Kapasitas  Dan  Akuntabilitas  Perangkat  Desa  Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa
Kabupaten Mamasa

## Rivai Makduani
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Populasi dalam penelitian ini adalah serluruh perangkat desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa yang berjumlah 30 orang.  Metode  pemilihan  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  sensus  atau sampling  jenuh,  sehingga  sampel  sebagai  sumber  data  dalam  penelitian  ini  berjumlah  30  orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis kuantitatif.
Hasil  analisis  memberikan  gambaran  bahwa  kapasitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan dana  desa  di  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa  mencapai  persentase  sebesar 70,33%  yang  berarti  bahwa  perangkat  desa  telah  memiliki  kapasitas  yang  cukup  tinggi  atau berkategori sedang dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango. Akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa mencapai persentase sebesar 71,67% yang berarti bahwa perangkat desa telah cukup akuntabel dalam pengelolaan dana desa  di  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa  dan  dapat  dikatakan  bahwa akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango telah cukup sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dilihat dari proses  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  yang dilakukan  oleh  perangkat  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa  yang  semuanya cukup akuntabel.
Kata Kunci : Kapasitas, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

## I.  PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  hakekatnya  tujuan  pembangunan  Negara  Indonesia  adalah  untuk  mensejahterakan masyarakat  Indonesia.  Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa  tujuan Pembangunan  Nasional  Bangsa  Indonesia  adalah  melindugi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  dilaksanakan  pembangunan nasional,  yaitu  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat seluruhnya.
Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi  desa,  misalnya:  (1)  Desa  memiliki  APBDesa  yang  kecil  dan  sumber  pendapatannya  sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi; (3) masalah itu diikuti oleh rendahnya  dana  operasional  Desa  untuk  menjalankan  pelayanan;  dan  (4)  banyak  program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata  pemerintahan  yang  memberikan  kewenangan  dan  kepercayaan lebih  besar  pada  pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan pemerintahan.
Pada  hakikatnya  Undang-Undang  Desa  memiliki  visi  dan  rekayasa  yang  memberikan kewenangan  luas  kepada  desa  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Sujarweni, 2015: 102).
Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang Desa ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada kepala desa beserta perangkatnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa. Undang- Undang Desa tersebut juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 96 disebutkan bahwa pemerintah  daerah  kabupaten/kota  mengalokasikan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  APBD kabupaten/kota  setiap  tahun  anggaran.  ADD  yang  berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  tersebut bersumber  dari  bagian  Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK (Irma, 2015: 57).
Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi ke dalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yaitu dana transfer ke daerah ( on top ) secara bertahap yang dikenal dengan Dana  Desa  (DD)  dan  mekanisme  dana  transfer  melalui  APBD  kabupaten/kota  yang  dialokasikan sebesar  10%  oleh  pemerintah  daerah  untuk  disalurkan  ke  kas  desa  secara  bertahap  yang  dikenal dengan Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015: 73).
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  ada  selanjutnya  dikelolah  oleh  pemerintah  desa  dengan ketentuaan  penggunaan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.72  tahun  2005  tentang  desa  yang kemudian diatur lebih detail dalam Permendagri No.37 tahun 2007 mengenai tujuan ADD, tata cara perhitungan  besaran  anggaran  per  desa,  mekanisme  penyaluran,  penggunaan  dana  sampai  dengan pertanggung  jawabannya.  Dengan  ditetapkan  Undang-Undang  Desa,  prinsip  pelaksanaan  ADD semakin  diperkuat  melalaui  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang  dana  desa  yang mengatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya.
Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada  prinsip-prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar  terhindarkan  dari  resiko  terjadinya penyimpangan,  penyelewengan  dan  korupsi.  Pengelolaan  keuangan  desa  pada  dasarnya  mengikuti pola  pengelolaan  keuangan  daerah  dimana  Kepala  Desa  merupakan  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  desa.  Pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  desa  harus  ditetapkan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD (Sujarweni, 2015: 106).
Anggaran  dana  desa  yang  mencapai  Rp.  20,7  Triliun  yang  akan  digelontorkan  oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kapasitas perangkat desa dan  regulasi  yang  relatif  baru,  diduga  terdapat  cukup  banyak  potensi  penyelewengan  dalam  tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kepala desa, melainkan karena ketidakpahaman para kepala desa dalam memanfaatkan anggaran dan kurangnya kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa (Hamzah, 2015: 42).
Dalam  melakukan  pekerjaan  (aktivitas),  rendahnya  produktivitas  kerja  bagi  seorang perangkat desa menjadi fenomena sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Banyak faktor yang menjadi  penyebab,  salah  satunya  adalah  manajemen  Kepala  Desa  dan  kapasitas  atau  kemampuan kerja dari perangkat desa itu sendiri. Walaupun pemerintah secara terus menerus telah mendorong peningkatan manajemen dan kapasitas perangkat desa melalui kesempatan meneruskan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swadaya sendiri oleh perangkat desa tersebut.
Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah termasuk pemerintah desa yang belum  menyajikan  data-data  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  masih  banyak  penyimpangan- penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit  laporan  keuangan  pemerintah  membuat  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  ( good  governance  government )  meningkat.  Hal  itu  juga  yang  telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggung  jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik (Stanbury dalam Mardiasmo, 2013: 20).
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  adalah  dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan. Laporan  keuangan  pemerintah  yang  dihasilkan  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan disusun  dengan  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah  desa  harus  dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik ( good governance government ), yaitu pengelolaan keuangan  yang  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel,  yang  memungkinkan  para  pemakai laporan  keuangan  untuk  dapat  mengakses  informasi  tentang  hasil  yang  dicapai  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.
Menurut Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik dalam Indriasari dan Ertambang (2014: 21) bahwa  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan sistem akuntansi. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidang  akuntansi.  Sehingga  untuk  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas,  maka kapasitas SDM yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  karena  di dalamnya  telah  mencakup  berbagai  prosedur  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  sampai  dengan  pertanggungjawaban.  Disamping  itu, Permendagri  No.  113  Tahun  2014  ini  mengharuskan  agar  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa merupakan salah satu desa yang mulai pada tahun 2015 sampai tahun 2019 telah memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa pada tahun 2019 diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40% atau sekitar Rp. 700.502.986, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% atau sekitar Rp. 700.502.986, dan tahap III pada bulan Desember sebesar 20% atau sekitar Rp. 350.251.493 sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola oleh pemerintah Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.751.257.465 (LPJ Desa Osango, 2019).
Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan. Dengan demikian, diperlukan peran perangkat desa dengan kapasitas yang memadai untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa yang cukup besar tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya  risiko  terjadinya  kesalahan  baik  bersifat  administratif  maupun  substantif  yang  dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kapasitas kepala desa dan
perangkat desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk mengangkat  ke  dalam  kajian  ilmiah  melalui  suatu  penelitian  dengan  judul  “Kapasitas  dan Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa”.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimanakah  kapasitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa?
2.  Bagaimanakah  akuntabilitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa?

## C. Tujuan Penelitian
1.  Untuk  mengetahui  kapasitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
2.  Untuk mengetahui akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

## D. Manfaat Penelitian
1.  Bagi  Pemerintah,  dapat  menjadi  suatu  referensi  maupun  tinjauan  secara  nyata  yang mendiskripsikan  tingkat  kinerja  pemerintah  untuk  mewujudkan  pemerintah  yang good government dan good governance.
2.  Bagi  Pemerintah  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa,  dapat  menjadi referensi bagi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja  secara  transparan  yang  bersih  dan  berwibawa  terutama  dalam  hal  pengelolaan keuangan desa.
3.  Bagi  Masyarakat,  penelitian  ini  dapat  menjadi  sumber  data  atau  informasi  terhadap masyarakat,  khususnya  masyarakat  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa mengenai kapasitas dan pelaksanaan fungsi dari perangkat desa, khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

## II.  METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  sehingga penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan kuantitatif yang didasari oleh filsafat positivisme yang  menekankan fenomena- fenomena  objektif  dan  dikaji  secara  kuantitatif.  Maksimalisasi  objektivitas  desain  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka dan pengolahan statistik (Sukmadinata, 2012: 53).
Penelitian dilaksanakan di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April  2020.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  serluruh  perangkat  desa  di  Desa  Osango  yang berjumlah 30 orang, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi 3 orang, Kepala Urusan 3  orang,  Kepala  Dusun  4  orang,  Ketua  RT  12  orang,  Ketua,  Sekretaris  dan  Anggota  Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD),  serta  Ketua,  Sekretaris  dan  Anggota  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel penelitian. Sehingga sampel sebagai sumber data dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Sumber data primernya adalah hasil jawaban responden pada kuesioner dan hasil jawaban responden pada wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Sumber data sekundernya adalah buku-buku literatur,  arsip-arsip,  perundang-undangan,  jurnal  dan  dokumen  resmi  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti.
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  metode  kuesioner  (angket), wawancara, dan dokumentasi. Angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan menggunakan skala  Guttman,  dimana  skala  pengukuran  dengan  tipe  ini  didapat jawaban  tegas  “Ya  atau Tidak”. Setiap  kriteria  diberikan  skor  sesuai  dengan  kondisi  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  organisasi, masyarakat,  atau  individu  dengan  tingkat:  (1)  Untuk  jawaban  “Ya”  diberi  skor  1  dan  (2)  Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0.
Wawancara ( interview ) dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data melalui tanya  jawab  secara  langsung  dengan  perangkat  desa  di  Desa  Osango  yang  menjadi  responden penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kapasitas perangkat desa dan akuntabilitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Osango.  Dokumentasi  yang dilakukan  bertujuan  untuk  mencatat  kegiatan  perangkat  desa  di  Desa  Osango  dalam  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,  yakni  data  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggung jawaban pada Desa Osango.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data hasil kuesioner dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Bentuk statistik deskriptif yang dianalisis  adalah  penentuan  frekuensi,  persentase,  dan  penentuan  rata-rata.  Untuk  mengetahui persentase  jawaban  tentang  kapasitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  jawaban tentang  akuntabilitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  berdasarkan  jawaban  pada kuesioner, digunakan rumus perhitungan skala Guttman sebagai berikut:
Jumlah Rata-rata Jawaban "Ya" Persentase =                                                         x 100% Jumlah Responden
Berdasarkan  perhitungan  dengan  rumus  di  atas,  maka  kapasitas  perangkat  desa  dan akuntabilitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  akan  terlihat  dalam  persentase  hasil analisis sebagai berikut:
1.    0% – 59%   =  memiliki kapasitas atau akuntabilitas yang rendah.
2.  60% – 69%   =  memiliki kapasitas atau akuntabilitas yang kurang.
3.  70% – 79%   =  memiliki kapasitas atau akuntabilitas yang cukup.
4.  80% – 89%   =  memiliki kapasitas atau akuntabilitas yang tinggi.
5.  90% – 100%  =  memiliki kapasitas atau akuntabilitas sangat tinggi.
Data-data  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  dianalisis  dengan  pendekatan  kualitatif  pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interakatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2015: 337).

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Karakteristik Umum Responden
Karakteristik  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari 3  (tiga)  kategori, yaitu karakteristik berdasarkan jenis kelamin, karateristik berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, dan karateristik berdasarkan lama bekerja.
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dibagi menjadi dua karakter, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Responden penelitian berjenis kelamin laki- laki berjumlah 26 orang dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang sebagaimana dirinci dalam tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 1 Laki-laki 26 86,67 2 Perempuan 4 13,33 Jumlah 30 100
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki  sebanyak  26  orang  atau  sebesar  86,67%  dan  responden  berjenis  kelamin  perempuan sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 13,33%.
Karakteristik responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang digunakan dibagi  menjadi  lima  tingkatan,  yaitu  SD,  SMP,  SMA,  S1,  dan  S2.  Karakteristik  responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir tersebut dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir No Tingkat Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 1 S2 - 0,00 2 S1 3 10,00 3 SMA/Sederajat 27 90,00 4 SMP/Sederajat - 0,00 5 SD/Sederajat - 0,00 Jumlah 30 100
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Berdasarkan  data  pada  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  responden  dengan  tingkat pendidikan terakhir S2 yaitu 0%, jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu 3 orang atau sebesar 10%, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu 27 orang atau  sebesar  90%,  jumlah  responden  dengan  tingkat  pendidikan  terakhir  SMP/Sederajat  0%  dan
jumlah  responden  dengan  tingkat  pendidikan  terakhir  SD  0%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa jumlah  responden  yang  paling  banyak  dalam  penelitian  ini  adalah  responden  dengan  tingkat pendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu 27 orang atau sebesar 90%.
Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja di Pemerintahan Desa Osango Kecamatan Mamasa dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu 1 sapai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Berikut ini karakteristik responden berdasarkan lama bekerja:
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja No Lama Bekerja Jumlah Persentase (%) 1 1-5 tahun 11 36,67% 2 6-10 tahun 7 23,33% 3 Lebih dari 10 tahun 12 40,00% Jumlah 30 100
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Tabel 3 memperlihatkan bahwa jumlah responden yang telah bekerja di Pemerintahan Desa Osango dengan lama bekerja antara 1 samapai 5 tahun adalah 11 orang atau sebesar 36,67%, jumlah responden yang telah bekerja dengan lama bekerja antara 6 sampai 10 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 23,33%, dan responden yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak dalam penelitian  ini  adalah  responden  yang  telah  bekerja  di  Pemerintahan Desa  Osango  dengan  lama bekerja lebih dari 10 tahun yaitu 12 orag atau sebesar 40% dan antara 1 sampai 5 tahun yaitu 11 orag atau sebesar 36,67%.

## B.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Osango
Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran beprilaku. Fakta bahwa organisasi mengindetifikasikan pekerjaan yang harus  dilakukan  dan  perilaku  peran  yang  diinginkan  yang  berjalan  seiring  pekerjaan  tersebut juga mengandung  arti  bahwa  harapan  mengenai  peran  penting  dalam  mengatur  perilaku  bawahan. Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat pegawai dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang.
Desa  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Desa.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Kepala  Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahah dan pelaksana teknis. Kapasitas perangkat desa dalam mengelola dana desa adalah kemampuan perangkat desa  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  dalam  mengelola  dana  desa  untuk mencapai tujuan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien. Dalam hal ini perangkat desa harus memiliki  kapasitas  dalam  mengelola  dana  desa,  yaitu  kapasitas  perangkat  desa  dalam  proses perencanaan penggunaan dana desa, perangkat desa memiliki kapasitas dalam memberikan masukan tentang  rancangan  APB  Desa,  kepada  Kepala  Desa  dan/atau  BPD  dan  perangkat  desa  memiliki kapasitas  dalam  proses  pelaksanaan  penggunaan  ADD,  perangkat  desa  bersama  dengan  Kasi
memiliki  kapasitas  dalam  menyusun  RAB,  memfasilitasi  proses  pengadaan  barang  dan  jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa, perangkat desa memiliki kapasitas dalam memberikan masukan terkait perubahan APB, perangkat desa memiliki kapasitas dalam proses penatausahaan penggunaan ADD, perangkat desa memiliki kapasitas dalam meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif.
Kapasitas perangkat desa dalam mengelola dana desa sebagamana dipaparkan di atas, juga harus  dimiliki  perangkat  desa  di  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa  sebagai tempat penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk melihat kapasitas perangkat desa dalam mengelola dana desa di Desa Osango dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4.
Distribusi dan Persentase Jawaban Responden terkait dengan Kapasitas
Perangkat Desa Osango No Pertanyaan Jawaban Ya Jawaban Tidak Jumlah Responden 1 22 8 30 2 21 9 30 3 20 10 30 4 21 9 30 5 22 8 30 6 21 9 30 7 24 6 30 8 19 11 30 9 21 9 30 10 20 10 30 Total 211 89 30 Rata-rata 21,1 8,9 30
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Persentase Kapasitas Perangkat Desa Osango = 21,1/30 x 100% = 70,33%
Data  pada  tabel  4  memperlihatkan  bahwa  distribusi  dan  perhitungan  persentase  jawaban respomden  dari  hasil  kuesioner  yang  telah  dibagikan  dengan  jumlah  pertanyaan  sebanyak  10 pertanyaan terkait dengan kapasitas perangkat desa dan jumlah responden sebanyak 30 responden, menunjukkan  ada  211  total  jawaban  ya  atau  rata-rata  jawaban  ya  sebanyak  21,1  dan  ada  89  total jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak sebanyak 8,9.
Dari  jawaban  responden  tersebut,  tingkat  persentase  kapasitas  perangkat  desa  dalam mengelola dana desa di Desa Osango mencapai 70,33%. Dengan demikian, tingkat persentase dari kapasitas  perangkat  desa  dalam  mengelola  dana  desa  di  Desa  Osango  dikategorikan  memiliki kapasitas yang cukup tinggi (kategori sedang). Hal ini berarti bahwa perangkat desa di Desa Osango telah memiliki kapasitas yang cukup tinggi atau berkategori sedang dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan dana desa, dimana perangkat desa di Desa Osango cukup mampu memberikan masukan tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  (APB)  Desa  kepada  Kepala  Desa  dan/atau  BPD,  perangkat  desa  cukup  mampu melakukan proses pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), perangkat desa bersama
dengan Kasi cukup mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), cukup mampu memfasilitasi proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  cukup  mampu  mengelola  atau  melaksanakan  pekerjaan  terkait kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Perdes  tentang  APB  Desa,  perangkat  desa  cukup  mampu memberikan masukan terkait perubahan APB, perangkat desa cukup mampu terlibat dalam proses penatausahaan  penggunaan  ADD,  perangkat  desa  cukup  mampu  memberikan  masukan  dan  cukup mampu melakukan audit partisipatif.
Berdasarkan hasil penelitian dimana kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango yang masih berada pada kategori cukup ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas perangkat desa di Desa Osango yang kurang mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar perangkat desa di Desa Osango tidak memiliki latar belakang pendidikan  akuntansi  dan  hal  ini  terlihat  dari  data  demografi  responden.  Kelemahan  yang  ada diimbangi  dengan  mengikutsertakan  perangkat  desa  dalam  pelatihan-pelatihan  yang  berhubungan dengan  akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan  seperti  pelatihan  perpajakan,  pelatihan  bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
2.  Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Osango
Akuntabilitas  adalah  proses  penganggaran  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga indikator yang telah diukur pada penelitian ini terkait dengan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.  Perencanaan
Pemerintah  desa  di  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa  menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan  Kabupaten  Mamasa.  Rencana  pembangunan  desa  di  Desa  Osango  disusun  untuk menjamin  keterkaitan  dan  kosistensi  antara  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  dan pengawasan. Untuk melihat tingkat akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Osango dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa No Pertanyaan Jawaban Ya Jawaban Tidak Jumlah Responden 1 23 7 30 2 22 8 30 3 21 9 30 4 21 9 30 5 21 9 30 6 19 11 30 Total 127 53 30 Rata-rata 21,17 8,83 30
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Persentase Akuntabilitas Perencanaan = 21,17/30 x 100% = 70,57%
Data  pada  tabel  5  memperlihatkan  bahwa  distribusi  dan  perhitungan  persentase  jawaban responden terkait dengan akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Osango dari hasil
kuesioner  dengan  jumlah  pertanyaan  sebanyak  6  pertanyaan  dan  jumlah  responden  sebanyak  30 responden, menunjukkan ada 127 total jawaban ya atau rata-rata jawaban ya sebanyak 21,17 dan 53 total jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak sebanyak 8,83.
Dari  jawaban  responden  tersebut,  tingkat  persentase  terhadap  akuntabilitas  perencanaan pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Osango  mencapai  70,57%.  Dengan  demikian,  tingkat  persentase akuntabilitas  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Osango  dapat  dikategorikan  cukup akuntabel,  dalam  hal  ini  perangkat  desa  di  Desa  Osango  cukup  akuntabel  dalam  melaksankan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Osango. Hal ini berarti perangkat desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan perencanaan pengalokasian dana desa dikategorikan cukup akuntabel.
Dengan  demikian,  akuntabilitas  perangkat  desa  di  Desa  Osango  dalam  melaksanakan perencanaan  pengalokasian  dana  desa  sudah  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  Permendagri  No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana diungkapkan Marten Arruansilomba, SE (Kepala Desa Osango) bahwa:
“ Akuntabilitas  perangkat  desa  di  Desa  Osango  dalam  melaksanakan  perencanaan pengalokasian dana desa dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Proses  perencanaan  pengelolaan  dana  desa pada Desa Osango ini diawali dengan penyusunan APBDes. Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Dusun. Hal ini bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat di  tingkat  dusun  terkait  dengan  konsep  pembangunan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat dusun.  Poin-poin  hasil  kesepakatan  dalam  Musyawarah  Dusun  (Musdus)  tersebut  akan dijadikan data yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes) ” (Hasil Wawancara, 14 Maret 2020).
Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk mengsinkronisasikan hasil kesepakatan dalam Musdus serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber  pembiayaan  kegiatan  pembangunan  desa  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Hasil kesepakatan  dalam  musyawarah  desa  akan  dituangkan  dalam  berita  acara  dan  menjadi  landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selanjutnya, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Sebagaimana diungkapkan Ketua BPD Desa Osango dalam wawancara sebagai berikut:
“ Musdes  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengsinkronisasikan  hasil  kesepakatan  dalam Musdus serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara  dan  menjadi  landasan  penyusunan  RPJMDes.  Kemudian  kepala  desa  akan menyelenggarakan Musrembang Desa ” (Hasil Wawancara, 22 Maret 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  Musrembang  Desa  diadakan  untuk  membahas  dan menyepakati  rancangan  RPJMDes  serta  menyepakati  prioritas  kebutuhan  atau  kegiatan  desa  yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
Lebih lanjut Ketua BPD Desa Osango memaparkan dalam wawancara sebagai berikut: “ Menurut  pendapat  dan  pengamatan  saya  bahwa  RKPDes  merupakan  penjabaran  dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDes yang  telah  disusun  ini  akan  menjadi  dasar  dalam  penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Desa (APBDes) tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa ” (Hasil Wawancara, 22 Maret 2020).
Dengan  demikian,  peraturan  desa  tentang  APBDes  akan  disepakati  oleh  Kepala  Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi.  Hasil  evaluasi  tersebut  akan  ditindaklanjuti  oleh  Kepala  Desa.  APBDes  yang  telah ditetapkan  dengan  peraturan  desa  akan  menjamin  kepastian  dari  pelaksanaan  program  kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa akan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan  dalam  APBDes,  baik  dari  jenis  program  kegiatan  maupun  jumlah  anggaran  yang  akan digunakan.  Penetapan  APBDes  dalam  peraturan  desa  merupakan  tahap  akhir  dalam  proses perencanaan.
b.  Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  anggaran  desa  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  timbul  transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam rangka pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa.  Semua  penerimaan  dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015: 19).
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan dana desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Distribusi dan Persentase Jawaban atas Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa No Pertanyaan Jawaban Ya Jawaban Tidak Jumlah Responden 1 23 7 30 2 20 10 30 3 21 9 30 4 21 9 30 5 21 9 30 6 21 9 30 7 20 10 30 8 20 10 30 9 22 8 30 10 21 9 30 11 22 8 30 12 21 9 30 13 21 9 30 Total 274 116 30 Rata-rata 21,08 8,92 30
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Persentase Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa = 21,08/30 x 100% = 70,27%
Data  pada  tabel  6  memperlihatkan  bahwa  distribusi  dan  perhitungan  persentase  jawaban akuntabilitas pelaksanaan dana desa di Desa Osango dari hasil kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan dan jumlah responden 30 orang, menunjukkan ada 274 total jawaban ya atau
rata-rata  jawaban  ya  sebanyak  21,08  dan  116  total  jawaban  tidak  atau  rata-rata  jawaban  tidak sebanyak 8,92.
Dari jawaban responden tersebut, tingkat persentase akuntabilitas pelaksanaan dana desa di Desa  Osango  mencapai  70,27%.  Hal  ini  berarti  perangkat  desa  dalam  melaksanakan  rencana pengalokasian  dana  desa  di  Desa  Osango  sudah  cukup  akuntabel.  Dengan  demikian,  tingkat persentase akuntabilitas pelaksanaan dana desa di Desa Osango dikatakan cukup sesuai atau cukup akuntabel,  dalam  hal ini  perangkat  desa  di  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa Kabupaten Mamasa cukup akuntabel atau cukup mampu melaksanakan program yang telah direncanakan secara efektif dan transparan.
Dengan demikian, akuntabilitas perangkat desa dalam melaksanakan rencana pengalokasian dana  desa  di  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten Mamasa  sudah  dapat  dikatakan  sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  merupakan  implementasi  atau  eksekusi  dari  APBDes. Termasuk  dalam  pelaksanaan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  proses  pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Osango dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk  peraturan  desa.  Dalam  melaksanakan  pengelolaan  dana  desa,  Pemerintah  Desa  Osango berpedoman  pada  APBDes  yang  telah  ditetapkan.  Sebagaimana  diungkapkan  Ketua  BPD  Desa Osango dalam wawancara sebagai berikut:
“ Menurut  yang  saya  pahami  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  merupakan implementasi  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Ya...,  termasuk  dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Demikian pula pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Osango dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam  bentuk  peraturan  desa  dan  dalam  melaksanakannya,  Pemerintah  Desa  Osango berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan ” (Hasil Wawancara, 22 Maret 2020)
Sementara  Marten  Lantho  Tiboyong  (Sekretaris  Desa  Osango)  mengungkapkan  dalam wawancara bahwa:
“ Hal pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Osango setelah APBDesa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan  dana  harus  disertai  dengan  dokumen  seperti  RAB.  RAB  ini  terlebih  dahulu diverifikasi  oleh  Sekretaris  Desa  dan  disahkan  oleh Kepala  Desa.  RAB  ini  menjadi  dasar bagi  pelaksana  kegiatan  untuk  melakukan  tindakan  pengeluaran  atas  beban  anggaran belanja kegiatan ” (Hasil Wawancara, 22 Maret 2020).
Dengan demikian, langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di  Desa  Osango  setelah  APBDesa  ditetapkan  adalah  mengajukan  pendanaan  untuk  melaksanakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kegiatan.  Pengajuan  dana  tersebut  harus  disertai  dengan dokumen antara lain RAB yang terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.
Kaur Keuangan Desa melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi dan disahkan.  Mekanisme  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Kaur  Keuangan  Desa  di  Desa  Osango dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Kaur Keuangan Desa melakukan pembayaran tanpa melalui
panjar. Kedua, pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan. Sebagaimana diungkapkan Marten Arruansilomba, SE (Kepala Desa Osango) dalam wawancara sebagai berikut:
“ Yang  berjalan  selama  ini  di  Desa  Osango  bahwa  Kaur  Keuangan  Desa  melakukan pembayaran  berdasarkan  RAB  yang  telah  diverifikasi  oleh  Sekretaris  Desa  dan  disahkan oleh Kepala Desa. Sementara mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa  dilaksanakan  dengan  dua  cara,  yaitu  pembayaran  tanpa  melalui  panjar  atau pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan ” (Hasil Wawancara, 14 Maret 2020).
Pembayaran  secara  langsung  oleh  Kaur  Keuangan  Desa  tanpa  panjar  kepada  pihak  ketiga dilakukan  melalui  uang  kas.  Jenis  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Kaur  Keuangan  Desa  secara langsung  tanpa  panjar  yaitu  pengeluaran  yang  bersifat  rutin,  seperti  pengeluaran  untuk  keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD.  Sedangkan  mekanisme  pembayaran  melalui  panjar  kepada  pelaksana  kegiatan  hanya  dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal  jumlah  uang  yang  dapat  dibayarkan  secara  kas  kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini  diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.
Marthen  (Kaur  Keuangan  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa)  dalam wawancara mengatakan bahwa:
“ Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah  melakukan transaksi  untuk kebutuhan pencatatan  keuangan.  Di  dalam suatu bukti transaksi  minimal  memuat  data  pihak  yang  mengeluarkan  atau  yang  membuat ”  (Hasil Wawancara, 24 Maret 2020).
c.  Penatausahaan
Penatausahaan  merupakan  kegiatan  pencatatan  yang  khususnya  dilakukan  oleh  bendahara desa.  Media  penatausahaan  berupa  buku  kas  umum,  buku  pajak,  buku  bank  serta  setiap  bulan membuat laporan pertanggungjawaban Kaur Keuangan Desa. Akuntabilitas penatausahaan dana desa di Desa Osango dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Distribusi dan Persentase Jawaban atas Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa No Pertanyaan Jawaban Ya Jawaban Tidak Jumlah 1 22 8 30 2 21 9 30 3 21 9 30 Total 64 26 30 Rata-rata 21,33 8.67 30
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Persentase Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa = 21,33/30 x 100% = 71,1% Data  pada  tabel  7  memperlihatkan  bahwa  distribusi  dan  perhitungan  persentase  jawaban responden terkait dengan akuntabilitas penatausahaan dana desa di Desa Osango dari hasil kuesioner
dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dan jumlah responden 30 orang, menunjukkan ada 64 total jawaban ya atau rata-rata 21,33 dan ada 26 total jawaban tidak atau rata-rata 8,67.
Dari jawaban responden tersebut, tingkat persentase akuntabilitas penatausahaan dana desa di Desa Osango mencapai 71,1%. Hal ini berarti perangkat desa dalam penatausahaan dana desa di Desa Osango sudah cukup akuntabel dan cukup mampu melaksanakan penatausahaan terhadap dana desa yang dikelola oleh Desa Osango secara efektif dan transparan untuk dipertanggungjawabkan. Artinya, perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan dana desa di Desa Osango sudah dapat dikatakan  cukup  sesuai  dengan  Permendagri  No.113  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Penatausahaan Keuangan Desa  merupakan  kegiatan pencatatan  yang  khususnya  dilakukan oleh  Kaur  Keuangan  Desa.  Kaur  Keuangan  Desa  Osango  wajib  melakukan  pencatatan  terhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran kas dan harus melakukan pencatatan secara  sistematis  dan  kronologis  atas  transaksi-transaksi  keuangan  yang  terjadi.  Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan  adalah  laporan  yang  dapat  digunakan  untuk  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan itu sendiri.
Penatausahaan penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa  Osango  dilakukan  dengan  menggunakan  Buku  Kas,  Buku  Pajak  dan  Buku  Bank.  Semua penerimaan maupun pengeluaran tunai dibuatkan bukti transaksi berupa kuitansi dan dicatat dalam buku kas. Untuk penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, Kaur Keuangan Desa  mencatatnya  dalam  buku  pajak  yang  tersedia.  Sementara  itu,  buku  bank  dibuat  oleh  Kaur Keuangan  Desa  untuk  membantu  buku  kas  umum  untuk  mengetahui  jumlah  penerimaan  dan pengeluaran kas di bank.
d.  Pelaporan Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam melaksanakan  tugas,  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  kepala  desa  wajib  melaporkan  penggunaan pengelolaan  dana  desa.  Akuntabilitas  pelaporan  dana  desa  di  Desa  Osango  Kecamatan  Mamasa Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8.
Distribusi dan Persentase Jawaban atas Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa
No Pertanyaan Jawaban Ya Jawaban Tidak Jumlah Responden 1 22 8 30 2 21 9 30 3 22 8 30 4 21 9 30 5 21 9 30 6 22 8 30 Total 129 51 30 Rata-rata 21,5 8,5 30
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Persentase Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa = 21,5/30 x 100% = 71,67%
Data pada tabel 8 memperlihatkan bahwa distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Osango dari hasil jawaban kuesioner dengan jumlah pertanyaan ada 6 dan jumlah responden 30 orang, menunjukkan ada 129 total jawaban ya atau rata-rata 21,5 dan ada 51 total jawaban tidak atau rata-rata 8,5.
Dari jawaban responden tersebut, tingkat persentase akuntabilitas pelaoran dana desa di Desa Osango mencapai 71,67%. Hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan pelaporan penggunaan dana desa sudah cukup akuntabel, dalam hal ini perangkat desa yang diwakili kepala desa telah cukup akuntabel  dalam  melaporkan  penggunaan  dana  desa  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Dengan  demikian,  akuntabilitas  perangkat  desa  dalam  pelaporan  penggunaan  dana  desa  di  Desa Osango sudah cukup sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pelaporan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan menjadi sebuah tolak ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Osango dalam hal pengelolaan dana  desa.  Oleh  karena  itu, pelaporan pengelolaan  keuangan desa menjadi  kewajiban Pemerintah Desa Osango sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pada tahap  pelaporan,  Pemerintah  Desa  Osango  menyusun  Laporan  Realisasi  Penggunaan Dana  Desa  dari  tahap  I  sampai  dengan  tahap  III  serta  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama tahun Anggaran. Laporan Realiasasi Tahap I (satu) memberikan informasi tentang penggunaan dana desa yang diperoleh pada tahap I (satu) bulan April 2019  sebesar  Rp  700.502.986.  Laporan  Realisasi  tahap  II  menyediakan  informasi  mengenai penggunaan  dana  desa  yang  diperoleh  pada  tahap  II  (dua)  bulan  Agustus  2019  sebesar  Rp 700.502.986. Dan Laporan Realisasi Tahap III (tiga) memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa yang diperoleh pada tahap III (tiga) bulan November2019 sebesar Rp 350.251.493.
Sementara  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes) merupakan Laporan mengenai penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran mulai  dari  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa  sampai Block  Grand dengan  dana  sebesar  Rp. 1.751.257.465.
e.  Pertanggungjawaban
Setelah  melaporkan  penggunaan  dana  desa,  Kepala  Desa  Osango  sebagai  wakil  dari Perangkat Desa Osango wajib mempertanggungjawabkan hasil dari laporan penggunaan dana desa yang telah dibuat. Adapun akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Osango dapat dilihat pada tabel 9.
Data pada tabel 9 memperlihatkan bahwa distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pertanggungjawaban  dana  desa  di  Desa  Osango  dari  hasil  jawaban  kuesioner  dengan  jumlah pertanyaan ada 3 pertanyaan dan jumlah responden 30 orang, menunjukkan ada 65 total jawaban ya atau rata-rata 21,67 dan ada 25 total jawaban tidak atau rata-rata 8,33.
Dari jawaban responden tersebut, persentase akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Osango mencapai 72,23%. Hal ini berarti perangkat desa di Desa Osango dalam
melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dikatakan sudah cukup akuntabel, dalam hal ini  perangkat  Desa  Osango  yang  diwakili  Kepala  Desa  telah  cukup  akuntabel  dalam  melakukan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Dengan demikian,  perangkat  desa  dalam  melakukan  pertanggung  jawaban  penggunaan  dana  desa  di  Desa Osango sudah cukup sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Tabel 9. Distribusi dan Persentase Jawaban atas Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa No Pertanyaan Jawaban Ya Jawaban Tidak Jumlah Responden 1 22 8 30 2 22 8 30 3 21 9 30 Total 65 25 30 Rata-rata 21,67 8,33 30
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
Persentase Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa = 21,67/30 x 100% = 72,23 %
Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  yang  disampaikan  oleh  Pemerintah  Desa  Osango merupakan  suatu  bentuk  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Dalam  hal  ini  Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil akhir  kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  maupun  kepada  jajaran pemerintahan  di  atasnya  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan APBDes yang disajikan oleh Pemerintah Desa Osango berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa  secara  keseluruhan  selama  tahun  anggaran.  Komponen-komponen  yang  disajikan  dalam Laporan Realisasi APBDes yaitu pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Block Grand , belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDes tersebut.
Secara umum tanggapan responden atas kapasitas perangkat desa dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango diperlihatkan pada tabel 10.
Tabel 10.
Tanggapan Responden Mengenai Kapasitas Perangkat Desa dan Akuntabilitas Perangkat Desa
dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Osango No Kapasitas Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jumlah Jawaban Ya Jumlah Jawaban Tidak Total Jawaban Responden 1 Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa 22 8 30 2 Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa 21 9 30 Total 43 17 30 Rata-rata 21,5 8,5 30
Sumber: Data primer diolah tahun 2020.
a.  Rata-rata jumlah jawaban Ya =   21,5
b.  Total Jumlah Responden
=   30 orang
Persentase Jawaban Kuesioner  =   21,5/30 x 100% = 71,67%
Data pada tabel 10 memperlihatkan distribusi dan perhitungan persentase jawaban responden atas  tanggapannya  terhadap  kapasitas  perangkat  desa  dan  akuntabilitas  perangkat  desa  dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango dapat dikatakan sudah memiliki kapasitas yang cukup tinggi atau berkategori sedang dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango  dapat  dikatakan  sudah  cukup  akuntabel.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  perhitungan  yang nilainya  mencapai  71,67%.  Hal  ini  berarti  bahwa  perangkat  desa  di  Desa  Osango  telah  memiliki kapasitas yang cukup tinggi dalam pengelolaan dana desa dan cukup akuntabel dalam pengelolaan dana desa.
Dengan demikian, kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango telah cukup sesuai dengan Permendagri No.  113  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  yang  dapat  dilihat  dari  proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat Desa Osango.
Dalam proses perencanaan, perangkat desa di Desa Osango telah memiliki kapasitas yang cukup  tinggi  dan  cukup  akuntabel  dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dilanjutkan pada Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas  tentang  arah  dan  rencana  prioritas  pembangunan  desa  selama  5  tahun  serta  sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Osango. Sesuai hasil kesepakatan tersebut, perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)  yang  selanjutnya  akan  dibahas  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes).
Kapasitas dan akuntabilitas perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Osango  dapat  dilihat  dari  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  dan  proses  pembayaran.  Pengelolaan dana  desa  di  Desa  Osango  dilakukan  berdasarkan  APBDes,  pelaksana  kegiatan  mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan  dijadikan  dasar  bagi  pelaksana  kegiatan  untuk  melakukan  tindakan  pengeluaran  atas  beban anggaran belanja kegiatan.
Penatausahaan  dilakukan  perangkat  desa  yang  diwakili  oleh  kepala  urusan  keuangan  desa atau  bendahara  desa.  Penatausahaan  dana  desa  di  Desa  Osango  dilakukan  untuk  mencatat  semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dana desa merupakan fungsi pengendalian  terhadap  pelaksanaan  APBDes,  hasil  dari  penatausahaan  digunakan  untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan kepala urusan keuangan desa di Desa Osango dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.
Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang
diberikan.  Perangkat  desa di  Desa  Osango  melakukan  pelaporan  dana  desa  mengenai  penggunaan dana desa yang disusun dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I, tahap II dan tahap III. Perangkat desa di Desa Osango melakukan pertanggungjawaban dana desa melalui Laporan Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  merupakan  suatu  bentuk akuntabilitas  dalam  mengelola  dana  desa.  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan APBDes  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan hasil akhir  harus  dipertanggungjawabkan  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  yang  disajikan  oleh Pemerintah  Desa  Osango  berisi  informasi  tentang  penggunaan  anggaran  desa  secara  keseluruhan selama tahun anggaran.

## IV.  PENUTUP

## A.  Simpulan
1.  Kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten  Mamasa  mencapai  persentase  sebesar  70,33%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perangkat desa telah memiliki kapasitas yang cukup tinggi dalam pengelolaan dana desa. Ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan dana desa, dimana perangkat desa cukup mampu  memberikan  masukan  tentang  rancangan  APBDesa  kepada  Kepala  Desa  dan/atau BPD, perangkat desa cukup mampu dalam proses pelaksanaan penggunaan ADD, perangkat desa  bersama  dengan  Kasi  cukup  mampu  menyusun  RAB,  cukup  mampu  memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, cukup mampu mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APBDesa, perangkat desa cukup mampu memberikan masukan terkait perubahan APB, perangkat desa cukup mampu dalam proses penatausahaan penggunaan ADD, perangkat desa cukup mampu meminta informasi, memberikan masukan, dan cukup mampu melakukan audit partisipatif.
2.  Akuntabilitas  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Osango  Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa mencapai persentase sebesar 71,67%. Hal ini berarti perangkat desa  telah  cukup  akuntabel  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  dapat  dikatakan  bahwa akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango telah cukup sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dilihat  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perangkat Desa Osango yang semuanya cukup akuntabel.

## B.  Saran
1.  Bagi  Perangkat  Desa  Osango,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  masukan dalam  meningkatkan  kapasitas  perangkat  desa  dan  akuntabilitas  perangkat  desa  dalam pengelolaan  dana  desa.  Perangkat  Desa  Osango  harus  lebih  meningkatkan  kapasitasnya dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  mengenai  perencanaan,  penggunaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
2.  Bagi  penelitian  selanjutnya,  diharapkan  dapat  memperluas  lokasi  penelitian  di  beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Bastian, Indra. Akuntansi SektorPublik; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga, 2010.
Hamzah, Ardi. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Surabaya: Pustaka Jawa Timur, 2015.
Hery. Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2014.
Ikatan  Akuntan  Indonesia. Kompartemen  ASP ; Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo. Pemgaruh  Kapasitas  SDM,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah , Studi  pada  Pemerintah  Kota  Palembang  dan Kabupaten Ogan Ilir . Jurnal Akuntansi, 2014.
Irma,  Ade. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dikecamatan  Dolo  Selatan Kabupaten Sigi . Jurnal Penelitia. Palu Sulawesi Tengah, 2015.
Kementerian  Dalam  Negeri. Permendagri  No.113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia. Kebijakan  Umum  Dana  Desa  Berdasarkan  UU  No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015.
LPJ Desa Osango. Laporan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019. Mamasa: Kantor Desa Osango, 2019.
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Renyowijoyo,  Muindro. Akuntansi  Sektor  Publik;  Organisasi  Non  Laba. Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2012.
Republik Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kencana, 2015.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Siregar, Syofian P. Statistik Deskriptif Untuk Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Siswanto, B. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta, 2015.
Sujarweni, V. Wiratna. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Peneltian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
Sumpeno, Wahjudin. Perencanaan Desa Terpadu . Edisi Kedua. Banda Aceh: Read, 2011.