## EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT
Salsabila 1 , Yayuk Eko Wahyuningsih 2*
1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar E-mail: yayukew@utu.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  penyerapan  anggaran  pada  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Barat.  Adapun  yang  menjadi  ruang  lingkup  yang diambil  oleh  penulis  adalah  anggaran  pendidikan  tahun  2017  –  2022.  Analisis  penelitian  yang digunakan  adalah  analisis  efektivitas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  atau  kriteria efektivitas  penyerapan  anggaran  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Barat pada tahun 2017-2021 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 dan yang terendah terjadi pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2017 kriteria efektivitas nya sangat efektif, pada tahun 2018 sampai 2021 kriteria efektivitas nya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat untuk tetap dapat mempertahankan prestasi ini.
Kata Kunci: Anggaran Pendidikan, Efektivitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## Abstract
This study aims to determine the level of effectiveness of budget absorption at the Education and Culture Office of West Aceh Regency. The scope taken by the author is the education budget for 2017 – 2022. The research analysis used is an analysis of effectiveness. The results showed that the level or criteria for the effectiveness of budget absorption at the Education and Culture Office of West Aceh Regency in 2017-2021 had varying effectiveness criteria. The highest level of effectiveness in 2017  and the  lowest  occurred  in 2021.  Furthermore,  in  2017 the  effectiveness criteria  were  very effective, in 2018 to 2021 the effectiveness criteria were effective. This shows that the effectiveness of  budget  absorption  that  has  been  budgeted  has  been  well  implemented  by  the  Education  and Culture  Office  of  West  Aceh  Regency,  for  a  period  of  5  (five)  years  from  quite  effective  to  very effective.  To  the  Education  and  Culture  Office  of  West  Aceh  Regency  to  continue  to  be  able  to maintain this achievement.
Keywords: Education Budget, Effectiveness, Education and Culture Office

