## ANALISIS LANGUAGE GAME TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH 4 PILAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Hastangka 1 , Armaidy Armawi 2 , & Kaelan 3
1,2,3 Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Jalan Olahraga Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Pos-el: hastangka@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penggunaan  istilah  4  Pilar  MPR  RI  yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI mulai populer sejak MPR RI melakukan sosialisasi program 4 Pilar MPR RI  ke  berbagai  elemen  masyarakat  dan  akademisi.  Istilah  4  Pilar  MPR  RI  mulai diperkenalkan  oleh  MPR  RI  sejak  tahun  2009  sebagai  salah  satu  bentuk  penamaan program  kegiatan  kebangsaan.  Namun,  istilah  ini  menjadi  polemik  di  masyarakat  dan akademik  karena  penggunaan  istilah  4  pilar  MPR  RI  tidak  lazim  untuk  menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kategori varian yang sama  disebut  pilar.  Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  penelitian  disertasi  yang mengkritisi  dan  menganalisis  terkait  problem  istilah  dan  makna  bahasa  dalam  4  Pilar MPR  RI  secara  filsafati  dengan  kerangka  teori language  game Wittgenstein.  Data penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis verstehen dan interpretasi bahasa untuk mengungkap latar belakang dan problematika penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  penggunaan  istilah  4  Pilar  MPR  RI  telah  menyebabkan  distorsi pemaknaan atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dan istilah ini tidak mengikuti permainan bahasa yang baik dan benar.
Kata kunci: filsafat; Pancasila; language game ; 4 pilar

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  use  of  the  terms  4  MPR  RI  Pillars  which  consist  of Pancasila, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity. The use of the term 4 The MPR RI pillar began to be popular since the People's Consultative Assembly  of  the  Republic  of  Indonesia  (MPR  RI)  disseminated  the  4  MPR  RI  Pillars program to various elements of society and academia. The term 4 MPR RI Pillars began to be introduced by the MPR RI since 2009 as one form of naming the national activities program. However, this term is a polemic in society and academics because the use of the terms of the 4 pillars of the MPR RI is not unusual to refer to Pancasila, the 1945 Constitution,  NKRI,  and  Bhinneka  Tunggal  Ika  as  the  same  variant  category  called pillars. This research is part of a dissertation research that criticizes and analyzes the
problems of language terms and meanings in 4 MPR RI Pillars philosophically with the Wittgenstein theory of language game framework. The data of this study were obtained through literature review. The method used in this study uses verstehen analysis methods and language interpretation to uncover the background and problematic use of the term 4 MPR RI Pillars. The results of this study indicate that the use of the term 4 MPR RI Pillar has caused a distortion of the meaning of Pancasila, the 1945 Constitution, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika and this term does not follow the game of good and correct language.
Keywords: philosophy ; Pancasila ; language game; 4 pillars

## A. PENDAHULUAN
Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan  Bhinneka  Tunggal  Ika  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia menarik untuk dikaji dan diteliti karena istilah 4 Pilar MPR RI menimbulkan polemik di masyarakat. Istilah 4 Pilar MPR RI mulai dikenal dan populer ketika MPR RI secara masif melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI sejak tahun 2009. Sebelumnya istilah ini diberi nama  4  Pilar  Berbangsa  dan  Bernegara  sebagai  program  sosialisasi  kebangsaan, kemudian  pada  tahun  2014  paska  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  membatalkan istilah 4 Pilar berbangsa dan bernegara, MPR RI mengganti program tersebut menjadi 4 Pilar MPR RI.
Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI menarik untuk dikaji dari aspek filsafati. Istilah 4  Pilar  MPR  RI  yang  mengkategorikan  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu varian yang sama sebagai pilar telah menyebabkan persoalan semantik dan pragmatik. Kaelan (2012, p. 16-17) mengawali kritiknya atas empat pilar kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dengan  menunjukkan  bahwa  istilah  empat  pilar mengalami problem fundamental menyangkut sistem epistemologisnya. Argumen yang ditunjukkan oleh Kaelan: pertama, frasa empat pilar berbangsa kehidupan dan bernegara tidak memenuhi kaidah gramatikal atau tidak lazim. Kedua, menyamakan kedudukan dan fungsi  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu varian yang sama. Artinya baik Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan unsur yang sama . Konstruksi istilah yang digunakan oleh MPR RI telah bertentangan dengan kaidah kebahasaan yang benar.
Persoalan penggunaan istilah 4 Pilar menjadi kajian menarik yang perlu dilihat dari aspek  filsafati  dalam  konteks  persoalan  pemakaian  bahasa  atau  istilah  dalam  bahasa. Pokok persoalan yang mendasar dalam penelitian ini ialah pertama, apa yang menjadi problem  mendasar  atas  penggunaan  istilah  4  Pilar  dari  aspek  filsafati  (ontologis, epistemologis,  dan  aksiologis).  Kedua,  bagaimana  analisis  filsafati  dalam  kerangka filsafat  bahasa  terkait  dengan  persoalan  penggunaan  istilah  4  Pilar  MPR  RI  tersebut. Ketiga, apa dampak yang dapat berpotensi merugikan dalam penggunaan istilah 4 Pilar MPR  RI  dalam  bahasa  sehari-hari.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara
teoritis  tentang  persoalan  penggunaan  istilah  4  Pilar  MPR  RI  yang  bermasalah  dan dampak atas penggunaan istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki peranan  yang  mendasar  dalam  kehidupan  manusia  karena  bahasa  selain  sebaik  alat komunikasi  juga  mentransformasikan  nilai-nilai  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan teori kebahasaan yang ada di Indonesia khususnya dalam upaya membangun kerangka dasar dalam memahami makna bangsa dan istilah yang berkembang di era sekarang ini.

## B.   LANDASAN TEORI
Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian menggunakan kerangka filsafat bahasa secara khusus menggunakan kerangka pemikiran Language Game Wittgenstein. Teori umum Language game (permainan bahasa) ini menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya  memiliki  satu  struktur  logis  melainkan  juga  bersifat  kompleks  dari  segi penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan manusia (Sartini, 2017, p. 190).
Bahasa merupakan objek material dari filsafat. Kajian Filsafat Bahasa tidak pernah lepas  dari  pemahaman  tentang  bahasa  mulai  dari  aspek  penggunaan,  fungsi,  dan pemaknaan.  Filsafat  bahasa  dapat  diartikan  sebagai  sarana  analisis  para  filsuf  dalam memecahkan,  memahami,  dan  menjelaskan  konsep  dan  problem  bahasa  ditinjau  dari aspek filsafati (Khoyin, 2013, p. 29). Bahasa dapat dikatakan sebagai satu sistem. Sistem bahasa  ini  memiliki  tiga  unsur  pembentuk,  yaitu  subsistem  leksikon,  subsistem gramatika, dan subsistem fonologi. Ketiga subsistem ini terikat dengan dunia pragmatik atau konteks dimana bahasa itu digunakan (Chaer, 2015, p. 15).
Language game merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh Wittgenstein. Teori  ini  meletakkan  dasar  pemikiran  bahwa  bahasa  memiliki  pola  dan  tata  aturan tertentu,  sehingga  bahasa  yang  digunakan  dapat  bermakna  atau  memiliki  makna  bagi orang  lain.  Menurut  Wittgenstein  setiap  kata  dalam  bahasa  bisa  memiliki  keragaman makna  sesuai  dengan  keragaman  konteks  yang  mendasari  penggunaan  kata  tersebut (Khoyin, 2013, p. 79). Kata dapat bermakna karena berada dalam konteks penggunaannya (Weerasekara, 2013, p. 86).
