## PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMERIKSA KASUS PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI NOTARIS
M. Akbar Maulana Rahman 1 , Elvira Puspa Anggraeni 2 , Elisabeth Adisty Novena 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: mohakbarmr@gmail.com , elvirapuspa14@gmail.com , Elisabeth.beth17@gmail.com

## Abstrak
Penulisan  attikel  ini  akan  membahas  mengenai  peran  majelis  kehormatan  notaris  dalam memeriksa kasus penualahgunaan jabatan notaris. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai apa itu notaris, apa saja wewenang dan kekuasaannya selaku pengemban jabatan notaris yang sesuai dengan profesinya.    Permasalahan  ini  dilatarbelakangi  dengan  banyaknya  kasus  kesalahan  notaris  dalam mengemban  profesinya.  Misalnya  banyaknya  akta  tanah  ganda  yang  seharusnya  menjadi  peran notaris dalam pembuatan akta tersebut.  Sebagai majelis kohormatan notaris maka sudah seharusnya melakukan  penyidikan    terhadap  beberapa  kasus  yang  ada  khusunya  yang  menyangkut  tentang notaris.  Dalam penyidikan ini akan terpecah kembali menjadi beberapa bagian. Bagian mana saja yang nantinya akan menjadi wewenang dari majelis kehormatan notaris tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan  kode  etik  sebagai  notaris.  Dalam  mengemban  jabatan  tentu  seseorang  diharuskan  atau diwajibkan  untuk  berlaku  sesuai  dengan  kode  etik  yang  telah  ada.  Apabila  seseorang  yang mengemban  jabatan  kemudian  melakukan  oelanggaran  atau  bertindak  diluar  kode  etik  maka  hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana oelanggaran kode etik. Salah satu kode etik yang sangat dijunjung dalam profesi notaris ialah  harus berprilaku jujur, mandiri dan tidak berpihak kepada siapapun. Hal inilah yang kemudian dijunjung tinggi dalam profesi notaris. Penelitian ini menggunakan metode  hukum  normatif.  Merode  normatif  ialah  penelitian  hukum  yang  terdiri  dari  penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, serta oerbandingan hukum. Adapun sumber penulisan artikel  ini  ialah  bersumber  dari  Jurnal  serta  artikel  atau  beberapa  bahan  bacaan  lainnya  sebagai sumber penelitian. Sumber tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan  hingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang diarapkan mampu dipahami dengan baik. Selain itu artikel ini diharapkan mampu untuk menjadi masukan atau sumber bacaan bagi mahasiswa hukum lainnya. Kata Kunci : Majelis kehormatan notaris, Notaris, Profesi, Kode etik .

## Abstract
Writing this article will discuss the role of the notary honorary council in examining cases of abuse of notary office. In this article, we will discuss what a notary is, what are his authorities and powers as a notary in accordance with his profession. This problem is motivated by the many cases of notary errors in carrying out their profession. For example, the number of dual land deeds that should be the role of a notary in making the deed. As a notary cohort, it is necessary to investigate several existing cases, especially those concerning notaries. In this investigation, it will be divided into several parts. Which parts will later become the authority of the notary honorary assembly. This is also related to the code of ethics as a notary. In carrying out a position, of course someone is required or required to apply in accordance with the existing code of ethics. If someone who holds a position then commits a violation or acts outside the code of ethics, it can be classified as a criminal act of violating the code of  ethics.  One  of  the  codes  of  ethics  that  is  highly  respected  in  the  notary  profession  is  to  behave honestly, independently and not take sides with anyone. This is then upheld in the notary profession. This  study  uses  normative  legal  methods.  The  normative  method  is  legal  research  consisting  of research  on  legal  principles,  legal  systematics,  and  legal  comparisons.  The  sources  for  writing  this article are from journals and articles or other reading materials as research sources. These sources are then analyzed and presented in written form to produce a scientific work that is expected to be well understood.  In  addition,  this  article  is  expected  to  be  an  input  or  source  of  reading  for  other  law students.
Keyword : Notary Honorary Council, Notary, Profession, Code of Ethics.

## PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  pejabat  yang  umumnya  memiliki  kewenangan  dibidang pembuatan akta otentik, serta paham mengenai segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang sudah diharuskan oleh peraturan umum yang telah ada. Dasar hukum terkait jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Kewenangan ini sesuai dengan peraturan yang telah ada.  Dalam  menjalankan  jabatannya  tentu  notaris  harus  berhati-hati  dalam  mengeluarkan surat atau akta.
Peran  Notaris  dangat  dibutuhkan  dilingkugan  sekitar.  Notaris  dianggap  sebagai perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  kepada  negara.  Dalaam  hal  ini  notaris  diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugasnya serta tugas negara khususnya pada bidang hukum perdata. Pada zaman dahulu masyarakat masih belum mengenal peran Notaris ini. Beberapa perjanjian  dilakukan  secara  lisan  dan  berdasarkan  rasa  kepercayaan.  Namun,  seiring berkembangnya jaman. Masyarakat ingin memiliki kepastan hukum atas segala tindakan yang telah dilakukan. Disinilah peran Notaris sangat dibutuhkan. Saat ini Notaris berperan dalam pembuatan surat perjanjian, baik itu perjanjian jual beli hingga perjanjian balik nama pada akta.
Dalam  menjalankan  profesinya  Notaris  akan  diawasi  oleh  dan  akan  dibina  leh Organisasi Notaris. Notaris juga memiliki suatu perkumpulan yang diberi nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Selain itu, dalam menjalankan tugasnya tentu terdapat kode etik yang harus dijalani.  Maka  dari  itu,  dalam  menjalankan  tugasnya  Notaris  harus  berpedoman  dengan Undang-Undang yang mengatur perihal profesi Notaris, Kode etik dan juga nama organisasi. Namun  tidak  menutup  kemungkinan  seorang  Notaris  akan  dipanggil  kepersidangan  untuk mempertanggungjawabkan  beberapa  hal  yang  dianggap  menyalahi  aturan.  Hal  ini dikarenakan  tidak  sedikit  Notaris  yang  kedapatan  melakukan  tindak  pidana  yang  berupa penyalahgunaan wewenang.
Pelanggaran  yang  dimaksud  ialah  saat  Notaris  sedang  menjalankan  tugasnya kemudian  membuat  suatu  surat  palsu  atau  memalsukan  sebuah  urat  yang  nantinya  akan dimasukkan kedalam akta otentik. Seperti yang diketahui akta otentik merupakan surat yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dapat menjadi alat bukti yang kuat jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Notaris juga dianggap melakukan pelanggaran jika memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Jika dikemudian hari terdapat pelanggaran seperti itu maka notaris akan dipanggil  kepersidangan  dengan  status  sebagai  saksi  dan  memebrikan  keterangan  sesuai dengan pengetahuannya dengan membawa nama baik profesinya.
Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  jabatan  notaris  ialah  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa ketika notaris dipanggil oleh penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  maka  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan  Notaris.  Majelis  Kehormatan  Notaris  ini  memiliki  wewenang  memberikan persetujuan  kepada  pihak  Polisi,  penuntut  umum  dan  hakim  untuk  memeriksa  Notaris. Adapun kedudukan Majelis Kehormatan Notaris  dalam susunan organisasi telah tercantum dalam  Peraturan  Mentri  Hukum  dan  HAM.  Namun  sampai  saat  ini  masih  belum  ada pengertian secara umum mengenai Majelis Kehormatan Notaris . hal inilah yang kemudian menarik untuk dibahas dalam artikel ini.
Artikel  ini  dibuat  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Sedikit profil singkat mengenai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Kantor ini berada di daerah Serabaya khususnya terletak pada jalan Kayon No.50- 52. Keberadaan kantor ini sesuai dengan SK mentri kehakiman yaitu SK Menteri Kehakiman Nomor  M.01.03.TR.07.10  tahun  1982  yang  diperbaharui  dengan  SK  Menteri  Kehakiman Nomor  M-03.TR-07.10  tahun  1992. Awalnya  kantor  ini  dibuat  sebagai  bagian  dari  jajaran kemasyarakatan, imigrasi, serta lembaga peradilan umum bagi wilayah Jawa Timur. Namun pada  akhir  2003,  lembaga  peradilan  umum  harus  memisahkan  diri  dari  kantor KemenkumHAM  yang  pada  saat  itu  masih  bernama  Departemen  Kehakiman  RI.  Kantor  ini terus melakukan perubahan  kearah  yang  lebih baik  hingga  menghasilkan  beberapa  kinerja nyata dari kemenkumHAM sendiri.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif,  yaitu  melakukan  analisis  dari  sumber  primer  peraturan  atau  regulasi  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
mengenai peraturan tersedia pada berbagai aturan hukum di Indonesia. Selain itu dikaji juga mengenai analisis dari referensi ilmiah dan buku yang menunjang mengenai penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris    Dalam  Memberikan  Persetujuan  Kepada  Penegak Hukum
Pada  negara  hukum  yang  mengutamakan  sifat  pro  justitia  murni,  maka  eksistensi Majelis  Kehormatan  Notaris  masih  memberikan  beberapa  pertanyaan  terkait  dengan wewenang  dan  perannya.  Jika  ditinjau  pada  hukum  administrasi  negara  maka  Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki izin legalitas. Maka dari itu tidak sedikit yang menganggap bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Notaris cacat secara yuridis.
Tidak sedikit pula kelemahan yan terdapat pada lembaga ini, salah satunya ialah pada saat  penerapan  tugas  dan  fungsi Majelis  Kehormatan  Notaris.  Majelis Kehormatan  Notaris seharusnya  memberikan  pembinaan  kepada  Notaris  sedangkan  dalam  hukum  dijelaskan bahwa peran tersebut sudah termasuk dalam ranah hukum perdata.
Majelis  Kehormatan  Notaris  pada  awalnya  dibentuk  karena  Notaris  menganggap bahwa  profesi  sebagai  notaris  bukan  saja  berhubungan  dengan  pemerintahan,  tetapi  juga berhubungan dengan masyarakat. Maka dari itu, sebagai Notaris harus juga mendengarkan beberapa keluhan yang terjadi di masyarakat. Itulah penyebab dibentuknya lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang bersikan masyarakat sipil yang berptofesi sebagai Notaris.
Masih  banyak  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  kehadiran  lembaga  Majelis Kehormatan  Notaris  dianggap  rancu.  Pasalnya  salah  satu  tugasnya  ialah  membantu  para penyidik serta memberikan persetujuan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Hal ini tentu  masuk  dalam  ranah  hukum  perdata.  Sedangkan  peran  Notaris  yang  umumnya berhubungan dengan hukum perizinan masuk dalam ranah hukum perdata.
Disisi lain badan atau lembaga Majelis Kehormatan Notaris merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Maka dari itu Majelis Kehormatan Notaris berwenang menyidangkan perkara dibidang  TUN.  Namun  dari  semua  ini  apakah  Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  termasuk dalam power abbuse? Keadaan dimana suatu badan atau individu menggunakan kekuatannya
dalam  beberapa  hal.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tetang peradilan PTUN menjelaskan mengenai pengertian dan lingkup KTUN.
Dari  banyaknya  pendaat  masih  ada  yang  menganggap  bahwa Majelis  Kehormatan Notaris  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  itu  sama.  Hal  ini  dikarenakan  lembaga  tersebut dibentuk  dari  kumpulan  masyarakat  sipil  demi  mengawasi  kinerja  profesi  Notaris.  Namun yang  menjadi  perbedaan  ialah  pada  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  SK  mentri dicantumkan  bahwa  Majelis  Kehormatan  Notaris  di  berikan  hak  dan  wewenang  untuk melakukan penyidikan. Sedangkan, pada Majelis Pengawas Daerah SK mentrinya dituliskan bahwa tidak diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap Notaris.
Dari sekian banyak pendapat, Majelis Kehormatan Notaris dibentuk dengan harapan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris juga dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja profesi Notaris agar tidak terjadi penyimpangan meupun penyalahgunaan wewenang sebagai Notaris.
Pada dasarnya Majelis Kehormatan Notaris  memiliki peran untuk membantu kasus penyelidikan dan membantu penyidik untuk menyelesaikan suatu perkara. Lebih lemgkapnya, Peran  Notaris  dalam  memberikan  persetujuan  kepada  penegak  hukum  dalam  kasus penyalahgunaan wewenang pejabat notaris, sebagai berikut :
1. Majelis kehormatan notaris memberikan persetujuan sementara kepada penegak hukum saat pemeriksaan
Majelis Kehormatan Notaris tentu memiliki pengurus dalam elmbaga tersebut. Biasanya, pada  jabatan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  akan  dilantik  langsung  oleh  Mentri hukum  dan  HAM.  Pada  umumnya  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  tidak  memiliki wewenang  untuk  membrikan  peretujuan  sementara  kepada  penegak  hukum  saat pemeriksaan. Penyelidikan dalam hal ini dilakukan oleh penyidik dari kepolisian. Namun Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki wewenang memberikan pembinaan kepada Majelis Kehormatan Notaris wilayah.
Kasus yang berhubungan dengan profesi Notaris tidak bisa dibilang sedikit. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 41 kasus yang berkaitan dengan akta yang tidak sesuai dengan yang  seharusnya.  Pada  kasus  ini  tentu  Notaris  yang  memiliki  kesalahan  dalam mengeluarkan akta tersebut. Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan izin kepada
penegak  hukum  jika  ingin  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang  melakukan kesalahan.  Hal  ini  juga  sudah  disepakati  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  dan  pihak penegak  hukum  lainnya.  Majelis  Kehormatan  Notaris  harus  bersikap  kooperatif  dalam menjalankan tugasnya.
Jika dilihat dari wacana diatas maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran penting sebagai penyambung antara pihak penegak hukum dengan masyarakat yang berprofesi sebagai  Notaris.  Majelis  Kehormatan  Notaris  juga  tidak  memiliki  wewenang  dalam memberikan perizinan kepada pihak penyidik untuk melakukan penyidikan.
2. Majelis  kehormatan  notaris  telah  melakukan  persidangan  terlebih  dahulu  sebelum penegak hukum melakukan pemanggilan kepada notaris
Jika  dikaji  menurut  teori  efektifitas  maka  peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam melakukan  persidangan  terlebih  dahulu  sebelum  penegak  hukum  maka  dianggap melanggar  hukum.  Pasalnuya,  Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  memiliki  wewenang dalam hal itu. Majelis Kehormatan Notaris hanya berwenang memberikan persetujuan kepada penegak hukum untuk melakukan tugasnya yang berhubungan dengan 4 unsur tersebut :
1) Peraturan;
2) Aparatur;
3) Pelaksanaan;
4) Kondisi masyarakat.
Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  melakukan  dan  melakukan  penyidikan terhadap  Notaris  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  menjalankan  fungsi hukum,  dijelaskan  bahwa  hukum  pidana  mengatur  mengenai  kekuasaan  dewan kehormatan notaris dalam undang-undang Status Notaris dan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2014 Human Rights Issue 7, 2016 Tentang Badan Kehormatan Notaris. Pada aturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  Majelis  Kehormatan  Notaris  memiliki  kewenangan dalam  hal  pemeriksaan  kepada  Notaris.  Maka  dari  itu,  Penegak  hukum  yang  akan melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  harus  terlebih  dahulu  meminta  izin  kepada Majelis  Kehormatan  Notaris.  Apabila  Majelis  Kehormatan  Notaris  telah  memberikan persetujuan maka penegak hukum tersebut dapat memulai tugasnya. Hal ini didasarkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan  perundang-undangan  yang  harus  dilaksanakan  dan  di  implementasikan  di masyarakat.
Hambatan Atau Kendala Bagi Majelis Kehormatan Notaris  Dalam Melakukan Penyidikan Maupun Persidangan Terhadap Notaris
Sekretaris  Majelis  Notaris,  ceritakan  tentang  kesulitan  atau  hambatan  Majelis Notaris dalam menyetujui pengacara untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Notaris, salah satunya adalah batasan waktu Notaris Dewan Perwakilan Notaris.  memanggil notaris untuk diperiksa. Hal ini berdasarkan pembinaan Badan Kehormatan Notaris Pusat yang baru dibentuk, yang beranggotakan hanya 7 (tujuh) orang. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris Pusat  telah menciptakan  tenaga  kerja  yang  profesional.  Oleh  karena  itu  sangat  sulit untuk menyelenggarakan  rapat  Badan  Kehormatan  Notaris  dan  terkadang  rapat  dan  rapat  rutin, anggota Badan Kehormatan Notaris Pusat berusaha membagi waktu anggota Notaris dengan meninggalkan  pekerjaan  masing-masing  anggota  di  kantornya.  Terkadang  tidak  semua anggota  Dewan  Kehormatan  hadir  dalam  rapat  Dewan  Kehormatan.  Pasalnya,  anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam Majelis Kehormatan Notaris adalah sarjana, notaris, dan pegawai negeri sipil dengan senioritas di instansi terkait yang dikelolanya. Panitia Kehormatan Notaris  selalu  kooperatif  dan  terbuka.  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  memberikan persetujuan  sementara  dengan  mengirimkan  pemberitahuan.  Majelis  Kehormatan  Notaris Pusat  kadang-kadang  menyatakan  dalam  sebuah  surat  bahwa  Majelis  Kehormatan  Notaris daerah berwenang untuk menyetujui.
Informasi  yang  diterima  ketika  mengunjungi  suatu  daerah  di  Indonesia,  hampir setiap  1  (satu)  hari  di  daerah  tersebut,  dalam  hal  ini  inspektur  polisi  akan  menerima pemberitahuan  dari  notaris  dari  instansi  penegak  hukum  yang  sebenarnya.  Pengawasan kabupaten.  Karena  kurangnya  pemahaman  inspektur  polisi  tentang  perubahan  undang- undang  tentang  status  notaris,  notaris  yang  diperiksa  tidak  lagi  memerlukan  persetujuan Dewan Kehormatan Notaris, melainkan notaris harus menjadi dewan pengawas distrik.
Seperti informasi yang didapatkan saat melakukan penelitian di Kantor Kemenkum HAM  wilayah  Jawa  Timur,  beberapa  hambatan  yang  dialami  yaitu  banyaknya  kasus penyalahgunaan  wewenag  dalam  profesi  Notaris,  namun  masih  sedikit  tindakan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dilakukan. Kasus ini juga masuk dalam  ranah kasus pidana dan bukan masuk dalam kasus perdata.  Hal  ini  yang  kemudian  memunculkan  pertanyaan  bagi  beberapa  pihak.  Jabatan Notaris sebenarnya masuk dalam lingkup hukum pidana atau perdata?
Penyalahgunaan  wewenang  ini  terjadi  pada  saat  Notaris  mengeluarkan  akta  atau sertifikat  yang dianggap kurang  relefan  dengan  fakta  yang  ada. Misalnya  pada  pembuatan akta palsu. Palsu dalam hal ini ialah keteranganyang terdapat dalam akta yang dibuat oleh Notaris  ini  tidak  sesui  dengan  kenyataan  atau  fakta  yang  ada.  Hal  ini  tentu  menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Jika hal ini terjadi maka salah satu langkah yang ditempuh ialah memasukkan  gugatan  ke  pengadilan.  Namun  apabila  pihak  tergugat  malah  memenangkan kasus tersebut maka pihak penggugat dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan melakukan pembuktian terbalik. Dalam hukum dikenal istilah oembuktian terblik, langkah ini biasanya diambil pada saat tergugat ataupun penggugat ingin membuktikan keaslian suatu akta dalam persidangan.
Salah  satu  bentuk  penyalagunaan  wewenang  juga  biasanya  terjadi  saat  Notaris mengeluarkan  sertifikat  namun  sertifikat  tersebut  sebenarnya  sudah  pernah  diterbitkan. Maka  dari  itu  timbul  lah  masalah  sertifikat  ganda.  Masalah  sertifikat  ganda  ini  bukan  lagi masalah baru dalam hukum Indonesia. Tanggungjawab Notaris dalam hal ini tentu akan di pertaruhkan.  Notaris  memiliki  arti  penting  dalam  hal  akta  otentik.  Sesui  dengan  Undang- Undang  yang  berlaku,  dijelaskan  bahwa  Notaris  memiliki  wewenang  dalam  menciptakan suatu  alat  bukti  yang  mutlak  dan  diangap  benar  sesuai  dengan  perturan  yang  ada.  Dalam menjalankan  tugasnya  Notaris  harus  berpedoman  pada  UUJN  serta  perubahan  lainnya. Aturan lain yang dimaksud ialah kode etik sebagai notaris di Inodonesia.
Pada  Psal  162  Staatblad  dijelaskan  pengertian  Akta.  Akta  ialah  surat  yang  dbuat dihadapat pegawai yang berwenang dalam membuat surat atau akta. Hal ini dikarenakan akta tersebut atau surat tersebut nantinya akan dijadikan sebagai alat  bukti yang mutlak dalam persidangan. Maka dari itu akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat Notaris setempat agar terjamin keasliannya.
Akta  merupakan  suatu  surat  yang  ditandatangani,  memuat  keterangan  tentang kejadian-kejadian  atau  hal-hal  yang  merupakan  dasar  dari  suatu  perjanjian.  Pasal  1867 Kuhperdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik
maupun  dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Pengertian  akta otentik dalam  Pasal  1868 Kuhperdata,  yang  menyebutkan  bahwa  suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.
Sebagai  Notaris maka harus mampu mempertanggung jawabkan hal-hal yang telah diperbuat. Jika dalam menjalankan profesinya terdapat kesalahan maka Notaris harus mampu menerima  konsekuensi  yang  ada.  Padahal  dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  Notaris, Notaris harus berpedoman pada UUJN dan kode etik Notaris.
Hambatan  lain pihak Majelis  Kehormatan  Notaris  ialah  saat  melaukan  penyidikan. Apabila  seseorang  yang  tugaskan  untuk  menjadi  jembatan  atau  penghubung  antara  pihak penegak hukum dengan noratis yang bersangkutan ini melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penyampaian tugasnya. Hal ini akan membuat kasus semakin rancu, sedangkan pihak Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat semena-mena dalam memberikan persetujuan untuk penegak  hukum  melakukan  eksekusi  langsung  kepada  Notaris  yang  bersalah  tersebut. Namuyn  disisi  lain  pihak  Majelis  Kehormatan  Notaris  dituntut  harus  bersikap  kooperatif dalam menangani sebuah kasus.
Beberapa kasus bibidang profesi Notaris umumnya selesai pada tahapan mediasi. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan lain bagi Majelis Kehormatan Notaris. Karena pihak Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  memiliki  pedoman  atau  riyawat  apabila  nantinya  terjadi kasus  yang  sama  namun  hasil  mediasi  tidak berhasl.  Permasalahan  pada prppofesi  Notaris bukan lagi terjadi sekali ataupun dua kali. Ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang harus diselesaikan oleh pejabat yang berwenang tersebut.
Dalam  beberapa  kasus  Majelis  Kehormatan  Notaris  dan  penagak  hukum  lainnya hanya  ingin  melihat  sejauh  mana  tanggung  jawab  notaris  pada  profesi  yang  dimilikinya. Tanggungjawab ini meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Karena permasalah inti dariperan Notaris ini terletak pada kata yang diterbitkannya. Entah akta tersebut dianggap palsu, tidak  sesuai  dengan  kenyataan,  atau dalam  akta tersebut terdapat  keterangan  yang tidak relefan. Maka hal inilah yang harus menjadi tanggung jawab seorang Notaris. Namun apabila kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh Notaris tersebut menyebabkan kerugian yang mendalam bagi para pemilik akta. Maka Notaris harus mampu beberikan ganti rugi atau
denda  sesuai  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  tersebut.  Hal  ini  tercantum  dalam pengertian mengenai peruatan melawan hukum.
Pada  perbuatan  melawan  hukum  dijelaskan  perbuatan  melawan  hukum,  suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau  seseorang  telah  bersalah  baik  karena  kesengajaan  maupun  karena  kelalaian,  namun disamping  itu  dikenal  pula  dalam  hukum  apa  yang  dinamakan  dengan  tanggung  jawab “mutlak” atau strict liability yang men ganut prinsip menyimpang dari Pasal 1365 Kuhperdata yaitu liability based on fault, meskipun pada dasarnya gagasan dari tanggung jawab mutlak ini secara umum tidak jauh berbeda dengan gagasan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam  Pasal  1365  Kuhperdata,  penyimpangan  ini  terletak  pada  saat  pemberian  ganti  rugi diperoleh  dari  pelaku,  setelah  pihak  yang  menderita  kerugian  dapat  membuktikan  bahwa kerugian  yang  timbul  merupakan  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan  beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan.
Sebagai    Notaris  atau  seseorang  yang  diberikan  wewenang  untuk  mengeluarkan, mengesahkan serta membuat sertifikat yang sifatnya mutlak atau biasa disebut dengan akt otentik  tentu  harus  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Adapun  ruang  lingkup pertanggung jawaban notaris yaitu memberikan pengakuan atau kebenaran secara materil atas  akta  yang  dibuatnya.  Selain  itu  notaris  harus  mempertanggung  jawabkan  mengenai prosesi notaris itu sendiri karena nama baik profesi yang telah dibangun selama ini bisa saja rusak  dengan  citra  yang  seperti  ini.  Dalam  hal  ini  kesalahan  atau  kelalaian  notaris  dalam mengeluarkan akta otentik.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  profesi  Notaris  ialah  sebuah  prosesi  yang  berhubungan  langusng dengan  pejabat  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  notaris  berperan  mengeluarkan  akta  atau sertifikat lainnya yang bersifat mutlak. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang dibuat  oleh  masyarakat  yang  berwenang  memberikan  pembinaan  kepada  Notaris  dan mengawasi  kinerja  Notaris.  Majelis  Kehormatan  Notaris  juga  memiliki  peran  sebagai penghubung anatar Notaris da penegak hukum apabila terjadi kesalahan atau kasus dibidang Notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  izin kepada  penyidik  untuk  melakukan  penyyidikan  terhadap  Notaris  yang  melakukan  tindak pidana.  Majelis  Kehormatan  Notaris  hanya  diberikan  wewenang  untuk  menjadi  penengah bagi pihak penegah hukum dengan pihak Notaris yang melakukan kesalahan.
Beberapa  hambatan  yang  dialami  oleh Majelis  Kehormatan  Notaris  wilayah  Jawa Timur  ialah  masih  rancunya  proses pemeriksaan  Notaris.  Pada  hal  ini  yang  dimaksud ranci ialah  masih  belum  pasti  jika  Notaris  akan  diadili  dengan  perspektif  hukum  pidana  atau perdata. Hambatan lain ialah berkaitan dengan tanggungjawab pihak notaris tersebut. dalam hal ini notaris harus bersikap adil dan jujur dalam emngakui kesalahannya. Serta pihak Majelis Kehormatan Notarisharus bersikap netral dan kooperatif sebagai penengah.

## a. Saran
Seharusnya diberikan kepastian hukum bahwa lembaga mana yang harus mengadili kasus Notaris tersebut. hal ini dkarenakan kasus ini bukan hanya satu atau dua kali terjadi di Indonesia. Lalu mengenai kasus yang masih dianggap tidak selesai, seharusnya pihak lembaga yang berwenang dapat memberikan masukan jika terjadi hal lain seperti kasus ini maka peran Majelis Kehormatan Notaris harus mampu bertindak adil dan kooperatif. Jika  dirasa  sikap  tersebut  masih  belum  maksimal  dalam  menanggulahgi  kasus penyalahgunaan  wewenang  tersebut  maka  baik  dari  pihak  pejabat  yang  berwenang maupun dari pihak Majelis Kehormatan Notaris harus memikirkan langkah-langkah apa saja  yang  harus  di  lakukan  agar  kasus  seperti  ini  mendapatkan  kepastian  hukum  yang menimbulkan  efek  jera  kepada  tersangka  yang  melakukannya.  Majelis  Kehormatan Notaris  juga  harus  lebih  maksimal  lagi  dalam  melakukan  pengawasan  tehadap  kinerja Notaris demi meminimalisir terjadinya kasus seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dudi Setiyawan, “Efektifitas Akta yang Memuat Klausula Accesoir dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 4, no. 1 (2020).
Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Prenada Media, 2018).
Hadjon,  Philipus  M.    Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2005.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 1 angka 1.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 15 angka 1.
Irfan  Iryadi.  2020.  Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dari  Perspektif  Hukum Administrasi Negara. Volume 9, No.3.
M Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum D alam Perspektif Undang- Undang Jabatan Notaris,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 1 (2019).
Soekanto, Soerjono.  Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Tobing, Lumbun G.H.S.  Undang-Undang Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1996.
Victor  M  Situmorang  dan  Cormentyna  Sitanggang,  Grosse  Akta  dalam  pembuktian  dan Eksekusi (Rineka Cipta, 1993).