## DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA: KORUPSI DAN PROBLEM POLITIK KEKUASAAN

## FATKHURI
Dosen Tetap Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional  “Veteran” Jakarta fatkhuri@upnvj.ac.id

## ABSTRACT
Since the emergence of Indonesian reforms, Education sector has become an issue which is widelly discussed by many people. This issue ranks at the top, along  with  the  issues  of  economic  welfare  and  health.  Some  people  said education in Indonesia  is lagging behind. This  is the condition that demands encouragement to the government to be more serious in paying attention to the  expansion  of  access  and  quality  improvement  in  education.  This  study attempts to deeply grasp the problem  of decentralization in education in the regions. Since regional autonomy is enacted, education is one of the matters whose  authorities  are  delegated  by  the  central  government  to  local governments.  The  results  of  this  study  describe  the  decentralization  of education  has  not  had  an  impact  on  the  expansion  of  access  and  improving the  quality  of  education.  This  phenomenon  occurs  for  two  reasons.  First, decentralization  has  broaden  a  space  for  local  elites  to  make  a  corruption problem.  Decentralization  that  actually  should  be  utilized  to  provide educational  services,  has  been  diverted  into  the  condition  in  which  State Expenditure Budget (APBN) funds are robbed.  Secondly, the decentralization of education has not yet touched on the substance of education itself, due to the  strength  of  the  political  grip  of  the  rulers  at  the  local  level.  Due  to  elite political  clutches,  the  role  of  educational  institutions  both  schools  and educational quality assurance institutions in the region to be less effective.

## Keywords: Decentralization; Education; Politics

## ABSTRAK
Sejak  reformasi  bergulir,  isu  Pendidikan  menjadi  perbincangan  hampir  di semua segmen masyarakat. Isu ini menempati urutan teratas, sejajar dengan isu  kesejahteraan  ekonomi  dan  kesehatan.  Banyak  kalangan  menilai, pendidikan  di  negara  Indonesia  tertinggal.  Kondisi  inilah  yang  menuntut adanya  dorongan  kepada  pemerintah  agar  lebih  serius  dalam  memerhatikan perluasan  akses  dan  peningkatan  mutu  di  dunia  Pendidikan.  Studi  ini menggali  lebih  dalam  problem  desentralisasi  pendidikan  di  daerah.  Sejak otonomi daerah diberlakukan, pendidikan merupakan salah satu urusan yang wewenangnya dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hasil  kajian  ini  menguraikan  desentralisasi  pendidikan  belum  memberikan dampak  terhadap  perluasan  akses  dan  peningkatan  mutu  pendidikan. Fenomena ini terjadi karena dua alasan. Pertama, desentralisasi telah menjadi
ruang  bagi  elit-elit  di  daerah  untuk  melakukan  korupsi.  Desentralisasi  yang semestinya  dapat  dimanfaatkan  untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan, telah  dibelokan  menjadi  ajang  mengeruk  kekayaan  melalui  dana  APBN  yang diperuntukkan  untuk  daerah.  Kedua,  desentralisasi  pendidikan  belum menyentuh  pada  tataran  substansi  masalah  untuk  membangun  pendidikan yang sesungguhnya karena kuatnya cengkeraman politik penguasa di tingkat lokal.  Akibat  cengkeraman  politik  elit,  peran  serta  lembaga  pendidikan  baik Sekolah  maupun  lembaga  penjaminan  mutu  pendidikan  di  daerah  menjadi kurang efektif.
Kata Kunci: Desentralisasi; Pendidikan; Politik.

## I. Pendahuluan
Sejak reformasi bergulir, isu Pendidikan  menjadi perbincangan hampir di  semua  segmen  masyarakat.  Isu  ini  menempati  urutan  teratas,  sejajar dengan  isu  kesejahteraan  ekonomi  dan  kesehatan.  Yang  dimaksud  dengan “Pendidikan”  dalam  studi  ini  dibatasi  pada  bidang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.  Sejak  era  Otonomi  Daerah,  bidang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  termasuk  urusan  yang  didesentralisasikan  dari  Pemerintah  Pusat ke  Pemerintah  Daerah.  Setelah  pelaksanaan  otonomi  pendidikan,  maka pengelolaan  pendidikan  tidak lagi  tersentralisasi,  sehingga  peran  pemerintah daerah untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat terbuka (Purwanto, 2008).
Pendidikan  merupakan  isu  strategis  yang  berkaitan  langsung  dengan kebutuhan  rakyat,  seperti  halnya  kesejahteraan  ekonomi  dan  kesehatan. Tidak  jarang,  dalam  setiap pemilihan  pemimpin  politik,  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah,  hampir  dipastikan  isu  pendidikan  selalu  menyertainya. Pendidikan  khususnya  pendidikan  formal  disekolah  merupakan  tempat transfer pengetahuan tetapi juga sebagai tempat transfer nilai, nilai dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan norma-norma dan segala sesuatu yang baik dimasyarakat  (Purwanto,  2008).  Dengan  sangat  strategisnya  isu  Pendidikan, banyak pihak-pihak terkait seperti politisi menggunakannya sebagai “political branding” dalam  kontestasi  perebutan  kekuasaan.  Dalam  perspektif  politik lokal,  isu  pendidikan  gratis  acapkali  menjadi  jurus  kampanye  politik  setiap pasangan  calon  yang  maju  dalam  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada).  Isu pendidikan  diyakini  memiliki  daya  tarik  tersendiri  bagi  para  kandidat  yang maju dalam pilkada. Oleh karena itu, isu ini menjadi barang dagangan yang laris dalam ajang kontestasi 5 (lima) tahunan tersebut.
Politisasi  pendidikan  yang  semakin  marak  ini  mengundang keprihatinan  para  pihak  yang  selama  ini  lebih concern terhadap  subtansi pendidikan,  yaitu  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Muhadjir  Effendi  selaku Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  mengkritik  para  politisi yang menjadikan isu pendidikan hanya sebatas sebagai komoditas politik saat Pilkada.  Menurutnya,  isu  sekolah  gratis  tak  lebih  menjadi  komoditas  yang justru  merusak  pendidikan  itu  sendiri.  Hal  ini  disebabkan  karena  minimnya peran  kepala  daerah  setelah  terpilih  dalam  mengupayakan  peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki hanya di DKI Jakarta  yang  pendidikan  gratisnya  terjamin,  dimana  dengan  total  anggaran APBD  DKI  2017  sebesar  70  triliun,  22,3  persen  telah  dialokasikan  untuk pendidikan.  Sebaliknya,  Mendikbud  menyebut  anggaran  pendidikan  di beberapa  provinsi  masih  di  bawah  20  persen,  seperti  Kalimantan  Selatan, yang hanya mengalokasikan APBD sebesar 9 persen
(http://news.metrotvnews.com). Kritik serupa dilontarkan Wakil Ketua Komisi X  DPR  RI  Abdullah  Fikri,  yang  mengusulkan  agar  isu  pendidikan  tidak dijadikan  jargon-jargon  kampanye  para  calon  kepala  daerah  menjelang Pilkada Serentak yang  akan berlangsung di 171 daerah di seluruh Indonesia pada  Juni  tahun  2018,  sebab  yang  terjadi  malah  jauh  antara  janji  dan realisasi. (http://www.dpr.go.id).
Berkaitan  dengan  isu  pendidikan,  Indonesia  termasuk  negara  yang bisa dikatakan belum memiliki prestasi menggembirakan. Beberapa kalangan menilai  pendidikan  di  negara  Indonesia  sangat  tertinggal  jauh  dari  Negara- negara  tentangga.  Berdasarkan  hasil  penilaian Programme  for  International Student  Assessment  (PISA) tahun  2015,  rangking  Indonesia  di  bidang  Sains 62,    Matematika  63,  dan  Membaca  64,  dari  total  70  negara  yang  menjadi peserta  (https://pisaindonesia.wordpress.com).  Rendahnya  pencapaian  hasil penilaian PISA di atas dipicu dengan pencapaian siswa di Indonesia yang tidak memenuhi standar. Berdasarkan data, sebanyak 42 persen siswa di Indonesia yang berumur 15 tahun tidak mampu mencapai standar minimal dari 3 bidang (maple) di atas (Rosser, 2018).
Meskipun hasil ini secara umum ada perubahan positif di banding hasil penilaian  pada  periode  sebelumnya,  namun  posisi  Indonesia  yang  berada pada 10 besar dari bawah menunjukkan Indonesia mengalami masalah serius
dalam  bidang  Pendidikan.  Penting  dicatat  bahwa  PISA  merupakan  sistem ujian  yang  diinisasi  oleh Organisation  for  Economic  Cooperation  and Development (OECD), untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. (https://www.kemdikbud.go.id). Penilaian PISA tahun 2015 difokuskan  pada  3  bidang  yaitu  science,  reading,  dan  Matematika,  serta collaborative problem-solving sebagai sebuah aspek minor yang menjadi area penilaian (OECD, 2016).
Kondisi  inilah  yang  menuntut  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah agar lebih serius dalam memerhatikan peningkatan mutu di dunia Pendidikan, bukan  sekendar  menjadi  komoditas  politik  untuk  pemenuhan  hasrat kekuasaan para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Jika  kita  mundur  sejenak,  rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia telah  menjadi  perhatian  banyak  kalangan  sejak  reformasi  bergulir.  Desakan akan  pentingya  reformasi  di  bidang  pendidikan  inilah  yang  pada  akhirnya melahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang ini lahir dengan semangat untuk merubah carut marut  problem  pendidikan  di  Indonesia  dari  mulai  tata  kelola  sampai  pada upaya melahirkan sebuah sistem percepatan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.    Pendidikan  merupakan  isu  sentral  dan  menjadi  hak  dasar  warga negara yang tidak bisa ditunda dalam pemenuhannya. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan dalam pembukaannya bahwa pemerintah wajib  untuk  berperan  dalam  upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Oleh karena  itu,  pemenuhan  salah  satu  hak  dasar  warga  negara  ini  dilakukan dengan  melakukan  usaha  yang  serius  dan  terukur  dalam  rangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan tidak hanya  kecerdasan  warga  bangsa,  tetapi  juga  keimanan  dan  ketakwaan masyarakat.
Hadirnya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan disambut dengan positif oleh banyak kalangan. Harapan disematkan kepada pemerintah dimana dengan  UU  Sisdiknas  tersebut,  diharapkan  dapat  menciptakan  sistem pendidikan  nasional  yang  mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global.  Oleh  karena  itu,  dengan  spirit
reformasi,  pemerintah  berusaha  melakukan  pembaharuan  pendidikan  secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kebijakan ini merupakan bentuk respon  cepat  pemerintah  dalam  rangka  mendukung  percepatan  di  bidang Pendidikan, yang saat itu menjadi agenda penting reformasi. Bentuk kongkrit keberpihakan pemerintah pada dunia pendidikan adalah melalui UU Nomor 20 tahun  2003  tersebut,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib mengalokasikan dana APBN dan APBD sebanyak 20 persen untuk pendidikan. Alokasi  20  persen  ini  juga  merupakan  bagian  integral  dari  amanat  hasil Amandemen  ke-IV  Undang-Undang  Dasar  1945.  Selanjutnya,  pemerintah juga  menerbitkan  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  22  tahun  1999 yang mengatur pelimpahan wewenang di bidang pendidikan dari pemerintah pusat  kepada  daerah.  Undang-undang  ini  dalam  perkembangannya mengalami  revisi,  yaitu  dengan  diterbitkannya  UU  Nomor  32  tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah,  yang  belakangan  telah  berganti  dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014.
Berpijak  dari  permasalahan  di  atas,  bagaimana  perkembangan desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia?  Sejauhmana  pemerintah  daerah memiliki  keberpihakan  terhadap  bidang  pendidikan,  terutama  pada  upaya peningkatan  mutu  pendidikan  di  daerah?  Studi  ini  menggali  lebih  dalam problem desentralisasi pendidikan di daerah.

## II. Tinjauan Pustaka
Desentralisasi  adalah  pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri.  Banyak  literatur  menjelaskan  konsep  desentralisasi,  yang  meskipun berangkat  dalam  perspektif  yang  berbeda-beda,  namun  substansi  konsep tersebut  pada  prinsipnya  memiliki  persamaan.  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  mendefinisikan  Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bab I. Pasal 1 ayat (7). Sementara itu, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi pengertiannya  adalah  penyerahan  Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah
Pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi.  Asas  Otonomi maknannya  adalah  prinsip  dasar  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  bab  I.  Pasal  1  ayat  (7  dan  8).  Terbitnya  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  merupakan  pengganti  dari  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pada  dasarnya perubahan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  ditujukan  untuk  mendorong  lebih  terciptanya  daya  guna  dan  hasil guna  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dalam  menyejahterakan masyarakat,  baik  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  maupun  melalui peningkatan  daya  saing  Daerah.  Perubahan  ini  bertujuan  untuk  memacu sinergi  dalam  berbagai  aspek  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah dengan  Pemerintah  Pusat  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: 221).
Dalam Encyclopedy  of  Public  Administration  and  Public  Policy, desentralisasi  didefinisikan  sebagai  tanggung  jawab  yang  diemban  oleh kepala  daerah  terpilih  untuk  memberikan  layanan,  mengelola,  dan melaksanakan anggaran berdasarkan alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.  Desentralisasi  merupakan  bagian  penting  dari  sebuah  upaya  untuk mendekatkan  pelayanan  terhadap  warga  negara.  Desentralisasi  dianggap sebagai  jalan  keluar  ketika  pemerintah  pusat  tidak  dapat  memberikan layanan  yang  efektif,  sehingga  pemerintah  lokal  merupakan  solusi  atas berbagai  masalah  yang  dihadapi  dalam  relasi  antara  pemerintah  pusat  dan rakyat  yang  tidak  efektif  dan  efisien.  Keberadaan  pemerintah  lokal  dengan wewenang  yang  dimiliki  dinilai  lebih  baik  daripada  pemerintah  pusat  dalam konteks  melakukan  identifikasi  dan  mengerti  kebutuhan  masyarakat  lokal (David Seth Jones, 2008).
Sejalan  dengan  konsep  di  atas,  Bahl  (2009)  memberikan  penekanan pada  tujuan  desentralisasi  yang  dapat  menghasilkan  kesejahteraan  rakyat. Dalam  studinya,  desentralisasi  dinilai  merupakan  pendekatan  yang  dianggap mampu  mengangkat  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  konteks  ini,  hubungan pemerintah  yang  merupakan  pemberi  layanan  dengan  rakyat  yang  dilayani semakin  dekat.  Kedekatan  relasi  antara  pemerintah  daerah  dan  rakyat memberikan  dampak  positif,  dimana  pemenuhan  hak  warga  negara  dapat
lebih  efektif,  karena  diberikan  berdasarkan  kebutuhan  rakyat  tersebut.  Bahl (2009)  menguraikan  aspek  positif  dari  desentraliasi,  yakni  apa  yang disebutnya  sebagai  “welfare  gain”  (Bahl,  2009).  Pengertian welfare  gain menurut  Bahl  adalah  bahwa  desentralisasi  mendekatkan  berbagai  layanan kepada  masyarakat.  Lebih  jauh  Bahl  membuat  ilustrasi  bahwa  pilihan masyarakat  pada  dasarnya  beragam,  didasarkan  atas  kepentingan  agama, bahasa,  etnis,  alam,  ekonomi  atau  kecenderungan/kesukaan  terhadap pemimpin  politik  di  daerah.  Jika  pemerintah  daerah  mampu  merespon berdasarkan  beragam  kepentingan  tersebut  dalam  struktur  anggaran  yang dimiliki,  maka  desentralisasi  akan  melahirkan  beragam  jenis  layanan  yang diberikan  di  berbagai  daerah  (Bahl,  2009).  Selanjutnya  masyarakat  akan memperoleh  apa  yang  mereka  inginkan,  sehingga  kondisi  ini  pada  akhirnya memberikan  dampak  ikutan,  yaitu  kesejahteraan  masyarakat.  Sementara ketika layanan di bawah kendali pemerintah pusat, maka jenis layanan yang diberikan lebih menekankan pada keseragaman, sehingga rakyat yang berada di  daerah  dengan  beragam  karakteristik  dan  kebutuhan  tersebut  akan kehilangan apa yang mereka inginkan (Bahl, 2009).
Sementara itu, desentralisasi pendidikan maknanya adalah pelimpahan wewenang  di  bidang  pendidikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  untuk  mengurus  dan  mengelola  program  terkait  bidang  pendidikan. Dengan  desentralisasi  tersebut,  diharapkan  pemerataan  akses  dan  mutu layanan pendidikan dapat ditingkatkan. Sebagaimana diuraikan oleh Supriyadi (2009)  bahwa  desentralisasi  pendidikan  merupakan  sebuah  usaha  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  layanan  dan  kinerja  pendidikan,  baik pemerataan,  kualitas,  relevansi  dan  efisiensi  pendidikan.  Selain  itu, desentralisasi juga ditujukan untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan,  mengurangi  kemacetan-kemacetan  jalur-jalur  komunikasi, meningkatkan  kemandirian,  demokrasi,  daya  tanggap,  akuntabilitas, kreativitas,  inovasi,  prakarsa,  dan  meningkatkan  pemberdayaan  dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan (Supriyadi, 2009).
