Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DALAM PERSAINGAN PASAR BEBAS DI INDONESIA

## Ni Made Trisna Dewi 1
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
e-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com

## ABSTRAK
Pengguna atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing  pun  juga  menjadi  sasaran.  Ratusan  sengketa  merek  setiap  tahunnya  masuk  ke  pengadilan  niaga.  Ini belum  termasuk  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  lembaga  arbitrase  dan  penyelesaian  dengan  jalan perdamaian  di  luar  pengadilan.  Dari  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas  muncul  permasalahan.  Tujuan dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  suatu  merek  di Indonesia  dan  bagaimanakah  kedudukan  hukum  Indonesia  dalam  persaingan  pasar  bebas  mengenai  merek. Dengan metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Secara umum hukum persaingan usaha  mengenal  dua  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menegakkan  aturan  hukum  persaingan  usaha  yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason .  Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang  menentukan  meskipun  suatu  perbuatan  telah  memenuhi  rumusan  undang-undang,  namun  jika  ada alasan  objektif  yang  dapat  membenarkan  perbuatan  tersebut,  maka  perbuatan  itu  bukan  merupakan  suatu pelanggaran.  Dari  hasil  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa.  Tanggung  jawab  produsen  atas kerugian  konsumen  berkaitan  dengan  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  dan  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  konsumen yang  dirugikan  akibat  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilakukan  produsen  apabila  tuntutannya  tidak ditanggapi atau direspon oleh produsen, maka konsumen dapat melakukan gugatan melalui jalur hukum.
Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, Merek dan Persaingan Pasar Bebas

## ABSTRACT
Users  or  imitation  of  a  mark  illegally  not  only  against  domestic  brands  but  also  foreign  brands  are  also targeted. Hundreds of trademark disputes each year go to commercial courts. This does not include disputes resolved  through  arbitration  institutions  and  settlement  by  way  of  peace  outside  the  court.  From  the background of the problems mentioned above, problems arise. The purpose of this paper is to find out how the  legal  protection  of  a  mark  in  Indonesia  and  how  is  the  legal  position  of  Indonesia  in  the  free  market competition regarding marks. The method used is a type of normative legal research. In general, business competition law recognizes two approaches used to enforce business competition law rules, namely the per se  illegal  approach  and  the  rule  of  reason  approach.  The  rule  of  reason  approach  is  an  approach  that determines that even though an act has met the formulation of the law, if there is an objective reason that can justify the act, then the act is not a violation. From the results of the discussion, it can be concluded that. The responsibility  of  producers  for  consumer  losses  related  to  unfair  business  competition  is  to  provide compensation for damage, pollution and / or losses to consumers and legal measures that can be taken by consumers  who  are  harmed  due  to  unfair  business  competition  by  producers  if  their  demands  are  not responded to or responded to by the producer. , then consumers can file a lawsuit through legal channels.
Keywords: Legal Protection, Brands and Free Market Competition

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bidang  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  berkaitan  langsung  dengan
masalah  perdagangan  adalah  merek.  Merek di  samping  digunakan  untuk  memberikan identitas sebuah produk yang berupa barang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
maupun  jasa,  juga  digunakan  untuk memperluas  perdagangan  sampai  ke  manca negara. Meningkatnya
perdagangan mempengaruhi pula kemakmuran rakyat.
Ramainya  perdagangan  di  tingkat nasional maupun internasional bukan berarti tidak  ada  masalah  sama  sekali.  Salah satunya  adalah  munculnya  merek-merek yang  sama  atau  mirip  dengan  merek  yang lainnya
di pasaran sehingga membingungkan masyarakat selaku
konsumen  dan  merugikan  pemilik  merek selaku produsen.
Untuk  mengantisipasi  masalah tersebut  negara  telah  melakukan  perbaikan di  bidang  hukumnya,  dengan  mengganti Undang-Undang  Merek  1961  dengan Undang-Undang  Merek  1995  jo  Undang- Undang  Merek  1997,  kemudian  undang- undang  tersebut  diganti  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  penggantian Undang-Undang  ke  sistem  konstitutif. Sistem  deklaratif  dianut  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  yang  mendasarkan pemakai pertama merek sebagai yang berhak atas  merek,  sedangkan  sistem  konstitutif mengutamakan  prinsip  pendaftaran  merek. Merek  yang  telah  terdaftar  memperoleh perlindungan  hukum.  Tujuan  penggantian Undang-Undang  Merek  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum tentang perolehan hak atas merek. Meskipun terjadi  penggantian  Undang-Undang  Merek ke  arah  sistem  yang  lebih  baik,  namun tampaknya  sengketa  mereka  di  negara  kita seperti tidak pernah surut.
