Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 94 – 98 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8715.94-98

## SANKSI PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (STUDI KASUS PUNGUTAN LIAR DI POS PEMERIKSAAN KTP GILIMANUK)
Meysin Liston Sinaga 1 , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2 , Luh Putu Suryani 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia meysinliston08@gmail.com 1 , laksmidewi29@gmail.com 2 , putusuryani099@gmail.com 3

## Abstrak
Di Indonesia, kejahatan seperti pungutan liar sering terjadi. Suatu perbuatan yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk membayar,  menyerahkan  sesuatu,  atau  melakukan  perbuatan  untuk  diri  sendiri  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  enam  tahun.  Pemerintah  harus  menegakkan  peraturan  saat  ini  dengan  tegas  untuk menyelesaikan  masalah  ini.  Kerangka  hukum  yang  berkaitan  dengan  larangan  terhadap  pegawai  negeri yang  melakukan pungli  dibahas  dalam  penelitian  ini,  serta sanksi  hukum  atas  perilaku  tersebut.  Hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, PNS yang  melakukan  pungli  dikenakan  sanksi  hukum  berupa  sanksi  disiplin  sedang  dan  berat,  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021.  Sanksi  terberat  bagi  PNS  yang  melakukan pungli  adalah  pemecatan.  Sebagai  upaya  untuk  mencegah  penilaian  yang  tidak  sah  yang  akan  merusak upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  diharapkan  pemerintah  dapat  mengedukasi  masyarakat  tentang nilai supremasi hukum.
Kata Kunci: Pungutan Liar, Pegawai Negeri Sipil

## Abstract
In Indonesia, crimes such as illegal levies are common. An act that unlawfully benefits oneself or others by using one's power to force others to pay, give up something, or perform an act for oneself is punishable by a maximum imprisonment of six years. The government should strictly enforce the current regulations to resolve  this  issue.  The  legal  framework  relating  to  the  prohibition  against  civil  servants  committing extortion is discussed in this study, as well as the legal sanctions for such behavior. Normative law is the research methodology used in this study. Both legal approach and conceptual approach are used in this research.  Based  on  the  findings  of  the  study,  civil  servants  who  commit  extortion  are  subject  to  legal sanctions  in  the  form  of  moderate  and  severe  disciplinary  sanctions,  as  stipulated  in  Government Regulation Number 94 of 2021. The heaviest sanction for civil servants who commit extortion is dismissal. As an effort to prevent unauthorized assessments that will undermine efforts to improve people's welfare, it is hoped that the government can educate the public about the value of the rule of law.
Keywords: Illegal Collection, Civil Servants

## I. PENDAHULUAN
Banyak  kegiatan  sehari-hari  yang  tidak  terlepas  dari  pungli,  sehingga  pungutan  liar nampaknya  sudah  sangat  familiar  bagi  masyarakat  Indonesia.  Sektor  pelayanan  publik,  sektor kesehatan,  sektor  pendidikan,  dan  sektor  lainnya  semuanya  terkena  pungutan  liar  atau  pungli. Pemerasan  adalah  tindakan  menuntut  sesuatu  dari  seseorang,  organisasi,  atau  bisnis  tanpa mengikuti aturan adat. Ini bisa berupa uang, properti, atau hal lainnya. Walaupun KUHP tidak mengatur tentang tindak pidana pungli, namun secara implisit dapat disimpulkan dari rumusan tentang tindak pidana korupsi. Hal ini diibaratkan sebagai pemerasan, yang merupakan fenomena
sosial yang abadi dan selalu mewarnai sisi kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan 12 huruf e UU No. UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah. 20 Tahun 2001, yang bertujuan untuk menghapuskan tindak pidana korupsi yang bersumber dari pasal 423.
Salah satu fakta yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dalam hal ini pemerintah, adalah maraknya kasus pungutan liar di kantor-kantor pemerintahan. Hal  ini  disebabkan  kegagalan  untuk  mengikuti  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  prosedur  yang berlaku di lembaga terkait. Pasal 423 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana Pungli juga memperbolehkan PNS yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut untuk diadili berdasarkan UU  No.  Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  Pasal 423  KUHP  adalah  tindak pidana  korupsi, sehingga  hal  itu  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  12  huruf  e  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  dengan  pidana penjara  paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.
