ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Vol.2 No.2, Desember 2020
ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/entita
P-ISSN:2715-7555 E-ISSN:2716-1226
Peranan Agama dalam Menyikapi Konflik Komunal pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

## Febrihada Gahas Candramukti
Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Madura Febrihadagahascandramukti@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  the  2019  presidential  election  contest  which  is  held  simultaneously  has  two fundamental  differences  from  the  2009  and  2014  elections.  First,  the  simultaneous  presidential election  has  issued  a  higher  state  budget,  namely  25.59.  Second,  each  presidential  candidate  pair has previously contested and collaborated with the vice presidential candidate who both use religion as  jargon  and  campaign.  However,  the  increasing  number  of  budgets  in  the  2019  presidential  and vice  presidential  election  contest  does  not  guarantee  freedom  from  conflict.  The  communal  conflict between the two partners and their supporters resulted in physical violence and death. This research method use descriptive qualitative, where the narrative of the writing refers to a literature study, while collecting  data  through  literature  analysis,  analyzing  respondents'  answers  through  questionnaires from survey institutions and political consultants such as LSI, Political Indicator, Exit Pool. The root of the  conflict  stems  from  the  existence  of  accounts  on  social  media  that  spread  verbal  violence,  the fanaticism  of the supporter of each candidate  pair, the three aggressiveness of  the candidate pairs support  group.  The  trigger  for  the  conflict  was  the  issue  of  fraud  and  ballot  counting,  the  issue  of criminalizing Ulama. As a result of the conflict, demonstration took place in the Bawaslu building from the  central  to  regional  levels,  both  of  which  were  victims  of  clashes  between  demonstrators  and security forces. The role  of religion in responding to  this conflict  is as  a  unifier and  peacemaker  by emphasizing  two  important  aspect,  namely,  first,  positive  interaction  patterns  based  on  Akhlakul Karimah and the principles of peace, namely cooperation, love and positive communication. Second, there  is  a  sense  of  mutual  defeat,  releasing  the  aggressiveness  of  each  candidate,  which  means accepting  the  results  of  elections  held  democratically.  These  two  aspects  are  carried  out  integrally with good and sincere intention from the parties to the conflict.

## Keywords: Role of Religion, Confilik, Presidential Election 2019

## Abstrak
Pelaksanaan  Kontestasi  pemilihan  presiden  tahun  2019  diadakan  secara  serentak  memiliki  dua perbedaan mendasar dengan pemilu 2009 dan 2014. Pertama, Pemilihan pilpres serentak tersebut mengeluarkan  anggran  pendapatan  belanja  Negara  lebih  banyak  yakni  25,59.  Ke  dua,  masing- masing  pasangan  capres  pernah  berkontestasi  sebelumnya  dan  menggandeng  pasangan cawapres  yang  sama-sama  menggunakan  agama  sebagai  jargon  dan  kampanye.  Namun meningkatnya  jumlah  anggaran  dalam  kontestasi  pemilihan  capres  dan  cawapres  2019  tidak menjamin  terbebas  dari  konflik.  Konflik  komunal  antara  ke  dua  pasangan  dan  pendukungnya menyebabkan  kekerasan  fisik  dan  korban  kematian.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif deskriptif,dimana  narasi  tulisanya  berujukan  pada  studi  literature,  adapun  pengumpulan  data melalu analisis literatur, analisis jawaban responden melalui angket  lembaga survey dan konsultan politik seperti LSI, Indikator Politik, Exit Pool. Akar konflik bermula dari adanya akun-akun di media social  yang  menebarkan  kekerasan  verbal,  adanya  fanatisme  dari  pendukung  masing-masing paslon,  ketiga  sifat  agresifitas  dari  kelompok  pendukung  paslon.  Pemicu  konfik  yakni  muncul  isu kecurangan  dan  perhitungan  surat  suara,  isu  kriminalisasi  Ulama.  Akibat  konflik  adanya demonstrasi  di  gedung  Bawaslu  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah,  kedua  terjadi  korban  bentroka antara  pendemo  dan  pihak  keamanan.  Peranan  agama  dalam  menyikapi  konflik  tersebut  yakni sebagai  pemersatu  dan pembawa perdamaian  dengan mengedapankan dua  aspek penting yakni, pertama  pola  interaksi  positif  berlandaskan  Akhlakul  karimah  dan  prinsip  perdamaian  yaitu  kerja sama, kasih sayang dan komunikasi positif. Kedua, adanya rasa saling mengalah, melepaskan sifat agresivitas  dari  masing-masing  kandidat,  artinya  menerima  hasil  pemilihan  yang  diselenggarakan secara demokratis. Kedua aspek ini dilakukan secara integral dengan niat baik dan tulus dari pihak-
pihak terlibat konflik.
Kata Kunci: Peranan Agama, Konfilik , Pilpres 2019
Received : 3 Junil 2020; Revised: 8 Desember l 2020; Accepted: 15 Desember 2020 © ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial dan Ilmu-IlmuSosial
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
http://doi.org/10.19105/ejpis .

