Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYAT ; DI ANTARA HARAPAN DAN REALITAS
Oleh Qurratul A’yun Nailufarh FE-UMSurabaya Email : nailurufah@yahoo.co.id

## Abstrak
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  keanekaragaman  budaya  yang  unik, namun  apa  yang  terjadi  bila  keanekaragaman  tersebut  menjadi  keanekaragaman dalam  hal  ekonomi  yang  tidak  seimbang.  Permasalahan  ekonomi  yang  dihadapi oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini  dinilai  semakin  menjauh  dari  tingkat  kesejahteraan, hal  ini  bisa  dilihat  dari  faktor  pemicu  terjadinya  kesenjangan  dimasyarakat  karena krisis ekonomi yang sedang dialami bangsa Indonesia beberapa saat lalu. Sehingga menimbulkan  ketimpangan  dalam  perekonomian,  meningkatkan  angka  kemiskinan dan  menambah  jumlah  pengangguran  dimasyarakat.  Banyak  pihak  beranggapan mewujudkan  cita-cita  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  manusia  yang  saling bersaudara  dan  sama-sama  diciptakan  oleh  satu  Tuhan,  saat  ini,  hanyalah  sebuah impian.  Hal  itu  terjadi  karena  adanya  penolakan  menggunakan  mekanisme  filter yang  disediakan  oleh  penilaian  berbasis  moral,  di  samping  makin  melemahnya perasaan  sosial  yang  diserukan  agama.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  pemecahan masalah  bagi  semua  pihak  dan  kerjasama  yang  baik  dari  masyarakat  agar  tidak selalu  bergantung  pada  kemampuan  pemerintah  dalam  membantu  masalah kehidupan perekonomian mereka tersebut.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  tingkat  ketimpangan  ekonomi yang  sangat  serius  karena  kesenjangan  antara  kelompok  kaya  dan  miskin  sangat nyata,  seperti  yang  diungkap  oleh  pengamat  ekonomi  yang  juga  dosen  Universitas Indonesia  Sutrisno  Iwantono.  Jika  melihat  kondisi  perekonomian  Indonesia  yang secara makro menunjukkan performa yang baik, di sisi lain realitas ketimpangan dan kemiskinan yang masih menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia bisa dikatakan proposisi  pertama  dari  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi,  ketimpangan,  dan kemiskinan menemui kebenarannya di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih belum cukup untuk mengabsorbsi permasalahan  krusial  yang  dihadapi  bangsa  ini.  Persoalan  yang  perlu  dicermati lebih  jauh  adalah  bagaimana  mewujudkan  keadilan  bagi  segenap  rakyat  dengan membuka  katup-katup  pembatas  saluran  distribusi  pendapatan  dan  peluang  atau kesempatan  ekonomi  yang  pada  gilirannya  akan  mengalirkan  manfaat  dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini.
Allah  SWT  berfirman  dalam  Al-Qur’an  surat  Al’Araaf  ayat  96: “Jikalau sekiranya  penduduk  negeri-negeri  beriman  dan  bertaqwa,  pastilah  kami  akan melimpahkan  kepada  mereka  berkah  dari  langit  dan  bumi,  tetapi  mereka mendustakan  (ayat-ayat  kami)  itu,  maka  kami  siksa  mereka  disebabkan
perbuatannya”. Dari firman Allah  SWT tersebut dapatlah kiranya kita fahami bahwa sebuah  negara  akan  sejahtera  dan  makmur  apabila  rakyat  dinegara  tersebut beriman dan bertaqwa kepada Tuhan tetapi sebaliknya apabila rakyat disuatu negeri tesebut  jauh  dari  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  maka  siksa  yang  akan mereka terima.
Kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  sebuah  negara  tidak  ditentukan  oleh usia  sebuah  negara,  besar  atau  kecil  sebuah  negara,  jumlah  penduduk,  sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia,  sistem  liberal  kapitalis,  sistem  sosial  komunis atau  sistem  demokrasi  yang  ada  disuatu  negara.  Sejarah  mencatat  bahwa  negara- negara  seperti  Inggiris  dan  Thailand  adalah  negara-negara  yang  mempunyai  usia ribuan  tahun,  rakyat  Inggiris  bisa  dikategorikan  sudah  sejahtera  dan  makmur  tetapi rakyat  Thailand  belum  sejahtera  dan  makmur  seperti  Rakyat  Inggiris.  China  dan Indonesia adalah negara terbesar dan terbanyak penduduknya, rakyat China sudah mulai sejahtera dan makmur sedangkan rakyat Indonesia masih banyak yang miskin dan tertinggal.
Banyak  pihak  beranggapan  mewujudkan  cita-cita  kesejahteraan  masyarakat sebagai  manusia  yang  saling  bersaudara  dan  sama-sama  diciptakan  oleh  satu Tuhan,  saat  ini,  hanyalah  sebuah  impian.  Untuk  itu  bagaimana  saat  ini  bangsa indonesia  bisa  menjadikan  segalanya  lebih  baik  dan  tetap  berusaha  menciptakan kesejahteraan  disamping  dengan  adanya  permasalahan  yang  krusial  yang  sedang menimpa  negara  kita  agar  impian  menuju  negara  yang  sejahtera  tersebut  dapat dicapai.
