## PARTISIPAS I
MASYARAKAT  DALAM  PEMBANGUNAN  DESA:  TANTANGAN UNDANG-UNDANG DESA 1

## THE  DETERMINANT  FACTOR  OF  PUBLIC  PARTICIPATION  IN VILLAGE  DEVELOPMENT:  CHALLENGE  FOR  THE  VILLAGE  LAW
Heru Syah Putra 2
Email : heruaddaif@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of individual characteristics on public participation in Indonesia. This study uses data from IFLS 5 that was conducted in 2014 and 2015 with total sample is 31.410. This study uses a linear probability model (LPM) to estimate the probability of a person participate in village's activities such as community meetings and development activities. The results shows   that educated person is more likely to attend village's meetings by 8,5 percent than less-educated person. However, regarding development activities, education has a negative effect on participation. Further, gender is an crucial issue regarding participation because a woman tends to be less involved in village activities. Overall, the awareness of people on village development is  relatively low because less than 50 percent respondents realize or participate in village activities. Therefore, there is a need to improve the mechanism and strategies for public participation as ordered by the Village Law.
Keywords: Decentralization, Participation, The Village Law

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  karakteristik  individu  masyarakat  terhadap keterlibatan  di  dalam  kegiatan-kegiatan  desa  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memanfaatkan hasil survei IFLS 5 yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. Sebanyak 31.410 individu dewasa menjadi sampel.  Penelitian ini menggunakan linear probability model (LPM) untuk menguji kecenderungan seseorang terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa seperti rapat desa dan kegiatan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih cenderung menghadiri rapat-rapat desa yaitu sebesar   8,5 persen dibandingkan masyarakat yang pendidikan rendah. Akan tetapi, dalam kegiatan- kegiatan  pembanguan  desa,  pendidikan  memiliki  hubungan  yang  negatif.  Gender  juga menjadi isu di dalam pelibatan, wanita cenderung  lebih sedikit terlibat dalam kegiatan desa. Secara keseluruhan,   kepedulian masyarakat terhadap kegiatan desa masih relatif rendah karena tidak sampai 50 persen masyarakat yang mengetahui atau terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perbaikan mekanisme pelibatan masyarakat menjadi sangat  penting  mengingat  amanah  UU  Desa  yang  menekankan  pentingnya  pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.
Kata Kunci: Desentralisasi, Partisipasi, Undang-Undang Desa
1 Naskah diterima 24 November 2016. Direvisi 29 November 2016.
2 Pegawai pada PKP2A IV Lembaga Administrasi Negara.
Former student of Policy Program at National Graduate Institute for Policy Studies, Japan

## A. PENDAHULUAN
elibatan  masyarakat  merupakan P amanah  desentralisasi  yang  harus dilaksanakan.  Pelibatan  masyarakat dapat meningkatkan efektifitas capaian dan efisiensi  pengeluaran  kegiatan.  Dalam  era desentralisasi,  penjaringan  informasi  yang tepat  menjadi  sangat  penting  dalam perencaan  pengadaan  barang  dan  jasa publik.  Dengan  mengetahui  jenis  barang yang  dibutuhkan  maka  pemerintah  akan mampu menyediakan barang publik sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu, efisiensi  dalam  pengeluaran  juga  dapat dicapai  karena  pemerintah  mengetahui seberapa  besar  permintaan  masyarakat secara  tepat. Over  supply dapat  dihindari dalam  setiap  pengadaan,  khususnya p e n g a d a a n   y a n g   m e m b u t u h k a n pembiayaan  yang  besar  seperti  kegiatan penyediaan  listrik    (Nurlaila,  Yuliar, Kombaitan, & Madyo, 2015).
P a d a   t a h u n   2 0 1 4 ,   p e m e r i n t a h mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  UU  Desa bertujuan  memberikan  pengakuan  dan penghormatan  atas  keberadaan  desa.  UU Desa  juga  bertujuan  memberikan  kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia demi  terwujudnya  keadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  UU  Desa  menekankan pentingnya  pelibatan  masyarakat  dalam kegiatan  pembangunan  desa,  dimulai  dari tahap  perencanaan,  pengawasan,  dan evaluasi.  Masyarakat  diharapkan  mampu berkontribusi  aktif  dalam  mengawal pembangunan desa mengingat kewenangan desa telah diperluas.
UU Desa tidak hanya memberikan desa kewenangan  yang  lebih  besar  dari  sisi administrasi  tetapi  juga  dari  segi  fiskal. Dengan UU tersebut, hampir seluruh desa di Indonesia mendapat dana tahunan sebesar 1 milyar Rupiah. Amanah baru ini menjadikan desa sebagai titik awal yang strategis untuk
p e m b a n g u n a n   I n d o n e s i a .   S e b e l u m kebijakan UU Desa dikeluarkan, desa hanya mampu  melakukan  pembangunan  yang begitu  kecil  karena  keterbatasan  biaya. W a l a u p u n   t e l a h   t e r d a p a t   k e g i a t a n p e n d a n a a n   l a i n y a   s e p e r t i   P N P M , pembangunan  desa  masih  dirasakan  kecil karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia.  Pemberian  kewenangan  dan kemampuan  fiskal    yang  luas  ini  bukan tanpa kekhawatiran. Pengelolaan dana desa dikhawatirkan  akan  menghadapi  masalah perencanaan  dan  akuntabilitas  (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016).
Permasalahan lain yang dikhawatirkan muncul adalah ketimpangan pembangunan antar  desa  dan  antar  kabupaten/kota  di Indonesia (Yusuf & Sumner, 2015). Kapasitas dan kemampuasn fiskal akan memperbesar kesenjangan  pembangunan.  Selain  itu, permasalahan kapasitas aparatur desa juga tidak dapat diabaikan mengingat perbedaan k a p a s i t a s   d e s a   j u g a   m e n d o r o n g ketimpangan  pembangunan  (Sinurat  & Sumanti,  2016).  Desentralisasi  fiskal  dan peningkatan  jumlah  pemerintah  lokal  di Indonesia  telah  meningkatkan  konflik dengan pemerintah pusat yaitu peningkatan permintaan  pembentukan  kabupaten/kota baru (Murshed, Tadjoeddin, & Chowdhury, 2009).  Lebih  lanjut,  konflik  pengelolaan desentralisasi di Indonesia bisa terjadi pada setiap  proses  kebijakan  yaitu  pada  proses perencanaan,  penerapan,  atau  pasca penerapan (Peluso, 2007).
Oleh sebab itu, salah satu cara untuk menjamin kelancaran pelaksanaan UU Desa adalah  dengan  melibatkan  masyarakat sebagai  aktor  perencana,  pengawas,  dan pelapor  setiap  kegiatan-kegiatan  di  desa. Akan tetapi, pelibatan masyarakat bukanlah sesuatu  yang  mudah  dilakukan  mengingat keberagaman  keinginan  ( preferences )  setiap individu.  Selain  itu,  pelibatan  masyarakat juga  terkendala  adanya  perbedaan karakteristik  antar  individu  di  desa  seperti
1042 1189

## PARTISIPAS I

## MASYARAKAT  DALAM  PEMBANGUNAN  DESA:  TANTANGAN UNDANG-UNDANG DESA 1

## THE  DETERMINANT  FACTOR  OF  PUBLIC  PARTICIPATION  IN VILLAGE  DEVELOPMENT:  CHALLENGE  FOR  THE  VILLAGE  LAW

## Heru Syah Putra 2
Email : heruaddaif@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of individual characteristics on public participation in Indonesia. This study uses data from IFLS 5 that was conducted in 2014 and 2015 with total sample is 31.410.
This study uses a linear probability model (LPM) to estimate the probability of a person participate in village's activities such as community meetings and development activities. The results shows   that educated person is more likely to attend village's meetings by 8,5 percent than less-educated person.
However, regarding development activities, education has a negative effect on participation. Further, gender is an crucial issue regarding participation because a woman tends to be less involved in village activities. Overall, the awareness of people on village development is  relatively low because less than 50 percent respondents realize or participate in village activities. Therefore, there is a need to improve the mechanism and strategies for public participation as ordered by the Village Law.
Keywords: Decentralization, Participation, The Village Law

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  karakteristik  individu  masyarakat  terhadap keterlibatan  di  dalam  kegiatan-kegiatan  desa  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memanfaatkan hasil survei IFLS 5 yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. Sebanyak 31.410 individu dewasa menjadi sampel.  Penelitian ini menggunakan linear probability model (LPM) untuk menguji kecenderungan seseorang terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa seperti rapat desa dan kegiatan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih cenderung menghadiri rapat-rapat desa yaitu sebesar   8,5 persen dibandingkan masyarakat yang pendidikan rendah. Akan tetapi, dalam kegiatan- kegiatan  pembanguan  desa,  pendidikan  memiliki  hubungan  yang  negatif.  Gender  juga menjadi isu di dalam pelibatan, wanita cenderung  lebih sedikit terlibat dalam kegiatan desa.
Secara keseluruhan,   kepedulian masyarakat terhadap kegiatan desa masih relatif rendah karena tidak sampai 50 persen masyarakat yang mengetahui atau terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perbaikan mekanisme pelibatan masyarakat menjadi sangat  penting  mengingat  amanah  UU  Desa  yang  menekankan  pentingnya  pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.
Kata Kunci: Desentralisasi, Partisipasi, Undang-Undang Desa
1 Naskah diterima 24 November 2016. Direvisi 29 November 2016.
2 Pegawai pada PKP2A IV Lembaga Administrasi Negara.
Former student of Policy Program at National Graduate Institute for Policy Studies, Japan

## A. PENDAHULUAN
elibatan  masyarakat  merupakan P amanah  desentralisasi  yang  harus dilaksanakan.  Pelibatan  masyarakat dapat meningkatkan efektifitas capaian dan efisiensi  pengeluaran  kegiatan.  Dalam  era desentralisasi,  penjaringan  informasi  yang tepat  menjadi  sangat  penting  dalam perencaan  pengadaan  barang  dan  jasa publik.  Dengan  mengetahui  jenis  barang yang  dibutuhkan  maka  pemerintah  akan mampu menyediakan barang publik sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu, efisiensi  dalam  pengeluaran  juga  dapat dicapai  karena  pemerintah  mengetahui seberapa  besar  permintaan  masyarakat secara  tepat. Over  supply dapat  dihindari dalam  setiap  pengadaan,  khususnya p e n g a d a a n   y a n g   m e m b u t u h k a n pembiayaan  yang  besar  seperti  kegiatan penyediaan  listrik    (Nurlaila,  Yuliar, Kombaitan, & Madyo, 2015).
P a d a   t a h u n   2 0 1 4 ,   p e m e r i n t a h mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  UU  Desa bertujuan  memberikan  pengakuan  dan penghormatan  atas  keberadaan  desa.  UU Desa  juga  bertujuan  memberikan  kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia demi  terwujudnya  keadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  UU  Desa  menekankan pentingnya  pelibatan  masyarakat  dalam kegiatan  pembangunan  desa,  dimulai  dari tahap  perencanaan,  pengawasan,  dan evaluasi.  Masyarakat  diharapkan  mampu berkontribusi  aktif  dalam  mengawal pembangunan desa mengingat kewenangan desa telah diperluas.
UU Desa tidak hanya memberikan desa kewenangan  yang  lebih  besar  dari  sisi administrasi  tetapi  juga  dari  segi  fiskal. Dengan UU tersebut, hampir seluruh desa di Indonesia mendapat dana tahunan sebesar 1 milyar Rupiah. Amanah baru ini menjadikan desa sebagai titik awal yang strategis untuk
p e m b a n g u n a n   I n d o n e s i a .   S e b e l u m kebijakan UU Desa dikeluarkan, desa hanya mampu  melakukan  pembangunan  yang begitu  kecil  karena  keterbatasan  biaya. W a l a u p u n   t e l a h   t e r d a p a t   k e g i a t a n p e n d a n a a n   l a i n y a   s e p e r t i   P N P M , pembangunan  desa  masih  dirasakan  kecil karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia.  Pemberian  kewenangan  dan kemampuan  fiskal    yang  luas  ini  bukan tanpa kekhawatiran. Pengelolaan dana desa dikhawatirkan  akan  menghadapi  masalah perencanaan  dan  akuntabilitas  (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016).
Permasalahan lain yang dikhawatirkan muncul adalah ketimpangan pembangunan antar  desa  dan  antar  kabupaten/kota  di Indonesia (Yusuf & Sumner, 2015). Kapasitas dan kemampuasn fiskal akan memperbesar kesenjangan  pembangunan.  Selain  itu, permasalahan kapasitas aparatur desa juga tidak dapat diabaikan mengingat perbedaan k a p a s i t a s   d e s a   j u g a   m e n d o r o n g ketimpangan  pembangunan  (Sinurat  & Sumanti,  2016).  Desentralisasi  fiskal  dan peningkatan  jumlah  pemerintah  lokal  di Indonesia  telah  meningkatkan  konflik dengan pemerintah pusat yaitu peningkatan permintaan  pembentukan  kabupaten/kota baru (Murshed, Tadjoeddin, & Chowdhury, 2009).  Lebih  lanjut,  konflik  pengelolaan desentralisasi di Indonesia bisa terjadi pada setiap  proses  kebijakan  yaitu  pada  proses perencanaan,  penerapan,  atau  pasca penerapan (Peluso, 2007).
Oleh sebab itu, salah satu cara untuk menjamin kelancaran pelaksanaan UU Desa adalah  dengan  melibatkan  masyarakat sebagai  aktor  perencana,  pengawas,  dan pelapor  setiap  kegiatan-kegiatan  di  desa. Akan tetapi, pelibatan masyarakat bukanlah sesuatu  yang  mudah  dilakukan  mengingat keberagaman  keinginan  ( preferences )  setiap individu.  Selain  itu,  pelibatan  masyarakat juga  terkendala  adanya  perbedaan karakteristik  antar  individu  di  desa  seperti
1042 1189 1188
pendidikan,  gender,  dan  usia.  Salah  satu kondisi  yang  masih  diperdebatkan  dalam penelitian  partisipasi  adalah  tingkat pendidikan. Pendidikan mampu meningkat- kan  dan  menurunkan  bentuk  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  suatu wilayah.  (Dhokhikah,  Trihadiningrum,  & Sunaryo,  2015).  Permasalahan  lain  yaitu gender, dimana pelibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh isu-isu gender yang dapat juga  terkait  dengan  sosial  dan  budaya (Okoro, 2016; Prasisca & Sutikno, 2015). Masih  terbatasnya  penelitian  yang mengangkat  isu  pelibatan  masyarakat mendorong  penulis  untuk  melakukan penelitian  yang  memetakan  tingkat partisipasi masyarakat desa pada kegiatan- kegiatan desa. Penelitian ini juga ditujukkan u n t u k   m e n g u j i   f a k t o r - f a k t o r   y a n g mempengaruhi  partisipasi  seseorang  di dalam kegiatan-kegiatan di Desa. Beberapa karakteristik  individu  akan  diuji  secara statistik  guna  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  karakteristik  individu  terhadap partisipasi.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan mampu  menjadi  bahan  masukan  bagi pemerintah desa dalam upaya peningkatan keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan desa pada era UU Desa. Penelitian ini juga diharapakan  mampu  menjadi  salah  satu rujukan  awal  tentang  pengembangan penelitian  lanjutan  terkait  dinamika pelaksanaan UU Desa.

