PERANAN  PROFESI  DAN  PENGAMANAN  DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh: Putu Heri Sukarnita 1 dan I Nyoman Surata 2
(heriputu27@gmail.com)(nymn.surata@gmail.com)
Abstrak: Fungsi  dan  peranan  Propam  di  lingkungan  kepolisian  Republik Indonesia penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota  Kepolisian  dan  terutama  penegakan  kode  etik  Kepolisian.  Penelitian  ini meneliti  peranan Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  Propam  dalam  penegakan  KEPP  di Kepolisian  Resor  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris, bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Peranan  Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 di Polres  Buleleng sangat penting, perannya antara lain: penatausaha pengaduan masyarakat bersama seksi  pengawasan  (Siwas);    auditor  investigasi,  pemeriksa,  dan  petugas pemberkasan  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  atas  dugaan  pelanggaran KEPP,  bertugas  sebagai  penuntut  pada  sidang  KKEP,  pengawas  pelaksanaan Putusan  Sidang  KEPP  dan  Komisi  Banding.    Kendala-kendala  yang  dihadapi Propam  dalam  penegakan  KEPP  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  antara  lain: kurangnya  jumlah  personil  yang  ditempatkan  pada  Sipropam,  terbatasnya perlengkapan  dan  peralatan  yang  digunakan,  masih  kurangnya  personil  yang  di tugaskan di Sipropam mengikuti pendidikan dan latihan kejuruan tentang Propam, dan perubahan regulasi, yang harus disertai dengan sosialisasi.
Kata Kunci: Kepolisian, Kode Etik Kepolisian, Profesi  dan  Pengamanan.

## PENDAHULUAN
Sejak  ditetapkannya  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Bab  XII  tentang  Pertahanan  dan  Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000,  maka  secara  konstitusional  telah  terjadi  perubahan  yang menegaskan  rumusan  tugas,  fungsi,  dan  peran  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  serta  pemisahan  kelembagaan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  masing- masing.  Pengaturan  Lembaga  Kepolisian  didasarkan  kepada  paradigma  baru sehingga  diharapkan  dapat  lebih  memantapkan  kedudukan  dan  peranan  serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari  reformasi  menyeluruh  segenap  tatanan  kehidupan  bangsa  dan  negara  dalam mewujudkan  masyarakat  madani  yang  adil,  makmur,  dan  beradab  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Hal  demikian  ditegaskan  dalam  Penjelasan    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2,  Tambahan  Lemabaran  Negara  Nomor  4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002  menegaskan  bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Setiap  anggota  Kepolisian  dalam  melaksanakan  tugasnya  secara kelembagaan  maupun  pribadi  wajib  bertindak  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dengan  memegang  teguh  janji  Korps  Kepolisian  yaitu Catur Prasetya POLRI, yang terdiri dari 4 janji untuk:
1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia.
3. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.
Setiap  anggota  Kepolisian  dituntut  untuk  selalu  meningkatkan  kemampuan agar  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik,  sejalan  dengan  perubahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena (Banurusman, 1995: xiv):
a. Tuntutan  dan  harapan  masyarakat  yang  semakin  meningkat  sejalan dengan  peningkatan  kecerdasan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang
memerlukan  pelayanan  yang  lebih  cepat,  mudah,  dan  menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.
b. Kualitas  dan  kuantitas  kriminalitas  semakin  terkait  dengan peningkatan  dan  kemajuan  ilmu  penetahuan  dan  teknologi  sehingga lebih menunjukan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
c. Meningkatnya  kebutuhan  keamanan  atas  hasil  pembangunan  yang semakin memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
d. Masalah-masalah  yang  dihadapi  kepolisian  cenderung  berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan  berlatar  belakang  dalam  aspek-aspek  kehidupan  baik politik,  ekonomi,  sosial  budaya  maupun  hankam  dengan  melibatkan kompetensi”.
Sebagai  penegak  hukum  polisi  wajib  mematuhi  asas-asas  yang  umum digunakan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum  yaitu (Bisri Ilham, 1998: 32):
1. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas  Kewajiban,  merupakan  kewajiban  polisi  dalam  menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan  pengamanan  Swakarsa  untuk  mewujudkan  ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas  Preventif,  selalu  menedepankan  tindakan  pencegahan  dari  pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas  Subsidiaritas,  melakukan  tugas  instansi  lain  agar  tidak  menimbulkan permasalahan  yaang  lebih  besar  sebelum  ditangani  oleh  instansi  yang membedangi.
Setiap  pejabat  dan  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam kenyataannya  selain  terikat  pada  peraturan  perundang-undangan  juga  memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Untuk menjamin Kepolisian bertindak sesuai aturan
dan diskresi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat aturan hukum tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi manusia.
Suatu  organisasi  selalu  mempunyai  aturan  internal  dalam  rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan  dan  kredibilitas  organisasi  tersebut  serta  untuk  menjamin terpeliharanya  tata  tertib  dan  pelaksanaan  tugas  sesuai  tujuan,  peranan,  fungsi, wewenang  dan  tanggung  jawab  institusi  tersebut.  Sebagai  organisasi  Kepolisian memiliki  aturan  tata  tertib  perilaku  bekerja,  bertindak,  maupun  bergaul  antar anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  bergaul  dengan  masyarakat lingkungan  organisasi,  meskipun  ikatan  aturan  tersebut  tidak  diharapkan memasung  inovasi  dan  kreatifitas  anggota  Kepolisian  dan  membuat  organisasi menjadi statis tidak berkembang.
Aturan organisasi Kepolisian antara lain berbentuk peraturan disiplin, kode etik,  maupun  kode  jabatan.  Peraturan  disipilin  ditujukan  untuk  membentuk disiplin anggota Kepolisian. Disiplin adalah kehormatan, dan kehormatan sangat erat  kaitannya  dengan  kredibilitas  dan  komitmen.  Dalam  hal  ini  kredibilitas  dan komitmen  anggota  Kepolisian  sebagai  aparatur  negara  yang  diberi  tugas  dan kewenangan  selaku  pelindung,  pengayom,  dan  pelayan  masyarakat,  penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cendrung  mengarah  ke  loyalitas  mutlak  dan  berujung  pada  kecendrungan penguasa/ pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut ( abuse of power ). Oleh  karena  itu  pelaksanaan  disiplin  itu  harus  didasarkan  pada  persetujuan/ kesadaran, bukan dari rasa takut.
