COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Muhammad Japri 1 , Mohammad Doni Saputra Wijaya 2 1, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia japri@stih-awanglong.ac.id, donny.dms22s@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: November 21, 2023 Accepted: December 29, 2023 The  ASEAN  Economic  Community  (AEC)  was  formed  to  realize  ASEAN economic integration, namely achieving a safe ASEAN region with a higher and  more  integrated  level  of  development  dynamics,  alleviating  ASEAN communities  from  poverty,  and  economic  growth  to  achieve  equitable  and sustainable prosperity. MEA opens up opportunities for the entry of foreign workers (TKA) into Indonesia so that competition in the employment sector becomes increasingly tight. The obligation to speak Indonesian was regulated through  Minister  of  Manpower  and  Transmigration  Regulation  No.  12/2013 and previously through Minister of Manpower and Transmigration Decree No. KEP-20/MEN/III/2004. This state language is mandatory because there is a need to transfer knowledge and technology (science and technology) from the presence of foreign workers. This obligation began to be removed in the procedures  for  using  foreign  workers  with  the  issuance  of  Minister  of Manpower Regulation No. 16/2015. In this paper the author uses a normative juridical approach, because of his approach this model of legal research is called normative legal research. By using Primary Legal material in the form of Presidential Regulation Number 20 of 2018 (Article 26), which requires that employers, not foreign workers, learn Indonesian as a requirement for work competency.
Keywords:
Foreign Workers, Indonesian, Economic Community

## Abstrak
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (ASEAN  Economic  Community/AEC)  dibentuk  untuk mewujudkan  integrasi  ekonomi  ASEAN,  yakni  tercapainya  wilayah  ASEAN  yang  aman dengan  tingkat  dinamika  pembangunan  yang  lebih  tinggi  dan  terintegrasi,  pengentasan masyarakat  ASEAN  dari  kemiskinan,serta  pertumbuhan  ekonomi  untuk  mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. MEA membuka peluang terhadap masuknya TKA  (Tenaga  Kerja  Asing)  ke  Indonesia  sehingga  persaingan  di  bidang  ketenagakerjaan semakin ketat. Kewajiban berbahasa Indonesia pernah diatur melalui Permenakertrans No. 12/2013  dan  sebelumnya  melalui  Keputusan  Menakertrans  No.  KEP-20/MEN/III/2004. Bahasa negara ini wajib sebab ada keharusan alih ilmu dan teknologi (iptek) dari kehadiran pekerja asing. Kewajiban itu mulai dihapus dalam tata cara penggunaan tenaga kerja asing dengan  terbitnya  Permenaker  No.  16/2015.  Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan  penelitian  hukum  normatif.  Dengan  menggunakan  bahan  Hukum  Primer  berupa Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  (Pasal  26),  yang  mewajibkan  adanya pembelajaran bahasa Indonesia kepada pemberi kerja, bukan kepada pekerja asing sebagai syarat kompetensi kerja.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Bahasa Indoensia, Masyarakat Ekonomi

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.13  Tahun  2003  yang  dimaksud Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Menurut ketentuan pasal 42 ayat (1) UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 (Kluster Ketenagakerjaan)/ (UU Cipta Kerja No.11/2020) menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. RPTA ini tidak berlaku bagi :
1.  Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.  Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
3.  Tenaga  kerja  asing  yang  dibutuhkan  oleh  pemberi  kerja  pada  jenis  kegiatan  produksi yang  terhenti  karena  keadaan  darurat,  vokasi,  perusahaan  rintisan  (start-up)  berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
TKA  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  hanya  dalam  hubungan  kerja  untuk  jabatan tertentu  dan  waktu  tertentu  serta  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  jabatan  yang  akan diduduki. Tenaga Kerja Asing (TKA) dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Adapun  mengenai  ketentuan  mengenai  jabatan  tertentu  dan  waktu  tertentu  sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Berdasarkan  pasal  45  ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja  No.11/2020  Pemberi  kerja  TKA  wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
1.  Menunjuk  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  tenaga  pendamping  tenaga kerja  asing  yang  dipekerjakan  untuk  alih  teknologi  dan  alih  keahlian  dari  tenaga  kerja asing;
2.  Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
3.  Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.
Berdasarkan  pasal  45  ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja  No.11/2020  Pemberi  kerja  TKA  wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
a.  Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;
b.  Melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi  tenaga  kerja  Indonesia sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  jabatan  yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
c.  Memulangkan  tenaga  kerja  asing  ke  negara  asalnya  setelah  hubungan  kerjanya berakhir.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.
Pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 26 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Tidak ada kewajiban bagi TKA yang bekerja di Indonesia itu bisa atau mengerti  tentang  bahasa  Indonesia  yang  wajib  itu  adalah  fasilitas  pendidikannya  dan pelatihannya, berarti perusahaan harus mewajibkan TKA yang akan dipakai belajar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Badan Bahasa memfasilitasi tempat kursus serta tes kemampuan bahasa.
Pasal 42 menyatakan perusahaan wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga  kerja  asing  dari  Pemerintah  Pusat.  Pada  Pasal  45  menyebut  perusahaan  wajib menjadikan  tenaga  kerja  WNI  sebagai  pendamping  TKA.  Kemudian  perusahaan  harus memberikan  pelatihan  kepada  tenaga  kerja  WNI  terkait  bidang  yang  digeluti  TKA  pada jabatannya.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang-Undang Bahan Hukum dan Analisis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 (Pasal 26), yang mewajibkan adanya pembelajaran bahasa Indonesia kepada pemberi kerja, bukan kepada pekerja asing sebagai syarat kompetensi kerja. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset  kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan  masalah  yang dibahas.  Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan TKA adalah diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor, alih teknologi  dan  alih  keahlian  kepada  Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Indonesia  (TKI),  serta perluasan  kesempatan  kerja,  sehingga  sesuai  dengan  UU  Cipta  Kerja  No.11/2020  Kluster Ketenagakerjaan  pada  pasal  45  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa  dalam  mempekerjakan  TKA, pemberi kerja wajib menunjuk TKI sebagai pendamping TKA dan melaksanakan diklat untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping.
Kewajiban  berbahasa  Indonesia pernah  diatur  melalui  Permenakertrans  No.  12/2013 dan sebelumnya melalui Keputusan Menakertrans No. KEP-20/MEN/III/2004. Bahasa negara ini wajib sebab ada keharusan alih ilmu dan teknologi (iptek) dari kehadiran pekerja asing. Kewajiban itu mulai dihapus dalam tata cara penggunaan tenaga kerja asing dengan terbitnya Permenaker No. 16/2015.
Sementara itu, dalam ketentuan RMCS (Regional Model of Competency Standard) yang dibuat  oleh  badan International  Labour  Organization (ILO)  untuk  kawasan  Asia-Pasifik, terdapat  beberapa  syarat  tenaga  kerja  yang  dinilai  kompeten.  Selain  apa  yang disebut transfer  skill atau  keterampilan  alih  iptek  itu,  ada  komponen    kompetensi  yang lain: task  skill,  task  management  skill,  contingency  management  skill, dan job/role environment  skill.  Semua  persyaratan  kompetensi  kerja  itu  mengindikasikan  pentingnya kemampuan  berkomunikasi  untuk  mengemukakan  ide/pikiran  dan  mengelola  informasi sebagai  kompetensi  kunci  tersendiri.  Komunikasi  berbahasa  Indonesia  diwajibkan  dalam lingkungan kerja pemerintah dan swasta (UU No. 24/2009 (Pasal 33)). Penggunaan bahasa Indonesia wajib agar lingkungan kerja sejuk, segar, dan kondusif.
TKA dalam kerangka MEA, yaitu bahasa yang dipergunakan. Pada Pasal 36 Undang- Undang Dasar Tahun 1945, tercantum secara jelas dinyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa ndonesia. Hal ini diperjelas oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bersumber  dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa,  kebanggaan  nasional,  sarana  pemersatu  berbagai  suku  bangsa,  serta  sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional,
Adapun pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ini bertujuan untuk:
1.  Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.  Menjaga  kehormatan  yang  menunjukkan  Kedaulatan  Bangsa  dan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia ; dan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
3.  Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
Maka  dari  itu  secara  jelas  kewajiban  penggunaan  bahasa  adalah  menjaga  kehormatan bangsa dan menciptakan ketertiban khususnya bagi para TKA.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Permenaker) Pasal 26 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, aturan berbahasa Indonesia yaitu, setiap tenaga kerja asing (TKA), wajib memiliki hal-hal sebagai berikut:
a.  Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
b.  Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
c.  Bersedia  membuat  pernyataan  untuk  mengalihkan  keahliannya  kepada  tenaga  kerja Indonesia pendamping; dan
d.  Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
Dengan telah diterbitkannya Permenaker Nomor 16 tahun 2015 yang sudah direvisi kembali oleh Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pekerja asing tidak lagi diwajibkan untuk memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan deregulasi tentang kewajiban bahasa Indonesia bagi TKA, tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 yaitu :
1)  Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  komunikasi  resmi  di  lingkungan  kerja pemerintah dan swasta.
2)  Pegawai  di  lingkungan  kerja  lembaga  pemerintah  dan  swasta  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yang  belum  mampu  berbahasa  Indonesia  wajib  mengikuti  atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan demikian pemerintah secara langsung kembali melonggarkan aturan mengenai penempatan  TKA.  Dalam  hal  ini  TKI  akan  kesulitan  mendapatkan  peluang  kerja  karena tersisihkan  dari  kesempatan  untuk  bekerja.  Ini  terjadi  karena  TKA  lebih  mendominasi lapangan pekerjaan karena mereka menjadi Tenaga Kerja yang siap pakai.
Kewajiban  bahasa  Indonesia  patut  untuk  dipertimbangkan  kembali.  Dan  hal  tersebut kembali  dipertegas  pada  Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2014  tentang Pengembangan,
Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia ayat (1) dan (2) yakni :
1. Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan.
2.  Warga  negara  asing  yang  belum  memenuhi  standar  kemahiran  berbahasa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  mengikuti  atau  diikutsertakan  dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa.Indonesia.
Kedatangan tenaga kerja asing yang tidak kompeten itu tidak hanya berpengaruh buruk membuat  malapetaka  di  dalam  lingkungan  kerja,  tetapi  di  luar  itu  dampak  negatifnya  juga tampak jelas. Lingkungan kehidupan masyarat Indonesia mudah tercemar dari sisi lanskap bahasanya  akibat  ketidakmampuan  para  pekerja  asing  untuk  berbahasa  Indonesia. Telusurilah  kasus  TKA  di  Konawe  itu  lebih  lanjut.  Di  sana,  akan  ditemukan  lingkungan permukiman (di Morosi) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di  ruang  publik.  Posisi  dan  fungsi  bahasa  negara  ini  sudah  tergeser  dan  cenderung  akan tergantikan dengan bahasa asing yang dibawa pekerja migran itu.
Persyaratan bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing adalah penting karena dalam bekerja mereka akan berkomunikasi dengan pekerja lainnya yang mayoritas orang Indonesia yang  berbahasa  Indonesia.  Bila  pekerja  asing  tidak  bisa  berbahasa  Indonesia  maka  TKA tersebut  akan  sulit  berkomunikasi  dan  akibatnya  akan  kontraproduktif.  Bila  TKA  tersebut menjadi atasan yang punya anak buah maka TKA tersebut akan sulit untuk berkomunikasi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dan perintah kerja akan berpotensi menjadi bias dan kecenderungan yang akan disalahkan pekerja Indonesia.
Jika  aturan  ini  hanya  berorientasi  pada  masuknya  investasi  asing  yang  berkorelasi dengan masuknya TKA dengan mudah. Pemerintah menurutnya masih beranggapan bahwa aturan bisa berbahasa Indonesia akan mempersulit masuknya investasi. Ini pemikiran yang salah. Pemerintah hanya berorientasi pada investasi tanpa memikirkan eksistensi pekerja.
Pemerintah  dapat  melanggar  UU  Bahasa  nomor  24/2009  terkait  penghapusan  syarat bahasa  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA).  Pemerintah  telah  menghapus  persyaratan  wajib berbahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  (Permenaker)  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang baru menggantikan Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah bisa melanggar UU Bahasa  No.  24/2009  dimana  dalam  UU  Bahasa  itu  dijelaskan  wajib  hukumnya  Bahasa Indonesia digunakan dalam kontrak kerja, perusahaan negara, swasta dan sebagainya.
Investasi tidak harus serta-merta membuka gerbang seluas-luasnya bagi tenaga kerja asing. Bila kemampuan berbahasa Indonesia dihapus maka akan masuk budaya, politik serta intelijen asing. Solusi untuk meningkatkan investasi dengan menghapus persyaratan Bahasa Indonesia tidak baik. Sebab, cara menarik investor dapat dilakukan dengan cara lain yakni perbaikan infrastruktur, insentif pajak, kemudahan perizinan atau bea masuk dipermudah.
Masih  banyak  hal  lain  yang  dilakukan  untuk  menggalang  investasi.  Namun,  jika  jika kewajiban berbahasa Indonesia yang dihapus itu tidak hanya berdampak pada TKA baru tapi juga  TKA  yang  lama.  TKA  yang  lama  akan  protes  karena,  ini  berdampak  pada  kehidupan sosialnya,  dia  akan  bisa  berkomunikasi  dengan  teman  kerjanya  yang  orang  lokal,  dengan atasan  dan  juga  dengan  bawahan.  Kalau  mereka  tidak  bisa  berbahasa  Indonesia  ini  akan menyebabkan gap sosial,
Pemerintah telah menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi para Tenaga Kerja Asing. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang baru menggantikan  Permenakertrans  Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

## KESIMPULAN
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 24 / 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dalam ayat (1) diatur disebutkan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta".
Sementara ayat (2)-nya menyatakan Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib  mengikuti  atau  diikutsertakan  dalam  pembelajaran  untuk  meraih  kemampuan berbahasa Indonesia.
Tujuan pengaturan yang mewajibkan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di  lingkungan  kerja  pemerintah  maupun  swasta  di  Indonesia  adalah  untuk  melindungi eksistensi  Bahasa  Indonesia.Bahasa  Indonesia  menjadi  cerminan  kedaulatan  negara  di dalam  tata  pergaulan  dengan  negara-negara  lain  dan  menjadi  cerminan  kemandirian  dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,

## REFERENSI
Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Fakultas Hukum Universitas Jember.
Dr. Maryanto, Bahaya Tka Tanpa Syarat Bahasa, Pemerhati Politik Bahasa, Artikel. http://www.beritasatu.com/nasional/301615-penghapusan-kebijakan-pekerja-asing-wajib- berbahasa-indonesia-dinilai-langgar-hukum.html.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/24/pemerintah-langgar-uu-jika-hapus-syarat- pekerja-asing-wajib-berbahasa-indonesia.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Nur Aeni Marta, Otto Fajarianto, & C. Santi Muji Utami. (2023). History Learning Innovation with  Steam  Approach. JTP  -  Jurnal  Teknologi  Pendidikan , 25 (3),  468-476. https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.37059
Nursahidin, N., Brajadenta, G. S., Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2023). Improving health clinic  services  through  the  application  of  QR  code-based  digital  technology. Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan , 8 (2).
Pekerja  Asing  Tak  Wajib  Bahasa  Indonesia,  Masalah  Industrial  Akaan  Marak", https://ekonomi.bisnis.com/read/20150823/12/464863/pekerja-asing-tak-wajib-bahasa- indonesia-masalah-industrial-akan-marak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
Wulandari,  T.  C.,  Raicucu,  M.  I.  R.,  Abidin,  Z.,  &  Fajarianto,  O.  (2023).  Math  City  Map: Application  of  Mathematics  Outdoor  Learning  Using  Mobile Application. JTP  -  Jurnal Teknologi Pendidikan , 25 (3), 487-495. https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.40490