Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990

## Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Syariah dan Konvensional Dalam Memengaruhi Inflasi di Indonesia
Nur Ariani Aqidah 1) , Ishak 2* ) , Takdir 3) , Mutmainnah Azzahra 4) 1,2,3,4) Institut Agama Islam Negeri Palopo nurariani_aqidah@iainpalopo.ac.id , ishak@iainpalopo.ac.id , dr_takdir@iainpalopo.ac.id , mutmainnahazzahra05@gmail.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 21 Juni 2022 Disetujui : 27 Juni 2022
Dipublikasi : 1 Juli 2022

## ABSTRACT
This research analyze the transmission of monetary policy through the syariah instrument and the conventional instrument in influencing inflation in Indonesia with data analysis techniques using the  Vector  Error  Correction  Model . The  data  used  in  this  research  obtained  from  Indonesian Economic and Financial Statistics annual report 2016-2020 period, Consumer Price Index data from  Central  Bureau  of  Statistics  report  2016-2020  period,  Conventional  Banking  Statistics annual  report  2016-2020  period,  and  from  Islamic  Banking  Statistics  annual  report  2016-2020 period. The test results on the syariah instrument indicators show that the Consumer Price Index gives  a  negative  response  to  shocks  that  occur  in  FINC  and  SBIS,  while  the  Consumer  Price Index  gives  a  positive response to  shocks  that  occur in  DPK  and PUAS.  The  test  results  on  the conventional  instrument  indicators  show  that  the  Consumer  Price  Index  gives  a  negative response to shocks that occur in LOAN, DPK and SBI, while the Consument Price Index gives a positive  response  to  shocks  that  occur  in  PUAB.  The  results  of  the  Forecast  Error  Variance Decomposition  test  show  that  the  influence  of  indicators  from  the  syariah  instrument  variable simultaneously in influencing the Consumer Price Index  as a proxy for inflation is greater than the indicators from the conventional instrument variable.
Keywords :  Analysis  of  Effectiveness;  Conventional  Instrument;  Inflation  Monetary;  Syariah Instrument; Transmission of Monetary Policy.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  moneter  adalah  suatu  tindakan  kebijakan  yang  ditempuh  otoritas  moneter  dengan maksud untuk mengatur jumlah uang beredar (JUB) dan kredit (Nopirin, 2013). Otoritas moneter merumuskan kebijakan moneter yang mencakup pengendalian pada instrumen-instrumen moneter untuk  mewujudkan  perekonomian  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan.  Tercapainya  hal  tersebut ditandai  dengan  terwujudnya  ekonomi  makro  yang  stabil  yang  diproksikan  oleh  rendahnya  laju inflasi,  perkembangan  pada  sektor  riil,  keseimbangan  neraca  pembayaran,  serta  tersedianya lapangan  pekerjaan  yang  semakin  luas.  Sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Fisher sebagaimana  dikutip  oleh  Warjiyo  dkk.,(2004)  dalam Quantity  Theory  of  Money menyatakan adanya korelasi secara langsung dan sistematis pada jumlah uang beredar dengan output riil dan inflasi.
Transmisi  kebijakan  moneter  merupakan  proses  bekerjanya  instrument  moneter  yang menyebabkan perubahan keputusan dan kebijakan moneter untuk mampu memengaruhi aktivitas perekonomian  yang  pada  akhirnya  berimbas  pada  output  dan  inflasi.  Pengetahuan  mengenai transmisi  kebijakan  moneter  ini  menjadi  faktor  pendukung  utama  yang  dapat  menjadi  landasan arah  kebijakan  moneter  dalam  memengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  dimasa mendatang.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990
Efektivitas transmisi kebijakan moneter digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui jalur yang memberi kontribusi besar dalam mencapai sasaran akhir kebijakan moneter yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan moneter. Selain itu, transmisi kebijakan moneter juga bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dan tenggat waktu yang dibutuhkan oleh jalur transmisi tersebut untuk bekerja.
Sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan ditegaskan kembali dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka di Indonesia secara resmi  mengimplementasikan  sistem  perbankan  ganda  atau dual  banking  system yang  berarti bahwa  perbankan  di  Indonesia  menjalankan  dua  kegiatan  sekaligus,  yaitu  kegiatan  perbankan yang  berbasis  bunga  dan  kegiatan  perbankan  yang  berbasis  syariah/nonbunga.  Lalu  tidak  lama berselang, kemudian disahkan UU No.23 tahun 1999, bahwa Otoritas moneter dapat menjalankan kebijakan  moneter  dengan  prinsip  syariah  dan  konvensional  sebagai  salah  satu  tindakan mendukung  lembaga  perbankan  syariah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kebijakan  moneter indonesia  juga  ikut  menganut dual  monetary  system (sistem  moneter  ganda)  yaitu mengimplementasikan kebijakan moneter dengan melibatkan indikator dan instrument yang baik yang bersifat konvensional maupun bersifat syariah secara bersama-sama (Ascarya, 2012).