## B. LITERATUR REVIEW
Bab  ini  diawali  dengan  pembahasan konsep  desentralisasi  yang  merupakan amanah terbesar dalam teori desentralisasi. Selanjutnya,  teori  pembanguan  desa  dikaji secara ringkas guna menggambarkan definsi pembangunan  desa  dan  tantangannya.  UU Desa juga akan dibahas secara ringkas guna memahami  amanah  yang  terkandung  di dalamnya.  Selanjutnya  beberapa  tantangan penerapan  UU  Desa  juga  dibahas  secara singkat  dengan  melihat  penelitian-
penelitian sebelumnya. Terakhir, hubungan desentralisasi  dan  pelibatan/partisipasi masyarakat menjadi penutup bagian ini.

## 1.  Desentralisasi
Desentralisasi  didefinisikan  secara luas  sebagai  pengalihan  tanggung  jawab untuk  perencanaan,  pengelolaan,  dan peningkatan  sumber  daya  dari  pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga pemerintah yang  lebih  kecil,  termasuk  di  dalamnya p e m e r i n t a h   d a e r a h   ( K h a n ,   2 0 1 3 ) . Desentralisasi  tidak  terbatas  hanya pengalihan fungsi ke pemerintah desa tetapi juga  pengalihan  fungsi  dan  kewenangan kepada  pihak  swasta  yang  berkerja  seperti lembaga pemerintahan.
Desentralisasi  terbagi  ke  dalam beberapa bentuk, sesuai dengan fungsi dan tujuannya.  Rondinelli  (dalam  Khan,  2013) mengelompokkan  desentralisasi  ke  dalam empat  jenis  yaitu  dekonsentrasi,  delegasi, devolusi, dan privatisasi. Sedangkan Manor (1999) membagi desentralisasi ke dalam tiga jenis  berdasarkan  jenis  kewenangan  yang diserahkan  yaitu  dekonsentrasi  atau desentralisasi  administratif,  desentralisasi fiskal,  dan  devolusi  atau  desentralisasi demokratis.  Dalam  penerapannya,  semua jenis  desentralisasi  tersebut  dapat  berjalan secara  bersamaan  atau  terpisah  sesuai dengan kebutuhan.
Dekonsentrasi  atau  desentralisasi administratif  melibatkan  pengalihan tanggung jawab administratif khusus untuk t i n g k a t   y a n g   l e b i h   r e n d a h   d a l a m kementerian pemerintah pusat dan lembaga (Khan,  2013).  Menurut  Mawhood  (Khan, 2013)  penerapan  dekonsentrasi  atau desentralisasi  akan  mudah  menghadapi permasalahan di negara-negara berkembang mengingat  pengalihan  kewenangan a d m i n i s t r a s i   h a r u s   d i i k u t i   d e n g a n kemampuan  pengelolaan  administrasi negara.
Desentralisasi  fiskal  diartikan  sebagai
pemberian  atau  pengalihan  kewenangan mengelola  sumber  daya  di  daerah  kepada pemerintah  daerah  yang  sebelumnya dipegang  oleh  pemerintah  pusat  (Khan, 2016). Desentralisasi fiskal juga dilanjutkan dengan  kegiatan  stabilisasi  kemampuan fiskal antar daerah dengan mentransfer dana perimbangan  ke  pemerintah  lokal  yang memiliki  kemampuan  fiskal  lebih  rendah (Malik,  Mahmood-Ul-Hassan,  &  Hussain, 2006).
D e s e n t r a l i s a s i   f i s k a l   d a p a t meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya  yang  lebih  baik.  Perencanan  terpusat atau  sentralisasi  sering  menghadapi kekeliruan  dalam  merencanakan  program dan  kegiatan  karena  rantai  perencanaan yang  jauh  dari  masyarakat.  Selain  itu, desentralisasi  fiskal  juga  meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya dan  pengadaan  barang  publik  karena penetapan jenis pengeluaran dilakukan oleh pemerintah daerah/lokal yang mengetahui kebutuhan daerah. Oates (1993, dalam Malik, Mahmood-Ul-Hassan,  &  Hussain,  2006) menyimpulkan  bahwa  penyediaan  barang dan  jasa  publik  seperti  infrastruktur, pendidikan,  dan  layanan  kesehatan  hanya akan  efisien  jika  dilakukan  dengan pendekatan desentralisasi.

## 2.  Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  masih  menjadi perdebatan  yang  luas  di  antara  pakar khususnya terkait pendefinisan dan tujuan. Perdebatan  yang  pertama  dipicu  oleh penggunaan istilah pembangunan desa yang sering disama artikan dengan pembangunan lokal  atau  daerah  tertinggal  (Straka  & Tuzová,  2016).  Kedua,  pembangunan  desa tidak  dengan  mudah  digeneralisasi mengingat  kondisi  desa  antar  negara sangatlah  berbeda,  bahkan  di  dalam  suatu negara  sendiri  terdapat  perbedaaan karakteristik desa yang biasanya disebabkan perbedaan budaya.
Chromy  dkk  (2011)  mengidentifikasi dua pendekatan untuk menentukan daerah pedesaan  yaitu  pendekatan  yang  luas  dan pendekatan yang sempit. Dalam pendekatan yang luas, setiap daerah yang tidak masuk dalam  wilayah  perkotaan  di  kelompokkan sebagai  desa.  Selain  itu,  desa  juga  dapat ditetapkan  dengan  pendekatan  jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk (pendekatan  yang  sempit).    Di  Inggris, pedesaan  ditetapkan  bagi  daerah  yang berpenduduk  kurang  dari    10.000  jiwa (Bibby, 2013).
Pembangunan desa memiliki beberapa definisi,  tergantung  dari  negara  atau lembaga  yang  menyusunnya.  Chambers ( 2 0 1 3 :   1 4 7 )   m e n y a t a k a n   b a h w a pembangunan  pedesaaan  adalah  upaya pemerintah  daerah  untuk  memperkuat kelompok-kelompok miskin yang tinggal di desa, baik wanita maupun pria, untuk dapat memberi  dan  memenuhi  kebutuhannya s e s u a i   d e n g a n   y a n g   m e r e k a butuhkan.Pembangunan  pedesaan  juga dapat  diartikan  sebagai  perbaikan  kondisi desa atau komunitas yang meliputi seluruh aspek,  baik  aspek  lingkungan,  kesehatan, perumahan  maupun  kondisi  ekonomi masyarakat (USDA, 2006:1).
Pemerintah  Indonesia  menetapkan definisi  pembangunan  desa  sebagai  upaya d a l a m   p e n i n g k a t a n   k e s e j a h t e r a a n masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan l i n g k u n g a n   s e c a r a   b e r k e l a n j u t a n . Pembangunan desa dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat.
Di  Indonesia,  pembangunan  desa memiliki  pemaknaan  khusus.  Berdasarkan UU  Desa  pembangunan  desa  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
1042 1191
pendidikan,  gender,  dan  usia.  Salah  satu kondisi  yang  masih  diperdebatkan  dalam penelitian  partisipasi  adalah  tingkat pendidikan. Pendidikan mampu meningkat- kan  dan  menurunkan  bentuk  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  suatu wilayah.  (Dhokhikah,  Trihadiningrum,  & Sunaryo,  2015).  Permasalahan  lain  yaitu gender, dimana pelibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh isu-isu gender yang dapat juga  terkait  dengan  sosial  dan  budaya (Okoro, 2016; Prasisca & Sutikno, 2015).
Masih  terbatasnya  penelitian  yang mengangkat  isu  pelibatan  masyarakat mendorong  penulis  untuk  melakukan penelitian  yang  memetakan  tingkat partisipasi masyarakat desa pada kegiatan- kegiatan desa. Penelitian ini juga ditujukkan u n t u k   m e n g u j i   f a k t o r - f a k t o r   y a n g mempengaruhi  partisipasi  seseorang  di dalam kegiatan-kegiatan di Desa. Beberapa karakteristik  individu  akan  diuji  secara statistik  guna  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  karakteristik  individu  terhadap partisipasi.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan mampu  menjadi  bahan  masukan  bagi pemerintah desa dalam upaya peningkatan keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan desa pada era UU Desa. Penelitian ini juga diharapakan  mampu  menjadi  salah  satu rujukan  awal  tentang  pengembangan penelitian  lanjutan  terkait  dinamika pelaksanaan UU Desa.

## B. LITERATUR REVIEW
Bab  ini  diawali  dengan  pembahasan konsep  desentralisasi  yang  merupakan amanah terbesar dalam teori desentralisasi. Selanjutnya,  teori  pembanguan  desa  dikaji secara ringkas guna menggambarkan definsi pembangunan  desa  dan  tantangannya.  UU Desa juga akan dibahas secara ringkas guna memahami  amanah  yang  terkandung  di dalamnya.  Selanjutnya  beberapa  tantangan penerapan  UU  Desa  juga  dibahas  secara singkat  dengan  melihat  penelitian-
penelitian sebelumnya. Terakhir, hubungan desentralisasi  dan  pelibatan/partisipasi masyarakat menjadi penutup bagian ini.

## 1.  Desentralisasi
Desentralisasi  didefinisikan  secara luas  sebagai  pengalihan  tanggung  jawab untuk  perencanaan,  pengelolaan,  dan peningkatan  sumber  daya  dari  pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga pemerintah yang  lebih  kecil,  termasuk  di  dalamnya p e m e r i n t a h   d a e r a h   ( K h a n ,   2 0 1 3 ) . Desentralisasi  tidak  terbatas  hanya pengalihan fungsi ke pemerintah desa tetapi juga  pengalihan  fungsi  dan  kewenangan kepada  pihak  swasta  yang  berkerja  seperti lembaga pemerintahan.
Desentralisasi  terbagi  ke  dalam beberapa bentuk, sesuai dengan fungsi dan tujuannya.  Rondinelli  (dalam  Khan,  2013) mengelompokkan  desentralisasi  ke  dalam empat  jenis  yaitu  dekonsentrasi,  delegasi, devolusi, dan privatisasi. Sedangkan Manor (1999) membagi desentralisasi ke dalam tiga jenis  berdasarkan  jenis  kewenangan  yang diserahkan  yaitu  dekonsentrasi  atau desentralisasi  administratif,  desentralisasi fiskal,  dan  devolusi  atau  desentralisasi demokratis.  Dalam  penerapannya,  semua jenis  desentralisasi  tersebut  dapat  berjalan secara  bersamaan  atau  terpisah  sesuai dengan kebutuhan.
Dekonsentrasi  atau  desentralisasi administratif  melibatkan  pengalihan tanggung jawab administratif khusus untuk t i n g k a t   y a n g   l e b i h   r e n d a h   d a l a m kementerian pemerintah pusat dan lembaga (Khan,  2013).  Menurut  Mawhood  (Khan, 2013)  penerapan  dekonsentrasi  atau desentralisasi  akan  mudah  menghadapi permasalahan di negara-negara berkembang mengingat  pengalihan  kewenangan a d m i n i s t r a s i   h a r u s   d i i k u t i   d e n g a n kemampuan  pengelolaan  administrasi negara.
Desentralisasi  fiskal  diartikan  sebagai
pemberian  atau  pengalihan  kewenangan mengelola  sumber  daya  di  daerah  kepada pemerintah  daerah  yang  sebelumnya dipegang  oleh  pemerintah  pusat  (Khan, 2016). Desentralisasi fiskal juga dilanjutkan dengan  kegiatan  stabilisasi  kemampuan fiskal antar daerah dengan mentransfer dana perimbangan  ke  pemerintah  lokal  yang memiliki  kemampuan  fiskal  lebih  rendah (Malik,  Mahmood-Ul-Hassan,  &  Hussain, 2006).
D e s e n t r a l i s a s i   f i s k a l   d a p a t meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya  yang  lebih  baik.  Perencanan  terpusat atau  sentralisasi  sering  menghadapi kekeliruan  dalam  merencanakan  program dan  kegiatan  karena  rantai  perencanaan yang  jauh  dari  masyarakat.  Selain  itu, desentralisasi  fiskal  juga  meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya dan  pengadaan  barang  publik  karena penetapan jenis pengeluaran dilakukan oleh pemerintah daerah/lokal yang mengetahui kebutuhan daerah. Oates (1993, dalam Malik, Mahmood-Ul-Hassan,  &  Hussain,  2006) menyimpulkan  bahwa  penyediaan  barang dan  jasa  publik  seperti  infrastruktur, pendidikan,  dan  layanan  kesehatan  hanya akan  efisien  jika  dilakukan  dengan pendekatan desentralisasi.

## 2.  Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  masih  menjadi perdebatan  yang  luas  di  antara  pakar khususnya terkait pendefinisan dan tujuan. Perdebatan  yang  pertama  dipicu  oleh penggunaan istilah pembangunan desa yang sering disama artikan dengan pembangunan lokal  atau  daerah  tertinggal  (Straka  & Tuzová,  2016).  Kedua,  pembangunan  desa tidak  dengan  mudah  digeneralisasi mengingat  kondisi  desa  antar  negara sangatlah  berbeda,  bahkan  di  dalam  suatu negara  sendiri  terdapat  perbedaaan karakteristik desa yang biasanya disebabkan perbedaan budaya.
Chromy  dkk  (2011)  mengidentifikasi dua pendekatan untuk menentukan daerah pedesaan  yaitu  pendekatan  yang  luas  dan pendekatan yang sempit. Dalam pendekatan yang luas, setiap daerah yang tidak masuk dalam  wilayah  perkotaan  di  kelompokkan sebagai  desa.  Selain  itu,  desa  juga  dapat ditetapkan  dengan  pendekatan  jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk (pendekatan  yang  sempit).    Di  Inggris, pedesaan  ditetapkan  bagi  daerah  yang berpenduduk  kurang  dari    10.000  jiwa (Bibby, 2013).
Pembangunan desa memiliki beberapa definisi,  tergantung  dari  negara  atau lembaga  yang  menyusunnya.  Chambers ( 2 0 1 3 :   1 4 7 )   m e n y a t a k a n   b a h w a pembangunan  pedesaaan  adalah  upaya pemerintah  daerah  untuk  memperkuat kelompok-kelompok miskin yang tinggal di desa, baik wanita maupun pria, untuk dapat memberi  dan  memenuhi  kebutuhannya s e s u a i   d e n g a n   y a n g   m e r e k a butuhkan.Pembangunan  pedesaan  juga dapat  diartikan  sebagai  perbaikan  kondisi desa atau komunitas yang meliputi seluruh aspek,  baik  aspek  lingkungan,  kesehatan, perumahan  maupun  kondisi  ekonomi masyarakat (USDA, 2006:1).
Pemerintah  Indonesia  menetapkan definisi  pembangunan  desa  sebagai  upaya d a l a m   p e n i n g k a t a n   k e s e j a h t e r a a n masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan l i n g k u n g a n   s e c a r a   b e r k e l a n j u t a n . Pembangunan desa dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat.
Di  Indonesia,  pembangunan  desa memiliki  pemaknaan  khusus.  Berdasarkan UU  Desa  pembangunan  desa  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
1042 1191 1190
desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan  melalui p e m e n u h a n   k e b u t u h a n   d a s a r , pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan l i n g k u n g a n   s e c a r a   b e r k e l a n j u t a n . Pembangunan  desa  meliputi  tahap p e r e n c a n a a n ,   p e l a k s a n a a n ,   d a n pengawasan.  Pembangunan  desa  harus m e n g e d e p a n k a n   k e b e r s a m a a n , kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna m e w u j u d k a n   p e n g a r u s u t a m a a n perdamaian dan keadilan sosial.
Pembangunan Desa di Indonesia harus dilakukan  berdasarkan  rencana  kerja Pemerintah  Desa.  Pembangunan  Desa sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah D e s a   d e n g a n   m e l i b a t k a n   s e l u r u h masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong royong.  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa dilakukan  dengan  memanfaatkan  kearifan lokal  dan  sumber  daya  alam  Desa. P e m b a n g u n a n   l o k a l   b e r s k a l a   D e s a dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program  sektoral  yang  masuk  ke  Desa diinformasikan  kepada  Pemerintah  Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

## 3.  Undang-Undang  Desa:    Ringkasan  dan Tantangan
Desa  didefinisikan  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah. Desa memiliki kewenangan untuk m e n g a t u r   d a n   m e n g u r u s   u r u s a n pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem p e m e r i n t a h a n   I n d o n e s i a . S e l u r u h penyelenggaraan desa akan dilakukan oleh Pemerintah Desa yang didefiniskan sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain  dibantu  perangkat  desasebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Selain
itu,  desa  juga  wajib  memilikiBadan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Tujuan pemberian kewenangan desa adalah  untuk  memberikan  pengakuan  dan penghormatan  atas  desa.  Selain  itu, pemberian  kewenangan  ini  juga  bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian h u k u m   a t a s   d e s a   d a l a m   s i s t e m ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Desa  juga  diamanatkan  untuk mampu  mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi  masyarakat  Desa  untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan  bersama.  Nilai-nilai  kerja seperti  profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka,  serta  bertanggung  jawab  wajib dikedepankan dalam mengelola dana desa.
Peningkatan  pelibatan  masyarakat dalam pemerintahan desa dapat secara jelas terlihat dari kewajiban adanya musyawarah desa.  Musyawarah  desa  didefiniskan sebagai  forum  permusyawaratan  yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat Desa  untuk  memusyawarahkan  hal  yang bersifat  strategis  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Di  dalam  UU  Desa, p e m b e r d a y a a n   m a s y a r a k a t   d e s a d i d e f i n i s i k a n   s e b a g a i   u p a y a m e n g e m b a n g k a n   k e m a n d i r i a n   d a n k e s e j a h t e r a a n   m a s y a r a k a t   d e n g a n m e n i n g k a t k a n   p e n g e t a h u a n ,   s i k a p , keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
U U   D e s a   m e w a j i b k a n   a d a n y a musyawarah  perencanaan  pembangunan
desa.  Tujuan  musyawarah  tersebut  adalah menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan, dan  kebutuhan  Pembangunan  Desa  yang didanai  oleh  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa,  swadaya  masyarakat  desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  UU  Desa  penentuan prioritas dan program serta kegiatan di desa harus mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu:
a.  Peningkatan  kualitas  dan  akses terhadap pelayanan dasar;
b.  Pembangunan  dan  pemeliharaan i n f r a s t r u k t u r   d a n   l i n g k u n g a n berdasarkan  kemampuan  teknis  dan sumber daya lokal yang tersedia;
c.  Pengembangan  ekonomi  pertanian berskala produktif;
d. Pengembangan  dan  pemanfaatan teknologi  tepat  guna  untuk  kemajuan ekonomi; dan
e.  Peningkatan  kualitas  ketertiban  dan ketenteraman  masyarakat  Desa berdasarkan  kebutuhan  masyarakat Desa.
Penerapan UU Desa tidak terlepas dari permasalahan  karena  Indonesia  masih belajar  menerapkan  desentralisasi  yang seluas-luasnya.  Permasalahan  yang dipetakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berfokus  pada  proses  perencanaan  dan akutabilitas  pengelolaan  dana  desa. Antlöv dkk (2016)  melakukan  kajian  yang bertujuan untuk mengukur efek penerapan UU Desa terhadap kemampuan masyarakat desa  menjalankan  pemerintahan  pasca pemberlakuan UU Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  penerapan  UU  Desa akan terkendala permasalahan pengelolaan keuangan,  kelembagaan,  dan  partisipasi masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  peningkatan mekanisme  perencanaan  dan  akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.
V e l   d a n   B e d n e r   ( 2 0 1 5 )   d a l a m
penelitiannya  yang  berjudul Desentralisasi d a n   P e m e r i n t a h   L o k a l   d i   I n d o n e s i a menyimpulkan  bahwa  pemberlakukan  UU Desa  akan  memberikan  kesempatan p e m e r i n t a h   l o k a l   u n t u k   k e m b a l i mengembangkan  pemerintah  seperti  di Sumatera Barat yang dikenal dengan sistem n a g a r i .   U U   D e s a   s e c a r a   l a n g s u n g memberikan  kesempatan  pemerintahan desa  untuk  mengembangkan  hukum  adat p a s c a   p e m b e r l a k u k a n   U U   D e s a . Kembalinya  hukum  adat  diharapkan mampu  mempercepat  pembangunan  desa dan mengurangi konflik yang timbul di desa.
Tantangan penerapan UU Desa juga tidak  terlepas  dari  kondisi  makro  ekonomi yang  akan  berdampak  langsung  terhadap penduduk miskin. Yusuf dan Sumner (2015) melakukan  kajian  yang  mengukur  kondisi pertumbuhan  ekonomi,  kemiskinan,  dan ketimpangan  pasca  pelantikan  presiden Jokowi yang juga bertepatan dengan tahun pemberlakuan  UU  Desa.  Hasil  penelitian mereka  menunjukkan  bahwa  kemiskinan akan  semakin  memburuk  pada  tahun  2015 walaupun  pada  tahun  2014  Indonesia mampu  mengurangi  kemiskinan  secara signifikan.  Salah  satu  penyebabnya  adalah kondisi  ekonomi  global  dan  nasional  yang masih belum stabil.

