ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Volume 10, Nomor 02, Tahun 2022, E-ISSN: 2528-0872 DOI : 10.32332/adzkiya.v10i02.4499
Legalitas Literasi Financial Techology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Muhamad Bisri Mustofa*, Siti Wuryan, A. Khumaidi Ja’Far, Siti Mahmudah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Korespondensi: bisrimustofa@radenintan.ac.id*
Received: 25/01/2022 Revised: 13/08/2022 Accepted: 05/09/2022

## Abstrak
Penelitian  yang  dilaksanakan  bertujuan  untuk  dapat  mengetahui  proses pelaksanaan  layanan  pinjam  dan  meminjam  uang  yang  mana  berbasis  teknologi informasi  serta  legalitasnya  terhadap  penerapan  bunga  yang  mana  ditinjau  dari pandangan  hukum  ekomoni  islam.  Adapun  metode  pada  penelitian  ialah menerapkan  pendekatan  kualitatif  yakni  dengan  melakukan  proses  pengolahan pada data sekunder yang berisi berbagai kajian teoritis yang memuat tentanf P2P lending yang mana dianalisis berdasarkan pada kerangka teori menurut Maqā ṣ id Asy-  Syarĭ’ah.  Dari  hasil  yang  diperoleh,  bahwa  layanan  pinjam  dan  meminjam uang  di  Indonesia  masih  memiliki  berbagai  macam  kelemahan,  seperti  belum adanya  penetapan  besaran  maksimum  bunga  pinjaman,  ketentuan  penyelesaian sengketa,  sanksi  bagi  platform  yang  tidak  terdaftar  di  OJK,  dan  sosialisasi mengenai  regulasi  layanan  yang  belum  maksimal.  Secara  Hukum  Ekonomi Syariah, transaksi  ini tergolong  pada  utang-piutang  (Al  -  Qar ḍ ).  Proses  Perikatan dan  penerapan  bunga-berbunga di  dalamnya dipenuhi  unsur  Maysĭr,  Garār,  dan Ribā.  Sehingga  lebih  banyak  mu ḍ arat  dan  tidak  sesuai  dengan  Maqā ṣ id  Asy- Syarĭ’ah. Sehingga disimpulkan, Legalitas Peer to Peer Lending dengan penerapan bunga-berbunga ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah ḥ aram. Kata Kunci: P2P Lending, Pinjam Online, Syari’ah

## Abstract
Objectives of this study were to determine an implementation of Information technology- based borrowing and lending service and legality with application of interest in the term of Sharia Economic law  perspectives. The  method  that  using was  qualitative  methods. It  by processed secondary data that consisted of theoretical study of P2P lending that analyzing based  on  Maqā ṣ id  Asy-Syarĭ'ah  theoretical  framework.  Based  on  the  findings,  an information  technology-based  borrowing  and  lending  service  in  Indonesia  had  several weaknesses.  They  were  absence  of  maximum  loan  interest  rate  determinations,  dispute resolution  provisions,  sanctions  to  the  platform  that  weren’t  registeringby  OJK,  and socialization  regarding  service  regulations  that  have  not  been  maximized.  According  to Sharia  Economic  Law,  this  transaction  is  classified  as  debts  (Al  -  Qar ḍ ).  The  process  of Bonding and applying flowers in it is filled with elements of Maysĭr, Garār, and Ribā. So that could be asserted that a legality of P2P lending with an application of interested from Islamic law perspective was aram.
Keywords: P2P Lending, Online Borrowing, Sharia Economic Law

## A. Pendahuluan
Financial  Technology  (Fintech)  merupakan  pembaharuan  fasilitas keuangan  menggunakan  teknologi  online.  Hal  ini  adalah  dampak  dari munculnya  revolusi  industri  4.0  yang  merupakan  era  yang  dimana  semua entitas yang terdapat didalamnya dapat saling berinteraksi kapan saja dengan memanfaatkan  internet  maupun  CPS  yang  berguna  dalam  mencapai  tujuan untuk tercapainya kreasi berbagai nilai–nilai baru maupun pengoptimalisasian nilai yang telah ada di setiap aktivitas keindustrian.(Prasetyo & Wahyudi, 2018)
Layanan  ini  berisikan  berbagai  mekanisme  yang  berbeda–beda  dengan pembiayaan  perbankan.  P2P  lending  dapat  dimanfaatkan  oleh  semua masyarakat  luas  melalui  aplikasi  selama  24  jam  tanpa  harus  mengajuan aktivitas  kredit  kepihak  bank  serta  tidak  membutuhkan  agunan.  Hal  ini mempunyai  perbedaan  dengan  pembiayaan  di  ranah  perbankan  yang  mana pihak  peminjam  diharuskan  menandatangi  kantor  bank  mengenai  peminjam tersebut  harus  mengantri  hingga  sampai  ditahap  penandataganan  perjanjian kredit,  adanya  BI  Checking  dan  biasanya  mempersyaratkan  adanya agunan.(Hariyana, 2019)