Masyarakat menuntut peranan Kepolisian pada semua kegiatan masyarakat, tanpa mengenal waktu. Seorang anggota Kepolisian yang sedang tidak bertugas, tetap  dianggap  sebagai  sosok  polisi  yang  selalu  siap  memberikan  perlindungan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu  perlu diatur tata kehidupan anggota Kepolisian  selaku  pribadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Peraturan  itu  berupa Peraturan  Disiplin  bagi  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk
membina  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  suasana  kerja yang  penuh  dengan  konflik,  ketegangan  dan  ketidakpastian,  serta  membina  pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman.
Anggota  Kepolisian  pada  hakikatnya  adalah  manusia  yang  hidup bermasyarakat  dan  saling  melakukan  interaksi  antar  individu.  Manusia  secara individu  dalam  menjaga  kelangsungan  hidupnya  melakukan  interaksi  dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia  hidup  di  dunia  sendirian.  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat  ketika  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  maupun  ketika  tidak sedang  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  ditengah-tengah  masyarakat (Sadjijono, 2008: 87-89).
Sehubungan dengan pelanggaran disiplin perlu diatur dan dilaksanakan tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan  atas  hukuman  disiplin  yang  dijatuhkan  kepadanya.  Setiap  atasan  yang berhak  menghukum  wajib  memeriksa  lebih  dahulu  dengan  seksama  Anggota Kepolisian  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin.  Hukuman  disiplin  yang dijatuhkan  haruslah  setimpal  dengan  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan, sehingga  hukuman  disiplin  itu  sesuai  dengan    rasa  keadilan.  Harus  pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin.
Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain menyebutkan bahwa setiap anggota Kepolisian  harus  menjauhkan  diri  dari  perbuatan  dan  sikap  tercela  serta memelopori  setiap  tindakan  mengatasi  kesulitan  masyarakat  sekitarnya.  Di samping  itu,  setiap  insan  Polri  juga  diharapkan  mampu  mengendalikan  diri  dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang (Muhammad  Nuh,  2011: 144).
Etika tersebut dalam organisasi profesional dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi  sebagai  kode  etik  atau  aturan-aturan  etika  yang  diberlakukan  bagi anggota-anggota  organisasi  dalam  tugas-tugasnya.  Kode  etik  dibuat  agar  tugas- tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan
bagi  pembuatan  kode  etik  sebuah  organisasi  adalah  kebudayaan  terutama  nilai- nilai  budaya  dan  tujuan  dari  kegiatan-kegiatan  organisasi  tersebut  Parsudi (Suparlan,  2007: 9).
Pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berkaitan  erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik  Profesi  Kepolisian  (KEPP),  maka  dalam  hal  seorang  anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  di  hadapan  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (KKEP).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  pemuliaan  profesi  kepolisian, sedangkan  terhadap  pelanggaran  hukum  disiplin  dan  hukum  pidana  diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi  dan  peranan  Propam  di  lingkungan  kepolisian  Republik  Indonesia penting  karena  akan  memberikan  dampak  terhadap  penegakan  disiplin  anggota Kepolisian  dan  terutama  penegakan  kode  etik  Kepolisian.  Profesionalitas Kepolisian  menjadi  dambaan  bukan  saja  oleh  anggota  Kepolisian  tetapi  seluruh masyarakat  Indonesia,  karena  fungsi  pengayom  dan  pelindung  masyarakat didukung  adanya  profesionalitas  Kepolisian  dan  semua  itu  tidak  lepas  dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian (Soebroto, 2004: 41).
Ada  beberapa  permasalahan  penting  yang  perlu  dikaji  berkaitan  dengan fungsi  profesi  dan  pengamanan  (PROPAM)  Polri.  Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan,  masalah-masalah  yang  dirumuskan  untuk  dibahas dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  peranan  Propam  dalam  penegakan  Kode  Etik  Kepolisian Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Resor Buleleng?
b. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  Propam  dalam  penegakan  Kode  Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Resor
Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, meneliti peranan Profesi dan  Pengamanan  (PROPAM)  dalam  penegakan  Kode  Etik  Kepolisian  Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  kendala-kendala yang  dihadapi  Propam  dalam  penegakan  KEPP  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  menggambarkan  peranan  Propam  dalam  penegakan  KEPP berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  kendala-kendala  yang dihadapi  Propam  dalam  penegakan  Kode  Etik  Kepolisian  Republik  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  antara  lain  kesesuaian dengan  masalah  penelitian.  Propam  memegang  peran  penting  dalam  penegakan Kode  Etik  Kepolisian  Republik  Indonesia  khususnya  dalam  pemeriksaan pendahuluan dan dalam pengawasan dan pelaksanaan rehabilitasi.
Data  yang  digunakan  bersumber  dari  kepustakaan  dan  data  lapangan.  Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, Tambahan  Lemabaran  Negara  Nomor  4168)  (selanjutnya  dalam  penelitian ini  disebut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002);  Peraturan  Pemerintah Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Pemberhentian  Anggota  Kepolisian  Negara
Republik Indonesi; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai  dengan  suatu  daftar  pertanyaan,  serta  tidak  menutup  kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal,  2004).  Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan  Ashofa,  2004:  95) . Wawancara dilakukan dengan Petugas dari Kepolisian Resor Buleleng, khususnya yang bertugas pada  Sipropam.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.      Peranan  Profesi  dan  Pengamanan  (PROPAM)  dalam  Penegakan  Kode Etik  Kepolisian  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng
Seksi Profesi dan Pengamanan (selanjutnya disebut Sipropam) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor  (selanjutnya  disebut  Kapolres)  dan  sehari-hari  berada  di  bawah  kendali Wakil Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya di sebut Wakapolres) dan dipimpin oleh  seorang  Kepala  Sipropam  (selanjutnya  disebut  Kasipropam).  Propam bertugas menyelanggarakan layanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan  perilaku  dan  tindakan  anggota  Polri  dan  pembinaan  disiplin  dan tata  tertib,  termasuk  pengamanan  internal,  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan pemuliaan profesi..
Kasipropam  Polres  Buleleng,  menjelaskan  bahwa  alasan  yang melatarbelakangi  diperlukannya  Kode  Etik  Kepolisian  dalam  prakteknya  adalah untuk memuliakan profesi Polri dengan menerapkan Standar Profesi Polri  dalam melaksankan  tugas  sehingga  terwujududnya  Polri  yang  Promoter  (profesional, modern  dan  terpercaya).  Di  tingkat  Polres  unsur  pelaksana  staf  khusus  Polres yang berhubungan erat dengan penerapan Standar Profesi Polri   adalah Sipropam. Sipropam  bertugas  melaksanakan  pembinaan  dan  pemeliharaan  disiplin, pengamanan  internal, pelayanan  pengaduan  masyarakat  yang  diduga dilakukan oleh  anggota  Polri  dan/atau  PNS  Polri,  melaksanakan  sidang  disiplin  dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.
Dalam melaksanakan tugas Sipropam menyelenggarakan fungsi:
a. Pelayanan  pengaduan  masyarakat  tentang  penyimpangan  perilaku  dan tindakan personel Polri;
b. Penegakan   disiplin,   ketertiban   dan   pengamanan   internal   personel Polres;
c. Pelaksanaan  sidang  disiplin  dan/atau  kode  etik  profesi  serta  pemuliaan profesi personel;
d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
e. Penerbitan   rehabilitasi   personel   Polres   yang   telah   melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.
Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  Sipropam  dipimpin  oleh  Kasipropam  yang bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  Buleleng  dan  dalam  pelaksanaan  tugas sehari-hari  di  bawah  kendali  Wakapolres  Buleleng.  Sipropam  dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
1. Unit  Provos,  yang  bertugas  melakukan  pelayanan  pengaduan  masyarakat tentang  penyimpangan  perilaku  dan  tindakan  personel  Polri,  penegakan disiplin  dan  ketertiban  personel  Polres,  pelaksanaan  sidang  disiplin dan/atau  kode  etik  profesi,  serta  pelaksanaan  pengawasan  dan  penilaian terhadap  personel  Polres  yang  sedang  dan  telah  menjalankan  hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
2. Unit  Pengamanan  Internal  (Unitpaminal),  yang  bertugas  melakukan pengamanan  internal  dalam  rangka  penegakan  disiplin  dan  pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah  melaksanakan  hukuman  dan  yang  tidak  terbukti  melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.
Upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  kualitas  pelayanan  publik  oleh Kepolisian  selalu  dilakukan.  Untuk  itu  Kapolri  telah  mengeluarkan  sejumlah kebijakan  guna  meningkatkan  kinerja  dan  kualitas  pelayanan  publik.  Polri disiapkan  untuk  menopang  pelaksanaan  berbagai  peraturan  tersebut,  sehingga kinerja  pelayan  publik  oleh  Polri  menjadi  terukur  dan  dapat  dievaluasi keberhasilannya.  Kebijakan  Polri  antara  lain  dalam  hal  penegakan  Kode  Etik Kepolisian.
Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  yang  terjadi  di  Polres  Buleleng dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut:
No Tahun Jumlah Personil dan Bentuk Pelanggaran KEPP 1 2017 1 orang, kasus penyalah gunaan narkoba, dengan penjatuhan hukuman rekomendasi PTDH 2 2018 2 orang, kasus penggelapan/  penipuan 2 orang, kasus melakukan penyalahgunaan narkoba 1 orang, kasus pendirian usaha tanpa ijin 3 2019 Nihil
Sumber: Wawancara dengan Kasi Propam Polres Buleleng
Kasi  Propam  Polres  Buleleng  menjelaskan  proses  penyelesaian  dugaan adanya  pelanggaran  kode  etik  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  secara  garis  besar sebagai berikut:
1. Jika  laporan  bersumber  dari  masyarakat  atau  anggota.    langkah  pertama laporan  di  terima  dan  selanjutkan  dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan, selanjutnya  di  lakukan  gelar  perkara  dan  apabila  anggota  tersebut  cukup bukti melakukan suatu pelanggaran kode etik maka akan di lakukan proses hukum  sesuai  dengan  ketentuan  (dilakukannya  sidang  KKEP)  namun  jika tidak  cukup  bukti  akan  di  hentikan  dengan  mengeluarkan  SKTT  (surat keterangan tidak terbukti) dari Kasi Propam.
2. Jika laporan bersumber dari investigasi. Langkah pertama laporan di terima dan  selanjutkan  dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan,  selanjutnya  di lakukan gelar perkara dan apabila anggota tersebut cukup bukti melakukan suatu  pelanggaran  Kode  Etik  maka  akan  di  lakukan  proses  hukum  sesuai dengan  ketentuan  (dilakukannya  sidang  KKEP)  namun  jika  tidak  cukup bukti akan di hentikan dengan mengeluarkan SKTT (surat keterangan tidak terbukti) dari Kasi Propam.
3. Jika  yang  bersangkutan  melakukan  tindak  pidana,  akan  di  proses  secara peradilan  umum  terlebih  dahulu,  setelah  itu  baru  akan  di  lakukan  proses sidang KKEP.
4. Jika yang bersangkutan melakukan banding atas keputusan sidang KKEP,di berikan  hak  untuk  melakukan  banding    ke  tingkat  Polda  yang  di  tujukan kepada Kapolda.
Peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai prinsip keterbukaan  untuk  ditangani  secara  baik,  cepat,  tepat,  dan  dapat dipertangungjawabkan  penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta  meningkatkan pelayanan Kepolisian Negara yang profesional, modern, dan terpercaya.
Dalam  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2018  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Pengaduan  Masyarakat  di  Lingkungan Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia,  dinyatakan  bahwa  tujuan  penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri bertujuan untuk:
a. Terselenggaranya  pelayanan  pengaduan  masyarakat  yang  baik  oleh  Polri dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
b. terselenggaranya  pengwasan  dan  pengendalian  yang  akuntabel  dalam penanganan pengaduan masyarakat.
c. Terselesaikannya  pengaduan  masyarakat  secara  baik,  tepat,  dan  dapat dipertanggung jawabkan.
