INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 864-871 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Aceh Barat
Thamrin
Universitas Teuku Umar
Email: thamrinjrthamrin@gmail.com

## Abstrak
Menilai  dampak  dari  keberhasilan  pemutihan  pajak  adalah  tujuan  dari  penelitian  ini.  Untuk meningkatkan piutang PKB dan mengurangi beban wajib pajak, pemerintah menggunakan pemutihan PKB, sebuah upaya untuk memberikan insentif kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya  dengan  cara  meringankan  denda  keterlambatan  pembayaran  dalam  jangka  waktu tertentu. Kantor Bersama SAMSAT Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat merupakan lokasi pelaksanaan penelitian  ini.  kategori  penyelidikan  yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Temuan penelitian menunjukkan seberapa baik program pemutihan PKB bekerja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan pembayaran pajak SAMSAT Meulaboh.
Kata Kunci: Efektifitas, Pemutihan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT Meulaboh Aceh Barat

## Abstract
Assessing the impact of tax whitening's efficacy is the goal of this study. To increase PKB receivables and lessen  the  burden  on  taxpayers, the  government  is  using  PKB  Whitening,  an  attempt to  incentivize taxpayers who have not complied with their tax duties by alleviating penalties for late payments within a  specific  time  frame.  SAMSAT  Meulaboh  Joint  Office,  West  Aceh  Regency  was  the  location of  this study's  conduct.  the  category  of  inquiry  employed  in  descriptive  qualitative  research.  The  research findings demonstrate how well the PKB whitening program works to increase taxpayer compliance with SAMSAT Meulaboh tax payment requirements.
Keywords: Effectiveness, hitening PKB, Taxpayer Compliance, SAMSAT Meulaboh Aceh Barat

## PENDAHULUAN
Untuk mencapai masyarakat yang kaya dan makmur, beberapa negara berkembang telah  meningkatkan  upaya  pembangunan  mereka;  salah  satunya  adalah  Indonesia (Martadani  &  Hertati,  2019).  Menurut  Ekasari  dan  Akbari  (2018),  pemerintah  harus melakukan  desentralisasi  kekuasaan  agar  setiap  daerah  dapat  mengatur  dan  mengelola ekonominya  secara  mandiri.  Hal  ini  akan  membantu  negara  mencapai  tujuan pembangunannya.  Para  pembayar  pajak  sekarang  diberdayakan  untuk  membayar  pajak mereka secara bebas, berkat pergeseran mekanisme pengumpulan pajak pemerintah dari sistem lama ke sistem penilaian mandiri (Saputra, 2018).
Dengan munculnya desentralisasi, muncullah otonomi pemerintah daerah, yang kini memiliki kekuatan untuk mengelola ekonomi mereka sendiri dan berkontribusi pada kas daerah  melalui  penggunaan  sumber  pajak  daerah,  seperti  pajak  kendaraan  bermotor (Ekasari & Akbari, 2018). Meningkatnya daya beli masyarakat tercermin dari meningkatnya jumlah  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya.  Hal  ini,  pada  gilirannya,  meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah, karena tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih tinggi diharapkan menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi (Saputra, 2018). Akan tetapi, peningkatan kepatuhan wajib pajak di antara mereka yang memiliki kendaraan bermotor  masih  tertinggal  dari  peningkatan  kepemilikan  kendaraan  tersebut  (Saputra, 2018). Pada saat yang sama, Kantor Samsat dapat mengambil keuntungan dari peningkatan pendaftaran kendaraan bermotor setiap tahunnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengumpulkan pajak dari pemilik kendaraan bermotor.
Kendala  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dikarenakan  masalah  ekonomi masyarakat yang kurang baik atau kurang mumpuni maka akan terjadi keterlambatan dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan banyak nya denda keterlambatan bayar, yang harus di bayar oleh wajib pajak yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Tabel berikut ini menunjukan penunggakan pajak kendaraan bermotor yang dialami selama periode 2020-2023.
Tabel I Penunggakan pajak kendaraan bermotor Tahun Jumlah Kendaraan Kendaraan Menunggak Persentase 2020 124,204 Uniit 732 unit 0,58% 2021 130,553 unit 592 unit 0,45% 2022 136,380 unit 945 unit 0,69% 2023 142,604 unit 1,948 unit 1,36% Sumber : SAMSAT Meulaboh Aceh Barat
Sebagaimana pada tabel diatas bahwa pada tahun 2022 mengalami kenaikan pajak yaitu  sebesar  0,69%  dari  tahun  sebelumnya.  Dimana  tahun  2023  seperti  yang  kita  lihat jumlah unit kendaraan meningkat dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2023 tersebut terjadi lagi kenaikan yang menunggak pajak sebesar 1,36% terjadi dari faktor ekonomi atau ada hal lain yang membuat masyarakat mangalami keterlambatan membayar pajak, karena setiap tahun semakin banyak pertumbuhan kendaraan yang meningkat maka persentase yang menunggak juga akan meninggkat.
Maka dari itu pada tahun 2023 diberlakukannya pemutihan pajak perode bulan januari – juli supaya masyarakat yang menunggak pajak lebih ringan untuk membayar pajak, jika pemutihan itu tidak di berlakukan kemungkinan persentase yang menunggak pajak bisa semakin besar
Agustin  dan Putra (2019) menyatakan  bahwa wajib  pajak yang memiliki kendaraan bermotor  dapat  lebih  mudah  membayar  pajaknya  dengan  cara  yang  sesuai  dengan peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  karena  adanya  pemutihan.  Kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  pajak  kendaraan  bermotor  memiliki  dampak  langsung terhadap  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak,  dan  terdapat  korelasi  yang  kuat  antara keduanya (Wardani & Rumiyatun, 2017).
Tonati dan Martadani (2019) Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat berasal dari dua tempat: pertama, pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak, dan kedua, jumlah total yang diterima dari wajib pajak. Sisa saldo pada pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah tunggakan (Ekasari & Akbari, 2018).
Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah  daerah,  program  ini bertujuan untuk membuat  pengemudi  membayar  pajak  kendaraan  mereka  (Saputra,  2018).  Program  ini memberikan  pemutihan,  yaitu  pembebasan  pajak  daerah,  dan  keringanan  pajak.  Baik Rahayu  maupun  Amirah  mengikuti  program  ini  pada  tahun  2018.  Pemutihan  pajak kendaraan  bermotor  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  menurut  penelitian  mereka, karena  program ini mendorong perilaku wajib  pajak yang membantu wajib  pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Di sisi lain, Widya Sasana dkk. (2021) menemukan bahwa  program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
"PKB"  mengacu  pada  "pajak  kendaraan  bermotor"  yang  dikenakan  kepada  semua orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor jenis apa pun “roda dua, roda lebih dari dua, atau kereta gandengan” yang digerakkan di semua jenis jalan darat dengan menggunakan motor atau peralatan teknologi lainnya yang mengubah suatu sumber daya alam berupa energi listrik menjadi tenaga gerak. Baik Damrakanti maupun Febriyanti (2021:
90) mengakui hal ini. Mobil, truk, dan trailer yang menarik trailer semuanya bertanggung jawab untuk membayar pajak kendaraan bermotor jika menggunakan jalan raya umum.
“Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  menutup pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Jika pemerintah memenuhi syarat-syarat berikut, maka pemerintah dapat memungut pajak dari masyarakat, menurut Chapra: a) Pajak harus dipungut hanya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar penting dan bermanfaat  bagi  perkembangan  masyarakat.  b)  Masyarakat  tidak  boleh  memikul  beban pajak yang terlalu berat. c) Penggunaan dana pajak secara hati-hati dan terarah (Ramadhan, 2017: 91).”
Ketika wajib pajak secara sadar dan sukarela mematuhi semua kewajiban perpajakan mereka,  seperti  mendaftar  ke  pemerintah,  mengajukan  pengembalian  tepat  waktu,  dan secara akurat menentukan kewajiban pajak mereka dan membayar jumlah yang tertunggak, kami mengatakan bahwa wajib pajak berada dalam keadaan patuh (Himmatul Ulya, Hendra Harmain, dan Rahmat Daim Harahap, 2020).
Seperti yang dinyatakan oleh Siti Kurnia (2010), wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi  untuk  memastikan  kewajiban  pajak  mereka  sendiri  dan  kemudian  melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Prinsip ini, yang dikenal sebagai "kepatuhan sukarela", menjadi dasar dari sistem penilaian mandiri. Karena sistem perpajakan  Indonesia  didasarkan  pada  model  Self-Assessment,  yang  sepenuhnya bergantung pada wajib pajak untuk menentukan, membayar, dan melaporkan tanggung jawab pajak mereka, maka kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting (Siti Kurnia, 2010).
Melihat  kejadian  ini,  pemerintah  daerah  menjalankan  program  pemutihan  pajak kendaraan bermotor untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak jangka panjang untuk membayar pajak lebih rendah dan menghindari denda dan biaya (Winasari, 2020). Karena  program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  telah  terbukti  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  (Rahayu  dan  Yulianto,  2022),  maka  sudah  saatnya  untuk mengevaluasi  kembali  program  ini  untuk  memastikan  bahwa  program  ini  masih memberikan  dampak  yang  diinginkan.  Para  peneliti  Agustin  dan  Putra  (2019)  tidak menemukan  adanya  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  setelah  pelaksanaan  program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN
Bertempat di jalan Swadaya lr. Gleh Hatee Kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat  Provinsi  Aceh,  penelitian  ini  dilakukan  di  UPTD  Wilayah  XII  Aceh  Barat  Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tujuan dari penelitian analisis data deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai seberapa besar keberhasilan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Laporan ringkasan pemutihan pajak kendaraan bermotor SAMSAT WIL XII Aceh Barat menjadi  sumber  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  skala  rasio  sebagai  teknik pengumpulan datanya. Salah satu jenis skala interval dengan nilai dasar yang tidak berubah- ubah adalah skala rasio.

## Populasi
Populasi  dalam  penilitian  ini  yaitu  data  laporan  rekap  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor periode Januari-juli Tahun 2023 di kantor bersama SAMSAT Aceh Barat berjumlah 3.603 unit kendaraan. Sumber data diperoleh dari UPTD Wil XII Aceh Barat.

## Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Rekap Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dari periode januari-juli Tahun 2023 menggunakan teknik  purposive  sampling  di  kantor  bersama  SAMSAT  Aceh  Barat  berjumlah  3.603  unit kendaraan. Sumber data diperoleh dari UPTD Wil XII Aceh Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai cara untuk mengurangi kerumitan tahunan dalam melakukan registrasi ulang kendaraan  bermotor,  pemerintah  daerah  menerapkan  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan di antara para pembayar pajak kendaraan bermotor (Husaini, 2020). Masyarakat dapat terhindar dari denda administratif yang terkait dengan kenaikan bunga pajak kendaraan bermotor berkat pemutihan pajak (Amirah, 2018). Penelitian ini relevan dengan gagasan perilaku terencana karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan mendorong wajib pajak untuk secara mandiri mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Ekasari & Akbari, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  adanya  hubungan  antara  program  pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Agustin & Putra, 2019; Husaini et al., 2020; C. Rahayu & Amirah, 2018; Winasari, 2020).
Adapaun rumus efektifitas yaitu sebagai berikut :
𝐸 f 𝑒𝑘𝑡 ifi 𝑡𝑎𝑠 = Realisasi Penerimaan PKB   x 100%

## Target PKB
Sumber : Mardiasmo (2002)
Tabel 1. Pengukuran Nilai Efektifitas dapat Diukur Berdasarkan Interprestasi Nilai Efektifitas
Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90 – 100% Efektif 80 – 90% Cukup 60 – 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Sumber : Kemendagri No. 690.900.329 (Karina dan Budiarso , 2016 : 719). Tabel 2. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Periode
Januari-Juli) Bulan Target PKB Realisasai PKB Rasio Efektifitas Kriteria Januari 500.000.000 35.833.000 0,7% Tidak Efektif Februari 500.000.000 710.052.700 142% Sangat Efektif Maret 500.000.000 712.239.300 142% Sangat Efektif April 500.000.000 626.843.600 125% Sangat Efektif Mei 500.000.000 894.390.000 178% Sangat Efektif Juni 500.000.000 969.763.200 194% Sangat Efektif Juli 500.000.000 45.400.200 9% Tidak Efektif
Berdasarkan tabel rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan  bermotor di UPTD Wilayah  XII  SAMSAT  Aceh  Barat  Meulaboh  pada  tahun  2023,  program  pemutihan  PKB mencapai puncaknya pada bulan Juni, dengan rasio 194%, sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Pelaksanaan program pemutihan PKB dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dan tahap kedua dari tanggal 18 April 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Di sisi lain, tingkat efektivitas bulan Januari sebesar  0,7%  menempatkannya  dalam  kelompok  yang  tidak  efektif,  mungkin  karena rendahnya kesadaran akan program ini. Kesimpulannya, program pemutihan pada tahun 2023  berpotensi  untuk  meningkatkan  penerimaan  PKB,  keterlibatan  masyarakat,  dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut sebuah penelitian (Himmatul Ulya, Hendra  Harmain  dan  Rahmat  Daim  Harahap,  2020),  kepatuhan  wajib  pajak  dapat ditingkatkan  melalui  praktik  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor.  Diagram  kepatuhan wajib pajak kendraan bermotor yaitu:
Gambar 1. Interprestasi nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor setiap bulan Sumber : Data kepatuhan wajib pajak SAMSAT Aceh Barat Bulan  Juni  2023,  yang  merupakan  bulan  pelaksanaan  program  pemutihan  PKB, memiliki nilai kepatuhan tertinggi yaitu sebanyak 892 unit kendaraan bermotor, berdasarkan diagram kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Wilayah XII SAMSAT Aceh Barat Meulaboh. Pada saat yang sama, hanya 18 unit mobil yang mematuhi pemutihan pajak kendaraan  bermotor  di  bulan  Juli,  membuat  banyak  orang  percaya  bahwa  periode pemutihan telah berakhir.

## SIMPULAN
Peneliti  di  SAMSAT  Meulaboh  Aceh  Barat  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  Bulan  Juni  yang  merupakan  bulan  pelaksanaan  program  pemutihan  PKB  2023 memiliki  nilai  rasio  efektivitas  tertinggi  yaitu  sebesar  194%  berdasarkan  tabel  rasio efektivitas  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  tahun  2023  di  UPTD  Wilayah  XII SAMSAT Meulaboh Aceh Barat. Bulan pertama, Januari, memiliki nilai terendah yaitu 0,7% karena masih sedikit masyarakat yang mengetahui adanya pemutihan pajak. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program pemutihan pajak di kantor SAMSAT Meulaboh, namun wajib pajak tetap menghadapi kendala waktu dan biaya karena kesibukan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Ara Faridah Nur Sausan Aska. (2022). Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak.
Darmakanti, N. M. & N. K. E. S. Febriyanti. (2021 ). Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 2 (2).
Ekasari,L.D.&  Akbari,  (2018 ).  Tingkat  Efektivitas  Penerapan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Terhadap  Peningkatang  Penerimaan  Pajak  Daerah(Studi  Pada  Unit
Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)Luh
Himmatul Ulya (2020). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.
Harahap, R. D., M. I. Harahap, dan M. E. Syari. (2019). Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Interventing. At- Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam , 5 (2).
Hendra Harmain, A. N. Daulay dan D. T. Enre. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 4 (2).
Karina,  N.  &  N.  Budiarso.  (2016). “Analisis  Efektivitas  dan  Konstribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo”, Jurnal EMBA, 4(1).
Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset. Martadani, P. D & D. Hertati. (2019). Eektivitas pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor  Dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Unit  Pelaksana Teknis  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  di  Jombang.  Puvlic Administration Journal , 1 (1).
Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan  Bermotor  Dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Unit Pelaksanaan  Teknis  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Di  Jombang.
Public Administration Journal
of Research, 1(1), 34 – 48. https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6
Rahmani,  N.  A.  B.  (2016). Metodologi  Penelitian  Ekonomi.  Medan:  FEBI  UIN-SU  Press. Ramadhan, M.  R.  (2017).  “Integrasi  Pajak  dan  Zakat  di  Indonesia.” ISLAMICONOMIC:Jurnal Ekonomi Islam, 8 (1).
Yafiz, M. (2015). Argumentasi Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi. Medan: FEBI UIN-SU Press.