulisannya, "Intellectual  Property  could be a Tool to  Protect Traditional  Knowledge" .bertanya, ""patent on Neem: will it deprive Indian farmers of right to use it?". Paten ini mendapat  gugatan pembatalan oleh Vandana Shiva ketika perusahaan tersebut memperoleh paten atas extract of neem oil (azadirachtin). Perusahaan tersebut juga mengakui hahwa "extacting the neem oil, a natural pesticide in itself' sehenarnya tidak baru sama sekali. · 9 Paten ini mengenai varietas tanaman Banisteriopsis caapi yang dimiliki Loren S. Miller. Para kepala suku Amazon akhimya mengajukan keheratan mengenai paten tersebut melalui Centre for International Environmental  Law (CIEL). Jenis tanaman ini sebenarnya telah digunakan oleh suku-suku di sekitar Amazon Basin untuk  membuat minuman "ayahuasca" atau ''yage". Para dukun (shamans) untuk  dari suku Indian menggunakan ayahuasca dalam upacara penyembuhan penyakit  dan meramalkan hal- hal yang akan datang (divine the future).
10 WIPO, "The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No.  8371)", http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?i d=5755 , diakses 11 November 2015.
11 Isi pasal tersebut yaitu:
"The State shall recognize, respect and protect the rights of the indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies."
12 Lihat kasus Paten yang dimintakan Shiseido yang mengandung unsur rempah asal Indonesia yaitu brotowali.  Perusahaan kosmetik Jepang itu   telah mempatenkan pengetahuan tradisional Indonesia berupa  11 jenis ramuan tanaman obat tradisional. Ditahun2002Shisheidomembatalkanpaten-patentersebut  yang  terdaftar di  kantor  Paten  Eropa (European Patent Office) setelah digugat oleh beberapa LSM Indonesia.
berkaitan dengan eratnya 13 . Pada kenyataannya di Indonesia, adat dan istiadat dipergunakan oleh masyarakat adat secara bersamaan. Setiap masyarakat adat pasti menjunjung tinggi falsafah hidup nenek moyang mereka secara turun temurun. Apa yang sudah disampaikan dari generasi· sebelumnya, selalu mereka sampaikan kembali ke generasi di bawah mereka dengan tujuan mempertahankan tradisi dan sebagai bukti kepatuhan mereka terhadap aturan adat.
Hukum adat sendiri dikemukakan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers" yang  mendapat kritik tajam dari Von  Koningsveld 14 . Perjalanan Hurgronje ke Aceh dipertanyakan  oleh Von Koningsveld,  apakah ia ke Aceh dalam rangka mendalami Islam atau menjalankan tugas pemerintah kolonial masa itu dan penelitiannya. Polemik ini muncul manakala kehadiran Hurgronje ke Hindia Belanda setelah terjadi peristiwa pemberontakan di Cilegon kala itu (1888). Hurgronje menjabat sebagai penasihat umum pemerintah kolonial Belanda.
Pendapat ahli yang lain, Soepomo, menguraikan dalam bukunya, Bab-Bab tentang Hukum Adat, klasifikasi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa ada lima jenis masyarakat hukum adat  yang  memiliki  kemungkinan-kemungkinan  sebagai berikut:
1. Suatu daerah atau kampong yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan ( clandeel). Daerah atau kampong-kampong yang berdekatan  dipakai sebagai tempat tinggal hanya oleh satu bagian clan. Susunan rakyat semacam itu terdapat di daerah pedalaman di pulau-pulau Enggano, Buru, Seram dan Flores. Begitu juga di daerah pedalam Irian Barat yang mendiami daerah-daerah sendiri akan tetapi dekat tepi laut.
2. Di Tapanuli terdapat susunan rakyat yaitu bagian-bagian clan (marga) masing- masing mempunyai daerah sendiri, akan tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga, di dalam huta-huta yang didirikan oleh marga itu, terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan huta di daerah tersebut. istilahnya marga asal, marga raja dan marga rakyat. Kedudukan marga rakyat jauh dibawah marga raja walaupun antara marga tersebut memiliki hubungan perkawinan yang erat.
3. Susunan berikutnya yaitu bersifat genealogis-teritorial yang dapat terdapat di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di daerah tersebut terdapat clan yang mula- mula mendiami suatu daerah yang tertentu dan berkuasa di daerah tersebut, tetapi kekuasaan tersebut berpindah  kepada clan lain, yang masuk ke daerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintahan dari clan yang asli. Kedua clan itu akhirnya berdamai dan membentuk suatu badan persekutuan daerah. Kekuasaan pemerintahan tetap di clan pendatang  sedangkan clan asli sebagai wali tanah yang menguasai  tanah-tanah daerah tersebut.
4. Jenis keempat yaitu bersifat genealogis-  teritorial yang bisa kita dapati di Minangkabau dan beberapa marga (drop) di Bengkulu. Di daerah tersebut tidak ada golongan yang menumpang ataupun golongan yang menguasai tanah, melainkan segala golongan yang bertempat tinggal di daerah nagari berkedudukan sama (setingkat) dan secara bersama-sama sebagai badan persekutuan teritorial (nagari) sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah- daerah golongan (daerah suku) dimana tiap golongan memiliki daerah sendiri.
5. Jenis kelima terdiri dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritorial yang
13 Soerjono Soekanto, Sistem Hukum Adat, Jakarta : Rajagrafindo, 2008, hlm. 73
14 Tolib Setiadi, lntisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: Alfabeta,  2009, hlm. 3
terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan pada dusun di daerah Rejang (bengkulen), dimana dalam satu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian .clan, yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Seluruh daerah-daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak terbagil dan segala bagian - clan pada badan persekutuan nagari (dusun) itu 15 . Menurut pendapat ahli berikutnya, Hilman Hadikusumah,  masyarakat daerah lebih menggunakan penyebutan istilah "adat' dibanding hukum adat. Penyebutan itu memberikan dampak bagi sistem hukum yang mereka gunakan. Seringkali masyarakat adat menggunakan kalimat-kalimat seperti peribahasa namun sebenarnya bermakna  sebagai aturan hidup yang mereka pegang. Apa yang sudah turun temurun diyakini sebagai "adat" oleh mereka sampai kapan pun selalu dijunjung tinggi. "Adat" tersebut dipegang erat oleh mereka dan dijadikan patokan dalam kehidupan mereka sehari-hari sekalipun mereka sudah merantau ke daerah lain.
