## PEMIKIRAN  POLITIK  DALAM  ISLAM

## Abd. Wahid
Dosen Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3266593
Diterima  17  Oktober  2009/  Disetujui  15  Desember  2009

## Abstract
Muslim  theologians,  jurists  and  philosophers  have  developed  Islamic  po- litical  thought  along  history.  The  classic  theologians  of  Syi’ah,  Khawarij, Murji’ah,  Mu’tazilah  and  Asy’ariyah  schools  focus  their  political  thought on  the  question  of  who  has  the  right  to  rule  the  Muslim  community  after the  death  of  the  prophet  Muhammad.  Among  the  jurists,  al-Mâwardî  ar- gues  that  the  aim  of  establishing  a  state  is  to  continue  the  prophetic  mis- sion,  namely  to  protect  religion  and  to  enhance  the  welfare  of  the  Muslim community.  Finally,  the  Muslim  philosopher  and  historian,  Ibn  Khaldûn argues  that  the  state  should  be  based  on  group  feeling  (‘ashabiyah),  and  the group  feeling  based  on  religion  should  be  at  the  top  of  the  other  kinds  of group  feeling.
Kata  kunci:  Islam,  politik,  negara,  dan  ashabiyah

## Pendahuluan
Islam adalah agama Allah yang berisi tuntunan bagi umat manusia untuk  mencapai  kebahagiaan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Karena  itu  tidak ada  satu  aspek  pun  dalam  kehidupan  manusia  yang  luput  dari tuntunannya.
Politik  sebagai  aspek  penting  dalam  kehidupan  manusia  harus mendapat  tuntunan  pula  dari  agama Islam.  Itulah  sebabnya  Islam  tidak bisa  dipisahkan  dari  negara  sebagai  objek  politik,  dan  negara  tidak  bisa lepas  dari  tuntunan  Islam.  Dengan  demikian  sekularisasi  dalam  politik kenegaraan tidak mungkin diterima dalam Islam karena tidak sesuai dengan fitrah  Islam  sebagai  keutuhan  dan  kebulatan  ajaran  serta  tuntunan  asasi
bagi kehidupan  manusia. 1
Politik,  sistem  politik,  politik  kenegaraan,  kekuasaan  atau pemerintahan  adalah  ungkapan-ungkapan  yang  menunjuk  kepada aturan-aturan  dalam  bemegara  dan  bermasyarakat,  sumber  kekuasaan, pemegang  kekuasaan,  tanggung  jawab  penguasa  dan  rakyat,  teritorial hukum  dan  wilayah  serta  kedaulatan. 2
Tuntunan  Islam  dalam  urusan  politik  dan  kenegaraan  dalam  garis besarnya  sudah  ada  dalam  Alquran  dan  Hadis  Nabi.  Namun  dalam penerapan  dan  pelaksanaannya  secara  terperinci  belum  begitu  jelas, sehingga  menimbulkan  berbagai  interpretasi  dan  pemikiran  di  kalangan pemuka dan mujtahid Islam. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan ataupun persentuhan dengan berbagai aliran filsafat dan kultur di masanya.
Dalam studi pemikiran politik Islam, khususnya tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan terdapat tiga aliran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam adalah segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan bernegara. Karena itu umat Islam diwajibkan mengikuti aturan- aturan bernegara dalam Islam dan tidak meninggalkan sistem yang telah dilaksanakan  oleh  Nabi  saw.  bersama-sama  dengan  Khulafaur  Rasyidin. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain: Maulana Abu al-A’la al-Maududi, Rasyid  Ridha,  Sayyid  Quthub  dan  Hasan  al-Banna.  Aliran  kedua berpendirian bahwa Islam adalah semata-mata agama yang mengurusi umat manusia  agar  hidup  mulia  dengan  menjunjung  tinggi  budi  pekerti  yang luhur, karena itu merupakan tugas utama para nabi, termasuk Rasulullah saw, bukan untuk mendirikan sebuah negara. Tokoh-tokoh dari aliran ini adalah  Ali  Abd  al-Raziq  dan  Thaha  Husein.  Aliran  ketiga  berpendirian bahwa Islam tidak memiliki ajaran atau tuntunan secara lengkap dan detail termasuk sistem ketatanegaraan akan tetapi memiliki seperangkat tata nilai etika  bagi  kehidupan  manusia  dalam  bernegara.  Tokoh-tokohnya  antara lain Mohammad Husein Haikal. 3
1 Endang  Saifuddin  Anshari,  Wawasan  Islam:  Pokok-pokok  Pikiran  Tentang  Islam dan  Ummatnya,  (Jakarta:  Rajawali  Press,  1990),  Cet.  ke-2,  h.  167.
2 Munawir  Sjadzali,  Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran,  (Jakarta: Ul  Press,  1993), Edisi  ke-5,  h.  1-2.
3 Sjadzali, Islam dan Tata Negara…, h. 2-3.
Di dalam tulisan ini dibahas sebagian kecil dari studi pemikiran Is- lam  tentang  politik,  yaitu:  1)  Sekitar  hubungan  masalah  politik  dengan aliran-aliran  teologi  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  Islam  karena teologi  merupakan  wahana  pembahasan  pokok-pokok  kepercayaan dalam  Islam.  2)  Sekitar  pemikiran  al-Mawardi  tentang  politik,  sebagai tokoh  yang  memfokuskan  ijtihadnya  terhadap  politik  Islami.  3)  Sekitar teori  Ashabiyah  Ibnu  Khaldun;  teori  ini  dikemukakan  karena  dianggap sebagai  buah  pemikirannya  yang  paling  orisinil.

## Hubungan Masalah Politik dengan Aliran Teologi.
Secara  umum,  dapat  ditegaskan  Islam  dan  politik  tidak  bisa dipisahkan.  Menurut  almarhum  Buya  Hamka,  Islam  adalah  agama  dan negara.  Tidak  ada  pemisahan  di  antara  keduanya,  sedangkan  peme- rintah  merupakan  perlengkapan  agama. 4
Pendapat  ini  bisa  dipahami,  karena  melaksanakan  pengabdian (ibadah)  dalam  arti  yang  sebenar-benarnya  kepada  Allah  swt.  tidak  apat dilakukan tanpa dukungan penuh dari sebuah pemerintahan Islam, seperti menjalankan amar ma’ruf  dan nahi munkar.
Secara  khusus,  hubungan  masalah  politik  dengan  aliran  teologi bermula sesaat setelah baginda Rasulullah saw. wafat. Ketika itu persoalan politik  pertama  yang  muncul  adalah  siapa  yang  berhak  menggantikan beliau? Bagaimana cara pengangkatannya dan apa saja kriterianya? Suksesi pertama dalam sejarah kaum muslimin ini berjalan mulus dengan dibaiatnya Abu  Bakar  ra.  secara  aklamasi  walaupun  melalui  proses  demokrasi  dan musyawarah yang alot. Dengan demikian persoalan-persoalan di atas sudah terjawab. Abu Bakar lah yang paling berhak sebagai khalifah pertama dengan cara  musyawarah  lalu  dibaiat,  karenanya  beliau  memiliki  kriteria-kriteria yang dapat diterima oleh seluruh umat muslimin saat itu. 5
Suksesi  khalifah  yang  pertama  kepada  penerusnya  juga  berjalan dengan mulus karena ketegasan Abu Bakar menunjuk calon penggantinya yaitu Umar bin Khattab. Khalifah inipun dapat dukungan umat Islam secara
4 Hamka, Studi Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. ke-2, h. 137.
5 Husain  bin  Muhammad  bin  al-Jâbir, Menuju  Jamaatul Muslimah,  Terj.  Aunur  Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Robbani Press, 1996), Cet. ke-4 h. 87.
aklamasi pula. Karena Umar dipandang paling layak sebagai khalifah dengan kriteria-kriteria  yang  dimilikinya.
Baru pada proses suksesi kekhalifahan yang kedua dan ketiga muncul pertikaian-pertikaian  dan  praktik-praktik  yang  kurang  bersih.  Umar sebelum  mangkat  diminta  menunjuk  calon  penggantinya.  Tetapi  beliau hanya  menunjuk  enam  orang  formatur  sekaligus  khalifah  yang  ketiga. Mereka  semua  sahabat  senior  Rasulullah  saw.,  yaitu  Ali  bin  Abi  Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdul al-Rahman bin Auf, Zubair bin ‘Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah serta putranya Abdullah bin Umar. Enam orang formatur ini harus mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai  khalilah.  Umar  memilih  mereka  karena  mereka  itu  yang  dijamin sebagai ahli sorga oleh Nabi saw.
Kebijakan  Umar  ini  tidak  disadari  kelak  membawa  persaingan  di kalangan mereka, yang pada akhirnya di masa Ali berkuasa dua orang di antara  mereka  menjadi  pemberontak  yaitu  Thalhah  bin  Ubaidillah  dan Zubair bin ‘Awwam, karena keduanya tidak mendapatkan kedudukan yang layak. Sedangkan putranya Abdullah bin Umar tidak memiliki hak suara. 6 Umar  bin  Khattab  wafat,  khalifah  pun  berpindah  kepada  Utsman bin  Affan  sesuai  dengan  prosedur  yang  diwasiatkan  Umar  sebelumnya. Di  masa  khalifah  yang  ketiga  ini,  situasi  negara  sudah  mulai  goyah, karena  kurang  mendapat  dukungan  dari  rakyat  ataupun  sahabat- sahabatnya  sendiri.  Sebagai  akibat  dari  persaingan  maupun  karena  ke- lemahannya  sendiri  dalam  berbagai  kebijakan.  Akhirnya  Utsman terbunuh  oleh  musuh-musuhnya. 7
Ali  bin  Abi  Thalib  menyambut  khilafah  yang  keempat  sebagai pengganti  Utsman  dalam  suatu  pemilihan  yang  kacau  dan  jauh  dari sempurna.  Karena  dibai’at  oleh  para  pemberontak  yang  tidak  lain adalah  orang-orang  menentang  pemerintahan  Utsman.  Hal  ini  menjadi- kan  pemerintahan  mendapat  rintangan  dan  tantangan  dari  berbagai pihak  yaitu  pihak  Thalhah  dan  Zubair  yang  mendapat  dukungan  dari Siti  Aisyah  ra.  Tantangan  dari  pihak  ini  disebabkan  kesediaan  Ali  bin Abi  Thalib  menjadi  khalifah  melalui  dukungan  dan  pengangkatan  dari
6 Sjadzali, Islam dan Tata Negara…, h. 25.
7 Nasution, Teologi Islam, (Jakarta: UI Press, 1995), Cet. ke-5, h. 4.
pihak  pemberontak,  bukan  dari  pemuka-pemuka  sahabat  sebagaimana khalifah-khalifah  sebelumnya.  Selain  rasa  kecewa  mereka  karena  tidak mendapatkan posisi yang lebih terhormat dari masa khalifah Abu Bakar hingga  khalifah  saat  ini. 8
Selain  pihak  pertama  yang  tidak  mengakui  kekhalifahan  Ali adalah  pihak  kedua  yang  dipelopori  oleh  Mu’awiyah  bin  Abi  Sofyan bersama-sama  kaum  kerabat  Utsman  yang  menuntut  bela  atas pembunuhan  Utsman.  Kelompok  ini  menuntut  Ali  agar  menghukum pembunuh-pembunuh  Utsman,  bahkan  kelompok  ini  menuduh  Ali berkonspirasi  dalam  pembunuhan  ini  dengan  indikasi  pengangkatan Muhammad  bin  Abu  Bakar  sebagai  gubernur  Mesir  yang  tidak  lain adalah  kepala  pemberontakan  yang  juga  anak  angkat  Ali  sendiri. 9 Pihak pertama  dapat  diatasi  dan  dipatahkan  oleh  Ali  dalam  perang  Jamal  di Irak.  Thalhah  dan  Zubair  terbunuh  sedangkan  Siti  Aisyah  dikembali- kan  ke  Madinah.
Dalam  menghadapi  pihak  kedua,  Ali  hampir  dapat  mengalah- kannya  dalam  peperangan  yang  terjadi  di  Siffin.  Namun  karena kepiawaian  diplomatik  ‘Amar  ibnul  ‘Ash  dari  pihak  Mu’awiyah, kekalahan  tersebut  berubah  menjadi  negosiasi  untuk  perdamaian. Dengan  mengadakan  tahkim  (arbitrasi),  maju  ke  depan  dua  orang pengantara  yaitu  ‘Amar  Ibn  al  ‘Ash  mewakili  pihak  Mu’awiyah  dan Abu  Musa  al-Asy’ari  dari  pihak  Ali.  Kelicikan  ‘Amar  mengalahkan perasaan  takwa  Abu  Musa.  Menurut  sejarah  kedua  sepakat  menjatuh- kan  kedua  pemuka  yang  bertikai,  Ali  dan  Mu’awiyah.  Karena  Abu Musa  dianggap  sahabat  nabi  yang  lebih  senior,  Amar  mempersilahkan Abu  Musa  untuk  lebih  dahulu  menjatuhkan  Ali.  dari  kedudukannya sebagai  khalifah  dan  Mu’awiyah  sebagai  gubernur,  yang  diumumkan di hadapan orang ramai. Setelah itu giliran Amar tampil ke depan umum dan  menyampaikan  putusan  yang  berbeda  dari  kesepakatan  bersama. Amar  menyetujui  penjatuhan  Ali  dan  menolak  penjatuhan  Mu’awiyah serta  mengangkatnya  sebagai  khalifah  yang  baru.
8 Sjadzali, Islam dan Tata Negara…., h. 32.
9 Nasution, Teologi Islam..., h. 5.
Pengangkatan  Mu’awiyah  yang  hanya  seorang  guber nur pembangkang  menjadi  khalifah  sudah  terlanjur  diumumkan.  Meskipun Ali  tetap  menolaknya  dan  ia  tetap  tidak  mau  meletakkan  jabatannya hingga  ia  tewas  terbunuh. 10
Sikap  Ali  yang  menerima  saja  saran  dari  Amar  Ibnul  ‘Ash  ber- damai  dengan  mengadakan  tahkim  tidak  diterima  oleh  sebagian pengikutnya  dengan  alasan  “tidak  ada  tahki’m  kecuali  Allah”.  Karena itu  tahkim  tidak  sah.  Dengan  alasan  ini  rnereka  menilai  Ali  telah  ber- buat  salah.  Oleh  sebab  itu  mereka  meninggalkan  barisan  Ali.  Akhirnya mereka  ini  disebut  dengan  Khawarij  yaitu  orang-orang  yang meninggal- kan  barisan  Ali.  Sedangkan  yang  tetap  setia  kepada  Ali  membentuk jama’ah  yang  disebut  dengan  Syi’ah. 11
Semua  persoalan-persoalan  politik  di  atas  terseret  kedalam persoalan-persoalan  agama  dan  kepercayaan  yang  pada  perkembangan berikutnya  membentuk  aliran-aliran  dengan  masing-masing  ajaran  dan akidahnya  yang  populer  dengan  aliran-aliran  teologi  saat  ini.
Abul  A’la  al-Maududi  menyebutkan  setidaknya  ada  empat  aliran teologi  yang  lahir  dari  persoalan-persoalan  politik  sepeninggal  baginda Rasulullah  hingga  mangkatnya  Ali  bin  Abi  Thalib  sebagai  khalifah yang  keempat,  yaitu  Syi’ah,  Khawarij,  Murjiah,’  dan  Mu’tazilah ditambah  dengan  golongan  Jumhur  Muslimin  umumnya. 12

