## Kajian  Hukum  atas  Penelantaran  Aset  Daerah  untuk  Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga
Khairus Febryan Fitrahady 1 *, Budi Sutrisno 2 , Ahmad Zuhairi 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Email: khairusfebryan@unram.ac.id
Articcle Information
Article History:
Received : 05-10-2022 Revised : 28-11-2022 Accepted : 29-11-2022 Published : 29-11-2022
Keyword:
Local Assets;
Investment;
Local Goverment;

## Abstract
This research  is  to  examine the  protection  and legal standing  of the  local government for abandoning regional assets for investment purposes by third parties or investors. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the results of the study that  the  utilization  of  regional  assets  for  investment  purposes  must  be maximized by investors, these assets are important for increasing regional original  income  by  local  governments.  Regional  governments  have  the authority  and  strategic  position  to  decisively  terminate  contracts  with investors  who  have  clearly  failed  to  utilize  regional  assets  for  investment purposes.  With  the  principle  of  exeptio  non  admplenti  contractus,  the regional  government  can  terminate  the  contract  unilaterally  to  investors who do not first fulfill the achievements as promised.

## Abstrak
Penelitian ini untuk mengkaji tentang perlindungan dan kedudukan hukum pemerintah  daerah  atas  penelantaran  aset  daeran  untuk  kepentingan investasi oleh pihak ketiga atau Investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Berdasarkan  hasil penelitian  bahwa  pendayagunaan  aset  daerah  untuk  kepentingan  investasi harus  dapat  dimaksimalkan  oleh  investor,  aset  tersebut  penting  untuk meningkatkan  pendapat  asli  daerah  oleh  pemerintah  daerah.  Pemerintah daerah  memiliki  wewenang  dan  posisi  yang  strategis  untuk  seara  tegas memutus kontrak dengan investor yang secara jelas gagal mendayagunakan aset  daerah  untuk  kepentingan  investasi.  Dengan  prinsip exeptio  non ademplenti  contractus pemerindah  daerah  dapat  memutus  kontrak  secara sepihak  kepada  investor  yang  tidak  memenuhi  terlebih  dahulu  prestasi sebagaimana yang diperjanjikan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup riil  per  kapita.  Jadi  tujuan  pembangunan  ekonomi  di  samping  untuk  menaikan pendapatan  nasional  riil  juga  meliputi  perubahan  dalam  tingkat  pertumbuhan ekonomi,  pengurangan  ketimpangan  pendapatan,  dan  pemberantasan  kemiskinan yang  bertujuan untuk  mensejahterakan kehidupan masyarakat atau meningkatkan taraf  hidup. 1 Usaha  peningkatan  taraf  hidup  tersebut  dilaksanakan  oleh  negara melalui seluruh instrumen ketatanegaraan yang ada, baik itu eksekutif dan legislatif, bahkan  unsur  yudikatif  juga  dapat  mempengaruhi  melalui  instrumen  penegakan hukum  dalam  bidang  ekonomi  yang  berdampak  langsung  dan  tidak  langsung kepada masyarakat.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama melalui kewenangan dan  sinergisitasnya  melakukan  pembangunan  ekonomi  semata-mata  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Pembangunan  tersebut juga  terintegrasi  dengan  sektor lainnya  seperti  pendidikan,  kesehatan  hingga  sektor  keamanan,  karena  tanpa pendidikan yang baik, kualitas ekonomi tidak akan tercapai, tanpa sektor kesehatan yang  baik,  kondisi  ekonomi  pun  akan  terganggu,  dan  tanpa  dukungan  sektor keamanan yang baik maka stabilitas ekonomi tidak akan pernah terwujud.
Sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting terlebih sejak otonomi daerah mulai diakui pasca amandemen kedua Undang-Undang Dsar 1945 yang  secara  tegas  memberikan  pengakuan  tentang  keberadaan  dan  Peran  dari Pemerintah  Daerah,  baik  Pemerintah  Daerah  tingkat  1  yaitu  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah  tingkat  2  yaitu  Kabupaten/Kota  melalui  asas  desentralisasi. Selain  dalam  konstitusi,  ditegaskan  juga  dalam  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara subtansial memberikan otonomi kepada daerah  provinsi  dan  kabupaten  serta  pemerintahan  kota  suatu  kewenangan  serta otonomi  yang  lebih  luas  dibandingkan  era  sebelumnya.  Sehingga  dengan
1 Fernando  Samuel  Korua,  dkk, Pengaruh  Investasi  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013 , Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01 Tahun 2016, hlm 411
diberlakukannya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk  mengatur  pembangunan  infrastruktur,  ekonomi,  pendidikan  dan  bidang- bidang lainnya dengan pembatasan kewenangan melalui undang-undang.
Menurut  pandangan  Mudrajad  Kuncoro  salah  satu  tujuan  kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.  Sistem  desentralisasi  tetap  diterapkan  untuk  memudahkan  koordinasi kekuasaan dan Pemerintah, disamping untuk  lebih  mengakomodasi keberagaman wilayah  Indonesia. 2 Kewajiban    pemerintah    dan/atau  pemerintah  daerah  adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan  penanaman  modal. Untuk    menjamin    kepastian    dan  keamanan  itu  perlu  diatur  kewenangan pemerintah,provinsi,  dan  kabupaten/kota  dalam  penyelenggaraan  penanaman modal. 3
Dalam  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  diberikan  keleluasaan  untuk mengelola kebijakan di daerah  yang  mendukung  pemerataan pembangunan demi kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satunya  mengelola  dan  mengatur  kegiatan investasi atau penanaman modal. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman  Modal,  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  yang anatominya  tidak  boleh  bertentangan  dan  tumpang  tindih  dengan  pemerintahan pusat. Dalam kegiatan investasi, pemerintah daerah memiliki aset daerah yang bisa didayagunakan  untuk  kepentingan  ekonomi,  seperti  untuk  penyertaan  modal kepada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  pemberikan  hak  pakai/hak  guna bangunan bagi pihak ketiga, yang hasilnya masuk sebagai kas daerah. Serta melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  memberikan  ruang bagi daerah dan pengaturan mengenai pendayagunaan aset tersebut.
Investasi pemerintah daerah meliputi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam  bentuk  penggunaan  /  pemanfaatan  aset  daerah,  penyertaan  modal  daerah
2 Tjip Ismail, 2005, Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia , Ringkasan Desertasi, Program Doktor Pascasarjana FHUI, Jakarta, hlm.3
3 Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan   Hukum   Terhadap   Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 entang    Penanaman   Modal , Jurnal Lex Administratum, Volume. IV/No. 2, 2016, hlm 19.
pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat,  antara  lain  dana  yang  disisihkan  pemerintah  daerah  dalam rangka  pelayanan/  pemberdayaan  masyarakat  seperti  bantuan  modal  kerja, pembentukan  dana  bergulir  kepada  kelompok  masyarakat,  pemberian  fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. 4
Investasi  pemerintah  dilakukan  dalam  bentuk  saham,  surat  utang,  dan/atau investasi langsung. Saham adalah saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek, dan dapat juga dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan  di  bursa  efek  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Surat  utang  dan/  atau  sukuk  adalah  surat  utang  dan/atau  sukuk  yang diterbitkan  oleh:Pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  korporasi  dan/atau  Badan Hukum  Lainnya  (BHL),  pemerintah  negara  lain,  dan  korporasi  dan/atau  badan hukum asing. 5
Sebagai  contoh  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sendiri  memiliki  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berkaitan dengan aset daerah yang akan didayagunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi  dan  pembangunan,  salah  satunya  untuk  kepentingn  penanaman  modal. Pendayagunaan  aset  daerah  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  perjanjian/kontrak dengan  pihak  penanam  modal/investor  untuk  mengelola  aset  dan  didayagunakan untuk  kepentingan  masyarakat.  Namun  di  Nusa  Tenggara  Barat  pernah  terjadi penelantaran  aset  daerah  yang  dikelola  oleh  investor  padahal  nilai  aset  tersebut tinggi  namun  tidak  sebanding  dengan  pendapatan  yang  didapatkan  melalui pajak/bagi  hasil  dengan  daerah.  Salah  satunya  lahan  65  hektar  yang  berada  di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara yang dikelola oleh PT GTI dan ditemukan  adanya  indikasi  kerugian  daerah  yang  akan  ditimbulkan  karena  tidak dioptimalkan pemanfaatannya oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut menimbulkan persoalan  apakah  pemerintah  daerah  dengan  segera  memutus  kontrak  dengan
4 Aria L. Buana, dkk, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Pulau  Jawa  Tahun  2011-2015 , Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 4 Nomor 2, Februari Tahun 2018, hlm 3
5 Lalu Wira Pria Suhartana, Investasi Pemerintah Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman di Masa Pandemi Covid-19 , Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 10 Issue 1, April 2022, hlm 195
investor ataukah pemutusan tersebut jika menimbulkan kerugian bagi investor akan menimbulkan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah daerah, sehingga dalam proses penyelesaiannya membutuhkan proses yang tidak mudah dan berhubungan dengan stakeholder  terkait.  Bahkan  dalam  proses  yang  berkepanjangan  hingga  Menteri Investasi/Kepala BKPM turun langsung untuk melakukan penyelesaian persoalan dan memutuskan kontrak dengan Investor. 6
Oleh karena itu penting dilakukan kajian mendalam dalam persepektif hukum bagaimana  perlindungan  bagi  pemerintah  daerah  terhadap  aset  daerah  yang dimanfaatkan/dikelola oleh Investor dan terjadi penelantaran dan ketidakoptimalisasian pemanfaatan atas aset daerah oleh pihak ketiga atau investor.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  peelitian  ini  yaitu  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  Peraturan Perundang-Undangan  ( statute  approach )  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan terkait dengan  penanaman  modal  dan  pengelolaan  aset  daerah  oleh  pemerintah  daerah, kemudian selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan studi kajian kepustakaan terkait dengan isu/permasalahan yang diteliti menjadi analisis kajian penelitian ini.

## PEMBAHASAN
A. Perjanjian Investasi oleh Pemerintah Daerah
Di  Indonesia,  hukum  perjanjian  masih  didasari  oleh  aturan  hukum peninggalan  zaman  kolonial,  yang  masih  sampai  dengan  hari  ini  berlaku  dan digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan sebutan Burgelijk  Wetbook (BW)  yang  berisikan  4  buku  yakni,  Buku  1  tentang Orang,  Buku  2  tentang  Benda,  Buku  3  tentang  Perikatan  dan  Buku  4  tentang Pembuktian  dan  Daluarsa.  Walaupun  sifat  dan  bentuk  perjanjian  berdasarkan
6 Baca Bisnis.com dengan judul "Terlantarkan Lahan di Gili Trawangan, Kontrak PT GTI Diputus", https://ekonomi.bisnis.com/read/20210912/9/1441247/terlantarkan-lahan-di-gili- trawangan-kontrak-pt-gti-diputus , diakses tanggal 20 November 2022
perkembangan zaman mulai berubah, dan pengaturannya terdapat dalam berbagai aturan hukum yang bersifat spesialis.
Ketika  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya  pada  tanggal  17 Agustus 1945, kita dihadapkan pada pertanyaanm apa dan bagaimana yang harus diperbuat dengan stelsel hukum yang ada. Sebagai dampak dari (semangat) revolusi serta  perjuangan  kemerdekaan  dan  dalam  kerangka  keinginan  untuk  melakukan pembaruan dari stelsel hukum yang ada, maka dapat kita temukan sejumlah upaya pembaruan.  Lagi  pula  revolusi  sebenarnya  bermakna  melepaskan  diri  dari  masa lampau: revolution  rejects  yesterday .  Sentimen  umum  para  penguasa  di Pemerintahan  ialah  penolakan  keras  terhadap  pelanjutan  pemberlakuan  hukum Barat  dan  juga  terhadap  “Barat”  pada  umumnya.  Sentimen  atau  pandangan demikian  pada  gilirannya  memunculkan  kenyataan  bahwa  peraturan  perundang- undangan,  khususnya  yang  berasal  dari  penguasa,  acap  sangat  nyata  merupakan penolakan terhadap hukum “Barat” tersebut. namun demikian, pada saat sama, di dalam  putusan-putusan  pengadilan  yang  dihadapkan  pada  persoalan-persoalan konkret  yang  harus  diselesaikan  segera  kecondongan  sentimen  anti  “Barat”  itu justru tidak terekspresikan. 7
Dalam  ilmu  hukum  perdata,  terdapat  banyak  pendapat  ilmiah  tentang pengertian  perjanjian.  Dinataranya  Menurut  R  Wirjono  Projodikoro  Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak  berjanji  untuk  melakukan  suatu  hal  atau  tidak  melakukan  suatu  hal  janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. 8 Perjanjian adalah salah satu dari dua  dasar  hukum  yang  ada  selain  undang-undang  yang  dapat  menimbulkan perikatan.  Perikatan  adalah  suatu  keadaan  hukum  yang  mengikat  satu  atau  lebih subjek  hukum  dengan  kewajiban-kewajiban  yang  berkaitan  satu  sama  lain. 9
Sementara  itu  M.  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan
7 Herlien Budiono, 2015, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 19
8 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT Sumur, Bandung, hlm. 9.
9 Ibid , hal 12
hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. 10
Merujuk pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  perjanjian  bernama  ( nominaat )  dan  tidak bernama  ( innominaat ).  Perjanjian  tidak  bernama  merupakan  perjanjian  yang timbul,  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Perjanjian  bernama maupun  tidak  bernama  tunduk  pada  Buku  III  KUHPerdata. 11 Sehingga  dapat dikatakan juga bahwa para pihak yang mengadakan kontrak innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan khusus tetapi juga dalam ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.
Secara  sederhana  dapat  juga  diartikan  bahwa  kontrak  nominaat  adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdata, seperti kontrak jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam,  pemberian  kuasa,  penanggungan  utang,  perdamaian,  dan  lainnya. Sedangkan  kontrak  innominaat  adalah  kontrak  yang  timbul,  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat, seperti leasing , pembiayaan konsumen, waralaba, modal ventura, kontrak karya, keagenan dan lain sebagainya.
Kontrak  innominaat  dilakukan  sesuai  dengan  asas  umum  hukum  kontrak, yaitu  kebebasan  berkontrak.  Sistem  pengaturan  hukum  kontrak  innominaat  sama dengan hukum kontrak pada umumnya, yaitu sistem terbuka ( open system ), yang diartikan  sebagai  kebebasan  setiap  orang  membuat  perjanjian  baik  yang  sudah diatu, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  sebagai  berikut:  "Semua  perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat  perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun,  menentukan  isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan. Selanjutnya para pihak dapat menentukan bentuknya  perjanjian  baik  tertulis  atau  lisan. 12 Kebebasan  membuat  kontrak
10 Syahmin, 2006, Hukum Perjanjian Internasional , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 2 11 Salim HS, 2006, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta, Sinar Grafika, hlm 47
12 Salim HS, 2014, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Buku kesatu, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7
tersebut dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kontrak yang dilarang oleh undang-undang, seperti kontrak oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga yang beda, perjanjian dengan harga di bawah pasar, perjanjian  yang  memuat  persyaratan,  perjanjian  pembagian  wilayah,  dan sebagainya.
Pada  dasarnya  perjanjian  masuk  dalam  konteks  hukum  perikatan  yang notabenenya  merupakan  ikatan  privat  antara  individu  yang  satu  dengan  indiviu yang lain, individu dengan badan hukum yang satu ataupun badan hukum yang satu dengan  badan  hukum  yang  lain.  Segi  privat  dari  suatu  perjanjian  merupakan peruwujudan  bagaimana  para  pihak  bebas  menentukan  bentuk  dan  isi  perjanjian sesuai kehendak masing-masing, namun tetap dalam batasan selama bentuk dan isi perjanjian  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal itu yang menjadikan perjanjian tidak murni menjadi hubungan privat, namun terdapat kepentingan Negara yang menyisipkan pengaturan hukum publik dalam penentuan obyek dan kausalitas dalam perjanjian.
Perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yang  selanjutnya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak  yang membuat, yaitu timbulnya  hak dan  kewajiban.  Kewajiban  dalam  perspektif  hukum  perdata  dikenal  juga  dengan istilah  prestasi,  sehingga  jika  ada  salah  satu  pihak  melanggar  atau  melakukan sesuatu diluar dari hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan perjanjian, maka disebut sebagai wanprestasi.
Penerapan  asas  itikad  baik    lainnya    pada  tahap  pra  kontraktual  misalnya pada  saat salah satu pihak melakukan legal audit terhadap calon mitranya. Legal auditintinya  merupakan  suatu  kegiatan  pemeriksaan  (audit)  terhadap  dokumen- dokumen  dan hal-hal lainnya yang terkait  dengan  masalah hukum. Hal-hal atau dokumen-dokumen  yang  akan  dijadikan  objek  legal  audit  sangat  tergantung  dari perjanjian  yang  akan  dibuat.  Pada  saat  pelaksanaan  legal  audit,  pihak  yang melakukan  legal  audit  akan  meminta  sejumlah  dokumen  serta  hal-hal  lain  yang terkait    dengan    hukum.  Tujuan  silakukannya  legal  audit  tersebut  intinya  untuk memastikan  agar  perjanjian  yang  akan  dibuat  dapat  berjalan  dengan  baik  dan
tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 13 Wanprestasi kerapkali disamakan dengan penipuan dalam konteks hukum pidana, namun  perbedaannya  secara  fundamental  terletak  pada  unsur  itikad  baik  yang mendasari perjanjian sejak awal penjajakaan hingga tahap pelaksanaan perjanjian.
Wanprestasi  diartikan  oleh  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan  sebagai  hal dimana  tidak  memenuhi  suatu  perutangan  (perikatan).  Berdasarkan  sifatnya, wanprestasi mempunyai dua macam sifat yaitu pertama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan namun tidak secara sepatutnya. 14
Wanprestasi  merupakan  akibat  hukum  dalam  pelanggaran  atau  tidak terpenuhinya perjanjian  sebagaimana  mestinya, dimana wanprestasi  mengandung unsur:
1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali;
2. Prestasi dilaksanakan namun sebagian;
3. Prestasi dilaksanakan namun terlambat waktu pemenuhannya; dan
4. Melakukan hal yang tidak ada dalam perjanjian.
Perjanjian  dapat  dilakukan  dalam  bidang  apa  saja,  termasuk  dalam hubungan  Investasi  antara  Pemerintah  Daerah.  Investasi  merupakan  kegiatan pengembangan  ekonomi  yang  juga  didasari  oleh  kesepahaman  dan  kesepakatan bersama  antara  Para  Pihak.  Investasi/penanaman  modal  dilakukan  dan  bertujuan untuk mendatangkan keuntungan finansial antara penerima dan pemberi investasi.
Investasi diberikan makna dalam ensiklopedia ekonomi sebagai penanaman uang  atau  modal  dalam  proses  produksi  (dalam  pembelian  gedung,  permesinan, bahan  cadangan,  penyelenggaran  uang  kas  serta  perkembangannya).  Inti  dari investasi dalam pengertian ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Hal ini  menunjukkan  bahwa  investasi  yang  ditanamkan  hanya  semata-mata  untuk proses  produksi,  padahal  dalam  kegiatan  investasi  tidak  hanya  ditujukan  untuk
13 Deviana  Yuanitasari  &  Hazar  Kusmayanti, Pengembangan  Hukum  Perjanjian  Dalam Pelaksanaan  Asas  Itikad  Baik  Pada  Tahap  Pra  Kontraktual,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 , hlm 299
kegiatan  produksi  semata-mata,  tetapi  juga  kegiatan  untuk  membangun  berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi. 15
Pengertian lain tentang investasi diberikan oleh Kamaruddin Ahmad yaitu kegiatan  menempatkan  uang  atau  dana  dengan  harapan  untuk  memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut definisi ini,  investasi  ini terfokus pada penempatan uang  atau dana  yang  bertujuan untuk memperoleh  keuntungan.  Hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  investasi  di  bidang pasar modal. 16
Sementara itu secara umum, investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi dalam negeri dan investasi asing (foreign investment) . Hal ini dapat dilihat dari dua undang-undang  terdahulu  pada  masa  orde  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri.   Dalam  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2007 tentang Penanaman  modal  menggabungkan penanaman  modal asing dan  penanaman  modal dalam  negeri dalam  satu undang-undang. Pasal 1 angka 2 memberikan  definisi  penanaman  modal  dalam  negeri  adalah  kegiatan  menanam modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri.
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  menjelaskan  bahwa  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dalah kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Berdasarkan  pengertian  itu,  dapat  diurai  unsur-unsur  penanaman  modal dalam negeri sebagai berikut: 17
1. Kegiatan penanaman modal;
2. Di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Dilakuka oleh penanam modal dalam Negeri; dan
4. Seluruh modalnya berasal dari dalam Negeri.
15 Subadi dan Tiara Oliviarizki T, Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah , Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30. No. 1, hlm. 24
16 Ibid. hlm. 24
17 Siti  Annisah  &  Lucky  Suryo  Wicaksono,  2017, Hukum  Investasi, FH  UII  Press, Yogyakarta, hlm 4
Penanaman  modal  dalam  negeri  berdasarkan  Pasal  1  angkat  5  Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 adalah perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Usaha  Indonesia,  Negara  Republik  Indonesia,  atau  daerah  yang  melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Perorangan warga negara Indonesia  adalah  orang  atau  penduduk  Indonesia  yang  menanamkan  modalnya dalam  bidang usaha  yang terbuka untuk penanaman  modal dalam Negeri. Badan Usaha Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum, tidak berbadan hukum  atau  usaha  perseorangan,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Badan  usaha  tidak  berbadan  hukum  meliputi  persekutuan  perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Selanjutnya badan usaha berbadan hukum meliputi perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu,  badan  hukum  lainnya  yang  dapat  menjadi  penanaman  modal  adalah  dana pensiun, koperasi dan yayasan.
Dalam  melakukan  kegiatan  penanaman  modal  diperlukan  suatu  bentuk badan  usaha.  Pilihan  bentuk  badan  usaha  akan  mempengaruhi  terhadap pengembangan usaha, bentuk pertanggung jawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain- lain.
Bentuk  Badan  Hukum  perusahaan  penanaman  modal  dalam  negeri  dan penanaman  modal  asing  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:
1. Penanaman  modal  dalam  negeri  dapat  dilakukan  oleh  badan  usaha yang  berbadan  hukum,  tidak  berbadan  hukum,  bahkan  usaha perseorangan;
2. Penanaman  modal asing wajib dalam  bentuk perseroan terbatas dan didirikan  berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah  negara  Republik  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. Mengambil  bagian  saham  pada  saat  pendirian  perseroan terbatas;
b. Membeli saham; dan
c. Melakukan  cara  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pengertian  di  atas  mengandung  makna  bahwa  penanaman  dalam  negeri dalam  melakukan  investasi  dapat  membentuk  badan  hukum  atau  tidak  berbadan hukum.  Sedangkan  bagi  penanaman  modal  asing  wajib  berbadan  hukum  yang berbentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum  Indonesia.  Selain  itu,  baik penanam  modal  dalam  negeri  maupun  asing  yang  melakukan  penanaman  modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham. 18
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur sebagai  bentuk  intervensi  negara  pada  kegiatan  investasi  dengan  modal  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Dalam  hal  kegiatan  investasi, Pemerintah  Pusat  berwenang  menyusun  kebijakan  terkait  penanaman  modal  satu pintu melalui insttitusi tertentu dengan melimpahkan sebagain kewenangan kepada pemerintah daerah  melalu peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah menyusun  kebijakan  pada  tingkat  daerah  untuk  mendukung  kebijakan  tersebut secara  teknis.  Pelimpahan  kewenangan  Pemerintah  daerah  terkait  perizinan, pengaturan dan pelaksanaan perjanjian  investasi dengan pihak  lain. Sebagaimana diketahui bahwa dalam investasi bermakna menempatkan suatu modal yang dimana modal  tersebut tidak  harus  berupa  uang,  namun  juga  dapat  berupa  Sumber  Daya Manusia  dan  Barang/aset/benda  modal.  Sebagai  contoh  dalam  kegiatan  Investasi oleh  Pemerintah  Daerah,  barang  yang  merupakan  aset  daerah  dapat  dijadikan sebagai obyek perjanjian selama tidak di lakukan pengagunan/dijaminkan kepada lembaga keuangan atas aset tersebut dalam perjanjian tersebut
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D),  aset digolongkan menjadi dua jenis yaitu barang milik negara/aset negara dan barang milik daerah atau aset daerah. Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  tersebut  juga  disebutkan  bahwa  Barang  milik negara  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah. Perolehan  lain  yang  sah  yang  dimaksudkan  adalah  yang  barang  berasal  dari
18 Suparji, 2016, Pokok-Pokok Penanaman Modal , UAI Press, Jakarta, hlm. 3
hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang didapat sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan  undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Daerah pada dasarnya memiliki hak  otonomi  mengadakan  kegiatan  penanaman  modal  dan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, seperti terhadap aset daerah  tersebut  diberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk mendayagunakan  aset  tersebut  untuk  kepentingan  ekonomi  namun  terbatas terhadap  penggunaannya,  misalkan  pemerintah  daerah  tidak  dapat  menyertakan modal  secara  langsung  kepada  perusahaan-perusahaan  swasta.  Hal  tersebut mengacu kepada beberapa peraturan mengenai pengelolaan aset dan barang daerah.
Pengelolaan  terhadap  aset  daerah  secara  teknis  diatur  dalam  Permendagri No.17  tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Ruang lingkup  pengelolaan  aset  dimaksud  meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan,  pemindahtanganan,  penatausahaan,  dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Aset/barang  milik  daerah  dapat  dijadikan  sebagai  obyek  investasi  yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dimana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun  2007  tentang  Investasi  Pemerintah  disebutkan  dalam  Pasal  20  bahwa Investasi  langsung  dalam  bentuk  penyediaan  infrastruktur  dan  non  infrastruktur dilaksanakan dengan cara:
a. Badan investasi pemerintah melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
b. Badan investasi pemerintah melakukan perjanjian investasi dengan badan  yang  mengelola  dana  bergulir  pada  kementerian  teknis berdasarkan perjanjian kerjasama.
Perjanjian  kerjasama  sebagaimana  dimaksid  pada  Pasal  20  tersebut  akan dilaksanakan setelah menteri teknis/pimpinan lembaga melakukan identifikasi dan konsultasi  publik  atas  proyek  penyediaan  infrastruktur.  Berdasarkan  hasil
identifikasi  proyek  dan  konsultasi  publik  sebagaimana  dimaksud,  menteri teknis/pimpinan lembaga menetapkan prioritas proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas dan tata cara  pelaksanaan konsultasi publik ditetapkan oleh menteri teknis/pimpinan lembaga. Menteri dalam hal ini dalam kontes investasi di daerah  maka  dimaksudkan  adalah  Kepala  Daerah,  karena  berdasarkan  Pasal  36 Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Peraturan Pemerintah tersbut berlaku secara mutantis mutandis terhadap pengelolaan investasi oleh pemerintah daerah. Artinya Pemerintah  Daerah  diberikan  peluang  untuk  melakukan  investasi  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dengan  pihak  swasata  melalui mekanisme perjanjian.

## B. Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemerintah  Daerah  atas  Penelantaran Aset Investor
Perlindungan  hukum  merupakan  hak  dari  setiap  subyek  hukum  untuk mendapatkan  pengakuan  terhadap  hak  tersebut,  upaya  perlindungan  tersebut penting  dilakukan  dalam  segala  aktifitas  interaksi  dan  perbuatan  antar  subyek hukum  yang  satu  dengan  subyek  hukum  yang  lain.  Istilah  perlindungan  hukum dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan legal  protection, sedangkan  dalam  bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri  dari  dua  suku  kata  yakni  Perlindungan  dan  Hukum.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal perbuatan dan  sebagainya,  proses,  cara,  perbuatan  melindungi 19 .  Perlindungan  hukum merupakan  hak  setiap  warga  negara,  dan  dilain  sisi  bahwa  perlindungan  hukum merupakan  kewajiban  bagi  Negara  itu  sendiri,  oleh  karenanya  Negara  wajib memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  negaranya.  Pada  prinsipnya perlindungan hukum terhadap  masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat,  dan  martabat  sebagai manusia.  Sehingga  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  tersangka  sebagai bagian  dari  hak  asasi  manusia  tanpa  membeda-bedakan.  Perlindungan  hukum adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan
19 Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online https ://kbbi.web.id/perlindungan , diakses pada tanggal 10 November 2021
rasa  aman  kepada  saksi  dan  atau  korban,  yang  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 20
Perlindungan  hukum  preventif  diberikan  demi  mencegah  adanya pelanggaran  yang  dapat  terjadi.  Selain  itu,  bentuk  ini  juga  diberikan  guna memunculkan  Batasan  dalam  perilaku  yang  diperuntukkan  untuk  memenuhi kewajibannya.  Secara  preventif,  upaya  yang  dilakukan  guna  mengurangi kemungkinan  munculnya  pelanggaran  hukum  dilakukan  dengan  cara-cara  yang persuasif. 21
Upaya  pemenuhan  perlindungan  hukum  tersebut  diwujudkan  dan  oleh  Negara melalui instrumen ketatanegaraan yag ada mulai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan, dimana suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 22
Secara umum walaupun  terdapat  pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, namun dapat dikatakan juga bahwa terdapat juga beberapa urusan yang  menjadi  urusan  bersama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Pemerintah pusat  memiliki  wewenang  penuh  untuk  mengatur  politik  luar  negeri,  pertahanan keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional,  agama,  sementara  pemerintah daerah memiliki otonomi diluar urusan tersebut dan menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan dalam praktiknya kesemua urusan tersebut tetap dibutuhkan  sinergisitas  dalam  pelaksanaan  dan  proses  pengambilan  kebijakan strategisnya.
Dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  64  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal  di  Daerah Pasal  2  yang  menyatakan:  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  insentif  dan
20 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta , UI Press. Hal. 133
21 I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Saham  Melalui  Perusahaan  Sekuritas  Ilegal  Berbasis  Online ,  Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm 150
22 Bagir  Manan,  1996, Politik  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian . Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, hlm. 16
kemudahan  penanaman  modal  sesuai  kewenangannya  kepada  penanam  modal. 23 Pemberian  Insentif  adalah  dukungan  dari  Pemerintah  daerah  kepada  penanam modal  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  penanaman  modal  di  daerah. 24 Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam  modal  untuk  mempermudah  setiap  kegiatan  penanaman  modal  dalam mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 25 Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan investasi di Indonesia. Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah  daerah  adalah  menjamin  kepastian  dan  keamanan  berusaha  bagi pelaksanaan  penanaman  modal.  Untuk  menjamin  kepastian,  dan  keamanan  itu, perlu  diatur  kewenangan  pemerintah,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  dalam penyelenggaraan  penanaman  modal. 26 Adapun  penyelenggaraan  urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah  daerah  didasarkan  pada  kriteria  eksternalitas,  akuntabilitas,  dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
Pada  dasarnya  kewenangan  pemerintah  daerah  sebagaimana  yang dijelaskan  sebelumnya,  salah  satunya  dapat  melaksanakan  hubungan  investasi dengan  Pihak  Swasta  melalui  mekanisme  kerjasama  operasional  dan pendayagunaan aset dengan catatan aset tersebut tidak diagunkan/dijadikan obyek jaminan  sebagaimana  larangan  dalam  Undang-Undang  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara.  Namun  aset/barang  tersebut  dapat  digunakan  dalam rangka  pendayagunaan  ekuitas  dalam  rangka  pertumbuhan  ekonomi  melalui investasi di daerah.
Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Perusahaan/Pihak Swasta  atau  investor  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  salah  satunya kerjasama  pendayagunaan  aset  daerah  dengan  pihak  ketiga  melalui  Hak  Guna Bangunan/Hak  Guna  Usaha,  aset  tersebut  tidak  disertakan  sebagai  modal perusahaan  swasta,  kecuali  penanaman  modal  dilakukan  dengan  Badan  Usaha Milik Daerah, dimana aset daerah dijadikan sebagai salah satu penyertaan modal
23 Lihat  Pasal  2  PERMENDAGRI  No.  64  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
24 ibid 25 ibid 26 H. Salim, Budi Sutrisno, loc.cit. hlm.89
pemerintah  kepada  Perusahaan  Daerah,  namun  tetap  harus  melalui  mekanisme Peraturan  Daerah.  Sementara  dengan  Pihak  Swasta  dengan  perjanjian  yang mengacu pada prinsip itikad baik dalam perjanjian/kontrak itu sendiri.
Asas  kebebasan  berperjanjian  adalah  suatu  asas  yang  memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:  1) Membuat perjanjian atau tidak  membuat perjanjian 2) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  3)  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 4) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Asas  itikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  yang  dikenal  dalam  hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda  memberika  peranan  tertinggi  terhadap  itikad  baik  dalam  tahapan praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. 27
Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat  dimengerti  dan  dipahami  isinya.  Namun,  dalam  kenyataannya  banyak perjanjian  yang  isinya  tidak  dimengerti  oleh  para  pihak.  Jadi  dengan  kata  lain, hukum  perjanjian  memberikan  kebebasan  yang  sebesar-besarnya  kepada  subyek hukum  untuk  melakukan  perjanjian  asal  beritikad  baik. 28 Sebagaimana  kontrak yang telah dibuat antara kedua belah pihak juga menganut asas pacta sunt servanda, dalam perkembangannya sekarang ini asas pacta sunt servanda dilandasi asas itikad baik.
Prinsip  itikad  baik  menjadi  tolak  ukur  terhadap  perbuatan  hukum  dan implementasi para pihak yang mengadakan perjanjian, itikad baik harus tercermin dalam  setiap  tahapan/fase  perjanjian  mulai  dari  pra  perjanjian  yang  meliputi
27 Ahmad Miru, 2008 Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian , Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, hlm. 5
28 Djohari  Santoso  dan  Achmad  Ali,  1983, Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  FH  UII, Yogyakarta, hlm. 45.
pembahasan dan perumusan hingga pelaksanaan perjanjian hingga masa perjanjian berakhir atau karena alasan percepatan penghentian perjanjian.
Dalam  tahap  pra  perjanjian  misalkan  dapat  diketahui  dari  dokumen- dokumen informasi mengenai kedudukan hukum, status subyek hukum, keabsahan obyek  dari  perjanjian.  Hal  tersebut  dapat  dianalogikan  seperti  Penerapan  prinsip kehati-hatian  yang  dilakukan  oleh  Bank  dalam  proses  memberikan  persetujuan kredit terhadap nasabahnya, misalkan bagaimana Bank mengidentifikasi berkaitan dengan  karakteristik  individual  nasabah  dengan  melihat  track  record  dengan lembaga  keuangan  lainnya,  hal  itu  menjadi  penting  untuk  menghindari ketidakmampuan  salah  satu  pihak  secara  potensial  untuk  tidak  memenuhi kewajiban yang diperjanjian.
Kemudian  dalam  tahap  perjanjian,  isi  perjanjian  menjadi  tolak  ukur pemenuhan  prestasi  salah  satu  pihak,  dalam  kurun  waktu  yang  diatur  dalam perjanjian.  Seperti  halnya  dalam  perjanjian  investasi  antara  Pemerintah  Daerah dengan Pihak Swasta, khususnya jika perjanjian tersebut mengenai pendayagunaan ekuitas aset daerah, dimana pendayagunaan tersebut dilakukan oleh Pihak Ketiga Swasta,  dengan  harapan  dapat  memberikan  keuntungan  komersil  bagi  daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari secara finansial keuangan dapat saja diperhitungkan sebagai bagian dari pedapatan yang  akan  ada,  namun  jika  Pihak  Swasta  melakukan  pengabaian  terhadap pendayagunaan  tersebut  dan  tidak  sesuai  dengan  isi  perjanjian  investasi,  maka pemerintah  daerah  berpotensi  mengalami  kehilangan  potensi  keuangan  dari pendayagunaan  ekuitas  yang  dilegalkan  dalam  konteks  hukum  investasi  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah  Dearah  dan  Pihak  Ketiga  Swasta  sebagai  para  pihak  dalam perjanjian memiliki bargaining position yang sama dalam perjanjian, dimana para pihak sekalipun tidak disuratkan dalam klausula, secara mendasar para pihak bebas melakukan evaluasi terhadap prestasi masing-masing. Bahkan dalam satu prinsip dalam perjanjian dikenal dengan  istilah exeptio non ademplenti  contractus dapat dijadikan  dasar  bagi  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  prestasi  sebagaimana diperjanjikan  dikarenakan  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  prestasi  terlebih dahulu. Misalkan dalam perjanjian jual beli, pembeli bisa saja menolak pembayaran
dari  Pihak  penjual  dikarenakan  pihak  penjual  belum  melaksanakan  penyerahan barang karena dalam perjanjian dituangkan bahwa pembayaran dilakukan setelah penyerahan  barang  dilakukan  oleh  pihak  penjual.  Relevansinya  bahwa  prinsip tersebut  digunakan  dalam  sebuah  perjanjian  dimana  salah  satu  pihak  bisa  saja membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab  karena  melakukan  wanprestasi  dengan alasan ada pihak lain terlebih dahulu yang tidak melaksanakan prestasi tersebut.
Apakah salah satu Pihak dapat memutus perjanjian secara sepihak? Pada dasarnya kesepakatan dan perjanjian dibuat berdasarkan konsensus dari kedua belah pihak sehingga pengakhiran  perjanjian  haruslah  berdasarkan  itikad  baik  dari  kedua  belah  pihak,  namun dengan dasar wanprestasi dan prinsip exeptio non ademplenti contractus bisa saja menjadi dasar  penolakan  gugatan  secara  hukum  jika  pihak  Swasta  yang  menjadi  mitra  dari pemerintah  daerah  melayangkan  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  pemutusan  secara  sepihak dari Pemerintah Daerah.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Hukum memberikan perlindungan terhadap para pihak yang beritikad baik dalam suatu  perjanjian, begitu  juga  dalam  perjanjian  antara  Pemerintah  Daerah  dan Investor  dimana  kedudukan  keduanya  setara,  sehingga  jika  salah  satu  pihak melakukan  pengabaian  pendayagunaan  aset  yang  sudah  diperjanjikan  berpotensi mengakibatkan  kerugian  kepada  Pemerintah  Daerah  dengan  tidak  dapat disetorkannya hasil pendayagunaan aset tersebut ke dalam Pendapatan Asli Daerah. Jika Pemerintah Daerah melakukan pemutusan sepihak perjanjian tersebut sebelum masa  waktu  berakhir  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  wanprestasi  berdasarkan prinsip exeptio non ademplenti contractus dimana salah satu pihak dapat menangkis tuntutan  ganti  rugi  dengan  alasan  pihak  lainnya  terlebih  dahulu  mengabaikan prestasinya.

## SARAN
Dalam  perjanjian  dengan  Pihak  Investor,  Pemerintah  maupun  Pemerintah Daerah  khusus  dalam  perjanjian  pendayagunaan  aset  daerah  sebagai  obyek
pendayagunaan ekuitas bagi investor harus di detilkan tentang target-target dalam sekala waktu tertentu mengenai Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan tersebut, sehingga dalam keputusan penghentian pernjanjian pendayagunaan ekuitas tersebut menjadi lebih relatif mudah sebagai acuan dan pedoman pemerintah mendapatkan perlindungan  hukum  selama  pemutusan  perjanjian  tersebut  berdasarkan  tidak memenuhinya berbagai klausula dalam perjanjian, dan hal tersebut meminimalisir tuntutan hukum atas penghentian perjanjian investasi tersebut terlebih dalam jangka perjanjian yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Ahmad Miru, Hukum Perjanjian  dan Perancangan Perjanjian . Jakarta:  PT. Raja Grafindo Pesada, 2008
Bagir  Manan. Politik  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi Liberalisasi  Perekonomian, Fakultas  Hukum  UNILA.  Bandar  Lampung. 1996
Djohari  Santoso  dan  Achmad  Ali, Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  FH  UII, Yogyakarta, 1983
Syahmin, Hukum  Perjanjian  Internasional ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2006
Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta : Sinar Grafika, 2006
________, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Buku kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
Siti  Annisah  &  Lucky  Suryo  Wicaksono, Hukum  Investasi, FH  UII  Press, Yogyakarta, 2017
Suparji, Pokok-Pokok Penanaman Modal , UAI Press, Jakarta, 2016

## Jurnal:
Aria  L.  Buana,  dkk,  “Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Investasi  Pemerintah,
Investasi  Swasta  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Pulau  Jawa  Tahun  2011-2015 ” , Jurnal  Ekonomi  Pertahanan ,  Volume  4 Nomor 2, Februari Tahun 2018
Deviana  Yuanitasari  &  Hazar  Kusmayanti,  “Pengembangan  Hukum  Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra  Kontraktual ”, Jurnal Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Unpad, Volume  3  Nomor  2, Januari 2020
Fernando  Samuel  Korua,  dkk,  “Pengaruh  Investasi  Pemerintah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di  Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2003-2013 ” , Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , Volume 16 No. 01 Tahun 2016
Grandnaldo  Yohanes  Tindangen,  “Perlindungan      Hukum      Terhadap      Investor
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  entang        Penanaman Modal ” , Jurnal Lex Administratum , Volume. IV/No. 2, 2016
I  Gusti  Ayu  Andara  Yadnya  Sangaswary  dkk,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Investor  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Saham  Melalui  Perusahaan  Sekuritas Ilegal  Berbasis  Online”, Jurnal  Konstruksi  Hukum ,  Vol.  3,  No.  1,  Januari 2022
Lalu  Wira  Pria  Suhartana,  “Investasi  Pemerintah  Dalam  Bentuk  Pemberian Pinjaman  di  Masa  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Ius  Kajian  Hukum  dan Keadilan , Volume 10 Issue 1, April 2022
Subadi  dan  Tiara  Oliviarizki  T,  “Perkembangan  Konsep  atau Pemikiran  Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah ” , Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 30. No. 1
Tjip Ismail, “Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia”,  Ringkasan  Desertasi,  Program  Doktor  Pascasarjana  FHUI, Jakarta, 2005
Sumber Lain (Kamus):
Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online https ://kbbi.web.id/perlindungan ,

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Covid-19.