## PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI INDONESIA
Fadli Andi Natsif Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email : fadlianfa@yahoo.com

## Abstract
In the perspective of constitutional law, the affirmation of Pancasila as the basis and ideology of the nation and state of Indonesia is very clearly embodied in the  Preamble  of  the  1945  Constitution.  It  is  not  necessary  to  be  poured  through the Act or MPR Tap, whose position can be changed someday and even abolished. Thus,  the  recognition  of  Pancasila's  very  firm  and  clear  position  brings  the consequence that Pancasila must also function as a guideline (base and direction) in preparing all policies to be taken by the Indonesian government.

## Keywords: Pancasila, Indonesian Constitutional Law

## Abstrak
Dalam  perspektif  hukum  konstitusi,  penegasan  Pancasila  sebagai  dasar serta  ideologi  bangsa  dan  negara  Indonesia  sudah  sangat  jelas  termaktub  dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak perlu lagi dituangkan melalui UU atau Tap MPR, yang kedudukannya suatu saat bisa diubah bahkan dihapuskan. Dengan demikian, pengakuan kedudukan Pancasila yang sudah sangat tegas dan jelas ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila harus pula difungsikan sebagai pedoman (dasar dan haluan)  dalam  menyusun  segala  kebijkan  yang  akan  diambil  oleh  pemerintah Indonesia.
Kata kunci : Pancasila, Hukum Konstitusi Indonesia

## PENDAHULUAN
alam  sebuah  peradaban  moderen,  tidak  ada  satupun  negara  yang  lepas dari sebuah tatanan berupa norma yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan  negara.  Bukan  hanya  dalam  suasana  peradaban moderen  saja,  bahkan  ketika  negara  masih  dalam  cengkraman  penjajah  yang berarti  belum merdeka  tetap  negara itu  harus  memiliki tatatan  aturan 1 .  Ini  dalam rangka  untuk  mengatur  warga  negara  agar  hidup  tertib  dan  ada  kepastian  dalam bermasyarakat dan bernegara.
Begitupun  ketika  negara  sudah  merdeka  lepas  dari  kedaulatan  negara penjajah,  negara  dalam  menjalankan  penyelenggaraan  pemerintahannya  tetap harus  dipandu  oleh  sebuah  tatanan  aturan.  Meskipun  tatanan  aturan  itu  masih mengadopsi  atau  memberlakukan  ketentuan  hukum  bekas  negara  penjajahnya. Demi  untuk  menghindari  adanya  kevakuman  hukum  dan  tetap  dalam  suasana tertib dan damai. 2
Disadari  bahwa  dengan  ketentuan  hukum  yang  berasal  dari  negara penjajah belum tentu sesuai dengan jiwa bangsa dan negara itu. Indonesia sebagai salah  negara  yang  berasal  dari  penjajah juga  menyadari  hal  itu,  maka  dipandang perlu  melakukan  perubahan  dan  menetapkan  sebuah  tatanan  hukum  yang  sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.
Berdasarkan  itulah,  maka  Indonesia  yang  telah  memproklamirkan kemerdekaannya  sejak  tahun  1945  harus  merumuskan  sebuah  fondasi  tatanan nilai-nilai  yang akan diberlakukan. Tatanan nilai-nilai ini harus menjadi ideologi dan  pedoman  dalam  pembentukan  hukum  dan  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Usaha  menuju  hal  itu  telah  dibuktikan  oleh  pendiri  bangsa  dan  negara ( founding  fathers )  Indonesia,  ketika  menemukan  Pancasila  sebagai  ideologi  dan dasar  negara.  Diharapkan  Pancasila  dapat  menjadi  pembeda  dengan  ideologi negara lain, dan sekaligus sebagai dasar dan pedoman negara dalam melaksanakan sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun sejarah lahirnya Pancasila masih sering
1 Hal  ini  sebuah  konsekuensi  sebagai  negara  jajahan  yang  harus  tunduk  dan  patuh terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan oleh negara penjajah.
2 Dalam konteks pemberlakuan hukum di Indonesia ini disebut aturan peralihan yang ada dalam  konstitusi  atau  UUD  1945,  yang  intinya  menyebutkan  bahwa  sepanjang  belum  ada ketentuan  hukum  yang  baru  dibuat,  maka  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  tetap diberlakukan.

## D
diperdebatkan  siapa  di  antara  Bapak  Bangsa  Indonesia  yang  menemukan  atau penggali nilai-nilai Pancasila. 3
Dalam  uraian  tulisan  ini  tidak  bermaksud  untuk  menjelaskan  lebih  jauh tentang sejarah lahirnya Pancasila. Akan tetapi hanya fokus menguraikan hal atau tentang  kedudukan  dan  fungsi  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara Indonesia,  dalam  perspekyif  atau  analisis  hukum  konstitusi  Indonesia.  Metode penulisan  atau  kajian  dalam  tulisan  ini  secara  sederhana  hanya  dengan penelusuran  berbagai  pustaka  atau  buku  yang  terkait  bahasan  fokus  masalah utama yang disebutkan di atas.

## PEMBAHASAN
A. Pancasila Sebagai Ideologi Menurut Hukum Konstitusi
Secara  sederhana  berdasarkan  dari  berbagai  sumber,  terminologi  (istilah) ideologi  dapat  diartikan  sebagai  ilmu  tentang  gagasan  atau  ide-ide.  Kemudian pengertian  ideologi  yang  lebih  defenitif  diberikan  oleh  Karl  Marx  yang mengatakan  bahwa  ideologi  sebagai  pandangan  hidup  yang  dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. 4
Pengertian  ideologi  ini  sudah  memberikan  pemahaman  bahwa  dalam menjalankan  kehidupan  bermasyarakat  apalagi  berbangsa  dan  bernegara  tidak terlepas  dari  acuan  ideologi  yang  dianut.  Secara  umum  sudah  diketahui  bahwa peradaban  dunia  saat  ini  banyak  dipengaruhi  dari  dua  ideologi  yang  saling bertentangan,  yaitu  kapitalisme  yang  liberal  dan  komunisme  yang  sosialis.  Dua ideologi  ini  memiliki  pandangan  atau  paradigma  yang  sangat  berbeda  dalam membangun sistem penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.
Sudah  menjadi  pengetahuan  klasik  pula  bahwa  ideologi  kapitalisme banyak  diterapkan  di  negara-negara  Barat  yang  liberal.  Kemudian  ideologi komunisme  diterapkan  oleh  negara-negara  yang  sosialis.  Meskipun  dalam perkembangan  globalisasi  dewasa  ini  pasca  ‘perang  dingin’  apalagi  ketika  Uni Soviet  sebagai  representasi  ideologi  sosialis  mengalami  disintegrasi  melahirkan banyak  negara  yang  berdiri  sendiri,  yang  menuntut  interdependensi  atau  saling ketergantungan  negara-negara,  kedua  ideologi  atau  paham  ini  sudah  saling
3 Salah satu buku yang menguraikan kontroversi penggali Pancasila ini dapat dibaca buku yang ditulis oleh S. Silalahi berjudul Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara (2001), dalam Bab V Kontroversi Mengenai Pancasila.
4 Dikutip dari web. Wordpress.com/materi-pelajaran/pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
beririsan.  Tidak  lagi  “ an  sich ”  dunia  diwarnai  dengan  dua  ideologi  saling berhadap-hadapan atau komprontatif satu sama lain.
Kondisi ini harus dimanfaatkan oleh negara Indonesia untuk menanamkan pengaruhnya  dengan  mengkomunikasikan  ideologi  yang  sesuai  dengan  jiwa bangsa  yang  menjunjung  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  agamis,  yaitu  Pancasila. Secara  substantif  nilai  Pancasila  tergambar  di  kelima  sila-nya  yang  dilandasi dengan  sila  pertama  yaitu  menjunjung  tinggi  nilai  Ketuhanan.  Kemudian dijabarkan lagi dengan menghargai nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan ditutup dengan mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima nilai atau sila yang terkandung dalam Pancasila, dengan tegas dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa  Indonesia sangat berbeda dengan sistem kapitalisme-liberal dan sosialisme-komunis. Oleh karena Pancasila mengakui  dan  melindungi  baik  hak-hak  individu  maupun  hak  masyarakat  baik dibidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. 5
Secara  sederhana  berdasarkan  berbagai  sumber,  hukum  konstitusi  dapat diartikan  sebagai  norma  atau  hukum  yang  tertulis  berisi  ketentuan  dasar  yang mengatur  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  suatu  negara.  Sebagai  aturan dasar, maka dalam hukum konstitusi tidak mengatur hal-hal yang sifatnya terinci, tetapi  mengatur  prinsip-prinsip  bagi  lembaga-lembaga  pemerintahan  dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.
Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie 6 , bahwa dalam konstitusi  sebuah  negara  hukum  harus  memuat  prinsip-prinsip  dalam penyelenggaraan  bernegara,  baik  yang  tertulis  dalam  sebuah  naskah  undang- undang  dasar  (UUD)  ataupun  dalam  arti  tidak  tertulis,  seperti  dalam  praktek negara Kerajaan Inggris.
Berdasarkan uraian ruang lingkup hukum konstitusi yang dikemukan oleh Jimly  Asshiddiqie,  maka  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sudah  sangat  jelas mencantrumkan  prinsip-prinsip  penyelenggaran  negara  oleh  lembaga-lembaga negara yang tertuang secara tetulis dalam UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  1945).  Termasuk  pencantuman  nilai-nilai  ideologi  negara Indonesia.  Sudah  menjadi  konsensus  nasional  bahwa  Pancasila  merupakan ideologi Indonesia.
5 Uraian ini dikutip dari buku Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah (2012), pada Bab 10 Pancasila sebagai Jiwa Hukum Indonesia.
6 Hal ini dapat dibaca dalam www.jimly.com, diakses pada 21/12/2017.
Menurut  hukum  konstitusi  atau  UUD  1945  kedudukan  Pancasila  sebagai ideologi  negara  Indonesia  sebenarnya  secara  substantif  sudah  sangat  jelas tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945    atau  selanjutnya  disebut  UUD 1945.  Baik  sebelum  amandemen  (perubahan)  atau  sesudah  perubahan,  karena yang  hanya  mengalami  perubahan  adalah  batang  tubuh  UUD  1945. 7 Ini  dapat dibaca dalam paragraf empat pada alinea-alinea akhir.
Meskipun  dalam  alinea  itu  tidak  ada  sama  sekali  disebutkan  kata ‘Pancasila’.  Akan  tetapi  semua  rakyat  Indonesia  sudah  mafhum  bahwa  ada kalimat  “...,  maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa...,  serta  dengan  memujudkan  suatu  Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Mulai dari kata Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai  dengan  kalimat  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  itulah sebenarnya yang dimaksud atau disebut Pancasila. 8
Jadi  perdebatan  apakah  kedudukan  Pancasila  perlu  ditegaskan  kembali melalui  sebuah  norma  hukum  dan  norma  etika,  menurut  penulis  berdasarkan kajian  konten  analisis  ( content  of  analysis )  UUD  1945,  maka  sudah  sangat  jelas meskipun  tidak  ada  norma  hukum  (hukum  postif,  apakah  Tap  MPR  atau  UU), Pancasila sudah menjadi ideologi dan selanjutnya dasar negara Indonesia. Apalagi Pembukaan  alinea  keempat  dan  UUD  1945  merupakan  rangkaian  satu  paragraf yang  utuh  yang  didalamnya  juga  dipahami  merupakan  tujuan  Pemerintahan Indonesia dibentuk.
Dalam  awal  paragraf  tersebut  sangat  jelas  disebutkan  tujuan  membentuk pemerintahan  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. Kemudian  tujuan  ini  ditutup  dengan  kata-kata  negara  Republik  Indonesia  harus berdasarkan lima poin prinsip atau nilai, yang mana nilai tersebut dikenal dengan nama lima sila dalam Pancasila seperti yang telah diuraikan di atas.
Kalau  penegasan  Pancasila  ini  dituangkan  lagi  melalui  sebuah  hukum positif  apakah  Tap  MPR  atau  UU,  malah  dapat  menimbulkan  persoalan.  Oleh karena  berdasarkan  kajian  politik  hukum,  sebuah  Tap  MPR  atau  UU  bisa  jadi
7 Sejak era reformasi tahun 1998, dalam rentang 4 tahun mulai 1999 – 2002, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan.
8 Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  S.  Silalahi,  dalam  bukunya  Dasar-dasar  Indonesia Merdeka  Versi  Para  Pendiri  Negara  (2001),  pada  hal.  174  menulis  isi  naskah  Pembukaan  UUD 1945. Kemudian mengometari dan mengatakan bahwa “Demikianlah rumusan Pancasila...”.
suatu  saat  kalau  terjadi  pergantian  pemerintahan,  itu  bisa  diganti  bahkan dihapuskan. 9 Oleh karena secara filosofis substansi nilai Pancasia yang tercantum dalam  Pembukaan  UUD  1945,  bukan  dalam  batang  tubuh  UUD,  memiliki kedudukan  yang  sangat  strategis.  Kalau  ada  keinginan  politik  mengubah  atau mengamendemen  UUD,  itu  sudah  ada  kesepakatan  nasional  bahwa  yang  bisa diubah  adalah  hanya  batang  tubuh  tapi  isi  pembukaan  tidak  boleh  sama  sekali dilakukan perubahan. 10

## B. Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pengakuan  kedudukan  substansi  Pancasila  dalam  Pembukaan  UUD  1945 sebagai ideologi negara membawa kosekuensi bahwa Pancasila juga harus diakui sebagai  dasar  negara.  Ini  sangat  berkorelasi,  jika  tidak  dapat  dipungkiri  lagi bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi,  maka  seyogyanya  Pancasila  juga  harus berfungsi  sebagai  pedoman  dasar  dalam  penyelenggaraan  berbangsa  dan bernegara.  Pedoman  dalam  pembentukan  tatanan  hukum  dan  termasuk  pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini sangat tegas dikatakan oleh Notonagoro 11 , bahwa ketika Indonesia telah  memproklamirkan  kemerdekaannya,  maka  harus  dibentuk  hukum  nasional yang mendasarkan pada UUD. Kemudian UUD itu sendiri dijiwai atau merupakan pengejawantahan  nilai-nilai  Pancasila.  Lebih  lanjut  Notonagoro  menguraikan bahwa  Pancasila  dapat  disebut  sebagai Staatsfundamentalnorm 12 sebagai  cita
9 Dalam kajian Politik Hukum, memang dipelajari bahwa produk sebuah regulasi atau peraturan  itu      sangat  tergantung  dengan  sistem  politik  pemerintahan.  Secara  klasik  dikenal bahwa  UU  atau  peraturan  itu  adalah  produk  politik,  karena  memang  UU  dibuat  oleh  sebuah otoritas yang disebut legislatif yang sumbernya dari partai politik.
10 Ini dapat dlihat ketika UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, maka yang berrubah  adalah      batang  tubuh  UUD  tersebut,  sedangkan  Pembukaan  UUD  1945  tidak mengalami perubahan.
11 Pernyataan  Notonagoro  ini  disebutkan  oleh  Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah, dalam  bukunya  berjudul  Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, 2012,  hal. 370-371 dan hal. 384.
12 Menurut penulis istilah inilah biasa disebut sebagai Grundnorm (norma dasar). Jadi sebenarnya  pengakuan  Pancasila  sebagai  norma  dasar  menguatkan  alasan  bahwa  kedudukan Pancasila  tidak  perlu  lagi  dikuatkan  dalam  sebuah  UU  atau  Tap  MPR,  yang  dalam  hirarkhi perundang-undangan  kedudukannya  di  bawah  UUD  1945,  yang  mana  UUD  1945  merupakan satu  rangkain  dengan  Pembukaan  yang  didalamnya  secara  substantif  ada  nilai-nilai  Pancasila. Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  meskipun  ada  kemungkinan  UUD  bisa mengalami  perubahan  tetapi  Pembukaannya  tidak  diperkenankan  untuk  diubah.  Inilah  makna Grundnorm yang diartikan sebagai norma yang dikategorikan meta-yuridis yang berlaku secara universal.
hukum  ( rechtsidee )  merupakan  bintang  pemandu.  Ini  ingin  menjelaskan  bahwa posisi  Pancasila  harus  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  pembentukan  hukum positif  serta  dapat  digunakan  untuk  menguji  hukum  positif.  Dengan  demikian penempatan  Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm ,  maka  pembentukan, penerapan, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.
Dengan  uraian  penjelasan  ini,  maka  tidak  dapat  diragukan  lagi  bahwa fungsi  Pancasila  harus  dijadikan  dasar  dan  haluan  dalam  menyusun  segala kebijkan  di  Indonesia,  baik  dalam  bidang  ekonomi,  politik,  dan  pembangunan sumber  daya  manusia.  Serta  tentu  juga  Pancasila  harus  difungsikan  sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Artinya  dalam  pembentukan  segala  aturan hukum yang kelak akan diberlakukan sebagai hukum positif, harus mencerminkan nilai-nilai atau kelima sila yang terkandung dalam Pancasila yang secara subtantif ada dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

## PENUTUP
Simpulan  dari  uraian  bahasan  tulisan  singkat  dan  sederhana  ini  adalah bahwa  dalam  perspektif  hukum  konstitusi,  penegasan  Pancasila  sebagai  dasar serta  ideologi  bangsa  dan  negara  Indonesia  sudah  sangat  jelas  termaktub  dalam Pembukaan  UUD  1945.  Sehingga  tidak  perlu  lagi  dituangkan  melalui  UU  atau Tap MPR, yang kedudukannya suatu saat bisa diubah bahkan dihapuskan. Dengan demikian, pengakuan kedudukan Pancasila  yang sudah  sangat tegas dan jelas ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila harus pula difungsikan sebagai pedoman (dasar  dan  haluan)  dalam  menyusun  segala  kebijkan  yang  akan  diambil  oleh pemerintah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi
S.  Silalahi,  2001. Dasar-dasar  Indonesia  Merdeka  versi  Para  Pendiri  Negara , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah,  2012. Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu Hukum  Pemikiran  Menuju  Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan  Bermartabat , PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
Website:  Wordpress.com/materi- pelajaran/pkn-kls-8/pancasila  sebagai  ideologi dan dasar negara , diakses: 24/03/2017
Website, Www.Jimly Asshiddiqie.Com; diakses 21/12/2017