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu,  terampil,  kreatif, inovatif, serta memiliki attitude (sikap dan prilaku) yang
positif. Sebagaimana Suparno Erman, dalam Soedijarto (2008)   mengatakan kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki fungsi yang  hakiki  dalam  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  akan  menjadi  aktor-aktor pembangunan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yang  bersangkutan  (Brown  &  Ghiselli, 1955; Danim, 2012).
Berkaitan  dengan  fungsi  tersebut,  berjalannya  sistem  pendidikan  tidak  lepas  dari perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan maupun  sistem politik dalam bernegara (Janur,  2009a;  Kuncoro,  2018;  Martadisastra,  2002).  Pendidikan  dan  kesehatan  pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya  manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan  melalui pendidikan formal  (sekolah). Tetapi sampai  saat  ini,  pendidikan  masih    dipandang  sebagai  sarana  dan  wahana  utama  untuk pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang    dilakukan  dengan  sistematis, programatis, dan berjenjang.
Berdasarkan konteks inilah pendidikan terasa semakin dituntut peranannya, khususnya untuk dapat  menghasilkan manusia yang berkualitas dan sehat jiwanya. Bahkan yang paling membanggakan  adalah  pendidikan  dimanifestasikan  sebagai  senjata  pamungkas  untuk memberantas kemiskinan, sejauh apa yang diperoleh peserta anak didik itu relevan dengan kebutuhan  hidup  mereka  (Hj,  2004;  Janur,  2009b).  Oleh  karena  itu  Pendidikan  nasional harus dilaksanakan secara merata, adil, relevan, berkualitas dan efisien bagi seluruh rakyat sampai ke daerah pelosok tanah air.
Untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  pemerintah  benar-benar  mengarah  pada  upaya peningkatan  kualitas  pendidikan,  akan  terlihat  pada  sejauh  mana  konsistensi  antara perencanaan  dan  implementasi  program  (Arsyad,  1999;  Epidemiologi,  2010).  Konkritnya adalah  konsistensi  antara  perencanaan  pendidikan  selama  kurun  waktu  5  (lima)  tahun, dengan program yang diimplementasikan setiap tahun dengan menggunakan dana APBD.
Secara tegas ( eksplisit ) Anggaran Pendidikan dua puluh persen (20%) yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 29, disebutkan bahwa dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD adalah di luar gaji pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan.  Pada  sisi  yang  lain,  pemberlakuan  UU  No.  32 tahun 2004 yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, adalah bertujuan  agar  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  termasuk  di  bidang pendidikan semakin efektif dan efisien.
Hasil penelitian Anggara & Pilawati (2019)  menunjukkan bahwa berdasarkan indikator tiga  dimensi  penyerapan  anggaran  langsung  secara  umum  telah  berjalan  dengan  baik. Namun  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperbaiki, namely mengenai  persetujuan anggaran  yang  belum  tepat  waktu,  kurangnya  sumber  daya  manusia  (karyawan)  dan  ada program yang belum tercapai secara efektif dan efisien sehingga mempengaruhi penyerapan pengeluaran  langsung  yang  belum  optimal  (Handayani  et  al.,  2017).  Upaya  untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara menyetujui anggaran secara tepat waktu, mengusulkan peningkatan jumlah karyawan dan melakukan sosialisasi kepada  karyawan  tentang  anggaran  yang  akan policy digunakan  dalam  melaksanakan kegiatan program apa pun yang telah ditentukan sebelumnya sehingga penyerapan anggaran dapat segera diserap secara optimal (Sutrisno, 2021).
Sementara hasil penelitian (Rachman, 2017) adalah bahwa pada Dinas Pendidikan Kota Bandung terdapat faktor pendukung yaitu faktor pertama, pelaksanaan dokumen pengadaan
