## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 04, Nomor 02, November 2022

## STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Lefri Mikhael Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir Sutarmi, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia lefrimikha@student.uns.ac.id

## Abstract
The authority of the Constitutional Court in each country is different. The difference becomes a discussion on the direction of expanding the authority of the Constitutional Court in Indonesia. This  paper  aims  to  find  out  what  authority  of  the  Constitutional  Court  is  owned  by  Indonesia, Austria, Hungary, and Turkey, then provide an overview of the expansion of the authority of the Constitutional  Court  of  Indonesia.  Normative  legal  research  applied  in  this  paper  with  uses  a conceptual, legislation, and comparative approach. The results show that there are two directions for expansion  of the authority  of the Constitutional Court of Indonesia, namely the authority of judicial preview and deciding on constitutional complaints, in order to strengthen the rule of law and guarantee citizens’ constitutional rights.
Keywords: Comparative Study; Authority of Constitutional Court; Constitutional Court of Republic of Indonesia

## Abstrak
Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut  dapat menjadi bahan diskursus  arah perluasan kewenangan Mahkamah  Konstitusi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi yang  dimiliki  beberapa  negara,  yaitu  Indonesia,  Austria,  Hungaria,  dan  Turki,  yang  kemudian memberi gambaran arah perluasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian  hukum  normatif  digunakan  pada  artikel  ini  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual,  perundang-undangan,  dan  perbandingan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat dua gambaran arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu  kewenangan  judicial  preview  dan  memutus  constitutional  complaint,  demi  memperkuat supremasi hukum dan menjamin hak konstitusional warga negara.
Kata  Kunci: Studi  Perbandingan;  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi;  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia

## A. Pendahuluan
Karakteristik  penting  eksistensi  negara  hukum  ialah  mengakui,  menjunjung  tinggi,  dan melindungi nilai hak asasi manusia, yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara sehingga negara hukum juga bisa disebut sebagai negara konstitusional. Demi menjamin penyelenggaraan negara yang sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak melanggar hak asasi warga negara, salah satu  cara  negara-negara  di  dunia  adalah  dengan  membentuk  lembaga  bernama  Mahkamah Konstitusi, Dewan Konstitusi, dan sebutan serupa lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat
berdampak  pada  implementasi  pemenuhan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia. 1 Keberadaan lembaga  ini  sebagai  hasil  dari  perkembangan  hukum  sejak  abad  ke-20,  yang  dimulai  dari prakarsa Hans Kelsen pada tahun 1920 silam, kemudian berkembang pesat di negara-negara dunia,  termasuk  Indonesia  yang  mengadopsi  kelembagaan  tersebut  sejak  2  dekade  terakhir bersama dengan 77 negara lainnya yang memiliki lembaga serupa. 2
Sistem  kekuasaan  kehakiman  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  merupakan  sistem bifurkasi,  yang  membuat  kekuasaan  kehakiman  terbagi  atas  2  (dua)  “kamar”,  yaitu  kamar peradilan  biasa  yang  dikepalai  Mahkamah  Agung  dan  kamar  konstitusional  yang  dijalankan Mahkamah Konstitusi. Hadirnya Mahkamah Konstitusi merupakan produk hasil perubahan atau amendemen  ketiga  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pada  tahun  2001,  ditandai  dengan eksistensinya pada Pasal 24 ayat (2) dengan kewenangannya yang termuat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kewenangan  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dari eksistensi  lembaga  tersebut,  sebab  kewenangan  tersebut  yang  menjadi  ciri  khas  setiap kelembagaan  yang  membedakan  antara  satu  lembaga  negara  dengan  lainnya.  Kewenangan lembaga negara merupakan kekuasaan maupun tugas/fungsi suatu lembaga yang diperoleh dari konstitusi  maupun  aturan  turunan  yang  tetap  bersumber  pada  konstitusi. 3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara dapat berbeda, yang dipengaruhi oleh corak hukum, sistem  hukum,  sistem pemerintahan, maupun muatan konstitusi tiap-tiap negara. Melalui  studi perbandingan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  atau  lembaga  sejenis  di  berbagai  negara tersebut,  dapat  menjadi  bahan  mengenai  gambaran  arah  perluasan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi di suatu negara.