## Pendahuluan
Secara historis awal mula dilaksanakan pemilihan umum dimulai tahun 1955 pasca terbitnya maklumat wakil Presiden no. X 3 November 1945 tentang dorongan pemerintah membentuk partai politik. Pemungutan suara dilaksankan 29 September 1955 diumumkan 1  Maret  1965  yang  diwarnai  dengan  berbagai  pemberontakan  di  berbagai  daerah. Pemilihan suara bertujuan memilih anggota DPR dan anggota konstituante dari perwakilan partai politik, namun secara umum hasil pemilu pertama tidak berfungsi. Menilik dari fakta sejarah  tersebut  bahwa  kemunculan  partai  politik  sistem  demokrasi  parlementer merupakan buah kebijakan pemerintah meskipun hasil pemilu saat itu tidak berfungsi.
Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  untuk  kembali  ke  Undang-Undang  Dasar  1945  dari yang  sebelumnya  undang-undang  dasar  sementara  (UUDS)  hingga  tahun 1966.  Saat  itu Presiden Soekarno mencetuskan system demokrasi terpimpin yang melaksanakan system pemerintahan  dan  memusatkan  kebijakan  kepada  kepala  Negara.  Situasi  politik  saat  itu diwarnai  ketegangan  antara  DPR  dengan  Presiden  Soekarno  karena  tidak  tercapainya keputusan  mengenai  rancangan  keuangan  yang  tidak  sesuai  yang  diajukan  oleh pemerintah kepada DPR, imbasnya 3 Maret 1960 Presiden Soekarno  membubarkan DPR melalui penetepan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang pemberhentian DPR.
Pada  era  saat  ini,  rakyat  Indonesia  tidak  hanya  memilih    presiden  dan  wakil presiden tetapi juga memilih calon anggota legeslatif (caleg DPR) dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat. Selain itu juga memilih dewan perwakilan daerah (DPD). Pemilihan serentak  tahun  2019  anggaran  pemilihan  serentak  lebih  besar  dibandingkan  dua  pemilu sebelumnya  tahun 2009  dan  tahun  2014.  Anggaran  logistic  pemilihan  umum  tahun  2009 sebesar  13  triliyun  rupiah,  tahun  2014  sebanyak  16  triliyun  rupiah.  Pada  Tahun  2019 anggaran  alokasi  pemilu  tercatat  sebanyak  25,59  triliyun.  Dilansir  dari  situs  resmi Kementrian  Keuangan  Jumlah  dana  ini  lebih  banyak  karena  pemilu  dilaksanakan  secara serentak.
Sebagaimana  diketahui  khalayak  bahwa  penganut  agama  mayoritas  masyarakat Indonesia adalah agama Islam, hampir 80 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia adalah muslim.  Keberadaan mayoritas ummat  muslim di Indonesia merupakan buah dari keberhasilan para pendakwah terdahulu dalam menyebarkan agama Islam. Sebagaimana diketahui berasama bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia melalui beberapa jalur, pertama  perdagangan,  perwakawinan  dan  politik  kemudian  pendidikan,  metodenya  pun bervariatif sesuai dengan keadaan geografi penyebaranya.
Kemudian  yang  menarik  adalah  saat  para  capres  dan  cawapres  berkontestasi untuk  merebut  simpati  rakyat  dengan  menggunakan  tokoh  agama  dan  label  agama. Misalnya pada paslon 01 menggandeng salah satu tokoh agama yang merupakan mantan ketua  majelis  ulama  Indonesia  (MUI)  pusat  serta  aktif  sebagai  Ra ’is  Aam  Syuriah  satu ormas  Islam  terbesar  di  Indonesia  yakni  Nahdlutul  Ulama  (NU).  Disisi  lain  pasangan paslon nomer 02 menggunakan jargon ijma’ ulama ’ sebagai bentuk ungkapan dan berita kepada  masyarakat  bahwa  pasangan  02  merupakan  pilihan  dari  kesepakatan  para Ulama’.  Dengan  adanya  pasangan  cawapres  yang  merupakan  dari  represntasi  ummat Islam dan jargon Ijtima’ Ulama kedua pasangan tersebut seharusnya berkontestasi secara damai dan khidmat sesuai dengan koridor dalam agama Islam.
Namun  dana  triliyunan  yang  dianggarakan  pada  penyelenggara  pelaksana  pemilu tahun  2019  secara  serentak  tersebut  belum  sepenuhnya  terlaksana  sesuai  harapan  dan kemauan mayoritas rakyat. Selain itu, adanya pasangan berasalkan dari tokoh agama dan penggunaan  jargon  agama  dari  pasangan  kedua  paslon  capres  dan  cawapres  tersebut belum dapat dijadikan sebagai patokan untuk menciptakan pemilu yang damai dan aman. Masih  banyak  terdapat  kejadian-kejadian  yang  menimbulkan  gejala,  pemicu  dan  faktor terjadinya  konflik  langsung  di  tengah-tengah  masyarakat.  Salah  satu  contohnya  yakni kejadian  konflik  di  beberapa  wilayah  Kabupaten  yang  terjadi  konflik  saat  kampanye  dan sesudah  melakukan  pemungutan  suara.  Berangkat  pemaparan  tulisan  diatas,  terdapat setidaknya dua rumusan pembahasan. (1) Bagaimana analisis konflik komunal pemilihan presiden  dan  wakil  presiden  2019.    (2)  Bagaimana  peranan  agama  dalam  menyikapi konflik komunal yang terjadi saat kontestasi pilpres tahun 2019

## Metode Penelitian
Metode  penelitan  ini  menggunakan  kualitatif  deskriptif,  menggambarkan  proses penelitian  ini  bedarkan  dari  hasil  studi  pustaka  berupa  buku,  hasil  riset  lembaga  survey
dan  konsultan  politik  yang  dinarasikan  dengan  teori  konflik.  Sumber  data  yang  diperoleh dari  berbagai  literatur  tentang  konflik  komunal  yang  kerap  terjadi  di  Indonesia  selama masa  pemilu.  Sumber  penting  lainya  di  dapatkan  lembaga  survey  Indonesia  (LSI), Indikator  Politik  ndonesia,  Exit  Pool  dengan  menyebarkan  angket  tentang  sikap  pemilih pada  pemilu  2019  khususnya  yang  bersinggungan  masalah  agama.  Pengelolaan  data dilakukan  dengan  menganalisa  hasil  respon  (responden)  pada  survey  angket  LSI. Langkah  berikutnya  menganalisa  fenomena  konflik  komunal  bernuansa  agama  yang diperoleh  dari  berbagai  tulisan  di  media  massa  dianalisis  dengan  teori  konflik  Ibnu Khaldun,  Simon  Fisher  dan  Johan  Galtung.  Analisis  jawaban  responden  tersebut setidaknya memberikan  gambaran  tentang  sikap  pemilih  pada  keterkaitan  latar  belakang calon  presiden  dan  wakil  presden  pada  pemilihan  umum  serentak  2019.  Pada  rumusan masalah  pertama  tentang  analisis  konflik,  penulis  menggunakan  kerangka  teori  konflik dalam memahami situasi politik pemilihan umum serentak 2019.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  pemillu  2019  rakyat  Indonesia  hanya  melakukan  pemungutan  suara  sekali saja untuk menentukan kepala Negara dan wakilnya, anggota legeslatif (caleg DPR) dari tingkat  kabupaten,  provinsi  sampai  pusat.  Selain  itu  juga  memilih  dewan  perwakilan daerah (DPD). Masyarakat disuguhi oleh lembaran kertas cukup besar agar dapat melihat secara  jelas  calon  dan  partai  pilihan  mereka.  Pemilihan  umum  serentak  ini menganggarkan dana sebesar 13 triliyun rupiah,  tahun 2014 sebanyak 16 triliyun rupiah, Jumlah dana ini lebih banyak daripada dua kali pemengutan suara sebelumnya. Pemilihan Umum kali ini juga menggunakan agama sebagai kendaraan menarik simpati masyarakat, menurut hasil survery yang dilakukan LSI  sejak  bulan Januari hingga Maret bahwasanya mayoritas  calon  pemilih  pada  pemilu  serentak  tidak  mempermasalahkan  seorang  tokoh agama  menjadi  pemimpin  di  negeri  ini.  Disamping  itu,  sebagian  warga  juga  tidak  terjadi konflik dan kekerasan yang dilatarbelakangi perbedaan pemahaman agama.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam Pasal 21 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa materi kampanye disampaikan  dengan  cara:  a)  sopan,  yaitu  menggunakan  bahasa  atau  kalimat  yang  santun dan pantas ditampilkan kepada umum; b) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; c) mendidik, yaitu memberikan informasi yang  bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih; d) bijak  dan  beradab,  yaitu  tidak  menyerang  pribadi,  kelompok,  golongan,  atau  Pasangan Calon lain; dan e) tidak bersifat provokatif
Meskipun  sudah  ada  regulasi  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  kampanye  namun konflik komunal antar kedua pasangan tidak dapat terhindarkan, bahkan pada pemilihan serentak ini terjadi konflik yang waktunya cukup lama, pasalnya pendukung dari kedua pasanagan sudah terlibat  konflik  baik  secara  langsung  dan  tidak  langsung    saat  masa  kampanye  hingga  masa penentuan kemenangan bahkan pelantikan Presiden.

## Menelaah akar konflik
Sebelum  penetapan  pemenang  capres  dan  cawapres  yang  diumumkan  oleh penyelenggara komisi pemilihan umum (KPU) pada tanggal 22 Mei 2019. KPU  terkesan belum  serius  dalam  menghadapi  fakta  bahwa  akar  konflik  lebih  banyak  disebabkan  oleh adanya kekerasan verbal berasal dari akun- akun bersifat kampanye hitam (Black Campaign) tidak didaftarkan secara resmi ke KPU. Jumlah tersebut semakin bertambah karena pasangan Prabowo-Sandiaga  dan  Jokowi-  Makruf  tidak  mendaftarkan  akun  resmi  kampanye Pilpresnya  dan  hanya  melaporkan  akun-akun  pribadi  masing-masing.  Dapat  disimpulkan bahwa ke dua kandidat tersebut tidak mengetahui secara objektif atas tindakan, sikap, perilaku pendukungya di media social.
Pendukung  Kedua  pasangan  capres  dan  cawapres  secara  militant  memberikan dukungan  tenaga,  materi  dan  perasaan  agar  dapat  memenangkan  pasanganya. Dukungan secara  tersebut bersifat  fanatik (fanatisme),  secara tidak langsung merupakan konflik,  meskipun  itu  dirasakan  oleh  pendukung  kedua  paslon.  Ibnu  Khaldun  dalam bukunya  Muqoddimah  menuliskan  yakni  ada  dua  potensi  yang  terdapat  dalam  diri manusia  yang  dapat  memunculkan  konflik  di  sekitarnya.  Pertama  yakni  cinta  terhadap kelompok atau lebih dikenal dengan ashabiyah. Ashabiyah sendiri dalam Munjid 1986, 80 secara  etimologi  adalah  ketaatan  hubungan  seseorang  dengan  kelompoknya  dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip dan nilai- nilai yang dianut.
Manusia  tidak  rela  jika  kelompoknya  atau  salah  satu  anggota  kelompoknya terhinakan,  maka  dengan  segala  upaya  akan  membela  dan  mengembalikan  kehormatan kelompok  manusia  tersebut.  Hal  ini  dapat  dikatakan  juga  sebagai  ashabiyah  berlebihan. Kedua  adalah  agresifitas,  hakekatnya  seluruh  manusia  memiliki  sifat  agresif  di  dalam dirinya.  Sifat  agresifitas  berlebihan  dan  tidak  dapat  dikendalikan  menyababkan  manusia mempunyai  sikap animal  power mendorong  untuk  melakukan  kekerasan  dan penganiayaan kepada sesama manusia atau makhluk lainya.
Jika  menganalisis  dengan  teori  Ibnu  Khaldun  diatas  bahwa  akar  terjadinya  konflik yang  pertama  yakni  adanya  rasa  cinta  (Identitas)  kelompok  yang  berasal  dari  masing-
masing  anggota  kelompok  atau  pengikut  para  kontestan.  Misalnya  anggota  kelompok pasangan  01  tidak  rela  jika  kelompoknya  dihina  oleh  kelompok  rivalnya.  Maka  kelompok yang dihina akan melakukan pembelaan. Adanya rasa cinta identitas dari kedua pasangan menimbulkan hate  speech yang  dilontarakan  oleh  pendukung  kedua  pasangan  tersebut, contoh ketika para p endukung 01 memberikan sebutan pendukung 02 sebagai “kampret”. Begitupun sebaliknya saat pendukung dari 02 menjuluki pendukung 01 sebagai “cebong”. Adanya  label  penyebutan  pada  kedua  pendukung  kontestan  menggabarkan  bahwa mereka secara tidak langsung terlibat dalam konflik verbal. Selanjutnya bentuk kecintaan para  pendukung  masing-masing  pasangan  capres  dan  capres  juga  dinarasikan  dalam bentuk jargon, seperti dari pasangan 02 mempunyai #2019gantipresiden dan pasangan 01 memiliki  #Jokowilagi      Teori  ke  dua  akar  konflik  yakni  agresifitas,  disini  para  kelompok pada  pasangan  kedua  kontestan  baik  dari  kubu  01  maupun  02  sangat  intensive  dalam tindakan-tindakan  yang  menngarah  pada  dorongan-dorongan  agresivitas.  Hal  ini  timbul karena  adanya  kekecewaan  yang  muncul  dari  kondisi  ekstrenal,  misalnya  saat  ini kelompok  02  merasa  kecewa  dan  pesimis  pada  kinerja  yang  dilakukan  petahana pasangan  capres  dan  cawapres  01.  Mereka  menilai  masih  terjadi  kemisikinan  dan kriminalisasi terhadap tokoh agama di Indonesia. Begitupun sebliknya, para pendukung 01 dan  tim-  nya  merasa  kecewa  dengan  berbagai  pelanggaran  kasus  yang  menjerat pasangan 02. Selain itu, pasangan 01 muncul dilatari adanya wacana penegakkan sistem khilfah  sebagai pengganti pancasila.  Perilaku  agresif  dan  sikap  terhadap  suatu golongan yang dikemukan oleh Ibnu Khaldun menjadi akar konflik mengarah mencuatnya berbagai kontradiksi  antra  kelompok  pasangan  01  dengan  kelompok  02.  Salah  satu  Kontradiksi terlihat  sangat real bahkan  nyata  ketika  kelompok  02  tidak  menginginkan  petahana  atau pasangan incumbent kembali berkuasa, sebaliknya juga begitu bagi petahana.

## Faktor pemicu konflik
Setelah mengetahui akar permasalahan berlandas pada teori Ibnu Khaldun, tibalah untuk  fase  berikutnya  untuk  memahami  konflik  yang  terjadi  saat  kontestasi  pilpres  2019. Dengan mencari faktor pemicu konflik, beberapa faktor pemicu terjadinya konflik. Pertama, isu  kecurangan perolehan suara.  Isu ini santer terdengar sebelum dan sesudah suasana pencoblosan  serentak  di  berbagai  provinsi.  Sebelum  pencoblosan  beredar  isu  tentang penggelembungan surat suara, kemudian adanya surat suara yang sudah.
Pasca  pencoblosan  lembaga  survey  Indonesia  merilis  hasil  hitung  cepat (quickcount), diberitakan media televisi, online maupun cetak. Hasil hitung cepat tersebut secara  keseluruhan terpaut  8-9  %,  pasangan  01 memperoleh  suara  sebanyak 54  % dan
pasangan  02  memperoleh  suara  sebanyak  46  %.  Hasil  presentase  ini  menunjukkan bahwa  pemilihan  presiden  sangat  ketat,  menimbulkan  kecurigaan,  stigma  negatif  dari pasangan yang mengalami kekalahan. Tidak mustahil jika berbagai gelombang kerusuhan terjadi  di  beberapa  daerah,  utamanya  basic  pemilih  dari  pasangan  02.  Di  Pamekasan sendri terjadi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan KPU selama kurun waktu seminggu lebih.  Unjuk  rasa  dilakukan  menuntut  kejelasan  tentang  kecurangan  yang  terjadi  di beberapa  Kecamatan,  seperti  Kecamatan  kota  Pamekasan,  Kecamatan  Pakong  dan Kecamatan Palenggan.
Kekecewaan  akan  hasil  Quickcount  tersebut  tidak  hanya  berhenti  pada  gerakan unjuk rasa, namun hingga memasuki ranah hukum, pasangan 02 menunjukkan bukti-bukti kecurangan  yang  ditemukan  di  lapangan,  misalnya  adanya  surat  suara  yang  tercoblos, sebelum  hari  pemungutan  suara,  adanya  kampanye  hitam  oleh  pasangan  01,  adanya ketidaksamaan hasil perhitungan suara antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara. Munculnya  kebijakan  tentang  orang  gila  diperbolehkan  untuk  melakukan  pemungutan suara.
Faktor  pemicu  kedua  adanya  isu  kriminaslisasi  Ulama  atau  tokoh  agama. Penangkapan sejumlah tokoh dan pemanggilan tokoh-tokoh agama oleh pihak keamanan pemerintah menyebabkan situasi semakin tidak kondusif. Penanganan kasus hukum oleh pihak  kepolisian  pada  tokoh  agama  yang  notabene  berasal  dari  kelompok  02  di  tahun politik berdampak pada semakin tidak kondusif. Para anggota kelompok 02 tidak rela jika tokoh-tokoh  agama  mereka  ditangkap  dan  dipenjara  atau  lebih  sering  di  dengar  dengan kriminalisasi Ulama.

## Akibat dari konflik
Pasca penetapatan pemenangan oleh penyelenggara pemilu serentak seharusnya konflik sudah selesai atau reda, kedua kontestan bisa menerima hasil pleno penghitungan suara. Apapun yang diputuskan KPU seharusnya memberikan angin sejuk setelah kurang lebih 9 bulan masyarakat Indonesia dijejali hiruk-pikuk mencari pemimpin negara. Saatnya kedua kelompok hidup dalam keteraturan, menjalankan runtintas keseharian.
Tetapi kondisi saat itu tidak seperti harapan mayoritas masyarakat, eskalasi konflik semakin memuncak, awalnya hanya konflik bersifat kontradiksi berubah menjadifase krisis dan  menimbulkan  berbagai  akibat  konflik.  Fase  Krisis  konflik  adalah  suatu  kejadian dimana kedua kelompok mengalami ketegangan dan kekerasan yang paling hebat, pihak yang  berkonflik  sudah  tidak  dapat  menempuh  jalur  mediasi  untuk  merumuskan  suatu
keputusan berasama yang mengarah pada perdamaian serta pembangunan. Komunikasi bersifat normal dan positif kemungkinan putus oleh kedua pihak terlibat konflik, tidak ada lagi  sikap  saling  percaya  antara  kedua  pendukung  pasangan  calon  tersebut,  komunikasi yang terjalin mengarah pada kalimat, ucapan, pernyataan yang menuduh dan menentang. Tentunya  hal  ini  juga  dapat  mengarah  pada  terjadinya  pada  konflik  laten,  dimana perselisihan,  kontradiksi tidak dapat  diselesaikan secara dialog, mengedepankan prinsip- prinsip perdamaian.
Akibat  dari  konflik  lainya  yakni  terjadi  aksi  demonstrasi  yang  berlangsung  selama kurang  lebih  satu  minggu  tepat  pada  bulan  Ramadhan.  Aksi  demonstrasi  tersebut cerminan  dari  kekecewaan  salah  satu  pendukung  pasangan  calon  presiden  lantaran merasa  dirugikan  atau  tidak  puas  dengan  sikap  penyelenggara  maupun  pengawas pemilihan  umum.  Gerakan  demonstrasi  tersebut  berujung  pada  kekerasan  fisik  hingga korban  kematian  diantara  pendukung  pasangan  02  dan  aparat  keamanan,  suasana  ibu kota  dan  beberapa  daerah  pasca  penghitungan  suara  secara  resmi  oleh  komisi penyelenggara pemilu (KPU) menjadi mencekam dan tidak kondusif 1 .
Adanya korban kematian dari salah satu paslon, menimbulkan kerugian dari kedua belah  pihak,  baik  pasangan  paslon  01  maupun  pasangan  paslon  02.  Pada  pasangan paslon 01, merasakan kekecawaan terhadap pendukung pasangan 02 karena tidak dapat menerima keputusan penyelenggara panitia pemilihan umum. Adapun, akibat konflik yang dirasakan, dialami pendukung pasangan 02, berupa kerugian materil maupun non materil. Kerugian materil dari pendukung pasangan 02 berwujud kehilangan hak hidup, kehilangan pekerjaan,  kehilangan  kebebasan  dalam  berkumpul  dan  menyampaikan  pendapat.  Non fisik,  dirasakan  keluarga  korban,  mereka  mengalami  kesedihan  karena  telah  kehilangan salah satu anggota keluarga mereka.
Tabel 1.  Tabel ilustrasi Konflik Pilpres 2019
Eskalasi Konflik Keterangan Akar Konflik 1.  Banyaknya  akun-akun  media  social  di  dunia  maya yang tidak terdaftar secara resmi di KPU melakukan kekerasan non Verbal 2.  Fanatisme  (Cinta  berlebihan  terhadap  suatu kelompok) 3.  Agresifitas  masing-masing  kelompok  pendukung pasangan 01 dan 02 Faktor pemicu 1.  Isu adanya kecurangan pemungutan dan perhitungan suara.
2.  Kriminalisasi  Ulama,  artinya  ada  pendukung  dari pasangan 02 merupakan seoarang Ulama dipenjara
oleh pemerintah yang berstatus petahana Akibat Konflik 1.  Demonstarasi    di  depan  gedung  Bawaslu  dari tingkat pusat hingga daerah 2.  Bentrokan antara pendemo dan aparat keamanan

## Peranan agama sebagai alat pemersatu dan perdamaian
Ajaran agama mempunyai pengaruh cukup besar dalam dalam penyatuan berbagai persepsi  setiap  individu  dan  menciptkan  perdamaian  di  setiap  sendi  kehidupan masyarakat.  Dengan agama masyarakat merasa mempunyai arah dan tujuan agar dapat hidup  selamat  dan  lebih  baik.  Dengan  demikian  agama  memberikan  fungsi  bagi  setiap pemeluknya.  Salah  satu  fungsi  agama  yakni  memberikan  rasa  solidaritas  atau  perekat pemersatu.  Karena  secara  psikologis  para  penganutnya  mempunyai  keimanan  dan memiliki  kesamaan  dalam  kepercayaan  serta  ritual  beribadah.    Dalam  Islam  ayat  yang menjelaskan  arti  penting  persatuan  dan  perdamaian.    Agama  Islam  sendiri  merupakan agama Rahmatan Lil  A’lamin ,  artinya  Islam  mendapatkan  predikat  sebagai  agama  yang memberikan  rahmat  kepada  semesta.  Tentunya  sebagai  seorang  muslim  yang  taat,  kita tidak  hanya  memberikan  atau  mencintai  seseorang  yang  hanya  berasal  dari  suatu golongan  atau  agama  tertentu,  melainkan  kita  harus  bisa  mencintai  dan  bersifat  asih kepada sesama makhluk Tuhan tanpa memandang latar belakang suku, agama dan ras.
Pada  kontestasi  pilpres  2019  predikat  Islam  sebagai  agama  rahmat  bagi  seluruh semesta nampaknya sudah mulai bergeser, dimana agama dijadikan sebagai komoditas, alat politik praktis, dieksploitasi dan  dimanfaatkan elit-elit berkepentingan demi memenuhi hasrat  yang  diinginkanya.  Pergeseran  nilai-nilai  Islam  tentang  pemahaman Rahmatan  lil Alamin inilah  penyebab  terjadinya  hilangnya  perdamaian  di  tengah-tengah  masyarakat Indonesia.
Keterlibatan  para  tokoh-tokoh  agama  pada  kontestasi  pilpres  2019  seharusnya dapat  memberikan  panutan  dan  sikap  yang  mencerminkan  keteladanan  dan  dapat memberikan  arahan  serta  masukan  bagi  penyelesaian  konflik  antara  kedua  kelompok dengan mengedepankan pemahaman Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin , terlebih saat  pengumuman  pemenang  dilakukan  tepat  menjelang Nuzulul  Qur’an bulan Ramadhan.  Dengan  demikian  keterlibatan  para  elit  agama  pada  kedua  kontestan  agar menggembalikan peran dan fungsi agama sebagai pemersatu dan perdamaian.
Sikap  masing-masing  kontestan  dan  pendukungnya  adalah  mengedapankan Akhlakul karimah untuk kembali bersatu, tidak mementingkan egoisme kelompoknya. Hal ini, tentunya, sebagaimana dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW yang diutus ke dunia saat  zaman  Jahiliyah,  dimana  pada  zaman  atau  masa  tersebut  banyak  terjadi ketidakteraturan sosial. Beliau Rasulullah menggunakan Akhlakul Karimah sebagai media dakwah agar manusia mau hidup rukun. Rasulullah juga menegaskan dalam suatu riwayat Hadist Bukhari Muslim.

## “Innama Buistu Liutammima Sholihal Akhlaq
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ”.
Pendekatan  Akhlakul  karimah  dapat  dilakukan  dengan  tiga  prinsip,  yakni  prinsip sikap  baik,  kedua  prinsip  hormat  kepada  setiap  individu  terlibat  konflik  ketiga  prinsip keadilan.  Pertama  setiap  orang  atau  individu  berinteraksi  secara  positif  dengan  didorong kemauan  berprilaku  dan  sikap  baik.  Kedua,  setiap  kelompok  terlibat  konflik  untuk  saling menghargai sebagai subjek dan tidak saling mengobjekkan. Ketiga adalah memperlakuan setiap indvidu atau anggota kelompok dengan perlakuan adil dalam situasi yang sama. Jalan  keluar  berikutnya  adalah  adanya  rasa  saling  mengalah  antara  pihak  berkonflik. Perasaan  mengalah  juga  diajarakan  oleh  Islam  sebagai  memupuk  rasa  kedermawanan dan  menghilangkan  rasa  iri-dengki,  dapat  menerima  segala  keputusan  yang  telah ditetapkan  oleh  penyelenggara  dan  institusi  pengadilan  terkait,  hal  ini  adalah  sebagai cerminan kedewasaan dalam beragama khususnya kaum muslim sejati.
Di  dalam  kitab  suci  ayat  Al- Qur’an  terdapat  surah  yang  memberikan  penjelasan tentang  sifat  mengalah  dan  orang-orang  yang  telah  menempati  kota  Madinah  dan  telah beriman  (Anshar)  sebelum  kedatangan  mereka  (Muhajirin).  Mereka  Anshar  mencintai orang  yang  berhijrah  kepada  meraka  (Muhajirin).  Dan  mereka  (Anshar)  tidak  menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin) mereka  mengutamakan  (orang-orang  muhajirin)  atas  diri  mereka  sendiri.  Sekalipun mereka  dalam  keadaan  kesusahan.  Dan  siapa  yang  dipelihara  dari.  Kekikiran  dirinya, meraka itulah orang-orang beruntung (Al-Hasyr 59: 9)
Ayat  di  atas menerangkan  bahwa  kaum  Anshar  yang terlebih  dahulu  beriman  dan menempati  Madinah,  menaruh  perhatian  besar  kepada  kaum  Muhajirin  tidak  ada  rasa  iri hati atau dengki serta rasa ingin menguasai terhadap kaum Muhajirin saat itu. Walaupun saat  itu  kaum  Anshar  dalam  situasi  kesusahan.  Rasa  mengalah  kaum  Anshar  kepada Muhajirin  yang  diterjamahkan  dalam  surat  Al-Hasry  ayat    9  tersebut  dapat  di  jadikan sebagai pijakan.

## Kesimpulan
Sokongan  dana  yang  berlimpah  dari  pemerintah  kepada  penyelenggara  pemilu serta  keterlibatan  para  elit  agama  dalam  kontestasi  Pilpres  2019  seharusnya  dapat menjadikan pemilihan umum serentak 2019 berlangsung secara damai tanpa ada konflik dan kekerasan.
Namun  kenyataanya  konflik  komunal  yang  melibatkan  para  pendukung  kedua kontestan  berlangsung  hingga  kurun  waktu  cukup  lama.    Hal  ini  disebabkan  pada  akar konflik adanya akun-akun media social pada masing-masing paslon melakukan kekerasan non  verbal.  Kemudian  menurut  teori  konflik  dari  Ibnu  Khaldun  diakibatkan  adanya  sifat cinta  berlebihan  pada  identitas  suatu  kelompok  (fanatisme).  Sikap  berlebihan  tersebut menjadikan pandangan dari para pendukung kedua paslon bersikap tidak objektif, rentan muncul  sikap  kontradiksi.  Tentunya  berakibat  munculnya  konflik  laten  yang  tidak  akan pernah selesai walaupun telah ditentukan pemenangan dalam pemilihan tersebut.
Kedua  adanya  agresifitas  dari  pendukung  kedua  kelompok.  Sikap  agresifitas  ini menimbulkan  perlakuan  mengarah  pada  kekerasan  fisik  maupun  non  fisik,  misalnya kekerasan verbal yang tujuanya untuk mencari kesalahan dari setiap pesaing atau lawan yang dihadapinya.
Pemicu  konflik  disebabkan  adanya  isu  kecurangan  pemungutan,  penghitungan surat suara pra dan pasca pelaksanaan oleh penyelenggara pemilihan di beberapa daerah baik di daerah pemenangan paslon pasangan 01 maupun di dearah pasangan paslon 02. Kedua berkembanganya isu tentang kriminalisasi Ulama. Dimana pada isu ini sangat vital karena  melibatkan  Ulama  (seorang  tokoh  agama)  Islam  yang  mempunyai  nilai  kharisma dan  status  sosial  khusus  di  masyarakat.  Krisis  konflik  terjadi  pada  22  Mei  2019, menimbulkan beberapa korban fisik dari kalangan masyarakat sipil.
Peranan  agama  dalam  menyikapi  penyelesaian  konflik  pasca  pilpres  2019 menciptakan persatuan, perdamaian mengedapankan,  Akhlakul karimah yang diterapkan dengan memenuhi tiga prinsip perdamaian yakni kerja sama, kasih sayang serta menjalin komunikasi  positif.    Kedua,  harus  ada  rasa  saling  mengalah  dari  masing-masing kontestan,  menerima  segala  keputusan  dari  pihak  penyelenggara  baik  itu  secara  yuridis maupun moril agar dapat kembali pada prinsip persatuan dan perdamaian.

## Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup lebih banyak partisipan pada regional yang berbeda sehingga data yang dihasilkan mampu merepresentasikan lebih rinci dan up to date mengenai konflik horizontal yang dilatarbelakangi oleh pemilihan umum.

## Referensi
Affandi,  Hakimul  Ikhwan.  2002.  Akar  konflik  sepanjang  zaman.  Elaborasi  pemikiran  Ibnu
Khaldun. Pustaka Pelajar: Yogjakarta
Al-Adang. 1998. Agama yang Berpijak dan Berpihak. Kanisius: Yogjakarta.
Al-Mun jid Fil Lughoh Wal ‘Alam. 1986. Kamus Munjid. Daarul Masriq: Libanon.
Camara, Dom Helder. 2000. Spiral Kekerasan. Pustaka pelajar: Yogjakarta.
Fisher  Simon,  Ludin  Jawed,  Williams  Steve,  Abdi  Ibrahim,  Smith  Richard,  Williams Sue.2000. Mengelola Konflik, keterampilan dan strategi bertindak. British: Jakart
Galtung,  Johan.  2003.  Studi  Perdamaian.  Perdamaian  dan  Konflik,  Pembangunan  dan Peradaban. Pustaka Eureka. Surabaya
Ishomudin. 2002. Pengantar Sosiologi Agama. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Khaldun, Ibnu. 2000. Muqoddimah Ibnu Khaldun. Terjemahan oleh Ahmadi Toha. Jakarta:
Pustaka Firdaus.
Al-Khudzairi,  Zainal.  1985. Filsafat  Sejarah  Ibnu  Khaldun.  Terjemahan  Ahmad  Rofi’ie Ustmani. Yogjakarta: LSIPM
Lembaga  Survey  Indonesia.  Quick  Count  Pilpresdan  Pileg.  2019.  Jakarta:  (tidak diterbitkan)
Saiful,  Mujani.  2019.  Metodologi,  Proses  dan  Hasil  Qucik  Pilpres  &  Pileg  17  April  2019 disampaikan pada pengarahan surveyor pilpres dan plieg serentak 2019. Di Grand Aston Yogjakarta.

## Jurnal / artikel onlie
Nufransa, Wirasakti.  media keuangan, Tranparansi Informasi Kebijakan Fisikal. Vol. 16/ No 139/ April 2019: 5. https://www.kemenkeu.go.id/media/12180/media-keuangan-april-2019.pdf diakses pada 15  Mei 2019 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48345791. Demo 22 Mei:  Korban  meninggal,  dalang  kerusuhan  dan  'ada  settingan  menciptakan  martir'. Diakses pada 22 Mei 2019