Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
(Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal)
Chifniyatul Ulya dan Ernawati Budi Astuti *
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim Semarang Jalan Menoreh Tengah X/22, Sampangan, Semarang
* Email: erna.fe@unwahas.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  persepsi  anggota  legislatif  daerah terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.  Penilaian  persepsi  didasarkan  pada  indikator  yang  mencerminkan  kondisi  yang transparan dan akuntabel. Sampel diambil dari populasi keseluruhan dengan pertimbangan populasi yang relatif kecil (kurang dari 100) maka semua perubahan dapat diambil sebagai populasi  keseluruhan.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  rekapitulasi dari  kuesioner  yang  telah  diberikan  kepada  responden.  Alur  analisis  dimulai  dari  uji  data kualitatif  dan  berlanjut  ke  uji  asumsi  klasik  dan  yang  terakhir  adalah  pengujian  hipotesis. Hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  transparansi  berpengaruh positif,  sedangkan  akuntabilitas  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  kinerja  pemerintah daerah.
Kata kunci: Akuntabilitas, Kinerja pemerintah , Transparansi

## PENDAHULUAN
Pencapaian  kinerja  pemerintah  daerah  yang  baik  memerlukan  akuntabilitas,  transparansi keuangan  daerah  agar  kinerja  pemerintah  daerah  baik  dan  memuaskan.  Penerapan  aturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penerapan  konsep  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan  diharapkan  dapat  mewujudkan  pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  baik. Implementasi  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  ini  diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Keuangan  daerah  dimanfaatkan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan daerah.  Sehingga  hal  tersebut  dapat  terwujud  secara  optimal  bila  diikuti  dengan  adanya  sumber- sumber  penerimaan  daerah  yang  memadai  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.    Untuk  itu  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi  salah  satu  pokok  permasalahan yang  harus  mendapat  perhatian  dalam  penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  implementasi  dari  pengelolaan  keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  sebelumnya.  Dari  hasil  analisis  tersebut dapat  diperoleh  gambaran  tentang  kapasitas  atau  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  mendanai penyelenggaraan  pembangunan  daerah.  Petunjuk  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten  Tegal  yang  merupakan  dasar  operasional  adalah  mengacu  pada  Peraturan  Daerah Kabupaten  Tegal  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (www.tegalkab.go.id).
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten  tegal  tidak  berjalan  sendiri  dalam mengemban tugasnya untuk mengembangkan daerahnya, serta untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pemerintah  daerah  sebagai  mitra  yang melaksanakan fungsi kepemerintaan daerah (Rido:2015).
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
Konsep  akuntabilitas  menurut  Mardiasmo  (2009)  merupakan  konsep  yang  lebih  luas  dari stewardship . Stewardship mengacu  pada  pengelolaan  atas  suatu  aktivitas  secara  ekonomi  dan efisien  tanpa  dibebani  kewajiban  untuk  melaporkan,  sedangkan  akuntabilitas  mengacu  pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.
Teori keagenan merupakan suatu kondisi di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen,  yang  nantinya  akan  menjalankan  amanat  prinsipal  sesuai  ketentuan  yang  diberikan  (Mack dan  Ryan,  2006).  Halim  dan  Abdullah  (2006)  menyatakan  bahwa  di  pemerintah  daerah  terdapat hubungan  dan  masalah  dalam  pelimpahan  wewenang  (keagenan).  Keterkaitan  prinsipal  dengan agen  dapat  diketahui  dengan  melacak  proses-proses  anggaran  (Moe,  1984).  Hal  ini  menandakan bahwa  dalam  pengelolaan  pemerintah  daerah,  khususnya  dalam  penyusunan  anggaran  berbasis kinerja, mengindikasikan munculnya asimetri informasi, yang muncul dalam teori keagenan, antara masyarakat atau DPRD sebagai principal dan pihak eksekutif (SKPD) yang bertindak sebagai agen (pengelola  pemerintahan)  sehingga  dalam  penyusunan  anggaran  diperlukan  prinsip  akuntabilitas dan transparansi di dalamnya.
Konsep  akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  menggunakan agency  theory , dimana  dalam  pengertian  luas  akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang amanah  dalam  hal  ini  pemerintah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggung  jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh DPRD ( principal ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Karakteristik  utama  hubungan  keagenan  terletak  pada  kontrak  pelimpahan  wewenang  dan tanggungjawab  dari  prinsipal  kepada  agen.  Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa hubungan  keagenan  dapat  terjadi  pada  semua  entitas  yang  mengandalkan  pada  kontrak,  baik eksplisit  ataupun  implisit,  sebagai  acuan  pranata  perilaku  partisipan.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas.
Sedangkan  fenomena  terkait  dengan  transparansi  publik,  buku  I  LHP  BPK  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  Tahun  2014  (LHP  Laporan  Keuangan),  Nomor: 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015,  Tanggal  25  Mei  2015)  juga  mengungkapkan  masih  ditemukan adanya  kerugian,  ketidakhematan,  ketidak  efektifan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Alokasi belanja daerah juga belum berorientasi kepada kepentingan publik, belanja daerah masih sebagian besar  dialokasikan  untuk  belanja  pegawai.  Dengan  temuan  tersebut  transparansi  terhadap pengelolaan keuangan daerah masih belum menjadi kenyataan (Hari, 2016).
Beberapa  penelitian  yang  terkait  dengan  fenomena  tersebut  telah  banyak  dilakukan. Penelitian yang dilakukan Siregar (2011) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan transparansi publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  APBD  Kota  Pematang  Siantar,  sedangkan pengawasan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengeloaan  APBD  Kota  Pematang Siantar.  Berbeda  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Suparno  (2012),  dalam  penelitiannya menunjukkan  akuntabilitas  dan  transparansi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai, sedangkan pengawasan berpengaruh terhadap pengeloaan keuangan daerah Kota Dumai.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  ingin  meneliti  transparansi  dan  akuntabilitas  memiliki pengaruh  terhadap  kinnerja  organisasi  perangkat  daerah  dengan  sampel  pegawai  pemerintah  dan instansi  yang  menggunakan  hasil  laporan  keuangan  daerah  di  kabupaten  Tegal  dengan  judul “ANALISIS  PENGARUH  TRANSPARANSI,  AKUNTABILITAS    KEUANGAN  DAERAH TERHADAP  KINERJA  ORGANISASI  PERANGKAT  DAERAH”  (Studi  Pada  BPKAD Kabupaten Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat, Camat dan Lurah Kab Tegal).

## Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang menerima dan  menggunakan  anggaran  untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  oleh  karena  itu mempunyai  kewajiban  untuk  membuat  akuntabilitas  keuangan.  Akuntabilitas  keuangan  Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu Instansi  Pemerintah  Daerah  atas  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) kabupaten atau kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No. 105  Tahun  2000  Pasal  20  Ayat  1  dan 2,  tolak  ukur kinerja  Pemda  adalah  ukuran  keberhasilan  yang  dicapai  pada  setiap  unit  organisasi  perangkat daerah. Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode  tertentu.  Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang  direncanakan,  baik  oleh  pribadi maupun  organisasi  (Hamzah,  2008).  Penelitian  yang  dilakukan  Azhar  (2008)  mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas  selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Adapun menurut Mulyadi (2000:419) penilaian kinerja organisasi  yaitu  “penentuan  secara  periodik  efektivitas  operasional  suatu  organisasi,  bagian organisasi  dan  karyawannya,  berdasarkan  sasaran,  standar  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan sebelumnya”.
Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja pimpinan OPD dilakukan untuk  menilai  seberapa  baik  Pimpinan  OPD  tersebut  melakukan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dilimpahkan  kepadanya  selama  periode  tertentu.  Pengukuran  kinerja  pimpinan  SKPD  merupakan wujud  dari vertical  accountability yaitu  pengevaluasian  kinerja  bawahan  oleh  atasannya  dan sebagai  bahan horizontal  accountability pemerintah  daerah  yaitu  kepada  masyarakat  atas  amanah yang diberikan kepadanya (Mangkuprawira, 2004:225).
Organisasi  Perangkat  Daerah  merupakan  pusat  pertanggungjawaban  yang  dipimpin  oleh kepala  organisasi  dan  bertanggung  jawab  atas  entitasnya,  misalnya:  dinas  kesehatan,  dinas pendidikan,  dinas  pemuda  dan  olahraga  dan  lainnya.  Kumorotomo  (2005:103),  mengungkapkan kinerja  organisasi  publik  adalah  hasil  akhir  ( output )  organisasi  yang  sesuai  dengan  tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi,  visi  dan  misi  organisasi,  berkualitas,  adil,  serta  diselenggarakan  dengan  sarana  dan prasarana yang memadai.
Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran ini menurut Nico Andriyanto (2007) yaitu:
1. Penetapan kinerja,
2. Pengukuran kinerja
3. Pencapaian kinerja ( output )
4. Pencapaian kinerja ( outcome )
5. Penyajian informasi kinerja
6. Pemanfaatan informasi kinerja.

## Transparansi dan Akuntabilitas Pengertian Transparansi
Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah sebagai berikut:
“Transparency is to provide financial information that is open and honest with public on the basis that the public has a right to know in an open and through on government accountability in the management of the resources entrusted to it and obedience to the laws and regulations. While accountability is accountable for the management of resources and the implementation of policy is entrusted to the reporting entity in achieving the goals set periodically”.
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri dalam Loina  Lalolo  Krina  P  (2003),  Transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang  dicapai.  Transparansi  yakni  adanya  kebijakan  terbuka  bagi  pengawasan,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  informasi  adalah  informasi  mengenai  setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang dapat  dijangkau  oleh  publik.  Keterbukaan  informasi  diharapkan  akan  menghasilkan  persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Transparansi berarti  suatu  keterbukaan  secara  nyata,  menyeluruh,  dan  memberi  ruang  kepada  seluruh  lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan  dengan  anggaran,  transparansi  dapat  didefinisikan  sebagai  keterbukaan  kepada
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya (Nico Andrianto, 2007: 20).
Transparansi  pada  akhirnya  akan  menciptakan horizontal  accountability antara  pemerintah daerah  dengan  masyarakat  sehingga  tercipta  pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif,  efisien  , akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Beberapa  manfaat  penting  adanya  transparansi  anggaran  yaitu  dapat  mencegah  terjadinya korupsi,  mudah  dalam  mengidentifikasi  kelemahan  dan  kekuatan  kebijakan,  meningkatkan akuntabilitas  pemerintah  sehingga  masyarakat  akan  lebih  mampu  mengukur  kinerja  pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan  kohesi  sosial,  karena  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  akan  terbentuk,  dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha (Nico Andrianto, 2007: 21).
Peran  media  menjadi  sangat  penting  bagi  transparansi  pemerintah,  baik  sebagai  sebuah kesempatan  untuk  berkomunikasi  pada  publik  maupun  menjelaskan  berbagai  informasi  yang relevan,  juga  sebagai  “ watchdog ”  atas  berbagai  aksi  pemerintah  dan  perilaku  menyimpang  dari para aparat birokrasi. Namun media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers,  bebas  dari  intervensi  pemerintah  maupun  pengaruh  kepentingan  bisnis.  Keterbukaan membawa  konsekuensi  adanya  kontrol  yang  berlebih-lebihan  dari  masyarakat  dan  bahkan  oleh media  masa,  karena  itu,  kewajiban  akan  keterbukaan  harus  diimbangi  dengan  nilai  pembatasan, yang  mencakup  kriteria  yang  jelas  dari  para  aparat  publik  tentang  jenis  informasi  apa  saja  yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan (Nico Andrianto, 2007:21).
Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran ini menurut Nico Andriyanto (2007) yaitu:
1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi
3. Ketepatan dalam pelaporan
4. Kualitas informasi yang di sampaikan.

## Pengertian Akuntabilitas
Definisi dari akuntabilitas menurut (Gray et al., 1996 dalam Masiyah, 2008) adalah : “Accountability  is  the  duty  of  an  entity  to  use  (and  prevent  the  misuse)  of  the  resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner, within the boundaries of the moral and legal framework of the society and to provide an acoount of its actions to accountees who are  not  only  the  persons  who  provided  it  with  its  financial  resources  but  to  groups  within society and society at large”.
Akuntabilitas apabila dikaitkan dengan organisasi pemerintahan, dapat didefinisikan sebagai suatu  pemberian  informasi  atas  aktivitas  dan  kinerja  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  ( stakeholder ),  baik  pusat  maupun  daerah,  harus  bisa  menjadi  subjek  pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan,  akuntabilitas  pemerintah  tidak  dapat diketahui tanpa pemerintah  memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan  sumber  daya  dan  sumber  dana  masyarakat  beserta  penggunaannya.  Menurut  Kim (2008 : 2) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:
“Accountability is basically the obligation to perform as expected or bear the consequences of failure. Accountability is also defined as, “A is accountable to B when A is obliged to inform B about A’s actions or decisions ”.
Dengan  kata  lain  akuntabilitas  adalah  kewajiban  yang  pada  dasarnya  melaksanakan  seperti yang  diharapkan  atau  membawa  konsekuensi  terhadap  suatu  kegagalan.  Akuntabilitas  juga  dapat digambarkan seperti “A dikatakan akuntabel kepada B ketika A berkewajiban memberi informasi pada B tentang tindakan atau keputusan A.
Akuntabilitas  merupakan  prinsip  pertanggungjawaban  yang  berarti  bahwa  proses penganggaran  dimulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan  masyarakat.  Masyarakat  tidak  hanya memiliki  hak  untuk  mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi  juga  berhak  untuk  menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).
Suatu  organisasi  publik  dapat  dikatakan  akuntabel  apabila  memenuhi  empat  dimensi akuntabilitas.  Adapun  keempat  dimensi  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh  organisasi  sektor publik, yaitu:
a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ( accountability for probity and legality ). Akuntabilitas  kejujuran  ( accountability  for  probity )  berkaitan  dengan  penghindaran  penyalah gunaan  jabatan  ( abuse  of  power ),  sedangkan  akuntabilitas  hukum  ( legal  accountability ) berkaitan  dengan  jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  lain  yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
b. Akuntabilitas Proses ( process accountability )
Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  prosedur  yang  digunakan  sudah  cukup  baik  atau  belum dalam  menjalankan  tugas,  yang  meliputi  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem informasi  manajemen,  dan  prosedur  administrasi.  Akuntabilitas  proses  diwujudkan  melalui pemberian  pelayanan  publik  yang  cepat,  responsif,  dan  murah  biaya.  Pengawasan  dan pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  proses  dapat  dilakukan,  misalnya  dengan memeriksa  ada  tidaknya mark  up dan  pungutan-pungutan  lain  di  luar  yang  ditetapkan,  serta sumber-sumber  inefisiensi  dan  pemborosan  yang  menyebabkan  mahalnya  biaya  pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan
c. Akuntabilitas Program ( program accountability )
Akuntabilitas  program  terkait  dengan  pertimbangan  tujuan  yang  ditetapkan  dapat  dicapai  atau tidak,  dan  sudah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang  dapat  memberikan  hasil  optimal dengan biaya yang minimal.
d. Akuntabilitas Kebijakan ( policy accountability )
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah  kepada  DPR/DPRD  dan  masyarakat  luas,  atas  kebijakan-kebijakan  yang  diambil Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002: 21).
Meidawati (2012)  dalam  Rido  (2014),  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  Pemerintah  Daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap  kinerja  satuan  kerja  Pemerintah  Daerah.  Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rohmah  (2003).  Hasil  dari  penelitian  terdahulu  membuktikan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan daerah diperlukan guna mewujudkan suatu kondisi yang akuntabel  dalam  pemerintahan  daerah.  Sehingga  dengan  terciptanya  kondisi  yang  akuntabel, memudahkan  pengawasan  atas  kinerja  pemerintah  itu  sendiri  dan  dengan  pengawasan  yang  baik akan menjadi pemicu kinerja pemerintahan yang semakin baik pula.

## Tinjauan Keuangan Daerah

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk pemerintah provinsi dan kabupaten atau  kota.  Pembentukan  dan  pengelolaannya  disesuaikan  dengan  tata  cara  yang  berlaku  pada pemerintah  pusat.  Pendapatan  daerah  provinsi  seperti  yang  tertulis  dalam  UU  Nomor  28  Tahun 2009,  pajak  pusat  diserahkan  kepada  daerah  pemerintah  pusat,  antara  lain:  pajak  rumah  tangga, pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan bermotor,  pajak  air  permukaan  dan  pajak  rokok.  Pemerintah  kabupaten  atau  kota  mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan,  dan  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## Pengelolaan Penerimaan Daerah
Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 58  tahun  2005  dan  PP  No  28  tahun  2009,  sumber-sumber  penerimaan  dapat  diperinci  sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber  keuangan  yang  digali  dari  dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset negara dan jasa giro.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  perimbangan  tersebut  saling  mengisidan  melengkapi. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari : a. Bagian  daerah  dari  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pengelolaan Pengeluaran Daerah
Dalam  Peraturan  pemerintah  No.  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, menyebutkan  bahwa  Pengeluaran  Daerah  adalah  semua  pengeluaran  kas  daerah  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan  yang  meliputi  belanja  rutin  (operasional),  belanja  pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka.
1. Belanja Rutin (Belanja tidak langsung)
Belanja  rutin  adalah  pengeluaran  yang  manfaatnya  hanya  untuk  satu  tahun  anggaran  dan menambah aset atau kekayaan bagi daerah. Belanja rutin terdiri dari:
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang
3) Belanja bunga
4) Belanja subsidi
5) Belanja hibah
6) Belanja bantuan keuangan
7) Belanja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana
2. Belanja Investasi atau Pembangunan (Belanja Langsung)
Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari : a. Belanja modal
b. Belanja aparatur
3. Pengeluaran Tidak Tersangka
Pengeluaran tidak tersangka adalah yang disediakan untuk pembiayaan:
a. Kejadian-kejadian  luar  biasa  seperti  bencana  alam,  kejadian  yangdapat  membahayakan daerah.
b. Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
c. Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kriteria  penting  yang  lain  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan  daerah  dalam  bidang  keuangan. Dengan  perkataan  lain,  faktor  keuangan  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  mengatur  tingkat kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  58 tahun 2005, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  temasuk  didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan  kewajiban daerah tersebut dalam kerangka  APBD.  Sehubungan  dengan  pentingnya  posisi  keuangan  tersebut,  keuangan  daerah
sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dengan  dikeluarkannya  undang-undang  tentang  Otonomi  Daerah,  membawa  konsekuensi bagi  daerah  yang  akan  menimbulkan  perbedaan  antar  daerah  yang  satu  dengan  yang  lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001: 167):
1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah
2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah
3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan;
4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):
1. Kemampuan  keuangan  daerah,  artinya  daerah  harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD)  harus  menjadi  bagian  sumber  keuangan  terbesar,  yang  didukung  oleh  kebijakan perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  sehingga  peranan  pemerintah  daerah  menjadi  lebih besar.

## Komponen Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan  peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah (2010:8),  komponen-komponen  yang  terdapat  dalam  satu  set  laporan  keuangan  berbasis  akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran ( budgetary report ) dan laporan finansial, komponen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.
1. Transparansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Transparansi merupakan hak dasar untuk mengetahui informasi tentang apa yang sedang di  programkan  oleh  pemerintah  dan  mengapa  program  tersebut  dipilih  dan  di  biayai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi yang berkaita dengan kepentingan  publik  secara  langsung  di  peroleh  oleh  mereka  yang  membutuhkan  (Mardiasmo, 2009: 18).
Lismawati  (2013)  menyimpulkan  bahwa  antara  transparansi  dan  kinerja  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  positif  dimana  semakin  tinggi  tingkat  transparansi  yang  dilakukan oleh  Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu  maka  semakin  tinggi  juga  tingkat kinerja  para  pegawai  di  Stasiun  Kerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bengkulu.  Hasil  penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Rohmah (2012) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja partai politik.
H 1 :  Transparansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
2. Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai  integritas  keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban  ini  adalah  laporan  keuangan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Meidawati  2012)  menyimpulkan  bahwa  antara akuntabilitas  dan  kinerja  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  positif  dimana  semakin  tinggi tingkat  akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten Situbondo maka semakin tinggi  juga tingkat kinerja para pegawai di Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo. Hal serupa dinyatakan dalam penelitian Hartanti (2011) yang menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  di  Provinsi Jawa Tengah.
H 2 :  Akuntabilitas  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

## 3. Transparansi  dan  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  secara  simultan  berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Berjalannya  reformasi  semakin  menghidupkan  kembali  arti  demokrasi  dalam  kehidupan bernegara.  Demokrasi  identik  halnya  dengan  akuntabilitas.  Menerapkan  akuntabilitas  berarti menerapkan  transparansi  pula  sehingga  di  antara  akuntabilitas  dengan  transparansi  memiliki keterkaitan  (Mohamad  dkk.,  2004:33).  Akuntabilitas  merupakan  kemauan  memberikan penjelasan  dan  justifikasi  keinginan  dan  perbuatan  kepada  yang  berkepentingan  (Hunt, 2006:43).  Lain  hal  dengan  transparansi  yakni  mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah dilakukan  dengan  memberi  informasi  yang  relevan  atau  laporan  yang  terbuka  pada  pihak  luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2011:112). Pada  akhirnya,  unsur  akuntabilitas  dan  transparansi  menjadi  suatu  kebutuhan  di  dalam pengelolaan  pemerintah  termasuk  bidang  keuangan  (Hudayah,  2012),  khususnya  dalam  hal penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Adapun penelitian yang dilakukan Citra (2010) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran,  akuntabilitas  dan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap  kinerja  manajerial  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Dinas  se-Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan sedangkan  tranparansi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  Dinas se-Kota Semarang.
Akuntabilitas  dan  transparansi  memiliki  karakter  yang  berbeda.  Namun  dalam penerapannya,  akuntabilitas  memiliki  kaitan  dengan  transparansi  (Shende  dan  Bennett,  2004). Hasil  riset  Meutia  dan  Nurfitriana  (2011)  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  variabel akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat,  efisiensi  dan  efektivitas  berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
H 3 :  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  secara  simultan  berpengaruh positif terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
Dibawah ini kerangka pemikiran penelitian:
Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2012:147). Dalam  mendapatkan  data  primer,  peneliti  harus  mengumpulkan  data  secara  langsung  sehingga teknik  pengumpulan  data  primer  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  atau  sumber  data adalah  dengan  melakukan  penyebaran  kuisioner  kepada  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset Daerah  Kab  Tegal,  Bumd  Kab  Tegal,  Ikatan  Profesi  Notariat  Kab  Tegal,  Camat  Dan  Lurah  Kab Tegal.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  kuesioner (angket). Kuesioner ditujukan kepada semua Pegawai OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal, BUMD kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat, Camat dan Lurah kab Tegal. Pertanyaan  peneliti  dan  jawaban  responden  dapat  dikemukakan  secara  tertulis  melalui  suatu kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui  perantara.  Kuesioner  dalam  penelitian  ini  dirancang  untuk  penelitian  kuantitatif.  Oleh karena  itu,  bentuk  pertanyaan  dalam  kuesioner  bersifat close-ended  questions agar  memudahkan dalam  pengukuran  respon.  Skala  pengukuran  respon  yang  digunakan  adalah  5  (lima)  poin  skala likert.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif Statistik
Analisis  deskriptif  statistik  adalah  menggambarkan  tentang  ringkasan  data-data  penelitian seperti  mean,  standar  deviasi,  varian,  modus,  dll.  Analisis  deskriptif  ini  digunakan  untuk memberikan  penjelasan  dalam  penelitian  lanjutan  untuk  memberikan  hasil  yanng  lebih  baik terhadap  analisis  regresi.  Analisis  deskriptif  bersifat  penjelasan  statistik  dengan  memberikan gambaran  data  tentang  jumlah  data,  minimum,  maksimum,  mean,  dan  standar  deviasi  (Prayitno, 2010:12).
Tabel  1. Hasil Uji Statistik Deskripstif N Min Max Mean Std. Deviation X1 85 44.00 57.00 51.8706 3.20635 X2 85 40.00 50.00 45.9529 2.59994 Y 85 128.00  145.00 1.3449E2  5.23182 N 85
Sumber: Data diolah, Juni 2018
Berdasarkan  Tabel  1,  berkaitan  dengan  analisis  deskriptif  statistik  dapat  dilihat  bahwa dengan jumlah data sebanyak 85, variabel kinerja OPD (Y) mempunyai rata-rata sebesar 1.3449E2, dengan  nilai  minimal  128.00  dan  maksimal  145,  sedangkan  standar devisiasinya  sebesar  5.231%. Variabel  transparansi  (X 1 ) mempunyai  rata-rata  51.87,  dengan  nilai  minimal  44.00  dan  maksimal 57.00, sedangkan standar devisiasinya sebesar 3.206%, variabel akuntabilitas (X 2 ) mempunyai rata- rata sebesar 45.95 dengan nilai minimal 40.00 dan maksimal 57.00 sedangkan standar devisiasinya sebesar 2.599%.

## Uji Validitas
Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat  ukur  penelitian  dalam  melakukan  fungsi  ukurnya.  Uji  validitas  sebagai  alat  ukur  dalam penelitian  ini,  yaitu  menggunakan  korelasi product  moment  pearson’s ,  yaitu  dengan  cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan 5% (Prayitno, 2010:90).
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Indikator product moment pearson’s A Keterangan X1.1.1 0,618 0,05 Valid X1.1.2 0,796 0,05 Valid X1.1.3 0,810 0,05 Valid X1.2.1 0,677 0,05 Valid X1.2.2 0,802 0,05 Valid X1.2.3 0,794 0,05 Valid X1.3.1 0,540 0,05 Valid X1.3.2 0,841 0,05 Valid X1.3.3 0,743 0,05 Valid X1.4.1 0,539 0,05 Valid X1.4.2 0,590 0,05 Valid X1.4.3 0,530 0,05 Valid X2.1.1 0,791 0,05 Valid X2.1.2 0,822 0,05 Valid X2.2.1 0,559 0,05 Valid X2.2.2 0,679 0,05 Valid X2.2.3 0,528 0,05 Valid X2.2.4 0,588 0,05 Valid X2.3.1 0,735 0,05 Valid X2.3.2 0,796 0,05 Valid X2.4.1 0,817 0,05 Valid X2.4.2 0,822 0,05 Valid Y1.1.1 0,695 0,05 Valid Y1.1.2 0,601 0,05 Valid Y1.1.3 0,513 0,05 Valid Y1.1.4 0,514 0,05 Valid Y1.1.5 0,547 0,05 Valid Y1.1.6 0,601 0,05 Valid Y1.2.1 0,578 0,05 Valid Y1.2.2 0,569 0,05 Valid Y1.2.3 0,765 0,05 Valid Y1.2.4 0,886 0,05 Valid Y1.3.1 0,715 0,05 Valid Y1.3.2 0,774 0,05 Valid Y1.3.3 0,583 0,05 Valid Y1.3.4 0,785 0,05 Valid Y1.3.5 0,608 0,05 Valid Y1.4.1 0,611 0,05 Valid Y1.4.2 0,808 0,05 Valid Y1.4.3 0,622 0,05 Valid Y1.4.4 0,829 0,05 Valid Y1.5.1 0,564 0,05 Valid
Indikator product moment pearson’s A Keterangan Y1.5.2 0,638 0,05 Valid Y1.5.3 0,582 0,05 Valid Y1.5.4 0,602 0,05 Valid Y1.5.5 0,952 0,05 Valid Y1.5.6 0,503 0,05 Valid Y1.5.7 0,540 0,05 Valid Y1.5.8 0,540 0,05 Valid Y1.5.9 0,542 0,05 Valid Y1.5.10 0,557 0,05 Valid Y1.6.1 0,702 0,05 Valid Y1.6.2 0,538 0,05 Valid Y1.6.3 0,589 0,05 Valid Sumber: Data diolah Juni 2018

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah lanjutan dari uji validitas dimana hanya item-item yang valid saja yang diuji  reliabilitasnya.  Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  Cronbach  Alpha dengan bantuan software SPSS. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60.

## Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Alpha Keterangan X 1 0,703  Reliabel X 2 0,715  Reliabel Y 0,737  Reliabel
Sumber: Data diolah, Juni 2018
Berdasarkan  Tabel  3  hasil  uji  reliabilitas  diatas  menunjukkan  bahwa  data  yang  diperoleh bersifat reliabel karena itu nilai cornbach’s Alpha yakni 0,703, 0,715, dan 0,737, >0,60, sehingga data yang diperoleh dapat dinyatakan reliabel atau layak sebagai alat dalam pengumpulan data.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau  tidak.  Uji  normalitas  yang  dilakukan  terhadap  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan kolmogorov-smirnov test dengan menetapkan derajat keyakinan (a) sebesar 5%. (Prayitno, 2010:71 dalam Rido 2014).
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
Tabel  4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test Unstandardize d Residual N 85 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 3.56173975 Most Extreme Differences Absolute .056 Positive .044 Negative -.056 Kolmogorov-Smirnov Z .520 Asymp. Sig. (2-tailed) .950 a.  Test  distribution  is Normal.
Sumber: Data yang Diolah, Juni 2018
Besarnya  nilai Kolmogrov-Smirnov adalah  0,520  dan  signifikan  pada  0,950  >  α  (nilai  α adalah 5%). Hal ini menunjukkan Data residual berdistribusi normal diterima.

## Uji Multikolinearitas
Asumsi multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya  multikolinieritas  dapat  dilihat  dari  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF).  (Latan  2013 dalam  Rido  2014),  menyatakan  bahwa  indikasi  multikolinieritas  pada  umumnya  terjadi  jika  VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Multikolinierity VIF Cutt off Persepsi Transparansi (X 1 ) 1.025 10 Persepsi Akuntabilitas (X 2 ) 1.025 10
Sumber: Data diolah, Juni 2018
Tabel 5, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen karna menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

## Uji Hesteroskedastisitas
Uji Hesteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan  variabel  dari  residual  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Cara memprediksi  ada  tidaknya  hesteroskedastisitas  pada  suatu  model  dapat  dilihat  dari  pola  gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013 dalam Rido 2014).

## Gambar 2. Hasil Uji Hsteroskedastisitas
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  hesteroskedastisitas,  karena  tebaran  data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.
Uji Hipotesis
Uji F Tabel 6. Hasil Uji F Variabel Terikat F Hitung Sig. F F Tabel Sig. F Kinerja OPD 47.464 .000 a 3.11 0,05
Sumber: Data diolah Juni 2018
Uji  F  dimaksudkan  untuk  menguji  model  variabel  independen  transparansi,  dan akuntabilitas,  terhadap  variabel  dependen  yaitu  kinerja  pemerintah.  Tabel  distribusi  F  dicari  pada α=5%, dengan derajat kebebasan (df) df1 atau 3-1=2, dan df2 n-k-1 atau. Berdasarkan hasil analisis regresi  linear  berganda  diperoleh  hasil,  yaitu  bahwa  F hitung >F tabel (47,464>3,11)  dan  signifikasi (0,000<0,05),  maka  H 3 diterima  dan  H 0 ditolak,  artinya  variabel  transparansi,  dan  akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

## Uji Koefisien Determinasi
Berfungsi  untuk  mengetahui  besarnya  proporsi  atau  sumbangan  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  secara  keseluruhan,  maka  dapat  ditentukan  dengan  uji koefisien determinasi berganda.
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .732 a .537 .525 3.60491 a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi b.  Dependent  Variable:  Kinerja OPD
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  besarnya  presentase  sumbangan  pengaruh  variabel transparansi, dan akuntabilitas, terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dapat dilihat
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
dari nilai Adjusted R Square (R) menunjukkan sebesar 0,525 atau senilai 5,2% dan sisanya 94,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti kemampuan kerja aparatur, dan rancangan kerja.
Uji t
Tabel 7. Hasil Uji t Variabel Bebas t Hitung Sig.t hitung t. tabel  Sig.t tabel Transpara nsi 6.545 .000 1,989 0,05 Akuntabili tas 6.116 .000 1,989 0,05
Sumber: Data diolah Juni 2018
Hasil  uji  t  untuk  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  H 1 diterima  dan  H 0 ditolak,  ini ditunjukkan  oleh  variabel  transparansi  (X 1 )  memiliki  nilai  t  6,545  >  1,989,  dan signifikan  0,00  > 0,05  yang  berarti  secara  parsial  variabel  transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hasil t hitung positif, maka jika ada peningkatan pada variabel transparansi maka akan meningkatkan pula kinerja pemerintah;
Hasil  uji  t  untuk  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  H 2 diterima  dan  H 0 ditolak,  ini ditunjukkan oleh variabel akuntabilitas (X 2 ) memiliki nilai t 6,116 < 1,989 dan signifikan 0,000 > 0,05  yang  berarti  secara  parsial  variabel  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tegal.  Hasil  t  positif,  maka  jika  ada  peningkatan  pada  variabel akuntansi maka akan meningkatkan pula kinerja pemerintah.

## PEMBAHASAN
Kabupaten  Tegal,  adalah  salah  satu  kabupaten  Provinsi  Jawa  Tengah.  Ibu  kotanya  adalah Slawi,  sekitar  14  km  sebelah  Kota  Tegal.  Kabupaten ini  berbatasan  dengan  Kota  Tegal  dan  Laut Jawa  di  utara,  Kabupaten  Pemalang  di  timur,  Kabupaten  Banyumas  di  selatan,  serta  Kabupaten Brebes disebelah selatan dan barat. Bertempat di Jl. Dr. Soetomo No 1, Slawi, Tegal, Jawa Tengah, 52417  para  pegawai  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Tegal  ini melaksanakan tugasnya. Dengan mengusung Visi “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah  Yang  Akuntabel  dan  Transparan”  dimana  fungsi  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjadi lembaga  yang  profesional  dalam  memfasilitasi  kegiatan  BPKAD  Kabupaten  Tegal.  BPKAD Kabupaten  Tegal  beranggotakan  46  orang  pegawai.  Kabupaten  Tegal  memiliki  4  (empat)  buah badan usaha milik daerah (BUMD) yaitu: PDAM, PD. BPR. BKK Kab Tegal, PD. BKK. SLAWI dan  PD.  BKK.  Bank  Tegal  Gotong  Royong.  Secara  administratif Kabupaten  Tegal  terbagi  dalam 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan.

## Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja
Hasil  uji  t  untuk  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  H 1 diterima  dan  H 0 ditolak,  ini ditunjukkan  oleh  variabel  transparansi  (X 1 )  memiliki  nilai  t  6,545  >  1,989,  dan  signifikan 0,00<0,05  yang berarti secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hasil t hitung positif, maka jika ada peningkatan pada variabel transparansi maka akan meningkatkan pula kinerja pemerintah.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  bahwa  hak  publik  untuk mendapat  pengumuman  oleh  pemerintah  terkait  kebijakan  publik  sudah  di  ikuti  oleh  efektifitas media yang digunakan. Pemberian informasi kepada publik yang dirasa telah dapat meningkatkan kebijakan  transparansi  keuangan  daerah,  telah  menjadikan  kinerja  pemerintah  atau  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  dikontrol  dan  diketahui  oleh  publik  karena  kemudahan  dalam mendapatkan  informasi  merupakan  bentuk  transparansi  atau  keterbukaan  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah.
Dari hasil yang diperoleh, transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tetang  penyelenggaraan  pemerintah,  yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui  dan  diawasi  oleh  DPRD  dan  masyarakat  adalah  baik.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lismawati (2013), dimana pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa  penerapan  transparansi  menujukkan  hasil  yang  berpengaruh  signifikan  dengan  arah  positif terhadap  kinerja  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu,  didukung  pula  dengan penelitian  Rohmah  (2012)  yang  menyimpulkan  bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja partai politik.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja
Hasil  uji  t  untuk  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  H 2 diterima  dan  H 0 ditolak,  ini ditunjukkan oleh variabel akuntabilitas (X 2 ) memiliki nilai t 6,116 < 1,989 dan signifikan 0,000 < 0,05  yang  berarti  secara  parsial  variabel  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tegal.  Hasil  t  positif,  maka  jika  ada  peningkatan  pada  variabel akuntansi  maka  akan  meningkatkan  pula  kinerja  pemerintah.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian Asrida (2012), Meutia dan Nurfitriana (2011), Ardhiarisca (2012), dan Auditya dkk. (2013).
Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja diukur dari adanya jamian kepatuhan hukum dan tidak  ada  penyalahgunaan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Tegal. Dengan  kata  lain  bahwa  adanya  akuntabiitas  hukum  dan  kejujuran  yang  meliputi  adanya kesesuaian jaminan  kepatuhan terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  di isyaratkan  dalam  peraturan daerah  terkait  penggunaan  sumber  dana publik,  dan tidak  adanya  penyalahgunaan jabatan  selama peiode pemerintahan.
Penelitian  yang  dilakukan,  kedua  menunjukkan  bahwa  H 2 diterima  dan  H 0 ditolak,  ini ditunjukkan  oleh  variabel  akuntabilitas  (X 2 )  memiliki  nilai  t  6,116  <  1,989  dengan  arah  positif. Akuntabilitas sebagai sebuah prinsip dari konsep good coorporate governance, yaitu sebuah konsep tata kelola pemerintah baru yang diadopsi oleh berbagai Negara berkembang.

## Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan terhadap Kinerja
Hasil  uji  f  untuk  hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  F hitung >F tabel (47,464>3,11)  dan signifikasi  (0,000<0,05),  maka  H 3 diterima  dan  H 0 ditolak,  artinya  variabel  transparansi,  dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
Informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  memenuhi  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat  mengetahui  atau  memperoleh  laporan  keuangan  dengan  mudah.  Dalam  demokrasi  yang terbuka, akses   ini   tersedia   di   berbagai   media, seperti  surat  kabar,  majalah,  stasiun televisi, dan internet.
Transparansi  terwujud  apabila  pemerintah  bersedia  untuk  menginformasikan  kepada masyarakat/DPRD  bagaiamana  dana  publik  digunakan/dikelola  dalam  kegiatan  dan  program pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi dan Akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kinerja.  Hal  ini  didukung  penelitian yang  dilakukan  Meutia  dan  Nurfitriana  (2011)  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  variabel akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat,  efisiensi  dan  efektivitas  berpengaruh  terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasasn  pada  bagian  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Transparansi keuangan daerah ternyata mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Hal ini dibuktikan dengan t hitung sebesar 6,545 lebih besar dari t tabel sebesar  1,989  atau  nilai  signifikan  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  tersebut  maka hipotesis  1  menyatakan  Transparansi  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  organisasi  perangkat
Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja…
daerah  terdukung,  dengan  demikian  Transparansi  keuangan  daerah  variabel  yang mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Akuntabilitas  keuangan  daerah  ternyata  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja organisasi perangkat daerah. Hal ini dibuktikan dengan t hitung sebesar 6,116 lebih besar dari t tabel sebesar  1,989  atau  nilai  signifikan  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  tersebut  maka hipotesis  2  menyatakan  Akuntabilitas  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  organisasi  perangkat daerah  terdukung,  dengan  demikian  Akuntabilitas  keuangan  daerah  variabel  yang mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah.
3. Transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  daerah  ternyata  mempunyai  pengaruh  secara signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  perangkat  daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  f hitung sebesar 47,464 lebih besar dari f tabel sebesar 3,111 atau nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut maka hipotesis 3 menyatakan Transparansi dan Akuntabilitas keuangan daerah  terhadap  kinerja  organisasi  perangkat  daerah  terdukung  secara  simultan,  dengan demikian Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah variabel yang mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  dilakukan,  maka  saran  yang  dapat diberikan sebagai berikut:
Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal
a. Lebih  meningkatkan  sistem  pemberian  informasi  kepada  publik  mengenai  kebijakan transparansi  keuangan  daerah  guna  komunikasi  publik  oleh  pemerintah  perangkat  daerah Kabupaten Tegal, sehingga publik bisa mengakses dokumen tentang keuangan daerah sewaktu- waktu.
b. Lebih  objektif,  jujur  dan  bijak  dalam  menunaikan  hak  dan  kewajibannya  untuk  menilai  dan mengawasi  kinerja  pemerintah  daerah  guna  tercapainya  fungsi  pemerintah  daerah  yang  telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.
c. Lebih  mempertimbangkan  alternatif  program  yang  memberikan  hasil  yang  optimal  dengan biaya yang minimal, sehingga pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

## Bagi peneliti selanjutnya
a. Peneliti  dalam  penelitian  selanjutnya  yang  sejenis  dapat  menambahkan  unsur  lain  yang  lebih kompleks  baik  dalam  lingkup  internal  maupun  eksternal  dalam  penelitiannya  dalam menganalisa  kinerja  perangkat  daerah.  Seperti  indikator-indikator  ekonomi  dan  sosial  secara komprehensif  yang  mencakup  diantaranya  keadaan  ekonomi  nasional,  lingkungan  bisnis, stabilitas dan pengembangan, kesehatan dan pendidikan.
b. Peneliti dalam penelitian selanjutnya yang sejenis bisa menambahkan beberapa objek baru yang bisa  dijadikan  respoden  dalam  penilaian  kinerja  perangkat  daerah  seperti  Lembaga  swadaya masyarakat, ikatan jasa konstruksi, organisasi massa

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwirya,  Muhammad  Firdiansayah  dan  I  Putu  Sudana,  2015,  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Anggaran  Berbasis  Kinerja  pada  atuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Denpasar,  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 11.2, hal 611-628.
Asrida  2012,  Pengaruh  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Keuangan  terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Jurnal Kebangsaan,Vol. 1,  No.1.
Asmoko, Hindri, 2015, Korelasi Opini Audit BPK atas LKKL dengan Hasil Evaluasi Lakip K/L, Balai Diklat Kepemimpinan, BPPK Kementerian Keuangan, Jakarta.
Auditya.  L,  Husaini,  &  Lismawati,  2013.  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Fairness. Volume 3, Nomor 1: 21- 41
Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. and Williamson, J. 1998. The balanced scorecard: a potent tool  for  energizing  and  focusing  health-care  organization  management.  Journal  of  Health- care Management
Gray.  R.,  D.  L.  Owen,  dan  C.  Adams.  1996.  Accounting  and  Accountability:  Changes  and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice-Hall, Inc. London.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Hartanti, Karina.  2011.  Pandangan  Publik  Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah Daerah di  Provinsi Jawa Tengah.  Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
Indriantoro,  N.,  dan  Supomo,  B.  2012.  Metodologi  Penelitian  dan  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Jember Prayitno, Duwi. 2010. Paham Analisa Data Statistik SPSS. MediaKom, Yogyakarta. Latan, Hengky. 2013. Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta.
Lismawati,  Husaini  dan  Lucy  Aitya.  2013.  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Fairness Volume 3, Nomor 1: 21-41 .
Meidawati,  Nurida.  2012.  Analisis  Pengaruh  Persepsi  Penerapan  Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik  Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas Jember.
Nico  Andrianto.  2007.  Good  e-Government:  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  e- Government. Malang: Bayumedia Publishing.
Rezky  Mulya  Anugriani.  2014.  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Pengawasan  Terhadap Kinerja  Anggaran  Berkonsep  Value  for  Money  Pada  Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten Bone.  Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.
Rohman, A. 2009. Akuntansi Sektor Publik Telaah dari Dimensi : Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Rohmah, Lailatur. 2012. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas  Keuangan  Partai  Politik  Terhadap  Kinerja  Partai  dan  Upaya  Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2013. SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset. Jakarta : Salemba Empat.