## Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia
Nurul Miqat 1 , Manga Patila 2 , Bustamin Daeng Kunu 3 , Nurhayati Mardin 4 dan Sunardi Purwanda 5 1 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nurulmiqat@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: mangapatila@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: bustamindaengkunu@gmail.com 4 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: eche.mardin@gmail.com
5 Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia.

## E-mail: sunardipurwandaa@gmail.com

## Abstract
Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman who becomes husband and wife with the aim of eternal marriage, obtaining happiness and having children. So that the goal of eternal marriage can be realized, then the provisions stipulated in the Marriage Law No. 1 of 1974 must be obeyed, one of which is marriage without coercion and the age limit for marriage, Kabalutan Village with local wisdom which has a tradition, if a man and a woman are found together after 12 o’clock at night, then by community leaders the couple is immediately married, an immature marriage causes easy divorce. Divorce that occurs due to couples who are not physically and mentally ready, so that the divorce rate in Kabalutan Village increases, triggers Kabalutan Village to be known as Kampung Janda. However, in recent years, based on the results of deliberations between community leaders and traditional leaders, the sanctions were later changed to sanctions for lifting stones (baka batu) of at least 2 cubic meters. These sanctions make people afraid of violating them and these sanctions are very effective in reducing the number of widows, especially widows at a young age. This paper uses a juridical-empirical research method, the conclusion of this paper is that the nickname of the widow’s village in Kablutan Village, Central Sulawesi is the impact of a living and developing tradition, namely by sanctioning direct marriage of male and female couples who are found alone at 12 o’clock at night.
Media Iuris Vol. 6 No. 2, June 2023                                                                                            p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i2.39884                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 16 November 2022; Accepted 3 May 2023; Available online 20 June 2023. How to cite: Nurul Miqat, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin dan Sunardi Purwanda, ‘Perkawinan di Desa Ka- balutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia’ (2023) 6 Media Iuris.
Keywords: Widow Village;
Marriage Law;
Divorce.
Copyright © 2023 Nurul Miqat, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin dan Sunardi Purwanda. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Perkawinan adalah ikatan  lahir bathin  antara seorang laki laki dan perempuan  menjadi suami isteri dengan tujuan perkawinan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan dan mempunyai keturunan. Nagar tujuan perkawinan kekal dapat terwujud, maka ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 harus ditaati, salah satunya yakni perkawinan tanpa paksaan dan batas usia kawin, Desa Kabalutan dengan kearifan lokal memiliki tradisi, jika seorang laki laki dan seorang perempuan kedapatan berduaan diatas jam 12 malam, maka oleh tokoh masyarakat  pasangan tersebut langsung diberikan sanksi yakni dikawinkan, perkawinan yang tidak matang menyebabkan mudahnya perceraian. perceraian yang terjadi akibat pasangan yang tidak siap jiwa raga, sehingga angka perceraian di Desa Kabalutan meningkat, dan menjadi pemicu Desa Kabalutan dikenal dengan julukan Kampung Janda. Akan tetapi beberapa tahun belakangan, berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tokoh adat, sanksi kemudian diganti menjadi sanksi mengangkat batu (baka batu) minimal 2 kubik. sanksi tersebut membuat masyarakat takut melanggarnya dan Sanksi tersebut sangat efektif mengurangi angka janda, terutama janda diusia muda. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, kesimpulan dari tulisan ini , bahwa julukan kampung janda di Desa Kablutan Sulawesi Tengah adalah dampak dari tradisi  yang hidup dan berkembang yakni dengan sanksi mengawinkan langsung pasangan laki-laki dan perempuan yang kedapatan berduaan diatas jam 12 malam .
Kata Kunci:
Kampung
Janda; Hukum Perkawinan; Perceraian.
Nurul Miqat, et.al : Perkawinan di Desa Kabalutan...

## Pendahuluan
Ensiklopedia Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan  satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam rumah tangga, sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia di  Bumi. 1 Akan tetapi perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis,  perkawinan juga merupakan hubungan lahir bathin antara seorang pria dan Wanita yang menjadi suami isteri.
Perkawinan adalah ikatan  lahir bathin  antara seorang laki laki dan perempuan menjadi suami isteri dengan tujuan perkawinan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan dan mempunyai keturunan. Ikatan lahir bathin menjelma menjadi suatu ikatan hukum sesuai yang diatur dalam  Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan . Bagi suatu Negara  seperti  Indonesia, adalah mutlak adanya suatu undang-undang  perkawinan  Nasional yang sekaligus  menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan  hukum perkawinan  yang selama ini menjadi pegangan dan telah  berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
Undang-undang No.1 Tahun 1974, kemudian disingkat UU Perkawinan, merupakan unifikasi dari hukum perkawinan  di Indonesia, yang sebelumnya terdapat  pluralisme hukum perkawinan, yaitu Burgerlijk Wet Boek (BW) Huwelijk Ordonantie Christen Inlander,
Regeling Op De Gemengde Huwelijken  (GHR) , Hukum islam, dan hukum Adat. UU Perkawinan terkandung beberapa asas-asas    yang berhubungan dengan  perkawinan dan  telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas perkawinan itu antara lain, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan harus dicatat, menganut asas  monogami, mengenal batas usia minimum, perceraian dipersulit, dan yang terakhir adalah kedudukan isteri dan suami yang seimbang.
Salah satu asas yakni tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk “membentuk suatu rumah tangga atau keluarga   yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Membentuk rumah tangga, keluarga  yang bahagia dan
1 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Ichtiar Baru Van Hoeve 2006) 156.
kekal, hal ini dimaknai  bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh dengan mudah berakhir begitu saja, sedangkan  makna dari  rumah tangga yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa  adalah bahwa sebuah perkawinan baik dilihat dari tujuan perkawinannya maupun sahnya suatu perkawinan harus berlandaskan pada ketentuan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing- masing pasangan suami isteri.
Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka UU Perkawinan juga harus dapat mewujukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45, akan tetapi  UU Perkawinan harus pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Desa Kabalutan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Talako, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa tahun terakhir  desa tersebut dikenal dengan satu  julukan yakni Kampung Janda, ini dikarenakan banyaknya jumlah  janda-janda di daerah tersebut, bahkan janda -janda di daerah tersebut, didominasi oleh janda-janda usia muda.
Banyaknya janda-janda di Kampung Kabalutan ini disebabkan  beberapa faktor, yakni adanya satu kearifan lokal dalam proses perkawinan,  dan faktor lainnya adalah mudahnya perceraian di Kampung Kabalutan tersebut. Faktor kearifan lokal perkawinan ini yakni, adanya hukuman atau sanksi yang akan  diterima oleh  anak muda laki-laki dan perempuan yang  kedapatan berduaan diatas jam 12 malam, maka oleh Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat di Kabalutan  pasangan tersebut  akan langsung dikawinkan.
Dalam kaitannya dengan bahasan diatas, penulis mengangkat suatu permasalahan Bagaimanakah  Perkawinan  di Desa Kabalutan Perspektif Hukum Perkawinan,  dimana terdapat satu kearifan lokal dalam satu proses perkawinannya, yang menyebabkan Desa Kabalutan mendapat  satu julukan sebagai Kampung Janda. Apakah hukum perkawinan sudah berjalan sebagaimana semestinya di desa Kabalutan, melihat salah satu ketentuan yang diatur oleh UU Perkawinan, Pasal 6 Ayat 1 dalam Pasal ini memerlukan  penjelasan yaitu ; oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Nurul Miqat, et.al : Perkawinan di Desa Kabalutan...
Hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang kawin akibat sanksi  tersebut, apakah mendapatkan perlindungan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Satjipto Rahardjo, menuliskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain  dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar  dapat menikmati  semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 2
Maria Theresia Geme sendiri mengartikan perlindungan hukum adalah yang berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara ekslusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak- hak seseorang atau kelompok orang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif -empiris, penelitian dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukum perkawinan. untuk mendukung hasil penelitian, peneliti juga menggunakan metode empiris yakni menggunakan data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi lapangan, wawancara  dan survei. 3

## Metode Penelitian.
Metode Penelitian adalah cara tertentu yang digunakan  secara khusus untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian. Metode merupakan cara kerja  dalam memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang relevan, metode adalah cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah- langkah yang dihadapi. 4
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif -empiris, penelitian normatif dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang- undangan yang mengatur Hukum perkawinan. yaitu ketentuan dalam Burgerlijk wetboek, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach )
2 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Rajagrafindo 2014) 263.
3 Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Mirra Buana Media 2020) 42.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Raja Grafino Persada 2007) 6.
yakni agar dapat menemukan konsep yang tepat terhadap perkawinan di Desa Kabalutan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, yakni perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder, yakni publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, jurnal- jurnal hukum, dan bahan hukum  tertier, untuk mendukung hasil penelitian, peneliti juga menggunakan metode empiris yakni menggunakan data primer berdasarkan penelitian lapangan,  seperti observasi lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber yakni warga Desa, Perangkat Desa (Pjs Kades), Kepala Dusun, Tokoh Adat. 5

## Hukum Perkawinan Indonesia di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una
Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan suci dimana laki-laki dan perempuan terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh ( mitsaqan ghalidan ) untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah . 6 Indonesia telah ada hukum Perkawinan yang secara otentik diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lembaran Negara   RI. Tahun Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat didalam Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dan masyarakat kita. 7
Salah satu tujuan perkawinan adalah  bertujuan membentuk keluarga dan generasi yang bermanfaat. 8 Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian ( ta’rif ) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam  adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat, atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk mentaati perintah ALLAH SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. 9
5 Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Mirra Buana Media) 42.
6 Yusuf  Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasioanal (CV Mandar maju 2011) 10.
7 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Rineka Cipta 2005) 6.
8 Rambu Susanti Mila Maramba and others,  ‘Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum’ (2020) 7 Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial.
9 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, harta-harta benda dalam Perkawinan (Raja Grafindo Persada 2017) 43.
Nurul Miqat, et.al : Perkawinan di Desa Kabalutan...
Desa Kabalutan adalah salah satu Desa, berada di Sulawesi tengah, tepatnya  di Kecamatan  Talako, Kabupaten Tojo Una-una, jumlah penduduk dari data terakhir Tahun 2021, terdapat 2561 orang, dengan rincian, 1297 orang laki-laki, 1264 orang perempuan, dan terdapat 808 jumlah KK. 10 Desa Kabalutan sebelumnya  terkenal dengan istilah kampung janda, dikarenakan ada tradisi sebagai  kearifan lokal yang berkembang disana. Tradisi dan kearifan lokal yang mendukung  kondisi tersebut yakni, adanya sanksi atau hukuman yang diterima oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang kedapatan berduaan, mereka akan segera dikawinkan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
Tokoh masyarakat mengambil langkah dengan memberikan sanksi dengan mengawinkan pasangan yang kedapatan berduaan diatas jam 12 malam, hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga terjadinya pelanggaran hukum agama (Islam), dan ada budaya dan kearifan lokal lain yang berkembang di desa itu, yakni  perempuan yang kawin  dengan orang luar pulau, setelah perkawinan berlangsung, si perempuan tidak boleh dibawa keluar dari desa tersebut, meski sudah memiliki anak.  Artinya  jika si suami   lelaki berasal dari diluar pulau, mereka tidak diperkenankan  mengajak keluar perempuan yang merupakan isterinya untuk membawanya keluar  dari rumahnya, dari Desa Kabalutan,  bahkan kalau mereka memaksa, maka si pria/suami akan diberi pilihan oleh oleh orang tua si perempuan,  yakni menetap atau cerai. Orang tua mereka mendesak bila suami memilih meninggalkan isterinya, maka harus langsung diceraikan, agar jika si suami yang lebih memilih meninggalkan Desa tersebut, maka isteri yang ditinggalkan  dapat dinikahkan lagi dengan lelaki lain.
Demi mewujudkan kondisi perkawinan yang bertujuan  untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka para pasangan laki-laki dan perempuan sebagai calon suami isteri harusnya sudah memiliki kemampuan secara ragawi maupun rohani sebagai bekalnya, kematangan jiwa  dan raga sangat diperlukan dalam mengarungi biduk rumah tangga. 11
10 Hasil Wawancara dengan Asri  F Saudang, Tokoh Masyarakat Desa Kabalutan, Pada tanggal 25 Juli 2022.
11 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Inonesi (Refifa Aditama 2016) 26.
Persoalan yang terjadi pada Desa Kabulutan dengan berkembangnya tradisi kearifan lokal terhadap proses perkawinan seperti ini bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan khususnya Pasal 6 12 dan dalam penjelasan UU Perkawinan 13 . perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilandasi oleh keinginan dari kedua calon mempelai yang akan menikah, artinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akan menikah  hendaklah menikah bukan  karena paksaan, tetapi kemauan dari calon pasangan suami isteri tersebut.  Perkawinan yang dilakukan karena sanksi tersebut juga telah melanggar Undang -Undang  Nomor 16 Tahun 2019, 14 perubahan atas UU Perkawinan, yakni   Pasal 1  Ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Perkawinan hanya diizinkan apabila Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun,  jika pasangan yang tertangkap tangan adalah pasangan yang tidak mencukupi batas usia kawin, dan juga bukan merupakan pasangan yang mendapat dispensasi untuk menikah. Syarat usia minimum perkawinan anak mengalami perkembangan sosial dan hukum. Dahulu terdapat perbedaaan, melalui  putusan  MK  akhirnya  keduanya  disamakan antara pria dan wanita yang hendak melakukan perkawinan. Hal itu didasarkan pada pertimbangan hukum hak asasi manusia, khususnya mengenai prinsip  non-diskriminasi  berdasarkan  gender. 15
Istilah perkawinan dini yang masih banyak terjadi di Indonesia, yakni perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan yang akan menikah atau keduanya masih berada di usia kategori anak. Data temuan 16 yang terlapor dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa  dari 34 Provinsi di Inonesia terdapat 21 Provinsi dengan angka perkawinan anak berada diatas rata-rata Nasional yakni 10,35%. Desa Kabalutan
12 Pasal 6 UU Perkawinan
13 Penjelasan Pasal  6 ayat (1) oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal Bahagia , dan sesuai pula hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak  yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan daripihak manapun. Ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan  menurut ketentuan hukum perkawinan yang  sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-unang ini.
14 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
15 Fredy Alpin Gunawan, dkk, ‘Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Pas- ka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017’ (2023) 6 Media Iuris 85.
16 Data Kementerian PPPA dalam Rizki Amalia,dkk, Hukum Perkembangan Keperdataan di Indonesia, Persembahan Hut KE 80 PROF. Dr. Moch Isnaeni,SH, MS (Setara Press 2022) 683.
Nurul Miqat, et.al : Perkawinan di Desa Kabalutan...
merupakan juga salah satu daerah penyumbang perkawinan dini. Tradisi Perkawinan di Desa Kabalutan sangat berpotensi terjadi perceraian, karena adanya paksaaan untuk segera menikah, dan pasangan yang dikawinkan secara terpaksa  karena sanksi kedapatan berduaan, kebanyakan adalah pasangan muda, pasangan usia dini. adanya alasan terhadap budaya yang dianggap mengikat, dan kuatnya akan norma yang bersifat tradisional dan juga adanya tekanan dari masyarakat dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga yang dianggap berisiko terhadap adanya pernikahan dini atau yang dianggap masih sangat muda untuk mengambil sikap yang setuju atau dianggap pro terhadap pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kemungkinan lainnya. 17
Tujuan Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dipersulit, sangat berbanding terbalik dengan implementasi UU Perkawinan di Desa Kabalutan, kenyataan bahwa perceraian dengan mudah terjadi di Desa Kabalutan. Selain karena tidak adanya kematangan jiwa raga pasangan suami isteri, perceraian juga terjadi karena jika laki-laki yang merupakan  suami tersebut bukan penduduk asli Desa Kabalutan, dan jika si suami ingin atau bermaksud keluar dari Desa Kabalutan, maka si suami tidak diperbolehkan membawa serta isteri dan anak-anak mereka, sang suami akan diberi pilihan tinggal/ menetap atau cerai. Mengingat perceraian adalah hak mutlak bagi suami tanpa mesti dipersaksikan di Pengadilan, jika dilihat dari aspek Fiqh munakahat dan Hukum Adat dianggap suatu yang paling benar, namun kondisi tersebut  dapat merugikan pihak isteri  yang diceraikan, meskipun UU Perkawinan telah menegaskan untuk dilakukannya  cerai di Pengadilan, namun kondisi ini belum cukup untuk mencegah terjadinya  perceraian diluar pengadilan. 18
Definisi  dari  suatu  perkawinan  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  UU  Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, kekal yang dimaksud adalah bahwa perkawinan itu perkawinan itu bertujuan untuk dipertahankan selama-lamanya. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinann adalah
17 Fransiska Novita Elanora, ‘Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak’ (2020) XIV Progresif : Jurnal Hukum.
18 Muhammad Nur,dkk, ‘Perlindungan Hukum Korban Pertceraian Diluar Pengadilan (Studi Penelitian Di Kota Langsa Aceh)’ (2019) 19 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
suatu Lembaga yang bukan dipermainkan  akan tetapi harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh pasangan suami isteri agar keluarga yang Bahagia dan kekal dapat terwujud. Perwujudan dari tujuan perkawinan kekal itu tentunya harus dilandasi oleh pondasi yang kuat, salah satunya oleh kesiapan biologis dan psikologis dari calon suami  dan calon isteri yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut. 19 Sejatinya setiap makhluk yang memutuskan melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan perkawinan yang Bahagia, perkawinan yang Bahagia adalah perkawinan yang sehat, berasarkan penelitian,  seseorang yang sehat secara fisik namun berada pada pekawinan yang tidak Bahagia, akan mengakibatkan terhadap Kesehatan yang akan memburuk, menurun secara drastis, dan akan bertambah buruk dalam situasi konflik. 20 Secara konseptual akan terjadi masalah Ketika pasangan pria dan Wanita yang menikah belum matang  secara biologis dan psikologis, dan akan berdampak langsung terhadap kualitas perkawinan mereka. Harapan utama dalam melangsungkan perkawinan adalah pasangan pria dan Wanita calon suami dan isteri haruslah memiliki kesiapan matang dalam menjalani kehidupan berumahtangga, agar keluarga yang bermanfaat dan berkualitas sesuai yang diharapkan oleh semua rumah tangga.
Terciptanya rumah tangga, keluarga yang Bahagia, harmonis dapat menepis dan meminimalisir  konflik-konlik  yang  menghadang  setiap  rumah  tangga,  terhindarnya konfilk dalam rumah tangga akan berimbas pada keluarga Bahagia yang terhindar dari perceraian.  Feneomena banyaknya janda di Kabalutan membuka mata tokoh-tokoh masyarakat disana, mereka sadar bahwa menghukum pasangan muda mudi yang berduaan dengan segera dikawinkan dianggap tidak membangun, bahkan berdampak buruk bagi pasangan tersebut. Karena perkawinan tidak didasari suka sama suka, belum adanya keinginan untuk menikah, serta usia mereka banyak yang masih dibawah umur, sehingga jika dinikahkan, bisa berakibat perceraian. Selain itu dampak psikologis juga ditemukan dimana pasangan secara mental yang belum siap menghadapi peran dan menghadapi masalah rumah tangga seringkali menimbulkan penyesalan akan
19 Amalia (n 16).
Nurul Miqat, et.al : Perkawinan di Desa Kabalutan...
kehilangan masa sekolah dan remaja. 21 Setelah melakukan musyawarah, para tokoh- tokoh masyarakat dan warga Desa Kabalutan   mengganti sanksi segera mengawinkan pasangan muda mudi yang kedapatan berduaan dengan sanksi atau hukuman Baka Batu (mengambil batu untuk kepentingan kampung) sebanyak 2  Kubik, denda tersebut dapat akhirnya membuat jera remaja di Desa Kabalutan, terlihat dengan berkurangnya pasangan muda mudi  yang berduaan diatas jam 12 malam, mereka takut dan malu jika mereka akan dikenai sanksi mengangkat batu untuk kepentingan umum ( Baka Batu ).

## Kesimpulan
Dua tradisi yang berkembang di Desa Kabalutan yang pertama, pasangan laki- laki dan perempuan jika ditangkap  berduaan diatas jam 12 malam, untuk menghindari hukum Agama, maka pasangan tersebut dikenakan sanksi  segera dikawinkan oleh Tokoh adat dan tokoh Masyarakat setempat. Tradisi kedua, laki-laki yang merupakan orang luar Desa Kabalutan, jika ingin keluar dari Desa Kabalutan, maka  tidak diperkenankan untuk membawa isterinya (perempuan) ikut keluar dari Desa tersebut, diberikan pilihan tetap menetap di Kabalutan atau segera menceraikan isterinya jika tetap ingin meninggalkan Desa Kabalutan. sanksi tersebut memberikan masalah baru yakni akibat dari kawin tangkap tersebut, banyak terjadi perceraian, menyebabkan banyak janda- janda muda karena pasangan yang bercerai kebanyakan masih usia dini,dan menjadi awal mula desa tersebut dikenal dengan istilah kampung janda.

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Daftar Bacaan
Amalia R, Hukum Perkembangan Keperdataan Di Indonesia, Persembahan Hut KE 80 PROF. Dr. Moch Isnaeni,SH, MS (setara press 2022).
Dahlan AA, Ensiklopedia Hukum Islam (Ichtiar Baru Van Hoeve 2006).
21 Djamilah dan Reni Kartikawati, ‘Dampak Perkawinan Anak di Indonesia’ (2014) 3 Jurnal Studi Pemuda.
Djamilah dan Reni Kartikawati, ‘Dampak Perkawinan Anak di Indonesia’ (2014) 3 Jur- nal Studi Pemuda.
Elanora FN, ‘Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak’ (2020) XIV Progresif : Jurnal Hukum.
Gunawan FA, ‘Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017’ (2023) 6 Media Iuris.
Hanafi Y, Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Is- lam, HAM Internasional, Dan UU Nasional (Cv Mandar maju 2011).
Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Mirra Buana Me- dia 2020).
Nur M, ‘Perlindungan Hukum Korban Pertceraian Diluar Pengadilan (Studi Penelitian Di Kota Langsa Aceh)’ (2019) 19 Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Rajagrafindo 2014).
Soekanto S, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Raja  Grafino  Persada 2007).
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Rineka Cipta 2005).
Nurul Miqat, et.al : Perkawinan di Desa Kabalutan...
--This page is intentionally left blank--