Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Tindak Pidana Menguasai dan Menggunakan Narkotika Oleh BH Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Oleh:
Angga Rekso Prasetyo Widodo Universitas Surabaya, Indonesia angga.rekso@gmail.com

## ABSTRAK
Narcotic substances or drugs are derived from plants or not a plant, either synthetic or semi  synthetic  which  may  cause  deterioration  of  alteration  of  consciousness,  loss  of  taste, reduce to eliminate pain, and can lead to dependency. which are covered by the provisions of article 1 the numbers 1 the law number 35 years 2009 on narcotics. The community are allowed to use narcotic only for the benefit of health and / or science development course , the use of narcotics besides for the health services and / or the development of science and technology is the  work  which  is  prohibited  by  the  law  number  35  years  2009  about  drugs  and  can  be categorized  as  narcotic  crime.  To  follow  up  the  criminal  with  the  defendant  BH  who  was suspected to be to control and use a narcotic. In that case, the judges decide BH not guilty of a criminal offense as charged by the prosecution to his and therefore BH released from a whole of  the  public  prosecutor  charges.  BH  who  performs  mastery  and  drugs  abuse,  applied  the provisions of article proper namely article 111 paragraph (1) of article 127 and paragraph (1) letter (a) the law number 35 years 2009 on narcotics.
Keywords: Narcotics, Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Criminal responsibility.

## ABSTRAK
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  Masyarakat  diperbolehkan  menggunakan  narkotika  hanya  untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan saja, Penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  narkotika.  Terkait  tindak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
pidana dengan terdakwa BH yang diduga menguasai dan menggunakan narkotika. Pada kasus tersebut,  Majelis  Hakim  memutus  BH  tidak  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan oleh karena itu BH dibebaskan  dari  seluruh  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut.  BH  yang  melakukan penguasaan dan penyalahgunaan narkotika, diterapkan ketentuan pasal yang tepat yaitu Pasal 111  ayat  (1)  dan  Pasal  127  ayat  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Kata  Kunci: Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Pertanggungjawaban pidana.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  adalah  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  manusia,  lahir  dalam pergaulan  dan  perkembangan  di  tengah  masyarakat  serta  berperan  di  dalam  hubungan  antar individu dan antar kelompok. “Hukum mengejawaantahkan dalam pergaulan itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan  yang  juga  dinamakan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  sosial”. 1 Norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain yaitu memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Hal itu yang dikenal sebagai sanksi.
Peran  hukum  dalam  mengatur  tata  kehidupan  bermasyarakat  dengan  daya  paksa  dan daya gunanya itu semakin berperan dalam menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur masyarakat  dapat  diubah  dan  dikembangkan  ke  arah  kehidupan  bersama  yang  lebih  baik. Hukum berperan pula mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai pengendali sosial  ( social  engineering ).  “Hampir  tiap  masyarakat  memiliki  hukum  yang  berperan didalamnya, baik dalam bentuk kaidah tak tertulis maupun yang tertulis”. 2
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, tertib dan damai, mewujudkan  tertib  dan  damai  tersebut  maka  perlu  peningkatan  secara  terus  menerus  usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk narkotika sebagai obat.
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi  hingga menghilangkan rasa nyeri, dan  dapat  menimbulkan ketergantungan (adiktif). 3
1 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 1.
2 Ibid , hlm 3
3 Julianan  Lisa  dan  Nengah  Sutrisna, Narkoba,  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa ,  Nuha  Medika, Yogyakarta,2013, hlm 2.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan kesehatan atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan  saja  sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Kusno  Adi  menjelaskan  pentingnya  narkotika diperlukan  di  bidang  kesehatan,  tetapi  harus  diupayakan  agar  tidak  disalahgunakan,  karena dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas, oleh karena itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya. 4
Jaksa  penuntut  umum  menyusun  dakwaannya  dengan  dakwaan  subsidair  yaitu, dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal  114 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1)

## B. METODE PENILITIAN
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  meninjau  fakta terhadap  Undang-Undang,  meninjau  norma  dengan  norma  lain  (norma  yang  khusus  dengan norma yang umum). Pendekatan  yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara statute  approach dan conceptual  approach .  Pendekatan  Undang  Undang  digunakan  untuk mengetahui  dasar  hukum  yang  dapat  dipakai  dan  diterapkan  dalam  mengkaji  kasus  ini. Pendekatan  Undang  Undang  ( statue  approach )  merupakan  pendekatan  dengan  mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan  yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan  yang dibahas yaitu Undang-Undang Narkotika.

