## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 4, 2022: Social and Government Hal. 267-273 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.340

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PRAIBAKUL

## Satrio Aryanto Hamonagan Matadou
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email: satrioaryantohm77@gmai.com
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  uang  desa  telah  berkembang  dan  untuk  mengidentifikasi  unsur-unsur  yang  mendorong  dan menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bersumber dari observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  untuk  mendeskripsikan  peristiwa  yang  terjadi  di  Desa  Praibakul, khususnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa, sesuai dengan temuan penelitian. Dalam  musyawarah  desa,  pemerintah  desa  menerima  semua  saran  masyarakat  untuk  pengembangan  rencana tersebut. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat terwakili dalam tim pelaksana  dan  pengembangan  desa.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  baik secara  teknis  maupun  administratif  Dalam  contoh  ini,  dewan  desa  telah  mengeluarkan  program  yang mengharuskan  desa  mengadakan  pertemuan  rutin  untuk  membahas  program-program  yang  terkait  dengan pengembangan dan pengelolaan dana desa. Kegiatan masyarakat selalu memberikan kontribusi atas partisipasinya dalam pengelolaan dana desa, dan diadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji setiap anggaran dan bentuk pengelolaan dana desa itu sendiri, sebagai bukti partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul dibuktikan dengan  antusiasnya  partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  desa,  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Praibakul dicapai melalui partisipasi dalam pelaksanaan desa dan tim pembangunan,  dan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pertanggungjawaban  Dana  Desa  baik  secara  teknis maupun administratif, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa
Abstract: The goal of this research is to determine how community engagement in managing village money has evolved and to identify the elements that encourage and impede community participation. This research used a qualitative descriptive technique derived from observations, interviews, and documentation to describe the events that  occur  in  the  village  of  Praibakul,  particularly  community  engagement  in  managing  village  funds.  The presence  of  the  community  in  village  discussion  forums  indicates  community  participation  in  village  finance planning, according to the findings of the research. In village deliberations, the village administration is receptive to all community suggestions for the development of the plan. Participation of the community in the execution of village  finance  management.  The  community  is  represented  on  the  village's  implementation  and  development team. Community engagement in village fund management accountability, both technically and administratively In this example, the village council has issued a program requiring the village to have regular meetings to debate programs connected to the development and management of village funds. Community activities always contribute to their participation in managing village funds, and meetings are held to review each budget and form of village fund management itself, as evidence of community participation in village fund supervision. Therefore, it can be concluded  that  community  participation  in  village  fund  planning  in  Praibakul  Village  is  evidenced  by  the community's  enthusiastic  participation  in  village  deliberation  forums,  that  community  participation  in  the implementation of village fund management in Praibakul Village is achieved through participation in the village's implementation and development team, and that community participation in the accountability of the Village Fund includes both technically and administratively, and community participation in supervision is going well.

## Keyword: Community Participation, Village Fund Management
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-08-26; Direvisi 2022-09-26; Disetujui: 2022-10-22

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adat atau yang dikenal dengan nama lain  yang  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (2003; 3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berstruktur unik berdasarkan hak asal usul tertentu. Dasar penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Edi Indrizal (2006) masyarakat Desa dalam pengertian umum sebagai : “suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”. Menurut Rozaki (2005, p.120), strategi alokasi dana desa yang telah dilaksanakan pada dasarnya  memiliki  tujuan mendasar  yang  sama, yaitu  untuk  mengubah  ortodoksi pemerintah  kabupaten  dalam memberikan  kewenangan,  pelayanan,  dan  bantuan  keuangan  kepada  pemerintah  di  tingkat  yang  lebih  rendah. (Desa).  Melalui  transfer  keuangan  desa,  pola  kebijakan  pemerintah  kabupaten  yang  semula  dominan  dan sentralistik menjadi partisipatif, responsif, dan berpedoman pada prinsip desentralisasi.
Alokasi  dana  desa  terdiri  atas  sebagian  keuangan  desa  yang  berasal  dari  bagi  hasil  pajak  daerah  dan sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten paling sedikit 10 persen desa (sepuluh persen). Seluruh masyarakat desa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semua kegiatan yang dibiayai oleh anggaran desa. Menurut data Desa Praibakul, pengguliran Dana Desa yang masuk dari tahun ke  tahun  mengalami  peningkatan  yaitu:  sebesar  Rp  413.506.910  pada  tahun  2015,  meningkat  menjadi  Rp 1.078.094.800 tahun 2016, Rp 1.269.169.300 pada tahun 2017 dan Rp 1.234.964.900 pada tahun 2018. Dari total dana desa yang masuk dapat di lihat bahwa ada peningkatan yang terjadi di desa Praibakul, itu semua terbukti dari pembangunan fisik yang di lakukan. Di sisi lain, pendapatan desa meningkat dari tahun ke tahun dan cukup besar. Jelas, ini menjadi persoalan tersendiri jika desa tidak bisa mengelolanya sesuai aturan yang berlaku.
Penyusunan  dan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  harus  mencakup  kegiatan  atau program yang dibutuhkan masyarakat, seperti kegiatan pembangunan fisik. Namun dalam prakteknya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya volume atau kualitasnya kurang memadai, dan ada juga yang tidak atau sama sekali tidak dilaksanakan. Hal ini tidak mungkin terjadi jika semua pihak terlibat dan berpartisipasi, mulai dari tahap perancangan Musrembangdes), pelaksanaan pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban seluruh program kegiatan.
Pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan yang transparan dan akuntabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan kerangka kebijakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama enam tahun (2017 – 2022). RPJM-Desa merupakan rencana tingkat meso (menengah) daerah yang harus dipahami  sebagai  dokumen  bersama  (oleh  semua  pemangku  kepentingan)  dalam  rangka  pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan skalanya. Selain itu, makalah RPJM-Desa secara teknis merupakan peta jalan untuk mencapai jalur pembangunan terpadu selama enam tahun. Seluruh masyarakat, pemerintah, dan swasta harus  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  konsistensi  antara  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJM-Desa)  dan  pelaksanaan  tahunannya,  sehingga  rencana  pembangunan  desa  yang  telah  ditetapkan  dapat dilaksanakan seefektif mungkin. Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya yang utama, seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran dokumen  RPJM-Desa  lima  tahunan.  Sebagai  bagian  dari  proses  peningkatan  kesejahteraan,  langkah-langkah tersebut  diperlukan  agar  seluruh  lapisan  masyarakat  Desa  Praibakul  dapat  menikmati  manfaat  pembangunan secara lebih merata dan adil.
Desa  Praibakul  dengan  Penduduk  mayoritasnya  bermata  pencaharian  sebagai  Petani,  berada  diwilayah yang perbukitan dan lembah serta curah hujan yang cukup tinggi, dengan luas areal pertanian  cukup, sehingga sangat berpotensi untuk terus dikembangkan.  Pada umumnya, tanaman pangan yang dihasilkan masyarakat, tidak dijual,  tetapi  digunakan  untuk  konsumsi  keluarga  masing-masing,  hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  yang dihasilkan  masing-masing  keluarga  relatif  sedikit.  Kondisi  ini  di  pengaruhi  karena  sistem  tanam  yang  masih tradisional, belum berorientasi pada peningkatan ekonomi, juga kemampuan pengolahan hasil yang masih rendah. Adapun beberapa bentuk persoalan  yang  menjadi masalah  yang dialami oleh Desa Praibakul dalam kehidupan sehari-hari    adalah  mencakup  pada    beberapa  aspek  kehidupan  masyarakat    dari  bidang  :  Bidang    Sarana/ Prasarana,  Bidang  Pendidikan,  Bidang  Kesehatan,  Bidang  Sosial  Budaya,  Bidang  lingkungan  hidup,  Bidang Ekonomi,  Bidang  Pertanian,  Bidang  Peternakan,  Bidang,  Pariwisata  dan  Kebudayaan,  Bidang  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Pemuda dan Olahraga, dan Bidang Kesenian. Dari semua permasalahan tersebut akan digali  lebih detail pada penkajian masalah dan potensi dengan menggunakan 3 alat kaji yaitu Sketsa Desa, Kalender  Musim  dan  diagram  Kelembagaan  sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri  No.  66  tahun  2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam  perencanaan dan proses pengelolaan dana
