Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pembaharuan Dan Pembangunan HukumTransportasi Di Era Disrupsi Melalui Prinsip E-Governance
R.Desril 1
1 Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia. E-mail: rajadesril@umri.ac.id.
Abstract: This study aims to analyze Describing the Renewal and Development of Transportation Law in the Disruption Era and Discovering the Concept of Transportation E-Governance in the Disruption Era. This research is based on normative juridical research methods, which include research on positive law inventory,  research  on  legal  principles  and  research  on  law  in  concreto.  Secondary  data  in  this normative  legal  research  are  in  the  form  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and tertiary legal materials.  The results of  this study  are that transportation policies and regulations in the era  of  disruption  require  integrated  and  comprehensive  regulations,  it  is  necessary  to  realize  E- governance  of  transportation  law  in  the  era  of  disruption.  The  Ministry  of  Transportation's  policy  to provide  comprehensive  transportation  can  be  seen  in  the  2020-2024  National  Transportation  Master Plan. However, in the Master Plan there are no policies that lead to E-Governance as a response to the development  of  transportation  in  the  era  of  disruption.  So  to  perfect  this  Policy,  Renewal  and Development  of  Transportation  Law  in  the  Era  of  Disruption  through  E-Governance  is  needed.  This  is where  the  urgency  of  research  with  the  title  Transportation  E-Governance:  Design  of  Transportation Law  Regulatory  Models  in  the  Disruption  Era  to  find  the  Renewal  and  Development  of  Transportation Law in the Disruption Era and Formulate the Concept of Transportation E-Governance.
Keywords : E-Governance, Transportation, Model, Regulation, Disruption.

## 1. Pendahuluan
Beberapa  tahun  terakhir  teknologi  berkembang  pesat  membawa  banyak  perubahan  di segala  bidang  di  Indonesia,  salah  satunya  bidang  transportasi.  Bermunculan  berbagai bentuk perusahaan baru, inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai bisnis baru yang berbasis  teknologi.  Dengan  munculnya  berbagai  teknologi-teknologi  baru,  banyak perusahaan  dan  pebisnis  yang  terinovasi  untuk  membuat  model  bisnis  yang  menarik dengan  layanan  yang  tidak  kalah  mengagumkan.  Salah  satu  perkembangan  teknologi saat  ini  terdapat pada layanan  ojek online, pada  akhir  tahun  2014,  Uber  dan GrabTaxi telah masuk ke pasar Indonesia, namun istilah ojek online saat itu belum begitu dikenal. Setahun  berselang,  berkat  kehadiran  aplikasi  GO-JEK  pada  bulan  Januari  ojek  online langsung  menjadi  salah  satu  bisnis  startup  yang  paling  populer  di  Indonesia.  Dalam rentang waktu dua belas bulan, GO-JEK berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar, yang kemudian diikuti oleh perusahaan GrabTaxi dengan layanan  GrabBike.    Namun  keberadaan  transportasi  online  adalah  sebuah  keniscayaan dari  perkembangan  terknologi  informasi  atau  biasa  disebut  sebagai  disrupsi  revolusi teknologi  4.0.  Kemajuan  informasi  teknologi  dan  bergurirnya  globaliasi  serta  disrupsi pada kenyataan belum bisa direspon secara lansung oleh regulasi dan kebjikan. Dengan demikian  membutikan  bahwa  perkembangan  dan  kemajuan  era  disrupsi  tidak  selaras dengan pengakomidasian regulasi dan kebijakan. Perubahan atau revisi turut mewarnai perjalanan  pengaturan  pemerintah  terhadap  transportasi  melalui  Permenhub.  Tidak hanya  revisi,  pembatalan  Mahkamah  Agung  terhadap  beberapa  pasal  yang  terdapat dalam Permenhub yang mengatur transportasi online ikut memberikan warna tersendiri. Penulis  memiliki  kesepemahaman  dengan  pendapat  dari  Kasali    yang  menyebutkan
