## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 125-131| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4752.125-131

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR
Elizabeth Novita Putri Dewatayani Sarmento, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia elizabethnovita1811@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com & puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas, peran pihak kepolisian dimulai pada saat mendatangi tempat kejadian perkara, membuat acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan dan penyitaan barang bukti. Ada beberapa  hambatan  yang  dialami  oleh  Satlantas  Polresta  Denpasar  tetapi  dapat  di  selesaikan  dengan  upaya hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  matinya  korban  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Denpasar  dan  untuk membahas  hambatan  dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan matinya korban di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis sosiologis. Sumber bahan  hukum terdiri dari sumber  hukum primer dan sekunder. Sumber bahan primer diperoleh dari responden yang berada dipolresta Denpasar. Sumber bahan  sekunder  berasal  dari  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  kasus  yang  dikaji  dengan  buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni  teknik  studi  perpustakaan  dan  teknik  wawancara.  Hasil  dari  penelitian  dengan  melakukan  wawancara bersama Bripka Komang Gentiyana mengatakan bahwa, kami selaku pihak kepolisian melaksanakan penyidikan sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  dan  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  proses  penyidikan  tetapi  kami mengupayakan  dapat  mengurangi  hambatan  yang  terjadi.  Peranan  satuan  lalu  lintas  dalam  menanggulangi kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  tindakan  yang  penting  karena  selain  sudah  menjadi  tugas  satuan  lalu  lintas dalam proses menanggulangi kecelakaan lalu lintas khususnya Unit Laka (kecelakaan) akan mempermudah bagi korban kecelakaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.
Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidikan dan Tindak Pidana.

## Abstract
In the investigation of traffic accidents, the role of the police begins when they come to the scene of the case, make  an  examination  at  the  crime  scene  by  calling  and  confiscation  of  evidence.  There  are  several  obstacles experienced by the Denpasar Police Satlantas but can be resolved with existing legal remedies. The purpose of this reserach is to analyze the process of carrying out investigations into traffic accidents that caused the death of the victim in the Denpasar Police Legal Area and to discuss the obstacles in carrying out the investigation of a traffic accident crime that caused the death of the victim in the Denpasar Police Criminal Court. The research method  uses  an  empirical  legal  research  type  using  a  sociological  juridical  approach.  Sources  of  legal materials  consist  of  primary  and  secondary  legal  sources.  Sources  of  primary  materials  were  obtained  from respondents who were at the Denpasar Police. Secondary sources of material come from legislation relevant to the  case  studied  with  books  and  legal  journals  related  to  research.  The  techniques  used  to  collect  data  are library  study  techniques  and  interview  techniques.  The  results  of  the  research  by  conducting  interviews  with Bripka  Komang  Gentiyana  said  that,  as  the  police,  we  carried  out  the  investigation  in  accordance  with applicable procedures, and there were several obstacles in the investigation process, but we tried to reduce the obstacles  that  occurred.  The  role  of  the  traffic  unit  in  dealing  with  traffic  accidents  is  an  important  action because apart from being the task of the traffic unit in the process of dealing with traffic accidents, especially the Accident Unit, it will make it easier for accident victims to get better treatment.
Keywords: Traffic Accident, Investigation and Crime.

## I. PENDAHULUAN
Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas, peran pihak kepolisian dimulai pada saat mendatangi tempat kejadian  perkara,  melakukan  permintaan visum  et  repertum ,  membuat  acara  pemeriksaan  di  TKP dengan  melakukan  pemanggilan  dan  penyitaan  barang  bukti.  Tahap  penindakan  adalah  tahap penyidikan dimana dimulai tindakan-tindakan hukum  yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi  manusia  yaiu  berupa pembatasan  bahkan  mungkin  berupa  pelanggaran hak-hak  asasi  manusia. Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Apabila penyidikan itu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka sejak laporan atau pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada Penyidik  Polri ( Salam, 2001 ).  Dalam  rangka  koordinasi  dan  pengawasan  maka  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  diwajibkan pula untuk melaporkan kepada penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti uang ditemukan.
Menurut  data  Unit  Laka  Lantas  Polresta  Denpasar  pada  tahun  2019  sebanyak  836  kasus, dengan  jumlah  korban  luka  ringan  sebanyak  504  orang,  luka  berat  sebanyak  216  orang,  meninggal dunia sebanyak 116 orang. Pada tahun 2020 sebanyak 794 kasus, dengan jumlah korban luka ringan sebanyak 670 orang, luka berat sebanyak 39 orang, meninggal dunia sebanyak 85 orang. Pada tahun 2021  sebanyak  534  kasus,  dengan  jumlah  korban  luka  ringan  sebanyak  461  orang,  luka  berat sebanyak 28 orang,  meninggal dunia sebanyak 45 orang. Kendaraan yang terlibat dalam  kecelakaan lalu  lintas  tersebut  didominasi  oleh  kendaraan  sepeda  motor  sebanyak  65%,  kendaraan  mobil sebanyak 35% dan usia para korban didominasi oleh usia produktif, yaitu usia 17-45 tahun.
Dengan  banyaknya  kecelakaan  yang  terjadi  pihak  Kepolisian  melalui  satuan  lalu  lintas diharapkan memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas agar menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di kota Denpasar pada tahun 2020 sebanyak 465 kasus. Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) sebanyak  283  kasus,  melalui  SP3  sebanyak  36  kasus,  melalui  P21  sebanyak  31  kasus. Dari  data  di  atas  yang  penulis  cermati  bahwa  penyelesaian  perkara  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di wilayah hukum kota Denpasar didominasi dengan ADR (Alternative Dispute Resolution).
Perkara  lalu  lintas  mengakibatkan  matinya  korban  yang  masuk  ke  pengadilan  tidak  banyak, jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan (P21) tidak sebanding dengan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal ini karena adanya banyak perdamaian yang dilakukan di kepolisian, yaitu pada tingkat penyidikan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan damai. Penanggulangan kecelakaan lalu  lintas  oleh  polisi  dalam  kebijakan  hukum  pidana  adalah  dengan  melaksanakan  tugas  dan  juga wewenangnya  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  untuk  mencari  jalan  terang  terhadap  tindak  pidana yang  terjadi  serta  dapat  menemukan  tersangkanya,  yang  selanjutnya  dilakukan  penangkapan, penahanan, penyitaan  barang  bukti,  pemeriksaan,  serta  pemberkasan  untuk  dikirimkan  kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar pelaku tindak pidana yang mengakibatkan matinya korban dapat diproses dalam sidang pengadilan dan juga mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut.
Kecelakaan  dalam  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  lebih  merujuk  pada  suatu  hal  yang  terjadi  secara  tidak  sengaja  atau culpa .  Maksud  dari  arti culpa adalah  “kesalahan  pada  umumnya  “,  tetapi  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum  mempunyai  arti berbeda, yaitu satu macam kesalahan si pelaku tindak pidana tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang  berhati-hati  sehingga  menimbulkan  akibat  yang  tidak  seharusnya  terjadi.  Kelalaian  dan kealpaan  sendiri  dapat  dihindari  dengan  tetap  memegang  teguh  dan  patuh  pada  ketentuan  hukum, karena  mendasar  pada  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  dimana  warga  negaranya  tunduk  serta patuh  pada  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku.  Setiap  pengemudi  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disertai  oleh korban,  apabila  pengemudi  telah  bertanggung  jawab  dan  telah  terjadi  perdamaian  dengan  pihak keluarga  korban,  maka  perlu  memperhatikan  dan  melihat  ketentuan  Pasal  235  ayat  (1)  Undang- Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana  yang  akan  bermuara  pada  putusan  hakim  di  pengadilan.  Untuk  dapat  menjalankan  fungsi kepolisian  lebih  terfokus  maka  terdapat  satuan  polisi  lalu  lintas  yang  mengawasi  lalu  lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya dapat dipergunakan secara efektif dan dengan semestinya.
Untuk mencapai ketertiban dan kelancaran, satuan lalu lintas yang memiliki wewenang serta pengetahuan yang memadai, harus melakukan patroli di jalan-jalan utama, bukan hanya sebatas untuk mendeteksi  lokasi-lokasi  yang  bermasalah  dari  pelanggaran  saja,  namun  juga  untuk  berjaga-jaga apabila suatu kondisi darurat terjadi, sehingga dapat langsung teratasi dan memberikan bantuan serta pertolongan pertama bagi yang  membutuhkan ( Cecil, 2011 ). Meskipun Undang-Undang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  telah  diterapkan  tapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tingkat  kecelakaan  masih sering  terjadi.  Hal  ini  menggambarkan  cerminan  bahwa  kesadaran  hukum  bagi  setiap  pengendara sangat minim, karena masih sering terjadi kecelakaan akibat tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.
Kecerobohan  serta  keteledoran  pengguna  jalan  tersebut  tidak  jarang  mengakibatkan  korban jiwa,  baik  yang  menderita  luka  ringan,  luka  berat  bahkan  hingga  meninggal  dunia.  Dengan  adanya suatu  peraturan  dan  apabila  masyarakat  dapat  mematuhi  dan  juga  menerapkan  peraturan  tersebut dalam  berkendara,  maka  memungkinkan  dapat  menekan  jumlah  kecelakaan  yang  kerap  terjadi  Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan upaya  memajukan  kesejahteraan  umum.  Dewasa  ini  prasarana  transportasi  mengalami  perubahan yang  sangat  signifikan  dengan  dibangunnya  jalan  alternatif,  jalan  tol,  jalan  di  bawah  tanah (under past), serta  jalan  layang  yang  modern  dan  canggih.  Dengan  adanya  prasarana  transportasi  sehingga memudahkan  manusia  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Dibalik  semua  manfaat  yang didapatkan  dari  penggunaan  lalu  lintas  dan  transportasi  darat,  tentunya  terdapat  juga  bermacam- macam  permasalahan  baik  secara  teknis  maupun  permasalahan  sosial  hingga  permasalahan  hukum yang terjadi, bahkan sampai membahayakan keselamatan serta nyawa manusia. Salah satunya adalah kecelakaan  lalu lintas.  Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  masalah  di atas, maka  dalam  penulis mengambil  judul:  “Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang Menyebabkan Matinya Korban di Wilayah Hukum Kota Denpasar”.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  acuan  pada  penelitian  ini.  Penelitian  oleh Nainggolan  (2014) tentang  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang menyebabkan  matinya  korban  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Selanjutnya,  penelitian  mengenai  penegakan  hukum  pada  kasus  tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang (Hamzah, 2018) . Kemudian, penelitian tentang tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan  lalu  lintas  ( Sangki,  2012 ).  Berikutnya,  penelitian  yang  membahas  tentang  efektivitas fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas (Rochman  et  al., 2020 ). Dan penelitian yang menganalisis mengenai perdamaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas ( Mahd et al., 2013 ). Oleh karenanya, peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta Denpasar  terhadap  kasus  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  matinya  korban  di wilayah hukum Polresta Denpasar. Serta untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Satuan Lalu Lintas  Polresta  Denpasar  dalam  rangka  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  terhadap  perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di wilayah Hukum Polresta Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  pada  karya  ilmiah  ini  adalah  jenis  penelitian empiris atau biasa disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  pada  kenyataannya  dalam  masyarakat  dan  mempelajari  tentang hukum positif suatu objek penelitian melalui praktik di lapangan ( Amiruddin & Asikin 2003 ). Peneliti juga menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian  yang  menekankan  pada  aspek  hukum  (peraturan  perundang-undangan).  Pendekatan masalah yang digunakan penelitian hukum ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pendekatan perundang- undangan (statue approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Sumber data atas kegiatan meneliti ini  mencakup  data  primer  yang  didapatkan  dalam  lapangan  dengan  mewawancarai  bersama  pihak empiris maupun responden, serta data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  dilakukan  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Denpasar. Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yakni  teknik  studi  perpustakaan  dan  teknik wawancara. Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan matinya korban di Polresta Denpasar
Dalam  penyidikan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  matinya  korban,  peran pihak kepolisian adalah sebagai berikut:
1) Memproses laporan atau informasi
2) Mendatangi tempat kejadian perkara
3) Permintaan Visum et Repertum
4) Pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP
Di wilayah hukum polisi Resort Kota Denpasar sendiri, faktor utama dalam kecelakaan arus lalu lintas cenderung terletak pada pengemudi itu sendiri. Faktor pengemudi ini adalah penyebab pokok  terjadi  kecelakaan  arus  lalu  lintas  khususnya  pada  kecelakaan  yang  menimbulkan  korban jiwa.  Pengemudi  yang  lalai  dan  tidak  memperhatikan  rambu-rambu  lalu  lintas  serta  tidak mempunyai  kemampuan  mengendarai  yang  baik  merupakan  hal  yang  kerap  terjadi  dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Dalam wawancara dengan Bripka Komang Gentiyana pada hari Senin, 06 Desember 2021 bahwa prosedur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di Wilayah Hukum Polresta Denpasar adalah sebagai berikut:
1) Melalui pengaduan atau ditemukan kecelakaan di jalan raya.
2) Setelah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  tentunya  polisi  harus  segera  melakukan  penindakan kepada pelaku terjadinya kecelakaan yaitu dengan melakukan penangkapan Dengan  adanya  prosedur  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  ini,  diharapkan  dapat mempermudah satuan lalu lintas Polresta Denpasar dalam menindak setiap kecelakaan yang terjadi di wilayah kota Denpasar.
Tabel 1 Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Korban di Wilayah Hukum Polresta Denpasar Tahun Jumlah MD LB LR 2019 836 116 216 504 2020 794 85 39 670 2021 534 57 34 747
Sumber: Satlantas Polresta Denpasar, 2021
Perkara  lalu  lintas  mengakibatkan  matinya  korban  yang  masuk  ke  pengadilan  tidak  banyak, jumlah  perkara  yang  ditangani  oleh  pengadilan  (P21)  tidak  sebanding  dengan  angka  kecelakaan lalu  lintas  yang  terjadi.  Hal  ini  karena  adanya  banyak  perdamaian  yang  dilakukan  di  kepolisian, yaitu pada tingkat penyidikan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan damai.
Tabel 2 Penyelesaian Perkara Laka Lantas Tahun Jumlah P21 SP3 ADR 2019 531 46 45 318 2020 465 31 36 283 2021 491 9 31 280
Sumber: Satlantas Polresta Denpasar, 2021
Apabila  kita  melihat  Pasal  235  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  apabila korban  meninggal  dunia  maka  perkara  pidana  tidak  dapat  diselesaikan  secara  perdamaian  atau melalu  ADR (Alternative  Dispute  Resolution). Tetapi  apabila  hanya  luka  ringan  maka  dapat diselesaikan lewat restoratif justice sesuai dengan Surat Edaran 08 tahun 2018.
Putusan SP3 dapat terjadi apabila tersangka adalah korban, maksud dari tersangka itu adalah korban  ialah  yang  meninggal  dunia  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka,  maka  pihak  kepolisian Polresta  Denpasar  mengupayakan  atau  di  alihkan  perkara  tersebut  melalui  SP3  untuk menghentikan suatu perkara tersebut karna pelaku merupakan korban sekaligus tersangka.

## 2. Faktor  Penghambat  Dalam  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di Polresta Denpasar
Ada  tiga  faktor  utama  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas di Polresta Denpasar, sebagai berikut:
a. Tidak Adanya Saksi Di Tempat Kejadian
Apabila  kejadian  kecelakaan  pada  tengah  malam  atau  sunyi,  hanya  ada  orang  yang  sedang tengah  melintas  saja  sulit  untuk  mencari  saksi.  Jadi  tidak  mengetahui  bagaimana  kronologis kejadian  yang  sebenarnya  apalagi  kalau  insiden  tabrak  lari  sulit  bagi  kami  untuk mengungkapkannya.  Sehingga  menggunakan  media  “siapa  yang  mengunggah  pertama”, mengecek  CCTV  disekitaran  TKP,  maka  baru  bisa  disimpulkan  mengenai  kejadian  yang terjadi.
b. Tahap Pemanggilan Atau Menghadirkan Saksi Dalam  perkara  pidana  pastinya  terdapat  saksi  yang  mengetahui  tindak  pidana  tersebut. Namun  dalam  proses  perkara  pidana  pastinya  tidak  bisa  dipungkiri  adanya  hambatan  yang dihadapi pihak kepolisian ketika melakukan proses ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanggilan  atau  menghadirkan  saksi-saksi  yang  mengetahui  perkara  tersebut.  Apalagi  jika upaya menghadirkan saksi tidak terkabul. Ini merupakan hambatan yang paling berat bagi kami selaku aparat.
c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Hukum
Kurangnya  kesadaran,  ketidaktahuan,  keperdulian  masyarakat  terhadap  hukum  sangat berdampak pada proses hukum yang terjadi, disinilah peran masyarakat sangat dibutuhkan dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kejadian tabrak lari, apabila masyarakat paham  dan  mengetahui  kejadian  serta  bersedia  untuk  memberikan  keterangan  yang  sebenar- benarnya akan mempermudah proses kepolisian dala menindak lanjut dan mencari bukti-bukti yang ada, sehingga sangat dibutuhkan masyarakat yang kooperatif paham akan hukum dan ikut andil dalam membantu pihak penegak hukum.
Dalam  wawancara  dengan Bripka  Komang  Gentiyana  pada  hari  Selasa,  21  Desember  2021, satuan  polisi  lalu  lintas  Polresta  Denpasar  mempunyai  kendala  eksternal  dalam  mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas meliputi:
1) Kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan masyarakat lain yang berkaitan dengan lalu lintas.
2) Rendahnya  tingkat  kesadaraan  hukum  bagi  pengendara  dalam  mengendarai  kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional mengemudi yang baik dan benar
3) Pengendara mematuhi peraturan lalu lintasjika ada petugas kepolisian yang sedang bertugas, apabila tidak petugas kepolisian yang bertugas maka sering melanggar aturan yang ada.
Polisi  lalu  lintas  sebagai  penegak  hukum  harus  mampu  bersikap  profesional  dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara lain kaidah dan pelaku ( Soekanto, 1990 ).

## 3. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Denpasar
Penegakkan  hukum  adalah  kegiatan  menyelaraskan  hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  pada kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap  tindakan  sebagai  rangkaian  hidup  tahap  akhir  untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaia pergaulan hidup ( Ali, 2008 ).
Upaya  penanggulangan  kejahatan  telah  dilakukan  oleh  semua  pihak,  baik  pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Bripka Komang Gentiyana dalam wawancara pada hari  Selasa,  21  Desember  2021,  upaya  hukum  tetap  mengacu  kepada  aturan  kepolisian  yaitu, setiap  aduan  atau  laporan  dari  masyarakat,  kita  harus  tetap  memproses  dan  mengupayakan perdamaian,  tetapi  untuk  upaya  hukumnya  dari  pihak  kepolisian  akan  memproses  apabila keluarga korban tidak mau berdamai. Tetapi perkara yang menyangkut 310 ayat 1 dan 2, adanya payung  hukum  yaitu restoratif  justice yang  ada  dalam  Surat  Edaran  Nomor  08  tahun  2018  itu mengupayakan perdamaian tidak harus semua naik pada tingkat pengadilan.
Upaya  penanggulangan  adalah  usaha,  ikhtiar  guna  mencapai  suatu  maksud  denagn  suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan. Upaya penanulangan kejahatan yang dikemukakan
oleh  Barda  Nawawi  Arif  memperlihatkan  bahwa  dalam  rangka  penanggulangan  tindak  pidana atau  kejahatan  maka  lebih  menitik  beratkan  pada  2  (dua)  sifat  upaya  yaitu  penanggulanan sebelum terjadinya kejahatan (preventif) dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (represif).
1) Upaya Preventif
Penanggulangan  kejahatan  secara  preventif  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  atau timbulnya  kejahatan  yang  pertama  kali,  mencegah  kejahatan  lebih  baik  dari  pada  mencoba mendidik penjahat menjadilebih bak kembali, sebagaimana semboyan dari  kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatiakan dan diarahkan agar tidak terjadi ulang.
2) Upaya Represif
Upaya represif merupakan upaya penanggulanan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat penindasan, pembeantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan.
Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
a. Penerapan hukum pidana ( Criminal Law Application )
b. Pencegahan tanpa pidana ( Prevention Without Punishment )
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa ( Influenching Views of Sociaty On Crime and Punishment)
Upaya penangulangan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, yang merupakan upaya  penanggulangan  kejahatan  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  represif  adalah  penerapan hukum  pidana  ( Criminal  Law  Application ).  Tindakan  represif  juga  disebutkan  sebagai pencegahan  khusus,  yaitu  suatu  usaa  untuk  menekan  jumlah  kejahatan  denagn  memberikan hukuman  (pidana)  terhadap  pelaku  kejahatan  dan  berusaha  pula  melakukan  perbuatan  dngan jalan  memperbaiki  pelaku  yang  berbuat  kejahatan.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  perlu ditambah dengan pendekatan kebijakan dalam arti:
1. Adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal atau politik sosial
2. Adanya  keterpaduan  (integralitas)  antara  upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  represif dan non represif
Dalam  wawancara  dengan  Bripka  Komang  Gentiyana  pada  hari  Selasa,  21  Desember 2021,  Satuan  lalu  lintas  Polresta  Denpasar  sudah  berupaya  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada pengemudi kendaraan umum maupun pemiliknya, serta kesekolah-sekolah maupun melalui polisi today dan juga ada dikyasa dari anggota satuan polisi lalu lintas yang menginformasikan tentang penerapan  lalu  lintas  dijalan  raya  dengan  benar.  Melakukan  sosialisasi  undang-undang  tentang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dianggap  efektif  untuk  mengurangi  angka  kecelakaan  lalu  lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.

## IV.  SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan: Peran pihak kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas  yang menyebabkan matinya  korban  adalah  sebagai  berikut:  Memproses  laporan  atau  informasi,  Mendatangi  tempat kejadian perkara, Membuat acara pemeriksaan di TKP, Pemanggilan saksi. Dalam proses penyidikan terdapat  3  faktor  utama  yang  menjadi  pengahambat  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  di  Polresta  Denpasar  yaitu  :  tidak  adanya  saksi  di  tempat  kejadian,  tahap pemanggilan atau menghadirkan saksi, faktor kurangnya pengetahuan umum bagi pengguna jalan. Saran : Dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan berlalu lintas diperlukan beberapa tindakan agar pengguna  jalan  tidak  lagi  melalukan  suatu  pelanggaran  berlalu  lintas.  Kepada  masyarakat  yang mengetahui  tentang  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  supaya  dapat  melaporkan  pada  pihak  yang berwajib  serta  jangan  takut  untuk  memberikan  kesaksian  kepada  pihak  kepolisian  guna  untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleb Satuan lalu lintas Polresta Denpasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Y. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta. Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cecil, A. R. (2011). Penegakan Hukum Lalu Lintas . Nuansa: Bandung.
Hamzah, M. D. (2018). penegakan hukum pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang  menyebabkan hilangnya nyawa orang. Jurnal Daulat Hukum , Vol.1 (1).
Mahd,  A.,  Din,  M.,  &  Bantasyam,  S.  (2013).  Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.1 (4).
Nainggolan,  A.  (2014).  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  yang  Menyebabkan Matinya Korban Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau , Vol. 1 (2). Salam, M. F. (2001). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek . Mandar Maju, Bandung.
Sangki,  A.  (2012).  Tanggung  jawab  pidana  pengemudi  kendaraan  yang  mengakibatkan  kematian  dalam kecelakaan lalu lintas. Lex Crimen , Vol.1 (1). Soekanto. (1990). Polisi dan Lalu Lintas . Mandar Maju, Bandung.
Rochman,  F.,  Husen,  L.  O.,  &  Djanggih,  H.  (2020).  Efektivitas  Fungsi  Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Indonesia Journal of Criminal Law , Vol.2 (2).