INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11064-11074 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK)
Erlina B 1 , Intan Nurina Seftiniara 2 , Salsabilla Adinda 3 ✉
Universitas Bandar Lampung
Email: salsabilaadindaary10@gmail.com 3 ✉

## Abstrak
Tanah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia dan menjadi kebutuhan primer sebagai lahan permukiman. Konsep kepemilikan Hak atas tanah dan sertifikat tanah di Indonesia yaitu, hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya. Selain itu, sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak  atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Setiap jual beli tanah maupun bangunan, ketika transaksinya sudah selesai pasti akan mengurus terkait sertifikat. Dalam studi kasus putusan disini yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah. Yang mana didalam kasus tersebut ada pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu perikatan melalui jual beli tanah. Tetapi dalam faktanya, jual beli tanah tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan salah satu pihak melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi suatu prestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  gugatan  penggugat  tidak diterima karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah  Rp  2.425.000.  Serta  faktor  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  perbuatan  melawan hukum dalam proses jual beli tanah harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu Pertama, harus ada perbuatan. Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Ketiga, adanya kerugian. Dan Keempat, Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Jual-Beli Tanah

## Abstract
Land has an important role in the continuity of life of the Indonesian people and is a primary need for residential land. The concept of ownership of land rights and land certificates in Indonesia is that ownership rights are the only ones whose validity period is not limited by the state and therefore they have the highest price or value of other land for plots of land of the same quality. In addition, land disputes  that  often  occur  today  usually  involve  legal  certainty  of  land  rights.  Land  rights  have  an important role in human life. Land disputes that frequently occur today usually involve legal certainty of land rights. Every time you buy and sell land or buildings, when the transaction is complete you will definitely take care of the certificate. In the case study, the decision here that is the object of the dispute is the land certificate. In this case, there are parties who agree to form an agreement through the sale and purchase of land. But in fact, the land sale and purchase did not go smoothly because one  of  the  parties  was  negligent  by  not  fulfilling  certain  achievements.  The  method  used  in  this research is a normative and empirical juridical approach. The result of this research is that the Plaintiff's lawsuit was not accepted because the Plaintiff was declared the losing party, as a result the Plaintiff's lawsuit was not accepted and the Plaintiff was sentenced to pay the court costs set at IDR 2,425,000. As well as the factors that cause illegal acts to occur in the process of buying and selling land, 4 (four) things must be fulfilled, namely First, there must be an act. Second, the act must be against the law. Third, there are losses. And fourth, there is a causal relationship between the unlawful act and the losses that arise.
Keywords: Judge's Considerations, Unlawful Acts, Land Transactions