## 4.  Hubungan  Desentralisasi  dengan Partisipasi Masyarakat
Desentralisasi  merupakan  cara  yang paling  efektif  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat (Khan,  2013). Partisipasi  berarti  pembagian  kekuasaan dalam  pengambilan  keputusan  dari pemerintah  ke  masyarakat.  Blair  (2000) menganggap partisipasi sebagai komponen kunci  yang  diperlukan  untuk  membuat pemerintahan  daerahmenjadi  demokratis. Menurut  Blair  (1998),  desentralisasi meningkatkan  partisipasi  demokratis dengan  mendorong  orang  untuk  terlibat dalam  proses  politik.  Peningkatan
1042 1193
desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan  melalui p e m e n u h a n   k e b u t u h a n   d a s a r , pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan l i n g k u n g a n   s e c a r a   b e r k e l a n j u t a n . Pembangunan  desa  meliputi  tahap p e r e n c a n a a n ,   p e l a k s a n a a n ,   d a n pengawasan.  Pembangunan  desa  harus m e n g e d e p a n k a n   k e b e r s a m a a n , kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna m e w u j u d k a n   p e n g a r u s u t a m a a n perdamaian dan keadilan sosial.
Pembangunan Desa di Indonesia harus dilakukan  berdasarkan  rencana  kerja Pemerintah  Desa.  Pembangunan  Desa sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah D e s a   d e n g a n   m e l i b a t k a n   s e l u r u h masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong royong.  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa dilakukan  dengan  memanfaatkan  kearifan lokal  dan  sumber  daya  alam  Desa. P e m b a n g u n a n   l o k a l   b e r s k a l a   D e s a dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program  sektoral  yang  masuk  ke  Desa diinformasikan  kepada  Pemerintah  Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

## 3.  Undang-Undang  Desa:    Ringkasan  dan Tantangan
Desa  didefinisikan  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah. Desa memiliki kewenangan untuk m e n g a t u r   d a n   m e n g u r u s   u r u s a n pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem p e m e r i n t a h a n   I n d o n e s i a . S e l u r u h penyelenggaraan desa akan dilakukan oleh Pemerintah Desa yang didefiniskan sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain  dibantu  perangkat  desasebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Selain
itu,  desa  juga  wajib  memilikiBadan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Tujuan pemberian kewenangan desa adalah  untuk  memberikan  pengakuan  dan penghormatan  atas  desa.  Selain  itu, pemberian  kewenangan  ini  juga  bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian h u k u m   a t a s   d e s a   d a l a m   s i s t e m ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Desa  juga  diamanatkan  untuk mampu  mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi  masyarakat  Desa  untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan  bersama.  Nilai-nilai  kerja seperti  profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka,  serta  bertanggung  jawab  wajib dikedepankan dalam mengelola dana desa.
Peningkatan  pelibatan  masyarakat dalam pemerintahan desa dapat secara jelas terlihat dari kewajiban adanya musyawarah desa.  Musyawarah  desa  didefiniskan sebagai  forum  permusyawaratan  yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat Desa  untuk  memusyawarahkan  hal  yang bersifat  strategis  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Di  dalam  UU  Desa, p e m b e r d a y a a n   m a s y a r a k a t   d e s a d i d e f i n i s i k a n   s e b a g a i   u p a y a m e n g e m b a n g k a n   k e m a n d i r i a n   d a n k e s e j a h t e r a a n   m a s y a r a k a t   d e n g a n m e n i n g k a t k a n   p e n g e t a h u a n ,   s i k a p , keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
U U   D e s a   m e w a j i b k a n   a d a n y a musyawarah  perencanaan  pembangunan
desa.  Tujuan  musyawarah  tersebut  adalah menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan, dan  kebutuhan  Pembangunan  Desa  yang didanai  oleh  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa,  swadaya  masyarakat  desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  UU  Desa  penentuan prioritas dan program serta kegiatan di desa harus mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu:
a.  Peningkatan  kualitas  dan  akses terhadap pelayanan dasar;
b.  Pembangunan  dan  pemeliharaan i n f r a s t r u k t u r   d a n   l i n g k u n g a n berdasarkan  kemampuan  teknis  dan sumber daya lokal yang tersedia;
c.  Pengembangan  ekonomi  pertanian berskala produktif;
d. Pengembangan  dan  pemanfaatan teknologi  tepat  guna  untuk  kemajuan ekonomi; dan
e.  Peningkatan  kualitas  ketertiban  dan ketenteraman  masyarakat  Desa berdasarkan  kebutuhan  masyarakat Desa.
Penerapan UU Desa tidak terlepas dari permasalahan  karena  Indonesia  masih belajar  menerapkan  desentralisasi  yang seluas-luasnya.  Permasalahan  yang dipetakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berfokus  pada  proses  perencanaan  dan akutabilitas  pengelolaan  dana  desa. Antlöv dkk (2016)  melakukan  kajian  yang bertujuan untuk mengukur efek penerapan UU Desa terhadap kemampuan masyarakat desa  menjalankan  pemerintahan  pasca pemberlakuan UU Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  penerapan  UU  Desa akan terkendala permasalahan pengelolaan keuangan,  kelembagaan,  dan  partisipasi masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  peningkatan mekanisme  perencanaan  dan  akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.
V e l   d a n   B e d n e r   ( 2 0 1 5 )   d a l a m
penelitiannya  yang  berjudul Desentralisasi d a n   P e m e r i n t a h   L o k a l   d i   I n d o n e s i a menyimpulkan  bahwa  pemberlakukan  UU Desa  akan  memberikan  kesempatan p e m e r i n t a h   l o k a l   u n t u k   k e m b a l i mengembangkan  pemerintah  seperti  di Sumatera Barat yang dikenal dengan sistem n a g a r i .   U U   D e s a   s e c a r a   l a n g s u n g memberikan  kesempatan  pemerintahan desa  untuk  mengembangkan  hukum  adat p a s c a   p e m b e r l a k u k a n   U U   D e s a . Kembalinya  hukum  adat  diharapkan mampu  mempercepat  pembangunan  desa dan mengurangi konflik yang timbul di desa.
Tantangan penerapan UU Desa juga tidak  terlepas  dari  kondisi  makro  ekonomi yang  akan  berdampak  langsung  terhadap penduduk miskin. Yusuf dan Sumner (2015) melakukan  kajian  yang  mengukur  kondisi pertumbuhan  ekonomi,  kemiskinan,  dan ketimpangan  pasca  pelantikan  presiden Jokowi yang juga bertepatan dengan tahun pemberlakuan  UU  Desa.  Hasil  penelitian mereka  menunjukkan  bahwa  kemiskinan akan  semakin  memburuk  pada  tahun  2015 walaupun  pada  tahun  2014  Indonesia mampu  mengurangi  kemiskinan  secara signifikan.  Salah  satu  penyebabnya  adalah kondisi  ekonomi  global  dan  nasional  yang masih belum stabil.

## 4.  Hubungan  Desentralisasi  dengan Partisipasi Masyarakat
Desentralisasi  merupakan  cara  yang paling  efektif  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat (Khan,  2013). Partisipasi  berarti  pembagian  kekuasaan dalam  pengambilan  keputusan  dari pemerintah  ke  masyarakat.  Blair  (2000) menganggap partisipasi sebagai komponen kunci  yang  diperlukan  untuk  membuat pemerintahan  daerahmenjadi  demokratis. Menurut  Blair  (1998),  desentralisasi meningkatkan  partisipasi  demokratis dengan  mendorong  orang  untuk  terlibat dalam  proses  politik.  Peningkatan
1042 1193 1192
kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam p o l i t i k   d a p a t   d i l a k u k a n   d e n g a n meningkatkan  kontribusi  kelompok masyarakat seperti kaum minoritas, pemilik bisnis kecil, pengrajin, petani marjinal, dan kaum  miskin  kota  dengan  penetapan meknisme yang mudah.
Pakar ilmu administrasi negara telah menetapkan  berbagai  mekanisme  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  penyediaan barang  dan  jasa  publik.  Secara  umum, mekanisme tersebut dapat dibagi ke dalam dua  bagian  yaitu voice  approach dan exit approach (Khan,  2013;  Khan,  2016) .  V oice approach memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  menyampaikan  secara langsung keinginan mereka terhadap jenis- jenis  dan  kualitas  pelayan.  Penyampaian
usulan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui rapat-rapat  perencanaan  dan  evaluasi kegaiatan.  Pendekatan  ini  dapat  juga dilakukan  dengan  pengadaan  survei keinginan/kebutuhan masyarakat terhadap jenis  dan  pengelolaan  barang  dan  jasa p u b l i k . E x i t   a p p r o a c h m e m b e r i k a n pendekatan yang berbeda yaitu masyarakat berpartisipasi  dengan  meninggalkan  atau tidak menggunakan barang dan jasa publik yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah (Khan,  2013).  Pada  pendekatan  ini, kekecewaan  juga  dapat  dilakukan  dengan tidak  terlibat  pada  kegiatan-kegiatan masyarakat  pada  wilayah  adminisitrasi tempat  tinggal  dan  memilih  wilayah administrasi lain.
Dalam  era  desentralisasi,  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan dipengaruhi  oleh  faktor  individu  dan lingkungan. Salah satu faktor individu yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya adalah perbedaan  gender.  Wanita  terlihat  lebih sedikit  terlibat  dalam  kegiatan  pendidikan dibandingkan  pria  (Rock  dkk,  2016). Komposisi  wanita  yang  lebih  sedikit  juga terlihat  pada  kegiatan-kegiatan  kesehatan. Permasalahan  gender  bukanlah  hal  yang mudah  untuk  diselesaikan  mengingat gender  menjadi  sebuah  isu  yang  terkait dengan  budaya  dan  agama  (Okoro,  2016; Prasisca  &  Sutikno,  2015).  Hasil  penelitian mereka menunjukkan bahwa wanita masih memiliki  peran  yang  kecil  dalam  kegiatan pembangunan  khususnya  pembangunan- pembangunan  di  pemerintahan  daerah. Selanjutnya,  partisipasi  juga  dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat (Bardosh, 2015).
Partisipasi  publik  juga  sangat  terkait dengan kondisi eksternal seperti mekanisme pelibatan  dan  kondisi  politik.  Mekanisme pelibatan  yang  tepat  akan  meningkatkan partisipasi  dan  kepedulian  masyarakat terhadap  agenda-agenda  pembangunan (Rega  &  Baldizzone,  2015).  Sedangkan mekanisme  yang  terlalu  sulit  atau time- consuming akan  sulit  mendapat  perhatian publik.  Oleh  sebab  itu,  penyusunan mekanisme  pelibatan  masyarakat  dalam setiap  kegiatan  haruslah  mempertimbang- kan karakteristik individu masyarakat desa dan karakteristik desa.

## C. METODE PENELITIAN 1.  Model Pengujian
Penelitian  ini  menggunakan  regresi linier untuk  menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat d a l a m   k e g i a t a n - k e g i a t a n   d i   D e s a . Pendekatan  regresi  linear  telah  luas d i g u n a k a n   o l e h   p e n e l i t i - p e n e l i t i sebelumnya  untuk  mengukur  sikap masyarakat  terhadap  kualitas  pelayanan
yang  diberikan  pemerintah  .  Pendekatan tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk m e n g u k u r   k e c e n d e r u n g a n   u n t u k menghadiri  dan  terlibat  dalam  kegiatan- kegiatan  desa.  Dengan  mengasumsikan partisipasi  masyarakat  adalah  fungsi  dari kondisi  individu  maka  model  penelitian sebagai berikut:
Pr adalah  variabel  independen  yang ij menggambarkan  partisipasi  masyarakat. Variabel  ini  diukur  dengan  melihat  ke- hadiran respoden dalam beberapa kegiatan yaitu  rapat  desa,  kerja  bakti,  kegiatan pembangunan  desa,  kegiatan  PNPM  dan kegiatan  keagamaan.  Masing-masing variabel dependen akan diuji secara terpisah guna  mendapat  hasil  yang  berbeda  untuk setiap jenis kegiatan. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan data biner.
Ed merupakan  variabel  pendidikan ij yang  menggambarkan  lulusan  terakhir respoden.  Variabel  ini  bernilai  1  untuk respoden  yang  lulusan  universitas  dan bernilai  0  untuk  masyarakat  yang  bukan lulusan  universitas.  Mrd dan  Fe adalah ij ij variabel  untuk  status  menikah  dan  jenis kelamin  perempuan.  Variabel  ini  juga menggunakan pendekatan biner yaitu 1 dan 0. Kemampuan membaca dan menulis juga dikontrol  dalam  model  penelitian  ini  yang tergambarkan  oleh  variabel  Rd   dan  Wr .
ij ij
S e d a n g k a n   u s i a   d i k o n t r o l   d e n g a n pendekatan  data  kontinyu  dengan  simbol Age . Tujuan  utama  penelitian  ini  akan terjawab  dengan  memperhatikan  besaran m a s i n g - m a s i n g   k o e f i s i e n   v a r i a b e l independen.  Tingkat  signifikansi  pengaruh dapat dilihat dengan membandingkan nilai t-tabel  dan  t-hitung.  Tingkat  partisipasi m a s y a r a k a t   d a p a t   d i l i h a t   d e n g a n m e n g h i t u n g   f r e k u e n s i   p a r t i s i p a s i
1042 1195
kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam p o l i t i k   d a p a t   d i l a k u k a n   d e n g a n meningkatkan  kontribusi  kelompok masyarakat seperti kaum minoritas, pemilik bisnis kecil, pengrajin, petani marjinal, dan kaum  miskin  kota  dengan  penetapan meknisme yang mudah.
Pakar ilmu administrasi negara telah menetapkan  berbagai  mekanisme  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  penyediaan barang  dan  jasa  publik.  Secara  umum, mekanisme tersebut dapat dibagi ke dalam dua  bagian  yaitu voice  approach dan exit approach (Khan,  2013;  Khan,  2016) .  V oice approach memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  menyampaikan  secara langsung keinginan mereka terhadap jenis- jenis  dan  kualitas  pelayan.  Penyampaian
usulan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui rapat-rapat  perencanaan  dan  evaluasi kegaiatan.  Pendekatan  ini  dapat  juga dilakukan  dengan  pengadaan  survei keinginan/kebutuhan masyarakat terhadap jenis  dan  pengelolaan  barang  dan  jasa p u b l i k . E x i t   a p p r o a c h m e m b e r i k a n pendekatan yang berbeda yaitu masyarakat berpartisipasi  dengan  meninggalkan  atau tidak menggunakan barang dan jasa publik yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah (Khan,  2013).  Pada  pendekatan  ini, kekecewaan  juga  dapat  dilakukan  dengan tidak  terlibat  pada  kegiatan-kegiatan masyarakat  pada  wilayah  adminisitrasi tempat  tinggal  dan  memilih  wilayah administrasi lain.
Dalam  era  desentralisasi,  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan dipengaruhi  oleh  faktor  individu  dan lingkungan. Salah satu faktor individu yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya adalah perbedaan  gender.  Wanita  terlihat  lebih sedikit  terlibat  dalam  kegiatan  pendidikan dibandingkan  pria  (Rock  dkk,  2016). Komposisi  wanita  yang  lebih  sedikit  juga terlihat  pada  kegiatan-kegiatan  kesehatan. Permasalahan  gender  bukanlah  hal  yang mudah  untuk  diselesaikan  mengingat gender  menjadi  sebuah  isu  yang  terkait dengan  budaya  dan  agama  (Okoro,  2016; Prasisca  &  Sutikno,  2015).  Hasil  penelitian mereka menunjukkan bahwa wanita masih memiliki  peran  yang  kecil  dalam  kegiatan pembangunan  khususnya  pembangunan- pembangunan  di  pemerintahan  daerah. Selanjutnya,  partisipasi  juga  dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat (Bardosh, 2015).
Partisipasi  publik  juga  sangat  terkait dengan kondisi eksternal seperti mekanisme pelibatan  dan  kondisi  politik.  Mekanisme pelibatan  yang  tepat  akan  meningkatkan partisipasi  dan  kepedulian  masyarakat terhadap  agenda-agenda  pembangunan (Rega  &  Baldizzone,  2015).  Sedangkan mekanisme  yang  terlalu  sulit  atau time- consuming akan  sulit  mendapat  perhatian publik.  Oleh  sebab  itu,  penyusunan mekanisme  pelibatan  masyarakat  dalam setiap  kegiatan  haruslah  mempertimbang- kan karakteristik individu masyarakat desa dan karakteristik desa.

## C. METODE PENELITIAN

## 1.  Model Pengujian
Penelitian  ini  menggunakan  regresi linier untuk  menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat d a l a m   k e g i a t a n - k e g i a t a n   d i   D e s a . Pendekatan  regresi  linear  telah  luas d i g u n a k a n   o l e h   p e n e l i t i - p e n e l i t i sebelumnya  untuk  mengukur  sikap masyarakat  terhadap  kualitas  pelayanan
yang  diberikan  pemerintah  .  Pendekatan tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk m e n g u k u r   k e c e n d e r u n g a n   u n t u k menghadiri  dan  terlibat  dalam  kegiatan- kegiatan  desa.  Dengan  mengasumsikan partisipasi  masyarakat  adalah  fungsi  dari kondisi  individu  maka  model  penelitian sebagai berikut:
Pr adalah  variabel  independen  yang ij menggambarkan  partisipasi  masyarakat. Variabel  ini  diukur  dengan  melihat  ke- hadiran respoden dalam beberapa kegiatan yaitu  rapat  desa,  kerja  bakti,  kegiatan pembangunan  desa,  kegiatan  PNPM  dan kegiatan  keagamaan.  Masing-masing variabel dependen akan diuji secara terpisah guna  mendapat  hasil  yang  berbeda  untuk setiap jenis kegiatan. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan data biner.
Ed merupakan  variabel  pendidikan ij yang  menggambarkan  lulusan  terakhir respoden.  Variabel  ini  bernilai  1  untuk respoden  yang  lulusan  universitas  dan bernilai  0  untuk  masyarakat  yang  bukan lulusan  universitas.  Mrd dan  Fe adalah ij ij variabel  untuk  status  menikah  dan  jenis kelamin  perempuan.  Variabel  ini  juga menggunakan pendekatan biner yaitu 1 dan 0. Kemampuan membaca dan menulis juga dikontrol  dalam  model  penelitian  ini  yang tergambarkan  oleh  variabel  Rd   dan  Wr . ij ij S e d a n g k a n   u s i a   d i k o n t r o l   d e n g a n pendekatan  data  kontinyu  dengan  simbol Age .
Tujuan  utama  penelitian  ini  akan terjawab  dengan  memperhatikan  besaran m a s i n g - m a s i n g   k o e f i s i e n   v a r i a b e l independen.  Tingkat  signifikansi  pengaruh dapat dilihat dengan membandingkan nilai t-tabel  dan  t-hitung.  Tingkat  partisipasi m a s y a r a k a t   d a p a t   d i l i h a t   d e n g a n m e n g h i t u n g   f r e k u e n s i   p a r t i s i p a s i
1042 1195 1194

## Tabel 4. Keterlibatan dalam Kegiatan Pembangunan Desa
Tabel 3. Keterlibatan dalam Kerja Bakti di Desa
Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5
Tabel 2. Keterlibatan dalam Kegiatan Rapat Desa
Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5
Jawaban Mengetahui Berpartisipasi Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Ya 15.753 50,15 6.392 40,58 Tidak 12.566 40,01 9.361 59,42 Tidak Mengetahui 3.091 9,84 Total 31.410 100,00 15.753 100,00
masyarakat pada kegiatan-kegiatan desa.

## 2. Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data Indonesia Family Life Survei (IFLS) ke 5 yang dikumpulkan oleh RAND. IFLS merupakan survei  kondisi  ekonomi  dan  pemerintah desa  di  Indonesia  yang  telah  dimulai  sejak tahun  1992  sebagai  gelombang  pertama. Hingga  tahun  2014/2015,  yaitu  gelombang ke 5, survei ini telah melakukan peningkatan jumlah respoden yaitu sampel rumah tangga sebanyak  16.204  dan  sampel  individu sebanyak 50.148 individu. Penelitian ini juga mengukur  kondisi  desa  atau  komunitas sebanyak 311 desa.
Penelitian  ini  menggunakan  sampel sebanyak  31.410  individu  dewasa  yang menjawab  seluruh  pertanyaan  dengan lengkap.  Adapun  deskripsi  statistik  setiap variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian sebagai berikut:

## D. HASIL PENELITIAN

## 1.  Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Desa
Salah satu tujuan pelibatan masyarakat adalah  mendekatkan  masyarakat  dalam
kegiatan-kegiatan  pembangunansehingga lebih  merasa  memiliki  terhadap  keputusan tersebut  (Nurudin dkk., 2015). Peningkatan masyarakat  juga  akan  meningkatkan capaian dan efisiensi kegiatan. Over suppply dan high cost provision dapat dicapai dengan melibatkan  masyarakat  dari  tahapan perencanaan, monitoring, hingga evaluasi.
Penelitian ini mendeskripsikan tingkat partisipasi  masyarakat  di  Indonesia  yang terbagi  ke  dalam  lima  kegiatan  yaitu  rapat desa,  kerja  bakti,  kegiatan  pembangunan desa,  kegiatan  PNPM,  dan  kegiatan keagamaan.
Sebesar  15.753  individu    atau  50,15 persen  respoden    mengetahui  bahwa terdapat  kegiatan  rapat  desa  selama  tahun 2014.  Hasil  pengumpulan  data  ini mengejutkan  mengingat  sekitar  40  persen respoden tidak mengetahui tentang adanya rapat  desa  di  desa  masing-masing.  Hal  ini bisa  terjadi  karena  mekanisme  rapat  yang
kurang menarik atau sosialisasi yang kurang dari  aparatur  desa.  Berdasarkan  hasil pertanyaan lanjutan diketahui bahwa hanya sekitar 40 persen respoden yang menghadiri kegiatan rapat desa (lihat Tabel 2).
Kegiatan  kerja  bakti  juga  hanya diketahui oleh sekitar 45 persen respoden di desa  masing-masing.  Tingkat  partisipasi kegiatan  kerja  bakti  dan  gotong  royong hanya  sebesar  54  persen.  Hal  ini  sedikit b e r b e d a   d e n g a n   k e g i a t a n - k e g i a t a n pembangunan  desa  yaitu  dihadiri  hanya sekitar  48  persen  respoden  penelitian. Terdapat    sekitar  47  persen  respoden  yang bahkan tidak mengetahui terdapat kegiatan- kegiatan pembangunan desa (lihat Tabel 4).
S e b e l u m   a d a n y a   D a n a   D e s a , pembangunan  mandiri  dapat  bersumber juga dari kegiatan PNPM. Pemanfaatan dana PNPM  harus  secara  kelompok  dengan persyaratan  harus  dialokasikan  untuk kegiatan pembangunan ekonomi kelompok atau  pembangunan  infrastruktur.  Hasil survei  IFLS  terhadap  31.410  masyarakat menunjukkan  bahwa  hanya  sebesar  35 persen  respoden  yang  mengetahui  adanya kegiatan PNPM, sedangkan 51 persen tidak
Tabel 5. Keterlibatan dalam Kegiatan PNPM  di Desa
1042 1197 1196 Tabel 1. Deskripsi Statistik Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Usia 31.402 37,33 14,93 14 101 Status perkawinan 31.408 0,72 0,45 0 1 Perempuan 31.408 0,53 0,49 0 1 Kemampuan membaca 31.408 0,92 0,27 0 1 Kemampuan menulis 31.408 0,91 0,28 0 1 Pendidikan tinggi 31.408 0,12 0,34 0 1 Partisipasi pertemuan desa 31.408 0,20 0,40 0 1 Partisipasi  kerja bakti 31.408 0,26 0,43 0 1 Partisipasi kegiatan pembanguan desa 31.408 0,21 0,41 0 1 Partisipasi  kegiatan keagamaan 31.408 0,53 0,.49 0 1 Partisipasi  kegiatan PNPM 31.408 0,06 0,23 0 1
Sumber: Hasil pengelolahan penulis dari survei IFLS5
Tabel 4. Keterlibatan dalam Kegiatan Pembangunan Desa
Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5
Tabel 3. Keterlibatan dalam Kerja Bakti di Desa
Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5 Tabel 2. Keterlibatan dalam Kegiatan Rapat Desa Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5
Jawaban Mengetahui Berpartisipasi Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Ya 15.753 50,15 6.392 40,58 Tidak 12.566 40,01 9.361 59,42 Tidak Mengetahui 3.091 9,84 Total 31.410 100,00 15.753 100,00 masyarakat pada kegiatan-kegiatan desa.

## 2. Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data Indonesia Family Life Survei (IFLS) ke 5 yang dikumpulkan oleh RAND. IFLS merupakan survei  kondisi  ekonomi  dan  pemerintah desa  di  Indonesia  yang  telah  dimulai  sejak tahun  1992  sebagai  gelombang  pertama.
Hingga  tahun  2014/2015,  yaitu  gelombang ke 5, survei ini telah melakukan peningkatan jumlah respoden yaitu sampel rumah tangga sebanyak  16.204  dan  sampel  individu sebanyak 50.148 individu. Penelitian ini juga mengukur  kondisi  desa  atau  komunitas sebanyak 311 desa.
Penelitian  ini  menggunakan  sampel sebanyak  31.410  individu  dewasa  yang menjawab  seluruh  pertanyaan  dengan lengkap.  Adapun  deskripsi  statistik  setiap variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian sebagai berikut:

## D. HASIL PENELITIAN

## 1.  Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Desa
Salah satu tujuan pelibatan masyarakat adalah  mendekatkan  masyarakat  dalam
kegiatan-kegiatan  pembangunansehingga lebih  merasa  memiliki  terhadap  keputusan tersebut  (Nurudin dkk., 2015). Peningkatan masyarakat  juga  akan  meningkatkan capaian dan efisiensi kegiatan. Over suppply dan high cost provision dapat dicapai dengan melibatkan  masyarakat  dari  tahapan perencanaan, monitoring, hingga evaluasi.
Penelitian ini mendeskripsikan tingkat partisipasi  masyarakat  di  Indonesia  yang terbagi  ke  dalam  lima  kegiatan  yaitu  rapat desa,  kerja  bakti,  kegiatan  pembangunan desa,  kegiatan  PNPM,  dan  kegiatan keagamaan.
Sebesar  15.753  individu    atau  50,15 persen  respoden    mengetahui  bahwa terdapat  kegiatan  rapat  desa  selama  tahun 2014.  Hasil  pengumpulan  data  ini mengejutkan  mengingat  sekitar  40  persen respoden tidak mengetahui tentang adanya rapat  desa  di  desa  masing-masing.  Hal  ini bisa  terjadi  karena  mekanisme  rapat  yang
kurang menarik atau sosialisasi yang kurang dari  aparatur  desa.  Berdasarkan  hasil pertanyaan lanjutan diketahui bahwa hanya sekitar 40 persen respoden yang menghadiri kegiatan rapat desa (lihat Tabel 2).
Kegiatan  kerja  bakti  juga  hanya diketahui oleh sekitar 45 persen respoden di desa  masing-masing.  Tingkat  partisipasi kegiatan  kerja  bakti  dan  gotong  royong hanya  sebesar  54  persen.  Hal  ini  sedikit b e r b e d a   d e n g a n   k e g i a t a n - k e g i a t a n pembangunan  desa  yaitu  dihadiri  hanya sekitar  48  persen  respoden  penelitian. Terdapat    sekitar  47  persen  respoden  yang bahkan tidak mengetahui terdapat kegiatan- kegiatan pembangunan desa (lihat Tabel 4).
S e b e l u m   a d a n y a   D a n a   D e s a , pembangunan  mandiri  dapat  bersumber juga dari kegiatan PNPM. Pemanfaatan dana PNPM  harus  secara  kelompok  dengan persyaratan  harus  dialokasikan  untuk kegiatan pembangunan ekonomi kelompok atau  pembangunan  infrastruktur.  Hasil survei  IFLS  terhadap  31.410  masyarakat menunjukkan  bahwa  hanya  sebesar  35 persen  respoden  yang  mengetahui  adanya kegiatan PNPM, sedangkan 51 persen tidak
Tabel 5. Keterlibatan dalam Kegiatan PNPM  di Desa
1042 1197 1196 Tabel 1. Deskripsi Statistik Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Usia 31.402 37,33 14,93 14 101 Status perkawinan 31.408 0,72 0,45 0 1 Perempuan 31.408 0,53 0,49 0 1 Kemampuan membaca 31.408 0,92 0,27 0 1 Kemampuan menulis 31.408 0,91 0,28 0 1 Pendidikan tinggi 31.408 0,12 0,34 0 1 Partisipasi pertemuan desa 31.408 0,20 0,40 0 1 Partisipasi  kerja bakti 31.408 0,26 0,43 0 1 Partisipasi kegiatan pembanguan desa 31.408 0,21 0,41 0 1 Partisipasi  kegiatan keagamaan 31.408 0,53 0,.49 0 1 Partisipasi  kegiatan PNPM 31.408 0,06 0,23 0 1
Sumber: Hasil pengelolahan penulis dari survei IFLS5
cenderung menghadiri rapat desa 8,5 persen lebih  tinggi  dibandingkan  yang  belum menikah,  begitu  juga  untuk  kegiatan  kerja bakti  yaitu  lebih  tinggi  4,03  persen  dan kegitan  pembangunan  desa  yaitu  5,78 persen.  Selanjutnya,  jenis  kelamin  sangat menentukan  partisipasi  dalam  kegiatan desa.  Perempuan  cenderung  memiliki kehadiran  yang  lebih  rendah  untuk  semua kegiatan  yaitu  rata-rata  hampir  20  persen dibandingkan  pria  (lihat  Tabel  7).
Kemampuan  membaca  dan  menulis  juga teruji  memiliki  hubungan  yang  positif  dan signifikan terhadap kehadiran pada seluruh kegiatan  desa.  Akan  tetapi  kemampuan m e m b a c a   d a n   m e n u l i s   b u k a n l a h karakteristik yang memiliki pengaruh yang besar  terhadap  kehadiran  seseorang  dalam kegiatan desa karena perbedaan antara yang mampu membaca dan menulis dengan yang tidak hanya sekitar 5 persen.
Penelitian  ini  juga  menguji  secara parsial  hubungan  karakteristik  individu
terhadap  kehadiran  masyarakat  pada kegiatankeagamaan  dan  kegiatan  yang terkait  dengan  PNPM.  Hasil  estimasi menunjukkan  bahwa  pendidikan  memiliki pengaruh  negatif  terhadapkehadiran mengikuti  kegiatan  keagamaan  yaitu seseorang  yang  berpendidikan  tinggi  akan cenderung  tidak  menghadiri  kegiatan tersebut  sebesar  1,37  persen.  Pernikahan mendorong  seseorang  untuk  menghadiri kegiatan keagamaan sebesar 5,2 persen.
Variabel  umur  terbukti  menunjukkan pengaruh  yang  positif  terhadap  kehadiran seseorang  pada  kegiatan  keagamaan  yaitu semakin  meningkatkan  umur  seseorang akan  semakin  cenderung  mengikuti kegiatan  keagaamaan.  Penambahan  umur sebesar  1  tahun  akan  meningkatkan kehadiran sebesar 0.74 persen (lihat Tabel 9). Akan tetapi, interprestasi faktor umur harus dilakukan  secara  hati-hati  karena  jika  usia individu semakin tinggi bisa jadi pengaruh ini menjadi negatif.
mengetahui (lihat Tabel  5). Hanya 16 persen yang  terlibat  kegiatan  PNPM  dari  total sekitar 11.168 yang mengetahui. Rendahnya pelibatan masyarakat ini bukan dikarenakan ketidakinginan  masyarakat  tetapi  karena hanya peserta dalam kelompok pendanaan PNPM  yang  hadir  dalam  setiap  kegiatan tersebut.  Oleh  sebab  itu,  rendahnya  angka partisipasi kegiatan ini tidak mencerminkan ukuran  kepedulian  masyarakat  terhadap pembangunan desa.
K e p e d u l i a n   m a s y a r a k a t   d a l a m kegiatan  keagamaan  di  desa  juga  dapat menjadi  indikator  tingkat  kepedulian terhadap  pembangunan  desa.  Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa sekitar 85 persen  respoden  mengetahui  adanya k e g i a t a n - k e g i a t a n   k e a g a m a a n   d i desanya.Sebanyak  61  persen  respoden menghadiri  kegiatan-kegiatan  keagamaan di desa, sedangkan 38 persen memilih tidak mengikuti  kegiatan  keagamaan  walaupun mengetahui kegiatan tersebut (lihat Tabel 6).
P e n g u j i a n   f a k t o r - f a k t o r   y a n g mempengaruhi  kehadiran  masyarakat dalam  kegiatan-kegiatan  desa  dapat dilakukan  dengan  menggunakanregresi linear berganda. Dengan pendekatan Linear Probability  Model  (LPM) kecenderungan seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  dapat dihitung.  Tabel  7  menunjukkan  besaran pengaruh  variabel  individu  terhadap keinginan  menghadiri/berpartisipasi  pada kegiatan-kegiatan di Desa.
2.  Hasil  Estimasi  Faktor-Faktor  yang mempengaruhi  Keinginan  untuk
Terlibat Pada Kegiatan Desa
Hasil estimasi   pertama menunjukkan b a h w a   p e n d i d i k a n   m e m p e n g a r u h i partisipasi  masyarakat  pada  rapat  desa. Pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  dengan  penjabaran  bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi  memiliki  kemungkinan  yang  lebih besar untuk menghadiri kegiatan rapat desa sebesar 8.5 persen dibandingkan masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah. Akan tetapi, pendidikan memiliki hubungan yang negatif  terhadap  partisipasi  pada  kegiatan- kegiatan  desa  yang  bertujuan  untuk pembangunan  desa.  Masyarakat  yang berpendidikan  tinggi  cenderung  tidak menghadiri  kegiatan-kegiatan  tersebut. S e c a r a   s t a t i s t i k ,   m a s y a r a k a t   y a n g berpendidikan tinggi cenderung untuk tidak menghadiri  kegiatan  tersebut  sebesar  2.25 persen dibandingkan masyarakat yang lebih
rendah pendidikannya.  Selanjutnya, tingkat pendidikan  tidak  menunjukkan  hubungan yang  signifikan  terhadap  kehadiran  pada kerja  bakti  atau  gotong  royong  atau kegiatan-kegiatan  lain  yang  bersifat sukarela/tanpa bayaran.
Pernikahan menjadikan seeorang lebih tertarik  untuk  menghadiri  kegiatan  desa. Hasil  estimasi    menunjukkan  bahwa seseorang  yeng  telah  menikah  cenderung untuk  menghadiri  kegiatan  di  desa dibandingkan  individu  yang  belum menikah.  Penduduk  yang  telah  menikah
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sumber: Hasil estimasi penulis menggunakan data  survei IFLS5, 2016
Tabel 7. Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Partisipasi pada  Kegiatan Pembangunan Desa
Independen variabel Dependen Variabel Rapat Desa Kerja Bakti Keg. Pembangunan Desa Pendidikan tinggi 0,0853*** 0,00565 -0,0225*** (0,00637) (0,00693) (0,00654) Menikah 0,0850*** 0,0403*** 0,0578*** (0,00510) (0,00555) (0,00523) Wanita -0,158*** -0,228*** -0,182*** (0,00438) (0,00476) (0,00449) Usia 0,00432*** 0,00221*** 0,00306*** (0,000164) (0,000178) (0,000168) Kemampuan membaca 0,0551*** 0,0550*** 0,00714 (0,0168) (0,0182) (0,0172) Kemampuan menulis 0,0718*** 0,0163 0,0488*** (0,0162) (0,0176) (0,0166) Konstanta -0,0632*** 0,200*** 0,107*** (0,0122) (0,0133) (0,0125) Jumlah sampel 31.402 31.402 31.402 R kuadrat 0,086 0,079 0,070 1042 1199 1198 Tabel 6. Keterlibatan dalam Kegiatan Religius di Desa
Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5
cenderung menghadiri rapat desa 8,5 persen lebih  tinggi  dibandingkan  yang  belum menikah,  begitu  juga  untuk  kegiatan  kerja bakti  yaitu  lebih  tinggi  4,03  persen  dan kegitan  pembangunan  desa  yaitu  5,78 persen.  Selanjutnya,  jenis  kelamin  sangat menentukan  partisipasi  dalam  kegiatan desa.  Perempuan  cenderung  memiliki kehadiran  yang  lebih  rendah  untuk  semua kegiatan  yaitu  rata-rata  hampir  20  persen dibandingkan  pria  (lihat  Tabel  7).
Kemampuan  membaca  dan  menulis  juga teruji  memiliki  hubungan  yang  positif  dan signifikan terhadap kehadiran pada seluruh kegiatan  desa.  Akan  tetapi  kemampuan m e m b a c a   d a n   m e n u l i s   b u k a n l a h karakteristik yang memiliki pengaruh yang besar  terhadap  kehadiran  seseorang  dalam kegiatan desa karena perbedaan antara yang mampu membaca dan menulis dengan yang tidak hanya sekitar 5 persen.
Penelitian  ini  juga  menguji  secara parsial  hubungan  karakteristik  individu
terhadap  kehadiran  masyarakat  pada kegiatankeagamaan  dan  kegiatan  yang terkait  dengan  PNPM.  Hasil  estimasi menunjukkan  bahwa  pendidikan  memiliki pengaruh  negatif  terhadapkehadiran mengikuti  kegiatan  keagamaan  yaitu seseorang  yang  berpendidikan  tinggi  akan cenderung  tidak  menghadiri  kegiatan tersebut  sebesar  1,37  persen.  Pernikahan mendorong  seseorang  untuk  menghadiri kegiatan keagamaan sebesar 5,2 persen.
Variabel  umur  terbukti  menunjukkan pengaruh  yang  positif  terhadap  kehadiran seseorang  pada  kegiatan  keagamaan  yaitu semakin  meningkatkan  umur  seseorang akan  semakin  cenderung  mengikuti kegiatan  keagaamaan.  Penambahan  umur sebesar  1  tahun  akan  meningkatkan kehadiran sebesar 0.74 persen (lihat Tabel 9). Akan tetapi, interprestasi faktor umur harus dilakukan  secara  hati-hati  karena  jika  usia individu semakin tinggi bisa jadi pengaruh ini menjadi negatif.
mengetahui (lihat Tabel  5). Hanya 16 persen yang  terlibat  kegiatan  PNPM  dari  total sekitar 11.168 yang mengetahui. Rendahnya pelibatan masyarakat ini bukan dikarenakan ketidakinginan  masyarakat  tetapi  karena hanya peserta dalam kelompok pendanaan PNPM  yang  hadir  dalam  setiap  kegiatan tersebut.  Oleh  sebab  itu,  rendahnya  angka partisipasi kegiatan ini tidak mencerminkan ukuran  kepedulian  masyarakat  terhadap pembangunan desa.
K e p e d u l i a n   m a s y a r a k a t   d a l a m kegiatan  keagamaan  di  desa  juga  dapat menjadi  indikator  tingkat  kepedulian terhadap  pembangunan  desa.  Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa sekitar 85 persen  respoden  mengetahui  adanya k e g i a t a n - k e g i a t a n   k e a g a m a a n   d i desanya.Sebanyak  61  persen  respoden menghadiri  kegiatan-kegiatan  keagamaan di desa, sedangkan 38 persen memilih tidak mengikuti  kegiatan  keagamaan  walaupun mengetahui kegiatan tersebut (lihat Tabel 6).
P e n g u j i a n   f a k t o r - f a k t o r   y a n g mempengaruhi  kehadiran  masyarakat dalam  kegiatan-kegiatan  desa  dapat dilakukan  dengan  menggunakanregresi linear berganda. Dengan pendekatan Linear Probability  Model  (LPM) kecenderungan seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  dapat dihitung.  Tabel  7  menunjukkan  besaran pengaruh  variabel  individu  terhadap keinginan  menghadiri/berpartisipasi  pada kegiatan-kegiatan di Desa.

## 2.  Hasil  Estimasi  Faktor-Faktor  yang mempengaruhi  Keinginan  untuk Terlibat Pada Kegiatan Desa
Hasil estimasi   pertama menunjukkan b a h w a   p e n d i d i k a n   m e m p e n g a r u h i partisipasi  masyarakat  pada  rapat  desa. Pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  dengan  penjabaran  bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi  memiliki  kemungkinan  yang  lebih besar untuk menghadiri kegiatan rapat desa sebesar 8.5 persen dibandingkan masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah. Akan tetapi, pendidikan memiliki hubungan yang negatif  terhadap  partisipasi  pada  kegiatan- kegiatan  desa  yang  bertujuan  untuk pembangunan  desa.  Masyarakat  yang berpendidikan  tinggi  cenderung  tidak menghadiri  kegiatan-kegiatan  tersebut. S e c a r a   s t a t i s t i k ,   m a s y a r a k a t   y a n g berpendidikan tinggi cenderung untuk tidak menghadiri  kegiatan  tersebut  sebesar  2.25 persen dibandingkan masyarakat yang lebih
rendah pendidikannya.  Selanjutnya, tingkat pendidikan  tidak  menunjukkan  hubungan yang  signifikan  terhadap  kehadiran  pada kerja  bakti  atau  gotong  royong  atau kegiatan-kegiatan  lain  yang  bersifat sukarela/tanpa bayaran.
Pernikahan menjadikan seeorang lebih tertarik  untuk  menghadiri  kegiatan  desa. Hasil  estimasi    menunjukkan  bahwa seseorang  yeng  telah  menikah  cenderung untuk  menghadiri  kegiatan  di  desa dibandingkan  individu  yang  belum menikah.  Penduduk  yang  telah  menikah
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sumber: Hasil estimasi penulis menggunakan data  survei IFLS5, 2016
Tabel 7. Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Partisipasi pada  Kegiatan Pembangunan Desa
Independen variabel Dependen Variabel Rapat Desa Kerja Bakti Keg. Pembangunan Desa Pendidikan tinggi 0,0853*** 0,00565 -0,0225*** (0,00637) (0,00693) (0,00654) Menikah 0,0850*** 0,0403*** 0,0578*** (0,00510) (0,00555) (0,00523) Wanita -0,158*** -0,228*** -0,182*** (0,00438) (0,00476) (0,00449) Usia 0,00432*** 0,00221*** 0,00306*** (0,000164) (0,000178) (0,000168) Kemampuan membaca 0,0551*** 0,0550*** 0,00714 (0,0168) (0,0182) (0,0172) Kemampuan menulis 0,0718*** 0,0163 0,0488*** (0,0162) (0,0176) (0,0166) Konstanta -0,0632*** 0,200*** 0,107*** (0,0122) (0,0133) (0,0125) Jumlah sampel 31.402 31.402 31.402 R kuadrat 0,086 0,079 0,070 1042 1199
1198
Tabel 6. Keterlibatan dalam Kegiatan Religius di Desa
Sumber: Hasil pengolahan penulis dari survei IFLS5
Hasil  estimasi  di  atas  memberikan jawaban  terhadap  keterkaitan  karakteristik individu  terhadap  partisipasi  masyarakat. Pendidikan  terbukti  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  partisipasi.  Pada kegiatan  rapat  desa,  masyarakat  yang berpendidikan  tinggi  cenderung  untuk hadir  dibandingkan  dengan  masyarakat yang  berpendidikan  rendah.  Hal  ini m e m b u k t i k a n   b a h w a   k e p e d u l i a n masyarakat  yang  berpendidikan  tinggi terhadap pembangunan desa adalah tinggi. Akan  tetapi,  pada  kegiatan-kegiatan pembangunan,  masyarakat  berpendidikan tinggi  cenderung  tidak  hadir.  Kondisi  ini bisa  didorong  oleh  mekanisme  pelibatan yang mungking time-consuming seperti yang ditemukan di dalam penelitian sebelumnya (Rega & Baldizzone, 2015).
I s u   p e r b e d a a n   g e n d e r   d a l a m partisipasi  juga  menjadi  permasalahan  di Indonesia seperti terlihat dari hasil estimasi
pada Tabel 7 dan Tabel 8. Partisipsi wanita cenderung  lebih  rendah  dibandingkan dengan pria. Permasalahan yang sama juga telah diungkap oleh penelitian sebelumnya bahwa gender akan menjadi isu partisipasi mengingat  gender  sangat  terkait  dengan budaya dan agama (Okoro, 2016; Prasisca & Sutikno,  2015).  Oleh  sebab  itu,  mekanisme pelibatan  masyarakat  perlu  dikaji  kembali untuk  menjawab  tantang  UU  Desa  yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## E.  K E S I M P U L A N   D A N   L I M I T A S I PENELITIAN
1.  Kesimpulan Partisipasi masyarakat adalah amanah desentraliasi  dan  telah  ditegaskan  kembali di  dalam  UU  Desa.  Pelibatan  masyarakat sangat terkait dengan karakteristik individu dan  lingkungan.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa kepedulian masyarakat
Tabel 8. Pengaruh Pendidikan dan Karakteristik Individu terhadap Kehadiran Masyarakat Pada
Kegiatan Keagamaan dan PNPM *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sumber: Hasil estimasi penulis menggunakan data  survei IFLS5, 2016 Independen Variabel Dependen Variabel Kegiatan Keagamaan Kegiatan PNPM Pendidikan tinggi -0,0137* -0,00683* (0,00805) (0,00385) Menikah 0,0520*** 0,0274*** (0,00644) (0,00308) Wanita -0,00462 -0,0357*** (0,00553) (0,00264) Usia 0,00741*** 0,00106*** (0,000207) (9,91e-05) Kemampuan membaca 0,0456** 0,0155 (0,0212) (0,0101) Kemampuan menulis 0,0707*** 0,0367*** (0,0204) (0,00976) Konstanta 0,112*** -0,0289*** (0,0154) (0,00736) Jumlah sampel 31.402 31.402 R kuadrat 0,051 0,017
dalam  kegiatan-kegiatan  di  desa  masih relatif rendah yaitu berkisar pada angka 50 persen.  Akan  tetapi,  pada  kegiatan keagamaan,  pelibatan  masyarakat  relatif tinggi.
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendidikan  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap partisipasi. Masyarakat dengan  pendidikan  yang  tinggi  memiliki kemungkinan  yang  lebih  besar  untuk menghadiri kegiatan rapat desa sebesar 8,5 persen  dibandingkan  masyarakat  dengan pendidikan  yang  lebih  rendah.  Akan tetapi,tingkat  pendidikan  menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Isu perbedaan gender dalam partisipasi juga m a s i h   m e n j a d i   p e r m a s a l a h a n   d i Indonesia.Perempuan  cenderung  memiliki kehadiran  yang  lebih  rendah  untuk  semua kegiatan  yaitu  rata-rata  20  persen dibandingkan pria.
O l e h   s e b a b   i t u ,   p e n u l i s merekomendasikan  untuk  dilakukan pengkajian  kembali  mekanisme  pelibatan masyarakat  di  Indonesia  khususnya  pada kegiatan-kegiatan di desa pasca berlakunya UU Desa.

## 2.  Limitasi Penelitian
Penggunaan Linear  Probaility  Model (LPM) menyebabkan  hasil  penelitian  ini menghadapi kemungkinan ommitted-variabel bias .  Relatif  sedikitnya  variabel  yang dikontrol menyebabkan koefisien pengaruh dapat  menjadi underestimated .  Bias  juga dapat  disebabkan  tidak  dikontrolnya karakteristik  desa.  Oleh  sebab  itu  penulis menyarankan  adanya  penyempurnaan model  penelitian  dengan  melibatkan  lebih banyak  variabel.  Pemanfaatan  panel  data juga  dapat  digunakan  untuk  mengurangi bias penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L.  (2016).  Village  governance, community  life,  and  the  2014  Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic  Studies , 4918 (November), 1 – 4 1 . https://doi.org/10.1080/00074918.20 15.1129047.
Bardosh,  K.  (2015).  Achieving  “Total S a n i t a t i o n ”   i n   R u r a l   A f r i c a n Geographies:  Poverty,  Participation and  Pit  Latrines  in  Eastern  Zambia.
G e o f o r u m , 6 6 ,   5 3 – 6 3 . https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2 015.09.004. Bibby,  P.  (2013). Urban  and  Rural  Area
Definitions for Policy Purposes in England a n d   W a l e s :   M e t h o d o l o g y ( v 1 . 0 ) , Government  Statistical  Service,  GSS. p.36.
Blair,  Harry  (2000),  'Participation  and  Ac- c o u n t a b i l i t y   a t   t h e   P e r i p h e r y : Democratic  Local  Governance  in  Six Countries', World  Development 28  (1): 21–39. Chambers,  R.  (2013). Rural  Development: Putting  the  Last  First .  Routledge,  New
York, p. 256.
Chromy,  P.  Jancak,P.  Marada,  M.(2011). Rural  Areas  -  Living  Space:  Regional Differences  in  the  Perceptions  of Reprsentative  of  Municaplities  in Czechia  Regarding  Rural  Area.
Geografie , 116, 23-45.
Dhokhikah,  Y.,  dkk.  (2015).  Community participation in household solid waste reduction  in  Surabaya,  Indonesia.
Resources,  Conservation  and  Recycling , 102 ,  153–162.  https://doi.org/ 1042 1201
Hasil  estimasi  di  atas  memberikan jawaban  terhadap  keterkaitan  karakteristik individu  terhadap  partisipasi  masyarakat. Pendidikan  terbukti  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  partisipasi.  Pada kegiatan  rapat  desa,  masyarakat  yang berpendidikan  tinggi  cenderung  untuk hadir  dibandingkan  dengan  masyarakat yang  berpendidikan  rendah.  Hal  ini m e m b u k t i k a n   b a h w a   k e p e d u l i a n masyarakat  yang  berpendidikan  tinggi terhadap pembangunan desa adalah tinggi. Akan  tetapi,  pada  kegiatan-kegiatan pembangunan,  masyarakat  berpendidikan tinggi  cenderung  tidak  hadir.  Kondisi  ini bisa  didorong  oleh  mekanisme  pelibatan yang mungking time-consuming seperti yang ditemukan di dalam penelitian sebelumnya (Rega & Baldizzone, 2015).
I s u   p e r b e d a a n   g e n d e r   d a l a m partisipasi  juga  menjadi  permasalahan  di Indonesia seperti terlihat dari hasil estimasi
pada Tabel 7 dan Tabel 8. Partisipsi wanita cenderung  lebih  rendah  dibandingkan dengan pria. Permasalahan yang sama juga telah diungkap oleh penelitian sebelumnya bahwa gender akan menjadi isu partisipasi mengingat  gender  sangat  terkait  dengan budaya dan agama (Okoro, 2016; Prasisca & Sutikno,  2015).  Oleh  sebab  itu,  mekanisme pelibatan  masyarakat  perlu  dikaji  kembali untuk  menjawab  tantang  UU  Desa  yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## E.  K E S I M P U L A N   D A N   L I M I T A S I PENELITIAN
1.  Kesimpulan Partisipasi masyarakat adalah amanah desentraliasi  dan  telah  ditegaskan  kembali di  dalam  UU  Desa.  Pelibatan  masyarakat sangat terkait dengan karakteristik individu dan  lingkungan.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa kepedulian masyarakat

## Tabel 8. Pengaruh Pendidikan dan Karakteristik Individu terhadap Kehadiran Masyarakat Pada
Kegiatan Keagamaan dan PNPM
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sumber: Hasil estimasi penulis menggunakan data  survei IFLS5, 2016 Independen Variabel Dependen Variabel Kegiatan Keagamaan Kegiatan PNPM Pendidikan tinggi -0,0137* -0,00683* (0,00805) (0,00385) Menikah 0,0520*** 0,0274*** (0,00644) (0,00308) Wanita -0,00462 -0,0357*** (0,00553) (0,00264) Usia 0,00741*** 0,00106*** (0,000207) (9,91e-05) Kemampuan membaca 0,0456** 0,0155 (0,0212) (0,0101) Kemampuan menulis 0,0707*** 0,0367*** (0,0204) (0,00976) Konstanta 0,112*** -0,0289*** (0,0154) (0,00736) Jumlah sampel 31.402 31.402 R kuadrat 0,051 0,017
dalam  kegiatan-kegiatan  di  desa  masih relatif rendah yaitu berkisar pada angka 50 persen.  Akan  tetapi,  pada  kegiatan keagamaan,  pelibatan  masyarakat  relatif tinggi.
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendidikan  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap partisipasi. Masyarakat dengan  pendidikan  yang  tinggi  memiliki kemungkinan  yang  lebih  besar  untuk menghadiri kegiatan rapat desa sebesar 8,5 persen  dibandingkan  masyarakat  dengan pendidikan  yang  lebih  rendah.  Akan tetapi,tingkat  pendidikan  menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Isu perbedaan gender dalam partisipasi juga m a s i h   m e n j a d i   p e r m a s a l a h a n   d i Indonesia.Perempuan  cenderung  memiliki kehadiran  yang  lebih  rendah  untuk  semua kegiatan  yaitu  rata-rata  20  persen dibandingkan pria.
O l e h   s e b a b   i t u ,   p e n u l i s merekomendasikan  untuk  dilakukan pengkajian  kembali  mekanisme  pelibatan masyarakat  di  Indonesia  khususnya  pada kegiatan-kegiatan di desa pasca berlakunya UU Desa.

## 2.  Limitasi Penelitian
Penggunaan Linear  Probaility  Model (LPM) menyebabkan  hasil  penelitian  ini menghadapi kemungkinan ommitted-variabel bias .  Relatif  sedikitnya  variabel  yang dikontrol menyebabkan koefisien pengaruh dapat  menjadi underestimated .  Bias  juga dapat  disebabkan  tidak  dikontrolnya karakteristik  desa.  Oleh  sebab  itu  penulis menyarankan  adanya  penyempurnaan model  penelitian  dengan  melibatkan  lebih banyak  variabel.  Pemanfaatan  panel  data juga  dapat  digunakan  untuk  mengurangi bias penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L.  (2016).  Village  governance, community  life,  and  the  2014  Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic  Studies , 4918 (November), 1 – 4 1 . https://doi.org/10.1080/00074918.20 15.1129047.
Bardosh,  K.  (2015).  Achieving  “Total S a n i t a t i o n ”   i n   R u r a l   A f r i c a n Geographies:  Poverty,  Participation and  Pit  Latrines  in  Eastern  Zambia.
G e o f o r u m , 6 6 ,   5 3 – 6 3 . https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2 015.09.004.
Bibby,  P.  (2013). Urban  and  Rural  Area Definitions for Policy Purposes in England a n d   W a l e s :   M e t h o d o l o g y ( v 1 . 0 ) , Government  Statistical  Service,  GSS. p.36.
Blair,  Harry  (2000),  'Participation  and  Ac- c o u n t a b i l i t y   a t   t h e   P e r i p h e r y : Democratic  Local  Governance  in  Six Countries', World  Development 28  (1): 21–39.
Chambers,  R.  (2013). Rural  Development: Putting  the  Last  First .  Routledge,  New York, p. 256.
Chromy,  P.  Jancak,P.  Marada,  M.(2011).
Rural  Areas  -  Living  Space:  Regional Differences  in  the  Perceptions  of Reprsentative  of  Municaplities  in Czechia  Regarding  Rural  Area.
Geografie , 116, 23-45.
Dhokhikah,  Y.,  dkk.  (2015).  Community participation in household solid waste reduction  in  Surabaya,  Indonesia. Resources,  Conservation  and  Recycling ,
1042 1201 1200
10.1016/ j.resconrec.2015.06.013.
Gottlieb,  J.  (2016).  Why  Might  Information Exacerbate  the  Gender  Gap  in  Civic Participation?  Evidence  from  Mali. World  Development , 86 ,  95–110.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2 016.05.010.
Khan,  S.  A.  (2016).  International  Review  of P u b l i c   A d m i n i s t r a t i o n D e c e n t r a l i z a t i o n   a n d   P o v e r t y Reduction : A Theoretical Framework for Exploring The Linkages Exploring T h e   L i n k a g e s , 4 6 5 9 ( N o v e m b e r ) . https://doi.org/10.1080/12294659.20 13.10805256.
____.  (2013).  Decentralization  and  poverty reduction: A theoretical framework for exploring  the  linkages. International
Review  of  Public  Administration , 18 (2), 173–210.  https://doi.org/10.1080/ 12294659.2013.10805256.
Malik, S., dkk. (2006). Fiscal decentralisation and  economic  growth  in  Pakistan. Pakistan  Development  Review , 45 (4).
https://doi.org/10.1080/13547860.20 11.539397.
Manor, James. (1999). The political economy of  democratic  decentralization. Washington, DC: The World Bank.
Murshed,  S.  dkk,.  (2009).  Is  Fiscal Decentralization  Conflict  Abating? Routine  Violence  and  District  Level Government in Java, Indonesia. Oxford Development  Studies , 37 (4),  397–421. https://doi.org/10.1080/13600810903 305224.
Nurlaila, I., dkk. (2015). Public Participation: Energy Policy Aspect to Support Rural Electrification  Program  in  West  Java.
Procedia - Social and Behavioral Sciences ,
168 ,  321–327.  https://doi.org/10.1016 /j.sbspro.2014.10.237. Okoro, T. (2016). Diverse Talent: Enhancing
Gender  Participation  in  Project Management. Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences , 226 (October  2015),
170–175.  https://doi.org/10.1016/
j.sbspro.2016.06.176.
P e l u s o ,   N .   L .   ( 2 0 0 7 ) .   V i o l e n c e , Decentralization, and Resource Access in Indonesia. Peace Review , 19 (1), 23–32. https://doi.org/10.1080/10402650601 181840. Prasisca, Y., & Sutikno, F. R. (2015). Gender
Equality  and  Social  Capital  as  Rural Development  Indicators  in  Indonesia (Case:  Malang  Regency,  Indonesia). Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2 1 1 ( S e p t e m b e r ) ,   3 7 0 – 3 7 4 . https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015 .11.048.
Rega,  C.,  &  Baldizzone,  G.  (2015).  Public p a r t i c i p a t i o n   i n   S t r a t e g i c E n v i r o n m e n t a l   A s s e s s m e n t :   A p r a c t i t i o n e r s '   p e r s p e c t i v e . Environmental  Impact  Assessment R e v i e w , 5 0 ,   1 0 5 – 1 1 5 . https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09
.007.
Rock, A., dkk. (2016). Social networks, social participation, and health among youth living  in  extreme  poverty  in  rural Malawi. Social Science & Medicine , 170 , 55–62.  https://doi.org/10.1016/ j.socscimed.2016.10.005.
Sinurat,  H.P,  &  Sumanti,  R.  (2016).
Penguatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah  Desa. Jurnal  Transformasi Administrasi, 6 , 1131-1147.
Straka,  J.,  &  Tuzová,  M.  (2016).  Factors Affecting  Development  of  Rural Areas  in  the  Czech  Republic:  A Literature  Review. Procedia  -  Social and  Behavioral  Sciences , 220 (March), 496–505.  https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2016.05.525 United States Department of Agriculture - USDA.  (2006).  Rural  development. [ 2 0 1 5 - 1 2 - 1 0 ] .   A v a i l a b l e   a t http://goo.gl/iwFBDw. Vel,  J.  A.  C.,  &  Bedner,  A.  W.  (2015). D e c e n t r a l i s a t i o n   a n d   v i l l a g e governance  in  Indonesia:  the  return to  the  nagari  and  the  2014  Village Law. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial  Law , 47 (3),  493–507. https://doi.org/10.1080/07329113.2 015.1109379. Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty  and  Inequality  under Jokowi. Bulletin  of  Indonesian Economic  Studies , 51 (3),  323–348. https://doi.org/10.1080/00074918.2 015.1110685.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang Desa. Sumber Data http://www.rand.org/labor/FLS/IFLS/ ifls5.html. 1042 1203 1202
10.1016/ j.resconrec.2015.06.013.
Gottlieb,  J.  (2016).  Why  Might  Information Exacerbate  the  Gender  Gap  in  Civic Participation?  Evidence  from  Mali.
World  Development , 86 ,  95–110.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2
016.05.010.
Khan,  S.  A.  (2016).  International  Review  of P u b l i c   A d m i n i s t r a t i o n
D e c e n t r a l i z a t i o n   a n d   P o v e r t y
Reduction : A Theoretical Framework for Exploring The Linkages Exploring T h e   L i n k a g e s , 4 6 5 9 ( N o v e m b e r ) .
https://doi.org/10.1080/12294659.20
13.10805256.
____.  (2013).  Decentralization  and  poverty reduction: A theoretical framework for exploring  the  linkages. International Review  of  Public  Administration , 18 (2),
173–210.  https://doi.org/10.1080/
12294659.2013.10805256.
Malik, S., dkk. (2006). Fiscal decentralisation and  economic  growth  in  Pakistan.
Pakistan  Development  Review , 45 (4). https://doi.org/10.1080/13547860.20 11.539397.
Manor, James. (1999). The political economy of  democratic  decentralization.
Washington, DC: The World Bank.
Murshed,  S.  dkk,.  (2009).  Is  Fiscal
Decentralization  Conflict  Abating?
Routine  Violence  and  District  Level Government in Java, Indonesia. Oxford Development  Studies , 37 (4),  397–421. https://doi.org/10.1080/13600810903 305224.
Nurlaila, I., dkk. (2015). Public Participation: Energy Policy Aspect to Support Rural Electrification  Program  in  West  Java.
Procedia - Social and Behavioral Sciences ,
168 ,  321–327.  https://doi.org/10.1016
/j.sbspro.2014.10.237.
Okoro, T. (2016). Diverse Talent: Enhancing Gender  Participation  in  Project Management. Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences , 226 (October  2015),
170–175.  https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2016.06.176.
P e l u s o ,   N .   L .   ( 2 0 0 7 ) .   V i o l e n c e , Decentralization, and Resource Access in Indonesia. Peace Review , 19 (1), 23–32. https://doi.org/10.1080/10402650601
181840.
Prasisca, Y., & Sutikno, F. R. (2015). Gender
Equality  and  Social  Capital  as  Rural Development  Indicators  in  Indonesia (Case:  Malang  Regency,  Indonesia). Procedia - Social and Behavioral Sciences ,
2 1 1 ( S e p t e m b e r ) ,   3 7 0 – 3 7 4 . https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015
.11.048.
Rega,  C.,  &  Baldizzone,  G.  (2015).  Public
p a r t i c i p a t i o n   i n   S t r a t e g i c
E n v i r o n m e n t a l   A s s e s s m e n t :   A
p r a c t i t i o n e r s '   p e r s p e c t i v e .
Environmental  Impact  Assessment R e v i e w , 5 0 ,   1 0 5 – 1 1 5 . https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09 .007.
Rock, A., dkk. (2016). Social networks, social participation, and health among youth living  in  extreme  poverty  in  rural Malawi. Social Science & Medicine , 170 ,
55–62.  https://doi.org/10.1016/
j.socscimed.2016.10.005.
Sinurat,  H.P,  &  Sumanti,  R.  (2016). Penguatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah  Desa. Jurnal  Transformasi Administrasi, 6 , 1131-1147.
Straka,  J.,  &  Tuzová,  M.  (2016).  Factors
Affecting  Development  of  Rural Areas  in  the  Czech  Republic:  A
Literature  Review. Procedia  -  Social and  Behavioral  Sciences , 220 (March),
496–505.  https://doi.org/10.1016/
j.sbspro.2016.05.525
United States Department of Agriculture - USDA.  (2006).  Rural  development. [ 2 0 1 5 - 1 2 - 1 0 ] .   A v a i l a b l e   a t http://goo.gl/iwFBDw.
Vel,  J.  A.  C.,  &  Bedner,  A.  W.  (2015). D e c e n t r a l i s a t i o n   a n d   v i l l a g e governance  in  Indonesia:  the  return to  the  nagari  and  the  2014  Village Law. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial  Law , 47 (3),  493–507. https://doi.org/10.1080/07329113.2 015.1109379.
Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty  and  Inequality  under Jokowi. Bulletin  of  Indonesian
Economic  Studies , 51 (3),  323–348. https://doi.org/10.1080/00074918.2 015.1110685.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Sumber Data http://www.rand.org/labor/FLS/IFLS/ ifls5.html.
1042 1203 1202
1204