Pembentukan sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar merupakan salah satu tanggung  jawab  Satgas  Saber  Pungli,  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  4  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Unit  Pembersihan  Pungutan  Liar.  upaya Satgas Saber Pungli untuk menuntaskan kasus Pungli di Bali. Salah satunya penangkapan enam pegawai  pemerintah  Kabupaten  Jembrana  oleh  Satgas  Saber  Pungli  di  Pos  Pemeriksaan  KTP Gilimanuk karena melanggar Pasal 12 huruf e UU RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan merujuk pasal 55 KUHP.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  dan  Pendekatan  Masalah  akan  menjadi  teknik  penelitian  yang  digunakan. Menurut  (Soekanto  2003).  Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan membaca sumber-sumber hukum sekunder. Pendekatan Statuta dan Pendekatan Analitis dan Konseptual adalah metode pemecahan masalah yang digunakan dalam tulisan ini. 2) Sumber daya  untuk  informasi  hukum.  Sumber  hukum  primer  dan  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  memberikan  informasi  hukum.  3)  Metode  Pengumpulan  Bahan  Hukum.  Untuk mendukung bahan hukum primer serta studi dokumentasi, metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mengkaji tulisan, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan  bahan  penelitian.  4)  Analisis  dokumen  hukum.  Analisis  kualitatif  bahan  hukum melibatkan  pemilihan  teori,  asas,  norma,  doktrin,  dan  ketentuan  hukum  yang  relevan  dengan masalah tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Larangan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Pungutan Liar (Pungli) Semua jenis pungutan tidak resmi yang tidak memiliki landasan hukum disebut sebagai “pungutan  liar”  yang  merupakan  nama  lain  dari  pungutan  liar.  Kenyataannya,  kekerasan  atau ancaman kekerasan selalu digunakan terhadap mereka yang rentan karena memiliki kepentingan setelah melakukan tindakan pemerasan (Soedjono 2000). Mengingat tingginya kasus pungutan liar di Indonesia, tentu ada faktor yang mendorong pegawai negeri untuk melakukan pungutan liar. Pemeras menggunakan berbagai taktik untuk menipu korban agar memberi mereka uang atau barang  berharga  lainnya.  A)  Kehadiran  broker  B)  Permintaan  uang  C)  Biaya  bantuan.  Pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang lazim dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, termasuk oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemeras sering menggunakan cara yang sama dengan korban yang berbeda, dan banyak keluhan dari  masyarakat.  Penggelapan,  pemerasan,  penyuapan,  manipulasi,  manipulasi,  kolusi,  dan nepotisme adalah beberapa modusnya (Awaluddin Putra Kesuma 2022).
Korupsi, pemerasan, dan tindakan kriminal lainnya sebagian besar disebabkan oleh faktor yang sama. Bahwa secara umum terjadinya pungutan liar, pungli, dan korupsi disebabkan oleh:
a)  Ketidakpastian  pelayanan  akibat  prosedur  pelayanan  yang  berlarut-larut  dan  melelahkan sehingga menyebabkan masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup;  dan  b)  Faktor  ekonomi.  Seseorang  termotivasi  untuk  melakukan  pemerasan  karena kurangnya pendapatan untuk kebutuhan dasar atau gaji yang tidak mencukupi untuk tugas atau posisi  yang  dipegang.  c)  Pungli  dapat  menjadi  hal  yang  lumrah  karena  budaya  organisasi  dan faktor budaya yang terbentuk dan dipelihara dari waktu ke waktu dalam suatu lembaga (Setiadi 2018).
PNS dituntut untuk selalu berperilaku sebagai pegawai negeri yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, pegawai negeri diharapkan untuk berperilaku dengan hormat dan unggul baik di dalam maupun di luar batas-batas layanan resmi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjabarkan tentang tugas-tugas seorang PNS. Pasal 79  dan  80  UU  ASN  mengatur  tambahan  klausul  yang  mengatur  tentang  gaji,  tunjangan,  dan fasilitas PNS. Pasal 91 UU mengatur klausula tambahan mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan Pasal 92 UU mengatur perlindungan pegawai negeri. Pasal 69 UU ASN memuat pengaturan yang berkaitan dengan Pengembangan Kompetensi ASN dan PNS.
PNS  wajib  menolak  segala  pemberian  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  dan perannya sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021. NS dilarang menyalahgunakan jabatannya dan  memeras  pihak  manapun,  termasuk  klien  yang  merupakan  anggota  masyarakat.  Menurut Pasal 5 Huruf G, “PNS dilarang: g” demikian halnya. memberlakukan pungutan yang mewah. Pengenaan  pungutan  yang  tidak  diperbolehkan  menurut  ketentuan  yang  bersangkutan  atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan diri  sendiri  atau  pihak  lain,  baik  yang  dilakukan  sendiri  atau  bersama-sama,  merupakan  biaya yang tidak ditanggung oleh ketentuan yang bersangkutan. Selain itu, pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan  melakukan  apa  pun  yang  dapat  membahayakan  orang  yang  seharusnya  mereka layani. Jika ditentukan melalui penyelidikan dan bukti yang ada, PNS yang melakukan Pungli akan dikenakan sanksi (Muzayanah 2020).
