## KESIAPAN PEMEKARAN  “KABUPATEN RENAH INDOJATI” DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Astika Ummy Athahirah 1 , dan Rossy Lambelanova 2 .
1 Asisten Dosen Fakultas Politik Pemerintahan IPDN
2 Dosen Pascasarjana IPDN Email: astikathahirah@gmail.com ,
ABSTRAK. Kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang mendasari tuntutan masyarakat di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana diisyaratkan  desentralisasi, pemekaran daerah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang memadai.  Namun hingga saat ini, pemekaran tersebut belum dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dan faktor-faktor  yang mempengaruhi pemekaran tersebut dengan menggunakan teori pemekaran oleh (Fitrani, Hofman, & Kaiser, 2005) Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Bupati Pesisir Selatan, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, camat pada masing-masing kecamatan dan beberapa tokoh adat serta masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” belum maksimal karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan taktis operasional yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Pemekaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya  faktor sosial, ekonomi dan  politik sedangkan faktor budaya dan sejarah  menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”.
Kata kunci: Desentralisasi; Kesiapan; Pemekaran daerah.

## THE  READINESS  OF “RENAH  INDOJATI  REGENCY” PROLIFERATION  IN WEST SUMATERA
ABSTRACT. Facing difficulties to deliver public service to its people in the peripheral area, the government of Pesisir Selatan, West Sumatra asked the central government to form another region from its area. As decentralization has explained it, The purpose of this is to maximize the quality of public service. However, the demand has not been fulfilled by the central government until now. This research aimed to know and analyze the “Renah Indojati” proliferation and influenced factor of  proliferation by using (Fitrani et al., 2005) ’s theory. The author interviewed the regent, the representatives of local government, some residents, and stakeholders while also tried to get more information from the media and documentation data.  As a result, the author found that the readiness hasn’t maximized because the policy implementation had some problems that are needed to be addressed. Besides there is no regulation that could back up the policy enactment. This proliferation is not only caused by the social, economic and politics, but also historical and cultural become important factors that caused proliferation.
Key words: Decentralization; Readiness; Regional Proliferation.

## PENDAHULUAN
Penerapan desentralisasi ditujukan dalam rangka meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan, karena desentralisasi mampu mengurangi bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat. (Cheema & Rondinelli, 1983) juga mendefinisikan desen- tralisasi  sebagai “the  transfer  of  planning,  decision- making,  or  administrative  authority  from  the  central government to its field organizations, local administrative units,  semi-autonomous  and  parastatal  organizations, local governmental, or nongovernmental organizations ”. Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam desentralisasi, tidak semua urusan diberikan kepada daerah, tetapi terdapat beberapa urusan yang kewenangannya diberikan kepada daerah. Selanjutnya (Sulistiowati, 2014) menyatakan bahwa:
Pada perkembangan lebih lanjut dibedakan menjadi dua yaitu desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di daerah. Sedangkan Desentralisasi politik menyangkut delegasi wewenang pembuatan keputusan
tertentu mengenai sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal dalam rangka mengurus kepentingannya.
Pengertian desentralisasi tersebut berkaitan dengan proses pembentukan daerah otonomi. Sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah munculnya konsep otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia menyebabkan wewenang dan rentang kendali pemerintah pusat berkurang, sehingga diharapkan terciptanya percepatan pertumbuhan dan pembangunan di daerah, menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia dan mendorong terciptanya kemandirian daerah dalam upaya optimalisasi pengembangan potensi daerah.
Dampak dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menyebabkan banyaknya daerah di Indonesia yang saling berlomba-lomba melakukan pemekaran daerah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui (Kementerian Dalam Negeri, 2016) menyatakan bahwa “jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi, total kabupaten dan kota sebanyak 514 yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota”. Selain itu, menurut data yang juga dirilis Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri per Juni 2009,  jumlah daerah otonom selama
peralihan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencapai 530 daerah atau meningkat  sebesar 68,79% dibandingkan pada akhir masa orde baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah, semakin banyak daerah yang melakukan pemekaran daerah.
Kebutuhan untuk segera melakukan pemekaran daerah juga dirasakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan memekarkan daerahnya dan membentuk kabu- paten baru dengan penamaan yang telah disepakati yaitu “Kabupaten Renah Indojati”. Upaya pemekaran ini  telah dimulai sejak tahun 2000, hingga saat ini pemekaran tersebut belum juga dapat diwujudkan. Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” merupakan hasil konsensus seluruh masyarakat di 3 (tiga) kecamatan induk bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan mewakili presidium yang telah ditetapkan berdasarkan hasil konsensus masyarakat. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai  dan terpanjang di Provinsi Sumatera Barat. (BPS Pesisir Selatan, 2015) menyatakan bahwa “Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah  5.749,89 km 2 dan jumlah penduduk lebih kurang 446.479 jiwa.” Dengan luas wilayah dan jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten serta kondisi geografis yang memanjang dari utara ke selatan menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses menuju ibu kota kabupaten yang terletak di Painan sehingga dibutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di pusat ibu kota.
Sulitnya akses pelayanan yang memadai dan berkualitas ditingkat kecamatan menyebabkan masyarakat harus berbondong-bondong menuju pusat ibu kota kabupaten di Painan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya penyediaan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Alasan tersebut menyebabkan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak dan harus segera direalisasikan. Jarak tempuh yang jauh menuju pusat ibukota disertai dengan keterbatasan sarana dan  prasarana fasilitas umum. Berbagai fenomena yang terjadi dilapangan tersebut dapat disusun secara spesifik kedalam pertanyaan penelitian (Research  Questions) sebagai berikut: “bagaimana kesiapan pemekaran “Kabu- paten Renah Indojati” di Provinsi Sumatera Barat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran dan  faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” tersebut.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan metode eksploratif. (Manerikar & Manerikar, 2014)
menyatakan bahwa eksplorative research dilakukan : When a researcher has a limited amount of experience with or knowledge about a research issue, Exploratory Research  is  useful.  It  ensures  that  a  more  rigorous, more  conclusive  future  study  will  begin  with  an inadequate understanding of the nature of the problem at hand. Usually, exploratory research provides greater understanding of a concept or crystallizes a problem. Exploratory  research  is  initial  research  conducted  to clarify and define the nature of a problem.
Penelitian eksplorasi sebagaimana dijelaskan, di gunakan jika peneliti belum memiliki pengetahuan atau gambaran yang jelas tentang situasi masalah atau kurang memiliki informasi mengenai masalah yang terjadi. Sehingga dapat diketahui bahwa penelitian eksploratif ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa gejala atau fenomena baru dan fakta-fakta yang baru.
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri dari  wawancara semi-structured terhadap 23 informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, observasi dan dokumentasi. Dokumentasi dalam pengamatan ini penulis peroleh dari Peraturan Perundang- Undangan mengenai penataan daerah, Proposal  Pemben- tukan Daerah Otonom  Baru “Kabupaten Renah Indojati”, Naskah Akademis Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”,  Peta Wilayah Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dan dokumen lainnya.
Analisis data yang penulis lakukan  terdiri dari penyiapan data yang akan dianalisis, analisis data dan interpretasi data sebagaimana (Marczyk, DeMatteo, & Festinger, 2005) menyatakan bahwa “In  most  types  of research studies, the process of data analysis involves the following three steps: (1) preparing the data for analysis, (2)  analyzing  the  data,  and  (3)  interpreting  the  data (i.e., testing the research hypotheses and drawing valid inferences).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dilihat dari maksimal atau tidaknya kesiapan pemekaran yang telah dilakukan. Hasil wawancara  dengan beberapa informan menjelaskan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dilihat dari terpenuhinya persyaratan dasar dan persyaratan administratifnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Peng- hapusan, dan Penggabungan Daerah, persyaratan tersebut telah terpenuhi. Terpenuhinya persyaratan tersebut juga dilihat dari penghitungan 4 faktor utama sebagai syarat pembentukan DOB yaitu kependudukan, ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan. Penghitungan keempat faktor tersebut telah dilakukan dan telah terpenuhi
sehingga pembentukan calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” memperoleh skor total 466 dengan kategori sangat mampu.
Beberapa persyaratannya mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan dalam  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam Undang- undang tersebut, secara teknis, persyaratan pemekaran daerah belum diatur seiring dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah sebagai aturan taktis operasional  dari  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sehingga belum dapat diketahui persyaratan apa saja yang belum terpenuhi dan mekanisme yang harus dilalui oleh suatu daerah yang telah dan akan diusulkan menjadi sebuah DOB. Hal ini seiring dengan pemberlakuan moratorium pemekaran daerah sehingga menyebabkan pemekaran daerah terhenti.
Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” harus melalui pentahapan pembentukan sebuah DOB. Tahapan pembentukan DOB yang telah dilaksanakan hanya sampai pada tahapan verifikasi oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri sehingga belum seluruh tahapan dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan harus dilengkapi berkas-berkas persyaratan yang belum terpenuhi serta pembaharuan beberapa dokumen persetujuan yang  penjelasannya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah. Beberapa persyaratan dasar juga perlu dilakukan pemutakhiran data untuk mendapatkan data yang terbaru seperti data kependudukan, data potensi daerah, ekonomi, dan kemampuan keuangan dan data lainnya yang sangat diperlukan.
Kesiapan lainnya yang telah dilakukan adalah dengan ditetapkannya lokasi pusat pemerintahan dan ibu kota Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” di Nagari Bukit Buai  Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas sekitar ± 200 Ha. Namun di lokasi tersebut belum dapat dibangun gedung perkantoran seiring belum diresmikannya “Kabupaten Renah Indojati” sebagai Calon Daerah Persiapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dilihat dari kesiapan administrasi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 belum maksimal karena kesiapan administrasi merupakan faktor penting dan menjadi penilaian pertama yang mendasari pemekaran daerah.
Kesiapan ditinjau secara teori sebagaimana dijelas- kan Drever dalam (Slameto, 2010a) bahwa “ Readiness is  preparedness  to  respon  or  react”. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon/jawaban. Selanjutnya (Slameto, 2010b) juga mendefinisikan “kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon”. Sehingga kesiapan dapat diartikan sebagai kondisi yang telah dimiliki dalam mempersiapkan sesuatu secara mental dan fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Kesiapan
pemekaran dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi fisik dan mental yang telah dimiliki dalam mempersiapkan sebuah pemekaran. Kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya saat ini, apakah sudah siap untuk segera dimekarkan.
(Slameto, 2010b) menjelaskan bahwa “setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang  mempengaruhi kesiapan yaitu: kondisi  fisik,  mental  dan  emosional,  kebutuhan/motif tujuan serta keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah dipelajari”. Berdasarkan teori tentang kesiapan tersebut dan hasil pengamatan penulis langsung dilapangan dapat dijelaskan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” belumlah memenuhi aspek tersebut, hal ini dapat dilihat dari kondisi saat ini bahwa: 1) Secara  fisik,  kesiapan  pemekaran  baru  sebatas perencanaan seperti  rencana pembangunan pusat pemerintahan dan ibukota Calon Persiapan DOB “Kabupaten Renah Indojati” yang berlokasi di Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai dengan lahan seluas ± 200 hektar, karena lokasinya yang terletak di tengah-tengah wilayah calon DOB “Kabupaten Renah Indojati”. Selain itu, pembangunan secara fisik belum banyak dilakukan kecuali untuk pembangunan kantor kecamatan pemekaran.
2)  Secara administrasi, kesiapan pemekaran belum dapat terpenuhi seiring  dengan pemberlakuan Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan belum adanya PP tentang Penataan Daerah yang menjadi aturan taktis operasional dalam penataan daerah.
3)  Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dengan kondisi geografis saat ini sangat menyulitkan masya- rakat dalam mendapatkan pelayanan. Sehingga pemekaran ini sudah memiliki motif tujuan yang sangat jelas yaitu untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran
“Kabupaten Renah Indojati” a. Faktor Pendorong
Pemekaran  juga dikenal dengan istilah proliferasi. Menurut (Fitrani et al., 2005) terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya proliferasi yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor politik. Teori ini digunakan penulis dalam menganalis faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran ”Kabupaten Renah Indojati”. Adapun faktor- faktor tersebut yaitu:
1.  Faktor Sosial; yakni, ketika sebuah daerah yang kaya yang biasanya memiliki sumber daya keuangan serta kapasitas personil yang baik merasa tidak puas dengan layanan dan kinerja “daerah induknya”, maka mereka berusaha untuk memisahkan diri dari daerah induknya menjadi sebuah daerah otonom baru dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan mengurangi rentang kendali pelayanan yang disebabkan oleh terlalu luasnya wilayah daerah induk serta besarnya populasi
penduduk, sehingga lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.  Faktor Ekonomi; ialah dimana sebagian besar daerah miskin yang memiliki keterbatasan keuangan/dana serta keterbatasan personil akan bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dimana ada harapan yang tinggi dari sebagian besar daerah otonom baru untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui transfer dana hibah umum (Dana Alokasi Umum) untuk membayar kantor baru dan gaji pejabat publik baru.
3.  Faktor Politik; yaitu politisi dan lain-lain memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin baru dan anggota lembaga legislatif baru di daerah yang baru memekarkan diri dan bahkan birokrat akan mendapatkan promosi di daerah yang baru dimekarkan terutama  bagi mereka yang mungkin gagal bersaing dan berkompetisi di daerah induknya.
Teori mengenai faktor-faktor pendorong  peme- karan daerah yang dijelaskan (Fitrani et al., 2005) yang menjelaskan bahwa pemekaran daerah (proliferasi) disebabkan oleh 3(tiga) faktor yaitu  digunakan oleh penulis dalam menjelaskan faktor-faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” yaitu:
1).  Faktor Sosial
Kondisi  geografis  Kabupaten  Pesisir  Selatan memanjang dari utara ke selatan ditambah lagi dengan kondisi jalan provinsi yang menghubungkan antar daerah saat ini semakin buruk, banyak jalan berlubang dan rusak.  Jauhnya jarak tempuh dari daerah yang berada di kecamatan yang terdapat pada Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati”  menuju ibukota kabupaten di Painan yaitu 106-176 Km dan ditempuh dalam waktu 3-6 jam sangat menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik  yang  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  sejalan  dengan teori Span of control (rentan kendali) yang  merupakan bagian dari perkembangan teori administrasi klasik untuk menciptakan  organisasi  yang  efisien.  Organisasi  yang efisien dijelaskan (Achmad, 2011)  meliputi “spesifikasi tentang hubungan yang spesialis, hubungan-hubungan antara para manajer dan departemen dinyatakan secara jelas”.   Dalam keterkaitannya dengan pemerintahan daerah, teori ini sangat dibutuhkan untuk menentukan jumlah ideal suatu pegawai dan atasan yang bertanggungjawab pada masing-masing bagiannya. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien begitupun dengan pelayanan yang diberikan  tanpa melalui  prosedur yang berbelit-belit. Pemekaran daerah menjadi suatu solusi untuk menciptakan Span of control (rentan kendali) yang baik antara pemerintah dengan staf dan masyarakat yang dilayani .
2). Faktor ekonomi Kecamatan-kecamatan yang terletak pada daerah yang akan dimekarkan menjadi “Kabupaten Renah
Indojati” merupakan daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alamnya (SDA), salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Alasan tersebut mendasari adanya tuntunan dari masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah yaitu supaya Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan (Makagansa, 2008) Dalam teorinya, Makagansa menye- butkan  faktor pendorong ini sebagai motif dalam merebut hasil kekayaan SDA bahwa:
Motif pemekaran daerah yang lainnya adalah untuk merebut kekayaan hasil sumberdaya alam lokal agar dinikmati maksimal masyarakat yang paling dekat dengan lokasi sumberdaya alam itu. Motif ini meng- gerakkan para penggiat untuk memekarkan daerah yang paling dekat ke lokasi sumberdaya alam itu. Tujuannya agar kekayaan sumberdaya alam itu maksimal dinikmati masyarakat yang paling lokal ke lokasi sumber daya alam itu.

## 3). Faktor Politik
Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” tentunya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan struktur kekuasa- an pemerintahan daerah yang baru yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemekaran ini akan menjadi peluang bagi perekrutan jabatan politik terutama bagi para elit politik lokal yang juga berperan sebagai penggagas upaya pemekaran sangat berharap sekali setelah ter- wujudnya pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” mereka akan mendapatkan jabatan yang strategis di “Kabupaten Renah Indojati”. Perekrutan pegawai pada jabatan tertentu juga diharapkan dapat merangkul sanak saudara dari golongan  elit lokal tersebut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Selain itu, bagi mereka yang dulunya tidak mendapatkan jabatan di daerah induk Kabupaten Pesisir Selatan melihat peluang pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” ini untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Hal ini telah dijelaskan (Makagansa, 2008) bahwa “Pembentukan daerah baru itu tak pelak akan melahirkan peluang perekrutan kepala daerah dan wakil serta minimal belasan kepala dinas, badan, dan lembaga teknis daerah. Belum terhitung posisi-posisi birokasi pemerintahan lain dalam lingkup pemerintahan kabupaten/kota mekaran. Ratusan hingga ribuan orang akan direkrut dan bekerja di berbagai posisi dan formasi pemerintahan daerah baru yang dibentuk”.
Penulis menemukan faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” lainnya dilapangan selain faktor sosial, ekonomi, dan politik yaitu faktor budaya dan sejarah. Faktor budaya dan sejarah merupakan faktor penting dalam pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” ini. Hal ini  dijelaskan (Hindaryatiningsih, 2016) bahwa “Nilai budaya merupakan sesuatu yang urgen karena dijadikan sebagai seperangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam berkehidupan masyarakat”. Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” disebabkan karena adanya faktor budaya dan sejarah. Karena dahulunya Kecamatan
Pancung Soal, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut merupakan wilayah Kerajaan Indojati yang kekuasaannya dilanjutkan dengan Kerajaan Inderapura dan dipimpin oleh Mandeh Rubiah .
Keenam kecamatan yang akan membentuk “Kabu- paten Renah Indojati” merupakan satu kesatuan dalam ikatan adat dan sejarah yang sangat kuat. Kekuatan historis ini pun menjadi faktor yang sangat mendukung kesamaan visi dan kondisi  yang mendukung upaya masyarakat dalam membentuk “Kabupaten Renah Indojati” sebagai Daerah Otonomi Baru. Faktor sejarah ini mempengaruhi penamaan Calon DOB  “Kabupaten Renah Indojati” yang diambil dari asal mula Kerajaan Inderapura yaitu Kerajaan Indojati. Sehingga “Renah Indojati” berarti Ranah/ wilayah/tanah Indojati. (Makagansa, 2008) menjelaskan faktor pendorong ini sebagai motif politik identitas kultural dan didasari  karena adanya visi politik identitas suatu kelompok masyarakat dan  latar belakang etnik yang berbeda seperti bahasa, suku dan adat istiadat lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan (Makagansa, 2008) bahwa” para politisi dan aktivis dari kabupaten yang terdiri dari beberapa latar kelompok etnik atau sub etnik terpanggil agar identitas etnik mereka direpresentasikan kembali dalam struktur pemerintahan baru. Alasan-alasan identitas kultural itu langsung menjadi inner spirit serta daya sihir dari perjuangan pemekaran mereka.”
Perbedaan bahasa dan logat yang digunakan sehari- hari  oleh masyarakat yang berada di daerah  Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” sangat berbeda dengan kecamatan yang berada di daerah induk. Hal ini juga menjadi faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Kesamaan bahasa dan logat yang digunakan oleh masyarakat di daerah  Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” memudahkan mereka dalam berkomunikasi sehari-hari.
Kecamatan yang akan menjadi Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” didalamnya terdapat Etnis Jawa yang merupakan bagian dari program transmigrasi pada tahun 1950-an  dan Etnis Melayu yang berasal dari Provinsi Jambi dan Provinsi  Bengkulu. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut merupakan daerah perbatasan terutama dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.
Faktor-faktor di atas penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kompeten pada bidangnya dan pengamatan secara langsung dilapangan. Berdasarkan gabungan dari hasil pembahasan teori dan temuan di lapangan, maka faktor-faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” sebagai berikut:
a. Faktor Sosial (Teori Proliferasi) b. Faktor Ekonomi (Teori Proliferasi) c. Faktor Politik (Teori Proliferasi) d. Faktor Budaya dan Sejarah (Temuan di lapangan)

## b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat penulis temukan berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang menyebabkan sampai saat ini belum terwujudnya pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Adapun faktor-faktor penghambat pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” adalah sebagai berikut:
1).  Faktor Regulasi Belum adanya PP tentang Penataan Daerah sebagai aturan taktis operasional dalam melakukan pemekaran daerah sehingga belum ada payung hukum bagi pemerintahan daerah dalam membahas dan menindaklanjuti masalah pemekaran daerah seiring dengan pemberlakuan moratorium peme- karan daerah.  Peraturan Pemerintah merupakan aktualisasi dari kebijakan pemerintah. Suatu kebi- jakan menurut (Winarno, 2011) adalah “arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan”. Oleh karena itu, sebagai aktualisasi dari kebijakan pemerintah, (Ali, 2012) menyatakan bahwa: Peraturan pemerintah dimaksudkan dalam kon- teks kebijakan disebut sebagai kebijakan taktis operasional untuk kemudian ditindaklanjuti oleh kebijakan-kebijakan teknis operasional seperti keputusan menteri. Sedangkan pada tingkat peme- rintahan daerah  (provinsi, dan kabupaten serta kota), penyelenggaraan selain didasarkan pada keberlakuan kebijakan pada tingkat pemerintahan pusat juga didasarkan pada kebijakan-kebijakan pada tingkat yang dalam dimensi secara hirarkis. Kebijakan taktis operasional sangat berhubungan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat serta perlu ditentukan sumber daya dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah mengenai pemekaran ini sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan pemekaran daerah sehingga pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” ini dapat diwujudkan.

## 2).  Faktor Kepemimpinan
Transisi kepemimpinan menjadi salah satu faktor penghambat pemekaran “Kabupaten Renah Indo- jati”. Pergantian anggota DPRD yang diikuti dengan pergantian kepala daerah menjadi hambatan dalam menindaklanjuti usulan pemekaran daerah. Karena hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pemekaran daerah oleh DPRD maupun kepala daerah.  Faktor kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan upaya pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Pemimpin formal seperti kepala daerah menjadi ujung tombak dalam mengambil setiap kebijakan pemekaran daerah. Karena salah satu ciri dari pemimpin formal menurut (Kartono, 2009) adalah:
Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, antara lain untuk menentukan policy , memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, menetapkan sasaran orga- nisasi dan mengambil keputusan-keputusan penting lainnya.
