Volume 4, Nomor 1, (Juni, 2022): 104-123 ISSN: 2685-1393 (p); ISSN: 2685-1466 (e)
DOI: 10.37364/jireh.v4i1.76
Available Online at https://ojs-jireh.org/index.php/jireh

## Info Artikel
Agama dan Politik: Perbandingan Sosio-Historis Antara Konteks Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu

## Osian Orjumi Moru
Institut Agama Kristen Negeri Kupang osianmoru@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  describe  various  forms  of  formalization,  interpretation,  and concretization  of  the  relationship  between  religious  and  political  entities  that  are  integralistic, intersectional, or secular in the context of Indonesia and the United Kingdom of Israel. The approach used to describe the above is a hermeneutic approach through literature study. The results of the study show  that  the  relationship  between  religious  and  political  entities,  both  in  the  context  of  the Indonesian state and the context of the United Kingdom of Israel is an intersectional and integralistic relationship. The model and the nature of these relations are clearly seen in the pattern and process of selecting the head of government, the elaboration of ideology and the basis of the state, such as in the formation of Pancasila and the J source, to the concretization of forms of community social interaction which are  always related to socio-religious  dynamics. At this  point, although the  state  of Indonesia and the United Kingdom of Israel have different contexts and concepts of government, the relationship between religious and political entities is a form of reciprocal relationship and reflects the concept of idealistic culture.
Keywords : religion; Indonesia; the United Kingdom of Israel; politics

## Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah mendesripsikan berbagai bentuk formalisasi, intepretasi, maupun konkretisasi hubungan antara entitas agama dan politik yang bersifat integralistik, intersectional, ataupun  sekularistik  baik  pada  konteks  Indonesia  maupun  Kerajaan  Israel Bersatu.  Pendekataan  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  perihal  di  atas  adalah pendekatan  hermeneutik  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa relasi antara entitas agama dan politik baik pada konteks negara Indonesia maupun konteks Kerajaan Israel Bersatu merupakan relasi yang bersifat intersectional dan integralistik. Model dan sifat relasi tersebut terlihat jelas dalam pola dan proses pemilihan kepala pemerintahan, elaborasi  ideologi  dan  dasar  negara  seperti  dalam  pembentukan  Pancasila  dan  sumber  Y, sampai  pada  bentuk-bentuk  konkritisasi  interaksi  sosial  masyarakat  yang  selalu berhubungan  dengan  dinamika  sosial-keagamaan.  Pada  titik  ini,  meski  negara  Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu memiliki perbedaan konteks dan konsep pemerintahan, namun ralasi  antara  entitas  agama  dan  politik  menjadi  bentuk  relasi  yang  resiprokal  dan mencerminkan konsep idealistic culture .
Kata Kunci: agama; Indonesia; Kerajaan Israel Bersatu; politik

## Pendahuluan
Pada dasarnya dinamika persoalan menyangkut hubungan antara agama dan politik dalam  perjalanan  sejarah  bangsa-bangsa  di  berbagai  belahan  dunia  sangatlah  erat  dan kompleks.  Menurut  Wasisto  Raharjo  Jati,  relasi  agama  dan  politik  menjadi  suatu  relasi resiprokal  yang  melibatkan  proses  tarik  menarik  kepantingan  secara  kolektif. 1 Hal  ini menempatkan  agama  dan  politik sebagai  dua  entitas  yang  memiliki  peran  strategis  dalam mengkonstruksi struktur dari nilai-nilai sosial suatu negara dan masyarakatnya. Hubungan yang erat dan kompleks antara agama dan politik, tersajikan dalam berbagai catatan sejarah yang  mendeskripsikan  adanya  pengaruh  timbal  balik  yang  besar  antara  kedua  entitas tersebut baik dalam konteks lokal maupun global.
Dalam berbagai catatan sejarah dunia, agama memiliki dimensi khusus dan penting dalam  upaya  mewujudkan  suatu  proses  legitimasi  secara  dogmatik 2 atas  dinamika perpolitikan  suatu  bangsa.  Hal  ini  menandai  adanya  pengaruh  besar  dimensi  keagamaan dalam  mendorong  suatu  sistem  “simbiosis  mutualisme”  antara  agama  dan  proses  politik kekuasaan  suatu  negara.  Dalam  konteks  ini,  hubungan  antara  agama  dan  politik  menjadi suatu  hubungan  yang  bersifat  kontekstual  dan  otonom.  Bersifat  kontekstual  dan  otonom berarti  hubungan  antara  agama  dan  politik  memiliki  ciri  khas  tersendiri  berdasarkan lingkungan sosio-geografis dan kultural suatu masyarakat.
Periode  panjang  sejarah  hubungan  antara  agama  dan  politik  menjadi  wacana perdebatan pro-kontra yang sangat tajam hingga menimbulkan berbagai persepsi dan teori yang menghubungkan pengaruh timbal-balik antara agama dan politik baik pada taraf lokal maupun global. Pada berbagai publikasi artikel ilmiah, terdapat dua sisi konstruksi persepsi yang  secara  ekstrim  bertolak  belakang  dalam  melihat  dan  menempatkan  posisi  hubungan antara  agama  dan  politik  secara  multidimensional.  Pada  kutub  pertama,  terdapat pandangan  atau  sikap  yang  menghendaki  adanya  pemisahan  tegas  antara  entitas  agama dengan politik pada konteks kehidupan suatu masyarakat. Pada persepsi ini, kolusi antara agama dan politik dianggap sebagai bentuk tindakan haram dan sekularisasi agama. Pada kutub  yang  kedua,  entitas  agama  dan  politik  kekuasaan  terkonstruksi  pada  pola  saling mendominasi yang dapat mengakibatkan adanya hipokrisi moral yang dilahirkan oleh suatu sistem  teokrasi.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  proses  depolitisasi  dan  demoralisasi agama dalam sejarah bangsa-bangsa. 3 Pada taraf ini, hubungan asosiatif maupun disosiatif antara  agama  dan  politik  kekuasaan  menjadi  hubungan  yang  penting  dalam  menyikapi peranan entitas agama maupun politik kekuasaan dalam realitas sosial masyarakat.
Dua kutup persepsi di atas menandai adanya kompleksitasi hubungan antara agama dan  politik  dalam  dimensi  sosial  dan  kultural  masyarakat.  Realita  kerumitan  hubungan antara  agama  dan  politik  dalam  berbagai  sektor  publik  tersebut,  kemudian  tidak menghilangkan esensi dari realita sosial bahwa agama dan politik terpaut secara kompleks dalam konteks masyarakat yang serba plural. Kenyataan ini terlihat secara jelas dalam dua konteks masyarakat yang berbada zaman yakni masyarakat Indonesia dalam konteks negara kebinekaan yang modern dan masyarakat pada masa Kerajaan Israel Bersatu dalam konteks pola pemerintahan teokrasi yang konservatif.
Banyak tulisan dalam karya ilmiah yang telah menyajikan ulasan tentang hubungan antara agama dan politik baik pada konteks Kerajaan Israeal Bersatu seperti tulisan Robert B. Coote,  Mary  Coote,  David  R.  Ord,  dan  Norman    K.  Gottwald  yang  menjelaskan  tentang
1 Wasisto Raharjo Jati, Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama , Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 1, Mei 2014: 133 – 156. https://journal.walisongo.ac.id.
2 Ibid.
3 Ibid.
adanya  pengaruh  besar  politik  dinasti  terhadap  konstruksi  teks-teks  kitab  suci 4 maupun tulisan  dari  Franz  Magnis  Suseno,  Richard  M.  Daulay,  John  A.  Titaley,  Ridwan, 5 dan  Yati Nurhayati 6 yang menjelaskan adanya hubungan erat antara entitas agama dan politik pada konteks  negara  Indonesia  sehingga  melahirkan  unsur-unsur  dasar  negara  yang  tertulis. Tetapi  dari  semua  tulisan  tersebut  belum  terdapat  tulisan  hasil  penelitian  yang  berusaha untuk  mengkaji  hubungan  antara  politik  dan  agama  dalam  perbandingan  antar  kedua konteks  di  atas.  Kajian  tentang  perbandingan  hubungan  antara  agama  dan  politik  dalam kedua  konteks  di atas menjadi  persoalan  penting  dan  strategis.  Hal  ini  disebabkan  karena nilai-nilai  luhur  yang  dikonstruksi  dalam  butir-butir  dasar  negara  Indonesia  merupakan nilai-nilai  yang  dipengaruhi  oleh  konstruksi  teks-teks  keagamaan  yang  dilahirkan  dari rahim  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  agama  samawi  khususnya  Kerajaan  Israel Bersatu  (dinasti  Daud).  Dengan  demikian  untuk  memahami  secara  mendalam  hubungan antara  agama  dan  politik  dalam  konteks  Indonesia,  maka  diperlukan  pula  suatu pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara agama dan politik dalam konteks Kerajaan Israel Bersatu (dinasti Daud).
Sehubungan  dengan  latar  belakang  dinamika  hubungan  antara  entitas  agama  dan politik di atas, maka tulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang eksplisit menyangkut pertanyaan tentang “bagaimana perbandingan sosio-historis hubungan antara agama  dan  politik  baik  dalam  konteks  Kerajaan  Israel  Bersatu  maupun  Indonesia  sebagai sebuah  negara  modern?”  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan perbandingan  hubungan  yang  mendasar  antara  agama  dan  politik  baik  pada  konteks Kerajaan  Israel  Bersatu  maupun  pada  konteks  negara  Indonesia  sebagai  sebuah  negara modern dengan dasar negara Pancasila dan realita kebhinekaannya.

## Metode
Pada  proses  penulisan  artikel  ini,  metode  penulisan  yang  digunakan  dalam menyajikan  isi  materi  artikel  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif dipahami  sebagai suatu  model  penelitian  yang  mendeskripsikan  data  penelitian  berdasarkan  pada  suatu sumber data primer dengan latar alamiah. Sedangkankan pendekatan dasar yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hermeneutik melalui penelitian kepustakaan. 7 Penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun atau mengumpulkan berbagai informasi dari sumber-sumber yang anggap sesuai atau memiliki manfaat bagi suatu topik kajian penelitian. 8 Informasi yang dimaksud oleh peneliti adalah berbagi sumber informasi yang diperoleh dari berbagai referensi sumber tertulis seperti internet, buku tafsiran, buku teks, buku digital, ensiklopedi, jurnal, makalah atau sumber-sumber tertulis lainnya. 9 Hasil penggumpulan  informasi  dari  berbagai  sumber  tertulis  tersebut  kemudian  dianalisis menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  guna  mendapatkan  hasil  pembahasan  yang bersifat komprehensif terhadap perbandingan hubungan antara agama dan politik pada dua konteks  sosial  masyarakat  yang  berbeda  zaman.  Analisis  deskriptif  tersebut  melibatkan
4 Lihat Normana K. Gottwald, The Politics of Ancient Israel (Louisville-Kentucky: Westminster John Press, 2001).
5 Ridwan, “Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna,” https://media.neliti.com , Vol. 12, no. 2 (2017): 223 – 236.
6 Yati Nurhayati, “Posisi Agama Dalam Ranah Politik Di Indonesia,” https://www.neiti.com. Vol. 5, no. 9 (2013): 14–21.
7 Nasokhili Giawa, “Kepemimpinan Nehemia Dan Relevansinya Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Di Indonesia.,” Jurnal Jireh 1, no. 2 (2019).
8 Osian Orjumi Moru, “Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kajadian.,” Jurnal Kenosis 7, no. 2 (2021): 219–244.
9 Ibid.
pendekatan  sosio-historis  yang  memperhatikan  fakta-fakta  sejarah  yang  terjadi  baik  pada konteks  negara  Indonesia  maupun  Kerajaan  Israel  Bersatu.  Pada  akhirnya  tulisan  ini bertujuan  untuk  menghasilkan  suatu  kesimpulan  penelitian  tentang  fakta-fakta  sosial perbandingan  hubungan  antara  agama  dan  politik  baik  pada  konteks  Indonesia  sebagai salah  satu  negara  demokrasi  modern  yang  berdasarkan  pancasila  maupun  pada  konteks Kerajaan Israel Bersatu sebagai negara dinasti politik yang bersifat teokrasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Dasar Relasi Agama dan Politik
Relasi konseptual antara entitas agama dan politik merupakan relasi hubungan sosial yang  menempati  sejarah  panjang  umat  manusia.  Muncul  dan  berkembangnya  berbagai perdebatan  dan  teori  konseptual  dari  ragam  latarbelakang  keilmuan,  menegaskan  bahwa entitas agama dan politik menjadi isu problematik sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi jika di petakan ke dalam ruang lingkup linearitasnya, maka secara umum pemikiran tentang hubungan antara entitas agama dan politik mengacu kepada dua konsep dasar yang secara diametris  bertentangan.  Pertama  adalah  ide  atau  gagasan  yang  “melibatkan”  atau “mengampayekan”  agama  sebagai  bahagian  dari  pertimbangan  atau  unsur  penting  dalam setiap  keputusan  politik  dan  kekuasaan  negara.  Gagasan  tentang  hubungan  antara  entitas agama  dan  politik  yang  bersifat  “saling  mempengaruhi”  ini  kemudian  dikenal  dengan istilah  “teokrasi”  atau  pemerintahan  berbasis  agama. 10 Teokrasi  menempatkan  sejarah pembentukan suatu negara dengan segala urusan politiknya sebagai bagian dari kehendak Tuhan.  Pada  dasarnya  teori  ini  memegang  prinsip  kedaulatan  Tuhan  sebagai  dasar pembentukan suatu negara dan landasan hukum atau moralitas suatu pemerintahan. Paham teokrasi berkembang secara pesat sebagai akibat dari pergolakan politik abad pertengahan, dimana  terdapat  kaum mobarchomach yang  berpendapat  bahwa  setiap  kekuasaan  seorang raja pasti bersumber atau diperoleh dari Tuhan. Teori ini kemudian berkembang ke dalam dua  teori  dasar  yang  dikenal  sebagai  teori  teokrasi  langsung  dan  teori  teokrasi  tidak langsung.  Teori  teokrasi  langsung  atau  primitif  menjelaskan  tentang  kehendak  Tuhan sebagai  dasar  munculnya  atau  terbentuknya  suatu  negara  beserta  berbagai  urusan politiknya.  Sedangkan  teori  teokrasi  tidak  langsung  menempatkan  raja  atau  penguasa sebagai  alat  atau  perpanjangan  tangan  Tuhan  dalam  membentuk  dan  memerintah  suatu negara bersama seluruh urusan politiknya. Seorang raja berkuasa atas nama Tuhan. 11
Kedua,  terdapat  gagasan  tentang  hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  pada ruang  independensi  sosial.  Pada  konteks  gagasan  ini,  setiap  diskursus  publik  harus dipisahkan dari dinamika doktrinasi dan ruang konseptual dalil agama. Agama dipandang sebagai urusan privat  yang menggambarkan relasi  humanis  manusia  dengan Penciptanya, yang  dipisahkan  dengan  berbagai  urusan  politik  dan  kekuasaan.  Pada  taraf  ini,  dimensi agama dilihat sebagai ruang supraempiris antara manusia dengan “Yang Ilahi”, sedangkan politik dianggap sebagai ruang empiris sosial masyarakat. Konsep relasi sosial antara agama dan  politik  ditempatkan  pada  dua  porsi  yang  berbeda  sehingga  terjadi  proses  pemisahan yang  tegas  antara  kedua  entitas  tersebut.  Pada  titik  ini,  agama  tidak  lagi  berhubungan dengan berbagai urusan politik kekuasaan suatu masyarakat ataupun sebaliknya.
Bentuk  pemisahan  antara  keputusan  politik  suatu  kekuasaan  dan  dalil-dalil  agama suatu  masyarakat,  merupakan  cara  penempatan  agama  dalam  porsi  yang  eksklusif  dan sekularistik.  Proses  penempatan  ini  ingin  memastikan  segala  bentuk  keputusan  dan  dalil
10 Samsul Ma’arif, “Relasi Agama Dan Politik Menurut Rawls (Telaah Tentang Pancasila Sebagai Public Reason),” Jurnal UGM 16, no. 2 (2006): 189–201.
11 Resti Vani Yuliranza, “Dalam Teori-Teori Yang Memberi Dasar Negara Hukum Bagi Kekuasaan Negara,” last modified 2017, accessed January 1, 2022, http://osf.io.
politik  suatu  negara  tidak  dipengaruhi  oleh  dalil  agama  atau  sebaliknya.  Diktum-diktum keagamaan  menjadi  ruangan  dengan  otonomi  khusus  sehingga  segala  bentuk  dalil  agama memainkan  peranan  sosialnya  secara  ekslusif  dan  otonom.  Pada  tingkat  ini,  suatu masyarakat telah mengalami transformasi sosial dari ikatan sosial masyarakat yang mekanis kepada ikatan organis.
Kedua  dalil  yang  bersifat  kontras  diatas,  kemudian  berkembang  dengan memunculkan suatu konsep baru tentang hubungan antara agama dan politik yang berada pada  ruang  lingkup  yang  lebih  moderat.  Konsep  hubungan  antara  agama  dan  politik  di tempatkan pada titik intersectional dimana persinggungan antara agama dan politik terjadi hanya pada posisi-posisi dan porsi-porsi tentu. Pada konteks ini, segala urusan politik tidak lagi  sepenuhnya  menjadi  urusan  dalil  agama  melainkan  bersifat  parsial.  Seperti  sebuah bentuk metamorfosis yang panjang, proses intersectional atau ketersinggungan antara agama dan politik berkembang dari konsep saling mempengaruhi atau tidak saling mempengaruhi menjadi saling melengkapi.
Jalan  moderasi  yang  ditempuh  dalam  urusan  hubungan  antara  agama  dan  politik, menjadi titik balik konseptual yang penting dalam melihat ruang lingkung pengaruh agama maupun  pengaruh  politik  dalam  konteks  hubungan  sosial  masyarakat  yang  telah mengalami  transformasi.  Jalan  moderasi  merupakan  jalan  sejarah  yang  menempatkan urusan agama dan urusan politik pada konteks yang lebih harmoni dan adaptif dibanding konsep lama yang bersifat transaksional atau otonom. Baik urusan agama maupun urusan politik  dipandang  memiliki  porsi  masing-masing  yang  penting  dan  proporsional  dalam konteks konstruksi rajutan sosial suatu masyarakat.
Konsep  teoritis  menyangkut  relasi  antara  entitas  agama  dan  politik  juga  dapat ditelaah menurut teori John Rawls tentang Public Reason dalam teori keadilan. Public Reason banyak  diungkapkan  oleh  Rawls  dalam  bukunya  “ A  Theory  of  Justice” dan “Political Liberalism ”. Public  Reason merupakan  suatu  gagasan  tentang  masyarakat  demokratis  atau well-ordered constitutional  democratic society . 12 Public  Reason merupakan  kondisi  dari  suatu komunitas masyarakat yang tiap anggotanya dapat diterima dan menerima konsepsi politik yang  sama  tentang  keadilan. 13 Pada  konteks  ini, Public  Reason berusaha  untuk  menjamin kemampuan  setiap  anggota  masyarakat  untuk  berargumen  secara  fair  dan  tidak  ada tendensi dominatif satu terhadap yang lain. 14
Public  Reason merupakan  ide  yang  menempatkan  kesetaraan  sebagai  konsensus bersama  dalam  mendorong  kepentingan  fundamental  publik  yang  disebut  sebagai “reasonable”.  Rawls  mengemukakan  konsep  tentang  kesetaraan  dan  keadilan  publik  ini harus merupakan konsep diskursus publik yang berdasarkan “ fairness ”. Fairness merupakan prinsip  yang  diterima  oleh  individu-individu  yang  bebas  dan  rasional  untuk  kepentingan dalam  posisi  asali  (original  position).  Posisi  asali  merupakan  suatu  status  quo  yang menegaskan  adanya  kesepakatan  bersama  tentang  kondisi  “fair”.  Posisi  “fair”  merupakan posisi setiap individu dalam hal hak-hak dasar kemanusiaannya tanpa adanya diskriminasi. Pada  posisi  ini,  “ Fairness ”  merupakan  suatu  pengertian  rasional  tentang  cara  yang  paling baik dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. 15
12 John Rawls, The Idea of Public Reason Revisited Dalam Samuel Freeman (Ed), John Rawls Collected Papers. (Cambridge: Harvard university Press, 2001), 573. 13 Samsul, “Relasi Agama Dan Politik Menurut Rawls (Telaah Tentang Pancasila Sebagai Public Reason)".
14 Ibid.
15 Fadhilah, “Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Persepktif Keindonesiaan.,” Jurnal Kybernan 3, no. 1 (2012): 25–37.
Tujuan  bersama  merupakan  suatu  hasil  konsensus  dalam  upaya  untuk  mendorong adanya  kesetaraan  yang  bersumber  dari  gagasan  intuitif  yang  implisit  terhadap  dogtrin komprehensif. 16 Pada  titik  inilah,  Rawls  mendefiniskan  dan  mengelaborasi  konsep Public Reason yang  pernah  diperkenalkan  oleh  Immanuel  kant  dalam  tiga  prinsip  dasar  keadilan yakni principle of greatest equal liberty , the difference principle , dan the principle of fair equality of opportunity sebagai  landasan  utama  grand  teorinya. 17 Public  Reason merupakan  bagian penting  dan  integral  dalam  setiap  masyarakat  plural. Public  Reason pada  akhirnya berhubungan  dengan  reaksi  terhadap  norma  dan  kepentingan  publik  yang  mengatur tatanan hidup bersama dalam suatu negara.
Pada  konteks  pemikiran  tentang  relasi  entitas  agama  dan  politik, Public  Reason menjadi  alasan  mendasar  yang  mencari  titik  temu  atau  konsensus  bersama  dalam mempersatukan perbedaan ide dari bermacam-macam orang yang terikat pada satu kontrak sosial  bersama. Public  Reason merupakan  bentuk intersectional dari  berbagai  kepentingan agama dan politik dalam suatu masyarakat yang bersifat plural. Bentuk intersectional yang demikian pada akhirnya akan mendorong lahir dan berkembangnya suatu dasar konstitusi negara yang menjadi fondasi kehidupan bersama warga negara.
Uraian diatas menggambarkan adanya dinamika hubungan konseptual antara entitas agama  dan  politik  yang  bersifat  kompleks.  Relasi  sosial  antara  entitas  agama  dan  politik menjadi  relasi  yang  bersifat  resiprokal  pada  berbagai  lapisan  struktur  sosial  masyarakat yang berkembang dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Perubahan adaptif yang terjadi dalam  relasi  sosial  antara  entitas  agama  dan  politik  menjadi  dasar  konseptual  yang kontekstual bagi keberlangsungan dan kemajuan ikatan sosial masyarakat yang terikat pada satu kontrak sosial bersama.
Hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  dalam  ranah  kekuasaan  atau  suatu pemerintahan  merupakan  perjumpaan  yang  didasarkan  kepada  bentuk  elaborasi kepentingan-kepentingan  sektoral  maupun  publik.  Kepentingan-kepentingan  tersebut kemudian terkristalisasi ke dalam suatu kesepakatan bersama sebagai bentuk adaptasi nilai- nilai  sosial  masyarakat.  Pada  akhirnya  relasi  antara  entitas  agama  dan  politik  akan mempengaruhi  kualitas  hubungan  sosial  masyarakat  dan  kehidupan  bernegara  suatu bangsa dari masa ke masa.

## Sejarah Relasi Agama dan Politik di Indonesia
Indonesia merupakan negara dengan berbagai keragaman sosial-kultural kompleks. Keragaman  itu  tidak  saja  menyangkut  suku,  budaya  dan  letak  geografis  tetapi  juga menyangkut agama dan kepercayaan masyarakatnya. Keragaman agama dan  kepercayaan tersebut  merupakan  ciri  khas  keindonesiaan  yang  menampilkan  keunikan  dan  pesona masyarakat  Indonesia  pada  tingkat  global.  Sekalipun  Indonesia  bukanlah  negara  agama, keberadaan  agama  menjadi  hal  yang  menduduki  porsi  penting  dalam  percaturan  politik nasional. Hal  ini  terlihat jelas dalam sejarah panjang dinamika kehidupan barbangsa yang melibatkan berbagai pergolakan dan propaganda isu-isu agama dalam dunia perpolitikan di Indoensia.
Hubungan  pengaruh  antara  agama  dan  pergolakan  politik  nasional  di  Indonesia, telah  ada  sejak  masa  pra-kemerdekaan  hingga  saat  ini.  Persinggungan  kepentingan- kepentingan  politik  dengan  urusan-urusan  agama,  menjadi  pemandangan  lumrah  dalam dinamika  kehidupan  bernegara  dan  berbangsa  pada  berbagai  tingkat  lapisan  sosial masyarakat.  Dinamika  hubungan  sosial  antara  kepentingan-kepentingan  politik  dengan
16 John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996), 144. 17 John Rawls, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1973), 10.
urusan-urusan  agama  menjadi  kebiasaan  yang  terpolarisasi  dalam  setiap  momentum peristiwa perpolitikan di Indonesia.
Pada  catatan  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia,  arus  kekuatan  unsur-unsur keagamaan lahir dan berkembang bersama dengan munculnya kekuatan kekuasaan politik kerajaan-kerajaan  besar di  tanah  air. Kerajaan-kerajaan  besar  yang  pernah  berkuasa  secara politik di wilayah Indonesia, tidak saja menampilkan unsur-unsur kultural  yang menonjol tetapi  juga  pengaruh  tokoh-tokoh  agama  dan  ajaran-ajaran  doktrinal  yang  kental  pada periode  pemerintahannya.  Sebut  saja  kerajaan  Kutai,  Tarumanegara,  Kediri,  Singasari  dan Majapahit yang kental dengan ajaran agama Hindu maupun kerajaan Sriwijaya yang kental dengan  corak  Budha  atau  kerajaan  Demak,  Samudra  Pasai,  Mataram,  Gowa,  dan  lain-lain yang  bercorak  Islam.  Eksistensi  kerajaan-kerajaan  tersebut  merupakan  cermin  keintiman hubungan antara unsur-unsur entitas agama dengan politik pada masa pra-Indonesia yang berpengaruh  luas  pada  pembentukan  dasar-dasar  ideologi  bangsa  Indonesia  di  kemudian hari.
Hubungan  keintiman  antara  entitas  agama  dan  politik  di  Indonesia,  juga  nampak jelas pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15. Pada masa  tersebut,  negara-negara  penjajah  seperti  Portugis,  Spanyol,  dan  Belanda  juga menunjukan upaya percampuran sistematis  antara misi  agama dan kekuasaan politik. Hal ini  nampak  jelas  pada  agenda  besar  bangsa-bangsa  Eropa  masa  itu  yang  berusaha melakukan misi kolonialisasi antara benua demi menyukseskan slogan 3G yakni gold , glory , dan gospel . Misi kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa yang menembus seantero penjuru dunia merupakan bukti catatan sejarah yang menampilkan kesuksesan percampuran antara unsur entitas agama dan politik. Pada masa ini keintiman antara entitas agama dan politik menjadi isu sentral dari misi pemerintahan bangsa-bangsa Eropa yang bersifat teokrasi.
Percampuran misi yang di bawah oleh bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada masa imperialisme  dan  kolonialisme  tersebut,  kemudian  berdampak  luas  bagi  perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Jejak sejarah percampuran misi antara agama dan politik di Indonesia yang dibawah oleh negara-negara Eropa sejak abad ke-15,  terlihat  dari  sejumlah  peninggalan  sejarah  seperti  produk  konstitusi,  bangunan bersejarah,  sampai  struktur  ketatanegaraan  yang  diwariskan  dari  satu  generasi  kepada generasi  lainnya  sampai  saat  kini.  Periode  imperialisme  dan  kolonialisme  mendorong semakin kokohnya proses tumpang tindih misi antara unsur-unsur agama dan politik dalam segenap aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Pada  masa  pasca-kolonial,  perjumpaan  antara  entitas  agama  dan  politik  terus berkembang  secara  dimanis  bahkan  antagonistik  sebagai  akibat  dari  berbagai  pergeseran konteks  hubungan  antar  agama. 18 Segera  setelah  negara  Indonesia  didirikan,  problem hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  terus  berkembang  dengan  adanya  keinginan kuat dari kelompok-kelompok Islam tertentu untuk mendorong pelaksanaan syari’at Islam sebagai  dasar  negara  ( weltanschauung )  dan  aturan  perpolitikan  yang  sah  di  Indonesia. 19 Aturan  perpolitikan  yang  ingin  dilakukan  berdasarkan  syari’at  Islam  oleh  sekelompok pendukung  ideologi  agama  melalui  penerapan  Piagam  Jakarta,  pada  akhirnya  akan menghasilkan  pola  politik  identitas  kepala  negara  yang  juga  harus  beragama  Islam. 20
18 Siti Jahroh, “Politik Keagamaan Di Indonesia: Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” In Right (Jurnal Agama dan Ha Azazi Manusia) , Vol. 1, no. 1 (2011): 218–239. 19 Siti, “Politik Keagamaan Di Indonesia: Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang- Undangan Di Indonesia".
20 Osian Orjumi Moru, “Mereposisi Hubungan Antara Agama Dan Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristen.,” Jurnal Taruna Bhakti 2, no. 2 (2020): 118–132.
Konsekuensi  ini  berbenturan  dengan  semangat  nasionanisme  dari  pendukung  kubu nasionalis  yang  menghendaki  adanya  persatuan  negara  Indonesia  berdasarkan  semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Negara yang diidam-idamkan oleh para tokoh nasional yang beraliran nasionalis saat itu  adalah  bagaimana  menciptakan  Indonesia  berdasarkan  prinsip-prinsip  kesetaraan  bagi seluruh  golongan  dan  segenap  lapisan  sosial  rakyat  Indonesia.  Akibatnya,  pada  masa persidangan  awal  BPUPKI  yang  dipimpin  oleh  Dr.  Rajiman  Wedyoningrat  terjadi  begitu banyak  perdebatan  antara  kubu  nasionalis  dan  kelompok  Islam  tradisional.  Perdebatan- perdebatan tersebut berujung dengan munculnya konsensus bersama yang ditawarkan oleh Soekarno tentang “Pancasila” sebagai dasar negara yang kemudian dirumuskan ulang oleh tim sembilan dalam bentuk rumusan akhir yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945. 21 Rumusan ini kemudian menjadi dasar penting bagi peta relasi antara agama dan politik di Indonesia.  Konsep  Pancasila  sebagai  dasar  negara  menempatkan  Indonesia  secara  politik dalam  bingkai  negara  kesatuan  yang  berbeda  dengan  negara  agama.  Melalui  konsensus Pancasila,  Indonesia  menjadi  negara  demokrasi  yang  mengadopsi  nilai-nilai  luhur  agama sebagai pedoman ketatanegaraannya. Pancasila merupakan produk sejarah politik Indonesia yang  menempatkan  urusan  agama  dan  politik  secara  proporsional  sehingga  dapat menghasilkan kesatuan dan persatuan masyarakat yang bersifat multikultural.
Penempatan  sila  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  pada  butir  pertama  Pancasila, merupakan  konsensus  bersama  para founding  father untuk  menegaskan  garis intersectional yang  tegas  antara  urusan  agama  dan  urusan  politik  dalam  ruang-ruang  publik  warga negara.  Melalui  Pancasila  dan  UUD  1945,  eksistensi  dalil-dalil  agama  diakomodasi  secara cermat dalam upaya menciptakan harmonisasi nilai-nilai kultural yang bersifat plural. Sila pertama pancasila dan konstitusi negara pada pasal 29 UUD 1945, mendorong terwujudnya persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  bersifat  multikultural  tanpa  meninggalkan  nilai-nilai luruh  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut  oleh  segenap  masyarakat  Indonesia.  Dengan demikian,  Pancasila  dan  UUD  1945  dapat  menjadi  alat  untuk  menghambat  atau meminimalisir berbagai bentuk polarisasi sosial dan konflik sosial masyarakat sebagai akibat perbedaan identitas agama dan politik.
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa selalu berhubungan dengan  berbagai  dinamika  relasi  antara  entitas  agama  dan  politik.  Dengan  penempatan Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  dasar  negara,  tidak  kemudian  membuat  proses  tarik- menarik kepentingan antara urusan agama dan politik terhenti. Dari masa pra-kemerdekaan sampai  masa  kini,  sentuhan  bahkan  benturan  antara  kepentingan  urusan  agama  dengan urusan  politik  semakin  terasa  memuncak.  Perihal  ini  dapat  dilihat  pada  dinamika  konflik sosial  masyarakat  sebagai  akibat  dari  proses  politik  seperti  pemilihan  presiden,  pemilihan partai  politik,  pemilihan  kepala  daerah  bahkan  sampai  intrik  politik  dibalik  pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara. Persoalan agama dan kepercayaan selalu menjadi indikator penting  dalam  menentukan  arah  praktek  politik  diantara  dinamika  perpolitikan  nasional. Hal ini tidak kemudian menunjukan adanya kegagalan dalam implementasi Pancasila dan UUD  1945  dalam  ranah  empiris  masyarakat,  tetapi  kenyataan  tersebut  justru memperlihatkan  bahwa  relasi  antara  agama  dan  politik  akan  selalu  menjadi  relasi  yang bersifat intersectional baik  pada  taraf  ideologi  maupun  implementasi  dilingkungan  empiris masyarakat.
Sejarah  panjang  hubungan  antara  agama  dan  politik  di  Indonesia  menunjukan pentingnya  pengaruh  kedua  entitas  tersebut  dalam  menentukan  keunggulan  dan kemenangan  dari  tokok-tokoh  bangsa  yang  bertarung  memperebutkan  pengaruh  dan kekuasaan pada tingkat regional maupun nasional. Berbagai isu menyangkut agama selalu
menjadi  isu  “seksi”  yang  diangkat  dalam  berbagai  pertarungan  politik  para  elit  bangsa seperti yang tercermin jelas dalam kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Kontestasi politik yang terjadi di DKI Jakarta telah mempertontonkan politik identitas yang kental  sebagai  alat  ampuh  dalam  memperoleh  simpati  publik.  Adanya  pengaruh  besar tokoh-tokoh agama dan para pemeluk agama di Indonesia, telah mempermudah terjadinya perkawinan  antara  entitas  agama  dan  politik  sebagai  simbol  adanya  tarik  menarik kepantingan yang kuat antara kelompok-kelompok politik, agama dan kekuasaan.
Sebagai  negara  dengan  masyarakat  yang  berlatarbelakang  identitas  agama  yang kental,  telah  membuat  politik  praktis  di  Indonesia  menjadi  sangat  rentang  dengan  urusan dan  kepentingan  agama.  Walaupun  Indonesia  adalah  negara  dengan  dasar  Pancasila  dan UUD 1945, namun dikotomi sosial antara kaum mayoritas dan minoritas tetap terlihat secara kasat mata dalam berbagai kontestasi politik secara nasional. Meski dikotomi antara kaum mayoritas  dan  minoritas  tidak  dapat  dibenarkan  secara  konstitusi  negara,  namun  fakta empiris menunjukan bahwa isu tersebut menjadi isu populer dalam berbagai dimensi sosial masyarakat.  Fakta  bahwa  negara  Indonesia  bukan  negara  agama  tidak  serta  merta menghilangkan  keintiman hubungan antara  agama  dan  kepentingan  politik  dalam  catatan perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia.  Hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  di Indonesia akan selalu menjadi relasi dua entitas yang bersifat intersectional dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat.

## Agama dan Politik Pada Masa Kerajaan Israel Bersatu
Hubungan kedekatan antara entitas agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu, menunjukan suatu pertalian asosiatif yang bersifat kompromistis dan akomodatif. Sifat kompromistis dan akomodatif tersebut, tergambarkan dalam pola pemerintahan dinasti Kerajaan Israel Bersatu yang menggunakan unsur-unsur entitas  agama dalam melegalisasi dan  melegitimasi  proses  politik  pemerintahan  yang  bersifat  sentralistik.  Disebut  demikian sebab hubungan fenomena sosial antara entitas agama dan politik menjadi hubungan yang mengalami  berbagai  bentuk  trasformasi  multikultural  pada  berbagai  dimensi  kehidupan bernegara di Kerajaan Israel Bersatu.
Sejarah  kedekatan  hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  pada  masa  Kerajaan Israel Bersatu dimulai sekitar tahun 1.300 - 1.200 SZB. Pada periode tersebut, proses asosiatif entitas agama dan politik nampak jelas dengan munculnya suatu bentuk konfederasi suku- suku penyembah Yahweh yang merupakan kombinasi antara kekuatan-kekuatan kelompok sosial seperti petani, pengembala, bandit (militer), tukang, imam, termaksud kelompok yang melarikan diri dari Mesir sebagai akibat adanya proses revolusi sosio-religius. 22 Keintiman antara kedua entitas tersebut terus mengalami berbagai proses asosiatif yang lebih bersifat sentralistik dan intens dengan terbentuknya monarki baru dari liga suku-suku di Palestina pada sekitar tahun 1.000 – 931 SZB yang dikenal sebagai Kerajaan Israel Bersatu.
Dengan  mundur  dan  melemahnya  pengaruh  kekuatan-kekuatan  besar  yang mengusai  Palestina  seperti  bangsa  Het  dan  Mesir,  telah  membuat  kondisi  sosial-politik  di Palestina mengalami perubahan secara fundamental. Kekuatan-kekuatan suku yang semula terdiferensiasi  dalam  lingkungan  geografis  dan  kultural  masing-masing,  telah  bangkit menjadi suatu pusat kekuatan bersama yang dipimpin oleh kepala-kelapa suku seperti Saul dari  suku  Benyamin  yang  mengklaim  hak  istimewanya  atas  wilayah  Palestina. 23 Pusat
22 SZB adalah masa "Sebelum Zaman Bersama" atau Sebelum Masehi (SM)...Lihat juga tulisan Norman K Gottwald, The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction (Philadelphia: Fortress Press, 1987), 600.
23 Robert B. Coote & Mary P. Coote , Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 31.
kekuatan kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai Israel tersebut dibentuk oleh jaringan politik  keluarga-keluarga  yang  persatukan  karena  adanya  berbagai  ancaman  sosial  baik secara eksternal maupun internal. 24 Keluarga-keluarga ini kemudian memunculkan adanya kampanye-kampanye  politik  yang  menuntut  pengakuan  terhadap  kesederajatan  atau egalitarian pada status sosial mereka.
Pada  beberapa  tulisan hieroglyphic ,  menujukan  adanya  persaingan  politik  antara kekuatan kekuasaan-kekuasaan di Palestina yang terus berkembang dengan memunculkan ikatan pengaruh sosial yang lebih intens antara entitas agama dan entitas politik. Kekuatan suku-suku  yang  semula  terorganisir  secara  terpisah-pisah  dalam  lingkup  geopolitik  lokal, berkembang  secara  dramatis  dengan  terbentuknya  pusat  kekuasaan  baru  secara  nasional yang  mengembangkan  bentuk  integrasi  masif  antara  antara  entitas  agama  dengan  entitas politik baik secara administrasi maupun secara ideologi. Bentuk integrasi struktural tersebut terlihat secara menonjol dalam peta perpolitikan nasional baik dalam ranah pembangunan fisik  maupun  dalam  pola  pengambilan  keputusan  penguasa  baru  baik  dalam  lingkup regional maupun global.
Sejak  awal  terbentuknya  dinasti  baru  di  Palestina  yang  dikenal  sebagai  Kerajaan Israel  Bersatu,  Daud  sebagai  penguasa  pertama  dinasti  tersebut  menarik  dukungan kekuasaan politik tidak saja berasal dari pengaruh kekuasaan negara asing dan kekuasaan tuan-tuan  tanah  lokal  tetapi  juga  merekonstruksi  struktur  dan  pola  agama-agama  lokal dalam bentuk yang lebih sentralistik untuk menarik dukungan rakyat terhadap kekuasaan baru dan kepemimpinannya. Daud berhasil mengembangkan suatu konsep hidup bernegara yang  populer  dengan  melaraskan  kebijakan-kebijakan  politik  dengan  intrik-intrik keagamaan.  Daud  dapat  memelihara  kekuasaan  kerajaan  barunya  terhadap  suku-suku  di dataran tinggi dengan mengijinkan hukum adat dan tradisi kepercayaan lokal memainkan peranan penting dalam dinamika kekuasaan nasional. 25
Menurut Coote, kerajaan Daud yang baru cenderung mendapatkan dukungan besar dari rakyat atau suku-suku di Palestina sebab ia mengembangkan pola-pola tradisi hukum adat yang memiliki hirarki dan fungsi yang sejajar dengan hukum negara. 26 Hal ini terlihat jelas  pada  upaya  Daud  dalam  mengatur  dinamika  keagamaan  yang  terjadi  diantara  suku- suku Palestina dengan mengangkat dan menempatkan dua orang imam besar yang secara politik  memiliki  pengaruh  besar  bagi  kekuasaannya.  Imam  Abyatar  dari  wangsa  Eli 27 memiliki  tugas  dalam  mengendalikan  dinamika  sosial  keagamaan  bagi  suku-suku  di wilayah utara dan Zadok sebagai imam yang bertanggungjawab atas urusan keagamaan di wilayah  selatan.  Dengan  mengangkat  dan  menempatkan  kedua  imam  besar  pada struktur kepemimpinan  dinastinya,  Daud  berupaya  memastikan  adanya  dukungan  politik  dari masyarakat  yang  hidup  berdasarkan  pengaruh  tradisi  keagamaan  yang  kuat.  Daud berupaya untuk mengontrol dinamika politik dan sosial melalui dinamika tradisi kultus dan keagamaan.  Hal  ini  berakibat  pada  adanya  pengaruh  besar  adminstrasi  kultus  dan keagamaan terhadap adminstrasi negara.
Propaganda kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Kerajaan Israel Bersatu, tidak saja berhubungan dengan dinamika kekuasaan para tokoh  keagamaan diantara suku-suku di  Palestina,  tetapi  juga  dengan  upaya  pembentukan  narasi  kesusastraan  negara  yang menjadi  dasar  propaganda  politik  penguasa.  Propaganda  politik-keagamaan  pada  masa Kerajaan  Israel  Bersatu  nampak  jelas  dengan  adanya  pembentukan  tradisi  sumber  Y  atau sumber Yahwist dalam sejarah TANAK. Menurut Prof. John Titaley dalam Coote dan Ord,
24 Ibid., 27.
25 Ibid., 33.
26 Ibid., 34. 27 Ibid.
sumber  Y  merupakan  aganda  penting  Daud  dalam  upaya  untuk  mendudukan  kerajaan barunya  diantara  kerajaan-kerajaan  besar  yang  telah  berkuasa  saat  itu.  Upaya  tersebut dilakukan  melalui  pembentukan  narasi  dalam  sumber  Y  untuk  meyakinkan  rakyat  di Palestina  bahwa  Israel  adalah  bangsa  yang  besar,  dipilih  dan  diberkati.  Kerajaan  Israel bersatu  merupakan  anak  sulung  Yahweh  yang  diberkati  jika  dibandingkan  dengan  anak sulung  Ramses  yang  mati  di  Mesir  karena  tidak  dapat  berhadapan  dengan  kekuasaan Yahweh. 28 Berdasarkan konsep dasar dalam narasi sumber Y ini, terlihat jelas adanya upaya penguasa  kerajaan  baru  dalam  merekonstruksi  kepercayaan  rakyat  di  Palestina  sebagai sarana  atau  upaya  penting  dalam  mendukung  agenda  propaganda  politik  dan  kekuasaan penguasa baru di wilayah selatan.
Tak  dapat  disangkal  bahwa  sumber  Y  merupakan  sumber  yang  memiliki  agenda politik yang berhubungan dengan upaya melegitimasi kekuasaan penguasa baru dan upaya untuk menarik kesetiaan sheik-sheik suku di Negeb dan Sinai yang merupakan pendukung Daud dalam melawan Kerajaan Mesir. 29 Narasi sumber Y dibentuk berdasarkan tema-tema pokok  tertentu  yang  bertujuan  untuk  menunjukan  eksistensi  kerajaan  baru  dibawah kepemimpinan  Daud.  Menurut  Coote  dan  Ord, 30 sumber  Y  tersusun  atas  lima  sumber berbeda yakni pertama, teks yang seolah-olah teks standar pengadilan Akkadia, khususnya Atrahasis, 31 kedua, tradisi pengadilan Kanaan menyangkut budaya garis keturunan, ketiga, tradisi  menyangkut  para  leluhur  Israel  dan  kerabat  mereka,  berfokus  pada  Hebron  dan Bersyeba, keempat, tradisi menyangkut nama tempat atau pranata yang dibentuk menurut nama  israel  dan  anak-anaknya  terkait  dengan  hubungan  di  antara  suku-suku  dan  segi politik  Israel  bersama  negara  berkuasa  di  sekitarnya,  kelima,  komposisi  puisi  pendek  dan kemungkinan bersifat independen dari asal-usul kerakyatan yang berbeda. Kelima sumber yang  berbeda-beda  ini,  kemudian  dipersatukan  pada  satu  tujuan  yang  sama  untuk mengangkat tiga tema utama dalam narasi sumber Y yang eksklusif.
Tiga  tema  besar  itu  yakni  pertama,  tema  tentang  berkat  dan  kutuk  yang  muncul dalam  berbagai  narasi  teks-teks  TANAK  terutama  pada  konsep  silsilah  dengan  berbagai narasi disekitarnya. Dari tema ini terlihat jelas adanyan suatu bentuk defensiasi sosial yang dibatasi  oleh  suatu  garis  tegak  lurus  yang  memisahkan  antara genealogy  urban  culture dan herding culture . Pada intinya, narasi yang cenderung mendikotomi dua bentuk genealogi di atas  memiliki  semacam  tujuan  yang  diduga  berhubungan  dengan  nuansa  politis  yakni bentuk legitimasi kekuasaan para penguasa Israel dalam hubungannya dengan narasi-narasi kultus  keagamaan. 32 Kedua  adalah  tema  yang  muncul  dalam  hubungan  dengan  hak istimewa. Tema ini diduga memiliki keterkaitan dengan posisi sosial Daud sebagai seorang anak laki-laki yang tidak berada pada posisi strategis (menyangkut hak kesulungan) dalam mendukung hak politiknya sebagai seorang raja pada masa itu. Perahlihan status sosial dari anak sulung ke anak bungsu dalam narasi sumber Y, memiliki peranan sosial penting dalam merubah persepsi kultural masyarakat yang cenderung bersifat hirarkis dan ekslusif. Pada posisi ini narasi teks keagamaan (sumber Y), diduga telah direkonstruksi sedemikian rupa oleh  ahli  sastra  istana  agar  menjadi  narasi  teks  yang  menyokong  legitimasi  politik  dinasti
28 Robert B. Coote & Ord, Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y (Jakarta: BPK Gunung Mulian & UKSW, 2015), 8.
29 Coote, Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab, 36.
30 Coote, Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y, 18.
31 Bandingkan dengan Niditch (2005: 285), dan juga Van Der Thom (2007: 109-141) menyajikan perbaikan atas hubungan mereka; sebagai kontras terhadap dukungan penuh yang diberikan untuk perbedaan yang melekat dalam Carr 2005.
32 Lihat Robert B. Coote dan Ord, Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan  Daud Berdasarkan Sumber Y ..., 137-161. Bandingkan dengan Osian Orjumi Moru, Dkk, Perjanjian Lama dan Konteksnya (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 8-9.
Daud. 33 Ketiga, Konsep tentang penjanjian. Tema ini muncul dalam narasi tradisi sumber Y yang  berhubungan  dengan  cerita  perjanjian  antara  Yahweh  dengan  para  leluhur  orang Israel.  Pada  narasi  sumber  Y,  konsep  tentang  perjanjian  diduga  telah  direkonstruksi sedemikian  rupa  hingga  memiliki  serangkaian  cerita  yang  mengungkapkan  kemurahatian Yahweh terhadap para leluhur suku-suku Israel. Konsep tentang perjanjian berkat, diduga telah memposisikan darat sosial suku-suku Israel dalam posisi “umat pilihan yang khusus” diantara  bangsa-bangsa  yang  lain.  Posisi  sosial  yang  penting  tersebut  pada  akhirnya  akan membawa kekuasaan bangsa pilihan ini  kepada suatu daya tawar politik yang besar, baik pada tingkat persaingan kekuasaan regional maupun global. Pada titik ini, konsep tentang penjanjian dalam sejarah leluhur orang Israel telah menjadi konsep narasi yang memainkan peranan secara dwifungsi dan mengelaborasi hubungan antara entitas agama dengan entitas politik pada konteks sejarah sumber Y. 34
Dengan  melakukan  serangkaian  propaganda  narasi  keagamaan  diatas,  Daud menempatkan  posisi  politiknya  pada  tingkat  popularitas  sosial  yang  tinggi.  Daud  berhasil menarik simpati dari berbagai pihak dalam upaya melegalisasi dan melegitimasi kekuasaan pada periode ancaman eksternal yang kuat. Daud berhasil membangun fondasi kekuasaan yang  kuat  atas  suku-suku  Israel  di  Palestina  dengan  mengedepankan  pendekatan- pendekatan  politik  yang  lunak  untuk  tujuan  yang  lebih  visioner  dibandingkan pendahulunya.
Keberhasilan  Daud  dalam  mengelaborasi  entitas  agama  dan  politik  dalam  kancah persaingan kekuatan global, menjadi titik tolak keberhasilan dinasti Daud yang diikuti oleh Salomo sebagai sang penerus tahta kerajaannya. Salomo menegakan otoritas kekuasaannya atas  Kerajaan  Israel  Bersatu  melalui  persaingan  politik-keagamaan  yang  kental.  Meskipun Salomo  lahir  pada  urutan  kesepuluh  dalam  pewaris  tahta  Daud,  ia  berhasil  melompati antrian  kakaknya  Adonia  sebagai  pewaris  tahta  yang  sah  menurut  tradisi  suku-suku  di Palestina.  Salomo  berhasil  menduduki  tahta  kekuasaan  setelah  mendapat  dukungan  dan promosi  dari  empat  laki-laki  tua  yang  memiliki  otoritas  dan  pengaruh  penting  dalam kerajaan Daud yakni Zadok, Benaya, Natan, dan Adoram. Empat laki-laki tua tersebut, tidak saja  mewakili  tokoh-tokoh  yang  memiliki  pengaruh  kekuasaan  yang  besar  dalam  istanah Daud  tetapi  juga  menunjukan  nuansa  perkawinan  politik-keagmaan  yang  kental  dalam mendukung lahirnya sosok penguasa baru dalam dinasti Daud. 35
Perkawinan  antara  dukungan  tokoh  politik  dan  tokoh  agama  dalam  dinasti  Daud terhadap Salomo, menegaskan jalan kekuasaan yang dipilihnya selama masa pemerintahan empat  puluh  tahun.  Salomo  berhasil  membangun  simbol  kekuasan  atas  Palestina  berupa istana  megah  yang  dibangun  selama  tiga  belas  tahun  dan  memperkokoh  status  pengaruh keagamaan terhadap kebijakan politiknya melalui pendirian pusat kultus baru (Bait Allah) dibawah  perlindungan  kerajaan  di  Yerusalem. 36 Salomo  berhasil  memainkan  politik- keagamaan  dalam  menarik  dukungan  yang  kuat  terhadap  pemerintahannya,  baik  secara internal  maupun eksternal. Politik keagamaan yang berhasil  dielaborasi  oleh Salomo tidak saja  menyangkut  penempatan  tokoh-tokoh  agama  pada  posisi  strategis  kekuasaan  istana tetapi juga menguasahakan hubungan yang kondusif dengan penguasa-penguasa asing dan para  parther  dagang  kerajaannya,  melalui  perizinan  pelaksanaan  kultus  asing  di
33 Coote, Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y, 101- 136, 254-299. Bandingkan dengan Moru., 9-10.
34 Ibid., 188-253. Bandingkan dengan Moru., 9.
35 Coote, Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab, 40.
kerajaannya. 37 Sejarah diplomatis yang kuat ini, menegaskan alasan kondusifitas kekuasaan Salomo selama empat puluh tahun dari ancaman kekuatan-kekuatan asing disekitar wilayah Palestina.
Secara  internal,  Salomo  berhasil  membangun  pusat  kultus  bait  suci  yang  menjadi sumber hukum dan peraturan bagi kerajaannya. Kultus suci di Yerusalem tersebut tidak saja menjadi tempat untuk menyelenggarakan ibadah dan perayaan-perayaan keagamaan yang besar  tetapi  juga  sebagai  pengadilan,  tempat  harta  benda,  dan  tempat  penyimpanan  arsip tulisan-tulisan  penting  menyangkut  hukum  dan  sejarah  bangsa  Israel. 38 Bait  suci  menjadi tempat strategis dalam mempersatukan unsur-unsur entitas agama dan entitas politik dalam mendukung  kesuksesan  program-program  nasional  yang  dikampanyekan  oleh  para penguasa  di  Yerusalem.  Bait  suci  tidak  saja  menjadi  simbol  penyembahan  terhadap  satu entitas  tunggal,  tetapi  juga  menjadi  simbol  persatuan  suku-suku  di  Palestina  yang tersentralisasi dari berbagai ragam unsur kultural yang berbeda-beda.
Salomo berhasil memperkokoh dan memperluas pengaruh kekuasaan dinasti Daud yang  tidak  saja  terbatas  pada  suku-suku  di  selatan  tetapi  juga  wilayah  subur  di  utara. Salomo  mengembangkan  suatu  negara  yang  lebih  modern  dari  ayahnya.  Keberhasilan Salomo dalam mengontrol pangaruh besar dinamika politik dan keagamaan diantara suku- suku  di  wilayah  Palestina,  telah  membuat  Salamo  berhasil  mengembangkan  program pembangunan  masal  di  kerajaannya.  Menurut  Th.  C.  Vrizen,  keberhasilan  Salomo  pada program  pembangunannya  dapat  terlihat  jelas  pada  proses  pembangunan  beberapa  kota seperti  Hazor,  Megido,  Gezer  yang  dikembangkan  menjadi  benteng-benteng  besar.  Begitu pesat  proses  pembangunan  tersebut,  sehingga pada  tahun 701  tercatat  di  provinsi  Yahuda saja  terdapat  empat  puluh  enam  kota  benteng,  selain  desa-desa  yang  banyak  jumlahnya. Dampak  besar  juga  dialami  oleh  pola  kebudayaan  kota  yang  berkembang  dengan mengambil  alih  berbagai  adat  istiadat  dan  konsep  dari  kalangan  Kanaani  dan  dari  luar wilayah  itu. 39 Seluruh  hal  itu  menandai  kecakapan  dan  kesuksesan  Salomo  dalam mengelaborasi kekuatan-kekuatan politik-keagamaan baik secara internal maupun eksternal dalam mendukung kemajuan dinasti kekuasaan yang dipimpinnya.

## Perbandingan Hubungan Agama dan Politik Antara Konteks Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu
Sejarah  hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  menjadi  sejarah  penting  yang bersifat dinamis dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Relasi yang  bersifat  resiprokal  ini  telah  melibatkan  berbagai  unsur  dalam  dimensi  sosial masyarakat yang menyebabkan terciptanya suatu proses tarik menarik kepantingan secara kolektif.  Pada  akhirnya  relasi  antara  agama  dan  politik  akan  menghasilkan  rekonstruksi sosial yang khusus berdasarkan nilai-nilai kolektif suatu masyarakat.
Hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  akan  selalu  menjadi  relasi  sosial  yang kontekstual. Disebut demikian sebab segala bentuk konkritisasi hubungan antara agama dan politik  merupakan  hasil  rekonstruksi  sosial  berdasarkan  perjumpaan  atau  “perkawinan” antara berbagai kepentingan aktor-aktor pelaku sejarah. Hal ini nampak jelas dalam catatan perjalanan sejarah Kerajaan Israel Bersatu maupun negara Indonesia pada dua periode yang berbeda.  Meski  Kerajaan  Israel  Bersatu  memiliki  konteks  dan  periodisasi  eksistensi
37 Hal ini dapat terlihat dari alasan mengapa Salomo memiliki begitu banyak istri yang membawa berbagai pengaruh kultus asing bagi kerajaannya. Perkawinan Salomo tidak saja merupakan simbol kedekatan hubungan diplomasi ekonomi antara Israel dengan kerajaan-kerajaan besar disekitarnya, tetapi juga merupakan simbol sinkritisme kultus keagamaan.
38 Coote, Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab , 42 - 43.
39 Th. C Vriezen, Agama Isarel Kuno (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 190.
kekuasaan  yang  berbeda  dengan  Indonesia,  tetapi  kedua  entitas  sosial  tersebut  memiliki kesamaan dalam hal munculnya suatu bentuk intersectional antara entitas agama dan politik. Proses  persingungan  antara  entitas  agama  dan  politik  dalam  ranah  publik  yang terjadi  pada  konteks  Kerajaan  Israel  Bersatu  maupun  Indonesia  merupakan  bukti  adanya formalisasi  kedua  entitas  tersebut  dalam  konstruksi  dinamika  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Formalisasi  yang  dimaksud  tidak  saja  menyangkut  aturan-aturan  kultural  dan sosial tetapi juga dasar negara dan ideologi bangsa. Pola dan proses interaksi antara entitas agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun Indonesia memperlihatkan bentuk keintiman yang bersifat integralistik dan intersectional sebagai suatu model idealistic culture .
Jika  hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  dalam  konteks  Kerajaan  Israel Bersatu  maupun  Indonesia  dibedah  dengan  lebih  mendalam,  maka  kita  akan  memperoleh beberapa  gambaran  fundamental  tentang  relasi  agama  dan  politik  pada  kedua  konteks  di atas.  Pada  konteks  Kerajaan  Israel  Bersatu,  relasi  antara  entitas  agama  dan  politik terkonstruksi  pada  model  pemerintahan  dinasti  Daud  yang  bersifat  teokrasi.  Model kekuasaan  yang  dibangun  oleh  dinasti  Daud  pada  masa  Kerajaan  Israel  Bersatu mengambarkan suatu pola konvensional yang meletakan pengaruh agama pada porsi yang dominan  sehingga  segala  bentuk  produk  yang  dihasilkan  dari  kekuasaannya  bersifat eksklusif.
Sifat  eklusifisme  dari  relasi  entitas  agama  dan  politik  pada  masa  Kerajaan  Israel Bersatu, pertama-tama terlihat dari proses munculnya kekuasaan tersebut hingga kebijakan- kebijakan  politik  yang  diambil  oleh  para  penguasa  dinasti.  Pada  masa  kekuasaan  dinasti Daud, seorang raja dipilih atau ditunjuk berdasarkan ketetapan Tuhan yang bersifat mutlak melalui  keikutsertaan  para  abdiNya  (para  nabi  yang  diutus).  Proses  yang  bersifat  ekslusif dan  konvensional  ini,  secara  eksplisit  memperlihatkan  dimensi  teokrasi  yang  kental  dan menonjol.  Pada  konteks  kekuasaan  dan  kepemimpinan  para  penguasa  di  Kerajaan  Israel Bersatu,  peranan  agama  dan  konsep  intervensi  Tuhan  menjadi  pusat  dari  sejarah  panjang perjalanan kekuasaan para pemimpin dinasti.
Segala  produk  kekuasaan  dan  kebijakan-kebijakan  publik  yang  diambil  oleh penguasa pada masa Kerajaan Israel Bersatu juga memperlihatkan sifat eksklusif yang sama. Sebagai contoh adalah upaya merekonstruksi sejarah penguasa yang kental dengan dimensi- dimensi  agama  seperti  dalam  kasus  pembuatan  sumber  Yahwist  atau  sumber  Y  sebagai sumber utama sejarah penguasa Kerajaan Israel Bersatu. Dimensi teokrasi yang kental dalam narasi sumber ini, memperlihatkan upaya penguasa dalam menarik dimensi spiritual publik ke arah legitimasi kekuasaan dinasti. Akibatnya, sejumlah konsep pada tataran supraempiris terdeskripsikan dalam model  interaksi  empiris dari  riwayat panjang leluhur bangas Israel. Narasi sumber Y menjelaskan berbagai model intervensi unsur-unsur dalam entitas agama terhadap pola dan perkembangan entitas politik penguasa dinasti. Sumber Y menjadi bentuk entitas  agama  yang  melegitimasi  jabatan  pemerintahan  atau  dinasti  berdasarkan  dasar kehendak Ilahi. 40
Selain  persoalan  narasi  sumber  Y  yang  kental  dengan  konsep  teokrasi,  penguasa Kerajaan  Israel  Bersatu  juga  merekonstruksi  suatu  pola  pemerintahan  yang  sarat  dengan berbagai  intervensi  unsur-unsur  agama  terhadap  kebijakan-kebijakan  politik  penguasa. Situasi  empiris  yang  menjelaskan  perihal  tersebut  adalah  peristiwa  pemilihan  dan pelantikan  dua  imam  besar  (imam  Zadok  dan  Abyatar)  yang  bertugas  sebagai  fasilitator maupun aktor penasehat utama kerajaan dalam setiap kebijakan publik para penguasa baik
40 Anita Inggrith Tuela dan Yemdin Wonte, YHWH: Kajian Kritis Sosial Terhadap Sumber Yahwis Dalam Kisah Abram, Yakub, dan Musa dan Implementasinya Bagi Jemaat GPIG Efrata Gentuma Gorontalo , Jurnal Tumou Tou, Vol. 5, No. 1, Januari 2018: 30-45, https://ejournal-IAKN-Manado.ac.id
menyangkut  urusan-urusan  diplomasi  eksternal  maupun  menyangkut  persoalan  integrasi suku-suku  di  Palestina.  Pengaruh  diplomasi  dua  imam  besar  terhadap  berbagai  urusan politik  praktis  kerajaan,  berlanjut  hingga  masa  pasca  pembuangan  dimana  para  imam keturunan  Zadok  menjadi  pemimpin  utama  umat  pengganti  raja  dinasti  baik  dalam  hal menyangkut administrasi negara maupun urusan-urusan kultus keagamaan.
Pada  rentang  periode  panjang  tersebut,  pengaruh  praktek-praktek  keagamaan muncul  dalam  banyak  kontestasi  persaingan  politik  para  elit  kerajaan  dinasti  Daud. Berbagai  unsur  entitas  agama  tidak  saja  dijadikan  sebagai  alat  propaganda  politik  (seperti pada proses pembuatan genealogi dalam teks-teks Tanak) tetapi juga hukum-hukum kultus yang  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  dan  ideologi  negara.  Daud  dan  para  penerusnya mengelaborasi  kekuatan-kekuatan  yang  bersingggungan  dengan  urusan  keagamaan  untuk memperkokoh  kedudukan  dan  posisi  mereka  secara  politik.  Pada  titik  ini,  berbagai kepentingan politik penguasa yang bersinggungan dengan unsur-unsur agama berimplikasi kepada  upaya  untuk  menjaga  keutuhan  dan  kesatuan  bangsa. 41 Salah  satu  contoh  nyata yang  menjelaskan  proses  elaborasi  kekuatan-kekuatan  politik  dan  keagamaan  pada  masa Kerajaan  Israel  Bersatu  guna  menyukseskan  kontestasi  persaingan  politik  dinasti  adalah peristiwa  pemilihan  Salomo  menjadi  raja  atas Kerajaan Israel  Bersatu menggantikan  Daud ayahnya.  Salomo  yang  adalah  seorang  pangeran  kerajaan  pada  urutan  kesepuluh  dalam garis silsilah pewaris tahta Daud, telah berhasil melompati antrian kakak-kakaknya karena berbagai  intrik  politik-keagamaan  yang  dipertontonkan  oleh  empat  tokoh  besar  yang berpengaruh  di  istana  raja  yakni  Zadok  (Imam),  Benaya  (panglima  tentara),  Natan  (nabi), dan Adoram (kepala rodi). 42 Eksistensi keempat tokoh  tersebut merupakan bukti  elaborasi kekuatan politik dan agama yang terintegrasi dalam ruang-ruang publik masyarakat luas.
Keseluruhan  penjelasan  diatas  membuktikan  bahwa  proses  persingungan  antara urusan-urusan agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu merupakan bentuk integrasi dua kekuatan entitas yang saling tumpang tindih dalam suatu sistem pemerintahan yang  bersifat  teokrasi.  Sistem  pemerintahan  teokrasi  di  Kerajaan  Israel  Bersatu  telah menempatkan  entitas  agama  sebagai core atau  pusat  dari  proses  persinggungan  antara agama  dan  politik  dalam  ruang-ruang  interaksi  sosial  masyarakat.  Jika  keseluruhan penjelasan di atas tentang proses integrasi antara kekuatan entitas agama dan politik dalam konteks Kerajaan Israel Bersatu divisualisasikan, maka akan nampak sebagai berikut: 43
41 Hotma Parulian Sitorung, Pengukuhan Identitas Kesatuan “Bangsa” Israel (Studi Sosio-Politik Terhadap Kisah Penciptaan Sumber Y Kejadian 2: 4B-25 ), Jurnal Teologi Cultivation, Vol. 3, No. 1, 2019: 628 – 640, http://jurnal.iakntarutung .ac.id.
42 Coote, Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab ., 40.
43 Gambar ini merupakan hasil elaborasi dari beberapa konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Osian Orjumi Moru.
AGAMA POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK
Berbeda  dengan  konsep  pemerintahan  teokrasi  di  Kerajaan  Israel  Bersatu,  negara Indonesia yang masyarakatnya lebih modern telah menempatkan urusan agama dan politik dalam  porsi  yang  lebih  proporsional.  Konsep  proporsional  yang  dimaksud  adalah munculnya  kesadaran  komunitas  tentang  relasi  antara  agama  dan  politik  yang  harus ditempatkan dalam bingkai kemajemukan masyarakat. Kesadaran komunitas tersebut telah membawa  bangsa  Indonesia  kepada  sejarah  panjang  munculnya  kontrak  sosial  yang terakumulasi  dalam  bingkai  dasar  negara  yakni  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dasar  negara tersebut merupakan kesepakatan mulia yang menjadi bentuk sintesis dari berbagai ideologi yang berseberangan. 44
Berbicara  soal  sejarah  panjang  terbentuknya  dasar  negara  Indonesia,  para  pendiri bangsa telah bersepakat untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan pada nilai-nilai agama tetapi  bukan merupakan negara agama. Negara Indonesia  merupakan hasil rajutan dari  berbagai  tarik-menarik  kepentingan  agama  dan  politik  yang  terkristalisasi  dalam  sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Shaleh dan Wisnaeni, sila-sila lain  dalam  Pancasila  haruslah  bermuatan  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  sebaliknya Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  harus  mampu  mengejawantahkan  persoalan-persoalan  bangsa seperti  persatuan/kebangsaan,  keadilan,  kemanusian  dan  kerakyatan. 45 Dengan memperhatikan  perihal  tersebut  maka  dapat  dipastikan bahwa  sejarah intersectional antara agama dan politik di Indonesia merupakan inti dari konsensus bersama para pendiri bangsa untuk meletakan unsur-unsur agama pada porsi yang strategis dan penting dalam berbagai urusan kenegaraan termaksud persoalan politik.
Fakta  sosial  masyarakat  Indonesia  yang  plural  telah  menempatkan  urusan  relasi entitas  agama  dan  politik  menjadi  relasi  yang  bersifat intersectional dalam  ruang-ruang publik  masyarakat.  Hubungan intersectional tersebut  tidak  saja  menyangkut  hal-hal  yang bersifat  formalistik  tetapi  juga  interaksi  sosial  yang  kongkrit  dan  empiris.  Hal  ini menegaskan  bahwa  relasi  agama  dan  politik  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia merupakan relasi yang bersifat mutualistik.
Relasi yang bersifat mutualistik tersebut terdeskripsikan secara kongkrit dalam nilai- nilai  sosial-budaya  masyarakat  Indonesia  dari  masa  ke  masa.  Nilai-nilai  sosial-budaya masyarakat  Indonesia  seperti  gotong  royong, toleransi,  keramah  tamahan,  persaudaraan, dan  lain-lain  menjadi  unsur  penting  dalam  membentuk  identitas  kebangsaan.  Identitas kebangsaan  inilah  yang  terakumulasi  dalam  pembentukan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai the way of live masyarakat Indonesia.
Nilai-nilai  Pancasila  seperti  Ketuhanan,  Kemanusiaan,  Persatuan,  Kerakyatan,  dan Keadilan  Sosial  telah  melahirkan  model  pemerintahan  yang  lahir  dari  rakyat  dan  untuk rakyat. Kekuasaan pemerintah yang lahir dari rakyat merupakan bentuk pemerintahan yang mengedepankan  nilai-nilai  demokrasi,  kemanusiaan  dan  keadilan  sosial.  Nilai-nilai demokrasi  yang  dijunjung  oleh  masyarakat  Indonesia  tercermin  tidak  saja  dalam  hal pembentukan  dasar  negara  tetapi  juga  menyangkut  urusan-urusan  politik  praktis kenegaraan.  Sebut  saja  pola  pemilihan  kepala  negara  yang  berdasarkan  hak  kedaulatan rakyat. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan proses politik yang demokratis.  Meski  proses  pemilihan  tersebut  didasarkan  pada  kehendak  rakyat  namun seorang calon kepala negara wajib memenuhi beberapa syarat pencalonan yang menegaskan
44 Ahmad Sadzali, Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam pembentukan dan perubahan Konstitusi , Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2. 2020: 341-375. https://ujh.unja.ac.id 45 Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 1, no. 2 (2019): 237–249.
kelayakan  dirinya  dalam  proses  demokrasi  tersebut.  Beberapa  syarat  tersebut  adalah Bertakwa  kepada  Tuhan  Maha  Esa,  mampu  secara  rohani  dan  jasmani,  tidak  pernah melakukan  perbuatan  tercela,  setia  kepada  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  bukan  bekas anggota  organisasi  terlarang  Partai  Komunis  Indonesia,  dan  lain-lain. 46 Syarat-syarat tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  dari  sila  pertama  pancasila  yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  ranah  politik  praktis  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari urusan-urusan  keagamaan.  Urusan  politik  menjadi  urusan  yang  bersingungan  langsung dengan  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  kultural  masyarakat.  Fakta  ini  tidak  terlepas  dari kondisi empiris masyarakat Indonesia yang masyoritas penduduknya terdiri dari pemeluk- pemeluk  agama  yang  beragam.  Kondisi  tersebut  membuat  urusan  politik  praktis  di Indonesia  selalu  bersingungan  dengan  unsur-unsur  agama  dan  kepercayaan.  Hal  ini mengambarkan  kondisi  sosial  masyarakat  Indonesia  yang  masih  bersifat  kultural konvensional  dan  menempatkan  instrumen  agama  sebagai  entitas  yang  dapat  dijadikan “dagangan”  politik. 47 Contoh  kasus  terhadap  perihal  diatas  dapat  dilihat  dalam  dinamika peristiwa pemilu maupun pemilukada yang memilih presiden dan wakilnya, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan wakilnya  sampai  urusan  pengisian  jabatan  birokrasi  di  berbagai  level  struktur  organisasi ASN.
Meski  Indonesia  bukan  negara  teokrasi,  tetapi  urusan  agama  dan  politik  selalu menjadi  urusan  yang  bersingungan  dalam  ruang-ruang  publik  masyarakat.  Konsep persingungan antara entitas agama dan politik di Indonesia yang bersifat intersectional telah menyebabkan  negara  Indonesia  menjadi  negara  majemuk  yang  berdasarkan  nilai-nilai demokrasi. Jika penjelasan di atas tentang hubungan antara entitas agama dan politik dalam konteks Indonesia divisualisasikan secara kongkrit maka akan nampak sebagai berikut: 48
Gambaran  hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  dalam  konteks  Indonesia maupun  Kerajaan  Israel  Bersatu  merupakan  dua  gambaran  kontekstual  yang  berbeda. Perbedaan tersebut nampak jelas pada model konstruksi kekuasaan, konsep dasar konstitusi bangsa sampai pembentukan ideologi negara. Namun di antara perbedaan kontekstual yang beragam  tersebut,  terdapat  persamaan  penting  menyangkut  konstruksi  hubungan  antara
46 Arlis, “Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis Di Internal Partai,” Jurnal Hukum Respublica , Vol. 16, no. 2 (2017): 364–383. 47 Idrus Ruslan, Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik, Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014: 161-172. https://core.ac.uk
48 Gambar ini merupakan hasil elaborasi dari beberapa konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Osian Orjumi Moru.
PANCASILA POLITIK AGAMA
agama dan politik baik pada konteks Indonesia maupun Kerajaan Israel Bersatu. Persamaan yang dimaksud terlihat jelas dalam upaya penempatan entitas agama sebagai unsur penting dan stategis dalam berbagai urusan perpolitikan negara.
Baik  pada  konteks  Indonesia  maupun  Kerajaan  Israel  Bersatu,  hubungan  antara entitas agama dan politik dipertemukan dalam suatu rekognisi bersama tentang pentingnya nilai-nilai agama dalam ruang publik masyarakat. Berbagai urusan agama ditampung dalam ketentuan-ketentuan  negara  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  luas  hingga menghasilkan  dasar  konstitusi  bersama.  Nilai-nilai  agama  dijadikan  sebagai  asas  publik yang berpengaruh bagi terbentuknya nilai luhur kebangsaan.

## Implikasi
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para akademisi maupun jemaat awam dalam merekonstruksi dan memetakan konsep hubungan antara entitas agama dan politik baik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun negara Indonesia pada masa kini. Isi  artikel ini akan membantu pembacanya dalam melihat konstruksi hubungan yang bersifat integralistik dan intersectional antara entitas agama dan politik dalam berbagai aspek kehidupan  sosial  masyarakat  yang  bersifat  majemuk.  Persinggungan  antara  entitas  agama dan  politik  dalam  konteks  masyarakat  plural  harus  menjadi  persinggungan  yang  bersifat konstruktif  dan  progresif.  Melalui  tulisan  artikel  ini,  para  pembacanya  diharapkan  dapat memahami  berbagai  implikasi  luas  dari  persinggungan  antara  entitas  agama  dan  politik dalam  konteks  perjalanan  sejarah  masyarakat  dunia.  Pemahaman  terhadap  berbagai implikasi tersebut berhubungan erat dengan rekonstruksi sejarah suatu kekuasaan, konsep dasar konstitusi bangsa sampai pembentukan ideologi suatu negara.

## Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan
Tulisan artikel ini merupakan suatu konstruksi dasar dari ide penulis terhadap relasi antara entitas agama dan politik dalam perbendingan dua konteks kekuasaan yang berbeda. Penulis mengharapkan ide awal ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam tulisan-tulisan artikel  selanjutnya  demi  mencari  suatu  konstruksi intersectional yang  paling  ideal  tentang relasi entitas agama dan politik dalam berbagai konteks masyarakat. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat menjadi dasar referensi penting dalam pengembangan ide-ide tulisan selanjutnya  tentang  relasi  antara  agama  dan  politik  dalam  konteks  masyarakat  yang majemuk.

## Kesimpulan
Fakta  sejarah  menunjukan  bahwa  hubungan  antara  entitas  agama  dan  politik  akan selalu  menjadi  persoalan  kontekstual  yang  berlangsung  secara  dinamis  dalam  berbagai dimensi  kehidupan  masyarakat.  Hubungan  entitas  agama  dan  politik  akan  selalu berlangsung  dalam  konteks  instrumentalisasi  yang  bermuatan  asosiatif  maupun  disosiatif. Segala  bentuk formalisasi,  intepretasi,  maupun konkretisasi  agama  akan  menjadikan  relasi entitas  agama  dan  politik  menjadi  relasi  yang  bersifat  integralistik, intersectional, ataupun sekularistik . Relasi  antara  entitas  agama  dan  politik  baik  pada  konteks  Kerajaan  Israel Bersatu  maupun  pada  konteks  Indonesia  sebagai  negara  modern,  memperlihatkan  pola relasi  dua  entitas  yang  memiliki  kebersinggungan  yang  erat  dan  bersifat  dinamis.  Meski berbeda  dalam  konsep  pemerintahan,  namun  hubungan  yang  bersifat  integralistik  dan intersectional antara agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun negara Indonesia,  memperlihatkan  suatu  model  konstruksi  kekuasaan  dan  pembentukan  dasar negara yang bersifat kolateral. Hal tersebut tercermin jelas dalam pola dan proses pemilihan raja  atau  kepala  pemerintahan  yang  melibatkan  pengaruh  agama  dalam  dunia  politik, elaborasi  ideologi  dan  dasar  negara  seperti  dalam  pembentukan  sumber  Y  dan  Pancasila,
sampai  pada  bentuk-bentuk  konkritisasi  interaksi  sosial  masyarakat  yang  selalu berhubungan dengan dinamika sosial-keagamaan. Pada titik ini, hubungan dialogis antara entitas  agama  dan  politik  pada  konteks  Kerajaan  Israel  Bersatu  maupun  negara  Indonesia merupakan cermin terciptanya suatu bentuk idealistic culture .

## Rujukan
Arlis. “Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis Di Internal Partai.” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 2 (2017): 364–383. Coote,  Robert  B.  &  Mary  P.  Coote. Kuasa,  Politik  &  Proses  Pembuatan  Alkitab .  Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 2012.
Coote, Robert B. & Ord. Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y . Jakarta: BPK Gunung Mulian & UKSW, 2015.
Fadhilah. “Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Persepktif Keindonesiaan.” Jurnal Kybernan 3, no. 1 (2012): 25–37.
Giawa,  Nasokhili.  “Kepemimpinan  Nehemia  Dan  Relevansinya  Dalam  Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Di Indonesia.” Jurnal Jireh 1, no. 2 (2019).
Gottwald,  Norman  K. The  Hebrew  Bible:  A  Socio-Literary  Introduction .  Philadelphia:  Fortress Press, 1987.
Jahroh,  Siti.  “Politik  Keagamaan  Di  Indonesia:  Studi  Kedudukan  Agama  Dalam  Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” In Right (Jurnal Agama dan Ha Azazi Manusia) 1, no. 1 (2011): 218–239.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  “Agama  Dan  Politik:  Teologi  Pembebasan  Sebagai  Arena  Profetisasi Agama.” Jurnal Walisongo 22, no. 1 (2014): 133 – 156.
Ma’arif,  Samsul.  “Relasi  Agama  Dan  Politik  Menurut  Rawls  (Telaah  Tentang  Pancasila Sebagai Public Reason).” Jurnal UGM 16, no. 2 (2006): 189–201.
Moru, Osian Orjumi. “Mereposisi Hubungan Antara Agama Dan Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristen.” Jurnal Taruna Bhakti 2, no. 2 (2020): 118–132.
———.  “Perdagangan  Manusia  Dalam  Kisah  Yusuf:  Kajian  Hermeneutik  Terhadap Kajadian.” Jurnal Kenosis 7, no. 2 (2021): 219–244.
Rawls, John. A Theory of Justice . London: Oxford University Press, 1973. ———. Political Liberalism . New York: Columbia University Press, 1996.
———. The  Idea  of  Public  Reason  Revisited  Dalam  Samuel  Freeman  (Ed),  John  Rawls  Collected Papers. Cambridge: Harvard university Press, 2001.
Ridwan. “Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna.” https://media.neliti.com 12, no. 2 (2017): 223 – 236.
Ruslan, Idrus. Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik,
Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014: 161-172. https://core.ac.uk Sadzali,  Ahmad. Hubungan  Agama  dan  Negara  di  Indonesia:  Polemik  dan  Implikasinya  dalam pembentukan dan perubahan Konstitusi , Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2. 2020: 341- 375. https://ujh.unja.ac.id
Shaleh, Ali Ismail dan Fifiana Wisnaeni. “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019): 237–249.
Sitorung, Hotma Parulian. Pengukuhan Identitas Kesatuan “Bangsa” Israel (Studi Sosio- Politik Terhadap Kisah Penciptaan Sumber Y Kejadian 2: 4B-25), Jurnal Teologi Cultivation, Vol. 3, No. 1, 2019: 628 – 640, http://jurnal.iakntarutung .ac.id.
Tuela, Anita Inggrith dan Yemdin Wonte, YHWH: Kajian Kritis Sosial Terhadap Sumber Yahwis Dalam Kisah Abram, Yakub, dan Musa dan Implementasinya Bagi Jemaat GPIG Efrata Gentuma Gorontalo , Jurnal Tumou Tou, Vol. 5, No. 1, Januari 2018: 30-45, https://ejournal-IAKN-Manado.ac.id
Vriezen, Th. C. Agama Isarel Kuno . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003. Nurhayati, Yati. “Posisi Agama Dalam Ranah Politik Di Indonesia.” https://www.neiti.com. 5, no. 9 (2013): 14–21.
Yuliranza,  Resti  Vani.  “Dalam  Teori-Teori  Yang  Memberi  Dasar  Negara  Hukum  Bagi Kekuasaan Negara.” Last modified 2017. Accessed January 1, 2022. http://osf.io.