## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## ( ISSN XXXX-XXXX )

## Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)
Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author's email correspondence: monikadwiputri@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan hak tahanan dan kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  memberikan hak  tahanan.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  hak  tahanan  masih  belum  efektif terkait  beberapa  hak,  diantaranya  yaitu  hak  untuk  melakukan  ibadah yakni  terkait  melaksanakan  tempat  ibadah  tidak  tersedia  bagi  semua agama yang diakui di Indonesia, kurangnya tenaga medis bagi layanan kesehatan,  hak  menyampaikan  keluhan  dimana  keluhan  tahanan kurang mendapat tanggapan dari petugas lapas dan hak mendapatkan kunjungan  yang  kurang  nyaman  serta  hak  mendapatkan  politik. Kendala  yang  dialami  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam memberikan  hak  tahanan  diantaranya:  kapasitas  berlebih  Lembaga Pemasyarakatan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung di  Lembaga  Pemasyarakatan,  kurangnya  tenaga  pengajar  pembinaan, tenaga  kesehatan  dan  tenaga  bantuan  lainnya,  kurangnya  anggaran dana  serta  tidak  semua  tahanan  bersedia  mengikuti  program  yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan
Kata Kunci: Hak
Tahanan; Lembaga Pemasyarakatan;
Pelaksanaan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 12 December 2020 Accepted: 03 February 2020 Publish: 07 February 2020

## KEYWORDS
Correctional Institution; Detention Rights; Implementation Detention Rights; Implementation

## ABSTRACT
This  study  aims  to  discuss  the  implementation  of  prisoners' rights  and  the  constraints  faced  by  the  Penitentiary  in providing prisoners' rights. This research is empirical  research. The  results  showed  that  the  implementation  of  the  right  of detainees  was  still  ineffective  in  relation  to  several  rights, including  the  right:  to  conduct  worship,  namely  related  to carrying  out  places  of  worship  not  available  to  all  religions, lack  of  medical  personnel  for  health  services,  the  right  to submit  complaints  where  complaints  from  prisoners  did  not get  a  response  from  prison  officers  and  the  right  to  get uncomfortable  visits  and  the  right  to  get  politics.  Constraints experienced  by  Penal  Institutions  in  granting  prisoners'  rights include:  overcrowding  capacity  of  Penitentiaries,  limited facilities and infrastructure that support in Penitentiaries, lack of  guidance  teaching  staff,  health  workers  and  other  aid workers, lack of budget funds and not all prisoners are willing to  participate  in  programs  that  given  by  the  Penitentiary officer.

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan  hak  asasi  merupakan  perlindungan  yang  wajib  diberikan  oleh negara kepada setiap warga negara. Hal ini dimuat dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menentukan: “Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala
warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada pengecualian”.
Menurut Bahder Johan Nasution, Negara hukum ( rechstaat ), terdapat ciri-ciri sebagai berikut:
a. Adanya  Undang-Undang  Dasar  atau  Konstitusi  yang  memuat  ketentuan tertulis  tentang hubungan antara pengusaha dan rakyat
b. Adanya  pemisahan  kekuasaan  Negara,  yang  meliputi:  kekuasaan  pembuat undang-undang  yang  berada  pada  parlemen,  kekuasaan  kehakiman  yang bebas  dan  merdeka,  kekuasaan  ini  tidak  hanya  menangani  sengketa  antar individu  rakyat,  tetapi  juga  antara  rakyat  dengan  penguasa  dan  pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang ( wetmatig bestuur )
c. Diakuinya  dan  dilindunginya  hak-hak  rakyat  yang  sering  disebut “ vrijheidsrechten van burger ”. 1
Negara  Republik  Indonesia  (RI)  sebagai  lembaga  kekuasaan  tertinggi mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  warganya melalui  sarana  hukum  yang  terintegrasikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Hal  ini  berangkat  dari  suatu kenyataan  bahwa  setiap  manusia  terlahir  dengan  membawa  sesuatu  yang  hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan. 2
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Negara  Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan kedudukan dihadapan  hukum.  Seperti  dalam  hal  seorang  warga  negara  yang  disangka  telah melakukan  tindak  pidana,  orang  tersebut  harus  dilindungi  dan  diperlakukan sebagai  pihak  yang  belum  bersalah  sesuai  dengan  asas  praduga  tak  bersalah sebelum  adanya  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  yang menyatakan  kesalahannya.  Sehingga  seorang  yang  disangka  melakukan  tindak pidana tersebut harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. “Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari  kepentingan  orang  seorang  (individu),  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari disebut kepentingan umum”. 3
Untuk  memenuhi  hak  asasi  seseorang  dalam  proses  peradilan,  Indonesia memiliki  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Undang-Undang  Hukum
1 Bahder  Johan  Nasution, Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Mandar  Maju,  Jambi,
2014, hlm. 6.
2 Baharudin  Lopa,  Pasal  12  Universitas Declaration  Of  Human  Right  Kejahatan  Korupsi  dan Penegakan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 149.
3 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.
Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  disahkan  pada  tanggal  31  Desember  1981  sebagai pedoman dalam melakukan proses peradilan yang dianggap mampu mendapatkan atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil  dari  suatu  perkara  dalam tatanan hukum acara positif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan hukum yang menekankan kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana yang mampu melindungi dan  mengayomi  seluruh  warga  Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam  rangka  perlindungan  hak  asasi  manusia,  di  lingkungan  peradilan dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasan  Kehakiman,  yang menyatakan:  “Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan  dan  dituntut,  atau dihadapkan  di  depan  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan hukum yang tetap”. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:
Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah perbuatan tindak pidananya bukan manusia tersangkanya, jadi tersangka harus diperlakukan dan dianggap tidak  bersalah  sesuai  dengan  asas  praduga  tak  bersalah  sampai  diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. 4
Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau accusatory procedure.
Prinsip  akusatur  menempatkan  kedudukan  tersangka  atau  terdakwa  dalam setiap tingkat pemeriksaan:
a. Adalah  subjek:  bukan  sebagai  objek  pemeriksaan,  karena  itu  tersangka  atau terdakwa  harus  didudukkan  dan  diperlakukan  dalam  kedudukan  manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
b. Yang  menjadi  objek  pemeriksaan  dalam  prinsip  akusatur  adalah “kesalahan”(tindakan pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan. 5
Menurut  Soeharto  fungsi  dari  suatu  Undang-Undang  acara  pidana  adalah untuk  membatasi  kekuasaan  Negara  dalam  melindungi  setiap  masyarakat  yang terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana,  sehingga  terjamin  perlindungan  para tersangka  dang  terdakwa  dari  tindakan  aparat  penegak  hukum  dan  pengadilan. 6 Sedangkan menurut Tolib Effendi  fungsi hukum acara pidana yaitu untuk mencari
4 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar  Grafika, 2000, hlm.34.
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, hlm. 40.
6 H.  Soeharto, Perlindungan  Hak  Tersangka,  Terdakwa  dan  Korban  Tindak  Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesian , PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 73.
dan  menemukan  kebenaran,  Pengambilan  keputusan  oleh  Hakim,  dan  untuk pelaksanaa  dari  pada  putusan  tersebut. 7 Dengan  demikian  hukum  yang  sama memberikan  pembatasan-pembatasan  terhadap  hak  asasi  warganya.  Pasal  16 KUHAP menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang,  tetapi  ditujukan  kepada  mereka  yang  betul-betul  melakukan tindak pidana. 8
Dalam  penerapan  penegakan  hukum  terdapat  landasan  asas  atau  prinsip- prinsip  yang  diartikan  sebagai  dasar  patokan  hukum  yang  melandasi  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas inilah tonggak pedoman bagi  instansi  jajaran  aparat  penegak  hukum  dalam  menerapkan  KUHAP, prinsip-prinsip itu meliputi:
a. Asas legalitas
b. Asas Keseimbangan
c. Asas Praduga Tak Bersalah
d. Prinsip Pembatasan Penahanan
e. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
f. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi
g. Asas Unifikasi
h. Prinsip Saling Koordinasi
i. Asas Peradilam Sederhan, Cepat dan Biaya Ringan
j. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum. 9
Peranan  aparat  penegak  hukum  dalam  proses  penegakan  hukum  sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu  sendiri.  Selain  itu,  hal  lain  yang  menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan efektifitas  penegakan  hukum  adalah  masalah  kesadaran  hukum  oleh  subjek hukumnya  sendiri.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  kita  mengenal  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Namun  dalam  hal  ini  yang paling utama adalah peranan para pemimpin pada negara yang sedang berkembang sesungguhnya  sangat  menentukan,  khususnya  dalam  pembinaan  aparat  penegak hukum. 10
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  institusi  muara  akhir  dari penyelenggaraan  prose  peradilan.  Penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dengan  perkataan  lain  peradilan  pidana merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  beberapa  sub  sistem  peradilan  pidana dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketetapan  undang-undang  dalam  rangka  mencapai  tujuan  peradilan  pidana  yaitu
7 Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana , Setara Press, Malang, 2014, hlm. 5.
8 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.158.
9 Ibid , hlm. 35.
10 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) , hlm.
51.
penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan. 11 Penanggulangan kejahatan bukan  persoalan  sederhana  namun  menyangkut  permasalahan  kompleks    yang butuh  solusi  terbaik  yang  melibatkan  berbagai  pihak.  Lembaga  Pemasyarakatan bukan  saja  sebagai  wadah  pembinaan  bahkan  juga  berkumpulnya  para  tahanan yang  juga  sering  menimbulkan  persoalan  yang  kompleks.  Tahanan  yang  ada  di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak hak yang wajib dipenuhi oleh negara.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  narapidana  diberikan  pembinaan  berdasarkan sistem  pemasyrakatan:  “Sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila  yng  dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab. 12 Lembaga Pemasyarakatan  sebagai  salah  satu  organisasi  publik  yang  merupakan  unit pelaksana  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan  HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. 13
Berkenaan dengan hak tahanan, menurut PP Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Wewenang,  Tugas  Dan  Tanggung  Jawab Perawatan Tahanan dalam Bab IV Pasal 11 sampai dengan Pasal 41 menggariskan bahwa:
a. Setiap  tahanan  berhak  untuk  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 11 sampai dengan Pasal 13).
b. Setiap  tahanan  berhak  mendapatkan  perawatan  rohani  dan  jasmani  (Pasal  14 sampai dengan Pasal 19).
c. Setiap  tahanan  diberikan  kesempatan  mengikuti  pendidikan  dan  pengajaran (Pasal 20).
d. Setiap  tahanan  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang layak (Pasal 21 sampai dengan Pasal 33).
11 Hafrida,  Yulia  Monita,  Elizabeth  Siregar,  Publikasi  Pendidikan  Jurnal  Pemikiran, Penelitian,  dan  Pengabdian  Masyarakat  Bidang  Pendidikan,  Volume  V  Nomor  3,  2015, hal.201. https://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend/article/view/1613/0
12 Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Refika Aditama,Bandung, 2006, hlm.106.
13 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2008,  hlm.2.
e. Setiap  tahanan  berhak  menyampaikan  keluhan  tentang  perlakuan  pelayanan petugas  atau  sesama  tahanan  kepada  Kepala  RUTAN/Cabang  RUTAN  atau LAPAS/Cabang LAPAS (Pasal 34).
f. Setiap  tahanan  berhak  mendapatkan  bahan  bacaan  dan  siaran  media  massa (Pasal 34 sampai dengan Pasal 36).
g. Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari (Pasal 37 sampai dengan Pasal 40).
1. Keluarga dan atau sahabat;
2. Dokter pribadi;
3. Rohaniawan;
4. Penasihat hukum;
5. Guru; dan
6. Pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
h. Hak-hak lain
Tahanan  tetap  mempunyai  hak  politik  dan  hak  keperdataan  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41).
Merujuk  pada  aturan  di  atas  memberikan  konsekwensi  pada  negara bahwa  pemenuhan  hak  tersebut  merupakan  kewajiban  negara  yang  harus dilaksanakan. Hak-hak tersebut terkait berbagai bidang, seperti bidang rohani, pendidikan bahkan politik dan keperdataan.
Jika  menelaah  pada  jumlah  tahanan  yang  menjalani  masa  tahanan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi,  ada  hal  yang  menarik,  yang  perlu mendapat  perhatian.  Bahwa  dalam  kurun  waktu  periode  Januari  sampai  dengan April  2019  dari  segi  kuantitas  menunjukkan  angka  yang  sangat  signifikan  seperti dalam tabel berikut:

## Tabel. 1
Jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi Periode April 2019 No Bulan Jumlah Tahanan Total Laki-laki Perempuan 1 Januari 326 15 341 2 Februari 351 20 371 3 Maret 333 18 351 4 April 383 22 405
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi. Sabtu, 25 Mei 2019
Jumlah  tahanan  yang  cukup  besar  sebenarnya  akan  memberikan  dampak yang negatif bagi tahanan, di samping kompleksitasnya hak hak tahanan yang harus
dipenuhi  oleh  negara.  Upaya  mengurangi  kepadatan  lembaga  pemasyarakatan dengan  mempercepat  reintegrasi  narapidana  adalah  bagian  dari  kebijakan  sistem pemidanaan  yang  berorientasi  dengan  pemasyarakatan. 14 Persoalan  ini  juga menjadi  permasalahan  bagi  Lembaga  Pemasyarakatan.  Namun  lebih  dari  itu, sebenarnya pemenuhan hak-hak tahanan adalah persoalan awal yang komplek dan merupakan tantangan besar bagi Lembaga Pemasyarakatan Jambi.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  permasalahan  yang  dipaparkan  dalam artikel  ini      adalah    Bagaimana  Pelaksanaan  Hak  Tahanan  ?  Dan  Apakah  kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tahanan (tantangan dan permasalahan) ?
Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap hak orang lain, dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Dalam hal adanya dugaan telah terjadi sebuah pelanggaran hukum, maka hak seseorang yang disangka melakukan pelanggaran  hukum  atau  tersangka  tersebut  haruslah  tetap  dilindungi,  dihormati dan dipenuhi.
Dalam  artikel  ini  penulis    bertujuan  memberikan  gambaran  atau memaparkan  tentang  pelaksanaan  hak  tahanan  (tantangan  dan  permasalahan), yang terjadi di tempat penelitian penulis yaitu di wilayah Kota Jambi (studi tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi)..
B. Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  emipiris  yaitu pendekatan  yang  digunakan  untuk  melihat  gejala-gejala  sosial  yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia.

## C. Pembahasan
1. Pelaksanaan hak tahanan di wilayah hukum Kota Jambi (studi tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi)
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup menurut kodrat yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Manusia hidup  dengan  melindungi  dan  mempertahankan  haknya.  Setiap  manusia  berhak untuk  mempertahankan  hidupnya  serta  berhak  mendapatkan  perlindungan terhadap hak yang dimilikinya, begitu pula dengan tahanan yang meskipun diduga
14 Galih  Puji  Mulyono,  Barda  Nawawi  Arief, Upaya  Mengurangi  Kepadatan Narapidana  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia, Jurnal  Law  Reform, Program  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Unidp,  Volume  12  Nomor  1, 2016, hal. 3. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838
telah  melakukan  kesalahan  atau  melanggar  hukum  tetap  mempunyai  hak  untuk mempertahankan  hidup  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  haknya. Dapat  dilihat  bahwa  fungsi  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  melakukan pembinaan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan dan  cara  pembinaan  sebagai  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  sistem peradilan  pidana. 15 Sekalipun  tersangka  atau  terdakwa  berada  dalam  penahanan, bukan  berarti  dapat  diperlakukan  sewenang-wenang.  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIA Jambi sebagai perangkat Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tahanan tersebut. Untuk menjaga agar seluruh hak dasar tahanan tidak terabaikan sudah  menjadi  tanggung  jawab  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi.  terkait dengan hal tersebut penulis menjabarkan hak tahanan yang diberikan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Wewenang,  Tugas  Dan  Tanggung  Jawab  Perawatan  Tahanan  dalam Bab IV sebagai berikut:
a. Hak melakukan ibadah
Pelaksanaan hak melakukan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi  sudah  baik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dalam  bentuk wawancara  dengan  salah  satu  tahanan  atas  nama  Mansur  beragama  Islam, beliau  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  ibadah  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIA  Jambi  sudah  cukup  memadai.  Menurut  beliau  Kegiatan  shalat  lima waktu  bagi  umat  muslim  dilaksanakan  secara  berjamaah  di  masjid,  yang beragama  budha  dilaksanakan  setiap  hari  selasa  di  wihara  dan  bagi  yang beragama  Kristen  dilakukan  setiap  hari  di  gereja,  ketika  sedang  melakukan ibadah  misalnya  ibadah  shalat,  selain  didalam  kamar  blok  ia  juga  sering melaksanakannya  di  Masjid  yang  sudah  disediakan  terkadang  tahanan  yang malas untuk menggunakannya.
Menurut  bapak  Sudarto  “Pihak  Lapas  telah  semaksimal  mungkin memfasilitasi tempat dan kegiatan dalam beribadah, setiap tahanan diajak dan menghimbau  untuk  lebih  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan.  Namun  jika  ada tahanan yang tidak mengikuti, petugas tidak dapat memaksakan, karena ibadah harus niat dari hati”. 16 Terkait dengan sarana dan prasaranan yang diberikan, di Lapas  Klas  IIA  Jambi  telah  tersedia  rumah  ibadah  berupa  masjid,  gereja  dan wihara.
15 Adi Sujatno, Pencerahan di Penjara , Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 136-137.
16 Hasil  wawancara  dengan    Bapak  Sudarto,  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
b. Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani
Perawatan  rohani  di  Lapas  Klas  IIA  Jambi  dilaksanakan  dengan memberikan  bimbingan  rohani  kepada  tahanan,  yaitu  dengan  memberikan pengetahuan  yang  membentuk  sikap,  kepribadian  dan  keterampilan  peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Bimbingan rohani tersebut berupa dilakukan  tadabbur  quran  bagi  yang  beragama  islam  yang  bertujuan  untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari senin dan kamis pukul 10.00 WIB. Ceramah yang bernuansa islam dilaksanakan setiap hari selasa dan rabu pukul 15. 00 WIB, serta pendidikan Al-Quran orang dewasa yang bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari jumat pukul 13.00 WIB. Dan untuk yang beragama Kristen diberikan kegiatan  ceramah  senin  sampai  minggu  pukul  09.00  WIB  yng  bertempat  di gereja.  Yang  beragama  budha  dan  konghucu  pun  diberikan  kegiatan  ceramah secara bergantian.
Dalam  hal  perawatan  jasmani  dilaksanakan  dengan  cara  memberikan kegiatan  pembinaan  jasmani  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pertumbuhan jasmani,  kesehatan  dan  kesegaran  jasmani,  kemampuan  keterampilan, kecerdasan  dan  perkembangan  watak  atau  kepribadian  yang  harmonis  serta dapat  menerima  orang  lain sebagaimana adanya  dan mempunyai  sikap positif terhadap  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Jambi  memberikan  sarana  prasarana  berupa  kegiatan  olahraga  seperti  senam pagi,  voli,  tenis  meja,  raket  dan  tenis  lapangan.  Hanya  saja  fasilitas  yang diberikan untuk raket kurang tepat.
c. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran
Di  Lapas  Klas  IIA  Jambi  pendidikan  yang  diberikan  adalah  penyuluhan hukum  dan  pembinaan  kepribadian  berupa  bimbingan  agama.  Menurut penelitian  penulis  penyuluhan  hukum  yang  diberikan  tidak  merata  kepada tahanan,  ada  tahanan  yang  sudah  mendapat  penyuluhan  hukum  sebanyak  3 kali namun ada juga tahanan yan tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum. Menanggapi  hal  itu  bapak  Sudarto  mengatakan  bahwa  memang  sangat  tidak memungkinkan  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  semua tahanan  sekaligus  dikarenakan  fasilitas  yang  kurang  memadai. 17 Di  Lembaga Pemasyarakatan  para  narapidana  melakukan  pembinaan  di  bidang keterampilan  seperti  pertukangan,  menjahit,  dan  sebagainya,  yang  bertujuan
17 Hasil  wawancara  dengan    Bapak  Sudarto,  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
untuk  memberikan  bekal  bagi  narapidana  setelah  menjalani  hukuman  di Lembaga  Pemasyarakatan  sehingga  bisa  diterima  kembali  di  tengah masyarakat,  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  juga  diperrsiapkan  berbagai program  pembinaan  bagi  para  narapidana  sesuai  dengan  tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, agar mereka menjadi  warga  yang  baik  di  kemudian  hari. 18 Menurut  penulis  perwujudan pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran terhadap tahanan masih tergolong kurang baik, hal ini dikarenakan pemberian hak yang tidak menyeluruh kepada tahanan  mengakibatkan  adanya  tahanan  yang  tidak  terpenuhi  haknya. Walaupun  fasilitas  lapas  kurang  memadai  harusnya  pihak  lapas  memberikan penyuluhan secara bergantian dengan tidak memberikan secara acak.
d. Hak Mendapatkan Perawatan Kesehatan dan Makanan Yang Layak
Dalam hal pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi memberikan sarana prasaranan berupa klinik dan tim medis yang terdiri dari 1 orang  dokter  umum,  1orang  spikolog  dan  4  orang  perawat.  Namun  dalam pelayanannya tim medis terkadang kewalahan dengan banyaknya jumlah warga binaan yang harus diberikan perawatannya, terlebih lagi dengan adanya sistem jadwal  piket  yang  mengakibatkan  tim  medis  tidak  selalu  ada  di  klinik  lapas. Selanjutnya  terkait  dengan  pemberian  makanan  yang  layak  merupakan  hak tahanan  yang  wajib  dipenuhi.  Makanan  dengan  kaidah  gizi  seimbang dibutuhkan  oleh  tahanan  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  derajat kesehatan  agar  tidak  sakit  dan  dapat  melakukan  aktifitasnya  sehari-hari. Tahanan diberikan makanan yang bergizi dan sesuai dengan jumlah kalori yang diperlukan  perhari yaitu  2.250  kalori.  Dan  menu  bergantian setiap  hari  sesuai dengan siklus menu 10 hari Lapas Klas IIA Jambi. Tahanan diberikan makanan sebanyak  3  (tiga)  kali  sehari  dan  snack  2  (dua)  kali.  Menurut  penulis  dalam pemenuhan  makanan  yang  layak  terhadap  tahanan  sudah  baik,  pihak  lapas sudah  semaksimal  mungkin  memenuhi  kebutuhan  makanan  tahanan,  hal  ini dapat  dilihat  dari  minimnya  jumlah  anggaran  yang  diberikan  negara  terhadap lapas.
e. Hak Menyampaikan Keluhan
Terkait  dengan  hak  menyampaikan  keluhan,  penulis  menggolongkan  keluhan tahanan  kedalam  tiga  kelompok,  yaitu  keluhan  tahanan  terhadap  sarana  dan prasarana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  keluhan  tahanan  terhadap  perlakuan petugas  terhadap  tahanan  dan  keluhan  tahanan  terhadap  perlakuan  tahanan
18 Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan,Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 128.
lainnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  kepada  tahanan, terungkap  bahwa  perlakuan  para  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Jambi pada umumnya berlaku baik terhadap tahanan. Hal ini tergambar melalui hasil  wawancara  dengan  tahanan.  Tahanan  mengatakan  bahwa  mereka  tidak mempunyai  keluhan  mengenai  perlakuan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan terhadap  mereka.  Akan  tetapi  terdapat  keluhan  tahanan  terhadap  sarana  dan prasarana dan perlakuan antar tahanan lainya berupa perlakuan kasar maupun intimidasi.  Namun  keluhan  tersebut  tidak  mendapat  tanggapan  lanjutan  dari pihak  lapas.  Mengenai  hal  tersebut  penulis  melakukan  wawancara  dengan Bapak Suprihadi dan mengatakan bahwa:
Pelaksanaan  hak  tahanan  untuk  menyampaikan  keluhan  atas  perlakuan petugas  maupun  sesama  tahanan  diberikan  secara  langsung  kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau petugas yang bersifat urgent/fatal maka akan langsung kita proses, dan keluhan tersebut disampaikan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Dan  jika  perlakuan  petugas  ataupun  tahanan  lainnya  tidak  terlalu  fatal maka  petugas  hanya  akan  menegur  orang  yang  melakukan  perbuatan tersebut. 19
Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut  penulis  hal  ini  kurang  efisien  untuk dilakukan  ditambah  lagi  tahanan  merasa  canggung  dan  takut  untuk menyampaikan  keluh  kesahnya  kepada  petugas  karena  terkadang  petugas menganggap  perlakuan  sesama  tahanan  ini  tidak  serius,  sehingga  beberapa tahanan  merasa  tidak  puas  dengan  penyelesaian  masalah  yang  ada  setelah mereka menyampaikan keluhan.
f. Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi telah disediakan perpustakaan bagi  tahanan  dan  narapidana.  Perpustakaan  tersebut  berisikan  buku-buku tentang buku agama, ilmu pengetahuan dan kejuruan. Jadwal peminjaman buku dapat dilakukan setiap hari. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi juga  menyediakan  siaran  media  massa  berupa  televisi  di  setiap  blok  hunian. Menurut penulis pelaksanaan hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa  sudah  dioptimalkan  semaksimal  mungkin.  Dengan  fasilitas  yang  sangat minim, pihak lapas masih mampu memberikan fasilitas perpustakaan dan siaran media massa.
g. Hak Mendapatkan Kunjungan
19 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Suprihadi,  Kepala  KPLP  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
Berkaitan dengan pelaksanaan hak mendapatkan kunjungan, keberadaan dan  fungsi  ruang  kunjungan  di  Lapas  sangat  dibutuhkan.  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  sebagai  salah  satu  institusi  yang  menampung ratusan tahanan yang berasal dari kota jambi maupun dari luar kota jambi terus berupaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  kunjungan,  demi  terciptanya kenyamanan  kunjungan  serta  terpenuhinya  hak  tahanan.  Kunjungan dilaksanakan  sebanyak  6  (enam)  hari,  yaitu  Senin  sampai  dengan  Sabtu. Dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 Wib s/d 11.30 Wib dan dilanjut pada pukul 13.00 Wib s/d 15.30 Wib. Tempatnya dipusatkan di ruangan kunjungan, gedung sisa  kebakaran.  Kunjungan  dilakukan  dengan  beberapa  Prosedur  antara  lain pemeriksaan  kelengkapan  dokumen,  surat  izin  atau  surat  keterangan  dan penggeledahan  badan  serta  barang  bawaan  pengunjung.  Serta  dilakukan pembatasan  waktu  kunjungan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan. Menurut  penulis  ruangan  kunjungan  masih  dapat  dikatakan  kurang  layak dikarenakan  pengunjung  disatukan  dalam  satu  gedung  tanpa  adanya  ruang privasi bagi tahanan. Ditambah ketika hari sabtu jumlah pengunjung akan lebih banyak  dan  kurangnya  kipas  angin  yang  mengakibatkan  ruangan  akan  terasa sesak. Terkait dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Antoni, dan mengatakan bahwa:
Pelaksanaan  kunjungan  telah  diatur  oleh  petugas  kunjungan  yang  telah ditugaskan  secara  bergiliran.  Pihak  Lapas  sudah  berusaha  untuk memberikan    ruang  privasi  bagi  tahanan  dengan  cara  membatasi  jam kunjungan  agar  dapat  bergantian,  akan  tetapi  tetap  dikoordinasi  oleh petugas  dan  untuk  fasilitas  akan  ditambahi  lagi  beberapa  kipas  angin  di ruang  kunjungan.  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  semaksimal mungkin akan memenuhi hak tahanan. 20
Berdasarkan  hal  tersebut  menurut  penulis  bahwa  Lapas  Klas  IIA  Jambi sudah  semaksimal  mungkin  melakukan  kewajibannya  untuk  memenuhi  hak kunjungan tahanan agar terpenuhi dengan baik.
h. Hak-hak Lainnya
Tahanan yang berada di Lapas Klas IIA Jambi diberikan kesempatan untuk menjadi  anggota  partai  sesuai  dengan  aspirasinya.  Selain  itu  tahanan  juga diberikan  kesempatan  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilihan  umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Menurut hasil wawancara dengan bapak Suprihadi mengatakan bahwa:
20 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dedi  Antoni,  Kasubsi  Bimkemaswat  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
Pada  pemilu  kemaren  kami  juga  mengadakan  pemilu  di  lapas  ini,  ada  5 (lima)  TPS  disediakan  bagi  tahanan  dan  narapidana  yang  memiliki  hak suara.  Sebelum  dilakukannya  pemilihan,  terlebih  dahulu  dilakukan sosialisasi  dan  simulasi  pemilu  yang  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  secara  komprehensif  kepada  warga  binaan  di  lapas  tentang tata  cara  pemberian  hak  pilih  yang  benar  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  serta  pentingnya  pelaksanaan  pemungutan  suara.  Sebelumnya sudah dikonfirmasi jumlah pemilih yang memenuhi syarat dari pemilih. 21
Penulis mendapati adanya tahanan yang tidak memberikan hak suaranya Menanggapi  hal  itu  Bapak  Dedi  Antoni  mengatakan:  Banyak  kendala  yang dihadapi  ketika  pemilu,  yaitu  banjir dan  kurangnya  kertas suara.  Kertas suara yang datang sebanyak 14 kertas suara kemudian disusul kembali sebanyak 354 kertas suara, jadi total kertas suara yang ada hanyalah 369 kertas suara. 22 Bapak Suprihadi juga menambahkan bahwa:
Memang setelah pemilu yang diadakan pada tanggal 17 April 2019 pihak KPU mengirimkan surat kepada Kalapas untuk melakukan Pungutan Suara Ulang  atau  yang  lebih  sering  disebut  dengan  istilah  PSL.  Dalam  surat tersebut  diberitahukan  akan  diadakan  pada  tanggal  26  April  2019  dan pemberitahuannya  itu  sangat  mendadak.  Berhubung  dikarenakan  pada tanggal 27 April 2019 merupakan Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke 55  secara  Nasional.  Maka  Kalapas  mengirimkan  surat  balasan  terkait dalam pelaksanaan PSL. Dalam surat tersebut dijelaskan, jika pada tanggal 26  April  2019  akan  dilaksanakan  gladi  kotor  pada  jam  08.00  dan  gladi bersih  pada  jam  16.00  dalam  rangka  memperingati  Hari  Bakti Pemasyarakatan ke 55 yang pelaksanaan dilaksanakan di Lapas Klas II A Jambi.  Dan  untuk  diketahui,  batas  untuk  melakukan  PSL,  PSU  dan  PSS harus dilakukan selama 10 hari setelah pemilu di laksanakan, yakni sejak 17  April  2019  dan  paling  lambat  27  April  2019.  Jadi  pelaksanaan Pungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan kembali. 23
Menurut  penulis  bahwa  pelaksanaan  hak  politik  dan  keperdataan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  masih  perlu  diperbaiki.  Kurangnya komunikasi  Lapas  dengan  Pihak  Penyelengara  Pemilu  mengakibatkan banyaknya tahanan yang kehilangan hak suaranya pada pemilu 17 April 2019.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi
Secara  umum  pelaksanaan  hak  tahanan  menurut  PP  No.  58  Tahun  1999 dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi sudah dapat dikatakan baik. Namun demikian,  dalam  pelaksanaannya  masih  menemukan  beberapa  kendala  terhadap
21 Hasil wawancara dengan Bapak Suprihadi, Kepala KPLP Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
22 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dedi  Antoni,  Kasubsi  Bimkemaswat  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
23 Hasil wawancara dengan Bapak Suprihadi, Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
pemenuhan  hak  tersebut.  Adapun  kendala-kendala  yang  dialami  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  dalam  memberikan  hak  tahanan    adalah  sebagai berikut:
1. Keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  yang  mengalami  over kapasitas (daya tampung Lapas Klas IIA Jambi tidak sebanding dengan jumlah warga  binaan  pemasyarakatan).  Lapas  Klas  IIA  Jambi  memiliki  daya  tampung sebanyak  218  orang,  sedangkan  lapas  ini  dihuni  sebanyak  1381  orang  warga binaan yang terdiri dari 405 orang tahanan dan 976 orang narapidana, sehingga over  kapasitas  yang  dialami  sebanyak  1163  orang.  Hal  ini  diperkuat  dengan wawancara  dengan  bapak  Suprihadi  yang  mengatakan  bahwa:  “Jumlah  warga binaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  sudah  sangat  jauh  melewati kapasitas  daya  tampungnya,  keadaan  yang  over  kapasitas  ini  menyebabkan petugas kewalahan dalam menempatkan para tahanan di blok hunian” 24 .
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak  tahanan  seperti  kipas  angin  untuk  ruang  kunjungan,  jenis-jenis  buku perpustakaan,  lapangan  bulu  tangkis  dan  blok  hunian  yang  sangat  sempit. Penulis melakukan wawancara dengan Aldi “Dalam kamar itu dihuni 13  orang tahanan,  kalo  malam  kita  kadang  ganti-gantian,  ada  yang  baring  dan  ada  yang duduk,  ruangannya  sangat  sempit”. 25 Bapak  Dedi  Antoni  juga  membenarkan bahwa  sarana  dan  prasarana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi memang  sangat  terbatas.  Upaya  menyampaikan  keluhan  ke  pusat  sudah dilaksanakan,  namun  belum  ada  perbaikan  dan  penambahan  sarana  dan prasarana. 26
3. Kurangnya  tenaga  pengajar  pembinaan,  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  bantuan lainnya. Hal ini berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  dan  mengakibatkan  adanya rangkap tugas dan jabatan. Menurut bapak Suprihadi
Lapas Klas IIA Jambi dalam menjalankan tugasnya tidak dapat terlaksana dengan  baik  tanpa  adanya  bantuan-bantuan  yang  diberikan  oleh kementerian agama dan lembaga lembaga kemasyarakatan sosial lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah petugas yang ada di Lapas Jambi masih kurang, yang  mengakibatkan  adanya  rangkap  tugas  dan  jabatan.  Dan  dalam  hal kesehatan  dokter  tidak  tersedia  24  jam  di  Lapas,  jadi  pihak  Lapas  juga
24 Hasil wawancara dengan Bapak Suprihadi, Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
25 Hasil  wawancara  dengan    Aldi,  Tahanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi,  pada tanggal 27 Mei 2019.
26 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dedi  Antoni,  Kasubsi  Bimkemaswat  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019
bekerja  sama  dengan  Puskesmas  Rawa  Sari  untuk  membantu  petugas memberikan hak tahanan. 27
4. Tidak semua tahanan bersedia mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh  Lembaga  Pemasyarakatan.  Program  binaan  merupakan  wujud  dari pemenuhan  beberapa  hak  tahanan.  Ketidakmauan  tahanan  untuk  menikuti program yang ada mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak bagi tahanan.
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  responden,  mereka  mengatakan malas,  bosan,  dan  jenuh  terhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  petugas Lapas. 28 Kurangnya motivasi dalam diri tahanan untuk mengikuti program yang diberikan  sangat  disesalkan  oleh  petugas  Lapas.  Kesungguhan  petugas  untuk memenuhi  hak  tahanan  tidak  sejalan  dengan  minat  para  tahanan  untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.
5. Terbatasnya  anggaran  Dana  yang  dimiliki  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA  Jambi.  Menurut  penulis  anggaran  dana  dalam  upaya  penyelenggaraan pemenuhan  hak  tahanan  sangat  menentukan,  misalnya  dalam  pemenuhan fasilitas ruang kunjungan, kipas angin, buku, blok hunian, perawatan makanan serta  perawatan  kesehatan.  Dalam  melaksanakan  semua  itu  lapas membutuhkan  sangat  banyak  dana  untuk  dipergunakan,  bapak  Dedi  juga menambahkan dana yang ada untuk melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan hak  tahanan  sangat  terbatas  bahkan  dapat  dikatakan  tidak  sebanding  dengan pengeluaran.

## D.  Simpulan
Pelaksanaan  hak  tahanan  di  wilayah  hukum  kota  Jambi  khususnya  tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi masih belum efektif terkait beberapa  hak,  yaitu  kurangnya  tenaga  medis  bagi  layanan  kesehatan,  hak menyampaikan keluhan dimana keluhan tahanan kurang mendapat tanggapan dari petugas lapas serta keluhan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada Kalapas, hak  mendapatkan  kunjungan  yang  kurang  nyaman  serta  tidak  semua  tahanan mempergunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilu.    Dalam  hal  pemenuhan  hak  tahanan, terdapat  adanya  hak  tahanan  yang  terlaksana  dengan  baik  dan  kurang  terlaksana dengan  baik.  Meskipun  pihak  Lapas  telah  berusaha  untuk  memaksimalkan pemenuhan  hak  tahanan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  tetapi  terdapat kendala  yang  dialami  diantaranya: over kapasitas,  keterbatasan  sarana  dan
27 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Suprihadi,  Kepala  KPLP  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019.
28 Hasil  wawancara  dengan    Subur,  Tahanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi,  pada tanggal 27 Mei 2019.
prasarana, kurangnya tenaga pengajar pembinaan, tenaga kesehatan, ketertiban dan tenaga  bantuan  lainnya,  tidak  semua  tahanan  bersedia  mengikuti  program  yang diberikan terbatasnya anggaran dana yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kelima
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana .  UU  Nomor  8 Tahun 1981.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  LNRI  Nomor  157.Peraturan Menteri  Kehakiman  RI.  Nomor  M.03UM.01.06  Tahun  1983  Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Negara
PerMenKeh  RI  No.M.04.UM.01.06  Tahun  1983  tentang  Tata  Cara  Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan
PP  No.  58  Tahun  1999  Tentang  Syarat-syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

## Buku
Atmasasmita Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontempores . Kencana, Jakarta, 2008.
M.  Yahya  Harahap. Pembahasan  permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan Dan Penuntutan . Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Lopa Baharudin, Declaration Of Human Right Kejahatan Korpprasi dan Penagakan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) . Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Bahder Johan Nasution. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia . Mandar Maju, Jambi, 2014.
Priyatno  Dwija.  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia.  Refika  Aditama, Bandung, 2006.
Samosir Djisman. Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung. 2012
Sujatno Adi. Pencarahan di Penjara. Refika Aditama, Bandung, 2008.
H  Soeharto. Perlindungan  Hak  Tersangka,  Terdakwa  dan  Korban  Tindak  Pidana Terorisme  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesian .  PT  Refika  Aditama, Bandung, 2007.
Tolib Effendi. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana . Setara Press, Malang, 2014.

## Jurnal
Hafrida,  Yulia  Monita,  Elizabeth  Siregar. Publikasi  Pendidikan  Jurnal  Pemikiran, Penelitian,  dan  Pengabdian  Masyarakat  Bidang  Pendidikan ,  Volume  V Nomor 3, 2015, hal.201. https://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend/article/view/1613/0