Seorang  pedagang  melekatkan merek  tertentu  pada  barang  dagangannya sebenarnya hanya bertujuan untuk memberikan  tanda  saja.  Ketika  barang dagangannya dijual di pasaran bebas apalagi dalam  jumlah  besar  dan  bercampur  dengan barang-barang  yang  sama  dengan  milik pedagang  lain,  maka  ia  akan  mudah mengenal  barang  dagangannya  dengan melihat merek yang digunakannya. Pedagang  yang  bersangkutan  dapat  dengan mudah  untuk  menarik  atau  mengganti
barang  dagangannya  yang  dipandang  sudah tidak layak dijual ke masyarakat.
Setiap  pedagang  tidak  hanya semata-mata  menjual  barang  untuk  meraih keuntungan  melainkan  barang  yang  dijual akan  bermanfaat  kepada  para  pembelinya. Sebaliknya  seseorang  mau  membeli  sebuah barang  karena  ia  membutuhkan  barang tersebut. Tidak mungkin ada orang membeli barang yang tidak ada gunanya bagi dirinya karena  sama  saja  membuang  uang  dengan percuma.  Seorang  pembelii  akan  merasa kecewa  ketika  sebuah  pulpen  yang  baru dibelinya  ternyata  macet  setelah  menulis satu kalimat.
Sebuah  merek  akan  lebih  bernilai di  mata  masyarakat  apabila  diikuti  dengan kualitas barang yang baik pula, atau dengan kata  lain  mutunya  terjamin.  Produsen  yang memperhatikan  barang  yang  diproduksinya mudah digunakan, enak penggunaannya dan tahan  lama,  seperti  pada  barang  berupa pulpen tersebut, jika mudah digunakan, enak untuk  menulis,  tintanya  tidak  cepat  habis, tidak mudah rusak, niscaya para pembelinya akan merasa puas.
Barang  dagangan  yang  dapat memberikan
kepuasan kepada konsumennya,  akan  selalu  dicari  oleh masyarakat. Biasanya barang yang kualitasnya  baik  harganya  lebih  mahal karena bahan dasarnya juga tergolong bagus sehingga  masyarakat  dapat  memakluminya karena  sudah  seimbang.  Masyarakat  merasa tidak  rugi  membeli  barang  dengan  harga yang  tinggi  apabila  mutunya  benar-benar terjamin.
Mutu yang bagus, barang dagangan  menjadi  laris  di  pasaran,  dapat berakibat  merek  menjadi  dikenal  di masyarakat berpegangan dengan merek yang melekat  pada  barang  yang  bersangkutan. Demikian  pula  jika  seseorang  yang  hendak pergi  ke  luar  kota  dengan  kendaraan  umum bus  atau  pesawat  udara  pasti  akan  memilih merek  jasa  angkutan  yang  pelayanannya dinilai memuaskan selama dalam perjalanan. Merek yang telah digunakan dalam perdagangan dapat memberikan kepercayaan terhadap  masyarakat,  karena  merasakan akan faedahnya.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
Ada  dua  hal  yang  menyangkut kepercayaan  masyarakat  terhadap  merek, yaitu dalam hubungannya dengan pemilihan produk dan masalah gengsi. Mengenai yang pertama,  untuk  memilih  barang  yang  akan dibeli  didasari  keyakinan  kualitasnya terjamin. Seperti diketahui, bahwa masyarakat  memilih  barang  maupun  jasa yang  mutunya  bagus  dengan  merek  yang telah dikenalnya dan merasa percaya produk yang dipilihnya bermanfaat
serta memberikan kepuasan.
Selanjutnya  yang  kedua  adalah dengan  merek  yang  dipilihnya  seorang konsumen  merasa  dirinya  lebih  bergengsi. Apabila  yang  dipilihnya  merek  yang  sudah terkenal  di  masyarakat,  merasa  gengsinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan  merek  yang  belum  terkenal. Terlebih  lagi  jika  dibandingkan  dengan menggunakan  produk  yang  tidak  bermerek. Sebuah  merek  dapat  menjadi  terkenal  di masyarakat  karena  selain  iklannya  gencar dipasang  di  berbagai  masmedia,  juga dikarenakan  mutu  barangnya  bagus.  Kalau sudah  demikian  biasanya  jika  barangnya menyangkut kebutuhan pokok maka banyak dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Dengan banyaknya  barang  yang  terjual  di  pasaran berakibat  mendatangkan  keuntungan  bagi pemilik mereknya.
Pada umumnya merek-merek yang sudah  dikenal  di  masyarakat  dan  barangnya tergolong  laris  di  pasaran  menjadi  incaran pihak lain untuk ditiru. Motivasinya mereka ingin  mendompleng  ketenaran  merek  dan ikut  serta  meraih  keuntungan  secara  tidak wajar.  Biasanya  barang  yang  dijual  dengan merek  tiruan  kualitasnya  rendah  dan harganya lebih murah.
Adanya  barang-barang  yang  sama dengan merek tiruan mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Konsumen yang  tidak  teliti  membeli  barang  akan terkecoh  dengan  barang  yang  menggunakan merek  tiruan  karena  harganya  terjangkau. Adanya  persaingan  tersebut  berakibat pemilik  merek  yang  asli  merasa  dirugikan karena omzet penjualannya menjadi menurun.
Sebenarnya  jika  seseorang  hendak menggunakan
merek pihak lain diperbolehkan  asalkan  meminta  izin  kepada pemilik  merek  terlebih  dahulu.  Pemilik dapat  memberikan  lisensi  merek  kepada orang  lain  tersebut  yang  dituangkan  dalam sebuah  perjanjian.  Berhubung  perjanjian lisensi  tidak  dapat  dilepaskan  dengan masalah  keuntungan,  maka  penggunaan merek  yang  diberikan  orang  lain  diikuti dengan  imbalan  kepada  pemilik  merek.  Di sini  tampak  peranan  merek  selain  sebagai hak  kekayaan  intelektual  juga  sebagai  hak ekonomi bagi pemilik merek.
Pelanggaran  merek  di  negara  kita masih  tergolong  cukup  tinggi.  Pengguna atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya  terhadap  merek  dalam  negeri melainkan  merek  asing  pun  juga  menjadi sasaran.  Ratusan  sengketa  merek  setiap tahunnya  masuk  ke  pengadilan  niaga.  Ini belum  termasuk  sengketa  yang  diselesaikan melalui  lembaga  arbitrase  dan  penyelesaian dengan jalan perdamaian di luar pengadilan. Dahulu banyaknya sengketa merek yang  terjadi  di  masyarakat  disebabkan lemahnya  Undang-Undang  Merek  yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  karena menganut  sistem  deklaratif  yang  dipandang tidak  memberikan  kepastian  hukum.  Hak atas  merek  diperoleh  bukan  karena pendaftaran  melainkan  karena  pemakai pertama  merek.  Orang  mudah  mengaku sebagai  yang  berhak  atas  merek  dan menuding  pihak  lain  sebagai  peniru mereknya.  Dan  sebaliknya  yang  dituding balik  menuding  merek  ditiru  karena  merasa sebagai pemakai pertama merek.
Perjalanan waktu terjadi penggantian  Undang-Undang  Merek  yang mempengaruhi sistem cara memperoleh hak atas  merek.  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  1992  tentang  Merek  sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut sistem konstitutif.
Pendaftaran merek sebagai cara memperoleh hak  atas  merek.  Merek  yang  tidak didaftarkan  tidak  dilindungi  oleh  undang- undang. Merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi  oleh  undang-undang.  Sistem
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
konstitutif  tetap  dianut  sampai  sekarang diganti  dengan  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
Adanya  perubahan  sistem  dari deklaratif menjadi konstitutif yang dikatakan menjamin  kepastian  hukum,  ternyata  tidak banyak  mempengaruhi  kuantitas  sengketa merek.  Pelanggaran  merek  masih  tetap terjadi meskipun undang-undangnya tergolong  maju  dan  modern.  Pelanggaran merek  tampaknya  baru  dapat  menurun apabila kesadaran hukum terutama bagi para pengusaha  atau  pedagang  meningkat, dengan  cara  membuat  merek  sendiri  yang tidak  memiliki  persamaan  dengan  merek pihak lain.

## METODE
Penelitian ini
menggunakan metode  yang  lazim  digunakan  untuk mendapatkan  data  penunjang  di  dalam penulisan  ini  yaitu:  pendekatan  secara normatif.  Pendekatan  secara  normatif pendekatan  yang  didasarkan  atas  peraturan- peraturan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yaitu Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan indikasi  Geografis  dan    peraturan-peraturan lainnya.
Dalam penelitian ini dipergunakan data  yang  terdiri  dari:  data  kepustakaan diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan ( library  research )  yaitu  sesuatu  penelitian dengan mengambil data dari buku-buku atau literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data lapangan diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  ( field research )  yaitu  dengan  terjun  langsung  ke lapangan.
Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  studi  dokumen,  yaitu dengan cara hukum klasifan dan masalahnya sesuai dengan
yang diperoleh, diinventarisasi  dan  diidentifikasi  sesuai kebutuhan  penelitian  untuk  digunakan sebagai  bahan  analisis  pokok  masalah penelitian.  Inventarisasi  dan  klasifikasi  data dilakukan  atas  data  yang  berasal  dari peraturan perundang-undangan maupun data
dari bahan-bahan hukum terbaru lainnya dan hasil wawancara di lapangan.
Setelah  data-data  yang  diperoleh terkumpul,  maka  selanjutnya  data  tersebut diolah dan dianalisa. Teknik pengolahan dan analisa  data  dilakukan  secara  kualitatif. Menurut  Soerjono  Soekanto,  “Teknik pengolahan dan analisa data secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis atau  lisan,  dan  perilaku  nyata.  (Soerjono Soekanto, 1986 : 32 ) Setelah melalui proses analisa,  kemudian  data  tersebut  disajikan secara  deskriptif  analisis,  yaitu  cara  analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara  sistematis  sehingga  diperoleh  suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap

## Suatu Merek Di Indonesia
Perlindungan  adalah  upaya  atau bentuk  pelayanan  yang  diberikan  oleh hukum  kepada  subjek  hukum  serta  hal-hal yang  menjadi  objek  yang  dilindungi. Sementara  itu,  pengertian  hukum  dapat dikaji  dari  norma  yang  tercantum  dalam undang-undang  dan  norma  hukum  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Konsep  tentang  teori  perlindungan hukum meliputi:
1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan; 2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum. Secara  teoritis,  bentuk  perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
1. Perlindungan  yang  bersifat  preventif; dan
2. Perlindungan refresif.
Perlindungan  hukum  yang  preventif merupakan  perlindungan  hukum  yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan  kesempatan  kepada  rakyat untuk  mengajukan  keberatan  (insprak)  atas pendapatanya  sebelum  suatu  keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.  Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
sengketa  dan    sangat  besar  artinya  bagi tindak  pemerintah  yang  didasarkan  pada kebebasan  bertindak.  Dan  dengan  adanya perlindungan  hukum  yang  preventif  ini mendorong  pemerintah  untuk  berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas fries ermesen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminati pendapatannya mengenai rencana keputusan tersebut.
Perlindungan  hukum  yang  represif berfungsi  untuk  menyelesaikan  apabila terjadi  sengketa.  Indonesia  dewasa  ini terdapat berbagai badan yang Secara  parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang  dikelompokan  menjadi  dua  badan, yaitu:
1. Pengadilan  dalam  lingkup  peradilan Umum; dan
2. Instansi  pemerintah  yang  merupakan lembaga banding administrasi. Konsep  perlindungan  hukum  ini terkait pada perlindungan hukum hak merek dalam  persaingan  pasar  bebas,  yakni  pada dasarnya, perlindungan hukum yang berkaitan  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.  Roscou  pound  mengemukakan hukum  merupakan  alat  rekayasa  sosial  ( law tool  of  sosial  engineering ).  Kepentingan manusia  adalah  suatu  tuntutan  yang dilindungi  dan  dipenuhi  manusia  dalam bidang hukum.
Hukum sebagai perlindungan kepentingan  manusia  berbeda  dengan norma-norma  yang  lain.  Karena  hukum  itu berisi  perintah  dan  atau  larangan,  serta membagi  hak  dan  kewajiban.  Sudikno Mertokusumo  mengemukakan  tidak  hanya tentang  tujuan  hukum,  tetapi  juga  tentang fungsi  hukum  dan  perlindungan  hukum.  Ia berpendapat  bahwa:  “Dalam  fungsinya sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia hukum mempunyai tujuan .Hukum mempunyai  sasaran  yang  hendak  dicapai adapun  tujuan  pokok  hukum  adalah menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan. Dengan  tercapainya  ketertiban  di  dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindung. Dalam mencapai tujuannya itu  hukum  bertugas  membagi  hak  dan kewajiban  antar  perorangan  di  dalam
masyarakat,  membagi  wewenang  dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta  memelihara  kepastian  hukum.”  Ada tiga  yang  dapat  dianalisa  dari  pandangan Sudikno  Mertokusomo.  Ketiga  hal  itu, meliputi  fungsi  hukum,  tujuan  hukum,  dan tugas hukum.
