## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN ADMINISTRASI ATAU INTERNIRAN PADA SITUASI KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL
Oleh :

## ZUNNURAENI
Jl. Gotong Royong, Gang Dahlia 1 No. 9 Pejeruk Kebon Sari, Ampenan- Mataram-NTB
Abstrak Abstract Salah  satu  bentuk perampasan kebebasan  pada  konflik  bersenjata non  internasional  adalah  internir atau penahanan administrasi. Penahanan  ini  di  dasarkan  pada adanya ancaman terhadap keamanan  negara  atau  keamanan negara  memerlukannya.  Meskipun bentuk  penahanan  ini  disebutkan dalam Protokol Tambahan II tahun 1977  Mengenai  konflik  bersenjata non  internasional,  namun  Protokol tidak  mengatur  lebih  lanjut  secara komprehensif mengenai penahanan ini.  Hal  tersebut  mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi tahanan. Guna mengisi kekosongan tersebut dapat digunakan instrument hukum kebiasaan humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.
One  type  of  deprivation  of  liberty for  reason  related  to  the  armed conflict is internir or administrative detention.  This  deprivation  of liberty  is  for  security  reason. Though  Additional  Protocol  II mention    internir  but  it  does  not govern any specific and comprehensive  rule  for  internir  or administrative  detention.  As  a consequence is insufficiently protection  for  detainee.  Customary International  Humanitarian  Law and  International  Human  Rights Law provide provisions to fill up the gap.

## Kata Kunci : Interniran, konflik bersenjata

## A. Pendahuluan
Salah satu permasalahan penting berkaitan dengan hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap orang-orang yang ditahan akibat konflik non internasional. Sebagai akibat terjadinya konflik, para pihak yang bersengketa  dapat  melakukan  penangkapan  dan  penahanan.  Penangkapan

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
dan penahanan tersebut merupakan suatu langkah yang sah menurut hukum humaniter  internasional. Hal  tersebut  diatur  dalam  sejumlah  instrument hukum humaniter internasional.
Salah  satu  bentuk  penahanan  pada  situasi  konflik  bersenjata  adalah internir  atau  penahanan  administrasi.  Jenis  penahanan  ini  dapat  dilakukan pada situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Internir atau penahanan administrasi saat ini semakin banyak dilakukan pada situasi konflik bersenjata.
Internir atau penahanan administrasi merupakan bentuk perampasan kekuasaan  yang  dilakukan  atas  perintah  atau  inisiatif  dari  kekuasaan eksekutif, tanpa adanya suatu tuduhan kriminal terhadap orang yang ditahan tersebut.    Internir  merupakan  langkah  pengecualian  yang  dilakukan  untuk alasan  keamanan  pada  situasi  konflik  bersenjata,  atau  untuk  alasan melindungi  keamanan  negara  atau  ketertiban  umum  pada  situasi  bukan konflik bersenjata sepanjang memenuhi persyaratan. 1
Penggunaan  penahanan  adminsitrasi  untuk  melawan  ancaman terhadap  keamanan  negara  memiliki  sejarah  yang  panjang,  namun  menjadi lebih tersebar sejak perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Banyak negara yang terlibat dalam perang tersebut membuat undang-undang darurat yang  mencakup  kekuasaan  untuk  menempatkan  “enemy  alien”  dalam penahanan  administrasi.  Negara-negara  di  Eropa  dan  Pasifik  telah melakukan  penahanan  adminsitrasi  terhadap  ribuan  orang,  termasuk  anak- anak,  yang  diidentifikasi  sebagai  “enemy  alien”  selama  Perang  Dunia  ke-2. Para tahanan tersebut tidak hanya merupakan bukan warganegara melainkan juga  warga  negara  yang  berasal  dari  atau  memiliki  kaitan  dengan  negara
1 Jelena  Pejic, “ Procedural Principles  and  Safeguards for  Internment/Administrative Detention in Armed Conflict and Other Situations of Violence, ” dalam International Review of The Red Cross, Vol 87 no 858, Juni 2005, hlm. 378.

## JURNAL ILMU HUKUM
musuh.  Di  Amerika  Serikat  lebih  dari  110.000  orang  keturunan  Jepang ditahan antara tahun 1942 dan 1945. 2
Praktek  penahanan  adminsitrasi  tidak  berakhir  dengan  berakhirnya perang  dunia  kedua,  meskipun  kemudian  lebih  jarang  digunakan.  Namun demikian, adanya ancaman kelompok terorisme terutama setelah serangan 11 september  2001 telah  berakibat  pada  penggunaan  kembali  undang-undang mengenai penahanan adminsitrasi. 3
Israel  merupakan  salah  satu  negara  yang  banyak  melakukan penahanan admisnitrasi. Pada tahun 2009 berdasarkan Laporan pengadilan Militer  di  Ofer  dan  Ketziot  terdapat  sekitar  1307  perintah  penahanan adminsitrasi  dikeluarkan.  Jumlah  ini  menurun  40  persen  dari  jumlah  pada tahun  2008  dimana  terdapat  2222  perintah  penahanan  adminsitrasi dikeluarkan. 4 Penahanan  warga  Palestina  oleh  pasukan  pendudukan  Israel (IOF) berdasarkan Military Order No. 378 of 1970 on “Security regulations”. Berdasarkan perintah ini warga Palestina dapat ditahan selama 8 hari tanpa diberitahukan alasan penangkapan dan penahanannya dan tanpa diajukan ke hadapan  hakim.  Atas  dasar  alasan  rahasia  informasi  tahanan  maupun pengacaranya  tidak  memiliki  akses  ke  hadapan  hakim.  Tahanan  dapat dicegah  untuk  menemui  pengacaranya  selama  dua  hari.  IOF  tidak  memiliki kewajiban  untuk  memberitahukan  keluarga  tahanan  mengenai  alasan penahanannya maupun lokasi penahanannya. 5
UU  beberapa  negara  memberikan  kewenangan  kepada  militer  untuk melakukan  penahanan.  Berdasarkan  UU  pencegahan  Terorisme  Srilanka,
2 Caroly  Hamilton,et.all,  Administrative  Detention  of  Children,  A  Global  Report, United Nations Children’s Fund (UNICEF), Child Protection Section, New York, 2011, hlm. 22.
3 Ibid., hlm. 23.
4 Adameer  Prisoners  Support  and  Human  Rights  Association, Adminstrative Detention  In  The  Occupied  Palestinian  Territory,  Between  Law  and  Practice, Desember 2010, Jerussalem, www.addamer .info,(10/08/2014), hlm. 10.
5 Ibid., hlm. 15.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
menteri pertahanan dapat mengeluarkan perintah penahanan. Selama konflik bersenjata non internasional di Nepal, antara tahun 1996-2000, pemerintah Nepal mengeluarkan sejumlah peraturan yang memberi kewenangan kepada pasukan  keamanan  untuk  melakukan  penahanan  preventive  untuk  jangka waktu 12 bulan. 6
UU Yordania dan Mesir memberi kewenangan kepada menteri dalam negeri untuk melakukan penahanan admnisitrasi atas dasar keamanan umum untuk jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Di Australia orang dapat ditahan oleh  polisi  federal  selama  168  jam  apabila  diduga  memiliki  informasi mengenai kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap keamanan. Di inggris, polisi dapat menahan terduga teroris selama 28 hari sebelum ia dituntut atau dilepaskan. 7
Meskipun  sejumlah  negara  telah  sukses  menerapkan  sistem  hukum pidana  untuk  merespon  ancaman  teroris  di  masa  lalu,  namun  demikian adanya persepsi mengenai gerakan terorisme global yang lebih terkoordinasi dan  lebih  intensif  telah  mendorong  negara-negara  untuk  menggunakan penahanan  adminstrasi  untuk  menghadapi  ancaman  tersebut.  Daripada menghukum  pelaku  kejahatan  berdasarkan  sistem  hukum  pidana  ketika kejahatan  telah  terjadi,  negara-negara  menggunakan  penahanan  untuk mencegah  terjadinya  tindakan  kejahatan. 8 Penahanan  adminsitrasi  pada dasarnya  bertujuan  untuk  membuat  tersangka  teoris  atau  kombatan  musuh menjadi  tidak  mampu,  mengacaukan  organisasi  teroris  atau  organisasi pemberontakan,  mengacaukan  plot  tertentu  yang  telah  disusun  oleh organisasi  teroris  atau  organisasi  pemberontak,  mendapatkan  informasi tertentu. 9
6 Carolyn Hamilton, Op.Cit., hlm. 25.
7 Ibid.,hlm.28
8 Ibid.,hlm 23
9 Sebagaimana  disarikan  dari  pendapat  Mathew  C  Waxman, Administrative Detention: The Integration of Strategy and Legal Process, A Working Paper of the Series on

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Berdasarkan  konvensi  Jenewa  IV  1949  internir  merupakan  langkah kontrol terberat yang dapat dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh para pihak yang berkonflik. Konvensi menegaskan bahwa internir, yang merupakan  bentuk  perampasan  kebebasan  tanpa  adanya  tuntutan  pidana dapat dilakukan hanya atas dasar “alasan-alasan keamanan yang mendesak” (Pasal 78)  atau  “keamanan  negara  penahan  betul-betul  memerlukannya” (pasal 42). Internir harus berakhir manakala alasan untuk dilakukannya telah berakhir  atau  tidak  ada  atau  paling  lambat  pada  saat  berakhirnya permusuhan secara aktif.
Berbeda  dengan  situasi  konflik  bersenjata  internasional,  dimana aturan  mengenai  internir  disebutkan  secara  lebih  terinci  dan  relatif  lebih lengkap  dalam  Konvensi  Jenewa  IV,  maka  aturan  mengenai  internir  pada konflik bersenjata non internasional sangatlah minim. Protokol Tambahan II secara  eksplisit  menyebutkan  mengenai  internir,  namun  Protokol  II  tidak menyebutkan  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  pengamanan  bagi  para interniran.
Para ahli mencatat bahwa tidak ada aturan di dalam hukum humaniter internasional  yang  secara  khusus  mengatur mengenai  alasan  dapat dilakukannya  penahanan  administrasi  atau  internir  pada  situasi  konflik bersenjata non internasional.  Para ahli juga mencatat bahwa tidak ada aturan mengenai prosedur untuk mencegah penahanan yang tidak perlu. Selain itu juga  tidak  ada  aturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  mekanisme peninjauan  penahanan  kecuali  persyaratan  minimum  bahwa  Palang  Merah Internasional  dapat  menawarkan  jasanya  kepada  kekuasaan  penahan  untuk melakukan peninjauan. 10
Counterterrorism  and  American  Statutory  Law,  a  joint  project  of  the  Brookings  Institution, the Georgetown University Law Center, and the Hoover Institution, 24  Juli 2008.
10 Ryaan  Goodman, ,Rationales  for  Detention:  Security  Threats  and  Intelligence Value, www,law.harvard.edu/.../RgoodmanSecurityT..., (02/10/2012) , hlm 2.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Orang-orang  yang  ditahan  atau  dicabut kebebasannya  merupakan kelompok  yang  rentan  terhadap  berbagai  bentuk  kekerasan  maupun kekejaman. Hal ini diantaranya karena orang-orang yang ditahan bergantung sepenuhnya  pada  kekuasaan  penahan  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan mereka,  baik  material  maupun  non  material.  Orang-orang  yang  ditahan akibat  konflik  bersenjata  menjadi  lebih  rentan  dibandingkan  orang-orang yang  ditahan  pada  situasi  normal  atau  damai.  Hal  ini  karena  orang-orang yang  ditahan  tersebut  berada  ditangan  pihak  yang  berlawanan  dengan mereka, adanya  rasa  permusuhan  yang  tercipta  oleh  konflik  serta  adanya kehancuran ataupun kemerosotan pada struktur sosial dan struktur lainnya.
Faktor-faktor  tersebut  menjadikan  kondisi  material  tahanan  pada  konflik bersenjata  menjadi  tidak  memadai  yang  berdampak  pada  martabat  pribadi maupun integritas fisik serta mental tahanan. 11
Pada berbagai kasus konflik bersenjata non internasional yang terjadi di  berbagai  belahan  dunia,  telah  tercatat  sejumlah  tindakan  yang  kerap dialami  oleh  orang-orang  yang  ditahan  berkaitan  dengan  konflik  tersebut, diantaranya  adalah:  (1)  Penahanan  yang  tidah  sah  terhadap  penduduk  sipil atau penahanan sewenang-sewenang; (2) Penahanan Tanpa Komunikasi; (3) Penghilangan Paksa; (4) Penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi; (5) Pemerkosaan dan kekerasan seksual; (5) serta buruknya kondisi material penahanan.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka permasalahan  hukum  yang  akan  di  bahas  dalam  artikel  ini
11 ICRC, “Draft  Resolution  “Strengthening  Legal  Protection  For  Victims  of  Armed Conflict, ” dalam 31  International  Conference  of  The  Red  Cross  and  The  Red Crescent, Geneva, Switzerland, 28 November – 1 December 2011, hlm 8.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
adalah:”Bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap  tahanan  admisitrasi atau interniran pada situasi konflik bersenjata non internasional?”
C. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tahanan  Administrasi  atau Interniran Pada Situasi Konflik Bersenjata Non Internasional.
1. Aturan  mengenai  Tahanan  Administrasi  Atau Internir  Pada Konflik Bersenjata Non Internasional
Terdapat  dua  bentuk  perampasan  kebebasan  atau  penahanan  pada situasi konflik bersenjata non internasional, yakni penahanan karena adanya tuntutan pidana dan penahanan karena alasan keamanan negara. Penahanan pada  situasi  konflik  bersenjata  non  internasional  mengacu  pada  ketentuan Pasal 3 Aturan bersamaan dan Protokol Tambahan II tahun 1977.
Pasal 3 Aturan Bersamaan Konvensi Jenewa tahun 1949 menggunakan istilah  penahanan,  adapun  Pasal  5  Protokol  Tambahan II  tahun  1977 menggunakan istilah “orang-orang yang dicabut kebebasannya untuk alasan yang  berhubungan  dengan  konflik  bersenjata”  ( person  deprived  of  their liberty  for  reasons  related  to  armed  conflict ).  Lebih  lanjut  Protokol  II menjabarkan  bahwa  orang-orang  yang  dicabut  kebebasnnya  tersebut  terdiri atas tahanan ( detained ) dan interniran ( interned ).
Pada Commentary Protokol  Tambahan  II  tahun  1977  dijelaskan  bahwa penggunaan  istilah  “orang-orang  yang  dicabut  kebebasannya  untuk  alasan yang  berhubungan  dengan  konflik  bersenjata”  agar  memiliki  cakupan  yang lebih  luas.  Istilah  tersebut  akan  meliputi  orang-orang  yang  ditahan  karena adanya  tuntutan  pidana  dan  orang-orang  yang  ditahan  karena  alasan keamanan, tanpa dituntut secara pidana. 12
12 Sandholzt,  Yvez, et.all, Commentary  on  The  Protocol  Additional  to  The  Geneva Conventions of august 1949 and Relating to The protections of Victims of Non International Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, 1987.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Istilah tahanan (detained) pada Protokol Tambahan II mengacu pada orang-orang  yang  ditahan  karena  menjalani  proses  tuntutan  pidana,  Akan tetapi  pencabutan  kebebasan  tersebut – sebagaimana  disebutkan  dalam Commentary  Protokol  Tambahan  II – harus  ada  kaitannya  dengan  situasi konflik  bersenjata.  Dengan  demikian  maka  tahanan  berdasarkan  hukum pidana  pada  situasi  normal  tidak  dicakup  di  dalam  ketentuan  Protokol Tambahan II tahun 1977. Adapun istilah internir merujuk pada orang-orang yang ditahan karena alasan keamanan.
Penahanan  atas  dasar  alasan  keamanan  atau  internir  merupakan perampasan kebebasan atas dasar perintah dari cabang kekuasaan eksekutif – bukan yudikatif – tanpa adanya tuntutan kriminal yang diajukan terhadap tahanan. 13 Penahanan  ini  berbeda  dengan  penahanan  pidana  yang  memiliki fokus  restropektif,  yakni  berupaya  untuk  mengetahui  apakah  seseorang tersangka/terdakwa  telah  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  di  masa  lalu melainkan  berfokus  pada  bahwa  seseorang  akan  menimbulkan  bahaya  di masa yang akan datang. Oleh karena itu penahanan ini disebut juga sebagai “preventive detention”.
Meskipun  Pasal  3  Aturan  Bersamaan  Konvensi  Jenewa  1949  dan Protokol  Tambahan  II  tahun  1977 menyebutkan  secara  eksplisit  mengenai internir  namun  kedua  instrument  tersebut  tidak  mengatur  secara  khusus mengenai internir. Berikut akan diuraikan hal-hal yang tidak diatur di dalam Pasal 3 Aturan Bersamaan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan II 1977  berkenaan  dengan  internir  atau  tahanan  administrasi  pada  situasi konflik bersejata non internasional:
a. Tidak  ada  aturan  yang  secara  tegas  menyebutkan  mengenai  alasan seseorang dapat menjadi interniran atau tahanan administrasi.
13 Jelena Pejic, Op.Cit., hlm. 375.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Konvensi  Jenewa  IV  tahun  1949  menyebutkan  bahwa  alasan  dapat dilakukannya penahanan administrasi atau internir adalah berkenaan dengan keamanan  negara  penahan.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Pasal 42 dan Pasal 78 Konvensi Jenewa IV. Akan tetapi istilah “keamanan negara” seringkali  ditafsirkan  sesuai  dengan  kehendak  negara.  Hal  inipun  telah ditegaskan  oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional  untuk  Bekas  wilayah Yugoslavia sebagai berikut:
“The  measure  of  activity  deemed  prejudicial  to  the  internal  or external  security  of  the  State  which  justifies  internment  or  assigned residence is left largely to the authorities of that State itself.”
Akibat  adanya  peluang  yang  besar  bagi  negara  untuk  menafsirkan alasan  keamanan  negara,  timbul  penahanan-penahanan yang  semata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi intelijen. Penahanan dengan tujuan dominan  untuk  mendapatkan  informasi  intelijen  salah  satunya  terjadi  di Amerika serikat. Selama terlibat konflik bersenjata dengan Iraq maupun pada saat  terlibat  konflik  bersenjata  di  Afganistan,  pemerintah  Amerika  Serikat telah  melakukan  banyak  penahanan  dengan  tujuan  dominan  untuk mendapatkan  informasi  intelijen.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Marty  lederman, seorang  ahli  di  bidang  kebijakan  penahanan  pemerintah  Amerika  Serikat, sebagai berikut: 14
“Unlike  in  past  conflicts,  when  the  purpose  of  detention  was incapacitation  of  actual  combatants  so  that  they  could  not  fight against  us,  the  dominant  purpose  of  this  detention  regime  is intelligence gathering.”
Informasi  intelijen  bahkan  telah  menjadi  satu-satunya  alasan  militer Amerika  Serikat  untuk  melakukan  penahanan  adminsitrasi  pada  situasi
14 Ryaan Goodman, Op.Cit., hlm.6.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
konflik  bersenjata  di  Irak. 15 Pengadilan  federal  Amerika  Serikat  telah mengungkapkan  keprihatinan  atas  adanya  tujuan  untuk  melakukan interogasi pada penahanan administrasi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Hal ini disebutkan dalam kasus Al Mari, sebagai berikut:
“[N]ot only has the Government offered no other explanation [than interrogation purposes] for abandoning al-Marri’s prosecution, it has  even  propounded  an  affidavit  in  support  of  al-Marri’s continued  military  detention,  stating  that  he  “possesses information of high intelligence value.”
Adanya  penahanan  yang  semata-mata  bertujuan  untuk  mendapatkan informasi berpotensi pada terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kaitan langsung dengan permusuhan. Istri, anak  ataupun  anggota  keluarga  lain  dari  kombatan  yang  tidak  ikut  serta dalam permusuhan namun memiliki pengetahuan mengenai kombatan dapat ikut  menjadi  sasaran  penahanan.  Selain  itu  orang-orang  sipil  yang  pada dasarnya tidak memiliki informasi apapun dapat menjadi sasaran penahanan dengan tujuan untuk menekan seseorang memberikan informasi. 16
Selain  itu  penahanan  dengan  tujuan  mendapatkan  informasi  dapat berakibat pada penahanan yang terus berlangsung tanpa adanya suatu jangka waktu  tertentu.  Seorang  tahanan  dapat  terus  ditahan  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi terbaru dari  tahanan  lain  ataupun  dari  metode  pengumpulan  informasi intelijen lainnya. 17
Konvensi  Jenewa  memang  memberikan  keleluasaan  kepada  negara untuk  mendefinisikan  aktifitas-aktifitas  yang  dapat  mengancam  keamanan negara.  Namun    demikian,  konvensi  menekankan bahwa  individu  yang diinternir haruslah menimbulkan ancaman secara langsung. Contoh spesifik
15 Ibid.
16 Ibid., hlm. 8. 17 Ibid., hlm. 9.

## JURNAL ILMU HUKUM
yang  diberikan Commentary meliputi,  orang-orang  yang  menjadi  anggota organisasi  yang  bertujuan  menimbulkan  kekacauan  atau  orang-orang  yang dapat  menimbulkan  ancaman  keamanan  serius  seperti  melakukan  spionase atau sabotase. 18
Mahkamah  Pidana  Internasional  untuk  bekas  wilayah  Yugoslavia menegaskan  hal  yang  senada  dengan commentary dalam  mendefinisikan ancaman terhadap keamanan negara, sebagai berikut:
“Subversive  activity  carried  on  inside  the  territory  of  a  party  to  the conflict,  or  actions  which  are  of  direct  assistance  to  an  opposing party, may threaten the security of the former, which may, therefore, intern people or place them in assigned residence if it has serious and legitimate  reasons to  think  that  they  may  seriously  prejudice  its security by means such as sabotage or espionage.” 19
Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia pada kasus  Music, ett.all, menegaskan  bahwa  Pasal  42  dan  Pasal  78 Konvensi Jenewa  IV  merupakan  dasar  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu penahanan  pada  situasi  konflik  bersenjata.  Penahanan  penduduk  sipil  yang tidak  memenuhi  kriteria  Pasal  42  dan  Pasal  78  Konvensi  Jenewa  IV merupakan  penahanan  yang  tidak  sah.  Penentuan  sah  atau  tidaknya penahanan  pada  situasi  konflik  bersenjata  merupakan  hal  yang  sangat penting.  Hal  ini  karena  penahanan  yang  tidak  sah  merupakan  salah  satu bentuk kejahatan perang menurut Statuta Roma.
Statuta  Roma  menyebutkan  bahwa  Penahanan  yang  tidak  sah merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  perang  pada  situasi  konflik bersenjata  internasional.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  8  ayat  2  (a)(vii). Sebaliknya,  Statuta  Roma  tidak  memasukkan  penahanan  yang  tidak  sah sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan  perang  pada  situasi  konflik  bersenjata non  internasional.  Namun  demikian,  berdasarkan  hukum  kebiasaan
18 Jean Pictet, Commentary of The Geneva Covention IV, Relative to The Protection of Civillian Persons In Times Of War, ICRC, Jenewa, 1958., Art 42, hlm. 258.
19 ICTY Judgement on Dellalic Case.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
humaniter  internasional,  yang  berlaku  pada  situasi  konflik  bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional, penahanan yang tidak  sah  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  hukum  humaniter internasional.  Rules  99  Hukum  Kebiasaan  Humaniter  internasional menyebutkan larangan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.
Sementara terdapat perbedaan dalam penafsiran mengenai alasan atau dasar  internir  atau  penahanan  administrasi  pada  konflik  bersenjata internasional,  alasan  internir  atau  penahanan  adminsitrasi  pada  konflik bersenjata  non  internasional  lebih  tidak  jelas.  Hal  ini  karena  Aturan bersamaan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II tidak menyebutkan apapun  mengenai  alasan  atau  dasar  dapat  dilakukannya  internir  atau penahanan  administrasi.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  sejumlah  pakar  hukum humaniter internasional.
Jelena Pejic, Legal Adviser divisi Hukum Palang Merah Internasional, menegaskan sebagai berikut:
“In  non-international  armed  conflicts  there  is  even  less  clarity  as  to how administrative detention is to be organized. Article 3 common to the Geneva Conventions, which is applicable as a minimum standard to  all  non-international  armed conflicts,  contains  no  provisions regulating  internment,  i.e.  administrative  detention  for  security reasons, apart from the requirement of humane treatment.” 20
Hukum  kebiasaan  humaniter  internasional  melarang  adanya perampasan  kebebasan  secara  sewenang-wenang,  akan  tetapi  tidak menyebutkan  kriteria  untuk  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan sewenang-wenang.  Pasal  3  Aturan  Bersamaan  Konvensi  Jenewa  tidak menyebutkan aturan berkenaan dengan interniran selain daripada ketentuan dasar mengenai perlakuan manusiawi untuk setiap korban konflik bersenjata.
Tidak  adanya  aturan  yang  jelas  mengenai  dasar  untuk  melakukan internir  atau  penahanan  administrasi  membuka  peluang  besar  untuk
20 Sebagaimana dikutip dari Ryaan Goodman, Op.Cit., hlm. 2.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
terjadinya  penangkapan  dan  penahanan  sewenang-wenang.  Orang-orang yang akan menjadi korban penahanan sewenag-wenang tersebut tidak hanya orang-orang  yang  terlibat  secara  aktif  dan  secara  langsung  dalam permusuhan,  namun  juga  penduduk  sipil  yang  tidak  terlibat  di  dalam permusuhan.
b. Tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Prosedur Pengamanan Bagi Tahanan.
Prosedur  pengaman  ini  merupakan prosedur  formal  dalam penahanan.  Prosedur  ini  sangat  peting  untuk  mencegah  terjadinya perampasan  kebebasan  secara  sewenang-wenang  dan  penghilangan  paksa. Prosedur  ini  antaralain  meliputi:  (a)  Pemberian  informasi  mengenai  alasan penahanan;  (b)  Pendaftaran  atau  registrasi  identitas  tahanan  serta penempatan  tahanan  ditempat  penahanan  yang  diakui;  (c)  peninjauan terhadap  kesahan  penahanan  maupun  keberlanjutan  penahanan;  (d)  hak untuk mengajukan gugatan mengenai kesahan penahanan.
Internir  pada  konflik  bersenjata  internasional  berhak  untuk mengajukan peninjauan atas keputusan penahanannya. Konvensi Jenewa IV memerintahkan  kepada  negara  peserta  konvensi  untuk  menetapkan  suatu prosedur  yang  teratur  yang di  dalamnya  mengatur  mengenai  pengambilan keputusan melakukan internir serta menjamin hak bagi para interniran untuk menuntut  peninjauan  atas  penahanan  mereka.  Hal  ini  ditegaskan  dalam Pasal 43 dan Pasal 78 Konvensi Jenewa IV, sebagai berikut:
Pasal 43 Konvensi Jenewa IV
“Setiap  orang  yang  dilindungi  yang  telah  diinternir  atau ditempatkan di tempat tinggal yang ditunjuk, berhak agar tindakan demikian  itu  ditinjau  kembali  selekas  mungkin  oleh  suatu pengadilan  atau  Dewan  Administratif  yang  berwenang,  yang ditetapkan oleh Negara Penahan untuk itu.
Pasal 78 Konvensi Jenewa IV

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
“…Keputusan-keputusan mengenai tempat kediaman yang ditunjuk atau  interniran  demikian,  harus  diambil  menurut  suatu  prosedur teratur  yang  akan  ditetapkan  oleh  Kekuasaan  Pendudukan,  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  Konvensi  ini.  Prosedur  ini  harus memuat hak banding bagi pihak-pihak bersangkutan….”
Sebagai  tambahan  terhadap  aturan  Konvensi  Jenewa  IV,  Protokol Tambahan I 1977 mewajibkan kepara para pihak yang terlibat dalam konflik untuk  menginformasikan  kepada  tahanan  mengenai  alasan  penahanan mereka, serta segera membebaskan tahanan apabila alasan penahanan sudah tidak  ada  lagi.  Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  75  Protokol  Tambahan  1, sebagai berikut:
"Any  person  arrested,  detained  or  interned  for  actions  related  to the  armed  conflict  shall  be  informed  promptly,  in  a  language  he understands, of the reasons why these measures have been taken. Except  in  cases  of  arrest  or  detention  for  penal  offences,  such persons shall be released with the minimum delay possible and in any  event  as  soon  as  the  circumstances  justifying  the  arrest, detention or internment have ceased to exist."
Konvensi Jenewa IV tidak menentukan badan yang diberi kewenangan untuk  melakukan  peninjauan  terhadap  penahanan.  Konvensi memberikan kebebasan  kepada  negara  untuk  memilih  menggunakan  pengadilan  atau dewan  administrasi  untuk  menjalankan  tugas  melakukan  peninjauan terhadap penahanan. Peninjauan terhadap keputusan penahanan setidaknya harus dilakukan satu kali dalam enam bulan.
Sebaliknya,  tidak  ada  mekanisme  atau  prosedur  penijauan  terhadap putusan  melakukan  internir  atau  penahanan  administrasi  pada  konflik bersenjata non internasional, selain dari persyaratan minimum bahwa Palang Merah Internasional dapat menawarkan jasanya kepada kekuasaan penahan untuk  melakukan  peninjauan.  Tidak  ada  kewajiban  bagi  negara  untuk menyatakan  kesediaan  atas  tawaran  dari  Palang  Merah  Internasional tersebut.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Tidak  adanya  mekanisme  mengenai  peninjauan  terhadap  putusan penahanan  menyebabkan  tahanan  tidak  mendapatkan  informasi  mengenai alasan  penahanan  mereka.    Selain  itu  juga tidak  ada  prosedur  bagi  tahanan untuk  mengajukan  gugatan  mengenai  kesahan  penahanan  mereka  dan menjamin  pembebasan  apabila  alasan  penahanan  sudah  tidak  ada  lagi. Berdasarkan  praktek  yang  dilaksanakan  oleh  Palang  Merah  Internasional ditemukan  bahwa  ketiadaan  pengetahuan  mengenai  alasan  penahanan  atau berapa  lama  penahanan  akan  berlangsung  merupakan  salah  satu  penyebab utama penderitaan tahanan dan keluarga mereka. 21
Mekanisme  peninjauan  terhadap  putusan  untuk  melakukan penahanan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  mencegah  terjadinya penahanan  sewenang-wenang.  Peninjauan  ini  juga  sangat  penting  untuk mencegah  terjadinya  perlakuan  tidak  manusiawi  terhadap  para  tahanan. Adanya mekanisme peninjauan dapat menjamin tahanan untuk mengajukan gugatan mengenai kesahan penahanan mereka.
Hak habeas corpus yaitu hak untuk mengajukan gugatan ke hadapan pengadilan  dengan  tujuan  agar  pengadilan  memutuskan  tanpa  penundaan mengenai  kesahan  penahanannya  dan  memerintahkan  pembebasanya apabila  penahanan  tersebut  tidak  sah  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia  yang  dijamin  perlindungannya  dalam  Kovenan  Internasional mengenai Hak-Hak Sosial dan Politik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 ayat (4) ICCPR. Hak ini sangat penting guna menjamin hak kebebasan setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1).
Penahanan  administrasi  berbeda  dengan  penahanan  dalam  sistem hukum  pidana  dalam  hal  alasan  serta  tujuan  dilakukannya  penahanan. Penahanan  dalam  sistem  hukum  pidana  pada  dasarnya  dilakukan  untuk kepentingan  penyidikan  dan  penuntutan  serta  pemeriksaan  di  muka pengadilan.  Penahanan  harus  didasarkan  pada  adanya  bukti  yang  cukup.
21 ICRC, Op.Cit, hlm 10.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Apabila  berdasarkan  hasil  penyidikan  seorang  tahanan – berdasarkan  bukti yang  cukup – telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  maka  ia  akan dituntut  dan  diajukan  ke  hadapan  pengadilan.  Pengadilan  akan  memeriksa dan  memutuskan  apakah  orang  yang  ditahan  tersebut  memang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana.  Sebaliknya  penahanan  administrasi  bukan merupakan bagian dari sistem hukum pidana. Penahanan ini tidak bertujuan untuk  menemukan  apakah  seseorang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana. Penahanan ini bertujuan untuk melindungi keamanan negara dan ketertiban umum. 22
Penahanan  merupakan  suatu  bentuk  pencabutan  kebebasan seseorang.  Oleh karena kebebasan merupakan salah  satu hak asasi manusia maka pencabutan kebebasan hanya dapat dilakukan dengan melalui prosedur tertentu.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  9  Kovenan  Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagai berikut:
“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of  his  liberty    except  on  such  grounds  and  in  accordance  with  such procedure as are established by law.”
Berdasarkan Pasal 9 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut maka penahanan harus dilakukan dengan memenuhi 2 syarat, yaitu:
(a) Dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah;
(b) Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
Penahanan  yang  dilakukan  dengan  tidak  mengacu  pada  dua  syarat tersebut  merupakan  bentuk  perampasan  kebebasan  secara  sewenang- wenang.
Komite Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Pasal 9 Kovenan Hak- Hak Sipil dan Politik berlaku untuk setiap jenis perampasan kebebasan, baik pada  kasus  pidana  maupun  kasus  lainnya  seperti  gangguan  kejiwaan,
22 Jelena Pejic, Op.Cit., hlm 376.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
ketergantungan  obat,  tujuan  pendidikan  maupun  kontrol  imigrasi.  Dengan demikian maka Pasal 9 (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga meliputi kasus-kasus penahanan administrasi.
Selain dicantumkan dalam Pasal 9 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik ketentuan  mengenai  perlindungan  terhadap  kebebasan  individu  juga dicantumkan  dalam  berbagai  instrument  hak  asasi  manusia  lainnya,  yakni dalam  Pasal  7 American  Convention  on  Human  Rights  (American Convention ),  Pasal  25 American  Declaration  on  the  Rights  and  Duties  of Man , Pasal 5 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention), Pasal 6 African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter ).
Adapun  perlindungan  atas  kebebasan  bagi  anak  diatur  secara  khusus dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak.  Pasal  37  Konvensi  Hak-Hak  Anak menyebutkan:
No  child  shall  be  deprived  of  his  or  her  liberty  unlawfully  or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time.
Merupakan  kewajiban  bagi  setiap  negara  untuk  menjamin  hak kebebasan  warganegaranya.  Perampasan  kebebasan  terhadap  warganegara hanya  dapat  dilakukan  atas  dasar  dan  menurut  prosedur  peraturan  per- undang-undangan.
2. Hukum  Kebiasaan  Humaniter  Internasional  dan  Hukum  Hak  Asasi Manusia  Sebagai  Instrumen  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tahanan Administrasi  atau  Interniran  Pada  Situasi  Konflik  Bersenjata  Non Internasional
Tidak  komprehensifnya  aturan  mengenai  penahanan  pada  hukum konflik  bersenjata  non  internasional,  khususnya  ketiadaan  aturan  spesifik mengenai  internir  atau  tahanan  adminsitrasi  pada  konflik  bersenjata

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
internasional  dapat  memperlemah  kerangka  hukum  perlindungan  terhadap tahanan.  Aturan-aturan  hukum  humaniter  memiliki  peranan  yang  sangat penting guna mengendalikan perilaku negara pada situasi konflik bersenjata sehingga  sangat  penting  menghindari  lemahnya  aturan  yang  merupakan bagian dari keseluruhan kerangka hukum humaniter internasional. Selain itu terdapat suatu resiko nyata bahwa negara maupun aktor bukan negara dapat menyalahgunakan  celah  hukum  apabila  mereka  menemukannya. 23 Untuk menutupi  celah  hukum  akibat  ketiadaan  aturan  spesifik  mengenai tahanan administrasi  atau  interniran  maka  menurut  hemat  penulis  dapat menggunakan  hukum  kebiasaan  humaniter  internasional  dan  hukum  hak asasi manusia.
a) Hukum  Kebiasaan  Humaniter  Internasional  Sebagai  Instrumen Perlindungan  Hukum  Terhadap  Orang-Orang  Yang  Ditahan  Pada Konflik Bersenjata Non Internasional
Hukum  kebiasaan  internasional  memiliki  peranan  penting  dalam
upaya  implementasi  hukum  humaniter  internasional,  termasuk  upaya perlindungan  terhadap  orang-orang  yang  di  tahan  akibat  konflik  bersenjata non internasional. Jean Marie Henckaerts menyebutkan bahwasanya saat ini telah terdapat sejumlah konvensi internasional mengenai hukum humaniter yang  disusun  dengan  baik  dan  telah  mencakup  banyak  aspek  menyangkut peperangan.  Namun,  ada  dua  hal  serius  yang  menghambat  penerapan perjanjian-perjanjian  internasional tadi  dalam  berbagai  konflik  bersenjata yang berlangsung dewasa ini. Pertama-tama, perjanjian internasional hanya berlaku  bagi  Negara-negara  yang  telah  meratifikasinya.  Ini  berarti  bahwa dalam konflik bersenjata yang berlain-lainan berlaku perjanjian internasional yang berlain-lainan pula, tergantung pada perjanjian internasional manakah
23 John  B  Bellinger  III  and  Vijay  M  Padmanabhan, Detention  Operation  In Contemporary  Conflict  for  The  Geneva  Conventions  and  Other  Existing  Law, dalam The American Journal of International Law, Vol 105:201, 2011.,hlm 208.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
yang  telah  diratifikasi  oleh  Negara-negara  yang  terlibat  konflik.  Keempat Konvensi Jenewa 1949 memang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, tetapi  tidak  demikian  halnya  dengan  perjanjian  perjanjian  internasional lainnya  dalam  HHI,  misalnya  saja:  Protokol-protokol  Tambahan  untuk Konvensi-konvensi  Jenewa  1949.  Walaupun  Protokol  Tambahan  I  telah diratifikasi  oleh  lebih  dari  160  Negara,  efektivitasnya  dewasa  ini  masih terbatas  karena  beberapa  Negara  tertentu  yang  terlibat  dalam  konflik bersenjata  internasional  masih  belum  menjadi  pesertanya.  Demikian  pula,
Protokol  Tambahan  II  telah  diratifikasi  oleh  hampir  160  Negara,  tetapi beberapa  Negara  tertentu  yang  dewasa  ini  terlibat  dalam  konflik  bersenjata non-internasional  belum  meratifikasinya.  Yang  kedua,  banyak  dari  konflik- konflik  bersenjata  yang  dewasa  ini  berlangsung  adalah  konflik  bersenjata non-internasional, dan konflik bersenjata jenis ini belum diatur secara cukup rinci  oleh  HHI  Perjanjian.  Hanya  perjanjian  internasional  dalam  jumlah terbatas saja yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. 24
Pentingnya  hukum  kebiasaan  internasional  sebagai  saranan implementasi  hukum  humaniter  internasional  ditegaskan  oleh Dr.  Jakob Kellenberger, presiden Palang Merah Internasional, sebagai berikut:
1) Meskipun  Konvensi  Jenewa  telah  diterima  secara  universal  saat  ini, namun  hal  ini  tidak  berlaku  pada  sebagian  besar  perjanjian  lainnya, termasuk  Dua  Protokol  Tambahan.  Perjanjian-perjanjian  ini  hanya berlaku  bagi  diantara  Negara-negara  yang  telah  meratifikasi.  Adapun hukum  kebiasaan  internasional,  mengikat  semua  Negara  maupun semua  pihak  dalam  konflik  bersenjata,  tanpa  perlu  adanya  pentaatan secara formal;
2) Pada  kasus  konflik  bersenjata  non  internasional,  Pasal  3  Aturan Bersamaan  serta  Protokol  Tambahan  II  hanya  merepresentasikan aturan-aturan  yang  paling  mendasar.  Namun  demikian,  Negara- negara  mengakui  bahwa  esensi  aturan-aturan  kebiasaan  mengenai
24 Sebagaimana  disarikan  dari  Jean  Marie  Henckaerts, “ Study  on  Customary International  Humanitarian  Law:  A  Contribution  to  the  Understanding  and  Respect  for The Rule of Law In Armed Conflict ” ,dalam Jurnal International Review of The Redcross, Volume 87 Nomor 857, Maret 2005, hlm. 177.

