## KENDALA DALAM PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA

## M. Ichsan iwari, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : michsani97@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pemberian  hak  asimilasi  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  dan kendala  dalam  pemberian  hak  asimilasi  kepada  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui  apa  yang dibutuhkan narapidana dalam pemberian hak asimilasi mereka dari kendala yang ada. Sehingga hak asimilasi yang mereka terima dapat berjalan  efektif  dan  efisien  sesuai  tujuan  dari  asimilasi  tersebut.  Berdasarkan  hasil pembahasan,  ditemukan  kendala-kendala  dalam  pemberian  hak  asimilasi,  dan  penyebab nya. Sehingga kedepannya masing masing lembaga pemasyarakatan dapat memperhatikan kendala  yang ada agar pemberian hak asimilasi kepada narapidana berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang di inginkan.

## Kata Kunci : Asimilasi, Kendala, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT
This research is motivated by the awarding of assimilation rights at the Penitentiary.  The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  and  obstacles  in  granting assimilation rights to correctional institutions.  The research method used is a qualitative descriptive research method.  The result of this study is to find out what is needed to be given  in  granting  their  assimilation  rights  from  the  existing  constraints.    So  that  the assimilation  rights  they  receive  can  run  effectively  and  efficiently  according  to  the objectives  of  the  assimilation.    Based  on  the  discussion,  it  was  found  that  there  were obstacles  in  granting  assimilation  rights,  and  their  causes.    So  that  in  the  future  each correctional institution can pay attention to the existing obstacles so that the granting of assimilation rights to them can run well and as desired.

## Keywords : Assimilation, Obstacles, Prisoners, Correctional Institutions

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  yang  berlandaskan  hukum.  Terdapat  hukum  acara pidana  yang  mengatur  segala  hal  tentang  tindak  pidana,  salah  satunya  adalah  mengenai  tindak pidana  penahanan.  Tindak  pidana  penahanan  terhadap  tersangka  dan  terdakwa  merupakan kewenangan  mutlak  dari  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim,  Akhir  dari  proses  hukum  yang dijalani tersebut akan berakhir pada menjalani pemidanaan apabila yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah dan menjadi Narapidana.
Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. Hal  ini sesuai  dengan pengertian  yang terdapat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Bab 1 Ayat (6) dan Ayat (7), yakni:
a. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
b. Dijelaskan pada Ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan.
Pemidanaan yang dibebankan kepada Narapidana dijalani dalam suatu lembaga pemerintah yang  dikenal  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Lembaga  Pemasyarakaatan  (disingkat Lapas)  adalah  tempat  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenall istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan  istillah  penjara.  Lembaga  Pemasyarakatan  adalahUnit  Pelaksana  Teknis  di  bawah langsung  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).
Hak asasi manusia adallah hak dasar yang dimilliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi bisadirumuskan sebagai hak yang erat dengan kita sebagai manusia.yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau negara.
Secara garis besar hak–hak yang melekat pada seorang Narapidana sebagai makhluk sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini memiliki penjabaran yang sangat luas, karena menyinggung beberapa aspek seperti pemenuhan  kebutuhan  hidup  yang  layak  yang  dapat  diartikan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan sesuai  dengan  peradabannya.  Berdasarkan  hak  inilah,  pembinaan  Narapidana  oleh  Lapas menjangkau  beberapa  aspek  kehidupan  mulai  dari  kerohanian,  pendidikan,  kesehatan,  psikis, sosial, budaya dan lainnya.
Dalam program pembinaan tersebut, tedapat suatu program pembinaan Asimilasi yang mana telah menjadi hak daripada narapidana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik  Infonesia  Nomor  M.01.  Pk  .04-10  Tahun  2007  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
Asimilasi  adalah  prosespembinaan  narapidana  dan  anak  didiik  pemasyarakatan  yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didiik pemasyarakatan dikehidupan masyarakat.  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  bisa  diberi  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, jika telah memenuhi persyaratan substantif dan  administratif.  Jika  narapidana  telah  memenuhi  syarat  tersebut  maka  narapidana  dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamatan Permasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan.
Pada  prakteknya  banyak  narapidana  yang  belum  tersosialisasi  mengenai  hak  nya  ini, kurangnya pengetahuan dan pemahaman keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan untuk apa, apa saja hak – hak mereka yang dapt di terima selama menjalani hukuman atau masa pidana nya,  dan  juga  syarat  dan  prosedur  untuk  mendapatkan  hak  mereka  yan  dirasakan  cukup  rumit sehingga narapidana sendiri merasa ogah atau acuh untuk mendapatkan dan meminta haknya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan mereka nanti setelah bebas dan kembali ke lingkngan masyarakat luas.
Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak di bahas dalam dunia akademis dan pengetahuan umum secara lusa di masyarakat, sehingga banyak pihak yang kurang mengetahui dan mengerti apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi tersebut berjalan.

## 1. Rumusan Masalah
Berasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas di Artikel/jurnal ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan hak asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana?

## 2. Tujuan
Adapun tujuan dari pembahasan ini yakni:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Sugiyono  (2014:1)  mengatakan  bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berbentuk  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk  mengangkat  fakta,  keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung.

## PEMBAHASAN
Dalam asimilasi narapidana, terdapat sistem atau tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:
1.Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2.Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu ;
a. Tahap awal;
b. Tahap lanjutan, dan
c. Tahap akhir.
3.Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
4.Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
Di  Lembaga  Pemasyarakat  narapidana  haruslah  tidak  boleh  kehilangan  kontak  dengan masyarakat  dan  diberi  kesempatan  untuk  bersosialisasi  dengan  masyarakat.  Dengan  ada  nya program Asimilasi, narapidana dapat berbaur di tengah-tengah masyarakat.
Pelaksanaan program asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang bernaung di  bawah  Kementrian  Hukum  dan  Ham  dibagian  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan.  Di  dalam Lembaga Pemasyarakatan seseorang yang menjalani masa hukuman atau masa pidana nya yaitu warga  binaan  pemasyarakatan  yaitu  narapidana,  mereka  sudah  telah  memiliki  kekuaan  hukum yang tetap, namun ada juga mereka yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah oleh pengadilan yaitu tahanan. Untuk Tahanan, tidak mendapatkan Haka asimilasi, dan tak dapat diusulkan karena belum mempunyai masa pidana.
Dalam  tahap  awal  menjalankan  proses  pembinaan  terhadap  narapidana,  petugas pemasyarakatan  melakukan  admisi  dan  orientasi,  serta  pembinaan  kepribadian  yaitu  petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama  1  (satu)  bulan.  Petugas  kemasyarakatan  melakukan  pembinaan  terhadap  kepribadian narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan  kesadaran  beragama,  pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.
Jika  selama  menjalankan  masa  admisi  orientasi  itu  seorang  narapidana  melakukan  suatu pelanggaran hukum, maka setelah menerima laporan tertulis dari wali narapidana, kepala lembaga pemasyarakatan dapat memerintahkan :
1. Untuk mengamankan dan menempatkan narapidana yang bersangkutan dalam sebuah sel khusus.
2. Kepada bagian keamanan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.
Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan  lanjutan  pembinaan  kepribadian  pada  tahap  awal.  Narapidana  juga  diberikan pembinaan  kemandirian  berupa  keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  mandiri, keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  kecil,  keterampilan  yang  dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, pertanian, perkebunan.
Apabila  narapidana  tersebut  dianggap  sudah  mencapai  cukup  kemajuan  maka  kepada narapidana  yang  bersangkutan  diberikan  kebebasan  yang  lebih  banyak  dan  ditempatkan  pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan yang menegah (medium security).
Selanjutnya  setelah  narapidana  mempunyai  perkembangan  yang  baik  dan  menjalani  1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaannya  terdiri dari  2  (dua) bagian  yaitu  yang pertama, waktunya  dimulai  sejak  berakhirnya  tahap  awal  sampai  dengan  1/2  (satu  per  dua)  dari  masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan menengah.
Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.
Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir ini  yaitu  berupa  kegiatan  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  integrasi  yang  dimulai  sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Pembinaan dilakukan  diluar  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan (Bapas).
Para narapidana yang mempunyai perkembangan yang baik dan telah menjalani ½ sampai 2/3 masa pidana nya, akan diberikan hak asimilasinya, tentu nya dengan syarat syarat yang telah diatur. Pada program asimiliasi ni, narapidana dapat bebas memilih cara mereka untuk berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat, mereka dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan minat dan bakat mereka masing masing, tentunya dengan pengawasan dari berbagai pihak terkait, dan petugas pemasyarakatan yang ikut mengawasi narapidana tersebut.
Bentuk-bentuk asimilasi yang dapat dilakukan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa:
a. Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan Dalam kegiatan ini, pengawalan narapidana secara minimum security yakni petugas mengawal dengan pakaian biasa sewaktu narapidana berangkat kerja dan menjemputnya untuk kembali
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.Asimilasi  dengan  pihak  ketiga  dapat  memupuk kepercayaan  diri  narapidana  untuk  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali serta dapat menjadi suatu kemajuan berarti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.
b. Bekerja Mandiri Misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkeltukang memperbaiki radio dan lain sebagainya. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu;
c. Bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.
d. Mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan diluar LAPAS
e. Mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti:
1. Kerja bakti bersama dengan masyarakat;
2. mengikuti upacara
3. berolahraga bersama dengan masyarakat.
Narapidana dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana  yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02. PK.04. 10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
Untuk pengawasan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatanyang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosiial LAPAS dilaksanakan dengan cara tertutup oleh petugas LAPAS dengan pakaian dinas, sedangkan untuk narapidana yang asimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat,  untuk  warga  negara  asing,  asimilasi  narapidana  mengikutsertakan  kantor  imigrasi setempat.
Untuk  pengawasannarapidana  atau  anak  didik  pemasyarakatanyang  sedang  melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan social LAPAS dilaksanakan secara  tertutup  oleh  petugas  LAPAS  yang  berpakaian  dinas,  sedangkan  untuk  narapidana  yang asimilasi  kerja  diluar  LAPAS  pengawasannya  dilaksanakan  oleh  petugas  LAPAS  dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat, untuk warga negara asing, asimilasi narapidana mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.
Alasan  asimilasi  dapat  dicabut  apabila  (Kep  Men  Kehakiman  Nomor.  M.01.  PK.04.10 Tahun 1999 pasal 29):
a. Malas bekerja;
b. Mengulangi tindak pidana;
c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi.
Tujuan asimilasi berikutnya yaitu memberi kesempatan kepada narapidana untuk pendidikan dan  keterampilan  guna  mempersiapkan  diri  hidup  mandiri  di  tengah  masyarakat  diwujudkan 'melalui kegiatan kerja produktif. Kegiatan ini berguna untuk menambah keterampilan narapidana sebagai  modal  mendapatkan  pekerjaan  setelah  bebas.  Dengan  adanya  kegiatan  kerja  produktif sebagai  modal  keterampilan,  maka  akan  semakin  memberikan  kesiapan  bagi  narapidana  untuk menjalani kehidupan setelah bebas.
Diterapkannya  kegiatan  pembinaan  untuk  mewujudkan  tujuan  asimilasi  menunjukkan adanya suatu upaya yang mengarah kepada pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.
Bentuk pembinaan tersebut merupakan upaya untuk menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya sebagaimana dimaksud dalam tujuan sistem pemasyarakatan. Maksud dari menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya adalah mengembalikan narapidana kepada fitrahnya dalam
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hubungannya dengan tuhan, hubungannya dengan pribadi,  manusia lainnya, serta hubungannya dengan lingkungan.
Dengan  diberikannya  hak  asimilasi  kepada  naripadana,  prgoram  pembinaan  ini  pun diharapkan  dapat  mengembalikan  kepercayaan  narapidana  untuk  kembali  ke  lingkungan masyarakat  yang luas, dan menjadi bekal untuk kehidupan mereka nanti setelah bebas. Dengan berbaur  dan  ber  interaksi  langsung  dengan  masyarakat  tentunya  diharapkan  Stigma  negatif daripada narapidana di masyarakat dapat berubah dan dapat diterima oleh masyarakat luas, bahwa narapidana bukanlah sosok yang harus ditakuti melainkan harus di ayomi dan di bombing untuk kembali ke jalan yang benar.

## Kendala yang di hadapi dalam pemberian hak asimilasi kepada narapidana

## 1. Izin Asimilasi
Prolehan  izin  asimilasi  masih  terkesan  panjang  dan  berbelit  di  mata  narapidana,  proses perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, membuat narapidana berpikir untuk lebih baik  mereka menunggu  sedikit  lebih lama,  yaitu menunggu masa 2/3  dari  masa pidana mereka untuk mengurus Cuti bersyarat dan Pembebasan bersyarat dibandingkan untuk mengikuti program asimilasi.  Pertimbangan  untuk  berbaur  langsung  dan  bekerja  di  masyarakat  pun  menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti program pembinaan asimilasi dikarenakan tidak ada nya skill  atau  kemampuan  mereka,  dan  sebagian  belum  ada  kepercayaan  diri  yang  cukup  bagi narapidana  untuk  kembali  berbaur  di  lingkungan  masyarakat  saat  status  mereka  yang  masih menjadi narapidana.

## 2. Masyarakat
Peranan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  hak-hak  narapidana  sangat  penting  demi terwujudnya  pelaksanaan  hak  tersebut.  Karena  pada  dasarnya  asimilasi  merupakan  usaha pembinaan  narapidana  dengan  cara  membaurkan  narapidana  ke  lingkungan  masyarakat. Masyarakat dapat di umpamakan sebagai tempat atau wadah yang menampung narapidana untuk mengembalikan narapidana untuk dapat hidup bermasyarakat nantinya. Namun pada prakteknya sering  tidak  sesuai  harapan,  karena  stigma  negatif  dari  narapidana  di  masyarakat  luas.  Stigma negatif tentang narapidana masih melekat erat di masyarakat dan belum hilang, masyarakat masih merasa  takut  dan  khawatir  dengan  kehadiran  para  narapidana  di  lingkungan  masyarakat. Masyarakat  masih  khawatir  jika  narapidana  tersebut  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana kembali  kepada  masyarakat  dan  membuat  kekacuan  di  lingkungan  masyarakat.  Tentunya  hal tersebut  sangatlah berdampak kepada narapidana, secara psikologis  narapidana merasa tertekan dan  dikucilkan  oleh  pandangan  masyarakat  terhadap  mereka,  dan  membuat  narapidana  merasa malu dan hilang kepercayaan diri untuk mencoba kembali bermasyarakat.

## 3. Kurangnya Tenaga Ahli
Tenaga ahli atau orang yang ahli dan berpengalaman dalam membidangi sesuatu memiliki peranan  penting  dalam  pelaksanaan  asimilasi.  Tenaga  ahli  sangatlah  diperlukan  dalam  proses pembinaan dan pengajaran narapidana, dalam proses pembimbingan narapidana untuk transfer of skill oleh  tenaga  ahli.  Khususnya  untuk  narapidana  yang  melaksanakan  asimilasi  kerja.  Pihak Lembaga  Pemasyarakatan  mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  tenaga  ahli  ,  terbatas  nya tenaga ahli yang ada di lingkungan pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing narapidana dan minim  nya  anggaran  untuk  dapat  mendatangkan  jasa  tutor  proffesional  ke  Lembaga Pemasyarakatan.
Sebenarnya terdapat beberapa solusi untuk mengatasi terbatasnya tenaga ahli untuk menjadi pembimbing  narapidana,  contohnya  seperti  penggunaan  media  massa  seperti  komputer  dan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
internet untuk melatih dan mengajarkan narapidana terkait minat dan skill apa yang mereka ingin pelajari,  dengan  adanya  media  massa  yang  dapat  mengajarkan  narapidana  dapat  menekan anggaran  yang  dikeluarkan  untuk  menyewa  jasa  tutor  proffesional,  dengan  adanya  internet narapidana  dapat  dengan  bebas  dan  tidak  terbatas  dalam  belajar  untuk  memperoleh  skill  yang mereka  butuhkan  nantinya.  Namun  hal  ini  tidak  dapat  di  lakukan  karena  adanya  peraturan  - peraturan  yang  membatasi  penggunaan  barang  elektronik  dan  internet  di  Lembaga Pemasyarakatan.

## 4. Terbatasnya Lembaga Kerjasama
Terbatasnya  Lembaga  Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam  pelaksanaan  asimilasi  kerja dengan  lembaga  kerja  pihak  ketiga  menjadi  salah  satu  kendala  bagi  narapidana  yang  ingin mengikuti  program  asimilasi  kerja,  yang  mana  bentuk  asimilasi  yang  berpotensi  besar  dalam membantu  narapidana yang ingin berasimilasi dan bekerja. Stigma negatif yang masih melekat di masyarakat,  menyebabkan  pihak  ketiga  merasa  takut  dan  sungkan  untuk  menerima  narapidana untuk bekerja dan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Mindset pihak ketiga yang menganggap pengurusan perjanjian kerja untuk narapidana terkesan merepotkan dan Mindset mencari  aman,  atau  tidak  mau  mengambil  resiko  untuk  memperkerjakan  pelaku  kriminal  di perusahaannya.  Hal  ini  tentunya  sangatlah  di  sayangkan,  mengingat  sebagian  besar  penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah orang – orang dengan usia produktif yang seharusnya mampu untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan negara.

## 5. Jarak Tempat
Dalam  pelaksanaan  asimilasi,  diperlukan  Lembaga  Kerjasama  Pihak  ketiga.  Tempat narapidana  menjalankan  asimilasi  atau  bekerja  memiliki  jarak  tempuh  yang  berbeda  beda  dari Lembaga  Pemasyarakatan.  Tidak  semua  tempat  bekerja  atau  perusahaan  tersebut  dekat  atau terjangkau dengan tempat Lembaga Pemasyarakatan berada, beberapa Lembaga Kerjasama pihak ketiga memiliki tempat yang jauh dan sulit di jangkau oleh narapidana karena jarak tempuh yang memakan  waktu.  Sedangkan  narapidana  dan  pihak  Lembaga  pemasyarakatan  tidak  dapat  pilih pilih  dalam  bekerja  sama  dengan  Lembaga  Kerjasama  pihak  ketiga,  mengingat  keterbatasan permintaan dari Lembaga Kerjasama Pihak ketiga.

## 6. Terbatasnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka
Dalam  pelaksanaan  nya,  asimilasi  tidaklah  harus  dilakukan  dengan  Pihak  ketiga  namun dapat juga dilaksanakan di Lapas Terbuka, namun tidak semua daerah memiliki Lapas Terbuka. Dengan  terbatasnya  jumlah  Lapas  Terbuka  di  setiap  daerah  menjadi  kendala  tersendiri  untuk pelaksanaan Asimilasi. Jika setiap daerah memiliki Lapas Terbuka, maka melaksanakan asimilasi tidaklah sulit.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai pelaksanaan dan kendala dalam pemberian hak asimilasi narapidana adalah masih banyaknya kendala yang di hadapi , yaitu:
1. Proses perizinan asimilasi yang terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana
2. Masyarakat yang masih sulit nemerima narapidana di tengah lingkungan masyarakat
3. Terbatasnya tenaga ahli yang dapat membimbing narapidana
4. Terbatasnya Lembaga Kerjasama pihak ketiga dalam menampung narapidana
5. Jarak tempuh tempat pelaksanaan asimilasi dengan Lembaga Pemasyarakatan yang jauh
6. Sedikitnya jumlah Lapas Terbuka di tiap tiap daerah di seluruh indonesia.

## B. Saran
Adapun saran atau usulan yang Penulis coba berikan adalah :
1. Dalam  hal  perizinan  asimilasi  kepada  narapidana  sebaiknya  petugas  Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih selektif dan efektif dalam pemilihan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak asimilasi narapidana, sehingga lebih efisien.
2. Adanya sosialisasi yang lebih dari petugas pemasyaraktan kepada narapidana agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya
3. Sebaiknya  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  membuat  aturan  khusus  untuk  penggunaan barang elektronik dan internet demi kepentingan hak asimilasi narapidana.
4. Penambahan  kerjasama  dengan  pihak  luar  dan  mengadakan  sosialisasi  atau  penyuluhan kepada masyarakat  tentang hak asimilasi  narapidana. Dan proses reintegrasi  sosial  yang akan  dijalani  oleh  narapidana  ditengah  masyarakat  sehingga  dapat  merubah  pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang menjalani proses asimilasi.
5. Penambahanan jumlah Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di tiap tiap daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arriatama, Syahreza. 2019. Analisi Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita. (online) Gede,  I  Santi  dan  I  Nyoman.  2018.  Implementasi  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Singaraja. (Online). Vol. 6 Nomor 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Inoonesia Nomor M.01.Pk.04- 10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.
Rahayu.  2015.  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Renggong,  Ruslan.  2016.  Hukum  Acara  Pidana  Memahami  Perlindungan  HAM  Dalam Proses Penahanan Di Indonesia.Surabaya: Prenada Media. https://www.neliti.com/publications/217392/pelaksanaan-asimilasi-narapidana-di-lembaga- pemasyarakatan-terbuka-jakarta https://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial) https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan https://news.detik.com/berita/d-5004803/kemenkum-ham-jelaskan-mekanisme-pengawasan- napi-yang-bebas-lewat-asimilasi https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/15/pengawasan-terhadap-napi-yang-dikeluarkan-perlu- diperketa