## Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam
Jamhir Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar -Raniry Banda Aceh E-mail: jamhir78@yahoo.co.id

## Abstract
This research discusses "The settlement of the  Jarimah Ikhtilat case in Gayo according to Islamic law". The formulation of the problem put forward is (1). How is the settlement of Jarimah ikhtilath according to Gayo customary law? (2) How is the settlement of Jarimah ikhtilath in Gayo according to Islamic law? This research is descriptive analysis. Using a qualitative approach, namely research describing  the  results  of  objective  research  on  situations  encountered  in  the  field  and  analyzed according to Islamic law. The conclusion of this study shows that the customary legal sanctions given to ikhtilath actors in Gayo are a fine of one complete goat or a fine on the agreement of the village sarak opat. If viewed according to Islamic law, that customary law sanctions do not contradict the concept of Islamic law. Because, in Islam it is stipulated that the perpetrator of ikhtilath is part of the finger of ta'zir, where the imposition of the sentence is fully handed over by the government, both in type and size, starting from the lightest punishment such as giving advice to the perpetrator, fines, lashing or exile up to the highest punishment, namely the perpetrator must be killed. The customary law sanctions regarding the ikhtilath case in Gayo include ta'zir sanctions, which type and size are determined by Sarak Opat, namely in the form of a fine of one goat.
Keywords : Jarimah Ikhtilath; Islamic Law; Gayo;

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai “Penyelesaian  Kasus  Jarimah  Ikhtilat di  Gayo  Menurut Hukum Islam ” . Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1). Bagaimana penyelesaian jarimah ikhtilath menurut hukum adat Gayo? (2) Bagaimana penyelesaian jarimah ikhtilath di Gayo Menurut Hukum Islam?. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sanksi  hukum  adat  yang  diberikan  kepada  pelaku ikhtilath di  Gayo  adalah  denda  sebesar  satu  ekor  Kambing  lengkap  atau  denda  atas kesepakatan sarak  opat Kampung.  Jika  ditinjau  menurut  hukum  Islam,  bahwa  sanksi hukum  adat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  konsep  hukum  Islam.  Karena,  dalam Islam  ditetapkan  bahwa pelaku ikhtilath merupakan bagian  dari  jarimah ta’zir ,  di  mana penjatuhan hukumannya  diserahkan  secara  penuh  oleh pemerintah, baik  jenis  maupun ukurannya,  mulai  dari  hukuman  yang  paling  ringan  seperti  pemberian  nasehat  kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku  harus  dibunuh.  Adapun  sanksi  hukum  adat  tentang  kasus ikhtilath di  Gayo termasuk sanksi ta’zir, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh Sarak Opat , yaitu berupa denda satu ekor kambing.
Kata Kunci : Jarimah Ikhtilath ; Hukum Islam;

## PENDAHULUAN
Dalam hukum pidana adat Gayo yang telah di atur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo. 1 Pada bab VIII mengenai sanksi  adat  dalam  pasal  19  dicantumkan  bahwa  sanksi  adat  yang  dapat  dijatuhkan terhadap perbuatan ikhtilat sumang ( sumang ) adalah di Nasehati kemudian Bersih Lante , ( bersih kerpe, bersih bumi ) dengan cara minta maaf (kenduri) potong kambing.
Dari  ketentuan-ketentuan  adat  yang  disebutkan  diatas  penulis  ingin  mengkaji tentang ikhtilat yang  ada  di  Gayo . Ikhtilath adalah  perbuatan  mesra  seperti  bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka, lihat dalam Dinas Syari’at Islam Aceh. 2 Yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 25 (2014:10). Ikhtilath adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, duduk berduaan baik dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi. Dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa 3 :
Pasal 25
(1)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukkan  jarimah
Ikhtilat,  diancam  dengan  ‘Uqubat  cambuk  paling banyak 30  (tiga  puluh)  kali  atau  denda  paling  banyak  300  (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
(2)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menyelenggarakan, menyediakan  fasilitas  atau  mempromosikan  jarimah Ikhtilat,  diancam  dengan  Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Pasal 26 Setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancan  dengan  ‘ Uqubat  Ta’zir cambuk  paling  banyak  450  (empat
1 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat hal. 138
2 Dinas  Syari’at  Islam  aceh, Hukum  Acara  Jinayah  dan  Hukum  Acara  Jinayat, (Banda  Aceh,  Dinas Syari’at Islam, 2015) hal. 8
3 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hal. 12
ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  45 (empat puluh lima ) bulan.
Pasal 27
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan Jarimah  Ikhtilat sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  25  ayat  (1)  dapat  ditambah dengan ‘ Uqubat ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘ Uqubat Ta’ zir penjara paling lam 3 (tiga) bulan.
Namun muncul permasalah terkait penyelesaian hukuman bagi pelaku Ikhtilath di Gayo,  yaitu dualisme hukuman  antara  hukum  adat  atau  hukum  Islam.  Penulis  melihat pelaksaan  hukum  adat hanya  sekedar  pemberian  sanksi  dan  tidak  dapat  meminimalisir atau bahkan menghilangkan perbuatan ikhtilath . Berlatar belakang dari permasalahan di atas  muncul  ketertarikan  penulis  mengangkat  masalah  ini  dengan  cara  meliti  melalui hukum-hukum  yang  ada,  baik  dari  hukum  adat  maupun  hukum  Islam.  Maka  dari  itu penulis merasa perlu mengkaji pelaksanaan hukum adat mengenai jarimah ikhtilat dengan judul: “ Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam”.

## Tinjauan Pustaka
Dalam  memberikan  makna  atau  pengertian  dari  frasa  “jarimah ikhtilath ”,  terlebih dahulu  akan  dijelaskan  terkait  dengan  dua  kata  yang  membentuk  frasa  tersebut,  yaitu makna dari jarimah maupun makna ikhtilath . Kata jarimah sering disebut dengan jinayah dalam fikih, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan tindak pidana. Adapun kata jinayah menurut etimologi, merupakan bentuk verbal naun (kata kerja), ma ş dar dari kata jana , yang berarti berbuat disa atau salah. Sedangkan jin ā yat diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan  salah. 4 Menurut  Sayyid  Sabiq,  kata jin ā yat memiliki  arti  sebagai  suatu  hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Disamping pengertian tersebut, ada juga yang memaknai jin ā yat dengan istilah “memetik”. 5
Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian jin ā yat mempuyai beragam rumusan, hal ini mengingat tidak ada rumusan yang baku. Salah satu pengertian tersebut seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik  perbuatan  itu  mengenai  jiwa,  harta  maupun  yang  lainnya. 6 Dengan
4 Luis  Ma’luf, al-Mujid., dalam  Makhrus  Munajat, Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia ,  (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26.
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006), hlm. 399. 6 Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyr ī ’ al-Jin ā ’ i al-Isl ā mi  Muqarranan  bil Qan ū nil Wad ’ iy ,  ed.In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 88.
demikian,  istilah jin ā yah mengacu  kepada hasil  perbuatan  seseorang.  Perkataan jin ā yah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara’ dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan- perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jin ā yah mengacu pada perbuatan yang  dapat  mengancam  keselamatan  jiwa,  seperti  pemukulan,  pembunuhan  dan sebagainya. 7
Selain  itu,  ada  juga  dikalangan  fuqaha  yang  membatasi  istilah jin ā yah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hud ū d dan qi ş a ş serta tidak termasuk atas perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir. Sedangkan kata jar ī mah , mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had , qi ş a ş , atau ta’zir . 8 Jar ī mah juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman had (bentuk tertentu) atau ta’zir (pelanggaran yang  jenis  dan  bentuk  hukumannya  didelegasikan syara’ kepada  hakim/penguasa). Larangan syara’ berarti  bahwa  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman. 9 Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  istilah  jarimah  atau jin ā yat merupakan arti dari padanan kata tindak pidana. Yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah  berupa  kejahatan  dan  pelangaran  atas  fisik  atau  jiwa,  dan  pelakunya  dikenakan sanksi ( ‘uqubat/ hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan berupa hudud (hukuman had), maupun sanski ta’zir , sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.
Adapun  kata ikhtilath ,  secara  bahasa  adalah  bercampurnya  dua  hal  atau  lebih. Ikhtilath dalam pengertian syar’i maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang  bukan  muhrim  di  sebuah  momen  dan  forum  yang  tidak  dibenarkan  oleh  Islam. Sedangkan pengertian ikhtilath menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 9 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka.
Difahami  bahwa  jarimah iktilath merupakan  perbuatan  yang  dapat  merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan  yang  tidak  dibenarkan  dalam  Islam  dan  mengharamkan  tindakan  yang  dapat membangkitkatkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada
7 H.A.  Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, cet.  2, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1
8 Ibid
9 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoave, 2003), hlm. 806.
garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan ikhtilath (bercampur bebas antara  laki-laki  dan  perempuan),  perkara  yang  dapat  mengantarkan  kepada  perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina. 10

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu Field  Research (penelitian  lapangan)  dan  juga  menggunakan Library  Research (penelitian kepustakaan).  Penelitian  lapangan  diperlukan  mengumpulkan  informasi  terkait penyelesaian Jarimah  Ikhtilat menurut  adat  Gayo,  sebagai  sumber  data  primer  melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi.
Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan  apa  adanya,  sedangkan  penelitian  kepustakaan  diperlukan  untuk  menelaaah permasalahan  lapangan  tersebut  dengan  konsep  dan  teori  yang  ada  dalam  beberapa literatur  sebagai  sumber  data  sekunder  yang  relevan  dengan  akar  masalah,  studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.
Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dengan pertimbangan  di  Kabupaten  tersebut  telah  memenuhi  karakteristik  yang  menyeluruh untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah  beberapa  kali  melakukan  observasi langsung  dan  berkomunikasi  secara  langsung dengan beberapa masyarakat untuk memperoleh data yang penelitian inginkan.

## PEMBAHASAN
Secara  umum  dipahami  bahwa  dalam  setiap  wilayah,  tentunya  memiliki  sistem hukum yang membentuk masyarakanya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku dan bersikap bagi masyarakat tersebut. Demikian juga adanya di Gayo, terlihat sistem hukum adat  yang  begitu  kental,  dimulai  dari  hukum-hukum  yang  berkenaan  dengan kekeluargaan,  bahkan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tindakan  kriminal,  atau  sering disebut  dengan  hukum  pidana,  atau  dalam  fikih  Islam  sering  disebut  sebagai  hukum jinayat.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  di  Gayo  telah  di  Qanunkan  mengenai  aturan-aturan adat bagi masyarakatnya, yang terhimpun dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09  Tahun 2002  Tentang  Hukum  Adat  (Takengon:  Himpunan  Qanun  Kabupaten Aceh
10 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah... hlm. 600.
Tengah,  2002)  Dalam  Qanun  tersebut,  dinyatakan  bahwa  pembentukan  dan pemberlakuan hukum adat  di  Gayo  sebagai  realisasi atas  keistimewaan  Provinsi  Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Gayo  sebagai  bagian  dari  wilayah  Aceh  yang  notabene  diberi  keistimewaan  tersebut. Dalam  hal  ini,  manifestasi  atau  perwujudan  dari  bentuk  keistimewaan  tersebut  adalah dalam hal aturan adat, dengan tidak mengenyampingkan hukum agama, yaitu Islam.
Secara  eksplisit,  disebukan  bahwa  tatanan  hukum  yang  dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan  belum  mampu  untuk  menegakkan  keadilan  dalam  masyarakat. Untuk  itu,  pada  tahun  2002,  segenap  unsur  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  dan Bener  Meriah  membentuk  musyawarah  adat,  membuat  beberapa  aturan  umum,  baik mengenai  hukum perkawinan bahkan  hukum  pidana  sekalipun.  Hal  ini  berguna  untuk mengatasi ketimpangan penyelesaian hukum (melalui hukum positif) yang belum biasa diterapkan secara menyeluruh oleh penegak hukum. Oleh Karena itu, perumusan hukum adat yang selama ini telah turun temurun dilaksanakan, kemudian di Qanunkan dalam bentuk rumusan-rumusan umum. Sehingga, dalam menyelesaikan setiap masalah dapat secara mudah dilakukan, karena ada panduannya.
Pada  dasarnya,  sebelum  ada  Qanun  di  Gayo,  sejak  dahulu  penyelesaian- penyelesaian  suatu  masalah  hukum,  baik  perdata,  khususnya  masalah  keluarga,  juga hukum pidana itu diselesaikan berdasarkan hukum adat yang telah turun temurun hidup dalam  masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh M.  Yusin Saleh  (Ketua  Majlis Adat Gayo), bahwa hukum adat yang diberlakukan di Gayo secara umum berdasarkan adat setempat. Beliau menambahkan bahwa dalam hukum pidana misalnya, penyelesaian kasus-kasus  yang  ada,  khususnya  di  Gampong-Gampong  di  Gayo  diselesaikan berdasarkan  adat.  Penyelesaian  tersebut  dilakukan  baik  sebelum  di  Qanunkan  hukum adat, maupun setelahnya. 11

## Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari’at
Islam Kabupaten Aceh Tengah, menyatakan sebagai berikut:
“Pada  umumnya,  di  daerah  Gayo  dan  terkhusus  di  Aceh  Tengah,  setiap masalah  hukum  diselesaikan  paling  tidak  berdasarkan  kekeluargaan.  Namun, kebanyakan  kasus  yang  ada  seperti  pemukulan,  perzinaan,  bahkan sumang ( iktilath :  penulis),  diselesaikan  berdasarkan  hukum  adat.  Hal  ini  telah  berlaku umum  bagi  masyarakat,  dan  pelaksanaannya  pun  telah  ada  sebelum  Qanun Kabupaten  Aceh  Tengah  Nomor:  09  Tahun  2002  Tentang  Hukum  Adat  di Qanunkan.  Di  Gayo  umumnya  tidak  satu  permasalahan  pun  yang  tidak
11 Hasil  wawancara  dengan  M.  Yusin  Saleh,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo)  Kabupaten  Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.
diselesaikan  melalui  hukum  adat.  Terkecuali  dalam  beberapa  kasus  saja  yang sampai pada kepolisian dan diselesaikan menurut hukum Undang- Undang”. 12
Namun demikian, terkait dengan awal berlakunya hukum adat di Gayo tidak ada keterangan yang  pasti.  Tetapi,  sebagaimana  yang  dituturkan  oleh  beberapa  Petue  Adat atau  dalam  istilah  bahasa  Gayo  disebut  dengan  “ Tetuwe Kampung ”,  bahwa  adat  dan reusam Gayo secara umum telah berlaku semenjak suku Gayo mendiami wilayah Gayo, khususnya  di  kawasan  Aceh  Tengah  dan  Bener  Meriah.  Informasi  ini  diperoleh  dari keterangan  M.  Yusin  Saleh  (Ketua  Majlis  Adat  Gayo). 13 Jika  dilihat  dalam  Disertasi Jamhir “Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo ”, 14 bahwa dapat dipahami pada Tahun 375 H. 986 M, kedudukan hukum adat secara historis telah ada semenjak zaman pra Islam dan setelah zaman Islam. Kemudian pada Tahun 375 H. 986 M, telah ada Kerajaan Linge Gayo di pimpin oleh Adi Genali, tentunya hal ini merupakan indikasi dari permulaan dari pemberlakuan tatanan hukum  adat  di  wilayah  Gayo.  Untuk  itu,  secara  pasti  memang  tidak  dapat  ditetapkan sejarah awal hukum adat Gayo itu dimulai.
Terkait  dengan  materi  hukum  adat  yang  telah  di  Qanunkan  ,  paling  tidak  sistem hukum adat yang ada di Gayo dapat dilihat  dalam Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 Pasal 8, bahwa ada beberapa kasus hukum yang ditanggani secara  hukum  adat . Khusus  dalam  masalah  hukum  pidana,  rumusan  aturannya  lebih banyak. Paling  tidak  terdapat beberapa  aturan yaitu: Pertama ,  masalah sumang, Sumang adalah suatu aturan yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan. Sumang di Gayo dianggap pola  dasar  sebagai  landasan  hidup dalam  masyarakat,  dikarenakan  di  dalam Sumang tertulis  aturan-aturan  dalam  bertingkah  laku  bila  bertindak  melakukan  sesuatu  yang berlainan,  yang  bersifat  negatif  maka  jelas  masyarakat  pasti  menolak  atau  tidak  dapat menerimanya.  Dalam hal  ini sumang dalam  masyarakat  Gayo  dibagi  kepada  empat: 1) Sumang  kenunulen ( Sumang ketika  duduk)  yaitu  seseorang  yang  bertingkah  laku tidak senonoh  ketika  duduk,  seperti  orang-orang  dewasa  berlainan  jenis  kelamin  dan  bukan muhrimnya  duduk  berdua  atau  bertamu  tanpa  didampingi  muhrimnya,  orang  yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk di tempat yang sepi dan perbuatan sambil  duduk  lainnya  yang  condong  mengakibatkan  terjadinya  maksiat.  2) Sumang
12 Hasil wawancara dengan Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.
13 Hasil  wawancara  dengan  M.  Yusin  Saleh,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo)  Kabupaten  Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.
14 Jamhir, Sarak  Opat  Sebagai  Lembaga  Keramat  Mupakat  dalam  Menyelesaikan  Kasus  Hukum  Pada Masyarakat Gayo (Banda Aceh: Disertasi, 2017) hal. 229-230
Percerakan ( Sumang dan cara isi pembicaraan) yaitu cara atau tempat atau isi pembicaraan yang nakal atau porno, seperti orang dewasa mengatakan sesuatu yang tidak wajar kepada orang tua/mertuanya atau kepada orang yang lebih tinggi umurnya, berbicara di antara orang yang berlainan jenis kelamin atau isi pembicaraan yang tidak baik atau berbicara di tempat yang tertutup atau seperti cara berbisik dan terang terangan. 3) Sumang Pelangkahan ( Sumang perjalanan)  yaitu  pergi  untuk  melakukan  atau  mendekati  perbuatan  maksiat, seperti orang menuju tempat maksiat antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan muhrimnya pergi bersama-sama ketempat terbuka atau ramai apa lagi ke tempat  yang sepi.  4) Sumang  Penengonen ( Sumang penglihatan)  yaitu  cara  atau  sasaran melihat yang tidak baik atau tidak pada tempatnya, seperti orang dewasa melihat dengan cara  marah  ( mujoreng ) kepada  orang  tua atau yang lebih  tinggi umurnya,  melihat  aurat laki-laki atau perempuan atau laki-laki melihat atau mengintip tempat pemandian (mck) yang  diperuntukkan  bagi  perempuan  atau  sebaliknya,  atau  laki-laki  memandang perempuan dan sebaliknya secara nakal seperti megedip mata atau isyarat-isyarat lainnya untuk merayu orang lain dalam proses percintaan atau untuk melakukan maksiat. 15
Kedua, di samping “ sumang ”, hukum pidana adat di Gayo juga mengatur masalah yang  dinamakan  dengan “Kemalun  Edet” menyalahi  adat .  “ Kemalun  Edet ”  yaitu  suatu perbuatan yang dilarang ( pantang ni edet ) yang dinamakan Kemalun Edet atau madu opat kesalahan  tersebut  dapat  membuat  aib  atau  rasa  malu  yang  sangat  besar  di  dalam masyarakat. “Kemalun Edet” ini di bagi ke dalam beberapa materi hukum, yaitu sebagai berikut:
1. Nahma Teraku (penghinaan atau menista)
2. Belang Terpancang/deniye terlangis (merampas harta atau mencuri)
3. Malu Tertawan (merampas kemerdekaan orang tanpa hak)
4. Bela Mutan (mempertahankan hak dan kehormatan)
Ke 4 (empat) aturan tersebut jika dilanggar akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  membayar  se  ekor  Kambing  berikut  dengan perlengkapannya,  ditambah  dengan  sanksi  lain  sesuai  dengan  kesepakatan  tokoh  adat pada saat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Lebih  lanjut kemalun  edet,  munyalahi  edet atau madu  opat (empat  aturan  yang berbenturan) merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam aturan hukum adat Gayo diantaranya:
15 Jamhir, Sarak Opat Sebagai ..., hal. 202-203
1. Terjah Empah Keliling Juge . 1) Terjah (bertindak semau diri), 2) Empah (menggunakan kata-kata  kasar,  sombong,  keras),  3) Keliling (tindakan  adu  domba),  4) Juge (mengupat).
2. Jis, Jengkat. 1)  Jis, perbuatan  yang  dilarang  melalui perbuatan  misalnya,  sepasang muda mudi tanpa ada ikatan perkawinan berjalan bergandengan tangan di tempat umum.  2)  Jengkat  perkataan-perkataan  yang  selalu  menyakitkan  hati  orang  lain lewat perkataan.
3. Kemali. Pekerjaan yang dilarang seperti  Berkelahi di dalam masjid atau mushalla, berkelahi di tempat keramaian, memekik atau menjerit pada malam hari ketika telah mencapai pukul 22,00 malam. Setiap orang yang melakukan kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi adat.
4. Sumang  Opat.  1) Sumang  kenunulen ( Sumang ketika  duduk)  2) Sumang  Percerakan ( Sumang dan  cara  isi  pembicaraan) 3) Sumang Pelangkahan ( Sumang perjalanan)  4)
Sumang Penengonen ( Sumang penglihatan). 16
Dan adapun penyelesaian ikhtilat di Gayo menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat diantaranya:
a) Nasehat
b) Salah Bersemah ilit berisi
c) Rujuk, ma’as, diat, bela
d) Gere i genapi
e) Rayoh berpeniri, luke bersalin, polok berpenumpu, kemong berbedak sapu
f) Parak (diasingkan)
g) Jeret Naru
h) Bersih Lante,(bersih kerpe, bersih bumi) dengan cara minta maaf (kenduri) potong kambing
i) Serlut, biasanya penyelesaian hukum kepada pejabat dengan cara 1) reje i serlut sawah mepot 2) imem i anut sawah bolot 3) rakyat si layak patut.
j) Onoh /di Bunuh, 1) cengkek 2) Dedok 3) Kerusung/di Bakar. (tapi sekarang tidak berlaku lagi).
Aturan hukum pidana adat tentang sumang atau dalam istilah fikih dapat dinamakan dengan ikhtilath . Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum  Adat  kata  “ sumang ”  diartikan  sebagai  suatu  kesalahan dalam  pergaulan  atau
16 Jamhir, Sarak Opat Sebagai ..., hal. 202-203
sistem  bergaul  sehari-hari  antara  lelaki  dan  perempuan  menurut  pandangan  adat  dan hukum/syari’at.  Dalam  pembahasan  ini,  akan  lebih rinci  dijelaskan  pada  sub  bahasan selanjutnya.
Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Gayo.
Kasus ikhtilath (berbaurnya laki-laki dengan perempuan) pada prinsipnya ditemuai di berbagai wilayah, baik di Aceh secara umum, dan secara khusus di Gayo. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  permasalahan ikhtilath ini  merupakan  erat  kaitannya  dengan memudarnya sistem nilai yang baik dalam masyarakat, khususnya ditujukan pada pemuda dan pemudi. Di samping itu, lemahnya sistem hukum yang ada juga berpengaruh pada terjadinya  perbuatan ikhtilath .  Untuk  itu,  terkait  dengan  sistem  hukum  ini,  tentu  harus dibarengi  dengan  adanya  peran  dari  masyarakat  dalam  menanganinya.  Dalam  hal  ini, khusus yang terjadi di Gayo, bahwa dalam kasus ikhtilath , masyarakat atau lebih tepatnya lembaga  adat  memiliki  peran  dalam  menangani  dan  menyelesaikannya.  Untuk  itu,  di bawah ini akan dijelaskan dua sub bahasan, yaitu peran lembaga adat dan sanksi yang diberikan bagi pelaku ikhtilath di Gayo.
Peran Lembaga Adat dalam Menangani Kasus Ikhtilath di Gayo
Terhadap  kasus-kasus ikhtilath yang  terjadi  di  Gayo,  diselesaikan  berdasarkan musyawarah  adat  melalui  lembaga  adat  di  tiap-tiap  gampong.  Karena,  dalam  tiap gampong telah ada Sarak Opat yang terdiri dari Reje, Petue, Imem, dan rayat. Menurut keterangan Abdul Kasah, Ketua Majlis Adat Bener Meriah, yang menjabat sebagai Petue Sarak Opat , menyatakan bahwa lembaga adat di Gayo khususnya memiliki peranan dalam menyelesaikan  kasus ikhtilath (dalam  istilah  bahasa  Gayo  disebut  dengan sumang ). 17 Ia menambahkan bahwa kasus sumang atau iktilath , murni diselesaikan melalui lembaga adat. Meskipun  dalam  Qanun  di  Gayo  telah  ditetapkan  sanksinya, namun ketentuan  Qanun tersebut  belum  bisa  diaplikasikan  dalam  masyarakat.  Alasannya  adalah  karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum adat, di  samping  hukuman  yang  diperuntukkan  bagi  pelaku ikhtilath telah  mampu  untuk membuat efek jera bagi masyarakat. 18
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  lembaga  adat  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  menangani  kasus ikhtilath .  Selanjutnya,  diperoleh  juga
17 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Kasah,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo  Bener  Meriah),  pada tanggal 3 Juli 2019.
18 Ibid.
keterangan  dari  salah  seorang  warga  yaitu  Harun,  bahwa  lembaga  adat  yang  meliputi unsur-unsur seperti Sarak Opat dan perangkat Gampong lainnya pada prinsipnya dibantu oleh masyarakat setempat, mulai dari pelaporan adanya pelaku yang melakukan ikhtilath hingga penyelesaiannya melalui musyawarah adat. 19
Begitu juga halnya dinyatakan oleh Abdul Kasah, Ketua Majlis Adat Gayo Bener Meriah bahwa  lembaga  adat  di  tiap-tiap  gampong  di  Gayo  memiliki  peranan  penting dalam  menangani  tiap-tiap  kasus  yang  terjadi  dalam  masyarakat  secara  umum,  dan khususnya dalam masalah sumang atau ikhtilath . Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
“Pada  tiap -tidap  Gampong  di  Gayo  berperan  tidak  hanya  dalam  kasus hukum  pidana  saja,  tetapi  juga  berperan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus perdata,  seperti  sengketa  lahan  baik  pertanian  maupun  perkebunan.  Khusus dalam  masalah ikhtilath ,  di  samping  lembaga  adat  sebagai  wadah  dalam menyelesaikan  kasus  tersebut,  juga  sebenarnya  dibantu  oleh  warga.  Karena, sejauh  ini,  kasus-kasus  yang  dapat  diselesaikan  hingga  pada  musyawarah  adat diperoleh dari adanya laporan dari warga atas adanya perilaku tersebut. Lembaga adat secara pribadi tidak secara langsung mencari kasus-kasus ikhtilath . Namun, kasus tersebut biasanya hasil dari adanya laporan warga”. 20
Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa lembaga adat yang ada di tiap-tiap gampong  di  Gayo  bersama-sama  dengan  seluruh  masyarakatnya  berperan  dalam menangani  kasus ikhtilath ,  mulai  dari  adanya  pelaporan  dari  masyarakat  atas  kasus tersebut,  hingga  pada  tahap  penyelesaiannya  yang  dilakukan  dengan  musyawarah perangkat adat. Terkait dengan proses penyelesaiannya, kasus ikhtilath ini diselesaikan di Rumah Reje, yang dihadiri oleh seluruh perangkat adat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.
Keterangan tersebut di atas dapat dipahami dari beberapa hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua Majlis Adat Bener Meriah menyatakan yaitu sebagai berikut:
“Terhadap  penyelesaian  kasus ikhtlath yang  dilakukan  di  Kampung  ini (Gampong  di  Gayo:  Penulis),  diawali  dengan  adanya  laporan  warga  kepada pemuda.  Dalam  hal  ini,  pemudalah  yang  menangkap  pelaku  dan  membawa pelaku pada hari itu juga ke rumah Reje dan dilakukan penahan. Biasanya paling lama  satu  mingga.  Pelaku laki-laki  secara khusus  ditahan  di  Rumah  Reje,  dan pelaku  perempuan  ditempatkan  sesuai  dengan  arahan  Reje.  Dalam  masa penahanan  ini  para perangkat adat  kemudian yang  meliputi  Sarak  Opat.  Reje,
19 Hasil wawancara dengan Harun, warga Gampong Tetunyung, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, pada tanggal 01 Juli 2019.
20 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Kasah,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo  Bener  Meriah)  pada tanggal 3 Juli 2019.
Petue,  Imem,  rayat  menetapkan  hari  akan  disindangkannya  para  pelaku,  yang pelaksanaannya nanti dilakukan di Rumah Reje”. 21
Dalam  hal  ini,  rayat  berfungsi  sebagai  pihak  yang  melakukan  penangkapan, disamping ia juga termasuk unsur yang ada dalam proses musyawarah adat. Kaitannya dengan peran lembaga adat Gayo, empat unsur utama dalam musyawarah adat di tiap- tiap  gampong  dijadikan  sebagai  penegak  hukum  atas  kasus-kasus  yang  ada.  Di  tiap Gampong di Gayo juga sama, bahwa pelaku ikhtilath diawali dengan laporan masyarakat kepada pemuda yang kemudian disidangkan di Rumah Reje.
Penyelesaian  kasus ikhtilath yang  dilakukan  dengan  musyawarah  adat  gampong harus dihadiri oleh keluarga pelaku, baik dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam musyawarah  tersebut,  juga  dimintai  keterangan  atas  keluarga  pelaku,  baik  mengenai sanksinya yang notabene telah ditetapkan dalam peraturan adat, juga terhadap kelanjutan hubungan mereka sehingga diupayakan tidak lagi diulangi kedepannya.
Abdul Kasah, Ketua Majlis Adat Bener Meriah menyatakan bahwa paling tidak ada dua kasus sumang atau ikhtilath yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019, yaitu antara Rus dengan  Linda  dan  Kas  dengan  Nur.  Berdasarkan  keterangannya,  bahwa  kedua  pelaku melakukan sumang  duduk .  Dimana,  keduanya  dilaporkan  warga  karena  pihak  laki-laki berada di dalam rumah perempuan tanpa di dampingi oleh muhrim. Atas adanya laporan warga, pihak rayat kemudian menangkap kedua pelaku dan membawa ke Rumah Reje untuk dimintai keterangan berikut dengan penahanan. 22
Berdasarkan informasi yang ada bahwa kedua pasangan tersebut setelah diberikan sanksi  dari  pihak  adat,  kemudian  melakukan  pernikahan  atas  adanya musyawarah dari kedua  keluarga  yang  bersangkutan.  Prinsipnya,  perkawinan  mereka  bukan  merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan, namun hal tersebut hanya berupa hasil kesepakatan atas  kedua  keluarga  dalam  hal  menutupi  aib  keluarga,  meskipun  tidak  melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, seperti zina. 23
Dari keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Lambaga Adat  Gayo,  khususnya  di  tiap-tiap  Gampong  memiliki  peranan  dalam  menyelesaikan kasus ikhtilath .  Proses penyelesaiannya  tidak  dikecualikan adanya  imbangan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau melaporkan kasus tersebut. Untuk
21 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Kasah,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo  Bener  Meriah)  pada tanggal 3 Juli 2019.
22 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Kasah,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo  Bener  Meriah)  pada tanggal 3 Juli 2019
23 Hasil wawancara dengan Fuadi, warga Gampong Lampahan, Kecamatan Timang Gaja, Kebupaten Bener Meriah, pada tanggal 3 Juli 2019.
itu, antara tokoh adat secara khusus dan masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling mambantu dalam menangani kasus ikhtilath .
Sanksi Jarimah Ikhtilath dalam Hukum Adat Gayo
Merujuk  pada  ketentuan  yang  dimuat  dalam  Qanun  Kabupaten  Aceh  Tengah Nomor:  09  Tahun  2002  Tentang  Hukum  Adat  yang  juga  telah  dimuat  pada  bab  satu sebelumnya, bahwa setiap pelaku ikhtilath , baik dalam kategori pelaku sumang kenunulan maupun sumang  peralanan akan  dikenakan  sanksi  hukum  adat  yaitu  berupa  satu  ekor Kambing  lengkap  ditambah  dengan  hukuman  lainnya  sesuai  dengan  keputusan  hasil musyawarah adat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan di bawah ini:
1. “ Sumang  kenunulan,  seorang  lelaki  duduk  dengan  seorang  perempuan  yang  bukan muhrimnya  didalam  rumah,  kecuali  si  lelaki  duduk  di  muka  pintu  dan  kaki  si  lelaki menjulur  keluar.  Bila  didalam  kendaraan roda  empat,  sumang  kenunulen  seorang lelaki duduk  berduaan  dengan  seorang  perempuan  di  luar  rumah  yang  menurut  adat  sudah melanggar, misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak dan hutan atau tempat dan situasi lain yang menurut adat serta syari’at Islam sudah di larang ”.
2. “ Sumang Peralanan yaitu seperti laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan di saat atau tempat yang melanggar adat. Kemudian  ada  seorang  lelaki  berjalan  bergandengan  tangan  dengan  seorang  perempuan yang  bukan  muhrimnya.  Sumbang  ini  dalam  ketentuan  adat  masyarakat  Gayo  akan dikenakan  satu  (1)  ekor  kambing  lengkap,  dan  di  tambah  denda  hukuman  lain  yang mungkin akan menjadi keputusan adat setempat ”. 24
Sebagaimana keterangan dari Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah),  bahwa  hukuman  pelaku ikhtilath dengan  membayar  seekor  Kambing,  pada dasarnya diperuntukkan pada seluruh warga gampong. Namun, kenyataannya masyarakat kebanyakan  tidak  hadir. Untuk  itu,  satu  ekor  Kambing  tersebut  diberikan  kepada  para rayat untuk kemudian dimakan secara bersama-sama. 25 Berdasarkan beberapa informasi lainnya, salah satunya seperti dinyatakan oleh Kamaluddin R bahwa hukuman atau sanksi atas pelaku ikhtilath telah mudah untuk ditetapkan, hal ini karena telah dimuat dan dapat dirujuk secara langsung dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002
24 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat
25 Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019
Tentang  Hukum  Adat. Untuk  itu,  setiap  kasus  diselesaikan  dengan  sanski  hukum sebagaimana hasil kesepakatan adat, yaitu satu ekor Kambing lengkap. 26
Namun demikian, ia menambahkan bahwa jika para tokoh adat yang menyelesaikan kasus tersebut memandang perlu untuk menambah hukuman lain selain ketetapan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat, maka hal tersebut  bisa  dilakukan.  Kamaluddin  R memberikan  contoh  hukuman  lain  tersebut misalnya dengan menambah sejumlah uang, harus menyediakan Batil (sekapur sirih) dan lainnya yang hal ini murni kebijakan tokoh adat tersebut. 27
Terkait dengan penambahan hukuman atas pelaku ikhtilath , biasanya dilihat pada tingkat ikhtilath yang  dilakukan.  Abdul  Kasah,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo  Bener Meriah) menjelaskan  bahwa  penambahan  hukuman  selain  dengan  membayar  seekor Kambing, ditujukan dan dilihat pada parah tidaknya tindakan ikhtilath yang dilakukan. Jika hanya sekedar sumang peralanan misalnya dengan berboncengan di atas kereta pada tempat-tempat yang  ditempat  yang  melanggar adat,  salah  satunya  di  jalan umum yang tidak  sampai  hal-hal  yang  dilarang  keras  dalam  agama,  maka  hal  ini  cukup  dengan memberikan sanksi satu ekor kambing. Namun, jika pelaku melakukan sumang kenunulen dalam  arti  duduk  di  dalam  rumah  berduaan  dengan  melakukan  hal-hal  yang  dilarang, seperti  berpelukan,  maka  kondisi  seperti  ini  memungkinkan  bagi  pihak  adat  untuk menambah sanksi hukum atas pelaku. 28
Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Gayo Menurut Hukum Islam
Islam memandang setiap bentuk jarimah atau tindak pidana akan di ancam dengan suatu  hukuman.  Termasuk  ancaman  tersebut  ditujukan  pada  perbuatan-perbuatan maksiat,  khususnya  perbuatan  dimana  laki-laki  berbaur  dengan  perempuan  ( ikhtilath ). Dalam  fikih,  dipahami  bahwa  perbuatan  jarimah iktilath merupakan  bentuk  kejahatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Rasulullah saw. Sedangkan dalam teori hukum Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu  perbuatan  yang  belum  diterangkan  secara  pasti  tentang  sanksi  hukumnya, pemerintah atau hakim berwenang dalam menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Untuk
26 Hasil  wawancara  dengan  Kamaluddin  R,  Warga  Gampong  Kampung  Gelelungi,  Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, pada tanggal 3 Juli 2019.
27 Ibid.
28 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Kasah,  Ketua  MAG  (Majlis  Adat  Gayo  Bener  Meriah)  pada tanggal 3 Juli 2019
jenis perbuatan yang belum ditetapkan sanksi tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman ta’zir. 29
Islam  memandang  bahwa ikhtilath merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  dapat menjurus pada zina. Untuk itu, perbuatan tersebut dilarang sebagaimana dapat dipahami dari bunyi surat al- Isra’ ayat 32 sebagai berikut:
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al- Isra’: 32).
Dari ketentuan ayat di atas, secara umum dipahami bahwa segala bentuk perbuatan yang  dapat  mendekati  zina,  maka  itu  dilarang  dalam  agama.  Termasuk  larangan  yang terdapat  pada  ayat  tersebut  adalah ikhtilath .  Perempuan  atau  lakilaki  yang  diberi  jalan berbaur  atau  melakukan ikhtilath lawan  jenis  merupakan  pangkal  dari  kerusakan  dan keburukan.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  tersebut  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak perzinaan. 30 Meskipun perbuatan tersebut dilarang, namun jika dilihat bentuk sanksinya, hal inilah kemudian menjadi bagian dari tugas ulama untuk menetapkan.
Dapat dijelaskan juga bahwa dalam Islam, perbuatan ikhtilath bagian dari perbuatan jarimah,  dimana  perbuatan khtilath ini  belum  ditentukan  sanksi  hukumnya,  untuk  itu hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  adalah ta’zir .  Artinya,  pemerintah  atau  hakim  dapat menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Dapat dipahami juga bahwa jenis dan ukuran ta’zir tersebut bisa berupa nasehat, denda, pengasingan, atau hukuman cambuk.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Gayo
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga sebelumnya bahwa dalam hukum adat Gayo,  jarimah ikhtilath atau  dalam  istilah  bahasa  Gayo  disebut  dengan  “ sumang ”, merupakan bagian dari bentuk pelanggaran hukum adat. Untuk itu, jenis pelanggaran ini akan diselesaikan menurut hukum adat Gayo, yaitu pelaku akan dikenakan sanksi satu ekor Kambing lengkap. Penetapan sanksi tersebut tentunya melalui prosedur penyelesaian, yaitu  diawali  dengan  pelaporan  dari  masyarakat  atas  adanya  perbuatan ikhtilath , pemeriksaan, hingga pada tahap musyawarah adat, sebagaimana penjelasan rincinya telah dipaparkan pada bab tiga sebelumnnya.
29 Said Hawwa, al-Isl ā m, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.
30 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324.
Jika  ditinjau  proses  penyelesaian  jarimah ikhtilath yang  ada  di  lapangan  melalui hukum  Islam,  bahwa  proses  penyelesaian  tersebut  tidak  menyalahi  hukum,  karena prosedur  penyelesaiannya  adalah  dilakukan  oleh  pemerintah  gampong.  Dalam  Islam, memang tidak dijelaskan terkait dengan proses hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus jarimah ikhtilath , namun intinya adalah proses pelaksanaannya, berikut dengan penentuan jenis sanksi atas pelaku sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwenang. 31 Termasuk pihak yang berwenang tersebut adalah pemerintah gampong, khususnya seperti yang ada di Gayo.
Namun demikian, nampaknya bentuk sanksi yang ditetapkan atas pelaku ikhtilath sebagaimana  yang  diberlakukann  di  Gayo,  tidak  sesuai  bahkan  sangat  jauh  berbeda dengan bentuk sanksi yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  Jinayat.  Di  mana,  hukuman  bagi  pelaku ikhtila ṭ dalam  Qanun  tersebut  yaitu ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. 32
Tidak  hanya  dalam  masalah  ketentuan  hukumannya,  juga  dalam  masalah  proses penyelesaian hukum antara yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  Jinayat  dengan  Hukum  adat  Gayo  juga  berbeda. Dimana, proses penyelesaian kasus ikhtilath di  dalam  Qanun  Jinayat  dilakukan  melalui  sidang  resmi  di  Mahkamah Syar’iyyah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan qanun dengan hukum adat Gayo sama sekali berbeda penyelesaiannya.
Namun demikian, kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat memang telah diberi wewenang oleh beberapa Qanun Aceh, misalnya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan  Adat  Istiadat,  dan  Qanun  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat.  Kedua qanun  tersebut  di  satu  sisi  menjadi  indikasi  keseriusan  Pemerintah  Aceh  dalam  upaya menjadikan  adat  yang  ada  di  Aceh  berlaku  kembali  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh.
Keputusan  bersama  antara  kepolisian,  gubernur,  MAA,  IAIN  Ar-Raniry,  Balai Syura  dan  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (PWI)  tahun  2008.  Dalam  MoU  tersebut disebutkan  bahwa  adakalanya  proses  pendekatan  permasalahan  ketertiban  masyarakat dan kejahatan diselesaikan tidak hanya melalui ranah hukum pidana, tetapi juga melalui
31 Abdul Qadir Audah, At-Tasyr ī ’ al-Jin ā ’ ī al-Isl ā mi Muqarranan bil Qan ū nil Wad ’ iy , ed.In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.
32 Dinas  Syariat  Islam  Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda  Aceh:  Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.
hukum  adat.  Tujuannya  adalah  dalam  rangka  menciptakan  rasa  aman  di  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Peluang  besar  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  hukum permasalahan yang ada dalam masyarakat adat didukung dengan adanya lembaga semi pemerintahan  yaitu  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  dari  tingkat  provinsi  sampai  tingkat kecamatan.  MAA  untuk  tingkat  provinsi  disebut  dengan  MAA  provinsi,  MAA  untuk kabupaten/kota  disebut  dengan  MAA  kabupaten/kota  dan  MAA  untuk  kecamatan disebut dengan MAA kecamatan. 33
Namun  demikian,  penjelasan  dalam  buku Pedoman  Peradilan  Adat  di Aceh ,  MAA membatasi  beberapa  kasus  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  dan  di  luar wewenang  peradilan  adat.  Adapun  batasan  kewenangan  adat  dalam  menyelesaikan masalah yang ditetapkan oleh MAA adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel: Kewenangan Peradilan Adat di Aceh
No  Kewenangan Peradialan Adat
Di Luar Kewenangan Peradilan Adat 1 Pembatasan tanah Pembunuhan 2 Pelanggaran  dalam  bersawah danpertanian lainnya Pemerkosaan 3 Perselisihan antar keluarga Narkoba, ganja dan sejenisnya 4 Wasiat Pencurian berat 5 Fitnah Subversif (membangkang terhadap negara) 6 Perkelahian Penghinaan terhadap pemerintah yang sah 7 Perkawinan Kecelakaan lalu lintas berat 8 Masalah pelepasan ternak Penculikan 9 Kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan) Khalwat 10  Ketidakseragaman turun ke sawah  Perampokan bersenjata Sumber: Penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh. 34
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khusus dalam masalah ikhtilath yang diselesaikan  di  Gayo,  juga  nampaknya  bertentangan  dengan  ketentuan  MAA  yang memberikan wewenang hanya pada kasus-kasus tententu, tidak kasus ikhtilath . Pada tabel di  atas,  jelas  bahwa  kasus khalwat dan  juga  masuk  didalamnya  kasus ikhtilath bukan menjadi  wewenang  peradilan  adat.  Untuk  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian kasus ikhtilath yang  ada  di  Gayo  bertentangan  dengan  Qanun  Jinayat  maupun  dalam ketentuan buku Majelis Adat Aceh seperti telah disebutkan di atas. Karena, kasus ikhtilath tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga adat.
33 Majelis  Adat  Aceh, Pedoman  Peradilan  Adat  di  Aceh  untuk  Peradilan  Adat  yang  Adil  dan  Akuntabel , (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 19.
34 Majelis  Adat  Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel , (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 23.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 4, Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoave, 2003
Abdul Qadir Audah, Al-Tasyr ī ’ al-Jin ā ’ ī al-Isl ā m ī Muq ā ranan Bil al-Q ā n ū n al-Wa ḍ ’ ī , ed.In, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Thalisah), jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, tt
Abdur Rahman I.Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, Jakarta: PT. Putra Melton,1992 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Dinas Syari’at Islam aceh, Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayat, Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam, 2015
Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015
H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, al-Firasat, ed.  In, Firasat, (Ibn  Ibrahim),  Jakarta:  Pustaka Azzam, 2000
--------------, Al-Thur ū q  al-Hukmiyyah  f ī al-Siy ā sah  al-Syar ’ iyyah, ed.  In, Hukum  Acara Peradilan  Islam, (terj:  Adnan  Qohar  &  Anshoruddin),  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006
Ibrahim  Unais, al- Mu’j ā m  al-Wa ṣīṭ , dalam  Mahrus  Munajat, Hukum  Pidana  Islam  di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009
Jamhir, Sarak  Opat  Sebagai  Lembaga  Keramat  Mupakat  dalam  Menyelesaikan  Kasus  Hukum Pada Masyarakat Gayo , Banda Aceh: Disertasi, 2017
Luis  Ma’luf, al-Mujid., dalam  Makhrus  Munajat, Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia , Yogyakarta: Teras, 2009
Majelis  Adat  Aceh, Pedoman  Peradilan  Adat  di  Aceh  untuk  Peradilan  Adat  yang  Adil  dan Akuntabel , Banda Aceh: MAA Aceh, 2008
Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Said Hawwa, al-Isl ā m, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2004
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006) Wahbah  Zuhaili, al-Fiqhu al-Isl ā m ī wa Adillatuhu, ed.  In, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011