Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747

## KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT TERHADAP AGUNAN YANG MASIH TERIKAT HAK TANGGUNGAN UNTUK KREDITOR LAIN
(The Validity of Power of Attorney to Impose Mortgage Right Upon an Object of Mortgage Bounded to the Collateral for Other Creditors)
Gilang Wisudha
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Sentral Senayan 3, lt. 6, Jln. Asia Afrika, No. 8, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, 10270.
E-mail: gilang.wisudha@gmail.com

## Abstrak
Pemberian  dan take  over fasilitas  kredit  antarbank  biasa  dilakukan  dengan  pengikatan agunan berupa pembebanan Hak Tanggungan (HT) yang terlebih dahulu menggunakan Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  atas  Objek  Hak  Tanggungan (HT) yang masih dibebani Hak Tanggungan pada kreditor lama. Timbul asumsi bahwa pemilik  agunan  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menandatangani  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  atas  Objek  Hak  Tanggungan  tersebut  tanpa persetujuan  tertulis  dari  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  lama.  Asumsi  lainnya, bahwa  dalam  proses  pelaksanaan  pembebanan  Hak  Tanggungan  menggunakan  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Penelitian  ini  membahas  persoalan  bagaimana  keabsahan  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan yang masih terikat agunan  fasilitas  kredit  pada  kreditor  lain,  dan  apa  yang  menjadi  dasar  notaris/PPAT membuat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  atas  Objek  Hak  Tanggungan yang masih terikat agunan fasilitas kredit pada kreditor lain. Metodologi penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  bersandar  pada  data  sekunder,  dan  untuk menunjang  data  sekunder,  juga  dilakukan  wawancara  kepada  beberapa  praktisi  hukum dan  ahli  hukum  jaminan.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  terjadi  perbedaan pendapat mengenai keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan yang masih terikat agunan untuk kreditor lain, karena sampai saat ini, belum  ada  aturan  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  tegas mengatur  mengenai  syarat  dan  prosedur  sebagai  standar  keabsahan  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  dalam  proses  pembebanan  Hak  Tanggungan  atas Objek Hak Tanggungan yang masih terikat agunan untuk kreditor lain.
Kata kunci: hak tanggungan, kreditor, surat kuasa membebankan hak tanggungan.

## Abstract
In the practice of granting and taking over interbank credit facilities, it could be done through the binding of collateral in the form of mortgage right. That process starts with issuing the power of attorney to impose mortgage right upon an object of mortgage for the  old creditor.  The  assumption  arises  that  the  owner  of  the  collateral  does  not have authority to sign such power of attorney without the prior written consent from the old

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
holder  of  mortgage  right.  Another  assumption  is  that  in  the  implementation  of burdening mortgage right with the power of attorney to impose mortgage right upon an object  of  mortgage  is  not  in  accordance  with  the  law  or  legal  procedure.  This  study examines how is the validity of the power of attorney to impose mortgage right upon an object  of  mortgage  which  is  still  bound  to  the  collateral  of  credit  facility  to  other creditors, and what is the basis for notary or the land deed officer in making the power of attorney to impose mortgage right upon an object of mortgage which is still bound to the  collateral  of  credit  facility  to  other  creditors.  This  study  uses  normative  legal research  method  and  based  on  secondary  data.  Information  collected  by  interview  to some law practitioners and experts would be used to support the secondary data. There are  different  opinions  regarding  the  validity  of  the  power  of  attorney  to  impose mortgage  right  upon  an  object  of  mortgage  which  is  still  bound  to  the  collateral  of credit facility to other creditors  because, until now, there is no  act or legal regulation that  explicitly  regulates  the  terms  and  procedures  as  the  standard  for  such  kind  of power of attorney.
Keywords: creditor, mortgage right, the power of attorney to impose mortgage right.

## A. Pendahuluan
Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan agunan. Hal ini dilakukan oleh pihak  bank  agar  bank  mendapat  kepastian  bahwa  kredit  yang  diberikan  kepada nasabahnya  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dapat  kembali  dengan aman. Jadi, dengan adanya agunan yang diikat dalam bentuk perjanjian agunan tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi atau  tidak  dapat  mengembalikan  kredit  atau  pinjamannya.  Dengan  demikian,  agunan dalam perjanjian kredit ini bertujuan untuk menjamin bahwa utang debitor (orang yang meminjam uang atau yang menerima kredit) akan dibayar lunas. 1
Tanah  merupakan  agunan  untuk  pembayaran  utang  yang  paling  disukai  oleh lembaga  keuangan  yang  memberikan  fasilitas  kredit.  Sebab,  tanah  pada  umumnya, mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan, dan  dapat  dibebani  dengan  Hak  Tanggungan  (HT)  yang  memberikan  hak  istimewa kepada kreditor. 2
Dasar  hukum  HT  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Barkaitan  Dengan  Tanah (selanjutnya  disebut  UUHT). 3 Dengan  adanya  UUHT,  satu-satunya  lembaga  jaminan atas tanah yang berlaku adalah HT yang diatur dalam UUHT. 4
UUHT  berlaku  juga  terhadap  pembebanan  hak  jaminan  atas  rumah  susun  dan hak milik atas satuan rumah susun, termasuk yang didirikan di atas tanah hak pakai atas tanah  negara.  Sesuai  Pasal  12  dan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1985
1 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.
2 Ibid ., hlm. 15.
3 Ibid ., hlm. 17.
4 Ibid ., hlm. 50.

## Jurnal Legal Reasoning
tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UURS) yang berkenaan dengan penjaminan rumah  susun  beserta  tanah  tempat  bangunan  itu  sendiri  juga  harus  tunduk  pada peraturan UUHT. 5
Dalam  Pasal  1  angka  l  UUHT,  disebutkan  bahwa  hak  tanggungan  adalah  hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya  disingkat  menjadi  UUPA),  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu  yang, memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.  HT  ini  merupakan  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  atas  benda  tidak  bergerak berupa tanah  yang  dijadikan  agunan,  karena memberikan  kedudukan  yang  lebih tinggi (didahulukan)  bagi  kreditor  pamegang  HT  dibandingkan  dengan  kreditor  lainnya. Dengan demikian dari uraian tersebut dapat dirasakan bahwa masalah agunan ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemberian kredit. 6
Tata  cara  pemberian  HT  diatur  dalam  Pasal  10  dan  Pasal  15  UUHT.  Dalam Pasal  10  UUHT  diatur  tentang  tata  cara  pemberian  HT  oleh  pemberi  HT  secara langsung. 7 Prosedur pemberian HT dengan cara langsung, diuraikan sebagai berikut: 8
a.   Didahului janji untuk memberikan HT sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang merupakan tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang.
b.  Dilakukan  dengan  pembuatan  APHT  oleh  PPAT  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
c.  Objek HT berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi  syarat  didaftarkan,  akan  tetapi  belum  dilakukan,  pemberian  HT dilakukan  bersamaan  dengan  permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang bersangkutan.
Selain  pemberian  HT  oleh  pemberi  HT  secara  langsung,  diatur  juga  tentang pemberian kuasa pembebanan HT oleh pemberi HT kepada penerima kuasa seagaimana diatur dalam Pasal  15 UUHT. Prosedur pembebanan  HT  yang menggunakan SKMHT, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 UUHT diuraikan sebagai berikut: 9
a.   Wajib  dibuatkan  dengan  akta  notaris  atau  Akta  PPAT  dan  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.  Tidak  memuat  kuasa  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  lain  daripada membebankan HT;
2.  Tidak memuat kuasa substitusi;
5 Ibid .
6 Ibid ., hlm. 17.
7 H. Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 146.
8 Ibid .
9 Ibid ., hlm. 146-147.
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
3.  Mencantumkan secara jelas objek HT, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas Debitor apabila Debitor bukan pemberi HT.
b.  Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apa pun kecuali karena  kuasa  tersebut  telah  dilaksanakan  atau  karena  telah  habis  jangka waktunya.
c.  SKMHT  mengenai  hak  atas  tanah  yang  sudah  terdaftar  wajib  diikuti  dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
d.  SKMHT  mengenai  hak  atas  tanah  yang  belum  terdaftar  wajib  diikuti  dengan pembuatan  APHT  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  sesudah  diberikan. Prosedur  pada  huruf  c  dan  d  tidak  berlaku  dalam  hal  SKMHT  diberikan  untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SKMHT dibuat mendahului pemberian HT dengan dibuatnya Akta Pembebanan Hak  Tanggungan  (untuk  selanjutnya  akan  disebut  APHT)  sebelum  pendaftaran  HT untuk  memperoleh  Sertipikat  Hak  Tanggungan  (untuk  selanjutnya  akan  disebut  SHT). Dalam  praktik  pembebanan  HT,  SKMHT  biasa  atau  dapat  digunakan  dalam  kegiatan pengikatan agunan terkait utang-piutang, fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan.
UUHT  menegaskan  bahwa  SKMHT  bukan  merupakan  syarat  dalam  proses pembebanan HT karena syarat mutlak dari pembebanan HT adalah pembebanan HT dan pendaftarannya. 10 Namun  demikian,  penggunaan  SKMHT  dalam  kaitannya  dengan kondisi  pemberi  HT  tidak  dapat  hadir  di  depan  PPAT  untuk  menandatangani  APHT, sangat  menentukan  sah  atau  tidaknya  APHT  yang  akan  ditandatangai  tersebut,  karena keabsahan  SKMHT  dapat  menentukan  dapat  atau  tidaknya  APHT  tersebut ditandatangani  oleh  penerima  kuasa  melalui  SKMHT  tersebut.  Antara  lain  dengan Tidak  dipenuhinya  persyaratan  mengenai  muatan  SKMHT  sebagaimana  ditetapkan dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUHT  atau  tidak  diberikan  langsung  oleh  pemberi  HT,  akan mengakibatkan  surat  kuasa  yang  bersangkutan  batal  demi  hukum,  yang  pada  akhirnya surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT. 11 Pembuatan SKMTH sendiri harus sesuai dengan ketetapan undang-undang yang berlaku  dan  ini  mesti  dipatuhi  oleh  semua  notaris  atau  PPAT.  SKMHT  dibuat  oleh notaris  atau  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (untuk  selanjutnya  akan  disebut  PPAT), dikarenakan  persyaratan  untuk  pembebanan  HT  oleh  kuasa  harus  dengan  akta  otentik. Adapun secara khusus mengenai siapa yang berwenang membuat SKMHT diatur dalam Pasal 15 UUHT, yang mengatur bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. 12
10 Adrian Sutedi, op. cit. , hlm. 70.
11 Ibid ., hlm. 65.
12 Indonesia  (a), Undang-Undang  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah , UU No. 4, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632, Psl. 15 ayat (1).

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Dalam memberikan HT, pemberi HT wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, pemberi HT wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya  dengan  SKMHT,  yang  berbentuk  akta  otentik.  Pembuatan  SKMHT  selain kepada  Notaris,  ditugaskan  juga  kepada  PPAT  yang  keberadaannya  sampai  pada wilayah  kecamatan,  dalam  rangka  memudahkan  pemberian  pelayanan  kepada  pihak- pihak yang memerlukan. 13
Pada  asasnya  pembebanan  HT  wajib  dilakukan  sendiri  oleh  pemberi  HT  dan hadir di hadapan PPAT.  Hanya apabila benar-benar “diperlukan”, yaitu karena sesuatu sebab  pemberi  HT  tidak  dapat  hadir  di  hadapan  PPAT,  diperkenankan  penggunaan SKMHT dengan cara menunjuk pihak lain sebagai kuasanya. Dengan demikian, fungsi SKMHT  sebagai  alat  untuk  mengatasi  apabila  pemberi  HT  tidak  dapat  hadir  di  depan PPAT. 14
SKMHT  ini  diperuntukan  untuk  dilanjutkan  ke  tahap  pemasangan  HT,  dengan membuat  APHT.  SKMHT  yang  tidak  diikuti  dengan  pembuatan  APHT  sebagaimana cara dan jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka akan menjadi batal demi hukum.
Pelaksanaan  pengikatan  agunan  pada  kondisi take  over fasilitas  kredit, khususnya  di  bank  yang  menjadi  lokasi  penelitian,  berdasarkan Standard  Operational Procedure (SOP)  khususnya  mengenai  pengikatan  agunan  dan  Surat  Edaran  (SE) mengenai take over fasilitas kredit sebagai salah satu regulasi pelaksanaan kerja di bank tersebut.  Pengikatan  kredit  dilakukan  seperti  pengikatan  kredit  pada  umumnya.  Hanya saja  untuk  prosedur  pengikatan  agunan  berbeda  dari  pengikatan  agunan  untuk  fasilitas kredit pada umumnya (selain take over ).
Untuk  dokumen  agunan  berupa  asli  sertipikat  tanah  dan  Izin  Mendirikan Bangunan (untuk untuk selanjutnya akan disebut IMB) digantikan (sementara, sebelum fasilitas kredit di bank asal dilunasi dan agunan diperkenankan untuk ditarik oleh  bank yang melakukan take over ), agunan diganti dengan tanda terima agunan dari bank asal. Jika tanda terima jaminan  tidak tersedia, maka dapat digunakan  surat pernyataan  yang ditandatangani debitor di atas materai mengenai jenis dokumentasi  agunan yang berada di bank asal. 15 Baru 1 (satu) hari setelah pengikatan kredit dan pencairan fasilitas kredit yang didebet ke rekening debitor di  bank asal (pelunasan  fasilitas kredit  di bank asal), maka  dokumen  agunan  asli  (sertipikat  tanah  dan  IMB)  disertai  surat lunas,  surat roya , dan SHT dapat diambil atau ditarik atau diterima oleh bank pemberi fasilitas take over fasilitas kredit. 16
13 Ibid ., Penjelasan Umum angka 7.
14 Adrian Sutedi, op. cit. , hlm. 64-65.
15 Ibid .
16 PT.  Bank  B,  Tbk.,  “Standard  Operating  Procedures  Retail  SME  Banking  and  Business Banking,” (Jakarta: PT. Bank B, Tbk., 2016).
Pada  saat  penandatanganan  SKMHT  jaminan  masih  menjadi  jaminan  di  bank asal  (masih  terpasang  HT  atas  nama  bank  asal),  belum  lunas  fasilitas  kreditnya,  tidak ada izin tertulis dari  bank asal, belum ada  surat roya (belum terjadi pelepasan HT atas nama  bank  asal),  dan  belum  pula  dilakukan  “pengecekan  sertipikat”  di  Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat menjadi BPN).
Dalam  hal  ini  timbul  asumsi  bahwa  pemilik  agunan  tidak  mempunyai kewenangan untuk menandatangani SKMHT atas objek  HT tersebut tanpa persetujuan tertulis dari bank asal selaku pemegang HT atas objek HT. Asumsi lainnya bahwa dari proses  pemberian  HT  sebagaimana  diuraikan  tersebut  timbul  persoalan  dalam pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT  di  atas  tidak  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.

## B. Metodologi Penelitian
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif. 17 Metodologi penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap kaidah hukum positif dan  asas  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  evaluasi  terhadap  kaidah- kaidah  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  yang  relevan.  Penelitian  terhadap hukum  positif  ini  dilakukan  dengan  cara  mengevaluasi  segi  kesesuaian  antara  satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas-asas hukum yang diakui dalam praktik hukum yang ada. 18
Dengan demikian, penelitian ini bersandarkan pada data sekunder, namun untuk melengkapi data sekunder itu, juga dilakukan penggalian informasi melalui wawancara terhadap  beberapa  narasumber  yang  relevan,  baik  yang  berasal  dari  kalangan  praktisi maupun ahli hukum jaminan.

## C. Pembahasan
1.  Keabsahan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang Dibuat  Terhadap  Agunan  yang  Masih  Dibebani  Hak  Tanggungan  (HT)  untuk Kreditor Lain
Menurut ST. Remy Sjahdeini bahwa syarat-syarat sahnya suatu SKMHT, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 19
1. Harus  dibuat  dengan  akta  notaris  atau  akta  PPAT  (Penjelasan  Umum  angka  7 UUHT). 20
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.
53.
18 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10-12.
19 ST. Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang  Dihadapi  oleh  Perbankan  (Suatu  Kajian  Mengenai  UUHT) ,  (Bandung:  Alumni,  1999),  hlm.  103- 104.
20 Ibid .
2. Tidak  memuat  kuasa  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  lain  dari  pada membebankan HT (Pasal 15 UUHT). 21
3. Tidak memuat kuasa substitusi (Pasal 15 UUHT). 22
4. Mencantumkan  secara  jelas  objek  HT,  jumlah  utang  dan  nama  serta  identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi HT (Pasal 15 UUHT). 23
5. Harus  diberikan  langsung  oleh  pemberi  HT  (Penjelasan  Pasal  15  ayat  (1) UUHT). 24
Menurut  penjelasan  Pasal  15  ayat  (1)  UUHT,  tidak  dipenuhinya  syarat-syarat sebagaimana  Pasal  15  UUHT  tersebut  mengenai  muatan  SKMHT  ini  mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT. 25
Adapun  syarat  dan  prosedur  sebagai  standar  keabsahan  SKMHT  dalam  proses pembebanan HT atas objek HT  yang masih terikat agunan (masih dibebani HT) untuk kreditor lain, dalam proses pemberian dan take over fasilitas kredit yang biasa dilakukan antar  bank,  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  khusus  yang  secara  jelas mengaturnya.  Oleh  karenanya,  dalam  praktik  lebih  mendasarkan  pada  ketentuan- ketentuan  umum  mengenai  hak  tanggungan  dan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  diatur dalam  UUHT  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendaftaran  Tanah  serta  peraturan pelaksananya,  atau  bahkan  pada  beberapa  aspek  lebih  banyak  mendasarkan  pada kebiasaan,  walaupun terkadang  kebiasaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut  Bpk.  NN  sebagai  petugas  Kantor  Pertanahan  yang  menjabat  sebagai Koordinator  HT  di  salah  satu  wilayah  Kantor  Pertanahan  di  Jawa  Barat,  dalam wawancara antara peneliti dan informan pada tanggal 31 Januari 2018, yang ditemui di kantornya  (salah  satu  Kantor  Pertanahan  di  Jawa  Barat),  berpendapat  bahwa  proses pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT  terkait  pemberian  dan take  over fasilitas kredit, yang saat ditandatanganinya SKMHT agunan objek HT masih menjadi agunan (masih dibebani HT) untuk kreditor lain, dan fisik sertipikat asli agunan objek HT masih dikuasai oleh kreditor lain, serta “sertipikat aslinya” belum diserahkan kepada notaris/PPAT  yang  membuat  SKMHT,  maka  SKMHT  atas  agunan  objek  HT  tersebut secara  hukum  tidak  sah  dan  tidak  dapat  dijadikan  dasar  pemberian  HT  (pembuatan APHT). 26 Alasannya, karena atas agunan objek HT yang masih menjadi agunan (masih
21 Ibid .
22 Ibid . 23 Ibid . 24 Adrian Sutedi, op. cit. , hlm. 65. 25 Ibid .
26 Wawancara  peneliti  dengan  informan,  Bpk.  NN,  pegawai  Kantor  Pertanahan  1,  Koordinator Hak Tanggungan, Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
dibebani HT) untuk kreditor lain tidak dapat dibebani HT untuk kreditor yang berbeda, kecuali telah dilakukan roya atas HT tersebut. 27
Pendapat  serupa  disampaikan  Bpk.  MM  sebagai  petugas  Kantor  Pertanahan yang menjabat sebagai Koordinator HT di salah satu wilayah Kantor Pertanahan di Jawa Barat, dalam wawancara antara peneliti dengan informan pada tanggal 22 Februari 2018 yang  ditemui  di  kantornya  (salah  satu  Kantor  Pertanahan  di  Jawa  Barat).  Bpk.  MM berpendapat bahwa proses pelaksanaan pembebanan HT menggunakan SKMHT terkait pemberian  dan take  over fasilitas  kredit, yang  saat  ditandatanganinya  SKMHT  agunan objek  HT  masih  menjadi  agunan  (masih  dibebani  HT)  untuk  kreditor  lain,  maka SKMHT  atas  agunan  objek  HT  tersebut  secara  hukum  tidak  sah  dan  tidak  dapat dijadikan dasar pemberian HT (pembuatan APHT) karena secara  hukum agunan objek HT  yang  masih  menjadi  agunan  (masih  dibebani  HT)  untuk  kreditor  lain  tidak  dapat dibebani HT untuk kreditor yang berbeda. 28
Pendapat  yang  berbeda  disampaikan  oleh  Bpk.  Tri  yang  merupakan  salah  satu notaris/PPAT  rekanan  Bank  B,  dalam  diskusi  pribadi  dengan  peneliti  pada  tanggal  19 Desember  2017  yang  ditemui  di  kantor  rekanannya  (Kantor  Pusat  PT.  Bank  B,  Tbk.). Bpk.  Tri  berpendapat  bahwa  proses  pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan SKMHT dalam pemberian dan take over fasilitas kredit seperti yang biasa dilakukan di Bank B sah dan tidak melawan hukum. 29 Bpk. Tri menjelaskan bahwa SKMHT hanya merupakan sarana agar penerima kuasa dapat menggantikan kedudukan pemilik agunan untuk  menandatangani  APHT  agar  HT  tetap  dapat  dipasang  pada  saat  agunan  sudah diterima oleh Kreditor 2 dan siap ditandatangani APHT walaupun pemilik agunan tidak hadir.  Dengan  ditandatanganinya  SKMHT,  HT  belum  diberikan,  karena  HT  diberikan pada saat ditandatanganinya APHT dan HT lahir pada saat APHT didaftarkan di kantor pertanahan. 30 Pada  proses  pembebanan  HT  yang  biasa  dilakukan  pada  Bank  B,  HT peringkat  1  (pertama)  baru  (untuk  Kreditor  2)  lahir  setelah  pendaftaran  APHT  yang dilakukan  setelah  fasilitas  kredit  dari  Kreditor  1  lunas  dan  HT  atas  agunan  untuk Kreditor  1  dilakukan roya .  Jadi  tidak  ada  persoalan  pemberian  HT  yang  saling berbenturan  (seperti  anggapan  adanya  2  (dua)  HT  yang  sama-sama  peringkat  1 (pertama) untuk Kreditor 1 dan Kreditor 2). 31
Pendapat  serupa  disampaikan  oleh  Bpk.  Fais  yang  merupakan  salah  satu notaris/PPAT  rekanan  Bank  B,  dalam  diskusi  pribadi  dengan  peneliti  pada  tanggal  20 November  2017  yang  ditemui  di  kantor  rekanannya  (Kantor  Pusat  PT.  Bank  B,  Tbk.). Bpk.  Fais  berpendapat  bahwa  proses  pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan SKMHT dalam pemberian dan take over fasilitas kredit seperti yang biasa dilakukan di
27 Ibid .
28 Wawancara  peneliti dengan  informan, Bpk. MM, pegawai  Kantor Pertanahan 2, Koordinator Hak Tanggungan, Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018.
29 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Bpk.  Tri. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017.
30 Ibid . 31 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Bank  B tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum positif. 32 Selanjutnya, Bpk. Fais menjelaskan bahwa SKMHT hanya merupakan kuasa yang digunakan sebagai media  supaya  penerima  kuasa  dapat  menggantikan  kedudukan  pemilik  agunan  dalam memberikan  HT  (dengan  dibuatnya  APHT)  untuk  menjaga  agar  HT  tetap  dapat dipasang  sekalipun  pemilik  agunan  tidak  dapat  hadir  pada  saat  agunan  sudah  diterima oleh  Kreditor  2  dan  siap  ditandatanganinya  APHT.  Saat  ditandatanganinya  SKMHT, HT  belum  diberikan,  karena  HT  diberikan  pada  saat  ditandatanganinya  APHT.  HT sudah tentu belum lahir, karena HT lahir pada saat APHT didaftarkan di BPN. 33 Dalam kasus-kasus  seperti  yang  dilakukan  di  Bank  B,  HT  peringkat  1  (pertama)  baru  (untuk Kreditor 2) lahir setelah didaftarkan. Kondisi tersebut baru terjadi setelah fasilitas kredit di  keditor  1  lunas,  dan  HT  atas  agunan  untuk  Kreditor  1  berakhir  seiring  dengan lunasnya fasilitas kredit di Kreditor 1 dan diberikannya surat roya . Yang artinya, tidak ada persoalan pemberian HT yang saling berbenturan (seperti anggapan adanya 2 (dua) HT yang sama-sama peringkat 1 (Pertama) untuk kreditor yang berbeda). 34
Pendapat  lain  yang  serupa  disampaikan  oleh  Santi  yang  merupakan  salah  satu notaris/PPAT  rekanan  Bank  B,  dalam  diskusi  pribadi  dengan  peneliti  pada  tanggal  20 Desember  2017  yang  ditemui  di  kantor  rekanannya  (Kantor  Pusat  PT.  Bank  B,  Tbk.). Santi  berpendapat  bahwa  proses  pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT dalam pemberian dan take over fasilitas kredit seperti yang biasa dilakukan di Bank B tidak melanggar hukum positif. 35 Santi menjelaskan bahwa SKMHT hanya merupakan kuasa  yang  digunakan  sebagai  media  supaya  penerima  kuasa  dapat  menggantikan kedudukan pemilik agunan dalam menandatangani APHT, agar HT tetap dapat dipasang walaupun pemilik agunan tidak bersedia hadir menandatangani APHT pada saat agunan sudah diterima oleh  Kreditor 2 dan APHT siap ditandatangani. Saat ditandatanganinya SKMHT, HT belum diberikan, karena HT diberikan pada saat ditandatanganinya APHT dan  HT  lahir  pada  saat  APHT  didaftarkan  di  kantor  pertanahan. 36 Dalam  proses pembebanan HT seperti  yang biasa dilakukan pada Bank B,  HT  peringkat 1 (pertama) baru  (untuk  Kreditor  2)  lahir  setelah  didaftarkan.  Kondisi  tersebut  baru  terjadi  setelah fasilitas  kredit  di  Kreditor  1  lunas,  dan  HT  atas  agunan  untuk  Kreditor  1  berakhir dengan  lunasnya  fasilitas  kredit  di  Kreditor  1  dan  diberikannya  surat roya .  Sehingga, tidak ada persoalan pemberian HT yang saling berbenturan (seperti anggapan adanya 2 (dua) HT yang sama-sama peringkat 1 (pertama) untuk kreditor yang berbeda). 37
32 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Bpk.  Fais. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2017.
33 Ibid . 34 Ibid . 35 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Santi. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017.
36 Ibid . 37 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Pendapat  ketiga  notaris/PPAT  di  atas  juga  sejalan  dengan  pendapat  Bpk. Gabriel,  yang  merupakan  Manager  Legal  Kredit  Bank  B  yang  disampaikan  dalam diskusi  pribadi  dengan  peneliti  pada  tanggal  22  November  2017  yang  ditemui  di kantornya (Kantor Pusat PT. Bank  B, Tbk.).  Bpk.  Gabriel berpendapat bahwa Standar Operation  Procedur (SOP)  dan  proses  pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan SKMHT dalam pemberian dan take over fasilitas kredit atas nama debitor dari Kreditor 1 oleh Kreditor 2 tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum positif. 38
Bpk.  Gabriel  pun  menjelaskan  bahwa  SKMHT  hanya  merupakan  kuasa  untuk menggantikan kedudukan pemilik jaminan dalam memberikan HT (saat penandatanganan  APHT)  untuk  menjaga  agar  HT  tetap  dapat  dipasang  sekalipun pemilik agunan  tidak dapat hadir pada  saat agunan sudah diterima oleh Kreditor 2 dan siap  ditandatanganinya  APHT.  Pada  umumnya  pemilik  agunan  wajib  dan  akan  hadir untuk menandatangani dokumen pengikatan agunan (baik APHT atau melalui SKMHT) bertepatan  dengan  penandatanganan  perjanjian  kredit.  Namun,  pada  praktiknya  saat fasilitas kredit sudah dicairkan belum tentu pemilik agunan mau atau dapat hadir untuk menandatngani  APHT,  padahal  di  sisi  lain  harus  segera  ditandatangani  APHT mengingat  adanya  batas  waktu  keberlakuan  SKMHT. 39 Saat  ditandatanganinya SKMHT, HT belum diberikan karena HT diberikan pada saat ditandatanganinya APHT. HT  sudah  tentu  belum  lahir,  karena  HT  lahir  pada  saat  APHT  didaftarkan  di  kantor pertanahan. 40 Dalam  kasus  di  atas  HT  peringkat  1  (pertama)  baru  (untuk  Kreditor  2) lahir setelah didaftarkan. Kondisi tersebut baru terjadi setelah fasilitas kredit di Kreditor 1 lunas, dan HT atas agunan untuk Kreditor 1 berakhir seiring dengan lunasnya fasilitas kredit  di  Kreditor  1  dan  diberikannya  surat roya ,  untuk  kemudian  dilakukan “pengecekan  sertipikat”  sebelum  penandatanganan  APHT  untuk  pemasangan  HT peringkat 1 (pertama) baru (untuk Kreditor 2). Sehingga, walaupun Bank B mewajibkan pencantuman  janji  dalam  SKMHT  bahwa  HT  yang  akan  diberikan  oleh  pemberi  HT kepada  Kreditor  2  selaku  penerima  HT  berupa  HT  peringkat  1,  tidak  ada  persoalan pemberian HT  yang  saling berbenturan, seperti anggapan adanya benturan 2 (dua)  HT yang  sama-sama  ditulis  peringkat  1  (pertama)  untuk  kreditor  yang  berbeda,  karena pemberian  HT  (dengan  penandatanganan  APHT)  untuk  Kreditor  1  baru  dilakukan setelah HT peringkat 1 untuk Kreditor 2 hapus. 41
Pasal 5 UUHT mengatur sebagai berikut:
(1)  Suatu  objek  hak  tanggungan  dapat  dibebani  dengan  lebih  dari  satu  hak tanggungan guna menjamin pelunasan dari satu utang.
38 Wawancara  peneliti  dengan  Pejabat  Legal  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Bpk.  Gabriel. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 November 2017.
39 Ibid .
40 Ibid . 41 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
(2)   Apabila  suatu  objek  hak  tanggungan  dibebani  dengan  lebih  dari  satu  hak tanggungan,  peringkat  masing-masing  hak  tanggungan  ditentukan  menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan.
(3)   Peringkat  hak  tanggungan  yang  didaftar  pada  tanggal  yang  sama  ditentukan menurut  tanggal  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  yang bersangkutan.
Menurut  Boedi  Harsono,  dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum  Agraria Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya ,  bahwa  “satu  objek  dapat  dibebani  lebih  dari  satu  HT,  yang  masing- masing menjamin pelunasan piutang tertentu”. 42
Menurut  H.  Salim  HS.,  dalam  bukunya  yang  berjudul Perkembangan  Hukum Jaminan Indonesia , bahwa “Pasal 5 ayat (1) UUHT menentukan bahwa suatu objek HT dapat dibebani lebih dari satu HT guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang”. 43
Mendukung  pendapat-pendapat  tersebut  di  atas,  I  Ketut  Oka  Setiawan  dalam wawancara dengan peneliti  yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2018, berpendapat bahwa terhadap agunan yang telah dibebani HT, agunan dapat dibebani HT lagi (bahkan dengan HT untuk kreditor lain) sepanjang nilainya mencukupi, dan masing-masing HT yang  diberikan  akan  dibedakan  berdasarkan  peringkat  sesuai  urutannya  masing- masing. 44
Menurut ST. Remy  Sjahdeini, dalam  bukunya  yang berjudul Hak Tanggungan, Asas-Asas,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  dan  Masalah  yang  Dihadapi  oleh  Perbankan (Suatu Kajian Mengenai UUHT) , bahwa “dari Pasal 5 ayat (2) dan dari Pasal 6 UUHT, dapat  diketahui  bahwa  hak-hak  tanggungan  yang  dibebankan  di  atas  suatu  objek  HT berperingkat antara yang satu dengan yang lainnya.” 45
Dengan  menilai  bahwa  SKMHT  adalah  bagian  dari  cara  pemberian  HT, walaupun  HT  belum  lahir  namun  hakikatnya  HT  sudah  diberikan  mengingat  SKMHT dengan  sifatnya  sebagai  kuasa  mutlak  (untuk  melakukan  perbuatan  hukum membebankan  hak  tanggungan)  sebagaimana  Pasal  15  ayat  (2)  UUHT  yang  mengatur bahwa SKMHT sebagai kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah  dilaksanakan  atau  karena  telah  habis  jangka  waktunya,  dan  dengan  mengingat bahwa SKMHT juga sudah masuk dalam tahap pemberian HT didasarkan pada tata cara pemberian HT yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT yang menyatakan ada 2 (dua) cara pemberian HT, yaitu sebagaimana dalam Pasal 10 UUHT diatur tentang tata cara pemberian HT oleh pemberi HT secara langsung (dengan APHT), dan dalam Pasal
42 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 429.
43 Ibid. , hlm. 123.
44 Wawancara  peneliti  dengan  I  Ketut  Oka  Setiawan,  ahli  hukum  jaminan  dan  hukum pendaftaran tanah. Wawancara dilakukan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2018.
45 ST. Remy Sjahdeini, op. cit. , hlm. 123.

## Jurnal Legal Reasoning
15  UUHT  diatur  tentang  pemberian  kuasa  pembebanan  HT  oleh  pemberi  HT  kepada penerima  kuasa  (melalui  SKMHT) 46 ,  maka  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT atas objek HT yang masih terikat agunan untuk kreditor lain secara hukum adalah sah.
Menurut Adrian Sutedi, dalam bukunya yang berjudul Hukum Hak Tanggungan , dijelaskan bahwa pengikatan agunan sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit dengan HT  ini  dilakukan  apabila  seorang  nasabah  (debitor)  yang  mendapatkan  fasilitas  kredit dari  bank  (kreditor),  menjadikan  barang  tidak  bergerak  yang  berupa  tanah  (hak  atas tanah)  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  yang  tidak  berkaitan  dengan  tanah tersebut  (misalnya  bangunan,  tanaman,  patung,  dan  sebagainya)  sebagai  agunan  untuk jaminan pelunasan utang tanpa debitor menyerahkan barang agunan tersebut secara fisik kepada  bank  (kreditor). 47 Artinya,  barang  yang  menjadi  agunan  tersebut  secara  fisik tetap  dikuasai  oleh  orang  yang  bersangkutan  dan  kepemilikannya  tetap  berada  pada pemilik  semula,  tetapi  karena  dijadikan  agunan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang dengan  diadakannya  perjanjian  HT,  sehingga  kewenangan  pemberi  HT  untuk melaksanakan  perbuatan  hukum  dengan  pihak  ketiga  atau  perbuatannya  lain  yang mengakibatkan  turunnya  nilai  agunan  itu  dibatasi  dengan  HT  yang  dimiliki  oleh  bank sebagai pemegang HT tersebut. 48 Dengan demikian, hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap  berada  pada  pemilik  semula  atau  pemberi  HT,  sedangkan  kreditor  hanya mempunyai  HT  saja  yang  memberikan  hak  untuk  mendapatkan  pelunasan  atas piutangnya terlebih dahulu dari kreditor lainnya. 49 Pelaksanaan pengikatan jaminan ini merupakan accessoir dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit, oleh karena itu pelaksanaan  pengikatan  agunan  tersebut baru  dapat  dilakukan  setelah  perjanjian  kredit diselesaikan. 50
Dalam  Pasal  1  angka  1  UUHT  disebutkan  pengertian  HT.  Yang  dimaksud dengan  HT  adalah:  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan  dengan  tanah  itu  untuk  pelunasan  hutang  tertentu  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor lainnya. 51
ST.  Remy  Sjahdeini,  dalam  bukunya Hak  Tanggungan,  Asas-Asas,  Ketentuan- Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai UUHT) ,  menegaskan  bahwa  HT  tidak  menjadikan  pemegang  HT  menjadi  pemilik
46 H. Salim HS., op. cit. , hlm. 146. 47 Adrian Sutedi, op. cit. , hlm. 87-88. 48 Ibid . 49 Ibid . 50 Ibid . 51 Indonesia (a), loc. cit. , Psl. 1 angka 1.

## Jurnal Legal Reasoning
agunan objek HT. Bahkan dalam HT ada asas objek HT tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang HT bila debitor cidera janji. 52
Pasal  6  UUHT  mengatur  bahwa,  “Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” 53
Searah dengan pendapat yang diberikan Adrian Sutedi dan ST. Remy Sjahdeini yang masing-masing dalam bukunya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, I Ketut Oka  Setiawan  berpendapat  bahwa  “Pasal  6  UUHT  menggambarkan  dengan diberikannya  HT  tidak  menjadikan  penerima  HT  sebagai  pemilik,  melainkan kepemilikannya  tetap  berada  pada  pemilik  agunan.” 54 Dengan  diberikannya  HT,  maka pemberi  HT  memberikan  kekuasaan  kepada  pemegang  HT  untuk  menjual  objek  HT melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan objek HT. 55 Dengan  dipunyainya  kekuasaan  itu  sehingga  pemegang  HT  mempunyai  hak kebendaan. 56 Hak kebendaan adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada si subjek untuk bertindak terhadap benda itu. 57 Pemberian HT bukan merupakan tindakan menukar  atau  menjual  objek  HT. 58 Dengan  pemberian  HT,  hak  menjual  yang  dimiliki pemegang HT timbul setelah utang jatuh tempo, utang tidak dilunasi, dan terbukti telah dilakukan somasi. 59 Sebelum utang jatuh tempo, utang tidak dilunasi, dan terbukti telah dilakukan somasi, pemegang HT tetap memiliki hak kebendaan, namun kekuasaan yang dimiliki pemegang HT untuk menjual objek HT belum dapat digunakan. 60
Dengan  dibebani  HT,  objek  yang  dijadikan  agunan  subjek  haknya  menjadi  2 (dua). Sifat hak  yang dimiliki subjek pemberi HT (pemilik agunan objek HT)  sifatnya “tidak ada batasnya” (sifatnya aktif terus-menerus, tidak dibatasi oleh pembebanan HT atas  agunan).  Sedangkan  sifat  hak  yang  dimiliki  subjek  pemegang  HT  (kreditor) sifatnya  aktif  (dapat  digunakan)  setelah  utang  jatuh  tempo,  utang  tidak  dilunasi,  dan terbukti telah dilakukan somasi. 61
Pasal  6  UUHT  menggambarkan  bahwa  HT  merupakan  pemberian  jaminan pelunasan  utang  dengan  cara  menjual.  HT  tidak  menjadikan  penerima  HT  sebagai pemilik  objek  HT,  melainkan  kepemilikannya  tetap  berada  pada  pemilik  agunan. Sehingga, hak yang dimiliki subjek pemberi HT aktif terus-menerus (tidak dibatasi oleh
52 ST. Remy Sjahdeini, op. cit. , hlm. 45. 53 Indonesia (a), loc. cit ., Psl. 6. 54 Wawancara  peneliti  dengan  I  Ketut  Oka  Setiawan,  ahli  hukum  jaminan  dan  hukum pendaftaran tanah. Wawancara dilakukan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2018.
55 Ibid . 56 Ibid . 57 Ibid . 58 Ibid . 59 Ibid . 60 Ibid . 61 Ibid .
pembebanan  HT),  sehingga  kapan  saja  pemilik  agunan  akan  menjual  agunan  atau membebani agunan dengan HT yang lain lagi, maka diperbolehkan. 62
Namun di sisi lain, walaupun pemilik agunan berhak membebani agunan objek HT  dengan  HT  untuk  kreditor  lain,  kreditor  pemegang  HT  lama  tidak  perlu  khawatir karena hak-haknya dilindungi dengan salah satu asas dalam HT yaitu asas droit de suite. Boedi  Harsono,  dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  mengatakan bahwa  HT  juga  tetap  membebani  objek HT  di  tangan  siapapun  benda tersebut  berada. Ketentuan ini berarti, bahwa kreditor pemegang HT tetap berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (” droit de suite ”) (Pasal 7 UUHT). 63 Droit de suite bermakna bahwa HT tetap membebani objek HT di tangan siapapun  benda tersebut  berada. 64 Ketentuan  ini  berarti,  bahwa  kreditor  pemegang  HT tetap berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya kepada pihak  lain. 65 Bahkan  menurut  Boedi  Harsono,  dalam  HT  berlaku  asas  perlindungan yang  seimbang,  yang  artinya  bahwa  hukum  bukan  hanya  memperhatikan  kepentingan kreditor.  Perlindungan  juga  diberikan  kepada  debitor  dan  pemberi  HT.  Bahkan  juga kepada  pihak  ketiga  yang  kepentingannya  bisa  terpengaruh  oleh  cara  penyelesaian utang-piutang  kreditor  dan  debitor,  dalam  hal  debitor  cidera  janji.  Pihak  ketiga  itu khususnya para kreditor yang lain dan pihak yang memberi objek HT. 66
Sejalan  dengan  pendapat  Boedi  Harsono  di  atas,  menurut  Adrian  Sutedi  HT selalu  mengikuti  objeknya  dalam  tangan  siapa  pun  objek  tersebut  berada.  Artinya, benda-benda yang dijadikan objek HT itu tetap terbeban HT walau di tangan siapa pun benda  itu  berada. Jadi meskipun  hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek  HT  tersebut  telah beralih atau berpindah kepada orang lain, namun HT yang ada tetap melekat pada objek tersebut dan tetap mempunyai kekuatan mengikat. 67
Begitu  pula  menurut  ST.  Remy  Sjahdeini,  yang  menyatakan  bahwa  HT  tidak akan  berakhir  sekalipun  objek  HT  itu  beralih  kepada  pihak  lain  oleh  karena  sebab apapun  juga.  Berdasarkan  asas droit  de  suite ,  pemegang  HT  akan  selalu  dapat melaksanakan haknya dalam tangan siapapun benda itu berpindah. 68 Asas droit de suite memberikan  sifat  kepada  HT  sebagai  hak  kebendaan  ( zakelijkrecht ).  Hak  kebendaan adalah  hak  yang  mutlak.  Artinya,  hak  ini  dapat  dipertahankan  terhadap  siapapun. Pemegang hak tersebut berhak untuk menuntut siapapun juga yang mengganggu haknya itu.  Dilihat  secara  pasif  setiap  orang  wajib  menghormati  hak  itu. 69 Asas  atau  sifat  HT yang  demikian  inilah  yang  memberikan  kepastian  kepada  kreditor  mengenai  haknya
62 Ibid.
63 Boedi Harsono, op. cit. , hlm. 419. 64 Ibid . 65 Ibid . 66 Ibid. , hlm. 421-422.
67 Adrian Sutedi, op. cit. , hlm. 55.
68 ST. Remy Sjahdeini, op. cit. , hlm. 38-39.
69 Ibid. , hlm. 39.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
untuk  memperoleh  pelunasan  dari  hasil  penjualan  atas  tanah  atau  hak  atas  tanah  yang menjadi objek HT itu bila debitor ingkar janji, sekalipun tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek HT itu dijual oleh pemiliknya (pemberi HT) kepada pihak ketiga. 70
Mendukung  pendapat-pendapat  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  I  Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa dalam HT berlaku asas droit de suite. Asas droit de suite dimaterilkan  dalam  Pasal  7  UUHT  yang  mengatur  bahwa  HT  tetap  mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek HT tersebut berada . 71 Dengan adanya asas droit de suite dalam HT, maka HT tetap mengikuti agunan objek HT dalam tangan siapapun agunan objek HT tersebut berada. Artinya, kreditor pemegang HT tetap berhak menjual melalui  lelang  agunan  tersebut  (untuk  melunasi  utang  debitor  apabila  debitor wanprestasi),  walaupun  agunan  sudah  dipindahkan  kepemilikan  haknya  kepada  pihak lain. 72
Asas droit  de  suite (sebagaimana  dimaterilkan  dalam  Pasal  7  UUHT), mengambarkan  bahwa  HT  tetap  membebani  agunan  objek  HT  di  tangan  siapapun agunan objek HT tersebut berada. Dengan adanya asas droit de suite walaupun pemilik agunan  telah  menjual  agunan  atau membebani  agunan  dengan  HT  untuk  kreditor  lain, hak kreditor pemegang HT tetap terlindungi karena kreditor pemegang HT tetap berhak menjual agunan objek HT tersebut melalui lelang (untuk melunasi utang debitor apabila debitor wanprestasi), bahkan walaupun agunan sudah dipindahkan kepemilikan haknya kepada pihak lain (begitu pula jika agunan dibebani dengan HT untuk kreditor lain). 73
Pasal  7  UUHT  mengatur  bahwa,  “hak  tanggungan  tetap  mengikuti  objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada . ” 74 Menurut ST. Remy Sjahdeini, bahwa Pasal  7  UUHT  mengandung  makna  HT  tetap  mengikuti  objeknya  dalam  tangan siapapun  objek  tersebut  berada.  Dengan  demikian,  HT  tidak  akan  berakhir  sekalipun objek HT itu beralih kepada pihak lain oleh karena sebab apapun juga. Berdasarkan asas ini,  pemegang  HT  akan  selalu  dapat  melaksanakan  haknya  dalam  tangan  siapapun benda  itu  berpindah.  Ketentuan  Pasal  7  UUHT  ini  merupakan  materialisasi  dari  asas yang disebut “ droit de suite ” atau “ zaakgevolg. ” 75
Lebih lanjut I Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa kalau setiap agunan objek HT akan dibebani HT untuk kreditor lain diharuskan pemilik agunan memperoleh izin (bicara dalam arti positif) terlebih dahulu dari kreditor pemegang HT lama, maka sama artinya hak pemilik agunan sebagai subjek hukum pemilik menjadi “mati,” dan hilang pula (menganggap tidak ada) asas droit de suite . 76
70 Ibid. , hlm. 40. 71 Wawancara  peneliti  dengan  I  Ketut  Oka  Setiawan,  ahli  hukum  jaminan  dan  hukum pendaftaran tanah. Wawancara dilakukan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2018.
72 Ibid . 73 Ibid . 74 Indonesia (a), loc. cit ., Psl. 7.
75 ST. Remy Sjahdeini, op. cit. , hlm. 38-39.
76 Wawancara  peneliti  dengan  I  Ketut  Oka  Setiawan,  ahli  hukum  jaminan  dan  hukum pendaftaran tanah. Wawancara dilakukan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2018.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Pemilik  agunan  tidak  perlu  memperoleh  izin  dari  kreditor  pemegang  HT  lama terlebih  dahulu  apabila  agunan  objek  HT  akan  dibebani  HT  untuk  kreditor  lain. 77 Seharusnya  dengan  tetap  dipegangnya  hak  kepemilikan  oleh pemilik  agunan,  pemilik agunan berhak bebas kapan saja mengalihkan atau membebani agunan dengan HT yang lain  lagi  (tidak  dibatasi  oleh  adanya  HT  yang  telah  membebaninya),  apabila  pemilik agunan  akan  membebani  agunan  dengan  HT  untuk  kreditor  lain  tidak  perlu  meminta izin dari kreditor pemegang HT lama. Di sisi lain, walaupun agunan objek HT dibebani HT  untuk  kreditor  lain,  kreditor  pemegang  HT  lama  juga  tetap  terlindungi  dengan adanya asas droit de suite karena HT untuk pemegang HT lama tetap mengikuti agunan objek  HT  dalam  tangan  siapapun  agunan  objek  HT  tersebut  berada.  Bahkan,  apabila agunan  objek  HT  dijual  kepada  pihak  lain,  kreditor  pemegang  HT  lama  terlindungi dengan  adanya  asas  dalam  jual  beli  bahwa  benda  yang  dijual  tidak  menghapuskan beban. 78
2.  Dasar  Notaris/PPAT  Membuat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT) yang Dibuat Terhadap Agunan yang Masih Dibebani Hak Tanggungan (HT) untuk Kreditor Lain
Dasar  pemikiran  yang  digunakan  oleh  notaris/PPAT  dalam  membuat  SKMHT atas  objek  HT  yang  masih  terikat  agunan  untuk  kreditor  lain  adalah  SKMHT  hanya merupakan  kuasa  yang  digunakan  sebagai  media  agar  penerima  kuasa  dapat menggantikan  kedudukan  pemilik  agunan  dalam  memberikan  HT  (dengan  dibuatnya APHT)  untuk  menjaga  agar  HT  tetap  dapat  dipasang  sekalipun  pemilik  agunan  tidak dapat hadir pada saat agunan sudah diterima oleh Kreditor 2 dan siap ditandatanganinya APHT. Saat ditandatanganinya SKMHT HT belum diberikan, karena HT diberikan pada saat ditandatanganinya APHT, dan HT baru lahir pada saat APHT didaftarkan di kantor pertanahan  yang  dilakukan  setelah  fasilitas  kredit  di  Kreditor  1  lunas  dan  HT  atas agunan  untuk  Kreditor  1  berakhir.  Artinya,  tidak  ada  persoalan  pemberian  HT  yang saling  berbenturan  (seperti  anggapan  adanya  2  (dua)  HT  yang  sama-sama  peringkat  1 (pertama)  untuk  kreditor  yang  berbeda).  Dasar  pemikiran  tersebut  tergambar  dari beberapa pernyataan notaris/PPAT dalam wawancara dengan peneliti, yang menyatakan bahwa:
1. SKMHT  hanya  merupakan  sarana  agar  penerima  kuasa  dapat  menggantikan kedudukan  pemilik  agunan  untuk  menandatangani  APHT  agar  HT  tetap  dapat dipasang  pada  saat  agunan  sudah  diterima  oleh  Kreditor  2  dan  siap ditandatangani  APHT  walaupun  pemilik  agunan  tidak  hadir.  Dengan ditandatanganinya SKMHT, HT belum diberikan, karena HT diberikan pada saat ditandatanganinya  APHT  dan  HT  lahir  pada  saat  APHT  didaftarkan  di  kantor
77 Ibid .
78 Ibid .
pertanahan. 79 Pada  proses  pembebanan  HT  yang  biasa  dilakukan  pada  Bank  B, HT  peringkat  1  (pertama)  baru  (untuk  Kreditor  2)  lahir  setelah  pendaftaran APHT yang dilakukan setelah fasilitas kredit dari  Kreditor 1 lunas dan HT atas agunan untuk Kreditor 1 dilakukan roya . Jadi tidak ada persoalan pemberian HT yang saling berbenturan (seperti anggapan adanya 2 (dua)  HT  yang sama-sama peringkat 1 (pertama) untuk Kreditor 1 dan Kreditor 2). 80
2. Tuan Fais seorang Notaris/PPAT menjelaskan bahwa SKMHT hanya merupakan kuasa  yang  digunakan  sebagai  media  supaya  penerima  kuasa  dapat menggantikan  kedudukan  pemilik  agunan  dalam  memberikan  HT  (dengan dibuatnya  APHT)  untuk  menjaga  agar  HT  tetap  dapat  dipasang  sekalipun pemilik agunan tidak dapat hadir pada saat agunan sudah diterima oleh Kreditor 2  dan  siap  ditandatanganinya  APHT.  Saat  ditandatanganinya  SKMHT,  HT belum  diberikan,  karena  HT  diberikan  pada  saat  ditandatanganinya  APHT.  HT sudah tentu belum lahir, karena HT lahir pada saat APHT didaftarkan di BPN. 81 Dalam kasus-kasus seperti yang dilakukan di Bank B, HT peringkat 1 (pertama) baru  (untuk  Kreditor  2)  lahir  setelah  didaftarkan.  Kondisi  tersebut  baru  terjadi setelah fasilitas kredit di Kreditor 1 lunas, dan HT atas agunan untuk Kreditor 1 berakhir seiring dengan lunasnya fasilitas kredit di  Kreditor 1 dan diberikannya surat roya .  Yang  artinya  tidak  ada  persoalan  pemberian  HT  yang  saling berbenturan  (seperti anggapan  adanya  2  (dua)  HT  yang  sama-sama  peringkat  1 (pertama) untuk kreditor yang berbeda). 82
3. Proses  pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT  dalam  pemberian dan take  over fasilitas  kredit  seperti  yang  biasa  dilakukan  di  Bank  B  tidak melanggar  hukum  positif. 83 Santi  seorang  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B menjelaskan  bahwa  SKMHT  hanya  merupakan  kuasa  yang  digunakan  sebagai media  supaya  penerima  kuasa  dapat  menggantikan  kedudukan  pemilik  agunan dalam menandatangani APHT, agar  HT tetap dapat dipasang walaupun  pemilik agunan  tidak  bersedia  hadir  menandatangani  APHT  pada  saat  agunan  sudah diterima oleh Kreditor 2 dan APHT siap ditandatangani. Saat ditandatanganinya SKMHT, HT belum diberikan, karena HT diberikan pada saat ditandatanganinya APHT.  HT  dan  HT  lahir  pada  saat  APHT  didaftarkan  di  kantor  pertanahan. 84 Dalam  proses  pembebanan  HT  seperti  yang  biasa  dilakukan  pada  Bank  B,  HT peringkat 1 (pertama) baru (untuk Kreditor 2) lahir setelah didaftarkan. Kondisi
79 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Bpk.  Tri. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017.
80 Ibid . 81 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Bpk.  Fais. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2017.
82 Ibid .
83 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Santi. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017.
84 Ibid .
tersebut  baru  terjadi  setelah  fasilitas  kredit  di  Kreditor  1  lunas,  dan  HT  atas agunan untuk Kreditor 1 berakhir dengan lunasnya fasilitas kredit di  Kreditor 1 dan diberikannya surat roya . Sehingga, tidak ada persoalan pemberian HT yang saling  berbenturan  (seperti  anggapan  adanya  2  (dua)  HT  yang  sama-sama peringkat 1 (pertama) untuk kreditor yang berbeda). 85
Menurut  peneliti,  pendapat  ketiga  notaris/PPAT  tersebut  di  atas  kurang  tepat karena bahwa menempatkan SKMHT sekedar sebagai sarana agar penerima kuasa dapat menggantikan  kedudukan  pemilik  agunan  untuk  menandatangani  APHT  adalah  dirasa kurang  tepat  mengingat  SKMHT  dengan  sifatnya  sebagai  kuasa  mutlak  (untuk melakukan  perbuatan  hukum  membebankan  hak  tanggungan)  sebagaimana  Pasal  15 ayat (2) UUHT yang mengatur bahwa SKMHT sebagai kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali  karena  kuasa  tersebut  telah  dilaksanakan  atau  karena  telah  habis  jangka waktunya. Selain itu, memanglah benar bahwa HT lahir pada saat APHT didaftarkan di kantor  pertanahan.  Namun,  menurut  peneliti,  SKMHT  juga  sudah  masuk  dalam  tahap pemberian HT. Hal ini didasarkan pada ketentuan mengenai cara pemberian HT diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT yang menyatakan ada 2 (dua) cara pemberian HT, yaitu  sebagaimana  dalam  Pasal  10  UUHT  diatur  tentang  tata  cara  pemberian  HT  oleh pemberi HT secara langsung (dengan APHT), dan dalam Pasal 15 UUHT diatur tentang pemberian  kuasa  pembebanan  HT  oleh  pemberi  HT  kepada  penerima  kuasa  (melalui SKMHT). 86 Namun  demikian  pembuatan  SKMHT  atas  objek  HT  yang  masih  terikat agunan  untuk  kreditor  lain  adalah  sah  atas  dasar  bahwa  terhadap  agunan  yang  telah dibebani  HT,  agunan  dapat  dibebani  HT  lagi  (bahkan  dengan  HT  untuk  kreditor  lain) sepanjang nilainya mencukupi, dan masing-masing HT yang diberikan akan dibedakan berdasarkan peringkat sesuai urutannya masing-masing. 87
Alasan  lain  yang  dijadikan  dasar  oleh  notaris/PPAT  ialah  pada  praktik pembebanan HT untuk beberapa aspek cenderung mendasarkan pada ketentuan/kebiasaan umum yang dilakukan pada kantor pertanahan dalam praktik, yang salah  satunya  tergambar  dari  beberapa  pernyataan  notaris/PPAT  dalam  wawancara dengan peneliti, yang menyatakan bahwa:
1. Seandainya  pun  ada  persoalan  pelanggaran  hukum  dalam  pelaksanaan pembebanan HT menggunakan SKMHT dalam pemberian dan take over fasilitas kredit dengan prosedur yang biasa dilakukan di Bank B sudah pasti dalam proses pendaftaran  HT  akan  ditolak  oleh  BPN.  Faktanya  selama  yang  bersangkutan bertugas  sebagai  notaris/PPAT,  proses  pelaksanaan  pembebanan  HT menggunakan  SKMHT  sebagaimana  dimaksud  di  atas  tetap  dapat  dijalankan (tidak  ditolak  oleh  kantor  pertanahan).  Dengan  telah  terbitnya  SHT,  maka  HT
85 Ibid .
86 H. Salim HS., op. cit. , hlm. 146.
87 Wawancara  peneliti  dengan  I  Ketut  Oka  Setiawan,  ahli  hukum  jaminan  dan  hukum pendaftaran tanah. Wawancara dilakukan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2018.
atas  agunan  dengan  berbagai  kelengkapan  dokumen  dan  caranya  tersebut dianggap sah secara hukum (berlaku dan mengikat secara Hukum). 88
2. Seandainya  pun  SKMHT  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  pembebanan  HT dalam  pemberian  dan take  over fasilitas  kredit  dengan  prosedur  yang  biasa dilakukan  di  Bank  B  dianggap  tidak  sah  dan  melawan  hukum,  tentunya  akan dipersoalkan  oleh  kantor  pertanahan  pada  saat  dilakukan  pendaftaran  HT. Namun,  faktanya  selama  yang  bersangkutan  bertugas  sebagai  notaris/PPAT, proses  pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT  sebagaimana dimaksud  di  atas  tidak  dipersoalkan  oleh  kantor  pertanahan  dan  tetap  dapat diterbitkan SHT. Dengan telah terbitnya SHT atas agunan tersebut, maka proses pembebanan  HT  dengan  segala  kelengkapan  dokumen  dan  caranya  tersebut dianggap sah dan tidak melawan hukum. 89
3. Dalam  praktik  selama ini  pelaksanaan  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT dalam take  over fasilitas  kredit  dengan  proses  sebagaimana  dimaksud  tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh BPN dan tetap dapat diterbitkan SHT. Sehingga, dengan  tidak  dipersoalkan  oleh  BPN  dan  dapat  diterbitkan  SHT,  maka  artinya proses  pembebanan  HT  menggunakan  SKMHT  dengan  proses  sebagaimana dimaksud  tersebut  dengan  segala  kelengkapan  dan  tahapannya  dianggap  sah secara  hukum.  Terlebih  pelaksanaan  peraturan  mengenai  kewajiban  PPAT menerima  asli  sertipikat  agunan  dan  melakukan  pengecekan  sertipikat  sebelum ditandatanganinya  SKMHT  tersebut  tidak  memungkinkan  untuk  dilaksanakan karena  dalam  praktik take  over fasilitas  kredit  sulit  untuk  meminjam/meminta sertipikat agunan dari Kreditor 1 sebelum fasilitas kredit atas nama debitor pada Kreditor 1 dilunasi. 90
Padahal  kondisi  praktik  pelaksanaan  pembebanan  HT  dengan  menyandarkan pada  kebiasaan  umum  yang  biasa  dilakukan  pada  kantor  pertanahan  tidak  sepenuhnya benar.  Hal  ini  disebabkan  pada  praktik  pembebanan  HT  yang  dijalankan  oleh  kantor pertanahan  pun  masih  dimungkinkan  adanya  kesalahan-kesalahan  dan  ketidaksesuaian satu dengan yang lain.
Pada  saat  pembuatan  SKMHT  dan  APHT,  harus  sudah  ada  keyakinan  pada Notaris/PPAT  yang  bersangkutan,  bahwa  pemberi  HT  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek HT yang dibebankan, walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian
88 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Bpk.  Fais. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2017.
89 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Bpk.  Tri. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017.
90 Wawancara  peneliti  dengan  Notaris/PPAT  rekanan  PT.  Bank  B,  Tbk.,  Jakarta,  Santi. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017.
HT  itu  didaftar  (Penjelasan  Umum  angka  7  UUHT). 91 Keyakinan  ini  sulit  diwujudkan tanpa ditunjukannya/diterimanya asli sertipikat oleh notaris/PPAT  yang akan membuat akta pembebanan HT, terlebih dengan tidak diserahkannya asli sertipikat agunan kepada notaris/PPAT,  maka  notaris/PPAT  tidak  dapat  melakukan  pengecekan  sertipikat. Padahal salah satu fungsi pengecekan sertipikat antara lain untuk mengetahui siapa yang berhak bertindak selaku pemberi kuasa dalam kapasitasnya selaku pemilik agunan yang berhak  memberikan  HT  menggunakan  SKMHT.  Mengingat  SKMHT  tersebut  harus diberikan  langsung  oleh  pemberi  HT,  karena  jika  SKMHT  tidak  dibuat  sendiri  oleh pemberi HT, maka SKMHT yang bersangkutan batal demi hukum, artinya SKMHT itu tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT. 92
Tindakan  dengan  hanya  mendasarkan  kepada  kebiasaan  yang  terjadi  di “lapangan”  tidak  dapat  dibenarkan  secara  hukum.  Kondisi  mengandalkan  berdasarkan kebiasaan  dalam  praktik  tanpa  mendasarkan  pada  peraturan  hukum  positif  sangat berisiko  terhadap  kepentingan  para  pihak  khususnya  kreditor  pemegang  HT  karena dapat  berakibat  pada  tidak  sahnya  HT  yang  dimiliki.  Apabila  kebiasaan  tersebut mengabaikan atau bertentangan dengan hukum positif, maka bisa saja pertanggungjawaban  atas  kesalahan  tersebut  ditumpukan  kepada  notaris/PPAT, mengingat  dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah,  kepala  kantor  pertanahan  dibantu oleh PPAT dan pejabat lain (salah satunya dalam hal ini notaris) yang ditugaskan untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan pelaksananya. 93

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di atas,  yang  menjadi  simpulan  dalam  penelitian ini  adalah sebagai berikut:
Pertama ,  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai  keabsahan  SKMHT  atas  objek HT  yang  masih  terikat  agunan  untuk  kreditor  lain,  antara  lain:  menurut  data  yang diperoleh  dari  bahan  pustaka  dan  didukung  oleh  pendapat  ahli  bahwa  SKMHT  atas objek HT yang masih terikat agunan untuk kreditor lain adalah sah. Kemudian, menurut pendapat  notaris/PPAT  dan  pendapat  Manager  Legal  Kredit  Bank  B  bahwa  SKMHT atas  objek  HT  yang  masih  terikat  agunan  untuk  kreditor  lain  adalah  sah.  Sedangkan menurut  pendapat  Petugas  Kantor  Pertanahan,  bahwa  SKMHT  atas  objek  HT  yang masih terikat agunan untuk kreditor lain adalah tidak sah.
91 Hadi Saputro Widjaja, “Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  yang  Termuat  dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan,” (Semarang: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008).
92 Adrian Sutedi, op. cit. , hlm. 61.
93 Indonesia  (b), Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendaftaran  Tanah ,  PP  No.  24,  LN  No.  59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Psl. 6 ayat (2).

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Namun demikian, dalam praktik pada kantor pertanahan, SKMHT atas objek HT yang  masih  terikat  agunan  untuk  kreditor  lain  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam proses  pembebanan  HT  (dianggap  sah),  sepanjang  tidak  melampaui  batas  waktu berlakunya SKMHT.
Ke dua , yang menjadi dasar notaris/PPAT membuat Surat Kuasa Membebankan Hak  Tanggungan  (SKMHT)  atas  objek  hak  tanggungan  yang  masih  terikat  agunan fasilitas  kredit  pada  kreditor  lain  adalah  SKMHT  merupakan  kuasa  yang  digunakan sebagai media supaya  penerima kuasa  dapat menggantikan kedudukan  pemilik agunan dalam memberikan HT (dengan dibuatnya APHT) untuk menjaga agar  HT tetap dapat dipasang  sekalipun  pemilik  agunan  tidak  dapat  hadir  pada  saat  agunan  sudah  diterima oleh Kreditor 2 dan siap ditandatanganinya APHT.

## Daftar Pustaka

## Buku
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, 2003.
HS.,  H.  Salim. Perkembangan  Hukum  Jaminan  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2004.
Sjahdeini,  ST.  Remy. Hak  Tanggungan:  Asas-Asas,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  dan Masalah  yang  Dihadapi  oleh  Perbankan  (Suatu  Kajian  Mengenai  UUHT) . Bandung: Alumni, 1999.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Sutedi, Adrian. Hukum Hak Tanggungan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Disertasi, Tesis, dan Skripsi
Widjaja,  Hadi  Saputro.  “Kajian  Hukum  Terhadap  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  yang  Termuat  dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan.”  Semarang:  Tesis  Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.

## Lain-Lain
PT. Bank  B, Tbk. “Standard Operating Procedures Retail SME Banking and Business Banking.” Jakarta: PT. Bank B, Tbk., 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda- Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah .  UU  No.  4,  LN  No.  42  Tahun  1996,  TLN No. 3632.
-------. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah . PP No. 24, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

## Wawancara
Fais sebagai notaris/PPAT rekanan PT. Bank B, Tbk. Wawancara dengan peneliti. Gabriel sebagai Pejabat Legal PT. Bank B, Tbk. Wawancara dengan peneliti.
MM sebagai Pejabat Koordinator Hak Tanggungan  di salah satu  Kantor Pertanahan di
Jawa Barat. Wawancara dengan peneliti.
NN  sebagai  Pejabat  Koordinator  Hak  Tanggungan  di  salah  satu  Kantor  Pertanahan  di Jawa Barat. Wawancara dengan peneliti.
Santi sebagai notaris/PPAT rekanan PT. Bank B, Tbk. Wawancara dengan peneliti.
Setiawan,  I  Ketut  Oka  sebagai  ahli  hukum  jaminan  dan  hukum  pendaftaran  tanah.
Wawancara dengan peneliti.
Tri sebagai notaris/PPAT rekanan PT. Bank B, Tbk. Wawancara dengan peneliti.
***