bahwa  “disruption  akan  sangat  mudah  terjadi  dalam  industri  yang  highly  regulated.” Disrupsi  yang  memiliki  ciri,  destruktif  dan  kreatif.    Dengan  demikian  dapat  dipahami mengapa mengatur tarnsportasi online, seharusnya menggunakan pendekatan atau kaca mata  yang  berbeda  dari  pengaturan  terhadap  transportasi  konvensional.  Alih-alih membuat peraturan yang lebih adaptif dengan keadaan zaman dan perubahan teknologi informasi,  pemerintah  masih  berusaha  mengatur  transportasi  onlione  sebagaimana mengatur  transportasi  konvensional  yang  lebih  terintegrasi  dan  komprehensif.  Hal  itu sejalan dengan tanggapan terhadap Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024 (sesuai  konsep  RPJMN  dan  Renstra  Kementerian  Perhubungan  2020-2024)  yaitu mereformasi birokrasi untuk keselamatan dan keamanan berupa kebijakan dan regulasi. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga negara serta seluruh level kementerian sampai daerah  sangat  dibutuhkan  untuk  menjamin  kebijakan  yang  dirumusakan  serta pelaksanaanya bisa maksimal.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mendasakan  pada  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yang  meliputi penelitian  inventarisasi  hukum  positif,  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dan penelitian  hukum  in  concreto.    Data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  transportasi  online  telah  memberikan  tantangan  terhadap  sektor kebijakan  publik  untuk  dapat  mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi.  Namun, pemerintah  sebagai  regulator  terlihat  gagap  menemukan  peraturan  yang  tangkas  untuk menghadapi  fenomena  transportasi  online  tersebut.  Pertumbuhan  penduduk  di  daerah urban  telah  memberikan  tantangan  kepada  pemerintah  dan  kebijakan  publik,  terutama dalam  isu  penggunaan  lahan  dan  transportasi  publik.    Untuk  merespon  perkembangan transportasi  di  era  disrupsi  maka  dibutuhkan  Pembaharuan  dan  Pembangunan  Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.
E-Governance  merupakan  konsep  dari  Governance  terdiri  dari  dua  elemen  penting yaitu „governance‟ sebagai konsep utama dan „electronic‟ atau ICTs (Information and Communication  Technologies)  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  proses  governance. Konsep governance  berkembang sejak  tahun  1980-an   (Bevier,  2007: 364),  sedangkan konsep  e-Government  pertama  kali  berkembang  di  Amerika  pada  tahun  1993 (Gronlund, 2007: 364), sementara konsep penggunaan internet dalam government mulai diidentifikasi sejak 1970-an  (Gronlund, 2007: 364). Sejalan dengan berkembangannya konsep  governance  dan  perkembangan  ICTs  berkembang  pula  konsep  e-Governance, seiring  dengan  itu  pula  konsep  e-Government  dan  e-Governance  menjadi  tumpang tindih.  e-Governance  seringkali  didefinisikan  sangat  sederhana  mirip  dengan  e- Government  yaitu  bagaimana  pemerintah  menggunakan  ICTs  untuk  meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik.
Holmes sebagaimana dikutip oleh Muluk  menjelaskan bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan layanan public yang lebih baik, dekat dengan pelanggan, efektif biaya, dan dengan cara  yang berbeda tetapi  lebih  baik.  Penjelasan-penjelasan  tentang  e-Governance  tersebut  mengacu  pada karakteristik  good  governance  yang  mensyaratkan  adanya  transparansi  dan  efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. e-Governance adalah merupakan suatu bentuk e-
bisnis disektor pemerintah yang mengacu pada suatu proses dan struktur yang ditujukan pada  penyediaan  pelayana  public  secara  elektronik  baik  kepada  masyarakat  umum (citizens) dan pengusaha (businesses). Dari kedua konsep tersebut, maka e-Governance dapat  disimpulkan  sebagai  aplikasi  dari  alat-alat  elektronik  dalam  (1)  interaksi  antara pemerintah  dengan  masyarakat  (citizens)  dan  pemerintah  dengan  kalangan  pengusaha (businesses);  (2)  kegiatan  operasional  internal  pemerintahan.  Interaksi  melaui  media elektronik  tersebut  semata-mata  adalah  dalam  rangka  memudahkan  dan  mendorong terciptanya  demokratisasi  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  lebih  baik  (good governance). Adapun pengertian lain dari e-governance adalah suatu system manajemen informasi  dan  layanan  masyarakat  berbasis  internet  untuk  merekam  dan  melacak informasi public, dan memberi akses layanan public oleh instansi pemerintah. Dalam  mewujudkan  E-Governance,  terdapat  3  (tiga)  komponen  penting  pertama, Enabling  supply  &  demand  side  policy  (hadirnya  sebuah  kebijakan  yang  memayungi peran  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  mewujudkan  E-Governance  Hukum Transportasi),  kedua,  Transparency  &  open  data  (adanya  keterbukaan  informasi  dan kemudahan  mengakses/mendapatkan  data  E-Governance  Hukum  Transportasi)  dan yang  ketiga,  ICT  (information,  Communication  dan  Technology)  &  E-Governance (Penyelenggaraan  E-Governance  Hukum  Transportasi  berbasis  IT  yang  dapat  diakses melalui. indikator smart governance berdasarakan Boyd Cohen Smart City Whell salah satunya  adalah  online  services,  dimana  terdapat  dua  parameter  yakni  online  procedure (prosedur pelayanan publik yang disediakan oleh Kemenhub dan lembaga terkait, dapat diakses oleh masyarakat baik melaui website maupun melalui smartphone (aplikasi). Kegiatan  pembaharuan  (inovasi)  akan  menimbulkan  efisiensi.  Menurut  Clayton  M. Christensen  dan  Joseph  Bower  pada  artikel  "Disruptive  Technologies:  Catching  the Wave" di jurnal Harvard Business Review (1995) dalam tulisan (Khasanah et al., 2016) menyatakan bahwa inovasi disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru,  mengganggu  atau  merusak  pasar  yang  sudah  ada,  dan  pada  akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut.
Disruptive Innovation, dalam bahasa Indonesia yang disadur bebas berarti inovasi yang mengacau  atau  inovasi  yang  mengganggu.  Kata  mengganggu  pada  konteks  ini  tidak dapat  diambil  maknanya  secara  bebas  begitu  saja.  Sejalan  dengan  perkembangan teknologi,  mengganggu  dalam  konteks  ini  bermakna  bahwa  munculnya  inovasi teknologi baru akan mengganggu keberadaan teknologi yang lama.
Dalam  konteks  abad  21,  Amajida,    mengatakan  bahwa  teknologi  telah  mendorong berkembangnya  masyarakat  digital  (digital  society).  Masyarakat  kini  dapat  terhubung dengan  internet  sepanjang  waktu  dan  perangkat  digital  pun  terkoneksi  dengan  internet hampir di semua lokasi. Smartphone dan tablet computers dapat dengan mudah dibawa sepanjang waktu.
Istilah “disrupsi” telah dikenal puluhan tahun lalu, tetapi baru populer setelah guru besar Harvard  Business  School,  Clayton  M.  Christensen,  menulis  buku  berjudul  The Innovator Dilemma (1997). Buku ini berisi tentang persaingan dalam dunia bisnis, lebih khusus inovasi. Christensen ingin menjawab pertanyaan penting, mengapa perusahaan- perusahaan besar bahkan pemimpin pasar (incumbent) bisa dikalahkan oleh perusahaan yang  lebih  kecil,  padahal  perusahaan  kecil  tersebut  kalah  dalam  hal  dana  dan  sumber daya manusia. Jawabannya terletak pada perubahan besar yang dikenal dengan disrupsi. Disrupsi  dalam  Pembaharuan  dan  Pembangunan  Hukum  Transportasi  di  Era  Disrupsi melalui  E-Governance  tidak  hanya  sekedar  perubahan,  tetapi  perubahan  besar  yang mengubah tatanan.  Ada dua karakteristik penting dari disrupsi. Pertama, perubahan itu
sangat mendasar terkait dengan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.. Kedua, disrupsi selalu bermula pada formulasi dan konsep  maka  model  E-Governance  Hukum  Transportasi  di  Era  Disrupsi  menjadi tawaran yang konstruktif dan operasional.
Transportasi  berbasis  aplikasi  atau  transportasi  online  telah  menimbulkan  kegaduhan, menimbulkan  pro  dan  kontra  di  masyarakat  dan  mendapatkan  penolakan  dari penyelenggara  moda  transportasi  konvensional  seperti  ojek  konvensional,  angkutan kota,  dan  taksi,  dan  bahkan  menimbulkan  gesekan    serta  bentrokan  dan  dianggap mengurangi  dan  mematikan  penghasilan  para  pelaku  transportasi  konvensional  yang telah  ada  sebelumnyadan  sekaligus  memberikan  tantangan  terhadap  sektor  kebijakan publik  untuk  dapat  mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi.  Keberadaan transportasi online adalah sebuah keniscayaan dari perkembangan terknologi informasi atau  biasa  disebut  sebagai  disrupsi  revolusi  teknologi  4.0.  Namun,  pemerintah  sebagai regulator  terlihat  gagap  menemukan  peraturan  yang  tangkas  untuk  menghadapi fenomena transportasi online dan isu transportasi publik.
Dinamika  kebijakan  dan  regulasi  transportasi  di  era  disrupsi  membutuhkan  regulasi yang  tangkas  (agile),    terintegrasi  dan  komprehensif,  maka  dengan  demikian  menjadi niscaya  untuk  mewujudkan  E-governance  hukum  transportasi  di  era  disrupsi.  Hal  itu sejalan dengan tanggapan terhadap Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024 (sesuai  konsep  RPJMN  dan  Renstra  Kementerian  Perhubungan  2020-2024)  yaitu mereformasi birokrasi untuk keselamatan dan keamanan berupa kebijakan dan regulasi. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga negara serta seluruh level kementerian sampai daerah  sangat  dibutuhkan  untuk  menjamin  kebijakan  yang  dirumusakan  serta pelaksanaanya  bisa  maksimal.  Untuk  merespon  perkembangan  transportasi  di  era disrupsi maka dibutuhkan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.
Pembaharuan  dan  Pembangunan  Hukum  Transportasi  di  Era  Disrupsi  melalui  E- Governance  tidak  hanya  sekedar  perubahan,  tetapi  merupakan  tawaran  dalam menghadirkan  perubahan  besar  yang  dapat  mengubah  tatanan.  Ada  dua  karakteristik penting  dari  disrupsi.  Pertama,  perubahan  itu  sangat  mendasar  terkait  dengan Pembaharuan  dan  Pembangunan  Hukum  Transportasi  di  Era  Disrupsi  melalui  E- Governance. Kedua, disrupsi selalu bermula pada formulasi dan konsep maka model E- Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi menjadi tawaran yang kosntruktif dan operasional.  Untuk  dapat  menghasilkan  penelitian  yang  telah  dirumuskan,  maka penelitian    ini  akan  dilakukan  dalam  rentang  waktu  2  (dua)  tahun.  Tahun  pertama, melalui metode studi kepustakaan akan diiventarisasi data-data tentang konsep regulasi Transportasi,  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  untuk  memperoleh  gambaran  secara sistematis  dan  objektif  tentang  asas  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  regulasi transportasi,  maka  akan  ditemukan  regulasi  tranportasi  secara  konseptual.  Kemudian dilakukan refleski kritis terhadap regulasi transportasi (hasil analisis), untuk memahami kelemahan-kelemahan dan kelebihannya. Selanjtnya akan diformulasikan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance Transportasi. Tahun Kedua, penelitian tahun kedua merupakan lanjutan dari penelitian tahun pertama yang telah memformulasi Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E- Governance Transportasi. Maka tahun kedua menitik beratkan pada Desaian Dan Model E-Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi.

## 4. Kesimpulan
Kebijakan  dan  regulasi  transportasi  di  era  disrupsi  membutuhkan  regulasi  yang terintegrasi  dan  komprehensif,  menjadi  niscaya  untuk  mewujudkan  E-governance hukum  transportasi  di  era  disrupsi.  Kebijakan  Kemenhub  untuk  menghadirkan transportasi  yang  komprehensif  bisa  dilihat  pada  Master  Plan  Transportasi  Nasional tahun 2020-2024. Namun, dalam Master Plan tersebut belum terlihat kebijakan  yang mengarah pada E-Govenrnance sebagai respon atas perkembangan transportasi di era disrupsi. Maka untuk menyempurnakan Kebijakan tersebut dibutuhkan Pembaharuan dan  Pembangunan  Hukum  Transportasi  di  Era  Disrupsi  melalui  E-Governance. Disinilah terletak urgensi penelitian dengan judul E-Governance Transportasi: Desain Model  Regulasi  Hukum  Transportasi  Di  Era  Disrupsi  untuk  menemukan Pembaharuan  dan  Pembangunan  Hukum  Transportasi  di  Era  Disrupsi  dan Memformulasikan Konsep E-Governance Transportasi.

## Daftar Pustaka
Mercier,  Jean.  2009.  Equity,  Social  Justice,  And  Sustainable  Urban  Transportation  in The  Twenty-First  Century.  Administrative Theory  & Praxis,  Vol.  31, No.  2,  hal. 145-163, DOI: 10.2753/ATP1084-1806310201.
Bevier, Mark (2007), governance, pada: bevier, mark(ed), encyclopedia of governance, vol. I, los angeles:sage publication,
Gronlund,  Ake  (2007),  electrononic,  pada:Anttitoiko,  ari-veiko  and  matti  makia(eds), encyclopedia of digital government, volume I, hershey:idea group reference.
Faris  Widiyatmoko,  Dinamika  Kebijakan  Transportasi  Online,  Journal  of  Urban Sociology,Volume 1 / No. 2 / Oktober 2018
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990,  Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta
Ayu  Aziah  dan  Popon  Rabia  Adawia,  Analisis  Perkembangan  Industri  Transportasi Online  di  Era  Inovasi  Disruptif  (Studi  Kasus  PT  Gojek  Indonesia),  Cakrawala- Jurnal Humaniora, Vol 18 No. 2 September 2018
Agus Suwandono, Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Kerangka Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Mimbar  Hukum,  Volume  31,  Nomor  1, Februari 2019
Kasali, Rhenald. 2017. Disruption. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Muluk,  M.R.  Khairul,  Lokalisasi  dan  Globalisasi:  Tantangan  Dan  Peluang Digitalisasi  Pemerintah  Daerah,  Bisnis  dan  Birokrasi:  Jurnal  Ilmu  Administrasi dan Organisasi, Vol.IX/2/Mei/2001.
Azhari,  Idham  (ed),  Good  Governance  dan  Otonomi  Daerah:  menyongsong  AFTA tahun 2003 (Yogjakarta: Prosumen dan Forkoma-MAP, UGM, 2002).
Hamid, E. S. (2017). Disruptive Innovation : Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, 1–20
Amajida,  F.  D.  (2016).  Kreativitas  Digital  Dalam  Masyarakat  Risiko  Perkotaan:  Studi Tentang  Ojek  Online  “Go-Jek”  Di  Jakarta.  Informasi,  46  (1),  115–128. https://doi.org/10.21831/INFORMASI.V46I1.9657
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990,  Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  et  al,  2006,  Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat,
Rajawali, Jakarta.
.Shaleh  &  Azwita  (2021)  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  09  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Swalayan  Di Kota Pekanbaru, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in the  absence  of  any  commercial  finance  relationship  that  could  be  construed  as  a potential of interest.
Copyright :  @ UIRLRev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License  (CC-By  4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIRLRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.