Sementara itu, argumentasi mengapa desentralisasi pendidikan sangat penting untuk diterapkan dikemukakan oleh Winingsih, yang mengkaji bahwa desentralisasi  pendidikan  dapat  menjamin  Implementasi  sistem  pendidikan akan  lebih  efisien,  lebih  berkualitas  dan  berkeadilan.  Hal  ini  terjadi  karena
kewenangan  untuk  mengelola  pendidikan  telah  dilimpahkan  ke  daerah, sehingga sistem pendidikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah (Winingsih,  tt.:  2).  Lebih  jauh  diuraikan  bahwa  alasan  mengapa  sektor pendidikan  didesentralisasikan  adalah  karena  adanya  tekanan  politis, stabilitas  ekonomi  makro,  pelayanan  umum,  keadilan,  effisiensi, pemberantasan  kemiskinan,  peningkatan  kapasitas,  korupsi,  pengelolaan, investasi infrastruktur, dan penyediaan pelayanan sosial (Winingsih, tt.:7-8). Desentralisasi  pendidikan  memberikan  ruang  yang  cukup  luas  kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan secara cepat dan partisipatif. Hal  ini  bisa  dilihat  dengan  adanya  dorongan  untuk  pengambilan  keputusan berdasarkan  kebutuhan  nyata  di  lapangan,  dan  saat  yang  sama  masyarakat diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka.  Menurut Winingsih,  desentralisasi  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada pemerintah  daerah  atau  bahkan  sekolah,  sehingga  dapat  meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekolah (Winingsih, tt.:19). Selanjutnya, dalam hal di mana dana pemerintah pusat terbatas, desentralisasi memperkuat otoritas dalam  pengelolaam  administrasi  di  tingkat  Pemerintah,  yang  juga  akan mendorong  bagaimana  sumber  daya  pendidikan  digali  dan  digunakan (Winingsih, tt: 19).
Dari  berbagai  uraian  tersebut,  benang  merah  dari  desentralisasi  pada prinsipnya  adalah  bentuk  pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  layanan  pendidikan kepada masyarakat. Desentralisasi merupakan anti-tesis dari realitas birokrasi yang  panjang (red-tape), yang  tidak  dapat  menjangkau  kebutuhan masyarakat  yang  ada  di  daerah.  Desentralisasi  memangkas  jarak  layanan menjadi semakin dekat dengan rakyat. Desentralisasi pendidikan menjadikan pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  dapat  ditingkatkan.  Dengan demikian,  masyarakat  akan  lebih  memperoleh  benefit,  sehingga  mampu mendorong  tingkat  keberdayaan  mereka  yang  muaranya  adalah  pada peningkatan kesejahteraan warga (welfare gain).
Dalam  konteks  pendidikan,  desentralisasi  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek sebagai berikut:
1. mendekatkan pelayanan publik pendidikan terhadap rakyat;
2. memberikan  otoritas  penuh  kepada  pemerintah  daerah  bahkan Sekolah/Madrasah  untuk  mendayagunakan  segala  sumber  daya  yang dimiliki untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan;
3. memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam proses pembangunan pendidikan;
4. menciptakan keadilan; dan
5. mendorong kesejahteraan rakyat.

## III. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah menggunakan  Studi  Kualitatif  melalui  kajian  pustaka/dokumen.  Studi/kajian pustaka merupakan metode dalam sebuah studi yang menggunakan berbagai sumber  kredibel  untuk  digunakan  sebagai  obyek  studi.  Studi  dokumen  ini dilakukan  dengan  melakukan  telaah  dokumen  baik  dari  dokumen  pribadi maupun publik seperti: notulen, surat  kabar, jurnal pribadi, diare, dan surat (Phyllis  Tharenou,  dkk.  2007).  Dalam  kajian  ini,  Penulis  menginventarisir berbagai  sumber  baik  dari  buku,  jurnal,  informasi  dari  internet,  dan Peraturan-Peraturan  terkait.  Berbagai  informasi  dari  referensi  yang  relevan tersebut kemudian dilakukan reviu dan dianalisis.

## IV. Desentralisasi Pendidikan dan masalah Korupsi
Sebagaimana  diuraikan  di  atas,  desentralisasi  pada  prinsipnya  adalah transfer  kewenangan.  Dengan  desentralisasi,  pemerintah  daerah  memiliki peluang  yang  leluasa  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri. Tujuan dari desentralisasi tidak lepas dari adanya dorongan terhadap meningkatnya  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
Jika  merunut  pada  pelaksanaan  kebijakan  Desentralisasi,  saat  ini sudah 17 (tujuh belas) tahun Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi melalui  Otonomi  Daerah.  Selama  lebih  dari  satu  dasawarsa  tersebut,  tidak bisa  dipungkiri  beberapa  daerah  mengalami  kemajuan  yang  cukup  pesat.
Namun demikian, kita juga tidak bisa menegasikan fakta bahwa desentralisasi juga  melahirkan  berbagai  masalah  baru.  Masalah  inilah  yang  pada  akhirnya menjadi penghambat sebagian daerah untuk maju.
Masalah  sebagaimana  diuraikan  di  atas  lebih  menitikberatkan  pada belum  profesionalnya  para  penyelenggara  negara  di  tingkat  daerah.  Dengan adanya pelimpahan wewenang yang diberikan kepada daerah, banyak elit-elit di  daerah  dengan  kekuasaan  yang  dimiliki  melakukan  penyalahgunaan wewenang (abuse  of  power). Penyalahgunaan  wewenang  yang  dimaksud adalah  adanya  fenomena  di  mana  banyak  kepala  daerah  dan  jajarannya terjerat    tindak  pidana  korupsi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Korupsi  ini  lebih  berkutat  pada  masalah  penyelewengan  dana  yang seharusnya  untuk  kepentingan  masyarakat  tetapi  dikorupsi  untuk kepentingan  pribadi  dan  kroni-kroninya.  Dalam  konteks  Pelayanan  Publik, Modus  Operandi  korupsi  biasanya  dilakukan  karena  dua  faktor.  Dari  sisi eksternal, adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang  cepat  dalam  berbagai  urusan  seperti  pengurusan  perijinan  dan sejenisnya,  sedangkan  dari  sisi  internal  lebih  menitikberatkan  pada  adanya fenomena  bahwa  rentang  birokrasi  yang  panjang  dengan  sengaja dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  di  birokrasi  untuk  mempersulit  dan memperlama  proses  pengurusan  administrasi  dan  sebagainya  sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi (Fatkhuri, 2017).
Berkaitan  dengan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  para  Kepala  Daerah, sejak  tahun  2001  sebagai  penanda  awal  waktu  di  mana  Otonomi  Daerah diberlakukan, sudah ratusan kepala daerah yang tersangkut masalah hukum yang  disebabkan  oleh  penyalahgunaan  wewenang  yang  mereka  lakukan. Menurut  Data  Kementerian  Dalam  Negeri,  sampai  dengan  tahun  2015, sebanyak  343  kepala  daerah  yang  berperkara  hukum  baik  di  kejaksaan, kepolisian, mau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ironisnya dari kasus  tersebut,  sebagian  besar  karena  tersangkut  masalah  pengelolaan keuangan  daerah.  Jika  ditelisik  dari  beberapa  tahun  ke  belakang,  jumlah kepala  daerah  berdasarkan  Data  Kementerian  Dalam  Negeri  dapat  diuraikan sebagai  berikut:  1)  hingga  tahun  2010,  ada  206  kepala  daerah  yang tersangkut  kasus  hukum;  2)  40  kepala  daerah    pada  tahun  2011;  3)  41 kepala  daerah  pada  tahun  2012;  dan  23  kepala  daerah    pada  tahun  2013.
(https://nasional.kompas.com).  Banyak  daerah  yang  seolah  menjadikan wewenang  yang  dimiliki  sebagai  peluang  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi atau koleganya. Alhasil, desentralisasi yang seharusnya menjadi ruang bagi  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  untuk  bahu  membahu  membangun daerahnya,  ternyata  dimanfaatkan  oleh  segelintir  elit  di  daerah  untuk mengeruk  anggaran  negara  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kroni-kroninya. Alih-alih penyelenggara di daerah dapat melakukan percepatan pembangunan pendidikan  di  daerah,  pejabat  (elit-elit)  pemerintah  daerah  justru  harus terjebak  oleh  kepentingan  pragmatis.  Akhirnya,  desentralisasi  kewenangan tidak  semakin  mendekatkan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat,  tetapi yang terjadi malah sebaliknya semakin memperkaya para penguasa di daerah dan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Elit-elit yang dimaksud meliputi banyak aktor,  seperti Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Politisi, Kepala Sekolah, dan swasta. Para aktor ini merupakan  kelompok  orang-orang  yang  memiliki  pengaruh  di  daerah  dan memegang peranan penting baik dalam lini birokrasi pemerintahan maupun di luar  pemerintahan.  Akibat  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  kelompok  ini, mengakibatkan pemenuhan hak-hak rakyat semakin jauh panggang dari api. Akibat  sepak  terjang  para  elit,  termasuk  birokrat,  dan  politisi  di  tingkat  elit, lembaga  pendidikan  mengalami  kondisi  yang  memprihatinkan  karena  tidak menunjukkan  performa  yang  baik  (Rosser,  2018).  Kondisi  inilah  yang menjadikan  desentralisasi  sebagaimana  hasil  kajian Indonesia  Corruption Watch (ICW)  telah  melahirkan  aktor-aktor  baru  dalam  dunia  korupsi.  Dalam kajiannya,  ICW  menyimpulkan  bahwa  desentralisasi  pendidikan  telah memunculkan  aktor-aktor  korupsi  pendidikan  baru,  yakni  kepala  dinas pendidikan  beserta  jajarannya.  Hal  ini  terjadi  karena  rendahnya  partisipasi publik dalam kontrol kewenangan dinas pendidikan daerah dalam penetapan kebijakan  dan  anggaran  pendidikan  daerah.  Kebijakan  dan  pengelolaan anggaran pendidikan daerah hanya dikuasai oleh pejabat birokrasi pendidikan daerah. (https://www.icw.or.id).
Berkaitan  dengan  praktik  menyimpang  dalam  penyelenggaraan desentralisasi  di  bidang  pendidikan,  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) mencatat bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan 2016, sudah ada sebanyak 425  kasus  korupsi,  dan  dari  jumlah  tersebut  sebanyak  214  (50,35  persen)
kasus  terjadi  di  dinas  pendidikan.  Objek  korupsi  pendidikan  diantaranya meliputi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  sarana  dan  prasarana  sekolah,  dana
BOS hingga infrastruktur sekolah serta dana buku
(http://www.tribunnews.com).  Hasil  kajian  ICW  tersebut  juga  menunjukkan sepanjang  tahun  2005  sampai  dengan  2016,  sarana  dan  prasarana  menjadi sumber  dana  yang  paling  banyak  dikorupsi  dengan  nilai  total  Rp.  542,5 Milyar.  (https://katadata.co.id).  Selanjutnya, Global  Corruption  Barometer pada tahun 2013 juga merilis data yang tidak jauh berbeda. Dalam studinya, sebanyak  49  persen  responden  merasakan  sistem  pendidikan  telah mengalami korupsi dan sangat korup, dan 21 persen responden menyatakan pernah  memnerikan  suap  saat  berhubungan  dengan  layanan  pendidikan (Niken Ariati, 2016).
Data  di  atas  mengkonfirmasi  bahwa  desentralisasi  telah  melahirkan banyak aktor korupsi dan umumnya melibatkan elit-elit di daerah. Fenomena terbaru terkait tindak pidana korupsi dana pendidikan yang melibatkan kepala daerah  adalah  kasus  penetapan  tersangka  terhadap  Bupati  Sabu  Raijua, Marthen  Dira  Tome  Nusat  Tenggara  Timur  pada  tahun  2016.  Marthen  yang notabene  mantan  Kepala  Subdinas  PLS  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Dikbud  Provinsi  NTT  dan  pejabat  pembuat  komitmen  (PPK)  ditangkap  oleh penyidik  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  atas  tuduhan  kasus  dugaan korupsi  dana  pendidikan  luar  sekolah  (PLS)  di  Nusa  Tenggara  Timur.  Dana PLS  berasal  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  NTT  tahun  2007  yang diambil  dari  dana  APBN  (kompas.com,  2016).  Selain  melibatkan  kepala daerah,  korupsi  juga  melibatkan  pejabat  di  daerah.  Misalnya,  baru-baru  ini SW Katiandagho, Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut). (http://manado.tribunnews.com). Penetapan tersangka  Mantan  Kepala  Dinas  Pendidikan  ini  karena  telah  melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengkorupsi dana pendidikan. Tersangka diduga  telah  menyalahgunakan  wewenang  sebagai  kepala  dinas  pendidikan dengan  melakukan  pungutan  sebesar  12  persen  dari  dana  DAK  tahun  2012 yang  diterima  setiap  sekolah,  dengan  total  dana  yang  dikumpulkan  sebesar Rp. 924.092.200 (http://manado.tribunnews.com).
Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  desentralisasi belum  menyentuh  upaya  menyelesaikan  berbagai  masalah  pendidikan  yang dihadapi  masyarakat  di  daerah.  Akar  masalah  pendidikan  di  daerah  pada umumnya adalah pada pemerataan akses pendidikan dan layanan pendidikan yang  masih  jauh  dari  kata  “berkualitas”.  Alih-alih  membuat  terobosan  untuk melakukan  percepatan  pembangunan  pendidika,  para  elit  di  daerah  justru menggunakan  wewenang  yang  dimilikinya  untuk  memperkaya  diri  sendiri. Tidak bisa dihindari, korupsi yang dilakukan elit-elit di daerah pada akhirnya menjadi  hambatan  bagi  sebagian  daerah  di  Indonesia  dalam  melakukan upaya pemerataan akses dan perbaikan mutu layanan di bidang pendidikan. Terkait  masalah  korupsi  ini,  Hallak  dalam  Handayani  (2009)  menguraikan bahwa "di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia korupsi sering kali merupakan  masalah  endemik  seluruh  masyarakat,  dan  sektor  pendidikan merupakan  salah  satu  sektor  yang  termasuk  kategori  rentan  terhadap korupsi,  karena  relatif  besarnya  anggaran  pendidikan,  sehingga  cenderung memberi  peluang  untuk  praktik  korupsi  yang  semakin  besar  pula"  (Titik Handayani,  2009).  Besarnya  anggaran  pendidikan  bahkan  yang  bersumber dari  APBN  tanpa  dibarengi  dengan  proses  pengawasan  yang  ketat menyebabkan perilaku semakin menggurita. Korupsi yang melibatkan kepala daerah  dan  para  pejabat  di  daerah  selama  ini  sangat  jelas  menyebabkan kondisi dunia pendidikan di daerah semakin terpuruk.
Jika  ditelaah  lebih  mendalam,  penyebab  adanya  tindakan  korupsi  di daerah karena dua alasan berikut ini:
Pertama,  bagi  kepala  daerah,  korupsi  dilakukan  lebih  karena kepentingan  politik.  Tingginya  ongkos  politik  menyebabkan  para  kepala daerah  harus  mencari  sumber  pendanaan  dengan  cara  ilegal.  Modus  yang dilakukan  oleh  kepala  daerah  bermacam-macam,  salah  satunya  dengan menyelewengkan  dana  APBN  yang  ditransfer  ke  daerah.  Tindakan  lain  yang umumnya  dilakukan  oleh  kepala  daerah  dalam  rangka  mencari  dana  untuk kepentingan  pribadi  adalah  dengan  “memaksa”  pejabat  dinas  pendidikan menyetor  sejumlah  uang  untuk  mendapatkan  jabatan  kepala  dinas.  Realitas inilah  yang  menyebabkan  banyak  terjadi  penyelewengan  dana  di  daerah.  Di samping  karena  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain,  modus
korupsi juga dilakukan untuk membangun, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dalam kompetisi politik daerah (Titik Handayani, 2009).
Kedua,  bagi  para  pejabat,  seperti  Kepala  Dinas  di  lingkungan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan baik provinsi maupun Kabupaten/Kota), korupsi  dilakukan  karena  tekanan  atasan  (kepala  daerah)  atau  kepentingan promosi jabatan sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dinas umumnya akan menyelewengkan  dana  untuk  kepentingan  mengamankan  jabatan  yang dimiliki,  atau  untuk  kepentingan  kenaikan  jabatan.  Hal  ini  juga  terjadi  pada pejabat  pada  level  lebih  rendah  hingga  kepala  sekolah.  Jika  tak  memberi setoran  atau  meloloskan  kepentingan  atasannya,  pejabat  tersebut  bisa dirotasi  atau  jabatannya  dicopot.  Semua  biaya  untuk  mendapatkan kekuasaan  dan  jabatan  ini  menjadi  alasan  mereka  korupsi  saat  menjabat, agar  bisa  mengembalikan  dana  yang  digunakan  untuk  membeli  jabatan  dan kekuasaan dan menumpuk kekayaan (http://stranasppk.bappenas.go.id/ironi- korupsi-pendidikan.html). Kasus terbaru berkaitan dengan suap dalam rangka promosi  jabatan  seperti  yang  terjadi  pada  Bupati  Klaten,  Sri  Hartini.  Dalam salah  satu  kasus  korupsi  yang  menjerat  Sri  Hartini,  dia  disangkakan menerima  uang  gratifikasi  dari  kepala  sekolah  SMP  dan  SMA  dengan  nilai uang  Rp  3,162  miliar  untuk  kepentingan  promosi  dan  mutasi  kepala Sekolah(http://regional.kompas.com).

## V. Politik Kekuasaan sebagai hambatan Pembangunan Pendidikan
Desentralisasi  pendidikan  merupakan  sebuah  usaha  yang  bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan. Namun, faktanya banyak daerah- daerah belum beranjak dari masalah yang menggerogoti efektifitas perjalanan roda  pemerintahan.  Selain  karena  masalah  penyelenggara  negara  di  daerah yang  melakukan  tindakan  korupsi,  kuatnya  pengaruh  kekuasaan  politik penguasa  di  daerah  menjadikan  layanan  pendidikan  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Kuatnya  cengkeraman  politik  penguasa  lokal mengakibatkan  prosedur  dan  peraturan  seringkali  tidak  berjalan,  yang  pada gilirannya  menjadi  penyebab  terjadinya  pelayanan  pendidikan  yang terhambat.  Dalam  banyak  hal, pengaruh  politik  seringkali  menjadi  penyebab
sistem  tidak  dapat  bekerja,  yang  ujung-ujungnya  kepentingan  rakyat  yang dikorbankan.
Berkaitan  dengan  kuatnya  pengaruh  politik,  dapat  dilihat  pada fenomena sebagaiana diuraikan berikut:
Pertama,  banyak  kepala  daerah  atau  pejabat  daerah  memanfaatkan posisi  yang  dimiliki  untuk  membangun  jejaring  politik.  Mereka  akan membangun  pengaruh  dan  dukungan  kepada  lembaga-lembaga  strategis  di bidang  pendidikan  seperti  Sekolah.  Sekolah  seringkali  tidak  berdaya  ketika berhadapan  dengan  penguasa.  Khusus  untuk  Sekolah-Sekolah  Negeri, pengaruh  tersebut  akan  semakin  kuat  sebab  kepala  daerah  melalui  kepala dinas  pendidikan  dapat  kapan  saja  mencopot  jabatan  kepala  Sekolah  jika tidak  mematuhi  perintah  mereka.  Lembaga  pendidikan  seperti  Sekolah sengaja  dimanfaatkan  sebagai  simpul  untuk  membangun  kekuatan  politik. Saat menjelang Pilkada biasanya merupakan momentum yang sangat penting bagi kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada. Dalam konteks ini kepala daerah sebagain calon incumbent melakukan mobilisasi massa melalui kepala  Sekolah.  Para  kepala  Sekolah  akan  diminta  menjadi  Tim  Sukses Incumbent untuk  membantu  menggalang  dukungan  melalui  guru  dan masyarakat luas. Kepala Sekolah dan guru yang semestinya harus netral dan profesional  dalam  menjalankan  tugasnya,  pada  akhirnya  harus  rela meninggalkan  tugas  utamanya.  Kepala  Sekolah  dan  guru  tidak  berdaya manakala  harus  menolak  permintaan  ini,  sebab  jabatan  akan  menjadi sasarannya.
Fenomena  kuatnya  pengaruh  politik  penguasa  lokal  juga  dapat  dilihat dari  adanya  fenomena  pelaksanaan  Ujian  Nasional  (UN).  Beberapa  kepala daerah  melakukan  intervensi  yang  terlalu  jauh  sehingga  Sekolah/Madrasah tidak dapat berperan secara optimal. Contoh bentuk intervensi yang dilakukan dapat dilihat dari kasus yang terjadi  di daerah Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Sekjen  Federasi  Guru  Independen Indonesia  (FGII),  Iwan  Hermawan  bahwa  momentum  pelaksanaan  UN  akan seringkali  dimanfaatkan  oleh  aparat  daerah  untuk  menekan  guru.  UN seringkali  dijadikan  celah  bagi  aparat  pemerintah  daerah  untuk  memaksa Sekolah untuk memberikan yang terbaik, meskipun harus menabrak regulasi. Jika UN gagal maka kepala sekolah dimutasi. (http://www.tribunnews.com).
Kedua,  relasi  politik  penguasa  tidak  berhenti  pada  Sekolah.  Di  tingkat yang lebih tinggi, dalam rangka membangun simpul-simpul kekuatan politik, kepala  daerah  akan  mengangkat  orang-orang  yang  diharapkan  dapat mendukung  kekuatan  politik  mereka.  Kasus  ini  bukan  saja  terjadi  pada lembaga-lembaga strategis yang secara hirarki berada dalam wewenangnya. Namun, keberadaan lembaga-lembaga penting lainnya yang berkaitan dengan sektor  pendidikan  juga  akan  dimanfaatkan  untuk  menjadi political  lingkage bagi  kepala  daerah.  Misalnya,  keberadaan  Badan  Akreditasi  Provinsi Sekolah/Madrasah  (BAP-S/M)  sebagai  lembaga  Independen  kepanjangan tangan  dari  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN-S/M) pemerintah pusat, tidak lepas dari aroma politik di tingkat lokal. Dalam proses seleksi atau pengangkatan anggota bahkan sampai Ketua dan Sekretaris BAP- S/M,  seringkali  sarat  dengan  muatan  politik.  Gubernur  umumnya  akan mengangkat  anggota  dari  orang-orang  yang  memiliki  kedekatan  dengan dirinya.  Di  sinilah  independensi  Badan  Akreditasi  Sekolah/Madrasah  sebagai lembaga  penjaminan  mutu  pendidikan  menjadi  abu-abu.  Di  satu  sisi eksistensi  lembaga  ini  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  lembaga akreditasi di tingkat pusat, tetapi di sisi lain peraturan memberikan wewenang kepada  Gubernur  untuk  membentuk  BAP-S/M  sehingga  hal  rawan penyalahgunaan  wewenang  (Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  13  tahun  2018  tentang  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal (BAN-PAUD dan PNF).
Kuatnya  pengaruh  politik  Gubernur  pada  lembaga  ini  tentunya  dapat mengganggu  netralitas  dan  independensi  institusi  Badan  Akreditasi Sekolah/Madrasah.  Bisa  saja  dalam  menjalankan  perannya,  lembaga  ini kemudian menjadi bias politik. Sisi positif dari pengaruh politik kepala daerah ini  sebenarnya  bisa  menjadi  daya  dorong  untuk  menguatkan  lembaga  ini semakin kuat. Hal ini terjadi manakala pendanaan untuk kegiatan operasional dan  pelaksanaan  akreditasi  dapat  diberikan  oleh  kepala  daerah.  Namun demikian,  berdasarkan  data  yang  ada,  selama  ini  kecil  sekali  persentase kepala  daerah  yang  memberikan  alokasi  anggaran  APBD  untuk  mendukung pelaksanaan akreditasi di daerah.  Dengan demikian,  percepatan pembangunan  pendidikan  hanyalah  slogan  semata,  sementara  keseriusan pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan bisa dikatakan tidak ada.

## VI. Kesimpulan dan Saran
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia belum menunjukkan hasil  yang  memuaskan.  Studi  ini  menguraikan  bahwa  hambatan  yang dihadapi pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada faktor internal, yaitu korupsi  dan  pengaruh  politik  kekuasaan,  dan  kuatnya  pengaruh  politik penguasa  di  tingkat  lokal.    Faktor  pertama  mengindikasikan  bahwa  Korupsi para  kepala  daerah  dan  pejabat  publik  di  daerah  dilakukan  dengan menyalahgunakan  wewenang  melalui  pemanfaatan  anggaran  negara. Besarnya  anggaran  pemerintah  melalui  APBN  tidak  bisa  dioptimalisasi  untuk peningkatan  layanan  pendidikan.  Para  Kepala  Daerah  dan  elit-elit  daerah justru terjebak pada kepentingan pragmatisme untuk menangguk keuntungan pribadi. Faktor kedua menggambarkan kuatnya pengaruh politik penguasa di tingkat  lokal.  Dengan  kekuasaan  yang  dimiliki,  para  Kepala  Daerah  seakan seperti raja-raja kecil yang harus dipatuhi oleh semua bawahannya. Besarnya cengkeraman  politik  di  tingkat  lokal  yang  secara  berjenjang  mengalir  ke bawah  mengakibatkan  Sekolah  dan  lembaga  pendidikan  lainnya  tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Terobosan  yang  perlu  dilakukan  adalah  perlunya  penguatan  peran civil society untuk  memperkuat  mekanisme check  and  balance penyelenggaraan pemerintahan  di  tingkat  lokal. Civil  society dapat  memerankan  diri  sebagai agen  of  control terhadap  tata  kelola  pemerintah.  Dengan  demikian,  praktik- praktik  yang  menyimpang  dan  merugikan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  terutama  di sector pendidikan  dapat  diminimalisir  dengan efektif.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bahl,  Roy.  2009.  Promise  and  reality  of  fiscal  decentralisation,  in  Shinici Icimura  and  Roy  Bahl  (Eds.), Decentralization  Policies  in  Asian Development, World Scientific.
Jones,  David  Seth.  2008.  Budgetary  Reforms  in  Southeast  Asia,  in  Evan  M. Berman  and  Jack  Rabin  (Eds.)  Encylcopedia  of  Public  Administration and Public Policy, Volume 1.
Rosser, Andrew. 2018. Beyond access: Making Indonesia’s education system work, The Lowy Institute, Victoria State Government, Australia. Tharenou,  Phyllis  dkk.  2007.  Management  Research  Methods,  Cambridge University Press, UK.

## Jurnal
Fatkhuri, 2017. Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 1 No. 2, hal 65- 76
Handayani,  Titik.  2009.  Korupsi  dan  Pembangunan  Pendidikan  Di  Indonesia,
Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. IV, No.2.
Purwanto,  Nurtanio  Agus,  2008.  Pengaruh  Politik  Dalam  Bidang  Pendidikan,
Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 02/Th IV/Oktober.
Supriyadi,  Ujang  Didi.  2009.  Pengaruh  desentralisasi  pendidikan  dasar terhadap  kualitas  pendidikan  di  kabupaten  Jembrana  provinsi  bali, Jurnal Kependidikan, Tahun XXXIX, Nomor 1, Mei 2009,:41
Winingsih,    Lucia  H.  (tanpa  tahun).  Desentralisasi  Pendidikan  Di  Indonesia:
Sebuah Reviu A Review On Educational Decentralization In Indonesia, Pusat  Penelitian  Kebijakan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Informasi Internet/Koran online
http://news.metrotvnews.com/politik/lKYM5ejK-menteri-pendidikan-tak-ingin- sekolah-gratis-jadi-komoditas-politik, diakses 5 Februari 2018 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18840/t/Isu+Pendidikan+Jangan+Hany a+Untuk+Kepentingan+Jualan+Pilkada, diakses 9 Februari 2019. https://pisaindonesia.wordpress.com/, diakses 5 Februari 2018.
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian- pisa-indonesia-mengalami-peningkatan, diakses 5 Februari 2018. http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/21114211/Mendagri.343.Kepal a.Daerah.Tersangkut.Kasus.Hukum, diakses 7 Februari 2018. https://www.antikorupsi.org/id/news/analisis-5-tahun-pemberantasan- korupsi-pendidikan-2004-2009, diakses 10 Februari 2018.
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/24/icw-ungkap-korupsi-di-
dunia-pendidikan-dinas-pendidikan-urutan-teratas, diakses 10 Februari 2018.
http://nasional.kompas.com/read/2016/11/15/17173431/bupati.sabu.raijua. marthen.dira.kaget.ditahan.kpk, diakses 27 Februari 2018. http://manado.tribunnews.com/2018/02/20/usai-diperiksa-mantan-kadisdik- sitaro-ini-langsung-dijebloskan-ke-rutan-malendeng, diakses
25
Februari 2018.
http://stranasppk.bappenas.go.id/ironi-korupsi-pendidikan.html,  diakses  11 Februari 2018.
http://www.tribunnews.com/nasional/2011/06/18/pemerintah-daerah- intervensi-guru-dan-kepala-sekolah http://regional.kompas.com/read/2017/08/28/17164981/rincian-suap-rp- 128-miliar-yang-diterima-bupati-klaten, diakses 27 Februari 2018. https://katadata.co.id/infografik/2016/05/23/korupsi-sektor-pendidikan- rugikan-negara-rp-13-triliun, diakses 27 Februari 2018.

## Laporan Pemerintah/Undang-Undang
Ariati,  Niken.  2016.  Pencegahan  Korupsi  Sektor  Kesehatan  dan  Pendidikan,
Fungsional Direktorat Peneli6an dan Pengembangan Deputi
Pencehagan, KPK RI.
Country  Note  –  Results  from  PISA  2015 .  2016.  Programme  for  International Student Assessment Results Form PISA 2015, OECD.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Permendikbud  Nomor  13  tahun  2018  tentang  Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah/Madrasah  (BAN-S/M)  dan  Badan  Akreditasi  Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal (PAUD-PNF).