## KETERJANGKAUAN FASILTAS PUBLIK DI KAWASAN PULAU-PULAU KECIL: STUDI KASUS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Hafidz Wibisono 1 , Azis Musthofa 1 ,Indrawan Haryanto 1
1 Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia hafidzwibisono@ugm.ac.id
Diterima: 17 September 2018; Direvisi: 12 Juni 2019; Disetujui: 13 Juli 2019

## Abstrak
Ukuran  daratan  yang  kecil,  populasi  yang  sedikit,  sumber  daya  terbatas,  dan  isolasi geografis  merupakan  karakteristik  khusus  yang  menjadikan  kawasan  pulau-pulau  kecil objek  yang  menarik  untuk  diteliti.  Dalam  konteks  penyediaan  fasilitas  publik,  bukan hanya  ketersediaan  fasilitas  yang  menjadi  fokus  perhatian,  namun  keterjangkauan fasilitas  dari  kawasan  permukiman  yang  tersebar  di  berbagai  pulau  menjadi  hal  yang penting  untuk  dipertimbangkan.  Terbatasnya  jaringan  transportasi,  serta  moda transportasi  publik  merupakan  beberapa  keterbatasan  yang  harus  diatasi  dalam menyediakan  pelayanan  publik  di  kawasan  pulau-pulau  kecil.  Dengan  menggunakan studi  kasus  di  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu,  penelitian  ini  memberikan gambaran  secara  empiris  terkait  dengan  isu  ketersediaan  dan  keterjangkauan    fasilitas publik  di  kawasan  pulau-pulau  kecil.  Adapun  penelitian  ini  menemukan  bahwa masyarakat  di  beberapa  pulau  berpenghuni  masih  membutuhkan  waktu  tempuh  yang cukup lama untuk mengakses layanan beberapa fasilitas public.
Kata kunci: pulau kecil, keterjangkauan, ketersediaan, fasilitas

## Abstract
Limited  land  size  and  resources,  small  population,  and  geographically  isolated  are particular  characteristics  that  make  small  islands  an  interesting  research  object.  In  the context of facilities provision, the accessibility of the facilities from residential areas which spread across several island is as important as the facilities availability. Lack of network between  islands,  limited  publik  transportation  are  some  of  constraints  that  have  to overcome  in  providing  equitable  facilities.  By  using  a  case  study  in  Administration Regency of Kepulauan Seribu, this research provides an empirical description related to the  availability  and  accessibility  of  public  facilities  in  small  islands.  Furthermore,  this research  found  that  several  public  facilities  are  still  difficult  to  be  accessed  by communities in certain islands.
Key words: small islands, accessibility, availability, facilities

## PENDAHULUAN
Pulau  kecil  dapat  diibaratkan sebagai  sebuah  laboratorium  penelitian yang  lengkap  karena  karakteristik  khusus dalam  hal  hubungan  dari  berbagai  aspek dalam  pembangunan  (Baldacchino,  2004;
King,  2009).  Ukuran  daratan  yang  kecil, populasi  yang  sedikit,  sumber  daya terbatas,  dan  isolasi  geografis  adalah variabel khusus yang harus dipertimbangkan  dan  dipahami  oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks
penyediaan  fasilitas,  karakteristik  tersebut sangat  berpengaruh  terhadap  penyediaan fasilitas  dasar.  Dalam  hal  keterjangkauan, pulau kecil adalah kasus khusus (Baldacchino,  2007).  Untuk  memastikan fungsi  layanan  fasilitas  berjalan  dengan baik,  keterjangkauan  merupakan  faktor kunci.
Keterjangkauan fasilitas dalam penelitian ini, didefinisikan sebagai kemampuan  fasilitas  untuk  dijangkau  atau diakses, khususnya oleh masyarakat dalam satuan  wilayah  pelayanan  (Guti é rrez  & Urbano, 1996). Pernyataan „terjangkau‟ atau „tidak  terjangkau‟  merupakan  sebuah pernyataan  relatif  yang  didasarkan  oleh kondisi individu tertentu. Namun, penelitian  ini  menekankan  kepada  waktu tempuh  yang  harus  ditempuh  oleh masyarakat  untuk  mengakses  berbagai fasiltias  pelayanan  (Tamim,  2000).  Variabel dipandang  paling  relevan  bagi  kasus  di kawasan  kepulauan  dimana  pilihan  moda transportasi  yang  relatif  sama  sehingga sedikit kemungkinan untuk adanya perbedaan  kemampuan  individu  dalam menjangkau  sebuah  fasilitas. Dalam kebanyakan  literatur,  perhitungan  tingkat keterjangkauan  dilakukan  di  sebuah daratan  yang  luas  sehingga  tingkat keterjangkauan dapat dibedakan berdasarkan  berbagai  moda  transportasi yang  ada  serta  keadaan  sosio-ekonomi masyarakat (Tamim, 2000).
Dalam  hal  penyediaan  fasilitas, kondisi geografis dari kawasan pulau kecil menjadi  sebuah  hambatan  tersendiri  bagi pemerintah ataupun pihak swasta. Terisolasi  secara  geografis,  keterbatasan sumber  daya  pendukung,  rendahnya  daya dukung  dan  daya  tampung,  serta kerawanan  tinggi  terhadap  bencana  dan perubahan global, mahalnya biaya transportasi,  rendahnya  jumlah  penduduk dan  kapasitas  produksi  menjadi  beberapa contoh  hambatan  dari  penyediaan  fasilitas di  kawasan  pulau kecil  (Baldacchino,  2007;
Mujiyani  dkk,  2002;  Spilanis  dkk.,  2012; Nurse  dkk,  2001)  Hal  ini  kemudian berdampak pada ketimpangan
pembangunan  di  kawasan  pulau  kecil  jika dibandingkan dengan kawasan mainland.
Adapun  penelitian  ini  bertujuan untuk  memberikan  contoh  kasus  dari  isu keterjangkauan  serta  ketersediaan  fasilitas publik  di  kawasan  pulau  kecil.  Dengan menggunakan  studi  kasis  di  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu,  Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini mengidentifikasi keterjangkauan fasilitas publik yang ada di lokasi  penelitian  oleh  masyarakat  pulau. Dengan  menggunakan  data  statistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  gambaran  terkait  dengan  isu keterjangkauan  fasilitas  dari  sembilan fasilitas  publik  di  kawasan  pulau  kecil. Adapun  Sembilan  fasilitas  publik  yang dianalisis  meliputi,  rumah  sakit,  rumah bersalin,  puskesmas,    taman  kanak-kanak, sekolah  dasar  (SD),  sekolah  menengah pertama  (SMP),  sekolah  menengah  atas (SMA), kantor administrasi  kelurahan, dan kantor administrasi kecamatan.
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi  DKI  Jakarta.  Lokasi  ini  dipilih karena  letak  geografisnya  yang  strategis, yakni  dekat  dengan  salah  satu  kawasan megacity besar di Asia (Hellman, dkk, 2018) serta  ditunjang  oleh  kemampuan  fiskal yang  mumpuni  karena  termasuk  dalam cakupan  administrasi  Provinsi  DKI  Jakarta (Bunnell  &  Miller,  2011).  Selain  itu, Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu juga merupakan kawasan pulau-pulau kecil yang  memiliki  kepadatan  cukup  tinggi, pada  tahun  2017  kepadatan  penduduk  di kabupaten  ini  mencapai  2747,2  (jiwa/km2) sehingga  isu  penyediaan  fasilitas  publik sangatlah  relevan  (Dadashpoor  &  Rostami, 2017).  Meskipun  demikian,  penelitian terkait  dengan  isu  pembangunan  di kawasan  kepulauan  Provinsi  DKI  Jakarta masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian
di  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  sekitarnya masih  terpusat  pada  kawasan mainland dengan  melibatkan  kawasan  peri-urban  di sekitarnya  (lihat  (Firman, 2009;  Hudalah  & Firman,  2012;  Murakami,  dkk,  2005; Winarso, dkk, 2015)).
Kabupaten  Administrasi  Kepulauan Seribu  terletak  di  sebelah  utara  dataran utama  Provinsi  DKI  Jakarta  (lihat  gambar
1). Secara
administrasi, Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  terbagi
menjadi  2  Kecamatan  yakni  Kecamatan Kepulauan  Seribu  Utara  dengan  3 kelurahan,  81  pulau  yang  5  pulau diantaranya merupakan pulau berpenghuni;  dan  Kecamatan  Kepulauan Seribu  Selatan  dengan  3  Kelurahan,  25 Pulau yang 6 pulau diantaranya merupakan pulau berpenghuni.
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

## Tabel 1. Jumlah Moda Transportasi Kapal di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Jenis Kapal Tahun 2012 2013 2014 2015 Kapal Kayu 38 38 38 40 Kapal Milik Pemerintah 21 21 21 21 Kapal Wisata 27 27 27 42 Kapal Penumpang Reguler 9 9 9 9 Jumlah / Total 95 95 95 115
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2017

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data statistik  yang  telah  dipublikasikan  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  serta  data spasial yang diperoleh dari badan Informasi
Geospasial  (BIG).  Data  tersebut  kemudian diolah  dan  dianalisis  dengan  unit  analisis pulau berpenghuni di Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  (lihat  tabel 2). Tabel 2. Jumlah Fasilitas Publik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nama Kepulauan Seribu Utara Kepulauan Seribu Selatan Fasilitas Panggang Kelapa Harapan Tidung Pari Untung Jawa Panggang  Pramuka Kelapa Kelapa Dua Harapan  Sabira Payung  Tidung  Lancang  Pari Untung Jawa Rumah Sakit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumah Bersalin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 TK 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 SD sederajat 2 1 2 0 1 1 1 4 1 1 1 SMP sederajat 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 SMA sederajat 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Kantor Kelurahan 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 Kantor Kecamatan 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Untuk  melengkapi  informasi,  maka dilakukanlah desk  study dari  beberapa publikasi pemerintah Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  dan instansi  lainnya  serta  studi  literatur  dari beberapa  hasil  penelitian  yang  relevan dengan lokasi dan substansi penelitian.
Analisis  Keterjangkauan  dilakukan menggunakan perhitungan rata-rata waktu tempuh  pada  setiap  pulau  berpenghuni menuju  lokasi  fasilitas  publik  (Karampela, dkk,  2014;  Spilanis  dkk.,  2012).  Rata-rata waktu  didapatkan  dari  perhitungan  jarak dan waktu tempuh antar pulau berpenghuni. Jarak antarpulau berpenghuni didapatkan melalui perhitungan menggunakan ArcGIS. Dikarenakan masyarakat Kabupaten
Administrasi  Kepulauan  Seribu  mayoritas menggunakan  kapal  kayu  sebagai  moda transportasi  utama,  maka  lama  waktu tempuh digunakan waktu tempuh perjalanan antarpulau dengan
menggunakan  moda  transportasi  kapal kayu.  Adapun  data  waktu  tempuh antarpulau  berpenghuni  menggunakan kapal  didapatkan  melalui  wawancara kepada  pegawai  instansi  pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta (tabel 3).
Tabel 3. Durasi Perjalanan Antar Pulau di Kabupaten Adminstrasi Kepulauan Seribu dengan Moda Transportasi Kapal Kayu (menit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 35 70 50 100 80 80
120 130 120 360 2 35 70 60 120 80 80
140 155 155 360 3 70 70 40 80 180 180
210 225 220 410 4 50 60 40
50 50 50
130 145 145 480 5 100 120 80 50 120 120
180 200 180 520 6 80 80 180 50 120 15
60 70 60 360 7 80 80 180 50 120 15
60 70 60 360 8 120 140 210 130 180 60 60 15 10 300 9 130 155 225 145 200 70 70 15 15 300 10 120 155 220 145 180
60 60 10 15 300 11 360 360 410 480 520 360
360 300 300 300
Catatan: 1) Pulau Payung; 2) Pulau Tidung; 3) Pulau Lancang; 4) Pulau Pari; 5) Pulau Untung Jawa; 6) Pulau Panggang; 7) Pulau Pramuka; 8) Pulau Kelapa; 9) Pulau kelapa Dua; 10) Pulau Harapan; 11) Pulau Sebira.
Sumber: Hasil Analisis, 2018
HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk memberikan gambaran secara lebih detail terkait dengan ketersediaan  fasilitas  publik  di  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pembahasan  hasil  penelitian  dimulai dengan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas publik berdasarkan dengan peraturan  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  SNI 03-1733-2004 (lihat tabel 4). Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa sebagian besar fasilitas publik di Kabupaten
Administrasi  Kepulauan  Seribu  telah memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan  oleh  SNI,  hanya  beberapa fasilitas  yang  masih  kurang.  Setelah menghitung  ketersediaan  fasilitas  publik, isu  selanjutnya  dalam  penyediaan  fasilitas
publik adalah terkait dengan keterjangkauan.  Keterjangkauan  fasilitas publik di
Kabupaten Administrasi Kepulauan  Seribu  dipetakan  dengan mempertimbangkan  waktu  tempuh  yang dibutuhkan  untuk  menjangkau  masing- masing  fasilitas  publik.  Hal  ini  dilakukan karena dalam kasus pulau kecil pengukuran  keterjangkauan  tidak  dapat dihitung  berdasarkan  jarak  dan  sarana penghubung  antar  dua  lokasi,  melainkan dengan  waktu  tempuh  serta  ketersediaan moda  transportasi  (Spilanis  dkk.,  2012). Gambar  2  dan  Gambar  3  merupakan  hasil pemetaan keterjangkauan sembilan fasilitas publik yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Tabel 4. Pemenuhan Strandar Ketersediaan Fasilitas Publik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jenis Fasilitas Publik Kecamatan Kep. Seribu Utara Kecamatan Kep. Seribu Selatan Kesehatan Rumah Sakit Kebutuhan 1 1 Ketersediaan 1 1 Rumah Bersalin Kebutuhan 1 1 Ketersediaan 1 0 Puskesmas Kebutuhan 1 1 Ketersediaan 4 3 Pendidikan TK Kebutuhan 11 8 Ketersediaan 3 6
Jenis Fasilitas Publik Kecamatan Kep. Seribu Utara Kecamatan Kep. Seribu Selatan SD / sederajat Kebutuhan 9 6 Ketersediaan 7 8 SMP / sederajat Kebutuhan 3 2 Ketersediaan 3 5 SMA / sederajat Kebutuhan 3 2 Ketersediaan 1 2 Administrasi  Kantor Kelurahan  Kebutuhan 3 3 Ketersediaan 3 3 Kantor Kecamatan  Kebutuhan 1 1 Ketersediaan 1 1
Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 2. Keterjangkauan Fasilitas di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
Gambar 3. Keterjangkauan Fasilitas di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
Gambar 2e, 2f, 2g, serta Gambar 3e, 3f,  3g  menunjukkan  bahwa  pelayanan kesehatan  di  Kabupaten  Administrasi Kepulauan  Seribu  masih  bergantung  pada keberadaan puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari  maksimal  waktu  tempuh  yang dibutuhkan  untuk  mengakses  puskesmas hanya  60  menit,  yakni  dari  Pulau  Pari  ke puskesmas  terdekat  (Puskesmas  Pulau Tidung dan Puskesmas Pulau Lancang). Hal
yang  berbeda  terlihat  pada  fasilitas kesehatan  lainnya  seperti  Rumah  Bersalin dan  Rumah  Sakit  yang  masing-masing hanya terdapat satu unit, rumah bersalin di Pulau  Kelapa  dan  rumah  sakit  di  Pulau Pramuka. Jika dilihat dari
keterjangkauannya,  rumah  bersalin  sulit untuk dijangkau oleh empat pulau di bagian selatan,  yakni  Pulau  Tidung,  Pulau  Pari, Pulau  Lancang,  dan  Pulau  Untung  Jawa,
sedangkan rumah sakit sulit dijangkau oleh Pulau  Sebira,  Pulau  Lancang,  dan  Pulau Untung Jawa.
Berbeda  dengan  sarana  kesehatan, sarana pendidikan di Kabupaten
Administrasi  Kepulauan  Seribu  secara mayoritas telah terjangkau oleh masyarakat yang  tinggal  di  pulau-pulau  berpenghuni (Gambar 2a, 2b, 2c, 2d, dan Gambar 3a, 3b, 3c, 3d). Sarana SD dan SMP misalnya, dapat dijangkau  oleh  semua  pulau  berpenghuni dengan  waktu  tempuh  tidak  lebih  dari  60 menit.  Adapun  untuk  fasilitas  TK,  hanya Pulau  Sebira  saja  yang  harus  menempuh kurang lebih 120 menit untuk sampai ke TK terdekat  (TK  di  Pulau  Harapan  dan  Pulau Kelapa). Fasilitas SMA, merupakan  fasilitas yang masih sulit dijangkau di kabupaten ini, pulau  paling  utara  yakni  Pulau  Sebira  dan pulau  paling  selatan  yakni  Pulau  Untung Jawa masih membutuhkan waktu lebih dari 120  menit  untuk  menjangkau  SMA  yang hanya terdapat di Pulau Pramuka dan Pulau Tidung.
Gambar  2h,  2i,  dan  Gambar  3h,  3i Menunjukkan bahwa lokasi kantor kelurahan dan kantor kecamatan masih sulit untuk  dijangkau  oleh  masyarakat  yang tinggal  di  beberapa  pulau.  Meskipun  letak kantor kelurahan telah tersebar di beberapa pulau,  namun  masyarakat  yang  tinggal  di Pulau  Sebira  masih  kesulitan  untuk menjangkau  kantor  kelurahannya,  yakni Kelurahan  Pulau  Harapan.  Lain  halnya dengan kantor kecamatan, mengingat hanya ada  dua  kecamatan  di  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu,  yakni Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Utara  dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, maka kantor  kecamatan  hanya  terdapat  di  dua pulau, yakni Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu  Utara  di  Pulau  Kelapa  dan  Kantor Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Selatan  di Pulau Tidung.
Dalam  hal  keterjangkauan,  hanya lima pulau yang mampu menjangkau kedua kantor kecamatan ini dengan waktu tempuh
kurang  dari  60  menit  yakni  Pulau  Tidung dan Pulau Payung di Kecamatan Kepulauan Seribu  Selatan  serta  Pulau  Harapan,  Pulau Kelapa,  dan  Pulau  Kelapa  Dua  di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
Hasil  analisis  spasial  di  atas menunjukkan  bahwa  tidak  semua  pulau berpenghuni  di  Kabupaten  Administrasi Kepulauan  Seribu  dapat  menjangkau seluruh fasilitas publik yang tersedia. Pulau Sebira  dan  Pulau    Untung  Jawa  sebagai pulau  paling  utara  dan  paling  selatan merupakan  pulau  yang  paling  sulit menjangkau beberapa fasilitas publik seperti Kantor Kecamatan dan TK.
Untuk  mendapatkan  gambaran lebih  jelas  terkait  dengan  keterjangkauan fasilitas publik dari pulau-pulau berpenghuni  di  Kabupaten  Adminsitrasi Kepulauan Seribu maka dilakukan pembobotan  berdasarkan durasi  perjalanan antara fasilitas publik  dengan pulau-pulau berpenghuni di sekitarnya, semakin singkat waktu  tempuh  untuk  mencapai  fasilitas publik  maka  semakin  tinggi  pula  bobot keterjangkauannya.  Bobot  “4”  diberikan pada  pulau  yang  berada  dalam  radius waktu  tempuh  30  menit,  bobot  “3”  untuk pulau di dalam radius waktu tempuh 30-60 menit,  bobot  “2”  untuk  pulau  di  dalam radius waktu tempuh 60-90 menit, bobot “1” untuk pulau di dalam radius waktu tempuh 90-120  menit,  dan  bobot  “0”  untuk  pulau dengan  radius  waktu  tempuh  di  atas  120 menit.  Hasil  pembobotan  keterjangkauan dapat dilihat pada tabel 5.
Berdasarkan hasil pembobotan pada tabel  5,  terdapat  empat  fasilitas  dengan keterjangkauan  yang  relatif  kecil  yakni rumah  bersalin,  rumah  sakit,  SMA,  dan Kantor  Kecamatan.  Dari  keempat  fasilitas tersebut,  dua  diantaranya  telah  memenuhi standar  ketersediaan  minimum  yakni rumah  sakit  dan  kantor  kecamatan, sedangkan  sisanya,  rumah  bersalin  dan SMA,  belum  (lihat  tabel  4).  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  fasilitas  publik
yang  telah  memenuhi  standar  ketersediaan minimum  (berdasarkan  SNI  03-1733-2004) tidak  menjamin  dapat  diakses  oleh masyarakat  di  kawasan  pulau  kecil.  Jika ditinjau  dari  kemampuan  pulau  untuk menjangkau  fasilitas  publik,  terdapat  satu pulau  di  Kecamatan  Kepulauan  Seribu Utara  (Pulau  Sebira),  dan  tiga  pulau  di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (Pulau Untung  Jawa,  Pulau  Pari,  dan  Pulau
Lancang) yang memiliki bobot kemampuan menjangkau  fasilitas  yang  relatif  rendah.
Secara geografis, pulau-pulau ini merupakan pulau yang memiliki jarak yang relatif  jauh  dari  pusat  kegiatan  di Kecamatannya  masing-masing.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  persebaran  fasilitas publik di Kabupaten Administrasi
Kepulauan  Seribu  terpusat  di  pulau-pulau sekitar lokasi pusat administrasi kecamatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembobotan pada  tabel  5,  terdapat  empat  fasilitas dengan  keterjangkauan  yang  relatif  kecil yakni rumah bersalin, rumah sakit, SMA, dan  Kantor  Kecamatan.  Dari  keempat fasilitas  tersebut,  dua  diantaranya  telah memenuhi standar ketersediaan minimum  yakni  rumah  sakit  dan  kantor kecamatan,  sedangkan  sisanya,  rumah bersalin  dan  SMA,  belum  (lihat  tabel  4). Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  fasilitas publik  yang  telah  memenuhi  standar ketersediaan  minimum  (berdasarkan  SNI 03-1733-2004)  tidak  menjamin  dapat diakses  oleh  masyarakat  di  kawasan pulau kecil. Jika ditinjau dari kemampuan
pulau  untuk  menjangkau  fasilitas  publik, terdapat  satu  pulau  di  Kecamatan Kepulauan  Seribu  Utara  (Pulau  Sebira), dan  tiga  pulau  di  Kecamatan  Kepulauan Seribu Selatan (Pulau Untung Jawa, Pulau Pari,  dan  Pulau  Lancang)  yang  memiliki bobot  kemampuan  menjangkau  fasilitas yang  relatif  rendah.  Secara  geografis, pulau-pulau  ini  merupakan  pulau  yang memiliki jarak yang relatif jauh dari pusat kegiatan  di  Kecamatannya  masing- masing.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa persebaran  fasilitas  publik  di  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  terpusat di  pulau-pulau  sekitar  lokasi  pusat administrasi kecamatan.
Tabel 5. Hasil Pembobotan Keterjangkauan Fasilitas Publik terhadap Pulau-Pulau
Berpenghuni Kecamatan Nama Pulau Bobot Keterjangkauan Total Rumah Sakit Rumah Bersalin Puskes mas TK  SD  SMP  SMA Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan (kemampuan menjangkau fasilitas) Kep. Seribu Utara Panggang 4 2 4 4 4 4 4 2 4 32 Pramuka 4 2 4 4 4 4 4 2 4 32 Kelapa 2 4 4 4 4 4 2 4 4 32 Kelapa Dua 2 4 4 4 4 4 2 4 4 32 Harapan 2 4 4 4 4 4 2 4 4 32 Sebira 0 1 4 1 4 4 0 1 1 16 Kep. Seribu Selatan Payung 2 0 4 4 4 4 4 4 4 30 Tidung 2 0 4 4 4 4 4 4 4 30 Lancang 0 0 4 4 4 4 1 1 3 21 Pari 2 0 3 4 4 4 2 2 4 25 Untung Jawa 0 0 4 4 4 4 0 0 4 20 Total (Keterjangkauan) 20 17 43 41  44 44 25 28 40
Sumber: Hasil Analisis, 2018

## DAFTAR PUSTAKA

## Baldacchino, G. (2004). THE COMING OF
AGE OF ISLAND
STUDIES. Tijdschrift  Voor  Economische  En Sociale  Geografie , 95 (3),  272–283. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9663.2004.00307.x
Baldacchino, G. (2007). Islands as Novelty Sites. Geographical Review , 97 (2), 165– 174.
Bunnell, T., & Miller, M. A. (2011). Jakarta
in Post-Suharto Indonesia: Decentralisation, Neo-liberalism and Global  City  Aspiration. Space  and Polity , 15 (1), 35–48. https://doi.org/10.1080/13562576.2 011.567899 Dadashpoor,  H.,  &  Rostami,  F.  (2017). Measuring  spatial  proportionality between service availability, accessibility and mobility: Empirical evidence  using  spatial  equity approach in Iran. Journal of Transport Geography , 65 , 44–55. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2 017.10.002
Firman,  T.  (2009).  The  continuity  and change  in  mega-urbanization  in Indonesia:  A  survey  of  Jakarta– Bandung Region (JBR) development.
Habitat  International , 33 (4),  327–339. https://doi.org/10.1016/j.habitatint .2008.08.005
Gutiérrez,  J.,  &  Urbano,  P.  (1996). Accessibility in the European Union: the  impact  of  the  trans-European road  network. Journal  of  Transport
Geography , 4 (1), 15–25. https://doi.org/10.1016/0966- 6923(95)00042-9
Hellman, J., Thynell, M., & Voorst, R. van.
(2018). Jakarta:  Claiming  spaces  and rights in the city . Routledge.
Hudalah, D., & Firman, T. (2012). Beyond property:  Industrial  estates  and post-suburban  transformation  in Jakarta  Metropolitan  Region. Cities ,
29 (1), 40–48. https://doi.org/10.1016/j.cities.201 1.07.003
Karampela,  S.,  Kizos,  T.,  &  Spilanis,  I. (2014).  Accessibility  of  islands: towards a new geography based on transportation  modes  and  choices. Island Studies Journal , 9 (2), 293–306.
King,  R.  (2009).  Geography,  Islands  and Migration  in  an  Era  of  Global Mobility. Island  Studies  Journal , 4 (1), 53–84.
Mehmood,  A.  (2009).  Understanding spatial development and interactions  in  small  islands  (pp.  1– 22).  Presented  at  the  the  Annual Regional Studies Association Conference  Understanding  and Shaping Regions: Spatial, Social and
Economic Futures, Leuven, Belgium.
Mujiyani.,  Hidayati,  D.,  Rachmawati,  L., Soetopo,  T.,  Aji,  GB.,  Cahyadi,  R. (2002).  Pengelolaan  Pulau-Pulau Kecil:  Partisipasi  Masyarakat  di Kepulauan Seribu. Jakarta: PPK-LIPI
Murakami, A., Medrial Zain, A., Takeuchi,
K.,  Tsunekawa,  A.,  &  Yokota,  S. (2005).  Trends  in  urbanization  and patterns  of  land  use  in  the  Asian mega  cities  Jakarta,  Bangkok,  and Metro  Manila. Landscape  and  Urban Planning , 70 (3), 251–259. https://doi.org/10.1016/j.landurbpl an.2003.10.021
Nurse,  L.  A.,  Sem,  G.,  Hay,  J.  E.,  Suarez, A.  G.,  Wong,  P.  P.,  Briguglio,  L.,  & Ragoonaden,  S.  (2001).  Small  island states. Climate change , 843-875.
Royle,  S.  A.  (2002). Geography  Of  Islands . Routledge.
Spilanis, I., Kizos, T., & Petsioti, P. (2012).
Accessibility  of  Peripheral  Regions: Evidence  from  Aegean  Islands (Greece). Island  Studies  Journal , 7 (2), 199–214.
Tamim,  O.  (2000). Perencanaan  dan
Permodelan  Transportasi (2nd  ed.).
Penerbit ITB.
Winarso,  H.,  Hudalah,  D.,  &  Firman,  T. (2015).  Peri-urban  transformation  in the  Jakarta  metropolitan  area. Habitat  International , 49 ,  221–229. https://doi.org/10.1016/j.habitatint .2015.05.024