## KODIFIKASI HUKUM ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM TERHADAP LIVING LAW YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT
Eza Aulia
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

## eza.aulia88@gmail.com

## Abstract
Indonesia  applies  a  codification  system  to  Islamic  law,  namely  through  compilation  pathways, although  there  is  a  difference  in  understanding  among  legal  experts  regarding  terms  of compilation  that  are  different  from codification,  but  the  most  important  thing  to  understand  is that the provisions of Islamic law that apply in Indonesia require an urgency for equality of laws and for covering up the legal vacuum in society, so that codification is a solution to answer these problems (ius constituendum). However, it can be projected that the idea of coding is hampered by a variety of pluralities that exist in the community, especially living law that is unwritten law in force in society. the problem in this research is how is the codification of Islamic law as ius contituendum towards living law that lives in society. The result of this research is that it is also necessary to know that  although pluralism within Indonesian society can be an obstacle, not a few  cultures  in Indonesia  have  actually  applied  traditional  values originating  from  Islamic values, where Islam itself is the religion adopted by the majority of the population in Indonesia.
Keywords : Islamic Law Codification, Living Law .

## PENDAHULUAN
Istilah kodifikasi dalam bahasa inggris pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang  dikenal  dengan  istilah  “ codification ” 1 ,  istilah  tersebut  kemudian  diserap  ke  dalam  bahasa Belanda dikenal  dengan  istilah  “ codificatie ” .  dalam literatur bahasa  arab,  istilah  kodifikasi dikenal dengan kata taqnin. Menurut abu Zahrah, taqnin (kodifikasi hukum) adalah penyusunan hukum  islam  ke  dalam  bentuk  buku  atau  kitab  undang-undang  yang  tersusun  rapi,  praktis  dan sistematis. 2 Dalam  bahasa  Indonesia  kodifikasi  diartikan  sebagai  pengumpulan  sejumlah ketentuan  dan  peraturan  serta  perundang-undangan  yang  disusun  menjadi  sebuah  buku  hukum atau buku perundang-undangan. 3
Dilihat  dari  sudut  pandang  sejarah,  kodifikasi  hukum  islam dimulai  beriringan  dengan dilakukannya  kodikasi  terhadap al Sunnah.  Hukum-hukum  tersebut  dijelmakan  dalam  susunan ilmiah,  karena  telah  terlengkapi  dengan  dalil-dalilnya,  ilalnya  dan  prinsip-prinsip  umum  yang merupakan  cabang  penjabarannya. 4 Dalam  mewujudkan  pembaharuan  dan  kodifikasi  hukum islam  terdapat  2  (dua)  unsur  penting  yang  perlu  diperhatikan,  antara  lain:  pertama,  aspek administratif, yang terdiri dari penyerahan kepada otoritas pimpinan untuk menetapkan batasan- batasan  intervensi  judisial  ( siyasah  syar’iah ),  legislasi  dan taksish  al  qada.  Kemudian  aspek kedua menyangkut aspek substantif yang meliputi tajdid dan takhayyur dengan pendekatan talfiq yaitu pemecahan hukum oleh pemerintah dari berbagai mazhab untuk dijadikan sebuah undang- undang. 5
Terkait  kodifikasi  hukum  islam  yang  ada  di  Indonesia,  secara  ringkas  dapat  dipaparkan bahwa kodifikasi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, tetapi statusnya masih  berada  di  bawah  dominasi  hukum  adat  karena teori  resepsi  sangat  berpengaruh  dalam hukum saat itu. Karenanya dapat dikatakan bahwa kodifikasi tersebut dimulai pada tahun 1974
1 Stephan Conway, The Correspondence of Jeremy Bentham, Oxford, 1988, hlm. 464
2 Tim Penyusun, Suplemen Ensiklopedi Islam I, PT Ikhtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2003, hlm. 336.
3 Yan  Pramudya  Puspa, Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap  Bahasa  Belanda,  Indonesia,  Inggris, Aneka  Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 521.
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Toha Putra Group, Semarang, 1994, hlm. 8.
