Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota

## Fani Kharismania* dan Evi Priyanti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia *Email: fanikharisma25@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  role  of  the  community  in  infrastructure  development  in Cibarusah Kota Village, Bekasi Regency, West Java Province. Because in practice, the development process that involves the community mostly has obstacles originating from the participation of the community itself or the performance  of  the  apparatus  in  coordinating  development  plans.  This  research  is  a  type  of  descriptive qualitative research using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation and data  analysis  techniques  through  the  process  of  data  reduction,  data  presentation  and  ends  with  drawing conclusions  after  the  data  is  collected.  The  results  obtained  from  this  study  are  the  involvement  of  the Cibarusah  Kota  Village  community  in  terms  of  development,  especially  the  development  of  village infrastructure, which has played an active role in every stage of its implementation, although overall there are still  several  obstacles  such  as  differences  in  perspectives  and  mindsets  between  indigenous  people  and  the community.  newcomers  when  conveying  aspirations  at  the  assessment  stage.  But  apart  from  the  existing constraints,  the  cooperation  between  village  officials and  the  community  is  well  established  and  harmonious because the shared vision creates positive feedback, although it is still at a low level of sustainability.
Keywords: Infrastructure  development;  Society  participation;  apparatus  performance;  cooperation;  cibarusah kota village.

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur  di  Desa  Cibarusah  Kota,  Kabupaten  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat.  Karena  pada  pelaksanaannya, proses  pembangunan  yang  melibatkan  masyarakat  sebagian  besar  memiliki  kendala  yang  berasal  dari keikutsertaan  masyarakat  itu  sendiri  atau  kinerja  aparatur  dalam  mengkoordinir  rencana  pembangunan. Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi dan teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
How  to  Cite : Kharismania,  F.,  &  Priyanti,  E.  (2023).  Studi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  di Desa  Cibarusah  Kota .  POLITICOS:  Jurnal  Politik  dan  Pemerintahan,  3  (2):  144 - 159.  Doi: https://doi.org/10.22225/ politicos.3.2.2023.144 - 159

