## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS
Azalia Deselta a , Adi Sulistiyono a , Rehnalemken Ginting a
a Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Email: azaliadeselta18@student.uns.ac.id, adi_sumo@yahoo.co.id , rehnalemken-g@staff.uns.ac.id
Naskah diterima: 27 September; revisi: 7 November; disetujui: 30 November 2023 DOI : 10.28946/rpt.v12i2.3191

## Abstrak:
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik.  Setiap  akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain  dalam  pembuktian  untuk  memutuskan  suatu  perkara.  Sehingga  isinya  sangat  dirahasikan  dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk  menyimpan  akta-akta  yang  dibuatnya  berupa  minuta  akta  dan  dokumen-dokumen  lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib  dijaga  dan  dirawat  karena  sifatnya  yang  termasuk  dalam  arsip  negara.  Maka  dari  itu,  sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di  Pasal  62  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Namun,  dalam  praktiknya  sangat  dimungkinkan  jika pemegang  atau  penerima  protokol  menolak  untuk  menjadi  pemegang  protokol  atas  alasan  apapun, seperti  sedang  sakit,  kantor  pemegang  protokol  yang  sempit  sehingga  tidak  ada  tempat  lagi  untuk menyimpan  protokol,  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  tidak  diperbolehkan  karena  notaris  wajib  untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  putusan  pengadilan  yang  diteliti  dalam penelitian  ini.  Maka  dari  itu,  dalam  putusan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  menjadi  dasar  bahwa seorang  notaris  diwajibkan  untuk  menerima  protokol  notaris.  Tanggung  jawab  yang  diambil  oleh pemegang  protokol  yang  telah  menolak  untuk  menjadi  pemegang  protokol  notaris  namun  ingin membatalkannya  adalah  dengan  membuat  Pernyataan  Pencabutan  atas  Surat  Penolakan  Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.
Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak

## Abstract:
The  notary  is  a  public  official  with  the  authority  to  do  authentic  deeds.  Each  authentic  deed  has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. The contents are very confidential, and not everyone can see them except for the parties and other parties specified in the  laws  and  regulations.  In  addition  to  making  authentic  deeds,  notaries  must  keep  their  deeds  in deed minutes and other documents in the notary protocol, which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature, which is included in the state archives. Therefore, it is essential to hand over the notary protocol to another party appointed as the holder or recipient if the notary doing the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice, it is possible that if the holder or recipient of the protocol  refuses  to  become  the  protocol  holder  for  any  reason,  such  as  being  sick,  the  protocol holder's  office  is  so  tiny  that  there  is  no  more  space  to  store  the  protocol,  and  so  on.  This  is  not
allowed because the notary must accept the protocol despite no clear legal basis. This obligation is implied in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the court decisions examined in  this  study.  Therefore,  the  decisions  examined  in  this  study  serve  as  the  basis  for  a  notary's requirement  to  accept  the  notary  protocol.  The  responsibility  taken  by  a  protocol  holder  who  has refused  to  become  a  notary  protocol  holder  but  wants  to  cancel  it  is  to  make  a  Statement  of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.
Keywords: Notarial Protocol; Refusal; Responsibility

## LATAR BELAKANG
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  diawasi  oleh peraturan  perundang-undangan,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris)  serta  kode  etik  Notaris.  Saat  praktik  menjadi Notaris, dapat dimungkinkan adanya perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada klien atau  para  penghadap.  Maka  dari  itu,  Notaris  harus  memegang  teguh  prinsip  kehati-hatian. Prinsip  tersebut  sangat  berguna  sebagai  cara  preventif  dalam  melindungi  diri  dan  jabatan notaris  karena  dimungkinkan  ketika  Notaris  sudah  menjalankan  kewajiban  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdapat pihak lain yang menyalahgunakan akta Notaris tersebut untuk dicurangi. Jabatan umum yang diberikan kepada Notaris juga tidak selamanya memberikan  jabatan  tersebut  secara  terus  menerus  menjalankan  wewenangnya  melainkan terdapat  hal-hal  lain  juga  yang  bisa  mengancam  jabatannya  atau  melepaskan  jabatannya karena  kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  dibuat  oleh  Notaris  itu  sendiri.  Sehingga  hal demikian menjadi salah satu alasan pentingnya untuk menyimpan semua hal yang berkaitan dengan  apa yang dibuat  dan dikeluarkan oleh Notaris  dalam bentuk  protokol  notaris  karena berkaitan dengan perlindungan terhadap dirinya sendiri.
Protokol Notaris sangat penting bagi Notaris sendiri karena dalam menjalankan tugas jabatannya,  salah  satu  kewajiban  notaris  dalam  bidang  administrasi  adalah  menyimpan  dan memelihara  segala  dokumen  termasuk  diantaranya  kumpulan  akta  dan  berbagai  dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. 1 Protokol notaris yang merupakan bagian administrasi kantor notaris tersebut harus selalu dijaga dan dirawat untuk kepentingan notaris dan pihak lainnya, terutama para pihak yang berkepentingan di dalam akta yang dibuat oleh notaris.  Maka  dari  itu,  alasan  lain  mengapa  protokol  notaris  harus  dijaga  adalah  karena adanya  pemeriksaan  terhadap  protokol  notaris  yang  dilakukan  secara  berkala  untuk mengevaluasi  hasil,  kinerja,  dan  kelengkapan  administrasi  Notaris  dalam  pelaksanaan  tugas dan  jabatan  sebagai  pejabat  negara 2 .  Namun,  bukan  hanya  Notaris  yang  membuat  dan mengeluarkan  akta  tersebut  saja  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  dan  merawat protokol  notaris  melainkan  pemegang  protokol  juga  memiliki  kewajiban  yang  sama.  Maka dari itu, banyak  Notaris  yang menolak karena tanggung jawabnya terhadap protokol notaris menjadi  ganda  yaitu  harus  menjaga  protokol  notarisnya  sendiri  dan  protokol  notaris  yang diserahkan  kepadanya.  Namun,  bukan  berarti  hal  tersebut  menjadi  alasan  Notaris  untuk menolak  menjadi  pemegang  protokol  notaris.  Hal  demikian  karena  sudah  adanya  tanggung jawab  Notaris  penerima  protokol  yang  hanya  sebatas  memberikan  penjelasan  dan  bantuan untuk menghadirkan minuta akta jika adanya tuntutan atau digugat tanpa harus memberikan
1 Munsyarif Abdul Chalim Roeri andriana, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain,” Jurnal Akta 4, no. 2 (2018): 10–27.
2 Kanwil Sulut, “MPD Notaris Lakukan Pemeriksaan Protokol Notaris,” 2022, https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5127-mpd-notaris-lakukan-pemeriksaan-protokol notaris.
penjelasan  dan  klarifikasi  tentang  akta  tersebut  karena  Notaris  penerima  protokol  tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat oleh Notaris pemilik protokol 3 .
Protokol  notaris  menjadi bagian terpenting dalam pengadministrasian kantor notaris. Maka dari itu, ketika terdapat Notaris yang tidak dapat lagi menjalankan wewenangnya maka diwajibkan  untuk  menyerahkan  protokol  tersebut  kepada  notaris  lain  atau  pihak  lain  yang ditunjuk  oleh  pihak  yang  berwenang.  Protokol  notaris  harus  diserahkan  dengan  tujuan  agar menjamin  kepastian  dari  isi  akta  tersebut.  Namun,  peraturan  mengenai  kewajiban  notaris untuk  menerima  protokol  tidak  disebutkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga terdapat  kekosongan  hukum  karena  pada  praktiknya  notaris  atau  pihak  lain  yang  telah ditunjuk diwajibkan untuk menerima protokol meskipun telah memberikan alasan apapun.
Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap yaitu tercantum pada putusan  Nomor 200 PK/TUN/2022.  Upaya hukum  terakhir yaitu peninjaun kembali ini didasarkan atas gugatan penggugat, yaitu Notaris di Kota Tanggerang yang  bernama  Muhammad  Irsan,  S.H.  terhadap  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  AHU.55.AH.02.04  tahun  2019  Tanggal  6 Agustus  2019  tentang  Pemberhentian  dengan  Tidak  Hormat  dari  Jabatan  Notaris  dan Penunjukan  Pemegang  Protokol  Notaris.  Surat  Keputusan  yang  menyatakan  diberhentikan dengan tidak hormat ini memenangkan Notaris pada putusan pertama sampai kasasi. Namun, saat  upaya  hukum  terakhir  tersebut,  amar  putusan  hakim  menyatakan  menolak  gugatan penggugat  untuk  seluruhnya  dan  memenangkan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memohon peninjauan kembali mengajukan 4 (empat)  novum,  salah  satunya  adalah  bukti  P.PK-3  yang  berupa  Surat  Notaris  Susanty Surjani,  Raden,  S.H.,  M.Kn.  Nomor  03/SS-NOT/II.2020  tanggal  8  Februari  2020  perihal Surat  Pernyataan  Pencabutan  atas  Surat  Penolakan  Menjadi  Protokol.  Dalam  putusan Peninjauan  Kembali  menyebutkan  jika  bukti  tersebut  sifatnya  menentukan  secara  substansi dalam  penerbitan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  AHU.55.AH.02.04  tahun  2019  Tanggal  6  Agustus  2019  karena  telah memperhatikan pihak ketiga yakni Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani  Raden,  S.H.,  M.Kn.,  Notaris  di  Kota  Tangerang.  Berdasarkan  hal  tersebut  Notaris yang  menjadi  termohon  peninjauan  kembali  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya  berdasarkan  amar  putusan  hakim.  Pertimbangan  terhadap  kasus  tersebut  di  atas menjadi  salah  satu  alasan  bahwa  meskipun  tidak  adanya  pasal  ataupun  peraturan  yang menyatakan bahwa notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris, namun pada praktik dan  etikanya  seseorang  yang  telah  ditunjuk  harus  menerima  protokol  notaris  tersebut  atas alasan apapun.
Penulisan ini akan memperkuat tulisan lain yang menyatakan bahwa notaris dilarang untuk menolak menjadi pemegang protokol notaris lainnya. Tulisan ini akan didasarkan atas putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  mendukung  bahwa  notaris dilarang  untuk  menolak  protokol  notaris.  Namun,  jika  melihat  dari  peraturan  perundang- undangan tidak ada peraturan secara jelas dan sudah pasti yang menyebutkan bahwa notaris dilarang untuk menolak protokol notaris. Terutama di dalam peraturan yang khusus mengatur notaris  itu  sendiri  yaitu  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  terkhusus  di  Pasal  16  yang mengatur mengenai kewajiban Notaris ataupun di Pasal 17 yang mengatur mengenai larangan Notaris. Tidak ada aturan yang mewajibkan Notaris untuk menerima protokol notaris ataupun tidak  adanya  larangan  bagi  notaris  untuk  menolak  menjadi  pemegang  protokol  notaris. Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  melihat  lebih  dalam  mengenai  urgensi  mengapa
3 Agra Adya; Rembrandt; Mannas Yussy Adelina, “Legal Protection of Notary as Protocol Holders When a Legal Act Issued to the Saved Protocol Deed (Case Study of State Court Decision Number 152/PDT.G /2013/PN.PDG),” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9, no. 152 (2022): 316–21.
seorang  notaris  wajib  menerima  untuk  menjadi  pemegang  protokol  notaris  dan  bagaimana tanggung  jawab  seorang  Notaris  jika  ia  telah  menolak  untuk  menjadi  pemegang  protokol notaris.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  merupakan  proses  menemukan  kaidah  hukum,  asas- asas  hukum,  dan  doktrin  hukum  untuk  menjawab  pertanyaan  hukum  yang  dihadapi 4 . Metode  pendekatan  yang  dikenakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus,  kasus  dalam  putusan  pengadilan  yang  akan  diteliti  akan dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan berasal  dari Peraturan  Perundang-undangan yang meliputi  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, serta putusan pengadilan, khususnya pada putusan Nomor 200 PK/TUN/2022. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berasal dari jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Urgensi Penerima Protokol Notaris
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik  dan akta lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Sifatnya  yang  sempurna  membuat hakim tidak memerlukan alat bukti lain dalam suatu pembuktian. Sehingga, dalam membuat akta  seorang  notaris  harus  dapat  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  agar  terhindar  dari kesalahan  yang  merugikan  pihak  lain.  Namun,  dapat  dimungkinkan  ketika  seorang  notaris telah  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  tetapi  akta  yang  dibuatnya  dapat  merugikan  pihak lain,  terutama  kliennya.  Maka  dari  itu,  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  akta dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  protokol  notaris.  Hal tersebut  yang  dapat  melindungi  notaris  sendiri  jika  terdapat  pihak  lain  yang mempermasalahkan akta yang dibuatnya.