Layanan  P2P  lending  memberikan  kemudahan  pada  proses  pencairan, namun  sangat  memberatkan  dalam  proses  pembayaran.  Alasannya,  pada layanan  ini  dikenakan  sistem  bunga  pinjaman,  yang  akan  terus  bertambah setiap  harinya.(Alfianurahman,  2019)  Sistem  tersebut  dikenal  compounding atau  sistem  bunga.  Selain  itu,  perjanjian/perikatan  pinjam  meminjam  ini biasanya  bersifat  konsumtif.  Adapun  objek  dari  pada  pinjaman  ialah  uang rupiah  yang  sedikit  banyak  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan keseharian,  bukan  dalam  bentuk  pembiayaan.  Bahkan,  orang  lain  disekeliling peminjam  dana  pun  ikut  terkena  dampaknya.  Peminjam  dana  yang  belum melunasi  pinjamannya,  mendapat  konsekwensi  penagihan  yang  dilakukan setiap hari.(Purba, 2022)
Sedangkan  pelaksanaan  Utang-piutang  pada  dasarnya  tidak  boleh memberatkan  semua  pihaknya.  Apalagi  sampai  diberlakukan  bunga,  yang mana  dalam  segi  hukum  perjanjian  piutang harus  dibayarkan  dengan jumlah maupun bentuk sama.(Cut Nurul, 2021)
Adapun dasar  hukum  dalam  aktivitas  utang  piutang  terdapat  pada  Al  – qur’an  dan  Al–hadist,  yakni  salah  satunya  pada  QS  Al–maidah  ayat  (2)  yang mana  berhubungan  dengan  kegiatan  tolong  menolong  dalam  jalan  kebaikan, dan  bukan  pada  berbagai  hal  yang  mendatangkan  dosa.(Anshori,  2006)  Ayat diatas mengandung makna bahwa memberikan utang kepada orang lain ialah sama dengan menolong, hal tersebut dikarenakan pihak yang ingin berhutang ialah  mereka  yang  membutuhkan,  tetapi  tidak  mempunyai  kemampuan  atas kebutuhannya  sehingga  mereka  mengharapkan  bantuan  orang  lain  dengan berhutang.  Sehingga  aktivitas  pinjam  dan  meminjam  tidak  diperbolehkan untuk  memberatkan  berbagai  pihak  yang  ada  didalamnya.  Nabi  SAW memberikan pengembalian utang dengan lebih tanpa didasari oleh perjanjian, dan hanyalah merupakan bentuk kebaikan.(Afryenis, 2016)
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, legalitas peer to peer lending dalam Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syari’ah,  yang  ditinjau  dari  Proses  Penarikan Keuntungan  yang  sangat  memberatkan  Peminjam  Dana  dengan  penerapan sistem bunga - berbunga.(Nasari, 2022)

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  (penelitian  yuridis).  Metode penelitian  hukum  merupakan  suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan sebuah  penelitian.(Muhammad,  2016)  Sedangkan  jika  dilihat  dari  sistematika rancangannya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Bogdan  dan Taylor menjelaskan penelitian kualitatif merupakan sebuat prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.(Moeleong, 2004)
Penelitian  kualitatif  cenderung  menggunakan  analisis  dengan pendekatan  induktif.  Proses  dan  makna  (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan dalam  penelitian  kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  bertolak  dari data,  memanfaatkan  teori  yanga  ada  sebagai  bahan  penjelas,  dan  berakhir dengan  suatu  “teori”.(Noor,  2011)  Secara  konkrit,  pada  penelitian  ini dipaparkan  pelaksanaan  Peer  to  Peer  Lending  beserta  analisis  legalitasnya ditinjau  dalam  perspektif  Hukum  Ekonomi  Syari’ah.  Dalam  penelitian  ini digunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ).(Muhammad,  2016)  Metode Pengumpulan  data  menggunakan  documenter,  lalu  pengolahan  data digunakan  adalah  dengan  pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara  editing, rekonstruksi data, dan sistematis bahan hukum ( systematizing ). Metode analisis data menggunakan konten analisis.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Fintech: P2P Lending di Indonesia
Pada mulanya sejarah munculnya fintech dimulai pada tahun  2004 di Inggris  sebagai  institusi  keuangan  Inggris  yang  menjalankan  jasa peminjaman  terkait  uang.  Karena  menjadi  model  baru  dengan  berbagai keunikannya,  banyak  masyarakat  yang  memerlukan  pinjaman  dengan bunga  serendah–rendahknya,  kemudian  mereka  mendaftarkan  dirinya. Tidak  hanya  di  Eropa,  perusahaan  P2P  Lending  juga  mulai  marak  di Amerika. Sejarah dan perkembangan P2P Lending masih terus berlanjut.
Banyak  pengguna  tertarik  dengan  P2P  Lending  yang  disebabkan  oleh adanya dampak krisis dalam segi finansial pada 2008 lalu.(PANJAITAN, 2021)  Pada  saat  itu  banyak  bank  yang  menutup  proses  penyaluran aktivitas  kredit  dan  mengeluarkan  bunga  sebesar  0%  kepada  setiap deposan  hutang.  Oleh  karenanya,  para  peminjam  diharuskan  mencari dana  alternatif  kepada  pemilik  dana  yang  aktif  untuk  menjadi  seorang investor  dengan  imbalan  tinggi.  Lima  tahun  berikutnya,  Funding  Circle menyusul  Zopa  pada  bulan  Agustus  2010.  Perusahaan  ini  berfokus menyalurkan pendanaan pada usaha kecil atau disebut juga UMKM. Baik
Zopa  maupun  Funding  Circle  tergabung  dalam  P2P  Finance  Association (P2PFA).(Saputra, 2009)
Layanan  fintech  mulanya  dikenal  di  Indonesia  pada  periode September  2015  sejak  lahirnya  assosiasi  fintech  Indonesia.Kemunculan asosiasi  tersebut  dimulai  ketika  adanya  pertemuan  oleh  komunitas fintech.  Selanjutnya,  proses  peluncurannya  keranah  publik  dimulai menjelang akhir 2015 yakni pada bulan September, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pertemuan dengan ketua OJK yang mana memulai pertemuan  rutin  pada  oktober  2015.  Kegitan  tersebut  berlanjut  hingga maret  2016.  Pada  Mei  2016  asosiasi  ini  mulai  melakukan  pembukaan anggota.  Adapun  perkembangan  asosiasi  tersebut  tidak  berhenti,  yang mana  diketahui  pada  juni  2016,  asosiasi  ini  melaksanakan  sejumlah pertemuan  dengan  gubernur  BI  yang  kemudian  memulai  berbagai pertemuan  rutin  lainnya.  Kemudian,  September  2016,  asosiasi  fintech tersebut aktif dalam melaksanakan mitra dengan pihak OJK, kemudian BI serta  lembaga-lembaga  pemerintahan  untuk  dapat  mengembangkan berbagai  kebijakan  yang  terdapat  pada  fintech  Indonesia.(Ronald,  2021) Pada akhirnya AFTECH resmi dikukuhkan sebagai OJK yang merupakan penyelenggara  layanan  keuangan  digital  tetat  pada  9  agustus  2019  yang mana telah termuat dalam POJK Nomor 13/2018.(Ronald, 2021)
Sebenarnya,  Fintech  P2P  lending  ialah  sebagai  bentuk  pembaruan dalam  lingkup  pinjam  dan  meminjam.  Transaksi  utang-piutang  pada masyarakat  Indonesia  pun  memang  telah  berlangsung  lama.  Sehingga wajar,  keberadaan  dari  layanan  tersebut  dapat  dikembangkan  secara pesat.
2. Hubungan pihak dalam P2P lending
Relasi  kontraktual  antara  pihak  konsumen  serta  pelaku  usaha  pada layanan  P2P  lending  terdapat  pada  aturan  OJK  nomor  .77/  POJK  .01/ 2016 yang berisi tentang layanan pinjaman berbasis teknologi pada pasal 18  berbunyi”  perjanjian  pada  proses  pelaksanaan  layanan  pinjaman berbasis tekonlogi yakni meliputi:
a. Perjanjian diantara pihak penyelenggara dan pemberi
b. Perjanjian diantara pihak pemberi dan penerima
Berdasarkan  pada  hal  tersebut diatas,  adapun  mekanisme  dalam  P2P lending berikut ini:
a. Sebagai peminjam
Sebagai  seorang  peminjam.  Adapun  syarat  utama  untuk menjalankan  perjanjian  P2P  lending  yakni  mempunyai  itikad  baik dalam  pelaksanaan  perjanjian,  yang  kemudian  harus  disertai  dengan kecakapan  dalam  melaksanakan  perilaku  hukum.  Berbagai  syarat yang  perlu  diperhatikan  oleh  pihak  peneriman  ketika  menjalankan transaksi  menggunakan  P2P  lending  ialah  dengan  cara  mengunggah semua  dokumen  yang  mereka  butuhkan  untuk  dapat  mengajukan berbagai pinjaman online.(Hartanto dkk., 2018)
b. Sebagai investor /lending
POJK no 77POJK .01/2016 yang berisi tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi menjelaskan bahwa berbagai persyaratan yang dilakukan oleh lending apabila mereka ingin melakukan perjanian P2P lending  tidak  tercantum,  tetapi  banyak  platform  yang  menyediakann jasa  pinjaman  P2P  lending  mempunyai  syarat  pengajuan  diri  untuk menjadi investor.
c. Sebagai layanan penyedia P2P lending Pihak  penyelenggara  harus  terlebih  dahulu  menyediakan, kemudian mengelola serta mengoperasikan layanan peminjaman uang berbasis  teknologi  dari  pihak  pemerima  yang  mana  sumber pendanaannya  berasal  dari  pemberi.  Pihak  penyelenggara  tersebut dalam  berkerja  secara  bersama  –sama  dengan  pihak  penyelenggara P2P  lending  sebagaimana  yang  telah  diatur  yang  sesuai  dengan berbagai ketentuan dalam UU.
3. Praktek pinjaman pada platform P2P lending
Menurut  data  pada  OJK  Fintech  P2P  lending  06  Okt  2021,  terdapat sebanyak 106 P2P lending yang telah terdaftar dan mempunyai izin OJK diantaranya:(Raden & Eko Turisno, 2019)
a. Investree
PT.  Investree  tidak  turun  secara  langsung  dalam  kegiatan pinjaman.  Akan  tetapi,  mereka  hanya  menyediakan  flatform  sebagai faslititas,  administarasi  dari  pihak  lender  maupun  borrower.  Hingga juni  2019  PT  ini  mampu  mengelola  serta  menyalurkan  dana  investor sebesar  12  triliun  kepada  sebanyak  242,  313  para  pengusaha perempuan  di  lingkup  pedesaan  dengan  NPL  dibawah  1  %.  Target pasar  Amartha  adalah  usaha  mikro  dan  kecil.  Pihak  kreditur  dapat melakukan  aktivitas  investasi  dengan  modal  awal  3.500  .000  selama 1tahun. Mereka menawarkan sistem bagi hasil yang kompetitif hingga mencapai 20 %.(Hasanah, 2019)
b. Modalku
Modalku  ialah  lembaga  pinjaman  online  dengan  layanan  P2PL, lembaga ini memberikan bantuan dalam hal biaya kepada para UKM yang  merasa  kesulitan  akan  dana  usaha.  Adapun  jumlah  dana  yang mereka tawarkan berjumlah Rp. 500. 000 SAMPAI 500,000 .000 dengan tempo  3  sampai  12  bulan.  Dalam  proses  pembayaran  lembaga  ini menggunakan  sistem  dengan  mengumpulkan  dana  dari  setiap investor.
c. Koin Works
Koin  Works  adalah  salah  satu  platform  yang  menerapkan  prinsip kehati-hatian.  Layanan  ini  juga  mengimplementasikan  penilai  yang digunakan  untuk  menilai  terkait  kelayakan  dari  calon  peminjam melalui berbagai aspek penting seperti:
1) Melakukan penilaian terhadap karakter dari debitur;
2) Melihat dari keuangan peminjam;
3) Memverifikasi  data–data  yang  dicantumkan  oleh  pihak peminjam.
4) Melihat keterampilan usaha yang telah atau sedang berjalan. Selain  dari  berbagai  macam  kemudahan  yang  ditawarkan  dengan adanya layanan peminjaman uang berbasis teknologi ini, maka kemudian juga  terdapat  banyak  dampak  negatif  yang  ditimbulkan.  Media menyiarkan  banyak  sekali  fenomenaflatform  fintech  P2PL  ilegal,  yang manaplatform  tersebut  tidak  masuk  kedalam  daftar  dengan  izin  OJK. Menurut data pada OJK tahun 2019 sampai 2021 terdapat sebanyal 19 .711 pengaduan  masyarakat  yang  tertuju  kepada  P2PL  ilegal.  pelanggaran berat  sejumlah  9.270  pengaduan,  atau  sebanyak  47,03  %.  Sedangkan jumlah pelanggaran ringan dan sedang sejumlah 10.441 pengaduan yakni berjumalah 52 ,97%.(Fitriana dkk., 2021)
OJK menjelaskan adanya berbagai faktor yang menyebabkan lembaga P2PL  menjadi  ilegal,  penyebab  utama  ialah,  penyelenggara  P2PL  ilegal disebabkan karna kemudahan dalam mengunggah situs, aplikasi ataupun web,  kemudian  terdapat  kesulitan  untuk  diberantas  oleh  pemerintah karena  lokasi  dari  banyak  server  berada  diluar  negeri.  Kemudian penyebab  yang  kedua  yakni  tingkat  literasi  bagi  masyarakat  luas  yang masih  tergolong  rendah.  Sehingga  mereka  tidak  mampu  melakukan pengecekan  terhadap  legalitas  lembaga.  Kemudian  terbatasnya pengetahuan tentang P2PL atau lebih dikenal dengan layanan pinjol.(OJK, 2016)
Di  Jawa  Tengah,  terdapat  kasus  terbaru  yang  berkaitan  dengan layanan  P2PL  ilegal.  Kasus  tersebut  dialami  oleh  WPS  (38)  tahun,  yang mana  merupakan  ibu  rumah  tangga  di  daerahh  Wiriwoyo,  Wonogiri. Korban mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri tepat pada sabtu, 02 okt 2021.  Adapun  latar  belakang  kejadian  tersebut  karena  WPS  tidak  tahan meneriman  teror  yang  dilancarkan  oleh  seorang  debt  collector  yang berasal  dari  23  pinjol  untuk  menagih  hutang  miliknya.(Pebrianto,  2021) Sementara di Bekasi, Jawa Barat, Zainal Arifin seorang warga mengatakan bahwa ia merasa kapok mengambil utang dari layanan pinjol ilegal. Pada saat  itu,  Zainal  hanya  meminjam  sebanyak  Rp.  1,4  jt  lalu  diminta membayar  dengan  tempo  7hari  dengan  besar  bunga  yang  ditetapkan yakni 35%.(Suhartono, 2021)
Demikian  halnya di  Provinsi Lampung,  pada  hal ini  Wakil  Gubernur Lampung,  Chusnunia  Chalim  menjelaskan  bahwasannya  dirinya  pun mengalami teror yang diakibatkan oleh pinjol.(Jaya, 2021)
Selain  itu,  Sekjen  Asosiasi  fintech  pendanaan  bersama  Indonesia, bapak Sunu Widyatmoko mengemukakan bahwasannya maraknya pinjol illegal  tak  luput  dati  tingginya  permintaan  di  lingkungan  masyarakat tentang  dana  segar  tersebut.  kemudian,  disisi  lainnya,  pinjol  ilegas tersebut  menawarkan  kemudahan  dalam  hal  syarat  ketika  proses peminjaman.(Ronald, 2021) Menkumham dalam hal ini Mahfud MD saat pelaksanaan  konpres  pada  22  Okt  2021.  Ia  menjelaskan  bahwasannya
pihak  kepolisian  akan  terus  memberikan  berbagai  perlindungan  secara spesifik  yang  dilakukan  oleh  lembaga  perlindungan  korban  dan  saksi yang mana semuanya telah disediakan sebagai sebuah instrumen didalam peraturan UU.(Nurita, 2021)
4. Pelaksanaan Fintech: P2P Lending berbasis teknologi di Indonesia Berdasarkan  analisa  penulis,  keberadaan  layanan  oleh  P2PL  tidak terlepas dari kelebihan maupun kelemahan. Adapun berbagai kelemahan dari layanan ini antara lain:
a. Persyaratan  transaksi  lebih  sedikit.  Penyelenggara  pinjaman online  menawarkan  berbagai  kemudahan  dalam  mekanisme pelaksanaannya.  Semua  transaksi  cukup  dilakukan  secara  online melalui P2PL.
b. Pengajuan pinjaman yang mudah dan cepat.
c. Tidak terdapat pengecekan Kredit Riil.
Regulasi tersebut ternyata masih memiliki banyak kelemahan. Hal ini terlihat  pada  maraknya  kasus  negatif  yang  tersiar  dalam  berbagai  media yang selalu meningkat tiap tahunnya.  Selain itu, dalam pembahasan pada Bab sebelumnya telah disampaikan, bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan,  dari  tahun  2019  hingga  tahun  2021  terdapat  19.711  jumlah pengaduan masyarakat terhadap adanya layanan pinjaman berbasisilegal. pelanggaran  berat  sejumlah  9.270  pengaduan,  atau  sebanyak  47,03  %. Sedangkan  jumlah  pelanggaran  ringan  dan  sedang  sejumlah  10.441 pengaduan atau sebanyak 52,97 %.
Atas  dasar  hal  tersebut,  penulis  mengelompokkan  berbagai kelemahan  terkait  penyelenggaraan  Fintech  Peer  to  Peer  Lending  di Indonesia  sebagai  berikut.  Pertama,  Tata  Kelola  yang  belum  matang, seperti  tidak  tercantumnya  ketentuan  besaran  maksimum  penetapan bunga  pinjaman.  Tentunya  regulasi  ini  nampak  absurd  dan  menuai berbagai  pehamanan  yang  tidak  jelas.  Hal  ini  berimplikasi  adanya kemungkinan  kesewenang-  wenangan  pemberi  pinjaman  dan Penyelenggara Platform dalam menetapkan biaya margin pada pinjaman. Bunga  yang  terlalu  besar  akan  menyulitkan  peminjam  dalam mengembalikan  pinjaman,  sehingga  banyak  peminjam  yang  harus meminjam  kembali  pada  platform  yang  berbeda,  untuk  menutupi pinjaman.
Kedua,  mitigasi  risiko  yang  masih  kurang  matang,  seperti  tidak adanya ketentuan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa diantara kedua pihak yakni pemberi dan penerima pinjaman.
Ketiga,  lemahnya  pengawasan  dan  penindakan  bagi  Platform  yang belum masuk kedalam daftar serta belum berizin dari pihak OJK sehigga menjadi  marak  berbagai  fenomena  pinjaman  illegal,  namun  hal  ini  tidak akan dapat berjalan maksimal tanpa adanya pengawasan dan penindakan yang  juga  harus  lebih  maksimal  dalam  menghadapi  penyelenggaraan Peer to Peer Lending tersebut.
Keempat,  sosialisasi  mengenai  regulasi  dan  mekanisme  Peer  to  Peer Lending  yang  belum  maksimal.  Hal  inilah  yang  membuat  kurangnya pengetahuan  masyarakat  terhadap  layanan  yang  legal  ataupun  illegal. Disisi lain, praktek dilapangan sudah marak dilakukan.
Berkenaan  dengan  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  rendahnya literasi  masyarakat  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  minimnya  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  pemegang  regulasi.  Hematnya, tingkat  literasi  masyarakat  yang  masih  rendah  seperti  yang  dipaparkan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut  sejatinya  merupakan  akibat, bukan sebab.
5. Legalitas P2PL sebagai layanan peminjaman uang berbasis teknologi dengan  sistem  penerapan  Bunga  -  Berbunga  Ditinjau  Dari  Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terdapat  perbedaan  mendasar  antara  utang-piutang  (qar ḍ )  dengan pinjaman  (‘āriyah).  Perbedaannya  yaitu,  jika  utang-  piutang  (qar ḍ ) merupakan  transaksi  menghutangkan  suatu  barang  dengan  waktu tertentu yang status nya harus dikembalikan dalam nilai yang sama oleh yang  berutang.  Contohnya  meminjam  uang  yang  harus  dikembalikan dalam  nilai  yang  sama.  Sedangkan  Pinjaman  (‘āriyah)  merupakan transaksi  pinjam  meminjam  barang  yang  berupa  pemberian  manfaat, misalnya  meminjam  baru,  yang  dikemudian  hari  baju  tersebut  harus dikembalikan lagi oleh peminjam, tanpa diganti dengan barang lain yang bernilai  sama.  Oleh  karenanya  transaksi  peer  to  peer  lending  tergolong pada utang – piutang (qar ḍ ).(Fitriana dkk., 2021)
Namun,  terdapat  perbedaan  proses  antara  pinjam-meminjam  uang berdasarkan  syariat  Islam,  dengan  P2PL  yang  mana  sebagai  jasa peminjaman  dana  online.  Oleh  karenanya  berdasarkan  analisa  Penulis, legalitas pada P2PL sebagai layanan peminjaman dana berbasis teknologi dengan  penerapan  bunga  -  berbunga  ditinjau  dari  perspektif  hukum ekonomi Islam adalah Ḥ arām / tidak boleh.
Transaksi P2PL menurut ajaran Ekonomi Syari’ah tergolong pada akad Utang  –  Piutang  (Qar ḍ ),  pada  hakikatnya  alasan  diperbolehkannya transaksi  tersebut  adalah  tolong  menolong  dalam  hal  kebaikan.  Islam mensunnahkan  utang-piutang  bagi  setiap  yang  membutuhkan.  Yang mana  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  diperbolehkan  memberi  dana kepada  orang  yang  membutuhkan  hutang  serta  tidak  mengganggap  hal tersebut  hukumnya  makhruh,  hal  tersebut  dikarenakan  orang  yang berhutang  memperoleh  harta  untuk  digunakan  bagi  kepentingan hidupnya sebagai pemenuhan kebutuhan.(Mustofa & Khoir, 2019)
Kemudian  pada  fatwa  dewan  syari’ah  nasional  MUI  nomor 117/DSNMUI/II/2018 yang mana didalam fatwa tersebut
memperbolehkan adanya P2PL dengan syarat yang sesuai dengan prinsip secara  syari’  ah.  Adapun  berbagai  prinsip  yang  dimakus  ialah menghindari  perbuatan  riba,  ketidakpastian,  spekulasi  tinggi,
menyembunyikan  informasi  kecacatan,  haram,  hingga  merugikan  pihak lainnya.(Sudarto dkk., 2022)
Namun,  dalam  prakteknya  jasa  P2PL,  pihak  pemberi  yang  mana bertindak  menjadi  investor  akan  terjebak  dalam  gharar.  Dalam  hal  ini, mungkin  saja  pemberi  pinjaman  akan  mendapatkan  keuntungan  atas bunga  pijaman  yang  berlipat  lipat,  namun  bisa  pula  merugi.  Kegiatan investasi  ialah  aktivitas  muamalah  yang  diizinkan  serta  dianjurkan menurut  ajaran  islam  karena  dengan  menjalankan  investasi  harta  yang telah  dimiliki  akan  lebih  produktif  hingga  memberikan  berbagai keuntungan kepada para investor.(Garning & Robby, 2022)
Sebab,  investor  pada  layanan  ini  cenderung  memiliki  ketidakpastian yang menimbulkan berbagai risiko seperti telat pembayaran, hingga gagal bayar.  Penetapan  bunga  yang  berlipat  ganda  pada  prinsipnya  menjadi strategi  bagi  pemberi  pinjaman  / investor  untuk  melakukan  pencegahan terhadap risiko tersebut. Namun disisi lain, cara ini pula akan merugikan pihak lainnya.
Selain  itu  juga,  didalam  praktek  P2PL  meliputi  bunga  yang dimintakan  oleh  satu  pihak  sebagai  keuntungan  mereka  atas  pokok pinjaman  yang  diberikannya.  Sebagaimana  yang  terdapat  pada  Qs.  Al– Hadid ayat (11) yang berisi anjuran bagi manusia agar memberi hutangan kepada individu lainnya dengan imbalan yang mereka peroleh ialah amal yang Allah lipatgandakan.(Muslich, 2010) Memberikan hutangan dengan imbalan  atau  mengambil  manfaat  hukumnya  tentu  ialah  haram  jika  hal tersebut ditetapkan dalam akad.(Muslich, 2010)
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  bunga  yang  diberikan  oleh  jasa peminjaman  dana  online  dikategorikan  riba.  Adanya  ketidaksesuaian pada  praktek  pinjam-meminjam  berbasis  teknologi  ini  menurut  syariat Islam.
Demikian  halnya  dengan  pihak  penyelenggara  platform,  yang  juga tergolong  pada  praktik  ribā,  gharār  (ketidakpastian),  maysĭr  (spekulasi), dan  dharar  (merugikan  pihak  lain).  Transaksi  jual  beli  virtual  dengan menggunakan  bitcoin  sudah  sesuai  denga  syariat  Islam  terutama  di Indonesia hal tersebut dikarenakan ketentuan, tata cara, dan syarat dalam menggunakan bitcoin tidak jauh berbeda dengan transaksi virtual dengan menggunakan  e-money  dan lainnya.  Walaupun  demikian,  bitcoin  belum bisa  dijadikan  sebagai  komoditas  karena  mengandung  unsur  maysir (spekulatif)  yang  memiliki  sifat  untung-untungan  dan  sebagai  alat investasi yang juga masih mengandung unsur maysir, sedangkan bitcoin jika sebagai alat transaksi bisnis terdapat unsur gharar (ketidakpastian).(Jati & Zulfikar, 2021) Kegiatan yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir meliputi kegiatan perdagangan dengan tidak disertaipemberian  atau  penyerahan  barang  dan  jasa,  perusahaan  yang menerapkan  sistem  pembiayaan  dengan  berbunga,  kegiatan  asuransi konvensional dalam
memproduksi, mendistribusikan dan
memperdagangkan  barang  maupun  jasa  yang  haram  zat  nya,  serta
menyediakan  barang  dan  jasa  yang  dapat  merusak  moral  dan  bersifat mudharat.  Sebab  pada  posisi  ini,  penyelenggara  platform  tidak  terkena dampak  apapun  terhadap  kemungkinan  perselisihan  yang  akan  terjadi antara  para  pihak,  sedangkan  jika  terdapat  keuntungan  maka penyelenggara tetap akan mendapatkannya pula.(Harahap dkk., 2022)

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil pemaparan berikut analisa data sebagaimana yang telah diselesaikan  dan  diuraikan  sebeumnya,  maka  kemudian  peneliti  memperoleh kesimpulan  dalam  pelaksanaan  fintech:  P2PL  sebagai  layanan  peminjaman uang  berbasis  kepada  teknologi  informasi.  Diwilayah  Indonesia  sendiri mempunyai  berbagai  macam  kelebihan  maupun  kekurangan.  Kelebihanya antara  lain  Persyaratan  yang  sedikit,  Mekanisme  pengajuan  pinjaman  yang mudah  dan  cepat,  Tidak  memerlukan  pengecekan  Kredit  Riil.  Sementara kelemaham  pada  regulasinya  antara  lain  Tata  Kelola  yang  belum  matang, seperti  tidak  tercantumnya  ketentuan  besaran  maksimum  penetapan  bunga pinjaman,  Mitigasi  Risiko  yang  masih  kurang  matang,  seperti  tidak  adanya ketentuan penyelesaian sengketa jika hal tersebut terjadi diantara kedua pihak pemberi  serta  penerima  dengan  layanan  penyelenggara,  kemudian  terdapat kelemahan  dalam  segi  pengawasan  serta  tindak  lanjut  kepada  layanan  yang nyatanya belum masuk daftar serta berizin OJK, Sosialisasi mengenai Regulasi pada  P2PL  dirasa  belum  cukup  maksimal,  layanan  tersebut  diatas  tergolong kedalam  transaksi  Utang-  Piutang  (Qar ḍ ).  Legalitas  Peer  To  Peer  Lending dengan pene rapan bunga - berbunga ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah ḥ arām. Hal ini dikarenakan proses Perikatan antara keseluruhan pihak didalamnya meliputi: penyelenggara jasa, peminjam maupun menerima yang  didukung  oleh  unsur  berikut:  harām,  maysĭr  rarār  sertaribā.  Sehingga menimbulkan lebih banyak mu ḍ arat daripada manfaat dan tidak sesuai dengan Maqā ṣ id  Asy-  Syarĭ’ah.  Sedangkan  Utang-piutang  yang diperbolehkan  adalah dalam hal kebaikan, yakni yang dipertujukan untuk tolong menolong. Investasi dalam bentuk pinjaman uang tergolong pada bentuk perikatan yang dilarang. Karna  pada  prinsipnya  pinjaman  uang  tidak  boleh  ditetapkan  bunga  karena akan menyulitkan salah satu pihak.

## E. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  seluruh  penulis  yang  berkontribusi  dalam penyusunan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afryenis,  W.  (2016).  Perspektif  Ekonomi  Islam  Terhadap  Utang  Luar  Negeri Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia. Maqdis:  Jurnal  Kajian Ekonomi Islam , 1 (1), 1–16.
Alfianurahman, I. C. (2019). … Hukum Atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan  Pinjaman  Berbasis  Financial  Technology  (Peer  To  Peer  Landing)  Di
… . eprints.umm.ac.id. https://eprints.umm.ac.id/57028/
Anshori, A. G. (2006). Pokok–Pokok Dalam Hukum Perjanjian Islam . Citramedia.
Cut Nurul, A. (2021). Terlibat hutang rumah tangga (Studi kasus pada risiko dan profit Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online) . The Prakarsa. Fitriana, Eva, S., & Rina Puspita, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pinjaman  Online  Ditinjau  dari  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uangber  Basis Teknologi  Informasi  (Studi  Kasus:  Di  Kabupaten  Banyuwangi). Nusantara Hasana Journal , 5 (1), 1–11.
Garning,  &  Robby,  W.  P.  (2022).  Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna Aplikasi  Pinjam  Meminjam  Uang  Secara  Online  Berdasarkan. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum , 2 (2), 1–11.
Harahap,  K.,  Anggraini,  T.,  &  Asmuni.  (2022).  Cryptocurrency  Dalam  Persfektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. NIAGAWAN , 11 (1). Hariyana,  T.  D.  (2019).  Perlindungan  hukum  untuk  Penyedia  Pinjaman  Peer  to  Peer: Contoh dari Peraturan Indonesia. Financial Technology , 17 (2), 106.
Hartanto,  Ratna,  &  Julian,  P.  H.  (2018).  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Peer  to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (2).
Hasanah,  E.  R.  (2019). Analisis  Terkait  Model  Bisnis  P2PL  Syari’  Ah  Untuk Meningkatkan  Kesejahteraan  UMK  Berdasarkan  Maqasid  Al-Syari'ah  (Studi Pada  PT  Amartha  Mikro  Fintek  Cabang  Puri  Mojokerto) .  Pascasarjana  UIN Sunan Ampel.
Jati,  H.  S.,  &  Zulfikar,  A.  A.  (2021).  Transaksi  Cryptocurrency  Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam , 6 (2).
Jaya,  T.  (2021). Wakil  gubernur  provinsi  Lampung  kena  tenor  dua  pinjaman  online karena ponsel pribadinya dijadikan penanggugjawab . Kompas. Moeleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Muhammad, A. kadir. (2016). Hukum Dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya Bakti. Muslich, A. W. (2010). Figh Muamalat . Amza.
Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). Qardhul Hasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  Dan  Implementasinya. At  Taajir:  Jurnal
… .
http://www.journal.iai- agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/view/27
Nasari,  M.  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyedia  Jasa  Pembiayaan Berbasiskan  Elektronik  (Peer  to  peer  Landing)  Dalam  Peraturan  OJK  NO. 77/OJK/01/2016  Tentang  Layanan  …. Sosio  Edukasi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  … . https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/article/view/1885
Noor,  J.  (2011). Metodologi  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah . Kencana.
Nurita,  D.  (2021). Dampak  peminjaman  pada  rentenir  terhadap  pendapatan  pihak pedagang muslim pasal central Sunggu minasa . UMM.
OJK. (2016). Peraturan OJK . OJK.
Panjaitan, R. (2021). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Hukum Pada Sengketa Peer To Peer Landing. repository.uhn.ac.id.
http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5821
Pebrianto, F. (2021). Benang merah terhadap empat kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh Pinjol. Tempo .
Prasetyo,  H.,  &  Wahyudi,  S.  (2018).  Industri  4.0:  Telaah  Klasifikasi  Aspek  Dan  Arah Perkembangan Riset. J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri , 13 (1). Purba,  M.  H.  Y.  (2022).  Penguatan  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Industri  Peet  To Peer Lendinag Di Indonesia. Kanun Jurnal Hukum , 22 (3).
Raden, A., & Eko Turisno, B. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 1 (3), 79–91.
Ronald, D. (2021). Pinjaman illegal serta peranan OJK mulai dipertanyakan. Merdeka . Saputra,  A.  S.  (2009).  Peer  To  Peer  Lending  Di  Indonesia  Dan  Beberapa Permasalahannya. Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia , 5 (1).
Sudarto,  A.,  Mustofa,  M.  B.,  &  Mu’in,  F.  (2022).  Aqad  Syirkah:  Dalam  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. ASAS .
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13139
Suhartono,  D.  (2021). Pinjaman  Berbasis  Online  Illegal  Digrebek  Aparat  Kepolisian, namun  masih  sulit  diberantas  apabila  pemerintah  hanya  sibuk  untuk emnyembuhkan bukan pencegahan . BBC News.