Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN
MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Putusan Nomor:45/PIDSUS/2016/PN Mtw)
Iqbal Besaringga 1 , Rico Dekha Christiady Sihombing 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, email: iqbalbesaringga1504@gmail.com

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Health is a very important thing in human life. However, nowadays there are more and more crimes in the health sector, one of which is the crime of distributing pharmaceutical preparations and medical devices without a license to distribute them, so serious handling is needed in an effort to eradicate these crimes. The sources of data used in this study are primary and  secondary,  namely  data  collection  through  literature  studies  and legislation related to the problems in this journal. In criminal liability, the defendant can be held criminally responsible and the judge's decision is also  correct  because  it  considers  the  elements  in  Article  197  Jo  106 paragraph 1 and 3 of UURI NO 36 of 2009. However, in giving a sentence of 1 year in prison and a fine of Rp. 10,000,000 still too little, considering the amount of medicine he circulated was very large, namely 110 Zenith Carnophein pills. The conclusion that we take is that because the elements of the indictment handed down to the defendant have been fulfilled, then in  criminal  liability,  the  defendant  must  be  responsible  for  what  he has done in accordance with the criminal threat that has been imposed on him.
Keywords : health, crime; pharmaceutical preparations
Cite this paper : Iqbal Besaringga, R. D. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Memproduksi Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor:45/PIDSUS/2016/PN Mtw). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Kesehatan ialah hal penting di setiap kehidupan manusia, kesehatan yang baik adalah suatu  dambaan  bagi  seluruh  manusia  termasuk  bagi  seluruh  Negara  di  dunia  ini.  Semua Negara  berlomba-lomba  dalam  memperbaiki  sistem  kesehatan  di  Negara  mereka  tak terkecuali  di  Indonesia.  Sebab  menjadi  hal  yang  paling  utama,  untuk  itu  hendaklah pemerintah membangun kesehatan yang layak guna memperbaiki sistem kesehatan. 1
Instrumen dari pembangunan nasional yakni pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan  kesadaran  hidup  sehat  di  masyarakat. 2 Disamping  itu,  kesehatan  juga berguna  dalam  mengetahui  perkembangan  suatu  bangsa  serta  dapat  mewujudkan
1 Muhammad Sadi IS, Etika dan Hukum kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia , hlm.13.
2 NS Ta’adi , hukum kesehatan:sanksi dan motivasi bagi perawat , hlm 5
masyarakat yang berkeadilan serta makmur. Kesehatan juga merupakan hak asasi yang ada pada manusia dan suatu hal yang mempengaruhi majunya suatu bangsa. 3
Ada  beberapa  kewajiban  Negara  berkaitan  dengan  hak  atas  kesehatan  yaitu  yang pertama  adalah  menghormati  hak  atas  kesehatan,  yakni  dalam  hal  ini  Negara  wajib hukumnya  dalam  menahan  diri  agar  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat mengakibatkan  dampak  negative  bagi  kesehatan.  Yang  kedua,  melindungi  hak  atas kesehatan, yakni dalam hal ini Negara menjamin suatu persamaan akses jasa kesehatan yang disediakan  oleh  pihak  ketiga,  serta  membuat  peraturan-peraturan    yang  sifatnya melindungi.  Dan  yang  ketiga  yaitu  memenuhi  hak  atas  kesehatan,  yakni  dalam  hal  ini pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. 4
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya peningkatan aspek fisik serta biologis dari manusia. kesehatan yang baik adalah penunjuk dari sumber daya yang baik  dan  cemerlang. 5 Tanpa  kesehatan,  manusia  takkan  bisa  hidup  produktif  serta  layak secara ekonomi dan juga dalam menjalani pendidikan yang berkualitas. 6
Dan saat ini perkembangan kesehatan di indonesia mulai mengalami perkembangan dan  pertumbuhan  yang  sangat  cepat  dan  pesat.  Namun,  semakin  berkembangnya pembangunan kesehatan di indonesia, semakin banyak pula terjadi berbagai macam bentuk kejahatan kesehatan di indonesia.
Salah satunya yakni dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan  tanpa  mempunyai  izin  untuk  mengedarkannya.  Sediaan  farmasi  menurut Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  kesehatan  ialah  obat,  bahan  obat,  obat tradisional, dan kosmetika.
Sedangkan, alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk  mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan  meringankan  penyakit,  merawat  orang  sakit,  memulihkan  kesehatan  pada  manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
Seseorang hanya dapat mengedarkan jika telah mendapatkan izin mengedarkannya. Dan bagi siapapun jika melanggar maka dinyatakan melakukan perbuatan tindak pidana.dan saat  ini  kasus  seperti  ini  marak  terjadi  dimasyarakat.  Penyebabnya  adalah  masyarakat dengan mudah mendapatkannya dengan harga yang sangat terjangkau.
Hukum  kesehatan  merupakan  segala  peraturan  hokum  yang  berkaitan  dengan pemeliharaan  dan  pelayanan  kesehatan.  Segalanya  menyangkut  hak  serta  kewajiban perorangan dan seluruh lapisan masyarakat termasuk pelayanan dalam kesehatan dengan semua aspeknya. 7
Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan yakni Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  kami  sebagai  penulis  sangat  terdorong untuk mengangkat judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Memproduksi dan Mengedarkan Sediaan  farmasi  dan/atau  Alat  Kesehatan  Yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar”  (PUTUSAN NOMOR: 45/PIDSUS/2016/PN Mtw)”.
3 Andin Rusmini,(September-Desember, 2016),Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Al’Adl, Volume 8, Nomor 3, hlm 25
4 Indar, dkk, Hukum Dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan, hlm 17
5 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan hukum kesehatan , hlm 19
6 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang kesehatan ,  hlm 2
7 AdminAlfa, Hukum Kesehatan, Diambil dari: http://www.sangkoeno.com/2014/10/hukum-kesehatan.html?m=1
Rumusan  Masalah  yang  penulis  angkat  dalam  penelitian  ini  yakni  tentang bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  di dalam  putusan  NOMOR:  45/PIDSUS/2016/PN  Mtw dan Bagaimana  kebijakan  hakim  atas tindak  pidana  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan yang tidak memiliki izin edar di dalam putusan NOMOR: 45/PIDSUS/2016/PN Mtw
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  guna  mengetahui  dan  menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dalam  putusan  NOMOR: 45/PIDSUS/2016/PN Mtw serta Guna mengetahui dan menganalisis kebijakan hakim atas tindak  pidana  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan yang tidak memiliki izin edar dalam putusan NOMOR: 45/PIDSUS/2016/PN Mtw.
Manfaat Penelitian dalam penelitian ini yakni yang pertama Manfaat teoritis yaitu  untuk  memberi  penjelasan  hasil  dari  penelitian  sebagai  pemberi  pemikiran  serta memperbanyak  konsepsi,  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  ilmu  suatu  penelitian. 8 Dan yang kedua yaitu Manfaat praktis yakni untuk memberi penjelasan hasil penelitian sebagai pemberi pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dalam topik maupun tema sentral. 9

## METODE
Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Yuridis  normatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  bersifat  kepustakaan,  dimana  sumber penelitian diambil dari buku-buku, undang-undang serta tulisan yang terkait. Sifat Penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  yakni  penelitian yang  bersifat  menggambarkan  serta  memaparkan  masalah  berkaitan  dengan  penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu mengumpulkan data yang telah  ada  sebelumnya  (perpustakaan),  seperti  buku-buku,  undang-undang,  serta  tulisan yang terkait.
1. Bahan hukum primer meliputi:
 UU  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, contoh: buku, UU serta tulisan yang berkaitan
3. Bahan hukum tersier yakni yang memberi penjelasan tentang bahan hukum sekunder, contoh: KBBI dan Internet
Pengumpulan data yang dipakai yakni dengan mempelajari buku-buku serta dokumen (putusan) dan juga menganalisa bahan-bahan pustaka yang terkait.
Analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  yakni  analisis  kualitatif  yaitu  dengan menjawab  dan  memecahkan  masalah  dari  pertanyaan-pertanyaan  yang  bersumber  dari buku atau perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan  Farmasi  Dan/Atau  Alat  Kesehatan  Yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar  (NO: 45/PIDSUS/2016/PN Mtw)
Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian hukuman kepada pembuat sebab suatu perbuatan yang melanggar larangan dan juga menyebabkan kejadian yang terlarang.
8 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) , hlm 207
Pertanggungjawaban  pidana  dilihat  dari  kesalahan  pembuat  dan  bukan  hanya  dari terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Menurut simons,  kesalahan yang ada dalam jiwa pelaku yang berhubungan dengan kelakuan yang bisa dipidana dan sesuai dengan kejiwaan pelaku dapat dicela karena perbuatannya sebab merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana.  Adanya  kesalahan  yang  terdapat  dalam  diri  pelaku  mesti  ditentukan  hal  yang berkaitan sebagai berikut: 10
1. Kemampuan dalam bertanggungjawab
2. Hubungan,  kejiwaan  yang  ada  diantara  para  pelaku  dan  akibat  yang  akan ditimbulkan  (  termasuk  di  dalamnya  kelakuan  yang  tidak  bertentangan  sama sekali di dalam hokum serta di dalam kehidupan sehari-hari
3. Dolus  dan  culpa,  kesalahan  yang  merupakan  unsur  subjektif  di  dalam  tindak pidana.  Dalam  hal  ini  merupakan  konsekuensi    pendapatnya  menyatukan kesalahan dengan straafbaarfeit .
Secara  sempit  kesalahan  dianggap  berkesesuaian  dengan  kealpaan,  yakni  kata kesalahan  dianggap  mempunyai  makna  kata  yang  sama  dengan  sifat  ketidak  hati-hatian. Selanjutnya, kesalahan juga dianggap sama dengan alasan penghapus yang terdapat di luar undang-undang. Dengan ini, tidak adanya suatu kesalahan sama sekali atau afwezigheid van alle  schuld  (avas) ,  dirujuk  sebagai  suatu  alasan  penghapus  pidana  diluar  dari  yang ditentukan di dalam UU. Kesalahan juga dipakai sebagai nama gabungan dari kesengajaan dan kealpaan. Dapat dikatakannya kesalahan jika di dalam diri si pembuat ada terdapat satu dari dua bentuk kesalahan, saat melakukan suatu tindak pidana. Dan didalam suatu lapangan hukum pidana yang merujuk kepada asas praduga tak bersalah, kesalahan dapat diartikan sebagai telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. 11
Keseluruhan  pengertian  seperti  yang  telah  disebutkan,  pada  umumnya  berkaitan dengan suatu kenyataan bahwasaannya kesalahan merupakan suatu bagian inti  dari tindak pidana, yang berisi tentang keadaan psikologis dari si pembuat, pada saat melakukan suatu tindak pidana. 12
Posisi Kasus dalam putusan ini bahwa ia terdakwa Suryadi Als Bin Idrus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 pukul 15.30 wib. Pada bulan Desember tahun 2015 di Jalan Merak Barak milik  Haji Mahmud  nomor 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barut pada suatu tempat lain yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri  Muara  Teweh  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  “dengan sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang tidak  memiliki  izin  edar  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  106  ayat  (1)  dan  (3)”  yaitu berupa 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Zenith Carnophen.
Dakwaan  dalam  hal  ini  perbuatan  terdakwa  diancam  pidana  diatur  dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Analisis penulis dalam putusan ini, penuntut umum memberikan terdakwa dakwaan tunggal dan terdakwa penulis anggap dapat bertanggungjawab karena dalam keadaan sehat dan tidak cacat mental maupun jiwanya. Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa didalam kasus ini juga sudah tepat, sebab berdasarkan dari fakta-fakta yang didapat. Maka menurut penulis wajar jika penuntut umum memberikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatannya.
10 Admin, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Diambil dari: https://info-hukum.com/2019/04/20/teori- pertanggungjawaban-pidana/#-ftn1
11 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, hlm 74-75
Kebijakan  Hakim  Atas  Tindak  Pidana  Memproduksi  Atau  Mengedarkan  Sediaan Farmasi  Dan/Atau  Alat  Kesehatan  Yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar  (NO: 45/PIDSUS/2016/PN Mtw)
Pertimbangan  hakim  merupakan  hal  penting  dalam  mewujudkan  keadilan  serta terdapat  manfaat  bagi  pihak  yang  bersangkutan,  sehingga  pertimbangan  harus  dianalisis secara cermat. 13
Dalam putusan ini Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 jo 106 ayat (1) dan (3) UU RI  No.  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  telah  terpenuhi,  maka  terdakwa  haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  dalam dakwaan tunggal.
Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  dan  di pertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  seratus  sepuluh  butir  obat  Carnophen (Zenith), tas sandang berwarna hitam merk poloarmy karena merupakan obat yang sudah ditarik izin edarnya dan juga digunakan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal  46  KUHAP  maka  barang  bukti  tersebut  haruslah  dinyatakan  dirampas  untuk dimusnahkan
Dan majelis hakim pada pokoknya memutuskan:
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
Menetapkan  penangkapan  serta  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan
Analisis Penulis yakni di dalam  KUHAP dijelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberikan kewenangan oleh UU dalam mengadili. Seorang hakim juga harus memiliki  prinsip  pedoman  perilaku  di  dalam  dirinya,  diantara  perilaku  tersebut  yakni sebagai berikut 14 :
1. Mempunyai perilaku yang adil
2. Mempunyai perilaku yang jujur
3. Mempunyai perilaku yang arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Seorang hakim harus berintegritas tinggi
6. Bertanggungjawab
7. Dapat menjunjung tinggi harga diri
8. Mempunyai kedisiplinan yang tinggi
9. Mempunyai perilaku yang rendah hati, serta
10. profesional
Dan  dijelaskan  pernyataan  hakim  yang  diucapkan    pengadilan  terbuka  disebut putusan pengadilan, berbentuk pemidanaan, bebas atau lepas menurut undang-undang.
13 Marianti D, (Juni, 2020),Tinjauan yuridis terhadap  penjatuhan hukuman dalam tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin, doktrina:journal of law, Volume 3, Nomor 1, hlm 5
14 PN Muaro Kelas II, Kode Etik Hakim, Diambil dari http//pn-muaro.go.id/index.php/tentang- pengadilan/tugas-wewenang-dan-fungsi/9-pn-muaro/tentang-pengadilan/profil-pengadilan
Dalam  memutuskan  atau  mengadili  seseorang,  hakim  tidaklah  boleh  jika  hanya berdasarkan  keyakinannya  saja.  Sebab  ketika  seseorang  sudah  merasa  memiliki  cukup alasan bahwa pengetahuannya itu benar, berarti ia sudah memiliki keyakinan. Akan tetapi, keyakinan  tidaklah  mungkin  selalu  benar.  Sebab    keyakinan  hanya  menunjukkan  sikap mental  manusianya,  seseorang  merasa  yakin  sebab  sudah  cukup  alasan  bahwa pengetahuannya itu benar.
Namun, keyakinan semata bukan jaminan kebenaran. 15 Jadi ketika akan memutuskan hakim hendaklah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan harus diikuti alat bukti yang sah minimal berjumlah dua. Sebagaimana terkandung di dalam KUHAP pasal 183:
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” 16
Dan jika alat bukti yang didapat oleh penegak hukum tidak sah maka tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus diabaikan oleh hakim. 17 Adapun di dalam peraturan hukum Indonesia, tepatnya didalam KUHAP dijelaskan Alat bukti yang sah yakni:
1. Keterangan saksi
2. Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.
Di  putusan  ini  penulis  berpendapat  bahwa  Majelis  Hakim  telah  tepat,  sebab memperhatikan beberapa hal yakni telah terpenuhinya:
1. Unsur setiap orang,
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur pemerintah berwenang mencabut izin edar
Dan  memperhatikan  dakwaan  tunggal  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum beserta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan,  majelis  hakim  juga memperhatikan  hal  yang  meringankan  seperti  terdakwa  yang  mengakui  serta  menyesal akan  perbuatannya  serta  hal  yang  memberatkan  yakni  perbuatannya  meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan obat. Disamping itu majelis hakim juga telah memperhatikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang didapat. Namun dalam pemberian hukuman 1 tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000  kepada terdakwa kami berpendapat masih kurang atau terlalu sedikit, sebab di dalam pasal 197 Undang-undang RI NO 36 Thn 2009  hukuman  paling  lama  yakni  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.1.500.000.000. Mengingat  apa  yang  dilakukan  terdakwa  dengan  mengedarkan  110  butir  obat  zenith carnophein  tersebut,  maka  sepatutnya  Terdakwa  dapat  dijatuhi  hukuman  lebih  dari  itu, sebab jumlah 110 butir bukanlah jumlah yang sedikit, sudah banyak korban yang merasakan efek negatif dari perbuatannya, untuk itu maka pantaslah jika terdakwa dapat dihukum lebih dari 1 tahun dan denda lebih dari Rp.10.000.000.

## PENUTUP
15 Dani Vardiansyah dan Erna Febriani , Filsafat Ilmu Komunikasi Pengantar Ontologi, Epistemologi Aksiologi , hlm 7 16 Pasal 183 KUHAP
17 Boris Tampubolon SH, Hakim Tidak Boleh  Memutus  Orang Bersalah  Hanya Berdasarkan Keyakinan Saja, Diambil dari https://konsultanhukum.web.id/hakim-tidak-boleh-memutus-orang-bersalah-hanya- berdasarkan-keyakinan-saja/
1. Dalam  pertanggungjawaban  pidana,  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  dakwaan yaitu  dengan  sengaja  memproduksi  ataupun  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan  alat kesehatan tanpa izin edar.
2. Dalam putusan ini, Majelis hakim memberikan pidana penjara kepada terdakwa suryadi als suri bin idrus 1 tahun dan denda sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

## SARAN
1. Sebab  telah  terpenuhinya  unsur-unsur  dakwaan  yang  dijatuhkan  kepadanya,  maka dalam  pertanggungjawaban  pidana,  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  apa yang telah ia perbuat sesuai dengan ancaman pidana yang telah dijatuhkan terhadapnya.
2. Dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana,  majelis  hakim  hendaklah  memperhatikan keadilan,  kepastian  hukum,  serta  kemanfaatan,  yang  mana  ketiganya  harus  seimbang dengan begitu tujuan hokum juga akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## Buku
Huda Chairul, (2008), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Indar,  dkk,  (2019) Hukum  Dan  Bioetik  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum  Kesehatan , Yogyakarta: Penerbit Deepublish
IS, Sadi Muhamad, (2015), Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia , Jakarta: kencana
Notoatmodjo, Soekidjo, (2010), Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta:Rineka Cipta Siswati,  Sri,  (2013), Etika  dan  Hukum  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Undang-undang Kesehatan , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Suteki dan Galang Taufani, (2018), Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) , Depok: PT RajaGrafindo Persada
Ta’adi,  NS,  (2012), Hukum  Kesehatan:Sanksi  Dan  Motivasi  Bagi  Perawat ,  Jakarta:Penerbit buku kedokteran EGC
Vardiansyah, Dani dan Erna Febriani, (2018), Filsafat Ilmu Komunikasi: Pengantar Ontologi, epistemology, Aksiologi , Jakarta: Penerbit Indeks

## Artikel Jurnal
Andin Rusmini, (2016),Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Al’Adl, Volume 8, Nomor 3.
Marianti D, (2020),Tinjauan yuridis terhadap  penjatuhan hukuman dalam tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin, doktrina:journal of law, Volume 3, Nomor 1.

## Website
Admin, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Diambil Oktober 02, 2020, Dari https://info- hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#-ftn1
AdminAlfa, Hukum Kesehatan, Diambil April 24, 2021, Dari http://www.sangkoeno.com/2014/10/hukum-kesehatan.html?m=1
Boris Tampubolon SH, 2016, Hakim Tidak Boleh  Memutus  Orang Bersalah  Hanya Berdasarkan Keyakinan Saja, Diambil Oktober 2, 2020, Dari https://konsultanhukum.web.id/hakim-tidak-boleh-memutus-orang-bersalah- hanya-berdasarkan-keyakinan-saja/
PN  Muaro  Kelas  II,  Kode  Etik  Hakim,  Diambil  April  25,  2021  dari  http//pn- muaro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-wewenang-dan-fungsi/9-pn- muaro/tentang-pengadilan/profil-pengadilan