Kehidupan   bersuku   (tribal   life)   atau   kehidupan   bersuku bangsa   (ethnic life) merupakan suatu pengalaman kultural yang lebih konkrit, empirik dan objektif 16 . Kehidupan bersuku  bangsa di tengah objektivitas  kesamaan bahasa secara khusus dan moral  budaya secara  umum,  memudahkan   bangkitnya  kesadaran  nasionalisme, yang  juga dikenal dengan istilah ethnonationalism 17 .Begitu pula dengan beragam ciri khas setiap masyarakat adat di Indonesia, tidak semata-mata dilihat dari perbedaan saja. Masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang juga mempunyai  kesamaan  corak. Dari hasil penelitiannya, Hilman Hadikusumah menemukan sembilan corak hukum adat di Indonesia yaitu:
a. Tradisional
Artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga sekrang masih tetap berlaku dan dipertahankan  oleh masyarakat bersangkutan.
b. Keagamaan Artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena  itu, apabila orang memutuskan,menetapkan dan mengatur suatu karya biasanya berdoa memohon restu dari Tuhan dengan harapan karya tersebut  berjalan dengan baik.
c. Kebersamaan Artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan yang lain dilandaskan rasa gotong royong, kekeluargaan  dan tolong menolong.
d. Konkret dan visual Artinya sifat hubungan dari hukum adat adalah "terang dan tunai" , tidak samar- samar yang diketahui dan dilihat orang lain dan nampak terjadi seah terimanya.
e. Terbuka  dan sederhana Artinya hukum adat dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar selama tidak bertentangan dengan hukum adat itu sendiri. Kesederhanaan hukum adat berbicara tentang tidak rumit, tidak banyak administrasi bahkan banyak tidak tertulis, mudah dilaksanakan  dan dimengerti berdasar saling mempercayai.
f. Dapat berubah dan menyesuaikan Artinya menyesuaikan  keadaaan jaman namun selama tidak saling bertentangan.
g. Tidak dikodifikasi Kebanyakan hukum adat tidak tertulis , walaupun ada  juga  yang  tercatat misalnya dalam aksara daerah bahkan ada juga yang dibukukkan walaupun tidak sistematis.
15 Soerjono  Soekanto, Op.Cit., hlm. 96-98
16 Soetandyo  Wignjosoebroto,  et  al. Hubungan  Struktural Masyarakat  Hukum  Adat, Suku  Bangsa, Bangsa dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia), Jakarta: Komnas  HAM, 2006,  hlm. xvi
17 Ibid.
Namun semuanya hanya berupa pedoman yang mutlak  harus dilakukan kecuali yang bersifat  perintah Tuhan.
h. Musyawarah  dan mufakat Kebiasaan dari masyarakat adat untuk mengutamakan  musyawarah  dan mufakat di dalam banyak hal seperti di dalam keluarga, dalam kekerabatan baik untuk memulai pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan. Begitu pula dalam kondisi "peradilan" dan menyelesaikan perselisihan. Masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara rukun dan damai dengan saling memaafkan.
Penelitian lain yang dilakukan oleh  L.  Pospisil,  mengklasifikasikan  ciri-ciri hukum adat menjadi empat bagian yaitu Attribute of authority , Attribute of obligation , Attribute of sanction dan Attribute of intention of universal application 18 . Seringkali dalam  prakteknya, norma-norma  adat  ini  mempunyai  peran  penting  dalam kehidupan  sehari-hari dan digunak:an secara efektif untuk menyelesaikan sengketa di dalam masyarak:at yang sama dan diantara kelompok masyarak:at yang berbeda.  Pada bulan Maret 1999, sekelompok masyarakat adat mencetuskan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama beserta Aliansi Masyarakat Adat  Nusantara  (AMAN) 19 .  Dalam  kongres  ini,  munculah pendefinisian  diri mengenai  masyarakat adat yaitu komunitas-komunitas yang memiliki identitas budaya yang sama, yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat untuk mengelola keberlangsungan kehidupannya sebagai kesatuan masyarakat. Masyarakat adat yang lebih dulu ada sebelum negara menjadi sumber dan legitimasi utama atas hak kolektif mereka sebagai kesatuan masyarakat.
Abdon Nababan berpendapat bahwa hak-hak kolektif ini menjadi hak asal-usul sebagi dasar pengakuan dan penghormatan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dirinya sendiri karena mempunyai  susunan asli (pemerintahan adat)  dan dapat dianggap sebagai daerah  dengan sifat istimewa 20 .  Lebih lanjut  dikatakan  bahwa ada empat penciri utama yang membedakan kelompok masyarakat adat dengan kelompok sosial lainnya yaitu:
a) Masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang memiliki kesamaan identitas
18 Empat ciri tersebut yaitu :
a) Attribute of authority
Dalam aktivitas budaya, yang dinamakan hukum adalah keputusan-keputusan melalui sesuatu mekanismen  yang diberi wewenang dan kekuasaan  dalam masyarakat.
b) Attribute of intention of universal application
Keputusan penguasa mempunyai waktu yang panjang terhadap berlakunya dalam berbagai  peristiwa yang sama di masa mendatang.
c) Attribute of obligation
Keputusan penguasa mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yag stau dengan pihak yang lain yang masih hidup. Keputusan yang tidak berisikan hak dan kewajiban dianggap tidak membawa akibat hukum.
d) Attribute of sanction
Keputusan harus mempunyai sanksi dalam arti yang seluas-luasnya baik berupa sanksi jasmaniah seperti hukuman badan, deprivasi hak miliki (penyitaan harta) maupun sanksi rohaniah seperti takut, malu benci dan sebagainya.
19 Abdon Nababan, "Hak-Hak Masyarakat Adat atas Warisan Budaya Mereka", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights, Depok:UI, 27 Oktober 2015.
20 Abdon Nababan adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarajat Adat dari berbagai pelosok nusantara. AMAN sendiri telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM pada tanggal 24 April 2001. AMAN sendiri telah melangsungkan Kongres ke-VII pada tanggal 9 Agustus 2015 bertepatan dengan Hari Intemasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day Of  The World's Indigenous Peoples).
budaya. Misalnya karakteristik khas -bahasa, spriritualitas, nilai- nilai, sikap dan perilaku.
b) Masyarakat adat memiliki wilayah adat (tanah leluhur, "Petuanan", "Bona Pasogit" dan sebagainya). Tanah yang mereka milki bukan sekedar mempunyai nilai ekonomis namun jug menyangkut sistem religi dan sosial-budaya.
c) Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan. (Kearifan) tradisional tidak sekadar dilestarikan namun juga di diperkaya atau dikembangkan sesuai kebutuhan hidup berkelanjutan.
d) Masyarakat adat memiliki sistem pengaturan dan pengurusan bersama. Dalam hal ini hukum dan kelembagaan adat, musyawarah adat sebagai pranata politik tertinggi   dalam  pengambilan   keputusan   bersama (menghasilkan  keputusan adat yang mengikat) 21 .
Berdasarkan pengalamannya mendampingi  masyarakat adat, Abnon Nababan mengungkapkan bahwa ada tiga permasalahan yang sering terjadi yaitu pertama, mengenai perampasan hak-hak atas tanah, wilayah dan SDA yang nyata (tangible). Kedua,  mengenai menyelenggarakan hukum  dan  pemerintahan  adat.  Ketiga,  mengenai  tuntutan yang terkait dengan hak kolektif masyarakat adat atas pengetahuan tradisional, warisan  budaya dan kekayaan intelektual yang didalamnya 22 .
Beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah mengenai permasalahan masyarakat adat yaitu pertama, masyarakat  adat menginginkan perundang- undangan yang khusus yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Kedua, adanya kelembagaan negara atau pemerintah yang bersifat permanen dan independen untuk memastikan pengakuan,  penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.  Pada akhirnya, apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat adat adalah bagaimana masyarakat adat hadir dan menunjukkan identitasnya sebagai suatu kelompok sosial di tengah kehidupan sosial yang lebih besar.
Kalau kita merujuk pada amanat undang-undang, legislasi mengenai masyarakat adat sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil  amandemen kedua pada tahun 2000  yang  berbunyi, ''Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".  Pada tahun 2006,  dalam sambutannya pada Peringatan Harl Intemasional Masyarakat Adat di Taman Mini Indonesia lndah (TMII), Presiden SBY kala itu juga meriekankan perlu dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat 23 . Namun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode  2004-2009 yang  akhirnya  berinisiatif menyiapkan RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  pada tahun 2009. Gagasan untuk pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat muncul dari sekelompok NGO dan AMAN.
Walau sudah diamanatkan dalam UUD 1945, dalam kenyataannya kehidupan masyarakat adat sering dipinggirkan dengan alasan pertumbuhan ekonomi. Pasal 5 Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengkategorikan hutan adat sebagai hutan negara, yang memunculkan resiko dikuasakannya hutan negara atau hutan adat tersebut oleh pemerintah kepada perusahaan swasta pemegang Hak Pengusahaan Rutan dengan alasan pembangunan. Isi pasal tersebut cenderung tidak menghormati hak dan budaya masyarakat adat di Indonesia. Domein Verklaring sebagai doktrin agraria kolonial pun muncul kembali,
21 AbdonNababan, Op.Cit.
22 Abdon Nababan, Loc.Cit.
23 Yance  Arizona,"  Mengapa  Undang-Undang  Adat  Dibutuhkan",  http://www.hukumpedia.com/ vancearizona/mengapau-ndang-undang-masyarakat-adat-dibutuhkan,diakses 18 November 2015
dimana hutan wilayah adat yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya akan diambil alih oleh negara sesuai hukum yang berlaku.
Pada masa Orde baru, dengan alasan kebijakan unifikasi dan  modernisasi, pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan resettlement kepada kelompok-kel mpok masyarakat adat yang terbiasa tinggal di dalam hutan dengan memindahkan mereka ketempat tinggal dan lingkungan hidup yang baru diluar hutan.  Pada era reformasi sekarang, baik pemerintah provinsi maupun daerah, sering mengkonversi tanah dan hutan masyarakat adat menjadi hutan tanaman industri dan area pertambangan yang pengelolaannya diberikan kepada penanam modal dalam negeri maupun asing. Sebagai akibatnya, masyarakat adat di Indonesia dengan cepat kehilangan tanah adat dan tradisi mereka yang disebabkan karena industrialisasi.

## 2. Pengetahuan  tradisional dan ekspresi budaya tradisional
Kehidupan masyarakat adat dengan segala kompleksitasnya tidak hanya kaya dalam hal susunan organisasi masyarakat mereka namun juga membawa sesuatu yang bernilai ekonomis yaitu mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Banyak pemahaman yang bisa kita temukan mengenai pengetahuan tradisional. Kita dapatartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terns berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Karya intelektual yang digolongkan sebagai Pengetahuan Tradisional adalah apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi pengetahuan tradisional dapat kita uraikan pengertiannya yaitu:
(1) Diajarkan dan dilaksanakan  darigenerasi kegenerasi;
(2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan  dan hubungannya  dengan segala sesuatu;
(3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
(4) Merupakanjalan hidup (wayoflife) yang digunakan secara bersama- sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat 24 .
Posisi  WIPO sebagai organisasi  intenasional  di bidang HKI juga memberikan pengertian mengenai pengetahuan tradisional. Dalam situsnya, WIPO  menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan  tradisional yaitu:
"Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity."
Pengertian yang dikeluarkan oleh WIPO tidaklah pengertian yang berlaku secara internasional karena setiap negara umumnya mempunyai pengertian PT & EBT masing- masing. Selanjutnya, WIPO juga membagi pengetahuan tradisional menjadi dua jenis yaitu:
a) Secara umum: meliputi pengetahuan seperti ekspresi budaya termasuk simbol- simbol dalam pengetahuan tradisional.
b) Secara khusus: meliputi bagian dari pengetahuan sebagai hasil dari aktivitas intelektual dalam konteks tradisonal termasuk didalamnya know-how, penerapan  praktisknya, kemampuan dan inovasi.
Dalam konteks yang lebih luas, pengetahuan tradisional bisa ditemukan dalam agrikultur, ilmu pengetahuan alam, ekologi dan pengetahuan medis seperti biodiversity. Kita mengenal istilah "folklor" yang berwujud seperti cerita, lagu, barang hasil kerajinan dan sebagainya, yang telah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang
24 Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folk/or di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ihnu,2010, hlm.96
lalu. RUUPTEBT menggantiistilah "folklor" dengan istilah "Ekspresi Budaya Tradisional" yaitu karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. PT&EBT mengandung beragam unsur seperti tradisi, kearifan, nilai-nilai, dan pengetahuan komunal.
Masyarakat adat umumnya mengemas, mengajarkan  dan menurunkan unsur-unsur tersebut kegenerasi yang dibawahnya. Mereka menyampaikan apa yang sudah turun temurun mereka pegang melalui hikayat, legenda, kesenian, upacara. Unsur-unsur yang disampaikan tersebut berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Sayangnya bila PT&EBT tersebut tidak dilestarikan dapat mengakibatkan hilangnya norma sosial dan tradisi Indonesia. Selanjutnya dapat membawa  implikasi sosial,seperti ketegangan   atau   pertikaian   antar   komunitas,   yang   umum   ditemui dinegara-negara multi-etnik,  seperti Indonesia 25 .
Perbedaan konsep HKI yang dibawa oleh pandangan duni Barat masih memiliki kesamaan konsep mengenai PT&EBT. Pandangan dunia Barat dan masyarakat lokal mengenai   pengetahuan   tradisional   yaitu   sama-sama   meyakini   bahwa  pengetahuan tradisional  adalah  hasil  kreasi  intelektual  manusia 26 . Hanya perbedaannya  pada konsep dasar dan aspek kepemilikannya. Konsep dari. Barat berpendapat bahwa pengetahuan tradisional merupakan kekayaan (property) yang dapat dimiliki secara individual sedangkan masyarakat  lokal lebih melihatnya  sebagai warisan atau ekspresi kebudayaan  (cultural heritage atau cultural expression) 27 . Teori  HKI yang sering dikaitkan dengan  konsep  Barat  ini  adalah  teori hukum alam   atau   hukum   moral 28 . Gagasan   dasarnya   adalah   bahwa   kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya tidaklah dibenarkan. Doktrin tersebut dijadikan dasar guna memberikan perlindungan bagi individu pemilik HKI. Namun doktrin tersebut sesungguhnya  lebih luas dari sekadar melindungi  indvidu  pemilik HKI,  karena doktrin  itu dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak lain, termasuk hak  masyarakat  lokal atau masyarakat  tradisional atas pengetahuan tradisional mereka 29 .
Thomas  Aquinas melihat  kodrat  manusia  bersifat teleologis  yaitu kecenderungan yang  terarah  pada  tujuan  tertentu  yaitu "baik"  atau "kebaikan" 30 .  Oleh  karena itu, "kebaikan" kita kategorikan sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Erat kaitannya dengan kebahagiaan (happiness) yang dianggap sebagai tujuan akhir dari semua tindakan  manusia yang dijadikan sebagai landasan moral bagi hukum positif. Aquinas menyimpulkan   bahwa ada  kaitan   erat   antara  hukum   moral   dengan   hukum positif  sehingga  keduanya haruslah  selaras 31 .  Hukum dapat mengandung ketidakadilan  manakala bertentangan dengan kesejahteraan manusia. Timbulnya ketidakadilan hukum disebabkan tiga hal yaitu: penguasa memaksakan hukum, pembuat hukum melampaui kewenangannya dan pemaksaan hukum kepada masyarakat sekalipun alasannya demi kesejahteraan  umum  (tindak kekerasan hukum) 32 .
25 Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian PengetahuanTradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional  Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual", http:i/law.uii.ac.id/images/stories/Jumal%20Hukum/9%20Afifah%20Kusumadar.pdf, diakses tanggal 11 November 2015, hlm. 21
26 Agus Sardjono,Op.Cit., hlm.20
27 Ibid 28 Ibid , hlm.25
29 lbid , hlm.26
30 lbid , hlm.26 31 Ibid , hlm.27
32 Ibid, hlm.27
PT&EBT mempunyai katakteristik dan keunikan yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan. Pentingnya perlindungan bagi PT&EBT berkaitan dengan msayarakat   adat daerah  setempat.  Ada  beberapa  alasan  perlu  dikembangkannya  perlindungan  bagi pengetahuan tradisional dihubungkan dengan masyarakat adat sekitarnya yaitu adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan  tradisional     dan     pengembangan   penggunaan  kepentingan  pengetahuan tradisional 33 . Perlindungan terhadap   pengetahuan tradisional berperan positif dalam memberikan  dukungan  kepada  komunitas masyarakat tersebut dengan  maksud melestarikan tradisinya 34 .
