## Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing

## Admiral
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau e-mail : admiral@law.uir.ac.id

## ABSTRAK
Kontrak  Leasing  danKontrak  Financing merupakan  Kontrak  Innominaat.  Kedua kontrak  ini  memiliki  tujuan,  karakteristik dan  pengaturan  yang  berbeda.Kontrak Leasing identik dengan Kontrak Sewa pada umumnya, tetapi dengan hak opsi (Finance Lease)  dan  tanpa  hak  opsi  (Operating Lease), sementara Kontrak Financing adalah Kontrak  Pembiayaan  Konsumen,  dimana debitur adalah pemilik dan bukan penyewa.

## Abstract
Leasing  Contract  and  Financing  Contract  is an Innominaat Contract. Both of this contract have  a  different  goals,  characteristic  and regulation. Leasing Contract is identical with common Lease Contract, but with an option (Finance  Lease)  and  without  an  option (Operating  Lease),while  Financing  Contract is a Consumer Finance Contract, where is the debitur is an owner and not a lessee
Keywords  :  Contracts  of  Law,  Leasing, Financing

## A.  Pendahuluan
K ontrak sebagaimana didefinisikan Pasal 1313 KUH Perdata dengan  sebutan  perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  pihak  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Pengikatan  sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa  hak  dan  kewajiban,  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak- pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.
Pengaturan  kontrak  ini  lebih  lanjut  dapat  dilihat  pada Buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan (verbintenis) , yang menyebutkan dan mengatur beberapa kontrak, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan dan perdamaian.  Kontrak-kontrak  yang  disebut  dan  diatur  pada Buku ke-III KUH Perdata ini kemudian dikenal dengan sebutan Kontrak Nominaat .
Pertumbuhan  dan  perkembangan  hukum  kemudian turut  menyebabkan  tumbuh  dan  berkembangnya  pula berbagai kontrak selain yang telah disebutkan Buku ke-III KUH Perdata. Kontrak-kontrak ini dikenal dengan sebutan Kontrak Innominaat .  Kontrak Innominaat sendiri  didefinisikan  oleh Mariam Darus Badrulzaman sebagai kontrak-kontrak yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini  adalah  berdasar  kebebasan  mengadakan  perjanjian  atau partij autonomi yang berlaku dalam perjanjian. 1
Kebebasan  sebagaimana  dimaksud  oleh  Mariam  Darus Badrulzaman adalah kebebasan berkontrak, yang memberikan peluang bagi para pihak yang membuat kontrak untuk membuat
1 Mariam  Darus  Badrulzaman  sebagaimana  dikutip  Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 17
atau  tidak  membuat  kontrak,  membuat  kontrak dengan  siapapun,  menentukan  substansi  kontrak dan menentukan bentuk kontrak itu sendiri.
Meski berada di luar KUH Perdata, keberadaan Kontrak Innominaat pada  dasarnya  telah  dising- gung oleh KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua  perjanjian,  baik  yang  mempunyai  nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat  dalam  bab  ini  (perikatan)  dan  bab  yang lalu  (di  luar  perikatan). 3 Berdasarkan  penegasan tersebut,  meski  berada  di  luar  KUH  Perdata, pengaturan  Kontrak Innominaat pada  dasarnya tetap  mengacu  pada  ketentuan  KUH  Perdata serta  prinsip-prinsip  yang  berlaku  dalam  setiap pembuatan dan pelaksanaan kontrak.
Kontrak-kontrak  yang  tumbuh  dan  berkem- bang  di  luar  KUH  Perdata  yang  dikenal  dengan sebutan  Kontrak Innominaat tersebut  antara  lain adalahProduction Sharing Contract, Joint Venture , Kontrak Karya, Kontrak Konstruksi, Kontrak Leasing , Kontrak Financing ,  Kontrak  Sewa  Beli,  Kontrak Franchise , Kontrak License , dan lain-lain.
(dua) diantara Kontrak-kontrak Innominaat sebagaimana  disebutkan  di  atas  yang  kemudian menarik  untuk  dipaparkan  lebih  lanjut  adalah Kontrak Leasing dan  Kontrak Financing ,  yakni karena  masih  banyaknya  kekeliruan  berbagai pihak dalam memahami dan melaksanakan kedua kontrak tersebut. Tidak sedikit yang menggunakan atau  melakukan  pengikatan  dengan  Kontrak Financing ,  justru  menyebutnya  sebagai  Kontrak Leasing .
Baik Kontrak Leasing maupun Kontrak Financing pada  dasarnya  merupakan  kontrak  pembiayaan. Namun keduanya memiliki tujuan, karakteristik dan pengaturan  yangberbeda,  sehingga  pemahaman maupun  pelaksanaannya  tidak  dapat  disamakan, baik secara teoritis maupun praktek.
Asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  diatur  Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 3 Lihat Pasal 1319 KUH Perdata
Kehadiran Kontrak Leasing dan Kontrak Financing pada  dasarnya  adalah  dalam  rangka  menjawab kebutuhan  masyarakat  akan  dana,  yakni  untuk menunjang berbagai keperluan masyarakat itu sendiri, baik  keperluan  yang  bersifat  konsumtif  maupun kebutuhan  yang  lebih  besar  lainnya  dalam  lingkup bisnis.

## B.  Kontrak Leasing
Istilah leasing berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu lease yang  berarti  sewa  menyewa.  Istilah  lain  yang digunakan  untuk  menerjemahkan leasing maupun lease ke  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  sewa  guna usaha.
Definisi leasing antara  lain  disebutkan  sebagai berikut :
- Setiap  kegiatan  pembiayaan  perusahaan  dalam bentuk  penyediaan  barang-barang  modal untuk  digunakan  oleh  suatu  perusahaan  untuk suatu  jangka  waktu  tertentu,  berdasarkan pembayaran-pembayaran  secara  berkala  diser- tai  dengan  hak  pilih  (opsi)  dari  perusahaan tersebut  untuk  membeli  barang-barang  modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan  nilai  sisa  yang  telah disepakati bersama.
- Suatu  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha  dengan  hak  opsi  (finance  lease)  maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk  dipergunakan  oleh lessee selama  jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang  modal  baik  secara  Sewa  Guna  Usaha dengan  hak  opsi (Finance  Lease) maupun
Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan,  Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/ MK/ IV/ 2/ 1974, No. 32/ M/ SK/ 2/ 1974, No. 30/ Kpb/ I/ 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/ KMK.01/ 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
Admiral . Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing
Sewa  Guna  Usaha  tanpa  hak  opsi  (Operating Lease) untuk  digunakan  oleh  Penyewa  Guna Usaha (Lessee) selama  jangka  waktu  tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 6
Tujuan dari leasing adalah memperoleh hak untuk memakai benda milik orang lain, yang disebabkan oleh pertimbangan ekonomis, yakni memperoleh hak untuk memakai  suatu  benda  tanpa  sekaligus  memperoleh hak  milik  atas  benda  tersebut,  atau  memperoleh hak  untuk  memakai  suatu  benda  tersebut  sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut. 7
Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  Kontrak Leasing antara lain adalah : 8
(1)  Lessor , yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan  cara leasing kepada  pihak  yang membutuhkannya. Lessor bisa  saja  perusahaan yang  bersifat  multifinance,  atau  khusus  pada leasing saja.
(2)  Lessee ,  yakni  pihak  yang  memerlukan  barang modal,  barang  modal  mana  dibiayai  oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee.
(3)  Supplier,  yakni  pihak  yang  menyediakan  barang modal yang menjadi objek leasing , barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk keperluan lessee .
Objek leasing adalah barang-barang modal/ alat- alat  produksi  yang  harganya  sangat  mahal,  seperti antara lain : 9
(1)  Mobil.
(2)  Pesawat terbang.
(3)  Motor.
()  Bus.
(5)  Peralatan pengeboran.
(6)  Peralatan listrik.
6 Pasal  1  angka  (5)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan  sebagai regulasi  terkini  yang  mengatur  lembaga  pembiayaan  termasuk leasing dan financing 7 Salim HS, ... Op.Cit , Hal. 141
8 Lihat  Munir  Fuady, Hukum  tentang  Pembiayaan ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 7-8
9 Pierre Prevot sebagaimana dikutip Salim HS, ... Op.Cit , Hal.
148
(7)  Forklift dan truk.
(8)  Pembangkit tenaga listrik.
(9)  Peralatan telepon.
(10) Perkakas tenun/ tekstil.
(11) Peralatan bengkel.
(12) Peralatan kantor.
(13) Komputer.
(14) Mesin-mesin percetakan.
(15) Mesin-mesin untuk pertambangan.
(16) Peralatan rumah sakit.
(17) Peralatan untuk industri baja.
(18) Peralatan untuk industri perkayuan.
Bentuk leasing yang  paling  sering  digunakan antara  lain  adalah leasing dengan  hak  opsi  (finance lease) dan leasing tanpa  hak  opsi  (operating  lease). Kedua  bentuk leasing ini  memiliki  karakteristik masing-masing.
Finance Lease disebut juga dengan istilah Capital Lease , memiliki karakteristik sebagai berikut : 10
(a)  Jangka waktu berlaku leasing relatif panjang.
(b)  Besarnya harga sewa plus hak opsi harus menutupi harga  barang  plus  keuntungan  yang  diharapkan lessor.
(c)  Diberikan  hak  opsi  bagi lessee untuk  membeli barang diakhir masa leasing.
(d)  Finance Lease dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan.
(e)  Harga  sewa  yang  dibayar  per  bulan  oleh lessee dapat dengan jumlah yang tetap, maupun dengan cara  berubah-ubah  sesuai  dengan  suku  bunga pinjaman.
(f)  Biasanya lessee yang  menanggung  biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi.
(g)  Kontrak leasing dengan  bentuk Finance  Lease tidak dapat dibatalkan sepihak.
Meski  menggunakan  istilah finance  dalam penyebutan Finance  Lease ,  namun  Kontrak Finance Lease tidaklah  dapat  disamakan  dengan  Kontrak Finance pada  pembiayaan  konsumen.  Penyebutan finance dalam hal ini semata-mata untuk menegaskan berlaku tidaknya hak opsi bagi lessee untuk membeli
10 Munir Fuady, ... Op.Cit , Hal. 17

## Admiral . Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing
barang diakhir masa leasing .
Sementara  itu  Operating  Lease  disebut  juga dengan  istilah Service  Lease ,  memiliki  karakteristik sebagai berikut : 11
(a)  Jangka waktu berlaku leasing relatif singkat.
(b)  Besarnya  harga  sewa  lebih  kecil  daripada  harga barang  ditambah  keuntungan  yang  diharapkan lessor.
(c)  Tidak  diberikan  hak  opsi  bagi lessee untuk membeli barang diakhir masa leasing.
(d)  Biasanya  Operating  Lease  dikhususkan  untuk barang-barang  yang  mudah  terjual  setelah pemakaian.
(e)  Biasanya  Operating  Lease  diberikan  oleh  pabrik atau leveransir, karena memiliki keahlian tentang seluk  beluk  barang  yang  menjadi  objek leasing .
Sebab  dalam  Operating  Lease,  tanggung  jawab pemeliharaan merupakan tanggung jawab lessor termasuk kerusakan, pajak dan asuransi.
(f)  Biasanya  harga  sewa  setiap  bulannya  dibayar dengan jumlah yang tetap.
(g)  Kontrak leasing dengan bentuk Operating Lease dapat  dibatalkan  sepihak  oleh lessee ,  yakni dengan  mengembalikan  barang  yang  menjadi obyek leasing kepada lessor.
Kontrak Leasing sekurang-kurangnya  memuat hal-hal sebagai berikut : 12
(1)  Identitas para pihak dalam Kontrak Leasing , yakni lessor dan lessee.
()  Objek leasing ,  baik  berupa  benda  bergerak maupun benda tidak bergerak.
(3)  Jangka waktu berlakunya Kontrak Leasing.
()  Imbalan  jasa leasing dan  mekanisme  pem- bayaran.
(5)  Hak  opsi  (tidak  termasuk  untuk Operating Lease ).
(6)  Kewajiban perpajakan.
(7)  Penutupan asuransi.
(8)  Tanggung jawab atas objek leasing.
(9)  Akibat kejadian lalai.
11 Ibid , Hal. 16
12 Sunaryo, Hukum  Lembaga  Pembiayaan ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 61-63
(10) Akibat rusak atau hilangnya objek leasing.
Meskipun istilah leasing berasal dari lease yang artinya  sewa  menyewa,  namun  terdapat  perbedaan antara leasing sebagai  sewa  guna  usaha  dengan kontrak  sewa  menyewa  pada  umumnya,  perbedaan tersebut antara lain : 13
(1)  Leasing merupakan  suatu  metode  pembiayaan, sementara  Kontrak  Sewa  Menyewa  bukan merupakan suatu metode pembiayaan.
(2)  Lessor berstatus perusahaan dan menjadi pemilik barang  yang  disewagunausahakan,  sementara pada  Kontrak  Sewa  Menyewa  tidak  ada pembatasan status bagi lessor , dimana lessor bisa merupakan  pemilik  atau  bukan  pemilik  barang yang disewakan.
(3)  Objek leasing berupa  barang  modal  yang biasanya  berupa  alat-alat  produksi,  semantara objek  Kontrak  Sewa  Menyewa  adalah  segala jenis barang, baik berupa alat-alat produksi atau barang lain yang tidak habis pakai.
()  Resiko yang terjadi pada objek leasing seluruhnya dibebankan  pada lessee (terutama  pada Financing Lease ), sementara pada Kontrak Sewa Menyewa resiko pada objek sewa menyewa dan pemeliharaan ada pada lessor.
()  Imbalan  jasa  yang  diterima lessor pada  Kontrak Leasing berupa  pembayaran  secara  berkala terhadap  harga  perolehan  barang,  sementara imbalan jasa pada Kontrak Sewa menyewa yang diterima lessor adalah hanya berupa uang sewa semata.
(6)  Jangka  waktu  kontrak Leasing ditentukan (umumnya  berdasarkan  usia  pemakaian  barang modal),  sementara  jangka  waktu  Kontrak  Sewa Menyewa bisa terbatas dan tidak terbatas.
(7)  Kewajiban lessee pada  Kontrak Leasing untuk membayar  imbalan  jasa  tidak  berhenti  atau berkurang walaupun barang yang menjadi objek leasing musnah ataupun lessee belum menikmati kegunaan  barang  modal  tersebut,  sementara kewajiban lessee dalam Kontrak Sewa Menyewa hanya  ada  jika lessee dapat  menikmati  barang yang disewa.
13 Ibid , Hal.67-68
Kontrak Leasing juga  berbeda  dengan  Kontrak Sewa  Beli (Hire  Purchase) ,  perbedaan  paling  utama adalah  terletak  pada  status  kepemilikan  barang. Pada Kontrak Leasing , lessee menjadi pemilik barang modal  hanya  jika  hak  opsinya  digunakan  pada  akhir masa Kontrak Leasing , sementara pada Kontrak Sewa Beli (Hire Purchase) , lessee otomatis menjadi pemilik barang  setelah  angsuran  terakhir  dibayar  lunas (diakhir masa kontrak). 14
Sementara itu, perbedaan Kontrak Leasing dengan Kontrak Jual Beli adalah : 15
(1)  Pada  Kontrak Leasing terdapat  intermediasi keuangan,  yaitu lessor yang  berkedudukan sebagai intermediasi keuangan antara lessee dan supplier , sementara pada Kontrak Jual Beli tidak terdapat intermediasi.
()  Barang  modal  pada  Kontrak Leasing diperoleh lessee karena  dibiayai lessor ,  sementara  pada Kontrak Jual Beli, barang diperoleh dari penjual atas dana pembeli sendiri.
(3)  Yang  diserahkan  pada  Kontrak Leasing kepada lessee adalah hak pakai atas barang, sementara pada  Kontrak  Jual  Beli,  yang  diserahkan  kepada pembeli adalah hak milik atas barang.
(4)  Pada Kontrak Leasing , barang menjadi milik lessee setelah menggunakan hak opsi, sementara pada Kontrak Jual Beli, barang menjadi milik pembeli setelah dilakukan penyerahan.
Beberapa  kelebihan  Kontrak Leasing jika dibandingkan  dengan  metode  pembiayaan  lainnya adalah : 16
(1)  Leasing lebih  fleksibel  dalam  hal  dokumentasi, collateral ,  struktur  kontrak,  besaran  dan  jangka waktu  pembayaran  cicilan  oleh lessee ,  nilai residu, hak opsi dan lain-lain.
(2)  Biaya  yang  relatif  murah  yang  disebabkan  oleh sifatnya yang relatif sederhana.
(3)  Penghematan pajak.
(4)  Pengaturan yang tidak terlalu kompleks.
()  Kriteria  yang  longgar  bagi lessee dalam  melak- sanakan kontrak.
14 Ibid , Hal. 68 15 Ibid , Hal. 69 16 Munir Fuady, ... Op.Cit , Hal. 27-28
(6)  Kemudahan  bagi lessee dalam  memutuskan Kontrak Leasing.
(7)  Pembukuan yang lebih mudah.
Berkenaan  dengan  eksekusi  obyek leasing , yakni  jika lessee memiliki  kendala  dalam  memenuhi kewajibannya  kepada lessor ,  maka  Kontrak Leasing dinyatakan putus dan lessee berkewajiban membayar seluruh tunggakan plus bunga dan biaya-biaya. Pihak lessor juga dapat mengambil alih barang leasing untuk kemudian  mencari  penjualnya  sendiri  berdasarkan beberapa klausula atau dokumentasi Kontrak Leasing itu sendiri, surat kuasa menjual atau fidusia. 17
C.  Kontrak Financing
Istilah financing  pada  dasarnya  adalah  sama dengan istilah Consumer Finance , yang diterjemahkan ke  dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  pembiayaan konsumen. Hanya saja secara pragmatis, penggunaan istilah financing  atau  finance  jauh  lebih  populer digunakan  daripada  penggunaan  istilah Consumer Finance .
Definisi financing  atau  pembiayaan  konsumen adalah  kredit  yang  diberikan  kepada  konsumen- konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman- pinjaman  yang  digunakan  untuk  tujuan-tujuan produktif  atau  dagang.  Kredit  yang  demikian  itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa : maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. 18
Sementara  itu  menurut  Peraturan  Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan  bahwa  pembiayaan  konsumen  adalah kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang berdasarkan  kebutuhan  konsumen  dengan  pem- bayaran secara angsuran. 19
Unsur-unsur  yang  terkandung  dari  pengertian pembiayaan konsumen tersebut antara lain adalah : 0
17 Ibid , Hal. 52-53 18 A.  Abdurrahman  sebagaimana  dikutip  Munir  Fuady, Ibid , Hal. 162.
19 Lihat Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
0 Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati  sebagaimana dikutip Sunaryo, ... Op.Cit , Hal. 96-97
Admiral . Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing
(a)  Subyek  adalah  pihak-pihak  yang  terkait  dalam hubungan  hukum  pembiayaan  konsumen,  yaitu perusahaan  pembiayaan  konsumen  (kreditur), konsumen  (debitur)  dan  penyedia  barang (supplier).
(b)  Objek  adalah  barang  bergerak  keperluan konsumen  yang  akan  dipakai  untuk  keperluan hidup  atau  keperluan  rumah  tangga,  misalnya televisi,  kulkas,  mesin  cuci,  alat-alat  dapur, perabotan rumah tangga, kendaraan.
(c)  Perjanjian,  yaitu  perbuatan  persetujuan pembiayaan  yang  diadakan  antara  perusahaan pembiayaan  konsumen  dan  konsumen,  serta jual  beli  antara  pemasok  dan  konsumen  yang didukung dengan dokumen-dokumen.
(d)  Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan  konsumen  membiayai  harga pembelian  barang  yang  diperlukan  konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok, sementara konsumen membayar secara angsuran kepada  perusahaan  pembiayaan  konsumen, pemasok sendiri adalah pihak yang menyerahkan barang kepada konsumen.
(e)  Jaminan,  antara  lain  berupa  jaminan  utama
(trust) ,  jaminan  pokok  (fidusia)  dan  jaminan tambahan.
Sama  halnya  dengan  Kontrak Leasing ,  Kontrak Financing pun  memiliki  karakteristik,  yakni  antara lain: 21
(a)  Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
(b)  Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
(c)  Besarnya  pembiayaan  yang  diberikan  oleh perusahaan  pembiayaan  konsumen  kepada masing-masing konsumen relatif kecil.
(d)  Resiko  pembiayaan  relatif  lebih  aman  karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
(e)  Pembayaran  kembali  oleh  konsumen  kepada perusahaan  pembiayaan  konsumen  dilakukan secara berkala/ angsuran.
Tujuan dari financing antara lain disebabkan oleh terbatasnya  sumber  dana  yang  dimiliki  masyarakat
21 Ibid , Hal. 97
dalam  memenuhi  kebutuhannya,  selain  itu  juga disebabkan oleh sulit berkembangnya Koperasi Simpan Pinjam,  ditambah  lagi  tidak  adanya  pembiayaan yang  dilakukan  oleh  bank  serta  masih  mencekiknya pembiayaan oleh lintah darat.
Hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang terkait dalam Kontrak Financing antara lain meliputi hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan  konsumen,  hubungan  antara  perusahaan pembiayaan  konsumen  dengan  pemasok (supplier) dan  hubungan  antara  konsumen  dengan  pemasok (supplier) . 23
Syarat-syarat yang diperlukan dalam pembiayaan konsumen antara lain dibagi ke dalam persyaratan bagi konsumen  individu  dan  persyaratan  bagi  konsumen perusahaan, yakni sebagai berikut :
(1)  Konsumen Individu
a.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/ isteri calon konsumen).
c.  Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
d.  Pas foto.
e.  Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/ karyawan.
(2)  Konsumen Perusahaan
a.  Anggaran Dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya.
b.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dari yang  diberi  hak  untuk  menandatangani perjanjian.
c.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
d.  Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
e.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
f.  Bank Statement.
Mekanisme  transaksi  pembiayaan  konsumen meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :
(a)  Tahapan permohonan, tahapan ini dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan supplier / dealer penyedia  barang  kebutuhan  konsumen  yang
Ibid , Hal. 103-104 23 Ibid , Hal. 106-108 Ibid , Hal. 109 Budi  Rachmat  sebagaimana  dikutip  Sunaryo,  ... Ibid ,  Hal.
109-111
Admiral . Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing
biasanya telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen
(b)  Tahapan  pengecekan  dan  pemeriksaan  lapa- ngan,  tahapan  ini  dilakukan  oleh  perusahaan pembiayaan  konsumen,  yang  dilakukan  dengan tujuan :
1.  Untuk  memastikan  keberadaan  konsumen dan kebutuhan barang konsumen.
.  Mempelajari  keberadaan  barang  yang dibutuhkan  konsumen,  terutama  harga kredibilitas  pemasok/ supplier dan  layanan purna jual.
3.  Untuk  menghitung  secara  pasti  tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.
(c)  Tahapan  Pembuatan Customer  Profile,  yang memuat nama calon konsumen (termasuk suami/ isterinya), alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen dan lain-lain.
(d)  Tahapan  Pengajuan  Proposal  kepada  Komite, yang dilakukan oleh Marketing Departement.
(e)  Tahapan Keputusan Kredit Komite, sebagai dasar diterima atau ditolaknya pembiayaan konsumen.
(f)  Tahapan Pengikatan, dengan mempersiapkan :
1.  Perjanjian  pembiayaan  konsumen  beserta lampirannya.
.  Jaminan pribadi (jika ada).
3.  Jaminan perusahaan (jika ada).
(g)  Tahapan  Pemesanan  Barang  Kebutuhan Konsumen.
(h)  Tahapan Pembayaran kepada Supplier.
(i)  Tahapan Penagihan/ Monitoring Pembayaran.
(j)  Tahapan  Pengambilan  Surat  Jaminan,  yang  di- lakukan  setelah  konsumen  melunasi  seluruh kewajibannya.

## D.  Simpulan
Berdasarkan  paparan  di  atas,  diketahui  dengan jelas bahwa terdapat perbedaantujuan, karakteristik
dan pengaturan yang signifikan antara Kontrak Leasing dan Kontrak Financing . Meski kedua kontrak tersebut pada  dasarnya  adalah  sama-sama  merupakan kontrak pembiayaan, namun Kontrak Leasing dengan karakteristiknya yang khas sebagai kontrak sewa guna usaha,  dalam  hal  ini  tentu  tidak  dapat  disamakan dengan  Kontrak Financing ,  yang  sama  sekali  tidak bertujuan sebagai sewa guna usaha.
Dengan  jelasnya  perbedaan  antara  tujuan, karakteristik  dan  pengaturan  dari  Kontrak Leasing dan Kontrak Financing , maka diharapkan tidak terjadi lagi kekeliruan dari berbagai pihak dalam memahami dan melaksanakan hubungan hukum dengan Kontrak Leasing maupun Kontrak Financing .

## E.  Daftar Kepustakaan
Munir  Fuady, Hukum  tentang  Pembiayaan ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Rahdiansyah  R ,  Aspek  Hukum  Perjanjian  Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik  Negara  Kepada  Usaha  Mikro  Kecil , UIR  Law  Rev  [Internet].  2018;02(01):310–6. Tersedia  pada:  http://journal.uir.ac.id/index. php/uirlawreview/article/view/1434
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta
Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan,  Menteri Perindustrian  dan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  No.  KEP-122/  MK/  IV/  2/ 1974, No. 32/ M/ SK/ 2/ 1974, No. 30/ Kpb/ I/ 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
1169/  KMK.01/  1991  tentang  Kegiatan  Sewa Guna Usaha (Leasing)
Admiral . Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing