## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm

## STATUS TANAH YANG DIPEROLEH OLEH BADAN HUKUM MELALUI JUAL BELI TANAH MILIK ADAT DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
T. Eru Fadhillah, Ilyas Ismail, Yanis Rinaldi
Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No.1 Darussalam Banda Aceh 23111 Tlp: (0651) – 7552295 Email : erufadhillah26@gmail.com, ilyas.ismail@unsyiah.ac.id, yanisrinaldi@unsyiah.ac.id
Naskah Diterima: 12-09-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….

## How to cite:
Fadillah, T Eru, dkk., (2021). “Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan Hukum Melalui Jual Beli Tanah Milik Adat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 174-190

## Abstrak
Pasal  26  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  melarang  setiap  perbuatan  peralihan  Hak  dengan  status  hak  milik  atau  milik adat kepada selain dari subjek hukum pada Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor  38  Tahun  1963  tentang  penunjukan  badan-badan  hukum  yang  dapat  memilik  hak milik atas tanah. Namun, dalam praktiknya terdapat subjek hukum selain yang diatur Pasal  1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang tetap melaksanakan peralihan tanah milik adat di hadapan PPAT di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status  tanah apa  yang  diperoleh  oleh  badan  hukum  selain  dari  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 melalui jual beli tanah milik adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Data  utama penelitian adalah data sekunder yang didukung data primer. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  status  tanah  yang diperoleh oleh badan hukum selain dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960  dan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963,  yang  perolehannya  melalui Jual beli tanah milik adat di hadapan PPAT adalah tetap berstatus tanah Negara.
Kata Kunci : Tanah Adat, Jual Beli, PPAT.

## Abstract
Article  26  paragraph  (2)  Act  Number  5  of  1960  concerning  Basic  Agrarian  Principles (UUPA) forbade every transfer of the right of ownership or communal to other legal subjects, except  for  subject  mentioned  in  Article  21  UUPA  and  Article  1  Government  Regulation Number  38  of  1963  concerning  the  Legal  Entities’  Land  Ownership.  However,  in  practice, other legal subjects perform the transfer of communal rights (adat land) in front of the Land Deed  Officer  (PPAT)  in  Nagan  Raya  Regency.  This  research  aims  to  explain  the  legal entities’, apart from mentioned in Article 1 Government Regulation Number 38 of 1963, land status obtained through the transaction of adat land. This research uses Juridical Normative study through regulations approach. The main data are secondary data supported by primary data.  The  collected  data  are  processed  and  analyzed  with  a  qualitative  approach.  The research  shows  that  the  legal  entities’,  apart  from  Article  21  UUPA  and  Article  1
Akre
Government  Regulation  Number  38  of  1963,  land  status  that  was  obtained  through  the transaction of adat land in front of PPAT remains as the state-owned land.
Keywords : Adat Land, Transaction, Land Deed Officer (PPAT).

## PENDAHULUAN
Tanah adalah “ salah satu sumber daya bagi kehidupan umat manusia dan juga merupakan sebagai salah satu kekayaan Indonesia yang mempunyai fungsi sosial yang amat penting bagi kehidupan  rakyat  Indonesia  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat Indonesia .” “ Sehingga kegunanaanya perlu ditetapkan dan diatur dengan perundang-undangan. ” Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan “bahwa Bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Hak  menguasai  dari  Negara  termaksud  dalam Pasal 2 ayat (2) “ Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria biasanya disebut undang undang okok agrarian (selanjutnya di sebut UUPA) memberi wewenang kepada negara ” untuk:
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  memeliharaan bumi, air dan ruang ” angkasa tersebut
2. “ Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  bumi, air dan ruang ” angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang (dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai ” bumi, air dan ruang angkasa.
“ Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang  lain  serta  badan-badan ” hukum.  Pasal  ini  memberi  wewenang  untuk  mempergunakan tanah  yang  bersangkutan  demikian  pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  ini  dan  peraturan-peraturan  hukum  lain  yang lebih tinggi (Ilhamdi, 2016, h. 336).
Pentingnya  peranan  tanah  bagi  kehidupan  manusia  membuat  kebutuhan  akan  tanah bertambah seiring dengan perkembangan dari segi pembangunan dan dari segi ekonomi yang memerlukan lahan berupa tanah termasuk tanah adat atau tanah ulayat. Tanah “ memiliki sifat yang  kekal  dan  memiliki  kedudukan  terkhusus  di  dalam  hukum  adat  dikarenakan  tanah merupakan  sebagai  salah  satu  sumber  kehidupan  bagi  masyarakat  adat.  Tanah  juga mempunyai peran sangat penting dalam hukum adat karena tanah digunakan sebagai tempat tinggal  masyarakat,  untuk  mengubur  jenazah ” dan  untuk  berlindung  masyarakat  setempat  ( Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane,2019, h.14)
Seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan  pola  pikir,  pola  hidup  dan  kehidupan manusia maka dalam pertanahan pun terjadi perubahan, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaannya dalam hal ini tentang kepastian hukum dan kepastian hak tanah yang sedang atau yang akan dimilikinya. Dengan adanya persoalan-persoalan, baik mengenai pertambahan
penduduk  maupun  maupun  perkembangan  ekonomi,  maka  kebutuhan  terhadap  tanah  dalam kegiatan pembangunan akan meningkat (Faisal, 2018, h. 145).
Tanah  dibagi  menjadi  2  yaitu  Tanah  Negara  dan  Tanah  Hak. “ Tanah  Negara merupakan bidang-bidang  tanah  yang  tidak  melekat  sesuatu  hak  atas  tanah,  sedangkan  tanah  hak merupakan  bidang-bidang  tanah  yang  melekat  hak  atas  tanah ” . “ Hak-hak  atas  tanah  tersebut meliputi  hak-hak  atas  tanah  yang  dipunyai  secara  perorangan  seperti  hak  milik ” ,  hak  pakai, hak milik adat ” (Ilyas Ismail,2012 h. 52).
Tanah  milik  adat “ merupakan  tanah  yang  di  peroleh  secara  turun  temurun,  yang perolehannya diatur oleh peraturan adat setempat, tanah milik adat sama halnya dengan tanah hak  milik  pada  umumnya,  karena  Undang-Undang  nomor  5  tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ” mengakui  tanah  milik adat  adalah  sebagai tanah  hak milik  pada umumnya, hal ini di sebutkan oleh Pasal 22 UUPA.
Terhadap subjek hukum yang dapat memilik tanah hak milik terdapat pada Pasal 21 UUPA, menyatakan bahwa subjek hukum yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik yaitu: 1. “ Warga negara Indonesia ”
2. “ Badan-badan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah ” .
3. “ Orang asing  yang  sesudah berlakunya Undang-undang ini mendapatkan hak milik karena warisana tanpa adanya wasiat atau percampuran harta kekayaan karena ikatan perkawinan, dan  juga  warga  Indonesia  yang  telah  memiliki  hak  milik  setelah  berlakunya  Undang- undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu ” dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, “ apabila sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik ini dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung ” .
4. “ Selama  seseorang  disamping  kewarganegaraan  Indonesianya  memiliki  kewarganegaraan asing maka yang bersangkutan tidak dapat mempunyai tanah dengan hak status milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini ” .
“ Berdasarakan Pasal 21 ayat (2) UUPA di atas bahwa Badan hukum termasuk salah satu subjek hukum selain manusia yang dapat memilik tanah dengan status hak milik, dengan kata lain  badan  hukum  sama  halnya  dengan  orang  yang  dapat  memiliki  hak  dan  kewajiban dihadapan hukum dan dapat mempunyai tanah ” yang berstatus hak milik. Menurut R. Subekti, “ pada dasarnya badan hukum yaitu suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai hak- hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, mempunyai kekayaan tersendiri, dan dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan ” . (Chidir Ali,h,19) Badan hukum terdiri dari  beberapa  jenis  seperti  “Yayasan  koperasi,  Perseroan  Terbatas,  (Melalui:  https:// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5194725  3585/  jenis-jenis-badan-usaha  -dan- karakteristiknya,2019.)  dan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)”.(“Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria”.)
“ Badan  hukum  juga  dapat  menjadi  subjek  hukum  peralihan  hak  milik  atas  tanah  namun tidak semua badan hukum dapat menjadi subjek hukum peralihan hak milik atas tanah, terkait hal  ini  disebutkan  di  dalam  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963  tentang
Penunjukan  Badan-Badan  Hukum  Yang  Dapat  Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah ” (selanjutnya disebut PP No.38/1963), yaitu :
1. “ Bank-bank yang didirikan atau dibentuk oleh Negara ” .
2. “ Perkumpulan-perkumpulan  Koperasi  Pertanian  yang  didirikan  berdasarkan  Undang- Undang No. 79 Tahun 1958 ” .
3. “ Badan-badan  keagamaan,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian  atau  Menteri  Agraria, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama ” .
4. “ Badan-badan  sosial,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian  atau  Menteri  Agraria,  setelah mendapat persetujuan Menteri Kesejahteraan Sosial ” .
Maka  Selain  dari  badan  hukum  yang  disebutkan  oleh  Pasal  1  PP  No.38/1963  di  atas, “ badan  hukum  lainnya  hanya  dapat  memperoleh  atau  peralihan  Hak  yaitu  Hak  Guna  Usaha (HGU)  (Pasal  30  UUPA),  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  (Pasal  36  UUPA),  Hak  Pakai (Pasal 42  UUPA),  Hak  Sewa  Untuk  Bangunan  (Pasal  45  UUPA),  Hak  Pengelolaan,  sesuai  dengan peruntukan badan hukum tersebut ” . Dengan kata lain apabila badan hukum selain dari PP No. 38/1963 ingin membeli tanah, “ maka status tanah tersebut haruslah berstatus selain dari pada hak  milik  seperti  HGB,HGU,dan  lain  sebagainya ” . “ Jika  tanah  yang  ingin  di  beli  oleh  badan hukum adalah tanah yang berstatus hak milik atau milik adat maka.status tanah tersebut harus dirubah  terlebih  dahulu  menjadi  tanah  yang  berstatus  HGB  atau  lain  sebagainya ” (Mogi Ksatria  Prayogi  dan  Rusdianto  Sesung,2018  h.  202)  pada  kantor  badan  pertanahan  nasional (selanjutnya  di  sebut  BPN)  hal  ini  disebutkan  pada  Pasal  3  huruf  (c)  Peraturan  Presesiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu melaksanakan penetapan hak tanah, barulah tanah tersebut dapat di alihkan kepada badan hukum.
Perbuatan  peralihan.hak.atas  tanah  oleh  badan  hukum  haruslah  dilakukan  di  hadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (selanjutnya  disebut  PPAT). “ Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah pengertiannya  terdapat  di  Pasal  1  ayat  (1)  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ” (selanjutnya  disebut  PP No  37/1998),  yaitu  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah adalah  pejabat  umum  yang  diberikan kewenangan untuk membuat akta - akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun”  Pada  pasal  2  ayat  (2)  PP  No. 37/1998 tentang Peralihan hak atas tanah dapat berupa:
1. “ Jual Beli ” .
2. “ Tukar Menukar ” . 3. “ Hibah ” .
4. “ Pemasukan kedalam perusahaan (Inbreng) ” .
5. “ Pembagian hak Bersama ” .
6. “ Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik ” .
7. “ PemberianHak Tanggungan ” .
8. “ Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ” (PP No.37/1998)
Setiap  Akta “ peralihan  yang  dibuatkan  Oleh  PPAT  haruslah  memperhatikan  ketentuan perundang-undangan  mengingat  akta  peralihan  yang  dilakukan  oleh  PPAT  merupakan  Akta
autentik  yang  berfungsi  sebagai  Alat  Bukti  yang  Sempurna  dalam  hal  Pembuktian  pada hukum acara ” , (Tri Yanty Sukanty, 2011, h,5) “ yang salah satu isinya adalah mengenai badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat atau tidak dapat menerima peralihan hak atas tanah yang berstatus hak milik atau hak milik adat sesuai dengan ketentuan Pasal ” 1 PP No.38/1963, perihal  hal  ini  harus  diperhatikan  oleh  PPAT,  sehingga  akta  tersebut  dapat  memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Namun  didalam  praktiknya  terdapat  badan  hukum  selain  dari  badan  hukum  yang  di perbolehkan oleh Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 PP No.38/1963  yang tetap melakukan praktik jual  beli  tanah  terhadap  tanah  yang  berstatus  hak  milik  adat  seperti  Perseroan  Terbatas  PT. Bara  Energi  Lestari  (bergerak  dibidang  pertambangan),  PT.  Mifa  Bersaudara  (bergarak dibidang pertambangan), Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten  Nagan  Raya,  dan  Badan  Usaha  Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot  Rambong, Kabupaten Nagan Raya (T. Baswedan 2020,) oleh sebab itu permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.
Fokus  permasalahan “ dalam  penulisan  ini  adalah;  Bagaimanakah  status  tanah  yang diperoleh badan hukum selain yang di atur dalam ” PP No. 38 Tahun 1963 yang perolehannya melalui jual beli tanah milik adat ” ? harapanya tulisan ini “ dapat dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis dalam mengkaji status tanah yang diperoleh oleh badan hukum melalui jual beli tanah milik adat ” .

## METODE PENELITIAN
“ Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif  ( normative  research ) ” . “ Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data  yang digunakan penulisan ini adalah data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  yaitu  berupa  Peraturan  Perundang- undangan yang berkatian dengan judul pembahasan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini  terdiri  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  artikel  ilmiah  yang  dapat  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer ” . “ Sedangkan  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  besar  bahasa Indonesia (KBBI) dan lainnya yang berkaitan dengan tanah ” .
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  berupa dokumentasi, catatan atau kutipan, penulusuran literatur hukum, buku-buku, wawancara dari praktisi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini.
“ Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  maka  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan metode  analisa  kasus,  yang  dilakukan  dengan  menguraikan  peristiwa  hukum  atau  produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan ” .