Unsur berikutnya yaitu mengenai ekspresi budaya tradisional yang baru dicetuskan dalam RUU PT&EBT. Ekspresi budaya suatu kelompok sosial merupakan pencerminan bahwa manusia secara koletif dan turun temrun menghadapi alam. Dalam perspektif evolusioner, ekspresi dan cara hidup tersebut, apakah dikaitkan sebagai "seni budaya" yang menampilkan keindahan estetis maupun "tekno-budaya" yang menjadi  bentuk  rekayasa lingkungan  demi  menghadapi  tantangan  alam dan  lingkungan  sekitarnya 35 .  Berbagai contoh  seperti keindahan batik,  lenggak-lenggok  tarian, ornamen dan perhiasan, hingga rekayasa sipil arsitektural dan kitab-kita sarat petuah merupakan ekspresi budaya.  Menurut pendapat Hokky Situngkir, ekspresi budaya adalah media yang secara kolektif menjadi penentu dalam era ekonomi kreatif 36 .    Dalam dunia digital, ekspresi tekstual, visual, audio, maupun kombinasi diantaranya adalah  aspek  primer. Kekayaan keragaman budaya memiliki potensi ekonomi yang mesti diperhitungkan seperti produk-produk musikal, art performance, fashion, kuliner dan sebagainya. Apa yang telah bertahan selama ratusan tahun adalah hal yang layak  untuk "dipelajari" oleh manusia lintas generasi, dan sebaiknya dapat senantiasa bertahan terns selama beberapa waktu lintas generasi, setidaknya sebagai inspirasi pelaku.
Sebagai contoh ekspresi budaya tradisional masyarakat Bali yaitu kesenian tradisional (pertunjukan atau pementasan kesenian sakral) antara lain Tabuh seluang, tabuh selonding, tabuh gegambuha, tabuh pelegongan, tabuh lelambatan, tabuh lelonggora, tabuh gegenderan, tabuh geguntangan, tabuh pependetan, tabuh tegak, tabuh iringan tari lepas/balih-balihan, tabuh jejogedan, tabuh kreasi, tari pependetan, tari kincang kincung, tari pelegongan, tari lepas/ balih-balihan, tari arja, tari  janger, tari kreasi,  tari  kecak,  sendra tari, drama tari, wayang  lemah/sudamala, wayang  wong,  pesantian 37 .  Sedangkan   dalam   Upacara tradisional  yang  beberapa  kita   kenal yaitu Ngaben 38 , Pangrebongan   Upacara 39 , Metatah Gigi 40 dan  masih  banyak  lagi. Dari makanan tradisional seperti Gedang mekuah, lawar, sate lilit, ayam pelalah, ayam betutu dan sebagainya. Pakaian tradisional pria umumnya menggunakan Umpal (selendang pengikat) dan Kainwastra (kemben). Begitu juga untuk pakaian tradisional perempuan mengenakan Sesenteng (kemben songket), Kain wastra dan Sabuk prada (stagen) yang membelit pinggul  dan dada.
33 Ahmad   Ubbe,   et   al.   Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, Jakarta:BPHN,2011,hlm.22
34 Agus Sardjono,Potensi Ekonomi dari GRTKF;Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang  Hak  Kekayaan Intelektual, Media HKIVol. I/No. 2/Februari2005
35  Hokky Situngkir, "Kedaulatan Bangsa di Era Reformasi", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights", Depok: UI, 27 Oktober 2015
36 Ibid
37 Ahmad Ubbe etal, Op.Cit, him. 30-32
38 ritual khusus dalam memperlakukan keluarga yang telah meninggal.
39 upacara tradisional di mana orang-orang kesurupan dan menikam dada dengankeris.
40 tradisi potonggigi baik perempuan maupun laki-laki

## 3. Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam lingkup Internasional dan Nasional
Perjuangan negara berkembang dalam melindungi kekayaan budaya tradisional bukan dengan mudahnya mendapat dukungan dari negara-negara berlcembang. Dalam pembahasan " The  Draft United Nations  Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples ," penolakan justru datang dari beberapa negara maju seperti Perancis, Jepang, Belanda, lnggris dan Amerika Serikat Mereka mengemukakan alasan bahwa pasal-pasal mengenai pemberian hak kepada masyarakat sebagai kolektifitas dianggap akan menimbulkan  benturan antara hak individual dan hak kolektif 41 . Penolakan yang  diajukan  oleh mereka  semakin memperjelas bahwa negara-negara maju hanya tidak mau kehilangan akses atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional dari masyarakat setempat.
Negara-negara maju berupaya sedemikian rupa  untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di  negara-negara berkembang, tetapi menekan negara-negara berkembang itu untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, dan mereka enggan mengakui collective rights dari  masyarakat lokal di negara-negara berkembang.  Situasi semacam itu memunculkan suatu kesadaran bagi negara-negara berkembang  menuntut  adanya  keadilan  bagi  pemanfaatan  pengetahuan  dan  ekspresi kebudayaannya. Sudah selayaknya pengetahuan tradisional dari negara-negara berkembang mendapatkan  perlindungan dari proses misappropriation yang dilakukan negara-negara maju 42 .
Komitmen   bersama   pemimpin dunia   sebenarnya   sudah   dituangkan  dalam. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat ( United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples -  UNDRIP ) yang disahkan melalui Sidang Umum pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini  menegaskan  hak-hak  kolektif  Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas budaya  dan  kekayaan  intelektual, hak untuk menentukan, mengatur dan mengurus diri sendiri, termasuk hak atas Free, Prior and Informed Concent (FPIC),  dan hak atas pembangunan  yang sesuai  dengan  kepentingan dan budaya masyarakat adat 43 .
Sementara itu, pengaturan mengenai Pf &EBT sudah tersirat dalam Pasal 2 paragraf viii  Agreement  Establishing  the  World  Intellectual.  Properaty  Organization,  yang menyebutkan  “intellectual  property”  termasuk di dalamnya yaitu: ". . . and all other rights resulting  from intellectual  activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields ”. Selanjutnya dalam Pasal 8 paragraf  j Convention on Biological Diversity 1992 mewajibkan negara anggotanya untuk: “... respect, preserve and maintain knowledge, innovatiom and practices of indigenous and local communities embodying traditional life styles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefit sarising.from the utilization of such knowledge, innovations and practices ”.
Dalam laporan yang dibuat WIPO, "WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)" dijelaskan mengenai pandangan komtmitas dan masyarakat tradisional di berbagai negara berkaitan dengan kebutuhan perlindungan kepemilikan atas PT&EBT. Dari laporan tersebut didapat beberapa
41 Agus Sardjono,Op.Cit.,hlm.47
42 Ibid .,hlm.48
43 Abdon Nababan, "Pidato Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Rangka Perayaan Hari Intemasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day OfThe World's Indigenous Peoples) dan Pembukaan Festival Nusantara 2015",http://www.aman.or.id/2015/08/09/pidato-sekeretaris-jender alaliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-dalam-rangka-perayaan-hari-internasional-masyarakat-adat-sedunia international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-clan-pl, diakses 12 November 2015

## basil yang menunjukkan bahwa:
1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak di antaranya terkait dengan sistem kepercayaan.
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki  secara  kolektif  sebagai  suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak selalu sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang.
4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas
5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinan untuk dilindungi 44
Pada tahun 2000, didirikan Komite antar negara yaitu Intergovernmental Committee on  intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) yang berfungsi sebagai forum di mana negara anggota WIPO bisamembahas isu-isu kekayaan intelektual yang timbul dalam konteks sumber daya genetik, perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.Pada tahun 2009, anggota WIPO memutuskan bahwa IGC GRTKF harus memulai  negosiasi  formal dengan tujuanmencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih instrumen hukum internasional   yang  akan  menjamin perlindungan   yang  efektif   dalam   sumber   daya  genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi  budaya  tradisional 45 .  Seperti  instrumen atau instrumen  bisa berkisar  dari rekomendasi  kepada  anggota  WIPO  untuk perjanjian formal yang mengikat.
Walau pun sudah banyak pertemuan yang dihasilkan namun kata sepakat belum ada. Pada sesi ke-18, IGC GRTKF memuat syarat-syarat tertentu mengenai PT&EBT antara lain:
1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional.
2. Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentrasmisikan Pengetahuan Tradisional (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terns menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Pengetahuan Tradisonal (PT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung- jawab budaya. Kaitan antara Pengetahuan Tradisional (PT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik  secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional,  protokal  atau hukum nasional yang berlaku;
4. Diwariskan dari generasi kegenerasi, meskipun  pemakaiannya  tidak  terbatas lagi di dalam komunitas  terkait saja 46 .
Sampai saat ini IGC GRTKF sudah mencapai sesi ke-28 yang telah dilangsungkan pada tanggal 7-9 Juli 2014 di Jenewa Pertemuan ini pun masih menghasilkan draft yang memuat
44 Agus Sardjono,  Op.Cit., hlm.18-19
45 WIPO, "The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional  Knowledge and Folklore: Background Brief No.2 ", http://www.wipo.int/export/sites /www/tk/en/resources/pdf/tk brief2.pdf, diakses 11 November 2015
46 WIPO, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional - Knowledge and Folklore, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipogrtkfic18/wipogrtkfic18 5.pdf diakses 11 November 2015.
hingga 12 pasal 47 . Beberapa draft yang dibahas kala itu selaras dengan draft yang sebelumnya namun ada beberapa tambahan antara lain:
1. Penjelasan Pasal 1 mengenai kriteria kelayakan yang memberikan limit tidak kurang dari 50 tahun.
2. Pasal 2 mengenai manfaat dari perlindungan ekspresi budaya tradisional yaitu masyarakat adat yang membuat, [terus], memelihara, menggunakan dan / [atau] mengembangkan materi permasalahan / [tradisional pengetahuan] [memenuhi kriteria kelayakan  yang ditetapkan.
3. Pasal 3 mengenai kriteria dan lingkup perlindungan yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional yang dilindungi adalah suci, rahasia dan dimiliki oleh masyarakat adat wajib dipelihara oleh negara atau pihak lain. Apabila itu sesuatu yang "sakral" maka tidak boleh ada penyimpangan (misleading use). Sedangkan bila itu sesuatu yang "tidak disakralkan" maka harus ada benefit sharing bagi masyarakat adat.
4. Pasal 4 mengenai sanksi bahwa negara atau negara anggota harus memastikan hukum di negara masing-masing  memadai  mengenai PT&EBT 48 .
Sikap Indonesia dalam mendukung perlindungan PT&EBT sudah dimulai dengan meratifikasi Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) di tahun 2003. Sedangkan tahun 2005, Indonesia menyepakati   Convention  on the  Protection  and  Promotion  of the Diversity of Cultural Expression dalam forum United Nations Education, Scientific, and Cultural       (Organization (UNESCO) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi  Keanekaragaman Ekspresi Budaya).
Perlindungan lainnya yang diterapkan di Indonesia mengenai PT&EBT juga terdapat dalam UU No. 28 tahun 2014 yang diatur dalam Bab V mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Pada bagian yang pertama diatur  bagi  ciptaan  yang  penciptanya  tidak  diketahui 49 .  Dalam penjelasan Pasal
47 Draft dalam WIPO/GRTKF/IC/28/5 yaitu:
− Article I - Subject Matter Of [Protection]/[Instrument] Article 2- Beneficiaries Of Protection
− Article 3-[[Criteria For And] Scope Of Protection [Article 3 Bis - Complementary Measures
− Article 4 - Sanctions, Remedies And Exercise Of Rights/Application [Article 4 Bis - Disclosure Requirement
− Article 5 -Administration [Of Rights}l[Of Interests] [Article 6 - Exceptions And Limitations
− Article 7 - Term Of Protection/Rights Article 8 - Formalities
− Article 9 -  Transitional Measures
− Article IO - Relationship With Other International Agreements [Article 11 - National Treatment
− Article 12 - Transboundary Cooperation
48 WIPO, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, TraditionalKnowledge  and Folklore,  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo  grtkf ic 28/wipo grtkf ic 28 5.pdf, diakses 11 November 2015
49 Pasal38 UU No.28/ 2014 berbunyi:
1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga ,dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3) Penggunaan ekspresi budaya  tradisional sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
38 ayat (1) diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “ekspresi  budaya tradisional” 50 . Bagian kedua mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi. Pada bagian ketiga mengatur mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta.
Upaya nyata yang dapat dilakukan secara bersama dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi PT&EBT sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah. Pendataan tersebut membantu dokumentasi bagi kebudayaan tradisional suatu masyarakat adat. Bentuk- bentuk inventarisasi antara lain penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku) atau menggunakan data base di komputer.
Inventarisasi termasuk dalam langkah defensive protection (Perlindungan secara defensif). Dengan melakukan defensive protection meminimalisir terjadinya penyalahgunaan melawan hukum terhadap kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan devensive protection ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan tradisional di negara bersangkutan. Melalui database, negara dapat menggunakannya sebagai dokumen pembanding (prior art) apabila ada klaim terhadap PT&EBT yang dimaksud. Sehingga keuntungan dari adanya inventarisasi atas PT&EBT yaitu:
1. Inventarisasi sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, pihak Indonesia bisa menyanggah menggunakan bukti tersebut ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan itu.
2. Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding ( prior  art ) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Pihak Indonesia sering mendapat kesulitan   karena   tidak   adanya   inventarisasi    kebudayaan    tradisional   di Indonesia.
3. Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar
4. dalam pembagian manfaat ( benefitsharing ) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu 51 .
Sebagai contoh nyata, munculnya portal online www.budaya-indonesia.org yang dicetuskan  oleh Hokky  Situngkir dan rekan-rekannya 52 .  Melalui laman ini, orang bisa mencari data-data mengenai PT&EBT di Indonesia. Basis data ini ditopang oleh aktivitas Komunitas Sobat Budaya yang sebagian besar terdiri dari kaum muda. Portal ini bukan lagi sebagai loker-loker data tapi sudah menjadi sumber rujukan bagi mereka yang membutuhkan sumber informasi budaya di Indonesia. Cara kerja portal ini menarik, pendataan budaya dilakukan secara online melalui situs-situs sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram,
50 Ekspresi budaya tradisional yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi  bentuk ekspresi sebagai berikut:
1) Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapa tberupa karya sastra ataupun narasi informatif; Musik, mencakup   antara   lain:   vokal,   instrumental,    atau kombinasinya;
2) Gerak, mencakup antara lain: tarian; Teater,mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
3) Senirupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi  yang  terbuat  dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, danlain-lain  atau kombinasinya; dan
4) Upacara adat.
51 Ahmad Ubbe, etal. Op.Cit., hlm. 28-29
52 Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, http://www.budaya-indonesia.org/IACI, diakses 11 November 2015
Path dan sebagainya. Basis data adalah reservoir penting teknologi informasi sebagai penyedia ruang definitif atas dinamika ekspresi informasi. Kita dapat katakan bahwa pendataan budaya merupakan sebuah langkah awal dalam perjuangan kepribadian berbudaya suatu bangsa yang berdaulat. Bagaimana kita berbicara tentang kedaulatan ekspresi budaya tradisonal apabila kita tidak tahu secara definitif tentang hal itu.

## C.  SIMPULAN
Banyak dari kita yang belum menyadari pentingnya PT&EBT serta perlindungannya. Seringkali PT&EBT hanyalah dianggap sesuatu yang  lampau, sebatas masa lalu dan hanya menjadi warisan budaya tanpa perlu merasa dilestarikan apalagi dikembangkan. PT&EBT yang dimiliki Indonesia harusnya menjadi sebuah modal untuk meningkatkan kreativitas intelektual dan menjadi unsur ekonomis masyarakat. Sangat disayangkan bahwa generasi muda yang tergerus arus jaman tidak lagi menganggap bahwa itu adalah bagian dari tanggungjawab berbangsa.
Konsep HKI yang ada sekarang ini temyata masih belum memadai untuk dijadikan perlindungan bagi PT&EBT. Perlindungan HKI tentang Hak Cipta yang sudah dimulai dari tahun 1982 pun masih memiliki banyak celah. Tujuan perlindungan RUU PT&EBT dalam hukum nasional ini memiliki perbedaan dengan tujuan perlindungan PT&EBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional. Bila perlindungan PT&EBT dalam forum nasional adalah untuk memelihara (preservasi) PT&EBT,  sedangkan   perlindungan   HKI-nya  adalah merupakan  konsekuensi dari  preservasi PTEBT tersebut 53 .  Perbedaan ini juga timbul di kalangan masyarakat bahwa  mayoritas  masyarakat   menganggap   resiko  punahnya PT&EBT  karena kurangnya  pengakuan dan perhatian pemerintah jauh lebih penting dibandingkan dengan isu perlindungan HKI dan komersialisasi dari PT&EBT di Indonesia. Sikap skeptis ini juga muncul di kalangan akademisi karena dalam kenyataannya pemerintah bahkan tidak peduli pada rusak dan hilangnya warisan budaya yang berwujud, seperti  cagar budaya dan berbagai artifak yang hancur dan dicuri di seluruh Indonesia 54 . Karena itu, RUD PT&EBT ini akan dapat lebih diterima masyarakat apabila tidak hanya mengatur perlindungan HK.I atas PTEBT, tetapi mengatur perlindungan yang lebih komprehensif yang bertujuan  untuk  memelihara  dan melestarikan PTEBT.
