## PERUBAHAN KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL (STUDI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2015)

## National Examination Policy Change
(Implementation of National Examination in 2015 Study)

## Faridah Alawiyah
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 23 Agustus 2015 Naskah dikoreksi: 10 November 2015 Naskah diterbitkan: 23 Desember 2015
Abstract: The change of government in 2014 was followed by changes in education policy. One of the changes in educational policy is the rule of the National Exam. Some of these changes include: UN 2015 will no longer be the only graduation requirements; expansion of the UN text printing; Computer Based Test implementation; and the assessment of UN Integrity. This article will study the policy change of National Examination (UN) in 2015, both in the implementation, objectives, and results. By using the methods of literary study it was found that the implementation of the UN in 2015 turned out to be the average score of the UN 2015 did not change significantly, but the UN Integrity Index showed a bad portrait of education in Indonesia.
Keywords: Education, education policy, national examination, Computer Based Test.
Abstrak: Perubahan pemerintahan pada 2014 diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan. Salah satu perubahan dalam kebijakan pendidikan adalah aturan tentang Ujian Nasional. Beberapa perubahan tersebut diantaranya: UN 2015 tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan; perluasan pencetakan teks UN; pelaksanaan Tes Berbasis Komputer; dan penilaian Integritas UN. Tulisan ini akan mengkaji perubahan kebijakan Ujian Nasional (UN) 2015, baik dalam pelaksanaan, tujuan, dan hasilnya. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan ditemukan bahwa pada pelaksanaan UN 2015 ternyata nilai rata-rata UN di tahun 2015 tidak berubah secara signifikan, namun Indeks Integritas UN menunjukkan potret buruk pendidikan di Indonesia.
Kata kunci: Pendidikan, kebijakan pendidikan, ujian nasional, Test Berbasis Komputer.
Pendahuluan Sebagai faktor penggerak kemajuan bangsa, pendidikan akan terus menjadi sektor utama dalam pembangunan. Bahkan di negara-negara maju, pendidikan merupakan sebuah investasi yang menjadi leading sector dalam pembangunan makroekonominya (Irianto, 2013:7). Hal ini dikarenakan melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan terasah, untuk menghadapi berbagai bentuk tantangan zaman. Perubahan di setiap zaman menuntut setiap orang harus selalu siap dengan tingkat kemampuan yang sesuai dengan kondisi kehidupan. Kemampuan yang dihasilkan dari proses pendidikan dan pembelajaran akan dapat meningkatkan kemampuan diri untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan (Saroni, 2010:195- 196). Begitu pentingnya pendidikan, sehingga proses pendidikan perlu diselenggarakan di berbagai tempat, bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Setiap orang harus mengupayakan agar
mempunyai kesempatan dalam mengikuti proses pendidikan (Saroni, 2013:77).
Studi yang dilakukan Bank Dunia mengenai rate of return terhadap investasi dalam bidang pendidikan di 44 negara menyatakan bahwa nilai manfaat balikan tingkat pendidikan bernilai lebih dari 10%. Nilai balikan modal manusia lebih besar dari pada modal fisik (Irianto, 2013:11). Artinya, bahwa sektor pendidikan menjadi prasyarat utama dalam kemajuan pembangunan. Begitupun Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menjadi lebih baik merupakan hal yang perlu terus dilakukan. Keberhasilan pada sektor pendidikan tentu saja akan memberikan angin segar bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pendidikan memberikan bekal agar sumber daya manusia Indonesia memiliki wawasan ilmu yang luas, memiliki orientasi jauh ke depan, bukan hanya pemakai teknologi atau sasaran negara lain sebagai pasar utama akan turut pula dalam mewujudkan suatu masyarakat yang maju dan
peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi di masa mendatang (Suhardan, Riduan & Enas, 2012:28).
Pada era pemerintahan Joko Widodo saat ini, sektor pendidikan menjadi salah satu sasaran penting dan perhatian utama dalam program pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perubahan dan pengembangan kebijakan baru bidang pendidikan. Kebijakan penting tersebut antara lain perubahan kebijakan Ujian Nasional (UN), penghentian sementara kurikulum 2013, bantuan siswa miskin/program indonesia pintar, serta kebijakan lainnya. Terkait dengan penyelenggaraan UN, pemerintah menilai perlu melakukan evaluasi terhadap tatanan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, mengingat masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi. Berbagai kritik terhadap UN selalu timbul, terutama yang menilai UN tidak sesuai dengan tujuan dari evaluasi. UN selalu menjadi bahan perbincangan, baik terkait persoalan ketidaklulusan yang tinggi maupun mekanisme ujian yang sarat kekurangan (Setiawan, 2008:139). UN dinilai telah merenggut hak guru dan sekolah yang seharusnya menjadi penentu kelulusan siswa. UN telah mematikan kreativitas mengajar, karena pada akhirnya negara yang harus menentukan kewenangan kelulusan siswa (Baedowi, 2015:121). Dengan demikian, penyelenggaraan UN saat ini belum sesuai dengan semangat pendidikan Indonesia, yang seyogyanya memerhatikan tiga aspek, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan sikap secara menyeluruh; dibandingkan penilaian terhadap aspek pengetahuan semata. UN dinilai telah menyampingkan keberadaan bakat dan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap peserta didik (Baedowi, 2015:26). Kontroversi UN juga terus bergulir, karena dinilai telah merenggut makna dari proses belajar. Proses belajar selama kurun waktu tiga tahun, dipatahkan dengan lulus atau tidaknya siswa dalam UN yang hanya dilaksanakan tiga hari dan pada mata pelajaran tertentu saja.
Sejumlah pakar dan praktisi pendidikan pun menilai UN bertentangan dengan naluri teori belajar, yang seharusnya mendominasi kebijakan pendidikan yang bermutu. Kalangan praktisi dan pakar pendidikan mengeluarkan petisi bahwa UN memiliki dampak yang semakin buruk dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. UN secara signifikan telah mereduksi pendidikan nasional menjadi sekedar pabrik pencetak generasi pekerja yang tidak memiliki pemikiran yang logis dan beriman pragmatis (Baedowi, 2015:132). Selain itu, UN dinilai tidak sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang sangat beragam, dengan kondisi masyarakat yang berada di berbagai wilayah dari perkotaan, pedesaan, hingga pedalaman yang belum
tentu telah terjangkau pendidikan secara optimal. Bagaimana mungkin UN dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah pada semua satuan pendidikan di kota maupun di pedalaman (Tilaar, 2012:172).
UN sebagai penentu kelulusan siswa, memunculkan perasaan tertekan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Ujian dipersepsikan sebagai sesuatu yang sulit, menentang dan mengancam. Akibatnya, seringkali siswa memandang dirinya sendiri sebagai seseorang yang tidak sanggup atau tidak mampu mengerjakan ujian (Agustiar dan Asmi, 2010:10).
Melihat berbagai permasalahan tersebut, pemerintahan saat ini berupaya memperbaikinya, dengan melakukan perubahan kebijakan UN Tahun 2015 UN pelaksanaannya berbeda dengan UN tahun-tahun sebelumnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anis Baswedan, menyatakan bahwa perubahan mendasar UN terletak pada tujuannya yang bukan lagi menjadi syarat kelulusan siswa. UN dapat diulang bila hasilnya tidak baik, karena ujian merupakan proses belajar. UN yang sebelumnya menjadi syarat kelulusan siswa menimbulkan kecurangan yang bersifat jamak dan perlu diubah. Hal inilah yang menjadi dasar perubahan kebijakan UN.
Setiap tahun, UN memang seringkali menjadi kegiatan meresahkan baik bagi guru, siswa, maupun orang tua. Satu hal yang menjadikan pelaksanaan UN selalu bermasalah selama ini, dikarenakan UN dijadikan salah satu syarat kelulusan siswa (Hadi, 2014:292). Pandangan ini perlu diubah. Pada dasarnya tujuan dari evaluasi melalui UN bukan untuk menghakimi siswa dengan status lulus atau tidak, tetapi untuk menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mendikbud, yang menyatakan bahwa tujuan UN adalah untuk melakukan penilaian atas standar kompetensi lulusan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, akhirnya pada tahun 2015, UN diputuskan untuk tetap dijalankan. Meskipun demikian, tujuannya dikembalikan pada tujuan dilakukan evaluasi pendidikan sebenarnya, yaitu: 1) sebagai pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, 2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta 3) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Perubahan kebijakan mengenai pelaksanaan UN ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan pendidikan yang selama ini terjadi. Selain perubahan dalam hal kebijakan, dilakukan pula perubahan dalam hal teknis, yaitu: 1) perluasan pencetakan
naskah UN, 2) dirintisnya ujian berbasis komputer, dan 3) adanya pengukuran terhadap tingkat kecurangan dalam UN. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pendidikan agar dapat mencapai mutu pendidikan nasional.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana perubahan kebijakan UN 2015 dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2014/2015 dari sisi tujuan, pelaksanaan, dan hasilnya.
Untuk menjawab permasalahan itu, penulis menggunakan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, berupa: buku, dokumen pemerintah, surat kabar, dan artikel, yang kemudian diolah dan dipaparkan melalui pendekatan deskriptif kualitatif.
Evaluasi Pendidikan Melalui Ujian Nasional Ujian Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi pendidikan yang diselenggarakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 58 Ayat (2), yang berbunyi:
“Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.
Salah satu bentuk evaluasi peserta didik yang diselenggarakan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk UN. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 disebutkan bahwa UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
Evaluasi terdiri dari dua konsep, yaitu: pertama , evaluasi sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan penilaian; kedua , evaluasi sebagai tindakan untuk menunjukkan kualitas dari hasil penilaian (Sanjaya, 2008:335). Secara umum evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya (Nugroho, 2011:668). Kaitannya dengan sistem pendidikan, evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Daryanto (2007:11) juga menyebutkan tindak lanjut tersebut dapat berupa penempatan pada tempat yang tepat, pemberian umpan balik, diagnosis kesulitan belajar siswa, dan penentuan kelulusan.
Salah satu rangkaian kegiatan evaluasi dilakukan melalui tes serta pengukuran sampai
akhirnya melakukan evaluasi (Alawiyah, 2011:208). Tes ditujukan untuk menghasilkan pertanyaan yang mewakili karakteristik siswa yang hendak direncanakan untuk diukur (Sukardi, 2010:20). Pengukuran menjadi kegiatan untuk memberikan angka terhadap suatu hasil suatu kegiatan pengukuran (Hasan, 1988:10); dan evaluasi merupakan proses yang menentukan keadaan dimana tujuan dapat dicapai (Sukardi, 2010:20). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, UN bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Dalam hal ini, UN dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan evaluasi. Berupa kegiatan memberikan tes kepada peserta didik, hasilnya kemudian diukur serta dilakukan evaluasi yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Tyler (1949) dalam Hamid (2008:35) yang mendefinisikan evaluasi sebagai proses untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar, untuk mengukurnya dilakukan melalui tes hasil belajar.
Setiap tahun UN dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan pada beberapa mata pelajaran tertentu. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pendidikan maupun penempatan pada jenjang pendidikan berikutnya. Terdapat beberapa prinsip yang harus termuat dalam sebuah proses evaluasi. Sukardi (2010:4-5) menjelaskan terdapat beberapa prinsip evaluasi yaitu:
1.  evaluasi harus masih dalam kisi-kisi kerja tujuan yang telah ditentukan;
2.  evaluasi sebaiknya dilaksanakan secara komprehensif;
3.  evaluasi diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik;
4.  evaluasi dilaksanakan dalam proses kontinu;
5.  evaluasi harus peduli mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku.
Perbandingan Kebijakan Ujian Nasional 2015 dengan Kebijakan Ujian Nasional Sebelumnya UN sebagai salah satu bentuk evaluasi yang dilaksanakan secara menyeluruh tentu saja harus didasari prinsip-prinsip tersebut. Bila melihat pelaksanaan UN 2014 dan UN tahun sebelumnya secara prinsip telah memenuhi kriteria. Akan tetapi, bila melihat bentuk pelaksanaan, sistem, serta tujuan UN terdapat beberapa catatan yang menjadi protes dari beberapa kalangan. UN seringkali dijadikan sebagai salah satu penentu kelulusan, padahal tes
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Gambar 2. Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2015
Penyelenggara Sekolah Negara Ujian Nasional Ulang Kelas Rapor & Ujian Akhir Sekolah Jenis Ujian Menjadi dasar seleksi masuk ke jenjang lebih tinggi Ujian Ulang Ya Tidak Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Tidak Sertifikat Tamat Belajar Ya Hasil Lulus? Perbaiki?
dilakukan hanya pada beberapa mata pelajaran tertentu saja. Pelaksanaannya pun relatif singkat untuk mengevaluasi hasil belajar selama kurang lebih tiga tahun. Seperti diungkapkan Baedowi (2015: 123) kebijakan UN telah memberikan dampak yang cukup dahsyat dari aspek pelemahan karakter siswa, karena orientasi belajar-mengajar siswa yang terfokus pada kelulusan semata. Oleh karenanya, Kemendikbud kemudian merubah kebijakan UN. UN tetap dilaksanakan namun tidak lagi menjadi faktor penentu kelulusan siswa. Berikut ini digambarkan perbedaan pelaksanan UN 2014 dan Tahun 2015 pada Gambr 1 dan Gambar 2 berikut:
Berdasarkan Gambar 1, pada pelaksanaan UN Tahun 2014, kelulusan peserta didik ditentukan oleh dua pihak, yaitu: sekolah dan negara. Sekolah mengeluarkan rapor dan melaksanakan ujian akhir sekolah, sementara negara melaksanakan Ujian Nasional. Dengan demikian, rapor, ujian akhir sekolah dan UN merupakan faktor penentu kelulusan siswa. Bila peserta didik tidak lulus, mereka harus mengulang kelas dan mengikuti kembali kegiatan belajar. Perbandingan persentase penilaian rapor dan ujian akhir sekolah 60% dengan Ujian Nasional 40%.
Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan UN tahun 2015. Pada kebijakan kali ini kelulusan tidak lagi ditentukan oleh rapor, ujian akhir sekolah,
Penyelenggara Jenis Ujian Sekolah Negara Ujian Nasional Rapor & Ujian Akhir Sekolah Ulang Kelas Tidak Lulus? Hasil Ijasah Kelulusan Ya
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Gambar 1. Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2014
dan UN. Tetapi, kelulusan siswa hanya ditentukan sepenuhnya berdasarkan pertimbangan sekolah dengan mengacu pada rapor dan ujian akhir sekolah. Sedangkan output kelulusan berupa sertifikat tamat belajar. UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. UN tetap dilaksanakan, namun hasilnya berupa surat keterangan hasil UN sebagai bentuk evaluasi pendidikan tingkat nasional, serta dimanfaatkan juga untuk dasar seleksi masuk perguruan tinggi. Perbedaan mendasar juga digambarkan Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN dalam Tabel 1 berikut:
Berdasarkan Tabel 1, secara umum terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UN tahun 2015 dengan UN tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah UN tidak lagi menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa, yang selama ini menjadi perdebatan dan menjadi hal yang menakutkan bagi siswa. Selain itu, pemanfaataan teknologi informasi dan perluasan pencetakan bahan UN
menjadi perubahan yang positif bagi perbaikan pelaksanaan UN. Perubahan tersebut dilakukan mengingat banyaknya permasalahan yang timbul akibat kebijakan UN di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Kemendikbud telah berupaya memperbaiki kebijakan UN melalui proses analisis terhadap pelaksanaan UN sebelumnya. Proses analisis kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: monitoring, prediksi kebijakan yang diharapkan, evaluasi, rekomendasi, sampai pada tahap problem structuring ; yang berarti diperolehnya informasi masalah yang akan dipecahkan. (Fattah, 2012:7) Dengan begitu,
berbagai persoalan UN yang pada akhirnya menjadi persoalan pendidikan dapat dilakukan tindak lanjut menuju arah yang lebih baik.
Perubahan Kebijakan Ujian Nasional Secara garis besar kebijakan UN tahun 2015 berbeda dengan UN tahun sebelumnya. Ketentuan dalam PP nomor 19 Tahun 2005 dalam pasal 67, 68, 69 dan 72 yang menjelaskan UN sebagai salah
Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015
Aspek UN 2014 UN 2015 Keterangan Kisi-Kisi UN Kisi-Kisi 2011-2014 Kisi-kisi 2011-2014. (Dapat diakses di Website BSNP) Sama Fungsi UN 1.  Pemetaan 2.  Seleksi jenjang lebih tinggi 3.  Kelulusan 4.  Pembinaan 1.  Pemetaan 2.  Seleksi jenjang lebih tinggi 3.  Pembinaan Beda Teknologi (Pelaksanaan) Paper Based Test (PBT) PBT dan Computer Based Tes (CBT). CBT diterapkan secara bertahap (status rintisan) Beda Peran BSNP Penyelenggara Penyelenggara Sama Peran Kementerian Pelaksana Pelaksana Sama Peran PTN Koordinator Pengawasan UN SMA sederajat dan Pemindaian LJUN Koordinator Pemindaian LJUN Pemantau di tingkat Kab/Kota Beda Proses lelang dan Pencetakan bahan UN Sistem regional (8 region) Ditangani masing-masing provinsi (17 percetakan) Beda Waktu Pelaksanaan UN SMA sederajat 14-16 April (3 hari) 13-15 April (3 hari Sama Waktu Pelaksanaan UN SMP sederajat 5-8 Mei (4 hari) 4-7 Mei (4 hari, Senin-Kamis) Sama UNPK Paket A, B, C Dua kali setahun Tahap I: 14-16 Mei Tahap II: 19-22 Agustus Tidak ada UNPK Susulan Satu kali dilaksanakan bersamaan UN Formal Beda Soal UN yang telah digunakan Disimpan di sekolah untuk digunakan dalam pembelajaran Disimpan di sekolah selama 1 bulan kemudian dimusnahkan disertai Berita Acara Beda
Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),
“Sosisalisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015”
satu syarat kelulusan dihapus. Selanjutnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menjelaskan bahwa kebijakan UN mengalami perubahan. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 1 Tampak bahwa perubahan kebijakan UN digunakan sebagai proses untuk melakukan evaluasi pendidikan tingkat nasional untuk pemetaan kualitas pendidikan. Hasil UN juga digunakan untuk seleksi masuk satuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
Penggunaan hasil UN tahun 2014 berbeda dengan hasil UN tahun 2015. Hasil UN 2014 menjadi standar dan patokan kelulusan dengan persentase 40%. Persentase tersebut masih dirasa memberatkan karena meskipun hasil ujian sekolah serta hasil belajar selama mengikuti studi di sekolah baik, namun akan menjadi sia-sia apabila nilai UN tidak memenuhi standar. Hal inilah yang selalu menjadi alasan protes berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil bagi peserta didik. Sementara pada kebijakan UN 2015, pemanfaatan hasil UN tidak lagi berpengaruh sama sekali terhadap kelulusan peserta didik. UN sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi negara untuk pemetaan pendidikan. Selain itu hasil UN juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar seleksi ke pendidikan yang lebih tinggi.
Perubahan Pelaksanaan UN 2015 Ditinjau dari segi pelaksanaan, pada tahun 2014 pencetakan naskah UN masih dilakukan di delapan wilayah regional. Sementara itu, pencetakan naskah UN tahun 2015 diperluas menjadi di 17 provinsi. Hal ini dilakukan karena terdapat kekhawatiran keterlambatan distribusi naskah UN jika lokasi pencetakan UN hanya di beberapa wilayah saja.
Selain itu, pada tahun 2015, mulai dirintis ujian berbasis komputer yang baru pertama kali diujicobakan. UN berbasis komputer ini disebut juga Computer Based Test (CBT). Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud (Puspendik) merancang dan mengembangkan program aplikasi CBT. UN CBT merupakan terobosan baru di Indonesia dalam memanfaatkan IT di dunia pendidikan. CBT diterapkan secara bertahap dan mulai dirintis tahun 2015. 2 Program aplikasi ini digunakan untuk tes terkomputerisasi, yakni tes berbasis komputer
1 Dokumen Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), “Sosisalisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015”
2 “Ujian Nasional Sudah di Mulai” dalam http://lipsus. kompas.com/kemdikbud/read/2015/04/13/12024421/ Ujian.Nasional.Sudah.Dimulai., diakses 15 Agustus 2015.
yang penyajian dan pemilihan soalnya dilakukan secara terkomputerisasi sehingga setiap peserta tes mendapatkan paket soal yang berbeda-beda. 3 UN melalui CBT dinilai dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan UN karena lebih aman, efisien, dan fleksibel dalam pelaksanaan, serta mendorong pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. 4 Soal dalam CBT menggunakan sistem acak, sehingga akan mengurangi terjadinya kecurangan dalam menjawab soal-soal UN. Sistemnya yang lebih praktis dan mudah dalam proses penilainnya akan membuat pelaksanaan UN lebih efisien.
Terdapat kriteria yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bagi sekolah yang dapat melaksanakan CBT, antara lain rasio komputer dengan peserta UN adalah satu banding tiga, diutamakan sekolah yang terakreditasi A, memiliki Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk Personal Computer (PC) server dan klien, serta diutamakan sekolah yang memiliki generator penghasil listrik atau umum disebut genset. 5 Selain kriteria tersebut, sekolah yang akan menyelenggarakan CBT tetap melalui proses penilaian dan verifikasi beberapa tahap. 6 Sekolah yang dinilai dan lolos verifikasi sebagian besar adalah sekolah eks-RSBI yang siap dan telah memiliki infrastruktur yang memadai. 7 Penyiapan UN CBT yang baru dilaksanakan dan diujicobakan pada tahun 2015 memang perlu mendapat perhatian ekstra, karena UN CBT merupakan sistem ujian baru yang nantinya akan dikembangkan dan diperluas pada UN tahun berikutnya. Keberhasilan UN CBT diharapkan dapat memperbaiki sistem ujian yang telah dilaksanakan selama ini.
Hal lain yang baru dalam pelaksanaan UN 2015 adalah output hasil UN tidak hanya menilai hasil belajar siswa, komponen yang dievaluasi
3 Dokumen BSNP “Peraturan BSNP tentang Petunjuk Teknis CBT” dalam http://bsnp-indonesia.org/id/wp- content/uploads/2015/04/PERATURAN-BSNP-tentang- Petunjuk-Teknis-CBT-TP-2014-2015.pdf diakses 1 Juli 2015.
4 Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Paparan menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI 10 Juni 2015.
5 “Pustekkom Optimis UN CBT Dilaksanakan Tahun 2015”, dalam http://bsnp-indonesia.org/?p=1663, diakses 15 Agustus 2015.
6 “UN Berbasis Komputer Minimalisir Jual Beli Soal” dalam http://www.cnnindonesia.com/nasion al/20150413092004-20-46136/un-berbasis-komputer- minimalisir-jual-beli-soal/, diakses 15 Agustus 2015.
7 “Lewat Konferensi Video Mendikbud Awasi Persiapan terakhir UN” dalam http://lipsus.kompas. com/kemdikbud/read/2015/04/10/11300001/Lewat. Konferensi.Video.Mendikbud.Awasi.Persiapan.Terakhir. UN diakses 15 Agustus 2015.
lainnya adalah adanya pengukuran Index Integritas Ujian Nasional (IIUN). IIUN hadir dari keinginan pemerintah untuk mengukur tingkat kecurangan pelaksanaan UN yang dari tahun ke tahun selalu muncul. Kecurangan tersebut bisa dilakukan oleh siswa, guru, sekolah, maupun pihak lainnya. Kemendikbud kemudian menyiapkan alat evaluasi lain yang terintegrasi dalam penilaian hasil UN untuk mengukur kecenderungan terjadinya kecurangan.
IIUN merupakan tingkat persentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan. Kecurangan yang diukur adalah gabungan persentase contek-menyontek antarsiswa (kecurangan antarindividu) dan persentase keseragaman pola jawaban soal UN (kecurangan sistemik/terorganisir) dalam suatu sekolah. 8 Seperti dipaparkan Kemendikbud, rentang angka indeks integritas adalah 0-100 dimana semakin tinggi nilai indeks integritasnya maka menunjukkan tingkat kecurangan yang semakin rendah, begitupun sebaliknya. Berikut gambaran matriks indeks integritas UN:
Gambar 3 menunjukkan matriks indeks integritas dengan rerata UN. Kuadran pertama menunjukkan angka UN tinggi dan indeks integritas tinggi. Pada kuadran inilah harapan pendidikan di Indonesia berada, dimana tingkat kecurangan dalam UN rendah disertai dengan rerata hasil UN yang baik. Kuadran kedua menunjukkan posisi dimana indeks integritas tinggi sementara angka UN rendah.
8 Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Paparan menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI 10 Juni 2015.
Kuadran tiga menujukkan indeks integritas rendah dan angka UN rendah. Kuadran empat menunjukkan angka integritas rendah sementara angka UN tinggi.
Matriks tersebut menunjukkan apabila hasil UN menunjukkan sebaran siswa maupun satuan pendidikan berada di kuadran satu dan dua menunjukkan bahwa tidak ada kecurangan. Akan tetapi sebaliknya, bila sebaran siswa dan sekolah setelah UN dilaksanakan berada di kuadran tiga dan empat hal ini menunjukkan penyelenggaraan UN diwarnai kecurangan. Apabila hal ini terjadi, akan menjadi masalah serius dan harus segera ditangani, karena pada kuadran empat tingkat kecurangan relatif tinggi terjadi dan menjadi hal yang masif. Angka yang dihasilkan dalam IIUN ini perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan untuk bahan perbaikan dan melakukan strategi berikutnya.

## Pelaksanaan, Kendala, dan Hasil Ujian Nasional Tahun 2015
Pelaksanaan dan Kendala UN 2015 UN 2015 dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 April 2015 pada tingkat SMA/MA/SMK
dan sederajat dan tanggal 4 sampai dengan 7 Mei 2015 untuk tingkat SMP/MTs dan sederajat. Tahun 2015 UN SMA/MA diikuti oleh 19.215 satuan pendidikan dengan jumlah peserta 1.661.832 peserta didik. Sementara untuk tingkat SMP/MTs dan sederajat diikuti oleh 52.163 satuan pendidikan dengan jumlah peserta 4.123.667 peserta didik. 9 Secara keseluruhan, angka keikutsertaan UN 2015
9 Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Paparan menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI 10 Juni 2015.

## Indeks Integritas Ujian Nasional
IIUN rendah Angka UN rendah IIUN rendah Angka UN tinggi IIUN tinggi Angka UN tinggi IIUN tinggi Angka UN rendah 80 55 Rerata UN 3 4 2 1
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dokumen Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI 10 Juni 2015
Gambar 3. Matriks Indeks Iintegritas Ujian Nasional dan Capaian Ujian Nasional
baik dilihat dari jumlah satuan pendidikan maupun dari sisi jumlah peserta didik yang mengikuti meningkat dari tahun 2014. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah, serta beriringan dengan program yang menggiring siswa usia sekolah untuk kembali bersekolah. Kesiapan pelaksanaan UN tentu saja harus lebih matang dan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2015 pencetakan naskah UN diperluas dari yang sebelumnya dibagi ke dalam delapan regional menjadi 17 provinsi. Sebanyak 35 juta eksemplar naskah UN harus didistribusikan tepat waktu agar 7,3 juta peserta ujian tahun ini dapat melaksanakan UN secara serempak. 10 Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala keterlambatan distribusi naskah ujian. Dalam pelaksanaannya, meskipun sedikit mengalami kendala di beberapa titik daerah, akan tetapi pendistribusian naskah UN dinilai lancar. Kendala teknis seperti tertukarnya naskah UN, kekurangan jumlah naskah UN dibandingkan jumlah siswa, dapat langsung diatasi secara sigap pada saat itu juga sehingga tidak mengganggu pelakasanaan UN. Secara garis besar pencetakan naskah UN yang diperluas ini berhasil mengurangi kendala dalam hal pendistribusian naskah UN.
Selain perluasan pencetakan naskah UN, tahun ini CBT diujicobakan pada sebagian satuan pendidikan, dan akan dikembangkan lebih luas pada UN tahun berikutnya. Pada tahap awal CBT dilakukan terbatas, dilaksanakan oleh 2,4% satuan pendidikan atau sekitar 585 sekolah dari sekitar 79.000 sekolah yang melaksanakan UN. Masih terdapat beberapa kendala teknis pada UN CBT ini. Namun demikian, meskipun baru diujicobakan terbatas, pelaksanaan CBT ini dapat dinilai minim kendala. Beberapa masalah yang dihadapi lebih pada kendala teknis, di antaranya batalnya beberapa sekolah yang menggunakan CBT, kendala teknis seperti mati listrik, kesulitan saat proses mengakses komputer, dan kendala teknis lainnya. 11 Sekolah yang batal melaksanakan CBT langsung dapat ditangani dengan mengganti sistem ujian dengan menggunakan kertas seperti satuan pendidikan lain pada umumnya. Padamnya aliran listrik saat
10 “Fakta di Balik Perubahan Ujian Nasional” dalam http:// edukasi.kompas.com/read/2015/04/07/16000051/Fakta. di.balik.Perubahan.Ujian.Nasional, diakses 19 Agustus 2015.
11 Linggasari, Yohannie. 2015. “Menteri Anies Masih Ada Masalah Pelaksanaan Ujian Nasional”, CNN Indonesia Rabu, 15/04/2015 dalam http://www.cnnindonesia.com/ nasional/20150415164000-20-46873/menteri-anies- masih-ada-masalah-pelaksanaan-ujian-nasional/ diakses 19 Agustus 2015.
pelaksanaan UN CBT berlangsung menjadi kendala utama pada beberapa sekolah di antaranya terjadi di SMKN 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; SMKN 2 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; dan SMK 17 Temanggung, Jawa Tengah. 12 Dalam pelaksanaan CBT sejumlah sekolah masih mengalami persoalan gagal login 13 dan mendadak logout 14 saat ujian berlangsung. Hal ini terjadi di SMAN 3 dan SMAN 9 Surabaya, sehingga ujiannya sempat tertunda. 15 Namun berbagai kendala tersebut sudah disiapkan beberapa skenario untuk mengatasinya sehingga UN masih bisa berjalan. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud menilai kendala- kendala teknis dalam UN CBT tidak sampai 1%, bahkan pemerintah telah menyiapkan skenario penanganan masalah jika terjadi persentase kendala teknis dalam UN CBT mencapai 10-20%. 16
Masalah lain datang dari adanya isu terjadinya kebocoran soal yang beredar di internet dan dapat diunduh secara gratis. Hal tersebut langsung diselidiki panitia UN dan langsung diproses untuk kebenaran beritanya. Secara keseluruhan, laporan terjadinya kebocoran soal UN terus menurun dari tahun ke tahun, meski begitu tetap perlu dilakukan tindak lanjut. Perangkat untuk menganalisa terjadinya kebocoran dan kecurangan saat melaksanakan UN telah disiapkan melalui penghitungan IIUN. 17 Nilai IIUN akan memetakan terjadinya kecurangan dalam menjawab soal UN baik dari siswa, sekolah, sampai pada wilayah. Angka dan sebaran IIUN akan menjadi patokan untuk menindaklanjuti kecurangan yang terjadi. Adapun rata-rata nilai IIUN tingkat SLTA secara nasional adalah sebesar 63,28, dimana 7 provinsi dengan nilai IIUN tertinggi, peringkat pertama diperoleh DI Yogyakarta (79,52), kemudian peringkat kedua dan selanjutnya secara berurutan diraih Bangka Belitung (77,79), Kalimantan Utara (74,14), Bengkulu (73,69), Nusa Tenggara Timur
12 “Soal UN Bocor di Internet” dalam http://www. koran-sindo.com/read/989429/149/soal-un-bocor-di- internet-1429061987 diakses 15 April 2015.
13 Sign on , signin , sign in adalah proses untuk mengakses komputer dengan memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses menggunakan sumber daya komputer tujuan.
14 Logout adalah proses keluar dari sistem jaringan komputer, setelah sebelumnya melakukan login pada sebuah akun, atau dapat juga di definisikan keluar dari akun yang sebelumnya telah digunakan.
15 “Soal UN Bocor di Internet” dalam http://www. koran-sindo.com/read/989429/149/soal-un-bocor-di- internet-1429061987 diakses 15 April 2015.
16 Ibid.
17 Ibid.
(73,12), Kepulauan Riau (72,44), dan Gorontalo (67,78). 18
Hasil dan Tindak Lanjut UN 2015 Secara garis besar perubahan kebijakan UN tidak merubah semangat belajar para siswa dalam menempuh UN. Sebagaimana dijelaskan oleh Mendikbud bahwa tidak digunakannya UN sebagai penentu kelulusan tidak memengaruhi semangat belajar dan prestasi siswa. 19 Pada tingkat SMA/ MA rerata nilai UN mengalami peningkatan. Nilai rerata UN naik dari 61 menjadi 61,29 atau naik 0.29 poin dari tahun sebelumnya. 20 Berbeda dengan UN SMP/MTs, yang menunjukkan kondisi sebaliknya dimana terjadi penurunan rerata nilai UN dari yang sebelumnya 65.20 turun 3.4 poin menjadi 61.80. 21 Sesuai dengan tujuan awal UN 2015, secara keseluruhan hasil UN dijadikan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, serta pembinaan sekolah. Dari gambaran rerata UN 2015 yang diperoleh, bahwa naiknya rerata UN SMA dan sederajat hanya beberapa poin saja. Turunnya rerata UN SMP dan sederajat dengan rerata UN yang masih di kisaran 6.0. Hal ini menunjukkan bahwa mutu UN pada khususnya, dan mutu pendidikan pada umumnya perlu ditingkatkan kembali. Kualitas pendidikan serta pencapaian hasil belajar siswa harus terus meningkat. Peningkatan ini didorong dengan adanya upaya peningkatan mutu pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung.
Terdapat banyak faktor penunjang untuk peningkatan mutu. Sofan (2013:19-21) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang menunjang mutu pendidikan di satuan pendidikan di antaranya: kepemimpinan, tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, Wiyono (2010:176-183) juga menyebutkan beberapa upaya yang dapat
18 “Kemendikbud Umumkan Tujuh Provinsi Dengan Indeks Integritas Tertinggi Dalam UN 2015”, dalam http:// litbang.kemdikbud.go.id/index.php/home2-9/1197- kemendikbud-umumkan-tujuh-provinsi-dengan-indeks- integritas-tertinggi-dalam-un-2015 diakses 15 April 2015.
19 Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Paparan menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI 10 Juni 2015.
20 “Mendikbud, Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Naik 0.3 Poin” dalam http://litbang.kemdikbud.go.id/index. php/home2-9/1195-mendikbud-rata-rata-nilai-ujian- nasional-naik-0-3-poin, diakses 19 Agustus 2015.
21 Dokumen Kemendikbud “Hasil Ujian Nasional SMP Tahun 2015” dalam www.kemendikbud.co. id diakses 19 Agustus 2015.
dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada saat proses pendidikan berlangsung. Upaya- upaya tersebut antara lain: pemberian penghargaan kepada tenaga pengajar untuk memberikan motivasi pada pelaku pendidikan, meningkatkan profesionalisme penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta memberantas korupsi di lingkungan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Zazin (2011:57-58) juga menyebutkan dalam proses mewujudkan pendidikan yang bermutu terdapat berbagai input yang harus diperhatikan antara lain: bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, sumber daya, serta penciptaan suasana yang kondusif .
Faktor penunjang mutu pendidikan tersebut perlu diperhatikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan serta berdaya saing yang tinggi. Prosesnya tentu memakan waktu, namun harus terus dibina dan dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Data hasil UN yang diperoleh Kemendikbud ini dapat menjadi salah satu patokan untuk pemerataan mutu pendidikan.
Di sisi lain, uji coba UN CBT pada UN 2015 relatif berjalan dengan lancar. UN CBT dinilai cukup berhasil dan perlu diperluas pelaksanaannya pada UN tahun berikutnya. Meski begitu, segala perangkatnya harus juga disiapkan dengan matang dan lebih terorganisir dengan baik. UN CBT dinilai dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan UN karena lebih aman, efisien, dan fleksibel dalam pelaksanaan. Proses penilaian UN CBT lebih cepat dibandingkan dengan proses UN secara manual. Selain itu, secara psikologis, UN CBT tidak perlu ada lagi pengawalan dari kepolisian atas pengiriman dan distribusi soal sehingga tekanan psikologis pada siswa menjadi jauh berkurang. 22 Efek positif dari UN CBT adalah satuan pendidikan terdorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran karena penggunaan CBT secara tidak langsung memaksa sekolah untuk terus memanfaatkan teknologi, agar dapat bersaing dan sejajar dengan sekolah lain yang telah berkembang lebih pesat dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dengan begitu, pada saat ujian tidak ada lagi kekakuan menggunakan TIK. Pemanfaatan teknologi merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan proses dan hasil pendidikan, serta mengaplikasikannya dalam dunia pendidikan, meskipun membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi. Namun demikian, investasi ini akan membuat
22 “UN Berbasis Komputer Minimalisir Jual Beli Soal” dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150413092004-20-46136/un-berbasis-komputer- minimalisir-jual-beli-soal/, diakses 15 Agustus 2015.
warga negara Indonesia mampu bersaing dengan warga negara lain di dunia (Miarso, 2007:678-680).
DPR-RI pun mengapresiasi penyelenggaraan UN CBT yang berlangsung lancar di tahun pertama diujicobakan. Dalam rapat kerja Komisi X dengan Kemendikbud 10 Juni 2015, DPR-RI meminta pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperluas pelaksanaan UN CBT di tahun berikutnya. Persiapannya pun harus lebih matang. Oleh karenanya, tentu saja untuk awal diperlukan anggaran yang tidak sedikit, akan tetapi manfaatnya akan dirasakan lebih baik bagi penyelenggaran UN beberapa tahun ke depan.
Selanjutnya, Hal yang penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam UN 2015 adalah hasil dari indeks integritas dari UN yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat kecurangan baik siswa maupun satuan pendidikan dalam pelaksanaan UN. Berikut gambaran sebaran IIUN untuk tingkat SMA/MA dan sederajat serta tingkat SMP/MTs dan sederajat.
Pada Gambar 4 diperoleh gambaran bahwa IIUN 2015 lebih dari 50% berada pada rerata rendah. Misalnya saja pada tingkat SMA/MA dan sederajat, di sekolah negeri dengan IIUN tinggi hanya mencapai 40% dari total sekolah negeri,
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dokumen Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI 10 Juni 2015
Gambar 4. IIUN dan Nilai UN SMA/MA/SMK
Sumber: Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
“Hasil Evaluasi Ujian Nasional SMP Tahun 2015 ” Gambar 5 IIUN dan Nilai UN SMP/MTs
sekolah swasta 58% dari total sekolah swasta, MA negeri 36% dari total MA Negeri.
Kondisi serupa juga terjadi pada hasil IIUN SMP/MTs dan sederajat. Pada Gambar 5 diperoleh gambaran bahwa IIUN 2015 SMP terutama negeri menunjukkan nilai IIUN rendah yang sebaran rata- ratanya berada di kuadran tiga dan empat. Data hasil UN SMP/MTs dan sederajat menunjukkan tidak lebih dari 12% siswa peserta UN yang memiliki nilai UN dan IIUN tinggi. Bila dirata-ratakan lebih dari 50% berada pada angka IIUN rendah.
Kedua gambaran ini, baik UN SMA/MA dan sederajat maupun SMP/MTs dan sederajat memberikan gambaran bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini cukup mengkawatirkan. Rendahnya IIUN (yang menunjukkan masih tingginya tingkat kecurangan dalam pelaksanaan UN) merupakan potret pendidikan di Indonesia yang harus diperbaiki. Pada UN tahun sebelumnya, isu kecurangan tersebut selalu terdengar dalam berbagai berita dan media. Akan tetapi tidak ada data yang pasti mengenai angka serta persentase terjadinya kecurangan tersebut. Pada tahun 2015, barulah diketahui melalui perhitungan IIUN. Bukan tidak mungkin kecurangan dalam melaksanakan UN yang terjadi di Indonesia, sesungguhnya telah terjadi bertahun-tahun dan menjadi hal yang masif, namun belum dapat terukur dan terdata kisaran besarannya.
Berdasarkan data tersebut, hasil IIUN yang diperoleh tentu saja menjadi pukulan bagi pemerintah. Pemerintah perlu untuk menjadikan hal ini sebagai bahan perbaikan ke depan. Integritas penting, karena disana tergambar bagaimana pembangunan karakter dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Menurut Novitasari (2011:271) kecurangan yang dilakukan dalam melaksanakan UN disebut juga dengan kecurangan akademis. Kecurangan akademis merupakan semua tindakan curang atau tidak jujur dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan prestasi akademis seorang siswa. Kohn dalam Novitasari (2011:271) juga menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan akademis dapat terjadi karena adanya ketidaktepatan penerapan sistem pendidikan dibandingkan kesalahan personal dalam diri siswa itu sendiri. Dengan demikian terjadinya tindak kecurangan akademis jangan hanya disalahkan pada aspek karakter siswa saja, tetapi juga perlu memerhatikan pada sistem pendidikan yang berlaku.
Rendahnya nilai integritas yang menggambarkan rendahnya nilai kejujuran siswa maupun satuan pendidikan yang ikut terlibat di dalamnya, merupakan potret buruknya pendidikan
yang menjadi “pekerjaan rumah” besar bagi satuan pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.
Pemerintah juga memandang bahwa kondisi ini perlu penanganan serius. Mendikbud dalam keterangan pers hasil UN SMP/sederajat tahun 2015 memandang bahwa sekolah harus jadi zona integritas atau zona kejujuran dan sekolah harus berprestasi, sekolah yang memiliki IIUN rendah akan menjadi fokus perbaikan. 23
Perubahan kebijakan memang tidak mengurangi semangat belajar siswa dalam menjalankan UN, akan tetapi temuan awal menunjukkan bahwa meskipun UN bukan merupakan penentu kelulusan akan tetapi tingkat kecurangan tetap ada. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran pakar dan para praktisi pendidikan. Kekhawatiran proses pendidikan yang menjadikan siswa hanya berfokus pada kelulusan semata maka tanda-tanda runtuhnya mental sudah di depan mata. Pendidikan dalam kaitannya dengan UN harus juga mempertimbangkan aspek moralitas, etika dan kohesi sosial yang kuat. Prosesnya harus diubah agar ketakutan untuk tidak lulus dan gagal, dapat diminimalisir dan siswa dapat lebih percaya diri dengan kegagalan yang mungkin akan dialaminya (Baedowi, 2015:132-133).
Untuk perbaikan kondisi tersebut, Pemerintah memiliki tugas berat dimana pembangunan karakter yang dimulai dari satuan pendidikan seyogyanya menjadi garda terdepan. Salah satu upaya pembangunan karakter tersebut antara lain dengan pendidikan karakter. Membangun karakter bukan hal yang mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Diperlukan waktu lama untuk menciptakan karakter SDM yang akan mengisi masa depan bangsa melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan karakter seharusnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi pembangunan nasional (Samani dan Hariyanto, 2012:27). Menjadi hal yang menyedihkan apabila pembinaan sekolah yang dilakukan selama kurun waktu tertentu kemudian seketika hancur oleh kecurangan masif yang dilakukan dalam pelaksanaan UN.
Pendidikan karakter sendiri telah dilakukan sekolah tidak dengan pemberian materi khusus. Tetapi didominasi oleh kesadaran seluruh pihak sekolah dalam bentuk hidden curriculum (Baedowi, 2012:161). Nilai luhur yang ditanamkan dalam pembangunan karakter antara lain: kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berpikir, termasuk kepenasaran intelektual serta logis (Zubaedi, 2011:16). Hal ini
23 “Hasil UN dan IIUN SMP/Sederajat 2015 Sebagai Potret Awal Perbaikan” dalam http://www.kemdiknas.go.id/ kemdikbud/berita/4292, diakses 19 Agustus 2015.
mengisyaratkan pembangunan karakter juga harus tetap dijaga, utamanya dalam kegiatan UN yang sarat dengan peluang terjadinya penghancuran karakter yang dilakukan melalui kecurangan UN. Kejujuran menjadi modal dasar pelaksanaan UN untuk pembangunan karakter siswa yang tentunya akan mengisi pembangunan bangsa.
Berkaca dari fakta bahwa angka integritas UN rendah, maka perlu dipertanyakan kembali penanaman pendidikan karakter dalam proses pendidikan yang telah dilakukan. Dalam pendidikan yang terpenting bukan hanya sekedar hasil yang diperoleh tapi bagaimana proses penyelenggaraan pendidikannya. Menjadi sangat disayangkan bila proses pendidikan yang berlangsung dalam pendidikan formal kemudian harus diruntuhkan oleh potret rendahnya integritas para peserta didiknya.

## Penutup Simpulan
Pada masa pergantian pemerintahan di tahun 2014 yang lalu, pendidikan menjadi perhatian utama. Berbagai kebijakan pendidikan dievaluasi untuk kemudian diubah maupun dikembangkan dalam rangka perbaikan. Salah satunya UN yang selama ini selalu menjadi isu kontroversi. Kebijakan UN berubah dengan tidak lagi menjadikan hasil UN sebagai penentu kelulusan siswa. Tujuan penyelenggaraan UN kemudian dikembalikan pada tujuan evaluasi sesungguhnya yang semata-mata untuk pemetaan pendidikan.
Selain kebijakan tersebut, dalam hal penyelenggaraan, dilakukan juga pengembangan. Pengembangan dalam melaksanakan UN, antara lain: perluasan pencetakan naskah UN dengan tujuan mengatasi terjadinya kendala keterlambatan distribusi naskah UN. Selain itu pada tahun 2015 juga dilaksanakan UN CBT yang diujicobakan di sebagian satuan pendidikan yang lolos verifikasi. CBT sebagai terobosan baru dalam upaya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan UN ke depan. Pelaksanaannya pun berhasil dengan baik dan tidak ada kendala yang cukup berarti. CBT akan dan perlu dikembangkan serta diperluas pelaksanaannya di UN tahun berikutnya. CBT terbukti memberikan dampak positif mulai dari berkurangnya resiko kecurangan, secara psikologis tidak diperlukan penanganan yang ketat, waktu untuk memproses hasil UN lebih cepat.
Selain CBT sebagai sebuah terobosan baru dalam pelaksanaan UN, pada tahun 2015 pun evaluasi UN dilakukan tidak hanya mengukur hasil belajar siswa. Akan tetapi juga mengukur indeks integritas UN. IIUN ini dimaksudkan untuk
mengukur tingkat kecurangan dalam melaksanakan UN di satuan pendidikan. Hal ini penting mengingat selama ini isu kecurangan dalam UN selalu muncul. Hasil sementara yang diperoleh pun cukup mengejutkan. Indeks integritas selama penyelenggaraan UN baik tingkat SMA dan sederajat maupun SMP dan sederajat menunjukkan tingkat kecurangan yang cukup tinggi. Lebih dari 50% sekolah yang melaksanakan UN memiliki IIUN yang sangat rendah. Rendahnya IIUN menjadi potret pendidikan yang harus ditangani dengan serius. Hal ini menjadi tugas besar pemerintah ke depan untuk kemudian mengkaji lebih dalam faktor dan langkah penanggulangannya.
Rekomendasi Kebijakan pemerintah mengubah sebagian besar kebijakan UN dengan tujuan terus melakukan perbaikan pendidikan perlu mendapat apresiasi. Meskipun demikian, pemerintah juga perlu terus melakukan analisis dan penelitian lebih mendalam mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam UN tahun pelajaran 2014/2015, maupun UN sebelumnya. Hal ini agar keputusan perubahan kebijakan yang dilakukan akan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik.
Kebijakan UN harus terus dievaluasi, dengan begitu berbagai persoalan UN yang pada akhirnya menjadi persoalan pendidikan dapat dilakukan tindak lanjut. Selain itu, perlu juga dilakukan tindak lanjut melalui penelitian yang lebih mendalam, misalnya dengan mengetahui indikasi terjadinya kecurangan, fakta-fakta kecurangan yang terjadi, serta upaya pemecahan masalahnya agar tidak terjadi kembali hal yang serupa di tahun berikutnya. Sekolah terutama sebagai garda terdepan perlu mendapat pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Amri, Sofan. 2013. Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah dasar dan Menengah . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Baedowi, Ahmad. 2012. Calak Edu 1 Esai-Esai Pendidikan 2008-2012. Jakarta: Pustaka Alfavabet. Baedowi, Ahmad. 2015. Calak Edu 3 Esai-Esai Pendidikan. Tangerang: Pustaka Alfavabet.
Baedowi, Ahmad. 2015. Potret Pendidikan Kita. Tangerang: Pustaka Alfavabet.
Daryanto. 2007. Evaluasi Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Fattah, Nanang. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Hasan, Said Hamid. 2008. Evaluasi Kurikulum. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Irianto, Agus. 2013. Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa . Jakarta: Kencana.
Miarso, Yusufhadi. 2007. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan . Jakarta: OT. Elex Media Komputindo.
Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2012. Konsep dan Model Pendidikan Karakter . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Sanjaya, Wina. 2008. Kurikulum dan Pembelajaran . Jakarta: Kencana Media Grup.
Saroni, Mohammad. 2010. Orang Miskin Harus Sekolah . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup.
Saroni, Mohammad. 2013. Pendidikan untuk Orang Miskin . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup.
Setiawan, Benni. 2008. Agenda Pendidikan Nasional . Yogjakarta: Ar-Ruzz Media Grup.
Suhardan, Dadang, Riduwan & Enas. 2012. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Sukardi. 2010. Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya . Jakarta: Bumi Aksara.
Tilaar, H.A.R. 2012. Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta.
Wiyono, Teguh. 2010. Rekonstruksi Pendidikan Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zazin, Nur. 2011. Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Zubaedi, 2011. Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan . Jakarta: Kencana.

## Jurnal
Agustiar, Wisnawati dan Yuli Asmi. 2010. “Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional dan Motivasi Belajar Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri ”X” Jakarta Selatan . Psikologi. Volume 8 Nomor 1, Juni 2010.
Alawiyah, Faridah. 2011. “Evaluasi dan Pemetaan Mutu Pendidikan Melalui Ujian Nasional.” Aspirasi. Volume 1 Nomor 2 Desember 2011.
Hadi, Sumasno. 2014. “Ujian Nasional dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan Pragmatisme.” Al-Adzka . Volume IV Nomor 1. Januari 2014.
Novitasari, Ika. 2011. “Sindikasi Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus Jaringan Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 Di Kota X).” Kriminologi Indonesia . Volume 7 Nomor II Oktober 2011.

## Dokumen
“Hasil Evaluasi Ujian Nasional SMP Tahun 2015.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
“Kebijakan Perubahan Ujian Nasional.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam konferensi Pers di Jakarta tanggal 23 Januari 2015.
“Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015.” Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI tanggal 10 Juni 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## Internet
“Fakta di Balik Perubahan Ujian Nasional,” http:// edukasi.kompas.com/read/2015/04/07/16000051/ Fakta.di.balik.Perubahan.Ujian.Nasional, diakses 19 Agustus 2015.
“Hasil Ujian Nasional SMP Tahun 2015,” www. kemendikbud.co.id diakses 19 Agustus 2015.
“Hasil UN dan IIUN SMP/Sederajat 2015 Sebagai Potret Awal Perbaikan,” http://www.kemdiknas. go.id/kemdikbud/berita/4292, diakses 19 Agustus 2015.
“Kemendikbud Umumkan Tujuh Provinsi dengan Indeks Integritas Tertinggi dalam UN 2015,” http:// litbang.kemdikbud.go.id/index.php/home2-9/1197- kemendikbud-umumkan-tujuh-provinsi-dengan- indeks-integritas-tertinggi-dalam-un-2015 diakses 15 April 2015.
“Lewat Konferesni Video Mendikbud Awasi Persiapan terakhir UN,” http://lipsus.kompas.com/kemdikbud/ read/2015/04/10/11300001/Lewat.Konferensi. Video.Mendikbud.Awasi.Persiapan.Terakhir.UN diakses 15 Agustus 2015.
“Mendikbud, Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Naik 0.3 Poin,” http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/ home2-9/1195-mendikbud-rata-rata-nilai-ujian- nasional-naik-0-3-poin, diakses 19 Agustus 2015.
“Peraturan BSNP tentang Petunjuk Teknis CBT,” http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/ uploads/2015/04/PERATURAN-BSNP-tentang- Petunjuk-Teknis-CBT-TP-2014-2015.pdf, diakses 1 Juli 2015.
“Pustekkom Optimis UN CBT Dilaksanakan Tahun 2015,” http://bsnp-indonesia.org/?p=1663, diakses 15 Agustus 2015.
“Soal UN Bocor di Internet,” http://www.koran- sindo.com/read/989429/149/soal-un-bocor-di- internet-1429061987, diakses 15 April 2015.
“Ujian Nasional Sudah Dimulai,” http://lipsus.kompas. com/kemdikbud/read/2015/04/13/12024421/Ujian. Nasional.Sudah.Dimulai., diakses 15 Agustus 2015.
“UN Berbasis Komputer Minimalisir Jual Beli Soal,” http://www.cnn indonesia.com/nasio nal/20150413092004-20-46136/un-berbasis- komputer-minimalisir-jual-beli-soal/, diakses 15 Agustus 2015.
Linggasari, Yohannie. 2015. “Menteri Anies Masih Ada Masalah Pelaksanaan Ujian Nasional”, CNN Indonesia Rabu, 15/04/2015, h t t p : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / n a s i o n al/20150415164000-20-46873/menteri-anies- masih-ada-masalah-pelaksanaan-ujian-nasional/, diakses 19 Agustus 2015.