desa.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi  unit  analisis  adalah  Desa  Praibakul,  Kecamatan  Haharu,  Kabupaten  Sumba  Timur,  Provinsi  Nusa Tenggara Timur. Objek penelitian yaitu pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Praibakul, Kecamatan  Haharu,  Kabupaten  Sumba  Timur,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan  menggunakan  teknik  triangulasi,  triangulasi  merupakan  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis data Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul Kecamatan Haharu

## Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa
Dana Desa merupakan salah satu sumber daya desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya dikembangkan melalui  Musyawarah  Perencanaan  Desa  (Musrenbangdes).  Musrenbangdes  merupakan  wadah  pembahasan rekomendasi  perencanaan  atau  program  pembangunan  desa  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Perencanaan Pembangunan  Masyarakat  Desa  (P3MD).  Prinsip  ini  menuntut  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang akan dilakukan, khususnya yang ditugaskan di desa terkait, agar benar-benar merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.
Dari hasil musyawarah masyarakat yang di lakukan menghasilkan usulan atau pendapat dalam menentukan apa  yang  menjadi  program  desa  dan  kepala  desa  bekerjasama  dengan  BPD  untuk  menimbang  yang  harus  di prioritaskan dalam pengelolan dana desa ehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang di rencanakan dan tepat sasaran.  Musyawarah  desa  membuka  kesempatan  untuk  masyarakat  dalam  memberikan  aspirasinya  sekaligus sebagai  media  belajar  bagi    masyarakat  terhadap  prinsip  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Apabila ditinjau  dari  partisipasi  dalam  hal  pengambilan  keputusan  perencanaa  penggunaan  dana  desa  dapat  dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Praibakul Kecamatan Haharu yang di hadiri oleh kades, BPD, kadus, perangkat desa lainnya, unsur LPMD, TIM 11, dan masyarakat.
Dari hasil musyawarah yang dilakukan pembangunan fisik dan non fosik menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa, yaitu pemerintah desa dan BPD harus menampung ide-ide yang disampaikan oleh masyarakat dan mendahulukan yang benar-benar harus di dahulukan. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Dana Desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
APBDes  yang  dibahas  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa,  dalam  musyawarah  yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menetapkan apa yang menjadi program unggulan yang dijalnkan, hal ini dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengeluarkan ide atau usulan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan usulan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan program yang akan dijalankan oleh desa. Hal ini yang membuat pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam  bertanggung  jawab  dengan  tugas  dan  fungsinya  untuk  menampung  aspirasi  dari masyarakat  itu  sendiri, dengan bekerja secara transparan terhadap masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat lebih mengetahui implementasi  yang  sudah  dijalankan  oleh  masyarakat,  hal  ini  sudah  dibuktikan  bahwa  adanya  bantuan  berupa rumah  layak  huni.  Perencanaan  dana  desa  di  desa  praibakul,  kecamatan  Haharu  secara  bertahap  telah melaksanakan  konsep  pembangunan  partisipatif  masyarakat  desa  yang  di  buktikan  dengan  penerapan  prinsip partisipatif,  renponsif,  transparansi  guna  pembelajaran  kepada  masyarakat  desa  dalam  rangka  mewujutkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

## Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa
Tim  pelaksana  desa  bertanggung  jawab  penuh  atas  terselenggaranya  kegiatan  yang  pendanaannya bersumber dari dana daerah. Pelaksanaan program dana desa ini membutuhkan tim pelaksana desa yang transparan dengan  seluruh  masyarakat.  Dalam  rangka  mempermudah  penyebaran  informasi  program  Dana  Desa,  tim pelaksana  desa  di  Desa  Praibakul  Kecamatan  Haharu  telah  memasang  papan  informasi  yang  memuat  jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.
Berbagi informasi ini merupakan upaya pemerintah desa untuk menegakkan cita-cita keterbukaan dalam penyelenggaraan  Dana  Desa. Pemerintah  mempunyai gagasan  untuk  memberikan  informasi  dari  satu  tahun  ke tahun berikutnya, agar generasi muda dapat memperoleh informasi tersebut dengan mencermati pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, termasuk sarana dan prasarana yang dibangun oleh salah satu sato, seperti gedung polindes, gedung PAUD, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan Dana Desa, kemajuan pengelola Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan di tingkat desa selalu dilaporkan dalam lampiran, terutama dalam hal kegiatan fisik dan  penggunaan  uang.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  pengelola  Dana  Desa  tingkat  desa  telah memenuhi persyaratan penyampaian laporan kegiatan Dana Desa dan laporan akhir kegiatan. Pelaporan berkala digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah di tingkat yang lebih tinggi atas pelaksanaan program Dana  Desa.  Laporan  pelaksanaan  Dana  Desa  meliputi  laporan  pendahuluan,  laporan  setiap  tahapan  kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan secara lengkap.
Ada beberapa pelaksanaan dana desa yang di jalankan oleh pemerinta desa seperti bagaimana pelaksanaan dana  desa  yaitu  yang  pertama  adalah  belanja  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,blanja  bidang pembangunan desa,bidang pembinan kemasyarakatan,bidang pemberdayaan, dan bidang tak terduga.

## Tabel 1. Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan Dana Desa Tahun 2018
No. Sarana Yang Dibangun Jumlah Hasil 1. Gedung polindes 1 unit Baik 2. Gedug PAUD 2 unit Baik 3. Gedung posyandu 1 unit Baik 4. Jalan rabat beton 506 m Baik 5. Kantor desa 1 unit Baik 6. Pos jaga 3 unit Baik 7. WC 59 unit Baik 8. Lapangan volly 1 unit Baik 9. Rehab pipa+pembuata tugu kran 50 unit Baik 10. Rumah layak huni 18 unit Baik
Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  hasil  yang  dicapai  di  Desa  Praibakul  baik  secara  fisik  dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Pengelolaan secara bertahap pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa,  sehingga  menghasilkan  derajat  partisipasi  masyarakat  desa  yang  akan  memberikan  kontribusi  terhadap pencapaian pembangunan daerah. Pengelolaan ini juga dibantu dengan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang  disarikan  dari  laporan  pertanggungjawaban  APBDes  masing-masing  desa.  Dalam  hal  ini  partisipasi masyarakat berperan penting dalam pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan desa demi kesejtraan desa  yaitu  dalam bentuk  menyalurkan  aspirasi  untuk  menuangkan  ke  dalam  musyawarah  yang  di  adakan oleh pemerintah  desa  dan  lembaga  terkait  karena  masyarakat  lah  yang  menentukan  sukses  dan  tidak  pembangunan yang ada di desa.
Dari pernyataan-pernyataan diatas menyimpulkan bahwa, pelaksanaan dana desa digunakan dengan cara menampung  aspirasi  masyarakat.  dengan  adanya  papan  informasi  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam menentukan apa yang menjadi program dalam pelaksanaan pembangunan desa, dengan begitu masyarakat juga bisa mengetahui program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa, dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa melalui tahap perencanaan dalam musyawara desa dan menampung aspirasi masyarakat. Hal ini masih sangat dibutuhkan khususnya aspirasi masyarakat dalam mengusulkan pembangunan yang di adakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendirilah yang mengawasi jalannya pembangunan.

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pertanggungjawaban Dana Desa
Pertanggungjawaban Dana Desa Desa Praibakul berkaitan dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan landasan hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan, dan anggaran pendapatan dan belanja. Transparansi  dan  akuntabilitas  diperkuat  melalui penguatan  keuangan  masyarakat.  Pengelolaan  keuangan  desa harus efisien dan efektif, terbuka dan akuntabel. Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama desa  juga  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  publik  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  kabupaten sebagai lembaga pemberi kewenangan. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
Sangatlah  penting  untuk  mengadakan  suatu  rapat  yang  melibat  semua  aspek  masyarakat  dan  lembaga- lembaga terkait demi terwujudnya pelaksanaan dana desa yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh
pemerintah desa dan lembaga terkait selaku penyelenggara. Dari pernyataan diatas menyimpulkan yang artinya bahwa pemerintah desa membuat surat pertanggungjawab dana desa dengan didampingi oleh pendamping desa untuk mengarahkan program atau bantuan yang diselenggarakan di desa Praibakul. Pemerintah desa mengadakan rapat untuk mengkaji uang desa yang akan dikelola untuk kemajuan desa Praibakul. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Menurut hasil wawancara dengan informan bendahara desa, administrasi keuangan yang dipraktikkan di Desa Praibakul sejalan dengan gagasan akuntabilitas.
Informasi  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Dana  Desa  telah  efektif  melaksanakan  akuntabilitas penatausahaan  keuangan  Dana  Desa,  terutama  perlunya  semua  pengeluaran  Dana  Desa  disertai  dengan dokumentasi  pendukung.  Evaluasi  pelaksanaan  program  Dana  Desa  membimbing  masyarakat  untuk  aktif memberikan masukan dan koreksi secara gotong royong antara perangkat desa, bendahara, dan Tim Pelaksana Dana Desa sehingga pelaporan Dana Desa dapat diselesaikan secara efisien dan akurat. Penyelenggaraan Dana Desa  telah  memahami  dan  memahami  dengan  jelas  administrasi  keuangan  Dana  Desa,  karena  pemerintah kabupaten  secara  konsisten  memberikan  arahan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  implementasi  di  lapangan,  yang menunjukkan bahwa setiap dolar yang dikeluarkan telah diperhitungkan secara fisik dan moneter. Secara fisik pertanggungjawaban Dana Desa dinilai sangat baik dan telah terpenuhi secara utuh.

## Tabel 2. Data SPJ Desa Praibakul Kecamatan Haharu Dari Tahun 2015-2019
No. Tahun Dana Desa Pertanggungjawaban Fisik Keuangan 1. 2015 413.506.910 100% Lengkap 2. 2016 1.078.094.800 100% Lengkap 3. 2017 1.269.169.300 100% Lengkap 4. 2018 1.234.964.900 100% Lengkap
Data tersebut menunjukkan bahwa APBDes di Desa Praibakul dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan administratif. Evaluasi pelaksanaan program Dana Desa juga mendorong masyarakat untuk aktif memberikan masukan  dan  penyesuaian  tentang  pelaksanaan  Dana  Desa.  Melalui  contoh  ini,  pemerintah  desa  juga  harus menanggapi kritik dan gagasan masyarakat dalam forum musyawarah desa, yang diharapkan dapat meningkatkan masa depan program Dana Desa.  Partisipasi juga diwujudkan melalui pengenalan Dana Desa yang melibatkan masyarakat. Selain itu, forum review secara berkala menerapkan prinsip transparansi pertanggungjawaban Dana Desa.
Dari pernyataan-pernyataan diatas menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah baik dan transparan dalam menyampaikan  semua  program  yang  akan  di  jalankan  oleh  desa,  terkait    dana  desa  dalam  mempertanggung jawabkan dana desa yang sudah di gunakan salah satunya adalah setiap 3 bulan skali pemeritah desa mengadakan pertemuan dan  membahas  bersama  masyarakat  dan  pemeritah  desa  membuat  surat pertanggung  jawaban  yang akan di bahas dalam rapat yang di adakan didesa praibakul.

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa
Sesuai  dengan  persyaratan  undang-undang  no.  6  Tahun  2014  tentang  desa,  pemerintah  mentransfer keuangan  desa  ke  kabupaten/kota  melalui  mekanisme  transfer.  Berdasarkan  alokasi  dana  tersebut,  setiap kabupaten/kota akan mendistribusikan ke setiap desa jumlah yang sebanding dengan jumlah desa, 30% jumlah penduduk,  20%  luas  lahan,  dan  50%  tingkat  kemiskinan.  Hasil  perhitungan  tersebut  juga  disesuaikan  dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Dengan adanya alokasi keuangan desa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola uang tersebut secara hati-hati. Dari 2012 hingga  2017,  data  polisi  mengungkapkan  214  kasus  penyalahgunaan  uang  lokal.  Hal  tersebut  mengakibatkan kerugian negara yang mencapai Rp 46 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilakukan secara  optimal,  sehingga  diperlukan  sosialisasi  mengenai  pengelolaan  dana  desa  kepada  pemerintah  dan masyarakat desa.
Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  di  Desa  Praibakul  Kecamatan  Haharu  yang  diperoleh  bahwa masyarakat  ikut  terlibat  dalam  perencanaan  dana  desa.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  penggunaan dana desa terlihat baik dalam tahap pelaksanaan. Tetapi, pada tahap perencanaan serta tahap evaluasi partisipasi masyarakat  di  desa  tersebut  masih  perlu  ditingkatkan.  Hambatannya  yaitu  kesadaran  masyarakat  dan  kualitas sumber daya manusia yang masih rendah serta kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai alokasi dana desa kepada masyarakatnya. Selain itu kesibukan masyarakat dalam bertani serta akses jalan yang sulit di desa  tersebut  membuat  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  dana  desa  tidak  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan. Maka dari itu, pemerintah diharuskan untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat desa mengenai pentingnya andil masyarakat dalam mengelola dana desa agar tujuan dari alokasi dana tersebut tepat
sasaran sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.
Undang-undang  dan  peraturan  administrasi  telah  memberikan  BPD  kerangka  hukum  yang  jelas, memungkinkan  BPD  untuk  menjalankan  tugasnya  mengawasi  kinerja  pemerintah  Desa  tanpa  ragu-ragu. Terbentuknya  sistem  check  and  balance  ini  akan  meminimalisir  penyalahgunaan  uang  Desa. Dalam  metode pengawasan Desa Praibakul, masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan langsung dan menggunakan fungsi BPD untuk memantau kinerja kepala desa. Dari pernyataan sebelumnya, jelas bahwa BPD menjalankan tanggung jawab  langsung  atas  proses  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  yang  digunakan  dalam  program,  dan  semua anggota masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam mengawasi setiap pelaksanaan program pemerintah desa.
Di Desa Praibakul, pria, wanita, pemuda, dan orang tua telah diberi kesempatan untuk menyuarakan ambisi mereka  melalui  pelibatan  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dari  segi  unsur-unsur  yang  mempengaruhi partisipasi tidak menjadi penghambat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Desa bersikap adil dan mengutamakan  kebutuhan  masyarakat  di  dalam  desa.  Sehingga  pemberdayaan  dan  pembangunan  masyarakat berjalan sebagaimana dimaksud. Dengan demikian di Desa Praibakul Pemerintah Desa tidak menutup ruang untuk berpartisipasi terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, tidak menjadikan itu sebagai masalah dalam  pengambilan  keputusan,  pemerintah  Desa  bersifat  terbuka  dan  melihat  betul  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat Desa.
Adanya  keterlibatan  langsung  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa,  maka  dapat  disimpulkan, berdasarkan beberapa informasi yang diberikan oleh informan di atas mengenai pengawasan pengelolaan dana desa, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Dadapayu sudah baik. BPD juga merupakan organisasi dengan peran pengawasan yang dituntut untuk mengemban tanggung jawab secara serius, khususnya dalam hal pemanfaatan anggaran desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat di simpulkan bahwa Partisipasi pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul Kecamatan Haharu adalah : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul dapat dilihat dari  kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa.  Selain  itu  dalam  musyawarah  desa,  pemerintah desa  terbuka  untuk  menerima  segala usulan  masyarakat  yang  hadir  untuk  berjalannya  pembangunan  di  desa  terkait.  Partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul dilakukan dengan ikut serta dalam tim pelaksanaan dan pembangunan yang  dilakukan desa. dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di  danai  oleh  dana  desa  diantaranya  rumah  layak  huni  dan  pembangunan  gedung  sekolah,  namun  harus  tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah desa, dengan kata lain membimbing masyarakat desa yang kurang mampu ke taraf hidup yang lebih baik.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pertanggungjawaban  Dana  Desa  baik  secara  teknis  maupun  administrasi dalam hal ini pemerintah desa telah mengeluarkan program yang menyerupai suatu bantuan untuk pembangunan masyarakat dan sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan yakni adanya partisipasi masyarakat  dan bekerja sama dalam pelaksanaan dana desa,  dengan adanya pengawasan dari masyarakat akan jalannya pembangunan. Hal  ini    dilakukan  dengan  cara  sering  menanyakan  ke  perintah  desa  dan  selalu  menanyakan  informasi  terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarnakan bahwa dana desa sangatlah besar untuk meningkat ekonomi masyarakat. Salah satu yang sudah dibuat diantara lain saluran jalan rebat beton dan pos jaga dan lain- lain yang akan di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri.
Saran yang dapat di berikan untuk penelitian ini adalah: Proses Partisipasi Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Aparat Desa Praibakul harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan petunjuk teknis pengelolaan  Dana  Desa.  Beberapa  upaya  yang  perlu  dilakukan  yakni  dalam  proses  penggunaan  anggaran sebaiknya  Pemerintah  Desa  melakukan  survey  terlebih  dahulu  sehingga  Pembangunan  yang  pemerintah laksanakan  tepat  sasaran.  Selain  itu,  pembinaan  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan. Aparat Desa Praibakul, Masyarakat dan seluruh pihak yang terkait  disarankan  dapat  bekerjasama  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Praibakul dengan meminilisirkan faktor penghambat dan meningkatkan faktor pemdukung dalam Pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur Rozaki, ddk, 2005. Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa. Yogyakarta : Ire Press.
Abdul
Hafiz Tanjung.
2015. Akuntansi
Keuangan
Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD . Bandung: Alfabeta
Allen  Ngongare,  Welson.Y.  Rompas,  Burhanuddin  Kiyai.  Judul Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembanguan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur.
Burhannudin, 1994, analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan , Bumi aksara, Jakarta.
Bambang Surianto, (Nelson, Bryan Dan white 1982, 206). Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli.
Candra Kusumaputra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 2012. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat . Jurnal Administrasi Public, vol, no.6.
Edi Indrizal, 2006. Memahami KonsepPerdesaan Dan Topologi Desa Di Indonesia.
Fatizah Rahmi, Asrinaldi, Indah Adi Putri, judul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
Indrawati, Sri Mulyani. 2017. Dana Desa Untuk Kesejatraan Masyarakat . Jakarta: kemenkeu.
Mikkelsen,  Britha.  (1999). Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya  Pemberdayaan:  sebuah  buku pegangan bagi para praktisi lapangan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintah Desa/Marga . Jakarta: PT. raja grafindo persada.
R. Bimtaro. 1989. Dalam Interaksi Desa-Klata dan Permasalahannya . Jakarta: galia Indonesia.
Salim, peter, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern , engliss press, Jakarta.
Terry G. R. 2012, Prinsip-prinsip manajemen . Bumi aksara. Jakarta.
Ray  Septianis  Kartika,  2012. Judul, partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa  (add)  di  desa tegeswetan dan desa jangkrikan kecamatan kepil kabupaten wonosobo
Satria Mentari Tumbel, judul partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.