## 1. Syi’ah
Sebenarnya Syi’ah bukan sebuah aliran atau kelompok tetapi jama’ah muslimin yang mencintai Rasulullah beserta segenap keluarganya. Ketika beliau hidup maupun sesudah wafatnya. Syi’ah sebagai aliran teologi baru muncul di saat Ali memangku jabatan khalifah, ketika itu beliau mendapat tantangan dan pemberontakan dari musuh-musuh beliau di saat itu pula berdiri tegak orang-orang yang setia membela beliau, baik dalam perang Jamal,  perang  Shiffin  dan  perang  melawan  Khawarij.  Golongan  Syi’ah
10 Nasution,  Teologi  Islam...,  h.  4-5.
11 Nasution,  Teologi  Islam.....,  h.  6;  Lihat  juga:  Abû  al-A’lâ  al-Maududî,  Khilafah dan  Kerajaan,  Terj.  M.    al-Baqir  (Bandung:  Mizan,  1996),  Cet.  ke-6,    h.  271.
12 al-Maududî,  Khilafah  dan  Kerajaan...,  h.  271.
semakin nyata  di saat  terjadinya tahkim  antara Ali  dan Mu’awiyah.  Pada peristiwa itu sebagian pengikut Ali (tentunya masih dalam kelompok Syi’ah) mempersalahkan Ali, meninggalkan bahkan memeranginya. Maka orang- orang inilah yang dinamakan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali sebagai lawan dari Syi’ah sebagai orang-orang yang tetap setia kepadanya. 13
Persoalan  teologis  yang  terseret  ke  dalam  aliran  Syi’ah  ini  adalah jabatan  khalifah  yang  menurut  mereka  Ali-lah  yang  paling  berhak memangkunya  sejak  awal  bukan  Abu  Bakar,  Umar  ataupun  Utsman. Ketiga  khalifah  ini  dapat  dipersalahkan  karena  secara  halus  telah merampas  hak-hak  Ali.  Persoalan  lainnya  adalah  banyaknya  terbunuh dari  kerabat  Ali  termasuk  putranya  Husin  bin  Ali  bin  Abi  Thalib, cucu  Baginda  Rasulullah  saw.  yang  menyebabkan  kepedihan  mendalam yang  berujung  kepada  simpati  dan  fanatik  yang  luar  biasa  kepada  Ali dan  keturunannya. 14

## 2. Khawarij
Kaum  atau  aliran  khawarij  adalah  sama  sekali  berlawanan  dengan golongan Syi’ah  meskipun sebelumnya sama-sama  berada dalam barisan khalifah  Ali.  Aliran  khawarij  muncul  sebagai  akibat  dari  peristiwa tahkim  atau  arbitrasi  sebagai  tersebut  di  atas.  Persoalan  teologis  yang terseret  ke  dalam  aliran  Khawarij  ini,  bahwa  Ali  dan  golongan  Syi’ah adalah  kafir  karena  mereka  berbuat  dosa  oleh  karena  itu  mereka  wajib dibunuh.  Menurut  mereka  Ali  dan  Abu  Musa,  Mu’awiyah  dan  ‘Amar Ibnul  Ash  telah  bertahkim  di  luar  hukum  Allah.  Oleh  sebab  itulah mereka  menjadi  pendosa-pendosa  besar  yang  wajib  dibunuh.  Dalam sejarah  disebutkan  hanya  Ali  saja  yang  sempat  mereka  bunuh  yaitu melalui  Ibnu  Muljam.  Jadi  persoalan  dosa  besar,  iman  dan kufur  adalah persoalan  teologis  yang  pertama  sekali  dimunculkan  oleh  golongan Khawarij  ini. 15
13 al-Maududî,  Khilafah  dan  Kerajaan...,  h.  272.
14 al-Maududî,  Khilafah  dan  Kerajaan....,  h.  273.
15 al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan...., h. 275.

## 3. Murjiah
Murjiah adalah aliran teologi yang muncul sebagai akibat atau reaksi terhadap  golongan  atau  aliran  sebelumnya  yaitu  Syi’ah.  Murjiah  sesuai dengan namanya (arja’a: menunda) menyerahkan sepenuhnya urusan dosa besar  kepada  Allah  swt.  di  akhirat  kelak,  sebagai  lawan  dari  pendapat Khawarij  yang  menegaskan  bahwa  pelaku  dosa  besar  adalah  keluar  dari iman  atau  tidak  mu’min  lagi.  Aliran  ini  menegaskan  pelaku  dosa  besar adalah tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah swt. untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. 16

## 4. Mu’tazilah
Aliran  Mu’tazilah  sebagai  aliran  teologi  kelahirannya  tidak  terkait secara  langsung  dengan  persoalan-persoalan  politik  sebagaimana  halnya dengan  tiga  aliran  teologi  sebelumnya.  Aliran  ini  muncul  sebagai  reaksi umum  dan  kelompok-kelompok  muslim  yang  tidak  mau  terlibat langsung  dalam  persoalan  atau  tindakan  politik.  Kelompok  ini  bersikap netral,  tidak  memihak  kepada  kelompok  penguasa  yang  satu  dan lainnya.  Tidak  bergabung  dengan  aliran-aliran  teologi  yang  sudah  ada, tetapi  mereka  ini  adalah  kelompok-kelompok  umat  Islam  yang  kritis dalam  menyikapi  setiap  persoalan  politik  atau  agama.  I’tizal  berarti mengasingkan  diri  dari  pertikaian-pertikaian  politik  dan  lainnya.
Sedangkan  persoalan  politik  yang  masuk  dalam  teologi Mu’tazilah  ini  adalah  pendapat  mereka  bahwa  orang-orang  yang  dicap kafir  oleh  golongan  khawarij  adalah  berada  dalam  tempat  atau  posisi antara  mukmin  dan  kafir  (manzilah  baina  manzilatain).  Karena  itu  perlu dibentuk  sebuah  negara  yang  berdaulat  untuk  melaksanakan  amar ma’ruf  nahi munkar,  sehingga  diharapkan  orang-orang  tidak  lagi  berada di  situ  tetapi  benar-benar  menjadi mu’min  sejati  yang  benar-benar  ber- tanggung  jawab  atas  sikap  dan  tingkah  lakunya  sebagai  muslim  (al- wa’du  wa  al-wa  ‘îd). 17
16 al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan....., h. 278; Lihat juga Nasution, Teologi Islam...., h. 7.
17 Nasution, Teologi Islam...,  h.  281-282; Bandingkan  dengan Sjadzali, Islam  dan  Tata Negara....., h. 218-219.

## 5. Mayoritas  Rakyat  Umum
Mayoritas rakyat umum atau jumhur muslimin tentu saja bukan sebuah aliran  teologi  tetapi  sebagian  besar  umat  Islam  yang  tidak  terpengaruh oleh gejolak politik ataupun pertentangan teologi. Mereka pada umumnya adalah  orang-orang  yang  selalu  berpegang  kepada  agama  (Alquran  dan hadis)  yang  menjalani  hidup  dengan  cara  saleh.  Sayangnya  tidak  ada kejelasan  yang  dapat  menegaskan  mereka  ini  dalam  sebuah  aliran  atau mazhab dengan ajaran-ajaran yang tegas. 18
Selain  dari  lima  aliran  yang  disebutkan  di  atas  banyak  lagi  aliran yang  lain  yang  kemunculannya  sedikit  atau  banyak  dipengaruhi  oleh persoalan  politik,  ataupun  aliran-aliran  teologi  yang  merupakan  cabang atau  pecahan  dari  aliran-aliran  teologi  besar  yang  sudah  ada.  Dengan demikian  maka  dapat  dikatakan  hubungan  masalah  politik  dengan aliran  teologi  senyawa  dan  menyatu.  Karena  aliran  teologi  lahir  dari persoalan-persoalan  politik  dan  prilaku  politik  seharusnya  pula berdasarkan  aqidah  yang  murni.

## Pemikiran  Al-Mawardi  tentang  Politik
Imam  al-Mawardi  nama  lengkapnya  adalah  Abu  Hasan,  Ali  bin Muhammad  bin  Hubaib  al-Bashri  al-Baghdadi  al-Mawardi  yang  hidup antara tahun 364-450 H. atau 975-1059 M. beliau seorang mujtahid mazhab al-Syafi’i.
Untuk ide-ide dan pemikiran politik, beliau menulis dalam kitab yang berjudul Al-Ahkâm As-Sulthâniyah. 19 Perlu juga kita ketahui adanya sebuah kitab  yang  judul  dan  isi  pembahasannya  hampir  sama  dengan  karya  al- Mawardi di atas. Kitab itu berjudul Al-Ahkâm As-Sulthâniyah yang ditulis oleh  mujtahid  mazhab  Hambali  yang  bernama  Qadhi  Abu  Ya’la Muhammad bin Husin al-Qark al-Hanbali yang hidup sekitar tahun 380- 458  H. 20
18 al-Maududî, Khalifah dan Kerajaan...., h. 284.
19 Sjadzali, Islam dan Tata Negara...., h. 58-59.
20 Abû Ya’la Muhammad bin Husein al-Qark, al-Ahkâm al-Sulthaniyah, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1994), h. 3.
Di antara  pokok-pokok pemikiran  al-Mawardi adalah:

## 1. Asal Mula Negara
Allah swt. melalui sunnah-Nya menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini perlu disadari agar manusia jangan  takabur  dan  selamanya  menyadari  kekuasaan  Allah  swt.  Manusia dengan kelemahannya itu dikaruniai oleh Tuhan potensi untuk mendapat kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Potensi itu adalah akal dan agama.  Selain  itu  masing-masing  orang  memiliki  kekurangan  dan kelebihannya,  memiliki  watak  dan  bakat  yang  berbeda-beda  pula  karena itu  mereka  bisa  bekerja  sama  saling  tolong  menolong  untuk  meraih kebahagiaan  bersama  yaitu  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat. Keanekaragaman sifat dan kemampuan manusia itu mendorongnya untuk bersatu,  tolong  menolong  dan  akhirnya  bersepakat  untuk  mendirikan negara,  karena  itu.  Menurutnya  memdirikan  sebuah  negara adalah  hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama. 21

## 2. Sendi-sendi  Negara;
Sekurang-kurangnya ada enam sendi yang ditegakkan untuk tegaknya sebuah  negara:  (1)  Agama  yang  dihayati.  Agama  diperlukan  untuk mengendalikan hawa nafsu dan membimbing hati nurani manusia. Ini adalah sendi yang paling utama; (2) Penguasa yang berwibawa. Penguasa itu adalah imam atau khalifah yang dapat mengatur dan membimbing umat kearah kebaikan  dan  kesejahteraan;  (3)  Keadilan  yang  menyeluruh.  Dengan ditegakkannya  keadilan  akan  membawa  kepada  wibawa  pemerintah  dan rasa  terlindunginya  masyarakat;  (4)  Keamanan  yang  merata.  Dengan meratanya  keamanan,  rakyat  menjadi  tenang.  Ketenangan  membawa berkembangnya inisiatif dan daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat  menyelur uhnya  keadilan;  (5)  Kesuburan  tanah  yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan pangan  dan  kebutuhan  materi  lainnya  dapat  dipenuhi,  dan  (6)  Harapan
21 Sjadzali, Islam dan Tata Negara...., h. 60.
kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara  generasi  yang  tua  dan  generasi  yang  muda  dan  generasi-generasi berikutnya  karena  itu  jika  tidak  memiliki  harapan  kelangsungan  hidup berarti. tidak optimisme dan gairah kerja sehingga menghilangkan makna dan nilai manusia itu sendiri. 22

## 3. Kewajiban  Mendirikan  Negara
Negara didirikan untuk meneruskan misi kenabian (nubuwwat) dalam rangka menjaga keutuhan agama dan kemaslahatan ummat adalah sebuah kewajiban dalam agama secara konsensus (ijma’), meskipun kewajibannya hanya  fardhu  kifayah,  yaitu  kewajiban  yang  ditujukan  kepada  segelintir orang yang mampu melaksanankannya. Dan apabila negara dapat dijalankan maka  gugurlah  kewajiban  yang  lainnya.  Tetapi  umat  wajib  mentaati penyelenggaraan negara itu sebagai pemegang perkara (ulul ‘amri). 23

## 4. Syarat-syarat  menjadi  Wakil  Rakyat  dan  Pemimpin.
Konsekuensi kewajiban mendirikan negara,  maka umat diwajibkan mengangkat orang-orang yang mewakili umat untuk menetapkan seorang imam atau pemimpin. Wakil-wakil rakyat itu harus memilih syarat-syarat sebagai berikut: (1) memiliki sikap yang adil; (2) memiliki ilmu pengetahuan, khususnya  yang  berkaitan  dengan  cara  dan  kriteria  pemilihan  imam;  (3) memiliki  wawasan  dan  hikmat  (kearifan)  yang  mampu  memilih  imam dengan tepat. Adapun syarat-syarat menjadi Imam atau pemimpin, yakni: (1)  bersikap  adil  dengan  segala  persyaratannya;  (2)  memiliki  ilmu pengetahuan yang memadai dalam mengambil pengetahuan yang memadai dalam mengambil keputusan; (3) sehat panca indera; (4) sehat dan normal anggota  jasmani;  (5)  mempunyai  kecakapan  untuk  mengatur  kehidupan rakyat  dan  mengelola  kepentingan umum;  (6).  Memiliki  keberanian  dan kemampuan untuk melindungi rakyat dan keturunan Quraisy dari musuh. 24
22 Abû Hasan al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. ke-1, h. 5-6.
23 al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah..., h.5-6; Lihat juga Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h.  63-64.
24 Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h.  63-64.
Demikianlah  poin-poin  pokok  dari  pemikiran  politik  al-Mawardi.  Dari sini  kita  dapat  menilainya  sebagai  tokoh  pemikiran  politik  golongan pertama sebagaimana dijelaskan pada awal makalah ini.

## Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun

## 1. Pengertian  Ashabiyah
Nama  lengkap  Ibnu  Khaldun  adalah  Abd.  Al-Rahman  bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdi al Rahman bin Khaldun. Lahir di Tunisia tahun 732 H/1332 M, pindah ke  Mesir  tahun  784  H/1382  M  dia  wafat  di  sini  tahun  808  H/1406 M.Beliau  sangat  terkenal  melalui  teorinya  “al-Ashabiyah”  yang  termuat di  dalam  kitabnya  “Muqaddimah”. .25
Sebagian  dari  pemikiran  politik  Ibnu  Khaldun  yang  terkenal  dan diakui  sebagai  hasil  ijtihadnya  yang  orisinil  adalah  “Teori  al-Ashabiyah”. Istilah ini oleh Franz Rosenthal di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan  “Group  Feeling”  atau  di  dalam  bahasa  Indonesia  “Perasaan  satu kelompok”  atau  solidaritas  kelompok.  Ashabiyah  adalah  fitrah  manusia yang  dimiliki  setiap  orang.  Setiap  orang  memiliki  kebanggaan  akan keturunannya.  Rasa  saling  sayang  dan  saling  haru  antara  mereka  yang mempunyai  hubungan  darah  dan  keluarga.  Itulah  yang  melahirkan semangat  saling  mendukung  dan  saling  membantu.  Serta  rasa  ikut  malu dan  tidak  rela  kalau  di  antara  mereka  mendapat  perlakuan  yang  lidak adil  atau  hendak  dihancurkan  dan  hasrat  berbuat  sesuatu  untuk melindungi  pihak  yang  terancam. 26

## 2. Dasar  Pijakan  Teori  Ashabiyah
Ibnu Khaldun dalam memulai pemikiran politiknya dari realitas dan fakta-fakta  sejarah  sebagai  pijakan  teori-teori  atau  konsep  ilmu pengetahuannya, meskipun demikian sebagai muslim lagi mukmin ia tetap
25 Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h. 90; lihat teks aslinya, Ibnu Khaldun, Muqaddimah,
(Beirut: Dâr al-Fikr. t.th.), h. 2.
26 Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h. 104.
memperpegangi  dalil-dalil  dari  Alquran  dan  Hadis  Nabi.  Dalam  teori Ashabiyah ini ia merujuk kepada ungkapan “ushbah” (group) dalam surat Yusuf  ayat 14, mengenai sifat dan watak manusia ia merujuk kepada surat As-Syams ayat 7-8 dan solidaritas kesukuan merujuk kepada Hadis Nabi “Al-aimmatu  min  quraisyin”  (Para  pemimpin  bagi  kelompok/keturunan Quraisy). 27

## 3. Ashabiyah dalam Hubungannya dengan Negara dan Dakwah Islamiyah.
Adanya  ashabiyah  yang  kuat  merupakan  suatu  keharusan  bagi tegaknya  sebuah  negara  yang  besar.  Oleh  karena  jarang  sekali  terjadi suatu  dinasti  atau  negara  yang  memiliki  ragam  suku  dengan  aspirasi dan  politiknya  masing-masing  dan  salmg  bertentangan.  Karena  itu  se- orang  kepala  negara  harus  berasal  dari  Ashabiyah  yang  terbesar  yang dapat  mendominasi  kelompok-kelompok  yang  lain.  Atau  dengan  mem- bentuk  aliansi  dengan  kelompok-kelompok  yang  lain  dalam  segi ashabiyah  yang  lain  yang  dapat  diandalkan  atas  kesamaan  tujuan  dan hak. 28
Banyak  negara  yang  besar  dan  kuat  karena  “Ashabiyah  agama” melalui  ajaran  agama,  kelompok-kelompok  yang  berlainan  dapat dipersatukan  menjadi  Ashabiyah  yang  bulat  dan  bersatu  hati  untuk meraih  tujuan-tujuan  yang  lebih  mulia.  Bagi  orang  Arab  mereka  dapat membangun  negara  kalau  dapat  dukungan  agama  (pemeluk  agama) karena  bangsa  Arab  bersifat  keras  kepala,  tidak  mau  tunduk  kepada orang  lain,  kasar,  angkuh,  ambisius  dan  masing-masing  ingin  menjadi pemimpin.  Tetapi  dengan  pengaruh  agama  mereka  dapat  mengendali- kan  diri  masing-masing. 29
Ashabiyah  dalam  hubungannya  dengan  dakwah  Islamiyah. Agama  (Islam)  tidak  akan  berhasil  (dalam  dakwah  dan  pengamalan) tanpa dukungan ashabiyah. Sesuai dengan sabda Nabi saw “Tuhan tidak mengutus  seorang  nabi  yang  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari rakyatnya, para nabi saja harus dapat dukungan dan rakyat apalagi orang
27 Khaldun, Muqaddimah...., h. 127-129.
28 Khaldun, Muqaddimah...., h. 131.
29 Sjadzali, Islam dan Tata Negara..., h. 105-107.
biasa. Karena itu, dakwah tidak akan sukses tanpa dukungan rakyat, akan tetapi  rakyat  yang  lebur  dan  satu  dalam  ashabiyah. 30 Dari  pemikiran- pemikirannya  ini  kita  dapat  menilai  Ibnu  Khaldun  termasuk  pemikir kelompok pertama yang tidak memisahkan agama dan negara.
Demikianlah  pemikiran-pemikiran  politik  yang  luhur  dan  santun yang  diwariskan  para  ulama  Islam  agar  nilai-nilai  dalam  agama  Islam dijadikan  dasar  dalam  berpolitik,  bukan  agama  yang  dijual  sebagai komoditas  politik  atau  agama  yang  dipolitisir.

## Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapatlah  diambil  suatu  simpulan  sebagai berikut:  Pertama,  hubungan  masalah  politik  dan  aliran  teologi  sangat erat dan tidak bisa dipisahkan  karena aliran-aliran dalam teologi berawal dari persoalan-persoalan politik  yang dianalisa dengan kaca  mata agama. Kedua, pemikiran al-Mawardi tentang politik di dalam kitabnya Al-Ahkâm As-Shulthâniyah adalah  sebuah  alternatif  “konsep  demokrasi  Islam”  yang ideal.  Ketiga,  teori  “Ashabiyah”  Ibnu  Khaldun  di  dalam  muqaddimahnya adalah  pemikiran  asli  dari  beliau  sebagai  sumbangan  kepada  dunia  ilmu pengetahuan. Ashabiyah merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan umat manusia. Karena itu setiap orang atau pemimpin harus  memperhatikannya  dalam  setiap  mengambil  kebijakan  publik. Keempat, al-Mawardi dan Ibnu Khaldun adalah ulama dan pemikir Muslim yang tidak memisahkan agama dan negara atau dengan kata lain keduanya tidak menerima sekularisme [ ]
30 Khaldun, Muqaddimah....., h. 159.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anshari,  Endang  Saefuddin,  (1990).  Wawasan  Islam:  Pokok-pokok  Pikiran
tentang Islam dan Umatnya, Jakarta: Rajawali. Cet. ke-2.
Hamka,  (1983).  Studi  Islam,  editor  M.  Rusydi,  Jakarta:  Pustaka  Panjimas.
Cet ke-2. Harun Nasution, (1995). Teologi Islam, Jakarta: UI Press, Cet. ke-5. Ibn Husin, Abû Ya’lâ Muhammad, (1994). al-Qark al-Ahkâm al-Sulthaniyah, Beirut: Dâr  al-Fikr. Ibnu Khaldun, (t.th.), Muqaddimah, Beirut: Dâr al-Fikr. al-Maudûdî,  Abu  al-A’lâ,  (1996).  Khalifah  dan  Kerajaan,  Terj.  M.  al-Baqir, Bandung: Mizan.
al-Mawardî, Abû Hasan Alî bin Muhammad bin Hubaib, (1960). al-Ahkâm al-Shulthaniyah wa al  Wilâyat al-Dîniyah, Beirut: Dâr  al-Fikr.
Sjadzali,  Munawwir,  (1993).  Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan
Pemikiran, Edisi V, Jakarta: UI Press.