## KORUPSI DI CHINA: PERSPEKTIF SEJARAH
Oleh: Ririn Darini Ilmu Sejarah FISE UNY

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  korupsi  yang  terjadi  di  China dari  perspektif  sejarah  dengan  melihat  masalah  dan  dinamika  pemberan- tasannya. Korupsi di China dapat ditelusuri sejak zaman kekaisaran dan sampai saat ini wabah korupsi terus berlangsung di China meskipun pemerintah gencar melaksanakan gerakan anti korupsi dengan memberikan sanksi hukuman yang berat  seperti  hukuman  penjara  seumur  hidup  dan  bahkan  hukuman  mati. Korupsi  di  China  sangat  terkait  dengan  aspek  politik,  ketika  korupsi melibatkan  pejabat  yang  menduduki  birokrasi.  Para  pejabat  telah menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk  memperkaya  diri  melalui  praktek- praktek korupsi. Korupsi di China juga sering dikaitkan dengan guanxi , budaya koneksi.
Kata kunci: Korupsi, China, Sejarah.

## A. Pendahuluan
Ekonomi  China  yang  tumbuh  pesat  memunculkan  masalah-masalah baru  bagi  negeri  tersebut.  Beberapa  permasalahan  tersebut  di  antaranya kesenjangan  pembangunan  antara  daerah  pantai  timur  dan  selatan  dengan daerah  tengah  dan  barat,  jumlah  pengangguran  yang  semakin  besar,  serta korupsi  yang  semakin  meluas.  Korupsi  merupakan  salah  satu  ancaman  yang cukup besar bagi ekonomi China. Hal ini tercermin dari data yang disampaikan Ross  Terril  (dalam  Taufik  Adi  Susilo,  2008:182),  bahwa  “satu  persen penduduk China memiliki 40% kemakmuran, sebagian di antaranya didapatkan melalui korupsi”.
Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat negara pemegang birokrasi dan dalam  prakteknya  biasanya  melibatkan  pihak  lain.  Dalil  Lord  Acton  yang sangat  terkenal  terkait  dengan  korupsi  yang  melibatkan  kekuasaan  adalah “power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely” .    Alatas  (dalam Endang Retnowati, 2006:139) mengidentifikasikan beberapa ciri korupsi, yaitu bahwa  tindakan  korupsi  selalu  melibatkan  lebih  dari  satu  orang,  pada umumnya korupsi melibatkan keserbarahasiaan, melibatkan elemen kewajiban dan  keuntungan  timbal  balik,  setiap  tindakan  korupsi  selalu  berisi  penipuan, pelaku  korupsi  menyelubungi  perbuatannya  dengan  berlindung  di  balik pembenaran  hukum,  mereka  yang  terlibat  menginginkan  keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan
itu,  korupsi  melanggar  tugas  dan  pertanggungjawaban  dalam  tatanan masyarakat,  setiap  bentuk  korupsi  adalah  pengkhianatan  kepercayaan,  setiap bentuk  korupsi  melibatkan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif  dari  mereka  yang melakukan tindakan itu.
Dalam  catatan  sejarah  korupsi  di  China  bukanlah  masalah  yang  baru dan  jejaknya  dapat  ditelusuri  sejak  zaman  kekaisaran.  Sejak  tahun  1980-an lingkup  dan  intensitasnya  semakin  meningkat  dalam  tingkatan  yang  belum pernah  terjadi  sebelumnya.  Perdana  Menteri  Zhao  Ziyang  (Wang,  1985:  134) menyebut praktek-praktek korupsi yang terjadi di China  sebagai kegiatan yang “menjijikkan”  di  kalangan  pejabat,  misalnya  penyelenggaraan  pesta  mewah yang  berlebihan  dengan  memperkenalkan  para  bos/pengusaha,  menjajakan pengaruh  untuk  keuntungan  pribadi,  dan  suap  menyuap.  Kegiatan  korupsi  ini sering dikaitkan dengan tradisi guanxi (koneksi). Guanxi merupakan hubungan antar  individu  yang  didasari  oleh  kepercayaan  dan  merupakan  factor  penentu kunci  keberhasilan  bisnis.  Selama  periode  sembilan  bulan  tercatat  136.000 kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh partai dan kader-kader pemerintah.
Tulisan berikut  ini akan mencoba untuk meninjau korupsi di China dari perspektif  sejarahnya  dengan  mencoba  melihat  masalah  dan  dinamika pemberantasannya.

## B. Masa Kekaisaran
Dalam  sejarahnya,  korupsi  yang  berlangsung  di  China  telah  berakar sejak  ribuan  tahun  yang  lalu.  Hal  ini  bahkan  terlihat  dalam  setiap  proses pergantian kekuasaan dinasti di China sehingga membentuk sebuah pola yang selanjutnya  disebut  sebagai  teori  siklus  dinasti  di  China  (John  K  Fairbank, 1973). Awal sebuah dinasti dimulai dengan sebuah periode kepahlawanan yaitu munculnya  pahlawan  yang  berhasil  menumbangkan  rezim  sebelumnya  yang menyengsarakan  rakyat.  Dinasti  baru  ini  kemudian  mampu  membawa kekaisarannya  mencapai  puncak  kejayaannya.  Periode  berikutnya  adalah periode kemerosotan dinasti dan akhirnya periode keruntuhan. Pada umumnya penguasa  terakhir  muncul  dalam  kemewahan  dan  intrik-intrik  istana  yang membuat  kekuasaan  melemah,  misalnya  korupsi-korupsi  di  kalangan pengumpul pajak atau praktek suap di bagian kepegawaian.
Dalam  periode  kemakmuran  memunculkan  kedamaian.  Populasi meningkat  dengan  cepat,  lumbung-lumbung  dan  harta  pemerintah  pusat menjadi  penuh.  Dengan  kelebihan  itu  pemerintah  pusat  membangun  istana mewah,  jalan  raya,  kanal-kanal,  dan  tembok  pertahanan.  Penambahan pertahanan  militer  yang  dibentuk  pemerintah  sangat  memakan  biaya.  Klan kekaisaran, bangsawan, dan pejabat tinggi terus bertambah banyak dan terbiasa dengan  gaya  hidup  mewah.  Banyak  tanah  dan  petani  penggarapnya  yang digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  klas  penguasa  dan  hanya  sedikit  yang
membayar  pajak  pada  pemerintah  pusat.  Pengeluaran  pemerintah  terus meningkat  secara  konstan  sementara  pendapatannya  kecil,  sehingga  setiap dinasti  mulai  mengalami  kesulitan  keuangan  yang  serius  dalam  masa-masa pembangunannya.
Kesulitan ekonomi dan pemerintahan semakin terakumulasi. Salah satu penyebab dari periode kemerosotan adalah  korupsi di kalangan keluarga istana maupun  pejabat  istana  seperti  menteri  dan  gubernur,  juga  pegawai-pegawai sampai  jauh  ke  desa-desa.  Korupsi  yang  semakin  hebat  menyebabkan kemerosotan  efisiensi  pemerintahan  dan  semakin  meningkatkan  perselisihan faksional di istana. Untuk menghadapi defisit keuangan, pemerintah menaikkan pajak  para  petani.  Karena  kesulitan  keuangan,  proyek  pembangunan  tidak terselesaikan, kanal-kanal atau saluran air dibiarkan terbengkelai menyebabkan banjir atau kekeringan. Kegagalan panen yang dulunya dapat ditangani dengan lumbung-lumbung  persediaan  milik  pemerintah,  sekarang  menyebabkan kelaparan, yang kemudian menyebabkan munculnya perbanditan dan akhirnya pemberontakan petani.