Istilah Language  game (permainan  bahasa)  yang  dimaksud  oleh  Wittgenstein menunjuk pada penggunaan bahasa dalam berbagai bidang kehidupan dapat dianalogkan dengan  berbagai  macam  permainan  yang  setiap  permainan  memiliki  peraturan  yang berbeda. Sehingga setiap peraturan dalam permainan tersebut harus dipatuhi dan jangan dicampuradukkan  jika  permainan  itu  berlangsung  dengan  baik.  Peraturan  penggunaan bahasa menyangkut penggunaan susunan kalimat, kosakata, dan sebagainya. Misalnya, untuk tulisan ilmiah jangan dicampuradukkan untuk tulisan novel (Chaer, 2015, p. 126). Setiap bentuk permainan bahasa memiliki aturan permainan sendiri-sendiri yang tidak dapat  dicampuradukkan  dengan  tata  aturan  permainan  yang  satu  dan  lainnya (Kaelan, 2017, p. 148).
Hastangka, Armaidy Armawi, & Kaelan Analisis Language Game terhadap Penggunaan Istilah 4 Pilar MPR RI

## C.   METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini merupakan istilah yang dirumuskan oleh MPR RI yang disebut 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen negara seperti hasil putusan  sidang  Mahkamah  Konstitusi  terkait  gugatan  empat  pilar,  risalah  sidang Mahkamah Konstitusi terkait gugatan empat pilar, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel koran, majalah Majelis .
Proses pengumpulan data dilakukan di Yogyakarta. Lokasi penelitian antara lain perpustakaan Filsafat, Perpustakaan UGM, Perpustakaan Fisipol, Pusat Studi Pancasila UGM, Perpustakaan UNY, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan  Fakultas  Hukum  Atmajaya,  Universitas  Sarwi,  dan  Perpustakaan  Taman Siswa.  peneliti  melakukan  langkah  metodologis,  yaitu  pertama , mengidentifikasi  dan mengklasifikasi  aspek  filosofis  yang  terdapat  dalam  sumber-sumber  terpilih  tersebut, yaitu menyelidiki dan menginventarisasikan konsep filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) yang tersembunyi dalam teks, peristiwa, situasi dan masalah yang terkait dengan  penelitian.  Maksud  dari  mengklasifikasi  ialah  menata,  menyusun,  memilah, menggolong-golongkan berdasarkan kategori tertentu (Endarmoko, 2015, p. 11). Kedua, evaluasi  atau  analisis  kritis  terhadap  sumber-sumber  yang  telah  dikumpulkan  untuk menemukan  kelebihan  dan  kekurangan  di  masing-masing  sumber  data  yang  telah dikumpulkan  untuk  dikonfirmasikan  atau  dikonfrontasikan  dengan  data  atau  masalah yang  dibahas,  yaitu  meneliti  koherensi  internal.  Ketiga , Analisis  atau  kajian  filosofis dengan  menjelaskan  kedudukan  realitas  atau  fenomena  aktual  yang  terjadi  dalam penelitian untuk dapat menemukan suatu pemahaman baru.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, metode Verstehen merupakan metode analisis ini digunakan untuk memahami unsur-unsur yang melekat didalam pemikiran seseorang, unsur pemikiran tersebut bisa dalam bentuk kajian kritis, reflektif, atau suatu analisis kontekstual. Verstehen bertujuan untuk memahami pengalaman hidup (life experience) orang tentang konsep empat pilar. Unsur-unsur yang dianalisis dalam teks dan wawancara adalah apa saja kecenderungan orientasi  berpikir  seseorang  atau  teks  tentang  empat  pilar  dan  Pancasila,  keinginan, harapan, dan dasar pemikiran tentang empat pilar. Bagaimana proses pewacanaan empat pilar yang berkembang di tingkat komunitas, individu, organisasi, dan aspek kehidupan lainnya.  Kedua,  metode  interpretasi.  Peneliti  berusaha  melakukan  penafsiran  dan mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari bacaan/teks yang ada. Webster  mendefinisikan  interpretasi  adalah  kegiatan  untuk  menjelaskan  sesuatu  yang tidak  jelas;  memberitahukan  tentang  makna  sesuatu;  menerjemahkan  sesuatu  menjadi lebih  dimengerti  dengan  bahasa  yang  familiar  dan  istilah  yang  umum  dipahami, menguraikan; memaparkan (T. H. H., 1936, p. 5). Stecker (1994, p. 194) menjelaskan bahwa berbagai objek pengalaman dapat dijadikan bahan interpretasi termasuk karya seni dan sastra. Interpretasi berkaitan dengan membawa sesuatu hal dari tidak dapat ditangkap kepada  dapat  ditangkap.  Interpretasi  ialah  proses  menyampaikan  pesan  yang  secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Oleh karena itu, interpretasi dimaknai untuk
