## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 1-11 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:
Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang ( Cessie ) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks
Muhammad Affan, Syahruddin Nawi & Ilham Abbas 1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: Muhammad.affanrusli@yahoo.com Artikel info
Artikel history: Received; 05-12-2021 Revised:20-12-2021 Accepted: 04-01-2022 Published: 05-01-2022
Keywords: Agreement; Receivables; Debtor
Kata Kunci: Perjanjian; Piutang; Debitur
Abstract . The research objective to analyze the validity of the receivable transfer  agreement  which  was  carried  out  without  the  knowledge  of  the debtor  in  the  decision  number.  124/Pdt.G/2019/PN.Mks  and  the influencing factors. This study uses (1) Primary Material, namely Primary Data,  which  is  obtained  directly  through  interviews  with  sources  and parties  related  to  this  research,  namely  Judges  at  the  Makassar  District Court  and  related  Lawyers;  and  (2)  Secondary  Material,  namely  in  the form  of  Decision  Number  124/Pdt.G/2019/PN.  Thanks  and  literature, documents, journals and other sources relevant to this research. This type of  research  is  normative  &  empirical  research.  This  research  was conducted at the Makassar District Court in Makassar City. The results of this study indicate that the application of the rules regarding the validity of the receivable transfer agreement has not been carried out without the knowledge of the debtor (less effective); (2) Whereas the factors that affect the validity of the receivable transfer agreement carried out without the knowledge of the debtor are factors of legal substance, legal structure, and legal culture.
Abstrak. Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  keabsahan  perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan  nomor.  124/Pdt.G/2019/PN.Mks  dan  factor-faktor  yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan (1) Bahan Primer yaitu Data Primer, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  penelitian  ini,  yaitu  Hakim  di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengacara yang terkait; dan (2) Bahan Sekunder,  yaitu  yaitu  berupa  Putusan  Nomor.124/Pdt.G/2019/PN.  Mks serta  literatur,  dokumen,  jurnal-jurnal  dan  sumber  lain  yang  relevan dengan  penelitian  ini.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  & empiris. Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  di  Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aturan mengenai keabsahan  perjanjian  pengalihan  piutang  yang  dilakukan  tanpa sepengetahuan  debitur  belum  (kurang  efektif);  (2)  Bahwa  faktor  yang mempengaruhi keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa  sepengetahuan  debitur  adalah  faktor  substansi  hukum,  struktur hukum, dan budaya hukum.
Coresponden author:
* Email: Muhammad.affanrusli@yahoo.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Keabsahan Pengalihan Perjanjian … ( Affan, Nawi & Abbas ) | 2

## PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi yang diikuti oleh perkembangan perbankan membuat kita lebih mudah  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  di  inginkan  khususnya  seperti  salah  satu fasilitas yang disediakan oleh bank yaitu pemberian kredit ataupun pinjaman (Siregar, et.al, 2021) . Fasilitas pemberian pinjaman dari bank membuat kita lebih mudah untuk mengembangkan sesuatu seperti bisnis yang baru akan kita mulai ataupun yang sudah kita tekuni kemudian akan dikembangkan agar perkembangannya lebih pesat (Kosasih, 2021) .  Hadirnya  bank  dapat  dikatakan  sebagai  fasilitator  dalam  menghadirkan  modal yang  lebih  banyak,  kerja  sama  antara  bank  dan  nasabah  dapat  dikatakan  sebagai kreditur  dan  debitur.  Kemudian,  lahirlah  hak  dan  kewajiban  di  antara  kreditur  dan debitur  di  atas  perjanjian  yang  dibuat  dihadapan  notaris.  Dalam  hubungan  antara kreditur dan debitur sering kali tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan antar kedua  belah  pihak.  Namun,  sebagai  bankir  atau  pihak  kreditur  tentu  saja  mempunyai cara  untuk  penyelesaian  masalah  kredit  salah  satunya  adalah  pengalihan  piutang  atau biasa  disebut  dengan  kata cessie (Yusmita, et.al, 2019) . Cessie dapat  dilakukan  tetapi salah  satu  syaratnya  debitur  sebelumnya  harus  mengetahui  bahwa  telah  terjadi pengalihan piutang (Fitriana & Wahid, 2021) .
Tidak  hanya  bank,  koperasi  simpan  pinjam  (KSP)  juga  dapat  memberikan  pinjaman. Namun, tentu saja mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda serta kelebihan dan kelemahan  yang  berbeda  pula.  Sebelum  melakukan  perjanjian,  calon  nasabah  harus memperhatikan dan menanyakan perjanjian tersebut. Apakah perjanjian itu dibuat oleh bank ataupun koperasi (Kurniawan, 2013) . Pihak bank maupun koperasi simpan pinjam (KSP)  juga  tidak  boleh  menyembunyikan  ataupun  tidak  memberitahu  calon  debitur tentang  asal  pinjaman  tersebut  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  ataupun  dari  KSP  mitra bank tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa bank dan lembaga keuangan non bank  (koperasi)  menjadi  perantara  bagi  sektor  rumah  tangga  dan  industri,  sebagai lembaga  keuangan  yang  memberikan  jasa  keuangan  yang  paling  lengkap (Maknun, 2019) .
Dalam  KUHPerdata  tidak  mengenal cessie tetapi  lebih  tepatnya  pengalihan  hak  atas kebendaan  bergerak  tidak  berwujud (intangible  goods )  yang  biasanya  berupa  piutang atas  nama  kepada  pihak  ketiga.  Jika  akan  membeli  piutang  harus  memastikan  bahwa jual-beli piutang yang anda lakukan memiliki bukti yang sah agar piutang tetap bernilai (Cahyono,  2004) .  Salah  satunya  menggunakan cessie. Lain  dengan  negara common  law yang  lebih fleksibel dalam  jual  beli  piutang,  mayoritas  negara civil  law masih menerapkan cessie hingga  saat  ini  termasuk  Indonesia. Untuk  diketahui, cessie dalam Pasal  613  ayat  1  KUHPerdata  disebutkan  sebagai  penyerahan  piutang-piutang  atas nama  dan  kebendaan  tidak  bertubuh  lainnya  (tidak  berwujud/ intangible  goods )  yang dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan begitu hak tagihnya beralih kepada orang lain (pembeli piutang) (Nefi & Warman, 2008) .
Penyerahan piutang menggunakan cessie tidak dibenarkan dilakukan dengan lisan saja. Dalam Black’s law dictionary cessie berkaitan erat dengan penyerahan hak-hak properti yang  disempitkan  dalam  bidang  pertanahan (Butar-Butar,  Suharto  &  Cahyono,  2017) . Lebih  lanjut,  ayat  2  dari  Pasal  613  KUHPerdata  mensyaratkan  penyerahan  piutang tersebut  diberitahukan  secara  resmi (beteekend) kepada  debitur  atau  disetujui/diakui oleh  debitur.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Undang-undang  Perbankan  dan  POJK  Nomor 42/POJK.03/2017 yang menganut prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan debitur.
3 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Pada  faktanya  beberapa  oknum  pihak  bank  yang  menawarkan  pinjaman  mengatas namakan  penawaran  pinjaman  melalui  bank  tetapi  faktanya  pinjaman  tersebut dikeluarkan  oleh  pihak  Koperasi  Simpan  Pinjam  yang  bermitra  dengan  bank  tersebut ataupun salah satu anak perusahan bank yang bersangkutan. Artinya, cessie dilakukan di awal  tanpa  sepegetahuan  debitur  dengan  menunjukkan  perjanjian  yang  tidak menerangkan  ataupun  menunjukkan  adanya  pihak  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) sebagai  pihak  ketiga  ataupun  dana  pinjaman  itu  dikeluarkan  oleh  Koperasi  Simpan Pinjam (KSP). Merujuk pada kasus tersebut maka tampak jelas syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Seperti pada Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN.Mks .

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif & empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan  antara  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris.  Pada  jenis  penelitian  ini melakukan  penelitian  dengan  mengkombinasikan  2  (dua)  tipe  penelitian  yakni penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris  dalam  sebuah  penelitian hukum.  Pada  penelitian  ini,  fokus  kajian  ganda,  yakni  melakukan  penelitian  atau pengamatan  pada  rana  normatif  ( law  in  book )  dan  pada  rana  empiris  ( law  in  action ). Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  di  Kota  Makassar  dengan maksud  agar  mendapatkan  pendapat  salah  satu  Majelis  Hakim  dan  kantor  Pengacara Ayuliana and Partners di Kota Makassar karena Pengacara pada kantor tersebut yang menangani perkara ini.

## PEMBAHASAN
A.  Keabsahan  Perjanjian  Pengalihan  Piutang  yang  Dilakukan  Tanpa Sepengetahuan Debitur Dalam Putusan Nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks
Keabsahan  perjanjian  merupakan  suatu  ukuran  kekuatan  maupun  legalitas  perjanjian tersebut  di  mata  hukum (Salim,  2021) .  Sebelum  penulis  menguraikan  bagamaina keabsahan  perjanjian  yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  debitur  dalam  putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN.Mks.  Perlu  diketahui  terlebih  dahulu  bagaimana  duduk perkara dan alasan Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Pengadilan Negeri  Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara  perdata  pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :
HJ.  HARIYANTI, tempat  tanggal  lahir  Kalosi,  15  Juli  1977,  Alamat  jalan  Landak  Baru No.39 Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh  kuasanya Ayuliana  Devi,  SH,.M.H dan Andi  Suryanti  Indah  Sari,  SH .  Pekerjaan Advokat  keduanya  berkantor  di  AYULIANA AND  PARTNER  ASSOCIATION  LAW, Beralamat Jalan Paccerakkang, Perum.Grand Rahmani Residance Blok E No 3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya. Selanjutnya akan disebut PENGGUGAT. Melawan :
1) PT.  Bank  Sahabat  Sampoerna.  Kantor  Cabang  Makassar, alamat  Jalan  Veteran Utara No.206 E kota Makassar, selanjutnya disebut TERGUGAT I.
2) KSP. Sahabat Mitra Sejati Cabang Antang 1, alamat Jalan Antang Raya No.27 Kota Makassar, selanjutnya akan disebut TERGUGAT II.
Keabsahan Pengalihan Perjanjian … ( Affan, Nawi & Abbas ) | 4

## 1. Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Makassar  pada  tanggal  27  Maret  2019 dibawah  Registrasi  Nomor  124/Pdt.G/2019/PN.Mks.  Telah  mengemukakan  hal-hal berikut :
Pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2018 penggugat ditawari pinjaman kredit dari pihak tergugat melalui saudara Iyam yang mengatas namakan pihak bank yaitu Bank Sahabat Sampoerna  dan  pada  saat  itu  penggugat  mengajukan  kredit  dengan  melampirkan beberapa  berkas  atau  dokumen  untuk  dibawa  langsung  ke  kantor  Bank  Sahabat Sempoerna  yang  beralamat  di  jalan  Veteran  Utara  dan  memberikan  langsung  kepada pihak  tergugat  yaitu  saudara  Iyam  dan  guntur  sebagai  marketingnya.  Sehingga,  pada tanggal 28 bulan maret tahun 2018 penggugat diberikan fasilitas kredit dengan agunan jaminan sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 20002 dan SHM Nomor 20009 atas nama Haji Mahmuddin dan oknum pihak tergugat dari KSP. Sahabat Mitra Sejati dengan mengatasnamakan sebagai Bank Sempoerna sehingga penggugat dalam hal ini debitur percaya dan yakin bahwa pinjaman kredit tersebut dari pihak Bank Sahabat Sempoerna. Sebelum  mengajukan  gugatan,  penggugat  telah  mengirimkan  surat  permintaan klarifikasi  atau  penjelasan  ke  pimpinan  Bank  Sahabat  Sempoerna  tentang  pemberian fasilitas  kredit  oleh  tergugat  I  yaitu  Bank  Sahabat  Sempoerna.  Namun,  tidak  direspon oleh pihak tergugat I. Saat menandatangani surat perjanjian di kantor notaris Hj. Andi Mindariyana  Yunus,  S.H,  pada  sore  hari  tanggal  28  Maret  2018  pihak  tergugat  I  tidak menjelaskan  kepada  penggugat  tentang  keterkaitannya  tergugat  II  yaitu,  KSP.  Sahabat Mitra Sejati dalam perjanjian tersebut dan pada saat penanda tanganan perjanjian oleh penggugat,  tidak  ditemukan  logo  maupun  kata  KSP.  Sahabat  Mitra  Sejati.  Penggugat menduga  adanya  tindak  pidana  penipuan  karena  perjanjian  yang  penggugat  tanda tangani  berbeda  dengan  perjanjian  yang  diberikan  oleh  pihak  Kantor  Cabang  Bank Sahabat  Sampoerna  pada  tanggal  7  Januari  2019  dan  juga  penggugat  menduga  ada tindak  pidana  pemalsuan  tanda  tangan  yang  telah  terjadi.  Sehingga  kerugian  yang dialami penggugat berkisar sebesar Rp.39,000,000. (tiga puluh sembila juta) dan belum termasuk  kerugian  yang  lain  karena  harus  membayar  bunga  yang  diterapkan  oleh koperasi  sebesar  1,17%  perbulan  artinya  sekitar  14,04  %  setahun.  Sedangkan  bunga yang  sebenarnya  sesuai  kesepakatan  adalah  bunga  Bank.  Dalam  perjanjian  penggugat mengajukan pinjaman sebesar Rp. 700,000,000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang masuk di rekening penggugat berdasarkan dari laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebesar Rp. 660,000,000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Namun, faktanya yang masuk di  rekening  penggugat  ternyata  hanya  sebesar  Rp.  628,000,000,00  (enam  ratus  dua puluh delapan juta rupiah). Gugatan penggugat di dasari oleh dasar hukum yang berlaku dan  didukung  bukti-bukti  yang  otentik.  Dalam  hal  ini  notaris  tidak  termasuk  pihak tergugat  karena  penggugat  lebih  menitik  beratkan  persoalan  dan  negosiasi  kepada kreditur  atau  tergugat  I  dan  tergugat  II.  Dalam  negosisasi  tersebut  penggugat  ingin dokumen jaminan yang ada pada pihak tergugat II dikembalikan kepada pihak tergugat I dan  perjanjian  dijalankan  seperti  pembicaraan  awal  yakni  memakai  suku  bunga  bank bukan  suku  bunga  koperasi,  membayar  semua  kerugian  yang  timbul  termasuk  suku bunga  koperasi  yang  sudah  dibayar  oleh  penggugat,  dan  memberhentikan  penagihan oleh  pihak  tergugat  II.  Kemudian  seluruh  rangkaian  prosedur  dikembalikan  kepada pihak  tergugat  I  sebagaiamana  kesepakatan  awal  sewaktu  penawaran  pemberian fasilitas  pinjaman  kredit  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  tergugat  I.  Maka  dari  itu  pihak penggugat  tidak  menitik  beratkan  pihak  notaris  karena  penggugat  dalam  gugatannya
5 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
bukan  untuk  memberhentikan  hubungan  dengan  pihak  tergugat  I  melainkan  agar prosedur pinjaman tersebut berjalan seperti kesepakatan antara penggugat dan oknum tergugat I.

## 2. Petitum
1) Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2) Menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  terbukti  telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad).
3) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
4) Menghukum  tergugat  untuk  membayar  seluruh  kerugian  yang  dialami  oleh penggugat.
5) Memerintahkan  juru  sita  Pengadilan  Negeri  Makassar  supaya  tergugat menghentikan  penagihan  kepada  penggugat  hingga  perkara a  qou mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Uit Voobar Bij Vooraad).
6) Menyatakan  putusan  ini  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  meskipun  ada  banding dan verzet (Uit Voobar Bij Vooraad).

## 3. Subsidair
Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## 4. Eksepsi
Untuk eksepsi penulis menyimpulkan bahwa tergugat I dan tergugat II menolak secara tegas  seluruh  dalil  gugatan  penggugat.  Kecuali,  apa  yang  diakuinya  secara  tegas  dan terinci. Karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).

## 5. Replik
Penulis  menyimpulkan  dari  replik  yang  terdapat  pada  putusan  Nomor 124/Pdt.G/2019/PN.Mks bahwa penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban dan dalil-dalil  yang  di  kemukakan  pihak  tergugat  I  dan  pihak  tergugat  II  karena  jawaban eksepsi  yang  dituangkan  tidak  dipisahkan  antara  jawaban  tergugat  I  dan  tergugat  II sehingga jawaban tidak jelas atau kabur (Obscuur).
6. Mengadili
1) Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi dari tergugat I dan tergugat II
2) Dalam Pokok Perkara :
a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
b. Menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I  dan  tergugat  II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
c. Menghukum  tergugat  membayar  seluruh  kerugian  yang  di  alami  penggugat sebesar Rp.39,000,000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
d. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding verzet (Uit Voobar Bij Vooraad) ;
e. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.2,896,000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
Dalam perkara tersebut kuasa hukum penggugat mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti serta  mendatangkan  4  (empat  orang)  saksi  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya yang antara lain bukti surat :
Keabsahan Pengalihan Perjanjian … ( Affan, Nawi & Abbas ) | 6
1. Fotokopi  sesuai  fotokopi  Perjanjian  Pembiayaan  Nomor.  006/PP/SUKM/Makassar PPSM/III/2018;
2. Fotokopi  sesuai  fotokopi  Perihal  Permohonan  Klarifikasi  atas  nama  Hj.  Hariyanti, pada tanggal 9 Januari 2019;
3. Fotokopi sesuai Asli Perihal Tanggapan atas Surat tanggal 9 Januari 2019 Nomor : SKL-007/KSP-SMS/KP/LIT/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Surat yang ditujukan kepada Branch Manager KSP Sahabat Mitra Sejati, tertanggal 14 Februari 2019;
5. Fotokopi  sesuai  fotokopi  Surat  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 tertanggal 23 Januari 2019;
6. Fotokopi sesuai Asli tanggapan OJK atas Surat tanggal 23 Januari 2019, Nomor. SR- 71/KR.0601/2019, Perihal Pengaduan Konsumen tertanggal 7 Februari 2019;
7. Fotokopi  sesuai  fotokopi  Surat  yang  ditujukan  kepada  Bapak  Direktorat  Kriminal Khusus  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  Perihal  dugaan  tindak  pidana Perbankan dan dugaan Penipuan, tertanggal 21 Februari 2019;
8. Fotokopi sesuai Asli Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 9 Januari 2019;
9. Fotokopi sesuai Asli print out rekening Hj.Hariyanti;
10. Fotokopi  sesuai  fotokopi  Sertifikat  (Tanda  Bukti  Hak)  Hak  milik  Nomor.20009, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Desa/Kelurahaan Tabaringan;
11. Fotokopi  sesuai  fotokopi  Sertifikat  (Tanda  Bukti  Hak)  Hak  milik  Nomor.20002, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Desa/Kelurahaan Tabaringan;
12. Fotokopi sesuai Asli Transkip Percakapan pada tanggal 7 Januari 2019;
13. Fotokopi sesuai Asli Transkip Percakapan pada tanggal 30 Januari 2019;
14. Fotokopi sesuai Asli Percakapan Whatsapp dengan Andi dalam hal ini sebagai saksi yang mempertemukan penggugat dengan Iyan dari pihak Bank Sempoerna;
15. Fotokopi sesuai Asli Percakapan Whatsapp dengan Bank Sampoerna;
16. Fotokopi sesuai Asli Percakapan Whatsapp dengan Guntur;
17. Fotokopi seusai Asli SMS Bnaking dari SMS Banking tertanggal 1 Desember 2018 18. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Peringatan kepada Hj.Hariyanti;
19. Fotokopi sesuai fotokopi print out perbandingan tanda tangan penggugat di KTP dan Perjanjian  Pembiayaan  yang  mana  sepengetahuan  penggugat  bahwa  penggugat bertandatangan bersama tergugat I bukan tergugat II;
20. Fotokopi  sesuai  fotokpi  Pemberitahuan  Hasil  Penyidikan  (SP2HP)  tertanggal  13 Maret 2019;
Berdasarkan  pasal  1321  KUHperdata  dalam  sistem  hukum  perdata  indonesia,  tentang syarat  kesepakatan  didalam  perjanjian  dianggap  tidak  terpenuhi  apabila  terjadi paksaan,  penipuan,  dan  kesilapan.  Agar  dapat  dibatalkan,  penipuan  tersebut  harus bersifat  substansial.  Jika  hanya  memuji  obyek  penipuan  hal  tersebut  belum  dapat digolongkan  penipuan  karena  hanyalah  sebagai  salah  satu  teknik  marketing.  Akan tetapi,  apabila  yang  terjadi  tidak  sesuai  fakta  pembicaraan  awal  sebelum  membuat perjanjian  dan  setelah  perjanjian  itu  lahir  maka  hal  tersebut  dapat  dikategorikan penipuan.  Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  segi  keterlibatan  pihak  yang  melakukan penipuan,  suatu  penipuan  dapat  dipilah  menjadi  kategori  penipuan  disengaja (intentional  misrepsentation) ,  penipuan  karena  kelalaian (negligent  misrepresentation) , penipuan tanpa kesalahan (innocent misrepresentation) dalam hal ini sebenarnya lebih
7 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
menakankan  pada  “kesilapan”  daripda  suatu  “penipuan”  dan  penipuan  dengan  jalan tidak terbuka informasi (nondisclousure).
Mengingat  pasal  1328  KUHperdata  perjanjian  dapat  dibatalkan  apabila  diduga  adanya penipuan,  tetapi  penipuan  itu  harus  dibuktikan  secara  hukum  dan  tidak  boleh  hanya dengan dipersangkakan saja.
Majelis Hakim Yamto Susena di Pengadilan Negeri Makassar mengemukakan bahwa:
“Pada  prinsipnya  perjanjian  harus  berdasarkan  asas-asas  dan  syarat-syarat  sahnya perjanjian. Namun, dalam perkara ini terdapat itikad tidak baik yaitu kebohongan yang dilakukan oleh oknum pihak tergugat I dan tergugat II. Jika di awali dengan itikad tidak baik artinya telah melanggar salah satu asas-asas perjanjian maka dari itu perjanjiannya saya batalkan dan mengabulkan semua isi gugatan penggugat ”
Lebih  lanjut,  Hakim  Yamto  Susena  menjelaskan  bahwa  pada  perkara  tersebut berdasarkan  duduk  perkara  hingga  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  kuasa  hukum penggugat sangat jelas bahwa dari awal telah ada niatan untuk itikad tidak baik kepada penggugat.  Sehingga,  perjanjian  tersebut  cacat  hukum.  Dari  fakta  tersebut  terdapat kecurangan  dan  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I  dan  tergugat  II,  adanya konspirasi yang seharusnya perjanjian tersebut kepada tergugat I tetapi pelaksanaannya dialihkan kepada tergugat II. Hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum tentang perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata. Secara logika hukum tidak ada seseorang yang ingin utang atau piutangnya di alihkan tanpa sepengetahuan atau diluar prosedur.
Berdasarkan fakta persidangan, Hakim Yamto Susena mengemukakan:
“Penggugat  mendapat  pinjaman  dari  tergugat  II  sebesar  Rp.  700,000,000  (tujuh  ratus juta rupiah), tetapi dalam pengajuan yang diajukan oleh penggugat adalah mengajukan pinjaman  dari  tergugat  I.  Sehingga,  penggugat  merasa  dibohongi,  maka  menghukum tergugat  II  untuk  mengembalikan  perjanjian  pinjaman  pembiayaan  kepada  tergugat  I. Selanjutnya, angsuran akan dilakukan kepada tergugat I bukan kepada tergugat II dan sertifikat hak atas tanah yang menjadi tanggungan diberikan kepada tergugat I.”
Kemudian, Hakim Yamto Susena menjelaskan bahwa:
“Semua berkas ataupun dokumen milik pihak kedua harus dikembalikan kepada pihak pertama dan pihak kedua sudah tidak lagi berurusan kepada pihak ketiga. Kami hanya menyambungkan  logika  dengan  bukti  yang  di  ajukan,  bukti  yang  diajukan  sangat lengkap termasuk isi cha t melalui Whatsapp antar pihak pertama dan pihak kedua. Dan menganalisa dari duduk perkara.”
Kemudian kuasa hukum penggugat Ayuliana Devi mengemukakan:
“Perjanjian  yang  lahir  tidak  sah,  karena  tidak  sesuai  prosedur  yakni  melakukan pemberitahuan  atau  penyampaian  kepada  debitur.  Serta,  telah  melanggar  asas-asas perjanjian didalamnya.”
Kuasa  hukum  penggugat  Ayuliana  Devi  menambahkan  bahwa  perjanjian  pengalihan piutang  dan  utang  secara  prosedur  memang  ada  yang  memberlakukan  pengalihan piutang  tanpa  sepengetahuan  debitur.  Dalam  pengalihan  hutang-piutang  memiliki peraturan yang berbeda-beda, ada pengalihan piutang yg membutuhkan pemberitahuan terlebih  dulu  dan  ada  juga  yang  tidak.  Sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dituangkan dalam  perjanjian  yang  dibuat.  Namun,  perjanjian  yang  telah  lahir  dalam  perkara  ini
Keabsahan Pengalihan Perjanjian … ( Affan, Nawi & Abbas ) | 8 sudah  cacat  hukum  dan  dapat  dibatalkan  karena  didalamnya  tidak  terpenuhi  syarat- syarat sahnya perjanjian dan telah melanggar asas-asas perjanjian.
Dapat  dilihat  dalam  pasal  613  ayat  1  KUHPerdata  tentang  pengertian  pengalihan piutang dan juga pasal 613 ayat 2 KUHPerdata tentang syarat pengalihan piutang. Hal ini dikemukakan oleh kuasa hukum penggugat Ayliana Devi:
“Pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur tentu telah melanggar ketentuan dan merugikan  debitur.  Dapat  dilihat  dalam  pasal  613  ayat  2,  yang  jika  di  jabarkan  dalam pasal  ini  terdapat  pokok-pokok  tentang  pengalihan  piutang  salah  satunya  aturan  atau syarat pengalihan piutang yaitu pengalihan piutang yang akan dialihkan ke pihak ketiga atau  kreditur  baru  tentunya  harus  ada  pemberitahuan  dan  persetujuan  debitur.  Serta, tertulis dan diakui oleh pihak-pihak yang terkait. Sedangkan yang terjadi pada kasus ini, debitur sama sekali tidak disampaikan tentang pengalihan piutang dari Bank Sampoerna ke  KSP.  Walaupun  dalam  kasus  ini  yg  terjadi  perjanjian  pembiayaan  antara  KSP  dan debitur  tetapi  debitur  sama  sekali  tidak  pernah  bertanda  tangan  untuk  kesepakatan dengan KSP, debitur mengetahui dari awal pengurusan sampai pencairan pinjaman itu dilakukan oleh Bank Sampoerna.”
Hakim  Burhanuddin  menegaskan  adapun  yang  merupakan  konsekuensi  dari  tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah:
1. Batal demi hukum (nietig null and void) . Dalam hal ini, perjanjian dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada apabila tidak memenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPerdata Indonesia yaitu:
a. Syarat perihal tertentu, dan;
b. Syarat kausa yang halal atau diperbolehkan.
2. Dapat  dibatalkan (vernietigebaar,  voidable) .  Dalam  hal  ini,  perjajian  tersebut  baru dianggap tidak sah, jika perjanjian dibatalkan oleh yang berkepentingan. Hal ini jika tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdata Indonesia yaitu:
a. Syarat tercapainya kata sepakat;
b. Syarat kecakapan.
Dalam  putusan  perkara  Nomor  124/Pdt.G/2019/PN.Mks  berakhir  dengan dikabulkannya seluruh gugatan penggugat. Berdasarkan wawancara langsung terhadap Hakim Yamto Susena tentang unsur perjanjiannya, beliau mengemukakan:
“pertimbangan  dalam  mengabulkan  gugatan  tentang  perjanjiannya  karena  dari  fakta dan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  kuasa  hukum  tergugat  menguatkan  bahwa  telah  ada kecurangan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II. Mengingat syarat  sahnya  perjanjian  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  bahwa  suatu  perjanjian  yang dibuat tanpa sebab yang halal, palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.”
Berdasarkan  fakta  hukum  maka  perjanjian  tersebut  telah  bertentangan  dengan  syarat objektif  dari  perjanjian  yaitu  sebab  yang  halal  dan  syarat  subjektif  yaitu  tercapainya kata sepakat. Maka, perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Hal tersebut di pertegas oleh Hakim Burhanuddin yang menegaskan bahwa jika melihat perkara  yang  ada  dalam  putusan  124/Pdt.G/2019/PN.Mks  maka  sangat  jelas  syarat objektifnya  tidak  terpenuhi  karena  ada  unsur  penepiuan  di  dalamnya  yang mengakibatkan salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yakni suatu hal yang halal,  sehingga  telah  benar  apabila  gugatan  penggugat  dikabulkan  oleh  majelsi  hakim yang memeriksa. Karena diluar dari putusan tersebut apabila syarat sahnya perjanjian
9 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
tidak  terpenuhi  baik  syarat  subjektif  maupun  objektif  maka  perjanjian  tersebut  batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
B.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengalihan  piutang  di  lakukan  tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan  debitur  yaitu  faktor  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya hukum.

## 1.  Faktor Substansi
Substansi  hukum  yang  dimaksud  dalam  ini  adalah  yang  berhubungan  dengan pemenuhan sebagai berikut:
a. Landasan  yuridisnya,  yakni  aturan  yang  dibuat  untuk  mengatasi  permasalahan hukum  dengan  mempertimbangkan  aturan  yang  ada  guna  menjamin  kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
b. Landasan  sosiologisnya,  yakni  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis  berkaitan  erat  dengan  fakta  empiris  yang  merupakan  pertimbangan menyangkut  ketika  terjadi  masalah  maka  saat  itu  juga  ada  aturan  sebagai  acuan peneyelesaiannya.
c. Ketaatan  terhadap  asas  hukum,  merupakan  bentuk  dari  kepribadian  seseorang untuk  mematuhi  hukum  atau  aturan  yang  ada  demi  terciptanya  cita-cita  yang menjadi harapan sehingga aturan tersebut dibentuk.
Hakim  Burhanuddin  menerangkan  bahwa  dalam  perkara  pengalihan  piutang  secara cessie yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  debitur  dapat  dilihat  dari  faktor  struktur hukum, yakni aturan yang mengatur secara eksplisit sangat minim. Sehingga, ada ruang bagi  orang  atau  oknum  untuk  menyimpangi  aturan  yang  telah  ada  seperti  pada  pasal 613 KUH Perdata yang mengatur mengenai pengalihan piutang atas nama atau dikenal dengan sebutan cessie . Lebih lanjut, kita melihat dari perspektif sosiologis dan ketaatan terhadap  asas  hukum.  Secara  sosiologis  aturan  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat dari segi keadilan, namun kurangnya ketaatan terhadap hukum itu sendiri sehingga menyimpangi asas hukum yang ada.

## 2.  Faktor Struktur
Struktur  yang  dimaksud  yakni  pihak-pihak  yang  menjadi  penentu  apakah  aturan  itu terlaksana  dengan  baik  atau  tidak,  dilaksanakan  sesuai  aturan  atau  tidak.  Oleh  karena itu,  apabila  dikaitkan  dengan  penelitian  ini  maka  yang  menjadi  penentu  bukan  hanya para penegak hukum akan tetapi pihak bank dan koperasi juga menjadi penentu karena mereka  yang  melaksanakan  aturan  yang  mengatur  prosedur  tentang  perbankan. Kemudian, indikator yang menetukan atau berpengaruh dalam hal ini adalah:
a. Lembaga,  yakni  lembaga  perbankan  maupun  koperasi  yang  terkait  secara  internal lebih meningkatkan pengawasan terhadap para pegawainya. Terlepas dari internal, secara ekternal Otoritas Jasa Keungan juga berpengaruh dalam hal pengawasan baik lembaga  perbankan  maupun  koperasi  karena  tugas  OJK  adalah  memberi  izin  dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank.
b. Moral,  merupakan  modal  awal  yang  terdapat  dalam  diri.  Oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaan  regulasi  atau  aturan  maka  pihak  yang  melaksanakannya  harus mempunyai standar prilaku yang baik.
Keabsahan Pengalihan Perjanjian … ( Affan, Nawi & Abbas ) | 10
c. Integritas, dalam suatu pekerjaan yang di dasari oleh moral yang baik maka akan di ikuti  oleh  komitmen,  sehingga  melahirkan  sebuah  kejujuran  dan  mengerjakan sesuatu dengan konsisten mengikuti aturan yang ada.
d. Konsistensi,  berkaitan  erat  dengan  integritas  namun  titik  beratnya  yakni terbentuknya  nilai  atau  kesadaran  dalam  diri.  Konsisten  merupakan  sifat pengulangan,  yakni  bekerja  berdasarkan  prosedur  dan  aturan  yang  ada  secara berulang atau terus menerus bekerja berdasarkan regulasi yang ada.
e. Kualitas, yakni tingkat baik buruknya taraf atau derajat sesuatu. Kualitas dalam hal ini adalah kualitas diri seseorang.
f. Kualifikasi pendidikan formal
g. Pendidikan non formal
Berdasarkan urian diatas, Majelis Hakim Burhanuddin menambahkan bahwa keselahan dapat  terjadi  berawal  dari  struktur  lembaga  atau  perusahaan  itu  sendiri,  sedikit  atau banyaknya  regulasi  yang  mengatur  bukan  sebagai  tolak  ukur  pelanggaran  atau penyimpangan itu terjadi. Akan tetapi, moral, integritas, konsistensi, dan kualitas pihak yang  terkait  adalah  peran  utama.  Karena  terlaksananya  suatu  aturan  atau  efektifnya suatu aturan kembali lagi kita melihat orang-orang yang melaksanakannya.
Ayuliana Devi menambahkan bahwa meskipun aturan yang dibentuk telah bagus, tetapi pihak  atau  orang-orang  yang  melaksanakan  aturan  tersebut  dalam  penanaman  moral dan  pembentukan  karakternya  tidak  diperhatikan  maka  aturan  yang  ada  hanya  akan menjadi  sebuah  tulisan  saja.  Maka  demi  terlahirnya  moral,  integritas,  konsisten,  dan kualitas  seseorang  sehingga  kualifikasi  pendidikan  formal  dan  pendidikan  non  formal dalam suatu lembaga atau perusahaan menjadi perhatian khusus.

## 3.  Faktor Budaya
Faktor  budaya  dalam  hal  ini  adalah  kebiasaan  masyarakat  yang  cenderung menyimpangi hukum atau aturan yang telah ada padahal aturan itu telah diketahuinya, antara lain:
a. Kebiasaan atau budaya kekeluargaan
b. Kebiasaan atau budaya gratifikasi
c. Kebiasaan melanggar hukum

## SIMPULAN
1.  Keabsahan  perjanjian  pengalihan  piutang  tanpa  sepengetahuan  debitur  dalam perkara  Putusan  Nomor.124/Pdt.G/2019/PN.Mks  tidak  sah  dan  dibatalkan  oleh hakim. Karena telah melanggar asas-asas dan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata. Setiap perjanjian batal atau dapat dibatalkan apabila melanggar syarat subjektif  perjanjian  dan  atau  syarat  objektif  perjanjian.  Dalam  perkara  tersebut telah jelas bahwa ada itikad tidak baik atau tipu muslihat yang membuat nasabah menandatangi  perjanjian  pemberian  kredit  tersebut.  Pihak  tergugat  juga menyembunyikan  informasi  bawa  pinjaman  tersebut  dialihkan  oleh  pihak  ketiga yaitu  koperasi  yang  merupakan  mitra  dari  tergugat  I.  Pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  tersebut  sudah  tepat  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  diajukan oleh pengacara pihak penggugat, termasuk bukti otentik.
2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan piutang ( cessie ) tanpa sepengetahuan debitur  adalah  faktor  substansi  hukum  ialah  landasan  yuridis,  landasan  sosiologis dan ketaatan terhadap asas hukum, faktor struktur hukum ialah lemaga itu sendiri,
11 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
moral, integritas, konsistensi, kualitas, kualifikasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal.  Kemudian,  faktor  budaya  hukum  ialah  kebiasaan  atau  budaya kekeluargaan, gratifikasi, dan kebiasaan melanggar hukum .

## SARAN
1. Perlu lebih berhati-hati dalam hal pengajuan pinjaman kredit, agar tidak terjadi sengketa dan tindak pidana didalamnya seperti penipuan.
2. Perlu  aturan  yang  mengatur  secara  eksplisit  tentang  prosedur  pengalihan piutang dan sanksi kepada kreditur apabila menyimpangi aturan tersebut.
3. Perlu transparansi saat pembuatan ataupun saat penanda tanganan perjanjian.
4. Perlu pengawasan lebih ketat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap Bank yang oknumnya memberikan fasilitas pinjaman kredit tetapi di alihkan ke Mitra tanpa sepengetahuan debitur.
5. Perlu adanya sanksi tegas jika terbukti perbuatan oknum mengalihkan piutang tanpa  sepengetahuan  debitur  adalah  persetujuan  dari  lembaga  Bank  yang bermitra dengan KSP untuk kepentingan bisinis. Akan tetapi, merugikan debitur atau nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Butar-Butar, M. F., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2017). Penerapan Doktrin Promissory Estoppel  Dalam  Pemenuhan  Prestasi  Sebagai  Akibat  Adanya  Perjanjian  Anjak Piutang Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1-20.
Cahyono,  A.  B.  (2004).  Cessie  sebagai  Bentuk  Pengalihan  Piutang  Atas  Nama. Lex Jurnalica , 2 (1), 17969.
Fitriana,  D.,  &  Wahid,  A.  (2021).  Upaya  Hukum  Cessionaris  Terhadap  Hak  Tagih  Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). Jurnal Hukum Sasana , 7 (2), 243-262.
Kosasih,  J.  I.,  &  SH,  M.  (2021). Akses  Perkreditan  dan  Ragam  Fasilitas  Kredit  dalam Perjanjian Kredit Bank . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Kurniawan,  I.  G.  H.  (2013).  Tindakan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Yan  Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana. Lex Jurnalica , 10 (1), 18070.
Maknun,  J.  (2019).  Evaluasi  terhadap  Sistem  Pengendalian  Intern  pada  Proses Pemberian  Kredit  Mikro  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP). COSTING:  Journal  of Economic, Business and Accounting , 2 (2), 272-280.
Nefi,  A.,  &  Warman,  A.  (2008).  Metode  Pengalihan  Kredit  Sindikasi. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 38 (3), 371-391.
Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak . Sinar Grafika.
Siregar, P. A., Supitriyani, S., Parinduri, L., Astuti, A., Azwar, K., Simarmata, H. M. P., ... & Arfandi, S. N. (2021). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Yayasan Kita Menulis.
Yusmita,  Y.,  Ariyanti,  R.  P.,  Njoto,  E.  D.  P.,  &  Yudistira,  R.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Debitur  Dan  Kreditur  Dalam  Melakukan  Perjanjian  Baku. DiH:  Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1), 59-67.