DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 1 Mei 2024, Revised: 14 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perjanjian Waralaba : Penerapan dalam Konteks Modern
Novie Afif Mauludin 1
1 Universitas Islam Al-Azhar, Indonesia, novie_afifmauludin@yahoo.com
Corresponding Author: novie_afifmauludin@yahoo.com
Abstract: This  research  aims  to  determine  the  application  of  franchise  agreements  in  a modern  context.  The  research  method  used  is  normative  juridical  which  is  descriptive analytical  in  nature,  using  primary,  secondary  and  tertiary  data.  A  normative  juridical approach with a systematic analysis of the legal provisions governing the phenomenon under study using various types of data such as relevant laws and legal literature. The conclusion obtained  is  that  the  application  of  the  Franchise Agreement  in  the  Modern  context  is  made online and is legally valid and has the power of proof as per Article 5 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information  and Transactions  in  conjunction with Article  46 of the  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  71  of  2019  concerning Implementation Electronic Systems and Transactions. Then, if there is a settlement between the parties by means of non-litigation or outside court based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution or by litigation through a general court, namely a district court whose jurisdiction or area of authority has been determined by the parties. party. Legal provisions that can be used when disputing through court refer to Article 1243 of the Civil Code relating to compensation for losses  due  to  broken  promises  or  default.  And  termination  of  the  agreement  by  one  of  the parties can be subject to sanctions in accordance with Article 16 paragraph (2) Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchising.
Keyword: Franchise Agreement, Modern.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  perjanjian  waralaba  dalam konteks  modern.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yang  bersifat deskriptif analitis,  dengan  menggunakan  data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Pendekatan yuridis  normatif  dengan  analisis  yang  sistematis  terhadap  ketentuan  hukum  yang  mengatur fenomena  yang diteliti  dengan  penggunaan beragam  jenis data seperti  peraturan perundang- undang  dan  literatur  hukum  yang  relevan.  Adapun  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Penerapan Perjanjian  Warabala  dalam  konteks  Modern  adalah  dibuat  secara  on  line  dan  secara  hukum sah  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagimana  berdasarkan  Pasal  5  UU  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Juncto  Pasal  46  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non  litigasi  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  atau  secara
litigasi  melalui  pengadilan  umum  yaitu  pengadilan  negeri  yang  daerah  hukum  atau  wilayah kewenangannya  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  oleh  para  pihak.  Ketentuan  hukum  yang dapat  digunakan  ketika  bersengketa  melalui  pengadilan  dengan  mengacu  pada  pasal  1243 KUHPerdata  terkait  dengan  ganti  kerugian  akibat  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Dan pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dapat diknakan sanksi sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Kata Kunci: Perjanjian Waralaba, Modern.

## PENDAHULUAN
Penerapan  strategi  dan  manajemen  yang  efektif  menjadi  kunci  kesuksesan  dalam bisnis  waralaba  di  Indonesia 1 .  Penting  bagi  franchisor  untuk  memiliki  strategi  yang  tepat dalam  memilih  calon  franchisee,  membangun  sistem  operasional  yang  efisien,  dan mengembangkan  inovasi  produk  atau  layanan  untuk  tetap  bersaing  di  pasar  yang  semakin sibuk 2 .  Selain  itu,  pengelolaan  hubungan  antara  franchisor  dan  franchisee  juga  merupakan aspek  penting  dalam  menjaga  keberlanjutan  bisnis  waralaba.  Komunikasi  yang  terbuka, pengaturan  kemitraan  yang  adil,  dan  dukungan  yang  berkelanjutan  dari  franchisor  dapat membantu memperkuat ikatan antara kedua belah pihak dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Namun,  terdapat  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam  manajemen  bisnis waralaba, terutama dalam mengelola kualitas dan konsistensi layanan atau produk di seluruh jaringan  waralaba.  Perbedaan  dalam  kebijakan  operasional  atau  kurangnya  pemahaman tentang standar yang ditetapkan oleh franchisor dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara unit-unit waralaba, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi merek secara keseluruhan 3 . Oleh  karena  itu,  penting  bagi  franchisor  untuk  menyediakan  pelatihan  yang  memadai  dan mendukung  sistem  manajemen  yang  kuat  bagi  franchisee  mereka,  serta  melakukan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dipatuhi dengan konsisten.
Faktor-faktor  eksternal  seperti  perubahan  kebijakan  pemerintah,  fluktuasi  ekonomi, atau  perubahan  tren  konsumen  dapat  memiliki  dampak  signifikan  pada  kinerja  bisnis waralaba 4 .  Oleh  karena  itu,  fleksibilitas  dalam  merespons  perubahan  lingkungan  bisnis menjadi  kunci  dalam  mempertahankan  daya  saing.  Franchisor  yang  mampu  mengadaptasi strategi  mereka  sesuai  dengan  perubahan  pasar  dan  kebijakan  dapat  tetap  relevan  dan berkelanjutan  dalam  jangka  panjang 5 .  Dengan  demikian,  keberhasilan  waralaba  tidak  hanya ditentukan  oleh  faktor  internal,  tetapi  juga  oleh  kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan perubahan eksternal yang terjadi.
Di  sisi  franchisee,  tantangan  utama  meliputi  manajemen  operasional  yang  efisien, pemasaran  yang  efektif,  dan  pengelolaan  sumber  daya  manusia 6 .  Pemilik  waralaba  perlu
1 Riska  Aprilia  And  Others,  ‘Keunggulan  Dan  Strategi  Model  Bisnis  Mixue’, Oikos  Nomos:  Jurnal  Kajian Ekonomi Dan Bisnis , 16.2 (2023), 63–72.
2 Diana  Lestari  And  Fitri  Nur  Latifah,  ‘Penerapan  Strategi  Pemasaran  Syariah  Pada  Umkm  Franchise  Pentol Kabul Dalam Meningkatkan Pendapatan’, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance , 5.1 (2022), 216– 29.
3 Monika Melina and Faishal Taufiqurahman, ‘Perlindungan Hukum Atas Pemberian Lisensi Di Tanjung Pinang Franchise’, Ensiklopedia of Journal , 4.2 (2022), 70–78.
4 Wardiyanta  Wardiyanta,  Retnosyari  Septiyani,  and  Marsudi  Endang  Sri  Rejeki,  ‘Studi  Kasus  Kualitatif Keberhasilan Restoran Non Waralaba Di Yogyakarta’, Jurnal Inovasi Penelitian , 1.7 (2020), 1475–86.
5 Guntur  Syahputra  and  others,  ‘Analisis  Perbandingan  Manajemen  Strategi  Pada  Makanan  Siap  Saji Mcdonald’s Dan KFC’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 7.3 (2023), 30684–90.
6 Lauren  Tanera,  ‘Tantangan  Dalam  Menghadapi  Perkembangan  Teknologi  Dan  Trasformasi  Digital  Dalam Bisnis Waralaba’, Multilingual: Journal of Universal Studies , 3.3 (2023), 481–89.
memiliki pemahaman yang baik tentang bisnis mereka, termasuk pengelolaan keuangan, stok, dan layanan pelanggan. Selain itu, kemampuan untuk memasarkan bisnis mereka secara lokal dan  membangun  hubungan  dengan  komunitas  setempat  juga  sangat  penting  untuk meningkatkan  visibilitas  dan  pertumbuhan  penjualan 7 .  Dalam  menghadapi  tantangan  ini, franchisee  perlu  memiliki  keterampilan  manajemen  yang  kuat  dan  kemampuan  untuk berinovasi dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul.
Pelatihan dan pendampingan dari franchisor menjadi sumber daya yang berharga bagi franchisee  dalam  menghadapi  tantangan  yang  kompleks  ini 8 .  Program  pelatihan  yang komprehensif dapat membantu pemilik waralaba memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang  diperlukan  untuk  mengelola  bisnis  mereka  dengan  sukses.  Selain  itu,  dukungan  yang berkelanjutan  dalam  bentuk  konsultasi,  pemantauan  kinerja,  dan  sharing  best  practice  juga dapat  membantu  franchisee  untuk  terus  berkembang  dan  berhasil.  Dengan  bantuan  ini, franchisee dapat mengoptimalkan potensi bisnis mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan  mengatasi  tantangan  yang  mereka  hadapi  dengan  lebih  baik.  Sehingga,  kerjasama  yang kuat antara franchisor dan franchisee menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis waralaba.
Selain itu, perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam mengubah cara bisnis waralaba dijalankan. Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran, manajemen operasional,  dan  analisis  data  telah  menjadi  semakin  penting  dalam  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  bisnis  waralaba.  Franchisor  yang  mampu  mengadopsi  teknologi  ini  dengan cepat  dan  mengintegrasikannya  ke  dalam  operasi  mereka  akan  memiliki  keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pasar yang semakin digital ini.
Dalam  menghadapi  masa  depan  bisnis  waralaba  di  Indonesia,  kolaborasi  antara pemerintah, industri, dan akademisi juga menjadi kunci 9 . Pemerintah dapat memainkan peran penting  dalam  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  melalui  penyediaan  insentif, penyederhanaan  regulasi,  dan  pembangunan  infrastruktur 10 .  Industri  waralaba  juga  dapat bekerja  sama  untuk  mengembangkan  standar  dan  best  practice  yang  dapat  meningkatkan kualitas  dan  profesionalisme  dalam  bisnis  waralaba.  Sementara  itu,  akademisi  dapat memberikan  kontribusi  melalui  penelitian  dan  pendidikan  yang  mendukung  pengembangan industri waralaba secara keseluruhan.
Dengan  upaya  bersama  dari  semua  pihak  terkait,  bisnis  waralaba  di  Indonesia memiliki potensi  besar untuk  terus  berkembang dan memberikan  kontribusi  yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di masa depan.
Waralaba  (Franchise)  diperkenalkan  pertama  kali  pada  tahun  1850-an  oleh  Isaac Singer,  pembuat  mesin  jahit  Singer,  ketika  ingin  meningkatkan  distribusi  penjualan  mesin jahitnya.  Walaupun  usahanya  gagal,  namun  dialah  pertama  kali  memperkenalkan  format bisnis  waralaba  (franchise)  ini  di  Amerika  Serikat.  Kegagalan  tersebut  menginspirasi pengusaha  lain  untuk  mencoba  metode  yang  sama  dan  terbukti  sukses,  seperti  John  S Pemberton, pendiri Coca Cola. Teknik atau metode bisnis tersebut telah menjamur diberbagai negara seperti Inggris dan di negara-negara maju lainnya. 11
7 F  X  Anjar  Tri  Laksono  and  others,  ‘Peningkatan  Kemampuan  Digitalisasi  Promosi  Dan  Pemasaran  Produk Kelompok Eks-Buruh Migran Di Kabupaten Wonosobo’, Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 17.1 (2021), 13–26.
8 Dakum  Dakum  and  others,  ‘Pendampingan  Pembuatan  Dokumen  Perjanjian  Kontrak  Master  Franchisee Martabak Pandawa’, Borobudur Journal on Legal Services , 4.2 (2023), 85–92.
9 Arina  Romarina,  ‘Economic  Resilience  Pada  Industri  Kreatif  Gunamenghadapi  Globalisasi  Dalam  Rangka Ketahanan Nasional’, Jurnal Ilmu Sosial , 15.1 (2016), 35–52.
10 Ferdian  Arie Bowo, ‘Peran  E-Commerce Dan Strategi Promosi Ditinjau Dari Kebijakan Klustering UMKM Di Era Digital’, Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration , 22.1 (2022), 59–74; .
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba#Referensi , diakases 01 Mei 2024
Di  Indonesia,  sistem  waralaba  mulai  dikenal  pada  tahun  1950-an,  yaitu  dengan munculnya  dealer  kendaraan  bermotor  melalui  pembelian  lisensi.  Perkembangan  kedua dimulai  pada  tahun  1970-an,  yaitu  dengan  dimulainya  sistem  pembelian  lisensi  plus,  yaitu pewaralaba  tidak  sekadar  menjadi  penyalur,  tetapi  juga  memiliki  hak  untuk  memproduksi produknya.  Agar  waralaba  dapat  berkembang  dengan  pesat,  maka  persyaratan  utama  yang harus  dimiliki  satu  teritori  adalah  kepastian  hukum  yang  mengikat  baik  bagi  pemberi waralaba  (Franchisor)  dan  penerima  waralaba  (Franchisee).  Karenanya,  kita  dapat  melihat bahwa  di  negara  yang  memiliki  kepastian  hukum  yang  jelas,  waralaba  berkembang  pesat, misalnya  di  AS  dan  Jepang.  Tonggak  kepastian  hukum  akan  format  waralaba  di  Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI  No.  16  Tahun  1997  tentang  Waralaba.  PP  No.  16  tahun  1997  tentang  waralaba  ini  telah dicabut dan diganti dengan PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. 12
Dalam  melakukan  bisnis  waralaba  di  dasarkan  pada  suatu  perjanjian  yang  disebut dengan  perjanjian  waralaba.  Di  zaman  modern  saat  ini  perjanjian  antara  pemberi  waralaba (Franchisor)  dan  penerima  waralaba  (Franchisee)  dibuat  secara  on  line  tanpa  perlu  bertemu secara langsung hal ini tentunya lebih efektif dan efisien. Dalam menjalankan bisnis waralaba ini tak jarang pula terjadi permasalahan hukum.
Di  Indonesia,  terdapatnya  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang  waralaba, khususnya yang berkenaan dengan tertib administrasinya, sehingga hal ini sangat membantu untuk menciptakan praktek waralaba yang baik. Peraturan khusus tersebut adalah PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.  Peraturan  ini  mengatur  tentang  tahap  pembuatan  perjanjian  waralaba,  mulai  dari kriteria  waralaba,  isi  atau  klausula  pokok  dari  perjanjian  waralaba,  kewajiban  pemberi waralaba,  pendaftaran,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  sampai  kepada  sanksi  jika melanggar  peraturan  tersebut.  Namun  tidak  secara  tegas  dan  jelas  mengatur  tentang  seperti apa  keabsahan  perjanjian  waralaba  yang  dibuat  secara  on  line  dan  penyelesaian  jika  terjadi sengketa.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dengan  analisis  yang  sistematis  terhadap  ketentuan  hukum  yang  mengatur  fenomena  yang diteliti  dengan  penggunaan  beragam  jenis  data  seperti  Peraturan  perundang-undang  dan literatur hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perjanjian Waralaba
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  waralaba.  (Pasal  1  ayat  1  PP  Nomor    42    Tahun  2007  Tentang Waralaba Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang  Penyelenggaraan Waralaba).
Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak  mudah  ditiru  dibandingkan  dengan  usaha  lain  sejenis,  dan  membuat  konsumen  selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau penataan,  atau  cara  distribusi  yang  merupakan  karakteristik  khusus  dari  Pemberi  Waralaba. (Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan Waralaba).
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba#Referensi , diakses 01 Mei 2024
Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk  memanfaatkan  dan/atau  menggunakan  Waralaba  yang  dimilikinya  kepada  Penerima Waralaba.  (Pasal  1  ayat  2  PP  Nomor    42    Tahun  2007  Tentang  Waralaba  Juncto  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang  Penyelenggaraan Waralaba).
Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha  yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi  Waralaba.  (Pasal  1  ayat  3  PP  Nomor    42    Tahun  2007  Tentang  Waralaba  Juncto Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan Waralaba).
Perjanjian  Waralaba  adalah  perjanjian  tertulis  antara  Pemberi  Waralaba  dengan Penerima  Waralaba  atau  Pemberi  Waralaba  Lanjutan  dengan  Penerima  Waralaba  Lanjutan. (Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba).
Dalam perjanjian waralaba sekurang-kurangnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
1. Adanya  minimal  dua  pihak,  yaitu  pihak  franchisor  atau  pemberi  waralaba  dan  pihak franchisee atau penerima waralaba.
2. Adanya penawaran dalam bentuk paket usaha dari franchisor atau pemberi waralaba.
3. Adanya  kerja  sama  dalam  bentuk  pengelolaan  unit  usaha  antara  pihak  pihak  franchisor atau pemberi waralaba dan pihak franchisee atau penerima waralaba.
4. Dipunyainya unit usaha tertentu (outlet) oleh pihak franchisee  yang akan memanfaatkan paket usaha milik pihak franchisor.
5. Terdapat  kontrak  tertulis  berupa  perjanjian  baku  antara  pihak  franchisor  dengan  pihak franchisee.
Perjanjian    pada    usaha    waralaba    merupakan    perjanjian    baku  yang  terdiri  dari perjanjian  pokok  dan  mencakup  penggunaan  Merek  dan  Rahasia  Dagang  serta  Ciri  Khas Usaha berupa Sistem dan Panduan Manajemen, Cara Penjualan dan  Pelayanan, Penataan dan Tampilan Gerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Pasal 3. Menurut  pasal  tersebut,  waralaba  harus  memenuhi  kriteria  yaitu  memiliki  ciri  khas  usaha; terbukti sudah memberikan keuntungan; memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; mudah diajarkan dan diaplikasikan;  adanya dukungan yang berkesinambungan; dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
Klausula wajib  perjanjian  waralaba  berdasarkan  Pasal  5  PP No. 42  Tahun  2007 tentang Waralaba,  setidaknya memuat :
1. nama dan alamat para pihak;
2. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
3. kegiatan usaha;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. bantuan,  fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan  dan  pemasaran  yang  diberikan Pemberi waralaba kepada Penerima waralaba;
6. wilayah usaha;
7. jangka waktu perjanjian;
8. tata cara pembayaran imbalan;
9. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
10. penyelesaian sengketa; dan
11. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
Dalam  suatu  perjanjian  waralaba  harus  memenuhi  syarat  syahnya  perjanjian, sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat  syahnya  perjanjian  diatas,  maka  secara  hukum  mengikat  bagi  para  pihak  yang membuat perjanjian.
Perjanjian  waralaba  menjadi  landasan  penting  dalam  membangun  hubungan  bisnis yang kokoh antara franchisor dan franchisee. Kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak merupakan  aspek  fundamental  dalam  perjanjian  tersebut.  Perjanjian  waralaba  yang  kokoh harus  memuat  hak  dan  kewajiban  yang  jelas  bagi  kedua  pihak,  baik  franchisor  maupun franchisee. Hal ini meliputi:
Hak Franchisee:
1. Penggunaan merek dagang dan logo franchisor
Hak  ini  memungkinkan  franchisee  untuk  menggunakan  merek  dagang  dan  logo yang telah dikenal luas oleh publik dari franchisor. Dengan menggunakan merek dagang tersebut,  franchisee  dapat  memanfaatkan  reputasi  dan  identitas  merek  untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis mereka di pasar lokal. Penggunaan merek dagang ini juga memberikan kepercayaan kepada konsumen karena mereka sudah akrab dengan merek tersebut.
2. Mendapatkan pelatihan dan dukungan berkelanjutan
Franchisee  memiliki  hak  untuk  menerima  pelatihan  yang  komprehensif  dari franchisor. Ini meliputi pelatihan tentang operasi bisnis, pemasaran, manajemen staf, dan aspek  lainnya  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  bisnis  dengan  sukses.  Dukungan berkelanjutan  dari  franchisor  juga  memberikan  akses  franchisee  terhadap  bantuan  dan saran saat menghadapi tantangan dalam bisnis mereka.
3. Akses ke materi dan sumber daya bisnis
Franchisee  memiliki  hak  untuk  mengakses  materi  dan  sumber  daya  bisnis  yang telah  dikembangkan  oleh  franchisor.  Ini  bisa  berupa  panduan  operasional,  sistem manajemen  inventaris,  perangkat  lunak  khusus,  dan  sumber  daya  lainnya  yang  dapat membantu franchisee dalam mengelola bisnis mereka dengan efisien.
4. Teritorial operasi yang eksklusif (dalam beberapa kasus) Di  beberapa  kasus,  franchisee  diberikan  hak  eksklusif  untuk  mengoperasikan bisnis di wilayah tertentu. Ini memberikan keuntungan kompetitif karena meminimalkan persaingan  dari  outlet  franchisor  atau  franchisee  lain  di  wilayah  tersebut.  Hak  ini  juga membantu dalam membangun basis pelanggan setia di wilayah tersebut.
5. Hak untuk memperbarui perjanjian waralaba
Franchisee  memiliki  hak  untuk  memperbarui  perjanjian  waralaba  setelah  masa kontrak awal berakhir. Ini memberikan fleksibilitas kepada franchisee untuk melanjutkan kerjasama  dengan  franchisor  jika  bisnis  terbukti  sukses,  atau  untuk  menyesuaikan ketentuan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis mereka.
Kewajiban Franchisee:
1. Membayar biaya awal dan royalti
Sebagai  bagian  dari  kesepakatan  waralaba,  franchisee  memiliki  kewajiban  untuk membayar  biaya  awal  untuk  membeli  hak  waralaba  dan  royalti  reguler  sesuai  dengan pendapatan  bisnis.  Biaya  ini  membantu  franchisor  dalam  memperluas  merek  dan memberikan dukungan operasional kepada franchisee.
2. Mematuhi standar dan panduan operasi franchisor Franchisee  berkewajiban  untuk  mematuhi  standar  kualitas,  prosedur  operasional, dan panduan yang ditetapkan oleh franchisor. Ini termasuk penggunaan bahan baku yang disetujui,  proses  produksi  yang  ditentukan,  dan  standar  pelayanan  pelanggan  yang diharapkan.
3. Menjaga kualitas produk dan layanan Salah  satu  kewajiban  utama  franchisee  adalah  menjaga  kualitas  produk  dan layanan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh  franchisor.  Ini  penting  untuk mempertahankan reputasi merek dan kepuasan pelanggan yang konsisten.
4. Melakukan promosi dan pemasaran sesuai dengan strategi franchisor
Franchisee  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  promosi  dan  pemasaran  bisnis mereka  sesuai  dengan  strategi  yang  telah  ditetapkan  oleh  franchisor.  Ini  bisa  termasuk kampanye  iklan  lokal,  promosi  penjualan,  dan  kegiatan  pemasaran  lainnya  untuk meningkatkan visibilitas merek di pasar.
5. Menyajikan laporan keuangan secara berkala
Franchisee  harus  menyajikan  laporan  keuangan  secara  berkala  kepada  franchisor sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  waralaba.  Ini  membantu franchisor untuk memantau kesehatan keuangan bisnis mereka dan memberikan bantuan atau saran jika diperlukan.
Franchisee  harus  memiliki  pemahaman  yang  menyeluruh  mengenai  hak  mereka terhadap  penggunaan  merek  dagang,  dukungan  yang  mereka  peroleh  dari  franchisor,  dan peluang  pengembangan  usaha.  Hal  ini  memastikan  bahwa  franchisee  dapat  menjalankan bisnis  mereka  dengan  penuh  keyakinan  dan  optimisme.  Di  sisi  lain,  franchisor  perlu memastikan bahwa franchisee memahami dengan baik kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis sesuai dengan standar dan panduan yang telah ditetapkan.
Keterbukaan  dan  transparansi  menjadi  kunci  dalam  membangun  kepercayaan  di antara  franchisor  dan  franchisee.  Informasi  terkait  biaya  awal,  royalti,  persyaratan  kontrak, dan  prospek  usaha  harus  disampaikan  secara  terbuka  dan  jelas  kepada  franchisee.  Hal  ini bertujuan  untuk  menghindari  kebingungan  atau  ketidaksetujuan  di  masa  depan.  Dengan prinsip-prinsip  ini,  perjanjian  waralaba  dapat  menjadi  landasan  kuat  bagi  terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara franchisor dan franchisee.
Prinsip-prinsip  ini  juga  menunjang  tercapainya  visi  dan  misi  bersama,  yaitu kesuksesan bisnis bagi kedua belah pihak. Franchisee yang memiliki pemahaman yang jelas tentang  hak  dan  kewajiban  mereka,  serta  didukung  oleh  franchisor  yang  terbuka  dan transparan,  akan  lebih  termotivasi  untuk  mencapai  target  dan  berkontribusi  pada pertumbuhan bisnis secara keseluruhan.
Dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia  dikenal  adanya  prinsip-prinsip  yang  dapat diterapkan dalam perjanjian waralaba yaitu :
1. Prinsip  Keseimbangan  yaitu  menghendaki  kedua  belah  pihak  memenuhi  dan melaksanakan perjanjian itu. Prinsip keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari prinsip persamaan.  Franchisor  dinilai  mempunyai  kekuatan  untuk  menuntut  prestasi  namun franchiso r memikul  pula  beban  melaksanakan  perjanjian  itu  dengan  itikad  baik. Kedudukan  franchisor yang  kuat  apabila  diimbangi  pula  dengan  kewajibannya  untuk memperhatikan  itikad  baik,  maka  kedudukan  franchisor dan  franchisee dapat  seimbang. Prinsip  keseimbangan  menekankan  pada  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  dari para pihak secara wajar dengan tidak membebani salah satu pihak saja.
2. Prinsip  Konsesualitas  yaitu  perjanjian  sudah  dianggap  ada  saat  tercapainya  kesepakatan tentang  hal-hal  yang  diperjanjikan.  Prinsip  ini  perlu  diperhatikan  dalam  hal    akan memperbaharui    perjanjian    lama    perlu    ditentukan    kembali    dalam  perjanjian pembaharuan. Hal ini dapat menimbulkan persengketaan  karena  suatu syarat yang telah disepakati  dalam  perjanjian  terdahulu  padahal  syarat    tersebut      mengalami  perubahan maka    secara    otomatis    kesepakatan    terdahulu  akan    berlaku    kembali  padahal  syarat tersebut tidak ingin dipertahankan.
3. Prinsip  Itikad  Baik  yaitu  Persetujuan  tersebut  harus  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, maka kedua pihak harus menjunjung tinggi prinisp ini sehingga baik hak maupun kewajiban yang harus diberikan kepada franchisor dengan baik serta itikad baik.
4. Prinsip Kerahasian yaitu pada  dasarnya  mewajibkan  kepada  para  pihak franchisor dan franchisee untuk  menjaga kerahasiaan data  ataupun ketentuan-ketentuan    yang dianggap rahasia, misalnya pengetahuan tentang rahasia dagang atau resep makanan/minuman dan tidak  dibenarkan  untuk  memberitahukan  kepada  pihak  ketiga,  kecuali  undang-undang
menghendakinya. Prinsip kerahasiaan  ini  merupakan  hal  yang  esensial  dalam  suatu perjanjian  waralaba.  Lolosnya  informasi  yang  sangat  penting  dapat  mengakibatkan kerugian  baru  bagi  franchisor  karena  menimbulkan  kompetitor/pesaing  baru dalam bidang bisnis yang sama.
5. Prinsip  Persamaan  Hukum  yaitu  menempatkan    para    pihak    di    dalam    persamaan derajat,    tidak    ada  perbedaan  perlakuan  terhadap  perbedaan  kulit,  bangsa,  budaya, kekayaan,  kekuasaan,  jabatan  dan  lain-lain.  Masing-masing  pihak  wajib  melihat  adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain. Prinsip ini penting terutama dalam perjanjian waralaba yang bersifat internasional, karena dalam perjanjian  waralaba  internasional  pihak-pihak  yang  terlibat  terdiri  dari  subjek-subjek hukum yang berlainan baik negara, kewarganegaraan maupun geografis.
6. Prinisp  Kebebasan  Berkontrak  yaitu  sebagaimana  Pasal  1338  KUHPerdata  menyatakan bahwa  semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  yang  namanya tidak dikenal oleh undang-undang namun diatur sesuai Pasal 1338 KUHPerdata.

## Penerapan dalam Konteks Modern
Era  modern  merupakan  era  yang  ditandai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  serta  perkembangan  sosial  budaya  yang  berlangsung  dengan  cepat  sekaligus telah  memberikan  tantangan  kepada  setiap  individu  untuk  terus  belajar  melalui  berbagai sumber dan media.
Perkembangan  teknologi  telah  membawa  dampak  signifikan  terhadap  praktik  bisnis, terutama dalam pembentukan perjanjian waralaba secara online di Indonesia. Namun, hal ini menimbulkan  pertanyaan  tentang  keabsahan  hukum  perjanjian  waralaba  online.  Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian waralaba termasuk dalam kategori perjanjian yang tidak memiliki  nama  khusus,  dikenal  sebagai  innominate  contract.  Ini  berarti  bahwa  meskipun tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  undang-undang,  perjanjian  tersebut  dapat  dibuat  dengan mengacu  pada  asas  kebebasan  berkontrak  yang  terdapat  dalam  Pasal  1330  KUHPerdata dengan pembatasan sebagaimana Pasal 1320 KUHPedata.