Seorang  PNS  akan  mendapat  sanksi  ketenagakerjaan  jika  melanggar  suatu  aturan (disiplin). Sanksi administratif berupa hukuman disiplin, sanksi kepegawaian diberikan kepada pegawai negeri yang melanggar peraturan disiplin. Untuk pegawai negeri, ada berbagai  sanksi yang tersedia, termasuk sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS,  pejabat  yang  berwenang memberikan pembinaan dalam hal administrasi kepegawaian bagi PNS bertanggung jawab untuk memberlakukan sanksi disiplin terhadap pegawai (Dwi Hariyanti 2022).

## 2. Sanksi Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk
Sanksi  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  retribusi  bagi  pelanggar  hukum.  Sanksi  adalah suatu bentuk paksaan yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap suatu aturan atau hukum;  mereka  berasal  dari  kata  Belanda  sanctie,  yang  berarti  hukuman.  Sanksi  karena melanggar hukum adalah salah satu contohnya. Kejahatan dan/atau perbuatan yang melanggar hukum  pidana  dikenakan  akibat  hukum  yang  dikenal  dengan  sanksi  pidana.  Hukum  pidana membedakan  dua  jenis  sanksi:  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan.  Sementara  sanksi  tindakan lebih proaktif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan, sanksi pidana sebenarnya merupakan respon  terhadap  suatu  perbuatan  (Arief  2002).  Sanksi  dapat  berupa:  1.  Penegakan  hukum administratif berpusat pada sanksi administratif. Penegakan hukum administrasi harus dipastikan melalui  sanksi.  Penggunaan  sanksi  administratif  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan pemerintah yang diperbolehkan oleh aturan hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis (Oosternbrink 1993). 2. Sanksi Perdata adalah tindakan hukuman menurut hukum perdata yang berupa  kewajiban  untuk  menegakkan  kewajiban  atau  pencabutan  suatu  syarat  hukum  sebelum ditetapkannya  yang  baru.  Dalam  hal  jenis  keputusan  yang  dapat  dibuat  oleh  hakim  di  bawah hukum  perdata,  ada  tiga:  keputusan  deklaratoir,  keputusan  penghukuman,  dan  keputusan konstitutif.  3.  Sanksi  Pidana  atau  pemidanaan  sebab-akibat  dijatuhkan  kepada  pelaku  karena
keadaannya  ada  dan  akibat-akibatnya  diwajibkan  oleh  undang-undang.  Sanksi  tersebut  dapat berupa penjara atau jenis hukuman lain dari penguasa (Sholehuddin 2003).
Penegakan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tiga  faktor  yaitu  keadilan (Gerechtigkeit),  pemanfaatan  (Zweckmassigkeit),  dan  kepastian  hukum  (Rechtssicherheit). Kepastian  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  terhadap  perilaku  sewenang-wenang  dan mempromosikan  ketertiban  umum.  Dengan manfaat  penegakan  hukum,  diharapkan  penegakan hukum  tidak  menimbulkan  keresahan  sosial.  Asman  Abnur,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  menegaskan  pihaknya  tidak  akan  segan-segan  memberikan sanksi  kepada  pegawai negeri  dan aparatur sipil  negara  yang  tetap  teguh melakukan  pungutan liar,  khususnya  dalam  penyediaan  pelayanan  publik.  Pungli  harus  dihapuskan  dari  semua kementerian dan lembaga, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Kapolri dan Menteri PANRB. Jika pelanggar adalah pegawai pemerintah, Presiden mengarahkan mereka segera diberhentikan. Kepada  jajaran  aparatur  negara,  Presiden  Jokowi  memberikan  peringatan  keras  untuk menghentikan Pungli. Bupati Jembrana I Putu Artha juga berjanji akan memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang tidak jujur memungut pungli atas jasanya. Jika terbukti ada PNS yang menjadi korban  pemerasan,  bisa  langsung  dipecat.  Jika  tindakan  hukum  diperlukan,  itu  akan  diambil karena sudah memalukan (Sanyoto 2008).
Di pos pemeriksaan KTP Gilimanuk, salah satu pemerasan dinyatakan melanggar hukum setempat.  Enam  petugas  di  Pos  Pemeriksaan  KTP  Gilimanuk  diamankan  tim  pungli  mandau, demikian  dilansir  Bali  Post  (13  Maret  2018).  Keenam  petugas  itu  termasuk  tiga  dari  Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan tiga Satpol PP Jembrana. Dia ditangkap dalam upaya pemerasan pada Sabtu, 13 Maret malam yang sama. Rp juga diperoleh tim di bawah pimpinan AKP Yusak A Sooai, Ketua Satgas Aksi Pungli Saber. 490.000 Poin, yang konon dihasilkan dari pemerasan. Menurut informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan (OTT) itu berawal dari penyelidikan dugaan pungli di posko masuk Bali. Tim Saber Pungli bergandengan tangan di posko pintu masuk Terminal Gilimanuk hingga sekitar pukul 23.50 WITA.
Menurut  Inspektorat  Jembrana  Ni  Wayan  Koriani,  pihaknya  telah  mengajukan  surat sesuai sanksi terkait temuan pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan hampir sama dengan BAP dari  tim  Saber  Pungli,  dan  melanggar  etika  sebagai  pegawai.  Ia  memberikan  sanksi  kepada pimpinan  OPD  yang  sesuai  untuk  pegawai  tersebut  bagi  masing-masing  pegawai  tersebut. Menurut Koriani, hukuman harus diubah mengingat kesalahan. Kepala Disdukcapil Jembrana I Ketut  Wiaspida  mengakui  sanksi  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  rekomendasi  inspektorat. Pihaknya hanya memberlakukan hukuman ringan, seperti pembinaan. Ketiga TKI yang melapor ke  Dinas  Dukcapil  itu  masih  diharapkan  menjalankan  tugasnya  di  pos  pemeriksaan  KTP Gilimanuk. Karena terus kekurangan personel, layanan masih mempertahankannya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Menurut  PP  Nomor  94  Tahun  2021,  yang  secara  jelas  mendefinisikan  pungli  sebagai tindak pidana, PNS harus menolak pemberian yang berhubungan dengan pekerjaan atau tanggung jawabnya.  Adalah  melanggar  hukum  bagi  pegawai  negeri  untuk  menyalahgunakan  posisi kepercayaan mereka dengan mengenakan pajak yang tinggi atau bentuk pembayaran lain kepada siapapun, bahkan orang yang seharusnya mereka layani. Menurut Pasal 5 Huruf G, “PNS dilarang melakukan  pungutan  diluar  ketentuan,”  demikian.  Pemerasan  dapat  mengindikasikan  bahwa pegawai  pemerintah  terlibat  dalam  kegiatan  kriminal  untuk  keuntungan  mereka  sendiri  ketika dilakukan  oleh  pegawai  ASN  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Jika  ditentukan  melalui penyelidikan dan bukti yang ada, PNS yang melakukan Pungli akan dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi  akan  mencakup  hukuman  disiplin  berat  dan  sedang.  Hukuman  terberat  bagi  pegawai pemerintah yang melakukan pemerasan adalah pemecatan.
2. Saran
Tiap lembaga negeri yang melaksanakan aktivitas jasa khalayak wajib membagikan jasa prima pada warga tanpa terdapatnya permohonan balasan berbentuk uang, benda atau pelayanan.
Jasa khalayak merupakan tiap warga yang harus diserahkan. Oknum- oknum dari lembaga yang melaksanakan perbuatan kejahatan bea buas wajib ditindak dengan cara jelas tanpa penglihatan bulu  serta  bisa  membagikan  dampak  kapok  untuk  mereka  yang  melaksanakan  perbuatan kejahatan pungli. Bila perbuatan kejahatan pungli terus menjadi gempar sehingga dengan cara otomatis indikator keyakinan warga kepada penguasa hendak turun serta hendak memunculkan keragu-  raguan  untuk  warga  hendak  kemampuan  penguasa  yang  memprioritaskan  kehidupan mereka.
Dibutuhkan terdapatnya pemasyarakatan oleh penguasa terpaut dengan berartinya aturan teratur  hukum  pada  usaha  menjauhi  terbentuknya  bea  buas  buat  mendukung  kenaikan keselamatan  warga.  Pada  perihal  ini  meningkatkan  pemahaman  warga  buat  menjauhi penyimpangan cara birokrasi serta menjajaki metode hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  2002. Perkuliahan  Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Program  Magister Hukum . Semarang: Undip.
Awaluddin Putra Kesuma, Muhammad Yahya Selma. 2022. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan pada Kendaraan di Jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang.” Jurnal Hukum Doctrinal 7(2).
Dwi  Hariyanti,  Sadjijono.  2022.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  atas  Pelanggaran  Pengupahan Ketenagakerjaan.” Jurnal Magister Ilmu Hukum ‘DEKRIT’ 12(1).
Muzayanah.  2020.  “Pemahaman  terhadap  Tanggungjawab,  Hak  dan  Kewajiban  Pegawai
Terhadap  U.U.  No  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.” Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 6(1).
Oosternbrink, J. J. 1993. Administratief Sancties, Uitgeverij Vuga NV . Jakarta: Sgravenhage. Sanyoto, Sanyoto. 2008. “Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 8(3). Setiadi, Wicipto. 2018. “Korupsi di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi.” Jurnal Legislasi Indonesia 15(3).
Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi Pidana . Jakarta: Rajawali Pers. Soedjono, Wiwiho. 2000. Hukum Perjanjian Kerja . Jakarta: Bina Aksara.
Soekanto, S. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.