Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, July 2017: 194 – 218 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 2 Mei 2017 | Reviewed: 29 Juni 2017 | Accepted: 31 Juli 2017

## KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Ria Wulandari 1

## Abstract
At this time, Indonesian revising for the anti terrorism number 15 year 2003. It’s cause pro and  contra  about  the  draft  of  articles.  The  issue  that  often  turn  up  is  the  anti  terrorism article  drafts  should  more  against  terrorism  crime  and  all  at  once  human  right respectful.This article study about interpretation of article drafts and comparison with the anti  terrorism  number  15  year  2003.  So,  the  more  and  less  of  article  drafts  will  be knowing. Revise for the anti terrorism number 15 year 2003 hoping can find strategic and tactis to overcome terrorism crime without shake Indonesian social and culture system.

## Keywords :  Draft Revise; Terrorism Crime

## Abstrak
Saat  ini  revisi  terhadap  Undang-Undang  No  15  tahun  2003  tentang  pemberantasan tindak  pidana  terorisme  sedang  dilakukan.  Pro  dan  kontra  terhadap  draft  pasal-pasal bermunculan.  Isu  yang  paling  sering  muncul  adalah  revisi  (rancangan  undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  terorisme)  diharuskan  lebih  memerangi  terorisme internasional  sekaligus  menghormati  hak-hak  asasi  manusia.  Artikel  ini  membahas mengenai  penafsiran  terhadap  pasal-pasal  rancangan  dan  dibandingkan  dengan undang-undang  yang  lama  (Undang-Undang  No  15  tahun  2003)  sehingga  akan menampilkan baik kelebihan maupun kelemahan dari pasal-pasal revisi.  Revisi  Undang- Undang  No  15  tahun  2003  diharapkan  dapat  menemukan  strategi  dan  taktik pemberantasan terorisme tanpa harus menggoyahkan tatanan social dan budaya bangsa Indonesia.
Kata Kunci : Rancangan Undang-Undang; Tindak Pidana Terorisme
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: ria.wulandari1979@gmail.com, Tel. 085245421979.
I. Pendahuluan Terorisme berakar dari
masalah  kekerasan  yang  pada  saat itu  hanya  merupakan  kejahatan kelompok  tidak  terorganisasi  yang apriori  menentang  suatu  kekuasaan (pemerintahan) dengan dalih agama, ideologi, sosial dan ekonomi. Inti dari kegiatan terorisme adalah kekerasan semata-mata  yang  bermuara  pada masalah  ketidak  adilan  baik  bersifat distributive maupun procedural. 2 Perkembangan
terorisme mulai  terjadi  sejak  tahun  1996  yang mula-mula  berkembang  pesat  di eropa  dan  timur  tengah.  Kejahatan terorisme  semakin  berkembang  ke
Asia pasca perang dingin
disebabkan  kurangnya  konrol  dari Negara  terutama  setelah  hancur leburnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Kejahatan terorisme erat
hubungannya dengan kejahatan
perdagangan  narkotika  illegal  lintas batas Negara sehingga kejahatan ini dikenal  sebagai  “Narco  Terorism”.
Kejahatan perdagangan illegal narkotika menjadi salah-satu alternative  sumber  pendanaan  bagi kejahatan terorisme.
2 Romli  Atmasasmitha.  2004. Pengantar Hukum  Pidana  Internasional. Jilid  II. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, hlm. 76.
Saat  ini  kejahatan  terorisme tidak hanya berupa tindakan penyanderaan  dan  berakhir  dengan kematian  tetapi  lebih  luas  dengan menghilangkan nyawa siapapun dengan tujuan menimbulkan ketakutan dan memperoleh kompensasi baik dalam bentuk uang atau tukar menukar terhukum kawanan  teroris  atau  tujuan  lain yaitu mendirikan “Negara baru”.
Terorisme pada masa sekarang  semakin  mapan  baik  dari segi organisasi, sumber daya manusia, prasarana, pendanaan maupun  teknologi  serta  pengikut fanatik  yang  semakin  massif  di seluruh dunia.
Dalam  upaya  mencegah  dan memberantas  kejahatan  terorisme, masyarakat internasional tel;ah membentuk tiga (3) konvensi internasional  yaitu  :  Convention  on The  Prevention  And  Supression  of Terorism  tahun  1937;  International Convention  for  The  Supression  of Terorist  Bombing  tahun  1997  dan International  Convention  For  The Supression of Financing of Terorism tahun  1999.  Selain  ketiga  konvensi tersebut  tiga  belas  (13)  konvensi
internasional  yang berkaitan dengan konvensi internasional terorisme. 3
Kejahatan  terorisme  sebagai kejahatan transnasional dan kejahatan  internasional  memerlukan kerjasama  Negara-negara  dalam penanganannya  baik  dalam  segi kebijakan nasional, penahanan,
penuntutan  serta  mengadili  pelaku terorisme. sekalipun pemerintah
baru  meratifikasi  empat  (4)  dari  tiga belas (13) konvensi, dalam memenuhi  kewajiban  ini  pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang  no  15  tahun  2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mana
filosofinya, jiwa dan semangat undang-undang  No  15  tahun  2003
3 Lihat  Konvensi  tentang  Pelanggaran-
Pelanggaran Yang Dilakukan Diatas Pesawat 1963; Konvensi Untuk Peredaman  Perampasan  Pesawat  Yang Melanggar  Hukum  1970;  Konvensi  Untuk Peredaman  Perbuatan  Melawan  Hukum Terhadap  Pengamanan  Penerbangan  sipil 1971;  Konvensi  Tentang  Pencegahan  Dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang- Orang Yang Dilindungi Secara Internasional Yang Meliputi Agen diplomatic 1973; Konvensi Tentang Penyanderaan  1979;  Konvensi  Tentang Perlindungan  Fisik  Bahan  Nuklir  1980; Konvensi  Intuk  Peredaman  Aksi  Melawan
Hukum  Terhadap  Keamanan  Alat-Alat Pengeboran    Tetap  Di  Beting  Kontinental,
Protokol 1988; Konvensi Untuk Penandaan Bahan  Peledak  Plastik  Untuk  Tujuan Identifikasi 1991; Konvensi Untuk
Peredaman  Pengeboman  Teroris  1997;
Konvensi  Untuk  Peredaman  Pengeboman Teroris  1997;  Konvensi  Untuk  Peredaman Pembiayaan Terorisme 1999 dan Konvensi
Untuk  Peredaman  Aksi  Terorisme  Nuklir 2005.
telah sesuai dengan konvensi- konvensi tersebut.
Undang-Undang  No  15  tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme diharapkan dapat melindungi kedaulatan Negara Republik  Indonesia  dari  ancaman dan  serangan  teroris  baik  dari  yang bersifat nasional masupun internasional serta mencegah intervensi pihak asing dengan alasan  untuk  memerangi  terorisme internasional.
Perkembangan kejahatan terorisme  yang  semakin  pesat  dan meluas  telah  berhasil  merekrut banyak orang dari berbagai belahan dunia  dari  anak-anak  hingga  orang dewasa.  Aksi-aksi  penyanderaan dan  pengeboman  telah  memporak porandakan keamanan dan kestabilan  dunia.  Indonesia  juga tidak  luput  dari  sasaran  terorisme baik secara nasional maupun internasional.
Beberapa rakyat Indonesia telah direkrut dan
bergabung dengan anggota
terorisme  diluar  negeri.  Undang- Undang No 15 tahun 2003 dianggap tak  mampu  melindungi  kedaulatan Negara dari ancaman dan serangan terorisme  baik  nasional  maupun internasional. Saat ini revisi terhadap Undang-Undang  No  15  tahun  2003
sedang  dilakukan.  Revisi  terhadap Undang-Undang  No  15  tahun  2003
diharapkan dapat menemukan strategi  dan  taktik  pemberantasan terorisme tanpa harus menggoyahkan tatanan sosial budaya serta hukum bangsa
Indonesia.  Namun  revisi  ini  tidak berjalan  mulus.  Pro  dan  kontra terhadap draft pasal-pasal bermunculan. Isu yang paling sering muncul  adalah  revisi  (Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) diharuskan lebih memerangi  terorisme  internasional sekaligus menghormati hak-hak asasi  menusia.  Maka  penting  bagi rancangan  undang-undang  ini  untuk tetap  berpedoman  pada  konsep “keseimbangan  antara  kewenangan negara  serta  jaminan  terhadap  hak- hak warga negara ”.
Terlepas  dari  pro  dan  kontra terhadap draft pasal-pasal, Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme  ini  harus  berlandaskan pada  tiga  (3)  fungsi  dan  enam  (6) prinsip.  Tiga  fungsi  yang  dimaksud adalah  fungsi  preventif,  represif  dan rehabilitasi.  Sementara  enam  (6) prinsip  antara  lain  adalah national security, balance of justice,
safeguards  rules,  safe  harbor  rules, sunshine principle dan sunset principle. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  tulisan  ini  hendak  mengkaji tentang “Apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  telah  sesuai  dengan  tiga
(3)  fungsi  dan  enam  (6)  prinsip sebagaimana dikemukakan diatas ?”
II. Analisis dan Pembahasan A. Definisi Terorisme
Sampai saat ini hukum internasional  belum  memiliki  definisi terorisme, namun badan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) telah berusaha menangani persoalan terorisme secara komprehensif. Majelis Umum membentuk  komisi  ad  hoc  tentang terorisme  dan  pada  tahun  1994 deklarasi tentang tindakan pemberantasan terorisme internasional disetujui. Definisi terorisme  secara  tersirat  terlihat dalam deklarasi dengan
menyebutkan :
“Bahwa  perbuatan-perbuatan kriminal  yang  dimaksudkan atau diperhitungkan akan menimbulkan  keadaan  terror di masyarakat umum, 4 .Romli Atmasasmitha. 2004. Pengantar ... op.cit ., hlm. 86.
kelompok dan organisasi atau  orang-orang  tertentu untuk  tujuan-tujuan  politis dalam  keadaan  apapun  tidak dapat  dibenarkan,  apapun pertimbangan  bersifat  politis, filsafati, ideology, rasial, etnis keagamaan  atau  sifat-sifat alain yang mungkin digunakan untuk membenarkan perbuatan- perbuatan itu.” Setelah Majelis Umum mendefinisikan terorisme dalam deklarasi 1994 tentang pemberantasan  terorisme,  Dewan Keamanan  juga  tak  mau  kalah dalam mengatasi ancaman terorisme.  secara  khusus,  Dewan Keamanan mencirikan terorisme internasional sebagai ancaman terhadap  kedamaian  dan  keamanan internasional. 5
Menurut  Romli  Atmasasmitha, terorisme  termasuk  kejahatan  yang memiliki karakter yang spesifik yang tidak  dimiliki  kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara  sistematik  dan  luas  serta terorganisasi  secara  tertib  dan  mirip organisasi suatu pemerintahan sehingga merupakan ancaman yang sangat  serius  terhadap  masyarakat, bangsa  dan  suatu  pemerintahan .sasaran dan target utama kejahatan
5 Malcolm  N  Shaw  QC.  2013. Hukum internasional ,  Bandung:  Nusamedia,  hlm.
1160.
tipe  ini  dan  sekaligus  korbannya adalah  rakyat  dan  Negara  ( society’s victims  and  states  victims )  sehingga menimbulkan chaos dan kevakuman dalam  pemerintahan  dan  dalam kehidupan  masyarakat  luas  yang pada gilirannya menimbulkan kerontokan kewibawaan pemerintahan dengan modus operandi  yang  menimbulkan  shock pada masyarakat luas seperti
pemboman  tempat-tempat  umum dan bangunan pemerintah lainnya. 6 B.  Pengertian Kejahatan Transnasional dan Perbedaannya dengan Kejahatan Internasional Sejak diperkenalkannya istilah  hukum  pidana  internsional tahun 1910, pengertian transnasional crimes dengan internasional
crimes tidak
dibedakan  secara  tegas,  namun dari  pendapat  para  ahli  tentang hukum  pidana  internasional  dapat ditarik  kesimpulan  tentang  adanya kejahatan yang berdimensi transnasional, misalnya Schwanzerberger, pendapatnya
tentang  hukum  pidana  internasioal menyinggung  mengenai  kerjasama
6 Romli Atmasasmitha , 2004. Pengantar .... op.cit ., hlm. 75.
internasional dalam  mekanisme administrasi peradilan
pidana nasional  ( international  criminal  law in  the  meaning  of  international cooperation in the administration of municipal  criminal  justice ).  Hal  ini mengandung  arti  tentang  adanya kejahatan-kejahatn  yang  bersifat transnasional  atau  internasional yang memerlukan kerjasama dengan negara lain. Edward.M.Wise dalam pendapatnya tentang hukum pidana  internasional  juga  memberi tempat  bagi  transnasional  crime antara  lain  menyatakan  mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan Negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsure-unsur asing. Adapun  yang  dimaksud  dengan unsur-unsur asing menurut Bassiouni (1986) yakni :
1.  Tindakan  yang  memiliki dampak  ataslebih  dari satu Negara ( state ); atau
2.  Menyangkut  lebih  dari satukewarganegaraan
( citizens ); atau 3.  Penggunaan  sarana  dan prasarana yang melampaui  batas-batas satu  Negara  atau  lebih dari satu Negara ( territories). 7 Istilah hokum pidana transnasional dan kejahatan transnasional secara tegas di kemukakan oleh I Wayan Parthiana dimana  didalam  istilah  hukum pidana nasional mengandung
pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum  yang  mengatur  tentang kejahatan  yang  transnasional  atau lintas  batas  Negara.  Dengan  kata lain  hukumnya  itu  tidak  semata- mata  berlaku  di  dalam  batas-batas wilayah  satu  Negara,  melainkan berlaku  dengan  melintasi  batas- batas wilayah Negara, jadi menyangkut dua atau lebih Negara.  Dengan  demikian  ada  dua atau lebih Negara tersangkut didalamnya. Dengan demikian,
hukum pidana masing-masing Negara  dapat  diterapkan  terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut.  Disini  tampak  bahwa istilah  hukum  pidana  transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu Negara  keluar  batas-batas  wilayah Negara  bersangkutan  dan  sampai
7 Romli  Atmasasmitha.  2003. Pengantar Hukum  Pidana  Internasional .  Jilid  I. Bandung: PT Refika Aditama, hlm.  29.
pada  tahap  tertentu  hukum  pidana nasional Negara itu akan berhadapaan dengan hukum pidana nasional Negara-negara lainnya.  Jadi,  berbeda  dengan hukum  pidana  internasional  yang lebih  menekankan  pada  aspek- aspek internasionalnya yang berdiri sendiri, istilah hukum pidana transnasional  lebih  menekankan pada  aspek  nasional  (domestic) yang  keluar  batas-batas  wilayah Negara. 8
Sedangkan  istilah  kejahatan transnasional  dimaksudkan  untuk menunjukkan  adanya  kejahatan- kejahatan yang sebenarnya nasional  yang  mengandung  aspek transnasional  atau  lintas  batas Negara.  Jadi,  terjadinya  kejahatan itu  sendiri  sebenarnya  didalam
batas-batas wilayah Negara (nasional)  tetapi  dalam  beberapa hal terkait kepentingan-
kepentingan  Negara  lain,  sehingga tampak  adanya  dua  atau  lebih Negara  yang  berkepentingan  atau terkait dengan kejahatan itu. Dalam prakteknya  tentulah  ada  banyak
factor yang menyebabkan terkaitnya  lebih  dari  satu  Negara
8 I  Wayan  Parthiana.  2006, Hukum  Pidana Internasional. Bandung:    CV  Yrama  Widya, hlm. 32.
dalam suatu kejahatan. Jadi sebenarnya  kejahatannya  sendiri adalah  nasional,  tetapi  kemudian terkait  kepentingan  Negara  atau
Negara-negara lainnya, maka tampaklah sifatnya yang transnasional.  Misalnya  kejahatan yang  terjadi  di  suatu  Negara ternyata menimbulkan korban tidak saja  di dalam batas wilayah Negara  yang  bersangkutan  tetapi juga diwilayah Negara tetangganya. 9 C.  Perbedaan dengan Internasional Crimes Istilah hukum pidana internasional  di  kemukakan  oleh  I Wayan Parthiana yaitu sekumpulan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum  pidana  yang  mengatur tentang  kejahatan  internasional, hal ini menunjukkan bahwa kaidah- kaidah  dan  sasa-asas  hukum  itu benar-benar internasional, jadi bukan  nasional  atau  domestic. Pengaturan  tentang  hukum  yang internasional ini biasanya kita temui  dalam  konvensi,  traktat, satuta dan lain-lain yang merupakan  hasil  dari  perjanjian- perjanjian internasional.
9 Ibid.
Sedangkan  istilah  kejahatan internasional  menurut  I  wayan
Parthiana  adalah  suatu  peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional,  atau  yang  lintas batas Negara atau yang menyangkut  kepentingan  dari  dua atau lebih Negara. Adapun
kejahatan-kejahatan  yang  sifatnya benar-benar  internasional  misalnya genosida, terorisme dan lain-lain.
Meski  berbeda  istilah,  namun hukum  pidana  transnasional  dan kejahatan transnasional masuk kedalam  lingkup  hukum  pidana internasional dan kejahatan internasional, memang ada perbedaan makna antara keduanya namun perbedaan
tersebut bukanlah  perbedaan  yang  prinsipil dan  kedua-duanya  saling  terkait satu sama lain.

## D.  Terorisme  Sebagai  Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Internasional
Terorisme  dikatakan  sebagai kejahatan transanasional dikarenakan penuntutan dan penghukuman  terhadap  kejahatan terorisme diserahkan ke pengadilan nasional. Hal ini sejalan dengan  pendapat  Edward.M.Wise yzang menyatakan terhadap
kejahatan  transnasional  terdapat kekuasaan mengadili dari pengadilan Negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing. Kewenangan  Negara  yang memiliki  yurisdiksi  untuk  menuntut, mengadili dan menghukum kejahatan  terorisme  secara  tegas dinyatakan  dalam  tiga  belas  (13) konvensi  internasional  mengenai terorisme yang meweajibkan
negara  anggota  untuk  menjadikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan  dalam  hukum  domestic, menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran  tersebut  (biasanya jika pelanggaran di dilakukan didalam teritori Negara atau dilakukan    di  atas  kapal  atau pesawat yang tercatat disana, atau oleh  warga  suatu  Negara,  atau dengan  dasar  diskresionir  pada beberapa  konvensi  jika  warga suatu  negaralah  yang  menjadi korban), dan jika terduga pelanggar  ada  disuatu  teritori, menuntut  atau  mengekstradisinya ke Negara lain yang akan
menetapkan yurisdiksinya. 10 Deklarasi 1994 tentang tindakan-tindakan  pemberantasan 10 Malcolm.N.Shaw,Qc. 2013. Hukum...op.cit., hlm. 1160.
terorisme secara tegas juga mewajibkan Negara untuk menahan dan menuntut atau
mengekstradisi  pelaku  aksi  teroris dan bekerjasaman dengan Negara-
negara lain dengan bertukar informasi dan memerangi
terorisme.
Terorisme  dikatakan  sebagai kejahatan  internasional  ditegaskan oleh  Dewan  Keamanan  nyang menganggap bahwa serangan- serangan  serupa  “seperti  segala perbuatan  terorisme  internasional, sebagai ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional, resolusi 1373
menegaskan  kembali  proposisi  ini dan  keharusan  untuk  memerangi, dengan  segalan  cara  yang  sesuai dengan  piagam  PBB,  ancaman terhadap  kedamian  dan  keamanan yang  ditimbulkan  oleh  aksi-aksi teroris  dengan  beraksi  dibawah Bab  VII  piagam  PBB,  Dewan
Keamanan  menbuat  serangkaian keputusan
mengikat yang
menuntut inter  alia pencegahan dan  peredaman  pembiayaan  aksi- aksi terorisme, menyatakan sebagai terlarang sengaja menyediakan  dan  mengumpulkan dana  untuk  tujuan-tujuan  tersebut,
dan membekukan asset-aset
financial  dan  sumber-sumber  daya ekonomi  orang-orang  dan  entitas- entitas yang terlibat terorisme. 11
E.  Perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  menegaskan  bahwa  Negara Republik  Indonesia  adalah  Negara kesatuan  Negara  hukum  yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk  memelihara  kehidupan  yang aman,  damai  dan  sejahtera  bagi setiap  warga  Negara  dan  ikut secara  aktif  dalam  memelihara perdamaian  dunia  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia tahun 1945.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan  dan  melindungi  setiap warga  Negara  dari  ancaman  atau tindakan destruktif baik yang datang  dari  dalam  maupun  luar negeri. Terorisme merupakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan dan  peradaban  serta  merupakan salah-satu ancaman
serius
11 Ibid.
terhadap kedaulatan Negara. Disamping itu terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional  yang  menimbulkan bahaya terhadap kemananan,
perdamaian, dan merugikan kesrjahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu  terorisme  harus  dicegah dan  diberantas  secara  berencana dan  berkesinambungan  sehingga hak  asasi  orang  banyak  dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Untuk lebih menjamin kepastian  hukum  dan  menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, dipandang perlu  untuk  melakukan  perubahan atas  beberapa  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No  1  tahun  2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana  Terorisme  sebagaimana telah  ditetapkan  menjadi  Undang- Undang No 15 tahun 2003.
Berikut ini akan dibahas pasal-pasal
yang mengalami penambahan, perubahan dan penghapusan:

## 1.  Ketentuan Pasal 13 A
Ketentuan  Pasal  13  A  adalah pasal  baru  didalam  Rancangan Undang-Undang No 15 tahun
2003. Adapun perumusan Pasal 13 A sebagai berikut : (1) Setiap orang yang mengetahui akan terjadinya  tindak  pidana terorisme dan tidak melaporkannya  kepada pejabat yang berwenang, dipidana
dengan  pidana  penjara paling  lama  12  (dua belas) tahun.
(2) Apabila  tindak  pidana terorisme  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) benar-benar terjadi, pelaku  dipidana  dengan pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas) tahun.
Kata “mengetahui” dapat diartikan
sebagai mengerti, memahami,  menyadari  sesuatu. 12
Kata “mengetahui dan tidak
melaporkannya kepada pejabat yang berwenang” dapat
12 Jan  Remmelink.  2003. Hukum  Pidana; Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Belanda  dan  Padanannya  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: PT Gramedia, hlm. 153.
dipersandingkan  artinya  dengan tindakan pasif atau tindakan membiarkan ( nalaten) yang dikenal didalam hukum pidana. Kesulitan yang muncul didalam perumusan ketentuan pasal  13  A  yakni  sampai  batas manakah kualifikasi  “mengetahui
dan  tidak  melaporkan”  disebut
pelanggaran? Terlebih jika
perbuatan  atau  tindakan  tersebut tidak  terjadi  sebagaimana  diatur didalam ayat 2 (dua). Perumusan  ketentuan  pasal
13 A dapat dibenarkan jika tindakan mengetahui dan kemudian melaporkan akan mencegah  terjadinya  tindak  pidana terorisme namun jika hubungannya kecil dan bahkan tidak menyebabkan sesuatu terjadi maka akan menimbulkan pertanyaan sebagaimana  dikemukakan  diatas karena bagaimanapun tindakan mengetahui  dan  tidak  melaporkan harus  selalu  dapat  diterangkan dalam  kaitan  dengan  kemungkinan terjadinya tindakan yang dilarang.
Pasal 13 A Rancangan Undang-Undang Pemberantasan
Tindak  Pidana  Terorisme  ini  ingin memenuhi  fungsi  preventif  yang bertujuan  untuk  mencegah  tumbuh dan berkembangnya kelompok-
kelompok  yang  beridiologi  radikal yang menggunakan kekerasan untuk  mencapai  tujuannya.  Namun daripada  fungsi  preventif  pasal  ini lebih-lebih berfungsi represif dimana  orang  yang  mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme dan tidak melaporkannya kepada  pejabat  yang  berwenang akan  dikenai  pidana  penjara  paling lama 12 (dua belas) bulan meskipun  tindak  pidana  terorisme tersebut  tidak  terjadi.  Hal  ini  telah menyimpangi pasal 6 (enam)
Undang-Undang No 15 tahun 2003 yang  menyebutkan  bahwa  tindak pidana terorisme adalah delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang  dan  diancam  dengan pidana oleh undang-undang.
Adapun akibat yang timbul menurut pasal  6  (enam)  Undang-Undang No  15  tahun  2003  adalah  berupa “suasana  teror  atau  rasa  takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan  korban  yang  bersifat massal”  atau  timbul  akibat  yang berupa “kerusakan atau kehancuran  terhadap  objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup  atau  fasilitas  publik  atau fasilitas i nternasional.”

## 2.  Ketentuan Pasal 17
Ketentuan yang diubah dalam pasal  17  Undang-Undang  No  15 tahun  2003  adalah  dalam  ayat  2 (dua).  Perumusan  ketentuan  pasal 17  ayat  2  (dua)  Undang-Undang No 15 tahun 2003 sebagai berikut :
(2).  Tindak  pidana  terorisme dilakukan  oleh  korporasi apabila tindak pidana tersebut  dilakukan  oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja  maupun  hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ketentuan  pasal  17  ayat  2
(dua) diubah, sehingga berbunyi :
(2).  Tindak  pidana  terorisme dilakukan  oleh  korporasi apabila tindak pidana tersebut  dilakukan  oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili dan/atau mengendalikan  korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Perumusan  ketentuan  pasal 17  ayat  2  (dua)  Undang-Undang No 15 tahun 2003 dapat
dinyatakan bahwa orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban mencakup
semua  tingkatan  tidak  hanya  para pengurus  tetapi  juga  pegawai. Sedangkan  ketentuan  dalam  pasal 17 ayat dua (2) Rancangan Undang-Undang  telah  dipersempit sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa orang-orang  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  adalah  oarng yang member perintah/pengurus/perwakilan. Landasan pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang ini tampaknya  adalah  hanya  ingin menjerat  orang  yang  secara  nyata bertanggungjawab  atas  terjadinya tindak  pidana  terorisme.  namun kelemahan terjadi jika dalam beberapa  kasus  dimungkinkan  ada pegawai  yang  menduduki  posisi dan  tanggungjawab  menentukan, tergantung pembagian kewenangan  dan  tanggungjawab dalam struktur
organisasi korporasi,  pegawai  yang  demikian, jika  melakukan  perbuatan  dalam kaitannya  dengan  tindak  pidana terorisme  maka  korporasi  tersebut tidak akan bisa dijerat karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal  17  ayat  2  (dua)  Rancangan Undang-Undang.
Korporasi pada awalnya bukanlah subjek dalam suatu
tindak  pidana.  Jika  muncul  suatu tindak  pidana  dimana  korporasi terkait didalamnya maka pertanggungjawaban  akan  dimintai kepada  pengurus  atau  komisaris korporasi. Ditolaknya  korporasi  sebagai subjek dalam tindak pidana
didasarkan  pada  pemikiran  bahwa hanya manusia yang dapat melakukan  tindak  pidana  sehingga hanya  manusia  pula  yang  dapat dipidana  selain  itu  disetujuinya pandangan  dari  Von  Savigny  yang menyatakan bahwa korporasi merupakan fiksi hukum yang dapat diterima  dalam  lingkup  hukum perdata,  gagasan  ini  tidak  cocok diambil  alih  begitu  saja  untuk kepentingan hukum pidana. Namun jika tujuan penjatuhan sanksi pidana  sebagai  sistem  pengaturan masyarakat maka korporasi selayaknya dimintai tanggungjawab atas tindakannya di dalam masyarakat.  Sanksi  pidana  bagi korporasi  dapat  berupa  penjatuhan denda,  penyitaan  harta  kekayaan korporasi dan likuidasi.
Meskipun demikian, penuntutan terhadap korporasi
seharusnya  hanya  terjadi  dalam
perkara  dalam  bidang  delik-delik fungsional misalnya kematian akibat  kelalaian  yang  diajukan terhadap  rumah  sakit.  Namun untuk  tindak  pidana  yang  sifatnya alamiah seperti perkosaan, pembunuhan (terlebih-lebih pembunuhan massal) maka penunjukan korporasi sebagai
pelaku  tindak  pidana  perlu  perlu  di batasi.
Diakuinya pertanggung jawaban  korporasi  dalam  Undang- Undang  No  15  tahun  2003  dan Rancangan  Undang-Undang  bagi tindak  pidana  terorisme  membuat pelaku  “orang”  berlindung  di  balik korporasi.  Ditambah  lagi  tuntutan pidana bagi korporasi adalah pidana  denda  maksimal  tanpa menyebutkan pidana minimal. 13
Untuk  mencegah  berlindungnya pelaku  “orang”  dibalik  korporasi maka  perlu  dinyatakan  bahwa penjatuhan pidana terhadap korporasi dilakukan secara tanggung  renteng  yakni  terhadap korporasi sekakaligus terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana terorisme.
13 Pasal  18  ayat  2  (dua)  :  “pidana  pokok yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi hanya  dipidana  dengan  pidana  denda paling  banyak  Rp  1.000.000.000.000  (satu trilyun rupiah).

## 3.  Ketentuan Pasal 25
Ketentuan  pasal  25  yang
diubah adalah pada ayat 2.
Perumusan  ketentuan  pasal  25 ayat  2  (dua)  adalah  sebagai berikut: (2). Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi  wewenang  untuk melakukan  penahanan
tersangka paling  lama 6 (enam) bulan.
Perumusan  ketentuan  pasal 25  ayat  2  (dua)  diubah  sehingga
berbunyi: (2). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik diberi  wewenang  untuk melakukan  penahanan
tersangka  paling  lama 120  (seratus dua puluh)
hari. Kemudian ada penambahan di ayat 3 (tiga) sehingga berbunyi : (3). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum  diberi  wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling  lama  60  (enam puluh) hari. Berdasarkan penjelasan
pasal  25  ayat  2  (dua)  Rancangan
Undang-Undang  yang  dimaksud dengan  “penyidik”  adalah  pejabat polisi  Negara  Republik  Indonesia. Jika  memperhatikan  perumusan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal  25  ayat  2  (dua)  Undang- Undang  No  15  tahun  2003  maka menimbulkan kesalahan penafsiran dengan  mengartikan  bahwa  untuk kepentingan “penuntutan”, penyidik diberi  wewenang  untuk  melakukan penahanan.
Pendapat ini mempunyai  dasar  hukum  yang kuat karena : 14
a.  Yang  dimaksud  dengan
“kepentingan penyidikan” dalam
penjelasan pasal 25
ayat  2  (dua)  Undang-
Undang  No  15  tahun 2003 adalah “kepentingan penyidikan” dalam pasal 20 ayai 1 (satu) KUHAP. Untuk kepentingan  penyidikan tersebut,  yang  diberi wewenang untuk
melakukan  penahanan adalah  penyidik  atau dengan  perkataan  lain
14 R.  Wiyono.  2014. Pembahasan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme. Jakarta:  Sinar  Grafika,  hlm. 193.
penyidik diberi wewenang untuk melakukan  penahanan untuk kepentingan penyidikan,  yang  oleh penjelasan pasal 25 ayat  2  (dua)  disebutkan selama 4 (empat) bulan. b.  Yang  dimaksud  dengan “kepentingan penuntutan” dalam penjelasan pasal 25 ayat  2  (dua)  Undang- Undang  No  15  tahun 2003 adalah “kepentingan penuntutan” dalam pasal  20  ayat  2  (dua) KUHAP. Untuk kepentingan  penuntutan tersebut,  yang  diberi wewenang uintuk melakukan  penahanan untuk kepentingan penuntutan,  yang  oleh penjelasan pasal 25
ayat  2  (dua)  Undang- Undang  No  15  tahun 2003 disebutkan selama 2 (dua) bulan. Menurut  R  Wiyono  diantara kata  “penyidik”  dengan  kata  “diberi wewenang”  dalam  pasal  25  ayat  2 (dua)  seharusnya  ada  kaliman
“penuntut  unum”  –  yang  mungkin salah  ketik –  sehingga  lengkapnya pasal  25  ayat  2  (dua)  Undang- Undang No 15 tahun 2003 menentukan  :  “untuk  kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penahanan  tersangka  paling  lama 6  (enam)  bulan ”.  Mengenai  apa yang dimaksud dengan frasa “bulan”  dalam  opasal  25  ayat  2 (dua), lihat ketentuan yang terdapat  dalam  pasal  1  angka  31 KUHAP. 15
Jangka  waktu  penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal  25  ayat  2  (dua)  tersebut adalah  merupakan  penyimpangan yang diperbolehkan terhadap jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 (satu) dan pasal 25 ayat 1 (satu) KUHAP. 16
Penyimpangan  terhadap  jangka waktu penahanan baik untuk kepentingan  penyidikan  maupun penuntutan  menandakan  bahwa pasal  25  ayat  2  (dua)  Rancangan Undang-Undang  ini  mengandung prinsip represif.
15 Ibid , hlm. 194.
16 Ibid.
Agar  tidak  terjadi  kesalahan
penafsiran, maka perumusan
ketentuan  pasal  25  ayat  2  (dua) diubah.  Hal-hal  lain  yang  diubah selain pemisahan frasa “penyidikan dan  penuntutan”  adalah  frasa “bulan”  menjadi  “hari”,  namun jangka  waktu  kedua  pasal  tersebut sesungguhnya tidak megalami perubahan.
4.  Ketentuan Pasal 28
Perumusan  ketentuan  pasal 28  Undang-Undang  No  15  tahun 2003 sebagai berikut :
“Penyidik  dapat  melakukan penangkapan
terhadap orang  yang  diduga  keras melakukan  tindak  pidana terorisme  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 (dua) untuk  paling  lama  7x24 (tujuh  kali  dua  puluh empat) jam.” Perubahan terhadap ketentuan pasal 28 adalah dihapuskannya  pasal  26  ayat  2 (dua) terkait dengan bukti permulaan  yang  cukup.  Adapun bunyi  ketentuan  pasal  26  ayat  (1), (2) dan (3) sebagai berikut :
(1). Untuk memperoleh bukti
permulaan  yang  cukup,
penyidik
dapat
menggunakan setiap laporan intelijen.
(2).    Penetapan bahwa sudah dapat  diperoleh  bukti permulaan  yang  cukup sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  harus dilakukan proses pemeriksaan  oleh  ketua atau wakil ketua pengadilan negeri. (3). Proses pemeriksaan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup  dalam  waktu  3 (tiga) hari.
Atas  dasar  pasal  26  ayat  (2) jo. Ayat (3) telah ditentukan sebelum laporan intelijen diperlukan  dipergunakan  sebagai bukti  permulaan  yang  cukup  yang merupakan syarat untuk melakukan penyidikan tindak pidana  terorisme,  laporan  intelijen tersebut harus dilakukan pemeriksaan  secara  tertutup  oleh pengadilan negeri
untuk menentukan  apakah  sudah  atau belum  diperoleh  bukti  pertmulaan yang cukup. 17
Penjelasan  pasal  26  ayat  (2)
meyebutkan bahwa yang dimaksud dengan  “pengadilan  negeri  dalam pasal 26 ayat (2) adalah pengadilan negeri tempat kedudukan  instansi  penyidik  atau pengadilan negeri diluar kedudukan instansi penyidik. Penentuan pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat. 18 Dihilangkannya frasa
“ berdasarkan  pasal  26  ayat  (2) ” dalam Rancangan Undang-Undang menunjukkan bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan tidak harus berdasarkan pasal 26 ayat (2) yang mengharuskan  adanya  penetapan ( beschiking )  terlebih  dahulu  atas bukti  permulaan  berupa  laporan intelijen  oleh  ketua  atau  wakil ketua  pengadilan  negeri  untuk melaksanakan  penyidikan  tindak pidana  terorisme,  artinya  bukti permulaan  yang  didapat  hanya berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat bantu yang sah.
18 Ibid.

## 5.  Ketentuan Pasal 31
Perumusan  ketentuan  pasal 31  Undang-Undang  No  15  tahun
2003 sebagai berikut : (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud
dalam  pasal  26  ayat  4,
pemyidik berhak :
a.  Membuka, memeriksa dan  menyita  surat  dan kiriman melalui pos atau jaksa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan  perkara  tindak pidana  terorisme  yang sedang diperiksa;
b.  Menyadap  pembicaraan melalui telepon atau komunikasi  lain  yang diduga untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme. (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud
dalam  ayat  (1)  huruf  b, hanya  dapat  dilakukan  atas perintah  ketua  pengadilan negeri  untuk  jangka  waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  dan  (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.
Ketentuan  pasal  31  ayat  (1) diubah  dengan  menambah  satu butir ketentuan baru, yakni menjadi huruf  c  dan  diantaranya  ayat  (2) dan  ayat  (3)  di  sisipkan  satu  ayat baru  yakni  ayat  (2a),  sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam  pasal  26  ayat  (4), penyidik berhak : a.  membuka, memeriksa dan  menyita  surat  dan kiriman melalui pos atau jasa  pengiriman  lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara  tindak  pidana terorisme  yang  sedang diperiksa; b.  menyedap  pembicaraan melalui telepon atau komunikasi  lain  yang diduga  digunakan  untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme. c.  memerintahkan  kepada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi ( provider company ) untuk  menyimpan  data hubungan komunikasi yang terkait dengan perkara  tindak  pidana terorisme  selama  waktu tertentu. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud  dalam  (1)  huruf  b dan  huruf  c  hanya  dapat dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut. (2a). Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling  lama  3  (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan dari penyidik. (3) Tindakan sebagaimana
dimaksud  ayat  (1)  dan  ayat (2)  harus  dilaporkan  atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.
Tindakan menyadap merupakan  tindakan  yang  diakui dalam pemberantasan tindak pidana terorisme namun baik Undang-Undang No 15 tahun 2003 maupun Rancangan Undang- Undang  tidak  menyebutkan  apa yang dimaksud dengan “Menyadap” Hal yang baru dalam ketentuan  pasal  31  ayat  (1c) adalah  dilibatkannya  perusahaan jasa penyedia telekomunikasi
( provider  company ).  Tindak  pidana terorisme telah menggunakan teknologi canggih termasuk menggunakan telekomunikasi hingga lintas Negara. Fungsi preventif  perlu  dilakukan  dengan melibatkan  perusahaan  penyedia jasa  telekomunikasi  yang  akan menghambat  gerakan  terorisme dan bahkan dapat diketahui keberadaan, rencana
serta persiapan-persiapan  dari  pelaku tindak pidana terorisme.
Namun  pasal  31  ayat  (1c)  ini tidak  member  batasan  waktu  yang jelas  sampai  berapa  lama  tindakan untuk  menyimpan  data  hubungan komunikasi  tersebut.  Hal  ini  tidak member  kepastian  hukum  bagi perusahaan penyedia jasa
telekomunikasi  ( provider  company )
dan  bagi  penegak  hukum  jika  data hubungan komunikasi yang diminta tidak tersimpan di provider company dengan  alasan  jangka waktu  telah  lama  (sehingga  tidak tersimpan lagi).
Pasal  31  ayat  (2)  mengalami perubahan dimana tindakan menyadap dan memerintahkan perusahaan
penyedia jasa telekomunikasi  untuk  menyimpan data  hubungan  komunikasi  yang tyerkait  dengan  perkara  tindak pidana terorisme tidak lagi berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri tetapi berdasarkan penetapan ketua pengadilan  negeri  atas  permintaan dari penyidik. Selain itu dihapuskan pula jangka waktu penetapan untuk kegiatan penyadapan sebagaimana  pasal  31  ayat  1 (satu)  selama  1  (satu)  tahun. Berdasarkan  penjelasan  pasal  31 ayat (2) Rancangan Undang-
Undang  disebutkan  bahwa  jangka waktu penyadapan yang ditetapkan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan  negeri  sesuai  dengan kebutuhan penyidikan. Artinya dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme,  kegiatan  penyadapan menjadi  tidak  terbatas,  padahal
tindakan menyadap merupakan tindakan  melawan  hukum  yang kemudian  telah  di  legalisasi  oleh Undang-Undang No 15 tahun 2003 serta  Rancangan  Undang-Undang namun  karena  tindakan  menyadap merupakan  tindakan  yang  pada mulanya merupakan tindakan melawan hukum maka perlu adanya time limits untuk
mekanisme  khusus  tertentu  sesuai dengan sunset principle .   Tiadanya
time limits terhadap tindakan penyadapan akan
berakibat mempersempit kebebasan manusia sekaligus  kepastian  hukum  yang pada  akhirnya  akan  bertentangan dengan  perlindungan  hak  asasi manusia.
Hal  lain  yang  mengalami perubahan adalah mengenai jangka waktu dikeluarkannya penetapan  untuk  menolak  atau memerintahkan  untuk  melakukan
penyadapan yang sebelumnya tidak  disebutkan  di  dalam  pasal  31 ayat  2  (dua)  Undang-Undang  No 15 tahun 2003. Didalam Rancangan Undang-Undang dalam pasal 31 ayat 2a telah menyebutkan  tentang  penetapan ketua Pengadilan Negeri
dikeluarkan  paling  lama  3  (tiga)
hari  sejak  diterimanya  permintaan penetapan dari penyidik.
6.  Ketentuan Pasal 33
Ketentuan pasal  33  berbicara mengenai perlindungan bagi Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim  yang  memeriksa  beserta keluarganya  dalam  perkara  tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan  oleh  Negara  dari kemungkinan ancaman yang
membahayakan  diri,  jiwa  dan/atau hartanya  baik  sebelum,  selama maupun sesudah
proses pemerikasaan perkara.
Advokat  adalah  pihak  yang ditambahkan  didalam  ketentuan pasal  33  Rancangan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  karena  advokat juga  merupakan  pihak  yang  terkait dengan tindak pidana yang sedang diperikas.
Dasar dari petlindungan saksi,  penyidik,  advokat,  penuntut umum  dan  hakim  yang  memeriksa beserta  keluarganya  adalah  PP Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi.
7.  Ketentuan Pasal 34 A
Diantara  pasal  34  dan  pasal 35  disisipkan  1  (satu)  pasal  baru yakni pasal 34 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Dalam hal pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan  tanpa  bertatap muka dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam  pasal  34  ayat  (1) huruf  c,  dilakukan  dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan  menggunakan  layar monitor. (2) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan. (3) Persyaratan sahnya keterangan  yang  diberikan sebagaiman  dimaksid  pada
ayat (2) meliputi :
a.  tidak  dibawah  paksaan
atau tekanan; b.  tidak dipandu;
c.  dihadiri  oleh  advokad
dan  penuntut  umum; dan
d.  dihadiri oleh pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia dalam  hal  pemberian keterangan dilakukan diluar negeri. (4) Dalam  hal  advokad  dan penuntut umum sebagaimanha dimaksud pada  ayat  (3)  huruf  c  tidak hadir setelah pemberitahuan ketua majelis hakim maka keterangan  saksi  dianggap tidak sah. (5) Layar monitor yang digunakan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) harus  menghadap  hakim dengan  suara  yang  dapat didengar secara terbuka. Berdasarkan penjelasan pasal 34 A ayat (1) yang dimaksud dengan  “alat  pembicaraan  jarak jauh  dengan  menggunakan  layar monitor”  adalah  biasa  disebut telecomference.
8.  Ketentuan Pasal 46 di hapus
Ketentuan  Pasal  46  Undang- Undang No 15 tahun 2003 berbunyi : “ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  ini  dapat  diberlakukan surut  untuk  tindakan  hukum  bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini,
yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang- Undang tersendiri.”
Atas  dasar  ketentuan  yang terdapat  dalam  pasal  46  tersebut, telah  ditetapkan  Undang-Undang No  16  tahun  2003  jo.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  No  2  tahun  2002  yang
memberlakukan Undang-Undang
No  15  tahun  2003  jo.  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  No  1  tahun  2002  pada peristiwa  peledakan  bom  di  Bali tanggal  12  Oktober  2002,  yaitu peristiwa  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-Undang  No  15
tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 1 tahun 2002. 19 Akan  tetapi  dengan  putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PUU-1/2013  tanggal  23  Juli 2004, Undang-Undang No 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  No  1  tahun  2002  tersebut dinyatakan sebagai undang- undang  yang  bertentangan  dengan UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat
19 Ibid., hlm. 245.
sehingga  secara  tidak  langsung ketentuan  sebagaimana  pasal  46 Undang-undang  No  15  tahun  203 sudahj tidak berfungsi lagi 20 sehingga dalam Rancangan Undang-Undang pasal 46
ditiadakan.

## III. Penutup

## A. Kesimpulan
Beberapa  kesimpulan  yang dapat  ditarik  dari  tulisan  ini  adalah sebagai berikut :
1.  Terdapat  pasal  tambahan
yang bersifat sangat represif  yaitu  pasal  134  A dimana orang yang mengetahui  akan  terjadinya tindak  pidana  terorisme  dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang akan dikenai pidana  penjara  paling  lama 12 (dua belas) bulan
meskipun tindak pidana terorisme tersebut tidak terjadi. Hal ini telah menyimpangi npasal 6 (enam)  Undang-Undang  No 15 tahun 2003 yang menyebutkan  bahwa  tindak pidana terorisme adalah
20 Ibid.
delik  yang  dianggap  selesai dengan ditimbulkannya akibat  yang  dilarang  dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 2.  Pasal  28  merupakan  pasal yang diubah dimana penangkapan terhadap setiap  orang  tidak  perlu  lagi berdasarkan laporan intelijen namun cukup berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu sekurang- kurangnya  2  (dua)  alat bantu  yang  sah.  Pasal  28 Rancangan Undang- Undang ini didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan  dengan  cepat dan tepat. 3.  Pasal  31  ayat  2  (dua) merupakan pasal yang diubah. Dalam Undang- Undang  No  15  tahun  2003 terhadap tindakan penyadapan  hanya  dapat dilakukan dalam jangka waktu (time limits) selama 1 (satu) tahun. Perubahan pasal  31  ayat  2  (dua)  tidak mencantumkan jangka waktu tersebut. Hal ini
bertentangan dengan
sunset  principle  mengenai mekanisme  khusus  tertentu harus  diadakan  time  limits. Tiadanya time limits terhadap tindakan penyadapan  secara  tegas akan berakibat mempersempit kebebasan manusia sekaligus kepastian hukum yang pada akhirnya  akan  bertentangan dengan  perlindungan  hak asasi manusia.

## B. Saran
Adapun  saran  yang  hendak diberikan antara lain :
1. Ketentuan mengenai korporasi (pasal 17 Rancangan Undang- Undang) seharusnya sangat dibatasi karena tindak pidana terorisme merupakan tindakpidana yang sifatnya alamiah seperti perbuatan perkosaan, pembunuhan terlebih yang bersifat massal.  Pidana  terhadap suatu korporasi dalam Undang-Undang No 15 tahun 2003 tidak mencantumkan pidana minimal,  seharusnya  dalam
Rancangan Undang-Undang mencantumkan mengenai
pidana  minimal  namun  hal ini tidak dilakukan. 2. Tindakan penyadapan merupakan  tindakan  yang illegal, agar tindakan tersebut  sah  maka  harus berdasarkan perintah pengadilan untuk jangka waktu  paling  lama  1  (satu) tahun  (pasal  31  ayat  2 Undang-Undang No 15 tahun 2003). Dalam Rancangan Undang-Undang jangka  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun ditiadakan. Jangka  waktu  penyadapan selama 1 (satu) tahun mungkin  tidak  cukup  bagi tindak pidana terorisme, namun  sebaiknya  jangka waktu  tetap  diberikan  dan apabila memerlukan tambahan waktu maka hakim dapat menambah jangka waktu tersebut. Ditiadakannya  jangka  waktu bagi  tindakan  penyadapan akan memperbesar kewenangan  Negara  tanpa secara bersamaan mengimbanginya dengan
jaminan  yang  lebih  kuat terhadap hak-hak Negara.
3. Beberapa pasal dalam Undang-Undang No 15 tahun  2003  dan  Rancangan Undang-Undang dalam beberapa  pasalnya  telah mengandung fugsi preventif, represif dan rehabilitasi meskipun  lebih  didominasi fungsi reperesif.
4. Untuk menintensifkan fungsi preventif sekaligus rehabilitasi pemerintah perlu mengembangkan program deradikalisasi yaitu penegak hukum  diberi  kewenangan tertentu untuk menempatkan terduga,
tersangka,  terdakwa  hingga keluarga  teroris  disebuah tempat  selama  beberapa waktu  misalnya  enam  bulan hingga  satu  tahun.  Tempat yang dimaksud adalah pesantern-pesantren yang memiliki  kualifikasi  paham islam yang tidak menyimpang, telah teruji mematuhi
hukum-hukum
Negara  Republik  Indonesia, taat kepada pemerintah Indonesia  serta  mencintai
Indonesia.  Pesantren  harus
ditunjuk  oleh pemerintah secara  jelas  sehingga  tidak ada  “tempat-tempat  asing” dalam
program
deradikalisasi tersebut.
Bibliografi
Buku:
I  Wayan  Parthiana.  2006. Hukum Pidana Internasional . Bandung: Yrama Widya. Remmelink,  Jan.  2003. Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal  Terpenting  Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana  Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. R.  Wiyono.  2014, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme ,  Jakarta: Sinar Grafika. Romli Atmasasmita. 2003. Pengantar  Hukum  Pidana Internasional , Jilid I, Bandung: Refika Aditama.
.  2004. Pengantar  Hukum Pidana Internasional , Jilid II,
Jakarta: Hecca Press.
Shaw  QC,  Malcolm.  N.  2013. Hukum Internasional. Bandung: Nusamedia. Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. R.  Wiyono.  2014, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme ,  Jakarta: Sinar Grafika. Romli Atmasasmita. 2003. Pengantar  Hukum  Pidana Internasional , Jilid I, Bandung: Refika Aditama.
.  2004. Pengantar  Hukum Pidana Internasional , Jilid II,
Jakarta: Hecca Press.
Shaw  QC,  Malcolm.  N.  2013.
Hukum Internasional. Bandung: Nusamedia.