Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (321-341) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Status Tanah Hasil Reklamasi: Studi Empiris Pasca Pengesahan Peraturan Cipta Kerja
Iwan Muri Susanto Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kasubdit Wisata Ditpamobvit Polda Banten Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: susantoiwanmuri@gmail.com
Inge Dwisvimiar Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: inge@untirta.ac.id

## Rani Sri Agustina
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: : rani@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21897
Info Artikel |Submitted : 4 September 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 7 Desember 2023
How  to  cite: Iwan  Muri,  Inge  Dwisvimiar,  Rani  Sri  Agustina, “ Status  Tanah  Hasil Reklamasi:  Studi  Empiris  Pasca  Pengesahan  Peraturan  Cipta  Kerja ” , Yustisia  Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm. 321-341

## ABSTRACT:
Generally, pre-reclamation issues are related to licensing issues, which are one-sided legal actions (one-sided will of the government), as well as the issue of reclamation land concession permits, which are two-sided legal actions (government and entrepreneurs). Not infrequently regulatory policies regarding reclamation intersect with each other between the authorities of the central and regional governments. Meanwhile, post-reclamation issues are related to the form of control and ownership of reclamation land, including management rights and land rights obtained from reclamation results. This research study aims to analyze the licensing authority and status of land reclamation results to the ratification of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and empirical  studies  on  PT  Gandasari  Energi.  This  research  study  uses  a  normative-empirical  legal  research approach, namely combining applicable norms with data suitability in the field by comprehensively examining legal norms and a case study approach. The results of the study show that the reclamation licensing authority at  PT  Gandasari  Energi  is  based  on  Law  no.  6  of  2023,  is  the  attribution  authority  owned  by  2  (two) stakeholders, namely the Governor who delegates his authority to the head of the Office of Investment and One- Stop  Integrated  Services  (DPMPTSP)  of  Banten  Province  and  the  Ministry  of  Transportation  through concession cooperation with Port operator units (KSOP ) As the authority for port activities that have not been exploited commercially.
Keywords: Reclamation Land; Job Creation Law, Gandasari Energi Company

## ABSTRAK:
Permasalahan  pra  reklamasi  umumnya  adalah  terkait  masalah  perizinan,  yang  merupakan perbuatan hukum bersegi satu (kehendak satu pihak dari pemerintah), serta masalah izin konsesi lahan reklamasi yang merupakan perbuatan hukum bersegi dua (pemerintah dan pengusaha). Tidak jarang kebijakan pengaturan tentang reklamasi saling beririsan satu sama lain antara kewenangan Pemerintah pusat dan daerah, Sementara itu, permasalahan pasca reklamasi adalah terkait bentuk penguasaan dan kepemilikan tanah reklamasi, termasuk di dalamnya hak pengelolaan dan hak atas tanah yang diperoleh dari hasil reklamasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan perizinan dan status tanah hasil reklamasi terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan studi empiris pada PT Gandasari Energi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  hukum  normatif-empiris  yakni  memadukan  antara  norma  yang  berlaku dengan  kesesuaian  data  di  lapangan  dengan  mengkaji  norma  hukum  secara  komprehensif  serta pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan perizinan reklamasi di PT  Gandasari  Energi  berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023,  merupakan  kewenangan atribusi yang dimiliki oleh 2(dua) pemangku kepentingan , yakni  Gubernur yang mendelegasikan kewenangannya kepada kepala Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten dan Kementerian Perhubungan  melalui kerjasama konsesi dengan unit penyelenggara Pelabuhan (KSOP) Sebagai otoritas kegiatan kepelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
Kata Kunci : Reklamasi Tanah; Undang-undang Cipta Kerja; PT Gandasari Energi

## PENDAHULUAN
Aktivitas pembangunan
pertanahan, berdasarkan data penelitian, selama 71 tahun sejak Indonesia merdeka, negara  baru  mampu  menyertifikasi  46 juta bidang tanah dari 16 juta keseluruhan bidang  tanah.  Jika  sebelumnya  proses sertifikasi  bidang  dilakukan  melalui program  ajudikasi,  prona,  proda  dan larasita  dengan  target  di  bawah  1  juta bidang tanah per tahun, maka sejak 2016 sertifikasi  tanah  meningkat  rata-rata  8,8 juta bidang tanah per tahun.
Sejauh  ini  program  sertifikasi tanah telah menyertifikasi 80 juta bidang tanah dan telah mendaftarkan setidaknya 95  juta  bidang  tanah  di  seluruh Indonesia 1 .
Berdasarkan  data  tersebut  dapat dilihat  bahwa  berbagai  bentuk  aktivitas terkait pembangunan di atas tanah terus dilakukan  sehingga  menciptakan  ruang baru yang semakin padat, menyebabkan kebutuhan  akan  tanah  itu  terus bertambah  secara  signifikan.  Hal  inilah yang  mendorong  manusia  untuk  terus mencari dan mengembangkan lahan baru guna memenuhi kebutuhan akan eksistensi tanah yang
semakin fundamental tersebut.
Lisdiyono dalam Eko dan Rahayu menyatakan  bahwa  alih  fungsi  lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada  dasarnya  tidak  dapat  dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan
kebutuhan masyarakat  akan  lahan,  seringkali mengakibatkan  benturan  kepentingan atas  penggunaan  lahan  serta  terjadinya
1 Supadno  dan  Rohmat  Junarto, “Mengatasi Permasalahan Pertanahan dengan  Gotong  Royong  dan  mengangkat ekonomi  kerakyatan  dengan  sertipikasi tanah, Tunas Agraria , vol. 3, No. 3. 2022, hlm.
268, https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193.
2 Trigus  Eko  dan  Sri  Rahayu, “Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya  terhadap  RDTR  di  Wilayah
ketidaksesuaian  antara  penggunaan lahan  dengan  rencana  peruntukannya Sedangkan  lahan  itu  sendiri  bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi. 2
Pertumbuhan  penduduk  yang pesat  serta  bertambahnya  tuntutan kebutuhan  masyarakat  akan  lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya
ketidaksesuaian antara penggunaan  lahan  dengan  rencana peruntukannya  Sedangkan  lahan  itu sendiri  bersifat  terbatas  dan  tidak  bisa ditambah  kecuali  dengan  kegiatan reklamasi. 3
Kegiatan  reklamasi,  sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal ini terbukti karena  sejak  zaman  orde  baru,  menurut catatan pekerjaan reklamasi di Indonesia telah  banyak  dilakukan.  Pada  Februari 1966  Ciputra  melalui  PT  Pembangunan Jaya berhasil menyulap rawa-rawa Ancol dengan  luas 55 hektar menjadi  kawasan rekreasi dan wisata.
Di  kota  lainnya,  Tahun  1980 Pemerintah  Kotamadya  Ambon  telah berhasil  melaksanakan  reklamasi  di Pantai  Mardika. 4 Pada  tahun  1990  awal reklamasi  juga  sudah  dilaksanakan  di kawasan  Pantai  Indah  Kapuk  Jakarta (PIK).  Pada  rentang  waktu  tahun  1980- 1990 tercatat reklamasi telah dilakukan di berbagai  kota  di  Indonesia  diantaranya Makassar,  Manado,  Ternate,  Denpasar, Tangerang  dan  Surabaya. 3 Pelaksanaan reklamasi sebagaimana di muka terbilang masih  bersifat  lokal  dan  relatif  kecil. Hingga  pada  tahun  1995  pemerintah berhasil menginisiasi pelaksanaan
Peri- Urban  Studi  Kasus  Kecamatan  Melati”, Jurnal  Pembangunan  Wilayah  &  Kot a,  Biro Penerbit Planologi Undip, Vol. 8, No. 8, 2012., hlm. 331, http://e-journal.undip.ac.id.
