## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Wewenang dan Tindakan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

## Ignatius Rusyadi
Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado, Kairagi I Kombos Manado, Manado, 95253 E-mail : irusyadi@unikadelasalle.ac.id
Abstract — Sost authorities of corruption, such as the recent incident in which nearly 90% of members of Parliament in one of East Java  province  involved  corruption  and  is  now  handled  by  the  Corruption  Eradication  Commission  (hereafter  the  Commission). Corruption by  politicians  always uses  official policy cover. Business groups  can spend  on politicians to influence the formulation of the state budget or making laws that benefit their business. The purpose of this writing is reviewing and analyzing how authority and taking action against corruption committed by corruption eradication agency (KPK). the author uses the library method. The author examines  and  analyzes  various  literature,  legislation  and  this  writing  is  qualitative  descriptive.  The  results  obtained  are  :  1) coordinate  the  investigation,  investigation  and  prosecution  of  corruption;  establish  a  reporting  system  in  eradicating  corruption (Article 7, Articles 12, 13, and 14 of Law No. 30 of 2002), 2) make arrests; investigation; investigation; prosecution, as stipulated in Article 38 to Article 51 of Act No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
Keywords — : Authority and Action; Corruption Eradication Commission Institution; Corruption Crime.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  demokrasi  terbesar  di  dunia.  Dengan    wilayah  yang  sangat  luas.  Kehidupan masyarakatnya  pruralisme  dan  religious  serta  mata  pencahariannya  sebagian  besar  adalah  petani,  maka  dari  itu  Indonesia dikenal dengan negara agraris. Seiring perkembangan jaman negara Indonesia berubah kearah negara Industri.
Kehidupan  masyarakat  yang  dahulunya  sangat  menjaga  kerukunan  atau  toleransi  lambat  laun  gaya  kehidupan  masyarakat Indonesia mengarah ke kehidupan individual. Rasa gotong royong hampir sudah tidak ada dan rasa kebersamaan hampir sudah tidak ada pula.
Hal tersebut berpengaruh juga dalam kehidupan bernegara. Hampir sebagian besar pemegang kekuasaan melakukan korupsi, seperti kejadian baru-baru ini yang mana hampir 90 % anggota DPRD di salah satu Provinsi di Jawa Timur tersangkut korupsi dan saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK).
Korupsi yang berlindung di jabatan atau kekuasaan yang dipegangnya akan sulit diketahui terkecuali tertangkap tangan atau operasi  tangkap  tangan  (OTT).  Menurut  Teten  Masduki,  Korupsi  yang  dilakukan  politisi  senantiasa  menggunakan  cover kebijakan  resmi.  Kelompok  bisnis  dapat  belanja  politisi  untuk  mempengaruhi  perumusan  APBN  atau  pembuatan  undang- undang yang menguntungkan bisnisnya. 1
Bentuk korupsi bervariasi, tetapi mencakup penyuapan, pemerasan, kroniisme, kolusi, dan penggelapan. Sementara korupsi juga dapat menfasilitasi perusahaan  criminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan perdagangan manusia. 2 Selain  hal  tersebut,  ada  beberapa  bentuk  korupsi  yaitu  korupsi  politik  (political  corruption),  korupsi  birokrasi  (birocratic corruption), korupsi hukum (judicial corruption) korupsi idiologi (idilogical corruption) dan korupsi merupakan budaya (culture corruption).
Sepertinya  wajar  apabila  korupsi  di  Indonesia  sangat  sulit  untuk  diberantas,  ditangkap  satu  tumbuh  korupsi  yang  lain. Korupsi seperti cendawan dimusim hujan bahkan para politisi dan pemegang  kekuasaan berlomba  melakukan korupsi dengan berlindung pada jabatannya dan tidak ada perasaan takut. Padahal pemerintah telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi (KPK).
Sebagaimana  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002, dinyatakan bahwa  KPK  adalah  lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh kekuasaan manapun.
Dikeluarkannya undang-undang tersebut oleh pemerintah dimaksudkan untuk menangani tindak pidana korupsi yang terjadi, namun pada kenyataannya bukannya berkurang malahan sebaliknya para pemegang kekuasaan dan politisi berlomba melakukan tindak  pidana  korupsi,  sepertinya  tidak  ada  habis-habisnya.  Bahkan  baru-baru  ini  terjadi  salah  satu  anggota  partai  politik mengkorupsi dana pembangunan pemulihan bencana alam (gempa buni) di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1 Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi.Korupsi Kekuasaan. Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016, hlm. 68.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Eko  Prasojo,  bahwa  sumber  penyakit  birokrasi  pada  dasarnya  dapat  diidentifikasi  dari  lokus internal dan eksternal. 3
Pertama ,  factor  internal.  Sumber  internal  berasal  dari  kelemahan  dan  kegagalan  sistem  yang  ada  di  birokrasi  itu  sendiri. Dalam  perspektif  manajemen  sumber  daya  manusia,  munculnya  perilaku  menyimpang  birokrat  biasanya  sudah  dimulai  dari perekrutan pegawai yang tidak transparan, tak obyektif, dan tak professional. Perekrutan  ini pun tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait  dengan  subsistem  lain.  Misalnya,  ketertutupan  dalam  promosi  jabatan  dan  sistem  remunerasi  yang  tak  terkait  kinerja. Sumber internal penyakit birokrasi juga bisa disebabkan oleh proses bisnis di dalam di dalam pemerintahan dan pelayanan yang memungkinkan  birokrat  secara  individu  ataupun  bersama  mengambil  uang  negara  dalam  jabatan  dan  wewenangnya.  Pokok pangkalnya:  celah  sistem  yang  tak  paripurna  memungkinkan  transaksi  antara  wajib  pajak  dan  petugas  pajak  secara  simbiosis mutualisme.
Kedua , factor eksternal. Secara eksternal  penyakit korupsi  dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor  eksternal  lain  adalah  budaya  masyarakat  yang  sangat  permisif  dan  menjadikan  suap/gratifikasi  dalam  proses pemerintahan dan pelayanan sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan.
Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin merajalela dan tanpa berhenti bahkan menghiasi berita setiap hari diberbagai mass media seperti surat khabar dan televisi, yang mana hal ini menimbulkan masalah  dalam kehidupan sehari-hari baik dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## II. RUMUSAN MASALAH
Penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemberantasan  korupsi  dalam  perkembangannya menimbulkan  suatu  masalah.  Adapun  masalah  yang  timbul  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dapat  diidentifikasi sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  wewenang  lembaga  pemberantasan  korupsi  (KPK)  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi?
2. Bagaimanakah tindakan lembaga pemberantasan korupsi (KPK) dalam menindak tindak pidana korupsi yang terjadi.
Penulisan ini bertujuan mengkaji dan menganalisis bagimana wewenang dan menindak terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi (KPK).

