Indonesia, 7 (5).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH KARENA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI NO.5/PDT/2018/PT JMB)

## Hizkia Immanuel Toban, Ismala Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: hizkia_toban@yahoo.com, rid_dewi@yahoo.co.id

## Abstrak
Kegiatan  pendaftaran  tanah  terdiri  dari  pendaftaran  tanah  pertama  kali  dan pemeliharaan data. Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Di Desa Tanjung Katung Kabupaten Muaro Jambi terjadi kasus kepemilikan tanah karena perbuatan melawan  hukum.  Rumusan  permasalahannya  adalah  bagaimanakah  prosedur kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Salma, Sumiati, Susanti dan Iin Marlina dan bagaimanakah  penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  sebagai  akibat  perbuatan melawan  hukum  dalam  Putusan  No.5/PDT/2018/PT  Jambi.  Tipe  penelitian menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  bersifat  deskriptif,  data  sekunder  dan data primer dianalisis secara kualitatif, cara penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif.  Kesimpulannya  adalah  tanah  objek  sengketa  semula  milik  Husin  bin Karim dibeli oleh Said bin Taib. Jual beli antara Said bin Taib dan Husin bin Karim memenuhi  unsur  tunai,  sedang  unsur  terang  tidak  terpenuhi.  Salma  cs  mendapat tanah tersebut sebagai hibah warisan dari Said bin Taib (orang tua). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah keliru menerapkan  ketentuan hukum dalam kasus tersebut yang mengharuskan Salma cs menggugat pihak ketiga (pihak yang menjual tanah kepada Ma’an dan Iwan Setiawan) yang tidak menguasai tanah secara fisik. Tanah  objek  sengketa  dinyatakan  sah  sebagai  milik  Salma  cs,  karena  Ma’an  dan Iwan  Setiawan  tidak  bisa  membuktikan  tanah  tersebut  miliknya  dan  dinyatakan melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  menguasai  secara  fisik  tanah  objek sengketa.
Kata Kunci : hukum agraria; pendaftaran tanah; perbuatan melawan hukum

## Abstract
Land  registration  activities  consist  of  first-time  land  registration  and  data maintenance.  Certificate  as  a  strong  means  of  proof.  In  Tanjung  Katung  Village, Muaro  Jambi  Regency,  a  case  of  land  ownership  occurred  due  to  unlawful  acts. The  formulation  of  the  problem  is  what  is  the  procedure  for  land  ownership controlled by Salma, Sumiati, Susanti and Iin Marlina and how is the settlement of land  disputes  as  a  result  of  unlawful  acts  in  Decision  No.  5/PDT/2018/PT  Jambi. The  type  of  research  that  uses  normative  legal  research  is  descriptive,  secondary data  and  primary  data  are  analyzed  qualitatively,  the  method  of  drawing conclusions  is  used  for  deductive  logic.  The  conclusion  is  that  the  object  of  the dispute  originally  belonged  to  Husin  bin  Karim  was  purchased  by  Said  bin  Taib.
The  sale  and  purchase  between  Said  bin  Taib  and  Husin  bin  Karim  met  the  cash requirements,  while it  was  not clear  that  they  were  not  fulfilled.  Salma  cs  got  the land  as  an  inheritance  from  Said  bin  Taib  (parents).  The  panel  of  judges  at  the Sengeti  District  Court  had  erroneously  applied  the  legal  provisions  in  this  case which required Salma cs to sue a third party (the party who sold the land to Ma'an and Iwan Setiawan) who did not physically control the land. The disputed object's land  was  declared  valid  as  the  property  of  Salma  cs,  because  Ma'an  and  Iwan Setiawan  could  not  prove  the  land  belonged  to  them  and  were  declared  to  have committed an unlawful act because they physically controlled the disputed object's land.

## Keywords: hukum agraria; pendaftaran tanah; perbuatan melawan hukum

## Pendahuluan
Begitu  pentingnya  tanah  bagi  kehidupan  manusia,  maka  setiap  orang  selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa,  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”  Asas  fungsi  sosial  hak  atas  tanah dalam  Pasal  6  UU  No.5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria menyatakan,  “Semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial,”  mengandung  makna bahwa  hak atas  tanah apapun  pada  seseorang,  tidak  dapat  dibenarkan  tanahnya  akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi jikakalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diselenggarakan  pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  Pasal  19  UU  No.5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  jo.  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Dengan  dilakukannya  kegiatan  pendaftaran  tanah, maka dapat dengan mudah diketahui data fisik terdiri dari letak, luas, dan batas dan data yuridis terdiri dari jenis hak atas tanah, pemegang hak, dan ada/tidaknya hak lain yang membebani. Meskipun telah dilakukan pendaftaran tanah dan memiliki bukti  hak yang kuat berupa sertipikat hak atas tanah, masih banyak sengketa kepemilikan tanah. Salah satu  kasus  sengketa  kepemilikan  tanah  berkaitan  dengan  perbuatan  melawan  hukum terjadi  di  Desa  Tanjung  Katung,  Kecamatan  Maro  Sebo,  Kabupaten  Muaro  Jambi. Pokok  permasalahan  yang  diteliti  adalah  bagaimanakah  prosedur  kepemilikan  tanah yang dikuasai oleh Salma, Sumiati, Susanti, dan Iin Marlina/Penggugat? Bagaimanakah penyelesaian sengketa kepemilikan tanah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dalam Putusan No.5/PDT/2018/PT Jambi?

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  berbasis  pada analisis norma hukum dan yang dikaji yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier (Soekanto, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan  kepemilikan  hak  atas  tanah  karena  perbuatan  melawan  hukum  (studi kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi No.  5/PDT/2018/PT  JMB).  Sumber  data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data secara kualitatif karena mementingkan kualitas atau isi data dan peraturan-peraturan terkait. Metode penarikan kesimpulan  menggunakan  logika  deduktif  yaitu  menarik  kesimpulan  yang  bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
Terdapat  dua  jenis  sistem  pendaftaran  tanah  yaitu  sistem  pendaftaran  akta (“ registration of deeds ”) dan sistem pendaftaran hak (“ registration of titles ”). Kedua sistem pendaftaran tersebut, setiap pemberian hak baru, pemindahan, pembebanannya  dengan  hak  lain,  harus  dibuktikan  dengan  suatu  akta  (Harsono, 2002a).  Dalam  sistem  pendaftaran  akta,  akta-akta  tersebut  didaftar  oleh  Pejabat Pendaftaran  Tanah  yang  bersifat  passif,  tidak  melakukan  pengujian  kebenaran  data yang  disebut  dalam  akta  yang  didaftar.  Sedangkan  dalam  sistem  pendaftaran  hak, akta-akta  yang  didaftar  oleh  Pejabat  Pendaftaran  Tanah  bersifat  aktif.  Indonesia menganut  sistem  pendaftaran  hak  (“ registration  of  tittles”), tampak  dengan  adanya buku  tanah  yang  memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  serta  diterbitkan  sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Dalam sistem publikasi positif, alat bukti hak mempunyai kekuatan bukti mutlak, sehingga orang yang terdaftar pada alat bukti hak adalah pemegang hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain. Pemegang hak  yang  sebenarnya  menjadi  kehilangan  haknya,  hanya  bisa  menuntut  ganti kerugian kepada Negara. Negara menyediakan dana khusus untuk pembayaran ganti kerugian disebut Assurance Fund. (Sumanto, 2020) Dalam sistem publikasi negatif, pendaftaran  tidak  membuat  orang  yang  memperoleh  tanah  dari  pihak  yang  tidak berhak,  menjadi  pemegang  hak  yang  baru,  ia  masih  menghadapi  kemungkinan gugatan  dari  orang  yang  dapat  membuktikan  bahwa  dialah  pemegang  hak  yang sebenarnya.  Negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan.  Kelemahan sistem publikasi negatif di Amerika Serikat di atasi dengan adverse possesion, Eropa Kontinental di  atasi  dengan acquisitieve  verjaring, Indonesia  di  atasi  dengan rechtsverwerking.
Di Indonesia menganut sistem pendaftaran hak (registration of titles) dan sistem publikasi  negatif  mengandung  unsur  positif  artinya  system  publikasi  negatif  yang dilaksanakan  mengadopsi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  system  publikasi  positif terlihat  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  c  UUPA,  bahwa:  “Pendaftaran  meliputi  pemberian surat-surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.” (Harsono, 2002b) Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Pemerintah guna memberikan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  yang  ada  di  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia. Pengertian pendaftaran tanah  tercantum dalam  Pasal 1 angka 1 Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  (Hanafi, 2016) Menurut Pasal 23 ayat (1) UUPA: “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya  dan  pembebanannya  dengan  hak-hak  lain  harus  didaftarkan  menurut ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19”.  Ayat  (2)  “Pendaftaran
merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  hapusnya  hak  milik  serta  sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.”
Jual beli tanah merupakan salah satu jenis perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah  selama-lamanya  dari  penjual  kepada  pembeli  dan  pembayaran  harganya  dari pembeli  kepada  penjual.  Dalam  pelaksanaan  jual  beli,  para  pihak  harus  memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu syarat materil dan syarat mateeril. Syarat Materiil terdiri dari  (a)  Penjual  berhak  untuk  menjual  tanahnya  yang  bersangkutan;  (b)  Pembeli memenuhi  syarat  sebagai  subyek  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan;  (c) Tanah yang bersangkutan dapat diperjualbelikan. Syarat Formil terdiri dari (a) Tunai; (b) Terang; (c) Riil/nyata (Sihombing, 2016).
Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut'  (Fuady,  2017).  Seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab,  atas  kerugian yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang disebabkan perbuatan-perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya atau disebabkan  barang-barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya  (Pasal  1367 KUHPerdata).  (Muhammad,  2014)  Tingkah  laku  seseorang  mungkin  merupakan perbuatan  yang  menurut  hukum  (dibolehkan  undang-undang)  atau  mungkin  pula merupakan  perbuatan  yang  tidak  dibolehkan  undang-undang  (melawan  hukum) (Agustina, 2003).
Duduk  perkara  kasusnya  berawal  dari  adanya  gugatan  Salma,  Susanti,  Sumiati, dan Iin Marlina (Salma CS) sebagai penggugat yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sengeti  mengenai  sengketa  kepemilikan  tanah  adanya  dugaan  pelanggaran kepemilikan tanah yang teridentifikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi di Di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Pelanggaran tersebut  dilakukan  oleh  Ma’an  sebagai  Tergugat  I  dan  Iwan  Setiawan  sebagai Tergugat II. Salma CS sebagai Penggugat merasa bahwa Ma’an dan Iwan Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana para Tergugat memiliki secara fisik tanah pada bagian pojok utara dan pojok barat yang kemudian ditanami pohon sawit diatasnya. Alat pembuktian yang dimiliki oleh Salma CS serta Ma’an dan Iwan Setiawan  hanya  berupa  akta  di  bawah tangan.  Perbuatan  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan yang menguasai secara fisik tanah tersebut telah merugikan pihak Salma CS sebagai Penggugat,  karena  para  Tergugat  telah  mendapatkan  hasil  dari  penanaman  pohon sawit  tersebut.  Hal  tersebut  yang  membuat  Salma  CS  sebagai  Penggugat  akhirnya mengajukan gugatan.
B. Pembahasan
1) Prosedur Kepemilikan Tanah oleh Salma, Susanti, Sumiati dan Iin

## Marlina/Penggugat
Dalam  sengketa  kepemilikan  tanah  ini,  Salma,  Susanti,  Sumiati  dan  Iin Marlina  selaku  Penggugat  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dari  hasil  hibah warisan  dari  almarhum  Said  bin  Taib  (orang  tua  dari  para  Penggugat)  yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Said bin Taib tanggal 21 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Ahli Waris No.140/164/MD/2017 tanggal 15 Agustus  2017.  Pada  tanggal  19  Juli  1979  almarhum  Said  bin  Taib,  memperoleh tanah  tersebut  melalui  jual  beli  dengan  bin  Karim.  Jual  beli  tanah  tersebut  tidak dilakukan  dihadapan  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang berwenang, melainkan jual beli hanya dilakukan antara keduabelah pihak dengan akta di bawah tangan. Dalam proses pelaksanaan jual beli terdapat 2 (dua) syarat yang telah terpenuhi oleh para pihak, yaitu:
1) Syarat Formil: (a) Tunai artinya pihak penjual (Husin bin Karim) memindahkan hak  atas  tanah  kepada  pihak  pembeli  (Said  bin  Taib)  dan  pembeli  membayar harga tanah tersebut secara penuh (lunas) ataupun sebagian dan kemudian sisa harga  yang  belum  dibayarkan  tersebut  dianggap  sebagai  utang  piutang.  Sifat tunai ini telah terpenuhi karena Said bin Taib telah membayarkan harga tanah tersebut  seluruhnya  kepada  Husin  bin  Karim,  maka  Said  bin  Taib  sudah menjadi  pemegang  hak  yang  baru.  (b)  Terang  yaitu  jual  beli  yang  dilakukan oleh  Husin  bin  Karim  dengan  Said  bin  Taib  belum  memenuhi  syarat  terang, karena  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  atas  tanah  dalam  jual  beli  tersebut tidak  dilakukan  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Kabupaten  Muaro Jambi  dan  tidak  dibuat  Akta  Jual  Beli  sebagai  bukti  akta  otentik  telah  terjadi jual beli tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dan tanda tangan dari para pihak yang  disebut  dengan  akta  di  bawah  tangan.  (c)  Riil/nyata  yaitu  jual  beli  yang dilakukan oleh pihak Husin bin Karim dengan Said bin Taib  sudah memenuhi syarat  riil/nyata,  karena  secara  nyata  telah  dilakukan  jual  beli  atau  perbuatan hukum pemindahan hak selama-lamanya dari Husin bin Karim kepada Said bin Taib,  dimana  Husin  bin  Karim  menyerahkan  hak  atas  tanah  kepada  Said  bin Taib, dan pada saat yang sama Said bin Taib menyerahkan harga tanah kepada Husin  bin  Karim.  Jadi  bukan  perbuatan  sembunyi-sembunyi,  tetapi  riil/nyata.
Menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung No. 271/K/Sip/1956, Putusan Mahkamah Agung No. 840/K/Sip/1971, “Dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belum terjadi jual-beli.”
2) Syarat Materil: (a) Penjual berhak untuk menjual tanahnya yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak penjual (Husin bin Karim) mempunyai hak menjual suatu bidang tanah sebagai pihak yang sah dari kepemilikan hak atas tanah tersebut. (b)  Pembeli  memenuhi  syarat  sebagai  subyek  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan. Menurut Pasal 21 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria,  subyek  yang  dapat  memiliki  tanah  Hak  Milik  hanya warga  negara  Indonesia  tunggal  dan  badan  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963 yaitu bank-bak negara, koperasi pertanian, badan sosial dan badan keagamaan. Oleh sebab itu, berarti  Said bin Taib  berhak  sebagai  pemegang  tanah  Hak  Milik,  karena  berkewarganegaraan Indonesia.  (c)  Tanah  yang  bersangkutan dapat  diperjualbelikan.  Dalam  hal  ini Husin  bin  Karim  menjual tanah  tersebut kepada  Said  bin  Taib  berstatus  tanah
Hak  Milik.  Husin  bin  Karim  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  memiliki  tanah Hak  Milik  dan  ingin  menjual  tanahnya  kepada  Said  bin  Taib  yang  juga berkewarganegaraan  Indonesia,  maka  telah  memenuhi  syarat  sebagai  subyek Hak Milik berdasarkan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria.  (d)  Tanah  yang  bersangkutan  tidak  dalam  sengketa. Dalam  hal  ini  Husin  bin  Karim  menjual  tanah  tersebut  kepada  Said  bin  Taib tidak dalam keadaan sengketa, maka Husin bin Karim bisa melakukan kegiatan jual beli tanah tersebut dengan Said bin Taib.
Jual beli tersebut tetap sah karena dibuat atas kesepakatan bersama para pihak dan  diakui  kebenarannya  oleh  para  pihak.  Walaupun  jual  beli  tersebut  hanya memenuhi  satu  unsur  dalam  syarat  formil  yaitu  tunai,  tetapi  jual  beli  tersebut memenuhi  semua  unsur  dalam  syarat  materilnya.  Dalam  perbuatan  hukum  jual beli  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  jual  beli  tersebut  yaitu  terpenuhinya semua unsur dalam syarat materil. Namun seharusnya jual beli tersebut dilakukan dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  agar  dibuat  akta  jual  beli,  selanjutnya dilakukan  pendaftaran  peralihan  hak  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi  agar  Kepala  Kantor  Pertanahan  mencatat  pada  Buku  Tanah  dan  sertipikat hak, nama penjual (Husin bin Karim) dicoret diganti menjadi nama pembeli (Said bin  Taib)  sebagai  pemilik  tanah  yang  baru.  Akan  tetapi  dalam  kasus  ini  proses tersebut  tidak  dapat  didaftarkan  peralihan  haknya  ke  Kantor  Pertanahan,  karena jual beli hanya dilakukan berdasarkan akta di bawah tangan.  Salah satu cara agar surat  di  bawah  tangan  tidak  mudah  disangkal  kebenarannya  sekaligus  untuk memperkuat  daya  pembuktian  dalam  berperkara  di  pengadilan,  surat  di  bawah tangan tersebut dilakukan legalisasi oleh Notaris, sehingga surat di bawah tangan tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  pembuktian  yang  hampir  sama  dengan  akta otentik.
2) Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Sebagai  Akibat  Dari  Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan No.5/PDT/2018/PT Jambi
Kepemilikan tanah dari pihak Salma, Susanti, Sumiati dan Iin Marlina selaku Penggugat  berdasarkan  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  No.140/164/MD/2017 tanggal  15  Agustus  2017,  ditanami  kebun  getah/karet  dan  dimanfaatkan  oleh almarhum Said bin Taib (orang tua dari para Penggugat) selama kurang lebih 30 tahun  lamanya.  Setelah  Said  bin  Taib  meninggal  dunia,  Salma  Susanti,  Sumiati dan Iin Marlina ingin melakukan peremajaan terhadap tanaman di kebun tersebut agar lebih maksimal dalam menghasilkan getah/karet. Akan tetapi, setelah Salma, Susanti,  Sumiati  dan  Iin  Marlina  mendatangi  lokasi  kebun  tersebut,  ternyata terdapat tanaman sawit di pojok sebelah Barat yang dimiliki oleh Ma’an dan pojok sebelah  Utara  yang  dimiliki  oleh  Iwan  Setiawan.  Hal  tersebut  dinilai  sebagai perbuatan  melawan  hukum,  karena  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan  menguasai  secara fisik tanah dan telah mendapatkan keuntungan dari tanaman sawit tersebut.
Salma,  Susanti,  Sumiati  dan  Iin  Marlina  selaku  Penggugat  mengajukan gugatan atas perbuatan yang dilakukan Ma’an dan Iwan Setiawan yang diajukan
pada  tingkat  pertama  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dan  menghasilkan  Putusan No.14/Pdt.G/2017.  Pihak  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan  mengajukan  banding  ke Pengadilan  Tinggi  Jambi.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  No.5./Pdt/2018 tersebut,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dianggap  keliru  dalam menerapkan  hukum,  bahwa  pihak  ketiga  (pihak  yang  menjual  tanah  objek sengketa  kepada  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan)  tidak  perlu  untuk  turut  digugat. Karena  pihak  ketiga  tersebut  tidak  menguasai  secara  fisik  tanah  objek  sengketa. Menurut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi  tidak  semua  perkara  harus menarik  pihak  ketiga  bila  dalam  eksekusi  pelaksanaannya  tidak  berpengaruh. Selain  itu  karena  pihak  ketiga  yaitu  Samsudin  (pihak  yang  menjual  tanah  objek sengketa  kepada  Ma’an)  sudah  dimintai  keterangan  sebagai  saksi,  maka  pihak ketiga  tidak  perlu  digugat.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  ketentuan  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  No.1883  K/Pdt/1984  tanggal  17  Oktober  1985  bahwa: “Pihak  ketiga  dari  siapa  tanah  terperkara  diperoleh,  tidak  perlu  digugat  apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi.”
Karena bukti surat yang diberikan oleh Salma cs/penggugat, Ma’an/Tergugat I  dan  Iwan  Setiawan/Tergugat  II  hanya  berupa  surat  di  bawah  tangan,  maka Majelis  Hakim  akan  melihat  dari  sudut  pandang  waktu  kepemilikan  tanah  yang lebih  terdahulu,  dimana  almarhum  Said  bin  Taib  (orang  tua  Salma  cs)  memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan Husin bin Karim pada tanggal  19  Juli  1979,  lalu  Ma’an  memiliki  tanah  tersebut  berdasarkan  jual  beli dengan  mertuanya  yaitu  Samsudin  pada  tanggal  16  Agustus  2016,  Samsudin membeli tanah tersebut dari Tahir pada tanggal 31 Oktober 1986 dan pihak Iwan Setiawan  memiliki  tanah  tersebut  berdasarkan  jual  beli  dengan  Wagiran  pada tanggal  tanggal  13  Februari  2012,  Wagiran  membeli  tanah  tersebut  dari  M.  Dali pada tanggal 01 Juni 2007.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi  berpendapat  bahwa  bukti  yang diajukan  pihak  Salma  cs  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  bukti  yang  diajukan pihak Ma’an dan Iwan Setiawan selaku. Dengan alasan almarhum Said bin Taib (orang  tua  Salma  cs)  lebih  dahulu  membeli  dan  menguasai  tanah  sengketa.  Oleh sebab  itu,  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan dinyatakan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jambi  termasuk  dalam perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti harus dibatalkan, karena tidak bisa dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi akan membuat  pertimbangan  sendiri  terhadap  sengketa  tersebut.  Berdasarkan  Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan Ma’an dan Iwan Setiawan dikategorikan perbuatan melawan hukum karena memenuhi semua unsur yaitu:
1) Adanya  suatu  perbuatan:  Dalam  sengketa  tersebut  unsur  adanya  suatu perbuatan  telah  terpenuhi,  karena  suatu  kepemilikan  tanah  pasti  dilakukan dengan  adanya  suatu  perbuatan  (perbuatan  aktif),  dimana  Ma’an  dan  Iwan Setiawan mendapatkan tanah tersebut berdasarkan kegiatan jual beli.
2) Perbuatan  tersebut  melawan  hukum:  kepemilikan  tanah  yang  dikuasai  oleh Ma’an dan Iwan Setiawan sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak dapat membuktikan secara kuat bahwa mereka adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa tersebut, sehingga mereka bukan pihak yang berhak terhadap  tanah  objek  sengketa  dan  tidak  berhak  untuk  memanfaatkan  dan mendapatkan  hasil  keuntungan  dari  tanah  tersebut.  Selain  itu  terhadap pemilikan  tanah  yang  dimiliki  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan  maka  jelas  pihak Salma,  Susanti,  Sumiati  dan  Iin  Marlina  merasa  bahwa  hak  mereka  sebagai pemilik tanah yang sah terganggu. Perbuatan yang dilakukan Ma’an dan Iwan Setiawan  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  penyerobotan  tanah,  yang  juga diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960  Pasal  2:  “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”
3) Adanya  kesalahan  dari  si  pelaku:  Perbuatan  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan  dapat dikatakan  mengandung  unsur  kealpaan/kelalaian,  dimana  kelalaian  dapat dikategorikan sebagai arti sempit dari pengertian kesalahan. Kepemilikan tanah tersebut  seharusnya  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan  lebih  berhati-hati  dan  teliti dalam  membeli  sebidang  tanah,  yaitu  dengan  meneliti  terlebih  dahulu  objek tanah  yang  ingin  dibeli  beserta  informasi  mengenai  subjek  penjualnya  apakah penjual tersebut adalah orang yang berhak atau tidak.
4) Adanya  kerugian  bagi  si  korban:  Perbuatan  yang  dilakukan  Ma’an  dan  Iwan Setiawan  telah  menimbulkan  kerugian  materil,  dimana  pihak  Salma,  Susanti, Sumiati  dan  Iin  Marlina  dapat  meminta  kepada  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan untuk  mengganti  kerugian  yang  nyata  telah  dideritanya  (Materil).  Tanah  yang dikuasai  Ma’an  dan  Iwan  Setiawan  telah  ditanami  kelapa  sawit  di  atas  tanah objek  sengketa,  dan  juga  telah  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  tanaman sawit tersebut, hal itu membuat pihak Salma, Susanti, Sumiati dan Iin Marlina merasa dirugikan.
5) Adanya  hubungan  kausal  antara  kerugian  dengan  perbuatan:  Hubungan  sebab akibat  secara  faktual  yaitu  berupa  masalah  “fakta”  atau  sesuatu  yang  secara faktual telah terjadi. Oleh sebab itu, perbuatan Ma’an dan Iwan Setiawan telah memenuhi  unsur  tersebut,  yaitu  dalam  teori  hubungan  faktual,  dimana  dari kepemilikan  tanah  tersebut  yang  sudah  ditanami  tanaman  kelapa  sawit  adalah fakta  (perbuatan  tersebut  sudah  terjadi)  dan  karenanya  dari  perbuatan  itu menimbulkan kerugian bagi pihak Salma, Susanti, Sumiati dan Iin Marlina.
Berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi Jambi  menyatakan  bahwa:  a)  Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  (Salma  CS) seluruhnya; b) Para Penggugat (Salma CS) sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah  dengan  luas  ±    28.781  M 2 yang  letak  bidang  tanah  yang  menjadi  sengketa tersebut dahulunya terletak di Pasar Minggu Tanjung Katung Marga Jambi Kecil Kecamatan  Sekeman,  sekarang  menjadi  terletak  di  RT  04  Desa  Tanjung  Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi; c) Menyatakan Para Terbanding (Ma’an  dan  Iwan  Setiawan)  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum;  d)
Menyatakan Para Terbanding (Ma’an dan Iwan Setiawan) tidak berhak menguasai atau memiliki sebagian lahan/tanah milik Para Penggugat yang telah sah menjadi hak  milik  Penggugat;  e)  Memerintahkan  kepada  Para  Terbanding  (Ma’an  dan Iwan  Setiawan)  untuk  menyerahkan  tanah  objek  sengketa  beserta  tanam  tumbuh diatasnya  kepada  Para  Penggugat  (Salma  CS)  tanpa  suatu  beban  apapun  dengan segala akibat hukumnya.

## Kesimpulan
Tanah  objek  sengketa  dinyatakan  sah  sebagai  milik  Salma  cs  yang kepemilikannya diperoleh dari hibah warisan almarhum Said bin Taib (orang tua Salma cs).  Said  bin  Taib  memperoleh  tanah  tersebut  dari  perbuatan  hukum  jual  beli  dengan Husin bin Karim pada tanggal 19 Juli 1979.  Walaupun jual beli dibuat dengan akta di bawah tangan, jual beli tersebut tetap sah karena dibuat atas kesepakatan bersama para pihak dan diakui kebenarannya oleh para pihak. Jual beli tersebut hanya memenuhi dua unsur  dari  syarat  formil  yaitu  tunai,  dan  riil/nyata,  tetapi  jual  beli  tersebut  memenuhi semua unsur dari syarat materilnya. Dalam perbuatan hukum jual beli yang menentukan sah  atau  tidaknya  jual  beli  tersebut  yaitu  terpenuhinya  semua  unsur  dalam  syarat materil.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dianggap  keliru  dalam  menerapkan  hukum dalam sengketa tersebut, sehingga hakim Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan Putusan Pengadilan  Negeri  Sengeti  tidak  dapat  dipertahankan  dan  harus  dibatalkan.  Dalam sengketa  tersebut  pihak  yang  tidak  menguasai  tanah  secara  fisik  tidak  perlu  untuk ditarik  sebagai  tergugat.  Selain  itu,  karena  para  pihak  hanya  dapat  membuktikan  alat bukti  tertulis  berupa  akta  di  bawah  tangan,  maka  sudah  tepat  jika  hakim  Pengadilan Tinggi  Jambi  melihat  dari  keterangan  saksi  dan  sudut  pandang  waktu  kepemilikan tanah. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan bahwa Ma’an dan Iwan  Setiawan  tidak  berhak  menguasai  atau  memiliki  sebagian  tanah  milik  Salma  Cs yang  telah  sah  menjadi  hak  miliknya  dan  memerintahkan  kepada  Ma’an  dan  Iwan Setiawan  untuk  menyerahkan  tanah  objek  sengketa  beserta  tanam  tumbuh  diatasnya kepada Salma Cs tanpa suatu beban apapun dengan segala akibat hukumnya.

## BIBLIOGRAFI
Agustina,  Rosa.  (2003). Perbuatan  Melawan  Hukum .  Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Fuady,  Munir.  (2017). Perbuatan  Melawan  Hukum  Cetakan  5 .  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti.
Hanafi.  (2016). Hukum  Agraria:  Diktat  Hukum  Agraria (p.  67).  p.  67.  Jakarta:  Duta Media Publishing.
Harsono,  Boedi.  (2002a). Hukum  Agraria  Indonesia (pp.  76–83).  pp.  76–83.  Jakarta: Universitas Trisakti.
Harsono,  Boedi.  (2002b). Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional (p.  89).  p. 89. Jakarta: Universitas Trisakti.
Muhammad,  Abdulkadir.  (2014). Hukum  Perdata  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti.
Sihombing,  Irene  Eka.  (2016). Jual  Beli  Tanah,  Akta  Jual  Beli  dan  Pengikatan  Jual Beli . Jakarta: Diktat Ilmu Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Universitas Trisakti.
Soekanto, Soerjono. (2015). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press.
Sumanto, Listyowati. (2020). The Future on Publication System of Land Registration in Indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research , 9 (3), 1399– 1404.

## Copyright holder:
Hizkia Immanuel Toban, Ismala Dewi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: