…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
EFEKTIFITAS  PELAKSANAAN  FUNGSI  LEGISLASI  BADAN  PERMUSYARAWATAN  DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)
Oleh Asmayandi 1 , Zulhadi 2 , Tri Laksono Kurniawan 3 1,2,3 Universitas 45 Mataram Email: 1 asmayandi@gmail.com
Article History: Received: 01-12-2022 Revised: 15-12-2022 Accepted: 10-01-2023
Abstract: Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disingkat BPD atau yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  pertama, Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi  Badan  Permusyarawatan  Desa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang Desa?  Dan kedua,  Apakah  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016 Tentang  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sigar  Penjalin, Kecamatan  Tanjung,  Kabupaten  Lombok  Utara)?  Hasil penelitian  yang  dilakukan  penulis  menunjukkan  bawha pertama,  Ketidak-efektivan  fungsi  legislasi  BPD  Sigar Penjalin  dapat  dinilai  dari  minimnya  peraturan  desa  yang diproduk  oleh  Lembaga  BPD  sendiri,  oleh  karena,  dari beberapa  peraturan  desa  yang  dibentuk  berdasarkan  data di  atas,  adalah  kebanyakan  peraturan  desa  yang  sifatnya reguler  yaitu  peraturan  yang  merupakan  inisiatif  dari Kepala Desa. Dari 15 (lima belas) jumlah peraturan desa di atas,  hanya  sekitar  5  (lima)  (sekitar  33%)  peraturan  desa yang  dibentuk  dari  inisiatif  BPD.  Kedua,  Terhadap kedtidakefektivan  jalannya  tugas  funsgi  BPD  Desa  Sigar penjalin,  terdapat  dua  factor  yang  mempengaruhi,  yaitu pertama  factor  internal,  yaitu  Keterbatasan  Sumber  Daya Manusia  para  anggota  BPD;  dan  Konflik  interest  yang terjadi  antara  BPD  dan  Pemerintah  Desa.  Kedua  factor eksternal,  yaitu:  Anggaran/Finansial,  Ketergantungan perangkat desa, Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki  terutama  dari  pihak  perangkat  desa,  Kurangnya antisipasi  terhadap  perkembangan  masyarakat,  dan  Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan.

## Keywords:
Efektivitas, Fungsi legislasi, BPD
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## PENDAHULUAN
Keberadaan Desa di Indonesia sudah ada  sejak ratusan  bahkan ribuan  tahun yang  lalu  sebelum  Indonesia  merdeka,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa. “Dalam territori Negara  Indonesia terdapat  lebih kurang 250 Zelfbesturende landscappen dan Volksgemeenschappen,  seperti  desa  di  Jawa  dan  Bali,  Nagari  di  Minangkabau,  Du-  sun dan  Marga  di  Palembang dan  sebagain- ya ” . Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang  disebut dengan nama lain, tidak  menjadi penghalang bagi para  pendiri bangsa (founding fathers) untuk menjatuh- kan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan 1 . Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tetap  memberikan  pengakuan  dan jaminan  terhadap  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  dan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya.  Melalui  Perubahan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pengakuan  terhadap kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dipertegas  melalui  ketentuan  dalam  Pasal  18  B ayat  (2)  yang  berbunyi. “Nega ra  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Repub-  lik Indonesia,  yang diatur  dalam Undang- Undang” 2 .
Dengan amandemen tersebut  maka berdasarkan Pasal  18  B ayat  2  kedudukan desa  masuk  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Menurut  Pasal  tersebut keberadaan desa yang masih  eksis  sebagai kesatuan masyarakat  hukum adat dengan hak-hak  tradisionalnya  diakui  oleh  Konstitusi  dan  diatur  dengan  Undang-undang. Penyelengaraan  Pemerintahan  Desa merupakan, “subsistem dari sistem penyelenggaraan  Pemerintahan,  sehingga  Desa  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya ” . Kepala  Desa  adalah Pemerintah  Desa  yang  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Desa,  yang  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan Pembangunan  Desa,  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa,  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  Pembangunan Desa,  pembinaan  Kemasyarakatan  Desa  dan Pemberdayaan masyarakat Desa  harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945,  dan  Bhinneka Tinggal Ika.
Pemerintahan Desa  sebagai Pemerintahan yang paling  rendah dan  merupakan ujung tombak  memiliki  peran  yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat,  karena  berdekatan  langsung  dengan  masyarakat,  maka  sangat diharapakan  untuk  menjalankan roda Pemerintahan dengan sungguh-sungguh  agar dapat  menciptakan  kehidupan  yang  demokratis,  memberikan  pelayanan  yang maksimal  demi  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Pemerintah  Desa  memiliki  peran yang sangat penting dalam  menjalankan hubungan sosial di masyarakat 3 .
1 Khaeril  Anwar, Hubungan  Kerja  Antara  Kepala  Desa  Dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Ius, Volume III, Nomor 8, Agustus 2015, hlm. 208
2 Indonesia, Undang-Undang dasar Tahun 1945, Ps. 18 ayat (2)
3 Khaeril Anwar, Op. Cit, hlm. 208-209
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, pemerintahan Desa  ialah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah  pemerintahan  desa  di  sebuah  wilayah  hakekatnya  ialah  sebagai  pemenuhan kebutuhan  dasar  masyarakatnya,  atau  sebagai  unsur  pemerintah  yang  melayani masyarakatnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar tentunya desa memiliki urusan untuk menjalankan fungsi dari pemerintahanya.
Adapun  urusan  pemerintahan  desa  yakni  urusan  tata  pemerintahan,  urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan.  sementara  ini  urusan  pemerintahan  desa  tersebut,  menjadi  unit  dalam organisasi pemerintahan Desa. akan tetapi dengan adanya perubahan regulasi pengaturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintahan  desa  tidak  harus  merujuk  kepada  urusan  yang  dimlikinya.  Namun  Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi pemerintahan desa dan tata kerja.
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa, Pemerintahan  Desa saat itu sangat tergantung  pada Pemerintah  Daerah, Desa  sering dijadikan Obyek  pembangunan, namun setelah lahirnya  Undang-Undang Desa  maka kedudukan  Desa  menjadi  subyek  pembangunan.  Negara  memperkuat  Desa  dengan Alokasi  Dana  Desa  sehingga  Pemerintahan  Desa  dapat  lebih  banyak  berbuat  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Kehadiran  Badan Perwakilan  Desa  (BPD)  dalam  Pemerintahan  Desa  dengan  berbagai  fungsi  dan kewenangannya  diharapkan  mampu  mewujudkan  sistem check  and  balances dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Namun  demikian  di  sisi  lain,  kehadiran  BPD juga  telah  menimbulkan  berbagai  permasalahan  di  tingkat  desa  terutama  yang menyangkut  hubungan  kerja  antara  BPD  dengan  Kepala  Desa  yang  diatur berdasarkan kaidah normatif 4 .
Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disingkat  BPD  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan pemerintahan  desa.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  sudah mengambarkan  fungsi  representatifnya  terkait  rumusan  mengenai  kedudukan  Badan Permusyawaratan  Desa  dengan  menekankan  maknanya  sebagai  lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan  perwakilan  dari  wilayah  yang  ditetapkan  secara  demokratis  yakni  sebagai perwujudan  dari  demokrasi  dalam  penyelengaraan  pemerintah  desa.  Badan Permusyawaratan  Desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan  secara  demokratis.  Jadi  BPD  adalah  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Desa  yang merupakan unsur penyelengara Pemerintahan Desa 5 .
Tujuan  pembentukan  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  setiap  Desa  adalah  sebagai wahana  atau  wadah  untuk  melaksanakan  kehidupan  demokrasi  dalam  penyelengaraan
4 Ibid.
5 Muhammad Harzal, Kedudukan Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi  Di  Desa  Lepak  Timur  Kecamatan  Sakra  Timur  Kabupaten  Lombok  Timur), Jurnal  Ilmiah  pada  Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015, hlm. 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Pemerintahan  Desa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.Dalam kedudukanya  sebagai  mitra  Pemerintah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki posisi  yang  setara  dengan  Kepala  Desa,  yaitu  sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara Pemerintah  Desa.  Pada  hakikatnya,  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  kanal (Penyambung)  aspirasi  masyarakat  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Peraturan  Desa  (Perdes)  dan  Peraturan  Kepala  Desa.Hal  itu  berarti  Badan Permusyawaratan Desa menjadi penyeimbang ( Checks and balances ) bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa 6 .
Dalam  penyelenggaraannya  Desa  memerlukan  sebuah  lembaga  yaitu  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  selaku  mitra  Pemerintah  Desa  dalam  membangun  dan mensejahterakan  Desa.  Pemerintah  Desa  dan  Badan  permusyawaratan  Desa  (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa 7 . Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan tentang fungsi dari BPD, adalah 8 : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja sKepala Desa.
Dilanjutkan degan ketentuan dalam Pasal 62, bahwa 9 : Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selanjutnya juga dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b juga dijelaskan bahwa 10 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: “mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa”.
Dari penjelasan ketiga pasal di atas, dapat dipahami bahwa salah satu yang menjadi fungsi penting dari BPD adalah fungsi legislasi atau perancangan peraturan-peraturan desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Namun  harus  juga  dipahami  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014  bahwa  Kepala  Desa  juga  dapat  mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa  yang merupakan  salah  satu  hak  kepala  desa  yang  disebut  dengan  istilah  rancangan  Peraturan Desa insiatif Kepala Desa.
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  desa  dilakukan  dengan  dua  macam keputusan 11 .  Pertama,  keputusan-  keputusan  yang  beraspek  sosial,  yang  mengikat
6 Ibid. hlm. 6
7 Dodik Prihatin A.N., Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa , Jurnal Rechtens, Vol. 6, No.1,   Juni 2017, hlm. 2
8 Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ps. 55
9 Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ps. 62
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ps. 26 ayat 3
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
masyarakat  secara  sukarela,  tanpa  sanksi  yang  jelas.  Kedua,  keputusan-keputusan  yang dibuat  oleh  lembaga-lembaga  formal  desa  yang  dibentuk  untuk  melakukan  fungsi pengambilan  keputusan.  Bentuk  keputusan  pertama,  banyak  dijumpai  dalam  kehidupan sosial  masyarakat  desa,  proses  pengambilan  keputusan  dilakukan  melalui  proses persetujuan  bersama,  dimana  sebelumnya  alasan-alasan  untuk  pemilihan  alternatif diuraikan  terlebih  dahulu  oleh  para  tetua  desa  ataupun  orang  yang  dianggap  memiliki kewibawaan tertentu.
Adapun  pada  bentuk  kedua,  keputusan-keputusan  didasarkan  pada  prosedur  yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan  pihak-pihak  secara  hukum  memang  diberi  fungsi  untuk  itu,  yang  kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes) 12 .
Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  desa. Peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  undang-undang  yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarkat setempat 13 . Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  oleh  karenanya  BPD sebagai  badan  permusyawaratan  yang  berasal  dari  masyarakat  desa,  disamping menjalankan  fungsinya  sebagai  jembatan  penghubung  antara  kepala  desa  dengan masyarakat  desa,  juga  harus  menjalankan  fungsi  utamanya,  yakni  fungsi  representasi (Perwakilan) 14 .
Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak  sesuai  apa  yang  diinginkan  masyarakat sehingga  pembentukan  peraturan  desa  hanya  menjadi  sebuah  agenda  Pemerintah  Desa yang tidak substantif dan kooperatif ataskepentingan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan  Desa)  menjadi  wadah  penyaluran  aspirasi  masyarakat.  Kurangnya sosialisasi  peraturan  yang  dibuat  oleh  Perangkat  Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak  sesuai  apa  yang  diinginkan  masyarakat  sehingga  masih  banyak  yang  melanggar peraturan  desa.  Dalam  menjalankan  perannya  Badan  Permusyawaratan  Desa  belum mampu bermitra dengan pemerintah desa dalam menciptakan kesejahteraan pada tingkat dasar yakni Desa 15 .
Selain  persoalan  di  atas,  pelaksanan  fungsi  legislasi  Lembaga  BPD  di  tingkat  desa juga kerap menjadi masalah jika dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas Peraturan Desa yang dihasilkan dari insiatif BPD. Selama ini terutama di desa-desa di kabupaten Lombok Utara banyak peraturan desa yang dihasilkan oleh inisitif kepala desa saja. Oleh karena itu dalam hal  ini  berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  kajian
11 Kushandjani, Otonomi  Desa  Berbasis  Modal  Sosial  Dalam  Perspektif  Socio-Legal ,  Skripsi  pada  Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang 2008, hlm. 70-71
12 Ibid. hlm. 33
13 Dodik Prihatin, Op. Cit, hlm. 4
14 Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., Prospek Pengembangan Desa , CV Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 35
15 Dodik Prihatin, Op. Cit, hlm. 5

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No.8, Januari 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
mendalam terkait bagaiman efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi BPD disalah satu desa di Kabupaten Lombok Utara, dengan mengangka t judul penelitian “ Efektifitas Pelaksanaan Fungsi  Legislasi  Badan  Permusyarawatan  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2016  Tentang  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sigar  Penjalin,  Kecamatan  Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)”.
Terhadap  beberapa  hal  yang  di  uraikan  oleh  penulis  dalam  latar  belakang  di  atas maka rumusan masalah yang angkat dalam peneltian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  fungsi  Legislasi  Badan  Permusyarawatan  Desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Desa?  Dan  kedua,  apakah faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  pelaksanaan  fungsi  Legislasi  Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Normatif  -  Empiris. Metode Peneilitian Normatif - Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data  atau  unsur  empiris. Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif anlitis, yaitu data  yang  dinyatakan  secara  tertulis  atau  lisan  serta  juga  tingkah  laku  yang  nyata  yang diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh.  Dalam  pendekatan  yang  ditekankan  pada kualitas  data,  sehingga  dalam  pendekatan  ini  penulis  daharuskan  dapat  menentukan, memilah  dan  memilih  data  mana  atau  bahan  mana  yang  memiliki  kualitas  dan  data  atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Selain metode pendekatan dalam penelitian  hukum  empiris,  penulis  melakukan  beberapa  pendekatan  yang  mendukung dalam  kajian  normative,  sebagai  berikut: pertama, Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) yaitu  pendekatan  yang  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti, termasuk ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa;  dan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan  Permusyrawatan  Desa;,  kedua, Pendekatan  konseptual (conseptual  approach) ,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan mengkaji  teori,  pendapat  para  ahli  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dikaji dan  beranjak  dari  Perundang-undangan  dan  doktrin-doktrin  dalam  ilmu  hukum  sehingga melahirkan  pengertian,  konsep,  dan  asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  hukum  yang dihadapi.  Dimana  pemahaman  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  akan menjadi sandaran penyusun untuk menbangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Efektifitas  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Badan  Permusyarawatan  Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu  menciptakan Check  and  Balance dalam  pembangunan masyarakat  desa  yaitu lembaga  yang memiliki  hak  pengawasan  atas penyelanggaraan  pemerintah  desa  oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  dalam  pasal  55 ayat  (c)  yaitu  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan  apa  saja  yang  dijumpai  oleh  para  pelaksana  agar  kemudian  diambil langkah-langkah perbaikan 16 .
Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan  desa  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan daerah. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah 17 .
Peraturan  desa  ditetapkan  oleh  kepala  desa  bersama  bersama  BPD.  Peraturan  desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa  yang merupakan  penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat 18 .
Dalam  penyususnan  peraturan  perundang-undangan  harus  sesuai  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  telah  menetapkan  bahwa,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang pada  dasarnya  dimulai  dari  perencanaan,  persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan,  pengesahan,  perundangan,  dan  penyebarluasan.  Dalam  penyusunan peraturan  desa,  rancangan  peraturan  desa  dapat  diprakarsai  oleh  pemerintah  desa  dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
Jika  berasal  dari  pemerintah  desa  maka  kepala  desa  yang  menyiapkan  rancangan Peraturan Desa tersebut sedangkan jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang menyiapkan rancangan  Peraturan  Desa  tersebut.  Terhadap  rancangan  Peraturan  Desa  baik  dari pemerintah desa maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa  dan  BPD.  Rancangan  peraturan  desa  yang  berasal  dari  pemerintah  desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD 19 .
Kedudukan  dan  fungsi  BPD  dalam  Pasal  55  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014 tentang  Desa  menyatakan  bahwa  BPD  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi 20 :
16 Dodik  Prihatin,  Fungsi  Legislasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa, JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No.1,   Juni 2017, hlm. 6
17 Ibid.
18 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , dalam Dodik Prihatin, Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa, hlm. 6
19 Ibid. hlm. 7
20 Indonesia, undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014, ps.55
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki  fungsi  yang  sangat  strategis  dalam  rangka mendukung  pembangunan  desa  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penetapan kebijakan strategis lainnya.
Fungsi  BPD  dalam  bidang  legislasi  adalah  merumuskan  dan  menetapkan  peraturan  desa bersama-sama dengan pemerintah desa.  Fungsi  legislasi  ini  nampak  pelaksanaannya  oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut 21 :
a. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.
Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut:
1) Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa)  mengundang  anggota  BPD untuk  menyampaikan  maksudnya  membentuk  peraturan  desa  dengan menyampaikan pokok- pokok peraturan desa yang diajukan.
2) BPD  terlebih  dahulu  mengajukan  rancangan  peraturan  desa,  demikian  halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
3) BPD  memberikan  masukan  atau  usul  untuk  melengkapi  atau  menyempurnakan rancangan peraturan desa.
4) Ketua  BPD  menyampaikan  usulan  tersebut  kepada  pemerintah  desa  untuk diagendakan.
5) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.
b. Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas  bersama-sama  di  dalam  rapat  BPD  dan  setelah  mengalami  penambahan  dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
Dalam  menetapkan  peraturan  desa,  antara  BPD  dan  kepala  desa  sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:
1) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
4) BPD  mensosialisasikan  Peraturan  Desa  yang  telah  disetujui  pada  masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.
Dalam  mencapai  tujuan  mensejahterakan  masyarakat  desa,  masing-masing  unsur pemerintahan  desa,  Pemerintah  Desa  dan  BPD  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan mendapat  dukungan  dari  unsur  yang  lain.  Oleh  karena  itu  hubungan  yang  bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:
1) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
21 Dodik Prihatin, Op. Cit , hlm. 8
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
3) Adanya perinsip saling menghormati;
4) Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.
BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat  dalam bidang penyelengaaraan  pemerintahan.  Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Peraturan undang- undangan yang berlaku ini disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi  menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalur aspirasi  masyarakat  dan  disamping  itu  BPD  berfungsi  mengawasi  pelaksanaan  peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa 22 . Di  kabupaten  Lombok  Utara  sendiri,  selain  tugas  fungsi  dan  kedudukan  BPD  yang diatur  secara  umum  dalam  Undang-undang  No.  6  tahun  2014  seperti  dipaparkan  di  atas, diatur  pula  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2019  tentang  BPD,  sebagaimana penjabaran  lebih  lanjut  dari  Undang-undang  No.  6  tahun  2014  tentang  desa  dan Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  konsideran  menimbang  peraturan  daerah  No.  3 tahun 2019, menjelaskan bahwa 23 : “ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa,  maka  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa”.
Selanjutnya  dalam  struktur  pemerintahan  Desa  Sigar  Penjalin  ketentuan  tersebut dituangkan  dalam  bentuk Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Lombok  Utara  Nomor 168/39/DP2KBPMD/2021 tentang  Peresmian  Pengangkatan  Anggota  BPD  Desa  Sigar Penjalin  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara.  Dengan  struktur  kepengurusan sebagai barikut:
No Nama Jabatan Perwakilan 1. Agus Jasmani Ketua 2. Usman Hakim Wakil Ketua 3. Lalu Suhaidi Sekretaris 4. Ehsan Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa 5. L. Safwan Hadi, S.Pd  Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Saehun Anggota 7. Lalu Midin, S.Pd Anggota 8. Junaidi Anggota 9. Wiwin Tri Komala Anggota Keterwakilan Perempuan
Sumber:  Lampiran  Surat  Keputusan  Camat  Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara  Nomor  16 tahun 2021, tanggal 30 April 2021
22 Ibid. hlm. 9
23 Indonesia, Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara tentang BPD, Perda No. 3 tahun 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## 2. Efektifitas  Pelaksanaan  fungsi  Legislasi  Badan  Permusyarawatan  Desa  di  Desa Sigar Penjalin
Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Peraturan  Desa  meliputi  Peraturan  Desa,  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  dan  Peraturan Kepala Desa
Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Peraturan  Desa berisi  materi  pelaksanaan  kewenangan  desa  dan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan  desa  memuat  aspirasi  dan  partisipasi  antara  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  masyarakat  Desa  melalui  musyawarah  Desa  yang  termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan 24 .
Pembentukan  peraturan  hukum  (seperti  Perdes)  yang  demokratis  hanya  akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum  yang demokratis 25 . Dengan demikian, terdapat  hubungan  timbal  balik  dan  saling  menunjang  antara  pemerintahan  yang  baik dengan peraturan  hukum  yang  demokratis.  Pemerintahan  yang  baik  adalah  sekumpulan prinsip dan gagasan tentang 26 : a. Keabsahan  (legitimasi)  kewenangan  (kompetensi)  dan  pertanggungjawaban ( accountability ) dari pemerintah.
b. Penghormatan  terhadap  kewibawaan  (supremasi)  hukum  dan  perangkatnya  dan  hak asasi manusia.
c. Berbagai  hal  lain  yang  diharapkan  oleh  rakyat  dari  pemerintah  yang  melayani kepentingan khalayak.
Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan  Perwakilan  Desa,  yang dibentuk  dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  dengan memperhatikan  ciri  khas  masing-masing  desa. Sehubungan  dengan  hal tersebut,  sebuah  Perdes dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan  /  atau peraturan perundangundangan Yang lebih tinggi.
Oleh  karena  pentingnya  keberadaan  suatu  regulasi  peraturan  desa  dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka dalam sub bab ini penulis akan memaparkan hasil temuan data yang dapat di analisa untuk melihat efektivitas fungsi legislasi BPD Desa Sigar Penjalin.
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu effective yang  berarti  berhasil  atau sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Kamus  ilmiah  populer  mendefinisikan efetivitas  sebagai  ketepatan  penggunaan,  hasil  guna  atau  menunjang  tujuan.  Efektivitas merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau sasaran  yang  telah  ditentukan  di
24 Lia  Sartika  Putri , Kewenangan  Desa  Dan  Penetapan  Peraturan  Desa  (Village  Authority  And  The  Issuance  Of Village Regulation), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2- Juni 2016.
25 Ibid.
26 Ibid. hlm. 167
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan 27 .
Upaya  mengevaluasi  jalannya  suatu  organisasi,  dapat  dilakukan  melalui  konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal  ini,  efektivitas  merupakan  pencapaian  tujuan  organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber daya  yang  dimiliki  secara  efisien,  ditinjau  dari  sisi  masukan (input), proses,  maupun keluaran (output). Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  sumber  daya  meliputi  ketersediaan personil,  sarana  dan  prasarana  serta  metode  dan  model  yang  digunakan.  Suatu  kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan  efektif bila  kegiatan  tersebut  dilaksanakan  dengan  benar  dan  memberikan hasil yang bermanfaat 28 .
Jadi  suatu  kegiatan  organisasi  di  katakan  efektif  apabila  suatu  kegiatan  organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu 29 :
a. Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  hal  ini  dimaksdukan  supaya  karyawan  dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “ pada jalan ” yang  diikuti  dalam  melakukan  berbagai  upaya  dalam  mencapai  sasaran-sasaran  yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses  analisis dan  perumusan  kebijakan  yang  mantap, berkaitan  dengan tujuan yang hendak  dicapai  dan  strategi  yang  telah  di  tetapkan  artinya  kebijakan  harus  mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan  yang  matang,  pada  hakekatnya  berarti  memutuskan  sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program  pelaksanaan  yang  tepat  sebab  apabila  tidak,  para  pelaksana  akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  salah  satu  indikator  efektivitas  organisasi adalah  kemampuan  bekerja  secara  produktif.  Dengan  sarana  dan  prasarana  yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g. Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien,  bagaimanapun  baiknya  suatu  program  apabila tidak  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  maka  organisasi  tersebut  tidak  akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h. Sistem  pengawasan  dan  pengendalian  yang  bersifat  mendidik  mengingat  sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
27 Iga  Rosalina,  “ Efektivitas  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  Pada  Kelompok Pinjaman  Bergulir  Di  Desa  Mantren  Kec  Karangrejo  Kabupaten  Madetaan”. Jurnal  Efektivitas  Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, Februari 2012, hlm. 3.
28 Ibid. hlm. 4
29 Ibid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut 30 : a. Pencapaian  Tujuan  adalah  keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan  harus  dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian  tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  arti  pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
b. Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan  komunikasi  dengan  berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
c. Adaptasi  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
Dari  penjelasan  teori  efektifitas  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  untuk  mengukur efektivitas fungsi legislasi BPD Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, KLU, dapat dilihat dari capaian peraturan desa yang dibentuk dalam kurun waktu dari tahun 2020-2021.
Berikut adalah daftar peraturan desa, Desa Sigar Penjalin inisiatif Kepala Desa dan/atau BPD Desa Sigar Penjalin tahun 2020 sampai 2022:
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Sumber: Data di olah dari data arsip pada secretariat BPD Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, KLU, tahun 2020-2022.
Jika diperhatikan dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan desa yang  terbentuk  dari  insiatif  BPD  sangat  terbatas.  Hal  ini  dapat  dikaji  berdasarkan  pada ketentuan dalam Pasal 26 ayat 3 huruf b, Pasal 55 huruf a, dan Pasal 62 huruf a Undang- Undang  No.  6  tahun  2014  Jo.  Pasal  44  huruf  a  dan  Pasal  68  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Daerah  Kabupaten  Lombok  Utara  No.  3  Tahun  2019  tentang  BPD,  yang  mengatur  bahwa kewenangan  legislasi  desa  ada  pada  kepala  desa  dan  BPD,  dengan  bunyi  pengaturannya, sebagai berikut 31 :
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa berhak: “ ….. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa….”. Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi: “……membahas  dan  menyepakati Rancangan Peraturan Desa bers ama Kepala Desa….” Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: “…… mengajukan usul rancangan Peraturan Desa….”.
Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa, menjelaskan bahwa 32 :
1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
2) Rancangan  Peraturan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  kecuali  untuk rancangan  Peraturan  Desa  tentang  rencana  pembangunan  jangka  menengah  Desa, rancangan  Peraturan  Desa  tentang  rencana  kerja  Pemerintah  Desa,  rancangan Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  dan  rancangan  Peraturan  Desa  tentang  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
Ketidak-efektivan  fungsi  legislasi  BPD  Sigar  Penjalin  dapat  dinilai  dari  minimnya peraturan  desa  yang  diproduk  oleh  Lembaga  BPD  sendiri,  oleh  karena,  dari  beberapa peraturan desa yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan desa yang  sifatnya reguler yaitu  peraturan  yang  merupakan  inisiatif  dari  Kepala  Desa.  Dari  15 (lima belas) jumlah peraturan desa di atas, hanya sekitar 5 (lima) (sekitar 33%) peraturan desa yang dibentuk dari inisiatif BPD.
31 Indonesia, undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014, ps. Pasal 26 ayat 3 huruf b, Pasal 55 huruf a, dan Pasal 62 huruf a
32 Indonesia, peraturan Menteri dalam negeri tentang pedoman teknis peraturan didesa, permendagri No. 111 tahun 2014, ps. 7
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
3. Faktor  yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Pelaksanaan  fungsi  Legislasi  Badan Permusyarawatan  Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016 Tentang Desa
Dalam meneliti faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan bagi Lembaga BPD Desa Sigar Penjalin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penulis membagi kendala tersebut dalam dua hal, yaitu: pertama, Faktor internal adalah kejadian dan kecenderungan dalam  suatu  organisasi  yang  mempengaruhi  manajemen,  karyawan/anggota/stuktur  dan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap yang berlaku di antara anggota organisasi. Yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah faktor-faktor di  dalam  organisasi  yang  dapat  dikendalikan.  Sedangkan  lingkungan  eksternal  berkaitan dengan kondisi lingkungan di luar organisasi, sehingga sulit dikendalikan (unpredictable). Wheelen  dan  Hunger,  Lingkungan  internal  terdiri  dari  struktur  (structure),  budaya (culture), sumber daya (resources). Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan  (strength)  dan  kelemahan  (weaknesses)  yang  ada  dalam  perusahaan  atau organisasi atau Lembaga 33 . Sedangkan yang kedua, Faktor eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, dimana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh  manajer,  disamping  itu  juga  akan  mempengaruhi  manajer  di  dalam  pengambilan keputusan yang akan dibuat. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi  dan  perlu  dianalisis  untuk  menentukan  kesempatan  (opportunities)  dan ancaman  (threath)  yang  akan  dihadapi  perusahaan.  Terdapat  dua  perspektif  untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal 34 .
Berikut  adalah  uraian  factor-faktor  internal  dan  eksternal  yang  menjadi  kendala  bagi BPD dalam melaksanakan tugas fungsinya.

## a. Factor internal
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BPD  dan  Wakil  Ketua  BPD  Desa  Sigar Penjalin,  menyatakan  bahwa 35 : “beberapa  kendala  internal  Lembaga  BPD  yang  kami alami selama ini adalah, pertama kaitan dengan keterbatasan kemampuan para anggota dalam  memahami  tugas,  fungsi  sebagai  anggota  BPD,  terutama  di  bidang  legislasi, membaca  dan  menginterpretasi  aturan  pusat  saja  kami  masih  sangat  kurang  apalagi membuat  peraturan  baru  (perdes).  Pemerintah  daerah  memfasilitasi  peningkatan kapasitas anggota BPD hanya satu kali dalam satu tahun itupun hanya untuk satu orang anggota.  Kemudian  selanjutnya  terkait  dengan  sering  terjadinya  tumpang  tindih  atau selisih  pandangan  antara  BPD  dan  Kepala  Desa/Sekdes,  hal  ini  tentu  membuat  segala program kami dibidang legislasi terkendala karena segalanya kan butuh anggaran dan Kuasa  Pengguna  Anggaran  di  desa  adalah  Kepala  Desa,  sehingga  kami  dituntut  untuk melakukan pendekatan/komunikasi formal maupun informal kepada kepala desa”
33 Marhumi, Pengaruh  Faktor  Internal,  Eksternal  Organisasi  Dan  Pendanaan  Terhadap  Mutu  Perguruan  Tinggi Dan Implikasinya  Pada Peningkatan Citra Perguruan Tinggi Swasta Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (Stieb) Perdana Mandiri  Purwakarta, Jurnal Bisnis, Volume 6 Nomor 1 – Oktober 2018, hlm. 20
34 Ibid. hlm. 20-21
35 Wawancara  dengan  Ketua  BPD  sigar  penjalin  (bapak  Agus  Jasmani),  pada  tanggal  28  Juli  2022,  di  sekretariat BPD sigar penjalin.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Lebih  lanjut  juga  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Keluarga  Berencana,  dan  Pemerintahan  Desa  (DP2KBPMD)  KLU, menegaskan  bahwa 36 : “terkait  dengan  sering  terjadinya  selisih  pendapat/sengketa antara pihak BPD dengan Kepala desa memang dialami oleh sebagian besar Desa di KLU, termasuk Desa Sigar Penjalin, dan kami sejauh ini sering sekali menengahi hal tersebut, sebab  kalok  itu  dibiarkan  bisa-bisa  roda  pemerintahan  desa  akan  macet  dan  tidak berjalan dengan baik karena kedua Lembaga ini kan harusnya dimaknai sebagai mitra”.
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa, kendala internal yang dialami oleh Lembaga BPD Desa Sigar Penjalin dalam menjalankan fungsi legislasinya, diantaranya:
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia para anggota BPD;
b. Konflik interest yang terjadi antara BPD dan Pemerintah Desa.
b. Factor eksternal
Selain factor internal yang di bahas di sub bab di atas, ada beberapa hal juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Sigar Penjalin, sebagai berikut:
1) Anggaran/Finansial  yang  merupakan  faktor  pendukung  utama  dalam  menjalankan program  atau  suksesnya  program  yang  telah  diprogramkan,  sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPD bahwa 37 : ”jadi anggaran di desa setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk program legislasi desa sangat terbatas hanya kisaran 5-10 juta per  peraturan  desa,  kemudian  anggaran  untuk  kegiatan  bimbingan  teknis /peningkatan  kapasitas  bagi  BPD  hanya  5-6  juta  setahun.  Jika  diperhatikan  tentu anggaran  tersebut  tidak  memadai  bagi  kami”. Ditambahkan  dari  keterangan  Wakil Ketua  BPD  Sigar  Penjalin,  bahwa 38 “.. yang  terpenting  yang  harus  didanai  setiap tahun sesuai ketentuan pasal 44 Perda No. 3 tahun 2019 adalah fungsi BPD dibidang penyerapan  aspirasi  masyarakat  dan  legislasi,  sebab  fungsi  penyerapan  aspirasi sangat penting dan outpunya ada peraturan desa ..”.
2) Ketergantungan  perangkat  desa  menunggu  program  dari  pemerintah  tingkat atasnya  serta  tidak  berani  mengambil  keputusan  untuk  melanjutkan  rancangan peraturan  desa  tersebut,  akibatnya  rancangan  yang  diajukan  Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa di proses lebih lanjut 39 ;
3) Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki terutama dari pihak perangkat desa  dalam  pembentukan  peraturan  desa  akan  kepentingan  masyarakat  desa sebagai tujuan murni bukan karena adanya kepentingan pribadi 40 ;
36 Wawancara dengan Kepala Dinas P2KBPMD KLU (bapak Ir. Hermanto), pada tanggal 3 Agustus 2022, di kantor dinas DP2KBPMD KLU
37 Wawancara dengan Ketua BPD sigar penjalin (bapak Agus Jasmani), pada tanggal 28 Juli 2022, di secretariat BPD sigar penjalin
38 Wawancara  dengan  Wakil  Ketua  BPD  sigar  penjalin  (bapak  Usman  Hakim),  pada  tanggal  28  Juli  2022,  di secretariat BPD sigar penjalin
39 Data  hasil  wawancara  penulis  yang  diolah  dengan  temuan  data  dalam  Muhamad  harzal, Kedudukan  Dan  Peran Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa    (Studi  Di  Desa  Lepak  Timur  Kecamatan Sakra Timur Kabupaten  Lombok Timur), Jurnal Ilmiah pada Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2015, hlm. 14
40 Ibid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
4) Kurangnya  antisipasi  terhadap  perkembangan  masyarakat  akan  kebutuhan peraturan desa dalam artian norma atau aturan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat  sendiri  ataupun  perangkat  desa  sebagai  bentuk  penangkal penyimpangan supaya terlaksananya pemerintahan yang baik 41 ;
5) Pihak  pemerintah  desa  yang  dirasakan  kurang  transparan  dalam  menyampaikan informasi 42 ;
6) Sumber  daya  manusia  yang  merupakan  faktor  pendukung  dalam  merancang program  yang  akan  dilaksanakan  yaitu  kecukupan  baik  kualitas  maupun  kuantitas implementor 43 .

## KESIMPULAN
a. Kedudukan  BPD  sebagai  Lembaga  lesgilator  desa  dijelaskan  dalam  Pasal  55  huruf  a, dan Pasal 62 huruf a Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Jo. Pasal 44 huruf a dan Pasal 68 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 3 Tahun 2019 tentang BPD,  yang  menjelaskan  bahwa “ Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi: ……membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa….”. “Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  berhak:  “……  mengajukan  usul  rancangan Peraturan Desa….”. Peraturan desa yang terbentuk dari insiatif BPD sangat terbatas. Hal ini  dapat  dikaji  berdasarkan  pada  ketentuan  dalam Pasal  26  ayat  3  huruf  b,  Pasal  55 huruf a, dan Pasal 62 huruf a Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Jo. Pasal 44 huruf a dan Pasal 68 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 3 Tahun 2019 tentang  BPD,  yang  mengatur  bahwa  kewenangan  legislasi  desa  ada  pada  kepala  desa dan  BPD.  Ketidak-efektivan  fungsi  legislasi  BPD  Sigar  Penjalin  dapat  dinilai  dari minimnya peraturan desa yang diproduk oleh Lembaga BPD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan desa yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan  desa  yang  sifatnya reguler yaitu  peraturan  yang  merupakan  inisiatif  dari Kepala Desa. Dari 15 (lima belas) jumlah peraturan desa di atas, hanya sekitar 5 (lima) (sekitar 33%) peraturan desa yang dibentuk dari inisiatif BPD.
b. Terhadap  kedtidakefektivan  jalannya  tugas  funsgi  BPD  Desa  Sigar  penjalin,  terdapat dua  factor  yang  mempengaruhi,  yaitu pertama factor  internal,  yaitu  Keterbatasan Sumber Daya Manusia para anggota BPD; dan Konflik interest yang terjadi antara BPD dan  Pemerintah  Desa. Kedua factor  eksternal,  yaitu  :  Anggaran/Finansial, Ketergantungan  perangkat  desa,  Rendahnya  komitmen  serta  kesadaran  yang  dimiliki terutama  dari  pihak  perangkat  desa,  Kurangnya  antisipasi  terhadap  perkembangan masyarakat, dan Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan.

## Saran
a. Kepada  pembentuk  undang-undang  yaitu  DPR  bersama  Presiden  agar  merevisi undang-undang  No  6  Tahun  2014  tentang  desa  khusus  mengenai  kedudukan  BPD sebagai Lembaga yang memiliki fungsi legislasi desa, agar memberi jaminan kekuatan secara normative terhadap fungsi tersebut dan tidak memiliki penafsiran yang abu-abu,
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sebab ketentuan dalam pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 6 athun 2014 menempat BPD sangat pasif dalam fungsi legislasinya.
b. Kepada bupati Kabupaten Lombok utara agar membentuk peraturan bupati yang dapat menjadi acuan seragam dalam penganggaran peraturan di desa oleh pemerintah desa, menjadi  acuan  dalam  menganggarkan  kegiatan  bimbingan  teknis  bagi  BPD  supaya tidak  dilaksanakan  hanya  sekali  setahun  dan  hanya  untuk  satu  orang  anggota,  sebab kerja  BPD  adalah  kolektif-kolegial,  dan  menjadi  acuan  dalam  menganggarkan  Biaya Operasional (BOP) BPD.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Sumber Buku-Buku:
[1] Bagir Manan, “Wewenang Propinsi, Kabupatendan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, Makalah  pada  Seminar  Nasional  Pengembangan  Wilayah  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  di  Kawasan  Pesisir  dalam  Rangka  Penataan  Ruang,  Fakultas  Hukum  Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000;
[2] Bagir  manan,  wewenang  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
[3] Cst  Kansil.  Dan  Christine  ST  Kansil,  Sistem  Pemerintahan  Indonesia,  Jakarta,  Bumi Aksara, 2005;
[4] Didik Sukrion. Pembharuan Hukum Pemerintah Desa. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang, 2010;
[5] F.A.M.  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid  Thalib,  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan Aplikasinya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006;
[6] H. D Stout, “De Betekenissen van de wet”, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004;
[7] Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga, 2011;
[8] I  Nengah  Suantra  dan  Made  Nurmawati,  Teori  Legislasi  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah, Naskah Tutorial pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016;
[9] Indroharto, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan  Makalah  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1994;
[10] John  Rawls,  A  Theory  Of  Justice  (Teori  Keadilan  :  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk mewujudkan  kesejahtraan  social  dalam  negara),  Hardvard  University  Press,  Cambridge, 1995,  Terj.  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Cet.  Ke-2,  Pusataka  Pelajar,  Yogyakarta, 2011;
[11] J.G.  Brouwer  dan  Schilder,  A  Survey  of  Dutch  Administrative  Law,  Ars  Aeguilibri, Nijmegen, 199;
[12] Mashuri  Mashab,  Politik  Pemerintahan  Desa  Di  Indonesia,  Cetakan  I,  PolGov,  Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013;
[13] M.Laica  Marzuki,  Berjalan-jalan  di  Ranah  Hukum,  Buku  Kesatu,  Edisi  Revisi  Cetakan Kedua, Sekertariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta;
[14] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998;
[15] Nur  Basuki  Winarno,  Penyalahgunaan  wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Laksbang
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Mediatama, Yogyakarta, 2008;
[16] Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Dualisme  Penelitian  Hukum  (Normatif  dan  Empiris), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010;
[17] Sadu  Wasistiono,  MS.  M.Irawan  Tahir,  Si.,  Prospek  Pengembangan  Desa,  CV  Fokus Media, Bandung, 2007;
[18] Satya Arianto, Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003;
[19] Suwoto  Mulyosudarmo,  Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik  Indonesia, Suatu  Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990;
[20] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
[21] Suhartono  dkk,  Parlemen  Desa  (Dinamika  DPR  Kalurahan  Dan  DPRK  Gotong-royong), Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
b. Sumber Jurnal Ilmiah, Artikel, Makalah ilmiah, Skripsi, dll:
[22] Dodik  Prihatin  A.N.,  Fungsi  Legislasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Jurnal Rechtens, Vol. 6, No.1, Juni 2017;
[23] Khaeril  Anwar, Hubungan  Kerja  Antara  Kepala  Desa  Dengan  Badan  Permusyawaratan Desa  (Bpd)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Jurnal  Ius, Volume III, Nomor 8, Agustus 2015;
[24] Muhammad  Harzal,  Kedudukan  Dan  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam Pembentukan  Peraturan  Desa  (Studi  Di  Desa  Lepak  Timur  Kecamatan  Sakra  Timur Kabupaten  Lombok  Timur),  Jurnal  Ilmiah  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram, 2015;
[25] Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada  Kelompok  Pinjaman  Bergulir  Di  Desa  Mantren  Kec  Karangrejo  Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, Februari 2012;
[26] I  Nyoman  Alit  Puspadma,  “Perpanjangan  Hak  Guna  Bangunan  bagi  Perseroan  Terbatas Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Berkelanjutan menuju Investasi yang Menyejahterakan  Rakyat”,  Makalah  Seminar  Hasil  Penelitian  Disertasi,  Program  Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012;
[27] Khaeril Anwar, Kajian Hukum dan Keadilan, 2015, Jurnal IUS (2015). Vol III Nomor 8. 21 juni 2018;
[28] -----------------------, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa  (Bpd)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Jurnal  Ius, Volume III, Nomor 8, Agustus 2015;
[29] Kushandjani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal, Skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang 2008;
[30] Marhumi,  Pengaruh  Faktor  Internal,  Eksternal  Organisasi  Dan  Pendanaan  Terhadap  Mutu Perguruan  Tinggi  Dan  Implikasinya  Pada  Peningkatan  Citra  Perguruan  Tinggi  Swasta  Di Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Dan  Bisnis  (Stieb)  Perdana  Mandiri  Purwakarta, Jurnal Bisnis, Volume 6 Nomor 1 – Oktober 2018;
[31] Muhamad  Harzal,  Kedudukan  Dan  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam Pembentukan  Peraturan  Desa  (Studi  Di  Desa  Lepak  Timur  Kecamatan  Sakra  Timur Kabupaten  Lombok  Timur),  Jurnal  Ilmiah  pada  Fakultas  Hukum,  Universitas  Mataram,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
2015
[32] Rusadi  Kantaprawira,  “Hukum  dan  Kekuasaan”,  Makalah  pada  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998;
[33] Philpus  M  Hadjon,  “Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  dalam  Mewujudkan Pemerintahan  yang  Bersih”,  Pidato  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 1994;
[34] Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2- Juni 2016;
[35] Yunani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerinthn Desa, fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No.
c. Sumber Peraturan Perundang-undangan:
[36] Indonesia, Undang-undang tentang Desa, undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
[37] Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa, PP No. 43 Tahun 2014;
[38] Indonesia,  peraturan  Menteri  dalam  negeri  tentang  pedoman  teknis  peraturan  didesa, permendagri No. 111 tahun 2014;
[39] Indonesia, Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara tentang BPD, Perda No. 3 tahun 2019.
d. Sumber Website/Internet:
[40] Philipus  M.  Hadjon,  “Tentang  Wewenang”,  Makalah  dalam http://www.blogschool.com , diunduh pada tanggal 5 Juli 2022;
[41] Ardhiwinda  Kusumaputra,  Ngesti  Dwi  Prasetyo,  dan  Dhia  Al-Uyun,  Model  Penguatan Kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Struktur  Pemerintahan  Desa,  Artikel Ilmiah Dalam https://media.neliti.com/media/publications/35439-ID-model-penguatan- kedudukan-badan-permusyawaratan-desa-dalam-struktur-pemerintahan.pdf ,  diunduh  pada tanggal 28 Juli 2022.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN