## ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM HAL TERJADI FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH PADA PERJANJIAN JASA

## Ardiansyah
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ardiansyah@borneo.ac.id

## ABSTRAK
Asas rebus sic stantibus merupakan asas dalam hukum perjanjian internasional yang memungkinkan peninjauan  ulang  isi  perjanjian  dan  pengubahan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  ketika  terjadi perubahan situasi yang mendasar. Namun, dalam konteks perjanjian jasa di mana terjadi fluktuasi nilai tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing  Amerika  Serikat,  penggunaan  asas  rebus  sic  stantibus  tidak dapat diterapkan sebagai pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda yang mengikat para pihak untuk  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati.  Asas  rebus  sic  stantibus  hanya  dapat  diterapkan sebagai  pengecualian  terhadap  asas  pacta  sunt  servanda  dalam  konteks  perjanjian-perjanjian internasional. Dalam konteks ini, asas rebus sic stantibus digunakan sebagai landasan untuk meninjau ulang isi perjanjian ketika terjadi perubahan yang signifikan dan tidak terduga dalam situasi politik, ekonomi, atau sosial yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut.
Kata Kunci: Asas Rebus Sic Stantibus, Asas Pacta Sunt Servanda, Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah.

## PENDAHULUAN
Perjanjian  yang  melahirkan  suatu  perikatan (verbintenis) hubungan  hukum  antara  dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, 1 suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. 2 Pengertian perjanjian  itu  diperjelas  Sudikno  Mertokusumo  sebagai  suatu  hubungan  hukum  antara  dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, 3 dengan demikian perjanjian  merupakan  kesesuaian  kehendak  antara  kedua  belah  pihak  untuk  mencapai kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian melakukan jasa  bermuara, pada sistem  terbuka (open  system) atau  asas  kebebasan  berkontrak (freedom  of  making  contract) bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. 4 Baik untuk menentukan isi, bentuk dan hukumnya dalam membuat suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
Adagium  semua  perjanjian  mengikat  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya pacta sunt servanda , lazimnya dari pencantuman adagium tersebut disimpulkan adanya penganutan asas kebebasan berkontrak bahwa pencatuman adagium tersebut diperlukan demi untuk peningkatan kepastian Hukum, 5 asas pacta sunt servanda menurut Grotius salah satu  asas  hukum  yang  terpenting,  karena  berhubungan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak seperti ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 6 manakala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang,  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (2)  KUHPerdata,  suatu perjanjian  yang  sah  tidak  dapat  ditarik  atau  diubah  secara  sepihak,  kecuali  ada  alasan  yang
1 Subekti, 1988, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.
2 H.P  Panggabean,  2010, Penyalagunaan  Keadaan  (Misbruik  Van  Omstandigheden )  sebagai  alasan  baru  untuk PembatalanPerjanjian, Liberty  Edisi Revisi II, Yogyakarta, hlm. 11.
3 Ibid., hlm. 12.
4 Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.
5 Subekti, 1988, Op.Cit, hlm. 8.
6 H.P Panggabean, Op.Cit , hlm. 7.
cukup  untuk  itu  berdasarkan  undang-undang  misalnya  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. 7
Asas itikad baik dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan asas itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. 8 Selain asas itikad baik, dikenal asas rebus sic stantibus bahwa perjanjian hanya mengikat jika keadaan pada saat pelaksanaan perjanjian sama dengan keadaan pada saat perjanjian dibuat. 9 Hubungan antara asas itikad baik dengan asas rebus sic stantibus sangatlah  erat,  manakala  jika  terjadi  perubahan  keadaan  yang  sifatnya  mendasar  dari  suatu perjanjian, juga sekaligus menerapkan asas itikad baik.
Asas rebus  sic stantibus dapat mempengaruhi berlangsungnya suatu perjanjian, karena sekalipun  sudah  ada  kesepakatan  dan  kesepakatan  tersebut    dibuat  secara  sah  dan  berlaku sebagai Undang-Undang serta mengikat bagi mereka yang membuatnya pacta sunt servanda , baik  pada  tahapan  pemenuhan (performance  of  contact) maupun  pada  tahap  pelaksanaan perjanjian (implementation  of  contract). Namun  dalam  penerapannya  terdapat  perubahan keadaan  yang  bertentangan  dengan  harapan  atau  ekspektasi  para  pihak,  sehingga  salah  satu pihak  tidak  dapat  melaksanakan  maksud  dari  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan perjanjian dapat berakhir (atau disesuaikan) apabila situasi berubah, Pengecualian ini kemudian melahirkan doktrin asas rebus sic stantibus . 10
Memburuknya perekonomian Indonesia terlihat dari fluktuasi nilai tukar rupiah atas mata uang asing Amerika Serikat dan mempengaruhi  usaha-usaha, termasuk usaha biro perjalanan haji  yang  berakibat  pada  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  termaksud    naiknya akomodasi  biaya-biaya  haji.  kenaikan  biaya  haji  dikarenakan  kebijakan  pengenaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  dari  Pemerintah  Arab  Saudi  sebesar  5  persen,  Pajak  Pemerintah Daerah (baladiyah) sebesar 5 persen, dan kenaikan bahan bakar minyak di Arab Saudi mencapai 180  persen,  dipengaruhi  juga  kenaikan  harga  avtur  dan  fluktuasi  nilai  tukar  rupiah  terhadap dolar Amerika Serikat. 11
Asas-asas perjanjian sangatlah perlu dikaji ulang, sehingga lebih mudah memahaminya sebagai  ketentuan  Undang-Undang  mengenai  sahnya  suatu  perjanjian.  Suatu  perkembangan yang  terjadi  terhadap  suatu  ketentuan  Undang-Undang  akan  lebih  mudah  dipahami  setelah mengetahui asas-asas yang berkenaan. 12 Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas-asas hukum dengan peraturan-peraturan hukum (rechtsregel) . Pertama Bahwa asas-asas hukum  berfungsi  sebagai  pembangun  suatu  sistem,  karena  asas-asas  itu  bukan  hanya mempengaruhi hukum positif tetapi juga didalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem. Suatu  sistem tidak  akan  ada,  tanpa  adanya  asas-asas  itu.  Kedua,  bahwa asas-asas hukum  itu membentuk satu sama lain suatu sistem, asas-asas sering menunjuk kearah yang berlawananan, apa yang kiranya merupakan rintangan bagi peraturan-peraturan hukum, oleh karena menunjuk kearah  yang  berlawananan  asas-asas  itu  saling  kekang  mengekang  dan  dengan  demikian seimbang. 13
Penelitian ini  merupakan jenis penelitian normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  memilih  bahan  pustaka  atau  data  sekunder yang difokuskan pada salah satu macam jenis, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
7 Suharnoko dan Lita Arijati, Tanpa Tahun, Hukum Perdata Materil dan Formil : Hukum Perikatan , hlm. 275.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Suherman, 2017, Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan keadaan yang fundamental ) dalam Hukum positif di indonesia , Jurnal Yuridis,
UPN Veteran,
Jakarta, hlm.
1-2
Diakses dari https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167, Pada Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 19.21 WIB.
11 Tirto.Id, 2018, Biaya Ibadah Haji 2018 Naik Rp345.290 , diakses dari , https://tirto.id/biaya-ibadah-haji-2018-naik-rp345290- cF3s Pada Tanggal 7 April 2019, Pukul 15.51 WIB.
12 H.P Panggabean, Op.Cit , hlm. 9.
13 Ibid.
2023-04-30
penelitian  sejarah  hukum  dan  Penelitian  perbandingan  hukum. 14 Penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  Menurut  Suharsimi  Arikunto 15 penelitian  deskriptif  yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi di lapangan.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus
Sejak abad XII dan XIII ahli-ahli hukum kanonik telah mengenal asas rebus sic stantibus yang dalam bahasa latinnya diungkap sebagai “ contractus qui habent tractum succesivum et depentiam  de future  rebus  sic  stantibus  intelliguntur ”,  yang  artinya  bahwa  perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama. 16
Asas rebus  sic  stantibus pertama  kali  diterapkan  oleh  peradilan  keagamaan. Diterapkannya asas rebus sic stantibus oleh peradilan keagamaan karena situasi yang terjadi pada  waktu  itu  adanya  pemisahan  antara  urusan  gereja  dengan  urusan  negara,  dan  ini merupakan salah satu karakteristik penting kode Napoleon. Selanjutnya asas rebus sic stantibus diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum. Asas ini kemudian telah diterima secara luas  pada  akhir  abad  XIII.  Dalam  perkembangannya  keberadaan  asas rebus  sic  stantibus mendapat dukungan dari beberapa ahli dan pendapat para ahli telah membantu eksistensi asas rebus  sic  stantibus dalam  masyarakat.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Machiavelli  bahwa segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang dihadapi  oleh  penguasa  negara.  Sikap  Machiavelli  yang  demikian  tentunya  tidak  jauh  dari makna  yang  terkandung  dalam  asas rebus  sic  stantibus .  Demikian  juga  Alberico  Gentili menyatakan  bahwa,  yang  paling  penting  atas  hukum  traktat  ialah  dalil  bahwa  perjanjian (perdamaian) selalu mengandung syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi-kondisinya  tidak  berubah.  Jelaslah  bahwa  yang  dimaksud  syarat  tersimpul  oleh Aliberco Gentili adalah asas rebus sic stantibus . 17
Lain hal dengan Bynkershoek dalam salah satu karyanya yang berkaitan dengan traktat, walau pada awalnya ia menolak asas rebus sic stantibus , namun pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji-janji, bilamana ia tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mentaati janji-janji tersebut. Ditegaskan pula oleh Bierly,  bahwa  dalam  suatu  perjanjian  internasional  ada  tersirat  suatu  syarat  tambahan  yang menentukan  bahwa  perjanjian  itu  hanya  mengikat  selama  keadaan-keadaan  masih  seperti semula. Kata-kata yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan diantara para  pihak  namun  mengandung  suatu  syarat,  yaitu  apabila  tidak  terjadi  suatu  perubahan keadaan  yang  penting  maka  hilanglah  syarat  berlakunya  perjanjian  dan  tidak  mempunyai kekuatan mengikat lagi. 18

## Pengaturan Asas Rebus Sic stantibus
Perubahan keadaan yang fundamental ( fundamental change of circumstance )  atau lebih dikenal dengan asas rebus sic stantibus yang diatur dalam Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969, article 62 . Bunyi Pasal 62 Ayat (1) : 19
14 Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983, Penelitian Hukum Normatif , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.
15 Suharsimi Arikunto, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.
16 Harry  Purwanto,  2011, Keberadaan  AsasRebus  Sic  Stantibus  Dalam  Perjanjian  internasional, hlm.  109  diakses  dari https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160/10706, Pada tanggal 8 April 2019, Pukul 16.31 WIB.
17 Ibid , hlm. 110.
18 Ibid
19 Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969, Article 62 Fundamental change of circumstance
2023-04-30
A  fundamental  change  of  circumstances  which  has  occurred  with  regard  to  those existing  at the  time  of  the  conclusion  of a  treaty,  and  which  was  not  foreseen  by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:
(a) The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and
(b) The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.
Pasal  62  Ayat  (1)  membatasi  perubahan  keadaan  yang  fundamental  ini  dengan  dua pembatasan  yang  harus  dipenuhi. Pertama pembatasan  berdasarkan  waktu  terjadinya,  yakni terjadinya  haruslah  pada  waktu  dilakukan  perundingan  perjanjian,  tegasnya  pada  waktu dilakukan perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian. Jadi bukan perubahan  keadaan yang  terjadinya  sesudah  berlaku  atau  sesudah  dilaksanakannya  perjanjian  tersebut.  Jika terjadinya  pada  waktu  sesudah  mulai  berlaku  atau  ketika  perjanjian  sedang  dalam pelaksanaanya,  sehingga  berpengaruh  besar  terhadap  perjanjian  tersebut,  hal  ini  termasuk dalam  kategori  ketidakmungkinan  untuk melaksanakannya. Pembatasan  yang  kedua ,  adalah pembatasan  yang  sifatnya  subjektif,  yakni  perubahan  keadaan  itu  tidak  dapat  diduga  atau diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Meskipun kedua syarat atau pembatasan ini terpenuhi, masih  belum  dapat  begitu  saja  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  mengakhiri  eksistensi  suatu perjanjian  internasional. 20 Sehingga  harus  memenuhi  kualifikasi  yang  lebih  spesifik  lagi, diantaranya :
a. Adanya keadaan tersebut merupakan dasar yang esensial bagi para pihak untuk terikat pada perjanjian;
b. Akibat atau efek dari perubahan keadaan itu menimbulkan perubahan yang secara radikal terhadap luasnya kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut.
Pasal  62  ayat  (2),  ada  dua  larangan  untuk  menggunakan  perubahan  keadaan  yang fundamental sebagai alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional.
A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty: 21
(a) if the treaty establishes a boundary; or
(b) if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.
Pertama,  negara  peserta  tidak  boleh  menggunakan  klausul  ini  sebagai  alasan  untuk mengakhiri suatu perjanjian tentang garis batas wilayah negara. Kedua, klausul ini juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional, jika perubahan keadaan yang fundamental ini terjadi sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atas ketentuan perjanjian internasional. 22
Penggunaan kata-kata rebus sic stantibus tidak nampak dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Hal ini nampaknya dihindari oleh Internatonal Law Commission , dengan maksud untuk menekankan  sifat  objektif  dari  ketentuan  yang  ada  dan  juga  guna  menghindarkan  implikasi doktriner dari istilah tersebut. Sebagaimana juga dikemukakan oleh D.J. Harris, bahwa Komisi Hukum Internasional dalam sidangnya yang ke XVIII tahun 1966 menolak teori yang tersirat tentang klausul rebus sic stantibus itu, dan lebih suka mendasarkan pada doktrin “perubahan keadaan yang fundamental” ( fundamental change of circumstance ) dengan alasan persamaan derajat dan keadilan serta membuang kata-kata rebus sic stantibus , karena menimbulkan akibat-
20 I Wayan Parthiana, 2005, Hukum Perjanjian Internasional bagian 2 , Mandar Maju, Bandung, hlm. 469.
21 Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969, Loc.Cit.
22 I Wayan Parthiana, Op.Cit , hlm. 472.
akibat yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pada akhirnya makna yang terkandung dalam asas rebus sic stantibus oleh Konvensi Wina dirumuskan dengan menggunakan istilah fundamental change of circumstance (perubahan fundamental atas suatu keadaan). Bahkan oleh Mahkamah Internasional, dalam kasus fisheries jurisdiction , dikatakan bahwa keberadaan asas rebus sic stantibus dalam Pasal 62 tersebut hanyalah bersifat merumuskan hukum kebiasaan. 23
Apa yang dimaksud dengan perubahan keadaan yang fundamental ( fundamental change of  circumstances ),  sama  sekali  tidak  ada  penegasannya  di  dalam  Konvensi  Wina.  Tiadanya penegasan  ini  dapat  diartikan,  bahwa  penentuannya  diserahkan  pada  praktek  negara-negara ataupun  pada  putusan  badan  penyelesaian  sengketa  jika  menghadapi  kasus  yang  berkaitan dengan  ada  atau  tidak  adanya  perubahan  harus  ditentukan  secara  kasus  perkasus.  Sebagai contoh,  terjadinya  krisis  ekonomi  dan  moneter  yang  mula-mula  melanda  satu  negara  dan kemudian  dalam  tempo  yang  relatif  singkat  merembet  ke  negara-negara  lainnya,  sehingga mengakibatkan  merosotnya  perekonomian  negara-negara  yang  bersangkutan  dan  hal  ini ternyata  tidak  dapat  diduga  atau  diprediksi  sebelumnya  oleh  negara-negara  tersebut,  apakah bisa  disebut  sebagai  perubahan  keadaan yang  fundamental ?,  mungkin  ada  beraneka  macam pendapat  yang  muncul  yang  berbeda  bahkan  bertentangan  antara  satu  dengan  lainnya.  Oleh karena itu, dalam hal inilah para pihak maupun badan penyelesaian sengketa yang menghadapi suatu  kasus  yang  berkaitan  dengan  perubahan  keadaan  yang  fundamental,  harus  dapat menentukan dengan penuh kearifan. 24
The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) merupakan salah  satu  upaya  harmonisasi  hukum  atau  pengaturan  dalam  hukum kontrak  internasional. Indonesia  telah  meratifikasinya  melalui  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  59 Tahun 2008. Dalam UNIDROIT ini juga mengatur tentang asas pacta sunt servanda dan asas rebus sic stantibus , akan tetapi istilah untuk asas rebus sic stantibus ini adalah dengan hardship clauses (klausul  kesulitan).  Berdasarkan  prinsip UNIDROIT  mengikatnya  suatu  kontrak (prinsip asas pacta sunt servanda ) tidak bersifat mutlak apabila terjadi kesulitan ( hardship ). Hal ini terjadi apabila memang adanya perubahan yang fundamental atas keseimbangan dari kontrak  yang menyebabkan  kesulitan  bagi  salah  satu  pihak  yang  tidak  dapat  dipredeksi sebelumnya pada saat kontrak ditanda tangani oleh para pihak. 25 Menurut William C. Dennis dan  Joseph  P.  Chamberlain  jika  terjadi  perubahan  keadaan  mendasar  dan  esensial    yang mengakibatkan  diluar  kehendak  dari    para  pihak  maka  dapat  dilakukan  interpretasi  dengan itikad baik ( good faith ), argumentasi ( argument ). 26
An agreement, in the nature of things, cannot be absolutely unchange able, forever.  If there  is  a  fundamental,  essential  change  in  the  circum  stances,  not  specifically contemplated by the parties, or inferentially or reasonably within their expectation, then I  submit  that  in  the  nature  of  things  they  are  released  from  their  obligations. Interpretation of the rule is a matter of good faith, of argument, of reason, but the essence is there. (garis bawah penulis).
Hingga  saat  ini,  istilah  yang  sepadan  dengan  asas rebus  sic  stantibus tersebar  dalam banyak  pemahaman.  Semisal wegfall  der  geschaftsgrundlage di  Jerman, imprevision di Perancis, frustration of contract di Inggris ( only partly covering the hardship situation ) atau Impracticability di  Amerika.  Meskipun  pada  tataran  teoritis  dan  praktis  terdapat  perbedaan yang tegas, namun pada intinya sama. 27
23 Harry Purwanto, Op.Cit , hlm. 112.
24 Ibid , hlm. 468.
25 Suherman, Op.Cit , hlm. 7.
26 William C. Dennis dan Joseph P. Chamberlain, 1932, The doctrine of rebus sic stantibus , Vol. 26 (April 28-30, 1932), pp. 53-68, Cambridge University Press. Sumber https://www.jstor.org/stable/25656837, Diakses pada tanggal 19 desember 2019, Pukul 22.30 WIB.
27 Rahman, Taufik El, 2019, Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak- Kontrak Berdimensi Publik Di Indonesia , Ringkasan Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta hlm. 17.
2023-04-30
Penerapan Asas Rebus Sic stantibus dalam hal terjadi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah pada perjanjian melakukan jasa
Pada prakteknya penerapan asas rebus sic stantibus diterapkan dalam hukum perjanjian internasional. 28 Penggunaan  asas  tersebut  pada  umumnya  dicantumkan  secara  tegas  dalam konteks  perjanjian-perjanjian  internasional  yang  melibatkan  unsur  negara  dengan  negara sebagai  para  pihaknya.  Hukum  perjanjian  di  Indonesia  belum  mengatur  klausul rebus  sic stantibus sebagai norma, akan tetapi menempatkan sebagai asas hukum. Klausul tersebut secara praktis maupun teoritis tidak dapat digunakan untuk menyimpangi daya ikat suatu perjanjian. Namun  dalam  hukum  internasional,  semisal  perjanjian  internasional,  dimungkinkan  saja pemberlakuan  asas  tersebut.  Kendati  beberapa  sistem  hukum  telah  menerapkan  dan mengadopsi asas tersebut kedalam sistem hukum perjanjiannya. 29 Berdasarkan hemat penulis, bahwa  penerapan  asas rebus  sic  stantibus sebagai  pengecualian  terhadap  asas pacta  sunt servanda hanya dapat diterapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional, seperti yang telah dikemukakan  Taufik  El  Rahman,  belum  diaturnya  didalam  KUHPerdata  sehingga  menjadi tidak  tepat  untuk  diterapkan  dalam  perjanjian-perjanjian  di  Indonesia  khususnya  dalam perjanjian melakukan jasa jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar.
Seiring  waktu,  asas Rebus  Sic  Stantibus semakin  diakui  sebagai  mekanisme  proteksi terhadap  perubahan  kondisi  yang  sangat  mendasar  dan  tidak  dapat  diprediksi  pada  saat perjanjian-perjnjian  dibuat,  seperti  perang  antar  negara,  fluktuasi  nilai  tukar  rupiah  terhadap mata  uang  asing  dan Covid-19 yang  sangat  berdampak  dalam  pelaksanaan  suatu  perjanjian. Namun, penerapan asas ini tetap memerlukan pertimbangan yang matang dan hati-hati, karena dapat  menimbulkan  ketidakpastian  dan  keraguan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  yang  telah dibuat.

## PENUTUP
Asas rebus sic stantibus dalam hal terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Amerika Serikat tidak dapat diterapkan sebagai pengecualian asas pacta sunt servanda . Penggunaan  asas rebus sic stantibus sebagai pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda hanya dapat diterapkan dalam konteks perjanjian-perjanjian internasional publik, negara dan yang  bukan  negara  sebagai  para  pihak.  Belum  diaturnya  di  dalam  KUHPerdata  sehingga menjadi tidak tepat untuk diterapkan dalam konteks perjanjian melakukan jasa atau perjanjian lingkup nasional. penerapan asas ini tetap memerlukan pertimbangan yang matang dan hati- hati,  karena  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  dan  keraguan  dalam  pelaksanaan  perjanjian yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
H.P Panggabean, 2010, Penyalagunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden ) sebagai alasan baru untuk PembatalanPerjanjian, Liberty  Edisi Revisi II, Yogyakarta.
I Wayan Parthiana, 2005, Hukum Perjanjian Internasional bagian 2 , Mandar Maju, Bandung. Rahman, Taufik El, 2019, Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak-Kontrak Berdimensi Publik Di Indonesia , Ringkasan Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
28 Vienna  Convention  on  the  Law  of  International  Treaties  1969.  Article  62  of  the  Vienna  Convention  states  that  "a  very fundamental change of circumstances which occurs after the signing of a treaty, and which is not anticipated by the parties, may be grounds for either party to request the revision or annulment of the treaty".
29 Taufik El Rahman, Op.Cit ,  hlm. 18.
Subekti, 1988, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Suharnoko  dan  Lita  Arijati,  Tanpa  Tahun, Hukum  Perdata  Materil  dan  Formil  :  Hukum  Perikatan , Yogyakarta.
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  1983, Penelitian  Hukum  Normatif ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Suharsimi Arikunto, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , PT. Rineka Cipta, Jakarta.

## SUMBER LAIN:
Harry Purwanto, 2011, Keberadaan AsasRebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian internasional, hlm. 109 diakses  dari  https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160/10706,  Pada  tanggal  8  April  2019, Pukul 16.31 WIB.
Suherman,  2017, Perkembangan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  (Perubahan  keadaan  yang  fundamental  ) dalam Hukum positif di indonesia , Jurnal Yuridis, UPN Veteran, Jakarta, hlm. 1-2 Diakses dari https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167,  Pada  Tanggal  20  Maret  2019, Pukul 19.21 WIB.
Tirto.Id, 2018, Biaya Ibadah Haji 2018 Naik Rp345.290 , diakses dari , https://tirto.id/biaya-ibadah-haji- 2018-naik-rp345290-cF3s Pada Tanggal 7 April 2019, Pukul 15.51 WIB.
Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969 William C. Dennis dan Joseph P. Chamberlain, 1932, The doctrine of rebus sic stantibus , Vol. 26 (April 28-30, 1932), pp. 53-68, Cambridge University Press. Sumber https://www.jstor.org/stable/25656837,  Diakses  pada  tanggal  19  desember  2019,  Pukul  22.30 WIB.