Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 201-206| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN BANK MELALUI ATM
Ida  Ayu Gede Kristina  Dewi, I Nyoman  Gede Sugiartha,  Ida Ayu Putu  Widiati Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Dewasa ini,  dengan kemajuan  teknologi  dan informasi  maka  tindak pidan a juga sering terjadi,  Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dunia perbankan adalah bentuk Layanan Nasabah Bank dengan menggunakan mesin atau bisa dikatakan perangkat elektronik.  Karena kecanggihan teknologi ini seperti yang kita ketahui kejahatan cyber adalah bentuk baru dari  kejahatan kontemporer yang telah disorot luas di seluruh dunia. Pengguna ATM disini menjad i korban  karena  adanya kejahatan  melalui  sistem  elektronik  ini  dengan memanfaatkan  dan  melihat  virtualnya. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana dan pertimbangan hakim  dalam  memutuskan tindak  pidana  pembobolan  bank  melalui  ATM.  Metode  yang  di  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode normatif.  Berdasarkan  penelitian  didapati  bahwa  peraturan  sanksi pidana  terhadap tindak  pida na  perampokan account melalui  Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam hukum KUHP  yang terkandung dalam  Pasal 362  KUHP, dalam  UU  ITE  pencurian tersebut terkandung dalam  Pasal 30  ayat (1),  Pasal 30  ayat (3),  Pasal 32  ayat (2),  Pasal 32  ayat (3),  Pasal 36.  Dan ada penambahan dari  UU  Nomor  3  dari 2011  mengenai transfer dana pencurian yang terkandung dalam  Pasal 81,  Pasal 83  ayat (1),  Pasal 83  ayat (2),  nomor  keputusan: 688/PID.  B/2012/PN.  Hakim memutuskan  kasus  bahwa  terdakwa  teguh  T  khasan  telah  terbukti  secara  leg al  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  kejahatan  terhadap  hukum  membeli,  menyewakan,  bertukar,  menerima  sebagai  janji,  menerima sebagai hadiah atau  dengan harapan mendapatkan  keuntungan menjual,  menyimpan,  bertukar,  menggadaikan, diangkut, disimpan  atau disembunyikan item.
Kata  Kunci: Anjungan Tunai Mandiri (ATM); Pembobolan; Tindak Pidana

## Abstract
Nowadays,  with  advances in  technology and information,  criminal  acts  also  often  occur,  Automated  Teller Machines (ATM) in the bank ing world is a form  of Bank  Customer Service using machines or can be said to be electronic  devices.  Because  of  this  technolog ical  sophistication  as  we  k now  cybercrime  is  a  new  form  of contemporary crime  that has  been highlighted widely throughout the world.  ATM  users  here become  victims because of crime through this electronic system by utilizing and seeing their virtual. This study aims to determine the regulation of criminal sanctions and judge considerations in deciding criminal acts of bank  burglary through ATMs. The method used in this study is a normative method. Based on the research, it was found that the regulation of criminal sanctions against account robbery through the Automatic Teller Machine (ATM) in the Criminal Code law contained in Article 362 of the Criminal Code, in the ITE Law the theft is contained in Article 30 paragraph (1), Article 30  paragraph (3), Article  32 paragraph (2), Article  32 paragraph (3), Article 36.  And  there are additions to Law Number  3  of  2011 concerning the transfer  of  theft  funds contained in Article 81,  Article 83 paragraph (1), Article 83 paragraph (2), Decision number: 688 /PID. B/2012/PN. The judge ruled the case that the defendant was firmly proven legally and convincingly guilty of committing a crime against the law of buying, renting, exchanging, accepting as  a  promise,  accepting as  a  gift or  in  the hope of  profiting, selling, s toring, exchanging, mortgaging, transporting, storing or hiding the item.
Keywords: ATM robbery crime; judge's consideration; technology and information

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara-negara hukum dimana setiap tindakan dan perilaku  masyarakatnya diatur dalam aturan yang di buat pemerintah demi mengurangi  tingkat  kejahatan. Berbagai macam kejahatan sering  terjadi  di  Indonesia  mulai  dari pencurian,  pemerkosaan, penipuan  sampai pembunuhan.  Kasus yang  paling  sering  terjadi  di  Indonesia  ialah  pencurian,  banyak  modus  digunakan  pelaku  untuk
melancarkan aksinya mulai  dari mencuri barang di rumah target sampai membobol ATM. Secara khusus penelitian  ini  akan membahas tindak  pidana pencurian  yang dilakukan  dengan cara membobol  ATM. Kejahatan tersebut sering  dilakukan  pada malam  hari  saat warga sekitar sedang  tidur  dan  tindakan tersebut sangat  jarang  diketahui  orang  banyak  sampai  akhirnya  pelaku  tertangkap  oleh  pihak  yang berwajib.
Pada Pasal 363  KUHP ayat (2)  menjelaskan  bahwa  apabila  terjadi  pencurian  akan  dikenakan pidana penjara paling  lama 9 (sembilan)  tahun dilihat  dari  ayat 4 dan 5 Pasal 363 ayat 1 pada KUHP. Pada Pasal 364 (KUHP) menjelaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan dalam  Pasal pencurian didalam  KUHP, akan dijatuhkan  pidana  penjara paling  lama  3 (tiga)  bulan  atau denda pidana  paling banyak dua ratus lima  puluh  rupiah  apabila pencurian tidak  dilakukan  dalam rumah dan harga barang yang dicuri  tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Sedangkan pada Pasal 365 KUHP ayat 1 menjelaskan mengenai pengancaman atas pidana paling  lama 9 (sembilan)  tahun,  pencurian yang sudah dilakukan disertai kekerasan atau mengancam kekerasan terhadap korban dengan keinginan  untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan, untuk memungkinkan  diri  sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan  diri,  atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
Dalam Pasal 365  Kitab  Undang  – Undang Hukum  Pidana (KUHP) ayat 2 menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling  lama duabelas tahun bila perbuatan dilakukan  pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,  atau dalam kereta api  atau  trem  yang  sedang  berjalan,  bila  perbuatan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu, bila  yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai  anak kunci palsu,  perintah  palsu atau pakaian jabatan palsu,  dan bila  perbuatan mengakibatkan luka berat.
Dalam Pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 3 menyatakan bahwa: “Bila  perbuatan  itu  mengakibatkan  kematian,  maka  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama lima belas tahun.” Dalam Pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 4 menyatakan bahwa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup  atau selama waktu tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun,  jika  perbuatan  mengakibatkan  luka  berat atau  kematian  dan dilakukan  oleh dua orang atau lebih  dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 (Sudarsono, 1992).
Berdasarkan pertimbangan  majelis  hakim  uraian  tersebut mengenai  arti tindak  pidana  menurut pandangan Hukum pidananya yang ada dalam kejahatan tersebut memiliki  unsur atau tindak pidananya seperti pencurian dan pemalsuan data yang lebih  sering disebut dengan keterangan palsu atas tindakan pidana yang terdapat dalam KUHP adalah kejahatan dengan cara baru, sehingga membutuhkkan waktu untuk  mengamatin  dan cermati dalam  tindakan  pidana  tersebut agar dapat ditentukan  perubahan apa saja yang  terjadi  dalam  tindakan  kriminal  tersebut sesuai dengan  kecanggihan  zaman  sekarang, jadi hukuman atau delik bagi pelaku tindak pidana pembobolan  rekening melalui  ATM dalam studi Putusan Nomor 688/Pid.B/2012/PN.Dps.
Beberapa penelitian serupa juga dilakukan,  diantaranya tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana  pencurian  dengan  cara pembobolan  anjungan  tunai  mandiri  (studi  kasus di  BCA Denpasar) mengungkapkan  bahwa  pada  kasus  pencurian  ATM  bank  yang  terjadi  saat  ini,  pelaku  pencurian rekening  nasabah bank  bisa dijerat  dengan pasal-pasal  dalam  UU No.  11-2008. Hakim  menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) bulan  dan denda sebesar Rp 60.000.000,-  dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar,  diganti  pidana  penjara  2  (dua)  bulan  (Siregar  &  Swardhana,  2016). Penelitian lain  tentang penanggulangan  tindak  pidana pembobolan  Anjungan Tunai Mandiri  oleh Polri mengemukakan  bahwa  tindakan  terkait  dengan  penanggulangan  tindak  pidana  pembobolan  ATM. Rangkaian tindakan  ini  bersifat preventif dan represif  (Wardhana, 2011). Dan Penerapan sanksi yang dijatuhkan  majelis  hakim  pada  putusan  No.403/Pid.B/2011/PN.Mks  dengan  menjatuhkan  sanksi minimal  tanpa lebih  mempertimbangkan  alasan yang dapat memperberat hukuman terdakwa (Amalia, 2015).
Dari latar belakang yang telah diuraikan  tersebut, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian  ini,  yaitu bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan  bank melalui  ATM? Dan bagaimanakah pertimbangan  Hakim dalam memutuskan tindak pidana  pembobolan  bank melalui  ATM? Dari rumusan masalah tersebut, tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pembobolan  bank melalui  ATM.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  metode  normatif  dimana  dalam pengerjaannya penulis  menlaah isu hukum  dengan didasari peraturan – peraturan hukum  Perbankan di Indonesia (Ahmad, 2008).  Jenis data pada penelitian  ini  ialah  data primer,  sekunder, dan tersier. Data yang didapatkan bersumber dari kepustakaan yang berdasarkan hukum dalam bentuk literatur  ataupun peraturan  yang  berlaku  di  masyarakat  (Waluyo,  2002).  Pendekatan perundangan-undangan  adalah pendekatan pada suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan berpatokan pada undang  – undang  sebagai acuan. Pendekatan kasus dilakukan  guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam  penelitian  dengan  tidak  keluar  dari  zona  hukum  positif.  Teknik  pengumpulan  sumber hukum digunakan  dalam penelitian  ini  berupa rekaman serta dokumentasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekening merupakan alat transaksi yang setiap penggunanya dapat menyimpan  uang demi menghindari kejahatan  pencurian  atau  perampokan  yang  marak  terjadi  saat ini.  Demi  dapat  memiliki  rekening seseorang harus mengisi  formulir  pendaftaran terlebih  dahulu,  memiliki  minimal  seratus ribu  saldo mengendap dalam  rekening  agar rekening  tidak  hangus  saat tidak  terjadi  transaksi antara pihak  bank dengan nasabah semisal tidak menabung selama beberapa bulan.
Adanya perkembangan zaman yang  semakin canggih  maka muncullah  faktor terpenting  untuk menarik daya pikat nasabah dalam dunia perbankan yakni dengan mencetuskan sebuah pelayanan untuk nasabah bank  dari  instansi  yakni  bank  sendiri  dengan  memberikan  kemudahan  untuk  menarik  uang dimana saja tanpa harus mengantri  dan mengisi  formulir  yang nantinya  akan di serahkan kepada teller, hal dimaksudkan  dalam penjelasan diatas ialah dunia bank memberikan pelayanan dalam sebuah mesin yang  dijalankan  oleh  elektronik  untuk  nasabah  bank  dalam  pelayanan  bank  konvensional  yakni dinamakan sebagai mesin ATM. Biasanya nasabah tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan karena dianggap  lebih  efisien  dan  simple.  Selain  pelayanan  yang  diberikan  oleh  bank  tidak  saja  hanya pelayanan teller dan costumer sevice tetapi juga penawaran produk yang sering dilakukan  oleh nasabah seperti transfer bayar cicilan,  dll,  hal ini  cukup hanya dengan menggunakan ATM yang dikenal  istilah di Indonesia ialah Anjungan  Tunai Mandiri.
Bentuknya  berupa  alat  elektronik  atau  mesin  yang  dijalankan  oleh  sistem  elektronik  yang bertugas menggantikan manusia (kasir), dengan fasilitas bahwa nasabah bank dapat melakukan layanan untuk  menarik  uang dan memeriksa saldo  ATMnya. Sehingga,  dengan mesin elektronik  itu  transaksi dapat berjalan efektif tanpa perlu menambah tenaga manusia.
ATM ialah sebuah alat elektronik  yang berbentuk mesin yang memiliki  fasilitas layanan seperti pada kantor bank hanya saja yang membedakan adalah tidak ada seorang teller bank. ATM ini dirasa oleh  masyarakat sangatlah memudahkan  mereka dalam melakukan  transaksi di  era modern  ini,  akan tetapi walaupun mudah tetapi ATM ini  tetap dalam pengawasan oleh peraturan dalam dunia perbankan. Dapat  diartikan  bahwa  anjungan  tunai  mandiri  (ATM)  sangatlah  memudahkan  seseorang  untuk melakukan  transaksi di  zaman moderen  ini,  tetapi  penggunaan  anjungan  tunai  mandiri  (ATM) tidak terlepas dari  aturan  Hukum  Perbankan,  aturan hukum  perbankan  Langkah  pertama-tama kita  harus mengamati dan mengetahui Dasar Hukum yang mengatur tentang perbankan sesuai dengan Undang – Undang.
Dari penjelasan di atas dapat kita pahami Anjungan Tunai Mandiri atau disingkat  dengan sebutan (ATM) bentuknya berupa alat elektronik yang bertugas untuk menggantikan manusia, dengan mengatur nasabah bank untuk mengambil  sejumlah  uang, mentransfer uang dari bank yang satu ke bank lainnya, mengecek saldo  rekening  tabungan,  melakukan  setoran tunai  dan  masih  banyak  fungsi-fungsi  yang lainnya. Kendati rekening seperti yang telah disebutkan di atas digunakan untuk menghindari  pencurian, tetap saja di  dalam kemudahan akses ini  menyebabkan besar kemungkinan  untuk terjadinya  kejahatan di dunia Perbankan karena mesin Anjungan  Tunai Mandiri  (ATM) tersebar di seluruh tempat umum  di berbagai  daerah  dan  termasuk  fasilitas  publik.  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang perbankan dapat  dikatakan  bahwa  tidak  memuat  secara  terperinci  ketentuan  mengenai  perlindungan hukum  bagi  Nasabah  Bank.  Kendati  demikian,  upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam  memberikan perlindungan  bagi nasabah yang mengalami  kerugian karena pembobolan,  yaitu  secara non litigasi  dan secara litigasi  (Utami & Taufiq,  2018). Dalam dunia  perbankan,  pada jaman  yang serba canggih  dan praktis  ini,  seperti  yang  telah  kita  ketahui  banyak  sekali  motif-motif  kejahatan  baru,  seiring
berkembangnya  jaman  maka tindak  kejahatanpun  semakin  berkembang,  salah satunya adalah tindak kejahatan yang dikenal  dengan istilah  Skiming.
Kejahatan  perbankan  melalui  metode  skimming  masih  kerap  terjadi  (Ekawati,  2018). Pembobolan  ATM  menggunakan  teknik  Skimming  merupakan  modus  operandi  canggih  dalam pembobolan  bank yang melanggar beberapa aturan pidana dalam  UU ITE dan KUHP (Enrick, 2019). Sebagai  pemegang  rekening  atau kartu  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM) harus  berhati-hati.  Karena skimmer memiliki  cara-cara yang canggih untuk membobol  Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Biasanya mereka cukup dengan komputer/laptop,  software decoder hingga encoder kartu khusus. Kartu magnetik kosong dan pembacanya.
Dalam pembahasan di atas dalam hal kejahatan pembobolan  Rekening Anjungan  Tunai Mandiri (ATM)  dapat  dikualisifikasikan  sebagai  Tindak  Pidana  Pencurian  menurut  Pasal 362  KUHP,  Dan dikualisifikasikan  juga  dalam  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik  pada Pasal 30 ayat 1 dan 3, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik,  dan  Pasal 81  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2011  Tentang Transfer Dana, Serta Pasal 83  Ayat 2 Undang-Undang  Nomor 3 Tahun  2011  Tentang Transfer Dana. Berbicara dalam hal sanksi hukum  terhadap pelaku tindak pidana pembobolan  rekening anjungan  tunai  mandiri  (ATM),  pelaku  pastinya  akan  dikenakan  sanksi  pidana.  tindak  pidana pembobolan  rekening anjungan  tunai mandiri  (ATM) dapat dikategorikan  juga sebagai pencurian dan termasuk kejahatan ITE yang diatur Dalam Pasal 365 Kitab Undang– Undang Hukum Pidana (KUHP). Sayangnya  UU  ITE  masih  memiliki  batasan  khusus  karena  dimensi  perlindungan  konsumennya (Samudra,  2019).  Pasal  52  ayat  (3)  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  di  tujukan  apabila kejahatan tersebut dilakukan  terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik  serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  milik  Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak  terbatas pada  lembaga  pertahanan,  bank  sentral,  perbankan,  keuangan,  lembaga  internasional,  otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing  Pasal ditambah dua pertiga. Apabila  menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011  tentang Transfer Dana apabila  dilakukan  oleh  pengurus,  pejabat,  dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana  dengan  pidana pokok maksimum  ditambah 1/3 (satu pertiga). Tetapi fonis hukuman yang akan di jatuhkan oleh hakim tentunya  tetap menggunakan  berbagai  pertimbangan  pertimbangan  dalam  menjatuhkan  putusan  dan tidak semata-mata hanya berpatokan dalam ketentuan Undang-Undang yang di sebutkan di atas.
Hukum  indonesia  sudah tidak  asing  lagi  mengenai  kata delik,  Kata “delik”  berasal dari bahasa Latin,  yakni  delictum.  Dalam bahasa Jerman disebut  delict,  dalam  bahasa Prancis disebut  delit,  dan dalam bahasa Belanda disebut delict . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi  batasan sebagai berikut.  “Perbuatan yang  dapat dikenakan  hukuman  karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang;  tindak  pidana”.  Hukum  pidana  memakai  istilah  peristiwa  pidana  karena  istilah peristiwa itu meliputi  suatu perbuatan (handelen atau doen) atau suatu melalaikan (verzuin atau nalaten) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan  oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum  (Utrecht, 1963).
Dalam ilmu  hukum pidana dikenal  delik  materiil  dan delik  formil.  Adapun delik  materiil  adalah delik  yang perumusannya menitik  beratkan pada akibat yang dilarang  dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.  Dengan kata lain,  hanya disebut  rumusan  dari akibat  perbuatan. Misalnya  Pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan yang dimaksud  dengan delik  formil  adalah delik  yang perumusannya menitik  beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,  dalam artian rumusan dari perbuatan itu jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian  (Prodjodikoro,  2003).
Delik  Tindak  Pidana  Pembobolan  Rekening  Melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  ini termasuk dalam tindak pidana pencurian karena pembobolan  termasuk mengambil  hak orang lain yang seharusnya tidak milik  si pembobol  Rekening Anjungan  Tunai Mandiri  (ATM). Pada dasarnya setiap perbuatan yang mengandung  unsur-unsur kejahatan baik itu mengambil  atau merampas hak orang lain yang di  anggap sebagai suatu tindakan  melanggar  hukum/kejahatan  baik  di  sengaja maupun  tidak  di sengaja diancam dengan pidana oleh  undang-undang  masing-masing  memiliki  sanksi ancaman pidana yang tindakannya  tersebut harus dipertanggungjawabkan  dan telah dinyatakan  sebagai suatu tindakan yang merupakan suatu tindak kejahatan tentunya dapat di  hukum  sesuai undang- undang yang berlaku (Prasetyo, 2010).
Dalam hal ini  dapat di katakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan hanya berpatokan  dengan  undang-undang  sebagai  acuannya  tetapi  banyak  sekali  yang  dilakukan pertimbangan-pertimbangan lainnya apabila dilihat dari  aspek  yuridisnya hakim akan mempertimbangkan  dari keterangan-keterangan saksi, dakwaan penuntut umum,  keterangan terdakwa serta barang-barang  bukti  pendukungnya  tentunya  hakim  juga  mempertimbangkan  dari  aspek  Non Yuridis  seperti melihat  dari latar belakang terdakwa, kondisi  terdakwa, sikap serta ke imanan terdakwa sebagai  umat  beragama,  pertimbangan-pertimbangan  ini  dilakukan  dalam  memutus  perkara  demi terciptanya  suatu  keadilan  bagi  setiap  warga negara dan  melindungi  hak  asasi setiap  warga negara republik  indonesia yang sangat menjunjung  tinggi  hak asasi manusia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  pembahasan diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengaturan  sanksi  pidana  terhadap tindak pidana pembobolan  rekening melalui  Anjungan  Tunai Mandiri  (ATM) dalam Kitab Undang – Undang Hukum  Pidana pencurian  itu  terdapat dalam  Pasal 362  KUHP, dalam  Undang  – Undang  Nomor  11 Tahun 2008  tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik  (ITE) pencurian  itu  terdapat dalam pasal 30 ayat (1),  pasal 30 ayat (3), pasal 32  ayat (2),  pasal 32 ayat (3),  pasal 36. Serta ada penambahan dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana pencurian itu  terdapat dalam pasal 81, pasal 83 ayat (1), pasal 83 ayat (2), pasal 86. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak di  atur secara terperinci tentang perlindungan  hukum  bagi nasabah bank atau korban dari pelaku tindak pidana pembobolan  rekening melalui  Anjungan Tunai Mandiri  (ATM).
Dalam Putusan Nomor: 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. hakim memutuskan perkara bahwa terdakwan Teguh T. Khasan telah terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana secara melawan hukum membeli,  menyewakan, menukar, menerima sebagai gadai,  menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan,  mengangkut,  menyimpan  atau menyembunyikan  suatu barang yang diketahuinya  atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan dan telah menerima atau menguasai penempatan, pertransferan, pembayaran, hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran atau menggunakan  harta kekayaan  yang  diketahui  atau patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana dimaksud  dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul  harta kekayaan, pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara tersebut bukan  hanya berpatokan dengan  undang-undang  sebagai  acuannya  tetapi  banyak  sekali  pertimbangan-pertimbangan  lainnya bukan hanya melihat  dari dari aspek yuridisnya  tetapi juga mempertimbangkan  dari aspek Non Yuridis.

## 2. Saran
Bagi Pemerintah dan pihak keamanan, saran yang dapat diberikan  yaitu agar selalu mengawasi setiap atm yang ditelakan pada titik  tertentu dan secara rutin menjaga agar menghindarkan  dari tindak  pidana pencurian  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  negara dan  masyarakat. Kegiatan pencurian  dilakukan hanya pada malam hari membuat pihak  terkait melakukan pengawasan ekstra.
Bagi Masyarakat selalu  waspada terkait orang mencurigakan saat hendak masuk ke ATM atau setelah berada di ruang ATM, karena kita tidak  tahu niat dari seseorang yang dianggap  mencurigakan, melakukan  penarikan  atau  menabung  uang  melalui  ATM  merupakan  akternatif  tersingkat  saat ini namun  kemudahan  tersebut  dapat  memudahkan  juga  bagi  seorang  atau  kelompok  yang  akan menjalankan  aksinya.  Para perampok  tidak  lagi  perlu  mencuri  dari  bank  melainkan  namun  hanya melalui  mesin ATM.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia Bandung: Pustakasetia. Amalia,  R.  S. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Bank Cimb  Niaga Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  Makassar  No.  403/Pid.B/2011/PN.Mks) (Universitas  Hasanuddin).  Retrieved  from https://core.ac.uk/download/pdf/77625551.pdf
Ekawati,  D. (2018). Perlindungan  Hukum  terhadap Nasabah Bank yang  Dirugikan  Akibat  Kejahatan Skimming  Ditinjau  dari Perspektif Teknologi  Informasi dan Perbankan. Unes Law Review , 1 (2).
Retrieved from http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/895120
Enrick,  M. (2019).  Pembobolan ATM Menggunakan  Teknik  Skimming  Kaitannya dengan Pengajuan Restitusi.
Jurist-Diction Law Journal , 2 (2).
Retrieved from https://e- journal.unair.ac.id/JD/article/view/14252 Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers. Prodjodikoro,  W. (2003). Tindak -tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama. Samudra, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. Mimbar Hukum , 31 (1). Retrieved from https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/34786 Siregar,  R. G.,  & Swardhana, I. G.  M. (2016).  Penerapan Sanksi  terhadap Tindak  Pidana Pencurian dengan  Cara  Pembobolan  Anjungan  Tunai  Mandiri  (Studi  Kasus  di  Bca  Denpasar). Kertha Wicara: Fakultas Hukum
Universitas Udayana , 5 (3). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20147
Sudarsono. (1992). Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Utami, I. T., & Taufiq,  M. (2018). Analisis  Yuridis  Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri.
Jurnal Living Law , 10 (1). Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/1493 Utrecht, E. (1963). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Penerbit dan Balai Buku ichtiar.
Waluyo,  B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Wardhana,  G.  (2011). Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri oleh Polri: Studi di Polresta Pasuruan (Universitas Brawijaya). Retrieved from http://repository.ub.ac.id/111186/