## EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN ACEH PASCA LAHIRNYA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015
Rahmat Jhowanda
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email:jho_anda@yahoo.co.id

## Abstract
Aceh  is  a  province  in  the  Republic  of  Indonesia,  with  special  autonomy  authority,  such  as authority in article 213, article 214, article 253 paragraph 1 of Law Number 11 Year 2006 concerning Aceh Government.The law has been followed up by Presidential Decree Number 23 of 2015 on the Transfer of Regional Offices of Aceh National Land Agency and Regency/ City Land Office to Aceh Land Agency and Land Office of Aceh Regency / City. To date the transfer  of  status  has  not  been  implemented.  This  research  is  analytical  descriptive: normative  juridical  approach,  primary  data  collection  technique,  data  analysis  method: qualitative  analysis.The  results  of  the  research:  Aceh  Land  Affairs  Office,  has  not  yet become Aceh Land Agency.No the formation of Qanun which regulates concretely about the authority of the Aceh Land Agency related to the transition, is also an important factor of the non-functioning of the Aceh Land Agency.The lack of clarity on the legal status of the Aceh Land Agency as part of Aceh's regional apparatus is seen in several articles at Perpres No. 23 of 2015, this is inconsistent with the Authority Theory in running the government, as well as  the  principles  of  local  government  affairs,  among  others:  the  principle  of decentralization, the principle of deconcentration and the principle of co-administration.
Keywords: Aceh Land Agency, Presidential Regulation No. 23 Year 2015, Special Autonomy,

## 1. PENDAHULUAN
Secara  umum  tujuan  negara  adalah  menyelenggarakan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan bagi  rakyatnya,  hal  tersebut  merupakan  pedoman  dalam  menyusun  dan  mengendalikan  alat perlengkapan  negara.  Ada  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  tujuan  dari  suatu  negara, diantaranya  tempat,  sejarah  pembentukan,  dan  pengaruh  dari  penguasa  negara  yang bersangkutan.
Sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh  Negara  Republik  Indonesia  telah  diamanatkan pemanfaatannya  menurut  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah menerapkan suatu kebijakan melalui otonomi daerah dan otonomi khusus.
Otonomi  daerah  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  ke  pemerintah  daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan  Republik  Indonesia). 1 Penyerahan  wewenang  ke  pemerintah  daerah  bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
Sedangkan  otonomi  khusus  adalah  kewenangan  khusus  yang  diberikan  kepada  daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
Aceh  merupakan  salah  satu  Provinsi  yang  ada  dalam  negara  kesatuan  Republik Indonesia,  yang  memperoleh  kewenangan  dengan  otonomi  khusus.  Pengakuan  Negara  atas kekhususan  Aceh  ini,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Salah  satu  kewenangan  khusus  yang  saat  ini  masih  belum  terlaksana  adalah  dibidang pertanahan. Secara Nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  disingkat  UUPA,  diketahui  merupakan  aturan  dasar  dibidang pertanahan. Namun hingga saat ini aturan tersebut belum juga mampu untuk menyelesaikan permasaalahan pertanahan di Indonesia khususnya di Aceh.
Masalah  tanah  seakan  tidak  ada  habis-habisnya  karena  mempunyai  arti  yang  amat penting  dalam  hidup  manusia.  Tanah  juga  menjadi  landasan  tolak  ukur  kesejahteraan  dan kemapanaan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan
Wujud  Implementasi  dari  otonomi  khusus  tersebut,berupa  kewenangan  seperti  yang tertuang  dalam  pasal  213 dan  pasal  214,  serta  pasal  253  ayat  1  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Aceh  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  menjadi  perangkat daerah  Aceh  dan  perangkat  daerah  kabupaten/kota  paling  lambat  awal  tahun  anggaran 2008”.
Saat ini, Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2015  tentang  Pengalihan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Aceh  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/  Kota  menjadi  Badan  Pertanahan  Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.
Dalam pasal 3 ayat 2 Perpres tersebut, disebutkan bahwa mengenai bentuk dan susunan organisasi,  tugas,  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Aceh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Qanun Aceh, serta pada pasal 18 mengatur jangka waktu dibentuknya Qanun tersebut,  yakni  paling  lama  1  (satu)  tahun  setelah  Peraturan  Presiden  ini  diundangkan. Namun hingga saat ini peralihan status itu belum terlaksana.
1 . Pasal 1 angka 7,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Terlihat  seperti  ada  tarik  menarik  kewenangan  yang  ditandai  terlambatnya  Perpres tersebut disahkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  ditambah  lagi  dengan  belum  terbentuknya  Qanun  yang mengatur  secara  kongkret  mengenai  wewenang  dari  Badan  Pertanahan  Aceh  terkait peralihan tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  diperlukan  adanya  persamaan  visi  dan  misi  yang dapat  diwujudkan  dalam  suatu  kebijakan,  agar  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,Badan  Pertanahan  Aceh  tersebut,terlepas  dari  keraguan  dan  benturan  dalam mengambil  suatu  keputusan,  demi  terciptanya  suatu  kepastian  hukum.  Dari  latar  belakang masalah  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana kedudukan  hukum  Badan  Pertanahan  Aceh  sebagai  bagian  dari  Perangkat  Daerah  pasca lahirnya  Peraturan  Presiden  Nomor  23  Tahun  2015.  Penulisan  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis  maupun  secara  praktis.  Untuk  mengetahui bagaimanakah  kedudukan  hukum  Badan  Pertanahan  Aceh  sebagai  bagian  dari  Perangkat Daerah, pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Metode Pendekatan
Pendekatan  masalah  merupakan  proses  pemecahan  atau  penyelesaian  masalah  melalui tahap-tahap  yang  telah  ditentukan  sehingga  mencapai  tujuan  penelitian. 2 Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat  yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. 3 Pendekatan  hukum normatif  (yuridis  normatif)  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  dilakukan  dengan  cara meneliti  perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual approach) 4 . 2.2. Spesifikasi Penelitian Penelitian  ini  berbentuk deskriptif  analitis ,  yaitu  menggambarkan  suatu  peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang  menyangkut  permasalahan,  selanjutnya  akan  dianalisis  sebagai  jawaban  atas permasalahan yang selama ini terjadi.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  primer  yang  digunakan  adalah menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  menelaah,  buku  teks  (studi  kepustakaan)  hukum yang  relevan  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan,  akurasi  datanya,  dan  aktualisasi masalahnya, 5 termasuk aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasaalahan.
2.4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data yang diperoleh akan dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu  analisis  kualitatif  yang  dipergunakan  untuk  aspek-aspek  normatif  (yuridis)  melalui metode  yang  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  menguraikan  gambaran  dari  data  yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  diketahui  serta  diperoleh  kesimpulan  induktif,  yaitu  cara berpikir  dalam  mengambil  kesimpulan  secara  umum  yang  didasarkan  atas  fakta-fakta  yang bersifat khusus. 6
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum . Citra aditya bakti. (Bandung,2004). h.112
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, (Jakarta,2009),h. 13–14.
4 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit ,h.113
5 Ibid. ,h.81
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.Universitas Indonesia ,UI Press.(Jakarta,1986) ,h.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan  Umum  Tentang  Kewenangan,  Pemerintahan  Daerah  Dan  Otonomi Khusus
a. Teori Kewenangan
Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu  terjadi, 7 dan  satu  teori  harus  diuji  dengan  menghadapkannya  pada  fakta-fakta  yang dapat  menunjukkan  ketidakbenarannya. 8 Kerangka  teori  adalah  kerangka  pemikiran  atau butir-butir  pendapat,  teori  tesis  mengenai  sesuatu  kasus  atau  permasalahan  (problem)  yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis 9 . Menurut  Philipus  M.  Hadjon ,  “ wewenang”  ( bevoegdheid )  dideskripsikan  sebagai kekuasaan  hukum  ( rechtsmacht ).  Jadi  dalam  konsep  hukum  publik,  wewenang  berkaitan dengan  kekuasaan. 10 Wewenang  (authority)  adalah  hak  untuk  memberi  perintah,  dan kekuasaan  untuk  meminta  dipatuhi.  Kewenangan  sering  disejajarkan  dengan  istilah wewenang.  Istilah  wewenang  sebenarnya  tidak  dapat  disejajarkan  dan  disamakan  dengan istilah
Bevoegheid  dalam  kepustakaan  hukum  Belanda. 11 Negara  mempunyai  tujuan  untuk menyelenggarakan  kesejahteraan  umum  atau  negara  melakukan  tugas  servis  publik.  Untuk menjalankan  tugas  servis  publik  ini,  negara  bertindak  atas  kewenangan  yang  ada  padanya, baik  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  atau  melalui  campur  tangan pemerintah  (freies  ermesen)  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara. 12 Pemerintah  dalam membuat  suatu  kebijakan  harus  bertumpu  pada  suatu  kewenangan  yang  sah.  Hal  itu dimaksudkan  agar  pejabat  maupun  lembaga  pemerintah,  dapat  secara  sah  melaksanakan suatu  perbuatan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  yang  sah  merupakan  atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga.
