## ANALISIS ASPEK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

## Muhammad Syarif Hidayatullah
Program Doktor (S3) Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin E-mail: syarif.muhammad849@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  procedural  and  substantial  aspects  of  ijarah  muntahiyah  bit Tamlik  (IMBT)  financing  in  Islamic  financial  institution  which  constitutes  muamalah  fiqh construction in contemporary financial products, because there are still people who doubt the legality of sharia without looking at the procedures and substance, because it was considered a transaction prohibited by the Prophet. The research method used is normative legal research with a conceptual and  statutory  approach.  The  discussion  in  this  article  shows  that  the  procedural  aspects  of  IMBT financing  by  undertaking  an  ijarah  agreement  in  advance  as  the  first  contract  in  which  there  is wa'ad transfer of ownership after the lease period ends. The nature of wa'ad is not binding, so after the  lease  period  ends,  it  is  necessary  to  carry  out  a  contract  of  transfer  of  ownership  with  a  new contract both in grants and sale.The Substantial aspects of IMBT financing from the perspective of the legality of sharia contracts, IMBT is not a series of two contracts that are merged into one unit or carried  out  at  the  same  time  where  the  mixture  results  in  gharar  (unclear),  but  the  contract  is arranged in two separate transactions and this is not included in the prohibition of two agreements (contract) in one agreement (contract) that is in the Prophet's hadith.
Keywords: Financing Products; Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; Islamic Financial Institution.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  aspek  prosedural  dan  substansial  dalam pembiayaan  ijarah  muntahiyah  bit  Tamlik  (IMBT)  di  lembaga  keuangan  syariah  yang merupakan konstruksi  fiqih muamalah dalam produk keuangan kontemporer, sebab masih ada  yang  meragukan    legalitasnya  secara  syariah  tanpa  mencermati  prosedur  dan substansinya,  karena  dianggap  transaksi  yang  dilarang  Nabi.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan perundang-undangan.  Pembahasan  dalam  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  aspek prosedural  dalam  pembiayaan  IMBT  dengan  dilakukannya  akad  ijarah  terlebih  dahulu sebagai  kontrak  pertama  yang  didalamnya  terdapat  wa’ad  pemindahan  kepemilikan setelah  masa  sewa  berakhir. Sifat  wa’ad tidaklah  mengikat  maka  setelah  masa  sewa berakhir,  perlu  dilaksanakan  akad  pemindahan  kepemilikan  dengan    kontrak  baru  baik secara hibah maupun jual beli. Aspek subtansial dalam pembiayaan  IMBT pada perspektif legalitas  akad  syariah  maka  IMBT  bukanlah  rangkaian  dua  akad  yang  tergabung  menjadi satu  kesatuan  atau  dilakukan  sekaligus  yang  percampurannya  mengakibatkan  adanya
gharar  (ketidakjelasan),  melainkan  akadnya  tersusun  dalam  dua  transaksi  yang  terpisah dan ini tidak masuk dalam larangan dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) yang ada pada hadits Nabi.
Kata  Kunci: Produk  Pembiayaan;  Ijarah  Muntahiyah  bit  Tamlik;  Lembaga  Keuangan Syariah.

## A. PENDAHULUAN
Islam tidak hanya mengatur kehidupan akhirat, tetapi juga banyak hal yang berkaitan  dengan  kehidupan  duniawi.  Di  dalam  islam  terdapat  dua  hubungan penting  yaitu Habluminallah (hubungan  dengan  Allah) dan habluminannas (hubungan  dengan  manusia).  Dalam  konteks habluminannas (hubungan  dengan manusia)  Islam  mengatur  dengan  berbagai  ketentuan  yang  tujuannya  adalah kemaslahatan umat. Termasuk di dalamnya adalah pada perkara mu’amalah maliyah atau  interaksi  antar  sesama  manusia  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan harta . Salah  satu  dari mu’amalah  maliyah yang  banyak  dilakukan  di  tengah masyarakat yaitu ijarah
Pada  dasarnya ijarah merupakan  transaksi  yang  memperjual  belikan manfaat.  Manfaat  yang  dimaksud  dapat  berasal  dari  barang  yang  bisa  disebut transaksi sewa-menyewa dan bisa pula berasal dari orang/tenaga kerja yang bisa disebut  upah-mengupah  dalam  bahasa  Indonesia. Ijarah begitu  populer  dalam perekonomian masyarakat sebagai kegiatan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya  baik  dengan  interaksi  satu  sama  lain  baik  antara  penyewa  dan  yang menyewakan  maupun  antara  pengupah  dan  yang  menerima  upah.  Hal  ini berimplikasi  orang-orang  melakukan  kegiatan ijarah hampir  setiap  hari dikarenakan  juga  dari  situlah  terbukanya  lapangan  kerja  yang  menunjang keperluan  sandang,  pangan  dan  papan.  Dibalik  semua  itu, ijarah tidak  hanya dilakukan  secara  asal  tanpa  adanya  aturan.  Islam  telah  mengatur  kegiatan ijarah dengan  ketentuan-ketentuan  yang  nantinya  akan  membuat  kegiatan  ini  berjalan lebih harmonis, tidak adanya perselisihan dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam bingkai prinsip syariah.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  ada  transaksi  muamalah  saat  ini yang  tidak  terdapat  dalam  miniatur  dari  ulama  klasik,  transaksi  tersebut
merupakan terobosan baru dalam dunia modern. Dalam hal ini kita harus cermat, apakah  transaksi  modern  ini  memiliki  pertentangan  dengan  nash  baik  al-Quran maupun  as-Sunnah.  Jika  tidak,  maka  transaksi  dapat  dikatakan  mubah.  Sebab terdapat  fleksibelitas  dalam  muamalah  yang  membuka  ruang  adanya  kreasi, inovasi  dan  pengembangan  selama  tidak  ada  unsur  terlarang  di  dalamnya  yang telah disyariatkan larangannya dalam al-Quran maupun as-Sunnah.
Kaidah fiqih yang menjadi dasar dalam operasional muamalah:
اَهيمْييرْ َ تَ َ َعَل  ٌلْيلَِد  َّلُدَي ْنَا َّلْيا يةَحاَبي ْلْا يت َلََماَعُمْلا  يفِ  ُلْصَلأا
‘ Hukum  asal  dari  muamalah  adalah  boleh  dilakukan,  terkecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya. ’
لْ يلَِديب َّلْيإ ُةَحاَبيْلْاَو  رليْلْا يتَلََماَعُمْلا  يفِ يطْوُ رشُّلا  يفِ  ُلْصَلأْا
‘ Hukum  asal  dari  menetapkan  syarat  dalam  muamalah  adalah  halal  dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya). ’
Salah satu transaksi yang menjadi terobosan dalam muamalah kontemporer dan masuk dalam perekonomian masyarakat saat ini adalah akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) atau sewa yang diakhiri perpindahan kepemilikan. Akad ini tidak terdapat  dalam  literatur  fikih  klasik,  namun  berkembang  dalam  dunia  ekonomi Islam  modern  yang  menjadi  sarana  bisnis  dalam  kontrak  perjanjian  yang  dibuat oleh  para  pelaku  ekonomi.  Akad  ini  menjadi  produk  pembiayaan  di  lembaga keuangan  syariah  sebagai  produk  keuangan  kontemporer  yang  telah  menjadi bagian  sistem  ekonomi  syariah.  Namun  dibalik  semua  itu  menjadi  pertanyaan penting yang perlu arahan lebih mendalam tentang kajian akad ini ditinjau dalam hukum  ekonomi  syariah  agar  umat  Islam  dapat  menjalankan  sebuah  kontrak perjanjian dalam rentetan operasional bisnis yang relevan dengan prinsip syariah dalam  bermuamalah.  Sebab,  walaupun  akad  IMBT  menjadi  bagian  dalam operasional lembaga keuangan syariah, ada yang mengaitkan antara IMBT dengan hadits  nabi  yang  menunjukkan  larangan  dua  akad  dalam  satu  transaksi,  serta menyorot  akad  IMBT  adalah  gabungan  dua  akad  yang  berbeda  sifat  dan
konsekuensi  hukumnya  yaitu ijarah yang  merupakan  akad  pemindahan manfaat/hak  guna  dan  akad tamlik atau  pemindahan  kepemilikan/hak  milik  baik itu  opsi  jual  beli  maupun  hibah.  Dengan  begitu  perlu  adanya  identifikasi  unsur dalam  mengkaji  prosedur  IMBT  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengkaji substansinya  dalam  sorotan  legalitas  akad  secara  syariah  pada  produk  keuangan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) . Pengumpulan bahan hukum melalui teknik dokumentasi dengan mengambil  bahan  hukum  melalui  sumber  teks  seperti  buku,  jurnal  dan  regulasi ekonomi syariah dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI tentang ijarah muntahiyah bit tamlik .  Analisis  bahan  hukum  tidak  sekedar  bersifat  deskriptif,  melainkan penelitian ini menggunakan analisis bersifat preskriptif.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kajian Teori
a. Definisi Pembiayaan
Pembiayaan adalah suatu penyaluran dana yang  diperoleh dari satu pihak kepada pihak lainnya guna mendukung investasi yang telah direncanakan, melalui suatu lembaga atau atas nama pribadi. 1
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  pembiayaan  adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa:
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2) Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk ijarah atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik ;
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istish’na ;
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5) Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah untuk  transaksi multijasa.
1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2008), 17.
Berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  Syariah  dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangaka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa  imbalan,  atau  bagi  hasil. 2 Sedangkan  menurut  Ascarya, pembiayaan adalah  dana  dari  bank  syariah  ke  nasabah  yang  membutuhkan  dana yang telah direncanakan. 3
Menurut  Syafii  Antonio,  pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok bank  yaitu  memberikan  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan pihak-pihak  yang  merupakan defisit  unit. 4 Maka  pembiayaan  dapat  dipahami sebagai suatu penyaluran dana dari satu pihak (lembaga keuangan) kepada pihak lainnya  (nasabah)  dengan  bentuk  operasional  sesuai  dengan  kontrak  yang disepakati  baik  itu  jual-beli,  investasi  (bagi  hasil),  sewa-menyewa  maupun pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Secara  umum  tujuan  pembiayaan  dibedakan  menjadi  dua  kelompok  yaitu tujuan  pembiayaan  untuk  tingkat  makro  dan  tujuan  pembiayaan  tingkat  mikro. 5 Adapun tujuan pembiayaan secara makro adalah sebagai: Peningkatan ekonomi umat, Tersedianya  dana  bagi  peningkatan  usaha,  Meningkatkan  produktivitas,  Membuka lapangan  kerja  baru,  dan  Terjadinya  distribusi  pendapatan. Adapun  secara  mikro, pembiayaan  diberikan  dalam  rangka  untuk: Upaya  memaksimalkan  laba,  Upaya meminimalkan resiko, Pendayagunaan sumber ekonomi dan Penyaluran kelebihan dana.
Sesuai  dengan  tujuan  pembiayaan  tersebut  diatas,  pembiayaan  yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum memiliki fungsi untuk:
1) Meningkatkan daya guna uang;
2) Meningkatkan daya guna barang;
3) Meningkatkan peredaran uang;
2 Lihat Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 124.
4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
160.
5 Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1 – 2.
4) Menimbulkan semangat berusaha;
5) Stabilitas ekonomi;
6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 6
c. Jenis Pembiayaan
Menurut sifat pengunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Pembiayaan  produktif , yakni  pembiayaan  yang  bertujuan  untuk pemenuhan  kebutuhan  produksi  dalam  artian  memenuhi  kebutuhan modal  guna  peningkatan  kuantitas  produksi  serta  penjualan, perdagangan, dan investasi.
Berdasarkan Aspek keperluannya pembiayaan produktif terbagi menjadi:
a) Pembiayaan  modal  kerja , yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan:(a)  peningkatan  produksi,  baik  baik  secara kuantitatif,  yaitu  jumlah  hasil  produksi,  maupun  secara  kualitatif, yaitu  peningkatan  kualitas  atau  mutu  hasil  produksi;  dan  (b)  untuk keperluan  perdagangan  atau  peningkatan utility  of  place dari  suatu barang.
b) Pembiayaan  investasi,  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang- barang modal ( capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan  itu.  Pembiayaan  investasi  diberikan  kepada  para  nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan perluasan uasaha, maupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi yakni:
• Untuk pengadaan barang-barang modal;
• Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
• Berjangka waktu menengah dan panjang.
2) Pembiayaan  konsumtif,  yakni  pembiayaan  guna  pemenuhan  kebutuhan konsumsi yang akan habis ketika digunakan.
6 Aisyah, 5 – 11.
d. Definisi Ijarah
Ijarah secara etimologi berasal dari kata “al - ajru” yang bermakna “al - iwadu” (ganti)  dan  oleh  karena  itu “ath - thawab” (pahala)  dinamakan ajru (upah). Ijarah dalam Kamus Arab-Indonesia oleh Mahmud Yunus diartikan upah dan sewa. Ismail Nawawi  mengartikan ijarah menurut  bahasa  adalah  ganti,  upah  atau  menjual manfaat. 7
Adapun  Secara  terminologi  syara’, ijarah menurut  para  ulama  empat mazhab yakni: 8
1) Ulama Hanafiyah:
“ Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”
2) Ulama Syafi’iyah:
“Akad  atas  suatu  kemanfaatan  yang  mengandung  maksud  tertentu  dan  mubah, serta menerima pen gganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”
3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah:
“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”
Syaikh Zainuddin al-Malibari dalam Fathul Mu’in mendefinisikan akad ijarah memiliki  makna memberikan  kemanfaatan  sesuatu  dengan  ada  penukaran. 9 lalu Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy  berpendapat  bahwa ijarah adalah  penukaran manfaat  untuk  masa  tertentu , yaitu  pemilikan  manfaat  dengan  imbalan,  sama dengan  menjual  manfaat. 10 Pakar  ekonomi  syariah  Muhammad  Syafi’i  Antonio memberikan  penjelasan ijarah dengan  redaksi  bahwa ijarah adalah  akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa
7 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.
8 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 121 – 22.
9 Zainuddin al-Malibari, Terjemah Fathul Mu’in , trans. Aliy As’ad (Kudus: Menara, 1979), 286.
10 M Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 428.
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 11 Sedangkan pakar ekonomi  syariah  lainnya  yaitu  Adiwarman  Azwar  Karim  mengartikan  hak  untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Maka dari itu akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja  dari  yang  menyewakan  kepada  penyewa. 12 Dengan  demikian  secara  teknis sederhananya  memperhatikan berbagai definisi  yang  ada, ijarah merupakan  akad jual  beli  manfaat  baik  itu  berasal  dari  barang  atau  benda  maupun  orang  atau tenaga kerja dengan adanya ganti atas manfaat itu berupa ujrah (upah/biaya sewa).
Ketika ijarah berkaitan  dengan  benda  maka  bisa  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia sebagai akad sewa-menyewa dan ketika berkaitan dengan tenaga kerja (jasa)  maka  bisa  diterjemahkan  sebagai  akad  upah-mengupah.  Jadi  yang  terjadi dalam akad ijarah adalah pemindahan hak guna, bukan hak milik sebab objeknya adalah manfaat.
e. Landasan Syariah
1) Al-Quran
Ath-Thalaq [65]: 6
… ۡمُكَل  َنۡع َضرۡ َ أ ۡنيإَف َّنُهوُتآَف َّنُهَروُج ُ أ …
Terjemahannya:
‘… kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah kepada mereka upahnya …’
Al-Qashash [28]: 26-27
َتۡسٱ  يتَب َ أََٰٓي اَمُهٰىَدۡحيإ  ۡت َلاَق َتۡسٱ ينَم َ ۡيَۡخ َّنيإ ُُۖهۡريجۡٔ ٔ ۡن َ أ ُديير ُ أ ٓ ي ِنّيإ  َلاَق ُينيمَ ۡلأٱ رييوَقۡلٱ َتۡرَجۡٔ ٔ َو َُۖكيدنيع  ۡنيمَف اٗ ۡشَُّع  َتۡمَمۡت َ أ ۡنيإَف ٖۖ جَجيح َ ينِٰ َم َث  ينَِرُج ۡ أَت ن َ أ َٰٓ َ َعَل ي ۡينَتَٰه َّ َتََنۡبٱ ىَدۡحيإ َكَحيكنُأ ٓاَم َنيم ُ َّللَّٱ َءٓا َش نيإ ٓ ينُّديجَتَس َۚ َكۡي َلَع َّقُشَأ ۡنَأ ُدييرُأ َينيحيل َّٰصلٱ 11 Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , 117.
12 Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 138.
Terjemahannya:
‘ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang  bekerja  (pada  kita),  karena  Sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  kamu ambil  untuk  bekerja  (pada  kita)  ialah  orang  yang  kuat  lagi  dapat  dipercaya". Berkatalah  Dia  (Syu'aib):  "Sesungguhnya  aku  bermaksud  menikahkan  kamu  dengan salah  seorang  dari  kedua  anakku  ini,  atas  dasar  bahwa  kamu  bekerja  denganku delapan  tahun  dan  jika  kamu  cukupkan  sepuluh  tahun  Maka  itu  adalah  (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". ’
2) Hadits
َةَرْيَرُه  يبِ َ أ ْنَع , َلاَق : َمَّلَسَو يهْيَلَع ُللَّا  َّلَّ َص يللَّا  ُلوُسَر  َلاَق : " َّلَجَو َّزَع ُللَّا  َلاَق : ْمُهُم ْصَخ اَن َ أ ٌةَث َلََث يةَماَييق ْ لا َمْوَي . ُهُتْم َصَخ ُهَم ْصَخ  ُتْنُك ْنَمَو : َرَدَغ َّمُث  يبِ ى َطْع َ أ  ٌلُجَر , ُهَنَمَث  َلَك َ أَف اًّرُح َعاَب  ٌلُجَرَو , ٌلُجَرَو ُهَرْج َ أ يهيِفَوُي ْمَلَو ُهْنيم  َفَْوَتْساَف اًيۡيج َ أ َرَج ْ أَتْسا . " 13
Artinya:
‘ Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu  ia  mengkhianati,  (2)  seseorang  yang  menjual  orang  merdeka  lalu  memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.”
اَمُهْنَع  ُ َّللَّا   َ يضَِر    ساَّبَع  ينْبا  ينَع
, َلاَق : « َمَجَتْحا ر يبَّلنا َّلَّ َص ُللَّا يهْيَلَع َمَّلَسَو , ى َطْع َ أَو يي َّ لَّا ُهَمَجَح » ْوَلَو َن َكَ اًماَرَح ْمَل يهيطْعُي . 14
Artinya:
‘ Dari  Ibnu  'Abbas  radliallahu  'anhuma  berkata;  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah". ’ (HR. Bukhari)
َةَرْيَرُه   يبِ َ أ  ْنَع . يِييرْدُ ْ لْا   دييعَس   يبِ َ أَو .
َلاَق  َمَّلَسَو  يهْيَلَع  ُللَّا   َّلَّ َص  َّ يبَّلنا َّن َ أ  اَمُهُدَح َ أ  ْو َ أ : « ينَم ُهُتَراَجيإ ُ َ لَ  َسْيَلَف اًيۡيج َ أ َرَج ْ أَتْسا » 15 13 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 14 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), 318.
14 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, 63.
15 Abu  Bakar  Abdur  Razaq  bin  Hammam  bin  nafi’  al -Hamiri  al-Yamani  Ash- Shan’ani,
Mushannaf Abdur Razaq Ash- Shan’ani Juz 8 (Beirut: al-Maktab al-Islami, n.d.), 235.

## Artinya:
‘Dari  Abu  Hurairah  dan  Abu  Sa’id  al -Khudri atau  salah  satunya  bahwa  Nabi  saw. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”( Diriwayatkan oleh Abdrur Razzaq dalam mushannafnya dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al - Khudri, namun yang shahih hadits ini mauquf pada Abu Sa’id) 16
َرَمُع ينْب ي َّللَّا يدْبَع ْنَع . َلاَق : َلاَق ُلوُسَر ي َّللَّا َّلَّ َص ُللَّا يهْيَلَع َمَّلَسَو : « او ُطْع َ أ َيۡيج َ ْ لأا ُهَرْج َ أ . َلْبَق ْن َ أ َّفي َيَ ُهُقَرَع » 17 Artinya:
‘ Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

## 3) Ijma’
Ibnu  Rusyd  dalam Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtasid menyebutkan bahwasanya  akad ijarah diperbolehkan  oleh  semua fuqaha  amshar (semua  kota). 18
Lalu  selaras  dengan  yang  disebutkan  oleh  Ibnu  Rusyd,  Ibnu  Qudamah  dalam al- Mughni menegaskan ijma’ kebolehan  akad ijarah dengan  menyampaikan bahwasanya seluruh ahli ilmu disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa kecuali apa yang dikatakan Abdurrahman bin Ashim  “ Bahwa  tidak  diperbolehkan  (sewa  menyewa)  karena  terdapat  ketidak jelasan/ gharar yakni  melakukan  akad  terhadap  suatu  manfaat  yang  belum  ada ,” disebutkan  Ibnu  Qudamah  bahwa  pendapat  ini  keliru  sebab  pendapatnya  tidak dapat menolak ijma’ yang telah terjadi dimasa-masa sebelumnya dan telah berlaku diberbagai  negeri. 19 Rachmat  Syafei  menyebutkan  bahwa  umat  Islam  pada  masa sahabat telah ber- ijma ’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. 20
16 Wahbah Az-Zuhailil, Al-Wajiz Fi Al-Fiqhi Al-Islami Vol 3 (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 119.
17 Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwînî, Sunan Ibnu Mâjah , vol. 2 (Kairo:
Dâr al- Ihya’ al -Kutub al- ‘Arabiyah, t.t.), 817.
18 Abu  Al-Walid  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  Wa  Nihayatul Muqtashid Vol 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 1339.
19 Ibnu Qudamah, Al-Mughni Vol 8 (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsiyah, n.d.), 6.
20 Syafei, Fiqih Muamalah , 124.

## f. Rukun dan Syarat Ijarah
Rukun ijarah seperti  halnya  rukun  akad,  yakni  ada  3,  yaitu  subjek  akad berupa pihak yang bertransaksi, objek akad berupa manfaat dan upah, kemudian sighat. Syarat-syarat dalam ijarah adalah sebagai berikut: 21
1) Syarat dua orang yang bertransaksi
Dua  orang  yang  berakad  adalah mu’jir (yang  menyewakan)  dan musta’jir (penyewa).  Bagi  keduanya  dipersyaratkan  bahwa  masing-masing  merupakan orang layak melakukan akad dengan kriteria baligh dan berakal.
2) Syarat manfaat
Manfaat ijarah mencakup hal-hal berikut:
a) Dapat ditaksir
b) Orang yang menyewakan sanggup menyerahkan manfaat
c) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa
d) Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang yang disewa
e) Hendaknya kedua pihak melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa.
3) Syarat upah
a) Upah harus suci
b) Upah harus dapat dimanfaatkan
c) Upah harus dapat diserahkan
d) Orang  yang  berakad  hendaknya  memiliki  kuasa  untuk  menyerahkan upah itu
e) Upah harus diketahui secara jelas.
4) Syarat shighat
Maksud shighat adalah ijab dan qabul. Shighat mencakup hal-hal berikut:
a) Ijab dan qabul harus sesuai
b) Antara kalimat ijab dan kalimat qabul tidak berselang waktu yang lama atau  diselingi  dengan  ucapan  lain  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap akad
21 Mustafa Dib al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah (Jakarta: Hikmah, 2009), 141 – 61.
c) Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat.
g. Berakhirnya Ijarah
Berakhirnya akad ijarah dapat terjadi dengan sebab: 22
1) Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi.  Bagi  mazhab  Hanafi  manfaat  diperoleh  dari ijarah adalah  sesuatu yang  terjadi  secara  bertahap  dan  ketika  meninggalnya  salah  satu  pihak, manfaat  tersebut  tidak  ada  dan  tidak  sedang  dimilikinya,  maka  mustahil untuk  diwariskan.  Sedangkan  menurut  jumhur  ulama,  akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, dikarenakan menurut jumhur  ulama  bahwa  manfaat  itu  boleh  diwariskan  dan ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak.
2) Terjadinya kerusakan pada barang sewaan.
3) Jangka waktu yang telah disepakati sebagai masa sewa telah berakhir.
4) Adanya  uzur  dan  uzur  yang  boleh  membatalkan  akad ijarah menurut jumhur  ulama  hanyalah  jika  objeknya  mengandung  cacat  atau  manfaat yang dituju dalam akad itu hilang (bencana banjir atau terjadi kebakaran).
5) Berakhir dengan iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan kedua belah  pihak.  Ini  karena ijarah merupakan  akad  pertukaran  harta  dengan harta yang diambil manfaatnya.
h. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
Istilah ijarah di  bank  syariah  mengalami  perkembangan  dengan  adanya istilah ijarah muntahiyah bit tamlik atau dapat pula disebut ijarah wa iqtina ataupun bai’ut  tajkiri. Jika  dalam ijarah berbentuk  sewa  murni,  yakni    sebatas  mengambil manfaatnya saja tanpa pemindahan kepemilikan, maka dalam ijarah muntahiyah bit tamlik berbentuk  sewa  beli,  yakni  sewa  yang  berujung  pada  pemindahan kepemilikan dari yang menyewakan (Bank) kepada penyewa (nasabah) baik secara
22 Az-Zuhailil, Al-Wajiz Fi Al-Fiqhi Al-Islami Vol 2, 133 – 34.
jual  beli  maupun  hibah.  Di  Malaysia,  produk  seperti ijarah  muntahiyah  bit  tamlik dikenal dengan istilah ijarah thumma al- bai’. 23
Akad pemindahan kepemilikian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. 24 Jadi  dilaksanakan  terlebih  dahulu ijarah murni dalam  periode  tertentu,
kemudian  disaat  akad  tersebut  telah  selesai,  barulah  antara  nasabah  dan  pihak bank melakukan akad pemindahan kepemilikan. Jadi antara akad jual beli dan sewa tidak dikumpulkan dalam satu transaksi. 25
Ada dua bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu:
1) Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa
2) ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa
Lebih  jelasnya  tentang  ketentuan al-ijarah  al-muntahiyah  bi  al-tamlik yaitu pada  Fatwa  DSN  Nomor  27/DSN-MUI/III/2002  tentang Al-Ijarah  Muntahiyah  Bit Tamlik.
‘ Pertama :  Akad al-Ijarah  al-Muntahiah  bi  al-Tamlik boleh  dilakukan  dengan ketentuan umum sebagai berikut:
1) Semua  rukun  dan  syarat  yang  berlaku  dalam  akad  Ijarah  (Fatwa  DSN nomor:  09/DSN-MUI/IV/2000)  berlaku  pula  dalam  akad al-Ijarah  al- Muntahiyah bi al-Tamlik .
2) Perjanjian  untuk  melakukan  akad al-Ijarah  al-Muntahiyah  bi  al- Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
1) Pihak  yang  melakukan al-Ijarah  al-Muntahiyah  bi  al-Tamlik harus melaksanakan  akad  Ijarah  terlebih  dahulu.  Akad  pemindahan kepemilikan,  baik  dengan  jual  beli  atau  pemberian,  hanya  dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
2) Janji  pemindahan  kepemilikan  yang  disepakati  di  awal  akad  Ijarah adalah wa'd ( دعولا ),  yang  hukumnya  tidak  mengikat.  Apabila  janji  itu ingin  dilaksanakan,  maka  harus  ada  akad  pemindahan  kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
23 Muhammad  Syarif  Hidayatullah, Perbankan  Syariah:  Pengenalan  Fundamental  Dan Pengembangan Kontemporer (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), 102.
24 Lihat Pasal 280 ayat (2) Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
25 Hidayatullah, Perbankan  Syariah:  Pengenalan  Fundamental  Dan  Pengembangan  Kontemporer , 102.

## Ketiga  :
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syari'ah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2) Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  di kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan disempurnakan sebagaimana mestinya ’
i. Aplikasi di Lembaga Keuangan Syariah
Bank  syariah  dalam  operasional  bisnisnya  pada  aplikasi  akad ijarah dalam produk pembiayaan adalah dengan melakukan leasing baik dalam bentuk operating lease ataupun financial  lease. Akan  tetapi,  pada  umumnya  bank-bank  syariah menggunakan ijarah  muntahiyah  bit  tamlik ( financial  lease with  purchase  option ) dikarenakan pertimbangan bahwa lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank  pun  tidak  direpotkan  untuk  mengurus  pemeliharaan  aset,  baik  pada  saat leasing ataupun setelahnya. 26
Ijarah dapat  pula  diaplikasikan  pada  pembiayaan  multijasa  atau  bisa  pula disebut  multimanfaat  maupun  multiguna. Ijarah dengan  pola  transaksi  multijasa adalah  pembiayaan  yang  diberikan  bank  kepada  nasabah  untuk  memperoleh manfaat  atas  suatu  jasa,  seperti  jasa  pelayanan  pendidikan,  kesehatan, ketenagakerjaan maupun kepariwisataan
2. Analisis  Aspek  Prosedural:  Sistem  Operasional  Pembiayaan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik di Lembaga Keuangan Syariah
Akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) merupakan sebuah terobosan baru dalam transaksi keuangan kontemporer yang sebelumnya tidak ada diatur dalam fiqih klasik karena memang transaksi dengan akad seperti ini tidak dilakukan. Akad ini  muncul  dalam  menyikapi  perkembangan  zaman,  dimana  dirasa  perlu  maka hadirlah akad yang merupakan rangkaian dari sewa dan pemindahan kepemilikan.
Bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini. Bank Syariah secara umum menawarkan tiga bentuk produk, yakni:
a. Funding product
b. Financing product
c. Service
Diantara  ketiga  produk  ini,  maka  akad  IMBT  masuk  dalam  produk  yang kedua, yakni produk pembiayaan. Objek dalam produk pembiayaan berakad IMBT secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Barang modal: aset tetap misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko dan lain-lain
b. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain sebagainya
c. Barang kendaraan: darat, laut dan udara.
Secara teoritis maka pembiayaan terbagi dua, yakni pembiayaan produktif dan  konsumtif.  Dengan  sasaran  atau  objek  seperti  dipaparkan  sebelumnya,  maka IMBT  dapat  dikategorikan  sebagai  pembiyaan  produktif  maupun  konsumtif. Artinya dapat bersifat bisnis maupun konsumsi personal/pribadi.
Keberadaan  pembiayaan  IMBT  dengan  kategori  produktif  dan  konsumtif membuka  ruang  dalam  terselenggaranya  tujuan  pembiayaan  itu  sendiri. Pembiayaan  dapat  meningkatkan  produktivitas,  maka  kategori  pembiayaan produktif  yang  melekat  pada  IMBT  sejalan  dengan  itu.  Selain  itu  juga  dapat membantu  dalam  meningkatkan  perekonomian  umat.    Mereka  yang  memiliki bisnis, kemudian memerlukan mesin opersioanl, dengan IMBT terpenuhilah hajat mereka  dan  meningkat  pula  laba  yang  dihasilkan.  Dalam  kapasitas  pembiayaan konsumtif  pula,  maka  relevan  saja  melihat  pada  sudut  pandang  bahwa  terjadi pendayagunaan  uang  maupun  pendayagunaan  barang  serta  ada  siklus  peredaran uang yang membuat dana tidak menganggur begitu saja.
Akad IMBT dalam pembiayaan, secara sistemik berjalan dengan dibuatnya dua  kontrak,  yakni  kontrak ijarah dan  kontak  pemindahan  kepemilikan.  Kontrak pertama adalah ijarah dan kontrak kedua adalah kontrak pemindahan kepemilikan baik secara jual beli maupun hibah.
1. Pesan objek sewa
2. Beli objek sewa 3. Sewa beli Gambar 2

## Pembiayaan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
Dapat  kita  lihat  pada  skema  di  atas,  bahwasanya  ada  pada  transaksi keuangan  kontemporer  untuk  akad  IMBT  terjadi  dengan  adanya  3  subjek  akad. Nasabah  datang  ke  LKS  untuk  melakukan  IMBT  dengan  memesan  objek  sewa, setelah  itu  LKS  membeli  barang  dari  pemasok  yang  merupakan  barang  yang dipesan oleh nasabah, selanjutnya barulah LKS dan nasabah melaksanakan kontrak IMBT. Kontrak diantara mereka berdua yang dibuat pertama adalah kontrak ijarah yang akan ditentukan besaran biaya sewa, jangka waktu dan lain sebagainya terkait dengan  perikatan  yang  terjadi.    Kontrak  pemindahan  kepemilikan  belumlah dilakukan selama masa sewa belum berakhir. Oleh karena itu kontrak pemindahan kepemilikan baru dilakukan setelah kontrak ijarah berakhir. Di dalam kontrak yang pertama terdapat wa’ ad yang disepakati antara LKS dan nasabah., yaitu sebuah janji terjadinya  pemindahan  kepemilikan  dari  LKS  ke  nasabah  ketika  masa  sewa berakhir.
Janji  pemindahan  kepemilikan  yang  disepakati  di  awal  akad ijarah adalah wa’ad yang  hukumnya  tidaklah  mengikat.  Apabila  janji  itu  ingin  dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa sewa berakhir. 27
27 Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.
LKS NASABAH B. Milik A. Milik PEMASOK
Ada dua bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu:
a. Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa
b. ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa
Dengan  begitu  setelah  kontrak ijarah selesai,  barulah  dilakukan  akad pemindahan kepemilikan baik itu secara hibah maupun dengan penjualan.
3. Analisis Aspek Substansial: Legalitas Akad Syariah dalam Pembiayaan al-Ijarah al-Muntahiyah bil al-Tamlik di Lembaga Keuangan Syariah Berkenaan  dengan  legalitas  akad  syariah  dalam  pembiayaan ijarah muntahiyah  bit  tamlik (IMBT),  maka  akan  dimulai  dengan  analisis  yang  diarahkan pada persoalan mendasar yang berkaitan tentang rukun dan syarat akad.
a. Subjek akad ( al-Aqid ):
Pihak-pihak yang melakukan akad ( al-akid ) IMBT yaitu mu’jir dan musta’jir.
Musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset  yaitu nasabah (debitur) dan mu’jir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset yaitu LKS (kreditur).
b. Objek akad ( al- Ma’qud ):
Objek  akad  dalam  akad  IMBT  adalah ma’jur (aset  yang  disewakan)  yakni manfaat pada suatu barang dan ujrah (biaya sewa) yaitu harga yang disepakati oleh para  pihak  dalam  akad  IMBT.    Objek  akad  pada  umumnya  dapat  dianggap  sah apabila  memenuhi  syarat  yaitu  telah  ada  pada  waktu  akad  diadakan,  dibenarkan oleh syara’, dapat ditentukan dan diketahui dan objek diserahkan pada waktu aka d terjadi.  Walaupun  demikian,  beberapa  syarat  tersebut  dapat  disimpangkan  yaitu masalah objek akad telah ada pada waktu akad IMBT diadakan dan syarat bahwa objek  akad  IMBT  diberikan  pada  waktu  akad  IMBT  terjadi.  Pengecualian  ini didasarkan pada prinsip istihsan 28 .
c. Shighat akad:
Akad IMBT terdapat dua bentuk akad yakni akad ijarah dengan pemindahan kepemilikian  melalui  janji  hibah  di  masa ijarah berakhir  dan  akad ijarah dengan
28 Perbuatan  adil  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  dengan  memandang  hukum  yang lain, karena adanya suatu yang lebih  kuat yang membutuhkan keadilan. Istihsan merupakan salah satu dari dalil aqli berupa metode ijtihad (dalil hukum sekunder).
pemindahan  kepemilikan  melalui  janji  jual  beli.  LKS  dalam  hal  ini  sebagai  yang menyewakan berjanji kepada nasabah sebagai penyewa bahwa akan dilaksanakan pemindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir yang dinyatakan dalam akad IMBT. Karenanya akad IMBT terdapat dua akad yang berbeda yaitu akad ijarah, dan pada  akhir  masanya  akan  dibuat  kontrak  baru  lagi  dengan  akad  pemindahan kepemilikan  atau  pengalihan  hak  atas  barang  tersebut  yang  sebelumnya disewakan.  Sehingga  ijab  dan  kabul  antara  LKS  dan  nasabah  dapat  diketahui dengan jelas cara pemindahan hak milik objek.
Berlanjut  pada  konteks  analisis  syarat  pada  akad  IMBT.  Syarat  yang dimaksud oleh penulis disini adalah berupa syarat berlangsungnya akad dan syarat sahnya.
a. Syarat berlangsungnya akad:
Adanya  kepemilikan  dan  kekuasaan  merupakan  dua  syarat  keperluangan berlangsungya akad, selain itu pula tidak ada hak orang lain. Dalam konteks akad IMBT  pada  transaksi  keuangan  kontemporer  yang  dilakukan  oleh  LKS,  dalam  hal ini  LKS  merupakan  pemilik  objek  IMBT  sebagai  pihak  yang  menyewakan  barang kepada  nasabah.  Baik  LKS  dan  nasabah  merupakan  pihak  yang  mampu melaksanakan  akad  IMBT  yaitu  cakap  dalam  perbuatan  hukum.  Kemudian mengenai objek akad yang disewakan kepada musta’jir merupakan hak milik dari mu’jir  selama masa  sewa.  Setelah  masa  sewa  berakhir  terjadi  pemindahan kepemilikan kepada nasabah dari LKS baik melalui hibah maupun melalui jual beli.
b. Syarat sahnya akad:
Syarat  sahnya  akad  yakni  tidak  adanya  lima  unsur  perusak  sahnya  akad yaitu  ketidakjelasan  jenis  yang  menyebabkan  pertengkaran,  adanya  paksaan, membatasi  kepemilikan  terhadap  suatu  barang,  adanya  penipuan  dan  adanya bahaya  dalam  pelaksanaan  akad.  Untuk  menghindari  lima  hal  tersebut,  maka terdapat  fatwa  DSN  Nomor  27/DSN-MUI/III.2002  sebagai  ketentuan  yang mengaturnya.
Jika  akad  IMBT  ini  kita  kaji  dengan  mengaitkan  dengan  landasan  hukum Islam maka terdapat dalil-dalil yang dapat dijadikan rujukan.
An-Nisa [4]: 29
َرَت نَع ًةَرٰ َجيت َنوُكَت ن َ أ ٓ َّ لْيإ يليطٰ َب ۡلٱيب مُكَنۡيَب مُكَلَٰوۡمَأ ْآوُلُكۡأَت  َلْ ْاوُنَماَء َنيي َّلَّٱ اَهريَأََٰٓي َۚۡمُكنيِم   ضا
اٗمييحَر ۡمُكيب َن َكَ َ َّللَّٱ َّنيإ َۚۡمُكَسُفنَأ ْآوُلُتۡقَت  َلَْو
Terjemahannya:
‘ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ’
Pada  pemaparan  sebelumnya  telah  penulis  ungkapkan  tentang  5  unsur perusak dalam sebuah transaksi, ketika 5 unsur itu tidak ada dalam praktik IMBT, maka  artinya  akad  tersebut  dilaksanakan  dengan  prinsip an  taradhin yaitu  saling ridha dari kedua belah pihak.
Konsekuensi dilaksanakannya akad adalah menjadikan pihak yang berakad memiliki hak dan kewajiban. Maka dari itu setelah terselenggaranyya akad, maka ada  kewajiban  berdasarkan  akad  yang  harus  ditunaikan.  Seperti  itu  pula  yang berlaku dalam akad IMBT antara LKS dan nasabah dimana LKS wajib memberikan barang yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah dan nasabahpun wajib memberikan ujrah atau biaya sewa atas manfaat tersebut.
Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al -Muzani
َلَع ُ َّللَّا  َّلَّ َص يللَّا  َلوُسَر َّن َ أ َلاَق َمَّلَسَو يهْي : َينيميل ْسُم ْ لا  َ ْينَب ٌزيئاَج  ُح ْ ل رصلا , ًلَْلََح َمَّرَح اًح ْ ل ُص َّلْيإ , ْو َ أ اًماَرَح  َّلَح َ أ , ْميهيطوُ ُشُ َ َعَل َنوُميلْسُملاَو , ًلَْلََح َمَّرَح ا ًطْ َشُ َّلْيإ , اًماَرَح  َّلَح َ أ ْو َ أ . 29
Artinya:
‘ Perdamaian itu boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram  dan  kaum  muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. ’
Hadits  di  atas  berkorelasi  dengan  tatanan  akad  bahwa  boleh  melakukan sebuah akad asalkan tidak menyalahi syariat dan setelah berakad maka terikatlah
29 Muhammad  bin  ‘Isa  bin  Saurah  bin  Musa  bin  adh -Dhahak  bin  At- Tirmizi,  “Sunan  At - Tirmizi,” in Juz III (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998), 28.
pihak  yang  berakad  dengan  akad  tersebut  dan  diwajibkan  memenuhi  ketentuan yang berlaku.
Sebenarnya terjadinya pro kontra dalam akad IMBT adalah ketika dikaitkan dengan hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud :
ةَديحاَو  ةَقْف َص  يفِ ي ْينَتَقْف َص ْنَع َم َّلَسَو يهْيَلَع ُللَّا  َّلَّ َص يللَّا  ُلوُسَر  َهََن . 30
Artinya:
‘ Rasulullah saw. melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) ’
Para ulama membolehkan praktik multiakad dengan beberapa kriteria atau batasan  dibolehkannya,  jika  batasan  ini  dilanggar  atau  tidak  sesuai  kriteria  yang telah  ditetapkan  tersebut,  maka  multiakad  tersebut  status  hukumnya  adalah terlarang  untuk  dilakukan.  Kriteria  ini  menjadi  syarat  atas  dilaksanakannya multiakad yang legal secara syar’i. Kriteria kebolehan multiakad yang dirumuskan oleh para ulama secara umum yakni:
a. Bukan  multiakad  yang  dilarang  oleh  nash  agama.  Multiakad  yang  dilarang tersebut  seperti  multiakad  dalam  jual  beli  ( bai’) dan  pinjaman,  dua  akad  jual beli dalam satu jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi;
b. Bukan  multiakad  sebagai hilah  ribawiyah. Multiakad  yang  menjadi hilah ribawiyah (rekayasa hukum praktik riba) dapat terjadi pada transaksi jual beli ‘inah
c. Bukan  multiakad  yang  menyebabkan  jatuh  ke  riba.  Setiap  multiakad  yang mengantarkan  pada  yang  haram,  seperti  riba,  hukumnya  haram,  meskipun akad akad yang membangunnya adalah boleh.  Penghimpunan beberapa akad yang
hukum asalnya boleh namun membawanya pada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.
d. Bukan  multiakad  yang  terdiri  atas  akad-akad  yang  akibat  hukumnya  saling bertolak belakang atau berlawanan. 31
30 Asy-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 6, 324.
Akad  IMBT  memang  memiliki  rangkaian  dua  buah  akad  yakni  akad ijarah dan akad tamlik yang salah satu opsinya yakni bai’ (jual beli) . Antara ijarah dan bai’ merupakan  akad  yang  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  berbeda  diantara keduanya. Ijarah bersifat  pemindahan  manfaat/hak  guna,  sedangkan bai’ bersifat pemindahan  kepemilikan  barang/hak  milik.  Jika  dilihat  secara  zhahir  tanpa menelaah  sistem  operasional  atau  mekanismenya  secara  mendalam  dan  jelas, memang seperti adanya dua akad dalam satu transaksi. Jika itu terjadi maka sesuai hadits Rasulullah saw. di atas, transaksi tersebut terlarang. Selain itu pula terlihat bahwa produk pembiayaan ijarah muntahiyah bit tamlik ini dibangun atas dua akad yang  akibat  hukumnya  saling  berlawanan,  karena ijarah memiliki  konsekuensi hukum  pemindahan  manfaat  atau  hak  guna,  sedang bai’ maupun  hibah  memiliki konsekuensi  hukum  pemindahan  kepemilikan  atau  hak  milik.  Namun  jika  digali dan dikaji lebih jauh lagi terutama melihat pada fatwa DSN tentang IMBT terdapat ketentuan  bahwa  dilakukan  akad ijarah terlebih  dahulu,  setelah  masa  sewa  itu selesai maka akan terjadi pemindahan kepemilikan.
Akad pemindahan kepemilikan baru dilakukan setelah akad ijarah berakhir, artinya  melaksanakan  akad  baru  lagi.  kontrak  yang  pertama  adalah ijarah, kemudian  setelah  kontrak  pertama  selesai  baru  dilakukan  kontrak  pemindahan kepemilikan Di dalam kontrak yang pertama terdapat wa’ad (janji) yang disepakati antara  LKS  dan  nasabah,  yaitu  sebuah  janji  terjadinya  pemindahan  kepemilikan dari  LKS  ke  nasabah  ketika  masa  sewa  berakhir.  Janji  pemindahan  kepemilikan yang  disepakati  di  awal  akad ijarah adalah wa’ad yang  hukumnya  tidaklah mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan,  maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa sewa berakhir. 32
Dengan  begitu  artinya  disini  bukan  terjadi  konsep  multi  akad  berbentuk dua  akad  dalam  satu  transaski  dengan  bercampurnya  dua  akad  tadi  (multiakad yang dibangun atas dua akad dengan akibat hukum bertentangan yang bercampur
31 Hasanudin  Maulana,  “Multiakad  Dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada  Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2011): 171 – 75.
32 Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.
baur)  yang  mengakibatkan  adanya  unsur gharar (ketidakjelasan),  melainkan melihat pada ketentuan tersebut akad IMBT adalah dua akad dalam dua transaksi, dikarenakan bai’ baru  dilakukan  setelah ijarah selesai  atau  berakhir,  dengan demikian  tidak  ada  percampuran  diantara  kedua  akad  ini,  melainkan  dalam transaksi  yang  berpisah.  Dua  akad  yang  dianggap  memiliki  akibat  hukum berlawanan  ini  tidaklah  bercampur  yang  menimbulkan gharar, tetapi  eksistensi akadnya bersusun dengan dilakukannya akad kedua setelah akad pertama selesai. Syarat tersebut menjadikan tidak dilanggarnya ketentuan dalam hadits Rasulullah saw.
Oleh karena tidak masuk dalam larangan yang ada pada hadis Rasulullah saw, maka hukum IMBT adalah boleh dilakukan dan kita kembalikan pada Kaidah fikih yang menjadi dasar secara umum dari kegitatan muamalah yakni:
اَهيمْييرْ َ تَ َ َعَل  ٌلْيلَِد  َّلُدَي ْنَا َّلْيا يةَحاَبي ْلْا يت َلََماَعُمْلا  يفِ  ُلْصَلأا
Artinya:
‘ Hukum  asal  dari  muamalah  adalah  boleh  dilakukan,  terkecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya. ’
Setelah pembiayaan IMBT disepakati, maka bersifat mengikat mereka yang bertransaksi  dengan  konsekuensi  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi. Kesepakatan merupakan perwujudan dari saling ridha oleh kedua belah pihak.
Kaidah  fiqih  terkait  dengan  prinsip  suka  sama  suka  (saling  ridha)  dalam bermuamalah antara lain:
ايب ُهاَمَ يتِ
ْ ليا اَم  َ يهِ ُهُتَجْييتَنَو ينْيَديقاَعَتُملا َضِير يدْقعلا  يفِ  ُلْصَ ْلأا يدَقاَعَّلت
Artinya:
‘ Hukum asal dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu. ’
ُهْنيم ُ َّ لََّوَتَي اَميب  َضِير يءْ َّشَّل ايب َضِيِرلا Artinya:
‘ Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya .’
Bahwasanya  bermuamalah  yang  sah  adalah  bermuamalah  yang  akadnya dilandasi  dengan  suka  sama  suka  (saling  ridha)  masing-masing  pihak.  Dalam bermuamalah yang akadnya didasarkan suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak dan bermuamalah yang di dalamnya tidak terdapat unsur penipuan dan kezhaliman yang merugikan salah satu pihak. Prinsip  dasar  suka  sama  suka  ini  berlaku  pada  transaksi  yang  memang  sifatnya halal  atau  boleh  dilakukan,  sebab  transaksi  yang  sifatnya  boleh  dilakukan  bisa menjadi  terlarang  jika  tidak  didasari  suka  sama  suka  seperti  pemaksaan  dalam membeli barang yang akhirnya menzhalimi dan merugikan salah satu pihak. Jadi konteks “suka sama suka” bukan ber laku bebas seperti pada transaksi terlarang, tidak dapat dimasukkan dalam konteks transaksi yang terlarang misalkan praktik pembungaan uang yang merupakan aktivitas ribawi. Walaupun kedua belah pihak bersepakat  untuk  transaksi  pinjaman  uang  berbunga  dengan  merasa  rela  akan pembungaan yang terjadi, maka kerelaannya tidak merubah atau menggugurkan keharaman transaksi tersebut.
Syarat-syarat sebagai klasul kontrak menjadi hak para orang yang berakad untuk  membuatnya  dan  boleh  dilakukan  melalui  negosiasi  dan  kesepakatan bersama bentuknya selama bukanlah syarat yang membawa mudharat atau sesuatu yang diharamkan.
Kaidah fiqih terkait:
ٌزيئاَج َوُهَف ُهاضَتْقُم ْنيم وأ يدْقَعلا يةَح َل ْصَم ْنيم َنَكَ   طْ َشُ  ر ُكُ
Artinya:
‘ Setiap  syarat  untuk  kemaslahatan  akad  atau  diperlukan  oleh  akad  tersebut,  maka syarat tersebut dibolehkan. ’
ٌليطاَب يةَعْيي َّشُّلا َلْو ُصُا  ٌفيلاَ ُمُ   طْ َشُ  ر ُكُ
Artinya:
‘ Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal. ’
يعيفاَنَم ْ لا  يفِ  ُل ْص َ ْلْا لي ْ لْا , ةَّييعْ َشُ  ة َّليدَايب ُةَمْرُْلْا رراَضَمْلاَو
Artinya:
‘ Hukum asal segala yang bermanfaat adalah halal dan yang membahayakan adalah haram dengan petunjuk syariat. ’
ٌماَرَح َوُهَف   قي ِقَ ُمُ  رَ َضَ  َلَيا ىَّد َ أ اَم  ُ ُكُ
Artinya:
‘ Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram. ’

## C. KESIMPULAN
Aspek  prosedural  pembiayaan ijarah  muntahiyah  bit  tamlik pada  transaksi keuangan  kontemporer  yakni  nasabah  dan  LKS  melakukan  akad ijarah terlebih dahulu  sebagai  kontrak  pertama  yang  didalamnya  terdapat wa’ad adanya pemindahan kepemilikan diakhir masa sewa dan ketentuan-ketentuan lain seperti besaran  biaya  sewa,  jangka  waktu  pelunasan  dan  ketentuan  terkait  lainnya, selanjutnya setelah masa sewa berakhir, maka dilaksanakanlah  akad  pemindahan kepemilikan dengan  kontrak baru baik secara hibah maupun jual beli.
Aspek  subtansial  dalam  pembiayaan ijarah  muntahiyah  bit  tamlik dalam perspektif  legalitas  akad  syariah  telah  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dalam bermuamalah  dan  tidak  melanggar  norma-norma  dalam  kaidah  fiqih  muamalah termasuk hadits tentang larangan dua kesepaktan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).  ini  bukanlah  rangkaian  dua  akad  yang  tergabung  menjadi  satu  kesatuan atau dilakukan sekaligus yang percampurannya (multiakad yang dibangun atas dua akad  dengan  akibat  hukum  bertentangan  yang  bercampur  baur)  mengakibatkan adanya gharar (ketidakjelasan), melainkan merupakan akad dengan rangkaian dua akad yang terpisah dalam transaksinya atau dapat disebut dua akad yang bersusun dalam  dua  transaksi  bukan  dua  akad  dalam  satu  transaksi.  Secara  konseptual, Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik telah  mengaokomodir  dan menjadi  rujukan  dalam  mekanisme  akad  yang menunjukkan legalitas secara syariah. Oleh karena itu, batasan-batasan yang diatur dalam  fatwa  tersebut  perlu  dilaksanakan  oleh  para  praktisi  lembaga  keuangan
syariah yang menjalankan produk IMBT, agar pembiayaan IMBT terlaksana sesuai dengan  prinsip  syariah  secara  komprehensif,  bukan  parsial  yang  akhirnya mengakibatkan  adanya  kesenjangan  antara  teori  (keharusan)  dan  praktik (kenyataan).

## REFERENSI
Aisyah, B. N. (2015). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia. Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Ascarya.  (2017).  Akad  &  Produk  Bank  Syariah  (6th  ed.).  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Hidayatullah,  M.  S.  (2017).  Perbankan  Syariah:  Pengenalan  Fundamental  dan Pengembangan Kontemporer. Banjarbaru: Dreamedia.
Ibnu Qudamah. (n.d.). al-Mughni Vol 8. Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsiyah.
Karim, A. A. (2007). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
al- Malibari, Z. (1979). Terjemah Fathul Mu’in (Aliy As’ad, trans.). Kudus: Menara.
Muhammad. (2008). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UUP-AMP YKPN.
Mustafa Dib al-Bugha. (2009). Buku Pintar Transaksi Syariah. Jakarta: Hikmah.
Nawawi,  I.  (2012).  Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer:  Hukum  Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia.
Rusyd, A. A.-W. M. bin A. bin. (1996). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Vol 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Ash- Shan’ani, A. B. A. R. bin H. bin nafi’ al -H. al-Y. (n.d.). Mushannaf Abdur Razaq Ash- Shan’ani Juz 8. Beirut: al -Maktab al-Islami.
Ash-Shiddieqy, M. H. (1997). Hukum-Hukum Fiqih Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Asy-Syaibani, A. A. A. bin M. bin H. bin H. bin A. (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 6. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
Asy-Syaibani, A. A. A. bin M. bin H. bin H. bin A. (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 14. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
Syafei, R. (2006). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
At- Tirmizi, M. bin ‘Isa bin S. bin M. bin adh -D. bin. (1998). Sunan at-Tirmizi. In Juz III. Beirut: Dar al-Garb al-Islami.
Az-Zuhailil, W. (2006). al-Wajiz fi al-Fiqhi al-Islami Vol 2. Damaskus: Darul Fikri.
Az-Zuhailil, W. (2006). al-Wajiz fi al-Fiqhi al-Islami Vol 3. Damaskus: Darul Fikri.