Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan Melalui
Doktrin Natalegawa: Dynamic Equilibrium
Ajeng Ayu Adhisty BPSDM Provinsi Sulawesi Barat e-mail: ajengayu.adhisty@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan  di  Laut  Cina  Selatan.  Peran  Indonesia  ditunjukkan  melalui implementasi  Doktrin  Natalegawa  atau  Dynamic  Equilibrium.  Doktrin tersebut  menitikberatkan  pada  posisi  Indonesia  sebagai  negara  mediator dengan mengedepankan proses perundingan dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Metode yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dimulai  dengan  melihat  pemetaan  konflik  Laut  Cina  Selatan.  Setelah  itu, dilanjutkan  dengan  melihat  nilai-nilai  Doktrin  Natalegawa  dengan sebagai usaha dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Kerangka konseptual  yang  digunakan  antara  lain  konsep  Doktrin  dan  konsep Netralitas.  Penulis  menyimpulkan  bahwa  Doktrin  Natalegawa  atau Dynamic  Equilibrium  berusaha  mendorong  tiga  faktor  Code  of  Conduct yakni  mengurangi  kecurigaan  antar  Negara,  mencegah  insiden,  dan mengelola  insiden  jika  terjadi.  Selain  itu,  doktrin  ini  mencoba  untuk menunjukkan  posisi  Indonesia  sebagai  negara  mediator  dalam  menye- lesaikan konflik yang terjadi di wilayah kawasan Asia Tenggara. Adapun hambatan  yang  dihadapi  dalam  implementasi  Dynamic  Equilibrium antara  lain  perbedaan  pandangan  terkait  bentuk  perundingan  yang disepakati  bersama,  Cina  menginginkan  penyelesaian  melalui  hubungan bilateral  dengan  negara  yang  bersangkutan,  dan  tingkat  kepercayaan antara negara yang berkonflik masih rendah.

## Kata Kunci :
Doktrin, Dynamic Equilibrium, Laut Cina Selatan, Indonesia, Code of Conduct

## PENDAHULUAN
Laut  Cina  Selatan  merupakan  kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis.  Sehingga,  menjadikan  kawasan ini  memiliki  potensi  konflik  karena  sum- ber  daya  alam  (SDA)  yang  terkandung  di dalam nya. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan terlibat
konflik  saling  klaim  atas  wilayah  ini. Perannya  sebagai  jalur  perdagangan  dan distribusi  minyak  dunia,  juga  menjadikan kawasan  ini  sebagai  objek  perdebatan regional selama bertahun-tahun. Hal inilah yang  membuat  Marty  Natalegawa  sebagai Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  di  eranya ingin  menerapkan  sebuah  doktrin  yang diberi nama “ Dynamic Equilibrium ” untuk
menyelesaikan  konflik  Laut  Cina  Selatan dengan jalur diplomasi yang damai.
Laut  Cina  Selatan  memiliki  sejarah  peng- uasaan  yang  silih  berganti.  Potensi  yang dimiliki  Laut  Cina  Selatan  juga  sangat besar,  karena  memiliki  sumber  daya  alam yang  berlimpah  dan  merupakan  jalur  per- airan yang sangat  strategis.  Kawasan  Laut Cina  Selatan  merupakan  jalur  perlintasan kapal-kapal  internasional,  perdagangan, distribusi  minyak,  lebih  40.000  kapal melewati  jalur  ini  di  setiap  tahunnya. Kawasan  Laut  Cina  Selatan  juga  merupa- kan sumber pencarian ikan bagi kehidupan masyarakat di negara-negara yang terletak di  sekitarnya.  Dengan  arti  strategis  dan ekonomis,  Laut  Cina  Selatan  menjadi  wi- layah perairan yang sangat penting karena negara  yang  memiliki  kedaulatan  atas pulau-pulau  yang  terdapat  di  Laut  Cina Selatan akan berhak memiliki sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terma- suk  mineral,  gas  alam  dan  minyak  bumi. Jalur  ini  juga  kerap  kali  disebut  sebagai maritime superhighway karena merupakan salah  satu  jalur  pelayaran  internasional yang  paling  sibuk  di  dunia.  Hal  ini  yang mengakibatkan  Laut  Cina  Selatan  menja- di objek perdebatan dalam konteks region- al maupun internasional. Serta memuncul- kan  upaya  konfrontatif  saling  klaim  yang melibatkan  4  (empat)  negara  anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam dan  Brunei  dengan  China  dan  Taiwan. Pada  tahun  1947,  China  mengeluarkan klaim atas Kepulauan Spartly dan Paracel. Pada saat itu, China mengeluarkan sebuah peta  yang  memasukkan  Spartly,  Paracels
dan  Pratas  ke  dalam  wilayah  teritorialnya (Cipto, 2007).
China  juga  mempertahankan  keberadaan militer negaranya di  wilayah tersebut.  Hal ini memunculkan respon dari negara yang wilayah perbatasannya bersinggungan langsung  dengan  Laut  Cina  Selatan, terutama  negara-negara  anggota  ASEAN. Bagi  negara-negara  yang  berbatasan  lang- sung dengan Laut Cina Selatan wilayah ini sangat  strategis  untuk  dijaga  keama- nannya.  Selain  itu,  ditambah  pula  dengan keadaan  bahwa  wilayah  perairan  Laut Cina  Selatan  merupakan  perairan  laut bebas.  Konflik  Laut  Cina  Selatan  tidak bisa  dilepaskan  dari  persoalan  kebutuhan akan  sumber  daya  yang  langka  seperti minyak.  Minyak  menjadi  incaran  utama karena  hingga  saat  ini  perebutan  untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dap- at  diperbaharui  ini  tidak  dapat  dilepaskan dari  konflik  militer.  Bahkan  invasi  militer sebagaimana invasi Amerika ke Iraq tahun 2003. Sejak awal dekade 90-an hingga saat ini  China  telah  menjadi  salah  satu  dari sepuluh importir minyak terbesar di dunia. Predikat  ini  dengan  sendirinya  membuat China  harus  selalu  berusaha  untuk  men- dapatkan  suplai  minyak  dari  luar  negeri dalam  jumlah  cukup  agar  perekonomian- nya  tetap  berjalan  dan  berkembang  pesat. Kandungan  minyak  dan  gas  alam  di kawasan  ini  membuat  keterlibatan  China dalm konflik di kawasan ini menjadi tidak terhindarkan (Cipto, 2007).
Pemerintah  RRC  sendiri  sangat  optimis dengan  potensi  SDA  yang  ada  di  sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakan-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
nya.  Berdasarkan  laporan  lembaga  Infor- masi Energi Amerika (Energy Information Administration  -  EIA),  RRC  memperkira- kan  terdapat  cadangan  minyak  di  sana sebesar  213  miliar  barel,  atau  sekitar  10 kali lipat cadangan nasional Amerika Seri- kat  (AS).  Sedangkan  para  ilmuwan  AS memperkirakan  terdapat  sekitar  28  miliar barel  minyak  di  kawasan  Laut  Cina Selatan.  Adapun  EIA  menginformasikan, cadangan  terbesar  SDA  di  sana  kemung- kinan  berasal  dari  gas  alam,  yang  diper- hitungkan  sekitar  900  triliun  kaki  kubik, atau  sama  dengan  cadangan  minyak  yang dimiliki Qatar (Roza, 2013).
