## PETA MUTU PENDIDIKAN MADRASAH BERDASARKAN AKREDITASI
QUALITY OF MADRASAH EDUCATION BASED ON ACCREDITATION
Budi Susetyo 1 , Cut N. Ummu Athiyah 2
1 Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor,
2 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
1 email: budisu@apps.ipb.ac.id,
2 email: ummu@mhs.uinjkt.ac.id
https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i1.223 Diterima: 8 Mei 2021   |   Disetujui: 2 Juni 2021   |   Dipublikasikan: 30 Juni 2021

## Abstrak
Tujuan dari artikel ini adalah untuk  menganalisis peta mutu madrasah di seluruh Indonesia berdasarkan hasil akreditasi BAN-S/M tahun 2018 dan 2019. Hasil analisis data akreditasi menunjukkan bahwa secara nasional  mutu madrasah meningkat, akan tetapi sangat bervariasi antar provinsi, antar jenjang, antar jenis  madrasah  dan  antar  status  madrasah.  Hasil  akreditasi  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  80%  MI terakreditasi minimal B pada tahun 2018 dan 2019, MTs pada tahun 2019 mencapai 79.5% terakreditasi minimal B, sedangkan MA baru mencapai 73,3%.  Provinsi yang memiliki mutu baik di seluruh jenjang madrasah, yaitu di DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sebaliknya masih terdapat 10 provinsi yang rata-rata mutunya rendah, dimana madrasah yang terakreditasi minimal B dibawah 50%. Hasil lain dari akreditasi menunjukkan mutu madrasah baru lebih rendah dibandingkan dengan madrasah yang reakreditasi, dan mutu madrasah swasta secara rata-rata mutunya lebih rendah dibandingkan madrasah negeri. Secara umum standar mutu pendidikan yang masih kurang adalah Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan (SPT) dan Standar Sarana dan Prasarana (SSP).
Kata Kunci: Akreditasi; Penjaminan mutu pendidikan; Standar nasional pendidikan

## Abstract
[QUALITY OF MADRASAH EDUCATION BASED ON ACCREDITATION]. The purpose of this article is to analyse a map of the quality of madrasah throughout Indonesia based on the results of accreditation in 2018  and  2019.  The results  of  analysis  show  that  nationally  the quality  of madrasas has  increased. However,  the  quality  of  madrasah  varies  greatly  between  provinces,  levels,  types  of  madrasah  and madrasah status. The accreditation results show that more than 80% of MI accredited at least B in 2018 and 2019, MTs in 2019 has reached 79.5%, while MA has only reached 73.3%. Provinces that have good quality at all levels of madrasah: DI Yogyakarta, West Java and DKI Jakarta. In contrast, there are still 10 provinces that have a low quality, where madrasah accredited at least B is below 50%. Another result  shows that the average fulfillment of the 8 quality standards for new madrasah is lower than that of re-accredited madrasah,  the quality of private madrasah is lower than public madrasah. In general, the standards of education that are still low are the standards for teachers and education personnel and the standards for facilities and infrastructure.
Keywords: Accreditation; Education Quality Assurance; National Education Standards
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN
ujuan Pendidikan di Indonesia adalah membangun  manusia  seutuhnya. Pemerintah wajib memajukan pendidikan  dengan  mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pendidikan yang  berkualitas  telah  menjadi  tuntutan  dan kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap lembaga  pendidikan  yang  mengacu  kepada standar  mutu  yang  telah  disepakati,  yaitu standar  nasional  pendidikan.  (Pasal  31  UUD 1945).
Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 pasal  1  menyebutkan  bahwa  standar  nasional pendidikan  adalah  kriteria  minimal  tentang sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam  pasal 35 disebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas delapan standar antara lain: standar isi, standar proses, standar kompetensi  lulusan,  standar  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan prasarana,  standar  pengelolaan,    standar pembiayaan,  dan standar penilaian pendidikan. Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  adalah kriteria  mengenai  kualifikasi  kemampuan lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan, dan  keterampian.  Standar  Isi  (SI)  adalah kriteria  mengenai  ruang  lingkup  materi  dan tingkat  kompetensi  untuk  mencapai  SKL  pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Proses  (SPR)  adalah  kriteria  mengenai pelaksanaan  pembelajaran  pada  satu  satuan pendidikan  untuk  mencapai  SKL  Standar Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  (SPT) adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan  kelayakan  fisik  maupun  mental,  serta pendidikan dalam jabatan. Standar Sarana dan Prasarana  (SSP)  adalah  kriteria  mengenai ruang  belajar,  tempat  berolahraga,  tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel  kerja,  tempat  bermain,  tempat berkreasi  dan  berekreasi  serta  sumber  belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar Pengelolaan
(SPL)  adalah  kriteria  mengenai  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan, kabupaten/kota,  provinsi,  atau  nasional  agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar
Pembiayaan  (SB)  adalah  kriteria  mengenai komponen  dan  besarnya  biaya  operasi  satuan pendidikan  yang  berlaku  selama  satu  tahun. Standar  Penilaian  Pendidikan  (SPN)  adalah kriteria  mengenai  mekanisme,  prosedur,  dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Pemerintah  telah  menunjuk  Badan Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP)  untuk melakukan  pengembangan,  pemantauan,  dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan.  Pemerintah juga mengamanatkan bahwa  setiap  satuan  pendidikan  pada  jalur formal  dan  nonformal  wajib  melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau  melampaui  standar  nasional  pendidikan. (PP Nomor 19/2005).
Banyak  definisi  mutu  dalam  dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan  konsep yang beragam. Terminologi mutu yang  bisa  disematkan  diantaranya  adalah efisiensi,  efektivitas,  kesetaraan  dan  kualitas istilah  sering  digunakan  secara  sinonim ( Adams ,  1993).  Dalam  konteks  pendidikan  di Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  mutu pendidikan  adalah  tingkat  kesesuaian  antara penyelenggaraan  dengan  SNP  (PP  19  tahun 2005).
Penjaminan  Mutu  Pendidikan  dapat dimaknai  sebagai mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan  pendidikan  telah  sesuai dengan  standar  mutu.  Penjaminan  mutu  yang efektif bagi pengembangan sekolah memastikan kepemilikan proses melalui dialog dan  tindakan  yang  bermakna,  dan  sebuah kesempatan  untuk  berpikir  dan  berkreasi  'di luar  kotak',  (ET2020  Working  Group  Schools, 2018).
Berdasarkan  dua  pengertian  diatas  maka definisi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan adalah  suatu  kesatuan  unsur  yang  terdiri  atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu  pendidikan  yang  saling  berinteraksi

## T
secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu  Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  yang dilakukan oleh semua komponen dalam satuan pendidikan  dan  Sistem  Penjaminan  Mutu Eksternal  (SPME)  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan  (Permendikbud  Nomor  28/2016). Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang menyatakan  hasil  akreditasi  juga  menjadi pendorong  bagi  madrasah  untuk  melakukan evaluasi  diri  dalam  pemenuhan  mutu  8  SNP. ( Damanik , Jafriansen. 2015). Permendikbud  Nomor  13  Tahun  2018 tentang Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah  dan  Badan  Akreditasi Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan Pendidikan  Nonformal  menyebutkan  bahwa Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan  kelayakan  satuan  pendidikan jenjang  pendidikan  dasar  dan  pendidikan menengah  jalur  formal  dengan  mengacu  pada standar  nasional  pendidikan.  Oleh  karenaitu BAN-S/M merupakan salah satu dari SPME. Hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi  Nasional  Sekolah  dan  Madrasah (BAN-S/M) merupakan indikator untuk menilai pencapaian  mutu  pendidikan  berdasarkan standar  yang  sudah  ditetapkan.  Beberapa indikator  lain  yang  mencerminkan  mutu pendidikan,  baik  pada  sekolah  umum  maupun madrasah telah banyak dipublikasikan, misalnya tentang hasil ujian nasional. Berdasarkan hasil ujian nasional dari tahun 2015 sampai dengan 2019, rata-rata nilai ujian nasional mengalami penurunan baik di MTs maupun di MA (Renstra Kemenag  Tahun  2020-2024).  Hal  yang  sama juga  terjadi  di  sekolah  umum  dibawah Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
Indikator  lainnya,  misalnya  skor  PISA  juga menunjukkan  kemampuan  siswa  Indonesia dibidang matematika, IPA dan literasi membaca masih rendah.
Beberapa  penelitian  tentang  hubungan antara  hasil  akreditasi  dengan  ujian  nasional (UN)  telah  dilakukan.  Dalam  penelitian Setiawan ,  Susetyo  dan  Fitrianto  (2018) menyimpulkan bahwa standar nasional
pendidikan yang mempengaruhi terhadap hasil UN jenjang SMP/MTs adalah standar kompetensi  lulusan,  standar  proses,  dan standar  penilaian.  Pada  jenjang  SMA/MA, Ramadhan ,  Susetyo  dan  Indahwati  (2019) menyimpulkan  bahwa  standar  sarana  dan prasarana, standar guru dan tenaga kependidikan dan standar kelulusan mempengaruhi  hasil  UN.  Selanjutnya Susetyo dan  Rezi  (2021)  menelusuri  lebih  lanjut  dan menyimpulkan  bahwa  pengaruh  pemenuhan standar  nasional  terhadap  hasil  UN  bervariasi antar wilayah di Indonesia.
Dari  sekitar  270  ribu  populasi  satuan pendidikan  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  di  Indonesia,  sekitar  19  % diantaranya  adalah  madrasah  yang  melayani sekitar  16%  dari  sekitar  53  juta  populasi peserta  didik.  Berdasarkan  data  tahun  2019 terdapat  52,483  lembaga  (MI,  MTs  dan  MA) yang  melayanai  sekitar  8,3  juta  peserta  didik (Renstra  Kementerian  Agama  Tahun  2020- 2024). Dengan demikian mutu madrasah jelas akan  berpengaruh  besar  terhadap  mutu pendidikan  secara  nasional  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tulisan  ini  akan  menganalisis  dan membahas  hasil  akreditasi  madrasah  yang dilakukan  oleh  Badan  Akareditasi  Nasional Sekolah  dan  Madrasah  (BAN-S/M)  untuk menggambarkan  peta  mutu  pendidikan madrasah  di  Indonesia  berdasarkan  jenjang, status  sekolah,  antar  provinsi,  tingkat pemenuhan standar nasional dan permasalahannya.  Dari  studi  ini  diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan  untuk  pengambilan  kebijakan  di tingkat pusat, wilayah dan satuan pendidikan.

## METODE PENELITIAN
BAN-S/M setiap tahun melakukan akreditasi  satuan  pendidikan  pada  jenjang SD/MI,  SMP/MTs  dan  SMA/MA/SMK.  Pada tahun  2018  dan  2019,  prioritas  sasaran akreditasi adalah sekolah/madrasah baru yang belum  pernah  diakreditasi  (sasaran  baru)  dan sekolah/madrasah  yang  telah  habis  sertifikat masa  akreditasinya  (reakreditasi).  Data  yang dianalisis  dalam  artikel  ini  adalah  data  hasil
akreditasi  madrasah  tahun  2018  dan  tahun 2019 dengan perincian seperti pada Tabel 1.
Secara keseluruhan terdapat 25.438 data madrasah  yang  dianalisis,  yang  terdiri  dari 13.426 MI, 7.705 MTs dan 4.307 MA.  Dari total madrasah  tersebut,  sekitar  30%  diantaranya adalah madrasah sasaran baru, 70% reakreditasi. Variabel  yang  dianalisis  adalah  hasil penilaian  asesor  berdasarkan  visitasi  ke madrasah dengan menggunakan
instrument/perangkat yang sudah ada.
Perangkat  akreditasi  yang  digunakan  untuk penilaian  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017, Nomor 003/H/AK/2017 dan Nomor 004/H/AK/2017. Jumlah butir penyataan  yang  digunakan  untuk  dasar penilaian pemenuhan  8 standar dan penetapan peringkat akreditasi disajikan pada Tabel 2.
Untuk  jenjang  MI  terdapat  119  butir pernyataan, jenjang MTs 124 butir dan MA 129 butir.  Setiap  butir  pernyataan  dinilai  dengan skala  likert  (0,1,2,3,4),  kemudian  hasil penilaian per butir digunakan untuk menghitung  skor  masing-masing  standar pendidikan dan nilai akreditasi (NA). Nilai akhir digunakan  untuk  memberikan  peringkat  A (Unggul),  B  (Baik),  C  (Cukup)  atau  TT  (Tidak terakreditasi).
