http://dx.doi.org/10.36418/Syntax-Literate.v7i2.1950 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 2, Februari 2022

## FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PEMANFAATAN  RSUD  dr.  DJASAMEN SARAGIH PEMATANGSIANTAR

## Ribka Sagala, Juanita, Rahayu Lubis, Ida Yustina, Destanul Aulia
Universitas Sumatera Utara (USU) Indonesia Email: ayamgoreng.cantik@gmail.com

## Abstrak
Pemanfaatan  RSUD  dr.  Djasamen  Saragih  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahaun  terlebih  lagi  sejak  diberlakukannya  sistem  rujuk  berjenjang  bagi  pasien BPJS.  Berdasarkan  hasil  survey  pendahuluan  yang  telah  dilakukan  di  RSUD  dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar sampai saat ini banyak pasien yang tidak paham  dan  masih  belum  mengetahui  sistem  dan  prosedur  sehingga  harus  bolak balik  ke  rumah  sakit.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengeksplorasi  pemanfaatan rumah  sakit  pasca  penerapan  sistem  rujukan  berjenjang  di  RSUD  dr.  Djasamen Saragih  Pematangsiantar.  Jenis  penelitian  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Lokasi  yang  dijadikan  obyek  penelitian  adalah  RSUD  dr.  Djasamen Saragih  Pematangsiantar  yang  dilaksanakan  pada  September  2020  sampai  dengan Desember  2020.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan wawancara  mendalam  dan  teknik  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan RSUD dr. Djasmen Saragih Kota Pematangsiantar saat ini belum berjalan secara optimal, dimana terlihat dari jumlah pasien yang sampai saat  ini  terus  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  dengan  tahun-tahun sebelumnya.  Selain  karena  kebijakan  sistem  rujukan  berjenjang,  adanya brand image yang  kurang  baik,  tenaga  dokter  dan  prasarana  yang  belum  memadai membuat kurangnya permanfaatan rumah sakit ini. Maka, disarankan kepada pihak manajemen  RSUD  dr.  Djasmen  Saragih  Kota  Pematangsiantar  melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan berbagai instansi terkait.
Kata Kunci : pemanfaatan rumah sakit; rujukan berjenjang; brand image; kualitatif

## Abstract
Utilization  of  dr.  Djasamen  Saragih  has  decreased  from  year  to  year,  especially since the implementation of the tiered referral system for BPJS patients. Based on the  results  of  the  preliminary  survey  conducted  at  dr.  Djasamen  Saragih  Kota Pematangsiantar until now many patients do not understand and still do not know the systems and procedures so they have to go back and forth to the hospital. This research  was  conducted  to  explore  the  utilization  of  the  hospital  after  the implementation  of  the  tiered  referral  system  in  dr.  Djasamen  Saragih Pematangsiantar.  This  type  of  research  uses  qualitative  research  methods.  The location  used  as  the  object  of  research  is  RSUD  dr.  Djasamen  Saragih Pematangsiantar  which  was  held  from  September  2020  to  December  2020.  The data  collection  methods  used  were  in-depth  interviews  and  documentation
techniques.  The  results  showed  that  in  the  use  of  dr.  Djasmen  Saragih  Kota Pematangsiantar  is  currently  not  running  optimally,  which  can  be  seen  from  the number  of  patients  which  until  now  continues  to  decline  when  compared  to previous years. Apart from the tiered referral system policy, the presence of a poor brand  image,  inadequate  doctors  and  infrastructure  have  made  the  hospital  less useful.  So,  it  is  suggested  to  the  management  of  dr.  Djasmen  Saragih  Kota Pematangsiantar has made better coordination with various related agencies.
Keywords: hospital use; tiered referral; brand image; qualitative
Received: 2022-01-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-02-20

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  manusia  yang  utama,  oleh  karena  itu pembangunan di bidang kesehatan perlu dilaksanakan (Walintukan, H.C, 2017) . Untuk mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  tersebut  diselenggarakan  berbagai  upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu (Depkes RI, 2010) . Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan melibatkan seluruh warga negara Indonesia, karena pembangunan  kesehatan  mempunyai  hubungan  yang  dinamis  dengan  sektor  lainnya, termasuk penyediaan jaminan Kesehatan nasional (Walintukan, H.C, 2017) .
BPJS  Kesehatan  merupakan  badan  hukum  publik  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  BPJS Kesehatan  mulai  beroperasi  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan  pada tanggal  1  Januari  2014 (Undang-undang  RI  No.  24  tahun  2011,  2011) .  Setiap  peserta BPJS  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  mencakup  pelayanan  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitative  termasuk  pelayanan  obat  dan  bahan  medis  habis pakai  sesuai  dengan  kebutuhan  medis  yang  diperlukan.  Pelayanan  kesehatan  meliputi semua  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dan  fasilitas  kesehatan  tingkat  lanjutan,  dan fasilitas  kesehatan  lainnya  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), 2014) .
Sistem  rujukan  pelayanan  kesehatan  diimplementasikan  secara  berjenjang kecuali  dalam  keadaan  gawat  darurat (Novya,  Bhatarendro,  &  Yanti,  2017) .  Sistem rujukan  berjenjang  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  penguatan pelayanan primer, sebagai upaya untuk penyelenggaraan kendali mutu dan biaya (Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Kementrian  Kesehatan  RI,  2016) .  Sistem  rujukan berjenjang  diselenggarakan  dengan  tujuan  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara bermutu,  sehingga  tujuan  pelayanan  tercapai  tanpa  harus  menggunakan  biaya  yang mahal (Putri,  2014) .  Sistem  rujukan  berjenjang  bertujuan  agar  sistem  pelayanan kesehatan  berjalan  secara  efektif  sekaligus  efisien  yaitu  berkurangnya  waktu  tunggu dalam  proses  merujuk  dan  berkurangnya  rujukan  yang  tidak  perlu  karena  sebenarnya dapat  ditangani  di  FKTP (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  Kementerian Kesehatan RI, 2012) .
(Puspitaningtyas  &  Kartikasari,  2014) berpendapat  bahwa  sistem  rujukan merupakan permasalahan yang belum terselesaikan dalam sistem kesehatan.  Salah satu
kelemahan  pelayanan  kesehatan  adalah  pelaksanaan  rujukan  yang  kurang  cepat  dan tepat.  Masih  banyak  dijumpai  menumpuknya  pasien  pada  rumah  sakit  rujukan  tingkat ketiga  dengan  kasus-kasus  yang  sebenarnya  bisa  diselesaikan  di  fasilitas  kesehatan dibawahnya.  Hal  ini  merupakan  permasalahan  yang  tidak  saja  merugikan  secara finansial  tetapi  juga  akan  berdampak  pada  mutu  pelayanan  kesehatan  serta  akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dibidang kesehatan secara keseluruhan.
Pelayanan kesehatan memiliki alur dan prosedur yang harus diketahui dan ditaati oleh pasien khususnya pasien  BPJS rawat jalan. Kelengkapan persyaratan administrasi akan  mempengaruhi  cepat  atau  lambatnya  proses  pelayanan  kesehatan.  Pengetahuan masyarakat  yang  semakin  meningkat,  akan  berpengaruh  terhadap  meningkatnya tuntutan  masyarakat  akan  mutu  pelayanan  kesehatan,  di  samping  itu  penyelenggara pelayanan  kesehatan  juga  banyak  disorot  oleh  masyarakat  mengenai  kinerja  sumber daya manusia baik medis dan non medis (Pujiono, 2015) .
RSUD  dr.  Djasamen  Saragih  Pematangsiantar  merupakan  satu-satunya  rumah sakit  pendidikan  milik  pemerintah  yang  berada  di  luar  ibu  kota  Provinsi  Sumatera Utara.  RSUD  dr.  Djasamen  Saragih  Pematangsiantar  sebagai  salah  satu  rumah  sakit kelas  B  dan terbesar  di  Kota  Pematangsiantar  ditetapkan  sebagai  rumah  sakit  Rujukan Regional  bagi  RSUD  Tarutung  Kabupaten  Tapanuli  Utara,  RSUD  Porsea  Kabupaten Toba  Samosir,  RSUD  Parapat,  RSUD  Tuan  Rondahaim  dan  RSUD  Perdagangan Kabupaten  Simalungun,  RSUD  Doloksanggul  Kabupaten  Humbang  Hasundutan berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  25  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  35  tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan  di  Provinsi  Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan penulis di RSUD dr. Djasamen  Saragih  Kota  Pematangsiantar  diperoleh  data  bahwa  99%  adalah  pasien BPJS.  Pasien  BPJS  masih  mengeluhkan  rumitnya  prosedur  yang  harus  dijalani  seperti harus mengurus surat rujukan dari rumah sakit tipe C. Banyak pasien BPJS yang tidak paham dan masih belum mengetahui sistem dan prosedur sehingga harus bolak balik ke rumah sakit..
Penurunan  jumlah  pasien  yang  dialami  RSUD  dr.  Djasamen  Saragih Pematangsiantar  saat  ini,  hampir  dialami  oleh  semua  rumah  sakit  tipe  B  seperti  RS Pirngadi medan. Tercatat bahwa BOR RS Pirngadi Medan tahun 2017 sebesar 52,19%, tahun 2018 sebesar 39,29% dan tahun 2019 sebesar 27,70%. Namun hal ini bebanding terbalik  dengan  rumah  sakit  tipe  C  yang  memiliki  jumlah  kunjungan  pasien  yang relative  banyak.  Seperti  RS  Harapan,  RS  Tiara  Kasih  Sejati,  RS  Tk.  IV  01.07.01,  RS Horas Insani dan beberapa rumah sakit tipe C lainnya yang ada di kota Pematangsiantar.
Munculnya isu bahwa banyak pasien BPJS yang tertahan di rumah sakit tipe C dan  tidak  dirujuk  ke  rumah  sakit  tipe  B,  sehingga  mengakibatkan  over  kapasitas  pada rumah sakit tipe C berdampak kepada rendahnya jumlah kunjungan pasien pada rumah sakit tipe B. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai  pemanfaatan  rumah  sakit  pasca  penerapan  sistem  rujukan  berjenjang  di RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif (Sugiyono,  2017) .  Lokasi  yang dijadikan obyek penelitian adalah RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. Waktu penelitian  dilaksanakan  pada  September  2020.  Peneliti  mengambil  informan  utama sebanyak  17  orang,  yang  terdiri  dari  Direktur  RSUD  dr.  Djasamen  Saragih Pematangsiantar,  Kepala  Bidang  Pelayanan  Medis,  1  orang  dokter  umum,  2  orang dokter  spesialis,  2  orang  perawat  dan  1  orang  bidan  yang  ada  di  RSUD  dr.  Djasamen Saragih  Pematangsiantar.  Kepala  Tim  TPJK  BPJS  RSUD  dr.  Djasamen  Saragih Pematangsiantar,  Ketua  DPRD  Komisi  1  yang  membidangi  Kesehatan  dan  4  orang pasien yang dirujuk ke RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  laporan  penilaian  kinerja  RSUD  dr.  Djasmen  Saragih  Kota Pematangsiantar tahun 2017 hingga 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan pada pemanfaatan rumah sakit khususnya rawat inap dilihat dari indikator pemakaian tempat tidur  (BOR)  dan  jauh  dari  standar  yang  ditetapkan.  BOR  yang  rendah  menunjukkan bahwa  masih  banyak  tempat  tidur  yang  tidak  terpakai  terutama  untuk  kelas  III, yangmana  hal  ini  juga  berimbas  pada  pemanfaatan  RSUD  dr.  Djasmen  Saragih  Kota Pematangsiantar  yang  belum  optimal  atau  kurang  baik.  Hasil  wawancara  dengan beberapa  informan  diketahui  bahwa  secara  umum  keberadaan  RSUD  dr.  Djasmen Saragih  Kota  Pematangsiantar  sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  utama  belum berjalan optimal. Seperti yang dikutip dari narasi wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:
“Kalau  menurut  saya  keberadaannya  untuk  masih  belum  optimal.  Karena sumber  daya  manusianya  masih  belum  memadai.  Masih  banyak  kekurangan  tenaga disana  disini.  Ada  pun  sumber  daya  manusianya  tapi  belum  bisa  bekerja  maksimal sesuai  dengan  kehalian  dan  kemampuannya  masing-masing.  Karena  ada  yg ditempatkan tidak pada posisinya. Ya dikarenakan kekurangan tenaga tadi. Kalau untuk fasilitas sudah cukup lengkap. Alat-alat penunjang pemeriksaan baik laboratorium dan penunjang diagnostic sudah bagus dan lengkap” (Informan 02).
“Ya  di  fasilitas  sih,  standartnya  ya  kan,  belum  memenuhi  untuk  di  fasilitas kebidanan ya masih kurang belum memenuhi untuk mengikuti standart kementrian, kalo di bagian lain ya sudah” (Informan 08).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diindikasikan  bahwa  kurang  optimalnya pemanfaatan keberadaan RSUD dr. Djasmen Saragih Kota Pematangsiantar disebabkan oleh  faktor internal  dari  rumah  sakit  itu  sendiri  seperti  kurangnya jumlah  SDM  rumah
sakit  khususnya  tenaga  dokter  dan  beberapa  fasilitas  yang  belum  memenuhi  standar. Namun,  sebaliknya  menurut  beberapa  informan  lainnya  RSUD  dr.  Djasmen  Saragih Kota  Pematangsiantar,  sebagai  penyedia layanan  kesehatan  sudah  cukup  memadai  dan baik. Seperti yang dikutip dari narasi wawancara sebagai berikut:
Secara  umum  RSUD  dr.  Djasmen  Saragih  Kota  Pematangsiantar  banyak mendapat  beberapa  keluhan  dari  masyarakat  seperti  fasitas  yang  kurang  memadai  dan tenaga  medis  yang  terkadang  terlambat  datang.  Seperti  yang  dikutip  dari  narasi wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:
“Ya. Kalau laporan dari masyarakat itu pasti ada”. (Informan 03)
“Mungkin  sedikit  mengenai  sarana  dan  prasarana  aja  itu  karena  ada  kerusakan  apa apa itu saja. Dari segi pelayanan kalau khusus dari ruangan ini belum.” (Informan 06)
“Kalau laporan dari masyarakat atau pasien itu banyak mengenai jadwal dokter yang terlambat dalam memberikan pelayanan kepada pasien.” (Informan 02)
Pelaksanaan  rujukan  dalam  era  JKN  dilaksanakan  secara  berjenjang.  Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka akan  menyerahkan  tanggung  jawab  tersebut  ke  tingkat  pelayanan  sekunder.  Sesuai Permenkes  Nomor  001  tahun  2012  tentang  sistem  rujukan  berjenjang,  pasien  tidak berhak meminta rujukan tetapi harus berdasarkan diagnosa penyakit atau indikasi medis dari dokter pemeriksa, sesuai permenkes tentang sistem rujukan apabila rujukan bukan berdasarkan indikasi medis dan masih terdapat dalam 155 diagnosa berarti rumah sakit akan menolak pasien.
“Sistem rujukan berjenjang ini bagus, cuman baiknya harus disinergikan dengan kapabilitas ataupun standart rumah sakit sesuai dengan tipenya. Dalam artian misalkan dia  tipe  C,  cukuplah  sampai  tipe  C  saja  untuk  spesialis  ataupun  sub  spesialisnya  itu hanya berdasarkan yang tipe C saja. Dalam tanda kutip, tidak mencaplok spesialis yang ada di tipe B. Seperti itu” (Informan 09).
“ Sebenarnya bagus. Jadi istilahnya semua rumah sakit itu diberdayakan. Tipe C nya ada pasien nya, tipe B nya juga ada pasiennya. Pasien yang tidak bisa dilayani di tipe  C,  bisa  mendapat  pelayanan  yang  lebih  lengkap  di  tipe  B.  Kalau  dari  segi kebijakannya itu sebenarnya bagus, cuman masalahnya kalau seperti kita ini yg tipe B, ya di rumah sakit ini yang jadi pengungjungnya berkurang. (Informan 05).
Secara  umum  kebijakan  sistem  rujukan  berjenjang  ini  bertujuan  untuk pemerataan  jumlah  pasien  di  setiap  unit  pelayanan.  Pemerataan  tersebut  harus disesuaikan  dengan  kemampuan  dari  setiap  pelayanan  kesehatan  tersebut,  namun diketahui  belakangan  ini  pemerataan  yang  diharapkan  tersebut  tidak  dapat  terealisasi
dengan  baik,  dikarenakan  adanya  batasan  pelayanan  yang  tidak  jelas  di  setiap  tipe rumah sakit, sehingga mengakibatkan adanya penumpukan pasien hanya pada salah satu rumah sakit saja.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  4  Pelayanan  kesehatan  dilaksanakan secara  berjenjang,  sesuai  kebutuhan  medis  dimulai  dari  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan 48 atas rujukan dari pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama.  Pelayanan  kesehatan  tingkat  ketiga  hanya  dapat diberikan  atas  rujukan  dari  pelayanan  kesehatan  tingkat  kedua  atau  tingkat  pertama. Bidan  dan  perawat  hanya  dapat  melakukan  rujukan  ke  dokter  dan/atau  dokter  gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  dengan  adanya  sistem  rujukan berjenjang  pada  pelayanan  kesehatan  perorangan  ini  setiap  peserta  mempunyai  hak mendapat  pelayanan  kesehatan  secara  lebih  menyeluruh  dan  tepat  sasaran  meliputi pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan  Tingkat  Lanjut  (RJTL),  pelayanan  kesehatan  gawat  darurat  dan  kekhususan pelayanan  kesehatan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  menteri  kesehatan Republik  Indonesia.  Ketentuan  dalam  Pasal  4  di  atas  dapat  dikecualikan  sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat 5 yaitu penjelasan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diatas dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan  kesehatan  pasien,  dan  pertimbangan  geografis.  Pasien  pada  fasilitas tingkat pertama dapat langsung dirujuk kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi:
a. Terjadi keadaan gawat darurat; Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku;
b. Bencana;
c. Kreteria  bencana  alam  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  atau  Pemerintah Daerah.
d. Kekhususan permasalahan kesehatan fasien;
e. Untuk  kasus  yang  sudah  ditegakkan  rencana  terapinya  dan  terapi  tesebut  hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan
f. Pertimbangan geografsi;
g. Pertimbangan ketersediaan fasilitas.
Maka  berdasarkan  pengecualian  terhadap  4  ayat  (1),  (2),  (3)  Pemerintah berupaya  memaksimalkan  pelayanan  terhadap  pasien  BPJS  yang  dalam  keadaan kekhususan  sebagaimana  ketentuan  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  5  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  001  Tahun  2012  tentang  Sistem  Rujukan Pelayanan  Kesehatan  Perorangan,  pasien  yang  dalam  keadaan  gawat  darurat  bisa Langsung mendapat penanganan dari Faskes Tingkat Lanjutan tanpa memerlukan surat rujuk  dari  fasilitas  tingkat  pertama  terlebih  dahulu.  sehingga  pasien  akan  cepat mendapat  penanganan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  pasien.  Untuk  Peserta  yang
mendapat  pelayanan  di  fasilitas  kesehatan  yang  tidak  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan  setelah  tertangani  dengan  baik  dengan  kondisi  pasien  yang  memungkinkan untuk  dipindahkan.  Namun  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  prosedur rujukan  berjenjang  ini  mengakibatkan  pelayanan  yang  didapat  oleh  pasien  kurang optimal. hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah melalui dinas terkait  tentang  alur  prosedur  sistem  rujukan  berjenjang  membuat  masrayakat  merasa belum puas terhadap pelayanan kesehatan sistem rujukan berjenjang BPJS.
Pendapat  beberapa  pihak  yang  ada  di  RSUD  dr.  Djasmen  Saragih  Kota Pematangsiantar  terkait  hubungan  kebijakan  sistem  rujukan  berjenjang  dengan terjadinya penurunan jumlah pasien. Berikut disajikan beberapa pandangan yang dikutip dari narasi wawancara dengan beberapa informan:
“Yups.  Ada  hubungannya  dengan  sistem  rujukan  berjenjang,  ya  ada.  Tetapi disamping itu ada memang brand image rumah sakit ini di masyarakat.  Karna seperti saya.  Saya  masuk  di  dua  rumah  sakit  di  kota  pematangsiantar.    RS  Tentara  dan Djasamen. Dengan tenaga dokter yang sama, orang pasti akan memilih ke rumah sakit Tentara. Padahal saya orangnya. Padahal saya sudah bilang ke pasien kalau saya juga disana.  Berarti  brand  image  nya  rumah  sakit  ini,  itu  yang  harus  diperbaharui disamping  sistem  berjenjang  itu.  Yang  pasti  berpengaruh  lah.  Jumlah  kunjungan  di rumah sakit tipe B dan A sangat jauh berkurang. ” (Informan 04).
“Kita  langsung  dapat  merasakan  penurunan  jumlah  pasien  tersebut.  Yang biasanya sebelum diberlakukannya rujukan berjenjang, di rumah sakit ini sudah banyak yang  ngantri  untuk  daftar  untuk  ke  poli  klinik.  Kalau  sekarang  paling  sampai  jam  11 sudah  sepi  gitu.  Sudah  gak  ada  lagi  yang  ngantrian.  Berarti  memang  sangat  jauh penurunannya. Karena memang dari faskes tingkat satu kan tidak bisa langsung dirujuk kemari. Harus ke tipe C dulu” (Informan 05).
“ Kalau menurut saya pribadi itu sangat menurunkan pasien dirumah sakit yang tipe B seperti di rumah sakit umum seperti kami ini, karena pasien diutamakan ke tipe C  sebenarnya  pasien  itu  senang  berobat  ke  tipe  B  tapi  karena  peraturan  dari pemerintah mengenai BPJS harus ke tipe C dulu jadi mereka jadi lebih banyak ke sana, lalu apabila mereka tidak sanggup atau penuh baru dilimpahkan ke tipe B .” (Informan 07).
Namun  di  sisi  lain  dengan  adanya  sistem  rujukan  berjenjang  ini  juga  memiliki dampak  negatif  dari  pelaksanaannya,  dimana  seringkali  pasien  harus  rela  menunggu dalam  waktu  yang  lama  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Banyaknya permasalahan  yang  dikeluhkan  masyakarat  terhadap  pelayanan  kesehatan  BPJS  terkait sistem  rujukan  berjenjang  membuat  sistem  rujukan  berjenjang  ini  harus  di  evaluasi untuk memperbaikan pelayanannya.
Hingga  saat  ini  diakui  Pemerintah  Indonesia  belum  mampu  memberikan perbaikan  sarana-prasarana  sebagai  penunjang  dalam  pelaksanaan  sistem  rujukan berjenjang terutama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama baik dari segi infrastruktur
maupun  dari  sumberdaya  manusianya  yang  memadai.  Hal  ini  dipandang  perlu  agar perhatian  lebih  oleh  pemerintah  disamping  perbaikan  terhadap  sistem  prosedur pelaksnaannya  sehingga  permasalahan  yang  seringkali  dikeluhkan  oleh  para  pasien BPJS bisa teratasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  peneitian  dan  pembahasan  yang  mengacu  pada  tujuan penelitian,  yakni  untuk  mengeksplorasi  pemanfaatan  rumah  sakit  pasca  penerapan sistem rujukan berjenjang di RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
RSUD  dr.  Djasamen  Saragih  Kota  Pematangsiantar  merupakan  rumah  sakit kelas B Pendidikan berdasarkan SK Kementerian Kesehatan RI, No.
HK.03.05/I/1735/2012.  RSUD  dr.  Djasmen  Saragih  Kota  Pematangsiantar  menjadi rumah sakit rujukan daerah kabupaten/kota di sekitarnya. Dalam pemanfaatan RSUD dr. Djasmen Saragih Kota Pematangsiantar saat ini belum berjalan secara optimal.  Banyak hal  yang  dianggap  berkontribusi  dalam  pemanfaatan  pelayanan  RSUD  dr.  Djasmen Saragih  Kota  Pematangsiantar,  diantaranya brand  image yang  kurang  baik,  tenaga dokter dan prasarana yang belum memadai.
Sementara untuk pelaksanaan kebijakan sistem rujukan berjenjang di RSUD dr. Djasmen  Saragih  Kota  Pematangsiantar  sendiri  saat  ini  belum  berjalan  dengan  baik. Banyak  hal  yang  masih  perlu  dilakukan  perbaikan  dan  evaluasi  monitoring  terkait kebijakan rujukan berjenjang ini seperti, alur sistem rujukan yang dipermudah, adanya batasan  yang  jelas  dalam  pembagian  pasien  dan  kecepatan  komunikasi  antar  rumah sakit rujukan.

## BIBLIOGRAFI
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  (BPJS).  (2014). Panduan  Praktis  Sistem Rujukan Berjenjang . BPJS Kesehatan, Jakarta. Google Scholar
Depkes  RI.  (2010). Klasifikasi  Rumah  Sakit .  Jakarta:  Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia. Google Scholar
Novya,  Lya,  Bhatarendro,  Multi  Juto,  &  Yanti,  Syarifah  Nurul.  (2017).  Gambaran Pengetahuan  mengenai  Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  Peserta  Badan Pentelenggara  Jaminan  Sosial  (  BPJS  )  di  Puskesmas  Sukadana  Tahun  2016 Abstrak  PENDAHULUAN  Setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  untuk memperoleh  Kalimantan  provinsi  Pembangu. Jurnal  Cerebellum , 3 (1),  697–708. Google Scholar
Pujiono,  Agus.  (2015). Karya  Tulis  Ilmiah:  Pengetahuan  Peserta  BPJS  Tentang  Alur Prosedur Pelayanan Pasien Rawat Jalan RSUP dr . Kariadi. Google Scholar
Puspitaningtyas, Arindika, & Kartikasari, Dewi. (2014). Pelaksanaan Sistem Rujukan di RSUD Banyudono. Gaster , 11 (2), 25–36. Google Scholar
Putri.  (2014).  Studi  Tentang  Pelayanan  Publik  si  Bidang  Kesehatandengan  system Rujukan  di  Puskesmas  Air  Putih  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota  Samarinda.
Jurnal Universitas Mulawarman . Google Scholar
RI,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementrian  Kesehatan.  (2016). Riset Kesehatan Dasar dalam Angka Tahun 2013 . Jakarta: Balitbangkes. Google Scholar
RI,  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  Kementerian  Kesehatan.  (2012). Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.001  Tahun  2012  tentang  Sistem  Rujukan Pelayanan  Kesehatan  Perorangan.  2012 .  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia. Google Scholar
Sugiyono.  (2017).  MetodePenelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:  PT Alfabeta. Google Scholar
Undang-undang  RI  No.  24  tahun  2011.  (2011). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial .  Jakarta. Google Scholar
Walintukan,  H.C,  et  al.  (2017).  Analisis  perbedaan  tariff  riil  dengan  tarif  INA-CBG’s pasien  bedah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  kesehatan  di  Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, Manado. Public Health Journal , 2 (4), 1–7. Google Scholar

## Copyright holder:
Ribka Sagala, Juanita, Rahayu Lubis, Ida Yustina, Destanul Aulia (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: