NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948

## TATA KELOLA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pogram BPNT di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan)

## GOVERNANCE OF POVERTY REDUCTION PROGRAM
(Case Study of NCFA Program in Bone Regency,

## South Sulawesi Province)

## Muslim Sabarisman dan Suradi
Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektifitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional sleem.ndr@gmail.com
Submitted : 3 April 2022; Accepted : 21 Juni 2022; Published : 12 Agustus 2022

## ABSTRAK
Bentuk komitmen pemerintah dalam upaya perlindungan sosial bagi keluarga miskin adalah diluncurkannya program bantuan pangan. Salah satu skema yang dikembangkan pada prorgam bantuan pangan tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menganalisis tata kelola BPNT bagi keluarga miskin di Kabupaten Bone Provinsi Sulawes Selatan. Sumber data dalam penelitian adalah paara pemangku kepentingan dari unsur dinas sosial, perbankan, pengelola program, pendamping, dan penerima bantuan pangan; yang keseluruhan berjumlah 30 orang. Untuk memperoleh data dan informasi, digunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, studi dokumentasi, dan observas lapangan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tata kelola bantuan pangan non tunai di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal. Beberapa kondisi yang mempengaruhi, yaitu validitas data lemah, pengendalian kurang efektif, koordinasi masih terbatas, ada konflik kepentngan dan kurangnya kompetensi pendamping. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mencapai optimalisasi tata kelola BPNT, maka validitas data perlu diperbaiki, peningkatan pengendalian, mengoptimalkan koordinasi, penegakan sanksi untuk mereduksi konflik terjadinya kepentingan dan pelatihan bagi pendamping.

## Kata kunci: kemiskinan, bantuan pangan, pendampingan, perlindungan sosial.

## ABSTRACT
The government's commitment to social protection for poor families is the launch of a food aid  program. One  of  the  schemes  developed  in  the  food  aid  program  is  noncash  food assistance (NCFA). This study was conducted with the aim of analyzing the governance of NCFA for poor families in Bone Regency, South Sulawesi Province. Sources of data in this study are  stakeholders  from  elements  of  the  social  service, banking, program  person  in charge, assistants, and  food  aid  recipients;  totaling  30  people. To obtain  data  and information, in-depth interviews, focus group discussions, documentation studies, and field observations were used. The data and information that have been collected were analyzed qualitatively. The results showed that the management of noncash food assistance in Bone Regency, South Sulawesi Province was not optimal. Several influencing conditions, namely weak data validity, less effective control, limited coordination, conflict of interest and lack of companion competence. Based on the results of the study, in order to achieve optimization of the governance of NCFA, data validity needs to be improved, increased control, optimize
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
coordination,  enforcement  of  sanctions  to  reduce  conflicts  of  interest  and  training  for facilitators.
Keywords: poverty, food assistance, social protection, social welfare.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  sosial  dalam  kerangka penanggulangan kemiskinan, merupakan salah satu  kebijakan  pembangunan  sosial  yang manjadi  prioritas  nasional  (Bappenas,    2014). Komitmen pemerintah menempatkan penanggulangan  kemiskinan  sebagai  prioritas nasional  ini  karena  kemiskinan  berdampak pada  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia,  sehingga  berakibat  pada  rendahnya daya  saing  bangsa  di  tingkat  global.  Begitu besarnya  peran  sumber  daya  manusia  pada konteks  kehidupan  global,  maka  di  dalam dokumen  SDG’s  pada  tujuan  pertama dinyatakan,  bahwa  pada  tahun  2030  dunia tanpa  kemiskinan  (UNDP,  2016;  Prasetyo  & Thomas, 2021).
Angka  kemiskinan  di  Indonesia  masih cukup tinggi, yaitu 27.54 juta orang (10.14 %) atau  menurun  0.01  juta  (0.05  %)  dari  tahun 2020.  Sementara  itu  pemerintah  pada  tahun 2020 mentargetkan penurunan angka kemisknan  menjadi 8,5  persen  –  9,0  persen ( BPS,  2021). Dengan  kata  lain,  pada  tahun 2020  target  penurunan  angka  kemisinan dengan anggaran dari APBN sebesar Rp. 372.5 trilun  belum  tercapai  (Nurkhyat,  2020). Kemudian,  m emperhatikan  kasus  covid-19 yang  masih  terjadi  hingga  saat  ini, kemungkinan  berpengaruh  terhadap  kegiatan ekonomi masyarakat, dan situasi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
Selain  alasan  kualitas  sumber  daya manusia  dan  daya  saing  bangsa serta  respon atas  tuntutan  SDG’s,  kemiskinan  menuntut ditanggulangi  karena  berpotensi  melahirkan masalah  sosal  lain.  Secara  sosiologis kemiskinan  akan  menghadirkan  masalah- masalah  sosial,  seperti  ketunaan  sosial (Wismayanti,  2012),  tindak  kekerasan  dalam keluarga  (Pello,  2019),  perdagangan  orang (Sahpura,  2021),  dan  perilaku  a  sosial (Ratnasari.et.al, 2015).
Merespon  situasi  kemiskinan  tersebut, pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  RI meluncurkan program nasional bantuan sosial pangan  dengan  sasaran  keluarga  miskin. Bantuan sosial pangan tersebut bertransformasi,  yang  semula  didistribusikan secara  tunai,  kemudian  menjadi  non  tunai
atau menggunakan mekanisme perbankan dan e-warong  (Ditjen  PFM,  2020).  Melalui  model ini  dimaksudkan,  penerima  manfaat  program tidak  menyalahi  ketentukan  yang  berlaku dalam penggunaan bantuan sosial.
Penelitian  terdahulu  yang  mengangkat tema  bantuan  pangan  bagi  keluarga  miskin, seperti  penelitan  Lubis  (2017)  di  Pasaman, bahwa bantuan pangan atau raskin tidak tepat sasaran;  penelitian  Hermawan  et.al  (2021)  di Yogyakarta,  bahwa  data  penerima  kurang valid,  pelibatan  para  pemangku  kepentingan mash lemah dan infrastruktur perlu perbaikan; dan  penelitian  Kiswanto  (2021)  di  Medan, Bandar Lampung, Jakarta Utara, Tasikmalaya, Surakarta, tegal, Malang, Probolingo, Mataram dan  Makassar,  bahwa  sosialisasi  program belum  optimal,  kualitas  bantuan  pangan rendah,  pelayanan  e-warong  kurang  optimal, dan  sistem  pengendalian  masih  lemah.  Dari penelitian kasus di beberapa daerah diketahui, dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi program  BPNT  bagi  keluarga  miskin  di berbagai  daerah  belum  efektif.  Hal  ini  yang mendorong  dilakukan  penelitian  ini  untuk memperoleh  data  dan  informasi  tata  kelola BPNT  di  Kabupaten  Bone  Provinsi  Sulawesi Selatan.
