Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(03), 2019, 197-210
Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Sukuk Perusahaan yang Diperingkat oleh PEFINDO Tahun 2007-2016
1* Mufida Prafitri, 2 Y. Anni Aryani
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia *Email korenpondensi: mufidaprafitri@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine the effect of corporate governance on corporate sukuk ratings in Indonesia. The  proxies  of  corporate  governance  are  institutional  ownership,  managerial  ownership,  board independence  commissioner.  audit  committees,  and  audit  quality.  The  control  variables  taken  in  this study  include  board  size  and  leverage.  This  study  took  a  population  of  sukuk  publishing  companies which  is  published  during  the  period  2007-2016  and  ranked  by  PEFINDO.  Using  the  purposive sampling  method,  the  number  of  sample  obtained  18  companies.  This  study  uses  a  datapanel  model with  software  Eviews  10  for  method  analysis.  The  results  prove  that  institusional  ownership  and managerial  ownership,  both  of  them  affect  on  corporate  sukuk  ratings.  Board  independence commissioner,  audit  committees,  and  audit  quality  don’t  have  an  effect  on  Corporate  sukuk  ratings. The control variables are board size and leverage have an effect on corporate sukuk ratings.

## Keywords : Sukuk, Corporate Governance, Corporate Sukuk Rating
Saran  sitasi: Prafitri,  M.,  &  Aryani,  Y.  (2019).  Pengaruh  Corporate  Governance  terhadap  Peringkat Sukuk Perusahaan yang Diperingkat oleh PEFINDO Tahun 2007-2016. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(03), 197-210 . doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.526
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.526

## 1. Pendahuluan
Reksa dana syariah pertama lahir tahun 1997 yang  merupakan  awal  mula  berkembangnya pasar  modal  syariah  di  Indonesia.  Kemudian, Jakarta  Islamic  Index (JII)  didirikan  oleh  PT Dana Reksa Investment Management (DIM) dan PT  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ)  yang  di  dalamnya meliputi  30  saham  yang  kegiatannya  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Pasar  modal syariah  mempunyai  dua  peran  pokok  yang pertama  sebagai  sumber  pembiayaan  dalam mengembangkan  perusahaan  yang  dilakukan dengan penerbitan surat berharga syariah adapun yang  kedua  yaitu  sebagai  sarana  investasi  efek syariah  bagi  para  investor.  Salah  satu  instrumen yang  diperdagangkan  di  pasar  modal  syariah
adalah  obligasi  syariah  atau  yang  lebih  dikenal dengan  sebutan  sukuk.  Menurut  Fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 31/DSN-
MUI/1X/2002  sukuk  merupakan  surat  berharga yang  diterbitkan  oleh  emiten  pada  pemegang obligasi  syariah  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Sukuk  di  Indonesia  diterbitkan  pertama kali pada September tahun 2002 oleh PT Indosat Tbk  dengan  menggunakan  akad mudharabah (Indah, 2010).
Salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  dan dipertimbangan oleh investor sebelum menginvestasikan  dananya  adalah  peringkat obligasi  atau  peringkat  sukuk.  Skala  risiko  dari obligasi yang diperdagangkan dapat digambarkan  dengan  adanya  peringkat  obligasi.
Peringkat  obligasi  dapat  digunakan  sebagai indikator ketepatwaktuan pembayaran bunga dan pokok  utang  obligasi  (Setyapurnama  dan Norpratiwi, 2006). Tingginya kemampuan penerbit  obligasi  dalam  membayar  utangnya ditandai  dengan  semakin  tingginya  peringkat obligasi  (Adhitia  dan  Manurung,  2009).  Seperti halnya  pada  obligasi  konvensional,  pada  sukuk juga  terdapat  adanya  pemeringkatan  sukuk. Perusahaan dinilai mempunyai  kinerja keuangan dan  reputasi  yang  baik  apabila  memperoleh peringkat obligasi yang tinggi.
PT  Pemeringkat  Efek  Indonesia  atau PEFINDO  adalah  salah  satu  agen  pemeringkat yang  keberadaannya  diakui  di  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  PEFINDO  sebagai acuan untuk melihat peringkat sukuk perusahaan di  Indonesia.  Penggunaan  peringkat  yang dikeluarkan  PEFINDO  dikarenakan  sebagian besar  perusahaan  di  Indonesia  menggunakan PEFINDO  sebagai  agen  pemeringkat,  sehingga diharapkan  penelitian  ini  dapat  mewakili sebagian besar sukuk yang diterbitkan perusahaan di Indonesia (Yulia dan Gusti, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  Bradley, Chen, Dallas,  dan  Synderwine  (2008)  mengungkapkan bahwa  pelaksanaan corporate  governance dapat menjelaskan adanya perbedaan peringkat obligasi  yang  tidak  tercakup  pada  kondisi keuangan  setiap  perusahaan.  Terjadinya agency problem pada  suatu  perusahaan  dapat  ditekan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (Paranandhi dan Haryanto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Bhojraj  dan  Sengupta  (2003)  menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance berpengaruh  terhadap  peringkat  obligasi  yang diterima  perusahaan.  Risiko  gagal  bayar  dapat ditekan  dengan  adanya  mekanisme corporate governance dengan  melakukan  pengurangan biaya  agensi.  Biaya  agensi  dapat  dikurangi dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja manajemen  dan  mencegah  terjadinya  asimetri informasi antara kreditur dengan perusahaan.
Penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang dapat  memengaruhi  peringkat  sukuk  masih
terbilang  sedikit  baik  di  Indonesia  maupun  di negara  yang  lain,  apalagi  dihubungkan  dengan mekanisme corporate  governance .  Penelitian- penelitian  sebelumnya  lebih  sering  meneliti mengenai  pengaruh corporate  governance dan kinerja  keuangan  terhadap  peringkat  obligasi. Beberapa  penelitian  yang  mendukung  penelitian ini  yaitu  penelitian  oleh  Aman  dan  Nguyen (2013)  yang  menemukan  bahwa corporate governance yang diukur dengan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh  positif  terhadap  peringkat  kredit. Penelitian  yang  dilakukan  Grassa  (2015) menunjukkan  bahwa corporate  governance berupa blockholder memiliki  hubungan  negatif dengan credit rating .  Sedangkan corporate governance berupa board  size dan board Independence memiliki hubungan positif dengan credit  rating .  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Bhoraj dan Sengupta (2003) menjelaskan bahwa corporate  governance yang  diukur  dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap peringkat  surat  utang.  Meskipun  pada  penelitian ini kepemilikan institusional  berpengaruh positif terhadap  peringkat  surat  utang,  Bhoraj  dan Sengupta (2003) juga menemukan jika kepemilikan  institusional  yang  terkosentrasi memberikan efek buruk terhadap peringkat surat utang. Penelitian Setyaningrum (2005) mengungkapkan  bahwa corporate  governance berupa  kepemilikan  institusional,  kepemilikan manajerial  dan  komite  audit  berpengaruh  positif terhadap  peringkat  surat  utang  perusahaan. Namun  pada  penelitian  Setyaningrum  (2005) juga mengungkapkan bahwa corporate governance yang  diukur  dengan  persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap  peringkat  surat  utang  perusahaan. Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  sebelumnya maka  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh corporate  governance terhadap  peringkat  sukuk perusahaan di Indonesia.
