Al-Risalah JISH                               Vol. 14, No. 2, Desember 2014

## TAFSIR ATAS SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Erdianto Effendi
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau Kampus Binawidya Simpang Baru Pekanbaru Riau 28131
Abstract: The development of the rule of law upon the perpetrators of criminal acts of corruption in an implementation allows an opportunity for the HAM vio- lations alleged criminal acts of corruption. One of them because by Law No. 20 of 2001 jo Law No. 31 of 1999 is not clear about the de fi nition of against the law (wederrechtelijke). The indecision raises the potential for abuse by law enforce- ment agencies to interpret the term against the law based on its own particular subjektivitasnya related elements materiel against the law (materiele wederreteli- jkheid). The application of material against the law of nature senyatanya raises uncertainties in law enforcement criminal acts of corruption, because the subjekti- fi tas interpretation of the nature of material against the law is contrary to the prin- ciple of legality in criminal law embraced Indonesia. To avoid such potential, the Constitutional Court through an award Number: 003/PUU-IV/2006 abolished the perpetrator of a criminal offence can be dipidananya for alleged corruption in tort law materially.
Keywords: material against the law, criminal corruption, law enforcement of- fi cers
Abstrak: Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi da- lam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya karena berdasarkan Un- dang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
jelas tentang de fi nisi melawan hukum (wederrechtelijke) . Ketidaktegasan terse- but menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsirkan istilah melawan hukum berdasarkan subjektivitasnya sendiri khususnya terkait unsur melawan hukum materiil (materiele wederretelijkheid) . Penerapan sifat melawan hukum materil senyatanya menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena subjekti fi tas penafsiran sifat melawan hukum materil bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Untuk menhindari potensi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 menghapuskan dapat dipidananya pelaku tindak pidana korupsi atas tuduhan perbuatan melawan hu- kum materiil.
Kata Kunci: melawan hukum materil, pidana korupsi, aparat penegak hukum.

## Pendahuluan
Korupsi di Indonesia berkembang pesat dan kian meluas serta terjadi secara sistematis. Artinya, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi jarang yang mau bersaksi, dan kalaupun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum seba- gaimana mestinya. 1
Jika kita memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi, maka korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi yang dapat diartikan sebagai korupsi aktif apabila termasuk kategori berikut ini:
1.  Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau ko- rporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nega- ra. 2
2.  Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara. 3
1 Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberan- tasan Korupsi, 2006),  hlm. 2.
2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru- psi, Pasal 2.
3 Ibid., Pasal 3.
3.  Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pem- beri hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan terse- but. 4
4.  Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. 5
5.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyeleng- gara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu da- lam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 6
6.  Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 7
7.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadi- li. 8
8.  Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 9
9.  Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan ba- han bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang. 10
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Reublik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. 11
11.  Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Ten- tara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
4 Ibid., Pasal 4.
5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15.
6 Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf a.
7 Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf b.
8 Ibid., Pasal 6 ayat (1) huruf a.
9 Ibid. huruf a Pasal 7 ayat (1).
10 Ibid., huruf b Pasal 7 ayat (1). 11 Ibid., huruf c Pasal 7 ayat (1).
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 396
sengaja membiarkan perbuatan curang. 12
12.  Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalank- an suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau mebiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 13
13.  Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan admin- istrasi. 14
14.  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas men- jalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan menghancurkan,merusakkan,atau mebuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilan- gkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ba- rang, akta, surat atau daftar tersebut. 15
15.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang: 16
a.  dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
b.  pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
c.  pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya,padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
d.  pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang
12 Ibid., huruf d Pasal 7 ayat (1).
13 Ibid., Pasal 8. 14 Ibid., Pasal 9. 15 Ibid., Pasal 10. 16 Ibid., huruf e, f, g dan i Pasal 12.
di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
16.  Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pem- beri hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. 17
Sementara yang dapat diartikan sebagai korupsi pasif apabila termasuk kat- egori sebagai berikut:
1.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang ber- tentangan dengan kewajibannya. 18
2.  Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempen- garuhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau un- tuk mepengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 19
3.  Orang yang menerima penyerahan bahan atau keparluan tentara nasional indonesia, atau kepolisisan negara republik indonesia yang mebiarkan per- buatan curang. 20
4.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa had- iah atau janji tersebut diberikan utnuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan ke- wajibannya, atau sebaga akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 21
5.  Hakim yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut di- duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi pu-
17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 13.
18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 5 ayat (2).
19 Ibid., Pasal 6 ayat (2).
20 Ibid., Pasal 6 dan Pasal 7. 21 Ibid., huruf a dan huruf b Pasal 12.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 398
tusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 22
6.  Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut di- duga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserah- kan kepada pengadilan untuk diadili. 23
7.  Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima grati fi kasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 24
Korupsi disebut sebagai bencana karena menyengsarakan rakyat sekaligus atau sedikit demi sedikit. Kemampuan keuangan negara melemah karena ko- rupsi. Hutang kepada pihak luar negeri baik hutang yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta semakin menumpuk. Lebih celaka lagi di negeri ini hutang swasta diambil alih oleh pemerintah sebagai kewajibannya. Siapa yang akan membayar hutang-hutang itu? Tentu saja rakyatlah yang akan memba- yarnya. Bahkan Indonesia dikategorikan sebagai negara yang hutangnya parah tapi berpenghasilan rendah, satu kelompok dengan negara–negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. 25 Ivan A. Hadar mengatakan bila Indonesia di- ibaratkan perusahaan, maka perusahaan itu sudah bangkrut. 26
Selain itu, jika fl u burung dan HIV telah dianggap sebagai virus yang me- matikan, semua orang sudah sepakat untuk tidak membantahnya. Tetapi, jika kemudian dikatakan bahwa korupsi sebagai virus yang mematikan bangsa juga suatu fakta yang sulit dibantah. Mengapa korupsi dianggap sebagai virus? Ko- rupsi telah menjadi semacam praktek sosial yang diterima tanpa ada penolakan berarti ditengah masyarakat. Terima tips dianggap sebagai rezeki, memberi im- balan pada petugas kantor dianggap luhur, dan seterusnya. 27
Korupsi menjadi salah satu faktor menghambat pembangunan dan meng- hambat perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Korupsi menimbulkan “ekonomi biaya tinggi“, maksudnya harga jual barang dan jasa di Indonesia menjadi tinggi. Invenstasi yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha
22 Ibid., huruf c Pasal 12. 23 Ibid., huruf d Pasal 12. 24 Ibid., Pasal 12. 25 Ibid , hlm. 7
26 Ivan A. Hadar, “Utang dan Pengurangan Kemiskinan,” Kompas, 14 November
2005.
27 Erdianto Efendi, “Korupsi Sebagai Virus Epidermis“ , Riau Pos, 6 Mei, 2008.
menjadi amat mahal, sebab setiap proses ekonomi harus melewati pintu yang namanya korupsi. Akhirnya yang menderita adalah rakyat juga, terutama rakyat yang miskin dan belum berkecukupan. Perkembangan kegiatan usaha terham- bat, pengangguran makin banyak, harga–harga dan jasa serba mahal, harga ba- han bakar minyak (BBM) setinggi langit. Korupsi menjadikan beban hidup yang harus dipikul melampaui kemampuan rakyat.
Menurut Robert Klitgaard 28 korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi nyawa manusia. Tak ada orang yang yang beranggapan bahwa penyakit kanker itu merupakan organisme tubuh manusia. Para ahli kes- ehatan dan kedokteran di seluruh dunia pun tak ada hentinya mencari obat dan cara melawan kanker, namun usaha mereka sampai sekarang belum berhasil tuntas. Namun usaha itu tidak dihentikan. Demikian pula dengan korupsi. Ko- rupsi adalah penyakit pemerintah dan masyarakat, maka wajiblah kita mencari obat serta cara untuk memberantasnya. Apabila obat dan cara itu sekarang be- lum ditemukan, maka usaha kita untuk menemukannya harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat sampai akhirnya kita berhasil.

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah terkait kepas- tian hukum di mana berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Un- dang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang de fi nisi melawan hukum.
Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsirkan istilah melawan hukum berdasarkan subjekti fi tasnya sendiri khususnya terkait unsur melawan hukum.
