## ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
Oleh:
Zefri Pandapotan Simamora 1)
Alpi Sahari 2)
Nanci Yosepin Simbolon 3)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1,2)
Universitas Darma Agung 3)
E-mail: zefrisimamora81@gmail.com 1)
alpisahri@umsu.ac.id 2) nancisimbolon123@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Sanctions  are  one  of  the  sah  means  of  evidence  because  they  are  used  to  reveal  a  fact. Witness  statements  are  dug  up  to  find  the  truth  process  for  criminal  acts  that  are  being examined  from  the  investigation  stage  to  the  stage  of  the  case  examination  process  in  the Court.  Witness  testimony  given  by  a  individu  World  Health  Organization  has  met  the requirements will not be a dilema or debate, but if a witness statement is given by a child as a witness. Information from children as witnesses can have evidentiary value and can be used as sah evidence or not in court, considering that children as witnesses are not sworn in and children as witnesses are considered immature. Sah protection for children as witnesses in a criminal  case.  Decision  of  the  Lubuk  Akam  District  Court  Nomor.  1482  atau  Pid.  B  atau 2015? pn. Lbp, child protection as a witness has the right to medical rehabilitation and social rehabilitation  efforts,  both  inside  and  outside  the  institution;  guarantee  of  safety  both physically, mentally, and socially; easy access to information regarding the progress of the case.  Children  World  Health  Organization  are  in  conflict  with  the  law  must  be  tried  in  a special  court  for  children  World  Health  Organization  are  still  in  the  general  court environment. The system for the settlement of juvenile criminal cases in conflict with the law must  be  based  on  juvenile  criminal  justice  procedures.  The  evidentiary  value  of  the  childs statement as a witness in a criminal case Lubuk Pakam District Court Decision Nomor. 1482 atau  Pid.  B  atau  2015  atau  PN.  Lbp,  the  childs  statement  has  the  strength  of  evidentiary value as additional evidence and as a guide for the judge, the testimony of a child witness World  Health  Organization  is  not  sworn  in  if  the  statement  is  in  accordance  with  the testimony  of  a  witness  World  Health  Organization  is  sworn  in  can  be  used  as  additional evidence.  asi  and  used  as  a judges  consideration.  Obstacles  that  make  it  difficult  to  obtain child witness statements revealed in court are child witnesses World Health Organization are still under age, the  impact of incidents  of criminal acts of violence against children affects psychological and psikologis conditions, causing feelings of guncangan to children.
Keywords: Evidence Value, Child Witness, Criminal

## ABSTRAK
Ganjaran ialah salah satu perlengkapan fakta yang legal bagi hukum sebab dipakai buat menguak suatu  kenyataan.  Penjelasan saksi digali  buat  mencari  cara  bukti  atas  perbuatan  kejahatan  yang lagi  dalam  pengecekan  pada  langkah  investigasi  sampai  langkah  cara  pengecekan  masalah  di Majelis hukum. Penjelasan saksi yang diserahkan oleh orang yang sudah penuhi ketentuan tidak
hendak  jadi  sesuatu  permasalahan  ataupun  perbincangan.,  kaan  namun  bila  sesuatu  penjelasan saksi diserahkan oleh anak selaku saksi. Penjelasan dari anak selaku saksi bisa mempunyai angka pembuktian  serta  dapatkah  dijadikan  perlengkapan  fakta  yang  legal  ataupun  tidak  di  majelis hukum,  mengenang  anak  selaku  saksi  tidak  disumpah  serta  anak  selaku  saksi  dikira  belum berusia.  Proteksi  hukum  kepada  anaks  ebagai  saksi  dalam  masalah  kejahatan  Tetapan  Majelis hukum  Negara  Lubuk  akam  Nomor.  1482  atau  Pid.  B  atau  2015?  pn.  Lbp,  proteksi  anak  selaku saksi berkuasa atas usaha rehabilotasi kedokteran serta rehabilitasi sosial, bagus di dalam badan ataupun di luar badan; agunan keamanan bagus raga, psikologis, ataupun sosial; keringanan dalam mendaatkan data hal kemajuan masalah. Anak yang berdekatan dengan hukum harus disidangkan di  majelis  hukum  spesial  anak  yang  terletak  sedang  pada  area  peradilan  biasa.  Sistem  cara penanganan  erkara  kejahatan  anak  yang  berdekatan  dengan  hukum  wajib  bersumber  pada kegiatan  peradilan  kejahatan  anak.  Angka  pembuktian  penjelasan  anak  selaku  saksi  dalam masalah  kejahatan  Tetapan  Majelis  hukum  Negara  Lubuk  Pakam  Nomor.  1482  atau  Pid.  B  atau 2015 atau PN. Lbp, penjelasan anak emmpunyai daya angka pembuktian selaku fakta bonus serta selaku petunjuk untuk juri, penjelasan saksi anak  yang tidak disumpah bila penjelasan itu cocok dengan penjelasan dari saksi yang disumpah bisa dipakai selaku bonus perlengkapan fakta yang legal  serta  dijadikan  selaku  estimasi  juri.  Kendala-  kendala  yang  menimbulkan  sulitnya  buat memperoleh  penjelasan  saksi  anak  yang  dibeberkan  dalam  pesidangan  merupakan  saksi  anak yang sedang berumur dibawah baya, akibat dari peristiwa perbuatan kejahatan kekerasan kepada anak  pengaruhi  kondisi  intelektual  serta  psikologis  alhasil  memunculkan  perasaan  guncangan tajut anak.
Tutur Kunci: Angka Pembuktian, Anak Saksi, Pidana.

## 1. PENDAHULUAN
Spesial  kepada  seseorang  anak yang  memandang,  mendengan  atau hadapi  sendiri  sesuatu  perbuatan kejahatan  dengan  mengatakan  alibi dari
pengetahuannya mengenai
perbuatan  kejahatan  yang  lagi  ditilik, oleh hukum sesungguhnya tidak dilarang buat jadi saksi pada pengecekan konferensi majelis hukum. Anak  yang  usianya  belum  lumayan 15(;  ima  simpati)  tahun  serta  belum sempat  berbaur  bisa  membagikan penjelasan  tanpa  ikrar,  perihal  ini begitu  juga  diatur  didalam  KUHAP.
Bersumber pada UndangUndang Nomor.  11  Tahun  2012  mengenai Sistem  Peradilan  Kejahatan  Anak perihal  yang  tidak  bisa  dibiarkan merupakan memandang perannya
selaku  seseorang  anak  dengan  seluruh kategorinya bagus anak selaku
pelakon,  anak  selaku  korban,  serta anak selaku saksi hingga arah proteksi kepada anak dalam cara penindakannya  g=harus  berdiri  pada rancangan  keselamatan  anak  serta kebutuhan anak itu. Penindakan  anak  dalam  proses ketetapannya membutuhkan pendekatan, jasa, perlakuan,
pemeliharaan dan proteksi yang spesial untuk  anak  dalam  usaha  membagikan perlindngan  hukum  kepada  anak  yang berdekatan  dengan  hukum.  bersumber pada  perihal  itu,  tiap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang jadi  korban  perbuatan  kejahatan,  serta anak yang jadi saksi dalam pengecekan sistem peradilan kejahatan wajib harus disidangkan majelis hukum  spesial  anak  yang  sedang terletak  pada  area  peradilan  biasa. Perlakuan  kepada  anak  selaku  saksi serta  atau  ataupun  korban  perbuatan kejahatan  antara  lain  wajib  tetap mencermati  suasana  serta  situasi  saksi serta  atau  ataupun  korban,  memohon pada  orangtua  ataupun  orang  tua  yang dipercayai  anak  buat  mendampingi anak dikala membagikan penjelasan di sidang  dan  anaj  berkuasa  menemukan proteksi  dari  badan  proteksi  saksi  dna korban  cocok  dengan  determinasi perundangan- undangan.
