## Implementasi Layanan Pendidikan Agama Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma
ST. Fanatus Syamsiyah 1 Nury Kurnia Anya 2
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro, Kabupaten Jember, Povinsi Jawa Timur, Indonesia 1 Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro, Kabupaten Jember, Povinsi Jawa Timur, Indonesia ,2 Email: fannah.miq@gmail.com 1 nurykurnia@gmail.com 2

## Abstrak
Pendidikan agama adalah hak asasi setiap peserta didik yang harus dipenuhi oleh Negara, termasuk bagi peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma. Upaya pemenuhan hak asasi tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha  Esa  pada  Satuan  Pendidikan.  Namun,  setelah  terbitnya  Permendikbud  No.  27/2016  tersebut masih ditemukan adanya peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang masih menerima pendidikan  agama  tidak  sesuai  dengan  keyakinannya.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui implementasi Permendikbud No. 27/2016 dalam pemenuhan hak pendidikan penghayat Kepercayaan Sapta  Dharma  di  Desa  Sukoreno  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten  Jember  Provinsi  Jawa  Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisa menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan belum terpenuhi, sehingga Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 bagi penghayat Kepercayaan Sapta Dharma belum dapat diimplementasikan dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Agama, Permendikbud 27 Tahun 2016, Sapta Dharma
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  memberikan  warga  negaranya  jaminan  hak  dalam beragama. Bukan hanya jaminan bebas dalam memilih agama yang diyakini tapi juga dalam hal beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945). Namun jaminan  Negara  terhadap  hak  beragama  warga  negara  dalam  pelaksanaannya  masih mengalami  banyak  tantangan.  Dalam  bidang  pendidikan  agama,  penganut  penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih menghadapi kendala dalam mendapatkan haknya menerima pendidikan sesuai dengan kepercayaannya. Diantara  penyebabnya adalah adanya pembedaan antara agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya diikuti dengan pembedaan terhadap pemenuhan hak lainnya terkait agama.
Dalam  bidang  pendidikan  agama,  peserta  didik  dari  penghayat  kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  akan  diarahkan  untuk  mengikuti  pelajaran  agama  yang  telah  ada  di sekolah. Pelajaran agama yang ada di sekolah adalah pelajaran dari agama-agama yang secara resmi diakui oleh Negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, artinya tidak sesuai dengan kepercayaan yang diyakini peserta didik. Adanya peserta didik penghayat kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan pendidikan  agama  sesuai  dengan  kepercayaannya  selanjutnya  menjadi  dasar  terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Permendikbud Nomor 27 tahun 2017 ini lahir sebagai bentuk pemenuhan Negara terhadap hak pendidikan agama peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, sesuai dengan hak-hak peserta didik sebagai wujud dari hak asasi manusia.  Pada Pasal 1dinyatakan bahwa Pendidikan Kepercayaan adalah pembelajaran tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada peserta didik yang menyatakan dirinya sebagai  Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  pada  pendidikan  formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan. Namun demikian, dengan terbitnya Permendikbud Nomor 27/2016 ternyata masih ditemukan adanya peserta didik dari penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang mengikuti pendidikan agama lain. Kondisi tersebut dialami oleh peserta didik di jenjang sekolah dasar yang terletak di desa Sukoreno yang berada di Kabupaten Jember. Hal ini kontradiktif dengan status desa Sukoreno yang telah dikukuhkan sebagai Desa Pancasila, status sebagai desa Pancasila disematkan karena desa Sukoreno yang memiliki  keragaman  agama  dinilai  mampu  meniadakan  diskriminasi  atas  dasar  agama  dan menciptakan  harmoni  perdamaian  diantara  warganya.  Selain  sebagai  desa  Pancasila,  desa Sukoreno  adalah  bagian  dari  wilayah  administratif  Kabupaten  Jember  yang  telah  dua  kali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM pada tahun 2019 dan 2020, dan pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival HAM ke-6 di tahun 2019.
Predikat  sebagai  kabupaten  peduli  HAM  yang  diraih  oleh  Kabupaten  Jember  tersebut didasarkan  pada  capaian  terpenuhinya  sejumlah  hak,  satu  diantaranya  adalah  hak  dalam bidang pendidikan. Berdasarkan penilaian kriteria Kabupaten/Kota di tahun 2019 dan 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016, kriteria daerah Kabupaten/Kota  Peduli  HAM  didasarkan  pada  terpenuhinya  (kelompok  hak):  a.  hak  atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak  atas  pekerjaan;  f.  hak  atas  perumahan  yang  layak;  dan  g.  hak  atas  lingkungan  yang berkelanjutan;.  Penghargaan  sebagai  kabupaten  peduli  HAM  yang  diraih  merupakan pengakuan  bahwa  kabupaten  Jember  telah  melaksanakan  salah  satu  komitmen  pemerintah untuk bersama menjaga, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia di Jember. Namun, masih adanya peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang belum mendapatkan layanan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  kepercayaannya  memunculkan  pertanyaan mengenai  pemenuhan  hak  pendidikan  di  Kabupaten  Jember.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  dari  Permendikbub  Nomor  27  Tahun  2016  dalam pemenuhan layanan pendidikan agama peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma di Desa Sukoreno Kabupaten Jember.

## Landasan Teori
Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:11) adalah cara agar sebuah kebijakan dapat  mencapai  tujuannya.  Pendapat  yang  hampir  sama  dikemukakan  oleh  Howlett  dan Ramesh (1955: 11) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses untuk melaksanakan  kebijakan  untuk  mencapai  hasil.  Dalam  penelitian  ini  model  yang  akan digunakan  adalah  model  implementasi  yang  dikemukakan  oleh  George  Edwards  III.  Bagi Edward,  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis  dan  banyak  faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, ada empat faktor yang  mempunyai  pengaruh  dan  peranan  penting  dalam  menentukan  berhasil  tidaknya implementasi kebijakan:
1. Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  mengharuskan  pelaksana mengetahui apa yang perlu dilakukan, maksud dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi dalam proses implementasi.
2. Sumber Daya,  meskipun  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan  dengan  jelas  dan  konsisten, namun  jika  pelaksana  kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakannya  maka implementasinya  tidak  akan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berupa  sumber  daya manusia, seperti keterampilan praktisi dan sumber daya keuangan.
3. Disposisi  kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh-sungguh  sehingg  apa  yang  menjadi  tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi adalah kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaku  seperti  dedikasi,  kejujuran,  demokrasi.  Apabila  penanggung  jawab  implementasi mempunyai kemampuan disposisi yang baik maka ia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan  keinginan  pengambil  kebijakan.  Ketika  para  pelaksana  mempunyai  sikap  atau pendapat yang berbeda dengan pengambil kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.
4. Struktur birokrasi dan struktur organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Aspek  struktur organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan kemampuan pengendalian, menimbulkan birokrasi dan prosedur administrasi yang rumit, sehingga operasional organisasi menjadi tidak fleksibel.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dalam  Penelitian ini  menggunakan  pengamatan  ( observation ),  wawancara  secara  mendalam ( indepth  interview ),  dan  dokumentasi.  Pengamatan  dilakukan  terhadap  kehidupan  sosial masyarakat dan objek penelitian yang ada di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Teknik analisis data yang digunakan adalah  melakukan  tahapan  reduksi  data,  dan  selanjutnya  dilakukan  verifikasi  data.  Proses reduksi  data  dilakukan  dengan  memilih  hal-hal  pokok  yang  memiliki  relevansi  dengan penelitian  ini.  Data  yang  telah  direduksi  selanjutnya  dianalisis  dengan  teori  yang  relevan. Tahapan  selanjutnya  adalah  penyajian  data  dalam  bentuk  tulisan  yang  disusun  secara sistematis  sehingga  data  disajikan  dalam  bentuk  laporan  penelitian  yang  mudah  dipahami. Penelitian  ini  difokuskan  pada  implementasi  Permendikbud  Nomor  27  Tahun  2016  tetang Layanan  Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Y.M.E  Pada  Satuan  Pendidikan  di  Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Jawa Timur. Peneliti menggunakan teori model proses implementasi dilihat dari empat aspek dalam model yang dikemukakan oleh G. Edward III, yaitu communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (atau  yang  biasa  disebut  sebagai Permendikbud  No.  27/2016),  adalah  peraturan  Menteri  yang  mengatur  tentang  layanan pendidikan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  pada  satuan  pendidikan. Permendikbu  ini  ditandatangani  oleh Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Anies  Baswedan pada tanggal 22 Juli 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor  1121  oleh  Dirjen  Peraturan  Perundang-undangan  Republik Indonesia,  Widodo Ekatjahjana,  pada  tanggal  1  Agustus  2016  di  Jakarta.  Permendikbud  Nomor  27  tahun  2016 terdiri dari 5 Pasal, Pasal pertama menjelaskan tentang definisi operasional yang digunakan dalam Permendikbud ini, diantaranya tentang apa yang dimaksud dengan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 1); apa yang dimaksud dengan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 2); apa yang dimaksud dengan Peseta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 3); apa yang dimaksud dengan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 4); apa yang dimaksud dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 5); apa yang dimaksud dengan Pendidik
(ayat 6); apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat (ayat 7); apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah (ayat 8); apa yang dimaksud dengan Kementerian (ayat 9); dan apa yang dimaksud dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 10);.
Adapun  Pasal-Pasal  berikutnya  adalah  pasal  yang  menjelaskan  tentang  teknis pelaksanaannya; Pasal 2 terdiri dari tiga ayat yang berisi tentang hak peserta didik penghayat Kepercayaan  (ayat  1);  tentang  muatan  Pendidikan  Kepercayaan  (ayat  2);  dan  tentang  siapa yang menyusun kompetensi inti dan kompetensi dasar muatan Pendidikan Kepercayaan (ayat 3);. Pasal 3 menjelaskan dan mengatur tentang siapa yang bertugas menyediakan Pendidikan Kepercayaan, yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang bekerja sama dengan organsisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjuk. Selanjutnya adalah Pasal 4 yang berisi tentang bagaimana  Pendidik  memberikan  pelajaran  Pendidikan  Kepercayaan  dan  Pasal  5  mengatur tentang ketentuan pemberlakuan Permendikbud ini. Untuk lebih lengkapnya, Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 ini dicantumkan pada lampiran. Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Sosialisasi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Dinas  yang membidangi  pendidikan,  Dinas  yang  membidangi  kebudayaan,  Pengawas  Sekolah,  Kepala Sekolah,  dan  Ketua  Organisasi  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan lembaga-lembaga yang harus mendapatkan sosialisasi.

## Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, diperoleh  data  dari  lapangan  mengenai  layanan  pendidikan  agama  bagi  peserta  didik penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno. Peneliti telah melakukan wawancara secara  mendalam  dan  langsung  kepada  seluruh  informan  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sukoreno, Pengurus Penghayat Kepercayaan Sapta Darma dan anggota, Guru di SDN Sukoreno 01, Guru di SDN Sukoreno 02, Guru di SDN Sukoreno 03, Guru di SD Katolik St. Yusuf, dan wali murid peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma. Pendidikan formal yang ada di Sukoreno hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD, tiga SD Negeri yaitu SDN Sukoreno 01, SDN Sukoreno 02, dan SDN Sukoreno 03, dan satu SD Swasta yaitu Sekolah Dasar Katolik St. Yusuf. Dari empat SD yang ada di Sukoreno tersebut hanya ada satu SD yang memiliki peserta didik dari Penghayat Kepercayaan Sapta Darma, yaitu di  Sekolah  Dasar  Katolik  Santo  Yusuf.  Ada  dua  (2)  orang  peserta  didik  dari  penghayat kepercayaan Sapta Darma, mereka mendapatkan pendidikan  agama  dari agama Katolik dan agama  Islam.  Saat  pendaftaran,  wali  murid  mendapatkan  penjelasan  dari  guru  bahwa  di Sekolah Dasar Katolik Santo Yusuf tidak ada guru penghayat  kepercayaan, sehingga peserta didik yang berasal dari penghayat kepercayaan hanya bisa memilih akan mengikuti pelajaran agama  dari  agama  yang  tersedia  di  sekolah.  Penjelasan  tersebut  umumnya  diterima  dan memilih  menerima  anaknya  mendapatkan  pendidikan  agama  yang  tidak  sesuai  dengan kepercayaannya, dengan pertimbangan nilai agama tidak kosong.
Selain  menerima  pilihan  mendapatkan  pendidikan  agama  lain,  sejak  tahun  2022  wali murid bisa mengusulkan layanan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya ke pihak sekolah.  Proses  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan  penghayat  kepercayaan  adalah dengan  mengajukan  ke  sekolah  bahwa  anaknya  membutuhkan  layanan  pendidikan  agama sesuai  dengan  keyakinannya  yaitu  sebagai  penghayat  kepercayaan  Sapta  Darma.  Pengajuan menyertakan berkas Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga yang dikolom agamanya diisi  sebagai  Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  YME.  Namun  pemenuhan  hak pendidikan agama sepenuhnya tergantung pada kebijakan dan kemauan pihak sekolah atau guru untuk menindaklanjuti. Pengajuan yang dilakukan wali murid peserta didik di Sekolah
Sekolah Dasar Katolik Santo Yusuf yang ada di Desa Sukoreno tidak dapat dilanjutkan karena tidak  mendapatkan  respon  dari  gurunya  atau  sekolah.  Sehingga,  sampai  saat  penelitian  ini dilakukan peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma tidak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya dan mengikuti pendidikan agama Katholik.
Respon  yang  berbeda  atas  usulan  layanan  pendidikan  penghayat  kepercayaan  Sapta Darma terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Umbulsari yang berada di desa Gunungsari  Kecamatan  Umbulsari.  Di  SMPN  1  Umbulsari  ada  satu  peserta  didik  penghayat kepercayaan Sapta Darma yang saat ini telah mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya, yaitu Sapta Darma. Layanan tersebut diperoleh setelah usulan wali murid ke pihak sekolah disetujui. Sekolah berkoordinasi dengan pengurus Sapta Darma untuk penyediaan guru penghayat kepercayaan Sapta Darma yang disebut sebagai penyuluh. Hanya ada satu orang penyuluh kepercayaan di Kabupaten Jember, dan sertifikat kompetensi secara resmi diberikan oleh Direktorat kepercayaan dan masyarakat adat, Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  sejak  tahun  2022.  Koordinasi  dilakukan  Penyuluh  Kepercayaan  langsung dengankepala sekolah dan wali murid, tidak ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten.

## Pembahasan
Faktor  komunikasi  belum  terpenuhi.  Informasi  mengenai  kebijakan  Permendikbud Nomor 27/2016 di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harusnya disampaikan dan dikoordinasikan  oleh  Dinas  Pendidikan  kepada  Pemerintah  Desa  Sukoreno,  penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  dan  sekolah  dasar  yang  ada.  Sebagaimana  amanat  dari Permendikbud  27/2016  Pasal  3  bahwa “Dalam  penyediaan  Pendidikan  Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang  telah  terdaftar  sesuai  peraturan  perundang-undangan”. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa tiga dimensi faktor komunikasi ini, yaitu dimensi trasmission, clarity, dan consistency belum  terpenuhi  semuanya.  Aspek trasmission menghendaki  agar  Permendikbud  Nomor 27/2016  ini  disampaikan  kepada  pelaksana  ( implementators )  kebijakan  dan  pelaksana kelompok sasaran kebijakan, serta pihak lain yang berkepentingan. Hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Desa dan guru sekolah dasar yang ada di Sukoreno juga menunjukkan bahwa belum  pernah  ada  pemberitahuan  baik  berupa  koordinasi  maupun  sosialisasi  terkait Permendikbud Nomor 27/2016. Selanjutnya dimensi clarity , yang menghendaki agar kebijakan yang  ditransmisikan  kepada  pelaksana,  target  group  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan dilakukan  secara  jelas  sehingga  dapat  diketahui  apa  yang  menjadi  maksud,  tujuan,  dan substansi  dari  kebijakan  publik tersebut.  Sehingga  semua  pelaksana,  baik  Pemerintah  Desa, satuan  pendidikan  dan  warga  Sapta  Darma  memiliki  kesiapan  dalam  mensukseskan implementasi  Permendikbud  Nomor  27/2016  ini.  Dengan  tidak  terpenuhinya  dimensi trasmission dan clarity ,  maka  tentu  saja  dimensi  berikutnya  yaitu consistency tidak  bisa terpenuhi.
Faktor  kedua  adalah  sumberdaya,  yang  meliputi  sumberdaya  manusia,  sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Untuk sumberdaya manusia penyuluh  kepercayaan  dari  Sapta  Darma  sudah  ada  namun  masih  bergantung  pada  adanya usulan dari wali murid dan persetujuan dari pihak sekolah. Belum adanya koordinasi dengan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Jember  maka  keberadaan  penyuluh  kepercayaan  belum  dapat difungsikan  dengan  baik.  Dilihat  dari  pelaksana  kebijakan,  maka  dengan  tidak  adanya komunikasi dan koordinasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan pihak Pemerintah Desa  Sukoreno  maka  dapat  sumberdaya  manusia,  sumberdaya  anggaran,  sumberdaya peralatan,  dan  sumber  daya  kewenangannya  belum  siap.  Tidak  terpenuhinya  faktor
komunikasi  berdampak  pada  kesiapan  faktor  sumberdayanya,  baik  sumberdaya  manusia, sumberdaya  anggaran,  sumberdaya  peralatan,  dan  sumberdaya  kewenangan.  Sudah  jelas bahwa  Permendikbud  Nomor  27/2016  mengamatkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  menjadi implementator atau pelaksana dari kebijakan ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 3.
Dengan  tidak  terpenuhinya  dua  faktor  sebelumnya,  yaitu  faktor  komunikasi  dan sumberdaya, maka dapat dipastikan bahwa dua faktor berikutnya yaitu disposisi dan struktur birokrasi juga  tidak  dapat  terealisasi. Disposisi menurut  G.  Edward  III  adalah  “kemauan, keinginan  dan  kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara sungguh-sungguh,  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  diwujudkan”.  Ketika sumberdaya belum ada ataupun belum disiapkan, maka disposisi tidak mungkin ada, karena perangkatnya belum ada. Demikian pula dengan faktor yang ke empat yaitu s truktur birokrasi yang  memiliki  dua  karakteristik  utama  yaitu  terbentuknya Standard  Operational  Procedure (SOP)  dan  adanya  fragmentasi  atau  penyebaran  tanggung  jawab.  Ketiadaan  tiga  faktor sebelumnya  berakibat  pada  belum  terbentuknya  SOP  yang  menjadi  rujukan  pedoman  bagi pelaku implementasi ( implementator ) dalam melaksanakan tugasnya.

## KESIMPULAN
Implementasi  Permendikbud  Nomor  27  tahun  2016  belum  dapat  diimplementasikan karena  belum  terpenuhinya  semua  faktor  penentu  keberhasilan  implementasi  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Peserta  didik  penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  di  desa  Sukoreno  belum  menerima  pendidikan  kepercayaan sebagaimana  amanat  dari  Permendikbud  27  /2016,  sehingga  peserta  didik  penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  harus  mengikuti  pendidikan  agama  yang  tidak  sesuai  dengan kepercayaannya.  Agar  upaya  pemenuhan  layanan  pendidikan  agama  yang  diatur  dalam Permendikbud  Nomor  27  tahun  2016  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  diperlukan adanya koordinasi antar lembaga-lembaga terkait, diantaranya Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa,  Kepala  Sekolah  Sekolah  Dasar,  Organsisasi  Penghayat  Kepercayaan  Sapta  Darma,  dan masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharto, Widodo. 2014. Teori dan Implementasi. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi ke-2. Terj. Samora Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Howlett,  Michael  dan  M.  Ramesh.  1995. Studying  Public  Policy:  Policy  Cycles  and  Policy  Sub System . Oxford University Press. London. Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi .  Jakarta:  Elex Media Komputindo
Permendikbud  Nomor  27  Tahun  2016  Tentang  Layanan  Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan
Widodo, J. 2017. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media.
Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.