## PENANGGULANGAN BALAPAN MOTOR LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
I Gede Mas Saka Putra Pradita 1 dan I Nyoman Surata 2
(nymn.surata@gmail.com)
Abstrak : Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah kebut-kebutan secara liar di jalanan. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnnya pengguna jalan yang lain. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor  Buleleng,  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi balapan  liar  di    Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber  kepustakaan  dan  lapangan,  sehingga  jenis  data  yang  digunakan  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen dan wawancara. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah: faktor hobi, faktor taruhan (judi),  faktor  lingkungan,  faktor  keluarga.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh Kepolisian  untuk  menanggulangi  balapan  liar  di    Wilayah  Hukum  Kepolisian Resor  Bulelen  antara  lain:  antisipasi  balapan  liar  pada  malam  minggu,  kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal, patroli dilakukan oleh  satuan  lalu  lintas  kepolisian  resor  buleleng  dan  petugas  dari  kepolisian sektor,  pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda, penindakan dengan melakukan  pemidanaan.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi balapan  liar  di    Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  antara  lain:  kerja sama  dan  koordinasi  antara  pihak-pihak  terkait  masih  perlu  ditingkatkan, ketiadaan  sirkuit  resmi,  masyarakat  yang  cenderung  menyenangi  perjudian  juga menjadi kendala.
Kata Kunci: Penanggulangan, Balapan Liar, Kepolisian.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fase  perkembangan  manusia  adalah  masa  remaja.  Batasan  usia remaja  umumnya  dikaitkan  dengan  fase  usia  tertentu.  Mengenai  umur  masa remaja, para ahli tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur yang jelas dan dapat disetujui bersama, yang pasti masa remaja merupakan masa peralihan dari
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
masa  kanak-kanak  ke  masa  dewasa.  Masa  peralihan  yang  dimaksudkan  adalah peralihan  dari  masa  kanak-kanak  menuju  ke  masa  dewasa  atau  merupakan perpanjangan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.
Wagiati  Soetodjo  menyatakan  bahwa    perkembangan  anak  terdiri  dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan  jasmani  anak  dengan  perkembangan  jiwa  anak.  Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu (Wagiati Soetodjo, 2006: 7):
1. Fase  pertama  dimulainya  pada  usia  anak  0  tahun  sampai  dengan  7  (tujuh) tahun  yang  dapat  disebut  sebagai  masa  anak  kecil  dan  masa  perkembangan kemampuan  mental,  pengembangan  fungsi-fungsi  tubuh,  perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis ( trozalter ) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu :
a. Masa  anak  Sekolah  Dasar  mulai  dari  usia  7-12  tahun  adalah  periode intelektual.
Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat  di  luar  keluarga,  yaitu  lingkungan  sekolah.  Pengamatan  anak tumbuh  dari  hidupnya  perasaan  dan  kemauan.  Kemampuan  anak  dalam berbagai  macam  potensi  mulai  berkembang,  namun  masih  bersifat tersimpan atau masa latens (masa tersembunyi).
b. Masa  remaja/  pra-pubertas  atau  pubertas  awal  yang  dikenal  dengan sebutan periode pueral .
Pada  periode  ini,  terdapat  kematangan  fungsi  jasmaniah  ditandai  dengan perkembangannya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan  lain-lain.  Sejalan  dengan  berkembangnya  fungsi  jasmaniah, perkembangan  intelektual  pun  berlangsung  sangat  intensif.  Minat  pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang  bersifat  kongkrit,  karenanya  anak  puber  disebut  sebagai  fragmatis
atau  utilitas  kecil,  di  mana  minatnya  terarah  pada  kegunaan-kegunaan teknis.
3. Fase  ketiga  adalah  dimulai  pada  usia  14  sampai  21  tahun,  yang  dinamakan masa  remaja,  dalam  arti  sebenarnya  yaitu  fase  pubertas  dan adolescent ,  di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.
Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu :
a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral / prapubertas.
b. Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode verneinung .
c. Masa  pubertas  sebelumnya,  mulai  kurang  lebih  14  tahun.  Masa  pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas laki-laki.
d. Fase adolescence ,  mulai  kurang  lebih  usia  17  tahun  sampai  sekitar  19 hingga 21 tahun.
Perubahan  besar  yang  dialami  anak  membawa  pengaruh  pada  sikap  dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukan ke arah gejala kenakalan anak. Bentuk-bentuk  kenakalan remaja semakin beragam, antara lain dipengaruhi oleh arus informasi yang diterima melalui media sosial.
Salah  satu  bentuk  kenakalan  remaja  adalah  kebut-kebutan  secara  liar  di jalanan. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnnya pengguna jalan yang lain. Hampir disemua daerah, balapan liar menjadi ajang bagi remaja untuk mencari identitas dirinya. Meskipun telah banyak korban yang diakibatkan, tidak membuat balapan liar menjadi surut.
Ada  yang  menghubungkan  balap  liar  dengan  kebutuhan  masa  remaja. Sofyan  S  Willis  menyatakan  bahwa  perkembangan  remaja  memiliki  berbagai kebutuhan-kebutuhan.  Kebutuhan  yang  pertama  adalah  kebutuhan  biologis  atau yang disebut juga biological motivation . Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis.  Kebutuhan  psikologis  meliputi  kebutuhan  beragama  dan  kebutuhan
akan  rasa  aman.  Kebutuhan  yang  terakhir  adalah  kebutuhan  sosial,  meliputi kebutuhan  untuk  dikenal,  kebutuhan  berkelompok, habit (kebiasaan),  dan aktualisasi diri (Sofyan S Willis, 2008: 44). Kebutuhan untuk dikenal dan dihargai bagi sebagian remaja dipenuhi dengan melakukan balap liar.
Menurut  hasil  penelitian    Lismaharia  Febry faktor  utama  yang  mendorong terjadinya balapan liar, yaitu (Lismaharia Febry, 2017: 10):
a. Ketidakadaan  fasilitas  sirkuit  balapan  sehingga  membuat  pecinta otomotif umumnya remaja memilih jalan raya sebagai gantinya. Jikapun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang.
b. Kesenangan dan memacu adrenalin, untuk mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa luar biasa yang tidak dapat digambarkan usai balapan.
Balapan  liar  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  tanpa  izin,  dengan melanggar  peraturan  yang  ada,  serta  membahayakan  orang  lain,  karenanya balapan  liar  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  perilaku  menyimpang.  Perilaku menyimpang merupakan bentuk perilaku yang tidak sejalan dengan norma-norma sosial, bertentangan dengan apa yang oleh sebagian besar orang dianggap baik.
Secara  keseluruhan,  semua  tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  ketentuan yang  berlaku  dalam  masyarakat  (norma  agama,  etika,  peraturan  sekolah  dan keluarga)  dapat  disebut  sebagai  perilaku  menyimpang.  Bentuk  penyimpangan sebagai  kenakaan  remaja  ini  merupakan  tindakan  oleh  seseorang  yang  belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa  jika  perbuatannya  diketahui  oleh  petugas  hukum  maka  dirinya  dapat dikenai hukuman (Sarwono, S. W., 2010: 253).
Tidak  berbeda  dengan  di  daerah  lain  di  Kabupaten  Buleleng  juga  sering terjadi  balap  liar,  yang  memakan  korban  jiwa.  Diberitakan  pada  Tahun  2015  di lintasan jalan Seririt-Singaraja, Nyoman Indawatigadis, 21 tahun tahun asal Desa Sulayah Seririt, Buleleng, Bali, ditabrak Ketut Sekiawan, 16 tahun, yang terlibat dalam aksi kebut-kebutan. Ketut Sekiawan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit (https://www.merdeka.com/peristiwa/balapan-liar-di-buleleng- html. Diakses
tanggal  21  Mei  2019).    Pada  tahun  2017,  puluhan  sepeda  motor  berhasil diamankan  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Buleleng  di  halaman  Markas Kepolisian  Resor  Buleleng.  Sepeda  motor  tersebut  diamankan  lantaran  sering terlibat  aksi  balap  liar  di  sejumlah  titik  di  Kota  Singaraja.  Penahanan  terhadap puluhan motor dilakukan setelah Kepolisian Resor Buleleng menerima aduan dari masyarakat  atas  maraknya  aksi  balap  liar  di  beberapa  titik  Kota  Singaraja. Masalahnya, aksi balap liar ini diduga rentan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas (https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/11/06/24766/puluhan-motor- aksi-balap-liar-diamankan-di-mapolres-buleleng. Diakses tanggal 21 Mei 2019).
Kegiatan  atau  aksi  balap  liar  sering  yang  terjadi  di  Buleleng  seperti  tidak pernah  betul-betul  berhenti,  meskipun  berdasarkan  data  yang  ada  terdapat kecenderungan  peningkatan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  dan  korban  yang diakibatkannya.
Berikut  adalah  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di  Kabupaten Buleleng Tahun 2018:
Bulan Kejadian Luka Ringan Luka Berat Meningal Kerugian Materi/Rp Januari 31 53 0 6 32.800.000 Pebruari 24 39 0 7 38.950.000 Maret 20 37 0 4 15.250.000 April 39 61 1 8 40.250.000 Mei 46 73 1 9 51.500.000 Juni 56 90 0 8 62.900.000 Juli 63 98 0 6 32.450.000 Agustus 74 110 0 9 61.550.000 September 62 83 0 12 43.700.000
Oktober 61 107 0 7 85.150.000 Nopember 57 86 0 8 49.250.000 Desember 57 79 0 8 35.450.000 Jumlah 590 916 2 92 549.200.000
Sumber: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng.
Balapan  liar  sebagai  suatu  bentuk  pelanggaran  hukum,  tentu  pelakunya dapat  diproses  sebagaimana  mestinya,  antara  lain  di  pidana  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Apa faktor-faktor yang mendorong dilakukannya balapan  liar  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng,  serta  aturan  hukum apa yang dapat dikenakan kepada pelaku balapan liar  merupakan hal yang bagi peneliti menarik untuk diteliti.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  dirumuskan  masalah- masalah sebagai berikut untuk diteliti, yaitu:
a. Apa  faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya  balapan  liar  di    Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
b. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  untuk  menanggulangi balapan liar di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
c. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  balapan  liar  di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum pidana dan lalu lintas berkaitan dengan balapan liar.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  menggambarkan  pelaksanaan  norma  hukum  mengenai mengenai  lalu  lintas  dan  hukum  pidana,  khususnya  mengenai  pemidanaan terhadap  balapan liar.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  khususnya  pada Satuan  Lalu  Lintas.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan- tujuan  tertentu,  antara  lain  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Selama penelitian peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah  dicapai.  Selain  itu    di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng,  masih sering terjadi kenakalan remaja berupa balapan liar.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan penelitian ini antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana.
b. Undang–Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
c. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin,
Zainal, 2004).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian  (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). Alur pengolahan data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.   Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Balapan Liar Di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Setiap  tindak  pidana  ada  hal  yang  melatarbelakanginya.  Hal  yang melatarbelakngi  ini  disebut  dengan  faktor-faktor  kriminogen.  Menurut  para  ahli faktor-faktor  yang  dapat  menimbulkan  tindak  pidana  (kejahatan)  jumlahnya beragam. Faktor tertentu akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana tertentu, sedangkan faktor lain akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana yang lain. Faktor-faktor  ini  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Para  ahli  menyebutnya sebagai multiple  factor dan  para  ahli  kriminologi,  dalam  menganalisis  kejahatan umumnya  menggunakan  pendekatan  multi  faktor (multiple  factor  approach) (Martasaputra, Momon, 1983: 86). Balapan liar juga demikian, ada banyak faktor yang melatarbelaknginya, dan faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain.
Dari  analisis  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian,  terutama  didasarkan  pada hasil  pendalaman  terhadap  keterangan/  pengakuan  pelaku  balapan  liar,  faktor- faktor  dominan  yang  melatarbelakangi  masih  seringnya  terjadi  balapan  liar  di kalangan anak-anak muda di Kabupaten Buleleng adalah:
1. Faktor hobi.
Balapan  liar  tidak  hanya  dilatarbelakangi  oleh  hobi  mengendarai  motor dengan  kecepatan  tinggi,  yang  dapat  memacu adrenalin dan  hobi  balapan (bersaing)  dari  pengedara  (joki)  sepeda  motor  peserta  balapan  liar,  tetapi  juga terkait di dalamnya hobi otomotif, dan hobi bertaruh (judi). Menurut pengakuan para pembalap, hobi ini tidak hanya karena adanya unsur pengalaman dan latihan, tetapi juga ada unsur bakat di dalamnya. Unsur bakat ini tampak di antara teman- teman  sekelompok,  yang  melakukan  latihan  bersama,  ngebut  bersama,  tetapi  di antara anggota kelompok tersebut cenderung ada yang lebih menonjol dibanding teman-temannya.  Dalam  balapan  liar  yang  melibatkan  pemilik  kendaraan,  joki, bengkel, dan petaruh, sering terdapat kelompok-kelompok seperti ini.
Penghobi  otomotif,  sering  menjadikan  ajang  balapan  liar  sebagai  tempat untuk menguji dan menunjukkan kemampuan memodifikasi sepeda motor standar menjadi  sepeda  motor  yang  dapat  berlari  kencang,  jauh  melbihi  kemampuan
sepeda  motor  pada  umumnya.  Ada  kebanggan  tersendiri  jika  motor  yang dimodifaksi  memenangkan  balapan,  dan  reputasi  ini  kemudian  mendatangkan keuntungan ekonomis karena banyak anak-anak muda akan datang memodifikasi kendaraany. Penghobi ini, seringnya memiliki bengkel.
Sebagian  penonton,  tidak  hanya  sekadar  menonton,  tetapi  juga  bertaruh. kelompok petaruh ini menyalurkan hobinya untuk berjudi melalui ajang balapan liar.  Bahkan  dalam  beberapa  kejadian  dapat  menjadi  “penyelenggara”  balapan liar. siapa-siapa yang bertaruh dalam kenyataannya sulit untuk dipastikan, karena selain  berkelompok,  pertaruhan  dapat  dilakukan  secara  perorangan,  oleh  karena itu  unsur  perjudian  dalam  balapan  liar  di  Kabupaten  Buleleng  tidak  begitu menonjol,  baik  sebagai  penyebab  maupun  dalam  penanggulangannya.  Unsur pelanggaran lalu lintas dan ketertiban lebih dikedepankan.
Dalam  balapan  liar,  yang  dilakukan  secara  spontan,  umumnya  bersifat perorangan, tidak ada istilah joki, karena pengendara sekaligus pemilik kendaraan. Penonton  juga  dari  kalangannya  sendiri.  Dalam  balapan  liar  seperti  ini,  hampir tidak ada taruhan uang, hanya penyaluran hobi semata.
