## Resistensi dalam Literasi: Mimikri dalam Kajian Poskolonialisme terhadap Palestina

## Idha Ismalia Rohmatika, Otong Sulaeman
Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, STAI Sadra Jakarta e-mail : idhatika@gmail.com

## Abstract
Palestine is the only nation in the world still experiencing physical occupation. In 1948,  Israel  was  founded  on  the  land  of  the  Palestinian  people  by  expelling  the population and occupying the land they left behind. In facing the colonial situation, the  Palestinians  carried  out  resistance  in  various  ways,  including  cultural resistance,  and  one  of  the  models  was  artistic  imitation  or  mimicry.  This  article aims to find the pattern of mimicry that occurs in Palestine using the postcolonial approach of Edward Said and the mimicry theory introduced by Homi Bhabha. This article  concludes  that  some  Palestinians  consciously  imitate  Jewish  and  Israeli culture and literacy. The imitation effort was carried out as part of a strategy to gain independence.
Keywords: Israel, literacy, mimicry, Palestine, postcolonialism, resistance

## Abstrak
Palestina  adalah  satu-satunya  bangsa  di  dunia  ini  yang  masih  mengalami penjajahan  secara  fisik.  Sejak  tahun  1948,  Israel  didirikan  di  atas  tanah  bangsa Palestina dengan melakukan pengusiran terhadap warga dan pendudukan di atas tanah  yang  mereka  tinggalkan.  Dalam  menghadapi  situasi  keterjajahan,  bangsa Palestina  melakukan  perlawanan  dengan  berbagai  cara,  di  antaranya  adalah dengan melakukan perlawanan budaya, dan salah satu modelnya adalah peniruan budaya atau mimikri. Artikel ini bertujuan untuk menemukan  pola mimikri yang terjadi  di  Palestina  dengan  menggunakan  pendekatan  teori  dan  metode poskolonialisme Edward Said, serta teori mimikri yang diperkenalkan oleh Homi Bhabha. Artikel ini menyimpulkan bahwa sebagian orang Palestina, secara sadar, melakukan peniruan atas budaya dan literasi Yahudi dan Israel. Upaya peniruan
tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh kemerdekaan mereka.
Kata kunci: Israel, literasi, mimikri, Palestina, poskolonialisme, resistensi

## Pendahuluan
Palestina adalah satu-satunya bangsa di dunia yang hingga saat ini masih dalam kondisi keterjajahan. Posisi Palestina sebagai bangsa yang masih terjajah ini dinyatakan secara  resmi  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ketika  menyebut  kawasan  Palestina dengan istilah kawasan yang diduduki ( Occupied Palestinian Territory ) (ohchr.org, 2022). Pemerintah  Indonesia  juga  menegaskan  panadangannya  tentang  posisi  Palestina sebagai bangsa yang masih terjajah ketika menyatakan bahwa negara-negara Asia Afrika hingga  kini  punya  utang  kepada  bangsa  Palestina  karena  bangsa  tersebut  hingga  kini masih dalam posisi terjajah (Republika, 2015).
Palestina berada di kawasan Timur Tengah, yang dikenal kaya akan minyak bumi. Secara geografis, wilayah Palestina juga dipandang sangat strategis. Kawasan ini menjadi penghubung  tiga  benua,  yaitu  Asia,  Afrika,  dan  Eropa.  Sebagian  ahli,  kawasan  yang strategis  terkadang  malah  menjadi  kutukan  karena  menjadi  alasan  bagi  munculnya berbagai konflik perebutan kekuasaan. Konflik di Palestina menjadi rawan muncul gara- gara  tempatnya  yang  strategis,  alamnya  yang  kaya,  serta  diklaim  sebagai  kawasan lahirnya tiga agama besar dunia. (portal-ilmu.com, 2021). Otoritas Palestina hingga kini memiliki klaim atas kawasannya, yang meliputi Jerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza. Klaim inipun sebenarnya adalah sebuah langkah mundur sebagai akibat dari kekalahan bangsa  Arab  dalam  perang  tahun  1967.  Sedangkan  Israel  hingga  kini  masih  terus melakukan  perluasan  kawasan  yang  didudukinya  dengan  melakukan  banyak  sekali pembangunan permukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat (portal-ilmu.com, 2021).
Sebagaimana  pola-pola  yang  lazim  terjadi  dalam  kasus  penjajahan,  hubungan Israel sebagai penjajah dan Palestina sebagai bangsa yang terjajah tidak menunjukkan kesetaraan. Penjajahan Israel terjadi dalam aspek politik, budaya, maupun aspek sosial. Kasus pengusiran yang sudah terjadi sejak dideklarasikannya Israel di tahun 1948 juga salah  satu  contoh  penindasan  yang  dialami  bangsa  Palestina.  Inilah  yang  menjadi penyebab sangat banyaknya warga Palestina yang menjadi pengungsi sejumlah negara tetangga. Tentu saja, pilihan utama tempat pengungsian bagi Palestina adalah negara- negara tetangganya, yaitu sesama negara Arab. Hal itu karena Palestina memiliki banyak kesamaan  budaya  dengan  negara-negara  tersebut  yang  meliputi  kesamaan  adat istiadat, bahasa, sastra, agama, seni, cara berpakaian, hingga musik (Wardayati, 2021).
Sejak  masa  penjajahan  atas  Palestina  dimulai  tahun  1948  hingga  kini,  bangsa Palestina terus  melakukan  perlawanan  dan resistensi. Perlawanan  Palestina terhadap Israel  dilakukan  dengan berbagai  cara,  dari  mulai  perlawanan  sosial,  politik,  ekonomi hingga perlawanan bersenjata. Berbagai kajian telah dilakukan terkait dengan berbagai macam perlawanan bangsa Palestina atas penjajahan Israel tersebut. Hanya saja, ada satu jenis perlawanan yang sangat jarang dikaji, yaitu perlawanan dan resistensi budaya. Penelitian  terdahulu  yang  menggunakan  poskolonialisme  dalam  menganalisis keterjajahan bangsa Palestina masih sangat minim.
Artikel  jurnal  yang  ditulis  Hamdi  (2017)  menyimpulkan  bahwa  meskipun poskolonialisme  dikemukakan  oleh  pemikir  asal  Palestina,  yaitu  Edward  Said,  namun kajian  poskolonialisme  terhadap  Palestina  masih  minim  karena  adanya  kontestasi sejarah,  politik,  geografis,  sosial  dan  budaya  dari  semua  bentuk  ruang  Palestina, termasuk dengan membungkam narasi Palestina.  Buku yang ditulis Ball (2012) secara khusus menganalisis berbagai karya sastra dan film dari seniman Palestina, antara lain Liana  Badr,  Annemarie  Jacir,  dan  Elia  Suleiman,  dengan  menggunakan  teori  feminis poskolonial,  untuk  mengungkapkan  lintasan  kesadaran  gender  di  tengah  masyarakat Palestina.  Sementara  itu  Basheer  (2017)  meneliti  pendidikan  kewarganegaraan poskolonial  di  Palestina  dan  Yordania,  dan  menyimpulkan  bahwa  globalisasi  dalam kanon  Barat  memperkuat  ideologi  kolonialis  melalui  representasi  penjajahan  dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di kedua negara itu.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Said (1996), perlawanan budaya dilakukan dengan tujuan  menegaskan  identitas  nasional,  dan  model  seperti  ini  juga  merupakan salah  satu  jenis  perlawanan  yang  ditempuh  bangsa-bangsa  terjajah,  dalam  konteks poskolonialisme. Berdasarkan pemikiran Said ini, di dalam artikel ini akan dianalisis pola- pola  mimikri  yang  terjadi  di  Palestina  dengan  menggunakan  teori  poskolonialisme Edward Said serta teori mimikri yang diperkenalkan oleh Homi Bhabha.

## Resistensi dan Literasi
Resistensi umumnya berupa gerakan karena memobilisasi kekuatan sosial dalam jangka panjang, menciptakan hubungan antara “kerangka waktu” dan tindakan kolektif (Grinberg, 2014: 54). Yang dimaksud dengan kerangka waktu adalah momen gerakan tersebut, di mana sebuah gerakan akan bergantung pada momennya. Momen mengacu pada  jangka  waktu  antara  intrusi  awal  ke  ruang  publik,  ketika  gerakan  resistensi memobilisasi aksi kolektif dan berhasil membuat grup terlihat. Pada saat itu, identitas kolektif dan klaim-klaim mereka akan didefinisikan dan didiskusikan secara publik oleh komunitas sosial, aktivis, pemimpin opini, dan aktor politik (Grinberg, 2014: 54). Tujuan
dari  gerakan  resistensi  adalah  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  perwakilan, memprotes kekuatan dominan dan keseluruhan sistem politik  (Grinberg, 2014: 56).
Resistensi juga dapat berlanjut setelah sebuah negara merdeka secara de jure . Seperti  ditulis  Said,  “...usaha  untuk  merestorasi  komunitas  dan  mengembalikan kepemilikan  budaya  yang  terus  berlanjut  lama  setelah  pembentukan nation-states independen  secara  politik.  Resistensi  dan  dekolonisasi  berlanjut  setelah  upaya nasionalisme berhasil dan berhenti.”  Resistensi  itu,  menurut  Said,  muncul  antara  lain dalam  upaya  sastrawan  Afrika  yang  berhenti  menggunakan  bahasa  Inggris  dan mendalami bahasa Afrika (Said, 1996: 213).
Sementara  itu,  literasi, menurut  Sulzby (1986), adalah  kemampuan berbahasa yang  dimiliki  oleh  seseorang  dalam berkomunikasi.  Menurutnya,    secara  praktis  yang dimaksud dengan literasi adalah keterampilan dalam “membaca, berbicara, menyimak, serta menulis de ngan cara yang berbeda, sesuai dengan tujuan”atau dengan kata lain, literasi  merupakan  keterampilan  baca  tulis  (fungsi.co.id).    Literasi  juga  merupakan konsep yang merujuk pada praktik sosial yang menunjukkan hubungan sosial di antara anggota  masyarakat.  Kualitas  hubungan  sosial  dalam  sebuah  komunitas  antara  lain tergantung dari apa yang dibicarakan, serta bahasa dan diksi yang digunakan (Maine dan Vrikki, 2021:3). Literasi juga menjadi penting dalam konteks budaya sebuah masyarakat karena literasi merupakan salah satu aspek sangat penting dari budaya. Literasi menjadi identitas utama budaya sebuah masyarakat karena apa yang dibaca, dibicarakan, dan ditulis  menunjukan  identitas  budaya  dari  satu  komunitas,  bahkan  identitas  suatu bangsa.

## Poskolonialisme dan Penjajahan Budaya
Poskolonialisme  adalah  adalah  sebuah  studi  yang  didasarkan  kepada  asumsi yang menyatakan bahwa era penjajahan fisik tidak menandai berakhirnya penjajahan negara-negara kolonial atas negara-negara koloninya. Menurut konsep ini, penjajahan terus berlangsung dalam bentuk penjajahan nonfisik dan nonmiliter, yaitu penjajahan ekonomi,  sosial,  dan  penjajahan  budaya.  Edward  Said  dalam  buku  karyanya, Orientalisme mengulas adanya diri ( self ) dan liyan ( other ) yang merupakan dasar dari pemikirannya mengenai poskolonialisme. Dalam filsafat fenomenologi, liyan adalah cara yang dipakai oleh sekelompok manusia dalam mengidentifikasi sekaligus membedakan dirinya dari  kelompok  lainnya.  Cara  ini dipakai  oleh  kelompok  tersebut dalam  rangka memperoleh  pengakuan bahwa  mereka  memang  “ada”.  Dalam  hal  ini,  liyan  berbeda serta  berlawanan  secara  diametral  dengan  diri  ( self ).  Konsep  postkolonialisme  Said didasari  pada  apa  yang  dia  pandang  sebagai  “citra  palsu  Timur”  atau  “Timur  yang dikarang  oleh  para  penjelajah,  penyair,  novelis,  filsuf,  ahli  teori  politik,  ekonom,  dan
administrator penjajah.” Dalam narasi mereka ( self, Barat), Timur digambarkan sebagai pihak liyan yang primitif dan tidak beradab (Hamadi, 2014:40).
Said  menyatakan  bahwa  konsep  liyan  dan  diri  ini  juga  mengemuka  dalam konteks  poskolonialisme,  di  mana penjajah dan masyarakat  terjajah  bertautan  dalam relasi  diri  dan  liyan.  Penjajah  adalah  diri,  sedangkan  masyarakat  yang  dijajah  adalah liyan. Masyarakat terjajah hanya akan eksis dan diakui keberadaannya setelah terlebih dahulu dihubungkan dengan penjajahnya. Contoh yang sering dikemukakan mengenai self dan other (diri  dan  liyan)  adalah  konsep  tentang  kaum  perempuan  saat mengkronstuksikan eksistensi dirinya dengan cara menjadikan gender laki-laki sebagai parameter.  Perempuan  adalah  liyan,  yang  baru  bisa  menunjukkan  keberadaannya dengan cara menautkannya dengan eksistensi laki-laki. Perempuan sebagai kelompok manusia yang irasional, kompleks, dan sulit dimengerti, hanya akan diakui eksistensinya melalui laki-laki (Tong, 2010: 265-266).