Usaha  waralaba  harus  dituangkan  ke  dalam  suatu  perjanjian  karena  perjanjian merupakan salah satu  sarana untuk  dapat  memberikan perlindungan hukum  bagi  para pihak yang terlibat dalam waralaba. Jika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian, maka pihak  lain  dapat  menuntut  pihak  yang  melanggar  tersebut  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku. 13
Asas  kebebasan  berkontrak  menjadi  dasar  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian waralaba  untuk  menyusun  dan  menandatangani  perjanjian  secara  bebas,  selama  tidak melanggar  ketentuan  hukum,  ketertiban  umum,  dan  norma  kesusilaan.  Dengan  demikian, secara  prinsip,  perjanjian  waralaba  online  diakui  sebagai  sah  secara  hukum,  selama memenuhi  persyaratan  umum  yang  ditetapkan  dalam  KUHPerdata,  seperti  kehendak  bebas, kecakapan hukum, kesepakatan objek yang jelas, dan sebab yang sah.
UU  ITE  juga  memiliki  ketentuan  yang  mengatur  keabsahan  transaksi  elektronik, termasuk  perjanjian  waralaba  online.  Pasal  5  UU  ITE  menyatakan  bahwa  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah  dan  mengikat, selama  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Oleh  karena  itu, perjanjian  waralaba  online  diakui  sebagai  sah  dan  mengikat  jika  memenuhi  syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU ITE, seperti keaslian identitas, keabsahan tanda tangan elektronik, dan pemenuhan persyaratan formal lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.
13 Etty Septiana R & Etty Susilowati, Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12454 diakses 01 Mei 2024.
Keabsahan  Perjanjian  Waralaba  berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik  menyatakan sebagai berikut :
1. Pasal  5  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik menyatakan :
a. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
b. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Pasal  46  PP  Nomor  71  tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Eleketronik menytakan :
a. Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan  Kontrak  Elektronik  atau  bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
b. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
1) terdapat kesepakatan para pihak;
2) dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) terdapat hal tertentu; dan
4) objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Sehingga  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  perjanjian  waralaba  yang  dibuat secara on line dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Di dalam perjanjian waralaba masalah  yang sering timbul baik  yang bersifat internal maupun  eksternal  terjadi  dapat  menyebabkan  pengakhiran  kesepakatan  cepat  lebih  awal. Pada  umumnya  penyelesaian  sengketa  akibat  pelanggaran  tersebut  dapat  diselesaikan  oleh kedua  belah  pihak  melalui  musyawarah  mengenai  pergantian  biaya,  kerugian  dan  bunga. Dalam  hal  ini  menurut  ganti  rugi  yang  diminta  sebagai  akibat  pembatalan  pemutusan  atau pengakhiran lebih awal. 14
Penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui forum pengadilan, namun melalui forum pengadilan ini dikhawatir kan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan mahal, dengan demikian menggunakan penyelesaian perselisihan melalui forum pengadilan  sebaiknya  dihindari.  Maka  penyelesaian  sengketa  yang  berhubungan  dengan bisnis waralaba dapat diselesaikan dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya  pranata  arbitrase,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa. 15 yaitu  dengan  cara  yakni Arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.
Didalam  perjanjian  waralaba  para  pihak  dapat  mencantumkan  klausula  tentang penyelesaian  jika  terjadi  sengketa  dengan  cara  non  litigasi  atau  di  luar  pengadilan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  atau  secara  litigasi  melalui  pengadilan  umum  yaitu pengadilan  negeri  yang  daerah  hukum  atau  wilayah  kewenangannya  telah  ditentukan  dalam perjanjian oleh para pihak.
14 Gunawan  Widjaja  dalam  Alwi  Rany  Mohamad  dan  Urbanisasi,  Pandangan  Hukum  mengenai  Perjanjian Bisnis  Waralaba  di  Indonesia,  JIMPS:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan  Sejarah  ,  8  (4),  2023,  Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, hlm. 3433
15 Ibid.
Ketentuan  hukum  yang  dapat  digunakan  ketika  bersengketa  melalui  pengadilan dengan  mengacu  pada  pasal  1243  KUHPerdata  terkait  dengan  ganti  kerugian  akibat  ingkar janji atau wanprestasi.
Ketentuan  mengenai  pemutusan  perjanjian  oleh  salah  satu  pihak  yang  dapat menyebabkan  pemberian  sanksi  hukum  terhadapnya  sudah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2007  Tentang  Waralaba  Pasal  16  ayat  (2)  menyebutkan  sanksi yang di dapat bila melakukan adanya pelanggaran  dalam  perjanjian  bisnis waralaba adalah sanksi administratif seperti : 16
1. Peringatan tertulis.
2. Denda.
3. Pembekuan  surat  tanda  pendaftaran waralaba (STPW) sampai pada pencabutan STWP. Sebagaimana    dijelaskan    pada    Pasal    18  ayat    (1)    Peraturan    Pemerintah    No.  42
Tahun  2007  Tentang  Waralaba  Sanksi  administratif  berupa  denda      sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran  prospektus  penawaran  Waralaba  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  atau Penerima  Waralaba  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  perjanjian  Waralaba    sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga, Kemudian di Pasal 18 ayat (2) denda sebagaimana dimaksud pada   ayat   (1)   dikenakan   paling   banyak Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah).
Dalam  Pasal  18  ayat  (3)  mengenai  Sanksi  administratif    berupa    pencabutan    Surat Tanda  Pendaftaran  Waralaba  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  16  ayat  (2)  huruf  c, dikenakan  kepada  Pemberi  Waralaba  yang  tidak  melakukan  pembinaan  kepada  Penerima Waralaba  sebagaimana  dimaksud  dalam    Pasal  8  setelah    diterbitkannya  surat  peringatan tertulis ketiga.

## KESIMPULAN
Penerapan  Perjanjian  Warabala  dalam  konteks  Modern  adalah  dibuat  secara  on  line dan  secara  hukum  sah  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagimana  berdasarkan  Pasal  5 UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Juncto  Pasal  46 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan  cara  non  litigasi  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa atau secara  litigasi  melalui  pengadilan  umum  yaitu  pengadilan  negeri  yang  daerah  hukum  atau wilayah kewenangannya telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Ketentuan hukum yang  dapat  digunakan  ketika  bersengketa  melalui  pengadilan  dengan  mengacu  pada  pasal 1243  KUHPerdata  terkait  dengan  ganti  kerugian  akibat  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Dan pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dapat diknakan sanksi sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

## REFERENSI
Alwi  Rany  Mohamad  dan  Urbanisasi,  Pandangan  Hukum  mengenai  Perjanjian  Bisnis Waralaba di  Indonesia, JIMPS: Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah , 8 (4), 2023, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta.
Aprilia,  Riska,  Aulya  Marshanda  Ramadhani,  Bintu  Labibah,  and  Ida  Farida  Adi  Prawira, ‘Keunggulan  Dan  Strategi  Model  Bisnis  Mixue’,  Oikos  Nomos:  Jurnal  Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 16.2 (2023) ;
16 Ibid, hlm. 3434
Bowo,  Ferdian  Arie,  ‘Peran  E-Commerce  Dan  Strategi  Promosi  Ditinjau  Dari  Kebijakan Klustering  UMKM  Di  Era  Digital’,  Jurnal  Perspektif-Jayabaya  Journal  of  Public Administration, 22.1 (2022) ;
Dakum, Dakum, Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Habib Muhsin  Syafingi,  Adi  Candra  Prasetiyo,  and  others,  ‘Pendampingan  Pembuatan Dokumen  Perjanjian  Kontrak  Master  Franchisee  Martabak  Pandawa’,  Borobudur Journal on Legal Services, 4.2 (2023) ;
Etty  Septiana  R  &  Etty  Susilowati,  Kedudukan  Tidak  Seimbang  Pada  Perjanjian  Waralaba
Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12454 diakses  01  Mei 2024.
Laksono,  F  X  Anjar  Tri,  Santi  Dwi  Astuti,  Asmoro  Widagdo,  and  Sachrul  Iswahyudi, ‘Peningkatan  Kemampuan  Digitalisasi  Promosi  Dan  Pemasaran  Produk  Kelompok Eks-Buruh  Migran  Di  Kabupaten  Wonosobo’,  Transformasi:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, 17.1 (2021)  ;
Lestari,  Diana,  and  Fitri  Nur  Latifah,  ‘Penerapan  Strategi  Pemasaran  Syariah  Pada  Umkm Franchise  Pentol  Kabul  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan’,  Jurnal  Tabarru’:  Islamic Banking and Finance, 5.1 (2022) ;
Melina, Monika, and Faishal Taufiqurahman, ‘Perlindungan Hukum Atas Pemberian Lisensi Di Tanjung Pinang Franchise’, Ensiklopedia of Journal, 4.2 (2022) ;
Romarina, Arina, ‘Economic Resilience Pada  Industri Kreatif  Gunamenghadapi  Globalisasi
Dalam Rangka Ketahanan Nasional’, Jurnal Ilmu Sosial, 15.1 (2016) ;
Syahputra, Guntur, Sulistia Ramadhani,  Cindy  Wulandari, and  Fitri Ayu Nofirda, ‘Analisis Perbandingan  Manajemen  Strategi  Pada  Makanan  Siap  Saji  Mcdonald’s Dan  KFC’, Jurnal Pendidikan Tambusai, 7.3 (2023) ;
Tanera, Lauren, ‘Tantangan Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Dan Trasformasi Digital  Dalam  Bisnis  Waralaba’,  Multilingual:  Journal  of  Universal  Studies,  3.3 (2023) ;
Wardiyanta, Wardiyanta, Retnosyari Septiyani, and Marsudi Endang Sri Rejeki, ‘Studi Kasus Kualitatif  Keberhasilan  Restoran  Non  Waralaba  Di  Yogyakarta’,  Jurnal  Inovasi Penelitian, 1.7 (2020) ;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE) ;
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa ;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba ;
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik ;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Peremndagri)  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Waralaba.