Berdasarkan  sifatnya  yang  otentik  dan  penting  tersebut,  maka  seorang  notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol notaris. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  protokol  notaris  didefinisikan  sebagai  suatu  kumpulan dokumen yang wajib untuk disimpan dan dijaga oleh Notaris berdasarkan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  karena  merupakan  arsip  negara.  Kumpulan  dokumen  yang dimaksud dalam protokol notaris terdiri atas:
1. Minuta  Akta,  yaitu  asli  akta  yang  di  dalamnya  berisi  tanda  tangan  para penghadap,  saksi,  dan  Notaris  yang  kemudian  disimpan  sebagai  bagian  dari Protokol Notaris.
2. Buku daftar akta atau repertorium, yaitu buku yang berisikan nomor  urut,  nomor bulanan,    tanggal,    sifat  akta,    dan    nama    semua    orang    yang  bertindak  baik untuk  dirinya  sendiri  maupun  sebagai  kuasa  orang  lain  yang  sifatnya  harus dicatatkan  oleh  Notaris  setiap  hari  berkenaan  dengan  semua    akta    yang    dibuat oleh  atau  di  hadapannya  yang  tanpa  sela-sela  kosong  dan  masing-masing  dalam ruang  yang  ditutup  dengan  garis-garis  tinta.  Jika  notaris  melakukan  pencatatan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2008).
baik  mengenai  minuta  akta  maupun  in  originali  dalam  sela-sela  kosong  buku daftar akta, maka akta tersebut akan menjadi cacat hukum yang disebabkan oleh adanya  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  Notaris 5 .  Buku  daftar  akta  adalah sifatnya  rahasia  notaris  dikarenakan  melalui  buku  tersebut  dapat  diketahui seberapa akuratnya akta yang dibuat oleh notaris 6 .
3. Buku  daftar  akta  di  bawah  tangan  yang  penandatanganannya  dilakukan  di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, yaitu  atas pendaftaran tersebut maka Notaris memiliki kewajiban untuk mencatat berbagai macam surat menyurat  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  baik  yang  disahkan  maupun  yang dibukukan dengan cara mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama dari semua pihak yang disebutkan di dalam akta.
4. Buku  daftar  nama  penghadap  atau  klapper,  yaitu  salah  satu  buku  yang  menjadi kewajiban notaris untuk diisi yang berisikan mengenai susunan berdasarkan abjad atas akta yang dikerjakan setiap bulannya serta berisikan nama para pihak, sifat, dan nomor akta;
5. Buku daftar protes, yaitu cara penomoran suatu daftar protes yang diawali dengan nomor  urut  01  dan  seterusnya  selama  masa  bakti  jabatannya  selaku  Notaris. Setiap  bulan  Notaris  menyampaikan  daftar  akta  protes  dan  apabila  tidak  ada, maka tetap wajib dibuat dengan catatan tulisan yaitu “NIHIL 7 ;
6. Buku  daftar  wasiat,  yaitu  salah  satu  catatan  yang  wajib  dibuat  oleh  Notaris  atas semua yang dicatat oleh notaris yang berkenaan dengan akta wasiat yang dibuat olehnya; dan
7. Buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  Notaris  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  yaitu  buku  yang  dimaksud  telah  diamanatkan oleh  peraturan  perundang-undangan,  seperti  contoh  buku  daftar  Perseroan Terbatas,  yang  mana  di  dalamnya  mencatat  tanggal  berdirinya  Perseroan Terbatas,  nomor  akta,  tanggal  akta,  serta  perubahan  anggaran  dasar  atau perubahan  susunan  anggota  direksi,  anggota  dewan  komisaris  atau  pemegang saham 8 .
Protokol  notaris  dapat  saja  diserahkan  ke  notaris  lain  atau  pihak  lain  yang  disebut dengan  penerima  atau  pemegang  protokol.  Protokol  Notaris  dari  Notaris  yang  diangkat menjadi  pejabat  negara  diserahkan  kepada  Notaris  yang  ditunjuk  oleh  Majelis  Pengawas Daerah.  Penyerahan  protokol  notaris  menurut  Pasal  62  Undang-Undang  Jabatan  Notaris dapat dilakukan dalam hal notaris yang:
a. meninggal dunia;
b. telah berakhir masa jabatannya;
c. minta sendiri;
5 Yuli Kristina and Haryanto Susilo, “Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris,” n.d.
6 Alya Regita Ratna Putri, Yunanto Yunanto, and Novira Maharani Sukma, “Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta,” Notarius 14, no. 2 (2021): 666–80, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43719.
7 angie Athalia Kusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung,” Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2020), http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://business- law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi- results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.
8 Suteki Trisnawati Melita, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal,” NOTARIUS 12, no. 1 (2019): 23–41.
d. tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau  jasmani  untuk  melaksanakan  tugas  jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. diangkat menjadi pejabat negara;
f. pindah wilayah jabatan;
g. diberhentikan sementara; atau
h. diberhentikan dengan tidak hormat.
Penyerahan protokol dilakukan dengan cara: (a) dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan  berita  acara  penyerahan  Protokol  Notaris  yang  ditandatangani  oleh  yang menyerahkan  dan  yang  menerima  Protokol  Notaris.  (b)  Jika  Notaris  meninggal  dunia, penyerahan  Protokol  Notaris  dilakukan  oleh  ahli  waris  Notaris  kepada  Notaris  lain  yang ditunjuk  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah.  (c)  Jika  Notaris  diberhentikan  sementara, penyerahan Protokol  Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk  oleh Majelis  Pengawas  Daerah  jika  pemberhentian  tersebut  lebih  dari  3  (tiga)  bulan.  (d)  Jika Notaris  telah  berakhir  masa  jabatannya/minta  sendiri/tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun/pindah wilayah jabatan/diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan Protokol Notaris  dilakukan  oleh  Notaris  kepada  Notaris  lain  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  atas  usul Majelis  Pengawas  Daerah.  (e)  Protokol  Notaris  dari  Notaris  lain  yang  pada  waktu penyerahannya  berumur  25  (dua  puluh  lima)  tahun  atau  lebih  diserahkan  oleh  Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. (f) Jika Protokol Notaris belum juga  diserahkan  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  maka  Majelis  Pengawas  Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.
Penyerahan  protokol  dapat  dimungkinkan  terjadi  karena  alasan  tersebut  di  atas. Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima protokol tetapi menolak  menjadi  penerima  protokol  notaris  atas  beberapa  alasan  seperti  sakit,  kantor  yang terlalu  sempit  sehingga  tidak  adanya  ruang  untuk  menyimpan  protokol,  dan  sebagainya. Salah  satu  contohnya  terdapat  pada  Putusan Nomor:  235/G/2019/PTUN.KT.  Putusan  ini berisikan gugatan notaris terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.55.AH.02.04 tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian  dengan  Tidak  Hormat  dari  Jabatan  Notaris  dan  Penunjukan  Pemegang Protokol  Notaris.  Surat  Keputusan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  tersebut  juga berisikan  penunjukan  penerima  protokol  notaris  atas  nama  Susanty  Surjani,  Raden,  S.H., M.Kn.  Notaris  yang  telah  ditunjuk  tersebut  menolak  menjadi  pemegang  protokol  dengan alasan  sedang  dalam  keadaan  sakit.  Dalam  tataran  normatifnya  memang  tidak  ada  aturan yang  mengatur  bahwa  notaris  dilarang  menerima  protokol  notaris.  Peraturan  khusus  yang mengatur  mengenai  notaris  pun  yaitu  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  juga  tidak  mengatur kewajiban  bagi  notaris  untuk  menerima  protokol  dari  Notaris  yang  berhenti  menjabat  atau alasan  lain  yang  telah  disebutkan  pada  Pasal  62  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Hal  ini akan membuat terjadinya peristiwa kekosongan hukum, yang akhirnya dapat mengakibatkan tidak  terpenuhinya  suatu  kepastian  hukum 9 .  Seorang  Notaris  yang  telah  ditunjuk  untuk menjadi  pemegang  prokol  tetapi  notaris  yang  ditunjuk  menolak,  maka  menurut  penelitian Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo,  itu  termasuk  ke  dalam  dan  memenuhi  unsur-unsur  dari perbuatan  melawan  hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah terdapatnya suatu kesalahan dan suatu kerugian yang ditimbulkan 10 . Namun, tidak disebutkan bagaimana kesalahan dan kerugian yang dimaksud dalam penelitian tersebut karena dasar hukumnya saja belum jelas dan pasti.
9 Auliaurrosidah and Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol,” Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama 1, no. 2 (2019): 68–82.
10 Auliaurrosidah and Utomo.
Namun,  jika  melihat  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  manusia  Nomor  19 Tahun 2019 terkhusus pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu salah satu  kelengkapan dokumen pendukung  saat  diangkatnya  menjadi  notaris  harus  melampirkan  asli  surat  penyataan kesediaan  sebagai  pemegang  protokol.  Hal  tersebut  yang  dapat  menjadi  dasar  tersirat  jika Notaris  dilarang  untuk  menolak  menjadi  pemegang  protokol  notaris.  Namun,  dalam  hal  ini juga  terdapat  kekosongan  hukum  terkait  dengan  sanksi  apa  yang  dapat  diberikan  kepada Notaris  apabila  Notaris  menolak  protokol  tersebut 11 .  Keberadaan  penerima  protokol  ini sangat diperlukan dan penting karena Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  Kutipan  Akta  Notaris,  atau  pengesahan  surat  di  bawah tangan  yang  dilekatkan  dalam  akta  dan  disimpan  dalam  Protokol  Notaris,  maka  hanya  bisa dikeluarkan  oleh  Notaris  yang  membuatnya,  Notaris  Pengganti,  atau  pemegang  Protokol Notaris  yang  sah.  Frasa  dalam  pasal  tersebut  menjadikan  kedudukan  pemegang  protokol notaris harus jelas karena semua yang dilekatkan dalam akta tersebut dapat menjadi alat bukti karena pertanggungjawaban notaris terhadap akta tidak terbatas dan seumur hidup.

## Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Penolakannya  untuk  Menjadi  Pemegang  Protokol Notaris
Dasarnya  seorang  penerima  protokol  yang  telah  ditunjuk  tidak  boleh  menolak  menjadi pemegang protokol karena sudah tersirat pada beberapa pasal di dalam peraturan perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  dan  sebagainya.  Gugatan  pengguggat  atas  Surat  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  AHU.55.AH.02.04 tahun  2019  Tanggal  6  Agustus  2019  tentang  Pemberhentian  dengan  Tidak  Hormat  dari Jabatan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris yang di dalam Putusan Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT  pada  tahun  2022  sudah  ditahap  peninjauan  kembali  yaitu  yang terdapat  dalam  Putusan  Nomor  200  PK/TUN/2022.  Putusan  peninjuan  kembali  tersebut mengadili kembali dengan menolak gugatan notaris untuk seluruhnya. Pada putusan tersebut disebutkan  jika  adanya  novum  atau  bukti  baru  yang  sifatnya  menentukan,  khususnya  bukti yang  menentukan  notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat,  yaitu  secara  substansi  dalam penerbitan  Surat  Keputusan  pemberhentian  telah  memperhatikan  pihak  ketiga  yakni Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang yang menarik kembali ketidaksediaannya.
Novum  menjadi  syarat  untuk  diajukannya  peninjauan  kembali  atau  upaya  hukum terakhir.  Pengertian  novum  adalah  fakta-fakta  atau  keadaan-keadaan  baru  yang  pada  saat peradilan  yang  dahulu  tidak  terlihat  atau  memperoleh  perhatian 12 .  Selain  itu,  novum  juga dapat  diartikan  sebagai  bukti  dalam  bentuk  surat  yang  isinya  adalah  fakta  yang  sudah  ada dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat pertama sebelum perkara a quo diputus oleh pengadilan.  Namun  fakta  yang  sudah  ada  dalam  bukti  surat  tersebut  belum  diajukan  dan diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa, melainkan baru diketahui setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh pengadilan,  maka  putusan  pengadilan  akan  berlainan  dengan  putusan  pengadilan  yang terakhir karena sifatnya sangat menentukan. 13 Kata bukti menentukan yang dimaksud dalam kata “menentukan‟ pada Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022 di atas memiliki arti bahwa surat
11 Ali Moh. S Indyravastha Rezhana Vulany Putri , Anggono Bayu Dwi, “Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris,” Jurnal Syntax Transformation 2, no. 8 (2021): 6.
12 Yoni A. Setyono, “Tinjauan ‘Novum’ Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 143, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1914.
13 ibid, hlm 146
bukti  itu  tergolong  berkualitas  yang  mana  bersifat  memiliki  nilai  hukum  yang  kuat  dan Valid 14 .
Penarikan  kembali  ketidaksediaan  pemegang  protokol  untuk  menjadi  pemegang protokol  menjadi  bukti  khusus  yang  menentukan  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  notaris dilarang  untuk  menolak  protokol  notaris  atas  alasan  apapun  karena  berhubungan  dengan kepastian  hukum  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dan  pembuktian  terdapat  akta-akta yang telah dibuat oleh notaris. Hal demikian berhubungan juga dengan sifat protokol notaris yang penting karena merupakan arsip negara.
Berdasarkan  kasus  di  atas,  tanggung  jawab  yang  dapat  Notaris  lakukan  jika  telah menolak  menjadi  pemegang  protokol  adalah  dengan  membatalkannya.  Jika  seseorang  yang telah ditunjuk  telah menolak untuk  menjadi  pemegang protokol notaris  dan kemudian ingin membatalkannya  maka  hal  yang  dapat  diambil  olehnya  adalah  dengan  memberikan  Surat Pernyataan  Pencabutan  atas  Surat  Penolakan  Menjadi  Protokol.  Penerbitan  tersebut  dapat menjadi  salah  satu  alasan  untuk  memberikan  hukuman  berupa  pemberhentian  dengan  tidak hormat  terhadap  notaris  atas  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia tersebut.  Sehingga  keberadaan  pemegang  protokol  notaris  sangat  diperlukan  agar  protokol notaris  dari  notaris  yang  masuk  ke  dalam  kategori  pada  Pasal  62  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dapat  terjamin  isinya  dan  keberadaannya  juga  terawat  dengan  baik.  Dalam  hal  ini adalah karena Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat.

## KESIMPULAN
Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dan akta lain  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  hal  yang  penting  bagi Notaris adalah protokol notaris. Protokol notaris adalah suatu kumpulan dokumen yang wajib untuk disimpan dan dijaga oleh Notaris berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  karena  merupakan  arsip  Negara.  Sifatnya  yang  penting  tersebut  membuat keberadaan pemegang protokol notaris harus jelas. Hal demikian dilatarbelakangi oleh alasan di  Pasal  62  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  bahwa  tidak  selamanya  Notaris  akan menjalankan  wewenangnya  tersebut.  Maka  dari  itu,  perpindahan  terhadap  protokol  notaris dapat terjadi. Pihak yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol juga tidak boleh menolak untuk menjadi pemegang protokol meskipun untuk aturan terhadap kewajiban tersebut tidak ada  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Maka  dari  itu,  terdapat  kekosongan  hukum terhadap hal tersebut. Kewajiban untuk menerima protokol notaris juga tersirat pada Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022, bahwa salah satu novumnya adalah Surat Pernyataan Pencabutan atas Surat  Penolakan Menjadi Protokol. Novum tersebut  disebutkan bukti yang menentukan secara  substansi  karena  telah  memperhatikan  pihak  ketiga  yakni  Penunjukan  Pemegang Protokol  Notaris  Kepada  Susanty  Surjani  Raden,  S.H.,  M.Kn.,  Notaris  di  Kota  Tangerang. Maka  dari  itu,  hal  demikian  menyiratkan  jika  Notaris  dilarang  untuk  menolak  menjadi pemegang  protokol  notaris.  Alasan  larangan  tersebut  adalah  karena  keberadaan  penerima protokol ini sangat diperlukan dan penting karena Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris. Frasa  dalam  pasal  tersebut  menjadikan  kedudukan  pemegang  protokol  notaris  harus  jelas karena  semua  yang  dilekatkan  dalam  akta  tersebut  dapat  menjadi  alat  bukti  dan pertanggungjawaban  notaris  terhadap  akta  tidak  terbatas  dan  seumur  hidup.  Kemudian tanggung  jawan  seorang  notaris  jika  ia  telah  menolak  menjadi  pemegang  protokol  notaris adalah dengan membuat surat pernyataan pencabutan atas surat penolakan menjadi protokol. Surat  tersebut  menjadi  salah  satu  penentu  jika  Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat menurut Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022.
14 Ni Nengah I Gde Satya Adhi Wicaksana, Adiyaryani and I Ketut Sudjana Sudjana, “Implementasi Kata ‘ Menentukan ’ Dalam Pasal Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar )

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina, Agra Adya; Rembrandt; Mannas Yussy. “Legal Protection Of Notary As Protocol Holders When A Legal Act Issued To The Saved Protocol Deed (Case Study Of State Court  Decision  Number  152/Pdt.G/2013/Pn.Pdg).” International  Journal  Of Multicultural And Multireligious Understanding 9, No. 152 (2022): 316–21. Auliaurrosidah, And Hatta Isnaini Wahyu Utomo. “Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol.” Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama 1, No. 2 (2019): 68–82.
I  Gde  Satya  Adhi  Wicaksana,  Adiyaryani,  Ni  Nengah,  And  I  Ketut  Sudjana  Sudjana. “Implementasi  Kata  ‘  Menentukan  ’  Dalam  Pasal  Alasan  Upaya  Hukum  Peninjauan Kembali ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar ).
Kristina,  Yuli,  And  Haryanto  Susilo.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Akta  Notaris  Yang
Dicatat  Dalam  Sela-Sela  Kosong  Di  Antara  Akta  Notaris  Yang  Telah  Dicatat  Dalam Buku Daftar Akta Notaris,” N.D.
Kusuma,  Angie  Athalia.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Protokol  Notaris  Dari  Notaris Yang  Meninggal  Dunia  Di  Kabupaten  Temanggung.” Program  Studi  Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , 2020. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cet.2 . Jakarta: Kencana, 2008. Ratna  Putri,  Alya  Regita,  Yunanto  Yunanto,  And  Novira  Maharani  Sukma.  “Analisis Yuridis  Terhadap  Penulisan  Akta  Notaris  Dalam  Sela-Sela  Kosong  Buku  Pendaftaran Akta.” Notarius 14, No. 2 (2021): 666–80. Https://Doi.Org/10.14710/Nts.V14i2.43719. Roeri  Andriana,  Munsyarif  Abdul  Chalim.  “Akibat  Hukum  Bagi  Notaris Yang  Menolak Protokol Dari Notaris Lain.” Jurnal Akta 4, No. 2 (2018): 10–27.
S  Indyravastha  Rezhana  Vulany  Putri  ,  Anggono  Bayu  Dwi,  Ali  Moh.  “Sanksi Adminsitratif  Terhadap  Notaris  Yang  Menolak  Protokol  Notaris.” Jurnal  Syntax Transformation 2, No. 8 (2021): 6.
Setyono,  Yoni  A.  “Tinjauan  ‘Novum’  Dalam  Peninjauan  Kembali  Sengketa  Tata  Usaha
Negara.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No. 1 (2019): 143. https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol49.No1.1914.
Sulut,  Kanwil.  “Mpd  Notaris  Lakukan  Pemeriksaan  Protokol  Notaris,”  2022. Https://Sulut.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/5127-Mpd-Notaris- Lakukan-Pemeriksaan-Protokol Notaris.
Trisnawati  Melita,  Suteki.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Penerima  Protokol Dalam  Hal  Terjadi  Pelanggaran  Akta  Notaris  Oleh  Notaris  Pemberi  Protokol  Yang Telah Meninggal.” Notarius 12, No. 1 (2019): 23–41.