3 Ibid
4 Miftahul  Huda, Reklamasi  di Indonesia, Jakarta:  Dirjen  Pengelolaan  Ruang Laut Kementerian KKP, 2019, hlm.4.
reklamasi  pantai  utara  Jakarta  yang dituangkan  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  5  tahun  1995  sebagai  salah  satu pelaksanaan  reklamasi  yang  terbesar  di Indonesia. 5
Berdasarkan  hasil  pra  riset, 6 terkait  konflik  agraria  dari  kegiatan reklamasi di wilayah pesisir Teluk Banten terjadi,  seperti  kegiatan  reklamasi  yang dilakukan  oleh  PT  Gandasari  Energi  di dalam  DLKr  dan  DLKp  pelabuhan
Banten di Kecamatan Bojonegara Kabupaten  Serang  yang  tidak  memiliki perizinan  reklamasi  yang  lengkap berdasarkan  UU  No,  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran. Hal itu terlihat dengan
adanya  surat  teguran  yang  dilayangkan oleh  Kepala  Kementerian  Perhubungan Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  I  Banten  kepada  PT Gandasari  Energi  pada  tanggal  08
November 2021 dengan Nomor: UM.006/3/9/KSOP.Btn-01 Perihal Penghentian  Kegiatan  Kerja  Reklamasi. Pelayangan  surat  tersebut  diberikan terkait kegiatan reklamasi yang dilakukan  oleh  PT.  Gandasari  Elektrik belum  memperoleh  ijin TUKS (Terminal Untuk  Kepantingan  Sendiri)  maupun perjanjian Konsesi dengan KSOP Banten.
Gambar  1. Lokasi Tanah Reklamasi PT. Gandasari Energi
Penelitian-penelitian mengenai dampak reklamasi telah banyak
dilakukan  seperti  dalam  penelitian Arbayah  dan  Khotimah, 7 yang  meneliti mengenai masalah pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan secara
5 Ibid, hlm.4.
6 Pra  riset  penulis,  Reklamasi  di Kecamatan  Bojonegara,  Kabupaten  Serang, Tanggal 20 Desember, Tahun 2022.
7 Arbayah  dan  Khusnul  Khotimah,
“Pengawasan  terhadap  Kegiatan  Reklamasi
preventif  mengenai  potensi  bahaya reklamasi,  di  sisi  lain  pengawasan dilakukan  juga  secara  represif  dengan cara penegakan hukum melalui instrumen penegakan hukum. Selanjutnya penelitian lain, berhubungan
di  Sekitar  Pelabuhan  Semayang  oleh  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas  I  Balikpapan”, Jurnal  Projudice ,  Vol.  2, No. 1, 2020. http://jurnal.pascasarjana.uniba- bpn.ac.id.
dengan kepemilikan tanah dari Mamalu, Kalalo  dan  Tangkere 8 dikatakan  bahwa reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan  apabila  manfaat  sosial  dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari pada biaya sosial dan biaya ekonominya. Sedikitnya  ada  tiga  hal  pokok  menjadi dasar  pengelolaan wilayah  pesisir,  yaitu dari  aspek  sosiologis,  ekologis,  dan ekonomis.  Sedangkan  penelitian  ini dikatakan berbeda dari penelitian di atas oleh karena memfokuskan pada
perubahan  yang  diatur  oleh  UU  Cipta Kerja  yang  belum  banyak  diteliti  oleh pihak lain.
Hal-hal  yang  disebut  sebagai dampak, disisi lain juga dalam penelitian ini  akan  dibahas  mengenai  kegiatan reklamasi yang mendukung pada sektor kelautan dan perikanan serta penegakan hukumnya  di  wilayah  Pesisir  Teluk Banten Kecamatan Bojonegara
Kabupaten Serang.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif-empiris.  Penelitian hukum  normatif-empiris  ini  akan digunakan  peneliti  untuk  menganalisis status  tanah  hasil  reklamasi  di  Wilayah Pesisir Teluk Banten Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  tentang  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang. Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu: 1) Pendekatan dengan mengkaji norma hukum
secara komprehensif  sesuai  dengan  peristiwa hukum  atau  objek  penelitian  yang
8 Reinhaard  M.  Mamalu,  Merry  E. Kalalo, dan Cornelius Tangkere,
“Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku Usaha  atas  Kepemilikan  Tanah  di  Wilayah Reklamasi Pantai”, Jurnal Supremasi , Vol. XVI,
dilakukan; dan 2) Pendekatan studi kasus pada  peristiwa  hukum  dalam  keadaan berlangsung  atau  belum  berakhir  ( live case study ). 9 Pendekatan  studi  kasus  ( live  case study )  ini  sangat  penting  digunakan untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian  terkait  dengan  status  tanah hasil reklamasi dan penegakan hukumnya  di  wilayah  pesisir  teluk Banten Kecamatan Bojonegara
Kabupaten  Serang,  di  samping  hal  itu, pentingnya  menggunakan  pendekatan dengan  mengkaji  norma  hukum  secara komprehensif,  dalam  hal  ini  norma dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja untuk  mendapatkan  keterangan  yang lebih  jelas  dan  lengkap  terkait  dengan objek penelitian yang dilakukan mengenai status tanah hasil reklamasi di wilayah  pesisir  teluk  Banten  Kecamatan Bojonegara.
Adapun  bahan  hukum  primer yang  peneliti  ambil  adalah  sebagai berikut:
a) Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Dasar  Pokok-Pokok Agraria;
c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang;
d) Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
e) Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; No. 2, 2021, hlm. 316,
http://ojs.unm.ac.id/supremasi.
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram, Unram Press, 2020, hlm, 123-124.
f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah; g) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan             Penataan Ruang; h) Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup;
i) Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2021 tentang Pelayaran;
j) Peraturan  Presiden  Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau
Kecil; k) Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
l) Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun  2021  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM  129 Tahun  2016  Tentang  Alur- Pelayaran  di  Laut  dan  Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
m) Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor  PM  125  Tahun  2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi.
Bahan  hukum  sekunder  yang peneliti  gunakan  dalam  menunjang
10 Muhammad  Syukri  Albani,  dkk,
Hukum  Dalam  Pendekatan  Filsafat ,  Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016, hlm.308.
11 Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Op. Cit, hlm. 1182.
penelitian ini adalah doktrin-doktrin dari para  ahli  hukum,  buku-buku  hukum, jurnal  ilmiah  hukum,  dan  dari  sumber internet.  Sedangkan  bahan  hukum tersiernya  adalah  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,
Kamus Hukum, dan ensiklopedia.
Teori-teori yang digunakan dalam hasil  penelitian  ini  adalah  teori kewenangan dan teori  kepastian hukum sebagai berikut:
a. Teori kewenangan
Kewenangan  atau  wewenang sering  disamakan  dengan  kekuasaan, meskipun terlihat identik, tapi kekuasaan tidaklah  sama  dengan  kewenangan. Menurut  Miriam  Budiardjo,  kekuasaan merupakan  kemampuan  yang  dimiliki seseorang  untuk  mempengaruhi  orang atau  kelompok  lain  agar  sesuai  dengan kehendak  atau  tujuan  dari  orang  yang mempengaruhi tersebut. 10 Sementara itu, kewenangan adalah  kekuasaan  yang  sah  diberikan kepada  struktur  sosial  di  masyarakat yang  digunakan  oleh  pejabatnya  untuk menjalankan  fungsinya. 11 Menurut  Max Weber  Kewenangan  yang  rasional  itu bertumpu  pada    kekuasaan  formal berdasarkan  kualitas  dan  kemampuan teknis  yang  dikukuhkan  secara  formal oleh  negara  ( rational  legal  authority ),
sehingga dapat menentukan penyelenggaraan hukum, baik pembuatan  hukum,  penemuan  hukum, maupun penegakan hukum. 12
b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum menurut Gustav  Radburch  dalam  Rahadjo, merupakan bagian dari nilai- nilai dasar dari hukum,
yakni keadilan,
12 Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , Yogyakarta:  Genta Publishing, 2013, hlm. 121
kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. 13 Gagasan tentang “Keadilan” merupakan ide  dasar  dari  hukum  menurut  filsafat Aristoteles,  yaitu  keseimbangan  yang dipahami sebagai kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. 14 Gagasan  tentang  “Kemanfaatan” merupakan  jawaban  dari  pertanyaan yang belum tuntas terjawab dari gagasan tentang  keadilan  yang  terlalu  filosofis. Kemanfaatan  hukum  merupakan  tujuan hukum sebagaimana pandangan utilitarian  Jeremy  Bentham,  bahwa hukum dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk  sebanyak-banyaknya  orang  ( the greatest happiness of the greatest number ). 15
Radburch  mendefinisikan  Kemanfaatan sebagai  “Kesesuaian”  hukum  yang sifatnya  relatif,  sehingga  membuatnya memerlukan tujuan “Kepastian hukum”.

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hak Pengelolaan berdasarkan UU Cipta Kerja Perkembangan  Hak  Pengelolaan atau HPL dikenal pada masa penjajahan Belanda,  dengan  istilah  “ in  beheer” atau “ beheerscrecht” yang berarti “hak penguasaan.”  Artinya  hak  pengelolaan merupakan  hak  yang  dimiliki  negara dalam  menguasai  tanah  yang  ada  di wilayah  Indonesia.  Kemudian  pasca Indonesia  merdeka  pengaturan  secara Hak  Pengelolaan  belum  diatur  dengan jelas  dan  rinci.  UU  No  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
13 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 19.
14 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum Suatu  Pengantar  Mencari ,  Menemukan,  dan Memahami  Hukum,  Surabaya,  Laksbang Justitia , 2014, hlm. 66. 15 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah, Filsafat,  Teori  &  Ilmu  Hukum:
Agraria    atau  UUPA  juga  tidak membahas HPL secara spesifik. 16 UUPA mengatur kedudukan HPL tidak  secara  tegas  meskipun  dalam UUPA  terdapat  Penjelasan  Umum  II angka  2  berbunyi:  “Negara  dapat memberikan  tanah  yang  demikian  itu kepada  seseorang  dan  atau  badan Hukum  dengan  sesuatu  hak  menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya: hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan atau memberikannya dalam pengelolaan  (garis  bawah  oleh  penulis) kepada  Badan  Penguasa  (Departemen, Jawatan  atau  Daerah  Swatantra)  untuk dipergunakan  bagi  pelaksaan  tugasnya masing- masing.”
Hal tersebut menerangkan negara bisa  memberikan  pemanfaatan  ataupun pengelolaan  atas  tanah  negara  dengan Hak Pengelolaan kepada public entity . Hal ini  menegaskan  konsep  HPL  ada  dalam UUPA,  tetapi  HPL  tidak  diatur  secara eksplisit dalam UUPA.
Dalam  perkembangannya  lahir UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun saat ini telah diubah menjadi UU No.  6  Tahun  2023)  sebagai  solusi kemudahan  dan  penyederhanaan  untuk berinvestasi  di  wilayah  Indonesia.  Salah satu  hal  penting  yang  diatur  dalam  UU Cipta  Kerja  adanya  sistem omnibus  law yaitu aturan pertanahan mengenai HPL.
Aturan  ini  dicantumkan  pada Pasal  136  sampai  Pasal  147  UU  Cipta Kerja. Hak Pengelolaan dalam UU Cipta Kerja  memiliki  tujuan  utama  yaitu memberikan  jaminan  kepastian  hukum dan  meningkatkan  ekosistem  inventasi. Pengaturan  Hak  Pengelolaan  dalam  UU Cipta  Kerja  inilah  sebagai  upaya
Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan  Bermartabat, Depok,  Rajawali  Pers,  2020, hlm. 112.
16 Kadek  Dwitya  Partha  Wijaya, Pengaturan  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah Negara  Pasca  Berlakunya  UU  Cipta  Kerja, Jurnal  Kertha  Desa,  Vol.  9  No.  7,  hlm.  54, https://ojs.unud.ac.id
penguatan HPL yang sebelumnya masih belum tegas atau kabur dalam UUPA.
Pasal  136  UU  Cipta  Kerja menjelasakan: “Hak pengelolaan merupakan  hak  menguasai  dari  negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.” selanjut, Pasal 137 ayat (1) UU
Cipta Kerja jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 18
Tahun 2021 menyatakan bahwa “Sebagian  kewenangan  hak  menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak  pengelolaan  kepada:  Badan  hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.”
Maksudnya HPL merupakan hak untuk  mengelola  termasuk  didalamnya menggunakan  tanah  negara,  yang diberikan  kepada  badan  hukum  atau instansi  pemerintah  lainnya  dengan adanya  persetujuan  pemerintah  atau pihak  ketiga  lainnya.  Dasar  hukumnya adalah  Pasal  137  ayat  (2)  Undang- Undang Cipta Kerja jo. Pasal 7 ayat (1) PP No.  18  Tahun  2021  menyatakan:  “Hak pengelolaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  memberikan  kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan seluruh  atau  sebagian  tanah  hak pengelolaan  untuk  digunakan  sendiri atau  dikerjasamakan  dengan  pihak ketiga.”
Kerjasama pada Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian  pemanfaatan  tanah.  Adapun pemanfaatan  tanah  oleh  pihak  ketiga diatur dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-
Undang Cipta Kerja menyatakan “Di atas tanah hak pengelolaan yang pemanfaatannya  diserahkan  kepada pihak  ketiga  baik  sebagian  atau seluruhnya,  dapat  diberikan  hak  guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”  Serta  pada  ayat (3) dijelaskan bahwa “Jan gka waktu hak guna  bangunan  di  atas  hak  pengelolaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dapat  diberikan  perpanjangan  dan pembaharuan hak apabila sudah
digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.”  Adapun  tanah  yang  bisa diberikan  HPL  berdasarkan  Pasal  4  dan Pasal  10  ayat  (1)  PP  No.  18  Tahun  2021 yaitu  “Hak  Pengelolaan  dapat  berasal dari  Tanah  Negara  dan  Tanah  Ulayat ditetapkan  d engan  keputusan  menteri.” Pengertian  Tanah  Negara  kemudian diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  PP  No.  18 Tahun  2 021  berbunyi:  “Tanah  Negara atau  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh negara merupakan seluruh bidang tanah di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  tidak  dipunyai  dengan sesuatu hak oleh pihak lain.”
Aturan  di  atas  menjelaskan bahwa  tanah negara yang diproses HPL pihak kedua ataupun pihak ketiga harus ada  persetujuan  oleh  Menteri  bidang pertanahan.  Selanjutnya  untuk  tanah dengan  hak  ulayat  diatur  dengan  dasar keputusan  masyarakat  hukum  adat tersebut.
Hal ini dikuatkan dengan adanya dasar hukum pada pasal 6 ayat (1) PP 18 Tahun  2021  menyatakan  bahwa  “Tanah Negara dapat diberikan kepada perorangan  atau  badan  hukum  dengan sesuatu  Hak  Atas  Tanah  sesuai  dengan peruntukan  dan  keperluannya,  atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan.  Hak  Pengelolaan  diatas Tanah Negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung
berhubungan dengan pengelolaan Tanah.”

## A. Konsep Kebijakan Reklamasi
Konsep  kebijakan  reklamasi  di Indonesia  telah  diatur  dalam  hukum positif Indonesia pada Pasal 34 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah dirubah dalam Undang- Undang Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Pada  Pasal  34  ini  juga  dijelaskan  bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat  sosial  dan  ekonomi  yang
diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya  ekonominya.
17 Menurut  Undang- undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan  manfaat  sumber  daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
Demikian pula menurut Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007        yang        mana menyebutkan        bahwa        reklamasi adalah        suatu  pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif  tidak  berguna  atau  masih  kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan.
Misalnya  di  kawasan  pantai, daerah  rawa-rawa,  di  lepas  pantai/di laut,  di  tengah  sungai  yang  lebar, ataupun   di   danau.   Peraturan   Menteri Perhubungan   No   PM   52   Tahun   2011, menyebutkan  bahwa,  reklamasi  adalah pekerjaan  timbunan  di  perairan  atau pesisir yang mengubah garis  pantai  dan atau kontur kedalaman perairan.
Adapun  tujuan  utama  reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat.
Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan
pemukiman,  perindustrian,  bisnis  dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam  perencanaan  kota,  reklamasi pantai  merupakan  salah  satu  langkah pemekaran kota.
Reklamasi diamalkan oleh negara
atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan  dan  kebutuhan  lahannya meningkat demikian pesat
tetapi
17 Fitri  Wahyuni  dan  Meiliyani,
“Evaluasi  Dampak  Kebijakan  Reklamasi
Pantai  Di  Teluk  Lampung  (Studi  Dampak
Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja  Pada  Kasus  Reklamasi  Pantai  Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan
mengalami  kendala  dengan  semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut,
pemekaran  kota  ke  arah  daratan  sudah tidak  memungkinkan  lagi,  sehingga diperlukan  daratan  baru.  Reklamasi pantai  sebagai  satu-satunya  jalan  untuk mengembangkan sumberdaya lahan bagi pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  dan industri  khususnya  dalam  konteks pertumbuhan kota.
Di  pihak  lain  muncul  suatu kekuatiran  baik  dari  sudut  pandang lingkungan  misalnya  bahaya  banjir, polusi,  dan sampah dari sudut pandang hidrologi  misalnya  penurunan  kualitas air tanah. dangkal, perubahan pola arus; dan  dari  sudut  pandang  ekonomi misalnya tingginya harga lahan di sekitar pantai, perubahan mata pencaharian. 18 Reklamasi  Pantai  di  Indonesia telah  di  lakukan  sejak  tahun  1979  dan terus berlangsung hingga saat ini.
Pelaksanaan  reklamasi  harus memiliki  perijinan  yang  mencakup  3 tahap, antara lain: 1) Izin Lokasi Perairan / Izin Lokasi di Laut, 2) Izin Lingkungan, 3) Izin Pelaksanaan Reklamasi.sedangkan kebijakan  yang  mendasari  pelaksanaan tahapan  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar di bawah ini:
Bumi  Waras,  Kota  Bandar  Lampung),” Adminstratio , hlm. 89 18 Herry  Djainal,  “Analisis  Reklamasi Pantai  Kota  Ternate  dan  Pengaruhnya terhadap Lingkungan Fisik Kawasan Pesisir”, Jurnal Teknologi, Vol. 16 No. 2, 2017; hlm. 2100, https://ojs3.unpatti.ac.id.
Gambar 3. Pengajuan Izin Lokasi Laut melalui OSS Gambar 2. Alur Perizinan Reklamasi Selain itu,  pemberian  Izin  Lokasi juga wajib mempertimbangkan kelestarian  ekosistem  pesisir  dan  pulau- pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional,  kepentingan  nasional,  dan hak lintas damai bagi kapal asing (Permen  KKP  Nomor  54/2020 Pasal  10  ayat  (4)).  Pengajuan  izin  lokasi perairan yang dikeluarkan oleh
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  dapat  dilakukan  secara  online melalui Sistem Online Single Submission ( OSS ).  Untuk  alur  perijinan  tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sedangkan  untuk  alur  perizinan
yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan  yang  digunakan  saat  ini sudah  terintegrasi  dengan  OSS.  Untuk alur  pelaksanaan  perizinan  tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. B. Kewenangan  Perizinan  Reklamasi pada PT Gandasari Energi Berdsarkan  UU  No  6  Tahun  2023 tentang Cipta Kerja Reklamasi merupakan suatu upaya  untuk  mencari  alternatif  tempat untuk  dapat  menampung  kegiatan perkotaan  seperti  pemukiman,  industri, perkantoran  untuk  mendukung  daya dukung  dan  kembang  kota.  Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan wilayah  laut  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah.  Otonomi  daerah sebagaimana  yang  tertuang  dalam ketentuan undangundang  di atas merupakan  landasan  yang  kuat  bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
19 Sarjita, Beberapa  Pemikiran  Tentang Status Tanah dan Dinamikanya , Sleman, STPN Press, 2020, hlm. 5.
Penelitian ini yang terkait dengan reklamasi  yang  dilakukan  oleh  PT. Gandaria  Energi,  seperti  telah  diuraikan dalam Bab 1 bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki perizinan reklamasi yang lengkap. Hal  itu  terlihat  dengan  adanya surat  teguran  yang  dilayangkan  oleh Kepala Kementerian Perhubungan Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas
Pelabuhan  Kelas  I  Banten  kepada  PT Gandasari  Energi  pada  tanggal  08
November 2021 dengan Nomor: UM.006/3/9/KSOP.Btn-01 Perihal Penghentian Kegiatan Kerja Reklamasi. Pengertian  “Status  tanah”
menurut pendapat Sarjita adalah menilai kedudukan  tanah  berdasarkan  hukum yang  berlaku. 19 Keberadaan  status  tanah ini  sangat  penting,  terutama  untuk mengetahui  hubungaan  hukum  antara subjek  hak  dengan  objek  hak,  sampai sejauh mana hubungan hukum tersebut.

## Gambar 4. Alur Pengajuan Perizinan TUKS melalui OSS

## 2. Status Tanah Hasil Reklamasi di PT
Gandasari Energi Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Pengertian “Status tanah”
menurut pendapat Sarjita adalah menilai kedudukan  tanah  berdasarkan  hukum yang  berlaku. 20 Keberadaan  status  tanah ini  sangat  penting,  terutama  untuk mengetahui  hubungaan  hukum  antara subjek  hak  dengan  objek  hak,  sampai sejauh mana hubungan hukum tersebut. Status  tanah  ini  sangat  penting  agar seseorang  dapat  menentukan  sejauh mana kedalaman Hak Menguasai Negara (HMN)  atas  tanah  berlaku  terhadap bidang tanah tertentu.
20 Sarjita, Beberapa  Pemikiran  Tentang
Status Tanah dan Dinamikanya , Sleman, STPN Press, 2020, hlm. 5.
Bagi tanah yang berstatus sebagai tanah hak misalnya, kedalaman keberlakuan  HMN  itu  akan  relatif berbeda jika dibandingkan dengan tanah yang  berstatus  tanah  negara,  dan kedalaman  keberlakuan  HMN  juga bervariasi,  sebab  ada  juga  tanah  negara yang sudah memiliki penguasaan fisik di atasnya dan ada juga yang belum. 21
Menurut Satjipto Rahardjo penguasaan  itu  bersifat  faktual,  yaitu mementingkan  kenyataan  yang  sifatnya hanya  sementara  sampai  ada  kepastian mengenai  hubungan  dengan  objek  yang dikuasainya, sementara pemilikan mempunyai  hubungan  yang  jelas  dan pasti antara seseorang dengan objek yang menjadi  sasaran  pemilikan  dengan berbagai macam hak-hak yang digolongkan sebagai ius in rem , karena ia berlaku terhadap semua orang. 22
21 Ibid , hlm. 6.
22 Gunanegara, “ Kebijakan  Negara pada  Pengaturan  Hak  Atas  Tanah  Pasca

## Gambar 5 Lokasi PT Gandasari Energi
Dalam  hukum  perdata,  hak pengelolaan  dan  hak  atas  tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan antara orang/badan hukum sebagai  subjek  hukum  dengan  tanah sebagai  objek  hukum  yang  di  dalamnya lahir  hak-hak  karena  perjanjian  sesuai ketentuan  undang-undang. Seperti  yang diketahui,  ada  hak  pengelolaaan  dan beberapa  jenis  hak  atas  tanah  di  dalam hukum  agraria,  seperti  Hak  Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Milik. 23 Konsekuensi  dari  dilakukannya reklamasi yaitu akan muncul tanah atau lahan  yang  terletak  di  perairan  tepi pantai.  Namun,  reklamasi  tidak  selalu sesuai  apa  yang  direncanakan  dalam praktiknya. Isu-isu baru mengenai status kepemilikan tanah telah muncul sebagai akibat dari kemunculannya.
Tidak  jarang,  banyak  pihak dirugikan,  terutama  orang-orang  di daerah  reklamasi  karena  mereka  pikir mereka  tidak  mendapatkan  manfaat setelah  ada  reklamasi.  Membahas  status hukum  hak  atas  tanah,  tidak  dapat dipisahkan dari Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian.
UUPA juga tidak bisa dipisahkan dari  kemajuan  politik  regulasi  agraria nasional.  Pada  awalnya,  peraturan agraria  di  Indonesia  sebelum  merdeka tunduk  pada  masalah  peraturan  agraria di  mana  Negara  mengklaim  hak  atas tanah.  Ini  sesuai  dengan  pengaturan dalam  (Agrarische  Besluit)  juga  disebut (area  verklaring)  dan  itu  menyiratkan bahwa setiap pemegang kebebasan tanah
Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal  Refleksi Hukum , Vol. 6 No.2, 2022,
https://ejournal.uksw.edu.
23 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Jakarta,  Kencana,  2012,  hlm. 156.
24 Diana  R.  W.  Napitupulu,, Buku Materi  Pembelajaran  Hukum  Pertanahan , Program  Studi  Magister  Hukum  Program
harus  benar-benar  menunjukkan  bukti otentik hak atas tanah yang dia klaim, jika tidak bisa dibuktikan maka tanah beralih ke kepemilikan negara. 24 Menjadi  masalah,  karena  tanah yang dimiliki orang Indonesia pada saat itu mayoritas masih hak ulayat atau adat yang  tidak  bisa  dibuktikan  secara  legal atau otentik. Setelah Indonesia Merdeka, salah  satu  dampaknya  adalah  terjadi reformasi  politik  hukum  agrarian nasional,  yang  termuat  pada  Undang- Undang  Dasar  RI  Tahun  1945  pasal  33 ayat  (3),  yang  menerangkan  “Negara menguasai  tanah  untuk  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi kemakmuran rakyat”. Konsep memiliki dan menguasai mempunyai perbedaan makna, “memiliki” dalam KBBI artinya (mempunyai).
Memiliki  dalam  hal  ini  diartikan sebagai  suatu  kepemilikan  yang  penuh atau mutlak sebagai pemengang hak atas suatu  barang  dan/atau  benda.  Oleh karena  itu  pemegang  hak  penuh  yang menguasai  serta  leluasa  memindah tangankan apa yang menjadi kepemilikannya,  yaitu  barang  dan/atau benda tersebut tanpa perlu izin dari pihak lain.
Sedangkan  definisi  menguasai biasanya  digunakan  dalam  bentuk  fisik maupun yuridis. Menguasai dalam hal ini bersifat private maupun public.
Menguasai secara yuridis adalah
menguasai berdasarkan atas hak mendapatkan  perlindungan  hukum, kewenangan  untuk  menguasai  serta bertanggungjawab  atas  tanah  yang menjadi haknya. 25 Hal  ini sesuai  dengan
Pascasarjana  Universitas  Kristen  Indonesia Jakarta, 2022, hlm. 16
25 Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah  daerah  dalam  Penguasaan  atas Tanah,    Jurnal  Dinamika  Hukum, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 99, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.1
pasal  33  ayat  (3)  UUD  RI  1945,  yang menerangkan tentang penguasaan tanah oleh  negara  dimana  bumi,  air  serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya  sehingga  negara  yang menguasainya  serta  digunakan  untuk kemakmuran rakyat.
Dengan demikian apabila penguasaan  tanah  tertinggi  ada  pada negara dan diperuntukan untuk
kemakmuran  rakyat  maka  rakyat  juga memiliki  hak  atas  tanah  tersebut.  Hak penguasan  secara  yuridis  diatur  dalam UU  RI  No5  Tahun  1960  yaitu  memberi hak  untuk  melakukan  pengaturan tentang
penggunaan dan/atau peruntukan  tanah  dan  diatur  juga pengaturan  hubungan  person  atau manusia dan perbuatana hukum dengan tanah.
Setelah  penjelasan  di  atas  makna substansi  hak  penguasaan  tanah  yang berasal dari negara, dimana kewenangan diwujudkan  dalam  bentuk  pengelolaan dan  pengaturan,  atau  pengelolaan  dan pengawasan untuk
mencegah kesewenang-wenangan.
Hak  penguasaan  dari  negara untuk  orang-orang  dan  badan  hukum jika  masih  belum  digunakan  maka dikategorikan hak penguasaan aktif, jika negara memerlukan tanah untuk dimanfaatkan  untuk  kepentingan  atau kemakmuran umum, maka negara dapat memanfaatkan  kekuasaannya  untuk menguasai tanah tersebut. Proses di mana negara  memberi  hak  kepada  seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah  sesuai  dengan  peruntukan  dan persyaratannya.  Hak  mengusai  pasif adalah hak menguasai yang berasal dari negara  di  mana  hak  yang  diperoleh bersifat pasif. Maksudnya adalah tanah di mana ada kebebasan individu dan / atau badan hukum atau hak lainnya.
26 Wulansari,  C.  Dewi, Sosiologi: Konsep dan Teori , Bandung: Refika Aditama, 2009 Hal: 107-109
Gagasan memiliki dan menguasai, ada perbedaan besar sehubungan  dengan  tujuan  Negara dalam  peraturan  agraria.  Jika  dalam gagasan  memiliki,  Negara  tampaknya tidak memperhatikan kepentingan rakyat atau kemakmuran rakyat, namun konsep menguasai,  titik  berat  peraturan  agraria adalah untuk kepentingan Bersama atau rakyat.
Untuk  kembali  pada  status hukum hak atas tanah, pada hakikatnya dengan  memberikan  wewenang  kepada mereka  yang  memiliki  hak  untuk menggunakan serta mengambil keuntungan dari tanah tersebut. Sifat dari hak  ini  adalah  bahwa  pihak  yang memiliki hak istimewa untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan  dari  tanah  yang  telah dihakinya.  Sebagai  aturan,  Masyarakat dalam  lingkungannya  ada  3  (tiga)  jenis kedudukan yaitu:
a) Ascribed  Status ,  yaitu  kedudukan dalam  masyarakat  di  mana  setiap orang  diberikan  status  ini  sejak mereka dilahirkan dan tidak merasakan perbedaan dalam kemampuan  atau  jiwa  antar  orang lainnya.
b) Achieved  Status yaitu  kedudukan dalam masyarakat yang telah dicapai seseorang  melalui  pengorbanan, ketekunan,  atau  usaha.  Setiap  orang bisa  mendapatkan  kedudukan  ini  di masyarakat  tetapi  itu  tergantung pada  seberapa  keras  setiap  orang menuju tujuannya.
c) Assigned status yaitu kedudukan yang dicapai  seseorang  didasarkan  pada pemberian  dari  orang  lain,  karena telah  melakukan  pengorbanan  atau perjuangan dengan tujuan kepentingan umum. 26 Status  tanah  adalah  penguasaan atas  tanah  yang  dimiliki  seseorang  baik
secara  individu  maupun  secara  badan hukum.    Status  tanah  ini  bisa  kita bedakan  dari  cara  mendapatkannya, yaitu:
a) Tanah  negara,  yaitu  tanah  yang didapatkan  dari  negara  yang mana  pemberian  hak  atas  tanah tersebut  ada  dalam  penguasaan langsung  negara,  yang  diberikan pada  individu  maupun  badan hukum.
b) Tanah  melekat  hak  tertentu, maksudnya  adalah  tanah  yang telah memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam UU No 5  Tahun  1960  tentang  peraturan pokok Agraria. Sedangkan perolehannya dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut:
a) Pencabutan hak atau pelapasan. Hal  ini  dilakukan  mengingat fakta  bahwa  individu  atau pemegang hak dalam memenuhi persyaratan  yang  ditentukan sebagai  pemegang  hak,  namun sampai sekarang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pencabutan  atau  peelepasan  ini adalah lepasnya ketentuan hukum  yang  diberikan  kepada pemegang  hak  yang  berkaitan dengan  tanah  yang  memenuhi syarat atau dipengaruhi olehnya. b) Pembebasana  hak  atas  tanah. Salah satu cara untuk membebaskan  diri  dari  jeratan hukum  antara  pemegang  hak atas  tanah  dengan  pihak  lain yang yang membrikan ganti rugi agar  dapat  menguasai  tanah. Istilah  "pembebasan  hak  atas tanah"  dan  "pelepasan  hak  atas tanah"  serupa,  tetapi  ketika diperiksa  secara  menyeluruh,
27 Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1)
ada  sedikit  perbedaan  antara keduanya.  Pembebasan  bisa dilihat dari siapa yang mempunyai  tanah,  sedangkan pelepasan  hak  atas  tanah biasanya  dilakukan  negara  jika memerlukan  tanah  tersebut untuk diperuntukan kepentingan umum. c) Pemindahan  ha  katas  tanah. Perbuatan hukum dengan melakukan pengalihan hak atas tanah  kepada  orang  lain. Pengalihan ini dilakukan
dengan jual beli, tukar menukar, hibah dan lain sebagainya. 27
d) Pencabutan hak atas tanah yang di  muat  dalam  UUPA.  Demi kepentingan  umum  maka  akan dicabut hak atas tanah tersebut. Pencabutan  ha  katas  tanah  ini dilakukan  dengan  memiliki acuan tersendiri tidak dilakukan secara sembarangan. Hal ini juga termuat dalam pasal  20 UU No 20 tahun 1961.
Kepentingan umum dalam konsep hukum agraria harus diutamakan, selanjutnya hak ulayat, hak social  dan  kemudian  hak  privat  yang bersifat  personal  seperti  hak  guna bangunan,  hak  pakai,  hak  guna  usaha. Dalam  penelitian  sebelumnya  telah dijelaskan mengenai status ha katas tanah dalam  perspektif  agraria,  penulis  akan mengaitkan konsep yang telah dijelaskan pad bahasana sebelumnya dengan status hak atas tanah hasil reklamasi.
Reklamasi merupakan cara untuk membuat lahan atau tanah baru melalui pengurugan, drainase suatu daerah atau wilayah  perairan  baik  itu  berada  di kawasan  pantai,  laut  lepas,  rawa, maupun  sungai.  Reklamasi  itu  tidak terbatas  pada  proses  pengurugan
kawasan  perairan,  tetapi  juga  daerah yang sebelumnya dilakukan pertambangan. 28 Latar belakang dilakukan reklamasi disebabkan keterbatasan tanah yang  semakin  haru  semakin  berkurang akibat  pembangunan.  Sesuai  ketentuan “Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu  tentang  aturan  Pengelolaan  dari Wilayah  Pesisir  serta  Pulau  Kecil. Reklamasi  merupakan  kegiatan  dan aktivitas yang dapat dilakukan dari  dan oleh  seseorang  yang  tujuannya  adalah dalam  rangka  untuk  meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut  lingkungan  dan  sosial  ekonomi dengan  cara  pengurugan,  pengeringan lahan atau drainase.”
Selain  itu,  dalam  pengaturan pasal  34  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2007  yang menerangkan  tentang  reklamasi  untuk daerah  tepi  pantai,  pulau-pulau  kecil tujuannya  adalah  untuk  membangun keuntungan atau nilai tambah daerah tepi laut.
Jika diperhatikan
sebelum reklamasi,  pantai  dan  wilayah  perairan lainnya  dan  kemudian  menjadi  daratan baru,  wilayah  tepi  pantai  dan  wilayah perairan  berada  dalam penguasaan  oleh Negara.  Dimana  peruntukan  utamanya sebesar-besarnya
adalah
untuk kepentingan public atau rakyat.
Proses reklamasi juga tidak selalu negara  yang  melakukannya,  reklamasi bisa  dilakukan  oleh  pihak  swasta  yang bekerjasama  dengan  negara.  Meskipun demikian  kepemilikan  tanah  tetap menjadi  milik  negara  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan  Tanah.  Dalam  “Pasal  12 memuat  bahwa  tanah  yang  berasal  dari
28 Pedoman reklamasi di wilayah pesisir ,
Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005
tanah  timbul  atau  hasil  reklamasi  di wilayah  perairan  pantai,  pasang  surut, rawa,  danau, dan bekas sungai  dikuasai langsung oleh Negara”.
Hanya saja dalam proses reklamasi  tersebut  hal  yang  sering terlupakan adalah “pembangunan untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”.
Pesisir  Pantai  yang  awalnya  dikelola demi  kepentingan  dan  kemakmuran rakyat  harus  tetap  demikian  pasca dilakukan reklamasi.
Oleh  karena  itu  menurut  para ahli, terkait dengan berbagai contoh dari hak atas tanah, harus ada batasan tentang hak  apa  yang  dapat  diajukan  dan  tidak dapat  diajukan.  Hal  ini  sangat  penting karena  pada  dasarnya,  Kawasan  yang akan  direklamasi  berada  dalam  kendali Negara.
Mutatis mutandis dia tidak boleh meninggalkan  kepentingan  umum  dan kemakmuran  rakyat.  Ditambah  lagi selama  proses  reklamasi  tepi  laut  ada banyak nelayan yang bisa saja kehilangan mata  pencahariannya  dampak  dari adanya reklamasi tersebut. Serta dampak lingkungan  yang  ditimbulkan  akibat reklamasi  seperti  bahaya  banjir,  polusi, penurunan  kualitas  air  tanah,  dangkal, perubahan  pola  arus;  dan  dari  sudut pandang  ekonomi  misalnya  tingginya harga lahan di sekitar pantai, perubahan mata pencaharian. .29
Tidak menutup kenyataan bahwa reklamasi juga membawa dampak positif diantaranya  peningkatan  kualitas  dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi,
29 Herry Djainal, “Analisis Reklamasi
Pantai  Kota  Ternate  dan  Pengaruhnya terhadap Lingkungan Fisik Kawasan Pesisir”, Jurnal Teknologi, Vol. 16 No. 2, 2017; hlm. 2100, https://ojs3.unpatti.ac.id.
peningkatan  kondisi  habitat  perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. 30
Jika  pemerintah  tidak  memberikan
Batasan hak-hak  apa saja yang diperbolehkan  pihak  swasta  maka  akan mendegradasi  nilai  kepentingan  umum dan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. 31
Berdasarkan  hierarki  hak  atas tanah,  kedudukan  hak  menguasai  yang dimiliki  Negara  jelas  lebih  tinggi daripada hak pribadi. Paparan di atas ada beberapa  poin  yang  harus  diperhatikan, yaitu:
a) Dilakukannya reklamasi pada hakikatnya ditujukan untuk sebesar-besarnya  kepentingan  dan kemakmuran rakyat, karena Pantai sebelumnya berada dalam penguasaan negara. b) Proses reklamasi harus memperhatikan masyarakat sekitar, jangan  sampai  setelah  reklamasi berdampak pada mata pencahariannya. Adanya reklamasi harus  ada  keseimbangan  manfaat untuk  semua  pihak-pihak  yang terkait.
c) Esensi  adanya  reklamasi  untuk kepentingan  dan  kemakmuran rakyat.  Hal  ini  didasarkan  pada konsep  bahwa  penguasaan  Pantai berada  sepenuhnya  pada  negara.
Selain  itu  sebelum  ada  reklamasi kawasan tersebut merupakan tempat  mata  pencahariaan  rakyat setempat. Tujuan adanya reklamasi merupakan  bagian  dari  penataan ruang  sehingga  penting  untuk mempertimbangkan banyak hal.
30 Moch.  Choirul  Huda,  Pengaturan Perizinan  Reklamasi  Pantai  Terhadap Perlindungan
Lingkungan Hidup, PERSPEKTIF, Vol. XVIII No. 2, 2013, hlm. 127,
https://ejournal.uwks.ac.id.
31 Suparman,  “Peranan  Undang -
undang  Pokok  Agraria  bagi  Masyarakat
Berlandasakan
pada teori kepastian  hukum,  penjelasan  di  atas menurut  analisa  peneliti  status  dari  hak tanah hasil dari reklamasi dipantai yang dilakukan  oleh  PT.  Gandaria  Energi statusnya tetap berada dalam penguasaan negara. Dimana pemanfaatan  uatam  adanya  reklamasi utamanya  adalah  sebesar  besarnya kemakmuran  rakyat  atau  kepentingan umum. 32 Meskipun dalam proses menjalankan reklamasi, Negara
melibatkan pihak lain yaitu swasta, maka diperbolehkan  jika  Negara  memberikan hak untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan  pada  pihak  swasta  yang melakukan  reklamasi.  Namun  penting untuk diperhatikan bahwa hak penguasaan  atas  tanah  yang  dialkukan reklami tersebut harus dibatasi.
Hak  penguasaan  atas  tanah sebatas pada Hak Guna Usaha, Hak Guna Pakai, Hak Guna Bangunan dan ini sesuai dengan  aturan  yang  ada  pada  pasal  12 dan,  pasal  13  PP  No  40  Tahun  1996 Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah. Adapun  ketentuan  tentang  kewajiban hak guna bangunan dimuat pada pasal 30 dan,  pasal  31  PP  No  40  Tahun  1996 Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  untuk penggunaan  bangunan  serta  Hak  Pakai Atas Tanah.
Menurut  pendapat  penulis  , Status  tanah  hasil  reklamasi  yang  telah dilakukan  oleh  PT.  Gandasari  Energi merupakan  tanah  milik  Negara,  sesuai dengan  bunyi  pasal  2  ayat  (1)  PP  No.18 Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan, Hak  Atas  Tanah  Satuan  Rumah  Susun dan  Pe ndaftaran  Tanah  “Tanah  Negara
Indonesia yang bersifat Agraris”, Jurnal Warta Edisi: 54 Oktober 2017, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id , hlm. 2.
32 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
atau  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh negara merupakan seluruh bidang tanah diwilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  tidak  dipunyai  dengan sesuatu hak oleh pihak lain”  selanjutnya mengenai hak pengelolaan atas
penggunaan  lahan  hasil    Reklamasi diatur di pasal 4 dan pasal 10 ayat (1) PP no  18  tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah  Satuan Rumah  Susun  dan  Pendaftaran  Tanah yang  berbunyi  “Hak  Pengelolaan  dapat berasal  dari  Tanah  Negara  dan  Tanah Ulayat  ditetapkan  dengan  keputusan Menteri ”  dan  di pasal 6 ayat (1) PP No 18 Tahun 2021  bahwa “Hak Pengelolaan diatas Tanah Negara diberikan sepanjang tugas  pokok  dan  fungsinya  langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah”.
a) PENUTUP Kewenangan  atribusi  perizinan reklamasi PT. Gandasari Energi
berdasarkan UU  Cipta Kerja  no  6  tahun 2023  dimiliki  oleh  2  (dua)  pemangku kepentingan yakni Kementerian Kelautan dan  Perikanan  berdasarkan“ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Republik  Indonesia  No. 28/Permen-KP/2014  tentang  Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.  17/Permen-KP/2013
tentang  Perizinan  Reklamasi  di  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan, bahwa  pada  Pasal  8  ayat  (1)  Izin  Lokasi reklamasi  dengan  luasan  diatas  25  (dua puluh  lima)  ha  harus  mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
Dipertegas  pada  ayat  (3)  yang berbunyi
Rekomendasi
Menteri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), diterbitkan  dengan  mempertimbangkan Kesesuaian  lokasi  dengan  RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi, kabupaten/kota; kondisi ekosistem pesisir;  akses  publik;  dan  keberlanjutan kehidupan dan penghidupan
masyarakat. ”
“Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (2)  dan (3)  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan, wewenang tersebut ada pada Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  yang menyatakan  izin  lokasi  dan  izin pelaksanaan  reklamasi  pada: ”  Kawasan Strategis  Nasional  Tertentu;  Perairan pesisir  di  dalam  Kawasan  Strategis Nasional;  Kegiatan  reklamasi  lintas provinsi;
Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; dan kegiatan reklamasi  untuk  Obyek  Vital  Nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kementerian Perhubungan sehubungan  perizinan  membangun  dan mengoperasionalkan  Terminal  Untuk Kepentingan  Sendiri  (TUKS)  melalui kerjasama konsesi dengan unit penyelenggara Pelabuhan (KSOP) sebagai otoritas yang menjalankan fungsi pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan kepelabuhan yang belum  diusahakan  secara  komersial, KSOP Kelas  1  Banten  telah menerbitkan surat  teguran  berupa  penghentian kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh  PT.Gandasari  Energi  yang  pertama tanggal  23  juli  2021  dan  kedua  pada tanggal 08 november 2021 perihal masih terdapat    kekurangan  kelengkapan persyaratan  permohonan  persetujuan Reklamasi oleh PT.Gandasari Energi.
Sedangkan untuk persyaratan yang ditentukan  tentang  kepemilikan  tanah dan sumber pendanaan terhadap pekerjaan  reklamasi  telah  “ditentukan pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015  Tentang  Konsesi  Dan  Bentuk Kerjasama  Lainnya  Antara  Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Bidang Kepelabuhan  Pasal  29  Ayat  (2)  dimana dalam hal penugasarr/penunjukan maka harus  memenuhi  ketentuan”:  Lahan dimiliki  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan; Investasi  sepenuhnya  dilakukan  oleh Badan  Usaha  Pelabuhan  dan  tidak
menggunakan
pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi  M  Radjab, Hukum  Perizinan , Bandung: Kalam Media, 2015 Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas  dan Pendaftarannya ,  Jakarta:    Sinar Grafika, 2008
Alpano Priyandes, M. Rafee Majid, Impact of  Reclamation  Activities  on  The Environment Case Study: Reclamation  In  Northern  Coast  of Batam, Jurnal Alam Bina, Jilid 15, No 1, 2009 Aminuddin Salle (DKK), Hukum Agraria , Makassar: Apublising, 2011 Andi  Yurnita,  Slamet  Trisutomo,  Mukti Ali, Model Reklamasi Pantai Secara
Berkelanjutan  Kasus:    Pantai  Kota Makassar ,  Tata  Loka,  Volume  19 Nomor 4, November 2017 Arba. Hukum  Agraria  Indonesia .  Jakarta:
Sinar Grafika, 2015 Arbayah  dan  Khusnul  Khotimah,
“Pengawasan  terhadap  Kegiatan Reklamasi  di  Sekitar  Pelabuhan Semayang oleh Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan                        Kelas I Balikpapan”, Jurnal  Projudice , Vol. 2, No. 1, 2020. http://jurnal.pascasarjana.uniba- bpn.ac.id
A.R.  Soehoed, Reklamasi  Laut  Dangkal Canal  Estate  Pantai  Mutiara  Pluit , Jakarta: Djambatan, 2004 Bambang  Marwanta, Dampak  Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta ,
Alami Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2003
Bernhard  Limbong, Hukum  Agraria Nasional ,  Jakarta:  Margaretha Pustaka, 2012
Bernard  L  Tanya,  dkk, Teori  Hukum
Strategi  Tertib  Manusia  Lintas
Ruang  dan  Generasi ,  Yogyakarta:
Genta Publishing, 2013
Diana  R.  W.  Napitupulu,, Buku  Materi Pembelajaran  Hukum  Pertanahan , Program  Studi  Magister  Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022 Dominikus  Dolet  Unaradjan, Metode Peneliltan  Kuantitatif ,  Jakarta: Unika Atmajaya, 2019 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Suatu Pengantar  Mencari ,  Menemukan, dan Memahami Hukum, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014
Fitri    Wahyuni    dan    Meiliyani, Evaluasi Dampak    Kebijakan    Reklamasi Pantai  di    Teluk    Lampung    (Studi Dampak    Sosial-Ekonomi    Nelayan Kelurahan  Sukaraja  Pada    Kasus Reklamasi    Pantai  di  Kelurahan Bumi    Waras,    Kecamatan  Bumi Waras,  Kota    Bandar  Lampung) , Adminstratio , hlm. 89 Gunanegara, Kebijakan  Negara  pada Pengaturan  Hak  Atas  Tanah  Pasca Undang-Undang Cipta Kerja , Jurnal Refleksi  Hukum , Vol. 6 No.2, 2022, https://ejournal.uksw.edu H.Ishaq, Metode  Penelitan  Hukum  dan
Penulisan Skripsi , Tesis dan
Disertasi , Bandung:Alfabeta, 2017 H.  Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2016
Herry Djainal, “Analisis Reklamasi Pantai
Kota  Ternate  dan  Pengaruhnya terhadap Lingkungan
Fisik Kawasan Pesisir”, Jurnal Teknologi, Vol.  16  No.  2,  2017;  hlm.  2100, https://ojs3.unpatti.ac.id.
Imam  Soetikno, Politik  Agraria  Indonesia,
Yogyakarta: Gadjah Media University Perss, Cetakan Ketiga, 1990 I  Dewa  Gede  Atmadja  dan  I  Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori
Hukum , Malang: Setara Press, 2018
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim,
Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Depok: Prenadamedia, 2018

## Kadek Dwitya Partha Wijaya, Pengaturan
Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah Negara  Pasca  Berlakunya  UU
Cipta  Kerja, Jurnal  Kertha  Desa, Vol. 9 No. 7, hlm. 54,
https://ojs.unud.ac.id
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,
Hak-Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta:
Kencana, 2004 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum Perspektif  Ilmu  Sosial ,  Terjemahan
M. Khozim, Bandung:Nusamedia, 2018 Mahfud  Arifin,  Novarina  Darmawan Putri, Apong Sandrawati, Rachmat  Harryanto, Pengaruh Posisi  Lereng  terhadap  Sifat  Fisika dan    Kimia    Tanah    pada Inceptisols  di  Jatinangor , Soilrens , Volume    16    No.    2,  Juli –
Desember2018, https://jurnal.unpad.ac.id,  hlm. 37. Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan ,  Jakarta:  Rajawali press, 2021
Miftahul  Huda, Reklamasi  di  Indonesia, Jakarta: Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian KKP, 2019
Moch.  Choirul  Huda,  Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup, PERSPEKTIF, Vol.  XVIII  No.  2, 2013, hlm. 127, https://ejournal.uwks.ac.id. Muammar Alay  Idrus,  Keabsaan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang Tidak Tercatat  (Studi  Kasus  Praktek
Perwakafan  Tanah  Di  Kecamatan Sukamulia) , Jurnal IUS, Vol.5 No.1,
April 2017 Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijakansanaan Hukum Penatagunaan  Tanah  dan  Penataan Ruang ,  Jakarta:  Sinar  Gradika, 2008
Muhammad,  Tinjauan  Yuridis  Tentang Hak  Atas  Tanah  Di  Wilayah
Negara Republik Indonesia, Jurnal WASAKA HUKUM , | Vol. 7 No. 2, Agustus  2019,  hlm.  490-491, https://ojs.stihsa-bjm.ac.id Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum , Mataram: Unram Press, 2020 Muhammad  Syukri  Albani,  dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat , Jakarta,
Prenadamedia Grup, 2016 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015 Pedoman  reklamasi  di  wilayah  pesisir , Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,  Departemen  Kelautan  dan Perikanan, 2005 Ratna  Anggraini,  Gusti  Ayu  Ketut Rachmi Handayani, Adi Sulistiyono, The  Effectiveness  of Political Law on the Development of Coastal  Reclamation  in  Indonesia ,
Advances  in  Social  Science, Education and Humanities Research,  volume  358,  3rd International Conference on Globalization  of  Law  and  Local Wisdom (ICGLOW 2019) Reinhaard M. Mamalu, Merry E. Kalalo, dan Cornelius Tangkere,
“Perlindungan  Hukum  terhadap Pelaku  Usaha  atas  Kepemilikan Tanah  di  Wilayah  Reklamasi Pantai”, Jurnal  Supremasi ,  Vol. XVI,  No.  2,  2021,  hlm.  316, http://ojs.unm.ac.id/supremasi Ricca  Anggraeni, Ilmu  Perundang- undangan:Pengaruh Kewenangan terhadap Jenis Peraturan Perundang- undangan dan Implikasinya terhadap hierarki peraturan perundang- undangan ,  Depok:Rajawali  Pers,
2019
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Rudianto and Andik Isdianto,
Management  of  Sustainable  Coastal Reclamation Areas: A Case Study of the  Reclamation  of  Tering  Bay  in
Batam Island, Indonesia, Journal of Aquaculture and Fish Health Vol. 9(1) - February 2020 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana, Penerapan Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan  Disertasi, Jakarta,  Rajawali Pers:2018 Sarjita, Beberapa  Pemikiran  Tentang  Status Tanah  dan  Dinamikanya ,  Sleman: STPN Press, 2014 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014 Sarjita, Beberapa  Pemikiran  Tentang  Status Tanah  dan  Dinamikanya ,  Sleman: STPN Press, 2020 Suparman,  “Peranan  Undang -undang Pokok  Agraria  bagi  Masyarakat Indonesia  yang  bersifat Agraris”, Jurnal  Warta  Edisi:  54  Oktober 2017, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id , hlm. 2 Supriadi, Hukum  Agraria ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim
Barkatullah, Filsafat,  Teori  &  Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan Bermartabat, Depok, Rajawali Pers, 2020
Trigus  Eko  dan  Sri  Rahayu,  “Perubahan
Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah  Peri-Urban  Studi  Kasus Kecamatan Melati”, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kot a, Biro
Penerbit Planologi Undip, Vol. 8, No.  8,  2012.,  hlm.  331,  http://e- journal.undip.ac.id. Urip  Santoso, Hukum  Agraria  Kajian Komprehensif, Jakarta  Kencana, 2021 Urip  Santoso,  Kewenangan  Pemerintah daerah    dalam    Penguasaan atas      Tanah,      Jurnal    Dinamika Hukum, Jurnal Dinamika Hukum , Vol.  13,  No.  1,  2013,  hlm.  99, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh .2012.12.1.115
Wulansari,C.Dewi, Sosiologi:KonsepdanTeo ri ,Bandung:RefikaAditama,2009