Penelitian  tentang  BPNT  yang  dilihat  dari tata  kelola  program,  sepengetahuan  penulis masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, penulis berpandangan  bahwa  penelitian  ini  perlu dilakukan  dengan  tujuan  menganalisis  BPNT dari segi tata kelola program. Adapun manfaat dari penelitian   ini untuk menambah referensi tentang tata kelola program bantuan pangan, dan  sebagai  bahan  penyempurnaan  program penaggulangan  kemisknan  di  masa  akan datang.
Tata  kelola  merupakan  konsep  yang banyak  digunakan  pada  berbagai  domain, seperti  pada  kelompok,  organisasi,  institusi, badan  usaha  dan  program. United  Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2021) mendefinisikan tata  kelola  program:  merujuk  pada  struktur dan proses yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas,  transparansi,  daya  tanggap, supremasi  hukum,  stabilitas,  kesetaraan  dan inklusivitas,  pemberdayaan,  dan  partisipasi
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
berbasis  luas.  Tata  kelola  juga  mewakili norma, nilai, dan aturan main yang melaluinya urusan  publik  dikelola  secara  transparan, partisipatif, inklusif, dan responsif.
Kemudian di dalam dokumen Organisation for  Economic  Co-operation  and  Development ( OECD)  (2011),  dinyatakan  bahwa  tata  kelola pada  sektor  publik  adalah  seperangkat ketentuan,  baik  yang  bersifat  formal  maupun informal, yang menentukan proses pengambilan  keputusan  dan  tindakan  yang berhubungan  dengan  kebutuhan  publik, dengan  tujuan  untuk  memelihara  nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi  berbagai  perubahan  dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global.  Selanjutnya,  Simplilearn  (2021), memberikan  pengertian  tata  kelola  mengacu pada sistem dan metode di mana program dan strateginya  didefinisikan,  disahkan,  dipantau, dan  didukung.  Ini  juga  mengacu  pada sistem dan  metode  yang  digunakan  tim  program untuk  memantau  dan  mengelola  komponen program.
Dari beberapa pandangan tersebut, dapat diketahui  bahwa  konsep  tata  kelola  dapat didefinisikan  secara  luas  atau  sempit,  sangat bergantung  pada  kepentingan.  Dari  aspek- aspek  yang  tercakup  di  dalam  definisi  tata kelola  program  di  atas,  ada  lima  aspek  yang dipandang mendasar pada tata kelola prorgam BPNT,    yaitu  (1)      ketentuan  /  regulasi,  (2) pengelola  /  manajer  program,  (3)  aktivitas- aktivitas  dan  sistem  distribusi  (4)  kolaborasi dan  kemitraan,  dan  (5)  pengendalian.  Aspek- aspek tersebut secara sinergis akan membangun  sebuah  sistem  pengelolaan program, sehingga program tersebut memberi hasil yang optimal.
Tata  kelola  pada  konteks  program penanggulangan  kemiskinan,  dan  khususnya pada  BPNT  -  merupakan  strategi  untuk memastikan  program tepat  sasaran,  tepat jumlah,  tepat  waktu,  tepat  harga,  tepat kualitas,  dan  tepat  administrasi  atau  6  T. Tata  kelola  yang  baik,  sekurang-kurangnya dcirikan  dengan  (1)  program  mampu mencapai  6  T  ini  dan  (2)  kesinambungan program  karena  memperoleh  kepercayaan publik.  Atas  dasar  itu,  maka  tata  kelola program  merupakan  kunci  untuk  mencapai kesuksesan sebuah program.

## METODE PENELITIAN
Penelitan ini bertujuan untuk
mendeskripsikan  dan  menganalisis  tata  kelola
program BPNT dalam kerangka penanggulangan  kemiskinan,  khusunya  dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, studi kasus di Kabupaten  Bone  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Informan  penelitian  ditentukan  dari  unsur dinas sosial, perbankan, bulog, agen penyalur, pendamping dan penerima manfaat; seluruhnya  berjumlah  30  orang.  Untuk memperoleh  data  dan  informasi  digunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok  terarah,  studi  dokumentasi  dan observasi  lapangan.  Data  yang  telah dikumpulan dianalisis secara kualitatif, sehingga  menghasilkan  informasi  deskriptif yang menjelaskan tata kelola program BPNT di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  hasil  dan  pembahasan  hasil penelitian,  disajikan  data  dan  informasi tentang  ketentuan/regulasi,  tim  koordinasi, aktivitas  dan  sistem  distribusi,  kolaborasi  dan kemitraan, pendampingan dan  pengendalian.
1. Ketentuan / Regulasi Program bantuan pangan dilaksanakan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  (Permensos  RI)  Nomor 11  Tahun  2018  tentang  Penyaluran Bantuan  Pangan  Non-  Tunai.  Di  dalam Permensos  RI  tersebut  dinyatakan,  bahwa untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  fakir miskin,  negara  melaksanakan  penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan  sosial  pangan.  Kemudian  tahun 2019,  Kementerian  Koordinator  Bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan mengeluarkan  Pedoman  Umum  BPNT. Permensos  RI  dan  Pedoman  Umum tersebut menjadi landasan hukum sekaligus landasan  operasional  bagi  para  pemangku kepentingan  dalam  tata  kelola  bantuan pangan non tunai.
Sebagai  pedoman  dalam  tata  kelola bantuan  pangan,  kedua  regulasi  tersebut sudah disosialisasikan kepada semua pihak dan  para  pemangku  kepentingan.  Semua pihak  dan  para  pemangku  kepentingan tentunya dapat memahami regulasi tersebut, dan menerjemahkannya ke dalam aktivitas  tata  kelola  BPNT.  Ketika  semua pihak  dan  para  pemangku  kepentingan dapat  memahami  ketentuan  tersebut dengan baik, maka tata kelola BPNT dalam dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
Oleh  karena  itu,  sosialisasi  menjadi  kunci utama  untuk  memahamkan  semua  pihak tentang tata kelola BPNT.
