Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jalan Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139.
Email: hendratrya@lecturer.undip.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Vol. 6, No. 1, Tahun 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10075
Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus:

## Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro
Hendra Try Ardianto 1 1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Dikirimkan: 8 Januari 2021 Direvisi: 23 Februari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021
Pendahuluan Aktivis  dakwah  kampus  adalah  orang  yang  secara  aktif  terlibat  dalam keorganisasian  agama  suatu  kampus,  khususnya  yang  berafiliasi  pada  agama  Islam. Kekhususan pada  Islam saja karena istilah dakwah secara etimologis memiliki akar kata dari  Bahasa  Arab da’a-yad’u-da’watan ,  yang  berarti  “mengajak”  atau  “menyeru”.  Ini artinya, dakwah adalah aktivitas untuk mengajak orang lain menuju jalan Tuhan dan menuju arah kebaikan (QS. An Nahl: 125). Bentuk konkret dari aktivis dakwah kampus ini merujuk pada mereka yang aktif di organisasi seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau  di  beberapa  kampus  lainnya  dikenal  dengan  Kerohanian  Islam  (Rohis).  Aktivis dakwah kampus akhir-akhir ini, terutama selama kurang lebih satu dekade terakhir telah menjadi  objek  riset  banyak  sekali  peneliti.  Hal  ini  terjadi  karena  dikaitkan  dari  fakta bahwa kaum muda merupakan sasaran dari merebaknya radikalisme.

## INTISARI
Artikel ini menyoroti bagaimana dinamika gerakan aktivis dakwah di tengah percaturan politik kampus. Lokus dari percaturan politik ini adalah seputar perebutan posisi ketua di organisasi intrakampus, baik organisasi kerohanian maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dengan mengandalkan pada metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data dari aktor-aktor yang  terlibat  dalam  kontestasi  politik  kampus,  seperti  aktivis  dakwah,  aktivis  mahasiswa sekuler, dan pihak representasi perguruan tinggi. Temuannya menunjukkan bahwa kuatnya dominasi KAMMI sebagai representasi kelompok Tarbiyah dalam menduduki jabatan-jabatan strategis  di  organisasi  intrakampus  bukan  terjadi  karena  kelompok  keislaman  lain  yang meredup dan meninggalkan aktivitas dakwahnya. Sebaliknya, kelompok aktivis dakwah non- Tarbiyah  juga  terbukti  aktif  dalam  berbagai  aktivitas  dakwah,  mulai  dari  kaderisasi,  forum pengajian,  bahkan  diskusi  seputar  politik  kontemporer  di  kampus.  Kesimpulannya,  posisi dominasi status quo yang disandang KAMMI bukan sekadar karena mereka aktif meramaikan masjid dan mengelola organisasi kerohanian, namun juga karena politik eksklusi yang mereka lakukan kepada kelompok lain, baik eksklusi secara kultural maupun struktural.

## KATA KUNCI
aktivis dakwah; Tarbiyah; Badan Eksekutif Mahasiswa; politik kampus; perguruan tinggi
Fakta  di  atas  misalkan  ditunjukkan  dari  viralnya  video  bai’at  ribuan  mahasiswa terhadap  cita-cita  pendirian  Khilafah  di  Institut  Tekhnologi  Bandung  (ITB)  (Mediani, 2017). Selain itu, ada juga kasus penangkapan terduga teroris di Universitas Riau yang sempat menggemparkan publik (Kompas.com, 2018). Tidak itu saja, kenyataan bahwa Bahrun  Naim,  pentolan  ISIS  asal  Indonesia  merupakan  alumnus  Universitas  Sebelas Maret adalah sedikit contoh dari keberadaan potensi radikalisme di kampus (BBC, 2016). Hal  ini  menunjukkan  sebuah  realita  bahwa  radikalisme  tidak  serta  merta  hanya menjangkiti kalangan tidak terdidik saja, namun juga kalangan kampus, baik mahasiswa ataupun dosen, merupakan kelompok yang rentan terpapar faham radikal.
Beberapa  simtom  di  atas  membuat  banyak  peneliti  kemudian  memberikan perhatian  atas  relasi  kalangan  pemuda  aktivis  dakwah  terhadap  radikalisme. Widyaningsih, Sumiyem, & Kuntarto (2017) dalam artikelnya memaparkan bahwa para pemuda  memiliki  kerentanan  yang  tinggi  untuk  terpengaruh  oleh  paham  radikal. Radikalisme  ini  bisa  menyusup  pada  berbagai  kegiatan  keagamaan  mahasiswa  di kampus. Tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, radikalisme pun bisa menyusup bagi siswa  di  tingkatan  sekolah  (Munip,  2012).  Dalam  penelitian  Aidulsyah  (2016:  282) menunjukkan  bahwa  kegiatan  ekstrakurikuler  di  sekolah  berupa  Kerohanian  Islam (Rohis) ada kalanya disusupi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai kewarganegaraan ( citizenship )  dan  demokrasi.  Kondisi  seperti  ini  memang  sangat  mungkin  terjadi, mengingat  generasi  muda  memiliki  kecenderungan  lebih  kuat  dan  besar  untuk tergabung dalam gerakan sosial radikal dibandingkan dengan generasi tua (Azca, 2013: 27).
Meskipun penelitian terhadap aktivis dakwah kampus tidak selalu berujung pada kesimpulan  potensi  radikalisme,  tetapi  sebagian  besar  memberi  titik  perhatian  pada seluk beluk dari pemikiran, karakter, dan persepsi para aktivis dakwah kampus. Iswanto (2017) misalnya, untuk melihat bagaimana pemikiran para aktivis dakwah kampus, ia memberikan perhatian pada literatur bacaan yang dibaca para aktivis dakwah di ITB. Tidak  hanya  itu,  Isnaniah  (2015)  bahkan  melakukan  penelitian  tentang  jargon-jargon bahasa  Arab  yang  dipakai  oleh  aktivis  dakwah  kampus  di  wilayah  Surakarta.  Selain literatur dan jargon, ada juga yang meneliti bagaimana peran masjid kampus sebagai media komunikasi dalam membentuk karakter para aktivis dakwah, sebagaimana diteliti oleh  Tahir & Cangara  (2016) di lingkungan Universitas Hasanudin, Universitas Negeri Makassar, dan UIN Alauddin. Lebih jauh lagi, karena keraguannya atas Ke-Indonesia-an para  aktivis  dakwah  kampus,  Rofiq  &  Bhakti  (2018)  bahkan  harus  menguji  persepsi aktivis dakwah di Universitas Tidar tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Eka (dikenal dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara).
Selain  beberapa  penelitian  di  atas,  ada  juga  beberapa  peneliti  yang menghubungkan  sisi-sisi  sosiologis  dan  psikologis  dari  perilaku  para  aktivis  dakwah kampus  ini.  Darmawati  (2013)  misalkan,  ia  memberikan  perhatian  secara  serius terhadap  perubahan  sosiologis  dari  perilaku  sehari-hari  dan  cara  berpakaian  yang
bergeser  ke  arah  hal-hal  berbasis  simbol-simbol  keislaman.  Ada  juga  penelitian  yang mengaitkan psychological well-being , yakni dimensi penerimaan diri, hubungan positif dengan  orang  lain,  otonomi,  tujuan  hidup,  pertumbuhan  pribadi,  dan  penerimaan lingkungan  sekitar  para  aktivis  dakwah  kampus  (Fajar,  2017).  Sampai-sampai,  ada penelitian  yang  mencoba  membandingan  motivasi  berprestasi  antara  aktivis  dakwah dengan non-aktivis dakwah (Trisno, 2010).
Melihat dari penelitian tentang aktivis dakwah kampus pada tempo satu dekade terakhir  ini,  terlihat  masih  jarang  yang  mengelaborasi  tentang  dinamika  para  aktivis dakwah dalam percaturan politik di internal kampus. Adapun maksud dari percaturan politik  kampus  adalah  perkara  perebutan  jabatan  strategis  pada  kepengurusan  di organisasi intrakampus, baik organisasi kerohanian maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).  Padahal  jamak  diketahui  publik  bahwa  percaturan  politik  di  organisasi intrakampus seringkali menjadi arena perebutan kuasa antar aktivis mahasiswa, tidak terkecuali aktivis dakwah kampus.
Meskipun  jarang,  sudah  ada  penelitian-penelitian  sebelumnya  terkait  dinamika aktivisme dakwah di kalangan mahasiswa, tetapi sebagian besar tidak memberikan titik tekan  secara  serius  pada  perebutan  jabatan-jabatan  strategis  di  organisasi instrakampus. Kamim, Azizi, Pratama, Haekal, & Santoso (2018) misalnya, mereka sudah menunjukkan bagaimana dinamika pengaruh aktivis Jamaah Shalahudin dan LDK yang jauh lebih berpengaruh daripada Takmir Masjid UGM dalam memobilisasi sumber daya dakwah di kampus UGM. Namun demikian, artikel tersebut tidak sampai menyinggung bagaimana perebutan kuasa di organisasi intrakampus berlangsung. Di luar itu, memang sudah ada penelitian yang secara khusus menyoroti tentang sejarah panjang BEM dari awal hingga masa kini. Husin (2014) secara telaten dan jeli berhasil menjahit kesejarahan BEM dari masa ke masa, terutama di kampus UGM. Hanya saja analisisnya terlalu makro dan  cenderung  mengaitkan  posisi  BEM  sebagai  kelompok  penekan  terhadap  isu-isu nasional. Tidak terlalu banyak dinamika keseharian bagaimana BEM diperebutkan antar kelompok mahasiswa pada penelitian itu.
Satu-satunya  penelitian  yang  paling  mendekati  upaya  melihat  dinamika  para aktivis dakwah dalam percaturan politik di internal kampus adalah buku Islamisme ala Kaum Muda Kampus: Dinamika Aktivisme Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di Era Pasca Soeharto karya Mohammad Zaki Arrobi. Dalam beberapa  bagian  di  buku  itu,  Arrobi  (2020)  mengupas  banyak  hal  bagaimana  aktivis dakwah kampus terlibat dalam percaturan politik di internal kampus. Pada titik itu, maka artikel ini memiliki sedikit kemiripan dengan karya (Arrobi, 2020). Hanya saja, penulis akan melihat dinamika gerakan keislaman di Universitas Diponegoro (Undip), terutama dari sisi-sisi mikro dan politik keseharian (daily life politics) para aktivis dakwah di sana. Pilihan  penelitian  terhadap  Undip  menjadi  menarik  karena  pasca  keluarnya Perpres No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (selanjutnya Perppu Ormas), Undip  pernah  menjadi  sorotan  publik  karena  salah  seorang  profesor  di  Undip
memberikan  dukungan  terhadap  organisasi  Hizbut  Tahrir  Indonesia  yang  dibubarkan pemerintah.  Tidak  tanggung-tanggung,  M.  Nasir  selaku  Menteri  Ristekdikti  saat  itu, mengeluarkan  ultimatum,  “(Radikalisme  di  kampus ⎯ pen )  Harus  segera  diselesaikan secara cepat dan tepat. Jika rektor tidak bisa menyelesaikannya, nanti rektor tersebut yang akan saya selesaikan. Jadi, tolong segera diselesaikan. Termasuk kalau terbukti, berikan sanksi tegasnya” (Setiawan, 2018).
Tulisan ini dikerjakan dari sebuah proses riset selama dua bulan, yakni November dan Desember 2018. Dengan mengandalkan pada metode penelitian kualitatif, penulis menggali data baik berupa wawancara maupun analisis dokumen. Ada cukup banyak informan yang diwawancara, mulai dari kelompok aktivis dakwah, kelompok mahasiswa non-dakwah,  kelompok  mahasiswa  non-Islam,  dan  dosen-dosen  di  lingkungan Universitas Diponegoro. Sebaran informan yang beragam ini diharapkan mampu untuk menguji seberapa confirmability data yang diperoleh.
Ada tiga lokus yang akan menjadi unit analisis terkait dengan gambaran gerakan keislaman di Undip, yakni Masjid Kampus (Maskam), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Maskam Undip adalah salah satu tempat dimana nyaris  semua  organisasi  keislaman  memanfaatkan  keberadaannya  untuk  mendukung berbagai kegiatan di organisasinya masing-masing. Mereka bisa menggunakan Maskam Undip  untuk  kegiatan  pengajian,  kaderisasi,  diskusi,  mentoring,  bahkan  sekedar menggelar tahlilan. Sedangkan lembaga dakwah adalah wadah bagi mahasiswa muslim untuk  mengekspresikan  nilai-nilai  keislaman  dirinya  di  lingkungan  kampus.  Lembaga Dakwah ini ada di tingkat jurusan (biasa disebut LDJ), di tingkat fakultas (disebut LDF), dan di tingkat universitas, yakni UKM Indah Persaudaraan Islam atau dikenal dengan Insani. Adapun BEM sendiri bukanlah wadah organisasi mahasiswa muslim, namun fakta mencatat  BEM  selalu  menjadi  arena  perebutan  antar  organisasi  mahasiswa  di lingkungan kampus, termasuk para aktivis dakwah.

## Tiga Lokus Arena Kontestasi
Jika  pemetaan  aktivis  dakwah  dilakukan  pada  3  lokus,  yakni  UKM  Insani,  BEM Undip,  dan  Masjid  Kampus,  maka  ada  satu  fakta  yang  muncul,  bahwa  kelompok Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  (KAMMI)  sebagai  representasi  kelompok  Tarbiyah, nyaris  mendominasi  posisi  struktural  di  3  lokus  tersebut.  Kader-kader  KAMMI  selalu menduduki jabatan strategis di masing-masing organisasi, baik itu di Lembaga Dakwah Jurusan/Fakultas,  di  BEM  dari  tingkat  fakultas  hingga  tingkat  universitas,  dan  juga  di Remaja  Masjid  Al  Fatih  di  Maskam  Undip.  Kuatnya  dominasi  KAMMI  bukan  karena tiadanya eksistensi kelompok lain, semisal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU), dan lain sebagainya. Namun karena posisi KAMMI
sudah menjadi status quo dan struktur organisasinya pun sudah dieksklusi hanya pada lingkaran kader KAMMI.
Sebelum ada UKM Insani, kegiatan dakwah kampus tingkat Universitas sudah di mulai pada awal 80-an oleh Lembaga Amal Islam (LAI) Undip. Beberapa tahun kemudian LAI Undip berganti nama menjadi Badan Amal Islam (BAI) Undip. Sampai dengan tahun 1995, namanya berubah menjadi UKM Rohis Undip karena adanya perubahan struktur kemahasiswaan  Undip.  Hingga  akhirnya  pada  26  Desember  2007  organisasi  ini ditetapkan sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa Indah Persaudaraan Islam (UKM INSANI). Insani  adalah  organisasi  instra  kampus,  yang  berkegiatan  seputar  kegiatan  dakwah Islam. UKM ini sebagaimana UKM lain di Undip, mendapat dana dan perlakuan yang sama dari universitas.
Selain  Insani,  disetiap  fakultas  terdapat  organisasi  sejenis  setingkat  fakultas. Organisasi  di  tingkat  fakultas  ini  biasa  disebut  dengan  Rohis  Fakultas  atau  Lembaga Dakwah Fakultas (LDF). Beberapa lainnya, ada di tingkat jurusan yang dikenal dengan Lembaga Dakwah Jurusan (LDJ). Masing-masing LDF atau LDJ memiliki nama berbeda- beda.  Saat ini ada 13 LDF dan 16 LDJ di UNDIP. Berikut ini daftar LDF dan LDJ yang penulis kutip dari website Insani.
1. Rohis Fakultas Teknik (Izzati)
2. Sie Kerohanian Islam Psikologi (Skripsi),
3. Madani Rohis FSM
4. Forum Silaturrahim Mahasiswa Muslim Ilmu Keperawatan ( Fosimmik)
5. Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) FKM
6. Al-Bahrain FPIK
7. Keluarga Muslim An-Nahl Peternakan
8. Forum Komunikasi Mahasiswa Islam (FKMI) D3 Teknik
9. Rohis Fakultas Ekonomi (Mizan)
10. Keluarga Mahasiswa Muslim Sastra (Kharisma) FIB
11. Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim (FKMM) FISIP
12. Rohis Kedokteran Umum (KU)
13. Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Hukum
Pada  tingkatan  Jurusan,  12  LDJ  merupakan  struktur  dibawah  Izzati  Teknik, sedangkan 4 LDJ lainnya dibawah Rohis  FSM, sedangkan LDF lain belum memiliki LDJ. Dari daftar di atas, menariknya adalah tidak dicantumkannya LDF Koordinator Kegiatan Islam (KKI) di Fakultas Hukum. KKI sebenarnya adalah rohis atau LDF Hukum, namun website Insani malah memasukkan Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) sebagai LDF. Padahal, KHSI sebenarnya kelompok studi yang lebih muda, dan bukan dikenal sebagai rohis di Fakultas Hukum. Ketika ditelusuri ternyata hal ini terjadi karena KKI selama ini tidak pernah berhasil dikuasai oleh kader-kader KAMMI. Kelompok HMI dan PMII yang
selalu memegang jabatan struktural di KKI. Sebaliknya, KSHI adalah kelompok studi di lingkaran mahasiswa hukum yang sebagian besar diisi oleh kader-kader KAMMI.
Lepas dari mengapa KKI tidak dicantumkan dalam website Insani, pada umumnya LDF  memiliki  kegiatan  berupa  kajian  rutin  tiap  pekan,  mentoring  bagi  calon anggota/pengurus,  kegiatan  ibadah  bersama,  dan  pengajian  yang  mengundang penceramah dari luar. Hanya secara garis besar, baik LDJ, LDF, maupun Insani, nyaris semuanya  diiisi  oleh  kader  dari  KAMMI.  Meskipun  jumlahnya  tidak  bisa  dipastikan, namun hampir setiap LDJ dan LDF, secara struktural diisi oleh kader KAMMI dari jabatan ketua hingga jabatan struktural di bawahnya. Artinya, secara keseharian, kultur KAMMI adalah kultur di setiap rohis di fakultas. Meski begitu, tidak semua anggota rohis fakultas adalah kader KAMMI. Ada beberapa diantara mereka berasal dari HMI, PMII, IMM dan KMNU,  meski  jumlahnya  relatif  kecil.  Karena  sedikitnya  keterlibatan  dari  organisasi ekstra tersebut di LDF atau LDJ, banyak yang beranggapan rohis fakultas itu sama saja dengan KAMMI versi intrakampus. Ada kecenderungan hanya kader KAMMI yang bisa menjadi ketua LDJ atau LDF.
Dinamika  kepemimpinan  LDJ  dan  LDF  bergantung  pada  konteks  jurusan  dan fakultas  masing-masing,  tetapi  untuk  Insani  cenderung  dikuasai  oleh  KAMMI.  Hal  ini dikonfirmasi dari proses kandidasi untuk 2 tahun, yakni 2017 dan 2018.  Penguasaan KAMMI di Insani bisa jadi jauh lebih lama, tetapi data realible yang bisa dijangkau penulis hanya 2 tahun terakhir. Dalam kandidasi Mas’ul (Ketua) Insani 2017, dari 3 calon, hanya 1 yang bukan kader KAMMI. Ketiganya adalah Muhammad Rosyid Ridho (FEB 2015) dan Ilham  Fathurohman  (FPIK  2015)  yang  merupakan  kader  KAMMI,  sedangkan  hanya Makhrul  Hamdi  (FT  2015)  yang  bukan  kader  KAMMI.  Adapun  yang  terpilih  adalah Muhammad Rosyid Ridho (FEB 2015) yang berasal dari KAMMI.
Begitupun  dengan  kandidasi  Mas’ul  Insani  2018,  dari  3  calon  diketahui  2  calon diantaranya adalah anak KAMMI, yakni Rizky Tri Utomo (FEB 2016) dan Raden Muhamad Iqbal (Fisip 2016). Sedangkan 1 calon lainnya, Muhammad Budi Buchari Harahap (FEB 2016), belum diketahui afiliasi organisasi ekstranya oleh penulis. Meski bukan KAMMI, tracking media  sosial  dari  penulis  menunjukkan  bahwa  Budi  Buchari  memiliki kecenderungan radikal, ditunjukkan dari postingan tentang kekerasan di Timur Tengah seperti Suriah, Palestina, Turki, antipenista agama, antipembakar bendera, dan lainnya sebagainya. Ketika pemilihan usai, yang terpilih adalah Rizky Tri Utomo (FEB 2016) yang merupakan kader KAMMI.
Kuatnya KAMMI dalam lembaga dakwah tentu bukan sesuatu yang khas Undip. Di berbagai kampus, kecuali kampus UIN atau kampus Muhammadiyah, rohis selalu diisi oleh  kader-kader  KAMMI.  Hal  ini  tidak  mengherankan  mengingat  rahim  awal terbentuknya  KAMMI  adalah  lembaga  dakwah  kampus  itu  sendiri.  Dalam  data  yang
ditemukan penulis, setidaknya lima tahun terakhir ini Insani selalu diketuai kader dari KAMMI ( lihat Tabel 1).
Tabel 1: Daftar Mas’ul Insani yang merupakan kader KAMMI Tahun Nama Ketua Jurusan 2013 Lukas Santoro Teknik Elektro 2009 2014 Rizal Pramudiarta Akutansi 2010 2015 Budi Kusumo Putra Teknik Kimia 2011 2016 Umar Syafiq Ekonomi Bisnis 2013 2017 Din Fauzi M. Psikologi 2014 2018 M. Rosyid Ridho Ekonomi Bisnis 2015 2019 Rizky Tro Utomo Ekonomi Bisnis 2016
Sedangkan  untuk  BEM  Undip,  beberapa  informan  menyatakan  bahwa  sejak terbentuk tahun 1999 hingga 2018, struktur organisasi BEM selalu dikuasai oleh Kader KAMMI  ( lihat Tabel  2).  Sulit  untuk  melakukan  pelacakan  yang  pasti  soal  ini,  namun pelacakan  sosial  media  ketua  BEM  Undip  yang  pertama,  yakni  Fris  Dwi  Yulianto ditemukan bahwa akun Facebook bersangkutan seringkali mengunggah postingan yang berafiliasi dengan kelompok Tarbiyah, semisal postingan video “Orasi Politik Presiden PKS, Anis Matta”. Beberapa pihak lain menyatakan setidaknya sejak 2013, Ketua BEM Undip adalah Kader KAMMI.

## Tabel 2: Daftar Ketua BEM Undip yang merupakan kader KAMMI
Tahun Nama Ketua Jurusan 2014 Taufik Aulia Rahmat Ilmu Komputer 2010 2015 Risky Haerul Imam Kimia 2011 2016 Fawwaz Syaefullah Ilmu Pemerintahan 2012 2017 Jadug Trimulyo Ainul Amri Hubungan Internasional 2014 2018 Abdurrohman Hizbullah Manajemen 2015
Data  di  atas  bisa  jadi  lebih  panjang  terkait  kepemimpinan  kader  KAMMI,  karena keterbatasan  informasi  yang  detail,  maka  lima  tahun  terakhir  inilah  informasi  yang sudah terkonfirmasi.
Baru pada Pemira 2018 (untuk Kepengurusan BEM 2019), Ketua BEM Undip yang terpilih bukan dari kader KAMMI. Pada Pemira 2018, bisa dibilang KAMMI mengalami kekalahan  yang  cukup  telak.  Dari  11  fakultas  dan  1  sekolah  vokasi,  semua  TPS menunjukkan kekalahan yang mencolok bagi calon presiden BEM dari kader KAMMI. Hanya Fakultas Psikologi saja yang dimenangkan oleh calon presiden BEM dari KAMMI ( lihat Foto 1).

## Foto 1: Hasil Rekapitulasi Suara Pemira 2018
Ada banyak faktor yang menyebabkan kekalahan KAMMI untuk pertama kalinya ini.  Secara  umum,  faktor  utamanya  adalah  sosok  ketua  yang  diusung  KAMMI  kalah populer  dengan  lawan  dari  koalisi  kelompok  Cipayung,  yakni  HMI,  PMII,  GMNI  dan kelompok  non-organisasi  yang  relatif  solid  dan  efektif  dalam  menjalankan  mesin politiknya.  Untuk  menjelaskan  faktor  kedua  ini,  penulis  akan  mengulas  di  bagian selanjutnya terkait bagaimana kelompok Cipayung mempertahankan eksistensinya.
Sedangkan untuk lokus ketiga, yakni Masjid Kampus (Maskam) Undip, dinamika yang  ada  menunjukkan  kenyataan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  dua  lokus sebelumnya,  yakni  posisi  struktural  organisasi  juga  dikuasi  oleh  kader-kader  KAMMI. Sebenarnya,  secara  resmi,  pengelola  kegiatan  di  masjid  ini  adalah  Takmir  Maskam Undip. Semua penceramah untuk Sholat Jumat ditentukan oleh takmir, dan takmir ini kebanyakan diisi oleh para dosen. Kegiatan-kegiatan besar di Maskam Undip pun harus melewati  penyaringan  takmir.  Namun,  selain  Takmir  Maskam,  terdapat  organisasi Remaja Maskam Al Fatih, dan organisasi inilah yang jabatan strukturalnya selalu dikuasai oleh kader KAMMI.
Sebenarnya di Universitas Diponegoro, yang disebut dengan masjid kampus ada dua tempat. Pertama adalah Masjid Al-Fath atau dikenal dengan Masjid Diponegoro, terletak di Pleburan. Sedang yang kedua adalah Masjid Kampus (Maskam) Undip yang terletak di Tembalang. Masjid Al-Fath tidak akan banyak diulas di sini karena hampir sebagian besar aktivitas perkuliahan saat ini ada di wilayah Tembalang. Adapun fasilitas Undip di daerah Pleburan hanya digunakan untuk aktivitas perkuliahan S2 dan S3 yang
jumlah mahasiswanya jauh lebih sedikit. Jadi, penjelasan aktivitas dan kegiatan di Masjid Al-Fath yang terletak di Pleburan untuk sementara tidak akan dikupas.
Dalam  pengelolaan  kegiatan  di  luar  Sholat  Jumat,  atau  kegiatan  umum  yang menggunakan fasilitas Maskam, ada 3 pihak yang terlibat, yakni Takmir Masjid, Remaja Masjid  Al-Fatih,  dan  Insani.  Takmir  sebagian  besar  diisi  oleh  kalangan  dosen.  Pada kepengurusan  2018,  Ketua  Takmir  Maskam  adalah  Ir.  H.  Nirmolo  Supriyono  dan Sekertaris Umumnya adalah Prof. Ir. Luthfy Djauhari Mahfudz, M.Sc, Ph.D. Sedangkan untuk remaja maskam Al Fatih, organisasi ini baru dibentuk tahun 2016 yang memiliki tujuan  “menghidupkan  masjid  dengan  menjadikan  masjid  sebagai  pusat  kegiatan mahasiswa  Undip”.  Dalam  penelusuran  penulis,  komposisi  jabatan  Al  Fatih  hanyalah eksodus  jabatan  dari  Insani.  Hal  ini  terkonfirmasi  bahwa  selama  2018-2019,  Mas’ul (Ketua) Al Fatih adalah demisioner Ketua Insani. Muhammad Rosyid Ridho, mahasiswa FEB  2013,  kader  KAMMI,  mantan  Mas’ul  Insani  2016,  setelah  demisoner  kemudian menjadi mas’ul Al Fatih 2018. Kemudian Rizky Tri Utomo, mahasiswa FEB 2016, kader KAMMI, mantan mas’ul  Insani 2019, setelah demisioner dari Insani kini terpilih sebagai Mas’ul Al-Fatih. Artinya, ketua Al Fatih cenderung diisi oleh mantan ketua Insani.
Baik  Takmir,  Al-Fatih  dan  Insani,  memiliki  peran  penting  dalam  kegiatan  di Maskam  Undip.  Apabila  Lembaga  Dakwah  tingkat  jurusan  (LDJ)  atau  tingkat  fakultas (LDF) akan mengadakan kegiatan, maka izin pertama harus diberikan oleh ketua Insani, kemudian diteruskan ke izin dari ketua Al-Fatih, baru izin dari ketua Takmir Maskam. Sedangkan untuk lembaga di luar lembaga dakwa kampus, maka hanya izin dari ketua Al-Fatih  dan  Ketua  Takmir  yang  diperlukan,  tanpa  memerlukan  izin  dari  Insani.  Ini artinya, baik Insani dan Al-Fatih memiliki peran signifikan untuk melakukan filtering bagi kegiatan-kegiatan yang ada di Maskam.

## Bagaimana Kelompok Tarbiyah Meneguhkan Status Quo?
Representasi kelompok Tarbiyah di Undip dalam hal ini adalah KAMMI. Organisasi ini lahir pada 29 Maret 1998, sesaat setelah acara Forum Silahturahmi Lembaga Dakwah Kampus  (FS-LDK)  ke-10  yang  diselenggarakan  di  Universitas  Muhammadiyah  Malang (UMM). Dalam konteks Undip, kader-kader KAMMI telah menduduki berbagai pucuk pimpinan organisasi intrakampus, baik BEM maupun Rohis, di tingkat fakultas maupun universitas. Kader KAMMI memiliki semangat juang tinggi untuk selalu berdakwah di kampus  karena  mereka  mengasosiasikan  dirinya  sebagai  muslim  negarawan.  Bagi mereka, seorang pendakwah harus terlibat dalam politik, karena dengan cara itu syiar agama berlangsung dengan efektif. Kampus di posisikan sebagai kawah candradimuka sekaligus  ladang  amal.  Jadi,  berdakwah  dan  terlibat  (perebutan)  kekuasaan  politik organisasi kampus adalah satu jalan yang harus ditempuh dalam kehidupan sehari-hari di universitas (wawancara dengan salah satu kader KAMMI).
Pemahaman di atas muncul karena kader KAMMI memegang konsep Syumuliyatul Islam ,  yakni  syariat  Islam  bersifat  menyeluruh  dalam  aspek  kehidupan.  Rujukan  ini diambil dari tokoh inspirasi mereka, yakni Hasan Al-Banna, khususnya referensi bacaan para aktivis Ihwanul Muslimin di Mesir, seperti Majmu’atu Rasail dan Manhaj Haraki. Dengan berbekal pemahaman itu, konsep muslim negarawan yang dirumuskan KAMMI menjadi pegangan dan spirit para kader. Ekspresi sebagai negarawan muslim ini mereka gelorakan bahkan pada publik secara luas di lingkungan Undip ( lihat Foto 2).
Foto 2: Spanduk KAMMI di lingkungan Undip Tahun 2018
Secara  umum,  karakter  anak  KAMMI  bisa  diidentifikasi  dari  kebiasaan- kebiasaannya. Kader kami akan menolak bersalaman dengan yang bukan muhrimnya. Artinya,  kader  KAMMI  akan  cenderung  menghindar  dari  kebiasaan  bersalaman  jika bertemu teman yang berbeda lawan jenis. Sebagaimana penjelasan RS, salah seorang pengurus FKMM berikut:
“Ada kalanya mereka terpaksa bersalaman, terutama yang punya jabatan ketua oraganisasi. Namun, mereka pasti akan menyesali, dan beristighar kalau habis salaman dengan teman perempuan.  Kadang  ada  perempuan  yang  tidak  tahu  kebiasaan  ini,  bertemu  langsung mengulurkan tangan. Nah biasanya, anak KAMMI ada yang menolak tetapi ada juga yang bersalaman dengan terpaksa”
Selain tidak bersalaman dengan lawan jenis, karakter berkegiatan dengan memisahkan laki-laki dan perempuan ( infishal ) adalah karakter anak-anak KAMMI ketika membuat acara di kampus.
Dari sisi berpakaiannya, juga bisa dikenali, yakni celana polos-cingkrang dan baju koko. Bagi kader KAMMI yang sangat ideologis, karakter berpakaian semacam ini terus dilakukan. Mereka ke kampus dan berkuliah dengan pakaian semacam itu, meskipun
tidak semua kader KAMMI melakukan hal tersebut. Selain berpakaian, kader KAMMI akan  punya  kecenderungan  untuk  tidak  merokok,  apalagi  di  depan  umum.  Merokok termasuk larangan yang harus dijauhi dalam kaderisasi di KAMMI.
Kultur  Tarbiyah  yang  semacam  itu  adakalanya  sudah  terbentuk  sejak  SMA. Beberapa  informan  mengonfirmasi,  mereka  yang  sekolah  di  SMA  yang  berideologi Ikhwanul  Muslimin,  seperti  SMA  Nurul  Fikri  (Magelang)  dan  MA  Husnul  Khotimah (Kuningan),  ketika  kuliah  biasanya  akan  cenderung  bergabung  dengan  KAMMI  yang memiliki kesamaan ideologi. Para alumni itu memiliki organisasi yang selalu memberikan orientasi pada mahasiswa baru sesama alumni, dan organisasi itu cenderung berafiliasi dengan KAMMI karena kesamaan ideologi. Meski demikian, penulis juga menemukan ada beberapa informan tidak mau masuk KAMMI setelah menjadi mahasiswa karena merasa terlalu disetir oleh senior sesama alumninya.
Sedangkan untuk menjawab bagaimana kelompok Tarbiyah meneguhkan status quo -nya di Undip, ada beberapa analisis yang ditemukan. Pertama , mereka melakukan kaderisasi yang masif di berbagai lini, termasuk yang jarang dilakukan oleh organisasi ekstra  lainnya.  Jika  dilihat  dari  tempat  kaderisasinya,  ada  tiga  jalur  yang  ditempuh KAMMI, yakni masjid, organsasi intra-kampus (Rohis, BEM, UKM, dan lain sebagainya), dan  kos-kosan.  Masjid  adalah  area  kegiatan  mentoring.  Selepas  melakukan  sholat jama’ah, kelompok-kelompok kecil mentoring dilaksanakan. Dalam mentoring, mereka akan membahas berbagai hal seputar tema-tema keagamaan, dari soal ibadah, akhlak, hingga politik.
Aktifnya  kader  KAMMI  menguasai  organisasi  intrakampus  adalah  untuk mendapatkan kader yang jauh lebih banyak. Ini bukan hal baru, sebab juga dilakukan oleh  HMI,  PMII,  GMNI  atau  organisasi  ekstra  yang  lainnya.  Hanya,  KAMMI  memiliki agresifitas  dan  cerita  sukses  dalam  merebut  organisasi  intrakampus  lebih  banyak dibanding  dengan  HMI,  PMII,  IMM,  dan  yang  lainnya.  Organisasi  intrakampus  yang paling efektif untuk mendapatkan kader KAMMI adalah BEM dan Rohis.
Analisis kedua untuk  meneguhkan status  quo ,  kader  KAMMI  akan  membawa kultur KAMMI ke organisasi kampus yang telah mereka kuasai. Hal ini bisa dilihat dari beberapa temuan. Ketika sebuah organisasi dikuasai KAMMI, maka ada kecenderungan selama  melakukan  kegiatan,  sebelum  acara  dimulai  selalu  diawali  dengan  tilawah Qur’an. Kebiasaan ini awalnya ada kebiasaan di internal KAMMI ketika akan mengawali kegiatan  atau  acara.  Namun,  ketika  mereka  berhasil  duduk  di  pucuk  pimpinan  dan beberapa kursi strategis organisiasi, maka kebiasaan itu akan di bawa ke organisasi yang baru.  Beberapa  hal  itu  persis  sebagaimana  yang  dilakukan  pengurus  Forum  Keluarga Mahasiswa Muslim (FKMM) selaku Rohis Fisip, yang selama ini selalu dipimpin orang kader KAMMI.
Tidak hanya itu, acara Senat Mahasiswa yang di ketuanya berasal dari KAMMI, juga pernah  menggelar  acara  yang  diawali  dengan  tilawah  Qur’an.  Selain  tilawah  Qur’an, gagasan yang mengatakan pakaian terbaik adalah celana polos-cinkrang dan baju koko juga sering diarahkan ketua organisasi Rohis kepada calon anggota/pengurus laki-laki. Kegiatan-kegiatan Rohis yang sudah dikuasai KAMMI biasanya juga selalu memisahkan ( infishal ) antara posisi duduk laki-laki dan perempuan.
Proses pembawaan kultur ini selain untuk meneguhkan posisinya dalam organisasi intrakampus, juga untuk menjaring kader yang lebih banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad (2015):
FKMM  menjadi  wadah  bagi  KAMMI  untuk  melakukan  kaderisasi  informal,  yaitu  dengan mengadakan liqo dan halaqah dimana selain untuk menambah ilmu mengenai keIslaman, juga dijadikan ajang kaderisasi bagi KAMMI dengan mengajak para peserta mentoring untuk ikut dalam Daurah Marhalah (DM) yang diadakan KAMMI.
Bukan rahasia lagi, aktifitas mentoring pada rohis kampus umumnya dilakukan oleh para pementor  dari  kader-kader  KAMMI.  Sebab,  aktivitas  mentoring  inilah  yang  cukup banyak berkontribusi terhadap penambahan kader KAMMI.
Kultur  semacam  di  atas  akan  tidak  tampak  bagi  rohis  yang  tidak  dikuasai  oleh KAMMI.  Ambil  contoh  Koordinator  Kegiatan  Islam  (KKI)  Fakultas  Hukum,  yang pengurusnya di dominasi oleh HMI dan PMII. Di Rohis KKI, kebiasaan tilawah sebelum memulai  acara  tidak  ada.  Mereka  biasanya  memulai  dengan  berdoa  saja.  Selain  itu, rapat-rapat KKI juga dilakukan tanpa pemisahan; laki-laki dan perempuan bercampur ( ikhtilat ). “Kami melakukan biasa, tidak ada panggilan Ikhwan dan Akhwat, tidak ada pemisah laki-laki dan perempuan saat berkegiatan. Semuanya biasa saja, lancar-lancar saja,” terang KR, mantan pengurus KKI.
Analisis ketiga dalam meneguhkan status quo , setelah organisasi dikuasai, maka kader  KAMMI  akan    mengarahkan  tata  aturan  organisasi  agar  menguntungkan kelompoknya. Adanya aturan dalam pencalonan ketua BEM Undip atau Rohis Fakultas untuk tidak merokok adalah salah satu buktinya. Hal ini berbeda jika organisasi belum mereka kuasai, aturan tidak boleh merokok semacam ini tidak pernah ada, misalkan pencalonan ketua BEM Fakultas Hukum atau pencalonan Ketua Koordinator Kegiatan Islam (KKI) Fakultas Hukum yang sama sekali tidak ada aturan calon ketua BEM adalah mahasiswa yang tidak merokok.
Tidak itu saja, kader KAMMI juga seringkali mengubah tata tertib dalam organisasi untuk  mempertahankan status  quo mereka.  Misal,  terkait  syarat  tingkatan  Training Rohis (I hingga III) yang sering kali di syaratkan dalam pemilihan ketua LDF dan Insani. Ketika ada calon lain bisa dijatuhkan oleh syarat itu, mereka akan menaikan syaratnya (dari syarat memiliki training Tingkat II menjadi Tingkat III). Begitu juga sebaliknya, jika calon mereka terganjal syarat ini, maka proses penjaringan akan diperpanjang sampai si
calon  dari  KAMMI  memiliki  sertifikat  yang  di  maksud.  Sebagaimana  disampaikan  RS, pengurus FKMM yang bukan kader KAMMI, bahwa:
“Pemilihan  tahun  sebelumnya  (2016),  ada  calon  ketua  dari  non-KAMMI  di  FKMM. Sedangkan  kader  KAMMI,  belum  ada  yang  memenuhi  syarat,  tepatnya  belum  memiliki sertifikat Training Rohis Tingkat II. Akhirnya, waktu penjaringan diperpanjang lama sekali hingga  calon  dari  kader  KAMMI  sudah  mendapat  sertifikat.  Anak  KAMMI  itulah  yang akhirnya menjabat sebagai ketua FKMM 2017”.
Adapun  yang  paling  signifikan  untuk  mempertahankan  status  quo,  tentu  saja syarat  harus  memiliki  sertifikat  Latihan  Ketrampilan  Menejemen  Mahasiswa  (LKMM) Tingkat Madya Undip. Pelatihan ini berjenjang, yang artinya calon presiden BEM tidak mungkin berasal dari luar sistem sebelumnya.
Tabel 3: Tingkatan LKMM Bagi Calon Presiden BEM Jenjang Penyelenggara Peluang LKMM Tingkat Pra Dasar HMJ Saat orientasi mahasiswa baru LKMM Tingkat Dasar BEM Fakultas 1 kali di 11 Fakultas LKMM Tingkat Madya BEM UNDIP 1 kali dalam setahun
Dari tabel 3 di atas, maka ditemukan penjelasan bahwa hanya orang yang terlibat BEM sebelumnya saja yang bisa menjadi calon Presiden BEM Undip. Inilah yang menjelaskan kenapa  KAMMI  bisa  mempertahankan status  quo sangat  lama.  Karena  mekanisme pencalonan presiden BEM sebenarnya cukup eksklusif, dimana hanya peserta yang lulus LKMM  Tingkat  Madya  saja  yang  bisa  mencalonkan  diri.  Padahal,  penyelenggaraan LKMM ini hanya setahun sekali dan diinisiasi oleh BEM yang berkuasa sebelumnya. Hal ini  cukup  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  sistem  politik  inklusif  berbasis  Partai Mahasiswa, sebagaimana dilakukan di UGM.

## Perlawanan Kelompok Cipayung terhadap Kelompok Tarbiyah
Kelompok Cipayung ini merujuk pada gerakan multiorganisasi yang merumuskan “Kesepakatan Cipayung” pada Januari 1972. Beberapa organisasi tersebut diantaranya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia),  GMNI (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), dan GMKI  (Gerakan  Mahasiswa  Kristen  Indonesia),  dan  terakhir  PMII  (Pengurus  Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Kelima organisasi ini juga memiliki eksistensi dan ikut mewarnai dinamika percaturan politik kampus di Undip. Meski bukan kelompok yang  mampu  mendominasi  kepemimpinan  organisasi  intrakampus,  namun  eksistensi mereka masih cukup diperhitungkan.
Hendra Try Ardianto    Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro
Kuatnya status  quo KAMMI  dalam  kepemimpinan  di  BEM  Undip,  membuat sebagian dari kelompok Cipayung ini membentuk koalisi. Ketika menjelang Pemira 2018, HMI, GMNI, dan PMII dan beberapa mahasiswa non-organisasi ekstra yang menamai dirinya  “Partikel  Bebas”  menyepakati  sebuah  koalisi  bersama  untuk  “menghentikan” dominasi  KAMMI  di  kepengurusan  BEM  2019.  Koalisi  bersama  ini  bersepakat  untuk mengusung Muhammad Anies Ilahi - Dian Fitriyani (Anies-Dian) sebagai calon yang akan bersaing  dengan  kandidat  dari  KAMMI,  yakni  Faiq-Rayyan.  Pemilihan  Anies-Dian dilakukan melalui fit and proper test berupa wawancara kedua kandididat dalam rapat besar yang dihadiri lebih dari 20 orang. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan salah satu anggota Tim Anies-Dian bahwa:
“Saat itu sebagian besar anggota koalisi hadir. Mereka melakukan wawancara pada kami berdua.  Sebenarnya  calonnya  ada  3,  namun  yang  satu  mundur  karena  lebih  ingin  maju sebagai ketua BEM di fakultas. Wawancara terbuka, semua orang ikut bertanya, ada yang tanya  bagaimana  pasca  pemilihan,  sampai  hal-hal  yang  tidak  berhubungan  kadang ditanyakan”.
Kemenangan  pasangan  Anies-Dian  tidak  lepas  dari  strategi  politik  yang  mereka gunakan. Setidaknya, ada dua strategi pokok yang mereka pakai, yakni strategi internal dan  strategi  eksternal.  Dalam  strategi  internal,  mereka  berusaha  mendistribusikan jaringan koalisi untuk terlibat dalam struktur kelembagaan Pemira, yakni Tim Yudisial (Mahkamah Pemira), Panitia Pemilihan (KPU), Badan Kehormatan Pemira. Pentingnya memasukkan anggota dalam tim tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengurus BEM 2019 yang juga kader HMI.
“Selama ini, KAMMI selalu menang karena struktur Pemira selalu mereka pegang. Laporan pelanggaran pemira selalu tidak mendapat respon, seperti isu SARA yang menimpa salah satu calon pada Pemira 2017 yang tidak diproses. Berbeda jika kelembagaan itu diisi oleh orang-orang kita, ketika ada pelanggaran akan di proses. Seperti salah satu senator Undip (kader  KAMMI)  yang  terbukti  berkampanye  terhadap  salah  satu  calon.  Padahal,  aturan sudah jelas, senator mahasiswa sebagai steering comite dilarang untuk terlibat kampanye. Akhirnya senator mahasiswa itu diberhentikan”.
Sedangkan  untuk  strategi  eksternal,  banyak  sekali  hal  yang  bisa  dicatat,  salah satunya adalah berkoalisi dengan tim sukses pasangan lain yang berkompetisi di Pemira tingkat fakultas. Tentu saja yang diajak berkoalisi adalah pasangan yang tidak ada unsur KAMMI di sana. Koordinasi dengan tim sukses pasangan di tingkat fakultas bertujuan agar  calon  yang  maju  di  fakultas  juga  ikut  menyokong  dan  mendukung  calon  yang berkontestasi di Pemira tingkat universitas. Selain cara di atas, strategi eksternal lain yang  digunakan  adalah  menggaungkan  kembali  narasi  ABK  (Asal  Bukan  KAMMI)  ke publik. Narasi ABK sebenarnya bukan diciptakan oleh koalisi ini, namun sudah ada sejak pemira-pemira  sebelumnya.  Koalisi  ini  hanya  menangkap  narasi  tersebut  untuk
memenangkan calon yang mereka usung. Dengan strategi internal dan eksternal itulah, singkat  cerita,  akhirnya  kandidat  yang  diusung  KAMMI  mengalami  kekalahan  dalam Pemira 2018 lalu.
Ada  banyak  faktor  yang  penulis  amati  mengapa  calon  yang  di  usung  KAMMI mengalami kekalahan dalam Pemira 2018. Pertama , dari sisi kandidat yang di usung. Baik dari pihak KAMMI maupun koalisi Cipayung mengonfirmasi bahwa kandidat yang di usung KAMMI bukan sosok yang kuat. “Kalah Pemira karena memang calonnya kurang populer. Tahun 2018 ini, KAMMI kekurangan kader. Sebenarnya ada yang lebih bagus dari  Faiq-Rayyan,  namun  beberapa  memilih  maju  di  fakultas,”  terang  WS,  pengurus KAMMI  Undip.  Timses  Anies-Dian  juga  mengonfirmasi  kenyataan  yang  sama  bahwa, “Ketika nama Faiq diumumkan sebagai calon, jujur saya merasa bersyukur. Karena saya dengar namanya di angkatan dia sendiri saja kurang disukai. Beberapa pengurus BEM sebelumnya juga mengenalnya bukan orang yang kerjanya bagus”.
Kedua , dari sisi media sosial (medsos). Ruang medsos adalah wilayah yang paling signifikan bagi berkembangnya narasi ABK. Di sosmed muncul berbagai official account (OA) Line yang terus menerus menggaungkan narasi ABK. Akun-akun tersebut bahkan memiliki ribuan follower dan nyaris semuanya menyerang KAMMI. Setidaknya ada 4 OA yang memiliki follower di atas seribu, yakni OA Line Partai Baskoro Raya, OA Line Aku Bukan Kammi, OA Line KAMMU PT UNDIP, OA Line Asal Bukan Kammu. Ketika penulis lacak,  ternyata  beberapa  kalangan  yang  menggerakkan  OA  ini  adalah  mahasiswa- mahasiswa  non-organisasi,  meski  beberapa  diantaranya  adalah  kader  organisasi ekstrakampus,  seperti  HMI,  PMII,  GMNI.  Mereka  terbentuk  jauh  sebelum  koalisi pasangan Anies-Dian terbentuk. Beberapa OA inilah yang menciptakan polemik tentang calon presiden BEM dari KAMMI. Mereka mengemas postingan dengan gaya satir dan banyak  sekali  komentar  yang  masuk.  Inilah  yang  membuat  banyak  mahasiswa  non- organisasi  ekstrakampus  akhirnya  ikut  berpartisipasi  dalam  Pemira,  karena  mereka mulai termakan narasi ABK yang dilakukan oleh beberapa OA Line di atas.
Ketiga , dari sisi karakter kelompok yang dicitrakan. Meskipun menunjukkan diri dengan citra kelompok mahasiswa yang Islami, dalam beberapa hal, ada kader KAMMI yang  menggaungkan  keislaman  kelompoknya  dengan  mengekspresikan  secara berlebihan.  Sebagai  contohnya,    KAMMI  beberapa  kali  memakai  isu  agama  dalam Pemira, dan inilah yang melahirkan antipati di kalangan mahasiswa non-Islam maupun mahasiswa  muslim  yang  moderat.  Hal  ini  dikonfirmasi  ketika  Pemira  2017  (untuk kepengurusan  2018),  terdapat  calon  ketua  BEM,  yakni  Jonris  P.  Nainggolan  yang kebetulan  seorang  non-muslim.  Karena  identitas  itu,  dirinya  dipojokkan  dengan  isu agama  selama  proses  kampanye.  Dalam  bahasa  lain,  ada  suasana  “Di-Ahok-kan” terhadap sosok Jonris P. Nainggolan. “Pemira yang menghasilkan kepemimpinan Mas Aab (Abdurrohman, Presiden BEM 2018) itu, dulu sangat panas. Isu agama dihembuskan
dimana-mana, pesan-pesan di media sosial kencang agar tidak memilih pemimpin yang tidak seagama, dalilnya ini itu dan lain sebagainya,” jelas salah satu aktivis HMI pada penulis.
Untuk tahun 2019 ini, tiga organisasi kelompok Cipayung, yakni HMI, PMII, dan GMNI bisa menduduki posisi struktural BEM Undip. Mereka juga bisa menguasai jabatan struktural untuk beberapa BEM tingkat fakultas. Namun, untuk rohis Insani, LDF, LDJ, maupun  Remaja  Masjid  Al  Fatif,  kader-kader  KAMMI  masih  mendominasi  hingga sekarang. Meski tidak bisa mendominasi di organisasi dakwah intrakampus, kelompok HMI  dan  PMII  tetap  memiliki  kaderisasi  dan  kajian-kajian  keagamaan  dalam organisasinya. PMII memiliki agenda rutin tahlilan setiap malam Jumat seusai sholat Isya di  Maskam  Undip.  Selain  kegiatan  tahlilan,  PMII  bahkan  memiliki  kajian  khusus  dua minggu sekali untuk mempelajari kitab kuning, diantaranya seperti Kitab Fathul Qorib. Sedangkan HMI memiliki Pengajian Rutin Tafsir Al Quran setiap hari Selasa di rumah Dr. Suharnomo, salah satu senior HMI yang secara kebetulan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip. Pengajian ini selalu mengundang ustadz atau tokoh-tokoh agama yang didatangkan sendiri oleh Dr. Suharnomo. Selain kajian keagamaan, baik HMI maupun PMII memiliki forum kajian rutin untuk membahas isu-isu politik kontemporer.
Selain  kelompok  ini,  ada  beberapa  kelompok  aktivis  dakwah  lain  yang  juga memiliki  eksistensi  di  Undip,  seperti  IMM  (Ikatan  Muda  Muhammadiyah),  KMNU (Keluarga  Mahasiswa  Nahdlatul  Ulama).  IMM  dan  KMNU  cenderung  tidak  banyak terlibat dalam percaturan politik kampus. Bukan karena IMM cenderung apolitis, namun lebih karena jumlah mereka yang relatif sedikit di kalangan mahasiswa. Untuk KMNU, diperkirakan memiliki jumlah lebih banyak dari IMM, namun kelompok ini sepertinya kurang begitu tertarik pertarungan di politik kampus. Kecuali terlibat politik kampus dan diskusi  politik,  kegiatan  KMNU  hampir  sama  dengan  PMII,  yakni  tahlilan  setiap  hari kamis setelah Sholat Magrib dan Kajian Kitab Kuning setiap Sabtu pagi.

## Penutup
Dari  pemaparan  di  atas,  kenyataan  dominasi  kelompok  Tarbiyah  dalam menduduki  jabatan-jabatan  strategis  di  organisasi  intrakampus  bukan  terjadi  karena tidak adanya kompetitor dari kelompok keislaman lain. Ada cukup beragam kelompok keislaman  yang  memiliki  eksistensi  di  Undip,  mulai  dari  PMII,  HMI,  KMNU,  dan  lain sebagainya. Mereka juga kelompok yang intens dalam dunia dakwah; memiliki beragam forum pengajian, bahkan diskusi seputar politik kontemporer. Posisi status quo yang disandang KAMMI sebagai kelompok Tarbiyah muncul bukan sekadar karena keaktifan mereka di masjid dan mengelola rohis, namun juga karena politik eksklusi yang mereka lakukan, baik eksklusi secara kultural maupun struktural.
Eksklusi  kultural  terjadi  dengan  mengubah  kebiasaan-kebiasaan  organisasi intrakampus dengan kebiasaan kelompok Tarbiyah. Hal ini akan membuat tidak nyaman kelompok lain yang tidak satu kultur. Contohlah, mahasiswa dari kultur NU, mereka akan sedikit risih dengan kebiasaan panggilan “Ikhwan, Akhwat, Ukhti, Akhi” semacam itu. Sedangkan eksklusi struktural dilakukan dengan mengubah tata aturan organisasi, mulai dari  larangan  merokok  bagi  kandidat  calon  ketua  dan  syarat  sertifikasi  Training Mentoring. Ada diskripsi menarik tentang eksklusi kultural dan struktural yang penulis dapatkan dari salah seorang informan yang merasa dicurangi dalam pemilihan Ketua Rohis, “Syarat untuk menjadi ketua rohis itu bukan pernah ikut Training Mentoring III, tetapi  pernah  ikut  Daurah  Marhalah  I”.  Adapun  Daurah  Marhalah  adalah  tahapan kaderisasi di organisasi KAMMI.
Meskipun demikian, penulis mengakui dinamika gerakan keislaman di Universitas Diponegoro terus berkembang hingga sekarang. Oleh karena itu, limitasi penelitian ini adalah hanya memotret dinamika politik yang terjadi di akhir 2018 dan medio 2019 saja. Di sisi lain, yang patut disayangkan juga, proses riset ini terkendala pada situasi libur akhir  semester  yang  berakibat  pada  beberapa  informan  potensial  tidak  berhasil  di wawancara.  Dampaknya,  cukup  banyak  perspektif  dari  pelaku  kunci  belum  berhasil digambarkan secara lebih detail di artikel ini.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Ilham  Rosyid  Hasibuan  dan  Muhammad Kholilurrohman yang telah menjadi asisten penelitian lapangan. Ucapan terima kasih juga  kepada  Tim  CVE  ( Counter  Violence  Extremist )  Universitas  Nahdlatul  Ulama Indonesia, Jakarta, atas workshop penelitian yang diberikan pada penulis.

## Pendanaan
Penelitian  ini  didanai  oleh  LPPM  Unversitas  Nahdlatul  Ulama  Indonesia,  Jakarta,  di bawah  skema  riset  nasional  bertajuk,  “Transmisi  Ideologi  Gerakan  Keislaman  pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dan DIY”.

## Daftar Pustaka
Aidulsyah,  F.  (2016).  Berebut  Ruang  Publik  Sekolah  Pasca  Orde  Baru:  Studi  Kasus Pertarungan Politik Ideologi di Kerohanian Islam (ROHIS). Jurnal Studi Pemuda , 5 (1), 370–385.
Arrobi, M. Z. (2020). Islamisme ala Kaum Muda Kampus: Dinamika Aktivisme Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di Era Pasca Soeharto . UGM PRESS.
Azca,  M.  N.  (2013).  Yang  muda,  yang  radikal:  Refleksi  sosiologis  terhadap  fenomena radikalisme kaum muda muslim di indonesia pasca orde baru. Jurnal Maarif , 8 (1),
14–44.
BBC.  (2016).  Bahrun  Naim,  “Dalang”  Serangan  Jakarta  Tamatan  Ilmu  Komputer.
Retrieved from
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_b ahrun
Darmawati,  E.  (2013).  Aktivitas  Mahasiswa  Kelompok  Dakwah  Tarbiyah  Ikhwanul Muslimin  (Studi  Tentang  Konstruksi  Sosial  Keagamaan  Pada  Aktivis  Dakwah Mahasiswa Universitas Airlangga). AntroUnairDotNet.
Fajar,  S.  (2017).  Psychological  Well-being  Pada  Aktivis  Dakwah  Kampus. Character: Jurnal Penelitian Psikologi. , 3 (3).
Husin,  L.  H.  (2014).  Gerakan  Mahasiswa  Sebagai  Kelompok  Penekan:  Keluarga Mahasiswa  UGM  dari  Masa  Orde  Lama  hingga  Paska-reformasi.  Yogyakarta: PolGov.
Isnaniah,  S.  (2015).  Kajian  Sosiolinguistik  Terhadap  Bahasa  Dakwah  Aktivis  Dakwah Kampus (ADK) Surakarta. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture , 21 (2), 270–
284.
Iswanto, A. (2017). Ideologi dalam Literatur Keagamaan pada Aktivis Dakwah Kampus dan  Kajian  Islam  di  ITB  Bandung  (The  Ideology  and  Transmission  of  Religious Literature In Da’wah Activists and Islamic Studies in ITB Bandung). Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi) , 3 (1), 13–26.
Kamim,  A.  B.  M.,  Azizi,  A.  N.,  Pratama,  D.  A.,  Haekal,  L.,  &  Santoso,  D.  R.  (2018). Kontestasi di Arena Dakwah Kampus: Studi Atas Strategi Aktivis Dakwah Fakultas dan  Kampus  Untuk  Memobilisasi  Sumber  Daya  Dakwah  di  Universitas  Gadjah Mada. Hikmatuna , 4 (2), 183–203. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v4i2.1308 Kompas.com. (2018). Sabtu Mengejutkan di Universitas Riau, 3 Terduga Teroris dan Bom yang Dirakit di Kampus. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2018/06/03/09411991/sabtu-mengejutkan- di-universitas-riau-3-terduga-teroris-dan-bom-yang-dirakit?page=all Mediani, M. (2017). Kaum Terdidik dalam Pusaran Ideologi “Anti-Pancasila.” Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170724064103-20- 229829/kaum-terdidik-dalam-pusaran-ideologi-anti-pancasila
Munip, A. (2012). Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. Jurnal Pendidikan Islam ,
1 (2), 159–181.
Rofiq, N., & Bhakti, I. S. G. (2018). Persepsi Mahasiswa Aktivis Lembaga Dakwah Kampus Universitas  Tidar  tentang  Empat  Pilar  Berbangsa  dan  Bernegara,  serta  Gerakan Islam Radikal. Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam , 7 (2), 498–509.
Setiawan, D. (2018). Ini Pesan Menristekdikti ke Rektor Undip Soal Guru Besar Diduga
Berpaham Radikalisme. Retrieved February 20, 2019, from
https://www.tribunnews.com/regional/2018/06/26/ini-pesan-menristekdikti-ke- rektor-undip-soal-guru-besar-diduga-berpaham-radikalisme
Tahir,  Q.,  &  Cangara,  H.  (2016).  Masjid  Kampus  sebagai  Media  Komunikasi  Aktivis Dakwah  dalam  Pembentukan  Karakter  Mahasisw  A. KAREBA:  Jurnal  Ilmu Komunikasi , 3 (3), 186–192.
Trisno, A. (2010). Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Mahasiswa Aktivis Dan Non Aktivis  UKM  Kerohanian  Di  Universitas  Merdeka  Malang. Jurnal  Psikologi Tabularasa , 5 (2).
Widyaningsih, R., Sumiyem, S., & Kuntarto, K. (2017). Kerentanan Radikalisme Agama di Kalangan Anak Muda. Prosiding , 7 (1).

## Tentang Penulis
Hendra Try Ardianto adalah Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki fokus riset pada kebijakan publik, studi demokrasi dan gerakan sosial.