## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH DI KAB. JEMBER
Oleh:
Janeko 1 , Faizatun Nikmah 2
Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan 1
Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember 2
janekoinsudlamongan1988@gmail.com 1
Abstrak : Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  yang  berutang  atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  dari  pada  orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa Karang Kedawung Kabupaten Jember dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  deskriptif.  Teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  adalah  teknik yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  di  dalam  penelitian  ini.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  barang  gadai  (sawah)  tidak  sesuai  dengan hokum  Islam  karena  mereka  mengikuti  adat  kebiasaan  yang  sudah  lama  ada  yaitu  gadai identik dengan pemanfaatan barang gadai .
Kata Kunci : Gadai, Sawah, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna.  Agama  yang rahmatallialamin bagi semua  mahluk  yang  ada  di  muka  bumi.  Islam  adalah  agama  yang  sempurna  yang  di anugrahkan  Allah  SWT  untuk  hamba-hamba-Nya,  Islam  mengatur  segala  aspek kehidupan  manusia  di  muka  bumi  ini.  Manusia  adalah  mahluk  sosial,  yaitu  mahluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai mahluk social, di dalam hidupnya manusia  memerlukan  adanya  manusia-manusia  lainnya  untuk  bersama-sama  hidup dalam  masyarakat,  saling  bergantung  dan  saling  tolong-menolong  untuk keberlangsungan hidupnya. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarkat dalam tolong menolong seperti diantaranya jual beli dan utang piutang, yang mana hal-hal tersebut sudah  diatur  dalam  Islam  dalam  bab muamalah .  Islam  telah  memberikan  hukum- hukum  yang  harus  ditaati  dan  dijalani  agar  masyarakat  dapat  hidup  dengan  benar didunia dan diakhirat.
Secara bahasa, kata muamalah 1 diambil dari kata al-a’mal , kata ini merupakan lafal  umum  yang  mencakup  seluruh  perbuatan  yang  dikerjakan  oleh  orang  mukallaf. Sedangkan  menurut  istilah muamalah adalah  hukum-hukum  syariat  yang  berkaitan
1 Mardani, Fiqh Ekonomi Islam , (Depok: PT Raja grafindo,2016), h.3.
dengan  perkara-perkara  duniawi,  seperti  perdagangan,  utang-piutang  sewa-menyewa kerja  sama  dangang  dll.  baik  akidah,  ibadah,  ahlaq  agar  senantiasa  manusia  menjadi manusia  yang  berguna,  dan  bermanfaat  di  dunia  dan  akhirat.  Salah  satu  kegiatan muamalah yang sering dipraktekkan oleh masyarakat adalah praktek gadai.
Gadai adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang  yang  berpiutang  atas  suatu barang  bergerak  atau  tidak  bergerak 2 (motor,mobil,tanah  sawah,  rumah)  yang diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  yang  berutang  atau  oleh  seorang  lain  atas namanya,  dan  memberikan  kekuasaan  kepada  orang  yang  berpiutang  itu  untuk mengambil  pelunasan dari barang tersebut  secara didahulukan dari pada  orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana  seseorang  itu  harus  menggadaikan  barangnya  untuk  mendapatkan  uang. Sedangkan gadai (Rahn) menurut Islam adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Rahn juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis 3 menurut  pandangan  syara’  sebagai  jaminan.  Sehingga  pihak  yang  menahan memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian piutangnya.  Gadai  adalah  Perjanjian  Pinjam-meminjam  dengan  meyerahkan  barang sebagai tanggungan hutang. hukum asal gadai adalah mubah.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang notabene mereka beragam yang mana mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya, sehingga mereka tidak bisa menghindari dari hal utang-piutang yang terjadi, karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi maka mereka. Telah kita ketahui bersama bahwa utang-piutang sudah menjadi hal yang lumrah di tengah- tengah masyarakat negeri kita. Akan tetapi, di sisi lain krisis kepercayaan melanda era globalisasi ini, tak terkecuali di nusantara. Sehingga, tak mengherankan bila di dalam akad  utang-piutang,  pihak  yang  meminjamkan  meminta  jaminan,  baik  berupa  harta, benda, atau jasa.
Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan, 4 Indonesia  juga  bisa  dikatakan sebagai Negara agraris karena faktor luas dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.  pertanian  merupakan  salah  satu  sector  yang  masih  besar  potensinya  untuk digarap  dalam  rangka  memenuhi  kesediaan  pangan  bangsa,  pertanian  juga  menjadi
2 Wikipedia, Pengertian Gadai.
3 Oni Sahroni, M hasanuddin, Fikih Muamalah , (Depok,PT Raja Grapindo Persada,2018), h.82
4 Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia Yogyakarta:Gajah mada,2014). h. 155
sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. seperti kegiatan masyarakat  didalam  bermuamalah  salah  satunya  melakukan  akad  utang  piutang dengan  jaminan  yang  mana  banyak  sekali  masyarakat  melakukan  transaksi  ini. terutama masyarakat pedesaan yang mana notabene adalah petani, yang mana praktek gadai  sawah  banyak  ditemukan  didesa-desa,  mereka  melakukan  gadai  sawah  karena beberapa faktor tertentu.
Namun  berdasarkan  pengamatan  sementara  gadai  sawah  di  desa  Karang kedawung  Mumbulsari  Jember    dilakukan  oleh  petani  didesa  Kedawung  yang membutuhkan uang dengan jumlah besar dan mereka melakukan transaksi gadai tanah sawah,  hal  itu  dilakukan  karena  kebutuhan  yang  mendesak.  Proses  gadai  yang dilakukan dengan cara yang sederhana seperti pihak X akan menggadaikan sawahnya ke  pihak  Y  yang  akan  memberikan  pinjaman  uang,  dengan  ketentuan  pihak  X  dapat mengembalikan  utang  yang  di  pinjam  dengan  jaminan  lahan  sawahnya,  yang kemudian  sawah  tersebut  berpindah  tangan  ke  pihak  Y  sebagai  si  pemberi  hutang  , sawah  tersebut  berada  dalam  penguasaan  si  pemberi  hutang  dalam  hal    penggarapan dan  penanaman  dapat  dilakukan  oleh  pihak  pemberi  hutang,  hasil  panen  dari  sawah tersebut  menjadi  hak  si  pemberi  hutang.  Terkadang  apabila  hutang  belum  dilunasi dalam  jangka  panjang  sehingga  hasil  keuntungan  menggarap  sawah  lebih  besar  dari piutang ke pemilik sawah. Yang mana gadai sawah seperti hal tersebut sudah menjadi praktek  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  didesa  karang  kedawung  Mumbulsari Jember.
B. Kajian Teori
1. Pengertian Gadai
Dewasa  ini  transaksi  jual  beli  ataupun  utang  piutang  begitu  beragam, walaupun begitu ada satu hal yang sangat penting yaitu masalah akad (perjanjian). Akad  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memperoleh  harta  dalam  syari’at  Islam  yang banyak  digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  ada  beberapa  hal  dalam  akad bermuamalah  diantaranya  akad mudarabah,  musyarokah,  kafalah,  hiwalah, ariyah, rahn dan lainnya sebagainya. Rahn secara etimologi, berarti tsubut ( tetap) dan  dawam  (  kekal,  terus  menerus). 5 dikatakan ma’rahin artinya  air  yang  diam (tenang) ada yang menyatakan bahwa rahn adalan habs (menahan). Secara istilah rahn memiliki  pengertian  harta  yang  dijadikan  jaminan  utang  sebagai  pembayar
5 Mardani, Fiqih Ekonomi Islam ,Kencana,Jakarta,2016,hlm.288.
harga  (nilai)  utang  ketika  yang  berutang  berhalangan  (tak  mampu)  membayar utang nya kepada pemberi pinjaman.
Secara  umum Rahn dikategorikan  sebagai  akad  yang  bersifat  derma  sebab apa  yang  diberikan  penggadai (rahin) kepada  penerima (murtahin) tidak  ditukar dengan  sesuatu.yang  diberikan murtahin kepada rahin adalah  utang,  bukan penukar  atas  barang  yang  digadaikan. Rahn juga  termasuk  akad  yang  bersifat ainiyah ,  yaitu  dikatakan  sempurna  sesudah  menyerahkan  benda  yang  dijadikan akad,  seperti  hibah,  pinjam-meminjam  titipan  dan  qirad.  Semua  termasuk  akad tabarru (derma)  yang  dikatakan  sempurna  setelah  memegang (al-  qabdu) sesuai kaidah.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  22 juni  2002  menyatakan  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Murtahin (penerima  gadai)  mempunyai  hak  untuk  menahan  barang    sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin .  pada  prinsipnya marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali  izin rahin dengan  tidak mengurangi  nilai marhun dan  manfaatnya  itu  dan  sekedar  pengganti  biaya pemeliharaan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanannya marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin .  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin ,  sedangkan  biaya  dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin .
d. Besar  biaya  administrasi  dan  penyimpanan murtahin tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun .
f. Apabila  jatuh  tempo murtahin harus  memperingati rahin untuk  segera melunasi utangnya.
g. Apabila rahin tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  maka marhun dijual  paksa /dieksekusi.
2. Rukun dan Syarat Gadai
Rukun gadai dalam Islam ada empat yaitu: 6
6 Abu Azam Al hadi, Fikih Muamalah Kontemporer( PT Raja Grafindo, Depok,2017), h. 176
a. Barang yang digadaikan
b. Modal hasil gadai
c. Shighat (pernyataan ijab dan qobul )
d. Aqidain (yang berakad )
Syarat gadai adalah sebagai berikut:
a. Shighat (lafal penyerahan dan penerimaan)
Syarat ini menurut ulama hanafiyah rahn (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan  syarat  tertentu  atau  dikaitkan  dengan  masa  mendatang  karena perjanjian rahn sama dengan perjanjian jual beli. jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang maka syaratnya tidak  sah  /  batal,  sedang  perjanjiannya  tetap  sah.  Sebuah  contoh  orang  yang berutang  mensyaratkan  apabila  tenggang  waktu  utang  telah  habis  dan  utang belum terbayar , maka rahn itu rahn itu diperpanjang satu bulan , atau pemberi hutang  mensyaratkan  barang  jaminan  tersebut  boleh  dimanfaatkan.  ulama malikiyah  syafi’iyah  dan  hanabilah  mengatakan  bahwa  apabila  syarat  itu adalah  syarat  yang  mendukung  kelancaran  perjanjian  maka  syarat  tersebut dibolehkan,  tetapi  apabila  syarat  tersebut  bertententangan  denga  perjanjian rahn , maka syaratnya batal. kedua syarat dalam contoh tentang perpanjanagan rahn satu bulan dan jaminan boleh dimanfaatkan , termasuk syarat yang tidak sesuai  dengan  perjanjian  yang  sedang  berlaku,  karena  syarat  itu  dinyatakan batal. syarat. syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk syahnya rahn itu dipihak  pemberi  utang  minta  agar  perjanjian  itu  disaksikan  oleh  dua  orang saksi. sedang syarat yang batal, sebuah contoh disyaratkan bahwa jaminan itu tidak  boleh  dijual  apabila  masih  dalam  waktu  jatuh  tempo,  dan  orang  yang berutang tidak mampu membayarnya.
b. Rahin (yang menggadaikan) dan murtahin (yang menerima gadai).
Syarat  orang  yang  berakad  harus  cakap  bertindak  hukum,  kecakapan bertindak  hukum  menurut  jumhur  ulama  adalah  orang  yang  sudah  baligh  dan berakal.  Sedang  menurut  ulama  Hanafiyah,  kedua  belah    pihak  tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak  kecil  yang  mumayyiz  (bisa  membedakan)  boleh  melakukan  perjanjian mhn,  dengan syarat  perjanjian rahn yang dilaksanakan anak kecil  yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
c. Marhun (barang yang dijadikan jaminan).
Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut:  barang  jaminan  itu  boleh  dijual  dan  nilainya  sesuai  dengan  besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam  perjanjian,  barang  jaminan  itu  harus  memiliki  nilai  dan  manfaat,boleh dimanfaatkan  dengan  persetujuan  orang  yang  menggadaikan.  Oleh  karenanya barang-barang  yang  tidak  manfaat,  dan  membahayakan  bagi  kehidupan manusia,  serta  tidak  bertentangan  Islam,barang  jaminan  harus  jelas  dan tertentu,  barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan,  barang jaminan  itu  bukan  milik  orang  lain  (masih  dalam  sengketa),  barang  jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.
d. Marhun bih (utang).
Jumlah  utang  yang  ditanggung  oleh  orang  yang  utang  disyaratkan berkewajiban  mengembalikan  sejumlah  uang/  barang  yang  menjadi tanggungannya, utang boleh dibayar dengan barang jaminan, utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.
3. Penguasaan Barang Gadai
Tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun barang gadaian. setiap  barang  yang  bermanfaat  harus  dimanfaatkan.  berkaitan  barang  gadaian, maka  terjadi  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama  mengenai  siapa  yang  berhak memanfaatkan  barang  gadaian  yang  dijadikan  janinan  atas  utang,  apakah  pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima gadai (murtahin). 7 Terkait pemanfaatan barang  gadaian  oleh  orang  yang  menggadaikan  ,ada  dua  pendapat  dari  kalangan ulama.  Mayoritas  ulama,  selain  syafi’iyah  berpendapat  bahwa  orang  yang menggadaikan  tidak  boleh  memanfaatkan  barang  gadaian.  Sementara  kalangan syafi’iyah  memperbolehkan  pihak  yang  menggadaikan,  memanfaatkan  barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.
Kalangan  hanafiyah  berpendapat  bahwa  pihak  yang  menggadaikan  tidak boleh  memanfaatkan  barang  yang  telah  digadaikannya,  apapun  jenis  dan  bentuk barang  tersebut  ,  baik  kendaraan,  tempat  tinggal  dan  lainnya.  kecuali  penerima gadai  mengizinkannya.  hal  ini  juga  berlaku  bagi  penerima  gadai,  dia  tidak diperbolehkan  memanfaatkan  barang  gadai  atau  jaminan  kecuali  diizinkan  oleh
7 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, PT Raja Grafindo , Depok, 2019. hlm198
pihak  yang  menggadaikan.  Karena  hak  menahan  barang  tersebut  berada  ditangan penerima  gadai.  Kalangan  hambaliyah  berpendapat  senada  dengan  kalangan hanafiyah.  mereka  tidak  memperbolehkan  bagi  pihak  yang  menggadaikan  untuk memanfaatkan barang gadai,  kecuali seizin  pihak penerima gadai.  Karena barang gadaian  pada  dasarnya  sedang  dalam  penahanan  ditangan  penerima  gadai,  maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.
Kalangan  malikiyah  lebih  keras  lagi  dalam  masalah  gadai  ini,  yaitu  bagi pihak  yang  menggadaikan  tidak  boleh  memanfaatkan  barang  gadaian,  meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. bagi malikiyah memanfaatkan barang gadaian menjadi hak bagi  pemilik  barang,  namun  ia  harus  menyerahkannya  kepada  penerima  gadai. sementara kalangan syafi’iyah berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat  barang  miliknya.  apa  yang  dihasilkan  dari  barang  gadaian  juga  menjadi hak pemilik barang.
Masalah  yang  kedua  adalah  mengenai  pemanfaatan  barang  gadai  oleh penerima gadai. jumhur ulama, kecuali kalangan hambaliyah tidak memperbolehkan  penerima  gadai  untuk  memanfaatkan  barang  gadai.  Kalangan hanafiyah berpendapat  bahwa penerima gadai  tidak diperbolehkan memanfaatkan barang  gadai  apapun  bentuknya  kecuali  mendapatkan  izin  dari  pemilik  barang. apabila  pihak  penerima  gadai  memanfaatkannya,  maka  hukumnya  sama  dengan ghasab.  menurut  sebagian  hanafiyah  apabila  pemilik  barang  mengizinkan  maka penerima  gadai  boleh  memanfaatkannya  secara  mutlak.  sebagian  mereka  juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam  akad.  Kalangan  malikiyah  berpendapat  apabila  pemilik  barang  atau  pihak yang  menggadaikan  mengizinkan  atau  mensyaratkan  maka  boleh  bagi  penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual-beli. bila utang tersebut adalah utang qard, maka tidak boleh.
Pendapat  kalangan syafi’iyah secara  garis  besar  sama  dengan  pendapat kalangan  malikiyah,  penerima  gadai  tidak  boleh  memanfaatkan  barang  gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadist nabi SAW :
ااهاماراغااهايالاعااوااهاماناغااهالااهاناهاراياذالاااهاباحااصاانامااناهارلاااناهارلاااقالاغاياالَ ‘’Keuntungan  dan  tanggung  jawabnya  pula  barang  gadai  tidak  adapat  hangus, gadai adalah milik debitur (yang berutang).miliknya kerugiannya’’

## 4. Batas Waktu Gadai
Dalam  hukum  Islam,  tidak  ada  ketentuan  khusus  kapan  jangka  waktu  gadai itu  berakhir,  namun imam  malik mengatakan  bahwa    manfaat  yang  telah disyaratkan  itu  waktunya  harus  ditentukan. 8 apabila  tidak  ditentukan  dan  tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Sedangkan gadai tanah sawah menurut  hukum  adat  tidak  mengenal  batas  waktu  kapan  berakhirnya  gadai  tanah tersebut  kecuali  apabila  antara  kedua  belah  pihak  telah  membuat  perjanjian mengenai  batas  waktu  gadai  tersebut  berakhir. Rahn dipandang  habis  dengan beberapa  keadaan  seperti  membebaskan  hutang,  hibah,  membayar  hutang,  dan lain-lain seperti: 9
a. Marhun /Borg diserahkan kepada pemiliknya
Jumhur  ulama  selain  syafi’iyah  memandang  habis rahn jika  murtahin menyerahkan marhun kepada  pemiliknya  (rahin).  sebab marhun merupakan jaminan  hutang.  Jika marhun diserahkan,  tidak  ada  lagi  jaminan.  selain  itu dipandang  habis  pula rahn jika  murtahin  meminjamkan marhun kepada rahn atau kepada orang lain atas seizing rahin.
b. dipaksa menjual marhun
Rahn habis  jika  hakim  memaksa  rahin  untuk  menjual marhun atau  hakim menjualnya jia rahn menolak.
c. Rahin melunasi semua hutang
d. Pembebasan Hutang
e. Pembatalan rahn dari pihak murtahin
Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin.  sebaliknya  dipandang  tidak  batal  jika  rahin  membatalkannya.  Menurut ulama  hanafiyah,  murtahin  diharuskan  untuk  mengatakan  pembatalan marhun kepada  rahin.  hal  ini  karena rahn tidak  terjadi,  kecuali  dengan  memegang. Ulama  hanafiyah  berpendapat  bahwa rahn dipandang  batal  jika  murtahin membiarkan marhun pada rahin sampai dijual.
f. Rahin meninggal
Menurut  ulama  malikiyah, rahn habis  jika  rahin  meninggal  sebelum menyerahkan marhun kepada  murtahin.  juga  dipandang  batal  jika  murtahin meninggal sebelum mengembalikan marhun kepada rahin.
8 ibid ,hlm,200
9 Rachmat Syafi’I, Fiqih Muamalah .. h.178
g. Marhun rusak
h. Rahn habis apabila marhun di tasharrufkan seperti dijadikan hadiah, sedeka dan lain-lainnya atas seizin pemiliknya.

## 5. Penyelesaian Gadai
Untuk  menjaga  supaya  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan,  dalam  gadai  tidak boleh  diadakan  syarat-syarat,  misalkan  ketika  akad  gadai  diuacapkan  ‘’apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi  milik murtahin. sebagai  pembayaran  utang,  sebab  ada kemungkinan  pada  waktu  pembayaran    yang  telah  ditentukan  untuk  membayar utang  harga marhun akan  lebih  kecil  dari  pada  utang rahin yang  harus  dibayar yang  mengakibatkan  ruginya  pihak  murtahin.  Sebaliknya  ada  kemungkinan  juga harga marhun pada  waktu  pembayaran  yang  telah  ditentukan  akan  lebih  besar jumlahya  dari  pada  utang  yang  harus  dibayar,  yang  akibatnya  akan  merugikan pihak lain. 10
Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai maka akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. apabila pada waktu pembayaran  yang  telah  ditentukan rahin belum  membayar  utangnya,  maka  hak murtahin adalah  menjual marhun pembelinya  (boleh murtahin sendiri  ataupun orang  lain),  tetapi  dengan  harga  yang  umum  yang  berlaku  pada  waktu  itu  dari penjualan marhun tersebut.  Hak  murtahin  hanyalah  sebesar  piutangnya,  dengan akibat  apabila  harga  penjualan marhun lebih  besar  dari  jumlahnya  utang  sisanya dikembalikan  kepada  rahin.  apabila  sebaliknya    harga  penjualan marhun kurang dari jumlah utang maka rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

## C. Metode Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ingin mengetahui permasalahan yang kompleks dari objek yang di teliti, mengetahui hal-hal yang  terjadi  secara  mendalam  dengan  mengambarkan  secara  sistematis  dan berdasarkan  fakta  di  lapangan.  Peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  dan  mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan gadai  sawah  di  KecamatanMumbulsari  Jember. 11 Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu,
10 ibid h.162
11 El Rahman, A. I. (2021). Etos Kerja Sebagai Landasan Karyawan Dalam Bekerja (Studi Kasus di Toko Trio Balung Jember Tahun 2020). LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2), 101-112. https://doi.org/10.1234/lan tabur.v2i2.4186
pertimbangan  ini  misalnya  dengan  memilih  informan  yang  dipandang  dapat memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  tujuan  dalam  penelitian. 12 Pengumpulan  data  yang  peneliti  lakukan  adalah  dengan  menggunakan  teknik observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Adapun  untuk  menilai  keabsahan  data  yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

## D. Pembahasan
Gadai  sawah  merupakan  sebuah  perjanjian  hutang  piutang  ataupun  pinjam meminjam  uang  dengan  barang  sebagai  jaminannya,dalam  kasus  ini  jaminan  yang digunakan adalah sawah. Masyarakat desa yang mayoritas adalah seorang muslim dan 30%    adalah  seorang  petani,  adapun  kebutuhan  hidup  masyarakat  desa  yang  lebih besar dari penghasilannya maka pada saat tertentu mereka membutuhkan  pemasukan yang  lebih  sehingga  mereka  mencari  pinjaman  dengan  menjadikan  sawah  yang dimilikinya sebagai jaminan hutang. Dalam proses gadai sawah ini hal pertama yang dilakukan oleh pihak rahin adalah menentukan jumlah uang yang akan dipinjam lalu mencari  orang  ketiga  agar  mencari murtahin (orang  kedua)  atau  si  penerima  gadai. kemudian  jika  pihak  perantara  sudah  menemukan  murtahin  (pihak  kedua)  maka perantara  akan  megajak  murtahin  bertemu  dengan  rahin  dirumahnya.  kemudian terjadilah musyawarah pembahasan adapaun hal yang dibahas adalah :
1. Jumlah uang yang akan di pinjam
2. luas dan lokasi sawah sebagai marhun
3. batas waktu yang diberikan
Setelah  menemukan  kesepakatan  pihak  rahin  dan  murtahin  maka  mereka  akan mendatangi kentor desa dan membuat surat perjanjian yang sisinya sebagai berikut :
1. kami pihak ke 1 / pertama meminjam uang tunai kepada pihak ke 2 sejumlah RP. 30.000.000 dan selanjutnya surat perjanjian ini berlaku pula sebagai kwitansi.
2. kami pihak 2/ kedua berjanji akan mengembalikan sejumlah hutag tersebut dalam waktu 2 tahun terhitung tanggal.....
3. kami pihak ke 1/ pertama menyerahkan jaminan hak garap tanah sawah atas nama rahin dengan no..: persil:.... luas : 7..m2 yang selama ini menjadi hak milik pihak
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 218-219.
pertama  yang  terletak  di  dusun  pejitalang  desa  karang  kedawung  mumbulsari jember dengan batas-batas tersebut :
Utara : .... Timur:..... Selatan:.... Barat :......
4. Selama  uang  pinjaman  tersebut  belum  dikembalikan  oleh  pihak  ke  1  /  pertama kepada pihak ke 2/ kedua, maka tanah tersebut tetap dikerjakaan oleh pihak ke 2/ kedua.
5. apabila  uang  pinjaman  telah  dikembalikan  oleh  pihak  ke  1/  pertama  maka  tanah tersebut diserahkan oleh pihak ke 2/ kedua kepada pihak pertama.
6. selama  uang  pinjaman  tersebut  belum  dikembalikan  oleh  pihak  ke  1  /  pertama kepada pihak ke 2 / kedua maka pihak pertama tidak boleh menjual, menyewakan, memindah tangankan kepada pihak lain serta menjamin surat-suratnya ke lembaga bank dan lain-lainnya tanpa seijin pihak ke 2 / kedua.
7. apabila pihak 1/ pertama atau pihak ke 2 / kedua mengingkari perjanjian ini, maka bersedia di tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku
Selain perjanjian diatas juga terdapat perjanjian yang tidak tertulis seperti halnya batas  waktu  yang  ditentukan,  apabila  telah  sampai  jatuh  tempo  namun  pihak  rahin belum  bisa  mengembalikan  uang  pinjaman  tersebut  maka  pihak  murtahin  akan  tetap memberikan  perpanjangan  waktu  dengan  barang  jaminan  terus  digarap  atau  dikelola sampai  batas  waktu  yang  tidak  ditentukan  dalam  artian  pihak rahin bisa mengembalikan uangnya namun jika pihak murtahin membutuhkan uang maka barang gadai  (sawah)  dapat  dipindah  tangankan  ke  pihak  lain  namun  dalam  sepengetahuan rahin. Dalam  kasus  lain  ditemukan rahin dan murtahin melakukan  proses  perjanjian gadai sawah tanpa adanya saksi dan juga tanpa dengan sepengetahuan perangkat desa, hal  ini  dilandasi  oleh  hubungan  saudara  yang  dimiliki  oleh  kedua-duanya.  sehingga tidak memerlukan surat perjanjian tersebut.
Gadai  sawah  yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat  desa  karang  kedawung mumbulsari  adalah  sebuah  proses  perjanjian  hutang  piutang  yang  menjadikan  sawah sebagai  barang  jaminannya.  Masyarakat  desa  karang  kedawung  yang  mayoritas beragama  Islam  seyogyanya  memerhatikan  hukum  Islam  yang  ada  didalam  proses gadai tersebut. Dalam hal ini masyarakat desa melakukan perjanjian antara rahin dan
murtahin ataupun  ada  pihak  ketiga    yang  menjadi  saksi  dalam  proses  tersebut.  Yang mana  proses  tersebut  biasa  dilakukan  dirumah rahin dengan  kesepakatan  yang ditentukan, dari sebagian tokoh masyarakat menyatakan bahwa akad gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat didesa karang kedawung lebih mengutamakan untung rugi dalam  hal  itu  diketahui  dalam  kesepakatan  gadai  sawah  pihak rahin ,  dan murtahin hanya membahas masalah jumlah uang yang akan dipinjam dan sawah meliputi, luas sawah,  lokasi  sawah  dan  mudah  tidaknya  akses  perairan  ke  sawah  tersebut,  mereka sama  sekali  tidak  mengucapkan  akad  gadai  ikhlas  tidaknya  sawah  tersebut  dikelola pihak murtahin. . karena mereka melakukan perjanjian gadai sawah mangikuti adat dan pemahaman yang sudah ada. Hak pemanfaatan tanah hanya tertulis dalam sebuah surat perjanjian yang ditandatanagi pihak rahin dan murtahin dan juga saksi. Namun disisi lain  ada  pihak rahin dan murtahin yang  tidak  membuat  surat  perjanjian  gadai, sehingga  kesepakatan  pemanfaatan  sawah  tidak  terucap  baik  secara  lisan  ataupun tulisan,  sehingga  boleh  tidaknya  pemanfaatan  sawah  tersebut  oleh  pihak murtahin masih menjadi hal yang diragukan dalam hukum Islam. Sedangkan menurut perspektif Islam hukum gadai boleh dilakukan seperti hadist nabi Muhammad Saw.
ىَلَاَاَماَعَطََيَدَوَهَيََنَمَىَرَتَشاََمَلَسََوََهَيَلَعََاللهَىَلَصََيَبَنلاََنَاَاَهَنَعََاللهََيَضَرََةَشَئاَعََنَع َ َََنَهَترَاََوََمَوَلَعَمََلَجَا
ََدَيَدَحََنَمَاَعَرَدََهَنَم
“Dari Aisyah  r.a bahwa  rasulullah SAW membeli  makanan dari seorang  yahudi  dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya (HR. Bukhari-muslim).”
Terkait  pemanfaatan  barang  gadaian  oleh  orang  yang  menggadaikan  ,ada  dua pendapat dari kalangan ulama. mayoritas ulama, selain syafi’iyah berpendapat bahwa orang  yang  menggadaikan  tidak  boleh  memanfaatkan  barang  gadaian.  Sementara kalangan syafi’iyah memperbolehkan  pihak  yang  menggadaikan  memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Kalangan  hanafiyah  berpendapat  bahwa  pihak  yang  menggadaikan  tidak  boleh memanfaatkan  barang  yang  telah  digadaikannya,  apapun  jenis  dan  bentuk  barang tersebut,  baik  kendaraan,  tempat  tinggal  dan  lainnya.  kecuali  penerima  gadai mengizinkannya.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi  penerima  gadai,  dia  tidak  diperbolehkan memanfaatkan  barang  gadai  atau  jaminan  kecuali  diizinkan  oleh  pihak  yang menggadaikan.  argumentasi  kalangan  hanfiyah,  karena  hak  menahan  barang  tersebut berada ditangan penerima gadai.
Kalangan hambaliyah berpendapat  senada  dengan  kalangan hanafiyah. mereka tidak  memperbolehkan  bagi  pihak  yang  menggadaikan  untuk  memanfaatkan  barang gadai,  kecuali  seizin  pihak  penerima  gadai.  Karena  barang  gadaain  pada  dasarnya sedang  dalam  penahanan  ditangan  penerima  gadai,  maka  pemilik  barang  atau  pihak yang  menggadaikan  tidak  boleh  memanfaatkannya.  Kalangan malikiyah lebih  keras lagi  dalam  masalah  gadai  ini,  yaitu  bagi  pihak  yang  menggadaikan  tidak  boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang  diberikan  pihak  penerima  gadai  itu  membatalkan  gadai.  bagi malikiyah memanfaatkan  barang  gadaian  menjadi  hak  bagi  pemilik  barang,  namun  ia  harus menyerahkannya  kepada  penerima  gadai.  sementara  kalangan syafi’iyah berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. apa yang dihasilkan dari barang gadaian juga menjadi hak pemilik barang.
Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.  jumhur  ulama,  kecuali  kalangan hambaliyah tidak  memperbolehkan  penerima gadai  untuk  memanfaatkan  barang  gadai.  Kalangan hanafiyah berpendapat  bahwa penerima  gadai  tidak  diperbolehkan  memanfaatkan  barang  gadai  apapun  bentuknya kecuali  mendapatkan  izin  dari  pemilik  barang.  Apabila  pihak  penerima  gadai memanfaatkannya,  maka  hukumnya  sama  dengan ghasab. menurut  sebagian hanafiyah apabila  pemilik  barang  mengizinkan  maka  penerima  gadai  boleh memanfaatkannya  secara  mutlak.  sebagian  mereka  juga  mengharamkan  pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.
Menurut  ulama Hanabillah mempunyai  pendapat  yang  sama  dengan  ulama hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara’ karena itu , rahin dan murtahin harus  melakukan  kesepaktan-kesepakatan  dalam  pemanfaatan barang gadai (marhun). Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa sekalipun  ada  izin  dari  pemiliknya, murtahin tidak  boleh  memanfaatkan  barang jaminan  tersebut.  Jika  barang  jaminan  itu  dimanfaatkan  hasil  dari  pemanfaatan tersebut merupakan hak rahin. Sekalipun pemanfaatan tersebut diizinkan dan diridhoi oleh rahin. Keridhoannya tersebut merupakan keterpaksaan karena kekawatiran tidak mendapat  pinjaman  uang  tersebut.  Jika  dikaitkan  dengan  akad  yang  dilakukan  oleh masyarakat  desa  karang  kedawung    terhadap  akad  gadai  yang  dilakukan  oleh  pihak rahin dan murtahin selama  pihak rahin memberikan  hak  kepada murtahin untuk memanfaatkan sawah maka proses gadai sawah tersebut boleh sesuia dengan pendapat
dari  ulama hanabillah dan hanafiyah ,  yang  membolehkan murtahin memanfaatkan sawah yang menjadi barang jaminan, adapun sebaliknya menurut kalangan malikiyah dan syafi’iyah yang tidak membolehkan murtahin memanfaatkan sawah yang menjadi marhun .
Namun  melihat  dari  adat  masyarakat  pihak rahin dan murtahin dalam melakukan  akad  tidak  meninjau  dari  hukum  islam  yang  ada,  mereka  mengikuti  adat kebiasaan yang sudah lama ada yaitu gadai identik dengan pemanfaatan marhun.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  gadai sawah  merupakan  proses  pinjam  meminjam  uang  dengan  sawah  sebagai  jaminannya yang mana proses  tersebut  bisa melalui perantara orang ketiga dan juga kerabat  desa sebagai  saksinya  ataupun  tenpa  perantara  orang  ketiga.  gadai  yang  dilakukan masyarakat  desa  karang  kedawung  menurut  tokoh  dan  masyarakat  sekitar  lebih memfokuskan kepada harga dan lokasi sawah sehingga akad perjanjian boleh tidaknya dikelola  sering  kali  terabaikan,  dimana  hal  itu  merupakan  hal  yang  wajib  dipertegas karena  hal  tersebut  yang  menentukan  boleh  tidaknya  pemanfaatan  barang  jaminan ( marhun ) oleh murtahin (penerima gadai). Adapun Jika dilihat dari proses akad yang dilakukan  oleh rahin dan murtahin di  desa  karang  kedawung  mumbulsari  jember ditinjau  dari  pendapat ulama  madzhab maka  pemanfaatan marhun yang  dilakukan oleh murtahin jika mengambil pendapat dari kalangan malikiyah dan syafi’iyah maka pemanfaatan marhun tersebut  hukumnya  tidak  boleh,  adapun  jika  mengambil pendapat  dari  kalangan hanabillah dan hanafiyah pemanfaatan marhun boleh dilakukan asalkan pihak rahin ikhlas dan ridho. Namun melihat dari adat masyarakat pihak rahin dan murtahin dalam  melakukan  akad  tidak  meninjau  dari  hukum  islam yang ada, mereka mengikuti adat  kebiasaan yang sudah lama ada yaitu gadai  identik dengan pemanfaatan marhun.

## Daftar Pustaka
Al-ghozi Muhammad Bin Qasim, Fathul Qharib , Darul ilmi: Surabaya
Azam, Abu, 2017 . Fikih Muamalah Kontemporer , Depok: PT Raja Grafindo
El  Rahman,  A.  I.  (2021).  Etos  Kerja  Sebagai  Landasan  Karyawan  Dalam  Bekerja  (Studi Kasus  di  Toko  Trio  Balung  Jember  Tahun  2020). LAN  TABUR  :  Jurnal  Ekonomi Syariah , 2 (2), 101-112. https://doi.org/10.1234/lan tabur.v2i2.4186
Harsono Boedi, 2014. Hukum Agraria Indonesia Yogyakarta:Gajah mada.
Khosyi’ah siah, 2014, Fiqih Muamalah Perbandingan, Bandung: CV Pustaka setia
Mardani.2018. Hukum Islam .Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Moleong, J, Lexy. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mustofa, Imam, 2019. Fiqih Muamalah Kontemporer ,Depok:PT Raja Grafindo
Sahrani Sohari, Abdullah Ru’fah.2011. Fikih Muamalah , Bogor: Ghalia Indonesia.
Sahroni Oni, Hasanuddin. 2017. Fikih Muamalah ,Depok:PT Raja Grafindo
Satori, Djam’an. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syafe’I Rachmat, 2004. Fiqih Muamalah , Bandung: PT Pustaka Setia.