Sikap pemerintah yang mendukung perlindungan PT&EBT misalnya mengenai persetujuan awal (prior informed consent/PIC) dari masyarakat adat mengenai setiap pemanfaatan PT&EBT. Pemerintah tidak bertindak sendiri namun juga meminta persetujuan dari masyarakat adat mengenai PT&EBT yang  terkait.  Pemerintah  juga wajib untuk menghargai penolakan yang diputuskan oleh  masyarakat  adat  apabila dengan alasan-alasan tertentu mereka mungkin tidak ingin membagi PTEBT mereka dengan pihak ketiga, misalnya karena  PTEBT  mereka  memiliki  kesakralan  tertentu atau berkaitan  dengan kepercayaan yang mereka anut.
Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban  untuk melindungi segenap warga negaranya dari tindakan pihak-pihak asing yang merugikan. Sistem HK.I yang berlaku hendaknya disikapi dengan pembentukan hukum yang mencerminkan aspirasi atau sekurang- kurangnya kepentingan dari sisi warga negaranya. Bagaimana menyelaraskan nilai-nilai individualistik dengan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Bukan hal yang mudah, dan pasti mendapat "perlawanan". Namun sebagai bangsa yang berdaulat, selayaknya pula kita mengedepankan kepentingan bangsa dibanding kepentingan golongan.
Dari sisi masyarakat, sudah selayaknya sebagai warganegara Indonesia untuk turut
53 Afifah Kusuma dara,Op. Cit, hlm. 33
54 “AkademisiKritikRUUPengetahuanTradisionaldanEkspresiBudayaTradisional”,Hukum Online, l6 September2009,http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23152/akademisi-kritik-ruu-pengetahuan-tradisio nal-dan-ekspresi,diakses 18  November  2015
serta melestarikan budaya negeri. Apa yang dilakukan Komunitas Sobat Budaya adalah salah satu gerakan kecil tapi yang  berdampak besar. Pelestarian budaya tidak hanya berbicara tentang artifak-artifak yang berukuran besar  namun juga dari sisi yang sederhana misalnya meng-upload kesenian lokal yang ada di daerah masing-masing. Peran aktif masyarakat dapat dilihat melalui bagaimana masyarakat melakukan upaya pelestarian dan pemanfaatan PT&EBT tidak dilihat sebatas tujuan kemanusian namun juga untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hadikusumah, Hilman. 2003. Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia , Bandung: Mandar Maju
Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia. Kepentingan  Negara  Berkembang  Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis   Sumber  Daya  Genetika  dan:  Pengetahuan  Tradisional .Depok: FHUI, 2005
Lutviansori, Arif. 2010. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia , Yogyakarta: GrahaIlmu
Sardjono,   Agus.  2006. Hak  Kekayaan   Intelektual  dan  Pengetahuan   Tradisional , Bandung: Alumni.
Setiadi,  Tolib.  2009. Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (Dalam  Kajian Kepustakaan) ,
Bandung: Alfabeta.
Soekanto, Soerjono. 2008. Sistem Hukum Adat , Jakarta : Raja grafindo.
Ubbe, Ahmad, et al. 2011. Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah , Jakarta: BPHN.
Wignjosoebroto, Soetandyo et al.2006. Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia) , Jakarta: Komnas HAM.

## Karya Ilmiah  berupa Desertasi, Tesis, Skripsi, Makalah  Seminar, Lokakarya:
Antariksa,  Basuki.  "Peluang  dan  Tantangan  Perlindungan  Pengetahuan   Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional", makalah disampaikan pada Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 7 Oktober 2011
Nababan, Abdon. "Hak-Hak Masyarakat Adat atas Warisan Budaya Mereka", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional " Cultural  Heritage,  Intellectual  Property and Community Rights , Depok: UI, 27 Oktober 2015.
Situngkir, Hokky. "Kedaulatan Bangsa di Era Reformasi", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional " Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights ", Depok: UI, 27 Oktober 2015.
Artikel dalam Jumal, Majalah, Surat Kabar, dan Internet:
Arizona,   Yance.       "  Mengapa              Undang-Undang
Adat
Dibutuhkan", http://www.hukumpedia.com/yancearizona/mengapa-undang-undang- masvarakat-adat- dibutuhkan,  diakses 18 November 2015
Badan Informasi Gespasial, "Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat",  http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki- 13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat, diakses 15 November 2015.
“Akademisi Kritik
RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”,HukumOnline,16September2009,http://www.hukumonline.com/berita/bac a/hol23152/akademisi-kritik-ruu-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi, diakses18 November 2015.
Jaszi,Peter,"Traditional  Culture:  Astep  Forward  for  Protection  in  lndonesia", Vol 1 No. 1 2009,http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=IOOO&cont ex t=piiip  trad knowledge  diakses 12 November 2015
Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Hukum, Vol. XVIII No.I,  Januari 2011,Yogyakarta:UII, http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/9%20Afifah %20Kusumadar.pdf, diakses tanggal 11 November 2015
Nababan, Abdon. "Pidato Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Rangka Perayaan Hari Intemasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day   Of   The   World's   Indigenous   Peoples)    dan Pembukaan Festival Nusantara 2015", http://www.aman.or.id/2015/08/09/pidato-sekretaris-jenderal-aliansi-masyara kat-adat-nusantara-aman-dalam-rangka-perayaan-hari-internasional-masyarakat-adat- sedunia-international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-dan-p/,diakses  12  Nove- mber 2015.
Sardjono,  Agus.  "Potensi  Ekonomi  dari  GRTKF;  Peluang  dan  Hambatan  dalam Pemanfaatannya: Sudut  Pandang  Hak  Kekayaan  lntelektual",  Media  HKI Vol.I/No.2/Februari 2005, Jakarta:Ditjen HKI
WIPO, "The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371)",  http://'www.wipo.int/wipole:x/en/details.isp?id=5755  , diakses 11 November 2015.
WIPO, "The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore: Background Brief No.2",  http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tkbrief2.pdf,  diakses 11 November 2015
WIPO, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folldore, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk /en/wipogrtkfic18/wipogrtkfic185.pdf,  diakses  11 November 2015.
WIPO, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk
/en/wipo grtkfic 28/wipogrtkfic28S.pdf diakses 11 November 2015.