## EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Existence of State Institutions in the Enforcement of Human Rights in Indonesia
Muhammad Amin Putra Fakultas Hukum, Universitas Indonesia email: muhammadaminputra@gmail.com

## abstract
In  the  framework  of  the  protection  and  enforcement  of  Human  Rights  by state  institutions  among  implemented  by:  National  Commission  on  Human Rights, Indonesian Child Protection Commission, National Commission for Women,  the  Truth  and  Reconciliation  Commission,  but  the  Truth  and Reconciliation Commission in its development, it was disbanded because it does  not  correspond  to  the  actual  functions  and  duties  so  it  does  not  give justice  to  the  community.  Besides  carried  out  by  the  Commission, established by the State, protection and enforcement of Human Rights today is mostly done by the judiciary, especially after the reform. Among them are: the  Specific  Human  Rights  court,  severe  Human  Rights  court  and  the Constitutional  Court  who  has  the  authority  to  test  Legislations  on  the Constitution  1945.  In  the  development,  the  Constitutional  Court  more precisely to the protection and enforcement of Human Rights to the citizens with  the  many  rulings  on  the  legislation  is  unconstitutional,  and  the Constitutional  Court's  decision  was  a  strategic  value  and  is  able  to  uphold Human Rights for citizens. The essence of the protection and enforcement of Human  Rights  greatly  influenced  the  position  of  the  judge  in  deciding  the case,  so  the  judge  has  a  role  to  uphold  the  independence  and  impartiality both as an institution and as individuals. Besides other factor is their right to receive legal aid, the pattern of justice has shown that the right to get a legal assistance  is  an  attempt  for  equality  in  law  as  part  of  the  fulfillment  of Human Rights.
Keywords: State Institutions, Human Rights, Enforcement

## abstrak
Dalam  rangka  perlindungan  dan  penegakan  HAM  oleh  lembaga-lembaga Negara  di  antara  dilaksanakan  oleh:  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia (Komnas  HAM),  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  Komisi Nasional  Perempuan  (Komnas  Perempuan),  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi  (KKR),  namun  dalam  perkembangannya  KKR  justru
dibubarkan  karena  tidak  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnya  yang sesungguhnya sehingga tidak memberikan keadilan pada masyarakat. Selain dilakukan  oleh  Komisi  yang  dibentuk  oleh  Negara,  perlindungan  dan penegakan  HAM  saat  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan, khususnya  pasca  reformasi.  Diantaranya  yaitu:  Pengadilan  HAM  khusus peradilan  HAM  berat  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  memiliki kewenangan  menguji  UU  atas  UUD  1945.  Dalam  perkembangannya  justru MK lebih banyak melakukan perlindungan dan penegakan HAM pada warga Negara  dengan  banyaknya  putusan-putusan  terhadap  undang-undang  yang inkonstitusional,  dan  putusan  MK  pun  bernilai  strategis  dan  mampu menegakkan HAM bagi warga Negara. Esensi perlindungan dan penegakan HAM  tersebut  sangat  dipengaruhi  kedudukan  hakim  dalam  memutus perkara,  sehingga  hakim  memiliki  peran  dalam  menegakkan  independensi dan  imparsialitas baik  sebagai  institusi  maupun  sebagai individu.  Selain  itu faktor lainnya adalah adanya hak mendapat bantuan hukum, pola penegakan keadilan telah menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah  upaya  adanya  persamaan  dalam  hukum  sebagai  bagian  dari pemenuhan akan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Lembaga Negara, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan

## A. Pendahuluan
Sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  telah  mengamanatkan  pada lembaga-lembaga  negara  untuk  menegaskan  perlindungan  dan  penegakan hak  asasi  manusia.  Dalam  rentang  waktu  sebelum  dilakukan  perubahan UUD 1945, perlindungan HAM belum menjadi isu dan pemahaman umum. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  suasana  politik  dan  kehidupan  bernegara  yang bernuansa represif.
Salah satu perubahan yang dilakukan pasca amandemen UUD adalah semakin  besarnya  perhatian  masyarkat  dan  pemegang  kekuasaan  untuk menegaskan  dan  menegakkan  HAM  di  Indonesia.  Dengan  diatur  secara komprehensif dalam UUD 1945 mengenai HAM dalam Pasal 28, dan 28A- 28J  serta  disahkannya  UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,  bahkan mengenai informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  telah  menjadi  landasan  agar  perlindungan HAM  harus  ditegakkan  oleh  semua  insan  negara.  Salah  satunya  oleh lembaga-lembaga  negara,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perkembangan lembaga negara Indonesia memberikan nilai positif dalam penegakan HAM.
Dengan  amanat  UUD  1945  terhadap  perlindungan  HAM,  tidak menjadi jaminan hak asasi akan langsung terlindungi dan ditegakkan, namun diperlukannya peran serta dan campur tangan negara khususnya pemerintah.
Penegakan  HAM  pada  dasarnya  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  lembaga- lembaga  eksekutif  (pemerintah)  sebagaimana  amanat  Pasal  28I  ayat  (4) selaku  pelaksana  penyelengaraan  negara  paling  depan.  Namun,  implikasi atas perubahan UUD 1945 telah melahirkan lembaga-lembaga yang bersifat Ad  Hoc 1 yang  dibentuk  dengan  undang-undang  dan  lembaga-lembaga peradilan yang berperan signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia. Di samping itu dalam perkembangan saat ini, lembaga peradilan dalam praktik sering melakukan penegakan HAM. Beberapa putusan peradilan diantaranya dalam permohonan uji materi undang-undang di Mahkamah konstitusi salah satunya  menjadi  perkembangan  kontemporer  yang  menjadi  gerbang perlindungan HAM.
Jenis  penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian  ini  mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan hukum  dan  sejarah  hukum. 2 .  Pendekatan  dalam  penelitian  hukum  terdapat beberapa  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan  historis ( historical  approach ),  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 3 Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis dan konseptual.

## B. Pembahasan
1. Lembaga Negara Penegak HAM
a. Komnas HAM
Penegakan  HAM  di  Indonesia,  terjadi  ketika  muncul  Keputusan Presiden  (Keppres)  RI  Nomor  129  Tahun  1998  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Hak-hak  Asasi  Manusia  Indonesia  1998-2003 4 dalam  rangka menegakkan  HAM  dengan  dasar  segala  ketentuan  aturan  hukum 5 .  Hal  ini
1 Dalam Black's Law Dictionary, ad hoc artinya: formed for a particular purpose (Latin).
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat ,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm 34-35 dan 41.
3 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 93.
4 Ditandatangani  oleh  Presiden  B.J.  Habibie  dan  dilakukan  secara  bertahap  dan berkesinambungan  dalam  suatu  program  5  (lima)  tahunan  yang  akan  ditinjau  dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun, lihat Pasal 1 ayat (3).
5 Lihat klausul Menimbang
a. bahwa  bangsa  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia;
b. bahwa  Deklarasi  dan  Program  Aksi  di  bidang  Hak-hak  Asasi  Manusia  ( Vienna Declaration and Programme of Action of the World  Conference on Human Rights ) telah
didasari bahwa negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghargai hak asasi  orang  lain  di  setiap  tempat  serta  untuk  melindungi  dan  menegakkan hak asasi warga Negara di wilayah mereka 6 .
Karena  selama  32  tahun  rezim  orde  baru,  hak  asasi  manusia  tidak ditegakkan dan banyak munculnya pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh  negara.  Dalam  ketentuan  Keppres  tersebut  ditegaskan  empat  pilar utama  pembangunan  HAM  di  Indonesia  sebagai  berikut:  (1)  persiapan pengesahan  perangkat-perangkat  internasional  HAM 7 ;  (2)  diseminasi  dan pendidikan HAM 8 ; (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas 9 ; dan  (4)  pelaksanaan  isi  atau  ketentuan-ketentuan  berbagai  perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia 10 .
Sebagai  implementasi  dari  keppres  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden B.J  Habibie  saat itu,  maka  diberlakukannya  UU  No.  5  Tahun  1998 tentang Pengesahan Convention  Againts  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman,  or Degrading  Treatment  or  Punishment 11 , dan  diikuti  dengan  Ketetapan  MPR Nomor  XVII/MPR/1998  tentang  HAM.  Langkah  konkrit  kemudian  adalah dibentuknya  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  yang sebelumnya  telah  diamanatkan  untuk  membentuk  lembaga  tersebut 12 . Pembentukan  Komnas  HAM  diundangkan  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999
diterima  pada  Konferensi  Dunia  kedua  mengenai  Hak-hak  Asasi  Manusia  di  Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993;
c. bahwa  penghormatan  atas  hak-hak  asasi  manusia  telah  dijamin  oleh  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  merupakan  pandangan  hidup,  falsafah  bangsa  dan landasan konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. bahwa  pelaksanaan  hak-hak  asasi  manusia  di  Indonesia  perlu  mempertimbangkan  nilai- nilai adat istiadat, budaya, agama dan tradisi bangsa serta tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan golongan;
e. bahwa  peningkatan  pemajuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  mendorong tercapainya  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu  pembangunan  manusia  seutuhnya  dan pembangunan masyarakat seluruhnya; dan
f. bahwa  untuk  lebih  menjamin  upaya  pemajuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia sesuai  dengan  dinamika  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia,  dipandang perlu  menyusun  Rencana  Aksi  Nasional  Hak-hak  Asasi  Manusia  Indonesia  dengan Keputusan Presiden.
6 James  W.  Nickel, Hak  Asasi  Manusia,  Making  Sense  of  Human  Rights, (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 61.
7 Lihat Pasal 2 huruf a (Keppres) RI Nomor 129 Tahun 1998.
8 Lihat Pasal 2 huruf b (Keppres) RI Nomor 129 Tahun 1998.
9 Lihat Pasal 2 huruf c (Keppres) RI Nomor 129 Tahun 1998.
10 Satya  Arinanto, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Transisi  Politik  di  Indonesia, (Jakarta:  Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 6.
11 Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, LN Nomor 164 Tahun 1998, TLN Nomor 3783.
12 Lihat Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.
tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) 13 .  Dengan  diundangkannya  UU  HAM telah  mengamanatkan  Negara  khususnya  pemerintah  untuk  perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM warga negaranya 14 . Dalam UU HAM juga telah menentukan adanya sebuah lembaga yang mengurusi  masalah  HAM,  yaitu  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia (Komnas  HAM).  Keberadaan  Komnas  HAM  berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  1  angka  7 15 ,  dan  memiliki  fungsi  diantaranya  fungsi  pengajian, penelitian,  penyuluhan,  pemantauan,  dan  mediasi  tentang  HAM 16 .  Saat  ini Komnas  HAM  memiliki  eksistensi  yang  signifikan  dalam  memberikan edukasi dan pemahaman HAM terhadap masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas HAM pada bulan Februari tahun 2013 menunjukkan bahwa eksistensinya semakin dibutuhkan oleh warga Negara, diantaranya:

## Tabel 1 17
Distribusi Berkas Pengaduan No Subkomisi Jumlah 1 Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan 383 2 Subkomisi Mediasi 10 Jumlah 393
Dengan  banyaknya  aduan  yang  diajukan  masyarakat  maka, keberadaan  Komnas  HAM  cukup  memberikan  kesadaran  serta  munculnya kenyamanan  pada  masyarakat  serta  terlaksananya  HAM  yang  merupakan salah satu tujuan Komnas HAM 18 . Khususnya pada lapisan masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.
13 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM LN Nomor 165 Tahun 1999 dan TLN Nomor 3886.
14 Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
15 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya  disebut  Komnas  HAM  adalah lembaga  mandiri  yang  kedudukannya  setingkat  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang berfungsi  melaksanakan  pengkajian,  penelitian, penyuluhan, pemantauan,  dan  mediasi  hak asasi manusia.
16 Lihat Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
17 www.komnasham.org diakses pada 3 april 2015, pkl.13:17.
18 Lihat Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Tabel 2 19 Klasifikasi Hak 20 No Klasifikasi Hak Jumlah 1 Hak untuk hidup 17 2 Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 2 3 Hak mengembangkan diri 6 4 Hak memperoleh keadilan 141 5 Hak atas kebebasan pribadi 8 6 Hak atas rasa aman 34 7 Hak atas kesejahteraan 175 8 Hak turut serta dalam pemerintahan 4 9 Hak wanita 1 10 Hak anak 4 11 Hak tidak diperlakukan diskriminatif 1 Total  393
Dibalik  eksistensi  Komnas  HAM  dalam  melakukan  kajian  dan penyelidikan  HAM,  masih  terdapat  beberapa  kasus  yang  belum  ditangani dengan  tuntas  dan  kasus  tersebut  merupakan  pelanggaran  HAM  berat, diantaranya: 21
1) Peristiwa Tragedi 1965-1966;
2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3) Peristiwa Talang Sari di Lampung 1989 22 ;
4) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998;
5) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
6) Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II; dan
7) Peristiwa Wasior dan Wamena 2003.

## b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Ruang lingkup HAM yang begitu luas menjadi dasar bagi munculnya berbagai instrument yang memberikan perlindungan bagi segala aspek salah
19 www.komnasham.go.id  diakses  pada  3  april  2015,  pkl.13:20,  laporan  bulanan  sub  bagian pengaduan Komnas HAM RI.
20 berdasarkan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dari 393 surat yang masuk tersebut dapat dikategorisasi lebih lanjut atas dasar 11 tema HAM.
21 Wacana HAM, Lagi, Hasil Penyelidikan Dikembalikan, Edisi I/Tahun XII/2014, hlm. 11.
22 Peristiwa  Talangsari  1989  adalah  insiden  yang  terjadi  di  antara  sebuah  kelompok  dengan aparat  keamanan  di  Dusun  Talangsari  III,  Desa  Rajabasa  Lama,  Kecamatan  Way  Jepara, Kabutapen  Lampung  Timur  (sebelumnya  masuk  Kabupaten  Lampung  Tengah).  Peristiwa ini terjadi pada 7 Februari 1989.
satunya mengenai perlindungan anak. Demikian dengan Indonesia yang juga memberikan  porsi  dalam  melakukan  perlindungan  anak,  dengan  Konvensi Hak  Anak  yang  telah  diratifikasi  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  The  Rights  of  The  Child (Konvensi tentang Hak Anak) 23 .
Pengaturan  mengenai  perlindungan  anak juga  diatur dalam  ketentuan UU HAM 24 , dan secara spesifik diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut mengamanatkan  dibentuknya  Komisi  Perlindungan  Anak  (KPAI)  yang bersifat independen 25 . Pantauan yang dilakukan oleh KPAI pada tahun 2007- 2009  menunjukkan  bahwa  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak  masih  tinggi, diantaranya 26 :
No Deskripsi Jumlah Bentuk Kekerasan 2009 2008 2007 1 Fisik 605 436 341 2 Seksual 705 626 527 3 Psikis 688 764 624 4 Aborsi - 2567 4382 Jumlah 1998 4393 5892
Dengan  begitu  banyaknya  kekerasan  dan  potensi  kekerasan  yang mungkin  timbul  terhadap  anak,  sehingga  peran 27 yang  diamanatkan  pada KPAI dalam perlindungan anak sangat dibutuhkan.

## c. Komnas Perempuan
Salah  satu  dimensi  HAM  selain  mengenai  hak  anak  yaitu  Komnas Perempuan,  isu  mengenai  hak-hak  perempuan  bukanlah  hal  yang  baru 28 .
23 Disahkan dan diundangkan pada 25 Agustus 1990.
24 Lihat Pasal 52-66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
25 Lihat Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
26 www.kpai.go.id, Kompilasi Pelanggaran Hak Anak 2007-2009, diakses pada 12 Desember 2015, pkl 16:16.
27 Melakukan  sosialisasi  seluruh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  perlindungan  anak,  mengumpulkan  data  dan  informasi,  menerima  pengaduan masyarakat,  melakukan  penelaahan,  pemantauan,  evaluasi,  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak;  dan  memberikan  laporan,  saran,  masukan,  dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
28 Istilah  yang  digunakan  adalah man’s right atau  hak  laki-laki.  Hanya  laki-laki  yang  diakui sebagai  subjek  hak,  sementara  perempuan  tidak  atau  hanya  dianggap  sebagai  nomor  dua. Misalnya  Konstitusi  AS  versi  1776,  hak  yang  dimaksud  adalah  hak  laki-laki.  Lihat  Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 11, Nomor 3, September 2014.
Meskipun saat ini mengenai HAM telah memandang kesetaraan antara laki- laki dan wanita, namun muncul adanya Hak Wanita dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan bagian dari HAM 29 .
Hal  ini  didasari  banyaknya  ketidaksetaraan  dan  kekerasan  yang dialami oleh wanita, sehingga Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap  Perempuan  (CEDAW) 30 pada  sidangnya  yang  ke  11  tahun  1992 mengeluarkan  Rekomendasi  Umum  No.  19  tentang  Kekerasan  Terhadap Perempuan.  Dalam  rekomendasi  ini  dinyatakan  bahwa  “kekerasan  berbasis gender adalah  suatu  bentuk  diskriminasi  yang  secara  serius  menghalangi kesempatan  wanita  untuk  menikmati  hak-hak  dan  kebebasannya  atas  suatu dasar kesamaan hak dengan laki-laki” (LBH APIK, tanpa tahun). Indonesia telah  meratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Perempuan  ( Convention  on  the  Elimination  of  All  Form  of Discrimination  Against  Women,1979 )  dengan  UU  No.  7  Tahun  1984 mengenai  Pengesahan  Konvensi  Tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan 31 .  Dalam  perkembangannya  disusul dengan  PBB  mengeluarkan  Deklarasi  tentang  Penghapusan  Kekerasan Terhadap  Perempuan  ( The  Declaration  on  the  Elimination  of  Violence Against Women ) 32 .
29 Lihat Pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
30 Definisi  tentang  diskriminasi  terhadap  perempuan  dimuat  dalam  Pasal  1  CEDAW  yaitu:
“… shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the  effect  or  purpose  of  impairing  or  nullifying  the  recognition,  enjoyment  or  exercise  by women,  irrespective  of  their  maritalstatus,  on  a  basis  of  equality  of  men  and  women,  of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”.
31 Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan  Provinsi  di  Yogyakarta  2005,  oleh  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan, hlm. 6-7.
32 Pasal  1  Deklarasi  menyatakan  :  Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  setiap  perbuatan berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin  yang  berakibat  atau  mungkin  berakibat  pada kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan  secara  fisik,  seksual,  atau  psikologis,  termasuk ancaman  perbuatan  tertentu,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang- wenang  baik  yang  terjadi  di  depan  umum  maupun  dalam  kehidupan  pribadi,  dan  Pasal  2 Deklarasi  menyatakan  :  “kekerasan  terhadap  perempuan  harus  dipahami  mencakup,  tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di  dalam  keluarga  dan  di  masyarakat,  termasuk  pemukulan,  penyalahgunaan  seksual  atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan  ( marital  rape ),  perusakan  alat  kelamin  perempuan  dan  praktik-praktik kekejaman  tradisional  lain  terhadap  perempuan,  kekerasan  yang  berhubungan  dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran  paksa.  Serta  termasuk  kekerasan  yang  dilakukan  dan  dibenarkan  oleh  negara  di manapun terjadinya.

## d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Setelah  berakhirnya  masa  orde  baru,  babak  baru  dimulai  Negara Indonesia  dengan  beberapa  permasalahan  yang  masih  tersisa,  salah  satu adalah menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa orde baru.  Dorongan  untuk  menyelesaikan  persoalan  HAM  telah  dimulai  sejak pemerintahan  B.J.  Habibie,  K.H.  Abdurrahman  Wahid  hingga  ke pemerintahan  Megawati.  Dorongan  agar  kasus  pelanggaran  HAM  segera dituntaskan semakin kuat saat Komnas HAM terbentuk.
Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran  HAM  berat  yang  terjadi  di  Indonesia  diantaranya  membentuk Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR).  Munculnya  KKR  sebagai bentuk implementasi Ketetapan MPR No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan  dan Kesatuan  Nasional 33 dan  UU  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan  HAM 34 .  Mencermati  dua  ketentuan  pokok  dalam  pembentukan Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  maka  terdapat  hal-hal  yang  substansial diatur,  diantaranya:  (1)  dalam  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM  mengatur  adanya  upaya  penyelesaian  oleh  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi 35 disamping  penegakan  hukum  oleh  Pengadilan  HAM.  Selain itu  upaya  yang  ditempuh  oleh  melalui  adanya  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi  dengan  maksud  agar  menyelesaikan  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  yang  terjadi  pada  masa  lalu  di  luar  pengadilan,  guna mewujudkan  perdamaian  dan  persatuan  bangsa;  dan  mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian 36 .
33 Lihat pada Bab I huruf B Alinea kedua menegaskan bahwa: Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh  untuk  memantapkan  persatuan  dan  kesatuan  nasional  harus  diwujudkan dalam  langkah-langkah  nyata  berupa  pembentukan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi Nasional  serta  merumuskan  etika  berbangsa  dan  visi  Indonesia  masa  depan,  dan  Bab  V angka  3  yang  menegaskan  bahwa:  Komisi  ini  bertugas  untuk  menegakkan  kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM di masa lampau sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.
34 Lihat  Umum  Penjelasan  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,  yaitu:  Di samping  adanya  Pengadilan  HAM ad  hoc ,  Undang-undang  ini  menyebutkan  juga keberadaan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ketetapan MPR-RI  Nomor  V/MPR/2000  tentang  Pemantapan  Persatuan  dan  Kesatuan  Nasional. Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  yang  akan  dibentuk  dengan  undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga extra-judicial yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  melaksanakan  rekonsiliasi  dalam  perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.
35 Lihat Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU N. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
36 Lihat  Pasal  3  huruf  a  dan  b  UU  No.  27  Tahun  2004  tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi.
Dasar  hukum  tentang  pembentukan  KKR  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Secara garis besar, Ketua Panitia Khusus RUU KKR Sidharto Danusubroto mengidentifikasi  titik  krusial  perjalanan  panjang  RUU  KKR  menjadi  UU KKR yang dapat dikelompokkan berikut: a)  saat RUU KKR ini diserahkan oleh  pemerintah  kepada  DPR  untuk  dibahas  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan  membentuk  suatu  pansus.  Beragama  persoalan  muncul  terkait dengan  konteks  pelaku-korban  adalah  ketidakjelasan  pelaku  dan  status hukum korban yang masih terdiskriminasi dan pemaknaan terhadap institusi KKR.;  b)  Terkait  hak  korban  atas  kompensasi,  restitusi  dan  rehabilitasi. Banyak  pihak  melihat  bahwa  hak  korban  telah  digadaikan  dengan  adanya ketentuan  pemberian  amnesti.;  c)  Terkait  kelanjutan  kasus-kasus pelanggaran  HAM  itu  sendiri,  misalnya  apakah  sebuah  kasus  yang  telah ditangani  oleh  KKR,  namun  ternyata  tidak  terjadi  rekonsiliasi  masih memunyai  harapan  untuk  diselesaikan  atau  apabila  amnesti  yang  diajukan pelaku  tidak  dipenuhi  sehingga  tidak  terjadi  rekonsiliasi  masih  bisa  diadili melalui  Pengadilan  HAM Ad  hoc .;  d)  Terkait  saratnya  kepentingan  politik yang terlibat dalam pembahasan RUU KKR yang membawa implikasi pada panjangnya waktu dan besarnya energi yang dikeluarkan, sedangkan sarana pendukungnya tidak disediakan secara optimal 37 . Pada akhirnya dibentuklah sebuah  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  namun  hingga  saat  ini  kita belum memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan mekanisme kerja 38 . Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini bertugas untuk: 39
1) menerima  pengaduan  atau  laporan  dari  pelaku,  korban,  atau  keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
2) melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM berat;
3) memberikan  rekomendasi  kepada  presiden  dalam  hal  permohonan amnesti;
4) menyampaikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  hal  pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
37 Endang Sri Melani, Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
Di Timor Timur Dalam Putusan Pengadilan Ham Nomor:
02/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 127-128.
38 Satya  Arinanto,  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi:  Permasalahan  dan  Prospek Pembentukannya di Indonesia, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional  VIII  Tema  Penegakan  Hukum  Dalam  Era  Pembangunan  Berkelanjutan Diselenggarakan  Oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.
39 Lihat  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2004  tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi.
5) menyampaikan  laporan  tahunan  dan  laporan  akhir  tentang  pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
Dalam perjalannya kemudian, UU KKR ini diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan Pasal 1 ayat (9), Pasal 27 dan Pasal 44.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  006/PUU-IV/2006 menyatakan  bahwa  pasal-pasal  yang  dimohonkan  oleh  pemohon  tidak memiliki kekuatan hukum tetap 40 .
2. Lembaga Peradilan sebagai Penegakan HAM
a. Pengadilan HAM
Perkembangan  dan  terobosan  yang  sangat  baik  lahir  dalam  masa reformasi  adalah  dengan  munculnya  mekanisme  penyelesaian  kasus pelanggaran  hak  asasi  manusia  melalui  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia (Pengadilan HAM). Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen yang penting  dalam  penegakan  dan  perlindungan  HAM.  Pengadilan  HAM  diatur secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM 41 yang menganut asas retroaktif.
Dengan  ketentuan  asas  retroaktif  demikian  dapat  mengadili pelanggaran  HAM  yang  terjadi  sebelum  undang-undang  ini  diberlakukan 42
40 Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, MK menilai bahwa muatan  dalam  UU  No.  27  ahun  2004  tentang  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  justru tidak  memunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga  muatan  dalam  undang-undang tersebut  dibatalkan  seluruhnya.  “…Mahkamah  berpendapat  bahwa  asas  dan  tujuan  KKR, sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  undang-undang a  quo ,  tidak  mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum ( rechtsonzekerheid ). Oleh karena  itu,  Mahkamah  menilai  undang-undang a  quo secara  keseluruhan  bertentangan dengan  UUD  1945  sehingga  harus  dinyatakan  tidak  memunyai  kekuatan  hukum mengikat…”
41 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
42 Lihat  penjelasan  umum  dalam  UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM: “Mengenai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  seperti  genosida  dan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  yang  berdasarkan  hukum  internasional  dapat  digunakan  asas retroaktif,  diberlakukan  pasal  mengenai  kewajiban  untuk  tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28  J  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi:  “Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis”.  Dengan  ungkapan  lain  asas  retroaktif  dapat  diberlakukan  dalam  rangka melindungi  hak  asasi  manusia  itu  sendiri  berdasarkan Pasal  28  J ayat  (2)  Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat  yang  terjadi  sebelum  diundangkannya  Undang-undang  ini.  Pengadilan  HAM  ad  hoc
melalui  Pengadilan  HAM Ad  Hoc 43 .  Dengan  ketentuan  asas  tersebut sesungguhnya bertentangan dengan asas legalitas 44 yang dianut oleh Negara Indonesia,  namun  dengan  baik  ditinjau  dari  kepentingan  nasional  maupun dari  kepentingan  internasional,  maka  untuk  menyelesaikan  masalah Pelanggaran HAM Berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia  serta  perlindungan  hak  atas  keadilan  diperlukan  pembentukan Pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pembentukan  Pengadilan  HAM  pertama  kali  diterbitkan  pada  masa pemerintahan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  melalui  Keputusan  Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada  23  April  2001 45 . Namun, belum  sempat  Keppres  itu  dilaksanakan,  pada  awal  Pemerintahan  Presiden Megawati, Keppres tersebut mengalami perubahan dengan terbitnya Keppres Nomor  96  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Presiden  Nomor 53  Tahun  2001  tentang  pembentukan  Pengadilan  HAM Ad  Hoc pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Keberadaan  Pengadilan  HAM  merupakan terobosan  yang  signifikan  bagi  penegakan  HAM  itu  sendiri,  diamanatkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 bahwa dapat menjangkau pelanggar HAM di  luar  batas  teritorial  Negara  Indonesia 46 yang  melakukan  pelanggaran HAM  berat 47 .  Beberapa  kasus  yang  menjadi  fokus  tuntutan  pelanggaran HAM  berat  agar  diselesaikan  oleh  Pengadilan  HAM  diantaranya:  kasus Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (13 November 1998), dan Semanggi  II (22-24  September  1998).  Ada  pula  kasus-kasus  lainnya  yang  juga  dituntut untuk  diselesaikan  seperti  kasus  pelanggaran  HAM  berat  di  Tanjung  Priok (12  September  1984),  kasus  pelanggaran  HAM  berat  di  Aceh  semasa penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1999,
dibentuk  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  berdasarkan  peristiwa  tertentu  dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.
43 Lihat Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu :
1. Pelanggaran  HAM  Berat  yang  terjadi  sebelum  diundangkannya  undang-undang  ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc ;
2. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden;
3. Pengadilan  HAM ad  hoc sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berada  di  lingkungan Peradilan Umum.
44 Lihat Pasal 1 KUHP: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.
45 Pembentukan Keppres ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menentukan bahwa Pelanggaran HAM Berat yang  terjadi  sebelum  berlakunya  undang-undang  tersebut  diperiksa  dan  diputus  oleh Pengadilan HAM Ad hoc.
46 Lihat Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
47 Lihat Pasal 4 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
dan  kasus  pelanggaran  HAM  berat  di  Timor-Timur  dalam  wilayah  hukum Liquica, Dili, dan Suai 48 selain itu Komnas HAM menjadikan 3 (tiga) kasus yang telah diselidiki diajukan ke pengadilan HAM. Dua pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan HAM di  Makassar  untuk  kasus  Abepura  (selanjutnya  semua  disebut  dengan Pengadilan HAM).
Salah  satu  kasus  yang  kemudian  tidak  terselesaikan  dengan  tuntas dalam pengadilan HAM adalah kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Kasus yang melibatkan mahasiswa dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal  dunia  tersebut  telah  sampai  pada  pembentukan  Panitia  Khusus (Pansus) 49 .  Dari  pandangan  terhadap  kasus  di  atas,  terbagi  menjadi  dua golongan, diantaranya: (1) Kelompok  yang  merekomendasikan diselesaikan dalam  Pengadilan  Umum  atau  Pengadilan  Militer 50 ;  (2)  Kelompok  yang merekomendasikan diselesaikan dalam Pengadilan HAM Ad Hoc 51 . Dalam Rapat Pleno Pansus diadakanlah voting terhadap penyelesaian kasus  tersebut,  dengan  hasil  14  suara  setuju  untuk  merekomendasikan  agar kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer dan 5 suara setuju dengan rekomendasi agar Presiden mengeluarkan Keppres  tentang  pembentukan  Pengadilan  HAM Ad  Hoc dari  19  anggota Pansus  yang  hadir,  dan  dari  total  26  orang  anggota  pansus 52 .  Dengan demikian  maka  penyelesaian  dilakukan  dengan  Pengadilan  Umum  atau Pengadilan  Militer,  putusan  yang  demikian  mengindikasikan  adanya keengganan  diselesaikan  dalam  Pengadilan  HAM Ad  Hoc .  Hal  ini  dilihat dari tingkatan penjatuhan hukuman dalam Pengadilan HAM yang tergolong berat 53 . Kasus ini akan berkaitan dengan salah satu prinsip yang ditawarkan
48 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam ., Op.cit ., hlm. 279.
49 DPR  menerbitkan  Surat  Keputusan  (SK)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  29/DPR-RI/III/2000-2001  tanggal  15  januari  2000  tentang  Pembentukan  Panitia Khusus  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  mengenai  Kasus  Trisakti,  Kasus Semanggi I, dan Kasus Semanggi II”.
50 Fraksi  yang  mendukung  diantaranya  Fraksi  Partai  Golkar  (F-PG),  Fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan  (F-PPP),  Fraksi  Reformasi,  Fraksi  Tentara  Nasional  Indonesia/Kepolisian
Republik Indonesia (F-TNI/POLRI), dan Fraksi Persatuan Daulat Ummah (F-PDU).
51 Fraksi  yang  mendukung  diantaranya  Fraksi  Partai  Demokrasi  Indonesia-Perjuangan  (F- PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (F- PDKB).
52 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam ., Op.cit ., hlm. 329.
53 Lihat Pasal 36 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara  paling  lama  25  (dua  puluh  lima)  tahun  dan  paling  singkat  10  (sepuluh) tahun.;  Pasal  37  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9  huruf  a,  b,  d,  e,  atau  j  dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  25  (dua  puluh  lima)  tahun  dan  paling  singkat  10 (sepuluh) tahun.; Pasal 38 Setiap orang yang  melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  huruf  c,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun
oleh  hukum  internasional  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yakni  prinsip akuntabilitas (accountability principle). Prinsip akuntabilitas jika diterapkan pada  peradilan  HAM  memunyai  makna  lembaga  pengadilan  ini  diminta mengadili secara fair dan imparsial para pelaku kejahatan HAM berat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya 54 .

## b. Mahkamah Konstitusi
Secara  teoretis  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  diperkenalkan  oleh Hans  Kelsen,  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  aturan  konstitusional tentang  legislasi  dapat  secara  efektif  dijamin  hanya  jika  suatu  organ  selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu  konstitusional  atau  tidak,  dan  tidak  memberlakukannya  jika  menurut organ  ini  produk  hukum  tersebut  tidak  konstitusional 55 .  Namun,  selain menguji  suatu  produk  hukum,  Mahkamah  Konstitusi  juga  sebagai  penjaga konstitusi yang muatannya mengenai hak asasi warga negara.
Ide  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  bukanlah  hal  baru,  hal  ini dapat dilihat dalam perdebatan Mr. Soepomo dan Muhammad Yamin dalam sidang-sidang  BPUPKI.  Muhammad  Yamin  adalah  yang  pertama  kali mengusulkan  agar  kepada  Mahkamah  Agung,  yang  awalnya  disebut  Balai Agung, diberi kewenangan untuk “membanding undang-undang”, demikian istilah  yang  dipakai  olehnya  ketika  itu.  Kegiatan  membanding  undang- undang  itu,  menurut  Yamin,  dapat  dilakukan  dengan  cara  membandingkan setiap  produk  undang-undang  dengan  tiga  sistem  norma,  yaitu:  (i)  undang- undang dasar (ii) hukum syari’at Islam (iii) hukum adat 56 . Sampai pada saat sebelum  terjadinya  amandemen  UUD  1945,  fungsi  pengujian  diberikan kewenangannya  pada  Mahkamah  Agung.  Pada  saat  pembahasan  perubahan UUD  1945  dalam  era  reformasi,  yang  menghendaki  hilangnya  supremasi pada  satu  lembaga.  Akhirnya  menyebabkan  MPR  tidak  lagi  berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi Konstitusi 57 .
Jika  ditarik  ke  masa  lebih  awal,  konsepsi  ini  lahir  sebagai  buah perkembangan  pemikiran  dari  gagasan  tentang  negara  hukum,  prinsip
dan  paling  singkat  5  (lima)  tahun.  Dalam  UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM.
54 A.Patra M. Zen, Tak Ada hak Asasi yang Diberi, (Jakarta: Yayasan YLBHI, 2005), hlm. 75.
55 Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis ,  (Jakarta:  PT  Bhuana  Ilmu Populer, 2009), hlm. 333.
56 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , (Jakarta:
PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 581.
57 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, lihat juga H.  Endang  Komara,  Peranan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Mewujudkan  Masyarakat Madani  di  Indonesia,  Jurnal  Konstitusi  Mahkamah  Konstitusi  RI  Volume  4  Nomor  4, hlm.78, 2007.
pemisahan  kekuasaan,  dan  upaya  perlindungan  serta  pemajuan  hak  asasi manusia.  Dengan  demikian,  konsep  “ constitutional  review ”  merupakan kolaborasi  tiga  ide  dasar  tersebut,  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  adanya suatu  pemerintahan  modern  yang  demokratis 58 .  Dapat  dikatakan  bahwa konsentrasi  pada  kekuasaan  secara  berlebihan  tanpa  kontrol  menimbulkan kesewenangan, sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton “ Power tends to corrupt,  and  absolute  power  corrupts  absolutely ” 59 .  Setelah  disahkannya Perubahan  Ketiga  UUD  1945  maka  dalam  rangka  pelaksanaan  kemudian dibentuklah  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  baru  yang  dibentuk pasca amandemen ke 3 UUD 1945, dengan perubahan pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 khususnya Pasal 24C dan dibentuknya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk menjaga kesakralan konstitusi.
Jika  dilihat  dari  perspektif  peraturan  perundang-undang  yang  dibuat baik  oleh primary  legislator, dalam  hal  ini  DPR  dan  pemerintah  (berupa undang-undang),  maupun secondary  legislator tidak  selalu  peka  terhadap HAM. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara sewenang-wenang, sehingga berpotensi  untuk  terjadinya  pelanggar  hak  asasi  manusia.  Ketentuan  dalam UUD 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar  untuk  menggujinya  melalui  mekanisme judicial  review kepada Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi 60 .  Konsep judicial  review berasal  dari  negara-negara  yang  menganut  prinsip  supremasi  konstitusi. Menurut Soepomo, di Belanda tidak dikenal istilah judicial review 61 , mereka hanya  mengenal  istilah  hak  menguji  ( toetsingensrecht ). Judicial  review merupakan  mekanisme  pengujian  peraturan  perundang-undangan  tertentu oleh  hakim.  Pengujian  itu  dilakukan  atas  suatu  ketentuan  peraturan perundang-undangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  atau  terhadap  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi 62 .  Dengan
58 Ja’far  Baehaqi, Perspektif  Penegakan  Hukum  Progresif  dalam  Judicial  Review  di Mahkamah Konstitusi , Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 10 Nomor 3, September 2013, hlm. 424.
59 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitualisme  Indonesia ,  (Jakarta:  Konstitusi  Press, Jakarta, 2005), hlm. 156.
60 Saldi  Isra, Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Penguatan  Hak  Asasi  Manusia  Di
Indonesia , Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 419- 420.
61 Istilah judicial  review itu  sendiri  merupakan  istilah  khas  hukum  tata  negara  Amerika Serikat  yang  artinya  wewenang  lembaga  pengadilan  untuk  membatalkan  setiap  tindakan pemerintahan  yang  bertentangan  dengan  konstitusi.  Lihat  Fatmawati, Hak  Menguji (Toetsingrecht )  yang  dimiliki  hakim  dalam  sistem  hukum  indonesia,  (Jakarta:  Raja Grafindo, 2005), hlm. 5.
62 Moh  Mahfud  MD,  Makalah  disampaikan  dalam  Acara  Orientasi  Anggota  DPR  RI  Fraksi PDI  Perjuangan  2009-2014  pada  Selasa,  8  September  2009  di  Ball  Room  Hotel  Harris Tebet, Jakarta. Dengan Judul Konstitusi Negara.
kewenangan  yang  dimiliki,  maka  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  peran dalam  menegakan  HAM  di  Indonesia.  Sebagaimana  dalam  Pasal  24C  Ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa dengan kewenangan sebagai The Guardian of the  Constitution ,  MK  menurut,  Jimly  Asshiddiqie,  menguraikan  mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan  sebagai  pengawal  konstitusi  yang  berfungsi menegakkan  keadilan  konstitusional  di  tengah  kehidupan masyarakat.  Mahkamah  Konstitusi  bertugas  mendorong  dan menjamin  agar  konstitusi  dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  semua komponen  negara  secara  konsisten  dan  bertanggung  jawab.  Di tengah  kelemahan  sistem  konstitusi  yang  ada,  Mahkamah Konstitusi  berperan  sebagai  penafsir  agar  spirit  konstitusi  selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.” 63
Sehingga tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang memuat: 1. Keadilan ( justice ); 2. Ketertiban ( order ); 3. Perwujudan nilai-nilai kebebasan ( freedom )  dan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  ( prosperity  and  walfare ) 64 , dan  kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  dapat  mengarahkan,  mendorong  dan menjamin  agar  konstitusi  dilaksanakan  secara  konsisten  dalam  konteks menegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan melaksanakan hukum di Indonesia.
Secara ketatanegaraan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut  vonis  adalah  termasuk  keputusan  negara  yang  mengandung  norma hukum,  sama  halnya  dengan  putusan  pembentuk  undang-undang  yang bersifat  pengaturan  ( regelling ) 65 .  Selain  putusan  Putusan  Nomor  31/PUU- V/2007 yang  memberikan ketentuan mengenai  kesatuan hukum  masyarakat adat,  masih  terdapat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memberikan dampak  konstitusional  pada  eksistensi  HAM,  diantaranya:  1)  Putusan  MK No.  47-81/PHPU.A/VII/2009;  2)  Putusan  MK    No  35/PUU-X/2012.;  3) Putusan MK No 31/PUU-V/2007; 4) Putusan MK No 011-017/PUU-I/2003; 5)  Putusan  MK  No  6-13-20/PUU-VIII/2010;  6)  Putusan  MK  No  27/PUU- IX/2011.
63 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 8.
64 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi , (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm.
9.
65 Taufiqurrohman  Syahuri, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum, (Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, 2011) , hlm. 119.
1) Pilkada  dan  HAM  atas  Hak  Adat  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009) Dalam perkara Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009. Mahkamah Konstitusi  memberikan  pengakuan  hak  politik  kepada  peserta  pemilihan umum, diantaranya: a) Pengakuan penggunaan “Noken” 66 ; dan b) Pengakuan pemilihan  umum  dengan  sistem  suara  kolektif  dalam  sebuah  pemilihan umum  di  Papua,  yang  terungkap  dalam  persidangan  adalah  sah  dilakukan. Namun,  Hakim  Konstitusi  Maria  Farida  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan sistem  noken  bersifat  kasuistis.  MK  memperbolehkan  pelaksanaan  sistem noken  karena  ada  kasus  konkret  dalam  perkara  Pemilukada,  bukan  dalam perkara  pengujian  konstitusionalitas  Undang-Undang. 67 Putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  kemudian  berdampak  dalam  ketentuan  teknis  yang  diatur dalam  keputusan  yang  kemudian  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Provinsi  Papua  (KPU  Provinsi) 68 .  MK  juga  merujuk  pada  Putusan  Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 69 , menyatakan : “... Mahkamah  dapat  memahami  dan  menghargai  nilai  budaya yang  hidup  di  kalangan  masyarakat  Papua  yang  khas  dalam menyelenggarakan  pemilihan  umum  dengan  cara  atau  sistem “kesepakatan  warga”  atau  “aklamasi”.  Mahkamah  menerima cara  pemilihan  kolektif  (“kesepakatan  warga”  atau  “aklamasi”) yang  telah  diterima  masyarakat  Kabupaten  Yahukimo  tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikhawatirkan  akan  timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat ”. Sehingga  permohonan  Pemohon  tentang  ketidaksetujuan  mengenai pemilihan  secara  aklamasi  harus  dikesampingkan,  karena  sebagai  bentuk penghormatan  akan  nilai-nilai  adat  dan  berpotensi  menimbulkan  konflik. Disamping  itu,  penggunaan Noken telah  disepakati  bersama  secara demokratis  dan  adil  oleh  masyarakat  adat  sendiri.  Fakta  ini  mengikat
66 Noken  adalah  sebutan  untuk  (kantong)  tas  khas  buatan  orang  Papua.  Tas  ini  merupakan hasil kerajinan tangan khas Papua  yang dibuat dari kulit kayu. Noken biasanya tergantung di  kepala  atau  leher  perempuan  Papua  yang  digunakan  untuk  membawa  hasil  bumi,  babi, atau  bahkan  untuk  menggendong  bayi.  Bagi  orang  Papua,  Noken  juga  dimaknai  sebagai simbol  kehidupan  yang  baik,  perdamaian  dan  kesuburan.  Karena  itu,  kantong  (tas)  yang dijalin  dari  kulit  kayu  ini  punya  kedudukan  penting  dalam  struktur  budaya  orang  Papua. Dalam beberapa kali pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, noken dipakai sebagai tempat untuk meletakkan kertas suara yang sudah dicoblos/dicontreng.
67 Siaran  Pers  Mahkamah  Konstitusi, Warga  Papua  Uji  Sistem  Pemungutan  Suara  dalam Pemilu , Jakarta, 14 April 2014.
68 Lihat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Papua  Nomor:  01/Kpts/KPU  Prov.
030/2013  tentang  Petunjuk  Teknis  Tata  Cara  Pemungutan  Suara  dengan  Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.
69 Putusan MK pada tanggal 9 Juni 2009.
berdasarkan  yurisprudensi  dan  dijadikan  dasar  memutus  sengketa Pemilukada  Kabupaten  Yahukimo,  dan  menjadi  upaya  pengakuan  hak  adat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bangunan hukum nasional 70 .
2) Terpisahnya  Hutan  Adat  dari  Hutan  Negara  (Putusan  Mahkamah

## Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012)
Sedangkan  dalam  perkara  Nomor  35/PUU-X/2012 71 ,  Mahkamah Konstitusi  memberikan  keputusan  yang  sangat  berdampak  dalam  pemetaan hutan  negara  dan  hutan  adat.  Permohonan  yang  diajukan  oleh  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN),  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat Kenegerian  Kuntu  dan  Kesatuan  Masyarakat  Adat  Kasepuhan  Cisitu. Pemohon  menilai  sejak  berlakunya  UU  Kehutanan  terbukti  sebagai  alat negara  untuk  mengambil  alih  hutan  hak  kesatuan  masyarakat  adat  dalam mengelola hutan yang kemudian dijadikan hutan negara. Atas nama negara, hutan  (adat)  dijual/diserahkan  kepada  pemilik  modal  dieksploitasi  tanpa memperhatikan  hak  dan  kearifan  lokal  masyarakat  adat  di  wilayah  itu.  Tak jarang,  hal  ini  menyulut  konflik  antar  masyarakat  hukum  adat  dengan pengelola  baru  atas  hutan  adat  mereka 72 .  Dalam  putusannya  Mahkamah Konstitusi  berpendapat 73 ,  kata  negara dalam  Pasal 1  angka  6,  4  Ayat  (3),  5
70 Konvensi  ILO  No.169  Tahun  1989  mengenai  masyarakat  hukum  adat.  Mengenai pengakuan  dan  perlindungan  tersebut  diantaranya  dalam  Pasal  8.1  dengan  memuat  bahwa peraturan hukum nasional harus mempertimbangkan keberadaan dan eksistensi masyarakat adat. Dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
71 Lihat Pengujian UU No. UU No. 5 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
72 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan- milik-negara, diakses 22 Maret 2015, Pkl. 20:24 WIB.
73 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yaitu Terhadap hutan adat, wewenang  negara dibatasi sejauh mana isi  wewenang  yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya)  berada  dalam  cakupan  hak  ulayat  karena  berada  dalam  satu  kesatuan  wilayah (ketunggalan  wilayah)  masyarakat  hukum  adat,  yang  peragaannya  didasarkan  atas  leluri ( traditio )  yang  hidup  dalam  suasana  rakyat  ( in  de  volksfeer )  dan  mempunyai  suatu  badan perurusan  pusat  yang  berwibawa  dalam  seluruh  lingkungan  wilayahnya.  Para  warga  suatu masyarakat  hukum  adat  memunyai  hak  membuka  hutan  ulayatnya  untuk  dikuasai  dan diusahakan  tanahnya  bagi  pemenuhan  kebutuhan  pribadi  dan  keluarganya.  Dengan demikian,  tidak  dimungkinkan  hak  yang  dipunyai  oleh  warga  masyarakat  hukum  adat tersebut  ditiadakan  atau  dibekukan  sepanjang  memenuhi  syarat  dalam  cakupan  pengertian kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD 1945.  Setelah  ditentukan  pembedaan  antara  hutan  negara,  hutan  hak  (baik  berupa  hutan perseorangan  maupun  hutan  adat  yang  tercakup  dalam  hak  ulayat),  maka  tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam  wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang a  quo ,  serta  hutan  ulayat  dalam  hutan  negara,  sehingga  menjadi jelas  status  dan  letak  hutan  ulayat  dalam  kaitannya  dengan  pengakuan  dan  perlindungan kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  dijamin  oleh  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD
Ayat  (1)  dan  (2)  beserta  penjelasannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  tidak  memunyai  kekuatan  hukum mengikat 74 . Maka implikasi pasca putusan tersebut, terdapat pemisahan atas ketentuan  hutan  negara  dan  hutan  adat,  dan  oleh  kementrian  kehutanan diantaranya melanjutkan inventarisasi perda terkait masyarakat hukum adat, mempercepat  penyelesaian  RUU  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat,  Kemendagri  untuk  mendorong  Pemda  segera mendata  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  beserta  wilayah  adatnya 75 .  Di samping itu berdasarkan keterangan yang didapatkan dari masyarakat hukum adat,  para  ahli  dan  para  pihak  yang  terlibat  Tim  Inkuiri  Nasional merekomendasikan :
(1) 76 .  Pemerintah  pusat  dan  daerah  hendaknya  mempercepat pengukuhan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak-hak  yang  melekat padanya  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  tepat mengacu  kepada  Putusan  MK  Nomor  35/PUU-X/2012.  Negara harus  segera  menyusun  dan  mengambil  langkah  yang  nyata, terukur,  dan  terjadwal  untuk  memulihkan  hak-hak  masyarakat hukum  adat  yang  telah  dilanggar,  Proses  pemulihan  yang membutuhkan  waktu  tersebut  tidak  lantas  menunda  pemenuhan hak atas keadilan yang  melekat pada diri masyarakat hukum adat; (2)  Peta-peta  indikatif  wilayah  masyarakat  hukum  adat  yang disampaikan  dalam  DKU  dapat  menjadi  acuan  awal  dalam penyelesaian  tumpang  tindih  dan  tata  batas  wilayah  adat  dan kawasan  hutan.  Penyelesaian  ini  direkomendasikan  untuk  terus dipantau kemajuan dari waktu kewaktu oleh pemerintah daerah dan dilaporkan  ke  Komnas  HAM;  (3).  Kementerian  Kehutanan  RI segera  memperbaiki  batas-batas  “luar”  kawasan  hutan  melalui pelepasan  wilayah  pemukiman  dan  sawah-sawah  serta  penetapan batas  “dalam”  kawasan  hutan  yang  mempertegas  batas  hutan negara,  hutan  milik  termasuk  hutan  adat;  (4)  Pemerintah  Daerah wajib melakukan konsultasi dan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat  hukum  adat  sebelum  penerbitan,  perpanjangan  atau berakhirnya izin lokasi dan izin usaha perusahaan di wilayah adat; (5)  Semua  pihak  untuk  mendalami  dugaan  penipuan  dan
1945.  Dengan  demikian,  hutan  berdasarkan  statusnya  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  hutan negara  dan  hutan  hak.  Adapun  hutan  hak  dibedakan  antara  hutan  adat  dan  hutan perseorangan/badan  hukum.  Ketiga  status  hutan  tersebut  pada  tingkatan  yang  tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.
74 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 185 – 186.
75 Lihat  Langkah  Strategis  Pengelolaan  Hutan dan  Mekanisme  Penetapan  Hutan  Adat Pasca Terbitnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 oleh Kementrian Kehutanan, 29 Agustus 2013.
76 Wacana HAM, Edisi II/Tahun XII/2014, hlm. 8.
manipulasi  dalam  proses  pembebasan  lahan  masyarakat  hukum adat  untuk  memperoleh  berbagai  perizinan  perusahaan,  untuk  itu mendorong Kementerian Kehutanan RI segera memperbaiki sistem perizinan on  line yang  transparan;  dan  kepada  KPK  serta  POLRI menindaklanjuti  dengan penelitian  atas indikasi  manipulasi proses perizinan;  (6)  Kepolisian  RI  agar  membuat  Prosedur  Operasi Standar  dalam  penanganan  konflik  sumber  daya  alam  antara masyarakat hukum adat, pemerintah dan perusahaan, berperspektif hak  asasi  manusia  berbasis gender 77 .  Polri  agar  tidak  melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat yang  membela dan mempertahankan  hak-hak  adatnya  dengan  mengedepankan  proses penegakan hukum yang akuntabel, yaitu mengutamakan pembuktian  materiel  dan  substantif  di  atas  pembuktian  secara formil; (7) Untuk beberapa kasus yang sudah mulai terjadi konflik bersifat konflik horizontal antar masyarakat hukum adat berkaitan dengan  batas  wilayahnya,  diperlukan  langkah  luar  biasa  untuk menghentikan  pemberian  ijin  di  wilayah  masyarakat  hukum  adat tersebut,  dan  diarahkan  untuk  menyelesaikan  pertentangan  batas antara mereka dengan mengutamakan cara damai dan berkeadilan; (8)  Pemerintah  perlu  memastikan  terwujudnya  pelayanan kesehatan,  terutama  terkait  hak  atas  kesehatan  ibu  dan  anak  di kawasan yang berkonflik; (9) Program tanggung jawab perusahaan harus  berbasis  hak  asasi  manusia  dan gender .  Masyarakat  hukum adat  yang  terdampak  oleh  kegiatan  perusahaan,  berhak  atas program  tanggung  jawab  perusahaan,  bukan  hanya  menjadi penerima  bantuan  tapi  mengedepankan  pengembangan  dan peningkatan  kapasitas  masyarakat  hukum  adat  secara  partisipatif, transparan,  dan  akuntabel;  dan  (10)  Negara  harus  mengembalikan hak-hak ulayat dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat adat dikawasan hutan yang telah mengalami pelanggaran HAM selama bertahun-tahun 78 .
77 Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Laporan  bulanan  Komnas  HAM  bulan  Februari 2013,  terdapat  pelanggaran  HAM  di  bidang  Sengketa  lahan  28  perkara,  Sengketa ketenagakerjaan  28  perkara;  Perusakan  lingkungan  12  perkara  yang  dilakukan  oleh koorporasi  dan  sengketa  lahan  sebanyak  13  perkara  serta,  14  perkara  terkait  masyarakat adat.
78 Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Laporan  bulanan  Komnas  HAM  bulan  Februari 2013, terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara melalui kementerian/setingkat  kementerian  di  antara  yang  paling  tinggi  yaitu  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  dengan  9  dari  total  28  laporan  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh Negara.
3) Kejelasan  Masyarakat  Adat  Menegakan  Haknya  dalam  Peradilan Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 79 )
Perlindungan yang harus diberikan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam  pertimbangan  hukum  Putusan  Nomor  31/PUU-V/2007,  Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) 80 UUD 1945 juncto Pasal  51  ayat  (1)  huruf  b  UU  MK  berkenaan  dengan  ada- tidaknya  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  kesatuan  masyarakat  hukum adat, sebagai berikut: 81
a) suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  secara de  facto masih  hidup ( actual existence ), baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat  fungsional,  setidaknya-tidaknya  mengandung  unsur-unsur:  i) adanya  masyarakat  yang  warganya  memiliki  perasaan  kelompok (in- group  feeling); ii)  adanya  pranata  pemerintahan  adat;  iii)  adanya  harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; iv) adanya perangkat norma hukum adat; dan v) khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
b) suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya dipandang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  apabila  kesatuan masyarakat  hukum  adat  tersebut:  i)  keberadaannya  telah  diakui berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  sebagai  pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam  masyarakat dewasa ini,  baik  undang-undang  yang  bersifat  umum  maupun  bersifat  sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan  daerah;  dan  ii)  Substansi  hak-hak  tradisional  tersebut  diakui dan  dihormati  oleh  warga  kesatuan  masyarakat  yang  bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak- hak asasi manusia.
c) Suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sesuai  dengan  prinsip  negara  kesatuan  masyarakat  Indonesia  apabila kesatuan  masyarakat  hukum  adat  tersebut  tidak  menggangu  eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan  hukum,  yaitu:  i)  keberadaannya  tidak  mengancam  kedaulatan
79 Pengujian  UU  No.  31  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Kota  Tual  di  Provinsi  Maluku Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 97.
80 (1)  Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  Undang-Undang;  (2)  Negara  mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
81 Lihat  Putusan  Nomor  31/PUU-V/2008  bertanggal  18  Juni  2008  melalui  Website  MK  di: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2031%20TU AL%20dibaca%2018%20Juni%202008.pdf.
dan  integritas  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  ii)  substansi  norma hukum  adatnya  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Dapat  kita  lihat  dalam  tabel  mengenai  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  mencakup  menjadi  pemohon  yang  sah  (memiliki legal satnding ) bagi kesatuan masyarakat hukum adat. 82
No  Jenis Persyaratan Hal yang Harus Dipenuhi 1. Formal 1. Undang-undang  Nomor  24/2003,  Pasal  51 ayat  (1)  huruf  b 83 .  Dokumen-dokumen hukum yang sah disertakan.
2. Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
06/PMK/2005 84 . 2. Materiil 1. adanya  jaminan  konstitusional  terhadap hak  atau  kewenangan  yang  bersangkutan dalam Pasal 18B ayat (2).
2. adanya  kerugian  hak  atau  kewenangan konstitusional ( legal constitutional ). 3. adanya  kerugian  hak  (perdata)  yang digambarkan secara faktual (sebagai komplementer).
4) Hak  Politik  dan  HAM  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  011-
017/PUU-I/2003)
Dalam  pengujian  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2003  tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemohon mempersoalkan  pasal  60  huruf  g  yang  berbunyi:  bukan  bekas  anggota organisasi  terlarang  Partai  Komunis  lndonesia  (PKI),  termasuk  organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S./PKI. atau organisasi terlarang lainnya.
Dalam  pertimbangannya  Mahkamah  Konstitusi  menilai  bahwa  hak dipilih dan memilih ( right to vote and right to candidate ) adalah hak warga Negara yang merupakan lingkup dari HAM, dan pembatasan hak partisipasi
82 Hendra  Nurtjahjo  dan  Fokky  Fuad, Legal  Standing  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi , (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 99
83 Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang- undang.
84 Tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
politik 85 bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945 86 dan  jika kemudian  dilanggar/terjadinya  diskriminasi 87 merupakan  pelanggaran  atas HAM 88 . Dalam hal ini Hak politik dalam sistem demokrasi adalah salah satu hal  utama  yang  harus  dipenuhi,  sebab  demokrasi  itu  sendiri  menuntut pelibatan warga negara yang seluas-luasnya, dengan prinsip partisipatif dan non-diskriminasi,  maka  demokrasi  biasanya  adalah  demokrasi  representatif di mana pemerintah dengan wakil-wakil rakyat terpilih secara bebas 89 .
5) Informasi Publik, Privasi dan HAM (Putusan Mahkamah Konstitusi
No 6-13-20/PUU-VIII/2010)
Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya terkait HAM, namun dalam perspektif  informasi  publik  yang  merupakan  bagian  dari  HAM  itu  sendiri. perkara  permohonan  pengujian  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
85 Lihat  Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan;  Menimbang  bahwa  memang Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan  dimungkinkannya  pembatasan  hak  dan  kebebasan  seseorang  dengan  undang- undang,  tetapi  pembatasan  terhadap  hak-hak  tersebut  haruslah  di  dasarkan  atas  alasan- alasan  yang  kuat,  masuk  akal  dan  proporsional  serta  tidak  berkelebihan.  Pembatasan tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dengan  maksud  “semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60  huruf  g  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum  tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis.
86 Lihat Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (3)
UUD 1945
87 Lihat Article  21  Universal  Declaration  of  Human  Rights  yang  menyatakan:  1.  Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.; 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.; 3.  The  will  of  people  shall  be  the  basis  of  the  authority  of  government;  this  will  shall  be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
88 Lihat  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya:  Menimbang,  bahwa Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  melarang  diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2). Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia sebagai  penjabaran  ketentuan  Pasal  27  dan  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak  membenarkan  diskriminasi  berdasarkan  perbedaan agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa, keyakinan politik.
89 Arend Lijphart : Pola – pola Mayoritas dan pemerintahan konsensus di abad ke-21 , dalam Satya Arinanto : Politik hukum 1, hlm 31.
Dalam  gugatan  tersebut  bahwa  pemohon  yang  merupakan  seorang advokat merasa akan dilanggar privasinya atas berlakunya Pasal 31 ayat (4) 90 UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik tentang yang mengamanatkan  pengaturannya  melalui  suatu  Peraturan  Pemerintah  (PP). Kondisi  demikian  sangat  kontradiktif  dengan  adanya  perlindungan  yang diberikan  UU  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat 91 ,  yang  memberikan perlindungan  atas  penyadapan  terkait  hubungannya  dengan  klien.  Pemohon mendalilkan bahwa:
Pasal  31  Undang-Undang a  quo memuat  dua  ketentuan  mengenai penyadapan, yang pertama adalah menyatakan bahwa penyadapan adalah  sebuah  perbuatan  ilegal  yang  dilarang  dan  bagi  siapapun yang  melakukannya  akan  diganjar  hukuman  pidana.  sedangkan muatan  kedua  mengatur  mengenai  penyadapan  yang  dapat dilakukan  (legal)  jika  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak hukum  lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang-Undang; Bahwa mandat Peraturan Pemerintah dalam dalam ayat (4) tersebut dalam  kaitanya  dengan  Undang-Undang a  quo ,  adalah  untuk mengatur  mengenai  tata  cara  permintaan  dan  pemberian  rekaman informasi (yang dikirim dan/atau diterima) yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi  dalam  bentuk  apapun oleh  penyelenggara jasa telekomunikasi;
Dengan  demikian  pemohon  menganggap  akan  pemohon  mendalilkan ketentuan  tata  cara  mengenai  penyadapan  tidak  seharusnya  diatur  lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah melainkan harus diatur melalui Undang- Undang. Pemohon beralasan bahwasanya pembatasan terhadap HAM hanya dapat  dilakukan  menggunakan  formula  pengaturan  UU.  Pengaturan penyadapan  dalam  PP  tidak  akan  cukup  menampung  artikulasi  pengaturan penyadapan;  Pemohon  juga  mendalilkan  dua  putusan  Mahkmah  Konstitusi yaitu:  (1)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara  006/PUU-I/2003 92
90 Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  intersepsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
91 Pasal  19  ayat  (2)  UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat, “Advokat  berhak  atas kerahasiaan  hubungannya  dengan  Klien,  termasuk  perlindungan  atas  berkas  dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan Perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat” ; 92 “hak  privasi  bukanlah  bagian  dari  hak-hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun  ( non-derogable  rights ),  sehingga  negara  dapat  melakukan  pembatasan  terhadap pelaksanaan  hak-hak  tersebut  dengan  menggunakan  Undang-Undang,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dan  “untuk  mencegah  kemungkinan  penyalahgunaan  kewenangan  untuk  penyadapan  dan perekaman  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  perlu  ditetapkan  perangkat  peraturan  yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud”.
dan  (2)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara  012–016–019/PUU- IV/2006 93 . Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa pengaturan mengenai  HAM  tidak  dapat  dilakukan  dalam  PP  melainkan  diamanatkan dalam  suatu  UU  sebagaimana  dalam  putusan  sebelumnya.  Bahwa pembatasan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  merupakan derogable  rights hanya  dapat  dibatasi  dengan  ketentuan  UU.  Karena  bahwa  PP  tidak  dapat mengatur  pembatasan  HAM.  Bentuk  Peraturan  Pemerintah  hanya merupakan pengaturan administratif 94 dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas HAM.
Menurut  MK,  akibat  ketiadaan  aturan  tunggal  tentang  hukum  acara dan/atau  tata  cara  penyadapan  telah  menyebabkan  terancamnya  hak  atas privasi  warga  negara  dalam  negara-negara  hukum  modern  di  dunia.  MK menekankan  perlu  dibuat  sebuah  undang-undang  khusus  yang  mengatur tentang  penyadapan  secara  umumnya,  hingga  tata  cara  penyadapan  untuk masing-masing lembaga yang berwenang 95 .
6) Hak  atas  Hubungan  Kerja  yang  Layak  Putusan  Mahkamah
Konstitusi No 27/PUU-IX/2011
Bentuk perlindungan Mahkamah Konstitusi terhadap eksistensi HAM bagi  warga  Negara  tercermin  dalam  putusannya  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Dalam  permohonannya pemohon  yaitu  Perkumpulan  Aliansi  Petugas  Pembaca  Meter  Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur mendalilkan Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak
93 “ Mahkamah  memandang  perlu  untuk  mengingatkan  kembali  bunyi  pertimbangan  hukum Mahkamah  dalam  Putusan  Nomor  006/PUU-I/2003  tersebut  oleh  karena  penyadapan  dan perekaman  pembicaraan  merupakan  pembatasan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  di  mana pembatasan  demikian  hanya  dapat  dilakukan  dengan  undang-undang,  sebagaimana ditentukan  oleh  Pasal  28J  Ayat  (2)  UUD  1945.  Undang-undang  dimaksud  itulah  yang selanjutnya  harus  merumuskan,  antara  lain,  siapa  yang  berwenang  mengeluarkan  perintah penyadapan  dan  perekaman  pembicaraan  dan  apakah  perintah  penyadapan  dan  perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti  bahwa  penyadapan  dan  perekaman  pembicaraan  itu  untuk  menyempurnakan  alat bukti,  ataukah  justru  penyadapan  dan  perekaman  pembicaraan  itu  sudah  dapat  dilakukan untuk  mencari  bukti  permulaan  yang  cukup.  Sesuai  dengan  perintah  Pasal  28J  Ayat  (2) UUD  1945,  semua  itu  harus  diatur  dengan  undang-undang  guna  menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi.
94 Lihat Pasal 1 angka 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  bahwa  Peraturan  Pemerintah  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya. Dengan demikian PP tidak dapat mengatur lebih jauh dari apa yang telah diamanatkan oleh
UU dan bersifat teknis pelaksanaan.
95 Muhtadi, Antara Penyadapan dan Perlindungan Hak Atas Informasi , (Jakarta: Jurnal Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Islam Indonesia, 2012 hlm. 155.
sesuai  dengan  Pasal  27  ayat  (2) 96 ,  Pasal  28D  ayat  (2) 97 dan  Pasal  33  ayat (1) 98 UUD 1945.
Dalam  praktik  ketenagakerjaan  yang  dianut  dalam  undang-undang yang dimohonkan sangat kental dengan praktik perbudakan modern, karena status  pekerja  bukanlah  sebagai  subjek  perjanjian  kerja  melainkan  sebagai objek/komoditas  perdagangan.  Karena  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  dan  sistem outsourching yang  menjadi  pokok  pengujian, maka Mahkamah Konstitusi memberikan dua model yaitu Pertama , dengan menyaratkan  agar  perjanjian  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  perusahaan yang  melaksanakan  pekerjaan outsourching tidak  berbentuk  PKWT, melainkan  berbentuk  “perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu”. Kedua , menerapkan  prinsip  pengalihan  tindakan  perlindungan  bagi  pekerja/buruh ( Transfer  of  Undertaking  Protection  of  Employment  atau  TUPE )  yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourching . Sesuai dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Putusan  Nomor  12/PUU-I/2003 99 . Dengan  konstruksi  pemikiran  yang  demikian  maka,  Mahkamah  Konstitusi memutuskan bahwa justru dalam Pasal 65 dan 66 yang terkait dengan pasal yang  dimohonkan  dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan justru bertentangan dengan UUD 1945.
96 “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”.
97 “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan layak dalam hubungan kerja”.
98 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
99 Lihat  Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  diputus  tanggal  28  Oktober  2004 “Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  dalam  hal  buruh  dimaksud ternyata  dipekerjakan  untuk  melaksanakan  kegiatan  pokok,  tidak  ada  hubungan  kerja dengan  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  bukan  merupakan  bentuk  usaha  berbadan hukum,  maka  demi  hukum  status  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dan  perusahaan penyedia  jasa  beralih  menjadi  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  perusahaan pemberi  pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  dengan  memperhatikan  keseimbangan  yang  perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, dalil para  pemohon  tidak  cukup  beralasan.  Hubungan  kerja  antara  buruh  dengan  perusahaan penyedia  jasa  yang  melaksanakan  pekerjaan  pada  perusahaan  lain,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  64  sampai  dengan  Pasal  66  Undang-Undang a  quo ,  mendapat  perlindungan kerja  dan  syarat-syarat  yang  sama  perlindungan  kerja  dan  syarat-syarat  kerja  pada perusahaan  pemberi  pekerjaan  atau  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian  kerja  demikian  dalam  kesempatan  yang  tersedia  maka  perlindungan  hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenagakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem outsourching merupakan modern slavery dalam proses produksi”.

## 3. Faktor Penting Perlindungan HAM Kontemporer di Indonesia
Luas  dan  spesifiknya  mengenai  pengaturan  HAM 100 di  Indonesia menimbulkan  konsekuensi  peran  negara  yang  dituntut  untuk  memberikan perlindungan HAM bagi warga negara. Untuk melakukan perlindungan dan penegakan  HAM,  salah  satu  instrumen  penting  yaitu  tegaknya  kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen 101 .
Saat ini bentuk kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua kaki peradilan yaitu dalam lingkup Mahkamah Agung dan lingkup peradilan dibawahnya  serta  oleh  Mahkamah  Konstitusi 102 .  Namun,  pemahaman terpenting  dalam  lingkup  kekuasaan  kehakiman  yaitu  adanya  independensi dan  imparsialitas  dari  lembaga  peradilan  dalam  menegakan  keadilan  dan HAM.  Jaminan  konstitusional  independensi  yudisial  dalam  ketentuan internasional  antara  lain  diatur  dalam  Pasal 10 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ) PBB.
“ Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and abligations and of any criminal charge against him. ” 103
Sehingga  makna  yang  dikandung  dalam  Kekuasaan  kehakiman ( judicial  power )  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia, 104 dan  dijalankan oleh  badan-badan  peradilan  di lingkungan  MA
100 Lihat  Pasal  28A-28J  UUD  1945,diantaranya  hak  atas  hidup  dan  penghidupan,  hak membentuk  keluarga,  hak  atas  perlakuan  yang  asil,  hak  atas  pekerjaan,  hak  untuk  turut serta dalam pemerintahan, hak beragama, hak atas kewarganegaraan, hak atas keyakinan hati nurani, hak berserikat, hak berkomunikasi, hak atas perlindungan diri dari ketakutan, hak untuk bebas dari ketakutan, hak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam,  dan  tidak  manusiawi,  hak  atas  kehidupan  yang  layak,  hak  atas  persamaan  di hadapan  hukum,  hak  atas  jaminan  sosial,  hak  atas  kepemilikan,  hak  untuk  bebas  dari diskriminasi,  hak  identitas  adat  dan  budaya,  kewajiban  negara  dalam  menjamin perlindungan,  pemajuan  dan  penegakan  HAM,  kewajiban  setiap  orang  untuk menghormati HAM, kewajiban setiap orang untuk menghormati  HAM, kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
101 Lihat  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945:  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
102 Lihat  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945:  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
103 (Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh  pengadilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  dalam  menetapkan  hak  dan  kewajiban- kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya).
104 Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi, 105 dengan  kewenangan  dan  fungsi masing-masing.
Pentingnya  independen  atau  kemandirian  tersebut  dilekatkan  dengan kekuasaan  kehakiman,  maka  yang  dimaksudkan  adalah  suatu  kondisi  yang menunjukkan  kehendak  yang  bebas  atau a  freedom  and  indepedency judiaciary 106 yang  tidak  terbatas  dalam  organ  (struktural)  dan  fungsional 107 sebagaimana doktrin separation of power , melainkan otonomi melekat pada setiap  diri  hakim  atau personal  indepedence 108 yang  menerangkan  sebagai the terms and conditions of judicial service are adequately secured, so as to ensure that individual judges are not subject to executive control , termasuk didalamnya  kemampuan  hakim  dalam  membuat  putusan  sebagai  mahkota profesionalitas yang tertinggi, atau sepadan dengan substantive independence , 109 yang  bermakna that  in  the  discharge  of  his  judicial function, a judge is subject to nothing but the law and the commands of his conscience termasuk  pengaruh,  ketakutan  dan  keberpihakan 110 dari their colleagues and superiors . 111
Sedangkan  kemandirian  yang  pertama  sebagai  implementasi  doktrin pemisahan  kekuasaan  adalah  terkait  erat  dengan outonomy  and  collective independence  vis-a-vis  the  Executive .  Kategorisasi  demikian  sebagaimana diungkapkan  Shimon  Shetreet  dengan  menambahkan internal  indepedence bagi  para  hakim  dalam  bertindak. 112 Keberadaan  lembaga  peradilan  di Indonesia saat ini sangat dibutuhkan dan menjadi sangat fundamental dalam
105 Lihat  Pasal  24  UUD  Tahun  1945  jo  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
106 Bambang  Widjoyanto, Kebebasan  Kekuasaan  Hakim  Prasyarat  Wujudkan  Supremasi Hukum, dalam  Ari  Muhammad  Arief,  et.all.  (penyunting), Position  Paper  Menuju Idependensi Kekuasaan Kehakiman, KRHN, ICEL dan LeIP, Jakarta, 1999, hlm. xiii.
107 Lihat Dasar Menimbang huruf (a) Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melakukan Tugas Pengawasan.
108 International BAR Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, The Jerusalem Approved Standars as adopted in the plenary Session of the 19 th IBA Blienial Conference held On Friday, 22 nd October 1982, in New Delhi, India, Chapter A, Article 1 (b).
109 Ibid., Article 1 (c).
110 Firmansyah Arifin, Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati  dan  Resistensi, dalam,  Komisi  Yudisial ,  Bunga  Rampai  Komisi  Yudisial  dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007), hlm. 45.
111 Universal  Declaration  on  The  Independence  of  Justice ,  Chapter  II,  Article  2  (03),  lihat juga  Jimly  Asshidiqie, Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat UUD Tahun 1945, dalam BPHN, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, (Jakarta:
BPHN Dep. Kehakiman dan HAM, 2003), hlm. 30.
112 Rifqi  S.  Assegaf  dan  Josi  Khatarina, Membuka  Ketertutupan  Pengadilan, (Jakarta:
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2005), hlm. vii.
melakukan  perlindungan  HAM.  Sebagaimana  kita  ketahui  perlindungan HAM saat ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan 113 . Independensi  kekuasaan  kehakiman  sangat  diperlukan  untuk menjamin  hak  asasi  manusia  dan  mempertahankan  keadilan  yang  menjadi unsur  penting  dalam  negara  demokrasi,  antara  demokrasi  dan  hukum  tidak dipahami  sebagai  dua  entitas  yang contradictio  in  terminis di  mana keduanya bisa berada dalam suasana hidup yang berdampingan secara damai (peacefull  co-existance) tanpa  salah  satu  diunggulkan  dari  yang  lainya karenasemua  penting  dalam  gagasan  negara  modern 114 .  Sir  Ninian  Stephen dalam  J  Djohansyah  mengemukakan  pengertian  Independensi  dengan  cara menjelaskan  apa  yang  dimaksud  istilah  suatu  kekuasaan  kehakiman  yang independen  yaitu “a  judiciary  which  dispenses  justice  according  to  law without regard to the policies and inclinations of the goverment of the day” yang  artinya  suatu  peradilan  yang  menjalankan  keadilan  menurut  hukum tanpa pengaruh dari kebijakan dan tekanan pemerintah pada saat itu. 115
Independensi  kekuasaan  kehakiman  diyakini  sebagai  sarana  yang efektif bagi tercapainya keadilan dalam bentuk jaminan perlindungan  warga negara  dari  tindakan  melawan  hukum  atau  tindakan  represif  dari  pihak penguasa 116 .  Dengan  demikian  ketika  independensi  hakim  dan  kekuasaan kehakiman  maka  akan  tegaknya  pula  perlindungan  HAM  oleh  lembaga peradilan,  dan  sangat  ditentukan  juga  adanya  kebebasan  hakim  dan imparsialitas.  Urgenitas  kebebasan  hakim  melekat  pada  indiviu  hakim merupakan  cermin  kemandirian  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara  bebas  dari  intervensi  pihak  mana  pun  termasuk  kolega  hakim (independensi  substantif)  maupun  majelis  hakim  (independensi  personal). Pranata dissenting  opinion, menjadi  alat  uji  kemampuan  dan  penguasaan ilmu  dan  teori  hukum  yang  menjadi  landasan  penerapan  hukum  secara objektif dan adil. Secara filosofis dissenting opinion merupakan perwujudan prinsip kebebasan hakim secara individual dan melalui instrumen tersebutlah
113 Dalam  berbagai  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  dan  peradilan dibawahnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 28 dan 111 UU No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden 113 ,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  47-81/PHPU.A/VII/2009,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi No 6- 13-20/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011.
114 A  Ahsin  Thohari, Demokrasi  sekaligus  Nomokrasi ,  Harian  Kompas  edisi  Jumat  7 November 2003, hlm. 4.
115 J.Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman , (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm 136.
116 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara , (Jakarta: Aksara baru, 1978), hlm 21.
setiap hakim bebas menentukan sikapnya dalam memutus perkara diperkuat rasionalitas-doktrinal dan hati nuraninya 117 .
Putusan MK dengan register nomor 005/PUU-IV/2006 dapat menjadi rujukan untuk mendalami kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim yang merdeka menurut UUD 1945 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  dan  Pengujian  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh Para Hakim Agung 118 di Mahkamah Agung yakni pada Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, serta Pasal 34  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004 119 ,  sepanjang  yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan  Pasal  24B  dan  Pasal  25  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  di  mana  pasal-pasal  tersebut  menurut  para  hakim berpotensi  menghancurkan  independensi  Hakim  Agung  yang  dijamin  UUD 1945 120 .
117 J.Pajar  Widodo, Menjadi  Hakim  Progresif,  ( Bandar  lampung:  Indepth Publishing, 2013), hlm. 9.
118 Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI pada saat itu: Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.; Drs.H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.; Drs.H. Ahmad Kamil, SH.M.Hum.; H. Abdul Kadir  Mappong,  SH.;  Iskandar  Kamil,  SH.;  Harifin  A.  Tumpa,  SH.  MH.;  Prof.  Dr.  H. Muchsin,  SH.  ;  Prof.  Dr.  Valerine  J.L.K.,  SH.MA.;  H.  Dirwoto,  SH.;  DR.  H.
Abdurrahman,  SH.MH.;  Prof.  Dr.  H.  Kaimuddin  Salle,  SH.MH.  ;  Mansur  Kartayasa,
SH.MH.;  Prof.  Rehngena  Purba,  SH.MS.;  Prof.  Dr.  H.M.  Hakim  Nyak  Pha,  SH.DEA.; Drs.  H.  Hamdan,  SH.MH.;  H.M.  Imron  Anwari,  SH.SpN.MH;  TITi  Nurmala  Siahaan Siagian,  SH.MH.;  Widayatno  Sastro  Hardjono,  SH.MSc.;  Moegihardjo,  SH.;  H. Muhammad Taufiq, SH.; H. R. Imam Harjadi, SH.; Abbas Said, SH.; Andar Purba, SH.; Djoko Sarwoko, SH.MH.; I Made Tara, SH.; Atja Sondjaja, SH.; H. Imam Soebechi, SH. MH.;  Marina  Sidabutar,  SH.;  H.  Usman  Karim,  SH.;  Drs.  H.  Habiburrahman,  M.Hum.; M. Bahaudin Quadry, SH.
119 Telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
120 Putusan MK register nomor 005/PUU-IV/2006 dalam Dasar Pertimbangan, hlm 169, yaitu: Independensi  peradilan  dan  independensi  hakim  merupakan  unsur  esensial  dari  negara hukum  atau rechtsstaat ( rule  of  law )  tersebut.  Oleh  karena  pentingnya  prinsip  ini,  maka konsepsi  pemisahan  kekuasaan  di  antara  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif, serta  konsepsi  independensi  peradilan,  telah  dipandang  sebagai  konsepsi  yang fundamental  sehingga  diangkat  sebagai  salah  satu  unsur  utama  dari  konstitusi,  dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di  mana  ajaran  pemisahan  kekuasaan  tidak  dianut,  prinsip  pemisahan  dan  independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga  keempat,  di  mana  cabang-cabang  kekuasaan  negara  dipisahkan  berdasarkan prinsip checks and balances , terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka  pemisahan  kekuasaan  yudikatif  dari  pengaruh  cabang-cabang  kekuasaan  lainnya semakin  dipertegas  sehingga  independensi  kekuasaan  kehakiman  di  samping  bersifat
Selain  itu  UUD  1945  menentukan  bahwa  hak  konstitusional  warga negara  yang  dijamin  dalam  UUD  1945  meliputi  berbagai  aspek  kehidupan, baik  sipil,  politik,  ekonomi,  maupun  sosial.  Di  bidang  hukum,  hak-hak konstitusional warga negara meliputi:
a. hak  kesamaan di hadapan hukum (equality before the law ) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) 121 ; b. hak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) 122 ; c. hak  perlindungan  diri  pribadi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28D  ayat (1) 123 ;
Bahkan,  Pasal  28I  ayat  (1)  UUD  1945  menempatkan  “hak  untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum”, merupakan salah satu hak yang tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun.  Berdasarkan  ketentuan  UUD 1945  dapat  dilihat  bahwa  hak  kesamaan  dihadapan  hukum  atau  hak  atas perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  adalah  hak  konstitusional  setiap warga  negara.  Perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  juga  berarti  bahwa tiap warga negara harus diakui sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban  yang  memiliki  kebebasan  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan perbuatan  hukum.  Hal  ini  kemudian  menjadi  cerminan  di  samping dibutuhkan  adanya  pengaruh  sentral  hakim,  terdapat  faktor  penunjang terpenuhinya HAM bagi warga Negara, yaitu adanya bantuan hukum.  UUD 1945  menentukan  bahwa  pemenuhan  hak  atas  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum serta hak atas keadilan melalui bantuan hukum adalah tanggung jawab negara 124 . Bahkan,  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  48  Tahun  2009 pada  Pasal  37  sudah  menyatakan  “Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2003  tentang  Advokat  juga  mewajibkan  para  advokat  untuk menangani  perkara pro  bono ,  dan  sangat  berkaitan  dengan  fungsinya
fungsional  juga  bersifat  struktural  yaitu  dengan  diadopsinya  kebijakan  satu  atap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUKK.
121 “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
122 “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan  kepastian  hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
123 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa  aman dan perlindungan dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi manusia.”
124 Lihat Pasal 18 (Ayat 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: Setiap orang yang diperiksa berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  sejak  saat  penyidikan  sampai  adanya  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
menegakkan  HAM 125 .Mengingat  pentingnya  peran  bantuan  hukum  dalam mewujudkan cita negara hukum 126 . Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan  melalui  pemberian  bantuan  hukum. Pertama ,  dengan  adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang  fair  dan  imparsial  hanya  akan  terjadi  apabila  pihak-pihak  yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan  dan  keterampilan  hukum. Kedua ,  apabila  proses  hukum berjalan  secara fair dan impartial ,  semua  kebenaran  materiil  harapannya dapat  terungkap.  Dengan  adanya  posisi  dan  kekuatan  yang  seimbang, manipulasi  dan  hegemoni  atas  fakta  dan  kebenaran  dapat  dicegah.  Dengan demikian,  bantuan  hukum  berfungsi  memperkuat  upaya  menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang fair dan impartial . Ketiga ,  bantuan  hukum  memberikan  ruang  interaksi  antara  para  ahli dan  profesi  hukum  dengan  masyarakat  umum.  Interaksi  itu  akan menumbuhkan  pemahaman  dan  kesadaran  bagaimana  memposisikan  suatu aturan  hukum  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tanpa  adanya pendampingan  hukum  maka  kesetaraan  di  hadapan  hukum  sebagaimana diamanatkan  konstitusi  dan  nilai  universal  hak  asasi manusia  tersebut tidak akan  pernah  terpenuhi.  Bantuan  Hukum  adalah  media  bagi  warga  negara yang  tidak  mampu  untuk  dapat  mengakses  keadilan  sebagai  manifestasi, jaminan  hak-haknya  secara  konstitusional.  Adriaan  Bedner 127 menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang kerap terjadi dalam upaya memperjuangkan
125 Lihat  bagian  Menimbang  dalam  Penjelasan  UU  No.  18  Tahun 2003,  yaitu:  Dalam  usaha mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara,  peran  dan  fungsi  Advokat  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan bertanggung  jawab  merupakan  hal  yang  penting,  di  samping  lembaga  peradilan  dan instansi  penegak  hukum  seperti  kepolisian  dan  kejaksaan.  Melalui  jasa  hukum  yang diberikan,  Advokat  menjalankan  tugas  profesinya  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat  dalam  menyadari  hak-hak  fundamental  mereka  di  depan  hukum.  Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam  menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
126 Ciri-ciri  negara  hukum  materiil  pernah  dirumuskan  dalam International  Commission  of Jurists sebagai berikut:
1. perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu konstitusi juga harus menentukan  cara  prosedural  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  hak-hak  yang dijamin;
2. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. adanya pemilihan umum yang bebas;
4. adanya kebebasan menyatakan pendapat;
5. adanya kebebasan berserikat /berorganisasi dan beroposisi; dan
6. adanya pendidikan kewarganegaraan.
127 Adriaan  Bedner  dalam Akses  terhadap  Keadilan:  Perjuangan  Masyarakat  Miskin  dan Kurang  Beruntung  untuk  Menuntut  Hak  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Penerbit  HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute-Jakarta), hlm. 91.
akses terhadap keadilan adalah persolan relasi kekuasaan. Dengan demikian hubungan yang imparsial dan sehat antara hakim dan bantuan hukum sangat berpengaruh dalam tegaknya hak asasi manusia tersebut, sehingga tidak lagi muncul  kasus-kasus  yang  melangkahi  hak  asasi  manusia 128 ,  seperti  adanya kasus suap dari pemberi bantuan hukum pada hakim 129 .
Pasca  terjadinya  reformasi,  pergerakan  HAM  dalam  masa  transisi tersebut  mengalami  kemajuan,  khususnya  muncul  beberapa  perubahan  dan pembentukan  instrumen  hukum  yang  memberikan  kepastian  akan  tegaknya HAM  di  Indonesia.  Perubahan-perubahan  tersebut  bukan  hanya  perubahan redaksional,  melainkan  menyangkut  pula  perubahan  paradigma  pemikiran yang  sangat  mendasar.  Karena  itu,  segera  setelah  agenda constitusional reform (pembaharuan  konstitusi),  kita  perlu  melanjutkan  dengan  agenda legal  reform (pembentukan  dan  pembaharuan  hukum)  yang  juga  besar- besaran. 130 Pembaharuan  hukum  juga  dibarengi  dengan  penegakan- penegakan  hukum  oleh  organ-organ  negara  untuk  menjamin  perlindungan dan  penegakan  HAM.  Terbentuknya  organ-organ  negara  sebagai  titik  tolak prospek penegakan HAM diantaranya: a. Pengadilan Hak Asasi Manusia , b. Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM),  c.  Mahkamah Konstitusi.  Pengadilan  HAM  pada  pembentukannya  di  sah  kan  dalam  UU No.  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  HAM  memiliki  kewenangan melakukan  pengadilan  terhadap  kejahatan  genosida  dan  kejahatan kemanusiaan 131 .
Di  samping  penanganan  peradilan  HAM,  keberadaan  KOMNAS HAM  merupakan  lembaga  yang  menangani  pengajian,  penelitian, penyuluhan,  pemantauan,  dan  mediasi  hak  asasi  manusia  (HAM) 132 .  Di samping  itu  memperhatikan  bahwa  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi sebagai  penjaga  marwah  konstitusi,  yang  memuat  perlindungan  HAM. (pengajuan judicial  review )  juga  dalam  rangka  melakukan  perlindungan HAM,  Moh.  Mahfud  MD  memberikan  alasan  mengapa judicial  review penting  bagi  menjaga  konsistensi  agar  tetap  pada  rel  konstitusi  (politik konstitusi),  karena  hukum  merupakan  produk  politik  sehingga  oleh
128 Data yang dikeluarkan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia tahun 2014 menunjukan bahwa Lembaga Peradilan mendapatkan laporan maladministrasi sebanyak 235 laporan.
129 Seperti  dalam  kasus  hakim  Nuril  Huda  yang  terbukti  menerima  uang  dari  advokat. Hukuman  non  palu  dijatuhkan  setelah  Majelis  Kehormatan  Hakim  (MKH)  menyatakan Nuril  terbukti  menerima  uang  Rp20  juta  dari  seorang  advokat  yang  perkaranya disidangkan  oleh  Nuril.  Lihat  https://nakimsanwirja.wordpress.com/2014/01/06/inilah-6- hakim-pelanggar-kode-etik-sepanjang-tahun-2013/  diakses  pada  9  April  2015,  pkl  15:07 WIB.
130 Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis ,  (Jakarta:  PT  Bhuana  Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009), hlm. 7-8.
131 Lihat Pasal 8 dan 9 UU No. 26 Tahun 2000.
132 Lihat Pasal 1 ayat (7) UU No. 39 Tahun 1999.
karenanya bisa saja UU berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD atau Konstitusi. 133 Selain  pembentukan  organ-organ  negara,  mengutip  pendapat Friedmann  mengenai  sistem  hukum  terdiri  dari  tiga  unsur,  yakni  struktur, substansi dan kultur sehingga mampu melakukan perubahan paradigma baik pada  masyarakat  maupun  penegakan  hukum.  Prospek  untuk  menegakkan HAM  merupakan  prospek  jangka  panjang  terlebih  pada  negara  yang mengalami  fase  kelam  sebelum  perubahan  ke  arah  demokratis.  Dikatakan Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  persoalan  hak-hak  asasi  adalah persoalan  antara  individu  yang  memegang  kekuasaan  dan  individu  dan individu yang tidak memunyai kekuasaan 134 . Sebagaimana petuah O’Donnel dan Schmitter 135 yang dikutip Ifdhal Kasim yang menyatakan:
“Sukar  untuk  membayangkan  bagaimana  suatu  masyarakat  dapat berfungsi sampai suatu tingkat yang akan menghasilkan dukungan sosial  dan  ideologis  bagi  demokrasi  politik  jika  tidak  disertai dengan  keberanian  menyelesaikan  bagian-bagian  yang  paling menyakitkan  di  masa  lalu.  Dengan  menolak  berkonfrontasi  dan membebaskan  diri  dari  kekuatan-kekuatan  dan  kebencian  paling dalam,  suatu  masyarakat  tidak  hanya  menguburkan  masa  lalunya, tetapi juga nilai-nilai etis paling dasar yang mereka butuhkan untuk menciptakan masa depan yang bergairah”.
Anomali kekuasaan dan pelanggaran HAM terhadap individu menjadi terulang,  ketika  kekuasaan  pemerintah  dalam  kurun  waktu  2004-2014 khususnya  janji  kepala  Negara  yang  kemudian  tidak  mampu  mengungkap pelangaran HAM masa lalu 136 .
C. Penutup 1. Simpulan
Dalam  rangka  perlindungan  dan  penegakan  HAM  oleh  lembaga- lembaga  negara  di  antara  dilaksanakan  oleh:  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  (Komnas  HAM),  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), Komisi  Nasional  Perempuan  (Komnas  Perempuan), Komisi Kebenaran  dan
133 Martitah, Mahkamah  Konstitusi  Dari  Negative  Legislature  ke  Positive  Legislature ,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 7 – 8.
134 Jimly Asshiddiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hlm. 102.
135 Rhona K.M. Smith, et al., Hukum dan Asasi Manusia , (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi
Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 390.
136 A. pada 26 Maret 2008 di Istana Negara, ketika itu presiden menerima perwakilan korban kasus  Trisakti  dan  Semanggi,  Tanjung  Priok  1984,  Talangsari  Lampung  1989,  peristiwa Mei  1998  serta  penculikan  aktivis  1997  –1998.  Dalam  pertemuan  itu,  presiden  berjanji akan  memprioritaskan  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu.  B.  Janji kedua,  terkait  kasus  pembunuhan  Alm.  Munir  Said  Thalib.  c.  terkait  dialog  konstruktif untuk Papua. D. pembaruan agraria ( reforma agraria )
Rekonsiliasi  (KKR),  namun  dalam  perkembangannya  KKR  justru dibubarkan  karena  tidak  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnya  yang sesungguhnya sehingga tidak memberikan keadilan pada masyarakat. Selain dilakukan  oleh  Komisi  yang  dibentuk  oleh  Negara,  perlindungan  dan penegakan  HAM  saat  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan, khususnya  pasca  reformasi.  Diantaranya  yaitu:  Pengadilan  HAM  khusus peradilan  HAM  berat  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  memiliki kewenangan  menguji  UU  atas  UUD  1945.  Dalam  perkembangannya  justru MK lebih banyak melakukan perlindungan dan penegakan HAM pada warga Negara  dengan  banyaknya  putusan-putusan  terhadap  undang-undang  yang inkonstitusional,  dan  putusan  MK  pun  bernilai  strategis  dan  mampu menegakkan HAM bagi warga Negara. Esensi perlindungan dan penegakan HAM  tersebut  sangat  dipengaruhi  kedudukan  hakim  dalam  memutus perkara,  sehingga  hakim  memiliki  peran  dalam  menegakkan  independensi dan  imparsialitas baik  sebagai  institusi  maupun  sebagai individu.  Selain  itu faktor lainnya adalah adanya hak mendapat bantuan hukum, pola penegakan keadilan telah menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah  upaya  adanya  persamaan  dalam  hukum  sebagai  bagian  dari pemenuhan akan hak asasi manusia.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  dapat  memberikan saran  sebagai  berikut:  Perkembangan  terakhir  yang  menunjukkan  peran lembaga-lembaga  peradilan  telah  menunjukkan  kearah  penegakan  keadilan dan  HAM.  Sehingga  peran  lembaga  peradilan  sangat  diharapkan  sebagai penegak  dan  pelindung  bagi  terlanggarnya  HAM  warga  negara.  Aspek imparsial  dan  independensi  hakim  sebagai  individu  maupun  institusi haruslah  dijaga  dan  ditingkatkan,  namun  disisi  lain  tidak  menjadikan lembaga  peradilan  sebagai  lembaga  yang superbody .  Jika  demikian  justru akan  membuka  lebar  akses  terlanggarnya  penegakan  dan  perlindungan HAM.  Di  samping  itu,  pemberian  bantuan  hukum  pada  warga  negara tentulah  merupakan  hak-hak  warga  negara  yang  merupakan  bagian  dari HAM,  dan  kepastian  akan  persamaan  di  depan  hukum  akan  terlaksana. Imparsial  dan  independensi  antara  dua  elemen  ini  sangat  menentukan penegakan HAM tersebut.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arinanto,  Satya,  2008, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Transisi  Politik  di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Asshiddiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press. _________, Jimly, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
__________,  Jimly,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
_________,  Jimly,  2006, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara. Jakarta:
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
__________,  Jimly,  2010, Konstitusi  Ekonomi .  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara. Djohansyah,  J.,  2008, Reformasi  Mahkamah  Agung  Menuju  Independensi Kekuasaan Kehakiman , Jakarta: Kesaint Blanc. M.  Zen,  A.Patra,  2005, Tak  Ada  hak  Asasi  yang  Diberi. Jakarta:  Yayasan YLBHI. Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature . Jakarta: Konstitusi Press. Nurtjahjo,  Hendra  dan  Fokky  Fuad,  2010, Legal  Standing  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Salemba Humanika. Rhona  K.M.  Smith,  et  al.,  2008, Hukum  dan  Asasi  Manusia .  Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Suny, Ismail, 1978, Pembagian Kekuasaan Negara . Jakarta: Aksara baru. Syahuri,  Taufiqurrohman,  2011, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
W.  Nickel,  James,  1996, Hak  Asasi  Manusia,  Making  Sense  of  Human
Rights. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Widodo, J. Pajar, 2013 Menjadi Hakim Progresif. Bandar lampung: Indepth Publishing.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Keppres RI Nomor 129 Tahun 1998 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

## Undang-Undang  No.  27  Tahun  2004  tentang  Komisi  Kebenaran  dan
Rekonsiliasi
Undang-Undang  No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan

## C. Media/Koran
Wacana  HAM,  Lagi,  Hasil  Penyelidikan  Dikembalikan,  Edisi  I/Tahun XII/2014 Siaran  Pers  Mahkamah  Konstitusi, Warga  Papua  Uji  Sistem  Pemungutan Suara dalam Pemilu , Jakarta, 14 April 2014.

## D. Website
www.kpai.go.id, Kompilasi Pelanggaran Hak Anak 2007-2009

## E. Tesis dan Disertasi
Melani,  Endang  Sri  Perlindungan  Hak-Hak  Korban Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Berat  Di  Timor  Timur  Dalam  Putusan  Pengadilan  Ham Nomor:  02/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST,  Tesis,  Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## F. Jurnal
Baehaqi,  Ja’far. Perspektif  Penegakan  Hukum  Progresif  dalam  Judicial Review  di  Mahkamah  Konstitusi , Jurnal  Mahkamah  Konstitusi, Volume 10 Nomor 3, September 2013. Isra,  Saldi. Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Penguatan  Hak  Asasi Manusia  Di  Indonesia ,  Jurnal  Mahkamah  Konstitusi  Volume  11, Nomor 3, September 2014. Muhtadi, 2012, Antara Penyadapan dan Perlindungan Hak Atas Informasi , (Jakarta:  Jurnal  Pusat  Kajian  Konstitusi  dan  Perundang-undangan Universitas Islam Indonesia).