5 Abd  Muhsin, Pembaharuan  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Kontemporer,  Vol.  4  No.1,  Analyca Islamica, PPS IAIN SU, Medan, 2002, hlm. 82-83
dengan  munculnya  kodifikasi  Undang-Undang  Perkawinan  (UU  No.  1/1974)  dengan  peraturan pelaksanaannya  (PP No. 9/1979 dan PP No. 10/1983). Kemudian muncul lagi Undang-Undang peradilan agama  (UU  No.  7/1989).  Undang-undang  ini  pada  dasarnya  merupakan  tuntutan  dari UU No. 14/1970, Selanjutnya, keluar pula Inpres RI No. 1/1991 tentang Kompilasi hukum Islam dibidang  hukum  perkawinan,  perceraian,  waris, wakaf,  wasiat  dan  hibah.  Lahirnya  kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi  hukum  Islam  yang  seragam  bagi  semua  hakim  di  lingkungan  peradilan  Agama  dan instansi  terkait,  khususnya  bidang  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  dan  Hukum Perwakafan.  Dengan  adanya  KHI  tersebut  semua  produk  hukum  yang  keluar  dari  lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut. 6
Dapat  dipahami  bahwa  kodifikasi  hukum  islam  di  Indonesia  ditempuh  melalui  jalur kompilasi. Walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan istilah kompilasi dikalangan ahli hukum, di mana terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam kajian ilmu hukum tidak dikenal  istilah  kompilasi,  namun  dalam  kontruksi hukum  nasional  Indonesia  kompilasi  ini dijadikan  sebagai  suatu  solusi  dalam  melakukan  kodifikasi  terhadap  hukum  islam  guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Berpijak  pada  landasan  teori  kepastian  hukum  dapat  dipahami  bahwa  tujuan  dari kodifikasi  mengarah  kepada  unifikasi  suatu  aturan  hukum  tertentu.  Unifikasi  hukum  dipahami “hal  yang  menyatukan,  penyatuan,  dan  menjadi  seragam”. 7 Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara.
Proses unifikasi hukum di Indonesia    nampaknya lebih rumit bila dibandingkan dengan kodifikasi hukum karena berkaitan dengan sistem hukum  yang ada. Pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, sosial, budaya, politik, kepercayaan, dan tingkat pemahaman terhadap sesuatu hal serta tingkat kemauan terhadap sesuatu kepentingan
6 Suparman  Usman,  Hukum  Islam, Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 147.
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1993. hlm. 992.
dapat menambah kesulitan. Heteroginitas dan corak kepercayaan inilah yang selalu menjadi masalah dan kendala dalam proses unifikasi. Prosesnya memerlukan kearifan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan unsur-unsur hukum yang tersebar dari berbagai ragam agama, kepercayaan, dan budaya lokal menjadi hukum nasional.
Kodifikasi hukum islam merupakan suatu kebutuhan di mana bertujuan untuk menutupi berbagai  kekosongan  hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat,  namun  kendala  terbesar  dalam mewujudkan  hal  tersebut  adalah  berkenaan  dengan  pluralisme  yang  ada  di  dalam  masyarakat. kebutuhan  akan  kodifikasi  akan  berbenturan  dengan  berbagai  keanekaragaman  yang  ada  dalam masyarakat,  khususnya living  law yang  hidup  di  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat majemuk. Karena apabila dicermati secara mendalam living law yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat yang  bersifat  tidak  tertulis  dapat  menjadi  suatu  batu  ganjalan  besar  guna mewujudkan suatu kompilasi terhadap hukum islam selain terdapat pula perbedaan ijtihad ulama dalam menarik suatu hukum dalam penetapan kaidah di dalam hukum islam.

## KAJIAN LITERATUR
Black’s law dictionary mendifinisikan “ codification ” adalah the process of collecting and arranging  systematically,  ussualy  by  subject,  the  law  of  a  state or  country,  or  the  rules  and regulation covering of particular area or subject of law or practice. 8 Selain dari istilah tersebut, terdapat  istilah  lain  yang  serupa  yaitu  kompilasi,  Black’s  law  dictionary  mendifinisikan kompilasi  “ a  bringing  together  of  preexisting  statutes  in  the  form  in  which  they  appear  in  the books,  with  the  removal  of  sections  which have  been  repealed  and  the  substitution  of amendments  in  arrangement  designed  to  facilitate  their  use ”. 9 Namum  perlu  dipahami  antara kedua istilah tersebut memliki keserupaan, tetapi pada hakikatnya berbeda, sehingga tidak jarang terjadi kesalahan dalam penggunaannya.
8 Black’s Law Dictionary, hlm. 232
9 Ibid., hlm. 258
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah berpendapat kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi  dan  mencapai  tujuan  tertentu,  antara  lain:  pertama,  untuk  mencapai  kesatuan  dan keseragaman hukum (rechtseenheid), kedua, untuk mencapai kepastian hukum (rechtszekerheid) dan yang terakhir adalah untuk penyederhanaan hukum (rechtsvereenvoundiging). 10
Kodifikasi  memuat  unsur-unsur  antara  lain: pertama,  merupakan  jenis  hukum  tertentu, bersifat sistematis, lengkap dan komprehensif. Atas ketiga unsur tersebut, kodifikasi mengalami pembagian kepada 2 (dua) tipe, antara lain: 11

## 1. Kodifikasi terbuka
Kodifikasi terbuka adalah tipe kodifikasi  yang membuka diri terhadap perubahan dalam lingkungan  masyarakat.  perubahan  tersebut  lebih  mengarah  kepada  tambahan  dari  luar pembukuan.
2. Kodifikasi tertutup
Kodifikasi  tertutup  adalah  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dimasukkan ke  dalam  kodifikasi  atau  buku  yang  berisi  tentang  kumpulan  peraturan.  Tipe  kodifikasi seperti  ini  sudah  tidak  membuka  kemungkinan  masuknya perubahan  peraturan  dalam buku yang bersangkutan.

## HASIL PENELITIAN
Mengkaji kodifikasi  terhadap  hukum  islam  sebagai  hukum  yang  dicita-citakan untuk  masa  yang  akan  datang  (ius  constituendum),  hal  ini  tidak  terlepas  dari  politik hukum  pemerintah  dan kemauan  politik  (political  will)  pemerintah  untuk  melaksanakan suatu  kodifikasi  demi  terciptanya  kepastian  hukum  terkait  dengan  penerapan  hukum islam di dalam masyarakat dalam sistem hukum Indonesia.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat,  Rajawali,  Jakarta, 1980, hlm. 74
11 Sony  Maulana  Sikumbang,  Fitriani  Ahlan  Sjarif,  Yahdi  SalamPessy, Modul  Pengantar  Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, diakses melalui http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf, pada 15 Mei 2019, pukul 15.00 WIB.
Politik  hukum  tersebut  diartikan  sebagai  kebijakan  hukum  (legal  policy)  yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. 12 Pendapat tersebut  menegaskan  bahwa  politik  hukum  merupakan  suatu  rumusan  kebijakan  hukum yang dirumuskan oleh suatu negara berkenaan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum di  masa  mendatang  atau  hukum  yang  dicita-citakan  oleh  suatu  negara  (ius constituendum).
Mahfud  MD  berpendapat  bahwa  politik  hukum  diartikan  sebagai legal  policy (kebijakan  hukum)  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Politik  hukum yang  dimaksud  mencakup  pembutan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan pembaharuan  terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan, dan  pelaksanaan  hukum  yang  sudah  ada,  termasuk  penegakan  fungsi  lembaga  dan pembinaan para penegak hukum. 13
Mencermati kodifikasi hukum islam sebagai ius constituendum di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa Eksistensi hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya yang berkaitan dengan hukum privat, yaitu ubudiyah dan mu’amalah . Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan.
Upaya positifisasi terhadap  hukum Islam nampaknya mengalami kejanggalan. Sesuatu yang bersifat publik keberlakuannya malah tidak dilegalisasi, tetapi yang berkaitan dengan masalah privat justru dijadikan hukum positif. Misalnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang    Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan,    dan perwakafan; UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
12 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 15.
13 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 8.