## PEMBAHASAN
“ Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan Hukum Melaui Jual Beli Tanah Milik Adat Dihadapan PPAT ”

## Tanah Milik Adat
Tanah  milik  adat  merupakan “ tanah  yang  di  peroleh  secara  turun  temurun,  yang perolehannya diatur oleh peraturan adat setempat, tanah milik adat sama halnya dengan tanah hak milik pada umumnya, karena UUPA mengakui tanah milik adat adalah sebagai tanah hak
milik  pada  umumnya,  hal  ini  di  sebutkan  oleh  Pasal  22  UUPA  yang  menyebutkan  dapat diketahui  bahwa  hak  milik  atas  tanah  dapat ” terjadi  melalui tiga  cara,  yaitu  “(1)  berdasarkan undang-undang, (2)berdasarkan.penetapan.pemerintah, dan (3) berdasarkan hukum adat”.
Tanah  yang  di  beli  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Sarena  Blang  Baro  kecamatan Seunagan  Kabupaten  Nagan  Raya),  Badan  Usaha  Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya),  PT.  Bara  Energi  Lestari,  PT.  Mifa  Bersaudara, merupakan tanah milik adat milik masyarakat dari berbagai desa di nagan raya. Menurut Feri Farizal, umunya masyarakat di nagan raya memperoleh tanah milik adat berasal dari warisan turun temurun orang tua, yaitu dengan cara-cara di garap dari hutan belantara, yang kemudian di lakukan cocok tanam, seperti menanam buah, menjadikan sawah dan lain sebagainya yang kemudian  di  atas  tanah  tersebut  dan  terus  dilakukan  aktifitas  sampai  pemilik  tanah  tersebut meninggal,  dan  kemudian  diwarisi  oleh  anak-anak  mereka  namun  ada  juga  perolehannya melalui  jual.beli  di  bawah.tangan.terhadap.tanah.yang  sudah  di  peroleh  dengan  cara-cara seperti yang di sebut di atas, atas dasar perolehan tanah milik adat tersebutlah kepala desa di nagan  raya  mengeluarkan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  (SPORADIK) atau Surat Keterangan Tanah yang memuat status.tanah tersebut.adalah Hak.milik.adat untuk di jadikan dasar pembuatan AJB . (Feri Farizal 2020) Perihal hal perolehan terjadinya tanah milik adat ini juga di teliti oleh Ilyas Ismail yaitu dengan cara:
1. Menandai Hutan,
Setiap warga “ persekutuan dapat dengan bebas meletakkan hubungan individual atas tanah persekutuan. Peletakan hubungan individual dimulai dengan menempatkan atau memberikan tanda-tanda batas pada tanah yang akan digarap ” . Penempatan tanda batas dimaksudkan untuk mencegah orang lain menggarap tanah tersebut” (Ilyas Ismail, 2012 h,4-6).
“ Peletakan tanda batas dapat dilakukan dengan cara cara tertentu dan tergantung keadaan tanahnya,  pemberian  tanda  pada  tanah  dataran  dilakukan  dengan  menempatkan  tanda-tanda pada ke empat sudut tanah yang akan digarap sedangkan pada tanah yang ” “ berbukit dilakukan dengan  membersihkan  semak-semak  dikaki  bukit  sejarak  lebar ” yang  direncanakan  untuk digarap. (Ilyas Ismail, 2012)
Di  dalam  bentuk  apapun “ yang  dipilih  peletakan  tanda  batas  harus  kelihatan  bagi  setiap orang  berada  disekitarnya  sehingga  orang-orang  tersebut  dapat  mengetahui  bahwa  tanah tersebut  telah  diletakkan  hubungan  individual  oleh  seseorang ” .  Hak  yang  lahir  atas  tanah setelah  peletakan  tanda-tanda  batas  disebut  “hak  dong  tanoh”  (hak  menandai  tanah/hutan). (Ilyas Ismail, 2012)
“ Selama  hak  dong  tanoh  berlangsung,  pemegang  hak  dapat  membuka  lahan  yang  telah diberikan  tanda  sebelumnya  itu ” . “ Pembukaan  lahan  dilakukan  dengan  menebang  kayu  dan membersihkan hutan belukar untuk kemudian ditanami tanaman muda (berladang). “ Perbuatan membersihkan  lahan  dan  menggarapnya  untuk  ditanami  tanaman  muda  melahirkan  hak Membersihkan Hutan ” (Ilyas Ismail, 2012).
2. Membersihkan Hutan,
Hak ini berlangsung sejak pembukaan lahan sampai dengan ditumbuhi hutan tua setelah ditinggalkan. “ Setelah mengambil hasil tanaman atas tanah garapan tersebut terkadang tanah garapan tersebut dibiarkan begitu saja, atau tidak digarap, selama kurun waktu tertentu untuk mengembalikan  kesuburan  tanah ” .  Dengan  dibiarkan  tanpa  digarap,  tidak  semerta  merta menjadi tanah terlantar (Ilyas Ismail, 2012).
Selama “ hak  cah  rimba  masih  berlangsung  maka  hak-hak  yang  melekat  pada  pemegang haknya sebagai berikut ” : a. Mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan menerima ganti rugi (gantaou peunayah). ”
b. Mmengizinkan pihak lain mengarapnya secara cuma-cuma ”
c. “M elanjutkan kembali penggarapan atas tanah tersebut dengan menanami tanaman keras ” . Apabila  tanah  yang  “dibuka  tersebut  diteruskan  pengolahannya  dengan  menanami tanaman keras atau telah menjadi sawah atau yang lain ditandai dengan jelasnya tanda-tanda batas  dan  tanaman  keras  atau  sawah  yang  diusahakan  tersebut  telah  berproduksi  sehingga telah  dapat  dijadikan  “boinah”  (barang  tetap  yang  berharga  yang  tidak  mudah  hilang  dan dapat diwariskan, seperti, sawah, pekarangan rumah dan kebun tanaman keras)” maka sejak saat tersebut status tanahnya ” menjadi “hak useuha” (hak garap). (Ilyas Ismail, 2012)
3. Menggarap Hak “ ini  akan  tetap  berlangsung  selama  tanah  dan  benda  diatasnya  masih  dapat dikategorikan  sebagai  boinah ” . “ Selama  hak  ini  masih  berlangsung,  pemegang  hak  dapat mengalihkannya  kepada  pihak  lain ” dengan  menerima ” “gantou  peunayah”  (ganti  kerugian) (Ilyas Ismail, 2012).
Apabila  kebun  tanaman “ keras  ditinggalkan  oleh  penggarapnya  sehingga  telah  kembali menjadi  hutan  tua  dan  tanaman  keras  hanya  tinggal  beberapa  saja  sehingga  tidak  lagi  dapat dikatakan kebun atau apabila sawah atau tambak yang ditinggalkan tidak tampak lagi secara jelas  bukti-bukti ” penguasaan,  misalnya; “ hilangnya  tanda-tanda  (pematang)  sehingga  sudah seperti  sedia  kala  maka  hak  garap  menjadi  gugur ” .  Keadaan  ini  dalam  ungkapan  adat disebutkan  “asai  bak  rimba  jiwou  keu  rimba”  (berasal  dari  hutan  kembali  menjadi  hutan) (Ilyas Ismail, 2012).
Maksud  ungkapan  tersebut  bahwa  apabila  tanah  garapan  ditinggalkan “ selama  kurun waktu  yang  relatif  lama  dan  telah  menjadi  hutan  kembali  maka  tanah  tersebut  kembali menjadi  tanah  hak  persekutuan  hukum ” .  Biasanya  hak  useuha  menjadi  gugur  apabila  telah ditinggalkan lebih dari 5 (lima) tahun (Ilyas Ismail, 2012).
d. Hak Milik
“ Peningkatan  status  dari  hak  useuha  menjadi  hak  milik  adalah  berdasarkan  pengakuan masyarakat  hukum  yang  bersangkutan,  Pengakuan  tersebut  dapat  diketahui  apabila  terjadi pewarisan,  jual  beli,  gadai,  bagi  hasil  atau  perbuatan  hukum  lainnya  atas  tanah  yang bersangkutan ” (Ilyas  Ismail,  2012).  Pemegang  hak  milik  disamping  berhak  untuk menggunakan atau “ menggarap sendiri tanah juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum di  atas  tanah  tersebut  seperti  menjual,  mewakafkan,  menghibahkan  atau  membagi  hasilkan bahkan  dapat  dijadikan  jaminan  untuk  pelunasan  suatu  utang ” (Ilyas  Ismail,  2012). Berdasarkan  penejelasan  tersebut  di  atas  bahwa  tanah  milik  adat  diperoleh  harus  melalui tahapan, Hak Menandai Hutan, Membersihkan Hutan, dan Garap, jika tidak maka tanah milik adat tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai tanah milik adat, melainkan tanah garapan.
Tanah  milik  adat  yang  di  punyai  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Sarena  Blang  Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa, (Usaha Maju, Desa Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya),  menurut  muftiyan  dan  mukshin,  pemilik  tanah sebelumya  sudah  melalui  proses  tahapan-tahapan  perolehan  terjadinya  tanah  hak  milik  adat sebagaimana  yang  di  sebutkan  oleh  Ilyas  Ismail  di  atas    (Mukhsin  dan  Muftiyan  Azhari
2020).  Begitu  juga  dengan  PT.  Bara  Energi  Lestari  dan  PT  Mifa  Bersaudara,  menurut sudirman  dan  Bondan  kedua  Perusahaan  tersebut  memperoleh  tanah  dari  pemilik  tanah sebelumnya  yang sudah melalui proses tahapan untuk terjadinya tanah hak milik adat seperti menandai hutan, membersihkan lahan dan melakukan cocok tanam di atas tanah tersebut lalu kemudian tanah tersebut di warisi oleh anak-anak mereka .(Sudirman dan Bondan, 2020)
Sehingga menurut hemat penulis tanah milik adat yang di miliki oleh Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya,  PT.  Bara  Energi  Lestari, dan  PT.  Mifa  Bersaudara  tersebut  sudah  dapat  di  katakan  sebagai  tanah  yang  berstatus  hak milik  adat,  yang  mana  status  tanah  hak  milik  adat  tersebut  sama  dengan  hak  milik  pada umumnya dan status hak milik adat ini di akui Pasal 22 UUPA sebagai tanah yang berstatus hak milik.

## Jual Beli Tanah Milik Adat Oleh Badan Hukum
Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak dan jual beli ini didasarkan pada hukum adat, dan harus memenuhi syarat-syarat seperti terang,tunai dan rill. (Fajaruddin,2017 h,292) Perjanjian Jual beli tanah yang di anut oleh hukum adat dan UUPA memiliki maksud yang sama, Pasal 5 UUPA  memberikan pengertian “jual beli tanah hak milik menurut UUPA tidak  lain  adalah  pengertian  jual  beli  menurut  hukum  adat”,  (Adrian  Sutedi,2012  h.149) sepanjang  tidak  bertentangan  dengan “ kepentingan  nasional  dan  negara  yg  berdasarkan  atas persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme  indonesia  serta  dengan  peraturan  yg  tercantum  dalam undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan-peraturan  lainnya,segala  sesuatu  dengan mengindahkan  unsur-unsur  yang  berdasarkan  pada ” hukum  agama  (Hayatul  Ismi,    2012. h.137).
“ Begitu  juga  dengan  Tata  cara  perolehan  tanah  melalui  jual  beli  tanah  milik  adat  pada umumnya  memiliki  kesamaan,  yang  membedakannya  adalah  mengenai  alas  hak  dari  pada pada  tanah  milik  adat,  yaitu  berupa  surat  dari  kepala  desa  yang  menerangkan  bahwa  tanah tersebut  merupakan  tanah  dari  pada  warga  yang  perolehannya  secara  turun  temurun  atau secara di garap, yang kemudian atas dasar alas hak itulah PPAT membuatkan akta jual beli ” , perihal  hal  ini  di  lakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Sarena  Blang  Baro  kecamatan Seunagan  Kabupaten  Nagan  Raya),  Badan  Usaha  Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya),  PT.  Bara  Energi  Lestari,  PT.  Mifa  Bersaudara,  yang keempat  badan  hukum  ini  membeli  tanah  milik  adat  masyarakat  desa  di  Nagan  Raya  yang alas  haknya  merupakan  surat  keterangan  penguasaan  fisik  atau  surat  keterangan  tanah  dari kepala desa setempat.
Pembuatan  AJB  tanah  milik adat  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Sarena  Blang  Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa, (Usaha Maju, Desa Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya),  PT.  Bara  Energi  Lestari,  PT.  Mifa  Bersaudara dihadapaan  PPAT  (A)  Nagan  Raya  tidaklah  memperhatikan  salah  satu  syarat  dari  sahnya suatu AJB, syarat tersebut yaitu Syarat formil dan syarat materil, oleh sebab itu penulis akan mengkaji terlebih dahulu mengenai kedua syarat ini.
Syarat  pertama  adalah  syarat  formil,  syarat  ini  berupa  prosedur  dalam  pembuatan  AJB seperti  halnya  melengkapi  dokumen-dokumen  sebelum  pembuatan  AJB  seperti,  Kartu Identitas, Kartu keluarga (Khusus Penjual),Surat Keputusan Badan Hukum dari mentri terkait
atau  sejenisinya.  Alas  Hak,  (Surat  Keterangan  Tanah/SPORADIK,  Gambar  Situasi  Tanah yang akan dijual, Surat Kuasa (jika ada yang dikuasakan), Lain-lain yang di anggap perlu.
Berdasarkan persyaratan tersebut menurut PPAT (A) bahwa badan hukum Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya),  PT.  Bara  Energi Lestari,  PT.  Mifa  Bersaudara,  sudah  menunjukkan  persyaratan-persyaratan  diatas  seperti halnya telah ditunjukkan persyaratan Surat keputusan dari mentri terkait tentang pengesahan badan  hukum,  alas  hak  tanah  tersebut  (SPORADIK),  Saksi-saksi  pada  AJB  tersebut merupakan  saksi  dari  perangkat  desa  dan  keempat  badan  hukum  tersebut  sudah  menjamin keaslian dari pada persyaratan tersebut di atas (T. Baswedan, 2020). Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis mengenai syarat formil ini sudah terpenuhi seperti halnya Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari penjual  dan  pembeli  serta  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi-saksi  yang  memenuhi  syarat sebagai saksi.
“ Kemudian  yang  kedua  yaitu  Syarat  materil,  syarat  ini  berkaitan  dengan  subjek  hukum penerima  peralihan  hak  atas  tanah.  Kepastian  subyek  hukum  memiliki  perananan  penting dalam  mendudukan  dan  menunjukan  siapa  yang  berhak  atau  tidak  dalam  penguasaan, pemilikan  dan  pemanfaatan  suatu  bidang  tanah.(Rahmat  Ramadhani,  2017  h,152)  subjek hukum penerima hak milik atas tanah harus lah sesuai dengan yang di atur di dalam Pasal 21 UUPA ” . “ Dalam  hal  subjek  hukum  adalah  badan  hukum  maka  merujuk  padal  Pasal  1  PP No.38/1963 ” . Menurut PPAT (A) badan hukum Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa, (Usaha Maju, Desa Cot Rambong, Kabupaten Nagan Raya) PT. Bara Energi Lestari, PT. Mifa Bersaudara, sudah memenuhi persyaratan materil yaitu menjadi subjek hukum penerima peralihan hak milik atas tanah  yang  di  maksud  oleh  Pasal  1  PP  No.38/1963  (T.  Baswedan),  namun  menurut  penulis keempat badan hukum tersebut tidak lah memenuhi persyaratan materil, hal ini di karenakan keempat badan hukum tersebut bukanlah merupakan subjek hukum yang dimaksud oleh Pasal 21  UUPA  dan  Pasal  1  PP  No.38/1963,  oleh  karena  menurut  penulis  syarat  materil  ini  tidak terpenuhi  maka  penulis  akan  mengkaji  setiap  unsur-unsur  dari  pasal  21  ayat  (2)  UUPA  dan Pasal 1 PP No.38/1963 terhadap subjek penerima peralihan hak milik oleh badan hukum.
Pada  Pasal  21  ayat  (2)  UUPA  menyebutkan  yang  dapat  memiliki  tanah  yang  berstatus hak milik adalah badan-badan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah, penjelasan Pasal 21 ayat (2) UUPA  yang terdapat pada Pasal 1 PP No.38/1963,  yang menyebutkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik, yaitu :
1. Bank-bank yang didirikan atau dibentuk oleh Negara
2. Perkumpulan-perkumpulan  Koperasi  Pertanian  yang  bentuk  berdasarkan  Undang-Undang No. 79 Tahun 1958.
3. Badan-badan  keagamaan,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian  atau  Menteri  Agraria, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama.
4. Badan-badan  sosial,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian  atau  Menteri  Agraria,  setelah mendapat persetujuan Menteri Kesejahteraan Sosial.
Pada  huruf  (a)  Pasal  1  PP  No.  38/1963  di  atas  menyebutkan  badan  hukum  yang  boleh memiliki  hak  milik  atas  tanah  adalah  badan  hukum  perusahaan  bank  yang  didirikan  oleh negara, badan hukum jenis ini berarti harus memenuhi dua syarat yang pertama adalah harus bergerak  di  sektor  perbankan  dan  yang  kedua  bank  tersebut  didirikan  langsung  oleh  negara
bukan  melalui  orang  perorangan  seperti  bank-bank  pada  umumnya,  bahkan  bank  yang sahamnya  dimiliki  oleh  negara  tidak  dapat  memiliki  tanah  dengan  status  hak  milik dikarenakan dalam pendirian bank tersebut tidak ada campur tangan negara didalamnya. Dua syarat  di  atas  harus  terpenuhi  apabila  badan  hukum  dari  sektor  perbankan  ingin  memiliki tanah hak milik atau menjadi objek peralihan hak milik atas tanah.
Pada huruf (b) pasal di atas juga menjelaskan Perkumpulan koperasi pertanian yang boleh memilik  tanah  dengan  status  hak  milik  atau  menjadi  subjek  peralihan  hak  milik  atas  tanah. Perkumpulan  ini  biasanya  di  dalam  wilayah  kerja  suasana  perkampungan  atau  pedesaan, sehingga  dimungkinkan  dapat  mempunyai  tanah  dengan  status  hak  milik.  Akan  tetapi kepemilikan  itu  harus  sesuai  dengan  maksud  penunjukan  sebagai  badan  hukum  yang  dapat mempunyai  hak  milik  terbatas  pada  tanah-tanah  pertanian  saja  dan  sampai  pada  luas maksimum yang termaksud pada Undang-undang No. 56 tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah  Pertanian.  (Melalui:  https://hukumclick.wordpress.com/2017/09/13/hakmilikatastanah -untuk-badan hukum 2017)
Selanjutnya  pada  huruf  (c)  dan  (d)  pasal ini  juga  menyebutkan  badan  hukum  yang  bisa memiliki tanah hak milik atau menjadi subjek peralihan hak milik adalah badan hukum yang di  tujukan  untuk  kegiatan  keagamaan,  dan  kegiatan  sosial,  badan  hukum  ini  biasanya berbentuk yayasan seperti  yang diatur di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang “Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan”.  Di  dalam  Pasal  1 angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  disebutkan  “Yayasan adalah  badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  diperuntukkan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan,  yang  tidak mempunyai  anggota”.  Dari  penjelasan  pasal  tersebut  di  atas  yang  disebutkan  diatas  terlihat bahwa  pemerintah  ingin  memberikan  suatu  jaminan  atau  kepastian  kepada  badan-badan hukum tertentu artinya tidak semua badan hukum dapat memiliki hak milik atas tanah (Andy Noor Januar Rizky, 2013 h,14).
Badan  Usaha  Milik  Desa  (Sarena  Blang  Baro  kecamatan  Seunagan  Kabupaten  Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa, (Usaha Maju, Desa Cot Rambong, Kabupaten Nagan Raya) menurut  penulis,  kedua  Bumdes  tersebut  merupakan  lembaga  usaha  yang  bergerak  dalam bidang  pengelolaan  aset-aset  dan  sumberdaya  ekonomi  desa  dalam  kerangka  pemberdayaan masyarakat  desa  (Amelia  Sri  Kusuma  Dewi,2014  h.  2)  dan  keduanya  merupakan  badan hukum  yang  pengaturannya  terdapat  pada  Pasal  14  ayat  (6)    Peraturan  Presiden  Nomor  86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Jika di lihat dari jenisnya kedua badan hukum ini bukan lah merupakan badan hukum yang dapat menjadi subjek peralihan hak milik atas tanah seperti ketentuan pada Pasal 1 PP No.  38/1963 dan penjelasannya. Hal ini di buktikan dengan Pasal 78  PP  No.  72/2005  tentang  Desa  yaitu  “bumdes  didirikan  untuk  meningkatkan  pendapatan desa  dan  masyarakat  dari  sektor  usaha”. Sektor  usaha  ini  bukanlah  di  bidang,  pertanian,  ke agamaan dan dibidang sosial seperti ketentuan Pasal 1 huruf (b),(c) dan (d)  PP No.38/1963, karena  sektor-sektor  usaha  tersebut  sudah  ada  nama  dan  bentuk  badan  hukumnya  tersendiri seperti perkumpulan kelompok tani dan yayasan, sehingga menurut penulis kedua bumdes ini bukanlah badan hukum yang di maksud oleh Pasal 1 PP No.38/1963.
Kemudian  badan  hukum  Perseroan  terbatas  PT.  Mifa  Bersaudara  dan  PT.  Bara  Energi Lestari,  kedua  perseroan  ini  bergerak  di  bidang  pertambangan  hal  ini  di  buktikan  melalui website masing-masing perusahaan ini yang menyatakan kegiatan usaha kedua perusahaan ini bergerak  di  bidang  pertambangan  (Melalui:  http://www.mifacoal.co.id/id-id/danhttp://www. belcoal.co.id/id-id/TENTANGKAMI/Ikh-isar  2020.)  menurut  penulis  kedua  perusahaan  ini juga  merupakan  badan  hukum  yang  pengaturannya  terdapat  pada  Pasal  1  UU  No.40/2007 yang  menyebutkan  “PT  adalah  suatau  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, berdiri  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  awal  yang seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  telah  di  tentukan  oleh Undang-undang”.  Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  perseroan  adalah  badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. untuk Kedua  Perusahaan  ini  juga  tidak  termasuk  di  dalam  kriteria  Pasal  1  PP  No.38/1963  dan penjelasannya  sebagai  Perusahaan  Perseroan  terbatas  (badan  Hukum)  yang  dapat  memiliki tanah  hak  milik  atau  menjadi  subjek  peralihan  hak  milik.(Urip  Santoso,2010  h,  329) Dikarenakan  maksud  dan  tujuan  dari  di  bentuknya  kedua  perusahaan  ini  adalah  untuk kegiatan pertambangan bukannya untuk kegitan yang di maskud Pasal 1 PP No 38/1963.
Berdasarkan uraian di atas sudah terlihat bahwa keempat badan hukum tersebut bukanlah badan  hukum  yang  di  maksud  oleh  Pasal  21  UUPA  dan  Pasal  1  PP  No.38/1963  tentang badan-badan  hukum  yang  dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah  atau  menjadi  subjek  hukum peralihan  hak  milik  atas  tanah,  sehingga  menurut  penulis  keempat  badan  hukum  tersebut tidaklah  memenuhi  persyaratan  materil  sebagai  subjek  hukum  penerima  peralihan  hak  milik atas  tanah.  Namun  pada  praktiknya  keempat  badan  hukum  tersebut  tetap  menjadi  subjek hukum penerima peralihan hak melalui jual beli terhadap tanah yang berstatus hak milik adat hal  ini  dapat  di  lihat  pada  AJB  milik  keempat  badan  hukum  tersebut  yang  masih  memuat status  tanahnya  adalah  hak  milik  adat.  Badan  hukum  tertentu  yang  dapat  memiliki  hak  atas tanah adat jika memenuhi persyaratan yang cukup (T. Baswedan).

## Status  Tanah  Yang  Diperoleh  Oleh  Badan  Hukum  SelainYang  Diatur  Oleh  PP
No.38/1963 Melalui Jual Beli Tanah Milik Adat Di Hadapan PPAT.
Terhadap  status  tanah  diperoleh  oleh  badan  hukum  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa, (Usaha Maju,  Desa  Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya)  PT.  Bara  Energi  Lestari  dan  PT.Mifa Bersaudara  di  hadapan  PPAT  (A)  dan  berdasarkan  analisis  pada  poin  2  di  atas  adalah  batal demi hukum dan status tanahnya menjadi tanah negara hal ini di landasi oleh Pasal 26 UUPA yang menyatakan:
1. “ Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk  memindahkan  hak  milik  serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ” .
2. “ Setiap  jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat  dan  perbuatan  - perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk  langsung  atau  tidak  langsung  memindahkan  hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum,kecuali yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  termaksud  dalam  pasal  21  ayat  (2),  adalah  batal karena hukum  dan  tanahnya  jatuh  kepada  Negara ” , “ dengan  ketentuan,  bahwa  hak-hak  pihak  lain yang  membebaninya  tetap  berlangsung  serta  semua  pembayaran  yang  telah  diterima  oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali ” .
Berubahnya status tanah yang awalnya Hak Milik adat menjadi tanah negara dikarenakan Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan  Usaha  Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya)  PT. Bara Energi  Lestari dan PT.Mifa Bersaudara, tidak lah memenuhi persyaratan materil dalam sebuah perjanjian jual beli yaitu telah menjadi subjek hukum selain yang di perbolehkan oleh Pasal 21 ayat (2) UUPA dan pada Pasal 1 PP No.38/1963. Akan tetapi di dalam penerapannya keempat  badan  hukum  tersebut  mengganggap  bahwa  AJB  terhadap  tanah  milik  adat  yang diperoleh tersebut adalah sah, hal ini di didasari karena transaksi jual beli tersebut di lakukan di hadapan pejabat yang telah paham mengenai persoalan tanah yaitu PPAT dan di atas tanah tersebut  juga  sudah  di  lakukan  berbagai  macam  akttifitas  seperti  membangun  toko  dan  lain sebagainya (Mukhsin dan Muftiyan Azhari 2020). Kemudian pihak BPN juga mau mengakui AJB tersebut untuk dapat di jadikan dasar permohonan pemberian hak atas tanah, dan juga di atas  tanah  tersebut  sudah  di  lakukan  berbagai  macam  kegiatan  untuk  kepentingan  kedua perusahaan  tersebut  (Sudirman  dan  Bondan,  2020),  oleh  karena  berbagai  macam  alasan tersebut  ketentuan  pasal  26  ayat  (2)  UUPA  ini  tidak  di  taati  oleh  keempat  badan  hukum  di atas.
Pemberian  hak  tanah  atas  dasar  AJB  tanah  milik  adat  tersebut  didasari  karena  BPN Nagan Raya menganggap bahwa tanah milik adat tersebut bukan lah tanah yang berstatus hak milik, seperti pada umumnya, hal ini di karenakan tidak di daftarkannya tanah milik adat oleh yang  memegang  hak  tersebut,  sehingga  kedudukan  tanah  milik  adat  sama  dengan  tanah negara,  oleh  karena  itu  terkait  dengan  AJB  tanah  yang  berstatus  Milik  Adat  dilakukan pemberian Hak oleh BPN kepada Badan-badan hukum di atas. (Subki, 2020) Apabila melihat ketentuan  Pasal  22  UUPA,  bahwa  tanah  milik  adat  tersebut  adalah  tanah  yang  di  akui  oleh UUPA  yang  perolehannya  di  atur  berdasarkan  hukum  adat  setempat  dan  status  tanahnya adalah  Hak  Milik  seperti  pada  umunya  walaupun  belum  di  lakukannya  pendaftaran  oleh pemegang hak milik adat tersebut perihal BPN Nagan Raya tidak mengakui tanah milik adat sebagai tanah hak milik merupakan pernyataan yang tidak memiliki landasan hukum.
Terlepas  dari  berbedanya  pemahaman  terhadap  tanah  hak  milik  adat  oleh  BPN  Nagan Raya,  ada  hal  yang  menarik  pada  saat  keempat  badan  hukum  di  atas  ingin  melakukan pendaftaran  tanah,  yaitu  terdapat  perlakuan  yang  berbeda  antara  Badan  usaha  milik  desa (Bumdes)  dengan  Perseroan  Terbatas  di  atas  oleh  BPN  di  Nagan  Raya.  Menurut  Subki, Bumdes  tidak  dapat melakukan  pendaftaran  tanah  hal  ini  di  karenakan  belum  ada ketentuan yang mengatur bahwa hak apa yang dapat di berikan oleh badan pertanahan nasional kepada badan  usaha  milik  desa  tersebut,  (  Subki  2020)  bukan  di  karenakan  AJB  tersebut  tidak  sah, karena  Bumdes  merupakan  badan  hukum  yang  tidak  boleh  menerima  peralihan  Hak  Milik adat, sehingga  BPN Nagan Raya tidak dapat melakukan perubahan hak atau pemberian hak. Muhammad Ali juga berpendapat, bahwa Bumdes juga masih belum dapat dikatakan sebagai badan hukum, hal ini dekarenakan tidak adanya Surat Keputusan dari kementrian terkait yang
menyatakan  bahwa  Bumdes  adalah  badan  hukum.  (Muhammad  Ali,2020)    Menurut  hemat penulis  jika  melihat  ketentuan  Pasal  14  Ayat  (6)  Peraturan  presiden  Nomor  .86  tahun  2018 tentang  reforma  agraria  yang  menyatakan  bahwa  Bumdes  adalah  sebagai  badan  hukum. Pengesahan  badan  hukum  BUmdes  di  lakukan  dengan  cara  musyawarah  desa setempat,(Akmal  Hidayat,  2018  h,64)  oleh  karena  itu  pernyataan  ini  juga  tidak  memiliki landasan hukum.
Menurut  Penulis  BPN  Nagan  Raya  seharusnya  tidak  dapat  melakukan  perubahan  atau pemberian hak atas dasar AJB tanah milik adat yang dimiliki oleh badan hukum yang sudah batal d emi hukum karena ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA yaitu menjadi subjek peralihan hak  milik  atas  tanah  yang  dilarang  oleh  ketentuan  Pasal  21  UUPA  dan  Pasal  1  PP No.38/1963,  jika  BPN  Nagan  Raya  tetap  melakukannya  maka  dalam  proses  di  terbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut telah terjadi cacat prosedur.
Perihal  dengan  kasus  terhadap  batal  demi  hukumnya  akta  jual  beli  yang  di  beli  oleh badan hukum juga di teliti oleh Maulida Larasati melalui tesis yang bejudul “Pemilikan Hak Milik  Oleh  Suatu  Badan  Hukum  Yang  Didasarkan  Putusan  Pengadilan  (Tinjauan  Yuridis Terhadap  Putusan  Mahmakamh  Agung  Republik  Indoensia  Nomor  3670K/PDT/2001)”. Bahwa  di  dalam  penulisan  tesis  ini,  dilarangnya  badan  hukum  selain  dari  PP.  No  38/1963 menjadi  subjek  peralihan  hak  milik,  bahwa  badan  hukum  yayasan  kesejahteraan  keluarga didalam  penulisan  tesis  ini  melakukan  jual  beli  tanah  yang  berstatus  hak  milik  dengan  cara pinjam  nama  (nominee)  salah  satu  anggota  dari  yayasan  tersebut.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perjanjian  jual  beli  dengan  cara  perjanjian  nominee  adalah  tidak  di benarkan,  karena  yayasan  tersebut  telah  melakukan  penyelundupan  hukum  agar  yayasan kesejahteraan keluarga dapat memperoleh tanah yang berstatus hak milik yang sebenarnya di larang oleh PP No.38/1963.  (Maulida Larasati, 2012).
Seharusnya  Badan  hukum  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Sarena  Blang  Baro  kecamatan Seunagan  Kabupaten  Nagan  Raya),  Badan  Usaha  Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot Rambong, Kabupaten Nagan Raya) PT. Bara Energi Lestari dan PT.Mifa Bersaudara, apabila ingin  melaksanakan  jual  beli  tanah  milik  adat  terdapat  cara-cara  yang  dapat  di  tempuh  oleh pihak  badan  hukum  tersebut  yaitu  dengan  cara,  melakukan  perubahan  status  hak  milik  oleh yang memiliki tanah milik adat, seperti yang di katakan Askani dari kepala kantor pertanahan pontianak apabila status tanahnya adalah hak milik, sedangkan pembelinya:
1. “ Perorangan, maka peralihannya cukup dilakukan dengan cara pembuatan akta di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berwenang ”
2. Perseroan  (badan  Hukum),  maka  pembeliannya  dapat  dilakukan  dengan  cara  pPenurunan hak menjadi hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU) atau hak pakai (HP) yang dilanjutkan  dengan  jual  beli  setelah  menjadi  HBG/HGU/HP  tersebut  (AJB  apabila sertifikat belum berakhir) ” .
(Melalui: https://pontianak.tribunnews.com/
2016/06/28/prosedur-jual-beli-tanah-oleh-perusahaan)
Perihal  penurunan  hak  ini  juga “ diatur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan  Hak  Milik  Menjadi  Hak  Guna  Bangunan  Atau  Hak  Pakai  Dan  Hak  Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai ” (Selanjutnya di sebut Kemen Agraria No.16/1997) yaitu :
1. “ Permohonan  pendaftaran  perubahan  Hak  Milik  menjadi  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak Pakai,  dan  perubahan  Hak  Guna  Bangunan  menjadi  Hak  Pakai  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  ayat  (1)  diajukan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  setempat  dengan disertai ” :
a. Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan  yang dimohon perubahan haknya,  atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar ” .
b. Kutipan  Risalah  Lelang “ yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  lelang  apabila  hak  yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum
c. “ Surat  persetujuan  dari  pemegang  Hak  Tanggungan,  apabila  hak  atas  tanah  tersebut dibebani Hak Tanggungan ”
d. \ “ Bukti identitas ” pemohon ”
e. “ Dalam  hal  Hak  Milik  yang  dimohon  perubahan  haknya  belum  terdaftar,  maka permohonan  pendaftaran  perubahan  hak  dilakukan  bersamaan  dengan  permohonan pendaftaran  Hak  Milik  tersebut  dan  penyelesaian  pendaftaran  perubahan  haknya dilaksanakan sesudah Hak Milik itu didaftar sesuai ketentuan yang berlaku ” .
Setelah  di  lakukan  perubahan  hak  seperti  cara-cara  yang  di  sebutkan  di  atas  barulah badan hukum Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa, (Usaha Maju, Desa Cot Rambong, Kabupaten Nagan Raya) PT. Bara Energi Lestari dan PT.Mifa Bersaudara, dapat melakukan transaksi jual beli, sehingga transaksi jual beli tanah milik adat tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA akan tetapi di dalam pelaksanaanya keempat badan hukum ini tidak melakukannya.
Tanah yang telah jatuh kepada negara sebetulnya masih terdapat upaya untuk menjamin hak-hak  yang  dirugikan  atas  ketentuan  Pasal  26  Ayat  (2)  UUPA  yaitu  dengan  cara mengajukan permohonan hak baru yaitu HGB atau  HGU terhadap tanah negara tersebut hal ini  di atur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yaitu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan seperti KTP, Surat Kuasa Permohonan, Foto Copy Akta Pendirian dan pengesahan badan hukum, SK penunjukan  badan  hukum,  yang  dapat  memperoleh  hak  milik  dari  kepala  badan  pertanahan nasional,  Proposal  atau  rencana  pengusahaan  tanah,  surat  keterangan  berkedudukan  di indonesia,  surat  rekomendasi  dari  departemen  luar  negeri,  dan  SK  dari  Bupati  daerah setempat, (Subki, 2020) namun di dalam praktiknya badan-badan hukum Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha Milik Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya)  PT.  Bara  Energi  Lestari dan  PT.  Mifa  Bersaudara,  juga  tidak  melakukannya  sehingga  tanah  yang  di  miliki  oleh keempat badan hukum tersebut masih berstatus tanah negara.

## KESIMPULAN
Status tanah yang diperoleh oleh badan hukum selain dari pada ketentuan Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 PP No. 38/1963, yang perolehannya melalui peralihan hak berdasarkan Jual beli tanah milik adat dihadapan PPAT adalah tetap berstatus tanah Negara, hal ini dilandasi oleh Pasal  26  ayat  (2)  UUPA,  ketentuan  Pasal  ini  juga  berlaku  terhadap  badan  hukum  Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang Baro kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Badan Usaha  Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya)  PT.  Bara
Energi  Lestari  dan  PT.Mifa  Bersaudara,  sebagai  akibat  karena  telah  menjadi  subjek  hukum penerima peralihan hak milik adat.

## SARAN
Disarankan kepada keempat badan hukum PT. Bara Energi Lestari, PT. Mifa Bersaudara, Badan Usaha Milik Desa (Sarena Blang  Baro kecamatan Seunagan  Kabupaten Nagan Raya, dan  Badan  Usaha  Milik  Desa,  (Usaha  Maju,  Desa  Cot  Rambong,  Kabupaten  Nagan  Raya, agar  melakukan  permohonan  hak  yang  baru  seperti  ketentuan  PP  No.  40/1996,  jika  tidak maka  keempat  badan  hukum  tersebut  harus  mentaati  aturan  Pasal  26  ayat  (2)  UUPA  yaitu dengan  tidak  menjalankan  aktifitas  di  atas  tanah  yang  sudah  berstatus  tanah  negara,  dan kepada  badan  pertanahan  nasional  Nagan  Raya  agar  tidak  dapat  melakukan  penerbitan sertifikat.hak  atas  tanah  atas  dasar  AJB  milik  badan  hukum  yang  batal  demi  hukum  karena melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Suryo (2019) Jenis jenis badan usaha dan karakterisitiknya di akses pada tanggal 20 Juli 2020 melalui http.//hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan usahadankarakter-istiknya/
Ali, Chidir. (1987). “ Badan Hukum ” . Bandung: Alumni
Ali,  Muhammad.  Kepala  Hubungan  Hukum  Pertanahan,  Dari  Badan  Pertanahan  Nasional,
Kabupaten Nagan Raya, Wawancara , pada Tanggal 10 Juni 2020.
Dewi,  Amelia  Sri  Kusuma.  (2014). “ Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai Upaya  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Serta  Menumbuhkan Perekonomian Desa ” , Jurnal of Rural and Development , Volume V 2014.
Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (2). 143-153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Fajaruddin.  (2017).  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Adanya  Unsur Khilaf, Jurnal De lega Lata , Vol,2 No.2, 2017.
Feri  Farzial,  Kepala  Desa,  Kuta  aceh,  Kabupaten  Nagan  Raya, Wawancara ,  Pada  tanggal  1 Juli 2020
Hidayat, Akmal. (2018). Hukum Bum Desa . Yogyakarta: Samudra Biru.
Ilhamdi. (2016) . Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia, Jurnal De lega Lata , Vol,I No.2, 2016
Ismail,  lyas.  (2012).  Kajian  Terhadap  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Terjadi  Berdasarkan Hukum Adat, Jurnal Kanun Ilmu Hukum Vol XIV, 2012.
Ismi,  Hayatul.  (2012). “ Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Aadat  Atas Tanah  Ulayat  Dalam  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Nansional ” , Jurnal  Ilmu  Hukum . 2012.
Larasati, Maulida. (2012). “ Pemilikan Hak Milik Oleh Suatu Badan Hukum Yang Didasarkan Putusan Pengadilan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3670K/PDT/2001 )” tesis universitas Indonesia, Jakarta 2012.
Mukhsin,  Ketua  Bumdes  Sarena  Blang  Baro  Nagan  Raya,  dan  Muftiyan  Azhari,  Ketua Bumdes  Usaha  Maju  Cot  Rambong  Nagan  Raya Wawancara, pada  tanggal  14  Juni 2020.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang   Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ” .

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
“ Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah ” .
Prayogi,  Mogi  Ksatria  dan  Rusdianto  Sesung.  (2018). “ Penurunan  Status  Hak  Kepemilikan Atas Tanah Dari Hak Milik Menjasi Hak Guna Bangunan Aakibat Penyertaan Modal Di Perseroan Terbatas, ” Jurnal Selat , Volume. 5 Nomor. 2 Mei 2018
Ramadhani, Rahmat. (2017). “ Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah ” , Jurnal De lega Lata , Vol,2 No.1, 2017.
Rizky,  Andy  Noor  Januar.  (2013). “ Kajian  Hukum  Terhadap  Peraturan  Pemerintah  No  38 Tahun  1963  Tentang  Penunjukan  Badan-Badan  Hukum  Yang  Dapat  Mempunyai  Hak Milik  Atas  Tanah  Khususnya  Tentang  Bank  Milik  Negara ” Jurnal  ilmu  hukum Vol  V 2013.
Santoso,  Urip.  (2010). “ Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Untuk  Kepentingan  Perusahaan  Swasta ” Jurnal Hukum , Universitas Airlangga 2010.
Subki,  KASUBSI  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah  Masyarakat,  Dari Badan  Pertanahan  Nasional,  Kabupaten  Nagan  Raya, Wawancara ,  Pada  Tanggal  10 Juni 2020.
Sudirman  Karyawan  PT.  Bara  Energi  Lestari,  dan  Bondan  Karyawan  PT.  Mifa  Bersaudara, Wawancara , pada tanggal 15 Juni 2020.
Sutedi, Adrian.  (2012). “ Hukum Hak Tanggungan ” , Jakarta: Sinar Grafika.
T. Baswedan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Di Aceh. Wawancara , Pada tanggal 20 Januari 2020
Tanpa nama,  (2020). Maksud dan tujuan PT. Mifa Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari di  akses  pada  tanggal  14  juni  2020  melalui  http://www.mifacoal.co.id/id  id/  dan http://www.belcoal. co.id/id-id/TENT-ANGKAMI/Ikh-isar
Tanpa  nama,  Tribun  Pontianak,di  akses  pada  tanggal  02  Juni  2020  melalui https://pontianak.tribunnews. com/2016/06/28/prosedur-jual-beli-tanah-olehperusahaan, ” Uktolseja,  Novyta  dan  Pieter  Radjawane.  (2019). “ Tinjauan  Juridis  Perkembangan  Tanah- Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang) ” , Jurnal Sasi Vol 25, No.1 2019.
Undang–undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria