## STUDI KOMPARASI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Rizka Nurliyantika a , Ros Amira bt Mohd Ruslan b , Iza Rumesten RS a , Muhammad Syahri Ramadhan a , Neisa Angrum Adisti a
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id
b Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan, Email:
Naskah diterima: 23 Agustus; revisi: 29 Oktober; disetujui: 30 November 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2471

## Abstrak
Kenotariatan  mengenal  dua  stelsel  hukum  yakni  Kontinental  dengan  sistem Civil  Law dan Anglo- Saxon dengan  sistem Common  Law .  Praktik  notaris  telah  berkembang  sesuai  dengan  waktu,  tempat serta politik hukum dan kesadaran hukum di negara masing-masing. Indonesia dengan sistem hukum Civil  Law, mengatur  tugas  dan  wewenang  notaris  sesuai  Undang-Undang  Nomor    2    Tahun    2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Hal  ini  akan dikomparasikan dengan peraturan terkait Notary Public di Malaysia dalam hal tugas dan wewenang. Malaysia  sebagai  negara  dengan  system  hukum Common  Law memiliki  perbedaan  dalam  mengatur tugas  dan  kewenangan Notary  Public dan hal  ini  tertuang  dalam Notaries  Public  Act 1959 ( Revised 1973).  Pada  penelitian  ini  akan  dianalisis  bagaimana  pengaturan  jabatan  notaris  di  Indonesia  dan Malaysia  serta  bagaimana  perbedaan  tugas  dan  wewenang  notaris  di  Indonesia  dan  Malaysia. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative  yang  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat  juga  dikatakan  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Dari  penelitian  ini dihasilkan bahwa perbedaan tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan sistem hukum yg ditetapkan di dalam konstitusi dan disesuikan dengan kondisi masing-masing negara yang salah satunya adalah faktor kolonialisasi.
Kata Kunci: Notaris; Tugas; Wewenang

## Abstract
The  notary  recognizes  two  legal  systems,  namely  Continental  with  a  Civil  Law  system  and  Anglo- Saxon with a Common Law system. The practice of notaries has developed according to time, place and legal politics and legal awareness in each country. Indonesia with the Civil Law legal system, regulates the duties and authorities of a notary in accordance with Law No. 2 of 2014 concerning Amendments  to  Law  No.  30  of  2004  concerning  Notary  Positions.  This  will  be  compared  with regulations related to Notary Public in Malaysia in terms of duties and authorities. Malaysia as a country with a common law legal system has differences in regulating the duties and authorities of the Notary Public and this is stated in the Notary Public Act 1959 (Revised 1973). In this study, we will  analyze  how  the  position  of  a  notary  in  Indonesia  and  Malaysia  differs  from  the  duties  and authorities of a notary in Indonesia and Malaysia. This research is a normative research that studies the purpose of law, values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts, and legal norms. Normative legal research can also be said as a process to find the rule of law, legal principles, and legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal  issues  faced.  From  this  study,  it  was  found  that  the
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
differences  in  the  duties  and  authorities  of  notaries  in  Indonesia  and  Malaysia  are  related  to  the legal  system  stipulated  in  the  constitution  and  adjusted  to  the  conditions  of  each  country,  one  of which is the factor of colonization.
Keywords: Notary; Duty; Authority

## LATAR BELAKANG
Hubungan  diplomatik  Indonesia  dan  Malaysia  secara  resmi  terjalin  sejak  31  Agustus  1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama  kali  mengakui  kemerdekaan  Malaysia,  langsung  menaikkan  status  Kantor Perwakilannya  dari  Konsulat  Jenderal  menjadi  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  dan menempatkan  Dr. Mohd Razif  (Alm) sebagai  Duta Besar RI yang pertama untuk  Malaysia. Meskipun demikian sebenarnya hubungan kedua bangsa telah terjalin jauh sebelum masing- masing  negara  merdeka.  Di  masa  Kerajaan  Sriwijaya  pada  abad  ke-7  hingga  kejayaan Kerajaan  Samudera  Pasai  pada  abad  ke-17  serta  di  masa  penjajahan,  hubungan  antar penduduk  dan  kekerabatan  telah  terjalin  dengan  erat  satu  sama  lain. 1 Hal  ini  juga  yang mempengaruhi tumbuhnya banyak kemiripan antara kedua negara. Bahasa, adat, budaya dan aspek-aspek social lainnya membaur di masyarakat.
Kedekatan  secara  geografis  serta  adat  dan  budaya  yang  saling  berbaur  tidak  serta merta  memberikan  kesamaan  di  semua  bidang  kehidupan  antara  dua  wilayah  nusantara  ini. Salah  satunya  adalah  perbedaan  system  hukum.  Malaysia  merupakan  salah  satu  negara jajarah  Inggris  yang menganut  sistem hukum Common Law atau juga dikenal Anglo-Saxon . Sistem  ini  juga  berlaku  untuk  negara  jajahan  lainnya  seperti  Singapura,  Kanada,  Australia, Selandia  Baru,  India,  Amerika  Serikat  dan  berbagai  negara  lainnya.  Sedangkan  Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil Law .
Lembaga  kenotariatan  mengenal  dua  stelsel  hukum  yakni  stelsel  Kontinental  (Latin) dengan sistem Civil Law dan stelsel Anglo-Saxon dengan sistem Common Law . Kenotariatan demikian  pula  peraturan  terkait  dengan  praktik  notaris  telah  berkembang  sesuai  dengan waktu,  tempat  serta  politik  hukum  dan  kesadaran  hukum  di  negara  masing-masing. Perbedaan dan persamaan pada sifat, fungsi, kekuatan bukti serta implementasi akta notaris di dalam  praktik  notaris  pada  kedua  sistem  hukum  tersebut  khususnya  antara  Indonesia  dan Malaysia  perlu  untuk  diketahui  mengingat  hubungan  internasional  antar  kedua  negara semakin  intens  dan  terus  berkembang  ke  berbagai  bidang.  Beberapa  peraturan  terkait  perlu dikemukakan  di  bidang  hukum  perdata  internasional  yang  berhubungan  dengan  masalah internasional. 2 Termasuk  bidang  perdagangan  dimana  system  elektronik  semakin memudahkan kerja sama internasional. 3
Perbedaan  profesi  notaris  pada  kedua  system  hukum  ini  diantaranya  adalah  istilah yang  digunakan  di  lingkungan  notariat  Latin  atau Civil  Law adalah notary ,  sedangkan  di sistem Common Law dipakai istilah notary public . Notaris selaku pejabat umum pada notariat Latin  dilakukan  oleh  ahli  hukum  ( jurist )  dan  ada  prosedur  tambahan  mulai  dari  pendidikan khusus,  ujian,  hingga  magang  yang  harus  ditempuh.  Sementara  itu  untuk  menjabat  sebagai
1 “HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , 2018, https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu.
2 Herlien Budiono, “Notaris Menurut Common Law Dan Civil Law Serta Peraturan Terkait Dalam Rangka Pemenuhan Kemudahan Berusaha Di Indonesia,” in Pemenuhan Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business): Peluang Dan Tantangan Dan Peran Notaris Serta Profesi Hukum Lainnya Dalam Pelaksanaannya (Opportunity, Challenge And Role Of Notary And Other Legal Professions In The Implementation) (Bali, 2017).
3 Tamara Mutiara Ramadani and Rizka Nurliyantika, “Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional” 5, no. 1 (2022): 87–96, doi:10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2.
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
notary  public tidak  selalu  dibutuhkan  pendidikan  khusus  tambahan  atau  magang.  Terdapat juga perbedaan cara pengangkatan dan kewenangan baik pada notary dan notary public.
Istilah  Notaris  awalnya  dikenal  dan  menjadi  popular  karena  merupakan  nama  dari orang pertama yang menjalankan aktivitas kenotariatan yaitu Notarius, yang juga merupakan sebutan  penanda  bagi  satu  golongan  orang-orang  yang  melakukan  pekerjaan  tulis-menulis. Profesi  Notaris  kemudian  mengalami  masa  kejayaannya  di  Perancis  pada  masa  Raja Lodewijk  de  Heilege  dan  dianggap  sebagai  peletak  dasar  bagi  persatuan  ketatanegaraan Perancis.  Profesi  ini  juga  dipandang  berjasa  dalam  penyusunan  perundang-undangan dibidang notariat dimana tujuan utamanya adalah menjamin kepentingan masyarakat. 4
Indonesia  dengan  sistem  hukum Civil  Law, mengatur  tugas  dan  wewenang  notaris sesuai Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Hal  ini  akan  dikomparasikan  dengan  peraturan terkait Notary  Public di  Malaysia  dalam  hal  tugas  dan  wewenang.  Malaysia  sebagai  negara dengan  system  hukum Common  Law memiliki  perbedaan  dalam  mengatur  tugas  dan kewenangan Notary  Public dan  hal  ini  tertuang  dalam Notaries  Public  Act 1959  ( Revised 1973). Pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaturan jabatan notaris di Indonesia dan  Malaysia  serta  bagaimana  perbedaan  tugas  dan  wewenang  notaris  di  Indonesia  dan Malaysia.

## METODE
Dalam  perspektif  penelitian  hukum,  untuk  memecahkan  suatu  isu  hukum  diperlukan pendekakatan-pendekatan  sebagai  dasar  pijakan  untuk  menyusun  argumentasi  hukum  yang tepat,  logis  dan  akurat. 5 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative  yang  mempelajari tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan norma-norma  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  dapat  juga  dikatakan  sebagai  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dapat juga dikatakan penelitian hukum dilakukan untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau  konsep  sebagai  preskripsi  atau  jawaban  dari masalah yang dihadapi. 6
Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 7 Bahan  hukum  primer  terdiri  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris,  dan Notaries  Public  Act 1959  ( Revised 1973).  Selanjutnya  data  yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
4 M Nadhif Alkatiri, Kanti Rahayu, and Sanusi, PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021).
5 Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  ed.  Ahsan  Yunus,  1st  ed. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010).
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
Istilah “notarii”, antara abad 2 dan 3 SM, merupakan sebutan bagi stenographer atau orang- orang  yang  memiliki  keahlian  menulis  cepat.  Notarii  di  masa  tersebut  memiliki  kedudukan yang  tinggi  karena  pekerjaan  mereka  menuliskan  segala  sesuatu  yang  dibicarakan  dalam rapat  Konsistori  Kaisar  yang  membahas  persoalan  rahasia  kenegaraan.  Selain  para  notarii, pada  abad  3  M  dikenal  juga  istilah tobeliones yang  memiliki  tugas  yang  sama  dengan aktivitas  kenotariatan  karena  mereka  adalah  orang-orang  yang  ditugaskan  untuk  melayani kepentingan  masyarakat  umum  seperti  membuat  akta-akta  dan  surat-surat  meskipun  jabatan atau  kedudukan  mereka  tidak  mempunyai  sifat  kepegawaian  dan  juga  tidak  ditunjuk  atau diangkat  oleh  kekuasaan  umum  untuk  melakukan  sesuatu  formalitas  yang  ditentukan  oleh undang-undang. 8 Jauh setelah itu, Italia Utara merupakan tempat awal mula berkembangnya notariat, kota Latinjse Notariat. Berawal dari kota tersebut, aktivitas notariat terus meluas ke wilayah  Perancis  dimana  notariat  ini  sepanjang  masa  jabatannya  merupakan  suatu pengabdian  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  umum  yang  kebutuhan  dan  kegunaannya senantiasa  mendapat  pengakuan  dari  masyarakat  dan  dari  negara  Perancis. 9 Kemudian  pada permulaan  abad  19  aktivitas  notariat  berkembang  dalam  bentuk  profesi  dan  kelembagaan hingga  meluas  ke  beberapa  negara  lain  termasuk  Indonesia  dan  negara-negara  di  Asia Tenggara.

## Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia
Notaris di Indonesia telah dikenal lama bahkan sebelum merdeka. Melchior Kerchem adalah seorang sekretaris dari college van schepenen atau disebut juga sebagai  Urusan Perkapalan Kota  dan  merupakan  orang  pertama  yang  diangkat  sebagai  notaris  di  Indonesia  pada  tahun 1620. 10 Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan- peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan  mengenai  jabatan  Notaris  yang  berlaku  di  Belanda.  Setelah  Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap di akui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan  (AP)  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945,  yaitu:  “Segala  peraturan  perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang- undangan dasar ini.” Maka Pasal II AP tersebut tetap di berlakukan Reglement op Het Notaris Ambt  in  Nederlands  Indie (Stbl.1860:  3). 11 Hingga  pasca  Konferensi  Meja  Bundar,  yang salah satu hasilnya adalah penyerahan kedualatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat membawa konsekuensi lain  yaitu  Notaris  yang  berkewarganegaraan  Belanda  yang  ada  di  Indonesia,  harus meninggalkan jabatannya
Untuk  mengisi  kekosongan  Notaris  tersebut,  sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada pada  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Serikat  dari  tahun  1949  sampai  dengan  tahun 1954  menetapkan  dan  mengangkat  Wakil  Notaris  untuk  menjalankan  tugas  Jabatan  Notaris dan  menerima  protokol  yang  berasal  yang  berasal  dari  Notaris  yang  berkewarganegaraan Belanda. 12
8 BF Sihombing, Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).
9 Alkatiri, Rahayu, and Sanusi, PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT .
10 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1983).
11 Rizki Nurmayanti and Akhmad Khisni, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi,” Jurnal Akta 4, no. 4 (2017): 609–622, doi:http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504.
12 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Bandung: Refika Aditama, 2013).
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
Tahun  2004  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  (UUJN)  pada  tanggal  6  Oktober  2004.  Pasal  91  UUJN  telah  mencabut  dan menyatakan tidak berlaku lagi:
1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah di ubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun1949 tentang Sumpah/ janji Jabatan Notaris. UUJN  No.  30  Tahun  2004  Pasal  1  menyatakan  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya.  Notaris  di kualifikasikan sebagai Pejabat Umum, yaitu orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat  umum merupakan suatu jabatan terhormat  yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada  seseorang  yang  di  percaya. 13 Sebagai  pejabat  umum,  notaris  diangkat  oleh  menteri, berdasarkan  Pasal  2  UUJN,  dan  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  bebas,  tanpa  di pengaruhi  badan  eksekutif  dan  badan  lainnya  serta  bertindak  netral  dan  independen.  Tugas notaris  adalah  untuk  melaksanakan  sebagian  fungsi  publik  dari  negara  dan  bekerja  untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata.
Notaris  mempunyai  peran  serta  dalam  aktivitas  menjalankan  profesi  hukum  yang tidak dapat di lepaskan dari persoalan-persoalan hukum yang diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat.

## Pengaturan Jabatan Notaris di Malaysia
Malaysia  adalah  negara  bekas  jajahan  Inggris.  Sebagai  bekas  jajahan  Inggris,  hukum Malaysia  dipengaruhi  oleh  tradisi Common  Law  System dan  merupakan  satu  dari  53  (lima puluh  tiga)  negara  anggota  Persemakmuran  Inggris.  Malaysia  tidak  meninggalkan  atau merombak  seluruh  tatanan  hukum  dasar  yang  telah  berlaku  jauh  sebelum  hukum  Inggris berkuasa, hal itu disebabkan karena Malaysia ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang  ada  dan  hidup  di  masyarakat.  Tradisi  sistem  hukum  umum  Inggris  berdiri  di  tengah- tengah sistem hukum Islam yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat. 14
Notaris Publik di Malaysia setidaknya memiliki 15 tahun praktik sebagai profesioonal hukum  dan  dikenal  jenis  advokat  dengan  sebutan solicitor yang  berhak  menjalankan  fungsi notary public . Notaris Publik ditunjuk oleh Attorney General's Chambers (AGC) atau Jaksa Agung  dan  diatur  oleh Notaries  Public  Act 1959.  Jaksa  Agung  Negara  Malaysia  adalah seorang  penasihat  hukum  utama  kerajaan  Malaysia  yang  memiliki  jabatan  sebagai  Jaksa penuntut  umum.  Jaksa  Agung  Negara  ditunjuk  oleh  Perdana  Menteri  dengan  persetujuan Sultan Yang di-Pertuan Agong. Undang-ungang yang mengatur tentang dan wewenang Jaksa Agung  Negara  tertuang  didalam  Perlembagaan  Persekutuan  bagian  X  tentang  pelayanan publik, Pasal 145 Peguam Negara.
13 Alfiyan Mardiansyah et al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 48–58, doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.
14 Sigit Somadiyono, “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia,” Wajah Hukum 4, no. 2 (2020): 414, doi:10.33087/wjh.v4i2.243.
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
Sementara  notaris  publik  dapat  berperan  sebagai  saksi  yang  diakui  secara internasional yang fungsi utamanya meliputi otentikasi dan pengesahan dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Hal lain yang menjadi kewenangan notaris public adalah pernyataan sumpah  atau  janji  dan  pernyataan  hukum  yang  membuktikan  pelaksanaan  dokumen  serta sertifikasi  dokumen  (misalnya  paspor,  kartu  identitas,  sertifikat  lainnya).  Jabatan  ini  juga memiliki kuasa untuk mengelola atau menegaskan suatu pernyataan atau bahkan pernyataan undang-undang yang dibuat untuk tujuan digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di luar Malaysia.
Notaris  ditunjuk  untuk  bertindak  di  wilayah  tertentu  saja,  baik  negara  bagian  atau salah satu wilayah federal. Berikut rincian tempat praktik notaris di Malaysia:
Tabel 1. Jumlah Notaris public di Malaysia menurut Wilayahnya Wilayah Jumlah Kuala Lumpur: 133 Selangor : 40 Pulau Pinang: 36 Johor: 26 Serawak: 22 Sabah: 13 Perak : 12 Negeri Sembilan: 6 Melaka: 6 Kedah : 5 Pahang : 4 Labuhan: 3 Putrajaya: 2 Kelantan: 2 Terengganu: 1 Perli: 0 Sumber: AGC
Karena  notaris  ditunjuk  dari  pengacara  yang  berpraktik,  jumlah  notaris  di  negara bagian mencerminkan jumlah pengacara yang berpraktik di  sana. Sedikit banyaknya jumlah notaris  di  tiap  wilayah  dipengaruhi  oleh  tingkat  aktivitas  hukum  dan  ekonomi  lokal. 15 Oleh karena itu, tidak herankan jumlah notaris terbesar, sekitar 43%, ditemukan di Kuala Lumpur. Sedangkan Perlis, tidak ada satupun notaris.

## Tugas dan wewenang notaris di Indonesia
Setiap  perbuatan  pemerintahan  disyaratkan  harus  bersumber  pada  kewenangan  yang  sah. Karena tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara  tidak  dapat  melaksanakan  suatu  perbuatan  pemerintahan.  UUJN  menjadikan  notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam Akta Notaris mendapat kedudukan yang  otentik  dan  mempunyai  sifat  eksekutorial.  Kekuatan  suatu  Akta  Notaris  bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditentukan oleh  undang-undang  dan  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  berwenang. 16 Namun
15 Thaufiq Deen, O. Argo Victoria, and Sumain Sumain, “Public Notary Services In Malaysia,” Jurnal Akta 5, no. 4 (2018): 1017, doi:10.30659/akta.v5i4.4135.
16 M. Lutfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris (Yogyakarta: UII Press, 2017).
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
wewenang yang diberikan kepada jabatan harus  dilandasi  aturan hukumnya sebagai  batasan agar  jabatan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  bertabrakan  dengan  wewenang  jabatan lainnya. 17 Jabatan  notaris  merupakan  pekerjaan  yang  unik,  sebagai  pejabat  umum  yang menjalankan sebagian fungsi public negara, khususnya di bidang hukum, namun tidak digaji negara.
Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu: 18 a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
b. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang-orang  untuk  kepentingan  siapa akta tersebut dibuat.
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan  yang  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting.  Dalam  hal  ini  tugas  dan wewenang  notaris  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UUJN,  yaitu  notaris  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUJN. Kewenangan  lainnya  diatur  dalam  Pasal  15  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:
1. Wewenang  Notaris  yaitu  membuat  Akta  autentik  yang  mencakup  tentang  semua perbuatan,  perjanjian,  maupun  penetapan  yang  diharuskan  oleh  undang-undang dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam Akta  autentik,  selain  itu  harus  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta, menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  sepanjang pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang.
2. Selain  kewenangan  yang  telah  dijelaskan  pada  ayat  (1),  Notaris  mempunyai kewenangan lain:
a. mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain  kewenangan  yang  telah  dijelaskan  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.
Adanya  kewenangan  notaris  maka  ada  beban  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh notaris.  Kewajiban  notaris  merupakan  sesuatu  yang  wajib  dilakukan  oleh  notaris  yang diperintahkan  oleh  UUJN  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Notaris  merupakan
17 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2008).
18 Tobing, Peraturan Jabatan Notaris .
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
profesi  yang  menjalankan  sebagian  sebagai  kekuasaan  negara  di  bidang  hukum  privat  dan mempunyai  peran  penting  dalam  membuat  akta  autentik  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik. 19
Kewajiban  notaris  telah  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)    UUJN,  yang  menyatakan bahwa  dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut:
a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini notaris tidak boleh berpihak atau  membela  pada  salah  satu  pihak,  notaris  harus  bersikap  adil  dan  tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
b. Membuat  akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari Protokol  Notaris.  Maksudnya  notaris  harus  menjaga  keotentikan  suatu  akta  yang dibuatnya  dengan  menyimpan  Minuta  Akta  dalam  bentuk  aslinya,  sehingga  apabila nantinya  ada  pemalsuan  atau  penyalahgunaan  grosse,  salinan,  atau  kutipannya  dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
d. Mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta  berdasarkan  Minuta Akta. Grosse akta disini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.
e. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UUJN,  kecuali  ada  alasan untuk menolaknya.
f. Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai  67 dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang  menentukan  lain.  Di  sini  notaris  berkewajiban  untuk  merahasiakan segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  akta  dan  surat-surat  lainnya  adalah  untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta.
g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih  dari  50  (lima  puluh)  akta,  dan  jika  jumlah  akta  tidak  dapat  dimuat  dalam  satu buku,  akta  tersebut  dapat  dijilid  menjadi  lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
h. Membuat  daftar  dari  akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak  diterimanya  surat berharga.
i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta  setiap  bulan.  Kewajiban  ini  adalah  penting  untuk  bisa  memberi  jaminan perlindungan  terhadap  kepentingan  ahli  waris,  yang  setiap  saat  dapat  dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.
j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan  dengan  wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  Departemen  yang  tugas  dan tanggung  jawabnya  di  bidang  kenotariatan  dalam  waktu  5  (lima)  haripada  minggu pertama setiap bulan berikutnya.
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat  kedudukan  yang bersangkutan.
19 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Notaris  disini  harus  hadir  secara  fisik  dan  membacakan  akta  dihadapan  para penghadap yang terkait dalam akta serta menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Namun hal tersebut tidak wajib, apabila para penghadap menghendaki agar akta  tidak  dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui,  dan memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut  dinyatakan  dalam  penutup akta  serta  pada  setiap  halaman  Minuta  Akta  diparaf  oleh  penghadap,  saksi,  dan Notaris.
n. Menerima  magang  calon  notaris.  Notaris  wajib  menerima  magang  calon  notaris dengan  mendidiknya  guna  mempersiapkan  calon  notaris  nantinya  akan  mampu menjadi notaris yang profesional.
Mengenai  tugas  notaris  sebagai  pejabat  umum,  maka  terdapat  unsur-unsur  sebagai berikut: 20
1) Pejabat  Umum,  bukan  berarti  notaris  itu  merupakan  pegawai  negeri  yang dimaksud  dalam  UndangUndang  No.  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris  bukan  pegawai  negeri  dari  suatu  korps  pegawai  yang  tersusun  dengan hubungan  kerja  yang  hierarkis  (maksudnya  adalah  urutan  tingkatan  atau  jenjang jabatan atau pangkat jabatan; yang digaji oleh pemerintah). Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang notaris.
2) Akta  Otentik,  menurut  Pasal  1868  KUHPerdata  yang  dimaksud  ialah  suatu  akta yang  di  dalam  bentuk  menurut  ketentuan  undang-undang  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  itu dibuat.
3) Menjamin  kepastian  tanggalnya,  hendaknya  diartikan  tanggal  dibuat  dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan menurut kenyataannya.
4) Menyimpan aktanya, yang mengharuskan para notaris untuk menyimpan Minuta Akta,  Repertorium,  Buku  Daftar  Akta  di  bawah  tangan,  Klapper,  Buku  Daftar Protes,  Buku  Daftar  Wasiat,  Buku  Daftar  lainnya  yang  harus  disimpan  oleh notaris.  Dan  harus  menyimpannya  dengan  cermat  atau  seksama  di  tempat  yang patut dan aman.
5) Grosse Akta, mempunyai kekuatan eksekutorialyang sama seperti yang diberikan kepada  putusan  hakim  (vonis)  yang  bagian  atasnya  bertuliskan  “DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KE’TUHANAN  YANG  MAHA  ESA”. Wewenang  utama  yang  dimiliki  oleh  notaris  adalah  membuat  suatu  akta  otentik sehingga  keotentikannya  suatu  akta  notaris  bersumber  dari  Pasal  15 UndangUndang Jabatan Notaris dan juga Pasal 1868 KUHPerdata

## Tugas dan wewenang notaris di Malaysia
Notaris  sebagai  praktisi  hukum  harus  memperluas  pengetahuan  dan  kemampuan intelektualnya untuk memahami sistem hukum yang berlaku. Perlu memahami sistem hukum negara  di  mana  perusahaan  menjadi  mitra  bisnis,  selain  sistem  hukum  nasional  di  mana perusahaan  itu  berada.  Bahkan,  kebutuhan  akan  sistem  hukum  semakin  kuat  jika  terjadi
20 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang , Kedua (Bandung: Alumni Bandung, 1983).
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
perselisihan dengan pengusaha lain yang sistem hukum negaranya berbeda dengan dua sistem hukum  besar  yang  sering  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa,  yaitu Common  Law dan Civil  Law . 21 Pekerjaan  notaris  juga  dipengaruhi  oleh  perkembangan  dunia  usaha.  Notaris merupakan  salah  satu  praktisi  hukum  yang  perlu  memahami  perbedaan  konsep  jabatan notaris  dan  dampaknya  terhadap  dua  tradisi  hukum  besar. 22 Perbedaan  system  hukum membuat notaris perlu melakukan analisis terhadap keduanya.
Untuk  menjadi  notaris  public  di  Malaysia  mengajukan  dapat  diajukan  melalui  AGC dengan mamasukkan permohonan melalui surat yang ditujukan kepada Bagian Perdata, AGC. Dokumen yang harus dilampirkan adalah: salinan Kartu Tanda Penduduk; dan salinan resmi dari  Surat  Perintah  Pengadilan  Tinggi  untuk  pengakuan  sebagai  Advokat  dan  Pengacara, Sertifikat  Praktik  yang  masih  berlaku  dan  Sertifikat  Tahunan  yang  masih  berlaku. Permohonan juga harus menyebutkan: 23
a. Tempat pemohon mengajukan untuk diangkat menjadi Notaris;
b. Keterangan  tentang  praktek  di  perusahaan  pemohon  yang  menunjukkan perlunya Notaris;
c. Apakah  ada  advokat  dan  pengacara  di  perusahaan  pemohon  yang  telah ditunjuk sebagai Notaris;
d. Apakah  pemohon  berpraktik  sebagai  advokat  dan  pengacara  secara berkelanjutan atau terjadwal;
e. Berapa lama pemohon telah berpraktik sebagai advokat dan pengacara; dan
f. Berapa  lama  pemohon  telah  berpraktik  sebagai  advokat  dan  pengacara  di tempat  atau  daerah  di  mana  pemohon  mengajukan  untuk  diangkat  menjadi Notaris;
Salah  satu  syarat  untuk  melamar  sebagai  Notaris  Publik  adalah  seorang  individu  yang memiliki pengalaman berpraktik sebagai Advokat & Pengacara secara terus menerus selama 15 tahun.
Keistimewaan  Notaris  sesuai Notaries  Public  Act 1959  dijelaskan  pada  Pasal  4  (1) bahwa  setiap  notaris  memiliki  dan  dapat  menjalankan  prakteknya  di  tempat  kekuasaan  dan fungsi yang biasanya dilakukan oleh notaris di Inggris (dengan persyaratan). Asalkan, untuk tujuan  dan  sejauh  diperlukan.  Kekuasaan  tersebut  tidak  termasuk  kekuasaan  untuk melaksanakan  sumpah  atau  penegasan  apapun  sehubungan  dengan  pernyataan  tertulis  atau pernyataan  hukum  yang  dilaksanakan  untuk  tujuan  digunakan  di  pengadilan  atau  tempat mana  pun  di  Malaysia,  atau  untuk  mengambil  atau  membuktikan  pernyataan  tertulis  atau pernyataan menurut undang-undang tersebut. Selanjutnya pada Pasal 4 (2) dijelaskan bahwa:
“  administer  any  oath  or  affirmation  in  connection  with  any  affidavit  or  statutory declaration which is executed—
i. for the purpose of confirming or proving the due execution of any document;
ii. by  any  master  or  member  of  the  crew  of  any  vessel  in  respect  of  any  matter concerning that vessel; or
21 Herlien Budiono, Kumpulan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan , 3rd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 20015).
22 Ma -. Junyu, “Notary According to Civil Law and Common Law That Related Strongly with International Civil Transactions,” Jurnal Akta 7, no. 3 (2020), doi:10.30659/akta.7.3.%p.
23 Attorney General’s Chambers, Voice of Audience , n.d., https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2Ffaq&menu=alRzRCtFVldBYm03WldI RVEvVU9HZz09&id=c2pCaFBGWnVsdlpMRzFIS2o4T1hVZz09.
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
iii. for  the  purpose  of  being  used  in  any  court  or  place  outside  Malaysia,  and  may take or attest any such affidavit or statutory declaration;”
Dapat  dijelaskan  bahwa  notaris  dapat  menjalankan  sumpah  atau  penegasan  apa  pun sehubungan  dengan  pernyataan  tertulis  atau  pernyataan  resmi  yang  ditandatangani  untuk tujuan mengkonfirmasi atau membuktikan pelaksanaan dokumen apapun, setiap nakhoda atau anggota awak kapal  apa  pun sehubungan dengan  masalah  apa pun mengenai  kapal  itu, atau untuk  tujuan  digunakan  di  pengadilan  atau  tempat  mana  pun  di  luar  Malaysia,  dan  dapat mengambil  atau  membuktikan  pernyataan  tertulis  atau  pernyataan  menurut  undang-undang tersebut;
Secara singkat jasa notaris menurut Notaries Public Act 1959:
1. menyaksikan/membuktikan  dokumen  resmi  yang  dimaksudkan  untuk  digunakan di luar negeri;
2. administrasi sumpah yang dimaksudkan untuk penggunaan di luar negeri;
3. penegasan surat pernyataan dan pernyataan undang-undang yang ditujukan untuk penggunaan di luar negeri:
a) sehubungan dengan masalah pengadilan apa pun;
b) untuk membuktikan pelaksanaan dokumen apa pun;
c) untuk hal-hal yang berkaitan dengan kapal laut.

## KESIMPULAN
Terdapat  perbedaan  yang  mencolok  pada  tugas  dan  kewenangan  notaris  di  Indonesia  dan Malaysia  hal  ini  berkaitan  dengan  sistem  hukum  yg  ditetapkan  di  dalam  konstitusi  dan disesuikan  dengan  kondisi  masing-masing  negara  yang  salah  satunya  adalah  faktor kolonialisasi.  Tugas  dan  kewenangan  notaris  di  Indonesia  dan  Malaysia  berbeda  mengikuti system  hukum  dan  pengaruh  hukum  kebiasan.  Notaris  di  Indonesia  adalah  pejabat  umum yang  berhak  untuk  membuat  semua  akta  otentik,  selama  tidak  dikecualikan  oleh  undang- undang. Notariat mempunyai monopoli dalam pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum privat walaupun notaris bukan satu-satunya pejabat pembuat akta otentik. Sedangkan pekerjaan  utama  dari  notary  public  di  Malaysia  adalah  untuk  melaksanakan  sumpah  atau penegasan  apapun  sehubungan  dengan  pernyataan  tertulis  atau  pernyataan  hukum  yang dilaksanakan untuk  digunakan di  pengadilan  atau tempat  mana pun di  Malaysia, atau untuk mengambil  atau  membuktikan  pernyataan  tertulis.  Pada  umumnya  praktek  notari  publik adalah  memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2008. ———. Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama, 2013.
Alkatiri, M Nadhif, Kanti Rahayu, and Sanusi. PERBANDINGAN TUGAS DAN
WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT . Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021.
Andasasmita, Komar. Notaris Selayang Pandang . Kedua. Bandung: Alumni Bandung, 1983. Attorney General’s Chambers. Voice of Audience , n.d. https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2Ffaq&menu=alR zRCtFVldBYm03WldIRVEvVU9HZz09&id=c2pCaFBGWnVsdlpMRzFIS2o4T1hVZz
RIZKA NURLIYANTIKA, ROS AMIRA BT MOHD RUSLAN, IZA RUMESTEN RS, MUH. SYAHRI RAMADHAN, NEISA ANGRUM ADISTI
09.
Budiono, Herlien. Kumpulan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan . 3rd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 20015.
———. “NOTARIS MENURUT COMMON LAW DAN CIVIL LAW SERTA PERATURAN TERKAIT DALAM RANGKA PEMENUHAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA.” In Pemenuhan Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business): Peluang Dan Tantangan Dan Peran Notaris Serta Profesi Hukum Lainnya Dalam Pelaksanaannya (Opportunity, Challenge And Role Of Notary And Other Legal Professions In The Implementation) . Bali, 2017.
Darus, M. Lutfan Hadi. Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris . Yogyakarta: UII Press, 2017.
Deen, Thaufiq, O. Argo Victoria, and Sumain Sumain. “Public Notary Services In Malaysia.” Jurnal Akta 5, no. 4 (2018): 1017. doi:10.30659/akta.v5i4.4135.
Fuady, Munir. Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
“HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA.” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , 2018. https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu. Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
Junyu, Ma -. “Notary According to Civil Law and Common Law That Related Strongly with International Civil Transactions.” Jurnal Akta 7, no. 3 (2020). doi:10.30659/akta.7.3.%p. Mardiansyah, Alfiyan, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, and Muhammad Syahri Ramadhan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 48–58.
doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010.
Nurmayanti, Rizki, and Akhmad Khisni. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi.” Jurnal Akta 4, no. 4 (2017): 609–622.
doi:http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504.
Ramadani, Tamara Mutiara, and Rizka Nurliyantika. “Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional” 5, no. 1 (2022): 87–96.
doi:10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2. Sihombing, BF. Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia . Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
Somadiyono, Sigit. “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia.” Wajah Hukum 4, no. 2 (2020): 414. doi:10.33087/wjh.v4i2.243. Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, 1983.