Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan
Agus Wahyu Irawan

## Zulfatun Anisah
Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban aguswahyuirawanw@gmail.com zulfatunanisah@gmail.com

## Abstrak
Dalam  upaya  memurnikan  pelayanan  institusi  keuangan  syariah  agar  benar-benar  sejalan dengan  ketentuan  syariah  Islam,  keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  mutlak diperlukan.  DPS  merupakan  lembaga  kunci  yang  menjamin  bahwa  kegiatan  operasional institusi  keuangan  syariah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Merujuk  pada  surat keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  No.  3  Tahun  2000,  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam mencari data penulis menggunakan metode literatur, adapun hasil dalam artikel mini adalah Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah  dan  pimpinan  kantor  cabang  syariah  mengenai hal-hal  yang  terkait  dengan  aspek  syariah;  Sebagai  mediator  antara  lembaga  keuangan syariah  dengan  DSN  dalam  mengomunikasikan  usul  dan  saran  pengembangan  produk  dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan, Kontrak pembiayaan .

## Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  ekonomi  Indonesia  dipengaruhi  munculnya  lembaga keuangan  baik  syari’ah  maupun  non  syariah.  Lembaga-lembaga  keuangan  tersebut  muncul sebagai  mediator  antara  pemodal  dan  pengusaha.  Namun  sayang,  praktek  kerja  lembaga- lembaga keuangan tersebut tidak menjalankan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Dimana banyak sekali  praktek-  praktek  riba  mereka  jalankan  demi  mengeruk  keuntungan  sebanyak- banyaknya  tanpa  menghiraukan  keberhasilan  usaha  orang  lain  bahkan  tidak  takut  dengan ancaman Allah SWT.
Lembaga  keuangan 1 terutama  bank  syariah  memiliki  sejumlah  keunikan  pada hubungan  antara  nasabah  deposan  dengan  bank  syariah,  Pertama,  nasabah  bank  syariah berkeinginan  agar  seluruh  penerimaan  yang  diperoleh  dari  bank  syariah  adalah halalan toyyibah .  Keunikan  berikutnya,  sebagai  konsekuensi  sistem  bagi  hasil,  nasabah  deposan
1 Agus Wahyu Irawan , Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kelangsiungan Pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah, Jurnal ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, 6.
bersedia untuk menerima return yang bersifat variabel berdasarkan realisasi laba rugi bank di masa datang dan nasabah dimungkinkan pula menanggung risiko kerugian.
Kedua keunikan inlah yang ,kemudian membedakan sistem pengelolaan bank syariah dengan  bank  konvensional.  Pada  bank  konvensional,  sistem  pengelolaan  yang  baik  dapat dikembangkan dengan memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham  (dewan  komisaris)  dan  pengurus  bank.  Sedangkan  pada  perbankan  syariah,  agar semua  kepentingan  para  pihak  dapat  terpenuhi  dengan  baik,  struktur  pengelolaan  dan pengawasan  akan  melibatkan  empat  pihak,  yaitu:  pemegang  saham  (dewan  komisaris), pengurus  bank,  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dan/atau  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN), serta nasabah deposan.
Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Karena itu suatu sistem pengelolaan bank syariah yang baik, mempersyaratkan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan  hak,  kewenangan  dan  kewajiban  dari  setiap  unsur  tersebut,  untuk  menghindari terjadinya konflik kepentingan. Selain itu juga, agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu  pihak  dengan  mengabaikan  kepentingan  pihak  lain  serta  pencapaian  tujuan  perusahaan yang hanya mengakomodasi beberapa pihak dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya.
Sejalan  dengan  perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  ulama  semakin tertuntut  untuk  turut  serta  dalam  memberikan  masukan  untuk  kemajuan  lembaga  tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai  langkah  efisien  untuk  mengkoordinasikan  ulama  dalam  menanggapi  isu-isu  yang berhubungan  dengan  masalah  ekonomi  atau  keuangan.  Disamping  itu,  DSN  diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu,  DSN  berperan  serta  secara  proaktif  dalam  menanggapi  perkembangan  masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan 2 .
Dalam  upaya  memurnikan  pelayanan  institusi  keuangan  syariah  agar  benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan.  DPS  merupakan  lembaga  kunci  yang  menjamin  bahwa  kegiatan  operasional institusi  keuangan  syariah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Merujuk  pada  surat keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  No.  3  Tahun  2000,  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).
2 Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah , (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 11
Dalam  rangka  mengefektifkan  pelaksanaan  tugas  Dewan  Pengawas  Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional Dewan syariah di dalam perbankan  syariah  dan  bank  konvensional  yang  melakukan  bisnis  perbankan  Islam  di Indonesia,  sebagaimana  berbagai  regulasi  Negara  yang  berlaku,  diistilahkan  sebagai  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS).  Hal  ini  tentu  saja  berbeda  dari  berbagai  Negara  lain,  contohnya Malaysia, dimana dewan semacam ini tersebut. dengan Komite Syariah ( Shari’ah Committee ) dan  menangani  tugas-tugas advisory /pemberian  nasihat,  bukannya  pengawasan.  Dewan/ badan  penting  yang  lain  yang  terkait  dengan  pengawasan/ supervise terhadap  institusi keuangan  Islam  dan  khususnya  terhadap  bank  Syariah  di  Indonesia  adalah  Dewan  Syariah Nasional (DSN)/ National Sharia’ah Counci l. 3

## Pembahasan

## Dewan Syariah Nasional (DSN)
Menurut  PBI  Nomor  6/24/PBI/2004,  Dewan  Syariah  Nasional  adalah  dewan  yang dibentuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  bertugas  dan  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan  fatwa  tentang  produk  dan  jasa  dalam  kegiatan  usaha  bank  yang  melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  DSN  juga  merupakan  bagian  dari  Majelis Ulama  Indonesia  dan  membantu  pihak  terkait,  seperti  Departemen  Keuangan,  Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk  lembaga keuangan syariah.  Anggota  DSN  terdiri  dari  para  ulama,  praktisi,  dan  para  pakar  dalam  bidang  yang terkait  dengan muamalah  syariah yang  ditunjuk  dan  diangkat  oleh  MUI  dengan  masa  bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, yaitu 5 (lima) tahun. 4 Adapun tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut :
Tugas DSN :
1. Menumbuhkembangkan  penerapan  nilai-nilai  syariah  dalam  kegiatan  perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah

## Wewenang DSN
1. Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikut  DPS  di  masing-masing  lembaga  keuangan  syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
3 Agus Triyanti, Hukum Perbankan Syariah , (Malang: Setara Preses 2006), 104
4 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general) , (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 543
2. Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  landasan  bagi  ketentuan  atau  peraturan  yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti depkeu dan BI
3. Memberikan  rekomendasi  dan  mencabut  rekomendasi  nama-nama  yang  akan  duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Mengundang  para  ahli  menjelaskan  sautu  masalah  yang  diperlukan  dalam  pembahasan ekonomi  syariah,  termasuk  otoritas  moneter  atau  lembaga  keuangan  dalam  maupun  luar negeri
5. Memberikan  peringatan  kepada  lembaga  keuangan  syariah  untuk  menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
6. Mengusulkan  kepada  instansi  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan  apabila peringatan tidak diindahkan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DSN memiliki tata kerja tersendiri. Adapun mekanisme kerja DSN adalah:
1. Mensahkan  rancangan  fatwa  yang  diusulkan  oleh  Badan  Pelaksana  Harian  DSN  dalam rapat pleno
2. Menetapkan,  mengubah,  atau  mencabut  berbagai  fatwa  dan  pedoman  kegiatan  lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
3. Mensahkan  atau  mengklarifikasi  hasil  kajian  terhadap  usulan  atau  pertanyaan  mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
4. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
5. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan  yang dimuat dalam laporan tahunan ( annual report )  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  yang  bersangkutan  telah/tidak  memenuhi segenap  ketentuan  syariah  sesuai  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional.
Dasar  hukum  dewan  pengawas  syariah,  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 6/17/PBI/2004  tanggal  1  Juli  2004  tentang  Perkreditan  Rakyat  berdasarkan  Prinsip  Syariah. Dasar Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  yang  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  lalu  di  ubah dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/35/PBI/2005  tanggal  29  September  2005  tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum  Konvensional  menjadi  Bank Umum  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
Prinsip  Syariah  oleh  Bank  Umum  Konvensional.  Semua  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

## Peran DSN
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI  belum  diatur  secara  khusus  dalam  sebuah undang-undang.  Dasar  hukum  yang  mengikat  bagi  DSN  adalah  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor:  6/24/PBI/2004  Tentang  Bank  Umum  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dalam  peraturan  ini  hanya  dijelaskan  pengertian  DSN,  tidak diatur  hal-hal  lainnya.  Aturan  lain  adalah  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama  Indonesia.  Dewan  Syariah  Nasional  berfungsi  memberikan  kejelasan  atas  kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah.  Lahirnya DSN  sebagai  wujud  dari  antisipasi  atas  kekhawatiran  munculnya  perbedaan  fatwa  di kalangan Dewan Pengawas Syariah. Karena bersifat fiqhiyah, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat  fatwa  sangat  besar.  Untuk  itu,  dengan  dibentuknya  sebuah  dewan  pemberi  fatwa ekonomi  Islam  yang  berlaku  secara  nasional  diharapkan  tidak  terjadi  perbedaan istinbât hukum.  DSN  adalah  salah  satu  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  pada tahun  1998  yang  kemudian  dikukuhkan  oleh  SK  Dewan  Pimpinan  MUI  Nomor  Kep- 754/MUI/II/1999  tertanggal  10  Pebruari  1999.  Pendirian  DSN  ini  tidak  secara  tiba-tiba ataupun terburu- buru, melainkan setelah didahului beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh MUI; antara lain Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997  di  Jakarta  yang  merekomendasikan  agar  dibentuk  DSN  untuk  mengawasi  dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.
Pada bagian konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan DSN tersebut dinyatakan, antara  lain,  bahwa  hal  yang  melatarbelakangi  pembentukan  DSN  adalah  dalam  rangka mewujudkan  aspirasi  umat  Islam  mengenai  masalah  perekonomian  dan  mendorong penerapan  ajaran  Islam  dalam  bidang  perekonomian/keuangan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  tuntunan syari’at Islam.  Selain  itu,  kehadiran  DSN  pun  diharapkan  dapat  berfungsi untuk  mendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  keuangan.  Oleh karena  itu,  Dewan  Syariah  Nasional  akan  senantiasa  dan  berperan  secara  proaktif  dalam menanggapi  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  dalam  bidang  ekonomi  dan keuangan.  DSN  memiliki  metode  tersendiri  dalam  menjamin  kesyariahan  ekonomi  Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah jika ada suatu teks di dalam Alquran atau sunnah yang  tampak  relevan  dengan  problem  yang  dihadapi,  Dewan  Syariah  tidak  akan  mencari  di
luar  teks  tersebut.  Jika  ada  kesepakatan  di  kalangan fuqaha atas  suatu  masalah,  Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.
Menguji  masalah  yang  sedang  berkembang  di  masyarakat,  untuk  dilihat  apakah masalah  itu  dapat  dimasukkan  ke  dalam  salah  satu  kontrak  atau  masalah  yang  diharamkan atau dihalalkan dalam fikih. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fikih ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fikih. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fikih.

## Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Berbeda dengan DSN yang tidak diatur dalam UU, DPS diatur dalam Undang-undang No.  21  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  yang  mengakomodasi  DPS  sebagai  lembaga  pengawas.  DPS  adalah  lembaga pengawas  syariah  yang  bertugas  mengawasi  operasional  dan  praktik  LKS  agar  tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan,  Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  badan  yang  ada  di  lembaga  keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu,
Pedoman  Rumah  Tangga  DSN  (pasal  3  ayat  8)  menegaskan,  Untuk  lebih mengefektifkan  peran  DSN  pada  lembaga  keuangan  syariah  dibentuk  Dewan  Pengawas Syariah,  disingkat  DPS,  sebagai  perwakilan  DSN  pada  lembaga  keuangan  Syariah  yang bersangkutan.DPS,  sebagaimana  diatur  dalam  PBI  No.  6/24/PBI/2004  adalah  dewan  yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS 5 .
Tugas dan Fungsi DPS, DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok yaitu:
1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan  pengawasan,  baik  secara  aktif  maupun  secara  pasif,  terutama  dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan  usul  dan  saran  pengembangan  produk  dan  jasa  dari  lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
Fungsi DPS
5 Kartodirodjo Sartono dalam Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: UI-Press, 2011), 70
1. DPS  berfungsi  sebagai  perwakilan  DSN  yang  ditempatkan  pada  lembaga  keuangan syariah wajib mengikuti fatwa DSN.
2. Merumuskan permaslahan yang memerlukan pengesahan DSN.
3. Melaporkan  kegiatan    usaha  serta  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 6

## Peran Dewan Pengawas Syariah
Dalam  pasal  10  ayat  (1  s.d  3)  peraturan  ketua  badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga  Keuangan  Nomor:  Per-03/BI/2007  tentang  kegiatan  perusahaan  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  telah  dikemukakan  mengenai  peran  dewan  pengawas  syariah. Dalam ayat (1) dikemukakan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua.Pada ayat (2) menegaskan bahwa anggota dewan  pengawas  syariah  diangkat  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  atas  rekomendasi mejelis ulama  Indonesia dan ayat  (3) menegaskan bahwa dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional peru:sahaan pembiayaan dan sebagai  mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN- MUI.
Demikian juga dalam pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas mengemukakan  bahwa  :    Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah  selain  mempunyai  dewan  komisaris  wajib  mempunyai  dewan  pengawas  syariah. Dewan  pengawas  syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  seorang  ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemilik Saham atas rekomendasi Majelis Ulama  Indonesia.  Dewan  Pengawas  Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  Direksi,  serta  mengawasi  kegiatan  Perseroan  agar sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Ketentuan  baru  dalam  Undang-undang  Perseroan  Terbatas tersebut  merupakan  kewajiban  perusahaan  membentuk  dewan  pengawas  syariah.Bagi perusahaan  yang  menjalankan  usahanya  dengan  prinsip  syariah  selain  mempunyai  dewan komisaris  juga  mempunyai  dewan  pengawas  syariah.Dalam  ketentuan  tersebut,  dewan pengawas  syariah  tugasnya  memberi  nasihat  dan  saran  kepada  direksi,  serta  mengawasi jalannya perseroan.
Fungsi dewan pengawas syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris.Bedanya,  kepentingan  komisaris  dalam  melakukan  fungsinya  adalah  memastikan
6 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , (Bandung: RefikaAditama, 2010), 35
perusahaan  selalu  menghasilkan  keuntungan  ekonomis.  Akan  tetapi  kepentingan  dewan pengawas syariah semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian agama  Islam dalam praktik kegiatan perusahaan. 7
Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah. Peran vital dewan pengawas syariah di Indonesia,  dalam  praktik  di  lapangan  saat  ini,  belum  optimal.  Ada  beberapa  faktor  utama penyebab peran dan fungsi dewan pengawas syariah belum optimal di Indonesia antara lain: 1. Lemahnya  status  hukum  hasil  penilaian  kepatuhan  syariah  oleh  DPS  akibat ketidakefektifan  dan  ketidakefesienan  mekanisme  pengawasan  syariah  dalam  perbankan syariah di Indonesia saat ini.
2. Terbatasnya ketrampilan sumberdaya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.
3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.
Akibat  dari  ketiga  faktor  tersebut  menjadikan  peran  supervisi  dari  DPS  dalam pengawasan  syariah  di  bank  syariah  termaginalkan.Sehingga  peran  DPS  di  Indonesia  pada saat  ini  lebih  banyak  berperan  sebagai  penasehat  syariah  bagi  manajemen,  alat  komunikasi dan  marketing  bagi  bank  syariah,  dan  sebagai  legislator  produk  bank  syariah.  Fungsi pengawasan  terhadap  proses  operasional  yang  merupakan  aktivitas shari'a  review  expost auditing jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh DPS, karena aktivitas shari'a review terfokus pada aktivitas ex ante auditing .
Salah  satu  alternatif  untuk  mengoptimalkan  peran  dewan  pengawas  syariah  dalam bank  syariah  di  Indonesia  adalah  dengan  mengembangkan  fungsi  pendukung  dewan pengawas  syariah  berupa  staf  yang  memadai  untuk  membantu  DPS  melaksanakan  tugas- tugas pengawasan (Yaya, 2004). Accounting and Audting Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) dalam Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) No. 1 tentang Shari’a Supervisory Board : Appoitment, Composition and Report , paragraf 7, menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dapat mencari jasa konsultan yang ahli dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi dan lainnya.
Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  melakukan  tugas  pengawasan  dan sharia  review terhadap  bank  syariah  berdasarkan  GSIFI  No.  1  tersebut  dapat  menggunakan  jasa  internal auditor  yang  ada  dalam  sistem  pengawasan  bank  syariah,  yaitu  dengan  memperluas  ruang lingkup  dan  tugas  departemen  internal  audit  dengan  memasukkan  aspek  syariah.  Internal
7 Ibid, h . 239-240.
auditor  akan  melakukan internal  shari’a  review berdasarkan  panduan  dewan  pengawas syariah  dan  melaporkan  temuan-temuan  selama internal  shari’a  review kepada  dewan pengawas syariah.
Pada  prinsipnya,  seorang  anggota  DPS  hanya  dapat  menjadi  anggota  DPS  di  satu perbankan  syariah  dan  satu  lembaga  keuangan  syariah.  Namun,  mengingat  keterbatasan jumlah  tenaga  yang  dapat  menjadi  anggota  DPS,  seseorang  dapat  diangkat  sebagai  anggota DPS  sebanyak-banyaknya  pada  dua  perbankan  syariah  dan  dua  lembaga  keuangan  syariah lainnya1  .  Kredibilitas  suatu  lembaga  keuangan  syari’ah  ditentukan  oleh  kredibilitas  DPS dalam  masalah  kinerja,  independensi  dan  kompetensi  sehingga  peran  dan  fungsi  DPS  harus dioptimalkan  dalam  pengawasan  internal  syariah  untuk  membangun  jaminan  kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders lembaga keuangan syariah. 8 Kemudian menurut keputusan DSN-MUI  Nomor  3  tahun  2000  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan  Anggaran  DPS pada  lembaga  keuangan  syariah,  fungsi  umum  dewan  pengawas  syariah  dalam  pengawasan kontrak adalah 9
1. Sebagai  penasihat  dan  pemberi  saran  kepada  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah  dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan  usul  dan  saran  pengembangan  produk  dan  jasa  dari  lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN
Tugas Dewan pengawas Syariah yang tertulis dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 13 adalah sebagai berikut: 10
1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah
2. Menilai  dan  memastikan  pemenuhan  prinsip  syariah  atas  pedoman  operasional  dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
3. Mengawasi pengembangan produk baru;
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara  berkala  terhadap  produk-produk  simpanan  dan  pembiayaan syariah.
8 Itsna Nur Farikhah, ” Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS)”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo , 2018), 63
9 Ibid, 67
10 Ibid, 67

## Penutup
Kesimpulan  dalam  artikel  ini  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  merupakan penasihat  dan  pemberi  saran  kepada  direksi,  pimpinan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan pimpinan  kantor  cabang  syariah  mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  aspek  syariah.  Dan juga  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  merupakan  mediator  antara  Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

## Daftar Rujukan
Farikhah Itsna Nur. ” Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah DPS pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah KSPPS ”. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Walisongo . 2018.
Imaniyati,  Neni  Sri. Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia .  Bandung:  RefikaAditama. 2010
Irawan.  Agus Wahyu . Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kelangsiungan Pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah, Jurnal ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1 Mubarok,  Jaih. Perkembangan  Fatwa  Ekonomi  Syariah .  Bandung  :  Pustaka  Bani  Quraisy. 2004
Sartono, Kartodirodjo dalam Cholil Nafis. Teori Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: UI-Press. 2011
Sula,  Muhammad  Syakir. Asuransi  Syariah  life  and  general .  Jakarta:  Gema  Insani  Press. 2004
Triyanti, Agus. Hukum Perbankan Syariah . Malang: Setara Preses 2006.