http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4800 eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4800 Vol. 1 | No. 2 | Oktober 2019 | Hal. 88 - 95

## PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA PEMBANGUNAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP
Nur Inna Alfiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wiraraja email: nurinna@wiraraja.ac.id

## ABSTRACT
Based  on  Presidential  Instruction  Number  3  of  2003  concerning  National  Policies  and Strategies  regarding  E-government.  Demand  governments  at  various  levels  to  take  the necessary  steps  according  to  their  respective  duties,  functions  and  authorities  for  the implementation of e-government development programs. To apply e-government in Sumenep Regency, the local government began to take steps in responding to the presidential decree issued by the central government by launching the g-online program. The g-online program is able  to  provide  benefits  to  local  government  organizations  in  integrating  public  service systems.  As  technology  and  information  are  developing  rapidly,  government  programs  are undergoing renewal, with the birth of the smart city development program as a step towards strengthening the implementation of e-government in the regional government of Sumenep Regency. So this writing aims to answer how the influence of e-government in the construction of  smart  cities  in  Sumenep  Regency.  The  method  used  in  this  research  is  an  explanative descriptive method with the support of library or library data .
Keyword: public services; e-government; smart city .

## ABSTRAK
Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang E-government.  Menuntut  pemerintah  di  berbagai  tingkatan  untuk  mengambil  langkah- langkah  yang  diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing  guna terlaksananya program pengembangan e-governemnt. Untuk mengaplikasikan e-government di  Kabupaten  Sumenep,  pemerintah  daerah  mulai  mengambil  langkah-langkah  dalam menjawab inpres yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan meluncurkan program g-online. Program g-online mampu memberikan manfaat pada organisasi pemerintah daerah dalam mengintegrasi sistem-sitem pelayanan publik. Seiring berkembang pesat nya teknologi dan informasi  menjadikan  program-program  pemerintah  mengalami  pembaruan,  dengan lahirnya  program  pembangunan  smart  city  sebgai  langkah  pemantapan  penerapan  e- government  di  dalam  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Sumenep.  Sehingga  penulisan  ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh e-governemnt dalam pembangunan smart city  di  Kabupaten  Sumenep.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif eksplanatif dengan dukungan data bersifat library atau kepustakaan.
Kata Kunci: pelayanan publik ; e-government; smart city.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  pada  era  globalisasi  memberikan perubahan besar dalam tatanan masyarakat terutama dalam hal komunikasi dan pelayan publik  di  lingkungan  pemerintah.  perkembangan  tersebut  membawa  dampak  pada beralihnya  sistem-sistem  pelayanan  tradisional  yang based  on  paper  administration atau pelayanan  yang  berbasis  manual  dengan  menggunkan  kertas  berganti  pada  pelayanan berbasis elektronik. Hal ini kemudian mendorong lahirnya layanan informasi yang berbasis media  elektronik  dengan  lahirnya  e-governemnt  sebagai  jawaban  dari  perkembangan tekhnologi  dan  informasi.  Pada  sistem  pelayanan  publik  pemerintah  baik  tingkat  pusat hingga daerah secara bertahap mulai mengadaptasi konsep e-government dalam pelayanan publik nya. Pengembangan e-government di Indonesia diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang E-government . Inpres tersebut antara lain  mengintruksikan  kepada  gubenur  dan  bupati/wali  kota  di  seluruh  Indonesia  untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing  guna  terlaksananya  program  pengembangan  e-governemnt  secara  nasional (Kasiyanto dalam Mulyadi, 2016:242-243).
Berdasarkan definisi dari World Bank, e-governemnt adalah penggunaan teknologi informasi  (seperti Wide  Area  Network,  Internet dan Mobile  computing )  oleh  pemerintah untuk  mentransformasikan  hubungan  dengan  masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pihak  yang berkepentingan.  Dalam  praktiknya,  e-governemnt  adalah  penggunaan  internet  untuk melaksanakan  urusan  pemerintah  dan  penyediaan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sedangkan menurut Gronlund (2007) dengan melaksanakan e-government akan menghasilkan keuntungan dengan berkurangnya korupsi  akibat  dari  meningktnya  transpirasi  di  lingkungan  pemerintah,  peningkatan penerimaan  negara  dan  pengurangan  biaya.  Disamping  itu,  implementasi e-government memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu e-government juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (Good Governence) (Mulyadi, 2016:244). Dalam perkembangannya, implementasi e-government pada saat ini masih berfokus pada  peneyediaan  website  dan  layanan  informasi  saja.  Sehingga  banyak  persepsi  yang beranggapan bahwa ketika suatu instansi menyediakan website makas instansi terutama ditingkat daerah dianggap sudah menerapkan e-govenment. Padahal e-govenment sendiri tidak saja menampilkan informasi pemerintaha melalui website saja melainkan pemerintah juga dituntut untuk memupuk kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di daerah dalam  upaya  mensukseskan e-government .  Karena  pelaksanaan e-government tidak  bisa dikerjakan  oleh  pemerintah  sendiri  melainkn  memerlukan  dukungan  dan  sokongan  dari berbagai pihak, baik masyarakat hingga swasta.
Suksesnya pengembangan e-government perlu ada dukungan dari berbagai elemen, dimana  menurut  Prof.  Richardus  Eko  Indrajit  (2013)  ada  3  elemen  tersebut; pertama, Dukungan (support) , dukungan merupakan elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan  politik  untuk  benar-benar  menerapkan  konsep e-government .  Dimana  keinginan tersebut  bukan  hanya  sekedar  mengikuti  trend  saja,  sehingga  untuk  menerapkan implementasi program e-governemnet yang efektif harus dari pimpinan pemerintah yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level‐level di bawa hnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih kepada action yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mendukung e-government seperti
pengalokasian  sumber  daya  (manusia,  finansial,  tenaga,  waktu,  informasi,  dan  lain-lain). Pembangunan  infrastruktur  dan  superstruktur  pendukung  agar  tercipta  lingkungan kondusif  untuk  mengembangkan e-government (seperti  adanya  Undang-Undang  dan Peraturan  Pemerintah).  Serta  disosialisasikannya  konsep e-government secara  merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.
Kedua, Kapasitas (capacity) merupakan  elemen  yang  berbasis  pada  unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan e-government seperti ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang  memadai  serta  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang  diharapkan. Ketiga, Nilai (value), pada  elemen  ini  pemerintah  di  dalam  meng implementasikan e-government pemerintah  dituntut  untuk  benar-benar  memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena tanpa memperhatikan kebutuhan tersebut akan mendatangkan  bumerang  sendiri  bagi  pemerintah.  Sehingga  dalam  menentukan  besar tidaknya  manfaat  yang  diperoleh  dengan  adanya e-government bukanlah  kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Ketiga  elemen  tersebut  merupakan  kunci  bagi  suksesnya  implementasi e-government di dalam  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat  hingga  tingkat  daerah.  Sehingga  hal  tersebut menuntut tiap tingkatan pemerintah yang ada di negara ini untuk mulai merubah sistem kerja  pelayanan  publik  yang  ada  dengan  berbasis  elektronik.  Dimana  berdasarkan  tiga elemen  yang  dijelaskan  tersebut,  pemerintah  menjadi  faktor  kunci  penentu  keberhasilan pelaksanaan e-government di daerah masing-masing.
Kabupaten  Sumenep  sebagai  salah  satu  pemerintahan  yang  ada  di  kepulauan madura  tentu  tidak  bisa  menghindari  upaya-upaya  penerapan e-government di  dalam pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Ditambah  lagi  dengan  tuntutan  pengadaan  fasilitas pelayanan  yang  layak  serta  tidak  berbelit-belit  menjadikan  keharusan  bagi  pemerintah Kabupaten  Sumenep  untuk  menerapkan e-government .  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep sendiri  telah  merintis  penerapan e-government sejak  tahun  2002,  melalui  program  yang bernama g-online (http://sumenepkab.go.id). Dari tahun 2002 hingga tahun 2010, program g-online mampu memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan e-government . Akan  tetapi  dengan  berbagai  faktor  yang  ada  terutama  penegmbangan  hal  teknis  dan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan startegi dan regulasi yang maksimal, program tersebut mengalami kegagalana dan terbengkalai. Hingga kemudian pada pemilihan kepala daerah  terbaru,  upaya-upaya  pemulihan  terkait  implementasi  e-governemnt  dilakukan secara  bertahap  dengan  pertama  tama  mengubah  sistem  ditiap  organisasi  pemerintah daerah  menggunakan  sistem  berbasis  elektronik.  Hingga  kemudian  muncul  masterplan smart city pemerintah kabupaten sumenep, hal in juga diperkuat dari komitmen pemerintah daerah  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Bupati  52  Tahun  2017  tentang  pelaksanaan e- government di  lingkungan  pemerintah.  Munculnya masteplan  smart  city Kabupaten Sumenep,  merupakan  bentuk  keberlanjutan  dari  komitmen  pemerintah  dalam  meng implementasikan e-government dilingkunan  pemerintah  Sehingga  dengan  penjelasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh penerapan e-governemnt dalam pembangunan smart city di Kabupaten Sumenep.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, dimana deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kondisi, suatu obyek dan peristiwa yang  terjadi  pada  masa  sekarang.  Sedangkan  menurut  Whitney  (1960)  dikutip  oleh
Mohammad  Nazir,  mengatakan  bahwa  penelitian  drskriptif  yaitu  mempelajari  masalah- masalah dalam masyarakat, serta tata cara hubungan, kegiatan, serta proses-proses yang sedang  berlangsung  dan  pengaruh-pengaruh  dari  suatu  fenomena  (Nazir,  1988:63). Sementara eksplanatif, menjawab tentang mengapa sebuah situasi atau kondisi itu terjadi. Penggunaan  dua  metodologi  ini  untuk  menawarkan  penjelesan  yang  lebih  konfrehensif mengenai  tema  penelitian.  Sebuah  penelitan  sulit  dijelaskan  tanpa  deskripsi,  sebaliknya, diskripsi tanpa penjelasan yang masuk akal tidak menarik (G. King dkk,1994:34). Sifat dari penelitian  ini  bersifat  literer  dengan  menggunakan  tinjauan  pustaka  dan  bahan-bahan tertulis dalam mendukung penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan e-government di Kabupaten Sumenep mulai di rintis sejak tahun 2002, dengan  diterapkannya  program  g-online  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  integrasi antara organisasi pemerintah daerah (OPD). Ini terlihat dari mulai tersedianya jaringan yang sudah  terintegrasi  antar  OPD  melalui  jaringan  internet,  disamping  itu  tiap  OPD  mulai menciptakan website-website resmi yang berkaitan dengan pelayanan masing-masing OPD. Perintisan e-governemnt melalui program g-online tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyak  terkendala,  mulai  dari  sistem  jaringan,  kurangnya  penguasaan  tekhnologi  oleh aparatur pemerintah, sehingga pada tahun 2010 program tersebut mulai vacum . Sehingga pada  pergantian  pemerintahan  periode  berikutnya  program  ini  kemudian  dimasukkan dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  yang  diaktualisasikan dalam  agenda  rancangan  rencana  strategi  dinas  komunikasi  dan  informasi  Kabupaten Sumenep melaui pengembangan jaringan g-online.
Masuknya pengembangan e-government dalam berbagai rencana pembangunan di Kabupaten Sumenep, menjadikan tiap organisasi pemerintahan yang ada mulai merevolusi sistem pelayanan publik mereka dengan menggunakan sistem yang berbasis elektronik. Hal ini  kemudian  mendorong  tiap  organisasi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  inovasi terkait  program-program  unggulan  yang  akan  ditawarakan  kepada  masyarakat  dengan tujuan  memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  dan  mendapatkan  informasi  bagi masyarakat. Upaya-upaya implementasi dan pengembangan e-government bagi pemerintah Kabupaten  Sumenep  mendapatkan  angin  segar  meskipun  program  g-online  yang  di terapkan  tidak  sepenuhnya  berjalan  baik.  Angin  segar  tersebut  datang  dari  adanya penghargaan bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dengan berhasil menjadi juara terbaik II pada  penghargaan  penerapan  e-govenment  tahun  2009  di  tingkat  kota  kecil (http://sumenepkab.go.id/).  Hal  tersebut  menjadi  motivasi  tersendiri  bagi  pemerintah daerah  untuk  semakin  mengembangkan e-government dalam  berbagai  tingkatan  lapisan baik pemerintah maupun di tingkat masyarakat.
Selain G- Online, di tahun 2014, Kabupaten Sumenep mencanangkan ‘Sumenep Go Smart city ’. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah merancang penunjang berupa website kabupaten  yang  terintegrasi  antara  OPD  untuk  menyajikan  informasi  kependudukan, ketenagakerjaan, sistem informasi perizinan, pendidikan, jaring pengaman sosial, informasi kesehatan,  pelaporan  masyarakat,  pajak  daerah,  e-procurement,  dan  e-surat.  Selain  itu, Kabupaten Sumenep sudah terpasang 25 CCTV. Kerjasama dengan provider juga dilakukan untuk menunjang jaringan internet hingga Pulau Sapeken (http://www.sumenepkab.go.id). Sampai  saat  ini,  Kabupaten  Sumenep  telah  memiliki  30  aplikasi  atau  sistem  informasi dengan kondisi aktif, sebagai berikut:

## Tabel 1.
Aplikasi atau Sistem Informasi Kabupaten Sumenep No Ketegori Nama 1. Sistem informasi - Sistem Informasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan - Sistem Informasi Pelayanan Umum Terpadu ‐ Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Sistem Informasi Pengawasan Daerah - Sistem Informasi Kepegawaian - Sistem Informasi Keuangan Daerah - Sistem Informasi Kas dan Perbendaharaan - Sistem Informasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah - Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah - Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan - Sistem Informasi Geografis - Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Sarana Umum - Sistem Informasi Pertanian - Sistem Informasi Pengairan - Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan - Sistem Informasi Pariwisata dan Seni Budaya - Sistem Informasi Kesehatan - Sistem Informasi Pendidikan - Sistem informasi Industri dan Perdagangan - Sistem Informasi Perhubungan dan Telekomunikasi - Sistem Informasi Eksekutif - Sistem Pengelolaan Hukum dan Perundang‐ undangan - Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Aplikasi - Hi Sumenep - mFish - E‐Finance
- E‐Surat
- E-government
Berkembangnya  sistem  informasi  dan  aplikasi  di  Kabupaten  Sumenep  kemudian mendorong  pemerintah  untuk  semakin  mengembangkan  sistem  berbasis  teknologi  yang terintegrasi dalam berbagai lapisan terutama masyarakat dengan memunculkan master plan pembangunan smart city.
E-government Sebagai Fondasi Pengembangan Smart city Secara  definisi, Smart  city adalah  kota  yang  dapat  mengelola  semua  sumberdaya secara  efektif  dan  efisien  dalam  menyelesaikan  berbagai  tantangan,  menggunakan  solusi inovatif,  terintegrasi  dan  berkelanjutan.  Pengelolaan  tersebut  semata-mata  untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Dari definisi tersebut, ciri solusi dalam Smart city yaitu  berupa  pemikiran-pemikiran  baru,  terintegrasi,  antar  lembaga  pemerintah  hingga
lembaga  non-pemerintah,  responsif  terhadap  persoalan  kota  serta  solusi  yang  dirancang untuk menjadi solusi berkelanjutan, bukan hanya solusi sesaat (Pahlevi, 2017).
Pengembangan smart  city merupakan  fondasi  dari  pelaksanaan e-government , dimana e-government dan smart  city memiliki  tujuan  untuk  memaksimalkan  pelayanan kepada warga masyarakat dengan bertumpu pada prinsip keterkaitan dan kerjasama dari beragam  elemen  terkait.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Reformasi  Birokrasi  (Menteri  PANRB)  Syafruddin  dalam  keterangan  tertulisnya, Senin (22/4/2019);
“ Membangun  e-Goverment  akan  mendorong  terciptanya  Smart  city  dengan menghadirkan  tata  kelola  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  semakin  adaptif sehingga  mampu  menopang  berbagai  kebijakan  publik  yang  strategis  dalam membangun kemajuan negara ” . (Chrisbiyanto, 2019. https://ekbis.sindonews.com).
Pengembangan smart city sendiri di Kabupaten Sumenep di dasari dari masterplan Kelembagaan  Birokrasi  Berbasis  Teknologi  Informasi  Kabupaten  Sumenep  Tahun  2016- 2021.  Selain  itu,  komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  dalam  hal  tata  kelola pemerintahan juga terlihat dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 52 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  dan  Pengembangan E-government di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Keputusan Bupati Nomor 188/279/KEP/435.012/2017 tentang Pelaksanaan
E-government , dan
Keputusan Bupati Nomor 188/88/KEP/435/012/2018 tentang Panitia Pelaksana Pengembangan Jaringan G-Online. Peraturan  Kepala  Daerah  dan  Keputusan  Kepala  Daerah  tersebut  menjadi  legitimasi organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang baik dan efisien (http://www.sumenepkab.go.id/).
Merujuk pada 3 elemen penentu kesuksesn penerapan e-govenment oleh Indrajit (2013) yang terdiri dari dukungan (support), kapasitas (capacity), serta nilai (value). Ketiga elemen tersebut menempatkan pemerintah sebagai pioner dalam mengalokasikan sumber daya,  pembangunan  infrastruktur  dan  memperhatikan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat, karena  tanpa  memperhatikan  kebutuhan  tersebut  akan mendatangkan  bumerang  sendiri bagi  pemerintah.  Sehingga  dalam  menentukan  besar  tidaknya  manfaat  yang  diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Ketiga elemen tersebut juga menjadi dasar syarat dari terbentuknya pembangunan smart city di Kabupaten Sumenep, dimana menurut masterplan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setidaknya terdapat beberapa analisis yang  lakukan  oleh  pemerintah  daerah  guna  mengukur  kesiapan  kabupaten  untuk menerapkan smart city. Analisis tersebut meliputi analisis terkait sumeber daya manusia (SDM),  analisis  kualitas  sumber  daya  pemerintah,  analisis  kapasitas  keuangan  daerah, analisis kesiapan infrastruktur fisik daerah, kesiapaan infrastruktur digital daerah, analisisi kesiapan  infrastruktur  sosial  daerah,  analisis  kebijakan  kabupaten  sumenep,  analisis kesiapan  kelembagaan  daerah,  analisis  kesiapan  organisasi  masyarakat  Kabupaten Sumenep (http://www.sumenepkab.go.id). Adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa dalam  pembangunan smart  city dilakukan  tidak  hanya  berdasar  pada  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah saja, melainkan harus melihat kesiapan dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Sumenep dengan berbagai pertimbangan dampak baik dan buruknya terhadap masyarakat.
Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep menuju smart city dimulai pada tahun 2017, ketika masuk dalam 50 kota terpilih untuk mengembangkan smart city oleh Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  RI  sebagai  kelanjutan  25  Kabupaten/Kota  terpilih  di  tahun 2017. Terpilihnya Kabupaten Sumenep menjadi bagian dari program smart city pemerintah pusat bukanlah hal yang mudah sebab ada beberapa parameter yang harus terpenuhi antara
lain (http://sumenepkab.go.id):   1. Kondisi keuangan daerah 2. Peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintah daerah 3. Indeks kota berkelanjutan 4. Dimensi pembangunan pemerataan 5. Kewilayahan serta indeks kota hijau.  Pada tahun 2018, upaya perealisasian smart city mulai digodok oleh pemerintah dengan lahirnya masterplan smart city Kabupaten Sumenep tahun 2019-2028. Dalam masterplan ini dipaparkan visi dan sasaran smart city Kabupaten  Sumenep,  dengan  didukung  strategi  pembangunan smart  city yang  meliputi; smart  governance,  smart  branding,  smart  economy,  smart  living,  smart  society,  smart environment (Alfiyah, 2019. Diakses di http://ejournal.uniramalang.ac.id). Disamping  itu  pada  pmebangunan smart  city memerlukan  adanya  visi  yang dilandasi  dengan  payung  hukum  pemerintah  agar  pada  pelaksanaanya  tidak  terjadi kecurangan  dan  merugikan  pihak-pihak  tertentu.  Sehingga  visi smart  city Kabupaten Sumenep  disusun  berdasarkan  dokumen  RPJM  Kabupaten  Sumenep  2016-2021,  RPJM Provinsi Jawa Timur 2014-2019, RPJM Nasional 2015-2019, agenda prioritas pembangunan pemerintah  pusat, harapan  warga  masyarakat, dan  pernyataan  kepala  daerah  Kabupaten Sumenep.Visi Pembangunan smart city Kabupaten Sumenep adalah “Mewujudkan Sumenep Makin Sejahtera, Cerdas, Inovatif, dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pemanfaatan TIK” . Visi smart  city Kabupaten  Sumenep  terbagi  menjadi  tiga  bagian.  Tiga  bagian tersebut yaitu bagian tujuan, bagian pendekatan dalam mencapai tujuan, dan bagian waktu untuk mencapai visi tersebut. Sumenep Makin Sejahtera, Cerdas, Inovatif, dan Berdaya Saing merupakan bagian visi yang menyatakan tujuan akhir smart city . Sejahtera yaitu mandiri dengan memanfaatkan segala potensi lokal yang ada dan taraf hidup yang baik.  Sumenep sejahtera juga merupakan turunan dari visi RPJM Sumenep 2019, RPJP Sumenep 2025, RPJM Provinsi 2019, dan RPJM Nasional 2019. Cerdas yaitu masyarakat yang memiliki wawasan kedaerahan,  kemampuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  dan  turut  andil  dalam pembangunan  Kabupaten  Sumenep.  Inovatif  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  Sumenep  terkait  pelayanan  public, pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Berdaya  Saing  adalah  Kabupaten  Sumenep  memiliki kemampuan  dalam  mengelola  sumber  daya  daerah  secara  efektif  dan  efisien  sehingga mampu  bersaing  dengan  daerah  lainnya  baik  skala  daerah,  provinsi,  nasional,  maupun internasional.  Dalam  mencapai  tujuan  Sumenep  yang  sejahtera  dilakukan  pendekatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan TIK (http://www.sumenepkab.go.id). Guna mencapai visi smart city , pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi salah satu hal yang tidak bisa di hindarkan dalam pembanguna smart city . Hal ini juga dilandasi dari masuknya era revolusi industri  4.0  yang  menuntut  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menjadi keharusan  dalam  mengikuti  perkembangan.  Sehingga  sistem  informasi  dan  aplikasi  yang dimilki oleh Kabupaten Sumenep sebagai sarana dalam peningkatan pelayanan publik, harus selalu terbarukan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan teknologi di era 4.0.

## KESIMPULAN
Seiring berkembangnya pengetahuan dibidang tekhnologi dan informasi menuntut pemerintah untuk semakin benar-benar meng implementasikan e-govenment sesuai dengan Intruksi presiden (Inpres)  Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang E-government .  Inpres  tersebut  antara  lain  mengintruksikan  kepada  gubenur  dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  masing-masing  guna  terlaksananya  program pengembangan e-governemnt secara nasional. Implementasi e-government yang terjadi di Kabupaten  Sumenep  melalui  g-online  menjadi  pioner  dari  lahirnya  pemerintahan terintegrasi  dengan  menggunakan  sistem  yang  berbasis  elektronik.  Hal  ini  kemudian dilanjutkan dengan penegmbangan smart city sebagai jawaban dari perkembangan pesat e-
government di daerah. Landasan-landasan pembangunan smart city tersebut tidak lepas dari fungsi dan ketentua yang ada dalam e-government . Sehingga bisa dikatakan pembangunan smart  city di  Kabuaten  Sumenep  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pengaruh  penerapan e- government dalam pemerintahan daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Alfiyah,  Nur Inna  (2019),  “ Upaya  Peningkatan  Daya  Tarik  Wisata  di  Kabupaten Sumenep melalui Smart city System”, Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1 . Diakses  di  http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/download/ 295/183/
Chrisbiyanto,  Anton.  (2019),  “E -Govenrment  Akan  Topang  Pengembangan Smart  city ”. Diakases di  https://ekbis.sindonews.com/read/1397940/34/ e-government -akan- topang-pengembangan-smart-city-1555939730
G.  King, R.  Keohane  &  S.  Verba  (1994),  “ Designing  Social  Inquiry:  Scientific  Inference  in Qualitative Research ”, Princeton University Press, New Jersey, , p. 34. Gronlund, Ake (2007), Electronic Government, pada: Anttiroiko, Ari-Veiko and Matti Malkia (eds.),  Encyclopedia  of  Digital  Government,  Volume  I,  Hershey:  Idea  Group Reference.
Indrajit,  Richardus  Eko  (2013),  Elemen  Sukses  Pengembangan  E-Governemnet,  E-Artikel
Sistem dan Teknologi
Informasi, Nomor: 233. Dikses di https://www.academia.edu/14352712/Elemen_Sukses_Pengembangan_ E- government , 23 September 2019. Infokom (2006), ”G -On Line Pemerintah Kabupaten Sumenep Masuk Nominasi 10 Terbaik Di  Indonesia”.  Diakses  di http://sumenepkab.go.id/berita/baca/g-on-line- pemerintah-kabupaten-sumenep-masuk-nominasi-10-terbaik-di-indonesia Master Plan Smart city Kabupaten Sumenep 2019-2018. Diakses di http://www.sumenepkab.go.id/uploads/documen/buku/12052018-lap-akhir- buku-1-final.pdf
Mulyadi, Deddy (2016), Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.Bandung: Alfabeta Nazir Mohammad (1988), Metode Penelitiam, Jakarta: Ghalia Indonesia Pahlevi, Gilang Audi (2017), “ Guru Besar ITB, Prof Suhono, Jabarkan Konsep Kota Cerdas sebagai Solusi Masalah Perkotaan”. D iakses di https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-besar-itb-prof-suhono- jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan
Pemkab  (2010),  ” E-government Diharapkan  Mampu  Berikan  Pelayanan  Publik  Terbaik”. Diakses di http://sumenepkab.go.id/berita/baca/ e-government -diharapkan- mampu-berikan-pelayanan-publik-terbaik