TINJAUAN FATWA DSN NO.8/DSN-MUI/2000 TERHADAP KESESUAIAN KONTRAK PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH
Al Muazzami 1 , Ines Prasheila Kusmastuti 2
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1,2
Email : almuazzami000@gmail.com 1 , prasheilaines@gmail.com 2

## Abstrak
Musyarakah menjadi bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Faktanya, masih  ditemukan  ketidaksesuaian  antara  kontrak  dengan  aturan  hukum  yang mendasarinya  khususnya  Fatwa  DSN.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  lebih lanjut problematika kontrak musyarakah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN. Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  normatif  dengan  analisis deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  ketidaksesuaian  kontrak pembiayaan  akad  musyarakah  No.  8  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN- MUI/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah.  Klausul  yang  tidak  sesuai diantaranya  penyertaan  modal  hanya  dari  salah  satu  pihak,  penetapan  nominal penyertaan  bagi  hasil  yang  telah  ditetapkan  pada  awal  kontrak,  tidak  adanya klausul  pihak  yang  menanggung  kerugian  dalam  kontrak,  dan  kewajiban menjalankan  usaha  hanya  dilakukan  oleh  Nasabah.  Oleh  sebab  itu  kontrak pembiayan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dan PT. Y belum sesuai  dengan  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN-MUI/2000  tentang Pembiayaan  Musyarakah.  Solusi  yang  diperlukan  yaitu  pihak  perbankan  syariah diharapkan untuk membuat kontrak pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/2000 sehingga pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip  syariah.  Sedangkan  bagi  pihak  nasabah  diharapkan  untuk  melakukan pengecekan  terlebih  dahulu  atas  kontrak  pembiayaan  yang  akan  diterima  guna memastikan kontrak yang dibuat sesuai dengan sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Kontrak, Musyarakah, Pembiayaan.

## Abstract
Musyarakah is part of the financing products in sharia banking. In fact, there are still discrepancies found between contracts and the underlying legal regulations, especially  the  DSN  Fatwa.  This  research  will  further  analyze  the  problems  of musyarakah  contracts  and  their  suitability  with  the  DSN  Fatwa.  The  type  of research  used  is  normative  research  with  descriptive  analysis.  The  research results  show  that  there  is  a  discrepancy  in  the  musyarakah  contract  financing contract  No.  8  with  DSN  MUI  Fatwa  No.8/DSN-MUI/2000  concerning Musyarakah  Financing.  Clauses  that  are  not  appropriate  include  capital participation  from  only  one  party,  determining  the  nominal  profit  sharing participation  that  has  been  determined  at  the  beginning  of  the  contract,  there  is no clause on the party bearing losses in the contract, and the obligation to run the business is only carried out by the customer. The solution required is that sharia
banking  parties  are  expected  to  make  musyarakah  financing  contracts  in accordance  with  DSN  Fatwa  No.  8/DSN-MUI/2000  so  that  financing  is  carried out in accordance with sharia principles. Meanwhile, consumers are expected to first  check  the  financing contract  they  will  receive  to ensure  that  the contract  is made  in  accordance  with  DSN  MUI  Fatwa  No.8/DSN-MUI/2000  concerning Musyarakah Financing.
Keywords: MUI DSN Fatwa, Contracts, Musyarakah, Financing.

## A. Pendahuluan
Perbankan  syariah  di  Indonesia  saat  ini  mengalami  perkembangan yang  sangat  pesat.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  aspek  seperti  merger  tiga bank  syariah  milik  Badan  Usaha  Milik  Negara,  peningkatan  jumlah pengguna perbankan syariah sebesar 10,9 persen pada Desember 2023, dan peningkatan penyaluran kredit sebesar 15,70 persen pada April 2024. Selain itu,  inovasi  dalam  akad  pembiayaan  seperti  akad  musyarakah  semakin beragam. Permasalahannya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara akad yang diterapkan dan kontrak yang digunakan oleh perbankan syariah. 1
Akad  musyarakah  menjadi  salah  satu  jenis  kontrak  yang  diterapkan oleh  perbankan  syariah.  Musyarakah  diterapkan  melalui  mekanisme pembagian  keuntungan  serta  kerugian  ( profit  loss  sharing )  diantara  para pihak  melalui  metode profit maupun revenue  sharing .  Konsep profit  loss sharing dalam  akad  musyarakah  ini  menjadi  ciri  khusus  sebagai  pembeda antara  aktivitas  perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional. 2 Rujukan  dasar  hukum  pembiayaan  musyarakah  pada  perbankan  syariah salah  satunya  ialah  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Musyarakah  yang  membahas  mengenai  semua  yang  terkait dengan  musyarakah  mulai  dari  ijab  qabul,  spesifikasi  modal,  pembagian kerja,  hingga  keuntungan  dan  kerugian,  harus  ditanggung  oleh  semua pihak. 3
Permasalahan  yang  kerap  kali  terjadi  pada  pembiayaan  dengan menggunakan akad musyarakah ialah tidak diterapkannya Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah  dengan  kontrak yang  diberikan  lembaga  pembiayaan  syariah  seperti  perbankan  syariah. Berkaitan  dengan  hal  ini,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widyarini  dan Syamsul  Hadi  menyimpulkan  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  yang diwakili  ‘’BMT  X’’  belum  sepenuhnya  menerapkan  akad  musyarakah sesuai  aturan,  belum  sejalan  dengan  Fatwa  DSN  MUI,  dan  masih  banyak
1 Taufiq  Risal,  "Peningkatan  peran  perbankan  syariah  dengan  menggerakkan  sektor  riil dalam  pembangunan."  Accumulated  Journal  (Accounting  and  Management  Research  Edition), Vol. 1:1 (2019), hlm. 38.
2 Neni  Suryani,  "Penerapan  Akad  Musyarakah  dalam  pembiayaan  pada  bank  muamalat cabang Pontianak." Jurnal  Hukum Prodi Ilmu Hukum  Fakultas Hukum Untan (Jurnal  Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol. 1:3 (2013), hlm. 12
3 Syamsul  Hadi  dan  Widyarini,  "Fatwa  MUI,  PSAK  dan  Praktik  Musyarakah."  Istinbath, Vol.15:1 (2016), hlm. 126.
kerancuan  yang  terjadi  pada  penerapan  di  lapangan. 4 Penelitian  yang dilakukan  Mahmudatus  Sa’diyah  dan  Nur  Aziroh  juga  menyatakan  bahwa masih  terdapat  ketidaksesuaian  antara  ketentuan  akad  musyarakah  dengan kontrak  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Syariah  khususnya  pada  frasa  kontrak nisbah keuntungan. 5
Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa masih ditemukan kontrak  akad  pembiayaan  dengan  akad  musyarakah  yang  tidak  sesuai dengan aturan hukumnya. Akibatnya pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah  seringkali  dianggap  tidak  jauh  berbeda  dengan  pembiayaan  bank konvensional.  Oleh  sebab  itu  penulis  tertarik  mengkaji  dan  menganalisis lebih  lanjut  kontrak  musyarakah  dalam  praktik  perbankan  syariah.  Hal  ini perlu dilakukan untuk melihat diterapkan tidaknya ketentuan-ketentuan akad pembiayaan  khususnya  musyarakah  dalam  praktek  pembiayaan  di  Bank Syariah.  Adapun  kontrak  musyarakah  yang  diteliti  ialah  Kontrak  Nomor  8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y yang dibuat dihadapan salah satu Notaris di Kabupaten K.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  termasuk  dalam  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian library  research merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  kepustakaaan. 6
Sifat  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  deskriptif  analitik  untuk menggambarkan,  menemukan  fakta-fakta  hukum  secara  menyeluruh,  dan menganalisis  secara  sistematis  isu  penelitian.  Sifat  penelitian  deskriptif analitik ini akan digunakan untuk menganalisis kontrak musyarakah beserta problematikanya  dalam  praktik  perbankan  syariah.  Data  yang  akan digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui studi  kepustakaan.  Data  sekunder  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  secara deduktif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Musyarakah sebagai Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah
Secara  tekstual  musyarakah  memiliki  kesamaan  dengan  syirkah.
Syirkah  lebih  sering  digunakan  dalam  literatur  Ilmu  Fikih,  sementara musyarakah  lebih  umum  dipakai  dalam  peraturan  Lembaga  Keuangan Syariah. 7 Syirkah secara bahasa berarti al-Ikhtilath yang berarti campur atau  percampuran.  Menurut  Sayyid  Sabiq  syirkah  diartikan  sebagai akad  antara  dua  orang  yang  berserikat  dalam  modal  dan  keuntungan.
4 Widyarini  dan  Syamsul  Hadi,  "Fatwa  MUI,  PSAK  dan  Praktik  Musyarakah,"  istinbath, Vol. 15 No. 1 (2016), hlm. 123.
5 Mahmudatus  Sa’diyah  dan  Nur  Aziroh,  "Strategi  penanganan  Non  Performing  Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT." Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (2019), hlm. 291.
6 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.
7 Udin  Saripudin,  "Syirkah  dan  Aplikasinya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah." EqienJurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.3:2 (2016), hlm. 69.
Dengan  demikian,  musyarakah  dapat  diartikan  sebagai  kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal dalam usaha, sehingga tidak ada pemisahan harta antara pihak-pihak tersebut. Mereka menjalani  tanggung  jawab  bersama  dan  keuntungan  maupun  kerugian akan ditanggung bersama.. 8
Dasar  hukum  musyarakah  dalam  Al-Quran  dan  hadis  ialah sebagai berikut:
a. Al-Quran ٍضْعَب ىٰلَع ْمُهُضْعَب ْيِغْبَيَل ِءۤاَطَلُخْلا َنِ م اًرْيِثَك َّنِا َو ٖۗ ه ِجاَعِن ىٰلِا  َكِتَجْعَن ِلاَؤُسِب  َكَمَلَظ ْدَقَل َلاَق َّرَخ َو ٗهَّب َر  َرَفْغَتْساَف ُهّٰنَتَف اَمَّنَا ُد ٗواَد َّنَظ َو  ْٖۗمُه اَّم ٌلْيِلَق َو ِت ٰحِلّٰصلا اوُلِمَع َو ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا  َّلَِّا َباَنَا َّو اًعِكا َر ‘’Dia  (Daud)  berkata,  “Sungguh,  dia  benar-benar  telah  berbuat zalim  kepadamu  dengan  meminta  kambingmu  itu  untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan  satu  sama  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan beramal  saleh,  dan  sedikit  sekali  mereka  itu.”  Daud  meyakini bahwa  Kami  hanya  mengujinya.  Maka,  dia  memohon  ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.’’ b. Hadis اَمُهُدَحَأ  َناَخاَذِإَف  ،ُهَب ِحاَص  اَمُهُدَحَأ  نُخَي  مَلاَم  ِنيَكي ِرَشلا  ٌثِلاَث  اَنَأ  :  ُلوُقَي  ىَلاَعَت  َالله  َّنِإ اَمِهِنيَب نِم ُتج َرَخ ُهَب ِحاَص ‘’Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika sala satu pihak telah  berkhianat,  aku  keluar  dari  mereka.’’  (HR.  Abu  Daud  dari Abu Hurairah)
Para  ulama  memperselisihkan  mengenai  rukun  syirkah,  Menurut ulama  Hanafiyah  rukun  syirkah  ada  dua  yaitu  ijab  dan  qabul.  Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad  seperti  dalam  akad  jual  beli.  Sedangkan  Jumhur  ulama menyepakati rukun syirkah sebagai berikut: 9
a. Sighat (Ijab dan Qabul)
Sah  tidaknya  akad  syirkah  bergantung  pada  objek  yang ditransaksikan  dan  kalimat  akad itu  sendiri,  yang  harus  mencakup izin  untuk  menggunakan  barang  syirkah  dari  para  pihak  yang terlibat. b. Al-‘Aqidain (subjek perikatan) Syarat  untuk  menjadi  anggota  perserikatan  meliputi  memiliki akal sehat,  baligh,  dan  bebas  dari  paksaan.  Selain  itu  seorang  mitra harus  kompeten  dalam  memberikan  atau  menyetujui  kekuasaan perwakilan,  karena  dalam  musyarakah,  mitra  kerja  juga  bertindak sebagai wakil dalam mengelola harta untuk usaha.
8 Nur  Aziroh,"Musyarakah  dalam  Fiqih  dan  Perbankan  Syariah."  Equilibrium,  Vol.  2:2 (2014), hlm. 312.
9 Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Vol. 2:1 (2020), hlm. 18.
c. Mahallul Aqd (objek perikatan)
Objek  perikatan  mencakup  baik  modal  maupun  pekerjaan  yang terlibat.  Modal  yang  disertakan  dalam  suatu  perserikatan  harus berupa  uang  tunai,  emas,  perak,  atau  sesuatu  yang  memiliki  nilai setara.  Modal  ini  bisa  terdiri  dari  aset  perdagangan,  dan  seluruh modal  yang  diberikan  oleh  setiap  persero  digabung  menjadi  harta perseroan. Asal-usul modal tersebut tidak dipermasalahkan. Secara  umum  akad  syirkah  atau  musyarakah  dianggap  sah  jika memenuhi  beberapa  persyaratan.  Pertama,  setiap  mitra  dalam  akad tersebut  harus  dapat  menerima  perwakilan  dari  pihak  lain.  Kedua,
keuntungan  yang  dihasilkan  harus  dapat  diukur  sehingga  setiap  mitra dapat  memperoleh  bagian  yang  jelas  dari  hasil  tersebut.  Ketiga, penentuan bagi hasil tidak dapat ditetapkan dalam jumlah nominal yang pasti  karena  hal  ini  akan  bertentangan  dengan  konsep  syirkah  yang mengedepankan  pembagian  keuntungan  dan  risiko  berdasarkan  usaha yang dilakukan. 10
Musyarakah  merupakan  salah  satu  akad  pembiayaan  dalam perbankan  syariah.  Berdasarkan  Standar  Produk  Perbankan  Syariah Musyarakah  dan  Musyarakah  Mutanaqisah,  musyarakah  didefinisikan sebagai  produk  pembiayaan  syariah  yang  menggunakan  prinsip  bagi hasil. Adapun modal dari semua pihak digabungkan untuk memperoleh aset,  usaha,  atau  proyek  tertentu.  Modal  tersebut  kemudian  dikelola untuk  meraih  keuntungan  yang  akan  dibagi  sesuai  dengan  nisbah  bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. 11 Dasar hukum yang mengatur pembiayaan dengan akad musyarakah di perbankan syariah diantaranya sebagai berikut: 12
a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
b. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
c. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/16/PBI/2008  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
d. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/17/PBI/2008  tentang  Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
e. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  10/31/DPbS  tanggal  8  Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
10 Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 9:1 (2019), hlm. 67.
