## PUBLIC POLICY SEBAGAI SYARAT PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
Supeno 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telpon: (0741) 65351 msasyabani@gmail.com

## Abstrak
Faktor  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  suatu  perkara  merupakan tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  para  pencari  keadilan  termasuk  penyelesaian sengketa  bisis  melalui  badan  arbitrase,  akan  tetapi  Undang-Undang  Nomor  30 Tahu  1999  masih  mengisyaratkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  sudah diputus  oleh  badan  arbitrase  internasional  harus  mendapatkan  pengakuan  dari negara di mana putusan tersebut akan dilaksanakan dan salah satu alasan tidak diakuinya  suatu  putusan  arbitrase  internasional  karena  putusan  bertentangan dengan  ketertiban  umum  (public  policy)  sehingga  ketentuan  ini  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Tipe  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan upaya  perbaikan  klausul  tentang  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase internasional  dalam  upaya  memberikan  kepastia  hukum  dalam  penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase internasional.

## Kata kunci : Putusan arbitrase, pengakuan, public policy

## Abstract
Legal  certainty  factors  in  the  resolution  of  a  dispute  a  matter  is  a  goal  to  be achieved  by  the  seekers  of  justice  including  the  resolution  of  disputes  through arbitration  agency  bisis,  Act  No.  30  of  1999  still  Know  hinted  that  dispute resolution which was already decided by the international arbitration body should get  the  recognition  from  the  country  where  the  verdict  will  be  implemented  and one  of  the  reasons  not  to  use  an  international  arbitration  ruling  due  the  verdict contrary to the public order (public policy) so that this provision may give rise to legal uncertainty. The type used is the juridical normative approach with the use of legislation. The purpose of this research is to contribute to the thought of doing a  repair  effort  clause  about  the  recognition  and  implementation  of  the  ruling  of international arbitration in an attempt to give the kepastia law in the settlement of disputes resolved through international arbitration.
Keywords: Award, recognition, public policy

## PENDAHULUAN
Setelah selesainya perang dunia kedua timbul kesadaran bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh suatu Negara oleh karena itu muncul suatu pemikiran bahwa perlu adanya suatu hubungan  yang luas untuk memenuhi kebutuhan  tersebut,  hubungan  tersebut  tidah  hanya  terbatas  pada  hubungan bilateral dan regional saja akan tetapi hubungan yang lebih luas. Pada tanggal 23 Oktober  tahun  1947  sebanyak  23  negara  menyiapkan  bahan  tentang  piagam
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
organisasi  perdagangan  internasional  menandatangani  perjanjian  umum  tentang tariff  dan  perdagangan  ( General  Agreement  Tarrif  and  Trade/GATT) .  Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 15 April 1994 para menteri perdagangan di  Marrakesh  Maroko  menyetujui  pembentukan  organisasi  perdagangan  dunia ( World Trade Organization/WTO) . Tujuan didirikannya WTO sebagaimana yang dimuat dalam mukadimah pendiriannya adalah:
Bahwa  hubungan-hubungan  perdagangan  dan  kegiatan  ekonomi  Negara- negara  anggota  harus  dilaksanakan  dengan  maksud  untuk  meningkatkan standar  hidup,  menjamin  lapangan  kerja  sepenuhnya,  peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan  penggunaan  optimal  sumber-sumber  daya  dunia  sesuai  dengan tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Juga  mengusahakan  perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara- cara  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing  Negara  yang  berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan- tujuan  ini  diakui  adanya  suatu  kebutuhan  akan  langkah-langkah  positif untuk  menjamin  agar  supaya  Negara  berkembang,  teristimewa  yang  paling terbelakang, mendapatkan bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya. 2
Tujuan didirikannya WTO untuk meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan  penghasilan,  memperluas  produksi  dan perdagangan  barang  dan  jasa,  mengusahakan  perlindungan  lingkungan  hidup. Salah  satu  tujuan  yang  penting  adalah  memperluas  produksi  dan  perdagangan barang dan jasa.
