e-ISSN : 2621-4105

## Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak
Rizky Amelia Fathia, Dian Septiandani Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia rizkyfathia93@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan hakim maupun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah  dan  untuk  mengetahui  dampak  penolakan itsbat nikah  terhadap pemenuhan  hak  anak  dalam  urusan  keperdataan.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah  sebagai  upaya  proteksi  terhadap  perempuan  yang  melangsungkan  perkawinan dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan  data  sekunder  melalui  sumber  peraturan  perundang-undangan  dan  penelusuran literatur.  Penelitian  ini  menggunakan  kebaruan  perspektif  yaitu  adanya  analisis  terhadap  putusan hakim  dalam  penolakan  permohonan itsbat nikah  dan  berlandaskan  pada  peraturan  hukum  Islam yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  membuka  kesempatan  kepada  mereka  untuk  mengajukan permohonan itsbat nikah  ke  pengadilan  agama  yang  mana  kedepannya  mempunyai  kekuatan hukum pada perkawinannya. Kesimpulan dari penelitian ini  yang  menjadi alasan  hakim  menolak permohonan itsbat nikah  salah  satunya  karena  pemohon  tidak  bisa  membuktikan  bahwa  telah terjadi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  sebelumnya.  Dampak  penolakan  permohonan itsbat nikah  terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  sehingga  apabila  terjadi  permasalahan  dikemudian  hari,  pasangan  suami  istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Kemudian dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini  hak  keperdataan  tentunya  anak  tersebut  dianggap  anak  tidak  sah  atau  status  anak  tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris.
Kata kunci : Itsbat Nikah; Nikah Siri; Penolakan Nikah.

## Abstract
The purpose of this study was to find out the reasons for the judge's and the judge's considerations in  refusing  the  application  for  itsbat  marriage  and  to  determine  the  impact  of  refusing  itsbat marriage  on  the  fulfillment  of  children's  rights,  especially  in  civil  matters.  This  research  is expected  to  be  able  to  provide  views  and  understanding  to  people  who  want  to  apply  for  itsbat marriage.  Itsbat  marriage  as  an  effort  to  protect  women  who  marry  under  the  hands.  This research method uses a normative juridical approach by using secondary data through sources of legislation and literature searches. This study uses a novelty perspective, namely an analysis of the judge's  decision  in  rejecting  the  application  for  itsbat  marriage  and  based  on  Islamic  legal regulations, namely the Compilation of Islamic Law in opening up opportunities for them to apply for  itsbat  marriage  to  the  Religious  Courts  which  in  the  future  will  have  legal  force  on  their marriage.  The  conclusion  of  this  study  is  the  reason  the  judge  rejects  the  application  for  itsbat marriage, one of which is because the applicant cannot prove that there has been a marriage that was  not  registered  before.  The  impact  of  the  rejection  of  the  application  for  itsbat  marriage  on marriages that are not registered, then the marriage has no legal force so that if there is a dispute in the future, the husband and wife cannot take legal action. Then the impact on the fulfillment of children's rights, in this case civil rights, of course, the child is considered an illegitimate child or the  child's  status  is  a  child  out  of  wedlock,  only  has  a  civil  relationship  with  the  mother  and mother's family, the legal status becomes unclear and the child is not entitled to heirs.
Keywords : Itsbat Marriage; Siri Marriage; Impact of Itsbat.
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dengan  adanya  peraturan  diperlukan  adanya pendukung  yaitu  dari  SDM  (sumber  daya  manusia)  atau  masyarakat  sendiri. Peraturan  tanpa  diimbangi  dengan  sosialisai  akan  membuat  kurangnya pemahaman  masyarakat  dalam  aturan  itu  sendiri.  Khususnya  terkait  pentingnya pencatatan  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  pasangan  suami  dan  istri  saat  setelah dilangsungkan ijab-qabul .  Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  tersebut  dilakukan secara adil sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan abadi. 1 Aturan  perkawinan  bagi  masyarakat  Negara  Indonesia  telah  diatur  tata caranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diperbarui menjadi UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Di masa awal Islam terlihat pencatatan perkawinan belum diperlukan menjadi alat bukti yang autentik. 2
Bersamaan dengan dibuatnya hukum perihal perlunya pernikahan dicatat di KUA,  maka  diterbitkanlah  akta  atau  buku  nikah  untuk  mengukuhkan  dan mempunyai  kepastian  hukum.  Pernikahan  yang  telah  tercatat  di  KUA  yang dilengkapi dengan adanya buku nikah akan memberi manfaat bagi keutuhan serta kesejahteraan  pasangan  pernikahan.  Jika  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  pada KUA dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan kepada salah satu pihak yang ada  dalam  ikatan  pernikahan  itu,  maka  pencatatan  nikah  di  KUA  mampu dihukumi  wajib.  Maka,  ketika  terdapat  masalah  dalam  rumah  tangga  pernikahan dapat  terbantu  dengan  akta  nikah,  kartu  dan  atau  buku  nikah.  Pencatatan pernikahan  pada  KUA  bisa  ditetapkan  menjadi  rukun  atau  kondisi  syarat  sahnya pernikahan.
Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain  seperti  kawin  bawah  tangan,  nikah  siri  adalah  perkawinan  yang  dilakukan berdasarkan  aturan  agama  atau  adat  istiadat  dan  tidak  dicatatkan  di  kantor pegawai  pencatat  nikah  (KUA  bagi  yang  beragama  Islam). 3 Perkawinan  yang tidak  dicatatkan  dan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  buku  nikah  ataupun  akta nikah,  maka  dapat  diajukan itsbat nikah  ke  pengadilan  agama.  Kemudian  yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah pasangan suami-istri, baik suami atau  istri,  anak  dan  wali  nikah  maupun  pihak  yang  berkepentingan  dalam perkawinan tersebut. 4 Isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang awalnya tidak dicatatkan, sementara peraturan perundang-undangan mengamanahkan agar perkawinan  itu  dicatat.  Hubungan itsbat nikah  dengan  pencatatan  perkawinan
1 Syahrial  Abbas,  “Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum  Nasional,”  2nd  ed. (Jakarta: Prenada Media, 2019), 180.
2 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019 atas  perubahan  Undang-Undang  nomor  1 Tahun 1974.
3 Gema  Mahardhika  Dwiasa,  K.  N.  Sofyan  Hasan,  and  Achmad  Syarifudin,  “Fungsi  Itsbat  Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian,” Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 7, no. 1 (2019): 15, https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265.
4 Agustin  Hanapi,  dkk,  “Isbat  Nikah  Siri  Dalam  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon,” Jurnal Media Syariah 23, no 1 (2021): 74, https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181.
e-ISSN : 2621-4105
(guna memperoleh akta nikah) memiliki hubungan timbal balik, yaitu itsbat nikah diatur  dalam  rangka  memperoleh  akta  nikah. 5 Tujuan  adanya  permohonan itsbat nikah adalah untuk  melegalkan suatu  pernikahan  dan adanya aturan bagi  mereka yang  pernikahannya  tidak  tercatat.  Penjelasan  pasal  7  KHI  menjelaskan,  bahwa, dalam  hal  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  dapat  diajukan  nikahnya  ke pengadilan agama.
Penelitian mengenai itsbat nikah juga pernah dikaji oleh Ramadhani (2021) yang  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  perkawinan  merupakan  hak  setiap manusia,  namun  tidak  semua  orang  bebas  melangsungkan  perkawinan.  Mereka yang melakukan perkawinan khususnya dalam perkawinan Islam harus mengikuti regulasi  yang  berlaku  dalam  negara  tersebut.  Contohnya  dalam  perkawinan tersebut  harus  dicatatkan  di  KUA  (kantor  urusan  agama)  dan  dengan  adanya penerbitan  akta  nikah  atau  akta  perkawinan.  Namun  realitanya  masih  banyak perkawinan  yang  terjadi  tanpa  adanya  pencatatan  oleh  negara  atau  pelaksanaan nikah  secara  dibawah  tangan  yang  dikenal  dengan  nikah  siri  di  dalam  Islam. Perkawinan  tidak  dapat  diakui  tanpa  adanya  buku  nikah  atau  akta  nikah  dari petugas KUA. Hal inilah yang menimbulkan masalah dikemudian hari. 6
Sedangkan  penelitian  selanjutnya  oleh  Khaerudin  (2017)  mengenai pelaksanana itsbat nikah  jika  dilihat  melalui  perspektif  peraturan  perundang- undangan  baik  hukum  positif  maupun  hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia. Pencatatan  nikah  merupakan  suatu  proses  yang  harus  dilakukan  dengan  tujuan penertiban proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam akta nikah. Posisi pencatatan  nikah  dinilai  penting  keberadaanya,  maka  dalam  hukum  positif kedudukan  pencatatan  tersebut  dijadikan  sebagai  syarat  administratif.  Maka  dari itu  syarat administratif disini  bertujuan  untuk  memudahkan  bagi  tiap  pasangan suami istri untuk mengurus masalah hukum dalam rumah tangga, seperti masalah keluarga, hak waris, harta bersama dan kepengurusan hak perdata lainnya. 7
Perkawinan dalam agama  Islam  yang tidak dicatatkan, namun  sah menurut agama  karena  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  dalam  Islam  disebut pernikahan siri . Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi merigikan hak-hak istri dan  hak  perdata  anak  pun  ikut  dirugikan.  Jika  dalam  kasus  seperti  ini, persyaratannya  harus  melakukan  pengajuan itsbat nikah  di  pengadilan  agama. 8
Bila menemukan pernikahan  yang tidak tercatat lalu menimbulkan kerugian atau kemudharatan kepada  salah  satu  maupun  para  pihak  selama  pernikahan  pun, solusinya akan terbantu  dengan adanya bukti surat nikah. Karena dengan adanya
5 Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2022): 60, https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942.
6 Putri  Ramadhani,  “Penolakan  Itsbat  Nikah  Dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama,” Binamulia Hukum 10, no. 1 (2021): 79–90, https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388.
7 Khairuddin and Julianda, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan  Nikah  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Bireuen),” Samarah 1,  no.  2  (2017):  319–51, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2384.
8 Trusno  Subekti, Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan (Bandung:  Nuansa Aulia, 2015).
e-ISSN : 2621-4105
surat  nikah dan pencatatn pernikahan dapat  memberi manfaat  bagi  keutuhan dan keharmonisan  rumah  tangga.  Pencatatan  nikah  di  KUA  pun  dapat  dihukumi sebagai  salah  satu  sayarat  sahnya  pernikahan  yang  bersifat  wajib. 9 Pencatatan pernikahan adalah upaya yang diatur melalui perundang-undangan guna menjaga keutuhan dan kesucian suatu perkawinan, terlebih lagi dalam hal menjaga hak-hak perempuan  dan  anak.  Karena  dengan  adanya  akta  nikah  tersebut  suami  dan  istri memiliki bukti hitam diatas putih atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. 10
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mukhtarudin  (2018),  penelitian  ini menjelaskan, salah satu fungsi permohonan itsbat nikah adalah untuk pengurusan akta  kelahiran  dari  perkawinan  sirri  atau  yang  tidak  tercatat. 11 Hal  lain  dalam pengajuan itsbat nikah  jika  terjadi  kerusakan  atau  kehilangan  pada  buku  nikah maka bisa melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat di tempat tinggal pasangan suami istri berdomisili. Pengadilan agama pada dasarnya akan  menerima  pengajuan  perkara  tersebut  sampai  melakukan  pemeriksaan  dan persidangan.  Jika  yang  dimohonkan  dalam  hal  ini itsbat nikah,  maka  dilakukan pemeriksaan  secara  lengkap  apakah  perkawinan  tersebut  sah  secara  agama  dan memenuhi rukun syarat sahnya perkawinan, maka bisa saja permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama.
Fokus kajian pada penelitian ini mengenai Hakim Pengadilan Agama berhak mengabulkan permohonan itsbat nikah maupun menolak permohonan itsbat nikah yang  diajukan  tersebut.  Jika  permohonan itsbat nikah  tersebut  diterima  atau dikabulkan oleh pengadilan maka pemohon  akan merasa lega dan senang karena perkawinannya telah dicatatkan sehingga sudah diakui oleh negara . H ak istri dan anak  pun  mendapatkan  keabsahan  hukum.  Dampak  apabila  permohonan itsbat nikah  tidak  diterima  atau  ditolak  tentu  ini  akan  mempengaruhi  status  dan keabsahan  anak  untuk  mendapatkan  haknya.  Tujuan  adanya  penelitian  ini  untuk mengetahui  alasan  penolakan itsbat nikah  oleh  pengadilan  agama  dan  dampak penolakan itsbat nikah terhadap hak keperdataan anak.
2. METODE
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  yuridis  normatif. Menurut  Soerjono  Soekanto  yuridis  normatif  adalah  suatu  pendekatan  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  maupun  data sekunder  untuk  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan perundangan  maupun  literasi  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti.  Bahan  pustaka  yaitu  dasar  dalam  suatu  penelitian  yang  digolongkan sebagai data sekunder dan dikaitkan dengan inti pokok permasalahan 12
9 Wasman Nuroniyah Wardah, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Cirebon: Teras, 2011).
10 Ahmad Rofik, Hukum Islam Di Indonesia , 4th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
11 Mukhtaruddin  Bahrum,  “Legalisasi  Nikah  Sirri  Melalui  Isbat  Nikah  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam,” Jurnal Diskursus Islam 1 2 (2013): 221.
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
e-ISSN : 2621-4105
Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang mana mendeskripsikan  atau  menggambarkan  suatu  fakta  tentang  objek  yang  diteliti. Metode  ini  juga  diambil  dari  pengumpulan  data  dengan  penelitian  kepustakaan ( library  research) pengumpulan  data  melalui  bahan-bahan  kepustakaan  serta peraturan  perundangan  yang  berhubungan  dengan itsbat nikah.  Jenis  data  yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Data  primer  ialah  data  yang  diambil  dari  wawancara,  sedangkan  data  sekunder yaitu  data  yang  didapatkan  melalui  landasan  teoritis,  buku,  jurnal  dan  karya penelitian  lain.  Terakhir  data  hukum  tersier  data  yang  diperoleh  dari  penjelasan kamus,  KBBI  dan  bahan  relevan  lainnya. 13 Analisis  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif.  Metode  kualitatif  yaitu  cara penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif,  yang  disebanyatakan  oleh  sasaran penelitian baik dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis dan sistematis guna memberikan gambaran yang jelas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Penolakan  Putusan  Permohonan Itsbat Nikah
Selain  fungsi  hakim  sebagai  penegak  keadilan,  Hakim  juga  mempunya tugas  penting  yaitu  dalam  hal  mewujudkan  hukum  di  Indonesia.  Hakim  harus memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hal-hal yang dianggap penting harus ada  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  untuk  memutuskan  suatu perkara. 14 Menurut  Sudikno  Mertokususmo,  adanya  tiga  asas  tersebut  sangat penting  dan  harus  dilaksanakan  dan  diterapkan  secara  adil  dan  proposional. Seorang  Hakim  sangat  sulit  mengakomodir  ketiga  asas  tersebut  dalam  satu putusan.  Karena  dibeberapa  kasus  dan  penyelesaian  perkara  terkadang  hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut. Jika diibaratkan Hakim dipaksa memilih  salah satu  antara kedua titik dalam suatu garis. Apakah berdirinya  pada titik  kepastian  hukum  atau  di  titik  keadilannya,  sedangkan  titik  kemanfaatan terdapat di kedua titik tersebut. 15
Berdasarkan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara termasuk dalam  perkara itsbat nikah  harus  mengedapankan  nilai  dan  aspek  sosiologis  dan hakim dalam menyelesaikan perkara juga wajib memperhatikan nilai-nilai hukum dalam  masyarakat  ( living  law )  dalam  masyarakat.  Sehingga  didalam  putusan tersebut  harus  memberi  manfaat  dan  memenuhi  rasa  keadilan. 16 Dalam  perkara permohonan itsbat nikah dan adanya putusan penolakan yang bersifat positivistik. Maksudnya  menganggap  hukum  positif  dapat  memberikan  kepastian  hukum. Sebagaimana  pendapat  Radbruch  mengenai  tatanan  maupun  kebiasaan  hukum tidak sesuai dengan kesusilaan dan hukum yang berlaku. Karena dalam kebiasaan
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986).
14 Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indoensia , 2008.
15 Andi Suherman, “Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019): 42– 51.
16 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2004).
e-ISSN : 2621-4105
berarti  memegang  nilai  ideal  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Aturan  hukum lebih mengedapankan pada nilai-nilai ideal (kesusilaan) dan kebiasaan, maka dari itu  hukum  harus  mengakomodir  suatu  nilai  atau  filosofis  keadilan,  guna memenuhi unsur kemanfaatan bagi masyarakat. 17
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  3  mengandung  artinya  jika  tertuju pada  KHI  dan  UU  No  1  Tahun  1974  saat  seseorang  melangsungkan  perkawinan belum berlakunya UUP itu sebelum 1974 jadi diizinkan melangsungkannya itsbat , dikarenakan pada saat itu belum berlakunya peraturan mengenai pencatatan nikah. Sebaliknya  jika  seseorang  melangsungkan  perkawinan sirri setelah  berlakunya UU tersebut tidak diperkenankan melakukan itsbat nikah. Tetapi nyatanya sampai saat  ini  masih  bayak  perkara  permohonan itsbat nikah  yang  terdaftar  dalam pengadilan agama. Walaupun perkawinan sirri itu terjadi setelah berlakunya  UU Perkawinan. 18 Perkawinan  yang  dicatatkan  memperoleh  akta  nikah,  suatu dokumen  resmi  yang  membantu  memperoleh  kepastian  hukum  atas  perkawinan tersebut.  Meskipun  undang-undang  mensyaratkan  akta  nikah,  tidak  jarang pasangan di masyarakat kita tidak memiliki akta nikah. 19
Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  No  1  tahun  1974  dimaknai  suatu kebijakan hukum yang responsif dan progresif, yang mana diorientasikan sebagai upaya  perlindungan  suatu  perkawinan  sebab  perkawinan  menurut  Undang- Undang  tersebut  harus  dicatatkan  menurut  undang-undang  yang  berlaku. 20 Itsbat nikah dianggap merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan, karena pada saat itu banyaknya kasus  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  namun  dapat  dimintakan itsbat nya  di pengadilan  agama.  Kewenangan  mengenai  perkara  nikah  di  pengadilan  agama memang  diperuntukkan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam  dan  melakukan perkawina di bawah tangan. Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan  dan  segala  sesuatu  dalam  bentuk  perkawinan  yang  terjadi  sebelum undang-undang ini berlaku maka berlaku sah”. 21
Peraturan  mengenai itsbat nikah  diatur  juga  dalam  Permenag  (Peraturan Menteri Agama) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (4) yang menjelaskan apabila kantor  urusan  agama  tidak  dapat  membuktikan  akta  nikah  karena  hilang  atau rusaknya buku nikah tersebut, maka untuk menetapkan adanya perkawinan, cerai , talak dan rujuk harus dengan penetapan putusan oleh pengadilan agama. 22 Pasal 7
17 Muslih, Negara  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai Dasar Hukum) , 2013.
18 Ni  Ketut  Desi  Andreni,  I  Nyoman  Sujana,  and  I  Ketut  Sukadana,  “Itsbat  Nikah  Terhadap Perkawinan  Yang  Dilangsungkan  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Studi  Kasus Penetapan Pengadilan Agama  Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps),” Jurnal  Analogi  Hukum 3,  no.  1 (2021): 42–46, https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.42-46.
19 Iffah Fathiah Muhammad Husni Abdulah Pakarti, “Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara,” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 21–42.
20 Aristoni Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur,” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 393–413, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198.
21 “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64” (n.d.).
22 “Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975” (1975).
e-ISSN : 2621-4105
ayat  (3)  huruf  (b)  menjelaskan  dalam  hilangnya  akta  atau  buku  nikah  dapat dimintakan  duplikat  ke  KUA  sebagai  tindakan  preventif  maupun  kehati-hatian yang  memungkinkan  hilangnya  salinan  buku  nikah  atau  akta  nikah  yang  asli. Pasal  13  ayat  (1)  PP  nomor  9  Tahun  1973  menentukan  bahwa  akta  perkawinan tersebut  harus  disimpan  dikirim  oleh  Pegawai  Pencatatan  Nikah  kepada  Panitera Pengadilan wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
Itsbat nikah  merupakan  perkara  yang  bersifat  permohonan.  Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh  satu  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  suatu  hal  yang  tidak  mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses  peradilan  yang  bukan  sebenarnya. 23 Permohonan itsbat nikah  ada  yang dikabulkan  oleh  hakim  dan  ada  yang  ditolak  oleh  hakim.  Pengadilan  agama mengeluarkan putusan atau penetapan terhadap perkara permohonan itsbat nikah. Jika dalam hal  ini, penetapan terhadap permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh hakim,  maka  perkawina  yang  tadinya  belum  tercatat  oleh  negara  menjadi  sah dimata  hukum  dan  negara.  Dikabulkannya itsbat nikah  tersebut  berarti  adanya jaminan  hak-hak  perlindungan  hukum  bagi  kedua  pasangan  dan  anak  yang  lahir dari perkawinan tersebut. 24 Alasan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah jika  rukun  dan  syarat  pernikahan  secara  agama  telah  terpenuhi.  Dampak  atau status  yang  akan  berubah  jika  permohonan itsbat nikah  dikabulkan  ialah  para pihak mendapatkan kepastian hukum dalam status pernikahan yang sudah tercatat. Kemudian,  dengan  status  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut  juga mendapatkan  hak  dan  perlindungan  hukum.  Jadi  akan  sangat  melindungi  kaum perempuan atau istri dan anak.
Adapun  beberapa  alasan  ditolaknya  permohonan itsbat nikah  karena kurangnya  bukti  bahwa  telah  terjadi  pernikahan  secara  agama.  Kemudian,  istri tidak memiliki ha k atas harta warisan maupun harta gono gini apabila terjadunya perpisahan,  sebab  perkawinan  tersebut  bisa  saja  dianggap  tidak  pernah  terjadi. Lalu bagaimana dengan dampak terhadap anak, anak dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan  yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mengurus akta lahir, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan sang ibu saja. Dalam hal  ini  jika  membuat  dilema  bagi  para  hakim,  karena  semua  permohonan itsbat nikah dikabulkan tanpa melihat asas kemanfaatan dan tanpa ketelitian, maka akan menimbulkan  beberapa  dampak  negatif  diantaranya  masyarakat  menjadikan gampang dan sepele dalam hal tidak perlunya pencatatan nikah, lalu orang  yang melakukan  pernikahan  siri  pun  akan  semakin  meningkat  karena  menilai permohonan itsbat nikah  terasa  mudah.  Terakhir  adanya  niatan  buruk  dari seseorang yang mengaku pernah melakukan nikah siri padahal sebelumnya hanya tinggal  bersama  dan  dirasa  akan  menyalahgunakan  pemahaman  mengenai  nikah
23 Nur  Jaya  Zainuddin,  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Dalam  Perkawinan  Melalui  Itsbat  Nikah,” Riau  Law Journal 2, no. 1 (2018): 15–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086.
24 Ramadhani, “Penolakan Itsbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama.”
e-ISSN : 2621-4105
siri  yang  diperbolehkan  secara  agama. 25 Pada  perkara  penolakan  permohonan itsbat nikah dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan akan menimbulkan  dampak  yang  merugikan  diantaranya    istri  tidak  dapat  atau  tidak berhak menuntut nafkah dan harta dari suami. Kemudian anak  yang terlahir dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan ayahnya  melainkan  hubungan  perdata  dengan  ibunya  sajadan  tidak  berhak  atas warisan dari ayahnya. 26
Wawancara  kepada  Hakim  Pengadilan  Agama  Ambarawa  Kabupaten Semarang, Ahmad Asy Syafi’i, alasan ditolaknya permohonan itsbat nikah karena pernikahan  sebelumnya  tidak  bisa  dibuktikan  dengan  adanya  dokumentasi maupun  keterangan  saksi  dan  wali  dalam  pernikahan  yang  belum  dicatatkan. Kemudian  ada  juga  alasan  lain  yaitu,  karena  pelaksanaan  pernikahan  umur  yang tidak  memenuhi  persyaratan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  tahun  2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam data kasus- kasus  perkara  di  Pengadilan  Agama  Ambarawa  dari  Tahun  2016-2022  tidak  ada satupun  perkara  penolakan  permohonan itsbat nikah,  jadi  semua  permohonan itsbat nikah  dalam  jangka  waktu  tersebut  diterima  karena  dirasa  tidak  ada pelanggaran maupun kekurangan yang terjadi dalam permohonan itsbat nikah. Alasan  Hakim  Pengadilan  Agama  menolak itsbat nikah  juga  berkaitan dengan  penetapan  yang  selaras  dengan  hukum  Islam,  jika  dalam  proses pemeriksaan  dan  pem  buktian  di  persidangan  tidak  sesuai  prosedur  hukum  yang berlaku.  Lebih  jelasnya  bahwa  pemohon  I  dan  pemohon  II  ditemukan  atau terdapat  cacat  hukum  menjadi  suami  istri  menurut  perundang-undangan.  Pada perkara  permohonan itsbat nikah  yang  ditolak  biasanya  terdapat  perkara  yang berdampak krusial karena akan berkaitan dengan kewarisan, pengangkatan nasab , akta  kelahiran  dan  lain-lain.  Pada  penolakan itsbat nikah  juga  tidak  ada  yang melakukan  upaya  maupun  kasasi  dalam  langkah  hukum  selanjutnya.  Jika  syarat dan  rukun  perkawinan  benar-benar  terpenuhi  dan  dapat  dibuktikan  maka  akan mudah  untuk  diterima  permohonan itsbat nya.  Tetapi,  jika  permohonan itsbat ditolak maka ada persyaratan atau pelaksanaan pernikahan yang tidak tercatat itu belum terpenuhi. 27
Dari uraian perkara itsbat nikah yang dilakukan di pengadilan agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah ditentukan  oleh  hukum  Islam.  Jika  semua  aspek  tidak  terpenuhi  maka  tidak  ada lagi  alasan untuk  hakim menyetujui  atau mengabulkan permohonan itsbat nikah. Adapun  konsekuensi  yang  dijalankan  bagi  pemohon  yang  permohonan itsbat nikahnya  ditolak  atau  tidak  dikabulkan  oleh  Hakim,  yaitu  dengan  melakukan nikah ulang yang sah secara hukum dan negara. Dilakukannya nikah ulang maka
25 Muh  Riswan, Penetapan  Isbat  Nikah  Massal  Oleh  Pengadilan  Agama  Makassar (Universitas Hasanuddin, 2014).
26 Supandriyo, Asas  Kebebasan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana (Yogyakarta:  Arti  Bumi  Intaran, 2019).
27 Hasil Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, pada tanggal 31 Mei 2022.
e-ISSN : 2621-4105
status  perkawinannya juga sudah pasti akan berubah menjadi  sah sebagai suami- istri  dimata  hukum.  Tujuan  adanya  permohonan itsbat nikah  adalah  untuk melegalkan suatu pernikahan dan adanya aturan bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat.
3.2 Analisis  Yuridis  Dampak  Penolakan Itsbat Nikah  Terhadap  Pemenuhan Hak Anak?
Menurut Nur Hasyim, pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18  tahun  termasuk  calon  bayi  yang  masih  dalam  kandungan.  Karena  dianggap merupakan titipan atau amanah dari Allah SWT. Anak dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi harkat dan martabatnya serta hak-hak  sebagai  manusia  pun  harus  tetap  dijunjung  tinggi. 28 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Anak,  anak  adalah  amanah  dan karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  melekat  hak-hak  dan  martabat  sebagai manusia sepenuhnya, Pasal 1 ayat 1 mengenai anak yaitu seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  yang  masih  dalam  kandungan.  Menurut Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Pasal  1  Angka  5    tentang  Hak  Asasi Manusia, menyebutkan anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun dan belum menikah  termasuk  yang  berada  dalam  kandungan.  Menurut  BW  Pasal  25 menjelaskan  bahwa:  jika  tidak  ada  akta  kelahiran,  maka  pembuktian  seorang anak sah dari perkawinan orangtuanya. 29
Akta  kelahiran  yang  diterbitkan  oleh  kantor  catatan  sipil  berlaku  sebagai akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  sempurna.  Adanya  akta  kelahiran  atau pencatatan  anak  tentunya  akan  memberikan  keadilan  terhadap  anak  dan  anak memperoleh  perlindungan  hukum.  Pada  prinsipnya  pencatatan  kelahiran merupakan  suatu  catatan  administrasi  yang  dianggap  penting  karena  data maupun  identitas  anak  tersebut  merupakan  jati  diri  bagi  si  anak.    Menurut hukum  perkawinan  nasional,  penjelasan  status  anak  dibagi  menjadi  dua,  yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan tanpa ada perikatan perkawinan yang sah. Termasuk anak hasil perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini terjadi karena perkawinan  tersebut  tidak  diakui  oleh  negara,  walaupun  sah  menurut  agama. Sehingga  dalam  perkawinan  tersebut  tidak  meimiliki  kekuatan  hukum  dan dianggap  tidak  pernah  terjadi  perkawinan.  Kemudian  dampak  keperdataan lainnya  yaitu  anak  ketika  dewasa  dan  menikah  memakai  wali  hakim  tidak berhak bapak biologisnya menjadi wali nikah.
Hasil  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Ambarawa Kabupaten  Semarang,  Ahmad  Asy  Syafi’I,  terkait  dampak  penolakan itsbat nikah bagi anak atau hak anak, maka statu anak tersebut tetap dianggap sebagai
28 Andi Syamsu dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Kencana Prenada Media Group, 2008).
29 J  Satrio, Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan.  Anak  Dalam  Undang-  Undang (Bandung:  Citra Aditya. Bakti, 2005).
e-ISSN : 2621-4105
anak  diluar  kawin  dan  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya saja.  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menjelaskan  dalam  Pasal  100  KHI  “anak yang lahir di  luar perkawinan hanya mempunyai  hubungan nasab dengan sang ibu dan keluarga ibunya”. Anak pun hanya akan memiliki hak atas warisan dari hubungan nasab nya  saja  yaitu  ibunya  tidak  dengan  bapaknya.  Tetapi  dalam kasus  ini  bisa  saja,  anak  mendapatkan  hak  keperdataan  dari  bapaknya,  apabila bapaknya  mengakui  bahwa  anak  itu  adalah  anak  kandungnya.  Pasal  280 KUHPerdata  juga  dijelaskan  anak  bisa  memperoleh  hak  keperdataan  apabila orangtuanya  mengakui.  Tetapi  tidak  mudah  proses  dalam  pengakuan  anak tersebut,  karena  harus  ada  pengajuan  asal  usul  anak  yang  dilakukan  oleh orangtuanya ke  pengadilan agama. Hal  ini diluar perkara itsbat nikah. Jadi  ada dua  perkara  berbeda,  yang  pertama  permohonan itsbat nikah  yang  kedua pengajuan asal usul anak. 30 Penetapan penolakan itsbat nikah ini perkawinannya dianggap tidak sah    karena tidak memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan dampak  negatif.  Dampak  negatif  tersebut    antara    lain,  pertama,  istri    tidak berhak  menuntut  nafkah  dan  harta  bersama.  Kedua,  anak  yang  terlahir  dari perkawinan sirri tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya saja dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya. 31
Penetapan  asal  usul  anak  menurut  hukum  perdata  dapat  dilakukan  secara dipaksakan  maupun  secara  sukarela.  Pengakuan  secara  dipaksa  merupakan pengakuan  yang  terjadi  karena  adanya  putusan  hakim  dalam  gugatan  asal  usul anak.  Sedangkan  pengakuan  secara  sukarela  yaitu  pernyataan  yang  ditentukan dan diakui langsung oleh bapak dan ibunya bahwa anak tersebut lahir dari hasil hubungan  biologis  mereka  dan  anak  tersebut  lahir  tidak  dalam  ikatan perkawinan yang sah. Tetapi tidak disebabkan karena hubungan zina. 32 Undang- Undang  Perkawinan  Pasal  42  anak  sah  yaitu  anak  sah  adalah  anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  sah,  sedangkan  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah  hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan  sang  ibu.  Ketidak  jelasan  status  anak  dalam  perkawinan  yang  tidak tercatat  mengakibatkan  hubungan  anak  dan  bapak  menjadi  tidak  kuat  secara hukum. Karena sangat berdampak kepada pendidikan, warisan dan hak-hak anak lainnya.

## 4. PENUTUP
Melaksanakan  suatu  perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan  prosedur perkawinan  dimata  hukum  dan  negara  berguna  untuk  menjamin  terpeliharanya hak  istri  dan  hak  anak.  dalam  perkawina    secara  siri  atau  agama  tidak  akan berakibat  kepada  suatu  legalitas  perkawinan  sepanjang  mengikutu  syarat  dan
30 Hasil Wawancara dengan  Ahmad Asy Syafi’I, Tanggal 31 Mei 2022 pukul 11:00 s/d selesai yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang.
31 Rika  Nur  Laili  and  Lukman  Santoso,  “Analisis  Penolakan  Isbat  Nikah  Perspektif  Studi  Hukum Kritis,” Al-Manhaj:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam 3,  no.  1  (2021):  1–34, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566.
32 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , 2015.
e-ISSN : 2621-4105
rukun  perkawinan  secara  agama  Islam,  sedangkan  pencatatan  perkawinan tentunya memiliki legalitas perkawinan di mata hukum. Tidak semua permohonan itsbat nikah  dikabulkan,  beberapa  alasan  yang  menjadi  pertimbangan  hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan dan  tidak  ada  pembuktian  bahwa  telah  terjadinya  pernikahan  yang  sah  secara agama.  Jika  ingin  mengajukan  permohonan itsbat nikah  maka  sebaiknya menyiapkan  beberapa  prosedur  maupun  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  dan tidak  bertentangan  aturan  yang  berlaku.  Dampak  terhadap  pemenuhan  hak  anak dalam  hal  ini  hak  perdata  tentunya  anak  tersebut  dianggap  anak  tidak  sah  atau status  anak  tersebut  menjadi  anak  di  luar  kawin,  hanya  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibu,  status  hukum  menjadi  tidak  jelas  dan anak tidak berhak menjadi ahli waris. Kemudian yang terakhir adalah ketika anak tersebut beranjak dewasa dan menikah, anak tersebut tidak bisa menjadikan bapak biologisnya  sebagai  wali  nikah  melainkan  si  anak  tersebut  menggunakan  wali hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrial.  “Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum Nasional,” 2nd ed., 180. Jakarta: Prenada Media, 2019.
Andreni, Ni Ketut Desi,  I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana. “Itsbat Nikah
Terhadap  Perkawinan  Yang  Dilangsungkan  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Studi  Kasus  Penetapan  Pengadilan  Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps).” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 42–46. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.42-46. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indoensia , 2008.
Aristoni, Aristoni. “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur.” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 393–413. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198.
Bahrum,  Mukhtaruddin.  “Legalisasi  Nikah  Sirri  Melalui  Isbat  Nikah  Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Diskursus Islam 1 2 (2013): 221.
Dwiasa,  Gema  Mahardhika,  K.  N.  Sofyan  Hasan,  and  Achmad  Syarifudin. “Fungsi  Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah  Siri)  Apabila  Terjadi  Perceraian.” Repertorium :  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan 7, no. 1 (2019): 15.
https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265.
Efendi,  Satria. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer .  Jakarta: Prenada Media, 2004.
Khairuddin,  and  Julianda.  “Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Keliling  Dan  Dampaknya Terhadap  Ketertiban  Pencatatan  Nikah  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten
Bireuen).” Samarah 1, no. 2 (2017): 319–51.
https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2384.
Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 3, no. 1 (2021): 1–34. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , 2015.
e-ISSN : 2621-4105
Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti,  Iffah  Fathiah.  “Itsbat  Nikah  Sebuah  Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara.” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 21–42.
Muslih. Negara  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) , 2013. Nuroniyah Wardah, Wasman. Hukum Perkawinan  Di Indonesia . Cirebon: Teras, 2011.
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 (1975).
Ramadhani, Putri. “Penolakan Itsbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama.” Binamulia Hukum 10, no. 1 (2021): 79–90.
https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388.
Riswan, Muh. Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar . Universitas Hasanuddin, 2014.
Rofik,  Ahmad. Hukum  Islam  Di  Indonesia .  4th  ed.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1995.
Satrio,  J. Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan.  Anak  Dalam  Undang-  Undang . Bandung: Citra Aditya. Bakti, 2005.
Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Soerjono. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UII Press, 1986. Subekti,  Trusno. Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan . Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
Suherman,  Andi.  “Pelaksanaan  Kekuasaan  Kehakiman.” SIGn  Jurnal  Hukum 1, no. 1 (2019): 42–51.
Supandriyo. Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana . Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
Syamsu dan Fauzan, Andi. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam . Kencana Prenada Media Group, 2008.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 (n.d.). Zainuddin,  Asriadi.  “Legalitas  Pencatatan  Perkawinan  Melalui  Penetapan  Isbat Nikah.” Al-Mujtahid:  Journal  of  Islamic  Family  Law 2,  no.  1  (2022):  60. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942.
Zainuddin,  Nur  Jaya.  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Dalam  Perkawinan  Melalui
Itsbat  Nikah.” Riau Law Journal 2,  no. 1 (2018): 15–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086.