Dalam  tetapan  Majelis  hukum Negara  Lubuk  Pakam  No:  1482  atau Pid.  B  atau  2015  atau  PN.  Lbp mengenai  poin  pembuktian  penjelasan
anak selaku saksi terpaut permasalahan masalah kejahatan melaksanakan kekerasan kepada anak dimana tersangka  sudah  menyelentik  serta memilin  korban.  Dalam  permasalahan itu  ada  3(  3)  orang  saksi,  saksi pertamaseseorang  yang  telah  berusia serta  sudah  disumpah,  saksi  kedua anak  jadi  korban  perbuatan  kejahatan kekerasan  yang  mengharuskan  anak jadi  saksi  serta  anak  itu  tanpa disumpah.  Saksi  yang  ketiga  yakni kakak  korban  yang  sedang  dibawah baya turut jadi saksi atas permasalahan tidnak  kejahatan  tersebt  dengan  tanpa disumpah. Juri PN Lubuk Pakam yang mengecek  serta  engadili  Tetapan  No: 1482  atau  Pid.  B  atau  2015?  pN.  Lbp melaporkan  tersangka  teruji  bersalah dengan  cara  legal  serta  memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan  melaksanakan  kekerasan kepada  anak  oleh  sebab  itu  dijatuhi kejahatan  bui  1(  satu)  bulan,  namun kejahatan  tersebut  tidak  butuh  dijalani tersangka  melainkan  setelah  itu  hari terdapat  perintah  lain  dalam  tetapan juri  sebab  tersangka  dipersalahkan melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan  saat  sebelum  selesai  era eksperimen sepanjang 2 bulan, berikutnya  membebenakan  tersangka buat melunasi bayaran masalah beberapa Rp2. 000,-.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa kerangka teori yakni:
a. Teori perlindungan hukum Proteksi  hukum  serta  kejelasan hukum  butuh  diusahakan  untuk kesinambungan  aktivitas  proteksi anak  serta  menghindari  kecurangan yang bawa dampak minus yang tidak di  idamkan  dalam  penerapan proteksi anak. Bagi Satjipto Rahardjo, proteksi hukum merupakan  membagikan  dukungan kepada  hak  asas  orang  yang dibebani  orang  lain  serta  proteksi itu  diserahkan  pada  warga  supaya
bisa  menikmati  seluruh  hak-  hak yang  diserahkan  oleh  hukum.  bagi Lili  Rasjidi  serta  I.  B.  Wysa  Putra beranggapan  kalau  hukum  bisa difungsikan buat menciptakan proteksi  yang  karakternya  tidak hanya adaptif serta fleksibel, melainkan  pula  prediktif  serta antisipatif.
b. Teori Kepastian Hukum Usaha  buat  memperoleh  proteksi hukum  pastinya  yang  di  idamkan oleh  orang  merupakan  kedisiplinan serta  keteraturan  antara  angka bawah dari hukum, ialah terdapatnya kejelasan hukum, khasiat( khasiat) hukum dan kesamarataan  hukum,  walaupun pada biasanya dalam praktek ketiga angka  bawah  itu  bersikeras,  tetapi haruslah  diusahakan  buat  ketiga angka  bawah  itu  berbarengan.  Bagi Utrecht, kejelasan hukum memiliki 2 penafsiran, ialah pertama; terdapatnya ketentuan yang bertabiat  biasa  membuat  orang mengenali  aksi  apa  yang  bisa  ata tidak  bisa  dicoba,  serta  kedua berbentuk  keamanan  hukum  untuk orang  dari  kesewenangan  penguasa sebab dengan terdapatnya ketentuan  yang  bertabiat  biasa  itu orang  bisa  mengenali  apa  saja  yang bisa diberatkan ataupun dicoba oleh negeri kepada orang.
c. Teori Pembuktian Meyakinkan bagi Martiman Prodjohamidjojo,  ialah  memiliki  arti serta  upaya  buat  melaporkan  bukti merupakan  sesuatu  insiden,  alhasil bisa diperoleh oleh ide kepada bukti insiden  itu.  Sistem  ataupun  filosofi pembuktian dalam menguak perbuatan  kejahatan  di  dalam hukum  kegiatan  kejahatan  ada sebagian  berbagai,  antara  negeri yang satu dengan yang lain berbeda- beda paling utama di negara- negara Eropa  Kontinental  yang  dianut Belanda,  perancis,  serta  Indonesia sendiri  yang  menekankan  pada evaluasi  pembuktian  terdapat  di tangan  juri,  berlainan  dengan
negara-  negara  Anglo  Saxon  yang dianut  oleh  Amerika  Sindikat  yang memakai sistem hakim yang memastikan salah tidaknya tersangka  sebaliknya  juri  cuma mengetuai konferensi serta menjatuhkan kejahatan.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Tipe riset ini merupakan riset hukum normatif,  yang  diucap  pula  riset  daftar pustaka  ataupun  riset  akta,  sebab  lebih banyak  dicoba  terhadap  informasi  yang bertabiat  inferior  yang  terdapat  di bibliotek. Watak dari riset ini merupakan deskripsif analitis, ialah unutk mendapatkan  cerminan  yang  komplit serta  nyata  mengenai  kasus  yang terdapat  pada  warga  yang  setelah  itu berhubungan dengan ketentuan- ketentuan  hukum  yang  legal  alhasil akhrnya  didapat  sesuatu  kesimpulan. Riset ini memakai pendekatan perundang- undangan, pedekatan abstrak  serta  pendekatan  permasalahan.
Pendekatan  perundang-  undangan  ialah memakai  peraturan-  peraturan  selaku selanjutnya:
a. Undang_-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana c. Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana d. Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak e. Ndang-Undang  No.  35  Tahun
2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang perlindungan Anak f. Undang-Undang  No.  17  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undanga 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak h. Undang-Undang  No.  31  Tahun
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pendekatan abstrak ialah pendekatan
yang  dipakai  kepada  konsep-  konsep hukum.  antara  lain  badan  hukum,  guna hukum serta pangkal hukum. pendekatan permasalahan  buat  mengenali  aplikasi
norma  ataupun  kaidah  hukum  yang dicoba dalam aplikasi hukum

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  SaksiDalam  Perkara Pidana  Putusan  Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN. Lbp Anak yang berkonflik dengan  hukum  ataupun  anak korban  ataupun  saksi  dalam perbuatan  kejahatan,  determinasi Artikel  64  UndangUndang  Nomor. 23  Tahun  2003  mengenai  Proteksi Anak,  membenarkan  perlindungn yang  wajib  dicoba  kepada  anak,
ialah :  Perlakuan  atas  anak dengan cara kemanusiaan cocok derajat  serta  hak-  hak anak  Penyediaan aparat ajudan  spesial  untuk anak  semenjak  dini; penyediaan  alat  serta infrastruktur khusus  Penjatuhan ganjaran yang pas buat kebutuhan terbaik untuk anak  Pemantauan serta pencatatan selalu kepada  kemajuan  anaj yang berdekatan dengan hukum
 Pemberian  agunan  buat menjaga  ikatan  dengan orangtua serta keluarga
 Perlindungan lewat pemberitaan  bukti  diri lewat  alat  massa  serta buat menjauhi labelisasi negatif Anak  korban  serta  anak saksi berkuasa atas; usaha rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi  sosial  bagus  di  dalam badan  ataupun  di  luar  badan,
agunan  keamanan  bagus  raga, psikologis  serta  sosial,  keringanan dalam memperoleh data hal kemajuan  masalah.  Bersadarkan tetapan  Majelis  hukum  Negara
Lubuk  Pakam  No:  1482/  Pid.  B/ 2015/  PN.  Lbp  ada  permasalahan perbuatan  kejahatan  melaksanakan kekerasan  kepada  anak  yang terjalin  di  area  hukum  PN  Lubuk Pakam,  hakim  memakai  penjelasan saksi  yang  disumpah,  dan  saksi korban  serta  saksi  ketiga,  yang mana  saksi  korban  serta  saksi ketiga  itu  membagikan  penjelasan tanpa  disumpah.  Perihal  itu  bisa diamati dari pertimbangan- pertimbangan  juri  yang  terdapat pada  kesimpulannya  membagikan amar  tetapan  kalau  tersangka dalam putusannya diklaim bersalah melaksanakan  perbuatan  kejahatan elakukan  kekerasan  kepada  anak dan  menjatuhkan  kejahatan  pada tersangka  bui  sepanjang  1  bulan setelah  itu  memutuskan  kejahatan itu  tidak  butuh  dijalani  melainkan bila  dikemudian  hari  terdapat perintah  lain  dalam  tetapan  juri sebab  tersangka  dipersalahkan melaksanakan  sesuatu  perbuatan kejahatan  saat  sebelum  selesai  era eksperimen  sepanjang  22  bulan serta  melimpahkan  pada  tersangka buat  melunasi  kompensasi  sejulah Rp2. 000, 00( dua ribu rupiah).
Menurut  Yutirsa,  lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  merupakan  sebuah  upaya untuk mengatasi kelemahan UU No.
3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan
Anak.  Perubahan  yang  fundamen adalah  digunakannya  pendekatan Restorative  Justice  melalui  sistem diversi.
Dalam  perihal  artikulasi tetapan  dicoba  dengan  konferensi terbuka  untuk  umum  dimaksudkan supaya  siapa  saja  bisa  mendatangi konferensi serta mengenali tetapan. Untuk  pihak  alat  massa  yang muncul  dalam  konferensi  anak wajib  melindungi  bukti  diri  anak, anak  korban,  serta  atau  ataupun anak  saksi  ialah  dengan  cuma menggunaan  nama  samaran  tanpa lukisan.  Perihal  ini  bermaksud supaya  bukti  diri  anak  yang berdekatan  dengan  hukum  serta
keluarganya  tidak  jadi  informasi biasa  ataupun  dialog  khalayak marak  karena  perihal  itu  hendak lebih  memencet  perasaan  dan  bisa jadi bobot psikologis anak. 1 Terpaut  tetapan  PN  Lubuk Pakam No 1482/ Pid. B/ 2015? PN. Lbp,  dengan  cara  biasa  alur  sidang yang  dilewati  tersangka  yakni  dari artikulasi pesan cema yang dibacakan  penggugat  biasa  sampai hingga engan artikulasi tetapan oleh hakim.  Tetapi  dalam  cara  itu  untuk buat melempangkan hukum badaniah butuh diadakannya pembuktian  di  dalam  sidang.  Saksi dibawah  baya  pengaruhi  legal ataupun  tidaknya  cara  sidang dengan  cara  hukum  paling  utama hal  daya  pembuktiannya.  Ditemui dalam  Tetapan  PN  Lubuk  Pakam No:  1482/  Pid.  B/  2015/  PN.  Lbp, mengenai  permasalahan  perbuatan kejahatan  melaksanakan  kekerasan kepada  anak  dimana  tersangka sudah  menyelentik  serta  memilin korban.  Dalam  permasalahan  itu ada  3  orang  saksi,  saksi  awal seorang  yang  telah  berusia  serta sudah  disumpah,  saksi  kedua  ialah anak jadi korban perbuatan kekerasan  yang  mengharuskan anak  jadi  saksi  serta  saksi  anak  itu tanpa  disumpah.  Saksi  yang  ketiga yakni  kakak  korban  yang  sedang dibawah  baya  turut  jadi  saksi  atas permasalahan  perbuatan  kejahatan itu dengan tanpa disumpah.
B. Nilai  Pembuktian  Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Putusan Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Nomor: 1 Nanci Yosepin Simbolon,
Pemberdayaan  Kearifan  Lokal  Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Jurnal Mercatoria Vol 12, No 2 (2019), http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/a rticle/view/2944
1482/Pid.B/2015/PN.Lbp Bersumber pada kesimpulan  Pasal  183  KUHAP,  hal sistem  pembuktian  menata  gimana buat  memastikan  salah  ataupun tidaknya  seseorang  tersangka  serta buat  menjathkan  kejahatan  pada tersangka, wajib kesalhannya dibuktikan sekurangnya dua perlengkapan fakta yang legal, serta sehabis terkabul kesalahannya dengan sedikitnya dua perlengkapan  fakta  yang  legal  itu hakim  mendapatkan  agama  kalau perbuatan  kejahatan  betul  terjalin serta  tersangka  yang  bersalah melaksanakannya.
Kekuatan  pembuktian  saksi korba  dan  saksi  anak  dilihat  dari sah  tidaknya  keterangan  saksi dalam putusan PN Lubuk Pakam No. 1482/Pid. B/2015/PN.Lbp, yaitu: 1. Saksi menerangkan yang sesungguhnya tanpa melafalkan  ikrar  ataupun  akad, sebab  saksi  sedang  dewasa dibawah  baya  serta  saksi  ialah dispensasi  kepada  peranan disumpah  begitu  juga  tercatat dalam Artikel 171 KUHAP
2. Penjelasan  yang  diserahkan saksi  hal  insiden  yang  saksi dengar,  amati  ataupun  natural sendiri  dengan  mengatakan dengan cara nyata pengetahuannya.  Saksi  ialah korban  dari  insiden  kejahatan itu sendiri, alhasil saksi memberika penjelasan hal insiden  itu  begitu  juga  yang beliau natural sendiri
3. Keterangannya dinyatakan sidang  pengadilan  tetapi  tidak dihadapan terdakwa Sebab  syarat-  syaat  saksi korban  serta  saksi  anak  tidak seluruhnya  dipadati  begitu  juga diatur oleh KUHAP, hingga penjelasan  saksi  korban  serta  saksi anak  yang  sedang  dibawah  baya tidaklah  ialah  perlengkapan  fakta yang legal serta penjelasan saksi itu tidak  memiliki  angka  pembuktian. Diamati  dari  terdapat  tidaknya adaptasi  hal  bukti  penjelasan  saksi
dalam  tetapan  Majelis  hukum Negara  Majelis  hukum  Pakam Nomor.  1482/  Pid.  B/  2015/  PN. Lbp,  hingga  bersumber  pada  pada Pasal  185  ayat(  6)  KUHAP,  hakim memperhitungkan  kalau  penjelasan saksi korban: a. Adanya  persesuaian  antara keterangan  saksi  satu  dengan yang lain b. terdapatnya persesuaian antara penjelasan saksi dengan perlengkapan  fakta  lain,  meski ada  persesuaian,  tetapi  sebab saksi  tidak  penuhi  ketentuan badaniah, hingga juri bisa tidak menyangka  penjelasan  dari saksi  korban  anak  selaku perlengkapan  fakta  penjelasan saksi yang legal.
Berdaasarkan  pada  Tetapan Majelis  hukum  Negara  Lubuk
Pakam Nomor. 1482/ Pid. B/ 2015/ PN.  Lbp,  penjelasan  saksi  korban anak tidak mempunyai daya pembuktian melainkan keterangannya  tidak  bisa  dipakai selaku  perlengkapan  fakta  yang legal mengenang saksi korban anak disini ialah anak yang sedang belum lumayan  baya  ataupun  dibawah baya,  salah  satu  kesimpulan  dalam Artikel  171  graf  a  KUHAP  ialah dipaparkan  kalau  saksi  yang diperbolehkan tidak disumpah merupakan  anak  yang  sedang dewasa dibawah lima simpati tahun dan  Pasal  185  ayat(  7)  pula menarangkan  dari  saksi  yang  tidak disumpah  walaupun  cocok  satu dengan  yang  lain,  tidka  ialah perlengkapan fakta. Dalam tetapan Majelis hukum  Negara  Majelis  hukum Lubuk Pakam Nomor. 1482/ Pid. B/
2015/ PN. Lbp ini posisi anak selaku saksi  korban  merupakan  buat memperberat  tetapan  sebab  saksi korban  anak  ialah  saksi  kunci  serta keterangannya  dikira  berarti  tidak hanya  penjelasan  bonus  melainkan penjelasan  yang  penting,  sebab saksi  korbanlah  yang  memandang, mengikuti  serta  merasakan  sendiri peristiwa kekerasan kejahatan itu.
Dengan cara normatif penjelasan  anak  tidaklah  ialah perlengkapan  fakta  yang  legal, namun  lebih  dahulu  dipaparkan gimana  memperhitungkan  bukti penjelasan  saksi  dn  memakai  saksi yang tidak disumpah, dalam perihal ini  nyatanya  majeis  hakim  yang memperhitungkan  kalau  penjelasan anak selaku korban serta saksi anak mempunyai angka daya pembuktian alhasil membuat sesuatu agama juri yang  mempunyai  andil  dalam tetapan  yang  dijatuhkan.  Dalam evaluasi  juri  kepada  penjelasan saksi  korban  serta  saksi  anak  bisa ataupun  tidaknya  dipakai  selaku perlengkapan fakta ataupun terpenuhinya  ketentuan  badaniah serta  formil  penjelasan  saksi  anak, dalam  praktiknya  perihal  itu seluruh terkait pada badan juri yang mengecek serta memeriksa masalah kejahatan  itu  apakah  hendak memakai ataupun mengeyampingkan penjelasan  saksi korban anak itu. Bersumber  pada  tetapan Majelis  hukum  negara  Lbuk  Pakam
Nomor.  1482/  Pid.  B/  2015/  PN.
Lbp  kalau  penjelasan  saksi  korban serta  anak  nyata  tidak  bisa digunakan  selaku  perlengkapan fakta  yang  legal  sebab  penjelasan saksi korban anak tidka mempunyai pembuktian, walaupun saksi korban anak emmenuhi ketentuan badaniah  yang  dipaparkan  pada Artikel 1 nilai 27 KUHAP, ialah saksi korban  itu  memandang  sendiri, hadapi  sendiri  serta  mengikuti sendiri dan penjelasan itu diserahkan  dalam  persidangann serta pula keterangannya berpadanan  dengan  penjelasan saksi yang lain, namun saksi korban anak  tidak  penuhi  ketentuan  formil begitu  juga  dituturkan  dalam  Pasal 160 ayat( 3) KUHAP yang melaporkan  kalau  saksi  harus  buat disumpah  ataupun  jani  dalam  tiap hendak  dimintai  keterangannya  di sidang  cocok  dengan  agamanya tiap- tiap, hendak namun artikel itu dikecualikan  oleh  Artikel  171
KUHAP ialah salah satu rumusannya melaporkan  kalau  saksi  anak  yang usianya  belum  lumayan  lima simpati  tahun  serta  belum  sempat berbaur tidak disumpah. Memandang  estimasi  badan hakim  dalam  memutuskan  masalah tetapan itu didasarkan pada kenyataan  hukum  disaat  sidang apakah tersangka betul melaksanakan apa yang didakwakan padanya, dengan memikirkan  cema  oleh  beskal penggugat biasa dengan dakwaannya  yang  berupa  cema tunggal,  ialah  dengan  cema  kepada tersangka  Artikel  76c  Hukum Nomor.  35  tahun  2014  mengenai Proteksi Anak. Sebeum menjatuhkan kejahatan kepada tersangka, hingga badan  hakim  yang  mengecek  serta memutuskan masalah Majelis hukum  Negara  Lubuk  Pakam Nomor.  1482/  Pid.  B/  2015/  PN. Lbp,  memikirkan  terlebih  dulu kondisi  yang  membebankan  serta yang memudahkan tersangka. Kondisi yang membebankan tersangka yakni atas aksi tersangka menyebabkan  rasa  sakit  pada  diri korban,  sebaliknya  kondisi  yang memudahkan kalau tersangka berterus terang bersalah serta amat menangisi perbuatannya. Bersumber  pada  determinasi  Pasal 193  ayat(  1)  KUHAP,  badan  hakim
PN  Lubuk  Pakam  melaporkan tersangka  yait;  teruji  dengan  cara legal  serta  memastikan  bersalah melaksanakan  perbuatan  kejahatan melaksanakan  kekerasan  kepada anak Menjatuhkan kejahatan pada  tersangka  oleh  sebab  itu dengan  kejahatan  bui  sepanjang  1( satu) tahun, memutuskan kejahatan itu  tidak  butuh  dijalani  tersangka, melainkan  bila  dikemudian  hari terdapat  perintah  lain  dalam tetapan  juri  sebab  tersangka dipersalahkan melaksanakan sesuatu  perbuatan  kejahatan  saat sebelum  selesai  era  eksperimen sepanjang 2( dua) bulan.

## 5. SIMPULAN
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan  dari penelitian ini yaitu:
a. Proteksi  negeri  kepada  anak dituangkan  dalam  Artikel  28B Hukum  Bawah  Negeri  Republik Indonesia  Tahun  1945,  tiap  anak berkuasa  atas  kesinambungan hidup, berkembang serta bertumbuh  dan  berkuasa  atas proteksi  serta  kekerasan  serta pembedaan.  Hukum  Nomor.  11 Tahun  2012  mengenai  Sistem Peradilan Kejahatan Anak, melaporkan  anak  orban  serta anak  saksi  berkuasa  atas  usaha rehabilitasi  kedokteran  serta rehabilitasi sosial, bagus di dalam badan  ataupun  diluar  badan; agunan  keamanan,  bagus  raga, psikologis ataupun sosial; keringanan  dalam  mendapatan data  hal  kemajuan  masalah. Dalam  peradilan  kejahatan  anak di Indonesia, anak yang berdekatan dengan hukum harus disidangkan  di  majelis  hukum khsusus  anak  yang  terletak  pada area  peradilan  biasa.  Penerapan sistem  peradilan  kejahatan  anak wajib mengutamakan pendekatan kesamarataan restoratif, determinasi  pengecekan  masalah anak  yang  berdekatan  dengan hukum  di  majelis  hukum  anak diatur  dalam  Artikel  52  hingga dengan Artikel 62 Hukum Nomor.
11  Tahun  2012  mengenai  Sistem Peradilan Kejahatan Anak. b. Angka daya pembuktian penjelasan  saksi  korban  serta saksi  anak  di  dasar  baya  tanpa ikrar  dalam  masalah  kekerasan kepada  anak  memiliki  daya pembuktian selaku bonus perlengkapan  fakta  yang  legal serta ekkuatan pembuktian selaku  petunjuk  untuk  juri, penjelasan  saksi  yang  tidak disumpah  walaupun  cocok  satu dengan  yang  lain  bukan  ialah perlengkapan  fakta  tetapi  bila penjelasan  itu  cocok  dengan penjelasan  dari  saksi  yang disumpah  bisa  dipakai  selaku
bonus  perlengkapan  fakta  yang legal  serta  dijadikan  selaku estimasi  juri.  Penjelasan  saksi korban  serta  saksi  anak  yang usianya  belum  lumayan  15(  lima belas)  tahun  dalam  sidang  bisa berikan  penjelasan  tanpa  janji, oleh  sebab  itu  penjelasan  saksi korban  serta  saksi  anak  bisa digunakan selaku petunjuk untuk hakim  sepanjang  penjelasan  itu cocok dengan perlengkapan fakta legal  yang  lain  serta  minimun  2 perlengkapan fakta yang legal.
Adapun  yang  menjadi  saran  dari pembahasan di atas, yaitu:
a. Pada  semua  instansi-  instansi petugas  penegak  hukum;  polisi, beskal  serta  hakim  seharusnya memebrikan  proteksi  kepada anak saksi ini rasanya dilaksanakan dengan seluruhnya dengan  cara  keseluruhan,  ialah dengan  betul  buat  membagikan proteksi  kepada  anak  saksi sesuatu  perbuatan  kejahatan sebab  perannya  selaku  saksi amat  berarti  kepada  sesuatu perbuatan  kejahatan,  hingga keamanan anak wajib dilindungi.
b. Kepasa  seluruh  instansi-instansi aparat  penegak  hukum,;  polisi, jaksa  dan  hakim  perlunya diadakannya  sosialisasi  kepada masyarakat  dalam  melakukan penanganan terhadap anak korban  tindak  pidana,  agar kiranya nanti dikemudian apabila  terjadi  tindak  pidana terhadap  anak  maka  dapat ditangani dengan tanggap, hal ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengurangi/menghindarkan anak  dari  pengaruh  dampak negatif akibat dari tindak pidana yang terjadi terhadap anak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Chazawi,  Afhami, Hukum  Pembuktian Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan Hukum Positif, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2004. Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (panduan Penulisan  Tesis  dan  Disertasi), Medan;  Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. Gosita.  Arif, Masalah  Perlindungan  Anak,
Jakarta: Akademi Pressindo, 2003. Hadjon,  Phillipus  M., Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987. Harahap. M. Yahya, Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Hartono.  Sunaryati, Politik  Hukum  Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Bandung; Alumni, 1991. Hidayat.  Bunadi, Pemidanaan  Anak  di
Bawah  Umur, Jakarta:    Alumni,
2010.
Loqman.  Loebby, Hukum  Pidana  Anak, Semarang: Universitas Diponegoro, 1996. Makarao,  Mohammad  Taufik  dkk., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga, Jakarta:  Rineka
Cipta, 2013.
Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian
Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia, Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas
Sebelas Maret, 2003.
Mulyadi.  Lilik, Pengadilan  Anak  di Indonesia, denpasar;  CV.  Mandar
Maju, 2005. Nasution.  Bismar, Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan  Hukum, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003. Nawawi,  Arief  Barda, Bunga  Rampai Kebijakasn Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Raharjo.  Satjipto, Ilmu  Hukum, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2014. Rasjidi.  Lili  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum Sebagai  Suatu  Sistem, Bandung:
Remaja Rusdakarya, 1993. Soesilo. R., Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut  KUHAP  Bagi  Penegak
hukum), Bogor; Politeria, 1982. Subekti.  R., Hukum  Pembuktian, Jakarta; Pradnya Paramita, 2008.
Toba.  Suherman, Aspek  Hukum  Terhadap Perlindungan Terhadap Anak, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum, 2007. Wiyono.  R., Sistem  Peradilan  Pidana  Anak di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika,
2016. Yulia.  Rena, Viktimologi  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta  ;  Graha Ilmu, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang_undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  saksi  dan Korban
Undang-Undang  Nomor  35  Yahun  2014
tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam No. 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp
Artikel Jurnal : Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, DIH:Jurnal  Ilmu  Hukum  10,  No. 20, (2014). Jal.64. Yutirsa, Analisis  KonsepRestoratif  Justice Melalui  Sistem  Diversi  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, Jurnal:  Vol.  2  No.  2 Tahun 2013. Hal. 232.
Wawancara
Internet