Pasar  modal  syariah  merupakan  salah  satu alternatif investasi dengan saham syariah sebagai instrumen  investasi  yang  menyatakan  bukti
penyertaan  kepemilikan  dalam  perusahaan- perusahaan  yang  berbasis  syariah.  Tandelilin (2011)  mengemukakan  investasi  bisa  didefini- sikan  sebagai  komitmen  sejumlah  uang  atau sumber  daya  lainnya  yang  dilakukan  saat  ini ( present  time )  dengan  harapan  memperoleh manfaat ( benefit) dikemudian hari ( in future ).
1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori  keagenan  menjelaskan  koneksi  antara pemilik  yang  berperan  menjadi  principal  dan manajemen  yang  berperan  menjadi  agen.  Pada awalnya  Teori  ini  dicetuskan  oleh  Jensen  dan Meckling (1976) yang menyatakan bila pengendalian  perusahaan  dan  kepemilikan  suatu entitas  harus  dipisahkan.  Hubungan  keagenan adalah sebuah kontrak dimana principal memerintahkan  dan  memberikan  wewenang kepada agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan  atas  nama  principal  serta  mengambil keputusan yang terbaik bagi principal. Hubungan antara  pemilik  modal  dan  manajemen  dapat menimbulkan  permasalahan  yaitu  terjadinya agency  problem dan asymmetric  information yang  diakibatkan  adanya  perbedaan  kepentingan diantara  keduanya. Pada  teori  keagenan  ini menyatakan  bila  “ check  and  balances ”  dapat tercipta  dengan  adanya  pemisahan  fungsi eksekutif  dan  fungsi  pengawasan,  sehingga antara manajemen perusahaan dan pemilik modal dapat  terjadi  independensi  yang  sehat  (Alijoyo dan  Zaini,  2004). Corporate  governance adalah mekanisme tata kelola yang melakukan pemisahan  fungsi  eksekutif  adapun  fungsi pengawasan  dapat  dilakukan  dengan  melakukan proses  audit.  Pemilik  perusahaan  juga  dapat menunjuk  pihak  ketiga  untuk  melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan ( monitoring  cost) sehingga  penilaian  terhadap kinerja  manajemen  perusahaan  menjadi  lebih professional dan independen.
1.2 Teori Sinyal ( Signalling Theory)
Pada  teori  ini  menjelaskan  tata  cara perusahaan  dalam  memberikan  sinyal  kepada para stakeholder .  Keputusan-keputusan  investor dapat  dipengaruhi dengan adanya pengungkapan
informasi pada laporan keuangan yang diberikan oleh  perusahaan  (Restuti,  2006).  Pernyataan bahwa  perusahaan  memiliki  kinerja  yang  lebih baik  dibanding  perusahaan  lain  dapat  diberikan dengan  adanya  sinyal  yaitu  informasi  mengenai apapun  yang  dijalankan  perusahaan  dalam mencapai  tujuan  yang  diinginkan  pemilik (Jama’an, 2008). Investor dapat menerima sinyal mengenai  situasi  keuangan  perusahaan  dan kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi  pada investasi  yang  dimiliki  pada  suatu  perusahaan melalui  informasi  yang  dipublikasikan  berupa peringkat  obligasi  maupun  peringkat  sukuk perusahaan.

## 1.3 Corporate Governance
Menurut Forum For Corporate Governance In  Indonesia (FCGI) ,  corporate  governance merupakan  suatu  sistem  yang  melakukan pengarahan  dan  pengendalian  perusahaan  atau satu set peraturan yang mengatur dan menetapkan  hubungan  antara  pihak  internal  dan eskternal  perusahaan  seperti  pemilik  saham, pengelola,  pemerintah,  kreditur,  karyawan  dan pihak-pihak  lainnya.  Pembagian  mengenai  hak, kewajiban,  dan  tugas  pihak-pihak  yang  terkait dengan  perusahaan  seperti  pemilik  saham, pengelola,  dan stakeholder lainnya  diatur  dalam corporate governance.

## 1.4 Sukuk
Menurut  keputusan  Ketua  Badan  Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam–LK) Nomor KEP-181/BL/2009, sukuk  merupakan  surat  berharga  syariah  atau bukti  kepemilikan  yang  nilainya  sama  dan mewakili  bagian  penyertaan  yang  tidak  terbagi atas : (1) kepemilikan atas kegiatan investasi atau aset  proyek  tertentu;  (2)  kepemilikan  aset berwujud tertentu (3) nilai manfaat  dan jasa atas kegiatan  investasi  atau  aset  proyek  tertentu (Trisilo, 2014).
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  MUI,  sukuk  merupakan  surat  berharga yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah yang  diterbitkan  oleh  perusahaan  (emiten) kepada  pemegang  sukuk  yang  memberikan
kewajiban  pada  perusahaan  untuk  memberikan margin / fee / bagi  hasil  serta  pada  saat  jatuh tempo  perusahaan  membayar  kembali  dana obligasi (Jiwandaru dan Taufiqurrahman, 2010).

## 1.5 Perbedaan  Obligasi  Konvensional  dan Obligasi Syariah (Sukuk)
Obligasi  konvensional  tidak  sama  dengan obligasi  syariah  (sukuk).  Instrumen-instrumen keuangan  yang  didalamnya  terdapat  komponen bunga  ( interest-bearing  instrumnets )  maka instrumen  tersebut  harus  dikeluarkan  dari  daftar investasi  halal.  Oleh  sebab  itu,  obligasi  syariah ada  sebagai  alternatif  investasi  yang  lain  (Huda dan Nasution, 2007:85). Pada Brosur
Departemen  Keuangan  yang  dikeluarkan  oleh OJK  dijelaskan  bahwa  sukuk  pada  dasarnya memiliki kesamaan dengan obligasi konvensional.  Perbedaan  diantara  keduanya terdapat  pada  adanya  transaksi  pendukung
( underlying  transaction )  dan  konsep  bagi  hasil. Underlying  transaction merupakan  akad  antara pihak-pihak yang terkait yang harus berdasarkan aturan  syariah.    Penerbitan  sukuk  oleh  obligor biasanya  melalui Super  Purpose  Vehicle (SPV). Pada  penerbitan  sukuk  terdapat  aset  yang menjadi  obyek  transaksi  atau  sering  disebut dengan underlying asset . Sukuk yang diterbitkan harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah ( syariah compliance endorsment ). Pernyataan  ini  sebagai  tanda  bahwa  sukuk  yang diterbitkan  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah. Terdapat  perbedaan  pokok  antara  sukuk  dan obligasi  sehingga  sukuk  tidak  dilarang  dalam Islam,  salah  satunya  dalam  penerbitan  sukuk terdapat underlying asset . Berikut ini merupakan tabel  perbandingan  antara  sukuk  dan  obligasi konvensional.
Tabel 1. Perbandingan Obligasi Konvensional dan Sukuk No. Deskripsi Obligasi Sukuk 1.  Sifat instrument Instrumen utang Bukti kepemilikan atas suatu aset 2.  Obligor Perusahaan, Pemerintah  Perusahaan, Pemerintah 3.  Penerbit Perusahaan, Pemerintah  Perusahaan, Pemerintah, SPV 4. Underlying asset Tidak perlu Perlu 5.  Investor Konvensional Syariah, konvensional 6.  Imbal hasil Kupon Bagi hasil, Marjin 7.  Pemanfaatan hasil penerbitan   Tidak ada batasan Harus sesuai dengan aturan syariah 8.  Harga Market price Market price

## 1.6 Peringkat Sukuk
Peringkat kredit yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat  menjadi  skala  risiko  dari  obligasi yang  diperjualbelikan.  Tingkat  keamanan  dari obligasi  tersebut  dapat  ditunjukkan  dengan adanya  skala  risiko  sehingga  dapat  dijadikan panduan  oleh  investor.  Tingkat  keamanan  ini ditinjau  dari  kemampuan  perusahaan  dalam melunasi  pokok  pinjaman  beserta  dengan  bunga obligasi.  Standar  dalam  menentukan  peringkat diperoleh  dari  penghitungan  variabel-variabel yang  memengaruhi  obligasi  kemudian  dianalisis sehingga  ditemukanlah  skala  yang  tepat  dalam menilai obligasi (Widoatmodjo, 2012).
Agen pemeringkat dalam menentukan peringkat  obligasi  menggunakan  tiga  kemponen pokok.  Pertama,  kemampuan  perusahaan  dalam mememenuhi  kewajiban-kewajiban  finansialnya sesuai  dengan  kontrak  yang  disepakati.  Kedua, aturan-aturan  dan  struktur  yang  terdapat  pada obligasi.    Ketiga,  posisi  klaim  dan  perlindungan yang  diberikan  apabila  terjadi  likuiditas  maupun sebab  hukum  lainnya  yang  dapat  memengaruhi hak-hak yang dimiliki investor (Tandelilin, 2010). Menurut  Raharjo  (2003),  informasi  mengenai peringkat berguna bagi emiten untuk mengetahui struktur obligasi dan posisi kinerjanya dibandingkan  dengan  perusahaan  lain.  Adapun bagi  investor  dengan  adanya  peringkat  dapat
membantu investor dalam pengambilan keputusan terkait investasi.
PEFINDO  adalah  salah  satu  lembaga pemeringkat  yang  keberadaanya  diakui  di Indonesia.  Pada  penelitian  ini  menggunakan PEFINDO sebagai acuan untuk melihat peringkat  sukuk  perusahaan  di  Indonesia. PEFINDO  memiliki  tingkatan  label  untuk menunjukkan  kemampuan  dari  obligasi  yang diperdagangkan,  semakin  tinggi  peringkat  yang diperoleh  perusahaan  maka  semakin  baik  pula kinerja perusahaannya.
1.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional
terhadap Peringkat Sukuk Perusahaan
Kepemilikan  institusional  adalah  proporsi saham  yang  dimiliki  oleh  pihak  institusi. Kepemilikan institusional tersebut pada umumnya beperan sebagai pihak yang melakukan monitoring terhadap  perusahaan (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2007). Penelitian oleh  Ashbaugh,  Daniel,  dan  Ryan  (2006) menjelaskan bahwa pengawasan dan pemantauan yang  dilakukan  pihak  investor  institusi  dapat mencegah pihak manajemen perusahaan bertindak  untuk  kepentingan  pribadi  sehingga memberikan keuntungan pada pemegang obligasi. Hal  tersebut  disebabkan  investor  institusi memiliki  tingkat  pengendalian  yang  lebih  baik jika  dibandingkan  dengan  investor  individu  dan kegiatan monitoring yang  dilakukan  dapat menurunkan risiko agensi.
Namun  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya obligasi  berbeda  dengan  sukuk.  Sebelum  suatu perusahaan menerbitkan sukuk, perusahaan harus melalui  berbagai  prosedur  yang  ada  agar  sukuk yang  diterbitkan  sesuai  dengan  aturan-aturan syariah.  Sukuk  yang  diterbitkan  oleh  suatu institusi harus mendapatkan pernyataan kesesuaian  prinsip  syariah  ( syariah  compliance endorsment ).  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh pihak  investor  institusi  dapat  menyebabkan perusahaan menjadi tidak leluasa dalam mengembangkan sukuknya. Adapun pada penelitian  ini  sebagian  besar  pemilik  saham institusional adalah investor konvensional,
sehingga hal itu dapat mengakibatkan perbedaan kepentingan  antara  pihak  investor  institusi  dan pihak  manajemen  perusahaan.  Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan jika proporsi kepemilikan institusional  yang  semakin  besar  justru  dapat menurunkan  peringkat  sukuk  suatu  perusahaan. Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan  Bhoraj  dan Sengupta (2003) menemukan bahwa kepemilikan institusional yang terkosentrasi memberikan efek buruk terhadap peringkat surat utang. Sementara pada  penelitian  ini  sebagian  besar  saham perusahaan  hanya  terkosentrasi  pada  institusi tertentu.
H 1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap peringkat sukuk perusahaan.
1.8 Pengaruh Kepemilikan

## Manajerial terhadap Peringkat Sukuk Perusahaan
Menurut  Wahidahwati  (2002)  menjelaskan bahwa  kepemilikan  manajerial  adalah  tingkat saham    yang  dimiliki  oleh  pihak  manajemen seperti  dewan  direksi  dan  komisaris  yang  aktif dalam  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan perusahaan.  Menurut  Ashbaugh et  al (2006) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yang berasal  dari  dewan  komisaris  berhubungan positif dengan peringkat surat  utang perusahaan. Pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen  dapat meningkat  jika  saham  pada  perusahaan  lebih banyak dimiliki oleh pihak manajemen dalam hal ini  dewan  komisaris.  Sehingga  semakin  besar proporsi kepemilikan manajerial suatu perusahaan  makan  semakin  tinggi  peringkat sukuk yang diperoleh.
H 2 : Kepemilikan  manajerial  berpengaruh  positif terhadap peringkat sukuk perusahaan.
1.9 Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen terhadap Peringkat Sukuk Perusahaan
Komisaris independen dalam suatu perusahaan  dapat  menjadi  pihak  penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Selain itu dengan adanya komisaris independen dapat menyeimbangkan  kekuatan  pihak  manajemen dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengelolaan sehingga pada akhirnya kinerja perusahaan dapat
meningkat.  Apabila  kinerja  perusahaan  baik maka  tingkat  risiko  gagal  bayar  perusahaan menjadi  rendah  karena  perusahaan  memiliki kemampuan  untuk    untuk  melunasi  kewajiban- kewajibannya  salah  satunya  obligasi.  Apabila risiko  gagal  bayar  semakin  rendah  maka peringkat  perusahaan  dapat  meningkat.  (Terry, 2011).
Herawaty  (2008)  menyatakan  komisaris independen  dapat  berperan  menjadi  pengawas kebijakan-kebijakan perusahaan dan dapat memberikan  nasihat  kepada  pihak  manajemen. Selain  itu,  komisaris  independen  dapat  menjadi penengah  bila  terjadi  perselisihan  antara  pihak manajer  internal.  Komisaris  independen  adalah jabatan  terbaik  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  kinerja  perusahaan  sehingga good corporate governance dapat  tercipta . Penelitian yang  dilakukan  Grassa  (2015)  menemukan bahwa  ada  hubungan  positif  antara  dewan komisaris independen terhadap peringkat kredit. H 3. : Dewan komisaris independen  berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk perusahaan.
1.10 Pengaruh Komite Audit terhadap
Peringkat Sukuk Perusahaan
Pada pedoman corporate governance komite audit  merupakan  komite  yang  diwajibkan  untuk dibentuk  (Setyapurnama  dan  Norpratiwi,  2007). Salah  satu  tugas  komite  audit  adalah  melakukan pengawasan  pada  proses  pelaporan  keuangan perusahaan.  Komite  audit  juga  melaksanakan pertemuan  rutin  bersama  auditor  baik  auditor internal  maupun  eksternal.  Pertemuan  itu dimaksudkan agar komite audit dapat memberikan  pendapat  terkait  proses  audit, laporan  keuangan  dan  pengawasan  internal perusahaan  secara  professional  (Rinaningsih, 2008). Keberadaan komite audit dapat
mendorong perusahaan agar melakukan pelaporan keuangan dengan akurat, sehingga hal tersebut  dapat  mengurangi default  risk dan peringkat  surat  utang  perusahaan  meningkat. Penelitian  yang  dilakukan  Setyaningrum  (2005) menunjukkan  bahwa corporate  governance
berupa komite audit berpengaruh positif terhadap peringkat surat utang perusahaan.
Salah  satu  tugas  komite  audit  adalah melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  terhadap keberjalanan  fungsi  direksi  dalam  mengelola perusahaan  sehingga  dapat  tercapai  keandalan dan  transparansi  informasi  keuangan.  Informasi keuangan yang terjamin keandalan dan transparasinya dapat mencegah terjadinya asymmetric information antara perusahaan dengan pihak ketiga.
H 4 : Komite  audit  berpengaruh  positif  terhadap peringkat sukuk perusahaan.
1.11 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Peringkat Sukuk Perusahaan Sengupta (1998) menjelaskan bahwa perusahaan  dapat  memiliki  kecenderungan  yang rendah untuk menahan value relevant unfavorable information jika perusahaan tersebut mempublikasikan  informasi  keuangan  dengan informatif  dan  tepat  waktu  sehingga  investor meminta  premi  risiko  yang  lebih  rendah. Kualitas  dan  integritas  proses  audit  dapat menunjukkan keandalan dan transparansi informasi keuangan perusahaan.
Penelitian  yang  dilakukan  Setyaningrum (2005) menggunakan dua variabel unuk menjelaskan  pengungkapan  dan  transparansi informasi  keuangan  perusahaan  yaitu  ukuran Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  dan  adanya komite audit. Hasil penelitian tersebut menyatakan  bahwa  kualitas  audit  yang  diukur dengan  ukuran  KAP Big 4  dan  non Big 4 berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.  Penelitian  tersebut  juga  didukung  oleh Setyapurnama  dan  Norpratiwi  (2007)  yang  juga menunjukkan  bahwa  kualitas  audit  mempunyai pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. H 5 : Kualitas  audit  berpengaruh  positif  terhadap peringkat sukuk perusahaan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapat hasil uji pengaruh corporate governance pada  peringkat  sukuk  perusahaan. Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini
diperoleh  dari  laporan  keuangan  tahunan perusahaan  penerbit  sukuk  di  Indonesia  yang sudah  diaudit tahun  2007-2016. Laporan keuangan tahunan tersebut diperoleh dari website perusahaan penerbit sukuk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan penerbit  sukuk  di  Indonesia  yang  diperingkat oleh PEFINDO sebanyak 26 perusahaan. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive  sampling. Metode  ini dipilih untuk memperoleh sampel yang representive sesuai  dengan  kriteria  yang  ada pada penelitian ini.
Kriteria-kriteria sampling pada penelitian ini yaitu:  perusahaan  penerbit  sukuk  di  Indonesia, perusahaan  yang  telah  mempublikasikan annual report tahun  2007  hingga  tahun  2016  yang berakhir  pada  31  Desember,  perusahaan  yang memiliki  laporan  keuangan  lengkap  dan  telah diaudit  sesuai  dengan  data  yang  dibutuhkan penelitian. Kemudian, perusahaan penerbit sukuk di  Indonesia  yang  diperingkat  oleh  PEFINDO dalam  tempo  waktu  pengamatan. Perusahaan juga  menyajikan  laporan  keuangannya  dalam mata uang Rupiah.
Pada  penelitian  ini  metode  pengumpulan data  dengan  data  sekunder  melalui  metode  studi pustaka  dan  dokumentasi.  Dokumen  yang djadikan sumber pada penelitian ini seperti jurnal, buku,  dan  sumber  lainnya  yang  kemudian dianalis  dan  dipelajari.  Metode  analisis  pada penelitian  ini  menggunakan  model  regresi  linear berganda dengan menggunakan Eviews 10 . 2.1. Definisi  Operasional  dan  Pengukuran

## Variabel
Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi  minat  utama  peneliti  (Sekaran,  2013). Pada  penelitian  ini    variabel  dependen  yang digunakan  adalah  peringkat  sukuk  perusahaan. Peringkat  sukuk  adalah  standarisasi  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  pemeringkat  yang keberadaanya diakui di Indonesia yaitu PEFINDO.  Pengukuran  peringkat  sukuk  dalam penelitian  ini  berdasarkan  standarisasi  peringkat yang  diberikan  oleh  PEFINDO.  Penelitian  ini mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Purwaningsih  (2013)  dan  Afiani  (2012)  yang mengubah  peringkat  ke  dalam  bentuk  nilai berikut ini : idD bernilai 1. idCCC bernilai 2, idB bernilai  3,  idBB  bernilai  4,  id  BBB  bernilai  5, idA  bernilai  6,  idAA  bernilai  7,  dan  idAAA bernilai 8.
Variabel  independen  merupakan  variabel yang memengaruhi secara positif maupun negatif variabel  dependen  (Sekaran,  2013).  Variabel pada penelitian ini adalah corporate governance. Variabel corporate  governance diukur  dengan kepemilikan institusional,kepemilikan manajerial, dewan  komisaris  independen,  komite  audit,  dan kualitas audit.
Variabel corporate  governance pertama dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional.  Kepemilikan  institusional  adalah jumlah saham  yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan  institusional  pada  penelitian  ini diukur  dengan  menghitung  proporsi  jumlah saham  yang  dimiliki  pihak  institusi  dibagi dengan jumlah saham  yang beredar. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bhojraj  dan Sengupta (2003) dan Setyaningrum (2005).
Variabel corporate  governance yang  kedua yaitu  kepemilikan  manajerial.  Kepemilikan manajerial  adalah  adanya  saham  yang  dimiliki oleh  dewan  komisaris  atau  dewan  direksi  di suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur berdasarkan proporsi jumlah saham  yang  dimiliki  oleh  komisaris  ataupun direksi  dibagi  dengan  jumlah  saham  yang beredar. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Rinaningsih (2008).
Variabel corporate  governance yang  ketiga yaitu  dewan  komisaris  independen.  Dewan komisaris  independen  adalah  dewan  komisaris yang  berasal  dari  luar  perusahaan  dan  tidak memiliki  afiliasi  dengan  perusahaan.  Pada penelitian  ini  dewan  komisaris  independen diukur  berdasarkan  proporsi  jumlah  anggota dewan  komisaris  independen  dari  seluruh anggota dewan komisaris pada perusahaan.
Variabel corporate governance yang keempat  yaitu  komite  audit.  Pada  penelitian  ini variabel komite audit diukur berdasarkan jumlah komite  audit  pada  perusahaan  penerbit  sukuk. Semakin  besar  jumlah  komite  audit  pada  suatu perusahaan  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat pengawasan yang dilaksanakan sehingga diharapkan  kualitas  pelaporan  keuangan  dan kinerja perusahaan akan semakin baik. Pengukuran  ini  mengacu  pada  penelitian Wijayanti dan Mutmainah (2012).
Variabel  kualitas  audit  pada  penelitian  ini diukur menggunakan variabel dummy . Perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP big  four
( Deloitte, Ernst and Young, PwC, KPMG ) diberi nilai  1,  sedangkan  perusahaan  yang  diaudit  oleh KAP non  big  four diberi  nilai  0  (Setyaningrum, 2005).
Variabel kontrol merupakan variabel konstan atau variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen  tidak  bisa  dipengaruhi  faktor eksternal  yang  tidak  diteliti.  Pada  penelitian  ini variabel  kontrol  yang  digunakan  yaitu size dan leverage . Berikut merupakan tabel yang menjelaskan  definisi  operasional  variabel  pada penelitian ini.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Variabel Pengukuran Variabel Dependen Peringkat Sukuk (RATING) Variabel  kategorikal.  idAAA bernilai  8, idAA bernilai  7, idA  bernilai  6,  id  BBB  bernilai  5.  idBB  bernilai  4,  idB bernilai 3, idCCC bernilai 2, dan idD bernilai 1. Variabel Independen Kepemilikan Institusional (INST) Total saham institusi / total saham yang beredar Kepemilikan Manajerial (KMAN) Total  saham  yang  dimiliki  komisaris  atau  direksi  /  total saham yang beredar Dewan Komisaris Independen (DKIND)  Total  komisaris  independen  /  total  anggota  dewan komisaris Komite Audit (KAUD) Jumlah anggota komite audit Kualitas Audit (KUA) Variabel  dummy.  KAP big  four bernilai  1,  sedangkan KAP non big four bernilai 0 Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan (SIZE) Logaritma total aset Leverage (LEV) Total liabilitas / total aset Sumber: Hasil olah data Eviews 10 2.2. Teknik Analisis
Pada  penelitian  ini  menggunakan  lima variabel independen maka metode yang digunakan  adalah  metode  analisis  regresi berganda.  Model  regresi  berganda  dirumuskan sebagai berikut:
RATING it = α  +  β 1 INST it +  β 2 KMAN it +  β 3 DKIND it +  β 4 KAUD it +  β 5 KUA it + β 6 SIZE it + β 7 LEV it + e Keterangan: α
: konstanta
β : konstanta variabel RATING  : Peringkat  sukuk  perusahaan  yang diterbitkan oleh PEFINDO INST
: Kepemilikan institusi
KMAN  : Kepemilikan manajerial DKIND  : Dewan Komisaris independen KAUD : Komite Audit KUA : Kualitas Audit LEV : leverage SIZE : Ukuran Perusahaan e : residual error
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Statistik Deskriptif
Pada  penelitian  ini  populasinya  adalah  26 perusahaan  penerbit  sukuk  dari  tahun  2007 sampai  tahun  2016  yang  disajikan  pada  tabel  3. Berdasarkan kriteria, maka sampel yang diperoleh  sejumlah  18  perusahaan  setiap  tahun, periode  pengamatan  yang  digunakan  adalah  10
tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.  Total  sampel  awal  pada  penelitian  ini berjumlah 180 sampel. Namun dikarenakan pada tahun-tahun  tertentu  perusahaan  yang  dijadikan sampel  tidak  memiliki  laporan  keuangan  yang lengkap,  maka  banyak  dari  sampel  yang dikeluarkan.  Sehingga  sampel  yang  tersisa  pada penelitian ini menjadi 106.
Tabel 3. Pemilihan Sampel No Kriteria Jumlah 1 Perusahaan penerbit sukuk di Indonesia 26 2 Dikurangi: Perusahaan  penerbit  sukuk  di  Indonesia  yang  tidak  memiliki  laporan  keuangan lengkap antara tahun 2017-2016 (8) 3 Jumlah perusahaan 18 4 Jumlah sampel awal selama 10 tahun 180 5 Dikurangi: Sampel yang tidak memenuhi kriteria (74) Jumlah sampel akhir 106 Sumber: Hasil olah data Eviews 10 Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Mean Min. Max. Std. Dev. RATING 6.594340 5.000000 8.000000 0.778011 INST 0.702533 0.004205 1.000000 0.285022 DKIND 0.404058 0.000000 0.750000 0.148850 KAUD 3.509434 0.000000 8.000000 1.332704 KUA 0.537736 0.000000 1.000000 0.500943 KMAN 0.005134 0.000000 0.252199 0.026119 LEV 3.318796 0.447070 14.50196 2.855309 SIZE 16.77776 13.68228 20.99662 1.445586 Sampel (N) 106 Sumber: Hasil olah data Eviews 10
Tabel  4  menjelaskan  statistik  deskriptif  dari data  sampel  penelitian  ini.  Pada  tabel  4  dapat diketahui  bahwa mean dari RATING sebesar 6,594340  dengan  standar  deviasi  sebesar 0,778011. Standar deviasi menunjukan keheterogenan yang terjadi dalam penelitian. Hal ini  artinya  rata-rata  peringkat  perusahaan penerbit  sukuk  di  Indonesia  cukup  tinggi. Variabel INST mempunyai mean
sebesar   0,702533,  dengan  nilai  maksimal  dan minimal  masing-masing  1,0000    dan  0,004205. Variabel KMAN mempunyai mean
sebesar   0,005134,  dengan  nilai  maksimal  dan minimal  masing-masing  0,252199  dan  0,0000.
Variabel
DKIND mempunyai mean sebesar   0,404058,  dengan  nilai  maksimal  dan minimal  masing-masing  0,750000  dan  0,0000.
Variabel
KAUD mempunyai mean sebesar   3,509434,  dengan  nilai  maksimal  dan minimal  masing-masing  8,0000  dan  0,0000.
Variabel
KUA mempunyai mean sebesar   0,537736,  dengan  nilai  maksimal  dan minimal  masing-masing  1,0000  dan  0,0000. Variabel KUA merupakan variabel dummy.

## 3.2. Hasil Penelitian
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.015668 0.841478 1.207005 0.2303 INST -0.840936 0.331783 -2.534599 *0.0128 DKIND -0.497263 0.350114 -1.420290 0.1587 KAUD -0.042800 0.055310 -0.773817 0.4409 KUA -0.114218 0.127213 -0.897849 0.3715 KMAN 1.137759 0.395854 2.874188 *0.0050 LEV 0.038444 0.012469 3.083026 *0.0027 SIZE 0.392258 0.060368 6.497808 *0.0000 Weighted Statistics R-squared 0.306183 Adjusted R-squared 0.256625 S.E. of regression 0.287386 F-statistic 6.178233 Prob(F-statistic) 0.000005
*mengindikasikan bahwa signifikan di level 5%
Pada Tabel 5 menunjukkan nilai adjusted R- square sebesar  0,256625  atau  25,66%,  yang berarti  bahwa  variabel  independen  mampu menjelaskan  sebesar  25,66%.  Adapun  variabel lain  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  model memepengaruhi  sisanya  yaitu  sebesar  74,34%. Hasil  uji  F  pada  Tabel  5  menunjukkan  bahwa nilai  F  sebesar  6,178233  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,000005.  Hal  tersebut berarti  model  regresi  layak  digunakan  untuk memprediksi variabel  independen karena tingkat siginifikansi  menunjukkan hasil  < 5%. Sehingga berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pada  penelitian  ini  variabel independen  dan  variabel  kontrol  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen  yaitu peringkat sukuk.

## 3.3. Pembahasan
Pengaruh  kepemilikan  institusional  (INST) terhadap
peringkat sukuk (RATING)
menggunakan program Eviews 10 diperoleh nilai probabilitas  0,0128  lebih  rendah  dari  tingkat signifikansi (0,05) dan memiliki nilai koefisien  - 0,840936.  Hal  ini  berarti  bahwa  H1  diterima. Penelitian  yang  dilakukan  Bhoraj  dan  Sengupta (2003) menemukan bahwa kepemilikan institusional yang terkosentrasi memberikan efek
yang  buruk  terhadap  peringkat  surat  utang. Sementara  pada  penelitian  ini  kepemilikan institusional  terkonsentrasi  hanya  pada  institusi tertentu  dan  sebagian  besar  pemilik  saham institusional adalah investor konvensional, Sehingga hal itu dapat mengakibatkan perbedaan kepentingan  antara  pihak  investor  institusi  dan pihak manajemen perusahaan. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional  semakin  tinggi  berpengaruh  negatif terhadap peringkat sukuk perusahaan di Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setyaningrum (2005)  dan  Ashbaugh et  al (2006)  yang menunjukkan bahwa nilai kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap peringkat  surat  utang  (obligasi)  perusahaan. Hasil  penelitian  yang  berbeda  disebabkan  pada dasarnya  sukuk  berbeda  dengan  obligasi,  sukuk tidak  bersifat  utang.  Pada  sukuk  terdapat transaksi  yang  mendasari  penerbitan  sukuk tersebut  ( underlying  asset ).  Tanpa  adanya underlying asset , surat berharga yang diterbitkan akan  memiliki  sifat  sebagai  instrumen  utang. Penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan  pernyataan  kesesuaian  prinsip syariah  ( syariah  compliance  endorsment )  yang
diperoleh  dari  Dewan  Syariah  Nasional  –  MUI. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  investor institusi dapat menyebabkan perusahaan menjadi tidak  leluasa  dalam  mengembangkan  sukuknya. Penelitian  yang  dilakukan  Bhoraj  dan  Sengupta (2003) mengungkapkan jika kepemilikan institusional yang terkosentrasi memberikan efek yang buruk terhadap peringkat surat utang. Pada penelitian ini kepemilikan institusional terkonsentrasi  hanya  pada  institusi  tertentu  dan sebagian  besar  pemilik  saham  institusional adalah  investor  konvensional,  Sehingga  hal  itu dapat  mengakibatkan  perbedaan  kepentingan antara  pihak  investor  institusi  dan  pihak manajemen perusahaan.
Hasil  uji  pengaruh  kepemilikan  manajerial (KMAN)  terhadap  peringkat  sukuk  perusahaan di  Indonesia  diperoleh  nilai  probabilitas  0,0050 lebih  rendah  tingkat  signifikansi  (0,05)  dan mempunyai  nilai  koefisien  positif  sebesar 1,137759,  sehingga  H2  diterima.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Setyaningrum  (2005)  yang  menemukan  bahwa kepemilikan  manajerial  berhubungan  positif dengan  peringkat  surat  utang  perusahaan.  Pada penelitian  ini  sebagian  besar  kepemilikan manajerial  lebih  banyak  berasal  dari  dewan komisaris. Adapun tugas dewan komisaris adalah melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen,  sehingga  kepemilikan  manajerial oleh dewan komisaris akan semakin meningkatkan kontrol terhadap pihak manajemen. Apabila  pihak  manajemen  melakukan  tindakan yang  merugikan stakeholder lainnya  maka dewan  komisaris  dapat  meminta  tindakan perbaikan  yang  pada  akhirnya  meningkatkan peringkat  sukuk  dan nilai  perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ashbaugh et  al (2006)  yang  menemukan bahwa  kepemilikan  manajerial  yang  berasal  dari dewan  komisaris  berhubungan  positif  dengan peringkat surat utang perusahaan.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  dewan komisaris  independen  (DKIND)  diperoleh  nilai probabilitas  sebesar  0,1587  lebih  tinggi  dari tingkat  signifikansi  (0,05).  Hasil  tersebut
menandakan  bahwa  H3  ditolak.  Artinya  dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk perusahaan di Indonesia.  Pada  penelitian  ini  rata-rata  ukuran dewan komisaris independen adalah sebesar 40,4 %.  Ukuran  dewan  komisaris  independen  yang belum cukup tinggi mengakibatkan para komisaris  independen  belum  bisa  mendominasi kebijakan  yang  diambil  oleh  dewan  komisaris. Apabila dewan komisaris independen mempunyai suara mayoritas lebih dari 50% maka mereka  akan  lebih  efektif  dalam  melakukan monitoring terhadap  perusahaan.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Setyaningrum (2005).
Hasil  uji  pengaruh  komite  audit  (KAUD) terhadap peringkat sukuk perusahaan di Indonesia  diperoleh  nilai  probabilitas  0,4409 lebih  tinggi  tingkat  signifikansi  (0,05).  Hasil tersebut  menandakan bahwa H4 ditolak.  Artinya jumlah  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap peringkat sukuk perusahaan di Indonesia. Jumlah komite  audit  yang  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  peringkat  sukuk  perusahaan  dapat terjadi  karena  peran  komite  audit  yang  kurang efektif dan optimal dalam melakukan monitoring dan pengendalian manajemen perusahaan. Penelitian  yang  dilakukan  Rachmawati  dan Triatmoko  (2007)  menjelaskan  peran  komite audit  yang  kurang  efektif  dan  tidak  optimal menyebabkan  pertanggungjawaban  manajemen perusahaan  menjadi  tidak  transparan  dan mengakibatkan  menurunnya  kepercayaan  para investor  sehingga  nilai  perusahaan  menurun. Nilai  perusahaan  yang  menurun  pada  akhirnya dapat  menyebabkan  menurunnya  peringkat sukuk yang diterima perusahaan.
Hasil  uji  pengaruh  kualitas  audit  (KUA) terhadap peringkat sukuk perusahaan di Indonesia  diperoleh  nilai  probabilitas  0,3715 lebih  tinggi  tingkat  signifikansi  (0,05)  dan mempunyai  nilai  koefisien  positif  sebesar 1,137759,  sehingga  H5  ditolak.  Hasil  tersebut berarti  berarti  kualitas  audit  tidak  berpengaruh terhadap peringkat sukuk perusahaan di Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashbaugh et  al (2006),  Setyaningrum  (2005)  dan Rinaningsih  (2008)  yang  menemukan  bahwa kualitas  audit  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  peringkat  obligasi.  Adapun  hasil penelitian  yang  dilakukan  Nindita  dan  Siregar (2012)  menunjukkan  jika  ukuran  KAP  baik big four maupun  non  big  four  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  audit  perusahaan.  Hal  tersebut disebabkan walaupun perusahaan tidak menggunakan KAP big four ( Deloitte, Ernst and Young,  PwC,  KPMG )  namun  sebagian  besar perusahaan pada penelitian ini diaudit oleh KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional lainnya yang juga berkualitas tinggi.

## 4. Kesimpulan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh corporate  governance terhadap  peringkat  sukuk perusahaan  di  Indonesia  tahun  2007-2016. Kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh negatif  terhadap  peringkat  sukuk  perusahaan. Penelitian Bhoraj dan Sengupta (2003)
menemukan  bahwa  kepemilikan  institusional yang  terkosentrasi  memberikan  efek  yang  buruk terhadap  peringkat  surat  utang.  Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap
peringkat sukuk perusahaan. Penelitian Ashbaugh et  al (2006)  mengungkapkan  jika kepemilikan  manajerial  yang  berasal  dari  dewan komisaris  memiliki  pengaruh  positif  terhadap peringkat surat utang. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk  perusahaan.  Rata-rata  ukuran  dewan komisaris  independen  pada  penelitian  ini  adalah sebesar  40,4  %.  Ukuran  sebesar  40,4  %  dinilai belum  cukup  tinggi  mengakibatkan  dewan komisaris  independen  belum  bisa  mendominasi keputusan-keputusan yang diambil dewan komisaris. Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk perusahaan.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena komite  audit  dinilai  belum  efektif  dan  optimal dalam  melakukan monitoring dan  pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Variabel
kualitas  audit  pada  penelitian  ini  diukur  dengan KAP big  four dan non  big  four .  Kualitas  audit tidak  berpengaruh  terhadap  peringkat  sukuk perusahaan.  Hal  tersebut  disebabkan  walaupun perusahaan  tidak  menggunakan  KAP big  four namun sebagian besar perusahaan pada penelitian  ini  diaudit  oleh  KAP  yang  memiliki afiliasi  dengan  KAP  internasional  lainnya  yang juga berkualitas tinggi.

## 5. Ucapan Terimakasih
Terima Kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  atas dukungannya hingga terselesaikannya tulisan ini.

## 6. Daftar Pustaka
Accounting  and  Auditing  Organisation  for Islamic  Financial  Institutions  (AAOIFI). (2016). Exposure  Draft  of  the  Financial Accounting  Standard “Sukuk”.  Diakses tanggal 20 Januari 2018 dari http://aaoifi.com.
Adhitia, R dan Manurung, A.H. (2009). Analysis of  Indonesia  Bond’s  Duration:  Corporate Versus  Government  Bond. Journal  of Applied  and  Accounting .  Volume  1,  No.2: 328-338.
Afiani,  Damalia.  (2012).  Pengaruh  Likuiditas,
Produktivitas,  Profitabilitas  dan  Leverage terhadap  Peringkat Sukuk. Accounting
Analysis Journal . Volume 2, No. 1.
Alijoyo,  Antonius  dan  Subarto  Zaini.  (2004).
Komisaris  Independen:  Penggerak  Praktik GCG di Perusahaan . Jakarta: Indeks.
Aman,  Hiroyuki  dan  Pascal  Nguyen.  (2013).
Does Good Governance Matter to
Debtholders?  Evidence  from  The  Credit Rating  of  Japanese  Firms .  Research  in International Business and Finance . Volume 29, 14-34.
Ashbaugh,  Hollis,  D.  Collins,  dan  R.  Lafond.
(2006). The Effects of Corporate Governance  on  Firm  s’  Credit  Ratings.
Journal  of  Accounting  and  Economics .
Volume 42, 15 203-243.
Bhojraj,  Sanjeev  dan  Partha  Sengupta.  (2003).
Effect  of  Corporate  Governace  on  Bond Rating and Yields : The Role of Institusional Investors and Outside Directors. The Journal of Bussiness . Volume 76, No.3: 455-457.
Bougie, dan Sekaran.  (2013). Research Methods for  Business:  A  skill  Building  Approach. New York: John wiley@Sons.
Bradley,  M.,  Dong  Chen,  George  Dallas  and Elizabeth  Snyderwine.  (2008).  The  Relation between  Corporate  Governance  and  Credit Risk,  Bond  Yields  and  Firm  Valuation.

## Accepted Working Paper.
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI). Fatwa  Dewan  Syariah Nasional. Jakarta.
Direktorat Kebijakan  Pembiayaan  Syariah. Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan
Berbasis Syariah . Brosur Departemen Keuangan.
Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI). (2006). What is Corporate Governance. Diakses  pada  tanggal  15 Januari 2018 dari http://muc-advisory.com . Grassa,  Rihab.  (2015).  Corporate  Governance and  Credit  Rating  in  Islamic  Banks:  Does Shariah  Governance  Matters. University  of Manouba Tunisia, J Manag Gov . Volume 20, 875-906.
Herawaty,  Vinola.  (2008).  Peran  Praktek
Corporate  Governance  sebagai  Moderating Variabel dari Pengaruh Earning Management  terhadap  Nilai  Perusahaan.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 10, No.2: 97-108.
Huda  dan  Nasution.  (2007). Investasi  Pada Pasar Modal Syariah . Jakarta:Kencana. Indah. (2010). Sukuk dan Pertumbuhannya .
Diakses pada 15 Januari 2018 dari www.Ibsyari’ah.com . Jama’an. (2008). Pengaruh Mekanisme Corporate  Governance,  dan  Kualitas  Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Informasi  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada Perusahaan Publik Di BEJ). Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 43-52.
Jensen,  M.  C.  dan  Meckling,  W.  H.  (1976).
Theory  of  Firm  :  Managerial  Behavior, Agency  Costs  and  Ownership  Structure. Journal of  Financial Economics. Volume 3 , 305-560.
Jiwandaru, Burhanudin., dan Taufiqurrahman, M.
Rizal.  (2010).  Analisis  Komparatif  Biaya Hutang  Sukuk  dan  Obligasi  Perusahaan. TAZKIA Islamic Finance & Business Review. Volume 5, No.2.
Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam–LK), Nomor  KEP-181/BL/2009,  tanggal  30  Juni 2009.
Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006).
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia .
Nindita,  Chairunnisa,  dan  Siregar.  (2012).
Analisis  Pengaruh  Ukuran  Kantor  Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 14,
No. 2: 91-104.
Paranandhi,  Cendikia  dan  Haryanto.  (2013).
Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Risiko Kredit
Perusahaan  Non  Keuangan. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 2, No. 2. Rachmawati  dan  Triatmoko.  (2007).  Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Laba  dan  Nilai  Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar, 26-28 Juli. Raharjo,  Sapto.  (2003). Panduan  Investasi Obligasi. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Restuti,  Maria.  (2006).  Pengaruh  Pertumbuhan Perusahaan  terhadap  Peringkat  Obligasi  dan Yield  Obligasi. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan , Volume 1.
Rinaningsih. (2008). Pengaruh Praktek Corporate
Governance  terhadap  Resiko  Kredit,  Yield Surat Hutang  (Obligasi). Jurnal  dan Prosiding SNA . Volume 11.
Sengupta,  P.  (1998).  Corporate  Disclosure Quality  and  the  Cost  of  Debt. The Accounting Review . Volume 73, 459-474.
Septi,  Purwaningsih.  (2013).  Faktor  yang Mempengaruhi  Rating  Sukuk  yang  Ditinjau dari  Faktor  Akuntansi  dan  Non-Akuntansi. Accounting Analysis Journal . Volume 2, No.
3. Setyaningrum, Dyah. (2005). Pengaruh
Mekanisme  Corporate  Governance  terhadap Peringkat  Surat  Utang  Perusahaan  di Indonesia. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia . Volume 2, No. 2: 73-102. Setyapurnama dan Norpratiwi.  (2007). Pengaruh
Corporate  Governance  terhadap  Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. Jurnal
Akuntansi dan Bisnis . Volume 7, No. 2.
Tandelilin,  Eduardus.  (2010). Portofolio  dan Investasi:  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta:
Kanisius.
Terry,  Sihotang  Dikson.  (2011).  Pengaruh Corporate  Governance  terhadap  Peringkat dan  Yield  Obligasi  di  BEI. Jurnal  Riset Manajemen dan Bisnis. Volume 6, No. 1. Trisilo,  Rudi.  (2014).  Penerapan  Akad  pada
Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (SBSN).
Jurnal  Ekonomi  Dan  Hukum  Islam.  Volume 4 , No. 1: 18-33.
Yulia  dan  Gusti.  (2017).  Pengaruh  Produktivitas dan Pertumbuhan Perusahaan pada Peringkat Obligasi dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 20, No. 1: 467-495. Wahidahwati.  (2002).  Pengaruh  Kepemilikan Manajerial  dan  Kepemilikan  Institusional pada Kebijakan Hutang  Perusahaan:  Sebuah Perspektif Theory  Agency . Jurnal  Riset Akuntansi Indonesia . Volume 5, No.1: 1-16.
Widoatmodjo.  (2012). Cara  Cepat  Memulai Investasi  Saham  Panduan  Bagi  Pemula . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Wijayanti  dan  Mutmainah.  (2012).  Pengaruh
Penerapan  Corporate  Governance  terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia. D iponegoro Journal Of Accounting . Volume 1, No. 2.
Winarno, Wahyu. (2017). Analisis Ekonometrika dan  Statistika  dengan  EViews .  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
www.idx.co.id www.ojk.go.id www.pefindo.com