Pengaduan  masyarakat  tentang  pelayanan  Polri,  penyimpangan  perilaku
Pegawai  Negeri  pada  Polri,  dan/  atau  penyalahgunaan  wewenang  di  Kepolisian Resor  Buleleng  dilakukan  penatausahaannya  oleh  dua  seksi,  yaitu  Seksi Pengawasan (Siwas) dan Sipropam. Penatausahaan ini meliputi:
a. pencatatan,
b. penelaahan,
c. pengklasifikasian,
d. pengelompokan,
e. pendistribusian, dan
f. pengarsipan.
Laporan pengaduan masyarakat kepada Polres Buleleng dapat disampaikan secara  langsung  pada  Ruang  Pelayanan  Pengaduan  Masyarakat  Polres  Buleleng atau  secara  tidak  langsung  melalui  komunikasi  elektronik  dengan  menggunakan aplikasi atau melalui surat menyurat. Nomor telepon yang dapat dihubungi (0362) 22510,  dan  alamat  surat  elektronik  adalah  polres_buleleng.bali@polri.go.id. Laporan  pengaduan  masyarakat  yang  diterima  secara  manual  maupun  secara
elektronik  dicatat,  mengenai:  identitas  pelapor,  nomor  surat  pengaduan,    dan perihal pengaduan.
Setelah  dilakukan  pencatatan,  terhadap  laporan  pengaduan  masyarakat dilakukan  penelaahan  untuk  menentukan  pengklasifikasian  pengaduan masyarakat. Pengaduam masyarakat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pengaduan masyarakat  berkadar  pengawasan  dan  pengaduan  masyarakat  tidak  berkadar pengawasan.  Pengaduan  masyarakat  diklasifikasi  sebagai  pengaduan  masyarakat berkadar pengawasan jika:
1. Pengaduan masyarakat logis dan memadai dengan identitas pelapor dan/atau terlapor jelas dan disertai bukti pendukung.
2. Pengaduan  masyarakat  yang  substansi  permasalahannya  sedang  atau  telah dilakukan pemeriksaan.
3. Pengaduan  masyarakat  yang  isinya  mengandung  informasi  atau  adanya indikasi  terjadinya  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  pada  Polri  yang  mengakibatkan  kerugian masyarakat/  Negara  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas  dan  wewenang Polri.
Pengaduan masyarakat dikategorikan tidak berkadar pengawasan jika:
1. Pengaduan  masyarakat      berupa  sumbangan  pikiran,  saran,  gagasan,  atau keluhan/  pengaduan  yang  bersifat  membangun  dan  bermanfaat  bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat.
2. Identitas pelapor dan/ atau terlapor tidak jelas.
3. Pengaduan masyarakat logis dan memadai dengan disertai bukti pendukung namun identitas pelapor dan/ atau terlapor tidak jelas.
4. Pengaduan  masyarakat  kurang  memadai  karena  tidak  disertai  bukti pendukung, walaupun indentitas pelapor jelas.
5. Pengaduan  masyarakat  tidak  logis  berupa  keinginan  pelapor  secara  normal tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengaduan  masyarakat  yang  isinya  mengandung  informasi  berupa  sumbang saran dan kritik yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan tugas dan wewenang Polri.
Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung, oleh pelayanan pengaduan masyarakat ditangani dengan:
a. membuat laporan polisi sesuai kewenangan penyelenggara,
b. menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat,
c. melaporkan hasil tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat.
Mengacu  pada  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  2018,  penanganan  pengaduan  masyarakat  secara  tidak  langsung  yang diterima  Polres  Buleleng  ditindaklanjuti  oleh  sentra/  unit  pelayanan  pengaduan masyarakat dengan tata cara berikut:
1. Kapolres,  jika  menerima  pengaduan  masyarakat  tidak  langsung  atau menerima  limpahan  dari    Kepolisian  Daerah  (Polda)  Bali  menindaklanjuti dengan:
a. melakukan  penelaahan  dan  pengkajian  atas  materi  pengaduan masyarakat;
b. meneruskan kepada Kepala seksi Pengawasan;
c. mengirimkan  surat  pemberitahuan  perkembangan  penanganan pengaduan  masyarakat  kepada  Inspektur  Pengawasan  daerah  dan pelapor.
2. Seksi Pengawasan:
a. Meneruskan kepada:
1) Kepala satuan Reserse Kriminal/ Narkoba sesuai fungsi berkaitan dengan tindak pidana.
2) Kasi  Propam  berkaitan  dengan  pelanggaran  disiplin  atau  Kode Etik Profesi Kepolisian.
b. Melakukan  monitor  atas  tindak  lanjut  penanganan  pengaduan masyarakat.
c. Membuat  laporan  pengaduan  masyarakat  yang  menjadi  tanggung jawab Polres.
3. Satuan Reserse Kriminal/ Narkoba:
a. Pengaduan  masyarakat  yang  diterima  dari  Kapolres  melalui  Kepala
Seksi Pengawasan:
1) ditindaklajuti dengan penelahaan, pengkajian, dan penyelenggaraan gelar perkara; 2) mengirim  surat  pemberitahuan  perkembangan  penanganan pengaduan  masyarakat  kepada  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan pelapor.
b. Pengaduan yang bukan kewenangannya:
1) Dilimpahkan  kepada  Kasi  Propam  berkaitan  dengan permasalahan  pelanggaran  disiplin  atau  Kode  Etik  Profesi kepolisian.
2) Mengirim  surat  pemberitahuan  perkembangan  penanganan pengaduan  masyarakat  kepada  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan pelapor.
c. Membuat  laporan  pengaduan  masyarakat  yang  menjadi  tanggung jawab Satuan Reserse Kriminal/ Narkoba.
4. Sipropam:
a. Pengaduan  masyarakat  yang  diterima  dari  Kapolres  melalui  Kepala Seksi Pengawasan:
1) Ditindaklanjuti  dengan  penelitian,  penyelidikan  oleh  unit Pengamanan Internal (Paminal).
2) Melakukan audit investigasi, pemeriksaan pengaduan masyarakat dan  penegakan  pelanggaran  disiplin  atau  Kode  Etik  Profesi Kepolisian.
3) Mengirim  surat  pemberitahuan  perkembangan  penanganan pengaduan  masyarakat  kepada  Kepala  Seksi  pengawasan  dan pelapor.
b. Pengaduan masyarakat yang bukan kewenangannya:
1) Dilimpahkan  kepada  Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal/  Narkoba sesuai fungsi berkaitan dengan permasalahan tindak pidana.