## PENDAHULUAN
Tanah  mempunyai  peranan  penting  dalam  keberlangsungan  kehidupan  rakyat Indonesia dan menjadi kebutuhan primer sebagai lahan permukiman. Namun, sifat tanah itu  sendiri  tetap  tidak  bertambah  sedangkan  jumlah  penduduk  Indonesia  mengalami pertumbuhan. Seperti yang teramanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  menyatakan  bahwa  bumi,  air  dan  udara  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Erlina,  2023:47-64).  Lahirnya  UUPA  sebagai  era pembaharuan di bidang hukum pertanahan di Indonesia sehingga mempengaruhi segala peraturan yang meliputi bidang agraria, khusus nya pertanahan, akan diatur dengan tujuan untuk  menjamin  hak-hak  semua  pihak  dan  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  subjek hukum  yang  bersangkutan.  Perencanaan  penggunaan  tanah  merupakan  bagian  dari kegiatan penataan ruang, karena tanah merupakan bagian dari ruang yang sangat penting. Penatagunaan tanah harus berpedoman pada tata ruang wilayah, baik tata ruang wilayah nasional,  tata  ruang  wilayah  provinsi  maupun  tata  ruang  wilayah  kabupaten/kota.  Oleh
karena itu kegiatan penataan ruang tidak terlepas dengan kegiatan penatagunaan tahan. Pasal 19 ayat (2) UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas namannya tercantum dalam sertifikat itu. Dia pun dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnnya luas, batas batasnya, bangunan-bangunan yang ada, jenis haknnya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan  dan/atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  dihakinya.  Frasa “menggunakan”  mengandung  pengertian  bahwa  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan mendirikan  bangunan  (non- pertanian),  sedangkan  frasa  “mengambil  manfaat” mengandung  pengertian  bahwa  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  bukan  mendirikan bangunan,  misal  nya  untuk  kepentingan  pertanian,  perikanan,  perternakan,  dan perkebunan. Konsep kepemilikan Hak  atas tanah  dan sertifikat tanah di Indonesia  yaitu, hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai  harga  atau  nilai  yang  paling  tanah  lainnya  untuk  bidang  tanah  yang  sama kualitasnya (Syahri, 2014:7). Selain itu, sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut  kepastian  hukum  hak  atas  tanah.  Hak-hak  atas  tanah  mempunyai  peranan penting  dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang  sering terjadi  saat  ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak tanah mempunyai peranan penting dalam  kehidupan  manusia,  semakin  maju  masyarakat  dan  semakin  padat  penduduknya, maka akan menambah pentingnya kepastian hukum hak-hak atas tanah itu bagi pemiliknya (Wicaksono, 2011:2).
Setiap jual beli tanah maupun bangunan, ketika transaksinya sudah selesai pasti akan mengurus terkait sertifikat. Dalam studi kasus putusan disini yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah. Yang mana didalam kasus tersebut ada pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu perikatan melalui jual beli tanah. Tetapi dalam faktanya, jual beli tanah tersebut  tidak  berjalan  lancar  dikarenakan  salah  satu  pihak  melakukan  kelalaian  dengan tidak memenuhi suatu prestasi (Irawan, 2022:4100). Upaya penerapan sistem pendaftaran tanah  dengan  system  positif  Indonesia,  dalam  sistem  positif,  dimana  daftar  umumnya mempunyai kekuatan bukti bukti. maka orang yang terdaftar adalah pemegang yang sah menuntut hukum. Kekurangan sistem positif, yaitu pendaftaran yang dilakukan tidak lancar dapat saja terjadi pendaftaran atas nama orang yang tidak berhak dapat menghapuskan hak orang lain yang berhak.
Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja). Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif,
pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah peraturan pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Salah satunnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun  dan  Pendaftaran  Tanah  (PP  No.18  Tahun  2021).  Untuk  pengaturan  lebih  lanjut mengenai  pendaftaran  tanah  yang  terdapat  dalam  PP  No.  18  Tahun  2021,  pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetang Pendaftran Tanah (permen ATR/BPN No.16 tahun 2021).
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai  kekuatan  sebagai  putusan  sebelum  diucapkan  di  persidangan  oleh  hakim. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai -nilai keadilan; kebenaran  hakiki;  hak  asasi  manusia;  penguasaan  hukum  atau  fakta  secara  mapan, mempuni  dan  faktual,  serta  cerminan  etika,  mentalitas,  dan  moralitas  dari  hakim  yang bersangkutan  (Mulyadi,  2010).  Salah  satu  fungsi  utama  dari  putusan  hakim  adalah menyelesaikan  sengketa.  Namun  demikian,  perlu  dipahami  bahwa  fungsi  menyelesaikan sengketa  tidak  sekedar  memutus  persengketaan  diantara  para  pihak,  melainkan  juga memberi  bentuk  penyelesaian  terbaik  yang  mampu  memberikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan  bagi  para  pihak.  Suatu  putusan  tidak  hanya  harus  mewujudkan  kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Hal ini menjadi indikasi bagi penulis untuk melihat pertimbangan hakim terhadap proses hukum perdata.
Terkait  atas  jual  beli  tanah  seluas  300  m²,  berdasarkan  Putusan Nomor:  42/ Pdt.G/2023/PN.TJK  pada  duduk  perkara  poin  17  menyatakan  bahwa  penggugat  merasa dirugikan oleh tergugat I dan tergugat II pada sertifikat karena tidak sesuai dengan luas tanah yang disepakati.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif  dan  Empiris. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis
normatif yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ( normatif legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan  Hukum  Dalam  Proses  Jual  Beli  Tanah  (Studi  Putusan  Nomor :42/PDT.G/2023/PN.TJK)
Perbuatan  Melawan  Hukum  ( onrechtmatige  daad)  dalam  konteks  perdata  diatur dalam Pasal 1365 Undang-Undang KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III BW, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam Hukum Perdata perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata dengan demikian sudah patut apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Berdasarkan hasil wawancara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IIA,  beliau  menjelaskan  bahwa  suatu  perbuatan  hukum  dapat  di  katagorikan  sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu:
1) Harus ada perbuatan
yang di maksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif dan negatif.
2) Perbuatan itu harus melawan hukum dapat berupa:
- bertentang melanggar orang lain;
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- bertentangan dengan kesusilaan;
- bertentangan dengan kepentingan umum
3) Ada Kerugian;
4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.
Bagaimana  Proses  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Obscuur  Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomo :42/PDT.G/2023/PN.TJK)
a. Teori Pertimbangan Hakim
Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan  suatu  tindak  pidana  dan  apakah  terdakwa  bersalah  dan  dapat  di pidana.
3) Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila  terdakwa  memang  dapat  di  pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dapat dilihat dari beberapa keterangan yang  diberikan  melalui  penelitian  ini  dan  setelah  membaca  pertimbangan  hakim  dalam Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN.TJK sebagai berikut:

## Kronologis perkara
Desember 2021 Penggugat membeli sebidang tanah seluas 300 m2 dengan Sertifikat Hak  Milik  Nomor:  09898  atas  nama  Drs.  M.  Arifin  yang  terletak  di  Kelurahan  Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung kepada Tergugat I; terbit Surat Keterangan Ahli Waris dari Drs. M. Arifin dengan Ahli waris Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan  Jauharis  dan  A.  Muhammad  Bayazid  Albar  tertanggal  30  Maret  2022  yang  telah disaksikan  dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  Kurungan  Nyawa,  kecamatan  Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan telah dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; tanggal 18 bulan Juli 2022 sebidang tanah seluas 300 m2  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09898 atas nama Drs. M. Arifin yang terletak  di  Kelurahan  Rajabasa,  Kecamatan  Kedaton,  Kota  Bandar  Lampung,  Provinsi Lampung, beralih Hak kepada Ahli Waris dari Drs. M. Arifin kepada Ahli waris yang memiliki nama, Fajar Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Maret 2022; antara Tergugat I dengan Tergugat II, menerbitkan Akta pernyataan Nomor : 005 tertanggal 06 Desember 2021 pada klausul-klausul diantaranya;
- Bahwa Tergugat I akan menjalankan proses balik nama waris terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat I berjanji untuk segera menyelesaikan proses turun waris, sehingga siap untuk di proses jual belikan dengan Pihak Kedua Penggugat;
Penggugat dan Tergugat I telah sepakat pada Tergugat II untuk mengadakan Jual Beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09898 atas nama Drs. M. Arifin yang terletak di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan luas 300 m2 dengan harga Rp800.000/meter. Setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat  I  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Akta  Pernyataan  yang  dibuat  dihadapan Tergugat II untuk tanah seluas 300 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09898 atas nama Ahli  Waris  dari  Drs.  M.  Arifin  kepada  Ahli  waris  yang  memiliki  nama,  Fajar  Firdaus, Firmansyah Riza SP, Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar, telah beralih Hak menjadi milik Penggugat. Penggugat dan tergugat I telah membuat pernyataan ke  Notaris dan PPAT lalu  penggugat  pun melunasi  keseluruhan pembayaran atas tanah seluas  300  m 2 dengan  total  harga  keseluruhan  Rp  240.000.000  juta  kepada  Tergugat  I melalui Tergugat II.
Permasalahan terjadi ketika Tergugat I tidak menjalankan Akta pernyataan Nomor: 005 tertanggal  06  Desember  2021  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  I,  penggugat  merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada  Sertifikat Hak Milik Nomor: 02032 seluas 105  m2  tertanggal  04  Januari  2023  atas  nama  Fajar  Firdaus,  Firmansyah  Riza  SP,  Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar  karena luas tanah tidak sesuai dengan yang disepakati dalam Akta Pernyataan Nomor: 005 tertanggal 06 Desember 2021. Sehingga  Penggugat  mengajukan  gugatan  perkara  ini  ke  pengadilan  untuk  diproses sepenuhnya.

## Primair
1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian;
2) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan Akta Pernyataan Nomor: 005 tertanggal 06 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat II semenjak Putusan dibacakan;
3) Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang mana telah dicatat  dalam  Akta  pernyataan  Nomor:  005  tertanggal  06  Desember  2021,  yang diterbitkan  oleh  Tergugat  II  menimbulkan  kerugian  terhadap  Penggugat  sebesar Rp312.000.000
4) Para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang mana berbunyi: “Tiap  perbuat an  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebut”  dengan  demikian  Para  Tergugat  dinyatakan  telah  melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5) Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
6) Menghukum  Tergugat  I  untuk  melaksanakan  balik  nama  atas  Sertifikat  Hak  Milik Nomor:  02032  seluas  105  m2  atas  nama  Fajar  Firdaus,  Firmansyah  Riza  SP,  Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar dan Sertifikat Hak Milik Nomor  02033  seluas  105  m2  atas  nama  Fajar  Firdaus,  Firmansyah  Riza  SP,  Noor Rakhman, Ruslan Jauharis dan A. Muhammad Bayazid Albar atas nama Penggugat;
7) Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  ( dwangsom)  sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai setelah adanya putusan tingkat pertama;
8) Menjatuhkan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerraad);
9) Memerintahkan Para Tergugat untuk Patuh terhadap putusan ini;
10) Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  seluruh  biaya  perkara  yang  timbul menurut hukum.
Subsidair:
Pengadilan  telah  mengupayakan  perdamaian  diantara  para  pihak  melalui  mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 April 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Dalam Eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II:
1) Surat Gugatan yang kabur (obscuur libel),
2) Petitum Penggugat tidak jelas,
3) Penggugat  keliru  dalam  mengajukan  Gugatan  antara  Wanprestasi  dengan Perbuatan Melawan Hukum,
4) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona), dan
5) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).
Berdasarkan alasan-alasan dalam posita di Surat Gugatan Penggugat, antara petitum dan posita tidak sesuai. Sehingga Gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima atau “Niet Onvankelijke Verklaard (NO)”.

## Tentang Pertimbangan Hukum
Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa dari Penggugat kepada Penerima
Kuasa.  Dalam  gugatan  ini  Penggugat  prinsipal  tidak  menghadap  sendiri  di  persidangan tetapi memberikan kuasa kepada Febrian Willy Atmaja, S.H., M.H., Bambang Astoni, N.S, S.H.,  Yusril  Pratama  Syafriansyah,  S.H  dan  Dikky  Apriadi,  S.H.,  M.Kn,  keempatnya  adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Febrian Willy Armaja, S.H., M.H & Partners (FWA) beralamat kantor di Jalan P. Antasari No. 150 E, Kel/Desa Kalibalau Kencana, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung.  Berdasarkan Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  06  Februari  2023,  untuk  berperkara  di  pengadilan  dengan menggunakan  kuasa maka berdasarkan Pasal 147 Rbg dapat menggunakan  surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta dalam surat kuasa tersebut Pemberi Kuasa tidak  menyebutkan  siapa  pihak  yang  menjadi  Tergugat,  oleh  karena  itu  Surat  Kuasa Penggugat tersebut hilang sifat kekhususannya, dan dengan demikian surat kuasa tersebut Cacat Formil. Karena surat kuasa cacat formil, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat  diterima  sehingga  pokok  perkara  tidak  relevan  untuk  dipertimbangkan.  Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah,  dan  karenanya  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara,  yang  jumlahnya  akan ditentukan dalam amar putusan;

## Mengadili
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  hari  ini ditetapkan sejumlah Rp2.425.000.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  pembahasan  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:
1. Yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Putusan Obscuur  Libel  Terhadap  Gugatan  Perbuatan  Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (studi putusan nomor: 42/pdt.g/2023/pn.tjk) harus  terpenuhi  4  (empat)  hal,  yaitu Pertama,  harus  ada  perbuatan.  Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Ketiga, adanya kerugian. Dan Keempat, Ada hubungan sebab akibat antara  perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
yang timbul.
2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Obscuur  Libel  Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (studi putusan nomor: 42/pdt.g/2023/pn.tjk) adalah tidak dapat diterima sehingga pokok perkara tidak  relevan untuk  dipertimbangkan karena  ditemukan fakta dalam surat  kuasa tersebut Pemberi Kuasa tidak menyebutkan siapa pihak yang menjadi Tergugat, oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat tersebut hilang sifat kekhususannya, dan dengan demikian surat kuasa tersebut Cacat Formil. Maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.425.000.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Universitas Trisakti.
Erlina B, Okta Ainita, Nurul Aini. 2023. Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No.1.
Ferdi  Irawan,  Erlina  B,  Melisa  Safitri,  Pertimbangan  Hakim  dalam  Perkara  PMH  oleh Prumnas  Way  Halim  Akibat  Kelalaian  Pembuatan  Sertifikat  Tanah,  Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 2022.
G. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris, (Cet. I: Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Lilik Mulyadi. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2003.
P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017.
Peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  hak  pengelolaan,  hak  atas tanah, satuan Rumah susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah.
R  Yusuf,  B  Erlina,  B  Baharudin,  2021.  Analisis  Pertimbangan  Hakim  pada  Gugatan
Perceraian Berdasarkan  Alasan Perselisihan dalam  Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk). Innovative: Journal of Social Science Research.1 (2), 87-96
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
Ryan  Alfi  Syahri,  2014,  Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah,  Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi Vol 2, Tahun 2014.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (Hasil  Amandemen ke- 4).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang Undang-undang Nomor 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Poko-Poko Agraria.