ISSN (P) 2088-3536 ISSN (E) 2528-3375

## PREVENTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT, UNIVERSITAS TADULAKO
http://jurnal.fkm.untad.ac.id/index.php/preventif

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) UNDATA PALU

## Policy implementation of No Smoking Are in Undata Public Hospital Palu City
Muhammad Ryman Napirah* 1 , Novi Inriyanny Suwendro 2 , Hasanah 3
1,2 Departement of Health Administration and Policy, Faculty Of Public Health, Tadulako University, Indonesia
3 Biomedic, Faculty of Public Health, Tadulako University, Indonesia
*Corresponding Author: Muh. Ryman Napirah , Departement of Health Administration and Policy, Faculty of Public Health, Tadulako University , Indonesia,
e-mail: ryman_smart@yahoo.com , Phone: +628285242504492

## Abstract
The determination of the No Smoking Area is an effort to protect the community against the risk of  health  problems  due  to  the  environment  contaminated  with  cigarette  smoke.  The  purpose  of this  study  was  to  determine  the  implementation  of  the  No  Smoking  Area  policy  at  the  Undata Regional General Hospital (RSUD), Palu, especially in the aspects of communication, resources, disposition.  ,  and  bureaucratic  structures.  This  type  of  research  is  qualitative  research  with  a case  study  approach.  Determination  of  informants  is  done  through  purposive  sampling technique,  namely  the  researcher  uses  his  judgment  in  selecting  informants  to  obtain  in-depth information according to the research objectives. the concept of communication is good enough. The  KTR  Task  Force  at  Undata  Hospital  uses  print  and  electronic  media.  In  the  resource variable,  the  results  are  not  good  enough.  The  KTR  Task  Force  at  Undata  Hospital  is  still lacking  in  terms  of  the  number,  namely  only  15  people  previously  numbered  30  people.  The disposition variables obtained in this study are good enough. The appointment of the KTR task force at Undata Hospital is directly selected by the hospital director, but the supervisory officers still lack incentives. In the bureaucratic structure variable, the results were quite good. The most authorized person in implementing the implementation of the KTR policy implementation at the Undata Hospital Palu is the Task Force coordinator. The suggestion in this research is that the KTR Task Force at Undata Hospital should be added and the Undata Hospital should create a smoking area.

## Keywords: Policy Implementation, No Smoking Areas

## Abstrak
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan  untuk masyarakat terhadap  risiko ancaman gangguan  kesehatan  karena lingkungan tercemar asap  rokok Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yaitu peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih informan untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai tujuan penelitian. konsep komunikasi sudah cukup baik. Satgas KTR di RSUD Undata menggunakan media cetak dan elektronik. Pada variabel sumber daya didapatkan hasil yang tidak cukup baik. Satgas KTR di RSUD Undata masih kurang dari sisi jumlah yaitu hanya terdapat 15  orang yang sebelumnya berjumlah  30  orang. Pada variabel disposisi yang didapatkan dalam penelitian ini sudah cukup baik. Pengangkatan satgas KTR di RSUD Undata dipilih secara langsung  oleh direktur  rumah sakit, akan tetapi petugas pengawas masih kekurangan insentif. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan hasil cukup baik. Yang paling  berwenang  dalam pelaksanaan implementasi pelaksanaan implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu adalah koordinator Satgas. Saran dalam penelitian ini Satgas KTR di RSUD Undata sebaiknya ditambah ditambah dan pihak RSUD Undata agar membuat smoking area.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok
PENDAHULUAN Rokok adalah
salah satu permasalahan nasional bahkan telah menjadi permasalahan internasional yang telah ada sejak revolusi industri. Rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar penyebab kematian yang sulit dicegah dalam masyarakat. Kebiasaan merokok yang bersifat adiktif dapat menyebabkan terbentuknya sifat egois  dari para perokok, hal ini dapat terlihat dari kebiasaan merokok di depan  umum dan  di tempat-tempat terbuka (fasilitas umum) [1].
Sekitar 1 milyar laki-laki di dunia adalah perokok, 35% di antaranya  dari negara maju dan  50% lainnya dari negara berkembang. Rata-rata 435.000 penduduk di Amerika Serikat meninggal akibat penyakit- penyakit terkait  kebiasaan merokok tiap tahunnya, menyebabkan 1 dari 5 kematian.
Berdasarkan data The Asean Tobacco Control Report Card tahun 2008, sebanyak 30,1%  penduduk Asia Tenggara adalah perokok. Di Indonesia sebanyak 57.563.866 penduduk dewasa adalah perokok, menjadikan sebagai  negara konsumen  rokok tertinggi kelima di dunia [2].
Berdasarkan  data  Riskesdas  (2018), prevalensi  perokok  usia ≥  10  tahun  per provinsi,  jumlah  perokok  setiap  hari  dan kadang-kadang  di  Sulawesi  Tengah  sebesar 31,2% [3]. Data yang disajikan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok usia ≥ 10 tahun di Sulawesi Tengah yaitu  pada  Riskesdas  (2013)  sebesar  30,7% dengan  jumlah  perokok  setiap  hari  yaitu sebesar  26,2%  dan  perokok  kadang-kadang sebesar  4,5%.  Jumlah  perokok  yang  ada  di Sulawesi Tengah tersebut melebihi prevalensi nasional  yaitu  sebesar  28,8%.
