ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## INTERPRETASI PAHAM RADIKALISME TERHADAP HUKUM ISLAM
Shobirin STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia shobir102@gmail.com

## Abstrak
Pembatasan wilayah pengkajian dalam artikel ini, bertitik tolak dari tiga landasan keilmuan, yaitu landasan ontologi berkaitan dengan obyek kajian, landasan epistemologi berkaitan dengan metode yang digunakan dalam kajian dan landasan aksiologi berkaitan dengan kegunaan atau signifikasi kajian. Obyek kajian dalam artikel ini adalah interpretasi paham  radikalisme  terhadap    hukum  Islam,  terfokus  pada  tiga permasalahan,  yaitu interpretasi  tentang  hukum  tagyīrul  munkar, interpretasi tentang  hukum  jihad fī sabīlillah dan  interpretasi tentang hukum negara Republik  Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan untuk  pisau analisis, ada tiga yaitu; (1)  pendekatan politis (political approach); (2) pendekatan perundang-undangan (statue approach); (3) pendekatan  analitik  (analytical  approach).  Bahan  kajiannya  adalah bahan normatif, dengan teknik  kajian d okumen analisisnya bersifat deskriptif   analitis  (eksplanatoris).  Kerangka  teori  yang  digunakan,, yaitu pada tataran grand theory menggunakan teori ijtihad, pada tataran middle theory menggunakan teori hukum dan masyarakat dan pada dataran applied theory menggunakan  teori sistem peradilan syari’ah Islam. Sedangkan signifikasi dalam kajian ini adalah untuk menemukan penyimpangan interpretasi hukum Islam oleh paham radikalisme dan langkah-langkah dalam pembinaan atau pencegahannya.
Kata Kunci: Interpretasi, Paham Radikalisme, Hukum Islam.

## Abstract
INTERPRETATION OF THE RADICALISM DOCTRINE AGAINST ISLAMIC LAW: Study area restriction of  this article has a starting point from the three scientific grounding. They are ontology grounding which is related to the object of  study, epistemology grounding which deals with the methods used in the study, and axiology grounding which deals with the usability or the significance of  the study. The object of  study in this article is interpretation of  radicalism doctrine against Islamic law, it focused on three issues; they are the law interpretation of tagyi > r al-munkar, the law interpretation of  jiha
> d fi > sabi > lilla > h, and the law interpretation of  the Republic of  Indonesia. The approach method used for the analysis are: (1) political approach; (2) statutory approach; (3)  the  analytical  approach.  Its  study  material  is  normative  material; with  the  study  technique  of   document  analytical  is  descriptive  analysis (explanatory). The framework of  the theory that being used, in the grand landscape theory using the theory of  ijtihad, in middle of  the theory using the theory of  law and society and on the plains of  applied theory using the theory of  the judicial system of  the Islamic Shari’ah. The significance of  this study is to find interpretation irregularities of  Islamic law by the doctrine of  radicalism and steps in coaching or prevention.
Keywords: Interpretation, Radicalism Doctrine, Islamic Law.

## Pendahuluan
A. Gerakan  radikalisme  merupakan  fenomena    dalam sejarah    gerakan  Islam.  Ia  sering  muncul  secara  periodik,  saat terjadi  penyimpangan  baik  dalam  moral,    pemahaman  agama, maupun pengamalan agama. Penyimpangan itu dipandanga oleh penganjur paham radikalisme sebagai kemerosotan agama dan masyarakat Islam, dan mereka  menyatakan bahwa  agar agama itu  mencapai  kejayaannya,  maka  agama  harus  dibersihkan dari  segala  penyimpangan,  pengaburan,  dan  pengotoran  yang berjangkit  dikalangan  umat  Islam.  Mereka  melihat  masyrakat semakin jauh  dari ajaran Islam yang asli, para paham radikalisme kemudian menampilkan tema-tema yang menjadi acuan gerakan tersebut,  yaitu  mereka  menganggap:  (1)  bahwa bid’ah dalam pelaksanaan agama telah melanda umat Islam, sehingga agama yang  mereka  anut  bukan  merupakan  Islam  yang  benar  dan
murni, (2)  praktek bid’ah terjadi akibat penyalagunaan kekuasaan tokoh-tokoh agama  atau akibat pengaruh-pengaruh non Islam yang secara tidak sengaja mempengaruhi pikiran umat Islam, (3) sebagai  jalan  keluar  dari  keadaan  itu,  Islam  harus  dibersihkan dari  semua  prektek bid’ah dengan  jalan  kembali  kepada  al- Qur’an dan sunnah, (4) tipe ideal dari masyarakat yang dijadikan sebagai rujukan beragama secara murni ialah generasi s alaf , yaitu mereka yang hidup pada abad-abad pertama Islam. Jadi menurut paham radikalisme bahwa generasi salaf merupakan umat terbaik sepanjang  sejarah. 1 Maka  mereka  berusaha  mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam kegenerasi salaf dengan cara amar ma’ruf- nahi munkar yang dipraktekkan dengan cara kekerasan (radikal). Makna  radikalisme  sebenarnya,    dari  segi  bahasa  berasal dari kata dasar radix yang artinya akar pohon atau berpikir secara medasar, sampai hal yang prinsip. 2 Makna kata tersebut, dapat diperluas,  menjadi    pegangan  yang  kuat,  keyakinan,  pencipta perdamaian  dan  ketenteraman.    Radikal  berarti  lebih  adjektif. Maka, orang yang berpikir radikal berarti memiliki pemahaman secara  lebih  detail  dan  mendalam,  layaknya  akar  pohon  yang kuat, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Pengertian  ini,  terkesan  tidak  umum,      menimbulkan  kesan menyimpang di masyarakat. Radikalisme dapat diartikan secara positif, yaitu  pembaharuan, perbaikan dan suatu spirit perubahan menuju kebaikan. Diharapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  para  pemikir  radikal  sebagai  seorang  pendukung reformasi jangka panjang. Dengan demikian  makna radikalissme dapat  dikembangkan,  menjadi  pandangan    atau  cara  berfikir seseorang yang menginginkan peningkatan mutu, perbaikan, dan perdamaian dilingkungan yang multidimensional, hingga semua lapisan masyarakat dapat hidup rukun dan tenteram.
Namun  kenyataannya,  makna  radikalisme  itu  sendiri mengalami  pemelencengan  makna,  karena  minimnya  sudut pandang  yang  digunakan,  masyarakat  umum  hanya  menyoroti apa  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  radikal
1 Syafiq A. Mughni, Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.3-4.
2 Prihadi, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Alfa, t.th), hlm. 291.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
(praktek  kekerasan),  yang  salah  dalam  memahami  agama. Sehingga  radikalisme  atas  nama  agama  dimaknai  sikap  keras yang   diperagakan  oleh  sekelompok  penganut  suatu  agama, dengan  dalih  mengamalkan  ajaran  agama.  Radikalisme  model kekerasan  dalam  Islam  sudah  ada  sejak  zaman ṣ ahabat,  yaitu ketika  muncul  kaum  Khawarij  setelah  memuncaknya  konflik antara penduku ṣ ahabat  Ali bin Abi Thalib ra. dan pendukung ṣ ahabat Mu’awiyah ra. Kaum khawarij menganggap kedua pihak sama  salah  dan  harus  dibunuh.  Mereka  berhasil  membunuh ṣ ahabat  Ali bin Abi Thalib ra. pada waktu subuh, tetapi tidak berhasil membunuh sahabat Mu’awiyah ra,  mereka hanya bisa melukainya saja, lalu mereka tertangkap.
Sejarah  keberadaan  paham  radikalisme  tentang    agama berbeda beda bentuknya. Ada yang terbatas pada sikap radikal untuk diri sendiri dalam melaksanakan ajaran Islam, tanpa memusuhi pihak lain yang berbeda, seperti kelompok fondamentalis yang berpendapat  bahwa  semua  ajaran  Nabi  Muhammad  saw.  itu fondamen,  atau  dasar  yang  harus  ditaati.  Dilaksanakan  semua perintahnya  serta  dijauhi  semua  larangannya,  tanpa  membeda bedakan perintah wajib atau sunnah, larangan haram atau makruh, pokoknya  semua  tuntunan  Nabi  itu  fondamen,  maka  mereka disebut Fundamentalis. Di sisi lain ada yang lebih keras dari pada mereka, sampai  mengkafirkan pihak lain yang berbeda, bahkan tega membunuh orang yang bebeda dengan mereka walaupun sesasma muslim, seperti kaum Khawarij. Padahal Islam adalah agama r ah } matan li al-‘a > lami > n artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi  seluruh alam semesta, termasuk  hewan,  tumbuhan  dan  jin,  apalagi  sesama  manusia. Sesuai dengan firman Allah:

## ﮕ       ﮔ  ﮓ         ﮒ  ﮑ  ﮐ
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam . (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107)
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  muslim terbanyak di dunia. Seharusnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai, dan beradab. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan pemberitaan sehari-hari yang mengabarkan tentang
Jika  ingin  merasakan  Indonesia  menjadi  negara  damai sejahtera, maka yang harus dibenahi adalah moral agama bangsa, bukan  sekedar  pendidikan  belaka.  Pendidikan  moral  agama yang  sesungguhnya,  yang  komplit,  dan  yang  diperintahkan oleh pencipta manusia adalah moral menjalankan ajaran Islam dengan benar. Setiap muslim wajib  belajar dengan benar tentang agamanya.  Dengan  begitu  kita  akan  mampu  menjadi  khalifah sesungguhnya di bumi sesuai tujuan diciptakannya manusia, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam.
Islam merupakan ruh dari hakekat kebenaran dan cahaya petunjuk dalam kehidupan manusia, dapat mengobati penyakit yang  diderita  manusia  dan  menghantarkannya  kejalan  lurus. Seperti yang dinyatakan Allah kepada Nabi Muhammad dalam firman-Nya:

## ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ   ﭜ  ﭛ  ﭚ          ﭙ  ﭘ  ﭗﭖ  ﭕ  ﭔ   ﭓ  ﭒ  ﭑ ﭮ   ﭭ  ﭬ     ﭫ  ﭪ  ﭩ   ﭨﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ      ﭣ  ﭢ
Dan Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu (al Qur’an) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al Kitab (al Qur’an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan al Qur’an itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu (Muhammad) benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Q.S. asy-Syura [42]: 52)
Di ayat lain dikatakan:

## ﯓ  ﮱ    ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬﮫ  ﮪ   ﮩ  ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ
Dan kami turunkan dari al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat  bagi  orang-orang  yang  beriman  dan  al  Qur’an  itu  tidaklah menambah  kepada  orang-orang  yang  zalim  selain  kerugian (Q.S.  al- Isra’ [17]: 82.)
kisah-kisah menyedihkan dan tak beradab, yaitu tentang ledakan bom  yang  sasaranya  ketempat-tempat  ramai  penuh  dengan manusia. Mengapa moral mereka bekitu kejam kepada sesama manusia, jawaban sementara karena mereka tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara benar. Jika mereka tahu bahwa membunuh  binatang  semena-mena  saja  dilarang  oleh  Islam, mana mungkin sampai berani membunuh sesama manusia.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapatlah dipahami, bahwa  Islam  itu  adalah  agama  tauhid,  agama  ilmu  dan  agama keadilan, yang senantiasa menegakkan hak dimana saja berada, sesuai dengan firman Allah:

## ﭢﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝﭜ              ﭛ    ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ
ﭩ  ﭨ   ﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ Dan  demikian  (pula)  kami  Telah  menjadikan  kamu  (umat  Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.  dan  kami  tidak  menetapkan  kiblat  yang  menjadi  kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Penyayang  kepada manusia (Q.S. al-Baqarah [2]: 143.)
Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Keadilan adalah suatu prinsip kreatif konstruktif yang selalu menjadi keutamaan moral atau akhlak. Sekalipun ada pendapat bahwa ajaran Islam yang disepakati praktek islamisasinya adalah pada zaman khalifah. Khalifah Umar adalah yang paling adil dalam pemerinthannya, maka  pengalaman  agama  yang  islami  adalah  penglaman  adil jujur,  dan  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya.  Inilah ta’rif Islam yang sebenarnya, sesuadah arti legalnya perdamaina dan keselamatan dunia akhirat. 3
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  akan  mengkaji paham radikalisme, dengan judul interpretasi paham radikalisme terhadap    hukum  Islam,  dengan  mengangkat  permasalahan; interpretasi tentang masalah hukum tagyīrul munkar, interpretasi tentang masalah hukum  jihad fī sabīlillah , dan  interpretasi tentang masalah hukum negara Republik Indonesia.
3 Mochtar  Husein, Islam  itu  Indah  Refleksi  Keimanan (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm.7-8.
Shobirin

## Pembahasan
B. Interpretasi diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. 4 Sedangkan interpretasi hukum adalah proses pembentukan hukum oleh pengkaji  hukum dalam  penerapan  hukum  umum  terhadap  peristiwa  hukum yang konkrit dan hasil interpretasi hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Penerapan interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum punya dua segi, yaitu yang  tersurat dan yang tersirat atau bunyi hukum dengan semangat hukum. 5 Interpretasi merupakan fungsi dari hukum tertulis  yang  membuat  rumusan-rumusan.  Pembuatan  hukum dan penafsiran hukum merupakan dua sisi dari barang yang sama. Teks  hukum  merupakan  bentuk  rumusan  dan  konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di  alam. 6
Merumuskan hukum dan membuat konsep hukum adalah pekerjaan manusia, dalam pekerjaan tersebut, akan melibatkan penilaian atau pemberian nilai. Maka hukum ada ruang kebebasan. Sementara pekerjaan manusia penuh dengan pilihan-pilihan dan juga subjektivitas. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka akan lahir  penafsiran  terhadap  hukum    yang  sudah  ada.  Penafsiran merupakan pekerjaan yang kreatif, inovatif dan progresif, bahkan terkadang merupakan suatu lompatan. Lompatan berarti bahwa penafsiran itu tidak lagi rulebound, melainkan keluar dari logika peraturan (logic of  the rule) . 7
Prosedur interpretasi  hukum Islam  dalam memutuskan perkara,  secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu  pertama musyawarah,  bertujuan    agar    mufasir    dapat  mengetahui permasalahan  konkret  yang  menjadi  selisih  di  masyarakat. Kedua    mengkualifikasi  peristiwa  konkret  dan  diterjemahkan dalam  bahasa  hukum  Islam.  Ketiga  adalah  mencari  atau
4 E  Sumaryono, Hermeneutik  Sebuah  Metode  Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 24.
5 Amiruddin  dan  Jaenal  Asikin, Pengantar  Metodologi  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.163-164.
6 Satjioto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.165. 7 Ibid , hlm.168.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
menseleksi  hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Keempat menganalisis  atau  menginterpretasi    hukum  tersebut.  Kelima menerapkan  peraturan  hukumnya  terhadap  peristiwa  hukum dengan  menggunakan  silogisme.  Keenam    mengevaluasi  dan mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan.
Urutan  enam  langkah  ini,  bukan  ketentuan  harga  mati, bisa dibolak balik. Namun, yang penting  sifat atau sikap yang diharapkan dari setiap penafsiran hukum Islam, harus menyadari bahwa problematik hukum Islam  diterapkan  berpusat  pada tiga hal, yaitu  terlindungi tidaknya kepentingan subyek hukum yang bersangkutan, terjamin tidaknya kepastian hukum, dan tercipta tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. 8
Adanya tuntutan bahwa hukum harus dirumuskan ke dalam teks,  maka    hukum  memasuki  kebahasaan,  dengan  demikian hukum  memasuki  permainan  bahasa.  Di  sisi  lain,  hukum dituntut  untuk  membuat  rumusan-rumusan,  maka  hukum membangun konsep. Sedangkan konsep adalah suatu konstruksi mental,  sesuatu  yang  tidak  asli,  tetapi  artifisial.  Dikarnakan, kontruksi  dibangun  dengan  cara  mereduksi  sebuah  kenyataan yang  ada. Sementara, masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan dalam hidup di masyarakat. Hukum salah satu alat untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  maka  membumikan hukum Islam menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditawar lagi, dengan cara menafsirkan terhadap teks-teks hukum Islam. Ilmu hukum Islam tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal  kecil  dan  dipinggirkan.  Hukum  tidak  akan  berjalan  tanpa penafsiran. Hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi. Membuat hukum (legislation ) adalah  suatu  kebutuhan,  sedangkan  menafsirkan  hukum  yang sudah dibuat itu merupakan keharusan berikutnya. 9
Menurut  hemat  penulis  interpretasi  paham  radikalisme terhadap permasalahan hukum Islam bisa dilihat dengan teori
8 Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta:  Liberty, 2002), hlm.34.
9 Satjioto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.166-168.
Shobirin
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## ijtihad
. Ijtihad merupakan sebuah konsep yang menggambarkan usaha mujtahid secara  maksimal  dalam  penalaran,  sehingga menghasilkan pendapat pribadi yang orisinil. 10

## Interpretasi Hukum
1.

## Tagyīrul Munkar
Faktor pertama yang memicu lahirnya paham radikalisme agama  dengan  model  kekerasan  di  Indonesia,  yaitu  dalam interpretasi    hukum tagyīrul  munkar (mengubah  kemungkaran), sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi Muhammad saw :
َكلَذ َو ِهِبْلَقِبَف ْعِطَت ْسَي َّْمل ْنإَف  ِهِنا َسِلبَف ْعِطَت ْسي َّْمل ْنإَف  ِهِدَيب ُهْ ِّريَغُيْلَف ًارَكْنُم ْمُكْنِم يَأَر ْنَم )ملسم هاور( . ِن َميلإْا  ُفَع ْضأ Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran  maka hendaklah mengubahnya  dengan  tangannya, lalu jika tidak  mampu  maka  dengan lisannya,  lalu jika tidak  mampu  maka  dengan hatinya  dan  yang demikian itu  adalah selemah – lemah iman” (H.R.Muslim) .
Paham radikalisme dalam interpretasi hadis tersebut, bahwa mengubah  kemunkaran dengan tangan  berarti  hukumnya wajib mrnghancurkan  kemungkaran  itu  atau  membunuh  pelakunya. Prosedur interpretasi tersebut  dapat dilihat dengan  teori hukum dan masyarakat. Pada dataran middle range theory , didasarkan pada teori pragmatisme legal realism dari Roscoe Pound mengatakankan bahwa law as a tool of  social engineering (hukum berfungsi sebagai sarana  untuk  merekayasa  masyarakat  ke  arah  tertentu  yang diinginkan). 11 Teori ini, didasarkan atas keyakinan bahwa : (a) antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional, (b) hukum yang merupakan sistem pengaturan yang terkendali dan memaksa ( coersif ) berfungsi menciptakan keseimbangan antara berbagai  kepentingan,  (c)  hukum  merupakan    lembaga  sosial yang bersifat terencana  ( by design ) sebagai produk kecendekiaan yang sistematis niscaya mudah disempurnakan setiap kali demi fungsional  sebagai  sarana social  engineering, dan  (d)  kehidupan sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum manakala kepentingan  mereka  terjamin.  Untuk      memfungsikan  hukum
10 A.  Hasan  Mar’i, Al-Ijtihad  fi  Syari’ah  al-Islamiyyah (Kairo:  Must } ofa Muhammad,  1976),  hlm. 34.
11 Roscoe  Pound, Pengantar Filsafat Hukum (Jakarta: Bhatara, 1972), hlm.71.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
Berdasarkan teori tersebut, ada kesalahan dalam interpretasi hadis,  bahwa  mengubah   kemunkaran  dengan  tangan   berarti wajib  mrnghancurkan  kemungkaran  itu  atau  membunuh pelakunya. Padahal kalau dipahami dengan teliti, bahawa Nabi Muhammad  saw  sebenarnya   memberikan   tahapan-tahapan terhadab orang yang melaksanakan merubah kemungkaran  yang disesuaikan  dengan  kemampuan  orang  yang  akan  melakukan merubah  kemungkaran.  Berarti  mengubah  kemunkaran dengan  tangan   dilakukan  oleh  orang  yang  punya   kekuasaan, seperti  ayah   terhadap  anaknya,  suami  terhadap  istrinya,  guru terhadap  muridnya,  terutama  oleh   pemerintah  yang  punya kekuasaan lebih luas. Dengan demikian mengubah kemunkaran dengan  tangan   tidak  wajib  dengan  cara  merusak  apalagi membunuh  pelaku  kemunkaran.  Sebab  yang   demikian   itu tidak  menyelesaikan masalah, justru  mengundang  reaksi yang membahayakan, bahkan  bisa  menimbulkan kemunkaran yang lebih besar.
Teori pragmatisme  legal  realism tersebut,  kemudian dikembangkan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  sebagai  teori hukum  pembangunan. 13 Hukum  yang  baik  harus  memenuhi empat syarat, yaitu pertama, sesuai dan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat; kedua, tidak boleh menghambat modernisasi;
12 Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 128.
13 Abdul  Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media.  LP3ES, 2005), hlm. 21.

## Shobirin
sebagai  sarana social  engineering, maka  harus  diciptakan  hukum yang:  (a)  dapat  menciptakan  keseimbangan  antara  berbagai kepentingan ( interest balanceing ); (b) mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik; (c) menciptakan keadaan masyarakat yang tertib untuk mencapai cita-cita yang diinginkan; dan (d) mampu mendorong terjadinya perubahan sosial dan bahkan bila perlu dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti norma-norma baru yang ditetapkan. Maka, hukum tidak lagi dilihat hanya sekedar tatanan penjaga status quo, tetapi sebagai sebuah sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. 12
ketiga, dapat  menjadi  sarana  pembaharuan  masyarakat;  dan keempat, mempunyai  kekuatan  legalisasi  dari  negara.  Mochtar mengemukakan bahwa  hukum tanpa kekuasaan adalah angan- angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. 14 Dengan demikian  mengubah    kemungkaran   harus   tetap   dengan memperhatikan   sikap   bijaksana  ( bil-hikmah ),  sebagaimana kaidah hukum dikatakan:
ِحلا َصَْلا  ِبْل َج  َل َعٌ مَّمدَقُم ِدِساَفـَْلا ُءْرَد
Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan. 15
ِنْيَر َ َّمضلا  ِّرف َخأ  ِبا َكـتْراب اَُهُد َحأ  َيِعُر ِنَاتَد َسْفَلا َعَمَت ْجا اَذإ Apabila  berkumpul   dua   mafsadah   (kerusakan),  maka  dijaga salah satu di antara keduanya, dengan  menempuh yang  lebih  ringan bahayanya. 16

## Interpretasi Hukum 2. Jihad Fī Sabīlillah
Faktor  kedua  yang  memicu  lahirnya  paham  radikalisme agama  dengan  model  kekerasan  di  Indonesia,  yaitu  tentang interpretasi  permasalah hukum jihad fī sabīlillah , menurut mereka kata jihad tidak punya  arti lain kecuali wajib perang  bersenjata. Jadi  semua perintah  jihad  dalam al-Qur’an  dan  hadis harus diartikan  perang  bersenjata, bahkan  diartikan  pula  membunuh, yakni  memerangi atau mrmbunuh orang kafir atau orang Islam yang dianggap murtad hukumnya wajib. Dalam hal ini mereka berpegang pada ayat al-Qur’an, sebagai berikut:

## ﯓ   ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ    ﮫ    ﮪ  ﮩ  ﮨ ﯣ  ﯢ   ﯡ  ﯠﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ     ﯛ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗﯖ  ﯕ  ﯔ
ﯥ  ﯤ Apabila  sudah habis  bulan bulan  haram itu, maka  bunuhlah  orang– orang  musyrik  itu  di  mana  saja  kamu  jumpai  mereka, dan   tangkaplah   mereka,  dan  kepunglah  mereka,  dan  intailah  di
14 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam  Pembangunan Nasional (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 11.
15 Muslih Usma, Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam ( Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 140.
16 Ibid , hlm. 141.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
tempat  pengintaian.  Jika  mereka  bertaubatdan  mendirikan  shalat dan   menunaikan   zakat,  maka  berilah  kebebasan  kepada  mereka untuk  berjalan.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang. (Q.S. at-Taubah [9]: 5.)
Dan ayat yang lain dikatakan sebagai berikut:
ﮋ  ﮊ  ﮉ   ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ   ﭾ  ﭽ ﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ  ﮒ    ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ ﮚ   ﮙ
Artinya: Perangilah  orang orang yang  tidak beriman  kepada Allah  dan tidak pula kepada hari akhir, dan  mereka tidak mengharamkan  apa yang  diharamkan  Allah  dan   RasulNya,  dan   mereka   tidak beragama   dengan   agama   yang  benar,(yaitu  orang  orang  yang)  diberi al Kitab  kepada  mereka,  sampai mereka  membayar jizyah  dengan patuh,  sedang   mereka   dalam  keadaan  tunduk.  (Q.S.  at-Taubah [9]:  29. )
Disamping  itu  dijelaskan  dalam  hadis  Rasulullah  sebagai berikut:
اوُمْيقُيَو ِللها  ُلْو ُسَراًدَّممَ ُم  َّمنأَو  ُللها َّملاإ َهلإ لآ  ْنأ اْوُدَه ْشي  َّمىت َح  َساَّمـنلا  َلِتَاقُأ ْنَأ  ُت ْرِمُأ َلَع ْمُ ُبا َسِحَو ْمَُلاَوْمأَو ْمُهَءاَمِد  ْىِّرنِم اْوُم َصَع  َكلذ اْوُلَعَف اَذإَف، َةَاكَّمزلااْوُـتْؤُـيَو َةَلا َّمصلا )ناخيشلا هاور( ِللها
Aku diperintah (oleh Allah) agar aku memerangi manusia sehingga mereka bersaksi  bahwa  tiada Tuhan  selain Allah dan  bahwa Muhammad   utusan   Allah,  dan  mereka  mendirikan   shalat dan  menunaikan   zakat.  Maka  apabila  mereka  mengerjakan itu  semua,  maka  mereka   telah   menjaga   darah  mereka  dan harta  benda  mereka  dari  aku,  dan  hisabnya  ada  pada  Allah (H.R.Bukhari dan Muslim).
Kalau  dilihat  sepintas,  ketiga  dalih  tersebut  sepertinya benar, dan dalilnya pun kuat. Akan tetapi apabila diperhatikan dengan seksama maka akan terlihat bahwa mereka kurang teliti dalam memahaminya, baik teks maupun konteksnya, sehingga melahirkan  pandangan  yang  sempit,  ekstrem  dan  radikal,  dan pada gilirannya akan menimbulkan terorisme. Berkaitan dengan

## Shobirin
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
interpretasi  permasalah  hukum jihad  fī  sabīlillah oleh  paham radikalisme  dapat mempertimbangkan teori mashlahah ( ةحلصلا ) dari al-Syatibi dalam bukunya al- Muwafaqat, maslahah sebagai tujuan  syariah  harus  menjadi  kebijakan  orang  yang  mengkaji hukum Islam. 17
Teori maslahah ini mengajarkan bahwa a) hukum itu dibuat untuk  kemaslahatan  manusia,  yaitu  melindungi  kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan manusia, agar mendapat manfaat dan terhindar dari kerusakan. b) Apabila dalam mewujudkan kemaslahatan itu menghendaki perubahan hukum, maka  hukum  pun  harus  diubah  mengikuti  kemaslahatannya tersebut  meskipun  harus  diubah  mengikuti  kemaslahatannya tersebut,   meskipun harus menyimpang dari atau berbeda dengan teks  hukumnya.  c) Apabila  demi  terwujudnya  kemaslahatan harus  dibentuk    hukum  baru  mesikupun  tidak  ada  perintah dalam syariah. d) Apabila terjadi pertentangan atau perbedaan kemaslahatan satu sama lain, maka diambil mashlahah yang lebih besar atau kemaslahatan yang paling unggul (kuat), sesuai tujuan syariah,  sehingga  kemaslahatan dlaluriyat sebagai  kemaslahatan sekunder,  dan  kemaslahatan hajiyat harus  didahulukan  atas kemaslahatan  tahsiniyat  sebagai  kemaslahatan  tertier. Kelima, pembentukan  hukum  baru  melalui maslahah berdasarkan  akal manusia ( mursalah ) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash (syariah) yang bersifat ubudiyah yang  menjadi hak Allah. 18
Teori mashlahah ini dapat diterapkan dalam istimbat hukum atau interpretasi permasalahan hukum jihad fī sabīlillah apabila dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : (a) keadaanya sudah mencapai tingkat dharuriyat di mana kemaslahatannya sangat esensial dan primer; (b) kemaslahatannya bersifat qath’iyyah, yakni sangat jelas dan tegas; (c) kemaslahatan tersebut bersifat kuliyah (universal); dan  (d)  kemaslahatan  tersebut  berdasarkan  dalil-dalil  (alasan-
17 Al-Syathibi, Al-Muafaqat  fi  Usulal-Syari’ah (Kairo:  Mustafa  Muhammad,
t.th), hlm.7.
18 A.  Mukti  Arto, Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.21.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
alasan) yang mu’tabarah (dalil universal) dari keseluruhan qarinah , pendapat al Syatibi yang dikutip oleh Hamka Haq. 19 Berdasarkan  teori  tersebut,  kesalahan  paham  radikalisme dalam menafsirkan  dua ayat dan satu  hadits tadi, yaitu bahwa orang kafir harus diperangi  sehingga mereka masuk Islam, jadi kepada  orang   kafir   hanya  diberi dua  opsi:  masuk  Islam  atau dibunuh.  Bahkan mereka berpendapat  bahwa  berdasar ayat lima surat   at-Taubah   tersebut   seorang  muslim  boleh  membunuh orang kafir di mana pun mereka berada. Ayat ini disebut ayatus saif atau ayat pedang. Semua ayat yang bertentangan atau berbeda dengan  ayat ini  dianggap mansukh (dihapus hukumnya). Kenyataannya  kata  jihad  tidak  hanya  mempunyai  arti perang  bersenjata,  di  dalam      al-Qur’an   dan   hadis     terdapat banyak kata jihad yang berarti berjuang dengan dakwah, seperti firman Allah:
ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ  ﯖ     ﯕ  ﯔ  ﯓ Maka janganlah kamu mengikuti orang orang kafir, dan berjihadlah kamu dengan al- Qur’an , dengan jihad yang besar” (Q.S. al-Furqan [25]: 52.)
Ayat ini termasuk kategori ayat Makiyyah, di  mana waktu itu belum ada  perintah  perang bersenjata, jadi kata jihad  dalam ayat ini  diartikan berjuang dengan dakwah menyebar luaskan  al- Qur’an. Bahkan  jihad  dengan  dakwah  dalam  ayat  ini  disebut sebagai jihad besar. Dalam hadis juag dikatakan;
)هجام نبإ هاور( .ٍرِئا َج ٍنا َطْل ُس َدْنِع  ٍّق َح ُةَمِلَك ِداَهِ ْلا  ُل َضفأ Seutama  utama  jihad   ialah   menyampaikan  kalimat  yang  benar  di hadapan kepala Negara yang dhalim” (H.R.Ibnu Majjah).
Jihad   dalam   arti   perang   bersenjata  dalam  Islam   tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan  harus  dengan ijin sultan (kepala  Negara),  dengan  dua   alasan  sebagai  berikut,  yaitu membela  diri  dari  serangan  orang  kafir  musuh  (kafir  harbi), baik   serangan  itu  sudah  terjadi  atau  pasti  akan  terjadi,  sesuai dengan firman Allah:
19 Hamka  Haq, Al-Syatibi  Aspek  Teologis  Konsep  Mashlalah  dalam  Kitab  al- Muwafaqat (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 250-251.
Shobirin

## ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ    ﯸ  ﯷﯶ  ﯵ       ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ

## ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ   ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ ﯲ  ﯱ                 ﯰ     ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪﯩ   ﯨﯧ  ﯦ
Berdasarkan  surat  al-Baqarah  [2]:  190  dan Q.S.  at-Taubah  [9]:  13  tersebut,  jihad  berarti  dalam rangka melindungi pelaksanaan dakwah Islamiyah dari gangguan keamanan  orang-orang yang tidak suka akan tersebar luasnya ajaran Islam . Jadi kalau berdakwah  tidak diganggu,  maka  tidak  perlu  ada  perang,  karena  pada dasarnya  dakwah  hanya  dilkasanakan   sesuai  dengan tuntunan  Allah  dan  Rasulnya,  tanpa  paksaan,  tanpa kekerasan, sebagaimana firman Allah:

## ﯖ   ﯕ  ﯔ  ﯓﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ  ﮨ   ﮧ  ﮦ ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜﯛ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. an-Nahl [16]: 125.)
ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ  ﰋ  ﰊ  ﰉﰈ  ﰇ    ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃﰂ  ﰁ    ﰀ  ﯿ ﰚ  ﰙ  ﰘ  ﰗ  ﰖﰕ  ﰔ  ﰓ  ﰒ  ﰑ  ﰐ
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah  jelas  jalan  yang  benar  daripada  jalan  yang  sesat.  Karena  itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,
Mengapakah  kamu  tidak  memerangi  orang-orang  yang  merusak sumpah  (janjinya),  padahal  mereka  Telah  keras  kemauannya  untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman ” (Q.S. at-Taubah [9]: 13)
perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai  orang-orang  yang  melampaui  batas”. (Q.S.  al-Baqarah [2]:  190 )
Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. al-Baqarah [2]: 256.)
Dengan  demikian,  tidak  benar   bahwa   dalam  surat  Q.S. at-Taubah  [9]:  5  dan  Hadis   riwayat  Bukhari  dan  Muslim   di atas  menyuruh  orang Islam membunuh  orang orang  kafir di mana pun mereka berada tanpa sebab, dan   orang orang kafir hanya  diberi dua opsi, masuk Islam atau kalau tidak mau masuk Islam dibunuh, yang berarti mereka dibunuh atau diperangi itu karena kekafirannya. Padahal banyak  ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi yang menunjukkan bahwa  bagi orang orang kafir tersedia beberapa opsi, dan mereka diperangi bukan karena kekafirannya, tetapi  karena  mereka  memerangi  orang  Islam.  Penjelasannya dalam ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut:
ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ     ﮉ   ﮈ   ﮇ  ﮆ        ﮅ  ﮄ   ﮃ  ﮂ ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡﮠ   ﮟ     ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ  ﮖﮕ    ﮔ
ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ Apabila  kamu  bertemu  dengan  orang-orang  kafir  (di  medan  perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu Telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh  membebaskan  mereka  atau  menerima  tebusan  sampai  perang berakhir.  Demikianlah  apabila  Allah  menghendaki  niscaya  Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan  Allah,  Allah  tidak  akan  menyia-nyiakan  amal  mereka (Q.S. Muhammad [47]: 4.)

## ﯵ  ﯴ  ﯳﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ   ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦ
ﯹ   ﯸ  ﯷ  ﯶ Dan  jika  seorang  diantara  orang-orang  musyrikin  itu  meminta perlindungan  kepadamu,  Maka  lindungilah  ia  supaya  ia  sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui ( Q.S. at-Taubah [9]: 6.)
ﮌ  ﮋ  ﮊﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ       ﮃ    ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ   ﭽ  ﭼ  ﭻ      ﭺ  ﭹ ﮏ     ﮎ  ﮍ

## Shobirin
Allah  tidak  melarang  kamu  untuk  berbuat  baik  dan  berlaku  adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang berlaku adil  (Q.S. Mumtahanah [60]: 8.)
Menurut  pendapat  penulis    bahwa,  berdasarkan    teori maslahah ini dapat diterapkan dalam menafsirkan hukum Islam secara proposional. Prosedur yang harus dilakukan oleh paham radikalisme  dalam  interpretasi  masalah  hukum jihad  fī  sabīlillah adalah sebagai berikut: (a) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum wad } ’i (yakni, hukum yang berfungsi melindungi hak-hak Tuhan, hak-hak publik, ketertiban umum, kepastian hukum, dan nilai-nilai kebenaran), maka kepastian hukum harus diutamakan. (b) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum taklifi (yakni, hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar subjek hukum atau mukallaf), maka rasa keadilan harus diutamakan. (c) Dalam hal  terjadi  kontradiksi  (perbenturan)  antara  kepastian  hukum dan rasa keadilan, maka diterapkan teori maslahah, yakni manfaat yang  lebih  luas.  (d)  Demikian  pula  jika  terjadi  pertentangan kemaslahatan satu sama lain, maka diambil maslahah yang lebih besar, sesuai tujuan syariah Islam. Empat prosedur tersebut, tidak ada satu pun yang dilakukan oleh paham radikalisme.

## Interpretasi Tentang Masalah Hukum Negara Republik 3. Indonesia
Faktor  ketiga  yang  memicu  lahirnya  paham  radikalisme agama  dengan  model  kekerasan  di  Indonesia,  yaitu  tentang interpretasi    permasalah  hukum    negara  kesatuan  Republik Indonesia bukan  negara Islam  (bukan Dar > ul Islam ) melainkan negara kafir ( dar > ul kufri atau dar > ul harbi ), alasann merka, yitu; bahwa hukum  yang  diberlakukan   di  Indonesia   bukan  hukum  Islam, melainkan   Pancasila,  UUD  45  dan  KUHAP/KUHP  warisan penjajah  kafir  Belanda,  sistim    pemerintahannya    mengikuti tatanan  pemerintahan  kafir dengan sistim trias politika, bukan sistim kekhilafahan dan kepala  negara  bukan kholifah,  yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dasar  yang  dipakai  oleh  mereka  adalah  interpretasi    terhadap ayat al-Qur’an sebagai berikut:

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## ﮎ     ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇﮆ  ﮅ   ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ ﮚ  ﮙﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ                  ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ ﮩ  ﮨ  ﮧ   ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ   ﮜ  ﮛ
ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah,  oleh  orang-orang  alim  mereka  dan  pendeta-pendeta  mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada  manusia,  (tetapi)  takutlah  kepada-Ku.  dan  janganlah  kamu menukar  ayat-ayat-Ku  dengan  harga  yang  sedikit.  barangsiapa  yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Q.S. al-Ma’idah [5]: 44.)
ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁﰀ  ﯿ   ﯾ Apakah  hukum  Jahiliyah  yang  mereka  kehendaki,  dan  (hukum) siapakah  yang  lebih  baik  daripada  (hukum)  Allah  bagi  orang-orang yang yakin ? (QS. Al-Maidah/5:50).

## ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ       ﯤ  ﯣﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ   ﯙ ﯬ  ﯫ
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini,  niscaya  mereka  akan  menyesatkanmu  dari  jalan  Allah.  mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (Q.S. al-An’am [6]: 116.)
Pemerintahannya  mengikuti  tatanan  pemerintahan  kafir dengan  sistim  trias  politika,  bukan  sistim  kekhilafahan  dan kepala   negara   bukan  kholifah,   yang  ditetapkan  berdasarkan suara  terbanyak  dalam  pemilihan  umum.  Dasar  yang  dipakai oleh  mereka  adalah  interpretasi    terhadap  ayat  al-Qur’an sebagai  berikut:
ﮎ     ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇﮆ  ﮅ   ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ ﮛ  ﮚ  ﮙﮘ  ﮗ  ﮖ  ﮕ  ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ   ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ   ﮜ ﮭ  ﮬ
Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta  mereka,  disebabkan  mereka  diperintahkan memelihara  kitab-kitab  Allah  dan  mereka  menjadi  saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi)  takutlah  kepada-Ku.  dan  janganlah  kamu  menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (Q.S al-Ma’idah [5]: 44.)

## ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁﰀ  ﯿ   ﯾ
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (Q.S al-Ma’idah [5]: 44)

## ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥ       ﯤ  ﯣﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ   ﯙ ﯬ  ﯫ  ﯪ
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah) (Q.S. al-An’am [6]: 116.)
Mereka kurang teliti dalam memahami ayat-ayat tersebut, baik teks maupun konteksnya, sehingga melahirkan pandangan yang  sempit,  ekstrem  dan  radikal,  dan  pada  gilirannya akan  menimbulkan  terorisme.   Negara  Kesatuan  Republik Indonesia; sebelum di jajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang, Indonesia   di   bawah  kekuasaan   para   sultan  Islam;  sekitar 40   kesultanan   Islam.  Selama   masa   penjajahan  umat  Islam berjuang  dan  terus berjuang untuk  merebut  kemerdekaan  dari kekuasaan penjajah. Sampai akhirnya berhasil dan merdeka pada tanggal 9 Ramadan 1334 H/17 Agustus 1945 M. Menurut sebagian pendapat para ulama negara Islam yang dijajah oleh orang kafir,

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
tetap  dianggap Dar > ul  Islam, apalagi  Indonesia   sudah   berhasil direbutnya   kembali  dari  kekuasaan  penjajah  kafir,  dan sekarang dikuasai penuh oleh rakyat Indonesia yg mayoritasnya beragama  Islam,   kepala  Negaranya   beragama  Islam,  umat Islam  di   Indonesia   dapat    mengamalkan   ajaran  Islam  serta menegakkan syi’ar Islam, meskipun belum bisa memberlakukan hukum Islam secara penuh.
Permasalahan tersebut, dapat dilihat dengan teori sistem peradilan  syari’ah  Islam  sebagai applied  theory merupakan  teori praktis  dalam  pembentukan  dan  penyelenggaraan  peradilan syariah Islam. Teori ini menyajikan konsep bagaimana membentuk Peradilan  Agama  yang  berkompenten  dalam  menangani permasalahan umat Islam dalam bidang hukum Islam. Negara Indonesia memiliki Peradilan Agama  sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan  Indonesia  berdasarkan  UUD  1945,  dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dapat  dipercaya  dan  mampu  melakukan  tugas  pokok  dan fungsinya  secara  tuntas,  dan  mampu  melayani  perkembangan kebutuhan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan berdasarkan syariah Islam.
Muhammad  Salam  Madkur  dalam  bukunya al-Qad } a  fī  al Islam mengatakan bahwa peradilan syariah Islam memiliki ciri- ciri sebagai berikut : (a) Menegakkan peradilan adalah wajib; (b) Menegakkan peradilan merupakan sunnah (praktik kehidupan) Nabi  Muhammad  SAW  yang  harus  diikuti;  (c)  Menegakkan peradilan  untuk  menyelesaikan  sengketa  antar  umat  manusia; (d)  Menegakkan  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  agama dan  mencegah  penyelewangan;  (e)  Harus  ada  kekuasaan  yang mengawawsi dan mengatur jalannya pengadilan; (f) Pengadilan memiliki kekuatan dan kekuasaan (kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili perkara; (g) Pengadilan harus memiliki kewibawaan; (h)  Pengadilan  harus  dapat  memulihkan  kembali  hak  pihak- pihak  yang  dirugikan  (didzalimi),  dan  memulihkan  kembali situasi  keamanan  dan  ketertiban;  (i)  Pengadilan  merupakan bagian  dari  kekuasaan  negara;  (j)  Rakyat  harus  tunduk  pada putusan  pengadilan;  (k)  Pengadilan  harus  mandiri  dan  berdiri
sendiri  secara  khusus;  (l)  Pengadilan  harus  independen  dan tidak memihak; (m) Pengadilan merupakan lembaga yang agung nilainya;  (n)  Orang  yang  cakap  dan  memenuhi  syarat  wajib menjadi hakim; (o) Pengadilan mampu memberi rasa bangga dan puas;  (p)  Pengadilan  tampil  berwibawa,  terpercaya,  terhormat, dan  menyejukkan;  (q)  Pengadilan  mampu  memberi  pelayanan prima; dan (r) Pengadilan mampu menjamin kepastian hukum dan tertib hukum melalui administrasi peradilan. 20
Melengkapi teori peradilan syariah Islam dari Salam Madkur tersebut,  Hasbi  ash-Shiddieqy , mengatakan  bahwa  Peradilan Syariah  Islam  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut  :  (a)  Peradilan merupakan  sebuah  sistem  yang  dibentuk  dan  diselenggarakan oleh  penguasa  atau  khalifah  (negara)  sehingga  tampil  sebagai pengadilan negara untuk memenuhi perintah agama Islam dan/ atau memenuhi kebutuhan umat Islam, (b) Peradilan merupakan bagian dari dan takterpisahkan dalam pengamalan Agama Islam dan  kehidupan  ketatanegaraan  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah  Islam,    (c)  Peradilan  merupakan  simbol  syariah  Islam; (d) Peradilan berfungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan  syariah  Islam;  menegakkan  dan  mengembangkan hukum  syariah  Islam  serta  menyelesaikan  sengketa  antara pihak-pihak yang berperkara; (e) Peradilan bertumpu pada asas personalitas keislaman, asas rahmatan lil ‘alamin dan penghargaan terhadap hak asasi manusia,  (f) Pengadilan mampu menegakkan hukum  syariah  Islam  berdasarkan  asas  personalitas  keislaman secara  utuh  dan  sempurna,    (g)  Peradilan  merupakan  tugas pokok  dan  berkedudukan  tinggi,  (h)  Wajib  atas  kepala  negara mengangkat qadli (hakim) untuk menyelesaikan perkara-perkara yang    menurut  hukum  harus  melalui  putusan  hakim,  guna menyejahterakan  masyarakat,  (i)  Menjadi  hakim  hukumnya adalah fardlu kifayah, (j) Peradilan syariah Islam merupakan suatu lembaga  yang  harus  dibina  dengan  sempurna  dalam  tiap-tiap negara. 21
20 M. Salam Madkur, Al Qad } a’ fiy al Islam (Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.th), hlm. 66-72.
21 Hasbi Ash Shiddieqy, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 34.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
Baqir Manan mengatakan bahwa pengadilan negara hanya dibentuk dan diselenggarakan oleh negara atau atas nama negara. 22 Sesuai  dengan  tugasnya  mengawal  dan  menegakkan  hukum syariah Islam, maka kompetensi peradilan syariah Islam adalah diperoleh dari syariah Islam itu sendiri dan seluas syariah Islam guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  sesuai  dengan  situasi dan kondisi  masyarakat berdasarkan prinsip rahmatan lil ‘alamin mampu mendamaikan dan memulihkan kembali hubungan sosial antara  pihak-pihak  yang  bersengketa;  mampu  melaksanakan sendiri  keputusan-keputusannya;  mampu  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  dalam  rangka  pelayanan  hukum  dan keadilan;  dan  mampu  tampil  sebagai  Peradilan  Syariah  Islam yang seutuhnya dan andal dan sekaligus sebagai Peradilan Negara yang sesungguhnya . Abdul Karim Zaidan  dan Abu Bakar ibn Mas’ud  menyatakan  bahwa  hukum  mengangkat qadli adalah fardu (wajib). 23
Menurut  penulis  berdasarkan  dua  teori  peradilan  syariah Islam tersebut, yakni dari Salam Madkur dan Hasbi Ash Shiddieqy, kemudin digabung dan diramu menjadi sebuah konsep Peradilan Syariah  Islam  sebagai applied  theory, maka  Peradilan  Agama  di Indonesia    berkompeten  dalam  menangani  perkara  hukum keluarga Islam dengan bukti : pertama, tampil menjadi Pengadilan Negara  yang  sesungguhnya  sesuai  kehidupan  ketatanegaraan menurut  UUD  1945; kedua, memiliki  kelembagaan  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan  menurut  UUD  1945  dan  prinsip-prinsip syariah Islam; dan ketiga, tampil sebagai peradilan syariah Islam yang  seutuhnya.
Sedangkan berkaitan dengan   hukum  kafir  bagi yang tidak memberlakukan  hukum Islam, seperti tersebut  dalam  surat al- Maidah  ayat  44 tersebut, perlu  dicari pejelasannya, sebab  ada dua ayat  berikutnya yang berbeda  thesisnya,  yaitu:
22 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004 (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 34.
23 Abdul Karim Zaedan, Niz } am Al Qad } a’ Fī al Syariat al Islamiyah (Baghdad: Aniy, 1984), hlm.33.
Shobirin

## ﯘ   ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ  ﮰ   ﮯ  ﮮ ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟﯞ   ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ
ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ  ﯦﯥ  ﯤ  ﯣ Dan  kami  Telah  tetapkan  terhadap  mereka  di  dalamnya  (At  Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,  telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka  luka  (pun)  ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa  baginya.  barangsiapa  tidak  memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka it u adalah orang-orang yang zalim (Q.S. al-Ma’idah [5]: 45.) ﭼ  ﭻ  ﭺ   ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴﭳ  ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ   ﭭ ﭾ  ﭽ Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya.  barangsiapa tidak memutuskan perkara  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  Maka  mereka  itu  adalah orang-orang yang fasik (Q.S. al-Ma’idah [5]: 47)
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  jika  sese- orang  yang   tidak  memberlakukan  hukum  Allah, dan meyakini bahwa hukum Allah itu tidak baik, dan  menganggap ada hukum selain hukum  Allah itu lebih baik, maka dia kafir. Sementara jika seseorang   meyakini   bahwa   hukum  Allah   itu  baik,  tetapi  dia tidak senang memberlakukan  hukum Allah  karena   mengikuti hawa   nafsunya,  maka   dia zalim   dan   fasiq . Sedangkan  jika seorang meyakini   bahwa   hukum  Allah   itu  baik  dan   benar, lalu  dia   berusaha   memberlakukannya,   akan   tetapi   belum berhasil, lalu  dikompromikan  dengan  hukum  selain  hukum Allah, demi
kemaslahatan umat serta menjaga agar tidak timbul madarat
yang lebih   besar,     maka  dia   tidak  kafir,  tidak  zalim  dan fasiq,  selagi  mereka  tetap  mengusahakan   berlakunya hukum Allah.  Apa  yang  diperintahkan  oleh  Allah  dan  Rasul- Nya,  hendaklah  dilaksanakan   sesuai   dengan  kemampuan, sebagaimana firman  Allah :
ﯓ   ﮱ  ﮰﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ   ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ ﯙ    ﯘ  ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
Maka  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  menurut  kesanggupanmu  dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan  barangsiapa  yang  dipelihara  dari  kekikiran  dirinya,  Maka  mereka Itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. at-Tagabun [64]: 16.)
Dalam masalah penafsiran ini, dapat dilihat dengan teori transformasi hukum syariah Islam yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta,    Negara  Indonesia  yang  kemudian  memakai  semboyan Bhineka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariah Islam,  yang  hanya  mengenai  orang  Islam,  dapat  dimajukan sebagai rencana UU ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem syariah Islam yang teratur dalam UU, berdasarkan al-Qur’an dan hadis, yang sesuai pula dengan keperluan masyarkat Islam  sekarang. 24
Pernyataan  Mohammad  Hatta  ini,  akhirnya    menjadi kebijakan    politik  Pemerintah  Indonesia    terhadap  hukum syariah  Islam,  yaitu  politik  transformasi  hukum  syariah  Islam menjadi  peraturan  perundang-undngan,  sehingga  membentuk suatu sistem hukum syariah Islam menjadi peraturan perundang- undangan yang : (a) Berdasarkan Akidah Tauhid; (b) Bersumber dari  al-Qur’an  dan  hadis,  (c)  Telah  disepakati  bersama  secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat di DPR; (d) Ditransformasi ke  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  sehingga menjadi hukum positif yang mengikat umat Islam Indonesia; dan (e) Sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Islam  Indonesia.  Menurut  Anwar  Haryono,  hukum  Islam  itu bersumber dari wahyu dan pemikiran manusia. 25 Menurut Musa Asy’ari diistilahkan sebagai hasil berpikir rasional tansendental yang  berpijak  pada  kitab  dan  hikmah,  dan  inilah  ciri  khas pemikiran dalam Islam. 26 . Jadi, hukum yang tepat bagi masyarakat muslim  Indonesia  adalah  hukum  syariah  Islam.  Hal  ini  tanpa
24 Salman al-Farisi, Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980 (Yogyakarta: Garasi, 2009), hlm. 154 . 25 Anwar Haryono, Hukum Islam Keadilan dan Keluasannya (Bandung: Bulan Bintang, 2004), hlm. 93.
26 Musa  Asy’ari, Filsafat  Islam  Sunnah  Nabi  dalam  Berpikir (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 21.
Shobirin
mengurangi kemerdekaan umat beragama lain untuk beribadah menurut agamanya sesuai dengan UUD 1945.
Berkaitan dengan   sistim pemerintahan yang trias politika, kepala  Negara  bukan  khalifah,  ditetapkan  berdasarkan  suara terbanyak, pada zaman Nabi Muhammad saw kekuasaan legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  semua  ditangan  Nabi  Muhammad langsung,  tetapi  tidak  ada  larangan  untuk  memisahkan  ketiga kekuasaan tersebut karena kondisi yang  berbeda. Pada zaman kholifah  Abu  Bakar  ra.  sebahagian  kekuasaan  legislativ  sudah tidak lagi di tangan kholifah,  sebab hukum  tinggal mengambil dari al-Qur’an dan Haditas,  ditambah dengan hasil ijtihad beliau sendiri.  Jadi  tidak  ada  masalah  dengan  trias  politika   sebab memang tidak ada larangan.
Sedangkan berkaitan dengan sebutan khalifah, Islam tidak menentukan  sebutan  tertentu  bagi  kepala  negara,  ini  terbukti ketika  Rasulullah  saw,  wafat  diganti  Abu  Bakar   r.a. beliau disebut Khalif > atu  Rosulillah. Setelah  diganti  Umar  bin  Khattab beliau  minta dipanggil Amirul Mukminin. Sesudah itu  ada  yang dipanggil Sultan , maka kiranya tidak salah kalau kemudia ada yang disebut Presiden. Tentang  penetapan  kepala  negara,  menurut ijmak ulama hukumnya wajib, tetapi tentang tata cara penetapan kepala  negara tidak ada ketentuan  yang  pasti dan yang harus diikuti.   Terbukti   dari  cara  penetapan  khalifah  Abu  Bakar r.a.yang  berbeda  dengan  cara  penetapan   khalifah  Umar  bin Khattab  r. a., dan berbeda pula dengan cara penetapan khalifah Usman  bin  ‘Affan  ra.   Tentang  demokrasi  yang  didasarkan pada suara terbanyak; Nabi Muhammad saw. bersabda: ikutilah (nuktah)  hitam yang terbesar (maksudnya suara terbanyak). Pada waktu   akan   perang  Uhud,  Nabi  saw.  berpendapat   sebaiknya orang  orang  Islam  menunggu   kedatangan  musuh  di   dalam kota Madinah, tetapi suara terbanyak menghendaki agar orang orang Islam menjemput  musuh di luar kota agar tidak terjadi kerusakan  dalam  kota  Madinah.  Maka   Nabi  mengikuti  suara terbanyak, yaitu menjemput musuh di luar kota Madinah. Jadi tidak ada  masalah dengan penetapan keputusan berdasar  suara terbanyak, selagi tidak ada  ketetapan hukum yang sudah pasti.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
Sampai  di  sini  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  telah  terjadi kesalah  pahaman  atau  terjadi   pemahaman   yang   sepotong sepotong terhadap  dalil  naqli  dari  al-Qur’an dan hadiss Nabi Muhammad saw.

## Simpulan
C. Secara garis besar hukum Islam mengandung dua dimensi, (1)  berkaitan  dengan  syariat  yang  mengandung nas } yang qat } ’i berlaku universal dan menjadi asas pemersatu dan mempolakan arus  utama  aktivitas  umat  Islam  sedunia,  (2)  berakar  pada nas } z } anni yang  merupakan  wilayah ijtihad, di  mana  hasil  dari ijtihad tersebut  disebut fiqh. 27 Secara  sosiologis,  hukumIslam merupakan  refleksi  tata  nilai  yang  diyakini  masyarakat  sebagai suatu  pranata  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara.  Ini  berarti,  muatan  hukum  selayaknya  mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan  hanya  yang  bersifat  kekinian,  melainkan  juga  sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma- norma  yang  harus  mampu  mendinamisasikan  pemikiran  dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya (law as a tool of  social engineering) . Secara teologis hukum Islam adalah sistem  hukum  yang  bersifat  Illahiyah dan  transenden.  Akan tetapi dilihat dari perspektif sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban,  kultur  dan  realitas  sosial  kehidupan  manusia.  Pada level sosial, hukum Islam tidak saja sekedar doktrin yang bersifat universal.    Tetapi  juga  mengejawantah  diri  dalam  institusi- institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. 28 Kedudukan hukum Islam yang demikian memusat dan  universal  jangkauannya  tidak  hanya  sekedar  menentukan pandangan  hidup  dan  tingkah  laku  para  pemeluknya  saja, tetapi ia justru menjadi penentu utama bagi pandangan hidup
27 Amrullah  Ahmad  SF  (ed), Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 20.
28 Azumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme,
Hingga Post-Engineering (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 45.
Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
Terjadinya  kesalah  pahaman  kaum  radikalisme  terhadap hukum Islam sehingga melahirkan sikap radikal dan terorisme. Karena, semangat  tinggi  untuk  memperjuangkan Islam, tetapi kurang   pertimbangan,  sebab  kurangnya  ilmu  pengetahuan tentang  hukum   Islam,   pemahaman  terhadap  al-Qur’an  dan hadis  sepotong-potong, tidak komprehensif (tidak menyeluruh) dan  jauh  dari   bimbingan  para  ulama  yang  mumpuni  dalam pengetahuan Agama Islam.  Dengan demikian untuk mencegah terjadinya radikalisme agama dengan model kekerasan, perlu upaya: menyebar  luaskan  ajaran  Islam  yang  benar  dan  konprehensif, khususnya  mengenai  hal  hal  yang  sering  disalah-pahami  dan menimbulkan  sikap  radikal   seperti   tentang  masalah  hukum tagyīrul munkar (merubah kemunkaran), tentang masalah hukum jihad fī sabīlillah , dan  tentang masalah hukum negara Republik Indonesia (bukan negara Islam), melakukan pendekatan rohani kepada generasi muda dan memberikan bimbingan keagamaan, sekali  gus   mengawasi  mereka   dari   pihak   pihak  yang  akan menyesatkan   mereka,   khususnya  pendekatan  oleh   para  kiyai atau pendidik dan  harus dilakukan kordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.
29 Abdurrahman  Wahid,  1994, Menjadikan  Hukum  sebagai  Penunjang Pembangunan dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 2.

## yang  dimaksud.
29 Sehingga  hukum  Islam  yang  mengandung nilai-nilai yang bersifat universal pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah realitas yakni perubahan yang menjadi karakter dasar kehidupan  sosial.

## Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## DFTAR PUSTAKA
Arto,  Mukti  A., Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. al-Syathibi, al-Muwa > faqa > t  fi > Us } u > l  al-Syari’ah, Kairo,  Mus } t } afa
Muhammad, t.th.
Alfarisi,  Salman, Mohammad  Hatta  Biografi  Singkat  1902-1980, Yogyakarta: Garasi, 2009. Asy’ari,    Musa, Filsafat  Islam  Sunnah  Nabi  Dalam  Berpikir, Yogyakarta:  LESFI, 2002. Amiruddin  dan  Asikin,  Jaenal, Pengantar  Metodologi  Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Azra,  Azumardi, Pergolakan  Politik  Islam  dari  Fundamentalisme, Modernisme,  Hingga Post-Engineering, Jakarta: Paramadina,
1996.
Ahmad SF,  Amrullah (eds), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum  Nasional, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996. ash-Shiddieqy, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. asy’ari,    Musa, Filsafat  Islam  Sunnah  Nabi  Dalam  Berpikir, Yogyakarta: LESFI, 2002. Bisri,  Cik  Hasan, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1998.
Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa  dan  Bagaimaan  Filsafat  Hukum  Indonesia, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2002. Haq,  Hamka, al-Syatibi  Aspek  Teologis  Konsep  Mashlalah  dalam Kitab al- Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007. Haryono, Anwar, Hukum Islam Keadilan dan Keluasannya, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
Husein, Mochtar, Islam itu Indah Refleksi Keimanan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1976.
Mughni, A. Syafiq, Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Mertokusumo  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia , Yogyakarta:  Liberty, 2002.
Madkur, Salam M., Al Qadla’ fiy al Islam, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.th.
Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.  LP3ES, 2005.
Manan,  Bagir, Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia  dalam  UU  No.4 Tahun 2004, Yogyakarta FH UII Press, 2007. Mar’i, Hasan A., al-Ijtiha > d fi > Syari’ah al-Isla > miyyah, Kairo: Mus } afa Muhammad, 1976.
Prihadi, Kamus Pintar Bahasa Indonesia , Surabaya: Alfa, t.th. Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum, Jakarta: Bhatara,  1972.
Rahardjo, Satjioto, Hukum dalam Jagat Ketertiban , Jakarta: UKI Press, 2006. Sumaryono  E, Hermeneutik  Sebuah  Metode  Filsafat ,  Yogyakarta: Kanisius, 1993.
Usman, Muslih, Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar  dalam  Istimbath  Hukum  Islam, Jakarta:  Rajawali Press, 1997.
Wahid,  Abdurrahman, Menjadikan  Hukum  sebagai  Penunjang Pembangunan dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. Zaidan,  Abdul  Karim, Niz } am  al-Qada’  fī  al-Syariat  al-Islamiyah, Baghdad:  Aniy, 1984.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan
Shobirin