INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7972-7981 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
(Studi Kabupaten Konawe)
Hasim Hartono 1 ✉ , Sabri Guntur 2 , Agus Ariadi 3 , Wahyu Nur Sandi 4 , Bunga Aulia 5
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lakidende
Email: hartonohasim29@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian    ini    bertujuan  untuk  Mengetahui  secara  yuridis  Pelaksanaan  PKPU  No.  03  Tahun  2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Konawe dan mempertajam analisis pada kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Konawe. Metode  Penelitian  yang  digunakan  yuridis  sosiologis  (social-legal  approach)  atau  yuridis  empiris. Yuridis  karena  ingin  mengetahui  ketentuan-ketentuan  hukum  tentang  kebijakan  lembaga penyelenggaran  dalam  pelaksanaan  tahapan  dan  jadwal  penyelenggaraan  pemilihan  umum  di Kabupaten  Konawe.  Sosiologis  atau  empiris  karena  ingin  mengetahui  apakah  ada  kendala  dan tantangan dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Konawe. Dalam penyusunan dan penulisan akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Target Luaran wajib yang akan dicapai dalam penelitian ini  adalah  Jurnal  Nasional  Journal  of  Government  and  Politics  (JGOP)  Terakrediatsi  Sinta.  Adapun kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara yuridis sejauh mana pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan menjelaskan apa kendala serta hambatan dalam pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Konawe. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penyelenggaraan, Pemilu

## Abstract
This study aims to find out legally the implementation of PKPU No. 03 of 2022 concerning the Stages and Schedule for the 2024 General Election in Konawe Regency and sharpening the analysis of the obstacles and obstacles in implementing PKPU No. 03 of 2022 concerning the Stages and Schedule for the 2024 General Election in Konawe Regency. The research method used is sociological juridical (social-legal approach) or empirical juridical. Juridical because they want to know the legal provisions regarding the policies of the organizing body in the implementation of the stages and schedule for holding general elections in Konawe Regency. Sociological or empirical because they want to know whether there are obstacles and challenges in the implementation of the stages and schedule for holding general elections, especially in the jurisdiction of Konawe Regency. In the preparation and writing will be used one of the research specifications that is descriptive analytical. The mandatory output target to be achieved in this research is Sinta's Accredited National Journal of Government and Politics (JGOP). The contribution to science in this study is to explain in a juridical way how far the implementation  of  PKPU  No.  03  of  2022  concerning  Stages  and  Schedules  for  Holding  General Elections and explaining what are the obstacles and obstacles in implementing PKPU No. 03 of 2022 concerning the Stages and Schedule for the 2024 General Election in Konawe Regency.
Keywords: Juridical Review, Implementation, Election

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis masih menjadi harapan sekaligus salah satu  semangat  reformasi.  Pada  tataran  praktis,  merujuk  pada  dinamika  ketatanegaraan  di berbagai  negara,  konsep  negara  demokratis  masih  menjadi  pilihan  ideal  dibanding  konsep lainnya.  Perkembangan  konsep  negara  demokratis  pun  kian  pesat  seiring  dengan perkembangan  bangsa  dan  negara.  Agenda  reformasi  yang  bermuara  pada  amendemen konstitusi  menjadi  momentum  sebagai  upaya  penguatan  prinsip  negara  hukum  yang demokratis.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penegasan  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  yang demokratis.
Sebagai  konsep  yang  juga  lahir  dari  buah  reformasi  konstitusional,  rezim  pemilihan umum pun menghasilkan perubahan secara revolusioner. Setelah sebelumnya, sistem pemilihan umum yang diterapkan pada rezim orde lama hingga orde baru adalah sistem demokrasi tidak langsung (indirect democration) yang sarat rekayasa politik, ambruk seketika dan digantikan dengan  sistem  pemilihan  secara  langsung  (direct  democration),  baik  pada  pemilihan  umum Presiden,  DPR,  maupun  Kepala  Daerah.  Prinsip  kedaulatan  rakyat  yang  dijabarkan  melalui penerapan konsep demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah bertumpu pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat.
Untuk  menjamin  terciptanya  pemilu  yang  demokratis,  diperlukan  sebuah  lembaga
negara  yang  dapat  melaksanakan  tujuan  dan  fungsi  pemilu.  Pembentukan  komisi  negara menjadi  bagian  dari  politik  hukum  negara  untuk  melengkapi  dan  menguatkan  daya  kerja pemerintahan negara. Pun terdapat komisi negara yang merupakan perintah langsung dari UUD 1945,  salah  satunya  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Pembentukan  KPU  merupakan bentuk restorasi yang paling pesat dalam hal independenisasi penyelenggaraan pemilu pasca orde baru.
UUD  1945  sebelum  amendemen  memang  menyantumkan  perihal  adanya  lembaga yang akan mengurusi pemilu. Namun praktiknya, memperlihatkan ketiadaan independensi dari lembaga  pemilu  tersebut.  Pertama  kalinya,  lembaran  independennya  KPU  dibuka  pada  saat pemilu tahun 1999. Melalui TAP MPR No. XIV/MPR/1998, pemilu pertama dalam masa reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pada amandemen ketiga UUD 1945 diatur dalam Pasal 22E ayat (5), menyatakan: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Salah satu aturan mengikat dan merupakan produk hukum dari KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945.
Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum tahapan dan jadwal merupakan wewenang penyelenggara  yaitu  KPU.  Tentu  ini  menjadi  tugas  berat  khususnya  penyelenggara  dalam melaksanakan  tahapan-tahapan  pemilu.  Untuk  menjemput  pesta  demokrasi  di  tahun  2024 landasan  yuridis  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  tahapan  dan  jadwal  penyelenggaraan pemilihan umum adalah PKPU No. 03 Tahun 2022. Pelaksanaan regulasi tersebut tentu akan mendapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, sebab regulasi ini berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Press Release Nomor PR/41/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 di Jakarta bahwa  Indonesia  akan  laksanakan  perhelatan  politik  besar  pada  2024  setelah  lima  kali melaksanakan  pemilu  secara  langsung  berturut-turut  sejak  tahun  1999.  Presiden  RI  Ir.  Joko Widodo ingatkan lima tantangan utama pelaksanaan pemilu untuk 2024 nanti, yaitu mulai dari masalah  teknis  hingga  masa  kampanye.  “Banyak  tantangan -tantangan  yang  dihadapi  dalam melahirkan  pemilu  yang  berkualitas  ini,  seperti  masalah  teknis  persiapan  Pemilu,  masalah partisipasi  pemilih,  masalah  transparansi,  dan  tata  kelola  pemilu  yang  akuntabel,  dan  masa kampanye,”  kata  Presiden  Ir.  Joko  Widodo  melalui  rekaman  video  pendek  pada  Seminar Program  Pendidikan  Reguler  Angkatan  63  di  Lemhannas  RI  (9/8).  Indonesia  akan menyelenggarakan  perhelatan  politik  besar,  pemilu  nasional  pemilihan  presiden,  DPR,  DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak pada 2024. “Pemilu serentak ini akan menjadi ujian, menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa
Indonesia  adalah  negara  dengan  demokrasi  yang  matang,”  lanjut  Presiden  Joko  Widodo. Momen  2024  dan  2029  akan  menjadi  tahapan  konsolidasi  yang  penting  untuk  mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. “Dua pemilu ke depan, yakni tahun 2024 dan tahun 2029 harus  dapat  menjadi  tahapan  konsolidasi  demokrasi.  Dimana  kelembagaan  Pemilu  sudah semakin kuat sehingga proses penyelenggaraan pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan  melakukan  adopsi  teknologi  digital,  dan  semakin  terbukanya  peluang  partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu- isu strategis,” kata Presiden Joko Widodo.
Indonesia  telah  melakukan  lima  kali  pemilu  langsung  secara  berturut-turut  di  tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan kita bisa melaksanakannya dengan aman, dengan tenang dan damai. Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin berkualitas, melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat.
Beranjak dari konstruksi wacana di atas, isu penelitian akan fokus pada aspek normatif eksistensi PKPU No. 03 Tahun 2022. Hal ini menjadi dasar peneliti dalam menyusunnya tulisan “Tinjauan Yuridis PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe)”. Materi muatan pada judul tersebut akan lebih mempertajam pelaksanaan regulasi PKPU dan dapat mengetahui kendala serta tantangan yang dihadapi penyelenggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum di Tahun 2024 nanti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sarana  untuk  memperkuat  dan  mengembangkan  ilmu pengetahuan,  tujuan  utamanya  adalah  menambah  dan  memperluas  pengetahuan  guna memperkuat teori-teori yang sudah ada atau juga menemukan teori baru, sehingga sebuah penelitian  dilakukan  secara  sistematis,  konsisten  dan  metodologis.  Penelitian  secara  ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  masalah-masalah  yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
Teknik Analisis Data Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni  data  dilakukan  pengolahan,  penganalisisan  dan  pengkonstruksian  secara  menyeluruh, selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022
Berdasarkan  abstrsak  pada  dokumen  PKPU  tersebut  bahwa  peraturan  tersebut bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Dasar Hukum Peraturan  Komisi  ini  adalah  UU  Nomor  7  Tahun  2017  adalah  PKPU  Nomor  8  Tahun  2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021. Dalam Peraturan ini  diatur mengenai tahapan penyelenggaraan  Pemilu  yang meliputi  perencanaan program  dan  anggaran  serta  penyusunan  peraturan  pelaksanaan  penyelenggaraan  Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan  hasil  Pemilu,  dan  pengucapan  sumpah/janji  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota.  Tahapan  dan  jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Komisi  ini,  sedangkan  rincian  program  dan  kegiatan  setiap tahapan  dan  jadwal  penyelenggaraan  Pemilu  Tahun  2024  diatur  dalam  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 9 Juni 2022.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Adapun Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan  program  dan  anggaran  serta  penyusunan  peraturan  pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024). Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan  Serentak  Nasional  Tahun  2024  yang  diselenggarakan  oleh  KPU  perlu  ada penyampaikan Materi Persiapan Anggaran Jelang Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Perencanaan  penganggaran  Pemilu  dan  Pemilihan  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Bahwa  kegiatan  yang  akan dilakukan oleh KPU yaitu Sosisalisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan, merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal tersebut mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU.
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022-21 Juni 2023).
Pemutakhiran  Data  Pemilih  adalah  kegiatan  untuk  memperbaharui  data  Pemilih berdasarkan  Daftar  Pemilih  Tetap  dari  Pemilu  atau  Pemilihan  Terakhir  dan mempertimbangkan  DP4  dengan  cara  melakukan  verifikasi  faktual  data  Pemilih  dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Bahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berasal dari data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih  tetap  Pemilu  atau  Pemilihan  terakhir  yang  dimutakhirkan  secara  berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Kegiatan pengawasan dilakukan agar terpenuhi beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas yaitu akurat,  mutakhir,  komprehensif  dan  Transparan.  Akurat  yang  dimaksud  adalah  setiap informasi  yang  benar  berdasarkan  bukti-bukti,  fakta  yang  memadai  serta  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya,  mutakhir  adalah  setiap  data  dan  informasi  yang terbaru,  terupdate  dan  modern.  Komprehensif  adalah  segala  sesuatu  yang  terlihat  dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagi sisi dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh yaitu memuat pemilih yang MS dan mencoret yang TMS, serta Transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik.
3. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022). Tahapan penetapan peserta Pemilu KPU juga akan mengumumkan parpol mana saja yang lolos tahapan verifikasi faktual.
4. Penetapan  jumlah  kursi  dan  penetapan  daerah  pemilihan  (14  Oktober  2022-9  Februari 2023). Penetapan Jumlah Kursi sesuai dengan Pasal 18 PKPU Nomor 6 tahun 2022 yaitu jumlah penduduk sebanyak 0 – 100.000 jiwa jumlah kursi 20, kemudian jumlah penduduk 100.000 – 200.000 jumlah kursi 25, jumlah penduduk 200.000 – 300.000 jumlah kursi 30. Sementara untuk jumlah penduduk 300.000 – 400.000 jumlah kursi 35,  jumlah penduduk 400.000 – 500.000 jumlah kursi 40, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jumlah kursi 45, jumlah penduduk 1.000.000 – 3.000.000 jumlah kursi 50 dan lebih dari 3.000.000 jumlah penduduk yakni 55 kursi.
5. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 November 2023). Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada
Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.
6. Pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  (24  April  2023-25 November 2023). Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  kabupaten/kota  yang  meliputi tahapan  pencalonan,  persyaratan  dan  dokumen  persyaratan  pengajuan  bakal  calon, persyaratan  administrasi  dan  dokumen  persyaratan  administrasi  bakal  calon,  pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, penetapan daftar calon tetap.
7. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023). Pasangan Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  selanjutnya  disebut  Pasangan  Calon  adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024). Kampanye Pemilu adalah kegiatan  peserta  pemilu  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh  peserta  Pemilu  untuk meyakinkan  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  program,  dan/atau  citra  diri  peserta Pemilu. Aturan Kampanye Pemilu termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Disebutkan bahwa, pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
9. Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024). Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat  digunakan  untuk  melakukan  aktivitas  Kampanye  Pemilu.  Masa  tenang  Pemilihan Umum  (Pemilu)  adalah  masa  sebelum  penyelenggaraan  tahap  pemungutan  suara  yang tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Aturan masa tenang Pemilu melarang  bagi  peserta,  pelaksana,  atau  tim  kemenangan  melakukan  kampanye  dalam berbagai  bentuk  seperti  rapat  terbatas  hingga  penyebaran  bahan  kampanye.  Beberapa tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak bulan Maret 2022. Pemilu tersebut di antaranya ditujukan untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pemungutan suara (14 Februari 2024). Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
Kendala dan Hambatan Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022
Penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada  Serentak  di  tahun  2024  dirasa  akan  sangat berdampak bukan hanya kepada penyelenggara atau pemilih, namun peserta pemilu juga akan menghadapi berbagai masalah, kompleksitas, tantangan, kerumitan yang harus dihadapi.
Republik  Indonesia  merupakan  negara  yang  menerapkan  demokrasi  konstitusional dimana  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  namun  dilaksanakan  sesuai  supremasi  hukum. Demokrasi atau supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).
Demokrasi di Indonesia untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif mulai dari Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) pusat,  propinsi hingga  kabupaten/kota  akan  segera  dilaksanakan,  tepatnya  pada  Rabu  14  Februari  2024 mendatang. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam  menjalankan  demokrasi.  Seperti  pada  pemilu  -  pemilu  sebelumnya,  tentu  banyak hambatan,  ancaman  dan  tantangan  yang  akan  dihadapi.  Tidak  hanya  oleh  pemerintah, penyelenggara, tapi juga rakyat Indonesia secara luas.
Sejak  dilaunching  tahapan  Pemilu  oleh  KPU  pada  14  Juni  2022  lalu,  dinamika perpolitikan di Indonesia, mulai dinamis. Terutama sejak sejumlah Parpol dan gabungan Parpol mulai menjalin komunikasi-komunikasi politik untuk saling membangun koalisi. Demikian pula saat masuk tahapan pencermatan data pemilih dan kini pencalegkan. Dinamika terus berubah dan berkembang.
Terlepas dari itu, dipastikan akan ada banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang dihadapi  oleh  pemerintah,  para  penyelenggara  Pemilu  dan  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam upaya  untuk  mewujudkan  Pemilu  berkualitas  di  Tahun  2024  mendatang.  Selain  tentunya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola  pemilu  yang  akuntabel  dan  masa  kampanye.  Masih  ada  hambatan,  ancaman  dan tantangan lain diluar itu. Salah satunya tentu soal praktek money politik.
Seperti pada Pemilu 2019 lalu, praktek-praktek politik uang, kemungkinan masih akan mendominasi di Pemilu 2024. Hal ini didukung sikap masyarakat / pemilih di Indonesia yang cenderung  prakmatis.  Para  politikus  utamanya  para  caleg  dan  tim  suksesnya  masih  akan melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati pemilih. Dimungkinkan segala cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Halal atau tidak, melanggar atau  tidak,  mereka  tidak  memikirkannya.  Terpenting  bagaimana  caranya  agar  mereka  bisa menang dan terpilih.
Perubahan  sistem  pemilu  dari  pemilu  bertahap  menjadi  pemilu  serentak  membawa
sejumlah  perubahan  yang  cukup  besar.  Meskipun  pemilu  dilakukan  secara  serentak  waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih singkat dan penggunaan dana anggaran lebih sedikit, namun persiapan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Menghadapi persiapan pemilu 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Persiapan penyelenggaraan  pemilu  2024  menjadi  lebih  panjang,  sehingga  harus  dipersiapkan  secara matang  agar  pelaksanaan  pemilu  tidak  mengalami  hambatan.  Masalah  kesiapan  oleh penyelenggara pemilu ini sangatlah penting demi suksesnya pemilu secara serentak.
Seperti  terjadi  permasalahan  kesiapan  dalam  menangani  di  bidang  logistik,  pemilu legislatif  dan  pemilu  presiden  secara  terpisah  dapat  terjadi.  Kesiapan  lainnya  yaitu,  pemilu serentak membutuhkan kertas suara yang lebih banyak dan waktu yang dibutuhkan juga akan lebih banyak. Solusinya, penyelenggara pemilu dituntut untuk bisa membuat surat suara yang ada agar lebih sederhana. Dan juga, terdapat sosialisasi  kepada pemilih, agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas dan sejahtera.

## SIMPULAN
Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 adalah Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan  daftar  pemilih,  Pendaftaran  dan  verifikasi  peserta  pemilu,  Penetapan  peserta pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, Pencalonan anggota DPD, Pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota,  Pencalonan  Presiden  dan Wakil Presiden, Masa kampanye pemilu, Masa tenang, Pemungutan suara, Penghitungan suara, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Penetapan hasil pemilu, Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD dan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
Hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi  tidak  hanya  dialami  oleh  pemerintah, penyelenggara, tapi juga rakyat secara luas. Selain tentunya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanye. Masih ada hambatan, ancaman dan tantangan lain diluar itu. Salah satunya tentu soal praktek money politik. Selain itu, tantangan lain yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu  serentak    aspek  sinkronisasi  undang-undang,  terutama  Undang-Undang  Pemilihan Umum  Presiden,  UU  Pemilu  dan  UU  Partai  Politik,  juga  menjadi  sangat  penting  dalam penyelenggaran pemilu.
Abdul  Aziz  Hakim. Distorsi  Sistem  Pemberhentian  (Impeachment)  Kepala  daerah  di  Era Demokrasi Langsung. Toga Press. Yogyakarta 2006.
Aminuddin Ilmar. Hukum Tata Pemerintahan. Identitas. Makassar. 2013.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Ibnu  Tricahyono, Reformasi  Pemilu  Menuju  Pemisahan  Pemilu  Nasional  dan  Lokal,  In  Trans Publishing, Malang, 2009.
H.M.  Thalhah. Teori  Demokrasi  dalam  Wacana  Ketatanegaraan  Perspektif  Pemikiran  Hans Kelsen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 16 Nomor 3. 2009.
Jimly Asshiddiqie. Menuju  Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 2009.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Juniarso Ridwan & Achmad Sodiks, Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum; Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad ke-20, Nuansa, Bandung, 2010.
Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta 2005.
Soedarsono, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi: penyelesaian sengketa hasil pemilu 2004, Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007
Zainal  Arifin  Mochtar. Lembaga  Negara  Independen  Dinamika Perkembangan  dan  Urgensi Pentaannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2016.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
TAP MPR No. XIV/MPR/1998.
PKPU  No.  03  Tahun  2022  tentang  Tahapan  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum Tahun 2024.
Press Release Nomor PR/41/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 di Jakarta.