Banyak pihak yang menganggap bahwa balapan liar di Kabupaten Buleleng disebabkan  karena  hobi  yang  tidak  mendapatkan  tempat  penyaluran.  Di Kabupaten  Buleleng  memang  tidak  ada  sirkuit  resmi  untuk  penyaluran  hobi membalap,  namun  Organisasi  Otomotif  bekerjasama  dengan  Kepolisian  Resor Buleleng,  dan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  telah  beberapa  kali  mengadakan lomba  balap  motor,  antara  lain Drag  Bike  Champinship pada  tanggal  12  Bulan Mei 2019, dan Road Race yang hampir setiap tahun diadakan (sejak tahun 2018 Road  Race tidak  diadakan  lagi  karena  ada  kebijakan  Kepolisian  untuk  tidak menggunakan jalan raya sebagai sirkuit balapan).

## 2. Faktor taruhan (judi).
Balapan  liar  di  Kabupaten  Buleleng,  serinya  dilakukan  tanpa  terorganisasi secara baik. Pelaku yang juga pemilik motor, melakukan balapan dengan teman-
temannya,  sesama  anak-anak  muda.  Penonton  hanya  dari  kalangan  anak-naka muda.  Dalam  hal  ini  motivasinya  hanya  senang-senang  menyalurkan  hobi,  dan hanya  untuk  menunjukkan  kemahiran  di  depan  teman-temannya.  Namun demikian,  ada  juga  unsur  taruhan  dengan  anggapan  akan  membuat  balapan menjadi lebih bersemangat dan meriah.
Faktor taruhan ini, walaupun tidak begitu menonjol dapat dijadikan pijakan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan balap liar, dengan menjadikan larangan  terhadap  perjudian  sebagai  dasar  untuk  menindak  pelaku-pelaku perjudian terkait balapan liar.
3. Faktor lingkungan.
Balapan  liar  hanya  dilakukan  oleh  anak-anak  muda  secara  berkelompok, bahkan dapat berkelompok-kelompok. Jarang terjadi balapan liar yang pesertanya hanya  satu  dua  orang.  Pelaku  balapan  liar,  terutama  pengendaranya  sebelumnya memang lama bergaul dengan teman-teman yang telah sering melakukan balapan liar  sebelumnya.  Faktor  pengaruh  lingkungan  pertemanan  sangat  besar  bagi pelaku balap liar.
Lingkungan yang mendukung, misalnya pergaulan dengan bengkel-bengkel modifikasi,  anak  muda  yang  berasal  dari  kalangan  berada  yang  menyiapkan modal untuk kendaraan yang digunakan, kalangan petaruh akan membuat seorang pembalap  liar  akan  semakin  dalam  terjun  menjadi  pembalap  liar,  juga  semakin sering melakukan balapan dengan iming-iming bagian dari uang taruhan.
4. Faktor keluarga.
Sebagian  pelaku  balapan  liar  mengaku  bahwa  tidak  ada  pengawasan  dari orang  tua,  sehingga  dapat  berkeliaran  malam-malam  membawa  sepeda  motor. Pelaku mengaku melakukan balapan liar tanpa sepengetahuan orang tua, bahkan ada  yang  mengaku  bahwa  orang  tuanya  tidak  pernah  menanyakan  apa  yang dilakukan malam-malam tidak ada di rumah. Balapan liar di Kabupaten Buleleng, seringnya  dilakukan  pada  saat  malam  hari,  dengan  mengambil  jalan-jalan  lurus seperti  Jalan  Kartini  Singaraja,  Jalan  WR.  Supratman  KelurahanPenarukan, Lintasan Jalan Singaraja Lovina maupun lintasan Jalan Kubutambahan Bangli.
Faktor keluarga lebih efektif untuk mengatasi terjadinya balapan liar, karena pelaku umumnya lebih mengikuti keluarganya dibandingkan petugas. Hal ini yang mendorong  dalam  penanggulangan  balapan  liar,  Kepolisian  sering  melibatkan keluarga.  Orang  tua  pelaku  dipanggil,  apalagi  yang  pelakunya  masih  di  bawah umur  dan  belum  punya  SIM,  untuk  diajak  mencari  penyelesaian  atas  tindakan kriminal yang dilakukan anaknya.
Apa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng  rupanya  sejalan  dengan  apa  yang juga  terjadi  di  daerah  lain,  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Kartini  Kartono  bahwa faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:
a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
b. Gengsi  dan  nama  besar,  selain  itu  ternyata  balap  motor  liar  juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.
c. Uang  taruhan  juga  menjadi  faktor  yang  membuat  balap  motor  liar menjadi suatu hobi.
d. Kesenangan  dan  memacu  adrenalin.  Bagi  pelaku  pembalap  motor  liar mendapatkan  kesenangan  dari  sensasi  balap  motor  liar,  ada  rasa  yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
e. Keluarga  dan  lingkungan.  Kurangnya  perhatian  orang  tua,  terjadi masalah  dalam  keluarga  atau  ketika  terlalu  berlebihannya  perhatian perhatian  orang  tua  kepada  anak,  dan  sebagainya,  juga  dapat  menjadi faktor  pendorong  anak  melakukan  aktivitas-aktivitas  negatif  seperti balap  liar.  Selain  itu  pengaruh  teman  juga  dapat  menjadi  salah  satu faktor pendorong anak ke perilaku negative tersebut.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ni  Putu  Rai  Yuliartini  juga menunjukkan  hal  yang  tidak  jauh  berbeda,  menurutnya  Faktor-faktor  yang menyebabkan anak melakukan balapan liar di Kota Singaraja, antara lain (Ni Putu Rai Yuliartini, 2014: 407):
a. Inner  Containment. Faktor  penyebab  yang  termasuk  ke  dalam Inner Containment adalah  “faktor  hobi”.  Anak  tidak  bisa  mengontrol  apa yang  menjadi  keinginan  yang  ada  dalam  dirinya  untuk  melakukan kegiatan balapan liar, maka dengan kata lain anak tersebut tidak mampu melawan dorongan untuk melakukan penyimpangan norma.
b. Outer  Containment .    Faktor  penyebab  yang  termasuk  ke  dalam Outer Containment adalah faktor lingkungan, faktor taruhan, faktor teknologi, dan  faktor  keluarga.  Norma  dan  aturan  dalam  masyarakat  menjadi faktor  penting  untuk  mengkaji  permasalahan  balapan  liar.  Banyaknya aksi  balapan  liar  ini  dapat  memberikan  kita  asumsi  bahwa  nilai-nilai moral  dan  ketaatan  terhadap  aturan  lalu  lintas  yang  berlaku  dalam masyarakat  sudah  mulai  berkurang.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa anak yang melakukan balapan liar tidak memiliki pertahanan yang kuat secara  eksternal  untuk  melindungi  dan  membatasi  anak  dari  serangan dan tekanan dari luar diri anak untuk melakukan suatu pelanggaran.
Hal  ini  sejalan  juga  dengan  apa  yang  kemukakan  oleh  Rice  yang  dikutip oleh  Gunarsa  dan  Gunarsa  bahwa  suatu  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  remaja tidak  hanya  disebabkan  oleh  satu  faktor  saja  namun  ada  banyak  faktor  yang menyebabkan  remaja  menjadi  nakal.  Terdapat  3  faktor  yang  mendorong terjadinya  delikuensi  (kenakalan)  pada  remaja,  yaitu  (S.  D.  Gunarsa  dan  Y.S.D. Gunarsa,  2006: 273):
a. Faktor Sosiologis. Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan  remaja,  sehingga  dapat  dikatakan  adanya  suatu  lingkungan yang delinkuen yang  mempengaruhi  remaja  tersebut.  Termasuk  di dalamnya  adalah  latar  belakang  keluarga,  komunitas  di  mana  remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.
b. Faktor  Psikologis.  Faktor  ini  meliputi  hubungan  remaja  dengan  orang tua  dan  faktor  kepribadian  dari  remaja  itu  sendiri.  Suasana  dalam keluarga,  hubungan  antara  remaja  dengan  orang  tuanya  memegang
peranan  penting  atas  terjadinya  kenakalan  remaja.  Misalnya  orang  tua yang mengabaikan anaknya. Faktor kepribadian remaja misalnya harga diri  yang  rendah,  kurangnya  kontrol  diri,  kurang  kasih  sayang,  atau karena adanya psikopatologi.
c. Faktor  Biologis.  Faktor  biologis  adalah  pengaruh  elemen  fisik  dan organik dari remaja itu sendiri. Misalnya adanya faktor keturunan dan juga adanya kelainan pada otak.
Sebagaimana  disebutkan,  hasil  telaahan  Petugas  Kepolisian  Resor  Buleleng mengenai  faktor-faktor  penyebab  atau  pendorong  terjadinya  balapan  liar  di Kabupaten  Buleleng  tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil  penelitian-penelitian tersebut.

## 2.  Upaya-upaya Oleh Kepolisian Menanggulangi Balapan Liar Di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Setiap  upaya  penanggulangan  suatu  tindak  pidana,  termasuk  balapan  liar, perlu  dihubungkan  dengan  pendekatan  kebijakan,  yaitupendekatan  berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hal  ini  penting  untuk  memperhatikan  pendapat  Bassiouni  bahwa  tujuan-tujuan yang  ingin  dicapai  oleh  pidana  pada  umumnya  terwujud  dalam  kepentingan- kepentingan  sosial  yang  mengandung  nilai-nilai  tertentu  yang  perlu  dilindungi. Kepentingan-kepentingan  sosial  tersebut  menurut  Bassiouni  ialah  (Hamdan,  M., 1997: 38):
1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. memelihara  atau  mempertahankan  integritas  pandangan-pandangan  dasar tertentu  mengenai  keadilan  sosial,  martabat  kemanusiaan  dan  keadilan individu.
Dalam konteks kepentingan-kepentingan itulah penanggulangan balap liar di Kabupaten  Buleleng  harus  dilakukan,  karena  dengan  demikian  terdapat  target sasaran yang hendak diwujudkan dengan kegiatan penaggulangan tersebut, dapat disusun  skala  prioritas,  dan  dapat  ditentukan  apa  yang  perlu  dan  tidak  perlu dilakukan.  Balapan  liar  sangat  jelas  menggangu  ketertiban  masyarakat,  dan membahayakan  pemakai  jalan.  dalam  konteks  itulah  penanggulangan  harus dilakukan.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Jajaran  Kepolisian  Resor  Buleleng, khususnya  Satuan  Lalu  Lintas  untuk  menanggulangi  terjadinya  balapan  liar  di Kabupaten  Buleleng  kegiatan-kegiatan  tersebut  ada  yang  dilakukan  secara terjadwal  dengan  membentuk  Tim,  ada  yang  dilakukan  secara  mendadak. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:
1. Upaya antisipasi balapan liar oleh anak muda yang biasanya memanfaatkan waktu  malam  Minggu  digencarkan  dengan  melakukan  pemeriksaan  secara ketat  pada  malam  Minggu,  kepada  seluruh  pengguna  jalan  dan  pengendara sepeda  motor  oleh  puluhan  personel  gabungan  Kepolisian  Resor    Buleleng. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan surat-surat dan spek kendaraan. Kendaraan yang terindikasi akan digunakan untuk balapan liar ditahan.
2. Kegiatan  pemeriksaan  surat  dan  kelengkapan  kendaraan  secara  terjadwal, biasanya  dilaksanakan  di  jalan  Pramuka  di  depan  Mako  Polres  Buleleng, Jalan  Dewi  Sartika  dan  jalan  Ngurah  Rai  Singaraja  dengan  System  Patroli Hunting  System .  Seluruh  petugas  pun  dituntut  secara  seksama  memeriksa kelengkapan dokumen pengendara dan keabsahan surat registrasi kendaraan. Selain juga menyasar hal lain seperti senjata tajam dan minuman beralkohol.
3. Patroli  dilakukan  tidak  hanya  oleh  Satuan  lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Buleleng,  tetapi  juga  dilakukan  oleh  Jajaran  Petugas  Kepolisian  Sektor. Patroli  menyasar  tempat-tempat  yang  bisanya  dijadikan  tempat  berkumpul anak-anak  muda.  Pengawasan  dilakukan  atas  penyalahgunaan  minuman keras,  senjata  tajam,  balapan  liar,  dan  hal-hal  negatif  lain  yang  mengarah kepada tindakan kriminal.
4. Pembinaan  dan  penyuluhan  kepada  anak-anak  muda  yang  kumpul      di seputaran   kota  Singaraja  melalui  operasi  Bina  Kusuma  dengan  melibatkan Satgas  Gabungan  yang  dipimpin  Kasat  Binmas  PolresBuleleng  selaku Kapusdata Ops Bina Kusuma Agung dengan harapan adanya pembinaan dan penyuluhan  kepada  masyarakat  dan  kelompok  tertentu  tentang  bahaya narkoba,  miras,  premanisme  dan  Geng  motor  yang  sering  melaksanakan balapan  liar  yang  meresahkan  masyarakat  setelah  dilaksanakan  pembinaan diharapkan akan terjadi pembenahan ke arah lebihbaik.
5. Penindakan  dengan  melakukan  pemidanaan  terhadap  pengendara  sepeda motor,  termasuk  pelaku  balap  liar,  jika  tidak  memenuhi  persyaratan pengendara  maupun  kendaraan.  Ketentuan  yang  nmenjadi  acuan  dalam kegiatan ini antara lain:
a. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  tanpa  menggunakan  Surat  Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang -U ndang Nomor 22 Tahun 2009).
b. Pengguna  jalan  tidak  patuhi  perintah  yang  diberikan  petugas  POLRI. Dalam hal ini sering terjadi pelau balapan liar melarikan diri, meskipun sudah diperintahkan untuk berhenti (Pasal 282 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009).
c. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan  lain,dipengaruhi  suatu  keadaaan  dan  dapat  mengakibatkan gangguan  konsentrasi  dalam  mengemudi  jalan  (Pasal  283 Undang -U ndang Nomor 22 Tahun 2009).
d. Mengendarai  kendaraan  bermotor  tidak  penuhi  persyaratan  teknis  dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson (Pasal 285 Undang -U ndang Nomor 22 Tahun 2009).
e. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  melanggar  rambu  lalu  lintas  dan marka jalan (Pasal 287 Undang -U ndang Nomor 22 Tahun 2009).
f. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  tidak  dilengkapi  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  (STNK),  tidak  dapat  menunjukkan  SIM,  dan  tidak
dilengkapi  surat  keterangan  uji  berkala  dan  tanda  lulus  uji  berkala (Pasal 288 Undang -U ndang Nomor 22 Tahun 2009).
g. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  berbalapan  di  jalan  (Pasal  297 Undang -U ndang Nomor 22 Tahun 2009).
