## HAK ULAYAT SUKU PAGU DAN PENGAKUAN HUKUM PEMERINTAH (STUDI DI KECAMATAN KAO HALMAHERA UTARA)
Nolfan Hibata*, Reli Jevon Laike**
Program Studi Hukum Universitas Hein Namotemo Jalan Kompleks Pemerintahan Hakupaten Halmahera Utara, Tobelo, 97762

## Abstract
The implementation of the recognition of indigenous legal rights always raises issues such as the civility of ulayat rights and the implementation of recognition by the state. This is as well as the rights of the Pagu tribe. The purpose of this research is to examine the existence of the rights of the ulayat tribe and the problem has not been recognized by the government. This study uses normative research with its main focus on the right of ulayat from the legal aspects and recognition of local governments to be analyzed based on the results of the study of primary legal materials to come to a conclusion. The results of the study found that the existence or existence of pagu ulayat rights still exists, but leaves some problems among them until this saaat the government has not recognized its customary territory which has an impact on the neglect of the rights contained in it. Second, the rights of the Pagu tribe have not been recognized by the local government on the other side of the pagu institution has been recognized, this then leaves a complicated and prolonged problem, where the Pagu tribe does not get protection and legal certainty, thus ignoring the rights to use, seek and collect the results that exist within its customary territory. It should be recognized by the institution of the Pagu tribe by itself has been covered by the rights of ulayat in it.
Keywords :  Confession; Ulayat; Pagu tribe.

## Intisari
Pelaksanaan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat selalu menimbulkan permasalahan diantaranya keberdaan hak ulayat dan pelaksanaan pengakuan oleh negara. Hal tersebut sebagaimana halnya hak ulayat Suku Pagu. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengkaji keberadaan hak ulayat suku pagu dan permasalahan belum diakui pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan fokus utamanya terkait hak ulayat dari aspek hukum dan pengakuan pemerintah daerah untuk dianalisis berdasarkan hasil kajian bahan hukum primer untuk mendapat suatu kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan pertama, keberadaan atau eksistensi hak ulayat Suku Pagu  kenyataannya masih ada, namun menyisakan beberapa persoalan diantaranya hingga saaat ini pemerintah belum mengakui wilayah adatnya yang berimbas pada terabaikannya hak-hak yang terdapat di dalamnya. Kedua, hak ulayat Suku Pagu belum diakui pemerintah daerah di sisi lain kelembagaan Suku Pagu telah diakui, hal ini kemudian menyisakan persoalan rumit dan berkepanjangan, di mana Suku Pagu tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, sehingga terabaikannya hak-hak untuk menggunakan, mengusahakan dan memungut hasil yang ada di dalam
** Alamat korespondensi: Rely.laike@gmail.com
* Alamat korespondensi: hinolfan@gmail.com
wilayah adatnya. Harusnya dengan diakuinya kelembagaan Suku Pagu dengan sendirinya telah tercakup hak ulayat di dalamnya.
Kata kunci : Pengakuan; Ulayat; Suku Pagu.

## A. Latar Belakang Masalah
Secara hukum hubungan manusia (subyek) Indonesia dengan tanah (obyek) telah tersurat dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaraia (selanjutnya disingkat UUPA), di mana UUPA tersebut merupakan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI Tahun 1945). UUPA tersebut merupakan dasar pengaturan hukum tanah, yang berlandaskan hukum adat. Hukum adat sebagai sumber hukum tanah nasional ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA yang intinya menegaskan bahwa hukum agraria Indonesia berdasarkan hukum adat. Hukum adat merupakan sumber hukum tanah nasional, hal berarti pula bahwa hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang tidak dikuasai oleh negara, sesungguhnya merupakan tanah masyarakat hukum adat yang disebut dengan tanah ulayat. Hak ulayat masyarakat hukum adat mengedepankan kesetaraan, keadilan karena menganut prinsip bukan milik pribadi yang dikedepankan tetapi kepentingan bersama atau komunal.
Selanjutnya kalaupun ditelaah secara seksama keberadaan hak ulayat yang ditandai dengan adanya masyarakat hukum adat, telah terlebih dahulu ada sebelum negara Indonesia diproklamasikan dan secara nyata
mendapat pengakuan tertinggi oleh negara. Pengakuan secara tersebut tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2), poinnya menegaskan bahwa negara menghormati, dan mengakui kelompok-kelompok masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Hakikatnya secara yuridis khususnya dalam konstitusi dasar Indonesia, yakni UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA telah menetapkan bahwa sumber hukum tanah nasional secara formal adalah hukum adat, namun dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan apa yang dimaksudkan UUPA. Hal tersebut terlihat dengan adanya permasalahan yang terjadi di mana hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mendapat perlindungan dan p engakuan akan kepastian keberadaannya. Hak ulayat masyarakat hukum adat dimanfaatkan oleh orang- orang yang mempunyai akses kekuasaan dan akses ekonomi, imbasnya anggota masyarakat hukum adat tidak mendapat jaminan hidup yang sejahtera.
Pada tanah ulayat, umumnya diolah, dimanfaatkan sendiri oleh anggota, kaum, atau suku, atau anak negeri yang menguasai tanah ulayat tersebut. 1
1 Zulheri Rajo Intan, “Pengekploitasian Tanah Ulayat Bebasis Sistem Ekonomi Kemasyarakatan yang Berkeadilan Sosial dan Berkesinambungan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 2, 2016, hlm. 13.
Kenyataannya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat jauh dari yang seharusnya. Permasalahan mendasar adalah esensi hak-hak masyarakat hukum adat khususnya hak ulayat, tidak mendapat akses yang leluasa hal tersebut ditandai dengan adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah tentang pemberlakuan syarat dan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat (termasuk hak ulayat). Pemberlakuan suatu hukum nasional perlu mengindahkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat hukum adat khususnya mengenai pengakuan hak ulayat. Bagi masyarakat hukum adat hubungan dengan hak ulayat tidak hanya sekedar hubungan ekonomi, sosial, dan budaya, namun memiliki hubungan magis religius sebagai salah satu nilai dan corak masyakat hukum adat. 2 Secara hukum UUPA 3 pada Pasal 3 menetapkan bahwa untuk diakuinya hak ulayat, yakni, 1) kenyataannya masih ada; 2) sesuai dengan kepentingan nasional; 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pengakuan suatu komunitas masyarakat hukum adat, tidak akan sempurna dan lengkap jika tidak diikuti dengan hak ulayat yang melekat di dalamnya yang bersumber pada wilayah adatnya. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada Suku Pagu yang berdiam di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara. Secara faktual dari aspek
2 Hilman Hadikusuma, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , (Edisi Revisi), Bandung, PT Mandar Maju, hlm. 7.
3 Subekti, et all, 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria , PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 207.
kelembagaan atau struktur Suku Pagu telah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan keputusan kepala daerah pada tahun 2015. Namun keberadaan hak ulayatnya belum diakui, disatu sisi kelembagaannya telah diakui eksistensinya. Sehingga mempunyai implikasi langsung terhadap hak ulayat Suku Pagu. Dimana dalam wilayah adatnya telah ditetapkan wilayah pertambangan untuk dikelola melalui kontrak karya pertambangan oleh salah satu perusahan pertambangan PT Nusa Halmahera Mineral (PT. NHM). Pengelolaan pertambangan tersebut berimplikasi terhadap masyarakat adat Suku Pagu yang tidak lagi sebebasnya mengelola tanah ulayatnya untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Akibatnya hingga saat ini masyarakat adat Suku Pagu berupaya untuk mendapatkan hak ulayatnya. Perlu ditegaskan bahwa masyarakat hukum dan hak ulayat atas tanah yang secara faktual keberadaannya masih ada dan terpelihara adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus diakui, dilindungi, dan dihormati oleh negara dan seluruh masyarakat. Oleh karenanya dengan hanya diakuinya kelembangaan masyarakat Suku Pagu dan tidak diakuinya hak ulayatnya mempunyai konsekuensi hukum yang menimbulkan permasalahan. Disatu sisi keberadaan hak ulayat Suku Pagu telah ada sebelum Indonesia merdeka juga bersamaan dengan adanya Suku Pagu tersebut.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah, pertama
apakah keberadaan hak ulayat Suku Pagu masih memenuhi syarat normatif; kedua mengapa keberadaan hak ulayat suku pagu belum diakui Pemerintah. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai adalah pertama, mengetahui dan mengkaji keberadaan suku pagu sebagaimana syarat normatif yang berlaku, kedua menganalisis mengapa hingga saat ini pemerintah daerah belum mengakui keberadaan hak ulayat suku pagu.

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan titik fokusnya terkait hak ulayat Suku Pagu dari aspek hukum yang belum diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Studi pustaka dalam hal ini terkait dengan doktrin, pendapat para ahli dan peraturan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat dan standar normatif pengakuan oleh negara terhadap Suku Pagu. Studi pustaka untuk memahami pandangan dan doktrin hukum dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. 4
Cara memperoleh data yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan menjadi dasar untuk analisis, wawancara dilakukan hanya sebagai data tambahan. Selanjutnya teknik menganalisis data atas hasil studi pustaka yaitu bahan hukum primer
4 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum , PT. Kencana, Jakarta, hlm 6.
seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, buku, artikel, dan kamus, yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Data hasil studi dijadikan bahan hukum untuk dikelorasikan dan dianalisis untuk mendapat suatu kesimpulan yang tepat dan dapat memperoleh suatu jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan terkait obyek yang diteliti.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Keberadaan Hak Ulayat Suku Pagu Dari Aspek Hukum
Keberadaan masyarakat hukum adat akhir-akhir ini selalu menjadi persoalan yang tidak pernah habis diperbincangkan. Bahkan dari sisi regulasi menjadi topik hangat ketika mendengar pembahasan regulasi terkait masyarakat hukum adat yang tengah dibahas oleh pemerintah namun esensi belum diketahui jelas arah dan tujuan proses legislasinya kemana. Melalui organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama masyarakat hukum adat tidak pernah lelah berjuang menyuarakan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Tidak kalah perjuangan selalu berakhir dengan konflik baik konflik horisontal maupun konflik vertikal yang berakibat pada korban sosial, budaya, dan korban jiwa. Melalui penulisan artikel ini menaruh perhatian untuk mengkaji keberadaan hak ulayat Suku Isam/Pagu. Namun untuk mengatar pembahasan pada sub bab ini perlu kiranya diuraikan
makna dan arti masyarakat hukum adat dari beberapa pendapat para ahli terdahulu sehingga menjadi jelas dan terang dalam memaknai masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang terkadung di dalamnya (termasuk hak ulayat).
Masyarakat hukum adat menurut Hazair in mer up a kan kes atuan- kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, berdasarkan hak bersama atas tanah dan air. Hal tersebut juga dipertegas oleh AMAN b a hwa masyara kat hu kum adat merupakan sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya bagi warganya yang hidup bersama. 5 Konsep masyarakat adat diartikan sebagai pengertian universal yang menyebutkan masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. 6 Sedangkan konsep masyarakat hukum adat merupakan pengertian hukum yang langsung menunjukan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah dan lingkungan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin, dan memiliki aturan hukum dan pemerintahan. 7
Masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki otoritas dan tertib hukum dengan kuasa untuk memaksa, para
5 Ibid , hlm 87.
6 Limei Pasaribu, 2011, Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir , Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, hlm. 87.
7 Rancangan Undang-Undang Pertanahan Tahun 2016, hlm. 78.
anggotanya memiliki ikatan batin yang memungkinkan mereka memiliki identitas bersama, serta memiliki harta kekayaan. Tidak bisa disangkal perspektif hukum cukup berpengaruh pada pemaknaan tersebut yang dibuktikan dengan dua hal berikut, yakni 1) otoritas atau tertib hukum dipahami sebagai kemampuan untuk menyelenggarakan suatu tertib hukum, yang independen dari dan berbeda dengan tertib-tertib hukum lainnya; 2) hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya dipahami sebagai bukti bahwa masyarakat hukum adat memiliki personalitas hukum. 8
Berdasarkan hal tersebut maka sebuah pandangan yang menyatakan sebuah entitas masyarakat hukum adat dengan mengabaikan hak-hak lain yang melekat padanya akan kehilangan makna, sebaliknya jika memahami masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang melekat padanya memiliki makna yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat hukum adat tersebut. Dalam perkembangan sekarang ini, penegasan pemerintah untuk memahami dan menetapkan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, telah ditetapkan syarat-syarat normatif melalui regulasi yang ada termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat, hal ini berakibat pada benturan norma-norma negara yang bertentangan dengan norma adat. 9 Di sisi lain ada berbagai persoalan tentang keberadaan hak ulayat suatu masyarakat
8 Jimly Asshiddiqie, 2012, “Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat”, Desain Hukum, Vol. 12, No. 5, 2012, hlm. 39.
9 Ramiy Bulan, et all , 2012, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat adat di Asia Tenggara , PT. Epistema Institute, Jakarta, hlm 1.
hukum adat yang membutuhkan perlindungan dan belum diakui pemerintah. Sehingga menjadi jelas dan terang bagaimana memahami makna dari hak ulayat masyarakat hukum adat, berikut beberapa pendapat ahli yang dapat menjadi rujukan dalam tulisan ini.
Ha k u l ayat ad a l a h ha k d ar i pesekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar yang berada dalam wilayahnya, guna kepentingan masyarakat hukum adat. Maka yang menjadi obyek hak ulayat ialah 1) Tanah; 2) air, 3) Tumbuh-tumbuhan, 4) binatang-binatang liar. 10 Selanjutnya yang dimaksud hah-hak masyarakat hukum adat tersebut adalah hutan, padang dan penggembalaan ternak, belukar beas ladang, tanah-tanah pertanian, perairan darat maupun laut, penambangan trdasional dan penangkapan ikan disungai dan laut. Untuk menetukan apa yang disebut hak ulayat, masyarakat hukum adat harus memenuhi lima (5) kriteria untuk menetukan hak ulayat masih berlangsung adalah sebagai berikut 11 : 1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri tertentu sebagai subyek hak; 2) Adanya wilayah dengan batas- batas tertentu sebagai lingkungan hidup dan tempat mencari nafkah masyarakat hukum adat; 3) Hubungan keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum
10 Bambang Eko Supriyadi, 2014, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara , PT Radjagrafindo Persada, Jakarta, hlm 29.
11 Bisariyadi, et all , 2015, Kebijakan Hukum Pemisahan Hutan Adat Dari Hutan Negara Pasca Putusan Mahkama Konstitusi , Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 26.
adat dengan wilayahnya; dan 4) Adanya kewenangan mengatur secara bersama- sama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman, serta binatang-binatang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakatnya.
Selanjutnya keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada harus memenuhi unsur. Unsur-unsur tersebut terdapat dalam Undang-Undang Kehutanan terdapat pada Pasal 67 ayat (1) yang menegaskan bahwa 12 :
1)  Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;
2)  Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
3)  Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4)  Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
5)  Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penegasan selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) menetapkan standar normatif untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yakni melalui penetapan yang termuat dalam Peraturan Daerah. Dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan masyarakat hukum adat (termasuk hak ulayat) mengalami persoalan yang sangat kompleks. Berdasarkan syarat-syarat normatif tersebut di atas,
12 Yance Arisona, 2014, Konstitualisme Agraria , PT STPN Pres, Yogyakarta, hlm 223.
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Gubernur dan Bupati atau Walikota diberi kewenangan untuk melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (termasuk hak ulayatnya).
Pertanyaannya adalah apakah suku pagu/isam memenuhi unsur-unsur dan kriteria tersebut di atas? Untuk menjawab unsur-unsur tersebut, berikut diuraikan hasil wawancara dengan Kepala Suku atau Sangaji Suku Pagu secara berurutan. 13

## a.  M a s y a r a k a t   D a l a m   B e n t u k Paguyuban
Saat ini Suku Pagu hidup secara berkelompok dalam suatu kesatuan besar yang beranggotakan beberapa marga. Suku Pagu terbagi ke dalam hoana atau kampung-kampung/desa. Suku Pagu merupakan bagian dari sembilan Hoana (Hoana jika diartikan adalah suku atau kampung,) tersebar di Halmahera Utara yang hidup pertama kali di Talaga Lina ratusan tahun yang lalu. Suku Pagu kemudian berpindah ke wilayah bagian selatan Halmahera Utara tepatnya di Kao. Hoana Pagu sendiri kini tersebar pada 13 desa yang sebagian berada di pedalaman dan sebagian berhadapan langsung dengan teluk Kao.
b.  Kelembagaan dan Perangkat Adat
Kepemimpinan Suku Pagu yang tertinggi adalah Sangaji . Dalam
pandangan masyarakat Suku Pagu Sangaji harus berasal dari garis keturunan keluarga Sangaji sebelumnya. Mekanisme pemilihan Sangaji dilakukan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat Suku Pagu. Berikut ini penulis uraikan struktur kepemimpinan Suku Pagu, yakni:
1) Sangaji adalah p emimpin tertinggi Suku Pagu. Sangaji artinya penguasa wilayah. Sangaji berada di bawah seorang Jiko Makolano yang menguasai Teluk Kao di mana beberapa wilayah adat dari beragam suku berada. Jiko Makolano berarti penguasa Teluk. Jiko Makolano kedudukannya setingkat Bupati, sementara Sangaji setingkat dengan Camat.
2) Nyira adalah kepemimpinan di bawah Sangaji yang membawahi kelompok-kelompok Suku Pagu dalam suatu daerah. Kedudukan Nyira setingkat kepala Desa atau pemimpin Kampung.
3) Letatau adalah Kepala Adat. Bertugas untuk memutuskan perkara dalam suatu peradilan adat.
4) Baru-baru bertugas menjaga keamanan wilayah. Biasanya Baru-baru ini dijabat oleh pemuda dan pemudi Suku Pagu.
5) Mirino bertugas menyampaikan berita atau pesan dari kelompok- kelompok atau ke kampung- kampung.
6) Langasa bertugas mengatur acara dan atau menyampaikan informasi jika ada suatu acara atau uparacara adat. Juga berfungsi sebagai protokoler Sangaji. Sebelum Sangaji tiba seorang Langasa harus memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar
c.  Wilayah Adat
Sebagaimana masyarakat adat yang ada di nusantara ini memiliki wilayah adat masing-masing, begitu pulah Suku Pagu. Berikut letak wilayah adat Suku Pagu, yakni:
1)  Sebelah selatan berbatasan dengan Suku Tobaru dan Suku Wayoli.
2)  Sebelah barat berbatasan dengan Suku Sahu.
3)  Sebelah utara berbatasan dengan Suku Modole dan Suku Boeng.
4)  Sebelah timur berbatasan dengan laut Teluk Kao.
Selain dari itu persebaran Suku Pagu saat ini berada dalam 13 Desa di Kecamatan Kao. Untuk memperkuat klaim sebagai masyarakat adat, Suku Pagu telah melakukan pemetaan wilayah adat (hak ulayat) pada tanggal 2 November 2011. Pemetaan ini dilakukan secara partisipatif oleh seluruh masyarakat Adat Suku Pagu. Luas wilayah adat (hak ulayat) sebesar 58.105,88 hektar, dimulai dari Lame sampai Rerecinga sebagaimana batas tersebut berdasarkan penetapan leluhur Suku Pagu masa itu. Batas-batas wilayah adat (hak ulayat) Suku Pagu selalu ditandai dengan batas
alam, seperti gunung, sungai, batu dan pohon pinang.
Sistem kepemilikan tanah adat dibagi berdasarkan marga-marga yang ada berdasarkan wilayah/daerah yang didiami masing-masing marga. Marga- marga yang berada dalam Suku Pagu serta wilayah adat yang dikuasai, yakni:
1)  Daerah Sosobok sampai Bobotako d i k u a s a i   m a r g a   M o m o u , Loinyanyi, Golowok dan Moleun;
2)  Daerah Kowel dikuasai oleh Marga Lopa, Kartas, dan Paluga;
3)  Daerah Baidal dikuasai Marga Gagapupu;
4)  Daerah Wange Otak sampai daerah Nanaling dikuasa Marga Parenua, Juangan, dan Tataliki;
5)  Daerah Malifut dikuasai Marga Kapita, Gereci, Darama, Tengo, dan Efi-Efi;
6)  Daerah Sosol dikuasai Marga Ruku, Tjionge, dan Mamata;
7)  Daerah Ngalo-ngalo sampai dearah Tomaburi dikuasai oleh Marga Baitji dan Takulasa;
8)  Daerah Tomabarau sampai Balisosang dikuasai Marga Balawai, Pareta, Malo, Piga, dan Koyoba;

## d.  Perangkat Hukum Dan Peradilan Adat
Sistem perangkat hukum Suku Pagu dalam mengatur sumber daya alam, Suku Pagu menggunakan sistem Bubugo . Bubugo adalah sebuah larangan memasuki atau mengambil sumber daya alam di dalam wilayah adat Suku Pagu.