b. Jenis-Jenis Kewenangan
Kewenangan  dapat  diperoleh  melalui  2  (dua)  cara  yaitu  dengan  atribusi  dan  dengan pelimpahan wewenang.
1. Kewenangan melalui Atribusi
Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan  pemerintahannya  berdasarkan  kewenangan  yang  dibentuk  oleh  pembuat Undang-Undang.  Atribusi  ini  menunjuk  pada  kewenangan  asli  atas  dasar  konstitusi (Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945)  atau  peraturan  perundang- undangan.
2. Kewenangan melalui Pelimpahan Wewenang
112 7 J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas , (Jakarta: FE UI,
1996),  h.  203.  lihat  M.  Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian ,  (Bandung:  CV.  Mandar  Maju, 1994), h. 27
8 Ibid .,h. 16 9 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), h. 80. Kemudian juga disebutkan, teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan  dengan  pengalaman  empiris.  Artinya  teori  ilmu  merupakan  suatu  penjelasan  rasional yang  berkesuaian  dengan  objek  yang  dijelaskannya.  Suatu  penjelasan  biar  bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.
10 . Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September – Desember,1997,h..1
11 .Sadjijono, Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi, (  Yogyakarta:LaksBang  Press Indo),h.49
12 .Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara ,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2012) h.88
Pelimpahan  wewenang  adalah  penyerahan  sebagian  dari  wewenang  pejabat  atasan kepada  bawahan  tersebut  guna  membantu  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kewajibannya untuk  bertindak  sendiri.  Pelimpahan  wewenang  ini  dimaksudkan  untuk  menunjang kelancaran  tugas  dan  ketertiban  alur  komunikasi  yang  bertanggung  jawab,  dan  sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ada 2 (dua) jenis proses pelimpahan wewenang,yaitu melalui Delegasi dan Mandat:
1. Delegasi :
Delegasi  diartikan  sebagai  penyerahan  wewenang  untuk  membuat besluit oleh  pejabat pemerintahan  (pejabat  Tata  Usaha  Negara)  kepada  pihak  lain  tersebut.  Dengan  kata penyerahan,  ini  berarti  adanya  perpindahan  tanggung  jawab  dan  yang  memberi  delegasi ( delegans )  kepada  yang  menerima  delegasi  ( delegetaris) .  Suatu  delegasi  harus  memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:
1. delegasi  harus  definitif,  artinya  delegasi  tidak  dapat  lagi  menggunakan  sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  artinya delegasi  hanya  dimungkinkan  kalau  ada  ketentuan  untuk  itu  dalam  peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegasi  berwenang  untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan ( beleidsregel ) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 13
Pendelegasian  diberikan  biasanya  antara  organ  pemerintah  satu  dengan  organ pemerintah  lain,  dan  biasanya  pihak  pemberi  wewenang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.
2. Mandat:
Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Mandat diartikan suatu pelimpahan  wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi  wewenang  kepada  bawahan  untuk  membuat  keputusan  a/n  pejabat  Tata  Usaha Negara  yang  memberi  mandat.  Tanggung  jawab  tidak  berpindah  ke  mandataris,  melainkan tanggung  jawab  tetap  berada  di  tangan  pemberi  mandat,  hal  ini  dapat  dilihat  dan  kata  a.n (atas  nama).  Dengan  demikian,  semua  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.
