## ANTARA KEDAULATAN PENGGUNA VERSUS PENGEBIRIAN KEBEBASAN INDIVIDU DALAM ERA MEDIA BARU

## Novalia Agung Wardjito Ardhoyo
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia agungnawa@ymail.com

## Abstract
The  number  of  internet  users  on  various  digital  platforms  in  Indonesia  is  continuing  increase.  This  is supported  by  the  presence  of  smartphones  and  an  easy  to  getting  internet  access.  This  condition  also encourages the presence of various digital platforms in the form of applications. And without a registration fee  increasing  the  users  of  the  platform.  But  without  realizing  it,  actually  the  users  of  various  digital platforms become unpaid laborers. They also provide capital injections for the media kapitalism in the form of valuable data stores. The review in this paper uses a political economy perspective, aims to give some understanding the main issues related to new media audiences through describing a holistic picture about the dynamics of capitalism exploitation in social media platforms. The data needed in the analysis of this research was obtained through documentation studies. Furthermore, the analysis was carried out within a descriptive analysis framework, so the qualitative approach becomes the choice of method in this study. From the results of the study, it can be concluded that media capitalism has transformed. They are accommodating the users of various new digital media platforms, such as social media, online news sites, etc by stimulating them to always actively use it. The capitalists with their various transformations also take public data to be exchanged into profitable commodities.
Keywords: new media, new kapitalism, political economy

## Abstrak
Jumlah pengguna internet pada beragam platform digital di Indonesia terus meningkat. Hal ini diantaranya didukung  dengan  kehadiran  smartphone  dan  kemudahan  memperoleh  akses  internet.  Kondisi  ini  juga mendorong hadirnya beragam platform digital dalam bentuk aplikasi. Dan tanpa adanya biaya registrasi mendorong peningkatan jumlah pengguna platform tersebut. Namun tanpa sadar sesungguhnya pengguna beragam platform digital tersebut menjadi buruh yang tidak dibayar. Mereka juga memberikan suntikan modal bagi para komerelasi media dalam bentuk simpanan data yang bernilai. Ulasan dalam paper ini menggunakan perspektif ekonomi politik, bertujuan untuk membantu memahami berbagai isu-isu utama terkait dengan masyarakat sebagai khalayak (audiens) media baru melalui upaya pendeskripsian gambaran holistik tentang dinamika eksploitasi kapitalisme melalui platform media sosial. Data-data yang diperlukan dalam analisis penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi. Untuk selanjutnya, analisis dikerjakan dalam kerangka analisis deskriptif sehingga pendekatan kualitatif menjadi pilihan metode dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para kapitalisme media telah bertransformasi.  Mereka mengkomodifikasi masyarakat pengguna beragam platform digital media baru seperti media sosial, situs berita  online,  dan  sebagainya  dengan  merangsang  mereka  untuk  selalu  aktif  menggunakannya.  Para Kapitalis dengan beragam transformasinya juga mengambil data-data masyarakat untuk ditukarkan menjadi komoditas yang menguntungkan.
Kata kunci: media baru, kapitalisme baru, ekonomi politik
PENDAHULUAN Dilatarbelakangi  oleh  pemberitaan  yang dimuat  dalam  Kompas.com  mengidentifikasi bahwa  secara  statistik  pada  2018,  terdapat lebih  dari  172  juta  blog  teridentifikasi  dan lebih  dari  1  juta  postingan  baru  diproduksi
oleh individu setiap hari di seluruh dunia. Di Indonesia  sendiri  dikutip  dari  Kompas.com, bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan We Are  Social,  bahwa  rata-rata  orang  Indonesia menghabiskan tiga jam 23 menit sehari untuk mengakses  media  sosial.  Kemudian  data
Submitted : February 2020, Revision : February 2020, Accepted : March 2020
ISSN: 2614-8153 (cetak), ISSN: 2614-8498 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI , Volume 3, No. 1, Maret 2020, 123-134
lainnya yakni dari laporan berjudul “Essential Insights  Into  Internet,  Social  Media,  Mobile, and E-Commerce Use Around The World” yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, bahwa dari total  populasi  Indonesia  sebanyak  265,4  juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Sebanyak 120  juta  orang  Indonesia  menggunakan perangkat mobile ,  seperti  smartphone  atau tablet  untuk  mengakses  media  sosial,  dengan penetrasi 45 persen. Dalam sepekan, aktivitas online  di  media  sosial  melalui  smartphone mencapai  37  persen  dan  penggunanya  naik rata-rata 13 persen dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bukti bagaimana tren masyarakat di  Indonesia  bahkan  mungkin  juga  di  dunia, platform  digital  menjadi  pilihan  yang  seolah- olah  menjadi  candu  bagi  penggunanya,  tidak bisa hidup tenang tanpanya dan memungkinkan mereka  bersedia  untuk  terhegemoni  serta menjadi “buruh atau tenaga kerja”.
Tentu  saja  blog  dan  media  sosial  tersebut terdiri  atas  beraneka  ragam  celotehan  dari yang dianggap informatif, yang “tak berguna”, tentang  promosi  diri,  dan  sebagainya.  Dari urusan  politik, Outfit  of  the  day ,  diet,  cara membuat  kopi  kekinian,  bahkan  dalam percakapan  elektronik  tersebut,  bisa  berupa tentang  biawak  yang  memanjat  pagar  seperti yang  beberapa  lalu  viral  dengan  beragam meme dan bentuk-bentuk viral lainnya. Budaya pengguna  dalam  media  baru  diantaranya  kini menjadi  lebih  ekspresif  dan  dapat  dianalisis karakter dari setiap individu.
Sebagai  kajian  literatur,  teori  yang disampaikan  Peter  Golding  dan  Graham Murdock  (1989)  yang  dikutip  dalam  Flew (2014) berpendapat bahwa media tidak hanya memungkinkan warga negara untuk mengenali diri mereka sendiri dan berbagi aspirasi mereka dalam berbagai representasi yang tersedia, tetapi bahwa mereka juga harus mampu berkontribusi untuk  mengembangkan  representasi  ini. Berbasis kemajuan teknologi, kehadiran media baru  dipandang  memenuhi  syarat  mengenai kebebasan pers seperti dalam ulasan tersebut, yang  selanjutnya  dikenal  sebagai  konsep
media partisipatif, dengan karakteristik digital yang  memberikan  individu  akses  kebebasan untuk  mengekspresikan  pandangan  mereka, yang  pada  media-media  mainstream  (media tradisional)  hal  ini  sulit  terjadi.  Seperti  yang disampaikan dalam penelitian Prabowo (2016), bahwa  komunikasi  online  melalui  media sosial seperti twitter dinilai efektif karena sifat komunikasinya  dapat  berlangsung  secara  dua arah dan menghemat waktu.
Kemudian  fenomena  media  baru  memiliki salah  satu  karakteristik  dimana  audiens penggunanya  memiliki  kedaulatan  atau kebebasan  dalam  menggunakannya.  Tidak hanya sebagai konsumen media, para pengguna kini dapat berpartisipatif dalam memproduksi konten  dalam  media  baru.  Atton  (2002) dalam  Flew  (2014)  mendefinisikan  media partisipatif  secara  khas  ditandai  dengan  (1) de-profesionalisation ;  yaitu  kapasitas  untuk menulis,  menerbitkan  dan  mendistribusikan berita,  ide  dan  komentar,  tidak  bergantung pada  perolehan  seperangkat  keterampilan, nilai  dan  norma  profesional  yang  membuat suatu  kontributor  potensial  yang  memenuhi syarat  untuk  menyebarluaskan  materi.  (2) de-institusionalisasi ; kemampuan untuk mendapatkan konten media yang berbeda secara berbeda (perspektif alternatif tentang peristiwa berita, jurnalisme investigatif, musik alternatif, dan  sebagainya)  ke  dalam  domain  publik, karena  keputusan  mereka  tidak  bergantung pada  formulir  hirarki  dan  norma-norma konvensional yang menjadi ciri praktik institusi media berskala latge baik di sektor komersial atau public. Dan (3) de-kapitalisasi ; kesediaan untuk  mendistribusikan  media  dalam  segala bentuk, melalui mekanisme yang membutuhkan investasi  di  muka  rendah  dan  biaya  berulang rendah,  sehingga  bahwa  kapasitas  untuk mendistribusikan  dan  menyebarkan  konten media  tidak  digagalkan  oleh  kebutuhan sebelumnya  untuk  meningkatkan  penjualan pasar sebagai bagian dari usaha pendistribusian. Para  kontributor  mampu  mengidentifikasi dimensi  partisipatif  dari  internet  dan  media sosial  yang  menyediakan  ruang  pendukung
penting bagi media berbasis komunitas. Bagi
mereka yang menyambut perkembangan  yang  terkait  dengan  media sosial  konvergen,  peluang  baru  telah memberikan energi untuk partisipasi aktif. Para kritikus  dalam  Flew  (2014)  mempertanyakan sejauh mana transformasi di media baru dalam memberdayakan  pengguna  media,  seperti ruang lingkup untuk pengawasan dan hilangnya kontrol pribadi atas data mereka yang diberikan kepada  platform  digital  dimana  kenyataan bahwa  sebagian  pemilik  atau  pengelola platform digital merupakan perusahaan nirlaba yang  mencari  cara  baru  untuk  mengekstraksi nilai dari pengguna, seperti tenaga kerja gratis yang  terlibat  dalam  pengembangan  konten media yang dibuat pengguna. Dengan kata lain, media baru menandai transformasi dalam apa yang disebut kapitalisme budaya, dan apa yang kita lihat dengan anggapan digital online adalah kemunculan  dari  apa  yang  mungkin  menjadi sumber kapitalisme baru dengan beragam cara- cara baru. Oleh karena itu paper ini berupaya melihat  secara  kritis.  Dengan  melihat  secara kritis, untuk menunjukkan persoalan-persoalan dan  kegagalan  yang  mendasari  praktik  media dengan  menghubungkannya  dengan  isu-isu sosial (Ronda, 2018).
Dalam  paper  ini  berpendapat  bahwa kapitalisme  pada  era  Big  Data  mengatur  kita sebagai unit ekonomi dan sebagai subyektivitas individu. Sehingga tujuan dari paper ini adalah mendeskripsikan  mengenai  gambaran  holistik tentang  dinamika  eksploitasi  kapitalisme melalui  platform  media  sosial  yang  pada gilirannya  semoga  memberi  kita  kesadaran dan landasan politik untuk menghasilkan kritik terhadap kapitalis dalam strategi-strategi baru mereka di era Big Data.
METODOLOGI PENELITIAN Paradigma yang digunakan dalam paper ini adalah  paradigma  kritis  dengan    pendekatan kualitatif. Dengan adanya kajian kritis terhadap media  dan  khalayak  (audiens)  diharapkan dapat mencapai kesadaran kritis yang berakar pada  persimpangan  antara  ekonomi  politik  di
mana kita hidup, kolektivitas dengan siapa kita hidup, maupun perasaan yang kita buat.
Data-data  yang  diperlukan  dalam  analisis penelitian  ini  diperoleh  melalui  studi dokumentasi  dari  hasil  penelitian  pihak  lain yang  terpublikasi  dan  beberapa  pemberitaan media  yang  terkait  dengan  topik  yang  dikaji dalam  paper  ini.  Untuk  selanjutanya,  analisis dikerjakan  dalam  kerangka  analisis  deskriptif sehingga  pendekatan  kualitatif  menjadi pilihan  metode  dalam  penelitian  ini.  Ulasan dalam  paper  ini  menggunakan  perspektif ekonomi  politik,  bertujuan  untuk  membantu memahami  berbagai  isu-isu  utama  terkait dengan masyarakat sebagai khalayak (audiens) media  baru.  Ekonomi  politik  dipandang mampu memberikan analisis kontekstual yang diperlukan  dalam  studi  audiensi  sehingga bersama  studi  tentang  budaya  sama-sama digunakan  sebagai  pendekatan  spesifik dalam  menganalisis  audiens  yang  pluralitas (heterogen).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  memberikan  pemahaman  dinamika dibalik  berbagai  isu  eksploitasi  kapitalisme dan  kaitannya  dengan  audiens  media  baru saat  ini,  pendekatan  ekonomi  politik  dapat digunakan.  Pendekatan  tersebut  dapat menyelidiki  pertanyaan  tentang  kekuatan media,  lebih  tepatnya  dalam  mengeksplorasi kondisi  dan  batasan  produksi  budaya, kontrol,  dan  pemerintahan  (Biltereyst  1991, Meers  2004,  Biltereyst  and  Meers  2006, Biltereyst  et  all.  2011  dalam  Wasko,  2011). Sehingga dengan audit ekonomi politik dapat membantu  mengklarifikasi  pertanyaan  inti tentang  media,  kekuasaan,  dan  masyarakat. Dalam  keterlibatannya  dengan  pertanyaan mengenai  “keadilan,  kesetaraan  dan  kebaikan publik”,  dalam  ekonomi  politik  kritis,  seperti yang dikatakan Golding dan Murdock (1991) dalam  Wasko  (2011),  menganalisis  berkisar tentang struktur dan dinamika ekonomi dibalik produksi  budaya  dan  teks,  dan  juga  tentang budaya  konsumsi,  akses,  dan  kompetensi budaya,  komodifikasi  audiensi  (dalam  hal

## JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI , Volume 3, No. 1, Maret 2020, 123-134
keuangan, waktu, geografi, keinginan, fantasi) sehingga  dapat  sepenuhnya  memahami sirkulasi  makna  dibalik  produksi  media. Sonia Livingstone dalam dalam Wasko (2011) juga  mengakui  bahwa  kaitannya  dengan ekonomi politik sangat penting jika kita ingin memahami  perbedaan  signifikansi  khalayak aktif  dalam  rezim  demokratis  dan  totaliter. Flew (2014) juga berpendapat bahwa retorika tentang kekuatan atau kebebsan audiens dalam memilih  ini  diperkuat  oleh  teknologi  dan produk  komunikasi  baru  yang  memfasilitasi individuasi,  interaktivitas,  dan  selektivitas, termasuk gagasan tentang pengguna produktif, otonomi  spasial  dan  temporal,  seperti  dengan munculnya  teknologi  VCR  pada  1980-an, Internet  dan  media  digital  di  tahun  1990-an). Audiens adalah orang atau warga negara atau konsumen,  konkret  dan  unik  serta  penonton proto, semu atau semu, rasional dan berdaulat serta tidak rasional, emosional, dan tergantung, aktif  dan  otonom  serta  digerakkan  dan diciptakan  oleh  strategi  perusahaan,  selektif serta tersegmentasi oleh industri (Livingstone, 2005 dalam Wasko, 2011).
Audiens  sebagai  khalayak  aktif  memiliki kedaulatan  dalam  menggunakan  beragam platform  media  sosial.  Dengan  menekan layar  handphone smartphone ,  setiap  individu dapat  memulai  diskusi  atau  menanggapi sebuah  postingan  dengan  teks,  audio,  atau mungkin  gambar  dan  bahkan  video  maupun perpaduannya.  Hal  ini  juga  membutuhkan upaya  minimal  dan  hampir  tanpa  biaya. Artinya kapanpun, di manapun, sedang apapun, individu  dapat  mengakses  beragam  platform digital dengan kemudahan memeroleh koneksi internet berbiaya terjangkau, jangkauan luas dan hampir  tersedia  di  beragam  area.  Masyarakat mudah  mengakses  apapun,  menganalisis  dan meresponnya.  Fenomena  tersebut  menjadi mungkin,  ditambah  salah  satu  karakteristik teknis media baru adalah tidak adanya sensor, sehingga  setiap  individu  (audiens)  kini tampaknya  mudah  dalam  mengetahui  sesuatu dan  siap  untuk  berbicara.  Jenkins  (2008) dalam  Wasko  (2014),  menganggap  bahwa
munculnya  teknologi  merupakan  hasil  dalam masyarakat  demokratis  dan  dikenal  dengan studi  “web  2.0”  dan  “sosial  media”.  Dimana sifat  beragam  platform  digital  dalam  media baru  adalah  partisipatif  sehingga  konsumen dapat ambil bagian di dalamnya. Contoh media sosial partisipatif antaralain adalah: YouTube, Facebook, Google dan Twitter. Internet sebagai ruang demokrasi dan ruang terbuka dari tautan dan konklusi, kebebasan dan pilihan. Manfaat penggunaan beragam platform digital saat ini selain  keperluan  pemenuhan  informasi  dan hiburan, dalam Mulawarman dan Aldila (2017), bahwa  perilaku  individu  yang  berhubungan dengan  aktivitas  penggunaan  media  baru diantaranya adalah swafoto ( selfie ), cyberwar , belanja  daring  ( online ),  personalisasi  diri pengguna, dan budaya share . Kemudian  Hartley  (2012)  dalam  Wasko
(2011),  mengidentifikasi  kemampuan  pada media digital diantaranya: pertama , bahwa di lingkungan  media  sosial  semua  orang  adalah produser dan penerbit. Dan kedua , ruang publik di media sosial sebagai ruang musyawarah yang didominasi  oleh  para  profesional,  akademisi, jurnalis, elit politik yang memberi jalan mereka ke ruang jaringan dimana pemikirannya dapat dihasilkan  dan  dikomunikasikan.  Namun dari  penelitian  Turner  (2010)  dalam  Flew (2014),  mengamati  bahwa  munculnya  media baru  tidak  menyiratkan  lenyapnya  media tradisional.  Sebagian  besar  perusahaan  besar yang terkait dengan media tradisional (koran, radio,  televisi,  fim,  iklan,  musik)  melakukan transformasi dan berkonvergen agar tetap dapat beroperasi di berbagai platform, dan melibatkan masyarakat  luas  sebagai  pembuat  konten, bukan hanya pemirsa dan pendengar.  Artinya bahwa platform media sosial digunakan untuk distribusi  konten  asli,  dibandingkan  dengan materi otonom konten milik masyarakat. Turner menambahkan  bahwa  sejumlah  besar  konten di  media  sosial  seperti  di YouTube  misalnya, adalah  kutipan  dari  konten  media  tradisional, dan ini adalah persentase yang paling banyak dilihat.
Namun  demikian,  dibalik  kebebasan
audiens tersebut, sesungguhnya bahwa audiens pengguna  media  baru  melalui  beragam platform  media  sosial  dikomodifikasi  oleh kapitalis  pemilik  platform-platform  tersebut. Komodifikasi  merupakan  proses  transformasi nilai  guna  menjadi  nilai  tukar  (Mosco, 1996).  Apa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat kapitalisme pada kebudayaan adalah menjadikannya  patuh  pada  hukum  komoditi kapitalisme. Artinya bahwa, masyarakat seperti ini  hanya  menghasilkan  apa  yang  disebut Adorno  sebagai  industri  budaya  ( culture industry ),  satu  bentuk  budaya  yang  ditujukan untuk  massa  dan  produksinya  berdasarkan pada  mekanisme  kekuasaan  produser  dalam penentuan bentuk, gaya dan maknanya.
Masyarakat  kini  pada  satu  sisi  secara terbuka telah menerima akses yang tak terbatas melalui  beragam  konten  internet  (platform digital)  namun  di  sisi  lain  mereka  kemudian memberikan  data  identitas  pribadi,  maupun data transaksi keuangan dan perbankan, kondisi kesehatan, foto maupun gambar yang diunggah, keberadaan  lokasi,  sidik  jari,  wajah,  dan bahkan  identitas  retina  mereka  yang  terekam manakala  mereka  mendaftarkan  penggunaan pertama kali beragam platform digital maupun pada  saat  menggunakannya.  Kumpulan  data- data tersebut kemudian dikenal dengan istilah Big Data, sebuah era dimana data-data tersebut sesungguhnya telah beredar di dunia maya dan dengan cara-cara tertentu dapat disalahgunakan oleh  beragam  pihak,  apalagi  hingga  saat  ini mekanisme  mengenai  perlindungan  privasi di  dunia  maya  belum  sepenuhnya  sempurna dan masih terdapat celah untuk dimanfaatkan beragam  pihak.  Dalam  tulisan  Pujianto,  et.all (2018), bahwa pada tahun 2020 diproyeksikan tiap manusia di muka bumi akan memproduksi 1,7  megabyte  data  setiap  detiknya,  sehingga jumlah data tumbuh dengan sangat cepat.