Sehubungan  dengan  aspek  regulasi, dikemukakan  oleh  informan  (H):”kami sebagai  mitra  kerja  sudah  mengikuti sosialisasi  tata  kelola  BPNT.  Regulasi  ini merupakan acuan  bagi pihak-pihak terkait, sehingga  tata  kelola  BPNT  diharapkan dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  dan meminimalisir  hal-hal  yang  tidak  kita harapkan”.
Regulasi  tersebut  sudah  diacu  oleh pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan  tata  kelola  bantuan pangan  nontuani.  Meskipun  demikian,  di lapangan  masih  terjadi  ketdaksesuain antara  regulasi  dengan  praktik,  sehingga menyebabkan  permasalahan  pada  aspek administratif  maupun  teknis.  Sejauh  ini memang belum ada kasus penyalahgunaanm  atau  dengan  singaja melakukan  penyimpangan  dari  regulasi. Kasus  yang  terjati  lebih  pada  belum optimalnya sistem koordinasi, dan kurangnya  kesepahaman  antara  parapihak yang terkait dan penerima manfaat.
2. Pengelola/Manajer Program Pengelola / manajer program BPNT di daerah disebut dengan tim koordinasi. Tim koordinasi  ini  melaksanakan  kegiatan manajerial,  yatu  mengoordinasikan  sistem kegiatan  pada  program  BPNT.  Koordinasi berarti  mengikat,  mempersatukan,  dan menyelaraskan  semua  aktivitas  dan  usaha untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi  atau  program  akan  menjadi semakin  baik  dan  menghindari  risiko  yang mengancam  organisasi  atau  program  itu. (lihat  LAN,  2014).  Hal  ini  menunjukkan, bahwa koordinasi merupakan fungsi pentng dari tata kelola sebuah program.
Tim Koordinasi  pada tata kelola BPNT terdri dari Ketua, Sekretaris dan Supervisor. Ketua  Tim  Koordinasi  Bantuan  Sosial Pangan  (Tikor  BPNT)  Kabupaten  Bone dijabat  oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Bone,  Sekretaris  Tikor  dijabat  oleh  Kepala Dinas Sosial dan sebagai Supervisor dijabat oleh  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Fakir Miskin.
Tim koordinas tersebut dapat dikatakan  pengelola  dan  penanggung jawab  program  BPBT  di  daerah,  karena mereka  itu  yang  bertanggung  jawab  atas
keberhasilan  program  BPNT.  Terkait  tugas Tim Koordinator, dikemukakan oleh informan (S):”kami sebagai tim koordinator bertanggung  jawab  agar  tata  kelola program  teraksana  dengan  bak,  dan memastikan  program  ini  tepat  sasaran. Tugas  ini  memerlukan  koordinasi  dengan berbagai sektor dan aktor, karena program BPNT  ini  didesain  dengan  melibatkan banyak sektor dan aktor”.
3. Kolaborasi dan kemitraan Wanna  (Saleh,  2019)  memberikan pengertian  mengenai  kolaborasi,  bahwa kolaborasi  berarti  bekerja  bersama  atau bekerja  sama  dengan  orang  lain  yang menyiratkan aktor, baik individu, kelompok atau  organisasi.  Kemudian,  menurut pandangan  Saleh  (2019),  faktor  yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyukseskan  berbagai  kegiatan  ataupun kegiatan  di  bidang  ‘pemerintahan’  itu terletak  pada  kerelaan  orang-orang  dalam mengerjakan tugas mereka secara teamwork atau adanya aktivitas kerja yang dilakukan  secara  kolaboratif.  Sedangkan kemitraan sebagai kerjasama antara orang atau organisasi di sektor publik atau swasta untuk  saling  menguntungkan  (Holland  in McQuaid, 2000).
Pada tata kelola BNPT, kolaborasi dan kemitraan  dibangun  dengan  bank,  Badan urusan Logistik (Bulog), dan agen penyalur. Masing-masing  melaksanakan  peranannya untuk  bekerja  bersama  dan  mewujudkan tujuan bersama.
a. Bank
Skema  BPNT,  di  mana  penerima manfaat  tidak  menerima  bantuan dalam  bentuk  uang  cash  secara langsung. Bantuan ditransfer oleh Bank Pemerintah  yang  tergabung  dalam Himpunan  Bank  Negara  (Himbara)  ke rekening  penerima  manfaat  program. Di Kabupaten Bone, bank negara yang bermitra dengan program BPNT adalah
Bank Mandri. Berkaitan dengan program bantuan pangan, Bank Mandiri menyiapkan keperluan penerima manfaat  program, yaitu  buku  rekening dan kartu ATM. Kemudian, setiap bulan pada  tanggal  yang  ditentukan,  Bank Mandiri menyalurkan dana ke rekening penerima  program  BPNT.  Berkaitan dengan itu, dikemukakan oleh informan (N):”  kami  dari  pihak  bank  telah
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat  program  (KPM)  tentang  hak dan  kewajiban  mereka  selaku  peserta program. Meskipun demikian, terjadinya  kesalahan-kesalahan  kecil masih saja terjadi hingga saat ini”.
b. Bulog Sesuai  Surat  Edaran  (SE)  Menteri Sosial  Nomor  1/MS/K/07/2019,  bahwa
Bulog  sebagai  pihak  yang  ditugaskan menyediakan  beras  pada  prorgam bantuan  pangan  nontuna  di  seluruh wilayah Kabupaten Bone. Implikasi dari penugasan Bulog tersebut, menimbulkan keresahan di  masyarakat karena  kegiatan  usaha  kecil  menjadi terbatas, dan banyak penyalur- penyalur  lokal  yang  menghentikan usahanya.
Berdasarkan  SE  tersebut,  Bulog mengambil  beras  secara  langsung  dari petani  lokal  yang  tersebar  di  wilayah Kabupaten Bone. Kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan oleh Bulog selalu diperiksa  oleh  Tim  Koordinasi  untuk memastkan bahwa beras yang disalurkan sesuai standar yang ditentukan.  Pada  praktiknya,  Bulog hanya  mampu  mendistribusikan  BPNT secara  langsung  di  dua  Kecamatan. Sedangkan penyaluran ke 25 Kecamatan  lain,  dikerjamakan  dengan perusahaan  penyedia  beras  lokal.
Berkaitan dengan hal ini, dikemukakan oleh  informan  (I):”  kami  dari  Bulog belum mampu mendistribusikan sendiri beras akibat armada pengangkutannya belum  memadai.  Kemudian  terkait dengan  kemasan,  di  mana  kemasan beras  yang  disipakan  Bulog  hanya untuk  per  50  kg.  Sementara  itu, penerima manfaat hanya bisa membeli beras maksimal 10 kg. Jika Bulog mau menyediakan  kemasan  10  kg  harus mengajukan  permohonan  ke  Bulog Pusat yang prosesnya memakan waktu dan  belum  tentu  dikabulkan.  Banyak pula warga miskin yang menolak beras dari Bulog akibat adanya trauma masa lalu yakni beras yang disediakan Bulog berkualitas  sangat  buruk  hingga  tidak layak konsumsi”.
c. Dunia Usaha / Perusahaan Lokal Pelibatan perusahaan dalam
penyedia  beras  lokal  ditetapkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone
melalui  proses  lelang.  Ada  tiga perusahaan yang mengikuti lelang, dan setelah berproses CV, Harman sebagai pemenang  lelang  dalam  pengadaan besar lokal. CV. Herman sebagai mitra kerja  tata  kelola  BPNT  bertanggung jawab  untuk  memenuhi  stok  beras sesuai dengan perjanjian kerja. Kesepakatan  kerja  sama  tersebut  di dalamnya  antara  lain  mengatur  (1) menetapkan harga beras  di agen-agen tidak boleh di atas harga beras eceran, dan  (2)  menyiapkan  kemasan  untuk beras 5 kg sampai dengan 10 kg.
Untuk  memberikan  kepercayaan kepada  penerima  manfaat  program, langkah  yang  ditempuh  perusahaan adalah    menempelkan  harga  beras  di warung-warung  agen,  pemasangan label  “Bulog”  pada  kemasan  milik  CV. Harman,  dan  membuat  aplikasi  untuk transakasi.  Pembuatan  aplikasi  ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban administrasi pada setiap transaksi.
Pelibatan  perusahaan  oleh  Bulog tersebut  belum  didasarkan  pada perjanjian  kerja  sama  secara  formal. Kesepakatan yang terjadi antar keduanya  secara  lisan  atau  verbal antara  kedua  pimpinan.  Hal  ini tentunya belum memberikan kepastian dalam  membangun  kemitraan,  karena tidak ada aturan yang pasti terkait hak dan  kewajiban  kedua  pihak  secara formal.
d. Agen Penyalur BPNT Keberadaan agen dalam tata kelola BPNT  yang  diberi  label  “e-warong” (elektronik  warung  gotong  royong), sangat  penting  dan  ikut  menentukan efektivitas  program.  Fungsi  agen  tidak hanya  menyediakan  kebutuhan  bahan pangan  (sembako)  bagi  penerma manfaat program, lebih dari itu adalah menyukseskan program, dan menjamin program ini berjalan secara berkelanjutan.
Secara  kuantitas,  di  Kabupaten Bone  ada  400  agen  penyalur  bahan pangan pada program BPNT. Di setiap desa, ada 1-2 agen disesuaikan jumlah penerima manfaat
program. Keberadaan  agen  ini  diusulkan  boleh
Kepala  Desa  dan  atau  mengajukan  ke Bank  Mandiri  sebagai  agen.  Kelayakan dan penetapan agen tersebut dilakukan
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
berdasarkan  ketentuan  di  dalam regulasi dan hasil seleksi.
Sehubungan  dengan  penetapan agen penyalur, informan (A)
mengemukakan:” kami ditetapkan sebagai  agen  dari  hasil  seleksi  sesuai yang ada dalam pedoman BPNT tahun 2019,  dimulai  dari  seleksi  persyaratan bahwa  agen  adalah  pihak  yang memiliki  kegiatan  usaha,  toko  atau warung  sembako.  Kemudian  pada wawancara kami jelaskan, bahwa kami tertarik  menjadi  agen  penyalur  karena ingin  memajukan  usaha  yang  sudah ada, dan mendukung program pemerintah”.
4. Aktivitas dan Sistem Distribusi Tata  kelola  BPNT  menggunaan  agen penyalur  (e-warong)  sebagai  “lembaga resmi”  yang  mendistribusikan  bahan pangan  kepada  penerima  manfaat.  Agen yang  telah  ditetapkan  melalui  seleksi bertanggunng  jawab  untuk  menyiapkan kebutuhan  pangan  bagi  penerima  manfaat program. Berkaitan dengan distribusi bahan pangan,  agen  diberikan  keleluasaan  untuk mengatur  jenis  bahan  pangan,  sepanjang disepakati kedua pihak. Misalnya, ada agen yang  membuat  kemasan  atau  paket  yang berisi (1) 10 kg beras dan 6 butir telur, (2) 90  butir  telur  tanpa  beras,  dan  (3)  6  kg beras dengan 30 butir telur.
Pada praktiknya, pilihan-pilhan kemasan  atau  paket  bahan  pangan tersebut sering tidak dapat disiapkan. Agen beralasan tidak tersedianya pilihan kemasan  atau  paket  tersebut  dikarenakan keterlabatan  pasokan  dari  perusahaan. Langkah  yang  ditempuh  oleh  agen  adalah merubah kemasan menjadi 6 kg beras dan 30 butir telur.
Perubahan  kemasan  /  paket  bahan pangan  tersebut  menyebabkan  penerima manfaat  kecewa,  meskipun  kemudian mereka memaklumi setelah ada penjelasan dari  agen.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh informan  (S):”  yang  kecewa  pada  agen penyalur,  karena  kebutuhan  pangan  yang KPM  butuhkan  tidak  tersedia  kalaupun tersedia  bahan  pangannya  rusak/busuk…, akan  tapi  kami  memaklumi  setelah  ada penjelasan dari agen disebabkan keterlambatan pasokan dari perusahaan”.
Sebagai upaya memberikan
kepercayaan  dari  penerima  manfaat,  agen memberikan  layanan  (1)  mengganti  bahan
yang rusak atau tidak layak dikonsumsi, (2) memberikan  informasi  apabila  persediaan barang  di  agen  sudah  cukup  (3)  kapan sebaiknya  penerima  manfaat  mengambil bahan  pangan  di  agen,  dan  (4) membangun  jejaring  antar  agen  melalui WA  group  untuk  saling  membantu  ketika ada masalah yang dihadapi.
Ditemukan kasus, di mana ada agen yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan,  tetapi  lolos  menjadi  penyalur BPNT.  Hal  ini  menyebabkan  kekecewaan penerima manfaat terkait dengan keterbatasan  stok  bahan  pangan  dan waktu penyaluran bahan pangan. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  informan (D):”kami  kecewa  atas  layanan  dan  sikap agen  ini....tapi  bagaimana  lagi  kami  tidak bisa apa-apa...yang hanya bersabar saja”.
5. Pendampingan Tata  kelola  BPNT  didukung  dengan pendamping  yang  direkrut  dari  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK) berjumlah    27  orang.  Tugas  pendamping adalah  (1)  memberikan  sosialisasi  tentang program BPNT, (2) memberikan pendampingan dalam penarikan bantuan di agen,    pemanfaatan  bantuan,  dan permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat, seperti kartu terblokir, hilang atau rusak, mengalami saldo nol, dan memastikan  kelayakan  penerima  manfaat dengan  varfkas  data,  dan  (4)  memastikan penerima manfaat setiap bulan memproleh bantuan pangan.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Sosial Bone  penerima  manfaat  berjumlah  37.000 orang/.keluarga, tersebar di 27 kecamatan dan  di  472  desa/  kelurahan.  Hal  ini merupakan  beban  kerja  bagi  pendamping dari unsur TKSK, yang dapat menjadi faktor yang  menyebabkan  tidak  optimalnya pendampingan.
Permasalahan yang dihadapi pendamping dari adalah ketidakseimbangan antara jumlah pendamping  dengan  luas  wilayah  dan jumlah penerima manfaat di desa-desa.
Sebagaimana dikemukakan oleh informan  (J):”Bagi  kami  cukup  berat melaksanakan  tugas  sebagai  pendamping BPNT ini karena luasnya wilayah kerja dan jumlah  penerima  manfaat...yang  tidak sebanding,  ditambah  lagi  dengan  berbagai masalah  yang  setiap  saat  kita  temukan  di lapangan,  baik  pada  penerima  manfaat maupun  dengan  pihak-pihak  terkait”.
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
Penjelasan  dari  pendamping  tersebut didukung  oleh  informan  (K):”jumlah pendamping  dan  luasnya  wilayah  kerja yang  tidak  sebanding  dengan  penerima manfaat,  menyebabkan  beberapa  orang penerima  manfaat  tidak  mendapatkan pendamping  ketika  menghadapi  masalah yang bersifat darurat”.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan, bahwa perancang program kurang mempertimbangkan  rasio  pendamping dengan  penerima  manfaat  dan  dengan wilayah  kerja.  Hal  ini  berimplikasi  pada risiko  dan  beban  kerja  pendamping. Dimana satu orang pendamping, di satu ke camatan  mendampingi  1.371  orang  / keluarga  penerima  manfaat  atau  di  setiap desa/kelurahan  mendampingi  79  orang  / keluarga.  Pendamping  BPNT  dituntut bekerja secara profesional dengan kemampuannya terbatas, tentu menghadapi kesulitan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 6. Pengendalian Tata  kelola  BPNT  yang  baik  akan
mengantarkan program mencapaikan tujuan secara optimal. Sehugungan dengan itu,  selan  regulasi  yang  menjadi  pedoman kerja  dalam  tata  kelola  BPNT,  juga diperlukan  sistem  pengendalian  yang efektif.  Pengendalian  dapat  didefinisikan sebagai  pengukuran  dan  koreksi  kinerja untuk  memastikan  bahwa  tujuan  program dan rencana yang dirancang dapat tercapai (Koontz in Dhamithendra, tt). Pengendalian ini  dalam  prakiknya  dilaksanakan  melalui kegiatan montoring dan evaluasi (Fransico, 2016; Biwott, Egesah & Ngeywo, 2017).
Pengendalian  tata  kelola  BPNT  ini dilaksanakan oleh Tim Koordinator. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam pengendalian tata kelola BPNT adalah:
1) Menghimpun dan mengevaluasi laporan  transaksi  yang  dilakukan  oleh agen,  baik  yang  berhasil  dan  gagal,
serta kendalanya setiap bulan. Laporan tersebut  kemudian  diteruskan  kepada Dinas  Sosial  dan  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (TKPKD) untuk ditindaklanjuti.
2) Mendorong Bank Mandiri untuk menindaklanjuti permasalahan 529 KKS yang  tertahan  di  Bank  Mandiri  dan permasalahan saldo nol (0).
3) Memonitor  penyaluran  BPNT  kepada KPM untuk memastikan bahwa bantuan memehuni 6T. Selain dilakukan oleh Tim Koordinator, pengendalian  juga  dilakukan  oleh  aparat kecamatan  setempat.  Peran  Kecamatan dalam  penyaluran  BPNT  adalah  sebagai pengawas  penyaluran,  untuk  memastikan penerima manfaat di wilayahnya mendapatkan  haknya  atas  BPNT.  Ketika ditemukan  kasus,  aparat  kecamatan berkoordinasi  dengan  TKSK  setempat, seperti  memastikan  agen  memenuhi standar  6T.  Kemudian,  aparat  kecamatan memfasilitasi  Musyawarah  Desa  dan pertemuan  dengan  agen  penyalur  setiap bulan  untuk  mendengarkan  keluhan  dan permasalahan di lapangan.
Permasalahan  di  lapangan  yang mengindikasikan  kurang optimalnya sistem pengedalian program BPNT adalah:
1) Ditemukan  agen  penyalur  yang  tidak memiliki  usaha  (toko,  warung  yang buka saat penyaluran BPNT saja),
2) Validitas  data,  di  mana  warga  yang selama  ini  menjadi  penerima  manfaat dan masih memenuhi syarat, namanya hilang dari daftar penerima manfaat,
3) KPM dengan saldo nol.
4) Penggantian  kartu  rusak  dan  hilang yang memerlukan waktu lama,
5) Keterlambatan  agen  mendistribusikan bantuan  karena  rekening  KPM  masih kosong.
6) Terdapat  529  penerima  manfaat  yang belum mendapatkan kartu atau kartunya  ditarik  oleh  bank  mandiri karena  terdapat  kesalahan  penulisan huruf (tidak sama persis dengan ktp),
7) Ketidakseimbangan antara jumlah pendampng  (TKSK)  dengan  jumlah warga  dampingan,  dirasakan  beban kerja  bagi  pendamping  dan  diakui pendampingan tidak optimal.
8) Koordinasi  antara  pihak-pihak  terkait belum optimal,
9) Rusaknya  mesin  EDC  di  71  agen, sehingga  transaksi  dilakukan  di  agen penyalur yang ada di desa lain.
10) Jaringan yang buruk sehingga mengganggu proses transaksi di agen.
11) Kualitas  bahan  pangan  (beras)  tidak sesuai standar yang ditentukan,  dan
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
12) Aparat desa sebagai agen penyalur dan memanfaatkan  program  BPNT  sebagai alat politik.
Berbagai masalah yang dihadapi pada tata  kelola  BPNT  tersebut  dibenarkan  oleh informan  (B):”  program  ini  menghendaki pemahaman  yang  sama  pada  para  pihak dan  pemangku  kepentingan...  diperlukan koordinasi  yang  optimal.  Regulasi  dengan jelas  memberikan  rambu-rambu  tentang siapa  melakukan  apa,  tetapi  di  lapangan hal-hal yang tidak kita inginkan masih saja terjadi,  dan  berpengaruh  pada  kinerja program BPNT”.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tata kelola  program  BPNT  di  Kabupaten  Bone belum  optimal,  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut: Pertama,  tujuan  substantif  program BPNT kurang memperoleh prioritas dibandingkan dengan tujuan pendukungnya. Masih besarnya biaya yang dialokasikan  di  luar  kepentingan  orang miskin,  dibandingkan  dengan  biaya  untuk mendukung  program.  Pengadaan  kartu, pengadaan  mesin  EDC,  lelang  untuk penetapan  agen  penyalur,  koordinasi dengan  pemangku  kebijakan,  sosialisasi, dan  honor  pendamping  TKSK  adalah komponen-komponen  program  BPNT  yang banyak menyerap anggaran.
Kedua,    program  BPNT  difokuskan untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan (sebagai  kebutuhan  dasar)  orang  miskin, dan belum diarahkan dan atau diintegrasikan dengan program pemberdayaan  ekonomi  orang  miskin.
Program  tersebut  tidak  memiliki  batas waktu kapan diakhiri. Hal ini menyebabkan orang  miskin  memiliki  ketergantungan kepada  pemerintah  atas  bantuan  pangan yang  cukup  tinggi,  dan  bersikap  bantuan pangan  sudah  menjadi  hak  mereka.  Oleh sebab  itu,  ketika  ada  keterlambatan distribusi bantuan, atau namanya tidak ada dalam  daftar  penerima  bantuan,  maka muncul  protes  yang  memicu  terjadinya konflik  sosial  yang  terjadi  tingkat  lokal  di masyarakat.
Pendekatan bantuan sosial pada BPNT tersebut tidak selaras dengan prinsip dalam program sosial, di mana program sosial itu dirancang  untuk  membantu  orang  yang menghadapi  permasalahan  sosial,  dan menempatkan  mereka  sebagai  orang  yang
memiliki  daya  ( powerness).  Berdasarkan pandangan  itu,  maka  dalam  implementasi program  sosial  ada  prinsip help  people, help  themselves  (lihat  Silva,  2011). Kemudian  Fatoni  (2011)  berpandangan senada  dengan  Silva,  yaitu  pentingnya pembebasan  masyarakat  miskin  dari  hal- hal yang non agregat untuk menumbuhkan self-sustaining capacity, sehingga terbebasnya  masyarakat  miskin  dari  aspek agregat itu besifat langgeng, berkelanjutan dan tidak menimbulkan mental ketergantungan kepada bantuan Pemerintah.
Berdasarkan  prinsip  tersebut,  maka seyogyanya  bantuan  pangan  itu  bersifat sementara  atau  diberikan  pada  situasi kedaruratan.  Bantuan  pangan  diberikan kepada  orang  miskin  sebelum  mereka berdaya  secara  ekonomi.  Sehubungan dengan  itu,  maka  bersamaan  dengan bantuan  pangan,  orang  miskin  diberikan pendampingan  pemberdayaan.  Dan  ketika mereka  sudah  berdaya  secara  ekonomi, maka  bantuan  pangan  dapat  dihentikan. Jadi,  tata  kelola  bantuan  pangan  tidak dimakdudkan  untuk  menyalurkan  bantuan pangan bagi orang miskin sepanjang hidup, tetapi  juga  memberikan  data  siapa  orang miskin yang dikeluarkan dari data penerima bantuan pangan.
Ketiga,  pengendalian  tidak  efektif yang dibuktikan dengan terjadinya permasalahan, baik pada bidang adminitratif  maupun  teknis  dalam  tata kelola BNPT. Sebagaimana diatur di dalam regulasi,  bahwa  sistem  pengendalian melekat pada fungsi tim koordiantor selaku penanggung  jawab  program  BNPT.  Jika memperhatikan  terjadai  berbagai  kasus selama implementasi program BNPT, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pengendalian  yag  tidak  efektif  akan memberikan pengaruh pada kinerja program  dan  pencapaian  tujuan  program, serta kesinambungan program BPNT. Berkaitan  dengan  urgensi  monitoring dan  evaluasi  program,  dikemukakan  oleh Biwott,  Egesah  dan  Ngeywo  (2017),  bahw montoring dan evaluasi berpengaruh besar pada  utilitas  dan  keberlanjutan  sebuah program  yang  dilaksanakan.  Monitoring dan  evaluasi  membantu  manajer  proyek dalam  melacak  pelaksanaan  proyek  dan kehati-hatian  dalam  pemanfaatan  sumber
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
daya. Ini memberikan pengambil keputusan dengan strategi untuk
merencanakan  keberlanjutan  proyek  dan panduan  untuk  usaha  masa  depan.  Oleh karena  itu  bijaksana  untuk  memasukkan monitoring  dan  evaluasi  di  dalam  unsur program.  Pandangan  tersebut  diperkuat oleh  Mbiti  dan  Kiruja  (2015),  bahwa pengelola  atau  manajer  program  perlu terlibat  dalam  desain,  implementasi, pemantauan dan evaluasi untuk mengklarifikasi  ruang  lingkup,  tujuan, penerma  manfaat  dan  anggaran  program. Bredsarkan pandangan kedua ahli tersebut, bahwa  pengendalian  sebagai  fungsi pengelola  atau  manejer  program  memiliki urgensi  yang  tinggi  dan  menentukan keberhasilan program BPNT.
Ada  kebutuhan  untuk  menggunakan pendekatan partisipatif selama pemantauan dan  evaluasi  proyek  organisasi  perlu memiliki  database  terkomputerisasi  untuk penyimpanan  dan  analisis  perangkat  lunak dan  alat  pengumpulan  data;  memiliki platform tinjauan kemajuan dan hasil serta tempelate pelaporan. Akhirnya, perencanaan  pemantauan  dan  evaluasi harus  ditingkatkan.  Manajer  harus  terlibat dalam desain, implementasi dan pelaporan pemantauan  dan  evaluasi  dan  juga  ketika mengklarifikasi  ruang  lingkup,  tujuan, tujuan penggunaan, audiens dan anggaran untuk evaluasi.
Mencermati bahwa kemiskinan sebagai fenomena sosial
yang multidmensional, maka tidak dapat diselesaikan  secara  sektoral.  Sehubungan dengan  itu,  maka  kerjasama  kolaboratif antar  pihak  dan  pemangku  kepentingan berhubungan dengan penyelarasan tujuan, pengembangan  hubungan  pribadi  yang kuat,  dan  kemauan  yang  tinggi  untuk berbagi keterampilan dan informasi merupakan sebuah keniscayaan (Giacchino in  Tezera,  2019).  Urgensi  kolaborasi menurut Giacchino tersebut selaras dengan karaktersitik  permasalahan  sosial  yang bersifat  kompleks  atau  multi-dimensional. Kompleksitas karakteristik masalah sosal ini menghendaki pendekatan  multi sektor dan multi aktor melalui kerja sama kolaboratif.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan
hasil penelitian dan
pembahasan,  disimpulkan  bahwa  tata  kelola
BPNT  di  Kabupaten  Bone  Provinsi  Sulawesi Selatan  masih  rendah  dilihat  dari  desain  dan implementasi program, meliputi unsur regulasi,  pengelola  /  manajer  program, aktivitas  dan  sistem  distribusi,  kolaborasi  dan kemitraan,  pemdampingan  dan  pengendalian. Sistem  pengendalian  tidak  dilakukan  secara optimal  oleh  manajer  program  yang  juga sebagai pejabat struktural di jajaran pemerintah daerah. Terjadinya praktik rangkap jabatan pada unsur manajer program itulah  menurut  peneliti  menyebabkan  sistem pengendalian  lemah  dan  tata  kelola  BNPT menjadi rendah.

## Saran
Peneliti  berpandangan  bahwa  bantuan pangan  bagi  orang  miskin  masih  diperlukan pada saat ini dan beberapa tahun mendatang. Hal  ini  didasarkan  pada  realitas  sosial  (1) populasi orang miskin masih cukup tinggi, dan bahkan sebagian dari mereka termasuk miskin ekstrim,  dan  (2)  dampak  pandemi  covid-19 terhadap perekonomian rakyat dan perekonomian  nasional,  yang  berimbas terhadap  daya  beli  masyarakat  terhadap kebutuhan  dasar.  Sehubungan  dengan  itu, maka  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti mengajukan  saran-saran  kepada  Kementeran Sosial  RI,  pemerintah  kabupaten  dan  dinas sosial  Kabupaten  Bone  Provinsi  Sulawesi Selatan:
1. Pengelolaan data Sistem  pendataan  hingga  menghasilkan data  yang  valid by  name  by  address, menjadi  tanggung  jawab  pemerintah daerah  Kabupaten Bone  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Setiap  tiga  bulan  sekali, pemerintah daerah melaporkan implementasi  bantuan  pangan,  dan  data penerima manfaat untuk tiga bulan kedua dan  begitu  seterusnya  setiap  tiga  bulan. Hal ini untuk mengurai karut marut sistem pendataan  yang  buruk  dan  saling menyalahkan antara pusat dan daerah.
2. Desain program
a. Strukrur  program  bantuan  pangan lebih  sederhana,  yaitu  tidak  ada  lagi jaringan-jaringan  distribusi  bahan pangan  (bulog,  dunia  usaha,  agen penyalur);    pengelola  program  ada  di tingkat  desa  /  keluarahan,  pelibatan TKSM  sebagai  pendamping,  penerima manfaat  kapan  pun  secara  bebas mencairkan bantuan pangan.
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
b. Pemerintah pusat (Kementerian Sosial) mendistribusikan bantuan pangan ke bank-bank daerah.
Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan kemitraan Kementerian Sosial  dengan  Bank  Daerah  untuk penyaluran  dana  bantuan  pangan. Kemitraan  dengan  Bank  Daerah  ini penting  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  dukungan  kepada  Bank Daerah  terkait  dengan  kemampuan finansial.  Hal  ini  akan  mendukung perputaran  uang  di  daerah,  dan diharapkan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Kepala  Desa/  Lurah  sebagai  manajer program  yang  bertanggung  jawab penuh terhadap implementasi program bantuan  pangan  di  wilayah  kerjanya.
Sebagai  manajer  program,  Kepala Desa  /  Lurah  melibatkan  Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat TKSM) lokal (Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosal Masyarakat, Karang Taruna dan kader sosial  lain).  Tugas  dari  TKSM  adalah melakukan  komunikasi,  edukasi  dan informasi  kepada  penerima  manfaat, membantu menusun laporan triwulanan, dan mambantu memvarifikasi  data  penerima  manfaat program.
d. Penerima  manfaat  bebas  mencairkan bantuan  ke  toko  atau  warung  yang menyediakan sembako, sehingga program bantuan pangan ini menghidupan  perekonomian  lokal.
Sehubungan  dengan  itu,  toko  atau warung  sembako  tidak  perlu  memiliki mesin  EDC  karena  transaksi  dapat dilakukan secara manual.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Disampaikan  ucapan  terimakasih  kepada Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Bappeda, Kabid Fakir  Miskin  Dinsos  Kabupaten  Bone,  Bulog Kabupaten  Bone    dan  pimpinan  CV.  Harman Jaya  serta  Korteks  BPNT,  serta  informan dalam  penelitian  ini.  Terima  kasih  secara khusus kepada Sdr. Suradi atas bimbingannya dalam  penulisan  naskah  ini,  baik  terkait dengan  gaya  penulisan,  penyajian  hasil penelitian  maupun  pembahasan,  sehingga naskah ini menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  / Bappenas,  (2014).  Perlindungan  Sosial  di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan,
Jakarta: Bappenas Badan  Pusat  Statistik  /  BPS,  (2021).  Data Penduduk  Miskin  di  Indonesia.  Jakarta: BPS.
Biwott, T., Egesah, O., and Ngeywo, J. (2017). Importance  of  Monitoring  and  Evaluation in  the  Sustainability  of  Constituency Development  Fund  (CDF)  Projects  in Kenya. IRA-International  Journal  of Management  &  Social  Sciences.  7(1),  pp. 45-51. Dhamithendra, (tt). Introduction to Management Control Systems. https://www.casrilanka.com/casl/images/s tories/EDBA/lecture%2001.pdf.
[20/12/2020].
Direktorat  Jenderal  Penaggulangan  Fakir Miskin  /  Ditjen  PFM,  (2020).  Pedoman Bantuan  Pangan  Nontunai  bagi  Keluarga Mskin.  Ditjen  PFM-Kementerian  Sosial  RI. Jakarta.
Fatoni,  A.  (2011).  Kebijakan  Pengentasan Kemiskinan  Berbasis Participatory  Poverty Assessment: Kasus Yogyakarta. Sosiokonsepsia:  Jurnal  Permasalahan Kesejahteraan Sosial. Vol.16(02), pp. 123- 142.
Fransico, F. (2016). Implementation of Project Monitoring  And  Evaluation  to  Improve Project  Effectiveness  and  Efficiency. International  Journal  of  Business  and Commerce Vol. 5(07), pp. 18-34.
Hermawan,  I,  Izzaty,  Budiyanti,  E,  Sari,  R, Sudaewarti,  Y  dan  Teja,  M.  (2021). Efektivitas  Program  Bantuan  Pangan Nontunai  Di  Kota  Yogyakarta. Jurnal Ekonomi  &  Kebijakan  Publik,  Vol.  12(2), 2021, pp. 131 – 145. Kiswanto (2021). Implementation and Level of Community Satisfaction with the Non-Cash Food Assistance Program. Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Vol.20 (2) pp. 27-44 Lembaga  Administrasi  Negara  /  LAN,  (2014).
Koordinasi  dan  Kolaborasi.  Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Lubis,  S,  Z.    (2017).  Upaya  Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  Program  Beras  Miskin (Studi Kasus Kenagarian Tanjung Betung). Wahana Inovasi Vo. 6(02), pp.125-136. Mbiti,  F,  M  and  Kiruja,  E.  (2015),    Role  of Monitoring and Evaluation on Performance
NOMOR: 1 HALAMAN: 66 - 76 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v12i1.38948
of Public Organization Projects In Kenya: A Case  of  Kenya  Meat  Commission. International  Journal  of  Innovative Development  &  Policy  Studies.  Vol.  3(3), pp. 12-27.
McQuaid, (2000).  “The Theory of Partnerships -  Why  have  Partnerships”,  in:  S.P. Osborne  (ed.), Managing  Public-Private Partnerships  For  Public  Services:  An International  Perspective.  (Routledge, London) pp. 9-35.
Nurkhayat,  A.  (2020).  APBN  Untuk  Rakyat Miskin.  Artikel  –  Dirjen  Anggaran
Kementeran Keuangan RI. ttps://www.topbusiness.id/31311/apbn- untuk-masyarakat-miskin.html [13/11/2021].
Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development  /  OECD.  (2011).  “Policy
Framework for Investment: User’s Toolkit,”http://www.oecd.org/investment/
pfitoolkit. [10/10/2021]
Pello,  H.  (2019).  Kemiskinan,  Salah  Satu Faktor  Pemicu  Kekerasan  Terhadap  Anak dan  Perempuan. POS  KUPANG.COM.  31 Desember 2019. Prasetyo,  P,  E  and  Thomas,  P.  (2021).  A Simple  Mitigation  Model  of  Poverty Reduction  in  Indonesia.  Journal  of Business  and  Management,  Vol.  9(3),  pp. 2742-2758
Ratnasari,  K,  D,  Yusni,  M,  B,  Nugraha,  W.A, dan Witari, A, A, I.  (2015). Analisis Faktor Penyebab  Kemiskinan  dan  Krminaltas (Studi  Kasus  Kampung  Stren  Kali  Jagir
Kota Surabaya). Surabaya: Institut Teknologi Supuluh November Sahputra,  E.  (2021).  Kasus  Perdagangan Orang  di  Batam:  Terhimpit  Ekonomi  di Tengah Pandemi. https://nasional.tempo.co/read/1452721/k asus-perdagangan-orang-di-batam- terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi
[20/04/2021].
Saleh,  C.  (2019).  Konsep,  Pengertian  dan Tujuan  Kolaborasi.  Universitas  Terbuka,
Jakarta. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp- content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf Silva,  (2011). Evidence:  Helping  People  Help Themselves:  A  Review  of  The  Evidence Considering  Whether  It  Is  Worthwhile  to Support  Self-Management.  The  Health
Foudation, London. https://www.health.org.uk/publications/evi dence-helping-people-help-themselves
[15/11/2020].
Simplilearn  (2021) . Understanding  Program Governance Model [In-depth Explanation].https://www.simplilearn.com/ tutorials/project-management- tutorial/program-governance-model [10/05/2021].
Tezera.  D.  (2019).  Factors  for  the  Successful Implementation  of  Policies. Journal  of Education and Review. Vol. 7(8) pp. 092-
095. United  Nation  Developmetn  Programm  / UNDP,  (2016).  Ending  Poverty  By  2030: Undp’s Perspective And Role. https://www1.undp.org/content/dam/und p/library/ Sustainable%20Development/ISSUE_BRIE
F_Ending_Poverty_by_2030.pdf [18/05/021].
United  Nations  Educational,  Scientific  and Cultural  Organization./  UNESCO  (2021). Concept  of  Governance.  International Bureau of Education. http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/tech nical-notes/concept-governance [10/11/2021]. Wismayanti,  Y,  F.  (2012).  Perempuan  Dalam Jaringan Perdagangan Anak Yang Dilacurkan Di Kota Surabaya. Sosiokonsepsia:  Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan  Usaha  Kesejahteraan Sosial. Vol. 17( 02), pp. 117-133.