## Konsep  Baligh  dalam  Al-Quran  dan  Implikasinya  Pada  Penentuan  Usia  Nikah Menurut UU Perkawinan
The  Concept  of  Baligh  in  Al-Quran  and  its  Implications  for  Determining  the  Age  of Marriage Against Marriage Law
Nuramanah Amalia LKBH UIN Alauddin Makassar Email: nunulia13@gmail.com Info Artikel
Abstract Diterima 13 November 2020 Revisi I 24 Februari 2021 Revisi II 21 Mei 2021 Disetujui 25 Juni 2021
Penelitian  ini  membahas  mengenai  bagaimanakah  konsep  baligh  dalam Alquran,  kemudian  apakah  penetapan  usia  nikah  dalam  UU  Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menginterpretatifkan konsep baligh dalam Alquran. Dari  pokok  masalah  tersebut,  penulis  merumuskan  sub masalah  yaitu : 1). Bagaimana kriteria usia baligh dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974?. 2).Bagaimana implikasi konsep baligh dalam Alquran terhadap penentuan usia  nikah  dalam  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974?  Penelitian  ini termasuk  penelitian  pustaka  yaitu  library  research  kualitatif  dengan pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  yuridis  normatif yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan pengumpulan  data,  informasi, library  research.  Lalu,  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dan menyimpulkannya.  Menelaah  ketetapan  usia  minimal  kawin  melalui pendekatan Hukum Islam setidaknya bisa  dikaji tiga hal pokok: 1) Melihat dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana konsep baligh dalam  Alquran  tidak  sepenuhnya  terinterpretasikan,  kemudian  perlu dipertimbangkan  kembali  beberapa  hal  untuk  melangsungkan  sebuah pernikahan. 2) Implementasi konsep baligh yang ada pada penentuan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 termasuk penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan  sudah  tidak  sesuai  dengan  semangat  hukum  lahirnya  pasal itu.  Oleh  karenanya,  diperlukan  peninjauan  ulang  dan  perubahan  isi  dari pasal  tersebut  agar  bisa  berkontribusi  terhadap  pembangunan  sosial masyarakat,  yakni  dalam  hal  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi  dan kependudukan.
Kata Kunci: Baligh, Usia Nikah, UU Perkawinan
This  research  discusses  how  the  concept  of  baligh  in  the  Quran,  then whether  the  determination  of  the  age  of  marriage  in  the  Marriage  Law No.1 of 1974 has interpreted the concept of baligh in the Quran. With this main  problem,  the  writer  formulates  these  following  sub  problems:  1). What are the criteria for adolescent age (baligh) in the Marriage Law No.1 of  1974?  2).  What  are  the  implications  of  the  concept  of  baligh  in  the Quran  in  determining  the  age  of  marriage  in  the  Marriage  Law  No.1  of 1974?  This  research  includes  library  research,  that  is  Library  Research
Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah  Menurut UU Perkawinan
Nuramanah Amalia
Qualitative  with  the  research  approach  used  is  the  Juridical  Normative. The  approach  carried  out  by  collecting  data,  information,  and  library research. Then, the data obtained were analyzed and concluded. Analyzing the  minimum  age  for  marriage  through  the  Islamic  Law  approach  can  at least be examined through three main points: 1) Looking in to the Marriage Law  No.  1  of  1974  which  the  concept  of  baligh  in  the  Quran  is  not  fully interpreted, it is necessary to reconsider several things to have a marriage. 2)  The  implementation  of  the  concept  of  baligh  in  the  Determination  of
Marriage Age in the Marriage Law No.1 of 1974 including the stipulation of  the  minimum  age  limit  for  marriage  in  Article  7  paragraph  (1)  is considered irrelevant because it is not in accordance with the spirit of law of  the  article’s  inception.  Therefore,  it  is  necessary  to  review  and  change the contents of the article so that it can contribute to social development in society, in terms of health, education, economy and population.
Keywords: Baligh, Age of Marriage, Marriage Law

## A. PENDAHULUAN
Masa  akil  baligh  adalah  masa  bagi  seorang  anak  yang  dipandang  cukup  untuk mengemban  misi  kehidupan.  Ia  memasuki  umur  yang  memungkinkan  baginya  mulai memahami  jati  dirinya  sebagai  hamba  Allah.  Masa  akil  baligh  pastinya  dialami  oleh setiap  manusia,  baik  pria  maupun  wanita  yang  telah  dewasa.  Masa  akil  baligh  bagi seorang  anak  laki-laki  biasanya  diawali  dengan  peristiwa  “mimpi”  sedangkan  bagi seorang anak  perempuan masa akil baligh dimulai dengan terjadinya menstruasi.
Menurut  Hukum  Islam,  Pernikahan  atau  perkawinan  ialah  suatu  ikatan  lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah  tangga  dan  untuk  berketurunan,  yang  dilaksanaan  menurut  ketentuan-ketentun Syari’at  Islam . Dijelaskan  dalam Tafsîr  Al-Misbâh, makna  kata  dasar rushdan adalah ketepatan  dan  kelurusan  jalan.  Maka  lahir  kata rushd bagi  manusia  adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. 1 Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “ rushdan” yaitu apabila  seseorang  mengerti  dengan  baik  cara  menggunakan  harta  dengan membelanjakannya,  sedang  yang  disebut bâligh  al-nikâh ialah  jika  umur  telah  siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak  boleh  dibebani  persoalan-persoalan  tertentu.  Menurut  Rasyid  Ridha,  kalimat “ balîgh  al-nikâh” menunjukkan  bahwa  usia  seseorang  untuk  menikah,  yaitu  sampai bermimpi,  pada  umur  ini  seseorang  telah  dapat  melahirkan  anak  dan  memberikan keturunan  sehingga  tergerak  hatinya  untuk  menikah.  Kepadanya  juga  dibebankan hukum  agama,  seperti  ibadah  dan  mu’amalah  serta  diterapkannya hudûd .  Karena  itu rusydan adalah kepantasan seseorang dalam ber tasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai  dalam  mentasyarrufkan  dan  menggunakan  harta  kekayaan,  walaupun  masih awam dan bodoh dalam agama.
1 Muhammad  Rasyid  Ridha, Tafsir  al-Qur’an  al-Hakim (Bairut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 387.
Dijelaskan pula dalam Tafsîr al-Munîr, kalimat “ fain anastum minhum rusydan” jika menerut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain. 2
Berdasarkan penafsiran potongan ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang- kadang  tidak  bisa  dan  sukar  ditentukan.  Seseorang  yang  sudah  mimpi  ada  kalanya belum rusydan dalam  tindakannya,  atau  disebutkan  dalam  Kamus  Ilmiah  adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.
Dalam potongan ayat tersebut, secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak  yang  akan  melangsungkan  pernikahan.  Batasan  hanya  diberikan  berdasarkan kualitas diri seseorang, yaitu telah cerdas dalam mengelola harta. Berdasarkan ketentuan umum  tersebut,  para  fuqaha  dan  ahli  undang-undang  sepakat  menetapkan,  seseorang dimintai  pertanggung  jawaban  atas  perbuatannya  dan  mempunyai  kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).
Pendapat-pendapat ijtihad keempat ulama’ (Syafi’i, Hanafi, Hanbal, dan Maliki) dan  yang  lainnya  menyatakan  bahwa  perkawinan  dibawah  umur  baligh  sah  menurut Syariah  Islamiyah.  Mereka  menggunakan  alasan  Alquran  dan  hadits  dan  kejadian- kejadian  pada  zaman  Nabi  Saw.  Para  sahabat;  misalnya  yang  dijadikan  alasan  bahwa Nabi  Muhammad  SAW  mengawini  Siti  Aisyah  r.a.  yang  baru  berumur  6  tahun,  dan seorang  sahabat  rawi  hadits  Ibnu  Umar  telah  mengawinkan  anaknya  yang  masih dibawah umur baligh. Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti suatu keharusan , sehingga masih terbuka pintu ijtihaad dalam menentukan batas usia perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 3
Walaupun  dalam  Alquran  secara  konkrit  tidak  menentukan  batas  usia pernikahan,  namun  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  menentukan  batasan  usia  bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan, Ketentuan  tersebut terdapat  dalam  pasal 7  ayat  (1)  yang  berbunyi: “Perkawinan  hanya diijinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
Namun dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa menikah di bawah  umur  tetap  bisa  dilaksanakan  jika  mendapat  ijin  orang  tua/wali  sebelum  usia  1 tahun.Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai batas  usia  perkawinan  tidaklah akan efektif  atau  ditaati  sepenuhnya  tanpa  usaha-usaha peningkatan  di  segala  bidang,  yakni  bidang  penyuluhan  kesadaran  masyarakat,  bidang peningkatan  dan  pemerataan  ekonomi  atau  taraf  hidup  dan  pemerataan  pendidikan sampai desa-desa. Hal ini mengingat penyebaran penduduk sebagian besar di desa-desa, sedangkan data dan sinyalemen perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi di desa- desa.  Isu  pernikahan  dini  saat  ini  mulai  dibicarakaan  kembali.  Hal  ini  dipicu  oleh pernikahan  Pujiono  Cahyo  Widianto  (Syekh  Puji),  seorang  hartawan  sekaligus pengasuh  pesantren,  dengan  Lutviana  Ulfah.  Pernikahan  antara  pria  berusia  43  tahun dengan  gadis  belia  berusia  12  tahun  ini  mengundang  reaksi  keras  dari  Komnas Perlindungan Anak. Bahkan, para pengamat berlomba memberikan opini yang bernada menyudutkan Syekh Puji. Umumnya komentar yang terlontar memandang hal tersebut bernilai  negatif.  Di  sisi  lain,  Syekh  Puji,  begitu  ia  akrab  disapa,  berdalih  untuk
2 Muhammad  Nawawi  al-Jâwi, al-Tafsîr  al-Munîr  (Marah  Labid), (Mishr:  Maktabah  Isa  al- Halabi, 1314 H), h. 140.
3 Abdi Karo, Masalah Perkawinan (Cet.I; Jakarta:PT.Pustaka Firdaus,1994), h. 67.
Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah  Menurut UU Perkawinan
Nuramanah Amalia
mengader  calon  penerus  perusahaannya.  Dia  memilih  gadis  yang  masih  belia  karena dianggap  masih  murni  dan  belum  terkontaminasi  arus  modernitas.  Lagi  pula,  dalam pandangan Syekh Puji, menikahi gadis belia bukan termasuk larangan agama.
Kalau ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Penulis sangat yakin bahwa nenek moyang kita dulu banyak  yang  menikahi  gadis  di  bawah  umur.  Bahkan  zaman  dulu  pernikahan  di  usia “matang”  akan  menimbulkan  preseden  buruk  di  mata  masyarakat.  Perempuan  yang tidak  segera  menikah  justru  akan  mendapat  tanggapan  miring  atau  lazim  disebut perawan  kaseb  (tua).  Akan  tetapi,  seiring  perkembangan  zaman,  image  masyarakat justru  sebaliknya.  Arus  globalisasi  yang  melaju  dengan  kencang  mengubah  cara pandang  masyarakat.  Perempuan  yang  menikah  pada  usia  belia  dianggap  sebagai  hal tabu.  Bahkan,  lebih  jauh  lagi,  hal  itu  dianggap  menghancurkan  masa  depan  wanita, memberangus  kreativitasnya,  serta  mencegah  wanita  untuk  mendapatkan  pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. 4
Terlepas  dari  semua  itu,  masalah  pernikahan  dini  adalah  isu-isu  kuno  yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan.
Di  samping  itu,  sejarah  telah  mencatat  bahwa  Aisyah  dinikahi  Baginda  Nabi dalam  usia  sangat  muda.  Begitu  pula,  pernikahan  dini  merupakan  hal  yang  lumrah  di kalangan  sahabat.  Bahkan,  sebagian  ulama  menyatakan  bahwa  pembolehan  nikah  di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum  Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu  Syubromah  dinilai  lemah  dari  sisi  kualitas  dan  kuantitas,  sehingga  gagasan  ini tidak  dianggap.  Selain  itu    konstruksi  hukum  yang  dibangun  Ibnu  Syubromah  sangat rapuh dan mudah terpatahkan.
Dalam  perkembangannya,  batas  usia  minimal  menikah  ini  variatif  masing- masing  negara  yang  dianut  dunia  Islam  dan  negara-negara  berpenduduk  Muslim  rata- rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah  antara  pria  dengan  wanita,  yaitu  sama-sama  18  tahun  umumnya  negara  Islam membedakan  usia  nikah  antara  calon  mempelai  pria  dengan  calon  mempelai  wanita. Perbedaan  usia  nikah  ini  terjadi  disebabkan  Alquran  maupun  al-Hadits  tidak  secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan  di  berbagai  negara  tersebut  tergantung  kepada  mazhab  fikih  yang  dianut dijadikan pedoman negara. 5
Dalam  masalah  ini  penulis  melihat  di  kalangan  masyarakat,  masih  banyak praktik-praktik nikah di bawah umur tanpa mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya di  persiapkan  untuk  melakukan  perkawinan,  kemudian  tidak  sedikit  dari  mereka  yang berlindung  dibawah  label  agama  tanpa  tahu  landasannya,  sehingga  banyak  terjadi ketimpangan  dalam  membangun  rumah  tangga,  banyak  hal  yang  dirugikan  utamanya bagi  kaum  perempuan.  Maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  melakukan penelitian  lebih  mendalam  mengenai  konsep  usia  dewasa  (baligh)  dalam  Alquran, kemudian  menelaah  apakah  pada  penentuan  usia  nikah  dalam  UU  Perkawinan  No.1 Tahun 1974 telah menginterpretatifkan konsep baligh dalam Alquran.
4 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006), h. 90-91. Namun jika kutipan disebutkan dua kali dari sumber kutipan yang sama maka : Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, h. 92.
5 Wahbah al-Żuhaylī, al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhū , Jilid I (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 10.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan ( library research ). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan  dan  peneliti  berhadapan  dengan  berbagai  macam  literatur  sesuai  tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan  melukiskan  realita  sosial  yang  kompleks  atau  menggambarkan  apa  adanya  suatu tema yang akan dipaparkan. 6
Secara  umum  metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. 7 Metodelogi  penelitian  juga  merupakan sebuah  cara  dengan  tujuan  dapat  dideskripsikan,  dibuktikan,  dikembangkan  dan ditemukan  pengetahuan, teori, tindakan  dan  produk  tertentu  sehingga  dapat  digunakan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia, khususnya masalah kehidupan sehari-hari.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang mengacu  pada  teori-teori,  doktrin-doktrin,  norma-norma,  asas-asas  (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah hukum (penelitian doctrinal).

## C. PEMBAHASAN

## Kriteria Usia Baligh Menurut KHI dan UU Perkawinan
Yang  menarik  dari  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  tahun  1974  antara  lain adalah  adanya  pembatasan  usia  minimal  calon  mempelai,  baik  laki-laki  maupun perempuan yang pada awalnya termasuk salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi  Persatuan  pembangunan  karena  dianggap tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Hal ini  dirasa  unik  karena  dalam  Islam,  tidak  dikenal  adanya  batas  minimal  bagi  mereka yang  ingin  melangsungkan  perkawinan.  Tentu  fakta  sosial  mempunyai  banyak  peran dalam masalah ini. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensitas pembatasan usia kawin.
Ketentuan batas umur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) seperti juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menyebutkan perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini didasarkan pada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  perkawinan.  Ini  sejalan dengan  prinsip  yang  diletakkan  UU  Perkawinan  bahwa  calon  suami  istri  harus  sudah masak  jiwa  raganya,  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.
Selain  itu,  perkawinan  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  kependudukan. Ternyata  bahwa  batas  umur  yang  rendah  bagi  seorang  wanita  untuk  kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun wanita.
Masalah  penentuan  umur  dalam  UU  Perkawinan  maupun  dalam  Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyyah di sinilah pengaruh sosial muncul sebagai
6 Ida Bagoes Mantra, FilsafatPenelitiandanMetodePenelitianSosial (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007), h. 4.
7 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Cet. XVII; Bandung:Alvabeta,2013),h.2.
Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah  Menurut UU Perkawinan
Nuramanah Amalia
usaha  pembaharuan  pemikiran  fikih  masa  lalu.  Namun  demikian,  apabila  dilacak referensi  syariahnya  ternyata  mempunyai  landasan  yang  cukup  kuat.  Misalnya  isyarat Allah dalam QS An-Nisa‘4/:9 berikut :
                                                                                                                         

## Terjemahan :
Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar . 8
Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  usia  muda  di  bawah  ketentuan  yang  diatur UU  No.  1  tahun  1974  akan  menghasilkan  keturunan  yang  dikhawatirkan kesejahteraannya.  Akan  tetapi  berdasarkan  pengamatan  lapangan  atas  berbagai  kasus pernikahan  dini,  ternyata  menunjukkan  bahwa  pernikahan  di  bawah  umur  banyak menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  sejalan  dengan  misi  dan  tujuan  perkawinan,  yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan  dan  integritas  pribadi  yang  stabil  akan  sangat  berpengaruh  di  dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam liku-liku rumah tangga. 9
Ketentuan  usia  minimal  kawin  di  Indonesia  selama  4  dekade  ini  tidak mengalami kemajuan dan perubahan. Mengapa? Karena sejak ketentuan itu ditetapkan, yakni pada tahun 1974, hingga saat sekarang ini tidak ada peningkatan standar terhadap batas minimal usia kawin. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:
“Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah encapai umur 16 (enam belas) tahun.”
Stagnasi  ini  diperparah  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang menolak petitum para pemohon  dalam  perkara  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Putusan MK itu menegaskan bahwa ketentuan usia minimal kawin di negara kita sedang jalan di tempat. Standar yang ditetapkan selama lebih dari 40 tahun yang lalu itu masih saja  stagnan  tanpa  adanya  perubahan.  Padahal  di  sisi  yang  lain,  zaman  telah  berubah, kondisi  sosial-budaya,  ekonomi  dan  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya  sangatlah berbeda  dengan  konteks  era  70-an,  era  di  mana  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  ditetapkan.  Perkawinan  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  7 ayat  (1)  UU  Perkawinan  adalah  untuk  menjaga  kesehatan  suami-isteri  dan  keturunan. Selanjutnya  menurut  Seraden  selaku  kepala  kantor  Kementerian  Agama  Kota  Bandar Lampung,  ketentuan  batas  usia  perkawinan  ini  didasarkan  kepada  pertimbangan kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga  perkawinan.  Batas  usia minimal  perkawinan sesuai  UU  Perkawinan  adalah  Perempuan  16  Tahun  dan  Pria  19  Tahun.  Ini  sejalan dengan  prinsip  yang  diletakkan  UU  Perkawinan  bahwa  calon  suami  istri  harus  telah
8 Departemen Agama RI, Alquran danTerjemahannya (Bandung :Syaamil Quran, 2007), h. 95.
9 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, (Cet  III;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1998),h. 76-78
masak  jiwa  dan  raganya  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu masalah  perkawinan  berkenaan  dengan masalah  kependudukan.  Hal  ini  apabila  terlalu rendah  usia  perkawinan  bagi  seorang  wanita  akan  mengakibatkan  tingginya  laju pertumbuhan  penduduk.  Ada  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  penentuan  usia perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD) menurut Seraden. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di  inginkan  oleh  setiap  orang  yang  melakukan  pernikahan,  yaitu  untuk  memperoleh kebahagiaan  dan  kesejahteraan  lahir  batin,  dan  juga  menuju  kebahagiaan  dan kesejahteraan  dunia  akhirat.  Sedangkan  tujuan  yang  lain  dari  pernikahan  dalam  Islam selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  jasmani  maupun  rohani  manusia  juga sekaligus  untuk  membentuk  keluarga  dan  memelihara  serta  meneruskan  keturunan dalam  menjalani  hidupnya  di  dunia  ini,  juga  pencegah  perzinahan,  agar  tercipta ketenangan  dan  ketentraman  jiwa  bagi  yang  bersangkutan,  ketentraman  keluarga  dan masyarakat.

## Implementasi  Konsep  Baligh  Dalam  Alquran  Terhadap  UU  Perkawinan
Dalam  hukum  positif  Usia  Kedewasaan  dikenal  dengan  ( handlicting) atau pendewasaan diatur dalam Pasal 419 sampai dengan 432 KUH Perdata. Undang-undang tidak  memberikan  pengertian  mengenai  pendewasaan,  tetapi  dari  pasal-pasal  tersebut dapat disimpulkan bahwa pendewasaan adalah upaya hukum yang dipergunakan untuk menghilangkan  atau  menghapuskan  keadaan  seseorang  yang  belum  dewasa ( miderjarigheid )  untuk  mendapatkan  hak-hak  kedewasaan  baik  untuk  keseluruhannya maupun  dalam  hal-hal  tertentu.Wirjono  Projodikoro  memberikan  pengertian pendewasaan  adalah  Pemberian  keleluasaan  seorang  anak  yang  berumur  hampir  21 tahun ingin diperlakukan sebagai seorang dewasa, dimana orang yang belum dewasa itu dapat diberi beberapa kekuasaan dari orang dewasa.
Untuk  pendewasaan  yang  terbatas,  diberikan  kepada  anak-anak  yang  telah berumur  18  tahun  oleh  pengadilan  atas  permintaan  anak  yang  bersangkutan  dengan ketentuan  orangtua  atau  walinya  tidak  keberatan.  Akibat  hukumnya  adalah  anak  yang belum  dewasa  memperoleh  hak-hak  tertentu  seperti  orang  dewasa,  agar  pendewasaan terbatas ini berlaku bagi pihak ketiga maka harus diumumkan dalam berita negara.
Dalam  hukum  islam,  kecakapan  hukum  merupakan  panutan  seseorang  untuk melaksanakan  kewajiban  dan  meninggalkan  larangan  (ahliyat  al-wujub),  serta kepanutan  seseorang  untuk  dinilai  perbuatannya  sehingga  berakibat  hukum.  Dalam penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab  Syafi’i  memiliki  pandangan  sendiri,  sebagai  bukti  adalah  pandangan  dari Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Sejalan  dengan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, KHI menyatakan lelaki yang ingin menikah sekurangnya harus berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan 16 (enam belas) tahun. Tentunya, aturan ini bisa di tawar dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Namun harus dipahami, batas usia dewasa bukan 19 (sembilan belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah menikah. Oleh karena itu, usia 21 (dua puluh satu) tahun ini juga menjadi pertimbangan penting  bagi  orang  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan.  Pasal  15  ayat  (2)  KHI
Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah  Menurut UU Perkawinan
Nuramanah Amalia
mengharuskan  seseorang  yang  belum  21  (dua  puluh  satu)  tahun  untuk  mendapat  izin dari  kedua  orangtua  atau  walinya  jika  hendak  menikah,  yang  hal  ini  selaras  dengan pasal  6  UU  Perkawinan.  Sedangkan  ukuran  kedewasaan  versi  draf  KHES  (Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah),  pada  Buku  I  tepatnya  Bab  II  tentang  Kecakapan  Hukum, ditegaskan bahwa :
“Usia  dewasa  bagi  laki-laki  adalah  19  (sembilan  belas)  tahun  penuh  dan perempuan 16 (enam belas) tahun penuh. Yang menarik bagi lelaki, kedewasaan tidak hanya  dibuktikan  dengan  keluarnya  sperma  ketika  mimpi,  tetapi  juga  kemampuannya untuk menghamili.
Berikut adalah 2 (lima) pasal yang ada dalam Bab II KHES tentang Kecakapan Hukum:
1) Pasal  2  :  Kedewasaan  (baligh)  dibuktikan  dengan  keluarnya  sperma  ketika bermimpi, kemampuan untuk bisa menghamili, dan/atau menstruasi;
2) Pasal 3 : Umur dewasa (baligh) bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun penuh,  dan  bagi  perempuan  adalah  16  (enam  belas) tahun  penuh.  Bab  II,  Draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung;
Istilah kedewasaan menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum, sedangkan istilah Pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membeda-bedakan hal ini, karena hukum  menganggap  dalam  lintas  masyarakat  menghendaki  kematangan  berpikir  dan keseimbangan psikis yang ada pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan, sedangkan  sisi  lain  daripada  anggapan  itu  ialah  bahwa  seorang  yang  belum  dewasa dalam  perkembangan  fisik  dan  psikisnya  memerlukan  bimbingan  khusus.  Karena ketidaksempurnaanya,  maka  seorang  yang  belum  dewasa  harus  diwakili  oleh  orang yang  telah  dewasa  sedangkan  perkembangan  orang  ke  arah  kedewasaan  ia  harus dibimbing. 10
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak dijumpai adanya batas usia  menikah  bagi  seseorang,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Namun,  hal  ini  tidak berarti  bahwa  Undang-undang  Negara  muslim  tidak  menetapkan  ketentuan  mengenai pembatasan usia perkawinan ini.
Bahkan  dalam  beberapa  riwayat  justru  disebutkan  Rasulullah  Saw.  Menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun. Fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut  perdebatan  cukup  serius  dikalangan  ulama,  mengenai  bagaimana  status menikahi anak kecil atau dibawah umur dalam pandangan Islam.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka perlu adanya perubahan dari ketentuan batas minimal usia untuk menikah yang telah ada dalam UU No. 1 tahun1974. Karena al-Qur’an  sendiri  yang  notabenenya  sebagai  sumber  hukum  Islam  juga  tidak memberikan keterangan yang baku dan jelas, kemudian beberapa ulama tafsir, mazhab dan  kontemporer  ternyata  berbeda  pendapat  mengenai  batasan  usia  nikah,  dengan demikian  maka  persoalan  batas  minimal  usia  untuk  menikah  ini  merupakan  wilayah ijtihadiyah  sehingga  senatiasa  terbuka  untuk  dilakukan  perubahan  ketika  kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut.
10 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta Benda dan Perkawinan, (Cet I: Jakarta; PT Raja Grafindo, 2016), h. 22-25.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  penulis  menawarkan  untuk  dilakukannya  rekonstruksi terhadap  ketentuan  tersebut  menjadi  19 tahun  bagi  perempuan  dan  21  tahun  bagi laki- laki.
Setelah melihat kontroversi tentang usia nikah yang terjadi di Indonesia kemudia telah  membandingkan tingkat  kedewasaan  dan  relevansinya terhadap  usia  perkawinan. Maka  Undang-undang  perkawinan  terkait  pembatasan  usia  perkawinan  dalam  Pasal  7 Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dianggap  sudah  tidak  relevan lagi  digunakan  untuk  konsep  saat  ini.  Alasannya  ada  beberapa  aspek  yang  perlu  di perhatikan untuk melangsungkan perkawinan diantaranya aspek kesehatan bagi seorang perempuan, karena berdasarkan beberapa riset mengemukakan bahwa perempuan yang melahirkan di usia yang belum matang akan beresiko meninggal dunia, kemudian dari aspek  terhentinya  pendidikan,  maksudnya  perempuan  yang  akan  melanjutkan pendidikan  di  jenjang  yang  lebih  tinggi  lagi  akan  terhenti,  kemudian  akan  membatasi kreatifitas  mereka,  kemudian  dari  segi  ekonomi,  budaya,  agama  semua  itu  perlu  di pertimbangkan.

## Saran
Untuk  meminimalisir  terjadinya  praktik  pernikahan  di  bawah  umur,  sebaiknya pemerintah  merivisi  ulang  regulasi  mengenai  penentuan  usia  yang  terdapat  pada  UU Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Selain  dari  pihak  pemerintah  diharapkan  dari  semua pihak agar turut melakukan sosialisasi dan ikut menyuarakan stop pernikahan dini atau pernikahan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim,  Mohammad  Fauzil. Indahnya  Pernikahan  Dini .  Jakarta:  Gema  Insani Press,2003.
Aisyah  Siti,  A  Mustari,  R  Amin,  J  Syam,  G  N  Handayani,  dan  Mashuri, Dinakmika Pernikahan  Dini  di  Kab  Gowa  dan  Kota  Makassar  Sulsel. Makassar:  PSGA UIN Alauddin, 2015.
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory). Jakarta: Perdana Group, 1991.
Darmabrata,  Wahyono  . Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia .  Cet.  II.
Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahannya .Bandung : Syaamil Quran,2007.
Hazirin. Tinjauan  Mengenai  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 TentangPerkawinan . Jakarta: Tintas Mas, 1975.
Hilman,  Hadikusuma. Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Cet.  I.  Bandung  :  CV  Mandar Maju,1990.
HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Idris, Ahmad . Fikih Syafi’i. Cet .III. Jakarta: Karyah Indah, 1986
Idris  Ramulyo,  Mohd. Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis  dariUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 danKompilasiHukum Islam .Jakarta :Bumi Aksara,1996.
Idris, Ramulyo . Hukum Perkawinan Islam . Cet. I.Jakarta : Bumi  Aksara,1996.
Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah  Menurut UU Perkawinan
Nuramanah Amalia
Indonesia. Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  Perkawinan .  UU  No.  1  Tahun 1974.
Kharlie, Ahmad Tholabi. HukumKeluarga Indonesia. Cet. I.Jakarta: Sinar Grafika,2013.
Kompilasi  Hukum  Islam .Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1991,Yogyakarta : PustakaWidyatama, 2004.
Muchtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Praworohamidjojo,  R.  Soetojo. Pluralisme  Dalam  Perundangan  di  Indonesia . Surabaya: Airlangga University Press, 1994.
Prodjodikoro,  Wiryono. Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahnya .  Bandung: ShantikaDarma, 1984.
Purbasari, Indah. Kajian Hukum Isam Keluarga .Malang: Setara Press,2017.
Rasjidi, Lili. Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1991.