## Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka:
Menguji Frasa “Pemeriksaan Calon Tersangka”

## Melalui Praperadilan

## Rocky Marbun
Fakultas Hukum Universitas Pancasila rocky_marbun@univpancasila.ac.id

## Abstract
The Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 has placed restrictions on the investigator’s discretional action in determining a person as a suspect in addition to being based on two valid evidence, it is also based on the completion of an examination of a potential suspect. However, in the realm of legal praxis, the meaning of the phrase “examination of potential suspects” has been reduced by means of grammatical-lexical knowledge produced by the authorities. As a result, it raises the meaning that the phrase “potential suspect” is not known only based on the Criminal Procedure Code. The problem that will be discussed in this research is “how does the Trichotomy of Relation work in reducing the meaning of ” Suspect Candidate Examination “in the pretrial process?” This study uses a normative juridical research method based on secondary data through literature study. In this study, in order to complement the normative juridical method, also use a semiotic approach and a critical discourse analysis approach. The results of this study indicate a pattern of power that produces knowledge of the phrase “Examination of Potential Suspects” in order to defend the interests of formal and instrumental proof.
Keywords : trichotomy of relation; potential suspect; pre-trial; semiotic; critical discourse analysis.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 4 No. 1 (2021): 159-190, DOI: 10.22437/ujh.4.1.159-190

## Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan pembatasan terhadap tindakan diskresional penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka selain berbasis pada dua alat bukti yang sah, pun berbasis pada disertainya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Namun demikian, dalam ranah praksis hukum, frasa “pemeriksaan calon tersangka” telah direduksi pemaknaannya melalui pengetahuan yang diproduksi oleh pemegang otoritas secara gramatikal-leksikal. Hal tersebut memunculkan pemaknaan bahwa frasa “calon tersangka” tidak dikenal hanya disandarkan pada KUHAP semata. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kerja trikotomi relasi dalam mereduksi makna ‘pemeriksaan calon tersangka’ dalam proses praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder melalui studi kepustakaan. Pada penelitian ini, guna melengkapi metode yuridis normatif, digunakan pula pendekatan semiotik dan analisis wacana kritis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya suatu pola kekuasaan yang memproduksi pengetahuan terhadap frasa “pemeriksaan calon tersangka” guna mempertahankan kepentingan pembuktian yang formilistik dan instrumental melalui penggunaan konsep yang lazim digunakan dalam KUHAP ( langue ) dan menolak konsep yang belum dikenal dalam KUHAP ( parole ).
Kata kunci : trikotomi relasi; calon tersangka; praperadilan; semiotik; analisis wacana kritis.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas pola kerja pemegang kekuasaan dalam memproduksi pengetahuan terhadap makna “pemeriksaan calon tersangka” guna melanggengkan kepentingan pihak otoritas dalam komponen Sistem Peradilan Pidana. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pihak pemilik kekuasaan (kehakiman), yaitu Mahkamah Agung, membungkus makna “pemeriksaan calon tersangka” sehingga progresivitas makna menjadi tereduksi melalui penggunaan bahasa formal, baik melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun putusan-putusan pengadilan.
Sejak 1981, yang ditandai dengan diundangkannya Undang-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal pula dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHAP ‘seakan-akan’ berada dalam puncak kejayaan yang tidak tergoyahkan dengan disematkan pada dirinya sebagai suatu “karya agung”. 1 Keagungan tersebut bertitik tolak dari adanya suatu pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana sebagai suatu konsekuensi logis dari dianutnya asas negara hukum demokratis yang berdasarkan pada Konstitusi. 2
Namun demikian, diakomodasinya pengakuan terhadap HAM tersebut, secara a contrario , merupakan suatu bentuk pembatasan bukan hanya berlaku kepada aparat penegak hukum, namun pula masyarakat secara umum, khususnya yang bersinggungan dengan proses peradilan pidana.
Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan tujuan dari diberlakukannya KUHAP adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum berbasis pada fungsi dan wewenangnya. Oleh karena itu, pembatasan-pembatasan dalam KUHAP, hendaknya tidak diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM yang memperoleh legitimasi yuridis. Sebagaimana diungkapkan oleh Sawir Karim, yang menegaskan 3
“Ada beberapa bentuk pembatasan HAM oleh Hukum Acara Pidana Indonesia. Bentuk pembatasan HAM yang dihalalkan oleh hukum yang kita maksudkan di sini adalah: adanya beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik (polisi) dalam hal terjadinya, diduga terjadinya suatu tindak pidana, yang diatur oleh KUHAP yakni: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta penangkapan.”
1  Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta, “Tinjauan tentang Pembaharuan KUHAP sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Diponegoro Law Journal , 5, 3 (2016), hlm. 2.
2  Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 (Jakarta: KONPress, 2012), hlm. 7.
3  Sawir Karim, “Koridor Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Sebuah Retrospeksi atas Nilai-nilai Politik Kenegaraan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, Jurnal Demokrasi , 2, 1 (2003), hlm. 70-
71.
Hal tersebut tentunya suatu upaya untuk menggiring opini publik bahwa upaya paksa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum adalah sah sepanjang diatur dalam norma hukum. Namun demikian, mengacu pada pendapat Komariah Emong Sapardjaja, bahwa asas legalitas merupakan asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di zaman ancient regime serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu negara hukum liberal pada masa itu. 4 Dengan demikian, suatu proses penormativan dalam norma hukum positif adalah justru merupakan pembatasan bagi kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dan bukan merupakan penghalalan. Oleh karena, kekuasaan dan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.
Polarisasi pemikiran, pun terjadi, terhadap pemaknaan frasa “pemeriksaan calon tersangka” dalam proses penyidikan ketika penyidik membuat suatu keputusan hukum berupa penetapan seseorang sebagai tersangka dengan kehendak calon tersangka. Terminologi “pemeriksaan calon tersangka” pertama kali dimun- culkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menegaskan sebagai berikut: 5
“Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya ( in absentia ). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan
4  Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 6.
5  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28
April 2015, hlm. 98.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
pemeriksaan calon tersangka.”
Perumusan terhadap metode penetapan tersangka tersebut, merupakan distilasi aspek ontologis dari penghormatan terhadap hak asasi seseorang yang hendak ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana dijelaskan kemudian oleh Mahkamah, sebagai berikut:
“Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.”
Namun demikian, dalam ranah praktik, terjadi oposisi biner yang merupakan arus utama “ the central ” lebih mendominasi pandangan arus yang diklasi fi kasikan sebagai “ the other ” secara gramatikal frasa “pemeriksaan calon tersangka”, lebih khusus pada frasa “calon tersangka”, tidak memiliki legitimasi yuridis dalam KUHAP. Oleh karena, setidaknya, terdapat dua pengaturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung—sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan negara, yang melemahkan sifat progresivitas Putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya berkaitan dengan penghapusan pembatasan permohonan Peninjauan Kembali dan pemeriksaan praperadilan yang kembali bersifat formalitas. Akibatnya, dalam ranah praksis, pengambilan keterangan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi bersifat opsional. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Kombes Tubagus Ade Hidayat, 6 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, “Tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang benderang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita enggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi, tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kemudian perlakuannya selebihnya perlakuan sebagai tersangka.”
6  Liputan6.com, “6 Hal Usai Rizieq  Shihab Jadi Tersangka dan Resmi Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya”, https://www.liputan6.com/news/ read/4432084/6-hal-usai-rizieq-shihab-jadi-tersangka-dan-resmi-ditahan- di-rutan-polda-metro-jaya, 13/12/2020, diakses 30/12/2020.
Hal yang sama pula dikemukakan Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono 7 , Kabid Humas Polda Metro Jaya, pada fenomena hukum yang menjerat Habib Rizieq Syihab terkait kasus kerumunan, bahwa tanpa ada keterangan Rizieq pun, pihaknya bisa menetapkannya sebagai tersangka.
Kedua pandangan yang berasal dari institusi Polri tersebut, saat ini merupakan pandangan yang bersifat the central yang mendominasi dan menghegemoni serta memarjinalkan pengetahuan yang telah diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/ PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015(Putusan MK No.  21/2014), sebagai oposisi biner the other .
Dalam artikel ini hendak dibahas suatu bentuk konstruksi logika dalam memberikan justi fi kasi ilmiah bahwa pemaknaan terhadap frasa “calon tersangka” yang telah dikontrol secara hegemoni baik melalui mekanisme dominasi yang bersifat represif maupun secara hegemoni yang bersifat persuasif. Pada bagian lain dari artikel ini, akan fokus pada proses membongkar alasan-alasan yang menjadi penyebab pengontrolan makna tunggal pada frasa “calon tersangka” yang berbasis pada pendekatan analisis wacana kritis, serta membe- rikan justi fi kasi ilmiah berbasis pada analisis semiotika. Hal ini menjadi penting untuk menggeser pemaknaan tunggal tersebut, dengan melakukan kontaminasi biner yang diungkap dari oposisi the other melalui analisis linguistik sebagai bagian dari bahasa hukum.

## B. Konsep Trikotomi Relasi
Konsep Trikotomi Relasi adalah suatu konsep yang mengkaji unsur kekuasaan dalam mempertahankan kepentingannya melalui proses produksi pengetahuan sebagai suatu permainan kebenaran ( truth- games ) melalui proses naturalisasi/normalisasi dan pemaksaan berdasarkan kekuasaan. Konsep trikotomi relasi pada dasarnya bukanlah suatu konsep yang baru. Konsep ini dikonstruksikan
7  Jawapos.com, “Polri: Rizieq Tetap Bisa Menjadi Tersangka Meski Tak Pernah Diperiksa”, https://www.jawapos.com/nasional/hukum- kriminal/29/05/2017/polri-rizieq-tetap-bisa-menjadi-tersangka-meski-tak- pernah-diperiksa/, 29/5/2017, diakses 30/12/2020.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
berdasarkan persinggungan epistemologi dari kajian yang dilakukan oleh Michel Foucault dengan teori relasi kuasa, Jurgen Habermas dengan pertautan pengetahuan dan kepentingan, Antonio Gramsci dengan hegemoni, dan Derrida dengan dekonstruksi. Keempat fi lsuf tersebut mengembangkan teorinya dari sudut pandang yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan dalam paradigma melalui fenomena kebahasaan, khususnya pada aspek komunikasi dan aspek tindak tuturan. Sehingga, sudut pandang yang berbeda tersebut, pada hakikatnya, merupakan satu kesatuan dalam fenomena sosial yang tetap saling bersinggungan satu dengan yang lainnya.
Menurut Foucault, dalam pergaulan manusia terdapat banyak kekuatan dan kuasa yang menyebar luas antar relasi manusia. Kekuatan-kekuatan tersebut ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya aspek relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain. 8 Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah Foucault bukanlah hanya seorang fi lsuf, namun pula sejarahwan. Sehingga, pemikiran secara diakronik dari Foucault pun memberikan pengaruh untuk menjelaskan pemaknaan dari relasi kuasa tersebut.
Foucault tidak mengkaji sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu, melainkan kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini ( history of  the present ). Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini ( what is today? ), yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari retakan suatu zaman ( discontinuity ) sebagai usaha untuk menemukan rezim pengetahuan ( episteme ) apa yang berkuasa pada masa tertentu ( archeology of  knowledge ), dan bagaimana beroperasinya kekuasaan ( geneology of  power ) itu kini. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian , melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi
8 Arif Sya fi uddin, “Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)”, Re fl eksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, 18, 2 (2018), hlm. 145.
menyebar ( omnipresent ) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. 9 Dengan demikian, pemaknaan terhadap konsep kekuasaan tersebut tidak hanya diarahkan pada kekuasaan dalam konteks negara atau pemerintah, namun disasarkan pada setiap individu ataupun kelompok yang memiliki otoritas yang dapat dipaksakan baik secara dominasi maupun hegemoni.
Pada titik ini, tampak persinggungan antara pandangan Foucault dengan Gramsci berkaitan dengan geneology of  power (bekerjanya suatu kekuasaan) tersebut. Namun demikian, perbedaan yang mencolok antara Foucault dengan Gramsci terletak pada penandaan level superstrukturnya. Bagi Foucault, oposisi biner tersusun berdasarkan kepemilikan otoritas dan subodinat yang dipengaruhi oleh otoritas tersebut. Sedangkan Gramsci, secara tegas memisahkan oposisi biner dengan mengedepanan the ruling class dengan petandanya adalah political society atau negara ( state ) yang berhadap-hadapan dengan petanda lain yaitu civil society atau masyarakat.
Menurut Gramsci, kedua tingkat ini sesuai di satu sisi dengan fungsi hegemoni yang dijalankan oleh kelompok dominan di seluruh masyarakat dan di sisi lain dengan dominasi langsung atau komando yang dijalankan melalui negara dan pemerintahan yang sah secara yuridis. Fungsi yang dimaksud justru bersifat organisasional dan terikat. Kaum intelektual adalah “wakil” kelompok dominan yang menjalankan fungsi sub-alternatif dari hegemoni sosial dan pemerintahan politik. 10 Uraian Gramsci ini secara terselubung menunjukan adanya alur kekuasaan dalam memproduksi pengetahuan melalui dua jalur, yaitu hegemoni dan dominasi.
Dengan demikian, Foucault telah membongkar aspek ontologis dari the rulling class yang memiliki otoritas dalam memproduksi pengetahuan, sedangkan Gramsci membongkar aspek epistemologis dari the rulling class yang memiliki otoritas dalam kaitannya dengan geneology of  power —sebagaimana pula menjadi fokus kajian Foucault.
9  Abdil Mughis Mudhof fi r, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”, Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 18, 1 (2013), hlm. 76. 10 Antonio Gramsci, Prison Notebooks (London: Lawrence & Wishart, 1971), hlm. 145.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
Tentunya, kajian dari Foucault tersebut akan bersinggungan dengan aspek aksiologis dari gagasan Jurgen Habermas, nya, yaitu melalui Teori Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, di mana pengetahuan dan kepentingan adalah satu dalam daya kekuatan re fl eksi diri. 11
Menurut Habermas, pengetahuan telah kehilangan sifat eman- sipatorisnya. Oleh karena, suatu pengetahuan telah dikonstruksi- kan secara ideologis dengan memisahkan aspek teori dengan aspek praksisnya. Bagi Habermas, suatu pengetahuan itu ada yang disandarkan pada aspek kepentingan yang mengandung sifat emansipatoris dalam kegiatan kognitif interpretatif dalam diri manusia. Hal ini dikarenakan setiap pengetahuan akan selalu mengandaikan aspek emasipatoris yang mendorong manusia untuk sampai pada level otonomi dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban ilmiah tersebut merupakan konsekuensi logis dari kepentingan pengetahuan itu sendiri yang didorong oleh kepentingan dari yang mengungkapkan pengetahuan tersebut. Sebagaimana Habermas menegaskan “ The highest interest and the ground of  all other interest is interest in him selves. The same holds for the philosopher. The interest that invisibly guides all his thought is that of  not losing his self  in ratiocination but of  preserving and asserting it .” 12
Pada akhirnya, ketika kekuasaan memproduksi pengetahuan- pengetahuan yang didistribusikan melalui hegemoni dan dominasi, maka secara aksiologis, pengetahuan-pengetahuan tersebut tidaklah mungkin dilepaskan dari kepentingan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. Sehingga, apabila diilustrasikan akan terlihat sebagaimana Gambar 1.
Foucault dan Habermas memberikan warna netral dalam teorinya, artinya tidak dengan secara sengaja diarahkan pada negara sebagai pemilik otoritas berdasarkan hukum. Demikian pula, ketika Gramsci menjelaskan mengenai genealogy of  power dari pengetahuan-
11 Rocky Marbun, “Hukum Pidana yang Instrumental: Upaya Legitimasi Kepentingan melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner terhadap Ekstasi Komunikasi sebagai Tindak Pidana melalui Simulacra)”, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan , 1, 2 (2019), hlm. 6.
12 Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interest (Boston: Beacon Press,
1972), hlm. 206.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan, walaupun dalam teorinya jelas menunjukan ada oposisi biner antara ‘ political society ’ sebagai ‘ the rulling class ’ dengan ‘ civil society ’ sebagai sub-ordinat, yang didominasi dan dihegemoni. Namun, dalam kaitannya dengan penerapan hukum, maka kajian-kajian hukum yang disandarkan pada trikotomi relasi tersebut akan selalu mengarah kepada aparat penegak hukum dan instrumen yang mendukungnya, yaitu melalui permainan kewenangannya dalam menafsirkan norma-norma hukum yang dapat dipaksakan dengan kekuasaannya.

## C. Skema Trikotomi Relasi dalam Persinggungan Kekuasaan Kehakiman terhadap Pemeriksaan Calon Tersangka
Konsep trikotomi relasi menjadi menarik ketika ditarik ke dalam ranah ilmu hukum, khususnya ke ranah praksis pada hukum acara pidana. Pada akhirnya, tampak secara jelas dan nyata kompetisi kekuasaan sangat mendominasi dalam ranah praksis antara Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Agung RI, khususnya ketika dikaitkan dengan permasalahan “penetapan tersangka”
Gambar 1. Trikotomi Relasi Michel Foucault Jürgen Habermas Teori Hegemoni Represif Persuasif Antonio Gramsci
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
sebagai objek praperadilan. Dalam hal ini Mahkamah Agung, yang memiliki posisi dominan atau “ the central ”, memiliki kekuasaan dan kewenangan yang langsung bersinggungan dengan ranah praksis, sementara Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam posisi yang diabaikan ( the other ).
Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan melalui instrumen Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai salah satu pilar pemegang kekuasaan kehakiman untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Kekuasaan tersebut kemudian didistilasi dengan memberikan kewenangan hukum melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) 13 jo Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Berdasarkan kekuasaan dan kewenangan tersebut, melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi telah memperluas objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal yang menarik adalah ‘penetapan tersangka’ yang ditetapkan sebagai objek praperadilan dengan mengklasi fi kasikannya sebagai bentuk upaya paksa yang mengalami ‘modi fi kasi’. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mengkonstruksikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berbasis pada pengetahuan empirik dalam ranah praktik peradilan pidana dengan menarik data semiotik berupa beberapa pengalaman empirik yang telah bertransformasi secara generalisasi berbasis konsensus dalam praksis, dengan mengelaborasikan argumentasinya berdasarkan nilai HAM. Guna menjamin HAM tersebut, Mahkamah Konstitusi berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya, selain secara ontologis menetapkan hakikat dari penetapan tersangka, pula ditetapkan secara metodologisnya yaitu berbasis dua alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka.
13 Sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Namun demikian, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, melalui rangkaian teks otoritatif pada perun- dang-undangan yang sama, memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam fungsi utamanya yaitu mengadili perkara, dan beberapa fungsi lainnya di antaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini merupa - kan kewenangan atribusi yang berasal Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 14 Berdasarkan fungsi ini, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan per- adilan. 15
Pengetahuan yang diproduksi melalui proses interpretasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana skema yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn, merupakan anomali dalam perjalanan normal science yang memunculkan resistensi dari komunitas (penyidik- penuntut umum-hakim) pengusung konsensus klasik hukum acara pidana dalam konteks praperadilan. Sehingga, Mahkamah Agung berbasis pada kekuasaan dan kewenangannya turut memproduksi pengetahuan sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Perma No. 4/2016).
Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Perma No. 4/2016 telah secara tegas mereduksi pemaknaan ontologis dari konstruksi pengetahuan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap konsep penetapan tersangka sebagai anakronisme (penyimpangan) dalam rasionalitas zaman, dengan
14 Sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
15  Nelly Mulia Husma, Faisal A. Rani, dan Syarifuddin Hasyim, “Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)”, Syiah Kuala Law Journal , 1, 1 (2017), hlm. 2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
mengembalikan pada normal science yaitu formalitas semata. Artinya, keterpenuhan terhadap dua alat bukti sudah dipandang sah secara hukum tanpa harus mempermasalahkan kontradiksi esensi dari tujuan penetapan tersangka tersebut.
Akibatnya, prasyarat yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi menjadi hilang ditelan badai kekuasaan yang memproduksi pengetahuan baru sebagai resistensi. 16 Bahkan, relasi kekuasaan membentuk pengetahuan tersebut, akan memanfaatkan sub alternatif berupa pengetahuan yang diproduksi oleh akademisi. Sebagaimana yang menjadi perdebatan mengenai konsep calon tersangka yang wajib diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Bekerjanya fungsi sub-alternatif, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt- Sel tertanggal 26 Januari 2016, di mana keterangan ahli dari pihak pemohon praperadilan menjelaskan “Bahwa de fi nisi mengenai calon tersangka itu tidak kita temukan di KUHAP. Saya tadi menyatakan boleh aja MK mengatakan bukti permulaan itu dilengkapi peme- riksaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, tetapi norma di dalam KUHAP mensyaratkan itu.”
Rangkaian kalimat di atas mungkin tampak tidak jelas arahnya ke mana. Oleh karena, mungkin saja terjadi kesalahan transliterasi dari tindak tuturan ke dalam bahasa tertulis. Namun demikian, pemaknaan terhadap pertimbangan hukum di atas hendaknya dipahami secara korelatif dengan pertimbangan hukum Hakim, yang dalam putusan yang sama menegaskan “Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli yang dihadirkan Pemohon Dr Evi Achjani, SH, MH menyatakan bahwa bukti permulaan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah
16 Pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014, dengan tegas dikehendaki agar proses pemeriksaan praperadilan tidak lagi bersifat formalistik dengan memeriksa bukti yang hanya bersifat objektif ( post factum ), melainkan juga memeriksa bukti yang bersifat subyektif sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Namun Mahkamah Agung justru menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Perma No. 4/2016) yang memerintahkan agar pemeriksaan praperadilan tetap hanya pada syarat-syarat formil semata.
Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tersebut adalah dua bukti yang dapat menjelaskan tentang unsur utama yang merupakan unsur menentukan [sic].” 17 Sehingga, frasa calon tersangka merupakan unsur sekunder dari seluruh rangkaian tindakan penyidik untuk menetapkan tersangka.
Pada uraian di atas tampak skema hegemoni melalui pem- bentukan opini sebagai pengetahuan yang dituangkan ke dalam keterangan ahli pada proses persidangan. Memang agak sedikit arbitrer , ketika artikel ini mengaitkan pandangan ahli tersebut sebagai bagian dari skema hegemoni ( persuasif ). Namun demikian, menurut Gramsci, konsep hegemoni akan bekerja untuk memunculkan meyakinkan bagi individu dan kelas sosial untuk secara rutin menggunakan nilai-nilai sosial dan norma-norma dari suatu sistem eksploitatif yang inheren. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kekuatan sosial yang eksistensinya terletak pada kesukarelaan dan partisipasi, daripada ancaman hukuman karena ketidaktaatan. Konsep hegemoni muncul sebagai suatu common sense yang memandu pemahaman duniawi setiap orang dalam kesehariannya. 18 Artinya, secara hegemoni, pemahaman terhadap frasa calon tersangka akan tertolak dikarenakan telah menjadi suatu logika common sense dalam kurikulum pengajaran hukum acara pidana yang berbasis pada Pasal 2 KUHAP jo Pasal 3 KUHAP, yang menjadikan pembacaan terhadap teks KUHAP menjadi gramatikal-leksikal dan rigid .
Berdasarkan uraian di atas, maka implementasi konsep triko- tomi relasi terlihat pada proses naturalisasi melalui pemaknaan teks normatif yang mengandung logika common sense terdapat pada Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009. Teks otoritatif tersebut memberikan kekuasaan dan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk memproduksi pengetahuan melalui interpretasi hukum untuk menciptakan ketertiban dalam proses
17  Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel, hlm.
244.
18  Mark C.J. Stoddart, “Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power”, Social Thought & Research , 28 (2017),
hlm. 201.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
peradilan pidana dengan menerbitkan Perma No. 4/2016 yang merupakan respons dari Putusan MK No. 21/2014. Munculnya Perma No. 4/2016 merupakan suatu upaya menormalisasikan pemahaman terhadap pengujian syarat formil sebagai bentuk dominasi. Produksi pengetahuan dari Mahkamah Agung—sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan, melalui Perma No. 4/2016 tidak lain merupakan upaya mempertahankan kepentingan Mahkamah Agung itu sendiri dalam menjaga ketertiban beracara, pun memperoleh legitimasi dominasi melalui penafsiran Pasal 2 jo Pasal 3 KUHAP dan legitimasi hegemoni dari pemahaman common sense keterangan ahli yang diakomodasi hakim sebagai suatu bentuk pembenaran. Dengan demikian, pemeriksaan syarat formil dalam proses praperadilan merupakan hal yang dinormalisasikan melalui legitimasi dominasi dan hegemoni untuk melanggengkan kepentingan pihak penguasa— dalam hal ini Mahkamah Agung.

## D. Konsep Calon Tersangka dalam Analisis Semiotika Roland Barthes
Hal pertama yang perlu dijelaskan dalam bagian ini adalah penggunaan istilah “semiotika”. Roland Barthes adalah seorang fi lsuf linguistik yang mengikuti pola pemikiran dari Ferdinand de Saussure ketika berbicara mengenai semiotika. Namun demikian, Saussure sebenarnya tidak menggunakan istilah semiotika dalam teorinya, demikian pula Roland Barthes. Keduanya menggunakan istilah “semiologi”, sedangkan istilah semiotika sendiri lebih dikenal secara luas sebagai suatu teori yang dikembangkan Charles Sander Pierce di Amerika. Dalam perkembangannya, istilah semiotika lebih diminati untuk digunakan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang tanda dalam konteks bahasa dan komunikasi.
Semiotika dan semiologi, dalam konteks bahasa dan berbahasa, sebenarnya sudah tidak lagi diperdebatkan penggunaannya, oleh karena, pada ranah praksis linguistik, keduanya bersifat komple- menter. Walaupun, sebenarnya antara Saussure dan Pierce tidak pernah terjalin hubungan diskursus terkait hal tersebut. Artinya,
kemunculan konsep “semiotika” dan “semiologi” bukanlah berasal dari suatu kritik atas satu dengan yang lainnya; melainkan karena konsep keduanya berada dalam ranah keilmuan yang berbeda. Konsep semiologi muncul dari ranah Filsafat Signi fi kansi, sedangkan konsep semiotika muncul dari ranah Logika Pragmatisme dan Matematika. Oleh karena itu, artikel ini tidak mempermasalahkan mengenai penggunaan istilah semiologi ataukah semiotika, namun berbasis pada penggunaannya secara umum dalam ranah linguistik.
Semiologi atau semiotika, menurut Barthes yang mengadopsi pendapat Saussure, mendalilkan adanya tanda-tanda umum, atau semiologi, yang linguistiknya hanya akan membentuk satu bagian. Oleh karena itu, semiologi bertujuan untuk mengambil sistem tanda apa pun, apa pun substansi dan batasannya; gambar, gerak tubuh, suara musik, objek, dan asosiasi kompleks dari semua ini, yang membentuk isi dari ritual, konvensi atau hiburan publik: ini merupakan, jika bukan bahasa, setidaknya sistem penandaan. 19
Bagi Barthes, semiologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sistem tanda. Namun begitu, semiologi pun merupakan metode fundamental untuk kritik ideologi dalam budaya modern 20 , yang kemudian dikenal dengan Teori Mitos ( Mythology ). Barthes tidaklah mempersoalkan pemaknaan terhadap konsep ideologi itu sendiri, namun ia mempermasalahan secara metodologis dari bekerjanya ideologi yang menjadi pemaknaan umum baik secara sinkronik maupun diakronik (penyejarahan). 21
Guna memahami semiologi Roland Barthes, tentunya perlu pemahaman yang baik terhadap elemen-elemen semiologi itu sendiri, di mana terdapat empat elemen, yaitu langue dan parole ; signi fi er (penanda/citra bunyi) dan signi fi ed (petanda/makna/meaning); sintagma dan sistem; serta denotasi dan konotasi. 22 Elemen pertama, yaitu langue dan parole, merupakan elemen yang penting untuk
19 Roland Barthes, Elements of  Semiology (New York: Hill and Wang, 1967), hlm. 9.
20 Roland Barthes, Mythologies (New York: Hill and Wang, 1972), hlm. 9.
21  Barthes, Mythologies , hlm. 112.
22  Barthes, Elements of  Semiology , hlm. 12.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
memahami dan menganalisis suatu teks dan tuturan dalam kerangka kerja semiologi, yang dipinjamnya dari Saussure.
Bagi Barthes, elemen pertama tidaklah bersifat dikotomi namun bersifat dialektika; sementara Saussure memandangnya sebagai keadaan dikotomi. Barthes mengadopsi pemaknaan yang sama dengan Saussure, bahwa langue merupakan suatu sistem sosial bahasa yang ‘mengada’ melalui konsensus dan konvensi sosial; sementara parole adalah model penyimpangan dari langue dalam bentuk tindak tuturan (ujaran) yang bersifat individualis dari subjek penuturnya. 23 Namun, bagi Barthes, tidak ada parole tanpa langue , dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, langue merupakan sistem nilai yang murni abstrak dan diaktualisasikan melalui parole dengan mekanisme yang tak terbatas. 24 Pandangan Barthes ini merevisi pandangan Saussure, yang semula kajian linguistik merupakan bagian dari semiologi, menjadi kajian semiologi merupakan kajian dari linguistik secara umum.
Perbedaan lain yang cukup signi fi kan adalah berkaitan dengan elemen keempat, yaitu denotasi dan konotasi. Tahapan pemaknaan bagi Saussure hanya berhenti sampai pada makna denotasi saja. Namun bagi Barthes, makna denotasi merupakan pijakan awal untuk sampai pada makna konotasi. Artinya, makna denotasi merupakan unsur primer atau unsur yang melandasi makna konotasi tersebut. 25
Bagi ilmuwan hukum, uraian di atas barangkali cukup membi- ngungkan, oleh karena, memang tidak diajarkan secara ilmiah dan sistematis dalam kurikulum fakultas hukum. Namun demikian, pengetahuan tentang bahasa dan berbahasa—khususnya bahasa hukum, pada hakikatnya secara intuisi termasuk ke dalam setiap pengajarannya. Hanya saja, sebagai akibat dari pemurnian ilmu, akhirnya memunculkan jargon-jargon baru dan menjadi sangat berbeda dengan ilmu dasarnya, sebagai ciri khas dari ilmu tersebut. 26
23  Barthes, Elements of  Semiology , hlm. 13.
24  Barthes, Elements of  Semiology , hlm. 15-16. 25 Kaelan, Filsafat Bahasa, Semiotika, dan Hermeneutika (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 205.
26 Lilis Hartini, Bahasa & Produk Hukum (Bandung: Re fi ka Aditama, 2014), hlm. 8; Rocky Marbun, “Parole sebagai Alat Komunikasi dalam Praktik
Dalam kaitannya dengan objek tulisan ini, teks “calon tersangka” (sebagai signi fi ed, petanda/konsep) 27 dalam suatu teks otoritatif yaitu Putusan MK Nomor 21/2014 merupakan syarat formil dalam proses pemeriksaan di penyidikan guna menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun demikian, jika mengacu pada data semiotik yang ada yaitu keterangan dari Polri, 28 dan keterangan ahli serta perimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel, maka sebagai signi fi ed , teks ‘calon tersangka’ tersebut bagi kalangan akademisi hukum pidana dan praktisi hukum pidana tidaklah mengandung signi fi er . Walaupun Erdianto Effendi dalam tulisannya menjelaskan bahwa betapa pentingnya penyidik menerapkan prinsip due process of  law , asas acusatoir , prinsip universal HAM dan Putusan MK Nomor 21/2014 29 , konstruksi argumentasi hukumnya tidaklah cukup kuat untuk menerobos masuk ke dalam logika common sense dalam hukum acara pidana. Bahkan, Erdianto telah secara arbitrer telah menyinonimkan signi fi ed berupa teks “terlapor” dengan signi fi ed berupa teks “calon tersangka”. 30 Artinya, konsep pada frasa “calon tersangka” dengan konsep “terlapor” tidaklah identik. Artikel ini memandang, konsep “terlapor” masih mengandung ketidakpastian status, dikarenakan, seseorang yang menjadi “terlapor” belumlah tentu menjadi “tersangka”.
Teks terlapor dan teks calon tersangka tidak memiliki signi fi er yang sama. Artinya, sebagai suatu upaya menyinonimkan, kedua teks tersebut tidak memiliki kesamaan makna dan tidak bersifat dua arah. Menurut E. Zainal Ari fi n, sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika suatu
Peradilan Pidana”, Jurnal USM Law Review , 3, 1 (2020), hlm. 9. 27 Signi fi ed (petanda) adalah makna yang dipahami oleh pemakai tanda ( sign ). Istilah signi fi ed (petanda), dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah “konsep”.
28  Lihat kembali catatan kaki nomor 6 dan 7.
29 Erdianto Effendi, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”, Undang: Jurnal Hukum , 3, 2 (2020), hlm. 286.
30   Effendi, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka”, hlm. 283.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
kata saling bersinonim maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. 31 Ketika terdapat dua kata yang disinonimkan, walaupun tidak memiliki kemiripan makna, kesamaannya terletak dalam informasi yang dikandungnya. 32 Oleh karena, seseorang yang menjadi terlapor karena adanya laporan dari seseorang, tidak memiliki implikasi yuridis akan dipastikan menjadi tersangka. Demikian pula sebaliknya, seseorang dapat saja menjadi tersangka tanpa terlebih dahulu sebagai terlapor. Maka, status seseorang sebagai terlapor ataupun tersangka, sangat bergantung pada konteks dan kontekstualisasinya.
Lantas bagaimana menerapkan semiologi Barthes ke dalam ilmu hukum khususnya hukum acara pidana? Pertama, harus dicari signi fi ed yang sinonim dengan signi fi ed “calon tersangka”. Dalam hal ini perlu beranjak pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/2014, “Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.” 33 Kalimat “…. sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik ,” perlu mendapat perhatian khusus. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata “sebelum” ditegaskan sebagai kata sifat yang artinya adalah “ketika belum terjadi; lebih dahulu dari (suatu pekerjaan, keadaan, dan sebagainya).” Dalam literatur ilmu hukum, tidak ada satupun konsep yang menjelaskan makna dan fungsi dari kata “sebelum”, namun hal ini dapat diketahui secara intuitif sebagai
31  E. Zainal Ari fi n, “Kesinoniman dalam Bahasa Indonesia”, Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra , 1, 1 (2015), hlm. 4.
32 Suladi, Paragraf: Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hlm. 34.
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28
April 2015, hlm. 98.
akibat akumulasi pengetahuan semenjak tingkat dasar. Namun demikian, kata ‘sebelum’ merupakan konjungsi subordinatif batas waktu berurutan yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. 34
Kata sebelum, sebagai konjungsi subordinatif batas waktu berurutan, memiliki maknanya ketika dihubungkan dengan peristiwa “… seseorang ditetapkan sebagai tersangka….”. Peristiwa dalam kalimat “…seseorang ditetapkan sebagai tersangka….”, pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang bersifat yuridis ( administratiefrechtelijke rechtshandelingen ) 35 dengan jenis eenzijdige publiekrechtelijke handeling (perbuatan hukum publik bersegi satu), artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintah. 36 Ini berarti, ketika seorang penyidik hendak membuat suatu tindakan hukum, maka harus didahului oleh suatu peristiwa yaitu “…..sudah dapat memberikan keterangan….”.
Hingga pada titik ini sudah ditemukan adanya suatu peristiwa yang mendahului eenzijdige publiekrechtelijke handeling (perbuatan hukum publik bersegi satu) berupa penetapan tersangka, yaitu memberikan keterangan. Secara asumtif, tentunya dapat ditarik kesimpulan mengenai subyek hukum yang akan memberikan kete- rangan, yaitu seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Namun demikian, pola logika deduksi-silogisme akan selalu menggunakan pendekatan berdasarkan teks otoritatif (norma hukum) dalam menghadapi fakta hukum, sehingga upaya memahami suatu fakta hukum akan selalu melalui proses signi fi kansi berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan fakta tersebut. Oleh karena itu, posisi norma dalam logika merupakan proposisi (normatif ). Dalam menjelaskan norma harus diawali dengan pendekatan kon- septual, karena norma sebagai suatu bentuk proposisi yang tersusun
34  Sri Wahyuni Syamsuddin, “Konjungsi Subordinatif Waktu dan Konsesif pada Novel tentang Kamu Karya Tere Liye” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017), hlm. 31.
35  SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 68.
36 SF. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 150-1.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
atas rangkaian konsep. Dengan demikian, kesalahan konsep mengakibatkan alur nalar sesat dan kesimpulan yang menyesatkan. 37
Oleh karena itu, peristiwa “….memberikan keterangan….” oleh seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik haruslah memiliki representasi konsep hukum dalam KUHAP— sebagai konsekuensi logis dari logika common sense dalam Pasal 2 KUHAP jo Pasal 3 KUHAP.
Apakah konsep hukum yang tepat digunakan dalam KUHAP? Artikel ini berpendapat, peristiwa “…. memberikan keterangan ….” pada kalimat“…. sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik ”, harus ditelisik berdasarkan fungsinya melalui pemahaman terhadap frasa berikutnya, yaitu“….yang seimbang dengan minimum dua alat bukti…..”. Maka, frasa “….memberikan keterangan….” sebagai suatu peristiwa, merujuk pada teks normatif Pasal 184 ayat (1) KUHAP, “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.” Sehingga, terdapat tiga konsep hukum yang merepresentasikan peristiwa dalam frasa “….memberikan keterangan…”, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
Oleh karena tindakan hukum penetapan tersangka belumlah terjadi, maka keterangan ahli 38 dan keterangan terdakwa 39 dapat dieliminasi atau diabaikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Putusan Mahkamah
37 Abintoro Prakoso, Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 284.
38 Konsep ini dieliminasi karena yang akan ditetapkan tersangka bukanlah ahli.
39  Konsep ini dieliminasi karena pembahasan dalam penelitian ini masih dalam ranah penyidikan, sedangkan konsep keterangan terdakwa merupakan konsep hukum dalam ranah adjudikasi (pemeriksaan di depan sidang pengadilan).
Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang kemudian memperluas “Keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
Berdasarkan logika deduksi silogisme, maka dapatlah disim- pulkan sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Logika Deduksi Silogisme dalam Ilmu Hukum
Premis mayor Setiap orang, selain tersangka, yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan adalah Saksi Premis minor Calon tersangka memberikan keterangan dalam
pemeriksaan Konklusi
[seharusnya] Calon tersangka adalah saksi
Dalam konklusi sebagaimana Tabel 1, artikel ini menggunakan frasa [seharusnya]. Hal ini dikarenakan konsep “keterangan ahli” dalam konteks semiologi Roland Barthes merupakan langue yang merupakan norma yuridis dan sebagai konvensi yang bersifat murni abstrak 40 dan diaktualisasikan melalui parole dengan mekanisme yang tak terbatas berupa konsep-konsep saksi fakta dan saksi korban. Artinya, kata saksi sebagai langue yang merupakan premis mayor, dalam praksis hukum pidana mengalami derivasi melalui tindak tuturan untuk kepentingan praktis menjadi saksi fakta dan saksi korban. Kata “calon tersangka” tidak memiliki ruang dalam hukum acara pidana, oleh karena dalam praksis peradilan pidana, kata “calon tersangka” bukan merupakan langue yang dinormatifkan dalam KUHAP dan belum menjadi konvensi sebagai objek praperadilan.
Dalam kaitannya dengan trikotomi relasi, analisis semiotika dari Barthes hendak menunjukkan adanya upaya pihak penguasa untuk mempertahankan makna lama, baik dalam konteks langue
40  Artikel ini menyebutkannya sebagai nilai abstrak, dikarenakan setiap norma hukum dalam tataran perundang-undangan selalu bersifat abstrak dan tidak konkret. Hal tersebut dibuktikan pula dengan terjadinya re-interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
maupun parole , yang telah direduksi oleh Putusan MK No. 21/2014. Dalam pandangan Roland Barthes, Mahkamah Konstitusi telah memunculkan makna konotatif dari suatu proses pemeriksaan praperadilan terhadap proses penyidikan yang bersifat subjektif dan tidak lagi hanya pada proses penyidikan yang bersifat objektif ( post factum ), yang dikorelasikan secara eksistensialis dengan seseorang sebagai ‘calon tersangka’. Namun, Mahkamah Konstitusi tidaklah memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam ranah praksis hukum pidana, sehingga Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam ranah praksis kemudian memproduksi pengetahuan dengan mengabaikan makna baru tersebut. Pengabaian terhadap makna konotatif tersebut dinormalisasi melalui kekuasaan untuk memproduksi pengetahuan dengan menerbitkan Perma No.
4/2016, sehingga menjadi suatu permainan kebenaran ( truth-games ) melalui logika common sense .
E. Analisis Wacana Kritis ( Critical Discourse Analysis ) terhadap Praperadilan dalam Memeriksa Penetapan Tersangka
Analisis Wacana Kritis ( Critical Discourse Analysis ) merupakan metode dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya yang mengandung tiga postulat, yaitu semua pendekatan harus berorientasi ke masalah sosial, maka menuntut pendekatan lintas-ilmu; keprihatinan utama adalah mendemisti fi kasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematik data semiotik (tulisan, lisan atau visual); dan selalu re fl ektif dalam proses penelitian, artinya mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi si peneliti. Penggunaan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) atau Critical Discourse Analysis (CDA) memiliki tujuan untuk membongkar perspektif yang lebih luas guna menemukan penyelesaian atas permasalahan ketidakadilan, dominasi atau diskriminasi. 41 Dengan kata lain, pendekatan AWK berupaya untuk mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan
41 Haryatmoko, Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 1-2.
dengan penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan diskriminasi yang diproduksi dan dibuat untuk ditolak melalui teks atau lisan dalam konteks sosial politik. 42
Salah satu karakteristik penting dari analisis wacana kritis adalah pelibatan konteks dalam melihat penggunaan bahasa. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dalam hal ini diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Penggunaan analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak. 43
Konsep trikotomi relasi merupakan wadah bagi bekerjanya pendekatan AWK dalam mengkaji setiap bentuk penyimpangan (anakronisme) pada setiap proses penegakan hukum (kontekstualisasi hukum) melalui praktik peradilan pidana. Sehingga, dapatlah ditarik suatu pemahaman, pola perilaku para pemegang kekuasaan akan selalu memproduksi pengetahuan-pengetahuan berbasis pada logika common sense yang merupakan konvensi dalam keseharian penegakan hukum pidana. Setiap pemegang kekuasaan melalui pengetahuan yang diproduksinya berusaha mempertahankan langue dan parole dalam bentuk komunikasi yang berbeda berdasarkan konteks. Fokus dari pendekatan AWK dalam kaitannya dengan trikotomi relasi, ialah mencoba untuk membongkar kepentingan dari kekuasaan yang melakukan dominasi dan hegemoni terhadap unsur oposisi biner yang terpinggirkan ( the other ), melalui penelusuran terhadap bentuk- bentuk komunikasi dan konteksnya.
Pada ranah penyidikan, sebagaimana telah diuraikan sebelum- nya, melalui data semiotik dalam media massa, tampak terlihat adanya penolakan terhadap konsep ‘calon tersangka’ yang harus dipe- riksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka dengan
42  Umar Fauzan, “Analis Wacana Kritis dari Model Fairclough Hingga Mills”,
Pendidik , 6, 1 (2014), hlm. 1. 43  Fauzan, Analis Wacana Kritis , hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
mengedepankan wacana kewenangan berupa hak dari penyidik seba gai pengetahuan yang diproduksi oleh institusi. Sedangkan pada tahapan adjudikasi (proses persidangan), terdapat tiga model penolakan dari hakim, yaitu pertama, melalui kekuasaan dengan memproduksi pengetahuan yang disandarkan pada diskresi hakim ( judicial dis- cretion ) yang disandarkan pada asas independensi dan kemandirian hakim dalam memutus perkara dengan mengesampingkan asas erga omnes 44 dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, bersandarkan pada otoritas (kekuasaan) akademisi dalam memberikan keterangan ahli sebagai sumber pengetahuan yang diakomodasi oleh hakim sebagai suatu bentuk pembenaran terhadap pengetahuan ( truth- games ) tersebut. Ketiga, melalui pembentukan pengetahuan yang diproduksi oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 4/2016 dengan mengembalikan pada ranah formalitas sebagai suatu bentuk penolakan terhadap Putusan MK No. 21/2014.
Dominasi kekuasaan tersebut, sebagaimana disebut Rusli Muhammad, menegaskan lembaga yang semestinya menjadi ajang perlindungan hukum dan memperoleh keadilan berubah menjadi wadah untuk mengukuhkan posisi penguasa. Akibatnya, peradilan yang semu dan kontrovesial pun terjadi. 45 Jika konsep trikotomi relasi
44 Asas erga omnes terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomr 24 Tahun 2003 (UU No. 8/2011) yang menegaskan “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat fi nal, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat fi nal dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat ( fi nal and binding ).” Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya sudah sangat jelas bahwa oleh karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah fi nal dan mengikat, maka kepada para pihak yang menjadi adresat, seluruh lembaga negara, penyelenggara negara dan seluruh warga negara yang terkait dengan putusan tersebut harus mematuhi dan melaksanakannya. Hal inilah yang kemudian memunculkan dan berlakunya asas erga omnes pada putusan Mahkamah Konstitusi karena putusannya tidak hanya mengikat para pihak ( inter parties ) melainkan juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes). Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, “Sifat Keberlakukan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, Gorontalo Law Review , 2, 2 (2019), hlm. 97. 45 Rusli Muhammad, “Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal
mengajukan proposisi bahwa aspek kepentingan merupakan salah satu aspek yang menentukan dalam kontekstualisasi permainan dalam mengolah nilai, norma dan pola perilaku, maka penting untuk melacak kepentingan di balik kekuasaan yang memproduksi pengetahuan untuk menolak konsep ‘calon tersangka’.
Dalam suatu trikotomi relasi, terdapat kepentingan yang negatif, misalnya ungkapan yang dikemukakan Luhut M.P. Pangaribuan, bahwa penyidik “enggan” menerima “keterangan yang menguntungkan” untuk dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan hak dari tersangka. Bahkan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, dalam praktiknya menafsirkan hak terdakwa untuk “keterangan yang menguntungkan” itu diperkenankan setelah perkara di depan hakim; ini menunjukkan adanya penolakan dalam tingkat penyidikan. 46
Dengan demikian terbaca kepentingan yang menyelimutinya, yaitu adanya kekhawatiran keterangan yang menguntungkan tersebut akan merusak alur nalar berpikir dalam BAP, yang kemudian akan dibaca oleh hakim sebelum dimulainya persidangan. Ini artinya, kepentingan yang muncul adalah melakukan framing terhadap peristiwa pembacaan teks dalam BAP oleh hakim.
Hal tersebut tampak dari model interogasi dalam sistem pemeriksaan pada penyidikan. Sebagaimana dikemukakan Sri Waljinah, yang terjadi dalam proses penyidikan adalah suatu proses komunikasi dengan logika monolog-instrumentalis. 47 Seseorang yang menjalani proses pemeriksaan telah dengan secara sengaja diletakkan sebagai subyek yang diobjektivikasikan ( rei fi kasi ) melalui proses komunikasi instrumental, yang ditujukan hanya sebagai
Hukum Ius Quia Iustum , 6, 11 (1999), hlm. 50. 46 Luhut M.P Pangaribuan, “Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Teropong: Media Hukum dan Keadilan , 1 (2014), hlm. 9.
47 Logika monolog-instrumentalis tersebut muncul sebagai suatu pola berpikir yang bersifat satu arah dari penyidik sebagai pemeriksa terhadap orang yang diperiksa dengan dikondisikan situasinya, sehingga terperiksa hanya akan menjawab pertanyaan berdasarkan kepentingan dari dan tujuan yang ingin dicapai oleh penyidik.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
proses pemerolehan bahan keterangan semata. 48
Model-model komunikasi yang muncul dari ketersituasian seseorang yang diperiksa tersebut memunculkan keadaan yang menghegemoni dan mendominasi oleh pemegang otoritas (kekua- saan) untuk secara bebas memproduksi pengetahuan yang disandar- kan pada aspek ideologis (kepentingan) bagi pemegang otoritas. Sehingga, dalam kaitannya dengan proses penetapan tersangka, menjadi ranah dominasi dari aparat penegak hukum untuk membe- rikan makna—sebagai hasil dari produksi pengetahuan, mengenai ketercukupan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan meletakkan proses pemeriksaan ‘calon tersangka’ ke dalam ranah etis, dan bukan normatif. Ketiadaan norma dalam mengakomodasi konsep ‘calon tersangka’, pada akhirnya memang dinormalisasikan oleh Perma No. 4/2016 tersebut. Pada sisi ini, pendekatan AWK membongkar adanya aspek ideologis dari peme- gang kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh Pangaribuan di atas, sebagai suatu keengganan untuk memunculkan hal-hal yang menguntungkan dalam BAP dari seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

## F. Kesimpulan
Kata ‘calon tersangka’ sebagai suatu teks otoritatif, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/2014, mengalami penolakan dalam ranah praksis hukum pidana. Penolakan ini disandarkan pada pengetahuan—hasil dari interpretasi Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diproduksi Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan hanya terhadap syarat formil semata.  Hal tersebut disebabkan karena, secara semiologi, frasa calon tersangka bukanlah
48 Sri Waljinah, “Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum pada Tindakan Diskresi Polisi”, Prosidings of  the Thrid International Seminar of  Prasasti: Current Research in Linguistics, Program Doktor Linguistik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2-3/8/2016, hlm. 241.
merupakan bentuk langue yang telah dikonvensikan oleh komunitas praktisi dan akademisi hukum sebagai suatu general consensus . Oleh karena ketiadaan pengakuan dalam tahap langue , maka tahap parole pun tidak akan tercipta. Hal demikian juga disebabkan oleh hegemoni dan dominasi dari pola logika deduksi-silogisme, sehingga pemilik kepentingan berbasis kekuasaan akan terus memproduksi pengetahuan-pengetahuan untuk menjaga status quo .
Frasa calon tersangka sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak diasosiasikan pada terminologi “terlapor”. Sebab, seseorang yang menjadi terlapor dalam suatu pemeriksaan perkara pidana pada ranah penyidikan belumlah tentu menjadi tersangka. Frasa calon tersangka tersebut lebihlah tepat dimaknai terhadap seseorang yang sebelum menjadi ‘tersangka’, telah terlebih dahulu diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai ‘saksi’.

## Daftar Pustaka
Artikel, Buku, dan Laporan
Ari fi n, E. Zainal. “Kesinoniman dalam Bahasa Indonesia”. Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra , 1, 1 (2015): 1-13. DOI: 10.47313/ pujangga.v1i1.141.
Barthes, Roland. Elements of  Semiology . New York: Hill and Wang, 1967.
Barthes, Roland. Mythologies . New York: Hill and Wang, 1972. Dermawan, Andy. “Dialektika Teori Kritis Mahzab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan”. Jurnal Sosiologi Re fl ektif , 8, 1 (2013):
325-39.
Effendi, Erdianto. “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”. Undang: Jurnal Hukum , 3, 2 (2020): 267- 88. DOI: 10.22437/ujh.3.2.267-288.
Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta. “Tinjauan tentang Pembaharuan KUHAP sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Diponegoro Law Journal , 5, 3 (2016): 1-11.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
Fauzan, Umar. “Analis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills”. Pendidik , 6, 1 (2014): 123-37. Gaffar, Janedjri M. Demokrasi dan Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan
Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 . Jakarta: KONPress, 2012.
Gramsci, Antonio. Prison Notebooks . London: Lawrence & Wishart,
1971.
Habermas, Jürgen. Knowledge and Human Interest . Boston: Beacon
Press, 1972.
Hartini, Lilis. Bahasa & Produk Hukum . Bandung: Re fi ka Aditama,
2014.
Haryatmoko. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) .
Depok: Rajawali Press, 2019.
Husma, Nelly Mulia, Faisal A. Rani, dan Syarifuddin Hasyim.
“Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)”.
Syiah Kuala Law Journal , 1, 1 (2017): 1-16. DOI: 10.24815/sklj. v1i1.12233.
Institut for Criminal Justice Refor, Tim Peneliti. Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
Jawapos.com. “Polri: Rizieq Tetap Bisa Menjadi Tersangka Meski
Tak Pernah Diperiksa”. https://www.jawapos.com/nasional/ hukum-kriminal/29/05/2017/polri-rizieq-tetap-bisa-menjadi- tersangka-meski-tak-pernah-diperiksa/, 29/5/2017. Diakses 30/12/2020.
Kaelan. Filsafat Bahasa, Semiotika, dan Hermeneutika . Yogyakarta:
Paradigma, 2009.
Karim, Sawir. “Koridor Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara
Pidana Indonesia: Sebuah Retrospeksi atas Nilai-Nilai Politik Kenegaraan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”. Jurnal
Demokrasi , 2, 1 (2003): 69-78.
Liputan6.com. “6 Hal Usai Rizieq Shihab Jadi Tersangka dan Resmi Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya”. https://www. liputan6.com/news/read/4432084/6-hal-usai-rizieq-shihab-
jadi-tersangka-dan-resmi-ditahan-di-rutan-polda-metro-jaya, 13/12/2020. Diakses 30/12/2020.
Marbun, Rocky. “Hukum Pidana yang Instrumental: Upaya Legitimasi Kepentingan melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner terhadap Ekstasi Komunikasi sebagai Tindak Pidana melalui Simulacra)”. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan , 1, 2 (2019): 1-7.
Marbun, Rocky. “Parole sebagai Alat Komunikasi dalam Praktik
Peradilan Pidana”. Jurnal USM Law Review , 3, 1 (2020): 1-16.
DOI: 10.26623/julr.v3i1.1824. Marbun, SF. Hukum Administrasi Negara I . Yogyakarta: FH UII Press,
2012.
Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Liberty, 2006. Mudhof fi r, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”. Masyarakat: Jurnal Sosiologi ,
18, 1 (2013): 75-100. DOI: 10.7454/mjs.v18i1.3734.
Muhammad, Rusli. “Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana”.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 6, 11 (1999): 44-56. Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo. “Sifat Keberlakukan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”.
Gorontalo Law Review , 2, 2 (2019): 95-104. DOI: 10.32662/golrev.
v2i2.739.
Pangaribuan, Luhut M.P. “ Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ”. Teropong: Media Hukum dan Keadilan, 1 (2014): 2-18. Prakoso, Abintoro. Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum . Surabaya: LaksBang Justitia, 2015. Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Alumni, 2002. Sholahudin, Umar. “Membedah Teori Kritis Mahzab Frankfurt:
Sejarah, Asumsi, dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial”. Journal of  Urban Sociology , 3, 2 (2020): 72-89. Stoddart, Mark C.J. “Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power”. Social Thought
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1 (2021)
& Research , 28 (2017): 191-225. DOI: 10.17161/STR.1808.5226. Suladi. Paragraf: Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia . Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
Sya fi uddin, Arif. “Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)”. Re fl eksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam , 18, 2 (2018): 141-55. DOI: 10.14421/ ref.2018.1802-02.
Syamsuddin, Sri Wahyuni. “Konjungsi Subordinatif Waktu dan Konsesif Pada Novel tentang Kamu Karya Tere Liye”. Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017.
Waljinah, Sri. “Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik
Bahasa Hukum pada Tindakan Diskresi Polisi”. Prosidings of the Thrid International Seminar of  Prasasti: Current Research in Linguistics, Program Doktor Linguistik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2-3/8/2016, 740-744. DOI: 10.20961/pras. v0i0.1666.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 65/
PUU-VIII/2010, 8/8/2011, perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 21/ PUU-XII/2014, 28/4/2015, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 130/ PUU-XIII/2015, 11/1/2017, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel, 26/1/2016, perkara Praperadilan dengan Pemohon R.J. Lino terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.