Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 961-969
Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Abd. Rahman 1*) , Faizatul Fitriyah 2) , Herman Efendi 3) , Adi Kusno 4) 1,2,3,4 Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura *Email korespondensi: abdrahman0290@gmail.com

## Abstract
This  article  will  discuss  efforts  to  resolve  sharia  economic  disputes  using  the  Sulh  (peace)  and  Mediation approach to achieve justice. The type of research used is library research with a normative juridical approach that connects phenomina with the rule of law. In conventional business as well as in disputes, conflicts or disputes sometimes occur and cannot be avoided. Settlement of disputes in court takes a long time, costs a lot and the result  is  win-lose,  causing a  feeling  of  being  unfair to  one  of  the parties.  For this  reason,  the  method  of  Sulh (peace) and Mediation in resolving sharia economic disputes is the choice of sharia economic actors. Peace and Mediation can be developed using various models such as: negotiation and arbitration. This dispute resolution model is more acceptable to the community, because philosophically the values of sulh (peace) and Mediation (seeking joint solutions) that exist in Islamic law already exist intrinsically in the culture of Indonesian society which is more based on deliberation and harmony in social life.
Keywords: Disputes, Islamic economics, Sulh, Mediation, Justice.
Saran sitasi : Rahman, A., Fitriyah, F., Efendi, H., & Kusno, A. (2021). Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif  Terbaik  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (02),  961-969. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488

## 1. PENDAHULUAN
Semakin tumbuh pesatnya perbankan syariah dan Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  seperti  pinjam- meminjam,  jual-beli,  asuransi  dan  lain  sebagainya berimplikasi  pada  semakin  besar  dan  banyaknya sengketa  antara  pihak  penyedia  layanan  dengan masyarakat  yang  dilayani.  Dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  di  Indonesia  ada  dua lembaga  yang  berwenang  terhadap  sengketa  yang terjadi, yakni lembaga litigasi dan non litigasi. Badan litigasi  (pengadilan)  tersebut  di  Indonesia  memiliki kelemahan-kelemahan  dalam  anggapan  masyarakat, seperti dalam pelaksanaannya lebih banyak memutuskan  dengan  bernalar  ‛naif‛  ketimbang ‛reasonable‛. Terlebih, anggapan bahwa penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  butuh  waktu  yang lumayan cukup panjang prosesnya dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal.
Kajian-kajian terdahulu yang membahas tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah baik melalui litigasi ataupun non litigasi banyak dipublikasikan di
jurnal-jurnal terakreditasi, terlebih kajian yang relevan dengan pembahasan artikel ini meskipun pembahasannya  masih  bersifat  lebih  general. Misalnya kajian tentang : Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga ; Model Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Yang  Efektif  Dikaitkan Dengan  Kompetensi  Di  Peradilan  Agama  Dalam Rangka  Pertumbuhan Ekonomi Nasional; Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip
Syariah Dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan di Era Reformasi; Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.  Namun  dalam  pembahasan  artikel  ini  akan difokuskan dan lebih signifikan pada Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  yang  kerap  terjadi  di masyarakat.
Dalam  menyelesaikan  masalah  fiqhiyyah,  islam memiliki beberapa  metode atau cara untuk menuntaskan suatu masalah baik dengan cara hukum islam itu sendiri atau dengan cara yang lebih mudah yaitu Sulh dan mediasi atau Perdamaian yang sangat menyatu dengan makna islam itu sendiri Maka tidak heran,  didalam  Islam  tidak  ada  masalah  yang  tidak bisa  diselesaikan  secara  damai  dan  adil  selagi  tidak menyangkut agama, keyakinan dan kemanusiaan.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Arbitrasi  Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Arbitrasi  adalah cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrasi  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak yang  bersengketa.  Dengan  keluarnya  UU  tersebut kiranya menjadi jawaban dan sebagai alternatif dalam hal  penyelesaian  sengketa  syariah.  Tegasnya,  dalam al-Qur’an  surat  al-Hujurat:  9,  yang  menjelaskan tentang  penyelesaian  sengketa  pada  dasarnya bertujuan mencari keadilan, yakni sebagai berikut:
َنِم ِ نتَٰفِٕىۤا َط ْنِاَو ْْۢنِاَف ۚاَمُهَنْيَب اْوُحِل ْصَاَف اْوُلَتَتْقا  َ ْيِْنِمْؤُم ْ لا
َءْۤ ِفَت  ىتَِح ْ ِغِْبَت ْ ِتِ َّلا اوُلِتاَقَف ىنرْخُ ْلْا  َ َعَل اَمُهىندْحِا  ْتَغَب ِلْدَع ْ لاِب  اَمُهَنْيَب  اْوُحِل ْص َاَف  ْتَءۤاَف  ْنِاَفۖ ِ ىللّٰا  ِرْمَا   ىلِٰٓا ُِي َ ىللّٰا َّنِاۗ اْو ُطِسْقَاَو

## َ ْيِْطِسْقُم ْ لا  ُّب
“Dan  jika  ada  dua  golongan  dari  orang-orang mukmin    berperang    maka  damaikanlah  antara keduanya.  Jika  salah  satu  dari  kedua  golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu  sehingga  golongan  itu  kembali,  kepada perintah  Allah;  jika  golongan  itu  telah  kembali (kepada  perintah  Allah),  maka  damaikanlah antara  keduanya  dengan    adil    dan    berlaku adillah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai    orang- orang yang berlaku adil”.
