e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL

## Implementasi Kebijakan Pemerintah  tentang Perpustakaan Sekolah di Kota Bandung
The Policy of Principals Regarding  the  Implementations of  Library School in Bandung City
Dian Arya 1 , Hana Silvana, Damayanty Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia

## Abstrak
Pendidikan  dasar  dan  menengah  merupakan  elemen  penting  bagi  pembentukan  karaktek  dan keberhasilan  generasi  muda  pembangunan  bangsa.  Pendidikan  pada  tingkatan    ini  akan  sangat menentukan bagaimana di masa depan seseorang mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi. Salah satu elemen penting dalam strategi pendidikan di sekolah yang sering dilupakan oleh para  pengambil  keputusan  atau  kepala  sekolah  dan  pengelola  perpustakaan  adalah  perpustakaan. Keterlaksanaaan perpustakaan di sekolah dan madrasah, dengan kebijakan yang memiliki legitimasi yang tinggi, seharusnya pihak sekolah dengan serta merta melaksanakannya. Akan tetapi, apa yang terjadi malah sebaliknya. Dengan alasan kekurangan dana, waktu dan tenaga, banyak sekali sekolah yang memilih untuk tidak mengimplikasikan peraturan perpustakaan tersebut. Berdasarkan masalah tersebut  maka  disusun  rumusan  masalah    dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai  kebijakan  kepala sekolah dalam implementasi UU No.43 Tahun 2007, PP no. 19 tahun 2005 dan Permendiknas no. 25  tahun  2008.  Penelitian  dilakukan  di  6  sekolah,  dan    disebar  kepada  6  Kepala  sekolah  dan  12 tenaga  perpustakaan  di  lingkungan  kota  Bandung.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa pemahaman terhadap ketiga peraturan tersebut diperoleh kategori sangat baik dengan skor 1157 dari 1230  untuk  kepala  sekolah,  dan  diperoleh  kategori    sangat  baik  pula  untuk  tenaga  perpustakaan dengan skor 1613 dari 1800. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah mengetahui tentang penyelenggaraan  perpustakaan  sekolah.  Begitupun  tenaga  perpustakaan  telah  memahami  dan mampu  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  terkait  dengan  penyelenggaraan perpustakaan sekolah.
Kata kunci: perpustakaan sekolah,  kebijakan, tenaga perpustakaan

## Abstract
Primary and secondary level of education are essential elements for character building and success of younger generation in developing the nation. Education and learning at this level will very much determine how in  the future and individual is  able to  play  role and be competitive in  the nation‟s development. One of the important element in the strategy of educational learning in school which is  often  forgotten  by  decision  makers  of    principals  and  library  managers  is  the  library.  Library operation in  schools and mandrassas with a policy that has high legitimacy, should be implemented immediately.  How  ever,  what  happened  was  the  opposite.  By  reason  of  limited  fund,  time  and energy,  many  schools  choose  not  to  implement  the  rule  about  library.Base  on  this  issue,  this research  studied  the  policy  of  principals  regarding  the  implementations  of  act  No.  43  of  2007,
1 Korespondensi:  Hana  Silvana.  Program  Studi  Perpustakaan  dan  Ilmu  Perpustakaan,  Universitas Pendidikan   Indonesia.   Alamat:   Jl.   Dr.  Setiabudhi   No.229   Bandung.Telepon:  022-20000021. Email : dian.arya.s@gmail.com
e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL
Government Regulation No. 19 of 2005 and Ministry of National Education Regulations No. 25 of 2008. The reseach was conducted in 6 schools and the quuesionnare was distributed to 6 prinsipals and 12 library staff in Bandung city. The results showed that understanding of three regulations was in very good category with the score of 1157 out og 1230 for the principals.The same category also applied to the library staff with the score of 1613 out of 1800. This suggests that the principals had known about the organization of school library. Likewise, school librarian have also understood and were  able  to  carry  out  their  duties  in  accordance  with  the  existing  regulations  related  to  the operation of school library.
Keywords: school library, policy, librarian
Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan elemen penting bagi pembentukan karakter dan keberhasilan  generasi  muda  pembangun  bangsa  di  masa  yang  akan  datang.  Pendidikan  dan pembelajaran  di  level  ini  akan  sangat  menentukan  bagaimana  di  masa  depan  seseorang  mampu berperan  dan  mempunyai  daya  saing  dalam  pembangunan  bangsa  dan  negara.  Sekolah  Dasar  dan Sekolah  Menengah  adalah  tempat  dimana  tanggungjawab  penting  ini  disandarkan.  Individu  dan institusi  di  dalamnya  harus  mampu  membuat  strategi  jitu  guna  menjawab  tantangan  –  tantangan yang dihadapi dalam rangka pembentukan karakter dan keberhasilan dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
Salah  satu  elemen  penting  dalam  strategi  pendidikan  dan  pembelajaran  di  sekolah  yang sering  dilupakan  oleh  para  kepala  sekolah  dan  pengelola  sekolah  adalah  perpustakaan.  Masih banyak  sekolah  yang  menganggap  bahwa  perpustakaan  bukan  elemen  prioritas  bagi  proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Perpustakaan sering kali sulit ditemukan keberadaannya di sekolah,  atau  kalaupun  ada  ditempatkan  pada  ruang  yang  sempit  seperti  ruang  UKS,  gudang  atau pojok-pojok gedung sekolah yang pengap dan hampir tidak terjamah. Bahkan untuk mengelolanya pun  hanya  mengandalkan  sisa  –  sisa  energi  dari  sumber  daya  yang  ada  di  sekolah. Intinya,perpustakaan  masih  dianggap  sebagai  bukan  bagian  penting  dalam  proses  akademik  di sekolah. Kondisi-kondisi seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, mengingat tanggung jawab yang besar disandarkan pada institusi pendidikan dasar dan menengah ini.
Pada  tahun  2000,  UNESCO  bekerjasama  dengan  IFLA  mengeluarkan  manifesto  untuk perpustakaan  sekolah,  dimana  di  dalamnya  dinyatakan  bahwa  perpustakaan  sekolah  menyediakan informasi dan ide – ide yang menjadi dasar bagi kesuksesan pengembangan masyarakat informasi berbasis  pengetahuan.  Perpustakaan  sekolah  diharapkan  dapat  melengkapi  siswa  dengan keterampilan  dan  kemampuan  dalam  rangka  pembelajaran  seumur  hidup,  dan  mengembangkan imajinasi  siswa,  memungkinkan  siswa  untuk  hidup  sebagai  penduduk  dunia  yang  bertanggung jawab.  Manifesto  itu  juga  menegaskan  bahwa  Pemerintah  melalui  menteri–menterinya  yang bertanggungjawab atas pendidikan, diwajibkan mengembangkan strategi, kebijakan–kebijakan dan rencana-rencana yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manifesto ini.
Pada  tahun  2007  pemerintah  Indonesia  dibantu  tenaga  ahli  di  bidang  perpustakaan  dan Perpustakaan  Nasional  mengeluarkan  Undang  –  Undang  No.43  mengenai  Perpustakaan. Berikutnya, Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) mengeluarkan peraturan mengenai Standar Nasional Pendidikan (PP No.19 tahun 2005). Peraturan tersebut  mengemukakan  syarat-syarat  dimana  perpustakaan  menjadi  salah  satu  prasyarat  wajib sebuah  sekolah.  Untuk  mengatur  pengelola  perpustakaan  tersebut,  dikeluarkan  peraturan  menteri mengenai standar tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah (Permendiknas 25 tahun 2008).
Saat ini setelah lebih dari lima tahun sejak dikeluarkannya peraturan – peraturan tersebut di atas,  keadaan  perpustakaan  sekolah  nasibnya  masih  belum  jelas.  Jangankan  melirik  ke  desa
e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL
pinggiran  yang  sulit  terakses,  bahkan  di  kota  besar  seukuran  Jakarta  pun,  masih  banyak  sekolah yang  tidak  memiliki  perpustakaan.  Surat  kabar  Kompas  pada  tanggal  19  November  2007 menuliskan bahwa:
“Dari  hasil  pantauan  ke  sejumlah  daerah  termasuk  sekitar  Jakarta, ditemukan kesan penelantaran perpustakaan. Buku-bukunya sudah usang, tempat  penyimpanan  tidak  representatif  dan  nyaris  tidak  ada  buku  baru. Penataannya  pun  kurang  layak  dan  terkesan  asal-asalan.  Begitupun dengan sistem administrasinya.”
Sangat  disayangkan  ketika  sebuah  aturan  sudah  dibuat,  tapi  pada  kenyataannya  belum dilaksanakan  oleh  masing  –  masing  sekolah.  Sehingga  seperti  tidak  ada  keinginan  dari  pihak pengambil  keputusan  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Sekolah  yang  mempunyai  kewenangan  dalam implementasi kebijakan pemerintah tersebut.
Undang  –  undang  dan  peraturan  menteri  tersebut  menjadi  tidak  terimplementasikan? Apakah  kemampuan  pustakawan  nya  yang  kurang  mumpuni  untuk  bias  melaksanakan  peraturan perpustakaan? Hal-hal ini tentunya memerlukan kajian lebih lanjut.
Dalam  penelitian  ini  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut;  (1)  Bagaimana  pengetahuan penentu kebijakan di sekolah mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Peraturan  pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  standar  penyelenggaraan  pendidikan,  dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  25  Tahun  2008  tentang  standar  tenaga  pengelola perpustakaan?; (2) Bagaimana pemahaman tenaga perpustakaan mengenai implementasi UU No. 43 Tahun  2007  tentang  perpustakaan,  Peraturan  pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  standar penyelenggaraan  pendidikan,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  25  Tahun  2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dalam implementasi UU 43 tahun 2007  tentang  perpustakaan,  Permendiknas  No.  19  tahun  2005  tentang  standar  penyelenggaraan pendidikan dan  Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan, yang  berlangsung  di  sekolah/madrasah.  Adapun  secara  lebih  khusus  tujuan  penelitian  yaitu  untuk mendeskripsikan  pengetahuan  kepala  sekolah  mengenai  implementasi  UU  No.  43  Tahun  2007 tentang  perpustakaan,  Peraturan  pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  standar  penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola  perpustakaan,  dan  untuk  mendeskripsikan  pemahaman  tenaga  perpustakaan  mengenai implementasi  UU  No.  43  Tahun  2007  tentang  perpustakaan,  Peraturan  pemerintah  No.  19  Tahun 2005 tentang standar penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah/madrasah.
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan bagi  kepala  sekolah  dan  pustakawan  mengenai  implementasi  aturan  perpustakaan  sekolah,  yang nantinya mungkin bisa memberi masukan baik untuk pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Perpustakaan  Nasional,  dan  tentunya  bagi  sekolah  dan  madrasah  sebagai  pelaksana dari  peraturan  yang  sudah  dikeluarkan.  Selain  itu,  pada  tahap  penelitian  berikutnya  diharapkan dapat  dijadikan  bahan  untuk  uji  materi  analisis  kebijakan  yang  diperlukan  untuk  perbaikan peraturan di masa depan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  metode  deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif.  Penelitian ini menggambarkan keadaan di lapangan  melalui uraian katakata terkait  implementasi  dari  aturan  –  aturan  yang  ditetapkan  terkait  penyelenggaraan  perpustakaan sekolah/madrasah.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penyebaran  kuesioner  serta  studi  pustaka atau  mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur.  Data  penelitian  yang  telah  diperoleh  dari  angket
e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL
yang  telah  diisi  oleh  sampel  penelitian  diolah  kemudian  dianalisis.  Berikut  karakteristik  sampel berdasarkan sekolah dan jabatan.
Tabel 1. Gambaran Umum Karakteristik Sampel No Sekolah Jabatan Kepala Sekolah Tenaga Perpustakaan 1 SMAN 3 Bandung 1 2 2 SMPN 12 Bandung 1 4 3 SMPN 2 Bandung 1 2 4 SD BIS 1 2 5 SD Bilingual School 1 1 6 SD Salman Alfarisi 1 1 Jumlah 6 12
Dari  tabel  diatas  menunjukan  jumlah  dan  komponen  sampel  yang  digunakan,  yakni  terdiri dari  6  Kepala  sekolah  sebagai  penentu  kebijakan  dan  12  Tenaga  perpustakaan  sebagai  praktisi perpustakaan.

## Hasil Perpustakaan Sekolah dan Madrasah
Perpustakaan  sekolah  merupakan  sarana  yang  ada  di  sekolah  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  siswa  sebagai  sumber  belajar  siswa.  Upaya  Penyelenggaraan  perpustakaan  sekolah merupakan  upaya  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  proses  belajar  – mengajar.  Perpustakaan  yang  terorganisasi  secara  baik  dan  sistematis,  secara  langsung  ataupun tidak, dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.
Dengan  adanya  perlengkapan  dan  sarana  yang  memadai  di  sekolah  yang  bersangkutan, maka diharapkan para siswa dan juga masyarakat sekolah yang lainnya dapat melakukan kegiatan- kegiatan  yang  positif  dan  produktif,  menurut  Muchyidin,  antara  lain  sebagai  berikut;  (1)  Dapat menemukan  informasi,  fakta  dan  data  yang  belum  diketahuinya;  (2)  Para  siswa  dapat  berlatih keterampilan-keterampilan  tertentu  yang  akan  berguna  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan berguna bagi kehidupannya; (3) Dengan adanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, maka para  siswa  dapat  mengadakan  penelitian (research) ,  dan  perecobaanpercobaan  yang  sederhana sesuai dengan kemampuannya; (4) Dapat mengadakan rekreasi dan mengisi waktu luang atau waktu senggang  di  sela-sela  kesibukan  belajar;  (5)  Dapat  mencari,  menelaah,  dan  menggali  ilmu pengetahuan  yang  diperlukan  dalam  proses  belajar  mengajar;  (6)  Untuk  menunjang  kegiatan- kegiatan seperti  yang disebutkan di atas, maka sekolah diharapkan memiliki perpustakaan sekolah yang terorganisasi secara sistematis, laboratorium yang memadai, serta alat peraga yang diharapkan akan menambah efisiensi dan efektivitas proses interaksi edukatif di dalam kelas.
Secara  hakiki  perpustakaan  sekolah  adalah  sarana  pendidikan  yang  turut  menentukan pencapaian  lembaga  penaungnya.  Dengan  demikian,  perpustakaan  harus  diciptakan  sedemikina rupa agar benar-benar berfungsi sebagai penunjang proses belajar mengajar. Engking Mudyana dan Royani dalam Sinaga (2009), mengemukakan bahwa perpustakaan sekolah adalah sarana penunjang
e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL
pendidikan  yang  bertindak  di  satu  pihak  sebagai  pelestari  ilmu  pengetahuan,  dan  di  lain  pihak sebagai sumber bahan pendidikan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Secara nyata, perpustakaan  sekolah  merupakan  sarana  untuk  proses  belajar  dan  mengajar  bagi  guru  maupun murid. Harrod Leonard Montague juga dalam Sinaga (2009), menyatakan;
“School library is an organized collection of books placed in a school for the use of teacher or pupils but usually for pupils. It may comprise books of  reference  and  or  books  for  home  reading,  and  be  in  the  care  of  a professional librarians, and teacher librarians.”
Menurut  Surachman  (2010)  “Seorang  guru  dalam  proses  belajar  –  mengajar  tidak  cukup hanya  berbekal  mempelajari  materi  yang  tersaji  dalam  satu  buku  teks  saja,  yang  dalam  hal  ini  di perpustakaan  sekolah  biasanya  berupa  buku  –  buku  paket  dari  Departemen  Pendidikan  Nasional. Tetapi lebih jauh, seorang guru diharuskan mempelajari buku – buku sumber lainnya yang sifatnya bisa  melengkapi  dan  menunjang  materi  yang  diajarkan.”  Oleh  karena  itu,  para  guru  hendaklah mempunyai  kemauan  dan  kemampuan  membaca  buku  sumber  lainnya  di  luar  buku  paket.  Hal  ini berkaitan  dengan  upaya  menciptakan  proses  belajar  mengajar  yang  dinamis  serta  memperluas wawasan  pengertian  dan  pengetahuan  anak  didik,  dan  juga  untuk  mendukung  materi  yang diajarkan.
Dipihak  lain,  para  siswa  dituntut  untuk  berbuat  lebih  banyak  dalam  belajar.  Mereka diharapkan  berupaya  untuk  mencari  dan  menggali  segala  macam  buku  dan  sumber  –  sumber lainnya  yang  ada  relevansinya  dengan  bahan-bahan  yang  didapat  dari  gurunya.  Oleh  karena  itu, guru harus dapat memotivasi siswa agar gemar membaca dan gemar belajar. W.A. Holiday (Sinaga, 2009) mengemukakan bahwa "the best school library is the one that is used regularly by everyone in the school from the youngest student to the headmaster” .

## Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Indonesia  pada  masa  kolonial,  baik  terpaksa  maupun  sukarela,  telah  mengakui  dan menerima  berlakunya  sistem  hukum  Eropa  dan  pada  waktu  yang  bersamaan  tertib  hukum  adat, dengan  ruang  yurisdiksi  masing-masing  yang  eksklusif.  Hukum  Eropa  dinyatakan  berlaku  untuk penduduk  golongan  Eropa,  sedangkan  untuk  penduduk  golongan  pribumi  tetap  diakui  berlakunya kebiasaan,  adat  istiadat  dan  pranata  agama  mereka,  dengan  catatan  selama  tidak  bertentangan dengan apa yang disebut "asas kepatutan dan adab yang baik". Semua itu disebutkan dalam pasal 75 Reglemen Tata Pemerintahan Hindia Belanda dari tahun 1854.
Pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyandingkan "hukum yang diberi sanksi  negara"  dengan  "hukum  adat  yang  diakui  rakyat"  lewat  kebijakan  dualisme,  yang  sedikit banyak  boleh  dibilang  sukses,  ternyata  tidak  diteruskan  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia. Implikasi  dari  sistem  hukum  nasional  yang  difungsikan  sebagai  sarana  rekayasa  sosial  demi tercapainya tujuan pembangunan, acap kali sulit dimengerti dan diterima oleh khalayak ramai. Cita- cita  nasional  untuk  menyatukan  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan  politik  dan  dibawah  kesatuan pemerintahan yang berhukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih – alih menyadari dan mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum itulah yang terus dikukuhi.
Dewasa  ini,  seorang  warga  masyarakat  tidaklah  mudah  untuk  berpegangan  pada  suatu komitmen  tunggal  sebagai  satu-satunya  komitmen.  Hidup  dalam  suatu  masyarakat  yang  kian heterogen sebagai akibat makin terspesialisasinya peran warga dan makin majemuknya pertemuan antar  budaya,  tidak  ada  seorangpun  di  negeri  manapun  yang  kini  tidak  berperan  ganda  dan  bisa beridentitas tunggal.
Pada  masa  lalu,  tatkala  kerja  pembentukan  hukum  nasional  itu  tak  lain  daripada  usaha mempositifkan atau sekedar memformalkan apa saja yang telah berlaku sebelumnya sebagai tradisi
e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL
hukum  rakyat,  menjadi  tahu (knowing) akan berlakunya undang-undang sudahlah cukup memadai untuk  mengundang  ketaatan.  Akan  tetapi,  dalam  perkembangan  kehidupan  yang  berformat  lokal, pengumuman telah diundang-undangkannya hukum  baru tidaklah menjamin bangkitnya kesediaan warga untuk mematuhi aturan undang-undang.
Maka alih-alih menyelenggarakan penyuluhan yang beresensi sebatas pengumuman, pejabat yang berkepentingan dalam ihwal terwujudnya tertib hukum nasional, memulai program kesadaran hukum  lewat  strategi  yang  lebih  menyentuh  aspek  afektif.  Dikatakan  bahwa  „jadi  mau  (willing), bukan  sekedar  jadi  tahu  (knowing)‟.  Bentuknya  adalah  melalui  sosialisasi,  dengan  strategi  yang amat  lebih  bernuansa  edukatif,  dengan  banyak  memanfaatkan  arah  komunikasi  timbal  balik, mendasarkan diri pada asas pendidikan yang androgogik daripada yang pedagogik.
Apa  yang  terjadi  pada  undang  –  undang  di  Indonesia  pun  seperti  itu.  Dari  mulai  proses pengajuan yang mengundang tenaga ahli, pembentukan yang selalu mempertimbangkan persetujuan bersama,  dan  pengeluaran  udang  –  undang  pun,  harus  melalui  tahap  uji  publik  sebelum  benar  – benar diresmikan dan diberlakukan oleh negara.
Begitupun  dengan  dikeluarkannya  undang  –  undang  No.  43  tahun  2007  tentang Perpustakaan, karena sifatnya masih berupa undang-undang yang sangat luas cakupan bahasannya, maka sepatutnya beberapa detail pengaturan dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah. Seperti juga Peraturan  Pemerintah  No.19  tahun  2005  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  diperjelas lewat  beberapa    Peraturan  menteri,  yang  salah  satunya  adalah  Permendiknas  No.25  Tahun  2008, mengenai  standar  tenaga  perpustakaan  sekolah  dan  madrasah.  Peraturan  Pemerintah  ini  pada pelaksanaannya lebih diperjelas lagi oleh adanya Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda).
Pada  kasus  kebijakan  yang  mengatur  pengelolaan  perpustakaan  di  sekolah  dan  madrasah, tidak kurang, dua undang-undang, satu peraturan pemerintah dan satu  peraturan setingkat menteri yang  bukan  hanya  menganjurkan,  melainkan  mewajibkan  sekolah  untuk  mempunyai  dan melaksanakan perpustakaan.

## Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Madrasah di  Indonesia
Pada  kasus  kebijakan  yang  mengatur  pengelolaan  perpustakaan  di  sekolah  dan  madrasah, tidak kurang, dua undang – undang, satu peraturan pemerintah dan satu  peraturan setingkat menteri yang  bukan  hanya  menganjurkan,  melainkan  mewajibkan  sekolah  untuk  mempunyai  dan melaksanakan perpustakaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII  Pasal  42  terkait  dengan  sarana  dan  prasaran  pendidikan  mengamanatkan  bahwa  "(1)  Setiap satuan  pendidikan  wajib  memiliki  sarana  yang  meliputi  perabot,  peralatan  pendidikan,  media pendidikan,  buku  dan  sumber  belajar  bahan  habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang  diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (2) Setiap satuan pendidikan wajib  memiliki  prasarana  yang  meliputi  lahan,  ruang  kelas,  ruang  pimpinan  satuan  pendidikan, ruang  pendidik,  ruang  tata  usaha,  ruang  perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang  bengkel  kerja, ruang  unit  produksi,  ruang  kantin,  instalasi  daya  dan  jasa,  tempat  berolahraga,  tempat  beribadah, tempat  bermain,  tempat  berkreasi,  dan  ruang  atau  tempat  lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.
Pada bab Tenaga Kependidikan Pasal 35 dinyatakan bahwa (a) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat  sekurang  –  kurangnya  terdiri  atas  kepala  sekolah/madrasah,  tenaga  administrasi,  tenaga perpustakaan,  dan  tenaga  kebersihan  sekolah/madrasah;  (b)  SMP/MTs  atau  bentuk  lain  yang sederajat  dan  SMA/MA,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  sekurang  –  kurangnya  terdiri  atas  kepala sekolah/madrasah,  tenaga  administrasi,  tenaga  perpustakaan,  tenaga  laboratorium,  dan  tenaga kebersihan sekolah/madrasah; (c) SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang – kurangnya
e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL
terdiri  atas  kepala  sekolah/madrasah,  tenaga  administrasi,  tenaga  perpustakaan,  tenaga laboratorium,  dan  tenaga  kebersihan  sekolah/madrasah;  (d)  SDLB,  SMPLB,  dan  SMALB  atau bentuk  lain  yang  sederajat  sekurang  –  kurangnya  terdiri  atas  kepala  sekolah,  tenaga  administrasi, tenaga  perpustakaan,  tenaga  laboratorium,  tenaga  kebersihan  sekolah,  teknisi  sumber  belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis; (e) Paket A, Paket B dan Paket C sekurang – kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan; (f) lembaga kursus dan  lembaga  pelatihan  keterampilan  sekurang  –  kurangnya  terdiri  atas  pengelola  atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan  sumber  belajar  di  perpustakaan.  Pengelolaan  perpustakaan  di  sekolah/madrasah meliputi  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai  berikut;  (a)  Menyediakan  petunjuk  pelaksanaan operasional  peminjaman  buku  dan  bahan  pustaka  lainnya;  (a)  Merencanakan  fasilitas  peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik; (c) Membuka pelayanan  minimal  enam  jam  se-hari  pada  hari  kerja;  (d)  Melengkapi  fasilitas  peminjaman  antar perpustakaan,  baik  internal  maupun  eksternal;  (e)  Menyediakan  pelayanan  peminjaman  dengan perpustakaan dari sekolah/madrasah.
Untuk  menunjang  profesionalisme  para  pengelola  perpustakaan  di  sekolah/madrasah, kemudian  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yang  tertuang  dalam  Permendiknas  Nomor  25 Tahun  2008  tentang  Standar  Tenaga  Perpustakaan  Sekolah/  Madrasah  berupa  kualifikasi  dan kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  tenaga  pengelola  perpustakaan  di  sekolah/madrasah.  Pada bagian  akhir  Permendiknas  di  atas,  dinyatakan  bahwa  "penyelenggara  sekolah/madrasah  wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah  Permen  ditetapkan.  Hal  ini  berarti  pada  Juni  2013,  setiap  lembaga  pendidikan,  khususnya sekolah/  madrasah  harus  sudah  memiliki  tenaga  perpustakaan  yang  memiliki  kualifikasi  dan kompetensi yang telah ditetapkan.
Undang  –  undang    No.43  Tahun  2007,  disebutkan  bahwa  perpustakaan  sekolah/madrasah perlu  memenuhi  ketentuan  sebagai  berikut;  (a)  Setiap  sekolah/madrasah  menyelenggarakan perpustakaan  yang  memenuhi  standar  nasional  perpustakaan  dengan  memperhatikan  Standar Nasional Pendidikan; (b) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku  teks  pelajaran  yang  ditetapkan  sebagai  buku  teks  wajib  pada  satuan  pendidikan  yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik; (c) Perpustakaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengembangkan  koleksi  lain  yang;  (c) mendukung  pelaksanaan  kurikulum  pendidikan;  (d)  Perpustakaan  sekolah/madrasah  melayani peserta  didik  pendidikan  kesetaraan  yang;  (e)  dilaksanakan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  yang bersangkutan;  (f)  Perpustakaan  sekolah/madrasah  mengembangkan  layanan  perpustakaan  berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (g) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
Ketentuan  yang  tercantum  di  atas  secara  teoritis  cukup  ideal  dan  memang  itu  yang diharapkan.  Akan  tetapi  kelihatannya  sulit  untuk  merealisasikannya  dewasa  ini.  Pedoman penyelenggaraan  perpustakaan,  termasuk  komponen  komponen  di  dalamnya  memang  telah  ada. Dalam  ukuran  dan  kemampuan  yang  sangat  mungkin  berbeda  antara  yang  satu  dengan  yang lainnya. Pedoman terdahulu pada dasarnya diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan/Perpustakaan  Nasional.  Dengan  berbagai  keragaman  atas  kondisi  penyelenggaraan perpustakaan  sekolah,  yang  lebih  utama  adalah  bagaimana  perpustakaan  ini  dapat  ditempatkan secara proporsional untuk dapat mendukung konsep dan implementasi pengembangan kurikulum di masing-masing sekolah/madrasah yang terkait.
e-ISSN 2442-5168                                                                                             Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni  2015

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL

## Kepala Sekolah
Kepala  sekolah  sebagai  penentu  kebijakan  tertinggi  di  lingkungan  sekolah  dan  memiliki tugas  menindaklanjuti  undang  –  undang  serta  peraturan  yang  diberlakukan  pemerintah    terkait pendidikan,  merupakan  alasan  untuk  dijadikan  sebagai  sampel.  Jumlah  kepala  sekolah  yang mendapatkan  angket  berupa  pernyataan-pernyataan  terkait  undang  –  undang  dan  peraturan  terkait penyelenggaraan  perpustakaan  adalah  sebanyak  6  orang.  Pernyataan  yang  termuat  pada  angket mencakup masalah pengetahuan kepala sekolah mengenai aturan dalam menyelenggarakan sebuah perpustakaan sekolah. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh 839 termasuk  kategori  sangat  baik.  Hasil  jawaban  dari  pertanyaan  –  pertanyaan  angket  yang  dijawab oleh para kepala sekolah jika dirata  – ratakan menjawab bahwa mereka mengetahui mengenai inti dari  tiap  butir  undang  –  undang  dan  peraturan  perpustakaan  secara  baik  bahkan  cenderung  sangat baik.  Walaupun  demikian,  implementasi  peraturan  pemerintah  terkait  perpustakaan  di  sekolah sampel  masih  belum  maksimal.  Kendala  dan  hambatan  atau  alasan  belum  maksimalnya implementasi peraturan perpustakaan ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

## Tenaga Perpustakaan
Tenaga perpustakaan  yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang dari 6 sekolah  yang  diteliti.  Yaitu  terdiri  dari  SMAN  3,  SMPN  12,  SMPN  2,  SD  Bilingual  School,  SD Salman  Al  Farisi  dan  SD  Bandung  Internasional  School  (BIS).  Pertanyaan  yang  terdapat  dalam angket  yang  berkaitan  dengan  pemahaman  tenaga  perpustakaan  tentang  undang  –  undang  No.43 Tahun  2007  tentang  Perpustakaan,  Peraturan  Pemerintah  No.19  tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.25  Tahun  2008  tentang Standar  Tenaga  Perpustakaan  Sekolah/Madrasah.  Pernyataan  yang  termuat  pada  angket  yang diberikan  kepada  tenaga  perpustakaan  mencakup  sekitar  pemahaman  dan  kemampuannya  dalam mengelola perpustakaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Hasil  yang  didapat  menunjukan  bahwa  tenaga  perpustakaan  di  sekolah  sampel  pada umumnya  sudah  memenuhi  kualifikasi  sebagai  pengelola  perpustakaan  dan  memiliki  pemahaman serta  kemampuan  untuk  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  aturan  penyelenggaraan perpustakaan  sekolah.  Hasil  yang  diperoleh  dari  pengolahan  data  dengan  menggunakan  SPSS adalah  1613  yang  termasuk  pada  kategori  sangat  baik.    Implementasi  dari  aturannya  pun  dapat dikatakan  sudah  mulai  diterapkan  di  perpustakaan  sekolah  yang  dikelolanya.  Hambatan  dalam penerapan sebuah kebijakan dipastikan akan selalu ada dan hal inilah yang harus selalu dievaluasi agar dapat memberikan hasil akhir yang maksimal sesuai dengan tujuan dibuatnya undang – undang dan aturan tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  yang  berada  pada  kategori  sangat baik.  Kepala  sekolah  mengetahui  poin-poin  yang  tercantum  pada  undang-undang  dan  peraturan lainnya  terkait  pelaksanaan  penyelenggaraan  perpustakaan  sekolah.  Untuk  tenaga  perpustakaan kategori  yang  diperoleh  adalah  sangat  baik  yang  menunjukan  bahwa  tenaga  perpustakaan  telah memahami dan mampu  menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan  yang tercantum pada undang- undang  dan  peraturan  terkait  penyelenggaraan  perpustakaan  sekolah.  Maka  hasil  akhir  dari penelitian  ini  diperoleh  kategori  yang  didapat  dari  kedua  kelompok  sampel  yakni  kepala  sekolah dan tenaga perpustakaan keduanya berada pada kategori sangat baik.
Oleh  karena  itu  penyelenggaraan  perpustakaan  diharapkan  dapat  semakin  meningkatkan kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Namun  meski  kategori  yang  didapat  sudah  sangat  baik, pembenahan  dan  perbaikan  dari  aturan  serta  pengimplementasiannya  harus  tetap  diawasi  serta dievaluasi demi tercapainya salah satu tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam undang undang

## RECORD AND LIBRARY JOURNAL
yakni  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  ada  beberapa  masukan yang  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  pihak-pihak  terkait  demi  penyelenggaraan perpustakaan  sekolah  secara  optimal.  Beberapa  hal  tersebut  dalam  rangka  memaksimalkan implementasi  dari  undang–undang  dan  peraturan  terkait  penyelenggaraan  perpustakaan  sekolah dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap kepala sekolah dan tenaga perpustakaan yang sangat baik sudah sewajarnya diikuti oleh dukungan dari berbagai pihak terkait untuk lebih memaksimalkan pengimplementasiannya. Adanya koordinasi yang  baik  antar  pihak–pihak  terkait  akan  semakin  memudahkan  sekolah  untuk  menyelenggarakan perpustakaan sesuai harapan.

## Referensi
Indonesia. (2005). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2005  tentang standar  nasional pendidikan.
Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  2007  tentang perpustakaan.
Muchyidin, A. (2008). Perpustakaan sekolah; sistem pendukung pengembangan kurikulum sekolah. Makalah  Seminar  Nasional  dan  Workshop  Implementasi  UU  RI  No.  43  Tahun    2007 tentang    Perpustakaan    &    Kaitannya    dengan    Perpustakaan    Sekolah. Auditorium JICA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 28 November 2008.
Prasetyo, B. & Jannah, L. M. (2010). Metode penelitian kuantitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Sinaga, D. (2009). Mengelola perpustakaan sekolah . Bandung: Bejana
Surachman,  A.  (2010).  Perpustakaan  sekolah:  sebuah  elemen  penting  dalam  pendidikan  dan pembelajaran  di  sekolah. Makalah  Seminar  Sehari  Perpustakaan  Sekolah .  Tegal,  26 Desember 2010.
Susilana, R. (2011). Mengkaji dan Menanti Kebijakan Permendiknas No.25 Tahun 2008. Education Library (Edulib), 1 (1), 1-10.