Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak
Arifin 1
1. Fisip Universitas Tanjungpura
Korespondensi Penulis : idris.arifin@yahoo.com

## ABSTRACT
Based on the data found, the policy implementation of disaster management of smoky haze has not been effective in preventing the disaster. It seems effective whenever a disaster occurs. Therefore, the research aims to analyze the policy effectiveness   of   disaster   prevention   in   Pontianak   suburban   area.   The   research method   used   the   qualitative   approach   to   describe   the   observed   object.   The research result shows that there are two crucial factors of failure in implementing the policy disaster prevention. The program implementation  is focused on the prevention  and only a form of response to the disaster. Besides, the program only focuses on the institution building. The local government should actively move to focus   on   the   behavior   of   communities   in   a   suburban   area   of   Pontianak   in implementing the prevention program.
Key words : The policy implementation of disaster prevention, smoky haze, Pontianak suburban area
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020

## 1. PENDAHULUAN
Kota   Pontianak   selalu mengalami bencana kabut asap setiap tahunnya.   Menurut     pihak   Badan Penanggulangan   Bencana   Daerah (BPBD)   Kota   Pontianak   terdapat   2 kecamatan   sebagai   kecamatan   yang memproduksi   asap   dari   pembakaran lahan   yaitu   Kecamatan   Pontianak Selatan   dan   Kecamatan   Pontianak Tenggara.  Dari   kedua   Kecamatan tersebut, Kecamatan   Pontianak Tenggara   yang   paling     dominan sebagai penyebab kabut asap.
Penyebab   utama   Bencana berupa kebakaran hutan lahan gambut yang menyebabkan kabut asap adalah tingkat   kesadaran   masyarakat   yang rendah   terhadap   pentingnya   menjaga kelestarian   alam.   Pemicu   utamah   hal ini   adalah   faktor   ekonomi.  Pada musim kemarau masyarakat melakukan   pembakaran   hutan   untuk membersihkan lahan perkebunan baru
sehingga   sering   menyebabkan   terjadi bencana   kebakaran   hutan     (BPBD Pontianak).
Dalam   mengantisipasi   hal bencana tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah lama membuat
larangan   pembukaan   lahan   dengan cara   membakar.   Dasar   aturan   yang digulirkan juga sudah cukup tua yaitu Perda N0.   6   Tahun   tentang
Pencegahan   dan   Penanggulangan Kebakaran   Hutan   dan   Lahan. Peraturan   ini   dikeluarkan  mengingat seluruh Kabupaten maupun Kota yang ada di Kalimantan Barat pada saat itu merupakan daerah yang memproduksi asap   dari   pembukaan   lahan   tersebut. Namun Perda   itu seakan-akan belum memberikan   efek   positip   terhadap pelaku pembakar lahan.
Untuk   mengatasi   masalah bencana   kabut   asap   ini   pula,   pada tingkat   Pemerintahan   Kota   (Pemkot) Pontianak   juga   mengeluarkan kebijakan    serupa   sebagai   langkah antisipasi   dalam   penangggulangan bencana yang terjadi setiap tahunya.
Berdasarkan  tabel 1 dapat dilihat mulai     tahun   2017  sampai   dengan tahun   2018  jumlah   kebakaran   lahan dan hutan di Kawasan Kota Pontianak mengalami penurunan dan peningkatan, tidak ada satu tahun pun daerah   di   Kota   Pontianak   bebas   dari pembakaran   lahan.     Daerah   yang
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
terbakar   di   katakan   cukup   besar   dari tahun   ke   tahun   seperti   terlihat   pada tahun   2017  sampai  3,45  hektar dikatakan luas walaupun diikuti daerah Kubu   Raya   tetapi   masih   didominasi oleh Daerah Kota Pontianak.
Kebakaran   lahan   yang   cukup merata   tersebut   merupakan   faktor penyebab   terjadinya   kabut   asap   di Pontianak. Selain itu, pada tahun 2018 jumlah   area   yang   terbakar   termasuk kecil   dibandingkan   dengan   tahun   - tahun sebelumnya, area yang terbakar meliputi kawasan Pontianak saja.
Pernyataan   dari   pihak Penanggulangan   Bencana   Daerah (BPBD)   Kota   Pontianak   menyatakan bahwa   terlihat   2   kawasan   kecamatan yang setiap tahun selalu memproduksi asap   dari   pembakaran   lahan   yang dilakukan yaitu Kecamatan Pontianak Selatan   dan   Pontianak   Tenggara. Namun   setiap   tahunnya   Kecamatan Pontianak   Tenggara   yang   masih dominan dalam membakar lahan.
Tabel 1, Kebakaran Lahan/ Hutan
Kota Pontianak 2017 s/d 2018 Tah un Uraian Luas area yang terba kar Juml ah korb an
Jumlah lokasi yang terbakar
20 17 34.5 00 m2 (3,45 Ha) 0 7 Lok asi 1. Ptk Sel 2 kali 2. Ptk Tenggara 3 kali 3. Kubu Raya 2 kali 201 8 56.6 00 m2 (5,7 Ha) 0 12 Lok asi 1. Ptk Sel 5 kali 2. Ptk Tenggara 6 kali 3. Kubu Raya 1 kali Jumlah 19  kali
Sumber:   Badan   Penanggulangan Bencana   Daerah   (BPBD)   Kota Pontianak (September,2018)
Beranjak dari permasalahan di atas, peneliti membatasi permasalahan pada bagaimana pengimplementasiaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah   Kota   Pontianak   dalam penyelenggaraan   penanggulangan bencana   kabut   asap   di   wilayah pinggiran kota Pontianak.
Pada   paradigma   lama, penanganan   bencana   merupakan fungsi   tunggal   pemerintah   dalam melindungi   masyarakat.   Pemerintah diharapkan   oleh   masyarakat   dapat melaksanakan   penanganan   bencana tersebut   secara   penuh   karena pemerintah   itu   dianggap   oleh
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
masyarakat   mempunyai   dana   dan aparat yang banyak, kelembagaan atau institusi tersebar di mana-mana, serta kekuatan-kekuatan   lainnya   pada pemerintah.
Pada   paradigma   baru penanggulangan   bencana   merupakan pelibatan   beberapa  pihak  secara  aktif yaitu   pemerintah,   masyarakat,   serta lembaga/organisasi   baik   daerah   atau nasional. Dalam konteks di atas, maka penelitian   yang   berkaitan   dengan bencana   merupakan   penelitian   yang kompleks yaitu masalahnya tidak bisa dipandang   pada   satu   aspek/satu   sisi saja melainkan dari berbagai aspek.
Dari   uraian   di   atas,   peneliti merumuskan   tujuan   khusus   dari penelitian  ini  sejauh mana efektivitas kebijakan   penanggulangan   kebakaran hutan   (kabut   asap)   di   kota   Pontinak. Ada   beberapa   faktor   yang   membuat penelitian   yang   berkaitan   dengan masalah bencana di wilayah pinggiran kota Pontianak di pandang urgen.
Pertama , wilayah pinggian kota Pontianak   merupakan   salah   satu wilayah     berpotensi   mengalami bencana   kebakaran   hutan.   Kebakaran ini   disebabkan   kondisi   hutan   yang
tidak   terjaga   sehingga   dimanfaatkan oleh   masyarakat   secara   tidak bertanggungjawab.  Selain   itu,   adanya ancaman lain berupa bencana ini kalau tidak   ditanggulangi   secara   dini memungkinkan   semakin   besar   dan berakibat fatal untuk di kemudian hari.
Urgensi   yang kedua adalah sebagaimana   dinyatakan   oleh   Abidin (2006)  kemampuan   daerah   terutama kapasitas   daerah   perlu   diperkuat karena lembaga daerah sebagai garda pertama   dalam   menghadapi   bencana baik itu pada tahapan pengindenfikasian   dampak   bencana,
edukasi   public,   penataan   ruang,   serta serta respons bencana.
Berdasarkan observasi hasil wawancara   dengan   pihak   BPBD Pontianak   diperoleh   informasi   bahwa kemampuan   yang   dimiliki   kota Pontianak   dalam   penanganan /penanggulangan   bencana   kurang maksimal yang disebabkan koordinasi dengan   pihak   terkait   terutama lembagai/institusi   berwenang   ataupun dengan   masyarakat   masih   sangat kurang.   Dalam   hal   ini,   kajian   yang mendalam   berkaitan   dengan   masalah ini   adalah   dianggap   hal   yang
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
mendasar.
Urgensi   yang ketiga adalah berbagai   kendala   lain   yang   dihadapi dalam   penanggulangan   bencana   yang terjadi   di   kota   Pontianak   seperti hambatan   birokrasi,   keterbatasan SDM,   dana   dan   prasarana.   Menurut sumber   dari   BPBD   Pontianak mengatakan   bahwa   masih   adanya tumpang   tindih   peran   antar   instansi pemerintah   sehingga   penanggulangan bencana kurang efektif Demikian juga SDM   dan   prasarana   serta   dana   yang disediakan   oleh   pemerintah   dalam penanggulangan/penanganan   masalah kebencanaan masih sangat minim.
Keempat ,   belum   adanya kebijakan   yang   menyeluruh   dan terpadu   yang   mengatur   masalah penanggulangan   bencana   di   Kota
Pontianak.
Sewaktu   peneliti mewawancarai pihak BPBD Pontianak untuk   meminta   peraturan   daerah sebagai   turunan   dari   Undang-Undang Republik   Indonesia   N0.   24   Tahun
2007   tentang   Penanggulangan Bencana   masih   belum dapat ditemukan.  Pihak   BPBD   Pontianak hanya menyediakan Perwa (Peraturan
Walikota)   yang   berkaitan   dengan
penanggulangan   bencana.   Setelah peneliti   mencermati   Perwa   yang dikeluarkan   tersebut,   baik   tindakan serta   kebijakan   esensinya   masih bersifat   parsial   atau     sepotong- sepotong   yang   tidak   menyeluruh   dan terpadu antara unit yang satu dengan unit yang lain.
Keluaran   yang  dihasilkan   dari kegiatan   ini   berupa   pemetaan permasalahan   secara   komprehensif serta hasil kajian dengan  rekomendasi mengenai   penanggulangan   bencana kebakaran lahan gambut (kabut asap) di wilayah pinggiran kota Pontianak.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dengan menggunakan   Pendekatan   kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan   sedalam-dalamnya efektivitas   dalam   pengimplementasi kebijakan penanggulanggan kebakaran hutan   atau   kabut   asap.   Lokasi penelitian   difokuskan   pada   Pontianak Tenggara   dengan   alasan   pemicu terbakarnya lahan dengan karakteristik yang unik yaitu kebakaran yang terjadi akibat   ketidaksengajaan   warga setempat.
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan   Pontianak   Tenggara dengan   luas   10,91   Km 2 yang   terdiri atas   4   kelurahan   meliputi   Kelurahan Bangka   Belitung   Laut   dengan   luas 2,33   Km 2 atau   sekitar   15,64   persen, dengan   diikuti   Kelurahan   Bangka Belitung Darat dengan luas 2,90 Km 2
atau   sekitar   19,45   persen,   Kelurahan Bansir   Laut   2,95   Km 2 atau   sekitar 19,78   persen   dan   Kelurahan   Bansir Darat   6,73   Km 2 atau   sekitar   45,14 persen.
Sungai   Raya   Dalam   atau daerah   sekitar   kecamatan   Pontianak Tenggara   pinggiran   merupakan wilayah   yang   sering   dilanda   kabut asap   terutama   daerah   Sugai   Raya Dalam   yang   berbataasan   dengan Kabupaten   Kubu   Raya.   Sungai   Raya Dalam   merupakan   daerah   yang menjadi pusat lokasi penelitian Karena wilayah ini merupakan daerah dengan intensitas kabut asap yang tinggi.
Berdasarkan   sumber   yang didapat   dari   pihak   BPBD   (Badan Penanggulangan   Bencana   Daerah   ) Pontianak   bahwa   potensi   kabut   asap yang   melanda   Kota   Pontianak   tidak hanya   bersumber   pada   pusat   kota
namun berasal dari kiriman dari daerah lainnya,   seperti   yang   tampak   pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten   Kubu   Raya.   Sebagaimana diketahui   bahwa   Kabupaten   Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten dengan   kerawanan   kabut   asap   ketika musim kemarau yang besar.
Berhasilnya
implementasi
kebijakan   yang   berkaitan   dengan penanggulangan   bencana   kabut   asap yang   terjadi   khususnya   di   wilayah pinggiran   kota   Pontianak   banyak dipengaruhi   oleh   beberapa   aspek. Aspek-aspek   yang   mempengaruhi implementasi   kebijakan   baik   ukuran dan   kebijakan,   komunikasi,   sumber daya,   disposisi,   karakteristik   agen pelaksana,   lingkungan,   serta   aspek- aspek lainnya.
Menurut   Edward   III  (1984), beberapa   aspek   yang   mempengaruhi efektif tidaknya suatu kebijakan yaitu aspek   komunikasi,   sumberdaya, disposisi,   serta   struktur   organisasi. Pada   aspek   komunikasi   ada   tiga   hal yang   perlu   diperhatikan   yaitu konsistensi, kejelasan, serta bagaimana mentransmisikan kebijakan.
Pada   aspek   komunikasi,   salah
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
satu   bentuk   yang   dilakukan   adalah dengan dilakukannya sosialisasi Perwa peraturan   walikota)   yang   berkaitan dengan   masalah   penanggulangan bencana   atau   peraturan   lain   yang berlaku   secara   nasional   yaitu   UU No.24   Tahun   2007   tentang Penanggulangan Bencana.
Seperti   yang   dipaparkan   oleh ketua   BPBD   bahwa   Latar   belakang pembentukan   BDBP   Kota   Pontianak merupakan   Lembaga   Khusus   yang masih   memiliki   peran   sangat   penting dan   strategis   dalam   upaya penanggulangan   bencana   di   daerah mulai   dari   pra   bencana,   tanggap darurat dan pasca bencana. Sosialisasi dalam   penanggulangan   bencana   ini dilaksanakan   tidak   hanya   secara serimonial, namun harus menunjukkan komitmen   dan   kepedulian   terhadap upaya penanganan bencana khususnya dalam   wilayah   kota   Pontianak   yang mungkin akan terjadi baik disebabkan oleh   faktor   alam,   faktor   non   alam maupun   faktor   ulah   manusia   yang berakibat   dapat   menimbulkan   korban jiwa   maupun   kerusakan   lingkungan, kerugian   harta   benda   dan   dampak psikologi.
Selanjutnya
beliau mengungkapkan   bahwa   penanganan bencana   merupakan   tanggung   jawab bersama   dan   oleh   karenanya   perlu dijalin   hubungan   kerjasama   dan koordinasi   strategis   pihak   terkait sesuai   kewenangan   agar   bertindak secara   cepat,   tepat   dan   terpadu sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena   dampak   bencana.   Disamping itu   pula   semua stakeholdeer dapat melakukan penanganan secara sinergis dan   selaras   serta   membentuk   posko pada   lokasi   kejadian,   sehingga bencana   yang   timbul   segera   dapat ditangani   dan   tidak   menimbulkan korban jiwa yang lebih besar.
Adapun   sosialisasi   yang dilakukan   lanjut   beliau   dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : 1. Melalui sosialisasi ini   dapat   dijadikan   salah   satu   awal perubahan   diri   untuk   meningkatkan koordinasi   antara   instansi/   lembaga terkait   lainnya   dalam   mengatasi penanganan   bencana.   2.   Sosialisasi peningkatkan   kebersamaan   dan   satu arah   komando   dalam   penanganan bencana.   3,   sosialisasi   melalui koordinasi   dalam   menyaatukan
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
persepsi   untuk   bertindak   dalam penanggulangan   bencana.   4.   Serta aktivitas   sosialisasi   yang   diharapkan kepada   masyarat   dapat   mengikuti kegiatan   sosialisasi   dengan   penuh kesungguhan sehingga nantinya dapat diimplementasikan   pada   penanganan bencana.
Selain   itu,   untuk   kedepannya lanjut beliau sasaran sosialisasi   akan lebih   meningkatkan   kemitraan   dan kolaborasi   dalam   penyelenggaraan penanggulangan   bencana.   Kemitraan dan   kolaborasi   ini   mencakup   para pelaku   penanggulangan   bencana, termasuk   pemerintah   –   pusat   dan daerah  – masyarakat,  lembaga  usaha, lembaga non pemerintah, dan lembaga internasional.”
Selanjutnya beliau menegaskan bahwa   dalam   menjalankan   kemitraan dan   kolaborasi   penanggulangan bencana   itu   meliputi   deklarasi, komitmen, perencanaan, penganggaran,   implementasi,   umpan balik, serta pemantauan dan evaluasi. Untuk   pendanaan   tahap   pertama adalah   pendanaan   yang   berasal   dari pemerintah   saja.  Tahap   kedua   adalah pendanaan   dari   pemerintah   dan
lembaga   usaha.   Tahap   yang   paling bagus adalah ketika pendanaan berasal dari   pemerintah,   lembaga   usaha, masyarakat   dan   lembaga-lembaga donor.
Dari   paparan   di   atas   jelas bahwa   sosialisasi   yang   dilakukan untuk   dapat   meningkatkan   kesadaran masyarakat   serta   pada   akhirnya terbentuk   kemitraan   yag   bersinergis antara   masyarakat   dan   pihak pemerintah.
Namun, dalam hal ini peneliti menginterview   beberapa   informan yang   menyatakan   bahwa   sosialisasi atau   komuikasi   yang   dilakukan   oleh pihak pemerintah secara khusus belum dilakukan secara intensif. Masyarakat lebih banyak menyerap informasi dari media   local   dan   nasional   yang berkaitan   dengan   kebencanaan tersebut.
Komuikasi   yang   dilakukan oleh   pihak   pemerintah   belumlah menyeluruh   kepada   masyarakat   yang berada   di   daerah   rawan   bencana. Hanya sebagian masyarakat saja yang berinteraksi dengan pihak pemerintah.
Berdasarkan pengamatan
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
peneliti   bahwa   terlihat   disudut-sudut jalan   yang   bertuliskan   peringatan dalam   pelarangan   membakar   hutan atau   membakar   sampah   disembarang tempat.   Namun   setelah   dikonfirmasi kepada   masyarakat   apakah   komukasi yang   dilakukan   sudah   menyentuh masyarakat   ternyata   bagi   sebagian masyarakat   tidak   sepenuhnya   melihat dan memperhatikan komunikasi dalam bentuk baliho tersebut.
Pernyataan   masyarakat   yang penting   bagi   peneliti   adalah masyarakat   menghendaki   adanya tindak   lanjut   yang   nyata   dari sosialisasi   yang   diadakan   serta sosialisai   tersebut   hendaknya dilakukan secara menyeluruh.
Berdasarkan   hasil   wawancara dari   pihak   BPBD   bahwa   walaupun daerah   bukan   sawah   di   Pontianak Tenggara tersebut relative masih kecil namun   penggunaan   yang   semestinya seperinya di atas masih belum optimal. Sehingga   lahan   tersebut   tidak   terlalu dimanfaatkan   oleh   masyarakat   secara maksimal.   Namun   pada   saat   musim kemarau,   lahan   bukan   pertanian tersebut   menjadi   lahan   yang   rawan terbakar yang disebabkan oleh perilaku
masyrakat   yang   senang   membakar sampah sembarangan. Selain itu lahan tersebut   karena   mudah   dibakar   pada musim   kemarau,   masyarakat memanfaatkan   lahan   tersebut   sebagai kebun,   terutama   kebun   jagung, mayarakat   pada   umumnya   membakar lahan   tersebut   untuk   dijadikan   lahan perkebunan sementara.
Berdasarkan   penjelasan   dari Kasi   Pencegahan   Dan   Kesiapsiagaan Badan   Penanggulangan   Bencana Daerah   (BPBD)   Kota   Pontianak bahwa :
“Dalam menanggulangi bencana, BPBD biasanya
mendapatkan   SK   dari   walikota.   SK inilah   kita   turun   ke   lapangan   dan menyurati beberapa instansi yang ada di   kota   Pontianak   agar   tanggap darurat   bencana”   (Hasil   wawancara pada Oktober 2018)
Hal  yang serupa juga  dikemukakan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan   Bencana   Daerah (BPBD) Kota Pontianak bahwa : “Biasanya
ketika   terjadi bencana,   kita   mendapatkan   SK   dari pak walikota. Dan untuk memudahkan
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
saat   kami   bekerja,   kami   biasanya membuat   surat   edaran   ke   beberapa instansi   lainnya.   Hal   ini   bertujuan ketika   bencana   terjadi   mereka   siap membantu kita dalam menanggulangi bencana” ( Hasil   wawancara   pada Oktober 2018 )
Secara   umum,   informasi   yang didapatkan   pada   masyarakat   Kota Pontianak   Tenggara   pinggiran   bahwa mereka   mengolah   lahan   pertaian dengan cara membakar lahan pertanian tersebut ketika musim kemarau. Lahan pertanian tersebut baik ditanami sayur- sayuran,   tanaman   padi   dan   palawija serta jenis tanaman lainnya.
Menurut   masyarakat   bahwa pertanian yang dilakukan kalau lahan yang   diolah   itu   tepat   pada   musim kemarau   maka   masyarakat   akan membakar lahan sebagai pembersiahan lahan ( land clearing).
Beranjak   dari   pernyataan   di atas   dapat,   pihak   BPBD   sedikit menyimpulkan bahwa lahan pertanian atau   aktitivitas   pertanian   meruspakan salah   satu   kontribusi   yang   terbesar penyebab   kabut   asap   yang   terjadi   di Kota Pontianak.
Berikut   ini   tinjauan   umum yang berkaitan dengan hasil pertanian yang   dianggap   sebagai   salah penyumbang   kabut   asap   di   Kota Pontianak.   Pada   tahun   2017  prduksi tanaman padi menghasilkan 40,60 ton dengan   rata   produksi   29,00   kw/ha selain   itu   produksi   tanaman   palawija terbagnyak   aaah   tanaman   ubi   kayu sebesar 262,50 ton diikuti ubi rambat 112,50 ton.
Tanaman sayur-sayuran, tampak   bahwa   tanaman   kangkung, petsai   /sawi   merupakan   komoditi dominan   dengan  produksi   masing- masing   sebesar   330   kuintal   dan   256 kuintal.   Produksi   buah-buahan terbanyak   adsalah   nangka/cempedak adalah   82   kuintal,   disusul   tanaman mangga sebanyak 39 kuintal.
Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan juga bahwa adanya korelasi implicit   bahwa   semakin   tinggi   hasil pertanian   masyarakat   maka   tingkat kontribusi   kabut   asap   akan   semakin tinggi   pula   terutama   pada   saat kemarau.
Selain   factor   tersebut,   factor penduduk   juga   mempengaruhi penyumbang   kabut  asap di  Pinggiran
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
Pontianak   Tenggara.   Secara   rinci, jumlah   pendududk   kecamatan Pontianak   Tenggara   tahun   2011 berjumlah   45.753   jiwa   yang   terdiri atas   penduduk   laki-laki   22.371   jiwa atau   48,90   persen   dan   penduduk perempuan   23,382   jiwa   atau   51,10 persen   yang   tersebuar   di   empat kelurahan.
Berdasarkan   data   di   atas terlihat   bahwa   terjadi   ketimpangan jumlah   penduduk   di   satu   kelurahan dan kelurahan lainnya. Di sini terlihat bahwa   kelurahan   yang   berada   di pinggiran   kota   dengan   kepadatan penduduk yang rendah di bandingkan dengan   kepadatan   penduduk   yang berada di pusat kota.
Adapun   dampak   dari ketimpangan   ini,   berdasarkan observasi   bahwa   daerah   pinggiran yang   relative   berpenduduk   jarang memudahkan   warganya   dalam membuang   sampah   di   sembarang tempat.   Wilayah   yang   berpenduduk jarang   ini,   pada   umumnya   masih masih   berupa   semak   belukar.   Di   sisi semak   belukar   tersebut   peneliti   biasa lihat   beberapa   bungkusan-bungkusan sampah   yang   dibuang   oleh   warga.
Demikian   juga   terkadang   di   daerah pinggiran   semak   tersebut   menumpuk gundukan   sampah   yang   dibuat   oleh masyarakat.   Gundukan   sampah   ini yang   kemudian   dibakar   oleh   oleh warga sebagai akibat dari sumber asap.
Kondisi   di   atas   tersebut, disinyalir   bahwa   masyarakat   yang membuat sampah di pinggiran semak tidak   hanya   masyarakat   setempat namun   masyarakat   yang   tinggal diperumahan   yang   menjadikan pinggiran   semak-semak   di   daerah pinggiran   Kecamatan   Pontianak sebagai   tempat   pembuangan   sampah. Hal ini mereka lakukan karena fasilias penampungan   sampah   di   perumahan terkadang tidak tersedia.
Penyebab   lain   adalah banyaknya   lahan   terlantar   yang   tidak dirawat   oleh   pemiliknya.   Lahan   – lahan   tersebut   banyak   tersebar   di pinggiran   kota   Pontianak.   Salah   satu kasus   yang   terjadi   salah   satu   lahan warga   yang   terbakar   yaitu   di   daerah Kubu   Raya   yang   berdampingan dengan   Sungai   Raya   Dalam.   Lahan tersebut terutama lahan gambut.
Kebakaran   di   lahan   gambut tersebut   berdasarkan   informasi   warga
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
yang   tidak   jauh   dari   lokasi   kejadian pasti terjadi pada musim kemarau yang menyebabkan munculnya asap tebal di wilayah   tersebut.   Kebakaran   biasaya terjadi   di   daerah   pemukiman   warga, seperti   yang   tampak   pada   gambar kebakaran   lahan   yang   mendekati perumahan   warga.  Api   yang   susah dipadamkan   membuat   warga   yang berdekatan dengan sumber api tersebut dapat   mengakibatkan   kepanikan namun   masyarakat   setempat   secara bekerjasama   dalam   mematikan   lahan yang terbakar tersebut.
Salah satu warga yang bernama Warno   (50),   warga   yang   berdekatan dengan   lahan   yang   terbakar mengatakan terbakarnya lahan tersebut selalu terjadi pada musim kemarau dan ssangat disayangkan dirasakan petugas pemadam kebakaran atau yang badan lainnya kurang tanggap. Warno sendiri tidak tahu bahwa tanah yang terbakar tersebut   merupakan   tanah   kaplingan atau   tidak,   namun   pemiliknya   tidak diketahui secara pasti.
Menurut pantauan bahwa dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan, petugas   UPKHL   Dinas   Kehutanan Kalbar menerjunkan satu regu petugas
dengan   dua   unit   alat   pemadam kebakaran.   Menurut   Kepala   Seksi Mobilisasi   Kebakaran   Hutan   dan Lahan   Dinas   Kehutanan   Kalbar, Sriyanto,   untuk   di   wilayah   Kalbar terutama   daerah   pinggiran   seperti Kubu   Raya   dan   Sungai   Raya   Dalam terdapat beberapa titik api yang terjadi.
Selain aspek komunikasi aspek sumber daya merupakan aspek penting dalam   pencapaian   keberhasilan pengimplemenasian kebijakan.
Sumberdaya   yang   sangat   diperlukan dalam penanganan kabut asap tersebut yang   dirasakan   kurang   yaitu   petugas serta   biaya   operasional.   Seperti   yang dikemukakan oleh pihak BPBD yaitu:
“Untuk   kawasan   Kota Pontianak   dalam   menanggulangi bencana kabut asap kalau dari BPBD Kota   Pontianak   saja   tidaklah   cukup. (Oktober, 2018).
Berdasarkan   hasil   wawancara tersebut   ditegaskan   bahwa   dalam menanggulangi   bencana   terutama bencana   kabut   asap   tidaklah   cukup dari pelaksana saja. Faktor penting lain adalah peran serta pihak yang terkait langsung, baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masyarakat setempat
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
yang terdekat. Dari itulah    dukungan relawan  sangat   diperlukan,      hal   ini juga   dipertegas   dengan   hasil wawancara   kepala   pelaksana   BPBD Kota   Pontianak   ,mengungkapkan bahwa:
“Saat   bencana   kabut   asap terjadi   walaupun   jumlah   anggaota atau   personil   BPBD   ini   minim,   tapi kita   mendapatkan   bantuan   dari relawan yang ada di kota Pontianak, baik   itu   dari   pemadam   kebakaran swasta,   dari   relawan   yang   secara sukarela   ikut   membantu.”   (Oktober 2018).
Terkait   dengan   informasi tersebut,   berdasarkan   temuan   penulis dilapangan mengenai yang diungkapkan   kepala   pelaksana   Badan Penanggulangan   Bencana   Daerah
(BPBD) Kota Pontianak.
Berikut   ini   data   yang berhubungan   dengan   jumlah   personil yang ada di BPBD Pontianak.
Tabel 3.1. Sumber Daya Manusia BPBD

## Sumber : BPBD Pontianak,2018
Berdasarkan table  4.1 di atas dapat dilihat bahwa sumber daya yang ada   di   BPBD   Pontianak   dapat dikatakan   memadai   dikarenakan jumlah   tersebut   jika   dimanfaatkan semaksimal   mungkin  dapat  berperan sebagai   coordinator   penanggulangan bencana.   Namun,   dengan   jumlah tersebut masih dirasakan kurang oleh pihak   BPBD   dikarenakan   jumlah bencana   pada   masa   tertentu memerlukan   jumlah   sumber   daya yang banyak.
Dalam   hal   sumberdaya manusia   Jumlah   pelaksana   harus sesuai dengan kualitas para personil. Hal   tersebut   juga   dipertegas   oleh Sekretaris   Badan   Penanggulangan Bencana   Daerah   (BPBD)   Kota Pontianak,bahwa:
“personil disini sudah dibekali oleh pengetahuan mengenai mengatasi bencana,   bahkan   setiap   adanya
N o Gol. Pend. Jenis Kelamin 1 I 4 S2 3 Pria 37 2 II 16 S1 17 Wanta 8 3 III 20 Diploma 4 4 IV 5 Sma 16 5 SMP 4 6 SD 1 Jml ah 45 Jumlah 45 Jmlah .4 5
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
kegiatan   pelatihan   kami   mengirim perwakilan   kami   untuk   mengikuti pelatihan ke luar Kalimantan. Setelah selesai   pengetahuan   yang   didapat tersebut   kemudian   di   ajarkan   ke kawan   lainnya   bahkan   ke   relawan kita. (Oktober, 2018).
Data   tersebut   menunjukan bahwa dalam penanggulangan bencana yang   diperlukan   adalah   kompetensi pelaksana   di   lapangan.   Kompetensi pelaksana   ini   dapat   mengimbangi jumlah   pelaksana   yang   kurang memadai. Aspek lain yang diperlukan yaitu   sumber   daya   kebijakan   ( policy resources ).   Aspek   ini   dapat memperlancara   administrasi   dalam pengimplementasian sebuah program.
Aspek   selanjutnya   adalah aspek disposisi. Demikian juga dengan disposisi   yang   merupakan   adalah watak   dan   karakteristik   atau   sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila   implementor   memiliki disposisi   yang   baik,   maka   dia   akan dapat   menjalankan   kebijakan   dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor   memiliki   sifat   atau
perspektif   yang   berbeda   dengan pembuat   kebijakan,   maka   proses implementasi   kebijakan   juga   menjadi tidak efektif.
Disposisi ini merupakan aspek yang   terkait   dengan   sikap   dan komitmen   dalam   pelaksanaan program.   Sikap   dan   komitment   yang baik   akan   berakibat   pelaksanaan kebijakan   itu   akan   berjalan   dengan baik pula, namun sebaliknya.
Selain   itu,   cakupan   atau   luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam   menentukan   agen   pelaksana kebijakan.
1.   SOP   ( Standard   Operational Procedur )
Selain   itu,   cakupan   atau   luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam   menentukan   agen   pelaksana kebijakan.

## 1. SOP   ( Standar   Operational Prosedur)
Dalam   melaksanakan   suatu kebijakan   yang   berasal   dari pemerintah. Di butuhkan adanya suatu standar   pelayanan   yang   harus   ditaati oleh   implementor. Standar Operational Prosedur (SOP) didalam
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020 melaksanakan kebijakan penanggulangan   bencana   kabut   asap. sudah sangat jelas dan harus di patuhi oleh   pelaksana   dalam   menanggulangi
bencana.
2. Fragmentasi Dalam   pelaksaan   suatu   program, selalu terdapat peyebaran tanggungjawab di antara unit/instansi.
Pada   penelitian   ini   ditemui   pihak kecamatan   sebagai   pelaksana pendamping yang berperan maksimal. Pihak  BPBD   dan   pihak   kecamatan dapat   bekerjasama   dengan   baik   pada pihak lainnya. Berdasarkan wawancara dengan   pengamat   bencana   yang menyatakan bahwa:
“ Untuk tanggung jawab dalam penanggulangan   bencana   kabut   asap dalam   hal   ini   sudah   diatur   oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah tanggung jawab dari BPBD. Tapi saya pikir   bencana   kabut   asap   ini   bukan tanggung jawab BPBD saja melainkan kita semua. BPBD diberi kewenangan untuk   melakukan   koordinasi   kepada TNI,   Polisi,   Satpol   PP,   pihak
kecamatan, kelurahan, dan
masyarakat.  (Oktober, 2018).
Aspek penting  yang lain adalah struktur   birokrasi.   Sebagaimana organisasi   pemerintah   yang   lain, BPBD mempunyai struktur organisasi yang   jelas.   Walaupun   Struktur organisasi dengan SOP yang dibentuk itu sudah jelas namun ada beberpa hal yang   patut   diperhatikan   dalam memperlancar pelayanan bencana.
Hasil   wawancara   yang dilakukan,   pihak   pemerintah mengatakan   bahwa   berdasarkan pedoman   kerja   peraturan   hukum kedepan BPBD Pontianakan Kota akan selalu   berbenah   dalam   meningkatkan kinerja   organisasi.   Langkah-langkah yang akan diambil oleh lembaga untuk mewujudkan   upaya   penanggulangan yang efektif, yaitu :
 Peningkatan   dan   pengembangan aspek   kepemimpinan   sesuai dengan amanah UU kebencanaan.  Perbaikan akuntabilitas
pelaksanaan   penanggulangan bencana   untuk   menuju   kepada good governance .
 Peningkatan   kuantitas   dan kualitas   SDM   pelaksana   untuk
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
mewujudkan   standar   pelayanan minimal.
 Pelaksanaan   evaluasi   setiap pelaksanaan   penanggulangan kebencanaan.
Selanjutanya   pihak   BPBD menegaskan   bahwa   arah   penanganan kebencanaan   dilaksanakan   dengan memadukan   berbabgai   upaya penanganan   dan   mitigasi   risiko kebencanaan   secara   menyeluruh   dan sistematis dengan melibahkan berbagai pihak   dengan   komitmen   yang   telah disepakati bersama,
Kemudian   ditambahkan   bahwa dalam   mensikapi   turunan   peraturan yang dikeluarkan yaitu PP no.21 tahun 2008   tentang   penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP no.22 tahun   2008   tentang   pendanaan   dn pengelolaan   bantuan,   serta   PP   no.23 tahun  2008  tentang   pengaturan  peran serta   lembaga   asing   non-asing pemeritnah   dalam   penanggulangan bencana maka hal penting yang perlu diutamakan   adalah   pemenuhak   hak dasar   masyarakat   dalam   rangka mendukung   pembangunan   aspek kemanusiaan.
.
Selanjutnya   ditegaskan   bahwa upaya   penanggulangan   bencana, diperlukan   suatu   penanganan   yang sistematis   dan   menyeluruh.   Upaya tersebut belum bisa dilakuksan secara maksimal   karena   masih   terdapat beberapa kendala yaitu 1. Sarana dan prasana   yang   kurang   mendukung,   2. Banyak pihak yang masih belum sadar terhadap resiko bencana terutama pada kesiapsiagaan   dalam   menghadapi bencana.  u   :   (1)   Belum   memadainya kinerja   aparat   dan   sarana   prasarana penanggulangan   bencana;   (2)   Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap   resiko   bencana   dan pemahaman   terhadap   kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Dalam pelaksanaan suatu keadaan tanggap   darurat   permasalahan   yang dihadapi adalah : (1) Koordinasi yang masih  rendah  antara   pemerintah  desa dengan   pemerintah   daerah   dalam rangka pendataan terhadap masyarakat yang   terdampak   akibat   bencana;   (2) Sarana   dan   Prasarana   yang   belum memadai   dalam   upaya   komprehensif penanggulangan bencana;
Aspek   penting   lain   dalam pengamatan  peneliti   adalah   adanya
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020 koordinasi   dan   kerjasama   yang   baik antara unit yang satu dengan unit yang lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan olehh Edward III  (1984) bahwa   aspek   penting   dalam
keberhasilan   implementasi   kebijakan adalah   sttruktur   birokrasi   yang   dapat mendukung   kerjasama   dengan   pihak lain.
Untuk   membangun   kerjasasama dan kemitraan dengan berbagai pihak diperlukan   SDM   yang   baik.   SDM tersebut harus mampu mengkomunikasikan dan berimprovisasi dalam mengimplementasikan kebijakan untuk
mencapai keefektivan suatu program.
Dari   itulah   sangat   diperlukan untuk   meningkatkan   sumberdaya manusia   yang   terampil   dalam melakukan upaya-upaya preventif dan penanggulangan   bencana.   Karena upaya   yang   dilakukan   oleh   sumber daya   manusia   tidak   hanya   terfokus kepada   alam   namun   terfokus   juga kepada aspek manusianya.
Pada   temuan   di   lapangan,   ada aspek   mendasar   yaitu   kekurangan dalam   hal   pengimplementasian kebijakan   penanggulangan   bencara
kabut   asap  yaitu  perencanaan   yang kurang   yang   dilakukan   oleh   BPBD. Tindakan-tindakan   ke   depan   sebagai antisipasi   kebencaan   yang   berkaitan dengan   kabut   asap   masih   belum terlihat jelas.
Kenyataan   di   lapangan,   BPBD hanya   melakukan   penanggulangan pada   saat   bencana   terjadi.   BPBD mengerahkan   sumberdaya   yang   ada dalam memadamkan titik-titik api pada daerah   bencana   kabut   asap.   Menurut peneliti   berdasarkan   pengamatan   di lapangan, kekurangan penanggulangan bencana   yang   dilakukan   adalah   tidak melibatkan   masyarakat   setempat dalam   memadamkan   titik-titik   api   di lokasi.
Masyarakat   setempat   seharusnya dilibatkan   dalam   memadamkan   titik- titik   api   sehinggga   secara   tidak langsung akan
memberikan pembelajaran   bagi   masyarakat terhadap   penanggulangan   bencana yang dihadapi.
Hal   di   atas   inilah   yang   menurut peneliti sangat kurang yang dilakukan oleh   pihak   BPBD   sebagai   upaya mensinergiskan   kegiatan   antara pemerintah dan masyarakat.
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
Selain   upaya   yang   bersifat preventif,   secara   umum   yang   perlu adalah   adanya     upaya-upaya   yang sifatnya   represif.   Tentunya   upaya- upaya tersebut  dikoordinasikan secara baik   dengan   pemerintah.   Menurut BNPB, beberapa   contoh  upaya-upaya tersebebut adalah;
 Pelaksanaan tindakan daerau yang mengutamakan keselamatan.
 Pembentukan Posko-posko penanggulangan bencana.
 Pemetaan   yang   komprehensif terhadap   berbagai   kemungkinan yang potensial dalam menimbulkan bencana.
 Peningkatan   program-program rehabilitasi, baik fisik, sosial, dan ekonomi.
 Penciptaan   program   yang   terkait kebencanaan   sebagai   tindakan preventif. Secara umum, pengimplementasian kebijakan kebencanaan   masih   belum   efektiv secara   maksima.   Penanggulangan kebencanaan   masih   bersifat   uapay tanggap   daerurat   ketika   terjadi bencana,misalnya yang terlihat di saat-
saat   musim   kemarau   denan   titik-titik api yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan   Pontianak   Tenggara pinggiran.
Sehingga   penanggulangan bencana   tersebut   tidak   maksimal.
Selain   tidak   fokus,   program-program yang dibuat setiap tahun lebih banyak berbentuk respon daripada
pengurangan   risiko.   Misalnya, kegiatan   monitoring   daerah   rawan bencana.   Selain   itu,   program   daerah baru   sebatas   penguatan   institusi penanggulangan   bencana.   Anggaran yang   dialokasikan   masih   kurang memadai.  Jumlah  yang kecil  tersebut tentu masih jauh daripada pembiayaan dalam   penanggulangan   kebencanaan yang terjadi.
Permasalahan   lain   yang diamati   peneliti   adalah,   pelimpahan kewenangan   dari   pemerintah   pusat kepada   pemerintah   daerah   seringkali tidak   diiringi   dengan   pengalihan tanggung   jawab   pelayanan   dan perlindungan   kepada   rakyat. Akibatnya   pada   saat   bencana   kabut asap   terjadi,   tanggapan   pemerintah daerah   cenderung   lambat   dan seringkali   mengharapkan   tanggapan
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020
langsung   dari   pemerintah   pusat.   Di lain   pihak,   pada   saat   bencana, kurangnya   koordinasi   antar   tataran pemerintahan menghambat pemberian tanggapan   yang   cepat,   optimal,   dan efektif.

## 4.  SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Simpulan
Beranjak   dari   kebijakan   yang dikeluarkan   oleh   Walikota   Pontianak tentang   Penanggulangan   Bencana terdapat  dua  faktor yang  menentukan yaitu  keadaan   sosial   ekonommi masyakarat   dan   komunikasi   antara lembaga dan masyarakat. Kedua faktor ini   sebagai   penentu   utama   efektif tidaknya   dalam   pengimplementasian kebijakan kebencanaan.
Terdapat dua faktor penghambaat   utama   dalam   pemicu bencana kabut asap yaitu keterisoliran
lokasi, serta perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan.
4.2. Rekomendasi.
Dalam   penanggulan   bencana aspek perilaku masyarakat  merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan karena memainkan peran penting dalam upaya pencegahan   bencana.   Aspek  perilaku masyarakat  seharusnya   diperhatikan
secara   serius sebagai tindakan preventif dalam upaya pengimplementasian   kebijakan   yang berorienttasi   kepada   pencapaian   hasil yang tepat sasaran.
Pemerintah   sebagai   actor utama   dalam   pengimplementasi kebijakan   seharusnya     melakukan upaya-upaya   koordinatif   yang   baik antara unit yang satu dengan unit yang lain   baik   di   level   daerah   dan   pusat sehingga   dalam   pengimplementasian penanggulangan   bencana   kabut   asap dapat diatasi secara menyeluruh.

## Referensi
Abidin,   H.   (  2006). Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Mitigasi Bencana. ITB.
Bridgman,   P.  dan   Glyn,   D.    (2004), The Australian Policy Handbook ,
Crows Nest: Allen and Unwin.
Badjuri,     A.  dan     Teguh,   Y.   (2003). Kebijakan   Publik:   Konsep   dan Strategi., Semarang: Fisip Undip Edward   III,   G.     C.   (1984).   Public Policy   Implementing.   Jai   Press Inc. Londong-England
Nurjanah.,   (  2012)  . Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta Sarosa,   S. (2012). Penelitian
Kualitatif:   Dasar-Dasar. Jakarta:
Indeks.
Vol. 1., N0. 2., Desember 2020 Strauss,   A.,   dan   Juliet,   C.   (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif ,                  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Suryabrata,   S.,   92012). Metodologi Penelitian . Jakarta; Rajawali Pers.
Sugiyono. (2005). Memahami
Penelitian   Kualitatif. Bandung;
Alfabeta.
Rustan,   A.   dan   Ferry,   F.,(2011). Ancaman Bencana dan Kebijakan Penanggulangan   di   Daerah.
Jakarta: LAN
Winarto, B. (200). , Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Medpress.
Widodo, J. (2006). Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media
----------------.2008. Analisis Kebijakan
Publik   Konsep   dan   Aplikasi
Analisis   Proses   Kebijakan
Publik . Malang: Bayu Media
Wira, W. Pengaruh Manajemen Bencana. Dalam http://eprint.ui.ac.id .
Dokumen Perundang-undangan
UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kota Pontianak No.17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana