## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BONGOPINI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO
Fenti Prihatini Tui Universitas Negeri Gorontalo fentiprihatini@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Hasil Penelitian menunjukan: (1) Efektivitas terhadap  hasil  kegiatan  Perencanaan  ADD  di  desa  Bongopini  Kecamatan Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango  telah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dapat ditunjukan  melalui  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  desa, dan  Badan  Pemberdayaan  Desa  (BPD)  kepada  masyarakat.  Pelibatan  masyarakat dalam  setiap  tahapan  ditunjukan  melalui  kegiatan  musyawarah  dusun  dan musyawarah desa, yang telah menghasilkan dokumen usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. (2) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Pelaksanaan, adalah terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang telah disepakati Hasil penelitian menunjukan  bahwa  penyaluran  dana  ADD  di  desa  Bongopini  Kecamatan Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango  tahun  2017  telah  dilaksanakan  berdasarkan ketentuan program sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Kegiatan  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Bongopini  Kecamatan Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Dengan melihat  dan  mengacu  pada  peraturan  pemerintah  yang  ada.  Dalam  hal  ini  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Mendagri. Dengan adanya Kegiatan  Perencanaan  ADD  tersebut,  maka  sangat  efektif  alokasi  Dana  Desa  yang dilakukan oleh Aparat Desa untuk menyalurkan dana sesuai dengan aturan dan SOP yang ada pada Desa tersebut baik itu Pengelolaan maupun Alokasi Dana.
Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa.

## PENDAHULUAN
Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  mengakui adanya otonomi daerah bagi desa akan
menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah desa  untuk  mengurus,  mengatur  dan menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri,  sekaligus  bertambah  pula beban  tanggung  jawab  dan  kewajiban
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban  yang  dimaksud di antaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Dewasa  ini  pemerintahan  desa tidak lagi kesulitan dalam
melaksanakan  pembangunan  di  desa karena pengalokasian anggaran belanja desa telah memiliki sumber yang jelas yaitu  melalui  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  bersumber  dari  APBD
Kabupaten  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1  poin  c,  menyebutkan  bahwa  bagian dari  dana  perimbangan  pusat  dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota  untuk  desa,  paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya  untuk  setiap  desa  yang ditindak  lanjuti  melalui  Surat  Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota
kepada  pemerintah  Desa  yang  intinya berisi  mengenai  prosedur  pelaksanaan alokasi dana desa.
Selanjutnya  Dana  Desa  (ADD) adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh Pemerintah  Kabupaten  untuk  desa, yang  bersumber  dari  bagian  dana
perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten. ADD adalah dana yang cukup signifikan  yang  diperuntukan  bagi Desa  untuk  menunjang  program- program  Desa.  Akan  tetapi  kondisi yang terjadi dari sejak diimplementasikannya  ADD  sampai dengan saat ini terkesan hanya sebatas menjawab  terealisasikannya  sumber 10%  dari  dana  perimbangan  keuangan yang  diterima  daerah  dan  penentuan formulasi besaran alokasi yang diterima setiap desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Banyaknya program pembangunan pedesaan yang
mengalami  kegagalan  di  masa  lalu disebabkan  oleh  kurangnya  pelibatan masyarakat  dalam  proses  penyusunan, pelaksanaan  dan  evaluasi  program- program pembangunan sehingga membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan terutama di tingkat Desa sering  menjadi  tidak  berkelanjutan. Proses  kebijakan  pembangunan  lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis  dan  dominannya  peranan negara  pada  arus  utama  kehidupan bermasyarakat.
Begitu  pula  dalam  pelaksanaan ADD yang dalam prakteknya cenderung  dirasakan  belum  tepat sasaran dan
pengelolaannya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Page 3
(POLRI)  menemukan  sekitar  214 kasus  penyalahgunaan  dana  desa  yang melibatkan  anggaran  hingga  Rp.46 miliar  dari  tahun  2012  hingga  2017 ( https://www.cnnindonesia.  com ).  Hal ini  menggambarkan  bahwa  banyaknya kasus  penyalahgunaan  pengelolaan keuangan di berbagai daerah. Penyimpangan dalam pengelolaan menjadi  fenomena  yang  mewarnai pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan saat  ini  sehingga ADD yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan  sarana  dan  prasarana  desa belum optimal. Alokasi dana desa  mempunyai  pengaruh  yang  besar dalam pembangunan di desa, dibandingkan  dengan  sumber-sumber dana  pendapatan  desa  yang  lain. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola  secara  efektif  dan  efisien maka  bukan  tidak  mungkin  program ini  akan  meningkatkan  pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  akan meningkat,  dan  tentu  saja  akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Terkait  dengan  Steers  (1985) mengemukakan bahwa efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya  dan  sarana  tertentu  untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa
melumpuhkan  cara  dan  sumber  daya itu  serta  tanpa  memberi  tekanan  tidak wajar  terhadap  pelaksanaannya.  Lebih lanjut  Steers  juga  mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) kriteria dalam mengukur efektifitas, yaitu: (1) Produktivitas, (2) Kemampuan
Adaptasi  Kerja,  (3)  Kepuasan  Kerja, (4)  Kemampuan  Berlaba,  dan  (5) Kemampuan Sumber Daya.
Emerson  dalam  Handayaningrat (1996:16)  juga  mengatakan  bahwa efektivitas  adalah  pengukuran  dalam arti  tercapainya  sasaran  atau  tujuan yang  telah  ditentukan.  Dari  beberapa pendapat  di  atas  maka  pelaksanaan kegiatan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dapat dikatakan efektif apabila tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang telah  ditentukan.  Keberhasilan  suatu program/kegiatan dapat  diukur dengan melihat  pada  sejauhamana  pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD)  akan  dilihat  melalui  proses penyelenggaran  yang  meliputi  fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka dirumuskan permasalahan pada penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Page 4
Bagaimanakah Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongopini, Kecamatan  Tilongkabila  Kabupaten Bone Bolango.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas  pengelolaan  alokasi  dana desa  di  Desa  Bongopini,  Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Manfaat Penelitian 1. Secara  Teoritis , Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan penelitian  di  bidang  administrasi publik dan merangsang dilakukannya  penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Secara Praktis, Yaitu sebagai gambaran  dan  masukan  bagi  pihak manajemen  Aparat  Desa  pada
Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone  Bolango  tentang  efektivitas pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah adalah penelitian kualitatif.
Pendekatan  kualitatif  ini  digunakan
dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang  atau  sampel  yang  digunakan sebagai informan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan, meringkaskan
berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian  (Bungin  (2007).  Hal  ini sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yakni untuk  menggambarkan  pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD).
Sumber data dalam penelitian ini terdiri  dari: (a)  Sumber  data  primer, yaitu  hasil  wawancara  mendalam dengan  informan  dalam  penelitian  ini dipilih berdasarkan purposive sampling (sampel  bertujuan)  dengan pertimbangan  informan  yang  dipilih dipandang  mengetahui  secara  jelas terhadap  permasalahan  yang  akan diteliti  (Umar,  2002:131).  Adapun yang menjadi informan dalam penelitian  ini  terbagi  atas  dua,  yaitu: (1)  Informan  internal,  adalah  pihak pelaksana  program  ADD  di  Desa Bongopini  Kabupaten  Bone  Bolango, (2)  Informan  eksternal  adalah  pihak masyarakat sebagai penerima manfaat, ( b) Sumber Data Sekunder, merupakan  data  pendukung  yang terkait  dengan  fokus  penelitian  yang diperlukan  untuk  melengkapi  data primer.  Data  sekunder  adalah  berupa
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data menurut  Yin  (2006:101):  (a)  Teknik wawancara, sebagaimana dalam penelitian  kualitatif  maka  penulis menggunakan metode wawancara mendalam ( in depth interview ) dengan informan  yang  memiliki  pengetahuan yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.
(2)  Observasi,  dilakukan  sebagai pengamatan lapangan peneliti terhadap obyek  yang  diteliti.  (c)  Dokumentasi. Teknik ini digunakan
untuk memperoleh  data  sekunder  tentang dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun  Teknik  Pengabsahan data  hasil  penelitian  melalui : (a) Derajat  Kepercayaan (Kredibilitas) yang dilakukan melalui: (1) Ketekunan Pengamatan,  (2)  Triangulasi  Sumber Data,  (3)  Pengecekan  melalui  diskusi, dan  (4)  Kecukupan  referensi.  (b) Derajat  Keteralihan (transferabilitas), merupakan  teknik  untuk  memberikan penjelasan  kepada  pembaca  dengan menjelaskan  hasil  penelitan  dengan penjelasan yang serinci-rincinya,
gamblang,  logis  dan  rasional  tentang konteks dan fokus penelitian, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Sedangkan untuk Teknik Analisis  Data  secara  runtut  dilakukan melalui  tahapan  (1)  Reduksi  data,  (2) Penyajian data, (3) Penarikan
kesimpulan atau verifikasi data (Miles, B, Huberman: 1992).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Desa Bongopini merupakan salah  satu  dari  14  desa  yang  ada  di Kecamatan  Tilongkabila  Kabupaten Bone  Bolango  Provinsi  Gorontalo, yang  memperoleh  APBDes  sebesar Rp.1.106.768.000.  Desa  Bongopini memiliki  wilayah  seluas  3,43  km2 yang  ditempati  penduduk  berjumlah 1410  orang  dengan  381  Kepala Keluarga  dengan  jumlah  persentase bekerja  77,64%  terhadap  angkatan kerja.  Jumlah  penduduk  bekerja  yang cukup  besar  ini  merupakan  suatu sumber daya yang dapat
dikembangkan  dan  dapat  bermanfaat bagi  pembangunan kemasyarakatan ke depan.
Pencapaian  hasil  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dapat dijelaskan  melalui  tahap  perencanaan dan  tahap  pelaksanaan  sebagaimana berikut:
(1) Efektivitas terhadap hasil kegiatan perencanaan,  merupakan  hasil  yang dicapai  dalam  tahap  perencanaan ADD.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  proses  perencanaan  ADD  di desa
Bongopini
Kecamatan
Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini dapat  ditunjukkan  melalui  kegiatan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  aparat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
pemerintah desa, dan Badan Pemberdayaan  Desa  (BPD)  kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan ditunjukan melalui  kegiatan  musyawarah  dusun dan  musyawarah  desa,  yang  telah menghasilkan dokumen usulan kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hasil  dari  proses  sosialisasi ADD adalah dimengerti dan dipahaminya  secara  utuh  tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan  dan  tahapan-tahapan  dalam pelaksanaan  program  dan  masyarakat sebagai  pelaku  sekaligus  sasaran penerima  program.  Untuk  mencapai pemahaman  yang  utuh  tentang  ADD, maka  proses  sosialisasi  tidak  hanya dilakukan  pada  awal  pelaksanaan program  saja  tetapi  secara  terus menerus  sampai  akhir  pelaksanaan program/kegiatan.
Dalam  tahap  perencanaan  ini telah  terjadi  pendekatan self  help dengan  asumsi  bahwa  bekerja  sama dalam sebuah collective action
masyarakat  akan  dapat  meningkatkan
dan memperbaiki kondisi sosial ekonominya, mengidentifikasi masalah mereka  dan  memecahkan  sendiri melalui tindakan-tindakan terencana.
(2) Efektivitas terhadap hasil kegiatan
Pelaksanaan, adalah pelaksanaan
seluruh  rencana  kegiatan  yang  telah disepakati  dalam  musyawarah  baik
tingkat  dusun  maupun  musyawarah tingkat  desa,  yaitu  tersalurnya  total dana  sebesar:  Rp.1.106.768.000  yang terbagi atas dua yakni Rp.328.798.000 untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, dan
Rp.777.970.000  untuk  pembangunan fisik  dan  pemberdayaan  masyarakat. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa penyaluran dana ADD di desa
Bongopini  Kecamatan  Tilongkabila Kabupaten  Bone  Bolango  tahun  2017
telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan  program  sebagaimana  yang diamanatkan oleh Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa  serta  Surat  Edaran Mendagri  Nomor  140/640/SJ  tentang Pedoman  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) salah satunya mengatur tentang
Penggunaan Alokasi Dana Desa
(ADD)  yakni  alokasi  dana  desa  yang diterima Pemerintah Desa sebesar 30% dipergunakan  untuk  biaya  operasional penyelenggaraan  pemerintahan  Desa dan  sebesar  70%  dipergunakan  untuk pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan masyarakat Desa.
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan  bahwa  pengelolaan  Alokasi Dana Desa di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila sudah mengadopsi model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan  pembangunan  bersama- sama, yang direncanakan,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara musyawarah,  mufakat,  dan  gotong royong,  yang  merupakan  cara  hidup masyarakat  yang  telah  lama  berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5
Permendagri  No  66  tahun  2007, karakteristik  pembangunan  partisipatif di  antaranya  direncanakan  dengan pemberdayaan dan partisipatif.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan pendapat  Korten  dalam  Supriatna (2000:65)  yang  mengatakan  bahwa pembangunan  yang  berorientasi  pada pembangunan manusia dalam pelaksanaannya  sangat  mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena  hanya  dengan  partisipasi masyarakat  penerima  program,  maka hasil  pembangunan  ini  akan  sesuai dengan  akan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  di  Desa  Bongopini  Kecamatan Tilongkabila  sudah  efektif.  Hal  ini dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa pemahaman masyarakat tentang konsep prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan  dalam  pelaksanaan program  dan  masyarakat  sebagai pelaku  sekaligus  sasaran  penerima program.  Begitu  pula  dengan  tahap pelaksanaan.  Tersalurnya  semua  dana
kepada sasaran dan masyarakat penerima manfaat menunjukkan bahwa  tahap  pelaksanaan  ADD  sudah efektif.

## SARAN
Dari kesimpulan hasil penelitian, maka  ada  beberapa  saran  yang  dapat diajukan  sebagai  berikut:  (1)  Dalam upaya memfasilitasi pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  agar
Pelaksana  Kegiatan  Desa  (PTPKD) lebih  mengoptimalkan  manfaat  bagi masyarakat sehingga kelestarian program dan hasil pembangunan dapat berkelanjutan  maka  perlu  adanya penekanan  dalam  hal  pembinaan  dan pengawasan,  (2)  Bagi  pemerintah Kabupaten  Bone  Bolango  harus  lebih memberikan dukungan dan memfasilitasi upaya menjaga
kelestarian  program,  dukungan  baik berupa  kebijakan  maupun  dana  masih sangat  dibutuhkan,  mengingat  ADD ini  telah  banyak  memberikan  manfaat khususnya  bagi  masyarakat  Desa Bongopini kecamatan Tilongkabila.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  (2015), Metodologi Penelitian  Kualitatif :  Depok, Rajagrafindo. Etzioni, A. 1969. Modern Organization. Englewood Cliffs:
Prentice Hall
Miles,  B,  Huberman.  1992. Analisis Data  Kualitatif, Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Page 8
Mulyadi, Deddy. 2015. Perilaku
Organisasi  dan  Kepemimpinan Pelayanan . Bandung: Alfabeta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Permendagri No 66 tahun 2007.
Steers,  Richard  M.  1985. Efektivitas
Organisasi:  Kaidah  Perilaku; seri  manajemen;  No.  47 Jakarta .
Erlangga.
Supriyatna, (2000) Otonomi dan
Pemberdayaan Desa , Yogyakarta: Pustaka Utama. Umar, Husein. 2002. Metode Penelitian .Dalam Aplikasi Pemasaran. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama . Undang-Undang  No.  6  tahun  2014
Tentang Desa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Yin,  Robert  K.  2006. Studi  Kasus:
Desain  dan  Metode. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
https://www.cnnindonesia.com