Show  of  force serta  manuver  agresif  dan provokatif,  dan  bahkan  konflik  terbuka  di kawasan Laut Cina Selatan berlangsung di masa  lalu  dalam  sejarahnya.  Hal  ini diperlihatkan dengan silih bergantinya  ko- ntrol  atau  penguasa  di  wilayah  tersebut, yang  berdampak  pada  perubahan  nama kawasan perairan tersebut. Bentrokan yang parah  tercatat  pada  tahun  1974  yang  telah menewaskan  tentara  Vietnam.  Pada  tahun 1988  Angkatan  Laut  RRC  dan  Vietnam kembali  terlibat  konfrontasi  di  Spratly, dengan  Vietnam  kehilangan  70  personil militernya.  Angkatan  Laut  Filipina  juga pernah  terlibat  dalam  ketegangan  kecil dengan  angkatan  laut  RRC,  Vietnam,  dan Malaysia.  Konflik  antara  Angkatan  Laut Filipina  dan  RRC  pernah  terjadi  di  Dang- kalan  Karang  Scarborough.  Begitu  pula, antara Angkata Laut Filipina dan Vietnam yang  sempat  memanas  setelah  kapal  dari kedua  negara  terlibat  dalam  provokasi yang  saling  memicu  ketegangan  (Roza, 2013).
Benturan  kepentingan  yang  melibatkan banyak  negara  ini  dapat  menyebabkan konflik  dan  instabilitas  secara  global maupun  regional.  Apabila  tidak  dapat diselesaikan  dengan  cara  yang  baik  maka bisa berujung dengan melibatkan kekuatan militer  antar  negara  yang  merasa  kepen- tingan  nasionalnya  terganggu.  Penyele- saian  persoalan  Laut  Cina  Selatan  dengan kekuatan  militer  patut  menjadi  perhatian yang serius bagi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan telaah terhadap berbagai  langkah  strategis  terutama  untuk mengkalkulasi  potensi  munculnya  Cina sebagai  ancaman  utama  bagi  Asia  Teng- gara.  Lebih  jauh,  fokus  Indonesia  yang menyadari  bahwa  instabilitas  di  kawasan berpeluang  sebagai  goncangan  tersendiri bagi  keutuhan  internal  ASEAN.  Apabila keempat  negara  anggota  ASEAN  yang memiliki konflik klaim  wilayah di  kawas- an  Laut  Cina  Selatan  tetap  bersikukuh mempertahankan  kepentingan  masing-ma- sing  negara,  maka  eksistensi  ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara akan dipertanyakan.
Oleh  karena  itu,  inisiasi  Indonesia  untuk mengambil  langkah  aktif  dan  reaktif  ter- hadap konflik ini didukung oleh anggapan negara-negara  lain  bahwa  Indonesia  ada- lah  pihak  yang  netral.  Indonesia  dilihat mampu  memahami  kerumitan  konflik  ini karena  faktor  geografis  antara  Indonesia  - Laut  Cina  Selatan  tidak  terlampau  jauh. Besarnya  potensi  konflik  di  Laut  Cina Selatan,  terutama  dalam  klaim  kepemili- kan  wilayah  Kepulauan  Paracels  dan Spratly  tentunya  mendapat  perhatian  dari Indonesia.  Indonesia  sebagai  salah  satu
negara  anggota  ASEAN  turut  berperan penting terhadap usaha-usaha penyelesaian konflik  di  Laut  Cina  Selatan.  Indonesia juga  merupakan  negara  yang  memprakar- sai  pembahasan  konflik  di  Laut  Cina Selatan atas klaim kepemilikan Kepulauan Paracel  dan  Spratly  melalui  berbagai workshop yang  telah  dilaksanakan.  Lang- kah  terpenting  yang  harus  dilakukan  oleh Indonesia adalah dengan melakukan diplo- masi  dengan  China,  baik  pada  jalur  bila- teral  maupun  multilateral.  Indonesia  perlu mendekati  China  dengan  tujuan  untuk membujuk  negara  itu  untuk  tetap  mema- tuhi  DOC (Declaration  of  Conduct  of Parties  in  the  South  China  Sea) maupun
TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast  Asia) guna  mencegah  potensi konflik  ini  menjadi  eskalasi  konflik  yang menggunakan  kekuatan  militer  (Ariffien, 2014).
Dynamic  Equilibrium adalah  hasil  buah pemikiran  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia kabinet  Indonesia  Bersatu,  Marty  Nata- legawa.  Doktrin  ini  memiliki  pengertian keseimbangan  dinamis  yang  berarti  tidak ada  satu  negara  dominan  di  sebuah kawasan,  menghilangkan  inklusivitas  dan meningkatkan  peranan  negara-negara  di dalam  isu-isu  multisektoral,  tidak  hanya politik,  tetapi  juga  lingkungan,  ekonomi dan  sosio-kultural.  Marty  Natalegawa mengartikan Dynamic Equilibrium sebagai sebuah keselarasan dalam bekerjasama an- tar  negara  yang  berinteraksi  secara  damai dan  menciptakan  rasa  saling  menguntung- kan tanpa hadirnya sebuah kekuatan domi- nan tunggal di kawasan.
Usaha-usaha  penyelesaian  konflik  di  Laut Cina Selatan ini bukanlah hal yang mudah karena  dibutuhkan  proses  yang  cukup panjang dalam usaha penyelesaiannya. Hal ini  disebabkan  belum  adanya  kesepakatan mengenai  bentuk  perundingan  yang  dapat diterima  semua  pihak  untuk  menyelesai- kan  sengketa  Spratly  secara  keseluruhan. Masih  besarnya  saling  curiga  di  antara negara-negara  yang  bersengketa  dapat menjadi hambatan bagi tercapainya penye- lesaian secara damai (Usman, 1997).
Indonesia sebagai aktor penengah memili- ki  kesempatan  untuk  mengimplementasi- kan  Doktrin  Natalegawa  atau Dynamic Equlibrium sebagai  usaha-usaha  penyele- saian konflik di Laut Cina Selatan. Doktrin tersebut  merujuk  pada  suatu  kondisi  yang ditandai  oleh  hubungan  antar  negara  yang mengedepankan  kemitraan  dan  berlandas- kan  keyakinan  bahwa  sangat  dimungkin- kan  dikembangkan  suatu  tatanan  interna- sional  yang  baru  yang  bersifat win-win solution dan  bukan zero-sum .  Hal  ini  ber- arti tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan  dan  berbagai  negara  berinteraksi secara  damai  dan  menguntungkan  (Kurni- awan, 2011).

## TINJAUAN PUSTAKA
Dewasa  ini,  perjalanan  dan  peran  politik luar negeri Indonesia dalam konteks global cukup  menjadi  perhatian.  Partisipasi  aktif Indonesia  dalam  berbagai  persoalan-per- soalan  global  dan  regional  mendapatkan berbagai  apresiasi  baik  di  dalam  maupun di  luar  negeri  (Kurniawan,  2011).  Untuk meningkatkan  partisipasi  Indonesia  dalam
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
berbagai  upaya  penyelesaian  konflik  di dunia Internasional khususnya Asia, Menteri  Luar  Negeri  Indonesia,  Marty Natalegawa  membangun  proyeksi  pers- pektif  kebijakan  luar  negeri  Indonesia, yaitu Doktrin Natalegawa Dynamic Equili- brium (Keseimbangan  Dinamis)  dalam posisi Indonesia di tengah globalisasi.
Doktrin  adalah  sebuah  spesifikasi  yang menggambarkan  suatu  fenomena  tertentu dalam  sebuah  keadaan  politik,  atau  meru- pakan  bentuk  artikulasi  ide  yang  berhu- bungan  pada  suau  fenomena  dimana doktrin  tersebut  diterapkan.  Doktrin  juga dapat  diartikan  sebagai  sebuah  serang- kaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukan cara untuk  mencapai  apa yang  dimaksud.  Pemahaman  definitif  ini memberikan  pengertian  sederhana  menge- nai  doktrin,  serta  menggambarkan  dimana letak  Doktrin  dalam  pelaksanaan  politik luar  negeri  suatu  negara  untuk  mencapai kepentingan  nasionalnya.  Secara  sederha- na pemahaman di atas memberikan ekspla- nasi bahwa doktrin mempertajam pelaksa- naan  politik  luar  negeri  untuk  mencapai kepentingan  suatu  negara  pada  sebuah situasi (Senahoyevents, n.d.).
Keseimbangan  Dinamis  atau Dynamic Equilibrium merupakan  turunan  dalam impelementasi  politik  luar  negeri  bebas- aktif  di  bawah  Presiden  SBY  untuk  lebih berperan  di  kawasan,  khususnya  Asia  Te- nggara  dan  Asia  Timur.  Berdasarkan penelusuran  mengenai  perumusan  politik luar  negeri  Indonesia  selama  era  presiden SBY,  maka  dapat  terlihat  jelas  bahwa Doktrin Natalegawa merupakan salah satu
bentuk manifestasi politik luar negeri yang telah dikembangkan selama periode Presiden  SBY  (Senahoyevents,  n.d.). Penggambaran mengenai penjabaran politik  luar  negeri  era  presiden  SBY  yang bukan  lagi “Rowing  between  the  Two Reefs” ,  melainkan “Navigating  a  Turbu- lent  Ocean” menjadi  faktor  utama  yang menggambarkan  bahwa  terdapat  keterkai- tan  erat  Doktrin  Natalegawa.  Secara eksplisit,  Doktrin  Natalegawa  memper- tahankan  beberapa  prinsip  politik  luar negeri  SBY “Navigating  a  Turbulent Ocean” ,  yaitu  menjaga  keseimbangan  an- tara independensi  pengambilan  keputusan, kebebasan  bertindak  dan  pendekatan  yang konstruktif;  tidak  bergabung  pada  sebuah aliansi  militer;  konektivitas  dengan  dunia luar;  mencerminkan  nasionalisme  dan identitas Indonesia (Senahoyevents, n.d.).
Dalam konteks ASEAN, selain merefleksi- kan  intepretasi  politik  luar  negeri  bebas- aktif  era  Presiden  SBY,  Doktrin  Natale- gawa juga bermaksud menempatkan posisi politik luar negeri Indonesia pada pembentukan  kawasan  yang  stabil,  damai dan  dapat  berkontribusi  pada  pembangu- nan  ekonomi,  baik  kawasan  maupun nasional (Senahoyevents, n.d.). Pembentu- kan  Doktrin  Natalegawa  tidak  dapat  pula diartikan  semata-mata  dipengaruhi  oleh prinsip  bebas-aktif  maupun  intepretasi kembali  maknanya  pada  era  Presiden SBY.  Melainkan,  ini  lahir  dari  kalkulasi strategis perubahan di lingkungan strategis Indonesia,  baik  di  ASEAN  maupun  yang secara geografis berdekatan dengan ASEAN.
Doktrin  Natalegawa  diasumsikan  terben- tuk  melalui  dua  faktor  utama  dalam  dina- mika  lingkungan  strategis  kawasan  yang sangat  signifikan.  Pada  mulanya  hal  ini disebabkan  oleh  kebangkitan  RRC  baik secara  ekonomi  yang  berpengaruh  pada penguatan  kekuatan  militer (The  Rise  of the Dragon) , serta pergeseran fokus politik luar  negeri  Amerika  Serikat  ke  Asia- Pasifik (Pivot to Asia) yang juga dibarengi dengan  ekspansi  ekonomi  dan  militer (Senahoyevents, n.d.).
Marty  Natalegawa  mengartikan Dynamic Equilibrium sebagai  sebuah  keselarasan dalam  bekerjasama  antar  negara  yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah  kekuatan  dominan  tunggal  di kawasan.  Saat  spektrum  politik  global terpolarisasi  menjadi  dua  blok,  Indonesia perlu menegaskan posisinya sebagai sebuah  negara  yang  pendukung  perdama- ian  yang  tidak  memihak  pada  salah  satu blok (Kurniawan, 2011).
Konsep Dynamic  Equilibrium ini  mema- dukan  sebuah  keseimbangan,  keuntungan, dan  rasa  saling  membutuhkan  antar  satu negara  dengan  negara  lain,  khususnya  di kawasan Asia. Sehingga, diharapkan nega- ra-negara  kawasan  Asia  dapat  bersaing dengan  negara-negara  di  kawasan  benua lainnya.  Melalui  diterapkannya  Doktrin Natalegawa,  Indonesia  diharapkan  dapat menempatkan  diri  dalam  dunia  interna- sional  dan  dapat  berpartisipasi  di  politik global.  Doktrin  Natalegawa  juga  dapat diterapkan  sebagai  solusi  upaya-upaya penyelesaian  konflik,  seperti  persengke-
taan wilayah antar negara. Namun  doktrin ini  bersifat  strategis,  karena  tidak  hanya bisa  diterapkan  dalam  persoalan  perseng- ketaan  wilayah  perbatasan  saja,  tetapi dapat  diterapkan  dalam  cakupan  kawasan yang lebih luas.
Doktrin  Natalegawa  merujuk  kepada  hu- bungan  antar  negara  yang  mengutamakan kemitraan  dan  berlandaskan  keyakinan bahwa  akan  terwujudnya  tatanan  interna- sional  yang  bersifat win-win  solution , bukan zero-sum .  Esensi  mendasar  dari doktrin  ini  adalah  situasi  “Perdamaian Dingin” dimana terjadinya perubahan pan- dangan  dan  pendekatan  hubungan  antar negara yang terlibat konflik, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber dari instabilitas antara kawasan menjadi sebuah pedoman  baru  tanpa  adanya  sebuah  kon- flik  terbuka  yang  menggunakan  kekuatan militer atau bersenjata dalam penyelesaian konflik.  Doktrin  Natalegawa  memiliki kerangka  kerja  sama  strategis.  Doktrin  ini lebih  bersifat  multilateral  dan  mengede- pankan  kerja  sama  antar  negara  dalam berbagai  bidang  serta  mengurangi  rasa ketidak  percayaan  yang  menjadi  pemicu munculnya konflik (Kurniawan, 2011).
Melalui  kerangka  kerja  sama  yang  meru- pakan  salah  satu  dari  konsep Dynamic Equilibrium ini, Indonesia dapat menjalan- kan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Tidak  berpihak  pada  salah  satu  kekuatan yang  dominan  atau  strategis,  dan  akan memberikan  rasa  aman  dam  kebebasan pada negara-negara yang ingin melakukan kerjasama.  Perspektif  kebijakan  luar  ne- geri Indonesia yang dicetuskan oleh Marty
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Natalegawa  ini  memiliki  sebuah  konsep yang  menguntungkan  pembangunan  dan perkembangan  negara-negara,  khususnya negara-negara  di  Asia.  Doktrin  ini  adalah sebuah  terobosan status-quo yang  mena- nggalkan  penggunaan  kekuatan  bersenjata dan  militer. Dynamic  Equilibrium adalah gambaran  menyeluruh  mengenai hegemo- nisme sisa  Perang  Dingin,  dan  memulai untuk  mewujudkan  kerja  sama  antar negara yang menguntungkan.
Arti  dari  “keseimbangan  dinamis”  ini sendiri  juga  dapat  didefinisikan  oleh penekanan terhadap posisi Indonesia seba- gai  pencari  keseimbangan  dalam  berbagai kerja  sama  antar  negara.  Tujuan  nya adalah untuk mencarikan solusi yang tepat dan  saling  menguntungkan  antar  negara yaitu win-win  solution bagi  pihak-pihak yang terlibat konflik. Tujuan lain dari dari Dynamic  Equilibrium ini  adalah  mengun- dang  kekuatan  utama  untuk  berpartisipasi dalam  kerangka  kerjasama  untuk  mem- bangun  konstruksi  kawasan  yang  inklusif. Perspektif dynamic  equilibrium memiliki dua  termin  penting. Dynamic merujuk pada  dinamisme  politik  global.  Dalam sebuah  Rapat  Kerja  antara  Kementerian Luar  Negeri  dengan  Komisi  1  DPR  RI pada  bulan  Juni  2011,  Marty  Natalegawa selaku  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia memaknai  dinamisme  politik  global  seba- gai sebuah hal yang selalu terjadi. Artinya, negara-negara  di  dalam  politik  global selalu  mengalami  perubahan  baik  dalam hal  kekuasaan,  kekuatan,  maupun  penga- ruhnya.  Dalam  hal  ini  Marty  percaya bahwa  dinamisme  adalah  suatu  kenisca-
yaan  atau “dynamism  is  a  given” (Kurni- awan, 2011).
Termin  kedua  adalah equilibrium atau keseimbangan.  Keseimbangan  merujuk dimana  tidak  ada  kekuatan  yang  dominan yang  berlandaskan  tiga  prinsip  utama; common  security , common  stability ,  dan common prosperity . Dengan doktrin tersebut,  maka  persoalan-persoalan  politik dan  keamanan  global  yang  dihadapi  oleh Indonesia  akan  dihadapi  dengan  tujuan keamanan,  kestabilan,  dan  kemakmuran bersama.  Dari  prinsip  tersebut  pula,  maka penyelesaian  masalah  keamanan  dan politik  membutuhkan  mekanisme  kerja- sama.  Jika  mencari  titik  temu  antara  dua konsepsi  diatas,  maka  baik  kebijakan  luar negeri bebas aktif dan Doktrin Natalegawa merupakan  konsep  yang  sesuai  dengan amanat Konstitusi Indonesia pada UUD RI 1945  khususnya  alinea  ke  empat  (Kurnia- wan, 2011).

## TINJAUAN TEORETIS

## Doktrin
Doktrin  adalah  sebuah  spesifikasi  yang menggambarkan  suatu  fenomena  tertentu dalam  sebuah  keadaan  politik,  atau  meru- pakan  bentuk  artikulasi  ide  yang  berhu- bungan  pada  suau  fenomena  dimana doktrin  tersebut  diterapkan.  Doktrin  juga dapat  diartikan  sebagai  sebuah  serang- kaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukan cara untuk  mencapai  apa yang  dimaksud.  Pemahaman  definitif  ini memberikan  pengertian  sederhana  menge- nai  doktrin,  serta  menggambarkan  dimana letak  doktrin  dalam  pelaksanaan  politik
luar  negeri  suatu  negara  untuk  mencapai kepentingan  nasionalnya.  Secara  sederha- na pemahaman di atas memberikan ekspla- nasi  bahwa  doktrin  memperuncing  pelak- sanaan  politik  luar  negeri  untuk  mencapai kepentingan  suatu  negara  pada  sebuah situasi (Senahoyevents, n.d.).
Salah  satu  doktrin  yang  sempat  mewarnai kancah perpolitikan Indonesia adalah Dok- trin  Natalegawa.  Doktrin  ini  esensinya ingin  mengikat  kekuatan-kekuatan  besar global  untuk  bersama-sama  memberikan kontribusi  bagi  stabilitas  dan  pembangun- an di  kawasan. Dengan  pendekatan dialog untuk  setiap  permasalahan  yang  muncul dan  diharapkan  akan  mengikis  perasaan saling  curiga  dan  diplomasi  rahasia  di  an- tara  negara-negara  di  kawasan  (Prasetya, 2012).
Dynamic Equilibrium juga mengemukakan bagaimana  antara  pihak-pihak  yang  ber- konflik  untuk  mengembalikan  wilayah- wilayah  yang  termasuk  kedalam  wilayah konflik  kedalam status  quo .  Selain  itu, doktrin  ini  juga  menunjukan  peneka- nannya  pada  peranan  Indonesia  sebagai pencari  keseimbangan  dalam  berbagai kerja sama yang bertujuan untuk mencari- kan  solusi  menguntungkan  alias win-win solution bagi pihak-pihak yang terlibat.

## Konsep Netralitas
Netralitas/ neutrality adalah  status  hukum untuk  tidak  melibatkan  diri  dalam  perang serta  menetapkan  hak  dan  kewajiban tertentu  terhadap  negara  yang  berperang. Hak negara netral diakui oleh negara yang bertikai, antara lain: (1) bebas dari pelang-
garan  wilayah;  (2)  menerima  asas  netral yang  tidak  memihak;  (3)  bebas  dari  turut campur  di  bidang  komersial  hingga  batas sangsi  ekonomi  yang  ditentukan  oleh hukum  internasional.  Kewajiban  negara netral mencakup: (1) bersikap tidak memi- hak; (2) menahan diri untuk tidak membe- rikan  bantuan  kepada  pihak  yang  ber- perang;  (3)  menolah  pemakaian  wilayah negara  netral  oleh  pihak  yang  berperang; dan  (4)  mengizinkan  negara  yang  ber- perang  untuk  terlibat  dalam  kegiatan komersial  hingga  batas  yang  ditentukan oleh hukum internasional (Plano, 1999).
Pengakuan  hak  netralitas  ini  mencakup jaminan  untuk  tidak  dilanggar  wilayahnya oleh negara yang bertikai, penerimaan asas netral  yang  tidak  memihak,  menahan  diri untuk  tidak  memberikan  bantuan  kepada pihak  yang  terlibat  pertentangan  atau peperangan,  dan  tidak  dikenakan  sanksi ekonomi  (Masbun,  2005).  Dalam  konteks konflik  Laut  Cina  Selatan  orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang ingin diterapkan oleh Marty Natalegawa melalui Dynamic  Equilibrium cenderung  bersifat netral.  Hal  ini  karena, Dynamic  Equili- brium adalah  doktrin  yang  cenderung mengarah  kepada  jalur  diplomasi  dan berinteraksi  secara  damai  dalam  menye- lesaikan  permasalahan  dan  konflik  yang terjadi antar negara. Melalui diterapkannya doktrin  ini,  Marty  Natalegawa  berupaya mendorong code  of  conduct atau  tata perilaku di kawasan Laut Cina Selatan dan menginginkan  adanya  penyelesaian  masa- lah yang tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan.
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Melalui Dynamic  Equilibrium, Marty Natalegawa  ingin  menekankan  dan  meng- edepankan  penyelesaian  masalah  kawasan melalui  diplomasi  secara  damai,  pende- katan dialog atau perundingan serta meng- hormati  hukum  laut  internasional  dan menanggalkan  penggunaan  senjata.  Marty Natalegawa  sebagai  Menteri  Luar  Negeri Indonesia  ingin  memperlihatkan  bahwa Indonesia adalah negara yang netral. Seba- gai  negara  yang  tidak  terlibat  langsung dalam  konflik  tersebut,  Marty  juga  ingin mempublikasikan  bahwa  Indonesia  mela- lui  kebijakan  diterapkannya Dynamic Equilibrium memiliki  potensi  menjadi aktor dan negara penengah yang tidak ber- pihak pada salah satu  negara yang terlibat konflik yang artinya mengedapankan sikap netralitas  dalam  usaha-usaha  penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  studi  literatur dan  pengumpulan  beberapa  data  melalui pemberitaan  media  massa.  Tulisan  ini berangkat  dari  peran  doktrin  Natalegawa dalam  mengatasi  konflik  di  Laut  Cina Selatan. Dari konsep Dynamic Equilibrium tersebut  penulis  mencoba  untuk  meng- korelasikan antara prinsip netralitas politik luar negeri Indonesia dengan penyelesaian konflik  yang  bersifat  damai.  Hal  ini kemudian  menunjukkan  peran  Indonesia melalui  doktirn Dynamic  Equilibrium sangat  penting  dalam  menyelesaikan  kon- flik di Laut Cina Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Konflik Laur China Selatan
Konflik  Laut  Cina  Selatan  merupakan salah  satu  konflik  yang  sulit  untuk  disele- saikan.  Namun  banyak  cara  yang  dapat dilakukan  agar  konflik  di  Laut  Cina Selatan ini dapat diselesaikan secara damai dan  tidak  menimbulkan  konfrontasi  ber- senjata  secara  terbuka.  Kemungkinan  ter- capainya  penyelesaian  secara  damai  di antara  negara-negara  yang  terlibat  konflik (China,  Taiwan,  Malaysia,  Brunei  Darus- salam,  Filipina,  Vietnam)  pada  dasarnya sudah  terlihat  dari  pernyataan-pernyataan mereka untuk melakukan perundingan dan pertemuan-pertemuan  atau  dialog  bilateral untuk  membahas  sengketa  Kepulauan Paracel dan Spratly.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ben- turan  kepentingan  antar  negara  yang  se- dang  terlibat  konflik  di  Laut  Cina  Selatan ini  akan  menimbulkan  instabilitas  baik secara  global  maupun  regional.  Jika  tidak dapat  diselesaikan  dengan  jalur  perdama- ian  maka  akan  menyebabkan  munculnya kekuatan-kekuatan  militer  dari  masing- masing  negara  yang  merasa  kepentingan nasionalnya terusik. Ditambah lagi, negara -negara  pengklaim  kecuali  Brunei  Darus- salam memiliki pangkalan militer di kawa- san Kepulauan Spratly.   Indonesia sebagai negara  yang  dianggap  bersifat  netral  dan tidak ikut terlibat langung dalam konflik di Laut  Cina  Selatan  ini  perlu  mengambil langkah  dengan  menerapkan  Doktrin  Na- talegawa  agar  terwujudnya  diplomasi  se- cara  damai.  Indonesia  juga  merupakan bagian dari masyarakat  Internasional yang
Upaya Penyelesaian Konflik... | 118
perlu  untuk  membantu  menentukan  solusi terbaik  dalam  usaha-usaha  penyelesaian konflik  Laut  Cina  Selatan.  Partisipasi  ini- lah  yang  nantinya  juga  akan  menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang men- jaga  perdamaian  dunia  dengan  mencip- takan  perdamaian  didalam  negeri  dan  di sebuah kawasan. Upaya-upaya perdamaian terhadap  usaha-usaha  penyelesaian    konf- lik  di  Laut  Cina  Selatan  yang  pernah dilakukan,  diantaranya  adalah  (Wirasuta, 2013):
1. DOC  ( Declaration  On  The  Con- duct of Parties in The South China Sea )    antara  ASEAN    dan  China pada 4 November 2002 untuk  me- nyelesaikan sengketa tanpa ancam- an atau penggunaan senjata.
2. November 2012 dibentuk working group untuk  membahas  kode  etik
( Code of Conduct ) yang disebut 1st WG ASEAN SOM or COC.
3. Perjanjian  bilateral  antara  China dan  Vietnam  pada  Oktober  2011 tentang Principles  for  Resolving Maritime Issues .
4. Vietnam  dan  Malaysia  pada  Mei 2009  telah  menandatangani  MoU tentang Komisi pembatasan Landas Kontinen.
5. Cina aktif mengadakan pendekatan bilateral  seperti  dengan  ASEAN Regional Forum dengan membawa tawaran bahwa perselisihan teritor- ial dapat diselesaikan dengan men- gesampingkan masalah-masalah kedaulatan  dan  lebih  mengedepan- kan pembangunan ekonomi.
6. China  mengadakan  pendekatan  bi- lateral  dengan  ASEAN,  tawaran
bahwa perselisihan  teritorial dapat diselesaikan  dengan    mengesam- pingkan  masalah-masalah  kedaula- tan dan lebih mengedepankan pem- bangunan ekonomi.
7. China menetapkan kewenangan de- ngan  melakukan  patroli  di  Laut Cina  Selatan  dan  membangun kota-kota di wilayah sengketa.
8. China  menerbitkan  paspor  baru dengan  mencantumkan  kawasan Laut  Cina  Selatan  sebagai  wilaya- hnya.
9. Vietnam,  Malaysia,  dan  Filipina merespon  dengan  meningkatkan kehadiran  militernya  di  daerah sengketa.
10. Filipina  mengganti  sebutan  Laut Cina  Selatan  menjadi  Laut  Fili- pina  Barat.
11. Vietnam  mengganti  dengan  sebu- tan Laut Timur.
12. China  menyebut  Spratly  dengan nama  Nansa  Qundo  (kelompok pulau pantai).

## Faktor Pendukung Implementasi Doktrin Dynamic Equilibrium
Marty  Natalegawa  mengartikan Dynamic Equilibrium sebagai  sebuah  keselarasan dalam  bekerjasama  antar  negara  yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah  kekuatan  dominan  tunggal  di kawasan.  Dalam  konteks  Laut  Cina Selatan,  Indonesia  sebagai  salah  satu negara anggota ASEAN yang tidak terlibat langsung  dalam  konflik  ini  dianggap sebagai  negara  yang  paling  netral  untuk menjadi mediator penyelesaian konflik.
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Konflik  Laut  Cina  Selatan  merupakan konflik  yang  berkepanjangan.  Jika  terus dibiarkan  maka  akan  menimbulkan  chaos. Karena  hal  tersebutlah  Indonesia  perlu meningkatkan  rasa  saling  percaya  antar negara-negara  yang  berkonflik  dan  dapat menjadi  aktor  yang  berperan  melalui Doktrin Natalegawa.
Faktor-faktor diterapkannya Doktrin Nata- legawa dalam  penyelesaian  konflik  Laut Cina  Selatan  bertujuan  untuk  meng- hilangkan  kekuatan  dominan  tunggal  di kawasan.  Dalam  konflik  Laut  Cina  Sela- tan,  China  menjadi  negara  yang  paling dominan.  Beberapa  kali  negara-negara yang  terlibat  konflik  melakukan  perun- dingan  dan  perjanjian  bilateral  untuk membahas  penyelesaian  konflik  di  Laut Cina  Selatan  ini  namun  mendapat  per- tentangan dan tidak menerima persetujuan dari  China.  Hal  ini  disebabkan  China hanya  mengakui  negara-negara  tersebut apabila  melakukan  perjanjian  dan  peru- ndingan bilateral dengannya. China meng- anggap bahwa kawasan perairan Laut Cina Selatan  merupakan  bagian  dari  wilayah kedaulatan teritorial negaranya. China juga mulai  memperlihatkan  dominasinya  den- gan  memperlihatkan  kekuatan  armada lautnya.  Hak-hak  historis  selalu  menjadi alasan  China  melakukan  klaim  atas kepemilikan  kawasan  Laut  Cina  Selatan. Maka  dari  itu,  Indonesia  melalui  diterap- kannya Doktrin Natalegawa perlu melaku- kan diplomasi agar China dapat memenuhi Code  of  Conduct dalam  menyelesaikan konflik ini.
Doktrin Natalegawa memiliki konsep yang mengutamkan  jalur  diplomasi  damai dalam  menyelesaikan  sebuah  konflik. Potensi  munculnya  konflik  terbuka  sangat tidak  dapat  terelakkan  jika  permasalahan di  Laut  Cina  Selatan  ini  tidak  dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Maka dari  itu  Indonesia  perlu  melakukan  pen- dekatan dialog dengan negara-negara yang berkonflik  agar  dapat  menyelesaikan masalah  dengan win-win  solution dan  bu- kan zero  sum .  Indonesia  juga  merupakan negara anggota ASEAN yang tidak terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan, maka  dari  itu  potensi  Indonesia  menjadi aktor penengah menjadi besar. Hal ini juga dimaksudkan  untuk  menjaga  keutuhan internal  ASEAN  dan  menjaga  eksistensi ASEAN  sebagai  organisasi  regional  Asia Tenggara.

## Hambatan dalam Penerapan Doktrin Dynamic Equilibrium
Dalam upaya penyelesaian konflik di Laut Cina  Selatan  ini,  tentu  saja  tidak  selalu berjalan  mulus.  Terdapat  beberapa  ham- batan  dalam  usaha-usaha  penyelesaian konflik  di  Laut  Cina  Selatan  yang  dikare- nakan oleh beberapa hal. Misalnya, tumb- uh rasa saling tidak percaya antara  negara -negara  yang  terlibat  langsung  dalam konflik  di  Laut  Cina  Selatan  dan  tidak adanya itikad baik dari negara-negara yang bersengketa  untuk  menyelesaikan  konflik ini.  Hal  ini  disebabkan  belum  adanya kesepakatan mengenai bentuk perundingan yang  dapat  diterima  semua  pihak  untuk menyelesaikan  sengketa  Spratly  secara keseluruhan. Masih besarnya saling curiga di  antara  negara-negara  yang  bersengketa
dapat menjadi   hambatan bagi tercapainya penyelesaian damai (Usman, 1997).
Di satu pihak China mendukung diadakan- nya  pertemuan  bilateral.  China  mengang- gap  seluruh  pulau-pulau  di  kawasan  Laut Cina  Selatan  merupakan  wilayahnya  dan setiap negara yang menuntut dan mendud- uki pulau-pulau Spratly harus mengadakan perundingan  bilateral  dengannya.  China tidak  akan  menerima  persetujuan  yang mungkin  akan  dicapai  dalam  pertemuan bilateral  yang  diadakan  antara  kedua negara  bersengketa  lainnya.  China  akan tetap menuntut seluruh Pulau Spratly yang dikuasai  oleh  mereka.  Hal  ini  berarti persetujuan  yang  mungkin  akan  dicapai oleh  negara-negara  bersengketa  lainnya tidak akan menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan, kecuali diantara kedua negara itu saja (Usman, 1997).
Di  lain  pihak  negara-negara  lainnya  yang bersengketa  seperti  Vietnam,  Malaysia, dan  Filipina  lebih  mendukung  perun- dingan  multilateral  untuk  menyelesaikan sengketa  Spratly  secara  keseluruhan. Melalui  perundingan  multilateral  ketiga negara  secara  bersama-sama  akan  mem- punyai  posisi  yang  lebih  kuat  untuk mempertahankan pulau-pulau Spratly yang telah  diduduki  terutama  dalam  meng- hadapi  tuntutan  China.  Sebaliknya  China lebih  memilih  perundingan  bilateral  deng- an  masing-masing  negara  yang  berseng- keta,  karena  dengan  cara  ini  akan  dapat menekan  masing-masing  negara  daripada mengahdapi  mereka  bersama  (Usman, 1997).
Walaupun demikian pertemuan-pertemuan bilateral  di  antara  beberapa  negara  yang bersengketa  telah  di  dilakukan.  Misalnya, pada bulan April 1988, China dan Vietnam telah menyatakan kesediaan mereka untuk berunding  dengan  Filipina  dan  Malaysia untuk  menyelesaikan  sengketa  Kepulauan Spratly  melalui  diskusi  dan  konsultasi. Kesediaan  Vietnam  dan  China  mendapat tanggapan  positif  dan  Filipina  (Usman, 1997).
Filipina  dan  Vietnam  mengadakan  sebuah pertemuan  dan  menghasilkan  beberapa kesepakatan.  Namun  pertemuan  tersebut tidak  menghasilkan  sebuah  persetujuan yang  konkret.  Hasil  dari  pertemuan tersebut lebih bersifat umum karena kedua negara  hanya  setuju  untuk  tidak  meng- gunakan  kekuatan  bersenjata  dalam  men- yelesaikan  konflik  yang  sedang  terjadi namun  tidak  membahas  hal  yang  lebih konkret  mengenai  kepemilikan  Kepulauan Spratly yang sedang mereka sengketakan.
Pada  tahun  1995,  Vietnam  dan  Filipina berhasil  merumuskan Code  of  Conduct dari  hasil  dialog  mereka.  Namun  hal  ter- sebut  mendapat  pertentangan  dari  China. China  memprotes  hasil  dari Code  of Conduct tersebut  dan  mengemukakan bahwa  Vietnam  dan  Filipina  harus  mela- kukan  dialog  mengenai  Laut  Cina  Selatan dengannya  saja,  tidak  boleh  membahas masalah  ini  dengan  negara-negara  lain, karena  China  beranggapan  bahwa  Laut Cina  Selatan  merupakan  bagian  dari kawasan  China.  Hal  ini  tentu  saja  meng- gambarkan hambatan penyelesaian konflik ini,  karena  China  hanya  mengakui  peru-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ndingan  bilateral  antar  negara  yang berkonflik dengannya saja.
Pada tahun 1988, China dan Filipina men- gadakan  pertemuan  namun  kedua  negara ini  sepakat  untuk  mengesampingkan  per- masalahan  sengketa  Kepulauan  Spratly yang merupakan bagian dari kawasan Laut Cina  Selatan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa China  dan  Filipina  tidak  berhasil  untuk menyetujui  hal-hal  yang  berkaitan  dengan penyelesaian konflik  di  wilayah ini.  Rasa curiga  Filipina  terhadap  maksud-maksud China  masih  sangat  besar.  Sehingga,  hal ini kembali menjadi hambatan tercapainya penyelesaian  konflik  di  Laut  Cina  Sela- tan. Namun  setelah insiden Mischief  Reef , China  dan  Filipina  kembali  mengadakan pertemuan  pada  tanggal  9-10  Agustus 1995, dan akhirnya menghasilkan Code of Conduct.
Namun hambatan penyelesaian konflik ini kembali  terjadi  karena  berbeda  dengan Filipina,  Malaysia  tidak  menanggapi  sec- ara  positif  kesediaan  Vietnam  dan  China untuk  berunding  yang  dikemukakan  pada tahun  1988  tersebut.  Malaysia  mungkin merasa  tidak  perlu  menanggapi  kesediaan itu  selama  pulau-pulau  Spratly  yang  ber- ada di bawah kedaulatannya tidak “digan- ggu  gugat”  oleh  kedua  negara  itu.  Baru pada  bulan  Januari  1992,  seperti  yang dikemukakan  sebelumnya,  Menteri  Luar Negeri  Malaysia,  Abdullah  Ahmad  Bada- wi  mengumumkan  bahwa  Vietnam  dan Malaysia  menyetujui  untuk  bekerja  sama dalam  membangun  pulau-pulau  Spratly, tetapi  kerja  sama  tersebut  “akan  dibatasi pada wilayah tumpang tindih yang dituntut
oleh  kedua  negara”.  Pengumuman  ini ditegaskan lagi oleh PM Vietnam, Vo Van Kiet  dengan  menyatakan  bahwa  “kedua negara  telah  menyelesaikan  sengketa  teri- torial  yang  meliputi  wilayah  tumpang tindih kedua negara.” Tetapi seberapa jauh pernyataan  itu  dituangkan  dalam  persetu- juan  bersama  secara  resmi  antara  kedua negara  masih  belum  jelas.  Yang  jelas pernyataan  ini  telah  menimbulkan  reaksi China  yang  menegaskan  kembali  bahwa Beijing mempunyai kedaulatan yang tidak dapat  dibantah  atas  Pulau  Nansha  dan diharapkan  pihak-pihak  lainnya  dapat  me- nahan  diri  untuk  tidak  melakukan  sesuatu yang  dapat  memperburuk  dan  memperu- mit situasi (Usman, 1997).
Hambatan lain yang dihadapi  untuk  peny- elesaian  konflik  di  kawasan  Laut  Cina Selatan  ini  adalah  negara-negara  yang berkonflik  tidak  mau  melakukan  perun- dingan dengan Taiwan. Melakukan perun- dingan  dengan  Taiwan  hanya  akan  meni- mbulkan reaksi keras dari China dan akan mendorong  China  untuk  melakukan  sera- ngan  terhadap  Kepulauan  Spratly  yang diduki  oleh  negara-negara  yang  berkon- flik.  Selain  itu,  jika  negara-negara  ini melakukan  perundingan  dengan  Taiwan mengenai  kepemilikan  sebagian  kawasan di  Laut  Cina  Selatan  hal  ini  berarti  tidak konsisten  dengan  politik  luar  negeri  neg- ara-negara  yang  sedang  berkonflik  yang menganut One  China  Policy .  Di  sisi  lain, Taiwan  juga  tidak  mau  terlibat  dalam perundingan yang dianggap akan memper- lemah  tuntuntannya  atas  seluruh  Kepulau- an Spratly.
Dalam  mewujudkan  perundingan  ini, seperti  yang  dikemukakan  oleh  seorang pengamat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam  perundingan  multilateral  akan dianggap  menerima  status  quo  yang  ada sebagai  fait  accompli  atau  dasar  untuk sebuah  kompromi.  Ini  tentu  sulit  diterima oleh  negara-negara  pantai,  seperti  China dan  Vietnam  yang  menuntut  seluruh Kepulauan  Spratly,  walaupun  mungkin tidak  menjadi  persoalan  bagi  Filipina  dan Malaysia yang hanya mempunyai tuntutan terbatas (Usman, 1997).
Suatu perundingan memerlukan kesabaran dan  membutuhkan  waktu  yang  sangat lama.  Selain  itu,  untuk  melakukan  perun- dingan-perundingan  yang  dapat  meng- hasilkan  persetujuan  bersama  diperlukan kemauan  politik  dari  negara-negara  yang bersengketa. Negara-negara yang berseng- keta  hendaknya  menyadari  bahwa  perse- tujuan bersama yang diterima semua pihak tidak  mungkin  dicapai  selama  masih  ada pihak-pihak  yang  menginginkan  tuntutan mereka  terpenuhi  tanpa  memperdulikan tuntutan-tuntutan  pihak  lainnya.  Dengan perkataan  lain,  selama  asas zero-sum (kemenangan  salah  satu  pihak  merupakan kekalahan  pihak  lain)  masih  mendasari tuntutan pihak-pihak tertentu, sulit diharapkan  tercapainya  suatu  persetujuan dalam  perundingan.  China  dan  Vietnam dalam  suatu  perundingan  tetap  menuntut seluruh  Kepulauan  Spratly  dan  mengha- rapkan Malaysia dan Filiphina melepaskan tuntutan    atau  menyerahkan  pulau-pulau yang  telah  diduduki  mereka,  maka perundingan  ini  sulit  meghasilkan  suatu
persetujuan  yang  dapat  diterima  semua pihak (Usman, 1997).

## Implementasi Doktrin Dynamic Equilibrium
Melakukan  diplomasi  dengan  China  ada- lah  langkah  awal  yang  penting  dalam usaha  penyelesaian  konflik  di  Laut  Cina Selatan.  Tujuan  nya  adalah  agar  China dapat  mematuhi  DOC  ( Declaration  of Conduct  of  Parties  in  the  South  China Sea )  dan  TAC  ( Treaty  of  Amity  and Cooperation  in  Southeast  Asia )  untuk mencegah  potensi  konflik  di  Laut  Cina Selatan  menjadi  eskalasi  konflik  yang menggunakan  kekuatan  bersenjata  atau militer. Marty Natalegawa, yang menjabat sebagai  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia pada masa itu telah membuat kesepakatan dengan  Menteri  Luar  Negeri  China,  Yang Jiechi  untuk  mengedepankan  jalur  diplo- masi  damai  yang  merupakan  salah  satu konsep  dari Dynamic  Equilibrium untuk menyelesaikan  konflik  di  Laut  Cina  Sela- tan.  Melalui  doktrin  ini,  Indonesia  selalu mendorong  negara-negara  yang  terlibat konflik  untuk  melakukan  dialog  dan diskusi  antar  negara  yang  terlibat  konflik dan  melakukan  kerja  sama  di  bidang- bidang  yang  menjadi  perhatian  bersama. Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  melalui Doktrin Dynamic  Equilibrium Indonesia memiliki  kapasitas  mediator  konflik  di Laut Cina Selatan.
Konsep  dari Dynamic  Equilibrium dalam upaya-upaya  penyelesaian  konflik  di  Laut Cina  Selatan,  salah  satunya  adalah mewujudkan Code of Conduct dan mengi- mplementasikan Declaration  on  the  Con-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
duct  of  Parties  in  the  South  China  Sea (DOC) secara efektif.  Hal ini diwujudkan dengan  menghilangkan  rasa  saling  curiga antara negara-negara yang terlibat konflik, menimbulkan  rasa  saling  percaya,  dan meningkatkan  kerja  sama,  mengutamakan perdamaian  dan  stabilitas  di  Laut  Cina Selatan.
Konsep dari Dynamic Equilibrium yang di implementasikan  selanjutnya  adalah  ber- peran  sebagai  mediator  atau  negara  pene- ngah yang bersifat  netral dan tidak memi- hak  pada  salah  satu  negara  yang  terlibat konflik  dalam  workshop  atau  pertemuan- pertemuan  antar  negara  untuk  membahas konflik  di  Laut  Cina Selatan.  Inisiatif dari Menteri  Luar  Negeri  Indonesia,  Marty Natalegawa  dengan  mengusulkan  terwu- judnya Code  of  Conduct merupakan  bag- ian  dari  diplomasi  Indonesia.  Dalam  hal ini, tiga poin penting yang menjadi  tujuan utama  dari  terwujudnya Code  of  Conduct adalah  menciptakan  rasa  saling  percaya, mencegah  insiden,  dan  mengelola  insiden jika  insiden  itu  terjadi.  Tiga  poin  yang yang menjadi  tujuan utama dari terwujud- nya Code of Conduct yang diusulkan oleh Marty Natalegawa pada tahun 2012 dalam implementasinya  telah  disetujui  pada  per- temuan  Menteri  Luar  Negeri  negara- negara ASEAN dan China di Beijing pada bulan Agustus 2013.
Keberhasilan  terwujudnya Declaration  on The  Conduct  of  The  Parties  in  the  South China  Sea pada  tahun  2002  merupakan implementasi  dari Dynamic  Equilibrium. Doktrin  tersebut  merujuk  pada  suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar
negara  yang  mengedepankan  kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan  dikembangkan  suatu  tatan- an  internasional  yang  baru  yang  bersifat win-win solution dan bukan zero-sum . Hal ini  berarti  tidak  ada  kekuatan  dominan tunggal  di  kawasan  dan  berbagai  negara berinteraksi  secara  damai  dan  mengun- tungkan (Kurniawan, 2011).
Declaration on the Conduct of the Parties in  the  South  China  Sea pada  tahun  2002 merupakan  sebuah  langkah  yang  mem- berikan  gambaran  cukup  jelas  mengenai penyelesaian  masalah  dengan  mekanisme kerjasama  sesuai  dengan  Doktrin  Nata- legawa.  Ada  beberapa  poin  yang  perlu dicatat  sehubungan  dengan  deklarasi  ter- sebut (Ariffien, 2014).
Declaration on the Conduct of the Parties in  the  South  China  Sea pada  tahun  2002 merupakan  sebuah  langkah  yang  mem- berikan  gambaran  cukup  jelas  mengenai penyelesaian  masalah  dengan  mekanisme kerjasama  sesuai  dengan  Doktrin  Nata- legawa.  Ada  beberapa  poin  yang  perlu dicatat  sehubungan  dengan  deklarasi  ter- sebut. Pertama ,  deklarasi  tersebut  adalah langkah  awal  dalam  penyelesaian  konflik dengan  kode  etik.  Deklarasi  tersebut  juga membuat  pihak-pihak  yang  terlibat  di konflik  Laut  Cina  Selatan  harus  mene- rapkan  prinsip  yang  terkandung  di  dalam ASEAN Treaty of Amity and Cooperation sebagai  basis  kode  etik  internasional  di kawasan  Laut  Cina  Selatan. Kedua , deklarasi  ini  menciptakan  basis  legal  ter- hadap  penyelesaian  konflik  di  Laut  Cina Selatan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  di
dalam  deklarasi  tersebut  harus  memiliki komitmen  untuk  melakukan  afirmasi kembali  terhadap  Charter  PBB  dan  UN Convention  on  the  Law  of  the  Sea  1982, TAC,  dan  berbagai  hukum  internasional lainnya  yang  mengakui  prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan  antar  negara. Ketiga, deklarasi ini  memberikan  syarat  kepada  negara- negara yang tergabung di  dalamnya untuk menyelesaikan  persoalan  di  Laut  Cina Selatan  dengan  kebiasaan  yang  baik  dan menjunjung  tinggi  perdamaian. Keempat, pada deklarasi ini menjelaskan “The Part- ies  concerned  undertake  to  resolve  their territorial  and  jurisdictional  disputes  by peaceful  means,  without  resorting  to  the threat  or  use  of  force,  through  friendly consultations  and  negotiations  by  sove- reign states directly concerned…” .
Pada  akhirnya,  perspektif  kebijakan  luar negeri  Indonesia, Dynamic  Equilibrium, telah  menjadi  preferensi  bagi  Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut  Cina  Selatan. Dynamic  Equilibrium bisa  dikatakan  terimplementasi  dengan baik  dengan  terwujudnya Declaration  on The  Conduct  of  The  Parties  in  the  South China Sea.
Melihat  kepercayaan  dari  negara-negara yang  terlibat  konflik  di  Laut  Cina  Selatan kepada  Indonesia  sebagai  mediator  dalam konflik  ini,  maka  Indonesia  melalui Doktrin  Natalegawa  dapat  meminimalisir munculnya  potensi  konflik  yang  dapat merusak  hubungan  antar  negara-negara yang  terlibat  konflik  khususnya  negara- negara  ASEAN  dan  terus  berperan  aktif
hingga  dapat  dihasilkan  jalan  keluar  yang dapat  diterima  dan  dipatuhi  oleh  negara- negara  yang  telibat  konflik  di  Laut  Cina Selatan.

## KESIMPULAN
Laut  Cina  Selatan  merupakan  wilayah yang  sangat  penting  bagi  banyak  negara, khususnya  bagi  negara-negara  yang  letak geografisnya  berbatasan  langsung  dengan wilayah  perairan  ini.  Hal  ini  yang  me- ngakibatkan  Laut  Cina  Selatan  menjadi objek  perdebatan  dalam  konteks  regional maupun  internasional.  Serta  memuncul- kan  upaya  konfrontatif  saling  klaim  yang melibatkan  4  (empat)  negara  anggota ASEAN  yaitu  Malaysia,  Filipina,  Viet- nam  dan  Brunei  dengan  China  dan  Taiw- an.
Benturan  kepentingan  yang  melibatkan banyak  negara  ini  dapat  jika  tidak  dapat selesaikan  dengan  cara  yang  baik  maka bisa berujung dengan melibatkan kekuatan militer  antar  negara  yang  merasa  ke- pentingan  nasionalnya  terganggu.  Indone- sia  sebagai  negara  yang  dianggap  bersifat netral  dan  tidak  ikut  terlibat  langung dalam  konflik  di  Laut  Cina  Selatan  ini perlu  mengambil  langkah  dengan  mene- rapkan  Doktrin  Natalegawa  yakni Dyna- mic Equilibrium (Keseimbangan Dinamis) agar terwujudnya diplomasi secara damai.
Konsep  dari  Doktrin  Natalegawa  jika dianalisa  akan  mencakup  beberapa  hal, diantaranya adalah, tidak ada suatu negara dominan di sebuah kawasan, mengedepan- kan  sikap  netralitas  atau  tidak  memihak,
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (109-126) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
berperan  sebagai  pencari  keseimbangan atau  mediator  dalam  menyelesaikan  kon- flik,  mengikat  kekuatan-kekuatan  besar global  untuk  berkontribusi  bagi  stabilitas dan  pembangunan  di  sebuah  kawasan, mengutamakan  jalur  diplomasi  damai  dan pendekatan  dialog  untuk  menyelesaikan suatu  permasalahan  atau  konflik,  mencip- takan kawasan regional yang solid dengan mengacu  pada  keseimbangan  dinamis yang bermakna di seluruh kawasan, menu- mbuhkan rasa saling percaya antar negara- negara  yang  berkonflik,  meningkatkan kerja sama antar negara, mencarikan solusi menguntungkan  alias win-win  solution bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik, mewujudkan Code of Conduct .
Hambatan  yang  dihadapi  dalam  menerap- kan  Doktrin  Natalegawa sebagai  usaha- usaha  penyelesaian  konflik  Laut  Cina Selatan  salah  satunya  adalah  tumbuh  rasa saling  tidak  percaya  di  antara  negara- negara  yang  terlibat  langsung  dalam  kon- flik di Laut Cina Selatan dan tidak adanya itikad  baik  dari  negara-negara  yang bersengketa  untuk  menyelesaikan  konflik ini.
Implementasi  dari Dynamic  Equilibrium adalah  tewujudnya Declaration  on  The Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang merupakan langkah awal dal- am penyelesaian konflik dengan kode etik. Dalam  deklarasi  ini  semua  negara  yang berkonflik  termasuk  China  setuju  untuk menjaga  stabilitas  regional,  bekerja  sama dan  menyelesaikan  konflik  secara  damai. Pada  akhirnya,  perspektif  kebijakan  luar negeri  Indonesia, Dynamic  Equilibrium
telah  menjadi  preferensi  bagi  Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut  Cina  Selatan.  Doktrin Dynamic Equilibrium bisa  dikatakan  terimplemen- tasi  dengan  baik  dengan  terwujudnya Declaration  on  The  Conduct  of  The  Par- ties in the South China Sea .
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ariffien,  N.  F.  (2014).  Upaya  Diplomatik Indonesia  terhadap  China  dalam Menyelesaikan  Potensi  Konflik Landas  Kontinen  Natuna  di  Laut Cina  Selatan. E  Jurnal  Hubungan Internasional  Universitas  Mulaw- arman .
Cipto, B. (2007). Hubungan Internasional di  Asia  Tenggara.  Terpong  terha- dap  Dinamika,  Kondisi  Riil,  dan Masa Depan (First). Pustaka
Pelajar.
Kurniawan, Y. (2011). Kontribusi Indone- sia  dalam  Penyelesaian  Konflik Laut Cina Selatan .
Masbun,  B.  N.  (2005). Kamus  Politik . Pustaka Sinar Harapan.
Plano,  J.  C.  (1999). Kamus  Hubungan Internasional . Putra A Bardin.
Prasetya,  D.  M.  (2012). Indonesia  di  Era Asia .  Universitas  Muhammadiyah
Malang.
Roza,  R.  (2013). Konflik  Laut  Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap
Kawasan .  Pusat  Pengkajian,  Peng- olahan Data, dan Informasi (P3DI).
Senahoyevents.  (n.d.). Telaah  Doktrin Natalegawa  “Dynamic  Equilibri- um” terhadap Kepentingan Ekono- mi  Indonesia:  Studi  Kasis  Keke- tuaan  Indonesia  di  ASEAN  tahun 2011 .
Usman,  A.  (1997).  Konflik  Laut  Cina Selatan:  Tantangan  bagi  ASEAN. Centre  for  Strategic  and  Interna- tional Studies (CSIS) .