Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal 57-67 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

## Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung sherly.ayunaputri@yahoo.com

## ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme prosedur hukum acara dalam penyelesaian sengketa tentang merek terkenal “Sephora” dan pembuktian perkara hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga berdasarkan HIR dan apakah  Putusan  Pengadilan  Niaga  No.34/Pdt.Sus.Merek/  2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  tentang  pelanggaran  merek  terkenal “Sephora”, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merek yang diatur dalam TRIPs dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Kata kunci: sengketa merk, hak atas kekayaan intelektual, undang-undang tentang merk

## ABSTRACT
The problem in this research is how the procedural legal procedures in resolving disputes about the famous brand "Sephora" and the evidence of intellectual property rights in the Commercial Court based on HIR and whether the Decision of the Commercial Court No.34/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding infringement of the famous brand "Sephora", has been  in  accordance  with  the  principles  of  trademark  law  stipulated  in  TRIPs  and  Law  Number  15  of  2001  concerning Trademarks. The research method used is the normative and comparative juridical research methods. The results show that the owner of a registered mark and / or the recipient of a registered trademark license can file a lawsuit against another party  who  without  the  right  to  use  a  trademark  that  has  similarities  in  principle  or  in  whole  for  similar  goods  and  /  or services in the form of a lawsuit for change and / or termination of all acts relating to the use of the mark.

## Keywords: trademark dispute, intelectual property right, trademark law

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  24  UUD  1945  dijelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  dikalangan masayarakat dilakukan melaui jalur pengadilan ( litigasi ). Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ( nonlitigasi ). Belakangan ini eksistensi Pengadilan  Niaga  disorot  kuat,  antara  lain  karena  terjadi  penurunan  jumlah  perkara  yang  masuk. Penurunan ini mencemaskan, mengingat Pengadilan Niaga juga ditujukan untuk menyelesaikan masalah
lain  di  bidang  perniagaan  lainnya.  Artinya,  sejak  awal  Pengadilan  Niaga  dirancang  untuk  diperluas kompetensinya. Saat ini perluasan kompetensi itu mencakup kewenangan untuk memeriksa masalah- masalah yang terkait dengan HKI, yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
Merek pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi barang dan atau jasa. 1 Ketika  konsumen  melihat  merek  A  untuk  produk  pasta  gigi,  maka  konsumen  harus  dilindungi  dari kebingungan akan adanya merek pasta gigi lainnya yang menyerupai merek A. Oleh karenanya setiap merek  harus  mempunyai  daya  pembeda  antara  satu  merek  dengan  merek  yang  lainnya  sehingga konsumen  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  mengidentifikasi  barang  dan  atau  jasa. 2 Seiring berkembangnya dunia usaha, fungsi merek mengalami perkembangan, ia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi barang dan atau jasa melainkan juga memancarkan reputasi dan goodwill yang  terdapat  dari  suatu  merek.  Ketika  seorang  mendengar  merek  A,  maka  ia  tidak  hanya mengidentifikasi  merek  tersebut  sebagai  merek  suatu  barang  atau  jasa  melainkan  juga  reputasi  dan goodwill yang terdapat dibalik merek tersebut. 3
Reputasi dan goodwill tersebut adalah nilai jual ( selling power ) yang umumnya hanya dimiliki oleh merek terkenal. Merek terkenal mempunyai nilai jual ( selling power ) yang lebih besar daripada merek biasa pada umumnya. 4 Merek terkenal mencerminkan reputasi dan goodwill yang susah payah dibangun oleh pemilik merek. 5 Pemilik merek terkenal mendapat perluasan perlindungan yaitu pemilik merek  terkenal  dilindungi  tidak  hanya  pada  barang  dan  atau  jasa  yang  sejenis  melainkan  diterapkan terhadap  pada  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak  sejenis.  Pada  praktiknya  merek  terkenal  sering dimanfaatkan  tanpa  izin  oleh  pihak  lain  untuk  mencari  keuntungan  secara  pintas  atau  secara  cepat. Sehingga merek terkenal  perlu diberikan perlindungan. Selain perlindungan terhadap merek terkenal juga harus diberikan perlindungan terhadap merek biasa.
Namun pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam masing-masing UU tersebut belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat dari pengaturan prosedur beracara.  Hukum  acara  yang  selama  ini  digunakan  dalam  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan  Niaga masih  menggunakan  ketentuan Herziene  Indonesisch  Reglement/Rechtsreglement  Buitengewesten (HIR/R.BG). Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum
1 Sara Marie Andrzejewski, Leave Little Guys Alone!: Protecting Small Business From Overly Litigious Corporations And Trademark Infringement Suits, Journal Of Intellectual Property Law , Volume 19, Issue 1, 2011
2 Barton Beebe, Search And Persuasion In Trademark Law, Michigan Law Review , Volume 103, hlm. 2028-2029
3 Mathias  Strasser,  The  Rational  Basis  Of  Trademark  Protection  Revisited:  Putting  The  Dilution  Doctrine  Into  Context, Fordham Intellectual Property, Media And Entertainment Law Journal , Volume 10, Number 2, 2011, hlm. 385
4 Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, Harvard Law Review Volume 40, 1926, hlm. 819
5 Wiiliam E. Ridgway, Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse, Berkeley Technology Law Journal , Volume 21, Issue 4, 2006, hlm. 1558
Perkara-perkara  yang  menjadi  kompetensi  Pengadilan  Niaga  diantaranya  mengenai  Kepailitan  dan PKPU,  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dan  Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Ketentuan  Undang-undang Merek  Nomor  15  Tahun  2001    menggunakan  saluran  Pengadilan  Niaga  sebagai  lembaga  untuk menyelesaikan  sengketa  merek.  Penggunaan  Pengadilan  Niaga  untuk  menyelesaikan  sengketa  HKI perkara merek, bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan keadilan.
Pelanggaran merek terkenal selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga, dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diatur pula tentang  penyelesaian  sengketa  merek  melalui  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Cara penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Dalam  undang-undang  tersebut  dikenal  beberapa  cara  penyelesaian sengketa, yaitu:
a. Arbitrase
b. Konsultasi
c. Negosiasi
d. Mediasi
e. Konsiliasi, dan
f. Penilaian ahli.
