## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)
Volume 11, No. 2, Tahun 2023 https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Received: 26 Agustus 2023; Revised: 20 September 2023; Accepted: 25 September 2023
*

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  atau  tidaknya  pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengawasan Keuangan Daerah, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Surabaya.  Sampel  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  teknik Non-Probability  Sampling  dengan  menggunakan  purposive  sampling.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menyebarkan kuesioner  kepada  responden  untuk  dijawab  dengan  menggunakan  skala  likert,  kuesioner  yang disebarkan  sebanyak  35  kuesioner  dan  kembali  sebanyak  35  kuesioner.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  yaitu  uji  kualitas  data,  uji  normalitas,  uji  asumsi  klasik,  dan  uji  hipotesis  dengan menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  (Multiple  Regression  Analysis).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Surabaya dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Surabaya.
Kata  kunci:  SAP,  Penerapan  SAP,  Pengawasan  Keuangan  Daerah,  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Kota .

## Abstract
The purpose of this study was to determine whether the application of the State Accounting Standards (SAP) and the  Regional  Financial  Regulator  has  an  impact  on  the  quality  of  the  financial  reports  of  the  Surabaya  City Government. The subject of this study is the Surabaya City Regional Finance and Asset Management Agency. The sample in this study was determined using the non-probability sampling technique using targeted sampling. The  type  of  data  used  in  this  research  is  primary  data.  Data  collection  was  performed  by  distributing questionnaires  to  respondents  for  response  using  a  Likert  scale.  35  questionn  aires  were  distributed  and  35 questionnaires returned. The data analysis technique used is data quality test, normality test, classical acceptance test  and  hypothesis  test  using  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this  study  show  that  the application of government accounting standards affects the quality of Surabaya Municipality's financial reports and that regional financial supervision does not affect the quality of Surabaya financial reports.
Keywords  Implementation  of  Government  Accounting  Standards,  Regional  Financial  Supervision, Quality of City Government Financial Reports.
Asdi a1 , Munari a2 a UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.
1 alvinmanang22@gmail.com*
* korespondensi penulis

## Asdi, Munari

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan  yang terdiri dari banyak daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom maupun daerah yang bersifat administrasi. Pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik  di  Indonesia  membuat  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  daerah  tersebut.  Pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah.  Keberhasilan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sumbangan  yang  besar  dalam  upaya mewujudkan akuntabilitas.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  accountable  diharapkan  dapat  mengelola  dana  secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut seiring dengan tuntutan kepada lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Salah  satu  bentuk  kongkrit  untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab yaitu dengan membuat laporan  keuangan  pemerintah.  Laporan  keuangan  yang  akuntabel  dalah  laporan  yang  telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  menyebutkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah “prinsip -prinsip  akuntansi  yang  ditetapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah”.
Dengan  adanya  perundang-undangan  dan  peraturan  yang  memadai  dalam  mengatur pengelolaan keuangan negara, masih perlu diperhatikan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih  rentan  pada  praktek  penyalahgunaan  dan  penyimpangan.  Sehingga  dalam  mencegah  hal tersebut diperlukannya pengawasan  keuangan daerah yang ketat.
Pengawasan  keuangan  daerah  berperan  penting  sebagai  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah, pengawasan diperlukan untuk memastikan selama pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja keuangan  yang  baik. Pengawasan  Keuangan  Daerah  diatur  pada  Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang pengelolaan pedoman Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2011. Fenomena yang terjadi pada pemerintahan Kota Surabaya yaitu Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  9  tahun  berturut-turut.  Namun,  dibalik  opini  yang diberikan oleh BPK terdapat beberapa temuan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu pad66a tahun 2017 berupa  kesalahan  pencatatan  dan  pelaporan    persediaan  unit  perbekalan  farmasi  di  Surabaya  yang belum  sesuai  dengan  kebijakan  akuntansi.  Selanjutnya  pada  tahun  2018,  ditemukan    permasalahan terkait  pengakuan  piutang  retribusi  dibeberapa  Dinas  tidak  konsisten.  Lalu  pada  tahun  2019,  BPK menemukan  permasalahan  mengenai  penganggaran  pada  lima  Perangkat  Daerah  dimana mengakibatkan  Belanja  Modal  di  Laporan  Realisasi  Anggaran  Tahun  2019  disajikan  lebih  rendah (understated) dan Belanja Barang Jasa disajikan lebih tinggi (overstated). Pada tahun 2020 BPK juga menemukan  permasalahan  mengenai  perlakuan  akuntansi  terkait  koreksi  kesalahan  mendasar Laporan Perubahan Ekuitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Terakhir  pada  tahun  2021  terdapat  dua  permasalahan  yaitu  penganggaran  dan  realisasi  kegiatan Swakelola Permakanan tidak sesuai dengan ketentuan dan Penatausahaan Belanja Jasa Kantor-Honor Narasumber  tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

## Asdi, Munari
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penelitian ini membahas 2 rumusan masalah yaitu, Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya  dan  Apakah  Pengawasan  Keuangan  Daerah  mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Surabaya.
Berdasarkan  Rumusahan  Masalah  yang  telah  ditentukan,  penelitian  ini  dilakukan  karena memiliki  tujuan  yaitu,  Mengetahui  pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap Kualitas  Laporan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  Mengetahui  pengaruh  Pengawasan  Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya.
Manfaat dari penelitian ini untuk teoritis adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis dan menjadi bahan referensi yang dapat bermafaat bagi penelitian selanjutnya. Manfaat untuk penelitian ini bagi pemerintahan yaitu dapat menjadi masukan dan tambahan pengetahuan tentang pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah diharapkan  dapat diterapkan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Standar Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berguna untuk penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi. Kegunaan lain  dari  SAP  yaitu  meningkatkan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010 yaitu “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Prinsi-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap,dan penyajian wajar”.

## Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mewajibkan seluruh entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu  periode pelaporan  untuk  kepentingan  akuntabilitas,  manajemen,  transparasi,  keseimbangan  antara  generasi dan evaluasi kinerja. Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari sebelas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  (PSAP)  yang  menjadi  landasan  pedoman  bagi  pemerintah  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP,terdapat sebelas PSAP yaitu ; 1) PSAP No.1 Penyajian Laporan Keuangan, 2) PSAP No.2 Laporan Realisasi Anggaran, 3) PSAP No. 3 Laporan Arus Kas, 4) PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan, 5) PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan, 6) PSAP No. 6 Akuntansi Investasi, 7) PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap, 8) PSAP No 8 Akuntansi Konstuksi dalam Pengerjaan, 9) PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban, 10) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, 11) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.

## Pengawasan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah

## Asdi, Munari
secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pengawasan  diperlukan  untuk  menghindari  adanya  kemungkinan  penyelewengan  atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan  kinerja  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  8  Tahun  2009  Perubahan  atas Pemendagri No. 23 Tahun 2007 Tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pendapatan, dan  Belanja Daerah.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  digunakan  untuk  membandingkan  realisasi pendapatan,  belanja,  transfer,  dan  pembiayaan  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai kondisi  keuangan,  mengevaluasi  efektivitas  dan  efesiensi  suatu  entitas  pelaporan  dan  membantu menentukan  ketaatannya  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Kualitas  laporan  keuangan memiliki  karakteristik  yang  menjadi  ukuran  normatif  dan  menjadi  prasyarat  untuk  menentukan kualitas laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan tersebut yaitu; a) relevan, b) andal, c) dapat dibandingkan, dan d) dapat dipahami.
Kerangka Pemikiran
Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas,  penelitian  ini  memiliki  hipotesis  diantarana.  H1  : Peneraparan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan H2: Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODE (Level 1)
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  berupa  regresi  linear  berganda.  Populasi  dan sampel yang peneliti gunakan yaitu Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Sub Bidang Keuangan, dan Bidang Pengaggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya denga total  populasi  76  orang,  teknik  penentuan  sample  pada  penelitian  ini  menggunakan  purposive sampling  yaitu  penentuan  sampel  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk

## Asdi, Munari
nantinya  mengisi  kuesioner  yang  nantinya  akan  diberikan.  Pada  penelitian  ini  diperoleh  30  sampel yang seluruh sampel telah memenuhi kriteria-kriteria yang ada.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  didapatkan  dari  hasil penyebaran kuesioner secara langsung oleh responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala  likert.  Setiap  pernyataan  disediakan  5  (lima)  alternatif  jawaban  yang  memiliki  skor  1-5,  yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).
Uji Analis data yaitu uji hipotesis yang meliputi 1). Analisis Regresi Linier Berganda, pengujian digunakan  karena  variabel  yang  digunakan  penelitian  lebih  dari  dua  variabel.    2).  Uji  Simultan  F, dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  kedua  variabel  independet  (bebas)  secara  bersamaan berpengaruh  terhadap  variabel  dependent  (terikat).  3).  Uji  Parsial  t  untuk  mengetahui  hubungan signifikansi antara variabel independent dengan variabel dependent.
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti,  yaitu variabel independen (X) yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2) dan Variabel (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
PEMBAHASAN (Level 1)
Pengujian selanjutnya uji hipotesis. Pada uji regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut:
Dari tabel diatas menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,072 + 0,040 X1 – 0,039 X2 + e
Dari persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai  konstanta  sebesar  0,072  yang  mengartikan  bahwa  apabila  semua  variabel independent (X) memiliki nilai konstanta maka variabel dependen (Y) memiliki nilai positif 0,072
2. Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (X 1 )  menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar 0,40.  Nilai  tersebut  menjelaskan  bahwa  tiap  terdapat  kenaikan  1%  dari  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkatkan nilai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah senilai 0,40. Sehingga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X 1 ) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Standardiz
ed
Coefficient s B Std. Error Beta (Constant) -0,290 0,521 -0,557 0,582 X1 0,041 0,004 0,877 10,201 0,000 X2 0,002 0,003 0,050 0,585 0,563 Model Unstandardized Coefficients t Sig. 1 Tabel 1. 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

## Asdi, Munari
3. Pengawasan Keuangan Daerah (X 2 ) menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,039. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% untuk tiap pengawasan keuangan daerah maka  akan  menurunkan  nilai  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,039.  Sehingga Pengawasan  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## Uji Hipotesis
Uji  Simultan  F  merupakan  pengujian  yang  digunakan  untuk  mencari  apakah  hasil  seluruh variabel penelitian Ketika diuji secara bersamaan akan menghasilkan nilai simultan atau tidak (Santoso 2016).  Dalam mengetahui lolos tidaknya suatu dalam uji F dapat dilihat dari  nilai signifikansi < 0,05.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihatbahwa  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Hal  ini
menjelaskan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah dan  pengawasan  keuangan  daerah  ketika  diuji  secara  bersamaan  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Uji Partial t
Uji patrial t seringkali digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel  dependen  penelitian  (Ghozali,  2018).  Suatu  variabel  dikatakan  berpengaruh  atau  hipotesis diterima  apabila  memiliki  nilai  signifikansi  <  0,05.  Begitupun  sebaliknya,  jika  nilai  signifikan  >  0,05 lebih besar maka variabel tidak berpengaruh atau hipotesis ditolak.
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 18,357 2 9,179 52,054 .000 b Residual 5,643 32 0,176 Total 24,000 34
ANOVA a Model 1
Coefficients a
Model T Sig. 1 (Constant) 1,335 ,191 X1 10,125 ,000 X2 -1,338 ,190
a. Dependent Variable: Y
Tabel 1. 1 Hasil Uji Analisi Regresi Linier Berganda
Tabel 1. 2 Hasil Uji Parsial (t)

## Asdi, Munari
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  tiap-tiap  hasil  uji  parsial  dari    variabel  penelitian antara lain.
H 1 :  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Menurut  hasil  yang  dimiliki  menunjukkan  nilai  signifikan  (sig)  sebesar  0,000  dimana  nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka  penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hipotesis diterima.
H 2 :  Pengawasan  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Menurut hasil yang dimiliki menunjukkan nilai signifikansi  (sig) sebesar 0,191 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hipotesis ditolak.
Koefisien Determinansi (R 2 )
R Square atau  koefisien  determinansi  seringkali  digunakan  untuk  menguji  besar  presentase variabel-variabel  independen  penelitian  dalam  mendeskripsikan  variabel  dependennya  (Ghozali, 2018).  Apabila  nilai  R square yang  dimiliki  semakin  besar,  maka  semakin  tinggi  pula  variabel independen dapat menjelaskan dependennya. Nilai tersebut dapat dilihat dari tabel 1.4 uji koefisien determinansi dimana menghasilkan R square senilai 0,775 atau 77,5%. Ini menjelaskan jika penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan daerah dapat menjelaskan 77,5% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Hipotesis  pertama  yang  diajukan  adalah  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah berpengaruh  positif  kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah
Model Summary b Model R
R Square Adjusted R Square 1 ,880 a ,775 ,761 a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Tabel 1. 3 Hasil Uji Koefisien Determinansi (R 2 )

## Asdi, Munari
(PSAP)  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  0,000  <  0,05,  artinya  PSAP  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Disamping itu, nilai koefisien pada hasil analisis regresi menunjukan  angka  0,040.  Hal  tersebut  menjelaskan  jika  PSAP  memiliki  hubungan  positif  dengan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil – hasil tersebut maka dapat disimpulkan jika H1 pada  penelitian  ini  diterima.  Hasil  menyimpulkan  jika  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (PSAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Surabaya.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lain milik (Hayadi, N., & Rosini 2020) dan milik  (Ikriyati,  &  Aprila,  2019).  Kedua  penelitian  tersebut  menjelaskan  jika  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. (Ikriyati, & Aprila, 2019) menjelaskan dalam penelitiannya jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Seluma memiliki dampak positif terhadap penerapan SAP. Hal ini menjelaskan jika semakin tinggi penerapan SAP yang dilakukan maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini dikarenakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang telah sesuai dengan prinsip atau kaidah akuntansi yang baik. Sehingga, apabila  standar  tersebut  telah  diterapkan  dengan  baik  dalam  proses  penyajian  laporan  keuangan pemerintah, jelas akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.  Selain itu, dengan diterapkannya  standar  akuntansi  pemerintah  tersebut,  laporan  keuangan  yang  disajikan  akan  lebih jelas dan mudah dipahami, baik itu oleh pihak pemerintahan serta masyarakat yang ada. Karena tujuan dari  penyajian  laporan  keuangan  daerah  itu  sendiri  agar  mudah  dipahami  sehingga  perlu diterapkannya struktur penyajian laporan yang baik dan benar.
Adanya penerapan standar akuntansi pemerintah juga dapat menjadikan laporan keuangan yang  disajikan  menjadi  lebih  transparan,  akurat,  reliabel  dan  jelas.  Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi penerapan SAP semakin baik kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

## Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25, diketahui hasil uji parsial yang dimiliki menunjukan angka signifikansi sebesar  0,190.  0,190  >  0,05  yang  artinya  pengawasan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga H2 dalam penelitian ini ditolak, dimana baik tidaknya pengawasan  keuangan  daerah  yang  dijalankan  tidak  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan daerah yang dihasilkan.
Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sejalan dengan penelitian milik(Purboraras 2018). Dijelaskan dalam penelitiannya jika kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Blitar tidak dapat dipengaruhi oleh pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut  menjelaskan  jika  pengawasan  keuangan  daerah  yang  dijalankan  belum  efisien  dan  efektif sehingga kualitas laporan yang dihasilkan tidak berakibat apapun. Selain itu, adanya evaluasi belum dilakukan secara rutin serta pencatatan yang dilakukan sebagian belum dilakukan dengan baik sesuai indikator  penilaian  yang  dimiliki  dalam  penelitian  ini.  Dengan  demikian  hal  tersebut  jelas

## Asdi, Munari
mengakibatkan kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Surabaya tidak lebih baik maupun lebih buruk atas adanya pengawasan keuangan daerah.

## KESIMPULAN
Merujuk pada rumusan masalah serta hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:
1. Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai uji hipotesis sebesar 0,000 < 0,05 dan koefisien regresi senilai 0,040.
2. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini dibuktikan dengan hasil nilai uji hipotesis sebesar 0,190 > 0,05 dan koefisien regresi – 0,39.

## SARAN
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat  memberikan  beberapa  saran dalam penelitian, antara lain:
1. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan untuk mempertimbangkan kembali variabel – variabel penelitian yang digunakan. Hal ini merujuk pada hasil penelitian dimana salah satu variabel menunjukan hasil tidak signifikan, sehingga diharapkan dapat memilih variabel yang lebih bervariatif dan berpengaruh. Selain itu, uji R square menunjukan nilai 77,5% sehingga 22,5% dari kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
2. Bagi instansi pemerintah, terkhusus pada bagian – bagian akuntansi, keuangan, dan pengadaan diharapkan mampu menerapkan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar output dari laporan keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  dapat  dengan  benar  pertanggungjawabannya,  Disamping  itu, pemerintah juga harus dengan tegas untuk mengawasi proses atau jalannya pembuatan laporan keuangan mulai  dari  awal  transaksi  serta  pencatatannya.  Agar  tidak  terjadi  kecurangan  serta  agar  kualitas  laporan keuangan yang dihasilkan maksimal.

## KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN
Penelitian ini memiliki keterbatasan hasil dari tiap – tiap responden. Dimana karena menggunakan data primer, maka jawaban dari kuisioner bergantung pada asumsi dan persepsi tiap pegawai. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan perbedaan dengan realita yang sesungguhnya telah terjadi dalam pemerintahan. Untuk implikasi  dari adanya  penelitian  ini yaitu kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas laporan keuangannya agar lebih reliabel, akurat, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena dana untuk  anggaran  pemerintah  berasal  dari  pajak  yang  merupakan  dari  rakyat,  maka  pemerintah  memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasinya dengan baik. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  serta  mengawasinya  dengan  baik  dan  benar  maka  sedikit  banyak  akan  ikut  meningkatkan  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan nantinya.

## Daftar Pustaka
Hayadi, N., & Rosini, I. 2020. “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Barat.” Jurnal Akuntansi .

## Asdi, Munari
Ikriyati,  T.,  &  Aprila,  N.  2019.  “Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.” Jurnal Akuntansi 9(2):131 – 40. doi: Https://Doi.Org/10.33369/J.Akuntansi.9.2.131-140.
Imam Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 . 9 ed. Semarang: Undip.
Purboraras, Sella Antika. 2018. “Pengaruh Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sia Keuangan  Daerah,  Pelatihan  Dan  Pengawasan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar).”
Santoso. 2016. Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi . Elex Media Komputindo.