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng,  khususnya  Satuan Lalu  Lintas  jika  dihubungkan  dengan  kajian  teoritis  dapat  digolongkan  menjadi dua, yaitu upaya lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/ di luar hukum pidana).  Dihubungkan dengan pendapat G.P. Hoefnagels upaya-upaya  yang  disebut  dalam  nomor  1,  2,  3,  4  dapat  dimasukkan  dalam kelompok  upaya  “non-penal”.  Upaya  nomor  5  merupakan  upaya  penal.  Upaya penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  “penal”  lebih  menitikberatkan  pada  sifat “ represivve ” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan  jalur  ”non-penal”  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  “preventive” (pencegahan/penangkalan/  pengendalian)  sebelum  kejahatan  terjadi.  G.P. Hoefnagels  menggunakan istilah perbedaan secara kasar, antara kedua upaya ini, karena  tindakan  represif  pada  hakikatnya  juga  dapat  dilihat  sebagai  tindakan preventif dalam arti luas (Arief, Barda Nawawi, 2005: 42).
Dasar  untuk  melakukan  tindakan  penal  secara  normatif  sudah  ada.  Balapan liar bahkan tidak dianggap sebagai tindak pidana ringan (tipiring) karena ancaman hukumannya yang cukup berat. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  berbalapan  di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  dalam  Pasal  283,  Pasal  284,  Pasal 287  Ayat  (5),  Pasal  297,  Pasal  311  Ayat  (1)  juga  mencantumkan  ancaman hukuman yang cukup berat.  Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
Pasal 283
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar  dan  melakukan  kegiatan  lain  atau  dipengaruhi  oleh  suatu  keadaan yang  mengakibatkan  gangguan  konsentrasi  dalam  mengemudi  di  Jalan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 284: “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak  mengutamakan  keselamatan  Pejalan  Kaki  atau  pesepeda  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.
Pasal 287 Ayat (5)  “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.
Pasal  297:  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor berbalapan  di  Jalan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  115  huruf  b  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.
Pasal  311  Ayat  (1):  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.
Ada harapan masyarakat agar penindakan oleh aparat berwenang (kepolisian) secara  lebih  tegas.  Petugas  harus  melakukan  penjagaan  yang  ketat  di  jalan-jalan yang sering digunakan untuk kebut-kebutan. Bila mendapati pengebut yang tidak memakai  helm  dan  tidak  membawa  surat-surat  kendaraan  dan  SIM,  dia  harus ditindak  dengan  tegas  agar  pelaku  menjadi  jera.  Kepolisian  juga  diharapkan melakukan  pembinaan,  dengan  tujuan  untuk  mengadarkan  para  pelaku  kebut- kebutan.  Pembinaan  ini  bertujuan  agar  pelaku  balap  liar  sadar  bahwa  kebut– kebutan  itu  merugikan  semua  pihak.  Pembinaan  bisa  dilakukan  oleh  aparat
kepolisian  secara  rutin  di  masyarakat  atau  oleh  guru-guru  di  sekolah-sekolah. Orang tua dan masyarakat harus ikut mengawasi dan mencegah tindakan kebut– kebutan.  Orang  tua  dan  masyarakat  dapat  melaporkan  pada  pihak  berwajib  bila melihat  tindakan  balap  liar.  Orang  tua  harus  selalu  mengingatkan  anak-anaknya agar hati-hati di jalan dan melakukan kebut-kebutan
(https://www.wajibbaca.com/2018/09/balap-liar.html. Diakse tanggal 2 Juli 2019).
3.3  Kendala-Kendala  Dalam  Penanggulangan  Balapan  Liar  Di    Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Upaya penanggulangan kenakalan anak atau remaja, termasuk balapan liar, harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak delinkuen jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat ( criminal ) pada masa dewasanya (Sarwirini,
2011: 244-251).
Dalam  penanggulangan  balapan  liar  di  Kabupaten  Buleleng  ada  beberapa hal  yang  menjadi  kendala  dan  kurang  mendukung  keberhasilan  upaya  tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain:
1. Kerja  sama  dan  koordinasi  antara  pihak-pihak  terkait  masih  perlu ditingkatkan.  Pihak-pihak yang harus menjalin kerja sama antara lain: orang tua,  sekolah,  Kepolisian,  dan  masyarakat.  Orang  tua  harus  mendukung penanggulangan  balapan  liar  dengan  tidak  membebaskan  anak-anak  yang belum  cukup  umur  untuk  membawa  kendaraan  bermotor,  apalagi  jika  tidak punya  surat  izin  mengemudi.  Orang  tua,  biasanya  baru  menyadari  dan menyesal  apabila  anaknya  menjadi  korban.  Peran  orang  tua  sangat  penting. Pihak  sekolah,  juga  harus  aktif  meningkatkan  kesadaran  kepada  siswa tentang  pentingnya  mematuhi  norma-norma  hukum  dan  menyampaikan kepada  murid-murid  tentang  bahaya  balapan  liar  terhadap  diri  sendiri  dan masyarakat  dan  tidak  adanya  hubungan  antara  jati  diri  dengan  menjadi pemenang balapan liar. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap
generasi  muda,  dan  secara  aktif  membantu  Kepolisian,  setidaknya  dengan menyampaikan informasi tentang balapan liar yang terjadi.
2. Ketiadaan sirkuit resmi, juga merupakan kendala karena memang ada anak- anak  muda  yang    memiliki  talenta  dan  hobi  yang  tidak  tersalurkan.  Sirkuit yang  memadai  akan  menyalurkan  hobi  ke  arah  yang  positif,  untuk mendorong prestasi anak-anak muda dalam olah raga balap motor.