Sementara menurut Philipus M. Hadjon, “Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh  dengan  dua  cara,  yaitu  dengan  atribusi  atau  dengan  delegasi.  Atribusi  adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, sementara delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. 14
Jadi  dengan  demikian,  munculnya  kewenangan  adalah  membatasi  agar  penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.  Melalui  undang-undang,  parlemen  sebagai  pembentuk  undang-undang yang  mewakili  rakyat  pemilihnya  ikut  menentukan  kewajiban-kewajiban  apa  yang  pantas bagi  warga  masyarakat.  Dari  sini,  atribusi  dan  delegasi  kewenangan  harus  didasarkan undang-undang  formal,  setidak-tidaknya  apabila  keputusan  itu  meletakan  kewajiban- kewajiban  pada  masyarakat. 15 Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan  itu
13 . Philipus M. Hadjon, “ Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid )” Pro Justitia Tahun XVI,Nomor I Januari 1998, h. 94
14 . Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Cetakan  ketujuh  (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001),h. 130
15 . Philipus M. Hadjon, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law , Gadja Mada University Press, Yogyakarta.h.130
haruslah  diatur  secara  jelas  dan  ditetapkan  dalam  peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku. Hal ini berarti bahwa, perolehan dan penggunaan wewenang daerah dapat dilakukan apabila daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk itu.

## 3.2. Pemerintahan Daerah
a. Sistem Pemerintahan Daerah
Pada masa kekuasaan Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada realitasnya adalah asas Sentralisasi. Pemerintah beranggapan  bahwa  apabila  daerah  diberikan  keleluasaan  untuk  menyelenggarakan  sendiri pemerintahannya,  berpotensi  akan  hilangnya  nasionalisme  dan  berpotensi  akan  terjadinya disintegrasi bangsa.
Pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  itu  berarti  pelaksanaan  dan  ditaatinya  seluruh ketentuan pranata hukum dalam batas seluruh atau sebagian Wilayah Negara baik oleh setiap warga  negara  secara  perseorangan  maupun  secara  kolektif  oleh  setiap  komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan. 16
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, pembentukan  suatu  daerah  otonom  baru  dimungkinkan  dengan  memekarkan  daerah  setelah memenuhi  syarat-syarat  kemampuan  ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi  daerah.  Dengan  demikian,  luas  daerah  adalah  salah  satu  syarat  pembentukan  dan pemekaran daerah.
Pemerintahan daerah di Indonesia dapat dibagi 2 (dua), jenis yaitu:
1. Local Self Government atau Pemerintah Lokal yang mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri.
2. Local State Government atau Pemerintah Lokal Administratif. Hal ini sesuai dengan asas pemerintahannya, yaitu asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. 17
Dikenal  asas-asas  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  atau  yang  disebut  dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) adalah sebagai berikut 18 :
b. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang  lain  bersifat  formal.  Aspek  hukum  material  terkait  erat  dengan  asas kepercayaan.
c. Asas Keseimbangan
Asas  ini  menghendaki  adanya  keseimbangan  antara  hukuman  jabatan  dan  kelalaian atau  kealpaan  seorang  pegawai.  Asas  ini  menghendaki  pula  adanya  kriteria  yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang  sehingga  memudahkan  penerapannya  dalam  setiap  kasus  yang  ada  dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.
d. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan Asas  ini  menghendaki  badan  pemerintahan  mengambil  tindakan  yang  sama  (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.
e. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan Asas  ini  menghendaki  agar  pemerintah  atau  administrasi  bertindak  cermat  dalam melakukan  berbagai  aktivitas  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan  sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.
f. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan
16 .Husni Jalil, Hukum Pemerintahan Daerah ,(Banda Aceh:Syiah Kuala University Press,2008),h.3
17 . Ibid ,h.13
18 .Ridwan.HR,Hukum Administrasi Negara,(Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada,2007),h.258-277.
Asas  ini  menghendaki  setiap  keputusan  badan-badan  pemerintahan  harus mempunyai  motivasi  atau  alasan  yang  cukup  sebagai  dasar  dalam  menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan.
g. Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan Setiap  pejabat  pemerintah  memiliki  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas.
h. Asas Permainan yang Layak ( fair play )
Asas  ini  menghendaki  agar  warga  negara  diberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk  mencari  kebenaran  dan  keadilan  serta  diberi  kesempatan  untuk  membela  diri dengan  memberikan  argumentasi-argumentasisebelum  dijatuhkannya  putusan administrasi.
i. Asas Keadilan dan Kewajaran Asas  ini  menghendaki  agar  setiap  tindakan  badan  atau  pejabat  administrasi  negara selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran.
j. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar Asas  ini  menghendaki  agar  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara.
k. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal
Asas  ini  berkaitan  dengan  pegawai,  yang  dipecat  dari  pekerjaannya  dengan  suatu surat ketetapan ( beschikking ).
l. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi Asas  ini  menghendaki  pemerintah  melindungi  hak  atas  kehidupan  pribadi  setiap pegawai  negeri  dan  juga  tentunya  hak  kehidupan  pribadi  setiap  warga  negara, sebagai  konsekuensi  negara  hukum  demokratis  yang  menjunjung  tinggi  dan melindungi hak asasi setiap warga negara.
m. Asas Kebijaksanaan Asas  ini  menghendaki  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaannya diberi  kebebasan  dan  keleluasaan  untuk  menerapkan  kebijaksanaan  tanpa  harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.
n. Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Asas  ini  menghendaki  agar  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.
Bahwa  AAUPL  ini,  merupakan  konsep  terbuka  dan  lahir  dari  proses  sejarah sehingga dalam perkembanagannya akan muncul perbedaan-perbedaan.
Pengertian  Medebewind  (Zelfbestuur)  atau  Tugas  Pembantuan  yang  disebut  sebagai wajah  kedua  dari  Desentralisasi  adalah  bahwa  penyelenggaraan  kepentingan  atau  urusan tersebut  sebenarnyaoleh  pemerintah  pusat  tetapi  Daerah  Otonom  diikut-sertakan.  Dan caranya  melaksanakan  tugas  pembantuan  tersebut  diserahkan  sepenuhnya  kepada  daerah otonom  yang  bersangkutan,  oleh  karena  itu  dia  termasuk  dalam  satu  wajah  dari Desentralisasi  karena  Daerah  Otonom  berwenang  sepenuhnya  untuk  menentukan  cara pelaksanaan ( Zelfbestuur). 19
Trias  Politika  yang  kini  banyak  diterapkan  adalah,  pemisahan  kekuasaan  kepada  3 lembaga  berbeda:  Legislatif,  Eksekutif,  dan  Yudikatif.  Legislatif  adalah  lembaga  untuk membuat  undang-undang;  Eksekutif  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  undang-undang; dan  Yudikatif  adalah  lembaga  yang  mengawasi  jalannya  pemerintahan  dan  negara  secara keseluruhan,  menginterpretasikan  undang-undang  jika  ada  sengketa,  serta  menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.
19 . Husni Jalil,Op.Cit.h.31
Terpisahnya  kewenangan  di  3  (tiga)  lembaga  yang  berbeda  tersebut,  diharapkan jalannya pemerintahan negara dapat seimbang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga,  dan  akan  memunculkan  mekanisme  check  and  balances  (saling  koreksi).Namun demikian,  pelaksanaan  Trias  Politika  di  tiap  negara  tidak  semuanya  sama  dan  belum  tentu sesuai harapan.
Asas  desentralisasi  merupakan  penyerahan  urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  atau Daerah  Tingkat  atasnya  kepada daerah menjadi urusan rumah  tangganya. Ditinjau dari  segi pemberian  wewenangnya  asas desentralisasi  adalah asas yang akan memberikan  wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri 20 .
b. Kebijakan Otonomi Daerah
Otonomi 21 merupakan  manifestasi  dari  proses  pemberdayaan  rakyat  dalam  kerangka demokrasi  dimana  daerah  kabupaten/kota  yang  merupakan  unit  pemerintahan  terdekat dengan  rakyat  diberikan  keleluasaan  untuk  berekspresi.  Dalam  pelaksanaannya,  Otonomi daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Bahwa  dalam  daerah  autonom  ada  pemerintah  daerah, adalah  sudah  seharusnya,  soalnya  ialah,  sampai  dimana  Pemerintah  Daerah  itu  berwenang dalam melakukan tugasnya  sebagai pemeliharaan kepentingan-kepentingan rakyat didaerah. Batas wewenang ini berkisar pada :
a. Sampai  dimana  Pemerintah  Daerah  ini  harus  dan  dapat  bertindak  untuk  menjalankan perintah-perintah  dari  Pemerintah  Pusat  secara  yang  agak  merdeka  dan  bebas  dari Pemerintah Pusat itu.