Roscoe  Pound  dikutip  oleh  Sudikno Mertokusumo  menyatakan  bahwa  hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan  kontrol  sosial  dan  atau rekayasa sosial. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk  melakukan  rekayasa  sosial  (social engineering).  Keadilan  bukanlah  hubungan sosial  yang  ideal  atau  beberapa  bentuk kebajikan.  Ia  merupakan  suatu  hal  dari “penyesuaian-penyesuaian  hubungan  tadi dan  penataan  perilaku  sehingga  tercipta kebaikan,  alat  yang  memuaskan  keinginan manusia  untuk  memiliki  dan  mengerjakan sesuatu,  melampaui  berbagai  kemungkinan terjadinya  ketegangan,  inti  teorinya  terletak pada  konsep  “kepentingan”.  Ia  mengatakan bahwa  sistem hukum  mencapai  tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh  proses  peradilan  memiliki  dampak positif  serta  dilaksanakan  melalui  prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati  berbagai  kepentingan  sesuai dengan  batas-batas  yang  diakui  dan ditetapkan.  Konsep  perlindungan  hukum  ini terkait pada perlindungan hukum hak merek dalam persaingan pasar bebas.
2. Kedudukan  Hukum  Indonesia  Dalam Persaingan  Pasar  Bebas  Mengenai Merek
Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA) resmi  diberlakukan.  Barang  dan  jasa  dari seluruh  negara  anggota  Asean  ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan akan lebih bebas untuk masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya ekspor barang dan jasa Indonesia ke  negara-negara  tersebut  lebih  bebas,  serta risakan  akan  tiruan  dan  nama  merek  yang sama di Indonesia.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
Dalam era masyarakat ekonomi Asean (MEA), Hak Kekayaan Intelektual merupakan faktor penting dalam
menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil,  dimana  masalah  tersebut  sangat memegang  peranan  penting,  terutama  untuk melindungi  khalayak  ramai  terhadap  tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng  suatu  barang  atau  jasa  yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu  baik  dan  unggul.  Kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dapat berupa  kasus  perdata  yaitu  tuntutan  ganti rugi atas peniruan.
Pasal  1365  KUHPerdata  menyatakan bahwa:  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum yang  membawa  kerugian  kepada  seorang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti  kerugian  tersebut”.  Pemahaman tentang  hak  milik  memang  memang  masih banyak mengundang permasalahan kontradiksi  dan  sulit  didefinisikan  secara baku,  karena  para  ahli  masih  mempunyai pendapat  masing-masing.  Di  samping  itu ada kekeliruan penggunaan istilah hak milik. Misalnya  umum  mengartikan  milik  sebagai harta  benda.  Sedangkan  ahli  hukum  dan filsafat  mengartikan  milik  sebagai  hak. Milik  diidentikkan  dengan  milik  pribadi, suatu  hak  yang  eksklusif.  Hak  orang  untuk mengesampingkan  yang  lain  dalam  hal penggunaan dan memanfaatkan sesuatu.
Hak  Kekayaan  Intelektual  pada hakekatnya  dapat  memberikan  manfaat ekonomi  kepada  pemegangnya  dan  juga kepada  negara,  Hak  milik  intelektual  mulai diperjuangkan  sebagai  hak  individual  di negara-negara  yang  mempunyai  sistem hukum Common  Law atau Anglo  Saxon dimana hak milik benar-benar diperjuangkan sebagai  hak  individual.  Sistem  hukum Common  Law dan  Eropa  Kontinental mempunyai  pemahaman  yang  berbeda tentang  hak  milik.  Di  dalam  sistem  hukum Common  Law hal  ini  dapat  dilihat  dalam Hukum  Privatnya  dimana  diatur  kaidah- kaidah  hukum  tentang  Hak  Milik  ( Law Property ) secara rinci.
Prinsip-prinsip  keseimbangan  antara kepentingan  publik  dan  individu  kemudian
melatarbelakangi  hak  milik.  Prinsip-prinsip yang  mendasari  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) adalah sebagai berikut.
a. Prinsip  keadilan  ( The  Principal  of
Natural Justice ). Hak Kekayaan
Intelektual  menganut  prinsip  ini  dengan memberikan  hak  kepada  pencipta, investor, atau pendesain untuk memperoleh imbalan dengan memberikan  hak  ekonomi  dan  hak moral.
b. Prinsip  ekonomi,  yaitu  prinsip  untuk dapat  menikmati  keuntungan.  Misalnya dalam bentuk royalty, technical fee , dll.
c. Prinsip  kebudayaan,  yaitu  bahwa  hasil inventor,  ciptaan,  atau  pendesain  dapat meningkatkan  taraf  hidup,  peradaban, dan martabat manusia.
d. Prinsip  sosial,  yaitu  prinsip  bahwa  di dalam  hak  yang  diberikan  oleh  negara terkandung juga pemenuhan
kepentingan  masyarakat  yang  harus dipenuhi.
Pemahaman hak milik yang terkandung  di  dalam  Hak  Kekayaan Intelektual  adalah  hak  milik  dalam  ruang lingkup  ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra  dan teknologi  juga  termasuk  desain  dan informasi  yang  berawal  dari  suatu  ide.  Ini berarti  perlindungan  diberikan  kepada kemampuan  intelektual  yang  dicurahkan dari  bentuk  ide,  gagasan  ke  dalam  bentuk nyata, baik baru (orisinil) maupun pengembangan  lebih  lanjut  yang  dapat dilihat,  dinikmati,  didengar,  dirasakan, dibaca dan lain lain.
Pandangan  tradisional  tentang  peran pemerintah  selalu  mengacu  pada  apa  yang diungkapkan  oleh  Adam  Smith  dalam bukunya “Wealth  of  Nation” bahwa “pemerintah  memiliki  tugas  melindungi masyarakat  dari  pelanggaran  dan  invasi masyarakat  lainnya  dan  sejauh  mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat  dari  ketidakadilan  atau  tekanan dari  anggota  masyarakat  lainnya,  serta bertugas  menegakkan  administrasi  keadilan secara pasti.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah,  pemerintahan  daerah  menjalankan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. Peran  Pemerintah  baik  Pusat maupun  Daerah  dalam  upaya  melindungi Hak Kekayaan Intelektual masyarakat dapat dilakukan  dengan  berbagai  hal  yang  dapat dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan  publik. Kebijakan publik tersebut adalah merupakan kewenangan pemerintah, tapi itu tidak  berarti  seluruh  proses  berlangsungnya kebijakan  itu  merupakan  dominasi  penuh dari pemerintah.
Substansi kebijakan dapat juga berasal dari kalangan luar pemerintahan, sebagaimana  pengertian  kebijakan  itu digambarkan  oleh  James  E.  Anderson bahwa:  “ Public  Policies  those  policies developed  by  governmental  bodies  and officials ” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan  yang  dikembangkan oleh  badan-badan  dan  pejabat-pejabat pemerintah).  Indonesia  mengenal  atau menganut  azas  konstitutif  yaitu:  hak  atas merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang  Hak  Merek  adalah  seseorang yang  mendaftarkan  pertama  kalinya  di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.
Permohonan  pendaftaran  Merek  antar negara  berlaku  Hak  Prioritas,  yaitu  “hak pemohon  untuk  mengajukan  permohonan yang  berasal  dari  negara  yang  tergabung dalam Paris  Convention  for  the  Protection of  Industrial  Property  atau  Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization untuk  memperoleh  pengakuan  bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang  juga  anggota  salah  satu  dari  kedua perjanjian  itu  selama  pengajuan  tersebut dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property ”. Dari  sisi  perlindungan  Hak  Kekayaan
Intelektual  (HKI),  MEA  juga  menjadi  salah satu  hal  yang  harus  mendapatkan  perhatian. Dengan  semakin  banyaknya  produk-produk luar  negeri  yang  masuk  ke  Indonesia  maka semakin  besar  pula  terjadinya  kesamaan merek  dari  produk  dan  jasa  yang  ada  di Indonesia.  Hal  ini  harus  diwaspadai  karena
merek  di  Indonesia  yang  sudah  eksis  lebih dahulu  malah  didaftarkan  oleh  pihak  asing sebagai  merek  asing.  Apalagi  di  Indonesia menganut sistem pendaftaran merek First to File ,  yang  berarti  bahwa  pendaftaran  suatu merek  hanya  akan  diberikan  kepada  pihak yang  lebih  dahulu  mengajukan  permintaan pendaftaran  untuk  sebuah  merek,  dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek  yang  memiliki  persamaan  dengan merek  yang  diajukan  lebih  dahulu  tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

## SIMPULAN DAN SARAN
1) Perlindungan
hukum terhadap pelanggaran  atau  sengketa  yang  terjadi terhadap suatu merek maka perlindungan  hukum  tersebut  dapat dilakukan  melalui  instrumen  hukum yang diklasifikasikan berdasarkan instrumen  perlindungan  hukum  yang bersifat Preventif dan Represif. Perlindungan  hukum  preventif  di  sini ialah  perlindungan  sebelum  terjadi tindak  pidana  atau  pelanggaran  hukum terhadap  merek  dan  merek  terkenal. Dalam  hal  ini  sangat  bergantung  pada pemilik  merek  untuk  mendaftarkan mereknya  agar  mendapat  perlindungan hukum. Hak atas merek merupakan hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu  dengan  menggunakan  sendiri merek  tersebut  atau  memberikan  ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.  Perlindungan hukum represif  yang  dimaksud  di  sini  ialah perlindungan  hukum  terhadap  merek manakala  ada  tindak  pidana  merek  atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan  hukum  yang  refresif  ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak merek (termasuk merek terkenal).  Undang-Undang    Merek memberikan  hak  kepada  pemilik  merek terdaftar  untuk  mengajukan  gugatan terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa hak  menggunakan  merek  barang  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
atau  jasa  yang  mempunyai  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhan  untuk barang atau jasa sejenis
2) Kedudukan  hukum  Indonesia  dalam persaingan  pasar  bebas  mengenai merek, pada  prinsipnya kedudukan
hukum  Indonesia  dalam  persaingan pasar bebas mengenai merek,
kedudukan  hukum  Negara  Indonesia dengan  Negara  lain  adalah  seimbang, artinya  perlakuan  hukum  berdasarkan yurisdiksi masing-masing Negara.
Menurut  prinsip  yurisdiksi  teritorial, negara  mempunyai  yurisdiksi  terhadap semua  persoalan  dan  kejadian  di  dalam wilayahnya.  Prinsip  ini  adalah  prinsip yang  paling  mapan  dan  penting  dalam hukum  internasional.  Suatu  negara memiliki  yurisdiksi  terhadap  semua orang,  benda,  perkara-perkara  pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya  sebagai  pertanda  bahwa negara tersebut berdaulat. Dapat dipahami dari prinsip yurisdiksi tersebut maka kedudukan  hukum  Indonesia dalam persaingan pasar
bebas mengenai  merek,  kedudukan  hukum Negara  Indonesia  dengan  Negara  lain adalah  seimbang,  artinya  perlakuan hukum  berdasarkan  yurisdiksi  masing-
masing Negara. Bila adanya pelanggaran hak merek dalam persaingan  pasar  bebas  di  territorial Negara Indonesia maka hukum
Indonesia  yang  berlaku  dalam  memberi sanski  bagi  pelaku  pelanggar  hak merek.

## Saran
1. Hak  atas  merek  merupakan  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar dalam daftar umum merek sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ,  sebaiknya  pemerintah  dapat menerapkan peraturan perundang- undangan  tersebut  secara  efektif  dalam pelaksanaannya.
2. Persaingan pasar bebas mengenai merek dalam hal ini Negara wajib memberikan
perlindungan yang maksimal, sebaiknya disarankan  agar  pemerintah  bersinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah  daerah  dalam  memberikan perlindungan yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Gatot  Supramono,  2008, Menyelesaikan Sengketa  Merek  Menurut  Hukum Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta
Muhamad Jumhana & R Djubaedillah, 2011, Hak  Milik  Intelektual ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung,
Sudargo  Gautama,  1977, Hukum  Merek Indonesia, Penerbit  :  Alumni, Bandung, cetakan Pertama,
HMN.  Purwosujipto,  2010, Pengertian pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  I , Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,
RM.  Suryodiningrat,  2009, Pengantar  Ilmu Hukum,  Merek ,  Pradnya  Paramita, Jakarta