## History:
Received  : 25 Juli 2023 Revised  : 10 Agustus 2023 Accepted : 23 September 2023 Published : 15 October 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 1081 – 1095 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3164

## UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MENGGUNAKAN MEKANISME PENGEMBALIAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR
Andreas Timoty 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author : andreastimoty@gmail.com 1)

## Abstrak
Investor  sebagai  penyedia  dana  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  penuh  atas  dana  yang  telah mereka  investasikan.  Dana  yang  diinvestasikan  haruslah  dipergunakan  dengan  semestinya.  Dalam  hal adanya  penyalahgunaan  oleh  emiten,  perlindungan  hukum  terhadap  dana  investor  lah  yang  menjadi perisai  utama  dengan  pengembalian  dana  oleh  perusahaan  yang  melakukan  kejahatan  tersebut.  Hasil penelitian  menunjukkan  Pengaturan  mekanisme  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  dana kompensasi  kerugian  investor  di  bidang  pasar  modal  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 65/POJK.04/2020  terinisiasi  dari  The  Securities  and  Exchange  Commission  (SEC).  Penerbitan  POJK  ini tegas menempatkan gagasan pengembalian keuntungan ini sebagai Tindakan perbaikan (remedy) demi menciptakan  efek  jera  kepada  pelanggar.  Praktik  penyelesaian  pelanggaran  pasar  modal  dapat  dilihat seperti  kasus  PT.  Gas  Negara  Tbk  (PGAS),  dimana  otoritas  pasar  modal  menyelesaikan  secara administrasi dengan memberikan sanksi administratif berupa denda berdasar pelanggaran keterbukaan informasi  dalam  UUPM  dan  tidak  terbukti  sebagai  suatu  pelanggaran  pidana  yang  mengakibatkan investor  sebagai  pihak  yang  dirugikan  tidak  menyadari  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  pelanggaran tersebut, sehingga penyelesaian perdata pun jarang untuk dilaksanakan.

## Kata  kunci:  Perlindungan  Investor,  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pengembalian  Tidak  Sah,  Dana Kompensasi Kerugian Investor

## Abstract
Investors as fund providers should get full protection for the funds they have invested. The funds invested must be used properly. In the event of misuse by issuers, legal protection of investor funds is the main shield by returning funds by the company that committed the crime. The research results show that the mechanism for returning illegal profits  and  compensation  funds  for  investor  losses  in  the  capital  market  sector  is  regulated  in  Financial  Services Authority  Regulation  No.  65/POJK.04/2020  initiated  by  The  Securities  and  Exchange  Commission  (SEC).  The publication  of  this  POJK  firmly  places  the  idea  of  returning  profits  as  a  remedy  to  create  a  deterrent  effect  on violators. The practice of resolving capital market violations can be seen in the case of PT. Gas Negara Tbk (PGAS), where the capital market authority resolved administratively by imposing administrative sanctions in the form of fines based on violations of information disclosure in UUPM and were not proven to be a criminal violation which resulted  in  investors  as  the  aggrieved  party  not  realizing  the  losses  resulting  from  the  violation,  so  that  Civil settlements are rarely implemented.
Keywords:  Investor  Protection,  Financial  Services  Authority.  Unauthorized  Returns,  Investor  Loss Compensation Fund

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pasar  modal  saat  ini  sangat  pesat  dan  hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh perannya  yang  strategis  dalam  pembangunan  perekonomian  global  khususnya  bagi Indonesia (Fauzan & Suhendro, 2018). Selain  memberikan modal kepada dunia usaha, pasar  modal  juga  dapat  digunakan   untuk  memungkinkan  individu berinvestasi  pada instrumen  keuangan.  Saat  ini  banyak  masyarakat  yang  menjadi  investor  dengan membeli saham perusahaan publik atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Jumlah  investor  di  pasar  modal  terus  meningkat,  berdasarkan  data  Kustodian Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI),  jumlah  investor  di  pasar  modal  per  September  2022 sebanyak 9,78 juta orang. Naik 2,48% dari posisi  9,54 juta investor pada Agustus 2022. Lebih  lanjut,  dibandingkan    akhir  tahun  lalu,  peningkatan  jumlah  investor  sepanjang tahun  2022 saat ini tercatat sebesar 30,55%.
Bursa  efek  sebagai  badan  pengawas  menyediakan  sistem  dan  sarana  untuk menggabungkan  penawaran  jual  beli  dari  pihak  lain  untuk tujuan  memperdagangkan efek  satu  sama  lain,  sehingga  menjadikan  bursa  efek  menjadi  self-regulator Organization  (OAR)  (Butar-Butar,  2020).  Bursa  efek  merupakan  suatu  badan  usaha swasta yang mempunyai ciri yang berbeda dengan badan usaha swasta lainnya, yaitu mempunyai hak untuk mengatur baik  para anggotanya maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bursa efek.
Pasar modal dianggap sebagai cara yang efektif untuk membangun negara. Memang benar,  ini  adalah  cara  mengumpulkan  modal  jangka  panjang  dari  masyarakat  untuk disalurkan  ke  sektor-sektor  produktif.  Modal  yang  dibagikan  investor  dalam  bentuk saham  akan  digunakan  oleh  perusahaan  yang    terdaftar  di  Bursa  untuk  memperluas kegiatan  usaha  guna  meningkatkan  kegiatan  perekonomian.  Salah  satu  faktor  penting yang  perlu  diperhatikan  dalam  mengembangkan  pasar  modal  adalah  perlindungan hukum  bagi  investor.  Prinsip-prinsip  ini  berlaku  secara  umum  dan  oleh  karena  itu harus  dijamin  oleh  undang-undang  yang  baik,  institusi  yang  jelas,  serta    penegakan hukum  yang  kuat  dan  adil.  Tidak  hanya  melalui  reformasi    sistem  pengawasan  dan pengelolaan,  keberhasilan  pengembangan  sektor  pasar  modal  juga  dipengaruhi    oleh penerapan tata kelola industri yang baik atau good Corporate Governance (GCG).
Penerapan  prinsip-prinsip  GCG  akan  mempengaruhi  dinamika  perkembangan perekonomian  negara.  Penerapan  Undang-Undang  Pasar  Modal  Indonesia memerlukan  suatu  ukuran  atau  standar  bersama  untuk  memastikan  bahwa  pasar modal  Indonesia  dapat  memiliki  sistem  dan  aturan  pasar  modal  yang  sejajar  dengan pasar modal  pusat perekonomian dunia.
Dengan  banyaknya  kepentingan  di  pasar  modal,    Indonesia  turut  serta  mengatur dinamika  pasar  modal  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang
Pasar  Modal.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  peraturan  ini  harus  mampu melindungi  seluruh  pelaku  pasar  modal.  Investor  sangat  perlu  untuk  melindungi asetnya,  memberikan  rasa  aman  dan  percaya  diri  untuk  terus  berinvestasi  di  pasar modal, agar memiliki unsur ketertiban, keadilan dan kepastian aspek hukum.
Investasi  di  pasar  modal  tentunya  tidak  lepas  dari  berbagai  risiko  yang  terkait  dan tidak  ada  jaminan  memperoleh  keuntungan,  seperti  risiko  finansial,  risiko  pasar,  dan risiko  fisik.  Namun  dalam  beberapa  kasus,  risiko-risiko  tersebut  bukan  timbul  dari risiko-risiko  tersebut  di  atas,  melainkan  akibat  campur  tangan  pihak  eksternal  dan internal  selaku  pelaku  pasar  modal.  Intervensi  tersebut  dapat  ditetapkan  sebagai kejahatan  pasar  modal  apabila  memenuhi  unsur-unsur  yang  merupakan  kejahatan pasar  modal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  90  hingga  98  UU  No.  12/2013/TT-BTC. Agustus  1995  tentang  pasar  modal.  Kejahatan  ini  tentu  menimbulkan  kerugian  bagi investor karena harus mengalami kerugian yang besar.
Yang  sering  terjadi  adalah  investor  tidak  mendapat  kompensasi  meskipun  perkara pidana  sudah  diputuskan  di  pengadilan.  Misalnya  kasus  Sarijaya  Permana  Sekuritas (SPS) yang merupakan kejahatan pasar keuangan. Ini bukan hanya masalah SPS; Masih terdapat  kejahatan  lain  di  pasar  keuangan  yang  menimbulkan  kerugian bagi  investor, seperti  kasus  PT.  Gas  Negara  (PGAS),  harga  sahamnya  turun  dari  Rp  9.650.  turun menjadi  Rp  9.650,7.400  karena  insider  trading.  Namun  sayangnya,  investor  tidak menerima  kompensasi    atas  kerugian  tersebut.  Bahkan    kasus  terakhir  adalah  kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.
Dalam  kasus  PT  Asuransi  Jiwasraya,  cara  keenam  tersangka  yang  ditangkap  atas dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga adalah dengan menyudutkan pasar dengan nilai tinggi lalu membeli saham-saham yang  terkait dengan kebangkitan Jiwasraya.  Hal  ini  tentu  merugikan  banyak  investor.  Selama  ini  OJK  hanya  mampu memberikan dukungan sebagai kustodian, karena pada kenyataannya OJK tidak dapat mengganti  kerugian  yang  dialami  nasabah  PT  Asuransi  Jiwasraya.  OJK  tidak  dapat melampaui yurisdiksinya yang terbatas pada UU PM dan UU OJK. Di era pengawasan dan  pengaturan  industri  jasa  keuangan  yang  komprehensif  di  bawah  Otoritas  Jasa Keuangan,  industri  pasar  modal  merupakan  salah  satu  industri  jasa  keuangan  yang tunduk pada pengelolaan, pengawasan, dan peraturan OJK.
Dalam  rangka  memperkuat  perlindungan  investor  dan  efektifitas  yang  sesuai dengan  norma  universal  penegakan  hukum  pasar  modal,  OJK  pada  akhir  tahun  2020 tepatnya  pada  tanggal  30  Desember  2020  menerbitkan  Peraturan  OJK  No.  65 /POJK.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal  sebagai  bentuk  dari  keseriusan  atas Rancangan  OJK  tentang  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  dana  kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal  sebagai bentuk perlindungan investor akibat pelanggaran  hukum  atau  kejahatan  pasar  modal.  Sejatinya  terdapat  peraturan pelaksana  dari  OJK  sebagai  pelindung  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  yang
mengatur  terkait  ganti  kerugian  terhadap  investor,  yaitu  Peraturan  OJK  No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor: 1/POJK.07/2013)  dan  Peraturan  OJK  No.  49/POJK.04/2016  tentang  Dana  Pelindung Pemodal  (DPP)  (POJK  Nomor:  49  /POJK.04/2016),  namun  perturan  tersebut  hanya sebatas melindungi dana investor yang dirugikan dari kustodiannya.
Pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  dana  kompensasi  kerugian  investor  ini terinspirasi  dari  Securities  and  Exchange  Commision  (SEC)  di  Amerika  Serikat. Merujuk  dengan  praktik  yang  dilakukan  oleh  SEC  sebagai  bentuk  dari  mekanisme untuk  menyelesaikan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  di  pasar  modal  an mengembalikan  kerugian  investor  yang  menderita  akibat  kerugian  tersebut.  Di Amerika serikat ketentuan ini dikenal dengan disgorgement dan disgorgement fund yang dibentuk  melalui Sarbanes-Oxley  Act 2002.  Pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana seorang individu atau organisasi dipaksa untuk mengembalikan uang yang telah diperolehnya secara melanggar hukum.
