INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 661-675 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002
Hisbul Mazaqi 1 ✉ , Istianah 2
Universitas Muhammadiyah Purwokerto Email: rizaksebelas@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Gadai  menjadi  solusi  alternatif  masyarakat  dalam  melakukan  pinjaman  uang.  Salah  satu  lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai adalah PT Pegadaian. Gadai emas di pegadaian Syariah menggunakan akad rahn dan akad ijarah berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik gadai emas di pegadaian syariah Ajibarang dan untuk mengetahui apakah praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai fatwa DSN No.  25/DSN-MUI/III/2002,  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau field  research  di Pegadaian  Syariah  Ajibarang.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data primer  berupa  wawancara, observasi dan data sekunder berupa kajian dari jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, dan buku. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu praktik gadai emas di pegadaian Syariah Ajibarang masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yaitu besar biaya pemeliharan  dan  perawatan marhun  tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman  dan kekurangan hasil penjualan barang jaminan menjadi tanggungjawab Pegadaian Syariah Ajibarang. Kata Kunci: Praktik Gadai Emas, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN, Kesesuaian Syariah

## Abstract
Pawning is an alternative solution for people to borrow money. One of the financial institutions that provides pawn products is PT Pegadaian. Pawning gold at a Sharia pawnshop uses a rahn contract and an  ijarah  contract  based  on  DSN  fatwa  No.  25/DSN-MUI/III/2002  concerning  rahn.  The  aim  of  this research is to determine the practice of pawning gold at sharia pawnshops and to find out whether the practice  of  pledging  gold  at  Sharia  Pawnshops  is  in  accordance  with  DSN  fatwa  No.  25/DSN- MUI/III/2002, this type of research is field research, namely the researcher conducts research directly at the Ajibarang Syariah pawngold. The data sources used are primary data in the form of interviews, observations and secondary data in the form of studies from journals, scientific works, previous research and books. The results of this research are that the practice of pawning gold at the Ajibarang Sharia pawnshop still contains things that are not in accordance with DSN Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, namely that the amount of maintenance and maintenance costs for marhun cannot be determined based on the loan amount and any shortfall in proceeds from the sale of collateral is the responsibility of the Ajibarang Syariah Pawnshop.
Keywords: Practice of Pawning Gold; Sharia Pawnshop; DSN Fatwa; Sharia Compliance

## PENDAHULUAN
Pegadaian  Syariah  merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip  Islam.  Ini  telah  mendapatkan  popularitas  dan  pertumbuhan  yang  signifikan  di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pegadaian Syariah menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman berbasis agunan,  perdagangan  emas,  dan  pengelolaan aset,    yang    semuanya    dilakukan    sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Syariah.  Pendirian Pegadaian Syariah di Indonesia dapat ditelusuri kembali  ke  awal  tahun  2000 an  ketika pemerintah  menyadari  perlunya  menyediakan layanan keuangan Islam kepada masyarakat Muslim.  Sejak  saat  itu,  Pegadaian  Syariah  telah  memainkan  peran  penting  dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi  di  kalangan  umat  Islam,  serta memenuhi  meningkatnya  permintaan  akan layanan keuangan syariah(Afista et al., 2023).
Konsep  dasar  Pegadaian  Syariah  berkisar  pada  prinsip  keadilan,  transparansi,  dan penghindaran bunga (riba). Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, karena dianggap haram dalam Islam. Sebaliknya, Pegadaian  konensional  membebankan  biaya  layanan  berdasarkan  nilai  aset  yang dijaminkan. Pegadaian Syariah berfungsi sebagai penggerak  perekonomian  di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dan  usaha  kecil.  Hal  ini  menawarkan  sumber  pendanaan  alternatif  bagi  mereka  yang
mungkin memiliki akses terbatas  terhadap  lembaga  perbankan,  sehingga  membantu menjembatani kesenjangan dalam inklusi keuangan(Afista et al., 2023).
Pegadaian  juga  telah  mengembangkan  layanan  secara  elektronik  dengan  aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang dapat diunduh di Playstore atau Appstore. Produk produk Pegadaian  Syariah  juga  beraneka  ragam  dengan  produk  utama  Pegadaian  adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas, handphone, laptop atau  biasa  disebut  dengan  gadai.  Sedangkan  produk  pendukung  lainnya  meliputi pembiayaan  usaha  mikro,  cicilan  dan  tabungan  emas,  cicilan  kendaraan  bermotor, pembiayaan  haji,  serta  beraneka  jasa  seperti  pengiriman  uang,  dan  multi  pembayaran online.
Gadai  emas  sebagai  produk  unggulan  Pegadaian  Syariah  merupakan  pembiayaan pinjaman terhadap nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan atau lantakan  (logam  mulia)  mengikuti  prinsip rahn  serta  ijarah.  Untuk  pemeliharaan  barang jaminan pegadaian menetapkan biaya ujrah dengan logam mulia sebesar 80% dan untuk perhiasan sebesar 70% dari nilai harga standar emas(Utami et al., 2021).
Gambar 1.1 Data minat Gadai 2020
Sumber : Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah,
Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyediakan produk gadai emas selain Pegadaian Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia. BSI saat ini memiliki persaingan yang ketat dengan Pegadaian Syariah akan minat masyarakat  dalam melakukan gadai emas secara syariah.  Data menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap gadai emas di pegadaian syariah 26% lebih tinggi dibandingkan BSI dengan presentase 21%. Saat ini, gadai emas
dapat dilakukan di perusahaan pegadaian atau bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya(Ali et al., 2023).
Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk gadai emas ini adalah Pegadaian Syariah Ajibarang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Sukmawati dengan judul “ Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah dalam Mempertahankan Market Share (studi Pada  Unit  Pegadaian  Syariah  Ajibarang)  dijelaskan  bahwa  Pegadaian  Syariah  Ajibarang adalah salah satu unit Pegadaian syariah (UPS) yang berdiri sejak tahun 2010 dan terletak di Jalan Raya Pancasan, Ajibarang Wetan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas. Secara Operasional UPS Ajibarang berada dibawah Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage dan merupakan Pegadaian Syariah satu satunya di wilayah Ajibarang. Wilayah pemasaran UPS Ajibarang  cukup  luas,  meliputi  wilayah  Ajibarang,  Pekuncen,  Cilongok,  Wangon,  dan Gumelar, dengan target pasar seluruh masyarakat(Baiti, 2019).
Adapun  landasan  hukum  operasional  gadai emas  di Pegadaian Syariah Ajibarang ini  mengacu  pada  Fatwa DSN No. 25 tahun 2002 tentang rahn, dan  Fatwa  DSN  No. 26 tahun  2002  tentang rahn  emas. Pada dasarnya, produk di Pegadaian syariah ini memiliki karakteristik seperti, tidak memungut biaya dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan kegiatan  bisnis  untuk  memperoleh  imbalan  atas  adanya  jasa  atau  berupa  bagi  hasil. (Surepno, 2019)
Namun, praktik gadai emas yang ada di Indonesia masih menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat umum dan para ahli ekonomi syariah. Beberapa pihak yang setuju akan gadai syariah saat ini berpendapat bahwa praktik gadai syariah dikatakan sah apabila tidak ada pihak yang dirugikan diikuti dengan rahin dan murtahin yang sama sama sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya terkait beban biaya penyimpanan atau perawatan  yang  dikenakan  nasabah,  yang  mana  hukumnya  boleh  karena  sebagai perawatan barang yang digadaikan.
Pihak  yang  memiliki  pendapat  kuat  mengenai  keraguannya  tentang  praktik  gadai syariah  di  Indonesia  mengatakan  bahwa  dalam  praktik  gadai  syariah  terjadi multi  akad (penggabungan dua akad menjadi satu akad) yang dilarang dalam Islam, pertama adalah akad rahn (gadai), akad kedua yaitu akad ijarah (biaya simpan). Hal ini diakibatkan karena pada saat nasabah melakukan gadai barang maka akan mendapatkan pinjaman dengan nilai sesuai dengan hitungan pihak pegadaian dan kemudian nasabah wajib membayar jasa perawatan  barang  yang  ditetapkan  oleh  pegadaian.  Berdasarkan  pertimbangan  terkait fenomena  yang  terjadi  pada  pegadaian  maka  peneliti  memilih  Unit  Pegadaian  Syariah
Ajibarang sebagai objek penelitian. Peneliti memilih Pegadaian Syariah Ajibarang karena merupakan salah satu lembaga keuangan syariah resmi di Indonesia yang bergerak pada pemberian pinjaman kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  praktik  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang  dan  untuk  mengetahui apakah praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau field  research  dengan  pendekatan deskriptif kualitatif dengan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual serta aktual mengenai fakta fakta yang diteliti(Rifad et al., 2023). Sedangkan tempat penelitian berada  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang  yang  beralamatkan  di  Jalan  Raya  Pancasan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sumber penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama yakni diperoleh melalui wawancara kepada Bapak Shakti selaku pimpinan Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Zulfa selaku  kasir  Pegadaian  Syariah  Ajibarang,  Ibu  Zulfa  selaku  kasir  pegadaian  Syariah Ajibarang, Ibu Nurul selaku Staff  Lapangan pegadaian Syariah Ajibarang, serta observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil data yang terdapat dalam artikel dari berupa jurnal, buku, annual report, dan sumber lainnya sebagai dokumen yang diperlukan  untuk  memperkuat  data.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan staff karyawan Unit Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Nurul beliau mengatakan “gadai emas adalah sebuah usaha pembiayaan atas barang sebagai jaminan, barang jaminan tersebut berupa emas, baik itu berupa emas batangan, logam mulia, maupun emas dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang sebagai alternatif untuk memperoleh pinjaman uang secara cepat, aman dan mudah”. Adapun mekanisme gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Ajibarang (UPS)  menurut  Bapak  Shakti  selaku  Pimpinan  Unit  Pegadaian  Syariah  Ajibarang,  beliau mengatakan  “Praktik  gadai  emas  di  UPS  Ajibarang  diawali  dengan  teknis  pemberian pinjaman, penaksiran emas, maksimal pinjaman dan biaya administrasi, jatuh tempo dan
perpanjangan  pinjaman,  SBR  (Surat  Bukti  Rahn),  pelunasan  dan  pengembalian  barang, penjualan atau lelang barang jaminan(01/04/2024)”.
Pemberian gadai emas di Pegadaian Syariah AJibarang terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut:
Pertama, nasabah datang ke Unit pegadaian Syariah Ajibarang, kemudian  petugas satpam akan menyambut dan menanyakan kebutuhan mereka. Lalu nasabah diwajibkan membawa  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  asli  dan  tidak  perbolehkan  fotokopi  KTP  atau membawa identitas diri lainnya sebagai pengajuan pinjaman. Petugas akan memverifikasi identitas  nasabah  dengan  menggunakan  KTP.  Selanjutnya  nasabah  akan  diarahkan  ke tempat  formulir  permintaan  gadai.  Nasabah  wajib  mengisi  dan  melengkapi  formulir permintaan rahn  yang  telah  disediakan.  Setelah  melengkapi  formulir,  nasabah  akan diarahkan ke loket penaksir dengan menyerahkan formulir permintaan gadai, KTP asli, dan menyerahkan  barang  jaminan  berupa  emas  dengan  hak  kepemilikan  barang  yaitu  milik pribadi.  Akan  tetapi  jika  barang  tersebut  bukan  milik  si  nasabah  maka  nasabah  harus membawa  identitas  pemilik  barang  gadai  berupa  KTP.  Kemudian  pihak  Pegadaian  akan mengecek  kelengkapan  formulir  tersebut  dan  fotokopi  KTP  nasabah.  Nasabah  akan diarahkan untuk menunggu sekitar 10 hingga 15 menit untuk penaksir menentukan nilai emas tersebut.
Kedua, penaksiran emas yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Ajibarang ditaksir oleh penaksir (juru taksir). Ada beberapa metode pengecekan keaslian emas. (1)Pemeriksaan fisik secara langsung seperti ketajaman warna pada emas, semakin kuning maka kualitas emas semakin bagus. (2)Menggunakan magnet yang diletakkan di sebelah emas dengan kemungkinan  terbesar  tidak  asli  saat  emas  tertarik  ke  arah  medan  magnet(Khoiriyah  & Fikriyah, 2022). (3)Penggunaan cairan kimia dengan batu hitam. Gosokkan terlebih dahulu emas ke batu hitam, siapkan cairan kimia HNO3 dan kombinasi antara HNO3 dengan HC1 perbandingan  3:2,  lalu  meneteskan  cairan  tersebut  ke  goresan  batu  untuk  mengukur kandungan  emas  hingga  terjadi  reaksi  kimia.  Apabila  goresan  tersebut  hilang  dapat dinyatakan bukan emas, namun apabila sedikit pudar dinyatakan emas berkadar kurang dari 16 karat dan apabila warnanya tetap sama dapat dinyatakan emas tersebut berkadar lebih  dari 16 karat(Sari & Sudardjat, 2013). Setelah dilakukan pengecekan keaslian emas, penaksir akan menghitung nilai taksiran sesuai dengan standar ketetapan gadai emas oleh Pegadaian pusat dan melihat harga pasar emas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin, 01 April 2024 kepada pimpinan UPS Ajibarang, Bapak Shakti dan  juga  selaku  penaksir  di  UPS  Ajibarang,  beliau  menjelaskan  “ketentuan  perhitungan
taksiran emas yaitu, nilai taksiran diperoleh dari Harga Dasar Emas(HDE) dikalikan dengan berat emas. Selanjutnya,  besar pinjaman yang diperoleh  nasabah yaitu  75%   dari (HDE) dikalikan  dengan  nilai  taksiran.  Penentuan  persentase  ini  berbeda  beda  dalam  setiap pinjaman dikarenakan penaksir harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya resiko ketika barang tidak ditebus oleh nasabah dan resiko penurunan harga jual pasar. Pedoman harga ini diperlukan saat penaksiran dan akan selalu menyesuaikan perkembangan harga emas setiap harinya”.
Ketiga,  setelah  penghitungan  nilai  emas,  penaksir  akan  menginformasikan  kepada nasabah  terkait  hasil  taksiran,  jika  nasabah  setuju  dengan  hasil  taksiran  tersebut,  maka nasabah  akan  diarahkan  ke  loket  kasir  untuk  diproses  surat  perjanjiannya.  Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  kasir  UPS  Ajibarang  ibu  Zulfa,  beliau mengatakan “ perjanjian yang terjadi berupa penyerahan barang emas dari nasabah kepada Pegadaian Syariah sebagai jaminan atas pinjamannya dan perjanjian pemanfaatan barang berupa emas dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa tempat tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang(Senin, 01 April 2024)”. Selanjutnya kasir akan mencetak dan memberikan Surat Bukti Rahn (SBR) disertai dengan menjelaskan besarnya pinjaman yang dapat dicairkan oleh nasabah. dalam tahapan pencairan ini, hasil dari taksiran akan dikurangi dengan biaya administrasi dan asuransi. Berikut adalah tabel penetapan biaya administrasi Pegadaian Syariah Ajibarang.
Tabel 1.1 Biaya Administrasi Gadai Emas Pinjaman Biaya Administrasi/ Ujrah Asuransi 100.000 - 500.000 5.000 3.000 >500.000 - 1.000.000 10.000 3.000 >1.000.000 - 2.500.000 20.000 3.000 >2.500.000 - 5.000.000 35.000 3.000 >5.000.000 - 10.000.000 50.000 3.000 >10.000.000 - 15.000.000 75.000 3.000 >15.000.000 - 20.000.000 100.000 3.000 >20.000.000 - Seterusnya 125.000 3.000
Sumber :  Pegadaian Syariah Ajibarang, Banyumas 2024
Tabel  di  atas  menunjukkan,    penetapan  biaya  administrasi  ditentukan  berdasarkan besarnya suatu pinjaman mulai dari Rp. 5.000 – Rp. 125.000 disertai dengan biaya asuransi sebesar Rp. 3.000 tidak ditentukan berdasarkan golongan  pinjaman.
Selanjutnya, kasir akan menyiapkan uang (marhun bih) sebesar yang tercantum pada Surat  Bukti  Rahn  dan  meminta  nasabah  untuk  menandatangani  Surat  Bukti  Rahn. wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti pada  hari  senin,kepada kasir UPS Ajibarang Ibu Zulfa  menjela skan,  “  pencairan  uang  gadai  sangat  fleksibel,  nasabah  bisa  melakukan pencairan secara cash atau transfer melalui bank”(Senin, 01 April 2024).

## Jatuh Tempo, Perpanjangan dan Pelelangan
Jangka waktu jatuh tempo pada gadai emas dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan Jatuh Tempo pada Surat Bukti Rahn sebagai berikut: (Sumber Pegadaian Syariah Ajibarang)
a. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi  atau  diperpanjang  (ulang  Rahn,  mengangsur  uang  pinjaman,  dan  minta tambah uang pinjaman sebelum dan atau sampai dengan jatuh tempo.
b. Biaya pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan atau perpanjangan oleh nasabah, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100.
c. Jika transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh nasabah di Cabang Syariah /Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh Murtahin (Pegadaian) maka nasabah menyetujui Nota Transaksi atau struk sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
d. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang,  besaran  uang  pinjaman,  besaran  biaya  pemeliharaan,  dan  rincian  barang jaminan, tercantum dalam Nota Transaksi atau struk.
e. Nasabah  dapat  memberikan  kuasa  kepada  pegadaian  untuk  menjualkan  barang jaminan  yang  telah  jatuh  tempo,  apabila  nilai  penjualan  barang  jaminan  dapat memenuhi  kewajiban  nasabah  kepada  pegadaian,  kuasa  tersebut  hanya  berlaku sampai dengan satu hari sebelum tanggal cut off pinjaman.
f. Pengambilan barang jaminan harus dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn asli dan menunjukkan  kartu  identitas  KTP  sesuai  dengan  saat  pertama  kali  melakukan pinjaman.
g. Surat Bukti Rahn dan Nota Transaksi harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah Pegadaian penerbit Surat Bukti Rahn.
h. Nota  Transaksi  dan  dokumen  lainnya  yang  menyertai  utang  piutang  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahn. nasabah wajib mentaati syarat
dan  ketentuan  serta  isi  perjanjian  yang  tertera  dalam  Surat  Bukti  Rahn  beserta addendumnya.
Terkait dengan syarat dan ketentuan poin (b), selama masa pinjaman terdapat biaya pemeliharaan  barang  gadai.  Biaya  pemeliharaan  gadai  ini  dihitung  per  10  hari.  Biaya pemeliharaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Ajibarang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2 Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pinjaman Biaya Pemeliharaan (Per 10 hari) 100.000 – 1.000.000 0,47% >1.000.000 – 5.000.000 0,79% >5.000.000 – 10.000.000 0,80% >10.000.000 – 20.000.000 0,84% >20.000.000 s.d BMPK 0,84%

## Sumber  Pegadaian Syariah Ajibarang-Banyumas 2024
Catatan: BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)
Tahap  pelunasan  pinjaman  gadai  emas  dapat  dilakukan  kapan  saja  oleh  nasabah tanpa harus menunggu waktu  120 hari atau 4 bulan. Pelunasan juga dapat dilakukan oleh orang lain jika nasabah berhalangan datang dengan syarat menandatangani surat pemberi kuasa  yang  terdapat  pada  bagian  belakang  Surat  Bukti  Rahn  serta  melampirkan  KTP nasabah.  Ketika  akan  melakukan  pelunasan,  nasabah  diharuskan  menghubungi  pihak pegadaian  satu  hari  sebelum  melakukan  pelunasan,  ini  bertujuan  agar  pihak  pegadaian menyiapkan  barang.    Berkaitan  dengan  hal  ini,  pimpinan  Pegadaian  Syariah  Ajibarang, Bapak Shakti beliau menjelaskan “nasabah dap at melunasi pinjaman tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo pinjaman,  tentu dengan perhitungan biaya pemeliharaan selama masa pinjaman. Pelunasan juga dapat dicicil  secara bertahap oleh nasabah”(senin, 01 April 2024). Pada poin f dan g, jika nasabah kehilangan Surat Bukti Rahn, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan:
a. Nasabah harus datang ke tempat awal menggadai
b. Nasabah akan diarahkan untuk membuat surat kehilangan di kantor polisi terdekat lalu  surat  keterangan  kehilangan  tersebut  diserahkan  kepada  Pegadaian  untuk dilakukan pemblokiran terhadap Surat Bukti Rahn yang lama lalu akan dicetak surat yang baru(Putri et al., 2023).
Jika  dalam  kurun  waktu  120  hari  atau  4  bulan  nasabah  belum  bisa  melakukan pelunasan  barang  gadai,  maka  nasabah  dapat  memperpanjang  masa  pinjaman  dengan
membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi. Jika tidak melakukan pelunasan dan tidak  memperpanjang  masa  pinjaman  gadai,  maka  pegadaian  akan  melakukan  lelang terhadap barang tersebut. Namun biasanya pegadaian akan menghubungi nasabah melalui nomor telepon yang tertera pada Nota transaksi dengan tujuan agar nasabah melakukan pelunasan atau memperpanjang masa pinjaman.
Dalam  proses  pelelangan,  uang  hasil  penjualan  tersebut  akan  digunakan  untuk menutupi total pinjaman atau utang nasabah kepada pegadaian. Ibu Nurul selaku karyawan Pegadaian Syariah Ajibarang menjelaskan “Apabila ada uang lebih dari hasil pelelangan tersebut  maka  akan  dikembalikan  kepada  nasabah,  jika  dalam  kurun  waktu  satu  tahun setelah  pelelangan nasabah tidak mengambil uang lebih tersebut maka akan disalurkan kepada  lembaga  amal  zakat,  tetapi  jika  hasil  lelang  kurang  dari  atau  tidak  menutupi pinjaman  maka  pihak  pegadaian  yaitu  pimpinan  Unit  Pegadaian  Syariah  Ajibarang berkewajiban untuk melunasinya.
Kesesuaian praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang dengan Fatwa DSN No. 25 tentang Rahn
Berdasarkan hasil penelitian baik dari data maupun dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta dokumentasi dari pengamatan peneliti yang didapatkan terhadap subjek penelitian yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dapat disimpulkan sebagai berikut :

## a. Barang jaminan
Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ketentuan umum ayat 1 dan 2 dijelaskan
(1) “Penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang Rahin (nasabah) dilunasi ”.Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai  dengan  fatwa  tersebut  sebab  barang  jaminan  ditahan  pihak  pegadaian hingga nasabah dapat melunasi semua utangnya.
(2) “barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah. pada prinsipnya, barang  jaminan  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  pihak  Pegadaian  kecuali  seizin nasabah, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti  biaya  pemeliharaan  dan  perawatannya ”.  Pada  Pegadaian  Syariah Ajibarang, setelah melakukan akad, maka barang jaminan akan langsung disimpan di brankas penyimpanan emas milik Pegadaian Syariah Ajibarang, Banyumas tanpa ada pemanfaatan barang jaminan.

## b. Kewajiban Rahin dan Murtahin
Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  No. 25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  pada  ketentuan  umum  ayat  3  dijelaskan: (3). “pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun  (barang  jaminan)  pada  dasarnya  menjadi kewajiban  Rahin,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh  Murtahin,  sedangkan  biaya  dan pemeliharan dan penyimpanan menjadi kewajiban nasabah’ .
Dalam  praktiknya  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang,  pemeliharaan  dan  perawatan barang  jaminan  menjadi  kewajiban  Murtahin  (Pegadaian).Ketika  barang  jaminan  rusak selama masa pinjaman maka menjadi kewajiban Pegadaian untuk mengatasinya. Kewajiban nasabah hanya pada biaya pemeliharaan dan perawatannya saja.Dalam fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas pada ayat (2) juga telah dijelaskan bahwa “ongkos dan biaya pemeliharaan barang ditanggung oleh penggadai”.

## c. Biaya Pemeliharaan
Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ayat 4 dijelaskan: (4)“besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”
Pada praktik di Pegadaian Syariah Ajibarang, besarnya biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan  jumlah  pinjaman.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada pimpinan Pegadaian Syariah Ajibarang, Bapak Shakti mengatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan  ini  didasarkan  pada  risiko  yang  tinggi.  Semakin  besar  nilai  emas  yang digadaikan maka biaya pemeliharaan akan lebih tinggi, sebab risiko yang didapat pegadaian juga semakin tinggi, salah satunya risiko penurunan harga emas ketika nasabah tidak bisa memenuhi  kewajibannya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  biaya  pemeliharaan  di Pegadaian Syariah Ajibarang tidak sesuai dengan fatwa yang ada yaitu Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 yang secara jelas mengatur tentang ketidakbolehan menentukan besaran biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman.

## d. Biaya Administrasi
Dalam  artikel  Savira  Mirza  Arinda  dijelaskan  bahwa  masih  terdapat  makna  rancu terkait biaya administrasi dan biaya ongkos  pada kedua fatwa tentang gadai yaitu fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang tidak dijelaskan akan adanya biaya administrasi namun pada fatwa selanjutnya yaitu Fatwa DSN Nomor 26 tentang Rahn Emas dijelaskan terkait biaya ongkos dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan.
Berdasarkan hasil wawancara, biaya administrasi pada Pegadaian Syariah Ajibarang diperuntukkan untuk pembelian alat kantor, cetak formulir gadai, pembelian kertas Surat Bukti Rahn, dan lain sebagainya yang berkaitan dan diperlukan oleh perusahaan. Sementara dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 26 tahun 2002 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa “ Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh  penggadai  serta  besarnya  biaya  ini  didasarkan  pada  pengeluaran  yang  nyata diperluk an”.
Jika melihat peruntukkan biaya administrasi adalah untuk pembelian alat kantor, cetak formulir  gadai,  pembelian  kertas,  dan  lain  sebagainya  bisa  dimaknai  bahwa  biaya administrasi termasuk dalam biaya ongkos atau penyimpanan barang yang tidak menyalahi fatwa  dimana  ketika  seseorang  menyimpan  barang  tentu  membutuhkan  pencatatan administrasi.

## e. Jatuh Tempo
Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  No. 25/DSN-MUI/III/2002  pada  ayat  5  poin  a  dan  b  dijelaskan  : (a).  Apabila  jatuh  tempo, Murtahin  (Pegadaian)  harus  memperingatkan  Rahin  (nasabah)  untuk  segera  melunasi utangnya: (b). Apabila Rahin (nasabah) tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
Berdasarkan  hasil  observasi,  mekanisme  jatuh  tempo  pada  Pegadaian  Syariah Ajibarang sudah sesuai dengan fatwa, sebab sebelum pelelangan, pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah melalui nomor telepon yang tercantum  pada nota transaksi dan memberi peringatan terkait jatuh tempo pinjaman.

## f. Pelelangan atau Penjualan Barang Jaminan
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn  pada ayat 5 poin c  dan  d dijelaskan : (c). Hasil  dari penjualan Marhun (barang jaminan) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (d). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin (nasabah) dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin (nasabah).
Berdasarkan hasil observasi, sistem pelelangan di pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai  dengan  fatwa  sebab  hasil  dari  penjualan  barang  jaminan  akan  digunakan  untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Namun, dalam fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 pada ayat 5 poin (b) dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang, pada
saat  hasil  penjualan  barang  jaminan  kurang  dari  total  biaya  pinjaman,  maka  menjadi kewajiban Pegadaian untuk melunasi.

## SIMPULAN
Mekanisme  pemberian  pinjaman  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  Ajibarang, Banyumas meliputi, teknis pemberian pinjaman, penaksiran emas, maksimal pinjaman dan biaya  administrasi,  jatuh  tempo  dan  perpanjangan  pinjaman,  SBR  (Surat  Bukti  Rahn), pelunasan  dan  pengembalian  barang,  penjualan  atau  lelang  barang  jaminan”. Berdasarkan  penelitian  ini,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  praktik  gadai  emas  di Pegadaian Syariah Ajibarang masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yaitu pada besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan kekurangan hasil penjualan barang jaminan menjadi tanggungjawab Pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya,
Fungsi  dan  Tujuan  Pegadaian  Syariah  Sebagai  Penggerak  Perekonomian  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 1(4), 324 – 332.
Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 9(1), 21 – 31.
Amir,  R.  (2015).  Gadai  Tanah  Perspektif  Ekonomi  Islam. Muamalah,Gadai  Perspektif Ekonomi  Islam  Yang,  V(1),  81 – 90.  file:///C:/Users/HP/Downloads/673-1470-1-SM (2).pdf
Arinda, S. M. (2023). Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan  Fatwa  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  dan  Fatwa  Nomor  26/DSN- MUI/III/2002. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(4), 339 – 353.
Baiti, A. N. (2019). Tinjauan Ekonomi islam terhadap praktik Gadai emas di Pt. Pegadaian persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar.
Fujianty, I., Hayatudin, A., & Adam, P. (2019). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  26/Dsn-Mui/Iii/2002  Tentang  Penentuan  Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung). Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 104 – 108.
Hamid,  A.  (2020). Praktik  Lelang  Atas  Jaminan  Gadai  Emas  yang  Telah  Jatuh  Tempo
Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hidayatullah, M. W., Lestari, P. I., Fauziah, H. A., Rahma,  K. M.,  & Abadi, M.  T. (2024).
Implementasi  Akad  Rahn  di  Pegadaian  Syari’ah  Untuk  Meningkatkan  Kesadaran Tentang  Keuangan  Syari’ah. JURNAL  ILMIAH  RESEARCH  AND  DEVELOPMENT STUDENT, 2(1), 81 – 90.
Ibnu Fitroh Sukono Putra, F., Milad Muhammady, G., & Nur Aulia, A. (2019). DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA.
Junaidi,  M.,  &  Hidayati,  L.  N.  (2021).  Praktik  Gadai  Sawah  Dan  Dampaknya  Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah , 4(1), 46 – 60.
Khoiriyah, S., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan  Keputusan  Nasabah  Bank  Syariah  Indonesia  Kc  Surabaya  Darmo.
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 16(1), 45 – 59.
Misno, A. (2018). Gadai Dalam Syari’At Islam. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(01), 26. https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226
Muntaqo,  L.  M.  (2021).  Akad  Qard  dalam  Pembiayaan  Gadai  Emas  Syariah. Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam , 21(2), 238 – 260.
Nursyamsu. (2016). GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH Nursyamsu * Abstract. Bilancia, 10(2), 113 – 133.
Prawira, I. A. (2018). Analisis hukum terhadap produk arrum haji di pegadaian syariah. Az- Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam , 10(1).
Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. 4(1), 1 – 6.
Rifad, M., Alhabsyi, F., & Nadirah, S. (2023). Kepemimpinan Transformatif Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Tenaga Pendidik di SD Alkhairaat 1 Palu. Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan, 2(1), 49 – 58.
Sari, M., & Sudardjat, I. (2013). Persepsi masyarakat  tentang gadai emas di  Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.
Sofyan,  A.  S.  (2019).  Hukum  Gadai  Dalam  Islam  Dan  Prakteknya  Di  Sulawesi  Selatan. Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum,  13(2),  257 – 274. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.495
Surepno, S. (2019). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 174 – 186.
Utami, E. R., Febriadi, S. R., & Bayuni, E. M. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah,
355 – 359.
Wasik, A., & Fawaid, I. (2016). Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 10(2), 313 – 328. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.121