Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Fadil Gheantoro 1
1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: fgheantoro@gmail.com

## Abstrak
Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun 2020, pandemi yang terjadi telah banyak merampas hak masyarakat, banyak orang juga jadi tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dari yang mulai bekerja, sekolah, bermain, hingga unjuk rasa / menyampaikan pendapat ditempat umum. Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  atau  PSBB  adalah  satu  dari  banyaknya  upaya  pemerintah  dalam mengatasi virus Covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan penduduk yang dinilai berpotensi dalam penyebaran Covid-19. PSBB sudah mempengaruhi banyak hal mulai dari kegiatan sekolah, ekonomi dan demokrasi dalam hal penyampaian pendapat  di muka umum atau unjuk  rasa. Padahal unjuk  rasa /  penyampaian pendapat ditempat umum sebenarnya telah dilindungi dan disebutkan di dalam Undang - Undang Dasar 1945  pada pasal  28F  “ Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia”,  lal u  dalam  UU  Nomor  39  Tahun  1999  yang  membahas  tentang  Hak  Asasi  Manusia Pasal  25 “ Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan” dan juga pada UU Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Kata kunci: Pandemi, Perlindungan Hukum, Penyampaian Pendapat di Muka Umum

## Abstract
Covid-19  that  attacked  Indonesia  in  early  2020,  the  pandemic  that  occurred  has  robbed  many  of  the people's rights, many people have also been unable to carry out their activities as usual. Starting from work,  school,  playing,  to  demonstrations  /  expressing  opinions  in  public  places.  Large-Scale  Social Restrictions or PSBB is one of the government's many efforts to overcome the Covid-19 virus by limiting the activities of residents who are considered to have the potential to spread Covid-19. PSBB has affected many things, starting from school activities, the economy and democracy in terms of expressing opinions in public or demonstrations. Even though demonstrations / expressions of opinion in public places have actually  been  protected  and  stated  in  the  1945  Constitution  in  article  28F  "Everyone  has  the  right  to communicate  and  obtain  information  to  develop  his  personality  and  social  environment,  and  has  the right  to  seek,  obtain,  possess,  store,  process,  and  convey  information  using  all  types  of  available channels", then in Law Number 39 of 1999 which discusses Human Rights Article 25 "Every person has the right to express opinions in public, including the right to strike in accordance with the provisions of the law  - invitation” and also in Law  Number 9 of 1998 concerning Freedom  of Expressing Opinions  in Public.
Keyword: Pandemic, Legal Protection, Expressions of Opinion in Public Places
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kota  Wuhan,  China  menjadi  tempat  awal  mula  laporan  pertama  Covid-19,  terhitung sejak  akhir  Desember  2019.  Gejala  yang  dialami  para  pasien  adalah  malaise,  demam,  batuk dengan  rasa  kering  serta  dispnea  yang menjadi diagnosis  gejala  infeksi  virus  Pneumonia.  Saat awal kemunculannya pers Wuhan menyebutnya dengan Pneumonia Wuhan karena gejala yang ditimbulkan  mirip dengan  gejala Pneumonia.  Setelah  dilakukan  beberapa  penelitian  oleh  para ahli secara resmi pada tanggal 12 Januari 2020 penyakit ini disebut dengan Corona Virus 2019 atau Covid-19 (Aidah 2021).
World Health organization (WHO) telah menetapkan pandemi Covid -19 sejak tanggal 11 Maret  2020.  Pandemi  adalah  epidemi  yang  menyebar  di  berbagai  benua  dan  negara,  dan menyerang  banyak  sekali  orang.  Sedangkan  epidemi  merupakan  istilah  yang  digunakan  guna mengetahui  seberapa  besar  tingkat  pertumbuhan  kasus  yang terjadi  secara  tiba  - tiba  di  area tertentu.
Covid-19  telah  menyerang  indonesia  sejak  awal  tahun  2020,  pandemi  ini  telah  banyak merampas  hak  masyarakat  banyak  orang  juga  jadi  tidak  bisa  melakukan  aktivitasnya  seperti biasa. Dari yang mulai bekerja, sekolah, bermain, hingga unjuk rasa / menyampaikan pendapat ditempat  umum.  Dengan  adanya  pandemi  pemerintah  membatasi  hampir  semua  kegiatan masyarakat  guna  menekan  angka  penyebaran  covid-19.  Keadaan  pandemi  ini  memanglah keadaan yang genting, tetapi terkadang isu - isu yang ada di pemerintahan juga merupakan isu yang  tidak  kala  genting  yang  akhirnya  membuat  masyarakat  harus  turun  kejalan  untuk menyampaikan  pendapatnya,  tetapi  tidak  jarang  juga  aksi  -  aksi  tersebut  malah  dibubarkan oleh aparat kepolisian.
Disebutkan  dalam  UU  No.  9  Tahun  1998  demonstrasi  atau  aksi  penyampaian  aspirasi tidaklah  dibatasi  dan  dilarang. Dikarenakan  adanya  pandemi  Covid-19  ini  menyebabkan  pihak kepolisian tidak dapat memberikan izin untuk aksi demonstrasi dan kegiatan – kegiatan lainnya yang  menimbulkan  kerumunan,  karena  keramaian  yang  terjadi  sangatlah  rawan  penyebaran virus  karena  adanya  pengabaian  penerapan  standart  protokol  kesehatan  yang  diberlakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pemerintah. Tetapi dengan tidak diberikannya izin tersebut maka itu adalah suatu pembatasan terhadap hak penyampaian pendapat ditempat umum yang sebenarnya dilindungi oleh undang -  undang.  Meskipun  sebenarnya  pihak  yang  akan  melakukan  demonstrasi/unjuk  rasa  tidak memerlukan  izin  dari  kepolisian,  cukup  dengan  memberikan  pernyataan  secara  tertulis  untuk pihak  kepolisian  yang  dilakukan  paling  lambat  3x24  jam  sebelum  aksi  demonstrasi/unjuk  rasa dimulai.
Di  dalam  Maklumat  Kepala  Kepolisian  NRI  Nomor  Mak/2/III/2020  Tahun  2020  berisi tentang  Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus Corona, aksi demonstrasi atau kegiatan unjuk rasa tidak diperbolehkan karena memiliki potensi melanggar  protokol  kesehatan  dimana  para  demonstran  akan  berkumpul  dalam  jumlah besar dan  tidak  mengindahkan  peraturan  menjaga  jarak  dengan  orang  lain  sekurang  -  kurangnya  1 meter. Namun pada laman Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam artikel Pasca  Maklumat  Kapolri  tersebut  di  cabut,  dengan  jaminan  Polri  akan  tetap  mengawasi protokol  kesehatan  selama  aksi  demonstrasi  sesuai  yang  tertuang  dalam  Surat  Telegram Rahasia Nomor STR/364/ VI/OPS 2/2020 tanggal 25 Juni 2020.
Aksi  demonstrasi  tidak  lepas  dari  wajah  kerusuhan,  untuk  menghindar  hal  -  hal  buruk yang tidak di inginkan seperti itu, dalam menyampaikan pendapat kita harus berhati- hati dan pandai dalam memilah kata dan tindakan yang akan dilakukan. Mengutarakan pendapat tidak boleh mengandung SARA, baiknya menggunakan bahasa yang bertutur kata baik dan halus, juga memberi  saran  atas  masalah  yang  di  kritik.  Adanya  konflik  saat  penyampaian  pendapat sebenarnya  dipengaruhi  oleh  masng  -  masing  individu,  ada  beberapa  individu  yang  tidak menerima  kritik  dan  saran  yang  diberikan  karena  dianggap  menyimpang  dan  menyinggung pendapatnya, dan menyebabkan terjadi komunikasi sosial yang tidak berjalan lancar. Sikap yang seharusnya ditunjukkan jika terjadi perbedaan seperti itu adalah dengan menerima kekurangan dan tidak membuat masalah yang ada menjadi semakin runyam.
Berdasarkan  dengan  permasalahan  ini,  pada  konteks  penyampaian  pendapat  dimuka umum manifestasi demokrasi yang menjadi titik poin terhadap penelitian, peneliti mengambil isu  terkait  pembatasan  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  yang  dibatasi  oleh  pemerintah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dengan  alasan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dengan  judul  Perlindungan  Hukum Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Tengah Pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif,  salah  satu  jenis penelitian  terhadap  hukum  yang  dilakukan  dengan  tujuan  mendapat  jawaban  atas  aturan hukum,  beberapa  prinip  -  prinsip  hukum,  dan  doktrin  hukum  yang  nantinya  akan  digunakan untuk menjawab isu - isu hukum yang muncul. Penelitian Hukum Normatif ini dilakukan untuk mendapat  pemecahan  dari  suatu  masalah  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  ada.  Rumusan masalah  yang  diajukan  akan  di  selesaikan  dengan  hasil  dari  penelitian  yang  memberikan preskripsi  yang  selaras  dengan  rumusan  masalah  yang  muncul.  Penelitian  Hukum  Normatif dilakukan dengan hanya melihat norma hukum yang berlaku tanpa megindahkan praktik yang ada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembatasan  Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum  di  Saat  Pandemi  Merupakan Perlanggaran HAM
Demokrasi  memiliki  makna  penting  untuk  masyarakat  dimana  dengan  adanya demokrasi,  masyarakat  berhak  dalam  memilih  dan  mengambil  jalan  sendiri  yang  berkaitan dengan jalan organisasi pemerintahan, dimana rakyat bisa menyelaraskan hal tersebut dengan kehendak  hati  nurani.  Oleh  karenanya,  semua  pengertian  tentang  demokrasi  selalu menyebutkan jika posisi yang terpenting adalah rakyat, tentunya dengan pengimplikasian yang berbeda di setiap belahan negara.
Seperti  yang  disampaikan  oleh  Amin  Rais,  dimana  demokrasi  adalah  dasar  dari  hidup untuk  bernegara  yang  umumnya  diartikan  bahwa  rakyat  adalah  tingkat  akhir  dari  keputusan yang  memberikan  ketentuan  di  dalam  permasalahan  pokok  berkenaan  dengan  kehidupannya dalam  menilai  kebijakan  pemerintah  di  saat  membuat  suatu  kebijakan  yang  menentukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kehidupan  rakyat.  Karena  dasar  dari  demokrasi  adalah  oleh  rakyat  dan  sebesar  -  besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Deklarasi pada abad ke-19 yang terjadi di Eropa pada tahun 1776 dan di Amerika pada tahun 1789 merupakan titik awal perkembangan demokrasi modern di berbagai belahan dunia. Dari  dua  deklarasi  yang  telah  terjadi  adalah  bukti  perkembangan  yang  revolusioner  di  bidang Hak  Asasi  Manusia  dan  bukti  kedudukan  yang  setara  di  mata  hukum.  Dari  banyaknya perkembangan  yang  terjadi  banyak  pula  tuntutan  yang  terjadi  bahwasannya  kekuasaan  suatu negara tidak lagi berada di tangan Raja namun berada di tangan Rakyat.
Pemberian  kebebasan  berpendapat  adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk mewujudkan  demokrasi  sesuai  dengan  pengertian  dan  makna  yang  telah  disebutkan.  Namun jika  melihat  kebelakang  kebebasan  berpendapat  di  Indonesia  telah  melalui  perjalanan  yang panjang hingga ada dititik sekarang seperti Pada masa orde baru dimana pemerintah ikut andil dalam  mengatur  pola  kehidupan  di  masyarakat,  masyarakat  diharuskan untuk  “mengamini” segala  hal  yang  dilakukan  dan  ditetapkan  pemerintah  dengan  tidak  memberikan  kritik  -  kritik terhadap  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah,  yang  tetap  berani  mempertanyakan  dan menentang  kebijakan  yang  dibuat  maka  nyawa  yang  menjadi  taruhannya.  Di  era  orde  baru banyak  sekali  ditemukan  kebobrokan  yang  dilakukan  pemerintah  seperti  hal  nya  nepotisme, kolusi,  serta  korupsi.  Rakyat  di  paksa  untuk  terus  menerus  menyaksikan  kebobrokan  yang dilakukan pemerintah tanpa bisa melakukan perubahan apapun karena takut dengan ancaman yang ada pada saat itu.
Berpendapat  berarti  hasil  buah  pikiran  atau  mengeluarkan  gagasan  yang  bisa disampaikan melalui lisan atau tulisan dimana kebebasan berpendapat ini merupakan hasil dari pemikiran  seseorang  melalui  sudut  pandang  tertentu  terhadap  suatu  kondisi.  Kebebasan berpendapat  merupakan  sebuah  keadaan  dimana  seseorang  bisa  dengan  bebas  dan  tanpa adanya  tekanan  pada  seseorang  untuk  imenyampaikan  pendapatnya  baik  melalui  lisan  pada sebuah  perdebatan,  orasi,  ataupun  video  yang  dapat  di  sebar  melalui  media  sosial  pada  era kemajuan  teknologi  sekarang  ini  dan  melalui  tulisan  yang  dimana  pemikiran  seseorang  dapat dituangkan sebagai karya tulis yang bisa disajikan melalui media online seperti website portal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berita  online  ataupun  akun  media  sosial  pribadi  juga  bisa  melalui  media  cetak  seperti  koran, majalah,  selebaran,  dan  poster.  Karena  hal  tersebut  telah  di  atur  dalam  UUD  1945  pasca Amandemen  ke- 2  dalam  Pasal  28E  Ayat  3  yang  menyatakan  “Setiap orang  berhak  atas ke bebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Dengan hak yang melekat pada manusia untuk menyampaikan pendapat dan salah satu cara penyampaian pendapat tersebut adalah dengan berdemonstrasi. Demonstrasi atau unjuk rasa  merupakan  gerakan  protes  terhadap  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah dimana  melibatkan  sekumpulan  orang  dengan  kepentingan  yang  sama  untuk  menyampaikan pendapat  kelompok,  demonstrasi/unjuk  rasa  juga  dapat  dilakukan  sebagai  media  penekanan secara politik yang didasari oleh kepentingan suatu kelompok.
Demonstrasi  dianggap  sebagai  salah  satu  jalan  yang  terbilang  cukup  efektif  bagi masyarakat  di  dalam  menyampaikan  pendapat.  Demonstrasi  di  Indonesia  identik  dengan mahasiswa dan kerusuhan, kendati demikian demonstrasi atau unjuk rasa dinilai bisa menjadi wadah  pembelajaran  bentuk  lain  yang  turut  andil  berpartisipasi  dalam  perpolitikan  negara. Meskipun  demikian  aksi  demonstrasi  tidak  bisa  semena-mena  dilakukan  begitu  saja,  namun sebagai  makhluk  sosial,  pelaksanaan  demonstrasi  atau  unjuk  rasa  tidak  bisa  diakukan  secara serta merta dan absolut, karena juga ada hak asasi manusia lain yang harus di lindungi.
Pada  11  Maret  2020  World  Health  organization  (WHO)  secara  resmi  menetapkan pandemi  Covid-19,  hal  ini  dikarenakan  virus  tersebut  sudah  menyebar pada  negara  Indonesia pada  2020.  Penularan  virus  ini  terbilang  cepat  bahkan  sangat  cepat,  virus  menular  melalui droplet/tetesan  -  tetesan  kecil  dari  mulut  atau  hidung.  Kita  dapat  langsung  terkena  Covid-19 meskipun  secara  tidak  sengaja  terhirup  tetesan  kecil  dari  hidung  atau  mulut  seseorang  yang terkena  virus  Covid-19.  Droplet/tetesan  -  tetesan  kecil  yang  berasal  dari  mulut  atau  hidung seseorang  yang  telah  tervonis  terkena  Covid – 19  dapat  bertahan  pada  benda  disekitarnya selama beberapa jam dan jika seseorang secara tidak sengaja menyentuh droplet tersebut dan mengusapkan tangannya pada hidung, mulut, atau mata (segitiga wajah) bisa dipastikan orang tersebut akan dengan tidak sengaja terinfeksi Covid – 19.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Keadaan darurat yang disebabkan oleh virus Covid – 19 dengan penyebaran yang cepat dan menjadikan berkerumun menjadi potensi ancaman yang besar untuk penularan virus, maka dari  itu  pemerintah  mengeluarkan  aturan  tentang  PSBB  yang  tertulis  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang membahas berkenaan dengan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  Pasal  4  ayat  1  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  meliputi  beberapa  hal seperti  dibatasi  nya  kegiatan  keagamaan,  sekolah  yang  diliburkan  dan  tempat  kerja  yang mengurangi jumlah karyawan yang hadir dikantor, dan fasilitas umum yang banyak ditutup dan pemberhentian operasi.
Pandemi  telah  menjadi  alasan  pemerintah  untuk  melakukan  pembatasan  terhadap kebebasan berekspresi dan  penyampaian  pendapat  diruang publik  yang  mana  sebenarnya  hal itu  patut  dilindungi  oleh  pemerintahan.  Pandemi  telah  memaksa  aktivitas  manusia  yang seharusnya  dilakukan  melalui  tatap  muka  atau  bertemu  secara  langsung  harus  dibatasi  dan dengan  hal  itu  pemerintah  telah  memaksa  masyarakat  untuk  melakukan  segala  aktivitasnya melalui  media  sosial  seperti  jual  beli,  proses  belajar  mengajar,  pegiat  seni,  dan  penyampaian pendapat di tempat umum.
Tindakan  pemerintah  melakukan  pembatasan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  telah  merampas  kebebasan  masyarakat dalam  melaksanakan  aktivitasnya  secara  langsung  bukan  berarti  pemerintah  telah  melanggar hak asasi manusia karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah satu langkah  dari  pemerintah  untuk  melindungi  rakyatnya  dari  ancaman  penyakit  yang  mudah menyebar dan menyebabkan kematian.
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2012  Tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan,  Dan  Penanganan  Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada pasal 5 ayat 1 disebutkan seluruh warga negara bisa dan berhak memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan pendapat yang dimiliki sesuai dengan pemirikan dan isi hati nurani. Menyampaikan pendapat bisa dilakukan baik secara lisan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
maupun tulisan yang bisa di salurkan lewat media cetak dan media elektronik dan harus sudah memperhatikan  unsur  -  unsur  keagamaan,  ketertiban,  kesusilaan,  keutuhan  bangsa,  dan kepentingan umum masyarakat luas. Warga negara yang menyampaikan aspirasi pemikirannya berkewajiban  dalam  menghormati  segala  hak  dan  kebebasan  orang  lain,  menaati  hukum, menghormati aturan moral, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, menghormati dan menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
Kondisi Negara Indonesia dengan datangnya virus COVID – 19 telah merubah kebiasaan masyarakat,  kebebasan  berpendapat  yang  biasanya  dilakukan  ditempat  umum  dan  telah dilindungi haknya oleh  Undang – Undang  harus  dibatasi  dan  disampaikan  dengan memanfaatkan  media  sosial.  Pada  Pasal  19  konvonen  internasional  hak  sipil  serta  politik memaknai kebebasan berpendapat dengan setiap orang berhak memiliki pendapat murni yang tanpa  campur  tangan  dari  orang  lain,  berhak  memiliki  kebebasan  untuk  menyampaikan  dan menyatakan  pendapatnya,  menghormati  hak  dan  nama  baik  seseorang,  serta  melindungi keamanan nasional/ketertiban umum/kesehatan/moral umum.
Hak  dalam  kebebasan  berpendapat  itu  telah  dijamin  dan  dilidungi  oleh  konvenan internasional dan merupakan hak yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Tetapi hak kebebasan berpendapat tidak tergolong pada jenis non derogable right. Oleh karena itu  hak  tersebut  dapat  dikurangi  yang  dikarenakan  oleh  suatu  keadaan  darurat  yang  sifatnya mengancam  keamanan  Negara.  Seperti  terjadinya  bencana  kesehatan  pandemi  Covid-19  ini maka  hak  kebebasan  berpendapat dapat  dikurangi  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Tetapi  dalam  pembatasannya  sebaiknya pemerintah juga lebih memperhatikan hak-hak yang ada karena kebebasan berpendapat diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.
Dalam  Pembatasan  yang  diberlakukan  pemerintah,  penyediaan  ruang-ruang  aspirasi harus tetap diperhatikan untuk nantinya digunakan oleh masyarakat agar kritik atau pendapat yang  ingin  disampaikan  oleh  masyarakat  dapat  tersampaikan  dengan  baik.  Di  Indonesia
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pemerintah  sudah  mempersiapkan  beberapa  ruang  untuk  melakukan  kritik  yang  dapat disampaikan melalui call center pengaduan DPR RI ataupun email pengaduan DPR RI dan juga dapat disampaikan melalui website yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah yaitu Lapor.go.id. Karena  telah  memenuhi  hak  dengan  menyediakan  ruang  lain  untuk  menyampaikan  pendapat kepada  pemerintah  maka  pemerintah  telah  dapat  menyediakan  tempat  untuk  masyarakat menggunakan haknya untuk berpendapat.

## B. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum  di  Saat Pandemi COVID-19
Konsep  dari  negara  hukum  yang  ada  di  Indonesia  tertuang  dalam  UUD  1945  adalah campuran  dari  konsep  negara  hukum  tradisi  Eropa  Continental  yang  biasa  dikenal  dengan Rechtsstaat dan tradisi hukum Anglo Saxon yang biasa dikenal dengan The Rule of Law. Kedua hal  tersebut  mencerminkan  fungsi  negara  yang  sesungguhnya  dimana  kesadaran  hukum  dan nilai  yang  hidup  ditengah  masyarakatnya.  Karena  tidak  mungkin  suatu  negara  menciptakan suatu  hukum  yang  nantinya  akan  diterapkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  namun  tidak sesuai  dan  bertentangan  dengan  kesadaran  dan  keinginan  hukum  rakyarnya.  Oleh  karenanya kesadaran  dan  keinginan  hukum  rakyat  lah  yang  diangkat  serta  digunakan  untuk ditransformasikan  dan  direfleksikan  masuk  menyesuaikan  dengan  bentuk  kaidah  hukum nasional yang baru.
Dengan  begitu  melalui  hukum,  Negara  diwajibkan  untuk  dapat  melindungi  setiap pemikiran  dan  pendapat  masyarakatnya.  Sebagai  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh Negara  penyampaian  pendapat  dibebaskan  dan  diberikan  dua  pilihan  untuk  penyampaiannya yaitu  secara  lisan  maupun  tulisan.  Dilihat  dimasa  sekarang  ini  masyarakat  Indonesia  lebih memilih  dan  condong  melakukan  penyampaian  pendapat  dengan  cara  lisan  dan  lebih  dikenal dengan  aksi  demonstrasi,  aksi  ini  dipilih  karena  dirasa  paling  efektif.  Cara  ini  juga  dirasa masyarakat  jika pendapat dari  mereka  lebih  bisa  didengar dan  tersalurkan  kepada  pihak  yang memiliki kekuasaan tinggi.
Dalam  keadaan  dinamika  masyarakat  yang  sedang  berubah.  Semakin  maju  suatu masyarakat  mengekpresikan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  semakin  beraneka  cara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mulai  dari  mogok  makan,  perusakan  tempat  umum.  Aksi  penyampaian  pendapat  di  muka umum  masuk  ke  dalam  instrumen  atau  cara  dari  anggota  atau  sekelompok  masyarakat  yang ingin  menunjukkan  dan  menyatakan  rasa  ketidak  setujuannya  perihal  suatu  sikap,  tindakan, pemikiran,  dan  pandangan  tertentu  dari  anggota  atau  kelompok  masyarakat  lain.  Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat di muka umum merupakan suatu instrumen penting  yang  dibutuhkan  masyarakat  sebagai  bentuk  kepedulian  terkait  penyelenggaraan pembangunan  nasional,  terkait  hasil  dan  proses  pembangunan  yang  dinilai  kurang  atau  tidak relevan dengan amanat konstitusi yang ada.
Masyarakat  yang  melaksanakan  aksi  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  diberikan kebebasan  sebagai  perwujudan  demokrasi  dengan  dibatasi  oleh  aturan  dan  hukum  yang berlaku. Unjuk rasa juga menjadi cara yang ampuh agar bisa langsung mendapatkan perhatian dari  apa  yang  dituntutkan.  Pada  jaman  sekarang  unjuk  rasa  tidak  hanya  dijadikan  ajang mengekspresikan  pandangan  melalui  teriakan,  mogok  kerja  ataupun  poster,  ada  juga  yang dengan menampilkan teatrikal, ada yang dengan melakukan seperti konser mini ditengah aksi masa dan masih banyak lagi.
Ketika  demonstrasi  sedang  berlangsung,  kepolisian  yang  merupakan  aparatur  negara memiliki  kewajiban  untuk  mengkondusifkan  suasana  selama  demo  agar  tetap  berjalan  aman. Peran  tersebut  disebutkan  dalam  UU  No.  9  Tahun  1998  Pasal  7,  yang  berisi  tentang menyelenggarakan  pengamanan,  melindungi  hak  asasi  manusia,  menghargai  prinsip  praduga tak bersalah, dan menghargai asas legalitas.
Selain  hak  dalam  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum,sebagai  warga  negara  kita juga memiliki kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 yang  berisi  bahwa  “ Penyelenggaraan  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat  sebelum  pelaksanaan  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum ” . Penyelenggara  penyampaian pendapat  di  muka umum  tidak bisa  langsung  melakukan aksinya dan  hanya  menuntut  haknya  tetapi  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  juga  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  pemberitahuan  kepada  kepolisian  sesuai  dengan  wilayah  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
massa  aksi  yang  hadir  pada  aksi  tersebut,  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  selambat  - lambatnya harus diterima Polri setempat dalam kurun waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan akan dimulai.
Dalam  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  pasti  melibatkan  banyak  lapisan masyarakat dan nantinya akan menyebabkan kerumunan saat pelaksanaanya. Di saat pandemi Covid-19 ini kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menjadi suatu hal yang mendapat pandangan khusus karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan suatu hak yang dimiliki  oleh  masyarakat  dan  bentuk  kegiatan  politik  yang  langsung  dari  masyarakat  dan merupakan suatu implementasi dari Negara demokrasi.
Tapi  dari  sisi  lain  kegiatan  tersebut  dapat  berpotensi  besar  dalam  menyebarkan  virus covid-19 yang mudah menyebar melalui kerumunan yang dimana virus tersebut dapat mudah menular  melalui  droplet  yang  berasal  dari  tetesan – tetesan  kecil  dari  hidung  atau  mulut melalui bersin, batuk,  bahkan  saat berbicara.  Tetesan tersebut  dapat  menularkan  virus  ketika tidak  sengaja  terhirup  langsung  bahkan  droplet  tersebut  dapat  bertahan  beberapa  waktu  di tempat  yang  tidak  sengaja  terkena  dan  dapat  menyebar  melalui  orang  yang  tidak  sengaja menyentuhnya lalu memegang bagian hidung mata atau mulut.
Terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang  haknya  dikurangi dalam  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  yang  pertama  adalah  Perlindungan  Hukum Preventif dan yang kedua adalah Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif, yakni dengan adanya UUD NRI 1945, UU No 9 Tahun 1998, UU No 39 Tahun 1999 dan konvenan Internasional  seperti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan  Internasional  Convenant  on  Civil  and  Political  Rights  (Konvenan  Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut UU 12/2005). Sedangkan yang dimaksud dengan  Perlindungan  represif  yaitu  perlindungan  yang  dilaksanakan  oleh  negara  melalui perantara  lembaga  peradilan.  Negara  memfasilitasi  dalam bentuk  sistem  peradilan  yang nanti nya  di  gunakan  oleh  para  korban  pelanggara  HAM.  Secara  khusus  kerugian  ini  berbentuk perampasan  hak  kebebasan  beragama  yang  mengarah  kepada  ketidaknyamanan  beribadat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
akibat  dikucilkan  oleh  lingkungan  kampus,  dan  terancam  untuk  dikeluarkan  dari  kampus,  dan harus mendaftar lagi di kampus yang lain. Tentu kerugian ini dalam bentuk materil.
Dari hasil penjelasan diatas masyarakat dapat menggunakan mekanisme peradilan tata usaha negara. Secara khusus, menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, menjelaskan  “ Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  memiliki  wewenang  mengadili perkara  berupa  gugatan  maupun  permohonan,  memiliki  wewenang  mengadili  perbuatan melanggar  hukum  oleh  pemerintah,  membuat  keputusan  tata  usaha  negara  yang  telah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha  Negara.  Menurut  PERMA  Nomor  2  Tahun  2019  Pasal  3  warga  masyarakat  dapat mengajukan  gugatan  tindakan  pemerintahan  secara  tertulis  kepada  pengadilan  yang berwenang  dengan  menyebutkan  alasan  bertentangan  dengan  peraturan  Perundang – Undangan.
Dengan  demikian  negara  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  represif  terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan kebebasan berpendapat di tempat umum. Dengan tujuan dan  harapan  hak – hak  yang  telah  dilanggar  dapat  segara  dilakukan  pemulihan  oleh  negara melalui Judicial Review ke Mahkamah Agung dan sistem peradilan PTUN.
Aduan  terkait  adanya  pelanggaran  perampasan  hak  jika  pemerintah  tidak  dapat memberikan  solusi  atas  pembatasan  juga  bisa  disampaikan  kepada  KOMNAS  HAM.  Masalah pengaduan dan laporan diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2000, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pengaduan maupun laporan tersebut, jika dilihat dari ketentuan dalam UU No 26 Tahun 2000 perampasan hak tidak diatur dalam UU tersebut maka hukum  acara  yang  berlaku  pada  kasus  pelanggaran  HAM  berat  maka  yang  berlaku  adalah ketentuan dalam KUHAP, sehingga perbedaan laporan dan pengaduan pada kasus pelanggaran HAM  bukan  terletak  pada  jenis  perbuatan/kejahatan  namun  terletak  pada  pihak  yang melakukan  pemberitahuan  yaitu  pengaduan  disampaikan  oleh  pihak  yang  dirugikan  oleh pelanggaran tersebut dalam hal ini adalah korban. Pengaduan ke Komnas HAM Sesuai dengan UU  No.39/1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  setiap  perbuatan  pelanggaran  HAM,  dapat diadukan ke Komnas HAM. Adapun yang berhak menyampaikan Pengaduan/Laporan mengenai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
siapa  yang  berhak  menyampaikan  laporan/pengaduan  pasal  90  Undang-Undang  No  39  Tahun 1999  disebutkan “Setiap  orang  dan  atau  sekelompok  orang  yang  memiliki  alasan  kuat  bahwa hak  asasinya  telah  dilanggar.  Orang  lain  yang  mengetahui,  melihat,  menyaksikan  suatu pelanggaran  HAM”,  namun  untuk  hal  ini  secara  khusus  diatur  bahwa  orang  lain  yang melaporkan harus mendapat persetujuan dari korban pelanggaran HAM tersebut, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu menurut pertimbangan KOMNAS HAM tidak harus ada persetujuan dari korban yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Hak  kebebasan  berpendapat  dimuka  umum  itu  telah  dijamin  dan  dilidungi  oleh konvenan  internasional dan  merupakan hak  yang  dijamin  dan dilindungi  oleh  UUD NRI  Tahun 1945.  Walaupun  bukan  tergolong non  derogable  rights yang  berarti  hak  kebebasan berpendapat  disaat  pandemi  dapat  dibatasi  dalam  pembatasannya  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Tetapi pemerintah  juga  harus  lebih  memperhatikan  hak  -  hak  yang  ada  karena  kebebasan berpendapat telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.
Perlindungan  hukum  preventif,  yakni  dengan  adanya  UUD  NRI  1945,  UU  No  9  Tahun 1998,  UU  No  39  Tahun  1999  dan  konvenan  Internasional  seperti  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Internasional  Convenant  on  Civil  and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut UU  12/2005).  Bentuk  perlindungan  hukum  represif  dengan  Pengajuan  pemohon  keberatan untuk  uji  materiil  atas  peraturan  menteri  dapat  diajukan  ke  MA  berdasarkan  PERMA  No  1 Tahun  2011  pasal  2  ayat  1.  Gugatan  juga  dapat  diajukan  melalui  PTUN  berdasarkan  surat edaran mahkamah agung No. 04 Tahun 2016 dan berdasarkan PERMA Pasal 3 Nomor 2 Tahun 2019.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Aidah SN. Kitab Sejarah Covid-19. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia; 2021.
Hafidz Wibawa Sofyan. Problematika Aksi Demonstrasi Di Tengah Pandemi. Bahasan.id. 2021. Mahfud MM. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka; 2003.
Abdul R. Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. Fakultas Hukum Univeristas Krisnadwipayana 2020;9.
Edward A. Indonesia: Moral Force Politics and The Struggle Against Authoritarianism” dalam Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness. Minnesota: University of Minnesota Press; 2012.
Satya A. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers; 2013.
Herawati D. Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. promedia. 2016;2.
Ryan S. Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki. 2013;1. Tolib A. Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Pustaka Yustisia; 2013.
Erizka Permatasari SH. Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi? Hukum Online.com. 2020.