Perdagangan  merupakan  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  upaya meningkatkan  kemajuan  ekonomi  rakyat,  demikian  pula  untuk  meningkatkan ekonomi  suatu  Negara  maka  perdagangan  antar  Negara  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Perdagangan  antar  Negara  menjadi alternatif  positif  untuk  mencapai  kemakmuran  suatu  Negara  karena  sebelum meletusnya perang dua ke-dua dalam untuk mencapai kemakmuran suatu Negara melakukan  ekspansi  terhadap  Negara  lain  yang  bukan  hanya  merugikan  Negara yang  diekspansi  tetapi  juga  bagi  Negara  yang  melakukan  ekspansi  karena  selain korban jiwa juga mengalami kerugian secara materi.
Tujuan  dasar  dari  perdagangan  international  adalah  untuk  membawa keuntungan  bagi  kedua  Negara  yang  melakukan  hubungan  dagang  tersebut. Dengan  adanya  kesepakatan  yang  tertuang  dalam General  Agreement  Tariff  and Trade  (GATT) dilanjutkan  dengan  terbentuknya World  Trade  Organization (WTO) yaitu organisasi perdagangan dunia maka perdagangan antar Negara bukan hanya  terbatas  dilakukan  antar  dua  Negara  akan  tetapi  perdangan  bersifat  global dan  mencakup  banyak  Negara  yaitu  bagi  Negara  yang  menandatangani kesepakatan  tersebut  dan  Negara  yang  meratifikasi  kesepakatan  GATT  termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
Kegiatan  perdagangan  tidak  terlepas  dari  kegiatan  transaksi,  dalam hubungan  ekonomi  internasional  dibedakan  5  (lima)  kategori  utama  transaksi internasional yaitu:
2 Hatta, Perdagangan  Internasional  dalam  Sistem  GATT  dan  WTO ,  Refika  Aditama, Bandung, 2006, hal. 88.
1. Pergerakan  barang-barang  secara  lintas  batas  Negara  (international movement of goods) atau lazim disebut perdagangan internasional di bidang barang.
2. Pergerakan jasa-jasa secara lintas batas Negara, atau biasa disebut perdagangan jasa (invisible trade).
3. Pergerakan orang-orang yang melitasi batas Negara (international movement of persons), misalnya kebebasan bekerja bagi orang atau badan hokum di Negara lain.
4. Pembayaran  internasional  dalam  transaksi-transaksi  ekonomi  tersebut  yang biasanya  menyangkut  tukar  menukar  mata  uang  sing  (foreign  exchange transactions). 3
Transaksi  perdagangan  internasional  adalah  transaksi  yang  melibatkan kepentingan  lebih  dari  satu  sistem  hukum  Negara  yang  berbeda,  dalam  transaksi pada  umumnya  setiap  Negara  cenderung  memilih  agar  kontrak  yang  dibuat tunduk pada hukum negaranya.
Untuk  menghindari  benturan-benturan  tersebut  dalam  perdagangan internasional dapat dilakukan upaya sebagai berikut :
1. Dengan pembuatan konvensi-konvensi internasional
2. Penyelesaian lewat hukum perdata internasional
3. Penyelesaian lewat pengaturan para pihak dalam kontrak 4
Penyelesaian  lewat  pengaturan  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  kontrak adalah  penting  karena  dalam  kontrak  tersebut  dapat  disepakati  jika  terjadi permasalahan  hukum  Negara  mana  yang  akan  dipilih  atau  dengan  cara penyelesaian  bagaimana  yang  akan  ditempuh,  kesepakatan  menjadi  hukum  bagi kedua belah pihak. Jika dalam kontrak disepakati akan diselesaikan menggunakan sistem  hukum  suatu  Negara  maka  penyelesaiannya  akan  dilakukan  berdasarkan hukum  Negara  tersebut,  ada  juga  kesepakatan  yang  menetapkan  bahwa penyelesaian akan melalui badan arbitrase internasional.
Arbitrase  adalah  suatu  proses  di  mana  dua  pihak  atau  lebih  menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat, 5 berarti bahwa jika terjadi suatu sengketa antara  beberapa  pihak  yang  terikat  dalam  suatu  perjanjian  bisnis  para  pihak menyerahkan  permasalahan  tersebut  kepada  seseorang  yang  professional  atau kepada  suatu  badan  arbitrase  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  untuk mendapatkan keputusan yang final dan binding.
