## INSTRUMEN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAN UMAT
Nandang Ihwanudin, Annisa Eka Rahayu Universitas Islam Bandung nandangihwanudin.ekis@gmail.com | annisaeka1397@gmail.com

## Abstract
Economic growth can not be separated from the distribution of justice for each individual. But in reality, there appears to be injustice and inequality in the distribution of income and wealth, so that it has an impact  on  increasing  the  amount  of  poverty.  Distribution  policy  in Islam upholds the values of justice based on the Koran, namely so that wealth does not circulate to only one group. To create the welfare of the people,  it  is  needed  an  instrument  in  the  distribution  between:  zakat,
endowment, inheritance, donation and alms. it aims at income or wealth so  as  not  to  benefit  parties  who  have  capital  and  result  in  the accumulation  of  assets  in  certain  groups.  In  addition,  the  public  is required to realize the important role of creating fairness of distribution and narrowing economic inequality. If the distribution instruments can be  implemented  together,  it  is  hoped  that  social security  will  form  the welfare of the people.
Keywords : distribution; instruments; people's welfare

## Abstrak
Pertumbuhan  ekonomi  tidak  terlepas  dari  keadilan  distribusi bagi  setiap  individu.  Namun  pada  realitanya,  nampak  terjadi ketidakadilan  dan  ketimpangan  dalam  pendistribusian  pendapatan  dan kekayaan,  sehingga  berdampak  pada  peningkatan  jumlah  kemiskinan.
Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang  didasarkan  pada  al-Qur’an,  yakni  agar  kekayaan  tidak  beredar hanya pada satu kelompok saja. Untuk menciptakan kesejahteraan umat maka  diperlukan  instrumen  dalam  distribusi  diantara:  zakat,  wakaf, waris,  infak  dan  sedekah.  hal  ini  bertujuan  pendapatan  atau  kekayaan agar  tidak  menguntungkan  pihak  yang  bermodal  dan  berakibat  pada penumpukan  harta  pada  golongan  tertentu.  Selain  itu,  masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi  dan  mempersempit  kesenjangan  ekonomi.  Jika  instrumen distribusi  tersebut  dapat  diimplementasikan  secara  bersama-sama, diharapkan  akan  membentuk  jaminan  sosial  yang  akan  menciptakan kesejahteraan umat.
Kata Kunci : distribusi; instrumen; kesejahteraan umat

## A. Pendahuluan
Pengalaman  pembangunan  ekonomi 1 Indonesia  sering menimbulkan  permasalahan  sosial  di  masyarakat,  diantaranya adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ini merupakan  akibat  dari  tidak  terciptanya  distribusi  yang  adil  di kalangan  masyarakat.  Ekonomi  Indonesia  yang  “sosialistik” sampai  1966  berubah  menjadi  “kapitalistik”  bersamaan  dengan berakhirnya  dengan  Orde  Lama  (1959-1966).  Sistem  ekonomi dinyatakan  berdasarkan  pada  Pancasila  dan  kekeluargaan  yang mengacu  pada  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  33  datang dalam praktiknya cenderung tidak demoktratis dan tidak adil.
Di  saat  masalah  kemiskinan  di  Indonesia  belum  dapat diselesaikan, terjadi krisis keuangan global, yang mengakibatkan perekonomian mengalami gucangan cukup kuat dan dikhawatirkan  akan  berimbas  pada  ekonomi  rakyat  yang  pada akhirnya akan menambah jumlah penduudk miskin di  Indonesia. Oleh  karenanya,  berdasarkan  pengalaman  krisis  yang  lalu  dan dalam  menghadapi  krisis  yang  akan  datan  tindakan  utama  yang harus  dilakukan  pemerintah  adalah  memperkuat  ekonomi  rakyat secara  adil.  Pendekatan  kebijakan  yang  tidak  memihak  kepada rakyat diubah menjadi kebijakan yang pro tehadap rakyat, dengan jalan menciptakan suatu distribusi yang adil.
Distribusi 2 merupakan  kegiatan  menyalurkan  suatu produk,  barang,  atau  harta  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain.  Dalam Islam  merupakan  penyeluran  harta  yang  ada,  baik  dimiliki  oleh pribai  atau  umum  ( publik )  kepada  pihak  yang  berhak  menerima yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteaan  masyarakat sesuai  dengan  syariat.  Prinsip  utama  dalam  konsep  distribusi adalah  peningkatan  dan  pembagian  bagi  hasil  kekayaan  agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatka, shingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara tertentu  saja.  Titik  berat  dalam  pemecahan  permasalahan ekonomi  adalah  bagaimana  menciptakan  mekanisme  distribusi ekonomi  yang  adil  di  tengah  masyarakat.  Distibusi  dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas dan mencakup pegaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-smber kekayaan.
1 Ruslan Abdul Gofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: Dan Format  Keadilan  Ekonomi  di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2013), 5. 2 Ahmad  Dahlan, Pengantar  Ekonomi  Islam (Jakarta:  PrenadaMedia, 2019), 148.
Dalam  ekonomi  Islam  diatur  kaidah  pendaptan,  baik antara  unsur  produksi  maupun  individu  dan  masyarakat  dan anggota perserikatan maupun sidribusi sistem jaminan sosial. 3
Islam  memberikan  batas-batas  tertentu  dalam  berusaha,
memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian  harta  kekayaan  al-Qur’an  telah  menetapkan langkahlangkah  tertentu  untuk  mencapai  pemerataan  pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan  hukum  waris  yan  memberikan  batas-batas kekuasaan  bagi  pemilik  harta  dengan  maksud  membagi  semua harta  kekayaan  kepada  semua  karib  kerabat  apabila  seseorang meninggal  dunia. 4 Begitupula  dengan  hukum  zakat,  infak  dan sadaqah  serta  bentuk  pemberian  lainnya  juga  diatur  untuk membagi  kekayaan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan. Distribusi  dalam  bidang  perdagangan  juga  disyariatkan  dalam bentuk  kerjasama  ,  misalnya  distribusi  dalam  akad mudhârabah merupakan  bentuk  distribusi  kekayaan  dengan  sesama  muslim dalam  bentuk  investasi  yang  berorientasi  pada profit  sharing. Pihak  pemodal  yang  mempunyai  kelebihan  harta  membantu orang  yang  punya  keahlian  berusaha,  tetapi  tidak  punya  modal. Tujuan  aturan-aturan  ini  menurut  Afzalur  Rahman  adalah  untul pemutusan keayaan kepada golongan tertentu.
Baik  distribusi 5 pendapatan  maupun  kekayaan  sangat berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini bertujuan  atas  dasar  tujuan  Islam,  yiatu  ingin  mensejahterakan kaumnya di dunia dan di akhirat. Dan ini akan bisa terealisasikan jikalau  kebutuhan  dasar  ( basic  need) masyarakat  bisa  terpenuhi dengan baik. Sehingga, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si  miskin.  Pembahasan  ini  sesuai  dengan  prinsip maqasid  al- syari’ah, yaitu merealisaskikan kemashlahatan diantara masyarakat  dengan  cara  menghilangkan  segala  hal  yang membawa  pada  kerusakan.  Dengan  terpenuhinya  kebutuhan pokok  setiap  keluarga,  maka  akan  biasa  meminimalisasi  segala macam kejahatan.
3 Adiwarman  Karim Ekonomi  Makro  Islam (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2011), 155.
4 Rozalinda, Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  dalam  Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 132.
5 Ika  Yunia  Fauzia  dan  Abdul  Kadir, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam: Perspektif Maqashid al-Syari’ah (Jakarta: Prenada Group, 2016), 140.
Oleh karena itu,  Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi  yang  adil  di  antara  masyarakat,  karena  Allah  sangat mengecam  peredaran  harta  yang  terkonsentrasi  pada  segelintir orang.  Sebagaimana  dalam  firman-Nya  dalam  (Q.S.  al-Hasyr (59): 7), yakni:
ىَماَتَيْلاَو  َبَْرُقْلا يِذِلَو  ِلوُسَّرلِلَو ِوَّلِلَف ىَرُقْلا  ِلْىَأ  ْنِم ِوِلوُسَر ىَلَع ُوَّللا َءاَفَأ اَم ُمُكاَتآ اَمَو  ْمُكْنِم  ِءاَيِنْغَْلْا  َْينَ ب ًةَلوُد  َنوُكَي  َلَ  ْيَك  ِليِبَّسلا  ِنْباَو  ِينِكاَسَمْلاَو وُسَّرلا ِباَقِعْلا ُديِدَش َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو اوُهَ تْ ناَف ُوْنَع ْمُكاَهَ ن اَمَو ُهوُذُخَف ُل
Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah  kepada  Rasul-Nya  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan, supaya  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di  antara  orang-orang kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu maka  terimalah  dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka tinggalkanlah;  dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
Namun  sekarang  ini  muncul  pemikiran  sistem  ekonomi sosialis dan kapitalis. Menurut sistem ekonomi sosialis, produksi tunduk  pada  pemerintah  pusat.  Segala  sumber  produksi  adalah milik  negara.  Dasar  distribusi  barang  ditetapkan  oleh  keputusan sidang  di  negar  sosialis.  Negaralah  yang  menyusun  strategi produksi  rakyat,  juga  menentukan  garis-garis  besar  distribusi. Upah,  gaji,  bunga  diatur  oleh  pemerintah.  Di  sisi  lain,  sistem ekonomi  kapitalis,  yang  tiak  pernah  memperhatikan  kebutuhan rakyat  jelata  yang  miskin.  Di  bawah  kekuasaan  kapitalis monopoli  yang  meluas  secara  mengerikan.  Kadang-kadang ditemukan  satu  perusahaan  yang  memiliki  anyak  anak  cabang sehingga seperti negara dalam negara.
Namun,  ekonomi  Islam  bebas  dari  tindak  kapitalis  dan sosialis.  Islam  merupakan  filsafat  dan  tatanan  yang  berbeda  dari keduanya.  Islam  memfokuskan  perhatiannya  pada  distribusi sebelum membahas sektor produksi. Pemfokusan distribusi tidak berarti  Islam  tidak  memperhatikan  keuntungan  yang  diperoleh dari  produksi.  Islam  mempraktikan  distribusi  secara  adil  melalui etika-etika  yang  tegas,  sebagaimana  Islam  melarang  segala bentuk  riba.  Dalam  pembahasan  kali  ini,  penulis  akan memguraikan  mengenai  norma  dan  etika  dalam  distribusi  agar tercptanya  kejesahteraan  ekonomi  dikalangan  umat  sehingga tidak terjadi sistem ekonomi sosialis dan sistem kapitalis.

## B. Konsep dan Prinsip Distribusi
Distribusi  merupakan  bagian  yang  paling  penting  dalam membentuk  kesejahteraan.  Dampak  dari  distribusi  pendapatan bukan  saja  pada  aspek  ekonomi,  tetapi  juga  aspek  sosial  dan politik.  Oleh  karena  itu  Islam  memberi  perhatian  terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat.
Pengertian  distribusi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesi  (KBBI)  adalah  penyaluran  (pembagian,  pengiriman) kepada  beberapa  orang  atau  ke  beberapa  tempt:  pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah  kepada  pegawai  negeri,  penduduk  dsb.  Sedangkan distribusi  menurut  para  ahli  produksi  berupa  barang  dan  jasa  dri prosuden ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder. 6
Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta  yang  ada,  baik  dimiliki  oleh  pribadi  atau  umum  (publik) kepada  pihak  yang  berhak  menerima  yang  ditujukka  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  syariat Islam.  Fokus  dari  distribusi  pendapatan  dalam  Islam  adalah proses  pendistribusiannya.    Secara  sederhana  bisa  digambarkan, kewajiban  menyisihkan  sebagian  harta  bagi  pihak  surplus (berkecukupan)  diyakini  sebagai  kompensasi  atas  kekayaannya dan di sisi lain merupakam intensif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkekurangan). 7
Baqir  Sadr  mengatakan  distribusi  pendapatan  atau kekayaan  berjalan  pada  dua  tingkatan,  yang  pertama  adalah distribusi  sumber-sumber  produksi  dan  yang  kedua  adalah distribusi  pedapatan  produktif.  Pokok-pokok  pikiran  yang dimaksud  Sadr,  sebagai  sumber-sumber  produktif  adalah  terkait dengan  tanah,  bahan-bahan  mentah,  alat-alat  dan  mesin  yang dibutuhkan  untuk  memproduksi  beragam  barang  dan  komoditas. Sedangkan  yang  termasuk  dengan  pendapatan  atau  kekayaan produktif  hasil  dari  proses  pengolahan  atau  hasil  dari  aktivitas produksi  melalui  kombinasi  sumber-sumber  produksi  yang dihasilkan manusia melalui kerja.
6 Sulaeman  Jajuli, Ekonomi  dalam  al-Quran (Yogyakarta:  Deepublish, 2017), 113.
7 Rozalinda, Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  dalam  Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 131.
Berkenaan dengan ini pula, maka prinsip-prinsip menjaga adilnya  sirkulasi  kekayaan  dan  keseimbangan  harta  ditengah- tengah  kehidupan  masyarakat  juga  masuk  dalam  konsepsi  Baqir Sadr. 8
Islam  memberikan  kebebasan  kepada  manusia  untuk memiliki  kekayaan,  tetapi  tidak  memberikan  begitu  saja  untuk memiliki  semua  apa  yang  dia  suka,  dan  menggunakan  cara  apa saja  yan  mereka  kehendaki.  Kekayaan  adalah  suatu  hal  yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pedistribusiannya,  karena  jika  distribusi  kekayaan  itu  tidak  tepat maka  sebagian  kekayaan  itu  beredar  di  antara  orang  kaya  saja. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  kesejahteraan  rakyat  tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produsi, tetapi juga tergantung pada  distribusi  yang  tepat.  Seperti  yang  diumpamakan  Afzalur Rahman,  jika  suatu  negara  mempunyai  kelebihan  kekayaan, tetapi  distribsinya  tidak  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan kebenaran,  maka  negara  itu  belum  dianggap  berhasil. 9 Begitu juga  dengan  kehidupan  masyarakat  modern  yang  mempunyai kekayaan yang melimpah, namun masih banyak masyarakat yang menderita  kemiskinan.  Hal  ini  disebabkan  karena  distribusi kekayaan yang belum merata.
Islam  memberikan  batas-batas  tertentu  dalam  berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian  harta  kekayaan,  al-Qur’an  telah  menetapkan langkah-langkah  tertentu  untuk  mencapai  pemerataan  bagi kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti mempeekenalkan  hukum  waris  yang  memeberikan  batas kekuasaan  bagi  semua  karib  kerabat  dengan  maksud  membagi harta  kekayaan  kepada  semua  karib  kerabat  bula  seseorang meninggal  dunia.  Begitu  pula  dengan  hukum  zakat,  infaq, sedekah,  dan  bentuk  lainnya  yang  juga  diatur  untuk  membagi kekayaan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan.  Distribusi dalam  dunia  perdagangan  juga  disyariatkan  dalam  bentuk  akad kerja  sama,  misalnya  distribusi  dalam  bentuk mudhârabah merupakan  bentuk  distribusi  kekayaan  dengan  semsama  muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi pada profit sharing.
8 Muhamad, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Ekonomi,  Manajemen,
Keuangan, Bank dan Akuntansi (Yogyakarta: UII Press, 2019), 272.
9 Soeroyo  dan  Nastangin, Doktrin  Ekonomi  Islam (Yogyakarta:  Darma Bakti Wakaf, 1985), 92.
Al-Qur’an  berulang  kali  meningakan  agar  kaum  Muslim tidak  menyimpan  atau  menimun  kekaaan  yntuk  kepentingan mereka  sendiri,  tetapi  mereka  harus  memenuhi  kewajiban terhadap  keluarga,  tetangga,  dan  orang-orang  harus  mendapat bantuan.
Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan
prosuden  dengan  tujuan  kemashlahatan  umat.  Aktivitas  usaha distribusi  ini  kemudian  ditunt  untuk  dapat  memenuhi  hak  dan kewajiban yang diinginkan syariah bagi konsumen dan produsen.

## C. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Distribusi
1) Distribusi Harta terdapat dalam QS. al-Hasyr (59):6
ٍباَكِر  َلََو  ٍلْيَخ ْنِم ِوْيَلَع ْمُتْفَجْوَأ اَمَف ْمُهْ نِم ِوِلوُسَر ىَلَع ُوَّللا َءاَفَأ اَمَو ريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُوَّللاَو ُءاَشَي ْنَم ىَلَع ُوَلُسُر ُطِّلَسُي َوَّللا َّنِكَلَو

## ٌ
Artinya:  “Dan  apa  saja  harta  rampasan  (fai-i) yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya  (dari  harta benda)  mereka,  maka  untuk  mendapatkan  itu  kamu  tidak mengerahkan  seekor  kuda  pun  dan  (tidak  pula)  seekor unta  pun,  tetapi  Allah  yang  memberikan  kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
Imam  Ahmad  meriwayatkan  bahwa  Umar  r.a berkata  “Rampasan  perang  dan  kekayaan  Bani  Nadhir termasuk fai yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya tanpa  mengerahkan  pasukan  kuda  atau  barisan  kendaraan unta  karena  itu  khusus  untuk  Rasulullah  Saw,  sehingga Rasulullah  Saw,  mengambul  dari  sana  bagian  belanja untuk  keluarganya  dalam  satu  tahun  dan  sisanya  untuk persiapan dan persenjataan kaum muslimin.
Kata afa’ah terambil  dari  kata fa’a dan fa’i yang pada mulanya berarti kembali bayangan ketempat semula. Harta  adalah  milik  Allah.  Yang  maha  kuasa  itu menghendaki  agar  harta  diperoleh  dan  digunakan  sesuai tuntunannya. 10
10 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 10.
2) Prioritas Pendistribusian Harta, QS. al-Hasyr (59):7.
َبَْرُقْلا يِذِلَو  ِلوُسَّرلِلَو ِوَّلِلَف ىَرُقْلا  ِلْىَأ  ْنِم ِوِلوُسَر ىَلَع ُوَّللا َءاَفَأ اَم ُكْنِم ِءاَيِنْغَْلْا َْينَ ب ًةَلوُد َنوُكَي  َلَ ْيَك ِليِبَّسلا ِنْباَو ِينِكاَسَمْلاَو ىَماَتَيْلاَو ْم َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو اوُهَ تْ ناَف ُوْنَع ْمُكاَهَ ن اَمَو ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا ُمُكاَتآ اَمَو

## ِباَقِعْلا ُديِدَش
Artinya: " Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya  yang  berasal  dari penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah,  Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu  maka terimalah  dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. "

## D. Norma dan Etika dalam Distribusi
Sebelum  membahas  moral  dan  etika,  maka  ada  beberapa konsep yang dapat diimplementasikan dalam sistem pendistribusian, seperti dibawah ini. Pertama, mengubah mindset (pola pikir) dan pembelajaran  Islam,  yang  mulanya  terfokus  pada  pemikiran dubiawi  diubah  menjadi  pola  pikir  untuk  kesejahteraan  umat berbasis  sumberdaya  dan  resiko  yang  berkeadilan,  untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar.
Kedua, Hindari  ketergantungan  pada  pihak  lain.  Hindari kebergantungan kepada orang lain, karena hanya Allah Swt yang memberikan keberkahan rezeki.