Diantara  keenam  cara  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  tersebut,  hanya  penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan putusan final dan  karenanya  tidak  dapat  diajukan  banding,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali.  Sedangkan  cara penyelesaian  lainnya  yang  termasuk  dalam  alternatif  penyelesaian  sengketa,  penyelesaiannya diserahkan  pada  para  pihak,  sedangkan  pihak  ketiga  hanya  memberikan  saran  dan  memfasilitasi perundingan para pihak.
Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  suatu  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan mendasarkan  pada  itikad  baik  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung  oleh  para  pihak  dan  hasilnya  dituangkan  secara  tertulis.  Apabila  para  pihak  tidak  dapat menyelesaikannya, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga.
Peran pihak ketiga hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang mengikat para pihak setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Niaga. Selain melalui jalur hukum perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam Undang- undang Merek diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek.  Perumusan  tindak  pidana  dalam  Undang-undang  Merek  tersebut  pada  dasarnya  merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak merek.
Undang-undang Merek, tetap memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang merek dagang  dan/atau  jasa  terdaftar.  Pada  saat  diberikan  sertifikat  tanda  perlindungan  sah  adanya,  maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak  lain  untuk  menggunakannya.  Ketentuan  dalam  merek,  khususnya  mengenai  perlindungan  atas merek  terkenal,  sebenarnya  dapat  diaplikasikan  dalam  kasus domain  name .  "Ada  ketentuan  dalam TRIPs yang mengatur masalah perlindungan merek terkenal ini, dan masyarakat menjadi terikat atas ketentuan tersebut karena telah diratifikasi". 6 Yang dimaksud adalah Pasal 16 (3) TRIPs ( Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pasal 16 (3) ini menyatakan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial harus berlaku, mutatis mutandis kepada barang dan jasa yang tidak serupa dengan barang-barang serta jasa-jasa di mana suatu merek dagang telah didaftarkan.
Pasal ini mensyaratkan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa tersebut akan mengindikasikan suatu hubungan antara barang dan jasa dan pemilik merek dagang serta dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut. Masalah perlindungan merek terkenal memang diatur dalam Undang-undang Merek. Namun sepanjang  pengamatan,  kedua  Undang-undang  ini  hanya  melindungi  merek  terkenal  dalam  rangka pendaftarannya  di  kantor  merek. 7 Sedangkan  untuk  penggunaannya  sebagai domain  name, belumlah diatur secara jelas.
Dalam  Kasus  yang  penulis  ambil,  yaitu  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga No.34/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pelanggaran Merek Terkenal “Sephora”. Bahwa perusahaan Penggugat, Sephora, telah menggunakan Merek “Sephora” sejak tahun 1970 untuk kegiatan usaha yang terkait dengan penjualan kosmetik, pertama kali di Paris, Perancis.
Dari penggunaan Merek “Sephora” secara berkesinambungan di banyak negara di dunia, yang dimulai sejak tahun 1970 tersebut, Penggugat telah berhasil mengembangkan reputasi yang baik terkait
6 Ahmad Ramli, Perlindungan Nama Domain di Indonesia , www.hukumonline.com, diakses tanggal 11 Desember 2016
7 Syarat pendaftaran merek lihat: Traktat Undang-undang Merek dan peraturan-peraturan, Pasal 5
dengan penggunaan Merek “Sephora”. Saat ini, Penggugat merupakan penjual dan distributor produk kosmetik, parfum dan barang-barang yang berkaitan dengan kecantikan dan perawatan tubuh, serta erat diasosiasikan dengan jasa kecantikan di seluruh dunia. Adapun contoh penggunaan Merek “Sephora” yang digunakan oleh Penggugat dalam kegiatan usahanya di manca negara hingga saat ini.
Penggugat  mendaftarkan  gugatannya  ke  Pengadilan  Niaga  kemudian  mengetahui  ternyata  di dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, telah terdaftar Merek Sephora atas nama Tergugat untuk  melindungi  produk-produk  dalam  Kelas  25  dan  jasa-jasa  di  Kelas  35  dengan  detail  sebagai berikut, yaitu segala macam pakaian yaitu; pakaian jadi, pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak dan bayi, popok bayi dari tekstil, b aju, pakaian tidur, piyama, daster, pakaian dalam, BH, korset, lingerie, celana panjang, celana pendek, celana renang, kulot, jaket, mantel, kemeja, t-shirt, jas, jeans, kaos-kaos, kaos kerah, kaos oblong, kaos tanktop, kaos olahraga, pakaian olahraga, baju renang, pakaian pantai, boa  (hiasan  leher),  blus,  gaun,  syal,  dasi,  ikat  pinggang  (pakaian),  sarung  tangan,  kaos  kaki,  segala macam alas kaki, sepatu, olahraga, macam tutup kepala, topi, kopiah, peci, pet, dan ikat kepala.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana mekanisme prosedur hukum acara dalam penyelesaian sengketa tentang merek terkenal “Sephora” dan pembuktian perkara hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga berdasarkan HIR dan Apakah Putusan  Pengadilan  Niaga  No.34/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  tentang  pelanggaran  merek terkenal  “Sephora”,  telah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  merek  yang  diatur  dalam  TRIPs dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

## B. METODE PENELITIAN
Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan  yuridis  komparatif.  Yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  menerangkan  ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 8 yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan penelusuran tethadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
Pengertian  yuridis  komparatif  yaitu  berdasarkan  perbandingan  hukum. 9 Perbandingan  hukum dengan  negara-negara  berkembang,  juga  untuk  membandingkan  instrumen  hukum  nasional  dengan
8 Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, “Kedudukan Lembaga ALternatif  Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Bina Mulia Hukum , Volume 1 nomor 1, September 2016.
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52
internasional di bidang perlindungan hukum terhadap pengetahuan hak cipta, yaitu ketentuan-ketentuan di negara berkembang lainnya.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 10
Merek  dalam  dunia  kekayaan  intelektual  sangat  erat  kaitannya  dengan  persaingan  tidak  jujur ( unfair competition). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat  meningkatkan  kualitas  maupun  kuantitas  suatu  produk  ,memperlancar  produksi,  yang  pada akhirnya  akan  menguntungkan  baik  pihak  produsen  maupun  konsumen.  Persaingan  yang  dilakukan dengan  cara  melawan  hukum,  norma  sopan  santun,  norma  social  lain  dalam  lalu  lintas  perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.
Menurut  Molengraaf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di  dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Perdagangan yang meningkat pesat, serta kemajuan perdagangan di era globalisasi memposisikan “pengetahuan dan penemuan” yang kemudian lebih dikenal sebagai intellectual property rights (hak  kekayaan  intelektual)  sebagai  unsur  yang  sangat  esensial  dalam  setiap  kegiatan  usaha. Kreativitas yang dimiliki para pencipta dan penemu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  meningkatkan  perekonomian.  Didalam  memberikan penghargaan  serta  mendorong  kreativitas  masyarakat,  maka  karya  intelektual  yang  dihasilkan  perlu dilindungi. 11
Persaingan usaha yang sangat ketat memposisikan beberapa pelaku usaha menjadi market leader (penguasa  pasar). Pelaku  usaha  lain  harus  berusaha  keras  untuk  dapat  menembus  pasar  yang  telah dikuasai oleh pelaku usaha tersebut. Akibatnya, ada kecenderungan para pelaku usaha memanfaatkan ketenaran atau kesuksesan pelaku usaha lain. Jika ini dilakukan secara legal misalnya dengan perjanjian lisensi atau franchise tentunya tidak menjadi persoalan tetapi ada kalanya pelaku usaha menggunakan cara-cara  tidak  jujur  dan  mengarah  kepada  persaingan  curang  ini  dapat  dilihat  dengan  maraknya
10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
11 Layla Fitria, Perkembangan HKI Dewasa Ini, Kompas 23 Juni 2008.
penjiplakan, pemalsuan atau pembajakan karya intelektual. 12
Berdasarkan  perjanjian  TRIPs  WTO  pengaturan  Internasional  HKI  adalah  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  sistem  pengaturan  HKI  di  Indonesia.  Standar  HKI  Internasional  telah  menjadi sebuah  sumber  yang  penting  bagi  hukum  HKI  Indonesia,  dan  sistem  administrasi  Internasional memberikan  sumbangan  kepada  sistem  administrasi  HKI  di  Indonesia.  Indonesia  juga  telah  menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan HKI saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi HKI dunia (WIPO). 13
Penggunaan  merek  terkenal  ini,  sudah  cukup  memberikan  aset  yang  cukup  berharga  sebagai pembentuk merek di dunia. Selain itu juga, dalam hal ini dapat memberi manfaat kepada umat manusia sebagai  pihak  konsumen.  Dalam  Undang-undang  Nomor  15  tahun  2001  tentang  Merek  menerapkan sistem first  to  file  principle 14 , yang  artinya  hak  atas  merek  diberikan  kepada  pendaftar  lebih  awal. Walaupun  hal  tersebut  tidaklah  mutlak,  karena  bagi  pendaftar  lebih  dulu,  apabila  ia  dinyatakan bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  pendaftaran  itu  dapat dibatalkan.
Pembatalan  merek  terdaftar  yang  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  15  tahun  2001 tentang Merek, dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek terdaftar, baik dalam bentuk  permohonan  kepada  Direktorat  Jendral  HKI  maupun  gugatan  kepada  Pengadilan  Niaga. Pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 68 sampai dengan 72 Undang-Undang Merek. Dimungkinkan  bagi  pemilik  merek  terdaftar  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan  perdata  di dalam penyelesaian suatu sengketa merek pada Pengadilan Niaga, merupakan suatu konsekuensi dari perlindungan hukum hak atas merek yang diberikan oleh Undang-undang merek. Pemilik merek terdafar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata baik berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa seizin darinya, juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hal ini terdapat pada Pasal 76 Undang-Undang Merek yang berbunyi :
(1)  Pemilik  Merek  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi, dan/atau
12 Ibid.
13 Mahmud Marzuki, Masalah-masalah Praktis mengenai Hak Kekayaan  Intelektual , Yogyakarta 23-30 Agustus 2009.
14 Apabila dalam  penerapan nama domain dikenal istilah first come first served , yaitu pihak yang memiliki nama domain adalah pihak yang mendaftar nama domain tersebut terlebih dahulu. Penerapan ini serupa dengan system merek Indonesia. Untuk lebih jelas lihat Pasal 3 UU Merek.
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Dalam HIR pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1)  HIR pengajuan gugatan perdata di  diajukan  di  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  kompetensi  relatifnya-berdasarkan  tempat  tinggal tergugat  atau  domisisli  hukum  yang  ditunjuk  berdasarkan  kesepakatan.  Gugatan  tersebut  diajukan secara  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  Penggugat  atau  Kuasanya  dan  ditunjukan  kepada  ketua Pengadilan  Negeri.
Pendaftaran  gugatan  dapat  dilakukan  di  kantor  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  setempat. Bahwa  dalam  Undang-Undang  Merek  terdapat  lima  macam  gugatan  yang  dikenal  yaitu  gugatan penghapusan merek, gugatan pembatalan merek, gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar, gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek oleh pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis oleh pemilik merek terdaftar, dan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding Merek.