b. Sampai  dimana  Pemerintah  Daerah  ini  dapat  bertindak  tanpa  penyuruhan  atau persetujuan Pemerintah Pusat. 22
Kebijakan  nasional  mengenai  otonomi  daerah  dan  pemerintahan  daerah  ini  telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undang di bawah ini diantaranya:
1. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945  tentang  Kedudukan  Komite  Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang–Undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah.
Maksud  diterbitkannya  aturan-aturan  tentang  Pemerintahan  Daerah  ini,  adalah  untuk mengakomodir  perubahan  paradigma  pemerintahan  dari  yang  sentralistis  menjadi desentralistis,  mengedepankan  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan  dan  keadilan,  memperhatikan  perbedaan  potensi  dan  keanekaragaman,  serta dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.
c. Otonomi Khusus.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terbagi  atas  daerah-daerah  Provinsi mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau
20 .Ibid.h.22
21 . Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu outos dan nomos , outos berarti “sendiri” dan nomos berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik  otonomi sering disebut sebagai local self government.
22 . Ibid .h.117
bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  tepatnya  di  Pasal  18B.  Yang  dimaksud  dengan  satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus.
Negara  Republik  Indonesia  menghormati  kedudukan  daerah-daerah  istimewa.  Dimana dalam  Pasal  18  B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  19450, dinyatakan bahwa :
1. Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisonalnya,  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang diatur dalam undang-undang.
Provinsi  yang  mempunyai  sifat  istimewa  dan  khusus  tidak  perlu  diatur  sama  dengan daerah  lain  yang  tunduk  kepada  ketentuan  Pasal  18  dan  Pasal  18A  Undang-Undang  Dasar 1945. 23
Bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945,  dengan  tegas  telah  menyatakan  “mengakui  dan menghormati” satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Yang  penting  dalam  hal  ini,  kekhususan  dan keistimewaannya itu diatur dengan Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 24 Namun ketentuan yang berlaku bagi daerah lain, juga berlaku bagi daerah-daerah yang berstatus khusus dan istimewa tersebut.
Hal-hal  mendasar  yang  menjadi  isi  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh ini antara lain:
1. Pemerintahan  Aceh  adalah  pemerintahan  daerah  provinsi  dalam  sistem  NKRI berdasarkan  UUD  Tahun  1945  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3. Pengaturan  dalam  Qanun  Aceh  maupun  Kabupaten/Kota  yang  banyak  diamanatkan dalam  UU  Pemerintahan  Aceh  merupakan  wujud  konkret  bagi  terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  tercermin  melalui  pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5. Implementasi  formal  penegakan  syari’at  Islam dengan  asas  personalitas  ke-Islaman terhadap  setiap  orang  yang  berada  di  Aceh  tanpa  membedakan  kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Dari  tataran  teoritis  dan  bukti-bukti  empiris  tersebut  terlihat  bahwa  masalah  otonomi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan otonomi sangat berkait erat dengan perkembangan politik di tingkat nasional.
Pembuatan  peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah  bukan  sekedar  melihat  batas kompetensi  formal,  atau  kepentingan  daerah  yang  bersangkutan,  tetapi  harus  dilihat  pula kemungkinan  dampaknya  terhadap  daerah  lain  atau  kepentingan  nasional  secara keseluruhan. Oleh karena itu, harus dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan tingkat daerah  (penyelenggaraan  pemerintahan  daerah)  merupakan  sambungan  yang  menentukan keberhasilan berbagai kebijaksanaan secara nasional. 25
23 .Jimly  Asshiddiqie, Green  Constitution:Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 ,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010),h.114
24 . Ibid. h.115 25 . Eddy Purnama, Otonomi,Dilema Bagi Daerah, Bahan Ajar Mata Kuliah Otonomi Daerah Dalam Sistem Hukum , diberikan dalam perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, ,Pada Tanggal 19
Hal  terpenting  adalah  terbentuknya  otonomi  khusus  didasari  oleh    kemampuan  dan kebutuhan dari suatu daerah.

## 3.3. Kedudukan  hukum  Badan  Pertanahan  Aceh  sebagai  bagian  dari  Perangkat Daerah Aceh.
Menurut Pasal 1 ayat  1 Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang,  bahwa  Kementerian  Agraria  Dan  Tata Ruang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  presiden  dan  di  ayat  2  disebutkan pula, bahwa Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dipimpin oleh Menteri.
Sebelum  terbitnya  Peraturan  Presiden  tersebut,  terlebih  dahulu  Kementerian  Agraria Dan Tata Ruang disebut dengan Badan Pertanahan Nasional, seperti tersebut dalam Pasal  1 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2006  Tentang  Badan  Pertanahan Nasional,  bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  lembaga  pemerintah  Non  Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Bidang  Pertanahan  adalah  salah  satu  Implementasi  dari  otonomi  khusus  untuk  Aceh seperti  tertuang  dalam  pasal  213  dan  pasal  214,  serta  pasal  253  ayat  1  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  menyebutkan  bahwa  “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Aceh dan Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota menjadi perangkat  daerah  Aceh  dan  perangkat  daerah  Kabupaten/Kota  paling  lambat  awal  tahun anggaran  2008”.  Dan  telah  ditindaklanjuti  oleh  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  menjadi  Badan  Pertanahan  Aceh  dan  Kantor Pertanahan  Aceh  Kabupaten/Kota.  Namun  hingga  saat  ini  peralihan  status  itu  belum terlaksana.
Terkait  dengan  peralihan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  menjadi  Badan Pertanahan Aceh, maka Badan Pertanahan Aceh merupakan Perangkat Daerah Aceh. 26
Definisi  Perangkat  Daerah  dapat  dilihat  dalam  pasal  1  ayat  1  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  yang  menyebutkan bahwa  “Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Kepala  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah”.
Jenis-jenis Perangkat Daerah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah  tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah provinsi  terdiri atas:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas; dan
e. Badan.
Badan  Pertanahan  Aceh  dapat  dikatakan  sebagai  Badan  Daerah  provinsi    yang merupakan  unsur  penunjang  urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah Provinsi  dan  oleh  karena  itu,  Badan  Daerah  Provinsi  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  Daerah Provinsi  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Gubernur  melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
Jika  dikaji  dari  aturan  yang  dipaparkan  diatas,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia nomor 23 tahun 2015,  tersebut memiliki beberapa hal yang menjadi kontradiksi:
November 2016,di Fakultas Hukum Unsyiah,Banda Aceh.
26 .  Pasal  3  ayat  1  dan  Pasal  2  ayat  1  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  23  tahun  2015 tentang  pengalihan  kantor  wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Aceh  dan  kantor  Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota,
1. Di  satu  sisi  Pemerintah  Pusat  menetapkan  bahwa  Badan  Pertanahan  Aceh,  merupakan Perangkat  Daerah  Aceh,  namun  disisi  lain,  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  9  disebutkan  pula bahwa  Kepala  Badan  Pertanahan  Aceh  termasuk  Kepala  Kantor  Pertanahan  Aceh Kabupaten/Kota,  diangkat  dan  diberhentikan  oleh    Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur.
2. Terlihat  dalam  Pasal  2  ayat  3  Perpres  tersebut  yang  menyatakan  bahwa  “Bentuk  dan susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Aceh  diatur  dengan  Qanun Aceh”. Pasal ini jelas memposisikan bahwa  Kedudukan Badan Pertanahan Aceh  adalah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Aceh.
3. Aturan tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Aceh yakni:
a. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Badan Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
b. Pasal  3  ayat  2  menyatakan  bahwa  “Ketentuan  mengenai  bentuk  dan  susunan organisasi,  tugas,  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Aceh  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh”.
Diperhatikan  pada  pasal  2  ayat  2  tersebut,  penggunaan  kalimat  ”sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan”  tidak  jelas  arahnya  harus  tunduk  kepada perundang-undangan  yang  mana,  kemudian  dilanjutkan  dengan  Pasal  3  ayat  2  yang menyebutkan “diatur dengan Qanun Aceh”, kedua pasal ini, penting untuk diperjelas karena akan  menjadi  pedoman  dari  Badan  Pertanahan  Aceh  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
Seharusnya  jika  Pemerintah  Pusat  telah  memberikan  kewenangannya  kepada Pemerintah  Daerah,  maka  mengenai  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kepala  Badan Pertanahan  Aceh  merupakan  kewenangan  yang  ada  pada  Gubernur  Aceh,  termasuk  juga Kepala Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota, yang sangat tidak logis jika pengangkatan dan  pemberhentiannya  dilakukan  oleh  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional.
Permasalahan  tersebut,  bukan  saja  tidak  sesuai  dengan  Teori  Kewenangan  dalam menjalankan  pemerintahan,  namun  juga  tidak  sejalan  dengan  asas-asas  penyelenggaraan urusan  Pemerintahan  Daerah  diantaranya:  asas  desentralisasi,  asas  dekonsentrasi  dan  asas tugas pembantuan.

## 4. SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam,  serta  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh, adalah wujud dari pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Aceh.
Dalam pelaksanaannya, otonomi khusus tersebut belum sesuai dengan Prinsip dasar dari daerah  Otonom,  dimana  yang  seharusnya  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  di  daerah.  Dari  sisi  kewenangan  terhadap  pertanahan,  masih  terlihat  adanya konflik  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,dalam  memaknai otonomi  sebagai  landasan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah,  sehingga  Pemerintah Pusat terkesan masih setengah hati melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Aceh.
Hingga  sampai  saat  ini  Kantor  Wilayah  Pertanahan  Aceh,  belum  juga  beralih  menjadi Badan  Pertanahan  Aceh.  Belum  terbentuknya  Qanun  yang  mengatur  secara  kongkret mengenai  wewenang  dari  Badan  Pertanahan  Aceh  terkait  peralihan  tersebut,  juga  menjadi faktor  utama  belum  berfungsinya  Badan  Pertanahan  Aceh.  Dampak  dari  permasaalahan tersebut  diatas,  adalah  belum  jelasnya  kedudukan  hukum  Badan  Pertanahan  Aceh  sebagai
bagian dari Perangkat Daerah Aceh, terlihat dalam beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Republik  Indonesia  nomor  23  tahun  2015,  bukan  hanya  belum  sesuai  dengan  Teori Kewenangan  dalam  menjalankan  pemerintahan,  namun  juga  tidak  sejalan  dengan  asas-asas penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  Daerah  diantaranya:  asas  desentralisasi,  asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
Ditambah lagi masih adanya 22 jenis kewenangan dalam bidang pertanahan yang masih menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat,  seperti  tersebut  dalam  lampiran  huruf  J  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di  Aceh,dimana  hal  itu  juga  berdampak    kepada  terhambatnya  proses  administrasi pertanahan  di  Aceh  yang  pada  hakikatnya  ditujukan  untuk  percepatan  kesejahteraan  rakyat dan tentunya harus memiliki kepastian hukum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
5.1. Buku-buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung,2004. Husni Jalil, Hukum Pemerintahan Daerah ,Syiah Kuala University Press, Banda Aceh,2008. Jimly Asshiddiqie, Green Constitution:Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010.
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , CV. Mandar Maju, Bandung,1994. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Cetakan ketujuh,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Ridwan.HR, Hukum Administrasi Negara ,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2009. Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang Press Indo, Yogyakarta. Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia ,UI Press,Jakarta, 1986.
5.2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979, tentang Catur Tertib Pertanahan 5.3. Artikel/Jurnal/Website
Eddy Purnama, “ Otonomi,Dilema Bagi Daerah”, bahan ajar mata kuliah Otonomi Daerah Dalam Sistem Hukum , Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsyiah,Banda
Aceh. Philipus M. Hadjon, “ Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid )” Pro Justitia Tahun XVI,Nomor I,Januari 1998. Philipus M. Hadjon, Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistim Pemerintahan, Makalah dalam seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departement Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 9-10 Juni 2004.