Madrasah  akan  memperoleh  peringkat  A jika  91≤NA≤100,  B  jika  81≤NA≤90,  C  jika 71≤NA≤80  dan  TT  jika  NA<71.  Skor  penilaian
setiap  butir  pernyataan  merupakan  nilai  yang diberikan  oleh  dua  orang  asesor  yang melakukan pengumpulan data dan informasinya melalui wawancara, pengamatan dan  penilaian  dokumen  di  madrasah.  Metode analisis  dilakukan  dengan  metode  eksploratif dan  kualitatif  untuk  mendapatkan  maping mutu madrasah secara nasional, antar provinsi, antar  jenjang,  dan  antar  status  sekolah. Selanjutnya  dianalisis  bagaimana  tingkat pemenuhan  8  standar  nasional  pendidikannya dan aspek-aspek apa yang masih lemah dari 8 standar tersebut.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Temuan Dalam dokumen perencanaan
kementerian,  misalnya  dokumen  Rencana Strategis,  hasil  akreditasi  sekolah/madrasah pada  umumnya  digunakan  sebagai  salah  satu indikator  kinerja  mutu  pendidikan.  Indikator kinerja  mutu  yang  ditargetkan  meningkat setiap tahun antara lain persentase sekolah/madrasah  yang  terakreditasi  minimal B.  Selain  untuk  digunakan  mengukur  kinerja mutu  suatu  kementerian,  perolehan  hasil akreditasi juga dapat digunakan untuk menilai kinerja  pemerintah  daerah.  Sedangkan  untuk satuan  pendidikan,  hasil  akreditasi  juga digunakan sebagai prasyarat suatu sekolah/madrasah  untuk  dijadikan  sebagai satuan pendidikan percontohan. Berdasarkan  hasil  akreditasi  BAN-S/M
pada  tahun  2018  dan  2019  menunjukkan bahwa tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018, dimana terdapat 79,7% madrasah (MI, MTs dan MA)  yang  memperoleh  peringkat  akreditasi minimal  B,  sedangkan  pada  tahun  2018 sebanyak 72.8%.  Selain daripada itu madrasah yang hasilnya Tidak Terakreditasi (TT) menurun dari 4.2% menjadi 1.6% (Tabel 3).
Capaian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya pemerintah,  yayasan,  satuan  pendidikan  dan masyarakat    terhadap  mutu  madrasah  secara nasional  sudah  membuahkan  hasil  yang  baik. Namun  demikian,  pencapaian  tersebut  masih dalam bentuk agregat nasional. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut hasil akreditasi per jenjang, per provinsi, dan menurut status sekolah.
2. Pembahasan Distribusi  hasil  akreditasi  antar  jenjang dan  antar  tahun  (Gambar  1)  menunjukkan Peta  mutu  pendidikan  berdasarkan  peringkat akreditasi pada jenjang MI pada tahun 2018 dan
2019  hampir  sama.  Persentase  MI  yang terakreditasi  B    antara  tahun  2018  dan  2019 sekitar 61%. MI yang memperoleh peringkat A pada  tahun  2019  meningkat  sekitar  3% dibandingkan  tahun  2018,  sedangkan  yang memperoleh  peringkat  C  menurun  sekitar  2% dan  TT  menurun  1,4%.  Pada  jenjang  MTs, terjadi peningkatan mutu cukup signifikan pada 2019.  Persentase  MTs  yang  memperoleh peringkat A pada tahun 2019 meningkat sekitar 4%,  peringkat  B  meningkat  sekitar  8%, peringkat  C  menurun  10%,  dan  yang  TT menurun  sekitar  5%.  Perubahan  mutu  hasil akreditasi  pada  MA  dari  tahun  2018  ke  2019 tidak  sebesar  seperti  pada  MTs.  MA  yang terakreditasi  A  tahun  2019  meningkat  sekitar 4%, peringkat B tetap, peringkat C turun sekitar 4% dan TT turun sekitar 3%. Dari ketiga jenjang tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa,  mutu  MI yang terakreditasi minimal B sudah melampaui 80% sejak tahun 2018, MTs pada tahun 2019 sudah  mencapai  sekitar  80%,  sedangkan  MA masih  sekitar  73%.  Secara  nasional  dapat dikatakan  bahwa  rata-rata  mutu  MA  masih kurang dibandingkan dengan MTs dan MI.
Meskipun hasil penilaian akreditasi MI dan MTs  secara  nasional  cukup  baik,  akan  tetapi perlu  ditelusuri  lebih  lanjut  bagaimana  variasi mutu antar provinsi. Berdasarkan analisis data lebih  rinci  menunjukkan  bahwa  mutu  MI  dan, MTs antar provinsi sangat bervariasi. Demikian juga meskipun mutu MA secara nasional masih kurang, akan di beberapa provinsi menunjukkan rata-rata mutu yang baik (Tabel 4).
Mutu  MI  yang  baik  secara  nasional disebabkan oleh kontribusi dari 6 provinsi yang sebagian  besar  madrasahnya  terakreditasi minimal B, antara lain: DI Yogyakarta (97.4%), Jawa  Tengah  (94%),  Jawa  Barat  (93.4),  DKI Jakarta (91.6), Aceh (86.2%) dan Jawa Timur (82.8).    Jumlah  populasi  MI  di  Jawa  Tengah, Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur  sangat  besar dibandingkan  di  provinsi  lainnya.  Sebaliknya, masih  terdapat  10  provinsi  yang  perlu memperoleh perhatian khusus karena persentase  perolehan  akreditasi  minimal  B masih  dibawah  50%,  antara  lain:    Sulawesi Tenggara (24,2%), Kalimantan Utara (29,4%), Sulawesi  Utara  (36.7%),  Jambi  (40,6%), Sulawesi Barat (42,1%), Papua Barat (42,9%), Kalimantan Tengah (43%), Bengkulu (45,5%), Sulawesi Tengah (48%) dan Riau (49,6%). Jika diperhatikan hasil akreditasi pada jenjang MTs dan  MA  di  10  provinsi  tersebut,  hasilnya  juga konsisten  dengan  jenjang  MI.  Jika  dipetakan secara regional, madrasah di wilayah Sulawesi secara  umum  mutunya  masih  tertinggal dibandingkan dengan di regional pulau lainnya.
Dari  6  provinsi  yang  mayoritas  memiliki mutu  MI baik, tidak  selamanya  diikuti  dengan mutu  MTs  dan  MA  baik.  Sebagai  contoh  Aceh dan Jawa Timur memliki mutu MTs dan MA yang tidak  sebaik  MI.  Sebaliknya  terdapat  provinsi yang rata-rata mutu MI tidak terlalu baik, akan tetapi  mayoritas  mutu  MTs  nya  bagus,  yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan  Sumatera  Barat.    Beberapa  provinsi  yang mayoritas  mutu  MA  baik  antara  lain  DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI, Sumatera Utara, Kalimantan  Timur  dan  Bali.  Jadi  dari  34 provinsi, hanya 3 provinsi yang memiliki mutu madrasah  baik  di  semua  jenjang,  yaitu  DI Yogyakarta,  DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Akreditasi  yang  dilakukan  oleh  BAN-S/M tidak hanya  memberikan  penilaian  terhadap hasil akhir peringkat akreditasi. Hasil lain dari
akreditasi  adalah  memberikan  penilaian terhadap  tingkat  pemenuhan  terhadap  8 standar nasional pendidikan. Hal ini dimaksudkan  agar  pemangku  kepentingan mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan  dari madrasah  dan  selanjutnya  dapat  menentukan prioritas  kebijakan  dalam  rangka  perbaikan mutu madrasah. Hasil akreditasi dan rekomendasinya dapat digunakan oleh
madrasah  dalam  menyusun  Rencana  Kegiatan dan  Anggaran  Madrasah  (RKAM).  Bagi madrasah  swasta,  hasil  akreditasi  dapat digunakan juga oleh yayasan dalam menentukan prioritas pengembangan, sedangkan bagi Kementerian Agama di tingkat pusat  maupun  wilayah,  hasil  akreditasi  dapat digunakan  untuk  menentukan  kebijakan pembinaan dan penganggaran.
Seperti  pembahasan  sebelumnya  bahwa pada tahun 2018 dan 2019, BAN-S/M memiliki skala  prioritas  mengakreditasi  sekolah  dan madrasah  yang  belum  pernah  diakreditasi (sasaran  baru)  kemudian  prioritas  berikutnya adalah sekolah dan madrasah yang telah habis masa  akreditasinya  (reakreditasi).  Hasil akreditasi  menunjukkan  bahwa  skor  8  standar nasional  pendidikan  bagi  MI,  MTs  dan  MA sasaran  baru  lebih  rendah  dibandingkan madrasah  reakreditasi.  Terdapat  beberapa penyebab  mutu  madrasah  sasaran  baru  lebih rendah  dibandingkan  dengan  madrasah reakreditasi.  Pertama,  mayoritas  madrasah sasaran  baru  berada  di  daerah  terpencil sehingga  sumber  daya  dan  prasarana  yang dimiliki  sangat  terbatas.  Kedua,  madrasah tersebut  selama  ini  tidak  diusulkan  menjadi sasaran  akreditasi  oleh  Kantor  Kemenag Kabupaten/Kota dan tidak ada kemauan pihak madrasah  untuk  diakreditasi  karena  sudah diperkirakan  hasilnya  akan  tidak  terakreditasi. Ketiga,  madrasah  tersebut  sudah  memperoleh ijin  berdiri  meskipun  belum  memenuhi  syarat minimal terselenggaranya proses pembelajaran yang  baik.  Diantara  8  standar  nasional pendidikan,  yang  paling  rendah  tingkat pemenuhannya  adalah  standar  pendidik  dan tenaga kependidikan (SPT) dan standar sarana dan  prasarana  (SSP).  Fenomena  bahwa madrasah  sasaran  baru  memiliki  mutu  lebih rendah  dari  madrasah  reakreditasi  terjadi  di semua jenjang (Gambar 2).
Penelitian  ini  juga  melakukan  analisis untuk membandingkan mutu antara madrasah swasta dan madrasah negeri. Analisis ini sangat penting  mengingat  jumlah  madrasah  swasta sekitar 90% dari jumlah keseluruhan madrasah. Hasil  akreditasi  tahun  2018  dan  2019 menunjukkan bahwa secara rata-rata madrasah swasta memiliki tingkat pemenuhan 8 standar lebih  rendah  dari  madrasah  negeri  di  seluruh jenjang  (Gambar  3).  Dari  8  standar  tersebut,
madrasah  negeri  secara  rata-rata  telah memenuhi  8  standar  dengan  baik  (skor>80), sedangkan  madrasah  swasta  rata-rata  tingkat pencapaian  yang  masih  kurang  (<80)  adalah standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan (SPT) dan standar sarana dan prasarana (SSP). Pencapaian  skor  8  standar  ini  relevan  dengan hasil  pencapaian  peringkat  akreditasi,  dimana jenjang  MA  memiliki  skor  lebih  rendah dibandingkan MI dan MTs.
Penyebab  mutu  madrasah  swasta  secara rata-rata  lebih  rendah  dari  negeri  antara  lain dari  sumber  pembiayaan.  Madrasah  negeri selain memperoleh dana BOS, juga mendapatkan bantuan pendanaan dari anggaran  pemerintah,  baik  untuk  gaji  guru
maupun  untuk  pemenuhan  sarana  dan prasarana, sedangkan madrasah swasta banyak yang  hanya  mengandalkan  dana  bantuan operasional sekolah (BOS) saja.  Hasil ini sejalan dengan  analisis  yang  merekomendasikan perhatian  terhadap  madrasah  swasta  perlu ditingkatkan. Diperlukan keseriusan dan upaya yang  sungguh-sungguh  dari  pihak  yayasan sebagai penyelenggara madrasah swasta  untuk memperbaiki  mutu baik input, proses, maupun
outputnya.  Selain  itu    Kemenag  maupun Kemendiknas  perlu juga memberikan perhatian khusus kepada madrasah. Karena peserta didik madrasah  swasta  pun  merupakan  aset  bangsa yang tidak boleh diabaikan.(Faridah Alawiyah ,
2014)
Analisis  butir  hasil  akreditasi,  diperoleh informasi bahwa persoalan yang menyebabkan masih rendahnya pemenuhan terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain: kekurangan  guru  yang  memiliki  sertifikat pendidik; banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya; kekurangan tenaga administrasi sesuai syarat yang ditentukan (MTs dan  MA);  kekurangan  tenaga  perpustakaan (MTs dan MA); kekurangan guru bimbingan dan
konseling  (MTs  dan  MA);  dan  kekurangan laboran  (MTs  dan  MA).  Sedangkan  persoalan pada  rendahnya  capaian  standar  sarana  dan prasarana  antara  lain:  luas  lahan  tidak  sesuai ketentuan; kekurangan daya listrik; kekurangan luas  lantai  dan  terbatasnya  prasarana  yang diperlukan;  kekurangan  ruang  perpustakaan (MTs  dan  MA);  kekurangan  ruang  penunjang; dan  kekurangan  ruang  laboratorium  (MTs  dan MA).

## PENUTUP

## 1. Simpulan
Sebagaimana  diketahui  bahwa  banyak indikator  yang  digunakan  untuk  menilai  mutu dari  suatu  sekolah  atau  madrasah.  Salah  satu indikator yang sering dijadikan gambaran peta mutu  pendidikan  adalah  hasil  akreditasi  yang dilakukan  oleh  BAN-S/M.  Dalam  dokumen rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  dan  Kementerian  Agama,  salah satu indikator capaian kinerja adalah persentase sekolah/madrasah  yang  terakreditasi  minimal B.  Madrasah  yang  terakreditasi  minimal  B diintepretasikan sudah mendekati atau
memenuhi 8 standar nasional pendidikan.
Hasil  analisis  dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan  hasil  akreditasi  secara  nasional mutu  madrasah  mengalami  perbaikan  dari tahun 2018 ke tahun 2019, artinya persentasi madrasah  yang  terakreditasi  minimal  B mengalami peningkatan. Kedua, mutu madrasah  sangat  bervariasi  antar  jenjang pendidikan,  provinsi,  jenis  sasaran  dan  status madrasah.  Mutu  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI) secara nasional dan secara rata-rata lebih baik dari  Madarasah  Tsanawiyah  (MTs),  dan  MTs lebih  baik  dari  Madrasah  Aliyah  (MA).  Ketiga, mutu  madrasah  dibeberapa  provinsi  sangat baik, sebaliknya di beberapa provinsi lain masih sangat  kurang.  Madrasah  di  provinsi  DI Yogyakarta,  Jawa  Barat  dan  DKI  mayoritas sudah  memenuhi  8  standar  pendidikan  di semua  jenjang.  Di  beberapa  provinsi  lain terdapat  mutu  madrasah  baik  hanya  di beberapa jenjang saja. Yang perlu memperoleh perhatian  adalah  masih  terdapat  10  provinsi, dimana kurang dari 50% madrasah terakreditasi minimal B artinya mayoritas masih
jauh  memenuhi  standar  nasional  pendidikan. Keempat,  madrasah  sasaran  baru  yang  baru pertama kali diakreditasi, mutunya masih jauh dibawah  dari  madrasah  yang  statusnya  sudah pernah  diakreditasi  (reakreditasi).  Kelima, mutu  madrasah  negeri,  pada  umumnya  lebih baik  dari  madrasah  swasta.  Keenam,  standar pendidikan  yang  masih  belum  dipenuhi  oleh banyak madrasah adalah standar pendidik dan tenaga  kependidikan  dan  standar  sarana  dan prasarana.

## 2. Rekomendasi
Hasil  akreditasi  harus  dijadikan  sebagai masukan bagi pemangku kepentingan pendidikan, baik ditingkat madrasah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjadi  acuan  kebijakan  dalam  peningkatan mutu madrasah. Hasil dari analisis ini, penulis
merekomendasikan  beberapa  hal  kepada Kementerian  Agama,  Kantor  Kementerian Agama tingkat provinsi/kabupaten/kota,
Yayasan  dan  satuan  pendidikan.  Pertama, mengingat  mayoritas  madrasah  adalah  swasta dan  permasalahan  utama  untuk  pemenuhan mutu pendidikan adalah keterbatasan anggaran maka  direkomendasikan  agar  Kementerian Agama mencari terobosan payung hukum agar pemerintah  daerah  juga  diperbolehkan  atau tidak  ragu  memberikan  bantuan  biaya  untuk madrasah.  Yang  terjadi  di  lapangan  adalah masih banyaknya
pemda provinsi/kabupaten/kota tidak berani memberi bantuan  pembiayaan  kepada  madrasah  akibat masih adanya persepsi bahwa urusan madrasah adalah  urusan  Kementerian Agama  yang  tidak didesentralisasikan  ke  daerah.  Pemda  kawatir akan terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundangan  apabila  memberikan  bantuan  ke madrasah. Kedua, mengingat madrasah swasta ada  dibawah  yayasan,  maka  perlu  dilakukan penyadaran  kepada  yayasan  agar  tidak menjadikan madrasah yang masih berkembang dan  sumber  pendanaannya  masih  terbatas hanya  dari  BOS  dan  sumber  dana  lain  yang terbatas,  sebagai  sumber  pendanaan  yayasan. Justru direkomendasikan agar yayasan mencarikan  pendanaan  sumber  lainnya  untuk peningkatan mutu madrasah, khususnya untuk sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan.
Ketiga,  mengingat  kemampuan  manajerial kepala  madrasah  sebagai  ujung  tombak kemajuan  madrasah  masih  rendah,  agar dilakukan  peningkatan  kompetensi  kepala madrasah  melalui  keikutsertaan  dalam  diklat penguatan  kepala  madrasah.  Keempat,  dalam pemilihan  kepala  madrasah  baru  maupun perekrutan guru dan tenaga kependidikan baru agar  dilakukan  secara  selektif,  sesuai  dengan standar  kompetensi  yang  diperlukan.  Kelima, Agar  dilakukan  penguatan  madrasah  dalam menyusun  perencanaan  anggaran  madrasah (RKAS)  yang  berbasis  visi  dan  misi  madrasah dan hasil evaluasi diri madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, D. (1993). Defining educational quality. Improving Educational Quality Project Publication #1: Biennial Report. Arlington, VA: Institute for International Research.
Alawiyah,  Faridah  (2014).  Pendidikan Madrasah  di  Indonesia. Jurnal  Aspirasi  Volume V  tahun  2014. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasit
ET2000 Working Group School, Quality assurance for school development Guiding principles for policy
development on quality assurance in school education
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs2-quality- assurance-school_en.pdf
Damanik, J. (2015). Upaya dan Strategi Pemenuhan SNP.J D P, Volume 8, Nomor 3, November 2015: 151-160. https://core.ac.uk/download/pdf/236428747.pdf Indonesia, S. (2003) UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indonesia. Indonesia, S. (2005) PP No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Indonesia. Kemenag. (2020). Rencana Strategis Kementerian Agama. Indonesia Kemendikbud.  (2016)  Permendikbud  nomor  28  tahun  2016,  tentang  Sistim  Penjaminan  Mutu
Pendidikan Dasar dan Menengah. Indonesia.
Kemendikbud. (2017) Permendikbud nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). Indonesia.
Kemendikbud. (2017) Permendikbud nomor 003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs). Indonesia.
Kemendikbud. (2017) Permendikbud nomor 004/H/AK/2017 tentang tentang Kriteria dan Perangkat
Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).  Indonesia.
Kemendikbud.  (2018)  Permendikbud  nomor  13/2018  tentang  Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah/Madrasah  dan  Badan  Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan Nonformal. Indonesia.
Ramadhan, A., Susetyo, B. dan Indahwati. (2019) ‘Penerapan metode klasifikasi random forest dalam mengidentidikasi faktor penting penilaian mutu pendidikan’, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 4(2), h, 162–182. doi: 10.24832/jpnk.v4i2.1327.
Sa’adah, A. A., Indahwati dan Susetyo, B. (2019) ‘Multivariate random forest to identify the importance variable of 8 national education standards toward national examination of student high school in indonesia’, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 48(6), h. 174–183. Setiawan, I. A., Susetyo, B. dan Fitrianto, A. (2018) ‘Application of Generalized Structural Component Analysis  to  Identify  Relation  between  Accreditation  and  National  Assessment’,  International Journal  of  Scientific  Research  in  Science,  Engineering  and  Technology,  4(10),  h.  93-97.  doi: 10.32628/18410IJSRSET.
Susetyo, B. dan Rezi, W. (2021) ‘Application of the fuzzy clusterwise generalized structured component method to evaluate implementation of national education standard in Indonesia’, Management Science Letters, 11(4), h. 1379-1384. doi: 10.5267/j.msl.2020.11.002.