Untuk  membicarakan  lebih  lanjut  tentang  arbitrase  maka  perlu  diketahui terlebih  dahulu  tentang  dasar  hukum  arbitrase  dalam  tata  hukum  di  Indonesia yaitu:
1. Pasal  377  HIR  yang  mengatur  bahwa  jika  orang  Indonesia  dan  orang  timur asing  menghendaki  perselisihan  mereka  diputuskan  oleh  juru  pisah,  maka merek wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa
2. Pasal  615-651  Rv  (Reglement  of  the  Bergelijke  Rechsvordering)  yang mengatur tentang persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter, pemeriksaan
3 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional , Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 5-6.
4 Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.284.
5 Gatot Soemartono, Arbitrase dan mediasi di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 24
di  muka  arbitrase,  putusan  arbitrase,  upaya-upaya  terhadap  putusan  arbitrase, berakhirnya acara arbitrase.
3. UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS)
Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  30  Tahun  1999  menyatakan  bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak yang bersengketa. Dengan demikian arbitrase adalah penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan  umum  yang  memiliki  jurisdiksi  sendiri,  yang  memiliki perbedaan  yang  sangat  signifikan  dengan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui peradilan umum.
Penyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan  jalur  arbitrase  sebagai  salah satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  bidang  perdagangan  memiliki  keunggulan dan  kelebihan  dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga peradilan yang ada, kelebihan dari arbitrase tersebut adalah:
1. Proses cepat, karena tidak mempunyai upaya hukum lainnya sebagaimana yang berlaku  dalam  system  peradilan  umum  yang  ada,  dengan  proses  yang  cepat tersebut  para  pihak  tidak  terkuras  tenaga,  fikiran  dan  financial  dalam  suatu perkara  yang  justru  akan  mengkibatkan  kerugian  bagi  para  pihak  yang bersengketa;
2. Para  pihak  diberi  kebebasan  untuk  memilih  arbiter  yang  disepakati  sehingga terjamin independensinya;
3. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, proses serta tempat penyelenggaraan arbitrase;
4. Pemeriksaan  oleh  para  ahli,  yang  menjadi  arbiter  adalah  orang  yang  benar- benar  ahli  dan  menguasai  permasalahan  yang  disengketkan  sehingga  kualitas putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Kerahasiaan  sengketa  para  pihak  dijamin  karena  proses  penyelesaiannya dilaksanakan  secara  tertutup  sehingga  kepentingan-kepentingan  para  pihak dapat dilindungi;
6. Putusan  arbitrase  merupakan  keputusan  akhir  (final)  dan  mengikat  (binding) sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) Model Arbitrase UNCITRAL (United  Nation  International  Trade  Law): an  arbitral  award,  irrespective  of the country in which it was made, shall be recognized as binding and shall be enforce , demikian juga ditegaskan dalam Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 1999
Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum  apapun,  dan  dalam  pasal  60  dinyatakan  bahwa:  Putusan  arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Menurut  Witanto  dalam  bukunya  Hukum  acara  mediasi  menyatakan
bahwa:
Arbitrase  merupakan  bagian  dari  “ kompetensi  absolute ”  karena  sifatnya memaksa.  Jika  dalam  akta  perjanjian  para  pihak  telah  menentukan,  bahwa penyelesaian  sengketanya  dilakukan  melalui  jalur  arbitrase,  maka pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadilinya,  jika  suatu  perkara yang  telah  dinyatakan  tunduk  pada  proses  arbitrase  disidangkan  oleh pengadilan, maka proses persidangannya batal demi hukum. 6
6 Witanto, Hukum Acara Mediasi , Alfabeta, Bandung, 2011, hal.14
Dengan  demikian  suatu  perkara  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  jika terjadi  sengketa  untuk  diselesaikan  melalui  jalur arbitrase  maka  peradilan  umum tidak  berhak  untuk  mengadilinya  dan  jika  tetap  diadili  maka  keputusan  tersebut batal demi hukum, hal tersebut juga telah ditegaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999  yang  menyatakan  bahwa:  pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Semakin  banyaknya  kasus  sengketa  bisnis  diselesaikan  melalui  badan arbitrase  hal  ini  menunjukkan  peran  badan  arbitrase  sangat  penting  dalam mendorong  arus  bisnis  dan  menyelesaikan  sengketa  bisnis  yang  member kemanfaatan  bagi  pelaku  usaha,  lebih  lanjut  peran  penting  dari  badan  arbitrase adalah sebagai berikut:
1. Badan  arbitrase  adalah  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  sehingga pelaku bisnis mempunyai pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis dan tidak hanya tergantung dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan;
2. Badan  arbitrase  dapat  meningkatkan  iklim  usaha  yang  sehat  lintas  Negara karena  jika  terjadi  sengketa  tidak  diselesaikan  oleh  pengadilan  yang dikwatirkan pengadilan akan memenangkan pengusaha local.
Untuk  menjalin  hubungan  dagang/atau  bisnis  antara  dua  atau  beberapa
Negara  tidak  mungkin  tanpa  didasari  prinsip-prinsip  dasar  yang  berlaku  dalam bisnis  internasional,  agar  bisnis  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  dan memperoleh  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak  maka  para  pihak  harus menghormati  prinsip-prinsip  tersebut,  dalam  membuat  transaksi  bisnis internasional  perlu  diketahui  dan  dipahami  tentang  prinsip-prinsip  dasar  yang lazim dibuat dalam transaksi bisnis internasional yaitu :
1. Kebebasan berkontrak
2. Penawaran dan penerimaan
3. Itikad baik
4. Penggunaan istilah
5. Peralihan resiko
6. Ganti rugi (penalty)
7. Keadaan darurat (force mayor)
8. Perubahan kontrak
9. Alasan pemutusan
10. Pilihan hukum
11. Penyelesaian sengketa 7
Prinsip  kebebasan  berkontrak  berarti  pada  prinsipnya  kedua  belah  pihak bebas untuk menjalin kontrak apa saja, dalam transaksi ada unsure penawaran dan permintaan  yang  dibuat  dengan  itikad  baik  dari  kedua  belah  pihak,  karena hubungan  ini  merupakan  hubungan  lintas  Negara  maka  harus  ada  kesepahaman dalam penggunaan istilah dalam kontrak, juga harus diatur bagaimana jika terjadi resiko  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab.  Kemudian  bagaimana  jika  terjadi keadaan darurat seperti terjadinya gempa, harus ada kesepakatan dalam merubah kontrak,  alasan  pemutusan  hubungan,  hukum  Negara  mana  yang  akan  dipilih untuk menyelesaikan sengketa dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa.
Untuk  masalah  yang  timbul  dalam  perdagangan  internasional  sangat  tepat jika dilakukan melalui lembaga di luar pengadilan. sebagaimana diketahui metode
7 Syahmin.AK. Hukum  Kontrak  Internasional ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2006,  hal. 94.
penyelesaian  sengketa  internasional  secara  damai  dalam  garis  besarnya  dapat dibagi  dua  yakni  secara  diplomatik (negotiation,  mediation,conciliation), dan secara  hukum  ( arbitration  dan  judicial  settlement) .  Salah  satu  badan  yang  dapat menyelesaikan  sengketa  bisnis  adalah  arbitrase.  Menurut  Hikamahnto  Juwana, Arbitration  is  understood  as  process  by  wich  parties  to  dispute  agree  to  submit their  diffreneces  to  one  or  more  impartial  persons  for  a  final  and  binding decision . 8 Arbitrase  adalah  suatu  proses  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang diserahkan kepada orang atau suatu badan yang bersifat final dan mengikat. Orang atau  badan  tersebut  adalah  fihak  independen  yang  diberi  kewenangan  untuk memutus  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  sengketa  yang  dapat  diselesaikan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu sengketa dalam ranah satu Negara (nasional) dan lebih dari satu Negara (internasional.
Suatu arbitrase disebut arbitrase internasional jika telah memenuhi beberapa hal, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha ( place of  business) mereka  di  Negara-negara  yang  berbeda,  kedua  jika  tempat arbitrase  yang  ditentukan  di  dalam  perjanjian  arbitrase  letaknya  di  luar Negara  tempat  para  pihak  mempunyai  tempat  usaha,  ketiga  apabila  suatu tempat  di  mana  bagian  terpenting  kewajiban  atau  hubungan  dagang  para pihak  harus  dilaksanakan  atau  tempat  di  mana  objek  sengketa  paling  erat hubungannya  ( most  closely  connected) memang  letaknya  di  luar  Negara tempat usaha para pihak. 9
Contoh  pertama  adalah  perusahaan  A  memiliki  usaha  di  Negara  X, perusahaan  B  memiliki  usaha  di  Negara  Y,  contoh  kedua  adalah  ada  dua perusahaan yang mempunyai usaha di Indonesia dalam perjanjiannya jika terjadi sengketa  akan  diselesaikan  oleh  badan  arbitrase  di  Jepang,  contoh  yang  ketiga adalah dua perusahaan yang berkantor di Negara A membangun usaha di Negara B.
Dengan  demikian  transaksi  yang  dapat  diselesaikan  oleh  badan  arbitrase internasional adalah:
1. Para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha ( place of business) mereka di Negara-negara yang berbeda;
2. Tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase letaknya di luar Negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha;
3. Hubungan  dagang  para  pihak  harus  dilaksanakan  atau  tempatnya  di  luar Negara para pihak.
Dengan kriteria sengketa bisnis internasional tersebut maka perlu diketahui badan  arbitrase  yang  termasuk  kategori  badan  arbitrase  internasional  dan bagaimana pengakuan terhadap putusan badan arbitrase internasional tersebut.
Seiring  dengan  semakin  derasnya  arus  globalisasi  dewasa  ini  yang  lebih menekankan  pada  terjalinnya  hubungan  dagang  baik  antar  dua  Negara,  antar kawasan  maupun  hubungan  yang  bersifat  global,  maka  kemungkinan  terjadinya sengketa  dagang  akan  terjadi  oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  adanya  badan
8 Hikmahanto Juwana, Dispute Resolution Process in Indonesia , IDE Asian Law Series, Japan, 2003, hal.44
9 Soedjono  Dirdjosisworo, Pengantar  Hukum  Dagang  Internasional, Refika  Aditama, Bandung, 2006, hal. 112.
penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dalam  hal  ini  badan  arbitrase  yang bersifat internasional  agar  segala  permasalahan  dalam  hubungan  dagang  tersebut dapat  diselesaikan  secara  cepat,  cermat  dan  terjaga  kepentingan  masing-masing pihak.
Di  sisi  lain  ada  permasalahan  mendasar  dalam  penyelesaian  sengketa melalui  badan  arbitrase  internasional  tersebut,  permasalahannya  adalah berdasarkan Article  V  (2)  of  the  New  York  Convention  that  allows  the  court  to refuse  enforcement  of  foreign  arbitration  award  if  enforcement  of  the  award would be contrary to the public policy of the coutry . Di sisi lain dinyatakan bahwa keputusan arbitrase adalah bersifat final dan binding sebagai tertuang dalam pasal 35  ayat  (1)  Model  Arbitrase UNCITRAL  (United  Nation  International  Trade Law): an arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be  recognized  as  binding  and  shall  be  enforce ,  demikian  juga  ditegaskan  dalam Pasal  53  UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat  dilakukan  perlawanan  atau  upaya  hukum  apapun,  dan  dalam  pasal  60 dinyatakan  bahwa:  Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
Para  pihak  yang  bersengketa  jelas  membawa  penyelesaian  sengketa  ke badan  arbitrase  internasional  bertujuan  agar  sengketa  dapat  segera  diselesaikan dan  dapat  dilaksanakan,  di  sisi  lain  jelas  bahwa  setiap  Negara  memiliki kepentingan  dan  kebijakan  nasionalnya  masing-masing  apalagi  kebijakan  suatu negara  sangat  tergantung  sekali  dengan  kepentingan  pemerintah  yang  berkuasa, sehingga ada kekawatiran bahwa keputusan badan arbitrase bisa menjadi mentah dan tidak dapat dieksekusi.

## METODE PENULISAN
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penulisan Deduktif yaitu dengan cara pemaparan secara umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan badan arbitrase internasional, tipe yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu untuk  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan  mendalam  dan  melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas.
Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui  studi  dokumen  (studi  kepustakaan),  bahan-bahan  tersebut  kemudian diinventarisasi  dan  diidentifikasi,  teknis  analisis  dilakukan  secara interpretasi , yaitu  bahan  hukum  diinterpretasikan  dan  dijabarkan  dengan  mendasarkan  pada suatu  norma  dan  teori  hukum  yang  berlaku,  penarikan  kesimpulan  dilakukan dengan menggunakan metode penalaran secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu fokus dalam Konvensi New York tahun 1958 adalah Convention on  the  Recognition  an  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Award yang ditandatangani  10  Juni  1958  di  New  York,  konvensi  ini  merupakan  salah  satu langkah  perbaikan  dalam  hal  pengakuan  dan  pelaksanaan  suatu  keputusan arbitrase  yang  di  buat  di  luar  negeri  khususnya  bagi  Negara  peserta  konvensi. Dalam  konvensi  tersebut  terdapat  dua  persyaratan  yang  diperkenankan,  yang pertama  adalah  persyaratan resiprositas (reciprocity-reservation), yang  kedua adalah persyaratan komersial ( commercial-reservation ).
Persyaratan  pertama  adalah  bahwa  Negara  yang  bersangkutan  baru  akan menerapkan  ketentuan  konvensi  apabila  keputusan  arbitrase  tersebut  dibuat  di Negara yang juga adalah Negara anggota konvensi New York, apabila keputusan tersebut  ternyata  dibuat  di  Negara  yang  bukan  anggota  konvensi  maka  Negara tersebut  tidak  akan  menerapkan  ketentuan  konvensi.  Persyaratan  kedua  adalah Negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  New  York  hanya  akan  menerapkan ketentuan  konvensi  terhadap  sengketa-sengketa  komersil  menurut  hukum nasionalnya.
Konvensi New York ini mengandung 6 pasal yang dapat diambil menjadi 5 (lima) prinsip yaitu:
1. Prinsip  pertama  menerapkan  prinsip  pengakuan  dan  pelaksanaan  keputusan arbitrase  luar  negeri  dan  menempatkan  keputusan  tersebut  pada  kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional;
2. Prinsip  kedua  adalah  mengakui  prinsip  keputusan  arbitrase  yang  mengikat tanpa ditarik dalam keputusannya;
3. Prinsip  ketiga  adalah  prinsip  menghindari  proses  pelaksanaan  ganda  ( double enforcement process );
4. Prinsip  keempat  adalah  prinsip  penyederhanaan  dokumentasi  yang  diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan konvensi;
5. Prinsip  kelima  adalah  prinsip  lebih  lengkap  dan  lebih  komprehensif  daripada hukum  nasional  pada  umumnya.  Hukum  nasional  hanya  mengatur  tentang pelaksanaan  suatu  keputusan  pengadilan  termasuk  arbitrase,  konvensi  New York juga mengatur tentang pengakuan ( recognition ) terhadap suatu keputusan arbitrase;
Adapun  ketentuan  utama  dari  Konvensi  New  York  ini  tertuang  di  dalam Pasal I, III dan V yaitu:
1. Pasal  1:  bahwa  konvensi  berlaku  terhadap  putusan-putusan  arbitrase  yang dibuat  dalam  wilayah  suatu  Negara  selain  daripada  Negara  Negara  di  mana pengakuan  dan  pelaksanaan  keputusan  arbitrase  itu  diminta  dan  berlaku terhadap  putusan-putusan  arbitrase  yang  bukan  domestik  di  suatu  Negara  di mana pengakuan dan pelaksanaannya diminta;
2. Pasal  III:  mewajibkan  setiap  Negara  peserta  untuk  mengakui  keputusan arbitrase  yang  dibuat  di  luar  negeri  mempunyai  kekuatan  hukum  dan melaksanakannya  sesuai  dengan  hukum  acara  nasional  di  mana  keputusan tersebut akan dilaksanakan;
3. Pasal V: mencantumkan alasan-alasan penolakan terhadap keputusan arbitrase internasional.
Indonesia  telah  meratifikasi  2  (dua)  konvensi  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing yaitu:
1. Convention on the settlement of investment Dispute Between State and Nation other States , atau ICSID Convention dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968  Tentang  Persetujuan  atas  Konvensi  tentang  penyelesaian  perselisihan antara Negara dan warga Negara asing mengenai penanaman modal;
2. Convention on the recognition and enforcement of foreight arbitral award atau New  York  Convention  tahun  1958  dengan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  34 tahun 1981.
Di  Indonesia  pelaksanaan  pengakuan  terhadap  keputusan  arbitrase  asing adalah  berdasarkan  UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif penyelesaian  Sengketa,  dan  PERMA  Nomor  1  Tahun  1990,  lembaga  yang
diberikan  tugas  untuk  menangani  masalah  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan arbitrase asing di Indonesia adalah Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tahapan pelaksanaan putusan arbitrase asing terdiri dari tiga tahapan yaitu:
1. Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan
2. Tahap pemberian eksekuator
3. Tahap eksekusi putusan
Menurut  Pasal  66  UU  Nomor  30  Tahun  1999  putusan  Arbitrase internasional  hanya  diakui  serta  dapat  dilaksanakan  di  wilayah  hukum  Indonesia apabila memenuhi persyaratan sbb:
1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu  Negara  yang  dengan  Negara  Indonesia  terikat  pada  perjanjian,  baik secara bilateral maupun multilateral
2. Putusan  Arbitrase  internasional  hanya  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
3. Putusan Arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada  keputusan  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  ( public Policy )
4. Putusan  Arbitrase  internasional  dapat  dilaksanakan  setelah  memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat
5. Putusan  Arbitrase  internasional  yang  menyangkut  Negara  Indonesia  sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur  dari  MA  yang  selanjutnya  dilimpahkan  kepada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat
Pada  dasarnya  ada  beberapa  asas  yang  dijadikan  landasan  dalam menjalankan eksekusi putusan arbitrase asing yaitu:
1. Asas  nasionalitas;  untuk  menentukan  dan  menilai  apakah  suatu  putusan arbitrase  dapat  dikualifikasikan  sebagai  putusan  arbitrase  asing  harus  diuji menuurut ketentuan hukum nasional suatu Negara
2. Asas  resiprositas;  tidak  semua  putusan  arbitrase  asing  dapat  diakui  dan dieksekusi,  putusan  yang  dapat  diakui  dan  dieksekusi  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut:
a) Kedua Negara memiliki hubungan bilateral
b) Kedua  Negara  terikat  dengan  konvensi  internasional  dan  telah  meratifikasi konvensi internasional terebut (Konvensi New York 1958).
3. Pembatasan  dalam  ruang  lingkup  hukum dagang;  pengakuan  dan  pelaksanaan arbitrase  asing  hanya  dapat  dilaksanakan  jika  putusan  arbitrase  asing  tersebut termasuk dalam ruang lingkup perdagangan
4. Putusan  arbitrase  internasional  tidak  mengganggu  kepentingan  umum (public policy)
Erman  Radjagukguk  menyatakan  dalam  Jurnalnya  yang  berjudul
Implementation  of  the  1958  New  York  Convention in  Several  Asian  Coutry:  The Refusal  of  Foreign  Arbutral  Award  Enforcement  on  The  Ground  Public  Policy bahwa:
Some  courts  in  Asia  have  manifested  reluctance  to  rely  on  public  police grounds  to  refuse  recognition  of  foreign  arbitral  award.  However,  other courts  have  decided  that  public  defense  were  be  read  as  the  device  of protection  of  national  interest.  Public  policy  I  nebulous  concept,  wich  is
different from country to country, and the subject to value of the society or the political and economic interest of the respective country. 10
Jika demikian artinya beberapa pengadilan di Negara-negara Asia menolak ketertiban  umum  dijadikan  sebagai  salah  satu  persyaratan  keputusan  arbitrase internasional dapat dilaksanakan, sedangkan kebijakan masing-masing pemerintah berbeda antara satu Negara dengan Negara lain, bahkan satu pemerintahan dengan pemerintahan  lainnya  dalam  satu  Negara  kemungkinan  berbeda,  kebijakan  juga memiliki  konsep  yang  samar.  Jika  seperti  demikian  adanya  maka  ada kemungkinan  keputusan  arbitrase  internasional  yang  bersifat  final  dan  binding tidak dapat dilaksanakan hanya karena tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kepentingan nasional suatu Negara.
Sedangkan di dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  penyelesaian  Sengketa  megatur  bahwa  putusan  arbitrase  bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, 11 jika suatu keputusan  arbitrase  internasional  secara  tegas  dinyatakan  sebagai  putusan  yang final dan mengikat sedangkan harus dipersyaratkan untuk dapat dilaksanakannya putusan  arbitrase  tidak  mengganggu  kepentingan/ketertiban  umum  menunjukkan bahwa  bahwa  putusan  arbitrase  menjadi  tidak  final  dan  mengikat  karena pelaksanannya  masih  tergantung  dengan  faktor  yang  bersifat  lebih  politis  bukan yuridis, hal ini akan mengakibatkan kepercayaan para pihak untuk menggunakan arbitrase  sebagai  jalan  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  akan  menjadi  kecil karena  pada  kenyataannya  putusan  arbitrase  belum  tentu  dapat  dilaksanakan  dan hal ini menunjukkan putusan arbitrase belum memberikan kepastian hokum bagi para pihak.
Penulis  menilai  bahwa  ketertiban  umum  ( public  policy )  tidak  dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diakui dan dilaksanakannya suatu  putusan  badan  arbitrase  internasional  karena  batasan  ketertiban  umum ( public policy ) antar negara belum seragam, setiap negara memiliki pemikiran dan batasan  yang  berbeda  tentang  ketertiban umum  ( public  policy )  sehingga  putusan arbitrase  tidak  memiliki  kepastian  hukum  dan  alasan  ketertiban  umum  ( public policy )  bertentangan  dengan  keputusan  arbitrase  internasional  bersifat  final  dan binding.

## SIMPULAN
Dari pembahasan tersebut maka dapat dipetik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa dagang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase kedua belah pihak sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang cepat, murah, putusannya bersifat final dan mengikat para pihak.
2. Ketertiban  umum  (p ublic  policy) tidaklah  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu persyaratan untuk dapat tidaknya suatu keputusan badan arbitrase internasional diakui  dan  dilaksanakan  karena  bertentangan  dengan  keputusan  arbitrase internasional  yang  bersifat  final  dan  binding  dan  bertentangan  dengan  asas kepastian hukum (certainty of law) .
10 Erman  Radjagukguk,  l Implementation  of  the  1958  New  York  Convention  in  Several Asian Coutry: The Refusal of Foreign Arbutral Award Enforcement on The Ground Public Policy, Indonesia Law Review, Jakarta, 2011, hal.11
11 Lihat pasal  60 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Gatot  Soemartono.  2006. Arbitrase  dan mediasi  di  Indonesia .  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Hatta.  2006. Perdagangan  Internasional  dalam  Sistem  GATT  dan  WTO .  Refika Aditama, Bandung.
Huala Adolf. 2005. Hukum Ekonomi Internasional . Raja Grafindo, Jakarta. Munir Fuadi. 2002. Pengantar Hukum Bisnis . Citra Aditya Bakti, Bandung. M. Yahya harahap. 2004. Arbitrase. Sinar Grafika. Jakarta. Jimmy  Joses  Sembiring.  2011. Cara  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase . Visi Media. Soedjono  Dirdjosisworo.  2006. Pengantar  Hukum  Dagang  Internasional. Refika Aditama, Bandung.
Sujud Margono. 2004. ADR dan Arbitrase. Ghalia Indonenesia. Bogor Selatan. Syahmin.AK.  2006. Hukum  Kontrak  Internasional .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Witanto. 2011. Hukum Acara Mediasi. Alfabeta. Bandung.

## Jurnal
Erman Radjagukguk. 2011. Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Coutry: The Refusal of Foreign Arbutral Award Enforcement on The Ground Public Policy. Indonesia Law Review. Jakarta. Journal of International Arbitration.2008. Survey of South East Asian Nations on the Application of the New York Convention , Netherland. Hikmahanto  Juwana.  2003. Dispute  Resolution Process  in  Indonesia ,  IDE  Asian Law Series. Japan.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968  Tentang  Persetujuan  atas  Konvensi tentang  penyelesaian  perselisihan  antara  Negara  dan  warga  Negara  asing mengenai penanaman modal
UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS)
The  Rule  of  Model  UNCITRAL  (United  Nation  Commision  International  Trade Law)
The Rule of Convention on the settlement of investment Dispute Between State and Nation other States (ICSID)
The  Rule  of  Convention  on  the  recognition  and  enforcement  of  foreight  arbitral award (New York Convention tahun 1958)
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Rv (Reglement of the Bergelijke Rechsvordering) Keputusan Presiden RI Nomor 34 tahun 1981 PERMA Nomor 1 Tahun 1990