Penelitian  terdahulu  yang  menjadi  pijakan  referensi  bagi  penelitian  ini  adalah  artikel berjudul  “Mahkamah  Konstitusi  di  Beberapa  Negara  Perspektif  Perbandingan  Hukum”  dengan kesimpulan  bahwasanya  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  fenomena  baru ketatanegaraan dengan kewenangan di tiap negara yang berbeda disesuaikan dengan sejarah bangsa. 4 Kekurangan penelitian tersebut adalah tidak adanya pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan  kewenangan  yang  ditemukan,  yang  kemudian  dapat  diadopsi  oleh  Indonesia. Kebaruan  penelitian  ini  adalah  memberi  bahasan  mengenai  arah  perluasan  kewenangan
1 Tia Lahera and Dinie Anggraeni Dewi, “Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini,” Journal Civics & Social Studies 5, no. 1 (2021): 90–97.
2 Ibnu Sina Chandranegara, “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis),” Al-Qisth Law Review 1, no. 1 (2017): 1– 28.
3 Anna Triningsih and Nuzul Qur’aini  Mardiya, “Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa  Lembaga Negara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara,” Jurnal  Konstitusi 14,  no.  4 (2018): 778–798.
4 Andi Safriani, “Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum,” Jurnal Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2019): 83–90.
Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  setelah terlebih  dahulu  menganalisa  kewenangan  Mahkamah Konstitusi di beberapa negara lain.
Penelitian kedua adalah artikel berjudul  “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis)” dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam beberapa kewenangan, salah satunya mengenai kewenangan  menguji  konstitusional  perundang-undangan,  dimana  Mahkamah  Konstitusi Indonesia  hanya  berwenang  menguji  konstitusionalitas  undang-undang,  sedangkan  di  Austria maupun  Prancis dapat menguji konstitusionalitas  seluruh  produk hukum, dengan tambahan di Prancis juga yang berbentuk rancangan produk hukum. 5 Kekurangan penelitian tersebut adalah ketiadaan bahasan mengenai kewenangan yang dapat diadopsi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kebaharuan penelitian ini adalah turut mengambil perbandingan Mahkamah Konstitusi di Negara Hungaria dan Turki, sebagai salah satu negara dengan Mahkamah Konstitusi tertua di dunia yang kemudian membahas mengenai kewenangan apa saja yang perlu diadopsi Indonesia.
Berdasarkan elaborasi di atas, ditentukan bahwasanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan di Negara Austria, Turki, dan Hungaria?” serta “bagaimana arah perluasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia?” Melalui penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana kewenangan lembaga Mahkamah  Konstitusi  di  beberapa  negara  lain,  di  antaranya  di  Austria,  Turki,  dan  Hungaria. Selain  itu  juga  untuk  mengetahui  apa  saja  arah  perluasan  kewenangan  yang  dapat  diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif, yang meninjau  data  sekunder  yang terhimpun  untuk  menciptakan  adanya  suatu  argumentasi  atau  konsepsi. 6 Pendekatan  yang diaplikasikan  merupakan  pendekatan  konseptual,  perbandingan,  dan  perudangan-undangan. Pendekatan  konseptual  memuat  konsep  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,  pendekatan perbandingan  ditempuh  sebab  dalam  penelitian  ini  turut  membandingkan  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  di  Negara  Austria,  Turki, dan Hungaria.  Terakhir, pendekatan  peraturan perundang-undangan  ditempuh  guna  mengkaji  aturan  akan  pengaturan  hukum  mengenai eksistensi dan kewenangan  Mahkamah Konstitusi  di beberapa negara yang  dijadikan sebagai objek. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan mengaplikasi logika dan penalaran hukum. Bahan hukum  Primer  dalam  riset  ini  mencakup:  (1)  UUD  1945;  (2)  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi; (3) Turkey's Constitution of 1982 (Amendments 2017), dan (4) Act CLI of
5 Chandranegara,  “Perbandingan  Fungsi  Dan  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis).”
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi , Cetakan ke. (Jakarta: Kencana, 2017).
2011 on the Constitutional Court (CC Act) . Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan media internet. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisa  dengan  metode  silogisme  berpola  pikir  deduktif  sehingga  dapat  memberi  gambaran bagaimana  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  di  beberapa  negara  dan  memberi  saran perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya
Pada  bagian  ini,  akan  dijabarkan  mengenai  apa  saja  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  maupun  lembaga  serupa  Mahkamah  Konstitusi  di  beberapa negara yang telah ditelaah sebagai objek pembanding, yaitu Austria, Turki, dan Hungaria.

## a. Mahkamah Konstitusi Indonesia
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  (MKRI)  merupakan  salah  satu  pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk dari hasil amendemen UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 Ketiga pada tahun 2001, yang ditegaskan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi ”  yang  dipertegas  lagi  mengenai kedudukannya  pada Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Jimly  Asshiddiqie  mengatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  merupakan court  of  law , yang artinya MK mengadili sistem hukum dan sistem keadilan. 7 MKRI memiliki 4 kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, termuat dalam Pasal 24C ayat (1), berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan  umum”.  Di  samping  kewenangan  yang  dimiliki,  juga  terdapat  kewajiban  untuk memutus  permohonan  yang  diajukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai impeachment Presiden/Wakil Presiden yang dimuat dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
7 Chandranegara,  “Perbandingan  Fungsi  Dan  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis).”
Apabila ditelaah dari kewenangan MKRI tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwasanya kelahiran  lembaga  tersebut  langkah  besar  yang  ditempuh  demi  penguatan  sistem ketatanegaraan bangsa sebab MKRI memiliki fungsi mengawal pelaksanaan konstitusi dan memberi tafsiran atas konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak asasi manusia. 8 MKRI dalam  menegakkan  ketentuan  konstitusi  memiliki  arah  terwujudnya  negara  hukum  yang demokratis, serta menjadikan fungsi kelembagaan sebagai social justice , di samping sebagai legal justice. 9

## b. Mahkamah Konstitusi Austria
Mahkamah Konstitusi yang berdiri di Austria merupakan yang pertama di dunia dengan eksistensinya  dimuat  dalam  Konstitusi  pada  tahun  1920.  Mahkamah  Konstitusi  ini  menguji norma yang abstrak ( abstract review ) dan terhadap norma konkrit ( concrete review ). Review tersebut  dilakukan  secara a  posteriori maupun  dilakukan  pengujian  secara a  priori. 10
Mahkamah Konstitusi Austria, Mahkamah Tata Usaha Negara Austria, dan Mahkamah Agung Austria  merupakan  pemegang  kekuasaan  kehakiman  secara  bersama-sama.  Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga peradilan yang secara khusus bertujuan menjamin agar konstitusi  dapat  ditegakkan  dalam  kehidupan  praktis. 11 Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Austria  tersebar  dalam  beberapa  pasal  dalam The  Constitution  of  Federal  Austria  of  1920 (Österreichische  Bundesverfassung) ,  meliputi:  1)  Peninjauan  konstitusionalitas  undang- undang terhadap Konstitusi (Pasal 140); 2) Peninjauan konstitusionalitas peraturan di bawah undang-undang  terhadap Konstitusi (Pasal 139); 3) Peninjauan konstitusionalitas perjanjian internasional terhadap Konstitusi (Pasal 140a); 4) Peninjauan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  atas  pelanggaran  hak  konstitusional  / constitutional  complaint (Pasal  144);  5) Penyelesaian  konflik  keuangan  antara  pemerintah  daerah,  pemerintah  negara  bagian, maupun negara feral (Pasal 137); 6) Penyelesaian sengketa kompetensi peradilan (Pasal 138 ayat (1)); 7) Pengujian norma ex ante suatu tindakan pemerintah terkait yurisdiksinya (Pasal 138 ayat (2), Pasal 148f); 8) Memutus terkait perselisihan yang timbul sehubungan dengan komite penyelidikan parlemen (Paal 138b); 9) Memutus keabsahan pemilihan umum (Pasal 141); dan, 10) Memutus terkait pemakzulan pejabat akibat tindakan yang melanggar konstitusi atau melanggar aturan hukum (Pasal 142 dan Pasal 143).
8 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformas (Jakarta: Kompress, 2006).
9 Abdul  Latif, Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Upaya  Mewujudkan  Negara  Hukum  Demokasi (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).
10 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
11 Chandranegara,  “Perbandingan  Fungsi  Dan  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis).”

## c. Mahkamah Konstitusi Turki
Mahkamah  Konstitusi  Turki  merupakan  salah  satu  lembaga  MK  tertua  yang  dibentuk berdasarkan Tu rkey's Constitution of 1961 yang memberikan kewenangan fundamental untuk meninjau konstitusional undang-undang terhadap konstitusi, dan baru beroperasi pada April 1962 yang kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1962 tentang Pembentukan dan Tata Tertib Mahkamah Konstitusi. Per tahun 1982, eksistensi Mahkamah Konstitusi Turki diperkuat  dengan  amendemen  Konstitusi  yang  menambahkan  pengaturan  susunan, wewenang,  dan  tugas  lembaga.  Melalui  amendemen  Konstitusi  pada  2010,  ditambahkan kewenangan  untuk  memeriksa  permohonan  individual  untuk  memastikan perlindungan  hak asasi dan kebebasan dan berlaku sejak September 2012. Hingga kini, yurisdiksi MK Turki juga semakin berkembang dan meluas, berikut kewenangannya menurut Tu rkey's Constitution of 1982 (Amendments 2017) : 1) Meninjau norma konstitusional undang-undang, dekrit presiden, dan  aturan  prosedur  Majelis  Nasional  Agung  Turki  (sebutan  untuk  Parlemen  Turki);  2) Tinjauan  inkonstitusionalitasnya  suatu  rancangan  undang-undang  atau  dekrit  presiden;  3) Memutus permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan oleh individu akibat tindakan otoritas publik yang dinilai melanggar hak asasi dan kebebasan pribadi, selama telah ditempuh upaya  hukum  biasa;  4)  Pembubaran  partai  politik;  5)  Kewenangan  audit  keuangan  partai politik;  dan,  6)  Bertindak  sebagai  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  dijalankannya  fungsi  Pejabat  Negara,  seperti  Presiden,  Ketua  Parlemen, Menteri,  Pimpinan  Angkatan  Bersenjata,  hingga  Pimpinan  Mahkamah  Agung  maupun Kejaksaan.

## d. Mahkamah Konstitusi Hungaria
Hungaria  merupakan  salah  satu  negara  di  kawasan  Eropa  yang  memiliki  lembaga Mahkamah Konstitusi, yang baru dibentuk pada tahun 1989, melalui pembentukan Undang- Undang Nomor  XXXII  tentang  Mahkamah  Konstitusi  dengan bekerja  secara  efektif mulai  1 Januari 1990. 12 Parlemen Hungaria sepakat membentuk Mahkamah Konstitusi dengan tujuan tersedianya lembaga peradilan yang terlepas dari pengaruh Peradilan Umum. Periode awal pembentukan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada arah pembangunan negara Hungaria yang menjunjung rule of law. Dalam sistem ketatanegaraan Hungaria, Mahkamah Konstitusi  merupakan  lembaga  utama  dan  pertama  dalam  melindungi  eksistensi  konstitusi. Melalui pembentukan Act CLI of 2011 on the Constitutional Court ( CC ACT atau UU No. 151
12 Eka N A M Sihombing and Cynthia Hadita, “Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang- Indonesia Dan  Beberapa  Negara  Di  Dunia  (Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi),” Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 1 (2022): 11–23.
tahun  2011  tentang  Mahkamah  Konstitusi),  terjadi  penyusunan  ulang  kompetensi  dan susunan  kelembagaan Hungarian  Constitutional  Court. 13 Kewenangan  yang  dimiliki Mahkamah Konstitusi Hungaria termuat dalam Chapter II dan tersebar dari Pasal 23 hingga Pasal  38  adalah:  1)  Pengujian  kesesuaian  dengan  Undang-Undang  Dasar  secara ex  ante terhadap  undang-undang  yang  belum  diundangkan,  perjanjian  internasional  sebelum pengakuan  kekuatan  mengikat,  maupun  peninjauan  pendahuluan  terhadap  putusan parlemen;  2)  Pengujian  kesesuaian  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  terhadap norma Undang-Undang Dasar; 3) Mengontrol norma hukum dengan memutus permohonan hakim  apabila  terdapat  penanganan  kasus  konkrit  yang  mendasari  pada  ketentuan perundang-undangan  yang  dinilai  atau  telah  ditetapkan  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar; 4) Memeriksa dan memutus perkara aduan konstitusi apabila terdapat aturan hukum  yang  mengabaikan  hak  konstitusional  warga  negara  yang  tidak  tersedia  lagi  upaya hukumnya;  5)  Memeriksa  perselisihan  norma  apabila  terdapat  peraturan  hukum  yang bertentangan  dengan  perjanjian  internasional;  6)  Meninjau  Resolusi  Parlemen  terkait Penertiban  Referendum  yang  didasari  Undang-Undang  Dasar  dan  legalitas;  7)  Memberi pendapat  atas  Pembubaran  suatu  Badan  Perwakilan  Pemerintahan  yang  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar;  8)  Memberi  pendapat  atas  beroperasinya  komunitas keagamaan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar;  9)  Memeriksa  keabsahan usul dan proses pemakzulan Presiden Republik; 10) Menyelesaikan konflik kompetensi antar organ negara atau organ negara dan  organ  daerah; 11) Memeriksa  Keputusan Pemerintah Daerah, Keputusan dan Tata Tertib Normatif, dan Keputusan atau Perintah Normatif tentang Penerapan Hukum yang Seragam, demi keseragaman norma yang sesuai dengan Undang- Undang Dasar; dan, 12) Memberi penafsiran atas ketentuan Undang-Undang Dasar terkait isu konkret konstitusionalitas.

## 2. Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Setelah  mengetahui  bagaimana  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi negara lain, pada bagian ini, akan dijabarkan mengenai bagaimana arah perluasan kewenangan yang dapat diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi penguatan hukum dan demokrasi di Indonesia.
13 Zoltán  Pozsár-Szentmiklósy,  “Precedents  and  Case-Based  Reasoning  in  the  Case  Law  of  the Hungarian  Constitutional  Court,”  in Constitutional  Law  and  Precedent  International  Perspectives  on Case-Based Reasoning , ed. Monika Florczak-Wątor (New York: Routledge, 2022), 106–117.
a. Kewenangan Pengujian Konstitusionalitas terhadap Rancangan Undang-Undang ( Judicial Preview )
Indonesia  sebagai  negara civil  law berimplikasi  pada  pengutamaan  kepastian  hukum yang  ditandai  dengan  pentingnya  eksistensi  suatu  perundang-undangan,  utamanya  yang berbentuk  undang-undang.  Namun,  tidak  sedikit  produk  undang-undang  yang  telah dirumuskan legislatif bersama dengan eksekutif, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review karena dinilai berlawanan norma dengan konstitusi. Keadaan yang juga ditandai dengan minimnya produk undang-undang yang dibuat oleh legislatif mendorong perlunya mekanisme pembentukan undang-undang yang lebih efektif, yaitu dengan metode preventif  dimana  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  menguji  konstitusionalitas  suatu rancangan undang-undang, dinamakan dengan mekanisme judicial preview . Metode judicial preview ini di antaranya diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Hungaria, dan Turki, yang mana kewenangan judicial  preview Mahkamah  Konstitusi Turki  juga  berlaku pada  dekrit  presiden dan Aturan Prosedur Parlemen Turki. Meskipun tidak disebut secara konkret, dapat diambil kesimpulan  bahwasanya  Mahkamah  Konstitusi  Austria  juga  berwenang  memutus  apakah suatu  RUU  berada  dalam  kompetensi  pembuat  undang-undang  maupun  menguji konstitusionalitasnya  sebagaimana  Pasal  148f The  Constitution  of  Federal  Austria  of  1920 terkait  kewenangan  pengujian  norma ex  ante tindakan  pemerintah,  termasuk  pada pengundangan suatu rancangan undang-undang. 14
Dalam  proses judicial  preview ,  maka  yang  menjadi  objek  pengujian  adalah  draft rancangan undang-undang yang sudah melalui tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, namun belum dilakukan pengesahan. Tersedianya kewenangan ini akan menguatkan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai the guardian sekaligus the ultimate interpreter of the constitution . Kewenangan judicial preview tersebut  dapat  diinisiasi  dengan  perluasan  penafsiran  makna  (secara  ekstensif)  terhadap kewenangan  yang  dimuat  pada  Pasal  24C  UUD  1945. 15 Selain  itu  juga  perlu  dilakukan perubahan  hukum,  dengan  merevisi  Undang-Undang  nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) dengan memasukkan tahapan  pengujian  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebelum  disahkan  dan  diundangkan,  begitu pula dengan menyisipkan kewenangan baru tersebut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Diharapkan  dengan  adanya  perluasan  kewenangan judicial  preview ini,  maka  produk  hukum  undang-undang  yang  dirilis  Legislatif  bersama
14 Jose  Andre  Soehalim,  “Pengembangan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia,” Lex Administratum 8, no. 1 (2020): 32–42.
15 Alfian  Yulianto,  “Judicial  Preview  Sebagai  Mekanisme  Penakaran  Konstitusionalitas  Rancangan Undang-Undang,” Journal of Indonesian Law 1, no. 1 (2020): 1–34.
Eksekutif dapat mengandung substansi yang lebih menjunjung hak asasi dan sejalan dengan cita-cita konstitusi.
b. Kewenangan  Memutus  Pengaduan  Konstitusional  oleh  Warga  Negara ( Constitutional Complaint )
Seiring bertambahnya kesadaran warga negara akan hak konstitusionalnya yang dimuat dalam  UUD  1945  semakin  menguat,  maka  mendorong  upaya  warga  negara  untuk  dapat menuntut  hak  konstitusinya.  Di  beberapa  negara  lain,  dalam  hal  ini  di  negara  Austria, Hungaria,  dan  Turki,  Mahkamah  Konstitusinya  memiliki  saluran  pengaduan  bernama pengaduan  konstitusional  atau constitutional  complaint .  Pengaduan  konstitusional  adalah aduan  warga  negara  kepada  Mahkamah  Konstitusi  atas  suatu  perbuatan  (atau  tidak berbuatnya)  badan-badan  publik  yang  berujung  pada  terganggunya  hak  dasar  atau  hak konstitusional. 16 Biasanya  mekanisme  tersebut  diproses  oleh  Mahkamah  Konstitusi  apabila tidak ditempuhnya upaya penyelesaian hukum lainnya. Constitutional complaint sebagai salah satu  upaya  hukum  menjamin  dihormati  dan  dijunjungnya  hak  konstitusional  agar  tidak terampas akibat perbuatan pemerintah. 17
Berdasarkan data pengaduan HAM oleh masyarakat yang dihimpun Direktorat Jenderal HAM pada tahun 2020 (lihat Gambar 1) dan tahun 2021 (lihat Gambar 2), menunjukkan bahwa masih  terdapat  cukup  banyak  bentuk  pelanggaran  hak  konstitusional  warga  negara  yang didominasi pelanggaran hak atas kepastian hukum dan keadilan diikuti dengan pelanggaran hak atas perlindungan.
Meski terdapat banyak pengaduan kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara, sayangnya secara ketentuan normatif, Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki mandat tersebut sehingga menutup kemungkinan upaya pengaduan konstitusional oleh warga negara, akibatnya  perkara  serupa  yang  pernah  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  dinyatakan niet ontvankelijk  verklaard. 18 Ketiadaan  saluran  hukum  tersebut  disiasati  dengan  diajukannya judicial  review terhadap  suatu  undang-undang  apabila  dinilai  berlawanan  norma  dengan Undang-Undang  Dasar  1945  namun  tentunya  memiliki  banyak  kelemahan  sebab  objek permohonannya  merupakan  suatu  pasal  undang-undang  yang  bersifat  normatif  saja.
Pengaduan konstitusional memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding judicial review , baik
16 Benito  Asdhie  Kodiyat  and  Eza  Ista  Maulida  Sinaga,  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint,” De Lega Lata 4, no. 2 (2019): 160–174.
17 Soehalim,  “Pengembangan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penerapan  Pengaduan Konstitusional Di Indonesia.”
18 Harry  Setya  Nugraha,  “Konstruksi  Hukum  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Untuk  Memutus Constitutional Complaint,” Amanna Gappa 29, no. 2 (2021): 79–90.
secara abstrak maupun konkret. Sebaliknya, bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara biasanya bersumber perbuatan atau kebijakan dari organ negara.
Atas  dasar  itu,  demi  mewujudkan  adanya  kepastian  akan  perlindungan,  pemenuhan, dan  penghormatan  hak  konstitusional  warga  negara  yang  telah  diwajibkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,  maka  perlu  adanya  perluasan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi memutus  perkara constitutional  complaint yang  dapat  dimulai  dari  melakukan  amendemen ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  dan  merevisi  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memuat wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Tabel 1.
Perbandingan Beberapa Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia,
Austria, Turki, dan Hungaria Kewenangan Indonesia Austria Turki Hungaria Pengujian undang-undang terhadap konstitusi Tersedia Tersedia   Tersedia Tersedia Pengujian  rancangan  undang-undang  terhadap konstitusi ( judicial preview ) - Tersedia   Tersedia Tersedia Pengujian  peraturan  di  bawah  undang-undang terhadap konstitusi - Tersedia   Tersedia Tersedia Pengujian  perjanjian  internasional  terhadap konstitusi - Tersedia - Tersedia Memutus sengketa pemilihan umum Tersedia Tersedia - - Berperan  dalam  proses impeachment presiden dan/atau wakil presiden Tersedia Tersedia - Tersedia Berperan  dalam  proses impeachment pejabat tinggi negara lainnya - Tersedia - - Memutus pembubaran partai politik Tersedia - Tersedia - Memutus permohonan c onstitutional complaint - Tersedia Tersedia Tersedia Sengketa kompetensi organ negara non-yudisial Tersedia - - Tersedia
Gambar 1. Data Kasus Pelanggaran Hak Konstitusional Tahun 2020 19
Gambar 2. Data Kasus Pelanggaran Hak Konstitusional Tahun 2021 20

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwasanya  lembaga Mahkamah Konstitusi diadopsi oleh beberapa negara di dunia, namun dengan kewenangan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan karakteristik hukum, bentuk dan sistem pemerintahan
19 Direktorat Jenderal HAM, “Data Pengaduan  HAM  2020,” last modified  2020,  https://ham.go.id/pusat- data/data-pengaduan-ham/2020-2/, accesed October 1, 2022.
20 Direktorat Jenderal HAM, “Data Pengaduan  HAM  2021,” last modified  2021,  https://ham.go.id/pusat- data/data-pengaduan-ham/2021-2/, accesed October 1, 2022.
negara  terkait.  Di  antara  Mahkamah  Konstitusi  di  beberapa  negara,  yaitu  Indonesia,  Austria, Turki,  dan  Hungaria,  memiliki  persamaan  kewenangan  mendasar  berupa  pengujian konstitusionalitas  terhadap  undang-undang  yang  berlaku.  Di  samping  itu,  terdapat  beberapa perbedaan  kewenangan,  yang  dalam  hal  ini  menjadi  bahan  arah  perluasan  kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam penelitian ini disoroti dua perluasan kewenangan yang dapat  diadopsi  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  yaitu  kewenangan  pengujian konstitusionalitas  terhadap  rancangan  undang-undang  ( judicial  preview )  dan  kewenangan memutus pengaduan konstitusional oleh warga negara ( constitutional complaint ). Arah perluasan kewenangan  mengarah  pada  hal  penguatan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Perluasan kewenangan  tersebut  diharapkan  dapat  semakin  menguatkan  peran  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia dalam menjamin penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara yang mengutamakan supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly. Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
———. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta: Kompress, 2006.
Latif, Abdul. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokasi . Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2017.

## Junal/Prosiding/Book Chapter:
Chandranegara,  Ibnu  Sina.  “Perbandingan Fungsi  Dan  Kedudukan Mahkamah  Konstitusi  Dan Lembaga  Sejenisnya  Di  Tiga  Negara  (Indonesia,  Austria,  Dan  Prancis).” Al-Qisth  Law Review 1, no. 1 (2017): 1–28.
Kodiyat, Benito Asdhie, and Eza Ista Maulida Sinaga. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui  Konstitusional  Complaint.” De Lega Lata 4, no. 2 (2019): 160–174.
Lahera,  Tia,  and  Dinie  Anggraeni  Dewi.  “Hak  Asasi  Manusia :  Pentingnya  Pelaksanaan  Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini.” Journal Civics & Social Studies 5, no. 1 (2021): 90–97.
Nugraha, Harry Setya. “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint.” Amanna Gappa 29, no. 2 (2021): 79–90.
Pozsár-Szentmiklósy, Zoltán. “Precedents and Case-Based Reasoning in the Case Law of the Hungarian  Constitutional  Court.”  In Constitutional  Law  and  Precedent  International Perspectives on Case-Based Reasoning , edited by Monika Florczak-Wątor, 106–117. New
York: Routledge, 2022.
Safriani,  Andi.  “Mahkamah  Konstitusi  Di  Beberapa  Negara  Perspektif  Perbandingan  Hukum.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2019): 83–90.
Sihombing,  Eka  N  A  M,  and  Cynthia  Hadita.  “Perbandingan  Kewenangan  Pengujian  Undang- Indonesia  Dan  Beberapa  Negara  Di  Dunia  (Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).” Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 1 (2022): 11–23.
Soehalim, Jose Andre. “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia.” Lex Administratum 8, no. 1 (2020): 32–42.
Triningsih,  Anna,  and  Nuzul  Qur’aini  Mardiya.  “Interpretasi  Lembaga  Negara  Dan  Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.” Jurnal Konstitusi 14, no. 4 (2018): 778–798.
Yulianto, Alfian. “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang.” Journal of Indonesian Law 1, no. 1 (2020): 1–34.

## Sumber Internet:
Direktorat  Jenderal  HAM.  “Data  Pengaduan  HAM  2020.”  Last  modified  2020. https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2020-2/, accesed October 1, 2022.
———.  “Data  Pengaduan  HAM  2021.”  Last  modified  2021.  https://ham.go.id/pusat-data/data- pengaduan-ham/2021-2/, accesed October 1, 2022.