Setelah  pola  pikir  diubah,  maka  ada  beberapa  norma  dan etika  dalam  melaksanakan  sistem  distribusi.  Distriusi  ekonomi Islam  terdiri  dari  dua  sendi  yaitu,  sendi  kebebasan  dan  sendi keadilan. 11
11 Yusuf  Qardhawi, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Gema Insani, 1997), 203.
a) Konsep Kebebasan
Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Yusuf Qardhawi pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari  kebebasan  yang  ada  dalam  ekonomi  Islam.  Namun, sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terkendali. 12
Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang  Muslim  dapat  menjadi  miliknya  menjadi  motivasi  yang kuat  bagi  dirinya  untuk  melakukan  aktivitas  ekonomi.  Ia  akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan. Kekayaan tidak akan  ada  artinya,  kecuali  denan  memberikan  pengakuan  hak kepemilikannya. Dalam Islam, legitimasi hal milik sangat terkait erat  dengan  peran  moral  untuk  menjamin  keseimbangan.  Hak milik  pribadi  diakui,  dan  hak  kepemilikan  itu  harus  berfungsi sebagi nafkah bagi sosial dan jihad fisabilillah .
Setiap  individu,  terus  berusaha  mencapai  tingkat kemampuan  materi.  Akan  tetapi,  selalu  ada  pihak  yang berkekurangan  dan  sebaliknya  ada  pihak  yang  berkelebihan. Kaya dan miskin adalah sunatullah. Harus dipahami, bahwa Islam tidakk menjadikan umat sebagai tujuan utama dari distribusi, dan pembangunan  ekonomi.  Namun  demikian,  upaya  untuk mengeliminasi  kesenjangan  pendapatan  umat  adalah  sebuah keharusan.  Kewajiban  untuk  menyisihkan  sebagian  harta  bagi pihak  surplus  (yang  berkecukupan)  merupakan  insentif  bagi pihak  defisit  (pihak  yang  berkekurangan  Islam  menawarkan konsep  optimalisasi  proses  distribusi  da  redistribusi  pendapatan. Konsep  ini  menuntut  bantuan  otoritas  dari  pemerintah  (negeri) yang  sangat  bergantung  pada  ketaatan  personal  (rumah  tangga) maupun masyarakat Muslim. 13
12 Yusuf  Qardhawi, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Gema Insani, 1997), 319.
13 Rozalinda, Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  dalam  Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 136.
b) Konsep Keadilan
Keadilan  dalam  Islam  merupakan  pondasi  yang  kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian  Islam  dalam  keadilan  adalah  pelarangan  berbuat kezaliman.  Ketidakseimbangan  dsitribusi  kekayaan  adalah sumberdari  semua  konflik  individu  dan  sosial.  Untuk  itu,  agar kesejahteraan  sosial  dapat  diwujudkn,  penerapan  prisip  keadilan ekonomi  merupakan  suatu  keharusan.  Keadaan  itu  akan  sulit dicapai  bila  tidak  ada  keyakinan  dan  penerapan  prinsip  moral tersebut.  Di  sinilah  diperlukan  pembumian  etika  ekonomi, menjadikan  konsep  moral  sebagi  fator  endogen  dalam perekonomian.
c) Larangan Riba dan Gharar
Secara  khusus  jika  dihubungkan  dengan  masalah distribusi,  maka  riba  dapat  memengaruhi  meningkatnya  masalah dalam  distribusi,  yakni pertama, berhubungan  dengan  distribusi pendapatan bankir dan masyarakat secara umum, nasabah secara khsusu  dalam  kaitannya  dengan  bunga  bank.  Termasuk  di dalamnya  anyara  investor  dan  penabung.  Hal  ini  membuktikan bahwa  Islam  tidak  menginginkan  terjadinya  eksploitasi  sosial dalam  berbagagi  hungungan  finansial  yang  tidak  adil  dan seimbang. 14
Ketika pemilik modal (bank, pemilik modal dan lain-lain) dapat  melakukan  apa  saja  yang  dikehendakinya,  di  antara mengambil  keuntungan  yang  berlipat  ganda  untuk  dirinya  pada orang  ain  yang  membutuhkan  dana,  maka  tabpa  disadari ketidakadilan  dapat  terjadi  pada  transaksi  ini.  Pihak  yang membutuhkan  dana  untuk  mencukupi  kebutuhan  kehidupannya maupun  usahanya,  namun  tidak  memiliki  kemampuan  finansial untuk  emncukupinya.  Eksploitasi  dapat  dengan  mudah  terjadi tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, atau bahkan kompensasi  apapun  atas  apa  yang  diminta  pemilik  modal  pada pihak  yang  membutuhkan,  sehngga  akan  berdampak  pada  tidak terciptanya  hubungn  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan. Masalah kedua yang  akan  timbul  yakni  berhubungan  dengan distribusi pendapatanantar berbagai kelompok masyarakat.
14 Ruslan  Abdul  Gofur  Noor, Konsep  Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam: Dan  Format  Keadilan  Ekonomi  di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2013),78.
Para  pekerja  dan  pemilik  modal  yang  secara  riil  tidak bekerja,  namun  memilik  dana  maka  dengan  riba  pemilik  modal tersebut  akan  mendapat  bagain  secara  pasti  dan  tetap,  dari bekerjanya  para  pekerja  tanpa  harus  ikut  berpartisipasi  dakan proses  mencari  keuntungan  (produksi).  Pemilik  modal  tidak secara jelas mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang  diperoleh  dan  harus  ditanggung  secara  riil.  Dilihat  dari pengertin  lain,  pemilik  modal  yang  tidak  berpartisipai  dalam proses  produksi  dapat  dikategorikan  sebagai  pengangguran terselubung  karena  ia  tidak  mendapatkan  pendapatan  karena  ia bekerja,  namun  mendapat  pendapatan  karena  orang  lain  dan modal hartanya yang bekerja.
Begitupula  dengan  larangan gharar dalam  Islam,  yang sering  diartikan  sebagai  “ketidakpastian”dalam  transaksi.    Islam melarng  seseorang  bertransasksi  atau  satu  barang  yang kualitasnya  tidak  diketahui  karena  keda  belah  pihak  tidak  tahu apa  yang  ditransaksikan. Gharar terjadi  karena  seseorang  sama sekali  tidak  dapat  mengetahui  kemungkinan  kejadian  sesuaru sehingga  bersifat  perjudian  (spekulasi)  atau  terjadi  kurangnya informasi.  Islam  mengajarkan  aktivitas  ekonomi  yang  saling menguntungkan  dan  bukan  mencari  keuntungan  atas  kerugian orang  lain,  sehingga  berbagai  bentuk  hubungan  transaksi  yang mengandung gharar tidak  diperkenankandalam  Islam.  Di samping itu, gharar secara langsung akan menghabat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat terciptanya distribusi yang adil,
d) Larangan Menimbun Harta
Islam  membenarkan  hak  milik  pribadi,  namun  tidak membenarkan  penumpukan  harta,  benda  pribadi  sampai  batas- batas  yang  dapat  merusak  fondasi  sosial  Islam,  karena penumpukan  harta  berlebihan  bertentangan  dengan  kepentingan umum,  yang  berimbas  pada  rusaknya  sistem  sosial  dengan munculnya kelas-kelas  yang mementingkan kepentingan pribadi. Di  samping  itu,  penumpukan  harta  berlebihan  dapat  melemahan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.
Apabila  terjadi  demikian,  dibenarkan  bagi  pemeritah dengan  kekuasannya  untuk  mengambil    secara  paksa  harta tersebut  demi  kpentingan  asyarakat  melalui  intrumen  zakat. Kebijakan  untuk  membatasi  harta  pribadi  daoat  dibenarkan  dan dilakukan  demi  menjamin  terciptanya  kondisi  sosial  yang  sehat dan terwujudnya andasan keadilan distribusi.

## E. Instrumen  Distribusi  dala  Ekonomi  Islam  untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.
a) Zakat sebagai Model Distribusi Wajib Individu Kesadaran  untuk  menunaikan  kewajiban  zakat  bagi setiap  muslim  merupakan  ata  kunci  bagi  terciptanya  umat yang  sejahtera.  Hal  ini  karena  kewajiban  membayar  zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam ( fiskal ) dan  sejalan  dengan  prisnip  distribusi  dalam  ISlam  agar  harta tersebar pada seluruh rakyat.
Zakat  juga  berbeda  dengan  pajak  karena  dalam perspektif  ekonomi  Islam  zakat  memiliki  dasar,  pemahaman dan teori hukum syar’i yang bersumber dari al-Qur’an dan as- Sunnah  yang sangat  berbeda dengan pajak.  Kesamaan antara zakat  dan  pajak  adalah  dalam  bentuknya,  bukan  kesamaan yang hakiki seperti halnya;
Zakat Pajak 1 Harta 1 Harta harta tunai maupun barang berdasarkan prisnip pemerataan. Harta Tunai 2 Kewajiban 2 Kewajiban Kewajiban terhadap hukum Syar’i Kewajiban terhadap hukum pemerintah
3 Kewajiban final 3 Kewajiban final mendapat pahala, kemashlahatan umat, mencapai fallah Kesejahteraan masyarakat 4 Ukuran 4 Ukuran Sesuai dengan nisab Ditentukan pemerintah Menurut  Masdar  Darid  Mas’udi  yang  menyatukan zakat sebagai pajak karena penagannaya dilakukan pemerintah sebagai sumber pemasukan negara. Namun, di sisi lain zakat sebagai rukun Iskam yang ditentulan langsung oleh al-Qur’an  untuk  siapa  dan  untuk  keperluan  apa,  sehingga dalam menanganinya dituntut sikap ekstra hati-hati.
Kewajiban zakat secara tegas telah tertulis dalam QS. at-Taubah (9): 103, yakni:
ٌنَكَس َكَت َلََص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِّلَصَو اَِبِ ْمِهيِّكَزُ تَو ْمُىُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ ْمَُلِ ميِلَع ٌعيَِسَ ُوَّللاَو ٌ Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan  mensucikan mereka,  dan  mendoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Zakat  sejalan  dengan  prisnip  utama  tentang  distribusi dalam  ajaran  Islam  “agar  harta  tidak  hanya  beredar dikalangan orang-orang kaya di antara kamu”, prinsip tersbut dijadikan  aturan  main  yangharus  dijalankan  karena  jika diabaikan,  akan  menimbulkan  jurang  yang  dalam  antara  si kaya  dan  si  miskin,  serta  tidak  terciptanya  keadilan  di masyarakat.  Zakat  diwajibkan  atas  setiap  orang  Islam  yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki arta satu nisab penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang  dapat  dikembangkan  dan  bukan  harta  yang  digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harta tersebut saat ini belum dikembangkan.
Harta  yang  dizakati  harus  memenuhi  beberapa  syarat yakni: pertama, harta tersebut merupakan miliknya oebuh da telah  sampau  pada  batas  minimal  ( nisab ),  minimal  untuk barang  komoditas  diperkirakan  seharga  20  dinar  emas  atau berkisar  96  gram  emas. Kedua, harta  mencapai  nisab  dalam satu  tahun  setelah  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, pakaian.
Untuk  harta  yang  telah  mencapai  nisab  dan  haul, namun  sedang  tidak  berada  di  tangan  atau  dituangkan,  maka zakat tetap wajib dikeluarkan meskipun terdapat perbedaan di antara ulama mazhab. 15
15 Mazhab Hanafi berpendapat bahwa untuk utang kuat ( qawiy) atau utang atas  barabf  perdagangan  jika  diakui  oleh  penghtangnya  atau  ada  bukti  yang menguatkan maka ia wajib mengeluaran zakat setelah harta tersebut berada di tangan  pemiliknya.  Untuk  utang  menengah  ( mutawait) utang  yang  bukan perdagangan  seperti  utang  rumah,  maka  tidak  ada  kewajiban  zakat  kecuali pemilik  telah  menerimanya  kembali  dan  telah  mencapai  nisab.  Sedangkan utang  ringan  ( da’if )  utang  bukan  berupa  harta,  seperti  mahar,  waris,  wakaf, bayaran  hulul,  maka  utang  ini  tidak  wajib  dizakati  kecuali  penrimanya  telah menerima sampai pada nasab dan haul.
Dari  perbedaan  pendapat  tersebut  dapat  diambil  satu persamaan bahwa harta utang yang diakui oleh penghutangnya maka wajib dizakati. Untuk utang  yang tidak bisa dilunasi maka tidak ada kewajiban zakat atasya. Pada  masa  Rasul,  harta  yang  dapat  dikembangkan serta wajib zakat meliputi:
1) Binatang ternak, apabila dipelihara untuk perkembangbiakan dan bukan untuk dipekerjakan, 2) Emas dan perak, dahulu dijadikan mata uang. Untuk emas dan  perak  sebesar  2,5%  dari  nisabnya  (20  dinar  dama dengan 96  gram  emas dan 200 dirham  atau sama dengan lebih  kurang  672  gram  perak).  Sebagian  besar  ulama berpendapat  bahwa  uang  kertas  yang  saat  ini  digunakan sebagai  pengganti  emas  dan  perak  juga  wajib  dizakati meskipun hanya sebagai simpanan.
3) Barang  dagangan  (perniagaan),  nisabnya  96  gram  emas dan zakatnya 2,5% apabila terpenuhi selama setahun.
4) Hasil  bercocok  tanam  termasuk  di  dalamnya  makanan pokok  seperti  kurma,  gandum,  padi  dan  bahan  pokok lainnya  sesuai  dengan  keadaan  di  daerah  masing-msing.
Serta  buah-buahan,  maka    jumhur  ulama  berpendapat bahwa  untuk  apa  yang  dihasilkan  di  bumi  dab  apa  yang dibuahkan  oleh  pepohonan  tidak  memiliki  nisab tertentudan  tidak  disyaratkan  melewati  setahun  tetapi diwajibkan  zakat  ketika  panen.  Yaitu  10%  untuk  lahan yang  tanpa  irigasi  dan  5%  untuk  yang  menggunakan irigasi.
Harta  kekayaan  berupa  bangunan,  pabrik,  kapal, pesawat  dan  sebagainya  tidak  wajib  dikeluarkan  zakatnya, yang  diambil  dari  benda  tersebut  ,  namun  keuntungan bersihnya  jika  telah  mencapai nisab wajib  dikeluarkan zakatnya.  Begitu  juga  dengan  zakat  profesi  baik  wiraswasta maupun  pegawai  negeri  wajib  mengeluarkan  zakat  dari penghasilannya  begitu  diterima,  meskipun  belum  mencapai satu  tahun.  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Ibn  Abbas,  Ibn Mas’ud,  dan  Mu’awiyah,  sebagian  tabiin  az-Zuhrim  Hasan Basri,  sehingga  tercipta  kesamaan  antara  zakat  profesional dan petani yang dikeluarkan ketika panen.
Di  samping  kewajiban  untuk  mengambil  zakat  yang telah ditetapkan, pendistribusian dana zakat pun dalam Islam tercantum  dengan  jelas.  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam Q.S. at-Taubah (9): 60.
ِفَِو  ْمُهُ بوُلُ ق  ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَهْ يَلَع  َينِلِماَعْلاَو  ِينِكاَسَمْلاَو  ِءاَرَقُفْلِل  ُتاَقَدَّصلا اََّنَّ ِبَّسلا  ِنْباَو ِوَّللا  ِليِبَس  ِفَِو  َينِمِراَغْلاَو  ِباَقِّرلا ٌميِلَع ُوَّللاَو ِوَّللا  َنِم ًةَضيِرَف  ِلي
ميِكَح
Artinya:“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus- pengurus  zakat,  para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berutang,  untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai  sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Pendistribusian  dana  zakat  kepada  para mustahîk dapat  dalam  bentuk  konsumtif  ataupun  produktif.  Zakat secara  konsumtif  sesuai  sasaran  apabila  pendayagunaannya adalah  fakir  dan  miskin  yang  memerlukan  makanan  dengan segera.  apabila  fakir  dan  miskin  diberikan  zakat  produktif maka harta zakat akan cepat habis. namun, setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali  mereka  dengan  keterampilan  ( skill) dan  modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang secara  ekonomi  memberikan  nilai  tambah  dan  dapat menyerap mereka. 16
Penghasilan  yang  diperoleh  dari  kerja  tersebut,  dapat mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  mereka  dalam  jangka panjang.  dengan  demikan  jumlah  dana  yang  didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat penerimaan zakat.
16 Imam  Abu  Hanifah,  membolehkan  mengganti  zakat  dengan  harganya (uang tunai).
Pendistribusian  zakat  saat  ini  dapat  diberikan  pada beberapa golongan sebagai berikut. 17
a) Bagi Fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha makan dana zakat dapat diberikan untuk:
1) pinjaman  modal  usaha  agar  usaha  yang  ada  dapat berkembang.
2) membangun  sarana  pertanian  dan  perindustrian  untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
3) membangun  sarana-sarana  pendidikan  dan  pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.
b) Zakat bagi amil dialokasikan untuk:
1) menutupi  biaya  administrasi  dan  memberikan  gaji bagi  amil  yang  telah  mengabdkan  hidupnua  untuk kepentingan umat.
2) mengembangkan  lembaga-lembaga  zakat  dan  melatih amil agar lebih prfesional.
c) Zakat bagi golongan muallaf:
1) membantu  kehidupan  muallaf  karena  kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena
berpndah gama.
2) menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang- orang  yang  terjebak  pada  tindakan  kejaatan,  asusila dan obat-obatan terlarang.
3) membantu  terciptanya  sarana  reabilitasi  kaemanusian lainnya.
d) Zakat bagi golongan budak ( riqab):
1) membebaskan  masyarakat  muslim  yang  tertindas seingga  sulit  untuk  mengembangkan  diri  terutama  di daerah-daerah minoritas dan konflik.
2) membantu  membebaskan  buruh-buruh  dari  majikan yang  zalim,  dalam  hal  ini  membantu  dalam  biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKI/TKW yang menjadi korban kekerasan.
3) membantu  membebaskan  mereka  yang  menjadi korban traficking.
17 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 159.
e) Zakat bagi gharimin (orang yang berutang):
1) membebaskan  utang  orang  yang  terlilit  utang  oleh rentenir.
2) membebaskan  para  pedagang  dari  utang  modal  pada bank tilil di pasar-pasar tradisional.
f) Zakat bagi golongan fisabilillah :
1) membantu  pembiayaan  dalam  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia.
2) membantu  para  guru  agama/umum  yang  ada  di daerah-daerah  terpencil  dengan  penghasilan  yang minus.
3) membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan dari gangguan asing.
g) Zakat untuk golongan ibn sabil :
1) membantu pada pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.
2) menyediakan  bantuan  bagi  korban  bencana  alam  dan bencana lainnya.
3) menyediakan  dana  bagi  para  musafir  yang  kehabisan bekal. Sesungguhnya  kesadaran  umat  Islam  akan  kewajiban zakat yang memiliki banyak dimensi di antaraya sosial, moral dan  ekonomi  yangakan  berimabas  pada  meningkatnya  zakat yang dikeluarkan dan menciptakan kesejahteraan umat.
b) Wakaf  sebagai  Instrumen  Distribusi  Individu  untuk Masyarakat Menurut  istilah  wakaf  diartikan  sebagai  suatu pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan)  untuk  dimanfaatkan  guna  kepentingan  umum. Ajaran  wakaf  bersumber  pada  pemahaman  akan  teks  al-
Qur’an dan hadits. Secara khusus  tidak ditemukan dalam al- Qur’an  ayat  yang  tegas  menjelaskan  tentang  wakaf,  namun yang  ada  ialah  pemahaman  konseptual  dari  ayatbyang menganjurkan  untuk  melakukan  amal  kebajukan  (sunnah) agar mendapatkan kemenangan.
Berdasarkan  pengertian  dan  landasan  hukum  wakaf tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  harta  wakaf  sepenuhnya, digunakan  untuk  kemashlahatan  umat  dan  pada  harta  wakaf kecuali  untuk  kemashlahatan  umat.  Wakaf  pada  dasarnya sejalan  dengan  tujuan  ekonomi  modern,  menjadi  cara  yang lebih  baik  untuk  mendistribusikan  pendapatan  di  masyarakat dengan  memberikansolusi  terhadap  pemenuhan  kebutuhan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan wakaf bagi kepentingan masyarakat luas, seperti halnya penggunaan dana  wakaf  untuk  menyediakan  air  bersih,  mendukung terciptana  institusi  pendidikan,  riset  dan  perpustakaan  yang akan  membantu  perkembangan  kualitas  sumber  daya manusia.
Penggunaan dana wakaf untuk kepentingan mesayarakat  atau  umat  dilihat  dari  keberadaan  harta  wakaf yang  digunakan  untuk  pendidikan,  ekonomi,  dan  kegiatan sosial sebagaimana yang banyak dilakukan di negara Muslim seperti  Mesir,  Turki,  Arab Saudi,  Qatar, Malaysia dan masih banyak lagi. contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar  Masjid  Nabawi  dan  Masjidil  Haram  yang  merupakan tanah  wakaf.  kemudian  Universitas  Islam  Indonesia  yang merupakan tanah wakaf pada awalnya.
Di  samping  beberapa  contoh  di  atas,  secara  ekonomi pemberdayaan  harta  wakaf  juga  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  keterampilan  umat.  hal  ini  dapat  dilakukan engan  memdikirkan  lebaga-lembaga  keuangan  mikro, lembaga  pendidikan,  lembaga  rumah  sakit  dan  lain sebagainya, yang sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuan  umat  agar  dapat  bersaing  pada  lapangan  kerja dan terentas dari kemiskinan.
c) Waris sebagai Instrumen Distribusi dalam Keluarga Lahirnya  konsep  waris  dipresentasikan  oleh  teks  al-
Qur’an  yang  rinci,  dan  sistematis  yang  menempai  posisi fundamental  dalam  ajaran  Islam.  hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  penjelasan  dasar-dasar  sistem  kewarisan  Islam  pada ayat-ayat  dalam  al-Quran  sebagaimana  yang  terdapat  dalam QS. an-Nisa (4): 11-12 , yakni:
ُي
َقْوَ ف ًءاَسِن َّنُك  ْنِإَف ِْينَ يَ ثْ نُْلْا  ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِل ْمُكِد َلَْوَأ  ِفِ ُوَّللا ُمُكيِصو ِّلُكِل ِوْيَوَ بَِلَْو  ُفْصِّنلا اَهَلَ ف ًةَدِحاَو  ْتَناَك  ْنِإَو  َكَرَ ت اَم اَثُلُ ث َّنُهَلَ ف  ِْينَ تَنْ ثا ْنِإ َكَرَ ت اَِّمِ ُسُدُّسلا اَمُهْ نِم ٍدِحاَو ُهاَوَ بَأ ُوَثِرَوَو ٌدَلَو ُوَل ْنُكَي َْلَ ْنِإَف ٌدَلَو ُوَل َناَك ْوَأ اَِبِ يِصوُي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم ُسُدُّسلا ِوِّمُِلَِف ٌةَوْخِإ ُوَل َناَك ْنِإَف ُثُلُّ ثلا ِوِّمُِلَِف ْمُكَل  ُبَرْ قَأ ْمُهُّ يَأ َنوُرْدَت  َلَ ْمُكُؤاَنْ بَأَو ْمُكُؤاَبآ ٍنْيَد َّنِإ ِوَّللا  َنِم ًةَضيِرَف اًعْفَ ن
اًميِكَح اًميِلَع َناَك َوَّللا ( )
َّنَُلِ ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُكُجاَوْزَأ  َكَرَ ت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو ْوَأ اَِبِ َينِصوُي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم َنْكَرَ ت اَِّمِ ُعُبُّرلا ُمُكَلَ ف ٌدَلَو َّنَُلِ َناَك ْنِإَف ٌدَلَو ْيَد
َّنُهَلَ ف ٌدَلَو ْمُكَل َناَك  ْنِإَف ٌدَلَو ْمُكَل ْنُكَي َْلَ  ْنِإ ْمُتْكَرَ ت اَِّمِ ُعُبُّرلا َّنَُلَِو ٍن ُثَروُي ٌلُجَر َناَك ْنِإَو ٍنْيَد  ْوَأ اَِبِ َنوُصوُت ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم ْمُتْكَرَ ت اَِّمِ ُنُمُّثلا ْوَأ ٌخَأ ُوَلَو ٌةَأَرْما ِوَأ ًةَل َلََك اوُناَك  ْنِإَف  ُسُدُّسلا اَمُهْ نِم ٍدِحاَو ِّلُكِلَف  ٌتْخُأ َرْ يَغ ٍنْيَد ْوَأ اَِبِ ىَصوُي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم  ِثُلُّ ثلا  ِفِ ُءاَكَرُش ْمُهَ ف َكِلَذ ْنِم َرَ ثْكَأ
ٌميِلَح ٌميِلَع ُوَّللاَو ِوَّللا َنِم ًةَّيِصَو ٍّراَضُم
Artinya:“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu.  Yaitu:  bahagian seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih dari  dua,  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapak,
bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh  ibu-bapaknya  (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau
(dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi  Maha  Bijaksana.  Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  istri-istrimu,  jika  mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak,
maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang ditinggalkannya  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai  anak,  maka  para istri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau (dan)  sesudah  dibayar  utang-utangmu.  Jika  seseorang  mati, baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja) atau  seorang saudara perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing  dari kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  Tetapi  jika saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak  memberi  mudarat  (kepada  ahli  waris).  (Allah menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syariat  yang  benar- benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Penyantun.”
Meskipun  ayat  tersebut  secara  umum  menjelaskan tentang  kewarisan  Islam,  namun  pada  kalangan  tertentu hukum kewarisan Islam bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi  sesuai  dengan  kondisi  yang  memungkinkan untuk  dipertimbangkan,  terkecuali  masa  berlakunya  hukum waris  yang  disebabkan  oleh  kematian  seseorang,  jika  ia meninggalkan  sejumlah  harta  dan  memilik  ahli  waris  tanpa adanya  penunjukan  sebelum  ketika  ia  hiup,  tanpa  adanya transaksi amal tertentu kepada orang lain. 18
18 Penjelasan  siapa-siapa  ahli  waris  disebutkan  dalam  QS.  an-Nisa  (4):11-
12.
Dari  fakta  sejarah  terbentuknya  konsep  waris  Islam, dapat  dianalisis  bahwa  waris  dalam  Islam  erat  kaitannya dengan  distribusi  kekayaan  dalam  keluarga,  terutama  agar terciptan keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini tidak terlepas  dari  konsep  Islam  bahwa  harta  harus  tersebar  di masyarakat  bukan  terkumpul  pada  satu  dua  orang  saja. Konsep  waris  Islam  merupakan  mekanisme  diatribusi kekayaan  dan  jaminan  sosial riil dalam  keluarga.  Terlepas dari  perbedaan  penafsiran  dalam  ranah  hukum,  pembagian harta  waris  dalam  keluarga  secara  ekonomi  dapat  membantu dalam  menciptakan  distribusi  kekayaan  secara  adil  dan mampu  membantu  mengurangi  kesenjangan  dalam  distribusi kekayaan. 19 Membagikan  harta waris kepada ahli  waris  yang berhak  baik  disebabkan  oleh  hubungan  perkawinan, kekerabatan  maupun  perwalian,  secara  langsung  telah menciptakan  jaminan  sosial  dalam  keluarga,  agar  diantara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan. Distribusi  kekayaan  secara  adil  berdasarkan  konsep waris  dalam  keluarga,  dapat  memotivasi  pewaris  untuk semasa  hidupnya  mencari  rezeki  yang  sebesar-besarnya  agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Ahli waris dengan harta  waris  dapat  mencukupi  kebutihan  sosio-ekonominya  di saat  pewaris  telah  meninggal  dunia,  serta  harta  waris digunakan  untuk  biaya  pendidikan,  hidup,  usaha  dan menanggung keluarga.
Secara  langsung  pewaris  tidak  emninggalkan  anak- anak  (yatim  piatu)  yang  msikin  dan  terbelakang  karena pewaris  tidak  meninggalkan  harta  waris  yang  cukup  untuk kehidupan  mereka.  begitupula  ahli  waris  untuk  menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terputusnya hak waris yang dimiliki. 20
19 M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi (Jakarta:  Gema Insani Press, 2000), 109.
20 Para  ulama  sepakat  bahwa  status  seseorang  karena  perbedaan  agama, sesbab  membunuh  dan  perbudakan  merupakan  penghalang  terjadinya perwarisan.
d) Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Distribusi Umat Sedekah  merupakan  pemberian  dari  seorang  muslim
secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian  yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan  yang  mengharap  ridha  Allah  Swt,  dan  pahala semata. 21 Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan  sarana  yang  tepat  untuk  membantu  menciptakan masyarakat  yang  peduli  akan  kondisi  sosial,  karena  pada dasarnya  setiap  manusia  harus  menyadari  bahwa  setiap indivisu  tidak  dapat  hisup  sendiir,  dan  sebalikanya membutuhkan  orang  lain.  infak  dan  sedekah  keahlian  dapt dilakukan dengan melihat profesi individu dan menyumbangkan kahliannya dalam satu wadah atau lembaga yag  dikelula  secara  bersama-sama  dan  didirikan  dari  harta wakaf. seperti halnya lembaga pendidikan SD/MI, SMP/MTS,  SMA/MA  bahkan  perguruan  tinggi  (PT)  bagi mereka  yang  berprofes  menjadi  guru  atau  dosen,  denga meluangkan sedikit waktu untuk mengajar. Rekonstruksi  infak  dan  sedekah  profesi  tersebut,
secara langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari  sekadar  infak  dan  sedekah  yang  biasa  diakukan,  serta mewujudkan jaminan akan terciptanya masyarakat yang lebih baik,  serta  terselenggaranya  pendidikan,  kesehatan,  hukum dan segalanya secara gratis dan berkesinambungan.
Sesungguhnya  jika  dicermati  lebih  jauh  keberadaan instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam, maka akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh, bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyaraka namun lebih dari  itu  dengan  instrumen-instrumen  yang  ada  mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera.
21 Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeven,  2001), 1617.

## F. Penutup
Sistem ekonomi Islam mewajibakan peran pemerintah dan masyarakat  sebagai  institusi  distribusi  dalam  mewujudkan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi sebagai konsekuensi dari  tugasnya  umat  sebagai  khalifah  Allah  Swt  di  muka  bumi untuk  menciptakan  instrumen  distribusi  yang  ditawarkan  Sistem Ekonomi  Islam  berupa  Zakat  sebagai  instrumen  distribusi  wajib bagi indivisu, apabila dikelola dengan baik dan profesional maka para mustahik (8 asnaf )  yang  terdapat  di  dalamnya  akan mendapatkan  bagian  yang  cukup  untuk  kehidupannya  sehingga dengan  zakat  tercipta  jaminan  sosial.  Begitu  juga  dengan Instrumen  waris  yang  wajib  individu  atas  keluarga,  akan membentuk jaminan sosial individu untuk keluarga.
Setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras agar nantinya  tidak  meninggalkan  generasi  yang  lemah.  Kemudian pada instrumen wakaf, apabila wakaf dikelola dengan baik maka akan  menjadi  jaminan  sosial  bagi  seluruh  umat  yang  dapat memberi kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Dan  yang  terkahir  instrumen  infak  dan  sedekah  sebagai  amal kebajikan  individu  terhadap  umat,  akan  mendukung  terciptanya para profesional  yang ikhlas.  Sinergi instrumen  distribusi  di  atas akan menciptakan jaminan sosial  yang menyeluruh bagi segenap umat.  Jika  instrumen  tersebut  dapat  diimplementasikan  dan bergerak  secara  bersama-sama,  diharapkan  akan  membetuk jaminan sosial yang akan menciptakan kesejahteraan umat.

## Daftar Pustaka
Dahlan,  Ahmad, Pengantar  Ekonomi  Islam, Jakarta:  Prenada
Media, 2019.
Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeven, 2001.
Fauzia,  Ika  Yunia  dan  Abdul  Kadir, Prinsip  Dasar  Ekonomi Islam:  Perspektif  al-Syari’ah, Jakarta:  Prenada  Group, 2014.
Jajuli,  Sulaeman, Ekonomi  dalam  Al-Quran, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Karim,  Adiwarman, Ekonomi  Makro  Islam, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2011, 155.
Majid,  M.  Nazori, Pemikiran  Ekonomi  Abu  Yusuf. Yogyakarta: Pusat  Studi Ekonomi Islam, 2003.
Muhamad, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Ekonomi, Manajemen,  Keuangan, Bank dan Akuntansi, Yogyakarta: UII Press, 2019.
Noor,  Ruslan  Abdul  Gofur, Konsep  Distribusi  dalam  Ekonomi Islam:  Dan  Format  Keadilan  Ekonomi  di  Indonesia,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Rozalinda, Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  dalam Aktivitas  Ekonomi, akarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2016.
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  al-Misbah, Jakarta:  Lentera  Hati, 2002.
Soeroyo  dan  Nastangin, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta: Darma Bakti  Wakaf, 1985.
Umer,  M  Chapra, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Qadir,  Abdurrahman, Zakat  dalamDimensi  Mahdah  dan  Sosial , Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 1998.
Qardhawi,  Yusuf, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam, Jakarta:
Gema, 1997.