yang  baik.  Faktor  kedua,  sistem  pengawasan  dalam  penyerapan  anggaran.  Faktor  ketiga, sumber daya manusia (SDM) yang mendukung. Faktor keempat yaitu sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor Pertama, kurangnya antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan yang tidak sesuai. Faktor kedua, ketidaksesuaian antara  program  dan  kegiatan  serta  anggaran.  Dan  faktor  yang  ketiga  yaitu  terjadinya keterlambatan  waktu.  Lalu  untuk  meminimalisir  hambatan  yang  ada  di  dinas  pendidikan kota  bandung  yaitu  dengan  melakukan  upaya  perencanaan  dan  pengalokasian  anggaran harus  lebih  matang  dan  melakukan  sosialisasi  mengenai  penyerapan  anggaran  kepada pegawai.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu entitas yang berkewajiban menyelanggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran  belanja  negara.  Salah  satu  pelaksanaannya  adalah  dengan  menyusun  Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan informasi serta membuat analisis bagaimana kinerja keuangan berupa analisis belanja.
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  menunjukkan  bahwa  kondisi  pendidikan  di Kabupaten  Aceh  Barat  kian  membaik  terlihat  dari  beberapa  indikator,  diantaranya  angka partisipasi  pendidikan.  Dengan  telah  tercapainya  beberapa  kemajuan  dari    pembangunan pendidikan  di  Aceh  Barat,  harapannya  dapat  menciptakan  sumber  daya  manusia  unggul sehingga Output yang dihasilkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk  mengejar  target  tersebut,  berbagai  langkah  perbaikan  baik  fisik  maupun  non  fisik, seperti sumber daya manusia terus ditingkatkan.  Selanjutnya berdasarkan sumber BPS Aceh Barat  tahun  2017  penyaluran  dana  untuk  pendidikan,  hanya  memiliki  pendapatan  untuk operasionalnya  melalui  dana  BOS  yang  bersumber  dari  APBN.  Besaran  dana  bantuan operasional  sekolah  (BOS) yang diterima oleh satuan pendidikan dasar pada Tahun 2013 sebesar Rp. 580.000,- dikalikan jumlah anak yang ada di masing-masing satuan pendidikan (SD/SMP),  artinya  apabila  satuan  pendidikan  (SD)  tersebut  memiliki  192  orang  siswa dikalikan Rp. 580.000,- sehingga total uang operasional satuan pendidikan tersebut selama satu tahun adalah Rp. 111.360.000,-. (BPS Kabupaten Aceh Barat 2021)
Dengan  penjelasan  tersebut,  pertanyaan  dalam  penelitian  ini  adalah  seberapa  efektif penyerapan  anggaran  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Barat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  Penyerapan  Anggaran  Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pendidikan
Berdasarkan segi etimologis pendidikan berasal dari bahasa Yunani “ paedagogike ”,  ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “ pais ” yang berarti “anak” dan kata “ ago ” yang berarti “aku membimbing”. Jadi paedagogike berarti aku membimbing  anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar dalam bahasa Yunani  disebut  ” paedagogos ”.  Jadi  pendidikan  adalah  usaha  untuk  membimbing  anak, (Soedomo 2008 dalam Ritonga (2020).
Pendidikan  seperti  yang  diungkapkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI, 2003) diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Definisi  pendidikan  lainnya  yang  dikemukakan  oleh  M.  J.  Langeveld  dalam  Baswir (2010) bahwa:
1.  Pendidikan  merupakan  upaya  manusia  dewasa  membimbing  manusia  yang  belum dewasa kepada kedewasaan.
2.  Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
3.  Pendidikan  adalah  usaha  agar  tercapai  penentuan  diri  secara  etis  sesuai  dengan  hati nurani.
Pengertian  tersebut  bermakna  bahwa,  pendidikan  merupakan  kegiatan  untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali  anak  untuk  menapaki  kehidupannya  di  masa  yang  akan  datang.  Jadi  dapat dikatakan  bahwa,  penyelenggaraan  pendidikan  tidak  lepas  dari  perspektif  manusia  dan kemanusiaan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  1  ayat  1 menyatakan  bahwa:  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Pengertian  pendidikan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)  tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai  proses  yang  di  dalamnya  seseorang  belajar  untuk  mengetahui,  mengembangkan kemampuan,  sikap  dan  bentuk-bentuk  tingkah  laku  lainnya  untuk  menyesuaikan  dengan lingkungan di mana dia hidup
Menurut Jan Bella dalam Hasibuan & Malayu (2011) “Pendidikan dan pelatihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya lama dan biasanya menjawab “ why ”. Latihan berorientasi pada Praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat dan biasanya menjawab “ how ”.

## 2.2. Anggaran Pendidikan
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  keuangan  dan  pembiayaan  merupakan  potensi yang  sangat  menentukan  dan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dalam  kajian menajemen  pendidikan.  Komponen  keuangan  dan  pembiayaan  pada  suatu  sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan, dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.
Anggaran  pendidikan  merupakan  biaya  atau  dana  yang  dibutuhkan  dalam penyelenggaraan  pendidikan,  baik  biaya  langsung  ( direct  cost )dan  biaya  tidak  langsung ( indirect  cost ).  Biaya  langsung  terdiri  dari  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  keperluan pelaksanaan  pengajaran  dan  kegiatan  belajar  siswa  berupa  pembelian  alat-alat  pelajaran, sarana  belajar,  biaya  transportasi,  gaji  guru,  baik  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah, orangtua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang
hilang  ( earning  forgone )  dalam  bentuk  biaya  kesempatan  yang  hilang  ( opportunity  cost ) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Fattah, 2008).

## 2.3 Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya   dicapai atau bisa dikatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Abdurahmat, 2013).
Menurut  Yinger  &  Hendricks-Lee  (2012) Output merupakan  keluaran  berupa  barang atau  jasa  yang  di  hasilkan  oleh  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mendukung pencapaian Outcome progam  atau Outcome fokus  prioritas  sedangkan Outcome adalah segala  sesuatu  yang  mencerminkan  berfungsinya keluaran  dari kegiatan-kegiatan  dalam satu program.  Sementara  itu National  Ecosystem  Assessment (NEA) (2011)  lebih mempertegas dengan menyebutkan perbedaan antara Output dengan Outcome yaitu Output merupakan hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program. Output diukur dengan  menggunakan  istilah  volume  (banyaknya).  Sedangkan Outcome adalah  dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan  hubungan arti efektivitas di bawah ini.(Mahmudi, 2011)

## Efektivitas = 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑂𝑢𝑝𝑢𝑡
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  efektivitas  adalah  menggambarkan seluruh  siklus  input,  proses  dan Output yang  mengacu  pada  hasil  guna  daripada  suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan  mencapai  target-targetnya.  Hal  ini  berarti,  bahwa  pengertian  efektivitas  yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat pada bulan Januari sampai Juni 2022. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh Barat. Adapun  yang  menjadi  ruang  lingkup  yang  diambil  oleh  penulis  adalah  anggaran pendidikan tahun 2017 – 2021. Metode analisis yang di gunakan adalah motoden kuantitatif yaitu  dengan    menganisis  tingkat  efektivitas  pengelola  keuangan  dapat  dilihat  dari perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan  target  belanja    maka  peneliti  menggunakan rumus sebagai berikut:

## Efektivitas = Realisasi belanja Pendidikan
Total Belanja 𝑋 100%
Dimana :
Realisasi belanja  : Semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang mengurangi ekuitas dana lancar yang di hitung   dalam satuan Rupiah (Rp)
Target belanja       : Sasaran belanja desa dalam tahunan yang di hitung dalam satuan Rupiah (Rp)
Standar  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  pendapat  Mahmudi (2011)  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diketahuai efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas  100 % berakti sangat efektif
b. Hasil perbandingan antara 90% - 100 % berakti efektif
c. Hasil perbandingan antara 80% - 90 % berakti cukup efektif
d. Hasil perbandingan antara 60% - 80 % kurang efektif
e. Hasil perbandingan di bawah 60% berakti tidak efektif

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberikan gambaran tentang  kapasitas  atau  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  mendanai  penyelenggaraan pembangunan daerah. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus  memahami  jenis  obyek  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  sesuai  dengan kewenangan  serta  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Oleh  sebab  itu sebelum  penentuan  arah  Kebijakan  Umum  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Barat.
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja  pelaksanaan  APBD  dilakukan  dengan  menganalisa  dari  masing–masing  susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  relatif  kecil,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  akan mengoptimalkan  penerapan  pola  intensifikasi  maupun  ektensifikasi  terhadap  sumber- sumber  pendapatan.  Demikian  pula  terhadap  sumber-sumber  pendapatan  yang  bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam  upaya  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  diberbagai  bidang,  stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan  rakyat  melalui  pertumbuhan  yang  tinggi  dan  peningkatan  kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro  yang  utama  berada  dalam  keseimbangan,  neraca  pembayaran,  penerimaan  dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta  maupun  rumah  tangga.  Tingkat  investasi  yang  rendah  akan  menurunkan  potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan
produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan  merupakan  beban  yang  sangat  berat  dan  sangat  dirasakan  oleh  penduduk  miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :
a. Menyeimbangkan  antara  peningkatan  alokasi  anggaran  dengan  upaya  untuk memantapkan  kesinambungan  anggaran  melalui  peningkatan  penerimaan  daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
c. Peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  pengeluaran  daerah  ditempuh  melalui penajaman pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

## Analisis  efektivitas  Penyerapan    Anggaran  Pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat
Efektivitas  Penyerapan    Anggaran  Pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja  sebagai berikut :

## Efektivitas = Realisasi belanja Pendidikan
Total Belanja 𝑋 100%

## a. Efektivitas Tahun 2017
Efektivitas = 259.450.004.535,02 265.530.314.009 𝑋 100%
Efektivitas = 97,71 %

## b. Efektivitas Tahun 2018
Efektivitas = 264.947.713.920,26 291.077.983.938 𝑋 100%
Efektivitas = 91,02 %
c. Efektivitas Tahun 2019 Efektivitas = 322.636.159.596,00 344.827.637.164 𝑋 100%
Efektivitas = 93,56 %
d. Efektivitas Tahun 2020
Efektivitas = 237.564.722.941,00 247.564.722.941,00 𝑋 100%
Efektivitas = 95,96%
e. Efektivitas Tahun 2021
Efektivitas = 218.160.690.178 249.671.841.718 𝑋 100%

## Efektivitas = 87,38 %
Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dikelompokkan dalam tabel guna memudahkan dalam interpretasi dan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Rasio Efektivitas Penyerapan  Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2021 No Tahun Rasio Efektivitas (%) Tingkat Eektivitas 1 2017 97,71 Efektif 2 2018 91,02 Efektif 3 2019 93,56 Efektif 4 2020 95,96 Efektif 5 2021 87,38 Efektif
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  1  diatas  diperoleh  bahwa  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas penyerapan  anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target  yang ditetapkan berdasarkan potensi  riil  daerah (efektifitas). Dari hasil perhitungan rasio Penyerapan  Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat selalu mengalami perubahan nilai persentase.  Diawali pada  tahun  2017  rasio  efektifitas  adalah  sebesar  97,71  %  dan  pada  tahun  2018  menjadi 91,02%.  walaupun  pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  nilai  persentase  dari  tahun sebelumnya, tetapi tetap di kriteriakan efektif, tahun 2019 sebesar 93,56% dan tahun 2020 rasio efektifitas kembali meningkat menjadi 95,96% kemudian pada  tahun 2021 menurun menjadi 90,75 %.
Jadi  pada  dasarnya  didalam  analisis  rasio  efektifitas  diketahui  bahwa  kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar  1  (satu)  atau  maksimal  100  (seratus)  persen.  Semakin  tinggi  rasio  efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio tadi dapat digambarkan kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat didalam menjalankan tugasnya sudah stabil karena mengalami peningkatan yang signifikan. Maknanya, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sudah efektif yang  sesungguhnya  karena  rasio  efektifitasnya  sebagian  besar  sudah  mencapai  angka  1 (satu) atau 100 (seratus) persen.
Hal yang menyebabkan analisis efektivitas ini cukup efektif hingga sangat efektif karena realisasi  anggaran  belanja  yang  memiliki  perbedaan  yang  jauh  dengan  target  anggaran belanja  yang  harus  dicapai  akan  memengaruhi  kriteria  efektivitas  pelaksanaan  anggaran belanja. Jika realisasi  anggaran belanja lebih tinggi  dibandingkan dengan  target  anggaran belanja,  maka  semakin  efektif  pelaksanaan  belanja  anggaran.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh (2016) yang menunjukkan  hasil  analisis  efektivitas  pelaksanaan  anggaran  belanja  pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPEDDA)  Kota  Manado  dari  tahun  ke  tahun mengalami peningkatan kriteria meskipun belum mencapai kriteria sangat efektif, di mana
pada  tahun  2011  (kurang  efektif)  sampai  2015  (cukup  efektif),  hal  ini  disebabkan  karena adanya kegiatan yang dianggarkan tapi belum dilaksanakan.

## 5. KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  efektivitas Penyerapan  Anggaran  Pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Barat, dapat di lihat dari hasil pengukuran tingkat efektivitas sebagai berikut: Tingkat atau kriteria efektivitas Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat  pada  tahun  2017-2021  mempunyai  kriteria  efektivitas  yang  bervariasi.  Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 dan yang terendah terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2017 kriteria efektivitas nya sangat efektif, pada tahun 2018 sampai 2021 kriteria efektivitas nya  efektif.  Ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas  Penyerapan  Anggaran  yang  telah dianggarkan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif.

## Saran
Bagi  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Barat  dari  segi  efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja agar mempertahankan tingkat efektivitas yang tiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik di mana tingkat kriteria dari cukup efektif menjadi  kriteria  yang  sangat  efektif.  Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  ingin  melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sama, sebaiknya meneliti variabel-variabel lain  yang  mempengaruhi    efesiensi    kinerja  instansi    pemerintah    seperti  kepemimpinan, penegakan hukum yang konsisten dan dapat memperluas pengambilan sampel.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  Bapak  Rektor  Universitas  Teuku  Umar,  Ketua LPPM-PMP, Ketua Koordinator Pusat  Pemagangan dan KKN, Dekan  Fakultas Ekonomi, Para  Wakil  Dekan,  Kaprodi/Sekprodi  EKP,  Dosen/Staf,  Pembimbing  DPL,  Pembimbing KTI  dan  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Staf  Kabupaten  Aceh  Barat  dan teman-teman EKP FE UTU.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahmat. (2013). Efektivitas Organisasi (1st ed.). Airlangga.
Anggara,  S.,  &  Pilawati,  P.  (2019).  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Langsung  Pada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung. Publica:  Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Negara , 11 (2), 92–106. Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah . Baswir, R. (2010). Ekonomi kerakyatan vs neoliberalisme . Delokomotif. Brown, Ć. W., & Ghiselli, E. E. (1955). Scientific Method in. Encyclopedia of Anthropology, Ed. David E. Hunter and Phillip Whitten (New York: Harper & Row, 1976) , 343.
Danim, S. (2012). Motivasi Kepemimpinan dan Efetivitas Kelompok. Rineka Cipta Jakarta Perkantoran Mitra Mataram .
Epidemiologi,  B.  J.  (2010).  Manajemen  Demam  Berdarah  Berbasis  Wilayah. Pusat  Data Dan Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan RI . Fattah, A. A. L. A. M. (2008). Governance Reform: Stepping Stone to the Implementation of  Decentralization  Policy  in  the  UAE  Education  System .  The  British  University  in Dubai (BUiD).
Handayani,  J.  D.,  Irfan,  I.,  &  Sari,  C.  P.  M.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  Tingkat  Investasi  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto Di Kota Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe , 3 (3), 38–48.
Hasibuan,  &  Malayu,  S.  P.  (2011).  Dasar  Manajemen,  Pengertian  dan  Masalah. Jakarta: Bumi Aksara . Hj, S. (2004). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem  Manejemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  Produktivitas  Menuju  Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) . Cetakan l. Mandar Maju Bandung. Janur, M. Y. (2009a). Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo  Sesudah  Otonomi  Daerah. Jurnal.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sumatra Selatan .
Janur, M. Y. (2009b). Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo  Sesudah  Otonomi  Daerah. Jurnal.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sumatra Selatan .
KBBI, E. K. (2003). Jakarta: Balai Pustaka . Indonesia. Kuncoro, M. (2018). Perencanaan Pembangunan . Gramedia Pustaka Utama. Mahmudi. (2011). Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP AMP YKPN. Martadisastra,  U.  (2002).  Azas-Azas  Manajemen  Konsep  dan  Aplikasinya. Bandung: Dinarnika . Rachman,  S.  M.  (2017). nalisis  penyerapan  anggaran  belanja  langsung  pada  Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 . UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ritonga, M. P. (2020). Hubungan tingkat pendidikan orangtua dengan pembinaan agama anak  di  Kelurahan  Ujung  Padang  Lingkungan  1  Kota  Padangsidimpuan .  IAIN Padangsidimpuan.
Sutrisno. (2021). Improvement Of Human Resources Competence With Academic Quality Policy  In  The  Economic  Sector  Of  Higher  Education  Providers  In  East  Java. Transformational  Language,  Literature,  and  Technology  Overview  in  Learning (TRANSTOOL) ,
1 (1),
19–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transtool.v1i1.104
Yinger, R., & Hendricks-Lee, M. (2012). Working knowledge in teaching. In Research on Teacher Thinking (RLE Edu N) (pp. 108–131). Routledge.