## C. PEMBAHASAN
Penggeledahan terhadap terdakwa BH dilakukan karena menurut informasi dari warga diduga  terdapat  beberapa  orang  sedang  menghisap  ganja.  Setelah  dilakukan  penggeledahan oleh  Kesatuan  Reserse  Narkoba  Polres  Pematangsiantar  ternyata  ditemukan  sebatang  rokok tercampur dengan narkotika jenis ganja yang telah terbakar disamping terdakwa BH. Dengan ditemukannya  narkotika  jenis  ganja  tersebut  tidak  serta  merta  terdakwa  BH  adalah  seorang pengedar  narkotika  karena  berdasarkan  fakta-fakta  dalam  persidangan  tidak  terdapat  bukti bahwa terdakwa BH adalah seorang pengedar narkotika. Oleh karena itu terdakwa BH tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika  karena  tidak  terdapat  bukti  bahwa  terdakwa  melakukan  aktifitas  atau  kegiatan
4 Kusno  Adi, Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Anak ,  UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17
sebagaimana  yang dimaksud  dalam unsur-unsur  ketentuan pasal  tersebut. Pasal  111  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa:
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Untuk mengetahui terdakwa BH telah melakukan tindak pidana narkotika maka unsur- unsur  dalam  ketentuan  Pasal  111  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika harus terpenuhi. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam bentuk tanaman.
Ad. 1.  Unsur pertama yaitu setiap orang. Unsur setiap orang merupakan subyek hukum pidana sebagaimana telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  yang dibedakan antara orang perorangan  dengan korporasi.  Subyek hukum  dalam Pasal 111 ayat (1) yaitu setiap orang, dimana merupakan salah satu unsur yang paling penting dari suatu tindak pidana karena untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana narkotika menurut pasal ini, harus terdapat subyek hukum atau pelaku yaitu setiap orang, dimana  setiap  orang  pelaku  tindak  pidana  narkotika  disebut  sebagai  penyalahguna, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika menentukan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Unsur  setiap  orang  dalam  kasus  ini  adalah  orang  perorangan  yaitu  terdakwa  BH sebagaimana  disebutkan  identitasnya  dalam  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  di persidangan. Berkaitan dengan subjek tindak pidana ini, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagaimana  dikutip  oleh  A.R  Sujono  dan  Bony  Daniel,  “Unsur  setiap  orang  harus menampakkan adanya daya berpikir seseorang, oleh karena itu untuk memenuhi unsur setiap orang terdapat suatu syarat yaitu orang tersebut harus sehat jiwanya agar orang bersangkutan dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana”. 5 Terdakwa  BH  mampu  bertanggungjawab  atas perbuatannya, karena telah dewasa yaitu berusia 21 tahun, terdakwa dalam keadaan sehat dan
5 Ibid. , hlm. 228.
tidak  terganggu  jiwanya  maupun  terganggu  karena  penyakit  sehingga  terdakwa  dapat memahami perbuatannya dan dampak dari pada perbuatannya. Maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.
Ad. 2.  Unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum; Unsur tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan salah satu unsur yang  paling  penting  dari  suatu  tindak  pidana.  “Yang  dimaksudkan  dalam  pasal  ini  adalah bertentangan  dengan  ketentuan  tertulis  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  ini  termasuk peraturan  pelaksannnya,  sehingga  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  yang  dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil”. 6
Mengenai unsur tanpa hak tersebut, A.R Sujono dan Bony Daniel menjelaskan bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat  disimpulkan  agar  seseorang  mempunyai  hak  ...  memiliki,  menyimpan,  menguasai, atau  menyediakan  harus  mendapat  izin/persetujuan  dari  Menteri  Kesehatan,  Menteri Perdagangan  Perindustrian  dan  Menteri  Perhubungan.  Ketiadaan  izin/persetujuan  dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk ... memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  tindakan  tersebut  telah  masuk kategori sebagai “tanpa hak”. 7
Dikaitkan dengan kasus tersebut diatas, terdakwa BH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan,  Menteri  Perdagangan  Perindustrian  dan  Menteri  Perhubungan  untuk  memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan demikian perbuatan terdakwa BH memenuhi unsur tanpa hak dan melwan hukum.
Unsur  ketiga  yaitu  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman.  Mengenai  unsur  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau menyediakan  narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman;  Unsur  memiliki,  menyimpan, menguasai  atau  menyediakan  haruslah  dilakukan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Karena sebagaimana Pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga konsekuensinya pembahasan tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan sebagai berikut:
1. Tanpa  hak  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan, dan;
6 Ibid ., hlm. 237.
7 Ibid. , hlm. 232-233.
2. Melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan.
Kedua rumusan diatas bersifat alternatif dalam artian dengan terbuktinya, “tanpa hak menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan”  tentu  sudah cukup  terpenuhi  meskipun  unsur  “melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan”,  jika  dibuktikan  akan  terbukti  pula.  Tidak dipermasalahkan apakah salah satu saja yang terbukti atau dua-duanya telah menjadikan unsur ini  terpenuhi.  Unsur  yang  tepat  dalam  kasus  ini  adalah  unsur  menguasai.  Berkaitan  dengan unsur menguasai AR Sujono dan Boby Daniel mengemukakan bahwa:
“menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan  menguasai  barang  apabila  dia  dapat  berkuasa  atas  apa  yang  dikuasai,  ia  dapat mengendalikan  sesuatu  yang  ada  dalam  kekuasaanya,  tidak  diperlukan  apakah  benda tersebut  ada  dalam  kekuasaannya  secara  fisik  atau  tidak  yang  penting  pelaku  dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. 8
Berdasarkan penjelasan menurut AR. Sujono dan Boby Daniel di atas, dalam kasus ini perbuatan menguasai  diwujudkan dengan berdasarkan keterangan saksi  I  yaitu saksi  Sugeng Suratman terdakwa BH memegang dan menghisap rokok yang telah dicampur dengan ganja, setelah  dilakukan  penggeledahan  ditemukan  barang  bukti  sebatang  rokok  tercampur  dengan narkotika jenis ganja yang telah terbakar tepat disamping terdakwa BH.
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  rokok  tersebut  bahwa  hasilnya  positif  mengandung Cannaboid (ganja)  yang  termasuk  Narkotika  Golongan  I  sebagaimana  dalam  Berita  Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4725/NNF/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan  oleh  Pusat  Laboratorium  Forensik  POLRI  Cabang  Medan.  Zat  atau  obat  yang dikategorikan  sebagai  narkotika  golongan  I  menurut  lampiran  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  salah  satunya  adalah  tanaman  ganja,  semua  tanaman  genus genus  cannabis  dan  semua  bagian  dari  tanaman  termasuk  biji,  buah,  jerami,  hasil  olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa barang bukti berupa sebatang rokok tercampur dengan ganja tersebut dapat dikategorikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
Mengenai  keterangan  saksi  I  yaitu  saksi  Sugeng  Suratman  adalah  keterangan  yang sifatnya berdiri sendiri karena saksi-saksi lainnya tidak mengetahui apakah saat itu terdakwa
8 Ibid ., hlm. 237.
merokok.  Ketentuan  Pasal  185  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  KUHAP  menentukan  sebagai berikut:
(2) Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
(4) Keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri-sendiri  tentang  suatu  kejadian  atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
Djoko Prakoso menjelaskan mengenai Pasal 185 KUHAP tersebut diatas,
‘ unus  testis  nullus  testis ’, bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan  tersebut  ialah,  bahwa  keterangan  seorang  saksi  yang  berdiri  sendiri  saja  memang tidak  dapat  memberikan  kekuatan  pembuktian  yang  sah,  tetapi  jika  ia  tidak  lagi  berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, maka ia tentu mempunyai kekuatan yang sah. 9
Berkaitan  dengan  kasus  tersebut  diatas,  selain  keterangan  saksi  Sugeng  Suratman terdapat  alat  bukti  lain  yaitu  barang  bukti  sebatang  rokok  tercampur  dengan  narkotika  jenis ganja yang telah terbakar tepat di samping terdakwa BH. Hasil dari pengujian rokok tersebut bahwa  hasilnya  positif  mengandung cannaboid (ganja)  yang  termasuk  narkotika  golongan  I sebagaimana  dalam  Berita  Acara  Laboratorium  Barang  Bukti  Narkoba  No.  Lab: 4725/NNF/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI  cabang  Medan  serta  terhadap  urine  terdakwa  BH  dilakukan  pemeriksaan,  dimana hasilnya  positif  mengandung  Narkotika  sebagaimana  dalam  hasil  pemeriksaan  yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rani tanggal 3 agustus 2012.
Mengenai  hasil  pemeriksaan  urine  terdakwa  BH  merupakan  alat  bukti  petunjuk sebagaimana  diatur dalam  ketentuan Pasal  188 KUHAP, Djoko Prakoso menjelaskan terkait alat bukti petunjuk sebagai berikut, “Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka petunjuk adalah merupakan  alat  pembuktian  tidak  langsung,  karena  hakim  dalam  mengambil  kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu  alat bukti dengan alat  bukti lainnya dan
9 Djoko Prakoso, Op.Cit . hlm. 71.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
memilih  yang  ada  persesuainannya  satu  sama  lain”. 10 Dalam  kasus  tersebut  diatas,  terdapat persesuain antara petunjuk urine terdakwa BH yang positif mengandung ganja dengan barang bukti yang ditemukan tepat di samping terdakwa BH yaitu barang bukti berupa sebatang rokok yang telah bercampur dengan ganja. Selain itu Djoko Prakoso mengemukakan bahwa:
Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:
a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
b. Keadaaan-keadaan  perbuatan  itu  berhubungan  satu  sama  lain  dengan  kejahatan  yang terjadi.
c. Berdasarkan  pengamatan  hakim  baik  dari  keterangan  terdakwa  maupun  saksi dipersidangan.
Adanya  petunjuk  dapat  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan  terdakwa. Keterangan  seorang  saksi  saja  dapat  dijadikan  petunjuk  oleh  hakim,  jika  berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya. 11
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur  memiliki,  menyimpan,  menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ini terpenuhi karena berdasarkan keterangan saksi Sugeng Suratman mengetahui bahwa terdakwa BH menguasai dan merokok ganja  tersebut,  dengan  ditemukannya  barang  bukti  rokok  bercampur  ganja  tersebut  tepat disamping terdakwa BH menunjukan bahwa rokok tercampur ganja tersebut telah dikuasai oleh terdakwa karena terdakwa sengaja meletakkan ganja tersebut serta dengan adanya hasil urine terdakwa BH yang positif mengandung ganja dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur  mengenai penyalahguna narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) yang menentukan :
Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Berkaitan dengan pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a menentukan “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana
10 Ibid. , hlm. 95.
11 Ibid. , hlm. 96.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. AR Sujono dan Boby Daniel menjelaskan mengenai arti penyalah guna sebagai berikut:
Arti  penyalah  guna  telah  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan  setiap  penyalahguna,  setiap  orang  tanpa  terkecuali  sebagai  pengguna  narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan keentuan  pasal  127,  hal  ini  karena  pecandu  narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 12
Ad. 1.  Unsur  pertama  yaitu  barang  siapa.  Unsur  barang  siapa  merupakan  subyek hukum pidana sebagaimana telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibedakan antara orang perorangan dengan korporasi. A. R Sujono dan Boby  Daniel  mengemukakan  bahwa  “berkaitan  dengan  barang  siapa,  ada  yang  berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur barang siapa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, di sisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur barang siapa tetap harus dibuktikan”. 13
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagaimana dikutip oleh A.R Sujono dan Bony Daniel, “Unsur setiap orang harus menampakkan adanya daya berpikir seseorang, oleh karena itu untuk memenuhi unsur setiap orang terdapat suatu syarat yaitu orang tersebut harus sehat jiwanya agar orang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana”. 14 Terdakwa BH mampu  bertanggungjawab  atas  perbuatannya,  karena  telah  dewasa  yaitu  berusia  21  tahun, terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya maupun terganggu karena penyakit sehingga terdakwa dapat memahami perbuatannya dan dampak daripada perbuatannya. Maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.
Ad.  2  Unsur  penyalahgunaan  narkotika  bagi  diri  sendiri.  Kasus  tersebut  di  atas berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, urine terdakwa BH telah dilakukan pemeriksaan, dimana  hasilnya  positif  mengandung  Narkotika  sebagaimana  dalam  hasil  pemeriksaan  yang dikeluarkan  oleh  Laboratorium  Klinik  Rani  tanggal  3  agustus  2012.  Menurut  pendapat  AR. Sujono dan Boby Daniel “bagi penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya  sendiri  sedangkan  penyalahguna  narkotika  ini  bukan  pecandu  maupun  korban penyalahguna narkotika kepadanya hakim wajib menjatuhkan pidana” 15
12 AR. Sujono, Boby Daniel, Op.Cit ., hlm. 289.
13 Ibid. , hlm. 228.
14 Ibid.
15 Ibid ., hlm. 294.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Mengenai  korban  penyalahguna  narkotika  AR  Sujono  dan  Boby  Daniel  mengemukakan korban  penyalahguna  narkotika  adalah  seseorang  yang  tidak  sengaja  menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pengertian “tidak sengaja” ini memang membingungkan dalam KUHP sendiri terminologi “tidak sengaja” tidak ditemukan yang ada adalah “culpa” atau “lalai”. Wirjono Prodjodikoro  mengemukakan  sebagaimana  dikutip  oleh  A.R  Sujono  dan  Bony  Daniel, culpa ialah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti sengaja. 16
Menurut AR Sujono dan Boby Daniel “…yang paling relevan arti tidak sengaja adalah tidak  sengaja  dalam  arti  maksud  atau  tujuan,  pelaku  benar-benar  tidak  mempunyai  maksud menggunakan  narkotika,  dan  penggunaan  narkotika  semata-mata  karena  dibujuk,  diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam”. 17 Dikaitkan dengan kasus tersebut, perbuatan terdakwa BH yang  menyalahgunakan  narkotika  dilakukan  dengan  sengaja  sebab  terdakwa  BH  memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami bahwa menyalahgunakan narkotika perbuatan yang  dilarang  namun  terdakwa  BH  melakukan  perbuatan  tersebut.  Namun  dalam  ketentuan Pasal 54 menentukan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga “..putusan yang diambil diserahkan kepada hakim apakah pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika Hakim akan menjatuhkan  pidana  atau  akan  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi”. 18
Dengan terpenuhinya semua unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak serta merta berarti  bahwa  pelaku,  dalam  hal  ini  terdakwa  BH  dapat  dipidana.  Menurut  Roeslan  Saleh “untuk  adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan  dipidananya  terdakwa  haruslah  melakukan perbuatan  pidana,  mampu  bertanggungjawab,  dengan  kesengajaan  atau  kealpaan  dan  tidak adanya  alasan  pemaaf.” 19 Seorang  pelaku  tindak  pidana  baru  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana apabila dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:
1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana);
2. Mampu bertanggungjawab;
16 Ibid ., hlm. 301.
17 Ibid., hlm. 302.
18 Ibid ., hlm. 294.
19 Erdianto Effendi, Op.Cit. , hlm. 122.
Vol 17 No 2 Agustus 2019
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja ( dolus ) atau lalai ( culpa );
4. Tidak ada alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar
Ad. 1. Unsur pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana).
Perbuatan  melawan  hukum  (perbuatan  pidana)  dalam  kasus  ini  adalah  tindak  pidana menguasai  narkotika  dan  menyalahgunakan  narkotika  bagi  diri  sendiri  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) menentukan:
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Ketentuan pasal ini menunjukan bahwa unsur sifat melawan hukum tercantum sebagai unsur dalam ketentuan tersebut. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 111  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dirumuskan  secara alternatif  yang  berarti  bahwa  tindak  pidana  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan agar seseorang mempunyai hak  untuk  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  harus  mendapat izin/persetujuan  dari  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Perdagangan  Perindustrian  dan  Menteri Perhubungan. Dikaitkan dengan kasus tersebut di atas, terdakwa BH tidak memiliki izin untuk memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  narkotika  jenis  ganja,  oleh  karena  itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa BH secara tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I. Suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” ... memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I,  apabila  orang  yang  berhak  (yang  telah  mendapat persetujuan  Menteri  berdasarkan  rekomendasi  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :
1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Di  luar  kedua  kepentingan  tersebut  meskipun  dilakukan  oleh  yang  berhak  menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan  I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum. 20
Dikaitkan dengan kasus di atas, tujuan penguasaan narkotika oleh BH tersebut bukan untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dapat  disimpulkan  bahwa  terdakwa  BH  secara  melawan  hukum  telah  melakukan penguasaan  narkotika  golongan  I.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) dalam kasus ini adalah tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a menentukan:
Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
Ketentuan  Pasal  1  angka  15  menentukan  “penyalah  guna  adalah  orang  yang menggunakan narkotika tanpa hak atau  melawan hukum”, dikaitkan dengan kasus tersebut, perbuatan  terdakwa  BH  yang  menyalahgunakan  narkotika  dilakukan  dengan  sengaja  sebab terdakwa  BH  memiliki  kemampuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bahwa menyalahgunakan  narkotika  perbuatan  yang  dilarang  namun  terdakwa  BH  melakukan perbuatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa BH menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
Ad.  2.  Unsur  kedua  adalah  mampu  betanggungjawab, Masruchin  Ruba’I  dan  Made  S.  Astuti Djazuli mengemukakan bahwa “Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat sehingga: i) mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; ii) dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”. 21
Apabila  dikaitkan  dengan  kasus  tersebut  di  atas,  terdakwa  BH  mampu bertanggungjawab karena tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa BH tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilakukan dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani  sehingga  terdakwa  BH  mempunyai  kebebasan  atau  kemampuan  untuk  menentukan kehendaknya. Hal ini berarti terdakwa BH tentu memiliki kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan  penguasaan  dan  penggunaan  narkotika  adalah  perbuatan  yang  dilarang  namun
20 A.R Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit. , hlm. 236-237.
21 Masruchin Ruba’i, Made S. Astuti Djazuli, Op.Cit. , hlm. 58.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
terdakwa  BH  tetap  berkehendak  melakukan  perbuatan  tersebut  sehingga  terwujud  perbuatan menguasai  dan  menyalahgunakan  untuk  diri  sendiri  narkotika  jenis  ganja  dan  terhadap terdakwa  BH  dapat  dipersalahkan  atas  perbuatannya  itu.  Dengan  demikian  unsur  mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.
Ad. 3. Unsur ketiga  adalah memiliki salah satu  bentuk  kesalahan,  yaitu sengaja ( dolus ) atau lalai ( culpa ).
Kesengajaan  merupakan  salah  satu  bentuk  hubungan  batin  antara  petindak  dengan perbuatannya.  Dalam  KUHP  tidak  dirumuskan  pengertian  kesengajaan.  Dalam  Memorie Van  Toelichting  terdapat  suatu  penjelasan  yang  di  maksud  sengaja  adalah “willens  en wetten” berarti  seseorang  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  sengaja,  harus menghendaki ( willens ) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti ( wetten ) akan akibat dari perbuatannya itu. 22
Kealpaan merupakan bentuk yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang  terjadi  karena  kebetulan.  Dalam  kealpaan  sikap  batin  seseorang  menghendaki melakukan  perbuatan  akan  tetapi  sama  sekali  tidak  menghendaki  terjadinya  akibat  dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niatan jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sikap batin petindak yang memungkinkan pemidanaan. 23
Perbuatan terdakwa BH menguasai dan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dilakukan  dengan  sengaja  karena  terdakwa  BH  mengetahui  perbuatan  tersebut,  namun terdakwa BH tetap berkehendak dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut. Unsur memiliki salah satu bentuk kesalahan terpenuhi.
Ad. 4. Unsur keempat adalah tidak ada alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar. Tidak adanya alasan  pemaaf  dan/atau  alasan  pembenar  menjadi  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam pertanggungjawaban  pidana  sebab  alasan  pemaaf  dan/atau  alasan  pembenar  dapat menghapuskan  kesalahan  dan  sifat  melawan  hukum  pelaku  sehingga  terhadap  pelaku  tidak dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pertanggungjawaban pidana dikenal adanya asas geen straf sonder schuld yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan kasus tersebut, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar karena terdakwa BH  tidak  berada  dalam  jiwa  yang  terganggu  atau  terganggu  karena  penyakit.  Terdakwa  BH melakukan  perbuatan  penguasaan  dan  penyalahgunaan  narkotika  bagi  diri  sendiri  tersebut dengan sadar tanpa adanya suatu daya paksa akibat dari suatu serangan atau ancaman. Selain
22 Ibid. , hlm. 63.
23 Ibid. , hlm. 71.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
itu perbuatan yang dilakukan BH bukan merupakan suatu perintah jabatan sehingga terhadap BH juga tidak dapat diberikan alasan pemaaf dengan alasan itikad baik melaksanakan perintah jabatan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan keempat unsur pertanggungjawaban  pidana  tersebut  terpenuhi,  sehingga  terhadap  terdakwa  BH  dapat dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak  pidana  menguasai  dan  menyalahgunakan narkotika  golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  111 ayat  (1)  dan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terhadap terdakwa BH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  karena  telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:
1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana);
Perbuatan  melawan  hukum  dalam  kasus  ini  adalah  tindak  pidana  menguasai  dan menyalahgunakan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang unsur-unsurnya: Setiap orang; tanpa hak atau melawan hukum; menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya: Setiap  Penyalah  Guna;  narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri,  unsur-unsur  dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a terpenuhi.
2. Mampu bertanggungjawab;
Terdakwa  BH  mampu  bertanggungjawab  karena  tindak  pidana  narkotika  tersebut dilakukan  oleh  terdakwa  BH  dilakukan  dalam  keadaan  sehat  baik  secara  jasmani maupun  rohani  sehingga  terdakwa  BH  mempunyai  kemampuan  untuk  menentukan kehendaknya, selain itu terdakwa  BH telah dewasa  yaitu berumur 21 tahun sehingga terdakwa BH dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja ( dolus ).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Perbuatan terdakwa BH menguasai dan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dilakukan dengan sengaja karena terdakwa BH mengetahui perbuatan tersebut, namun terdakwa BH tetap berkehendak dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.
4. Tidak ada alasan pemaaf
Tidak ada alasan pemaaf karena terdakwa BH melakukan perbuatan penguasaan dan  penyalahgunaan  narkotika  bagi  diri  sendiri  tersebut  dengan  sadar  tanpa  adanya suatu daya paksa akibat dari suatu serangan atau ancaman. Selain itu perbuatan  yang dilakukan BH bukan merupakan suatu perintah jabatan sehingga terhadap BH juga tidak dapat diberikan alasan pemaaf dengan alasan itikad baik melaksanakan perintah jabatan.
b. Saran Tindak Lanjut
1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan dengan memperhatikan  unsur-unsur  tindak  pidana  untuk  menentukan  ketentuan  pasal  yang sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.
2. Hendaknya dalam perkara tindak pidana narkotika lebih menjamin pengaturan upaya rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  misalnya memberikan  hukuman  terdakwa  dengan  memerintahkan  menjalani  pengobatan rehabilitasi medis dan sosial serta upaya pencegahan tindak pidana narkotika dilakukan lebih intensif dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya narkotika sehingga masyarakat mengetahui narkotika sangat berbahaya apabila disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
A.R.  Sujono  dan  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2011. D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Hukum Pidana , Liberty, Yogyakarta, 1995. Djoko  Prakoso, Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  dalam  Proses  Pidana ,  Liberty, Yogyakarta, 1988.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung, 2011.
Julianan  Lisa,  dan  Nengah  Sutrisna, NARKOBA,  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum , Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak , UMM Press, Malang, 2009.
Masruchin  Ruba’i,  Made  S.  Astuti  Djazuli, Hukum  Pidana  I ,  Fakultas  Hukum  Univeritas Brawijaya Malang, Malang, 1989
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta , Cetakan kesembilan, Jakarta, 2015.
Mohammad  Taufik  Makarao,  Suhasril  dan  Mohammad  Zakky,  T indak  Pidana  Narkotika , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
P.A.F.  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1997.
Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali, Jakarta, 1985.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika