Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v10i1.2509
*Corresponding author Gradiana Tefa Institut Pemerintahan Dalam Negeri gradiana_tefa@ipdn.ac.id Phone: 082115097187 Received: Mei 21, 2022 Revised:  June 15, 2022 Accepted: June 29, 2022 Available Online: June 30, 2022

## Studi Fenomenologi Perilaku Cyberloafing PNS Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
Made Agus Mahendra 1 , Gradiana Tefa 2 , 1,2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jalan Ir Soekarno Km. 20 Jatinangor,
1 29.1232@praja.ipdn.ac.id, 2 gradiana_tefa@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Katalisasi  aktivitas  layanan internet  broadband berkoherensi  terhadap  organisasi  guna menunjang  produktivitas.  Hal  ini  memunculkan  suatu  fenomena cyberloafing .  Aktivitas cyberloafing membawa banyak kerugian bagi instansi, baik produktivitas, beban biaya internet yang tinggi bahkan mengganggu hubungan interpersonal akibat adiksi internet. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab kausal dalam perilaku cyberloafing PNS di BKPSDM Kabupaten Karangasem  serta  bagaimana  upaya  untuk  mengatasinya  melalui  kajian  teori  Atribusi  Kausal. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  ialah  studi  fenomenologi  dengan  metode  penelitian  kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa atribusi kausal perilaku PNS di BKPSDM Kabupaten Karangasem menunjukkan kausalitas perilaku yang disebabkan oleh faktor situasional atau eksternal akibat  dari  lingkungan  dan  budaya  organisasi.  Atribusi  situasional  yang  terjadi  merupakan intepretasi  dari  karakteristik  organisasi  atau  lingkungan  sehingga  upaya  yang  dilakukan  berupa rekonstruksi  terkait:  (1)  Hierarki  kerja;  (2)  Tugas-wewenang;  (3)  Tanggung  jawab;  (4)  Sistem reward ; (5) Sistem kontrol/pengawasan.
Kata kunci: Cyberloafing, Pegawai Negeri Sipil, Atribusi, Studi Fenomenologi

## ABSTRACT
Internet  broadband  service  has  a  correlation  toward  the  organization  to  support  and catalyst  the  productivity  of  employee.  Cyberloafing  activity  brings  a  lot  disadvantages  such  as reduce productivity, high cost of internet, disturbing the interpersonal relation between employee and causing internet addiction. The aim of the research is to know the causality of attribution in civil servant cyberloafing behavior at BKPSDM Karangasem and how to resolve it using Causal Attribution Theory study. The research approach is the study of phenomenology with the qualitative research method. The result is the behavior attribution of civil servant at BKPSDM Karangasem signify behavior causality cause situation factor or external causality as a result of environment and culture  set  in  organization  especially  at  BKPSDM  Karangasem.  The  interpretation  of  situation cyberloafing is the characteristic of organization or environment so there are effort to address such as, 1) work hierarchic, 2) task-authority, 3) responsibility, 4) reward system, 5) control system and supervision.
Keywords: Cyberloafing, Civil Servant, Attribution, Phenomenology Study

## Pendahuluan
Katalisasi  aktivitas  layanan internet  broadband berkoherensi  terhadap organisasi guna menunjang produktivitas dan ketercapaian tujuan organisasi yang efektif  dan  efisien.  Tercatat  sebanyak  12,6%  layanan  publik  baik  instansi pemerintah  pusat  maupun  daerah  menggunakan  internet  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan. 1 Iklim organisasi modern pada fase ini memaksa pemerintah untuk terus  mendorong  inovasi  dan  kreativitas  baik  sistem  penyelenggaraan pemerintahan,  sistem  pelayanan  publik,  serta  aparatur  melalui  penerapan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dan E-Government .  Penyelenggaran  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  juga  dijalankan  pada  Pemerintahan Kabupaten  Karangasem  yang  berorientasi  kepada  percepatan  pencapaian  tujuan serta  ditunjang  oleh  aktivitas  elektronik  dan  pemanfaatan  teknologi  komunikasi berbasis internet.
Namun  disis  lain,  internet  pada  instansi  pemerintah  juga  membawa dampak  negatif  yaitu  mudah  disalahgunakan  untuk  kepentingan  yang  tidak mendukung  kinerja.  Kurangnya  pengawasan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung dari atasan dan lemahnya sistem autensifikasi dan perangkat kerja yang bebas akses dalam proses kerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Karangasem  mendorong  terjadinya  perilaku cyberloafing .  Banyak  pegawai  tidak  menyadari  tindakan  yang  dilakukan  karena menganggap  sebagai  hal  yang  biasa  dan  lumrah  karena  dilakukan  hampir  semua pegawai pada lingkungan kerja.
Aktivitas cyberloafing membawa  banyak  kerugian  bagi  instansi,  baik produktivitas,  beban  biaya  internet  yang  tinggi  bahkan  mengganggu  hubungan interpersonal  akibat  adiksi  internet.  Ditambah  banyaknya  fenomena  “kucing- kucingan”  antara  pegawai  bawahan  dengan  atasan  dalam  hal  kinerja  dan pengawasan serta kecenderungan pegawai menunjukkan performance kinerja yang terbaik  ketika  diawasi  secara  langsung  namun  sebaliknya  ketika  tidak  dilakukan pengawasan akan cenderung melalaikan tugasnya.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shekher  dan  Joshi  (2018:4301) tentang Cyberloafing  Fact  of  Organization:  Determinants  and  Impact dimana organisasi  dan  c yberloafing memiliki  konsekuensi  negatif  dalam  hal  perilaku disiplin,  kehilangan  karyawan,  masalah  rahasia  atau  privasi  masalah  diantara pengurangan produktivitas, penggunaan yang tidak produktif sumber daya jaringan
1 Diakses melalui https://www.apjii.or.id/ . Survei APJII tahun 2019-2020. Jumat, 27 Agustus 2021
dan organisasi yang tidak kompetitif. Serta menyebabkan masalah keamanan dan mungkin saja ada paparan virus dan juga peretas.
Perilaku cyberloafing juga  turut  mengganggu  konsentrasi  pegawai  saat bekerja  sehingga  mengurangi  kemampuan kognitif untuk  menuntaskan kewajibannya.  Untuk  mencegah  berbagai  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat cyberloafing perlu ditetapkan regulasi yang jelas dan mekanisme untuk mengontroI dampak buruk perilaku yang ditimbulkan seperti regulasi terkait konsumsi internet dikantor pengawasan dan pemantauan penggunaan data internet, serta memblokir situs/laman  yang  mengarah  kepada  SARA,  perjudian,  dan  pornografi.  Serta dibutuhkan pegawasan teknik melalui tracking access dengan memasang softwere socket masih  belum  terpikirkan  oleh  pemerintah  termasuk  di  Kabupaten Karangasem.
Penelitian  ini  menilik  bagaimana  atribusi  perilaku cyberloafing yang dilihat dari kajian atribusi. Hal ini bertujuan untuk memahami penyebab perilaku cyberloafing Pegawai  Negeri  SipiI  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Karangasem.  Secara  sederhana  atribusi merupakan proses memperkirakan penyebab orang lain berperilaku tertentu. Proses pengatribusian  perilaku  ini  akan  mengklasifikasikan  perilaku  berdasarkan  dari faktor  internal  atau  disebut  disposisional  merupakan  penyebab  perilaku  yang berasal dari dalam diri seperti sifat, mental, dan persepsi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu dan faktor eksternaI atau lingkungan disebut situasional yang merupakan  faktor  pendorong  akibat  pengaruh  lingkungan  seperti  situasi  dan kesempatan untuk meIakukan perilaku tersebut. Penelitian yang dilakukan Derin & Gocke (2016:699) menunjukkan bahwa penelitian terkait cyberloafing tidak sesuai dilakukan pada situasi yang memerlukan tingkat kreativitas yang tinggi, 2 sehingga Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) Kabupaten Karangasem dianggap representatif.
Bertolak  dari  latar  belakang  masalah  diatas,  adapun  tujuan  dalam penelitian yakni: (1) Mengetahui bagaimana atribusi kausal periIaku cyberIoafing
2 Derin  &  Gocke.  2016 . Are  Cyberloafers  Also  Innovators?:  A  Study  on  the  Relationship  between Cyberloafing and Innovative Work Behavior. Procedia – Social and Behavioral Sciences 235. h. 699.
PNS di BKPSDM Kabupaten Karangasem; (2) Mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi periIaku c yberloafing PNS di BKPSDM Kabupaten Karangasem.

## Kajian Pustaka
1. Pengertian Perilaku
Pengertian  perilaku  menurut  Darwin  dalam  Mustafa  (2012:144) merupakan  serangkaian  insting  manusia  untuk  merespon  lingkungannya  dalam bentuk  tindakan  yang  terorganisasi.    Sedangkan  menurut  Skinner  dalam Rachmawati  (2019:19)  perilaku  merupakan  hasil  dari  stimulus  atau  rangsang berupa  respon  ataupun  reaksi  seseorang.  Jadi  dapat  disimpulkan  perilaku  adalah bentuk tindakan yang bisa diamati yang merupakan hasil akumulasi dari aspek yang bersumber dari luar dan dari dalam diri seseorang.
Notoatmodjo  daIam  Sukarman et  al. (2020:22)  menyebutkan  faktor pembentuk perilaku dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Faktor internal, dimana dipengaruhi oleh dorongan yang bersumber dari dalam diri  seperti  motivasi,  persepsi,  asumsi,  pengetahuan  dan  dorongan  lain  yang berasal dari dalam diri;
b. Faktor eksternal, dimana merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang berupa kondisi sosial dan pengaruh lingkungan.
DaIam social  learning  theory yang  dikembang  oleh  Walgito  dalam Sukarman (2020:21) perilaku individu dibentuk melalui 3 (tiga) cara pembentukan yaitu: (1) Condisioning (kebiasaan), perilaku dibentuk dengan cara membiasakan diri terhadap kondisi yang ada sehingga semakin lama akan semakin terbiasa dan terbentuklah perilaku. Proses pembentukan ini cenderung memakan waktu, karena proses pembiasaan terhadap periIaku yang baru; (2) Insight (pengertian), perilaku dibentuk  dengan  memberikan  pemahaman,  pengertian,  dan  penafsiran  terhadap periIaku  yang  ingin  dibentuk.  DaIam  proses  ini  diperlukan  kemampuan menafsirkan  dan  pemahaman  penafsir  untuk  memasukkan  pengertian-pengertian terhadap  perilaku  kepada  individu;  (3) Modelling (contoh),  perilaku  dibentuk dengan memberikan contoh, tauladan, penghayatan terhadap sesuatu atau seseorang yang dijadikan panutan dalam berperilaku.
2. Pengertian Atribusi
Heider  menjelaskan  manusia  adalah  ilmuan  semu  ( pseudo  scientist ) dimana  manusia  akan  berusaha  menggali  dan  mencari  tahu  penyebab  mengapa orang  lain  berperilaku  demikian.  Sandra  Graham  dan  Xiaochen  Chen  (2020:4) menyebutkan pengertian atribusi yakni, “ Attribution - theory - is concerned with the perceived  causes - of  success  and - faiIure.  The  starting - point  for  the - theory  is  an outcome - perceived  as  a  success - of  faiIure  and  the  search  to  determine - why  that outcome - occurred. ”  Harold  Kelley  menjelaskan  kausalitas  perilaku  seseorang menjadi  3  (tiga)  dimensi  penyebab  yaitu  konsensus,  konsistensi,  dan  kekhasan. Melalui  ketiga  dimensi  ini  Kelley  menggolongkan  penyebab  perilaku  seseorang berasal  dari  dalam  diri  dan  pengaruh  dari  luar  diri.  Dapat  disimpulkan  atribusi merupakan  proses  memperkirakan  terkait  sebab-akibat  orang  lain  atau  dirinya berperilaku tertentu dan faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya.
Pada  dasarnya  atribusi  menggali  tentang  faktor-faktor  penyebab  dibalik perilaku  seseorang.  Apakah  faktor-faktor  penyebab  itu  berasal  dari  dalam  diri individu  atau  justru  berasal  dari  faktor  luar  dirinya  atau  lingkungan  bahkan keduanya.  Atribusi  diklasifikasikan  menjadi  atribusi  disposisional  dan  atribusi situasional. Dalam pengertiannya atribusi disposisional dan situasional dijelaskan sebagai berikut:
a. Atribusi disposisional
Atribusi  disposisional  merupakan  atribusi  internal  atau  disebut  juga kausalitas  internal  yang  bersumber  dari  dalam  diri  seseorang  yang  memengaruhi tingkah laku yang tampak. Aspek individual seperti kepribadian, sifat, pengetahuan, dan kendali diri.
b. Atribusi situasional
Atribusi  situasional  juga  disebut  faktor  dari  luar  diri  yang  memengaruhi tingkah  laku  yang  tampak  dari  seseorang.  Faktor  eksternal  berupa  pengaruh  luar dari lingkungan seperti budaya organisasi, kelompok, atau komunitas serta faktor- faktor lainnya yang mempengaruhi setiap tindakan individu.
Proses atribusi bertujuan untuk mencari pemahaman terhadap pengamatan terhadap  suatu  fenomena.  Melalui  proses  atribusi  kemudian  dibuat  kesimpulan- kesimpulan  terhadap  kejadian  yang  terjadi  terkait  penyebab  dibalik  perilaku
individu yang diamati. Selain itu atribusi bertujuan menjelaskan tindakan individu yang berkaitan secara interpersonal.