mengungkap  inti  dari  pesan  tersembunyi  dibalik  teks  berdasarkan  konteks  yang  ada (Poespoprodjo, 1987, p. 197). Ketiga, metode padan, peneliti melakukan hubung-banding atau  pembandingan  dari  data  yang  ada  dengan  sumber  data terkait  dengan  topik  yang dibahas untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian makna dan substansi yang dimaksud (Mahsun, 2017, p. 376).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Problem Istilah 4 Pilar MPR RI
Rumusan 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi problem filosofis karena memunculkan perdebatan dan konflik di masyarakat. Konsekuensi atas pemilihan kata atau istilah empat pilar dengan memasukkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi suatu kategori dan unsur dalam istilah  empat  menjadikan  program  yang  dicanangkan  oleh  MPR  RI  kontraproduktif dengan apa yang seharusnya untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada negara. Munculnya gagasan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di mulai dari suatu wacana  dan  kebimbangan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara ketika maraknya aksi brutalitas generasi muda seperti tawuran, konflik sosial, intoleransi antar umat beragama, pemekaran wilayah, korupsi, miskinnya pendidikan karakter, dan terorisme (Hastangka, 2018).
Namun  terjadi  dinamika  perbedaan  pendapat  terkait  persoalan  sosialisasi  empat pilar.  Pertama,  mengapa  dalam  sosialisasi  empat  pilar  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  Pancasila  disebut  bagian  dari  pilar,  dan  apa  dasarnya  memilih  istilah penyebutan pilar berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan  Bhinneka  Tunggal  Ika;  pertanyaan  kritis  lain  mengapa  4,  bukan  tiga,  bukan  dua, bukan  5,  atau  yang  lainnya.  Buku  yang  diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI berjudul  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara  menyatakan  bahwa “penyebutan  empat  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidaklah  dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda.  Dalam  hal  ini,  posisi  Pancasila  tetap  ditempatkan  sebagai  nilai  fundamental berbangsa  dan  bernegara”  (2012,  p.  xii).  Kedua,  sosialisasi  empat  pilar  kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai mengada-ada, elitis dan politis.
Sosialisasi 4 Pilar di sebagian kalangan akademisi, Perguruan Tinggi, dan pendidik termasuk guru dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif, bagaimana mungkin empat pilar disosialisasikan sedangkan keempat pilar tersebut memiliki fungsi dan konteks yang berbeda mengapa harus disebut pilar dan apa dasarnya menjadi pilar. Misalnya, UUD 1945, bukan suatu pilar, begitu juga Pancasila dalam catatan sejarah adalah dasar negara, pidato Soekarno 1 Juni 1945, Pancasila disebut sebagai philosofische grondslag, dalam lirik  lagu  mars  Garuda  Pancasila  karangan  Sudharnoto  disebutkan  bahwa  Pancasila adalah dasar negara bukan dikatakan sebagai pilar negara sebagaimana lirik lagu sebagai berikut.
“Garuda Pancasila, aku lah pendukung mu; Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu;  Pancasila  dasar  negara;  Rakyat  adil  makmur  sentosa;  Pribadi bangsaku; Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.”