Dengan berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi,  memang sudah  terjadi  pada  masa  rasulullah.  Apalagi  dalam adat  masyarakat  bahwa  sebuah  musyawarah  sangat dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Jadi,ketika  sengketa  ekonomi  syariah  harus  melalui pengadilan,  hal  ini  tentu  akan  sangat  kurang  tepat. Sebab  apakah  semua  sengketa  akan  terselesaikan hanya  melalui  pengadilan  (litigasi)  yang  dimana
dalam  prosesnya  dibilang  cukup  lama,  biaya  mahal dan waktunya yang berbelit-belit.

## 2. METODE PENELITIAN
Sebuah  penelitian  diperlukan  sebuah  metode sebagai cara untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini menggunakan metode kualitatif ( library research) dan Pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:
a. Pendekatan  Normatif  (pendekatan  syar’i).  Yaitu pendekatan  yang  mengakaji  nilai-nilai  syariat islam  sesuai  dengan  yang  berkaitan  dengan masalah  Artikel  dengan  cara  mengkaji  bahan pustaka atau data sekunder.
b. Pendekatan Yuridis (legal fomal atau berdasarkan Undang-undang yang berkaitan). Yaitu pendekatan dengan melihat Undang-undang yang sesuai  atau  data  primer  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Pendekatan  Sulh  dan  Mediasi  ini  memiliki karekateristik  yang  menunjukkan  bahwa  dalam pelakasanaan sulh dan mediasi dalam menyelesaikan masalah diperlukan sikap keterbukaan, kepercaayaan dan  kejujuran  para  pihak  dalam  proses  penyelesaian sengketa  tersebut,  disamping  pula  peran  mediator dalam memberikan solusi terbaik amat mempengaruhi, guna menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi secara adil, yaitu dengan mengimplementasikan  konsep ishlah dalam  setiap solusi yang ditawarkan.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  peran seorang pedamai dan mediator sangat mempengaruhi terjadinya  kesepakatan  damai  dan  saling  menerima dari  proses  penyelesaian  yang  ditawarkan.  Oleh karena  itu  harus  bisa  memposisikan  diri  sebagai seorang  yang  mempunyai  sikap  netralitas  dalam memberiakan  opsi  penyelesaian.  Paling  tidak  sikap dibawah ini harus dimiliki :
a. Tidak  boleh  melakukan  penilaian  tentang  siapa yang  benar  dan  siapa  yang  salah  diantara  para pihak yang sedang bersengketa.
b. Peran seorang pedamai dan mediator adalah pihak netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses mediasi  guna  mencari  berbagai  macam  solusi alternatif, tanpa menggunakan cara memutus dan atau memaksakan suatu penyelesaian tertentu.
c. Seorang pedamai dan mediator memposisikan diri sebagai fasilitator yang memandu dan memperlancar serta mengarahkan jalannya perundingan yang berlangsung antara para pihak yang bersengketa.
3.2. Pembahasan
Tahkim dalam Islam (Arbitrase)
Mendefinisikan tahkin , kiranya penting diketahui terlebih  dahulu  bahwa  arbitrasi  ( al-tahkim )  atau perdamaian  ( sulh ). Sulh dan  mediasi  sebenarnya mempunyai  konsep  yang  sama,  yaitu  suatu  proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai, yakni para pihak  yang  bersangkutan  duduk  bersama  mencari solusi  akhir  dari  masalah  yang  mereka  hadapi.  Jadi bisa  dikatakan  bahwa sulh dan  mediasi  adalah  suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sama.