11 Umrotul  Hasanah  dan  Hoirul  Ichfan,  "Aplikasi  Pembiayaan  Akad  Musyarakah  Pada Perbankan Syariah." Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 3:1 (2021), hlm. 5
12 Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan,  Standar  Produk  Perbankan  Syariah  Musyarakah  (Jakarta:  Otoritas  Jasa  Keuangan, 2014), hlm. 15.
f. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  10/14/DPbS  tanggal  17  Maret 2008  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa
Bank Syariah/Unit Usaha Syariah
g. Peraturan  Mahkamah  Agng  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
h. Fatwa  DSN  No.  08/DSN-MUI/  IV/2000  tentang  Pembiayaan Musyarakah
i. Fatwa  DSN  No.  55/DSN-MUI/V/2007  tentang  Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
j. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  Nomor  106 tentang Akuntansi Musyarakah. Penggunaan  akad  musyarakah  dalam  perbankan  syariah  dimulai dengan  penggabungan  semua  modal  untuk  dijadikan  modal  proyek musyarakah  yang  akan  dikelola  secara  bersama.  Setiap  pemilik  modal berhak  ikut  menentukan  kebijakan  usaha  yang  dijalankan  oleh pelaksana  proyek.  Biaya  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  proyek  dan durasi  proyek  harus  disepakati  bersama.  Keuntungan  dibagi  sesuai dengan  porsi  kesepakatan,  sedangkan  kerugian  dibagi  sesuai  dengan kontribusi  modal  masing-masing.  Penting  untuk  menyebutkan  proyek yang akan dijalankan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan  dana  bersama  dengan  bagi  hasil  yang  telah  disepakati kepada bank. 13
2. Analisis  Kesesuaian  Kontrak Musyarakah  dalam  Praktik
Perbankan Syariah dengan Fatwa DSN No.8/DSN-MUI/2000 Akad  musyarakah  menjadi  salah  satu  akad  pembiayaan  yang terdapat  di  perbankan  syariah.  Musyarakah  biasanya  diaplikasikan untuk  pembiayaan  suatu  proyek  tertentu  dengan  mekanisme  nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.  Setelah  proyek  itu  selesai,  nasabah  mengembalikan  dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk  pihak  bank. 14 Musyarakah  juga  bisa  diterapkan  dalam  skema modal  ventura,  pihak  bank  diperbolehkan  untuk  melakukan  investasi dalam  kepemilikan  sebuah  perusahaan.  Penanaman  modal  dilakukan oleh  pihak  bank  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  setelah  itu  bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap. 15 Layaknya pembiayaan  pada  umumnya,  penggunaan  akad  musyarakah  juga  harus dituangkan dalam suatu kontrak.
Salah  satu  contoh  kontrak  pembiayaan  dengan  menerapkan akad pembiayaan  musyarakah  terdapat  pada  Kontrak  Nomor  8  antara  PT.
13 Muhammad  Arif,  "Penerapan  Akad  Musyarakah  Pada  Perbankan  Syariah."  Jurnal  Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, Vol. 4:2 (2022), hlm. 113.
14 Chefi  Abdul  Latif,  "Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Pembiayaan  Musyarakah  Di Perbankan Syariah." Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Vol. 2:1 (2020), hlm. 17.
15 Rani  Rahayu  dan  M.  Zidny  Nafi'Hasbi.  "Teori  Dan  Konsep  Akad  Musyarakah  Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." Jurnal Keislaman, Vol. 5:2 (2022), hlm. 178.
BPR Syariah X dengan PT. Y yang dibuat dihadapan salah satu Notaris di  Kabupaten  K.  Dalam  kontrak  tersebut  dituangkan  bahwa  bank  dan nasabah  telah  bersepakat  mengikatkan  diri  satu  terhadap  yang  lain untuk  biaya  proyek  perumahan  sesuai  dengan  permohonan  yang diajukan oleh nasabah kepada bank. Modal proyek perumahan tersebut didapat  Bank  dan  Nasabah  yang  kemudian  nasabah  mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah.
Analisis  penulis  terhadap  kontrak  pembiayan  akad  musyarakah
No. 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y terkhusus pada bagian yang dianggap kurang sesuai ialah sebagai berikut:
1. Modal
Pasal yang mengatur tentang modal dan penggunaan terdapat pada Pasal 2 tentang Modal dan Penggunaan  yang berbunyi:
‘’BANK  dan  NASABAH  sepakat,  dan  dengan  ini  saling
mengikatkan  diri  satu  terhadap  yang  lain  mengadakan  perjanjian pembiayaan Musyarakah untuk BIAYA PROYEK PERUMAHAN-
Modal  Kerja-  yang  permohonannya  telah  diajukan  oleh
NASABAH  kepada  BANK  sebagaimana  yang  dilampirkan  pada dan  karenanya  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari Akad  ini,  BANK  akan  menyediakan  sejumlah  uang  sebagai penyertaan modal, sebesar :--- Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).’’ Berdasarkan  Pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penyertaan modal  hanya  dilakukan  oleh  Bank  dengan  pinjaman  nasabah sebesar  Rp.  6.500.000.000,-  (Enam  Milyar  Lima  Ratus  Juta Rupiah). Modal  musyarakah  sebagaimana  terdapat  pada  Fatwa  DSN
MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah wajib diberikan  oleh  masing-masing  mitra.  Secara  jelas  dan  eksplisit fatwa  tersebut  menyatakan  setiap  mitra  harus  menyediakan  dana dan  pekerjaan  dan  setiap mitra  melaksanakan  kerja  sebagai  wakil. Dari isi fatwa tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing pihak akan  memberikan  kontribusi  berbentuk  dana  maupun  kerja sehingga  semua  pihak  dituntut  untuk  sama-sama  ikut  serta  dalam menjalankan usaha ini. Tidak ada pihak yang hanya melaksanakan salah  satu  saja,  apalagi tidak  berperan  sama  sekali  sekalipun  porsi kontribusi keduanya tidak sama.
Modal  yang  seharusnya  diberikan  oleh  kedua  pihak  inilah yang  jelas  tidak  diterapkan  dalam  kontrak  pembiayan  akad musyarakah  No.  8  antara  PT.  BPR  Syariah  X  dengan  PT.  Y.
Padahal  pada  frasa  yang  menerangkan  para  penghadap  telah disebutkan  bahwa  modalnya  didapatkan  dari  nasabah  dan  Bank.
Apabila  dicermati  lebih  lanjut,  juga  tidak  ditemukan  Pasal  yang menyatakan  nominal  modal  yang  disertakan  oleh  pihak  Bank. Artinya  penyertaan  modal  yang  ada  murni  dilakukan  oleh  salah satu  pihak  saja  yaitu  Bank.  Hal  yang  seharusnya  dilakukan  untuk
pembiayaan  proyek  perumahan  dengan  akad  musyarakah  tersebut ialah  modal  harus  diberikan  oleh  kedua  belah  pihak  baik  Bank maupun nasabah dengan jumlah yang disepakati secara bersama.
2. Keuntungan
Pasal  yang  berkaitan  dengan  keuntungan  dalam  kontrak  ini diantaranya: Pasal 7 tentang Proyeksi Keuntungan dan Kesepakatan Bagi Hasil 1. Proyeksi  pendapatan/keuntungan  yang  diperoleh  dari pembiayaan musyarakah ini adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-  (Satu  Milyar  Lima  Ratus  Juta  Rupiah) NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri  satu  ternadap  yang  lain,  bahwa  nisbah  bagi  hasil  dari masing-masing pihak adalah: a. 52% (Lima Puluh Dua Persen) dari keuntungan kotor (gross profit  sharing)  untuk  BANK  sebesar  Rp.  780.000.000,-
(Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
b. 48%  (Empat  Puluh  Delapan  Persen)  dari  keuntungan kotor  (gross  profit  sharing)  untuk  NASABAH  sebesar
Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). 2. NASABAH  dan  BANK  juga  sepakat,  jika  bagi  hasil  dibagi per bulan/periode, dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019. Pasal 9 Jadwal dan Tempat Pembayaran 1. NASABAH  berjanji  dan  dengan  ini  mengikatkan  diri  untuk mengembalikan  kepada  BANK,  seluruh  jumlah  pembiayaan pokok  dan  bagian  realisasi  pendapatan/keuntungan  yang menjadi  hak  BANK  sesuai  dengan  nisbah  sebagaimana ditetapkan  pada  Pasal  7  Akad  ini  dan  sesuai  dengan  jadwal pembayaran  yang  telah  disepakati  oleh  NASABAH  dan BANK,  yaitu  dengan  cara  mengangsur  pada  tiap-tiap  bulan pada hari kerja BANK, masing- masing sebagai berikut: -    Pada  bulan  ke-1  s/d  bulan  ke-5  membayar  Bagi  Hasil sebesar:  Rp.  130.000.000,-  (Seratus  Tiga  Puluh  Juta Rupiah)  setiap  bulannya  sebagaimana  nisbah  yang disepakati. -  Pada  bulan  ke-6  membayar  Bagi  Hasil  sebesar:  Rp. 130.000.000,-  (Seratus  Tiga  Puluh  Juta  Rupiah)  dan Angsuran  Pokok  sebesar:  Rp.  6.500.000.000,-  (Enam Milyar  Lima  Ratus  Juta  Rupiah).  yang  akan  dibayarkan maksimal  pada  tanggal  9  setiap  bulannya  sesuai  dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan. 2. Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BANK  dilakukan  di
kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui  rekening  yang  dibuka oleh  dan  atas  nama NASABAH di BANK. 3. Dalam  hal  NASABAH  membayar  kembali  atau  melunasi modal  yang  difasilitasi  oleh  BANK  lebih  awal  dari  waktu yang  ditentukan,  maka  tidak  berarti  pembayaran  tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini. Berdasarkan  Pasal  7  dapat  diketahui  bahwa  proyeksi keuntungan  atas  kerja  sama  yang  dilakukan  ialah  Rp. 1.500.000.000,-  (Satu  Milyar  Lima  Ratus  Juta  Rupiah)  dengan nisbah  bagi  hasil  bank  sebesar  52%  sedangkan  pihak  nasabah 48%.  Realisasi  pendapatan  yang  menjadi  keuntungan  bank  ini wajib  disetorkan  oleh  nasabah  sebagaimana  dinyatakan  pada Pasal 9 dengan rincian lima bulan pertama masing-masing sebesar Rp.  130.000.000,-  (Seratus  Tiga  Puluh  Juta  Rupiah)  dan  pada bulan  ke  enam  menyetorkan  jumlah  bagi  hasil  yang  besarnya sama  ditambah  dengan  Angsuran  Pokok  sebesar:  Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pembagian  keuntungan  atau  bagi  hasil  dalam  akad musyarakah  sebagaimana  dijelaskan  pada  Fatwa  DSN  MUI No.8/DSN-MUI/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah  ialah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal  yang  ditetapkan  bagi  seorang  mitra.  Tidak  dibolehkannya penentuan nominal bagi hasil di awal akad ini juga terdapat pada Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah  pada  bagian  Klausula  Nisbah  Bagi  Hasil.  Lebih lanjut  poin  10.5.3  standar  tersebut  juga  menyatakan  bahwa pembayaran  bagi  hasil  dihitung  berdasarkan  Nilai  Realisasi
Pendapatan bukan Nilai Proyeksi Pendapatan.
Proyeksi  keuntungan  dalam  pembagian  bagi  hasil  ada pembiayaan  dengan  akad  musyarakah  menjadi  suatu  hal  yang penting  untuk  membantu  memperkirakan  keuntungan  yang didapat  kedua  belah  pihak.  Namun  perlu  dicatat  bahwa pembayaran  bagi  hasil  nasabah  yang  harus  disetorkan  kepada Bank  tidaklah  sama  persis  dengan  proyeksi  keuntungan  namun mengacu  pada  realisasi  pendapatan. 16 Artinya  dalam  akad  harus dicantumkan  proyeksi  keuntungan  kerja  sama  yang  dilakukan namun  bukan  berarti  mengharuskan  nasabah  membayar  sama persis  dengan  proyeksi  keuntungan.  Hal  yang  perlu  dipahami
16 Sarkasi Hadi dkk. "Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah." Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), Vol. 6:2 (2023), hlm. 1198.
berkaitan  dengan  proyeksi  keuntungan  dengan  realisasi pendapatan ialah sebagai berikut: 17
a. Realisasi pendapatan bagi hasil sesuai dengan proyeksi Jika pendapatan yang dihasilkan sama atau bahkan lebih dari yang direncanakan, kedua belah pihak akan menerima bagian sesuai dengan kesepakatan nisbah. b. Realisasi pendapatan dibawah proyeksi Apabila  realisasi  pendapatan  dibawah  proyeksi  seperti  80% dari  proyeksi,  maka  nasabah  masuk  dalam  kategori pembiayaan  bermasalah  yaitu  nasabah  dalam  perhatian khusus. c. Realisasi Pendapatan jauh dibawah proyeksi Apabila  realisasi  pendapatan  jauh  dibawah  proyeksi pendapatan,  bagi  nasabah  bisa  terjadi  kondisi  yang  lebih buruk. Yaitu jika sampai pendapatan tidak bisa lagi menutup biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan,  maka  perusahaan  akan mengalami  kerugian.  Bagi  bank,  jika  perolehan  bagi  hasil berlangsung  tidak  sesuai  dalam  proyeksi  melebihi  3  bulan, maka penggolongan nasabah dapat dikategorikan pembiayaan macet. Pencantuman proyeksi keuntungan dalam kontrak musyarakah tersebut menurut analisa penulis suatu hal yang tepat. Adanya proyeksi keuntungan dapat digunakan sebagai acuan baik nasabah maupun bank atas kerja sama yang dilakukan. Namun hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan akad musyarakah ialah  frasa  pembayaran  yang  telah  ditetapkan  dengan  nominal tertentu  sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  9.  Padahal  jelas bahwasannya  tidak  dibolehkan  penentuan  nominal  bagi  hasil  di awal  akad  sebagaimana  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN-MUI/2000 tentang  Pembiayaan  Musyarakah  dan  Standar  Produk  Perbankan Syariah  Musyarakah  dan  Musyarakah  Mutanaqisah.  Adanya proyeksi keuntungan yang dicantumkan pada kontrak seharusnya dijadikan pertimbangan namun pembayaran bagi hasil seharusnya tetap harus mengacu pada realisasi pendapatan.
Menurut  analisa  penulis,  penentuan  nominal  bagi  hasil  yang harus dibayarkan tiap bulan sebagaimana Pasal 9 kontrak tersebut jelas  bertentangan  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN- MUI/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah.  Hal  yang  perlu diperhatikan  ialah  total  laba  yang  akan  diperoleh  mungkin  saja kurang  dari  jumlah  yang  telah  ditetapkan  sehingga  penetapan jumlah  pembayaran  besaran  bagi  hasil  di  awal  menimbulkan potensi mitra lain tidak bisa memperoleh laba pada periode bulan tersebut.  Hal  yang  seharusnya  dilakukan  pada  kontrak  ini  ialah
17 Ratna  Fladira,  "Analisis  Pelaksanaan  Dan  Perhitungan  Bagi  Hasil  Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo." Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol.7: 4 (2018), hlm. 379.
tetap  mencantumkan  proyeksi  keuntungan  namun  memberikan Pasal  yang  menentukan  bahwa  pembayaran  nisbah  bagi  hasil dilakukan  dengan  mengacu  pada  realisasi  pendapatan  setidak- tidaknya 80% dari proyeksi keuntungan.
3. Kerugian
Kerugian  pada  pembiayaan  akad  musyarakah  sebagaimana terdapat  pada  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN-MUI/2000  tentang Pembiayaan  Musyarakah  ialah  dibagi  diantara  para  mitra  secara proporsional  menurut  saham  masing-masing  dalam  modal. Apabila  dicermati  lebih  lanjut,  kontrak  pembiayan  akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y tidak mencantumkan klausul yang berhubungan dengan kerugian. Frasa kerugian  hanya  terdapat  pada  bagian  penghadap  menerangkan bahwa untung dan rugi akan ditanggung bersama sesuai proporsi modal yang disepakati. Namun Pasal yang mengatur secara jelas dan  eksplisit  mengenai  bagian  kerugian  tidak  terdapat  dalam kontrak tersebut. Hal ini berbeda dengan klausula-klausula untung yang  dijelaskan  pada  beberapa  Pasal.  Untuk  memberikan kepastian  dan  keadilan  bagi  seluruh  pihak  yang  terlibat terutama nasabah,  maka  seharusnya  kontrak  ini  juga  mencantumkan klausul  rugi  mengingat  kerja  sama  dan  bisnis  yang  dilakukan tidak selalu menghasilkan keuntungan. 4. Kerja
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  akad  musyarakah  harus berpartisipasi  satu  sama  lain  sebagaimana  ketentuan  Fatwa  DSN
MUI  No.8/DSN-MUI/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah.
Faktanya  hal  ini  tidak  terlihat  pada  kontrak  pembiayan  akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y yang dibuktikan  dengan  Pasal  10  ayat  1  mengenai  kewajiban  nasabah sebagai  musyarik  yakni  menjalankan  usaha  atau  proyek  sesuai dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  musyarik. Sedangkan  pasal-pasal  lain  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut kewajiban Bank dalam menjalankan usaha yang telah disepakati. Selain  itu  apabila  dianalisis  lebih  lanjut,  kontrak  ini  hanya mencantumkan  kewajiban  nasabah  namun  tidak  mencantumkan kewajiban pihak Bank. Padahal baik Bank maupun nasabah harus sama-sama  terlibat  dalam  usaha  yang  dilakukan  sekalipun proporsi  keterlibatannya  berbeda  satu  sama  lain.  Hal  yang seharusnya  dilakukan  Bank  ialah  menempatkan  wakil  dari  pihak Bank  untuk  terlibat  dalam  kerja  sama  dan  dicantumkan kewajibannya  dalam  kontrak.  Kewajiban  yang  dicantumkan dalam kontrak ini dapat lebih dispesifikkan pada pembagian tugas dan tanggung jawab baik Bank maupun nasabah. D. Penutup
Terdapat ketidaksesuaian antara kontrak pembiayan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dan PT. Y dengan Fatwa DSN
MUI  No.8/DSN-MUI/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah.  Adapun beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  diantaranya  penyertaan  modal  hanya  dari salah satu pihak yaitu Bank, penetapan nominal penyertaan bagi hasil yang telah  ditetapkan  pada  awal  kontrak,  tidak  adanya  klausul  pihak  yang menanggung  kerugian  dalam  kontrak,  dan  kewajiban  menjalankan  usaha hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu Nasabah. Artinya kontrak pembiayan  akad  musyarakah  No.  8  antara  PT.  BPR  Syariah  X  dan  PT.  Y belum  sesuai  dengan  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN-MUI/2000 tentang  Pembiayaan  Musyarakah.  Solusi  yang  diperlukan  yaitu  pihak perbankan  syariah  diharapkan  untuk  membuat  kontrak  pembiayaan musyarakah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  No.  8/DSN-MUI/2000  sehingga pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi pihak nasabah diharapkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kontrak  pembiayaan  yang  akan  diterima  guna  memastikan  kontrak  yang dibuat  sesuai  dengan  sesuai  dengan  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.8/DSN- MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Soekanto,  Soerjono.  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Zuhaili,  Wahbah  az-. Al-Fiqh  Al-Islāmī  Wa  Adillatuhu .  2nd  ed.  Vol.  II. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

## Jurnal
Ahyar, Muzayyin. “Gerakan Islam Radikal Dan Pertumbuhan Demokrasi Di Indonesia  (Studi  Atas  Kelompok  Islamis  Lokal  Tim  Hisbah  Solo).” UIN Sunan Kalijaga, 2015. http://digilib.uin-suka.ac.id/17397/.
Alfitri.  “Whose  Authority?  Contesting  and  Negotiating  the  Idea  of  a Legitimate Interpretation of Islamic Law in Indonesia.” Asian Journal of  Comparative  Law 10,  no.  02  (December  2015):  191–212. https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.1.
Arif,  Muhammad.  "Penerapan  Akad  Musyarakah  Pada  Perbankan Syariah." Jurnal  Ilmu  Perbankan  Dan  Keuangan  Syariah ,  Vol.  4:2 (2022).
Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach . London: International Institute of Islamic Thought, 2008. Aziroh, Nur. ‘’Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." Equilibrium , Vol. 2:2 (2014).
Departemen Agama, Al-Qur ’an dan Terjemahnya , Bandung: Lubuk Agung, 2020.
Divisi  Pengembangan  Produk  dan Edukasi  Departemen  Perbankan  Syariah Otoritas  Jasa  Keuangan, Standar  Produk  Perbankan  Syariah Musyarakah , Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014. Edelman,  Mark,  and  Sandra  Charvat  Burke.  “Creating  Philanthropy Initiatives  to  Enhance  Community  Vitality.”  Staff  General  Research Report.  Iowa  State  University,  Department  of  Economics,  2008. https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=philanthropy.
Fladira,  Ratna.  "Analisis  Pelaksanaan  Dan  Perhitungan  Bagi  Hasil Pembiayaan  Musyarakah  Di  BMT  Binamas  Purworejo." Jurnal Pendidikan dan Ekonomi , Vol.7: 4 (2018). Fogg,  Kevin  William.  “The  Fate  of  Muslim  Nationalism  in  Independent Indonesia.” PhD. Dissertation, Yale University, 2012. http://gradworks.umi.com/35/35/3535314.html. Hadi, Sarkasi, dkk. "Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah  Konstruksi  Developer  Di  Bank  Ntb  Syariah." Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) , Vol. 6:2 (2023). Hasanah, Umrotul. Hoirul Ichfan, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada  Perbankan  Syariah." Muhasabatuna:  Jurnal  Akuntansi  Syariah , Vol. 3:1 (2021).
Humaemah,  Ratu.  "Persyaratan  Khusus  Dalam  Ragam  Akad  Syirkah  Pada Literatur  Fikih  Mazhab." Ulumuddin:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman , Vol. 9:1 (2019).
Latif, Chefi Abdul."Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di  Perbankan  Syariah." Jurnal  Ilmu  Akuntansi  dan  Bisnis  Syariah (AKSY) , Vol. 2:1 (2020).
Nur  Ichwan,  Moch.  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’ân in Egypt and Indonesia.” Archipel 62, no.
1 (2001): 143–61. https://doi.org/10.3406/arch.2001.3668. Pramudya,  Wildan.  “Antropologi  Zakat:  System  of  Giving  Dalam  Islam.” Wildan Pramudya (blog), August 30, 2010. https://pramudyarifin.wordpress.com/2010/08/30/antropologi-zakat- system-of-giving-dalam-islam/. Rahayu, Rani. M. Zidny Nafi'Hasbi. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan  Penerapannya  Dalam  Perbankan  Syariah." Jurnal  Keislaman , Vol. 5:2 (2022).
Risal, Taufiq. "Peningkatan peran perbankan syariah dengan menggerakkan sektor  riil  dalam  pembangunan." Accumulated  Journal  (Accounting and Management Research Edition) , Vol. 1:1 (2019). Sa’diyah, Mahmudatus. Nur Aziroh, "Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT." Proceeding of Conference  on  Islamic  Management,  Accounting,  and  Economics (2019).
Saripudin,  Udin.  "Syirkah  dan  Aplikasinya  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah." Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol.3:2 (2016). Sone,  Nyein  Pyae.  “At  Rangoon  Mosque,  Buddhist  Monks  Accept  Alms and  Discuss  Tolerance.” The  Irrawaddy (blog),  July  4,  2013. http://www.irrawaddy.com/conflict/at-rangoon-mosque-buddhist- monks-accept-alms-and-discuss-tolerance.html.
Suryani, Neni. "Penerapan Akad Musyarakah dalam pembiayaan pada bank muamalat  cabang  Pontianak." Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas  Hukum) Universitas Tanjungpura , Vol. 1:3 (2013).
Swedenburg,  Ted.  “Fun^Da^Mental’s  Jihad  Rap.”  In Being  Young  and Muslim, New Cultural Politics in the Global South and North . Herrera and Asef Bayat (Ed). USA: Oxford University Press, 2010. Ulibarri,  Carlos.  “Rational  Philanthropy  and  Cultural  Capital.” Journal  of Cultural Economics 24, no. 2 (2000): 135–46. https://doi.org/10.1023/A:1007639601013. Widyarini. Syamsul Hadi. "Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah," istinbath , Vol. 15 No. 1 (2016).