## KONSEPSI MUSYAWARAH DALAM SERAT KANCIL KRIDHAMARTANA JILID I SEBAGAI SUMBER NILAI BAGI PERILAKU BERDEMOKRASI PENYELENGGARA NEGARA
Emi Setyaningsih 1 , Prisca Kiki Wulandari 2 , Destriana Saraswati 1 1,2,3 Pusat Matakuliah Pengembangan Kepribadian (PMPK) Universitas Brawijaya 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Email: emi_sophia@ub.ac.id
Informasi Artikel: Dikirim: (30 Maret 2021) ; Direvisi: (30 April 2021); Diterima: (5 Mei 2021)
Publish (7 Mei 2021)
Abstrak: Konsepsi Musyawarah dalam Serat Kancil Kridhamartana Jilid I sebagai Sumber Nilai Bagi Perilaku Berdemokrasi Penyelenggara Negara. Penelitian ini bermaksud untuk menggali nilai musyawarah yang terdapat dalam Serat Kancil Kridhamartana jilid I. Serat Kancil Kridhamartana jilid I  ini  adalah  salah  satu  versi  naskah  Serat  Kancil  yang  ditulis  dalam  lingkup  tradisi  (keraton) Pakualaman.  Melalui  penelusuran  yang  lebih  mendalam  terhadap  naskah  ini  setidaknya  kita menemukan  salah  satu  nilai  luhur  budaya  bangsa,  yakni  musyawarah  mufakat  yang  bisa  dijadikan landasan  perilaku  berdemokrasi aparatur  penyelenggara  negara.  Mengingat  hingga  saat  ini,  perilaku berdemokrasi  aparatur  penyelenggara  kita  masih  jauh  dari  nilai-nilai  demokrasi  yang  substansial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan model penelitian filsafat yaitu  historis  faktual  mengenai  naskah.  Pada  proses  analisis  data  penelitian,  peneliti  menggunakan unsur-unsur  metodis,  yaitu  interpretasi,  idealisme,  komparasi,  dan  deskripsi.  Hasil  penelitian  ini menjabarkan bahwa Serat Kancil Kridhamartana jilid I mengandung nilai musyawarah mufakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Permusyawaratan sebagai sebuah nilai sekaligus prosedur  ternyata  tidak  berdiri  sendiri  melainkan  terkait  dengan  nilai-nilai  yang  lain,  yakni  nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai musyawarah yang terdapat dalam Serat Kancil  Kridhamartana jilid  I  ini  sangat  relevan  sebagai  fundamen etik untuk  mewujudkan  perilaku berdemokrasi penyelenggara negara yang lebih baik.
Kata kunci : nilai, musyawarah, demokrasi
Abstract: The Conception of Musyawarah in Serat Kancil Kridhamarta Volume 1 as A Source of Value for Democratic Behavior of State Administrators . This research is aimed to explore on the value of musyawarah (deliberation) in Serat Kancil Kridhamartana volume I. This Serat is a version of the Serat  Kancil  manuscript  written  in  the  scope  of  Pakualaman  tradition  (palace).  Through  deeper exploration on this manuscript, at least we can find one of the noble values of our nation’s culture, namely musyawarah mufakat (deliberation and consensus) which can be used as a basis for democratic behavior of state administrators. Given that until now, the democratic behavior of our administering apparatus is still far from substantial democratic values. This research is a type of literature research using  a  philosophical  research  model,  namely  historical  factual  about  the  text.  In  the  process  of analyzing  research  data, the  researcher  used  methodical  elements,  namely interpretation,  idealism, comparison, and description. The results of this study describe that Kancil Kridhamartana volume I contains the value of deliberation and consensus /or to reach a consensus (musyawarah-mufakat) as a guide in solving every problem. Deliberation as a value as well as a procedure does not stand alone but is  related  to other  values,  namely  the values  of  divinity,  humanity,  unity  and justice.  The values  of
deliberation (musyawarah) contained in Serat Kancil Kridhamartana volume I are very relevant as an ethical foundation for realizing better democratic behavior of state administrators.
Key words : values, musyawarah, democracy

## PENDAHULUAN
Kehidupan  demokrasi  pasca  Orde Baru  memberikan  peluang  besar  bagi masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi, baik  melalui  kanal  organisasi  masyarakat, partai politik, maupun gerakan sosial. Akan tetapi,  euforia  kebebasan  beraspirasi tersebut  menandai  suatu  keadaan  bahwa demokratisasi  yang  dijalankan  pada  era Reformasi  tersebut  masih  bersifat  semu, dalam  arti  sebuah  proses  demokratisasi yang  tanpa  arah  dan  tujuan.  Hal  tersebut dapat  kita  lihat  dari  tolak  ukur  luaran Reformasi  pada  saat  ini  yang  masih menerapkan  sistem  politik  yang  menganut demokrasi  prosedural  daripada  mengarah secara substansial.
Memasuki era digital ternyata tidak
membuat  demokrasi  di  negeri  ini  menjadi baik  tetapi  malah  semakin  gaduh.  Media
masa digunakan sebagai sarana menyebarkan  berita  bohong,  ujaran kebencian,  dan  fitnah  dalam  rangka mewujudkan kepentingan politik golongan tertentu yang membuat kehidupan
demokrasi semakin mencemaskan (Subhan,
2019: 79). Penyelenggaraan  negara  Indonesia yang  selaras  dengan  nilai-nilai  demokrasi semakin  luntur.  Hal  memprihatinkan  yang pertama adalah soal akuntabilitas
(pertanggungjawaban) dari aparatur negara terhadap  rakyat.  Akuntabilitas  adalah prasyarat  yang  harus  ada  dalam  sistem demokrasi. Sayangnya para aparatur negara kita  yang  dipilih  melalui  mekanisme demokrasi,  banyak  yang  tidak  amanah. Alih-alih  mau  mensejahterakan  rakyat seperti  janji  mereka,  mereka  justru mengeruk  kekayaan  negara  (korupsi)  baik untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Mengingat penyelenggaraan demokrasi  yang  masih  jauh  dari  harapan maka sudah selayaknya kita perlu kembali menelisik kearifan lokal, menengok jati diri bangsa  ini,  dan  merevitalisasi  nilai-nilai yang  pernah  tumbuh  subur  dalam masyarakat  dan  bangsa  Indonnesia,  yakni dalam hal ini kita memfokuskan pada nilai- nilai  musyawarah  yang  bisa  dijadikan landasan etik berdemokrasi bagi penyelenggaran negara.
“Serat  Kancil”  adalah  salah  satu khasanah  naskah  Nusantara  yang  menarik untuk  diteliti  karena  sarat  akan  nilai-nilai luhur  yang  sangat  diperlukan  untuk menghadapi permasalahan masyarakat kita pada  saat  ini.  Akan  tetapi,  kekayaan kearifan  lokal  Nusantara  yang  luhur  dan sarat  akan  nilai  ini  hanya  menjadi  tradisi lisan dan belum banyak yang mengapresiasinya  secara  ilmiah.  Serat
Kancil  memiliki  beragam  versi,  sebagai konsekuensi  dari  bentuk  penulisan  budaya lisan  (Winstedtt,  1906:61-69).  Salah  satu versi tertulis dari Serat Kancil ditulis oleh Kyai Rangga Amongsastra pada tahun 1822 yang naskahnya lebih terkenal dengan Serat Kancil Amongsastra dan dicetak pada 1878.
Versi lainnya dikenal dengan Serat Kancil van  Dorp yang  tidak  diketahui  penulisnya dan kemudian diterbitkan oleh G.C.T. van Dorp di Semarang pada 1871. Buku lainnya adalah Serat  Kancil  Salokadarma karya R.A.  Sasraningrat  dan Serat  Kancil
Kridamartana yang  ditulis  oleh  R.P.
Sasrawijaya (Dipodjojo, 1985: i). Serat Kancil versi Rangga
Amongsastra  dan  Salokadarma  telah beberapa  kali  diapresiasi.  Penelitian  dari Setyowati  (2006:  88-90)  mengetengahkan berbagai nilai-nilai moral yang terkandung dalam serat tersebut. Dengan bantuan teori nilai  moral  Jawa  dan  sosiologi  sastra,  dia menemukan  nilai  rukun  dan  hormat  yang termasuk  nilai  Jawa  pada Serat  Kancil Salokadarma ( SKSD ). Nilai moral tersebut merupakan respon dari suatu kondisi sosial budaya masyarakat yang terjadi pada masa penulisan SKSD . Sehingga SKSD
merupakan  suatu  kritik  sosial  yang mempertahankan nilai kejawaannya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
McKean  (1971:  83)  merasa  bahwa Serat  Kancil  memiliki  peran  yang  penting dalam memberikan pendidikan dan politik. Bahkan, dia berasumsi bahwa Kancil dapat
menjadi  model  yang  penting  bagi  orang- orang Indonesia dan nilai-nilai yang terikat di  dalamnya  dapat  dipahami  secara universal.  Ada  kemungkinan  bahwa  apa yang  dia  ungkapkan  dapat  difalsifikasikan dan  dia mengajukan  pendekatan  struktural untuk menuai nilai-nilai luhur di dalamnya. Senada dengan McKean, Carpenter (1992: 111)  juga  menyimpulkan  bahwa  Serat Kancil  seringkali  memiliki  maksud  secara eksplisit untuk memberikan gambaran yang ideal  pada  pendidikan  moral  anak-anak. Secara  universal,  cerita  binatang  juga digunakan  untuk  mendidik  para  generasi penerus.  Dengan  demikian,  mereka  dapat menyesuaikan diri dan berkepribadian yang baik.

## METODE
Objek material penelitian ini adalah Serat  Kancil  versi  Kridhamartana  jilid  I yang  diselidiki  sebagai  teks  filosofis  yang memuat  hakikat  dan  nilai  musyawarah. Proses  penelitian  ini  dimulai  dengan mengumpulkan kepustakaan yang berkaitan dengan  naskah  asli,  dan  manuskrip- manuskrip lain sebagai perbandingan. Pada proses  analisis  data  penelitian,  peneliti menggunakan  unsur-unsur  metodis  yaitu, interpretasi,  idealisme,  komparasi,  dan deskripsi.  Interpretasi  digunakan  untuk menyelami,  menangkap  arti  dan  nuansa yang  ditangkap  dari  teks.  Idealisme digunakan  untuk  menangkap  konsep universal  dan  ideal  dari  teks.  Komparasi
Emi Setyaningsih, Prisca Kiki Wulandari, dan Destriana Saraswati – Konsepsi Musyawarah dalam Serat Kancil Kridhamartana Jilid 1 sebagai Sumber Nilai Bagi Perilaku Berdemokrasi Penyelenggara Negara
untuk  membandingkan  semua  manuskrip untuk mendapatkan variasi terjemahan dan analisis. Deskripsi digunakan agar peneliti tidak lepas dari teks naskah, interpolarisasi pikiran  tidak  boleh  jauh  dari  teks  (Bakker dan Zubair, 1990: 41-57).
Penelitian  mengenai  Serat  Kancil memang  pernah  dilakukan  oleh  beberapa orang,  akan  tetapi  belum  ada  yang  secara komprehensif  menganalisis  pada  aspek nilai  musyawarahnya.  Oleh  karena  itu,
penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi musyawarah sebagai
fundamen nilai demokrasi Indonesia. Pada akhirnya,  penelitian  ini  dipandang  sangat penting  karena  bangsa  ini  sedang mengalami  krisis  jati  diri  yang  akan berdampak  pada  kelangsungan  hidupnya sebagai  sebuah  bangsa.  Penelitian  ini dikembangkan  dengan  semangat  hendak merevitalisasi  nilai-nilai  demokrasi  dalam ranah  penyelenggaraan  negara  melalui apresiasi  pada  karya  lokal  yang  sarat muatan  nilai-nilai  musyawarah  di  tengah praktik  berdemokrasi  para  penyelenggara negara  yang  menyimpang  dari  substansi demokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konteks Zaman
“Serat”  adalah  karya  sastra  yang ditulis  oleh  pujangga  Jawa  dalam  bentuk tembang-tembang  Jawa.  “Serat”  berisi petunjuk  atau  nasihat  sehari-hari  yang
tujuannya  adalah  mengubah  moral  dan perilaku  manusia  menuju  tatanan  hidup yang  luhur  pada  zamannya  dan  diyakini masih  relevan  hingga  saat  ini  (Yuliati, 2019:  278),  yakni  seperti  halnya Serat Kancil  Kridhamartana ini.  Berdasarkan keterangan  dari  Panti  Boedaja  bahwa  teks Serat  Kancil  Kridhamartana tersebut merupakan  hasil  karya  yang  dihasilkan  di lingkungan  Keraton  Pakualaman  yang diperkuat  adanya sasmitaning  tembang yang  dipakai  menurut  adat  di  pura Pakualaman  yaitu  pada  awal  tiap pupuh , bukan  pada gatra terakhir pupuh sebelumnya  (Behrend,  1990:329). SKKD merupakan  karya  RP.  Natarata  berangka tahun  1901.  Raden  Panji  Natarata  ini menggubah versi Serat Kancil
Salokadarma karya Panji Sasrawijaya yang berangka  tahun  1891,  sehingga  kita  dapat menemukan  kesamaan  cerita  antara SKSD dan SKKD . Serat Kancil ini banyak memuat penjabaran ngelmu  kasampurnan .  Cerita naskah  ini  berbentuk  siklus,  dimulai  dari awal kehidupan kancil hingga kematiannya. Hal  ini  sejalan  dengan  pola  pikir masyarakat Jawa dalam memahami hakikat kehidupan  yang  dikenal  dengan  istilah sangkan  paraning  dumadi (Ciptoprawiro 1986: 22).
Jika melihat angka tahun penulisan serat ini yaitu sekitar akhir 1800an dan awal 1900an  maka  hampir  keseluruhan  pulau Jawa  pada  masa  itu  berada  di  bawah
kekuasaan kolonialisme Belanda. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  setiap  sisi kehidupan,  termasuk  kehidupan  politik,
masyarakat Jawa dipengaruhi oleh kekuasaan Belanda. Konteks latar
kekuasaan kolonial Belanda ini ditunjukkan bagaimana  serat  ini  menyerap  beberapa kata-kata  Belanda  ke  dalam  bahasa  Jawa, seperti  kata landraten (Jawa)  dari  kata landraad (Belanda), komingsi (Jawa)  dari commisie (Belanda),  atau  istilah  Belanda seperti  yang  dipakai  di  serat  ini  seperti singaning nedherland (harimaunya Belanda), pokrul (advokat), lit (pemimpin),
huk (belanda),  dan vonis (Belanda)  dan masih banyak lainnya.
Karya  sastra  tidak  dapat  dipahami secara lengkap jika dipisahkan dari konteks budaya dan masyarakat yang
melingkupinya  (Damono,  1979:  5)  karena karya  sastra  sesungguhnya  merupakan cerminan  masyarakat.  Mengingat  serat  ini sarat nilai-nilai moral maka menurut hemat kami, penulisan Serat Kancil dimaksudkan untuk mengkritisi kondisi sosial masyarakat pada  saat  itu.  Semisal  pada  nilai  gotong- royong  atau  persatuan  yang  bisa  kita lihat dalam pupuh Asmaradana  (2), pada ke-8.
Eksplisit  di  dalam  bait-baitnya  seolah menyindir  atau  sebenarnya  merupakan kritik terhadap masyarakat Jawa yang sulit sekali bergotong-royong menghadapi Belanda.  Malah  justru  masyarakat  Jawa terbelah karena politik adu domba Belanda.
Nilai Ketuhanan yang
berkebudayaan  atau  ketuhanan  yang menghormati  ketuhanan  yang  lain  muncul sebagai counter terhadap paham keberagamaan  yang  eksklusif.  Saat  itu sekitar  tahun  1850an  hingga  1900an  telah mulai  muncul  Islam  yang  lebih  ekslusif yang menggugat tradisi kegamaan sebelumnya, yakni bernuansa lebih formal. Kelompok  baru  ini  pada  tahun-tahun  itu muncul  dengan  pemahaman  agama  yang lebih  menekankan  aspek  formal-kaku syariat  keagamaan  namun  lupa  terhadap dimensi  hakikat  dan  ma’rifat  yang  lebih substansial dan penting dari agama.
Dalam Serat  Wedhatama yang dikarang Mangkunegara IV (1979: 19) yang wafat di tahun 1881 disebut terdapat istilah santri  dul atau santri  brai  dul di  daerah Pacitan sepanjang pesisir kidul yang terlalu bersemangat  mendesakkan  pemahaman fikih-syariat sebagai wacana yang digembor-gemborkan  dalam  diskursus yang  bahkan  sudah  dalam  tahap  mencela kelompok lain. Kelompok ini mengabaikan esensi agama sebagai baju yang menghiasi tubuh wadag kita dengan pakaian bernama “akhlak” layaknya diajarkan dalam pemahaman  Islam  pada  dimensi  ma’rifat dan  hakekat  seperti  yang  diajarkan  para wali  tanah  Jawi  dalam  bingkai  sufisme Islam. Kelompok khusus ini menyorongkan  pemahaman  dimensi  lahir keislaman,  yang  kadang  juga  diselipi
istilah-istilah  yang  mengekslusi,  sehingga justru  membuat  konsep  ketuhanan  mereka menjadi  ekslusif  dan  oleh  karenanya melemahkan  persatuan  rakyat,  sehingga tidak  bisa  bekerjasama  untuk  melawan penjajah. Sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan  juga  menjadi  pesan  yang  ingin disampaikan  penulis  serat  ini  karena  pada saat  bangsa  ini  di  bawah  kolonialisme memunculkan  ketidakadilan  hukum  dan ekonomi.
Pengaruh  Islam  (sufisme)  juga sangat kental dalam penulisan Serat Kancil. Hal ini nampak dalam pupuh Sinom dimana spirit dan nilai ketuhanan yang disampaikan di  dalam  Serat  Kancil  ini  adalah  nilai ketuhanan  yang  tidak  egois,  Islam  yang menghargai  perbedaan  agama  lain,  alias bisa menjadi rahmat bagi semesta. Sebuah konsep  bertuhan  yang  diukur  buahnya dalam tindak budi pekerti luhur. Wejangan ini  muncul  juga  karena  ingin  merespon kegandrungan masyarakat yang berlebihan terhadap  agama  Islam  yang  hanya menekankan aspek syariat yang formal dan kaku.  Banyak  kelompok  Islam  baru  yang muncul  pada  masa  itu  yang  dengan penafsiran  akan  Islam  yang  menekankan aspek  syariat  formal  kaku  semata  yang variannya  begitu  beragam  sehingga memicu potensi untuk saling menyalahkan aliran yang satu terhadap yang lainnya.
Serat Kancil ini ditulis dalam kultur Islam  Jawa  (sufisme)  yang  tidak  alergi
terhadap  warisan  tradisi  lama  yang dianggap  baik,  juga  menyerap  hal  yang datang belakangan. Ajaran-ajaran yang baik yang  masuk  ke  Indonesia  tidak  ditolak begitu saja, tetapi dirangkul dan dijawakan dan  diintegrasikan  ke  dalam  pandangan dunia  Islam  Jawa.  Seperti  diceritakan, dalam Serat Kancil ini terdapat tokoh yang bernama  Kenthus  (ayah  Kancil)  dan  dia adalah  seorang  ulama  atau  Brahmin.  Ada pula  tokoh  Keong  yang  memberikan wejangan kepada Kancil dengan mengutip ayat-ayat Al Quran juga mengajarkan ilmu ma’rifat  kepada  Kancil.  Penulis  Serat Kancil juga memunculkan nilai-nilai Islam Jawa (sufisme) tentang konsep
“Manunggaling  Kawula  Gusti”  dan  “Raos Sejati”  yang  diajarkan  oleh  tokoh Srenggala.
Nilai-Nilai  Luhur  dalam Serat  Kancil

## Kridhamartana
Serat Kancil Kridhamartana merupakan  karya  sastra  Jawa  yang berbentuk  tembang  yang  terdiri  dari beberapa pupuh ,  yakni  Dhandanggula, Asmaradhana,  Sinom,  Maskumambang, Mijil,  Pangkur,  Durma,  Kinanthi,  dan Pucung.  Dalam serat tersebut terdapat nilai musyawarah yang tidak terlepas melainkan terikat  dengan  nilai-nilai  yang  lain,  yakni: ketuhanan,  kemanusiaan,  gotong-royong dan  keadilan.  Berikut  paparan  nilai-nilai
yang  terdapat  dalam Serat  Kancil Kridhamartana :
a. Nilai Ketuhanan
Nilai ketuhanan muncul pada pupuh
Asmaradana, pada ke-17 hingga 20:
Alon matur esmu nangis (perlahan berkata agak terisak) marang  rising  budi  darma (terkait ketepapan berbuat baik) adhuh  sardula  wong  saleh (wahai  kau macan, kau orang saleh) sewu yuta panrimamba (seribu juta terima kasihku) nangking panuwun amba (tanggungan rasa terima kasih saya) mugi  kang  pracayeng  laku (semoga  kamu
percaya pada tindakan)
srahna  dat  ingkang  murweng  rat
(pasrahkanlah kepada Dzat yang
menciptakan dunia)
ywa mamang tindak kang yukti (jangan ragu untuk berbuat yang pantas) wahyaning  ngamal  susila (memunculkan perbuatan baik) kadarmanta kang lumeber (alias keutaman yang mengalir) atas sadu pari karma (jelas akan mendapat balasan)
Suksma  tan  klimputing  ga’ib (dari  sukma yang tak terlimput gaib) ngodrat kalam bangkit molah (sesuai kodrat perkataan Allah yang luhur) saking  karsaning  Hyang  Manon (menurut kehendak Allah)
nulisi sagung klakuan (yang menulis segala jenis tingkah laku)
awon  sae  sinerat (baik  buruk  yang  telah tertulis)
kang kadi paduka estu (yang seperti Allah benarkan sendiri)
aneng  loh  makpul  tetela (pada  lauhul mahfudz nyata)
Warah  jeroning  ngaka’it (pelajaran  dalam akidah Islam)
ngamal  sapinap  tunapsa (beramal  itu kendaraan atau kapal ( safinah )-nya diri) liripun  klakuan  sae (maksudnya  kelakuan baik) dados prauning sarira (menjadi
kendaraan/perahu diri)
kapanggih  ing  sakarat (yang  berlabuh  di alam sakaratul maut)
wawales  tikel  ping  satus (akan  dibalas seratus kali lipat)
atasing  basuki  tama (jelas  merupakan keselamatan yang sungguh utama)
Dari  bait-bait  di  atas,  jelas  nilai perbuatan  baik  berupa  tolong-menolong segera  disandarkan  pada  nilai  ketuhanan. Yakni  bahwa  bahwa  perbuatan  baik sebenarnya  juga  merupakan  manifestasi pengejawantahan sifat Tuhan di muka bumi ini  yang  telah  juga  ditetapkan  di lauhul mahfudz .  Dan  setiap  perbuatan  baik  pasti mendapat  balasan  di  akhirat  kelak  seperti yang telah dijanjikan Allah.
Bahkan  di  bait-bait  setelahnya  di dalam  Serat  Kancil  ini,  kita  juga  dapat menemukan ungkapan dan deskripsi terkait
nilai ketuhanan yang menghargai perbedaan.  Yakni  sebuah  nilai  ketuhanan yang  mengakui  bahwa  sebenarnya  ajaran kebaikan  itu  pasti  bersumber  dari  Tuhan yang  sama,  meskipun  dalam  bungkusnya kadang  berasal  dari  label  agama  yang berbeda. Karena sejatinya seluruh kebaikan datang dari tuhan yang sama.
b. Nilai Kemanusiaan yang
(Berke)adil(an)
Pernyataan akan seruan berbuat adil ini dalam melambari sikap saling menolong terekam  dalam pupuh Dhandanggula  (3), pada ke-15:
lah  elinga  ywa  tindak  tan  yukti (ingat! jangan bersikap yang tidak pantas) kaya  paran  macan  karepira (gimana  kok keinginanmu bisa seperti itu, macan?) landraten  atimu  dhewe (adililah  hatimu sendiri) tan  gampil  culing  wuwus (memang  tidak mudah ngomong itu)
kudu  nganggo  tinimbang  dhisik (harus dilambari pertimbangan) jroning atimu ana (di dalam dasar hatimu)
rembug  bener  luput (pasti  sudah  ada panduan pertimbangan benar-salah) ajara  budi  kraharjan (belajarlah  budi keselamatan) potang  pangan  estune  anagih  bukti (berhutang  pangan  senyatanya,  malah menagih mau memakan Kerbau)
karya  anyaur  karya (perbuatan  harus dibayar perbuatan yang setimpal) Dalam seruan kerbau juga disebutkan kata adililah ( landraten ) dirimu sendiri.  Adililah  hatimu  sendiri  bermakna mendidik diri sendiri mengelola kecenderungan  kebaikan  yang  ada  dalam diri jangan sampai kalah dengan dorongan keinginan  yang  mengajak  untuk  berbuat tidak  adil.  Hal  ini  merupakan  pendidikan untuk membentuk budi luhur ( ajaran budi karaharjan )  yang  merupakan  dasar  adab, tata-krama,  dan  kesusilaan  persis  dalam kalimat  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab.
Pada nilai kesamaan manusia (nilai
Kemanusiaan) dikatakan agar jangan saling merendahkan.
Jangan merendahkan manusia  lain.  Jangan  pernah  merasa  lebih daripada  yang  lain,  seperti  tersurat  dalam pupuh Dhandanggula (3) pada 18:
Pasrangkara  aja  kumawasis (jangan merasa paling pandai)
lungiting sabda mung amrih murka (tajam perkataan yang hanya memunculkan murka saja)
iku dudu sabenere (itu bukan yang benar) ngatokaken tyas palsu (justru menampakkan kepalsuan hati)
macihnani  budi  pranatis (yang  menandai budi hati seseorang)
kumetmu nurut empyak (pencarianmu tidak jelas layaknya menelusuri rangkap atap) pajatine punggung (sesungguhnya bodoh)
elo  kujur  raganingwang (bisa  celaka  diri kamu)
ngong tetulung temahan pinenthung linggis (saya menolong malah dipukul linggis) awit  alaning  sanak (karena  buruknya persaudaraan)
Artinya  nilai  kemanusiaan  yang tersurat  dan  tersirat  seperti  dalam  Serat Kancil ini sangat ditekankan atas dasar nilai saling  menghargai,  tanpa  diskriminasi, tidak  merendahkan  yang  lain,  serta  nilai persamaan kemanusian antara satu dengan yang lain.

## c. Nilai  Persatuan  atau Gotong  Royong atau Kerjasama
Yang  perlu  digaris  bawahi  adalah nilai  gotong-royong  atau  saling  tolong- menolong  yang  terdapat  dalam  serat  ini didasarkan  pada  nilai  dan  rasa  welas-asih ( awit ketarik tresna sih ) karena merupakan sesama makhluk hidup. Atau minimal nilai awal  ini  terverbalkan  dalam  bait-baitnya dimana  kehendak  menolong  Harimau didasarkan pada rasa ‘kemanusiaan’ sesama mahluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan ( gembong  welas  ing  nala  rumangsa  sami,
sasamining ngagesang ). Hal ini berarti nilai
persatuan dan gotong-royong yang dijalankan oleh Harimau seperti
digambarkan  dalam  serat  ini  juga didasarkan pada nilai kemanusiaan di satu sisi  maupun  nilai  ketuhanan  di  sisi  lain. Sehingga  nilai  persatuan  dan  gotong- royong  dilingkupi  dan  melingkupi  nilai-
nilai  lain  seperti  nilai  kemanusian  dan ketuhanan.
Secara  eksplisit  nilai  gotong-royong  dan tolong-menolong  ini  terletak  dalam pupuh Asmaradana (2), pada ke-8:
tuhu memitran lan mami (sungguh Harimau bersahabat dengan aku/Kerbau)
dunya  ngakir  aywa  pisah (hingga  akhir dunia jangan sampai berpisah)
dene yen sira ing tembe (jika
kamu/Harimau nantinya)
katempuh  ing  pringgabaya (menemui kesulitan dan bahaya)
kesarin  sun  alangna (yang  menimpamu, aku akan bantu menghilangi)
lakune wong tulung tinulung (yakni sebagai tindakan orang saling tolong-menolong)
mamrih basukining badan (untuk keselamatan raga) d. Nilai Musyawarah dan Permufakatan Seruan bermusyawarah terdapat dalam pupuh Durma (8) pada ke-5 dan 6: heh  sardula  ywa  ge  mahyakken  disura (wahai  macan  jangan  kau  memunculkan keberanian)
kumlungkung kumawani (sombong dan sok berani)
yeku salah tampa (itu salah paham) dudu caraning atata (bukan cara terhormat) mungguh  tataning  prakawis (menurut aturan menyeleseikan permasalahan) kudu katimbang (harusnya ditimbang) mupakat  lan  para  lit (setelah  tercapai mufakat di antara para pimpinan sidang)
yen  wus  kumpul  siji  panimbanging  nalar
(jika  tlah  terkumpul  satu  pertimbangan gagasan)
nuli dhawuhing ponis (kemudian
diputuskan vonis )
tegese prampungan (artinya telah selesai) uga  kamot  ing  layang (juga  dimuat  dalam surat)
nanging ares kudu mawi (namun penahanan harus melalui) den sahken marang (pengesahan oleh)
huk nagara Batawi ( huk nagara Batawi)
Dalam  hal  ini  bait-bait  di  atas, pencarian  keputusan  akan  suatu  masalah harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.  Yakni  sebuah  prosedur  untuk menentukan  dan  memutuskan  sebuah perkara. Dalam kasus proses peradilan, para pimpinan sidang ( lit ) telah bermusyawarah dengan  cara  mengambil  keterangan  dari para saksi dan komisi-komisi maupun juga keterangan  dari  terdakwa.  Dari  proses tersebut,  para  pimpinan  hakim  akhirnya memusyawarahkan  dengan  pimpinan  lain hingga  tercapai  permufakatan  dalam menilai suatu hal, perkara, maupun masalah ( mupakat lan para lit ).
Dasar  dari  permufakatan  tersebut diraih  dengan  cara  menimbang  seluruh keterangan  secara  lengkap  dari  sebuah masalah  atau  perkara,  kemudian  menilai seluruh  keterangan  tersebut  dengan pertimbangan  nalar  yang  jernih,  yakni setelah  pertimbangan  seluruh  nalar  yang
dikemukakan mencapai titik temu ( yen wis kumpul siji panimbanging nalar ) alias telah mencapai  mufakat,  akhirnya  terakhir tinggal  memutuskan  perkaranya  (vonis) sesuai  prinsip  keadilan  yang  tidak memihak, alias keadilan yang merata tanpa membeda-bedakan siapa orangnya
(keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia)
e. Nilai Keadilan
Nilai  Keadilan  merupakan  nilai yang juga disebut di serat ini. Nilai keadilan disampaikan  pada  episode  saat  kerbau mengadukan nasibnya pada hewan Kenthus (bapaknya  Kancil)  karena  dikejar  oleh Harimau  yang  menuntut  balas  budi  yang ingin  memakan  daging  punuknya  sebagai upah  atas  pertolongannya  dulu  terhadap Kerbau  saat  kelaparan  dan  kehausan. Kerbau  melaporkan  pada  Kenthus  yang merupakan hakim ( pokrul ) terkait masalahnya  dan  ingin  meminta  keadilan. Harimau  yang  sedang  mengejar  Kerbau akhirnya  dibantu  oleh  Kuwuk  mendatangi Kerbau di rumah Kenthus. Ia ingin segera menerkam  Kerbau.  Namun  segera  saja Kenthus sebagai hakim yang adil menjawab dan menyerukan akan pentingnya tindakan adil  kepada  Harimau.  Keterangan  nilai Keadilan  ini  disampaikan  Kenthus  dalam, pupuh Pangkur (7) pada ke-11dan 12:
Ingsung  kang  wenang  masesa (saya  yang berwenang dan berkuasa)
saisining  jroning  kukupan  mami (seisi dalam wilayah kekuasanku) lamun  ana  nalaripun (jika  ada  keterangan argumentasinya) prayoga  pratelakna (sebaiknya  segera jelaskanlah) wus lakune prakara kudu den atur (karena jalannya perkara harus diatur) kamot aneng gugat jawab (seperti termuat dalam gugat jawab) saha  paturaning  saksi (dan  juga  berdasar keterangan saksi)
Proses  perbaling  papriksan (proses gugatan / verballing pemeriksaan) pra  kumingsi  kang  wajib  ngudaneni (para komisi wajib mengerti) dakwa  myang  panangkisipun (dakwaan maupun gugatannya) endi kang bener menang (mana yang benar menang)
marma  jroning  angger  Nederlan  kasebut (maka  dari  itu  di  dalam  hukum nederland disebut) bab  kaping  nenem  mangkana (bab  yang keenam) wenang wajibing prakawis (yang
berwenang  mengatur  terkait  kewajiban segala perkara)
Dengan jelas dalam bait-bait di atas, diterangkan  bahwa  setiap  permasalahan harus  diselesaikan  secara  adil.  Dan  proses untuk  memutuskan  penyeleseian  masalah dengan  benar  harus  dijalankan  melalui proses  pengadilan  maupun  peradilan  yang berimbang  dan  adil.  Dimana  perlu
menimbang  keterangan  saksi,  komisi, hingga keputusan hakim sendiri. Sederhananya,  kebenaran  harus  diputusi tanpa memihak dan perlu mengenali duduk perkara  masalah  secara  tepat  dan menyeluruh  melalui  para  saksi  dan  dewan yang  menimbang  agar  tercapai  keputusan perkara  yang  adil  bagi  semua  (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Setelah  menguraikan  nilai-nilai yang ada dalam Serat Kancil Kridhamartana dapat  disimpulkan  bahwa setiap pengandaian nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan,  persatuan,  gotong  royong, kemanusiaan,  tolong  menolong,  dan  lain- lain  ternyata  seperti  ditunjukkan  dalam serat tersebut ternyata saling mengandaikan, baik saling mengkualifikasi maupun melingkupi maupun dilingkupi dan dikualifikasikan oleh nilai-nilai yang lain.
Seperti tindakan adil, ternyata harus diandaikan tercapai tidak lain dengan cara bermusyawarah  dan  musyawarah  harus menjadi media mencari pertimbangan nalar untuk mengenali masalah secara menyeluruh dan bijaksana (berdasar hikmat dan  kebijaksaan)  agar  pertimbangan  adil dapat  diraih  (sila  ke-4,  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat,  kebijaksanan, permusyawaratan, dan perwakilan). Namun begitu, tindakan adil juga harus mengandaikan nilai lain yang muncul dari pribadi  atau  manusia  yang  berbudi  luhur (kemanusiaan yang mengedepankan
keadilan  dan  keadaban).  Karena  dari pribadi  manusia  yang  telah  mengalahkan dan  menepis  pamrih  diri  egoistinya,  alias telah  mengalahkan  sikap  menuruti  nafsu buruk  dalam  dirinya,  akan  muncul  pribadi yang  tidak  memihak,  tidak  berbuat menuruti  kecenderungan  yang  tidak berimbang.
Dari proses menempa dan mengolah diri kemanusiaan kita tersebut akan muncul pribadi  manusia—setelah  mengalahkan kecenderungan  buruk  dalam  dirinya—bisa berbuat  dan  menyelenggarakan  prinsip tolong-menolong yang tidak lagi berpamrih diri,  alias  bisa  mendukung  kebersamaan dan gotong royong yang akan memperkuat persatuan  (Sila  ke-3  Persatuan  Indonesia). Pribadi  manusia  yang  telah  mengolah  diri menjadi  manusia  berbudi  utama  tersebut akan  melahirkan  sikap  yang  adil  yang tingkah lakunya juga pasti beradab (Sila ke- 2, kemanusiaan yang adil dan beradab).
Namun  begitu,  kebaikan  dan keadilan  yang  dijalankan  jika  tanpa  dasar kebaikan  yang  berasal  dari  Tuhan,  akan menyebabkan  prinsip  tolong-menolong, bersikap adil, sikap berimbang, juga sikap mau memahami duduk perkara dengan cara jernih dan penuh pertimbangan, akan rapuh diterpa  gelombang  kecenderungan  pamrih diri  yang  menggoda.  Standar  baik-buruk, benar-salah, adil-zalim, jika hanya mendasarkan nilai di dunia ini akan sangat mudah dikorupsi oleh standar pamrih untuk
kepentingan  diri  dan  kelompok,  dan  oleh karenanya bisa melenceng dari kebenaran.
Dan  dari  serat  ini  kita  bisa  belajar bahwa  kebenaran  dan  kebaikan  mesti disandarkan  pada  nilai  ketuhanan  dan  visi kebaikan  hingga  kehidupan  akhir  kelak yang menjadi pertanggungjawaban manusia kepada  Tuhan  (sila  ke-1,  Ketuhanan  yang maha  Esa).  Pada  serat ini  juga  ditekankan bahwa  seluruh  perbuatan  baik  sebenarnya berasal dari tuhan yang sama, karena tuhan hanya  satu  (esa).  Dari  pemahaman  ini konsep ketuhanan pasti bersanding dengan kebaikan.  Konsep  ketuhanan  yang  dalam realitasnya  kadang-kadang  dilabeli  oleh agama yang berbeda-beda benar-benar diuji bahwa  kebenaran  Tuhan  harus  mewujud dalam  praktik  dan  tindakan  baik  dalam wujud budi luhur dan akhlak utama. Konsep seperti  inilah  yang  disebut  sebagai ketuhanan  yang  “tiada  egois”,  alias menghargai  kerberagamaan  orang  lain. Sebuah konsep ketuhanan yang kebenarannya diuji dalam tingkah laku dan perbuatan  baik  serta  budi  luhur— meminjam  istilah  Soekarno,  “ketuhanan yang  berbudi  pekerti  luhur”  (Soekarno, 1984: 147-154).

## Relevansi Musyawarah
Para  pendiri  bangsa  ini  menyusun negara  menggunakan  dua  perspektif modern  (Barat)  dan  budaya  politik Indonesia,  sebab  itulah  dalam  perdebatan yang berujung pada konsensus kita memilih
negara modern (republik), bukan kerajaan. Namun  budaya  politik  khas  bangsa  yang dicantumkan  dalam  konstitusi  kita  adalah permusyawaratan, dimana hal itu tercermin pada  nama  lembaga  MPR.  Hal  ini menunjukan  bahwa  musyawarah  menjadi hal  yang  penting  dalam  rancang  bangun politik Indonesia. Dalam ruang musyawarah  itulah  sesungguhnya  sistem politik kita memiliki kewajiban moral untuk menempatkan etika politik dalam bernegara (Badrun, 2016: 6-7).
Saat  ini  sistem  politik  cenderung dikuantifikasikan  sehingga  kehilangan  ruh budaya  politik  yang  luhur,  padahal sesungguhnya musyawarah mufakat sebagai ciri utama sistem politik Indonesia. Sukarno  mengemukakan  keyakinannya bahwa  syarat  mutlak  kuatnya  negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan  karena  persoalan  yang  belum memuaskan  dapat  dibicarakan  dalam permusyawaratan. Musyawarah dalam sejarah Indonesia  sesungguhnya  tumbuh  subur dalam tradisi budaya melayu zaman Islam meski  demikian  ada  bahasa  asli  yang tumbuh  subur  di  pulau  Jawa  yang  disebut urun  rembug (saling  berbagi  ide  dalam pertemuan  bersama).  Tradisi  ini  adalah tradisi  rakyat  jelata  dan  elit  ningrat  untuk bermusyawarah (Badrun, 2016: 128). Kata permusyawaratan  menunjukan  kekhasan bangsa Indonesia dalam mengambil budaya luhur  bangsa  ini, lalu  dikonstruksikan  dan
dilembagakan  dalam  struktur  politik  oleh para  pendiri  bangsa.  Dalam  praktiknya tentu  bukan  sekedar  persamaan  kata permusyawaratan  saja,  melainkan  proses politik  yang  bekerjanya  lembaga  MPR harus benar-benar menjalankan musyawarah  dalam  memutuskan  dan menetapkan sejumlah out-put politik Lay (2018: 74) mengutip dari Pidato
Bung  Karno  pada  sidang  BPUPK  1  Juni 1945, dalam menginterpretasikan
“mufakat”  yang  sekarang  menjadi  sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”  merupakan hasil  yang  berasal  dari  proses  induktif. Praktik-praktik musyawarah dalam berbagai bentuk sudah berlangsung lama di masyarakat,  sehingga  para  pendiri  bangsa hanya menggalinya dan mencari generalisasi  dari  bentuk  tersebut  yang dikenal dengan “demokrasi
permusyawaratan” (demokrasi deliberatif).
Musyawarah  merupakan  metode  politik yang  luas  digunakan  oleh  masyarakat Indonesia.  Ia  merupakan  praktik  utama dalam  proses  penyelesaian  konflik  dan pengambilan keputusan terkait kepentingan /isu  publik  kolektif.  Musyawarah  juga sebagai  dasar  membentuk public  reasons . Ia  bukan  metode  atau  mekanisme  seleksi guna  menghasilkan  pemimpin.  Karena metode seleksi pemimpin dalam masyarakat  nusantara  berdasarkan  pada model  kepemimpinan  ‘orang  kuat’,  sistem
pewarisan berdasarkan keturunan, dan ada pula sistem pemilihan terbuka.
Musyawarah  sebagai  salah  satu perwujudan  demokrasi  deliberatif  dan demokrasi  prosedural  tidak  perlu  untuk dipertentangkan. Walaupun keduanya bekerja  dalam  logika  yang  berbeda  dan berlangsung  pada  aras  yang  berbeda. Namun,  keduanya  bisa  menjadi  satu kesatuan praksis sosial yang bekerja secara kontinu.  Kita  bisa  menempatkan  sebagai proses  berkelanjutan  tempat  demokrasi prosedural menjadi pintu masuk bagi proses seleksi  pemimpin/representasi,  sementara musyawarah  menjadi  mekanisme  pokok dalam  proses  pengambilan  keputusan diantara para pemimpin/ representasi yang dihasilkan  melalui  mekanisme  elektoral (Lay, 2018 :84).
Sebagai  salah  satu  wujud  dari demokrasi
deliberatif, musyawarah berfungsi guna menjawab ancaman konflik atau mencapai konsensus atas kepentingan- kepentingan kolektif. Ia sekaligus menjadi proses yang memfasilitasi kontrol masyarakat atas persoalan-persoalan publik yang  bertumpu  pada  prinsip  persamaan yang menjadi inti dari demokrasi substantif (Lay, 2018:85). Hatta menjelaskan bahwa
kerakyatan  yang  dianut  oleh  bangsa Indonesia  bukanlah  kerakyatan  yang mencari  suara  terbanyak  saja,  tetapi kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat
kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan. Karena itu, demokrasi Indonesia  bukan  demokrasi  liberal  dan bukan  juga  demokrasi  totaliter,  karena berkaitan  secara  menyeluruh  dengan  sila- sila  pancasila  lainnya.  Orientasi  etis (hikmat  kebijaksanaan)  ini  dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, komitmen keadilan yang dapat menghadirkan  suatu  toleransi  dan  sintesis yang  positif  sekaligus  dapat  mencegah kekuasaan  dikendalikan  oleh  mayoritas ataupun minoritas (Latif, 2011: 478).
Demokrasi permusyawaratan dilandasi  oleh  nilai-nilai  Pancasila  yang strukturnya  bercorak  hirarkis  piramidal, dimana antar sila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait dan
mengkualifikasi.  Oleh  karena  itu,  sila kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila  ketuhanan  YME,  kemanusiaan  yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia  (Notonagoro, 1967: 32).
Jadi,  demokrasi  permusyawaratan ini  adalah  demokrasi  yang  dilandasi  oleh nilai-nilai  ketuhanan,  yang  memuliakan nilai-nilai  kemanusiaan,  yang  menghargai perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan  dan  persaudaraan,  dengan
tujuannya  untuk  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jika  kita  berkaca  pada  sejarah pembentukan  negara  ini,  para  pendiri bangsa kita sangat menekankan pentinganya  demokrasi  permusyaratan. Demokrasi permusyawaratan seperti dipahami  para  pendiri  merupakan  konsep yang  lebih  menekankan  pada  daya-daya konsesus  (mufakat)  dalam  semangat kekeluargaan.
Demokrasi  permusyawaratan  ini berusaha untuk mengatasi paham perseorangan dan golongan. Yang dihindari bukan saja dikte-dikte golongan mayoritas, melainkan  juga  dikte-dikte  minoritas  dari oligarki elit penguasa dan pengusaha (Latif, 2011: 463).
Menurut  Latif  (2011:478),  dalam
demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan  politik  dikatakan  benar  jika memenuhi  setidaknya  empat  prasyarat:
Pertama harus didasarkan asas rasionalitas dan  keadilan,  bukan  hanya  berdasarkan subyektifitas  ideologis  dan  kepentingan.
Kedua ,  didedikasikan  pada  kepentingan semua  orang,  bukan  demi  kepentingan perseorangan  maupun  golongan. Ketiga , berorientasi  jauh  ke  depan,  bukan  demi kepentingan  jangka  pendek  melalui akomodasi  transaksional  yang  bersifat destruktif. Keempat ,  bersifat  imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas dari
penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

## PENUTUP
Konsep  Demokrasi  Pancasila  atau demokrasi permusyawaratan yang dimaknai sebagai demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang memuliakan nilai-nilai  budi  luhur  kemanusiaan,  serta yang  menghargai  perbedaan  berlandaskan semangat  kesetaraan  dan  persaudaraan, yakni  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  benar-benar  telah  terpapar  dan tertera secara eksplisit dan utuh dalam Serat Kancil  Kridhamartana jilid  I.  Serat  ini menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  seperti disebut dalam nilai-nilai Pancasila ternyata memang  saling  mengadaikan  dan  kait- mengkait  satu  dengan  yang  lain  dan  serat Kancil  telah  menunjukkan  secara  baik keterkaitan itu.
Jika  nilai-nilai  kearifan  lokal Nusantara  ( Serat  Kancil  Kridhamartana ) yang  sudah  terkristalisasi  dalam  konsep Demokrasi Pancasila benar-benar dipahami dan  dipraktikkan  oleh  penyelenggara negara,  maka  niscaya  kesejahteraan  dan keadilan  masyarakat  sebagai  cita-cita demokrasi yang sesungguhnya (substantif) dapat  diwujudkan  karena  demokrasi  ini yang  diidealisasikan  mampu  mewujudkan pemerintahan yang aspiratif dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas.
Demokrasi  permusyawaratan  ini adalah  sebagai  arena  di  mana  segala persoalan  diselesaikan  melalui  proses dialog  (musyawarah).  Dialog  yang  lebih menekankan  substansi  dan  melampaui kepentingan  kelompok  dengan  dilandasi oleh hikmat dan kebijaksanaan

## DAFTAR RUJUKAN
Badrun,  Ubedillah,  2016, Sistem  Politik Indonesia  (Kritik  dan  Solusi Sistem  Politik  Efektif) ,  Bumi
Aksara, Jakarta. Bakker,  Anton  &  Zubair,  Ahmad  Charris, 1990, Metodologi Penelitian Filsafat , Penerbit Kanisius,
Yogyakarta.
Behrend,  T.E  (ed.),  1991, Katalog  Induk
Naskah-Naskah  Nusantara  jilid  I, Djambatan, Jakarta.
Carpenter,  K.  1992.  “Kancil:  From Mischief  to  Moral  Education Author”. Western Folklore , Vol. 51,
No. 2 (Apr., 1992), pp. 111-127. Ciptoprawiro,  Abdullah,  1986, Filsafat Jawa , Balai Pustaka, Jakarta.
Damono,  Sapardi  Djoko,  1979, Sosiologi Sastra sebuah Pengantar , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Dipodjojo, Asdi, 1996, Sang Kantjil: Tokoh Tjerita Binatang Indonesia ,
Gunung Agung, Jakarta. Latif,  Yudi,  2009, Negara  Paripurna , Gramedia, Jakarta. Lay,  Cornelis,  2018,  “Musyawarah”, Prisma (Jurnal  Pemikiran  Sosial Ekonomi), Vol. 37 No. 2, LP3ES, Jakarta. McKean,  P.F.  1971.  “The  Mouse-deer ("Kantjil")  in  Malayo-Indonesian Folklore:  Alternative  Analyses  and the  Significance  of  a  Trickster Figure  in  South-East  Asia”. Asian
Folklore  Studies ,  Vol.  30,  No.  1 (1971), pp. 71-84.
Notonagoro,  1975, Pantjasila  Ilmiah Populer , Hand-Out Fakultas
Filsafat UGM.
Sasrawijaya, R.P 1986. Serat Kancil jilid 1 (Pengalihaksara  Sri  Suhartini). Jakarta:  Proyek  Penerbitan  Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
Setyowati, 2006, Analisis Nilai Moral Serat Kancil Salokadarma , Skripsi (tidak diterbitkan), FIB-UI.
Subhan, M., 2019, Bangsa Mati di Tangan Politikus ,  PT  Kompas  Media Nusantara, Jakarta.
Sundari, A., 2014, “Analisis Naskah Serat Kancil  Amongsastra  sebagai  Model Pendidikan  Moralitas  Masyarakat”, Terdapat di http://repository.unej.ac.id/handle/12 3456789/60248. Winstedt,  R.O.,  1906,  “Some  Mouse-deer
Tales”, Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society , No. 45. Yulita, Sri, 2019, “Serat Wulangreh: Ajaran Keutamaan  Moral  Membangun Pribadi  yang  Luhur”, Jurnal Filsafat , V0l.29, No. 2, Yogyakarta.