## 3. Pengertian Cyberloafing
Cyberloafing berasal dari kata cyber yang artinya aktivitas memakai akses komputer atau internet sedangkan loafing berarti aktivitas membuang-buang waktu saat  bekerja. Pengertian  c yberloafing menurut  Doorn  (2011)  adalah  aktivitas penggunaan  akses  layanan internet  yang peruntukkannya pribadi  selama  bekerja. Askew (2012:13) menerangkan, “Cyberloafing occurs when a non-telecommuting employee uses any type of computer (e.g., desktop, cell-phone, tablet) at work for non-destructive activities that his/her primary supervisor would not consider job- related.” Diutarakan oleh Henle & Kedharnath (2012:561), “ Cyberloafing refers to employees’ intentional use of internet technology during work hours for personal puposes.” Jadi  dapat  disimpulkan cyberloafing merupakan  bentuk  aktivitas penggunaan  fasilitas  internet  perusahaan/kantor  tempat  bekerja  yang  digunakan untuk  mengakses  kepentingan  pribadi  yang  tidak  ada  hubungannya  tugas  dan pekerjaan yang dilakukan saat waktu kerja. Perilaku cyberloafing dibagi menjadi 2 (bentuk) perilaku berdasarkan klasifikasi bentuk dan praktik perilaku yang tampak yaitu minor  cyberloafing dan mayor  cyberloafing. Perilaku  minor cyberloafing dilihat  dari  perilaku  menggunakan  internet  dalam  tindakan  wajar  terdiri  dari browsing,  chatting,  streaming,  youtubing,  update  social  media,  gaming, dan downloading .  Sedangkan  perilaku major cyberloafing dilihat  dari  perilaku  yang mengarah  kepada  tindakan  kriminal  dan  amoral  yaitu  judi online ,  perdagangan narkotika, pemerasan, peretasan, pornografi, dan transaksi digital ilegal.

## Metode Penelitian
PeneIitian  ini  menggunakan  metode  peneIitian  kuaIitatif  dengan menggunakan pendekatan fenomenoIogi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 38  orang  Pegawai  Negeri  Sipil  di  BKPSDM  Kabupaten  Karangasem  yang  telah memasuki masa kerja kurang dari/sama dengan 3 (tiga) tahun masa kerja. Informan primer dibagi lagi menjadi 2 (dua) dengan teknik wawancara terstruktur dan jenis wawancara  tertutup  untuk  memperoleh  hasil  wawancara  yang  mendalam  dan memanupulasi  kondisi  penelitian  supaya  subjek  yang  diteliti  tidak  merasa  tidak
nyaman dengan kehadiran peneliti. DaIam studi fenomenoIogi wawancara menjadi teknik pengumpuIan data yang utama untuk memperoIeh keterangan dan fakta yang mendaIam  terkait  fenomena  yang  sedang  diteIiti.  DaIam  peneIitian  ini  peneIiti menggunakan  teknik  pengumpuIan  data  yang  terdiri  atas  wawancara  ( deep interview ) , observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dengan teknik anaIisis data  yang  dikembangkan  MiIes  dan  Huberman 3 yang  terdiri  atas  kodifikasi  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpuIan.  AnaIisis  data  pada peneIitian kuaIitatif diIakukan secara menerus sampai datanya jenuh.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pada  BKPSDM Kabupaten Karangasem ketersediaan pegawai yang ada saat ini per 31 Desember 2021 yakni sebanyak 44 orang Pegawai Negeri Sipil yang disajikan dalam bentuk tabel berisikan jumlah Pegawai Negeri Sipil, pendidikan formal terakhir dan jenis kelamin sebagai berikut.
Tabel 1 Daftar Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kabupaten Karangasem Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 2 3 4 5 1. SD - - - 2. SMP 2 - 2 3. SMA/SMK 9 6 15 4. Sarjana S1/DIV 10 11 21 5. Magister S2 6 - 6 Total 27 17 44
Sumber : LAKIP BKPSDM Tahun 2021, 2022
Disamping  didukung  sumber  daya  manusia  juga  didukung  sumber  daya berupa  perangkat  komputer/PC/laptop  sejumlah  21  unit personal computer  yang digunakan  dalam  operasionalisasi  kerja  di  BKPSDM  Kabupaten  Karangasem. Selain sebagai sarana pendukung, perangkat keras berupa laptop merupakan media yang  digunakan  pegawai  untuk  mengakses  internet  yang  didukung  oleh  layanan internet prabayar Telkom dengan speed 200 mbps.
3 Nurdin, IsmaiI. Hartati, S. 2019. MetodoIogi PeneIitian SosiaI. Surabaya. Media Sahabat Cendekia. h.208-210
Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, peneliti membangun hubungan yang empatik dan emosional dengan Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Karangasem  sebagai  subjek  penelitian  melalui  dialog  yang  bersifat  naturalis  dan mengalir untuk menyelami situasi dan fenomena yang sedang terjadi melalui proses wawancara dan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan.
Peneliti  telah  menetapkan  responden  penelitian  yang  merupakan  Pegawai Negeri  Sipil  yang  memiliki  masa  kerja  lebih  dari  3  (tiga)  tahun  di  BKPSDM Kabupaten Karangasem  sejumlah 38 orang responden dalam wawancara tertutup melalui  lembar questionnaire yang  berisi  12  butir  pertanyaan  dengan  jawaban berupa  2  (dua)  pilihan  jawaban  singkat  dengan  dipandu  oleh  peneliti  sebagai instrumen dalam penelitian ini.
Sehingga  diperoleh  tabulasi  rata-rata  Pegawai  Negeri  Sipil  di  BKPSDM Kabupaten Karangasem berperilaku cyberloafing dengan jumlah rata-rata jawaban responden 0.69 dengan presentase 69.73%, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang tidak terindikasi melakukan perilaku cyberloafing dengan rata-rata sejumlah 0.30 dengan  presentase  30.26%.  Perilaku cyberloafing Pegawai  Negeri  Sipil  di BKPSDM Kabupaten Karangasem juga dapat  dilihat dari perilaku personal  yang nampak  dari  karakteristik  demografi  berdasarkan  usia,  jenis  kelamin,  dan pendidikan terakhir.

## Tabel 2
Tabulasi Perilaku Cyberloafing PNS di BKPSDM Karangasem berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan Terakhir NO KATEGORI PRESENTASE CYBERLOAFING Tinggi Rendah Total 1 2 3 4 6 7 1. Jenis Kelamin Laki-laki 44.73 15.78 60.51 Perempuan 34.21 5.26 39.47 Total 78.94% 21.04% 100% 2. Usia Dewasa awal (20-35) tahun) 7.89 2.63 10.52 Dewasa Madya (35 tahun keatas) 76.31 13.15 89.46 Total 84.2% 15.78% 100% 3. Pendidikan terakhir SMP 2.63 0 2.63 SMA 34.21 5.26 39.47
Sarjana/D-IV 31.57 15.78 47.35 Pasca Sarjana 5.26 5.26 10.52 Total 73.67% 26.3% 100%
Sumber : Hasil wawancara tertutup, 2022
Karakteristik  responden  penelitian  dapat  dijelaskan  secara  holistik keterkaitan  antara  faktor  demografi  terhadap  produktivitas  kinerja  dijabarkan sebagai  berikut: (1) Usia, korelasi usia dengan kinerja terkait produktivitas kerja dengan  semakin  bertambahnya  usia  maka  akan  mengurangi  produktivitas  kerja pegawai  dipengaruhi  oleh  faktor  fisik  yang  melemah  ditambah  dengan  perilaku kontraproduktif cyberloafing akan semakin menurunkan performa pegawai dalam bekerja;  (2)  Jenis  kelamin,  perbedaan  perilaku cyberloafing antar  gender  tidak terlalu mencolok karena perilaku ini dilakukan hampir semua Pegawai Negeri Sipil di  BKPSDM  Kabupaten  Karangasem;  (3)  Pendidikan  terakhir  mencakup kemampuan  intelektual,  ialah  kemampuan  kognitif  pegawai  terkait  kecerdasan dalam perilaku cyberloafing .
A. Atribusi  Kausal  Perilaku Cyberloafing Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Badan Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten Karangasem
Peneliti  mengelompokkan  hasil  wawancara  penelitian  berdasarkan  kategori, intepretasi atribusi dan penyebab atribusi dari hasil transkip wawancara bersama 30 orang  narasumber  yang  diklasifikasikan  kedalam  3  (tiga)  kategori cyberloafing menurut  Harold  Kelly  dalam  Robbins  (2013:169)  sehingga  dapat  disimpulkan faktor  penyebab  perilaku cyberloafing Pegawai  Negeri  Sipil  di  BKPSDM Kabupaten Karangasem.
Tabel 3 Kausalitas Perilaku Cyberloafing Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Karangasem NO PERNYATAAN INFORMAN INTEPRETASI ATRIBUSI KATEGORI PENYEBAB ATRIBUSI 1 2 4 3 5 1. A1,  A2,  A3,  A4, A7, A9, A10 Consistency Tinggi (sering) Disposisional (internal) 2. A5, A6, A8 Rendah (jarang) Situasional (eksternal) 3. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10 Consensus Tinggi (sering) Situasional (eksternal)
4. B7 Rendah (jarang) Disposisional (internal) 5. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10 Distinctiveness Rendah (sering) Disposisional (internal) 6. C8 Tinggi (jarang) Situasional (eksternal)
Sumber: Tabulasi data penelitian, 2022
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan kausalitas perilaku cyberloafing subjek penelitian disebabkan oleh penyabab atribusi situasional. Artinya perilaku yang  bersumber  dari  faktor  dari  luar  diri  yang  memengaruhi  tingkah  laku  yang tampak  dari  seseorang.  Perilaku  atribusi  situasional  atau  atribusi  eksternal merupakan proses lingkungan yang turut memengaruhi perilaku subjek penelitian. Proses  atribusi  dalam  penelitian  diatas  menunjukkan  proses  atribusi  situasional yang disebabkan oleh faktor ekternal atau faktor yang berasal dari luar diri subjek dalam  penelitian  ini.  Dalam folk  concepts  of  mind  and  behavior menggunakan konsep The Folk Concept of Intentionality oleh B.F Malle dan J.Knobe (1997:101- 121) sebagai berikut:
Gambar 1
Konsep The Folk Concept of Intentionality oleh B.F Malle dan J.Knobe (1997:101-121)
Sumber : The folk concept of intentionality (Malle. Knobe. 1997: 101–121)
Konsep ini muncul dimana menurut Malle dan Knobe alasan kausal dibalik perilaku  muncul  dikarenakan  terjadi  interaksi  antara  keyakinan  ( belief )  dan keinginan  ( desire )  yang  membentuk intention (perilaku  yang  disengaja).  Secara sederhana  konsep  ini  dipandang  dimana  subjek  akan  menimbang  sejumlah keyakinan  dan  keinginan  dan  menetap  pada  tindakan  yang  disengaja  didiperoleh dari faktor lingkungan di BKPSDM Kabupaten Karangasem.
Intentional Belief Desire Intention Skill
Awarenes
B. Upaya  Mengatasi  Perilaku Cyberloafing Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten Karangasem
Berdasarkan  pembahasan  diatas, cyberloafing pada  subjek  penelitian terdiri atas penyebab atribusi situasional. Dalam situasi lingkungan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BKPSDM Kabupaten Karangasem dapat dideskripsikan bahwa perilaku PNS disebabkan oleh perilaku individu lainnya yang terbentuk oleh budaya kerja dan budaya organisasi dan dibentuk dari perilaku individu di dalam organisasi.  Dalam  menerjemahkan  kausalitas  perilaku  subjek  penelitian  di  atas peneliti  menggunakan Causal  History  of  Reasons (CHR)  dimana  berusaha menangkap apa yang dipertimbangkan oleh subjek penelitian ketika memutuskan untuk bertindak dan alasan penyebab perilaku itu dimunculkan. Dapat dijabarkan upaya  untuk  mengatasi  perilaku cyberloafing PNS  di  BKPSDM  Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

## 1. Hierarki Kerja
Membentuk  jaringan  kerja  yang  efektif  artinya  tiap-tiap  unit  dalam organisasi memiliki dan memahami tanggung jawab, tugas dan wewenangnya yang dijalankan  secara  efektif  dan  efisien.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  sebuah  hierarki kerja untuk memberikan intuisi kepada pegawai dalam bekerja dalam menjalankan roda  manajemen.  Hierarki  yang  dimaksudkan  yang  dibutuhkan  di  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem ialah memperjelas struktur kerja pada masing-masing unit kerja organisasi supaya tidak tumpang tindih sehingga pola koordinasi dan kerja sama bisa berjalan sesuai dengan tujuan, efektif dan efisien.

## 2. Tugas dan Wewenang
Pembagian tugas dan wewenang secara adil merupakan upaya yang harus dilakukan atasan dengan memberikan porsi tugas yang sesuai dengan kompetensi Pegawai  Negeri  Sipil  dan  tidak  membebankan  satu  pekerjaan  pada  satu  orang pegawai saja. Hal ini akan menyebabkan ketidakmampuan menyelesaian pekerjaan dengan  baik  dilain  sisi  akan  membuat  ketimpangan  dimana  pegawai  lain  di  unit kerja yang sama tidak memperoleh pekerjaan. Hal inilah yang akan memicu terjadi perilaku minor  cyberloafing dan  akan  berpengaruh  kepada  pegawai  lain  atau disebut  faktor  eksternal  atau  situasional.  Selain  pembagian  tugas  dan  wewenang
yang  adil  dan  jelas  fasilitas  penunjang  pekerjaan  seperti  komputer/laptop  dan internet  juga  perlu  diperhatikan.  Terkait  dengan  komputer  kerja,  berkaca  kepada negara  Singapura  dimana  sistem  pemerintahannya  sudah  menerapkan  komputer kerja  yang  khusus  digunakan  untuk  bekerja  dengan fiture yang  profesional  dan fokus kepada kebutuhan kerja sehingga akan menutup ruang gerak pegawai dalam menyalahgunakan akses perangkat maupun akses internet yang ada.
3. Sistem Reward
Pemberian reward dan punishment mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan dilakukan secara objektif berdasarkan penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja PNS  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil menganut prinsip: (a) objektif;  (b)  terukur;  (c)  akuntabel;  (d)  partisipatif;  (e)  transparan.  Pemberian reward dan punishmen dapat menjadi kebijakan atasan dan pimpinan yang berlaku secara  sektoral  dan  dilakukan  secara  berkala  untuk  memacu  kinerja  pegawai sehingga  terlihat  fluktuasi  kinerja  pegawai.  Pemberian reward contohnya memberikan  pujian,  komentar  positif,  motivasi,  dan  kompensasi  materi  atas kedisiplinan  dan  profesionalitas  yang  menjadi  capaian  PNS  dalam  bekerja. Dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 82  bahwa  PNS  yang  telah  menunjukkan  kesetiaan,  pengabdian,  kecakapan, kejujuran,  kedisiplinan,  dan  prestasi  kerja  dapat  diberikan  penghargaan.  Diatur lebih  lanjut  dalam  ketentuan  pasal  83  point  c  disebutkan  bahwa  PNS  diberikan kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.
Sedangkan punishment diberikan  dalam  bentuk  hukuman  disiplin  dengan tingkatan ringan, sedang, dan berat sesuai Pasal 8 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014. Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan jenis hukuman disiplin ringan berupa: (a) teguran lisan;  (b)  teguran  tertulis;  (c)  pernyataan  tidak  puas  secara  tertulis.  Ayat  (3) disebutkan  jenis  hukuman  disiplin  sedang  yakni  pemotongan  tunjangan  kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, 12 (dua belas) bulan. Jenis hukuman disiplin berat  yakni:  (a)  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah  selama  12  bulan;  (b) pembebasan  dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana  selama  12  bulan;  (c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

## 4. Sistem Kontrol/ Pengawasan
Sistem  kontrol  dimaksudkan  dengan  memenuhi  kriteria  pengawasan meliputi  pelaksanaan,  pemantauan  kinerja,  dan  pembinaan  kinerja.  Sistem kontrol/pengawasan juga dapat mengacu pada sistem manajemen kinerja PNS yang termaktub dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) terdiri atas: (a) perencanaan kinerja; (b) pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; (c) penilaian kinerja; (d) tindak lanjut; (e) sistem informasi kinerja PNS. Selain sistem kontrol terhadap kerja  aparatur  ( users ),  perlu  dilakukan  kontrol  terhadap  sistem  yang  dijalankan berupa penggunaan LAN nirkabel dengan pengaturan enkripsi data seperti WPA2: Wi-Fi Protected Access sehingga dapat mencegah akses yang tidah sah. Selain itu BKPSDM Kabupaten Karangasem harus menerapkan sistem firewell yang baik.
Sistem firewall dalam  jaringan  bertugas  memproteksi,  memfilter  keluar masuknya  data  dalam  jaringan,  dan  menjamin traffic data  yang  berjalan.  Sistem firewall berfungsi  untuk:  (1)  Memastikan  transmisi  data  yang  keluar-masuk  dan terfiltrasi sesuai dengan security policy yang ditetapkan; (2) Membatasi permintaan data  dari  luar  yang  masuk  ke  jaringan  sehingga  tidak  ada  data  yang  terlarang ditransmisikan keluar jaringan untuk menjaga kerahasian informasi dan keamanan data;  (3)  Sebagai  autentifikasi  paket  data  yang  dikirim-diterima;  (4)  Sebagai pengatur bandwidth ; (5) Sebagai memori catatan kegiatan saat terjadi transmisi data keluar-masuk;  (6)  Berguna  untuk  mencegah  dan  memblokir  aktivitas  yang mencurigakan.

## 5. Tanggung Jawab
Tanggung  jawab  juga  bisa  dikait  dengan  proses  penilaian  perilaku  kerja berdasarkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 pasal 39 dan pasal 41 ayat (3). Tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dipupuk melalui kesadaran dan menanaman nilai-nilai Korp Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan pelayan masyarakat yang dipekerjakan negara sehingga tidak boleh mengambil kepeserpun diluar dari kewajiban yang harus dibayarkan negara termasuk penyalahgunaan akses layanan yang  semestinya  digunakan  untuk  bekerja.  Ruang  lingkup  pembinaan  jiwa  Korp Pegawai  Negeri  Sipil  meliputi:  (1)  Meningkatkan  etos  kerja,  produktivitas,  dan profesionalitas  Pegawai  Negeri  Sipil;  (2)  Akuntabel  dalam  melaksanakan  tugas
yang  diemban;  (3)  Menggunakan  dan  memanfaatkan  sumber  daya  negara  secara efektif  dan  efisien;  (4)  Berorientasi  kepada  pelayanan  dan  peningkatan  kualitas kerja.

## KESIMPULAN
Atribusi  kausal  perilaku cyberloafing Pegawai  Negeri  Sipil  di  BKPSDM Kabupaten Karangasem pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor situasional merupakan penyebab perilaku cyberloafing . Artinya perilaku yang bersumber dari faktor dari luar diri yang memengaruhi tingkah laku yang tampak dari seseorang. Perilaku atribusi situasional  atau atribusi eksternal  merupakan proses lingkungan yang turut memengaruhi perilaku subjek penelitian. Alasan kausal dibalik perilaku muncul  dikarenakan  terjadi  interaksi  antara  keyakinan  ( belief )  dan  keinginan ( desire ) yang membentuk intention (perilaku yang disengaja).
Dalam rekontruksi sistem penyelenggaraan pemerintahan dapat difomulasikan upaya sebagai  berikut: (1) Membentuk  jaringan kerja  yang efektif dan  memperjelas  struktur  kerja  pada  msing-masing  unit  kerja  organisasi;  (2) Pembagian tugas dan wewenang secara adil; (3) Pemberian reward and punishmen dapat  menjadi  kebijakan  atasan  dan  pimpinan  yang  berlaku  secara  sektoral  dan dilakukan secara berkala; (4) Sistem kontrol terhadap kerja aparatur ( users ) serta sistem  kontrol  terhadap  perangkat  berupa  penggunaan  LAN  nirkabel  dengan pengaturan  enkripsi  data  seperti  WPA2:  Wi-Fi Protected  Access sehingga  dapat mencegah  akses  yang  tidah  sah.  Menerapkan  sistem firewell yang  baik  yang bertugas  memproteksi,  memfilter  keluar  masuknya  data  dalam  jaringan,  dan menjamin traffic data  yang  berjalan;  (5)  Tanggung  jawab  Pegawai  Negeri  Sipil dipupuk melalui kesadaran dan menanaman nilai-nilai Korps Pegawai Negeri Sipil.

## Referensi
Askew, K., Buckner, J. E., Taing, M. U., Ilie, A., Bauer, J. A., dan Coovert, M.D.
2014. Explaining cyberloafing: The role of the theory of planned behavior. Computers in Human Behaviour. 36: 510-519.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2016. Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016 . Jakarta:
Derin, Neslihan., Gokce, S. Guravsar. 2016. Are cyberloafers also innovators?: A study  oh  the  relationship  between  cyberloafing  and  innovative  work behavior . Procedia – Social and Behavioral Sciences 235. 694-700.
Graham,  S.,  C.  Xiaochen.  2020. Attribution  Theories .  Oxford  Research Encyclopedias.
Henle,  Christine  A.,  Uma  Kedharnath.  2012. Cyberloafing  in  the  Workplace. Encyclopedia of Cyber Behavior. Vol. 1. 560-571
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah    Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Karangasem  Tahun 2019 http://v2.karangasemkab.go.id/assets/download/LAKIP%20Kabupaten%2 0Karangasem%20Tahun%202019_890567.pdf
Malle, B.F. 1997. The folk concept of intentionality. Journal of Experimental Social Psychology, 33, 101–121.
Malle,  B.F.  1999. How  people  explain  behavior:  A  new  theoretical  framework . Personality and Social Psychology Review, 3, 23–48.
Mustafa. Hasan. 2012. Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 7 (2). Hal. 143-156.
Nurdin,  Ismail.  Hartati.  S.  2019. Metodologi  Penelitian  Sosial. Surabaya.  Media Sahabat Cendekia.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Purba, Sukarman, dkk. 2020. PeriIaku Organisasi. Medan: Yayasan Kita MenuIis.
Rachmawati, W. Chusniah. 2019. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Malang: Wineka Media.
Rukin.  2019. Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Yayasan  Ahmar  Cendekia Indonesia.
Shekher R., Rijuta Joshi. 2018. Cyberslacking Facts of Organization: Determinants and Impact. Helix he Scientific Explorer. Vol. 8(6): 4300-4303
Simangunsong, F. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiI Negara