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota

## I. PENDAHULUAN
Menurut
catatan sejarah, penyelenggaraan  pembangunan  desa  di Indonesia  ternyata  masih  menunjukkan kuatnya  pengaruh  sentralisasi  yang  sulit dihindari dalam proses pelaksanaan pembangunan  desa  (Nain,  2019).  Hal  ini dikarenakan fungsi negara atau pemerintah sebagai  pihak  penyedia  sumber  daya  yang mendukung  proses  pembangunan  masih terlihat  dominan,  apabila  dibandingkan dengan  sumber  daya  yang  berasal  dari masyarakat  desa  itu  sendiri.  Sejak  awal kemerdekaan Indonesia, pembangunan desa  telah  dijadikan  perhatian  khusus  oleh pemerintah pusat dan proses pembangunan desa  dari  waktu  ke  waktu  sering  kali menghadapi perubahan strategi. Perubahan strategi  tersebut  dimaksudkan  agar  proses pembangunan  desa  memperoleh  strategi yang  dianggap  paling  efektif  dalam  kurun waktu  tertentu  dan  citra  pembangunan mampu  mengalami  transformasi  ke  arah yang lebih baik (Nain, 2019).
Pada  masa  orde  baru,  program pembangunan  desa  masih  dilaksanakan berdasarkan kebijakan vertikal yang dirancang  dengan  pola blue  print .  Artinya,
hampir semua program pembangunan desa didesain  secara  seragam  bagi  seluruh  desa di  Indonesia  (Nain,  2019).  Selain  itu, terdapat tendensi yang menganggap bahwa desa merupakan suatu komunitas terbelakang,  sehingga  menyebabkan  unsur inisiatif,  inovasi  dan  kreativitas  masyarakat desa  kurang  mendapat  ruang  dan  atensi saat  penyelenggaraan  pembangunan  desa tengah  berlangsung.  Keadaan  tersebut  kian diperburuk  dengan  fenomena  sebagian besar  pemerintahan  desa  di  wilayah Indonesia  masih  hanya  dijadikan  tempat pelaksanaan proyek pemerintah pusat yang terkadang  tidak  melibatkan  kehadiran masyarakat
desa dalam proses pembangunan,
mulai dari tahap perencanaan  sampai  pada  tahap  evaluasi terhadap  hasil  pembangunan  yang  telah terwujud (Sahdan, 2022).
Kegiatan sosialisasi program pembangunan  desa  pada  masa  orde  baru juga  dilakukan  oleh  stakeholders  melalui pembangunan
daerah maupun pembangunan  sektoral  yang  prosedurnya dilaksanakan  secara  bertahap  mulai  dari Pusat  ke  Provinsi,  Provinsi  ke  Kabupaten dan  diakhiri  dari  Kabupaten  ke  Kecamatan dan Desa. Namun saat era reformasi, posisi
data  serta  diakhiri  dengan  penarikan  kesimpulan  setelah  data  terkumpul.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  adalah  keterlibatan  masyarakat  Desa  Cibarusah  Kota  dalam  hal  pembangunan,  khususnya pembangunan infrastruktur desa sudah cukup berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaannya, walaupun secara  keseluruhan  masih  terdapat  beberapa  kendala  seperti  pada  perbedaan  sudut  pandang  dan  pola  pikir antara  warga  pribumi  dengan  masyarakat  pendatang  saat  penyampaian  aspirasi  pada  tahap  assesment. Namun di luar kendala yang ada, kerja sama antara perangkat desa dengan masyarakat sudah cukup terjalin dengan baik dan harmonis karena kesamaan visi yang dituju menciptakan umpan balik yang positif walaupun masih dalam tingkat keberlanjutan yang rendah.
Kata  kunci: Pembangunan infrastruktur; partisipasi masyarakat; kinerja aparatur; kerja sama; desa cibarusah kota.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
pemerintahan  desa  sudah  berada  di  bawah UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan mengalami  transformasi  atau  perubahan pola landasan dari yang awalnya pemerintahan  desa  diatur  oleh  negara  atau state  led  government ,  menjadi  pemerintahan desa yang berjalan sesuai dengan kepentingan  masyarakat  atau society  led government (Sahdan, 2022).
Undang - undang tentang desa memposisikan pemerintah desa sebagai unit pemerintahan  yang  diberikan  kewenangan untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan wilayahnya sendiri atau memanfaatkan asas desentralisasi yang diserahkan oleh pemerintah  pusat.  Kemudian  Undang - undang  desa  juga  menyerahkan  otoritas kepada  desa  untuk  merancang  program kerja desa berdasarkan hasil dari perencanaan yang telah dirumuskan bersama  dalam kegiatan  Musyawarah Desa (MUSDES)  sesuai  dengan  empat  aspek otoritas  desa,  yakni:  aspek  pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan  masyarakat  serta  aspek sosial  kemasyarakatan  desa  (Sahdan,  2022).
Dalam
perjalanannya, transformasi pembangunan desa telah mengalami beberapa  perubahan  fisik  dan  pola  pikir masyarakat  menuju  masyarakat  modern, bahkan  desa  sudah  mulai  menaiki  level perkembangan secara global (Nain, 2019).
Adapun  definisi  dari  pembangunan sendiri  ialah  proses  transformasi  sosial  ke arah  yang  lebih  baik  melalui  upaya - upaya yang  dilakukan  secara  terencana.  Adapun tujuan utama pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat
(Prasojo  &  Fauziah,  2015).  Bachtiar  Effendi mendefinisikan pembangunan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan berbagai macam  sumber  daya  secara  berkelanjutan dan  terencana  dengan  prinsip  daya  guna dan  hasil  yang  merata  serta  berkeadilan (Effendi,  2014).  Selain  itu  pembangunan juga  diartikan  sebagai  proses  perubahan sosial  yang  bertujuan  untuk  mencapai kemajuan  sosial,  baik  secara  materil maupun  secara  imateril  melalui  partisipasi yang luas dari masyarakat (Widodo, 2018).
Dalam sebuah pembangunan, terdapat dua  syarat  wajib  yang  harus  ada  yakni usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak pemerintah, kemudian usaha tersebut harus  dilaksanakan  secara  sadar,  terarah dan  berkesinambungan  agar  tujuan  dari pembangunan  itu  sendiri  dapat  tercapai secara maksimal (Maju, 2020). Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan tersebut, disimpulkan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat yang  adil  dan  makmur  dengan  suasana kehidupan yang penuh harmonis berdasarkan  pedoman  pancasila  dan  UUD 1945 (Maju, 2020).
Keseimbangan antara peran dan posisi pemerintah  menjadi  salah  satu  poin  yang menentukan capaian kesejahteraan masyarakat  secara  utuh.  Adapun  tujuan dari  pembangunan  dapat  tercapai  apabila seluruh  masyarakat  ikut  terlibat  dalam proses  pembangunan  di  suatu  negara (Tjokroamidjojo,  1982)  .  Masyarakat  juga harus  mempunyai  porsi  peran  serta  posisi yang  setara  dengan  pemerintah  dan  bukan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
hanya
dijadikan sebagai
objek pembangunan,  melainkan  bagian  yang terlibat  dari  pembangunan  itu  sendiri. Masyarakat  patut  dijadikan  sebagai  pelaku utama dalam sebuah pembangunan sekaligus penikmat hasil dari pembangunan tersebut.  Melalui  pembagian  peran  dan posisi  yang  seimbang,  wujud  kesejahteraan masyarakat  yang  utuh  akan  mampu tercapai.
Adapun  pembangunan  yang  berbasis desa  memiliki  arti  dan  peran  yang  sangat penting  dalam  mencapai  tujuan  nasional. Hal  tersebut  dikarenakan  desa  beserta masyarakatnya merupakan basis dari ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan pertahanan keamanan. Proses
pembangunan desa sejatinya adalah mekanisme  dari  keinginan  masyarakat. Dengan  demikian,  pembangunan  desa sangat diperlukan pelaksanaannya mengingat  separuh  dari  total  keseluruhan rakyat  Indonesia  bertempat  tinggal  di pedesaan. Pembangunan desa juga diharapkan  mampu  meningkatkan  kualitas hidup  warga  desa,  apabila  pembangunan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan  masyarakat  desa  itu  sendiri (Hagul, 1992).
Proses
pembangunan desa mempunyai  dua  sasaran  waktu,  yakni sasaran  jangka  pendek  dan  sasaran  jangka panjang. Adapun sasaran jangka pendeknya dengan  mempengaruhi  masyarakat  untuk segera mengambil tindakan nyata,
sedangkan  sasaran  jangka  panjangnya adalah
membentuk kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sendiri
(Gumilar,  2021).  Selanjutnya  maksud  dari pembangunan infrastruktur di suatu daerah yaitu  runtutan  pembangunan  yang  terdiri dari  beberapa  pembangunan  fisik  yang saling  berkaitan  dan  saling  ketergantungan satu sama lain. Misalnya pada pembangunan  salah  satu  prasarana  publik berupa  jalan  yang  memliki  fungsi  saling mempengaruhi  dan  dipengaruhi  satu  sama lain  terhadap  beberapa  sektor  seperti kawasan pemukiman, perdagangan, industri  dan  wilayah  pusat  pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur di suatu daerah,  sejatinya  diperlukan  koordinasi serta  sosialisasi  secara  mendalam  antar institusi  agar  penyelenggaraannya  dapat berjalan secara maksimal dan hasil akhirnya berdayaguna tinggi serta berdampak positif bagi masyarakat.
Agar pembangunan desa dapat terlaksana  dengan  baik  dan  mendapatkan hasil  yang  sesuai,  maka  pembangunan harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi  dan  mempunyai  batas  waktu yang  jelas  serta  sesuai  dengan  kondisi masyarakat  sekitar  dan  wilayah  desa  yang bersangkutan.  Selain  itu,  dibutuhkan  juga peran  aktif  masyarakat,  perangkat  desa beserta lembaga - lembaga sosial yang berada di desa didampingi dengan lembaga resmi di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten  (Maju,  2020).  Berdasarkan  hasil penelitian Agustin et al (2016),
menyebutkan  bahwa  kesuksesan  suatu program pembangunan bukan hanya diukur  oleh  peran  dan  kemampuan pemerintah  setempat,  melainkan  diikuti dengan  keikutsertaan  masyarakat  dalam
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
melaksanakan program pembangunan tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Fadil et  al  (2013),  adapun  isi  dari  hasil  penelitian ini menerangkan bahwa keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pembangunan sangat berdampak pada keberhasilan program  pembangunan  tersebut.  Dan menurut  hasil  penelitian  Imro ’ atin  et  al (2015), partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan  sangat  diperlukan  sebab peran dan keikutsertaan masyarakat tersebut  akan  meningkatkan  rasa  memiliki dan  menghargai  kepada  setiap  proses pembangunan  yang  ditempuh,  khususnya pelaksanaan  program  pembangunan  di desa.
Sebuah pembangunan di suatu daerah pada hakikatnya harus melibatkan kehadiran  masyarakat  setempat  dengan diikuti peran pemerintah dalam
memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan  pembinaan,  dan  pengawasan  agar pembangunan  tersebut  dapat  dilaksanakan dengan  sadar  dan  antisipatif  guna  menuju modernitas  bina  bangsa  ( nation  building ) (Maju,  2020).  Partisipasi  atau  keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  pembangunan  di negara - negara  yang  menerapkan  sistem demokrasi  seperti  di  Indonesia  bukanlah hal  yang  baru. Partisipasi  masyarakat dikenal  sebagai  suatu  proses  teknis  untuk memberikan  kesempatan  dan  kewenangan yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  secara bersama - sama untuk memecahkan berbagai persoalan.
Adisasmita (2006) menerangkan bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan
bentuk  dari  pemberdayaan  masyarakat, peran sertanya dalam aktivitas penyusunan perencanaan  dan  penerapan  program/ proyek  pembangunan,  serta  merupakan kesediaan  dan  kemauan  masyarakat  untuk berkorban  dan  berkontribusi  terhadap jalannya program pembangunan (Susetiawan  et  al.,  2018).  Masyarakat dianggap  sebagai  bagian  terpenting  dari sebuah  pembangunan,  hal  ini  disadari dengan  percepatan  pembangunan  yang patut  dimulai  dari bottom - up ,  yakni  dengan mendorong  masyarakat  agar  ikut  berperan aktif  dalam  menggerakkan  pembangunan. Oleh  karena  itu,  poin  utama  dari  hasil pembangunan  dapat  dilihat  pada  aktifnya keterlibatan masyarakat setempat.
Berikut  beberapa  uraian  mengenai makna dari partisipasi, antara lain: (Yuwono, 2001)
Partisipasi  berarti  apa  yang  kita lakukan  merupakan  bagian  dari  usaha bersama  yang  dilaksanakan  secara  bahu - membahu  dengan  saudara  sebangsa  dan setanah  air  guna  membangun  masa  depan bersama.
Partisipasi  juga  berarti  sebagai  suatu upaya  untuk  mencapai  tujuan  bersama diantara semua warga negara yang memiliki  latar  belakang  kepercayaan  yang beraneka  ragam,  atau  dasar  hak  dan kewajiban  yang  sama  untuk  memberikan sumbangan  demi  terciptanya  masa  depan yang baru bagi bangsa kita.
Partisipasi  bukan  hanya  bagian  dari tahap pelaksanaan dan perencanaan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
pembangunan  saja.  Namun  juga  mencakup sumbangan  agar  nilai - nilai  kemanusiaan dan  cita - cita  bangsa  mengenai  keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
Partisipasi  dalam  hal  pembangunan berarti mendorong proses pembangunan ke arah  yang  sesuai  dengan  kedudukan manusia,  keadilan  sosial,  keadilan  nasional serta  yang  merawat  alam  sebagai  habibat dan  lingkungan  hidup  juga  untuk  generasi yang akan datang.
Pentingnya kontribusi masyarakat dalam  sebuah  pembangunan  terletak  pada posisi  masyarakat  yang  lebih  memahami berbagai  permasalahan  publik  yang  tengah terjadi  serta  skala  prioritas  pembangunan yang mereka butuhkan seperti pembangunan  infrasrtuktur.  Pembangunan infrastruktur  yang  dimaksud  dapat  berupa sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber daya  alam  dan  lingkungan  yang  ada  serta pengembangan  potensi  ekonomi  lokal.  Hal ini  kemudian  mampu  mempermudah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  Selain  itu,  masyarakat sebagai  penerima  manfaat  dari  wujud pembangunan  juga  mampu  memberikan gagasan  terkait  jenis  infrastruktur  yang harus dibangun. Sebagai contoh, masyarakat  mampu  memenuhi  kebutuhan dasarnya  seperti  pangan  hingga  tempat tinggal melalui pemanfaatan progam pembangunan  yang  telah  sesuai  dengan kebutuhan publik.
Selanjutnya untuk mempermudah penyelenggaraan  pembangunan  di  suatu
daerah,  Fachrudin  Adi  (2001)  berpendapat bahwa  dibutuhkan  keterlibatan  masyarakat secara  aktif  dalam  proses  pembangunan yang  terdiri  dari  beberapa  tahapan  sebagai berikut: (Latif et al., 2019)
Tahap  Assesment,  diawali  dengan mengenali  sumber  daya  yang  dimiliki  dan mengidentifikasi permasalahan yang tengah terjadi.  Masyarakat  dilibatkan  secara  aktif untuk  melihat  permasalahan  yang  sedang terjadi  berdasarkan  pandangan  mereka sendiri.
Tahap  Pelaksanaan  (Implementasi), dengan  menjalankan  program  yang  sudah direncanakan sebelumnya dengan baik agar tidak  melenceng  dari  tujuan  dan  sasaran serta sesuai dengan keadaan di lapangan.
Tahap  Alternatif,  yakni  tahapan  yang dilakukan  dengan  melibatkan  warga  untuk bisa  mengatasi  berbagai  pemasalahan  yang mereka  hadapi  saat  proses  pelaksanaan pembangunan berlangsung dengan memikirkan beberapa alternatif program.
Tahap  Evaluasi  (termasuk  evaluasi input,  proses,  dan  hasil),  merupakan  tahap akhir  yang  dilaksanakan  melalui  kegiatan pengawasan dari pihak masyarakat maupun  petugas  terhadap  program  yang sedang berjalan.
Pencapaian  sasaran  dalam  sebuah pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur yang menjadi salah satu harapan besar bagi masyarakat,  tentu  membutuhkan  tingkat keterlibatan  masyarakat  yang  cukup  tinggi pada  proses  pemilihan  jenis  infrastruktur yang  akan  dibangun.  Untuk  itu,  perlu
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
dilakukan
peningkatan kemampuan masyarakat  pedesaan,  baik  secara  mental maupun kemajuan pola pikir agar masyarakat dapat ikut andil dalam penyelenggaraan  pembangunan.  Dengan demikian, wujud dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur
yang partisipatif,  akuntabel,  transparan  dan berkesinambungan  sangat  mencerminkan bahwa keikutsertaan
masyarakat merupakan poin utama
dalam merealisasikan  tujuan  pembangunan  yang sesuai.
Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan  citra  pembangunan  desa yang  lebih  partisipasif  dan  berkualitas adalah  dengan  memposisikan  diri  sebagai dinamisator,  di  mana  pemerintah  desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan arahan, bimbingan serta mengajak  masyarakat  untuk  bisa  berperan aktif  pada  setiap  pembangunan  yang dilaksanakan  melalui  unsur  sumber  daya, administrasi  serta  koordinasi.  Strategi tersebut  diharapkan  mampu  mengangkat angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan  pembangunan  (Lailiani,  2016). Selain itu, wujud transformasi pembangunan  desa  hingga  saat  ini  dapat dilihat melalui perubahan paradigma pembangunan,  dari  paradigma production centered  development yang  awalnya  lebih menekankan  pada  perubahan - perubahan fisik dan pencapaian kebutuhan dasar tanpa memperhatikan apakah pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat, sampai paradigma pembangunan yang saat ini  sudah  berbasis  masyarakat  ( people oriented development ) yang menuntut
kerjasama  dan  keseimbangan  peran  yang baik  antara  pihak  pemerintah,  masyarakat, dan swasta (Prasojo & Fauziah, 2015).
Namun  pada  kenyataannya,  proses pembangunan yang melibatkan masyarakat pasti  memiliki  kendala.  Kendala  tersebut dapat berasal dari pihak masyarakat sendiri yang  dirasa  kurang  andil  dalam  kegiatan partisipasi  sebab  kurangnya  sosialisasi terkait wacana pembangunan dari perangkat  desa  atau  kinerja  aparatur  desa yang  terbilang  kurang  efektif  dalam mengkoordinir rencana pembangunan, sehingga  pembangunan  tidak  mampu dilakukan  secara  merata  bahkan  hasil pembangunan dapat dikatakan tidak sesuai dengan  kebutuhan  prioritas  masyarakat desa.  Wasistiono  dan  Irwan  Tahir  (2006:86 - 89)  berpendapat  bahwa  faktor  penghambat dalam penerapan berbagai program penguatan  otonomi  desa  yang  berasal  dari kurangnya  tingkat  partisipasi  masyarakat pada  proses  pembangunan  diantaranya: (Rahman, 2016)
Rendahnya  kualitas  SDM  masyarakat desa yang sebagian besar minim berketerampilan  dan  lamban  mengikuti arus globalisasi.
Terbatasnya kelembagaan dan organisasi yang berbasis pada masyarakat.
Kelembagaan  di  tingkat  desa  belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Kemampuan dan kapasitas masyarakat  desa  dalam  hal  perencanaan masih minim dan bersifat segmental.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
Jika  melihat  kilas  balik  ke  belakang, upaya  yang  sudah  diusulkan  oleh  pihak pemerintah  dan  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Desa  No.  19  Tahun  2019  tentang Musyawarah  Desa  menyebutkan  bahwa sebenarnya  pemerintahan  desa  diwajibkan untuk  melibatkan  peran  masyarakat  dalam proses pembangunan desa, khususnya pada tahap perencanaan. Oleh sebab itu, terbentuklah  kegiatan  MUSRENBANGDES atau Musyawarah
Perencanaan Pembangunan  Desa  (Sudianing  &  Ardana, 2022).  Akan  tetapi,  sampai  saat  ini  peran masyarakat dalam kegiatan MUSRENBANGDES belum dapat
dilibatkan sepenuhnya dan kegiatan musyawarah  tersebut  masih  tertuju  pada kepentingan dalam memenuhi syarat undang - undang  semata.  Dalam  hal  ini, masyarakat hanya dijadikan pihak pelengkap  dan  formalitas  dalam  kegiatan perencanaan pembangunan.
Terlebih saat masa pandemi Covid - 19, pemerintah  pusat  memberlakukan  aturan pembatasan aktivitas sosial yang menyebabkan pertemuan antara pihak desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan  MUSRENBANGDES  dianggap kurang  efektif.  Selain  itu,  pengetahuan  dan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan  pembangunan  dinilai  masih lemah.  Sehingga  hal  tersebut  berdampak pada  rencana  pembangunan  yang  tidak merumuskan  isu - isu  penting  yang  harus dijadikan  prioritas  pembangunan.  Imbas dari  perencanaan  pembangunan  yang belum mampu dilaksanakan secara partisipatif  adalah  fungsi  dan  dayaguna pembangunan  belum  bisa  dinikmati  oleh
seluruh lapisan masyarakat.
Sama  halnya  seperti  pembangunan infrastruktur  di  Desa  Cibarusah  Kota, partisipasi  masyarakat  seakan  terhambat karena  terdapat  perbedaan  sudut  pandang dan  pola  pikir  antara  warga  pribumi dengan  warga  pendatang  yang  sebagian besar  menempati  perumahan  yang  berada di  Desa  Cibarusah  Kota.  Perbedaan  sudut pandang  terjadi  karena  warga  pribumi merasa  keterlibatan  peran  mereka  dalam proses  pembangunan  infrastruktur  desa harus  lebih  dominan  dan  aktif  pada  setiap aspek.  Sedangkan  masyarakat  pendatang dianggap  lebih  memiliki  sedikit  hak  dan peran  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan.  Padahal,  pola  pikir  yang dimiliki  warga  pribumi  masih  terbilang lamban  akan  perkembangan  teknologi,  dan terkadang mereka justru menolak pembangunan  yang  sifatnya  lebih  modern seperti  pengembangan  jaringan  internet  di desa.  Perbedaan  sudut  pandang  dan  pola pikir  tersebut  kemudian  menimbulkan perpecahan  antar  warga  desa  dengan terbelahnya  dua  kubu  masyarakat  yang saling  bersebrangan  dan  mengakibatkan proses  pembangunan  infrastruktur  desa sedikit  terhambat,  walaupun  tidak  secara keseluruhan.
Berdasarkan  latar  belakang  serta penjelasan mengenai kondisi pembangunan infrastruktur  di  Desa  Cibarusah  Kota, selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji peran  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  pembangunan  infrastruktur  jika dilihat  dari  teori  tahapan  partisipasi masyarakat  pada  proses  pembangunan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
(Latif  et  al.,  2019).  Adapun  tujuan  dari dilakukannya  penelitian  ini  adalah  (1) Untuk  mengetahui  peran  serta  keterlibatan masyarakat  desa  dalam  tahap  perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah  Kota.  (2)  Untuk  mengetahui peran  dan  keterlibatan  masyarakat  desa dalam  tahap  implementasi  (pelaksanaan) pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah  Kota.  (3)  Untuk  mengetahui keterlibatan  masyarakat  desa  dalam  tahap alternatif sebagai cara untuk menanggulangi hambatan yang terjadi pada proses
pelaksanaan pembangunan infrastruktur  di  Desa  Cibarusah  Kota.  (4) Untuk  mengetahui  evaluasi  apa  yang dilakukan  masyarakat  dan  petugas  desa terhadap  hasil  pembangunan  yang  telah dilakukan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  kali  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pemilihan metode  kualitatif  deskriptif  dilakukan karena  penulis  dapat  mendeskripsikan segala  fenomena  yang  terjadi  secara  jelas serta  analisisnya  menyesuaikan  dengan informasi  yang  diperoleh  dari  informan. Penelitian  kualitatif  berisi  pertanyaan  dan prosedur berdasarkan fenomena yang telah diamati penulis terhadap peran masyarakat dan aparatur desa dalam hal pembangunan, kemudian dianalisis secara induktif. Penulis memilih Desa Cibarusah Kota sebagai lokasi penelitian  karena  desa  tersebut  memiliki sebuah  permasalahan  yang  sejalan  dengan tema  yang  akan  dikaji  oleh  penulis,  yakni pada sektor pembangunan yang melibatkan masyarakat.
Desa Cibarusah Kota merupakan salah satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan Cibarusah,  Kabupaten  Bekasi,  Jawa  Barat. Adapun  waktu  pelaksanaan  penelitian  ini dibagi  menjadi  beberapa  kunjungan  sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara penulis  dengan  pihak  Desa  Cibarusah Kota yaitu  tiga  kali  kunjungan  ke  desa  untuk melakukan  observasi  awal  dan  proses wawancara.  Ketiga  kunjungan  tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022 hingga  22  Maret  2022.  Target  atau  sasaran yang  merupakan  subjek  dari  penelitian  ini adalah  masyarakat  Desa  Cibarusah  Kota serta perangkat desa setempat.
Selanjutnya data yang digunakan pada penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer dan  data  skunder.  Data  primer  merupakan data  yang  didapat  secara  langsung  oleh penulis  di  lapangan.  Dalam  hal  ini,  penulis memperoleh data primer melalui narasumber  langsung  yang  terlibat  dengan pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah  Kota.  Sedangkan  data  sekunder merupakan  data  tambahan  yang  diperoleh melalui  media  yang  sudah  ada  dan  data sekunder yang didapat oleh penulis berasal dari  arsip  laporan  pembangunan  Desa Cibarusah  Kota,  terutama  laporan  hasil kegiatan  MUSRENBANGDES  tahun  2020 yang  lebih  fokus  membahas  tentang rencana  pembangunan  jalan  desa  serta jurnal - jurnal  digital  yang  berhubungan dengan tema terkait.
Adapun metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam  penelitian  ini  dimulai  dari  proses observasi  lapangan,  kemudian  dilanjutkan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
dengan wawancara secara mendalam kepada  narasumber  atau  informan  yang telah  dipilih  oleh  penulis  dan  diakhiri dengan  sesi  dokumentasi  terhadap  kondisi Desa Cibarusah Kota. Setelah data terkumpul,
penulis selanjutnya menganalisis  hasil  temuan  menggunakan teknik  yang  dikemukakan  oleh  Miles  and Huberman,  yakni  melalui  proses  reduksi atau  pemilihan  dan  penyederhanaan  sajian data yang telah diperoleh. Seusai dilakukan reduksi  data,  penulis  baru  dapat  menarik kesimpulan  terhadap  hasil  analisis  dan interpretasi  data  sampai  bisa  menjawab tujuan penelitian (Hardani, 2020).
Pada  tahap  penentuan  informan, penulis  memilih  beberapa  orang  yang dianggap mengetahui informasi yang relevan  serta  kredibel  mengenai  partisipasi masyarakat  dalam  hal  pembangunan  di Desa  Cibarusah  Kota.  Proses  penentuan informan dilakukan secara purposive sampling,  agar  data  yang  diperoleh  atau didapatkan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta tujuan penelitian. Berikut merupakan daftar informan yang telah dipilih penulis melalui berbagai  pertimbangan  dan  dapat  dilihat pada tabel 1:
Tabel 1. Data Informan Penelitian
Pemilihan  informan  tersebut  didasari dengan pertimbangan peneliti yang menganggap  bahwa  kapasitas  diri  mereka paling  mengetahui  peran  atau  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pembangunan infrastruktur  di  Desa  Cibarusah  Kota. Peneliti  memilih  Bapak  Iwan  Setiawan sebagai informan dari pihak perangkat desa karena beliau menjabat sebagai Kepala Desa Cibarusah  Kota  dan  tentunya  sangat memahami  kondisi  masyarakatnya  dan pembangunan  yang  ada  di  Desa  Cibarusah Kota.  Peneliti  juga  menunjuk  Bapak  Trie Wanto  sebagai  informan  dari  pihak aparatur  desa  karena  beliau  merupakan salah  satu  staff  di  Kantor  Desa  Cibarusah Kota  yang  berkedudukan  sebagai  Kasie Pemerintahan.  Beliau  ditugaskan  dalam bidang  operasional  pemerintahan  desa untuk  membantu  Kepala  Desa,  untuk  itu beliau  dirasa  mampu  menjadi  informan pada  penelitian  kali  ini  sebab  beliau  juga mengetahui secara langsung kondisi pembangunan infrastruktur di Desa
Cibarusah Kota dan peran serta masyarakat desa dalam sebuah pembangunan. Selanjutnya peneliti juga menetapkan Bapak Daan  sebagai  narasumber  dari  pihak masyarakat sebab beliau merupakan masyarakat Desa  Cibarusah Kota  yang ikut andil dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah Kota.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari  hasil  wawancara  dan  observasi  awal penulis  kepada  pihak  masyarakat  dan perangkat  Desa  Cibarusah  Kota,  terdapat beberapa  temuan  mengenai  peran  dan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License 153 No Nama Informan Status Informan 1 Iwan Setiawan Kepala Desa Cibarusah Kota 2 Trie Wanto Aparatur Desa Cibarusah kota (Kasie Bidang Pemerintahan) 3 Daan Masyarakat Desa Cibarusah Kota Sumber: Olahan penulis, 2022