Data lainnya diperoleh  dari data Perilaku Hidup Bersih  dan Sehat  (PHBS) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2013, tercatat sebanyak 43.054 atau 62,14% kepala keluarga di Kota Palu merupakan perokok aktif [4].
Selain itu, penggunaan rokok merupakan salah satu faktor risiko terbesar pada penyakit tidak menular dan  penyakit menular, karena itulah kebijakan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan [5].
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan  untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan  kesehatan  karena lingkungan tercemar asap  rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu  diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok [6].
Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Undata Palu merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palu yang seharusnya sudah 100% menerapkan kawasan tanpa rokok tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih terdapat pengunjung yang melakukan aktivitas merokok di koridor bahkan dalam ruangan rumah sakit yang menunjukkan bahwa tidak adanya kepatuhan terhadap peraturan  yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal berdasarkan Peraturan daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun  2015 tentang Kawasan Bebas Rokok bahwa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas merokok pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan  tanpa rokok termasuk  di fasilitas pelayanan kesehatan.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh  peneliti, masih ada  beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Undata. Kurangnya pengawasan dari satgas KTR, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan hanya terdapat beberapa stiker yang mecantumkan larangan merokok serta sarana prasarana yang mencantumkan aturan atau ketentuan  pidana bagi masyarakat yang melakukan aktivitas merokok di wilayah rumah sakit.
Secara umum penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) Undata Palu. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui    komunikasi,  sumber  daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi  dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu.

## BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian ini adalah  kualitatif. Penelitian  dilakukan dengan pendekatan studi kasus, yakni penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, dan sebagainya  dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang  utuh  dan mendalam dari sebuah  konten [7]. Penelitian ini    akan  dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu bulan April-Mei 2020. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yaitu  peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih informan  untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai tujuan penelitian. Adapun  kriteria informan  dalam penelitian ini dibagi sebagai berikut:  1) Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang  diperlukan dalam
penelitian ini. Adapun  kriteria Informan kunci yang dimaksud adalah direktur RSUD Undata Palu,  2) Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung  dalam interaksi sosial yang diteliti dalam hal ini. Adapun kriteria informan biasa adalah petugas pengawas kawasan tanpa rokok di RSUD Undata Palu dan  pegawai di RSUD Undata Palu,  3) Informan tambahan yaitu mereka yang  dapat memberikan informasi untuk memvalidasi data yang  didapatkan walaupun tidak langsung terlibat dalam stuktur administratif yang sedang  diteliti. Adapun informan tambahan adalah adalah pengunjung RSUD Undata Palu.

## HASIL
Konsep Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD Undata Palu Hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang
konsep komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Undata
Palu didapatkan hasil bahwa komunikasi yang  dijalin antara komunikator  dan komunikan sudah cukup  baik mulai dari transmisi, konsistensi dan kejelasannya dalam melakukan komunikasi. Peneliti menanyakan tentang “ Bagaimana konsep transmisi dalam implementasi kebijakan
KTR di RSUD Undata Palu? ” . Informan cenderung menyatakan bahwa penyaluran transmisi komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik yang dilakukan melalui  media  cetak  seperti  pamvlet, spanduk  dan  sticker  tentang larangan merokok. Seperti pernyataan berikut: “ kalo kita eee ada fisik kayak tv, ee ada juga kayak sticker yang di tempel temple itue apa namanya itu  baliho eh bukan baliho ada kau liat itu area kawasan tanpa rokok haa kayak seperti itu apa  namanya it u” (MA, Juli 2020)
Selain itu, informan MA
tambahan dalam penelitian ini mengemukakan juga pendapatnya tentang transmisi  komunikasi dalam implementasi kebijakan KTR  di RSUD Undata Palu. Berikut pernyataannya :
“s aya liat Cuma pake stiker stiker
begitu saj a” (Y, Juli 2020) Hal diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci dalam penelitian ini yang mengemukakan bahwa transmisi dalam komunikasi terhadap implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu adalah melalui media cetak berupa leaflet larangan merokok. Seperti
pertanyaan berikut :
“ bantuan  aja leflet leflet begitu, tanda dilarang merokok, leflet leflet  bantuan dari dinas kesehatan, dari kesehatan nanti ikut bantu tempel  untuk pelarangan merokok dirumah sakit memang ketentuannya  nda boleh tapi kan tetap dipasang karena banyak pelayan dari luar t oh” (HP, Juli 2020)
Pertanyaan selanjutnya tentang
“ Bagaimana konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu ?, informan mengatakan bahwa peraturan terkait KTR kurang dihimbau kepada setiap pengunjung. Seperti pernyataan berikut: “ yaa kalo  saya lihat  memang  informasi yang  di  berikan  ini  masih  kurang  yaa karena  banyak  petugas  beranggapan  ohh itu  tugasnya  satgas  KTR  dengan  satpam bukan tugasnya kita padahal sebenarnya ini tugas  kita  bersama  sebagai  petugas  di  RS UNDATA  ini  untuk  menciptakan  rumah sakit  yang  bebeas  asap  rokok  toh ” (MA,
Juli 2020) Berbeda dengan informan sebelumnya, Y mempunyai pendapat lain mengenai konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu. Seperti pernyataan berikut : “ belum konsisten itu, ee menurut saya
yang belum anu itu karena masih ditempel biar sudah di tegur pas kitorang pigi lari ke  belakang  ulang dorang itu merokok ulang, sudah  berapa kali ditegur it u” (Y, Juli 2020)
Hal diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci dalam penelitian ini yang mengemukakan    bahwa
konsistensi dalam  komunikasi terhadap implementasi kebijakan KTR di RSUD
Undata Palu sudah sama seperti yang telah tertulis di pergub. Seperti pertanyaan berikut :
“ ya untuk kendala ya jelas ada ya pak yaa karena  kita  membangun  budaya  kebiasaan yaa  orang  yang  biasa  merokok  di lingkungan  luar  ketika  masuk  Rumah  sakit dia  harus  tidak  merokok  itukan  sesuatu yang  luar  biasa  yaa  jadi  kendala  yang pertama ya itu tadi kita rumah sakit kurang intens  untuk  memberikan  semacam  ini  dan memang  petugas  juga  masih  ada  yang merasa  bahwa  ini  bukan  tugas  mereka untuk  menegur  padahal  kan  ini  tugas bersama  sebagai  tenaga  kerja  di  RS UNDATA ” (HP, Juli 2020)
Selanjutnya pertanyaan tentang
“ Bagaimana kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu? ” , informan mengatakan bahwa informasi yang tertulis  dipamvlet, sticker  dan baliho sudah jelas. Seperti pernyataan berikut:
“ itu sih sudah jelas masalah pamfletnya sudah jelas karna kita mengikuti aturan pemerintah, jadi tidak  ada yang di rubah, tidak ada yang dikurangi ” (MA, Juli 2020) Selain itu, informan tambahan Y mengemukakan juga pendapatnya tentang kejelasan  komunikasi dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu. Berikut pernyataannya :
“s udah jelas sih cuma yang menjalankan itu tidak sepenuhnya menurutku, karna biasa
ada pasien yang misalnya meroko di bagian sana biasa dibilang pak pak jangan merokok, biasa ada satpam yang  datangi jangan merokok merokok disini,
biasaanya dia pindah ketempat lai n” (Y, Juli 2020)
Hal diatas diperkuat dengan
pernyataan informan kunci dalam  penelitian ini yang mengemukakan bahwa kejelasan dalam komunikasi terhadap implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu sudah jelas dan dapat di terima oleh pegawai maupun pengunjung  rumah sakit. Seperti pertanyaan berikut :
“ ya seperti itu acuannya, sudah jelas itu, itu sudah jelas aturannya permen apa semua itu sudah jelas hanya sekarang dari pergub memperkuat ke perdanya lagi ,.” (HP, Juli 2020)
Berdasarkan studi dokumentasi,
penyaluran  komunikasi betul  dilakukan dengan menggunakan media cetak  dan elektronik. Hal ini  dibuktikan dengan  hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.
Konsep Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Undata Palu Hasil wawancara yang  peneliti lakukan tentang  konsep sumber  daya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di  RSUD  Undata  Palu didapatkan hasil bahwa sumber daya yang ada sesuai dengan yang tertulis di SK  dan tidak ada penambahan akan tetapi ada beberapa satgas yang ditarik dan dipindah tugaskan sehingga komposisi satgas yang di SK kan tidak sama seperti pertama kali di bentuk, sedangkan bentuk informasi yang    di dapatkan    oleh satgas kawasan tanpa rokok didapatkan langsung dari atasan dan pelatihan. Peneliti menanyakan tentang “ bagaimana keadaan staf dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu? ” . Informan MA dan Y mengatakan bahwa satgas kawasan tanpa
rokok sudah sesuai dengan SK yang dikeluarkan. Seperti pernyataan berikut: “s taf satgas ktr itu lalu kita ada terbentuk berapa eee? Saya agak lupa sudah berapa orang sekitar 12 orang kah, yahh yang di sk kan saja it u,” (MA, Juli 2020) “ aaaa sebenarnya ini satgasnya ini Cuma penunjukan maksudnya yang orang – orang yang ditunjuk itu karna memang mereka yang kita maksudnya yang bertanggung jawab pada saat hari itu kerjanya kapan dia bekerja, aaa ada satpam juga yang di arahakan  untuk  mengawasi  perokok  ini” (Y, Juli 2020)
Hal diatas diperkuat dengan
pernyataan informan kunci dalam penelitian ini yang mengemukakan  bahwa keadaan staf  dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu sudah sesuai dengan yang ada di SK  dan tidak ada penambahan. Seperti pertanyaan berikut : “kalo dari segi sumber daya yaa kita masih kurang  dengan  luas  areanya  rumah  sakit yang  cukup  luas  yaa  dengan  jumlah pengunjung  yang  datang  yaa  jumlah sekrang itu sekitar 12 itu pun harus di bagi 3 shift yaa saat keliling rumah sakit yaa tidak bisa tercover semua ” (HP, Juli 2020).
Selanjutnya pertanyaan tentang “ bagaimana informasi dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu? ” , informan mengatakan bahwa informasi tentang  kawasan bebas rokok mereka dapatkan dari atasan dan  pelatihan. Seperti pernyataan berikut:
“ kalo itu koordinatornya langsung kasi tau itu, kalo kita dari undang  undangnya itu kita ikuti ” (MA, Juli 2020) “ owww langsung dari dari pergub, langsung ikut pelatihan,  pelatihannya itu ada itu,  ada workshopnya, dia kalo  untuk itu sudah berulang ulang ikut workshop itu, kalo saya belum ada ikut itu karna  biasa pak mul, karna  dia  ada surat edaran k an” (Y, Juli 2020)
Hal diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci dalam  penelitian ini yang mengemukakan bahwa informasi dalam implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu di dapatkan dari setiap pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti pernyataan sebagai berikut :
“ kan sudah dari sini, langsung dari saya, langsung dari dinas, ada  dari  dinas kesehatan adakan pelatihan pelatihan makanya dari dinas tiap tahun  2 sekali pelatihannya, karna  ada  pelatihan  2 kali,  1 kali nanti yang ke 2 jadi diselang seling karna ini banyaknya di propensi tidak bisa setiap  pelatihan minimal 50  orang  nah ini banyak, sk pd” (HP, Juli 2020)
Hasil observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan  bahwa keadaan satgas yang ada di RSUD Undata sesuai dengan yang tertulis di SK dan tidak ada penambahan.
Konsep Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di
RSUD Undata Palu
Hasil wawancara yang  peneliti lakukan tentang  konsep disposisi  dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di  RSUD  Undata  Palu  didapatkan hasil yaitu tidak ada kriteria khusus yang diperlukan  dalam pengangkatan birokrasi. Pimpinan RSUD Undata dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan  penunjukkan  kepada staff yang akan menjadi koordinator satgas KTR, yang selanjutnya koordinator akan memilih anggota satgas dari KTR. Anggota Satgas kawasan tanpa rokok tidak mempunyai insentif  dalam pekerjaannya  kecuali gaji bulanan.
Peneliti menanyakan tentang “ Bagaimana konsep pengangkatan birokrasi dalam implementasi kebijakan  KTR di RSUD
Undata Palu? ” . Informan
mengatakan bahwa satgas kawasan tanpa rokok ditunjuk langsung  dari pimpinan
RSUD dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti
pernyataan berikut:
“s atgas itu dipilih dari petugas security, keamanan, baru kemudian  dari parkiran juga  ada, sesuai dengan kinerjanya diliat dia, mampu tidak dia secara lisan menegur orang, secara sopan begitu dan, itu yang pilih lalu direktur, itukan sebelum sk keluar  nama namanya itu di kasi dulu sama kedirektur direktur yang liat dia liat oww nama  namanya ini terus dia tanda tangan, kalo ada  dia rasa  didalam anggota itu ada yang tidak sesuai dengan ini kriterianya untuk satgas dikasi keluar ” (MA, Juli 2020) “ bukan ditunjuk maksudnya istilahnya mereka kita itu diberikan  pemahaman sudah, sudah tau  bahwa memang tugasnya kita kalo sebagai pengamanan kan itu menjaga jadi maksudnya semua  anggota pengaman itu harus mengerti bahwa apa apa saja yang dilarang  dirumah sakit sini yang tidak bisa aaa begit u” (Y, Juli 2020)
Hal diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci dalam penelitian ini yang mengemukakan    bahwa pengangkatan
birokrasi dalam
implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu sudah sesuai  dengan yang ada di SK  dan tidak ada penambahan. Seperti pertanyaan berikut :
“ dari dinas meminta ke dinas masing masing untuk minta 2 orang katakana per skpd nanti dari skpd mengirimkan 2 2 orang, nanti dari  dinas mengadakan pelatihan 1 minggu disitu dalam rangka itu, ” (HP, Juli 2020)
Pertanyaan tentang “ Apakah ada insentif terkait implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu? ” , informan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan insentif atau upah dalam
pekerjaannya  kecuali gaji perbulan. Seperti pernyataan berikut:
“ untuk saat ini tidak ada belum ada dia, kita secara sukarela masih  berjalan begitu dan secara apayaa hati nuraninya kita takut pasien tercemar penyakit begitu saja ” (MA, Juli 2020) “ itu kalo untuk sampai sekarang itu masih bicara diwacanakan bahwa akan ada nanti cuman kalo untuk sekarang belum ” (Y, Juli 2020)
Hal diatas diperkuat dengan pernyataan informan  kunci dalam  penelitian ini yang mengemukakan bahwa insentif terkait implementasi  kebijakan KTR di RSUD Undata Palu tidak mendapatkan insentif. Seperti pertanyaan berikut :
“ ooo tidak ada it u nda ada” (HP, Juli 2020) Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa memang tidak ada  kriteria khusus yang    diperlukan dalam pengangkatan birokrasi. Dan Satgas kawasan tanpa rokok tidak mempunyai insentif dalam  pekerjaannya kecuali gaji bulanan.
Konsep Struktur Birokrasi dalam
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Undata Palu Berdasarkan wawancara mendalam yang  dilakukan peneliti terkait variabel struktur birokrasi dalam Implementasi
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD
Undata Palu didapatkan hasil yaitu koordinator satgas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur anggotanya dan membuat jadwal jaga setiap  harinya, kemudian tanggapan dari badan lain terkait implementasi kebijakan KTR  di RSUD Undata Palu  bahwa sudah  baik karena anggota satgas melakukan peneguran jika mendapatkan orang yang merokok di sekitar wilayah RSUD Undata Palu.
Peneliti menanyakan tentang
“ siapa saja yang mempunyai  otoritas kuat implementasi kebijakan  KTR di RSUD Undata Pal u?” “ biasanya ada orang lain tapi itu melalui kita lagi dia kasi tau ke kita, seperti pasien yang lain tidak suka orang meroko mereka kasi tau ke kit a” (MA, Juli 2020) “ iy ada satgas jadi setiap satu jam patroli lagi ada telfon dari ruangan  bahwa disini ada dorang melihat ada yang merokok ” (Y, Juli 2020)
Selain itu, informan MA tambahan    dalam  penelitian ini juga memiliki pendapatnya tentang siapa-siapa saja yang mempunyai otoritas tertinggi terkait implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu. Berikut pernyataannya : “ kalo yang tegur biasa ada, yahh justru baru sekali sih soalnya juga yang pernah saya liat meroko di kawasan tanpa rokok ini Cuma satu kali itupun langsung di tegur, sisanya itu ngga ngga ada” (MA, Juli 2020)
Hal diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci dalam penelitian ini yang mengemukakan siapa saja yang mempunyai
otoritas
kuat terkait implementasi kebijakan KTR di RSUD Undata Palu yaitu satgas itu sendiri. Seperti pertanyaan berikut :
“ dari  satgasnya  sih  biasa  yang  menegur atau dari satpamnya di laporkan ke bagian k3  nah  biasanya  juga  itu  nanti  jadi  bahan evaluasi  bagi  kita  yang  di  k3  untuk  di analisis kembali kemudian lakukan investigasi  apa  yang  menjadi  kelemahan dari  system yang  kita  buat  nanti  di  situ  di liat  apakah  kita  kurangnya  tenaga  atau kurangnya  tempat  pemasangan  cctv ” (HP, Juli 2020)
Pertanyaan tentang “ Bagaimana Pandangan
Dari Badan Lain Dalam Implementasi Kebijakan KTR di RSUD Undata Palu? ” , informan mengatakan
bahwa mereka setuju dan mendukung dengan adanya KTR di RSUD Undata Palu, namun masih ada pengunjung yang  didapat merokok  disekitar wilayah RSUD Undata Palu. Seperti pernyataan berikut:
“ ada yang komplein sebagian besar ada yang complain, ada juga yang terima karena posisinya apa namanya sarana dan prasarananya satgas ktr ini belum terpenuhi semua kita kan lalu mintanya dibangunkan apa  namanya tempat untuk merokok tapi karna menurut peraturan dirumah sakit itu tidak boleh ada kawasan untuk merkok, jadi pasien  ada yang komplein  ada juga yang terima ” (MA, Juli 2020) “ istilahnya  begini itukan sesuatu yang  baik itu pasti ada anunya istilahnya feedbacknya kan kita ketemu  orang orang begitu ada yang mudah menentang ada yang tidak maksudnya menentangnya itu karena  dia belum tau namun kita kasi pemahaman tapi kebanyakan memang yang mengerti cuman mereka memang namanya perokok ” (Y, Juli 2020)
Selain itu, informan MA  juga menambahkan :
“s etuju sekali, supaya menjaga kesehatan tidak mengganggu misalnya mereka merokok kita tidak merokok, itukan jadi kita tidak terpapar sama mereka yang merokok itu toh, yang jelas untuk
kesehatanl ah” (MA, Juli 2020) Hal diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci dalam  penelitian ini yang mengemukakan pendapatnya tentang implementasi  kebijakan KTR di RSUD Undata Palu sudah cukup baik, tetapi maih ada beberapa pengunjung rumah sakit yang  didapat melakukan aktifitas merokok  dirumah sakit. Seperti pertanyaan berikut :
“ yaa tetep aja ada masalah yaa yah gitu yang penting kita mencegah, mencegah jangan sampe merokok di rumah sakit, kita hanya menghimbau, yaa ada yang protes
protes ya ada, namanya protes ya, ya namanya nda tau, dia matikan, nanti kita tinggalkan kesana merokok ul ang.” (HP, Juli 2020)
Hasil observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan bahwa pandangan pegawai ataupun pengunjung rumah sakit setuju  dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD Undata, tetapi masih terdapat beberapa pengunjung yang kedapatan merokok di kawasan RSUD Undata. Hal ini diperkuat dengan dokumentasi beberapa  pengunjung yang didapat sedang merokok di kawasan RSUD Undata oleh peneliti.

## PEMBAHASAN
Konsep Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD Undata Palu
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari  komunikator kepada komunikan. Komunikasi berkenaan untuk dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan  pada organisasi dan/atau publik,  ketersediaan sumber    daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap    dan tanggap  dari para pihak yang terlibat,  dan bagaimana struktur  organisasi  pelaksana kebijakan [8].
Transmisi dalam proses komunikasi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan  dan pihak lain yang berkepentingan    baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut [9].
Dalam
Implementasi
Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas Rokok metode transmisi atau media yang digunakan dalam proses komunikasi terkait peraturan tersebut ialah menggunakan metode melalui
media cetak seperti pamflet, spanduk dan stiker tentang larangan merokok yang ditempel atau dipasang di beberapa titik yang mudah dilihat oleh  pengunjung maupun pegawai rumah sakit. Pelaksanaan pemasangan media cetak tersebut sudah cukup  baik. Hanya saja, para pengunjung rumah sakit masih melakukan aktivitas merokok di kawasan rumah sakit, karena para pengunjung hanya sekedar membaca larangan tersebut dan tidak menghiraukannya. Selain media cetak, transmisi tentang Kawasan Bebas Rokok  dilakukan melalui media elektronik yang berupa televisi yang ada di RSUD Undata Palu. Pada tayangan televisi ditampilkan isi Peraturan Daerah Nomor  3 tahun 2015, dimana pada isi peraturan tersebut membahas larangan untuk tidak merokok di  berbagai tempat salah satunya adalah  rumah sakit itu sendiri. Pengunjung RSUD Undata Palu bisa melihat tayangan televisi tersebut di bagian depan  rumah sakit yaitu  pada tempat loket pendaftaran.
Peneliti
berasumsi bahwa
transmisi yang    dilakukan di  RSU Undata Palu mengenai Kawasan Tanpa Rokok melalui media cetak dan media elektronik.
Transmisi atau  penyebarluasan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok
disampaikan kepada seluruh anggota satgas yang  bertugas untuk mengawasi peraturan yang  berlaku, namun transmisi ini juga banyak disampaikan kepada para pengunjung rumah sakit.
Hal ini didukung  oleh teori yang dikemukakan Edward  III  bahwa transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada  kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung [10].
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kartika  (2014) dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan
Kota Layak Anak,  hasil  penelitian terkait variabel transmisi, dimana kebijakan publik  hendaknya disampaikan tidak  hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran  kebijakan  dan pihak- pihak lain yang  berkepentingan baik yang secara langsung ataupun tidak dengan kata lain perlunya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum. Implementasi Kota layak Anak juga tidak luput dari proses transmisi yaitu melalui sosialisasi [9].
Konsep Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Undata Palu Sumber daya juga merupakan faktor yang    penting mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, keuangan, alat (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain), dan informasi dan kewenangan [11].
Sumber daya utama dalam implementasi  kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level
bureaucrats).
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten  dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi  diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan [12].
Salah satu indikator  keberhasilan dalam implementasi  kebijakan adalah staf karena staf juga menjadi pemeran nyata
dalam implementasi kebijakan. Staf atau sumber daya manusia adalah elemen yang menjalankan implementasi kebijakan tersebut sehingga sebagai elemen yang paling  penting, keadaan staf harus  benar- benar baik, agar dalam implementasinya dapat berjalan optimal.
Dalam
Implementasi Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas Rokok didapatkan bahwa Satgas Kawasan Tanpa  Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu belum memadai dari sisi jumlah,  dimana hanya terdapat 15 Satgas  kawasan tanpa rokok di RSUD Undata. Sebelumnya 5 orang satpam dan    10    orang satpol PP telah ditarik dan dipindahtugaskan ke tempat lain, sedangkan yang tertera pada surat keputusan terdapat 30 orang Satgas yang dimana terdiri dari 10 orang pegawai rumah sakit undata, 10  orang satpam rumah sakit undata dan  10  orang satpol PP. Jadi,  untuk jumlah petugas pengawas masih kurang walaupun semua  pengawas mengerti terkait kebijakan kawasan tanpa rokok.
Peneliti berasumsi bahwa keadaan staf implementasi  kebijakan KTR di RSUD Undata Palu sudah belum cukup baik yang dimana staf tersebut memiliki SK dan bertanggung jawab  dalam pelaksanaannya. Hanya saja hal ini tidak bertahan lama dikarenakan adanya penarikan  beberapa Satgas dan  pemindahan tempat tugas pada Satgas yang di SK kan sehingga komposisi staf pada SK tidak selengkap pada saat pembentukan awal. Keadaan staf yang sesuai sangat berpengaruh terhadap  keberhasilan implementasi kebijakan.
Hasil penelitian didukung oleh teori yang dikemukaan Van Meter  dan Horn bahwa sumber  daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi  dengan  38  pemanfaatan sumber  daya manusia,  biaya,  dan waktu. Sumber-sumber  kebijakan tersebut sangat
diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah [13].
Hasil penelitian ini sejalan dengan      penelitian yang  dilakukan oleh Putera & Valentina (2011) yang  berjudul Implementasi Program KTP Elektronik (e-
KTP) di Daerah Percontohan, yang menyatakan bahwa jumlah sumber daya manusia yang kurang berpengaruh terhadap implementasi program e-KTP. Sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi program e-KTP di Kota Padang belum mencukupi untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan e-KTP. Dimana kebutuhan dalam pelayanan e-KTP ini minimal membutuhkan 10 tenaga operator, yaitu dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang  untuk sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan [14].
Hasil penelitian  diatas sejalan dengan penelitian Jamaludin (2014),
kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Bahwa faktor manusia sebesar 40% menentukan  pelaksanaan  budaya Bugis dengan nilai 60% sisanya kurang  optimal. Kurang  optimalnya faktor sumber  daya manusia sebagai kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik Untuk lebih mengandalkan pemerintahan  desa. Semuanya diserahkan di pemerintahan desa, publikpun cukup menerima pesanan dan memberi tenaga saat dibutuhkan [15].
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan    penelitian yang  dilakukan oleh Cooke (2011), yang menyatakan bahwa tenaga  kerja yang jumlahnya tidak berlebihan tetapi lebih terampil  dapat
meningkatkan
produktivitas
dengan menghasilkan tingkat  keluaran yang lebih tinggi atau dengan menghasilkan nilai lebih besar. Tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi dapat mengurangi biaya
pengawasan karena mereka memiliki keterampilan  untuk memeriksa pekerjaan mereka sendiri [16].
Konsep Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD Undata Palu Disposisi meliputi kemauan,
keinginan  dan  kecenderungan  para  pelaku kebijakan  untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul di antara para pelaku kebijakan manakala akan
menguntungkan  bagi organisasinya dan
dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan,  pemahaman  dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang  ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan
yang ada maka di sinilah  disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan [17]. Pemilihan    dan    pengangkatan personil
pelaksana  kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada  kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan  dari pengimplementasian kebijakan [18].
Proses pengangkatan birokrasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas  Rokok melalui Koordinator Satgas kawasan tanpa rokok ialah yang ditunjuk langsung  oleh  pimpinan  rumah sakit, yang
selanjutnya koordinator akan memilih anggota Satgas dari staf yang berada di lingkungan rumah sakit. Peneliti berasumsi bahwa pengangkatan anggota Satgas dalam kebijakan implementasi KTR  dilakukan dengan penunjukan langsung kepada petugas yang memiliki tingkat  kinerja yang baik serta kesediannya untuk menjadi Satgas KTR di RSUD Undata Palu.
Penelitian ini sesuai dengan teori Edward   (1980) disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan  hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila  personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang  diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu,  pengangkatan  dan  pemilihan  personel pelaksana kebijakan  haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat [19].
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang  dilakukan oleh Hasan (2014) bahwa proses  pengangkatan birokrat khususnya tenaga operator,  pihak pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan harus melalui prosedur rekrutmen yang jelas dan transparan, agar menghasilkan SDM yang memadai  dan mempunyai dedikasi dalam proses  perekaman e-KTP. Di samping  pengrekrutan yang jelas, selanjutnya tenaga operator yang telah ditunjuk juga harus diberikan pelatihan dan  bimbingan yang memadai, agar program e-KTP dapat berjalan lancar dan target dapat tercapai [20].
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh Nivlouei (2014), yang menyatakan  bahwa sebagian besar perusahaan yang akan merekrut karyawan secara online (pada situs web seperti Naukari, Monster)  dan proses seleksi dilakukan dengan tes
online dengan menguji tingkat pengetahuan, perilaku,  dan sikap. Semua perusahaan akan merekrutnya dengan
melakukan semua tes online untuk membantu mengurangi biaya sehingga karyawan yang terpilih secara acak, tanpa kriteria khusus dan informasi tentang proses seleksi tidak dilakukan secara jelas dan hanya berdasarkan hasil tes online [21].
Konsep Struktur Birokrasi dalam
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Undata Palu Keberadaan  birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta,
institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan  hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu [22].
Birokrasi merupakan salah satu badan yang    paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana  kebijakan, baik itu struktur  pemerintah dan juga organisasi- organisasi swasta [12].
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh  peneliti kepada informan didapatkan  bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas Rokok yaitu berdasarkan  dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.30/04.23A/UDT Tentang Susunan Satgas Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) Pada RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tahun Anggaran  2016  dimana
Direktur RSUD Undata selaku pembina, Kabid
Rekam Medik dan Informasi sebagai penanggung jawab, dan  Staf Informasi dan Pemasaran sebagai Koordinator Satgas  Kawasan  Tanpa Rokok. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas Rokok dimana untuk
otoritas kuat tidak terdapat masalah karena sudah  dicantumkan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah      bahwa dalam
pengawasan  kawasan tanpa rokok yang paling  berwenang tentu saja Koordinator Kawasan Tanpa Rokok sebagai pelaksana kebijakan tersebut.
Peneliti berasumsi bahwa otoritas yang paling  berwenang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan KTR  di RSUD Undata Palu adalah    koordinator Satgas yang mampu menerima dan melaksanakan kebijakan mengenai implementasi kebijakan KTR.
Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan  oleh Edward (1980) bahwa otoritas yang kuat dalam
implementasi kebijakan merupakan indikator keberhasilan. Karena jika tidak adanya otoritas dalam implementasi kebijakan itu sendiri maka terpecahnya fungsi tertentu ke  dalam birokrasi atau badan yang  berbeda-beda. Di samping itu,
masing-masing
badan
mempunyai
wewenang tersendiri, maka dalam
melakukan implementasi kebijakan akan terabaikan karena banyaknya agenda birokrasi yang yang dimiliki oleh masing- masing birokrasi [10].
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan    oleh Husna (2015)    dalam penelitiannya terkait  peran otoritas jasa keuangan (Satgas) dalam perlindungan  hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif, yang menyatakan bahwa otoritas jasa  keuangan (satgas) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelengarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap  keselurahan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang  penting  dalam penanganan kasus investasi fiktif yang
sedang  berkembang saat ini di Indonesia [23].
Hasil penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian Jamaludin (2014), struktur faktor birokrasi pemerintahan  desa  hampir tidak signifikan    dalam menentukan    nilai implementasi budaya Bugis. Struktur birokrasi sudah  berpola sesuai dengan yang ada standar organisasi, sehingga  ditentukan oleh fungsi yang ada dalam struktur. Karena itu,  penulis sangat tidak setuju dengan prinsip manajemen kalibrasi yang menekankan fungsi dari setiap kebijakan publik pelaksanaan. Karena itu, penulis sangat  menekankan  bahwa jika "struktur" dan "fungsi" menentukan imlementasi kebijakan publik, penulis lebih cenderung setuju dengan  penggunaan      konsep "fungsi".
Pastinya berbeda dengan Edward III  (1980) yang menekankan aspek "struktur birokrasi". Struktur birokrasi sangat ditentukan  dengan menggunakan  fungsi di setiap struktur, sehingga bila  fungsinya adalah struktur  birokrasi Jadilah bagus juga [15].

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang didapatkan sesuai hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah : 1. Komunikasi dalam Implementasi
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD Undata Palu belum cukup baik. Hal ini  dibuktikan dengan beberapa  petugas yang  belum  memiliki  rasa  bertanggung jawab dalam  penyelenggaraan  Kawasan Bebas  Rokok  yang  sudah  menjadi  tugas dari seluruh petugas RSUD Undata dalam hal  pemantauan  dan  pemberian  informasi kegiatan  ini  masih  dilakukan  oleh  Satgas KTR  RSUD  Undata  sehingga  belum maksimal dalam aspek komunikasi.
2. Sumber daya dalam Implementasi
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD Undata Palu belum cukup baik. Hal
ini  dapat dilihat dari jumlah Satgas yang masih kurang    dan tidak sebanding dengan luar area RSUD Undata jumlah Satgasnya hanya 12 orang sehingga  di anggap  belum  maksimal dalam melakukan tugas. 3. Disposisi atau sikap dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di  RSUD  Undata  Palu belum cukup baik. Dapat dilihat dari mekanisme pengangkatan Satgas
yang hanya
dilakukan  dengan penunjukan secara langsung dari koordinator. Selain itu, koordinasi yang  dilakukan sangatlah minim, hal ini dapat dilihat dari agenda pertemuan Satgas yang    berlangsung setahun sekali. Adapun insentif yang diberikan masih kurang yang  hanya terpaku pada gaji  bulanan, akan tetapi Satgas menganggap bahwa tugas mereka sudah sejatinya seperti itu.
4. Struktur  birokrasi   dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD  Undata  Palu sudah cukup baik. Otoritas yang jelas dalam hal pengawasan kawasan tanpa rokok yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah, walaupun pandangan    dari
badan lain dalam hal ini adalah pegawai dan pengunjung  rumah sakit sendiri yang menganggap  peraturan tersebut sudah cukup baik. Akan tetapi masih saja ada  pengunjung  rumah sakit yang  kedapatan melakukan aktivitas merokok di sekitar kawasan rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Nururrahmah. Pengaruh Rokok
Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Karakter. 2014;1,
pp.77 – 84.
[2]. Rahmadi, A., Lestari, Y. & Yenita. Artikel Penelitian
Hubungan
Pengetahuan dan Sikap Terhadap Rokok Dengan Kebiasaan Merokok Siswa SMP di Kota Padang. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andala. 2013; 2(1), pp.25 – 28.
[3]. Riskesdas. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta; 2018
[4]. Riskesdas. Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta  :  Kementerian  Kesehatan  RI; 2013.
[5]. Zulaeha. Implementasi Kebijakan
Pemerintah Tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis.  2015;  3, pp.58 – 67. [6]. Kemenkes RI. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Kementerian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan; 2010.
[7]. Swarjana, I.K. Metodologi Penelitian
Kesehatan [Edisi Revisi] , Yogyakarta: CV Andi Offset; 2015. [8]. Sumandjaya, A.,. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah  (Polda)
Sulteng. Jurnal Katalogis.  2016;  4(12), pp.1 – 7.
[9]. Kartika, D. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan
Universitas Brawijaya; 2014. [10]. Widodo, J. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses
Kebijakan Publik), Malang: Bayumedia; 2011. [11]. Roni, E. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah
Percontohan. MIMBAR, 2011;Vol. XXVII, No. 2.
[12]. Winarno. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi., Yogyakarta: Media Pressindo; 2007.
[13]. Nugroho, Adi. Rekayasa  Perangkat Lunak  Menggunakan  UML  Dan  Java. Andi: Yogyakarta; 2009.
[14]. Valentina,  T.R.,  Roni  Ekha  Putera. Implementasi  Program  Ktp  Elektronik (E-KTP) Di Daerah Percontohan Mimbar. 2011;27, No.2. [15]. Jamaluddin. A. Public Policy Implementation and Application of Cultural Values in Bugis Village Government. Public Policy and Administration Research. 2014;3(4). [16]. Cooke, F.L., Human      Resource Strategy to Improve Organisational Performance : A Route for British
Firms?. 2011;(9), pp.1 – 33.
[17]. Ratri, D.K., Implementasi Peraturan
Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan.  2014;
1(463), pp.1 – 13.
[18]. Ashari, A.H., Implementasi Program
Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi.
2014; 1(1).
[19]. Widodo, J. Aplikasi Implementasi Kebijakan Publik, Surabaya, Insan Cendekia;2010.
[20]. Hasan, A. Implementasi Program Kartu
Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi.
2014;1(1).
[21]. Nivlouei,  F.  B.  Electronic  Human Resource  Management  System:  The Main Element in Capacitating
Globalization  Paradigm.  International
Journal  of  Business  and  Social  Science. 2014; 5 (2), 147-159.
[22]. Rahmayanti, D. Implementasi kebijakan pada  pelayanan kesehatan  peserta BPJS Kesehatan  di unit rawat jalan Rumah
Sakit Umum (RSU) Anutapura Palu. Universitas Tadulako; 2015.
[23]. Husna, D. Peran Otoritas Jasa Keuangan (SATGAS) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. Jurnal Law Reform. 2015; 11(2).