1

## PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SIRNAJAYA RAJADESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

## Aep Saepul Millah
Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat
Hasan Bisri Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstract
This study aims to find out how the  practice of pawning rice fields in the  Sirnajaya  Rajadesa  village  community  and  to  find  out  how  the sharia economic view of the practice of pawning rice fields in Sirnajaya Rajadesa Village. Data were collected through observation, interviews, documentation  and  literature study.  There  are  two  sources  of data  in this study, namely primary and secondary data sources. After the data has  been  collected,  it  is  analyzed  using  the  data  reduction  method, presenting the data and then drawing conclusions. The results showed that  the  practice  of  pawning  rice  fields  by  the  people  of  Sirnajaya Rajadesa Village occurred due to urgent circumstances such as school needs, medical expenses and other needs. In the implementation of the agreement,  it  is  carried  out  orally  and  there  is  no  authentic  (written) evidence that there has been a pledge agreement between the two. The practice  of  pawning  carried  out  by  the  Sirnajaya  Village  community when viewed from the implementation of the contract has fulfilled the pillars  and  conditions  of  the  pawn.  However,  judging  from  the economic principles and ethics, the practice of pawning fields carried out by the community is not in accordance with the Qur'an and Hadith.

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  mengatahui  bagaimana  praktik  gadai sawah  pada  masyarakat  Desa  Sirnajaya  Rajadesa  dan  untuk mengetahui  bagaimana  pandangan  ekonomi  syariah  terhadap  praktik gadai  sawah  di  Desa  Sirnajaya  Rajadesa.  Data  dikumpulkan  melalui observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Sumber data  dalam  penelitian  ini  ada  dua  yaitu  sumber  data  primer  dan sekunder. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  gadai  sawah  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Sirnajaya  Rajadesa  terjadi  karena keadaan  yang  mendesak  seperti  adanya  kebutuhan  sekolah,  biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjiannya
http://riset-iaid.net/index.php/SE
dilakukan  secara  lisan  dan  tidak  ada  bukti  otentik  (tertulis)  bahwa telah terjadi akad gadai antara keduanya. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sirnajaya jika ditinjau dari pelaksaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi dilihat dari prinsip dan etika ekonominya praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan al-Qur‟an dan Hadis.
Keywords: Pawning of paddy fields, Sharia economic perspective

## Pendahuluan
Islam merupakan Agama terakhir yang diturunkan Allah kemuka bumi  kepada  Nabi  Muhammad  SAW.  sebagai  agama rahmatan  lil alamin telah  merampungkan  ajarannya  baik  dalam  hal  ibadah  yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah yang mengatur hubungan manusia  dengan  penciptanya  maupun  hubungan  manusia  dengan manusia  yang  dikenal  dengan  istilah  muamalah.  Dalam  kaitannya dengan  ibadah mahdhah semua  hal  dilarang  kecuali  ada  dalil  yang memperbolehkan sementara ibadah ghairu mahdhah semua hal boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang.
Islam  adalah  agama  yang  memberi  pedoman  kepada  manusia secara  menyeluruh,  melipuri  segala  aspek  kehidupannya  mencakup aspek-aspek  aqidah,  ibadah,  akhlak  dan  kehidupan  bermasyarakat menuju tercapainya kebahagian hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan  individunya,  maupun  dalam  kehidupan  masyarkatnya (Usman, 2001:66).
Allah  telah  menjadikan  manusia  masing-masing  untuk  tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan kehidupan  sehari-hari  baik  dengan  jual  beli,  sewa  menyewa,  pinjam meminjam maupun yang lainnya untuk kemaslahatan bersama.
Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman atau utang. Utang piutang secara umum adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak merubah keadaannya.  Utang  piutang  yang  terjadi  dikalangan  masyarakat  lebih dominan pada praktik gadai dengan memberikan jaminan atau adanya barang yang ditangguhkan.
Gadai  merupakan    salah  satu  kategori  dari  perjanjian  utang piutang,  yang  mana  untuk  suatu  kepercayaan  dari  orang  yang berpiutang,  maka  orang  yang  berpiutang  menggadaikan  barangnya sebagai  jaminan  terhadap  utangnya  itu.  Menurut  pengertian  hukum islam  gadai  adalah  penehanan  terhadap    suatu  barang  dengan  hak sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  pembayaran  dari  barang  tersebut (Ja‟far, 2015:213).
3
“Ar-rahn dalam  bahasa  arab ats-tsubut  wa  ad-dawam ,  yang berarti  “tetap”  dan  “kekal”,  seperti  dalam  kalimat maun  rahin ,  yang berarti  air  yang  tenang”  (Zuhaily,  2001:204)  .Pengertian  “tetap”  dan “kekal”  dimaksud  merupakan  makna  yang  tercakup  dalam  kata al- habsu , yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil.  Karena  itu,  “secara  bahasa  kata ar-rahn berarti  menjadikan suatu  barang  yang  bersifat  materi  sebagai  pengikat  utang”  (Zuhaily, 2001:205).
Dalam  masalah  Gadai,  Islam  telah  mengaturnya  seperti  yang telah  di  ungkapkan  oleh  ulama  fiqh,  baik  mengenai  rukun,  syarat, dasar  hukum  maupun  tentang  pemanfaatan  barang  gadai  oleh penerima  gadai  yang  semua  itu bisa  dijumpai  dalam  kitab-kitab  fiqh. Dalam  pelaksanaanya  tidak  menutup  kemungkinan  adanya penyimpangan dari aturan yang ada.
Dari  definisi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  gadai  adalah semacam jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya barang tersebut.  Menurut Sayyid Sabiq, bahwa  gadai  itu  baru  dianggap  sah  apabila  memenuhi  empat  syarat, yaitu  orangnya  sudah  dewasa,  berfikiran  sehat,  barang  yang digadaikan  sudah  ada  pada  saat  terajadi  akad  gadai  dan  barang gadaian itu dapat diserhakan oleh pegadai.
Selanjutnya  penyusun  akan  menggambarkan  pelaksanaan praktik gadai yang berkembang di masyarakat Desa Sirnajaya.  Dalam kehidupan  masyarakat  tesebut  praktik  gadai  sudah  dilakukan  dalam kehidupannya.  Khususnya  mengenai  gadai  sawah  yang  sering dilakukan  oleh  para  petani.  Dimana  orang  yang  memiliki  lahan  atau sawah  menggadaikan  lahan  atau  tanah  tersebeut  dan  pindah  tangan kepada pemberi utang. Mengenai besarnya uang gadai, sesuai dengan adat  yang  berlaku  di  Desa  Sirnajaya  terga  ntung  pada  kesuburan tanah, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjaman uang atau utang. Oleh karena itu, besar kemungkinan tanah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.
Salah  satu  pemicu  terjadinya  gadai  sawah  di  desa  tersebut karena tuntutan kebutuhan ekonomi , sehingga mayoritas orang yang menggadaikan  sawahnya  adalah  dari  orang  yang  ekonominya tergolong  relative  rendah  sementara  yang  menerima  gadai  rata-rata orang  dari  ekonomi  yang  berkecukupan.  Dalam  hal    ini  orang  yang berekonomi  tinggi  mengambil  keuntungan  di  atas  keterdesakan ekonomi  oleh  si  pemilik  tanah.  Tentu  saja  ini  bukanlah  sebuah transaksi  yang  saling  menguntungkan,  padahal  praktik  gadai  tujuan utamanya  untuk  tolong-menolong,  sebagai  sarana  memperbaiki hubungan social antara si kaya dan si miskin.
Dengan  merujuk  kepada  pokok  permasalahan  maka  penulis membagi  dalam  2  rumusan  pembahasan  yaitu,  bagaimana  praktik
http://riset-iaid.net/index.php/SE
gadai  sawah  pada  masyarakat  Desa  Sirnajaya?  Dan  bagaimana pandangan  ekonomi  syariah  terhadap  praktik  gadai  sawah  pada masyarakat Desa Sirnajaya?.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  diantaranya  adalah  untuk mengetahui  praktik  gadai  sawah  pada  masyarakat  Desa  Sirnajaya kemudian  untuk  mengetahui  pandangan  ekonomi  syariah  terhadap praktik gadai sawah pada.masyarakat Desa Sirnajaya.

## Kajian Teori

## Konsep Gadai
Gadai  merupakan  perjanjian  penyerahan  barang  untuk  menjadi tanggungan  dari  fasilitas  pembiayaan  yang  diberikan.  Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Menurut Kashadi (2003:13) definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal  1150  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), yaitu:  Gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  kreditur  atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin  suatu  utang,  dan  yang  akan  memberikan  kewenangan kepada  kreditur  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari  barang  tersebut lebih  dahulu  daripada  kreditur-kreditur  lainya  terkecuali  biaya-biaya untuk  melelang  barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan untuk  memelihara  benda  itu,  biaya-biaya  mana  yang  harus didahulukan.
Dari  definisi  gadai  tersebut  terkandung  adanya  beberapa  unsur pokok, yaitu:
1) Gadai  lahir  karena  perjanjian  penyerahan  kekuasan  atas  barang gadai  kepada kreditur pemegang gadai.
2) Penyerahan  itu  dapat  dilakukan  oleh  debitur  atau  orang  lain  atas nama debitur.
3) Barang  yang  menjadi  obyek  gadai  hanya  benda  bergerak,  baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4) Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainya”. Menurut  hukum  agraria  di  Indonesia  gadai  adalah  penyerahan tanah  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  dengan  ketentuan  bahwa orang  yang  menyerahkan  berhak  atas  pengembalian  tanah  dengan memberikan  uang  tebusan.  Pemegang  gadai  dapat  menggunakan tanah yang dipegangnya (Arba, 2015:127).
Pada  umumnya  pemahaman  masyarakat  tentang  gadai  yaitu sebagai  barang  jaminan  atas  utang,  dimana  pihak  yang  satu membutuhkan  pinjaman  dan  pihak  yang  satu  membutuhkan  barang sebagai  jaminan,  dan  apabila  si  penggadai  belum  mampu  melunasi
5
utangnya  maka  barang  jaminan  tersebut  masih  tetap  haknya  si pemberi pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya.
Dalam  buku  Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  Dalam  Pandangan  4 Madzhab  (2017:173)  dikatakan  bahwa  “ rahn atau  gadai    adalah habs atau menahan” berdasarkan firman Allah :
ٌةَييٌَِر  ۡتَب َسَك اَهِب سِۢۡفَن ُّ لكُ
“Tiap-tiap  diri  betanggung  jawab  atas  apa  yang  telah diperbuatnya”. (Q.S. al-Muddatsir, 74:38).
Maksudnya,  setiap  diri  itu  tertahan.  Makna  ini  lebih  dekat dengan makna yang pertama yakni tetap karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.
Berdasarkan  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  gadai adalah  bentuk  akad  muamalah  yang  di  dalamnya  paling  sedikit  2 orang,  dimana  dalam  akad  ini  menjadikan  suatu  barang  yang mempunyai  nilai  ekonomis  menjadi  jaminan  utang,  dan  jika  orang yang  berutang  tidak  dapat  melunasi  utangnya  maka  barang  yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk melunasi utangnya.
Apabila  uang  hasil  penjualan  barang  jaminan  tersebut  melebihi jumlah  utang,  maka  sisanya  harus  dikembalikan  kepada  pengutang, namun  bila  kurang  dari  jumlah  utang,  pihak  pengutang  harus menambahinya  agar  utang  tersebut  terbayar  lunas  (Mustofa, 2016:193).  Barang  yang  dijadikan  jaminan  biasanya  barang  berharga atau  mempunyai  nilai  ekonomis,  serta  dapat  disimpan  atau  bertahan lama, seperti emas, tanah, rumah, kendaraan, dan binatang.
Dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  diperbolehkannya  praktik utang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam  al- Qur ‟ an,  Hadis,  Ijma ‟ ,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  KUH Perdata.
Dasar  di  perboehkannya  gadai  dalam  al-Qur‟an  adalah  firman Allah :
ِ َّ لّٱ ِ دَؤليۡلَف ا ٗضۡعَب ملك لضۡعَب  َوِن َ أ  ۡنِإَف ٞۖ ٞة َضَلبۡلَّن ٞوَٰهِرَف اٗبِثَكَ ْاولدِ َتَ ۡمَلَو ٖرَفَس َٰ َعَل ۡملجيلك نوَإِ لًَجَيٰ َن َ أ  َوِهلثُۡٱ ي ٱ ِقَّجَ ۡ لَۡو
َنَللَهۡعَت اَهِب ل َّللَّٱَو  ۗ لًلب ۡلَك ٞمِثاَء ٓ لًَّىِإَف اٍَۡهلجۡكَي وَنَو ََۚةَدَٰهَّشلٱ ْاَلهلجۡكَث  َلََو ۗ لًَّبَر َ َّللَّ

## ٞميِلَع
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Al Baqarah, 2:283].
http://riset-iaid.net/index.php/SE
Dasar  hadits  antara  lain  adalah  hadits  yang  bersumber  dari „Aisyah Radhiyallahu  „anha  : “ Sesungguhnya  Rasulullah  Shallallahu „alaihi  wa  sallam  membeli  makanan  dari  orang  Yahudi  dan  beliau menggadaikan  baju  besinya  kepada  nya .”  (Riwayat  al-Bukhari  dan Muslim) (Ath-Thayyar dkk, 2017:175).
Hadis  tersebut  menyatakan  bahwa  menggadaikan  harta  adalah dibenarkan.  Dan  menyatakan  kita  boleh  mengadakan  muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang zimmi (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menangguhkan pembayaran.
Selain  dibolehkan  dengan  firman  Allah  SWT  dan  Hadist  Nabi, rahn juga  dituliskan  atas  dasar  Ijma. Jumhur ulama  telah  sepakat terhadap  kebolehan  status  hukum  gadai  ( ar-rahn )  dalam bermuamalah. Ijma‟ ini berdasarkan Al-qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 283  dan  Hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Bukahri  dan  Muslim.  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan tentang gadai, diantaranya dikemukakan  sebagai  berikut  :  “Fatwa  DSN  MUI  No.  25/DSN- MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  tentang  rahn    yang  menyatakan bahwa  pinjaman  dengan  mengadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang dalam bentuk rahn  diperbolehkan” (Soemitra, 2009:401).
Selanjutnya  rukun  dan  syarat  gadai,  Didalam  buku  Ensiklopidi Fiqih Muamalah Dalam pendangan 4 Madzhab (2017:175) di jelaskan bahwa yang termasuk rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut: a.  Barang  yang  digadaikan,  b.  Modal  hasil  gadaian,  c. Shighah ,  d. „Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi).
Adapun  syarat  gadai  adalah  sebagai  berikut:  a.  Masing-masing al-„aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh  membelanjakan  harta,  yakni  baligh,  berakal  sehat,  dan  pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), b. Gadaian dilakukan dengan  utang  yang  wajib,  c.  Barang  yang  digadaikan  dapat  dinilai dengan  uang  sehingga  dapat  digunakan  untuk  membayar  utang  atau dapat dijual untuk membayar utangnya jika ia tidak dapat membayar, d.  Barang  yang  digadaikan  milik  penggadai  atau  ia  dapat  izin menggadaikannya.
Selain rukun dan syarat, ada juga hakdan kewajiban yang harus dipenuhi  dalam  gadai  sebagai  berikut:  Hak  dan  kewajiban  pemberi gadai ( rahin ) (Ali, 2008:41), a. Rahin berhak mendapat pengembalian marhun yang  digadaikan  sesudah  ia  melunasi  pinjaman  utangnya,  b. Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hialangnya marhun yang  diagadaikan,  bila  hal  itu  disebabkan  oleh  kelalaian murtahin ,  c. Rahin berhak  menerima  sisa  hasil  penjualan marhun sesudah  dikurangi  biaya  pinjaman  dan  biaya-biaya  lainnya,  d. Rahin
7
berhak meminta kembali marhun bila murtahin diketahui  menyalahgunakan marhun .  Berdasarkan hak-hak  rahin  di  atas  maka  meuncul  kewajiban  yang  harus dipenuhinya  yaitu:  a. Rahin berkewajiban  melunasi  pinjaman  yang telah  diterimanya  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan,  termasuk biaya-biaya  yang  ditentukan  oleh murtahin, b .  Rahin berkewajiban melakukan  penjualan marhun bila  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditentukan murtahin tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai ( murtahin ). Hak murtahin dalam  gadai  adalah  menahan  barang  gadai,  sehingga  orang  yang menggadaikan  melunasi  kewajibannya.  Jika  ia  tidak  melaksanakan kewajiban  tersebut  pada  waktunaya,  maka murtahin biasanya melaporkannya kepada penguasa (Rasyid, 1990:311).
Berdasakan hak murtahin di atas, muculah kewajiban yang harus dilaksanakannya,  yaitu  sebagai  berikut: (Ali,  2008:41)  a.  Penerima gadai  bertanggung  jawab  atas  hilangnya  atau  merosotnya marhun bila  hal  itu  disebabkan  kelalaiannya,  b. Murtahin tidak  boleh menggunakan  barang  gadaian  untuk  kepentingan  pribadinaya,  c. Murtahin berkewajiban  memebritahukan  kepada rahin sebelum diadakan lelang terhadap marhun.
Mengenai  pemanfaatan  barang  gadai,  para  ulama  berbeda pendapat.  Menurut  ulama  Syafi ‟ iyah,  seperti  yang  dikutip  oleh Chuzaimah  T  Yanggo  dan  Hafiz  Anshari  (1997:333)  bahwa  yang mempunyai  “hak  atas  manfaat  harta  benda  gadai  ( marhun )  adalah pemberi  gadai  ( rahin )  walaupun marhun itu  berada  di  bawah kekuasaan  penerima  gadai  ( murtahin )”.  Sementara  Menurut  ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfatan barang gadai yang mengakibatkan  kurangnya  harga  atau  tidak.  Menurutnya,  sesuai dengan  fungsi  dari  barang  gadai  ( marhun )  sebagai  barang  jaminan dan  kepercayaan  bagi  penerima  gadai  ( murtahin ).  Apabila  barang tersebut  tidak  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  ( murtahin )  maka berarti  menghilangkan  manfaat  dari  barang  tersebut,  padahal  barang itu  memerlukan  biaya  untuk  pemeliharaan.  Hal  itu  dapat mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai ( rahin ) (Hadi, 2003:70).

## Konsep Ekonomi Syariah
Menurut  (Latupono  dkk.  2017:260).  Ekonomi  Syari‟ah  atau ekonomi islam adalah “ suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk  memandang,  menganalisis,  dan  akhirnya  menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam.”
Pengertian  Ekonomi  Islam  yang  d  kemukakan  oleh  Yusuf Qardawi  adalah  ekonomi  yang  berdasarkan  ketuhanan.  Sistem  ini bertitik  tolak  dari  Allah,  bertujuan  akhir  kepada  Allah,  dan
http://riset-iaid.net/index.php/SE
menggunakan  sarana  yang  tidak  lepas  dari  syari‟at  Allah.  (Qardhawi. 1997:31).
Ekonomi islam memiliki dua hal yang menjadi landasan  hukum sistem  ekonominya  yaitu  al-Qur‟an  dan  Sunnah  Rasulullah.  Berikut adalah  pengertian  ekonomi  Islam  menurut  para  ahli:  (Latupono  dkk. 2017:261).
Ciri khas ekonomi Islam adalah tidak memisahkan antara norma dan  fakta,  rasional.  Secara  umum,  agama  diartikan  sebagai  persepsi dan  keyakinan  manusia  terkait  dengan  eksistensinya,  alam  semesta, dan  peran  Tuhan  terhadap  alam  semesta  dan  kehidupan  manusia sehingga  membawa  pola  bahwa  agama  yang  menetukan  prilaku  dan tujuan hidup manusia (Sri Yuniarti, 2016:12).
Selan  itu  Ekonomi  Syariah  mempunyai  perinsip.  Muhammad Nizar  menjelaskan  dalam  bukunya Pengantar  Ekonomi  Islam (2012:125) bahwa prinsip dasar Ekonomi Syariah adalah:
1) Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia.
2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4) Ekonomi Islam menolak trejadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5) Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan pengguanaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6) Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan diakhirat nanti.
7) Zakat harus dibayarkan atas kekayan yang telah memenuhi batas (nisab).
8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

## Metode
Penelitian  adalah  proses  belajar  atau  usaha  untuk  menemukan atau  utuk  mengembangkan  dan  menguji  suatu  kebenaran  atau pengetahuan,  atau  untuk  memperoleh  jawaban  atas  suatu  masalah (Tanjung dkk, 2018:3).
Penelitian  atau  yang  juga  dikenal  dengan  sebutan riset berasal dari  bahasa  Inggris research, di  mana re artinya  kembali  dan search artinya  mencari.  Jadi research diartikan  dengan  mencari  kembali jawaban atas  suatu  permasalahan. Untuk  memperoleh  jawaban  suatu masalah  itu,  diperlukan  berbagai  cara  atau  metode.  Secara  umum metode  penelitian  diartikan  sebagai  cara  ilmiah    untuk  mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:3).
Sedangkan  metodologi  penelitian  adalah  ilmu-ilmu  atau  cara yang  digunakan  utuk  memperoleh  kebenaran  menggunakan
9
penelusuran  dengan  tatacara  tertentu  dalam  menemukan  kebenaran tergantung dari realitas yag sedang dikaji.(Tanjung dkk, 2018:4).
Jenis sebuah penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif lapangan adalah jenis penelitian tentang riset yang cenderung  bersifat  mendeskripsikan  atau  menjelaskan  data  yang diambil  langsung  dari  lapangan  mengenai  keadaan  yang  terjadi  di masyarakat. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan  beberapa teknik  pengumpulan  data,  yaitu  observasi,  wawancara,  dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber  data  primer  dan  sekunder.  Setelah  data  terkumpul  kemudian di  analisis  menggunakan  metode  reduksi  data,  penyajian  data kemudian penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian
1. Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Sirnajaya
Gadai  sawah  menurut  pandangan  masyarakat  Desa  Sirnajaya adalah utang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai,  penggadai  menerima  uang  dan  penerima  gadai  mendapatkan jaminan.  Kebanyakan  masyarakat  Desa  Sirnajaya  melaksanakan transaksi  gadai  sawah  tersebut  dikarenakan  adanya  suatu  kebutuhan yaang  sangat  mendesak  dan  tidak  ada  pilihan  lain  selain menggadaikan  sawahnya  untuk  menggadaikan  sawahnya  dengan cepat.
Masyarakat Desa Sirnajaya pada umumnya bermata pencaharian di  sektor  pertanian,  yang  mana  mereka  mengandalkan  musim  padi. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Hasil tersebut akan  dipergunakannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya. Ketika  keadaan  mendesak  seperti  adanya  kebutuhan  sekolah,  modal usaha  dan  kebutuhan  pokok  dan  hasil  panen  menurun,  mereka terpaksa  menggadaikan  sawah  yang  dimiliki  untuk  memenuhi keperluannya.
Dan  juga  sebagian  masyarakat  menggadaikan  sawahnya,  hanya untuk  keperluan  barang  mewah.  Seperti  yang  dikatakan  Ibu  Tuti: “ Lamun  urang  panen  terus  hasilna  teu  sueueur,  sedengken  butuh kendaraan kanggo putra, kapaksa ngagadekeun sawah ”. (jika panen menurun  dan  kita  sudah  perlu  motor  untuk  anak,  maka  terpaksa menggadaikan sawah) (Wawancara Dengan Ibu Tuti selaku rahin ).
Hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa ketika keadaan mendesak  seperti  adanya  kebutuhan  sekolah,  biaya  pengobatan  dan kebutuhan  pokok  serta  hasil  panen  menurun,  mereka  terpaksa menggadaikan  sawah  yang  dimiliki  untuk  memenuhi  keperluannya. Namun ada juga sebagian masyarakat menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah.
http://riset-iaid.net/index.php/SE
Gadai  sawah  adalah  perjanjian  yang  menyebabkan    bahwa tanahnya  diserahkan  untuk  menerima  sejumlah  uang  tunai  dengan permufakatan bahwa si penggadai ( rahin ) akan berhak
mengembalikan  tanah  itu  ke  dirinya  sendiri  dengan  jalan membayarkan  sejumlah  uang  yang  sama.  Berdasarkan  definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah (sawah) yang  digadaikan  tetap  dalam  penguasaan  si  pemegang  gadai ( murtahin )  dan  selama  itu  hasil  tanah  seluruhnya  menjadi  hak  si pemegang gadai ( murtahin ).
Adapun  mengenai  batas  waktu  pelunasannya  biasanya  dalam bentuk  tahunan.    Ibu  Ehat  mengatakan: ”biasana  sok  2  tahun  tapi lamun  teu  acan  tiasa  mayar  dina  waktu  2  tahun  biasana  sok  di tambihan  waktosna”. (Biasanya  waktu  yang  ditentukan  2  tahun  , apabila  dalam  waktu  2  tahun  penggadai  belum  mampu  membayar utangnya  maka  transaksi  akan  mulai  dari  awal)  (wawancara  dengan Ibu Ehat selaku rahin ).
Pernyataan  di  atas  mengunjukkan  bahwa  batas  waktu  yang  di tentukan  oleh  kedua  pihak  rata-rata  2  tahun,  dan  saat  jatuh  tempo Rahin (penggadai)  belum  mampu  untuk  membayar  utangnya,  maka Murtahin (penerima gadai) masih berhak atas sawah tersebut sampai si rahin melunasi pinjamannya dan perjanjian di mulai dari awal lagi hingga tahun ke dua.
Gadai sawah di Desa Sirnajaya dilakukan dengan cara perkiraan seberapa  banyak  uang  yang  akan  dipinjam  oleh  si  penggadai  ( rahin ) dan  seberapa  luas  sawah  yang  akan  di  gadaikan  dan  terjadilah  tawar menawar antara si penggadai ( rahin ) dan penerima gadai ( murtahin) sesuai luas sawah. “Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Momoh: “ lega sawahna ageung artosna, tapi aya oge lamun sawahna sawah pasir gadean  nana  murah,  benten  sareng  sawah  lebak” .  (semakin  luas sawah maka semakin besar gadainya akan tetapi jika sawahnya Sawah Pasir maka  tetap  gadainya  tidak  terlalu  mahal,  lain  halnya  dengan Sawah Lebak ) (wawancara dengan Ibu Momoh selaku rahin ).
Masyarakat  melakukan  gadai  sawah  selain  luas  sawah,  juga memperhatikan  apakah  sawahnya Sawah  Pasir atau Sawah  Lebak . Sawah  Pasir yaitu  sawah  yang  produksinya  hanya  mengharapkan sumber air dari langit atau air hujan . Sedangakan Sawah Lebak yaitu sawah yang sumber airnya setiap saat ada karena menggunakan mesin pompa  air  .  Maka  dari  itu,  masyarakat  lebih  memilih Sawah  Lebak untuk di gadai karena tidak sulit mendapatkan air , kapan pun bisa di kelola  tanpa  harus  menunggu  air  hujan  turun.  Bapak  Sar‟an mengatakan:  “ lamun  urang  seer  artos,  leuwih  sae  ngagade  sabab salain  ngahasilkeun  artos  gadean  masih  utuh ”.  (jika  orang  memiliki uang banyak lebih bagus karena selain menghasilkan juga uang pokok tidak berkurang) (wawancara dengan Bapak Sar‟an selaku murtahin ).
11
Pemahaman  sebagian  masyarakat  tentang  gadai  sawah  sebagai lahan bisnis bagi pemilik modal yang berkecukupan, bahkan beberapa orang  memilih  uangnya  digunakan  untuk  memberikan  jaminan kepada Rahin daripada  ditabung  dengan  alasan  bahwa  akan mendapatkan  keuntungan  namun  saat  pengembalian  pinjaman  uang pokok tetap utuh.
Contoh skema akad gadai yang terjadi di Desa Sirnajaya
Penerapan  gadai  di  Desa  Sirnajaya  mulai  terjadi  ketika  si  A ( rahin )  mendatangi  si  B  ( murtahin )  dan  menawarkan  sawahnya sebagai  jaminan  dengan  maksud  meminjam  sejumlah  uang,  jika  si  B setuju  maka  dilakukan  perjanjian  yang  mana  di  dalam  perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam. Proses terjadinya akad  gadai  dilakukan  secara  tertulis  dan  tidak  tertulis  dengan menghadirkan Rahin dan Murtahin dan  saksi.  Seperti  yang  di uangkapkan  Bapak  Ucen:  “ kadang  di  serat  kadang  hente,  dina  di serat nage dina kertas biasa mung kanggo pormalitas hungkul, terus di  tanda  tangan  ku  dua  pihak  sareng  saksi ”.  (terkadang  di  tulis kadang  tidak  ,  kalaupun  di  tulis  hanya  di  kertas  biasa  dan  di  tulis tangan,  hanya  sebagai  formalitas  saja  dan  keduanya  bertanda  tangan mengetahui saksi) (wawancara dengan Bapak Ucen selaku rahin ).
Penerapan terjadinya akad gadai yang di ungkapkan Bapak Ucen di  atas  merupakan  salah  satu  bentuk  persyaratan  untuk  memperkuat bukti  dalam  melakukan  transaksi  gadai.  Namun  itu  hanya  sebagai formalitas  dan  sebagian  yang  melakukan  tidak  menulisnya  karena selama terjadinya gadai belum pernah terjadi hal-hal konflik di antara kedua belah pihak karena mereka saling percaya satu sama lain.
Dari  pihak murtahin ada  3  faktof  yang  menyebabkan  mereka melakukan gadai yaitu:
a. Faktor kebiasaan.
Masyarakat  di  Desa  Sirnajaya  sejak  zaman  dahulu  sudah menjadikan  kebiasaan  menggadaikan  sawah,  kebun,  emas  mereka apabila  ingin  memenuhi  kebutuhannya  yang  membutuhkan  biaya
http://riset-iaid.net/index.php/SE
dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah terbiasa dan menjadi tradisi dalam masyarakat,oleh karena  itu  sudah  menjadi  ketetapan  umum  bila  seseorang  berutang maka  harus  ada  pegangan  (jaminan).  Dengan  demikian  pihak  yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Aah ( murtahin ) di bawah ini: “ Anjeuna nu sumping ka bumi nawiskeun sawahna ”. ( rahin yang datang  kepada  saya  dan  menawarkan  sawahnya)  (wawancara  dengan Ibu Aah selaku murtahin ).
Dari  komentar  tersebut,  bahwasanya rahin sendirilah  yang datang  kepada murtahin untuk  meminjam  uang  dan  menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai dan digarap. Dari hal  tersebut  berarti kegiatan  gadai  tanah  (sawah)  di  Desa  Sirnajaya  memang  sudah menjadi  kebiasaan  masyarakatnya  walaupun  tanpa  diminta  oleh  si murtahin .
b. Faktor ingin menolong
Tingginya  rasa  kekeluargaan  dari  kalangan  masyarakat  desa menimbulkan  adanya  rasa  tolong  menolong  di  antara  mereka  jika salah satunya mengalami kesulitan,dari faktor inilah maka si penerima gadai ( murtahin ) meminjamkan uangnya kepada si penggadai ( rahin ). Karena  sebagai  rasa  kebersamaan  dalam  masyarakat  yang  didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi rahin merasa  bergembira  karena  mendapat  pinjaman  dalam  bentuk gadai,  juga  sebagai  rasa  terima  kasih  telah  dipinjamkan  uang  maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk digarap (dimanfaatkan) sesuai kesepakatan.
c. Faktor komersial
Gadai  sawah  karena  alasan  komersial,  penerima  gadai ( murtahin )  mencari  orang  yang  ingin  menggadaikan  sawahnya semata-mata  ingin  mengambil  manfaat  atas  yang  digadaikan  dengan alasan  dapat  menghasilkan  keuntungan  dan  uang  pokok  tetap  utuh. Seperti yang diungkapkan Bapak Wawan: ” dari pada artos di ingkeun bae  mending  ditambutkeun  kenging  untung ”.  (Dari  pada  uang disimpan  saja  lebih  baik  dipinjamkan  lebih  menguntungkan) (wawancara dengan Bapak wawan selaku murahin)
Dari  komentar  diatas  dapat  di  ketahui  bahwa  sebagian masyarakat yang memiliki modal menjadikan lahan bisnis gadai sawah tersebut guna memperoleh keuntungan tambahan.
Dari  pihak rahin ada  2  faktor  yang  menyebabkan  mereka melakukan gadai yaitu: Terjadinya praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat  Desa  Sirnaaya  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya:
a. Faktor keterdesakan ekonomi
13
Kebutuhan  Ekonomi  yang  mendesak  menjadi  salah  satu  alasan utama  masyarakat  Desa  Sirnajaya  untuk  menggadaikan  sawahnya. Pada masyarakat berekonomi lemah apabila mengalami keterdesakan ekonomi  maka  menjaminkan  sawah  mereka  merupakan  salah  satu cara dalam mengatasi masalahnya.
b. Faktor kebutuhan modal Keterdesakan  ekonomi  tidaklah  menjadi  satu  faktor  dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan. Faktor lain yang memicu penggadai ( rahin ) menggadaikan sawahnya ialah kebutuhan akan modal, baik itu untuk  menambah  modal  perluasan  rumah,  modal  untuk  pembelian kendaaraan  dan  lain-lain  yang  disediakan  belum  mencukupi  ,  maka dia memnggadaikan sawahnya .
Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  gadai (sawah)  pada  masyarakat  Desa Sirnajaya  dilakukan  oleh  penerima  gadai  ( murtahin ).  Bapak  Darka: “ urang nu cape, urang oge nu kenging hasilna “. (saya yang kerja, saya yang  ambil  semua  hasilnya)  (wawancara  dengan  Bapak  Darka  selaku murtahin). Ibu  Aah:  “ lamun  teu  tiasa  ku  nyalira  wayahna  milarian jalmi nu tiasa damel, engkena bagi hasil ”.(jika tidak bisa kerja maka cari  orang  yang  bisa  kerja  kemudian  di  bagi  hasilnya)  (wawancara dengan Ibu Aah selaku murtahin).
Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh penerima gadai ( murtahin ). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak  ketiga  atau  orang  lain  yang  dipercaya  dengan  ketentuan  bagi hasil  antara  penggarap  dengan  sipenerima  gadai  ( murtahin ). Meskipun  demikian  kebanyakan  sawah  yang  dijadikan  sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari  pemanfaatan  barang  gadai  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak penerima  gadai  ( murtahin ).  Bahkan  hasil  yang  telah  diambil  dari sawah  (barang  gadai)  tersebut  biasanya  sudah  melebihi  dari  utang  si penggadai ( rahin ).
2. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Sirnajaya
Gadai  merupakan  suatu  perjanjian  atau  akad  dalam bermu‟amalah  yang  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak  dalam  bentuk utang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah 2:283:
َلَو ٖر َفَس َٰ َعَل ۡملجيلك نوَإِ لًَجَيٰ َن َ أ  َوِهلثُۡٱ يِ َّ لّٱ ِ دَؤليۡلَف ا ٗضۡعَب ملك لضۡعَب  َوِن َ أ  ۡنِإَف ٞۖ ٞة َضَلبۡلَّن ٞوَٰهِرَف اٗبِثَكَ ْاولدِ َتَ ۡم َهِب ل َّللَّٱَو  ۗ لًلب ۡلَك ٞمِثاَء ٓ لًَّىِإَف اٍَۡهلجۡكَي وَنَو ََۚةَدَٰهَّشلٱ ْاَلهلجۡكَث  َلََو ۗ لًَّبَر َ َّللَّٱ ِقَّجَ ۡلَۡو
للَهۡعَت ا ٞميِلَع َنَ
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah
http://riset-iaid.net/index.php/SE
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Baqarah, 2:283).
Pengertian ٞۖ ٞة َضَلبۡلَّن  ٞوٰ َهِر َف dalam  ayat  tersebut  yaitu  barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Barang tanggungan tersebut  dalam  masyarakat  disebut  dengan  gadai  atau  jaminan.  Dari ayat tersebut bila dicermati maka „illat hukum yang terkandung adalah adanya  faktor  kebutuhan,  hal  ini  dapat  dijumpai  dalam  pendapatnya as-Saukani yang  mengemukakan  bahwa  “barang  siapa  dalam perjalanan  melakukan  perjanjian  utang  piutang  dan  tidak  dijumpai seorang  pun  penulis  maka  untuk  meringankannnya  (utang  piutang) diadakannya  jaminan  yang  dipegang”  (As-saukani,  1994:383).  Jadi adanya  utang  piutang  dengan  barang  jaminan  karena  adanya kebutuhan yang mendesak.
Seperti  yang  telah  dikatakan  ibu  Tuti,  apabila  hasil  panen menurun sedangkan kebutuahan banyak maka terpaksa menggadaikan sawah untuk mencukupi kebutuahn tersebut.
Hasil  pertanian  yang  menurun  di  sertai  dengan  adanya kebutuhan  mendesak  seperti  adanya  kebutuhan  sekolah,  berobat  dan kebutuhan  pokok  serta  hasil  panen  menurun,  mereka  terpaksa menggadaikan  sawah  yang  dimiliki  untuk  memenuhi  keperluannya. Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  bab  sebelumnya  bahwasanya  praktik gadai  itu  dibolehkan  dalam  ekonomi  islam  karena  tujuan  mereka melaksanakan  gadai  adalah  tolong-menolong  tanpa  adanya  unsur mengambil  keuntungan  semata.  Adapun  barang  yang  digadaikannya tersebut  adalah  tanah  (sawah)  milik  mereka  sendiri.  Seperti  yang diungkapkan oleh Bapak Cucum berikut ini: ” abdi nawarkeun sawah teras  ngobrolkeun  luas  sareng  peryogi  sabaraha  artosna  teras nangtoskeun  waktosna,  biasana  sok  2  tahun  tapi  lamun  teu  acan tiasa mayar dina waktu 2 tahun biasana sok di tambihan waktosna “. ( saya yang datang menawarkan sawah saya dan kalau cocok kemudian di bicarakan berapa luas sawah dan berapa uang yang saya butuhkan dan  jangka  waktu  ,biasanya  2  tahun  tapi  saya  meminta  jika  belum mampu  bayar  maka  di  lanjut  waktunya)  (wawancara  dengan  Bapak Cucum selaku rahin ).
Maksud  dari  wawancara  dari  pihak rahin tersebut  bahwasanya pihak rahin sendirilah  yang  datang  kepada  si murtahin dan menawarkan  sawahnya  untuk  digadaikan  dengan  maksud  ingin
15
meminjam  uang. Murtahin setuju  dan  bertanya  berapa  banyak  yang ingin  dipinjamnya?  Dan  berapa  lama  jangka  waktunya?  Namun  si rahin tidak  menginginkan  adanya  jangka  waktu  tertentu.  Ketika  dia sudah  memiliki  uang  maka  ia  akan  melunasinya  dan  mengambil kembali sawahnya.
Dari  hal  tersebut  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  dalam akad  tersebut  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  gadai  sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ekonomi Islam yaitu:
1) Tinjauan akad gadai
Muslich mengatakan dalam bukunya fiqh muamalah (2010:290) Hal utama yang menjadi prinsip dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini penerapan gadai sawah. Adapun  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipenuhi  dalam  keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam antara lain: Aqid, Shigat, Marhun.  Marhun  bih. Kemudian  berkaitan  dengan  syarat  gadai diantaranya yaitu:
a) Orang yang berakad (A qid ).
Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid harus memiliki  kecakapan.  Maksudnya  ialah  orang  yang  cakap  untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Syari ‟ at Islam, yaitu berakal dan baligh. Selain itu, aqid tidak  berstatus  dalam pengampuan  ( mahjur‟alaih ) (Mas‟adi, 2002:78-79). Bahwa  dalam  hal praktik  gadai  sawah  tersebut  dilaksanakan  oleh rahin dan murtahin yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik rahin sendiri.
b) Barang yang diakadkan ( Ma‟qud‟alaih )
Menurut Imam Syafi ‟ i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan  wajib  menyerahkan  barang  jaminan  kepada  yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada marhun atau rahin , para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktik gadai sawah tersebut marhun yang dimaksudkan ialah berupa sawah.
c) Marhun bihi
Sementara  itu  yang  berkaitan  dengan  marhun  bihi  ini  harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila marhun bihi ini tidak  dapat  dimanfaatkan,  maka  dianggap  tidak  sah.  Selain  itu, marhun  bihi haruslah  merupakan  barang  yang  dapat  dihitung jumlahnya,  dalam  praktik  gadai  tersebut marhun  bihi -nya  berupa uang. Berkenaan dengan ma‟qud‟alaih tersebut, baik marhun (sawah) maupun marhun  bihi langsung  ada  saat  akad  dilaksanakan.  Yakni
http://riset-iaid.net/index.php/SE
penyerahan  uang  dari murtahin secara  langsung,  dan  penyerahan sawahnya secara lisan oleh rahin.
d) Ijab dan Qabul ( Shighat ).
Ash-  shidieqy  mengatakan  (1997:29)  berkenaan  dengan  shighat dalam  pelaksanaan  praktik  gadai  sawah  tersebut  sudah  memenuhi kriteria sighatul aqdi ,  yakni  telah  memenuhi  tiga  ketentuan  (urusan) pokoknya,  yaitu:  Harus  terang  pengertiannya,  Harus  bersesuaikan antara  ijab  dan  qabul,  Menggambarkan  kesungguhan  kemauan  dari pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Shighat  yang  dimaksudkan  dalam pelaksanaan  gadai  sawah  tersebut  ialah  berupa  ucapan  si  penggadai yang  berbunyi:  “Saya  gadaikan  sawah  di  wilayah  A  dengan  luas sekian”, yang kemudian dijawab dengan ucapan dari Si penerima gadai yang  berbunyi:  “saya  terima  gadai  sawahnya  (Kang  Lili  selaku  tokoh masyarakat di Desa Sirnajaya).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  penerapan  gadai  yang terjadi pada masyarakat Desa Sirnajaya ada tersebut sudah memenuhi rukun  gadai.  Yaitu  adanya aqidayn ( rahin dan murtahin ), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang) dan sighat.
Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi aqidayn adalah  termasuk  orang  yang  sudah  dewasa,  cerdas  dan berakal.  Masyarakat  yang  melakukan  akad  ini  sudah  memenuhi kriteria  tersebut.  Barang  yang  digadaikan  dapat  dinilai  dengan  uang, hal  ini  juga  sudah  memenuhi  syarat  karena  yang  biasa  dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang  yang  digadaikan  oleh  masyarakat  tersebut  juga  merupakan milik sendiri.
2) Tinjauan terhadap hak dan kewajiban gadai
a) Hak dan Kewajiban Penggadai ( rahin ): Hak penggadai ( rahin ) yaitu:
1) Berhak  untuk  mendapatkan  sejumlah  uang  dari  penerima gadai ( murtahin ).
2) Berhak  untuk  mendapatkan  pengambalian  sawah  yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
Kewajiban penggadai ( rahin ) yaitu:
1) Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh  penerima gadai ( murtahin ).
2) Berkewajiban  untuk  mengembalikan  uang  pinjaman  kepada penerima gadai ( murtahin ).
b) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai ( murtahin )
Hak penerima gadai ( murtahin ) yaitu:
1) Berhak  untuk  menagih  uang  pinjaman  jika  sudah  sampai batas waktu yang telah ditentukan.
2) Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman
17
belum dilunasi (jatuh tempo) oleh pemberi gadai ( rahin ). Kewajiban penerima gadai ( murtahin ) yaitu:
1) Berkewajiban  untuk  menyerahkan  uang  pinjaman  kepada penggadai ( rahin ) atas terjadinya transaksi gadai.
2) Berkewajiban  untuk  mengembalikan  sawah  yang  dijadikan jaminan  kepada  penggadai  ( rahin )  jika  sudah  melunasi pinjaman utangnya.
Mengenai  hak  dan  kewajiban rahin dan murtahin, penulis berpendapat  bahwa  hak  dan  kewajiban rahin dan murtahin di  Desa Sirnajaya tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Syariah. karena  masih  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  belum  terpenuhi seperti: murtahin berhak  menjual  barang  gadai  apabila  telah  jatuh tempo.  Dan rahin berkewajiban  merelakan  penjualan  harta  benda gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai ( rahin ) tidak dapat melunasi uang pinjamannya.
Sedangkan,  yang  terjadi  di  Desa  Sirnajaya  tidak  adanya penjualan  barang  gadai  (sawah)  meskipun  telah  jatuh  tempo  karena sudah  menjadi  kebiasaan  disana  bahwa  jika  telah  jatuh  tempo  dan rahin belum  mampu  untuk  membayarnya  maka murtahin tetap berhak  untuk  tetap  menahan  dan  memanfaatkan  sawah  tersebut hingga rahin melunasi  utangnya.  Dan rahin harus  merelakan sawahnya untuk tetap dimanfaatkan. Padahal Rasulullah SAW. sendiri menganjurkan  adanya  ketentuan  waktu  atau  jatuh  tempo  dalam sebuah  akad  perjanjian.  Hal  tersebut  berdasarkan  pada  hadits  yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang  ke  Madinah,  saat  itu  orang-orang  mengutangkan  uang  untuk ditukar  dengan  kurma  selama  dua  atau  tiga  tahun.  Kemudian  beliau bersabda  yang  artinya:  “Barang  siapa  yang  memberi  utang  dengan pembayaran  kurma,  maka  lakukanlah  dalam  takaran  tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu” (Hasan, 2004:245).
Seperti  yang  di  uangkapkan  Bapak  Ucen:  “ waktuna  seep  ge hente di jual, atanapi milarian jalmi anu bd ngagade dei ”. (tidak ada penjualan  ketika  waktunya  sampai  maka  tetap  berlanjut  ,  atau  cari orang lain untuk meggadainya) (wawancara dengan Bapak Ucen selaku rohin ).
Dari  wawancara  di  atas  di  ketahui  bahwa  tidak  ada  penjualan sawah,  ketika  si rahin belum  mampu  bayar  maka murtahin melanjutkan, jika dia tidak bisa melanjutkan maka mencari orang lain untuk menggadai sawah tersebut. Rahin tidak ingin menjual sawahnya karena  mereka  beranggapan  bahwa  sawah  tersebut  merupakan  salah satu asetnya uantuk masa depan.
Dari  hal  tersebut,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  hak  dan kewajiban rahin dan murtahin belum  sepenuhnya  terpenuhi  karena pada  pada  perinsipnya  mengenai  waktu  jatuh  tempo  bahwasanya
http://riset-iaid.net/index.php/SE
apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya maka murtahin boleh menjual  barang  gadai  dengan  catatan  apabila  uang  hasil  penjualan barang  jaminan  tersebut  melebihi  jumlah  utang  maka  sisanya dikembalikan kepada rahin , namun apabila kurang dari jumlah utang, maka  pihak rahin harus  menambahi  agar  utang  terbayar  lunas.  Dan apabila  rahin  tidak  mau  menjual  sawahnya  (barang  gadai)  maka murtahin boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya ( rahin ).
3) Pemanfaatan berdasarkan Ekonomi Syariah
Dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong- menolong, tidak  saling  merugikan,  suka  sama  suka  (rela),  dan  saling percaya.  Bila  dilihat  dari segi etika Ekonomi Syariahnya, pelaksanaan gadai  sawah  di  Desa  Sirnajaya  masih  belum  sesuai  dengan  prinsip tolong-menolong yang tertera dalam firman Allah SWT, QS. Al-Maidah 5:2, yaitu sebagai berikut: ْ اَللَّتٱَو ِِۚنٰ َوۡدلع ۡلٱَو ِمۡثِ ۡلۡٱ  َ َعَل ْاَلىَواَعَت  َلََو ٰٞۖىََۡلَّلتٱَو ِ  ِبۡلٱ  َ َعَل ْاَلىَواَعَتَو
ِباَلِع ۡلٱ لديِدَش َ َّللَّٱ َّنِإ َٞۖ َّللَّٱ
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al Ma"idah, 5:2).
Praktik  pengambilan  manfaat  tersebut  menurut  hemtat  penulis merupakan  suatu  bentuk  pemerasan  atau  pengambilan  harta  orang dengan cara bathil yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Aallah SWT berfirman dalam al-Qur‟an surat An-nisa ayat 29. “Wahai orang-orang yang beriman, jangalah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri mu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An- Nisa : 29).
Prakteik  gadai  dengan  pemanfaatan  yang  sepenuhnya  di  kuasai oleh  murtahin  tersebut  sudah  lama  terjadi  di  Desa  Sirnajaya.  Hal  ini seakan  sudah  menjadi  tradisi,  karena  rata-rata  praktik  gadai  seperti itulah yang dilakukan oleh masyarakat.
Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh pemegang gadai ( murtahin ). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak  ketiga  atau  orang  lain  yang  dipercaya  dengan  ketentuan  bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai ( murtahin ). Meskipun demikian  kebanyakan  sawah  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  digarap atau  dikelola  oleh  penerima  gadai  itu  sendiri.  Namun  hasil  dari pemanfaatan  barang  gadai  tidak  dilakukan  bagi  hasil  antara  si penggadai ( rahin ) dengan pemegang gadai ( murtahin ) . Hasil tersebut semuanya  diambil  oleh  pemegang  gadai  ( murtahin ).  Bahkan  hasil yang  telah  di  ambil  dari  sawah  (barang  gadai  yang  belum  di  lunasi
19
selama  bertahun-tahun)  tersebut  biasanya  sudah  melebihi  dari  utang si  penggadai  ( rahin ).  Sekiranya  ada  formulasi  baru  yang  lebih  baik dalam  pengambilan  manfaat  barang  gadai  tersebut  mungkin  akan ntercipta  tatanan  hukum  yang  benar-benar  sejalan  dengan  kaidah Islam.
Seperti  yang  ditawarkan  oleh  M  Ali  Hasan  dalam  bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam : Barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubadzir (tidak produktif) dan  mengenai  hasilnya  dapat  dibagi  antara  pemilik  dan  penggadai (penerima  gadai),  atas  kesepakatan  bersama.  Ada  satu  hal  penting yang  harus  diingat,  bahwa  hasilnya  tidak  boleh  menjadi  hak sepenuhnya  penggadai  seperti  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan praktek seperti inilah yang dupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam. (Hasan. 2004:258).
Sekiranya  formiulasi  di  atas  di  praktekan    di  masyarakat  dan kedua belah pihak benar-benar sejalan dengan hukum Islam.
Dengan  dimanfaatkannya  sawah/barang  gadai  ( marhun )  oleh penerima  gadai  ( murtahin ),  sesungguhnya  hal  ini  tidak  dibenarkan dan  tidak  sah  menurut  ketentuan  Ekonomi  Syariah  karena pengambilan masih ada unsur keuntungan dalam keterdesakan orang lain  serta  tidak  memelihara  nilai-nilai  keadilan  dan  tentunya  hal  ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermualah bahkan terdapat  unsur  kezaliman  antar  sesama.  Hal  ini  tentu  sangat berpengaruh terhadap kemampuan rahin untuk membayar utangnya. Penulis mengatakan tidak sesuai dengan etika tolong-menolong, dikarenakan  gadai  yang  terjadi  masih  menguntungkan  sebelah  pihak saja yaitu hanya menguntungkan bagi murtahin. Sedangkan bagi rahin dengan  adanya  barang  jaminan  yang  di  manfaatkan  oleh  murtahin, maka membuat rahin lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan dari pemanfaatan  barang  gadai  (marhun)  yang  dimanfaatkan  penuh  oleh murtahin.
Unsur  tolong-menolongnya  pada  kasus  ini  tidak  tampak  sama sekali.  Karena  seorang rahin menggadaikan  sawah  itu  disebabkan sedang  mengalami  kesulitan.  Dan  seorang murtahin memberikan utang  itu  dengan  maksud  untuk  menolong rahin dalam  kesulitan. Namun  yang  terjadi  sebaliknya,  dengan  adanya  jaminan  yang  di manfaatkan oleh murtahin justru mempersulit perekonomian rahin.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  tentang  praktik  gadai  sawah  di Desa  Sirnajaya  Rajadesa  menurut  perspektif  ekonomi  syariah  dilihat dari  segi  rukun  dan  syarat  praktik  gadai  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Desa  Sirnajaya  sudah  sesuai  dengan  rukun  gadai.  Yaitu aqidayn ( rahin dan murtahin ), marhun (barang  yang  digadaikan),
http://riset-iaid.net/index.php/SE
marhun  bih (utang)  dan shigat. Adapun  sesuai  dari  segi  syarat  yaitu dari  segi aqidayn adalah  termasuk  orang  yang  sudah  dewasa,  cerdas dan  berakal,  barang  yang  digadaikan  dapat  dinilai  dengan  uang  dan barang  yang  digadaikan  milik  sendiri. Akan  tetapi  penulis menemukan  bahwa  praktik  gadai  yang  dilakukan  masyarakat  Desa Sirnajaya Rajadesa masih terdapat unsur eksploitasi dan unsur ketidak adilan.
Selanjutnya dilihat dari hak dan kewajiban rahin dan murtahin, penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban rahin dan murtahin di Desa  Sirnajaya  tersebut  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Ekonomi Syariah.  karena  masih  ada  hak  dan  kewajiban  yang  belum  terpenuhi seperti: murtahin berhak  menjual  barang  gadai  apabila  telah  jatuh tempo.  Dan rahin berkewajiban  merelakan  penjualan  harta  benda gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai ( rahin )  tidak  dapat  melunasi  uang  pinjamannya.  Sedangkan  yang terjadi di Desa Sirnajaya tidak adanya penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo.
Dilihat  dari  etika  bermuamalah  dalam  Islam  adalah  atas  dasar tolong-menolong,  maka praktik gadai sawah Desa Sirnajaya Rajadesa belum  sesuai,  dikarenakan  gadai  yang  terjadi  masih  menguntungkan sebelah  pihak  saja  yaitu  hanya  menguntungkan  bagi murtahin. Sedangkan  bagi rahin dengan  adanya  barang  jaminan  yang dimanfaatkan  oleh murtahin, maka  membuat rahin lebih  sulit  untuk mendapatkan  penghasilan  dari  pemanfaatan  barang  gadai  yang dimanfaatkan penuh oleh murtahin.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  mengenai  pandangan ekonomi  syariah    terhadap  praktik  gadai  sawah  di  Desa  Sirnajaya Rajadesa, maka dapat diambil kesimpulkan sebagai berikut: (1) Praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa terjadi karena keadaan  yang  mendesak  seperti  adanya  kebutuhan  sekolah,  biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan  secara  lisan  dan  tidak  ada  bukti  otentik  (tertulis)  bahwa telah  terjadi  akad  gadai  antara  keduanya,  sawah  yang  di  jadikan jaminan utang di kuasai dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. (2) Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sirnajaya jika  ditinjau  dari  pelaksaan  akadnya  sudah  memenuhi  rukun  dan syarat  gadai.  Akan  tetapi  dilihat  dari  prinsip  dan  etika  ekonominya praktik  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  belum  sesuai dengan al-Qur‟an dan Hadist.
21

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Wardi muslich. (2010). Fiqhi Muamalat , Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset Arba,  H.  M.  (2015). Hukum  Agraria  Indonesia .  Cetakan  1.  disunting oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafiti. Ath-Thayyar, Abdulloh Bin Muhammad, Abdulloh Bin Muhammad Al- Muthlaq,  dan  Muhammad  Bin  Ibrahim  Al-Musa.  (2017). Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  dalam  Pandangan  4  Madzhab .
Cetakan  Keempat.  disunting  oleh  Taqdir  Arsyad  dan  Abul- Hasan. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari. (1997). Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta : LSIK. Departemen Agama RI. (2010). Al-qur‟an dan Terjemah. Gufron A. Mas‟adi. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Hasbi  Ash-Shidieqy.  (1997). Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  Cet.1; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Ibnu Rasyid. (1990). Bidayatul Mujtahid , Semarang: As-Sifa, 1990. Imam  Muhammad,  Ali  ibn  muhammad  as-Saukani.  (1994) Fath  al- Qadir, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah 1410 H/1994 M Imam  Mustof.  (2016). Fikih  Mu‟amalah  Kontemporer .  ke  1.  Jakarta: Rajawali Pers. Khumedi  Ja‟far.  (2015). Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  aspek HukumKeluarga  dan  Bisnis (Lampung:  Pusat  penelitian  dan penertiban IAIN Raden Intan Lampung)
Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid Labetubun, dan Sabri  Fataruba.  (2017). Buku  Ajar  Hukum  Islam .  ed  1. Yogyakarta: Deepublish.
M. Ali Hasan. (2004). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), edisi 1,cet.ke- 2Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Muhammad  dan  Sholikhul  Hadi.  (2003). Pegadaian  Syariah:  Suatu Alternatif  Konstruksi  Pegadaian  Nasional,  Edisi  1, Jakarta  : Salemba Diniyah.
Muhammad  Nizar.  (2012) Pengantar  Ekonomi  Islam ,  Cet  1;  Malang: Kurnia Advertisisng.
Purwahid  Patrik  dan  Kashadi.  (2003). Hukum  Jaminan .  Semarang:
Fakultas Hukum Undip Soemitra,  Andri.  (2009). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah . Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
Sri Yuniarti, Vinna. (2016). Ekonomi Mikro syariah . cet 1. Bandung.
Sugiyono.  (2008). Metode  penelitian  pendidikan:  (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) . Bandung: Alfabeta.
http://riset-iaid.net/index.php/SE
Suparman  Usman.  (2001). Hukum  Islam  (Asas-Asas  Dan  Pengantar Studi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia), Jakarta: Gaya Media Pratama. Tanjung,  Hendri,  dan  Abrista  Devi.  (2018). Metodologi  Penelitian Ekonomi Islam . Ed-2. Bekasi: Gramata Publishing.
Wahbah  Zuhaily.  (2001). Al-Fiqh  Al-Islam  wa  Adillatuhu ,  Jakarta: Gaya Media Pratama. Yusuf  Qardhawi  (1997). Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam, Jakarta  : Gema Insani Press. Zainudin Ali. (2008). Hukum Gadai Syariah , Jakarta: Sinar Grafika.