Secara har fi ah korupsi merupakan suatu hal yang busuk, jahat, dan meru- sak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan di bawah kekuasaan jaba-
28 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor  In- donesia, 2001), hlm. xiv.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 400
tannya. Dengan demikian secara har fi ah dapat diartikan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Namun paling tidak, pengertian korupsi dapat dikategorikan dalam dua arti, yaitu:
1.  Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan golongan.
2.  Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercaya- kan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi). 29
Sedangkan secara normatif, tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu ko- rporasi yang dapat merugikan keuangan negara. 30
Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum ( wederrechtelijke ) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilaku- kan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.
Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
1.  Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyata- kan secara eksplisit;
2.  Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melang- gar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining , tidak masuk akal, sifat mela- wan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.
3.  Dalam pembicaraan mengenai dasar atau alasan penghapus pidana, yang meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum meru- pakan alasan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum dari suatu
29 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 9. 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 2.
perbuatan hapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Un- sur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum yang ber- sifat formil ( formele wederrechtelijkheid ) maupun sifat melawan hukum yang materiil ( materiele wederretelijkheid ).
4.  Pembicaraan mengenai sifat melawan hukum ( onrechmatigdaad ) terutama dalam bidang hukum perdata lebih dahulu dilakukan, terutama dengan adanya HR 30 Januari 1919 yang selalu menjadi acuan dalam pembicar- aan asas-asas hukum perdata, sedangkan dalam lapangan hukum pidana baru dimulai pada tahun 1933 dengan adanya arrest HR 20 Febuari 1933,
Veearts arrest. Bagi hukum pidana mengingat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata, terjadi suatu keadaan yang tidak mengun- tungkan terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut pergaulan masyarakat tidak tertulis sebagai perbuatan yang tidak patut. Padahal den- gan adanya asas legalitas arti sifat melawan hukum dalam hukum pidana menjadi dipersempit.
Keberadaan formale wederrechtelijkheid tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu wederrechtelijk atau tidak mcukup apabila orang itu me- lihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Tetapi bagaimana dengan materiele wederrechtlikheid. Terhadap hal ini memang menjadi persoalan karena di negeri Belanda sendiri ajaran materiele wederrechtlikheid kurang berkembang, sedangkan persoalannya menjadi lain karena di Indonesia berkembang pula hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tidak berdasarkan hu- kum tertulis dan terdapat dalam KUHP tetapi unsur melawan hukum itu ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak tertulis.
Perkembangan ajaran sifat melawan hukum yang material di Indonesia ternyata tidak seperti yang terjadi di Belanda. Meskipun sebelumnya Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham formale wederrechtelijkheid , tetapi perkembangan selanjutnya menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang- terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material ( materiele weder- rechtlikheid ) sebagai alasan pembenar.
Kaidah hukum yang ditarik dari putusan tersebut adalah suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagai misalnya tiga faktor, yaitu: 31
1.  negara tidak dirugikan;
2.  kepentingan umum dilayani; dan
3.  terdakwa tidak mendapat untuk.
Keputusan ini dianggap sebagai yang pertama tentang pengakuan peng- gunaan ajaran materiele wederrechtlikheid yang selanjutnya digunakan pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang lain. 32 Kaidah hukum yang terdapat dalam Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tidak terdapat dalam KUHP, khususnya dalam Bab 3 Buku 1 tentang alasan-alasan penghapus pidana.
Kaidah ini tercipta sebagai akibat dari suatu perkara korupsi yang diputus- kan oleh Mahkamah Agung yang mengambil alih pertimbangan hukum Pen- gadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 1965 No. 146/1964 yang merupakan perkara banding dan PN Singkawang tanggal 24 September 1965 No. 6/1964. putusan ini mengundang berbagai pendapat, diantaranya adalah Sudarto, yang menyatakan bahwa:
Terhadap kasus di PN Singkawang tersebut ada dua hal yang perlu dike- mukakan, yaitu: 33
1.  Keputusan PT Jakarta tersebut memberi preseden bahwa ajaran sifat mela- wan hukum yang material dalam fungsinya yang negatif telah dianut;
2.  Sangat diragukan kebenaran pendapat bahwa dalam persoalan penggelapan apabila ”negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung” terdakwa lalu dipandang tidak berbuat sesuatu
31 L. Suryadarmawan, Himpunan Keputusan-keputusan dari Mahkamah Agung , (Jakar- ta: Sekretariat MA, 1967), hlm. 555.
32 Lihat juga Putusan MARI No. 30 /K/Kr/1969 dalam kasus jual beli vespa beka;, MARI No. 72 K/Kr/1970 dalam kasus penarikan cek kosong Caltex; MARI No. 43 K/Kr/1973 dalam kasus Komisi Dokter Hewan; MARI No. 97 K/Kr/1973 da- lam kasus Deposito Telkom; MARI No. 81 K/Kr /1973 dalam kasus Reboisasi Hutan.
33 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , (Bandung: Sinar Baru,
1983), hlm. 56. kekhawatiran ini juga dikemukan oleh P.A.F. Lamitang yang me- nyangksikan apakah Keputusan Mahkamah Agung itu benar-benar merupakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lamintang sendiri men- gajukan beberapa putusan MARI yang bisa dianggap sebagai alasan materiele wederrechtelijkheid. L. Suryadarmawan , Op. Cit. , hlm. 349-360.
yang melawan hukum. Apabila jalan pikiran ini diikuti, seorang pemegang kas negara, yang membungakan uang yang dikuasainya, baik kepada Bank maupun kepada perseorangan, tidak dapat dituduh menggelapkan kalau memenuhi tiga faktor tersebut, misalnya bunganya disumbangkan kepada orang-orang miskin atau badan-badan sosial. Dapat kita menarik konsekue- nsi sedemikian jauh.
Berkenaan dengan persoalan di atas, Oemar Seno Adjie berpendapat lain. Beliau mengemukakan:
“Maka, suatu konstruksi sekitar materiele wederrechtlikheid dan perumusannya yang mengakui adanya strafuitslutings , tidak ada perbuatan melawan hukum yang materiil, jika ada afweziheid van alle materiele wederrechtlikheid . Ia merupa- kan suatu kesimpulan dalam ilmu hukum, yang seterusnya dapat dikembang- kan pula oleh yurisprudensi dan semoga dapat disumbangkan bagi para legis- lator untuk menentukan perundang-undangannya”. 34
Kedua pendapat tersebut memang terlihat tidak ada ukuran yang pasti tentang kapan dan dapat hilangnya sifat melawan hukum materil. Tentu saja yang dimaksud dengan ukuran yang pasti di sini bukanlah suatu ukuran yang matematis, tetapi suatu ukuran obyektif yang dilihat dari asas-asas hukum yang berlaku. 35
Dalam praktek, penerapan sifat melawan hukum materil senyatanya men- imbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Men- jadi tidak jelas hukum apa yang dilawan. Subjekti fi tas penafsiran sifat melawan hukum materil bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia.
Asas legalitas mengandung asas perlindungan yang secara historis meru- pakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan penguasa di zaman Ancient Regime , serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan dalam suatu negara liberal pada waktu itu. Roeslan Saleh, menyatakan dengan tegas ”nyata bahwa penolakan atas asas legalitas, suatu asas dan pengertian dalam lapangan hukum pidana adalah bertentangan dengan makna hukum pidana itu sendiri”. 36
34 Oemar Seno Adjie, Hukum Pidana Pengembangan , (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.
44.
35 Komariah Emong S, “ Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia” , Prisma , No. 7 Juli 1995, hlm. 30. 36 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana ( Dua Pengertian
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 404
Konsep kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban ses- eorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP ber- bunyi:
(1)  Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan keten- tuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
(2)  Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilaku- kan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling mengun- tungkannya.
Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adan- ya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. 37
Dapat dipidananya suatu tindakan (tertentu) sudah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum seseorang melakukannya. Adapun asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah: 38
a.  Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas). Dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu (dari pada tindakan tertentu) dalam pera- turan tertulis;
b.  Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini adalah merupa- kan makna atau amanat dari ketentuan terlebih dahulu;
c.  Dilarang menggunakan analogi, dalam penerapan hukum pidana. Asas ini adalah makna dari peraturan tertulis.
d.  Sedangkan asas yang bersumber dari ayat 2 adalah memberlakukan keten- tuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
Pada awalnya, asas legalitas diperkenalkan dalam lapangan hukum pidana adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Pidana terhadap orang tertentu dengan kasus yang sama bisa saja berbeda dan sebaliknya. Dengan kata lain, hukum pidana digunakan berdasarkan kepent- ingan penguasa. Guna mengatasi ketidak pastian itulah, Becaria di Italia (1764)
Dasar Dalam Hukum Pidana ), (Jakarta: Centra, 1968), hlm. 23. 37 BIT. Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan),
(Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996), hlm.63.
38 Erdianto  Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar , (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 12.
mengusulkan agar hukum pidana harus tertulis supaya hak asasi manusia dapat dijamin dan dapat mengetahui tindakan yan terlarang dan yang diharuskan.
Pada awal abad ke-19 Anselm von Feuerbach memperkenalkan prinsip yang hari ini paling dikenal dalam hukum pidana yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali , yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan hukum pidana. 39
Guna menjamim ketidakpastian itulah, berlaku asas legalitas dimana hanya atas suatu perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pi- dana sajalah yang dapat dihukum. Dalam masyarakat mungkin masih banyak perbuatan tertentu yang dilarang, tetapi sepanjang larangan tersebut tidak dia- tur dalam peraturan perundangan dan disebutkan sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat dipidana, maka pelanggaran atas perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.
Perkembangan dan sejarah terbentuknya asas legalitas di Eropa Kontinen- tal memiliki perbedaan yang nyata dengan penerapan asas legalitas di negara dengan sistem hukum Common Law. Jika asas legalitas merupakan asas yang berlaku secara ketat dalam negara-negara dengan sistem hukum Eropa Konti- nental karena memang memiliki sejarah yang berbeda dengan penerapan dan pemberlakuan asas legalitas di negara dengan sistem hukum Common Law (Anglo Saxon). 40
Bila dihubungkan dengan praktek penegakan hukum terhadap tindak pi- dana korupsi yang berpotensi melanggar HAM warga negara terkait kepastian sifat melawan hukum, maka akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan diha- puskannya sifat melawan hukum materil dalam tindak pidana korupsi.

## Penutup
Dengan demikian, karena Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas  menguraikan de fi nisi melawan hukum ( wederrechtelijke ) . Dan ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi pe- nyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsirkan istilah melawan hukum berdasarkan subjektivitasnya sendiri khususnya terkait unsur melawan
39 SR.  Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1986), hlm.74. 40 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 26-27.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 406
hukum materiil ( materiele wederretelijkheid ) . Atas dasar dan kerangka berpikir tersebut, maka Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/PUU- IV/2006 menghapuskan dapat dipidananya pelaku tindak pidana korupsi atas tuduhan perbuatan melawan hukum secara materil karena dianggap tidak se- jalan dengan asas legalitas di Indonesia.

## Bibliogra fi
Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberan- tasan Korupsi, 2006.
BIT. Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawa- tan), Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996. Erdianto Efendi, “Korupsi Sebagai Virus Epidermis“ , Riau Pos, 6 Mei, 2008. Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar , Bandung: Re fi ka Aditama, 2011.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2007 .
Ivan A. Hadar, “Utang dan Pengurangan Kemiskinan,” Kompas, 14 November 2005.
Komariah Emong S, “ Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia” , Prisma , No. 7 Juli 1995. L. Suryadarmawan, Himpunan Keputusan-keputusan dari Mahkamah Agung , Jakar- ta: Sekretariat MA, 1967.
Oemar Seno Adjie, Hukum Pidana Pengembangan , Jakarta: Erlangga, 1985. Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor  In- donesia, 2001.
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana ( Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana ), Jakarta: Centra, 1968. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Bandung: Mandar Maju, 2000. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Bandung: Sinar Baru, 1983.
SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1986.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan MARI No. 30 /K/Kr/1969. Putusan MARI No. 72 K/Kr/1970 . Putusan MARI No. 43 K/Kr/1973. Putusan MARI No. 97 K/Kr/1973. Putusan MARI No. 81 K/Kr /1973.