## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.68

## Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Ryan Aditama 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: ryan.aditama31@gmail.com
Abstrak. Penerapan politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan  untuk  menekan  angka  kejahatan  tindak  pidana  terorisme.  Tindak  pidana  terorisme  merupakan  kejahatan  terorganisir, memiliki jaringan nasional maupun internasional yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian  dunia. Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi, tindakannya menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, menimbulkan  korban  jiwa  dan  kerugian  harta  benda  yang  tidak  sedikit,  juga  menimbulkan  dampak  yang  sangat  luas  terhadap kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Mengingat  tindak  pidana  terorisme  itu  merupakan  tindak  pidana  yang  luar  biasa  maka penanggulangannya  juga  dengan  menggunakan  cara  yang  tidak  biasa  seperti  kejahatan  biasa  pada  umumnya.  Penerepan  polit ik kriminal  ini  merupakan  upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan  pihak  pemerintah  dalam  mencegah  munculnya  tindak  pidana terorisme.
Kata Kunci : Politik kriminal, Tindak Pidana Terorisme
Abstract.  The application of criminal politics in  the handling of criminal acts of terrorism is a preventive measure that can be taken to reduce the crime rate of terrorism. Terrorism is an organized crime, has a national and international network that is very troubling and concerns the world. Criminal acts of terrorism will occur at any time with unpredictable targets, their actions cause widespread  public  fear,  cause  casualties  and  property  losses  that  are  not  small,  also  cause  a  very  broad  impact  on  the  life  of nation  and  state.  Considering  that  the  crime  of  terrorism  is  an  extraordinary  criminal  act,  it  will  also  be  overcome  by  using unusual methods such as ordinary crime in general. The preservation of criminal politics is a preventive effort that can be carried out by the government in preventing the emergence of criminal acts of terrorism.

## Keywords: Criminal politics, Crime of Terrorism

## PENDAHULUAN
Negara  kita  adalah  negara  berkembang  yang  sedang  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.  Hal  ini  dapat  tercapai  apabila masyarakat  mempunyai  kesadaran  bernegara  dan  berusaha  untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Namun  untuk  beberapa  orang  atau  sekelompok  orang,  merasa  negara  Indonesia  tidak  sesuai  dengan yang mereka inginkan, baik dari segi pemerintahannya maupun hal-hal yang ada didalamnya. Maka dari itu sekelompok  orang  tersebut  membuat  suatu  tindakan  yang  bertujuan  untuk  membuat  takut  dan  resah masyarakat dan pemerintah, dengan melakukan tindakan terorisme.
Tindak  pidana  terorisme  merupakan  kejahatan  terorganisir,  memiliki  jaringan  nasional  maupun internasional yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian dunia. Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi, tindakannya menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas,  menimbulkan  korban  jiwa  dan  kerugian  harta  benda  yang  tidak  sedikit,  juga  menimbulkan  dampak yang  sangat  luas  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Terjadinya  tindak  pidana  terorisme  tidak dapat  dikatakan  dapat  muncul  dengan  sendirinya,  melainkan  adanya  faktor-faktor  lain  yang  dapat mendorong  munculnya  tindak  pidana  terorisme  seperti  perkembangan  situasi  dalam  dunia  global mempunnyai pengaruh yang sangat besar.
Terorisme  adalah  suatu  kejahatan  yang  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa.  Secara akademis,  terorisme  dikategorikan  sebagai  ”kejahatan  luar  biasa”  atau  ” extraordinary  crime ”  dan dikategorikan pula sebagai ”kejahatan terhadap kemanusiaan” atau ” crime  against  humanity ” . 2 Mengingat
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2 Keterangan  Pemerintah  tentang  diterbitkannya  Perpu  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hlm 8.
kategori  yang  demikian  maka  pemberantasannya  tentulah  tidak  dapat  menggunakan  cara-cara  yang  biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.
Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan teror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11  September  2001,  dan  jauh  sebelum  terjadinya  tragedi  bom  bali  pada  tanggal  12  Oktober  2002,  sejak tahun  1999  telah  mengalami  dan  mengatasi  aksi-aksi  teror  di  dalam  negeri.  Data  yang  ada  pada  POLRI menunjukkan  bahwa  pada  periode  tahun 1999  sampai  dengan  tahun  2002  bom  yang  meledak  tercatat  185 buah,  dengan  korban  meninggal  dunia  62  orang  dan  luka  berat  22  orang . 3 Peristiwa  ledakan  bom  Bali  di kawasan  wisata  Legian,  Kuta,  Bali  telah  menambah  lembaran  hitam  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  di Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945, yaitu  syarat  ”hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa”  bertekad  segera  bertindak  untuk  mengungkap peristiwa  bom  Bali  dengan  mengantisipasi  segala  kemungkinan  yang  akan  terjadi  kembali,  peristiwa- peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  2  Tahun  2002  tentang pemberlakuan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1  Tahun  2002  yang  kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  Convention  Against  Terorism  Bombing  (1997)  dan  Convention  on  the Suppression  of  Financing  Terorism  (1997),  antara  lain  memuat  ketentuan-ketentuan  tentang  lingkup yuridiksi  yang  bersifat  transnasional  dan  internasional  serta  ketentuan-ketentuan  khusus  terhadap  tindak pidana terorisme internasional.
Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil  maupun  immateril  serta  menimbulkan  ketidakamanan  bagi  masyarakat  oleh  karena  itu  setelah menjadi  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003,  Undang-Undang  tersebut  telah  menjadi  payung  hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence) dan  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfere). 4 Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk  menggali  tindak  pidana  terorisme  juga  terlihat  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Nasional  yaitu  dalam  dalam  Buku  II  Bab  I  Bagian  Keempat  tentang  Tindak  Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251. 5
Dari  berbagai  tahap  kebijakan  tersebut  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti  lebih mendalam bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu tindak pidana terorganisir di Indonesia dengan hukum pidana. Di dalam penanggulangan tindak terorisme  di  Indonesia  selama  ini  ada  pihak-pihak  yang  telah  merasa  puas  dan  dapat  menerima  tetapi mengapa ada juga yang tidak merasa puas dengan cara atau hasil pelaksaan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme. Berdasarkan penjelasan di atas maka akan dilakukan penelitian yuridis normatif terhadap penerapan politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

## METODE PENELITIAN
3 Susilo  Bambang  Yudhoyono ,  Selamatkan  Negeri  Kita  dari  Terorisme ,  cetakan  pertama  Kementriaan  Polkam,  Oktober, 2002, hlm. 7.
4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.2
5 Rancangan Undang-undang  Republik  Indonesia  Tentang  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) 2008, www.legalitas.org.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokuskan  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  cara mengungkapan  beberapa  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  politik  kriminal  dalam  penanggulangan tindak  pidana terorisme,  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  deduktif  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang bersifat kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Kebijakan  penegakan  hukum  pidana  merupakan  serangkaian  proses  yang  terdiri  dari  tiga  tahapan kebijakan yaitu (1) tahap kebijakan legislatif/formulatif, (2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan (3) tahap kebijakan  eksekutif/administratif.  Ketiga  tahap  kebijakan  hukum  pidana  tersebut  di  dalamnya  terkandung tiga  kekuasaan/  kewenangan  yaitu  kekuasaan  legislatif/formulatif  untuk  menetapkan  atau  merumuskan hukum  pidana  oleh  pembuat  undang-undang,  kekuasaan  yudikatif/aplikatif  adalah  tahap  penerapan  hukum pidana  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  pengadilan  dan  kekuasaan  eksekutif/administratif  adalah  tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/ eksekusi pidana.
Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari  perencanaan  penegakan  hukum,  khususnya  adalah  bagian  dari  proses  konkretisasi  pidana.  Tahap kebijakan  legislatif  ini  merupakan  tahap  awal  dan  sekaligus  merupakan  sumber  landasan  dari  proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.
Sistem  pemidanaan  dalam  tahap  kebijakan  legistalif/formulatif  pada  hakekatnya  merupakan  sistem kewenangan/kekuasaan  untuk  menjatuhkan  pidana.  Pengertian  “pidana”  dapat  dilihat  dalam  arti sempit/formal maupun dalam arti luas/materiil.
Dalam  arti  sempit/formal  penjatuhan  pidana  berarti  kewenangan  menjatuhkan  /mengenakan  sanksi pidana  menurut  undang-undang  oleh  pejabat  berwenang  (hakim).  Sedangkan  dalam  arti  luas/materiil penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang mulai dari  proses  penyidikan,  penuntutan  sampai  pada  putusan  pidana  dijatuhkan  oleh  pengadilan  dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.
Berdasarkan  kenyataan-kenyataan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  Pemerintah Republik  Indonesia sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  keselamatan  bangsa  dan  negara,  memandang  perlu  untuk sesegera mungkin memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana terorisme.  Pemerintah  menyadari  bahwa  norma-norma  hukum  yang  ada  sekarang  seperti  yang  termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api  yang hanya memuat tindak pidana biasa  ( ordinary  crime )  tidaklah  memadai  untuk  memberantas  tindak  pidana  terorisme  yang  merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ).
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dirasakan  kurang  memadai.  Proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana terorisme  memerlukan  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  diatur  tersendiri,  disamping  ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Untuk  mengantisipasi  terjadinya  segala  kemungkinan  dengan  kegiatan  terorisme,  maka  Pemerintah Indonesia berpendapat adanya syarat ”hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  terpenuhi.  Pemerintah  bertekad  untuk  segera  bertindak mengungkap  peristiwa  peledakan  bom  di  Bali  dan  mengantisipasi  segala  kemungkinan  yang  akan  terjadi. Untuk  itu  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Pemberlakuan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  pada  Peristiwa  Peledakan  Bom  di  Bali  tanggal  12  Oktober  2002.56) Lahirnya  2  (dua) ketentuan  tersebut  dengan  cepat  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  juga melahirkankontroversi, seperti misalnya :
1. Adanya kecenderungan politik kontrol melalui organisasi intelijen dan militer.
2. Adanya  kekhawatiran  pemberangusan  kebebasan  masyarakat  sipil  yang  akan  menganulir  proses demokratisasi.

## Efektifitas Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  pidana  dan  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  sarana  dari  politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Tujuan perlindugan masyarakat inilah yang menurut Cherif. M Bassiouni merupakan batu landasan ( a cornerstone ) dari hukum pidana. Tujuan tersebut merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum itu.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  pidana  dan  hukum  pidana  selama  ini  belum  pernah  dirumuskan secara  formal  dalam  undang-undang.  KUHP  yang  merupakan  peraturan  yang  berisi  ketentuan-ketentuan umum  hukum  pidana  materiil  tidak  mengatur  masalah  tujuan  pemidanaan  ini.  Namun  dalam  rancangan KUHP Nasional tahun 2000 dirumuskan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.
Barda Nawawi Arief yang mengambil pendapat Gene Kassebaum menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.  Adapula  yang  menyebutnya  sebagai  “ older  philosophy  of  crime  control ”. Herbert  L.  Packer juga mengemukakan  bahwa  pengendalian  perbuatan  anti  sosial  dengan  menggunakan  pidana  pada  seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. 6 Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief :
“salah  satu  bentuk  dari  perencanaan  perlindungan  sosial  adalah  usaha-usaha  yang  rasional  untuk menanggulangi  kejahatan  yang  biasa  disebut  dengan  “politik  kriminal”.  Tujuan  akhir  dari  kebijakan kriminal  adalah  “perlindungan  masyarakat”  untuk  mencapai  tujuan  utama  yang  sering  disebut  dengan istilah, misalnya  “kebahagiaan  warga  masyarakat”  ( happines  of  the  citizens ),  “kehidupan  kultural  yang sehat  dan menyegarkan”  ( a  holesome  and  cultural  living ),  “kesejahteraan  masyarakat” ( social  welfare ) atau  untuk  mencapai  “keseimbangan”  ( equalitiy ).  Dengan  demikian  politik  kriminal  yang  merupakan bagian  dari  perencanaan  perlindungan  masyarakat  merupakan  bagian  pula  dari  keseluruhan  kebijakan sosial”.
Sehubungan  dengan  konsep  pemikiran  yang  demikian  itu,  maka Sudarto mengemukakan  bahwa apabila  hukum  pidana  hendak  dilibatkan  dalam  usaha-usaha  mengatasi  segi  negatif  dari  perkembangan masyarakat,  maka  hendaknya  dilihat  dalam  hubungan  keseluruhan  politik  kriminal  atau social  defence planning .  Dikemukan  pula  selanjutnya,  bahwa social  defence  planning ini  pun  harus  merupakan  bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
Politik kriminal menurut Sudarto mempunyai tiga arti, yaitu :
a. “dalam  arti  sempit”,  ialah  keseluruhan  asas  dan  metode  yang  menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
c. dalam  arti  paling  luas  (yang  beliau  ambir  dari Jorgen  Jepsen)  ialah  keseluruhan  kebijakan,  yang dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”.
Sedangkan  menurut G.P.  Hoefnagels Upaya  penanggulangan  kejahatan  (Politik  Kriminal)  dapat ditempuh dengan :
a. “penerapan hukum pidana ( criminal law aplication );
b. pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment );
c. mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat  media  massa ( influencing views of society on crime and punishment / mass media )”.
Dengan  demikian  upaya  penanggulangan  kejahatan  (politik  kriminal)  secara  garis besar  dapat  dibagi menjadi  dua,  yaitu  lewat  jalur  “ penal ” (hukum pidana) dan lewat jalur “ non-penal ” (bukan/di luar hukum pidana).  Dalam  pembagian  di  atas,  upaya-upaya  yang  disebut  dalam  butir  (a)  merupakan  upaya
6 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Penanggulangan  Kejahatan ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001, hal 155-156.
“ penal, sedangkan  upaya-upaya  yang  disebut  dalam  butir  (b)  dan  (c)  dapat  dimasukkan  dalam  kelompok upaya “ non penal ”.
Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Dengan perkataan lain politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan  dengan  hukum  pidana.  Kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  pada  hakekatnya  juga  merupakan bagian  dari  usaha  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum  pidana),  sehingga  dapat  dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan  penegakan hukum ( law enforcement policy ).
Suatu tindakan dinyatakan telah efektif, jika sudah tercapai tujuannya. Seperti haknya dengan tindakan yang  dilakukan  pemerintah  dengan  berbagai  kebijakan  /  politik  kriminalnya,  bisa  kita  cermati,  bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik penal maupun non penal sudah cukup efektif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini, dengan telah ditangkap dan dihukumnya para pelaku terorisme tersebut,  dengan  hukuman  yang  sesuai.  Namun  hal  tersebut  bukan  berarti  pemerintah  telah  benar-benar sukses  tanpa  kendala  dalam  melakukan  tindakan-tindakan  baik  pencegahan  maupun  penanggulangannya. Dan hambatan-hambatan tersebut cukup membuat efektifitas politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana  terorisme  menjadi  sedikit  terhambat.  Hal  ini  terlihat  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang memakan waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan para pelaku yang notabene berkelompok  dengan  jaringan  yang  sangat  luas.  Para  pelaku  yang  cukup  pintar  juga  menghambat  kinerja para penegak hukum, dalam hal ini tindakan non penal sangatlah diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dari tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan kasus teroris tersebut.

## Langkah-langkah Antisipasi dan Penanggulangannya Preventif
1. Meratifikasi  Resolusi  PBB  No.  1373  dan  No.  1377  tentang  ajakan  aksi  bersama  untuk  memerangi terorisme  dan  Resolusi  No.1267  tentang  pencantuman  kelompok  tertentu  sebagai  organisasi  teroris internasional serta resolusi No.1390 tentang pembekuan aset teroris dan pencegahan aksi terorisme lintas batas negara.
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap undang-undang  yang telah disahkan  yaitu Undang- Undang Anti Terorisme No. 15 tahun 2003 dengan harapan seluruh anggota Polri memahami dan mampu mengaplikasikan dalam mengungkap berbagai macam tindak pidana terorisme
3. Berupaya  memfasilitasi  terhadap  berbagai  keperluan  peralatan  deteksi  untuk  kepentingan  pelaksanaan tugas anggota satuan pengamanan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk:
a. Mengeliminir  faktor  niat  dengan  memberikan  pemahaman  tentang  jihad  yang  sesuai  dengan  ajaran agama yang sebenarnya.
b. Menciptakan  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  untuk  berperan  serta  dalam  menciptakan  situasi keamanan yang kondusif yang kita harapkan bersama.
5. Kerjasama regional dan internasional :
a. Dengan  semangat  dan  keseriusan  dalam  memerangi  kejahatan  antar  negara,  negara-negara  yang tergabung  dalam  ASEAN  telah  menyepakati  melalui  deklarasi  Asean  tanggal  20  Desember  1997  di Manila dimana terorisme telah ditetapkan sebagai salah satu Trans National Crime.
b. Pada pertemuan tingkat mentri luar negeri antar negara ASEAN (AMMTC/Asean Ministery on Trans National  Crime)  telah  menetapkan  kesepakatan  kerja  sama  Asean  dalam  menanggulangi  trans nastional  crime  yang  mana  Indonesia  khususnya  Polri  di  tetapkan  sebagai  Focal  Point  dalam penanggulangan terorisme
c. Turut  serta  secara  aktif  dalam  berbagai  forum  regional  dan  internasional  dalam  rangka  membahas kejahatan lintas negara (trans national crime) termasuk didalamnya kasus terorisme.
d. Melakukan  pertukaran  informasi  terorisme  antar  negara  Asean  dan  negara  lain  sebagaimana  yang sekarang telah dilaksanakan kerjasama dengan Kepolisian Australia dalam pembentukan TNCC (trans national  crime  center)  yang  ditempatkan  di  Mabes  Polri,  disamping  itu  juga  mendirikan  JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation) yang berada di Akpol Semarang.
e. Melaksanakan kerjasama dengan luar negeri dalam rangka pengungkapan maupun pengejaran
6. Pembentukan Satuan Anti Teror :
a. Pembentukan unit khusus anti teror di Mabes Polri yaitu Detasemen Khusus 88/ Anti Terror dan
b. Membentuk  satuan  tugas  (satgas  Bom)  serta  pembentukan  satuan-satuan  anti  teror  di  Polda-Polda terutama pada Polda yang rawan terjadinya tindak pidana terorisme.
c. Pembentukan lembaga pendidikan khusus anti teror yang diberi nama PLATINA (Pusat Latihan Anti Teror Indonesia) sebagaimana yang telah didirikan pada tahun 2004 yang berada di Akpol Semarang
7. Peningkatan Kwalitas Satuan Anti Teror :
a. Mengintensifkan kegiatan deteksi dini dalam upaya pengungkapan kasus terorisme.
b. Mengikut  sertakan  program  pendidikan  anti  teror  yang  telah  di  programkan  dalam  pendidikan  di PLATINA (Pusat Latihan Anti Terorisme Indonesia).
c. Memanfaatkan  semaksimal  mungkin  bantuan  pelatihan  anti  teror  dari  Australia  (TNCC,JCLEC), Amerika dalam progran ATA (Anti Terorisme Assistance)., Jerman, Jepang dan sebagainya.
d. Mengembangkan peralatan tehnologi anti teror dengan mengadakan alat-alat komunikasi, identifikan dan sarana prasarana mobilitas.
8. Meningkatkan Peran Intelijen dalam:
a. Melaksanakan deteksi dini terhadap jaringan para pelaku yang belum tertangkap mengenai kegiatan- kegiatan  yang  masih  dilakukan  oleh  para  pelaku  dan  kaitannya  dengan  jaringan  lainnya  baik  yang masih berada di Indonesia maupun jaringannya yang berada di luar negeri.
b. Intelijen harus dapat memberikan masukan terhadap pimpinan tentang hasil deteksi dini tersebut yang merupakan  early  warning  dan  early  detekting  sehingga  diharapkan  pimpinan  dapat  mengambil langkah-langkah menentukan kebijaksanaan
c. Membentuk  jaringan  intelijen  yag  dapat  memberikan  gambaran  tentang  keberadaan  maupun  kondisi serta situasi para pelaku terorisme,
d. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai daya tangkal terhadap para pelaku tindak pidana  terorisme  dengan  melaporkan  setiap  ada  orang  atau  kelompok  orang  yang  patut  di  curigai akan/telah melakukan tindak pidana terorisme.
e. Meningkatkan  kewaspadaan  para  anggota  satuan  pengamanan  dengan  cara  melakukan  pendataan pekerja, pengunjung dan mewaspadai orang-orang yang dicurigai (daftar pencarian orang).
f. Menggalakkan  media  masa  untuk  menciptakan  opini  yang  mampu  meningkatkan  kesadaran  dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman terorisme.

## Represif
a. Melakukan pelacakan terhadap aset milik pelaku teror dan melakukan pembekuan rekening pelaku teroris dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
b. Melakukan  penyelidikan  dengan  cara  konvensional  maupun  dengan  memanfaatkan  tehnologi  canggih yang  hasilnya  dianalisa  untuk  mencari  keberadaan  para  pelaku  teror,  untuk  menemukan  barang  bukti maupun untuk mengungkap jaringannya baik jaringan nasional maupun internasional.
c. Melakukan  introgasi  maupun  pemeriksaan  terhadap  para  tersangka  dengan  menggunakan  tehnik-tehnik tertentu  yang  dapat  mengunkap  mulai  dari  proses  perencanaan  sampai  dengan  terlaksananya  tindak pidana  terorisme  dengan  memperhatikan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berkaku  dan  menjunjung tinggi hak azasi manusia.
d. Melakukan  penggeledahan  terhadap  badan  tersangka  maupun  tempat-tempat  lain  untuk  menemukan barang  bukti  baik  dengan  cara  konvensional  maupun  dengan  bantuan  peralatan  tehnologi  canggih  guna mendukung pembuktian dalam proses peradilan.
e. Melakukan penyitaan barang bukti baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana terorisme yang telah/belum terjadi.
f. Melakukan  penahanan  terhadap  para  tersangka  tindak  pidana  yang  telah  memenuhi  unsur  pidana sebagaimana  dalam  undang-undang  nomor  15  tahun  2003  tentang  pemberantasan  tindak  pidana terorisme.
g. Melakukan pemberkasan terhadap perkara yang telah ditangani yang selanjutnya diserahkan ke penuntut umum dalam rangka proses persidangan.
h. Melakukan  tindakan-tindakan  lain  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dalam  rangka  penanggulangan  dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

## Rehabltasi
Bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku dengan melakukan  pembinaan  maupun  penempatan  secara  khusus  dalam  pelaksanaan  penahanan  yang  dilakukan oleh Polri maupun pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.

## Hambatan-hambatan dalam melakukan lawenforcement (menegakkan hukum)
Tindak  Pidana  Terorisme  yang  selama  ini  terjadi  telah  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  serta  merupakan  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  negara,  sehingga  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  perlu  dilakukan  secara  berencana  dan  berkesinambungan  guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.
Masalah  penahanan  terhadap  tersangka  terorisme  juga  tidak  ada  perubahan  padahal  masalah penahanan merupakan paling menentukan proses hukum tersangka terorisme. Masyarakat selama ini hanya melihat hasilnya bahwa pihak Kepolisian telah berhasil menangkap dan mengungkap jaringan terorisme dan membawanya  kepengadilan,  tetapi  tidak  melihat  kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  petugas-petugas  di lapangan karena terbatasnya waktu penahanan yang ditentukan undang-undang.
Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  di  Indonesia,  merupakan  kebijakan  dan  langkah  antisipatif  yang  bersifat  proaktif  yang  di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan  dengan  negara  lain  dan  oleh  karenanya  seluruh  komponen  bangsa  Indonesia  berkewajiban memelihara  dan  meningkatkan  kewaspadaan  akan  adanya  segala  bentuk  kegiatan  tindak  pidana  terorisme, disamping  itu  konflik  yang  sering  terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  berakibat  sangat  merugikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyebabkan kemunduran peradaban yang pada akhirnya Indonesia akan dapat menjadi tempat subur  perkembangnya terorisme baik yang dilakukan orang Indonesia sendiri maupun orang asing.
Organisasi teroris adalah organisasi rahasia yang bersifat tertutup dan setiap anggotanya harus disiplin dan menjaga kerjasa yang bersifat tertutup pula. Berdasarkan pengalaman para pemburu terorir, menangkap jaringan  teroris  dengan  cara  biasa  yang  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  akan mempersulit  proses  penangkapan  selanjutnya. 7 Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  jarak  waktu  penangkapan kelompok  satu  dengan  kelompok  lainnya  memerlukan  waktu  2  (dua)  bulan  atau  lebih,  dan  waktu  proses penangkapan  selanjutnya  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  lagi  karena  jaringan  tersangka  teroris  juga mempelajari pola penangkapan rekan-rekan mereka.
Adapun  hambatan-hambatan  dalam  melakukan law  enforcement (menegakkan  hukum)  terhadap kejahatan terorganisir ini, yang paling prinsip adalah sebagai berikut: 8
1. Organisasi kejahatan tersebut cukup canggih sehingga tidak mudah terdeteksi.
2. Organisasi  kejahatan  tersebut  cepat  menyesuaikan  diri  mengikuti  perkembangan  teknologi  penyidikan penegak hukum.
3. Organisasi kejahatan memegang penegak hukum dan pejabat pemerintah dengan cara menyuap.
4. Organisasi kejahatan membunuh penegak hukum dan pejabat pemerintah yang tidak bisa disuap.
5. Penegak hukum dan pejabat pemerintah takut dengan ancaman pembunuhan oleh organisasi kejahatan.
6. Para  anggota  organisai  kejahatan  menjalankan  kewajibannya  (perintah  atasan)  dengan  disiplin  yang tinggi karena taruhannya adalah nyawa.

## SIMPULAN
Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :
7 Bekto  Suprapto, Pengalaman  Investigasi  Kasus  Terorisme  di  Indonesia  dan  Permasalahannya,  Seminar  Penanganan Terorisme Reg Tindak Pidana Khusus , Jakarta, 28 Juni 2001.
8 http://djicom.wordpress.com/2010/01/10/kejahatan-terorganisir/
a. Perencanaan  atau  kebijakan  tentang  perbuatan-perbuatan  terlarang  apa  yang  akan  ditanggulangi  karena dipandang membahayakan atau merugikan.
b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
Suatu tindakan dinyatakan telah efektif, jika sudah tercapai tujuannya. Seperti haknya dengan tindakan yang  dilakukan  pemerintah  dengan  berbagai  kebijakan  /  politik  kriminalnya,  bisa  kita  cermati,  bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik penal maupun non penal sudah cukup efektif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini, dengan telah ditangkap dan dihukumnya para pelaku terorisme tersebut,  dengan  hukuman  yang  sesuai.  Namun  hal  tersebut  bukan  berarti  pemerintah  telah  benar-benar sukses  tanpa  kendala  dalam  melakukan  tindakan-tindakan  baik  pencegahan  maupun  penanggulangannya. Dan hambatan-hambatan tersebut cukup membuat efektifitas politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana  terorisme  menjadi  sedikit  terhambat.  Hal  ini  terlihat  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang memakan waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan para pelaku yang notabene berkelompok  dengan  jaringan  yang  sangat  luas.  Para  pelaku  yang  cukup  pintar  juga  menghambat  kinerja para penegak hukum, dalam hal ini tindakan non penal sangatlah diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dari tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan kasus teroris tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. -------, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Badan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI ,  Jakarta, 2013.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum    Pidana  (KUHP)  Serta    Komentar-Komentar    Lengkap  Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1986.
Suprapto,  Bekto,  Pengalaman  Investigasi  Kasus  Terorisme  di  Indonesia  dan  Permasalahannya,  Seminar Penanganan Terorisme Reg Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Juni 2001.
Yudhoyono,  Susilo  Bambang ,  Selamatkan  Negeri  Kita  dari  Terorisme ,  cetakan  pertama  Kementriaan Polkam, Oktober, 2002.

## Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  pemberlakuan PERPU  Nomor  1  tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  pada  peristiwa peledakan bom Bali.

## Internet
Rancangan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Tentang  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) 2008, www.legalitas.org.
http://djicom.wordpress.com/2010/01/10/kejahatan-terorganisir/