Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 10 Oktober 2021

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PRAJURIT  PEJUANG  SEROJA YANG  BERJUANG  MULAI  18  JULI  1976  SAMPAI  DENGAN    30  AGUSTUS 1999

## Syafaruddin
Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia Email: syafaruddin.hadjar@gmail.com

## Abstrak
Operasi  seroja  yang  di  lakukan  Pemerintah  Indonesia  dimulai  pada  tanggal  7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan alasan anti- kolonialisme .  Pada  Operasi  Seroja  yang  tergabung  dalam  operasi  tersebut  tidak hanya  dilakukan  oleh  Militer  Indonesia  saja  tetapi  masyarakat  sipil  Timor  Timur turut  serta  membantu  untuk  menghancurkan  Fretilin.  Perjuangan  yang  luar  biasa pada  operasi  seroja  tersebut  Pemerintah  menganugerahkan  tanda  kehormatan  atas jasa  dan  pengorbanan  para  pejuang  yang  telah  membela  dan  mempertahankan kedaulatan  negara  kesatuan  republik  Indonesia    berupa  tanda  kehormatan  Veteran Republik  Indonesia,  dan  masuk  kategori  Veteran  Pembela  Seroja  sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI. Hal yang sangat disayangkan bagi pejuang operasi seroja yang turut serta pada operasi tersebut dengan kurun waktu 18 Juli 1976 sampai dengan 30 Agustus 1999 tidak  mendapatkan  anugerah  tanda  kehormatan  Veteran  RI  sehingga  hak-haknya sebagai  seorang  pejuang  tidak  dimiliki  salah  satunya  adalah  hak  perlindungan hukum.    Rumusan  Masalah:1).  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap  Prajurit Seroja  yang  berjuang  pada  18  Juli  1976  Sampai  Dengan  30  Agustus  1999?.  2). Bagaimana  Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Prajurit  Seroja  yang  berjuang pada 18 Juli 1976 Sampai Dengan 30 Agustus 1999?. Jenis penelitian yang penulis gunakan  dalam  menyusun  tesis  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan data empiris yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma  meliputi  nilai-nilai,  dan  juga  sebagai  hukum  positif  baik  dalam  peraturan perundang-undangan  maupun  hukum  materiil  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penulis menyimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap hak hak pejuang seroja yang berjuang pada tanggal  18  Juli  1976  sampai  dengan  30  Agustus  1999  berupa  hak  mendapatkan pengakuan  sebagai  Veteran  RI  tentunya  dengan  merevisi  Undang-  undang  Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.
Kata kunci : Perlindungan Hukum ; Pejuang Seroja

## Abstract
The  seroja  operation  carried  out  by  the  Indonesian  government  began  on  7 December 1975 when the Indonesian military entered East Timor on the grounds of anti-colonialism . In Operation Seroja, which was involved in the operation, it was
not only carried out by the Indonesian military, but the East Timorese civil society also helped to destroy Fretilin. The extraordinary struggle in the Seroja operation, the Government awarded the honorary mark for the services and sacrifices of the fighters who had defended and defended the sovereignty of the unitary state of the Republic of Indonesia in the form of a Veterans of the Republic of Indonesia honor, and was included in the category of Veterans Defender of the Seroja as regulated in Article  4  letter  c  of  the  Law.  Law  Number  15  of  2012  concerning  Indonesian Veterans.  It  is  very  unfortunate  for  the  combatants  of  the  Seroja  operation  who participated in the operation from July 18, 1976 to August 30, 1999, did not receive the  honorary  award  for  the  Indonesian  Veterans,  so  that  they  did  not  have  their rights  as  a  fighter,  one  of  which  was  the  right  to  legal  protection.  Problem Formulation:  1).  What  is  the  legal  protection  for  the  Seroja  Soldiers  who  fought from July 18, 1976 to August 30, 1999?. 2). What is the form of legal protection for the Seroja soldiers who fought from July 18, 1976 to August 30, 1999?. The type of research  that  the  author  uses  in  compiling  this  thesis  is  normative  legal  research using empirical data, namely research that conceptualizes law as a norm including values,  and  also  as  positive  law  both  in  statutory  regulations  and  material  law applicable in Indonesia. The author concludes that the legal protection in question is to guarantee legal certainty and justice for the rights of the Seroja fighters who fought  on  July  18,  1976  to  August  30,  1999  in  the  form  of  the  right  to  get recognition  as  a  Veteran  of  the  Republic  of  Indonesia,  of  course  by  revising  Law Number 15 of 2012 concerning Veterans of the Republic of Indonesia.

## Keywords: Legal protection; Holy Warriors

## Pendahuluan
Kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945  yang  dicapai saat itu merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia melalui serangkai perang dan pertumpahan  darah  untuk  dapat  meraihnya.  Sebelum  merdeka  pun  Indonesia  harus mengalami penjajahan dari dua bangsa berbeda yaitu Belanda dan Jepang. Masa sulit itu yang  membuat  rakyat  Indonesia  bersatu  untuk  mengusir  penjajah  dan  merebut kemerdekaan Indonesia (Basri, 2006). Pejuang kemerdekaan tersebar diseluruh pelosok nusantara,  dari  Sabang  sampai  Merauke  (  Leirissa.  R.z,  2004)    (Leirissa.  R.z, Sejarah Nasional Indonesia V, edisi revisi . Jakarta:  PT. Sinar Utama,  2004, hlm 12) terkecuali wilayah  Timor  Timur  yang  saat  itu  belum  menjadi  bagian  dari  Indonesia  sejak  awal, berbeda dengan pulau Timor bagian barat  yang dikuasai Belanda  yang saat ini disebut sebagai Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang biasa disebut NTT.
Sebelum  Operasi  Seroja,  pemerintah  RI  sudah  melancarkan  operasi  intelijen dengan nama sandi Operasi Komodo pada 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timor Timur yang berpusat di Dili. Hasil penyelidikan ini terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar  rakyat  Timor  Timur.  Itulah  yang  menjadi  alasan  pemerintah  RI  dan  AS melancarkan  Operasi  Seroja  pada  7  Desember  1975.  Terlebih,  tanggal  28  November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste. Kekuatan Fretilin ternyata tak sebanding dengan angkatan perang RI yang
disebut-sebut mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Malam hari tanggal 7 Desember 1975, Dili sudah bisa dikuasai. Tiga hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timor Timur,  Baucau,  yang  direbut  oleh  militer  Indonesia.  Hanya  setengah  tahun  sejak  itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timor Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  provinsi  ke-27.  Kemudian  pasca runtuhnya  pemerintahan  Orde  Baru,  diadakan  referendum  di  Timor  Timur  pada  30 Agustus  1999.  Hasilnya,  wilayah  ini  lepas  dari  Indonesia  dan  berdiri  sebagai  negara sendiri  bernama  Timor  Leste  ( https://tirto.id/sejarah-timor-timur-bergabung-dengan- nkri-peran-amerika-serikat-eesp , diakses pada tanggal 21 Juli 2021) .
Dari uraian tersebut bahwa operasi seroja yang di lakukan Pemerintah Indonesia dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan  alasan anti-kolonialisme .  Penggulingan  pemerintahan Fretilin yang  tengah populer dan singkat memicu pendudukan selama seperempat abad dengan kekerasan di mana  sekitar  100-180,000  tentara  dan  warga  sipil  diperkirakan  tewas  atau  menderita kelaparan.  Selama  bulan-bulan  pertama  pendudukan,  militer  Indonesia  menghadapi perlawanan  pemberontakan  yang  berat  di  pedalaman  pegunungan  pulau,  tetapi  dari tahun  1977-1978,  militer  memperoleh  persenjataan  canggih  baru  dari Amerika Serikat , Australia , dan negara-negara lain, untuk menghancurkan basis Fretilin. Namun, dua  dekade  terakhir,  melihat  bentrokan  terus-menerus  antara  kelompok  Indonesia  dan Timor Timur atas status Timor Timur, sampai tahun 1999, Timor Timur memilih untuk merdeka lewat referendum oleh misi PBB di Timor Timur.
Pada  Operasi  Seroja  yang  tergabung  dalam  operasi  tersebut  tidak  hanya dilakukan  oleh  Militer  Indonesia  saja  tetapi  masyarakat  sipil  Timor  Timur  turut  serta membantu  untuk  menghancurkan  Fretilin,  bila  dilihat  dari  perjuangannya  saat  itu sungguh  pengorbanan  yang  luar  biasa  untuk  menjaga  Timor  Timur  untuk  menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pada saat perjuangan tersebut banyak  korban,  baik  yang  meninggal  maupun  yang  cacat  sampai  saat  ini  namun perjuangan tersebut sia sia dengan Timor Timur merdeka melalui Referendum.
Perjuangan  yang  luar  biasa  pada  operasi  seroja  tersebut  Pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan atas jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah membela dan mempertahankan  kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia  berupa tanda  kehormatan  Veteran  Republik  Indonesia,  dan  masuk  kategori  Veteran  Pembela Seroja sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang  Veteran  RI.  Tanda  Kehormatan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  terhadap pejuang  pembela  Seroja  ternyata  dibatasi  hanya  pada  perjuangan  Seroja  dalam  kurun waktu tanggal 21 Mei 1975  sampai dengan tanggal 17 Juli 1976  yang berperan secara aktif  dalam  operasi/pertempuran  dalam  kesatuan  bersenjata  Lihat  pada  Penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI pasal 4 huruf c.
Bila berbicara perjuangan pada operasi Seroja, fakta yang terjadi tidaklah cukup dengan kurun waktu  tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976, karena perjuangan  itu  masih  dilakukan  sampai  lepasnya  Timor  Timur  menjadi  Negara  Timor Leste  yaitu  pada  tanggal  30  Agustus  1999  (Wawancara  dengan  Kolonel  Inf  Rusman,
Kasubdit  Komunikasi  Sosial  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan,  dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021), hal yang sangat disayangkan bagi pejuang operasi seroja yang turut serta pada operasi tersebut dengan kurun waktu 18 Juli 1976 sampai dengan 30  Agustus  1999  tidak  mendapatkan  anugerah  tanda  kehormatan  Veteran  RI  sehingga hak-haknya  sebagai  seorang  pejuang  tidak  dimiliki  salah  satunya  adalah  hak perlindungan hukum.
Perlindungan  Hukum  bagi  Veteran  Republik  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  15  Tahun  2016  adalah  kegiatan  bantuan hukum yang dilaksanakan di pengadilan dan di luar pengadilan, bertindak selaku kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela,  atau  melakukan  tindakan  hukum  lainnya  maupun pemberian nasihat hukum untuk Veteran Republik Indonesia Lihat pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum bagi Veteran Republik Indonesia
Hal tersebut dipertegas kembali pada pasal 2 sampai dengan 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum bagi Veteran Republik Indonesia.  Oleh  karena  itu  penulis  teratrik  untuk  lebih  dalam  mengkaji  bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para prajurit pejuang Seroja yang berjuang mulai dari 18 Juli 1976 sampai dengan 30 Agustus 1999.

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  data  empiris  yaitu  penelitian  yang mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma  meliputi  nilai-nilai,  dan  juga  sebagai  hukum positif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum materiil yang berlaku di Indonesia (Sugiyanto, 2012)
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  hal  ini  menggunakan  pendekatan secara  yuridis  normatif  sebagaimana  menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji menjelaskan bahwa (Soekanto & Mamudji, 2014 hlm. 14-15)
“Pendekatan  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  penelitian inventarisasi  hukum  positif,  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal  dan  sejarah  hukum. Pendekatan  yang  menggunakan konsep  legis  positivis  yang  menyatakan  bahwa hukum  adalah  identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  dalam  hal  ini  berkaitan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Prajurit  Seroja yang berjuang pada 18 Juli 1976 Sampai Dengan 30 Agustus 1999.
Tehnik Pengumpulan Data
a. Penelitian lapangan ( field research ), yaitu penulis wawancara langsung dan terbuka dalam  bentuk  tanya-jawab  atau  pihak-pihak  yang  terkait  yang  berkaitan  dengan permasalahan dalam tulisan ini.
b. Penelitian pustaka ( library research ), yaitu penulis juga mencari sumber-sumber data melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  mencari,  menginventarisasi,  mencatat,  dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## Analisis Data
Data  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian lapangan  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif,  yaitu menguraikan,  menjelaskan,  dan  menggambarkan  sesuai  penelitian  ini  guna  menjawab dan  memecahkan  masalah  serta  pendalaman  secara  menyeluruh  dan  utuh  dari  objek yang  diteliti  guna  menghasilkan  kesimpulan  yang  bersifat  deskripsi  (Soekanto  & Mamudji, 2014)

## Hasil dan Pembahasan
A. Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Prajurit  Seroja  Yang  Berjuang  Pada 18 Juli 1976 Sampai Dengan 30 Agustus 1999
Pada  dasarnya  Gelar  Veteran  Pembela  /  Pejuang  Seroja  Republik  Indonesia nampaknya bukanlah suatu kebanggan bagi ribuan pejuang negeri yang sekarang masih hidup.  Veteran  dengan  rela  mengorbankan  air  mata,  darah  bahkan  nyawa  mengusir penjajah  dari  Negara  Republik  Indonesia  namun,  kondisi  yang  sekarang  terjadi  belum semua  Veteran  dapat  menikmati  kerja  kerasnya.  Para  Veteran  justu  merasa  dirinya berada  dalam  keterasingan  dan  kemiskinan  karena  perubahan  sistem  pemerintah  dan politik (Handayani, 2015).
Gugur  dalam  perang  adalah  suatu  kehormatan  bertahan  hidup  dalam menuntaskan peperangan melawan penjajah adalah suatu kebanggaan.  Meski cacat dan kehilangan organ tubuh, tidak ada wajah pesimis dari  pejuang seroja untuk menjalani hidup. Banyak dari pejuang seroja menggunakan kaki palsu, tangan palsu, mereka hidup layaknya masyarakat lainnya. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum bagi Veteran RI  yang  diperoleh seperti pejuang veteran lainnya tak diperolehnya, padahal  dalam kehidupan mereka di masa tuanya terkadang banyak  persoalan-persoalan  hukum,  seperti  perdata,  pidana  maupun  bidang  hukum lainnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  secara  umum  dikatakan  ada  beberapa  hal  yang menjadi  alasan  masyarakat  membutuhkan  mendapatkan  perlindungan  hukum  yaitu (Philipus, 1987):
a. Karena  dalam  berbagai  hal  warga  negara  dan  badan  hukum  perdata  tergantung pada  keputusan-keputusan  pemerintah,  seperti  kebutuhan  terhadap  izin  yang diperlukan  untuk  usaha  perdagangan,  perusahaan  atau  pertambangan.  Karena  itu warga negara dan badan hukum perdata membutuhkan perlindungan hukum.
b. Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini.
c. Berbagai  perselisihan  warga  negara  dengan  pemerintah  berkenan  dengan keputusan,  sebagai  instrumen  pemerintah  yang  bersifat  sepihak  dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.
Hukum  dalam masyarakat bersifat melindungi artinya sifat hukum memberikan pengayoman, menyiratkan bahwa di dalam dirinya sudah mengandung sifatnya di dalam memberikan  perlindungan  yaitu  yang  dilindungi  merasa  aman  dan  sejahtera.  Dalam pembukaan  UUD  1945  terkandung  asas  mengayomi  bangsa  dan  tanah  air,  salah  satu butir  yang  menjadi  acuan  untuk  menentukan  pengertian  hukum  serta merupakan  nilai- nilai dasar dari tata hukum kita adalah bersifat melindungi. Nilai dasar yang terkandung dalam perlindungan itu harus terwujud pula untuk segenap rakyat Indonesia sebagai ide keadilan sosial”(Dimyati, 2004).
Demikian  pula  dengan  masyarakat  khusus  yaitu  para  pejuang  seroja  yang berjuang  pada  tanggal  18  Juli  1976  Sampai  Dengan  30  Agustus  1999  yang membutuhkan perlindungan hukum kekhususan, hal tersebut dikarenakan  para pejuang tersebut  telah  berperan  menjalan  tugas  negara  dan  merupakan  gerbang  utama  dalam meperjuangkan  sebuah  negara  yang  rela mengorbankan  air mata,  darah  bahkan  nyawa mengusir  penjajah  dari  Negara  Republik  Indonesia  namun,  kondisi  yang  sekarang terjadi  belum  semua  pejuang  seroja    dapat  menikmati  kerja  kerasnya.  Para  pejuang seroja  tersebut  justru  merasa  dirinya  berada  dalam  ketidakpastian  karena  perubahan sistem pemerintah dan politik.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan hukum yang dimaksud oleh pejuang seroja tersebut adalah:
a. Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  adanya  upaya  pemerintah  untuk melindungi  pejuang  seroja  yang  berjuang  pada  tanggal  18  Juli  1976  Sampai Dengan  30  Agustus  1999,  baik  perlindungan  harkat  dan  martabat  maupun pengakuan terhadap hak hak sebagai pejuang seroja .
b. Perlindungan  hukum  yang  merupakan  kegiatan  untuk    melindungi  pejuang  seroja dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  menjelma dalam  sikap  dan  tindakan  dalam menciptakan  adanya    ketertiban  dalam  pergaulan hidup antar sesama manusia
c. Perlindungan Hukum yang memberikan pengayoman kepada hak hak asasi pejuang seroja tersebut yang dirugikan orang lain.
d. Perlindungan  hukum  yang  dapat  memberikan  rasa  aman  baik  secara  pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun
e. Perlindungan hukum yang merupakan segala upaya yang dapat menjamin kepastian hukum  khususnya  kepastian  hukum  terhadap  masih  adanya  para  pejuang  seroja yang  belum  dirangkul  oleh  pemerintah  sehingga  belum  ada  jaminan  bagi kelangsungan pejuang seroha tersebut dimasa kini dan mendatang.
f. Perlindungan hukum  yang memberikan keadilan bagi para pejuang seroja tersebut terutama dalam hal kesejahteraan hidup.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  perlindungan  dapat dikatakan  sebagai  perlindungan  hukum  apabila  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut:
a. Adanya  pengayoman  dari  pemerintah  terhadap  warganya,  dalam  hal  ini  pejuang seroja
b. Jaminan kepastian hukum
c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
d. Adanya sanksi hukuman (Rahardjo, 2003).
Prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  di  Indonesia  landasannya  adalah  Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep Rechstaat dan Rule Of Law .  Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pemerintah  bertumpu  dan bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  tersebut  merupakan  konsep  yang  lahir  dari  sejarah  barat,  yang  diarahkan kepada  pembatasanpembatasan  dan  peletakan  kewajiban  oleh  masyarakat  dan pemerintah (A Fadjar, 2005, hlm 13).
Tindakan  hukum  pemerintah  merupakan  tindakan-tindakan  yang  berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yaitu  perbuatan  yang  besifat  sepihak.  Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara  hukum  modern  yang  memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada  pemerintah untuk mencampuri kehidupan.
Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  khususnya  pejuang seroja  yang  berjuang  pada  tanggal  18  Juli  1976  Sampai  Dengan  30  Agustus  1999 adalah  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada  subyek  hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif (pencegahan)  maupun  dalam  bentuk  represif  (pemaksaan),  baik  yang  secara  tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## B. Bentuk Perlindungan Hukum yang menjamin kepastian hukum
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  secara  tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka  seluruh  aspek  dalam  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan  kenegaraan termasuk  pemerintahan  harus  senantiasa  berdasarkan  atas  hukum  ( https://www.kejari- bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam- penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html , diakses pada tanggal 5 September 2021).
Secara  historis,  konsep  negara  hukum  muncul  dalam  berbagai  model,  antara lain  negara  hukum  menurut  agama  Islam,  negara  hukum  menurut  konsep  Eropa Kontinental  yang  dinamakan rechsstaat, negara  hukum  menurut  konsep Anglo  Saxon (rule of law ), konsep socialist legality , dan konsep negara hukum Pancasila.
Paham rechtstaats pada  dasarnya  bertumpu  pada  sistem  hukum  Eropa Kontinental, banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem itu dikembangkan yaitu “ absolutisme raja”. (Wahjono, 1984)

## Hak mendapatkan pengamanan Hukum
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  tidak  membedakan  terhadap  kaum  pria maupun  wanita.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  pancasila  haruslah memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakatnya  karena  itu perlindungan  hukum  tersebut  akan  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  dalam  wujudnya  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial  dalam  wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.
Perlindungan  hukum  terhadap  para  pejuang  Seroja  yang  dimaksud  adalah berkaitan  dengan  hak  haknya  yaitu  hak  mendapatkan  pengakuan  sebagai  Veteran  RI sebagaimana diaturan dalam Undang-Undang tentang Veteran RI, yang sampai saat ini belum  didapatkan  dikarena  adanya  pembatasan  terhadap  pejuang  Seroja,  sebagaimana disampaikan  oleh  Bapak  Romidi  yang  megatakan  Wawancara  dengan  Bapak  Romidi, Veteran Seroja, dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021:
Bahwa  Saya  termasuk  yang  cukup  beruntung  lantaran  masa  bakti  sudah memenuhi ketentuan sehingga bisa memperoleh Perlindungan Hukum berupa hak hak  asasi  manusia  seperti    hak  mendapatkan  gelar  kehormatan  Veteran  RI, mendapat  santunan,  bantuan  kesehatan,  sampai  tunjangan  cacat.  Masalahnya  tak semua  seberuntung  mereka.  Perang  Timor  Timur  terjadi  dalam  rentang  waktu yang  lama,  sampai  1999.  Artinya,  ada  banyak  serdadu  yang  berhak  mendapat status veteran namun terhalang poin penggolongan masa bakti tersebut.
“Ada banyak teman-teman saya yang bertugas setelah 1976, di lapangan terluka, tapi  enggak  dapat  apa-apa.  Mereka  cacat,  dan  sayangnya  enggak  dapat  status veteran. Kalau bisa pemerintah mengubah masa bakti itu.”
Setiap tentara yang pernah turun berperang, baik melawan “musuh dalam maupun luar  negeri,”  seharusnya  berhak  mendapat  gelar  veteran.  “Karena  pada  dasarnya kami  membela  kesatuan  negara,  tidak  peduli  musuhnya  siapa.”    Ini,  kan,  jadi enggak adil buat mereka”
Masalah  Seroja  tak  sekali  saja  muncul.  Di  era  lampau,  menurut  keterangan Romidi,  juga  terdapat  masalah.  Bedanya,  titiknya  terletak  pada  urusan pemberdayaan  serdadu  yang  pulang  dari  medan  perang  dengan  kondisi  cacat permanen.  Ketika  ABRI  dipimpin  Maraden  Panggabean  (1973-1978),  kebijakan
yang  diambil  untuk  merespons  tentara  Seroja  yang  pulang  dengan  kondisi demikian  bertumpu  pada  tiga  hal:  pemulihan,  pendidikan  keterampilan,  serta persiapan  pensiun.  Dengan  kata  lain,  masa  dinasnya  diperpendek.  “Itu  seperti enggak  peduli  dengan  nasib  kami.  Misalnya  begini,  kalau  ada  yang  ikut  operasi masih  berusia muda, lalu  kena  tembak,  bagaimana  hidupnya  setelahnya?  Hancur pasti,”  jelas  Romidi.  Kebijakan  Panggabean  lalu  dirombak  oleh  penerusnya,  M. Jusuf  (1978-1983),  yang  dikenal  dekat  dengan  para  tentara  di  bawahnya.  Bagi tentara  Seroja  yang  mengalami  cacat  permanen,  pendekatan  yang  diambil  yakni dipindahtugaskan  menjadi  staf  di  instansi  terkait—bisa  di  ABRI  maupun Departemen  Pertahanan—sampai  masa  pensiunnya  tiba.  Dengan  begitu,  Romidi menambahkan, “ada jaminan yang bisa dipegang tentara.” “Kasihan tentara kalau sudah pensiun jika negara tidak memperhatikan,” tandasnya.
Perlindungan Hukum yang menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimaksud sebagaimana diatur pada  Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Veteran  RI, selain  hak-hak  Veteran  RI  yang  disebutkan  diatas  ada  hak-hak  tertentu  yang  dapat diterima  oleh  Veteran  RI,  hak-hak  tersebut  diatur  tersendiri  oleh  Peraturan  Menteri dibidangnya  masing-masing,  hak-hak  tersebut  seperti  Peraturan  Presiden  Nomor  79 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2012 tentang Veteran RI :
a. Keringanan bayar PBB sesuai dengan kebijakan daerah
b. Keringanan pembayaran biaya angkutan jasa transportasi milik negara
c. Keringanan  biaya  pendidikan  untuk  anak  Veteran  RI  yang  berusia  di  bawah  25 tahun
d. Jaminan kesehatan
e. Pemakaman  di  taman  makam  pahlawan  bagi  mereka  yang  mendapatkan  bintang gerilya
f. Bimbingan usaha kecil dan menengah
g. Hak memperoleh perlindungan hukum.
Pada  huruf  g  tercantum  Hak  memperoleh  perlindungan  hukum  sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pertahanan No. 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum Bagi Veteran Republik Indonesia, bahwa Perlindungan Hukum adalah kegiatan bantuan  hukum  yang  dilaksanakan  di  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan,bertindak selaku  kuasa,  mewakili,  mendampingi,membela,  atau  melakukan  tindakan  hukum lainnya maupun pemberian nasihat hukum untuk Veteran Republik Indonesia 9 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertahanan No. 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum Bagi Veteran Republik Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut  bahwa  prinsip  perlindungan  hukum  bertumpu  dan bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi
manusia karena menurut sejarah dari barat,  lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak    asasi  manusia  diarahkan  kepada  pembatasan- pembatasan  dan  peletakan  kewajiban    masyarakat  dan  pemerintah  dalam  hal  ini VeteranRI, Selain itu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan  pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,  pengakuan  dan    perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat tempat utama dan dapat  dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (A Fadjar, 2005).

## Hak memperoleh pemenuhan kesejahteraan hidup
Kesejahteraan  hidup  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam paradigma  pembangunan  ekonomi,  pembangunan  ekonomi  dikatakan  berhasil  jika tingkat  kesejahteraan  hidup    semakin  baik,  kesenjangan  dan  ketimpangan  dalam kehidupan    di  akibatkan  oleh  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  yang  tanpa  disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Badrudin  Kesejahteraan hidup yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang  keadaan  kehidupan  seseorang  atau  dapat  dikatakan  pula  suatu  keadaan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  yang  terlihat  dari  rumah  yang  layak,  tercukupinya kebutuhan  akan  sandang  (pakaian)  dan  pangan  (makanan),  pendidikan,dan  kesehatan, atau  keadaan  dimana  seseorang  mampu memaksimalkan  utilitasnya  pada  tingkat  batas anggaran  tertentu  dan  kondisi  dimana  tercukupinya  kebutuhan  jasmani  dan  rohani (Badrudin, 2012).
Kesejahteraan  hidup  merupakan  hak  setiap  individu  sebagaimana  diatur  pada bagian  Ketujuh  Hak  atas  Kesejahteraan  Pasal  36  yang  menyatakan  (Pasal  36  ayat  (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) :
(1) Setiap  orang  berhak mempunyai  milik,  baik  sendiri maupun  bersama-sama dengan  orang  lain  demi  pengembangan  dirinya,  keluarga,  bangsa,  dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
(2) Tidak  seorangpun  boleh  dirampas  miliknya  dengan  sewenang-wenang  dan secara melawan hukum.
(3) Hak mempunyai fungsi sosial
(4) pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
(5) Tidak  seorangpun  boleh  dirampas  miliknya  dengan  sewenang-wenang  dan secara melawan hukum.
(6) Hak mempunyai fungsi sosial
Hak atas Kesejahteraan yang diterima Veteran RI sebagaimana diatur pada Undang-undang tentang Veteran sebagai berikut:
a. Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia
Adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia.
b. Dana  Kehormatan  Veteran  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut Dana Kehormatan
Adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara.
c. Tunjangan Veteran Republik Indonesia
Adalah tunjangan yang merupakan penghargaan dan penghormatan negara.
d. Tunjangan bagi janda, duda, atau anak yatim veteran
e. Santunan cacat, tunjangan cacat, serta alat bantu yang dibutuhkan veteran Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang diberikan berupa uang
setiap bulan dan selama hidupnya berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.
Bahwa  berdasarkan  Hak  memperoleh  pemenuhan  kesejahteraan  hidup  bagi pejuang  seroja    juga  tidak  mendapat  pula  Hak-hak  kesejahteraan  yang  dimaksud, sehingga dapat dikatakan tidak mendapatkan hak yang sama karena adanya pembatasan dalam Undang Undang tentang Veteran RI, padahal bila penulis  lihat dari sisi pejuang Operasi  Seroja,  kesuksesan  operasi  berhasil  mencuatkan  nama,  pangkat,  dan  karier militer.  Banyak  prajurit    yang  berperan  penting  dalam  operasi  militer  Seroja  pada tanggal  18 Juli 1976 sampai dengan Agustus 1999 , Namun mereka nyaris tak dikenal dan  tak  dikenang  karena  mereka  hanyalah  prajurit  biasa,  Tapi  keterlibatannya  dalam upaya  menyatukan  Timor-timur  masuk  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  tak  dapat  dianggap  tiada.  Banyak  pejuang  Seroja  juga  meninggal  sehingga membuat keluarga pelaku pedih menderita. Banyak keluarga yang ditinggal mati ayah, suami, kakak, adik, atau keluarga harus menanggung kecacatan mantan pejuang Seroja seumur  hidup,  seperti  kaki  atau  tangan  yang  harus  diamputasi  serta  ada  juga  yang kehilangan penglihatannya.

## C. Bentuk  Perlindungan  Hukum  yang  memberikan  keadilan  bagi  pejuang  seroja yang berjuang pada tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan Agustus 1999
Keadilan  menurut  Aristoteles,  negara  haruslah  berdiri  di  atas  hukum  yang menjamin  keadilan  kepada  warga  negaranya.  Keadilan  merupakan  syarat  bagi tercapainya  kebahagiaan  hidup  untuk  warga  negaranya,  dan  sebagai  dasar  dari  pada keadilan  itu  perlu  diajarkan  rasa  susila  kepada  setiap  manusia  agar  ia  menjadi  warga negara  yang  baik.  Dalam  negara  yang  memerintah  bukanlah  manusia  sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan  penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja (Kusnardi & Ibrahim, 1998).
Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada  hakikatnya  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  dan  memberikan  kepada  siapa saja  apa  yang  menjadi  haknya,  yang  didasarkan  pada  suatu  asas  bahwa  semua  orang sama kedudukannya di muka hukum ( equality before the law ).
Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat  dibenarkan  oleh  hal  lebih  besar  yang  didaptkan  orang  lain.  Keadilan  tidak membiarkan  pengorbanan  yang  dipaksakan  pada  segelintir  orang  diperberat  oleh sebagian  besar  keuntungan  yang  dinikmati  banyak  orang.  Karena  itu,  didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang  dijamin oleh  keadilan  tidak  tunduk  pada  tawar  menawar  politik  atau  kalkulasi  (John  Rawls, A Theory Of Justice , Harvard University Press, Cambride, Massachusetts, 1995, hlm 3-4). Adapun macam-macam keadilan adalah sebagai berikut (Santoso, 2012) :
1. Keadilan Legal atau keadilan Moral
Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara hubungan  individu  atau  kelompok  masyarakat  dengan  Negara.  Intinya  adalah semua  orang  atau  kelompok  masyarakat  diperlakukan  sama  oleh  Negara dihadapan hukum.
Dasar moralnya adalah:
a. Setiap  orang  adalah  manusia  yang  mempunyai  harkat  dan  martabat  yang sama dan diperlakukan secara sama.
b. Setiap  orang  adalah  warga  Negara  yang  sama  status    dan  kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku.
Konsekuensi legal adalah:
a. Semua  orang  harus  secara  sama  dilindungi  hukum,  dalam  hal    ini  oleh negara.
b. Tidak  ada  orang  yang  diperlakukan  secara  istimewa  oleh  hukum  atau Negara.
c. Negara  tidak  boleh  mengeluarkan  produk  hukum  untku  kepentingan kelompok tertentu.
d. Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.
2. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)
Keadilan  distributif  adalah  distribusi  ekonomi  yang  merata  atau  yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi  atau  hasil-hasil    pembangunan.  Aristoles  berpendapat  bahwa distribusi  ekonomi  didasarkan  pada  prestasi  dan    peran  masing-masing  orang dalam  mengejar  tujuan  bersama  warga  Negara.  Keadilan  akan    terlaksana bilamana  hal-hal  yang  sama  diperlakukan  secara  sama  dan  hal-hal  yang  tidak sama  secara tidak sama (justice is done when equals are treated equally) .
3. Keadilan Komutatif
Keadilan komulatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan    umum.  Mengatur  hubungan  yang  adil  atau  fair  antara  orang yang  satu  dengan  yang  lain  atau    warga  Negara  satu  dengan  warga  Negara
yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial  antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan  kepentingannya.
Hukum sangat erat hubungannya dengan  keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena  memang  tujuan  hukum  itu  adalah  tercapainya  rasa  keadilan  pada  masyarakat. Suatu  tata  hukum  dan  peradilan  tidak  bisa  dibentuk  begitu  saja  tanpa  memerhatikan keadilan,  karena  adil  itu  termasuk  pengertian  hakiki  suatu  tata  hukum  dan  peradilan, oleh  karenanya  haruslah  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  umum  tertentu.  Prinsip– prinsip  tersebut  adalah  yang  menyangkut  kepentingan  suatu  bangsa  dan  negara,  yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar  bagi setiap orang (Santoso, 2012).
Berdasarkan  uraian  tersebut  bentuk  Perlindungan  Hukum  yang  memberikan keadilan bagi pejuang seroja yang berjuang pada tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan 30 Agustus  1999,  mendapatkan  tempat  pada  peraturan  perundang-undangan  tentang Veteran RI,  berdasarkan hasil penelitian,  penulis jelaskan sebagaimana tabel 1, sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Penelitian No. Nama Uraian 1 Sukoro eks pejuang Timor Timur Tahun 1975-
1978 ( https://news.detik.com/berita/d-
346160/merasa-dianaktirikan-pejuang-seroja- dirikan-yayasan , diakses pada tanggal 8 September 2021) Kami merasa dianaktirikan pemerintah, sebagai mantan pejuang merebut Timor Timur
atau lebih dikenal Seroja,
kami  mendirikan
institusi khusus. Insitusi itu diberinama Yayasan Veteran RI khusus Seroja
Timtim."
Kalau menunggu kebijakan pemerintah,
kami sudah tidak sanggup lagi menunggunya
Kami ini tidak jelas statusnya apakah
pahlawan atau penjahat perang "Makanya kami menuntut adanya amandemen undang- undang ini," karena selama ini pemerintah tidak menaruh perhatian pada pejuang Seroja. "Untuk mengubur saja, kami kesulitan mencari tempat dan harus membayar juga,"  Belum lagi, kesejahteraan terhadap pejuang yang cacat tetap juga tidak diperhatikan pemerintah.
"Kami sudah beraudiensi dengan Presiden SBY 4 bulan lalu, tapi hasilnya
sama saja
Untuk itu Yayasan ini nantinya akan
menyediakan lahan seluas 10 hektar untuk pemakaman pejuang
Seroja dan keluarganya. Lahan tersebut, rencananya akan berada
di Bekasi, Jawa
Barat.Selain itu, yayasan ini juga akan membuat
Balai Latihan Kerja di daerah Sentul, Bogor.
"Kami ingin membantu keluarga pejuang Seroja yang putranya putus sekolah dan Beberapa tokoh yang mendukung
yayasan ini antara lain
Mayjen (purn)
Suhardiman dan istri
Mayjen (purn) Amir Mahmud.
Kolonel (Purn) H Syamsu Anwar, seorang purnawirawan tentara Angkatan Darat yang lama bertugas di Timor Timur ( https://jogja.tribunnews.com/2015/08/17/lipsus- purnawirawan-eks-timtim-berharap-dapat-gelar- veteran , diakses pada tanggal 8 September 2021) Saya bertugas selama 20 tahun di Timor Timur. Ia berangkat pada 1977, satu tahun setelah Timor
Timur terintegrasi pada 17 Juli 1976. Meski bertugas di daerah yang sudah terintegrasi dengan
Indonesia, tidaklah ringan, terlebih gesekan-gesekan dan konflik terus terjadi.
"Sebelum Juli 1976 dan setelahnya sama saja penderitaanya. Setelah
1976 malah lebih
menderita, karena terjadi gesekan-gesekan, apalagi menjelang tahun 1999, luar biasa.
Sejauh ini, UU Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia justru menghambatnya memperoleh gelar veteran. Disebutkan dalam Undang-undang tersebut, veteran Timor Timur disebut dengan Veteran Pembela Seroja, yaitu Warga
Negara yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan
bersenjata. Sementara yang bertugas setelah itu tidak diakomodir oleh undang-undang. "Setelah deklarasi Balibo, ternyata yang bertugas di sana sampai tahun 1999 belum masuk dalam UU itu. Aturan inilah yang hingga kini menimbulkan kecemburuan di antara prajurit yang pernah ditugaskan di Timor
Timur. "Jadi masalah, ada yang iri dan cemburu. Korban sama, fisik, mental, perasaan,
tiga itu sama disana
(antara yang sebelum maupun sesudah Juli
76),"
Untuk itulah, pihaknya bersama purnawirawan lain yang bertugas di
Timor Timur pascaintegrasi merasa berhak atas gelar veteran.
3 Kolonel INF (Purn) RM Aning Sunindyo Hingga saat ini saya  juga
( https://jogja.tribunnews.com/2015/08/17/lipsus- purnawirawan-eks-timtim-berharap-dapat-gelar- veteran?page=2 ., diakses pada tanggal 8 S ) belum diangkat menjadi veteran lantaran SK penugasanya jadi satu dengan grupnya saat diberangkatkan. Memang tunjangan yang nantinya didapatkan jika mendapatkan gelar Veteran tidak akan seberapa nominalnya, namun gelar Veteran akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena dulu telah pernah berjasa bagi bangsa dan
negara.
Berarti kita sudah punya andil, ada kebanggaan sendiri. Ke daerah operasi, kebanggan tentara untuk negara dan bangsa.
Masih banyak  anggota
PPAD yang belum mendapatkan gelar veteran, masih ada ratusan anggota yang belum mendapatkan
Sumber Data : diolah tahun 2021
Keterangan:
Berdasarkan    uraian  yang  terdapat  pada  tabel  2,  bahwasanya  keinginan terbesar  dari  para  pejuang  seroja  yang  berjuang  pada  tanggal  18  Juli  1976 sampai  dengan  30  Agustus  1999    adalah  mendapatkan  perhatian  dari Pemerintah, sebagian besar mereka adalah anggota TNI dan Polri yang saat ini  telah  pensiun,  mereka  tidak  memandang  nilai  tunjangan  yang  akan
diterima  tetapi  lebih  pada  pengakuan  bahwa  mereka  adalah  bagian  dari perjuang  di  Timor  Timur,  untuk  itu  keinginan  terbesarnya  adalah mendapatkan  pengakuan  sebagai  Veteran  Republik  Indonesia  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2012  tentang  Veteran  RI, namun  yang  sangat  disayangkan  adalah  Undang-undang  tersebut  tidak merangkul mereka dengan ada pembatasan pada perjuangan di timor timur yaitu yang hanya berjuang pada tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17  Juli  1976.  Karenanya  mereka  merasa  tidak  mendapatkan  keadilan  atas hak haknya sebagai pejuang seroja.
Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan  mencapai  keadilan  bagi  semua  masyarakat.  Diantara  sekian  banyaknya  pemikiran dan  konsep  keadilan,  salah  satu  konsep  keadilan  yang  cukup  relevan  adalah sebagaimana  yang  dikonsepsikan  oleh  Roscoe  Pound,  yang  selanjutnya  diketahui dengan  keadilan  sosiologis;  keadilan  yang  didasarkan  pada  kebiasaan,  budaya,  pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.
Keadilan  hukum  bagi  masyarakat  tidak  sekedar  keadilan  yang  bersifat  formal- prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari  moralitas  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Lawan  dari  keadilan  formal-prosedural adalah  keadilan  substantif,  yakni  keadilan  yang  ukurannya  bukan  kuantitatif sebagaimana  yang  muncul  dalam  keadilan  formal,  tetapi  keadilan  kualitatifyang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.
Hal  yang  normatif  menurut  penulis  bahwa  para  pejuang  tersebut  berhak mendapatkan perlindungan Hukum yang memberikan keadilan bagi pejuang seroja yang berjuang pada  tanggal 18 Juli 1976 sampai dengan Agustus 1999, karena pengorbanan mereka sungguh luar biasa yang tidak dapat di nilai dengan materi.

## Kesimpulan
1. Kondisi  yang  sekarang  terjadi  belum  semua  pejuang  seroja    dapat  menikmati kerja kerasnya. Para pejuang seroja tersebut justru merasa dirinya berada dalam ketidakpastian  karena  perubahan  sistem  pemerintah  dan  politik.  Perlindungan Hukum  terhadap  Prajurit  Seroja  yang  berjuang  pada  18  Juli  1976  Sampai Dengan  30  Agustus  1999    belum  diperoleh  karena  belum  mendapatkan  gelar kehormatan  Veteran  RI,  sebagaimana  diatur  pada  pasal  6  Undang-Undang  No. 15  Tahun  2012  tentang  Veteran  RI,  yang  menyatakan  “  Tanda  Kehomatan Veteran  Republik  Indonesia  dapat  diberikan  kepada  Warga  Negara  yang bergabung  dalam  kesatuan  bersenjata  resmi  yang  diakui  oleh  pemerintah  yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur  dalam  pertempuran  untuk  membela  dan  mempertahankan  kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara yang berperan secara
aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk  melaksanakan  misi  perdamaian  dunia”.  Belum  mendapatkannya  gelar tersebut    dikarenakan  dalam  Undang-Undang  No.15  Tahun  2012  tentang Veteran RI terdapat pembatasan perjuangan sebagaimana diatur pada penjelasan Undang-Undang  No.15  Tahun  2012  tentang  Veteran  RI  pada  pasal  4  huruf  c. Sedangkan  Perlindungan  Hukum  yang  dimaksud  oleh  pejuang  Seroja  tersebut adalah
a. Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  adanya  upaya  pemerintah untuk melindungi pejuang seroja yang berjuang pada tanggal 18 Juli 1976 Sampai Dengan 30  Agustus 1999, baik perlindungan harkat dan martabat maupun pengakuan terhadap hak hak sebagai pejuang seroja .
b. Perlindungan hukum yang merupakan kegiatan untuk  melindungi pejuang seroja dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya  ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia
c. Perlindungan Hukum yang memberikan pengayoman kepada hak hak asasi pejuang seroja tersebut yang dirugikan orang lain.
d. Perlindungan  hukum  yang  dapat  memberikan  rasa  aman  baik  secara pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak manapun
e. Perlindungan hukum yang merupakan segala upaya  yang dapat menjamin kepastian hukum khususnya kepastian hukum terhadap masih adanya para pejuang seroja yang belum dirangkul oleh pemerintah sehingga belum ada jaminan  bagi  kelangsungan  pejuang  seroha  tersebut  dimasa  kini  dan mendatang.
f. Perlindungan hukum  yang memberikan keadilan bagi para pejuang seroja tersebut terutama dalam hal kesejahteraan hidup.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Prajurit  Seroja  yang  berjuang  pada  18 Juli 1976 Sampai Dengan 30 Agustus 1999, diantaranya adalah:
a. Bentuk Perlindungan Hukum yang menjamin kepastian hukum
Segala daya upaya  yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan pengamanan,  penguasaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan  hidup  sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hak-Hak  asasi    yang  dimaksud  oleh  para  pejuang  Seroja  yang berjuang  pada  tanggal  18  Juli  1976  sampai  dengan  Agustus  1999  adalah Hak mendapatkan pengamanan Hukum dan Hak memperoleh pemenuhan kesejahteraan hidup, yang penulis jelaskan sebagai berikut:
1) Hak mendapatkan pengamanan Hukum
Perlindungan  Hukum  yang  menjamin  kepastian  hukum terhadap hak-hak yang dimaksud sebagaimana diatur pada   Peraturan Presiden  Nomor  79  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Veteran  RI,  selain hak-hak Veteran RI yang disebutkan diatas ada hak-hak tertentu yang dapat diterima oleh Veteran RI, hak-hak tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan  Menteri  dibidangnya  masing-masing,  hak-hak  tersebut seperti:
a) Keringanan bayar PBB sesuai dengan kebijakan daerah
b) Keringanan  pembayaran  biaya  angkutan  jasa  transportasi  milik negara c) Keringanan biaya pendidikan untuk anak Veteran RI yang berusia di bawah 25 tahun
d) Jaminan kesehatan
e) Pemakaman  di  taman  makam  pahlawan  bagi  mereka  yang mendapatkan bintang gerilya
f) Bimbingan usaha kecil dan menengah
g) Hak memperoleh perlindungan hukum.
2) Hak memperoleh pemenuhan kesejahteraan hidup
Hak atas Kesejahteraan yang diterima Veteran RI sebagaimana diatur pada Undang-undang tentang Veteran sebagai berikut:
a) Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia
b) Dana  Kehormatan  Veteran  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya disebut Dana Kehormatan
c) Tunjangan Veteran Republik Indonesia
d) Tunjangan bagi janda, duda, atau anak yatim veteran
e) Santunan cacat, tunjangan cacat, serta alat bantu yang dibutuhkan veteran f) Tunjangan  Cacat  adalah  tunjangan  yang  diberikan  berupa  uang setiap  bulan  dan  selama  hidupnya  berdasarkan  tingkat  kecacatan dan golongan kecacatan.
2.   Bentuk  Perlindungan  Hukum  yang  memberikan  keadilan  bagi  pejuang  seroja yang  berjuang  pada  tanggal  18  Juli  1976  sampai  dengan  Agustus  1999, diantaranya:
a. memberikan  keadilan  bagi  pejuang  seroja  yang  berjuang  pada  tanggal  18 Juli  1976  sampai  dengan  30  Agustus  1999  dengan  mendapatkan  tempat pada peraturan perundang-undangan tentang Veteran RI.
b. Memberikan  keadilan  berupa  perhatian  secara  hukum  sebagai perlindungan hukum bagi pejuang seroja

## Bibliografi
A Fadjar, Mukti. (2005). Perlindungan Hukum . Bagus Media.
Badrudin, Rudy. (2012). Ekonomika otonomi daerah . UPP STIM YKPN.
Basri. (2006). Sejarah Perjuangan bangsa . Jakarta: Restu agung.
Dimyati,  Khudzaifah.  (2004). Teorisasi  Hukum  Studi  Tentang  Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, 1945-1990 .
Handayani,  Yeni.  (2015).  Pemenuhan  Hak-Hak  Veteran  Republik  Indonesia. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional , 2.
Kusnardi,  Moh,  &  Ibrahim,  Harmaily.  (1998). Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia .
Philipus,  M.  Hadjon.  (1987).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Bina  Ilmu, Surabaya , 25 .
R.z, Leirissa. (2004). Sejarah Nasional Indonesia V .
Rahardjo,  Satjipto.  (2003). Sisi-sisi  lain  dari  Hukum  di  Indonesia .  Penerbit  Buku Kompas.
Santoso,  Agus.  (2012).  Hukum,  Moral,  dan  Keadilan. Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .
Soekanto,  Soerjono,  &  Mamudji,  Sri.  (2014).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta .
Sugiyanto, D. (2012). Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat. Bandung: CV. Mandar Maju .
Wahjono,  Padmo.  (1984). Guru  Pinandito .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.