3. Masyarakat  yang  cenderung  menyenangi  perjudian  juga  menjadi  kendala. Faktor perjudian ini menyebabkan dalam pelaksanaan balapan liar ada unsur uang,  yang  menjadi  iming-iming  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  lebih semangat mendorong terjadinya balapan liar.
Kepolisian  dapat  meminta  kepada  masyarakat  agar  segera  melaporkan kegiatan balapan liar kepada pihak kepolisian, terutama masyarakat sekitar lokasi rawan balapan liar yang merasa terganggu akibat adanya balapan liar. Selain itu upaya  mencari  informasi  adanya  balapan  liar  di  lokasi  tertentu  dari babinkamtibmas  dan  polisi  yang  berpakaian  preman  juga  perlu  dilakukan. Memberikan hadiah kepada masyarakat sipil yang memberikan informasi adanya balapan  liar,  sehingga  masyarakat  sipil  lebih  termotivasi  dalam  berperan  serta mencegah  balapan  liar,  juga  dapat  menjadi  hal  yang  mendukung  (Ni  Putu  Rai Yuliartini, 2014: 407).
Pihak  keluarga  sebagai  tempat  pendidikan  yang  paling  dini  dan  efektif, harus  selalu  menyadarkan  anak-anak  bahwa  dampak  perilaku  balap  liar  sangat beragam  dan  bersifat  negatif,    dapat  menyebabkan  sekolah  terganggu,  jarang bergaul dengan anggota keluarga yang lain,  mudah terpengaruh pergaulan bebas, membuang-buang  waktu  untuk  hal  yang  sia-sia,    masa  depan  berantakan,  dan dapat  dikucilkan  oleh    masyarakat.  Selain  itu,  perlu  diketahui  oleh  anak  bahwa pelaku balapan liar juga dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 359 dan 503 KUHP.    Pasal  359  KUHP  menyatakan :  “ Barangsiapa  karena  kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 503 menyatakan:
Diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  tiga  hari  atau  pidana  denda paling banyak dua ratus dua pulh lima rupiah :
(1) Barangsiapa  membikin  ingar  atau  riuh,  sehingga  ketentraman  malam hari dapat terganggu;
(2) Barangsiapa  membikin  gaduh  di  dekat  bangunan  untuk  menjalankan ibadat  yang  dibolehkan  atau  untuk  sidang  pengadilan,  diwaktu  ada ibadat atau sidang.

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  Dari  uraian  di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya  balapan  liar  di    Wilayah  Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah:
a. Faktor hobi.
b. Faktor taruhan (judi).
c. Faktor lingkungan.
d. Faktor keluarga.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
a. Upaya preventif berupa:
1) Antisipasi  balapan  liar  pada  malam  Minggu  dengan  melakukan pemeriksaan  terhadap  pengguna  jalan  mengenai  pengendara  dan kendaraannya.
2) Kegiatan  pemeriksaan  surat  dan  kelengkapan  kendaraan  secara terjadwal.
3) Patroli  dilakukan  oleh  Satuan  lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Buleleng dan Petugas dari Kepolisian sektor.
4) Pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda.
b. Upaya  represif  berupa  penindakan  dengan  melakukan  pemidanaan terhadap  pengendara  sepeda  motor,  termasuk  pelaku  balap  liar,  jika tidak memenuhi persyaratan pengendara maupun kendaraan.
3. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  balapan  liar  di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
a. Belum adanya kerja sama dan koordinasi yang optimal di antara pihak- pihak terkait (pemangku kepentingan).
b. Tidak adanya sirkuit resmi sebagai tempat penyaluran hobi.
c. Masyarakat  yang  cenderung  menyenangi  perjudian  sehingga menginginkan  balapan  motor  liar  ada  terus  sebagai  ajang  penyaluran keinginan berjudi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hamdan, M. 1997. Politik Hukum Pidana. Jakarta: PT Raka Grafindo Persada. Iqbal  Hasan,  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Lismaharia Febry. 2017. “Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA  Kelurahan  Sri  Meranti  Kecamatan  Rumbai  Kota  Pekanbaru)”. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017. Martasaputra, Momon. 1983 . Prinsip-prinsip Kriminologi. Bandung: Alumni. Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Ni  Putu  Rai  Yuliartini.  2014.  “Kajian  Kriminologis  Kenakalan  Anak  Dalam Fenomena  Balapan  Liar  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7 No.3 2014.
Sarwirini,  2011,  Kenakalan  Anak  (Juvenile  Deliquency):  Kausalitas  dan  Upaya Penanggulangannya, Jurnal Perspektif , Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September: 244-251
Sarwono, S. W. 2010. Psikologi Remaja . Jakarta: PT Raja Grafindo. Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sofyan S Willis. 2008. Remaja & Masalahnya . Bandung: Alfabeta.
S.  D.  Gunarsa  dan  Y.S.D.  Gunarsa.    2006. Psikologi  Perkembangan  Anak  dan Remaja , Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Wagiati Soetodjo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.