## JURNAL ILMU HUKUM
cara  dilakukannya  permusuhan    berlaku  untuk  semua  konflik bersenjata, konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional;
3) Hukum  kebiasaan  internasional  dapat  membantu  interpretasi perjanjian  internasional.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  bahwa perjanjian  internasional  harus  diinterpretasikan  dengan  itikad  baik dan  dengan  mempertimbangkan  semua  aturan  hukum  internasional yang relevan. 25
Hukum kebiasaan humaniter internasional disusun berdasarkan Teori Hukum  Kebiasaan  Tradisonal.  Suatu  norma  atau  aturan  hukum  humaniter dapat  dikatagorikan  berstatus  hukum  kebiasaan  internasional  apabila  telah memenuhi  dua  unsur,  yakni  praktek  negara  sebagai  unsur  materiel  dan Opinio  Juris  Sive  Necessitatis sebagai  unsur  psikologis.  Adapun  hukum kebiasaan  internasional  yang  terkait  dengan perlindungan  terhadap  orang- orang yang dirampas kebebasannya atau dicabut kebebasannya, yakni:
1) Jaminan Dasar Terhadap Penduduk Sipil dan Hors De Combat; jaminan dasar ini meliputi sejumlah aturan yakni: 26
a) Penduduk  sipil  dan hors  de  combat harus diperlakukan  secara manusiawi.  Aturan  ini  merupakan  norma  kebiasaan  internasional yang  berlaku  pada  konflik  bersenjata  internasional  maupun  konflik bersenjata non internasional;
b) Prinsip  non  diskriminasi,  yakni  larangan  untuk  melakukan pembedaan  dalam  pemberlakuan  hukum  humaniter  internasional yang di dasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan,  pandangan  politik  atau  suatu  pandangan  tertentu, kebangsaan  atau  asal  sosial,  kekayaan,  status  kelahiran  atau  status lainnya, ataupun kriteria lainnya yang serupa;
c) Larangan membunuh penduduk sipil dan hors de combat. Aturan ini merupakan  norma  kebiasaan  internasional  yang  berlaku  pada konflik  bersenjata  internasional  maupun  konflik  bersenjata  non internasional;
25 Sebagaimana  dikutip  dari  Jean  Marie  henckaert  dan  Doswald  Beck, Ibid., hlm. Xvii.
26 Sebagaimana  di  sarikan  dari Jean-Marie  Henckaerts  and  Louise  Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I. Rules, Cambridge University Press, 2005hlm 299-371.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
d) Larangan  melakukan  penyiksaan,  perbuatan  yang  kejam  dan  tidak berperikemanusiaan,  penghinaan  terhadap  martabat  pribadi khususnya perbuatan yang mempemalukan dan merendahkan;
e) Larangan melakukana penghukuman badan;
f) Mutilasi,  eksperimen  medis  maupun  sains,  ataupun  segala  bentuk prosedur medis  yang  tidak  ditunjukkan  oleh  pernyataan  kesehatan orang  yang  bersangkutan  serta  tidak  sesuai  dengan  standar  medis yang telah diterima secara umum;
g) Larangan pemerkosaan maupun bentuk lain kekerasan seksual;
h) Larangan perbudakan dan perdagangan budak;
i) Larangan kerja paksa;
j) Larangan melakukan penyanderaan;
k) Larangan melakukan penghilangan paksa;
l) Larangan  melakukan  pembatasan  kebebasan  secara  sewenang- wenang;
m) Larangan  untuk  menjatuhkan  hukuman  kecuali  berdasarkan  suatu proses peradilan yang adil yang memenuhi jaminan dasar yudisial.
n) Tidak  seorang  pun  dapat  didakwa  ataupun  dihukum  atas  suatu perbuatan  kriminal  yang  bukan  merupakan  perbuatan  kriminal berdasarkan  hukum  nasional  ataupun  hukum  internasional  pada saat  perbuatan  tersebut  dilakukan,  ataupun  tidak  boleh  dikenakan hukuman  yang  lebih  berat  daripada  yang  berlaku  pada  saat perbuatan tersebut dilakukan.
o) Tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  di  dakwa  atas  suatu  perbuatan kecuali atas dasar tanggungjawab pidana individu.
p) Larangan menjatuhkan hukuman kolektif.
q) Penghormatan  terhadap  kepercayaan  dan  praktek  keagamaan penduduk sipil serta hors de combat.
Jaminan  dasar  merupakan  sebuah  aturan  payung  ( overarching  rule ) yang berlaku bagi semua orang, yakni bagi semua orang sipil yang berada di bawah  kekuasan  pihak  yang terlibat  konflik,  semua  orang  yang  tidak  ambil bagian  secara  langsung,  atau  yang  tidak  lagi  ambil  bagian  secara  langsung, dalam permusuhan, dan semua orang yang hors de combat. 27 Aturan-aturan mengenai jaminan dasar sebagaimana disebutkan di atas, merupakan norma
27 Jean  Marie  Henckaerts, Study  on  Customary  International  Humanitarian  Law, Op.Cit., hlm. 195.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
hukum  kebiasaan  humaniter  internasional  yang  berlaku  pada  konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. 28
2) Aturan mengenai Orang-Orang yang dicabut kebebasannya dengan alasan sehubungan dengan konflik bersenjata, meliputi: 29
a) Orang  yang  dibatasi  kebebasannya  harus  diberikan  makanan, minuman,  pakaian,  temapat  tinggal  serta  perhatian  medis  yang memadai;
b) Perempuan  yang  dibatasi  kebebasannya  harus ditempatkan  di  tempat yang  berbeda  dengan  laki-laki,  kecuali  apabila  keluarga  diakomodasi sebagai  satu  unit  keluarga,  dan  harus  berada  di  bawah  pengawasan langsung petugas wanita;
c) Anak-anak  yang  dibatasi  kebebasannya  harus  ditempatkan  di  tempat yang  berbeda  dengan  orang  dewasa,  kecuali  apabila  keluaraga diakomaodasi sebagai satu unit keluarga;
d) Orang-orang yang dibatasi kebebasannya harus di tempatkan di daerah yang terpisah dari wilayah pertempuran serta menjamin kesehatan dan kebersihan mereka;
e) Larangan perampasan terhadap harta milik orang-orang yang dibatasi kebebasannya;
f) Data  pribadi  orang-orang  yang  dibatasi  kebebasannya  harus  di  rekam dan di umumkan;
g) Akses ICRC terhadap orang-orang yang dibatasi kebebasannya; (1) Pada  konflik  bersenjata  internasional,  ICRC harus  dijamin  untuk mendapatkan  akses  reguler  kepada  semua  orang  yang  dibatasi kebebasannya guna memverifikasi kondisi penahanan mereka serta memulihkan komunikasi orang-orang tersebut dengan keluarganya;
(2) Pada konflik bersenjata non internasional, ICRC dapat menawarkan kepada para pihak dalam sengketa untuk mengunjungi orang-orang yang  dibatasi  kebebasannya  berkaitan  dengan  konflik  bersenjata, guna  memverifikasi  kondisi  penahanan  mereka  serta  memulihkan komunikasi orang-orang tersebut dengan keluarganya;
h) Orang-orang  yang  dibatasi  kebebasannya  harus  diizinkan  untuk berkoresponden dengan keluarga mereka;
i) Interniran  Penduduk  Sipil  dan  Orang-orang  yang  dibatasi Kebebasannya  dalam  Hubungannya  dengan  Konflik  Bersenjata  Non Internasional harus diizinkan untuk menerima kunjungan, Khususnya Keluarga Dekat.
28 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Loc.Cit.
29 Jean  Marie  Henckaerts,  Study  on  Customary  International  Humanitarian  Law, Op.Cit., hlm. 428-453.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
j) Penghormatan  terhadap  praktek  kepercayaan  dan  agama  orang-orang yang dibatasi kebebasannya;
k) Orang-orang  yang  ditahan  dalam  Hubungannya  Dengan  Konflik Bersenjata Non Internasional Harus Segera Dilepaskan Segera Setelah Alasan Penahanan Mereka Berakhir. Orang-orang tersebut dapat terus ditahan  apabila  Proses  Pidana  Terhadap  Mereka  ditunda  atau  apabila mereka tengah menjalani hukuman sesuai dengan aturan hukum.
Aturan-aturan  mengenai  jaminan  dasar  sebagaimana  disebutkan  di atas,  merupakan  norma  hukum  kebiasaan  humaniter  internasional  yang berlaku pada konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. 30
b) Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Instrumen  Perlindungan  Hukum Terhadap  Orang-Orang  Yang Ditahan  Pada  Konflik  Bersenjata  Non Internasional
Hukum  humaniter  internasional  bukanlah  merupakan  satu-satunya kerangka  hukum  yang  relevan  dengan  situasi  konflik  bersenjata  non internasional. Secara umum telah diterima bahwa, disamping adanya sedikit yang memiliki pandangan berbeda dan menolak, termasuk Amerika Serikat, hukum  hak  asasi  manusia  dapat  diterapkan  bersama-sama  dengan  hukum humaniter  internasional  pada  situasi  konflik  bersenjata,  dan  bahwa  hukum hak asasi manusia dapat berlaku ekstrateritorial. 31
LC  Green  menegaskan  bagaimana  hukum  hak  asasi  manusia  dapat digunakan    untuk  mengisi  kekosongan  hukum  akibat  tidak  berlakunya protokol pada semua situasi konflik bersenjata: 32
30 Ibid.
31 Ibid., hlm. 348.
32 LC  Green, The  Contemporary  Law  of  Armed  Conflict,  Second  Edition, Juris Publishing, Manchaster University Press, 1992.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
“Although the protocol does not apply in an insurrectionary situation, the  parties  involved  in  such  a  conflict  would  remain  bound  by  the minimum  conditions  laid  down  in  Article  3  Common  to  The  Geneva Conventions  as  well  as  any  human  rights  agreements  to  wich  had hardened  into  jus  cogens  or  customary  law  which  is  the  position under the statutes of the ad hoc tribunals”
Adapun  pada  Pertemuan  Para  Ahli  Mengenai  Kesahan  Penahanan Selama Konflik Bersenjata Non Internasional, disimpulkan bahwa: 33
The  experts  stated  that  as  IHL  does  not  provide  procedural guarantees  to  persons  detained during  non-international  armed conflict, human rights standards must always apply . . . . The general view  was  that  instead  of  trying  to  amend  humanitarian  law  to remedy  its  failings,  the  standards  applicable  to  non-international armed  conflict  should  be  those  of  human  rights  law  and  subject  to human rights remedies.
Sebagaimana pendapat LC Green dan para ahli tersebut maka hukum hak asasi manusia dapat digunakan untuk mengisi kekosongan dalam hukum humaniter  internasional.  Meskipun  pandangan  secara  umum  bahwa  hukum hak asasi manusia dapat diberlakukan bersamaan dengan hukum  humaniter, sejumlah  penulis  masih  berpandangan  skeptis  terhadap  hal  tersebut.  Para ahli  tersebut  menguraikan  adanya  berbagai  faktor  yang  dapat  menyulitkan untuk  dapat  menerapkan  hukum hak  asasi  manusia  bersamaan  dengan hukum humaniter internasional.
Adanya  perbedaan  karakteristik  dari  kedua  bidang  hukum  tersebut merupakan salah satu faktor yang akan menyulitkan penggunaan hukum hak asasi  manusia  dalam  situasi  konflik  bersenjata.  Norma  yang  terkandung  di dalam  kedua  bidang  hukum  tersebut  mereflesikan  realitas  yang  berbeda darimana  kedua  bidang  hukum  tersebut  berkembang.  Hukum  hak  asasi manusia  pada  prinsipnya  mengandung  norma-norma  yang  berlaku  pada
33 EXPERT  MEETING  ON  THE  SUPERVISION  OF  THE  LAWFULNESS  OF DETENTION  DURING ARMED  CONFLICT  17  (The  Graduate  Institute  of  International Studies, 2004), http://www.ruig-ian.org/ressources/communication_colloque_rapport04.pdf .

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
masa  damai  sementara  hukum  humaniter  internasional  berkembang  dari situasi konflik bersenjata. Oleh karena hukum hak asasi manusia di bangun di atas  premis  masa  damai  maka  hukum  hak  asasi  manusia  mengasumsikan bahwa  penahanan  pidana  merupakan  langkah  utama  untuk  meniadakan ancaman.  Berdasarkan hal  ini  maka  para  pembela  hak  asasi  manusia menekankan  bahwa  negara  seharusnya  menahan  hanya  anggota  kelompok bersenjata  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana. 34 Pandangan  ini  akan menyulitkan  untuk  adanya  pengaturan  mengenai  internir  atau  penahanan administrasi yang dibolehkan di dalam hukum humaniter internasional.
Terlepas  dari  berbagai  faktor  yang  dapat  menghambat  atau menyulitkan  untuk  menerapkan  hukum  hak  asasi  manusia  pada  situasi konflik  bersenjata,  peneliti  berpendapat  bahwa  hukum  hak  asasi  manusia merupakan  sumber  hukum  yang  potensial  untuk  mengatur  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  konflik  serta  korban  dari  konflik.  Hal  ini terutama pada situasi konflik bersenjata non internasional. Konflik bersenjata non internasional merupakan persoalan domestik suatu negara, oleh karena itu hukum yang mengatur adalah hukum nasional negara tersebut. Perjanjian hak asasi manusia yang telah dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional suatu  negara  merupakan  dasar  bagi  negara  dalam  mengatur  segala  tingkah laku  dan  perilaku  aparatur  negara  dalam  situasi  konflik  bersenjata,  serta perlindungan bagi korban konflik bersenjata.

## D. Kesimpulan
Tidak  terdapat  aturan  secara  khusus dan  komprehensif mengenai tahanan adminsitrasi atau interniran pada Protokol Tambahan II tahun 1977 Mengenai  Konflik  Bersenjata  Non  Internasional  dan  Pasal  3  Aturan
34 John  B  Bellinger  dan  Vijay  M  Padmanabhan, Op.Cit., hlm. 211,  lihat  juga  Raul Emilio  Vinusesa, Interface,  Correspondence  and  Convergence  of  Human  Rights  and International Humanitarian Law dalam Year Book of International Humanitarian Law, Vol 1, T.M.C. Asser Press, 1998, hlm. 70

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Bersamaan Konvensi Jenewa. Hal-hal yang tidak diatur tersebut meliputi: (a) tidak  adanya  aturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai  alasan  seseorang  dapat ditahan.  Hal  ini  akan  membuka  peluang  terjadinya  perampasan  kebebasan secara  sewenang-wenang;  (b)  tidak  ada  aturan  mengenai  prosedur pengamanan  bagi  tahanan  yakni  aturan  mengenai  prosedur  formal penahanan.  Aturan  ini  sangat  penting  untuk  melindungi  dari  perampasan kebebasan  secara  sewenang-wenang  dan  penghilangan  paksa.  Tidak  adanya aturan-aturan  tersebut  akan  memperlemah  perlindungan  hukum  bagi tahanan. Guna  mengisi  kekosongan  aturan  dalam  hukum  perjanjian humaniter  internasional  mengenai  penahanan  pada  konflik  bersenjata  non internasional,  maka  dapat  digunakan  instrument  hukum  kebiasaan humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.

## E. Daftar Pustaka

## A. Buku dan Jurnal
Bellinger  III,  John  B  and  Vijay  M  Padmanabhan,  Detention  Operation  In Contemporary Conflict for The Geneva Conventions and Other Existing Law , dalam The American Journal of International Law, Vol 105:201 , 2011.
ICRC, Draft  Resolution “Strengthening  Legal  Protection  For  Victims  of Armed Conflict, 31 International Conference of The Red Cross and The Red Crescent, Geneva, Switzerland, 28 November – 1 December 2011
LC Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, Second Edition, Juris Publishing, Manchaster University Press, 1992.
Hamilton,  Caroly, et.all,  Administrative  Detention  of  Children,  A  Global Report, United  Nations  Children’s  Fund  (UNICEF),  Child  Protection Section, New York, 2011.
Henckaerts, Jean-Marie and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian  Law ,  Volume  I.  Rules,  Cambridge  University  Press,
2005.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Henckaerts,  Jean  Marie,  Study  on  Customary  International  Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for The Rule of Law In Armed Conflict, International Review of The Redcross, Volume 87 Nomor 857, Maret 2005. Pejic, Jelena, Procedural Principles and Safeguards for Internment/Administrative  Detention  in  Armed  Conflict  and  Other Situations of Violence, dalam International Review of The Red Cross, Vol 87 no 858, Juni 2005.
Pictet,  Jean, Commentary  of  The  Geneva  Covention  IV,  Relative  to  The Protection of Civillian Persons In Times Of War , ICRC, Jenewa, 1958.
Sandholzt,  Yvez, et.all, Commentary  on  The  Protocol  Additional  to  The Geneva Conventions of august 1949 and Relating to The protections of Victims  of  Non  International  Armed  Conflict,  Martinus  Nijhoff Publisher, Geneva, 1987.
Vinusesa,  Raul  Emilio,  Interface,  Correspondence  and  Convergence  of Human Rights and International Humanitarian Law dalam Year Book of International Humanitarian Law, Vol 1, T.M.C. Asser Press, 1998.
Waxman, Mathew C, Administrative Detention: The Integration of Strategy and  Legal  Process, A  Working  Paper  of  the  Series  on Counterterrorism  and  American  Statutory  Law,  a  joint  project  of  the Brookings Institution, the Georgetown University Law Center, and the Hoover Institution, 24  Juli 2008.

## B. Konvensi Internasional
African Charter on Human and people’s Rights 1969.
American Convention on Human Rights.
Convention on The Rights of The Child 1989. European Convention on Human Rights 1950.
Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War.
Protocol  Additional  to  the  Geneva  Conventions  of  12  Agustus  1949,  and Relating To  The  Protection  of  Victims  of  International  Armed  Conflict (Protocol I).

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Protocol  Additional  to  the  Geneva  Conventions  of  12  Agustus  1949,  and Relating  To  The  Protection  of  Victims  of  Non  International  Armed  Conflict (Protocol II)
C. Sumber Internet
Adameer  Prisoners  Support  and  Human  Rights  Association, Adminstrative Detention In The Occupied Palestinian Territory, Between Law and Practice, Desember 2010, Jerussalem, www.addamer .info (10/08/2014)
EXPERT  MEETING  ON  THE SUPERVISION  OF  THE  LAWFULNESS  OF DETENTION  DURING  ARMED  CONFLICT  17  (The  Graduate  Institute  of International Studies, 2004), http://www.ruig- ian.org/ressources/communication_colloque_rapport04.pdf . (02/10/2013) Ryaan  Goodman,  , Rationales  for  Detention:  Security  Threats  and Intelligence Value, www,law.harvard.edu/.../RgoodmanSecurityT..., (02/10/2012)