Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Fraud
Edy F Syahadat
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat (Kabupaten Majene - Sulawesi Barat - Indonesia)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor - faktor  yang  berpengaruh  terhadap kecenderungan kecurangan ( fraud ) berdasarkan persepsi pegawai negeri sipil yang bekerja di bagian keuangan  dan  aset  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  pemerintah  Provinsi  Sulawesi Tengah. Sampel yang digunakan adalah 170 responden dari 34 SKPD yang terdiri dari 14 badan dan 20 dinas dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat IBM SPSS ver 21 Hasil  penelitian  menemukan  bahwa (1)  Persepsi  keadilan  distributif  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, (2) Persepsi keadilan prosedural tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan,  (3)  Persepsi  keadilan  interaksional  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan,  (4)  Persepsi  penegakan  peraturan berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan,  (5)  Persepsi  keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, (6) Persepsi  komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan kecurangan,  (7)  Persepsi  budaya  etis  organisasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kecenderungan kecurangan.
Kata  Kunci :  Kecenderungan  fraud,  keadilan  distributif,  prosedural,  interaksional,  penegakan peraturan,  keefektifan  pengendalian  internal,  komitmen  organisasi,  budaya  etis organisasi

## ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence of factors affecting the tendency fraud based  on  perceptions  government  agencies  working  in  finance  and  asset  at  the  Department  of subsection  of  Central  Sulawesi.  The  samples  used  were  170  respondents  from  34  SKPD  which consists of 14 agencies and 20 departments by using purposive sampling method. Data analysis in this research using a multiple regretion analysis with a IBM SPSS ver 21.
The result of the research indicates that (1) Perceptions of distributive justice has no influence on tendency of fraud, (2) Perceptions of procedural justice has no influence on tendency of fraud, (3) perception of interactional justice a significant negative effect on tendency of fraud, (4) Perception enforcement a significant negative effect tendency of fraud, (5) Perceptions of the effectiveness of internal  controls  and  a  significant  negative  effect  on  tendency  of  fraud,  (6)  Perceptions  of organizational  commitment  and  significant  negative  effect  on  the  tendency  of  fraud,  (7)  The perception of the organization's ethical culture negative influence and significant impact on tendency of fraud.
Key words  : Tendency  fraud,  distributive  justice,  procedural  justice,  interactional                justice, enforcement  of  regulations,  effectiveness  of  internal  controls,  organizational commitment, organizational ethical culture

## I. PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang
Selama  hampir  satu  dekade  belakangan  ini  kasus-kasus fraud atau  biasa  disebut  dengan kecurangan dalam bidang keuangan menjadi sorotan publik dan media massa di Indonesia, khususnya tindakan fraud yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Berbagai jenis upaya pemerintah menangani kasus fraud namun  belum  ada  indikasi  bahwa  tindak  kecurangan  itu  akan  segera  terhenti.  Justru seiring  dengan  berjalannya  waktu,  semakin  banyak  tindak fraud yang  terungkap  dan  bahkan pelakunya semakin banyak dan kompleks.
Tuanakotta  (2007:159)  mengemukakan  bahwa  untuk  mencegah  terjadinya fraud, hilangkan atau  tekan  sekecil  mungkin  faktor-faktor  penyebabnya.  Beberapa  peneliti  telah  berupaya  untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya fraud di mana penelitian tentang fraud pertama kali dilakukan oleh Cressey (1953) yang mengajukan hipotesis mengenai alasan mengapa fraud atau kecurangan dapat terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey (1953) menemukan bahwa kecurangan  terjadi  karena  tiga  faktor  yaitu pressure , opportunity dan rationalization yang  dikenal sebagai fraud triangle theory.
Korupsi  merupakan jenis fraud yang  sering  terjadi  dalam  entitas pemerintahan  di  Indonesia dibandingkan jenis fraud lainnya dikarenakan nominalnya yang relatif lebih tinggi, dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara. Tindakan ini merupakan bentuk dari fraud (Wilopo, 2006).
Data  forum  Indonesia  untuk  transparansi  anggaran  (Fitra:  2012)  menunjukkan  pringkat provinsi  terkorup  di  Indonesia.  Provinsi  Sulawesi  Tengah  merupakan  Provinsi  yang  berada diperingkat 15 terkorup dari 33 provinsi dengan nilai korupsi 52,823 miliar, meskipun berdasarkan laporan audit BPK untuk tahun anggaran 2012, Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan opini wajar tanpa  pengecualian,  hal  ini  membuktikan  bahwa  opini  audit  WTP  yang  dikeluarkan  tidak menggambarkan  kondisi  lingkungan  pemerintahan  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  telah  bebas  dari fraud .
Badan pemeriksaan keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah merilis laporan hasil  pemeriksaan  (LHP)  untuk  lembaga  Pemerintahan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun  anggaran 2013, dari hasil pemeriksaan tersebut BPK menemukan sejumlah permasalahan yang signifikan dan berpengaruh  pada  kewajaran  LKPD  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sehingga  berpotensi adanya fraud dan tindak korupsi dalam bentuk memanipulasi laporan keuangan dan penyalahgunakan aset.
Temuan-temuan  tersebut  adalah  penyajian  laporan  keuangan  20  SKPD  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Tengah  atas  belanja  barang  sebesar  Rp11,23  Miliar,  yang  tidak  didukung  dengan  bukti pertanggungjawaban  pengeluaran  yang  memadai  serta  digunakan  di  luar  ketentuan,  kepemilikan daerah atas perusahaan di atas 20% yang penilaiannya tidak mengikuti equity method sebagaimana disyaratkan  dalam  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  penyajian  akun  aset  tetap  sebesar  Rp  4,11 Triliun.  Penyajian  nilai  tersebut  tidak  andal  karena  terdapat  aset  tetap  yang  tidak  diketahui keberadaannya ( http://www.palu.bpk.go.id , 01/09/14).
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengaku malu dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dengan mengeluarkan pernyataan pada koverensi pers senin (26/05) di Kantor  DPRD  Provinsi  Sulawesi  Tengah  bahwa  “Terkadang  adik-adik  kita  di  bawah  ini  sering melakukan kecurangan melalui laporan perjalanan dinas, Longki mengatakan, bahwa kesalahan yang berasal dari permainan para SKPD itu sudah sering terjadi. Padahal ini sudah berulang kali saya minta agar jangan diulangi, karena sebelumnya juga sudah beberapa kali kami mendapatkan temuan seperti ini...” ( www.metrosulteng.com,11/06/14 ).
Selain itu terdapat kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan dua PNS di salah satu SKPD Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Keduanya  merupakan  terdakwa  kasus  dugaan  korupsi penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tahun 2010-2011  sebesar  Rp1.518.000.000.  Keduanya  terbukti  besalah  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999  tentang  pidana  korupsi,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No  20  tahun  2001  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (Harian Mercusuar, 26/08/2014).
Melihat  kondisi  di  atas  serta  fakta-fakta  yang  terjadi,  terindikasi  dan  maraknya  tindakan- tindakan fraud dalam  aktivitas  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Setiap  organisasi  rentan terhadap  penyimpangan  termasuk  diantaranya  organisasi  pemerintahan.  Sebelum  upaya  yang dilakukan untuk  mengelola risiko secara proaktif dan mengurangi hal tersebut, pertama organisasi perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku ini dengan pemahaman motif orang melakukannya.
Beberapa teori telah berusaha untuk menjelaskan penyebab fraud , teori yang paling populer adalah fraud triangle theory yang dikembangkan oleh Cressey (1953). Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat pada awal paragraf teori ini mengkaji tentang mengapa seseorang melakukan fraud yang terdiri  atas  tiga  komponen  yaitu pressure (tekanan) ,  opportunity (kesempatan) dan rationalization (rasionalisasi).  Komponen  dari fraud  triangle  theory tidak  dapat  diteliti  secara langsung maka peneliti harus mengembangkan variabel dan proksi untuk mengukurnya (Skousen et al., 2009).
Di Indonesia terdapat beberapa penelitian yang sudah mengembangkan model fraud triangle theory salah  satunya  penelitiaian  yang  dilakukan  oleh  Anik  (2013).  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa    penegakan  peraturan,  keefektidan  pengendalian  interen  dan  asimteri  informasi,  keadilan distributif dan prosedural  dan komitmen organisasi serta budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan fraud . Namun penelitian yang dilakukan oleh Ray dan Sukardi (2014) menemukan hasil yang berbeda di mana tidak terdapat pengaruh antara keefektifan sistem pengendalian internal, keadilan  distributif,  keadilan  prosedural,  penegakan  peraturan,  dan  budaya  organisasi  dengan tindakan kecurangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pristianty (2012) pada Dinas Se Kota dan Kabupaten Semarang juga menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap fraud di sektor pemerintahan.
Penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi, pengendalian internal, dan  perilaku  tidak  etis  berpengaruh  terhadap  kecurangan  sedangkan  kesesuaian  kompensasi  tidak berpengaruh terhadap kecurangan, terdapat pula penelitian Wilopo (2008) lainya yang menyatakan bahwa  pengendalian  internal  dan  perilaku  tidak  etis  birokrasi  pemerintahan  secara  parsial  tidak
memberikan  pengaruh  terhadap  kecurangan  ( fraud )  tetapi  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap kecurangan ( fraud ).
Adanya Research gap pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelunya terletak pada penggunaan item variabel yang dikaji salah satunya adalah dimensi keadilan organisasional di mana penelitian ini menggunakan tiga dimensi yaitu distributif, prosedural dan interaksional, karena berdasarkan penelitian Devonish dan Greenidge (2010) ketiaga dimensi dari keadilan organisasi akan mempengaruhi perilaku seseorang. Perbedaan yang lain terletak pada objek penelitian di mana objek dari  penelitian  ini  adalah  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Penelitian  dilakukan  di Sulawesi  Tengah  karena  terdapat  fenomena  yaitu  tindakan-tindakan fraud dalam  aktivitas pemerintahaan yang melibatkan dana masyarakat yang cukup besar nominalnya yang dilakukan oleh aparat pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan penelitian sebelumnya serta kasus-kasus fraud pada  entitas  pemerintahan,  maka  peneliti  bermaksud  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh  terhadap Kecenderungan Fraud ”.

## B.   Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yaitu  apkah  terdapat  pengaruh  faktor-faktor  yang  terdiri  dari  faktor  keadilan  distributif,  keadilan prosedural,  keadilan  interaksional , penegakan  peraturan,  keefektifan  pengendalian  internal, komitmen dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan fraud pada SKPD Pemerintah Provisni Sulawesi Tengah?

## C.   Tujuan Penelitian
Untuk memberikan verifikasi empiris pengaruh faktor keadilan ditributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian intern, komitmen dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan fraud pada SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  yang  bersifat  kuantitatif.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  adalah menggunakan  kuesioner  yang  dilanjutkan  dengan  uji  validitas  dan  reliabilitas.  Kuesioner  berisi tentang  persepsi  pegawai  mengenai  motif  kecenderungan fraud/ kecurangan.  Kuesioner  tersebut disebar  langsung  kepada  pegawai  negeri  sipil  yang  bekerja  pada  subbagian  keuangan    di  SKPD Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  merupakan  populasi  dalam  penelitian  ini.  Pengujian hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda  dengan menunggunakan alat analisis SPSS versi 21.
Pelaksanaan  penelitian  ini  berlokasi  di  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurung waktu kurang lebih 3 bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS yang bekerja di SKPD Pemerintah  Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 34 SKPD yang terdiri dari 14 badan dan 20 dinas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individual yakni aparat
pemerintah (PNS) yang bekerja pada subbagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive/judgement sampling . Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:
1.  Para  pegawai  yang  melaksanakan  fungsi  akuntansi/penatausahaan  keuangan  pada  SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.  Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan.
Karena  peneliti  tidak  mengetahui  jumlah  pasti  pegawai  negeri  sipil  yang  bekerja  pada subbagian  keuangan  dari  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Tengah  melihat jumlahnya  yang  beragam  maka  peneliti  menggunakan  minimum  sampel perbandingan  5  observasi  untuk  setiap estimated parameter  bebas.  Jadi,  dalam  penelitian  ini menggunakan  43  parameter  bebas,  maka  minimum  sampel  yang  digunakan  adalah  sebanyak  215 sampel (Hair et al , 1998).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan pada responden. Sumber data berasal dari persepsi pegawai negeri sipil yang bekerja pada subbagian keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas keadilan organisasional,  penegakan  peraturan,  keefektifan  pengendalian  internal,  komitmen  organisasi, budaya etis organisasi dan kecenderungan kecurangan ( fraud) .
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  survei  melalui  penyebaran kuesioner. Sebelum menyerahkan kuesioner kepada responden, penulis terlebih dahulu menanyakan jumlah staf subbagian keuangan dan aset kemudian siapa saja yang terlibat dalam pembuatan laopran keuangan sehingga penyebaran kuesioner akan lebih tepat sasaran dan efisien. Dalam pengukurannya, setiap  responden  diminta  pendapatnya  mengenai  suatu  pernyataan,  dengan  skala  penilaian  dari  1 sampai dengan 5.
Variabel-variabel  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari fraud triangle theory yang dikembangkan oleh cressey (1953) yaitu pressure (keadilan organisasional yang terdiri  dari  keadilan  distributif,  prosedural,  interaksional), opportunity (penegakan  peraturan, keefektifan pengendalian internal), dan rationalization (komitmen organisasi, budaya etis organisasi), kecenderungan fraud .  Keadilan  organisasional,  penegakan  peraturan,  keefektifan  pengendalian internal,  komitmen  organisasi,  budaya  etis  organisasi  merupakan  variabel  independen,  sedangkan kecenderungan fraud merupakan variabel dependen.
Data  hasil  penelitian  (afektif)  dianalisis  untuk  mengetahui  gambaran  umum  tentang  data sampel  variabel  keadilan  distributif,  keadilan  prosedural,  keadilan  interaksional,  penegakan peraturan/hukum, keefektifan pengendalian internal, komitmen organisasi, budaya etis organisasi dan kecenderungan fraud . Variabel-variabel dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan lima kategori skor yang dikembangkan dalam skala likert.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan alat IBM SPSS versi 21.  Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis  dengan  model  regresi  linier  berganda  terlebih  dahulu akan  dilakukan  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari:  Uji  Normalitas,  Uji  Multikolinieritas  dan  Uji Heterokedastisitas.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk  memprediksi  berapa  besar  kekuatan  pengaruh  variabel  independen  (keadilan  distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, komitmen dan budaya etis organisasi) terhadap variabel dependen (kecenderungan fraud ).

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Deskripsi  Variabel Penelitian

## 1. Keadilan Distributif
Distribusi  frekuensi  skor  persepsi  PNS  tentang  keadilan  distributif  pada  SKPD  pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada Tabel 1.
Tabel 1.  Distribusi Skor Keadilan Distributif pada SKPD di Provinsi Sulawesi Tengah
No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5 4 ≤ < 8 8 ≤ < 11
11 ≤ < 14 14 ≤ < 17 17 ≤ ≤ 20 3 12 25 87 43 2 7 15 51 25 Sangat Tidak Adil Tidak Adil Cukup Adil Adil Sangat Adil Jumlah 170 100
Sumber : Data Diolah, 2015.
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 3 PNS yang persepsinya tentang keadilan distributif berada dalam kategori sangat tidak adil, 12 PNS yang persepsinya tentang keadilan distributif berada dalam kategori tidak adil, 25 PNS yang persepsinya tentang keadilan distributif berada dalam kategori cukup adil, 87 PNS yang persepsinya tentang keadilan distributif berada dalam kategori adil dan 43 PNS yang persepsinya tentang keadilan distributif berada dalam kategori sangat adil.
Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  diperoleh  data  statistik  persepsi  PNS  tentang  keadilan distributif di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Statistik Persepsi PNS Tentang Keadilan Distributif
Persepsi PNS tentang keadilan distributive
Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 16 3,119 9,727 5
20
Sumber : Data Diolah, 2015.
Dari  Tabel  2  diketahui  bahwa  persepsi  PNS  tentang  keadilan  distributif  di  SKPD  Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan nilai mode/modus pada angka 16 dari skor ideal 20 dengan kata lain kecenderungan  responden  memilih  jawaban  adil  paling  sering  muncul,  hal  ini  mengindikasikan bahwa kebanyakan responden sudah merasakan keadilan terkait dengan kesesuaian jumlah imbalan yang terima, namun ada beberapa responden yang mempersepsikan bahwa keadilan distributif pada
instansi tempat responden bekerja masih kurang adil sehingga masih diperlukan peningkatan keadilan distributif pada instansi tersebut.

## 2. Keadilan Prosedural
Distribusi  frekuensi  skor  persepsi  PNS  tentang  keadilan  prosedural  pada  SKPD  pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada Tabel 3.
Tabel 3.  Distribusi  Skor  Persepsi  PNS  tentang  Keadilan  Prosedural  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi
Tengah No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5
7 ≤ < 14
14 ≤ < 19 19 ≤ < 23 23 ≤ < 28 28 ≤ ≤ 35 1 8 20 49 92 1 4 12 29 54 Sangat Tidak Adil Tidak Adil Cukup Adil Adil Sangat Adil Jumlah 170 100
Sumber : Data Diolah, 2015.
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 1 PNS yang persepsinya tentang keadilan prosedural berada dalam kategori sangat tidak adil, 8 PNS yang persepsinya tentang keadilan prosedural berada dalam kategori  tidak  adil,  20  PNS  yang  persepsinya  tentang  keadilan  prosedural  berada  dalam  kategori cukup adil, 49 PNS yang persepsinya tentang keadilan prosedural berada dalam kategori adil dan 92 PNS yang persepsinya tentang keadilan prosedural berada dalam kategori sangat adil.
Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif,  diperoleh  data  statistik  persepsi  PNS  tentang  keadilan prosedural di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Data Statistik Persepsi Persepsi PNS tentang Keadilan Prosedural
Persepsi PNS tentang keadilan procedural Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 28 4,686 21,959 8
35
Sumber : Data Diolah, 2015.
Dari  Tabel  4  diketahui  bahwa  persepsi  PNS  tentang  keadilan  prosedural  di  SKPD  Provinsi Sulawesi  Tengah  apabila  ditinjau  dari  mode/modusnya  menunjukkan  angka  28  dari  skor  ideal  35 dengan kata lain kecenderungan responden memilih jawaban sangat adil paling sering muncul, hal ini  mengindikasikan  bahwa  kebanyakan  dari  persepsi  PNS  tentang  keadilan  prosedural  di  SKPD Provinsi  Sulawesi  Tengah  sudah  merasakan  sangat  adil  terkait  proses  yang  digunakan  untuk menentukan  distribusi  imbalan,  namun  ada  beberapa  responden  yang  mempersepsikan  bahwa keadilan  prosedural  pada  instansi  tempat  responden  bekerja  masih  kurang  adil  sehingga  masih diperlukan peningkatan keadilan prosedural pada instansi tersebut.

## 3. Keadilan Interaksional
Distribusi frekuensi skor persepsi PNS tentang keadilan interaksional pada SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 5.
Tabel 5.  Distribusi Skor Persepsi PNS tentang Keadilan Interaksional di SKPD Provinsi Sulawesi
Tengah No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5
9 ≤ < 18 18 ≤ < 24
24 ≤ < 30 30 ≤ < 36 36 ≤ ≤ 45 2 6 11 46 105 1 3 7 27 62 Sangat Tidak Adil Tidak Adil Cukup Adil Adil Sangat Adil Jumlah 170 100
Sumber : Data Diolah, 2015.
Pada  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  2  PNS  yang  persepsinya  tentang  keadilan  interaksional berada  dalam  kategori  sangat  tidak  adil,  6  PNS  yang  persepsinya  tentang  keadilan  interaksional berada  dalam  kategori  tidak  adil,  11  PNS  yang  persepsinya  tentang  keadilan  interaksional  berada dalam  kategori  cukup  adil,  46  PNS  yang  persepsinya  tentang  keadilan interaksional berada dalam kategori adil dan 105 PNS yang persepsinya tentang keadilan interaksional berada dalam  kategori sangat adil.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk persepsi PNS tentang keadilan interaksional, maka diperoleh  data  statistik  persepsi  PNS  tentang  keadilan  interaksional  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 6.
Tabel 6. Data Statistik Persepsi PNS tentang Keadilan Interaksional
Persepsi PNS tentang keadilan interaksional
Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 36 4,627 21,413 14 43
Sumber: Data Diolah, 2015.
Dari  Tabel  6  diketahui  bahwa  persepsi  PNS  tentang  keadilan  prosedural  di  SKPD  Provinsi Sulawesi  Tengah  apabila  ditinjau  dari  mode/modusnya  menunjukkan  angka  36  dari  skor  ideal  43 dengan kata lain kecenderungan responden memilih jawaban sangat adil paling sering muncul, hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan dari persepsi PNS tentang keadilan interaksional di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah sudah merasakan diperlakukan dengan penuh martabat, perhatian, dan rasa hormat.  namun  ada  beberapa  responden  yang  mempersepsikan  bahwa  keadilan  interaksional  pada instansi tempat responden bekerja masih kurang adil sehingga masih diperlukan peningkatan keadilan interaksional pada instansi tersebut.

## 4. Penegakan Peraturan
Distribusi frekuensi skor persepsi PNS tentang penegakan peraturan pada SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 7.
Tabel 7.  Distribusi  Skor  Persepsi  PNS  tentang  Penegakan  Peraturan  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi
Tengah No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5 5 ≤ < 10
10 ≤ < 13 13 ≤ < 17 17 ≤ < 20 20 ≤ ≤ 25 4 7 22 29 108 2 4 13 17 64 Sangat Tidak Tegak Tidak Tegak Cukup Tegak Tegak Sangat Tegak Jumlah 170 100
Sumber : Data Diolah, 2015.
Pada  Tabel  7  menunjukkan  bahwa  4  PNS  yang  persepsinya  tentang  penegakan  peraturan berada  dalam  kategori  sangat  tidak  tegak,  7  PNS  yang  persepsinya  tentang  penegakan  peraturan berada  dalam  kategori  tidak  tegak,  22  PNS  yang  persepsinya  tentang  penegakan  peraturan  berada dalam kategori cukup tegak, 29 PNS yang persepsinya tentang penegakan peraturan berada dalam kategori tegak dan 108 PNS yang persepsinya tentang penegakan peraturan berada dalam kategori sangat tegak.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk persepsi PNS tentang penegakan peraturan, maka diperoleh  data  statistik  persepsi  PNS  tentang  penegakan  peraturan  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Data Statistik Persepsi PNS tentang Penegakan Peraturan Persepsi PNS tentang penegakan peraturan
Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 22 4,093 16,751 5
25
Sumber: Data Diolah, 2015.
Dari Tabel 8 diketahui bahwa persepsi PNS tentang penegakan peraturan di SKPD Provinsi Sulawesi  Tengah  apabila  ditinjau  dari  mode/modusnya  menunjukkan  angka  22  dari  skor  ideal  25 dengan kata lain kecenderungan responden memilih jawaban sangat tegak paling sering muncul, hal ini  mengindikasikan  bahwa  kebanyakan  dari  persepsi  PNS  tentang  penegakan  peraturan  di  SKPD Provinsi  Sulawesi  Tengah  beranggapan  bahwa  aturan  yang  dibuat  sudah  dijalankan  sebagaimana mestinya  dan  sudah  ditegakkan.  Namun  terdapat  juga  responden  yang  beranggapan  sebaliknya  di mana  aturan  di  instansi  tempat  responden  bekerja  masih  kurang  di  tegakkan  sehingga  masih diperlukan peningkatan dalam penegakan peraturan yang ada pada instansi tersebut.

## 5. Keefektifan Pengendalian Internal
Distribusi frekuensi skor persepsi PNS tentang keefektifan pengendalian internal pada SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 9.
Tabel 9.  Distribusi Skor Persepsi PNS tentang Keefektifan Pengendalian Internal di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah
No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5 5 ≤ < 10
10 ≤ < 13
13 ≤ < 17 17 ≤ < 20 20 ≤ ≤ 25
4 2 7 37 120 2 1 4 22 71 Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Cukup Efektif Efektif Sangat Efektif Jumlah 170 100
Sumber: Data Diolah, 2015.
Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa 4 PNS yang persepsinya tentang keefektifan pengendalian internal  berada  dalam  kategori  sangat  tidak  efektif,  2  PNS  yang  persepsinya  tentang  keefektifan pengendalian  internal  berada  dalam  kategori  tidak  efektif,  7  PNS  yang  persepsinya  tentang keefektifan  pengendalian  internal  berada  dalam  kategori  cukup  efektif,  37  PNS  yang  persepsinya tentang  keefektifan  pengendalian  internal  berada  dalam  kategori  efektif  dan  120  PNS  yang persepsinya tentang keefektifan pengendalian internal berada dalam kategori sangat efektif.
Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  untuk  persepsi  PNS  tentang  keefektifan  pengendalian internal,  maka  diperoleh  data  statistik  persepsi  PNS  tentang  keefektifan  pengendalian  internal  di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada    Tabel 10.
Tabel 10. Data Statistik Persepsi PNS tentang Keefektifan Pengendalian Internal
Persepsi PNS tentang keefektifan pengendalian internal
Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 20 3,419 11,690 6
25
Sumber : Data Diolah, 2015.
Dari  Tabel  10  diketahui  bahwa  persepsi  PNS  tentang  keefektifan  pengendalian  internal  di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah apabila ditinjau dari mode/modusnya menunjukkan angka 20 dari skor ideal 25 dengan kata lain kecenderungan responden memilih jawaban sangat efektif paling sering muncul,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kebanyakan  dari  persepsi  PNS  tentang  keefektifan pengendalian  internal  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi  Tengah  memberikan  tanggapan  bahwa pengendalian internal sudah berjalan efektif. Namun ada beberapa responden yang mempersepsikan bahwan  keefektifan  pengendalian  internal  pada  instansi  tempat  responden  bekerja  masih  kurang efektif  sehingga  masih  diperlukan  peningkatan  keefektifan  pengendalian  internal  pada  instansi tersebut.

## 6. Komitmen Organisasi
Distribusi frekuensi skor persepsi PNS tentang komitmen organisasi pada SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 11.
Tabel 11.  Distribusi Skor Persepsi PNS tentang Komitmen Organisasi di SKPD Provinsi Sulawesi
Tengah No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5 8 ≤ < 16
16 ≤ < 22
22 ≤ < 27 27 ≤ < 32 32 ≤ ≤ 40
4 6 5 52 103 2 4 3 30 61 Sangat Tidak Komitmen Tidak Komitmen Cukup Komitmen Berkomitmen Sangat Komitmen Jumlah 170 100
Sumber : Data Diolah, 2015.
Pada  Tabel  11  menunjukkan  bahwa  3  PNS  yang  persepsinya  tentang  komitmen  organisasi berada dalam kategori sangat tidak komitmen, 4 PNS yang persepsinya tentang komitmen organisasi berada dalam kategori tidak komitmen, 7 PNS yang persepsinya tentang komitmen organisasi berada dalam  kategori  cukup  komitmen,  52  PNS  yang  persepsinya  tentang  komitmen  organisasiberada dalam  kategoriberkomitmen  dan  104  PNS  yang  persepsinya  tentang  komitmen  organisasi  berada dalam kategori sangat komitmen.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk persepsi PNS tentang komitmen organisasi, maka diperoleh  data  statistik  persepsi  PNS  tentang  komitmen  organisasi  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 12.
Tabel 12. Data Statistik Persepsi PNS tentang Komitmen Organisasi
Persepsi PNS tentang komitmen organisasi
Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 32 5,657 32,002 9
40
Sumber : Data Diolah, 2015.
Dari Tabel 12 diketahui bahwa persepsi PNS tentang komitmen organisasi di SKPD Provinsi Sulawesi  Tengah  apabila  ditinjau  dari  mode/modusnya  menunjukkan  angka  32  dengan  kata  lain kecenderungan  responden  memilih  jawaban  sangat  komitmen  paling  sering  muncul,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  kebanyakan  dari  persepsi  PNS  tentang  komitmen  organisasi  di  SKPD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keselarasan tujuan dan nilai-nilai yang sudah dibangun dalam instansi atau organisasi. Namun ada beberapa responden memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasi, hal ini di mungkinkan karena sikap pegawai yang bertentangan dengan tujuan serta nilai- nilai yang dibangiun dalam organisasi.

## 7. Budaya Etis Organisasi
Distribusi frekuensi skor persepsi PNS tentang budaya etis organisasi pada SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 13.
Tabel 13.  Distribusi Skor Persepsi PNS tentang budaya etis organisasi di SKPD Provinsi Sulawesi
Tengah No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5 5 ≤ < 10
10 ≤ < 13
13 ≤ < 17 17 ≤ < 20
20 ≤ ≤ 25
4 7 17 74 68 2 4 10 44 40

## Sangat berbudaya Tidak Etis
Berbudaya Tidak Etis Cukup berbudaya Etis Berbudaya Etis Sangat berbudaya Etis Jumlah 170 100
Sumber : Data Diolah, 2015.
Pada Tabel 13 menunjukkan bahwa 4 PNS yang persepsinya tentang budaya etis organisasi berada  dalam  kategori  sangat  berbudaya  tidak  etis,  7  PNS  yang  persepsinya  tentang  budaya  etis organisasiberada dalam kategori tidak berbudaya etis, 17 PNS yang persepsinya tentang budaya etis organisasi berada dalam kategori cukup berbudaya etis, 74 PNS yang persepsinya tentang budaya etis organisasi berada dalam kategorietis berbudaya etis dan 68 PNS yang persepsinya tentang budaya etis organisasi berada dalam kategori sangat berbudaya etis.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk persepsi PNS tentang budaya etis organisasi, maka diperoleh  data  statistik  persepsi  PNS  tentang  budaya  etis  organisasi  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 14.
Tabel 14. Data Statistik Persepsi PNS tentang Budaya Etis Organisasi
Persepsi PNS tentang budaya etis organisasi
Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 18 3,271 10,702 6
25
Sumber: Data Diolah, 2015.
Dari Tabel 14 diketahui bahwa persepsi PNS tentang budaya etis organisasi di SKPD Provinsi Sulawesi  Tengah  apabila  ditinjau  dari  mode/modusnya  menunjukkan  angka  18  dengan  kata  lain kecenderungan  responden  memilih  jawaban  berbudaya  etis  paling  sering  muncul,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  kebanyakan  dari  persepsi  PNS  tentang  budaya  etis  organisasi  di  SKPD Provinsi  Sulawesi  Tengah  memiliki  tanggapan  tentang  kebijakan  informal  dan  formal  atas  etika organisasi  sudah  berjalan  sebagaimana  mestinya  di  mana  kebijak  tersebut  akan  berdampak  pada perilaku etis serta nilai-nilai etis individu (Hunt et al ., 1989). Namun terdapat juga responden yang beranggapan sebaliknya di mana kebijakan informal dan formal atas etika organisasi masih kurang sehingga  masih  diperlukan  peningkatan  dalam  membangun  budaya  etis  organisasi  yang  ada  pada instansi tersebut.
8. Kecenderungan Kecurangan (Fraud)
Distribusi  frekuensi  skor  persepsi  PNS  tentang  kecenderungan  kecurangan  pada  SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digambarkan pada Tabel 15.
Tabel 15.  Distribusi  Skor  Persepsi  PNS  tentang  Kecenderungan  Kecurangan  di  SKPD  Provinsi
Sulawesi Tengah No Skor Frekuensi Persentasi (%) Kategori 1 2 3 4 5 9 ≤ < 18
18 ≤ < 24 24 ≤ < 30 30 ≤ < 36 36 ≤ ≤ 45
102 44 19 2 3 60 26 11 1 2 Sangat Jarang terjadi Jarang Terjadi Cukup Sering Terjadi Sangat Sering Terjadi Jumlah 170 100
Sumber: Data Diolah, 2015.
Pada  Tabel  15  menunjukkan  bahwa  102  PNS  yang  persepsinya  tentang  kecenderungan kecurangan  berada  dalam  kategori  sangat  jarang  terjadi,  44  PNS  yang  persepsinya  berada  dalam kategori  jarang  terjadi,  19  PNS  yang  persepsinya  berada  dalam  kategori  cukup,  2  PNS  yang persepsinya berada dalam kategori sering terjadi dan 3 PNS yang persepsinya tentang kecenderungan kecurangan berada dalam kategori sangat sering terjadi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk persepsi PNS tentang kecenderungan kecurangan, maka diperoleh data statistik persepsi PNS yang digambarkan pada Tabel 16.
Tabel 16. Data Statistik Persepsi PNS tentang Kecenderungan Kecurangan Persepsi PNS tentang Kecenderungan Kecurangan
Mode Std.deviasi Variansi Minimum Maksimum 9 6,179 38,184 9
39
Sumber : Data Diolah, 2015.
Dari  Tabel  16  diketahui  bahwa  persepsi  PNS  tentang  kecenderungan  kecurangan  di  SKPD Provinsi  Sulawesi  Tengah  ditinjau  dari  mode/modusnya  menunjukkan  angka  9  dari  skor  ideal  39 dengan  kata  lain  kecenderungan  responden  memilih  jawaban  sangat  jarang  terjadi  paling  sering muncul, hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan dari PNS di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah mempersepsikan  kecenderungan  kecurangan  ( fraud) pada  instansi  yang  menjadi  obyek  penelitian sangat  jarang  terjadi  dengan  kata  lain  responden  tidak  memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan tindakan kecurangan, namun ada beberapa responden yang memberikan presepsi sebaliknya sehingga diperlukan pengantisipasian agar tidak terjadi kecurangan ( fraud) walaupun tidak signifikan.

## B.  Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel penggangu atau residual dalam model regresi  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2012:160).  Hasil  uji  K-S  menunjukkan  nilai Kolmogorov- Smirnov sebesar 1.128 dengan signifikansi 0.157 berada di atas α=0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel bebas atau independen (Ghozali, 2012:150). Berdasarkan nilai VIF dari masing- masing variabel yang kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas.

## 3. Uji  Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan  yang  lain  dalam  model  regresi.  Model  regresi yang  baik  adalah  yang  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  titik-titik menyebar secara acak serta menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y pada pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

## C.  Uji Hipotesis

## 1. Uji Koefisien Determinasi
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  diuji  dengan  menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan menggunakan software IBM SPSS 21 (Lampiran 8). Hasil pengujian dapat di lihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Model Summary Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,874 a ,763 ,753 3,076 a. Predictors: (Constant), x7, x3, x2, x1, x6, x4, x5 b. Dependent Variable: y
Tabel 17 dalam model summary menunjukkan bahwa nilai R Square adalah 0.763 atau 76,3%. Hal ini  berarti  bahwa  variabel independen  yaitu keadilan distributif,  keadilan  prosedural,  keadilan interaksional,  penegakan  peraturan,  keefektifan  pengendalian  internal,  komitmen  dan  budaya  etis organisasi  mampu  menjelaskan  variabel  dependen  yaitu  kecenderungan  fraud/kecurangan sebesar 76,3% dan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

## 2. Uji-t
Tabel 18. Hasil Uji-t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 57,231 2,309 24,782 ,000 x1 -,147 ,090 -,074 -1,634 ,104 x2 -,095 ,065 -,072 -1,469 ,144
x3 -,185 ,053 -,138 -3,475 ,001 x4 -,422 ,097 -,279 -4,363 ,000 x5 -,384 ,118 -,212 -3,256 ,001 x6 -,213 ,067 -,194 -3,180 ,002 x7 -,375 ,092 -,199 -4,076 ,000
a. Dependent Variable: y Sumber : Data diolah, 2015.
Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y= 57.231  -0.147X 1 -0.095X 2 -0.185X 3 -0.422X 4 -0.384X 5 -0.213X 6 -0,375X 7 + ε Dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  nilai  C onstant 57.231 memberikan  arti  bahwa  apabila  variabel independen diasumsikan  = 0, maka  kecenderungan fraud secara konstan akan bernilai sebesar 57.231.

## a. Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan
Hasil  uji  koefisien  parameter  antara  keadilan  distributif  (x1)  terhadap  kecenderungan kecurangan (y) menunjukkan koefisien regresi pada variabel sebesar 0,417 (negatif). Artinya apabila variabel  Keadilan  Distributif  (x1)    naik  1  skor,  maka  kecenderungan  kecurangan  (y)  akan  turun sebesar = 0,417 dengan asumsi variabel yang lain dianggap constant. Nilai t statistik sebesar -1,634 < t tabel sebesar 1,974 dengan signifikansi sebesar 0.104 (lebih dari taraf signifikansi (α) = 0,05). Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan, sehingga Hipotesis 1 ditolak. Artinya keadilan distributif yang berkaitan  dengan  kesesuaian jumlah imbalan  yang  dirasakan  tidak  dapat  meminimalisir  terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) .

## b.  Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan
Hasil  uji  koefisien  parameter  antara  keadilan  prosedural  (x2)  terhadap  kecenderungan kecurangan (y) menunjukkan koefisien regresi pada variabel sebesar 0,095 (negatif). Artinya apabila variabel  keadilan  prosedural  (x2)    naik  1  skor,  maka  kecenderungan  kecurangan  (y)  akan  turun sebesar = 0,095 dengan asumsi variabel yang lain dianggap constant. Nilai t statistik sebesar -1,469 < t tabel sebesar 1,974 dengan signifikansi sebesar 0.144 (lebih dari taraf signifikansi (α) = 0,05). Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan, sehingga Hipotesis 2 ditolak. Artinya keadilan prosedural yang dirasakan  yaitu  tentang  proses  yang  digunakan  untuk  menentukan  distribusi  imbalan  tidak  dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) .

## c. Keadilan interaksional berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan
Hasil  uji  koefisien  parameter  antara  keadilan  interaksional  (x3)  terhadap  kecenderungan kecurangan (y) menunjukkan koefisien regresi pada variabel sebesar 0,185 (negatif). Artinya apabila variabel  keadilan interaksional (x3)    naik  1  skor,  maka  kecenderungan  kecurangan  (y)  akan  turun sebesar = 0,185 dengan asumsi variabel yang lain dianggap constant. Nilai t statistik sebesar -3,475 > t tabel sebesar 1,974 dengan signifikansi sebesar 0.001 (kurang dari taraf signifikansi (α) = 0,05). Dari hasil  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  keadilan  interaksional
terhadap kecenderungan kecurangan, sehingga Hipotesis 3 diterima. Artinya keadilan interaksional yang dirasakan dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) .

## d.  Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan
Hasil  uji  koefisien  parameter  antara  penegakan  peraturan  (x4)  terhadap  kecenderungan kecurangan (y) menunjukkan koefisien regresi pada variabel sebesar 0,422 (negatif). Artinya apabila variabel  penegakan  peraturan  (x4)    naik  1  skor,  maka  kecenderungan  kecurangan  (y)  akan  turun sebesar = 0,422 dengan asumsi variabel yang lain dianggap constant. Nilai t statistik sebesar -4.363 > t tabel sebesar 1,974 dengan signifikansi sebesar 0.000 (kurang dari taraf signifikansi (α) = 0,05). Dari hasil  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  penegakan  peraturan terhadap  kecenderungan  kecurangan,  sehingga  Hipotesis  4  diterima.  Artinya  peraturan  yang ditegakkan dalam aktivitas pemerintahan dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) .
e. Keefektifan  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  terhadap  kecenderungan kecurangan
Hasil  uji  koefisien  parameter  antara  keefektifan  pengendalian  internal  (x5)  terhadap kecenderungan kecurangan (y) menunjukkan koefisien regresi pada variabel sebesar 0,384 (negatif). Artinya apabila variabel keefektifan pengendalian internal (x5)  naik 1 skor, maka kecenderungan kecurangan (y) akan turun sebesar = 0,384 dengan asumsi variabel yang lain dianggap constant. Nilai t statistik sebesar  -3.256  >  t tabel sebesar  1,974  dengan  signifikansi  sebesar  0.001  (kurang  dari  taraf signifikansi  (α)  =  0,05).  Dari  hasil  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  pengaruh signifikan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan, sehingga Hipotesis 5  diterima.  Artinya  pengendalian  internal  yang  efektif  dalam  aktivitas  pemerintahan  dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) .

## f. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan
Hasil  uji  koefisien  parameter  antara  komitmen  organisasi  (x6)  terhadap  kecenderungan kecurangan (y) menunjukkan koefisien regresi pada variabel sebesar 0,213 (negatif). Artinya apabila variabel  komitmen  organisasi  (x6)    naik  1  skor,  maka  kecenderungan  kecurangan  (y)  akan  turun sebesar = 0,213 dengan asumsi variabel yang lain dianggap constant. Nilai t statistik sebesar -3.180 > t tabel sebesar 1,974 dengan signifikansi sebesar 0.002 (kurang dari taraf signifikansi (α) = 0,05). Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan,  sehingga  Hipotesis  6  diterima.  Artinya  komitmen organisasi dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) .

## g. Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan
Hasil  uji  koefisien  parameter  antara  budaya  etis  organisasi  (x7)  terhadap  kecenderungan kecurangan (y) menunjukkan koefisien regresi pada variabel sebesar 0,375 (negatif). Artinya apabila variabel  komitmen  organisasi  (x7)    naik  1  skor,  maka  kecenderungan  kecurangan  (y)  akan  turun sebesar = 0,375 dengan asumsi variabel yang lain dianggap constant. Nilai t statistik sebesar -4.076 > t tabel sebesar 1,974 dengan signifikansi sebesar 0.000 (kurang dari taraf signifikansi (α) = 0,05). Dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya etis organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap
kecenderungan  kecurangan,  sehingga  Hipotesis  7  diterima.  Artinya  budaya  etis  organisasi  dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) .

## D.  Pembahasan

## 1. Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kecenderungan Fraud
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  keadilan  distributif  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan kata lain hipotesis 1 ditolak, artinya persepsi pegawai negeri subbagian keuangan dan aset yang bekerja di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan keadilan distributif yaitu tentang kesesuaian jumlah imbalan yang dirasakan tidak dapat  meminimalisir  terjadinya  kecenderungan  kecurangan (fraud) .  Hasil  ini  tidak  sejalan  dengan fraud  triangle  theory ,  di  mana  seharusnya  keadilan  yang  dirasakan  akan  mempengaruhi  perilaku individu,  jika  seseorang  merasa  diperlakukan  adil  maka  akan  menghilangkan  motivasi  untuk melakukan kecurangan, sebaliknya ketidakadilan yang dirasakan menimbulkan pressure atau tekanan dalam diri individu tersebut sehingga melakukan tindakan menyimpang seperti kecurangan (Arens, 2008:432).
Hasil ini juga  bertentangan  dengan  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya,  di  mana  keadilan distributif memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan antara lain penelitian yang  dilakukan  oleh  Rae  dan  Subramaniam  (2006),  Devonish  dan  Greenidge  (2010)  dan  juga penelitian yang dilakukan anik (2013). Namun penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rae dan Sukardi (2014) dan Pristianti (2012) yang menemukan bahwa keadilan distributif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud .
Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  adil  atau  tidak  suatu  keadilan  distributif  yang  berkaitan dengan  besarnya  gaji  yang  diterima  pegawai  di  suatu  instansi  pemerintahan,  pegawai  akan  tetap melakukan tindakan fraud. Sehingga keadilan distributif yang diukur dengan keadilan atas imbalan yang diperoleh bukanlah menjadi alasan bagi para aparat untuk melakukan tindakan kecurangan dan dengan  adanya  keadilan  distributif  yang  tinggi  tidak  menjadi  jaminan  untuk  dapat  mencegah terjadinya fraud di sektor pemerintahan.
Hasil tersebut di atas didukung oleh fakta yang ada di lingkungan pemerintahan kita di mana yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan baik itu dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi adalah kebanyakan para aparat yang sudah memiliki imbalan atau insentif yang cukup besar.

## 2. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kecenderungan Fraud
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  keadilan  prosedural  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan kata lain hipotesis 2 di tolak, artinya persepsi pegawai negeri  subbagian  keuangan  dan  aset  yang  bekerja  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi  Tengah  berkaitan dengan  keadilan  prosedural  yang  dirasakan  tidak  memberikan  dampak  terhadap  kecenderungan kecurangan. Seperti halnya keadilan distributif, keadilan prosedural juga bertentangan dengan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, di mana hasil penelitian Rae dan Subramaniam (2006), Devonish dan Greenidge (2010) dan anik (2013) menemukan bahwa keadilan prosedural berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku menyimpang seperti tindakan kecurangan ( fraud ).
Namun, terdapat hasil penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rae dan Sukardi (2014) menemukan bahwa keadilan prosedural tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, hal ini dimungkinkan karena di Indonesia baik bagi perusahaan maupun pemerintahan tidak ada prosedur atau sistem kompensasi yang  mendeskripsikan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  ukuran  prestasi  dan  kegagalan,  dalam mengelola  organisasi  serta  ganjaran  dan  pinalti  yang  dapat  menghindarkan  organisasi  dari kecenderungan kecurangan (Wilopo, 2006), sehingga adil atau tidaknya keadilan prosedural yang di dasarkan pada keadilan prosedur penggajian di suatu instansi tidak menjadi jaminan untuk mencegah terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

## 3. Pengaruh Keadilan Interaksional terhadap Kecenderungan Fraud
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  keadilan  interaksional  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan kata lain hipotesis 3 diterima, hasil ini berarti semakin tinggi persepsi pegawai negeri subbagian keuangan dan aset yang bekerja di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan keadilan interaksional maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah dengan kata lain pegawai yang diperlakukan dengan penuh martabat,  perhatian,  dan  rasa  hormat  dapat  menghilangkan  motivasi  mereka  untuk  cenderungan melakukan tindakan kecurangan.
Hasil  ini  sejalan  dengan fraud  triangle  theory ,  di  mana  keadilan  yang  dirasakan  akan mempengaruhi perilaku individu, jika seseorang merasa diperlakukan adil maka akan menghilangkan motivasi  untuk  melakukan  kecurangan  sebaliknya  ketidak  adilan  yang  dirasakan  menimbulkan pressure atau  tekanan  dalam  diri  individu  tersebut  sehingga  akan  termotivasi  untuk  melakukan tindakan menyimpang seperti kecurangan (Arens, 2008:432).  Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Rae  dan  Subramaniam  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara  keadilan interaksional terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya  semakin tinggi persepsi berkaitan dengan keadilan interaksional maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Devonish dan Greenidge (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa persepsi karyawan yang diperlakukan secara tidak adil akan menghasilkan kinerja yang buruk yang  berupa  perilaku  kerja  kontraproduktif,  seperti  pencurian,  kekerasan,  pelecehan  verbal, ketidakhadiran atau keterlambatan tanpa izin, kecurangan dan berbagai bentuk penyimpangan kerja lainnya, dibandingkan dengan karyawan yang diperlakukan secara adil.
Dari ketiga dimensi keadilan ini hanya keadilan intereksional yang memiliki pengaruh terhadap kecenderungan  kecurangan  karena  menurut  Aquino et.al (1999)  bahwa  karyawan  akan  lebih  peka terhadap  pelanggaran  yang  disebabkan  oleh  keadilan  interaksional  dari  pada  dimensi  keadilan lainnya. Oleh karena itu, ketika karyawan mempersepsikan keadilan interaksional pada level yang rendah,  maka  karyawan  akan  menanggapi  rendahnya rasa  keadilan  tersebut  dengan  terlibat  dalam perilaku kerja kontraproduktif seperti melakukan kecurangan.

## 4. Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan Fraud
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  penegakan  peraturan  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan kata lain hipotesis 4 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi pegawai negeri subbagian keuangan dan aset yang bekerja di SKPD
Provinsi  Sulawesi  Tengah  berkaitan  dengan  penegakan  peraturan  maka  kecenderungan  pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah. Hasil penelitian ini memperkuat teori segitiga kecurangan  atau fraud  triangle  theory yang  menyatakan  bahwa opportunitiy atau  peluang  yang diproksikan sebagai penegakan peraturan menjadi salah satu faktor yang penyebab kecenderungan orang melakukan tindakan kecurangan.
Hasil  penelitan  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Soral et.al (2006),  yang melakukan  penelitian  tentang  faktor-faktor  yang  menyebabkan  tindakan  kecurangan  dalam perbankan sehingga menimbulkan krisis serta banyaknya bank yang bangkrut di Turki, di mana hasil penelitian  menemukan  bahwa  lemahnya  penegakan  peraturan  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  tindakan  kecurangan  sektor  perbankan  di  turki.    Begitu  juga  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Anik  (2013)  di  mana  penegakan  peraturan  berpengaruh  terhadap  kecenderungan kecurangan ( fraud).
5. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Fraud
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan kata lain hipotesis 5 diterima, hasil ini berarti  bahwa  semakin  tinggi  persepsi  pegawai  negeri  sipil  berkaitan  dengan  keefektifan pengendalian internal maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah. Hasil penelitian ini memperkuat teori segitiga kecurangan atau fraud triangle theory yang menyatakan  bahwa opportunitiy atau  peluang  yang  diproksikan  sebagai  keefektifan  pengendalian internal  menjadi  salah  satu  faktor  yang  penyebab  kecenderungan  orang  melakukan  tindakan kecurangan.
Hasil  ini  juga  mendukung  penelitian  Clinton,  Mitchel  dan  Norman  (2007)  yang mengembangkan model fraud triangle theory untuk mengungkap tindak kecurangan di perusahaan Enron,  di  mana  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  penyebab  terjadi  tindakan kecurangan  di  perusahaan  Enron  adalah  lemahnya  pengendalian  internal.  Penelitian  dengan  hasil yang sama ditunjukkan oleh Anik (2013) yang melakuakan penelitian empiris pada dinas provisni daerah  istimewa  Yogyakarta  dan  menemukan  terdapat  pengaruh  anatra  keefektifan  pengendalian internal  terhadap  kecenderunga  kecurangan.  Wilopo  (2006)  menggali  persepsi  mengenai  faktor  di balik tindakan kecurangan dari penanggung jawab penyusunan laporan keuangan pada perusahaan terbuka  dan  BUMN  di  Indonesia  dan  menemukan  bahwa  terdapat  pengrauh  anatra  keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan.

## 6. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Fraud
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan kata lain hipotesis 6 diterima, hasil ini berarti bahwa  semakin  tinggi  persepsi  pegawai  negeri  sipil  berkaitan  komitmen  organisasi  maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah. Hasil penelitian ini memperkuat  teori  segitiga  kecurangan  atau fraud  triangle  theory yang  menyatakan  bahwa rasionalisasi yang diproksikan sebagai komitmen organisasi menjadi salah satu faktor yang penyebab kecenderungan orang melakukan tindakan kecurangan.
Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anik  (2013)  dalam penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  pegawai  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kecurangan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai untuk kepentingannya sendiri. Clinton, Mitchel dan Norman (2007) juga menemukan hasil bahwa komitmen organisasi dapat mepengaruhi tindakan kecurangan karyawan.

## 7. Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Kecenderungan Fraud
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  budaya  etis  organisasi  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan kata lain hipotesis 7 diterima, hasil ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi pegawai negeri sipil berkaitan dengan budaya etis organisasi maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah. Hasil penelitian ini memperkuat  teori  segitiga  kecurangan  atau fraud  triangle  theory yang  menyatakan  bahwa rasionalisasi  yang  diproksikan  sebagai  budaya  etis  organisasi  menjadi  salah  satu  faktor  yang penyebab kecenderungan orang melakukan tindakan kecurangan.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012), melakukan empiris pada Dinas Se Kota dan Kabupaten Semarang  menemukan bahwa  budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan. Anik (2013) menemukan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruhbudaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.
Dalam kondisi organisasi pemerintahan, kebanyakan pegawainya melakukan kecurangan dan hal tersebut dianggap wajar dikarenakan pembenaran akan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam organisasi, lain halnya jika dalam suatu organisasi telah ditanamkan nilai-nilai bahwa suatu tindakan kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka pagawai  cenderung  tidak  akan  melakukan  kecurangan  sehingga  budaya  etis  organisasi  yang merupakan  hasil  dari  nilai-nilai  yang  ditanamkan  dalam  diri  seseorang  berpengaruh  terhadap kecurangan  di  sektor  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  perlu membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya kecurangan seperti (1) kecurangan dalam laporan keuangan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan (2) kecurangan penggelapan asset dan (3) kecurangan tindak pidana korupsi, baik materil dan inmateril.

## IV.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Berdasarkan hasil analisis deskriptif ditinjau dari mode/modusnya sebagian besar PNS yang bekerja  pada  SKPD  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  mempersepsikan  keadilan distributif berada dalam kategori adil, keadilan prosedural berada dalam kategori sangat adil dan  keadilan  interaksional  berada  dalam  kategori  sangat  adil,  penegakan  peraturan  berada dalam kategori sangat tegak, keefektifan pengendalian internal berada dalam kategori sangat efektif,  komitmen  organisasi  berada  dalam  kategori  sangat  komitmen  dan  budaya  etis organisasi berada dalam kategori berbudaya etis sedangkan persepsi tentang kecenderungan kecurangan berada dalam kategori sangat jarang terjadi.
2.  Persepsi  keadilan  distributif  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kecenderungan kecurangan, artinya persepsi pegawai negeri subbagian keuangan dan aset di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan keadilan distributif yang dirasakan tidak memberikan  dampak  terhadap  kecenderungan  kecurangan.  Tidak  signifikannya  pengaruh keadilan  distributif  terhadap  kecenderungan fraud mengindikasikan  bahwa  meskipun keadilan distributif yang diukur dengan keadilan atas imbalan yang diperoleh sudah tinggi tidak menjadi jaminan untuk dapat mencegah terjadinya fraud di sektor pemerintahan.
3.  Persepsi  keadilan  prosedural  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kecenderungan kecurangan, artinya persepsi pegawai negeri subbagian keuangan dan aset yang bekerja di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan keadilan prosedural yang dirasakan tidak memberikan  dampak  terhadap  kecenderungan  kecurangan.  Tidak  signifikannya  pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan fraud disebabkan karena di Indonesia baik bagi perusahaan  maupun  pemerintahan  tidak  ada  prosedur  atau  sistem  kompensasi  yang mendeskripsikan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  ukuran  prestasi  dan  kegagalan,  dalam mengelola  organisasi  serta ganjaran  dan  pinalti  yang  dapat  menghindarkan  organisasi  dari kecenderungan kecurangan.
4.  Persepsi keadilan interaksional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan,  hasil  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  persepsi  pegawai  negeri  subbagian keuangan  dan  aset  di  SKPD  Provinsi  Sulawesi  Tengah  berkaitan  dengan  keadilan interaksional maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah dengan kata lain jika seseorang sudah diperlakukan dengan penuh martabat, perhatian, dan  rasa  hormat  akan  menghilangkan  motivasi  mereka  untuk  cenderungan  melakukan tindakan kecurangan.
5.  Persepsi  penegakan  peraturan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan kecurangan, hasil ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi PNS berkaitan dengan penegakan peraturan  maka  kecenderungan  pegawai  melakukan  tindakan  kecurangan  akan  semakin rendah.
6.  Persepsi  keefektifan  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kecenderungan kecurangan, hasil ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi PNS berkaitan dengan keefektifan pengendalian internal maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah.
7.  Persepsi  komitmen  organisasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan kecurangan, hasil ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi pegawai negeri sipil berkaitan dengan komitmen organisasi maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah.
8.  Persepsi budaya etis organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, hasil ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi pegawai negeri sipil berkaitan dengan budaya etis organisasi maka kecenderungan pegawai melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah.

## B.  Saran
1.  Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan  mengambil responden tidak hanya SKPD tingkat provinsi saja melainkan responden dari SKPD kota dan juga kecamatan.
2.  Penelitian selanjutnya juga hendaknya mempertimbangkan metode dalam pengambilan data, yaitu  tidak  hanya  dengan  metode  survei  yang  menggunakan  kuesioner  akan  tetapi  juga menggunakan metode wawancara sehingga data yang diperoleh bisa lebih akurat dan juga mempertimbangkan untuk menggunakan jenis penelitian metode kombinasi.

## DAFTAR PUSTAKA
AICPA.  2002. Auditing  Standards  Board,  Consideration  of  fraud  in  a  financial  statement  audit, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), SAS No. 99.
Albrecht et.al. 2009. Fraud  Examination,  Third  Edition ,  South  Western, a  part of Chengange Learning, USA.
Anik, Fatun Najahningrum. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy . Accounting Analysis Journal.
Arens,  Alvin  A.  2008. Auditing  dan  Jasa  Assurance  Pendekatan  Terintegrasi. Jilid  I.  Jakarta: Erlangga.
Aquino,  K.,  Lewis,  M.  U.,  dan  Bradfield,  M.  1999. Justice  constructs,  negative  affectivity,  and employee deviance: A proposed model and empirical test. Journal of Organizational Behavior, 20 (7): 1073-1091.
Clinton, Mitchel dan Norman. 2007. Management Controls: The Organizational Fraud Triangle of Leadeship, Culture dan Control In Enron . Ivey business journal.
Cressey, D. R. 1953. Other People’s Money. Montclair , NJ: Patterson Smith, pp.1-300.
Devonish  dan  Greenidge. 2010. The Effect  of  Organizational  Justice  on  Contextual  Performance, Counterproductive Work Behaviors, and Task Performance: Investigating the moderating role of ability-based emotional intelligence. Department of Management Studies, Oxford Blackwell Publishing Ltd.
Diaz Priantara. 2013. Fraud Auditing and investigation. Mitra wacana media.
Fagbohungbe et  al .2012.  “ Gender  and  Organizational  Factors  as  Determinants  of  Workplace Fraudulent Behaviours in Nigeria:An Emprical Analysis ”. International Journal of Bussiness Trends and Technology- vol. 2 issue 2.
Ghozali,  Imam.  2012. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS 20. Edisi  6. Semarang: Universitas Diponegoro.
Harian Mercusuar, 30 Mei 2013, Hlm 11 Kolom 14-16.
Hair, J.F., R.E. Anderson., R.L. Tatham, and W.C. Black. 1998. Multivariate data Analysis. Prentice Hall, Fourth edition
Hunt,  S.  D.,  V.  R.  Wood  dan  L.  B.  Chonko.  1989. Corporate  Ethical  Value  and  Organizational Commitmen in Marketing . Journal of Marketing 53 (July), pp. 79 – 90
Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2010. Organization Behavior. New York: McGraw-Hill. Kozlowski, S.W.J. 2012. The Oxford Handbook of Organizational Psychology , Volume 1. Oxford University Press
Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat Novita  dan  Eko.  2012. Pengaruh  Moralitas  Individu  Dan  Pengendalian  Internal  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi:  Studi  Eksperimen  Pada  Konteks  Pemerintahan Daerah . Universitas Gadjah Mada.
Pendse. G Shripad. 2012. Ethical Hazards: A Motive, Means, and Opportunity Approach to Curbing Corporate Unethical Behavior, Journal Bus Ethics, Springer Science, Business.
Rae, Kirsty and Nava Subramaniam. 2008. Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect  On  Organisational  Justice  And Employee  Fraud .  Managerial  Auditing Journal Vol. 23 No. 2, 2008 pp.104-124.
Ray  dan  Sukardi.  2014. Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kecurangan  (fraud)  di  sektor pendidikan kota semarang . Accounting analysis journal. Universitas Negeri Semarang.
Robbins,  P.  Stephen  dan  Judge.  2008. Perilaku  Organisasi .  Edisi  10. Prentice  Hall  Pearson Educational International,PT Ideks. Jakarta: Gramedia.
Sitorus, Scott , Morton, A. M. (2009). Group Perceptual Fraud Symptomps Differences: A Multi- Group Model Analysis. The Audit Forum: International Forum on Government Auditing and Public Policy Vol. XII, No. 2. Hal. 21-40.
Skousen, C. J., K. R. Smith, dan C.  J. Wright. 2009. ” Detecting and Predecting  Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99.” Corporate Governance and Firm Performance Advances in  Financial Economis, Vol. 13.
Suprajadi,  Lusy.  2009. Teori  Kecurangan, Fraud  Awareness dan  Metodologi  untuk  Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan” JurnalBina Ekonomi vol. 12, nomor 2, Agustus 2009.
Sridhar  Ramamoorti.  2008. The  Psychology  and  Sociology  of  Fraud:  Integrating  the  Behavioral Sciences  Component  Into  Fraud  and  Forensic  Accounting  Curricula.  Issues  In  Accounting Education. Vol. 23, No. 4. pp. 521–533
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung:  Alfabeta.
Soral  H.  Bartu. Talan  B.  I,scan . Gregory  Hebb.  2006. Fraud,  banking  crisis,  and  regulatory enforcement: Evidence from micro-level transactions data. Springer Science,Business Media ., Eur J Law Econ (2006) 21: 179–197.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2007. Audit  Berbasis  ISA (International  Standards  Auditing) .  Jakarta: Salemba Empat.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2013. Mendeteksi  Manipulasi  Laporan  Keuangan .  Jakarta:  Salemba Empat.
Transparency.org.  2013. Negara  Terkorup  Didunia  Versi  2013  Sekarang ,  (Online), ( http://kebindo.blogspot.com/2013/05/negara-terkorup-didunia-versi-2013 ,  diakses  21  mei 2014).
Thoyibatun,  Siti.  2009. Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Perilaku  Tidak  Etis  dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi . Jurnal Ekonomi dan Keuangan volume 16 nomor 2 :245-260.
Uchok  Sky  Khadafi.  2012. Data  korupsi  33  provinsi  di  Indonesia.  Forum  Indonesia  untuk Transparansi Anggaran (Fitra), (Online), ( http://nasional.news.viva.co.id/ news/read/355559- fitra--data-bpk--dki jakarta-terkorup , diakses 21 Mei 2014).
Wibowo. 2013. Perilaku Dalam Organisasi . Ed 1. Jakarta: Rajawali Pers.
Wilopo.  2006. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi:  Studi  pada  Perusahaan  Publik  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  di  Indonesia . Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
Wilopo.  2008. Pengaruh  Pengendalian  Internal  Birokrasi  Pemerintah  dan  Pelaku  Tidak  Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan . Jurnal Ventura Volume p11 no. 1 April 2008.
Widjaja Tunggal, 2014. Memahami Fraud Audit: Bagaimana Mendeteksi dan mencegah Kecurangan Bisnis . Harvarindo.
www.metrosulteng.com 11/06/14 http://www.palu.bpk.go.id , 01/09/14