Said  memandang  bahwa  penjajah  telah  memaksakan  bahasa  dan  budaya, sementara  budaya,  sejarah,  nilai,  dan  bahasa  masyarakat  Timur  telah  diabaikan  dan bahkan  didistorsi  oleh  penjajah  dalam  upaya  mereka  untuk  mendominasi  dan mengeksploitasi  kekayaan  bangsa  terjajah  itu  atas  nama  pencerahan,  pembudayaan, dan pemanusiaan (Hamadi, 2014:40). Di dalam imperialisme akan terjadi pemaksaan- pemaksaan  tertentu  hingga  tercipta  kebergantungan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya masyarakat yang dijajah. Dengan demikian, kajian poskolonialisme adalah upaya untuk mengungkapkan  berbagai  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  kolonialisme  di  era pascakolonialisme.  Kajian  ini,  menurut  Said,  sangat  diperlukan    untuk  memunculkan kesadaran  baru,  yaitu  sebuah  kesadaran  kritis  dalam  rangka  menelusuri  aspek-aspek tersembunyi atau yang dengan sengaja disembunyikan. Kajian ini akan mengungkapkan bagaimana  kekuasaan  itu  bekerja,  serta  bagaimana  setiap  fenomena  budaya  pada masyarakat terjajah, di baliknya ada  ideologi yang mendasarinya (Utami, 2012:809).
Salah satu konsep penting lain yang dikemukakan oleh Said dalam bukunya yang berju dul  ‘Orientalisme’  adalah  istilah  ‘wacana  kolonial’  dan  hubungannya  dengan identitas komunitas. Wacana kolonial bermakna wacana atau diskursus yang terkait dan dikembangkan  oleh  kolonialisme.  Maksudnya,  kolonialisme  dan  juga  kelanjutannya (yaitu  poskolonialisme)  mengembangkan  wacana  atau  sistem  komunikasi,  konsep berpikir,  serta  model  budaya  tertentu  sebagai  bagian  dari  upaya  mengokohkan kekuasaan  serta  hegemoni  penjajah  atas  jajahannya.  Menurut  Said,  sejarah imperialisme  dan  kolonialisme  modern  menunjukkan  bahwa  Barat  memunculkan dikotomi tentang orang Barat dan orang Timur yang di dalamnya terkandung konotasi superioritas identitas yang satu atas yang lain (Utami, 2012:809).
Barat terus melakukan konstruksi wacana dengan menempatkan Timur sebagai pihak  yang  inferior,  sedangkan  Barat  adalah  masyarakat  yang  dipastikan  superior. Dengan  cara  ini,  meskipun  Dunia  Timur  sudah  merdeka  secara  fisik  dan  militer,  akan tetapi,  Timur  (atau  lebih  tepatnya  lagi  adalah  non-Barat)  tetap  dalam  kondisi terhegemoni.  Melalui  teori  poskolonial  tersebut,  Said  melakukan  eksplorasi  atas berbagai pengalaman bangsa-bangsa terjajah dan penindasan yang mereka alami. Said memandang bahwa  perlawanan  bangsa-bangsa terjajah  dilakukan  antara  lain  melalui budaya.  Budaya,  menurut  Said,  juga  bisa  digunakan  untuk  melawan  kolonialisme  itu, “...Sama  seperti  budaya  dapat  mempengaruhi  dan  secara  aktif  mempersiapkan  satu masyarakat untuk dominasi dari pihak asing ( overseas domination ), budaya juga dapat mempersiapkan  masyarakat  untuk  melepaskan  atau  memodifikasi  gagasan  dominasi dari pihak asing” (Said, 1994:200) .
Menurut  Said,  wacana  poskolonialisme  memunculkan  satu  kesadaran  pada masyarakat  terjajah  untuk  meraih  kemerdekaannya.  Pemicu  kesadaran  ini  adalah kolonialisme  pada  suatu  kawasan  tertentu  yang  berlangsung  dalam  waktu  lama. Kolonialisme  yang  dimaksud  tidak  mesti  berupa  penaklukan  secara  fisik  atau  sesuatu yang  nampak  secara  kongkrit.  Penjajahan  terhadap  pikiran,  jiwa,  dan  budaya  juga dianggap  sebagai  bagian  dari  kolonialisme.  Said  mengemukakan  konsep  penjajahan pikiran  ( colonizing  mind )  yang  dipakai  oleh  penjajah  sebagai  senjata  utama  untuk membuat  bangsa  terjajah  agar  tetap  tunduk  dalam  kekuasaan  penjajah  serta  berada dalam  hegemoni  mereka.  Said  mengemukakan  konsep  tersebut  seraya  menekankan perlunya suatu kesadaran agar bisa membaca keadaan tersebut (Utami, 2012:807).

## Mimikri Sebagai Resistensi
Homi Bhabha, seorang  profesor di bidang sastra dan bahasa asal India di Harvard University,  mengemukakan  konsep  ‘mimikri’.  Bhaba  berangkat  dari  pemikir an  dan definisi mimikri yang disampaikan oleh Lacan:
“ Peniruan  mengungkapkan  sesuatu  sejauh  itu  berbeda  dari  apa  yang  mungkin disebut dirinya yang berada di belakang. Efek mimikri adalah kamuflase. . .  bukan masalah menyelaraskan dengan latar belakang, tetapi melawan bintik-bintik latar belakang, menjadi berbintik-bintik - persis seperti teknik kamuflase dipraktekkan dalam perang manusia .” (Lacan, dalam Bhaha, 1994:85)
Secara umum, masyarakat terjajah berkecenderungan untuk menjadi inferior di hadapan kaum penjajah. Untuk itu, mereka akan melakukan peniruan atas budaya kaum penjajah agar mereka bisa mendekati dan mencapai kesetaraan dengan kaum penjajah. Upaya peniruan ini diberi istilah mimikri. Hanya saja, menurut Bhabha, upaya peniruan atau  mimikri  tersebut  bisa  menjadi  kekuatan  perlawanan.  Dengan  meniru  dan
meminjam  berbagai  elemen  budaya  kaum  penjajah,  masyarakat  terjajah  malah  akan mendapatkan kekuatan lain untuk melakukan perlawanan.
Sebagaimana ditulis Bhabha, mimikri kolonial adalah keinginan dari ‘Other’ yang dikenali, sebagai subjek yang berbeda, hampir sama tapi tidak sepenuhnya sama. Narasi mimikri  dibangun  melalui  ambivalence  yaitu,  agar  efektif,  mimikri  harus  terus memproduksi  sesuatu  yang  berbeda  ( slippage,  excess,  difference ).  Dengan  demikian, menurut Bhabha, “ mimicry emerges as the representation of a difference that is itself a process  of  disavowal ”  (mimikri  muncul  sebagai  representasi  dari  perbedaan  yang merupakan  proses  penolakan).  Karena  itu  mimikri  adalah  tanda  ( sign )  dari  artikulasi ganda,  yang  merupakan  strategi  kompleks  untuk  menunjukkan  kekuatan  “Other” (Bhabha, 1994:86), dalam hal ini, si bangsa terjajah.
Mimikri memiliki aspek ambivalen, sebagaimana ditulis Bhabha:
“ ...mimikri  tidak  hanya  memecah  wacana,  tetapi  juga  menjelma  menjadi ketidakpastian  yang  menetapkan  subjek  kolonial  sebagai  kehadiran  parsial.  ... Seolah-olah  kemunculan  kolonial  itu  sendiri  tergantung  representasinya  pada pembatasan  atau  larangan  strategis  dalam  wacana  otoritatif  itu  sendiri. Keberhasilan apropriasi kolonial tergantung pada proliferasi objek yang tidak tepat yang  memastikan  kegagalan  strategisnya,  sehingga  mimikri  adalah  kemiripan sekaligus ancaman (Bhabha, 1994:86) .”
Dengan  demikian,  dapat  dimaknai  bahwa  peniruan  tidak  selalu  menunjukkan kebergantungan yang terjajah kepada penjajah. Mimikri malah bisa menjadi salah satu strategi untuk menghadapi dominasi serta hegemoni penjajah.  Mimikri menunjukkan keinginan dari suatu subjek untuk meniru subjek lain sehingga hampir sama, tetapi tidak sepenuhnya sama ( as subject of a difference, that is almost the same, but not quite ). Mimikri muncul sebagai representasi dari perbedaan, yang terlihat bersifat ambivalen. Ambivalen  di  sini  terjadi  karena,  di  satu  sisi  mimikri  adalah  suatu  strategi  yang  rumit untuk menata kembali, mengatur ulang, mendisiplinkan, dan mencocokkan ‘sang lain’ (yang biasanya adalah musuh atau rival) sebagai visualisasi kekuatannya. Akan tetapi, di sisi  lain,  mimikri  juga  merupakan  upaya  untuk  membedakan  diri,  upaya  untuk melakukan perlawanan terhadap suatu konstruksi budaya yang secara alamiah melekat pada fungsi strategis dari kekuatan dominasi kolonial (Utami, 2012:813).

## Resistensi Bangsa Palestina Melalui Budaya dan Literasi
Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, selama puluhan tahun, bangsa Palestina terus  mengalami diskriminasi tiada henti. Kebebasan dan hak mereka menjadi sangat terbatas.  Berbagai  laporan  menunjukkan  bahwa  bahkan untuk  kehidupan  sehari-hari,
dalam rangka memenuhi keperluan hidup yang paling mendasar, warga Palestina selalu berada di bawah bayang-bayang ketidakamanan dan penindasan. Sebagai contoh, saat pergi ke tempat kerja, banyak orang Palestina di kawasan yang diduduki Israel, harus melewati pos pemeriksaan dan menghadapi ketidakpastian, apakah diperolehkan lewat atau dipersulit dengan berbagai alasan. Untuk menghindar, mereka harus menempuh jalan panjang yang memutar. Jika melewati jalan utama,  mereka berhadapan dengan resiko  penahanan  selama  berjam-jam  di  pos  pemeriksaan.  Alasan  yang  dikemukakan petugas  keamanan  Israel  selalu  ada  dan  bermacam-macam,  sehingga  mereka  bisa menangkap  atau  menahan  warga  Palestina  manapun  selama  berjam-jam  atas  nama hukum. Misalnya, mereka menetapkan aturan kartu identitas bagi warga Palestina yang diberi nomor dan dengan warna tertentu. Lalu, para petugas keamanan itu menetapkan aturan bahwa hanya orang-orang dengan nomor tertentu yang diizinkan untuk keluar masuk melewati pos-pos pemeriksaan. Kadang-kadang, meskipun secara aturan tak ada pelanggaran,  petugas  keamanan  di  pos  pemeriksaan  tetap  bisa  menahan  warga Palestina selama berjam-jam (Aini, 2021).
Sebagian  orang  menganggap  bahwa  resistensi  bangsa  Palestina  baru  dimulai dalam  tiga  atau  empat  dekade  terakhir.  Kesan  tersebut  muncul  karena  gerakan perlawanan yang secara eksplisit mengusung nama muqawamah (bermakna: resistensi) baru muncul di akhir tahun 80-an, tepatnya tanggal 14 Desember 1987. Pada tahun itu, para aktivis Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat mendeklarasikan organisasi ini, yang kemudian mereka beri nama Harakah Al-Muaqawamah Al-Islamiyah , disingkat HAMAS. Para  pendirinya  adalah  aktivis  Ikhwanul  Muslimin  yang  berpusat  di  Mesir.  Anggapan bahwa resistensi bangsa Palestina bari dimulai tahun 1987 tentu saja keliru. Faktanya, perang  fisik  antara  Palestina  melawan  mandat  Inggris  yang  memfasilitasi  berdirinya Israel sudah terjadi pada tahun 1930-an. Pasca deklarasi Israel tahun 1948, perlawanan dan  resistensi  juga  dimulai,  tercatat  bahwa  pada  tahun  1957,  atau  sembilan  tahun setelah deklarasi, muncul organisasi perlawanan pertama dari  kalangan  Arab-Muslim Palestina yang bernama Harakah Tahrir Filistin, dan kemudian berubah menjadi Harakah Al-Tahrir  Al-Wathani  Al-Filisthini ,  dan  dikenal  hingga  kini  sebagai  kelompok  Fatah (Muchsin, 2015: 403)
Apa yang ditunjukkan oleh Fatah dan Hamas itu pada dasarnya adalah bentuk perlawanan  atau  resistensi.  Gerakan  mereka  memenuhi  kriteria  yang  dijelaskan  oleh Grinberg (2014) dimana resistensi merujuk pada unjuk kehadiran yang dilakukan oleh kekuatan sosial yang tersubordinasi, dalam rangka mencari pengakuan dan representasi dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Baik  Fatah,  Hamas,  maupun  gerakan-gerakan Palestina  lainnya  merupakan  usaha  kaum  yang  terjajah  (tersubordinasi)  secara
berkelompok  melalui  kehadiran  mereka  secara  fisik  demi  meraih  hak-hak  politik  dan kemerdekaan mereka.
Resistensi  yang  dilakukan  bangsa  Palestina  dalam  melawan  penjajahan  yang mereka  alami,  muncul  dalam  berbagai  bentuk,  di  antaranya  dengan  melakukan perlawanan  budaya  dan  salah  satu  modelnya  adalah  peniruan  budaya  atau  mimikri. Sebelum  Israel  menjajah  Palestina,  masyarakat  Palestina  menggunakan  bahasa  Arab sebagai bahasa keseharian mereka. Bahasa Arab dipakai di semua kawasan Palestina, yang sebagian besarnya saat ini menjadi kawasan Israel. Bahasa Arab digunakan untuk memberi nama jalan, tempat dan kota. Namun, sekarang, bahasa Ibranilah yang dipakai untuk memberi nama jalan, tempat, dan kota. Dengan demikian, identitas budaya Israel menjadi begitu dominan di berbagai kawasan Arab-Palestina. Total sekitar 7000 nama tempat  Palestina  telah  di-Hebraized  selama  125  tahun  terakhir,  termasuk  lebih  dari 5000  lokasi  geografis,  beberapa  ratus  nama  sejarah,  dan  lebih  dari  1000  nama pemukiman  (palestine-studies.org).  Dengan  demikian,  literasi  Palestina  tak  luput  dari proses  hegemoni  yang  berlangsung  oleh  kaum  kolonial  hingga  sekarang  ini,  dan kemungkinan besar akan berlanjut selama penjajahan Zionis Israel atas Plestina masih terus berlangsung. Palestina yang menjadi satu-satunya bangsa yang masih mengalami penjajahan fisik di era poskolonial ini bisa disebut sebagai entitas yang paling merasakan wacana kolonial ini. Kepada mereka diterapkan wacana kolonial. Mereka terus menerus dibombardir  dengan  berbagai  penindasan,  diskriminasi,  serta  penggerusan  identitas budaya,  termasuk  dalam  hal  literasi.  Pola  Barat-Timur  dalam  wacana  kolonial  sangat jelas terlihat pada pola hubungan Israel-Palestina.
Dihubungkan  dengan  literasi  di  Palestina,  wacana  kolonialisme  menunjukkan fakta yang jelas, bagaimana literasi Zionis (dengan identitas utamanya berupa bahasa Ibrani) tampil lebih eksis dibandingkan dengan literasi bangsa Palestina (yaitu bahasa Arab), di tanah milik mereka sendiri. Bahasa Ibrani menjadi bahasa nasional yang wajib digunakan  oleh  bangsa  Palestina  sebagai  pihak  yang  terjajah.  Berbagai  nama  kota, tempat bersejarah, situs budaya, tempat peribadatan, hingga nama jalan diubah dengan semena-mena oleh Israel.
Sebuah reportase dari stasiun televisi Aljazeera menunjukkan bagaimana nama “Gerbang  Damaskus”  yang  menjadi  salah  satu  titik  sentral  demonstrasi  damai  para pemuda Palestina ternyata lebih dikenal dan lebih familiar dibandingkan dengan “Bab Al- Amud”  sebagai  nama  Arab  dari  kawasan  tersebut.  Demikan  juga  dengan  kota “Jerusalem” (dari bahasa Ibrani Ursyalim) lebih terkenal dibandingkan dengan nama “Al - Quds. ” Ada  banyak  jalur  masuk  menuju  kawasan  Al-Quds  yang  memiliki  nama  Ibrani, seperti Gerbang Jaffa, Gerbang Santo Stephanus, Gerbang Baru, Gerbang Herodes, dan lain lain. Selain itu, Israel juga menghancurkan situs-situs bersejarah Palestina, misalnya
pada tahun 2019 Masjid al-Bahr di Tiberias dihancurkan Israel dengan tujuan dibangun museum. Penghancuran juga dilakukan melalui serangan bom. Dalam “Perang 51 Hari” tahun  2014,  Israel  membombardir  Jalur  Gaza  dan  menghancurkan  73  masjid.  Di antaranya, Masjid al-Omari di Jabaliya, masjid kuno berusia lebih dari seribu tahun yang menjadi  simbol  keagungan  Palestina  di  masa  lalu.  Praktik  ini  digunakan  Israel  untuk menghapus  simbol-simbol  sejarah  keberadaan  bangsa  Palestina  (Baroud  and  Rubeo, 2021).

## Mimikri dalam Literasi Palestina
Menurut Maine dan Vrikki (2021) konsep ‘literasi’ berubah dari waktu ke waktu, mulai  dari  harapan  normatif  terkait  membaca  dan  menulis  hingga  pada  konsep  yang merujuk  pada  praktik  sosial.  Literasi  merupakan  salah  satu  unsur  budaya  dan menunjukkan hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Apa yang dibicarakan oleh seseorang, dengan siapa ia berbicara, dan diksi kata apa yang ia pilih, juga bahasa apa yang ia pergunakan, menjadi indikator yang paling mudah dan paling kuat terkait dengan kualitas  relasi  sosial  seseorang.  Relasi  ini  memunculkan  dialog  dan  'literasi  budaya.' Maine  dan  Vrikki  memberikan  penjelasan  bahwa  literasi  budaya  ini  terkait  dengan “bagaimana individu melihat dunia, tempat mereka di dalamnya dan hubungan mereka dengann ya” (Maine dan Vrikki, 2021:3) .
Ketika  terjadi  literasi  antarbudaya,  terbuka  pula  “ruang  dialog.”  (Maine  dan Vrikki  (2021:4).  Dengan  kata  lain,  ketika  dua  bangsa  berinteraksi,  terjadi  akulturasi budaya  dan  saling  berbaurnya  identitas.  Dalam  konteks  penjajahan,  interaksi  yang berlangsung tidak bersifat setara, di mana kaum penjajah selalu superior di atas kaum yang  dijajah.  Karena  itulah,  proses  penjajahan  yang  berlangsung  dalam  waktu  lama biasanya  menciptakan  krisis  identitas  pada  kaum  yang  dijajah.  Dengan  menggunakan konsep  mimikri  sebagaimana  yang  dikemukakan  Homi  Bhabha,  dan  juga  pendekatan teori  poskolonialisme  Edward  Said,  penulis  akan  menganalisis  literasi  di  Palestina, dimana ditemukan peniruan, namun sekaligus juga perlawanan.
Beberapa  laporan  menyebutkan  bahwa  bangsa  Palestina  di  masa  sekarang menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan, sekaligus upaya peniruan budaya serta  perpaduan  antarbudaya  (akulturasi).  Antara  lain  terlihat,  beberapa  nama  jalan, tempat,  dan  kota  di  kawasan  Palestina  tetap  menggunakan  bahasa  Arab  sebagai identitas  bangsa  Palestina.  Contohnya  adalah  nama-nama  seperti  Bab  Al-Mud,  Al- Nassera, Nablus, Ariha, Al-Quds, Al Khalil. Akan tetapi, orang-orang Palestina juga mulai terbiasa menyebut sejumlah kawasan dengan istilah Ibrani, seperti Nzareth, Schechem, Jericho, Jerusalem, Hebron, dan lain-lain.
Gerakan awal untuk melakukan penjajahan dan hegemoni budaya, khususnya di bidang  literasi,  sudah  dilakukan  oleh  Israel  hanya  setahun  setelah  mereka mendeklarasikan diri. Pada tahun 1949, Israel menggelar sebuah proyek nasional yaitu penyusunan peta kawasan versi mereka. Dalam proyek tersebut, berbagai nama tempat yang tadinya berbahasa Arab diubah dan diganti dengan nama-nama yang berasal dari bahasa Ibrani. Berbagai upaya “Yahudisasi” i tu terus berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 2009, Menteri transportasi Israel di masa itu, Israel Katz, membuat “standarisasi” penamaan papan jalan di Jerusalem Timur dan beberapa bagian di Tepi Barat. Padahal, berdasarkan  kepada  berbagai  keputusan  hukum  PBB  dan  juga  perjanjian  yang ditandatangani oleh para petinggi Israel sendiri, Tepi Barat adalah kawasan yang dihuni oleh orang-orang Palestina. Akan tetapi, Katz membuat keputusan sepihak yang isinya menyatakan bahwa  papan nama di jalan harus dituliskan dalam tiga bahasa yakni Ibrani, Arab, dan Latin.. Akan tetapi, nama dalam bahasa Arab tersebut ternyata penulisan Arab dari bahasa Ibrani, bukan nama Arab aslinya.
Upaya mengganti nama-nama Arab menjadi Ibrani telah dilakukan sekitar 1 abad karena proses migrasi kaum Yahudi dari Eropa dimulai sejak abad ke-18, jauh sebelum Israel  didirikan  tahun  1948.    Ada  ribuan  nama  tempat  Palestina  telah  di-Hebraized (diganti jadi nama Ibrani)  selama 125 tahun terakhir, jumlahnya mencapai 7000 nama, termasuk lebih dari 5000 lokasi geografis, beberapa ratus nama sejarah, dan lebih dari 1000  nama  pemukiman.  Perubahan  ini  telah  disetujui  secara  resmi  oleh  komite  yang awalnya  dibentuk  untuk  tujuan  ini  oleh  Badan  Yahudi  pada  tahun  1922  (palestine- studies.org).  Perubahan  dan  penggantian  itu  meliputi  nama  kota,  desa,  pemukiman, taman, jalan, sungai, mata air, dan berbagai tempat atau situs lainnya. Warga Palestina dipaksa untuk menggunakan bahasa Ibrani dalam kehidupan sehari-hari. Penggantian yang  secara  resmi  telah  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  Israel  itu  mengubah  perilaku budaya,  yang  tentu  saja  dilakukan  oleh  bangsa  Palestina  secara  terpaksa.  Dokumen pemerintah, peta, dan alamat rumah harus menggunakan bahasa Ibrani (Plands.org).
Pada  tahun  2009,  ribuan  rambu  jalan  diubah  oleh  Israel  dengan  tujuan menghapus  jejak-jejak  bangsa  Arab  dari  sebagian  besar  kawasan  Al  Quds.  Misalnya, nama  Jerusalem,  atau  “al - Quds”  diubah  menjadi  bahwa  Ibrani  “Yerushalayim”; Nazareth, atau “al - Nasra” menjadi “Natzrat”; dan Jaffa, diubah menjadi “Yafo.” Nama - nama tokoh Zionis juga dijadikan nama jalan, antara lain, jalan raya utama di Lembah Yordan,  yang  melintasi  wilayah  Palestina  tetapi  digunakan  oleh  orang  Israel  untuk berkendara  antara  Israel  utara  dan  J erusalem,  diberi  nama  “Jalan  Gandhi.”    N ama Gandhi  adalah  nama  panggilan  seorang  jenderal  Israel,  Rehavam  Zeevi    yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari Israel Raya (Cook, 2009).
Langkah  Israel  ini  membuat  penduduk  Palestina  di  J erusalem  Timur  “tidak terlihat”    dan  ini merupakan  salah  satu  bentuk  penjajahan  melalui  literasi.  Bentuk penjajahan literasi ini disadari oleh kaum Arab-Palestina dan mereka pernah melakukan perlawanan  melalui  upaya  hukum.  Sejak  1948,  banyak  rambu  di  jalan  raya  nasional hanya  ditulis  dalam  bahasa  Ibrani  dan  Inggris.  Namun  atas  tuntutan  kaum  Arab, pengadilan Israel pada tahun 1999 akhirnya setuju bahwa bahasa Arab harus disertakan dalam rambu-rambu itu. Tiga tahun kemudian pengadilan memutuskan bahwa bahasa Arab  juga  harus  dicantumkan  pada  tanda-tanda  di  kota-kota di  mana  sejumlah besar orang Arab tinggal (Cook, 2009).
Tahun  1999  adalah  masa-masa  dimana  upaya  perundingan  Oslo  membawa harapan  baru  bagi  kemerdekaan  Palestina,  tetapi  kemudian  kekuasaan  politik  Israel diambil alih lagi oleh faksi ultraradikal dan upaya Yahudisasi nama-nama jalan kembali dilakukan.  Namun  demikian, proses  “Yahudisasi”  bahasa  di  tengah  bangsa  Arab - Palestina telah dimulai jauh sebelumnya, yaitu sejak masa-masa sejak pengiriman kaum imigran Yahudi oleh organisasi Zionis Internasional. Karena itu, perkenalan bangsa Arab Palestina terhadap bahasa Ibrani juga dimulai jauh sebelum Israel dideklarasikan pada 1948. Antara lain, sejarah mencatat intelektual Palestina, Al-Khalidi, bergabung dengan para intelektual Jerusalem terkemuka lainnya di zamannya untuk pertama kali mengenal bahasa  Ibrani  di  Aliansi  Yahudi  Israélite  Universelle  di  Jerusalem — lembaga  yang didirikan oleh orang-orang Yahudi Prancis pada pertengahan akhir abad ke-19 (Square, 2015).
Tokoh lain adalah Sa'id al-Husayni yang terkemuka di Jerusalem juga bersekolah dan  kemudian  menjadi  birokrat  Utsmaniyah,  serta  bekerja  sebagai  penyensor  pers Ibrani di Palestina awal abad ke-20.  Menurut surat kabar dua mingguan berbahasa Arab “Filastin”  (1921),  sejumlah  keluarga  Arab  dari Hebron  mengajukan  petisi  untuk mendaftarkan  anak-anak  mereka  di  sekolah-sekolah  Yahudi  sehingga  mereka  dapat mempelajari  bahasa  Ibrani.  Serikat  buruh  Zionis  pada  tahun  1920-an  dan  1930-an bernama  Histadrut  juga  mengajarkan  bahasa  Ibrani  pada  malam  hari  kepada  para pekerja Arab Palestina (Square, 2015).
Kemudian, setelah Israel didirikan 1948, bahasa Ibrani diajarkan secara resmi di sekolah untuk anak-anak Arab yang masih tinggal di kawasan Palestina yang dijadikan wilayah  Israel.    Dengan  kata  lain,  Israel  didirikan  di  atas  tanah  yang  semula  tanah Palestina,  sebagian  warga  Palestina  di  wilayah  itu  diusir,  tapi  masih  ada  yang  tetap tinggal  dan  menjadi  warga  Israel.  Kaum  Arab  warga  Israel  ini  kemudian  ada  yang melahirkan  karya-karya  sastra  berbahasa  Ibrani,  misalnya  Atallah  Mansour    yang menerbitkan  novel  dalam  bahasa  Ibrani,  Be-Or  Hadash,  (Dalam  Cahaya  Baru),  pada
tahun 1966. Setelah itu, banyak orang Arab-Palestina yang menerbitkan cerita pendek, novel, dan puisi dalam bahasa Ibrani (Square, 2015).
Seperti ditulis Snir, et.al. (1995), karya sastra orang Palestina di Israel memiliki karakter tema-tema oposisi dan  perlawanan yang kuat yang berupaya melawan kontrol hegemoni  kaum  Yahudi  Israel,  baik  secara  politik  maupun  budaya.  Terutama, perlawanan  terhadap  upaya  kaum  Yahudi  Israel  untuk  menyerap  kaum  minoritas  ke dalam  budaya  kolektif  Ibrani.  Sastrawan  Palestina  dalam  bahasa  Ibrani  mulai mengemuka  pada  tahun  1980-an,  dengan  munculnya  Naim  Arayidi  yang  beragama Druze, dan Anton Shammas yang beragama Kristen.
Salah satu karya sastra Anton Shammas adalah novel berjudul Arabesques, yang ditulis  berbahasa  Ibrani,  diterbitkan  pada  tahun  1986.  Novel  ini  menceritakan  kisah kehidupan kompleks orang Arab Palestina-Kristen di Israel. Karya ini mengungkap dunia pahit  yang  dijalani  orang  Kristen  Palestina  sebagai  akibat  dari  dominasi  budaya  yang dilakukan Israel.
Gambar: nama-nama jalan, petunjuk arah, serta nama gedung resmi yang menggunakan bahasa Ibrani, Inggris, dan Arab.
Sementara  itu,  kaum  Arab-Palestina  yang  berada  di  kawasan  yang  oleh  PBB ditetapkan  sebagai  kawasan  Palestina,  masih  terus  mempertahankan  bahasa  dan budaya  Arab-nya.  Namun,  muncul  perubahan  menarik  pada  tahun  2013,  dimana organisasi  perjuangan  Palestina  yang  berkuasa  di  Gaza,  Hamas,  secara  resmi mengajarkan  bahasa  Ibrani  kepada  anak-anak  sekolah  di  Gaza.  Fenomena  tersebut merupakan  bagian  dari  upaya  perlawanan  dengan  model  konstruksi  budaya.  Hamas memutuskan untuk memperbanyak pelajaran bahasa Ibrani di berbagai sekolah dengan tujuan agar di masa depan, para pemuda Palestina bisa menggunakan kemampuannya menggunakan “ bahasa  musuh"  untuk  berjuang  melawan  Israel.  Bahkan,  sebuah universitas yang dikelola oleh kelompok pro-Hamas dilaporkan telah membuka jurusan bahasa Ibrani (Hardoko, 2013).
Berbagai laporan menyatakan bahwa beberapa pejuang Hamas bisa berbahasa Ibrani  dengan  fasih.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  fakta  bahwa  dalam  sejumlah  bentrokan senjata yang pernah terjadi antara milisi Hamas dengan tentara Israel, Hamas berkali- kali  memublikasikan  video  ancaman  dan  pesan  radio  yang  ditujukan  kepada  warga Israel,  dengan  bahasa  Ibrani.  Dengan  demikian,  bahasa  telah  menjadi  senjata  dalam perang propaganda antara kedua belah pihak. Sayap militer Hamas telah mencuit dalam bahasa  Ibrani  selama  konflik  delapan  hari  pada  bulan  November.  Sebaliknya,  pihak berwenang Israel secara teratur mengirim pesan teks dalam bahasa Arab ke warga Gaza, dan  menghujani  wilayah  itu  dengan  selebaran  peringatan  yang  ditulis  dalam  bahasa Arab  (Sherwood,  2013).    Menurut  pejabat  senior  di  Kementerian  Pendidikan  Hamas, Soumaya al-Nakhala, pemahaman atas bahasa musuh bersesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia juga menyatakan bahwa dengan memperbanyak pelajaran bahasa Ibrani,  pejuang Palestina bisa terhindar dari trik dan kejahatan Israel (Hardoko, 2013).
Soumaya al- Nakhala juga mengatakan, “Lebih baik mengetahui apa yang Israel pikirkan dan katakan daripada tidak tahu apa-apa. Kita harus tahu bahasa musuh kita – atau tetangga kita." Warga Palestina lainnya, Ahmad al- Salihi mengatakan, “Penting bagi kami mengetahui bagaimana orang Israel berpikir tentang kami dan apa yang mereka katakan tentang kami di stasiun radio, saluran televisi, dan di surat kabar” (Jalal, 2015)
Meskipun disebutkan pihak Hamas bahwa tujuan pengajaran bahasa Ibrani ini adalah  untuk  ‘memahami  bahasa  musuh’,  banyak  orang  Palestina  yang  memang terpaksa  mempelajari  bahasa  penjajahnya  itu  karena  tekanan  ekonomi  dan  sosial. Banyak orang Arab Palestina yang terpaksa bekerja pada orang Israel, atau mengurus administrasi bisnis dengan pihak pendudukan ( occupying power ) sehingga bahasa Ibrani diperlukan sebagai media komunikasi. Selain itu, orang Palestina sangat sering menjadi korban pemenjaraan sewenang-wenang dan penahanan administratif dari pihak Israel sehingga  upaya  pembebasan  membutuhkan  negosiasi  dan  kemampuan  berbahasa
Ibrani. Dengan demikian, terlihat ada dua fenomena yang terjadi bersamaan: di satu sisi, Israel  (penjajah)  memaksakan  bahasanya  kepada  kaum  terjajah  (Palestina),  dan sebaliknya,  Palestina  pun  memahami  pentingnya  belajar  bahasa  Ibrani,  demi kepentingan perlawanan.
Dengan menggunakan  perspektif  mimikri  yang dikemukakan  Bhabha,  kita  bisa menelaah lebih jauh mengenai literasi yang digunakan di Palestina. Menurut Bhabha, pada  dasarnya,  peniruan  tidak  menunjukkan  kebergantungan  pihak  yang  terjajah kepada  penjajah.  Peniruan  bisa  dimaknai  sebagai  permainan  atas  ambivalensi  yang terjadi dalam proses imitasi. Dengan demikian, mimikri malah bisa menjadi salah satu strategi untuk menghadapi dominasi serta hegemoni penjajah. Seperti disampaikan oleh Bhabha  bahwa  strategi  ini  sifatnya  ambivalen,  dimana  di  satu  sisi,  mimikri  seolah berkecenderungan melestarikan warisan budaya kolonial, namun di sisi lain mimikri juga bisa  menegasikan  dominasi  penjajahan  (Utami,  2012:806).  Artinya,  dihubungkan dengan Palestina, proses penggantian nama lokasi, juga pemaksaan penggunaan bahasa Ibrani  untuk  keperluan  bisnis  dan  administrasi,  menunjukkan  dua  sisi:  pertama,  ada ketundukan dari bangsa Palestina untuk meniru orang Israel dalam berbahasa, kedua, pemahaman bahasa ini justru bisa menjadi senjata mereka dalam melawan penjajahan.

## Simpulan
Israel sebagai kekuatan pendudukan ( occupying power ) telah melakukan upaya mengkolonisasi  pikiran  dan  membuat  jejak-jejak  Arab  semakin  hilang  dengan  cara pemaksaan  bahasa  dan  mengganti  nama-nama  kota,  desa,  jalan  dan  lokasi  geografis lainnya ke dalam bahasa Ibrani. Pemaksaan penggunaan bahasa Ibrani terjadi melalui berbagai urusan administratif dan bisnis sehingga orang Palestina terpaksa mempelajari bahasa  penjajahnya.  Kondisi  ini  memunculkan  mimikri  atau  peniruan,  dalam  hal  ini orang  Palestina  bisa  dipandang  meniru  budaya  (dalam  hal  ini  bahasa)  penjajahnya. Dalam  kajian  poskolonial,  mimikri  adalah  sebuah  cara  alamiah  yang  muncul  sebagai reaksi  atas  situasi  keterjajahan  budaya.  Kuatnya  cengkeraman  budaya  penjajah  yang mempengaruhi  budaya  lokal  bisa  dihadapi  dengan  melakukan  peniruan  atas  budaya tersebut.  Hal inilah yang terjadi dalam literasi Palestina, antara lain, munculnya karya sastra  yang  ditulis  oleh  orang  Arab-Palestina  dalam  bahasa  Ibrani  dan  tindakan struktural berupa pengajaran bahasa Ibrani di sekolah dan universitas Palestina.  Dengan mempelajari bahasa Ibrani, orang Arab-Palestina bisa memahami cara berpikir musuh mereka, sehingga dapat melakukan perlawanan. Mereka juga bisa menyampaikan pesan secara  langsung  kepada  musuh  mereka,  antara  lain,  terlihat  dalam  cuitan-cuitan ancaman dalam bahasa Ibrani, yang disampaikan oleh Hamas.
Mimikri  dalam  literasi  Palestina  akan  terus  bergulir  tanpa  henti,  bersanding dengan menguatnya penyebaran informasi dari faksi dan aktivis Palestina. Hanya saja, karena mimikri pada dasarnya adalah sebuah bentuk perlawanan dan resistensi, watak ambivalen  mimikri  literasi  yang  dilakukan  Palestina  ini  perlu  diwaspadai.  Perlu  ada evaluasi  terus  menerus,  supaya  upaya  mimikri  tersebut  jangan  sampai  menjadi kontraproduktif, membuat identitas bangsa Palestina  menjadi kabur, dan, yang paling penting,  jangan  sampai menghambat  upaya  bangsa  tertindas Palestina dalam  meraih kemerdekaannya.

## Daftar Pustaka
Aini, N. (2021). Kehidupan Warga Palestina Seperti Tahanan. Republika [online]. Dalam: https://republika.co.id/berita/o1zh3z382/kehidupan-warga-palestina-seperti- tahanan [Diakses 16 Oktober 2021].
Ball, A. 2012. Palestinian Literature and Film in Postcolonial Feminist Perspective. New York: Imprint Routledge.
Baroud,  R.  dan  Rubeo, R.  (2019).  Israel’s  Judaisation of Palestine  is  Failing .  Aljazeera,
[online] Dalam https://www.aljazeera.com/opinions/2019/2/17/israels- judaisation-of-palestine-is-failing. [Diakses 16 Oktober 2021].
Bhabha, H. K.  (l994). The Location of Culture . London: Routledge.
Basheer,  A.  (2015).  Globalization  or  Colonization:  Post-  Colonial  Civic  Education  in Palestine, Jordan, and the US. Journal of Education & Social Policy, Vol. 2, No. 5.
Cook,  J.  (2009).  Israel’s  plan  to  wipe  Arabic  names  off  the  map. Electronic  Intifada ,
[online].  Dalam:  https://electronicintifada.net/content/israels-plan-wipe-arabic- names-map/8351. [Diakses 20 Juni 2022]
Fungsi.co.id (t.t.). Pengertian Literasi: Tujuan, Manfaat, Jenis dan Prinsip! [online] Dalam https://fungsi.co.id/literasi-adalah/
Grinberg,  L.L.  (2014).  Mo(ve)ments  of  Resistance:  Politics,  Economy  and  Society  in Israel/Palestine 1931-2013. Boston: Academic Studies Press.
Handoko, E. (2013). Demi Perjuangan, Anak-anak Gaza Belajar Bahasa Ibrani. Kompas,
[online]. Dalam: https://internasional.kompas.com/read/2013/01/31/16393679/Demi.Perjuangan. Anak-anak.Gaza.Belajar.Bahasa.Ibrani [Diakses 20 Juni 2022]
Hamadi,  L.  (2014).  Edward  Said:  The  Postcolonial  Theory  And  The  Literature  Of Decolonization. European Scientific Journal, Vol. 2.
Jalal,  R.A.  (2015).  Palestinians  learning  Hebrew  for  strategic  advantage. Al  Monitor , [online].  Dalam:  https://www.al-monitor.com/originals/2015/09/gaza-hamas- teach-hebrew-israel-conflict.html#ixzz7XSxBxKil [Diakses 16 Oktober 2021].
Muchsin, M.A. (2015). Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. MIQOT Vol. XXXIX No. 2.
Hamdi,  H.  (2017).  Edward  Said,  Postcolonialism  and  Palestine's  Contested  Spaces. Journal of Holy Land and Palestine Studies , Vol. 16, No. 1, hal. 7-25.
Maine, F. dan Vrikki, M. (ed). (2021). Dialogue for Intercultural Understanding Placing Cultural Literacy at the Heart of Learning . Cham: Springer.
OHCHR.org.  (2022).  https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/commission- inquiry-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem.  [Diakses  20  Juni 2022]
Portal-ilmu.com.  Profil  Negara  Palestina.  [online]  Dalam:  https://www.portal- ilmu.com/2021/07/profil-negara-palestina.html [Diakses 16 Oktober 2021].
Palestine-studies.org.  Geographic  Sites  in  Palestine:  Arabic  Names  and  Hebrew Denominations. [online] Dalam: shorturl.at/exSWZ [Diakses 16 Oktober 2021].
Republika.  (2015).  Jokowi:  Asia-Afrika  Masih  Miliki  Utang  kepada  Palestina.  [online]. Dalam: https://www.republika.co.id/berita/nn50w5/jokowi-asiaafrika-masih- miliki-utang-kepada-palestina. [Diakses 20 Juni 2022]
Said, E.W. (1996). Culture and Imperalism . New York: Vintage Books.
Hebrew As the Language of Grace": Arab-Palestinian Writers in Hebrew
Snir, Reuven, 'Awda, M. dan Snir, R. (1995). “ Hebrew As the Language of Grace ” : Arab- Palestinian Writers in Hebrew. Prooftexts , Vol. 15, No. 2, hal. 163-183.
Square, P. (2015). The Untold Story of Palestinians Who Learned Hebrew. Institute for
Palestine Studies , [online]. Dalam: https://www.palestine-
studies.org/en/node/232346 [Diakses 20 Juni 2022]
Sherwood, H. (2013). Hamas puts Hebrew on the curriculum for the first time in 20 years. The Guardian , [online]. Dalam:
https://www.theguardian.com/world/2013/feb/13/hamas-puts-hebrew-on- curriculum. [Diakses 20 Juni 2022]
Tong, R. P. (2010). Feminist Thought . Yogyakarta: Jalasutra.
Utami, S. (2012). Mimikri Dalam Kuliner Indonesia Melalui Kajian Poskolonial. Prosiding The  4  th  International  Conference  on  Indonesian  Studies:  “Unity,  Diversity  and Fut ure”
Wardayati,  T.  (2021).  Budaya  Palestina  Yang  Banyak  Dipengaruhi  Negara-Negara Tetangganya. Intisari [online].  Dalam:  tinyurl.com/498uu2cj  [Diakses  16  Oktober 2021].