Positifisasi hukum islam yang berhubungan dengan hukum publik seperti pidana islam  (jinayah/uqubat)  sampai  saat  ini  masih  dalam  bentuk  wacana  atau  masih menjadi  hukum  yang  dicita-citakan. Pemikiran kearah itu  banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, seperti para Ulama’ , praktisi dan ahli hukum, cendekiawan muslim, dan masyarakat lain yang concern terhadap hukum    pidana    Islam, Namun ketika Menteri Kehakiman dan HAM (Kabinet Gotong Royong) Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan masalah kodifikasi hukum pidana Islam ke dalam atau menjadi hukum nasional, banyak menuai perdebatan yang  amat panjang. Bahkan penentangan    ini datang dari sebagian masyarakat Islam sendiri, baik dari para politisi, praktisi, maupun ahli  hukum Islam. Ketidakserasian pendapat inilah yang mengakibatkan hukum pidana Islam tidak pernah lahir menjadi hukum positif sejak dulu hingga sekarang.
Apabila  dilihat  dari  substansi,  hukum  islam pada  dasarnya  mencangkup  segala aspek  kehidupan,  maka  selayaknya  dan  seidealnya  hukum  islam  dapat  diadopsi menjadi  keragaman  dan  pengayaan  hukum  nasional  karena  selama  ini  sistem  hukum nasional pada umumnya masih bersumber dari hukum adat dan hukum barat. Hukum islam  yang  bersifat  universal  seyogyanya  dapat  dijadikan  salah  satu  sumber  andalan yang dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, selain itu hukum islam juga dapat  dijadikan  sebagai  filter  bagi  hukum  barat  yang  tidak  sesuai  dengan  moral  dan budaya Indonesia. Sehingga hukum islam dapat dijadikan sebagai partner hukum adat yang selama ini menjadi kebiasaan lokal masyarakat, selama adat dan budaya tersebut sesusai dengan hukum islam.
Kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia  menggambarkan  bahwa  masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterorogen. Di dalam masyarakat Indonesia yang bersifat  plural  yang  terdiri  dari  berbagai  keanekaragaman  baik  budaya,  adat  istiadat, bahasa, suku, dan ras yang berbeda pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi masyarakat  yang  bersifat  plural  tersebut  menciptakan  kearifan  lokal  yang  bersumber dari  adat  dan  budaya  sebagai living  law yang  hidup  di  dalam  masyarakat  menjadi berbeda-beda satu sama lainnya.
Hal  tersebut  juga  berdampak  pada  pemahaman  masyarakat  yang berbeda-beda terkait  dengan  hukum  islam,  sehingga  pluralisme  masyarakat  yang  menciptakan keberagaman living  law yang  bersumber  dari  adat  dan  budaya  menjadi  faktor  yang dapat  menghambat  formalisasi  dan  kodifikasi  terhadap  hukum  islam  sebagai ius constituendum.
Khususnya  dikalangan  umat  islam  sendiri,  juga  terdapat  berbagai  pemahaman terkait dengan pelaksanaan hukum islam sendiri, mulai dari perbedaan mazhab sampai dengan  sudut  pandang  yang  berbeda-beda  terkait  fiqh  hasil  ijtihad  dari  para  ulama. Hal  tersebut tentunya  juga  menambah  faktor  yang  menghambat  kodifikasi  terhadap hukum  islam.  Perbedaan  pandangan  para  ulama  menyangkut  dengan  fiqh  akan menjadi  persoalan  yang  serius  dalam  menentukan  hukum  mana  yang  akan  masuk dalam hukum yang akan dikodifikasi, karena hukum hasil kodifikasi ini nantinya akan bersifat mengikat dan menjadi bagian yang berlaku di dalam hukum nasional negara.
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  disampaikan,  maka  dapat  diketahui  bahwa pengaruh  sosial  kemasyarakatan  yang  bersifat  plural  dengan  tipe  masyarakat  yang heterogen  membentuk  suatu  keanekaragaman  masyarakat  di  Indonesia,  sehingga  hal tersebut  berdampak  pula  terhadap  kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang  berbeda-beda antara  daerah  di  Indonesia,  di  mana  kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang  beranekaragam tersebut membentuk hukum tidak tertulis yang dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Hukum  tidak  tertulis  yang  dimaksud  adalah living  law yang  ada  di  dalam masyarakat,  yang  tentunya  antara  satu  masyarakat  dengan  masyarakat  yang  lain memiliki  perbedaan  satu  sama  lain.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  upaya  untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum islam sebagai suatu hukum yang dicita-citakan sebagai  hukum  yang  berlaku  di  masa  mendatang  (ius  constituendum)  akan menghadapi  hambatan  dari  hukum  adat  sendiri  sebagai  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat disertai dengan keberangamannya.
Walaupun  demikian,  hendaknya  kodifikasi  terhadap  hukum  islam  harus  tetap dilakukan  mengingat  beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  serius,  di  mana
kodifikasi  terhadap  hukum  islam  sebagai  hukum  yang  berlaku  di  masa  mendatang adalah  menjadi  kebutuhan  serius  bagi  masyarakat  Indonesia  demi  terciptanya landasan  hukum  yang  baik  sesuai  dengan  ajaran  agama  mayoritas  penduduk Indonesia.
Selain  itu,  di  dalam  beberapa  masyarakat  di  Indonesia,  sebenarnya  nilai-nilai yang  terkandung  di  dalam  hukum  islam  telah  pula  diberlakukan  dan  ditaati  sejauh hukum  islam  tersebut  membaur  ke  dalam  hukum  adat  (living  law),  sehingga  dapat dikatakan bahwa nilai asli yang tumbuh di dalam masyarakat adalah nilai yang serasi dan  sesuai  dengan  nilai  yang  ada  pada  hukum  islam  dikarenakan  bersumber  dari hukum islam itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berkenaan  dengan pemaparan  yang  telah  dijabarkan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
Masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  heterogen,  dengan  berbagai  pluralisme  yang ada  di  dalam  masyarakat  menyebabkan  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  (living law) yang dipatuhi, ditaati serta dijunjung tinggi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tentunya hal tersebut menjadi hambatan yang serius dalam mewujudkan kodifikasi  terhadap  hukum  islam  sebagai ius  constituendum atau  hukum  yang  akan berlaku  di  masa  mendatang.  Namum  perlu  pula  diketahui  bahwa  walaupun  pluralisme yang  ada  di  dalam  masyarakat  Indonesia  dapat  menjadi  hambatan,  akan  tetapi  tidak sedikit kebudayaan masyarakat di Indonesia sebenarnya telah menerapkan nilai-nilai adat yang  bersumber  dari  nilai-nilai  keislaman,  di  mana  agama  islam  sendiri  merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia.

## Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan terkait tulisan ini, adalah sebagai berikut:
Kodifikasi hukum islam sebagai ius contituendum terhadap living law yang ada di dalam  masyarakat  yang  bersifat  plural  di  satu  sisi  dapat  menjadi  hambatan  yang  serius, namun  pada  sisi  yang  lain,  hukum  islam  sebenarnya  telah  diterapkan  dalam  konteks hukum adat, karena tidak jarang adat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adalah  adat  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  keislaman.  Oleh  karena Hukum  islam seyogyanya  dapat  dijadikan  salah  satu  sumber  andalan  yang  dapat  memenuhi  rasa keadilan  di  dalam  masyarakat,  selain  itu  hukum  islam  juga  dapat  dijadikan  sebagai filter  bagi  hukum  barat  yang  tidak  sesuai  dengan  moral  dan  budaya  Indonesia. Sehingga  hukum  islam  dapat  dijadikan  sebagai  partner  hukum  adat  yang  selama  ini menjadi kebiasaan lokal masyarakat, selama adat dan budaya tersebut sesusai dengan hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Toha Putra Group, Semarang, 1994.
Black’s Law Dictionary .
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum Menegakkan  Konstitusi, Rajawali  Press, Jakarta, 2010.
------------, Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980.
Stephan Conway, The Correspondence of Jeremy Bentham, Oxford, 1988.
Suparman  Usman,  Hukum  Islam, Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam Tata Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
Tim  Penyusun, Suplemen  Ensiklopedi  Islam  I,  PT  Ikhtiar Baru  Van  Hoeven, Jakarta, 2003.
Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

## B. Karya Ilmiah
Abd Muhsin, Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Vol. 4 No.1, Analyca Islamica, PPS IAIN SU, Medan, 2002.
Sony  Maulana  Sikumbang,  Fitriani  Ahlan  Sjarif,  Yahdi  SalamPessy, Modul  Pengantar Ilmu
Pengetahuan
Perundang-Undangan, diakses melalui http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf,