PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 740
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TAHUN 2021
Amaysah 1 , Ngadisah 2 , Dahlan A. Rahman 3
Universitas Terbuka 1,2 , Universitas Malikussaleh 3
1 amaysah03@gmail.com , 2 ngadisah@ecampus.ut.ac.id ,
3 dahlan.arahman@unimal.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  meengevaluasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  dengan membandingkan  antara  tujuan/target  kebijakan  dengan  hasil  yang  dicapai.  Kabupaten  Gayo Lues  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Aceh.  Jenis  penelitian  adalah deskripsi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Permasalahan  yang  dihadapi  sekarang  di  dalam pengelolaan  sampah  adalah  belum  optimalnya  pengelolaan  sampah,  baik  itu  ditinjau  dari pelayanan,  biaya  operasional  dan  pemeliharaan,  kelembagaan,  peraturan  maupun  peran  serta masyarakat  di  dalam  pengelolaannya.  Adapun  teori  yang  digunakan  yaitu  teori  evaluasi  dan dimensi-dimensi  pengelolaan.  Peneliti  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistic,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Adapun  hasil  penelitian  tentang  Evaluasi  Kebijakan Pengelolaan  Sampah  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues  menunjukkan  bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues belum efektif bisa dilihat dari sistem perencanaannya  yang  belum  merata  ke  semua  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Gayo  Lues, belum  bisa  melakukan  kegiatan  pembersihan  sampah,  serta  belum  berjalannya  program  bank sampah  seperti  yang  diharapkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  terdapat  hambatan  yaitu terbatasnya anggaran, SDM, dan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah.
Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pengelolaan

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  evaluate  waste  management  policies  by  comparing  policy objectives/targets  with  the  results  achieved.  Gayo  Lues  Regency  is  one  of  the districts  in  Aceh Province.  This  type  of  research  is  descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  problem currently faced in waste management is that waste management is not yet optimal, both in terms of  services,  operational  and  maintenance  costs,  institutions,  regulations  and  community participation  in  its  management.  The  theories  used  are  evaluation  theory  and  management dimensions.  Researchers  use  a  qualitative  descriptive  research  design,  to  understand phenomena  about  what  research  subjects  experience,  for  example  behavior,  perceptions, motivations,  actions,  etc.  holistically,  and  by  means  of  descriptions  in  the  form  of  words  and language, in a specific context. naturally and by utilizing various natural methods. The results of  research  on  the  Evaluation  of  Waste  Management  Policies  at  the  Gayo  Lues  Regency Environmental  Service  show  that  the  implementation  of  waste  management  in  Gayo  Lues Regency has not been effective, which can be seen from the planning system which is not evenly distributed  across  all  sub-districts  in  Gayo  Lues  Regency,  and  has  not  been  able  to  carry  out
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 741
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
waste  clean-up  activities.  ,  and  the  waste  bank  program  has  not  yet  run  as  expected.  This  is because  there  are  still  obstacles,  namely  limited  budget,  human  resources,  and  waste management facilities and infrastructure.
Keywords: Evaluation, Policy, Management

## PENDAHULUAN
Di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia, masalah sampah menjadi salah  satu  momok  yang  masih  sulit  untuk  di  tangani.  Permasalahan  sampah  perlu mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  berbagai  kalangan,  sehingga  sampah  di tempatkan  sebagai  salah  satu  isu  utama  untuk  pemerintah  kota  di  seluruh  Indonesia. Peningkatan  jumlah sampah tercipta seiring dengan pesatnya  laju penduduk  yang terus berkembang  dari  hari  kehari.  Pertambahan  penduduk  yang  semakin  tinggi,  dapat dipastikan akan  menjadi problema untuk  kota-kota besar di Indonesia, terutama dilihat dari  jumlah  timbunan  sampah  yang  menggunung,  ditambah  lagi  ancaman  pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari tumpukan sampah yang tidak terangkut.
Permasalahan  sampah  timbul  disebabkan  karena  tidak  seimbangnya  produksi sampah  dengan  pengelolaannya  serta  semakin  menurunnya  daya  dukung  alam  sebagai tempat  pembuangan  sampah.  Peningkatan  jumlah  tumpukan  sampah  yang  tidak disertakan dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan  permasalahan  sampah  menjadi  komplek,  di  antaranya  sampah  tidak terangkut dan terjadinya pembuangan sampah secara liar, sehingga dapat menimbulkan dampak  yang  berantai,  di  antaranya  menimbulkan  berbagai  macam  penyakit  dan penularannya, lingkungan yang kotor, aroma yang tidak sedap serta dapat menyebabkan tersumbatnya  aliran  sungai  dan  saluran  drainase.  Banyaknya  sampah  yang  tidak terangkut  kemungkinan  besar  tidak  terdata  secara  sistematis,  sebab  biasanya  sampah dihitung  berdasarkan  jumlah  ritasi  truk  menuju  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir). Jarang  diperhitungkan  sampah  yang  ditangani  masyarakat  secara  swadaya,  ataupun sampah  yang  tercecer  dan  secara  sistematis  dibuang  begitu  saja  (Damanhuri,  2003). Adapun  selain  faktor  di  atas,  penyebab  pengelolaan  sampah  belum  sepenuhnya maksimal,  dari  pihak  masyarakat  ini  disebabkan  akan  minimnya  sikap  masyarakat terhadap  kebersihan  lingkungan  dan  partisipasi  masyarakat  yang  kurang  mendukung, Sedangkan dari pihak pemerintahan daerah, situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif  rendah  dalam  penganggaran  rutin  merupakan  masalah  umum  yang  dijumpai secara nasional dan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia di daerah sehingga  mengakibatkan  pengembangan  perancangan  sistem  dan  sarana  dan  prasarana yang  dibutuhkan  cenderung  bergerak  sangat  lambat  serta  sarana  tempat  pembuangan sampah yang belum memadai.
Meskipun Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah telah diberlakukan  sejak  Tahun  2008  di  Indonesia,  namun  sampai  saat  ini  paradigma
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 742
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
pengelolaan  sampah  yang  dipakai  di  Indonesia  umumnya  adalah  :  kumpul-angkut- buang  (Damanhuri,  2003),  dan  menjadi  suatu  keandalan  sebuah  kota  dalam menyelesaikan  masalah  sampahnya  adalah  berupa  penyingkiran  sampah  dengan penggalian pada sebuah TPA. Pengelola kota cenderung kurang  memberikan perhatian yang  serius  pada  TPA  tersebut,  sehingga  muncullah  kasus-kasus  kegagalan  TPA. Pengelola kota beranggapan bahwa TPA dapat menyelesaikan semua persoalan sampah, tanpa harus  memberikan perhatian  yang  lebih terhadap  sarana tersebut. Bila perhatian, perlakuan  dan  cara  pandang  pengelola  kota tidak  berubah, tak  dapat  dipungkiri  bahwa suatu hari nanti TPA bisa saja menjadi bom waktu bagi kota dan bagi pengelola kota itu sendiri (Damanhuri, 2003).
Melalui  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada  Pasal  12  ayat  1,  Pengelolaan  sampah  harus  ada kepastian  hukumnya,  kejelasan  tanggung  jawab  dan  kewenangan  pemerintah  kota, pemerintah  daerah,  dan  peran  serta  masyarakat  sehingga  pengelolaan  sampah  dapat berjalan  secara  proporsional,  efektif,  dan  efisien  (Muliyadi  et  al.,  2020).  Namun ironisnya, pengelolaan sampah sementara ini hanya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai pihak yang dilayani, karena mereka  merasa  sudah  cukup  hanya  dengan  membayar  uang  retribusi  sampah  sehingga penanganan  sampah  selanjutnya  adalah  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Padahal saat  ini  sudah  ada  sistem  yang  lebih  baik  dan  efisien  serta  dianggap  modern  yaitu konsep  Zero  Waste,  yaitu  dengan  menerapkan  pengelolaan  sampah  secara  terpadu, mengurangi  volume  sampah  dari  sumbernya  dengan  cara  daur  ulang  dan pengkomposan.
Pemerintah  hendaknya  mencermati  secara  khusus  kebijakan  pengelolaan sampah,  karena  dalam  penanganan  sampah  pemerintah  harus  menganggarkan  biaya secara  khusus,  dan  untuk  menghitung  biaya  penghimpunan  persampahan  kota  dapat dilakukan  sebagai  berikut,  semakin  tinggi  pendapatan  penduduk  maka  semakin  tinggi pula  biaya  penghimpunan  sampahnya,  hal  ini  dikarenakan  upah-upah  dalam pengelolaan sampah juga semakin tinggi dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah  biasanya  berbanding  lurus  atau  sebanding  dengan  tingkat  pendapatan  suatu maasyarakat.  Untuk  itu  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah harus memperhatikan masalah pengelolaan sampah dengan baik dan dengan manajemen pengelolaan  sampah  sesuai  standar  yang  telah  ditetapkan.  Dan  pemerintah  juga  harus memperhatikan  yang  bertanggung  jawab  akan  pengelolaan  sampah,  dengan  anggaran yang khusus dan yang terpenting diperhatikan adalah masalah teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk di antaranya dalam peletakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara)  dan  TPST  (Tempat  Pembuangan  Sampah  Terpadu).  Dan  pemerintah  juga harus  membuat  program  kebersihan  kota  dan  penanggulangan  sampah  secara
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 743
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
berkesinambungan.
Selain itu juga pengelolaan sampah erat kaitannya dengan kebijakan publik yang diperankan  oleh  pemerintah.  Melalui  regulasi  pemerintah  berharap  bisa  menangani sampah melalui penerapan sanksi dan membuat aturan-aturan yang ketat disertai sanksi yang  cukup  tegas.  Namun  ketegasan  sikap  pemerintah  melalui  regulasi  pengelolaan sampah kadang berhasil tetapi terkadang juga tidak berhasil. Dikatakan berhasil, apabila penerapannya tegas dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mentaatinya. Sedangkan yang tidak berhasil, berimbas pada wajah kota semakin semrawut, kotor dan bau  busuk  akibat  sampah  yang  bertebaran  di  mana-mana.  Menurut  Enri  Damanhuri (2003), pengelolaan sampah di Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) komponen sub sistem yang  saling  mendukung  satu  sama  lain  di  antaranya,  teknis  operasional,  pembiayaan, organisasi  dan  manajemen,  peraturan  (hukum/legalitas)  dan  peran  serta  masyarakat. Kelima komponen tersebut harus saling terkait dan harus berjalan secara terpadu dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
Kabupaten Gayo Lues, merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh.  Permasalahan  yang  dihadapi  sekarang  di  dalam  pengelolaan  sampah  adalah belum  optimalnya  pengelolaan  sampah,  baik  itu  ditinjau  dari  pelayanan,  biaya operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta masyarakat di dalam pengelolaannya. Pembiayaan pengelolaan sampah saat ini hanya diperoleh dari pendapatan  yang  diterima  dari  pembayaran  sampah  yang  dibayarkan  oleh  masyarakat, padahal masih banyak kemungkinan pembiayaan yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah tersebut apabila dapat dikelola secara terpadu.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gayo Lues merupakan suatu badan yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  khususnya  yang  berkaitan  dengan  bidang lingkungan  serta  mengkoordinir  secara  tepat  seluruh  aspek  kegiatan  lingkungan  yang meliputi  aspek  penyediaan  sarana  dan  prasarana  lingkungan  guna  meningkatkan kualitas  lingkungan  yang  bersih  dari  sampah  dan  pencemaran.  Pengelolaan persampahan  di  Kabupaten  Gayo  Lues  masih  menggunakan  sistem  pengelolaan  yang konvensional, yaitu metode pengumpulan, pengangkutan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara)  dan  pemusnahan  sampah  di  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir).  Dan pengelolaan sampah di  Kabupaten Gayo Lues  masih sangat tergantung kepada armada pengangkut  sampah.  Berdasarkan  data  WHO,  pengangkutan  dan  pembuangan  sampah berdampak menimbulkan pemborosan sumber daya sebab alokasi biaya yang mencapai 70%-80%  dari  total  keseluruhan  biaya  pengelolaan  sampah  (Bhat,  1996  dalam  Utami dkk, 2006). Penanganan sampah secara nasional belum dilaksanakan dengan baik, baru sekitar 28,7% tercapai. Pada umumnya pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia dilaksanakan  dengan  cara  52,1%  dibakar  dan  sekitar  23,4%  diangkut  oleh  petugas kebersihan lingkungan (Depkes RI, 2011).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 744
Di Kabupaten Gayo Lues cara pengelolaan sampah masih dengan cara diangkut oleh  petugas  kebersihan  lingkungan  sekitar  50,0%,  dibakar  20,0%,  ditanam  10%, dijadikan  kompos  sekitar  5%  dan  15%  dibuang  sembarangan.  Sementara  itu pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Gayo  Lues  masih  mempunyai  banyak  kendala, seperti  belum  optimalnya    pengelolaan  sampah,  baik  ditinjau  dari  pelayanan,  biaya operasional  dan  pemeliharaan,  peraturan,  lembaga  maupun  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaannya.  Hasil  observasi  menunjukkan  kelemahan  dari  implementasi kebijakan  Peraturan  Bupati  Gayo  Lues  Nomor  36  Tahun  2018  tentang  kebijakan  dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah  tangga    di  Kabupaten  Gayo  Lues    terlihat  pada  beberapa  faktor  yang  menjadi rujukan  teori  pada  penelitian  ini  yakni  :  (a)  Faktor  responsif,  berkaitan  dengan  tingkat kepedulian  lembaga (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues) dan  masyarakat belum  memperlihatkan  kepedulian  dan  perilaku  yang  mengarah  pada  bagaimana sampah  di  buang,  (b)  Faktor  Personil,  di  sini  menjelaskan  tenaga  petugas  kebersihan dalam  mengangkut  sampah  masih  kurang,  (c)  Faktor  kenderaan,  membuktikan kurangnya  armada  pengangkutan  sampah,  (d)  Faktor  wadah,  di  sini  menjelaskan kurangnya  tempat  penampungan  sampah  sementara  sebelum  diangkut  oleh  petugas pengangkut sampah.
Dari  berbagai  fenomena  permasalahan  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk mengetahui  secara  rinci  tentang  bagaimana  hasil  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Gayo  Lues  dan  faktor-faktor  apa  yang  mendukung  dan menghambat  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Gayo  Lues. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi  kebijakan  pengelolaan  sampah dengan  membandingkan antara tujuan/target kebijakan  dengan  hasil  yang dicapai  serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  kajian  teori  seperti  konsep kebijakan,  Konsep  Evaluasi  Kebijakan,  dan  pengelolaan  sampah.  Kebijakan  publik merupakan sebuah istilah yang erat kaitannya dengan administrasi suatu pemerintahan. Kebijakan  secara  umum  tertulis  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  yang  harus  ditaati. sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Iskandar  (Herdiana,  2018),  mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak  maupun  tidak  bertindak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
Dunn (2000) menyebutkan istilah  Kebijakan Publik (Publik Policy) adalah pola ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  tergantung, termasuk  keputusan-keputusan  untuk  tidak  bertindak,  yang  dibuat  oleh  badan  atau kantor pemerintah. Menurut pengertian kebijakan yang disampaikan oleh Dunn, bahwa
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 745
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
kebijakan adalah sebuah mata rantai yang saling terikat dan saling ketergantungan satu dengan  lainnya,  di  mana  keterkaitan  tersebut  diserahkan  kepada  masyarakat  sebagai objek dari kebijakan untuk melaksanakan kebijakan atau tidak melaksanakan kebijakan tersebut.  Adapun  tahapan-tahapan  kebijakan  untuk  membuat  suatu  kebijakan  menurut William  Dunn  ialah  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  legitimasi  kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Evaluasi  merupakan  salah  satu tingkatan  di  dalam  proses  kebijakan  publik  dan evaluasi juga merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh  mana  keefektifan  kebijakan  publik  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Menurut Nugroho (2014), tujuan  pokok  dari  evaluasi  adalah  bukan  untuk  menyalah-nyalahkan,  tetapi  untuk mengetahui  seberapa  besar  pencapaian  dan  harapan  suatu  kebijakan  publik.  Jadi evaluasi  kebijakan  publik  harus  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  positif.  Dan evaluasi  bertujuan  untuk  mencari  kekurangan  dan  menutupi  kekurangan.  Evaluasi Kebijakan dalam proses kebijakan publik, merupakan tahap akhir setelah implementasi kebijakan  dilakukan,  sehingga  aktor  kebijakan  bisa  mengetahui  bagaimana  proses  dan hasil  akhir  dari  kebijakan  yang  dibuat,  apakah  sesuai  dengan  tujuan  atau  malah  sama sekali  tidak  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan.  Dengan  adanya  evaluasi  maka  akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh  rekomendasi  apakah  kebijakan  dapat  dilanjutkan,  atau  perlu  perbaikan sebelum  dilanjutkan,  atau  bahkan  harus  dihentikan.  Sofyan  Effendi  dalam  Nugroho (2014),  mengemukakan  sesungguhnya    evaluasi  kebijakan  publik  mempunyai  tiga lingkup  makna,  yaitu  evaluasi  perumusan  kebijakan,  evaluasi    implementasi  kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Evaluasi itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis,  dan  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  mengenai  objek  evaluasi, menilainya  dengan  membandingkannya  dengan  indikator  dan  hasilnya  dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2012).
Menurut  William  N.  Dunn  (2000)  dalam  menghasilkan  informasi  mengenai kinerja  kebijakan  digunakan  6  (enam)  tipe  kriteria  yang  berbeda-beda  untuk mengevaluasi hasil kebijakan, di antaranya:
Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan  mencapai  hasil  yang diharapkan atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Efektivitas  ini  berkaitan  dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas  tertentu. Efisiensi  adalah  merupakan  hubungan  antara  efektifitas  dan  usaha. Ukuran-ukuran  yang  digunakan  dalam  kriteria  efisiensi  adalah  jangka  waktu pelaksanaan  kebijakan,  sumber  daya  manusia  yang  diberdayakan  untuk  melaksanakan
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 746
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
kebijakan.
Kecukupan,  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektifitas  memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
Kesamaan  atau  perataan,  berhubungan  erat  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  serta menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda dalam masyarakat.
Responsivitas,  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok maasyarakat tertentu.
Ketepatan, berhubungan dengan rasionalitas substantive. Ketepatan  merujuk pada  nilai atau  harga  dari  tujuan  kebijakan  dan  kepada  kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan- tujuan tersebut.
Sampah merupakan limbah atau zat yang sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah seharusnya untuk dibuang atau menjadi urusan petugas kebersihan lingkungan. Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam baik itu berbentuk padat maupun  semi  padat  yang  berupa  zat  organik  (dapat  terurai)  dan  anorganik  (yang  tidak dapat  terurai)  yang  dianggap  sudah  tidak  berguna  atau  tidak  bermanfaat  lagi  dan dibuang  ke  lingkungan.  Secara      sederhana,      sampah      merupakan      limbah,      bahan maupun      sisa-sisa  dari  segala  sesuatu    yang    tidak    diperlukan,  tidak  berguna,  tidak mempunyai  nilai  serta  tidak  berharga  baik  itu  merupakan  sisa  atau  residu  maupun buangan  yang  tidak  terpakai  lagi  yang  akhirnya  dibuang.    Dari  definisi  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  sampah  dapat  berupa  bahan  yang  mudah  terurai  atau  membusuk dapat berupa seperti  sampah  yang  berasal dari dapur rumah tangga, daun-daun kering, kotoran  hewan  dan  sejenisnya.  Sedangkan  sampah  yang  tidak  mudah  terurai  atau membusuk, dapat berupa seperti sampah plastik, logam, gelas, karet dan sebagainya.
Penimbunan  atau  timbunan  sampah  dapat  menimbulkan  gangguan  kebersihan lingkungan  dan  dapat  juga  menyebabkan  gangguan  kesehatan,  mulai  dari  bau  busuk yang  menyengat,  adanya  senyawa  beracun  di  mana  senyawa  itu  dapat  merusak kesehatan  masyarakat dan  makhluk hidup di  sekitarnya, pencemaran polusi, banjir dan lain-lain. Bila  masalah sampah  ini tidak ditangani  secara benar dan dibiarkan  berlarut- larut  tidak  tertutup  kemungkinan  akan  berdampak  negatif  terhadap  kesehatan lingkungan  dan  di  sekitarnya  serta  akan  mengakibatkan  berkurangnya  nilai  estetika. Untuk  semua  itu  harus  segera  dilakukan  penanganan  yang  tepat  dan  diharapkan  kerja sama  dari  semua  kalangan,  baik  itu  dari  pemerintah  dan  terutama  dari  masyarakat sehingga  timbul  kesadaran  akan  pentingnya  kesehatan  dan  timbulnya  kesadaran  akan bahaya yang disebabkan oleh sampah baik itu untuk dirinya sendiri maupun lingkungan yang ada di  sekitarnya. Persoalan sampah akan  menjadi permasalahan  yang  besar bagi lingkungan  sehingga  memiliki  ketertarikan  dan  keterikatan  antara  satu  dengan  yang
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 747
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
lainnya untuk segera ditanggulangi.
Pengelolaan  sampah  merupakan  pengaturan  yang  berhubungan  dengan pengendalian  timbulan  sampah,  penyimpanan,  pengumpulan,  pemindahan  dan pengangkutan,  pengolahan  dan  pembuangan  sampah  dengan  cara  yang  merujuk  pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika  dan  pertimbangan  lingkungan  yang  lain  dan  juga  tanggap  terhadap  perilaku masyarakat. Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang sistematis, menyeluruh, dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Undang- undang  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  pengelolaan  sampah  harus  dilakukan  secara komprehensif dari hulu sampai hilir.
Menurut George R. Terry dalam M. Jazuli  (2014) mengungkapkan, dalam pengelolaan mencakup beberapa prinsip, di antaranya:

## Perencanaan (Planning)
Perencanaan  merupakan  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  sebelum  usaha dimulai  hingga  proses  usaha  masih  berlangsung.  Dalam  arti  yang  luas  perencanaan dapat  dimengerti  sebagai  penetapan  tujuan,  kebijakan  prosedur  program,  pembiayaan (budget), standar mutu dari suatu organisasi. Namun demikian unsur utama perencanaan mencakup tentang apa yang harus dicapai, kapan sesuatu harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan mengapa ssuatu itu harus dicapai.

## Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian  yaitu  menetukan,  mengelompokan  dan  pengaturan  berbagai kegiatan  yang  dianggap  perlu  untuk  mencapai  tujuan,  penugasan  orang-orang  dalam kegiatan-kegiatan,  dengan  menetapkan  faktor-faktor  lingkungan  fisik  yang  sesuai,  dan menunjukkan  hubungan  kewenangan  yang  dilimpahkan  terhadap  setiap  individu  yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

## Penggerakan Pelaksanaan (Actuating)
Penggerakan  pelaksanan  merupakan  usaha  agar  semua  anggota  kelompok  suka melaksanakan  tercapainya  tujuan  dengan  kesadarannya  dan  berpedoman  pada perencanaan  (Planning)  dan  usaha  pengorganisasian  (Organizing)  serta  menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

## Pengawasan (Controlling)
Pengawasan  merupakan  proses  penentuan  apa  yang  harus  diselesaikan  yaitu pelaksanaan,  penilaian  pelaksanaan  dan  jika  perlu  melakukan  tindakan  korektif  agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai rencana yaitu sesuai standar.

## Evaluasi (Evaluating)
Evaluasi  adalah  kegiatan  terencana  untuk  mengukur,  menilai,  dan  keberhasilan suatu  program.  Evaluasi  juga  merupakan  cara  terbaik  untuk  menguji  efektivitas  dan
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 748
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
produktifitas.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif kualitatif,  di  mana  menurut  (Moleong,  2005),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll  secara  holistic,  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Sebagai  dimensi dalam  penelitian  ini  adalah  Evaluasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Pada  Dinas Lingkungan Hidup. Objek penelitian ini dipandang sebagai sebuah sistem yang meliputi Efektifitas,  Efisiensi,  Kecukupan,  Kesamaan  atau  perataan,  Responsivitas  dan ketepatan.
Dalam  penelitian  ini  upaya-upaya  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  selaku instrumen utama dalam pengumpulan data dari fokus penelitian diantaranya mengamati, melakukan  wawancara,  dan  mengumpulkan  dokumentasi  terkait  objek  penelitian. Penelitian  juga  lebih  menekankan  pada  objektifitas  dan  kejujuran  yang  diwujudkan dengan  menjelaskan  tujuan  penelitian  kepada  informan.  Data  dan  informasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  didapat  dari  observasi  dan  wawancara.  Infromasi  yang didapat  dari  observasi  langsung,  catatan  wawancara,  rekaman  wawancara,  dan  foto kegiatan. Informasi tersebut dalam dokumen dan catatan peristiwa yang diolah menjadi data.  Teknik  pengumpulan  data  menurut  Sugiyono  (2018),  merupakan  langkah  yang paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  peneltian  adalah mendapatkan  data.  Tanpa  mengetahui  teknik  pengumpulan  data,  maka  peneliti  tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2021

## Planning (Perencanaan)
Perencanaan  yakni  telah  mempersiapkan  kebutuhan,  memperhitungkan  segala kendala  dan  perumusan  bentuk  pelaksanaan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan. Perencanaan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Gayo  Lues  mempunyai  dasar penyusunan perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek merupakan  peraturan  tentang  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  dari  Pemerintah  Pusat, RPJMN,  dan  RPJMD.  Strategi  dalam  pengelolaan  sampah  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor  36  Tahun  2018  tentang  kebijakan  dan  strategi  kabupaten  dalam  pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah  sejenis sampah rumah tangga. Selanjutnya program prioritas dari pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 749
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
yaitu  pembangunan  dan  operasionalisasi  PSEL  dan  Pengurangan  timbulan  sampah  di tingkat rumah tangga.
Sistem  perencanaan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues  sudah membuat  sistem  perencanaan  yang  baik,  namun  karena  terbatasnya  anggaran  yang tersedia  sehingga  tidak  berjalannya  kegiatan  sesuai  yang  direncanakan.  Karena  dalam setiap  melakukan  kegiatan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues  harus menyesuaikan  dengan  anggaran  yang  tersedia.  Jadi  masih  ada  kecamatan-kecamatan yang  tidak  adanya  kegiatan  pembersihan  sampah  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Gayo  Lues  seperti  Kecamatan  Pining  dan  Kecamatan  Putri  Betung dikarenakan jaraknya yang jauh dan tidak cukupnya sumder daya manusia yang ada di Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lhokseumawe.  Selain  itu  juga  karena  volume sampah didaerah  sana termasuk rendah sesuai dengan  jumlah  penduduknya  yang tidak banyak. Hal ini harusnya dapat dibenahi oleh pemda setempat mengingat sampah yang tidak  dibersihkan  tersebut  lama-lama  akan  menimbulkan  masalah  nantinya.  Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Gayo  Lues seharusnya  melakukan pembersihan sampah di  semua  Kabupaten  yang  ada  di  Kabupaten  Gayo  Lues  karena  itu  sudah  merupakan tanggung  Jawab  dari  Dinas  tersebut.  Selain  itu  juga  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Gayo  Lues  sudah  memiliki  Standar  Prosedur  Operasional  dan  setiap pegawainya sudah menjalankannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian  atau  organizing  merupakan  proses  kegiatan  dalam  menyusun atau  alokasi  sumber  daya  organisasi  dengan  tujuan  yang  tertuang  dalam  visi  dan  misi, sumber  daya  organisasi,  dan  lingkungan  bisnis  perusahaan.  Menurut  teori  George  R. Terry  dalam  Hasibuan  (2000)  Pengorganisasian  merupakan  tindakan  mengusahakan hubungan dan tindakan untuk mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara  orang-orang,  sehingga  mereka  dapat  bekerja  sama  secara  efisien.  Berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara  penulis,  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues berjumlah sebanyak sekitar sembilan  puluh  tujuh  (97) orang  yang  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), tenaga harian  lepas  (THL),  tenaga  kerja  dengan  perjanjian  kerja  (TKPK)  dan  Outsourcing (OC).
Pendelegasian  petugas  menyesuaikan  dengan  kapasitas  petugas  yang  ada  dan belum  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  keahlian  karena  keterbatasan  sumber  daya manusia.  Sumber  daya  manusia  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues dilihat  dari  segi  jumlah  sudah  cukup  memadai  dalam  mendukung  proses  pengelolaan persampahan sesuai dengan tugas di daerahnya masing-masing yang telah ditetapkan Sedangkan indikator hubungan kerja sama dengan instansi lain juga telah  dilaksanakan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues  namun  dalam  implementasinya
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 750
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
tidak  berjalan  dengan  optimal.  Kurangnya  komunikasi  dengan  Dinas  lainnya  yang terkait  menjadi  penghambat  dalam  evalusai  kebijakan  pengelolaan  sampah  yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.

## Actuating (Pengarahan)
Masalah  persampahan  telah  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  daerah  dan diwajibkan  untuk  menyelenggarakan  penanganan  persampahan  termasuk  Tempat Pemrosesan  Akhir  (TPA)  secara  lebih  memadai,  untuk  kondisi  tertentu  TPA  regional juga wajib dilaksanakan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues hingga saat ini masih  menggunakan  sistem  open  dumping  atau  penimbunan.  Dari  hasil  wawancara dengan  informan  dapat  disimpulkan  bahwa  Surat  Perintah  Tugas  (SPT)  tidak  ada diberikan pada pegawai  maupun THL dikarenakan  itu  memang sudah tugas rutin  yang mereka  lakukan  setiap  harinya.  Kecuali  jika  mereka  dinas  di  luar  kota  untuk  menjadi pembanding di kabupaten lainnya baru dikeluarkan SPT. Selain itu jua SPT tidak terlalu penting  bagi  Dinas  Lingkungan  Hidup  yang  terpenting  pegawai  tersebut  mengetahui tugas  pokok  dan  fungsi  seorang  pegawai.  Ia  juga  menambahkan  sudah  ada  tiga  orang pegawai  yang  bertugas  sebagai  pengawas/mandor  yang  tugasnya  mengawasi  lokasi masing-masing  yang  sudah  ditentukan,  namun  sayangnnya  untuk  pengawas  angkutan yang mengawasi kinerja armada angkutan belum ada.

## Controlling (Pengawasan)
Sesuai  dengan  Undang–Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  definisi  Pegawasan  Lingkungan  Hidup  adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan  Hidup  untuk  mengetahui  tingkat  ketaatan  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kegiatan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang lingkungan  hidup.  Strategi  yang  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  indikator persentase  pengawasan  antara  lain  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya manusia dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
Pengawasan  dalam  pengelolaan  sampah  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Gayo Lues adalah mengawasi disetiap lokasi yang rawan dengan tumpukan sampah  oleh  pengawas  yang  sudah  di  tugaskan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Gayo  Lues.    Selain  itu  juga  Pemantauan  juga  telah  dilakukan  secara menyeluruh  oleh  provinsi  dan  telah  mendapat  rangking  delapan  se-Indonesia.  Untuk armada angkutan yang tersedia hanya 10 angkutan dan semuanya beroperasi setiap hari, apabila  satu  saja  terkendala  untuk  beroperasi  maka  akan  kewalahan  dan  desa  akan menelpon  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues.  Dalam  hal  dapat disimpulkan  bahwa  masyarakat  ikut  andil  dalam  melakukan  pengawasan  pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 751
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)

## Evaluation (Evaluasi)
Evaluasi  merupakan  suatu  usaha  untuk  menentukan  manfaat  atau  kegunaan sosial  suatu  kebijakan  atau  program  dan  bukan  sekedar  usaha  untuk  mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan. Hal inilah yang membedakan evaluasi dengan monitoring.  Monitoring  dilakukan  ketika  sebuah  kebijakan  sedang  diimplementasikan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diperbaiki sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan untuk menentukan bahwa kebijakan telah mencapai kinerja tinggi atau rendah dengan  didukung  oleh  bukti  bahwa  hasil-hasil  kebijakan  secara  aktual  merupakan konsekuensi  dari  aksi-aksi  yang  dilakukan  untuk  memecahkan  masalah  tertentu. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pemantauan  (monitoring)  merupakan  prasyarat  bagi evaluasi.
Dari  hasil  wawancara  sudah  diperoleh  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Gayo Lues telah melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah ditahun sebelumnya  dibuktikan  dengan  adanya  pegawai  yang  bertugas  sebagai  pengawas lapangan  yang  bertugas  untuk  mengawasi  pekerja  penyapu  jalanan,  dan  pengangkutan sampah.  Selain  itu  juga  dimasukkannnya  anggaran  sarapan  pagi  untuk  pegawai  agar kinerjanya  lebih  efektiv  dari  tahun-tahun  sebelumnya  banyak  pegawai  yang  pulang beralasan  belum  sarapan  pagi.  Namun  dalam  program  Bank  Sampah  yang  dilakukan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues  sudah  berjalan  di  beberapa  desa namun kurang optimal dikarenakan kernet-kernet mobil angkutan telah melakukan bank sampahnya  secara  pribadi  sehingga  sampah  yang  ada  di  desa  lama  terkumpulnya. Sehingga  hal  tersebut  membuat  LSM  atau  desa  yang  menjalankan  program  bank sampah tersebut terkendala dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## Efektivitas Pengelolaan Sampah
Permasalahan pengelolaan sampah khususnya sampah di Kabupaten Gayo Lues di  perlukan  asanya  upaya  pengendalian  sehingga  produksi  sampah  rumah  tangga maupun  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  dapat  di  minimalisir.  Strategi  dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan  Strategi  Kabupaten  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  Peraturan tersebut  dibentuk dalam  upaya peningkatan kesadaran para pengiat usaha dan juga masyarakat secara umum lebih peduli terhadaap lingkungannya.  Timbunan  sampah  tentunya  harus  di  tempatkan  dalam  wadah  untuk menghindari  pencemaran  lingkungan  dan  tentunya  demi  kesehatan  lingkungan.  Setiap sumber sampah harus memiliki tempat atau wadah sementara sebelum akhirnya dibawa ke  TPS.  Pengumpulan  sampah  dilakukan  untuk  mempermudah  pengangkutan  sampah menuju TPA.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 752
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
Pemerintah  meyediakan  TPS  sebagai  tempat  pengumpulan  sampah  sebelum akhirnya  diangkut  menuju  TPA.  Proses  pengangkutan  dilakukan  mulai  dari  sumber sampah  dari  sumber  menuju  TPS  dan  juga  pengangkutan  dari  TPS  menuju  TPA. Pengangkutan dari sumber sampah menuju TPS merupakan tanggung jawab dari pihak yang  bersangkutan.  Pemrosesan  akhir  seharusnya  dilakukan  di  TPA.  Namun  di Kabupaten  Gayo  Lues  ini  TPA  nya  masih  pada  tahap  pengumpulan  belum  ada  tahap pemrosesan akhir sampah sehingga terjadinya penumpukan sampah terus menerus. Padahal pengelolaan  sampah DLH  Kabupaten Gayo Lues telah diatur dalam Peraturan Bupati  Gayo  Lues  Nomor  36  Tahun  2018  tentang  kebijakan  dan  strategi  kabupaten dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga pada  Pasal  3  ayat  3,  Penanganan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah rumah  tangga  dilakukan  melalui  :  (a)  pemilahan,  (b)  pengumpulan,  (c)  pengangkutan, dan (d) pemrosesan akhir.
Persampahan  menjadi  masalah  utama  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Gayo Lues teridentifikasi Terbatasnya daya tampung tempat pembuangan akhir, pemahaman masyarakat  akan  pengelolaan  sampah  masih  terbatas.  Pelaksanaan  manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues. Dalam pasal 8 huruf a dan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah  memiliki kewenangan  menetapkan kebijakan dan  strategi  dalam  pengelolaan  sampah  terhadap  wilayah  administrasinya  dengan catatan sesuai dengan kebijakan pada tingkat diatasnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diperoleh  oleh  peneliti,  perencanaan  secara umum  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues disusun dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Dengan mengandalkan anggaran yang  tersedia,  pengangkutan  sampah  di  Kabupaten  Gayo  Lues  tidak  merata  di  seluruh kecamatan  yang  ada  di  Kabupeten  Gayo  Lues  dikarenakan  terbatasnya  anggaran  dan jarak  tempuh  ke  kecamatan  tersebut  sangat  jauh.  Hal  ini  sungguh  sangat  disayangkan dan  menjadi  faktor  utama  kegagalan  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Gayo Lues.  Pemerintah  daerah  harus  mengelola  sampah  dengan  baik  dan  benar  hal  tersebut telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008.  Dalam  pasal  tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah  memiliki tujuan untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan.  Dalam  memenuhi  hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik.  Pemetaan  kewenangan  pemerintah daerah  dalam  pengelolaan  sampah  bersumber  pada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal tersebut menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  kewenangan  pengaturan  berada  pada  pemerintah pusat akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 753
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)

## Faktor  Pendukung  Pelaksanaan  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten Gayo Lues
Mewujudkan  pelayanan  yang  berkualitas  dan  berkelanjutan  merupakan kewajiban  setiap  pemimpin  dalam  mejalankan  peran  kepemimpinannya  secara  utuh. Dalam  menjalankan  pelayanan  tersebut  berbagai  cara  harus  dipersiapkan  oleh pemimpinan guna  menangkal setiap kendala-kendala  yang akan dialami suatu instansi. Selain  persiapan  menghadapi  kendala  tersebut  juga  meningkatkan  daya  dan  upaya menjaga apa hasil yang telah diraih sebelumnya. Adapun hal yang menjadi acuan dalam menanggapi  masalah  tersebut  salah  satunya  melihat  faktor  pendukung.Faktor pendukung adalah segala  faktor yang dapat  menunjang keberhasilan dari tujuan dalam hal  ini  keberhasilan  pengelolaan  sampah  secara  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu faktor  pendukung  yang  sudah  ada  bagaimana  bisa  ditingkatkan  serta  dapat  dijaga  agar tidak mengalami kemunduran.
Pengelolaan  sampah  adalah  kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh,  dan berkesinambungan  yang  meliputi pengurangan dan penanganan sampah  (PP Nomor 81 Tahun 2012). Penyelenggaraan pengelolaan sampah  merupakan domain publik dimana pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  penyediaan  prasarana  dan  sarana  pengelolaan sampah  yang  dalam  pelaksanaannya  dapat  melibatkan  pihak  ketiga  dan  partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian melalui wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Gayo  Lues  adalah  kualitas  pegawai  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Gayo Lues  yang sudah  menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Selain  itu juga  adanya  kerja  sama  dengan  instansi  lainnya  sehingga  dapat  membantu  jalannya pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues.

## Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten Gayo Lues
Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam menjaga kebersihan lingkungan, oleh karena itu sumber daya manusia dibutuhkan oleh setiap institusi kemasyarakatan, organisasi demi berperan penting dalam pengembangannya terutama untuk pencapaian tujuan  yang  optimal. Dalam  manajemen pengelolaan  sampah  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues  masih terdapat  beberapa  faktor  peghambat  antara  lain:  a.  Terbatasnya  sarana  dan  prasarana pelayanan  sampah,  SDM  dan  anggaran  pengelolaan  sampah;  b.    Kurangnya  kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan perilaku membuang sampah sembarangan; c, Perubahan  pola  konsumsi  menyebabkan  penggunaan  kemasan  plastik,  styrofoam,  dan kotak  nasi,  serta  penggunaan  kantong  kresek  meningkat;  d.  Pemilahan  sampah  yang belum  dapat  diaplikasikan  di  Kabupaten  Gayo  Lues  sehingga  pemanfaatan  dan pengolahan  sampah  menjadi  barang  bernilai  ekonomi  kurang  optimal  di  Kabupaten
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 754
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
Gayo Lues.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues,  bahwa  hasil  dari  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Gayo  Lues  dari  segi planning sudah membuat  sistem  perencanaan  yang  baik,  namun  karena  terbatasnya  anggaran  yang tersedia  sehingga  tidak  berjalannya  kegiatan  sesuai  yang  direncanakan.  Dari  segi organizing kuantitas  pegawai  sudah  memadai  namun  kerjasama  antar  Dinas  terkait belum  berjalan.  Dari  segi Actuating tidak  adanya  surat  perintah  tugas,  karena  sudah diarahkan  sejak  awal.  Dari  segi Controlling tidak  hanya  pemerintah,  masyarakat  pun turut  andil  dalam  pengawasan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Gayo  Lues.    Semua unsur  POAC  sudah  terlaksanakan  namun  masih  ada  yang  belum  efektif  dalam pelaksanaanya  seperti  perencanaannya  sudah  bagus  namun  dikarenakan  kurangnya anggaran  sehingga  proses  pengangkutan  sampah  belum  merata  ke  seluruh  kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues.
Adapun  faktor  pendukung  dalam  manajemen  pengelolaan  sampah  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gayo  Lues  adalah  adanya  dukungan  dari  pemerintah yaitu Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.  Selain  itu  kualitas  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yaitu  pegawai  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues yang sudah disiplin dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Dan juga  adanya kerja sama dengan instansi  lainnya sehingga dapat membantu jalannya pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues.
Sementara  itu,  hambatan  Pengelolaan  Sampah  Oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Gayo  Lues  adalah  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pelayanan  sampah, SDM  dan  anggaran  pengelolaan  sampah,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam menjaga  kebersihan  dan  perilaku  membuang  sampah  sembarangan,  perubahan  pola konsumsi  menyebabkan  penggunaan  kemasan  plastik,  styrofoam,  dan  kotak  nasi,  serta penggunaan  kantong  kresek  meningkat,  pemilahan  sampah  yang  belum  dapat diaplikasikan  di  Kabupaten  Gayo  Lues  sehingga  pemanfaatan  dan  pengolahan  sampah menjadi  barang  bernilai  ekonomi  kurang  optimal  di  Kabupaten  Gayo  Lues.  Untuk  itu diharapkan  Dinas  Lingkungan  Hidup  di  Kabupaten  Gayo  Lues  agar  melakukan sosialisasi  tentang  kebijakan  strategi  dalam  pengeloalaan  sampah  secara  rutin  kepada pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat umum, serta para pelaku usaha. Selain itu  diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup di  Kabupaten  Gayo  Lues  melakukan  penambahan  jumlah  sarana  prasarana  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  pengelolaan  sampah,  termasuk  penambahan  jumlah armada  truk  pengangkut  sampah,  kontainer  sampah  di  TPS-TPS  serta  alat-alat
Amaysah, Cs: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan  ….   Page 755
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
pendukungnya  di  kecamatan  yang  sebelumnya  tidak  ada  kegiatan  pembersihan  dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.

## DAFTAR PUSTAKA
Damanhuri. (2003). Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah . Institut Teknologi Bandung. Dunn, W. (2000). Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mada University Press. Hasibuan, M. S. P. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara. Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik , 1 (3). Jazuli, M. (2014). Sosiologi Seni Edisi 2, Pengantar dan Model Studi . Graha Ilmu.
Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Muliyadi, A., Husein, S., & Saam, Z. (2020). Perilaku Masyarakat dan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan. Jurnal Ilmu Lingkungan , 3 (2). Nugroho, R. (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Bekembang . Pustaka Belajar.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Wirawan. (2012). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia . Salemba Empat.