Terciptanya  kesejahteraan  ekonomi  rakyat  merupakan  salah  satu  tujuan utama  berdirinya  negara  Republik  Indonesia.  Yang  dimaksud  sejahtera  adalah keadaan sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam dimensi fisik maupun nonfisik.  Defenisi  “kesejahteraan”  dalam  sistem  ekonomi  kapitalis-konvensional merupakan  konsep  materilialis  murni  yang  menafikan  keterkaitan  ruhaniah.  Akan tetapi,  sebagian  masyarakat  menginginkan  kesejahteraan  lahir  batin,  yang  berarti bahwa  kesejahteraan  yang  diinginkan  adalah  tidak  menafikan  dan  mempunyai ketersinggungan dengan aspek ruhaniah.

## Kajian Teori
Konsep  “kesejahteraan”  yang  memasukkan  tujuan  kemanusiaan  dan keruhaniaan,  tentu  akan  berakibat  pada  keharusan  mendiskusikan  secara  ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya.  Tujuan-tujuan  konsep  kesejahteraan  tersebut  tidak  hanya mencakup  soal  kesejahteraan  ekonomi  dalam  arti  materi  semata,  tetapi  juga mencakup  permasalahan  persaudaraan  manusia  dan  keadilan  sosial-ekonomi, kesucian  kehidupan,  kehormatan  individu,  kehormatan  harta,  kedamaian  jiwa  dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Paradigma  kesejahteraan  ekonomi  rakyat  memang  sangat  perlu  diupayakan demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Upaya-upaya  ke arah  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  tersebut  selama  ini  dianggap  cukup  memadai melalui  peningkatan  kemakmuran  rakyat  (pembangunan  ekonomi)  atau  melalui program-program  penanggulangan  kemiskinan  yang  hasilnya  memang  sejauh  ini masih belum menggembirakan.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Terbukti  bahwa  berbagai  upaya  dan  beberapa  program-program  pemerintah yang  banyak  tidak  berhasil,  terutama  karena  dilaksanakan  dalam  kerangka  sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik liberal , yang tidak peduli pada "nasib" rakyat kecil dan membiarkan terjadinya persaingan liberal antara konglomerat dan ekonomi rakyat. Inilah masalah besar sistem perekonomian yang kini berjalan di Indonesia.
Sehubungan  dengan  usaha  penciptaan  kesejahteraan  ekonomi  rakyat tersebut,  agenda  pemerintah  yang  telah  ditetapkan  tersebut  merupakan  agenda untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Ekonomi  Rakyat,  dimana  agenda  ini  diarahkan pada pencapaian lima sasaran pokok, yaitu:
1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
3. Meningkatkan kualitas manusia,
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, dan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur.
Sedangkan  terdapat  juga  agenda  kinerja  pemerintah  dalam  bidang kesejahteraan ekonomi rakyat yang diuraikan dalam delapan bidang, yaitu:
a) Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
b) Ekonomi;
c) Pembangunan daerah;
d) Sumber daya manusia;
e) Agama;
f) Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
g) Infrastruktur dan;
h) Penanggulangan pascabencana alam.
Dilihat dari segi realitas saat ini, agenda tersebut sebagian besar tidak dapat dijalankan  dengan  benar,  justru  semakin  membuat  masyarakat  kecil  mengalami kesenjangan hidup yang semakin meningkat dalam hal perekonomian yang semakin sulit, ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan perekonomian negara, mulai dari  permasalahan  kenaikan  harga  BBM,  krisis  energi,  krisis  pangan  yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.
Kesejahteraan ekonomi sangat sulit dicapai bila keadaan perekonomian tidak semakin  membaik,  dan  masalah  ekonomi  dianggap  wilayah  kecil  yang  merupakan bagian  dari  wilayah  besar  masyarakat.  Dengan  perkembangan  masyarakat  yang makin  komplek,  kehidupan  ekonomi  menjadi  makin  penting  dan  lama-kelamaan dalam  sistem  (ekonomi)  kapitalisme  seakan-akan  menjadi  jauh  lebih  penting daripada  masyarakat  sendiri.  Masyarakat  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  krisis yang dihadapi sejak 1997 merupakan krisis multidimensi (politik, ekonomi, budaya), namun orang cenderung dengan mudah menyebutnya sebagai krisis ekonomi.
Pengangguran  dan  kemiskinan  berhubungan  erat  dengan  pertumbuhan    dan kesejahteraan  ekonomi,  yang  ditentukan  oleh  pertumbuhan  investasi  dan  ekspor, bila  pertumbuhan  tersebut  ingin  berkelanjutan  ( substainable) .  Mengubah  pola pertumbuhan  ekonomi  yang  sampai  sekarang  hampir mencapai  80%  ditambah  lagi dengan  kenaikan  harga  BBM  yang  mempengaruhi  perekonomian  secara menyeluruh,  menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  tidaklah  mudah  dan  segala
macam  kendala  yang  muncul  harus  selalu  diatasi  salah  satunya  seperti  kegiatan pemberantasan korupsi yang harus selalu dijalankan.
Mengenai  ketimpangan  ekonomi  di  Indonesia  dapat  dicontohkan  pada persoalan  pangan  yang  terus  menghantui  Indonesia.  Mengenai  kesejahteraan ekonomi rakyat, tentulah akan sangat jauh diharapkan bila tidak ada kerjasama yang baik  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Akan  tetapi  terdapat  permasalahan  yang sangat serius bila dalam hal krisis pangan pemerintah masih perlu untuk melakukan impor, karena kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit.
Salah satu contoh, Indonesia akan mengimpor benih dari China, dan hal ini  dapat  berakibat  matinya  para  penangkar  benih  dalam  negeri,  yang  pada gilirannya  akan  menciptakan  ketergantungan  impor  benih  dari  China.  Rakyat  juga menyaksikan  bagaimana  pemerintah  tidak  mampu  mengatasi  jalan-jalan  yang berlubang  di  berbagai  daerah,  biaya  angkutan  yang  mahal,  banjir  di  berbagai tempat,  termasuk  juga  di  Jakarta,  bahan  pokok  yang  harganya  terus  meningkat, PLN  yang  sering  padam,  bahkan  juga  di  daerah  tempat  sumber  energi  migas  dan batu bara, seperti Kaltim dan Riau, gas dan batu bara dijual dengan harga murah.
Selanjutnya  dalam  masalah  infrastruktur,  irigasi  di  Indonesia  banyak yang rusak dan belum ada perbaikan serius. Demikian juga tidak ada pembangunan irigasi baru serta pencapaian swa sembada pangan yang dinilai akan terhambat jika benih  masih  menjadi  soal  dan  masalah  tersebut  akan  semakin  menambah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi menjadi penyebab utama disintegrasi  bangsa.  Karena  itu,  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  harus  digalakkan oleh para pemuka masyarakat, dan kerjasama yang baik dengan pemerintah.
Kondisi  di  atas  tersebut  bisa  saja  merintangi  upaya  pemerintah  yang menyusun  target  cukup  berani  dalam  memberantas  kemiskinan  dan  menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 ditargetkan  pengurangan  angka  kemiskinan  dari  18,2  persen  tahun  2002  menjadi 8,2 persen tahun 2009. Adapun angka pengangguran terbuka diharapkan turun dari 8,1 persen tahun 2002 menjadi 6 persen tahun 2009.
Dengan  kenaikan  harga  pangan  dan  BBM,  orang  miskin  berpotensi meningkat  sebesar  15  persen,  atau  tambahan  19,01  juta  jiwa  lebih  (sehingga  total orang  miskin  mencapai  56,6  juta  jiwa)  pada  tahun  ini;  sementara  tambahan pengangguran  terbuka  baru  bisa  mencapai  18,61  jiwa  sehingga  total  penganggur terbuka mencapai 29,94 juta jiwa.
Kondisi  ini  membuat  semua  pencapaian  makro  ekonomi  yang  dibuat pemerintah  akan  sia-sia.  Inflasi  yang  meningkat  akan  menggerogoti  pertumbuhan serta  meluasnya  kemiskinan  dan  pertambahan  pengangguran  akan  menurunkan daya  beli.  Menurut  APBN-P,  inflasi  2008  ditargetkan  5,6  persen,  sementara  pada periode  Januari-April  sudah  mencapai  4,1  persen.  Situasinya  menjadi  benar-benar kompleks  dan  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  dalam  sejarah  negeri  kita;  begitu banyak  faktor  instabilitas  yang  terjadi  bersamaan,  dan  Negara  kesejahteraan  tidak akan  tercapai  jika  kita  tidak  mengambil  langkah  baru  dalam  masalah  utang  luar negeri kita yang sudah demikian menumpuk.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Secara khusus, masalah  pokok ekonomi rakyat seperti kemiskinan dan pengangguran,  besar  kemungkinan  akan  tetap  bertahan.  Bahkan,  jika  pemerintah akhirnya benar-benar dipenuhi oleh para agen kepentingan modal internasional akn suatu  investasi,  birokrat,  pengusaha,  atau  akademisi,  tidak  tertutup  kemungkinan situasi yang lebih buruk bisa terjadi.
Situasi  yang  lebih  buruk  ini  tidak  hanya  bisa  terjadi  karena  terus dipaksakannya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang menyengsarakan  rakyat,  seperti  penghapusan  subsidi,  liberalisasi  ekonomi,  dan privatisasi  BUMN,  tetapi  juga  karena  munculnya  perlawanan  sengit  terhadap pelaksanaan  agenda-agenda  tersebut,  yang  berakibat  pada  terjadinya  kekacauan ekonomi.    Padahal,  tanpa  kekacauan  ekonomi  sekali  pun,  secara  ekonomi  dan politik,  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  bukanlah  perkara  mudah.  Secara ekonomi,  di  luar  intervensi  langsung  kepentingan  modal  internasional,  ekonomi Indonesia  sesungguhnya  terlanjur  terperangkap  oleh  masalah-masalah  struktural yang tergolong cukup berat
Masalah-masalah  itu  antara  lain  adalah:  sentralisasi  pengelolaan keuangan negara yang sangat berlebihan di tangan pemerintah pusat, volume bisnis korupsi  yang  hampir  setara  dengan  volume  APBN,  volume  pembayaran  angsuran pokok  dan  bunga  utang  yang  menguras  sepertiga  APBN,  kenaikan  harga  minyak bumi  yang  berakibat  pada  terjadinya  pembengkakan  subsidi  BBM,  dan  sangat derasnya  arus  impor  ke  Indonesia  yang  jelas  jadi  penyebab  semakin terpinggirkannya  ekonomi  rakyat.  Artinya,  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat mustahil  dapat  dilakukan  hanya  dengan  menggelar  program-program  yang  bersifat karitatif  dan  parsial.  Dalam  jangka  pendek,  program-program  seperti  itu  mungkin menolong. Tetapi jika kesejahteraan rakyat benar-benar hendak ditingkatkan secara permanen,  dilakukannya  sejumlah  perombakan  struktural  terhadap  perekonomian Indonesia mustahil dielakkan.
Berikut  terdapat  penjelasan  mengapa  di  Indonesia  masih  dinilai  belum bisa menciptakan negara dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang baik:
Figur  kemiskinan  yang  tidak  banyak  mengalami  perbaikan,  dan  peran negara yang nyaris tidak dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai  negara  berkembang,  ada  banyak  hal  yang  sebenarnya  patut dimaklumi. Dalam konteks dunia seperti sekarang ini, Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai failed-state (seperti  misalnya  negara-negara great-lakes Afrika),  tidak  juga negara yang jatuh dalam belenggu hutang yang begitu mematikan (misalnya seperti Nicaragua) . Tetapi, harus diakui, Indonesia dekat dengan situasi itu.
Tingkat  kemiskinan  masih  cukup  tinggi  dan  ini  jelas  menunjukkan tantangan  kepada  pemerintah  untuk  mengubah  kekuatan  produktif  masyarakat menjadi  sumber  daya  yang  sanggup  mengatasi  kemiskinan  itu  sendiri.  Setidaknya 49% dari masyarakat jauh dari cukup untuk dapat hidup memadai sehari-hari.
Munculnya  bentuk  dan  dinamika  perdagangan  dan  industri  yang  amat cepat, canggih, dan sulit untuk diikuti.
Dinamika  perdagangan  yang  langsung  secara  praktis  dirasakan  oleh sebagian  terbesar  masyarakat  di  Indonesia  antara  lain  dalam  bentuk  kehadiran barang murah dalam jumlah yang amat banyak, berpindahnya pabrik dari Indonesia ke,  misalnya,  Vietnam,  kesulitan  memasarkan  barang  dan  jasa  dari  Indonesia  ke pasar internasional. Selain itu ada banyak kesepakatan yang masyarakat tidak tahu, tetapi dampaknya terkena pada penghidupan masyarakat banyak.
Lalu-lintas  manusia:  dalam  komunikasi,  dalam  transportasi  dan perpindahan tempat, jumlah dan sebagainya. Perkembangan  transport,  dan  juga  perkembangan  ekonomi  di  luar Indonesia,  mendorong  sebagian  besar  orang  untuk  pergi  ke  luar  Indonesia  untuk mencari penghidupan  yang lebih baik. Jumlah mereka yang pergi ke luar Indonesia jauh melebihi mereka yang datang ke Indonesia. Selain itu, mereka yang datang ke Indonesia,  seringkali  terlibat  dalam  ekonomi  informal  yang  seringkali  mempunyai kadar kriminal yang tinggi.

## Pembahasan
Pandangan Islam; Solusi Ekonomi
Perekonomian  Indonesia  saat  ini  benar-benar  mengalami  ketimpangan dalam  distribusi  kekayaan,  ketidakseimbangan  dalam wilayah  geografis, kesenjangan  antara  sektor  ekonomi  dan  sosial,  juga  terjadi  ketimpangan  antara pusat industri dan daerah pertanian. Selain itu juga mengalami ketergantungan yang luar  biasa  sebagai  pengaruh  berkepanjangan  dari  warisan  hubungan  ekonomi kolonial  sebagai  prototipe  pola  hubungan  ‘pusat-pinggiran’  ( centre-periphery relationship ).
Dunia  Islam  mengalami  paradoks,  ketika  mengunakan  prototipe pertumbuhan  sebagai  pola  pembangunan  yang  dirancang  pakar  dan  praktisi  barat yang  kemudian  ‘dijual’  kepada  perencana  negara  muslim  melalui  diplomasi internasional,  tekanan  ekonomi,  infiltrasi  intelektual  dan  cara  lainnya.  Dari  berbagai kajian evaluasi kebijakan pembangunan dan kinerja ekonomi negara-negara muslim menunjukkan  bahwa  strategi  imitasi  gagal  untuk  menghasilkan  kesejahteraan. Semua bukti menunjukkan bahwa usaha pembangunan selama ini masih lepas dari nafas  Islami.  Al-Qur’an  dan  As-Sunah  merupakan  titik  rujukan  kita  yang  paling mendasar.
Model  kapitalis  maupun  sosialis  serta  derivasinya  bukan  merupakan ideal  type ,  kendatipun  kita  juga  dapat  mengumpulkan  sumber-sumber  yang bermanfaat  untuk  diadaptasikan  atau  diintegrasikan  dalam  kerangka  Islam  tanpa harus  mengurangi  nilai-nilai  normatif  yang  ada.  Teori  pembangunan  seperti  yang dikembangkan di Barat (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak  dipengaruhi  oleh  karakteristik  unik,  masalah  spesifik,  nilai  eksplisit  dan implisit  serta  infrastruktur  sosial-politik-ekonomi  yang  khas  dari  kazanah peradabannya.
Sehingga  akan  terjadi  kesulitan  besar  dan  bahkan  cenderung kontraproduktif ketika dipaksakan untuk diadopsi secara penuh kedalam masyarakat muslim,  hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan  mendasar  yang  membentuk bangunan  kemasyarakatan  dari  masing-masing  peradaban.  Pendekatan  Islam haruslah  jelas-jelas  bersifat  ideologis  dan  berorientasi  pada  nilai-nilainya.  Konsep
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
pembangunan  senantiasa  terikat  oleh  kondisi  budaya,  sosial  dan  politik  setempat. Pembangunan  dalam  Islam  mempunyai  pengertian  khusus  dan  unik.  Beberapa aspek pembangunan seperti keadilan sosial dan hak asasi ( social justice and human rights ), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda.
Keberadaan  sistem  ekonomi  Islam  merupakan  konsekuensi  dari pandangan hidup Islam ( Islamic worldview ). Worldview Islam yang menjadi dasar ini oleh  para  Ulama  dan  Cendekiawan  muslim  disebut  dengan  berbagai  istilah; Maulana  al-Maududi  mengistilahkannya  dengan Islami  nazariat ( Islamic  Vision ), Sayyid  Qutb  menggunakan  istilah al-Tasawwur  al-Islami ( Islamic  Vision ), Mohammad  Atif  al-Zayn  menyebutnya al-Mabda’  al-Islami ( Islamic  Principle ), sedangkan  Prof.  Syed  Naquib  al-Attas  menamakannya Ru’yatul  Islam  lil  Wujud ( Islamic Worldview ).
Meskipun  secara  istilah  terjadi  perbedaan  penyebutan  tetapi  secara esensi  terdapat  kesamaan  keyakinan  para  Ulama’  dan  Cendekiawan  tersebut bahwa  pandangan  hidup  ( worldview )  seorang  muslim  haruslah  menjadikan  Islam sebagai  sistem  hidup  yang  mengatur  semua  sisi  kehidupan  manusia,  yang menjanjikan  kesejahteraan  dan  keselamatan  dunia  dan  akherat. Worldview ini  lahir dari  adanya  konsep-konsep  Islam  yang  mengkristal  menjadi  kerangka  berfikir ( mental framework ). Islam pada hakekatnya merupakan panduan pokok bagi manusia untuk hidup  dan  kehidupannya,  baik  itu  aktifitas  ekonomi,  politik,  hukum  maupun  sosial budaya.  Islam memiliki  kaidah-kaidah,  prinsip-prinsip  atau  bahkan  beberapa  aturan spesifik  dalam  pengaturan  detil  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Islam  mengatur hidup  manusia  dengan  kefitrahannya  sebagai  individu  (hamba  Allah  SWT)  dan menjaga keharmonian interaksinya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.
Dalam  aktifitas  kehidupan  manusia,  beberapa  aspek  aktifitas  tersebut memiliki  sistemnya  sendiri-sendiri,  misalnya  aspek  ekonomi,  hukum,  politik  dan sosial  budaya.  Dan  Islam  yang  diyakini  sebagai  sistem  yang  terpadu  dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut. Sistem ekonomi  Islam,  sistem  hukum  Islam,  sistem  politik  Islam  dan  sistem  sosial-budaya Islam  merupakan  bentuk  sistem  yang  spesifik  dari  konsep  Islam  sebagai  sistem kehidupan. Worldview Islam  memberikan  pijakan  bahwa  bahwa  umat  manusia adalah  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  dan  seluruh  sumber  kehidupan ( resources ) yang tersedia adalah amanah-Nya, maka secara otomatis umat manusia memiliki  hubungan  persaudaraan  yang  alamiah  dan  mereka  juga  harus bertanggungjawab kepada-Nya.
Oleh  karena  itu,  manusia  tidak  secara  mutlak  bebas  untuk  melakukan apa  saja,  akan  tetapi  mereka  diharapkan  untuk  menggunakan  sumber  daya  yang terbatas  ( limited  resources )  dan  berinteraksi  antara  satu  dengan  lainnya  serta membangun  lingkungan  hidup  sedemikian  rupa  sehingga  mendukung  usaha perwujudan  kesejahteraan  bersama  ( mutual  welfare )  setiap  individu,  tanpa  melihat apakah  mereka  kaya  atau  miskin,  hitam  atau  putih,  lelaki  atau  perempuan  serta anak-anak atau orang dewasa. Manusia juga diharapkan untuk tidak saja menjamin pencapaian  tujuan  materi,  akan  tetapi  juga  tujuan  spiritual  dan  kemanusiaan, khususnya tentang keharmonisan sosial dan penghapusan anomie.
Kebijakan  pembangunan  islami  yang  ideal  harus  berorientasi  untuk: meningkatkan  tingkat  spiritual  masyarakat  Islam  dan  meminimalisasi  kerusakan moral  dan  korupsi;  memenuhi  kewajibannya  untuk  kesejahteraan  ekonomi  dalam batas-batas  sumber  daya  yang  tersedia;  dan  menjamin  keadilan  distributif  dan memberantas  praktik  eksploitasi.  Islam  mengajarkan  falsafah  kesejahteraan  yang unik,  komprehensif  dan  konsisten  dengan  fitrah  manusia.  Sebuah  doktirn  yang melekat  dan  menyatu  dalam  kepribadian  masyarakat  ( built-in  in-doctrination ). Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat; pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup; dan menitikberatkan pada nilai-nilai moral.
Untuk  menjaga  nilai  spiritualitas,  maka  sebuah  negara  Islami  harus  menuju pada tiga arah; pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi generasi baru. kedua, berusaha  menciptakan  sistem  pendidikan  yang  dijiwai  semangat  Islam,  ketiga menegakkan  nilai-nilai  dan  norma  Islam  berupa  penegakan  hukum  ( legal enforcement ).  Juga  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  pokok  manusia  seperti; pelatihan  dan  pendidikan,  tersedianya  lapangan  kerja  (pekerjaan,  profesi,  bidang perdagangan),  pakaian  yang  cukup,  perumahan  yang  nyaman,  lingkungan  yang sehat  dengan  fasilitas  kesehatan  yang  layak,  dan  fasilitas  transportasi.  Dan  ketika kekuatan-kekuatan pasar tidak menguntungkan maka negara bisa berperan dengan kebijakan  yang  terbaik.  Peranan  positif  negara  ini  tidak  bisa  disamakan  dengan istilah ‘intervensi’ negara dibawah sistem kapitalis.

## Pembangunan Ekonomi Dan Kebijakan Sosial
Pembangunan  ekonomi  sangat  penting  bagi  kesejahteraan.  Secara  global dan  khususnya  di  negara-negara  industri  maju,  pertumbuhan  ekonomi  telah memperkuat  integrasi  dan  solidaritas  sosial,  serta  memperluas  kemampuan  dan akses  orang  terhadap  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  tempat  tinggal,  dan perlindungan sosial. Faktanya, dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar  hidup  manusia  secara  spektakuler:  usia  harapan  hidup  semakin  panjang, kematian  ibu  dan  bayi  semakin  menurun,  kemampuan  membaca  dan  angka partisipasi sekolah juga semakin membaik.
Namun  demikian,  di  banyak  negara  berkembang,  globalisasi  dan  ekonomi pasar  bebas  telah  memperlebar  kesenjangan,  menimbulkan  kerusakan  lingkungan, menggerus  budaya  dan  bahasa  lokal,  serta  memperparah  kemiskinan.  Seperti dinyatakan  Haque  (Suharto,  2005a:  48): Compared  to  the  socioeconomic  situation under  the  statist  governments  during  the  1960a  and  1970s,  under  the  pro-market regimes  of  the  1980s  and  1990s,  the  condition  of  poverty  has  worsened  in  many African  and  Latin  American  Countries  in  terms  of  an  increase  in  the  number  of people  in  poverty,  and  a  decline  in  economic  growth  rate,  per  capita  income,  and living standards.
Kebijakan  privatisasi,  pasar  bebas  dan  ‘penyesuaian  struktural’  ( structural adjustment )  yang  ditekankan  lembaga-lembaga  internasional  telah  mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana  populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari  berbagai resiko  yang  mengancamnya. Oleh karena
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
itu,  beberapa  negara  berkembang  mulai  menerapkan  kebijakan  sosial  yang menyangkut  pengorganisasian  skema-skema  jaminan  sosial,  meskipun  masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal.
Di beberapa  negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi,
beberapa negara lainnya tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.  Kecenderungan  ini  setidaknya  menggugurkan  anggapan  bahwa hanya negaranegara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi saja yang mampu melakukan  pembangunan  sosial.  Di  negara  maju  dan  berkembang  menunjukkan bahwa  negara  yang  memiliki  GDP  tinggi  belum  tentu  memiliki  prosentase pengeluaran sosial yang tinggi pula.
Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya pembangunan sosial di suatu negara tidak  selalu  ditentukan  oleh  kemampuan  ekonomi  negara  yang  bersangkutan. Spektrum  mengenai  hubungan  antara  pembangunan  ekonomi  (PE)  dan pembangunan sosial (PS) dapat dilihat dari adanya empat kategori negara (Suharto, 2005a: 26)
Bila  Indonesia  dewasa  ini  hendak  melakukan  liberalisasi  dan  privatisasi ekonomi  yang  berporos  pada  ideologi  kapitalisme,  Indonesia  bisa  menimba pengalaman  dari  negara-negara  maju  ketika  mereka  memanusiawikan  kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan sosial yang  benar-benar  dapat  dirasakan  manfaatnya  secara  nyata  terutama  oleh masyarakat kelas bawah.

## Implementasi Kesejahteraan Ekonomi
Sudah  lebih  dari  60  tahun  sejak  Republik  Indonesia  diproklamasikan sebagai  negara  kebangsaan  dan  negara  kesejahteraan,  namun  wujud  negara kesejahteraan itu belum tampak. Bahkan, kita menyaksikan dengan prihatin  proses komersialisasi  yang  meluas  dengan  cepat  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan, seiring  dengan  semakin  terbatasnya  APBN.  Di  tengah  keterbatasan  pemerintah menciptakan  lapangan  kerja  dan  menaikkan  daya  beli  rakyat,  kondisi  itu  amat menyakitkan kelompok rakyat yang tidak berpunya. Diperlukan reorientasi kebijakan pengelolaan negara demi kesejahteraan rakyat
Indonesia  bisa  saja  menciptakan  kesejahteraan  ekonomi,  namun  hal tersebut  tidak  akan  lepas  dari  keberadaan  dan  peran  pemerintah,  dan  berbagai pihak yang memiliki kepentingan lain dari keberadaan perekonomian Indonesia saat ini.  Dengan  adanya  permasalahan  kenaikan  harga  BBM,  pengurangan  subsidi, adanya  krisis  energi  dan  pangan,  masyarakat  tidak  seharusnya  menjadi  pasrah akan  keadaan  yang  demikian  namun  perlu  adanya  pembinaan  yang  serius  agar masyarakat tidak selalu berpangku tangan.
Masyarakat  membutuhkan  Berbagai  macam  binaan  untuk menciptakan kesejahteraan  perekonomian  mereka  sendiri  dengan  membuat  kreatifitas  yang tinggi,  pemberdayaan  industri  kecil  masyarakat,  peningkatan  UMKM,  dan  lain sebagainya. Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya  berdasarkan  konsep  materialis  dan  hedonis,  dan  hanya  sebatas  wacana,
tetapi  harus  memasukkan  tujuan-tujuan  kemanusiaan  dan  keruhanian,  dan implementtasi yang sangat berarti.
Tujuan-tujuan  tersebut  tidak  hanya  mencakup  masalah  kesejahteraan ekonomi,  melainkan  juga  mencakup  permasalahan  persaudaraan  manusia  dan keadilan  sosial-ekonomi,  kehidupan,  kehormatan  individu,  masalah  harta,  serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:
1.  Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2.  Terpenuhinya  kesempatan  untuk  bekerja  atau  berusaha  bagi  semua masyarakat;
3.  Terwujudnya  keadilan  dalam  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan; stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
4.  Tidak  tingginya  penyusutan  sumber  daya  ekonomi  yang  tidak  dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.
Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat  perwujudan  tingkat  tanggungjawab  bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap  anak-anak,  usia  lanjut,  orang  sakit  dan  cacat,  fakir  miskin,  keluarga  yang bermasalah,  dan  penangulangan  kenakalan  remaja,  kriminalitas,  dan  kekacauan sosial.
Ekonomi Kesejahteraan, secara normatif yang layak dijadikan better off adalah  para  konsumen  marjinal  dan  para  produsen  tertentu  yang  dipacu  untuk meningkatkan  kinerja  ekonominya  (produksi  dan  produktivitas).   Tentu  saja  akan ada pihak  yang worse off yakni pihak-pihak  yang  dianggap tidak perlu dibantu  oleh pemerintah baik karena mereka berstatus konsumen strata ekonomi menengah-atas atau  para  pelaku  ekonomi  yang  dianggap  kuat  untuk  bersaing  bebas  dalam mekanisme pasar.
Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan harus ada suatu  sistem  pasar  yang  sehat.  Pasar  itu  sebenarnya  adalah  sebuah  mekanisme yang  canggih,  namun  gampang  dirusak,  untuk  menata  kehidupan  ekonomi, sehingga  setiap  pribadi  memberikan  sumbangannya  bagi  keseluruhan  dan  juga memenuhi  kebutuhannnya  sendiri  dengan  kebebasan  penuh  untuk  melakukan pilihan  pribadinya.  Pasar  yang  sehat  menggalakkan  keragaman,  prakarsa  dan kreativitas pribadi, dan upaya-upaya yang produktif.

## Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Sebelum  sampai  pada  menemukan  jalan  keluar  yang  relevan, diperlukan  refleksi  yang  secara  mendasar  dan  menyeluruh  mengenai  fenomena makro  ekonomi  yang  membuat  semakin  terpuruknya  dan  termarginalisasinya kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  secara  ekonomi,  sosial  dan  geografis  jauh  dari pusat-pusat pertumbuhan.
Alternatif  berpikir  yang  dikedepankan  antara  lain  komunitas  ekonomi rakyat  sebagai  salah  satu  sel  penyusun  tubuh  ekonomi  Negara,  dan  merupakan sumber  kekuatan  bagi  perekonomian  nasional  secara  keseluruhan.  Untuk  itu pemberdayaan  ekonomi  rakyat  perlu  memperoleh  prioritas  dalam  pembangunan
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
ekonomi  nasional,  sehingga  ekonomi  rakyat  (pengusaha  kecil,  menengah  dan koperasi)  dapat  menjadi  pelaku  utama  dalam  perekonomian  nasional,  terutama dengan pengalaman masa krisis yang melanda perekonomian dewasa ini.
Berdasarkan  perspektif  tersebut,  titik  berat  berat  pemberdayaan ekonomi  kerakyatan  akan  terletak  pada  upaya  mempercepat  pembangunan pedesaan  sebagai  tempat  bermukim  dan  berusaha  sebagian  besar  subyek  dan obyek  pembangunan  bangsa  ini,  dimana  mereka  berusaha  sebagai  petani  dan nelayan  yang  berpolakan subsistence  level. Pada  bagian  lain  pemberdayaan ekonomi  rakyat  yang  dilakukan  harus  mampu  mengatasi  dan  mengurangi  kendala dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pengusaha  kecil,  menengah,  dan  koperasi  pada sektor  industri  pengolahan  serta  pedagang  kecil  (K5)  disektor  perdagangan  dan jasa.  Keterbatasan  dan  hambatan-hambatan  tersebut  antara  lain  keterbatasan sumberdaya  manusia  (norma  dan  organisasi),  keterbatasan  akses  modal  dan sumber-sumber pembiayaan aktivitas ekonominya sehari-hari.
Dengan  demikian,  perlu  dikembangkan  kemampuan  profesionalisme pelaku usaha pada tiga sektor usaha kecil tersebut secara berkesinambungan, agar mampu  mengelola  dan  mengembangkan  usahanya  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna,  sehingga  dapat  mewujudkan  peran  utamanya  dalam  segala  bidang yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.
Hal  ini  memungkinkan  melalui  upaya  perbaikan  dan  pengembangan dalam  pendidikan  kewirausahaan  dan  manajemen  usaha  serta  penataan  sistem pendidikan  nasional  merupakan  kunci  utama  peningkatan  kualitas  SDM  pelaku usaha  ekonomi  kerakyatan  pada  masa  mendatang,  tanpa  mengulangi  kesalahan- kesalahan  dan  pengalaman  ’pahit’  pada  masa  lalu.  Pada  sisi  yang  lain,  diperlukan peningkatan  produktivitas  dan  penguasaan  pasar  agar  mampu  menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar dalam negeri.
Peningkatan produktivitas dan kemampuan penguasaan pasar ini bukan hanya  melalui  penyediaan  sarana  dan  prasarana  usaha  yang  menunjang  kegiatan produksi  dan  pemasaran.  Lebih  jauh  dari  itu,  diperlukan  pengembangan  secara kelembagaan  melalui  program  kemitraan  usaha  yang  saling  menguntungkan, sehingga  secara  kelembagaan  institusi  para  pelaku  usaha  kecil,  dan  menengah tersebut, memiliki kemampuan dan daya saing pasar, terutama untuk mengisi pasar dalam negeri.
Di samping itu, upaya mendorong pembentukan kelembagaan swadaya ekonomi  rakyat  seperti  kelompok  pra-koperasi  dan  koperasi  menjadi  wahana meningkatkan  efisiensi,  produktivitas  dan  daya    saing  pelaku  usaha  kecil,  yang bukan  hanya  tinggal  di  pedesaan,  tetapi  juga  tersebar  dan  termarginalisasi  dalam gemerlapnya kehidupan perkotaan. Dengan terbangunnya kemampuan kelembagaan  ekonomi  kerakyatan  ini,  diharapkan  memiliki  kemampuan  dan kepercayaan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan yang hendaknya dapat dikreasikan  melalui  sumberdaya  pembiayaan  sektor  pemerintah,  swasta  dan swadaya  masyarakat,  bahkan  sumber-sumber  pembiayaan  dari  luar  negeri. Karenanya,  diperlukan  upaya  secara  selektif  dan  transparan  serta  sistematis  pada
pengembangan  sistem  keuangan  koperasi  (atau  pelaku  ekonomi  kerakyatan lainnya)  yang  terintegrasi  dengan  sistem  perbankan  dan/atau  lembaga-lembaga keuangan  ekonomi  modern  lainnya,  baik  pada  sektor  pemerintah,  swasta  atau bahkan luar negeri.

## Kesimpulan
Masalah perekonomian bangsa Indonesia semakin sulit untuk dihadapi, ditambah  dengan  adanya  kenaikan  harga  BBM  yang  kembali  menghantui  roda perekonomian  masyarakat,  masalah  kenaikan  harga  pangan,  dan  krisis  energi. Namun,  dengan  segala  bentuk  kebijakan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah, diharapkan  pula  sikap  masyarakat  untuk  dapat  menerima  dengan  segala konsekuensi  yang  telah  diberikan.  Peran  masyarakat  dengan  pendapatan  ekonomi yang  lebih  mampu  juga  diharapkan  dapat  membantu  mereka  yang  tergolong  tidak mampu.
Pemberdayaan  ekonomi  yang  bermanfaat  dan  berkesinambungan seperti  adanya  UMKM  juga  diharapkan  akan  mengurangi  tingkat  ketimpangan ekonomi  yang  ada  dimasyarakat,  walalupun  sebagian  besar  keberadaan  UMKM tersebut  juga  dikendalikan  oleh  kebutuhan  barang-barang  pokok  yang  harganya semakin  meningkat,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  dengan  kerjasama  yang baik kesejahteraan masyarakat akan tercipta dengan baik.
Pasar  yang  sehat  sangat  tergantung  pada  kesadaran  para  pesertanya, sehingga  harus  ada  persyaratan  agar  masyarakat  umum  menjatuhkan  sanksi terhadap  orang  yang  tidak  menghormati  hak  dan  kebutuhan  orang  lain,  serta mengekang  secara  sukarela  dorongan  pribadi  mereka  untuk  melampaui  batas. Kesejahteraan  dalam  pembangunan  ekonomi,  tidak  dapat  didefinisikan  hanya berdasarkan  konsep  materialis  dan  hedonis,  tetapi  juga  memasukkan  tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian.
Melalui  serangkaian  kebijakan  dari  pemerintahan  yang  satu  ke pemerintahan  berikutnya,  negara  memanglah  harus  semakin  memantapkan eksistensi  dan  keberlanjutan  negara;  semakin  mengamankan  negara  dari  berbagai ancaman pada masa kini maupun pada masa depan; dan memajukan perikehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang, termasuk kesejahteraan ekonomi rakyat dan peradabannya.

## Daftar Pustaka
Begazo-Gomez,  Tania,  Alan  Fuchs  and  Ari  Perdana  (2000). “Does  it  Pay to Participate? Evidence Using the Indonesian Household Data.” Unpublished paper, Harvard University (May 2006). Gamal, Merza, http://www.tazkiaonline.com (07 Juni 2008) Gamal, Merza, Visi Kesejahteraan , http://groups.yahoo. com/group/ekonomi-nasional/message/8933, (30 Mei 2008) Gamal, Merza, Indikator Kesejahteraan Islami , http://www.mail- archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com (30 Mei 2008)
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
http://andiirawan.com/2008/03/20/peruntukan-stabilisasi-harga-pangan- better-off-and-worse-off-in-food-price-stabilization/ . (07 Juni 2008)
http://keyfighter.multiply.com/journal/item/2 , Ekonomi  Islam  for  Economic Welfare , (23 Mei 2008) http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/29/PendLN/995350.htm Restrukturisasi Pendidikan Tinggi di Eropa, (23 Mei 2008) http://www.halalguide.info/content/view/785/46/ , Moralitas Pasar dan
Kesejahteraan , (10 Juni 2008) http://www.opensubscriber.com/message/stop.privatisasi@yahoogroups.co m/71545.htm http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil2.asp?Vnomer=35 7 www.media-indonesia.com - Selasa, 19 Juni 2007 http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/05/27/20/112781/j k-2010-pertumbuhan-ekonomi-9 , (27 Mei 2008) Hamid  Fahmy  Zarkasyi,  “ Worldview  Sebagai  Asas  Epistemologi  Islam ”, Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005
Khursid  Ahmad,  1997,  “Pembangunan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam”, dalam  Ainur  R.  Sophian  (Ed),  “Etika  Ekonomi  Politik;  Elemen-elemen  Strategis Pembangunan Masyarakat Islam”, Surabaya: Risalah Gusti.
M.  Umer  Chapra,  “Negara  Sejahtera  Islami  dan  Peranannya  di  Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophian (Ed), Ibid Mubyarto, Promosi UMKM dan Ketimpangan Ekonomi, http://www.hupelita.com/baca.php?id= 11065 . (07 Juni 2008) Prospek  Ekonomi  Rakyat, http://www.opensubscriber.com/  message/stop- privatisasi@yahoogroups.com/71545.html. (30 Mei 2008) Wilber Moore, 1955, Economy and Society, Random House.