Lebih  jauh  Mosco  (1996)  kemudian mengajukan 3 (tiga) konsep yang diajukan bagi penerapan teori ekonomi politik media massa dalam industri komunikasi, yakni komodifikasi ( commodofication ), spasialisasi ( spatialization ) dan strukturasi ( structuration ), sebagai berikut:
a)  Komodifikasi  ( Commodification ),  yaitu proses mengubah nilai pakai menjadi nilai tukar, atau proses perubahan produk dari yang nilainya ditentukan  oleh  yang  kapasitasnya  untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok menjadi produk yang nilainya ditentukan oleh apa  yang  dapat  dibawa  produk  itu  ke  pasar; b)  Spasialisasi  ( Spatialization ),  yaitu    proses untuk  mengatasi  hambatan  ruang  dan  waktu dalam  kehidupan  sosial  oleh  perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha, semisal proses  integrasi  horizontal,  vertikal  dan internasionalisasi. Dalam konteks integrasi ini Mosco menjelaskan bahwa integrasi horizontal terjadi  ketika  sebuah  perusahaan  yang  ada dalam jalur media yang sama membeli sebagian besar saham pada media  lain, yang tidak ada hubungan langsung dengan bisnis aslinya; atau ketika  perusahaan  mengambil  alih  sebagian besar saham dalam suatu perusahaan yang sama sekali tidak bergerak dalam bidang media. Pada praktiknya, integrasi horizontal ini merupakan cross-ownership (kepemilikan silang) beberapa jenis  media  massa  sekaligus  oleh  suatu  grup perusahaan media besar. Misalnya, perusahaan yang  memiliki  suratkabar,  majalah,  tabloid, radio,  televisi,  dan  media  online.  Sedangkan integrasi vertical terjadi jika suatu perusahaan menambah  usahanya  pada  tingkat  yang berbeda.  Lalu,  integrasi  internasionalisasi dilakukan  dengan  cara  menanam  investasi  ke luar negeri; c) Strukturasi ( Structuration ). Teori strukturasi  merupakan  salah  satu  pemikiran Giddens.  Strukturasi  mendeskripsikan  proses pembentukan struktur oleh agen-agen manusia, bahkan  merekalah  yang  menjadi  medium dalam pembentukan itu. Karakter penting teori strukturasi ini adalah kekuatan perubahan sosial yang  menggambarkan  bagaimana  struktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui struktur-struktur itu.
Sehingga  k omodifikasi  khalayak  atau audiens  adalah  proses  komodifikasi  peran pembaca/pendengar/pemirsa  oleh  industri media dan pengiklan dari fungsi awal sebagai konsumen  media  kepada  konsumen  khalayak yang  bukan  media.  Dalam  hal  ini,  industri

## JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI , Volume 3, No. 1, Maret 2020, 123-134
media  massa  memproduksi  khalayak  dan kemudian  menyerahkannya  pada  pengiklan. Dalam  kondisi  ini  terjadi  kerjasama  yang saling  menguntungkan  antara  industri  media (kapitalis) dan pengiklan, yakni industri media digunakan  sebagai  sarana  untuk  menarik khalayak  yang  akan  dijual  kepada  pengiklan, sementara  pengiklan  akan  membayar  pada industri  media  massa  tersebut.  Wasko  (2011) telah  mengingatkan  bahwa  sosial  media bukan  merupakan  ruang  publik  atau  ruang demokrasi  partisipatif  yang  murni,  melainkan banyak dijajah oleh perusahaan, terutama oleh perusahaan  multimedia  yang  mendominasi perhatian  dan  visibilitas.  Selain  itu  terdapat ideologi yang diklaim melalui realitas tertentu yang  padahal  tidak  sesuai  dengan  realitas aktualnya.  Hal  ini  menipu  subyek  manusia dan  bertujuan  untuk  mencegah  perubahan sosial,  dan  situasi  ini  diistilahkan  kesadaran palsu (Lukac 1923/1972, dalam Wasko, 2011). Hadirnya perusahaan besar, aktor politik mulai mendominasi  dan  pada  akhirnya  membatasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya melalui media sosial.
Dalam  Fuchs  (2014),  bahwa  tenaga kerja  prosumer  internet  yang  tidak  dibayar merupakan  bentuk  tenaga  kerja  baru  yang dieksploitasi.  Dan  pengawasan  sebagai  alat kontrol kerja dilakukan melalui bentuk kontrol ideologis,  dimana  pekerja  memaksimalkan kinerja  mereka  sendiri  dan  memantau  diri mereka sendiri. Dengan demikian, pengawasan diubah  menjadi  kendali  atas  diri  ( Playbour ). Playbour (dalam Fuchs, 2014) adalah strategi kontrol manusia yang bertujuan meningkatkan produksi, kepekaan dan akumulasi modal. Pada saat yang sama, cara tersebut merupakan bentuk ideologi  yang  mengendalikan  demokratisasi pekerjaan dan dengan demikian tercipta kesan ilusi  bahwa  kita  telah  memasuki  usia  tanpa keterasingan  atau  eksploitasi  sehingga  waktu luang bagi mereka, bagi kapitalis akan menjadi waktu produksi. Pada keadaan ini, maka tidak perlu lagi mengeluarkan modal untuk membayar tenaga  kerja  dengan  mengeksploitasi  mereka dengan  menciptakan  ideologi  bahwa  mereka
adalah  pabrik  bagi  mereka  sendiri.  Berbagai bentuk  pekerjaan  yang  tidak  dibayar  ataupun bergaji  rendah,  oleh  para  otonom  disebut sebagai pekerja sosial, yang bekerja di pabrik sosial (Tronti, dalam Fuchs, 2014).
Kenyataan  bahwa  Facebook,  instagram, YouTube,  Twitter,  blog,  dan  sebagainya memiliki  jumlah  pengguna  yang  besar  dan cukup aktif, namun rupanya karakter pengguna yang  aktif  dan  kreatif  ini  merupakan  sumber dari  eksploitasi,  yang  mencerminkan  tekanan Ekonomi  Politik  pada  kelas  dan  eksploitasi. Banyak perusahaan pengelola platform media sosial  tersebut  mengakumulasi  pendapatan modal  melalui  iklan  online  yang  bersifat bertarget, yaitu kemampuan menyajikan iklan tersebut  dengan  disesuaikan  dengan  data  dan perilaku pengguna individual. Untuk mencapai ini,  para  kapitalis  (perusahaan  pengelola  atau pemilik platform digital) harus memperpanjang hari  kerja  (jaminan  mutlak  nilai  tambah produksi)  atau  meningkatkan  produktivitas tenaga  kerja  (surplus  relatif  nilai  produksi) pada  nilai  surplus  relatif  (Marx,  1867  dalam Fuchs, 2014).
Sifat  tampilan  dan  fungsi  setiap  platform media  baru  juga  dapat  diperbarui  oleh pengelolanya,  sehingga  memungkinkan  para pengelola  (konglomerasi)  media  menciptakan arus  gambar,  ide,  dan  naratif  melalui  saluran media yang beragam (Karman, 2014), hal ini pada akhirnya sebagai upaya dalam mendorong keaktifan  khalayak. Kemudian  perusahaan- perusahaan platform digital selalu menyajikan tidak  hanya  satu  iklan  pada  satu  titik  waktu, tetapi banyak iklan sehingga ada peningkatan produksi  total  waktu  iklan  yang  dihadirkan kepada pengguna.
Terkait  dengan  penjelasan  sebelumnya, Alvin Toffler (1980) dalam Fuchs (2014) telah memperkenalkan gagasan mengenai prosumer pada  awal  1980-an.  Sebagai  pemburaman progresif  garis  yang  memisahkan  produsen dari konsumer (Toffler 1980). Prosumsi seperti bentuk outsourcing pekerjaan  yang  diberikan kepadaa pengguna dan konsumen, yang mana mereka  bekerja  tanpa  pembayaran.  Dengan
demikian bagi perusahaan, terjadi pengurangan biaya  investasi  dan  biaya  tenaga  kerja,  dan konsumen  sangat  luar  biasa  dieksploitasi dengan  bekerja  secara  gratis.  Mereka (konsumen)  menghasilkan  nilai  lebih  dan menjadi laba bagi perusahaan tanpa membayar upah.  Audiens  menyumbangkan  waktu  kerja yang tidak dibayar dan sebagai gantinya secara eksplisit mereka menerima materi program dan iklan (Smythe1981/2006, dalam Fuchs, 2014). Hasil  stimuli  menyebabkan  meningkatnya konten  yang  dibuat  oleh  pengguna  terus meningkat,  ketersediaan  platform  jejaring sosial  dengan  akses  yang  tanpa  biaya/gratis, maupun platform akses gratis lainnya rupanya meningkatkan pendapatan melalui iklan online . Hal  ini  merupakan  strategi  para  kapitalis menghasilkan keuntungan di era digital saat ini.
Di  sisi  lain,  data-data  pribadi  pengguna media sosial pada akhirnya dimiliki oleh para kapitalis baru tersebut. Seperti yang Livingstone (2005)  dalam  Wasko  (2011)  katakan,  bahwa individualisasi  itu  sendiri  didorong  oleh pemasaran yang canggih dan memperingatkan terhadap  privatisasi  layanan  konten online , dimana  individu  pengguna  platform  digital sulit  menghindari  iklan,  dan  dimana  di belakang  layar,  mereka  mengumpulkan  data pribadi pada pengguna di setiap klik. Smythe (2001)  dalam  Wasko  (2011)  berpendapat bahwa  komoditas  terpenting  yang  diproduksi oleh industri media adalah audiens itu sendiri, segmentasi  yang  dibangun  dan  kemudian dijual  kepada  pengiklan.  Dalam  aktivitas “Produksi Khalayak”, artinya bahwa khalayak dapat  diproduksi,  dibeli,  dan  dikonsumsi, untuk kemudian ia (khalayak/audiens) bernilai dan  merupakan  komoditas  untuk  dijual  ke pengiklan,  “sehingga  audiens  sebagai  buruh/ pekerja  media”  (Smythe,  2001  dalam Wasko, 2011).
Selanjutnya Miller et al. (2001) dalam dalam Wasko  (2011)  berargumen  bahwa  audiensi adalah tenaga kerja liar yang harus dijinakkan untuk  konsumsi.  Dengan  perspektif  baru  ini menunjukkan  bahwa  fokus  utama  tidak  lagi pada  makna  budaya  atau  dengan  media  apa
pesan disampaikan kepada khalayak, tetapi lebih pada  apa  yang  mereka  ambil  (nilai)  sehingga konten  media  menjadi  nomor  dua.  Industri media  bukanlah  faktor  mimpi  atau  industri kesadaran:  mereka  disebut  “pengumpul- pengumpul  yang  bersahaja”  (Meehan  2002, dalam  Wasko,  2011).  Seaton  (2003)  dalam Wasko (2011) menambahkan bahwa pengiklan, dengan  membeli beberapa detik waktu televisi, sebenarnya  membeli  ribuan  pemirsa. Adapun harga yang pengiklan bayarkan ditentukan oleh jumlah orang yang dapat diharapkan menonton iklan mereka ( viewers ). Karena itu, pengiklan menganggap  program  hanya  sebagai  sarana yang  dapat  diselipkan  untuk  mengirimkan pesan pengiklan kepada mereka.
Kemudian  Meehan  (2000)  dalam  Wasko (2011),  menunjukkan  bagaimana  waktu senggang  merupakan  konstruksi  ideologi dominan  dan  kategori  budaya  dan  ekonomi yang dikembangkan dalam konteks kapitalisme.  Sebuah  contoh  di  sini  adalah bagaimana  industri  media  mencoba  untuk mengeksploitasi debat publik, dengan demikian menciptakan peristiwa dan kontroversi publik, yang kadang-kadang menyebabkan kepanikan moral dengan tujuan memaksimalkan audiens dan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Seperti  halnya  pada  beberapa  acara  televisi yang  banyak  berinvestasi  dalam  program kontroversi  dan  yang  bersifat  menimbulkan kepanikan, sebagai alat untuk memaksimalkan perhatian  publik,  dan  hal  tersebut  merupakan praktik biasa dalam penciptaan acara (konten) dalam media.
Selanjutnya  bahwa  konsep  partisipasi dalam  media  sosial  kini  berubah  menjadi penyebaran ideologi yang dihegemoni, dimana kebebasan  liberal  di  media  sosial  berubah menjadi kapitalis. Gramsci selaku tokoh yang mengembangkan  teori  hegemoni  menjelaskan bahwa  hegemoni  merupakan  sebuah  proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan  kelas  bawah  juga  aktif  mendukung  ide- ide  kelas  dominan.  Dalam  Littlejohn  (2009), hegemoni merupakan dominasi ideologi palsu atau  cara  pikir  terhadap  kondisi  sebenarnya.

## JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI , Volume 3, No. 1, Maret 2020, 123-134
Ideologi tidak disebabkan oleh sistem ekonomi saja, tetapi ditanamkan secara mendalam pada semua kegiatan masyarakat. Di sini penguasaan dilakukan  tidak  dengan  kekerasan,  melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang  dikuasai.  Bentuk-bentuk  persetujuan masyarakat  atas  nilai-nilai  masyarakat dominan  dilakukan  dengan  penguasaan basis-basis  pikiran,  kemampuan  kritis,  dan kemampuan-kemampuan  afektif  masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam  pola  kerangka  yang  ditentukan  lewat birokrasi (masyarakat dominan). Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan  makna  kelompok  yang  berkuasa. Artinya bahwa  kehadiran  teknologi  itu  sendiri  juga bukanlah revolusi, dimana hadirnya perusahaan besar,  aktor  politik  mulai  mendominasi dan  pada  akhirnya  membatasi  masyarakat dalam  menyampaikan  pendapatnya  melalui media  sosial.  Salah  satu  praktik  hegemoni kapitalis misalnya juga terjadi pada penerapan Perundangan  dalam  penggunaan  sosial  media seperti  dalam  Undang-undang  Hak  Cipta dan  UU  ITE  (Undang-undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik), termasuk juga Undang- undang yang mengatur mengenai penggunaan sosial media.
Sebagai salah satu karakteristik media baru, kini masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital  dan  internet  (media  baru)  tersebut, menstimuli mereka dalam menciptakan produk- produk kreatif terkait dengan pertumbuhan dan peningkatan signifikansi ekonomi, produksi dan konsumsi budaya, pengetahuan dan kreativitas serta  meningkatnya  layanan  dan  industri konten digital. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempercepat produksi, pengumpulan  dan  penyebaran  hasil-hasil penelitian,  serta  memungkinkan  transformasi yang lebih cepat menjadi produk-produk baru, layanan, kegiatan dan proses (David dan Foray, 2002 dalam Flew, 2014). Castells (2001) dalam McQuail (2011), menguraikan bahwa karakter lain dari internet merupakan jenis komunikasi yang  berhubungan  dengan  ekspresi  bebas
dalam  semua  bentuknya,  sumbernya  yang terbuka,  kebebasan  berkomentar,  penyiaran yang terdesentralisasi, interaksi yang spontan, yang  menemukan  ekspresi  mereka  dalam internet.  Dari  pandangan  ini  selanjutnya  kata McQuail,  bahwa  sistemnya  dapat  digunakan oleh  semua  orang  dengan  beragam  motif. Sehingga  beragam  penggunaan  internet  dan produksi  aneka  ragam  produk  digital  di  satu sisi  meningkatkan  perekonomian  masyarakat dan  negara,  namun  di  sisi  lain  kemungkinan aktivitas pembajakan juga meningkat.
Kasus-kasus  besar  pembajakan  digital yang  tiada  pernah  berakhir,  menyiratkan seolah  para  “penjahat”  pelaku  pembajakan tidak  pernah  musnah  dari  muka  bumi  ini. Dalam  Nahrowi  (2014),  Indonesia  telah memiliki  Undang-undang  Hak  Cipta  yaitu Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1982,  UU Nomor  7  Tahun  1987,  UU  Nomor  12  Tahun 1997 dan yang terakhir UU Nomor 19 Tahun 2001.  Undang-undang  Hak  Cipta  dibuat untuk  melindungi  kekayaan  seni  dan  budaya, serta  pengembangan  kemampuan  intelektual masyarakat  Indonesia  agar  terdapat  iklim persaingan  usaha  yang  sehat  yang  diperlukan dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional. Akan  tetapi,  kasus  plagiat  dan  pembajakan karya  cipta  semakin  banyak  bermunculan dan  menimpa  tokoh  terkemuka,  wartawan, akademisi, penerima penghargaan kelas dunia dan  musisi  serta  perusahaan-perusahaan ternama.  Berbagai  bentuk  pembajakan  dalam era  digital  dipandang  merusak  keteraturan jaringan  bahkan  dinilai  telah  merongrong otoritas  negara.  Masyarakat  kemudian diedukasi melalui beragam media komunikasi dan  regulasi  mengenai  beragam  bentuk  yang termasuk dalam aktivitas pembajakan tersebut termasuk upaya menghindarinya, dan hasilnya cukup  baik.  Dengan  kemampuan  literasi yang  baik  masyarakat  dalam  menghargai  hak intelektual seseorang dibuktikan minimal dalam menuliskan  siapa  pemilik  karya  asli  dalam rujukan-rujukan  mereka.  Beberapa  platform digital  juga  memiliki  fitur  yang  dengan  cara- cara  tertentu  menghapus  postingan  seseorang
manakala  diketahui  melakukan  plagiasi tanpa  menyebutkan  siapa  pemilik  karya  asli tersebut.  Contohnya  YouTube  dan  instagram, yang  akan  menghapus  postingan  seseorang akibat menggunakan musik tanpa menuliskan nama  penyanyi  yang  memopulerkan  atau penciptanya. Kemudian dalam kegiatan ilmiah, bagaimana  saat  ini  beraneka  ragam software untuk  mengecek  plagiarisme  digunakan  oleh para  editor  jurnal  ilmiah  dalam  mengecek tulisan  ilmiah  para  akademisi  sebelum dipopulerkan kepada dunia.
Masih  terkait  dengan  Undang-undang penggunaan  media  sosial,  sederet  kasus  yang melibatkan nama pesohor di Indonesia seperti Ariel  Noah,  Vanessa  Angel,  Ahmad  Dhani, hingga  kasus  mantan  gubernur  DKI  Jakarta Basuki  T  Purnama  alias  Ahok,  kesemuanya melibatkan  penggunaan  media  sosial  dalam aktivitas  penyebaran  konten  digital  yang dinilai  melanggar  aturan  hukum.  Pada  kasus terbaru  yang  juga  melibatkan  selebriti  yang dikenal dengan kasus “bau ikan asin”, maupun kasus  penyebaran  percakapan  warga  sipil oleh  Baiq  Nuril  serta  kasus-kasus  lainnya terkait  ujaran  kebencian  dan  perbuatan  yang menyinggung orang lain melalui media sosial seolah  membuktikan  pentingnya  pemahaman penggunaan media sosial yang baik dan benar. Berkaca  dari  beberapa  kasus  tersebut  bahwa kemudian  kita  sebagai  anggota  masyarakat tidak bisa lagi sembarangan untuk melakukan penyebaran konten yang terkait berbau asusila sengaja  maupun  tidak  sengaja,  ataupun  yang mengenai  pencemaran  nama  baik  seseorang melalui media sosial.
Dikutip  dari  jurnal  yang  ditulis  oleh Agus dan  Riskawati  (2016)  bahwa  kasus-kasus cyber merupakan suatu dimesion of crime yang mendapatkan perhatian khusus dari Direktorat Cyber  Bareskrim  Kepolisian  Republik Indonesia.    Peningkatan  kasus-kasus  tersebut cukup signifikan, terutama pada tiga kelompok kasus  yaitu:  kasus  terkait  ujaran  kebencian, pencemaran  nama  baik  berupa  penyebaran narasi-narasi tentang seseorang yang merugikan orang lain dan kasus tentang hoax. Apa yang
kemudian  disampaikan  Kapolri  Jenderal  Tito Karnavian  yang  dikutip  dari  pemberitaan 29  Desember  2017  di  okezone.com,  bahwa kejahatan cyber setiap  tahunnya  mengalami peningkatan.  Meski  paling  dominan  adalah kasus-kasus  terkait  politik,  namun  di  luar  itu terdapat peningkatan kasus-kasus lainnya yang kemudian  mengakibatkan  pelakunya  terjerat dengan  UU  ITE  (Undang-undang  Informasi dan Transaksi Elektronik) (Batubara, 2017). Berkaitan  dengan  penerapan  UU  ITE yang  mengatur  tentang  penggunaan  internet dan  sangsi  hukum  bagi  pelanggarnya  di Indonesia,  dalam  kenyataannya  banyak  orang yang  berpikir  bahwa  pelanggaran  yang  dapat dikenakan sangsi hukum  hanya terkait kepada orang yang melakukan penyebarannya. Namun rupanya  bila  ikut  meneruskan  konten  digital tersebut  (istilahnya:  me- retweet ,  atau  men- share yang  kemudian  disebut  sebagai buzzer maupun forwarder ) maka bisa turut dikenakan sangsi  hukum.  Seperti  dalam  kasus  Prita Mulyani beberapa waktu silam, karena akibat layanan  terhadap  kesehatan  di  sebuah  rumah sakit yang membuat Prita tidak puas, kemudian ia  ceritakan  di  media  sosialnya.  Dari  contoh ini  seringkali  menyebabkan  kitapun  dengan mudahnya  meluapkan  dan  menyebarkannya melalui media sosial mengenai ketidakpuasan akan  sebuah  layanan.  Dalam  UU  ITE  di Indonesia  yang  mengatur  perbuatan  yang dilarang,  hal  ini  bisa  menjadi  boomerang sekalipun  itu  benar.  Dikutip  dari  kominfo. go.id,  dalam  pasal  27  sampai  36  UU  ITE dengan ketentuan sangsi pidananya pada pasal 45 hingga 52, bahwa yang perlu digarisbawahi adalah  perbuatan  yang  dilarang  itu  antaralain pencemaran  nama  baik,  mensiarkan  berita bohong,  mengandung  kesusilaan,  SARA  dan sebagainya.  Sehingga  kalau  bicara  UU  ITE terdapat  batasan  yang  membuat  masyarakat tidak dapat secara absolute atau mutlak bebas berekspresi berpendapat.
Kemudian  dalam  kasus  Baiq  Nuril, manakala  masyarakat  merasa  memiliki bukti  rekaman  pelanggaran  UU  ITE,  secara yuridis maka demi kepentingan proses hukum

## JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI , Volume 3, No. 1, Maret 2020, 123-134
rekaman tersebut sebaiknya tidak dikeluarkan ke  publik,  tetapi  diserahkan  kepada  aparat hukum  untuk  dijadikan  alat  bukti  dan diselidiki.  Dalam  contoh  ini  masyarakat jangan  terburu-buru  menyebarkan  rekaman yang  dimilikinya  manakala  menemukan kekecewaan  maupun  suatu  pelanggaran. Dengan  alasan  apapun,  termasuk  dalih sebagai suatu alat untuk memproteksi diri dan kemudian  menyebarkannya  di  awal  sebelum proses  penyelidikan.  Karena  justru  rekaman tersebut menjadi unlawfull legal evident , yang dalam jurnal karya Caruso (2016) dikutip dari journal.sagepub.com, unlawfull  legal  evident berarti bukti yang tidak ada nilainya, sehingga tidak  bisa  dijadikan  alat  bukti  bahkan  justru bisa di- kick back oleh pihak yang semula ingin dilaporkan seperti dalam perkembangan kasus Baiq Nuril tersebut.
Mengacu kepada salah satu potongan pasal 27 ayat 1 dalam UU ITE “setiap orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau  dokumen  elektronik  yang  mengandung konten  kesusilaan.”.  Sehingga  selanjutnya menjadi  penting  mengetahui  definisi  terkait apa  itu  istilah  mendistribusikan”  dan “mentrasnmisikan”. Dalam UU ITE diuraikan bahwa  mendistribusikan  itu  adalah  suatu kegiatan  mengirimkan  transaksi  maupun informasi  elektronik  ke  banyak  orang, sedangkan  mentransmisikan  hanya  ke  satu orang.  Selain  perbuatan  distribusi  maupun transmisi,  dalam  UU  ITE  pelanggaran  juga akan  dikenakan  manakala  konten  tersebut “dapat  diakses”  atau  diketahui  oleh  publik. Realitanya tanpa sadar masyarakat sering lupa, dengan alasan ingin menjadi yang pertama atau istilahnya “pertamax”, mereka tanpa melakukan filter terlebih dahulu menjadi pelaku distribusi ke segala pihak melalui beragam media sosial seperti wassap group, facebook dan sebagainya dan bisa menjadi persoalan di kemudian hari. Pada akhirnya, kehadiran UU ITE dan juga lembaga pengontrol aktivitas penyiaran media seperti  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) diharapkan  dapat  menjadi  pagar  pembatas
bagi  masyarakat.  Dalam  perkembangannya kemudian  medsos  saat  ini  telah  menyediakan fitur  bagi  masyarakat  untuk  melaporkan konten-konten  yang  dinilai  tidak  sesuai  atau melanggar  panduan,  undang-undang  maupun norma-norma  sosial.  Melalui  tombol  tertentu dalam  tampilan  medsos  dengan  mudahnya masyarakat  melaporkannya.  Sehingga  hal ini  dinilai  sebagai  upaya  pengelola  medsos yang  dinilai  proaktif  terhadap  kekhawatiran masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari  informasi  yang  perlu  diketahui  oleh masyarakat.
Namun di balik legitimasi Undang-undang yang  “katanya”  melindungi  tersebut,  tentu saja  retorika  kehadiran  beragam  Undang- undang maupun upaya lain yang secara hukum syah  diterapkan  di  Indonesia,  pada  akhirnya memungkinkan negara untuk mendelegitimasi dan membenarkan keberadaan otoritas negara dalam  memadamkan  ancaman  terhadap kekayaan  intelektual.  Pelanggaran  hak  cipta telah  dikriminalisasi  sejak  akhir  1980-an  dan seterusnya  melalui  berbagai  undang-undang dan  perjanjian  perdagangan.  Dengan  cara ini,  negara  adalah  bagian  penting  dari  apa Johns  (2013)  dalam  Beyer  dan  McKelvey (2015)  katakan  dengan  memanggil  negara sebagai  “industri  pertahanan  kekayaan intelektual”. Artinya  bahwa  legitimasi  negara tampaknya sangat terkait dengan perlindungan kekayaan  intelektual.  Beyer  dan  McKelvey menyampaikan bahwa aktivitas peretasan yang mereka  lakukan  secara  simultan  bertujuan untuk melakukan perlawanan politik terhadap operasi  negara.  Framing  yang  selama  ini dilakukan  dan  dirasa  cukup  berhasil,  bahwa aktivitas  pembajakan  merupakan  kegiatan pencurian hak intelektual.
Seperti  dalam  hasil  analisis  pada  jurnal yang  ditulis  oleh  Lawson  (2017),  kekayaan intelektual adalah penemuan yang relatif baru pada  pertengahan  abad  ke-19  dan  kemudian memasuki pada abad 20 diadopsi secara agresif oleh perusahaan untuk mendorong penciptaan laba.  Di  ranah  pengetahuan  ilmiah  misalnya, kepemilikan  hak  cipta  dalam  ilmiah  teks
sering dikuasai oleh penerbit daripada penulis. Misalnya, ketika sebuah Artikel diterima untuk publikasi dalam jurnal akses tertutup, hak cipta sering (meskipun tidak selalu) ditransfer oleh penulis  ke  penerbit  melalui  penandatanganan perjanjian  transfer  hak  cipta  baik  langsung maupun  melalui  kontrak  digital.  Pembajakan, properti  kepenulisan,  hak  cipta,  dan  jurnal akademis  semuanya  adalah  gagasan  dengan akar di Eropa Modern awal setelah pengenalan mesin cetak. Dan sementara ini konsep mungkin agak berkembang dari waktu ke waktu untuk beradaptasi  dengan  kondisi  kontemporer. Peter  Drahos  dan  John  Braithwaite  (2002) dalam  Flew  (2014)  mencatat  bahwa  referensi untuk  penggunaan  bahan copyright seperti pembajakan  adalah  strategi  heturikal  yang diadopsi  oleh  perusahaan  perangkat  lunak, media dan hiburan AS pada 1980-an dan 1990- an  dan  globalisasi  undang-undang  kekayaan intelektual  dan  penegakkannya,  dibenarkan sebagai  tanggapan  internasional  yang diperlukan  terhadap  ancaman  pembajakan kekayaan  intelektual  seperti  yang  disiratkan oleh istilah tersebut.
SIMPULAN Sebagai  kesimpulan  dalam  paper  ini, bahwa  bentuk  kapitalisme  di  era  media  baru telah  bertransformasi.  Rupanya  audiens, konsumen,  atau  warga  negara  dibuat  dan didefinisikan,  disegmentasi  dan  dipisahkan, dihitung,  dipantau,  dan  dikendalikan  oleh industri media. Para kapilatis mengomodifikasi masyarakat pengguna beragam platform digital media  baru  seperti  media  sosial,  situs  berita online,  dan  sebagainya  dengan  merangsang mereka  untuk  selalu  aktif  menggunakannya. Jarrett  (2019)  Fuchs  (2019)  mengingatkan tentang istilah buruh digital, dimana konsumen dieksploitasi sebagai praktik kerja dan pabrik sosial kapitalisme kontemporer seperti halnya di  Indonesia. Audiens  pengguna  sosial  media menjadi  buruh  digital,  merupakan  bentuk komodifikasi  masyarakat  pengguna  media sosial.  Ini  merupakan  cara  baru  kapitalis mengambil produk budaya kita.
Kemudian, alih-alih melindungi masyarakat pengguna  media  baru,  beragam  undang- undang  mengenai  penggunaan  maupun penyampaian  informasi  dan  transaksi  melalui elektronik merupakan praktik pengebirian para penggunanya.  Beragam  perundangan  yang dikeluarkan  pemerintah  pemegang  regulasi maupun yang dikeluarkan oleh setiap platform media baru nyatanya memang berhasil membuat penggunanya  tunduk.  Namun  bagaimana kemudian  data-data  pribadi  yang  diberikan oleh  masyarakat  saat  mengakses  beragam platform  digital  pada  akhirnya  menjadi  nilai surplus bagi kapitalis perusahaan media digital. Dimana selanjutnya para kapitalis mengambil data-data masyarakat untuk ditukarkan menjadi komoditas  yang  menguntungkan  seperti misalnya kepada para pengiklan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, A. A  &  Riskawati  (2016).  Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi  Pada  Kantor  Kepolisian Resort  Kota  Besar  Makassar). Jurnal Supremasi , 11(1), 20-29. Beyer, J. L., & McKelvey, F. (2015). You Are Not  Welcome  Among  Us:  Pirates  An The  State .  International  Journal  Of Communications (IJOC), 9(2015), 890- 908.  Dikutip  dari  http://ijoc.org/index. php/ijoc/article/view/3759 Batubara,  P.  (2017,  Desember  29). Kapolri Sebut  Kejahatan  Siber  Meningkat Di  Tahun  2017 .  Dikutip  Dari h t t p s : / / n a s i o n a l . o k e z o n e . c o m / read/2017/12/29/337/1837388/kapolri- sebut-kejahatan-siber-meningkat-di- tahun-2017,
Caruso,  D.  R.  A.  (2016).  Public  policy  and private  illegality  in  the  pursuit  of evidence. The  International  Journal of Evidence & Proof , 21(1-2), 87–118. doi:10.1177/1365712716674797
Chandler,  D.  &  Fuchs.  C.  (2019). Digital Objects  Digital  Subjects .  London: University Of Westminister Press.

## JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI , Volume 3, No. 1, Maret 2020, 123-134
Flew, T. (2014). New Media . United Kingdom: Oxford University. Fuchs,  C.  (2014). Social  Media  (A  Critical Introduction) . London: SAGE Publications. Karman.  (2014). Media  Sosial:  Antara Kebebasan  Dan  Eksploitasi .  Jurnal Studi  Komunikasi  Dan  Media,  18(1), 75-88. https://dx.doi.org/10.17933/ jskm.2014.180104
Littlejohn,  S.  W.  &  Foss,  K.A.  (2009).
Teori  Komunikasi .  Jakarta:  Salemba Humanika.
Mulawarman,  dan  Nurfitri,  A.  D.  (2017).
Perilaku  Pengguna  Media  Sosial Beserta Implikasinya
Ditinjau Dari  Perspektif  Psikologi  Sosial Terapan .  Buletin  Psikologi,  25(1),
36-44. http://dx.doi.org/10.22146/ buletinpsikologi.22759.
Mcquail, D. (2011). Teori Komunikasi Massa, Buku  1  Edisi  6 .  Jakarta:  Salemba Humanika.
Mosco,  V.  (1996). The  Political  Economy Of  Communication .  London:  SAGE
Publications.
Nahrowi  (2014). Plagiat  Dan  Pembajakan Karya  Cipta  Dalam  Hak  Kekayaan Intelektual .  Salam:  Jurnal  Sosial  dan Budaya  Syar-i,  1(2),  227-238.  http:// dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541.
Pujianto,  A,  Mulyati,  A.,  Novaria,  R.
(2018). Pemanfaatan  Big  Data  Dan Perlindungan  Privasi  Konsumen  Di Era  Ekonomi  Digital .  Majalah  Ilmiah Bijak,  15(2),  127-137.  https://doi. org/10.31334/bijak.v15i2
Prabowo,  S.  (2016).
Persepsi  Mahasiswa Public Relations Terhadap Komunikasi Online Melalui Media Sosial “Twitter” . Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi,  15(3),  234-263.  Diakses dari http://journal.moestopo.ac.id/ index.php/wacana/article/view/50
Ronda, A. M. (2018). Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi . Tangerang: Indigo Media. Wasko,  J.  Et  All.  (2011). The  Handbook  Of Political Economy Of Communication. United Kingdom: Wiley Blackwell