EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG)
Oleh:
Gusti Ayu Merti Ariyanti 1 I Gede Surata 2 dan I Gede Arya Wira Sena 3
(ayumerti77@gmail.com, gede.surata@unipas.ac.id dan arya.sena@unipas.ac.id)
Abstrak: Salah  satu  permasalahan  yang  ditangani  oleh  Satpol  PP  Kabupaten Buleleng  adalah  penertiban  gepeng  yang  tersebar  ditempat  umum.  Penelitian  ini meneliti: efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng, faktor penghambat dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.  Data  dianalisis  secara  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Satpol  PP Kabupaten  Buleleng.  Satpol  PP  Kabupaten  Buleleng  sudah  melaksanakan penertiban  terkait  Pasal  4  Perda  Nomor  6  Tahun  2009,  dari  pengamanan  dan penertiban  gepeng  di tempat  umum.  satuan  polisi  pamong  praja  membentuk  tim khusus  yaitu  tim  satgas  linmas.  Dalam  pengawasan  dan  penertiban  gepeng  Satpol PP melakukan proses pengawasan melakukan patrol wilayah di titik yang sudah di briefing sebelum melakukan patrol dimana saja titik pengawasan apabila ditemukan gepeng  langsung  melakukan  penangkapan  setelah  itu  melakukan  pendataan  dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. kendala yaitu berupa belum adanya sanksi yang diatur di Perda Nomor 6 tahun 2009. Upaya yang dilakukan oleh Satpol  PP  yaitu  membentuk  tim  pospraja  dengan  ini  selalu  melaksanakan  patroli keliling  terhadap  odgj,  gepeng,  dikarenakan  belum  adanya  sanksi  tegas  yang membikin efek jera bagi gelandang dan pengemis.
Kata  Kunci  :  Ketertiban  Umum,  Gelandang,  dan Pengemis.

## PENDAHULUAN
Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial, yang merupakan prasyarat  untuk  memenuhi  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  social  masyarakat sehingga mereka dapat hidup sehat, berkembang secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya.  (UU  No.  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial).  Masalah
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
kesejahteraan sosial ini menunjukkan bahwa sebagian warga belum dapat  memenuhi kebutuhan  dasarnya  dengan  baik  karena  belum  mendapatkan  pelayanan  sosial  dari pemerintah.  Akibatnya,  sebagian  warga  terus  menghadapi  tantangan  dalam pelaksanaan  fungsi  sosial,  sehingga  tidak  memungkinkan  mereka  untuk  menjalani kehidupan  yang  layak  dan  bermartabat.  Hukum  berasal  dari  negara,  namun  dalam kehidupan  sehari-hari  tampak  bahwa  hukum  berasal  dari  penguasa  negara  yaitu pemerintah. Pemerintah  mengatur kehidupan masyarakat  melalui  politiknya. Hukum berusaha untuk menetapkan aturan yang adil berdasarkan hak asasi manusia yang asli. Hukum  mengatur  kehidupan  bersama  sehingga  apabila  timbul  perselisihan  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat segera diselesaikan dengan berpedoman pada hukum yang berlaku (Hasanuddin Hasim. 2019 : 64).
Untuk  menyelenggarakan  keadilan  dalam  masyarakat,  hukum  berfungsi  sebagai institusi sosial. PP No. 31 Tahun 1980, yang mengatur tentang upaya pemberantasan pengemis  dan  gelandangan,  menyatakan  sebanyak  itu.  Orang  yang  tidak  memiliki sumber pendapatan yang stabil dan tempat tinggal yang tetap dan yang berkeliaran di tempat umum dianggap tunawisma. Mereka juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan  standar  masyarakat  setempat  untuk  kehidupan  yang  layak.  Sedangkan pengemis di definisikan sebagai individu  yang  mencari nafkah dengan  mengemis di depan umux m dan memiliki alasan yang sah untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Muhammad Sabir. 2019 : 2).
Pemerintah daerah merupakan perkembangan dari pemerintah pusat dan berupaya meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  demokratis,  berkeadilan,  dan  meningkatkan  pelayanan, pemberdayaan  masyarakat,  serta  partisipasi  masyarakat.  Untuk  mewujudkan pemerintah  daerah  yang  efektif,  perlu  dikembangkan  peraturan  daerah  yang  selaras dengan rasa keadilan di masyarakat (Soeleman D. Baranyanan. 2017 : 55).
Tindakan  yang  dilakukan  pengemis  bisa  bermacam-macam.  Beberapa  pengemis sengaja  membawa  serta  anak-anak  mereka,  sementara  yang  lain  bertindak  cacat
misalnya,  dengan  berpura-pura  buta  atau  berjalan  dengan  tongkat  karena  dianggap akan  membuat  orang  lebih  berempati.  Mangkuk,  ember  kecul,  atau  bahkan sekedar mengangkat  tangan  secara  langsung  sering  digunakan  oleh  para  pengemis.  saat  ini, mengemis dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati dari orang yang lewat.  Ada  orang  yang  memakai  pakaian  yang  tidak  pantas,  dan  kadang-  kadang mereka bahkan memalsukan bekas luka, melipat kaki seolah-olah hanya memiliki satu anggota tubuh yang berfungsi, atau mengaku memiliki tangan buntung. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang untuk memberi mereka uang karena simpati kepada pengemis, yang  membuat  mereka  menguntungkan  karena  kesan  yang  mereka  buat  (Tri  Melisa Selviani, Genny Gustina Sari. 2018 : 361).
Orang  yang  mengemis  dianggap  menganggu  ketertiban  umum  dan  merusak pemandangan. Pengemis tidak mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, khusunya  Kabupaten  Buleleng.  Selain  itu,  banyak  orang  merasa  bahwa  kehadiran pengemis membuat mereka kesal. Terkadang, pengemis meminta dengan paksa, dan di lain waktu, bahkan jika kita menolak memberi mereka apapun, pengemis itu langsung marah (Putri Addina, Fokky Fuad. 2015 : 115).
Pengemis  melakukan  pekerjaan  ini  karena  ketidakadilan  sosial  yang  ada  di masyarakat,  kebutuhan  finansial  yang  mendesak,  dan  kurangnya  kesempatan  kerja. Banyak  orang  tidak  mau  bekerja  keras  karena  ketatnya  persaingan  dalam  hidup, sehingga mereka beralih ke mengemis sebagai jalan pintas. Oleh karena itu, terbukti bahwa  mengemis  tidak  hanya  dilakukan  untuk  kebutuhan  dasar  tetapi  juga  karena mentalitas dan gaya hidup (Silfiana. 2018 : 5-6).
Salah  satu  permasalahan  yang  ditangani  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Buleleng  adalah  penertiban  gelandangan  dan  pengemis  (gepeng)  yang tersebar  ditempat-tempat  umum  yang  sebagian  besar  adalah  anak-anak  usia  sekolah, ibu-ibu  dengan  anak  bayi  dan  orang  tua.  Pelaksanaan  penertiban  dilaksanakan untuk  menciptakan  situasi  yang  kondusif  di  Kabupaten  Buleleng,  khususnya daerah  pariwisata.  Penertiban  ini  juga  dilakukan  karena  sebagian  besar  masyarakat
merasa  terganggu  dengan  adanya  gepeng.  Melihat  keadaan  tersebut,maka pemerintah  sering  melakukan  razia  khususnya  untuk  gelandangan  dan  pengemis yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat pemerintah yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  Bulelengatau  lebih  dikenal  dengan  nama  Anggota  Ketertiban  Umum (yang  disingkat  TIBUM),  oleh  karena  itu  menghadapi  perkembangan  umum  yang terjadi  saat  ini,  tugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  kiprahnya  di  lapangan harus  selalu  menjaga  keamanan  dan  ketertiban     terutama masalah gepeng  saat ini.  Di  samping  itu  perlu  juga  dukungan  penuh  dari  masyarakat  untuk  mematuhi ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Ida  Bagus  Gede  Eka  Permana Putra dan Made Subhakarma Resen. 2018 : 5).
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  hal  ini  yang  mendorong  peneliti  untuk melakukan  penelitian  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dengan judul:  “Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009 Tentang  Ketertiban  Umum  (Studi  Di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng)”.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  dirumuskan  masalah-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  efektivitas  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana  kendala  dan  upaya  dalam  pelaksanaan  Pasal  4  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dtujukan untuk mengkaji hukum sebagai  gejala  social.  Jadi,  dakam  konteks  norma,  penelitian  hukum  empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.
Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut (Ni Luh Eka
Nariani dan I Nyoman Surata. 2017 : 103):
a. Adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sain yaitu  kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta  hukum,  dan/  atau  adanyasituasi  ketidaktahuan  yang  dikaji  untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya mengunakan hipotesis;
c. Mengunakan kajian Pustaka dan kerangka berfikir;
d. Mengunakan data primer dan data skunder, Dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang  satu lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum empiris  karena  adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sain mengenai Efektivitas  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009 Tentang  Ketertiban  Umum  Mengenai  Pengemis  dan  Gelandangan  Di  Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-difat  suatu indovidu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menetukan penyebaran suatu  gejala,  atau  menentukan  ada  tindaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan gelaja lainnya dalam Masyarakat.
Penelitian ini akan dilakukan di Satuan Polisi Pomong Praja Kabupaten buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang paling penting adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Satuan Polisi Pamong Praja  merupakan  perangkat  pemerintahdaerah  dalam  memelihara  ketentraman  dan
ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
Data yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini bersumber ini sumber data perpustakaan  dan  surmber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  keperpustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  humum,  terutama  bahan-bahan humum yang berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer yang menjadi acuan antara lain: Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam kerangka ilmiah terutama dalam bentuk buku, skripis, jurnal maupun atrikel.
Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan yaitu tentang apa  yangtelah secara nyata terjadi.
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal,  keteranan- keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagaian atau seluruh elemen polulasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal hasan, M. 2002 : 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa Teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  keperpustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasi, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permosalahan yang dibahasdalam penelitian ini.
b. Teknis  wawancara  berencana/  terstukrur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin,
Zainal.  2018  :  20).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tuhuan tertentu (Burhan Ashofa. 2016 : 95).
Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Satuan Polisi  Pomong Praja  Kabupaten  Buleleng.  Pengelolaan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/rill (natural  setting). Metode  kalitatif  digunakan  oleh  peneliti  yang  bertujuan  untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Pengemis dan Gelandangan Di Kabupaten Buleleng
Keberadaan  Gepeng  dalam  lingkungan  masyarakat  jelas  sangat  meresahkan. Karena  disamping  sebagai  pelanggaran  hukum,  Gepeng  juga  merupakan  salah  satu penyakit  sosial  yang  ditakutkan  akan  menimbulkan  tindak  pidana  baru  lagi  di masyarakat.  Karena  dalam  kenyataannya  kehadiran  Gepeng  dalam  masyarakat  tidak dapat  dibendung,  bahkan  tiap  tahun  jumlahnya  cenderung  semakin  banyak  dan  sulit untuk ditanggulangi secara tuntas. Masalah Gepeng tersebut merupakan masalah yang bersinggungan  dengan  aspek  hukum.  Selama  ini  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng bersama dengan aparat penegak hukum terkait permasalahan Gepeng, memang telah melakukan  upaya-upaya  penanggulangan  (Galih  Riana  Putra  Intaran  ,  Ni  Putu  Rai Yuliartini , Dewa Gede Sudika Mangku. 2018 : 2-3).
Penanganan  pengemis  adalah  upaya  membantu  memulihkan  kembali  kehidupan normal pengemis ke lingkungan keluarga, membantu mengembalikan kepercayaan diri para pengemis kepada keluarga mapun masyarakat dan kecintaan terhadap pekerjaan melalui  bimbingan  mental,  spiritual,  sosial,  fisik,  keterampilan  dan  resosialisasi
(Mazaya , Dahlawi, Nofriadi. 2022 : 7).
Penegakkan  hukum  terkait  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Gepeng memiliki  beberapa  landasan  hukum  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menegakkan hukum  sebagai  upaya  menanggulangi  atau  menangani  masalah  Gepeng.  Kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana  yaitu  sebagai  overtredingen  (pelanggaran)  di  bidang  ketertiban  umum, sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  504  dan  505  KUHP.  Khususnya untuk Kabupaten Buleleng mengenai larangan kegiatan menggelandang dan mengemis termasuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Jo pasal
21  Perda  No.  6  Tahun  2009).  Sanksi  pidana  secara  umum  untuk  kegiatan menggelandangan dan mengemis diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Perda  no.  6 tahun 2009.  Adanya ketentuan hukum pidana  yang  sesuai dengan fungsi hukum  tersebut,  maka  hukum  pidana  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  untuk mengarahkan  dan  membina  masyarakat  (Galih  Riana  Putra  Intaran  ,  Ni  Putu  Rai Yuliartini , Dewa Gede Sudika Mangku. 2018 : 4).
Aturan  yang  tegas  dan  sifatnya  represif  mengenai  upaya  penanganan  Gepeng memang tetap diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat laju serta mempersempit  ruang  gerak  Gepeng  itu  sendiri.  Namun  dengan  demikian  tetap pula harus dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang sifatnya preventif dan persuasive. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini termasuk penegakan hukum nasionalnya dengan mengkhusus pada hukum pidananya  masih  belum  berjalan  dengan  optimal  dan  terdapat  beberapa  kelemahan. Maka  kondisi  seperti  ini  yang  membuat  masalah  penanggulangan  Gepeng  sebagai permasalahan  serius,  yang  harus  segera  dicarikan jalan  pemecahannya  (Arief,  B.N. 2010 : 77).
Kebijakan  penertiban  gelandangan  dan  pengemis  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Ketertiban  Umum.  Tujuan  dari diadakannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  adalah
untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  pada  usaha  menciptakan,  menjagadan memelihara  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat.  Satpol  PP  dalam mengimplementasikan  kebijakan  dalam  mencegah,  mengawasi  dan  menindak  setiap kegiatan  yang  melanggar  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat  belum berjalan  maksimal.  Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan, karena gelandangan dan pengemis setelah ditangkap oleh Satpol PP dan dipulangkan ke daerah asal kembali
turun  ke  jalanan  (I  Nyoman  Hadi  Suharyana,  Ni  Putu  Tirka  Widanti,  dan  Anak Agung Gede Raka. 2022 : 3).
Berdasarkan hal tersebut, bukan hanya petugas akan tetapi masyarakat juga perlu untuk  mengetahui  tujuan  dari  Perda,  dimaksudkan  agar  Perda  dapat  berjalan maksimal  dikarenakan  seluruh  lapisan  masyarakat  juga  ikut  melakukan  pengawasan terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  Kabupaten  Buleleng.  Para  pelaksana kebijakan  penertiban  dianggap  cukup  memadai  serta  memiliki  kompetensi  untuk mengimplementasikan  Perda  Nomor  6  Tahun  2009  kepada  para  pelanggar ketertibanumum  dan  ketentraman  masyarakat.  Masih  banyaknya  mental dan  sikap kurang tegas yang dilakukan petugas sangan dibutuhkan pengawasan yang melekat ((I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, dan Anak Agung Gede Raka. 2022 : 3).
Satpol  PP  dibentuk  dan  diberi  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  untukpelaksanaan  penegakan  Perda  dan perkadamenyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan  pelindungan  masyarakat.  Adanya  kewenangan  yang  otonom sesuai  dengan  amanat  Perda  menjadi  sebuah  kekuatan  yang  dapat  mendorong pelaksanaan  kebijakan  di  Kabupaten  Buleleng.  Kewenangan  dalam  perumusan kebijakan,  maupun  selaku  eksekutif,  memberikan  kesempatan  kepada  Satpol  PP kabupaten Buleleng. Kecenderungan sikap pelaksana kebijakan yang cenderung tidak memproritaskan  kebijakan  tersebut,  telah  mengukuhkan  keberadaaan  pelanggaran
ketertiban  umum  secara  tidak  langsung.  Sikap  penerimaan  atau  penolakan  para pelaksana  akan  banyak  mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja implementasi  kebijakan  publik.  Standar  operasional  prosedur  (SOP)  memang  telah jelas  dan  dipahami  oleh  masing-masing  pelaksana  kebijakan  penertiban  pelanggar ketertiban umum. Aspek pemahamanterhadap kebijakan pun sudah berjalan dari segi pejabat  pelaksana  implementasi.  Para  pejabat  pelaksana  sudah  mengetahui  dan memahami dengan baik isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum ((I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, dan Anak Agung Gede Raka. 2022 : 3).
Penyebab  masih  adanya  gelandang  dan  pengemis  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu berdasarkan wawancara dengan A.A Desi Adi Putra selaku Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada tanggal 20 maret 2024 menyatakan bahwa : “penyebabnya yaitu yang pertama faktor kemiskinan dan ekonomi, kemudian karakteristik seperti keterbatasan fisik dan gangguan mental, minimnya Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleg gelandang dan pengemis, masalah kependudukan, Frustasi Karena Masalah Keluarga dan Rumah Tangga dan faktor usia”.
Efektifitas  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009 tentang  Ketertiban  Umum  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Gusti  Ketut Kusumajaya selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada tanggal 20 Maret 2024 menyatakan bahwa :
Terkait  efektifitas  Pasal  4  Perda  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Ketertiban  Umum kami  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  melaksanakan  penegakan peraturan  ketentraman  umum  masyarakat.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng  kami  di  bidang  linmas  di  kasi  bina  potensi  masyarakat  memiliki  tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan permasalahan- permasalahan sosial seperti adanya gelandang dan pengemis (Gepeng), orang dengan gangguan  jiwa,  pengamen,  pedagang  asongan  serta  membantu  tentang  kebencanaan alam.
Bidang  Perlindungan  Masyarakat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi yaitu :
a. Pengumpulan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat;
b. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban;
c. Pengkajian dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban;
d. Pengoordinasian,  pembinaan  pengawasan,  pengendalian  dan pelaporan
dibidang perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menyelenggarakan tugas  dan fungsi,  bidang  perlindungan masyarakat dibantu oleh :
a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
Didalam  penegakan  efektivitas  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Seksi Bina Potensi Masyarakat memiliki tugas yaitu  melaksanakan  kegiatan  penanggulangan  dan  pencegahan  permasalahan- permasalahan  sosial  seperti  adanya  gelandang  dan  pengemis  (Gepeng),  orang dengan  gangguan  jiwa,  pengamen,  pedagang  asongan  serta  membantu  tentang kebencanaan alam.
Dalam wawancara dengan I Gusti Ketut Kusumajaya selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada tanggal 20 Maret 2024 menyatakan bahwa : “Kami  sudah  melaksanakan  penertiban  terkait  dengan  Pasal  4  Perda  Nomor  6 Tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum,  baik  dari  segi  pengamanan  dan penertiban  gelandang  dan  pengemis  di  tempat  umum  seperti  Taman  Kota Singaraja,  kemudian  pertigaan  dan  perempatan  yang  ada  gelandang  dan pengemis.  Dalam  melakukan  penertiban  terhadap  gelandang  dan  pengemis
satuan polisi pamong praja membentuk tim khusus yaitu tim satgas linmas. Tim ini  memiliki  tugas  untuk  melaukan  pengamanan  dan  penertiban  terhadap gelandang dan pengemis sehingga kenyamanan  masyarakat  kabupaten buleleng dapat terwujud”.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  membentuk  tim  khusus dalam pengamanan  dan  penertiban  terhadap  gelandang  dan  pengemis  yang berada di Kabupaten Buleleng. Tim ini memiliki tugas menjaga ketertiban dan pengamanan di wilayah Kabupate Buleleng. Dalam hal proses pengamanan dan penertiban terhadap gelandang dan pengemis telah memiliki standar operasional prosedur.  Pengertian  Satuan  Perlindungan  Masyarakat  dapat  ditemukan  pada Peraturan menteri  Dalam  Negeri  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Penugasan Satuan
Perlindungan  Masyarakat  Dalam  Penanganan  Ketenteraman,  Ketertiban,  Dan Keamanan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  pada  pasal  1  butir  1  yaitu  : Satuan  Perlindungan  Masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  Satuan  Linmas adalah  warga  masyarakat  yang  disiapkan  dan  dibekali  pengetahuan  serta keterampilan  untuk  melaksanakan  kegiatan  penanganan  bencana  guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dalam  proses  penertiban  gelandang  dan  pengemis,  Satpol  PP  Kabupaten Buleleng  melaksanakan  Razia  di  beberapa  titik  berdasarkan  hasil  wawancara dengan A.A Desi Adi Putra selaku Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada tanggal 22 Maret 2024 menyatakan bahwa :
“Dalam  proses  pengawasan  dan  penertiban  gelandang  dan  pengemis  di Kabupaten Buleleng  melakukan  proses  pengawasan  berupa  melakukan  patrol wilayah  di  beberapa  titik  yang  sudah  di  briefing  sebelum  melakukan  patrol dimana saja titik  – titik yang akan kita lakukan pengawasan apabila ditemukan gepeng  kami  langsung melakukan  penangkapan  setelah  itu  kami  melakukan
pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng”.
Proses  pengawasan  dan  penertiban  gelandang  dan  pengemis  di  Kabupaten Buleleng  ada  beberapa  tahapan  yaitu  melakukan  pengawasan  berupa  patroli  di wilayah  Kabupaten  Buleleng  dan  apabila  dalam  proses  patrol  tersebut ditemukan gelandang dan pengemis Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan penertiban  berupa  kegiatan  penangkapan  setelah  itu  Satpoll  PP  Kabupaten Buleleng  melakukan  pendataan  terkait  dengan  gelandang  dan  pengemis  yang terjaring  razia  dan  berkoordinasi  dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  gelandang  dan  pengemis  yang  terjaring razia.
Menjalankan  tugasnya,  pemerintah  beserta  jajarannya  melaksanakan ketertiban  dalam  lingkungan  wilayahnya  masing-masing.  Tujuan  utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. keterartiban merupakan salah satu syarat utama
dalam mengsukseskan pembangunan. Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto, yaitu (Roza Erdillah dan Hendry Andry. 2015 : 201):
a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
b. Kerjasama
c. Pengendalian terhadap kekerasan
d. Konsistensi
e. Tahan lama
f. Stabilitas
g. Hierarki
h. Konformitas
i. Tidak adanya konflik
j. Uniformitas atau keseragaman
k. Gotong royong
l. Didasarkan pada kepatuhan
m. Sesuai dengan pola
n. Tersusun.
Kondisi  ketentraman  dan  ketertiban  bagi  masyarakat  tidak  akan  tercapai apabila tidak  adanya  keamanan,  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Soejito  bahwa istilah  ketentraman  dan  ketertiban  tidak  akan  mungkin  diperoleh  tanpa pemeliharaan keamanan (Roza Erdillah dan Hendry Andry. 2015 : 201).
Melaksanakan razia di daerah rawan gelandangan dan pengemis adalah salah satu kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  dalam  upaya  menertibkan  gelandangan  dan pengemis yang banyak berkeliaran di Kabupaten Buleleng, adapun sasaran akhir yang diingkan  dari  kebijakan  ini  adalah  menciptakan  kota  yang  bersih  dan  bebas  dari kegiatan  pengemis  yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  Kabupaten Buleleng. Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng selaku  instansi  teknis  di  dalam  mengontrol  berjalannya  peraturan  atau  upaya-upaya dalam melakukan penertiban dan pembinaan Sosial. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan  secara  kontinyu  antar  lintas  instansi  dengan  melakukan  razia  di  tempat- tempat  umum  dimana  biasanya  mereka  melakukan  kegiatan  menggelandang  dan mengemis,  setiap  yang  terjaring  razia  akan  di  proses  secara  hukum  yang  berlaku. Tindak lanjut razia di koordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk melakukan pembinaaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun  pantik  milik  pemerintah  daerah atau  panti  swasta  dan  pengembalian  bagi mereka yang berasal dari luar Kabupaten Buleleng.
Adapun data jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut :
Jumlah Data Gelandang dan Pengemis Tahun 2022 No Status Jumlah 1 Perempuan Dewasa 60 2 Laki-Laki Dewasa 20 3 Anak Laki-Laki 25 4 Anak Perempuan 21 TOTAL 126
Sumber : Satpol PP Kabupaten Buleleng Jumlah Data
Gelandang dan Pengemis Tahun 2023
Sumber : Satpol PP Kabupaten Buleleng
Berdasarkan data tabel diatas bahwa jumlah data gelandang dan pengemis di tahun 2022  yang  terjaring  razia  oleh  Satpol  PP  Kabupaten  buleleng  sebanyak  126  orang dengan rincian yaitu perempuan dewasa sebanyak 60 orang, laki-laki dewasa sebanyak 20 orang, anak laki-laki sebanyak 25 orang dan anak perempuan sebanyak 21 orang. Dan di tahun 2023 jumlah gelandang dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten  Buleleng  yang  terjaring  razia  sebanyak  135  orang  dengan  rincian  yaitu perempuan dewasa sebanyak 45 orang, laki-laki dewasa sebanyak 47 orang, anak laki- laki  sebanyak  28  orang,  dan  anak  perempuan  sebanyak  15  orang.  Berdasarkan  data tersebut  bisa  dilihat  bahwa  jumlah  gelandang  dan  pengemis  di  Kabupaten  Buleleng dari tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sejumlah 9 orang, oleh karena itu dari data jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng bisa dilihat bahwa
No Status Jumlah 1 Perempuan Dewasa 45 2 Laki-Laki Dewasa 47 3 Anak Laki-Laki 28 4 Anak Perempuan 15 TOTAL 135
efektifitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 belum efektif  dikarenakan  adanya  peningkatan  jumlah  gelandang  dan  pengemis  dari  tahun 2022 ke tahun 2023.
2. Kendala  dan  Upaya  Dalam  Pelaksanaan  Pasal  4  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum Mengenai Pengemis dan Gelandangan Di Kabupaten Buleleng.
Dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Buleleng mengalami kendala yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Ketut Kusumajaya selaku Kepala  Bidang  Perlindungan  Masyarakat  pada  tanggal  22  Maret  2024  menyatakan bahwa :
“Kendala-kendala yang  kami alami  dalam penegakan ketertiban umum terhadap gelandang  dan  pengemis  yaitu  berupa  belum  adanya  sanksi-sanksi  yang  diatur  di dalam Perda  Nomor  6  tahun 2009  Tentang  Ketertiban  Umum,  jadi tidak  ada  aturan sanksi  yang  tegas  sehingga  dalam  proses  penangkapan  gelandang  dan  pengemis sekarang kita tangkap besoknya sudah muncul atau adalagi gelandang dan pengemis yang  berkeliaran  di  Kabupaten  Buleleng  dikarenakan  sanksi  belum  diatur di  dalam Perda  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum  jadi  itulah  kenda- kendala kami dalam proses pengawasan dan penertiban gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng.
Dalam proses pengawasan dan penertiban terhadap gelandang dan pengemis yang berkeliaran di kabupaten buleleng terdapat kendala yaitu belum diaturnya sanksi yang tegas  diatur  dalam  proses  penertiban  gelandang  dan  pengemis  sehingga  setelah dilakukan  penertiban  akan  muncul  lagi  gelandang  dan  pengemis  yang  ada  di Kabupaten Buleleng.
Sanksi  dideskripsikan  sebagai:  "aturan  yang  menentukan  konsekuensi  dari ketidakpatuhan  atau  terhubung  dengan  pelanggaran  norma”  ( de  sanctie  wordt
gedefinieerd als: “regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding  van  de  normen  verbonden  worden ”). Sanksi tersebut digunakan sebagai alat  kekuasaan  yang  berusaha  untuk  memenuhi/mematuhi  norma  dan  usaha tersebut ditujukan  untuk  meminimalkan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran  norma. Literatur  hukum  Rumania  mendefinisikan  sanksi  sebagai:  ” the  sanction  as  a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara) (Sri Nur Hari Susanto. 2019 : 126).
Henry  Campbell  Blackmerumuskan  sanksi  sebagai  “ that  part  of  a  law  which  is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance ” (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan  hukum  dengan  menjatuhkan  hukuman  atas  pelanggarannya  atau menawarkan ganjaran atas  ketaatannya).  Selanjutnya  Bryan
A. Garner menyatakan, sanksi (sanction) adalah: “ A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse) ”  (“Hukuman  atau  tindakan  paksaan  yang  dihasilkan  dari  kegagalan  untuk mematuhi  hukum,  aturan,  atau  perintah  (sanksi  untuk  menemukan/deteksi penyalahgunaan)”  (Ghufran  Syahputera  Walla,  Hendrik  Salmon,  dan  Julista Mustamu. 2021 : 965).
Menurut  Utrecht,  yang  dimaksud  dengan  sanksi  adalah  akibat  dari  sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia  (E.  Utrecht. 2013  : 17). Ciri umum yang ditekankan oleh  sebagian  besar  penulis  adalah  keadaan  bahwa  sanksi  administrasi  merupakan konsekuensi  negatif  dari  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  tugas  yang  bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan  untuk  memastikan  penghormatan  terhadap  ketentuan  hukum.  Penerapan sanksi  administrasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kebijakan  secara  umum  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban,  memberi  kepastian  hukum  dan jaminan
perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  dari  suatu  gangguan.  Penegakan  norma hukum  administrasi  merupakan  kewenangan  administrasi  negara  untuk meluruskan terjadinya  pelanggaran  dengan  melakukan  suatu  tindakan  dengan  cara memberikan sanksi administrasi. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat  hukum  publik  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  reaksi  atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat  dalam norma Hukum  Administrasi Negara.”  Jenis  Sanksi  Administrasi  dapat  dilihat  dari  segi  sasarannya  yaitu  (E. Utrecht. 2013 : 17):
a) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma,  yang  ditujukan  untuk  mengembalikan  pada  kondisi  semula  sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom;
b) Sanksi  punitif,  artinya  sanksi  yang  ditujukan  untuk  memberikan  hukuman  pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
c) Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.
Berdasarkan  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  proses  penertiban gelandang  dan  pengemis,  Satpol  PP  dalam  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Perlindungan  Masyarakat pada  tanggal  22 Maret 2024 menyatakan bahwa :
“Adapun  upaya-upaya  yang  selama  ini  kami  lakukan  yaitu  kami  satpol  pp kabupaten  buleleng di bidang  linmas telah  membentuk tim pospraja  dengan ini kami selalu  melaksanakan  patroli  keliling  terhadap  odgj,  gelandang  dan  pengemis  di Kabupaten Buleleng, dikarenakan belum adanya sanksi tegas yang membikin efek jera bagi gelandang dan pengemis yang berada di Kabupaten Buleleng”.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP) Kabupaten  Buleleng  dalam  mengatasi  hambatan  yang  terjadi  yaitu  Satpol  PP Kabupaten  Buleleng  membentuk  tim  yaitu  Pospraja  yang  memikiki  tugas  rutin melakukan  patrol  keliling  terhadap    ODGJ  (orang  dengan  gangguan  jiwa)  dan gelandang  dan  pengemis,  dikarenakan  belum  adanya  sanksi  yang  tegas  yang  bisa
memberikan  efek  jera  untuk  melakukan  kegiatan  mengemis  di  Kabupaten  Buleleng. Penanggulangan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan  agar  tidak  terjadi  pengemisan,  serta  mencegah  meluasnya pengaruh akibat pengemisan  di  dalam  masyarakat,  dan  memasyarakatkan  kembali pengemis  menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para pengemis untuk  memiliki  kembali  kemampuan  guna  mencapai  taraf hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan  yang  layak  sesuai  dengan  harkat  martabat manusia (E. Utrecht. 2013 : 17).

## SIMPULAN
1. Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang Ketertiban  Umum mengenai  pengemis  dan gelandangan di  Kabupaten  Buleleng yaitu Berdasarkan data yyang telah disajikan, bahwa jumlah data gelandang dan pengemis di tahun 2022 yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten buleleng sebanyak  126  orang,  dan  di  tahun  2023  jumlah  gelandang  dan  pengemis  yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng yang terjaring razia sebanyak 135.  Berdasarkan  data  tersebut  bisa  dilihat  bahwa  jumlah  gelandang  dan pengemis  di  Kabupaten  Buleleng  dari  tahun  2022  dan  2023  mengalami peningkatan  sejumlah  9  orang,  oleh  karena  itu  dari  data  jumlah  gelandangan dan  pengemis  di  Kabupaten  Buleleng  bisa  dilihat  bahwa  efektifitas  Pasal  4  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  belum  efektif  dikarenakan  adanya peningkatan jumlah gelandang dan pengemis dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penyebab masih  adanya  gelandang  dan  pengemis  di  Kabupaten  Buleleng  yang  pertama  faktor kemiskinan dan ekonomi, kemudian karakteristik seperti keterbatasan fisik dan gangguan mental
2. Dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum,  Satpol  PP  Kabupaten  Buleleng mengalami kendala  yaitu dalam penegakan ketertiban umum terhadap gelandang dan  pengemis  yaitu  berupa  belum  adanya  sanksi-sanksi  yang  diatur di  dalam
Perda  Nomor  6  tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum.  Adapun  upaya-upaya yang dilakukan yaitu di bidang linmas telah membentuk tim pospraja dengan ini Satpol PP Kabupaten Buleleng selalu melaksanakan patroli keliling terhadap odgj, gelandang  dan  pengemis  di  Kabupaten  Buleleng,  dikarenakan  belum  adanya sanksi tegas yang membikin efek jera bagi gelandang dan pengemis yang berada di Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2018. Pengantar  Metode  Penelitian Hukum .
Jakarta: PT Raja Grfindo Persada.
Arief,  B.N.  2010. Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan .  Jakarta  :  Kharisma  Putra Utama.
Burhan Ashofa. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. E.  Utrecht.  2013.  Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia,  trans.  Moh.  Saleh Djidang. Jakarta: Ichtiar Baru.
Hasanuddin  Hasim.  2019. Filsafat  Hukum .  Parepare:  CV.  Kaaffah Learning Center.
Iqbal hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Muhammad Sabir. 2019. Pengantar Hukum Indonesia , Desember 2019. Silfiana.  2018. Kehidupan  Pengemis  Di  Kota  Padang  (Studi  Tentang Motivasi Dan Adaptasi Untuk Bertahan Hidup Di Perkotaan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik) . Universitas Andalas Padang Jurnal
Galih  Riana  Putra  Intaran  ,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini  ,  Dewa  Gede  Sudika Mangku.  2018.  “Penegakan  Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya Menanggulangi  Tindak  Pidana  Menggelandang  dan  Mengemis  Di Kabupaten  Buleleng”. Jurnal  Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Ilmu  Hukum  (Volume  1  No.1  Tahun 2018).
Ghufran  Syahputera  Walla,  Hendrik  Salmon,  dan  Julista  Mustamu.  2021. “Kajian  Terhadap  Pengaturan  Sanksi  Denda  Administratif  Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 9 .
Ida  Bagus  Gede  Eka  Permana  Putra  dan  Made  Subhakarma  Resen.  2018.
“Peran  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Penegakan  Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Gelandang dan  Pengemis  Di  Kabupaten  Buleleng”. Jurnal  Harian  Regional  Vol. 06, No. 03, Mei 2018.
I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, dan Anak Agung Gede Raka.  2022.  “Implementasi  Kebijakan  Penertiban  Gelandangan  dan Pengemis  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Badung”. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA). Vol. 2. No. 1. Maret 2022.
Mazaya  ,  Dahlawi,  Nofriadi.  2022.  “Upaya  Penanganan  Pengemis  Oleh Dinas  Sosial  Di  Kota  Banda  Aceh”. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FISIP Unsyiah. Volume.
Ni  Luh  Eka  Nariani  dan  I  Nyoman  Surata.  2017.  “Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana  Di  Kabupaten  Buleleng”. Kertha  Widya Jurnal Hukum Vol. 5. No. 1 Agustus 2017.
Putri  Addina,  Fokky  Fuad.  2015.  “Budaya  Hukum  Pengemis  Di  DKI Jakarta”.
Jurnal Lex, Vol 12. No. 12.
Roza Erdillah dan Hendry Andry. 2015. “ Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru”. Jurnal Publika Vol. 1. No. 2 Oktober 2015 . Sri Nur Hari Susanto. 2019. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan  Komparasi,” Administrative  Law  and  Governance Journal 2, no. 1 (2019).
Soeleman  D.  Baranyanan.  2017.  “Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009”. Jurnal Sasi, Vol 23 No. 1.
Tri  Melisa  Selviani,  Genny  Gustina  Sari.  2018.  “Pengelolaan  Kesan Pengemis  Cacat  Fisik  Di  Kota  Pekanbaru”. Jurnal  Ilmu  Komunikasi, Vol 8, No. 3