INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6358-6370 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Persfektif Hukum Islam
Bisbon Sibutar-Butar 1 ✉ , Yasmirah Mandasari Saragih 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
Email : bisbonbutarbutar66@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pola perkawinan bersifat eksogami, dimana persatuan sepasang suami dan istri tidak menjadi lebur dalam satu rumah tangga akan tetapi masing-masing pasangan suami  istri itutetap berada dalam kaum kerabatnya masing-masing. Didalam struktur eksogami setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing, meskipun telah diikat dalam perkawinan dan telah beranak pinak pula. Dalam stelsel matrilini, anak yang lahir akibat perkawinan menjadi anggota kaum sang ibu. Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah,maka dilakukan perkawinan. Stelsel matrilineal dengan system  kehidupan  yang  komunal,  menempatkan  perkawinan  menjadi  urusan  kerabat,  mulai  dari mencari  pasangan  membuat  persetujuan  dan  pelamaran  (pinang-maminang)  pertunangan (batimbang tando) perhelatan perkawinan dan hasil perkawinan (system kekerabatan). Penelitian ini bersifat  deskriptif  analisis.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  dokumentasi dimana  seluruh  data  sekunder  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  dikumpulkan  dengan mempergunakan studi pustaka (library research) Pengolahan data dilakukan untuk  mempermudah analisis  data  yang  telah,diperoleh  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Analisi  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Analisis  kualitatif  .  Analisis  kualitatif  adalah  spesifikasi  sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebgai pelaku kejahatan pencurian. Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang terdapat pada setiap daerah sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia walaupun dari generasi yang berbeda, perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang
Abstract
The pattern of marriage is exogamy, in which the union of a husband and wife does not merge into one  household,  but  each  husband  and  wife  remain  in  their  respective  families.  In  the  exogamy structure, everyone is a member of their respective clans and tribes, even though they have been bound in marriage and have had children too. In the matriline system, children born as a result of marriage become  members  of  the  mother's  clan.  Marriage  is  a  noble  deed and  is  a  spiritual  and physical need in human life. It has become sunnatullah that something is made god in pairs. Likewise humans were made by Allah SWT of two types, male and female. To bind both types of men and women in a legal bond, marriage is carried out. The matrilineal system, with a communal life system, places  marriage  as  a  matter  of  relatives,  starting  from  finding  a  partner,  making  approval  and applications  (pinang-maminang),  engagement  (batanding  tando),  marriage  events  and  results  of marriage (kinship system). This research is a descriptive analysis. Data collection was carried out using a  documentation  study  where  all  secondary  data  used  in  this  study  were  collected  using  library research. Data processing was carried out to facilitate the analysis of data that had been obtained in accordance with the problems studied. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Qualitative analysis is a specification of the nature of research to examine between theory and practice in the implementation of legal protection for children as perpetrators of theft crimes. Marriage customs will still live in a cultured society as a pattern of life created in history, which exists in each region as a potential guide for human behavior even though from different generations, marriage will always be a cultural element that is lived from time to time. because marriage customs regulate and strengthen an essential form of relationship between people of different sexes. Exogamy marriage is marriage between ethnic,  clan, tribe, kinship in different environments. Traditional values that live in society should be preserved to foster better morals for the younger generation and these traditional values can be harmonized with Islamic teachings. The community should maintain the traditions that have been going on in order to create peace.
Keyword: Overview, Law, Marriage, Exogamy, Islam
berlainan jenis. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Seharusnya Nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat hendaknya dapat dilestarikan untuk membina akhlak generasi muda kepada yang lebih baik dan nilai-nilai adat tersebut dapat  diselaraskan  dengan  ajaran  Islam.  Masyarakat  hendaknya  menjaga  tradisi  yang  telah berlangsung agar tercipta kedamaian.
Kata Kunci: Tinjauan, Hukum, Perkawinan, Eksogami, Islam

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan anugerah agung dan indah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, salah satunya agar dapat berkembang dan melakukan proses regenerasi hidup di dunia  ini  bersama  dengan  pasangan  hidupnya  (Idrus,  2020).  Dalam  Islam  perkawinan tidaklah  semata-mata  sebagai  hubungan  atau  kontrak  keperdataan  biasa,  tetapi perkawinan  merupakan  sunnah  Rasulullah  SAW,  dan  media  yang  paling  cocok  antara panduan  agama  Islam  dengan  naluriah  atau  kebutuhan  biologis  manusia,  dan mengandung makna juga nilai ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  bukan  saja  sebagai  perikatan  perdata  melainkan  juga  merupakan perikatan  adat  dan  sekaligus  merupakan  perikatan  kekerabatan  dan  ketetanggan. Perkawinan  dalam  arti  perikatan  adat  adalah  perkawinan  yang  mempunyai  akibat hukum  terhadap  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.Hukum perkawinan  adat  sendiri  adalah  hukum  yang  menjadi  kebiasaan  masyarakat  dan  menjadi tingkah  laku  sehari-  hari  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dan  terdapat  sanksi  di dalamnya (Pradoto, 2017). Perkawinan  merupakan suatu  perbuatan mulia  dan merupakan kebutuhan  rohani  dan  jasmani  dalam  kehidupan  manusia.  Sudah  menjadi  sunnatullah bahwa  sesuatu  dijadikan  tuhan  berpasang-pasangan.  Begitupun  manusia  dijadikan  Allah SWT  dua  jenis,  laki-laki  dan  perempuan.  Untuk  mengikat  kedua  jenis  laki-laki  dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah,maka dilakukan perkawinan (Fikri, 2023). Stelsel matrilineal dengan  system kehidupan  yang  komunal,  menempatkan  perkawinan  menjadi urusan  kerabat,  mulai  dari  mencari pasangan  membuat  persetujuan dan pelamaran (pinang-maminang)  pertunangan  (batimbang  tando)  perhelatan  perkawinan  dan  hasil perkawinan (system kekerabatan). Hal  ini  didasarkan  kepada  falsafah  yang  menganggap bahwa  manusia  dan  individu  hidup  bersama-sama,  sehingga  masalah  rumah  tangga menjadi  urusan  bersama  pula.  Masalah  pribadi  sepasang  anak  manusia  yang  akan membangun  mahligai  rumah  tangga  tidak terlepas dari pengelolaan secara bersama (Monita, 2021).
Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Seorang wanita Minang di tengah sistem matriarkal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka  tidak  tergantung  pada  suaminya.  Seorang  suami  adalah  tamu  dirumah  keluarga istrinya, ia dimanja dan dihormati, namun ia bukanlah pemegang kuasa
atas anak dan istrinya. Jika ia ingin disanjung dan dihormati, maka seorang suami harus pandai-pandai menyesuaikan diri pada keluarga istrinya Begitu tegas islam menjelaskan tentang  hakikat  dan  arti  perkawinan  bahkan  dalam  pelaksanaannnya  lebih  diperjelas melalui Undang Undang masalah perkawinan dan telah diatur secara khusus dalam Pasal 8  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga  disebutkan  adanya larangan perkawinan yaitu hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Hidayah, 2022).
Perkawinan  merupakan  perintah  agama  kepada  yang  mampu  untuk melaksanakannya,  karena  itu  perkawinan  syarat  dengan  nilai-nilai  dan  bertujuan  untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu perlu diatur syarat dan rukun perkawinan supaya tujuan disyari’atkannya perkawinan tercapai. Di samping itu, diatur pula tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan (Mumtazinur & Amanda, 2020).
Dalam  ensiklopedia  bahasa  indonesia  arti  dari  endogami  ialah  prinsip  perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal didalam lingkungan kerabat,lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogamy merupakan  proses  reproduksi  secara  perkawinan  antar  individu  yang  sangat  dekat kerabatannya.  Perkawinan  endogami  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  bukanlah termasuk  perkawinan  yang  diharamkan  (Fajari  Yulianto  &  Mutimatun,  2019).  Karena perkawinan yang dilakukan ialah perkawinan dengan sesame cucu dari mbah yang sama atau perkawinan kerabat dekat sesame sepupu anak dari paman atau bibi.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  diperlukan  untuk  mengetahui  cara  memperoleh  data  dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode  diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah,  studi  prosedur  dan  teknik  penelitian.  Penelitian  merupakan  rangkaian  kegiatan ilmiah  dan  karena  itu  menggunakan  metode-metode  ilmiah  untuk  menggali  dan memecahkan peremasalahan , atau untuk memecahkn suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).
Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu  Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam pemelitian jurnal ini yaitu ilmu hukum. Ilmu normatif yaitu suatu penelitin yang dapat dilakukan dengan cara
meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  di  dalam  jurnal  ini.  Dengan  melakukan pendekatan atas permasalahan yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalah dalam perkawinan eksogami dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  deskriptif  analisis  merupakan  berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan  perhitungan  secara  statistic.  Deskriptif  analitis  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  juga  perilakunya  yang  nyata,  yang  diteliti  dan dipelajari secara utuh. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini  dan  supaya  dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normative (Abubakar & Maulana, 2018).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  dokumentasi  dimana seluruh  data  sekunder  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  dikumpulkan  dengan mempergunakan  studi  pustaka  (library  research)  Pengolahan  data  dilakukan  untuk mempermudah  analisis  data  yang  telah,diperoleh  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti.
Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum yang mana hasil penelitian,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan (Sugitanata et al., 2023).
Bahan  hukum  sekunder  yaitu,  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  bahan hukum  primer  seperti  buku-buku,hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  dan Rancangan Undang-Undang.
Bahan  hukum  tersier  yaitu  semua  publikasi  tentang  hukum  dan  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet Jadwal penelitian disusun untuk lebih terarahnya penelitian dan efisien waktu. Jadwal penelitian juga merupakan serangkaian daftar tabel yang menunjukan tahapan yang secara lengkap  dari  persiapan,  pelaksanaan,  dan  penyusunan  laporan  dengan  memberkan keterangan waktu di dalamnya (Zulhadi & Mohsi, 2019).
Analisi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Analisis  kualitatif  .  Analisis kualitatif adalah spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebgai  pelaku  kejahatan  pencurian.
Penarikan  kesimpulan  akan  diperoleh  dari  penyelesaian  perumusan  masalah  yang dilakukan dalam penelitian (Hasibuan et al., 2023).
Analisis  kualitatif  juga  membahas  mengenai  hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya  dan  kebijakan  tertentu,  seperti  pemilihan  asas-asas,  teori-teori  ,  norma-norma, doktri  dan  pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke dua menyatakan “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mulai diberlakukan sejak Oktober 1975. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada  dasarnya  perkawinan  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk  membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan  damai  menurut  hukum  dan  agama.  Pembentukan  keluarga  melalui  perkawinan merupakan  syarat  utama  bagi  keutuhan  dalam  melanjutkan  rumah  tangga.  Adat perkawinan sejak dahulu hingga sekarang oleh masyarakat tetap ditaati dan dipertahankan. Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang terdapat pada setiap daerah sebagai pedoman yang  potensial  bagi  tingkah  laku  manusia  walaupun  dari  generasi  yang  berbeda, perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat  perkawinan  mengatur  dan  mengukuhkan  suatu  bentuk  hubungan  yang  esensial antara manusia yang berlainan jenis.
Perkawinan dianggap sah  oleh negara apabila dilakukan menurut  hukum masing - masing  agama  dan  kepercayaannya  serta  dicatatkan  menurut  peraturan  Perundang- undangan yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum yang dihuni oleh berbagai kelompok  etnik,  sosial,  agama  dan  budaya  yang  masing-masing  mempunyai  tanggung jawab moral untuk  mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Beragam suku bangsa yang ada di  Indonesia maka beragam pula tradisi atau hukum yang ada dalam
masyarakat, termasuk dalam  hal perkawinan. Manakala seseorang ingin mengkaji hukum perkawinan dalam masyarakat, ia harus mempelajari tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat itu. Sebagaimana pernah  diungkapkan oleh Hazairin  yang merupakan  salah seorang pakar hukum adat dan Hukum Islam: Hukum menentukan bentuk masyarakat.
Masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba  mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum  yang berlaku dalam masyarakat  itu. Hukum mencerminkan masyarakat.  Dari  seluruh  hukum  maka  hukum  perkawinan  dan  kewarisanlah  yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam  masyarakat itu. Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  hukum  atau  tradisi  perkawinan  mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang  mengatur penggolongan orang-orang sekerabat, yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat, yang membedakannya dari hubungan  orang- orang yang tidak tergolong sekerabat.dari Hukum Islam larangan perkawinan eksogami tersebut, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam (mubah), dapat dibenarkan secara Hukum Islam, karena adanya beberapa mashlahah yang menjadi pertimbangan hukum yang sejalan dengan Ruh Tasyri’. Disamping itu, larangan perkawinan eksogami tersebut adalah dalam rangka mencegah timbulnya mudharat yang lebih  besar.  Maksudnya  adalah  rusaknya  hubungan  kekerabatan  antara  pihak  yang bersangkutan. Padahal Islam menyeru untuk berbuat baik antara sesama muslim. Lembaga perkawinan memerlukan penyesuaian banyak hal (Pribadi, 2018).
Di  dalam  Undang-undang  Perkawinan  No  1  tahun  1974  juga  dijelaskan  tata  cara perkawinan  yang  meliputi  larangan-larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan.  syarat- syarat  perkawinan.  Selanjutnya  Undang-Undang  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan mengatur pula tentang larangan perkawinan. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8, 9, dan 10 yang selengkapnya akan dikutip di bawah ini. Pasal 8
Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing (Inshakova et al., 2020).
Menurut  Hukum  Islam  terdapat  ketentuan-ketentuan  bahwa  orang  tidak  boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Berpilin duanya antara adat dan Agama Islam  membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama yang mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengn cara serasi, seiring dan sejalan Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun
ketentuan  agama  Islam  dalam  masalah  perkawinan  akan  membawa  konsekuensi  dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan melakukan perkawinan sesuku sekarang ini bagi masyarakat Minangkabau ada kalanya tidak diperhatikan lagi, ada diantara masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  tersebut,  seolah-olah  peraturan  itu  hanyalah sebagai lambang dari peraturan adat.
Perkawinan sesuku dibolehkan dalam ajaran Islam, sepanjang itu halal baginya, dan tidak menyalahi aturan yang ada dalam al- Qur’an dan Hadits, sementara jika dilihat dalam ayat al- Qur’an dan Hadits Nabi, jangankan perkawinan sesuku, perkawinan dengan sepupu, kawin  dengan  orang  terdekat  dibolehkan  dalam  ajaran  Islam  sepanjang  itu  bukan  yang diharamkan  Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  kebijakan  yang  diambil  tentang  larangan perkawinan eksogami bagi perempua dibolehkan dalam kacamata Islam sepanjang tidak menyimpang  dari  ketentuan  nash  al- Qur’an  dan  Hadits  tentang  keharaman  perkawinan dengan alasan jikalau pimpinan suku ajo masih memberikan kesempatan perempuan untuk menikah dengan orang yang berbeda suku akan dapat membawa kemudharatan karena tujuan dari larangan perkawinan eksogami itu adalah untuk menghindarkan dari kepunahan dan melestarikan keturunan sekaligus supaya tidak terjadi perpecahan. Sedangkan dalam kaidah Islam mengatakan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.
Lembaga  perkawinan  membentuk  kehidupan  sosial  baru,  yaitu  hubungan  pribadi dengan pribadi lain, antara keluarga dengan keluarga lain, antara kerabat dengan kerabat lain. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda, baik cara, kebiasaan, tata cara  adat  dan  budaya.  Karena  itu  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi  dalam  perkawinan adalah  kesediaan  dan  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dari  masing-masing  pihak. Pengenalan  dan  pendekatan  untuk  dapat  mengenal  watak  masing-masing  pribadi  dan keluarganya  penting  sekali  untuk  memperoleh  keserasian  atau  keharmonisan  dalam pergaulan antara keluarga kelak. Perkawinan juga menuntut tanggung jawab, di antaranya menyangkut nafkah lahir dan bathin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak- anak  yang  dilahirkan.  Oleh  sebab  itu  ketentuan  adat  dan  ketentuan  agama  tidak  dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan perkawinan Dari Hadits di atas dapat dicermati bahwa  tidak  ada  disebutkan  dalam  agama  Islam  larangan  untuk  melangsungkan perkawinan karena sesuku.
Sepanjang dia adalah wanita atau laki-laki bukan orang yang haram untuk dinikahi seperti tercantum dalam Q.S an- Nisaa’ (22, 23, 24), dan beberapa ketentuan lain tentang
wanita  yang  haram  untuk  dinikahi.  Maka  perkawinan  boleh  saja,  asal  rukun  dan  syarat pernikahan  terpenuhi,  seperti  ijab,  kabul,  ada  kedua  mempelai,  beragama  Islam.  Ketika dilihat zahirnya antara aturan dalam Islam dengan aturan yang ada dalam adat di desa kuala panduk terdapat pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat khususnya dalam masalah  larangan  perkawinan  eksogami,  tetapi  jika  dikaji  secara  mendalam  dengan memperhatikan  tujuan  dan  makna  yang  terkandung  di  dalam  larangan  perkawinan eksogami, maka terdapat titik temu antara hukum Islam dengan hukum adat. Titik temu antara hukum adat dengan hukum Islam terdapat  dalam tujuan  perkawinan dan makna yang terkandung di dalam perkawinan.
Sistem  eleutherogami  tidak  megenal  larangan-larangan  seperti  dua  sistem  diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam.
Salah  Satu  contoh  Adat  Minangkabau  Minangkabau  menganut  sistem  perkawinan eksogami,  baik  eksogami  suku  maupun  eksogami  kampung.  Yang  menonjol  adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak  boleh  kawin  sesama  suku  caniago.  Larangan  kawin  sesuku  sudah  merupakan ketentuan  yang  diterima  secara  turun-temurun.  Bagi  yang  melakukannya,  berarti  sama dengan kawin seketurunan dan merupakan “kejahatan darah”. Minangkabau merupakan daerah yang masih kental dengan adat, budaya dan tradisi. Perkawinan di Minangkabau sangat  dipengaruhi  oleh  adat  istiadat  yang  tidak  terlepas  dari  pengaruh  latar  belakang budaya keluarga dan lingkungan (Sindarto, 2021).
Disamping  itu  juga,  adanya  pengaruh  agama  atau  kepercayaan  yang  melingkupi perbuatan hukum tersebut. Agama dan adat sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Ditengah  sikap yang  kuat  dalam  menjalankan ajaran Islam, masyarakat Minangkabau juga kokoh mmpertahankan adatnya. Bagi mereka adat adalah sesuatu warisan nenek moyang yang patut dipertahankan dan dikembangkan, karena adat sudah mengakar dalam kehidupan mereka.
Pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup dalam masyarakat tidaklah dapat  dikesampingkan  kehadiran  dan  keberadaannya.  Adat  istiadat  dan  agama  pun  tak dapat  dipisahkan  dari  masyarakat  Minangkabau  dan  tidak  pula  bertentangan  dengan agama.  Semua  aturan  adat  akan  diselaraskan  dengan  ketentuan  Allah  SWT  sebagai pedoman  utama  dalam  menjalankan  adat.  Sesuai  dengan  falsafah  Minangkabau  adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, dalam hal ini adat mengacu ke hukum agama. Sehingga ada  pepatah yang mengatakan:  simuncak mati tarambau,  ka ladang mambao ladiang, luko paho kaduonyo. Adat jo syarak di Minangkabau, sarupo aua jo tabiang, sanda-
manyanda  kaduonyo  (Simuncak  mati  terjatuh,  ke  ladang  membawa  golok,  luka  paha keduanya.  Adat  dan  syarak  di  Minangkabau,  seperti  aur  dan  tebing,  saling  bersandar keduanya (Syafi’i & Chaosa, 2021).
Setiap lingkungan yang dimasuki oleh hukum Islam pada umumnya sudah terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Menurut kebanyakan ulama, adat disebut juga dengan ’Urf Yang dimaksud dengan ’urfadalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Dengan demikian larangan perkawinan eksogami mempunyai unsur maslahah dan menghindarkan kemudharatan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam  pasal  tiga  (3)  yaitu  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam sistem kekerabatan adat dapat dilihat  bahwa  setiap  masyarakat  mempunyai  tatanan  berupa  adat  istiadat  dan  berupa aturan-aturan (Wulandari & Ariyani, 2022).
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  puncak  pemikiran  fiqh  Indonesia.  Pernyataan tersebut didasarkan diadakannya lokakarya nasional, yang dihadiri tokoh ulama fiqh dan organisasi-organisasi islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan  semua  lapisan  ulama  fiqh  ikut  dalam  pembahasan,  sehingga  patut  dinilai sebagai  ijma’  ulama  Indonesia.Dengan  alasan  tidak  dibolehkannya  perkawinan  sesuku adalah perkawinan tersebut dapat menyempitkan pergaulan karena menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama, menyebabkan perpecahan besar karena konflik lebih  mudah  terjadi  dalam  internal  suku,  dan  menyebabkan  psikologis  anak  terganggu akibat perbuatan rasis dari orang-orang sekampung (Hamdi & Efendi, 2022).
Merupakan  sistem  perkawinan  yang  melarang  dengan  anggota  kelompok.  Sistem Eksogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang berbeda. Contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami memiliki dua lingkupan sebagai berikut: Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan anak bangsawan dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti pernikahan anak saudagar dengan anak saudaga
Adat  adalah  suatu  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang,  tumbuh  dan berkembang  dalam  suatu  masyarakat  tertentu  yang  menyebabkan  terbentuknya seperangkat norma-norma atau aturan-aturan adat yang tidak dikodifikasi secara sistematis dalam bentuk undang-undang. Aturan norma itu standar atau diukur bagi manusia untuk bertingkah laku dan terikat dalam membina pergaulan hidup antar sesamanya, akan tetapi aturan  itu  terus  tumbuh  dan  berkembang  dalam  suatu  keyakinan  masyarakat  untuk menjaga keseimbangan dalam berhubungan antara satu sama lain. Sementara itu aturan
atau norma tersebut tidak dalam bentuk tertulis sehingga sangat sulit menentukan proses pembentukan aturan hukumnya, dimana aturan kebiasaan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum adat (Yulianti et al., 2022).
Adapun istilah hukum adat merupakan terjemahaan dari istilah Belanda “Adat Reacht” yang  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Snouck  Hurgronje  dalam  bukunya  “De Atjehers”.Hukum  adat  adalah  hukum  yang  mengatur  ketertiban  dan  ketentraman masyarakat dalam mencapai kedamaian serta ketenangan yang tidak merugikan pihak lain. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan  berwibawa dari kepala- kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan  hokum  atau  dalam  hal  pertentangan  keputusan  para  hakim  yang bertugas  mengadili  sengketa,  sepanjang  keputusan-keputusan  itu  tidak  bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima atau diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.

## SIMPULAN
Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan  damai  menurut  hukum  dan  agama.  Pembentukan  keluarga  melalui  perkawinan merupakan  syarat  utama  bagi  keutuhan  dalam  melanjutkan  rumah  tangga.  Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang  tercipta  dalam  sejarah,  yang  terdapat  pada  setiap  daerah  sebagai  pedoman  yang potensial bagi tingkah laku manusia walaupun dari generasi yang berbeda, perkawinan akan selalu  menjadi  unsur  budaya  yang  dihayati  dari  masa  ke  masa,  karena  adat  istiadat perkawinan  mengatur  dan  mengukuhkan  suatu  bentuk  hubungan  yang  esensial  antara manusia yang berlainan jenis. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, A. Y., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana  Zina. Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum,  7(2),  173.
Https://Doi.Org/10.22373/Legitimasi.V7i2.3970
Demang, K. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Eva Wulandari, & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4(1), 15 – 28. Https://Doi.Org/10.22515/Alhakim.V4i1.5074
Fajari Yulianto, R., & Mutimatun, N. (2019). Perceraian Pasangan Muda (Studi Putusan Perceraian  Di  Pengadilan  Agama).  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. Http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/79174
Fikri, S. (2023). Perkawinan Endogami Antar Anggota Ldii Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).
Gede  Pupung  Januartika,  Komang  Febrinayanti  Dantes,  &  I  Nengah  Suastika.  (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang  Nomor  16  Tahun  2019  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Singaraja). Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 178 – 195. Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V5i3.51897
Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 144 – 159.
Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspedktif Hukum Positif Dan Hukum Islam: As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665 – 680. Https://Doi.Org/10.47467/As.V5i3.3403
Hidayah,  W.  (2022).  Perceraian  Di  Masa  Covid-19  Di  Pengadilan  Agama  Kisaran (Pemenuhan Nafkah Berdasarkan Analisis Gender). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 10(02), 557 – 576. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.30868/Am.V10i02.3088
Hidayat, F. T. (2016). Pelaksanaan Eksogami Dalam Adat Minangkabau Menurut Pandangan Islam. Justicia Islamica, 13(2), 243. Https://Doi.Org/10.21154/Justicia.V13i2.609
Idrus,  F.  A.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keterangan  Saksi Sehingga Ditolaknya Gugat Cerai Istri (Studi Putusan Nomor: 1450/Pdt. G/2018/Pa.
Pbr). Universitas Sumatera Utara.
Http://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/25090
Inshakova, A. O., Goncharov, A. I., & Salikov, D. A. (2020). Electronic-Digital Smart Contracts: Modernization Of Legal Tools For Foreign Economic Activity. In The 21st Century From The Positions Of Modern Science: Intellectual, Digital And Innovative Aspects (Pp. 3 – 13). Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-030-32015-7_1
Khairunnisa,  N.  A.  (2019). Disparitas  Putusan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mamonto, F. F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Bontowon Kon Bui’an” Pada Perkawinan  Endogami  Adat  Bolaang  Mongondow  Sulawesi  Utara. Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/38664
Monita, R. T. (2021). Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama. Universitas
Muhammadiyah Magelang.
Http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/Id/Eprint/3448
Mumtazinur,  M.,  &  Amanda,  E.  (2020).  Problematika  Perceraian  Tanpa  Izin  Atasan  Bagi Anggota  Tni  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna). El-Usrah:  Jurnal  Hukum  Keluarga,  3(1),  36. Https://Doi.Org/10.22373/Ujhk.V3i1.7667
Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata). Jurnal  Jurisprudence,  4(2),  85 – 91. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V4i2.4208
Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Lex Renaissance, 3(1), 4. Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol3.Iss1.Art4
Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Reformasi Hukum, 25(2), 182 – 201.
Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum
Islam. Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 3(1), 1 – 22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37348/Jurisy.V3i1.242
Syafi’i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 94 – 114.
Wulandari, E., & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4(1), 15 – 28.
Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 101 – 106.
Zulhadi,  H.,  &  Mohsi,  M.  (2019).  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat  Perkawinan Endogami  Masyarakat  Sade. Ulumuna:  Jurnal  Studi  Keislaman,  5(1),  78 – 92. Https://Doi.Org/10.36420/Ju.V5i1.3637