Dalam  pertimbangan  UUPM  salah  satunya  menjabarkan  mengenai  menjamin kepastian  hukum  pihak-pihak  yang  melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal  serta melindungi  kepentingan  masyarakat  pemodal  dari  praktik  yang  merugikan.  Merujuk pada  pasal  111  menjelaskan  bahwa  setiap  pihak  yang  mengalami  kerugian  sebagai akibat  dari  pelanggaran  pasar  modal  atau  ketentuan  pelaksanaanya  dapat  menuntut ganti  rugi  baik  secara  mandiri  maupun  bersama  dengan  pihak  lain  yang  memiliki tuntutan  serupa  kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut. Namun,  sampai  saat  ini  belum  ada  penjabaran  secara  spesifik  dalam  peraturan pelaksanaan UUPM.
Pengaturan  mengenai  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  dana  kompensasi kerugian  invetor  ini  yang  terinspirasi  dari  disgorgement  dan  disgorgement  fund  di Amerika  Serikat  merupakan  hal  baru  yang  belum  pernah  dikenal  di  Indonesia, sehingga akan menimbulkan masalah tersendiri jika konsep tersebut diimplementasikan  lebih  lanjut.  Hal  ini  mengingat  selain  pengembalian  keuntungan tidak  sahtidak  dikenal  dalam  sistem  civil  law  dan  perundang-undangan  yang  ada  di Indonesia, juga karena pelanggaran di bidang pasar modal hanya menganut dua sanksi yaitu sanksi administrative dan sanksi pidana.
Investor sebagai penyedia dana seharusnya mendapatkan perlindungan penuh atas dana yang telah mereka investasikan. Dana yang diinvestasikan haruslah dipergunakan dengan  semestinya.  Dalam  hal  adanya  penyalahgunaan  oleh  emiten,  perlindungan hukum terhadap dana investor lah yang menjadi perisai utama dengan pengembalian dana oleh perusahaan yang melakukan kejahatan tersebut.

## 1. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  memiliki  dua  ciri  yaitu  secara preventif  (pencegahan)  dan  punitif  (hukuman).  Terdapat  empat  bentuk  perlindungan hukum yang paling nyata yaitu lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan,
Polri,  dan  badan  penyelesaian  sengketa  luar  pengadilan  lainnya.  Hal  tersebut  sesuai dengan  pemahaman  hukum  yang  mendasarinya.  Undang-undang  memiliki  arti beragam  dalam  masyarakat  dan  salah  satu  persepsi  yang  paling  helas  hukum merupakan keberadaan lembaga penegak hukum itu sendiri.
Perlindungan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  peradilan,  tujuan  hukum  itu mendasar kepada pencapaian keadilan. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum merupakan  salah  satu  sarana  untuk  menciptakan  keadilan  termasuk  menegakkan hukum ekonomi yang secara khusus adalah pada bidang pasar modal.
Penegakan  hukum  berupa  perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan  pengelolaan bisnis khususnya dalam bidang pasar modal tidak lepas dari aspek hukum perusahaan, terutama  perusahaan  dengan  Perseroan  Terbatas,  karena  perlindungan  hukum  pasar modal  termasuk  khususnya  pelaku  pasar  modal  merupakan  pihak  yang  dikendalikan oleh badan hukum dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

## 2. Teori Disgorgement Fund
Disgorgement Fund sangat berkaitan dengan dunia pasar modal, dan perlindungan hukum  bagi  para  pemilik  dana  (investor)  dalam  pasar  modal  (Purboningtyas  & Prabandari,  2019).  Pasar  modal  memberikan  fasilitas  dalam  bentuk  sarana  dan prasarana untuk kegiatan jual beli serta kegiatan yang berkaitan lainnya.
Suatu  negara  diwajibkan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pemilik dana  dan  rakyatnya  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya  yang  bermuara  kepada stabilitas ekonomi. Hal utama dan penting yang wajib diciptakan dalam sistem hukum pasar  modal  adalah  kepercayaan  terhadap  market,  sehingga  kepentingan  investor merupakan  hal  yang  paling  utama  dan  mendasar  untu  diberikan  perlindungan  dari hal-hal yang melanggar yang dapat merugikan investor.
Pasal 4 UU Pasar Modal mengatur tentang fungsi yang dimiliki dan harus dilakukan oleh  badan  otoritas  dalam  hal  ini  OJK  yaitu  terkait  dengan  fungsi  pengaturan, pembinaan,  dan  fungsi  pengawasan  yang  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  suatu kondisi  pasar  modal  yang  baik,  teratur,  serta  efektif  sehingga  dapat  melindungi kepentingan investor atau masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  ditujukan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  cara  melakukan analisis  untuk  selanjutnya  mengupayakan  suatu  pemecahan  atas  masalah-masalah yang  timbul  dalam  gejala  yang  bersangkutan.  Penelitian  akan  disusun  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  dilaksanakan  dengan  cara  pengumpulan bahan-bahan  hukum  melalui  studi  kepustakaan  untuk  mempelajari  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  kepustakaan  hukum  yang  terkait,  yaitu  mengenai
penerapan  prinsip  profesionalisme  dan  independen  dalam  pengelolaan  Reksadana pada perusahaan Manajer Investasi.
Jenis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang didapatkan  dari  studi  kepustakaan  atau  dokumen.  Data  sekunder  terdiri  atas  sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer
Bahan  yang  isinya  mempunyai  kekuatan  mengikat  kepada  masyarakat,  terdiri atas  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi  dan  putusan  pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  POJK  No. 23/POJK.04/2016  Tentang Reksadana  Berbentuk Kontrak  Investasi  Kolektif,  dan  POJK No. 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
2. Bahan hukum sekunder Bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.
Bahan  hukum  ini  dapat  berupa  rancangan  undang-undang  atau  RUU,  hasil penelitian atau hasil karya lainnya dari kalangan hukum seperti buku teks, jurnal, tesis,  atau  disertasi.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  yang  akan  digunakan berupa  buku  teks,  jurnal,  tesis,  maupun  disertasi  berkaitan  dengan  bidang  Pasar Modal  khususnya  penerapan  prinsp-prinsip  dalam  menjalankan  sebuah perusahaan Manajer Investasi.
3. Bahan hukum tersier Bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus,  kamus  hukum,  atau  ensiklopedia. Bahan hukum yang akan digunakan adalah untuk memperjelas peristilahan atau konsep agar lebih mudah dipahami.
Selain  daripada  itu,  terdapat  alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  studi dokumen yang digunakan untuk mencari data sekunder. Data yang dikumpulkan akan dianalisis  dengan  metode  kualitatif  untuk  mendapat  gambaran  secara  menyeluruh demi menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Investor  Terhadap  Pelanggaran  Peraturan  Perundang- Undangan di Pasar Modal Indonesia
Subjek  hukum  dalam  hukum  perdata  adalah  subjek  hukum  perorangan  dan  badan hukum  yang  berbentuk  badan  hukum.  Secara  hukum,  seseorang  selalu  menjadi pendukung  atau  pemegang  hak  sejak  lahir  sampai  meninggal,  meskipun  ada pengecualian,  yaitu  selama  kepentingannya  menunjang,  bayi  yang  masih  dalam kandungan  dianggap  sebagai  obyek  hukum.  Selain  itu  subjek  hukum  dalam  hukum perdata  adalah legal  person atau rechtspersoon .  Badan  hukum  adalah  kumpulan
perseorangan,  atau  bisa  juga  kumpulan  badan  hukum.  Ada  dua  jenis  badan  hukum yaitu  badan  hukum  publik  dan  badan  hukum  privat.  Menurut  Satjipto  Rahardjo, “hukum  melindungi  kepentingannya  dengan  memberikan  kekuasaan  individu kepadanya  untuk  bertindak  hati- hati”.  Kepentingan  adalah  tujuan  hak,  karena  hak termasuk perlindungan dan pengakuan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan suatu  kegiatan  untuk  menlindungi  atau  memelihara  masyarakat  guna  mencapai keadilan.  Kemudian  perlindungan  hukum  disusun  sebagai  bentuk  pelayanan,  yang disediakan  oleh  penegak  hukum  dan  aparat  keamanan;  subjek  yang  dilindungi.  Salah satu  aspek  atau  pertimbangan  dalam  pembentukan  OJK  sebagai  regulator  dan pengawan  industry  jasa  keuangan  yang  terintegrasi  di  Indonesia  adalah  untuk melindungi  hak  dan  kepentungan  konsumen  di  industri  jasa  keuangan.  Hal  ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya kinerja jasa di pasar modal.
Selain  itu,  ketentuan  mengenai  konsumen  pada  industri  jasa  di  Indonesia  tertuang dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu UU Pasar Modal dan UU OJK. Secara harafiah istilah konsumen merupakan terjemahan dari consumer dalam Bahasa Inggris, dan  merupakan  lawan  kata  dari  produsen.  Pengertian  mengenai  konsumen,  menurut Az.  Nasution,  “tujuan  penggunaan  barang  atau  produk  nantilah  yang  akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut”. Istilah consumer dalam Oxford Law Dictionary adalah “ a private individual acting otherwise than in a course of a business. Consumers are often given greater legal protection when entering into contract, for example  by  having  a  right  to  avoid  certain  an  unfair  terms  or  to  cancel  the  contract.  Many regulations define consumer in a particular manner ”.
Kedua  definisi  konsumen  di  atas  menunjukkan  bahwa  istilah  “konsumen”  tidak selalu  merujuk  pada  pengguna  akhir,  tetapi bergantung  pada  posisi  konsumen  dalam aktivitas  transaksi.  Pemahaman  konsumen  akan  selalu  berkembang  karena  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  konsumen.  Di  Amerika  Serikat,  definisi  konsumen  pada awalnya  adalah  buruh  atau  pekerja.  Hak  pekerja  harus  dilindungi  oleh  hak  hukum, kondisi  kerja  yang  aman,  dan  jam  kerja  minimum.  Kemudian  istilah  "konsumen" berkembang  menjadi  "pembeli"  atau  "pembeli"  barang.  Oleh  karena  itu,  sejauh  ini belum ada kesepakatan tentang arti istilah "konsumen".
Jika  memperhatikan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun 1999,  disebutkan  bahwa  dalam  era  globalisasi,  pentingnya  perlindungan  konsumen bagi  pembangunan  ekonomi  nasional  harus  dapat  mendukung  pertumbuhan  dunia usaha  agar  dapat  berproduksi  dan  berkembang.  Barang/jasa  merupakan  teknis kesejahteraan. Pada saat yang sama, kepastian barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan  dapat  diperoleh  tanpa  merugikan  konsumen.  Memang,  konsep perlindungan  konsumen  pada  awalnya  diajukan  sebagai  tanggapan  terhadap globalisasi ekonomi.
Berdasarkan  uraian  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  bagi  investor menurut  UUPM,  maka  dalam  pasal  4  UUPM  dinyatakan  bahwa  “Pembinaan, pengaturan,  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  dilaksanakan  oleh Bapepam  dengan  tujuan  mewujudkan  terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang  teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”
OJK  adalah  yang  memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan  perlindungan  hukum pasar  modal  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Dalam  pengaturan  UUPM,  OJK merupakan  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  memulihkan  kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang tertekan sejak krisis keuangan di banyak negara Asia. Terakhir, krisis keuangan inilah yang mendorong OJK menjadi regulator jasa keuangan Indonesia  untuk  “melindungi  investor  dan  emiten  yang  akan  menjual  efek  dalam penawaran  umum  harus  memberikan  kesempatan  kepada  investor  untuk  membaca prospektus  efek  yang  diterbitkan  sebelum  atau  saat  melakukan  pemesanan”.  Pada akhirnya, OJK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen penawaran umum emiten  agar  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  di  pasar  modal.  Penting  untuk diperhatikan  bahwa  prospektus  sekuritas  merupakan  titik  awal  dan  waktu  bagi investor  untuk  memutuskan  untuk  membeli  atau  tidak.  Tindakan  pencegahan selanjutnya  yang  dilakukan  OJK  adalah  dengan  menetapkan  bahwa  prospektus  efek dilarang  memuat  konten  yang  menyesatkan  atau  informasi  yang  tidak  benar  tentang fakta material.
OJK  juga  berwenang  untuk  “melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan”.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  dari  fungsi  pengawasan  yang  diberikan  undang-undang terhadap  OJK.  Kegiatan  pemeriksaan  dilakukan  terhadap  semua  pihak  yang  diduga telah,  sedang,  atau  mencoba  melakukan  atau  menyuruh,  turut  serta,  membujuk,  atau membantu  melakukan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  pasar  modal  dan peraturan  pelaksananya.  Dalam  menjalankan  pemeriksaan,  OJK  memiliki  wewenang untuk  meminta  keterangan  dan  atau  konfirmasi  dari  pihak  yang  diduga  melakukan atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  dan/atau  peraturan pelaksanaannya  atau  pihak  lain  apabila  dianggap  perlu;  mewajibkan  pihak  yang diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  undangundang  ini  dan atau  peraturan  pelaksanaannya  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  kegiatan tertentu; memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen  lain,  baik  milik  pihak  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran  terhadap  undangundang  ini  dan  atau  peraturan  pelaksananya  maupun pihak lain apabila dianggap perlu; dan/atau menetapkan syarat dan/atau mengizinkan pihak  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  undang- undang  ini  dan/atau  peraturan  pelaksanaannya  untuk  melakukan  tindakan  tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  terhadap  konsumen  bersifat pencegahan  dan  pemberian  sanksi,  mengingat  bahwa  tugas  OJK  adalah  menjalankan
fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan.  Pasal  28  UU  OJK memberikan  perlindungan  hukum  bersifat  pencegahan  kerugian  konsumen  dan masyarakat  yang  dilakukan  oleh  OJK  adalah  memberikan  informasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa  keuangan,  layanan,  dan  produknya; meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan tersebut  berpotensi  merugikan  masyarakat;  dan  tindakan  lain  yang  dianggap  perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen  yang  meliputi  menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan; membuat  mekanisme  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga Jasa Keuangan; memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  adalah  jika  terjadi  sengketa antara  konsumen  dengan  perusahaan  industri  jasa  keuangan,  maka  OJK  berwenang melakukan  pembelaan  hukum  demi  kepentingan  konsumen.  Pembelaan  hukum tersebut  meliputi  memerintahkan  perusahaan  jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan pengaduan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  yang  merasa  dirugikan  melalui  cara memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  Lembaga  Jasa  Keuangan dimaksud;  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan  milik pihak  yang  dirugikan  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian,  baik  yang  berada  di bawah  penguasaan  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  dimaksud  maupun  di  bawah penguasaan  pihak  lain  dengan  itikad  tidak  baik,  dan/atau  untuk  memperoleh  ganti kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  pada  konsumen  dan/atau  Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Landasan  filosofis  bahwa  lembaga  OJK  memberikan  perlindungan  hukum  adalah asas-asas  yang  mendasari  OJK  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  yaitu asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas.
Di  bawah  peraturan  OJK,  perlindungan  konsumen  di  industri  jasa  keuangan mencakup semua industri jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa  keuangan  yang  terdesentralisasi  ditujukan  untuk  memperbaiki  sistem  dan memperbaiki kekurangan yang bersifat substansial.
2. Kajian  Terhadap  Pengaturan  Mekanisme  Pengembalian  Tidak  Sah  dan  Dana Kompensasi  Kerugian  Investor  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Perlindungan  Investor oleh Otoritas Jasa Keuangan
Sejatinya  pengaturan  mengenai  pengembalian  tidak  sah  dan  dana  kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari pengaturan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu disgorgement dan disgorgement  fund yang  diaplikasikan  oleh  SEC,  menurut  POJK No.  65/POJK.04/2020  pengembalian  tidak  sah  diartikan  sebagai  perintah  OJK  untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah  oleh  pihak  uang  melakukan  dan/atau  pihak  yang  menyebabkan  terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
Dalam  melancarkan  tindakan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  dana kompensasi  kerugian  investor,  maka  diaturlah  ketentuan-ketentuan  sebagai  terkait dengan  Penetapan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  yang  dilakukan  oleh  OJK yang  berwenang  mengenakan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  terhadap  pihak yang  melakukan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  di  pasar  modal; Pembayaran dan Penagihan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, untuk pembayaran pengembalian  keuntungan  tidak  sah,  OJK  menunjuk  penyedia  rekening  dana  yang dilakukan  bersamaan  dengan  pengambilan  keputusan  pengenaan  pengembalian keuntungan  tidak  sah.  Pihak  perusahaan  jasa  keuangan  diwajibkan  melakukan pengembalian  keuntungan  tidak  sah  wajib  dengan  membayarkan  kepada  OJK  paling lambat  30  hari  setelah  diterimanya  penetapan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah; Penyedia  Rekening  Dana,  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dibayarkan  melalui rekening  dana  yang  disediakan  oleh  penyedia  rekening  dana  yang  harus  memenuhi ketentuan yaitu pembukaan rekening dana dilakukan untuk setiap kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dikenakan pengembalian keuntungan  tidak  sah,  Melakukan  koordinasi  dengan  Administrator  dalam  hal terbentuk  dana  kompensasi  kerugian  investor,  Menyampaikan  laporan  pelaksanaan pengadministrasian  danpenutupan  rekening  dana  kepada  OJK.  Dana  tersebut  bukan merupakan  milik  penyedia  rekening  dana.  Apabila  pihak  yang  dikenakan pengembalian  keuntungan  tidak  sah  tidak  dapat  melakukan  pembayaran  melalui rekening  dana,  maka  dapat  dilakukan  pembayaran  menggunakan  asset  tetap; Pembentukan  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor,  OJK  dapat  membentuk  dana kompensasi  kerugian  investor  jika  dirasa  telah  fisibel.  Penilaian  fisibel  ini  dengan melakukan  pertimbangan  terhadap  jumlah  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  yang tertagih,  rencana  biaya  operasional  untuk  pelaksanaan  dana  kompensasi  kerugian investor, dan identifikasi awal ada atau tidaknya investor yang dirugikan; Penunjukan Administrator,  OJK  menunjuk  administrator  bersamaan  dengan  pembentukan  dana kompensasi kerugian investor. Administrator berhak atas imbalan jasa pengadministrasian  dan  pendistribusian  dana  kompensasi  kerugian  investor  yang dibebankan  ke  dana  kompensasi  kerugian  investor  dengan  mempertimbangkan
kewajaran  besaran  imbalan  jasa,  kompleksitas  distribusi  dana  kompensasi  kerugian investor, jumlah dana yang terkumpul dalam dana kompensasi kerugian investor.
OJK  mendapat  perintah  dari  UUPM  untuk  melakukan  pembinaan,  pengaturan  dan pengawasan harian kegiatan pasar modal, dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan pasar  modal  yang  tertib,  adil  dan  efektif  serta  melindungi  kepentingan  investor  dan masyarakat. Sebagai sarana pengawasan dalam kegiatan pasar modal, OJK berinisiatif melakukan  pengaturan  terhadap  pengembalian  keuntungan  ilegal  di  bidang  pasar modal  dan  dana  kompensasi  kerugian  investor.  Dalam  POJK  ini,  OJK  berhak memungut keuntungan ilegal dari pihak yang melanggar peraturan perundangundangan  di  pasar  modal.  Pelaksanaan  pengembalian  laba  tanpa  izin dilakukan  berdasarkan  keputusan  administratif  yang  ditetapkan  OJK  dalam  bentuk perintah  tertulis.  Ketentuan  perintah  tertulis  tersebut  dilakukan  bersamaan  dengan penerapan  sanksi  administratif  kepada  pihak  yang  melanggar  ketentuan  peraturan perundangundangan  di  bidang  pasar  modal.  Tentunya  kewenangan  OJK  adalah mengatur  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  kompensasi  kerugian  investor  di bidang  pasar  modal  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diatur  dalam  Pasal  8  tentang pelaksanaan tugas pengaturan dan Pasal 9 tentang pelaksanaan tugas pengawasan.
Salah  satu  poin  penting  Pasal  8  adalah  bahwa  OJK  berhak  merumuskan  peraturan untuk menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.  Sanksi  yang  diberikan  OJK  hanya  sebatas  upaya  administratif  pihak  yang melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  OJK  untuk  mengeluarkan perintah  tertulis  ini  bermuara  pada  kewenangan  tersebut  pada  Pasal  9  huruf  d  yang menjelaskan  bahwa  OJK  dapat  memberikan  perintah  tertulis  kepada  lembaga  jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
Dalam  tafsir  Pasal  8  huruf  f  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  perintah tertulis,  yaitu  “perintah  secara  tertulis  untuk  melaksanakan  atau  tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa  keuangan  dan/atau  mencegah  dan  mengurangi  kerugian  Konsumen,  masyarakat, dan  sektor  jasa  keuangan.”  “Perintah  tertulis  diberikan  antara  lain  untuk  mengganti pengurus  atau  pihak  tertentu  di  Lembaga  Jasa  Keuangan,  menghentikan,  membatasi, atau  memperbaiki  kegiatan  usaha  atau  transaksi,  menghentikan  atau  mengubah perjanjian  antara  Lembaga  Jasa  Keuangan  dengan  pihak  lain  yang  diduga  merugikan Konsumen,  masyarakat,  dan  sektor  jasa  keuangan,  serta  menyampaikan  informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK”.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  terdapat  batasan  dalam  menentukan  bentuk tindakan  yang  dapat  dilakukan  saat  memberikan  perintah  tertulis.  Dapat  pula diperluas  sebagai  perintah  tertulis  yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  kegiatan  tertentu  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  di bidang jasa keuangan dan / atau untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat,  dan  sektor  jasa  keuangan,  sehingga  OJK  dapat  diperluas  untuk
melaksanakan  tindakan  tertentu  dalam  hal  ini  mengembalikan  sejumlah  uang  untuk mencegah/membatasi kerugian konsumen yang paling sering menjadi investor di pasar modal. Dengan melihat berbagai pasal yang telah dijelaskan dan terkait satu sama lain, maka  yang  dilakukan  OJK  merupakan  bentuk  perluasan  kewenangan  terhadap Undang- Undang OJK dalam pengaturan mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor.
Pengaturan  mekanisme  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  dana  kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal ini terinisiasi dari The Securities and Exchange Commission (SEC)  sebagai  regulator  untuk  melakukan  perlindungan  investor  di  pasar modal  Amerika Serikat yang telah lebih dahulu menerapkan dan  mengenal ketentuan pengembalian  keuntungan  tidak  sah.  Pengenaan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah menjadi  wewenang  komisi  untuk  memilih  jalan  melalui  gugatan  perdata  pengadilan federal  atau  melalui  hakim  peradilan  administratif  SEC.  Mekanisme  pengembalian keuntungan  tidak  sah  yang  diterapkan  oleh  SEC  pun  mengatur  demikian  layaknya yang  dilakukan  oleh  mekanisme  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  yang  diatur  di Indonesia.  Mekanisme disgorgrment SEC  sejatinya  merupakan  sarana  untuk  mencegah keuntungan yang didapat dari pelanggaran pasar modal sehingga uang tersebut dapat dikembalikan  kepada  pihak  yang  dirugikan  secara  riil  sejumlah  keuntungan  yang diperolehnya dan tidak boleh dilebihkan jumlahnya.
Penerbitan  POJK  ini  tegas  menempatkan  gagasan  pengembalian  keuntungan  ini sebagai  Tindakan  perbaikan  (remedy)  demi  menciptakan  efek  jera  kepada  pelanggar. Berdasarkan yurisprudensi Amerika Serikat yaitu SEC v Fishbach Corp. dan SEC v First Jersey  Securities  Inc.,  menafsirkanm  bahwa  tujuan  utama  pengembalian  keuntungan tidak  sah  adalah  untuk  pencegahan  pelanggar  pasar  modal  dengan  cara  merampas keuntungan  pelanggar  yang  terlarang.  International  Organization  of  Securities Commissions (IOSCO) menetapkan aturan demi tercapainya efek jera yang efektif bagi para negara untuk diterapkan.
POJK  ini  dipertimbangkan  oleh  OJK  sebagai  bentuk  dari  penegakan  hukum  yang efektif, proporsional dan yang paling penting sebagai tindakan preventif dimana setiap pelanggaran  yang  dilakukan,  OJK  dapat  mengeluarkan  sanksi  administrasi  dan  juga dapat  memberikan  perintah  kepada  pelaku  pekanggaran  untuk  melakukan pengembalian dana yang diperoleh secara tidak sah. Hal ini dikarenakan biasanya pada sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh OJK lebih banyak menjatuhkan denda sebagai bentuk  pembayaran  sejumlah  uang  ke  kas  negara  namun  biasanya  jumlahnya  juga tidak terlalu besar sehingga dengan adanya pengembalian dana secara riil yang sesuai dengan  jumlah  keuntungan  yang  diperolehnya  demi  terciptanya  dan  terlaksananya efek  jera  kepada  pelaku  pelanggaran.  Penjelasan  POJK  ini  menyatakan  bahwa pengembalian  keuntungan  tidak  sah  adalah  suatu  remedial  action  yang  antara  lain dapat  memberikan  kompensasi  kerugian  dari  korban  pelanggaran  peraturan perundang-undngan di bidang pasar modal, karena melalui pengenaan pengembalian
keuntungan  tidak  sah  kepada  pihak  yang  melakukan  pelanggaran,  OJK  dapat membentuk dana kompensasi kerugian investor uang akan dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.
Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh SEC yaitu sebagai remedy bukan sebagai penalty .  Tentunya  OJK  dalam  pelaksanaanya  harus  berpegang  teguh  dengan  POJK  ini yang  menerapkannya  sebagai remedial action .  Jika  dilihat  perbandingannya  dengan pengembalian keuntungan tidak sah yang dilakukan oleh SEC, secara garis besar POJK ini  terlihat  hampir  sama  dengan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  yang  dilakukan oleh  SEC.  Perbedaannya  adalah  keputusan  rencana  distribusi,  yaitu  mengenai  jenis keputusan  yang  diberikan  oleh  SEC  dan  OJK.  OJK  dalam  mengeluarkan  keputusan rencana  distribusi  hanya  dapat  menyetujui  dan  menyutujui  dengan  perubahan, sedangkan  SEC  dapat  menolak  rencana  distibusi;  Jaminan  untuk  pelanggaran  pasar modal,  mengenai  jaminan  pembayaran  pengembalian  keuntungan  tidak  sah.  SEC menetapkan  jaminan  pembayaran  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  untuk memerintahkan  tingkat  bunga  ( prejudgement  interest )  yang  lebih  rendah  apabila pelanggar  menempatkan  jaminan  atas  pembayaran  pengembalian  keuntungan  tidak sah  sebelum  melakukan  kewajibannya;  Pihak  yang  melakukan  pelanggaran,  POJK  ini juga  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  menjadi  pasal  karet,  pihak  yang  disebutkan terbukti  mengambil  keuntungan  secara  tidak  sah  adalah  orang  perseorangan, perusahaan,  asosiasi  atau  kelompok  yang  terorganisasi.  Jika  dibandingkan  dengan disgorgement SEC, maka Division of Enforcement SEC memiliki pertimbangan yang sangat mendalam  yang  dikembangkan  semaksimal  mungkin  melalui  penyelidikan  informal, wawancara,  memerikasa  catatan  broker,  meninjau  data  perdagangan  dan  banyak metode  pendukung  lainnya;  Situs  web  dana  kompensasi  kerugian  investor,  menurut POJK  ini  web  situs  memuat  informasi  kasus  yang  mendasari  pembentukan  dana kompensasi  kerugian  investor;  kriteria  investor  yang  berhak  mengajukan  klaim; periode  pengajuan  klaim;  tata  cara  pengajuan  klaim;  perkembangan  pendistribusian dana  kompensasi  kerugian  berupa  jumlah  total  dana  kompensasi  kerugian  investor yang dibagikan serta jumlah investor yang mengajukan klaim dan telah menerima dana kompensasi  kerugian  investor.  Jika  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat  maka  situs web  juga  berfungsi  sebagai  wadah  untuk  pihak  luar  memberikan  komentarnya terhadap kasus tersebut.
Praktik penyelesaian  pelanggaran  pasar  modal  dapat  dilihat  seperti  “kasus  PT.  Gas Negara  Tbk  (PGAS),  dimana  otoritas  pasar  modal  menyelesaikan  secara  administrasi dengan  memberikan  sanksi  administrative  berupa  denda  terhadap  PGAS  berdasar pelanggaran  keterbukaan  informasi  dalam  UUPM  dan  tidak  terbukti  sebagai  suatu pelanggaran pidana yang mengakibatkan investor sebagai pihak yang dirugikan tidak menyadari  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  pelanggaran  tersebut,  sehingga penyelesaian  perdata  pun  jaran  untuk  dilaksakan.  Hal  ini  sebagai  salah  satu  contoh yang  menggambarkan  pelaksaan  penyelesaian  pelanggaran  peraturan  perundang-
undangan  di  pasar  modal  lebih  banyak  diselesaikan  secara  internal  otoritas  serta diberikan  sanksi  administratif,  namun  tidak  memberikan  perlindungan  dan pengembalian  keuntungan  kepada  para  investor”.  Menyangkut  kasus  PT.  Asuransi Jiwasraya,  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  manajemen  Jiwasraya yaitu  menginvestasikan  saham-saham  kepada  perusahaan  yang  merugi  merupakan contoh  dari  manipulasi  pasar  dalam  UUPM.  Diharapkan  dengan  adanya  POJK memberikan  gambaran  kepada  investor  bahwa  perlindungan  kepada  dana  investor akan dijamin ketika terjadi kejahatan pada pasar modal.

## SIMPULAN
Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal  dinyatakan  bahwa  “Pembinaan,  pengaturan,  pengawasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  dilaksanakan  oleh  Bapepam  dengan  tujuan  mewujudkan terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang  teratur,  wajar,  dan  efisien  serta  melindungi kepentingan  pemodal  dan  masyarakat.”  OJK  lah  yang  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan  perlindungan  hukum  pasar  modal  yang  bersifat  preventif  dan  represif. Dalam  pengaturan  UUPM,  OJK  merupakan  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk memulihkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pasar  yang  tertekan  sejak  krisis keuangan  di  banyak  negara  Asia.  Perlu  diperhatikan  bahwa  prospektus  sekuritas merupakan  titik  awal  bagi  investor  untuk  memutuskan  apakah  akan  membeli. Tindakan  pencegahan  selanjutnya  yang  dilakukan  OJK  adalah  dengan  menetapkan bahwa  prospektus  efek  dilarang  memuat  konten  yang  menyesatkan  atau  informasi yang tidak benar tentang fakta material atau memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan.
Pengaturan  mekanisme  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  dan  dana  kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.04/2020  terinisiasi  dari The  Securities  and  Exchange  Commission (SEC). Penerbitan  POJK  ini  tegas  menempatkan  gagasan  pengembalian  keuntungan  ini sebagai  Tindakan  perbaikan  ( remedy )  demi  menciptakan  efek  jera  kepada  pelanggar. Praktik  penyelesaian  pelanggaran  pasar  modal  dapat  dilihat  seperti  “kasus  PT.  Gas Negara  Tbk  (PGAS),  dimana  OJK  menyelesaikan  secara  administrasi  dengan memberikan  sanksi  administratif  berupa  denda  berdasar  pelanggaran  keterbukaan informasi  dalam  UUPM  dan  tidak  terbukti  sebagai  suatu  pelanggaran  pidana  yang mengakibatkan investor sebagai pihak yang dirugikan tidak menyadari kerugian yang ditimbulkan  dari  pelanggaran  tersebut,  sehingga  penyelesaian  perdata  pun  jarang untuk dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Attijani,  Mohammad  Solehodin  “Penyelenggara  Dana  Perlindungan  Pemodal  Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal” Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019
Brahmawati,  Ema,  dan  Lastuti  Abubakar,  “Peranan  Penyelesaian  Sengketa  Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo”, Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol 4 No. 1, 2019.
Butar-Butar, H. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka .
Fauzan, M. F. M., & Suhendro, D. (2018). Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia .
Gisymar,  Najib  A. Insider  Trading  dalam  Transaksi  Efek .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1999
Haidar,  Fadilah.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Terhadap  Praktik  Kejahatan Insider Trading Pada Pasar  Modal Di Indonesia." Jurnal Cita Hukum , vol. 2, no. 1, 2015
La  Porta,  Rafael. “Investor  Protection  and  Corporate Governance ”, Journal  of  Financial Economics , No. 58, 1999
Martin, Elizabeth A. dan Jonathan Law, ed., Oxford Dictionary of Law , New York: Oxford University Press, 2009
Nasution,  Az. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar ,  Jakarta:  Daya  Widya, 1999
Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. Notarius , 12 (2), 789 – 810.
Rahadiyan, Inda. Hukum Pasar Modal di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2017
Rokhmatussa,  Ana  dan  Suratman, Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2017
Safitri,  Indra. Transparansi  Independensi  dan  Pengawasan  Kejahatan  Pasar  Modal ,  Jakarta: Go Global Book – Safitri & Co Publication Book Division, 1998
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , cet.I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013
Sardjono, H.R. dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta: IND-HILL-CO, 2003
Sutedi, Adrian. Segi-Segi Hukum Pasar Modal , Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
Velikonja,  Urska.  “Public  Compensation  for  Private  Harm:  Evidence  from  The  SEC’s Fair Fund Distribution”, Stanford Law Review , Vol. 67, Issue 2, 2015.