2) Mengirimkan  surat  pemberitahuan  perkembangan  penanganan pengaduan masyarakat kepada pelapor.
3) Membuat laporan pengaduan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
Status  penanganan  pengaduaan  masyarakat  berhubungan  dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dikategorikan menjadi 3, yaitu:
a. Pengaduan  masyarakat  dengan  status  proses  (P),  yaitu  pengaduan masyarakat yang masih dalam proses penanganan.
b. Pengaduan  masyarakat  dengan  status  selesai  benar  (SB),  yaitu  pengaduan masyarakat  yang  telah  dilakukan  klarifikasi  dan  dapat  dibuktikan kebenarannya.
c. Pengaduan  masyarakat  dengan  status  selesai  tidak  benar  (STB),  yaitu pengaduan  masyarakat  yang  telah  selesai  dilakukan  klarifikasi  dan  tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Jika dicermati proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran kode etik di Kepolisian  Resor  Buleleng,  tampak  bahwa  pemeriksaan  dilakukan  dalam  sidang Komisi  Kode  Etik  Profesi  Polri  (selanjutnya  disebut  KKEP).  Pasal  1  angka  3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik  Indonesia  menyatakan:  “Komisi  Kode  Etik  Polri  yang  selanjutnya disingkat  KKEP  adalah  suatu  wadah  yang  dibentuk  di  lingkungan  Polri  yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan”.
Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2012  menyatakan  bahwa  KEPP  melakukan  pemeriksaan  berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
a. legalitas,  yaitu  penegakan  pelanggaran  KEPP  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. profesionalisme,  yaitu  penegakan  pelanggaran  KEPP  sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya;
c. akuntabel,  yaitu  pelaksanaan  penegakan  pelanggaran  KEPP  dapat dipertanggungjawabkan  secara  administratif,  moral,  dan  hukum berdasarkan fakta;
d. kesamaan hak, yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan;
e. kepastian  hukum,  yaitu  proses  penanganan  penegakan  pelanggaran KEPP harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan;
f. keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung  tinggi  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  tanpa  dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu;
g. praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
h. transparan,  yaitu  pelaksanaan  penegakan  pelanggaran  KEPP  harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur.
Kapolres  dapat  menerima  limpahan  kewenangan  pembentukan  KKEP  dari Kapolri untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat  Polres.  Susunan  keanggotaan  KKEP  terdiri  atas    ketua,  wakil  ketua,  dan anggota.    Ketua  dan  wakil  ketua  satu  orang,  yang  merangkap  sebagai  anggota KKEP. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut:
a. Ketua : Wakapolres/ Pamen Polres;
b. Wakil Ketua : Kabagsumda Polres/ Pamen Polres;
c. Anggota : Pamen/Pama Polres.
Melengkapi penjelasan Kasi Propam Polres Buleleng, Baur 4 Provos Polres
Buleleng,  dalam  wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  20  Februari  2020 menyatakan bahwa tahapan penegakan KEPP secara keseluruhan meliputi:
1. Pemeriksaan Pendahuluan.
Terdiri dari:
a. Audit investigasi.
b. Pemeriksaan.
c. pemberkasan.
2. Sidang KKEP.
3. Sidang Komisi Banding.
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman.
5. Pengawasan pelaksanaan putusan.
6. Rehabilitasi personel.
Dijelaskan lebih lanjut, audit investigasi pada pemeriksaan pendahuluan, Di Polres  Buleleng  dilakukan  oleh  Sipropam  Polres  Buleleng  sesuai  dengan kewenangannya. Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:
a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
b. mencari,  mengumpulkan  dan  mencatat  bukti-bukti  yang  memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
c. memeriksa,  meneliti  dan  menganalisis  dokumen  yang  memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
d. mendatangi  tempat-tempat  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran KEPP.
Pemeriksaan  pada    tahap  pemeriksaan  pendahuluan  juga  dilakukan  oleh Sipropam  Polres  Buleleng  berdasarkan  surat  perintah,  berwenang  melakukan pemeriksaan  pelanggaran  KEPP  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polres  Buleleng yang  berpangkat  AKP  ke  bawah,  dan  yang  bertugas  di  luar  struktur  Polri. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:
a. Pemanggilan saksi dan terduga pelanggar.
b. Meminta keterangan saksi, ahli, dan terduga pelanggar.
c. Penanganan barang bukti.
Hasil pemeriksaan pendahuluan menjadi dasar  pertimbangan:
a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
b. dalam pembentukan KKEP;
c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan bahwa terhadap pelanggaran KEPP dilakukan sidang KKEP, maka sesuai Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Polri pengemban fungsi  Propam  yang  bertugas  selaku  penuntut.  Pasal  ini  menyatakan:  “Penuntut adalah personel yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban  fungsi  Propam  yang  bertugas  selaku  penuntut  dalam  perkara pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah”.
Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 sebagai berikut:
1. Penuntut, sekretaris, dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
2. perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
3. Ketua KKEP membuka sidang;
4. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
5. Ketua  KKEP  memerintahkan  Penuntut  untuk  menghadapkan  terduga pelanggar ke depan persidangan;
6. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa;
7. Ketua  KKEP  memerintahkan  Penuntut  membacakan  persangkaan  terhadap Terduga Pelanggar;
8. Ketua  KKEP  menanyakan  kepada  Terduga  Pelanggar/Pendamping  apakah telah  mengerti  dan  akan  mengajukan  eksepsi/bantahan  secara  lisan  atau tertulis;
9. Ketua  KKEP  memberikan  kesempatan  kepada  Terduga  Pelanggar/ Pendamping  untuk  menyiapkan  eksepsi/bantahan,  apabila  Terduga Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis;
10. Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan penuntut;
11. Ketua  KKEP  membacakan  putusan  sela,  apabila  eksepsi/bantahan  diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak sidang dilanjutkan;
12. Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan;
13. Ketua  KKEP  memerintahkan  penuntut  untuk  menghadapkan  terduga pelanggar guna dilakukan pemeriksaan;
14. Ketua  KKEP  menanyakan  kepada  terduga  pelanggar/pendamping,  apakah akan menghadirkan saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
15. Penuntut membacakan tuntutan;
16. Terduga pelanggar/ pendamping menyampaikan pembelaan;

## 17. Ketua KKEP membacakan Putusan.
Anggota  Polres  Buleleng  pengemban  fungsi  Propam  yang  ditugaskan Kapolres  selaku  penuntut  pada  sidang  KKEP,  menurut  Baur  4  Provos  Polres Buleleng,  memiliki  tugas  (penjelasan  dihubungkan  dengan  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012):
1. menyiapkan dan menyusun surat persangkaan;
2. membacakan persangkaan pada persidangan KKEP;
3. menyerahkan  surat  persangkaan  kepada  KKEP,  terduga  pelanggar/ pendamping;
4. menggali  fakta  dalam  proses  persidangan  dengan  mempertanyakan  kepada saksi, ahli, terduga pelanggar, dan alat bukti setelah diizinkan oleh pimpinan Sidang;
5. membuat dan membacakan tuntutan;
6. mengembalikan barang bukti setelah perkaranya selesai kepada orang yang berhak, dikembalikan kepada negara, atau dimusnahkan.
Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2012 menyatakan Penuntut dalam sidang KKEP berwenang:
a. memanggil dan/atau menghadirkan Terduga Pelanggar di persidangan;
b. memanggil dan/atau menghadirkan Saksi di persidangan;
c. mengajukan  permohonan  dan/atau  menghadirkan  Ahli  di  persidangan guna didengar keterangannya; dan
d. mengajukan barang bukti atau alat bukti lainnya dalam persidangan.
Jika  sidang  KKEP  memutuskan  pelanggar  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melakukan  pelanggaran  putusan  sidang  KKEP  berisi  sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:
1. Sanksi etika dengan putusan yang bersifat mengikat:
a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela (sesuai Pasal 21  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
b. kewajiban  Pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  lisan  dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak
yang  dirugikan  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf  c  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 14 Tahun 2011); dan/ atau
2. sanksi administratif, dengan putusan yang bersifat rekomendasi:
a. dipindahtugaskan  ke  jabatan  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang- kurangnya  1  (satu)  tahun  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  d  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011);
b. dipindahtugaskan  ke  fungsi  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang- kurangnya  1  (satu)  tahun  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  e  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011);
c. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang- kurangnya  1  (satu)  tahun  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  f  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011); dan/atau
d. PTDH  sebagai  anggota  Polri  (sesuai  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  g Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2011).
Pemberhentian  tidak  dengan  hormat  (PTDH)  merupakan  sanksi  yang  berat bagi  anggota  Polri,  karena  itu  Pasal  21  ayat  (3)  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011  menyatakan,  sanksi rekomendasi  PTDH  hanya  dikenakan  kepada  pelanggar  yang  melakukan pelanggaran meliputi:
a. dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang  berwenang  tidak  dapat  dipertahankan  untuk  tetap  berada  dalam dinas Polri;
b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
c. melakukan  usaha  atau  perbuatan  yang  nyata-nyata  bertujuan mengubah  Pancasila,  terlibat  dalam  gerakan,  atau  melakukan perbuatan  yang  menentang  Negara  dan/atau  Pemerintah  Republik Indonesia;
d. melanggar  sumpah/janji  anggota  Polri,  sumpah/janji  jabatan  dan/atau KEPP;
e. meninggalkan  tugasnya  secara  tidak  sah  dalam  waktu  lebih  dari  30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
f. melakukan  perbuatan  dan  berperilaku  yang  dapat  merugikan  dinas kepolisian, antara lain berupa:
1. kelalaian  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban,  dengan sengaja  dan  berulang-ulang  dan  tidak  menaati  perintah  atasan, penganiayaan  terhadap  sesama  anggota  Polri,  penggunaan kekuasaan  di  luar  batas,  sewenang-wenang,  atau  secara  salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; 2. perbuatan  yang  berulang-ulang  dan  bertentangan  dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan 3. kelakuan  atau  perkataan  dimuka  khalayak  ramai  atau  berupa tulisan yang melanggar disiplin. g. melakukan  bunuh  diri  dengan  maksud  menghindari  penyidikan dan/atau  tuntutan  hukum  atau  meninggal  dunia  sebagai  akibat  tindak pidana yang dilakukannya;
h. menjadi  anggota  dan/atau  pengurus  partai  politik  yang  diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan  setelah  diperingatkan/ditegur  masih  tetap  mempertahankan statusnya itu; dan
i. dijatuhi  hukuman  disiplin  lebih  dari  3  (tiga)  kali  dan  dianggap  tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui Sidang KKEP  setelah  terlebih  dahulu  dibuktikan  pelanggaran  pidananya  melalui  proses peradilan  umum  sampai  dengan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Selain  pada  tahap  pemeriksaan,  Sipropam  juga  memiliki  peran  penting dalam  tahap  pengawasan  pelaksanaan  putusan  sidang  KKEP.  Pengawasan pelaksanaan  Putusan  Sidang  KEPP  dan  Komisi  Banding  dilaksanakan  oleh pengemban  fungsi  Propam  Polri  bidang  rehabilitasipersonel,  yang  teknis pengawasannya  dilaksanakan  dan  menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Kesatuan Pelanggar.  Setelah  masa  pengawasan  dan  penilaian  berakhir,  Kepala  Kesatuan
Pelanggar  membuat  laporan  hasil  pengawasan  dan  penilaian  untuk  disampaikan kepada pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada  pengemban  fungsi  Inspektorat  Pengawasan,  fungsi  SDM,  dan  fungsi hukum.
Baur Provos 7 Sipropam Polres Buleleng, menjelaskan, bahwa pelaksanaan pemeriksaan anggota Polri terduga pelanggar KEPP, tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan siadang KKEP yang bersifat tetap. Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 menyatakan terduga pelanggar KEPP berhak:
1. menerima turunan berita acara pemeriksaan pendahuluan;
2. menunjuk pendamping;
3. mengajukan saksi yang meringankan;
4. menerima salinan surat persangkaan;
5. mengajukan eksepsi/bantahan;
6. menerima salinan tuntutan;
7. mengajukan pembelaan;
8. menerima salinan putusan sidang KKEP;
9. mengajukan banding atas putusan sidang KKEP; dan
10. menerima salinan putusan sidang banding.
Sebagai suatu bentuk pengadilan, sidang KKEP harus menjunjung keadilan, tidak hanya bagi masyarakat, atau korban, tetapi juga bagi anggota yang sedang diperiksa,  sejalan  dengan  apa  yang  dinyatakan  I  Nyoman  Gede  Remaja  bahwa pengadilan  sebagai  salah  satu  tempat  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam menegakkan  hukum,  merupakan  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  oleh undang-undang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara, sehingga  ditempat  inilah  orang  bisa  mencari  keadilan  untuk  menyelesaikan masalahnya (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 11).
Baur Provos 7 Sipropam Polres Buleleng  menjelaskan alasan dominan yang mendorong anggota kepolisian melakukan pelanggaran KEPP di Polres Buleleng antara lain:
1. Alsan  yang  mendominasi  adalah  faktor  lingkungan  dan  pergaulan  dalam artian  bagi  oknum  anggota  Polri  yang  tidak  dapat  bergaul  dengan  baik sehingga bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif.
2. Alasan keluarga, yaitu adanya ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga melakukan hal-hal yang dapat merugikan dri sendri dan Polri.
3. Kurang  sadarnya  tentang  peraturan  Kode  etik,  sehingga  masih  dianggap remeh.
Dijelaskan,  bahwa  hukuman  yang  paling  banyak  dijatuhkan  terhadap pelanggaran  kode  etik  selama  3  tahun  terakhir    adalah  permintaan  maaf  di hadapan sidang KKEP  dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri (Kapolda Bali)  dan  pihak  yang  di  rugikan  dan  hukuman  rekomendasi  PTDH  terhdap personel yang melakukan penyalahgunaan narkoba.
Urain  di  depan  menunjukkan  fungsi  dan  peranan  Sipropam  di  lingkungan Kepolisian  Republik  Indonesia  sangat  penting  karena  akan  memberikan  dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri yang  berhubungan  dengan  peningkatan  profesionalitas  Polri  yang  menjadi dambaan  bukan  saja  oleh  anggota  Polri  tetapi  seluruh  masyarakat  Indonesia, karena  fungsi  pengayom  dan  pelindung  masyarakat  didukung  adanya profesionalitas  Polri  dan  semua  iktu  tidak  lepas  dari  peranan  Propam  dalam penegakan kode etik profesi Polri (Soebroto, 2004: 41).
Seorang  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  bahwa  proses  peradilan  pidana  bagi  anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan  peradilan  umum,  sehingga  dengan  demikian  seorang  anggota  Polri yang  telah  dilaporkan  melakukan  tindak  pidana  diproses  oleh  Satuan  Reskrim. Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota  Polri  melakukan  tindak  pidana  diproses  oleh  Satuan  Reskrim,  maka Propam  juga  turut  melakukan  penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  tindak pidana  tersebut.  Sebagaimana  disebut  di  depan,  masyarakat  yang  merasa
dirugikan  oleh  anggota  Polri  dapat  langsung  melaporkan  ke  pelayanan  dan pengaduan  Propam,  sehingga  Propam  bersama-sama  Reskrim  melakukan penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana  tersebut.    Satuan  Reskrim dan Propam bekerjasama dalam melakukan penyelidkan dan pemeriksaan tindak pidana  tersebut  sampai  kasus  tersebut  telah  cukup  bukti  untuk  dilakukan pemberkasan.  Namun  dalam  hal  Propam  melakukan  sidang  Kode  Etik  Profesi Polri,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  Ayat  (1)  huruf  a,  bahwa  sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman  pidana penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih  dan  telah  diputus  oleh  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap,  maka  Propam  harus  menunggu  putusan  sidang pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dapat  dilakukan  sidang  KKEP dan  sanksinya  berupa  sanksi  administratif  rekomendasi  pemberhentian  tidak dengan hormat.
2. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Profesi  dan  Pengamanan  (PROPAM) dalam  Penegakan  Kode  Etik  Kepolisian  Republik  Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng
Perbuatan  melanggar  hukum  dalam  koridor  hukum  disiplin  Polri  ataupun pelanggaran  kode  etik,  penyelesaiannya  dilakukan  secara  internal  kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang KKEP. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Polri,  maka  pemeriksaan  bagi  anggota  Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada  ketentuan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP. Berlakunya  KUHAP  bagi  anggota  Polri  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  dilakukan  oleh  penyidik sebagaimana  diatur  menuntut  Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku  dalam  hal  ini
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP.  Selain  itu  bagi  anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman  ganda  bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana,  yakni menerima  sanksi  pidana  (penjara)  juga  sanksi  hukuman  disiplin  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin Anggota Polri (Pudi Rahardi, 2007: 19).
Baur  4  Provos  Sipropam  Polres  Buleleng  menjelaskan  secara  umum  tidak ada  kendala  dalam  melakukan  penegakan  KEPP  di  Polres  Buleleng,  juga  dalam melakukan pemanggilan anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran KEPP.  Perihal  kepangkatan  juga  tidak  menjadi  kendala,  mengingat  kewenangan penanganan  pelanggaran  KEPP  dengan  membentuk  KKEP  yang  dilimpahkan kepada  Kapolres adalah untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah.
Baur 4 Provos Sipropam Polres Buleleng menilai bahwa saat ini kesadaran masyarakat  sangat  tinggi  untuk  melaporkan  jika  menjadi  korban  atau  melihat/ menyaksikan  adanya  anggota  Pori  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  KEPP kepada  Sipropam  malalui  pelayanan  pengaduan  masyarakat.  Kendala  yang  oleh masyarakat  dirasakan  terkadang  menyulitkan  adalah  menyertakan  alat  bukti  atas dugaan  pelanggaran  KEPP  yang  dilakukan.  Baur  4  Provos  Sipropam  Polres Buleleng,  juga  mengakui  bahwa  pelaksanaan  pemeriksaan  pelanggaran  KEPP yang  dirasa  sebagai  kendala  oleh  petugas  juga  berkaitan  dengan  alat  bukti  ini. Dalam  pembuktian  dugaan  penyalahgunaan  narkotika  hal  ini  sangat  dirasakan. Selain itu, hal-hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian dugaan pelanggaran KEPP adalah:
1. kurangnya jumlah personil yang di tempatkan pada Sipropam;
2. terbatasnya perlengkapan dan peralatan yang di gunakan;
3. masih  kurangnya  personil  yang  di  tugaskan  di  Sipropam  mengikuti pendidikan kejuruan tentang Propam.
4. perubahan regulasi, yang harus diikuti dengan sosialisasi.
Kasipropam  Polres  Buleleng  menambahkan  bahwa  ada  hal  lain  yang dirasakan sebagai kendala, berkaitan dengan regulasi. Menurut Ketut Suryada, ada masalah  sosialisasi  yang  memerlukan  waktu  agar  setiap  anggota  memahami regulasi yang baru. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri  sebagaimana  aturan    tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian.  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang  Kode Etik Profesi Kepolisian, ditetapkan setelah sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri  yang mengatur tentang hal yang  sama,  yaitu  Keputusan  Kapolri  No.Pol:  KEP/32/VII/2003  dan  Peraturan Kapolri  Nomor  7  Tahun  2006.  Artinya,  peraturan  tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  ini  sudah  dua  kali  mengalami  perubahan.  Di  samping  itu,  Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai  bahkan  tidak  ada  penjelasan  sama  sekali.  Akibat  peraturan  yang  multi tafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penyampaian  Baur  7  Provos  Sipropam  Polres  Buleleng  bahwa  saat  ini kesadaran  masyarakat  sangat  tinggi  untuk  melaporkan  jika  menjadi  korban  atau melihat/  menyaksikan  adanya  anggota  Pori  yang  diduga  melakukan  pelanggaran KEPP kepada Sipropam malalui pelayanan pengaduan masyarakat, relatif berbeda dengan  penelitian  di  daerah  lain.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kevin Situmorang,  dan  kawan-kawan  di  Polres  Boyolali  menyatakan  ada  beberapa kendala berkaitan dengan penegakan disiplin dan KEPP di Polres Boyolali antara lain:  korban  sedikit  dan  bahkan  jarang  sekali  mau  melaporkan  pelanggaran peraturan  disiplin  anggota  Polri  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  secara langsung,  karena  berurusan  dengan  pihak  kepolisian.  selain  itu  juga  dinyatakan bahwa  sulit  memperoleh  keterangan  dari  masyarakat/  saksi  umum  dalam  proses pemanggilan  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  peraturan  disiplin anggota Polri, dan  dalam proses pemeriksaan, saksi maupun korban tidak dapat dipaksa dalam memberikan keterangan (Kevin Situmorang, dkk., 2016: 8).
Perbedaan  ini  bukan  sesuatu  yang  sulit  dipahami,  karena  secara  teoretis memang  banyak  hal  yang  berpengaruh  terhadap  penegakan  suatu  regulasi.
Soerjono Soekanto, misalnya,  menegaskan, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan  hukum/ regulasi, yaitu:
1. Faktor hukumnya.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  (Soerjono Soekanto, 2004: 15).
Kasipropam Polres Buleleng menyatakan bahwa dibandingkan pelanggaran terhadap KEPP, pelanggaran diplin di Polres Buleleng lebih banyak. dalam kurun waktu yang sama. Tahubn 2017 ada 13 pelanggaran disiplin, tahun 2018 ada 10 pelanggaran  disiplin,  dan  tahun  2019  ada  15  pelanggaran  disiplin.  Bentuk pelanggaran  disiplin  yang  paling  banyak  terjadi  adalah  tidak  masuk  kantor berturut-turut,  namun  tidak  sampai  30  hari  kerja.  Sehubungan  dengan  itu, hukuman  disiplin  yang  paling  banyak  dijatuhkan  adalah  ditempatkan  dalam tempat kusus (di sel) dan penundaan kenaikan pangkat.

## PENUTUP
Ada  beberapa  hal  yang  dapat  disampaikan  sebagai  simpulan  dari  hasil penelitian ini, yaitu:
1. Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam penegakan Kode Etik Kepolisian  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  Kepolisian Resor Buleleng sangat penting, perannya antara lain:
a. Penatausaha  pengaduan  masyarakat  bersama    Seksi  Pengawasan (Siwas).  Penata  usahaan  pengaduan  masyarakat  meliputi:  pencatatan, penelaahan, pengklasifikasian, pengelompokan, pendistribusian,  dan pengarsipan.
b. Auditor  investigasi,  pemeriksa,  dan  petugas  pemberkasan  pada  tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran KEPP.
c. Bertugas sebagai penuntut pada sidang KKEP.
d. Pengawas pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
a. kurangnya jumlah personil yang di tempatkan pada Sipropam;
b. terbatasnya perlengkapan dan peralatan yang digunakan;
c. masih  kurangnya  personil  yang  di  tugaskan  di  Sipropam  mengikuti pendidikan dan latihan kejuruan tentang Propam.
d. perubahan regulasi, yang harus disertai dengan sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Banurusman.  1995. Polisi  Masyarakat  dan  Negara ,  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Bisri Ilham. 1998. Sistem  Hukum Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada. Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  2018.  “Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian dari  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  Harus  Dijamin  oleh  Negara”. Kertha Widya . Jurnal Hukum. Vol. 6. No. 1. Agustus 2018. Kevin Situmorang, dkk. 2016. “Fungsi Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres  Boyolali”. Diponegoro  Law  Journal . Volume  5.  Nomor  4.  Tahun 2016.
Muhammad  Nuh.  2011. Etika Profesi Hukum . Bandung: Pusaka Setia.
Parsudi  Suparlan.    2007.  “Kode  Etik  Polri  Guna  Menunjang  Profesionalisme Kepolisian”. Jurnal Polisi Indonesia . Edisi x Bulan September 2007. Pudi  Rahardi.  2007. Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri . Surabaya: Laksbang Mediatama.
Sadjijono.  2008. Etika  Profesi  Hukum  :Suatu  Telah  Filosofis  terhadap  Konsep dan  Implementasi  Kode  Etik  Profesi  POLRI .  Yogyakarta  :  Laksbang Mediatama . Soebroto.  2004. Wewenang  Kepolisian  dalam  Hukum  Kepolisian  di  Indonesia . Jakarta : Bunga Rampai PTIK.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Bumi Aksara.