## III. METODE PENELITIAN
Dalam  metode  ini,  penulis  menggunakan  metode  kepustakaan.  Penulis  mengkaji  dan  menganalisis  bergabagi  literature, peraturan perundang-undangan dan penulisan ini bersifat deskiriptif kualitatif.

## IV. PEMBAHASAN
A. Wewenang Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Lembaga pemberantasan korupsi yang lebih dikenal dengan istilah KPK dibentuk oleh pemerintah salah satu tujuannya ialah untuk  memberantas  korupsi.  Untuk  itulag  maka  dibuatlah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sepak terjang KPK dalam melakukan  tindakan penegakan hukum kepada para pelaku korupsi (disebut dengan istialh koruptor) tidak diragukan lagi. Hampir semua pejabat negara dan para politisi (baik yang di  DPR,  DPRD)  semuanya  ditangkap  dalam  operasi  tangkap  tangan  (disebut  OTT)  dan  diproses  sesuai  hukum  yang  berlaku baik berdasarkan UUTPK (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum PIdana).
Hampir seluruh provinsi di Indonesia mempunyai pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), hal ini dimaksudkan jika ada pejabat daerah yang korupsi ditangani oleh pengadilan tipikor yang ada di daerah, meskipun para koruptor tersebut ditangkap oleh  KPK.  Wilayah  kerja  KPK  sangat  luas  yakni  seluruh  Indonesia.  KPK  dalam  bertindak  tidak  pandang  bulu,  setiap  ada kejahatan korupsi KPK selalu ada atau hadir dan pelaku diproses secara hukum. Para pelaku korupsi itu meliputi penyelenggara negara,  politisi  dan  swasta.  Jika  melibatkan  pihak  swasta  biasanya  itu  menyangkut  masalah  fee  atau  komisi  dan  itu  bisa dikategorikan sebagai penyuapan.
Dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 merumuskan bahwa penyelenggara negara meliputi: a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
c. Menteri
d. Gubernur
e. Hakim
f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
g. Pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
Berbicara tentang sifat tindak pidana korupsi, Baharuddin Lopa dalam bukunya Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut: 5

## a. Korupsi yang bermotif terselubung
Yakni  korupsi  secara  sepintas  kelihatannya  bermotif  politik,  tetapi  secara  tersembunyi  sesungguhnya  bermotif mendapatkan uang semata.
Contoh: seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan  menerima si pemberi suap  menjadi pegawai negeri atau diangkat  dalam  suatu  jabatan.  Namun  dalam  kenyataannya  setelah  menerima  suap,  pejabat  itu  tidak  mempedulikan  lagi janjinya kepada orang yang member suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang.

## b. Korupsi yang bermotif ganda
Yaitu  seseorang  melakukan  korupsi  secara  lahiriah  kelihatannya  hanya  bermotifkan  mendapatkan  uang,  tetapi sesungguhnya bermotif lain, yaitu kepentingan politik.
Contoh: seseorang yang membujuk dan menyogok seseorang pejabat agar dengan menyalahgunkan kekuasaannya, pejabat itu  dalam  mengambil  keputusannya  memberikan  suatu  fasilitas  pada  si  pembujuk  itu,  meskipun  sesungguhnya  si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.
Sementara itu Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, menjelaskan cirri-ciri korupsi sebagai berikut: 6 a. Korupsi  senantiasa  melibatkan  lebih  satu  orang.  Hal  ini  tidak  sama  dengan  kasus  pencurian  atau  penipuan.  Seorang operator  yang  korup  sesungguhnya  tidak  ada  dan  kasus  itu  biasanya  termasuk  dalam  pengertian  penggelapan  ( fraud ). Contohnya  adalah  pernyataan  tentang  belanja  perjalanan  atau  rekening  hotel.  Namun,  disini  seringkali  ada  pengertian diam-diam  diantara  pejabat  yang  mempraktikkan  berbagai  penipuan  agar  situasi  ini  terjadi.  Salah  satu  cara  penipuan adalah  permintaan  uang  saku  yang  berlebihan,  hal  ini  biasanya  dilakukan  dengan  meningkatkan  frekuensi  perjalanan dalam  pelaksanaan  tugas.  Kasus  seperti  inilah  yang  dilakukan  oleh  para  elit  politik  sekarang  yang  kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang  berkuasa  dan  mereka  yang  berada  di  dalam  lingkungannya  tidak  tergoda  untuk  menyembunyikan  perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
c. Korupsi  melibatkan  elemen  kewajiban  dan  keuntungan  timbal  balik.  Kewajiban  dan  keuntungan  itu  tidak  selalu  berupa uang.
d. Mereka  yang  mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk  menyelubungi  perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan public atau umum (masyarakat)
g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan
Faktor  yang  paling  penting  dalam  dinamika  korupsi  adalah  kedaan  moral  dan  intelektual  para  pemimpin  masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa factor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:
a. Keterikatan  positif  pada  pemerintahan  dan  keterlibatan  spiritual  serta  tugas  kemajuan  nasional  dan  public  maupun birokrasi
b. Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi
c. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan
d. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi
e. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi. 7
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  dan  12  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Komisi pemberantasan korupsi berwenang melaukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
Adapun bunyi Pasal 11 sebagai berikut:
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. Melibatkan  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sedangkan, bunyi Pasal 12 sebai berikut:
4 Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) . PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016, hlm. 84
5 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hlm. 10
6 Ibid , hlm. 11
7 Ibid , hlm. 12

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Dalam  melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan  penututan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,  Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
d. Memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  untuk  memblokir  rekening  yang  diduga  hasil  dari  korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memperhentikan sementara tersangka dari jabatannya
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
g. Menghentikan  sementara  suatu  transaksi  keuangan,  transaksi  perdagangan,  dan  perjanjian  lainnya  atau  pencabutan sementara  perijinan,  lisensi  serta  konsesi  yang  dilakukan  atau  dimiliki  oleh  tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Dalam pengaturan pada Undang-Undang ini (TPK), Komisi Pemberantasan Korupsi:
a. Dapat  menyusun  jaringan  kerja  ( networking )  yang  kuat  dan  memperlakukan  institusi  yang  telah  ada  sebagai “counterparnert” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
b. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi ( trigger mechanism )
d. Berfungsi  untuk  melakukan  supervise  dan  memantau  institusi  yang  telah  ada,  dan  dalam  keadaan  tertentu  dapat mengambil  alih  tugas  dan  wewenang  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  ( superbody )  yang  sedang  dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejasaan. 8
Secara garis besar wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
b. Menetapakan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
e. Meminta  laporan  instansi  terkait  mengenai  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  (Pasal  7  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2002)
f. Wewenang  lain bisa dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.
Memperhatikan begitu luasnya  wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, siapapun pelaku  yang diduga  melakukan tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari penanganannya, apalagi didukung dengan dua alat bukti. Dengan dasar adanya dua alat bukti tersebut, pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa terlepas dari jeratan hukum KPK. Berbicara mengenai alat bukti yang sah, alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni meliputi:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.
Alat bukti dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengalami perluasan. Dalam  Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Taun 2001, dinyatakan, bahwa:
Alat bukti yang sah dalam bentuk  petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
a. Alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  ataut  disimpan  secara  elektronik  dengan  alat optic atau yang serupa dengan itu, dan
b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas,  maupun yang terekam, secara elektronik,  yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforesi yang memiliki makna. 9
B. Tindakan Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menindak Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi
8 Pujiyono. Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta. 2017, hlm. 6.33
9 Ikhwan Fahrojih. Hukum Acara Pidana Korupsi. Setara Press. Malang. 2016, hlm. 5

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pada masa reformasi, pemerintah sangat serius berupaya  meningkatkan pemberantasan tindak pidana  korupsi, baik  melalui jalur  pencegahan  maupun  jalur  penindakan.  Pemerintah  membentuk  badan  anti  korupsi  (KPK)  yang  idependen  dan  diberi berbagai  kewenangan  istimewa.  Selain  itu,  pemerintah  juga  membentuk  lembaga-lembaga  yang  dapat  mendukung pemberantasan  korupsi  secara  maksimal,  seperti  Pusat  Pelaporan  dan  Analisa  Transaksi  Keuangan  (PPTAK),  serta  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasilnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Terdapat cukup banyak kasus-kasus besar serta melibatkan tokoh-tokoh kuat dan berkuasa yang berhasil dibongkar dan dibawa pengadilan. Misalnya menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR dan DPRD serta tokoh atau pejabat lainnya. 10 Secara  yuridis  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa,  sehingga  pemerintah  memberikan kewenangan penindakan kepada KPK sangat luas dan hal ini dimaksudkan untuk menekan merebaknya kejahatan korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.
Untuk  itulah  maka  setelah  reformasi  dilakukan  perubahan  terhadap  UU  No.  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  telah  dibentuk  lembaga  khusus  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa kemajuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 antara lain dapat dilihat dalam  penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa dan dengan cara khusus:
“…… mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus…” 11 Penjelasan UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa:
“  Meningkatnya    tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali  akan  membawa  bencana  tidak  saja  terhadap  kehidupan perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara    pada  umumnya.  Tindak  pidana  korupsi  yang meluas dan  sistematis juga  merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi  masyarakat, dank arena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.  Begitupun  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan  secara  biasa,  tetapi  dituntut  cara-cara  yang  luar biasa.  Penegakan  hukum  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  konvensional  selama  ini  terbukti mengalami berbagai  hambatan. Untuk itu, diperlukan  metode penegakan  hukum secara luar biasa  melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intesif, efektif, professional serta berkesinambungan” 12 Berbicara mengenai penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK, maka berarti tentang  tugas dari pada KPK. Adapun tugas dari KPK adalah, meliputi:
a. Koordinasi dengan insansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
b. Supervise instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhdap tindak pidana korupsi
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). 13
Untuk  mendukung  tugas  KPK,  maka  diterbitkanlah  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2000  tentang  Tim  Gabungan Pemberantasan Pidana Korupsi sebagai  landasan pembentukan Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.
Tim  Gabungan  dibentuk  bertujuan  untuk  membangun    keterpaduan,  keterbukaan,  dan  akuntabilitas  public  dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Tim  Gabungan  dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab  langusng  kepada  Jaksa  Agung dengan keanggotaan yang terdiri dari unsure-unsur:
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Kejaksaan
c. Instansi terkait
d. Unsur masyarakat. 14
Demikian  pula,  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  diperlukan  strategi  secara  komprehensif.  Di  mana pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh  karena  itu  kebijakan  optimalisasi  pemberantasan  korupsi  harus  ditindaklanjuti  dengan  strategi  yang  komprehensif  agar benar-benar  dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Secara  garis  besar  strategi  yang  komprehensif  tersebut,  meliputi  aspek- aspek  peningkatan  integritas  dan  etika  penyelenggara  negara,  pemantapan  dan  percepatan  reformasi  birokrasi,  penguatan budaya anti korupsi masyarakat; serta penegakan hukum yang tegas konsisten dan terpadu. 15
10 Bambang Waluyo. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hlm. 43
11 Ikhwan Fahrojih. Op. Cit ., hlm. 2
12 Ibid, hlm. 3
13 Evi Hartanti. Op.Cit , hlm. 71 14 Pujiyono, Op.Cit , hlm. 6.31

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Adapun tindakan lembaga komisi pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi adalah meliputi: a. Penangkapan
b. Penyelidikan
c. Penyidikan
d. Penuntutan
Sebagaimana  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  38  sampai  Pasal  51  Undang-Undang  No.30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
a. Ternyata  wewenang  lembaga  komisi  pemberantasan  korupsi  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi  adalah mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi;  menetapakan  sistem  pelaporan dalam  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  kepada  instansi  yang  terkait;  meminta  informasi  tentang  kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;  meminta  laporan  instansi  terkait  mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002) dan wewenang  lain bisa dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.
b. Bahwa tindakan lembaga komisi pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana yang terjadi adalah meliputi penangkapan; penyelidikan; penyidikan; penuntutan, sebagaimana  diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 51 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## B. Saran
Sanksi  terhadap  para  koruptor  hendaknya  diperberat  dan  dibuat  miskin  sehingga  akan  menimbulkan  efek  jera  bagi  yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan para koruptor di dalam menjalani hukuman sebagai narapidana di tempatkan dipenjara yang terpencil seperti di penjara Nusakambangan dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarga.

## VI. BIOGRAFI
I.Rusyadi., Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Berpendidikan Strata 3 (Doktor) bidang Hukun dan  Kebijakan  Kelembagaan  Kelautan  dan  Perikanan  pada  Institut  Pertanian  Bogor.  Strata  1  (Sarjana) bidang  Hukum  Pidana pada  Universitas  17  Agustus1945  Semarang.  Strata  2  (Magister)  bidang  bidang  Ilmu  Hukum  Pada  Universitas  Hasanuddin Ujung  Pandang.  Sebagai  Koordinator  Wilayah  Sulawesi  Utara  dan  Gorontalo  Masyarakat  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi Indonseia (MAHUPIKI). Email: irusyadi@unikadelasalle.ac.id

## VII. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Chazawi, A., 2016. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) . PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Fahroji, I., 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi . Setara Press. Malang Hartati, E., 2016. Tindak Pidana Korupsi . Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Patittingi, F dan Fajlurrahman Jurdi., 2016. Korupsi Kekuasaan. Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki . PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta Pujiyono., 2016. Tindak Pidana Korupsi . Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta. Waluyo, B., 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi) . Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

## B. Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 No. 140
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1999    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 37