Kekuasaan dan kewenangan diberikan kepada kepala daerah sebagai tokoh formal dalam mengupayakan pemekaran “Kabupaten Renah
Indojati”. Sehingga masyarakat menaruh harapan banyak kepada kepala daerah untuk segera meng- ambil langkah strategis dalam upaya pemekaran daerah.

## SIMPULAN
Kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” secara umum belum maksimal karena masih terdapat beberapa pentahapan administrasi yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pentahapan untuk pemenuhan persyaratan dasar pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” perlu dilakukan pemuthakiran seperti data kependudukan, data potensi daerah, ekonomi, dan kemampuan keuangan dan data lainnya yang sangat diperlukan serta pembaharuan beberapa dokumen persetujuan yang penjelasannya disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran “Kabu- paten Renah Indojati”  terdiri dari faktor pendorong pemekaran yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, serta faktor budaya dan sejarah dan  faktor penghambat pemekaran yaitu faktor regulasi dan faktor kepemimpinan.
Pemerintah daerah sebaiknya mulai melengkapi berkas- berkas persyaratan yang belum terpenuhi dan pembaharuan beberapa dokumen persetujuan yang penjelasannya disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Sehingga pemerintah daerah tidak terkesan hanya menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Daerah meskipun saat ini belum adanya upaya strategis yang dilakukan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, M. (2011). Teori-teori  Mutakhir  Administrasi Publik . Yogyakarta: Rangkang Education.
Ali, F. (2012). Studi  Kebijakan  Pemerintah . Bandung: Refika Aditama.
BPS Pesisir Selatan. (2015). Pesisir Selatan dalam angka .
Pesisir Selatan: BPS.
Cheema, G.S. & Rondinelli, D. (Eds.). (1983). Decen- tralization and Development, Policy Implementation In Developing Countries. California: Beverly Hills: SAGE Publications (Inc).
Fitrani, F., Hofman, B. & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies , 41, (1), 57–79. https://doi.org/10.1080/00074910500072690
Hindaryatiningsih, N. (2016). Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton. Sosiohumaniora , 18, (2), 108. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.
v18i2%09
Kartono, K. (2009). Pemimpin  dan  Kepemimpinan (Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kementerian Dalam Negeri. (2016). Daftar Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi di Indonesia. Retrieved September 6, 2016, from http:// infopersada.com/nasional/pemerintahan-dan- wilayah/9-daftar-jumlah-kabupaten-kota-di- setiap-provinsi-di-indonesia.html
Makagansa. (2008). Tantangan  Pemekaran  Daerah . Yogyakarta: Fusfad.
Manerikar, S., & Manerikar, V. (2014). Note on Exploratory Research.A Peer Reviewed Research. Journal
AWEshkar , XVII, (1), 95. https://www.scribd.com/ document/382975697/Research-Communication- A-Note-on-Exploratory-Research
Marczyk, G., DeMatteo, D. & Festinger, D. (2005). Essentials of Research Design and Methodology . Retrieved from http://library.aceondo.net/ebooks/ Education/Wiley_Essentials_Of_Research_ Design_And_Methodology_(2005)_Ling_Lotb.
pdf
Slameto. (2010a). Belajar  dan  Faktor-faktor  yang mempengaruhinya . Jakarta: Rineka Cipta.
Slameto. (2010b). Belajar  dan  Faktor-faktor  yang mempengaruhinya . Jakarta: Rineka Cipta.
Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB). Sosiohumaniora , 16 (3), 270–281. https:// doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767
Winarno, B. (2011). Kebijakan Publik (Teori, proses, dan studi kasus) . Yogyakarta: CPAS.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/ document/uu/UU_1999_22.pdf
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/ document/uu/33.pdf
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diakses melalui https://pih.kemlu.go.id/files/ UU0232014.pdf Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, diakses melalui http://www.gitews.org/ tsunamikit/en/E6/further_resources/national_ level/peraturan_pemerintah/PP%2078-2007_
Pemekaran%20Daerah.pdf