## ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA
Djoko Hadi Santoso, Agung Sujatmiko Fakultas Hukum Universitas Airlangga Email : agung_sujatmiko@yahoo.com

## Abstract
Royalty The Copyright Bill as a right of the license agreement which is the utilization of economic rights in return for a creation that is usually paid as compensation from the granting of permission or license from the copyright holder or owner to another party.  The formula of the problem is how the Characteristics of Royalty of Copyright as Fiduciary Guarantee, and how the execution of Royalty of Copyright if the debtor defaults.The more successful the book, will the larger percentage of money acceptance also by the author of the book, and vice versa.So obvious that Royalty have economic value, so that includes the characteristics of an object that can be used as collateral for debt that is object if the object has an economic value and transferability hand over in terms of a time when the debtor cannot pay off the loan, these objects can be sold by the bank.
Key Words : Royalty, Copy Right, Fiduciary

## Abstrak
Royalti  Hak  Cipta  sebagai  hak  tagihan  dari  perjanjian  Lisensi  yang  merupakan    imbalan  atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang dibayarkan sebagai kompensasi dari pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta kepada pihak lain. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Karakteristik Royalti Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia, dan bagaimana eksekusi Royalti  Hak  Cipta  apabila  debitor  wanprestasi.Pembahasannya,  bahwa  semakin  laku  bukunya, akan semakin besar juga prosentase penerimaan uang oleh penulis buku, demikian juga sebaliknya. Royalti memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang yaitu apabila benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan  dapat  dipindah  tangankan  dalam  artian  suatu  saat  apabila  debitor  tidak  dapat  melunasi utangnya, benda tersebut dapat dijual oleh bank.
Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Fidusia.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Perkembangan  ekonomi  kreatif  telah mendorong  seseorang  yang  mempunyai produktiﬁtas untuk menghasilkan suatu karya cipta yang memberikan manfaat ekonomi atas ciptaannya.  Atas  hasil  kreasi  tersebut, masyarakat  beradab  mengakui  bahwa  yang menciptakan  boleh  menguasai  untuk  tujuan yang menguntungkan (Kholis Roisah,2015). Ide,  pikiran  yang  diwujudkan  salah  satunya berupa  tulisan  mempunyai  hak  cipta  secara otomatis  lahir  saat  diciptakan.  Hak  Cipta tidak  melindungi  ide,  tetapi  melindungi
ekspresi  dari  ide  ( Mas  Rahmah,  Sinar  Ayu Wulandari dan Fiﬁ Junita, 2001 ).
H a l -   h a l   y a n g   m e n c a k u p   i l m u pengetahuan, seni dan sastra ( art and literary ) yang  didalamnya  mencakup  pula  program computer merupakan Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1)  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Undang – Undang Hak Cipta :
”Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.”
Hasil  ciptaan  Hak  Cipta  sebagai  suatu hak  milik  perorangan  yang  tidak  berwujud, menjadikan pemiliknya dapat melaksanakan haknya  dengan  batas  –  batas  tertentu,  dan mengecualikan  pihak  lain  untuk  menikmati, k e c u a l i   d e n g a n   i z i n   p e m i l i k ( M a s R a h m a h , A g u s   Wi d y a n t o r o   d a n   R a h m i Jened,2001) .    Hal ini sedasar yang dikatakan Strong (William S. Strong,1993) .
Copyright  law  is  essentially  a  system  of property. Like property in land, you can sell it,leave  it  to  your  heirs,  donate  it  or  lease under  any  resort  of  conditions,  you  can protect it from, almost every kind of trepass. Also,like property in land copyrights can be subjected to certain kinds of public use that are considered to be in public interest.
P i h a k   B a n k   s e b a g a i   k r e d i t o r memerlukan  jaminan  sebagai  sarana perlindungan  bagi  keamanan  kreditor,  yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan  suatu  prestasi  oleh  debitor. Lembaga  hukum  yang  dapat  digunakan dalam  hal  ini  adalah  ﬁdusia  sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :
Fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan k e t e n t u a n   b a h w a   b e n d a   y a n g   h a k kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.
Pasal 1 ayat (2)  dijelaskan bahwa: “Jaminan  ﬁdusia  adalah  hak  jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak  bergerak  khususnya  bangunan y a n g   t i d a k   d a p a t   d i b e b a n i   h a k tanggungan  sebagaimana  dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap berada dalam penguasaan pemberi ﬁdusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima  ﬁdusia  terhadap  kreditor lainnya”.
Berdasar    uraian  di  atas,    masalah  dalam artikel ini adalah  :
1.    Bagaimana  Karakteristik  Royalti
Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia 2.     Eksekusi Royalti Hak Cipta apabila debitor wanprestasi

## B. Pembahasan

## 1. Karakteristik    Royalty  Hak  Cipta Sebagai Jaminan Fidusia
Manfaat  ekonomi  dari  hak  eksklusif yang  dimilikinya,  pemilik  memiliki  pilihan untuk  melaksanakan  sendiri  haknya  ,  atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan  hak  eksklusif  atau  bahkan mengalihkan  /  menjual  hak  tersebut (Mas Rahmah,  2012 ), sedangkan  jika  memilih melisensikan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggandakan atau menjual buku, maka pemegang hak cipta akan memperoleh royalti  ( Mas  Rahmah,  2012 ). Besarnya p e m b a y a r a n   r o y a l t i   p a d a   u m u m n y a berdasarkan  pada  total  penjualan  penerima lisensi ( Rahmi  Jened,  2007 ). Bagi para pihak keuntungan  ekonomis  akan  menjadi  tujuan yang utama, juga mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis bagi Negara (Agung Sujatmiko, 2013 ).
Menurut Mas Rahmah bahwa Royalti yang  merupakan  aset  tidak  berwujud  yang berisi klaim atas tagihan uang di masa yang akan datang dapat   diasumsikan sebagai aset keuangan (Mas Rahmah, 2012 ).Aset adalah hal yang  bernilai  ekonomis  yang  dimiliki  oleh penulis  buku  berupa  uang  dari  prosentase harga jual buku dikalikan   jumlah buku yang terjual.  Royalti  memiliki  nilai  ekonomis tersebut,  sehingga  termasuk  karakteristik suatu  benda  yang  dapat    digunakan  sebagai obyek  jaminan  utang  yaitu  apabila  benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindah  tangankan  dalam  artian  suatu  saat apabila  debitor  tidak  dapat  melunasi utangnya,  benda  tersebut  dapat  dijual  oleh bank.  Adanya  prinsip  5  C  yaitu  sebagai berikut: (Marhainis Abdul Hay,1986 ) a. Character (watak)  merupakan  faktor dalam  menentukan  karakter,  debitor harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur. Oleh karena itu,  dibutuhkan track record dari yang bersangkutan.
b. Capacity (kapasitas), adalah hal kreditor terlebih dahulu harus mengetahui perihal kemampuan  usaha  dari  pihak  calon
debitornya. c. Capital (modal),  berhubungan  dengan kekuatan keuangan dari si peminjam.
d .  Conditions (kondisi),  dapat  dilihat melalui  dua  kategori  yaitu  kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan m e m p e n g a r u h i   p e m i n j a m   d a n k e m a m p u a n   d e b i t o r   u n t u k mengembalikan.
e .  Collateral (agunan)  diperlukan  untuk menanggung  pembayaran  kredit  macet. Calon  debitor  umumnya  diminta  untuk menyediakan  jaminan  berupa  agunan yang  berkualitas  tinggi  yang  nilainya minimal  sebesar  jumlah  kredit  atau pembiayaan yang diterimanya.
Hak  Cipta  merupakan  bagian  dari benda,  yaitu  benda  tidak  berwujud  ( benda immateril ). Berdasar Pasal 503 BW : Tiap – tiap  kebendaan  adalah  bertubuh  dan  tidak bertubuh.  Selain  itu,  batasan    benda  dalam Pasal  499  BW  :  Menurut  paham  Undang- Undang  yang  dinamakan  kebendaan  ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.
Pendapat  Mas  Rahmah  secara  detail m e n y a t a k a n   b a h w a   d a l a m   p e r a t u r a n perundang  –  undangan  Indonesia,  HKI termasuk  royalti  juga  dikategorikan  sebagai benda bergerak tidak berwujud yaitu dengan melihat ketentuan Pasal 503 BW, 504 BW jo Pasal 1 ayat (3) UUHC, Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000, Pasal 31 UU No. 31 Tahun 2000, Pasal 23 UU No. 32 Tahun 2000, Pasal 66 UU No.14 Tahun 2001, Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2000, Pasal 40 UU No. 29 Tahun 2000 sebagai benda bergerak tidak berwujud (Mas Rahmah, 2012 ).
Pada pertemuan di tahun 1883 di Berne menghasilkan rancangan draft perjanjian hak cipta.   Selanjutnya  di  tahun  1886  di  Berne berhasil  disepakati  dan  ditanda  tangani perjanjian  internasional  yang  diikuti  oleh beberapa  Negara    yaitu International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Protection yang lebih dikenal dengan Berne  Convention (Mas  Rahmah, 2012 ).
Konvensi  Berne  menjadi  perjanjian internasional  hak  cipta  yang  kemudian diratiﬁkasi  ke  dalam  sistem  perundang  – undangan  Indonesia  dengan  penetapan
Keputusan  Presiden  No.  18  Tahun  1997 (Keppres  No.  18  Tahun  1997),  sedangkan perjanjian  pembentukan World  Trade Organization ( selanjutnya disingkat sebagai WTO)  telah  diratiﬁkasi  dengan  UU  No.7 Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement o n   E s t a b l i s h i n g   t h e   Wo r l d   T r a d e Organization (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35645).  Sebagai  Negara  yang  meratiﬁkasi Konvensi Berne dan perjanjian pembentukan WTO,  Indonesia  kemudian  melakukan pembentukan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.   Selanjutnya terdapat konsideran bahwa  UU  No.  19  Tahun  2002  tentang  hak c i p t a   s u d a h   t i d a k   s e s u a i   d e n g a n perkembangan  hukum  dan  kebutuhan masyarakat  sehingga  perlu  diganti  dengan undang  –  undang  yang  baru.  Kemudian pembentukan  Undang  –  Undang  baru  yaitu UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta yang berlaku hingga sekarang.
Perjanjian  Penulis  dengan  penerbit dalam  menjalin  kerjasama  bisnis  dengan perjanjian Lisensi yang menghasilkan royalti dari penjualan buku.
William Fox Jr berpendapat bahwa : Lisensi merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu licensor , memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu licensee untuk memakai hak milik intelektual  dimaksud  dengan  imbalan pembayaran royalty kepada licensor .  Hak milik  intelektual  yang  dilensikan  dapat berupa paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang  yang  tidak  dipatenkan (William  Fox Jr,1992) .
Adanya  Perjanjian  Lisensi,  pemilik akan  mendapatkan  pembayaran  Royalti ( William  Fox  Jr,1992) .  Pengertian  Royalti tercantum  dalam  Pasal  1  angka 21  Undang - Undang  Hak Cipta menyebutkan  : ”Royalti adalah  imbalan  atas  pemanfaatan  Hak Ekonomi  suatu  Ciptaan  atau  Produk  Hak Terkait yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait.”
Dapat dikategorikan jenis – jenis royalti yaitu :
a. Royalti Hak Cipta.
Sedasar   dalam   Pasal   1   ayat   ( 21 ) Undang - Undang  Hak Cipta
b. Royalti Hasil Tambang (Pertambangan) adalah  iuran  yang  dibayarkan  kepada Negara  atas  hasil  yang  diperoleh  dari usaha  pertambangan.  Royalti  ini didapatkan  setelah  berproduksi  dan menggali bahan galian (tambang) yang terjual  dan  menghasilkan  penerimaan bagi  Negara.    Besaran  royalti  itu ditentukan  dari  besarnya  produksi, b u k a n   d a r i   b e s a r n y a   p e n j u a l a n produksinya.
c. Royalti Hak Paten. Sedasar  Pasal  78  ayat  (  1  )  Undang  – Undang Paten yaitu Pelaksanaan lisensi wajib disertai pembayaran royalti oleh p e n e r i m a   l i s e n s i   w a j i b   k e p a d a pemegang Paten.
d. Royalti Hak Merek Untuk Lisensi dan royalti diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang – Undang Merk.
e. Royalti Fee .
Royalti Fee mempunyai  pengertian sebagai  kontribusi  bagi  hasil  dari pendapatan franchise (  dari  hasil penjualan) atas penggunaan HKI milik franchisor dalam menjalankan bisnis.
2. Karakteristik  Royalti  Hak  Cipta yang Mempunyai Nilai Ekonomis Karakteristik  royalti  hak  cipta  buku yaitu:
a. Berlaku seumur hidup penulis ditambah 70 tahun setelah Penulisnya meninggal, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.
Sedasar dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  Pasal  58  ayat  (  1  ) terhadap  perlindungan  Hak  Cipta  atas ciptaan  buku,  pamﬂet  dan  semua  hasil karya tulis   lainnya.
b.    Value yang  selalu  bertambah.  apabila cetakan  I  buku  tersebut  habis,  untuk c e t a k a n   k e   I I ,   b i a s a n y a   a d a penyempurnaan  dari Cover buku  dan harga buku pun dipastikan lebih mahal. Besarnya royalti tentunya juga semakin besar.
c. Dapat  menghasilkan  beberapa  royalti lainnya.  Apabila  isi  buku  tersebut menarik  (  biasanya  Novel)  dan  ada pihak yang ingin membuat sinetron atau
ﬁ l m ,   t e n t u n y a   a d a   p e r h i t u n g a n tersendiri  juga  tentang  royalti  untuk layar kaca maupun layar lebar.
d. Pendapatan  yang  berkelanjutan  ( on going beneﬁts) .  Mempunyai pengertian bahwa    terus  –  menerus  tetap  ada, meskipun besarnya tidak tetap. Apabila penjualan sedikit, royalti yang diterima sedikit  demikian  juga  sebaliknya semakin laris, semakin besar juga nilai royalti  yang  didapatkan.  Seperti contohnya  di  kota  Surabaya  diadakan The Big Bad Wolf Book Sale Surabaya di JX  (  Jatim  Expo)  International mulai tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 buka nonstop 24 jam selama 13 hari, telah terjual 50.000 judul buku dan       60 %   terjual (Gus  Ipul,  1 November  2016 ).  Bisa  diperkirakan berapa besar royalti yang diterima oleh penulis, apabila ada event besar seperti itu.
e. Sulit diprediksi. Arus uang dari royalti tidak  dapat  diprediksi  karena  pada u m u m n y a   p e m b a y a r a n   r o y a l t i didasarkan pada penjualan produk yang bermuatan HKI (Malcom S. Dorris, 2003) . Meskipun  merupakan  karakteristik royalti, dengan sulitnya diprediksi juga sebagai  kelemahan  dari  royalti  itu sendiri, sebab tidak dapat diperkirakan secara  pasti  besarnya  royalti  yang tentunya  berkaitan  erat  dengan  animo, segmen pembaca dan besarnya promosi ataupun discount harga  dari  buku  itu sendiri.
Mas  Rahmah  juga  menjelaskannya dengan memberikan contoh. Jika yang dijual adalah royalti ﬁlm yang rawan dibajak, maka nilai royaltinya menurun dan sulit diprediksi akibat  tingginya  pembajakan  karena pembayaran  royalti  umumnya  didasarkan pada  jumlah  produk  asli  yang  terjual (Mas Rahmah,  2012 ).  Sehingga  tidak  dapat diprediksi  dengan  banyaknya  pembajakan atau  pelanggaran,  nilai cash  ﬂow menurun ( Mas Rahmah,2012).
Beberapa  hal  diatas  sebagai  pedoman atau acuan penting untuk pihak Bank sebagai kreditor untuk mengucurkan modal pinjaman kepada  debitor  sehingga  royalti  hak  cipta layak untuk dijadikan obyek jaminan.

## 3. Valuasi dan Uji Tuntas Hak Cipta
Valuasi berasal dari Valuation . Apabila valuasi  berkaitan  dengan  hak  cipta  yang merupakan intangible  asset ( valuation  in intangible asset) ,
” The  process  of  identifying  and measuring ﬁnancial beneﬁt and risk of an asset, in a particular context” (Olga Spasic12 dan 13 Desember,2011 ).
Valuasi terhadap hak cipta yang harus menjadi  perhatian  utama  karena  jumlah pencipta  hak  cipta  yang  sangat  banyak  dan hasil  ciptaan  yang  sangat  beragam  dengan melaksanakan uji tuntas. Untuk uji tuntas hak cipta sendiri juga tidak memerlukan lembaga penilai  disebabkan  jumlah  pinjaman  yang dikucurkan  dari  Bank  sebagai  kreditor  pada umumnya  tidak  terlalu  besar.  Sedangkan lembaga  penilai  diperlukan  untuk  pinjaman m o d a l   d a r i   B a n k   s e b e s a r   R p . 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) keatas. Dengan  jumlah  pinjaman  yang  tidak memerlukan  lembaga  penilai,  seharusnya pihak  Bank  tidak  perlu  ada  keraguan  dalam penyaluran  pinjaman  modal  dengan  royalti hak cipta sebagai jaminannya.

## 4. Jaminan Fidusia
S ebenarnya   Royalti   hak   cipta   buku dapat   dijadikan   jaminan   melalui   jaminan ﬁdusia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Jaminan  Fidusia  dengan  pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:
a. Konsep jaminan ﬁdusia Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “ F i d u s i a   a d a l a h   p e n g a l i h a n kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda  yang  hak  kepemilikannya d i a l i h k a n   t e t a p   b e r a d a   d a l a m penguasaan pemilik benda.
K r i t e r i a   b e n d a   a p a   y a n g   d a p a t dijaminkan melalui ﬁdusia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa:
Jaminan  ﬁdusia  adalah  hak  jaminan a t a s   b e n d a   b e rg e r a k   b a i k   y a n g berwujud maupun yang tidak berwujud dan  benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani h a k   t a n g g u n g a n   s e b a g a i m a n a
dimaksud  dalam  Undang  –  Undang Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan  pemberi  ﬁdusia,  sebagai agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  penerima  ﬁdusia terhadap kreditor lainnya.
b. Pembebanan Jaminan Fidusia Pasal  4  Undang-Undang  Jaminan Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan dari  suatu  perjanjian  pokok  yang menimbulkan  kewajiban  bagi  para pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi. Pasal 5 ayat (1) menyatakan
“pembebanan  benda  dengan  jaminan ﬁdusia  dibuat  dengan  akta  notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan ﬁdusia.”
Pasal 6 menyatakan:
Akta  jaminan  ﬁdusia  memuat  identitas pemberi  dan  penerima  ﬁdusia,  data perjanjian pokok yang dijamin ﬁdusia, uraian  mengenai  benda  yang  menjadi objek jaminan ﬁdusia, nilai penjaminan dan  nilai  benda  yang  menjadi  objek jaminan ﬁdusia.
c.  P e n d a f t a r a n   j a m i n a n   ﬁ d u s i a Pendaftaran jaminan ﬁdusia yang diatur dalam  Pasal  11  ayat  (1)  dan  Pasal  12 ayat (1). Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa  benda  yang  dibebani  jaminan ﬁdusia  wajib  didaftarkan.  Sedangkan pada  Pasal  12  ayat  (1)  menyatakan bahwa,  pendaftaran  jaminan  ﬁdusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat  (1)  dilakukan  pada  kantor pendaftaran ﬁdusia. Untuk pengalihan jaminan ﬁdusia yang diatur dalam Pasal 19,  20,  dan  21.  Sedangkan  untuk eksekusi  jaminan  ﬁdusia  yang  diatur dalam Pasal 29 s/d Pasal 34.
5. Eksekusi  Royalti  Hak  Cipta    dalam Jaminan Fidusia
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang
–  Undang  Jaminan  Fidusia,  kreditor  dapat melakukan  upaya  pelunasan  (eksekusi), yaitu:
a. Dengan  cara  melakukan  penjualan objek  jaminan  atas  kekuasaannya sendiri  atau  yang  kemudian  disebut
parate eksekusi.
b. Dengan menggunakan titel eksekutorial melalui  Ketua  Pengadilan  Negeri. Sedasar  dengan  Pasal  29  Undang Undang  Jaminan  Fidusia:    Apabila debitor  atau  Pemberi  Fidusia  cidera janji,  eksekusi  terhadap  Benda  yang menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dapat dilakukan  dengan  cara:    Pelaksanaan t i t e l   e k s e k u t o r i a l   s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima  Fidusia:  Sertiﬁkat  Jaminan Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam a y a t   ( 1 )   m e m p u n y a i   k e k u a t a n e k s e k u to r ia l  y a n g   s a ma  d e n g a n putusan    pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan  kesepakatan  para  pihak untuk  mendapatkan  harga  penjualan yang lebih tinggi.
S e l a n j u t n y a   b a g a i m a n a   u n t u k mekanisme  dalam    melaksanakan eksekusi  royalti  hak  cipta    debitor apabila  wanprestasi  terhadap  kreditor. Ketentuannya  adalah  untuk  debitor dalam  melaksanakan semua perjanjian dengan  kreditor,  tentu  dan  harus  di Bank  yang  sama  artinya  bahwa  Bank sebagai  kreditor  untuk  penyaluran modal  dan  Bank  sebagai  rekening p e n e r i m a a n   r o y a l t i   d a r i penerbit.Contohnya  :  Bank  BNI  46 sebagai  kreditor  dan  debitor  harus membuat/  membuka  juga  rekening  di Bank  BNI  46    untuk  pembayaran royaltinya.
Dalam  melaksanakan  eksekusi  royalti hak  cipta  dapat  dilakukan  oleh  Bank, dengan  parate  eksekusi  yang  sedasar dengan eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 29 ayat ( 1 ) huruf ( b ) Undang – Undang Jaminan Fidusia :
“Apabila  debitor  atau  Pemberi  Fidusia cidera  janji,  eksekusi  terhadap  Benda yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
d.      Penjualan  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan Penerima  Fidusia  sendiri  melalui pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan  piutangnya  dari  hasil
penjualan. ” Mekanisme  pelaksanaannya  bahwa Royalti hak cipta sebagai imbalan dari penerbit  yang  merupakan  hak  tagihan dimasa  mendatang    untuk    debitor tersebut,    dapat  dijual  oleh  Bank sebagai  kreditor.  Dengan  adanya rekening   tabungan   sebagai saldo dari pembayaran  royalti  debitor  dari penerbit  tersebut  dapat  dicairkan (diuangkan)  atau  dijual  oleh  Bank, apabila  debitor  wanprestasi  terhadap Bank  dalam  perjanjian  antara  kedua belah pihak.

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka  dapat  ditarik  simpulan  sebagai berikut :
1. Karakteristik  royalti  hak  cipta  buku yaitu  :  Berlaku  seumur  hidup  penulis ditambah  70  tahun  setelah  penulisnya m e n i n g g a l , Va l u e y a n g   s e l a l u bertambah,  Dapat  menghasilkan b e b e r a p a   r o y a l t i   l a i n n y a ,   d a n Pendapatan  yang  berkelanjutan  ( on going beneﬁts) . Sebenarnya royalti hak cipta  buku  sudah  memenuhi  syarat sebagai jaminan yaitu mempunyai nilai e k o n o m i s   d a n   d a p a t   d i p i n d a h tangankan.
2. Dalam  melaksanakan  eksekusi  royalti hak  cipta  dapat  dilakukan  oleh  Bank, dengan  parate  eksekusi  yang  sedasar dengan eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 29 ayat ( 1 ) huruf ( b ) Undang – Undang Jaminan Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Hay,Marhainis,1986, Hukum Perdata Ya n g   A k a n   B e r m a n f a a t   B a g i Perbankan ,Cet.Ke-4  Badan  Penerbit Yayasan  Pembinaan  Keluarga  UPN Veteran,
F r i e d m a n , Wo l f g a n g , 1 9 7 2 , L a w   i n   a Changing  Society ,  Penguin  Books, Middlesex Jened,Rahmi,2007 ,  Hak  Kekayaan Intelektual,  Penyalahgunaan  Hak
Eksklusif, Airlangga University Press ------- , 2014, Hukum Hak Cipta ( Copyright's Law) , Citra Aditya Bakti Bandung J r, Wi l l i a m   F o x , 1 9 9 2 ,   I n t e r n a t i o n a l Commercial Agreements. Boston USA Kluwer Law and Taxation Publisher Mahmud  Marzuki,  Peter,2005, penelitian hukum edis revisi, Prenadamedia Group Roisah,  Kholis,2015 ,Konsep  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Sejarah, Pengertian dan Filosoﬁ Pengakuan HKI dari masa ke masa, Setara Press, Malang Sujatmiko,Agung,2013 ,  Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Bagian X, Penguatan  Kebebasan  Berkontrak  dan
Itikad Baik dalam Perjanjian
Lisensi  Merk  Terkenal  , Laksbang Graﬁka Strong,William S.,1993 ,The Copyright Book ( A   P r a c t i c a l   G u i d e ) , T h e NIR,Canbridge
S.  Dorris,Malcom,2003  , The  Securitization of Drug Royalties ,A New Elexir, Global Securitization

## Disertasi
Rahmah, Mas,2012 , Sekuritisasi HKI untuk p e n e r b i t a n   S u k u k , U n i v e r s i t a s Airlangga

## Jurnal Dan Makalah
Rahmah, Mas, Sinar Ayu Wulandari dan Fiﬁ Junita,2001, Perlindungan  Hukum bagi Produser Rekaman Suara, Laporan
Penelitian  Dik  Suplemen,  Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Rahmah,Mas, Agus  Widyantoro  dan  Rahmi Jened,2001 , Perlindungan Hak Cipta program Komputer, Laporan Penelitian D o s e n   M u d a , F a k u l t a s   H u k u m Universitas Airlangga
Spasic,Olga12 dan 13 Desember,2011, World Intellectual Property Organization
(WIPO) : IP Valuation WIPO Workshop o n   I n n o v a t i o n ,   I n t e l l e c t u a l AssetManagement  and  Successful
Technology Licensing : Wealth Creation in The Arab Region, Muscat,Oman

## Koran
Ipul,Gus,1  November  2016  ,”Kejutkan P e n g u n j u n g   P a m e r a n   B u k u ” ,
Surya.keinginan penegak hukum.

## Peraturan Perundang –Undangan
Burgerlijk Wetboek (BW)
Undang–Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No.3, Juli 2017, Halaman 198-204