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
fungsi  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur  desa  serta  kerja  sama  yang dilakukan antar masyarakat dengan aparatur  desa  dalam  proses  pembangunan. Cibarusah  Kota  merupakan  salah  satu  desa yang  berada  di  Kecamatan  Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun luas wilayah Desa Cibarusah Kota sebesar 250ha dengan  luas  wilayah  persawahan  sebanyak 6ha dan luas wilayah permukiman sebanyak 244ha. Berdasarkan data penduduk  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2021, Desa  Cibarusah  Kota  memiliki  jumlah penduduk  sebanyak  16.873  jiwa.  Dan seiring dengan perkembangan serta pergantian  periode  perangkat  desa,  peran masyarakat  Desa  Cibarusah  Kota  semakin dilibatkan dalam proses pembangunan. Hal ini  dibuktikan  dengan  telah  dibangunnya sarana dan prasarana umum di desa sebagai wujud dari aspirasi warga desa.
Adapun  hasil  dari  pembangunan infrastruktur  desa  yang  berbentuk  fisik yakni  akses  jalan  desa  yang  sudah  baik, fasilitas  puskesmas  atau  klinik  yang  sudah tersedia  di  setiap  dusun  serta  Gelanggang Olahraga Desa (GOR) yang baru diselesaikan  pembangunannya.  Temuan pada  penelitian  ini  selanjutnya  diolah menjadi  pembahasan  terkait  keterlibatan atau  partisipasi  masyarakat  dalam  sebuah pembangunan  berdasarkan  empat  tahapan pembangunan (Latif et al., 2019), yakni:

## Tahap Assesment (Perencanaan)
Pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah  Kota,  masyarakat  dilibatkan
perannya  melalui  kegiatan  Musyawasah Dusun  (Musdus)  yang  dilakukan  di  Kantor Kepala
Dusun. Dalam kegiatan musyawarah  ini,  masyarakat  dipersilahkan untuk  menyuarakan  aspirasinya  tentang kebutuhan  publik  yang  sedang  diperlukan serta  menjelaskan  permasalahan  yang tengah  terjadi  di  desa.  Kemudian  aspirasi yang  telah  terkumpul  nantinya  akan disampaikan  kembali  oleh  para  Kepala Dusun  pada  pertemuan  Musyawarah  Desa (Musdes). Saat musyawarah desa berlangsung,  seluruh  aspirasi  masyarakat dari  beberapa  dusun  akan  dibahas  tingkat urgensinya  dan  Kepala  Desa  akan  memilih beberapa  aspirasi  tersebut  untuk  dijadikan rencana pembangunan skala prioritas.
Rencana  pembangunan  skala  prioritas yang  telah  diwujudkan  pembangunannya oleh  Kepala  Desa  pada  tahun  lalu  ialah penambahan fasilitas Puskesmas dan Klinik di setiap dusun dan pembangunan
Gelanggang
Olahraga (GOR) desa. Walaupun  pada  tahap  assesment  ini, terdapat  kendala  yang  terletak  pada perbedaan  sudut  pandang  dan  pola  pikir antara  warga  pribumi  dengan  masyarakat pendatang  saat  penyampaian  aspirasi. Namun kendala tersebut dapat diminimalisir dengan
kegiatan Musyawarah  Dusun  (Musdus)  yang  telah dilakukan. Menurut Kepala Desa Cibarusah Kota,  kegiatan  musdus  sudah  berjalan secara efektif karena musyawarah ini dapat menyatukan  seluruh  aspirasi  masyarakat, baik dari pihak pribumi maupun pendatang.

## Semua  pihak,  terutama  masyarakat
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
juga  berharap  hasil  dari  pembangunan  di desa cibarusah kota bisa dirasakan manfaatnya  oleh  seluruh  masyarakat  desa dan tidak ada satu pun warga yang merasa terabaikan.  Dengan  demikian,  cita - cita leluhur para pendiri bangsa, yakni terciptanya masyarakat yang makmur, adil, dan  sejahtera  secara  merata  dapat  segera terwujud.
Gambar 1. Di bawah menunjukkan
salah satu bentuk dokumentasi  dari  kegiatan  musrenbangdes desa  cibarusah  kota  yang  dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.
tahap  pelaksanaan,  partisipasi  masyarakat dapat  berupa  sumbangan  dana,  tenaga, maupun ide - ide untuk
proses pembangunan. Biasanya pada tahap pelaksanaan  pembangunan  ini,  tenaga masyarakat  yang  sangat  dibutuhkan  dan berperan  secara  langsung  pada  proses pembangunan.
Seperti halnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa
Cibarusah  Kota,  sebagian  masyarakat  desa turun  langsung  sebagai  tenaga  kerja  untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur  seperti  perbaikan  akses  jalan desa,  pembangunan  fasilitas  publik  yakni Puskesmas dan GOR desa. Menurut Kepala Desa,  tenaga  lokal  masyarakat  memang sangat diperlukan pada pelaksanaan pembangunan  sebab  selain  mengetahui sendiri  kondisi  daerah  yang  dibutuhkan pembangunan,  peran  masyarakat  sebagai pekerja  proyek  juga  dapat  membuka lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  desa, khususnya  warga  pribumi  yang  memiliki sumber  pendapatan  bebas  dan  tidak menentu.
Tentunya  hal  ini  juga  mewujudkan tujuan  pembangunan  yang  lain  sebagai langkah  pemberdayaan  masyarakat  dan pengembangan  potensi  ekonomi  lokal dengan membuat kesejahteraan masyarakat desa  sedikit  meningkat.  Akibatnya,  hasil pembangunan  yang  telah  diselesaikan dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan  masyarakat  karena  mereka  ikut terlibat  secara  langsung  pada  proses pelaksanaan.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
Gambar 1. Kegiatan MUSRENBANGDES Desa Cibarusah
Kota Tahun Anggaran 2020
Sumber:  Internal  Aparatur  Desa  Cibarusah Kota, 2019

## Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini, program atau kegiatan dilakukan  dengan  melaksanakan  program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak  melenceng  dalam  pelaksanaannya  di lapangan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan  masyarakat  skala  prioritas  dan menyusun
rencana pembangunan, selanjutnya  masyarakat  dilibatkan  pada proses  pelaksanaan  pembangunan.  Dalam

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
Berikut  merupakan  salah  satu  bukti peran perangkat desa yang ikut andil dalam proses  pembangunan  infrastruktur  di  Desa Cibarusah  Kota,  yakni  pembangunan  akses jalan.  Bukti  peran  tersebut  dapat  dilihat pada Gambar 2. di bawah ini:
pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah  Kota  meliputi  kegiatan  yang melibatkan  warga  desa  agar  ikut  berpikir mengenai  berbagai  pemasalahan  yang mereka  hadapi  (hambatan)  dalam  proses pembangunan.  Adapun  cara  mengatasi hambatan  tersebut  dengan  memikirkan beberapa alternatif program. Pada tahap ini, masyarakat mempunyai peran untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi saat proses pembangunan berlangsung. Dan jika hambatan  tersebut  ditemukan,  masyarakat bersama  perangkat  desa  dapat  mencari jalan tengah atau solusi agar pembangunan bisa kembali berjalan dengan lancer.
Pada  pembangunan  infrastruktur  di Desa  Cibarusah  Kota,  tahap  alternatif  ini digunakan warga desa untuk melihat sejauh mana  progses  pembangunan  yang  telah dilakukan.  Jika  pada  pelaksanaannya, ternyata  pembangunan  tidak  dilakukan secara  maksimal  dan  tujuan  pembangunan tidak dapat diwujudkan dengan baik, maka masyarakat  akan  melapor  ketidaksesuaian tersebut  kepada  Kepala  Dusun.  Kemudian Kepala
Dusun akan melakukan Musyawarah Desa kembali dengan perangkat dan Kepala Desa untuk membahas laporan mengenai ketidaksesuaian pembangunan tersebut serta usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat desa agar pelaksanaan pembangunan dapat
berlangsung  dengan  lancar.  Namun,  sejauh ini masyarakat desa merasa aspirasi mereka selalu  diwujudkan  dengan  baik  karena kinerja  perangkat  desa  juga  sejalan  dengan kebutuhan masyarakat.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
Gambar 2. Kegiatan Monitoring Pada Proses Pembangunan Akses Jalan Oleh Kepala Desa Cibarusah

## Kota
Sumber:  Internal  Aparatur  Desa  Cibarusah Kota, 2021
Namun  sejak  Pandemi  Covid - 19 mewabah  hampir  di  seluruh  daerah  di Indonesia,  termasuk  daerah  Cibarusah Kota,  Kepala  Desa  menegaskan  bahwa pembangunan infrastruktur yang berbentuk fisik  tidak  lagi  dilakukan  karena  seluruh dana pembangunan desa telah dialokasikan untuk  dana  penanganan  darurat  Covid - 19 di  Desa  Cibarusah  Kota.  Jadi  selama  tiga tahun  terakhir,  pembangunan  infrastruktur desa  ditiadakan  selain  penyelesaian  GOR desa  yang  pembangunannya  memang sudah berada di tahap akhir.

## Tahap Alternatif
Tahap alternatif pada proses

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota

## Tahap Evaluasi
Tahap  terakhir  ini  berupa  kegiatan pengawasan
yang dilakukan oleh masyarakat  dan  petugas  desa  terhadap program pembangunan yang sedang berjalan  serta  hasil  yang  telah  diselesaikan. Evaluasi  dapat  berbentuk  pemantauan, pengawasan  dan  peninjauan  kembali  hasil pembangunan  dan  program  yang  telah direalisasikan.  Adapun  kegiatan  evaluasi yang dilakukan masyarakat Desa Cibarusah Kota terhadap hasil pembangunan infrastruktur  desa,  saat  ini  diwakili  oleh LSM  dan  Ormas  yang  aktif  di  Desa Cibarusah  Kota.  Menurut  perangkat  desa, terkadang  ada  beberapa  LSM  atau  Ormas yang  secara  sengaja  berkunjung  ke  Kantor Desa  untuk  berdiskusi  dengan  perangkat desa  lainnya  mengenai  hasil  pembangunan yang  telah  dilakukan  dan  manfaatannya sudah  dirasakan  oleh  masyarakat  desa. Aparatur  desa  beranggapan  bahwa  bentuk pengawasan  memang  diperlukan  sebagai bahan evaluasi untuk rencana
pembangunan kedepannya.
Gambar  3.  di  bawah  memperlihatkan salah satu dokumentasi kegiatan monitoring yang dilakukan oleh perwakilan perangkat  Desa  Cibarusah  Kota  dan perwakilan  LSM  setempat  yang  ikut berperan dalam fase pengawasan pembangunan
Gambar 3. Kegiatan Monitoring Oleh Perangkat Desa Cibarusah Kota Dan Perwakilan LSM
Sumber:  Internal  Aparatur  Desa  Cibarusah Kota, 2022

## IV. KESIMPULAN
Proses  pembangunan  di  Indonesia yang mengalami perubahan paradigma dari waktu  dari  waktu  mendorong  masyarakat selaku salah  satu elemen negara untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai  wujud  negara  yang  menjunjung sistem demokrasi. Dalam hal ini, keikutsertaan  masyarakat  dalam  sebuah pembangunan  mempunyai  nilai  penting sebab  proses  pembangunan  tidak  akan terwujud  tanpa  adanya  campur  tangan masyarakat  serta  kerja  sama  dengan  pihak pemerintah  setempat.  Masyarakat  sebagai penerima manfaat dari wujud pembangunan  itu  sendiri  tentu  tidak  ingin dilibatkan  perannya  hanya  sebagai  objek pembangunan,  tetapi  masyarakat  patut dijadikan  sebagai  subjek  pembangunan yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan  guna  merealisasikan  citra pembangunan  yang  berkelanjutan  dan mensejahterakan masyarakat.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
Seperti  halnya  proses  pembangunan infrastruktur  di  Desa  Cibarusah  Kota  yang sebagian besar masyarakatnya sudah dilibatkan perannya pada proses pembangunan infrastruktur
desa.
Walaupun  pada  pelaksanaannya,  terdapat beberapa  kendala  seperti  perbedaan  sudut pandang  dan  pola  pikir  antara  warga pribumi dengan masyarakat pendatang saat penyampaian  aspirasi  guna  mewujudkan proses  perencanaan  pembangunan.  Namun kendala tersebut masih mampu diminimalisir dengan kegiatan Musyawarah
Dusun  (Musdus)  yang  telah  dilakukan. Selain itu, masyarakat juga turut menyumbang  tenaga  kerja  mereka  untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur  seperti  perbaikan  akses  jalan desa,  pembangunan  fasilitas  publik  yakni Puskesmas dan GOR desa.
Warga  desa  juga  dapat  memantau sejauh  mana  progres  pembangunan  yang telah  dilakukan.  Jika  pada  pelaksanaannya, ternyata  pembangunan  tidak  dilakukan secara  maksimal  dan  tujuan  pembangunan tidak dapat diwujudkan dengan baik, maka masyarakat  dapat  melapor  ketidaksesuaian tersebut kepada Kepala Dusun. Dan Kepala Dusun  wajib  menindaklanjuti  laporan tersebut  ke  Kepala  Desa  saat  pelaksanaan MUSRENBANGDES  berlangsung.  Namun, sejauh  ini  masyarakat  desa  merasa  aspirasi mereka  selalu  diwujudkan  dengan  baik karena  kinerja  perangkat  desa  juga  sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah terakhir dari tahap
pembangunan  yakni  kegatan  evaluasi  juga dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Cibarusah
Kota terhadap hasil pembangunan infrastruktur  desa  yang  telah  diselesaikan. Meskipun sampai saat ini kegiatan evaluasi masih hanya diwakili oleh LSM dan Ormas setempat yang aktif di Desa Cibarusah Kota. Aparatur  desa  beranggapan  bahwa  bentuk pengawasan  memang  diperlukan  sebagai bahan evaluasi untuk rencana pembangunan  kedepannya.  Untuk  itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan  di  Desa  Cibarusah  telah melibatkan  peran  masyarakat,  meskipun belum sepenuhnya dan tingkat keberlanjutan perannya masih dalam tahapan yang relatif rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Gumilar,  G.  G.  (2021). Modul  praktikum  perencanaan pembangunan indonesia .
Hardani,  dkk.  (2020).  Buku  Metode  Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In
Repository.Uinsu.Ac.Id (Nomor April).
Lailiani,  B.  A.  (2016). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Rangka  Pembangunan  Desa  (  Studi  pada  Desa
Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ) . 790 – 798.
Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal MODERAT , 5 (1), 5. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/ article/view/1898
Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan  desa  terhadap  pembangunan  desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang,  Kabupaten  Langkat). Jurnal  Ilmiah Kohesi , 4 (2), 3 – 15.

## Nain,  U.  (2019).  Pembangunan  Desa  dalam
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibarusah Kota
perspektif  Sosiohiostoris.  In Garis Khatulistiwa . http://eprints.ipdn.ac.id/5500/12/ Pembangunan  Desa  editor  Pak  Muhammad Faisal.pdf
Prasojo,  R.  A.,  &  Fauziah,  L.  (2015).  Peran Pemerintah - Masyarakat  dalam  Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen  Publik) , 3 (1), 49 – 64. https:// doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.180
Rahman,  K.  (2016).  Pemberdayaan  Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
WEDANA:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik dan Birokrasi , 2 (2), 189 – 199. https:// journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/ view/1788
Sahdan,  G.  (2022).  Transformasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
GOVERNABILITAS
(Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Semesta) , 3 (2),  116 –
131. https://doi.org/10.47431/ governabilitas.v3i2.218
Sudianing,  N.  K.,  &  Ardana,  D.  M.  J.  (2022).
Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  Di Masa  Pandemi  Covid19  Di  Desa  Padangbulia
Kecamatan  Sukasada. Locus , 14 (2),  100 – 115.
https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024
Susetiawan,  S.,  Mulyono,  D.,  &  Roniardian,  M.  Y.
(2018).  Penguatan  Peran  Warga  Masyarakat Dalam  Perencanaan,  Penganggaran,  dan Evaluasi  Hasil  Pembangunan  Desa. Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 109. https://
doi.org/10.22146/jpkm.27512
Widodo,  F.  (2018).  Evaluasi  partisipasi  masyarakat pada  pembangunan  infrastruktur  dalam konteks  pemberdayaan  masyarakat. JPPM
(Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) , 5 (2), 108 – 121. https:// doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License