Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie (Suatu Analisis Menurut Hukum Islam) Oleh:
Arifin Abdullah, S.HI, MH / Muslem, S.Ag., MH / Fauzan arifin_bdllah@yahoo.com & samadfauzan1110@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian ini membahas tentang pengelolaah harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie dilihat dari sisi hukum Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian empiris  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  daya  yaitu  studi  literatur, wawancara dan observasi, sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  harta  wakaf  tergolong sudah  efektif  karena  hampir  semua  aset  harta  dapat  dimanfaat  kecuali  satu  lokasi.  Secara fungsional  harta  wakaf  juga  dimanfaatkan  untuk  kemakmuran  masjid  seperti  pembangunan masjid, honor perangkat masjid dan membantu perekonomian sejumlah pengelola. Meskipun demikian sewanya terkadang tidak maksimal, pengelolaannya masih tradisional dan cenderung konsumtif,  belum  dapat  dimanfaat  untuk  pemberdayaan  ekonomi  produktif.  Faktor  yang menyebabkan  efektifivas  pengelolaan  yaitu  manajemen  yang  masih  tradisional,  belum menggunakan sistem organisasi yang modern dan kontrol yang kuat. Selain itu faktor cuaca dan perubahan iklim juga mempengaruhi hasil hasil panen sawah yang dikelola oleh penyewa harta wakaf.  Terakhir  faktor  konflik  juga  mempengaruhi  pengelolaan  kebun  yang  awalnya  akan didirikan panti asuhan kemudian gagal. Dari sisi tinjauan hukum Islam pengelolaan harta wakaf Masjid  Besar  Istiqamah  telah  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  fiqih  dan  aturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci : Pengelolaan, Harta Wakaf, Masjid Besar Istiqamah, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Pengelolaan harta wakaf pada masjid di Indonesia menjadi permasalahan yang belum banyak disadari oleh umat Islam padahal potensinya cukup besar dalam konteks pemberdayaan ekonomi  syariat.  Harta  wakaf    secara  umum  atau  wakaf  masjid  dapat  berupa  tanah,  sawah, kebun, ladang 1 , toko maupun berbagai bentuk harta lainnya yang dapat menghasilkan uang dan pemasukan bagi masjid dan pemberdayaan umat. Karena itu, berbagai permasalahan mengenai hal ini menjadi penting untuk dikaji tentang bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf masjid dan perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan harta tersebut.
Menurut  data  yang  dihimpun  Kementerian  Agama,  jumlah  tanah  wakaf  di  Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus  tiga  puluh  enam  ribu  enam  ratus  lima  puluh  enam  koma  enam  puluh  delapan  meter
1 Arifin Abdullah, Kajian Yuridis Perwakafan Tanah Keabsahan dan Pertukarannya, Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial ,  Vol 8, No. 1 2018, hlm. 1.
persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. 2
Jumlah  tanah  wakaf  tersebut  dapat  menjadi  potensi  umat  Islam  di  Indonesia  dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Tanah wakaf tersebut dikelola dalam bentuk  sarana  pendidikan,  masjid,  panti  asuhan  dan  berbagai  fasilitas  masyarakat.  Namun demikian  pada  kenyataannya  fungsi  masjid  yang  ada  dewasa  ini  sebagian  besarnya  hanya terbatas sebagai tempat ibadah ritual saja. Hal ini berbeda dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah  SAW.  Pada  masa  tersebut  fungsi  masjid  di  samping  sebagai  tempat ibadah  ritual juga  memiliki  fungsi  penunjang  seperti  fungsi  pendidikan,  informasi,  kesehatan,  ekonomi, bahkan juga digunakan untuk mengatur negara dan strategi perang. Ada beberapa keuntungan jika potensi ekonomi masjid dapat dikembangkan, yaitu: 1) dapat membantu pemerintah dalam mengurangi  angka  kemiskinan,  2)  dapat  mengurangi  ketergantungan  pemerintah  kepada pinjaman luar negeri untuk program pengentasan kemiskinan, dan 3) dapat dipergunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat. 3
Definisi  wakaf  sebagaimana tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (1991)  dalam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum  yang  memisahkan  sebagian  benda  miliknya  dan  melembagakannya  untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 4 Kemudian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan bahwa wakaf adalah adalah perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 5
Kemudian  menurut  para  ulama  Mazhab,  Imam  Nawawi  (seorang  ulama  dalam  Mazhab Syafi’i)  mendefinisikan  wakaf  yaitu  menahan  harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap    ada    dan    digunakan    manfaatnya    untuk    kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. 6 Sedangkan Imam Syarkhsi (seorang ulama dalam Mazhab Hanafi) bahwa wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. 7
2 Iman Setya Budi, Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume: II, Nomor II. Juni  2015, hlm. 1.
3 Asep  Suryanto  Dan  Asep  Saifullah,  Optimalisasi  Fungsi  Dan  Potensi  Masjid:  Model  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya, Jurnal Iqtishoduna , Vol. 8 No. 2 Oktober 2016, hlm.
3.
4 Instruksi Presiden No. 11 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
6 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Waqaf (Jakarta: IIMaN, 2004), hlm. 40.
7 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 354.
Tujuan wakaf untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi  untuk  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  untuk  kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum. 8 Ulama jumhur (mayoritas) membagi wakaf menjadi dua yaitu; pertama, wakaf dzurri (keluarga) atau wakaf khusus dan ahli ialah yang ditujukan untuk  orang-orang  tertentu  baik  keluarga wakif (orang  yang  mewakafkan)  atau  orang  lain; kedua,  wakaf khairi yaitu  wakaf  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  umum  dan  tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. 9
Kajian  tentang  wakaf  masjid  di  Aceh  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  fokus  kajian. Ibnu Rahmat (2017), membahas penggunaan  dana hasil penjualan tanah wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata yang dilakukan nazir telah menyimpang dan menyalahi aturan hukum, baik secara fiqhiyah  maupun  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Perwakafan  di  Indonesia. 10 Kemudian Fithriady  dan  Azharsyah  Ibrahim  (2016)  mengkaji penggunaan “Angkat  Bloe” ternyata termasuk  model muamalah yang telah lama berlatih dan tinggal di masyarakat yang termasuk ke dalam manajemen wakaf. Angkat Bloe adalah jenis kontrak yang biasa digunakan dalam aktivitas perdagangan untuk tujuan aset yang telah dijual untuk dikembalikan. 11
Sedangkan  Muharrir  Asy`Ari  (2016),  mengkaji  pengelolaan  wakaf  di  kalangan Muhammadiyah menunjukkan bahwa (1) pengelolaan wakaf cenderung konsumtif-tradisional. Nuansa menjaga keabadian harta wakaf lebih menonjol dibanding upaya mengembangkan harta wakaf; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang miliki Muhammadiyah Aceh rendah dan sedikit, pemahaman wakif dan nazir yang keliru, manajemen pengelolaan yang cenderung tradisional, dan keberadaan Persyarikatan yang tidak disenangi sebagian masyarakat Aceh. 12
Sedangkan  Rozzana  Erziaty (2015) 13 dan Asrum  Yolleng  (2018) 14 menulis  tentang potensi  dan  pemberdayaan  masjid  sebagai  pengembangan  ekonomi  umat.  Harta  wakaf  dan berbagai aset pada masjid dapat dimobilisasi menjadi produktif ekonomi dan strategi potensi
8 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., hlm. 355.
9 Abdul  Rahman  Ghazaly  Ghufron  Ihsan,  &  Sapiudin  Shidiq, Fiqh  Muamalat (Jakarta:  Pena  Grafika, 2015), hlm. 180.
10 Ibnu Rahmat, “ Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
11 Fithriady  dan  Azharsyah  Ibrahim,  “Penggunaan  Model  “Angkat  Bloe”  dalam  Wakaf  Produktif: Justifikasi dan Hambatan” Jurnal Media Syari’ah, Vol. 18, No. 1, 2016.
12 Muharrir  Asy`Ari,  “Problematika Tata  Kelola  Wakaf  Di  Lingkungan  Muhammadiyah  Aceh” Jurnal Ilmiah Islam Futura , Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, hlm. 32-51.
13 Rozzana Erziaty, “Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan” Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume II, Nomor II, Juni 2015.
14 Sirajuddin  dan  Asrum  Yolleng,  “Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Sebagai  Potensi  Ekonomi  Umat  Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar” Jurnal Laa Maysir, UIN Alauddin Makassar, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018.
ekonomi  yang  telah  diaktifkan  menjadi  ekonomi  produktif.  Potensi  pemberdayaan  ekonomi misalnya pengembangan koperasi, penerbitan, badan pendidikan islam, menyewakan ruangan aula, menyewakan tokoh-tokoh buku dan pakaian yang berbasis masjid. Terakhir tulisan Arifin Abdullah  (2018) 15 pendekatan  yang  dipakai  adalah  yuridis  normatif  dan  sosiologis.  Ia menjelaskan pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan hukum yang berlaku, mengenai wakaf tanah untuk penggunaan tertentu yang dapat dan tidak diubah dengan obyek lain, serta memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum tentang wakaf tanah yang boleh diubah.
Harta wakaf yang terdapat pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti cukup luas dalam tiga bentuk, yaitu; sawah seluas 212 Are atau 25.989  (meter persegi) yang terdiri dari 19 lokasi, kebun  dua  lokasi  dengan  luas  9.500  (meter  persegi)  dan  tokoh  dua  pintu  luasnya  yang  juga disewakan.  Khusus sawah dikelola ( nazhir ) dengan cara menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Imam, wakil Imam, Khatib, dan Bilal Masjid yang dikenal pajoh asoe . 16
Berdasarkan  data  latar  belakang  tersebut  maka  kajian  ini  akan  membahas  tentang pengelolaan  Masjid  Besar  Istiqamah  Kota  Bakti  Kecamatan  Sakti  Kabupaten  Pidie,  dengan melihat  apakah  sudah  efektif  atau  masih  perlu  peningkatan  lebih  lanjut.  Hal  inilah  yang mendorong riset ini dilakukan.

## Metodologi Penelitian

## 1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah “cara memperlakukan” sesuatu yang bersifat subyektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang obyek penelitian. Asumsi dasar itu bersumber dari cara pandang dunia (paradigma) yang kemudian mempengaruhi cara peneliti dalam memperlakukan atau  mendekati  obyek  penelitian,  pada  konteks  ini  paradigma  juga  mencakup  pendekatan. 17
Karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (berdasarkan data dan  informasi  lapangan), 18 yang  menjadikan  studi  kasus  pada  harta  wakaf  Masjid  Besar Istiqamah Kota Bakti Pidie.
2. Jenis Penelitian
15 Arifin Abdullah, Kajian Yuridis…, 2018, hlm. 1.
16 Wawancara  dengan  Tgk.  Mukhlis  M.  Amin,  Khatib  Masjid  Besar  Istiqamah  Kota  Bakti  dan  Tgk. Sulaiman Husein, Bendahara Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti, 18 Oktober 2019. Hasil Observasi Penulis Pada Data Asset Mesjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 29 Agutus 2019.
17 Heddy Sri Ahimsa Putra, Paradigma Profetik Islam: Epistimologi, Etos dan Model, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 20.
18 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, Hlm.32.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif,  yaitu  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang dapat diamati dan  diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. 19

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di  lokasi  penelitian. 20 Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah, pertama , wawancara.  Adalah  percakapan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  antaranya  pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interviewee ) sebagai orang yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  yang  diajukan. 21 Metode  wawancara  merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan nara sumber, misalnya dengan nazir, Teungku Imam, Khatib Masjid dan Bendahara Masjid, Kepala KUA dan Ketua BKM Masjid. Kedua , studi dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan  untuk  menghimpun  dan  menganalisis  data  yang  bersumber  dari  perpustakaan dengan  mengeksplorasi  informasi  dari  buku-buku,  artikel,  majalah-majalah  dan  dokumen- dokumen  yang  bekaitan  dengan  permasalahan  di  atas. 22 Ketiga  adalah  observasi,  adalah pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yang terkait dengan obyek penelitian.
Sedangkan teknik analisis data, menurut Denzin dan Lincoln analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. 23

## Landasan Hukum Wakaf
Landasan hukum wakaf dapat dilacak pada al-Qur’an, Sunnah dan peraturan perundang- udangan. Dasar hukum wakaf terdapat didalam Alquran, diantaranya:  QS.  Al-Baqarah ayat, 261 dan 267;
َِّللَّٱ ِليِبَس  ِفِ ْمَُلَََٰوْمَأ َنوُقِفنُي َنيِذَّلٱ ُلَثَّم
نَمِل ُفِعََٰضُي َُّللَّٱَو ۗ ٍةَّبَح ُةَئ ۟اِ م ٍةَلُ بۢ نُس ِ لُك  ِفِ َلِباَنَس َعْبَس ْتَتَ بۢ نَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك

## ٌميِلَع ٌعِسََٰو َُّللَّٱَو ۗ ُءٓاَشَي
Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
19 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), Hlm. 3.
20 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan  Publik Serta Ilmu- Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.
22 Abdurrahman Fathoni , Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi , (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.
23 Norman  K.  Denzin  Dan  Ivonna  S.  Lincoln. Handooks  of  Qualitative Research. Terj.  Badrus  Samsul Fata, Abi, John Rinaldi Dariyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592.

## ْوَأ ٍةَقَفَّ ن نِ م مُتْقَفنَأ ٓاَمَو ٍراَصنَأ ْنِم َينِمِلََّٰظلِل اَمَو ۗ ۥُهُمَلْعَ ي ََّللَّٱ َّنِإَف ٍرْذَّن نِ م ُتُْرَذَن
Artinya:  Apa  saja  yang  kamu  nafkahkan  atau  apa  saja  yang  kamu  nazarkan,  maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.
Selain itu juga terdapat dalam beberapa hadis, antara lain yaitu:
ِف ُهُرِمْأَتْسَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّبَِّنلا ىَتَأَف ََبَْيَِبِ اًضْرَأ َباَصَأ  ِباَّطَْلْا َنْب َرَمُع ْنَأ َِّللَّا َلوُسَر َيَ َلاَقَ ف اَهي ُتْبَصَأ  ِ نِّإ اَهَلْصَأ َتْسَبَح َتْئِش ْنِإ َلاَق ِهِب ُرُمَْتَ اَمَف ُهْنِم يِدْنِع َسَفْ نَأ ُّطَق  ًلًاَم ْبِصُأ َْلَ ََبَْيَِبِ اًضْرَأ َقَّدَصَتَ ف َلاَق اَِبِ َتْقَّدَصَتَو
َِبِ َقَّدَصَتَو ُثَروُي  َلًَو ُبَهوُي  َلًَو ُعاَبُ ي  َلً ُهَّنَأ ُرَمُع اَِبِ ِليِبَّسلا ِنْباَو َِّللَّا ِليِبَس  ِفَِو  ِباَقِ رلا  ِفَِو  َبَْرُقْلا  ِفَِو ِءاَرَقُفْلا  ِفِ ا ٍلِ وَمَتُم َْيَْغ َمِعْطُيَو  ِفوُرْعَمْلِبِ اَهْ نِم َلُكَْيَ ْنَأ اَهَ يِلَو ْنَم ىَلَع َحاَنُج  َلً ِفْيَّضلاَو
Artinya: “Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar.  Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”.  Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan,  dan  diwariskan.  Dan  Umar  bersedekah  dengannya  kepada  orang-orang fakir, para kerabat,  para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu.  Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya…” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)
Kemudian,  ada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah perwakafan di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pokok Agraria (UUPA)
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf;
3. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Wakaf
Dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  menunjukkan  adanya  dinamika  sejak tahun 1960 sampai 2006. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 yang memuat rumusan sebagai berikut:
a)  Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang  angkasa  ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional dan negara. Dalam pasal ini jelaslah bahwa hukum adat lah yang menjadi dasar
hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia.
b)  Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat  suatu  rencana  umum  mengenai  persediaan,  peruntukkan  dan  penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
c)   Pasal  49  UUPA  menyatakan  bahwa  hak  milik  tanah  badan  keagamaan  dan  sosial sepanjang  dipergunakan  untuk  usaha  dalam  bidang  keagamaan  sosial,  diakui  dan dilindungi. Badan- badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan  dan  usahanya  dalam  bidang  keagamaan  dan  sosial.  Pasal  ini  memberikan ketegasan  bahwa  persoalan  perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan  melembagakannya  untuk  selama-lamanya  untuk  kepentingan  peribadatan  atau  keperluan  umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 24
Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam 1991 menyebutkan dalam buku III tentang Hukum Perwakafan dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisah-kan sebagian dari benda miliknya dan melembaga-kannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. 25
Kelihatannya antara batasan yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1997 dan KHI terdapat dua perbedaan yang penting, yaitu; pertama dalam PP. No 28 Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedangkan KHI umum sifatnya tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu; asal ia bersifat kekal, tahan lama dan melembagakannya buat selama-lamanya. Kedua, perbedaan redaksionalnya saja. Namun, bila dianalisa KHI merupakan hasil revisi terhadap apa yang telah dirumuskan oleh PP. No 28 Tahun 1977 pada waktu dahulu. Sedangkan menurut Undang-undang Wakaf  Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: “Wakaf adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  sebagian  benda  miliknya,  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  dalam jangka  waktu  tertentu sesuai  kepentingannya  guna  keperluan ibadah  dan  /atau kesejahteraan umum menurut syariah.” 26
24 Abdul Halim, Hukum Perwakafan…, hlm. 10-11
25 Abdul Halim, Hukum Perwakafan…, hlm. 10-11
26 Abdul Halim, Hukum Perwakafan…, hlm. 10-11
Beberapa  ketentuan  hukum  perwakafan  menurut  KHI  yang  merupakan pengembangan  dan  penyempurnaan  terhadap  materi  perwakafan  yang  ada  pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain: objek wakaf, sumpah nazhir, jumlah nazhir, perubahan  benda  wakaf,  pengawasan  nazhir,  peranan  majelis  ulama  dan  camat, pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  nazhir  dilakukan  secara bersama-sama oleh kepala KUA kecamatan,  MUI  kecamatan  dan  Pengadilan  Agama yang  mewilayahinya (pasal 227). 27
Selanjutnya  UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat peraturan yang integral dan secara lengkap tentang wakaf telah memberikan kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaan perwakafan, bukan hanya wakaf benda tidak bergerak tetapi juga wakaf benda bergerak dan juga tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 28
Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Adanya  Peraturan  Pemerintah  ini merupakan penjelasan dalam pelaksanaan dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tertuang dalam 8 pasal, yakni Pasal 14  (tentang  Nazhir),  pasal  21  (akta  ikrar  wakaf),  Pasal  31  (wakaf  benda  bergerak berupa uang), Pasal 39 (PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf),  Pasal  41  (perubahan  status  harta  benda  wakaf),  Pasal  46  (pengelolaan  dan pengembangan harta benda wakaf), Pasal 66 (pembinaan dan pengawasan Nazhir oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia), dan Pasal 68 (sanksi administratif). 29
Dengan dasar peraturan perundang-undangan itu maka secara mudah dapat dijelaskan tentang wakaf sebagai berikut:
1) Lembaga  wakaf adalah  sebagai  pranata  keagamaan.  Islam  yang  memiliki  potensi  dan manfaat spiritual dan ekonomi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien, untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat Muslim.
2) Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  (orang  yang  mewakafkan)  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
27 Nasrul  Fahmi  Zaki  Fuadi,  Wakaf  sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam, Economica:  Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1 (2018), hal.160.
28 Iman Setya Budi, Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume: Ii, Nomor Ii. Juni  2015, hlm. 9.
29 Iman Setya Budi, Revitalisasi Wakaf…, hlm. 10.
3) Nazhir ialah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif  yang diucapkan secara lisan dan tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta miliknya.
Ibadah   waqaf   memiliki   rukun   yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya menjadi sah  dan  diterima  Allah  SWT.  Menurut  jumhur  ulama,  di  antaranya  Al-Malikiyah,  Asy- Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu adanya shighat atau ikrar  atas  wakaf,  adanya  pemilik  harta  yang  mewakafkan  harta  miliknya,  adanya  harta yang diwakafkan, adanya pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf itu. Sedangkan  Al- Hanafiyah  mengatakan  bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf. 30
Ada  beberapa  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam  perkara  wakaf;  ada  orang  yang berwakaf  (wakif); Nazhir adalah  orang  yang  diserahi  tugas  pemeliharaan  dan  pengurusan benda  wakaf. Nazhir meliputi  perseorangan,  organisasi,  dan  badan  hukum;  Benda  yang diwakafkan atau maukuf , memiliki beberapa syarat; pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur ( musya’ ) yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, maka boleh  mewakafkan  uang  yang  berupa  modal,  berupa  saham  pada  perusahaan.  Ketiga,  harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. 31 ; Pernyataan ( shigat wakaf ) yaitu pernyataan  wakaf  ( shigat  wakaf )  baik  dalam  bentuk  lisan,  tulisan,  maupun  isyarat,  bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari maukuf alaihi . Shigat dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan. 32

## Macam-Macam Pengelolaan Harta Wakaf
Harta yang telah diwakafkan seseorang berarti telah lepas dari hak miliknya dan menjadi kepunyaan Allah SWT. Artinya walaupun manfaatnya dapat diambil oleh masyarakat umum, namun benda yang diwakafkan itu harus tetap dan tidak dapat dimiliki oleh siapa pun. 33
Menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua:
a. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya
30 Ahmad Sarwat, Fiqh…., hlm. 24.
31 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm177-179.
32 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh.., hlm. 178.
33 Harun Nasution, (et.al ), Ensiklopedi Islam…, hlm. 981-982.
Berdasarkan  batasan  waktunya,  wakaf  dibagi  menjadi: pertama ,  wakaf mu’abbad (selamanya); yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti  tanah  dan  bangunan  dengan  tanahnya,  atau  barang  bergerak  yang  ditentukan oleh  wakif  sebagai  wakaf  abadi  dan  produktif,  dimana  sebagian  hasilnya  untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
Kedua, wakaf mu’aqqat (sementara/dalam jangka waktu tertentu); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi  syarat  untuk  mengganti  bagian  yang  rusak.  Wakaf  sementara  juga  bisa dikarenakan  oleh  keinginan  wakif  yang  memberi  batasan  waktu  ketika  mewakafkan barangnya. 34
b. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya
Berdasarkan  cakupannya,  wakaf  dibagi  menjadi, pertama, wakaf  keluarga ( ahli/zurri) ; yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga wakif, keturunannya,  dan  orang-orang  tertentu  berdasarkan  hubungan    dan  pertalian  yang dimaksud oleh wakif, tanpa melihat  apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua dan muda. Seperti wakaf untuk anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh  wakif,  wakaf  untuk  istri,  cucu-cucunya  dan  keturunan  lain  dari  wakif.  Wakaf seperti  ini  kadang-kadang  juga  disebut  wakaf ‘ala  al-aulad, yaitu  wakaf  yang diperuntukkan  bagi  kepentingan  dan  jaminan  sosial  dalam  lingkungan  keluarga  dan lingkungan kerabat. 35
Di  satu  sisi,  wakaf ahli ini  baik  sekali,  karena wakif akan  mendapatkan  dua kebaikan  sekaligus,  yaitu  kebaikan  dari  amal  ibadah  wakafnya  dan  kebaikan  dari silaturrahmi  terhadap  keluarga  yang  diberikan  harta  wakaf.  Akan  tetapi  di  sisi  lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan  pembagian  hasil  harta  wakaf?  Untuk  mengantisipasi  punahnya  keluarga penerima  harta  wakaf,  agar  harta  wakaf  tetap  bisa  dimanfaatkan  dengan  baik  dan berstatus  hukum  yang  jelas,  maka  sebaiknya  dalam  ikrar  wakaf ahli ini  disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila sesuatu
34 Abdurrohman Kasdi, Fiqh …, hlm. 87-88.
35 Abdurrohman Kasdi, Fiqh…, hlm. 88.
ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. 36
Kedua, wakaf  sosial  untuk  kebaikan  masyarakat  ( khairi );  yaitu  wakaf  yang secara  tegas  untuk  kepentingan  keagamaan  atau  masyarakat  (umum).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tujuan  wakafnya  untuk  kepentingan  umum;  untuk  seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf  tujuannya  umum  untuk  fakir  miskin,  maka  perlu  diperjelas  mencakup  orang- orang miskin dari kalangan muslim yang berada di suatu daerah tertentu. Jenis wakaf ini  seperti  yang  dijelaskan  dalam  hadist  Nabi  Muhammad  Saw  yang  menceritakan tentang  wakaf  Umar  bin  Khattab  berupa  tanah  Khaibar.  Beliau  memberikan  hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. 37
Wakaf khairi ini ditujukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang  mencakup  semua  aspek  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  umat  manusia. Kepentingan  umum  tersebut  bisa  untuk  jaminan  sosial,  pendidikan,  kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh  lebih  banyak  manfaatnya  dibandingkan  dengan  jenis  wakaf ahli, karena  tidak terbatasnya  pihak-pihak  yang  ingin  mengambil  manfaat.  Jenis  wakaf  inilah  yang sesungguhnya paling sesuai dengan semangat perwakafan itu sendiri. Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah  SWT.  Harta  wakaf  tersebut  benar-benar  terasa  manfaatnya  untuk  kepentingan umum dan tidak hanya terbatas untuk keluarga. 38
Wakaf Khairi ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya. 39 Wakaf khairi juga dimaknai sebagai wakaf yang diperuntukkan kepada amal kebaikan secara umum. Wakaf bentuk itulah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab pada tanah yang diperolehnya di Khaibar. 40
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa wakaf ahli atau zurri, yaitu wakaf  yang  sejak  semula  ditentukan  kepada  pribadi  tertentu  atau  sejumlah  orang
36 Abdurrohman Kasdi, Fiqh…, hlm. 88-89.
37 Abdurrohman Kasdi, Fiqh.., hlm. 89.
38 Abdurrohman Kasdi, Fiqh…, hlm. 89-90.
39 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh…, , hlm. 177-179.
40 Harun Nasution, (et.al ), Ensiklopedi Islam…, hlm. 981-982.
tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak bias diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf. 41
Ketiga, wakaf  gabungan  antara  keduanya  ( musytarak );  yaitu  apabila  tujuan wakafnya  untuk  umum  dan  keluarga  secara  bersamaan.  Wakaf  gabungan  ini  pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya serta separuhnya lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum. 42

## Pengelolaah harta Wakaf masjid Besar Istiqamah Kota Bakti
A. Efektivitas pengelolaan harta wakaf  di Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti
Sebagaimana  diketahui  bahwa  banyak  lokasi  atau  tanah  Masjid  di  Aceh    merupakan hasil wakaf dari umat Islam, demikian juga di Pidie. Untuk melihat apakah harta wakaf tersebut dikelola  secara  efektif  atau  tidak  maka  diperlukan  data  dan  bukti  sejauhaman  harta  wakaf tersebut dikelola dengan baik atau tidak.
Harta wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu, sawah, kebun dan toko. Jumlah aset harta wakaf masjid tersebut tergaolong banyak. Husni Yusuf,  Dewan  Pengawas  Harta  Wakaf  Masjid  menjelaskan  bahwa  jika  dihitung  jumlah  aset harta wakaf dimasjid istiqamah yaitu 19 tanah dalam bentuk sawah, 2 buah petak kebun dan 2 buah  pintu  tokoh.  Satu  lokasi  kebun  yang  termasuk  dalam  lokasi  masjid  yang  lama  saat  ini dimanfaatkan  pendidikan  Dayah  Dayah Nurul  Huda  bagi  Gampong  Pisang  Kecamatan  Sakti, sedangkan satu lokasi lagi tidak dimanfaatkan sama dan tidak produktif lagi. 43
Harta  wakaf  dalam  bentuk  sawah  yang  berjumlah  kurang  lebih  212  Are  atau  25.989 (meter persegi) sebagian besar dikelola oleh nazir yang ditunjuk oleh pengurus masjid. Mereka membayar sewa sawah tersebut dalam sekali panen yang paling luas sejumlah Rp. 2.800.000 (18 Are atau 1.800 meter persegi) dan sekitar Rp. 500.000 (2 are atau 200 meter persegi). Sedangkan empat lagi dikelola oleh perangkat masjid, yaitu Imam, Wakil Imam, Khatib Masjid dan Bilal Masjid sebagai penghargaan kepada pengabdian mereka untuk masjid yang disebut pajoh asoe (makan hasil). 44
41 Abdul Azis Dahlan, (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam , jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1906.
42 Abdurrohman Kasdi, Fiqh…, hlm. 90.
43 Wawancara dengan Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Besar Istitiqamah, 24 Pebruari 2020.
44 Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istitiqamah, 24 Pebruari 2020.
Kemudain dua buah tokoh disewakan kepada seorang nazir, lokasinya berada di depan Masjid yang digunakan untuk menjual barang pecah belah. Jumlah sewa tokoh tersebut sebanyak 23  juta  per  tahun.  Alhamdulillah,  pembayaran  sewa  tokoh  tersebut  berjalan  lancar  dan  tidak terkandala sedikit pun. Sedangkan satu toko lagi letaknya tidak strategis, tetapi juga disewakan menjadi gudang toko bangunan (semen), dengan jumlah sewa 2 juta per tahun. 45
Sedangkan  lokasi  kebun  yang  tidak  produktif  tadi  awalnya  direncanakan  untuk membangun panti asuhan tersebut kontruksinya dibantu oleh sebuah perusahaan besar yaitu PT Arun yang berasal dari Aceh Utara. Namun rencana tersebut gagal karena terkendala saat itu Aceh dilanda konflik yang cukup kuat. Bangunannya tidak rampung dan hanya setengah saja. Apalagi  kota  Bakti  merupakan  salah  satu  pusat  konflik  bahkan  tidak  jauh  dari  Masjid  besar Istiqamah. 46
Jika dilihat dari penggunaan harta wakaf berupa toko tersebut, maka dapat dikatakan cukup  efektif,  karena  dua  buah  aset  berupa  toko  tersebut  dapat  digunakan  sebagaimana mestinya.  Terlebih  bangunan  toko  yang  disewa  untuk  berjualan  pecah  belah,  hasilnya  cukup membantu pembangunan Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti.
Seorang  nazir  yang  menggarap  sawah  yaitu  A.  Jalil,  (pernah  menjadi  bilal  Masjid selama 20 tahun lebih) mengatakan bahwa bahwa dari hasil pegelolaan harta wakaf mencukupi biaya ekonomi keluarga bahkan dari hasil menggarap sawah tersebut ia juga dapat mengeluarkan zakat. 47 Demikian juga pengakuan Said Muklis, orang menyewa harta wakaf berupa toko  yang menjual bahan pecah belah bahwa hasil dari usahanya dapat membiayai ekonomi keluarganya, biaya sekolah anaknya serta mampu membayar biaya sewa toko sebanyak 23 juta pertahun. 48 Dari jumlah keseluruhan aset harta wakaf, maka hasil sewa sawah dan toko kurang lebih Rp.110.500.000.  jumlah  tersebut  sudah  termasuk  bagian  perangkat  Masjid.  Namun  kadang- kadang  sewa  sawah  tidak  sepenuhnya  diberikan  disebabkan  karena  faktor  panen  yang  tidak berhasil atau karena cuaca yang tiba-tiba berubah akibatnya jumlah tersebut tidak seperti di atas.
Jika dilihat efektivitas harta wakaf tersebut, maka dapat dikatakan bahwa  telah efektif dalam artian fungsi dan perannya dalam membantu pembangunan masjid dan perangkat masjid serta  membantu  perekonomian  sejumlah  pengelola.  Namun  dilihat  dari  sisi  pemberdayaan
45 Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istitiqamah, 24 Pebruari 2020.
46 Wawancara dengan H. Yahya Ahmad, Mantan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istitiqamah, 26 Peberuari 2020.
47 Wawancara  dengan  A.  Jalil,  Penggaraf  Sawah,  Harta  Wakaf  Masjid  Besar  Istitiqamah,  25  Pebruari 2020.
48 Wawancara dengan Said Muklis, Penyewa Toko, Harta Wakaf Masjid Besar Istitiqamah, 25 Pebruari 2020.
ekonomi umat dan ekonomi produktif hal ini yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih jauh.
B. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Pengelolaan  Harta  Wakaf    Di  Masjid  Besar Istiqamah Kota Bakti
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menemukan ada tiga faktor yang mempengaruhi  efektifitas  pengelolaan  harta  wakaf  yaitu;  manajemen,  cuaca  (iklim) dan konflik. Pertama , faktor manajemen merupakan faktor yang cukup dominan, sebab mengelola harta wakaf dibutuhkan manajemen yang baik dan profesional. Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti mengakui bahwa kendala utama dalam pengelolaan adalah masalah manajemen. Terutama nazir yang  menggarap  sawah  terkadang  tidak  tepat  waktu  membayar  sewa  sawah,  apalagi para nazir tidak ada mekanisme sangsi jika mereka tidak menyetor sewa sawah yang mereka garap. Saya terkadang datang menemui para nazir untuk menagih sewa sawah tersebut. 49
Persoalan baik dan tidaknya manajemen pengelolaah harta wakaf disebabkan oleh pembinaan dan sosialisasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA). Pihak KUA  merupakan  unsur  pemerintah  yang mempunyai  tanggung  jawab  struktural  dan untuk  memberikan  pembinaan  mengenai  masalah  pengelolaan.  Menurut  Saifuddin, S.Ag,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sakti  bahwa  pembinaan  dan sosialisasi tentang wakaf belum pernah dilakukan dalam artian secara langsung, karena keterbatasan  dana.  Namun  sosialisasi  lewat  khatib  jumat  ataupun  ceramah-ceramah oleh pihak KUA tetap dilakukan. 50
Kedua , faktor cuaca atau perubahan iklim yang terjadi sepanjang tahun di Kota Bakti. Hal ini terutama bagi harta wakaf dalam bentuk sawah yang dikelola oleh para nazir.  Perubahan  cuaca  dan iklim  yang  sering  mengalami  panca  roba,  menyebabkan kadang kala sawah kekeringan dan panen padi tidak jadi. Hal ini menyebabkan pasokan air diirigasi berkurang drastis. Selain masalah cuaca juga kadang kala tumbuhan padi diserang  hama  tikus  atau  wereng,  akibatnya  mereka  tidak  mendapatkan  hasil  panen
49 Wawancara dengan Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Besar Istitiqamah, 24 Pebruari 2020.
50 Wawancara dengan Saifuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 27 Pebruari 2020.
yang  mencukupi.  Untuk  keluarga  mereka  saja  tidak  mencukupi,  apalagi  untuk membayar  sewa  kepada  masjid.  Pihak  masjid  juga  merasa  kasihan  dengan  keadaan tersebut. 51
Ketiga , faktor konflik yang mengakibatkan banyak fasilitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan terkendala selama lebih dari 30 tahun. Mantan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah yang bertugas lebih dari 20 tahun mengatakan bahwa konflik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan  harta wakaf masjid menjadi terbengkalai dan mengalami kendala. Yaitu pengelolaan kebun yang rencananya akan dijadikan sebagai Panti Asuhan. 52
Perlu  Apalagi  pusat  konflik  adalah  Kota  Bakti  yang  tidak  jauh  dari  markas Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  yaitu  Tiro  dan  Bukit  Halimun.  Bukit  Halimun merupakan tempat dideklarasikannya GAM pada 1976 oleh Mohammad Hasan di Tiro seorang tokoh pergerakan dan perlawan Aceh dalam memperjuangkan Aceh merdeka dari Jakarta.
C. Tinjuan Hukum Islam Pengelolaan harta wakaf di Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti
Menurut  Saifuddin,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sakri  bahwa pengelolaah harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam artian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengharuskan semua harta wakaf didaftarkan pada Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW tersebut merupakan salah satu fungsi dari Kantor Urusan Agama sebagai tempat melakukan mendaftar dan ikrar Wakaf. 53
Tgk. Mukhlis M. Amin menegaskan bahwa jika dikaitkan dengan wakaf yang terdapat pada Masjid Besar Istiqamah berupa  barang yang bersifat abadi, seperti tanah berupa sawah dan kebun dan bangunan seperti toko. Semua harta tersebut dikelola oleh nazir yang ditunjuk secara bersama berdasarkan musyawarah oleh pengurus masjid. Kemudian hasil pengelolaan harta wakaf tetapi disetor ke masjid tidak untuk kepentingan yang lain atau diluar kepentingan masjid.  Artinya  bahwa  tujuan  awal  pemberian  harta  wakaf  tersebut  kepada  masjid  tetap
51 Wawancara  dengan  A.  Jalil,  nazir  atau  penggaraf  sawah  Harta  Wakaf  Masjid  Besar  Istitiqamah,    25 Peberuari 2020.
52 Wawancara dengan H. Yahya Ahmad, Mantan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istitiqamah, 26 Peberuari 2020.
53 Wawancara dengan Saifuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 27 Pebruari 2020.
tercapai. Jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan hukum Islam atau fiqih. 54
Sejalan  dengan  itu,  menurut  Tgk.  Sulaiman  Husein,  Bendahara  Masjid  mengatakan bahwa pengelolaan harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan hukum Islam karena  tidak  melenceng  dari  tujuan  dari  para  orang  yang  mewakafkan  hartanya  untuk  jalan Allah  yaitu  pembangunan  masjid.  Kemudian  hasil  dari  harta  wakaf  tersebut  sudah diperuntukkan untuk renovasi masjid dan untuk pengelola masjid seperti Imam, khatib, bilal masjid yang biasa disebut pajoe asoe . 55
Tujuan dan fungsi harta wakaf yang dikelola oleh Masjid Besar Istiqamah menurut H. Alwi,  Ketua  Badan  Kemakmuran  Masjid  telah  dimanfaatkan  sesuai  dengan  aturan  hukum Islam dan undang-undang pemerintah. Misalnya untuk kepentingan ibadah, dan kesejahteraan masjid  seperti  honor  perangkat  masjid,  petugas  kebersihan,  pembangunan  sarana  dan prasarana, aula masjid yang baru saja dibangun. 56
Jika merujuk pada UU No. 44 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 5). Sedangkan harta wakaf dapat diperuntukkan untuk  a.  Sarana  dan  kegiatan  ibadah;  b.  Saran  dan  kegiatan  pendidikan  serta  kesehatan;  c. Bantuan  kepada  fakir  miskin,  anak  terlantar,  yatim  piatu  dan  bea  siswa;  d.  Kemajuan  dan peningkatan  ekonomi  umat;  dan/atau;  e. Kemajuan  kesejahteraan  umum  lainnya  yang  tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22). 57
Oleh karena itu, dari tersebut dapat disimpulan bahwa pengelolaan harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan Hukum Islam, baik secara fiqih maupun merurut aturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia.

## PENUTUP
Mengacu pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulan bahwa pengelolaan harta wakaf berupa sawah, kebun dan toko pada masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten  Pidie  sudah  tergolong  efektif.  Karena  hampir  semua  aset  harta  wakaf  dapat dimanfaatkan kecuali hanya satu lokasi karena itu masih perlu peningkatan lebih lanjut, sebab
54 Wawancara dengan Tgk. Mukhlis M.  Amin, Khatib Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti, 27 Pebruari 2020.
55 Wawancara  dengan  Tgk.  Sulaiman  Husein,  Bendahara  Masjid,  Khatib  Masjid  Besar  Istiqamah  Kota Bakti, 27 Pebruari 2020.
56 Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istitiqamah, 24 Pebruari 2020.
57 Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya Pasal 5 dan Pasal 22.
terlihat  pengelolaannya  masih    tradisional  dan  cenderung  konsumtif.  Harta  wakaf  masjid dikelola  dan  berfungsi  untuk  kemakmuran  masjid  seperti  pembangunan  masjid,  honor perangkat masjid dan membantu perekonomian pengelola. Meskipun demikiam hasil sewanya terkadang  tidak  maksimal  dan  belum  dapat  dimanfaat  hal-hal  yang  ekonomi  produktif  dan pemberdayaan ekonomi umat.
Faktor  yang  menyebabkan  efektiftivas  pengelolaan  yaitu  manajemen  yang  masih tradisional, belum menggunakan sistem organisasi yang modern dan kontrol yang kuat. Selain itu faktor cuaca dan perubahan iklim juga mempengaruhi hasil hasil panen sawah yang dikelola oleh  penyewa  harta  wakaf.  Terakhir  faktor  konflik  juga  mempengaruhi  pengelolaan  kebun yang  awalnya  akan  didirikan  panti  asuhan  kemudian  gagal.  Dari  sisi  tinjauan  hukum  Islam pengelolaan harta wakaf Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Azis  Dahlan,  (et.al), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  jilid  IV,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1996).
Abdul  Rahman  Ghazaly  Ghufron  Ihsan,  &  Sapiudin  Shidiq, Fiqh  Muamalat (Jakarta:  Pena Grafika, 2015.
Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  dan  Sapiudin  Shidiq, Fiqh  Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010).
Abdurrahman Fathoni , Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi , (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
Burhan  Bungin, Metode Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi  Ekonomi,  Dan  Kebijakan    Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta: Kencana, 2008).
Heddy  Sri  Ahimsa  Putra, Paradigma  Profetik  Islam:  Epistimologi,  Etos  dan  Model, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016).
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2016)
Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Waqaf (Jakarta: IIMaN, 2004)
Norman K. Denzin Dan Ivonna S. Lincoln. Handooks of Qualitative Research. Terj. Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi Dariyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi , (Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2004

## Jurnal dan Aturan Perundang-Undangan
Arifin  Abdullah, Kajian  Yuridis  Perwakafan  Tanah  Keabsahan  dan  Pertukarannya, Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial ,  Vol 8, No. 1 2018.
Asep  Suryanto  Dan  Asep  Saifullah,  Optimalisasi  Fungsi  Dan  Potensi  Masjid:  Model Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Berbasis  Masjid  Di  Kota  Tasikmalaya, Jurnal Iqtishoduna , Vol. 8 No. 2 Oktober 2016.
Fithriady dan Azharsyah Ibrahim, “Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan” Jurnal Media Syari’ah, Vol. 18, No. 1, 2016.
Ibnu Rahmat, “ Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam” (Skripsi  Tidak  dipublikasi),  Prodi  Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
Iman  Setya  Budi,  Revitalisasi  Wakaf  Sebagai  Penggerak  Ekonomi  Masyarakat,  Al- Iqtishadiyah: Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan  Hukum  Ekonomi  Syariah, Volume:  II, Nomor II. Juni  2015.
Instruksi Presiden No. 11 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Muharrir Asy`Ari, “Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh”
Jurnal Ilmiah Islam Futura , Vol. 16. No. 1, Agustus 2016.
Nasrul  Fahmi  Zaki  Fuadi,  Wakaf  sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam, Economica: Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1 (2018).
Rozzana  Erziaty,  “Pemberdayaan  Ekonomi  Potensial  Masjid  Sebagai  Model  Pengentasan Kemiskinan” Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume II, Nomor II, Juni 2015.
Sirajuddin dan Asrum Yolleng, “Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat
Di  Masjid  Al-Markaz  Al-Islami  Makassar” Jurnal  Laa  Maysir,  UIN  Alauddin Makassar, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## Wawancara
Wawancara dengan A. Jalil, nazir atau penggaraf sawah Harta Wakaf Masjid Besar Istitiqamah,
25 Pebruari 2020.
Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istitiqamah, 24 Pebruari 2020.
Wawancara  dengan  H.  Yahya  Ahmad,  Mantan  Ketua  Badan  Kemakmuran  Masjid  Besar Istitiqamah, 26 Pebruari 2020.
Wawancara dengan Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Besar Istitiqamah, 24 Pebruari 2020.
Wawancara  dengan  Saifuddin,  S.Ag,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sakti Kabupaten Pidie, 27 Pebruari 2020.
Wawancara  dengan  Tgk.  Mukhlis  M.  Amin,  Khatib  Masjid  Besar  Istiqamah  Kota  Bakti Kecamatan Sakti, 18 Oktober 2019.
Wawancara  dengan  Tgk.  Sulaiman  Husein,  Bendahara  Masjid  Besar  Istiqamah  Kota  Bakti Kecamatan Sakti, 18 Oktober 2019 di Pidie.
Wawancara dengan Said Muklis, Penyewa Toko, Harta Wakaf Masjid Besar Istitiqamah, 25 Pebruari 2020.