## URGENSI AUTOPSI FORENSIK DAN IMPLIKASINYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Samsudi Fakultas Hukum Universitas Jember email: samsudiborju.fh@unej.ac.id;
Y.A. Triana Ohoiwutun Fakultas Hukum Universitas Jember email: trianaohoiwutun@unej.ac.id
Godeliva Ayudyana Suyudi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember email: godeliva98@gmail.com
Widowati Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung email: widowati@unita.ac.id disampaikan 25/08/2020 – di -review 14/10/2020 – diterima 16/11/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i2.4197

## Abstract
The  court  does  not  always  demand  or  require  visum  et  repertum  when  examining  homicide  cases. Forensic autopsy may not be required at all by the criminal court when deciding that the accused is guilty of homicide as charged. The verdict may be reached based on other evidence. The author, using a juridical normative approach, concludes that the absence or presence of a visum et repertum does influence the judge’ consideration and matters to the final verdict. Considering that, regardless of the surviving family’s consent, in cases of unnatural death, forensic autopsy and the making of a visum et repertum should be mandatory.
Keywords:
forensic autopsy; visum et repertum; unnatural death
Abstrak Tidak  dalam  setiap  kasus  pembunuhan  disyaratkan  adanya autopsy  forensic terhadap  korban. Penelitian  ini  menelaah  pembuktian  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  atau  tanpa vistum  et repertum .  Bahkan  cukup  dengan  dukungan  alat  bukti  cukup,  hakim  pidana  dapat  memutus terdakwa  bersalah  karena  pembunuhan.  Dengan  pendekatan  yuridis  normatif  ditemukan  bahwa keberadaan atau ketiadaan visum et repertum berkorelasi dengan ratio decidendi hakim pemeriksa dan  berpengaruh  terhadap  putusan  akhir.  Mengingat  pentingnya visum  et  repertum dalam pembuktian  penyebab  kematian  tidak  wajar,  direkomendasikan  agar  hal  ini  diwajibkan  terlepas dari persetujuan keluarga korban.
Kata kunci:
Autopsi forensik; visum et repertum; kematian tidak wajar

## Pendahuluan
Kasus  kematian  yang  menghebohkan  masyarakat  terkait  dugaan  adanya pembunuhan  sempat  merebak  beberapa  waktu  lalu.  Kurun  waktu  yang  tidak terlalu lama antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, membuat  fenomena mencari  penyebab  kematian  seseorang  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dikaji. Misalnya,  dalam  kasus  kematian  Jamaluddin,  hakim  Pengadilan  Negeri  Medan, yang  jenazahnya  ditemukan  di  area  kebun  sawit  Kabupaten  Deliserdang  29 Nopember  2019;  kemudian  kasus  kematian  Lina  Jubaedah  mantan  isteri komedian Sule yang wafat 4 Januari 2020 dan diautopsi beberapa hari kemudian setelah dimakamkan dikarenakan adanya dugaan kematian yang tidak wajar; dan kasus  kematian  Zefania  Carina  anak  dari  artis  Karen  Pooroe  yang  diduga  jatuh dari lantai 6 apartemen 7 Februari 2020. Autopsi forensik dalam kasus kematian yang  diduga  tidak  wajar  memang  menarik  untuk  dibahas,  apalagi  dalam  kasus- kasus  tertentu  tidak  dilakukan  autopsi  forensik  atau  bedah  mayat  forensik, meskipun ada dugaan pembunuhan atau kematian tidak wajar.
Beberapa faktor tidak dilakukannya autopsi forensik, sepertinya dipandang hal  yang  “wajar  dan  biasa”  di  Indonesia;  meskipun  peristiwa  hukum  tersebut sampai  bermuara  di  pengadilan.  Dalam  beberapa  kasus  implikasi  dari  tidak dilakukannya  autopsi  forensik  memang  tidak  menjadikan  terdakwanya  bebas, apabila  perbuatan  terdakwa  terbukti  di  persidangan  dan  hakim  yakin  bahwa terdakwalah yang bersalah.
Eksistensi autopsi forensik dalam setiap kasus kematian memang penting untuk  dipahami  oleh  praktisi  hukum,  akademisi,  pemerhati  hukum  maupun masyarakat  pada  umumnya;  oleh  karena  itu,  tulisan  ini  mencoba  mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus kematian, baik  pada  kasus  kematian  yang  diautopsi  maupun  tidak  diautopsi.    Putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut PN) Simalungun No. 304/Pid.B/2016/PN Sim  tanggal  21  September  2016  merupakan  putusan  yang  dipilih  untuk  tindak pidana pembunuhan yang korbannya diautopsi; sedangkan Putusan PN Poso No. 2/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 8 Maret 2018 merupakan kasus pembunuhan yang korbannya  tidak  diautopsi.  Dari  kedua  kasus  tersebut  diharapkan  semakin
memperjelas  urgensi  autopsi  forensik  dalam  setiap  peristiwa  pembunuhan  atau setiap kematian yang diduga tidak wajar.
Kebenaran  materiil  merupakan  kebenaran  yang  dituju  di  dalam  setiap pemeriksaan perkara pidana dan pemberdayaan disiplin ilmu lain di luar hukum pidana memang tidak dapat dihindarkan. Tujuan penemuan kebenaran materiil di dalam setiap pemeriksaan perkara pidana inilah yang menjadikan hukum pidana berkoneksi,  berinteraksi  dan  berdependensi  dengan  disiplin  ilmu  lain  di  luar hukum  pidana  atau  disebut  ilmu  forensik.  Forensik  adalah  suatu  ilmu pengetahuan  yang  menggunakan  multidisiplin  ilmu,  dengan  menerapkan  ilmu pengetahuan  alam  seperti  kimia,  fisika,  biologi,  psikologi,  kedokteran  dan kriminologi  yang  bertujuan  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  dan membuktikan  ada  tidaknya  kejahatan  atau  pelanggaran  dengan  memeriksa barang bukti  fisik  dalam perkara  tersebut. 1 Psikiatri  forensik,  psikologi  forensik, kedokteran  forensik,  digital  forensik,  anthropologi  forensik, toxicology forensik, odontology forensik dan sebagainya, adalah disiplin ilmu lain (di luar hukum) yang diperbantukan dalam penegakan hukum untuk penemuan kebenaran materiil.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan autopsi sebagai pemeriksaan tubuh  mayat  dengan  jalan  pembedahan  untuk  mengetahui  penyebab  kematian, penyakit,  dan  sebagainya;  bedah  mayat. 2 Menurut  Gobel, autopsi  berasal  dari bahasa  Yunani autopsia yang  berarti  “melihat  dengan  mata  sendiri”,  yang  lebih dikenal  sebagai  pemeriksaan post-mortem, yang  dalam  terminologi  ilmu kedokteran berarti pemeriksaan terhadap  mayat, baik untuk tujuan kepentingan ilmu  kedokteran,  maupun  membantu  dalam  proses  tindakan  kriminal. 3 Melalui autopsi  forensik  dalam  kasus  kematian  pada  hakikatnya  untuk  menuju  pada penemuan  kebenaran  materiil  sebagaimana  tujuan  dalam  setiap  pemeriksaan
1 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher , Surabaya, 2009, hlm. 211-212.
2 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Keempat,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 102.
3 Putu  Pradnyasanti  Laksmi,  IB  Putu  Alit,  Henky,  Deskripsi  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Penolakan Otopsi Pada Kasus Kematian Yang Diduga Tidak Wajar, Jurnal Medika Udayana, Vol. 9, No. 7 2020, hlm. 86-87.
perkara pidana; namun demikian, dalam implementasinya masih “jauh panggang dari api”, karena tidak setiap kasus pembunuhan dilakukan autopsi forensik.
Alasan  peniadaan  autopsi  forensik,  dalam  putusan  pengadilan  lazim disebutkan dalam keterangan visum et repertum, yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap tubuh korban. Pemeriksaan luar tubuh korban inilah yang menarik untuk  dicermati,  apalagi  pembunuhan  diformulasikan  sebagai  delik  materiil dengan  segala  konsekuensi  yuridisnya  dalam  pembuktian.  Autopsi  forensik merupakan fokus dalam penulisan ini, dengan permasalahan urgensi pemeriksaan autopsi  forensik  dalam  kasus  tindak  pidana  pembunuhan;  serta  konsekuensi yuridis  hubungan  antara  autopsi  forensik  dengan  tindak pidana  pembunuhan  di dalam pembuktian perkara.
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan fokus urgensi autopsi forensik, dengan menganalisis aturan atau norma  hukum  sebagai  bahan  hukum  primer 4 meliputi:  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP),  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP),  Instruksi Kapolri  No.  Pol.:  Ins/E/20/IX/75  tanggal  19  September  1975  tentang  Tata  Cara Permohonan/Pencabutan Visum  et  Repertum (selanjutnya  disebut  Instruksi Kapolri Tahun 1975). Bahan hukum primer lain berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN Sim yang diputus  PN  Simalungun  tanggal  21  September  2016  dan  Putusan  No. 2/Pid.B/2018/PN Pso yang diputus PN Poso tanggal 8 Maret 2018.
Fokus  penulisan  mengenai  eksistensi  autopsi  forensik  yang  berorientasi pada  implikasinya  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif.  Analisis  dilakukan  dengan  cara  menjelaskan  mengenai urgensi  autopsi  forensik  dalam  kasus  tindak  pidana  pembunuhan.  Sebagai  delik materiil,  tindak  pidana  pembunuhan  mensyaratkan  adanya  hubungan  kausal antara  sebab  perbuatan  dengan  akibat  yang  dilarang  undang-undang,  dan
4 Lihat  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  Normatif, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 182. Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mempunyai  sifat  autoritatif,  yaitu memiliki otoritas tertentu.
penulisan  ini  secara  deskriptif  kualitatif  menganalisis  urgensi  autopsi  forensik dengan  segala  konsekuensi  yuridisnya.  Dengan  penulisan  ini  diharapkan  dapat menambah  referensi  dan  wawasan  mengenai  urgensi  autopsi  forensik  dalam kasus-kasus pembunuhan.

## Pembahasan

## Urgensi  Pemeriksaan  Autopsi  Forensik  dalam  Kasus  Tindak  Pidana Pembunuhan
Ilmu  kedokteran  adalah  induk  dari  ilmu  kedokteran  forensik  yang diaplikasikan  dalam  penegakan  hukum,  baik  dalam  perkara  pidana  maupun perkara  lain.  Ilmu  kedokteran  forensik  atau  ilmu  kedokteran  kehakiman merupakan ilmu kedokteran yang penerapannya dalam rangka penegakan hukum (medicine  for  law) , 5 yang  mekanisme  dan  prosedur  penatalaksanaannya berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  prosedur  mediko  legal penatalaksanaannya  dan  berbagai  aspek  yang  berkaitan  pelayanan  kedokteran dilakukan untuk kepentingan hukum, 6 dan untuk kepentingan penegakan hukum itulah  ada  titik  temu  dependensi  hukum  yang  berbasis  pada  hasil  pemeriksaan kedokteran forensik.
Keberadaan  pemeriksaan  kedokteran  forensik  atas  mayat  yang  diduga korban tindak pidana ditentukan di dalam KUHAP Pasal 133 khususnya ayat (1), bahwa:
“dalam  hal  penyidik  untuk  kepentingan  peradilan  menangani  seorang korban,  baik  luka,  keracunan  ataupun  mati  yang  diduga  karena  peristiwa yang  merupakan  tindak  pidana,  ia  berwenang  mengajukan  permintaan keterangan  ahli  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  atau  dokter  dan  atau ahli lainnya”.
Merujuk pada KUHAP Pasal 133 ayat (1), posisi penyidik sangatlah penting dalam menangani “barang bukti” berupa tubuh manusia, khususnya dalam rangka pembuktian perkara yang bermuara pada tujuan penemuan kebenaran materiil.
5 Y.A. Triana Ohoiwutun, Ilmu kedokteran Forensik, Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran , Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.
6 Marhcel  M.  Maramis,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Otopsi  Medikolegal  Dalam  Pemeriksaan Mengenai Sebab-sebab Kematian, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 5 2016, hlm. 88.
Merujuk pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, adanya pemeriksaan  mayat dan atau autopsi forensik berdasarkan pada permintaan penyidik yang dibuat secara tertulis.  Surat  permintaan  penyidik  berupa  permohonan  yang  ditujukan  pada sarana  pelayanan  kesehatan dalam  pembuatan visum  et  repertum ,  baik  untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati. Instansi kepolisian yang bertanggung  jawab  dalam penyidikan  perkara  tindak pidana  kejahatan  terhadap nyawa  atau  tubuh,  secara  administrasi  bertanggungjawab  penuh  dalam  proses pembuatan visum et repertum.
Dalam  kasus  kejahatan  terhadap  nyawa  atau  tubuh,  posisi visum  et repertum sebagai  pengganti  “barang  bukti”  tubuh  manusia,  berperan  penting dalam menerangkan atau menjelaskan kondisi luka atau kondisi mayat pada saat dilakukannnya pemeriksaan kedokteran forensik. Dalam visum et repertum lebih lanjut  disimpulkan  mengenai  hubungan  kausal  antara  kondisi  perlukaan  yang berakibat pada kualifikasi luka tertentu atau kematian seseorang.
Sementara  itu,  dalam  kasus  kematian  yang  diduga  ada  peristiwa  pidana, KUHAP  Pasal  134  ayat  (1)  menentukan,  bahwa  dalam  hal  sangat  diperlukan  di mana  untuk  keperluan  pembuktian  bedah  mayat  tidak  mungkin  lagi  dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; ayat (2) dalam  hal  keluarga  keberatan,  penyidik  wajib  menerangkan  dengan  sejelas- jelasnya  tentang  maksud  dan  tujuan  perlu  dilakukannya  pembedahan  tersebut. Merujuk pada KUHAP Pasal 134, menempatkan posisi strategis penyidik sebagai aparat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan autopsi forensik.
Instruksi  Kapolri  Tahun  1975  merupakan  salah  satu  landasan  hukum pelaksanaan pembuatan visum et repertum .  Instruksi Kapolri Tahun 1975 angka 3 secara  tegas  menyebutkan  “sama  sekali  tidak  dibenarkan  permintaan visum  et repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja”. Bertolak dari Instruksi Kapolri  Tahun  1975,  penyidik  melalui  surat  permintaan visum  et  repertum yang ditujukan  pada  sarana  pelayanan  kesehatan,  seharusnya  meminta  pelaksanaan autopsi forensik dalam setiap pemeriksaan atas mayat dalam peristiwa pidana.
Dalam  menangani  kasus  kematian  yang  diduga  karena  peristiwa  pidana, dalam implementasinya terkendala dengan adanya keberatan dari pihak keluarga
korban  untuk  dilakukannya  autopsi  forensik.  Dalam  Putusan  No. 2/Pid.B/2018/PN  Pso  disebutkan  bahwa  “tidak  dilakukan  pemeriksaan  dalam atau  autopsi  secara  menyeluruh,  sebab  keluarga  tidak  menginginkan  adanya autopsi mayat secara menyeluruh”. Merujuk pada  Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN Pso,  adanya  persetujuan  keluarga  turut  menentukan  terlaksananya  tindakan autopsi forensik.
Hal adanya persetujuan keluarga dalam pelaksanaan autopsi forensik juga dapat  diindikasikan  dari  beberapa  kasus  kematian  yang  menarik  perhatian masyarakat, seperti kematian Jamaluddin, Lina Jubaedah, dan Zefania Carina, yang mana autopsi forensik dilakukan setelah adanya permintaan dari pihak keluarga atau  karena  penyidik  memandang  perlu  untuk  dilakukannya  autopsi  forensik. Memang, KUHAP memposisikan peran strategis penyidik untuk terselenggaranya autopsi forensik, sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 134 ayat (2), apabila ada  keberatan  dari  pihak  keluarga,  maka  penyidik  wajib  menerangkan  dengan sejelas-jelasnya tentang pentingnya autopsi forensik.
Apabila  merujuk  pada  formulasi  KUHAP  Pasal  134  ayat  (2)  menyiratkan dalam  pelaksanaan  autopsi  forensik  dengan  seijin  keluarga  korban;    padahal KUHP Pasal 222 menentukan bahwa:
“barangsiapa  dengan  sengaja  mencegah,  menghalang-halangi  atau menggagalkan  pemeriksaan  mayat  forensik,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Inkonsistensi antara formulasi KUHAP Pasal 134 ayat (2) dengan KUHP Pasal 222 tidak  dikaji  lebih  lanjut  dalam  penelitian  ini,  karena  hal  ini  memerlukan  kajian tersendiri.
Autopsi  forensik  memang  diperlukan  dalam  setiap  pemeriksaan  atas mayat,  atau  dapat  dikatakan,  bahwa  pemeriksaan  luar  mayat  tidak  cukup  untuk menentukan penyebab kematian seseorang. Pembatasan pemeriksaan luar mayat, dapat diibaratkan penyidik diminta untuk memeriksa jumlah uang dalam brankas,
tetapi  dilarang  membukanya; 7 dari  aspek  pemeriksa  mayat  dapat  diibaratkan, dokter diminta menebak logam di dalam kotak kayu terkunci tanpa mengetahui isi sebenarnya logam tersebut, mungkin uang logam, logam baja, atau mungkin logam mulia. Hanya dengan membuka kotak kayu terkunci itulah, dapat diketahui secara pasti “misteri” isi logam di dalamnya.
Merujuk pada analogi paragraf tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya  dengan  autopsi  forensik  atau  melalui  pembedahan  mayatlah  misteri kematian  dapat  diungkap  dan  diketemukan  kepastian  penyebabnya.  Dari perspektif  hukum  pidana,  tindak  pidana  pembunuhan  diformulasikan  sebagai delik materiil, yang konsekuensi yuridisnya, disyaratkan adanya hubungan kausal antara  perbuatan  terdakwa  dengan  akibat  hilangnya  nyawa  orang  lain.  Korelasi antara perbuatan terdakwa  dengan akibat hilangnya nyawa orang lain itulah yang seharusnya  dapat  dibuktikan  dalam  tindak  pidana  pembunuhan.  Sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej: 8
“ de leer van de causaliteit atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam  menentukan  pertanggungjawaban  untuk  delik-delik  yang dirumuskan  secara  materiil,  karena  akibat  yang  ditimbulkan  merupakan unsur delik”.
Merujuk  pada  pendapat  Hiariej,  unsur  akibat  hilangnya  nyawa  orang  lain yang  disebabkan  karena  perbuatan  terdakwalah  yang  dapat  dijelaskan  melalui pemeriksaan  autopsi  forensik.  Adanya  hubungan  kausal  antara  penyebab perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa korban sebagai unsur delik, adalah  parameter  dalam  menentukan  pertanggungjawaban  pidana,  atau  sebagai dasar  menakar  kesalahan  terdakwa  yang  akan  berkorelasi  dengan  penjatuhan sanksi.  Autopsi  forensik  memang  tidak  dapat  menentukan  pelaku  pembunuhan, namun  dengan  autopsi  forensik  dapat  mengurai  dan  menjelaskan  penyebab kematian .
7 Kastubi,  Fungsi  Bedah  Mayat  Forensik  (Autopsi)  Untuk  Mencari  Kebenaran  Materiil  Dalam Suatu Tindak Pidana, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 1 2016,  hlm.  73.
8 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 107.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  tidak  ada  suatu  tindak pidana  tanpa  sifat melanggar  hukum  ( wederrechtelijkheid,  onrechtmatigeheid ), 9 dan  berdasarkan fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  meskipun  tanpa  melalui  pemeriksaan autopsi  forensik,  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  yang  memutus  terdakwa  K bin  R  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana pembunuhan.  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso,  kemudian  dikuatkan  dengan Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah  melalui  Putusan  No. 47/PID/2018/PT PAL tanggal 20 April 2018.  Berdasarkan alat bukti keterangan saksi,  keterangan  ahli,  surat  dan  keterangan  terdakwa,  Putusan  No. 2/Pid.B/2018/PN  Pso  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  tindak  pidana  tanpa  sifat melanggar  hukum  ( wederrechtelijkheid,  onrechtmatigeheid), meskipun  tanpa autopsi forensik.
Untuk  menjelaskan  urgensi  autopsi  forensik  dalam  tindak  pidana pembunuhan,  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  dapat  disandingkan  dengan Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN Sim. Penyebab pasti kematian seseorang dalam kesimpulan visum  et  repertum- lah  yang  dapat  menentukan  adanya  hubungan kausal  antara  perbuatan  terdakwa  dengan  akibat  kematian  korban  sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

## Tabel 1: Urgensi Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan
No   Keterangan Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN Sim Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN Pso 1 Dakwaan Penuntut Umum Primer: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsider: Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Primer: Pasal 338 KUHP; Subsidair: Pasal 353 ayat (3) KUHP; lebih  subsider:  Pasal  351  ayat  (1) KUHP. 2 Hasil pemeriksaan terhadap korban berdasarkan visum et repertum Visum et Repertum No.: 4939/IV/UPM/2016 tanggal 09 Mei 2016:
Pemeriksaan Luar:
 Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan;
 Dijumpai kaku mayat yang sudah sulit dilawan;
 Dijumpai luka memar dan luka lecet pada dagu;
 Dijumpai lidah tergigit; Visum et Repertum No.: 445.1/275/UPTD.PKM-KLRG/2017 tanggal 17 September 2017:
 telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki usia 22 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan satu buah luka lecet di bawah mata kanan yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
 didapatkan satu buah luka tusuk
9 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 1.
 Dijumpai luka lecet pada tangan;  Dijumpai jejas jeratan dengan resapan darah dan tanpa resapan darah pada daerah leher;  Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada kelopak mata bagian dalam;
 Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna ungu.
Pemeriksaan Dalam:  Dijumpai lendir disertai buih-buih halus pada saluran nafas;  Dijumpai adanya sisa makanan disertai aroma seperti bau tuak di saluran makanan;  Dijumpai pada pemotongan paru dan hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman disertai buih-buih halus yang sulit pecah;  Dijumpai resapan darah dan daerah pucat pada kulit dan otot leher;  Dijumpai sisa makanan berupa nasi di kantong lambung dengan konsistensi lunak disertai aroma seperti bau tuak.
di belakang telinga kiri, satu buah luka tusuk di punggung belakang bagian bawah yang diduga persentuhan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan kegiatan/pekerjaan sehari-hari dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
Visum et Repertum No. 812/329.17/RM/RSMW/2017 tanggal 20 September 2020  RSUD Morowali dengan hasil pemeriksaan atas mayat:
 pada tubuh korban terdapat luka lecet ukuran 3x2 cm di sudut mata kanan;
 terdapat luka terjahit ukuran panjang 2 cm setelah ditautkan, disertai bekuan darah berwarna merah kehitaman di sekitarnya. 3 Kesimpulan dalam visum et repertum lama kematian diperkirakan sekitar 12 (dua belas) jam sejak saat pemeriksaan (autopsi) dilaksanakan. Korban mengalami luka lecet pada sekitar tangan yang disebabkan kekerasan tumpul. Korban meninggal oleh karena mati lemas akibat adanya jeratan pada daerah leher, yang menurut sifat dan karakteristiknya bahwa jejas jeratan terjadi akibat adanya kekuatan dari luar (mati akibat jeratan/ strangulasi ). Adanya jejas jeratan lainnya pada daerah leher yang sifat dan karakteristiknya terjadi akibat adanya kekuatan pengaruh berat badan korban sendiri (jerat gantung/ hanging ) terjadi setelah korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum No. 812/329.17/RM/RSMW/2017 atas mayat tidak disebutkan secara lengkap; namun demikian, dikuatkan keterangan dokter pembuat visum et repertum di persidangan, bahwa luka tersebut apabila mengenai organ vital seperti kepala dan pembuluh darah dapat berakibat fatal dan atau bahkan kematian.
Sumber: Diolah penulis dari Putusan Pengadilan dan berbagai sumber.
Hakikat  autopsi  forensik  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  juga merupakan  ukuran  untuk  menentukan  kesalahan  sebagai  unsur  dalam pertanggungjawaban pidana. Merujuk pada Tabel 1 mekanisme pemeriksaan luar dan  dalam  mayat  dalam visum  et  repertum disebutkan  secara  lengkap  apabila dilakukan  autopsi  forensik;  namun  demikian,    terhadap  mayat  yang  tidak diautopsi hanya diuraikan kondisi luka di luar tubuh. Dari autopsi forensik visum et  repertum dalam  Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim,  dapat  disimpulkan,
bahwa  “sifat  dan  karakteristik  jejas  jeratan  terjadi  akibat  adanya  kekuatan pengaruh  berat  badan  korban  sendiri  (jerat  gantung/ hanging )  terjadi  setelah korban  meninggal  dunia”;  sedangkan visum  et  repertum dalam  Putusan  No. 2/Pid.B/2018/PN  Pso  tidak  menyimpulkan  penyebab  kematian  korban,  namun demikian  keterangan  dokter  pembuat visum  et  repertum di  persidangan menjelaskan, bahwa “luka pada tubuh korban apabila mengenai organ vital dapat berakibat  fatal  dan  atau  bahkan  kematian”.  Keterangan  dokter  di  persidangan dalam  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  yang  menyatakan  adanya  perlukaan sebagai  penyebab  kematian  didasarkan  pada  asumsi  atau  dugaan,  yang  tidak dapat  menentukan  hubungan  kausal  antara  penyebab  luka  dengan  akibat kematian korban secara pasti dan ilmiah.
Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  dapat  disandingkan  dengan  kasus kematian Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resort Bogor ketika mengamankan aksi  unjuk  rasa  mahasiswa  9  Mei  1998.  Dugaan  awal  kematian  dikarenakan pukulan  batu  oleh  beberapa  mahasiswa  Universitas  Juanda;  kemudian  korban dibawa ke Rumah Sakit (selanjutnya disebut RS) Ciawi dan selanjutnya dirujuk ke RS  Palang  Merah  Bogor  dan  meninggal  dunia  satu  jam  kemudian;  empat  jam setelah  kematian  dilakukan  autopsi  forensik,  dan visum  et  repertum menyimpulkan,  bahwa  penyakit  jantung  koroner  adalah  penyebab  kematian korban. 10 Penyakit jantung merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan kematian, 11 dan  hanya  dengan  autopsi  forensik  itulah  dapat  disimpulkan penyebab kematian. Demikian pula, berdasarkan autopsi forensik dalam Putusan No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dapat  disimpulkan  bahwa  (jerat  gantung/ hanging ) terjadi setelah korban meninggal dunia.
Kasus kematian anggota kepolisian Resort Bogor dan pembunuhan dalam Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN Sim dapat dikaji dari teori kausalitas, khususnya teori  individualisir  yang  dikemukakan  oleh Brickmayer. Dalam  hubungan
10 Y.  A.  Triana  Ohoiwutun,  Urgensi  Bedah  Mayat  Forensik  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 1 2016, hlm. 84.
11 Jessyca  Destiana  Rorora,  Djemi  Tomuka,  James  Siwu,  Temuan  Otopsi  Pada  Kematian Mendadak Akibat Penyakit Jantung di BLU RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Periode 2007- 2011, Jurnal e-Clinic (eCl), Vol. 2, No. 3 2014, hlm. 1.
kausalitas Brickmayer 12 mengemukakan  bahwa,  yang  dilihat  adalah  sebab in concreto atau post  factum, “ meist  wirksame  bedingung, artinya  dari  berbagai macam  syarat,  dicari  syarat  manakah  yang  paling  utama  untuk  menentukan akibat,  perbuatan  mana  yang  memberikan  pengaruh  paling  besar  terhadap timbulnya akibat”.
Dengan  autopsi  forensik,  kedua  kasus  kematian  tersebut  dapat disimpulkan  penyebab  utamanya.  Kasus  kematian  anggota  kepolisian  Resort Bogor  disebabkan  sakit  jantung  koroner  sehingga  proses  hukumnya  dihentikan, sedangkan  Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  proses  hukumnya  dilanjutkan karena  ada  peristiwa  pembunuhan.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa hanya  melalui  pemeriksaan  autopsi  forensik  suatu  kebenaran  materiil  dapat terungkap dalam kasus kematian.

## Konsekuensi  Yuridis  Hubungan  Antara  Autopsi  Forensik  dengan  Tindak Pidana Pembunuhan di dalam Pembuktian Perkara
Penentuan  penyebab  pasti  kematian  seseorang  hanya  dapat  disimpulkan dari  pemeriksaan  autopsi  forensik.  Penyebab  pasti  kematian  seseorang  dalam konteks  hukum  pidana  bermuara  pada  penemuan  kebenaran  materiil sebagaimana dituju di dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.
Hasil  pemeriksaan  autopsi  forensik  dalam  kasus  pembunuhan  pada hakikatnya berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana, dalam artian, untuk  menentukan,  apakah  kematian  korban  berhubungan  dengan  perbuatan terdakwa?  Sebagai  delik  materiil,  adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan pelaku  dengan  hilangnya  nyawa  korban  merupakan  hubungan  yang  bersifat conditio  sine  qua  non, dan  jawaban  atas  penyebab  pasti  kematian  korban  hanya dapat dipenuhi melalui pemeriksaan autopsi forensik.
Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN Sim hakim memutuskan terdakwa R alias D  alias  A  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  turut  serta  melakukan  pembunuhan  berencana (Pasal  340  KUHP) ; sedangkan  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  memutuskan  terdakwa  K  bin  R
12 Eddy O.S. Hiariej, supra no. 8, hlm. 217.
telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana pembunuhan (Pasal  338  KUHP) . Permasalahan  penerapan  Pasal  340  KUHP  dan penerapan  Pasal  338  KUHP  dalam  kedua  putusan  tersebut  tidak  dibahas  dalam penulisan ini, karena fokus tulisan ini pada pemeriksaan autopsi forensik beserta implikasinya.
Terkait dengan pembuktian perkara Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN Sim yang  berbasis  pada  autopsi  forensik  dan  perkara  tanpa  autopsi  forensik  dalam Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN Pso dapat disandingkan dalam tabel 2:

## Tabel  2:  Hubungan  Antara  Autopsi  Forensik  dengan  Tindak  Pidana Pembunuhan di dalam Pembuktian Perkara
No   Keterangan Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN Sim Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN Pso 1 Keterangan ahli dokter pembuat visum et repertum di persidangan Berdasarkan pemeriksaan (autopsi) disimpulkan bahwa:  korban mengalami kematian disebabkan adanya jeratan yang dipengaruhi kekuatan dari luar tubuhnya (strangulasi) sedangkan adanya jejas jeratan yang menggambarkan akibat pengaruh dari berat tubuhnya  sendiri (hanging) terjadi setelah korban meninggal dunia;  sangatlah tidak mungkin bahwa korban menggantungkan sendiri dirinya setelah meninggal dunia. Hal-hal yang ditemukan dari pemeriksaan luar adalah:  terdapat luka lecet ukuran 3x2 (tiga kali dua) sentimeter di bagian sudut mata sebelah kanan;
 terdapat luka yang sudah terjahit dengan panjang kurang lebih 2 (dua) sentimeter disertai bekuan darah di sekitar luka, dan luka tersebut terdapat pada bagian tubuh di belakang telinga sebelah kiri;
 luka yang sudah terjahit dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) sentimeter pada garis tengah punggung dan tidak ditemukan bekuan darah di sekitar luka;  terdapat pengeluaran cairan dari mulut dan hidung saat tubuh terperiksa dibalik, dan cairan tersebut berbusa dengan warna kemerahan yang keluar dari mulut dan hidung;
 Ada jenis luka yang bisa menyebabkan kematian dan ada juga luka yang tidak menyebabkan kematian;  untuk kondisi korban yang pada saat diterima dalam kondisi korban telah meninggal dunia, pada tubuh korban hanya dilakukan pemeriksaan luar dan tidak melakukan pemeriksaan dalam;  luka yang terdapat di bagian belakang telinga sebelah kiri atau di bagian punggung bawah serta luka pada bagian mata kanan tidak dapat ahli simpulkan apakah dapat menyebabkan kematian atau tidak.
2 Ratio decidendi hakim atas alat bukti visum et repertum dan keterangan ahli Berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 4939/IV/UPM/V/2016 dengan kesimpulan:  dari hasil pemeriksaan luar dan dalam perkiraan lama kematian sekitar 12 jam sejak saat pemeriksaan (autopsi) dan korban mengalami luka lecet pada sekitar tangan yang disebabkan kekerasan benda tumpul;  Korban meninggal dunia oleh karena mati lemas akibat adanya jeratan pada leher yang menurut sifat dan karakteristiknya bahwa jejas jeratan terjadi akibat adanya kekuatan dari luar (mati akibat jeratan/ strangulasi );  Adanya jejas jeratan lainnya pada daerah leher yang sifat dan karakteristiknya terjadi akibat adanya kekuatan pengaruh berat badan korban sendiri (jerat gantung/hanging) terjadi setelah korban meninggal dunia. Berdasarkan bukti surat berupa Visum et repertum No. 812/329-17/RM/RSMW/ 2017 dengan hasil pemeriksaan:
 pada tubuh korban terdapat luka lecet ukuran 3x2 cm di sudut mata kanan;
 terdapat luka terjahit ukuran panjang 2 cm setelah ditautkan, disertai bekuan darah berwarna merah kehitaman di sekitarnya;
 pada punggung ditemukan luka terjahit dengan garis tengah punggung dengan jarak 44 cm dari leher, ukuran panjang luka 2 cm tidak terdapat bekuan darah di sekitarnya.
catatan: dalam putusan perkara tidak menyebutkan kesimpulan dari Visum et Repertum No. 812/329- 17/RM/RSMW/2017 3 Keyakinan hakim dalam memutus perkara  Berdasarkan hasil autopsi forensik yang dilakukan oleh dokter: bahwa korban mati gantung (hanging) hanya pada mekanisme kematian dan sebab kematian saja; sedangkan cara kematian, bunuh diri, pembunuhan atau kecelakaan maka dokter hanya dapat memberikan petunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan atas mayat;  Dokter ahli berdasarkan autopsi forensik menyimpulkan, kematian korban disebabkan karena jeratan yang menggambarkan akibat pengaruh berat tubuhnya sendiri (hanging) terjadi setelah korban meninggal dunia; oleh karena itu sangatlah tidak mungkin bahwa korban menggantungkan sendiri dirinya setelah meninggal dunia.  Dalam hubungan dengan jejas jerat akibat mati jerat (strangulasi) maka kecenderungan bahwa jeratan tersebut terjadi (didapat) bukan oleh korban sendiri (bunuh diri);  pada jejas jerat akibat kekuatan dari luar ditemukan beberapa jejas lainnya yang dapat diartikan sebagai kemungkinan bentuk perlawanan dari korban, yaitu adanya memar disertai luka lecet pada daerah dagu serta tangan korban.  Berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa menikam korban pada bagian kepala dengan menggunakan kunci busi yang terbuat dari besi;
 terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dapat sangat berpotensi menyebabkan kematian korban karena tikaman yang dilakukan oleh terdakwa semuanya diarahkan pada kepala korban;
 Dengan tikaman yang semuanya diarahkan pada kepala korban, dengan demikian terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut memang bertujuan menghabisi nyawa korban.
Sumber: Diolah penulis dari Putusan Pengadilan dan berbagai sumber.
Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dan  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN Pso  turut  melibatkan  dokter  dalam  menentukan  penyebab  kematian  korban. Penerbitan visum  et  repertum atas  kedua  putusan  tersebut  mengindikasikan, bahwa  penyebab  kematian  korban  dituangkan  di  dalamnya. Visum  et  repertum merupakan alat bukti yang penting dalam setiap kasus kejahatan terhadap tubuh dan  nyawa.  Posisi visum  et  repertum sebagai  pengganti  barang  bukti  tubuh manusia  untuk  dihadirkan dalam  pembuktian  perkara  pada  kasus  kematian, seharusnya melalui pemeriksaan autopsi forensik agar memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena tanpa autopsi forensik tidak dapat ditentukan penyebab pasti kematian korban.
Dalam  Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dan  Putusan  No. 2/Pid.B/2018/PN  Pso,  di  samping  menjadikan visum  et  repertum sebagai  alat bukti surat, juga menghadirkan dokter pembuat visum et repertum di persidangan. Kehadiran  dokter  di  persidangan  sebagai  ahli  bermanfaat  untuk  menguatkan keyakinan hakim di dalam memutus perkara.
Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dalam Visum  et  Repertum No. 4939/IV/UPM/2016  berbasis  pada  hasil  pemeriksaan  luar  mayat  dan  autopsi forensik,  dalam  kesimpulannya  jelas  menerangkan  penyebab  “korban  meninggal oleh  karena  mati  lemas  akibat  adanya  jeratan  pada  daerah  leher,  yang  menurut sifat dan karakteristiknya bahwa jejas jeratan terjadi akibat adanya kekuatan dari luar  (mati  akibat  jeratan/ strangulasi );  adanya  jejas  jeratan  lainnya  pada  daerah leher  yang  sifat  dan  karakteristiknya  terjadi  akibat  adanya  kekuatan  pengaruh berat  badan  korban  sendiri  (jerat  gantung/ hanging )  terjadi  setelah  korban meninggal dunia”.
Hasil  pemeriksaan  dokter  pembuat visum  et  repertum atas  mayat  dalam Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim,  baik  pemeriksaan  luar  maupun  autopsi forensik  diperkuat  dengan  keterangan  dokter  yang  dihadirkan  di  persidangan. Keterangan ahli dokter pembuat visum et repertum di persidangan yang berbasis pada  pemeriksaan  autopsi  forensik menyimpulkan  bahwa:  korban  mengalami kematian  disebabkan  adanya  jeratan  yang  dipengaruhi  kekuatan  dari  luar tubuhnya (strangulasi) ;  sedangkan  adanya  jejas  jeratan  yang  menggambarkan
akibat  pengaruh  dari  berat  tubuhnya  sendiri (hanging) terjadi  setelah  korban meninggal  dunia,  dan  sangatlah  tidak  mungkin  bahwa  korban  menggantungkan sendiri dirinya setelah meninggal dunia.
Keterangan  dokter  di  persidangan  Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara,  yang point pentingnya adalah:  berdasarkan  autopsi  forensik  menyimpulkan,  kematian  korban disebabkan karena jeratan yang menggambarkan akibat pengaruh berat tubuhnya sendiri (hanging) terjadi  setelah  korban  meninggal  dunia,  oleh  karena  itu sangatlah tidak mungkin bahwa korban menggantungkan sendiri dirinya setelah meninggal dunia. Dengan demikian, eksistensi autopsi forensik dalam Putusan No. 304/Pid.B/2016/PN  Sim  secara  jelas  menerangkan  penyebab  kematian  korban dan  hubungan  kausal  antara  penyebab  dengan  akibat  yang  ditimbulkannya. Secara teknis yuridis, autopsi forensik menjelaskan mengenai sebab kematian dan akibat  tertentu  secara  medis,  namun  demikian  tugas  hakim  yang  menilai  dan menentukan  ada  atau  tidaknya  hubungan  kausal  antara  hasil  pemeriksaan kedokteran forensik dengan fakta peristiwa pidana yang sedang diperiksanya.
Dalam  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  ada  2  (dua)  jenis visum  et repertum sebagai  alat  bukti  surat,  yaitu Visum  et  Repertum No.:
445.1/275/UPTD.PKM-KLRG/2017 dan Visum et Repertum
No. 812/329.17/RM/RSMW/2017. Visum  et  Repertum No.:  445.1/275/UPTD.PKM- KLRG/2017  di  dalam  ilmu  kedokteran  forensik  lazim  disebut visum  et  repertum sementara,  yang  dibuat  pada  saat  korban  dalam  keadaan  hidup  dan  korban diterima ke dalam fasilitas sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini dibuat oleh Puskesmas  Desa  Kaleroang  Kecamatan  Bungku  Selatan  Kabupaten  Morowali tanggal 17 September 2017; dan Visum et Repertum
No. 812/329.17/RM/RSMW/2017  atas  mayat  sebagai visum  et  repertum lanjutan yang dibuat oleh RSUD Morowali tanggal 20 September 2020.
Kesimpulan  dalam Visum  et  Repertum No.:  445.1/275/UPTD.PKM- KLRG/2017 menyebutkan: dari hasil pemeriksaan didapatkan satu buah luka lecet di  bawah  mata  kanan  yang  diduga  diakibatkan  oleh  persentuhan  benda  tumpul, dan didapatkan satu buah luka tusuk di belakang telinga kiri, satu buah luka tusuk
di punggung belakang bagian bawah yang diduga persentuhan benda tajam; luka tersebut  menimbulkan  halangan  dalam  melakukan  kegiatan/pekerjaan  sehari- hari  dan  membutuhkan  penanganan  medis  lebih  lanjut. Visum  et  Repertum No. 812/329.17/RM/RSMW/2017  sebagai visum  et  repertum lanjutan,  dengan dikuatkan  oleh  keterangan  saksi  dokter  yang  melakukan  pemeriksaan  mayat korban, bahwa:
“luka tersebut apabila mengenai organ vital seperti kepala dan pembuluh darah dapat berakibat fatal dan atau bahkan kematian, dan jika dilihat dari posisi  luka  terdapat  pada  tempat  organ  vital,  maka  untuk  dapat memastikan terjadinya dampak pada organ vital tersebut harus dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi”.
Dalam  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso,  berdasarkan  keterangan  ahli dokter pembuat visum et repertum di persidangan hal-hal penting yang ditemukan dari pemeriksaan luar antara lain adalah: ada jenis luka yang bisa menyebabkan kematian  dan  ada  juga  luka  yang  tidak  menyebabkan  kematian;  kondisi  korban yang  pada  saat  diterima  telah  meninggal  dunia,  pada  tubuh  mayat  hanya dilakukan  pemeriksaan  luar  dan  tidak  dilakukan  pemeriksaan  dalam;  luka  yang terdapat di bagian belakang telinga sebelah kiri atau di bagian punggung bawah serta  luka  pada  bagian  mata  kanan  tidak  dapat  ahli  simpulkan  apakah  dapat menyebabkan kematian atau tidak.
Keterangan  ahli  bersifat  terbatas  pada  hasil  kecermatan  dan  ketelitian dokter  ketika  melakukan  pemeriksaan  mayat,  dan visum  et  repertum pada hakikatnya hanyalah menguraikan suatu kondisi luka dan akibat perlukaan. Visum et  repertum dan  keterangan  ahli  tidak  dapat  membuktikan  suatu  kejahatan  dan siapa  pelakunya,  karena  hal  itu  merupakan  tugas  hakim  untuk  menilai  adanya suatu  kejahatan  dan  menilai  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan apakah benar si terdakwa pelakunya.
Ratio  decidendi hakim  berdasarkan Visum  et  Repertum No.  812/329- 17/RM/RSMW/2017 dengan hasil pemeriksaan: pada tubuh korban terdapat luka lecet ukuran 3x2 cm di sudut mata kanan; terdapat luka terjahit ukuran panjang 2 cm  setelah  ditautkan,  disertai  bekuan  darah  berwarna  merah  kehitaman  di sekitarnya. Visum et Repertum No. 812/329.17/RM/RSMW/2017 dalam Putusan
No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  tidak  menerangkan  secara  terperinci  hasil  dari pemeriksaan  dan  kesimpulan  dari  adanya  perlukaan  dengan  segala  akibatnya; namun  demikian,  keyakinan  hakim  dalam  memutus  perkara  berdasarkan  fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tikaman terdakwa diarahkan pada bagian kepala korban dengan menggunakan kunci busi yang terbuat dari besi yang sangat berpotensi  menyebabkan  kematian;  dan  dengan  tikaman  yang  semuanya diarahkan  pada  kepala  korban,  dengan  demikian  terdakwa  menghendaki  dan menginsyafi perbuatannya memang bertujuan menghilangkan nyawa korban.
Peniadaan  autopsi  forensik  atas  mayat  korban,  dan  “tikaman  kunci  busi yang  terbuat  dari  besi  yang  sangat  berpotensi  menyebabkan  kematian” merupakan  kesimpulan  yang  diambil  berdasarkan  keterangan  saksi  dan keterangan  terdakwa  serta  fakta  yang  terungkap  di  persidangan;  bahkan keterangan  ahli  dokter  pembuat visum  et  repertum- pun  tidak  dapat menyimpulkan  bahwa luka-luka  yang  terdapat  pada  beberapa  bagian  tubuh korban sebagai penyebab kematian. Dengan demikian, kesimpulan penyebab pasti kematian  korban  dalam  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  tidak  secara an  sich berdasarkan  pemeriksaan  mayat,  karena  tidak  dilakukannya  autopsi  forensik sehingga  tidak  dapat  dipastikan  adanya  hubungan  kausal  antara  tikaman  kunci busi yang mengakibatkan kematian korban.
Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dan  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN Pso,  menjadikan visum  et  repertum sebagai  alat  bukti  surat.  Apabila  merujuk KUHAP Pasal 187 huruf c, kualifikasi alat bukti surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta  secara  resmi  dari  padanya;  sedangkan menurut Eddy O.S. Hiariej, 13 visum et repertum sebagai alat bukti, meskipun isinya berupa  keterangan  ahli  yang  diberikan  di  bawah  sumpah  dan  di  luar  sidang pengadilan,  namun  kualifikasinya  sebagai  alat  bukti  surat  dan  bukan  alat  bukti keterangan ahli.
13 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 107.
Sejalan dengan pendapat Hiariej, bahwa sebagai alat bukti, posisi visum et repertum merupakan alat bukti surat; namun demikian KUHAP Pasal 179 ayat (1), menentukan  bahwa  setiap  orang  yang  diminta  pendapatnya  sebagai  ahli kedokteran  kehakiman  atau  dokter  atau  ahli  lainnya  wajib  memberikan keterangan  ahli  demi  keadilan.  Berdasarkan  KUHAP  Pasal  179  ayat  (1),  dokter pembuat visum  et  repertum yang  memberikan  keterangannya  di  persidangan dalam  Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dan  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN Pso keterangannya dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan ahli.
Selanjutnya,  posisi  keterangan  dokter  pembuat visum  et  repertum yang dihadirkan di dalam persidangan dinilai oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli.  Hal  ini  tidaklah  keliru  apabila  merujuk  pada  Pasal  186  KUHAP,  bahwa keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang  pengadilan;  di samping itu, jumlah ahli yang dapat dihadirkan di persidangan secara kuantitatif tidak  ditentukan  di  dalam  KUHAP,  namun  secara  kualitatif  keterangan  ahli disyaratkan diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana atau dapat dikatakan, bahwa kualitas ahli sesuai dengan kompetensi atau profesinya di bidang tertentu yang ditujukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana.
Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dan  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN Pso “hanya” menghadirkan seorang dokter sebagai ahli. Keterangan seorang ahli tersebut  kebenarannya  tidak  disangkal  baik  oleh  terdakwa,  maupun  penasihat hukumnya.  Secara  substansi  keterangan  ahli  juga  telah  diyakini  oleh  hakim, sehingga hakim memandang telah cukup dalam pembuktian perkara. Keterangan satu  orang  ahli  saja  sudah  cukup  untuk  satu  pokok  masalah, 14 menurut  hemat penulis,  kehadiran  ahli  dokter  pembuat visum  et  repertum diperlukan  sebagai sarana bagi hakim dalam mengkonfirmasi hasil pemeriksaan yang telah dituliskan di dalam visum et repertum.
14 Avarakha  Denny  Prasetya  dan  Kristiyadi,  Keterangan  Ahli  sebagai  Alat  Bukti  dan Pertimbangan  Hakim  Tidak  Menjatuhkan  Pidana  Penjara  Dalam  Memutus  Persidangan Perkara di Bidang Perikanan, Jurnal Verstek, Vol. 8, No. 1 2020, hlm. 43.
Kehadiran  ahli  dokter  pembuat visum  et  repertum dalam  persidangan Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  dan  Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso untuk menjelaskan segala sesuatu terkait dengan pemeriksaan  mayat yang telah dilakukannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan KUHAP Pasal 180 ayat (1), bahwa dalam  hal  diperlukan  untuk  menjernihkan  duduknya  persoalan  yang  timbul  di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula  minta  agar  diajukan  bahan  baru  oleh  yang  berkepentingan.  Merujuk  pada KUHAP Pasal 180 ayat (1), kepentingan menghadirkan ahli dan pilihan mengenai ahli  yang  dihadirkan  di  persidangan  merupakan  otoritas  sepenuhnya  hakim  di dalam memeriksa setiap perkara pidana.
Karakteristik  ahli  dalam  memberikan  keterangan  di  persidangan berlandaskan pada (ilmu) pengetahuan yang sebaik-baiknya, atau menurut Arfan Faiz  Muhlizi, 15 ahli  memberikan  keterangannya  berdasarkan  keahlian  khusus yang dimilikinya. Bertolak dari syarat keahlian khusus bagi seorang ahli, menurut penulis  konsekuensinya,  ahli  berhak  untuk  menolak  atau  menjelaskan  segala sesuatu di luar keahliannya atau pengetahuannya.
Posisi ahli dalam mekanisme pemeriksaan perkara pidana berbeda dengan saksi yang memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan apa yang dilihat,  didengar  atau  dialaminya  (lazim  disebut  saksi  fakta).  Konsekuensi  dari perbedaan kualitas antara ahli dengan saksi fakta antara lain dalam memberikan keterangan,  ahli  dapat  memberikan  kesimpulan  terkait  dengan  substansi keterangannya;  sedangkan  saksi  fakta  tidak  dapat  menyimpulkan  berdasarkan hal-hal yang dilihat, didengar atau dialaminya.
Merujuk  pada  Putusan  No.  304/Pid.B/2016/PN  Sim  yang  berbasis  pada pemeriksaan  autopsi  forensik  dalam  rangka  pembuatan visum  et  repertum, ahli dapat  menyimpulkan  yang  pada  intinya  bahwa  kematian  korban  disebabkan jeratan  yang  dipengaruhi  oleh  kekuatan  dari  luar  tubuhnya (strangulasi) yang terjadi  setelah  korban  meninggal  dunia,  dan  tidaklah  mungkin  korban
15 Arfan Faiz Muhlizi, Refleksi atas Peran Saksi Ahli di Pengadilan dan Tanggung Jawab Intelektual , Jurnal Rechts Vinding Online , 1, hlm. 2 https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/REFLEKSI%20ATAS%20PERAN%20SAKSI%2 0AHLI%20DI%20 PENGADILAN.pdf.
menggantungkan sendiri dirinya setelah meninggal dunia; sedangkan Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN  Pso  berbasis  pada  pemeriksaan  luar  mayat,  ahli  dalam keterangannya  di  persidangan  menyatakan,  bahwa  luka  yang  terdapat  di  bagian belakang  telinga  sebelah  kiri  atau  di  bagian  punggung  bawah  serta  luka  pada bagian  mata  kanan  tidak  dapat  ahli  simpulkan  apakah  dapat  menyebabkan kematian  atau  tidak.  Dengan  demikian,  meskipun  dokter  tidak  dapat menyimpulkan  penyebab  pasti  kematian  korban  dalam  Putusan  No. 2/Pid.B/2018/PN  Pso,  namun  kesimpulan  dokter  diberikan  berbasis  pada perlukaan (trauma) yang terdapat pada luar tubuh korban. Secara teknis yuridis, meskipun dokter tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian korban dalam Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso,  namun  demikian,  hakim  yakin  bahwa kematian  korban  disebabkan  karena perbuatan  terdakwa  yang  menikam  korban pada  bagian  kepala  menggunakan  kunci  busi  yang  terbuat  dari  besi yang  sangat berpotensi  menyebabkan  kematian  korban.  Fakta  hukum  mengenai  perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan inilah yang menjadikan hakim yakin atas kesalahan terdakwa.
KUHAP menentukan berlakunya asas unus testis nullus testis, yaitu seorang saksi  bukan  saksi  dengan  pengecualiannya  terkait  dengan  jumlah  minimal keterangan saksi; tidak demikian halnya dengan keterangan ahli, artinya tidak ada pembatasan  mengenai  jumlah  ahli  yang  dapat  dihadirkan  di  persidangan. Keterangan  seorang  ahlipun  telah  cukup  apabila  tidak  ada  keberatan  yang beralasan dari penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. KUHAP Pasal 180  ayat  (2)  menentukan,  dalam  hal  timbul  keberatan  yang  beralasan  dari terdakwa  atau  penasihat  hukum  terhadap  hasil  keterangan  ahli  sebagaimana dimaksud ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
Bertolak  pada  KUHAP  Pasal  180  ayat  (2),  keberadaan  ahli  dalam  setiap pemeriksaan  perkara  pidana  bergantung  pada  dinamika  yang  terjadi  di pengadilan,  artinya  untuk  menghadirkan  ahli  di  persidangan  bergantung sepenuhnya  pada  penilaian  hakim.  Dalam  proses  persidangan  Putusan  No. 304/Pid.B/2016/PN Sim maupun Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN Pso, sebenarnya hakim berwenang sepenuhnya untuk memeriksa atau memilih dokter lain (bukan
dokter  pembuat visum  et  repertum) dalam  pemeriksaan  di  pengadilan;  namun demikian, tidak dihadirkannya dokter lain merupakan otoritas penuh bagi hakim dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.
Optimalisasi pengungkapan perkara kejahatan terhadap nyawa atau tubuh dapat  dilakukan  melalui  pemeriksaan  kedokteran  forensik  untuk  tujuan penemuan  kebenaran  materiil.  Tanpa  autopsi  forensik  sebagaimana  kasus Putusan  No.  2/Pid.B/2018/PN  Pso  tidak  dapat  dipastikan  adanya  hubungan kausal  antara  perbuatan  terdakwa  dengan  akibat  kematian  korban;  namun demikian,  meskipun  tanpa  autopsi  forensik  tidak  menjadikan  terdakwa  bebas berdasarkan  alat  bukti  dan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Memang, hakim  memiliki  kekuasaan  absolut  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara, meskipun  terbatas  dan  dibatasi  oleh  KUHAP  Pasal  183  dan  Pasal  184,  namun sepanjang ratio decidendi hakim bersifat logis, rasional dan ilmiah yang melandasi pertimbangannya,  maka  putusan  hakim  dapat  diterima  oleh  semua  pihak, khususnya para pencari keadilan.

## Penutup
Tindak  pidana  pembunuhan  diformulasikan  sebagai  delik  materiil,  dan akibat hilangnya nyawa merupakan unsur delik; oleh karena itu, hubungan kausal antara  sebab  perbuatan  terdakwa  yang  berakibat  kematian  korban  harus  dapat dibuktikan.  Hanya  melalui  pemeriksaan  autopsi  forensik,  penyebab  pasti kematian  korban  dapat  disimpulkan  dalam visum  et  repertum. Urgensi  autopsi forensik, antara lain untuk mengungkap misteri kematian, menentukan ada atau tidaknya  peristiwa  pembunuhan,  di  samping  menentukan  adanya  kesalahan  dan pertanggungjawaban pidana.
Melalui  pemeriksaan  autopsi  forensik,  dokter  pembuat visum  et  repertum dapat  menyimpulkan  secara  lengkap  dan  jelas  mengenai  penyebab  kematian korban  pembunuhan.  Pertimbangan  hakim  dalam  kasus  pembunuhan  yang berbasis  pada  autopsi  forensik  berdasarkan visum  et  repertum dan  keterangan dokter  di  persidangan  mengindikasikan  bahwa ratio  decidendi hakim  dapat dipertanggungjawabkan  secara ilmiah  kebenaran  materiilnya;  namun  demikian,
tanpa  autopsi  forensik ratio  decidendi hakim  di  dalam  memutus  perkara  lebih didasarkan pada kesalahan terdakwa dan fakta perbuatan terdakwa yang terbukti dan terungkap di persidangan.
Urgensi  autopsi  forensik  dalam kasus  pembunuhan  secara  tidak langsung dapat dihubungkan dengan nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, baik bagi korban dan keluarganya, masyarakat maupun terdakwa. Oleh karena  itu,  dengan  atau  tanpa  persetujuan  keluarga  korban,  autopsi  forensik seyogianya  dapat  dilaksanakan  dalam  setiap  kasus  kematian  yang  diduga  tidak wajar.  Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung  autopsi  forensik  juga  berperan dalam memenuhi nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

## Daftar Pustaka
Buku: Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012. Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-prinsip  Hukum  Pidana,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2016.
M.  Marwan  dan  Jimmy  P,  Kamus  Hukum Dictionary  of  Law  Complete  Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta, 2011.
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung, 2012.
Y.A.  Triana  Ohoiwutun,  Ilmu  kedokteran  Forensik  (Interaksi  dan  Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran) , Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016.
Jurnal
Arfan  Faiz  Muhlizi,  Refleksi  atas  Peran  Saksi  Ahli  di  Pengadilan  dan  Tanggung
Jawab Intelektual, Jurnal Rechts Vinding Online, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnalonline/REFLEKSI%20ATAS%20PE RAN%20SAKSI%20AHLI%20DI%20 PENGADILAN.pdf.
Avarakha Denny Prasetya dan Kristiyadi, Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara di Bidang Perikanan, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1. Jessyca  Destiana  Rorora,  Djemi  Tomuka,  James  Siwu,  Temuan  Otopsi  Pada Kematian  Mendadak  Akibat  Penyakit  Jantung  di  BLU  RSU  Prof.  Dr.  R.D. Kandou  Manado  Periode  2007-2011, Jurnal  e-Clinic  (eCl)  Vol.  2  No.  3, November 2014.
Kastubi,  Fungsi  Bedah  Mayat  Forensik  (Autopsi)  Untuk  Mencari  Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13 No. 1, April 2016.
Marhcel  M.  Maramis,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Otopsi  Medikolegal  Dalam Pemeriksaan  Mengenai  Sebab-sebab  Kematian, Jurnal  Hukum  Unsrat  Vol. 21 No. 5 Januari 2016.
Putu  Pradnyasanti  Laksmi,  IB  Putu  Alit,  Henky,  Deskripsi  Faktor-Faktor  Yang Memengaruhi  Penolakan  Otopsi Pada  Kasus Kematian  Yang Diduga  Tidak Wajar , Jurnal Medika Udayana Vol. 9 No. 7 Juli 2020.
Y.A. Triana Ohoiwutun, Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016.

## Peraturan Perundangan dan Putusan Pengadilan
Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, L.N. R.I. 1981 No. 76, TLN 3258.
Instruksi  Kapolri  No.  Pol.:  Ins/E/20/IX/75  tanggal  19  September  1975  tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum. Putusan PN Simalungun No. 304/Pid.B/2016/PN Sim. Putusan PN Poso No. 2/Pid.B/2018/PN Pso.