## D. PENUTUP
Hukum  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  hal  yang  sulit  didefinisikan.  Meskipun demikian, uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. 15 Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan  informasi  yang  memiliki  nilai  komersial.  HKI  adalah  kekayaan  pribadi  yang  dapat  dimiliki  dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.
Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian terhadap hak tersebut yang merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR). Istilah lain yang digunakan untuk terjemahan IPR adalah Hak Milik Intelektual, 16 kata “milik” lebih tepat digunakan daripada kata “kekayaan” karena alasan-alasan bahwa pengertian “hak milik” memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan spesifik dibandingkan dengan istilah “kekayaan”. Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia sendiri
15 Op.cit. hlm. 2.
16 Istilah inipun sejalan dengan pendirian Sudargo Gautama yang tetap konsisten  menggunakan istilah Hak Milik Intelektual dan bukan Hak atas Kekayaan Intelektual, lih Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia 1997, hlm. 1 dst.
hukum harta kekayaan justru terdiri atas dua bagian yaitu hukum perikatan dan hukum benda. 17 Dalam konsep  harta  kekayaan  setiap  barang  selalu  ada  pemiliknya  yang  disebut  pemilik  barang  dan  setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. 18
Dari pengertian ini maka istilah “milik” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk kepada suatu “harta kekayaan” yang sangat luas. HKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan  dengan  hak-hak  kebendaan  lainnya,  dengan  demikian  pemilik  berhak  menikmati  dan menguasai dengan sebebas-bebasnya.
Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau  memberikan  putusan  hukum    dalam  perkara-perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Dalam  undang- undang  tentang  kekuasaan  kehakiman,  dibedakan  antara  peradilan  umum  dan  peradilan  khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana yang diajukan ke pengadilan.
Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XI Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, akan tetapi Undang-Undang Merek ini hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek pada Pasal 80, meskipun dalam Pasal 81 disebutkan bahwa ketentuan  Pasal  80  juga  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap  gugatan  atas  pelanggaran  merek (dalam Pasal 76), padahal sengketa yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Merek tidak hanya masalah  gugatan  pembatalan  merek  dan  gugatan  atas  pelanggaran  merek  saja.  Masih  ada  bentuk sengketa-sengketa  merek  yang  lain  misalnya  sengketa  yang  melibatkan  Direktorat  Merek  secara langsung  sebagai  pihak  dalam  sengketa  merek,  yaitu  sengketa  tentang  keberatan  atas  penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek.
Pasal 80 Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, menjelaskan tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagai berikut:
17 bdgk. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, 1994, hlm 75 yang menyatakan bahwa: “Menurut ketentuan Pasal  499  KUHPrerdata,  pengertian  benda  meliputi  barang  fdan  hak.  Barang  adalah  benda  material  yang  ada  wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, dalam bahasa Inggris disebut tangible goods , misalnya kendaraan, komputer, rumah, tanah. Sedangkan hak adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, dalam bahasa Inggris disebut intangible goods, misalnya milik intelektual, gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, hak guna usaha”.
18 Ibid, hlm 37.
(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada  penggugat  diberikan  tanda  terima  tertulis  yang  ditandatangani  panitera  dengan  tanggal  yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(5)  Dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal  gugatan  pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari siding.
(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
(7)  Pemanggilan  para  pihak  dilakukan  oleh  juru  sita  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  gugatan pembatalan didaftarkan.
(8)  Putusan  atas  gugatan  pembatalan  harus  diucapkan  paling  lama  90  (Sembilan  puluh)  hari  setelah gugatandidaftarkan  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  atas  persetujuan  ketua Mahkamah Agung.
(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan  hukum  yang  mendasari  putusan  tersebut  harus  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
(1) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.
Sedangkan  dalam  Pasal  84 dikatakan  bahwa  Selama  masih  dalam  pemeriksaan  dan  untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan  permohonan  kepada  hakim  untuk  menghentikan  kegiatan  produksi,  peredaran,  dan/atau perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang  menggunakan  Merek  tersebut  secara  tanpa  hak.  surat permohonan  yang  didalamnya  berisi  tuntutan  hak  perdata  oleh  suatu  pihak  yang  berkepentingan
terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya berdasarkan pasal 120 HIR.

## Daftar Pustaka

## 1. Buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, 1994. Mahmud Marzuki. Masalah-masalah Praktis mengenai Hak Kekayaan  Intelektual . Yogyakarta 23-30 Agustus 2009. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 1986

## 2. Jurnal
Agus  Suwandono,  Deviana  Yuanitasari.  “Kedudukan  Lembaga  ALternatif  Penyelesaian  Sengketa Sektor  Jasa  Keuangan  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen.” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum. Volume 1 nomor 1 (September 2016)
Barton Beebe. “Search And Persuasion in Trademark Law.” Michigan Law Review. Volume 103 Frank I. Schechter. “The Rational Basis of Trademark Protection.” Harvard Law Review Volume 40 (1926)
Mathias  Strasser.  “The  Rational  Basis  Of  Trademark  Protection  Revisited:  Putting  The  Dilution Doctrine Into Context.” Fordham Intellectual Property, Media And Entertainment Law Journal . Volume 10, Number 2 (2011)
Sara Marie Andrzejewski. “Leave Little Guys Alone Protecting Small Business From Overly Litigious Corporations  And  Trademark  Infringement  Suits.” Journal  Of  Intellectual  Property  Law . Volume 19, Issue 1 (2011)
Wiiliam  E.  Ridgway.  “Revitalizing  the  Doctrine  of  Trademark  Misuse.” Berkeley  Technology  Law Journal , Volume 21, Issue 4 (2006)

## 3. Peraturan Perundang-undangan

## Undang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

## 4. Lain – lain
Ahmad Ramli, Perlindungan Nama Domain di Indonesia , www.hukumonline.com, diakses tanggal 11 Desember 2016.