Secara bahasa, Sulh adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dan dalam pengertian syari’at  adalah  suatu  jenis  akad  untuk  mengakhiri perlawanan  antara  dua  orang  yang  berlawanan. Sedangkan,  dalam  kamus Al-munjid bahwa tahkim adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan, Salam Madkur menyatakan dalam kitab Al-Qadha  Fil  Islam bahwa  tahkim  secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai  wasit  atau  juru  damai  oleh  dua  orang  atau lebih  yang  bersengketa  guna  menyelesaikan  perkara yang mereka selisihkan secara damai. Adapun istilah sekarang  tahkim  dapat  diterjemahkan  sebagai arbitrasi, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakam.
Dalam perspektif Islam arbitrasi dapat disamakan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja hakama. Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa.  Dalam literatur  lain  disebutkan  bahwa  tahkim  adalah menyerahkan  putusan  pada  seseorang  dan  menerima putusan    itu  dengan  lapang.  Abu  Al-‘Ainain  Abdul Fatah Muhammad  dalam  bukunya  yang  berjudul Al- Qadla  Wa  Al-Itsbat  Fi  Al  Fiqih  Al  Islami menyebut definisi  tahkim  sebagai  berikut  :  ‚Bersandarnya  dua orang  yang  bertikai  kepada  seseorang  yang  mereka ridai  keputusannya  untuk  menyelesaikan  pertikaian mereka‛. Abdul Karim Zaidan. Seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya Nidzam Al- Qadla  Fi  Asy-Syari’at  Al-Islamiyah menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan tahkim adalah pengangkatan  atau  penunjukan  secara  suka  rela  dari dua  orang  yang  bersengketa  akan  seseorang    yang
mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.

## a. Sulh  (damai)  Sebagai  Basis  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Perdamaian  dalam  syari’at  Islam  sangat dianjurkan.  Apalagi,  sudah  seharusnya  menjadi  asas dalam hukum Islam acara perdata pengadilan (hakim) bahwa  hakim  wajib  mendamaikan  pihak  yang berperkara. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim (hubungan kasih sayang)  sekaligus  permusuhan  diantara  pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Disamping itu, sebenarnya  penyelesaian  sengketa  ada  beberapa model  dalam  tradisi  Islam  (model  penyelesaian sengketa  yakni  jalur  penyelesaian  diluar  peradilan yaitu musyawarah, as-sulh , tahkim , hisbah , dan jalur peradilan).  Namun  fokus  kajian  disini  hanya  pada model  penyelesaian  sengketa  berbasis sulh (damai) dan  mediasi,  sebab  dengan  pertimbangan  bahwa dalam  QS.  An-Nisa:  128,  perdamaian  itu  lebih  baik (dari pada perselisihan). Artikel ini menyajikan dasar hukum Sulh (damai)  dari  Nash  dan  Perundang- undangan, lebih jelasnya sebagai berikut:
1. Nash ۚاَمُهَنْيَب اْوُحِل ْص َ اَف اْو ُ لَتَت ْ قا  َ ْيِْنِمْؤُم ْ لا  َنِم  ِ نتَٰفِٕىۤا َط ْنِاَو ْ ِغِْب َت ْ ِتَِّلا اوُلِتاَقَف ىنرْخُ ْلْا  َ َعَل اَمُهىندْحِا  ْتَغَب ْْۢنِاَف اَمُهَنْيَب اْوُحِل ْص َ اَف  ْتَءۤاَف ْنِاَفۖ ِ ىللّٰا ِرْم َ ا ى لِٰٓا َءْۤ ِفَت  ىتَِح َ ْيِْطِسْقُم ْ لا  ُّبِ ُي َ ىللّٰا  َّنِاۗ اْو ُطِس ْ ق َ اَو ِلْدَع ْ لاِب “Dan  jika  ada  dua  golongan  dari  orang-orang mukmin  berperang  maka  damaikanlah  antara keduanya.  Jika  salah  satu  dari  kedua  golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu  sehingga  golongan  itu  kembali,  kepada perintah  Allah;  jika  golongan  itu  telah  kembali (kepada  perintah  Allah),  maka  damaikanlah antara  keduanya  dengan  adil  dan  berlaku adillah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang yang berlaku adil” (QS. Al-Hujurat: 9)
يخ حلصلاو
“Perdamaian  itu  lebih  baik  (dari  pada perselisihan)” (QS. An Nisa’: 128)

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 964
ْو َ أ ٍة َقَد َصِب َرَم َ أ  ْنَم َّ لِْإ ْمُهاَوْ َ نَ  ْنِم ٍيِث َ ك  ِفِ َ ْيَخ َ لْ
ٍح َ لَ ْصِإ ْو َ أ  ٍفوُرْعَم َكِلنَذ ْ لَعْفَي  ْنَمَو ۚ  ِساَّلنا  َ ْيَْب
ُن َ فْو َسَف ِ َّللّٰا  ِتا َضْرَم َءاَغِتْبا

## اًميِظَع اًرْج َ أ ِهيِتْؤ
“Tidak      ada    kebaikan    pada    kebanyakan bisikan-bisikan  mereka,   kecuali bisikan-bisikan dari  orang  yang  menyuruh  (manusia)  memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah,  Maka  kelak  Kami  memberi  kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa: 114)
Sumber kedua dari ajaran Islam, hadis Rasul juga menunjukan  adanya  peluang  untuk  menyelesaikan sengketa  tanpa  melalui  badan  peradilan  pemerintah, dalam  salah  satu  hadis  yang  diriwayatkan  Tirmidzi dari Umar Bin Auf Al Muzani R A.
“Hasan bin 'Ali al-Khalal menceritakan kepada kami,  Abu  'Amir  al'Aqadiy  menceritakan  kepada kami,  Katsir  bin  Abdillah  bin  Amru  bin  Auf  al- Muzanniy  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya, dari  kakeknya  bahwasannya  Rasulullah  SAW bersabda:  Perjanjian  antara  orang-orang  muslim  itu boleh,  kecuali  perjanjian  yang  menghalalkan  yang haram atau mengharamkan yang halal dan (muamalah)  orangorang  muslim  itu  berdasarkan syarat-syarat mereka kecuali syarat itu mengharamkan yang halal datau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata bahwa hadits ini hasan shahih.”
Ijma  ulama  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang ketiga  telah  memperkuat  tentang  adanya  lembaga arbitrasi  Islam  untuk  mengantisipasi  persengketaan para  pihak  dalam  berbagai  aspek  kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat rasullullah Saw. Banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  mendamaikan para  pihak  melalui  musyawarah  dan  konsensus diantara  mereka  sehingga  menjadi  yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya,  karena  tidak  semua  masalah  sosial keagamaan tercantum dalam Al Qur’an dan As-sunah secara  terinci.  Bahkan  Sayyidina  Umar  Ibnu  Khatab pernah  mengatakan  bahwa  : “Tolaklah  permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka ‛.

## Perundang-Undangan
Penyelesaian sengketa diatur dalam UU. No. 30 Th. 1999, Arbitrasi dan APS, serta Perma No. 1 Th. 2016,  mediasi    dan  pengadilan.      Terlebih      dalam peraturan   perundang-undangan. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif    Penyelesaian    Sengketa (‚UU  Arbitrase  dan  APS‛)  berbunyi:  s engketa  atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di Pengadilan Negeri.
Dalam  cara  arbitrasi  (tahkim),  para  pihak  yang bersengketa  menunjuk  perwakilan  mereka  masing- masing  (hakam),  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka.  Pada  tanggal  21  Oktober  1993  MUI membentuk  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI). Kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 berdiri Badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) sebagai ganti BAMUI, yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara Islam. Namun berdasarkan  Pasal  1851,  1855,  1858  KUH  Per, penjelasan  Pasal  3  UU  No.  14/1970,  serta  UU  No. 30/1999  tentang  arbitrasi  dan  alternatif  penyelesaian sengketa.  Maka  dari  itu  terbuka  kemungkinan  para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga  selain  pengadilan  ,  seperti  arbitrasi  ( al- tahkim )  atau  perdamaian  ( sulh ).  Sulh  dan  mediasi sebenarnya  mempunyai  konsep  yang  sama,  yaitu suatu  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  jalan damai,  yakni  para  pihak  yang  bersangkutan  duduk bersama  mencari  solusi  akhir  dari  masalah  yang mereka  hadapi.  Jadi  bisa  dikatakan  bahwa sulh dan mediasi  adalah  suatu  bentuk  penyelesaian  sengketa yang sama.

## b. Mediasi
Dari  segi  bahasa  mediasi,  berasal  dari  bahasa Inggris  yaitu  ‘ mediation ’  atau  penengahan,  yaitu penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga sebagai  penengah  atau  penyelesaian  sengketa  secara menengahi.  Sedangkan  secara  etimologi,  istilah mediasi  berasal  dari  bahasa  Latin,  ‚ mediare ‛  yang berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjuk  pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak dalam  menyelesaikan  sengketa.  Mediator  harus mampu  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa  secara  adil  dan  sama,  sehingga
menumbuhkan  kepercayaan  ( trust )  dari  para  pihak yang bersengketa.
Pengertian  mediasi  secara  lebih  konkret  dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan  murah, serta  dapat  memberikan  akses  yang  lebih    besar kepada  para  pihak  menemukan  penyelesaian  yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu  di  dalam  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan. Mediasi  di  luar  pengadilan  ditangani  oleh  mediator swasta,  perorangan,  maupun  sebuah  lembaga independen  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang dikenal  sebagai  Pusat  Mediasi  Nasional  (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008  yang  mewajibkan  ditempuhnya  proses  mediasi sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara  perdata  dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.
Penggunaan mediator, hakim dan penyelenggaraan  mediasi  di  salah  satu  ruang pengadilan  tingkat  pertama  tidak  dikenakan  biaya. Proses  mediasi  pada  dasarnya  tidak  terbuka  untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian  sengketa  alternative  di  luar  pengadilan sudah  lama  dipakai  dalam  berbagai  kasus-kasus bisnis,  lingkungan  hidup,  perburuhan,  pertanahan, perumahan,  dan  sebagainya  yang  merupakan perwujudan  tuntutan  masyarakat  atas  penyelesaian sengketa  yang  cepat,  efektif,  dan  efisien.  Disamping itu,  mediasi  dapat  memperkuat  dan  memaksimalkan fungsi  lembaga  pengadian  dalam  penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.  Kemudian  setelah  dilakukan  evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  No  2  Tahun  2003  ternyata  ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut,  sehingga Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  perlu  direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.
Pada prinsipnya mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral  ( non intervensi )  dan  tidak  berpihak  ( imparsial )  serta diterima  kehadirannya  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa.  Pihak  ketiga  disebut  mediator  atau penengah,  mempunyai  tugas  membantu  pihak-pihak yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan  masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil  keputusan.  Namun  hanya  pada  batasan perantara penyelesaian.
Di  kalangan  dunia  bisnis,  umumnya  lebih mendayagunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian  sengketa  bisnis  yang  terjadi  diantara para  pihak,  daripada  penyelesaiannya  melalui lembaga litigasi atau peradilan. Hal ini terjadi karena saat sekarang ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap  kontrak  dagang  mencantumkan  klausul penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  dimana arbitrase  merupakan  suatu  lembaga  penyelesaian sengketa yang sedang populer dan paling dianjurkan untuk  digunakan  dibandingkan  dengan  lembaga penyelesaian  sengketa  lainnya.  Dalam  menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut, tentunya banyak pertimbangan  yang  mendasari  para  pelaku  bisnis untuk  memilih  arbitrase  sebagai  upaya  penyelesaian sengketa  yang  akan  atau  sedang  dihadapi.  Namun demikian,  kadangkala  pertimbangan  para  pelaku bisnis  dalam  memilih  lembaga  arbitrase  sebagai alternative penyelesaian sengketa para pihak tidaklah sama,  karena  itu  perlu  diketahui  dasar  pertimbangan para  pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  dalam kontrak dagang.
Secara  umum  dalam  alinea  keempat  Penjelasan Umum UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dinyatakan  dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan  dengan  lembaga  peradilan.  Adapun kelebihan-kelebihan  tersebut  antara  lain  sebagai berikut:
1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
2) Dapat  dihindarkan  kelambatan  yang  diakibatkan karena hal prosedur dan administrative.
3) Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang  menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman,  serta  latar  belakang  yang  cukup mengenai  masalah  yang  disengketakan,  jujur  dan adil.
4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan  masalah  serta  proses  dan  tempat penyelenggaraan arbitrase.
5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
Proses Mediasi di luar pengadilan (Non Litigasi) diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  berbunyi: “Sengketa  atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang didasarkan pada i’tikad baik dengan mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di Pengadilan Negeri.”. Secara konvensional, penyelesaian  sengketa  dalam  dunia  bisnis,  seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan  sebagainya  dilakukan  melalui  proses  litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan  satu  sama  lain,  selain  itu  penyelesaian sengketa  secara  litigasi  merupakan  sarana  akhir ( ultimum  remidium )  setelah  alternatif  penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Winarta, 2012: 1-2). Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan  (non  litigasi),  yang  lazim  dinamakan dengan Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dari  hal-hal  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa litigasi  itu  adalah  penyelesaian  sengketa  antara  para pihak  yang  dilakukan  di  muka  pengadilan.  Menurut Pasal  1  angka  10  UU  Arbitrase  dan  APS,  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase sendiri adalah cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).  Frans  Winarta  dalam  bukunya  menguraikan pengertian  masing-masing  lembaga  penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:
1) Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat ‚personal‛  antara  suatu  pihak  tertentu  (klien)
dengan  pihak  lain  yang  merupakan  pihak konsultan,  dimana  pihak  konsultan  memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2) Negosiasi:  suatu  upaya  penyelesaian  sengketa para  pihak  tanpa  melalui  proses  pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3) Mediasi:  cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator.
Akan  tetapi  dalam  perkembangannya,  ada  juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi  salah  satu  proses  dalam  penyelesaian  yang dilakukan  di  dalam  pengadilan  (litigasi).  Kita  ambil contoh mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi  itu  adalah  penyelesaian  di  luar  pengadilan, akan  tetapi  dalam  perkembangannya,  mediasi  ada yang  dilakukan  di  dalam  pengadilan.  Rachmadi Usman, mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  maka setiap perkara perdata tertentu yang  akan  diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh  prosedur  mediasi  di  pengadilan.  Lebih lanjut,  Rachmadi  Usman,  sebagaimana  ia  kutip  dari naskah  akademis  yang  dibuat  oleh  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  mengatakan  bahwa sebenarnya  lembaga  mediasi  bukanlah  merupakan bagian  dari  lembaga  litigasi,  dimana    pada  mulanya lembaga  mediasi  berada  di  luar  pengadilan.  Namun sekarang  ini  lembaga  mediasi  sudah  menyeberang memasuki  wilayah  pengadilan.  Negara-negara  maju pada  umumnya  antara  lain  Amerika,  Jepang, Australia,  Singapore  mempunyai  lembaga  mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan dengan berbagai istilah antara lain: Court Integrated Mediation, Court Annexed Mediation, Court Dispute Resolution, Court Connected ADR, Court Based ADR, dan lain-lain.
Kemudian  dalam  hal  proses  pengambilan keputusan,  arbitrase  memerlukan  waktu  sekitar  60 (enam  puluh)  hari  sehingga  prosesnya  relatif  cepat, terutama  jika  para  pihak  beritikad  baik.  Pertama; Dilakukan  secara  rahasia,  Suatu  keuntungan  bagi
dunia  bisnis  untuk  menyerahkan  suatu  sengketa kepada badan/majelis arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis  arbitrase  selalu  dilakukan  secara  tertutup sehingga  tidak  ada  publikasi  dan  para  pihak  terjaga kerahasiaannya.  Sehingga  pada  siding  pengadilan, menurut ketentuan peraturan perundang- perundangan yang berlaku, dilaksanakan dengan sifat terbuka untuk umum,  begitu  pula  putusannya  diucapkan  dalam sidang terbuka.
Dalam  mediasi,  seorang  mediator  itu  berperan membantu  para  pihak  yang  bersengketa  dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan,  mengembangkan  pilihan,  dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada  para  pihak  untuk  mencapai  kesepakatan. Mediator  dalam  menjalankan  perannya  hanya memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  saran  atau menentukan  proses  mediasi  dalam  mengupayakan penyelesaian  sengketa.  Mediator  tidak  memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan  isi  persengketaan,  ia  hanya  menjaga bagaimana  proses  mediasi  dapat  berjalan,  sehingga menghasilkan  kesepakatan  ( agreement )  dari  para pihak. Peranan penting yang harus dilakukan mediator antara  lain  adalah  sebagai  berikut:  melakukan diagnosis konflik;
1) Mengidentifikasi  masalah  serta  kepentingan- kepentingan kritis para pihak
2) Menyusun agenda
3) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
4) Mengajar  para  pihak  dalam  proses  dan keterampilan tawar-menawar; dan
5) Membantu  para  pihak  mengumpulkan  informasi penting,  dan  menciptakan  pilihan-pilihan  untuk memudahkan penyelesaian problem.
6) Sebagai  pihak  netral  yang melayani  kedua  belah pihak,  mediator  berperan  melakukan  interaksi dengan  para  pihak,  baik  secara  bersama  atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap  sebagai  berikut:  a.  memfokuskan  pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak.
7) Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas  perselisihan  tersebut  dan  kekuatan  serta kelemahan masing-masing), dan
8) Memfokuskan  pada  munculnya  penyelesaian sengketa.
Kemudian, Para pihak yang bersengketa nantinya dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka. Jika dalam hal ini para pihak tidak  bersepakat  dalam  memilih  arbiter,  maka penunjukan  arbiter  akan  menjadi  kewenangan pengadilan  negeri,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  13  (1)  UU  No.30  Tahun  1999,  ‘Apabila  tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak  ada  ketentuan  mengenai  pengangkatan  arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis  arbitrase’.  Disamping  adanya  kemungkinan penunjukan  arbiter  yang  dilakukan  oleh  hakim, penunjukan  arbiter  juga  bisa  dilakukan  oleh  badan arbitrase  tertentu.  Badan  arbitrase  mana  yang  akan berwenang  menentukannya  tergantung  pada  kontrak arbitrasenya.
Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan binding (tidak ada upaya untuk banding). Namun apabila  hukum  yang  berlaku  dalam  yurisdiksi  yang bersangkutan  menetapkan  pelaksanaan  putusan arbitrase  melalui  pengadilan,  maka pengadilan  harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan  (materi)  dari  putusan  tersebut.  Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya.  Prosedur  arbitrase  dibuat  sesederhana mungkin,  tidak  terlalu  formal.  Di  samping  itu  para arbiter  adalah  para  ahli  dan  praktisi  di  bidang  atau pokok  yang  dipersengketakan  sehingga  diharapkan akan  mampu  memberikan  putusan  yang  cepat  dan objektif.  Hal  ini  tentunya  menghemat  biaya  jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Lalu, dalam hal  keputusan  arbitrase  umumnya  lebih  mudah dilaksanakan  daripada  putusan  pengadilan.  Hal  ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan binding ,  yang  tentunya  dilandasi  dengan  itikad  baik para  pihak.  Pelaksanaan  putusan  arbitrase  ini tergantung  para  peraturan  arbitrase  yang  berlaku dalam  yurisdiksi  dimana  para  pihak  meminta  untuk melaksanakan putusan arbitrase. Keputusan arbitrase mungkin  akan  lebih  cepat  dilaksanakan  daripada melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan putusan  arbitrase  itu  dianggap final dan  tidak  dapat diajukan banding kecuali ada alasan atau dasar yang khusus.

## 4. KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  non litigasi  yang  berbasis sulh (damai)  ataupun  mediasi, merupakan  pilihan  yang  tepat  dan  alternatif  terbaik
dalam  menyelesaikan  masalah  sengketa  yang  terjadi di kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ekonomi  syariah.  Apalagi,  pada  prinsipnya  ekonomi syariah,  sangat  menjunjung  tinggi  asas  keadilan  dan kemaslahatan  umat.  Penyelesaian  dengan  berbasis sulh (damai)  dalam  Islam  sangat  dianjurkan sebagaimana  QS.  An-Nisa  :  128.  Istilah sulh dan mediasi ada yang mengatakan bahwa keduanya sama dalam hal tujuannya, yakni mencari solusi dengan cara menghadirkan  pihak  ketiga  (netral)  sebagai  pemutus perkara dengan memandang kepada tujuan baik bagi keduanya atas sengketa yang terjadi. Dalam prosesnya tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  (60  hari)  dari awal  pelaporan    kasus  sampai  hasil  putusan.  Hemat biaya dan putusan dari arbitrasi atau sulh itu bersifat final dan binding (tidak ada upaya untuk banding).
Adapun  mekanisme sulh ataupun  mediasi  itu dengan  cara  bermusyawarah  terlebih  dahulu  sesuai dengan waktu yang telah di agendakan oleh mediator atau  arbiter  dengan  kedua  belah  pihak  yang  ada sengketa. Terlebih musyawarah sudah menjadi tradisi di Indonesia yang secara filosofis jawa bahwa sebuah musyawarah (rembugan; red. Jawa) akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan mengutamakan  keadilan.  Jadi,  dengan  penyelesaian sengketa berbasis sulh (damai) dan mediasi yang non litigasi akan membantu tugas dan wewenang lembaga peradilan,  tentunya  dengan  tetap  membawa  ruh  dan basis tujuan hukum peradilan Islam yakni keadilan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak  yang  telah  memberikan  motivasi  dan  doa sehingga  penelitian  ini  dapat  terselesaikan  dengan baik.  Teruntuk  kepada  orang  tua  dan  orang-orang yang  peduli  pada  proses  penyelesaian  penelitian  ini baik yang berkontribusi langsung atau tidak.

## 6. REFERENSI
Triana, Nita, Urgensitas Mediator Dalam
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Pengadilan Agama Purbalingga.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1402 784
B,  Renny  Supriyatni,  Fariana,  Andi,  Model
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Yang Efektif  Dikaitkan  Dengan  Kompetensi  Di Peradilan  Agama  Dalam  Rangka    Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/5498 50
Pramudya,  Kelik,  Strategi  Pengembangan  Ekonomi Syariah  Melalui  Penguatan  Fungsi  Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/6122 29
Priadi, Eko, Munthe, Mhd Erwin, Keabsahan Putusan Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/

## 1878670
Zaidah  Nur  Rosidah,  Layyin  Mahfiana,  Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/988

## 10827380884664
Modal  Intelektual  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Pada  Bank  Syariah  Mandiri Kcp Ponorogo
https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/988
93412974992240
Nurul Umam, Erie Hariyanto, Perbandingan Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pada Masa  Nabi  Muhammad  SAW.  dan  di  Era Reformasi.
https://moraref.kemenag.go.id/documents/article /98893412974986974
Asrizal,  Asrizal,  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Bagi  Masyarakat:  Antara Litigasi Dan Non-Litigasi.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/8752
18
Ilyas,  Musyfikah,  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Musyawarah  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/8935 18
Yasin,  Mohamad  Nur,  Reformasi  Hukum  Ekonomi Islam Di Indonesia Studi Klausula  Penyelesaian Sengketa    Ekonomi    Syariah    Dalam      Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017. https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/
936575
Muhammad,  Hasanuddin,  Efektifitas  Dan  Efisiensi Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Peradilan Agama.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1738 548
Hadiyanto,  Redi,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi
Syariah Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nom0r 93/Puu-X/201.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/ 1513072
Suhartono,  Suhartono,  Urgensitas    Penguatan Kompetensi    Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Di Pengadilan Agama Dalam Mengawal Pertumbuhan  Industri    Keuangan  Syariah  Di Indonesia.
https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/5446
67
Rahmawati, Naili, Kesiapan Hakim dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016. https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/9294 87
Abbas,  Syahrizal,  2011 .  Mediasi  Dalam  Hukum
Syahriah,  Hukum  Adat,  dan Hukum  Nasional , Jakarta: Kencana. As-Shiddiqi,  Hasby,  2001 .  Peradilan  dan  Hukum Acara Islam., Semarang: Pustaka Rizki Putra. Effendi  M.  Zein,  Satria,  1994 .  Arbitrasi  Dalam
Syariat  Islam ,  atau  lihat  Abdul  Rahman  Saleh,
Arbitrasi lslam  Di  Indonesia ,  Jakarata:  Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia.
Husni, M, ‚Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaiansengketa Bisnis Di Luar
Pengadilan‛,  Jurnal EQUALITY ,  Vol.  13  No.  1 Februari 2008.
J.  Stit,  Allan,  2004. Mediation:  A  Practical  Guide ,
London: Routledge Cavendish.
Kamus al-Munjid Lubis,  Suhrawardi,  2000 .  Hukum  ekonomi  Islam , Jakarta:  Sinar  grafindo.  Peraturan  Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 Rosyadi,  Rahmat,  2002. Arbitrasi  Dalam  Perspektif Islam Dan Hukum Positif , Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Sabiq, Sayyid, 1998. Fikih Sunnah 13 , Bandung : Al- Ma’arif.
Sutiyoso,  Bambang,  2008. Hukum  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Yogyakarta:
Gama Media.
Usman,  Rachmadi,  2012. Mediasi  di  Pengadilan , Jakarta:  Sinar  Grafika.  Winarta,  Hendra,  2012 .
Hukum  Penyelesaian  Sengketa ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Soemartono, Gatot, 2006. Arbitrase danMediasi di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.