UUD  1945  yang  disosialisasikan  oleh  MPR  RI  dalam  4  Pilar  ternyata  tidak disajikan  secara  utuh.  Justru  UUD  1945  yang  dianggap  bagian  dari  empat  pilar  tidak pernah dijelaskan secara holistik dan komprehensif. Persoalan lain juga muncul bahwa UUD 1945 sekarang ini bukan UUD 1945 tetapi UUD hasil dari amandemen melalui 4 tahap.  Sehingga  sosialisasi  4  Pilar  yang  salah  satunya  UUD  1945,  cenderung  tidak disampaikan  makna  filosofisnya.  Dampaknya  kegiatan  sosialisasi  4  Pilar  kepada masyarakat,  kalangan  akademik,  dan  guru  akhirnya  lebih  cenderung  elitis  dan  politis. Sosialisasi yang disampaikan oleh MPR RI melalui seminar, sarasehan, pelatihan, dan kajian  akademik,  sampai  sekarang  ini  belum  menunjukkan  dampak  positif  bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Sampai sejauh ini juga belum ada bukti otentik bahwa upaya sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk memperbaiki moralitas bangsa dan negara dan berdampak positif perbaikan moral para penyelenggara  negara.  Ketiga,  Metode  yang  disampaikan  oleh  MPR  RI  dalam mensosialisasikan empat pilar ternyata memiliki kecenderungan sporadis, disebarluaskan pada  kalangan  terbatas,  dan  dalam  konteks  seminar,  sarasehan,  maupun  kajian  untuk kalangan  akademis.  Adapun  untuk  kalangan  masyarakat  melalui roadshow dan kunjungan ke berbagai daerah dan desa untuk menemui beberapa wakil dari masyarakat.
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini berakibat bagi sebagian Perguruan Tinggi dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan “proyek” dari pemerintah melalui MPR RI. Kegiatan sosialisasi  empat  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  bentuk roadshow, banyak  dilaksanakan  di  hotel  berbintang  bukan  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi. Misalnya, pada hari Minggu, 8 Maret 2011 MPR RI melakukan sosialisasi 4 pilar di hotel Le  Median  Serang  Banten  yang  dihadiri  oleh  LSM,  Ormas,  Paguyuban  Pencak  Silat, Pondok Pesantren, mahasiswa, dan pemuda serta wiraswastawan tidak kurang dari 250 orang  telah  memadati  ballroom  hotel  sejak  pukul  11.00,  padahal  acara  di  mulai  pada pukul 14.00 (Majalah Majelis Edisi No.06/TH.V/Juni 2011, p. 60). Pada tanggal 17-19 Juni 2011 diadakan lokakarya materi sosialisasi 4 pilar di hotel Shantika, Jakarta untuk uji sahih metode dan materi 4 pilar (Majalah Majelis Edisi No.07/Th.V/Juli 2011, p. 26). Problem penggunaan istilah 4 Pilar telah nyata, yaitu proses penggunaan bahasa politik sebagai  bentuk  permainan  bahasa  untuk  kepentingan  kekuasaan.  Problem  penggunaan istilah  dalam  hal  ini  tidak  hanya  sekedar  persoalan  bahasa  tetapi  menjadi  bagian  dari persoalan  politik  bahasa.  Persoalan  politik  bahasa  mengarah  pada  bahasa  menjadi legitimasi kekuasaan untuk menjalankan “proyek” kekuasaan.

## 2. Analisis Language Game Wittgenstein
Istilah 4 Pilar MPR RI pada awalnya merupakan kategori ragam bahasa politik yang dirumuskan oleh para politisi. Dalam ragam bahasa politik, bahasa memiliki tata aturan permainan  tersendiri  sebagaimana  oleh  Wittgenstein  permainan  bahasa  tidak  dapat
dicampur adukan dalam konteks yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah 4 Pilar  MPR  RI  ini  telah  memasuki  arena  permainan  bahasa  yang  lain  seperti  sejarah, politik, hukum, sosial, dan pendidikan. Istilah 4 pilar MPR RI menjadi semakin kompleks setelah  penggunaan  istilah  4  Pilar  ini  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa:
1.1 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara”, yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.2 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara”, yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5189)  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan  dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  istilah  4  Pilar  MPR  RI  yang bermula  dari  bahasa  politik  kemudian  menjadi  bahasa  hukum  melalui  dasar  UU  No  2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahasa hukum merupakan bahasa yang bersifat mengikat dan tidak dapat dengan mudah ditafsirkan  menurut  kepentingan  kelompok  atau  individu.  Bahasa  hukum  atau  istilah hukum  bersifat  mengikat  dan  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  berimplikasi  secara imperatif apabila melanggarnya. MPR RI kemudian mengganti istilah yang sebelumnya pernah menyebut 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara kemudian menjadi 4 Pilar MPR RI. Penggunaan istilah ini tidak hanya menyimpang secara hukum tetapi juga menyimpang secara historis, filosofis, dan sosiologis. Pada aspek historis, istilah Pancasila tidak pernah dikenal  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia  sebagai  pilar.  MPR  RI  telah  membuat  tata permainan bahasa dan istilah yang melanggar aturan main kebahasaan yang lain. begitu juga pemakaian UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak pernah dikenal dalam sejarah sebagai kategori pilar. Pada aspek filosofis, penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI dalam  konteks  filsafat  telah  menyimpang  dari  aspek  ontologis,  epistemologis,  dan aksiologis.  Aspek  ontologis  menunjukkan  bahwa  keberadaan  4  Pilar  MPR  RI  yang mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat ditemukan  struktur  keberadaannya  dalam  realitas  berbangsa  dan  bernegara  bahwa Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika  adalah  pilar.  Aspek epistemologis menunjukkan bahwa 4 Pilar MPR RI dianggap sebagai nalar sesat yang mengarahkan pada penyimpangan pemahaman dan pemaknaan tentang hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Aspek aksiologis, ditemukan bahwa istilah 4 Pilar MPR RI hanya sekedar bernilai pragmatis bukan substantif. Pada aspek  sosiologis,  penggunaan  istilah  4  Pilar  MPR  RI  tidak  dikenal  dalam  bahasa
sosiolinguistik untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar.
Penggunaan  istilah  4  Pilar  MPR  RI  mengalami  persoalan  tata  aturan  yang  tidak dipatuhi dengan baik. Pada awalnya, MPR RI menggunakan pengertian dan pemaknaan 4 Pilar berdasarkan dari kamus bahasa. Pemerintah dalam keterangan tertulis pada sidang uji  materiil  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  pada  tanggal  17  Februari  2014  di Mahkamah  Konstitusi  terkait  pemahaman  dan  pengertian  pilar  menjelaskan  bahwa (salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013).
“pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral  dan  menentukan  karena  bila  pilar  ini  tidak  kokoh  atau  rapuh  akan berakibat  robohnya  bangunan  yang  disangganya. Pilar  ini  sangat  menentukan kokoh  dan  kuatnya  bangunan  yang  terdiri  atas  material  istimewa  yang  dapat dipertanggungjawabkan.”
Begitu juga dalam penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulis pada sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada tanggal 17 Februari 2014 di Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian dan penjelasan terkait konsep pilar sebagai berikut (salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013).
“bahwa  “pilar”  mengandung  makna  merupakan  tiang  penyangga  suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar  ini  tidak  kokoh  atau  rapuh  akan  berakibat  robohnya  bangunan  yang disangganya.  Demikian  pula  halnya  dengan  bangunan  negara-bangsa, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang  mendiami  suatu  negara  akan  merasa  aman,  nyaman,  tenteram  dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system atau philosophische grondslag , yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara- bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI bermasalah secara makna bahasa dan konteks penggunaannya.  Istilah  4  Pilar  MPR  RI  merupakan  model  buruk  dalam  penggunaan istilah  dalam  bahasa  karena  melanggar  aturan  permainan  bahasa.  Istilah  pilar  dalam bidang  ilmu  khusus  hanya  dikenal  dalam  bidang  ilmu  arsitektur,  Teknik  Sipil,  ilmu politik,  ilmu  linguistik,  dan  ilmu  sosial.  Unesco  pernah  merilis  terkait  empat  pilar pendidikan, yaitu (1) learning to know, (2) Learning to do, (3) learning to be, (4) learning to live together. Dalam konteks hukum tata negara, psikologi, dan filsafat, istilah pilar tidak dikenal. Dalam istilah ilmu hukum tata negara biasanya menggunakan istilah asas, prinsip, dan dasar. Sedangkan, dalam ilmu filsafat banyak menggunakan istilah esensi, dasar, dan eksistensi. Pada ilmu arsitektur, penggunaan kata “pilar” untuk menyebutkan bagian dari bangunan, yaitu tiang atau penyangga. Pada ilmu politik istilah “pilar” sering dipakai  dalam  berbagai  kajian  dan  penelitian,  tema  diskusi  dan  seminar  bahkan  buku
seperti  pilar-pilar  demokrasi,  media  sebagai  pilar  demokrasi,  dan  salah  diskusi  yang diselenggarakan oleh MPR menggunakan istilah pilar, yaitu dialog pilar negara (Majalah Majelis Edisi No. 01/TH.IX/Januari 2015, p. 50 & 52). Prawiroatmodjo mendefinisikan kata pilar sebagai tiang besar dari tembok (Prawiroatmodjo, 1957, p. 91). Purwadarminta (1937, p. 491) mendefinisikan pilar dalam istilah Jawa ialah disigar moedjoer ; sigaran ; saka gede kang digawe tembok . Sedangkan pengertian “tiang” dalam bahasa Jawa Kuna (Kawi) berarti “saka” (Mardiwarsito, 1985, p. 492).
Istilah  4 Pilar  MPR  RI  merupakan  bentuk  penyimpangan  bahasa  yang  terjadi  di Indonesia.  Dalam  teori language  game ditunjukkan  bahwa  setiap  permainan  bahasa mengandung aturan tertentu yang mencerminkan ciri khas dari corak permainan bahasa yang  bersangkutan.  Adanya  keanekaragaman (pluraformitas) bahasa  yang  dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mulai dari aspek penggunaan jenis kata, kalimat, dan acuan yang tidak dapat dicampuradukkan begitu saja (Mustansyir, 2007, p. 103-105). Istilah 4 Pilar MPR terbukti mencampuradukkan berbagai macam kata dalam yang memiliki ciri khas  dan  corak  tersendiri  menjadi  satu  varian  yang  sama,  sehingga  membingungkan terhadap pemaknaan atas istilah dan bahasa yang sebenarnya.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  istilah  4 Pilar MPR RI telah menyebabkan distorsi pemaknaan atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan  Bhinneka  Tunggal  Ika  karena  istilah  4 Pilar MPR  RI  tidak  pernah  dikenal  dalam konteks  bahasa  sejarah,  hukum,  sosiolinguistik  yang  berkembang  dan  hidup  di masyarakat. Dalam analisis permainan bahasa Wittgenstein menunjukkan bahwa setiap bahasa seharusnya memiliki aturan permainan yang harus dipatuhi dan diikuti. Namun, dalam konteks penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI menunjukkan MPR RI tidak mengikuti kaidah dan permainan bahasa yang ditetapkan sehingga istilah 4 Pilar MPR RI mengalami disorientasi pemaknaan mulai dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Istilah 4 Pilar MPR RI merupakan istilah yang berdampak pada penyesatan nalar publik terhadap pemahaman yang benar tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, pertimbangan ilmiah dalam merumuskan suatu istilah dalam ragam ilmiah dan sosial  menjadi  sangat  penting  agar  tidak  menyebabkan  kesalahpahaman  dan kesalahpemaknaan atas istilah yang dirumuskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baldwin, T. (2006). Philosophy of Language in the Twentieth Century. In E. Lepore &
B. Smith, The Oxford Handbook of Philosophy of Language . Oxford: Clarendon Press.
Basman. (2009). Filsafat Ilmu sebuah Pengantar , Yogyakarta: Gusepa.
Chaer, A. (2015). Filsafat Bahasa . Jakarta: Rineka Cipta.
Christman,  J.  (2002). Social  and  Political  Philosophy  a  Contemporary  Introduction . London: Routledge.
Endarmoko, E. (2015, Juli). Proses. Kompas , hal. 11.
Hardjono.  (2009,  Juni).  Amandemen  UUD  1945  Tak  Memiliki  Legitimasi  Filosofis.
Kedaulatan Rakyat .
Hastangka.  (2018). Tinjauan  Filosofis  Atas  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Pancasila. Disertasi . Fakultas Filsafat UGM.
Hirsch, E. (1982). The Politics of Theories of Interpretation. Critical Inquiry, 9 (1), 235- 247. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1343282
Jolley, N. (2006). Metaphysics. In D. Rutherford, The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy . London: Cambridge University Press.
Kaelan.  (2012). Problem  Epistemologis  Empat  Pilar  Berbangsa  dan  Bernegara. Yogyakarta: Paradigma.
Kaelan. (2017). Filsafat Bahasa Hakikat dan Realitas Bahasa. Yogyakarta: Paradigma.
Khoyin, M. (2013). Filsafat Bahasa . Bandung: Pustaka Setia.
Kiemas, T. (2013). “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Sumber Moralitas  dan  Hukum  Nasional” Pidato  Ilmiah  Penganugerahan  Gelar  Doctor Honoris Causa . Jakarta: Universitas Trisakti.
Mahsun. (2017). Metode Penelitian Bahasa Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya. Depok: Rajagrafindo Persada.
Majalah Majelis Edisi No. 06/TH.V/Juni 2011.
Majalah Majelis Edisi No. 07/Th.V/Juli 2011.
Majalah Majelis Edisi No.01/TH.IX/Januari 2015.
Mardiwarsito. (1985). Kamus Jawa Kuna (Kawi) – Indonesia . NTT: Nusa Indah.
Mustansyir,  R.  (2007). Filsafat  Analitik  Sejarah,  Perkembangan,  dan  Peranan  Para Tokohnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poespoprodjo. (1987). Interpretasi. Bandung: Remadja Karya.
Prawiroatmodjo, S. (1957). Bausastra Jawa-Indonesia. Jilid I. Jakarta: Masagung.
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013.
Ross, W. D. (1972). The Works of Aristotle Volume VIII Metaphysica. London: Oxford University Press.
Rutherford, D. (2006). The Cambridge Companion Early Modern Philosophy. London: Cambridge University Press.
Sartini,  N.  (2017).  Permainan  Bunyi  Bahasa  dalam  Media  Sosial. Tutur:  Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara, 3 (2), 188-196. Retrieved from http://tutur.apbl.org/index.php/tutur/article/view/66
Stecker, R. (1994). Art Interpretation. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 52 (2), 193-206. DOI: http://doi.org/10.2307/431166
T.  H.  H.  (1936).  On  the  Subject  of  Interpretation. The  Compass,17 (7),  5-6.  Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23706301
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Weerasekara, R.A.D.P. (2014). A Study on Ludwig Wittgenstein’s Concept of Language Games and the Private Language Argument. Sabaragamuwa University Journal,
12 (1), 83–95. DOI: http://doi.org/10.4038/suslj.v12i1.7025