Dengan dual  banking  system yang  diterapkan  dalam  sistem  moneter,  otoritas  moneter memiliki  beragam  jalur  yang  dapat  ditempuh  dalam  mencapai  tujuan  akhir  (Rahardja  & Manurung, 2008). Berdasarkan statemen Ascarya (2010), bahwa dengan berlakunya dual banking system (sistem  perbankan  ganda)  yang  berimplikasi  juga  berlakunya dual  monetary  system (sistem  moneter  ganda)  dalam  lingkup  perekonomian  Indonesia  menjadikan  otoritas  moneter mempunyai tanggung jawab yaitu memelihara dan menjaga kestabilan moneter serta sinergi dari dua  sistem  tersebut  dalam  upaya  mencapai  kesejahteraan.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi perlu suatu mekanisme transmisi. Di dalam mekanisme transmisi tersebut memuat beberapa indikator yang melibatkan sektor perbankan, baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional.
Beberapa  penelitian  telah  membahas  perihal  instrumen-instrumen  kebijakan  moneter  yang dapat  memberikan  pengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  maupun  inflasi.  Misalnya  penelitian Sudarsono  (2017)  menyatakan  bahwa  instrumen  syariah  dan  konvensional  mempunyai  pola pengaruh  yang  sama  terhadap  besaran  tingkat  inflasi.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Ascarya (2012)  yang  mengemukakan  bahwa  transmisi  kebijakan  moneter  dengan  instrumen  syariah memberikan  dampak  positif  terhadap  output  dan  inflasi.  Sedangkan  di  sisi  lain,  transmisi kebijakan moneter dengan instrumen konvensional memberi dampak negatif terhadap output dan inflasi.  Berkebalikan  dengan  penelitian  Hadi et.al (2020) bahwa  transmisi  kebijakan  moneter dengan Pembiayaan sebagai indikatornya merespon negatif terhadap inflasi, sedangkan transmisi kebijakan moneter dengan Kredit sebagai indikatornya memberi respon positif terhadap inflasi.
Dengan  adanya gap  research dalam  penelitian  menyangkut  komparatif  transmisi  kebijakan moneter  melalui  instrumen  syariah  dan  konvensional,  maka  topik  ini  menarik  untuk  dilakukan pengkajian  ulang.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas transmisi  kebijakan  moneter  melalui  instrumen  syariah  dan  konvensional  dalam  memengaruhi inflasi di Indonesia. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi bagi otoritas moneter terkait keefektifan dari transmisi kebijakan moneter baik melalui instrumen syariah maupun konvensional dalam menekan laju inflasi di Indonesia.

## STUDI LITERATUR
Kebijakan  moneter  merupakan  suatu  kebijakan  yang  digunakan  oleh  bank  sentral  sebagai pemegang otoritas moneter dalam upaya mengendalikan  Jumlah Uang Beredar (JUB) dan kredit dengan  tujuan  akhir  dapat  memengaruhi  aktivitas  perekonomian  masyarakat  (Nopirin,  2013). Menurut Kandil (2014) untuk memaksimalkan kinerja dari kebijakan moneter, beberapa kendala struktural  perlu  ditangani.  Salah  satunya  yaitu  kebijakan  moneter  harus  mampu  memanfaatkan dengan  baik  ketersediaan  kredit  pada  sektor  keuangan  perbankan  ataupun  keuangan  lainnya sehingga  dapat  mengatasi  permasalahan  yang  menghambat  mekanisme  transmisi  kebijakan moneter.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990
Pada  negara  berkembang,  analisis  pada  kebijakan  moneter  mengalami  keterhambatan disebabkan tidak adanya kejelasan pada penentuan arah kebijakan moneter. Persepsi umum yang tertanam bahwa bank sentral di negara-negara berkembang berkewajiban untuk membiayai defisit anggaran  pemerintah  yang  semakin  meningkat.  Investigasi  menyeluruh  dan  mendalam  tentang peran  kebijakan  moneter  di  negara  berkembang  masih  jarang  dilakukan.  Berdasarkan  hasil penelitian di 105 negara berkembang yang dijadikan sebagai sampel menunjukkan bahwa alokasi dari  guncangan  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  moneter  berdampak  pada  output  dan  tingkat inflasi (Kandil, 2014).
Efektivitas  mekanisme  tranismisi  kebijakan  moneter  berubah  seiring  waktu  tergantung struktur keuangan dan kondisi ekonomi. Terdapat enam jalur dalam sistem moneter konvensional yang  bertindak  dalam  transmisi  kebijakan  moneter  yakni  instrumen  konvensional,  jalur  suku bunga, jalur harga asset, jalur nilai tukar, serta jalur ekspektasi.  Jalur kredit diakui sebagai jalur yang memegang peranan penting dalam efektivitas transmisi kebijakan moneter memberi dampak pada perekonomian riil. Jalur kredit terbagi atas dua cabang jalur, yaitu jalur pinjaman bank dan jalur  neraca.  Jalur  pinjaman  bank  memperkuat  peran  penting  industri  perbankan  melalui perputaran kredit dan pembiayaan dalam mengefektivitaskan transmisi kebijakan moneter. Teori tentang  jalur  pinjaman  bank  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  setiap  terjadinya  perubahan  pada kebijakan  moneter  secara  signifikan  mempengaruhi  penawaran  kredit  dan  pembiayaan  bank. Kebijakan moneter yang ekspansif menyebabkan peningkatan pada cadangan dan deposito bank, yang berdampak pada terjadinya kenaikan jumlah kredit yang tersedia untuk nasabah (Arno et al., 2021).  Namun  sebaliknya  bahwa  pengetatan  pada  kebijakan  moneter  menyebabkan  penurunan jumlah  kredit  (Rafay  &  Farid,  2019).  Tidak  semua  jalur  tersebut  bisa  terapkan  dalam  sistem perekonomian  yang  berbasis  Islam,  salah  satunya  instrumen  konvensional,  dimana  indikator- indikator dari instrumen konvensional ini identik dengan penggunaan sistem bunga.
Beberapa  bukti  empiris  yang  menunjukkan  hasil  analisis  pada  transmisi  kebijakan  moneter melalui  instrumen  syariah  dan  konvensional  dalam  memengaruhi  inflasi,  diantaranya  yaitu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sudarsono  (2017)  yang  menyimpulkan  bahwa  pola  pengaruh variabel  transmisi  moneter  konvensional  ataupun  syariah  hampir  sama  terhadap  besaran  tingkat inflasi.  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  oleh  Hadi et.al (2020)  yang  juga  menyatakan bahwa  instrumen  syariah  dan  konvensional  sebagai  jalur  transmisi  kebijakan  moneter  memiliki pola  pengaruh  yang  sama  terhadap  tingkat  inflasi.  Secara  khusus  Karima  (2018)  membahas mengenai  Analisis  Mekanisme  Transmisi  Kebijakan  Moneter  Syariah  Melalui  Jalur  Kredit Terhadap  Inflasi  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  proksi  dari transmisi kebiijakan moneter syariah melalui jalur kredit yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS),  Pasar  Uang  antar  Bank  Syariah  (PUAS),  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK),  dan Financing (FINC)  tidak  memiliki  pengaruh  jangka  panjang  terhadap  inflasi  dan  dalam  jangka  panjang berpengaruh negatif terhadap inflasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nisa et.al (2018)  menyatakan  bahwa instrumen SBI  dapat  menjadi  sasaran operasional  utama  dari kebijakan  moneter  dalam  mencapai  target  akhir  (inflasi)  karena  instrumen  SBI  sangat merespon  terhadap  guncangan  yang  terjadi  dalam  transmisi  kebijakan  moneter  dan mampu menjelaskan variasi inflasi secara signifikan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Data  penelitian  diperoleh  dari  laporan tahunan  Statistik  Ekonomi  dan  Keuangan  Indonesia  (SEKI)  tahun  2016-2020,  data  IHK  2016- 2020  dari  Badan  Pusat  Statistik,  laporan  tahunan  Statistik  Perbankan  tahun  2016-2020  dan laporan tahunan Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2020.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, variabel instrumen syariah yaitu transmisi  kebijakan  moneter  yang  memuat  terjadinya  proses  interaksi  antar  perbankan  syariah dengan  bank  sentral  serta  pelaku  ekonomi  dalam  pasar  pembiayaan.  Indikator  yang  digunakan dalam  dalam  mengukur  instrumen  syariah  yaitu  Total  Pembiayaan  Bank  Syariah  (FINC),  Dana Pihak  Ketiga  (DPK)  Bank  Syariah,  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS)  dan  Pasar  Uang Antar  Bank  Syariah  (PUAS).  Kedua,  variabel  instrumen  konvensional  yaitu  transmisi  kebijakan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990
moneter  yang  memuat  terjadinya  interaksi  antar  perbankan  konvensional  dengan  bank  sentral serta  pelaku  ekonomi  dalam  pasar  pembiayaan.  Adapun  indikator  dalam  mengukur  variabel instrumen  konvensional  yaitu  Total  Kredit  Bank  Konvensional  (LOAN),  Dana  Pihak  Ketiga (DPK)  Bank  Konvensional,  Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),  dan  Pasar  Uang  Antar  Bank (PUAB).  Ketiga  yaitu  variabel  inflasi  yaitu  kenaikan  harga-harga  yang  terjadi  secara  terus- menerus. Indek Harga Konsumen (IHK) digunakan sebagai indikator dalam mengukur inflasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  regresi  dengan  menggunakan  metode Vector Auto Regression (VAR). Metode VAR menjadi sangat penting dalam menentukan tingkat pengaruh  variabel  ekonomi  dimana  adanya  hubungan  sebab-akibat  dalam  lingkup  ekonomi. Model  VAR  juga  dapat  memaparkan  sejara jelas  perilaku  variabel  dalam  perekonomian.  Model Vector  Auto  Regression digunakan  jika  data  stasioner  di  derajat level  dan  tidak  adanya  indikasi kointegrasi. Akan tetapi, jika data yang digunakan stasioner di tingkat first difference atau second difference dan  terindikasi  kointegrasi,  maka  pengujian  data  dilakukan  dengan Vector  Error Correction Model (VECM).
Model  estimasi  VAR/VECM  dilakukan  dalam  beberapa  tahap  yaitu  uji  Stasioneritas,  uji panjang lag optimum (Lag Optimal ), uji kointegrasi, uji stabilitas, uji kausalitas, uji IRF ( Impulse Response Function ) dan uji FEVD ( Forecast Error Variance Decomposition ) (Sudarsono, 2017).

## HASIL
Impluse Response Function (IRF) Pengujian  dengan impluse  response bertujuan  untuk  menunjukkan  tingkat  laju shock yang dialami suatu variabel dengan variabel lain pada rentang waktu tertentu sehingga dapat diketahui periode rentang waktu goncangan suatu variabel terhadap variabel lain.

## Uji IRF Instrumen syariah
-2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to IHK -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to FINC -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to DPKP -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to PUAS -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to SBIS Response to Cholesky One S.D. Innovations Gambar 1. Hasil Impluse Response Function Instrumen syariah Sumber : data diolah, 2021
Hasil  uji  IRF  pada  indikator  instrumen  syariah  di  atas  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi respon positif terhadap perubahan IHK. Respon IHK terhadap goncangan atau shock yang dialami oleh IHK menyebabkan indikator IHK mengalami fluktuasi dari periode pertama hingga periode keempat  dan  menunjukkan  keseimbangan  dan  mencapai  titik  stabil  pada  periode  keenam.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990
Sementara  itu,  IHK  memberi  respon  negatif  terhadap  perubahan  FINC.  Respon  IHK  terhadap goncangan  atau shock yang  dialami  oleh  FINC  menyebabkan  indikator  IHK  menurun  pada periode  pertama  hingga  periode  kedua  dan  meningkat  pada  periode  ketiga  lalu  menunjukkan keseimbangan  dan  mencapai  titik  stabil  pada  periode  ketiga.  Di  sisi  lain,  IHK  juga  memberi respon  negatif  terhadap  perubahan  SBIS.  Respon  IHK  terhadap  goncangan  atau shock yang dialami  oleh  SBIS  menyebabkan  indikator  IHK  menurun  pada  periode  pertama  hingga  periode ketiga dan menunjukkan keseimbangan dan mencapai titik stabil pada periode ketiga.
Respon  positif  ditunjukkan  IHK  terhadap  perubahan  DPK  Bank  Syariah.  Respon  IHK terhadap  goncangan  atau shock yang  dialami  oleh  DPK  Bank  Syariah  menyebabkan  indikator IHK  berfluktuasi  pada  periode  pertama  hingga  periode  kelima  dan  menunjukkan  keseimbangan dan  mencapai  titik  stabil  pada  periode  kelima.  Sementara  itu,  IHK  juga  memberi  respon  positif terhadap perubahan PUAS. Respon IHK terhadap goncangan atau shock yang dialami oleh PUAS menyebabkan  indikator  IHK  meningkat  pada  periode  pertama  hingga  periode  keempat  dan menurun  pada  periode  kelima  lalu  menunjukkan  keseimbangan  dan  mencapai  titik  stabil  pada periode kelima.
Uji IRF Instrumen konvensional -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to IHK -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to D(LOAN) -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to SBI -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to PUAB -2 0 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Response of IHK to DPKK Response to Cholesky One S.D. Innovations Gambar 2. Hasil Uji Impluse Response Instrumen konvensional Sumber: data diolah, 2021
Hasil  uji  IRF  pada  indikator  instrumen  konvensional  di  atas  menunjukkan  bahwa  IHK memberi  respon  positif  terhadap  perubahan  IHK.  Respon  IHK  terhadap  goncangan  atau shock yang  dialami  oleh  IHK  menyebabkan  indikator  IHK  mengalami  fluktuasi  dari  periode  pertama hingga periode keempat dan menunjukkan keseimbangan dan  mencapai titik stabil pada periode keenam.  Sementara  itu,  IHK  memberi  respon  negatif  terhadap  perubahan  LOAN.  Respon  IHK terhadap  goncangan  atau shock yang  dialami  oleh  LOAN  menyebabkan  indikator  IHK berfluktuasi pada periode pertama hingga periode kedelapan dan menunjukkan keseimbangan dan mencapai titik stabil pada periode kedelapan.
Disisi  lain,  IHK  memberi  respon  negatif  terhadap  perubahan  DPK  Bank  Konvensional. Respon  IHK  terhadap  goncangan  atau shock yang  dialami  oleh  DPK  Bank  Konvensional menyebabkan  indikator  IHK  menurun  pada  periode  pertama  hingga  periode  ketiga  dan menunjukkan keseimbangan dan mencapai titik stabil  pada periode ketiga.
Dari  hasil  uji  IRF,  IHK  juga  memberi  respon  negatif  terhadap  perubahan  SBI.  Respon  IHK terhadap goncangan atau shock yang dialami oleh SBI menyebabkan indikator IHK berfluktuasi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990
pada periode pertama hingga periode kelima dan menunjukkan keseimbangan dan mencapai titik stabil pada periode kelima.
Respon positif ditunjukkan IHK terhadap perubahan PUAB. Respon IHK terhadap goncangan atau shock yang  dialami  oleh  PUAB  menyebabkan  indikator  IHK  berfluktuasi  pada  periode pertama hingga periode keenam dan menunjukkan keseimbangan dan mencapai titik stabil  pada periode keenam.
Forcast Error Variance Decomposition (FEVD) Uji Forcast  Error  Variance  Decomposition bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  acak  goncangan  dari  variabel  tertentu  terhadap  variabel  endogen. Variance decomposition (VD)  pada  instrumen  syariah  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  kontribusi variabel PUAS, SBIS dan FINC pada perubahan yang terjadi pada IHK beberapa waktu ke depan.
Tabel 1. Hasil Uji FEVD Instrumen Syariah Period IHK FINC DPKP PUAS SBIS 2 99.24211 0.510186 0.220685 0.003564 0.023459 17 98.92372 0.325695 0.156905 0.203974 0.389709 24 98.91339 0.320046 0.155958 0.206626 0.396227 27 98.91061 0.318525 0.154570 0.210515 0.405781 31 98.90774 0.316957 0.154059 0.211947 0.409297 47 98.90116 0.313358 0.152887 0.215230 0.417364 50 98.90040 0.312941 0.152751 0.215611 0.418300 Sumber: data diolah, 2021
Tabel 1 menunjukkan hasil analisis variance decomposition bahwa variabel yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap IHK adalah IHK sebesar 100% dan pada periode kedua sebesar 99,25% kemudian disusul FINC sebesar 0.510%, DPK sebesar 0.220%, SBIS 0.023% dan PUAS sebesar  0.003%.  Pada  periode  ke-24,  indikator  yang  memiliki  kontribusi  paling  besar  terhadap IHK adalah IHK itu sendiri kemudian disusul oleh kontribusi SBIS, FINC, PUAS dan DPK. Dan pada  period  ke-50,  kontribusi  terbesar  masih  ditunjukkan  oleh  IHK  itu  sendiri  sebesar  98,90%, diikuti  oleh  SBIS  sebesar  0.418%,  FINC  sebesar  0.313%,  PUAS  sebesar  0.216%  dan  DPK sebesar  0.153%.  ditinjau  dari  segi  trend  setiap  periode  pada  VD  memperlihatkan  bahwa  nilai trend  IHK,  FINC,  dan  DPK  cenderung  menurun  dari  periode  ke  periode  dan  trend  SBIS  dan PUAS cenderung naik dari periode ke periode.
Uji Variance  Decomposition (VD)  pada  instrumen  konvensional  guna  melihat  kontribusi variabel LOAN, PUAB dan SBI terhadap perubahan  yang dialami oleh IHK beberapa waktu ke depan.
Tabel 2. Hasil Uji FEVD Instrumen konvensional Periode IHK LOAN DPKK PUAB SBI 2 99.12086 0.848004 0.001219 0.028219 0.001697 17 98.96293 0.851572 0.173979 0.009396 0.002124 24 98.95565 0.851682 0.182096 0.008523 0.002045 27 98.95369 0.851712 0.184284 0.008287 0.002024 47 98.94703 0.851812 0.191724 0.007487 0.001952 50 98.94649 0.851821 0.192326 0.007422 0.001946 Sumber: data diolah, 2021
Pada tabel 2 analisis variance decomposition menunjukkan bahwa variabel  yang  mempunyai kontribusi  paling  besar  terhadap  IHK  adalah  IHK  itu  sendiri  sebesar  100%  dan  pada  periode kedua  sebesar  99,12%  kemudian  disusul    LOAN  sebesar  0.848%,  PUAB  0.028%,  SBI  sebesar 0.002%, dan DPK sebesar 0.001%. Pada periode ke-24 indikator IHK  yang  memiliki kontribusi paling besar, kemudian disusul oleh kontribusi LOAN, DPK, PUAB dan SBI. Dan pada periode ke-50,  kontribusi  terbesar  masih  ditunjukkan  oleh  IHK  sebesar  98,95%,  diikuti  oleh  LOAN
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990
sebesar 0.852%, DPK sebesar 0.192%, PUAB sebesar 0.007 % dan SBI sebesar 0.002%. Ditinjau berdasarkan trend setiap periode pada hasil VD menunjukkan bahwa trend PUAB, SBI, dan IHK mengalami  kecenderungan  menurun  dari  periode  ke  periode.  Sedangkan  trend  DPK  dan  LOAN mengalami kecenderungan naik dari periode ke periode.

## PEMBAHASAN
Penelitian ini mengolah data Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai proksi dari Inflasi, total pembiayaan  bank  syariah  (FINC),  dana  pihak  ketiga  Bank  Syariah  (DPKp),  Sertifikat  Bank Indonesia  Syariah  (SBIS),  dan  Pasar  Uang  Antar  Bank  Syariah  (PUAS)  sebagai  indikator  dari variabel jalur pembiayaan dan  total kredit bank konvensional (LOAN), dana pihak ketiga bank konvensional (DPKk), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai indikator  dari  variabel  jalur  kredit  menggunakan  pendekatan Vector  Auto  Regression (VAR) untuk mengetahui pengaruh jalur pembiayaan dan jalur kredit dalam memengaruhi inflasi sebagai sasaran  akhir  dari  kebijakan  moneter.  Namun  karena  adanya  indikasi  kointegrasi  pada  semua variabel,  maka  pengujian  data  secara  lebih  lanjut  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan Vector  Error  Correction  Model (VECM).  Estimasi  VECM  pada  dasarnya  tidak  banyak menjelaskan pergerakan dinamis disamping persamaan structural VECM yang sedikit sulit untuk di  interpretasikan.  Maka  dari  itu,  para  praktisi  menyarankan  penggunaan Impluse  Response Function dan Fector Error Varian Decomposition guna pengujian lebih lanjut (Hidayat, 2016) Pengujian  pada  indikator  instrumen  syariah  menggunakan Impluse  Response  Function menunjukkan  bahwa  setiap  indikator  memberi  respon  yang  berbeda-beda.  Hasil  uji Impluse Response  Function IHK  terhadap  pembiayaan  bank  syariah,  IHK  memberi  respon  negatif terhadap shock yang  terjadi  pada  pembiayaan  bank  syariah.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada Pembiayaan Bank Syariah akan menyebabkan penurunan pada IHK.  Hasil  dari  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  Laksana  (2020)  dan  Sudarsono (2017)  yang  menyatakan  bahwa  IHK  merespon  positif  terhadap  guncangan  atau shock yang dialami pembiayaan bank syariah. Hasil uji Impluse Response Function IHK terhadap DPK bank syariah  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi  respon  positif  terhadap shock yamng  dialami  DPK bank  syariah.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  setiap  kenaikan  yang  terjadi  pada  DPK  Bank Syariah  akan  diikuti  pula  dengan  terjadinya  kenaikan  pada  IHK.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Karima  (2018)  dan  Nadhilah  (2017)  yang  menyatakan inflasi merespon positif pada setiap perubahan yang dialami DPK bank syariah. Disisi lain, hasil uji Impluse  Response  Function IHK  terhadap  SBIS  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi  respon negatif  terhadap shock yang  dialami  SBIS.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sudarsono  (2017)  dan  Nadhilah  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  IHK  merespon negatif terhadap guncangan atau shock yang dialami oleh SBIS. Hal tersebut menandakan bahwa setiap  kenaikan  yang  terjadi  pada  SBIS  akan  menyebabkan  penurunan  pada  IHK.  Kemudian, hasil  uji Impluse  Response  Function IHK  terhadap  PUAS  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi respon  positif  terhadap shock yang  dialami  oleh  PUAS.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Karima  (2018),  Nadhilah  (2017)  dan  Laksana  (2020)  yang  menyatakan bahwa  IHK  merespon  positif  terhadap  guncangan  atau shock yang  dialami  PUAS.  Hal  tersebut menandakan  bahwa  setiap  kenaikan  yang  terjadi  pada  PUAS  akan  di  ikuti  oleh  kenaikan  pada IHK.
Sejalan dengan hasil uji Impluse Respon Function pada instrumen syariah, indikator instrumen konvensional juga memberi respon yang berbeda-beda. Dari hasil uji Impluse Response Function IHK  terhadap  kredit  bank  konvensional  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi  respon  negatif terhadap shock yang  dialami  kredit  bank  konvensional.  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian Sudarsono  (2017)  bahwa  IHK  memberi  respon  negative  terhadap  guncangan  atau shock yang terjadi  pada  kredit  bank  konvensional.  Kemudian  hasil  uji Impluse  Response  Function IHK terhadap  DPK  bank  konvensional  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi  respon  negatif  terhadap shock yang  dialami  DPK  bank  konvensioal.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  setiap  kenaikan yang  terjadi  pada  DPK  bank  konvensioal  akan  menyebabkan  teterjadinya  penurunan  pada  IHK. Untuk hasil uji Impluse Response Function IHK terhadap SBI menunjukkan bahwa IHK memberi respon  negatif  terhadap  perubahan  SBI.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990
dilakukan  oleh  Sudarsono  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  IHK  merespon  negatif  terhadap guncangan  atau shock yang  dialami  oleh  SBI.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  setiap  kenaikan yang  terjadi  pada  SBI  akan  menyebabkan  penurunan  pada  IHK.  Sedangkan  hasil  uji Impluse Response  Function IHK  terhadao  PUAB  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi  respon  positif terhadap shock yang dialami PUAB. Hal tersebut menandakan bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada  PUAB  akan  di  ikuti  oleh  kenaikan  pada  IHK.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Sudarsono  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  IHK  memberi  respon negatif terhadap guncangan atau shock yang terjadi papda PUAB.
Untuk mengidentifikasi efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah dan konvensional dalam memengaruhi inflasi dapat diukur dengan asumsi besaran pola pengaruh dari indikator-indikator dari variabel instrumen syariah dan konvensional yang ditunjukkan oleh hasil uji variance  decomposition .  Berdasarkan  hasil  uji variance  decomposition menunjukkan  bahwa indikator-indikator dari instrumen syariah secara simultan memengaruhi IHK pada periode jangka pendek  sebesar  0,76%,  periode  pertengahan  sebesar  1,09%,  dan  jangka  panjang  sebesar  1.10%. Sedangkan  indikator-indikator  dari  instrumen  konvensional  secara  simultan  memengaruhi  IHK pada  periode  jangka  pendek  sebesar  0,88%,  periode  pertengahan  sebesar  1,05%,  dan  jangka panjang sebesar 1,05%.
Hasil tersebut  menunjukkan bahwa besaran nilai pengaruh dari indikator-indikator instrumen syariah  terhadap  IHK  lebih  besar  dibanding  besaran  nilai  pengaruh  dari  indikator-indikator instrumen  konvensional,  terutama  untuk  periode  pertengahan  dan  jangka  panjang.  Hal  tersebut sejalan dengan teori moneter menyatakan bahwa instrumen kebijkan moneter memerlukan jangka waktu ( time lag) yang cukup panjang untuk dapat diterapkan sampai tercapainya sasaran inflasi. Oleh  karena itu,  untuk  melihat  pengaruhnya  terhadap  inflasi,  maka  dinilai  dari  pengaruh jangka pertengahan dan jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, dari hasil uji variance decomposition dapat  disimpulkan  bahwa  transmisi  kebijakan  moneter  instrumen  syariah  lebih  efektif  dalam memengaruhi inflasi di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji Impluse  Response  Function pada  indikator  dari  variabel  instrumen syariah  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi  respon  negatif  terhadap  goncangan  atau shock yang terjadi pada indikator Pembiayaan Bank Syariah dan SBIS. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan  yang  terjadi  pada  Pembiayaan  Bank  Syariah  dan  SBIS  akan  menyebabkan  penurunan pada  tingkat  Infalsi  yang  diproksikan  oleh  IHK.    Sedangkan  IHK  menunjukkan  respon  positif terhadap  goncangan  atau shock yang  terjadi  pada  indikator  PUAS  dan  DPK.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  setiap  kenaikan  yang  terjadi  pada  PUAS  dan  DPK  akan  diikuti  oleh kenaikan  pada  tingkat  inflasi  yang  diproksikan  oleh  IHK.  Hasil  uji Impluse  Response  Function pada  indikator  dari  variabel  instrumen  konvensional  menunjukkan  bahwa  IHK  memberi  respon negatif  terhadap  goncangan  atau shock yang  terjadi  pada  indikator  kredit  bank  konvensional (LOAN), DPK dan SBI. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada kredit bank  konvensional  (LOAN),  DPK  dan  SBI  akan  menyebabkan  penurunan  pada  tingkat  Infalsi yang  diproksikan  oleh  IHK.  Sedangkan  IHK  menunjukkan  respon  positifHasil  uji Variance Decomposition menunjukkan pengaruh indikator-indikator dari variabel instrumen syariah secara simultan  dalam  memengaruhi  IHK  sebagai  proksi  dari  inflasi  lebih  besar  dibandingkan  dengan indikator-indikator  dari  variabel  instrumen  konvensional.  Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah lebih efektif dalam memengaruhi inflasi di Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dan semangat sehingga  penelitian  ini  bias  terselesaikan.  Terima  kasih  juga  kepada  teman-teman  yang  sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990

## REFERENSI
Arno,  A.  K.,  Ishak,  I.,  &  Kamal,  F.  (2021).  The  Performance  of  Competitiveness  of  Sharia Banking  (Indonesia-Pakistan)  Using  Porter’s  Diamond  Theory. FITRAH:  Jurnal  Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 7 (2), 261–284. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4188 Ascarya. (2010). Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan . Transmisi Moneter Ganda . 283–315. Ascarya.  (2012).  Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan. Transmisi  Moneter  dan  Keuangan .
210–215. Bank Indonesia. (2021). Fungsi Utama Moneter . Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/statistik/fungsi-utama/moneter/default.aspx Daniar. (2016). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. Jurnal Ekonomi Syariah 1 , 1 , 19. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2700
Indonesia, B. (2021). Statistik Ekonomi Keuangan . Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/default.aspx
Kandil,  M.  (2014).  On  the  effects  of  monetary  policy  shocks  in  developing  countries. Borsa Istanbul Review , 14 (2), 104–118. https://doi.org/10.1016/j.bir.2014.04.001 Karima,  N.  K.  (2018). Analisis  Mekanisme  Transmisi  Kebijakan  Moneter  Syariah  Jalur  Kredit terhadap Inflasi di Indonesia 2010.1 – 2017.12 . Laksana, K. U. (2020). Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan moneter syaria terhadap Inflasi dan PDB . IAIN Salatiga.
Manurung, R. &. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi . Nadhilah, A. M. (2017). Analisis Pengaruh Jalur Pembiayaan Terhadap Inflasi. Nisa;  Banatul;  Edy.  (2018).  Effectiveness  of  monetary  policy  transmission  in  Indonesia.
Economic Journal of Emerging Markets , 6 (2), 119–130. https://doi.org/10.20885/ejem.vol6.iss2.art5 Nopirin. (2013). Ekonomi Moneter - Google Books . https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Moneter/i3A6DAAAQBAJ?hl=id&gbpv =0&kptab=overview OJK. (2021). Statistik Perbankan Indonesia . Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan- indonesia/default.aspx OJK. (2021b). Statistik Perbankan Syariah . Otoritas Jasa
Keuangan.
ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik -perbankan-syariah/default.aspx Rafay,  A.,  &  Farid,  S.  (2019).  Islamic  Banking  System:  A  Credit  Channel  of  Monetary  Policy Evidence  from  An  Emerging  Economy. Economy  Research-Ekonomska  Istrazivanja , 32 (1), 742–752. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1579662.
Statistik, B.
P. (2021).
IBS Bulanan 2019 . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indicators/9/88/2/ibs-bulanan-2010-100.html
Sudarsono, H. (2017). Analisis efektifitas transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dalam  mempengaruhi  tingkat  inflasi. Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan  Islam , 3 (2),  53–64. https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss2.art1
Undang – undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang- undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Warjiyo,  P.,  Pendidikan,  P.,  Studi,  D.  A.  N.,  Ppsk,  K.,  &  Warjiyo,  P.  (2004). Moneter  Di Indonesia (Issue 11).
Zainul  hadi,  Mansur  Afifi,  T.  C.  (2020).  Analisis  Transmisi  Kebijakan  Moneter  Melalui Instrumen  Konvensional  Dan  Syariah  Terhadap  Inflasi  Di  Indonesia  Periode  2014.6- 2019.12. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 19 (1), 1–16.