Akibat Hukum Atas Perubahan a Isi Akta a Notaris a Tanpa Persetujuan a Para Pihak a
Katinka Dyah Kusumawati, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: katinka_dyah@yahoo.com

## Abstract
A  notary  is  usually  considered  an  official  from  whom  reliable  advice  can  be  obtained.  However,  in practice  in  the  field,  there  are  notaries  who  violate  the  provisions.  This  study  aims  to  determine  the accountability of the notary regarding changes to the contents of a notary deed without the consent of the parties and the legal consequences of changing the contents of a notary deed without the consent of the parties. This study used a normative juridical approach. The results of this study state that a notary who changes the contents of a notary deed without notification to either party, then the notary must be liable by  being  sentenced,  but  in  terms  of  the  strength  of  evidence,  the  original  deed  is  degraded  into  an underhand  deed  because  it  has  violated  several  articles  contained  in  the  law.  -invited  the  position  of notary public. The legal consequence of changing the authentic deed that does not meet the requirements causes huge losses  to  one of  the parties involved in  the implementation  of  the contract.  Loss  of  a party due to an act against the law. Any violation of the law that changes actual behavior without informing the parties must be held accountable for administrative law, civil law and criminal law.

## Keywords: change; deed; Notary

## Abstrak
Seorang a notaris  biasanya  dianggap  sebagai  pejabat  dari  siapa  nasihat  yang  dapat  diandalkan  dapat diperoleh.  Namun  dalam  praktek  di  lapangan,  ada  notaris    yang  melanggar  ketentuan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  notaris  terkait  perubahan  isi  akta  notaris  tanpa persetujuan para pihak dan akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan notaris yang mengubah isi akta notaris tanpa pemberitahuan kepada salah satu pihak maka notaris harus bertanggungjawab dengan dijatuhi hukuman, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam  undang-undang  jabatan  notaris.  Akibat  hukum  dari  perubahan  akta  otentik  yang  tidak  memenuhi persyaratan  menyebabkan  kerugian  yang  besar  bagi  salah  satu  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kontrak.  Kerugian  salah  satu  pihak  akibat  daru  perbuatan  melawan  hukum.  Setiap  pelanggaran  hukum yang  mengubah  perilaku  yang  sebenarnya  tanpa  memberitahu  para  pihak  harus  dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.
Kata kunci: perubahan; akta; notaris

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Profesi  notaris  menjadi  tolak  ukur  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  di  masyarakat, karena  notaris  diberikan  kekuasaan  oleh  penyelenggara  negara  untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan  penting,  dan  sifatnya  digunakan  sebagai  perlindungan  hukum.  Banyak  aspek  praktik hukum yang terkait dengan notaris terkait dengan perilaku yang sebenarnya dan penggunaannya dalam proses pembuktian (Kie, 2011).
Mengingat fungsi notaris adalah menjadi pejabat  biasa yang berhak melakukan perbuatan nyata,  maka  dalam  seluruh  lapisan  masyarakat  jabatan  notaris  dirasa  sangatlah  penting  dan sangat  dibutuhkan.  Seorang a notaris  biasanya  dianggap  sebagai  pejabat  dari  siapa  nasihat  yang dapat diandalkan dapat diperoleh. Semua konten yang dia tulis dan konfirmasi adalah benar, dan dalam  proses  hukum  notaris  merupakan  pembuat  dokumen  yang  kuat.  Seperti  dalam  peraturan perundang-undangan,  adanya  bentuk  ideal  ketika  kontrak  para  pihak  disepakati.  Namun  dalam praktek di lapangan, notaris melanggar ketentuan.
Pendekatan mencapai  kesepakatan tidak  akan memberikan efek jera bagi  industri  notaris, karena masih ada beberapa notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum saat menjalankan kewenangan  dan  tugasnya  sebagai  notaris.  Pekerjaan  harian  notaris  juga  mengandung  risiko hukum,  dalam  Putusan aa Mahkamah  Agung a No.1003k/Pid/2015  menjelaskan  terjadinya perubahan a pada beberapa isi pasal.
Kasus berawal pada Maret tahun 2011, PT. Bonita Indah diundang untuk mengikuti tender pengadaan 210 unit mobil ringan tanpa pengemudi yang akan disewakan ke PT. Chevron Pasifik Indonesia.  Setelah  mendapat  undangan  tersebut,  DFS  menjabat  sebagai  direktur  PT.  Bonita Indah  mengadakan  pertemuan  untuk  bekerjasama  dengan  BS  dan  MH.  Berdasarkan  hasil pertemuan  tersebut,  notaris  NS  menandatangani  dokumen  atau  draft  perjanjian  kerjasama (Minuta Akta No. 149).
Setelah draf perjanjian kerjasama selesai  dibuat,  kemudian Notaris NS  menyerahkan draf perjanjian  tersebut  kepada  DFS  sebagai  Pihak  Pertama,  sedangkan  BS  dan  MH  sebagai  Pihak Kedua, untuk dibaca dan dipelajari yang selanjutnya para pihak membawa pulang draf tersebut. Ketika  DFS  membaca  dan  mempelajari,  ternyata  terdapat  perubahan  pada  Pasal  7  draf  Minuta Akta Nomor 149. Pasal 7 yang pada awalnya disebutkan bahwa yang menerima imbalan jasa fee
berupa  empat  unit  mobil  di  akhir  pekerjaan  dan  fee  berupa  uang  sebesar  Rp.  5.000.000,00  per bulannya adalah Pihak Kedua, padahal yang seharusnya menerima adalah Pihak Pertama.
Selanjutnya,  tanpa  sepengetahuan  Pihak  Pertama,  pada  Pasal  4,  6,  dan  9  juga  terdapat perbedaan.  Perubahan  yang  telah  dilakukan  NS  dengan a menghapus, menindih, a dan menggantinya i dengan  yang i lain  pada  isi  Pasal i 4, 6, 7,  dan i 9  telah  melanggar  Pasal  48  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  atau  dikenal  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris (UUJN-P)  yaitu  isi  akta  tidak  boleh  dirubah  atau  ditambah,  baik  berupa  penulisan  tindih, penyisipan,  pencoretan,  atau  penghapusan  dan  menggantinya  dengan  yang  lain.  Terhadap perubahan yang dilakukan oleh Notaris NS tersebut, DFS melaporkan NS ke Majelis Pengawas Notaris  Wilayah  Provinsi  Riau  dan a telah  dilakukan a sidang  dengan a putusan  yang a menyatakan pengaduan a pelapor  DFS  dapat a diterima;  dan  menghukum a Notaris  NS  dengan  teguran  lisan karena telah merubah isi akta pada Pasal 4, 6, 7, dan 9.
Namun,  apabila  akta  tersebut  telah  ditandatangani,  maka  Notaris  memiliki  kewenangan untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang tercantum pada Minuta Akta. Akta tersebut menguraikan pembetulan yang dilakukan di hadapan penghadap, saksi dan notaris, serta  mencantumkan  tanggal  dan  nomor  akta  pembetulan  dalam  akta  Minuta  asli  untuk memberikan  catatan  tentang  hal  ini.  Salinan  risalah  rapat  harus  diserahkan  kepada  para  pihak. Apabila  notaris  tidak  membuat  ketentuan  koreksi  tersebut  di  atas,  maka  akta  tersebut  hanya memiliki  kekuatan  sebagai  akta,  dan  para  pihak  dapat  dirugikan  dan  meminta  mereka  untuk membayar kembali biaya, kompensasi dan bunga kepada Notaris.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  membuat  suatu  akta  otentik,  seorang Notaris  wajib  mentaati  ketentuan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal tersebut  memberikan  konsekuensi  hukum  bagi  Notaris  yang  melanggar.  Pelanggaran  terhadap tugas dan wewenangnya dapat berakibat pengenaan sanksi oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris.  Sanksi  yang  dijatuhkan  dapat  berupa  teguran  hingga  pemecatan  tidak  dengan  hormat oleh  Dewan  Pengawas  atau  Badan  Kehormatan  Perkumpulan  berkaitan  dengan  pelanggaran kode etik maupun sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran pidana.

## 2. Kerangka Teori
“Akibat  hukum  adalah  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  hukum,  terhadap  suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum” (Ali, 2011).  “Akibat hukum merupakan hasil dari tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  akibat  yang  diharapkan  dari  pelaku  hukum.  Efek yang diharapkan adalah  hasil hukum,  dan tindakan yang diambil adalah tindakan hukum,  yaitu tindakan  yang  mematuhi  hukum  yang  berlaku”  (Soeroso,  2014).  Keabsahan  hukum  mengacu pada  suatu  peristiwa  yang  disebabkan  oleh  alasan  tertentu,  yaitu  perilaku  orang  hukum,  baik perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum.
Menurut Kelsen (2016) dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal  perbuatan yang bertentangan”.  “Tanggung jawab dalam kamus hukum  dapat  disebut sebagai liability dan responsibility ,  istilah liability menunjuk  pada  tanggung  jawab  yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh  subjek hukum, sedangkan istilah responsibility mengacu  pada  tanggungjawab  politik”  (Ridwan,  2011).  “Teori  tanggung  jawab  menekankan pada  makna  tanggung  jawab  yang  muncul  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  guna menjelaskan teori tanggung jawab dalam liability” (Azheri, 2011), secara hukum, suatu konsep yang  berkaitan  dengan  kewajiban  hukum  seseorang,  yaitu  orang  tersebut  secara  hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu, kalau-kalau tindakannya itu ilegal.
Menurut  Pasal  1  angka  1  UUJN-P  menyebutkan  bahwa  “Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainya  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang  ini”.  Selanjutnya  dalam  penjelasan  UUJN-P  dinyatakan  bahwa  notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  sejauh  pembuatan  akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.

## 3. Permasalahan
Pelaksanaan  akta  tersebut  tidak  akan  menimbulkan  efek  jera  bagi  notaris,  karena masih aa ada  notaris aa yang  melakukan aa perbuatan  melawan  hukum  dalam aa menjalankan kewenangan a dan  tugasnya  sebagai aa notaris.  Salah  satunya  ditemukan  Notaris  yang  lalai  ketika melakukan perubahan isi akta tanpa melibatkan persetujuan dari para pihak yang menyebabkan
kerugian  pada  para  pihak.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak?
b. Apa akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak?

## 4. Kebaruan/Orisinalitas
Penelitian yang dilakukan oleh Amrina Khairi Ilma dan Pieter E. Latumenten dengan judul “Konstruksi Perubahan Isi dan Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Ketik dalam Akta Notaris (Analisis  Putusan  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  No.  09/B/MPPN/VIII/2019)”,  memiliki persamaan  dengan  penelitian  ini  adalah  sama-sama  membahas  tentang  akibat  hukum  notaris terhadap  perubahan  isi  akta  tanpa  persetujuan.  Perbedaannya  adalah  ditinjau  dari  Akta Pembiayaan Modal  Kerja Tetap Langsung (PMKTL), sedangkan penelitian ini ada akta notaris secara umum (Ilma, Amrina Khairi & Latumenten, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ryno  Bagas  Prahardika  dengan  judul  “Tanggung  Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank”, memiliki persamaan pada penelitian  ini  adalah  sama-sama  membahas  tentang  akibat  dan  tanggungjawab  notaris  terhadap perubahan  akta.  Sedangkan,  perbedaannya  adalah  ditinjau  dari  Akta  Perjanjian  Kredit  Bank sedangkan penelitian ini ada akta notaris secara umum (Prahardika, 2018).
Berdasarkan  kedua  penelitian  terdahulu  yang  telah  dijelaskan  di  atas  terdapat  perbedaan pada penelitian ini yaitu objek yang ditinjau karena penelitian ini meninjau perjanjian kerjasama, yang telah merugikan salah satu pihak karena kelalaian dari Notaris.

## B. METODE a PENELITIAN
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  “penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti”  (Soekanto  &  Mamudji,  2015).  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penelitian  hukum  ini  adalah  deskriptif aa analitis.  Bersifat  deskriptif, a karena  penelitian aa ini dimaksudkan aa untuk  memberikan aa gambaran  secara aa rinci,  sistematis aa dan  menyeluruh aa terhadap
segala  hal  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Sedangkan  istilah  analitis,  mengandung  makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna.
“Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2010). Maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder  yang  bersumber  dari  buku-buku,  literatur,  dan  pendapat  ahli  hukum  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini  serta  data  primer  dalam  penelitian  ini  hanya  digunakan  sebagai  pelengkap penelitian hukum ini.
Penulis  menggunakan  data  kualitatif  dalam  menganalisis  data  yang  telah  dikumpulkan. “Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan-nya, mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari,  dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” (Marzuki, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Notaris  Terkait  Perubahan i Isi  Akta i Notaris  Tanpa  Pesetujuan Para i Pihak
Jabatan  notaris  sebagai  jabatan  yang  dipercaya,  sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya notaris  diwajibkan  menjaga  harkat  notaris  secara  keseluruhan.  Perilaku  hidup  notaris  secara langsung maupun tidak langsung  akan berpengaruh terhadap  harkat  dan  martabat  hidup  notaris (Anshori, 2010).
Notaris  sebagai  pejabat  umum  dituntut  harus  mampu  menjalankan  tugas  profesi  dengan sebaik  mungkin  sesuai  dengan  kaidah  hukum  agamanya  dan  peraturan  hukum  yang  berlaku. Notaris  akan  mendapatkan  sanksi  tidak  hanya  berupa  sanksi  hukum  positif  saja,  melainkan sanksi  moral  dari  masyarakat  dan  sanksi  spiritual  menurut  hukum  agamanya  manakala  berbuat tindakan  yang  dilakukan  melanggar  hukum.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  diberikan kepercayaan  untuk  mengemban  sebagian  tugas  negara,  sehingga  dilarang  untuk  menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya (Pradhipta, 2017).
Sebagai  pejabat  umum (openbaar  ambtenaar ),  notaris  memiliki  kewenangan  untuk membuat  akta  otentik.  Notaris  dalam  menjalan  tugasnya  dituntut  untuk  selalu  disiplin,
professional  dan  berintegritas  serta  selalu  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku khususnya dalam pembuatan suatu akta sehingga menjadi akta yang otentik (Kie, 2011). Apa  yang  tertuang  dalam  awal  dan  akhir  akta  adalah  ungkapan  yang  mencerminkan  keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris  harus  selalu  berpedoman  pada  hukum  Negara Republik Indonesia yang berlaku dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, notaris wajib melaksanakan tugas utamanya sesuai dengan standar etika yang disepakati oleh notaris yang diatur dalam kode etik.
Akta  otentik  menjadi  suatu  bukti  yang  sempurna  menyangkut  sesuatu  yang  termuat didalamnya,  artinya  manakala  seseorang  mengajukan  akta  resmi  kepada  Hakim  sebagai  alat bukti. Hakim diharuskan menerima dan mengganggap apa yang tertulis dan termuat dalam akta tersebut  merupakan  peristiwa  yang  sungguh-sungguh  telah  terjadi  dan  hakim  tidak  dapat memerlukan untuk penambahan pembuktian lainnya. Sesuatu yang diperjanjikan dan dinyatakan dalam akta tersebut seperti apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan didengar oleh Notaris, terutama mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas  yang  hadir  dan  tempat  akta  itu  dibuat  merupakan  kekuatan  pembuktian  formal. Mengenai  kekuatan  pembuktian  materil  tersbut  terkait  isi  atau  materi  dari  akta  tersebut (Widjaya, 2007).
Bentuk  penyimpangan  terjadi  dalam  perjanjian  kerjasama  dalam  pembelian  modal  oleh notaris yang didalamnya terdapat klausul yang tidak sama antara akta minuta dengan draft akta minuta  akta.  Pendekatan  mencapai  kesepakatan  tidak  akan  memberikan  efek  jera  bagi  industri notaris,  karena  masih  banyak  ditemukan  notaris  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum ketika menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagai notaris. Tentunya pekerjaan harian notaris juga  mengandung  resiko  hukum.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, sering terseret bahkan terlibat kasus pidana terkait akta yang dibuatnya.  Notaris  harus  memahami  apa  saja  risiko  jerat  pidana  yang  mungkin  dihadapinya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Seorang  notaris  apabila  tidak  berhati-hati  dalam mengemban  tugasnya  maka  dapat  saja  terjadi  disangka  melakukan  tindak  pidana  tersebut  baik sebagai pelaku (pleger) maupun turut serta atau pembantu kejahatan.
Salah  satu  tindakan  notaris  yang  telah  disebutkan  di  atas  yaitu  merubah  isi  akta  tanpa persetujuan  para  pihak,  hal  tersebut  sudah  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum. Undang-undang melarang perjanjian yang disepakati tersebut, karena kesepakatan mengandung unsur  kecurangan,  sehingga  akan  berdampak  pada  kekurangan  hukum  dalam  perumusan kesepakatan.  Perbuatan  tersebut  sangat  merugikan  bagi  para  pihak  yang  terlibat.  Apabila ditemukan  indikasi  terdapatnya  pelanggaran  kontrak  dalam  perjanjian,  proses  pidana  dapat dilakukan  karena  adanya  pihak  yang  dirugikan.  Jika  ditemukan  adanya  hubungan  kontraktual yang  fiktif/dipalsukan  antara  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  dan  pihak  yang  mengalami kerugian,  dapat  mengajukan  gugatan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  dicabutnya  putusan  asli Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  divonis  pidana  penjara  satu  tahun  (satu  tahun) karena melakukan pelanggaran tindak pidana pemalsuan dokumen asli.
Mengingat  notaris  bukanlah  sebagai  diantara  satu  pihak  yang  tercantum  dalam  akta notariilnya.  Namun  dalam  kasus  hukum  sebagai  saksi  atau  tergugat,  notaris  harus  bertanggung jawab atas notarisnya, jika ada kendala maka notaris juga bertanggung jawab atas notaris  yang dibuatnya.  Sistem  pertanggungjawaban  tergantung  pada  tingkat  pelanggaran  dan  konsekuensi hukum  yang  disebabkannya.  Tanggung jawab seorang notaris  secara umum merupakan  pidana, administrasi  dan  perdata.  Notaris  kenakan  sanksi  pidana  manakala  tanggung  jawab  pidana tersebut  terkait  masalah  pidana,  dikenai  sanaksi  administrative  manaka  notaris  tersebut melakukan  pelanggaran  administrasif,  dan  dikenakan  sanksi  perdata  manakala  notaris  tersebut melaakukan  pelanggaran  perdata.  Hal  tersebut  sebagai  akibat  atas  pelanggaran  dan  kelalaian notaris dalam proses pembuatan akta yang sebenarnya (Subekti, 2013).
Berdasarkan  pada  UUJN-P  tidak  diatur  mengenai  tanggung  jawab  pidana  notaris  publik atas  perbuatannya  tetapi  tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  dikenakan  jika  Notaris melakukan  perbuatan  pidana.  Hal  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  264  ayat  (2)  KUHP  yang menjelaskan bahwa isinya sama dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, perbedaannya terletak pada  pokok  bahasannya  bukan  pemalsuan.  Objek  yang  dipalsukan  adalah  jenis  huruf  tertentu, seperti kontrak nyata, dan sebagainya (Lamintang, 2014).
Jika pihak yang disebutkan dalam kontrak yakin bahwa ia sedang menghadapi notaris dan menandatangani kontrak di depan notaris ketika menurutnya sudah benar, tetapi ternyata kontrak minuta  dan  kontrak  tersebut  ternyata  berbeda  dengan  fakta  yang  ia  yakini,  maka  pihak  yang
bersangkutan  sudah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, perlu  adanya  bukti  dari  pihak-pihak  yang  tidak  puas  dengan  notaris  yang  bersangkutan.  Jika perbuatan tersebut tergolong tindak pidana, maka notaris berhak melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 263, 264, 266, 55, dan 56 (KUHP). Jika isi akta tidak sesuai dengan keinginan para pihak,  mereka  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  dan  memiliki  kewajiban  untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut.
Apabila notaris mengubah akta minimum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur  dalam  Pasal  48,  49,  50  dan  51  UUJN-P,  sehingga  hanya  satu  salinan  akta  notaris  yang dapat dibuat. Juga mengacu pada akta Minuta yang belum diperbaiki sesuai dengan tata cara atau cara yang salah, maka salinan akta tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Terkait  dengan  perubahan  isi  Akta,  setelah  dilakukan  penemuan  hukum  pada  UUJN-P dijelaskan dalam Pasal 48 – 51 UUJN-P.
Berdasarkan  keempat  pasal  di  atas  maka  notaris  wajib  melakukan  pengesahan  dari  Para Penghadap, saksi, terhadap perubahan isi Akta. Selain itu, bentuk Perubahan Akta pada sisi kiri (margin kiri) Akta, atau bagian Akhir Akta sebelum Penutup Akta, atau pada lembaran terpisah yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akt.  Kewajiban  agar  pencoretan  huruf,  angka,  atau  kata  yang dilakukan  pada  Akta,  tetap  dapat  dibaca  sesuai  dengan  teks  aslinya.  Perubahan  lain  selain pencoretan akta, dilakukan di sisi kiri Akta. Pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik pada Akta yang telah ditandatangani dilakukan dihadapan para pihak, saksi-saksi, dan Notaris, dituangkan dalam Berita Acara Pembetulan.
Terkait  isi  akta  yang  dirubah  tanpa  persetujuan  para  pihak  dapat  dinyatakan  sah  dan berharga menurut hukum, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa Pasal yang termuat dalam UUJN-P.
2. Akibat  Hukum  terhadap a Perubahan  Isi a Akta  Notaris a yang  Tanpa i Persetujuan  Para Pihak
Seorang notaris  harus memperhatikan semua prinsip  moral  kehidupan dan perkembangan masyarakat  dalam  menjalankan  tugasnya.  Notaris  dituntut  untuk  bertanggungjawab  atas perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan.  Notaris  harus  berintegritas  dan  beretika  yang  baik
meyesuaiakan  dengan  ketentuan  kepatuhan  kepada  kode  etik  profesi  notaris.  Dengan  demikian jika  fakta  membuktikan  bahwa  permasalahan  di  masa  depan  disebabkan  oleh  perbuatan  nyata olehnya maka menjadi tanggung jawabnya.
Dalam  prakteknya  notaris  dimungkinkan  melakukan  kelalaian  dan  kesalahan  saat pengetikan  atau  melakukan  pekerjaan  notaris  lainnya.  Kesalahan  tersebut  mungkin  saja kesalahan  yang  disengaja,  lalai  dan  ceroboh  yang  dilakukan  oleh  notaris.  Oleh  karena  itu, persyaratan akta atau konten yang tertulis dalam notaris “tidak sesuai dengan klausal yang ingin dijelaskan oleh para pihak dalam akta”.
Kesalahan  tersebut  dapat  terjadi  pada  “semua  bagian  akta  (awal  dan  akhir  isi)”,  karena kesalahan  tersebut  dapat  saja  diubah,  namun  bila  amandemen  Pasal  48  UUJN  hanya memperbolehkan  perubahan  pada  isi  akta.  UUJN  hanya  memungkinkan  adanya  perubahan bagian isi  dari akta. Perubahan tersebut  dapat  dilakukan karena masih dalam  berupa rancangan akta,  namun  belum  adanya  inisial  dan  tanda  tangan  para  pihak,  saksi,  dan  notaris.  Dalam  hal perubahan  ditandatangani  oleh  para  pihak,  saksi  dan  notaris  atau  diberikan  persetujuan  lain, perubahan isi kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah dan dapat diubah.
Akta  yang  dibuat  di  depan  Notaris  bentuknya  sudah  ditentukan  berdasarkan  Pasal  38 UUJN-P.  Pasal 48 ayat (1) UUJN-P secara jelas dan tegas melarang perubahan isi akta. Bahkan dalam pengerjaannya berupa akad yang diaktakan, selain badan termasuk isi akad juga terdapat awal dan akhir akad. Awal dan akhir kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris.
UUJN-P menjelaskan dalam beberapa pasal yang mengatur “ketentuan tentang pembatasan pelanggaran  administratif  dan  tindakan  administratif  yang  dapat  dilakukan”.  Terhadap pelanggaran  administratif  dan  pembatasan  tindakan  administratif,  menurut  Pasal  65A  UUJN-P, sanksi  dapat  dijatuhkan  kepada  notaris,  yang  dapat  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara dan pemberhentian kehormatan, atau pemberhentian yang memalukan.
Sanksi  dapat  dijatuhkan  kepada  notaris  manakala  terjadi  pelanggaran  ketentuan  UUJN-P yakni melanggar Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN-P yang menentukan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2), Pasal  16  ayat  (11)  dan  ayat  (13),  Pasal  17  ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 56A.
Dalam praktiknya, sanksi dalam Pasal 65A UUJN-P biasanya disebut sanksi administratif. Sanksi administratif yang dijatuhkan salah satunya adalah pelanggaran ketentuan Pasal  16 ayat
(1)  huruf  a  UUJN-P  yaitu  terkait  tanggung  jawab  dan  kewajiban  notaris  dalam  menjalankan pekerjaanya.
Tata cara pemberian sanksi  administratif dilakukan langsung oleh instansi  yang memiliki kewenangan  untuk  memberikan  sanksi.  Pemberlakuan  sanksi  administratif  merupakan  langkah pencegahan  dan  pemantauan.  Selanjutnya  dilakukan  langkah  represif  berupa  pemberian  sanksi. Tindakan  pencegahan  dilakukan  dengan  cara  “pemeriksaan  rutin  terhadap  protokol  notaris  dan kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan kantor notaris”. Sementara itu, Majelis Pemeriksa Daerah  (MPD)  diberikan  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi  berupa  peringatan  lisan  dan tertulis,  serta  berhak  mengusulkan  kepada  Majelis  Pemeriksa  Pusat  (MPP)  untuk  menjatuhkan pemberhentian  sementara  dari  jabatan  notaris  dalam  kurun  waktu    3  bulan  sampai  dengan  6 bulan.  MPP  berdasarkan  pada  pasal  77  huruf  c  dan  huruf  d  UUJN-P  diberikan  kewenangan untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.
Tanggung  jawab  perdata  notaris  atas  tindakannya,  merupakan  tanggung  jawab  atas kebenaran substantif dari tindakan tersebut saat melakukan tindakan  melawan hukum. Bersikap proaktif dari seorang notaris dapat mengarah pada tindakan yang merugikan pihak lain. Namun dengan bersifat pasif dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan juga sebagai tindakan yang merugikan  pihak  lain.  Sehingga  notaris  dituntut  untuk  selalu  memegang  teguh  kode  etik profesinya, untuk menghindari pelanggaran yang mungkin dilakukan.
Pasal  1365 Burgerlijk  Wetboek telah  menyebutkan  bahwa  “tiap  perbuatan  melanggar hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Sejauh  menyangkut  tanggung  jawab  perdata,  jika  konten  kontrak  diubah,  dapat  diubah, ditambahkan,  dicoret,  dll.;  ditempelkan,  dihapus,  dan  /  atau  dinyatakan  secara  tertulis  sebagai tumpang  tindih,  dan  amandemen  tidak  dilakukan  oleh  pihak  atau  saksi,  jika  disegel  dengan notaris  atau  konfirmasi  lain  yang  merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat,  pihak  yang  merasa dirugikan diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi, dan bunga.
Pelanggaran  atas  ketentuan  yang  disebutkan  sebagai  pertanggungjawaban  perdata menyebabkan  “akta  tersebut  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  terlampir” sehingga dapat dijadikan sebagai “alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  Notaris  jika  melanggar  ketentuan-ketentuan  Pasal  16  ayat
(9), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4) UUJN-P”.
Setiap pelanggaran hukum  yang berakibat pada kerugian orang lain, maka dapat  dimintai pertanggungjawaban.  Berdasarkan  pada  teori  kesalahan,  “hukum  pidana  mengenal  dua  bagian dari  kesalahan  yaitu  kesengajaan  ( dolus )  dan  kelalaian  ( culpa ),  selain  itu  perbuatan  merugikan orang lain secara tidak patut dan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum”.
Pasal  65A  UUJN-P  tidak  menyebutkan  terkait  “penerapan  sanksi  pidana”,  namun  proses hukum  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris  disebabkan  oleh pemalsuan  atau  kelalaian  pembuatan  surat/perbuatan  konten  palsu.  Setelah  dijatuhi  sanksi administratif/kode  etik  profesi  karena  jabatan  notaris,  dapat  dicabut  dan  kategorikan  sebagai “perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris”.  Hal  itu  menunjukkan  adanya  bukti keterlibatan yang disengaja dalam tindak pidana akta otentik palsu.

## D. SIMPULAN
Dari  rangkaian  pembahasan  yang  dilakukan  dalam  artikel  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Salah  satu  pekerjaan  notaris  adalah  membuat  akta.  Notaris  ketika  mengubah  isi  akta  tanpa persetujuan  para  pihak,  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Undang-undang melarang perjanjian yang disepakati tersebut, karena kesepakatan mengandung unsur kecurangan, sehingga  akan  berdampak  pada  kekurangan  hukum  dalam  perumusan  kesepakatan.  Perbuatan tersebut  sangat  merugikan  bagi  para  pihak  yang  terlibat,  sehingga  apabila  ditemukan  indikasi terdapatnya pelanggaran kontrak dalam  perjanjian, proses pidana dapat  dilakukan karena  adanya pihak yang dirugikan. Jika ditemukan adanya hubungan kontraktual yang fiktif/dipalsukan antara pihak  yang  menyebabkan  kerugian  dan  pihak  yang  mengalami  kerugian,  dapat  mengajukan gugatan.  Isi  akta  yang  diubah  tanpa  persetujuan  para  pihak  dapat  dinyatakan  sah  dan  berharga menurut  hukum,  namun  dari  segi  kekuatan  pembuktiannya,  yang  semula  akta  autentik terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah  tangan  karena  telah  melanggar  beberapa  pasal  yang  termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan atau kelalaian pembuatan surat/perbuatan  konten  palsu  dan  dibuktikkan  dengan  adanya  bukti  keterlibatan  yang  disengaja
dalam tindak pidana akta otentik palsu maka dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi karena jabatan notaris, sehingga dapat dicabut jabatannya dan dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, A. (2011). Menguak Tabir Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia.
Anshori, A. G. (2010). Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta: UII Press.
Kelsen, H. (2016). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara . Yogyakarta: Nusa Media.
Kie, T. T. (2011). Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris (Cetakan ke). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia .
Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Soekanto, S. & S. M. (2015). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan Ke). Jakarta: Rajawali Pers.
Soeroso. (2014). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, R. (2013). Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan ke-31) . Jakarta: Intermasa.
Widjaya, I. G. R. (2007). Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) (Revisi). Bekasi: Kesain Blanc.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Ilma, Amrina Khairi & Latumenten, P. E. (2019). Konstruksi Perubahan Isi dan Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Ketik Dalam Akta Notaris (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 09/B/MPPN/VII/2019) . Tesis. Universitas Indonesia.
Pradhipta, Y. R. & Imanullah, M.N. (2019). "Tanggung Jawab Notaris dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009)". Repertorium, Volume 6, Nomor 1.
Prahardika, R. B. dan E. S. K. (2018). "Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank". Jurnal Transparansi Hukum , Vol.1,(No.1).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.