Kepercayaan Suku Pagu bahwa dengan memberi tanda bubugo , berarti hutan atau kebun dijaga oleh roh halus. Jika sudah diberi tanda bubugo dan ada orang asing atau orang luar yang melanggarnya, dipercaya orang tersebut akan terkena suatu penyakit kusta atau lepra. Bubugo ini biasanya diberi tanda pada setiap kebun-kebun, rumah-rumah padi, pohon kelapa, buah-buahan. Bubugo sendiri dibuat dari kunyit, air, jahe, tempurung kelapa, daun kayu. Untuk tanah Suku Pagu memberi tanda dengan kayu yang bentuknya silang. Tanda silang ini adalah tanda larangan untuk orang luar yang merusak atau masuk tanpa ijin maka dapat dibunuh oleh Suku Pagu, karena dianggap mencuri.
Selain itu perangkat hukum adat Suku Pagu diberlakukan dalam perkara lainnya misalnya, perkelahian, pencurian dan lain-lain, diselesaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak di hadapan Soana atau kepala kampung. Sanksi diberikan bagi yang bersalah berupa denda berdasarkan marga yang berselisih. Denda biasanya dihitung berdasarkan banyaknya bulu ayam. Satu bulu ayam diberi harga dengan satu barang dengan perabot rumah tangga misalnya piring. Jika perabot rumah tangga tidak cukup untuk membayar denda, maka kebun dugunakan sebagai ganti penebusan denda tersebut.
e.  Penguasaan Hutan Adat
Penguasaan hutan adat atau wilayah adat sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa penguasaan wilayah adat berdasarkan marga. Berikut sistem
penguasaan wilayah adat berdasarkan marga, yakni:
1)  Daerah Sosobok sampai Bobotako d i k u a s a i   m a r g a   M o m o u , Loinyanyi, Golowok dan Moleun.
2)  Daerah Kowel dikuasai oleh Marga Lopa, Kartas, dan Paluga.
3)  Daerah Baidal dikuasai Marga Gagapupu.
4)  Daerah Wange Otak sampai daerah Nanaling dikuasa Marga Parenua, Juangan, dan Tataliki.
5)  Daerah Malifut dikuasai Marga Kapita, Gereci, Darama, Tengo, dan Efi-Efi.
6)  Daera Sosol dikuasai Marga Ruku, Tjionge, dan Mamata.
7)  Daerah Ngalo-ngalo smpai dearah Tomaburi dikuasai oleh Marga Baitji dan Takulasa
8)  Daerah Tomabarau sampai Balisosang dikuasai Marga Balawai, Pareta, Malo, Piga, dan Koyoba.
Jelaslah bahwa berdasarkan unsur- unsur tersebut di atas memenuhi subyek dan obyek sebuah masyarakat hukum adat. Subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang dapat bersifat geneologis atau teritorial. Hal ini penting untuk mempertegas pemangku kepentingan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum, bertujuan untuk memastikan masyarakat adat sebagai pemegang hak yang dilindungi oleh hukum. 14 Dominikus Rato, menegaskan 14 Pareke JT, et all , “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 220.
bahwa hukum tidak mungkin hidup tanpa masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu manus i a ,   d an   manus i a   s eb ag ai pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain manusia adalah subyek hukum, oleh karenanya hukum hadir untuk mendukung kehidupan entitas tersebut. 15
O b y e k   h a k   u l a y a t   a d a l a h wilayah berupa lingkungan hidup tempat masyarakat hukum adat itu mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari. Dengan demikian terdapat hubungan, keterkaitan dan ketergantungan menyangkut hukum adat dengan wilayahnya dan pemanfaatan hasil dari tanah, perairan, tanaman dan binatang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersial. Umumnya tanah ulayat digunakan untuk lahan persawahan, perkebunan, atau kegiatan pertanian lainnya secara terus menerus dan turun temurun. 16

## 2.  Pengakuan Hak Ulayat Suku Pagu
Pengakuan dalam konteks hukum pertanahan dikenal juga dengan pengakuan konstitutif dan pengakuan deklaratif. Ada perbedaan kedua istilah
15 Dominikus Rato, 2011. Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia) , PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm 87.
16 Zulheri Rajo Intan, 2016, “Pengekploitasian Tanah Ulayat Berbasis Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Sosial Dan Berkesinambungan”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 46, No. 2, 2016, hlm. 91.
pengakuan tersebut, pertama pengakuan secara konstitutif ini terlihat pada penetapan hak, yakni pemberian hak atas tanah kepada subyek hukum, yang tanah tersebut dahulunya merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Lain hal dengan pengakuan secara deklaratif. Hal ini tertuang dalam penegasan hak dalam hal ini pendaftaran tanah yang dahulunya telah ada hak-hak tertentu. Hak-hak terdahulu yang dimaksudkan baik diperoleh berdasarkan hukum barat atau berdasarkan hukum adat. 17
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi yang bersifat publik. Secara yuridis kewenangan negara tidak hanya sebatas pemberian hak menguasai akan tetapi esensi dari hak menguasai negara adalah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 18b dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi yang dilindungi sehingga masyarakat hukum adat dengan sendirinya memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah adatnya yang merupakan satu-kesatuan dengan kelembagaan masyarakat hukum adat. 18 Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI
17 Urip Santoso, 2014 , Hukum Agraria Kajian Komprehensif , PT Kencana, Jakarta, hlm 67.
18 Sarifudin Salam,”Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”, Jurnal Novelty , Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 22.
Tahun 1945, tidak hanya sebatas hak ulayat, hak atas tanah, atau pengelolaan sumber daya alam, melainkan lebih luas yaitu mencakup perlindungan hak sebagai warga negara. 19
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 67 ayat (1) menegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur: a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati; e) mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) menetapkan standar normatif untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yakni melalui penetapan yang termuat dalam peraturan daerah. Kenyataannya pelaksanaan pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat (termasuk hak ulayat) mengalami persoalan yang sangkat kompleks. Hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan melalui mekanisme yang rumit serta akan terjadi konflik kepentingan yang tidak dipungkiri akan berpengaruh pada kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah, yang berakibat pada terabaikannya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. 20
19 Amrina Rosyada, et all , “Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum ,Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 112.
20 Arman, Muhammad, Legislasi Daerah
Adanya bentuk regulasi seperti ini menunjukan pemenjaraan terhadap berbagai kebiasaan dan nilai-nilai (hak ulayat) masyarakat hukum adat di dalam pembangunan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari ruang yang diberikan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya dalam hukum nasional menjadi neraca yang pincang. Implikasinya, regulasi hukum negara mempersempit ruang untuk pengakuan dan penghormatan atas hak- hak dan kepentingan masyarakat hukum adat. 21
P r o b l e m ny a   a d a l a h   d e n g a n berkembangnya negara dari yang bersifat kearifan lokal menuju perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi juga dalam hal pemberlakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Di mana negara secara tegas menempatkan kekuasaan domain dalam penetapan pengakuan hak ulayat. Kekuasaan negara ini jika tidak diimbangi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak ulayat yang ada pada masyarakat hukum adat, akan menjadi abrasi oleh adanya pelaksanaan hukum negara yang mengabaikan hak-hak (hak ulayat) miliki masyarakat hukum adat. Di sisi lain sistem hukum negara terlihat jelas mengatur tanah dan kekayaan alam,
Masyarakat  Adat  Pasca  Putusan  MK.  35/ PUU-X/2012 , Makalah pada pertemuan Simposium Masyarakat adat II Gerajan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 2 Tahun Putusan MK No. 35/ PUU-X/2012, Universitas Pancasila, 2016, hlm 87.
21 Sahrina Safiuddin, ” Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 30, No. 1, Februari 2018, hlm. 69.
sementara itu hal yang sama juga telah diatur oleh hukum adat. 22 Pengabaian keberadaan hak masyarakat hukum adat, eksistensi, teritorial, hak-hak dan tradisinya dalam pengelolaan tanah, secara sepihak lembaga pemerintahan dan budaya diganti atas nama mordenisasi dan pembangunan melalui kebijakan yang pelaksanaannya memunculkan ketidak pastian hukum. 23
Imbasnya pelaksanaan pengakuan hukum masyarakat adat menuai banyak persoalan, begitu juga masyarakat adat Suku Pagu. Untuk mempertegas klaim sebagai masyarakat adat, Suku Pagu telah berjuang selama ini. Pada tahun 2012 Suku Pagu telah melakukan pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat ini dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat adat Suku Pagu. Luas wilayah adat Suku Pagu 58..105,88 hektar, mulai dari Lame (bagian selatan) sampai dengan Racinga (bagian utara) sebagaimana perbatasan yang ditetapkan oleh para leluhur pada masa itu. 24 Dari segi kelembagaan Masyarakat Adat Suku Pagu telah diakui Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 189/133/HU/2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Hibualamo Sebagai Kesatuan Masyarakat
22 Myrne Tehubijulu, 2010, Hukum Agraria Dan Masyarakat Indoneseia , PT HuMa, Jakarta, hlm 15.
23 Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, Hak Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya DiKawasan Hutan , PT Komnas HAM, Jakarta, hlm 28.
24 Minadi Kilkoda, 2015, Berjuang Merebut Kembali Tanah Adat Suku Pagu , Workin Paper Sajogo Institute No. 6, Bogor, hlm. 13.
Hukum Adat Kabupaten Halmahera Utara. Dalam diktum kesatu menyatakan bahwa Masyarakat Adat Hibualamo telah memenuhi kriteria untuk dikukuhkan sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam diktum kedua menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Hibualamo meliputi wilayah adat yaitu: Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Towiliko, Hoana Boeng, Hoana Lina, Hoana Huboto, Hoana Mumulati, Hoana Gura, Hoana Morodina, Hoana Morodai dan Hoana Loloda. Hasil wawancara dengan Kepala Suku Pagu Afrida Ngato menuturkan bahwa hingga saat ini wilayah adat Suku Pagu belum diakui pemerintah sementara lembaga adat sudah diakui, padahal Suku Pagu sudah memenuhi kriteria undang-undang. Perjuangan selama ini masih terus dilakukan karena ini tanah adat suku Pagu/Isam sebelum Indonesia merdeka suku Pagu/ Isam telah menduduki dan mengelola sampai saat ini. Satu hal yang dibutuh yaitu kepastian dari pemerintah. Masih dalam hal yang sama bahwa suku Pagu/ Isam merasa lemah dan tidak mampu mempertahankan tanah adat karena bertabrakan dengan aturan hukum yang mana pengakuan itu datangnya dari pemerintah secara tertulis normatif. Hal ini sangat merugikan, kenyataannya sampai saat ini hak ulayat suku pagu belum diakui, sementara masyarakat hukum adat Pagu mempunyai mata pencaharian sehari-hari adalah berkebun di dalam wilayah yang sementara ini hampir
60% tanah adat dikuasai perusahan pertambangan. 25 Hal tersebut juga disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (AMAN Malut) tahun 2019 telah mengajukan delapan belas (18) hutan adat ke pemerintah daerah termasuk di dalamnya Suku Pagu. Namun hingga saat ini tak satupun terealisasi. Menurut Ketua AMAN Malut Munadi Kilkoda, harusnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU/-X/2012 lebih mempercepat dan mempertegas pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini terabaikan. 26 Putusan Mahkamah Konstitusi ini mendudukan masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak atas hutan adat, sekaligus pengakuan normatif atas hutan adat yang dimiliki masyarakat hukum adat. Dalam perspektif hak asasi manusia, putusan Mahkamah Konstitusi ini disebut sebagai tindakan pemulihan atas pemenuhan dan perlindungan terhadap hak subyek hak asasi manusia, yang dapat memberi harapan dimasa yang akan datang. 27
Sebagaimana penjelasan di muka bahwa masyarakat hukum adat dikatakan mempunyai makna jika memahaminya tidak hanya sekedar komunitasnya tetapi segala sesuatu yang terdapat di dalamnya yang merupakan satu kesatuan
25 Hasil wawancara dengan Kepala Suku Pagu, Tanggal 14 Juni 2020.
26 Mahmud Ichi, “Enam Tahun Putusan Soal Hutan Adat ”, https://www.mongabay. co.id/2019/05/30/, diakses tanggal 11 Agusutus 2020.
27 Rachmad Safaat, et all , 2017, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Sumber Daya Alam , PT Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Bandung, hlm 45.
yang tidak dapat dipisahkan, sehingga sangatlah penting untuk mempertegas hal tersebut. Pendapat tersebut di atas dipertegas oleh Prof Jimly Assihiddiqe sebagaimana dikutip oleh Ilhamdi Taufik dalam makalahnya menegaskan bahwa negara perlu memperhatikan terhadap pelaksanaan pengakuan masyarakat hukum adat, yakni 28 : a.  Kepada eksistensi pada suatu masyarakat hukum adat beserta ha k-ha k t radisiona l yang dimilikinya;
b.  Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu dari kesatuan-kesatuan tersebut, dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
c.  Masyarakat hukum adat itu memang masih hidup;
d.  D a l a m   l i n g k u n g a n n y a ( lebensraum ) yang tertentu pulah;
e.  Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan u k u r a n   k e l a y a k a n   b a g i kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil untuk
28 Ilhamid Taufik, “Pengakuan Dan Perlindungan Bagi Masyarakat Hukum Adat”, Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR-RI, 30 Januari 2013., hlm 5.
menghormati tradisi budaya masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
f.  Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat hukum adat Pagu sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan oleh Pemerintah Daerah, di mana sampai saat ini hak ulayatnya masih terabaikan dan belum diakui di sisi lain kelembagaannya telah diakui, sehingga akan terlihat pincang dimana antara obyek hak dan subyek hak tidak mendapat tempat yang sama sehingga berimbas pada terabaikannya hak- hak masyarakat hukum adat Pagu. Kepala Suku Pagu/Isam Afrida Ngato menyampaikan bahwa pengajuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat Isam/Pagu sudah sejak tahun 2012. Namun hal itu tidak kunjung terpenuhi hingga kini. Di sisi lain berdasarkan hukum adat Pagu tanah dan segala yang ada di atasnya merupakan identitas bagi suku pagu. Menurutnya pemerintah daerah tidak paham dengan konsep pengakuan masyarakat hukum adat. Di mana pemerintah daerah berpandangan bahwa pengakuan hak ulayat Suku Pagu baru bisa ditindaklanjuti setelah mendapat semacam rekomendasi atau petunjuk dari Sultan Ternate terkait hak ulayat Suku Pagu. Dengan dasar tersebut pemerintah daerah walaupun telah mengakui kelembagaan adatnya tetapi hak ulayatnya belum diakui. Sementara menurut Kepala Suku Isam/
Pagu Ibu Afrida Ngato, Suku Isam/Pagu adalah komunitas masyarakat hukum adat yang terpisah dari Kerajaan Ternate sehingga keliru kalau memahaminya seperti itu artinya bahwa Sultan tidak punya wewenang dalam hal ini. 29 Usaha untuk mendapatkan pengakuan hak ulayat suku pagu/isam tidak hanya sebatas pengakuan normatifnya saja, akan tetapi lebih kepada hak asasi identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat dan hak-hak yang melekatnya. Oleh karenanya peran aktif lembaga-lembaga hukum dan konsep juga menghubungkan antara dunia hukum dan fakta sosial sangatlah penting untuk menyerasikan kepentingan masyarakat lokal 30 di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat beserta hak- haknya yang patut untuk dilindungi.
Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa hak-hak tradisional masyakat hukum adat harus dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang. Problemnya kehadiran berbagai peraturan perundang- undangan termasuk kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PP-x/2012 pada pelaksanaannya masih belum mengakomodir hak-hak konstitusional
29 Hasil wawancara dengan Kepala Suku Pagu, Tanggal 4 Juli 2020.
30 Fiktor Jusuf Sedubun, “ Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013)”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, hlm. 120.
masyarakat hukum adat. Artinya masih banyak ketidakpastian hukum kejelasan terkait pengakuan masyarakat hukum adat. 31

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, pertama, keberadaan hak ulayat Suku Pagu dikaji dari aspek hukum sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan memberikan persyaratan salah satunya adalah sepanjang kenyataanya masih ada. Hal tersebut menyangkut eksistensi atau keberadaannya suatu masyarakat hukum adat. Suku Pagu berdasarkan hasil kajian didapatkan eksistensinya masih ada, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bab pembahasan. Namun menyisahkan beberapa persoalan diantaranya hingga saaat ini pemerintah belum mengakui wilayah adatnya yang berimbas pada terabaikannya hak-hak yang terdapat di dalamnya. Kedua, hak ulayat Suku Pagu belum diakui pemerintah daerah di sisi lain kelembagaan Suku Pagu telah diakui. Hal ini kemudian menyisahkan persoalan rumit dan berkepanjangan, dimana Suku Pagu tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, sehingga terabaikannya hak-hak untuk menggunakan, mengusahakan dan memungut hasil yang ada di dalam wilayah adatnya. Diperparah lagi
31 Abdurrahman, et all , 2015, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional , Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm 2-3.
sebagian besar hak ulayat Suku Pagu telah dikuasai perusahan pertambangan, sehingga tujuan dari esensi perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat akan belum terpenuhi.

## Daftar Pustaka Buku
Arisona, Yance, 2014, Konstitualisme Agraria, PT STPN Pres, Yogyakarta. Bisariyadi, et all , 2015. Kebijakan Hukum Pemisahan Hutan Adat Dari Hutan Negara Pasca Putusan Mahkama Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Bulan, Ramiy et all , 2012, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat adat di Asia Tenggara, PT. Epistema Institute, Jakarta. Hadikusuma, Hilman, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung.
Kilkoda, Minadi, 2015, Berjuang Merebut Kembali Tanah Adat Suku Pagu , Workin Paper Sajogo Institute No.
6, Bogor.
Marzuki, Peter Mahmud , 2015, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta. Myrne Tehubijulu, 2010, Hukum Agraria Dan Masyarakat Indonesia, PT HuMa, Jakarta.
Rato, Dominikus, 2011, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia) , PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
Sumardjono, Maria, 2009, Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi , cetakan kelima, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Supriyadi, Bambang Eko, 2014, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara , PT Radjagrafindo, Jakarta.
Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan , PT Komnas HAM, Jakarta. Santoso, Urip, 2014, Hukum Agraria Kajian Komprhensif , PT Kencana, Jakarta.

## Jurnal
Asshiddiqie, Jimly,  “Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Desain Hukum , Vol. 12, No. 05, 2016.
Intan, Zulheri Rajo, “Pengeksploitasian Tanah Ulayat Berbasis Sistem E k o n o m i   Ke r a k y at a n   Ya n g B e r k e a d i l a n   S o s i a l   D a n Berkesinambungan ” , Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol 46, No. 2,
2016.
JT, Pareke et all , “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Vol. 4, No. 2, 2020. Rosyada, Amrina, et all , ”Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 20, No. 1, April, 2018. Safiuddin, Sahrina, ” Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman
2013.
Badan Legislasi DPR-RI, 30 Januari pada Rapat Dengar Pendapat Umum Hukum Adat” , Makalah disampaikan
Perlindungan B ag i Masyara kat Tau f i k , I l h a m i d , “ Pe n g a k u a n d a n Sumatera Utara. Magister Kenotariatan, Universitas
Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi
Nassau Kabupaten Toba Samosir , Adat Batak Toba di Kecamatan Ulayat dalam Masyarakat Hukum Pasaribu, Limei, 2011, Keberadaan Hak Pancasila, 2016. No. 35/PUU/X/2012, Universitas Peringatan 2 Tahun Putusan MK Adat dan Pembaharuan Hukum A d a t I I G e r a k a n M a s y a r a k a t pertemuan Simposium Masyarakat
MK. 35/PUU-X/2012, Makalah pada
Masyarakat Adat Pasca Putusan
Muhammad, Arman , Legislasi Daerah Disertasi/ Tesis/Makalah
2020. Lingkungan , Vol. 5, No. 1, Oktober
PUU-X/2013)”, Jurnal Bina Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ ( T i n j a u a n Te r h a d a p P u t u s a n Penetapan Hutan Adat di Maluku Pembentukan Peraturan Daerah S e d u b u n , F i k t o r Ju s u f , “ Ur g e n s i No.2, Agustus, 2016. Hutan Adat” , Jurnal Novelty , Vol.7, Ma s y ar a k at Hu ku m Ad at At a s Salam, Safrin, ”Perlindungan Hukum 1, Februari, 2018. Jurnal Mimbar Hukum Vol 30, No Nasional Rawa Aopa Watumohai” ,

## Taqwiddin, 2010, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan adat oleh
Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh , Disertasi, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

## Internet
Ichi, Mahmud, “Enam Tahun Putusan Soal Hutan adat” https://www. mongabay.co.id/2019/05/30/ diakses tanggl 20 Juli 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 2043).
Rancangan Undang-Undang Pertanahan Tahun 2016.