## EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM KURSI KEPEMIMPINAN DALAM
AL-QUR’AN: APLIKASI TEORI BATAS HUKUM TUHAN ( Ḥ UDŪD) MUHAMMAD SYAHRUR
Afrida Arinal Muna Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia afridaarinal@gmail.com

## ABSTRACT
Discussion about the existence of women in the public sphere is still a matter that invites debate.  This is due to the many discourse that develops in the community. The discourse influences one's thinking in seeing women who come down in the public sphere, especially occupying leadership spaces. Therefore, the writer wants to see how this issue is seen in Muhammad Syahrur's discourse using his boundary theory. This Syahrur's thought was different from  the thought of the classical scholars who tended to be too 'textualist' in looking at the text. They are of the view that universal Islam is Islam that existed at the time of the Prophet. Syahrur also considered the different contexts of space and time as when the na'al of the Qur'an was revealed. Syahrur‟s Limit Theory recognizes women in leadership as long as they are able to control their emotions.
Keywords: Women Existance , Leadership, Limit Theory

## ABSTRAK
Pembahasan tentang eksistensi perempuan di ruang publik masih menjadi hal yang mengundang perdebatan. Hal ini disebabkan  banyaknya  wacana  kegamaan  yang  berkembang  di  masyarakat.  Wacana  tersebut  mempengaruhi pemikiran seseorang dalam memandang perempuan yang ikut turun di ruang publik, khususnya menduduki ruang- ruang kepemimpinan. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana isu ini dilihat dalam wacana Muhammad Syahrur dengan menggunakan teori batasnya. Pemikiran Syahrur ini berbeda dengan pemikiran para ulama klasik yang cenderung terlalu „tekstualis‟ dalam memandang teks. Mereka berpandangan bahwa Islam yang universal adalah Islam yang ada pada zaman Nabi. Syahrur tidak demikian, ia juga mempertimbangkan konteks ruang dan waktu yang berbeda sebagaimana pada saat na ṣ al-Qur‟an diturunkan. Teori batas hukum (hudud) Syahrur mendukung eksistensi  perempuan  dalam kepemimpinan  ketika  memiliki  „kapabilitas‟  untuk  bisa  memimpin  dan  mampu mengendalikan emosinya.
Kata kunci: Eksistensi Perempuan, Kepemimpinan, Teori Batas

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  baru  adanya  perdebatan  tentang  wacana kepemimpinan perempuan dalam bidang politik ketika dihubungkan dengan ajaran agama dan gender. Wacana  tersebut  masih  mengundang  „polemik‟  dan  perdebatan,  meskipun  Indonesia  telah berkomitmen  menjalankan  prinsip  kesetaraan  gender  melalui  konvensi  nasional  serta  internasional. Bahkan  di  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  negara  menjamin  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan,  serta  pengarusutamaan  gender  yang  sudah  diadopsi  menjadi  sebuah  kebijakan. Umpamanya dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum pasal 65 Ayat  1  yang  menyebutkan,  “Setiap  partai  politik  peserta  pemilu  dapat  mengajukan  anggota  DPR, DPRD,  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan  dengan memperhatikan  Keterwakilan  Perempuan  sekurang-kurangnya  30%”,  maka  keterlibatan  perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai diperhitungkan, yaitu menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi tersebut antara lain disebabkan perempuan merupakan separuh jumlah penduduk Indonesia yang berperan penting dalam keberhasilan  pembangunan.  Bahkan,  53%  pemilih  pada  pemilu  2004  adalah  perempuan.  Namun keterwakilan mereka dalam politik formal jauh di bawah ambang ideal. (Hardani, 2014, 166).
Perempuan    Indonesia  masih  tertinggal    didalam  kehidupan    publik    hingga    politik, kesenjangan    gender    yang    muncul  dalam    indikator    sektor    sosial    menjadi    sebuah    tantangan berskala lokal  dan  nasional. Banyak faktor yang mengundang perhatian para pemerhati perempuan sebagai  bahan  kajian/  penelitian.  Di  antaranya  adalah  faktor  dari  faham  feminisme  di  Barat  yang datang ke Indonesia, semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan serta banyaknya kaum  perempuan  yang  turun  ke  ruang  publik  untuk  bisa  menjadi  seorang  politisi,  hakim  bahkan menjadi presiden.
Perdebatan  dalam  memandang  wacana  kepemimpinan  perempuan  tersebut  disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah perbedaan dalam memandang teks agama. Memahami ajaran-ajaran agama  melalui  penafsiran  al-Qur‟an  para  ulama  klasik  tidak  sepenuhnya  bisa  diterapkan.  Artinya kondisi  sosial  masyarakat  tidak  lagi  seperti  pada  masa  dulu.  Bukan  karena  al-Qur‟an  harus  diyakini bisa  berinteraksi  dengan  setiap  generasi,  namun  juga  harus  dikaji  ulang.  Sementara  hasil  dari  suatu pemikiran selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang pendidikan, kondisi serta pengalaman yang berbeda antara generasi satu dengan generasi lainnya. Memaksa satu generasi untuk mengikuti  keseluruhan  hasil  pemikiran  generasi  masa  lampau,  utamanya  penafsiran  mengakibatkan
kesulitan bagi mereka. Hal ini tidak sejalan dengan ciri agama yang luwes dengan hakikat masyarakat yang selalu berubah.(Subhan, 1999, 8–9)
Dalam hal ini, syahrur memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang teks tentang keterlibatan  perempuan  dalam  ruang  publik.  Pandangan  syahrur  tersebut  didasari  atas  beberapa kegelisahannya  tentang  posisi  perempuan  dalam  Islam.  Beliau  seorang  tokoh  yang  muncul  dalam masa kontemporer. Beliau memiliki tawaran pemikiran berupa sebuah teori batas dalam memandang ayat-ayat  hukum.  Oleh  karena  itu  dalam  makalah  ini,  penulis  berusaha  mengaplikasikan  teori  batas tersebut dalam melihat naş tentang kepemimpinan perempuan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library  research ).  Sumber  data  dalam penelitian  ini  diklasifikasikan  menjadi  dua  kelompok:    (a)  Sumber  data  primer,  yaitu  ayat-ayat  al- Qur‟an tentang perempuan dan karya Muhammad Syahrur mengenai teori batasnya, dan (b) Sumber data  sekunder,  meliputi  karya  atau  tulisan  mengenai  pemikiran  Muhammad  Syahrur  dan  eksistensi perempuan khususnya dalam kursi kepemimpian dalam al-Qur‟an serta literatur-literatur lainnya yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Data-data  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  penelitian  ini diperoleh  dengan  jalan  dokumentatif  atas  naskah-naskah  yang  terkait  dengan  objek  penelitian  ini. Setelah  data-data  tersebut  terkumpul  maka  diklasifikasikan  sesuai  dengan  sub  pembahasan  masing- masing.
Metode  yang  digunakan  dalam  menganalisa  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  pustaka adalah content-analitik. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk meneliti eksistensi perempuan dalam kursi kepemimpinan dalam al-Qur‟an dengan menggunakan teori batas dari Muhammad Syahrur.

## HASIL PENELITIAN

## Mengenal Muhammad Syahrur
Muhammad Syahrur merupakan seorang tokoh ilmuan muslim kontemporer yang memiliki latar  belakang  akademik  di  bidang  teknik.  Selain  itu,  beliau  juga  tidak  menyurutkan  semangatnya dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan.  Di antaranya adalah kajian al-Qur‟an, bahasa arab, filsafat humanism  (al  falsafah  al-hadi ṡ ah),  filsafat  bahasa  khususnya  linguistik  kontemporer  ,  semantik,  dan keilmuan lainnya.(Mufidah, 2010,  287)
Beliau lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938. Ayah beliau bernama Deyb bin Deyb Syahryr, sedangkan ibunya bernama Siddikah binti Salih Filyun. Beliau memiliki lima anak dari istri  bernama  Azizah.(Ismail,  2003,    43)  Beliau  melakukan  „ rihlah‟ kelilmuannya  mulai  dari  tingkat
Ibtidaiyah  dan  Tsanawiyah  di  kota  di  mana  beliau  dilahirkan  di  sebuah  lembaga  pendidikan Abdurrahman  al-Kawakibi  selesai  pada  tahun  1957.  Pada  bulan  Maret  tahun  1958  beliau mendapatkan  beasiswa  dari  pemerintah  ke  Uni  Soviet  untuk  belajar  ilmu  teknik  sipil  di Moscow.(Mustaqim, 2003, 124) Di kota tersebut, ia banyak mempelajari ajaran marxis yang kemudian ajaran tersebut mewarnai ide-ide pemikirannya. Pada tahun 1964, Ia kembali ke Syiria dan berangkat lagi  pada  tahun  1968  untuk  melanjutkan  studinya  pada  jenjang  Magister  dan  Doktoral  di  bidang mekanika tanah dan teknik fondasi di Universitas College, Dublin, Irlandia. Ia mampu menyelesaikan studinya hanya dalam kurun waktu 4 tahun pada dua jenjang pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1972 ia kembali ke Syiria dan bergabung di Universitas Damaskus dan menjadi mitra sebuah perusahaan teknik sipil (Kurzman, 2001, 210).
Beliau sangat produktif dalam menorehkan pemikirannya dalam berbagai karya di antaranya adalah al-Kitāb  wa  al-Qur‟ān  Qirā‟ah  Mu‟a ṣṣ irah (1990),  kitab  ini  merupakan  karya  monumentalnya  di bidang  al-Qur‟an. Kemudian di antara karya beliau adalah Dirāsah Islāmiyah Mu‟a ṣṣ irah fī al-Daula wa al-Mujtama‟ (1994), al-Islām  wa  al-Imān:  Man ẓ umāt  al-Qiyām (1996), Masyru‟  al-Aman  al-Islām (1999), Nahwa al-U ṣ ūl al-Jadīdah dan beberapa karya lainnya.(Mufidah, 2010, 287–288)
Teori Batas Hukum Tuhan ( Ḥ udūd)
Syahrur menyatakan suatu konsep batas maksimal (al- ḥ add al-a‟la ) dan batas minimal (al- ḥ add al-adnā) yang diakumulasikan dalam sebuah teori yaitu teori limit atau teori batas untuk memahami sejumlah ketentuan hukum dalam Umm al-Kitāb. Syahrur dipengaruhi oleh sebuah analisis model matematika Issac Newton . Ia menggambarkan adanya dua titik ordinat vertikal dan horizontal. Garis vertikal tersebut menunjukkan hukum yang  senantiasa  berubah  dengan tetap  mempertimbangkan batas ( ḥ add )  Tuhan,  sedangkan  garis horizontal dilambangkan  sebagai  bentuk  sebuah  kondisi  objektif  di  mana  hukum  ditetapkan  dalam  konteks  sejarah tertentu.(Rumadi, 2005, 12)
Syahrur  memaparkan  teori  limit  ( ḥ udūd)  ke  dalam  enam  posisi  atau  keadaan  serta  contoh aplikatifnya sebagai berikut:(Syahrur, 2007, 31–61)
Pertama,    posisi  batas  minimal  ( ḥ alah  al- ḥ add  al-adnā ), di  antara  contohnya  adalah  ayat yang  tersirat melarang  menikahi  wanita-wanita  yang  diharamkan  (  al-Mu ḥ arramāt).  Ia  mengambil  contoh  yaitu  Q.S.  An- Nisā‟  ayat  22  dan  23.  Melihat  dua  ayat  tersebut,  terdapat  batasan  minimal  ( al- ḥ add  al-adnā )  dalam  sebuah keharaman menikahi beberapa wanita ajārib. Dalam keadaan dan situasi apapun, batasan minimal tidak boleh menikahi wanita tersebut dalam ayat tersebut. Itu artinya selain yang diungkapkan dalam al-Qur‟an masih ada yang diharamkan untuk dinikahi.
Kedua,  posisi  batas  maksimal  ( ḥ ālah  al- ḥ add  al-a‟la )  yang  terkait    dengan  hal  pencurian  dan
pembunuhan dengan contoh Q.S. Al-Maidah ayat 38. Menurut Syahrur, potong tangan tersebut dinilai sebagai suatu  bentuk  hukuman  atas  tindak  pencurian  dalam  ayat  tersebut  merupakan  suatu  hukuman  yang  paling tinggi. Tidak boleh menggunakan hukuman yang nilai hukumannya melebihi dari hukuman potong tangan.
Ketiga, posisi batas minimal dan maksimal bersamaan ( ḥ ālah al- ḥ add al-adnā dan al-a‟la ma‟an) . Keadaan ini  terkait  dengan  ayat-ayat  tentang  waris  seperti  dalam  Q.S.  An-Nisa‟  ayat  11  dan  12.Menurut  Syahrur, pembagian dua kali lipat anak laki-laki dalam hal waris merupakan batas maksimal, sedangkan satu bagian anak perempuan adalah batasan minimal.(Asriaty, 2014, 230)
Keempat, posisi batas dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular ( ḥ ālah al- ḥ add al-adnā wa al- ḥ add al-a‟lā ma‟an „alā nuqtah wā ḥ idah). Syahrur menyatakan bahwa posisi batas ini hanya berlaku pada kasus zina saja, dengan mengambil contoh Q.S An-Nūr ayat 2 yang menyatakan tentang hukuman bagi pezina adalah didera seratus kali. Hukuman dera seratus kali ini merupakan batasan hukuman maksimal dan minimal bagi para pelaku zina.
Kelima, posisi  batas maksimum  dengan satu titik  mendekati garis lurus tanpa  persentuhan ( ḥ ālah  al- ḥ add al-a‟lā bi kha ṭṭ in muqārib li mustaqīm ). Dalam hal ini, posisi tersebut dapat diterapkan dalam sebuah batasan hubungan fisik  antara  laki-laki  dan perempuan  sebagai  suatu larangan untuk  mendekati  perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Syahrur mengambil contoh dalam Q.S. Al-Isrā‟ ayat 32.
Keenam, posisi batas maksimum positif tidak boleh dilewati dan batas bawah negative boleh dilewati ( ḥ ālah  al- ḥ add  al-a‟lā  mūjabun  mughlaqun  lā  yajūzu  tajāwuzuhā,  wa  al- ḥ add  al-adnā  sālibun  tajāwuzuhā). Syahrur menunjuk posisi ini berlaku pada hubungan kekayaan antar manusia. Seperti sebuah larangan riba sebagai batas maksimal serta perintah zakat sebagai batas minimal.
Untuk  bisa  lebih  memahami  konsep  teori  batas/limit  yang  telah  diusung  syahrur,  penulis  akan mencoba mengaplikasikannya untuk memahami konsep kepemimpinan perempuan dalam al-Qur‟an.

## Ayat-Ayat tentang Kepemimpinan Perempuan
Di  antara  ayat  yang  menjelaskan  tentang  kepemimpinan  perempuan  adalah  Q.S.  An-Naml ayat 23-24:
Sesungguhnya  Aku  menjumpai  seorang  wanita  yang  memerintah  mereka,  dan  dia  dianugerahi  segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan Telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.

## Q.S. An-Naml ayat 32:
Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".
Q.S. At-Taubah ayat 71:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi  sebahagian  yang  lain.  mereka  menyuruh  (mengerjakan)  yang  ma'ruf,  mencegah  dari  yang  munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Ayat  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  gambaran  tentang  kewajiban  laki-laki  dan  perempuan untuk bisa melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, hal ini ditunjukkan dengan kalimat نورمأي ركنملا  هع  نىهني  و  فورعملاب .    Makna  kata awliya‟ mencakup  kerja  sama,  bantuan  dan  penguasaan.  Kemudian makna  yang  terkandung  dalam  kalimat menyuruh  mengerjakan  yang  ma‟ruf meliputi  segala  kebaikan  dalam kehidupan, bahkan termasuk  memberikan  nasihat kepada  penguasa,  sehingga  setiap laki-laki dan perempuan hendaknya  mengikuti  perkembangan  masyarakat  agar  masing-masing  mampu  melihat  dan  memberi  saran untuk berbagai bidang kehidupan.(Shihab, 2007, 417)
Tetapi  sebaliknya,  Jumhur  „ulama‟  berpendapat  bahwa  perempuan  tidak  berhak  memiliki posisi sebagai pemimpin atau seorang hakim dengan mendasarkan pada Q.S. An-Nisa‟ ayat 3-4:
Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  Karena  Allah  Telah  melebihkan sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  Karena  mereka  (laki-laki)  Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang  taat kepada Allah lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  Karena  Allah  Telah  memelihara  (mereka).  Wanita- wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
Pendapat  ini  sebagaimana  Ali  Ash-Shabuni dalam  karyanya,  tafsir  Safwah  at  Tafasir yang menyatakan  bahwa  keutamaan  laki-laki  daripada  perempuan  adalah  dikarenakan  beberapa  hal,  di antaranya  adalah  kecerdasan  akal,  kemampuan  manajemen,  keberanian  berpendapat  serta  memiliki kelebihan  dalam  kekuatan  fisik.  Kemudian  beliau  mengutip  perkataan  Abu  Saud  dalam tafsir  Abu Sa‟ūd yang  mengungkapkan  bahwa  karena  laki-laki  lebih  baik  atas  perempuan,  maka  Allah mengkhususkna  semua  jenis  perintah  yang  sesuai  dengan  sifat  mereka  seperti  memangku  jabatan kenabian, kepemimpinan, kekuasaan, persaksian, dan lain-lain.(Ash-Shabuni, 1996, 351)
Quraish  Shihab  turut  memberikan  kritik  bahwa  kedudukan  dan  hak-hak  antara  laki-laki  dan perempuan dapat dikatakan sama walaupun tidak sama persis. Perbedaannya hanya pada fungsi dan tugas  utama  yang  Allah  bebankan  kepada  masing-masing  jenis,  sehingga  perbedaan  yang  ada  tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari yang lain.(Shihab, 2007, 419–420)
Az-Zamakhsyari  dalam  tafsirnya  menjelaskan  bahwasanya  Allah  melarang  laki  laki  dan
perempuan untuk saling iri hati terhadap apa yang menjadi kelebihan yang Allah berikan kepada tiap- tiap orang, baik dari segi kedudukan maupun harta. Karena setiap kelebihan yang diberikan tersebut merupakan  karunia  yang  berasal  dari  Allah  S.W.T.  yang  lebih  mengetahui  bagaimana  kondisi  atau keadaan hamba-Nya. Allah lebih mengetahui mana yang menjadi maslahah baik bagi laki-laki maupun perempuan.(Zamakhsyari, 1998, 64)
Aplikasi  Teori  Batas  Hukum  Tuhan  ( Ḥ udūd)  Muhammad  Syahrur  terhadap  Ayat-  Ayat  tentang Kepemimpinan Perempuan
Syahrur  dalam  membahas  kepemimpinan  perempuan,  memiliki  pandangan  yang  berbeda sebagaimana halnya yang disampaikan jumhur „ulama. Beliau mulai membaca Q.S. An-Nisa‟ ayat 34 dengan  analisis  kebahasaan.  Ia  memaparkan  dua  kata  yaitu aż-żukūr dan al-inā ṡ yang  dihadapkan dengan  kata  ar-rijāl  dan  an-nisā‟.  Ia  menafsirkan  kalimat bimā  fa ḍḍ ala  Allāhu  ba‟ ḍ uhum  „alā  ba‟ ḍ in dengan mengungkapkan maknanya terhadap lelaki dan wanita sekaligus.
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Asriaty sebagai berikut :(Asriaty, 2014, 237–238).
Syahrur  mengetengahkan  argumentasi  yang  bersifat  sosiologis.  Kendati  mayoritas  mufassir  dan  fuqaha‟ menyatakan  bahwa  kepemimpinan  (qiwāmah)  dalam  ayat  ini  berkenaan  dengan  relasi  suami-isteri  dalam rumah tangga (urusan domestik). Syahrur berpandangan bahwa kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini tidak  hanya  sebatas  relasi  suami-isteri  dalam  lingkungan  keluarga,  tetapi  mencakup  bidang  kerja,  dagang, produksi, pertanian, manajemen, pendidikan dan pengajaran, kedokteran, apotek, olahraga, hingga hukum dan kedudukan yang tinggi seperti pemimpin negara. Secara tegas ia menisbikan beberapa hadis yang menyatakan kelebihan  tersebut  karena  faktor  alami  yang  dimiliki  kaum  lelaki.  Menurutnya  superioritas  atau  kelebihan lelaki (ar-rijal) atas kaum wanita (an-nisā‟) dalam ayat tersebut bukan didasarkan pada kelebihan alami atau faktor penciptaan, ettapi didasarkan pada kualitas manajemen, kebijaksanaan dan tingkat kebudayaan serta kesadaranyang berbeda-beda di antara manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, kekuatan otot  yang dimiliki lelaki sebagai „legitimator‟ kepemimpinannya untuk berprofesi di sektor industri, dagang, pertanian, dan semisalnya sehingga wanita tak pantas lagi dihalangi untuk itu .
Menurut Syahrur, hak untuk bisa terjun dalam aktivitas politik merupakan hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada perempuan. Syahrur berusaha membebaskan dalam tekanan sistem patriarkhis. Islam mengawalinya dengan memberikan hak-hak untuk bisa terlibat dalam dunia perpolitikan  tersebut.  Perempuan  memiliki  hak  dan  kemampuan  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam berpolitik, termasuk dalam hal kepemimpinan.(Syahrur, 2007, 276)Sebagaimana dalam hal ibadah dan teologi,  Allah  Swt.  Sama  sekali  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya dalam al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 32:
“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak  dari  sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”
Dalam  suatu  riwayat  dikemukakan  bahwa  Ummu  Salamah  berkata  :  “Kaum  laki-laki berperang,  sedang  wanita  tidak,  dan  kami  pun  hanya  mendapat  setengah  warisan  kaum  laki-laki.” Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar iri hati atas ketetapan Allah.
Dalam  riwayat  lain,  dari  Tirmidzi  dan  Hakim,  yang  bersumber  dari  Ummu  Salamah, dikemukakan  bahwa  seorang  wanita  mengadu  kepada  Rasulullah  SAW  dengan  berkata  :  Yaa Nabiyallah! Laki-laki mendapat dua bagian kaum wanita dalam waris, dan dua orang saksi wanita sama dengan  saksi  laki-laki.  apakah  dalam  beramal  pun  juga  demikian?  Maka  Allah  menurunkan  ayat tersebut sebagai penegasan bahwa laki-laki dan wanita akan mendapat pahala yang sama sesuai dengan amalnya.(Shaleh, dkk, 2003, 236–237)
Dalam  hal  ini,  syahrur  menyatakan    bahwa  ketika  ingin  menerapkan  Islam  yang kaffa h  dan selalu relevan dengan setiap ruang dan waktu, kita harus menyajikannya sebagai Islam yang hadir pada ruang dan waktu yang kita hadapi sekarang ini.
Pada masa Yunani, wanita hanya disekap di dalam istana oleh kalangan atas dari orang-orang Yunani. Kemudian pada kalangan bawah lebih menyedihkan lagi, wanita diperjual-belikan, sedangkan yang  berumah  tangga  sepenuhnya  berada  di  bawah  kekuasaan  suaminya,  wanita  tidak  sama  sekali memiliki hak-hak sipil begitu juga hak waris. Bahkan pada puncak peradaban Yunani, wanita hanya dijadikan sebagai budak nafsu laki-laki. (Shihab, 2007, 391)
Engineer  dan  Waduud  juga  pernah  menulis  bahwasanya  pada  masa  Arab  Pra  Islam,  status perempuan  sangat  memprihatinkan.  Kemanusiaan  perempuan  sama  sekali  tidak  dihargai.  Mereka diperlakukan  seperti  barang  dagangan  yang  diperdagangkan.  Meraka  juga  dijadikan  sebagai  „objek seksual‟ oleh para laki-laki, karena memang dia diciptakan hanya untuk memuaskan nafsu sex laki-laki. Tugas mereka hanyalah reproduksi.(Irsyadunnas, 2007, 287)Mereka sama sekali tidak diberi hak untuk bsia terlibat dalam ruang publik.
Selanjutnya, pada  masa awal  Islam, tidak  mungkin Al-Qur‟an secara langsung mengeluarkan ayat-ayat  yang  menghapus  semua  keegoisan  laki-laki  tersebut,  karena  dikhawatirkan  akan  terjadi penentangan  yang  luar  biasa  dari  pihak  laki-laki.  Inilah  salah  satu  bentuk  kebijaksanaan  Al-Qur‟an dalam menyusun dan membangun sebuah peradaban baru untuk menggantikan peradaban lama yang bersifat jahiliyah.(Irsyadunnas, 2007, 288)
Kaum  perempuan  pada  masa  Rasulullah  digambarkan  sebagai  perempuan  yang  aktif,  sopan dan bebas, tetapi tetap terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur‟an, figur „ideal‟ seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di bidang politik.(Mulia, 2005, 43)
Kaum  perempuan  pada  masa  awal  Islam  telah  memainkan  peran  yang  sangat  penting terutama keikutsertaan mereka dalam mendukung perjuangan Rasulullah. Mereka terdiri dari keluarga- keluarga  Rasulullah  dan  Sahabat-Sahabat  Nabi.  Pada  Masa  awal  Islam,  mereka  berperan  sebagai pendukung  dakwah  dan  risalah  Nabi.  Tidak  hanya  sebatas  itu,  mereka  juga  berperan  aktif  sebagai pendidik dan pengajar untuk melakukan upaya-upaya transformasi nilai-nilai keislaman di masyarakat, terutama tentang al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi, seperti peran „Aisyah binti Abu Bakar.(Mulia, 2005, 91–92)
Selanjutnya, Syahrur mengamati bahwa ada sebagian orang yang tidak setuju atas keterlibatan perempuan  dalam  ruang  public,  terutama  dalam  hal  politik  dan  menjadi  pemimpin  dengan mendasarkan  pada  hadis  Rasulullah  dari  Abi  Bakrah, Rasulullah  bersabda, “  tidak  akan  pernah  sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita” (Bukhari, 1987, 1610) . Hadis ini muncul pada saat  Rasulullah  berdakwah  ke  berbagai  daerah,  beliau  mengirim  surat  kepada  para  pembesar  negeri lain  untuk  memeluk  Islam,  diantaranya  adalah  Raja  Persia.  Setelah  menerima  surat  tersebut,  Raja Persia merobek-robek surat tersebut. Kemudian Rasulullah mendengar laporan dari Hudzifah bahwa surat  darinya  dirobek  oleh  Raja  Persia,  kemudian  Rasulullah  bersabda,”barang  siapa  yang  merobek surat  dari  saya,  diri  dan  kerajaan  orang  tersebut  akan  dirobek-robek”.  Tidak  lama  kemudian,  Persia dilanda kekacauan dan pembunuhan di dalam keluarga kerajaan akibatperebutan kepemimpinan. Oleh karena  itu,  putri  dari  Raja  Persia  menggantikan  posisi  ayahnya  sebagai  pemimpin.  Perempuan dipandang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin karena derajat perempuan dipandang lebih rendah daripada laki-laki. (M.N. Ibad, 2011, 85)
Hadis  tersebut  dipahami  sebagai  hadis  yang  „kasuistik  munfaridah‟.  Hadis  tersebut  bukan merupakan  suatu  hadis  yang  bisa  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  yang  berlaku  sepanjang  ruang  dan waktu,  hal  ini  dikarenakan  hadis  tersebut  hanyalah  merupakan  komentar  Nabi.(Syahrur,  2007,  279) Oleh karena itu, dalam hal ini perempuan memiliki hak untuk menjadi penguasa.
Syahrur juga turut mengambil contoh pemimpin perempuan yang telah disebutkan dalam Q.S. An-Naml  ayat  32,  yaitu  sosok  Ratu  Saba‟  yang  adil.  Ia  tidak  pernah  melakukan  pengingkaran  atas kepemimpinannya  terhadap  kaumnya.  Ratu  Saba‟  mampu  memimpin  secara  „demokratis‟  karena  ia selalu  mengutamakan  musyawarah  untuk  bisa  mendengarkan  pendapat  dari  kaumnya  dan  tidak pernah mengikuti nafsu keegoisannya selama ia memimpin kaumnya.(Syahrur, 2007, 278)
Penulis  melihat  bahwa  ayat-ayat  tentang  kepemimpinan  perempuan  tersebut  yang  termasuk ayat-ayat ḥ udūdiyah  yang  telah  dipaparkan  di  atas  memberikan  batasan  minimal.  Dalam  al-Qur‟an, batasan minimal tema tentang kepemimpinan perempuan ini tersebut hanya dalam hal kualitas, tidak
mencakup  dari  segi  kuantitas.  Perempuan  bisa  menduduki  kursi  kepemimpinan  ketika  memiliki „kapabilitas‟ untuk bisa memimpin dan mampu mengendalikan emosinya. Syahrur turut berkomentar bahwa kata ṣ āli ḥ āt , qānitāt , serta ḥ afi ẓ āt dalam Q.S. An-Nisa‟ ayat 32 meupakan bekal sifat dari Allah untuk bisa menjalankan tugas kepemimpinannya.(Asriaty, 2014, 238). Untuk Perempuan pada zaman kontemporer  ini  memiliki „horizon‟ yang  lebih  luas  daripada  masa  jahiliyah  /  arab  pra  Islam, perempuan sekarang jauh lebih memiliki akses untuk bisa terjun di ruang publik untuk menunjukkan kemampuannya  selain  hanya  sebagai  pemuas  seks  seorang  laki-laki,  seperti  halnya  pada  zaman jahiliyah.
Ketika seorang perempuan tidak memiliki batas minimal kapabilitas untuk bisa menjalankan tugas  kepemimpinannya  dengan  hasil  yang  baik  ,  maka  perempuan  tersebut  tertolak  untuk  bisa menduduki  kursi  kepemimpinannya.  Perempuan  tidak  memiliki  hak  lagi  untuk  bisa  dipilih  karena tidak  memiliki  sifat  kepemimpinan  yang  baik,  sehingga  dikhawatirkan  wilayah  dalam  kekuasaannya berada dalam ruang yang tidak nyaman dan membahayakan eksistensi wilayah tersebut.
SIMPULAN Pemikiran  Muhammad  Syahrur  tentang  keterlibatan  perempuan  dalam  menunjukkan eksistensinya  dalam  dunia  kepemimpinan  merupakan  hasil  dari  pergulatannya  dengan  ayat-ayat  al- Qur‟an  dan  dikaitkan  dengan  teori  batasnya.  Pemikiran  Syahrur  ini  berbeda  dengan pemikiran  para ulama klasik yang cenderung terlalu „tekstualis‟ dalam memandang teks. Mereka berpandangan bahwa Islam  yang  universal  adalah  Islam  yang  ada  pada  zaman  Nabi.  Syahrur  tidak  demikian,  ia  juga mempertimbangkan  konteks  ruang  dan  waktu  yang  berbeda  sebagaimana  pada  saat  na ṣ al-Qur‟an diturunkan.
Beliau menyatakan perempuan boleh menunjukkan eksistensinya menjadi seorang pemimpin ketika  ia  sudah  mencapai  batas  minimal  sesuai  dengan  teori  limitnya.  Perempuan  bisa  menduduki kursi kepemimpinan ketika memiliki „kapabilitas‟ untuk bisa memimpin dan mampu  mengendalikan emosinya.  Syahrur  turut  berkomentar  bahwa  kata ṣ āli ḥ āt,  qānitāt ,  serta ḥ afi ẓ āt dalam  Q.S.  An-Nisa‟ ayat 32 meupakan bekal sifat dari Allah untuk bisa menjalankan tugas kepemimpinannya. Dalam hal ini,  penulis  sependapat  dengan  Syahrur  dikarenakan  konteks  dan  akses  perempuan  pada  zaman dahulu  berbeda  dengan  era  sekarang  ini.  Perempuan  jauh  memiliki  pandangan  yang  luas,  bisa  saja sama  bahkan  melebihi  kemampuan  laki-laki.  Tidak  jarang  perempuan  yang  telah  mampu menunjukkan  kapabilitasnya  untuk  bisa  terjun  dalam  „ruang  publik‟,  tidak  hanya  bergulat  dengan „ruang domestik‟ saja.
Pemikiran  beliau  tentang  keterlibatan  perempuan  dalam  dunia  kepemimpinan  ini  hanyalah
sebagai sebuah tawaran Muhammad Syahrur sebagai bentuk ijtihadnya dalam menggeluti ayat-ayat al- Qur‟an.  Dalam  hal  ini,  masih  membuka  peluang  bagi  para  pengkaji  al-Qur‟an,  khususnya  menelaah tentang  pemikiran  syahrur,  bisa  berupa  persetujuan  maupun  kritik  atas  ide-ide  pemikiran  tawaran Syahrur.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shabuni, A. (1996). Safwah at-Tafasir . Dār al-fikr.
Asriaty. (2014). Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhamamd Syahrur. Jurnal Istinbath , Vol.13, No.2 . Bakker, A., & Zubair, A. H. (1995). Metodologi Penelitian Filsafat . Kanisius.
Bukhari, I. (1987). Shahih Bukhari . Dar Ibnu Katsir.
Irsyadunnas. (2007). Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer . Kaukaba. Ismail, A. S. (2003). Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur . eLSAQ Press.
Koentjaraningrat. (1997). Metode-Metode Penelitian Masyarakat . Gramedia.
Kurzman, C. (2001). Wacana Islam Liberal . Paramadina.
M.N. Ibad. (2011). Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek . Pustaka Pesantren.
Mufidah, I. (2010). Hermeneutika al-Qur‟an Muhamad Syahrur. In Hermeneutika al-Qur‟an dan Hadis . eLSAQ Press.
Mulia, S. M. (2005). Muslimah Reformis, Perempuan Pemburu Keagamaan . Mizan.
Mustaqim,  A.  (2003).  Mempertimbangkan  Metodologi  Muhammad  Syahrur.  In Hermenetik  al-Qur‟an Mazhab Yogya . Islamika.
Rumadi. (2005). Menafsirkan al-Qur‟an: Eksperimen Muhammad Syahrur. Jurnal Burhan , No. 6 . Shaleh,  dkk.  (2003). Asbabun  Nuzul:  Latar  Belakang  Historis  Turunnya  Ayat-Ayat  al-Qur‟an .  Penerbit Diponegoro.
Shihab, Q. (2007). Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat . Mizan.
Hardani,  Sofia.  2014.    Komitmen  Partai  Politik  terhadap  Pencalonan  Perempuan  Sebagai  Anggota Legislatif  dalam  Upaya  Realisasi  Undang-Undang  No.  12  Th.  2003  di  Pekanbaru. Jurnal Marwah: Jurnal Perempuan, agama dan Gender , Vol. XIII No. 2.
Subhan, Z. (1999). Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur‟an . LKiS.
Surakhmad, W. (1998). Pengantar Penelitian Ilmiah . Tarsito.
Syahrur, M. (2007). Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer . eLSAQ Press. Zamakhsyari. (1998). Al-Kasysyaf . Maktabah al-Ubaikan.