## Perkembangan Pemikiran Islam: Membaca Politik Islam Masa Nabi dalam
Konteks Partai Islam

## M. Ikhwan
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh-Aceh Barat m.ikhwan@staindirundeng.ac.id
Diterima: 28 Juli 2021      Disetujui: 5 Agustus 2021       Dipublikasikan: 7 Agustus 2021
Abstract:  This  article  discusses  Islamic  politics  at  the  time  of  the  Prophet  Muhammad and  its  relation  to  the  upheaval  of  the  Indonesian  Islamic  party.  The  development  of Islam  that  has  continued  to  develop  since  the  death  of  the  Prophet  presents  its  own challenges  regarding  the  future  of  Islam which  tries  to  restore  Islam  to  the  time  of  the Prophet.  The  idea  of  Daulah  Islamiyah  was  raised  as  the  great  desire  of  the  Muslim community,  but  several  views  related  to  the  paradigm  of  religious  and  state  relations were  then  raised  to  read  the  challenges  of  an  Islamic  state.  This  paper  concludes  that first,  the  concept  of  Islamic  politics  has  been  born  since  the  time  of  Muhammad's Prophet's  Prophethood,  as  evidenced  by  the  attempt  to  merge  ethnicity  in  Arab  society with the process of Islamization (combining faith and political power). The concept of an Islamic  state  was  echoed  during  the  Khulafaur  Rasyidin  era  in  the  caliphate  system. Second,  The  relationship  between  state  and  religion  is  divided  into  three  typologies, namely  secularistic,  formalistic,  and  substantialistic.  The  Indonesian  Islamic  political context  includes  a  substantialistic  context,  which  does  not  want  the  development  of  an Islamic state but is based on Islam in the practice of state ethics.
Keywords: Islamic Thought, Islamic Politics, Islamic Party
Abstrak: Artikel ini membahas politik Islam pada masa Nabi Muhammad dan kaitannya dengan  pergolakan  partai  Islam  Indonesia.  Pembangunan  Islam  yang  terus  bekembang sejak  wafatnya  Nabi  memberikan  tantangan  tersendiri  tekait  masa  depan  Islam  yang mencoba  mengembalikan  Islam  seperti  masa  Nabi.  Gagasan  Daulah  Islamiyah dimunculkan  sebagai  keinginan  besar  masyarakat  Muslim,  namun  beberapa  pandangan terkait  dengan  paradigma  relasi  agama  dan  negara  kemudian  dimunculkan  untuk membaca tantangan negara Islam. Tulisan ini diberi kesimpulan bahwa pertama, Konsep Politik Islam sudah lahir sejak masa Kenabian Muhammad Rasulullah dibuktikan dengan upaya  peleburkan  kesukuan  dalam  masyarakat  Arab  dengan  poses  Islamisasi (menggabungkan  keimanan  dan  kekuasaan  politik).  Konsep  negara  Islam  sempat digaungkan dalam masa Khulafaur Rasyidin dalam sistem kekhalifaan. Kedua, hubungan negara  dan  agama  dibagi  menjadi  tiga  tipologi  yakni  sekularistik,  formalistik,  dan substansialistik.  Konteks  politik  Islam  keindonesiaan  termasuk  konteks  yang substansialistik,  tidak  menginginkan  pembangunan  negara  Islam  namun  melandaskan Islam dalam praktik etika bernegara.
Kata Kunci: Pemikiran Islam, Politik Islam, Partai Islam

## Pendahuluan
Pemikiran mengenai politik (politics) di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani  kuno  abad  ke-5  S.M.  Filusuf  seperti  Plato  dan  Aristoteles  menganggap politics sebagai  suatu  usaha  untuk  mencapai masyarakat  politik (Polity) yang terbaik.  Di dalam polity semacam  itu  manusia  akan  hidup  bahagia  karena  memiliki  peluang  untuk mengembangkan  bakat,  bergaul  dengan  rasa  kemasyarakatan  yang  akrab,  dan  hidup dalam  suasana  moralitas  yang tinggi.  Pandangan  normativ  ini  berlangsung  sampai abad ke-19.  Dewasa  ini  definisi  mengenai  politik  yang  normativ  itu  telah  terdesak  oleh definisi-definisi lain yang menekankan pada upaya (means) untuk mencapai masyarakat yang  baik,  seperti  kekuasaan,  pembuatan  keputusan,  kebijakan,  alokasi  nilai,  dan sebagainya. 1
Politik  juga  disebut  dengan  kemahiran,  kemahiran  tentang  orang-orang  yang mungkin.  Orang-orang  Yunani  purba  sudah  mengtahui  hal  itu  dan  menamakannya politeke  techne yakni  kemahiran  dalam  bidang  kenegaraan. 2 Secara  etimologis  kata politik berasal  dari  bahasa  Yunani polis yang  dapat  berarti  kota  atau  negara-kota.  Dari kata  polis  ini  kemudian  diturunkan  kata-kata  lain  seperti  “polities”  (warganegara)  dan “politikos” nama sifat yang berarti kewarganegaraan (civic). 3
Pendapat  lain  menyebutkan  bahwa  Politik  ialah  interaksi  antara  pemerintah  dan masyarakat,  dalam  rangka  proses  pembuatan  dan  pelaksaan  keputusan  yang  mengikat tentang  kebaikan  bersama  masyarakat  yang  tinggal  dalam  suatu  wilayah  tertentu. 4 Hakikat politik adalah kekuasaan (power) dan dengan begitu politik adalah serangkaian peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan.
Menyoal  membangun  kuasa  negara  dalam  kekuatan  basis  agama,  Anthony  Black dalam  bukunya  Pemikiran  Politik  Islam  dari  masa  Nabi  hingga  masa  kini,  menyebut bahwa  Islam  merupakan  agama  yang  sudah  terlebih  dahulu  meng-kawinkan  konsep politik dalam membangun masa depannya. Semua capaian itu dibangun atas dasar sebuah agama  dan  gagasan-gagasan  baru  yang  dengan  khas  menggabungkan  iman  dengan kekuasaan politik. 5 Sebelum memasuki upaya membangun bangsa, masyarakat (ummah) Islam  atau  bisa  disebut  dengan  ekspansi  politik,  Rasulullah  yang  terpilih  sebagai penyampai  pesan  yang  mengklaim  bahwa  keberadaannya  adalah  sebagai  penyampai wahyu Tuhan kepada semua umat manusia.
Meskipun Muhammad dipengaruhi oleh adat Arab yang kesukuan, tradisi Yahudi, dan  Kristen,  ia  menentang  semuanya  dan  melebur  semua  pola  tradisi  tersebut  dalam bahasa  wahyu  yang  diterimanya  sendiri.  Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  bahwa gagasan Islam merupakan dobrakan yang menentukan dalam sejarah pemikiran manusia tentang  politik  dan  masyarakat. 6 Usaha  peleburan  kesukuan  secara  universal  sebagai upaya pembentukan kekuatan Islam dilakukan Rasulullah melalui dakwah persaudaraan spiritual plus hukum yang merangkul semua golongan, serta menyatakan bahwa kendali
1 Miriam Budiarjo, Dasaaar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2010).
2 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (T.k.: Binacipta, 1985).
3 R.N. Gilchrist, “Principle of Political Sciences” dalam F. Isjwara.
4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010).
5 Anthony Black, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).
politik  universal  harus  diraih  oleh  umat  Islam,  bahkan  bila  perlu  melalui  kekuatan militer. 7
Usaha  Rasulullah  memperkenalkan  agama  dan  hukum  baru  melabelkan  sebuah identitas  sosial  yang  mengikat  seluruh  anggotanya,  menumbuhkan  universalitas  yang membentengi mereka dari kekuatan luar. Keberhasilan hukum Islam mewujudkan semua itu  sebagian  karena  ajaran  Islam  meliputi  seluruh  aspek  perilaku,  bahkan  seringkali dengan  gambaran  yang  sangat  mendetail.  Syariat  menggantikan  adat-adat  kesukuan seraya  tetap  mempertahankan  semangat  kelompok  dalam  praktik  kehidupan  antar- personal. 8
Rasulullah  mengubah  kesukuan  masyarakat  Arab  yang  chauvinisme  menjadi nasionalisme,  mengubah  tradisi  yang  politheisme  menjadi  monotheisme.  Transisi  ini tidak  lepas  dari  praktik  teokrasi  yang  diterapkan  Rasulullah,  serta  menjadikan  syariat sebagai  krangka  struktur  masyarakat  Islam  yang  sampai  tingkatan  tertentu,  didasarkan pada tatanan hukum yang bersifat nomokratik.
Babak  baru  masa  depan  Islam  pasca  wafatnya  Rasulullah  ditentukan  melalui tangan  Abu  Bakr,  seorang  pendukung  dan  teman  setia  Muhammad  paling  awal,  yang percaya  kepadanya  dan  memimpin  shalat  jamaah  selama  sakit  terakhir  yang  diderita Nabi,  ditunjuk  sebagai  penerus  Muhammad  (8  juni  632)  melalui  pemilihan  yang melibatkan  para  pemimpin  masyarakat  Islam  yang  berkumpul  di  Madinah. 9 Kepadanyalah disandarkan tanggung jawab sebagai pemimpin umat Islam saat itu, posisi khalifah  kemudian  berlangsung  turun-temurun  yang  kemudian  dilanjutkan  oleh  Umar (634-644),  Ustman  (644)  yang  merupakan  representasi  dari  kaum  aristokrat  Umayyah, dan tonggak kekhalifaan selanjutnya dipegang oleh Ali bin abi Thalib.
Keempat Khalifah ini diberi julukan Khulafaur Rasyidin atau lebih dikenal dengan empat  khalifah  pertama  yang    dipercaya  umat  Islam  untuk  memimpin  pasca  wafatnya Nabi.  Proses  lengsernya  Ali  sebagai  khalifah  melalui  proses  politik  yang  sangat kompleks.  Kelembagaan  khalifah  sebagai  manifestasi  pemimpin  umat  Islam  berlanjut hingga  1924,  kekhalifaan  kemudian  melahirkan  dinasti.  Kekhalifaan  Umayyah  (661- 750), Abbasiyah (750-1258), Fatimmiyah (909-1171), Utsmani (1517-1924). Pada maret 1924 kekhalifaan resmi dibubarkan.
Peran  khalifah  dalam  Islam  tidak  hanya  sebagai  posisi  pemimpin  dalam  institusi keagamaan  saja,  pandangan  demikian  merupakan  pembeda  bentuk  kekhalifaan  dengan bentuk  imam  dalam  agama  lain.  Dalam  pandangan  Philip  K.  Hitti  pewarisan  misi Muhammad (khilafah) berarti pewarisan kedaulatan negara. 10
Ide  pembentukkan  negara  Islam  muncul  sekitar  abad  20,  sejatinya  sebelum  itu, semangat  pembentukkan  negara  Islam  atau  yang  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan daulah sudah  muncul  sejak  pemerintahan  dinasti  Abbasiyah  yang  kemudian  pada  abad ke-20,  istilah  itu  ditransformasikan  menjadi al-daulah  al-islamiyah (negara  Islam)  dan
6 Ramlan Surbakti.
7 Ramlan Surbakti.
8 Ramlan Surbakti.
9 Philip K. Hitti, History of The Arab (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014).
10 Philip K. Hitti.
dianggap  sebagai  hal  yang  sangat  diinginkan  oleh  kaum  Muslimin.  Seperti  teori sebelumnya  mengenai  kekhalifaan,  justifikasi  bagi  negara  Islam  berpusat  pada penjunjung-tinggian syariat (hukum Islam). 11

## Menakar Korelasi Agama dan Negara
Berbicara  mengenai  relasi  antara  agama  dan  negara,  hubungan  keduanya menjadikan  tipologi  definisi  relasinya  menjadi  3,  yakni  sekularistik,  formalistik, substansialistik.
1. Tipologi Sekularistik
Salah  satu  tokoh  intelektual  Indonesia  yang  menggaungkan  konsep  sekularisme adalah Nurcholish Madjid, Gagasan yang bermula pada pidatonya di Menteng Raya pada 2 Januari 1970 ini cukup menyedot perhatian tokoh-tokoh Islam saat itu. Banyak tokoh yang menganggap bahwa gagasan Nurcholish adalah upaya pemisahan antara agama dan negara.  Sebenarnya  tidak,  sekularisasi  tidaklah  dimaksudkan  sebagai  sekularisme. 12 Kenyataan  bahwa  masyarakat  Islam  telah  mengalami  kesalahpahaman  antara  hal-hal islami  yang  bersifat  transendental  dan  mana  yang  temporal.  Gagasan  sekularisasi Nurcholish  sebenarnya  ingin  kembali  meluruskan  kenyataan  ini.  Gagasannya  itu mengigninkan  agar  umat  Islam  menduniakan  sesuatu  yang  duniawi  dan  mensakralkan sesuatu yang memang bersifat ukhrawi.
Sekularisasi  sama  sekali  tidak  dimaksudkan  sebagai  sekularisme.  Nurcholish memaknai  sekularisasi  sebagai  sebuah  proses.  Proses  yang  dimasud  adalah  proses penduniawian  dengan  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  kepada  keduniawian daripada  sebelumnya.  Jika  sekularisasi  merupakan  sebuah  proses  yang  dinamis,  maka jelas  beda  dengan  sekularisme  yang  sudah  menjadi  aliran  pemikiran.  Sekularisme bersifat  tertutup  dan  kaku,  serta  ia  sudah  memiliki  filsafat  tersendiri.  Jadi  dengan tegas Nurcholish menganjurkan adanya sekularisasi, akan tetapi dengan tegas pula ia menolak sekularisme.
Gagasan sekularisasi ini lahir tentu tidak lepas dari kondisi sosial umat Islam pada saat itu. Nurcholish menangkap adanya ketidakmampuan partai Islam untuk menangkap sinyal darurat yang sedang dialaminya. Secara kuantitas, umat muslim Indonesia adalah komunitas  muslim  terbesar  di  dunia.  Populasi  kau  muslimin  di  Indonesia  mencapai kisaran 90 juta jiwa 13 . Akan tetapi partai Islam tidak mampu membawa para pengikutnya kedalam  partai  yang  sudah  dinamakan  secara  ideo-religius.  Partai  Islam  terus  menerus mengalami kekalahan bahkan akhirnya terpinggirkan. Keadaan yang lebih mencemaskan adalah adanya campur aduk antara hal-hal yang berbau dunia terhadap hal yang berbau ukhrawi.  Bagi  Nurcholish,  partai  politik  adalah  bagian  dari  urusan  duniawi  dan  tidak perlu dibawa ke ranah ukhrawi. Karena kenyataan yang berkembang di masyarakat kala itu  adalah  menempatkan  partai  politik  (Islam)  sejajar  dengan  agama  (Islam).  Sampai berkembang  pemahaman  di  masyarakat  bahwa  orang  islam  yang  tidak  memilih  partai
11 Dale F. Eickelman dan James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim (Bandung: Mizan, 1998).
12 Nurcholish Madjid, Islam Kemodrenan Dan Keindonesiaan (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008).
13 Nurcholish Madjid.
islam  diklaim  kafir.  Kenyataan  inilah  yang  ingin  segera  diselesaikan  oleh  Nurcholish dengan gagasan sekularisasinya.
2. Tipologi Formalistik
Pandangan  ini  lebih  mendasar  terhadap  penyandaran  Islam  sebagai  suatu  agama yang  sempurna  dan  sangat  lengkap,  yang  meliputi  tidak  saja  tuntunan  moral  dan peribadatan,  tetapi  juga  petunjuk-petunjuk  mengenai  cara  mengatur  segala  aspek kehidupan  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Tipologi  ini  merupakan  tipologi  yang  berusaha mengambalikan kembali atmosfer kehidupan Nabi dengan meneladani seluruhnya tanpa harus berpatokan terhadap aspek-aspek kehifupn politik, ekonomi, dan sosial dari barat.
Asumsi tipologi ini besar di kalangan umat Islam memang ada yang memposisikan pemahaman, yang didasarkan pada asumsi bahwa Islam lebih dari sekedar doktrin agama yang  membimbing  kehidupan  ruhani  manusia,  melainkan  juga  berusaha  membangun suatu  sistem  dengan  suatu  cara  hidup  yang  didasarkan  pada  agama.  Secara  konseptual agama tidak dapat terpisahkan dari politik, dan semua upaya pemikiran seorang Muslim tentang moral dan politik mempunyai dasar-dasar keagamaan. 14
Aspek politik yang hendak menjadikan Islam sebagai pondasi pemerintahan dalam segala  dimensinya  inilah  yang  ditampilkan  oleh  gerakan  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir dan  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  luas  bagi  umat  Islam  diberbagai  belahan  negara. Deklarasi  tentang  perlunya  kembali  kepada  ajaran  fundamental  Islam  dengan  target khilāfah islāmiyyah atau mendirikan negara Islam dengan patron Nabi SAW dan sahabat empat mulai dirintis oleh Hassan al-Banna, Sayid Quthb, Said Hawwa, dan lainnya.
Hassan  al-Banna  yang  merupakan  pendiri  gerakan  Ikhwanul  Muslimin, menjelaskan  salah  satu  misi  gerakannya  adalah  untuk  mendirikan  negara  Islam,  yang ditegakkan  di  atas  ajaran  Islam,  menerapakan  aturan-aturan  sosial,  mengadvokasi prinsip-prinsip  yang  benar  dan menyebarkan  dakwahnya  kepada  seluruh  umat  manusia. Al-Banna  memperingatkan  kaum  Muslim  secara  keseluruhan  bahwa  sepanjang  negara seperti itu belum ada, setiap Muslim berdosa dan mereka bertanggungjawab di hadapan Allah  karena  kegagalan  dan  kelalaian  mereka  untuk  mendirikannya.  Al-Banna  juga menganggap  partai-partai  politik  sebagai  ancaman  potensial  terhadap  persatuan  Islam yang baginya umat diperlukan untuk membangun kembali khilāfah . 15

## 3. Tipologi Substansialistik
Dalam  paradigma  substansialistik,  agama  Islam  mempunyai  seperangkat  prinsip dan  nilai-nilai  tentang  kehidupan  bermasyarakat, termasuk  sistem  pemerintahan. Dalam perspektif  Muhammad  ‘Abduh,  hakikat  pemerintahan  Islam  tidak  bersifat  keagamaan tetapi  betul-betul  bersifat  keduniawian.  ‘Abduh  menyatakan  bahwa  kekuasaan  politik harus  didasarkan  pada  kedaulatan  rakyat  atau  kehendak  publik.  Kedaulatan  rakyat  ini, menurut  ‘Abduh  harus  dibangun  atas  dasar  prisnip-prinsip  kebebasan (ḥurriyah),
14 Lambton,  “Islamic  Political  Thought”  dalam  Abd.  Salam  Arief,  ‘Relasi  Agama  Dan  Negara’, Hermenia  Jurnal Kajian Islam Interdisipliner , 2.Juli-Desember (2003), 278–87.
15 Mun’im  A.  Sirry  (ed.),  “ Islam  Liberalisme  Demokrasi” daalam  Zapulkhan,  ‘Relasi  Agama  Dan  Negara  Dalam Islam’, Jurnal Walisongo , 22.Nomor 1 Mei (2014).
demokrasi (shūrā), dan konstitusi (qanūn) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut. 16
Tipologi  ini  adalah  tipologi  yang  menolak  formalistik  dan  sekularistik,  aliran  ini berpendirian  bahwa  Islam  tidak  terdapat  pada  sistem  ketatanegaraan,  tetapi  tedapat seperangkat  tata  nilai  etika  bagi  kehidupan  bernegara.  Menurut  kelompok  ini  tak  satu nash pun dalam al-Qur’an yang memrintahkan didirikannya sebuah negara Islam.
Dengan  kata  lain  negara  sebagai  instrumen  atau  alat  untuk  memperbaiki  kualitas umat  melalui  nilai-nilai  luhur  keagamaan  dalam  bernegara  sebagai  bentuk  ketakwaan kepada  Tuhan,  bukan  menjadikan  agama  dan  atau  kepercayaan  tetentu  sebagai  konsep negara  atau  bentuk  lain  yang  dianggap  ideal,  karena  Indonesia  telah  menemukan rumusan bernegara yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. 17

## Islam dan Politik dalam Konteks ke-Indonesiaan
Persinggungan Islam dan politik dalam konteks Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, Jepang dan sekutunya hingga era reformasi 1998. 18 Pada masa penjajahan  dapat  dilihat  dari  peran  ulama  dan  kiai  yang  ikutserta  menjadi  penasihat kesultanan  dalam  menentukan  arah  kebijakan  politik  yang  melemah  akibat  interfensi politik  penjajah  saat  itu.  Pada  situasi  genting  di  tengah  berkecamuknya  perang  pusat kekuasaan  berpindah  dari  istana  ke  pesantren-pesantren  sebagai  basis  perlawanan mengusir penjajah. Pada era kemerdekaan politik Islam masih dirasakan denyut nadinya dalam  mempertahankan  kemerdekaan  dari  pihak-pihak  yang  kembali  ingin  menguasasi Indonesia.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  bertumbuhnya  organisasi  kemasyarakatan  yang berbasis  Islam  seperti    Hisbullah,  Sabilillah,  Barisan  Kiai,  Barisan  Sabil,  Perkumpulan Anak  Deli  Islam,  Mujahidin  Aceh,  Pasukan  Islam  daerah  Pekalongan,  AOI  (Angakatn Oemat  Islam)  Kebumen,  Muhammadiyah  dan  Nahdhatul  Ulama  manjadi  benteng pertahanan  dan  tidak  sedikit  mereka  menjadi  syuhada  demi  memperthankan kemerdekaan yang telah diraih.
Pasca  kemerdekaan  atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan  Orde  Lama  terjadi  situasi politik  yang  sulit  yang  disulut  oleh  kontra  antara  PKI  dan  Islam  dan  memuncak  pada peristiwa  Gerakan  30  September  1965  (G30S  PKI),  pada  saat  itu  politik  Islam  tanpak dalam upaya menumpas PKI dan antek-anteknya secara bersama-sama karena dianggap bertentangan  dengan  ideologi  bangsa  Indonesia.  Setelah  kekuasaan  Orde  Lama  beralih pada  kekuasaan  Orde  Baru,  politik  Islam  dianggap  terpuruk  disebabkan  oleh  cita-cita umat  Islam  bergeser  dari  yang  diinginkan  pada  saat  itu,  aspirasi  umat  Islam  di  bidang sosial  keagamaan  memang  dipenuhi  namun  dalam  percaturan  politik  mulai  dibatasi, bahkan  dalam  setiap  pentas  pemilu  digelar  cenderung  didominasi  oleh  partai  politik tertentu  yang  notabene  tidak  diusung  umat  Islam.  Keadaan  berikutnya  yang  dapat dijelaskan  tentang  Islam  dan  politik  di  Indonesia  adalah  masa  reformasi.  Semangat
16 Zapulkhan.
17 Yusafrida Rasyidin, ‘Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara’, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 16.Nomor 1 (2020), 35–44.
18 RA. Erika Septiana, ‘Tinjauan Al-Qur’an Dalam Dalam Nalar Politik Dunia Islam’, Istinbath , 15/Th.XIV.Juni 2015 (2015), 105–22.
reformasi  yang  membuka  ruang  bagi  demokrasi  dan  pembentukan  beberapa  partai  baru mengantarkan  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  menjadi  presiden  yang  berangkat  dari partai  yang  berafiliasi  pada  Islam,  meskipun  harus  mengakhiri  jabatannya  lebih  awal namun keikutsertaan politik Islam dapat dirasakan di Indonesia. 19
Bahkan  pada  era  reformasi  ini  kemunculan  partai  yang  berafiliasi  pada  Islam kembali  tumbuh  seperti  PPP,  PBB,  PK,  PKU,  PNU,  PP,  dan  PSII  yang  disinyalir dilatarbelakangi beberapa faktor seperti Pertama, faktor teologis yang melahirkan doktrin bahwa agama, politik dan negara merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari  kehidupan.  Kedua,  faktor  sosiologis  karena  umaat  Islaam  Indonesia  sebagai mayoritas sehingga  diperlukan wadah seperti partai Islam. Ketiga, faktor  historis, partai Islam yang pernah ada dan ikut andil  dalam perjuangan bangsa Indonesia  di masa yang lalu  merupakaan  fakta  sejarah  yang  perlu  diwujudkan  kembali.  Keempat,  faktor reformasi  yang  membuka  ruang  kebebasan  dan  demokratisasi  bagi  setiap  golongan  dan kelompok membentuk/mendirikan partai politik. 20
Namun  partai-partai  yang  dianggap  berafiliasi  pada  Islam  tersebut  tidak mendapatkan  suara  terbanyak  dan  mendominasi.  Kekalahan  partai-partai  Islam  dinilai mempunyai  dua  faktor  yaitu  :  meskipun  jumlah  partai  politik  Islam  banyak  akan  tetapi elite-elite  politik  Islam  yang  mendirikan  partai  politik  berorientasi  pluralis  dan nasionalis-religius  dintaranya  PAN  dan  PKB,  kedua  partai  tersebut  mempunyai  basis yang kuat dan besar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Kemudian faktor berikutnya adalah di kalangan umat Islam  telah terjadi perubahan ideologis di mana  mereka lebih melihat substansi Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam. 21
Uraian  di  atas  menjadi  bukti  bahwa  politik  Islam  membaur  dalam  perjalanan Indonesia, akan tetapi perkembangan mutakhir hubungan Islam dan politik menemukan corak  baru  yang  dianggap  selaras  dengan  semangat  keidonesiaan.  Pemikir  Nurcholis Madjid  menulis  keraguannya  perihal  partai  Islam  sebagai  bentuk  dari  gerakan  politik berbasis agama di Indonesia, dalam pandangan penulis, jargon “ Islam Yes; Partai Islam No? ” adalah hasil terjemahan Nurcholish atas kondisi sosial yang berkembang saat itu. Kenyataan sosial bahwa kaum muslimin di Indonesia mempunyai komunitas yang cukup besar  turut  berduka  ketika  partai  politik  yang  berasaskan  Islam  tidak  mendapatkan dukungan  yang  signifikan  dari  orang  Islam  sendiri.  Nurcholish  mengajukan  beberpa pertanyaan kritis dan fundamental dalam hal ini. Seperti ia menuliskan:
“Sampai dimanakah perkembangan akibat daya tarik yang jujur dari ide-ide Islam yang  dikemukakan  oleh  para  pemimpinnya  itu,  lisan  maupun  tulisan?  Ataukah perkembangan  kuantitatif  Islam  itu  dapat  dinilai  sebagai  tidak  lebih  daripada gejala adaptasi sosial karena perkembagan politik tanah air akhir-akhir ini, yaitu kalahnya  kaum  Komunis  yang  memberikan  kesan  kemenangan  di  pihak  Islam? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin sekali dapat ditemukan dengan meletakkan pertanyaan  berikutnya.  Sampai  dimanakah  mereka  tertarik  pada  partai-
19 RA. Erika Septiana.
20 Lili Romli, ‘Partai Islam Dan Pemilih Islam Di Indonesia’, Jurnal Penelitian Politik , Volume 1.Nomor 1 (2004), 29– 48.
21 Lili Romli.
partai/organisasi-organisasi  Islam?  Kecuali  sedikit  saja,  sudah  terang  mereka sama sekali tidak tertarik kepada partai-partai/organisasi-organisasi Islam” 22 Kemudian  Nurcholish  memberikan  konklusi  sederhana  terhadap  pilihan masyarakat waktu itu dengan jargon “ Islam, Yes; Partai Islam, No ”. Sesungguhnya pesan terdalam yang terkandung dalam jargon tersebut adalah kritik kreatif  kepada Partai Islam kala itu bahwa Partai Islam “tidak laku” di masyarakat. Jadi perjuangan politik yang terus menerus  dilakukan  malalui  partai  Islam  secara  formal  hendaknya  dimodifikasi  sesuai dengan  tuntutan  zaman.  Terlebih  kondisi  Orde  Baru  kala  itu  masih terus  curiga  kepada golongan Islam dan traumatik dengan peristiwa-peristiwa pemberontakan yang dilakukan atas  nama  Islam  seperti  pemberontakan  TI/DII.  Maka  Nurcholish  memandang  perlu kiranya  nama  Islam  tidak  dibawa-bawa  dalam  perjuangan  kontestasi  politik  Islam  di Indonesia.

## Kesimpulan
Konsep  Politik  Islam  sebenarnya  sudah  lahir  sejak  masa  Kenabian  Rasulullah dibuktikan  dengan  upaya  meleburkan  kesukuan  dalam  masyarakat  Arab  dilakukan dengan  poses  Islamisasi,  dengan  menggabungkan  keimanan  dan  kekuasaan  politik. Meskipun  konsepnya  teokratis  dengan  praktik  nomokratik,  konsep  negara  dalam  Islam sempat  digaungkan  dalam  masa  Khulafaur  Rasyidin  dalam  sistem  kekhalifaan.  Unsur negara  Islam  yang  sempat  digagas  di  abad  20  pasca  runtuhnya  Turki  Utsmani  adalah upaya membangun negara kekuasaan Islam dengan menjunjung tinggi syariat.
Dalam  menelaah  hubungan  negara  dan  agama  dibagi  menjadi  tiga  tipologi  yakni sekularistik,  Formalistik,  dan  Substansialistik.  Konteks  politik  Islam  Keindonesiaan adalah termasuk konteks yang substansialistik, tidak menginginkan pembangunan negara Islam  namun  melandaskan  Islam  dalam  praktik  etika  bernegara.  Kenyataannya  partai berbasis  Islam  yang  marak  di  Indonesia  gagal  dibangun  dalam  cita-cita  tipologi Fomalistik.

## Daftar Pustaka
Abd. Salam Arief, ‘Relasi Agama Dan Negara’, Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner , 2.Juli-Desember (2003), 278–87
Anthony Black, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006)
Dale F. Eickelman dan James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim (Bandung: Mizan, 1998)
F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (T.k.: Binacipta, 1985)
Lili Romli, ‘Partai Islam Dan Pemilih Islam Di Indonesia’, Jurnal Penelitian Politik , Volume 1.Nomor 1 (2004), 29–48
22 Nurcholish Madjid.
Miriam Budiarjo, Dasaaar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2010)
Nurcholish Madjid, Islam Kemodrenan Dan Keindonesiaan (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008)
Philip K. Hitti, History of The Arab (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014)
RA. Erika Septiana, ‘Tinjauan Al-Qur’an Dalam Dalam Nalar Politik Dunia Islam’, Istinbath , 15/Th.XIV.Juni 2015 (2015), 105–22
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010)
Yusafrida Rasyidin, ‘Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara’, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 16.Nomor 1 (2020), 35–44
Zapulkhan, ‘Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam’, Jurnal Walisongo , 22.Nomor 1 Mei (2014)