Kasus-kasus  korupsi  yang  banyak  tercatat  dalam  sejarah  China  adalah korupsi yang dilakukan oleh kasim istana. Para kasim istana bertugas melayani selir  kaisar  dan  memimpin  urusan  rumah  tangga.  Mereka  biasanya  banyak mengetahui rahasia dalam istana. Fungsi mereka juga menyebar ke bidang lain termasuk  kemiliteran.  Kaisar  dimabukkan  dengan  segala  kenikmatan  yang sengaja diciptakan oleh kasim sehingga kasim dapat berlaku sebagai penguasa. Korupsi  menyebabkan  kemerosotan  efisiensi  pemerintahan.  Pada  umumnya hukuman  bagi  para  pelaku  korupsi  adalah  dipecat  dari  jabatannya  dan  sanksi hukuman penjara.
Pada  masa-masa  akhir  kekuasaan  Dinasti  Ming,  dalam  kekaisaran sendiri  terjadi pertikaian karena kekuasaan kasim semakin besar. Para sarjana mantan  pejabat  menekankan  pentingnya  integritas  moral  dan  mencela  para pemegang  kekuasaan.  Salah  satu  tokoh  anti  korupsi  yang  sangat  terkemuka adalah  Hai  Rui,  seorang  guru  konfusian  muslim  yang  hidup  pada  masa pemerintahan  dinasti  Ming.  Ia  banyak  menyerukan  tentang  ketidakadilan  dan korupsi  yang  marak  terjadi  di  jajaran  pemerintahan.  Salah  satunya  adalah korupsi  yang  dilakukan  oleh  kasim  Wei  Chung-hsien  selain  berbagai  kasus kejahatan  lain  yang  dilakukannya.  Tetapi  kasim  tersebut  berhasil menyingkirkannya  sehingga  ia  dipecat  dari  jabatannya  sebagai  seorang mandarin dan dihukum.  Namun  demikian degradasi  moral  terus terjadi dalam rezim Ming.
Awal  dari  keruntuhan  dinasti  Ching,  dinasti  terakhir  dalam  sejarah kekaisaran  di  China,  salah  satunya  juga  ditandai  dengan  maraknya  korupsi dalam  birokrasi  puncak.  Kasim  Ho-shen  yang  mendapat  kepercayaan  dari Kaisar  Ch‟ieng  Lung  untuk  memimpin  bagian  pendapatan  dan  kepegawaian
bersekongkol  dengan  jenderal  Fu-k‟ang-an  melakukan  korupsi  dana  operasi militer. Akibatnya kemiliteran Manchu mengalami kemerosotan.
Masa Pemerintahan Republik China
Setelah  melalui  periode  revolusi  nasional  akhirnya  Republik  China yang  nasionalis  berdiri  pada  tahun  1912,  mengakhiri  era  kekaisaran  di  China yang telah berlangsung ribuan tahun. Namun China kembali memasuki periode kekacauan  yang  ditandai  dengan  munculnya  era warlordisme sejak  wafatnya Yuan  Shi  kai  (1916)  sampai  dengan  dapat  dipersatukannya  kembali  oleh Chiang  Kai  Shek  (1928).  Sejak  itu  Republik  China  kembali  ke  tangan  kaum nasionalis (Kuomintang) di bawah pimpinan Chiang.
Pada masa ini pun korupsi terus berlangsung, dan bahkan telah menjadi epidemi  pada  masa  pemerintahan  nasionalis.  Korupsi  merajalela  di  mana- mana,  memaksa  Chiang  Kai  Shek  membentuk  badan  khusus  untuk memeranginya. Badan itu dinamakan „Kelompok Penumpas Harimau‟, karena rakyat  membandingkan  para  pejabat  yang  korup  dengan  harimau  yang  buas. Badan itu mempersilakan rakyat untuk mengajukan keluhan. Tetapi kemudian ternyata  bahwa  sesungguhnya  badan  itu  justru  dijadikan  sebagai  alat  oleh mereka  yang  benar-benar  mempunyai  kekuasaan  untuk  memeras  uang  dari orang-orang  kaya.  Bahkan  „menumpas  harimau‟  kemudian  menjadi  pekerjaan yang menguntungkan (Jung Chang, 2005:80).
Bentuk-bentuk korupsi  yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat, di  antaranya  adalah  pemerasan  secara  terang-terangan.  Apabila  permintaan tersebut  ditolak  maka  dianggap  sebagai  penentang  Kuomintang  dan  akan langsung  dituduh  sebagai  komunis,  dan  hal  itu  berarti  ditangkap  dan  disiksa. Para petani enggan menjual hasil bumi ke kota karena mereka harus melewati pos-pos  pemeriksaan  Kuomintang  dan  dipaksa  membayar  uang  sogokan  atau menyerahkan barang dagangan.
Bahkan  Chiang  Kai  Shek  dan  keluarganya  terlibat  erat  dalam  korupsi, demikian  pula  pejabat  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah  dan  para  jenderalnya (Lidya  Christin  Sinaga: http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/110 .) Korupsi  ditengarai  menjadi  salah  satu  penyebab  jatuhnya  Kuomintang,  antara lain  dana-dana  bantuan  milliter  dari  Amerika  Serikat  yang  diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

## C. Masa Pemerintahan Republik Rakyat China

## 1. Era Mao Tse Tung
Pada era pemerintahan Mao Tse Tung (1949-1976) kasus-kasus korupsi tidak menghilang begitu saja. Tidak lama setelah merebut kekuasaan, Komunis menghadapi  krisis.  Mereka  berhasil  menarik  simpati  dan  mendapat  dukungan jutaan  rakyat  dengan  menjanjikan  pemerintahan  yang  bersih,  tetapi  beberapa
pejabat  mulai  menerima  suap  atau  mendahulukan  kepentingan  kerabat  dan teman-teman  mereka.  Beberapa  pejabat  mulai  suka  menyelenggarakan  pesta mewah,    sebagai  suatu  kebiasaan  yang  mendarah  daging  dalam  tradisi  China dan  merupakan  cara  untuk  menyenang-nyenangkan  orang  lain  sambil  pamer, atas  biaya  dan  atas  nama  negara  (Jung  Chang,  2005:  193).  Banyak  pejabat melakukan penggelapan besar-besaran, sementara pemerintah sedang berusaha memperbaiki kondisi ekonomi yang carut-marut.
Mao  segera  melakukan  gerakan-gerakan  untuk  membersihkan  China dari korupsi dengan kampanye-kampanye yang bertujuan untuk membersihkan kelas kapitalis  dan menciptakan masyarakat  komunis, antara lain gerakan tiga anti  ( san  fan )  dan  lima  anti  ( wu  fan )  (Maurice  Meisner,  1999:  85-87).  Pada akhir  tahun  1951  dilaksanakan  kampanye  tiga  anti  yaitu  pencurian, pemborosan dan birokratisme. Sanfan merupakan kampanye melawan korupsi dan  inefisiensi  birokrasi.  Gerakan  ini  terutama  ditujukan  kepada  kader-kader kota yang korup, lebih-lebih yang berkecimpung di departemen keuangan dan ekonomi.  Tujuannya  untuk  menakut-nakuti  siapa  saja  yang  mempunyai  akses ke  uang  pemerintah  agar  tidak  korup.  Pemerintah  menghukum  mati, memenjarakan dan memecat pejabat-pejabat  yang melakukan korupsi. Mereka yang  dituduh  menggelapkan  uang  dijuluki  „macan‟.  Bagi  mereka  yang menggelapkan  uang  lebih  dari  10.000  yuan  adalah  macan  besar  dan  pantas mendapatkan hukuman mati (Jung Chang, 2007:427).
Pada  bulan  Januari  1952  diberlakukan  Gerakan  Lima  Anti  ( wu  fan ) yang  ditujukan  kepada  golongan  masyarakat  yang  lebih  luas  terutama  kaum kapitalis,  pengusaha-pengusaha  swasta  yang  propertinya  belum  disita  untuk memaksa  mereka  mengeluarkan  uang  dalam  jumlah  yang  besar  dan  menakuti mereka  dengan  tuduhan  melakukan  suap  dan  menghindari  pajak.  Gerakan  ini ditujukan  untuk  menumpas  lima  macam  kejahatan:  suap-menyuap,  tidak membayar  pajak,  pencurian  uang  negara,  menipu  kontrak  dengan  pemerintah dan  mencuri  informasi  ekonomi  milik  negara.  Sejak  kedua  kampanye  itu sangat sedikit orang yang berani menggerogoti uang negara.
Kedua  gerakan  anti  korupsi  ini  merupakan  mekanisme  kontrol  yang dikembangkan partai komunis, dan merupakan kampanye massa yang dipimpin oleh  badan-badan  yang  disebut  tim  kerja.  Anggotanya  terutama  pegawai kantor-kantor  pemerintah  yang  dipimpin  oleh  seorang  pejabat  senior  partai. Dalam setiap kampanye orang yang tergolong dalam kategori „sasaran Peking‟ akan  terus-menerus  diawasi  umumnya  oleh  teman-teman  sekerja  dan tetangganya,  dengan  demikian  melibatkan  seluruh  rakyat  dalam  mekanisme pengawasan.  Sedikit  sekali  orang  yang  menurut  kriteria  rezim  berbuat kesalahan  dapat  menghindar  dari  pengawasan  rakyat,  terutama  dalam masyarakat yang selama berabad-abad terbiasa diatur dan diawasi.
Pada  pertengahan  1953  pelaksanaan  Kampanye  Tiga  Anti  dan Kampanye Lima Anti mulai mengendur. Kaum kapitalis habis ditumpas, begitu pula  orang-orang  Kuomintang.  Kampanye  ini  juga  banyak  membawa  korban orang-orang  yang  tidak  bersalah  karena  kampanye  dilaksanakan  berdasarkan kriteria  yang  tidak  jelas  dan  dendam  pribadi,  bahkan  gossip  pun  dapat dijadikan sebagai dasarnya (Jung Chang, 196). Pemerintah komunis Mao pada akhirnya memang tidak  korup dalam pengertian  konvensional,  misalnya tidak menerima  suap  tetapi  para  pejabatnya  diberi  hak  untuk  menikmati  standar hidup yang khusus dengan perbedaan berjenjang yang mendetail.

## 2. Era Deng Xiao Ping
Pada  era  reformasi  yang  dimulai  sejak  pemerintahan  Deng,  korupsi telah  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  berbahaya  bagi  kelangsungan  kekuasaan sehingga  banyak  kebijakan  yang  dikeluarkan  terkait  dengan  upaya pemberantasan  korupsi.  Terlebih  sejak  dimulainya  reformasi  ekonomi  wabah korupsi  semakin  marak  di  China.  Lu  (dalam  I  Wibowo,  2004:176)  telah mengidentifikasi  dan  membuat  peta  wilayah  korupsi  yang  dilakukan  oleh pejabat  atau  kader  partai.  Korupsi  tersebut  semakin  meluas  di  berbagai  aspek kehidupan dan meningkat intensitasnya dengan berlangsungnya ekonomi pasar pada tahun 1980-an. Misalnya korupsi memperebutkan jatah apartemen tempat tinggal,  korupsi  dalam  perbankan  dan  keuangan,  korupsi  dalam  penarikan pajak, korupsi dalam law inforcement , korupsi dalam penerapan UU Keluarga Berencana,  dan  korupsi  dalam  memperjualbelikan  jabatan.  Perilaku  tersebut merupakan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh kader di setiap tingkatan.
Slogan  yang sangat  terkenal  pada masa pemerintahan Deng  Xiao Ping bahwa getting rich is glorious atau menjadi kaya itu mulia, berpengaruh bagi masyarakat  China  dalam  mengumpulkan  uang  sebanyak-banyaknya. Masyarakat  didorong  untuk  mengejar  kemakmuran  pribadi.  Seruan  Deng  itu telah  memberi  rakyat  China  ruang  terbuka  yang  luas  untuk  memaksimalkan upaya  menjadi  kaya.  Dalam  kenyataannya,  di  banyak  kasus  seruan  „menjadi kaya  itu  mulia‟  dimaknai  dan  diterapkan  secara  negatif  sehingga  korupsi  di China semakin meluas.
Reformasi  ekonomi  memberikan  motif  dan  kesempatan  bagi  banyak orang  khususnya  para  pejabat  yang  paling  diuntungkan  dengan  adanya reformasi,  untuk  memperkaya  diri  secara  tidak  sah.  Motif-motif  korupsi  yang paling  menonjol  sangat  berkaitan  erat  dengan  tradisi guanxi (koneksi)  yang telah  berakar  sangat  dalam.  Tanpa guanxi bisnis  tidak  akan  berjalan  dan seseorang  hampir  pasti  tidak  akan  mendapatkan  apa  yang  dikehendakinya. Suap  menyuap  ataupun  lewat  “jalan  belakang”  merupakan  praktek-praktek yang  biasa  dilakukan  (Wang,  1985:  134).  Hal  ini  semakin  kuat  ketika pandangan tentang uang berubah di China. Peraturan dan perundang-undangan
dibelokkan  sehingga  korupsi  semakin  meluas,  penggunaan  suap,  sikap  pilih bulu  untuk  mendapat  barang-barang  yang  langka  atau  mendapatkan  sesuatu melalui  jalan  belakang,  maupun  pemberian  hadiah  menjadi  hal  yang  umum. Anak  keturunan  kader  partai  tertinggi  dan  kader  pemerintah  sering  bertindak sebagai “koneksi” atau penghubung bagi pengusaha asing yang menginginkan hubungan dagang yang mapan dengan China.
Deng  Xiao  Ping  memberikan  perhatian  serius  pada  pemberantasan korupsi dengan menyampaikan kritik atas lunaknya penanganan pelaku tindak korupsi  yang  disebutnya  melakukan  kejahatan  ekonomi.  Aparat  yang berkepentingan  dianggap  tidak  berani  bertindak  tegas,  adanya  mentalitas  ragu dalam  mengambil  tindakan    justru  akan  merugikan  reformasi  ekonomi  yang sedang  berlangsung.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  tindakan  keras  terhadap pelaku  kejahatan  ekonomi.  Berbagai  kebijakan  untuk  memerangi  korupsi antara lain pada tahun 1982 PKC mengeluarkan dekrit dan keputusan “Resolusi Menghancurkan Kejahatan Ekonomi”, kampanye tahun 1980-1981 “Kampanye mengurangi  Privilese  para  Pejabat  dan  Tendensi  Tidak  Sehat  dalam  Partai”, tahun  1982  “Kampanye  Menghancurkan  kejahatan  Ekonomi,  tahun  1983 “Kampanye  Menghapuskan  Ketidakberesan  oleh  Pejabat  dalam  Pembagian Perumahan”,  tahun  1984-1985  “Kampanye  Menghentikan  Pejabat  masuk dalam  Kegiatan  Perdagangan”,  tahun  1986-1987  “Kampanye  Menghukum Pelanggaran Undang-undang dan Disiplin Partai maupun Negara”, tahun 1988- 1989  “Kampanye  Membangun  Pemerintah  yang  Bersih  dan  Mencegah Korupsi”  (I  Wibowo,  2004:178).  Berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan mengindikasikan banyaknya kejahatan korupsi yang terjadi di China saat itu.

## D. Pasca Pemerintahan Deng Xiao Ping
Komitmen  kuat  penguasa  China  untuk  memberantas  korupsi  sudah dimulai sejak masa Zhu Rongji (1997-2002). Ucapannya yang sangat terkenal adalah “Beri saya 100 peti mati, Sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk  mengubur  para  koruptor,  dan  satu  untuk  saya  kalau  saya  melakukan tindakan  korupsi."  Pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  Perdana  Menteri China itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Langkah ini memberikan kepastian  hukum  sehingga  mampu  menghimpun  dana  asing  senilai  50  miliar dollar  AS  setiap  tahun.  Pertumbuhan  ekonominya  langsung  melesat,  terlepas dari  kelemahannya.    Bentuk  keseriusan  pemerintah  China  dalam pemberantasan korupsi salah satunya juga diwujudkan dengan ikut meratifikasi Konvensi  PBB  melawan  korupsi  yang  memasukkan  suap  kepada  pejabat publik  sebagai  tindak  kriminal  oleh  Kongres  Rakyat  Nasional  pada  bulan Oktober 2005.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) China mengatur mereka yang  menawarkan  dan  menerima  suap  bisa  dihukum.  Hukuman  mati  bagi
penerima  suap  dan  hukuman  seumur  hidup  bagi  pemberi  suap.Hukuman  mati merupakan hukuman terberat yang dapat diberikan kepada koruptor. Hukuman mati  ini  juga  diterapkan  kepada  pejabat  tinggi  negara,  bukan  hanya  kepada pejabat  rendah  atau  orang-orang  biasa.  Beberapa  pejabat  yang  divonis  mati karena  korupsi  antara  lain  Cheng  Kejie,  (Ketua  Pemerintah  Daerah  Otonom Guangxi),  Ma  Xiangdong  (Wali  Kota  Shenyang),  Li  Jiating  (Gubernur Yunnan), Ma De (Sekretaris PKC Komite Kota Suihua, Heilongjiang), dan Liu Jinbao  (Direktut  Utama  Bank  of  China  di  Hongkong).  Pemerintah  China menunjukkan  keseriusan  dalam  memberantas  korupsi.  Pemerintah  China bertekad  secara  konsisten  mengawal  pembangunan  ekonomi  dengan  menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dalam tubuh birokrasi.
Bagi  pemerintah  China  komunis,  perang  melawan  korupsi  merupakan suatu  keharusan  yang  wajib  dijalankan.  China  ingin  menunjukkan  kepada dunia  bahwa  ideologi  komunisme  yang  mereka  anut  bukan  merupakan halangan  untuk  mencapai  kemakmuran  ekonomi,  pemerintahan  yang  bersih, dan masyarakat yang beretos kerja dan berdisiplin tinggi. Dalam hal ini China menumpukan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada Partai Komunis China (PKC), partai  berkuasa di  China. China memberikan contoh  bagaimana partai politik  harus  berperan  utama  dalam  pemberantasan  korupsi  dengan menanamkan disiplin anti korupsi yang kuat pada semua anggotanya.
Upaya pemberantasan korupsi di China yang begitu keras dapat dilihat langsung dari banyaknya koruptor yang dihukum mati di negara tersebut. Bila bukan  hukuman  mati,  hukuman  penjara  ataupun  hukuman  ganti  rugi  yang diberikan sangat berat. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan efek jera dan takut  korupsi.  Selama  tahun  2009  lebih  dari  106.000  pejabat  pemerintah  di China telah dikenai hukuman terkait dengan masalah korupsi ( Kompas , 8 April 2010).  Pada  awal  tahun  2010,  PKC  menegaskan  aturan  baru  untuk  seluruh kadernya  yang  sebenarnya  telah  diberlakukan  sejak  tahun  2006,  yaitu kewajiban  bagi  seluruh  anggota  PKC  untuk  melaporkan  harta  kekayaan keluarganya.  Sebelumnya  kewajiban  melaporkan  itu  hanya  dikenakan  kepada mereka  yang  menjabat  di  pemerintahan  dan  pengurus  PKC,  maka  kebijakan baru  diberlakukan  untuk  seluruh  anggota  PKC  di  semua  tingkatan.  Melalui aturan ini setiap anggota PKC harus juga melaporkan kekayaan istri/suami dan anak-anaknya.  Organ  disiplin  PKC  pun  akan  terus  mengatur  pengeluaran pemerintah  terkait  dengan  pembelian  kendaraan,  resepsi  di  kantor-kantor pemerintah,  dan  juga  perjalanan-perjalanan  keluar  negeri  untuk  memastikan uang  pembayar  pajak  digunakan  dengan  bijak.  Situasi  korupsi  di  China  yang belum menunjukkan tanda-tanda mulai  mereda,  yang juga terlihat dari  Indeks Persepsi  Korupsi  yang  dikeluarkan  oleh  Transparansi  Internasional  yang menempatkan China di posisi ke-72 dari 180 negara yang disurvei. Oleh karena itu  China  terus  menyempurnakan  sistem  deklarasi  asset  seluruh  pekerja
Korupsi di China 80
pemerintah  sebagai  salah  satu  cara  agar  rakyat  semakin  aktif  mengontrol praktek korupsi.

## E. Penutup
Korupsi  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  baru  di  China,  melainkan telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum masehi. Para kasim istana merupakan  kelompok  yang  banyak  tercatat  dalam  sejarah  sebagai  pelaku tindak  korupsi.  Pada  masa  ini  hukuman  berupa  pemecatan  dari  jabatan  dan hukuman penjara merupakan hal yang lazim dilakukan. Selanjutnya pada masa pemerintahan  nasionalis  China  di  bawah  kepemimpinan  Chiang  Kai  Shek dikenali  sebagai  pemerintahan  yang  sangat  korup,  bahkan  korupsi  ini ditengarai sebagai salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Chiang.
Upaya pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Mao Tse Tung dilakukan  melalui  gerakan-gerakan  kampanye  secara  radikal.  Kebijakan  Mao ini cukup berhasil menekan jumlah kader partai  dan pemerintahan melakukan korupsi,  meskipun  dalam  kenyataannya  para  petinggi  partai  menikmati keistimewaan  tersendiri.  Pada  era  Deng  Xiao  Ping  dengan  diberlakukannya politik  pintu  terbuka  dalam  rangka  reformasi  ekonomi  telah  membawa  ekses pada meningkatnya tindak korupsi  di  China. Hal ini tidak terlepas dari tradisi guanxi.
Pemerintah  China  sangat  sadar  akan  bahaya  korupsi  bagi  kejatuhan rezim  sehingga  berupaya  keras  untuk  memberantasnya.  Meskipun  belum sepenuhnya  berhasil  menghapuskan  korupsi  di  China,  tetapi  apa  yang dilakukan oleh pemerintah China dianggap cukup berhasil menurunkan indeks korupsi di China. Akankah Indonesia belajar dari China?

## Daftar Pustaka
Bagus  Dharmawan  (ed.), Cermin  dari  China:  Geliat  Sang  Naga  di  Era Globalisasi , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
Endang  Retnowati,  “Korupsi:  Kejahatan  yang  Tersistem”, Masyarakat Indonesia , Jilid XXXV, no. 1, 2009, hlm. 135-155. Fairbank,  John  King, East  Asia:  Tradition  and  Transformation ,  London: George Allen & Unwin, 1973.
Ignatius  Wibowo, Negara  dan  Masyarakat:  Berkaca  dari  Pengalaman Republik Rakyat Cina , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
________, Belajar  Dari  China:  Bagaimana  China  Merebut  Peluang  Dalam Era Globalisasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004. Jung  Chang, Angsa-Angsa  Liar:  Tiga  Putri  China ,  terj.  Honggo  Wibisono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Jung Chang dan Jon Halliday, Mao: Kisah-Kisah yang Tak Diketahui , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Lidya Christin Sinaga, “Wajah Korupsi di China”, dalam http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/110 .
Kompas , “Partai Berperan Kunci Perangi Korupsi”, 8 April 2010.
Meisner,  Maurice  J., Mao’s  China  and  After:  A  History  of  the  People’s Republic , New York: The Free Press, 1999.
Taufik Adi Susilo, China Connection , Jogjakarta: Garasi, 2008.
Wang,  James  CF., Contemporary  Chinese  Politics:  An  Introduction ,  New Jersey: Prentice Hall, 1985.
Biodata  Penulis:  Ririn  Darini  adalah  staf  pengajar  pada  jurusan  Pendidikan Sejarah  FISE  UNY.  Menyelesaikan  S1  Sejarah  UGM  tahun  1998  dan S2 Sejarah UGM  tahun 2004. Saat  ini mengampu  mata kuliah Sejarah Asia Timur.