## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam

## Interfaith Marriage in Indonesia from Islamic Law Perspective
Rahma Amir Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: rahmaamir.raa@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 28 Mei 2019 Revisi I 10 Mei 2019 Revisi II 13 Juni 2019 Disetujui 20 Juni 2019 Indonesia  merupakan  Negara  yang  kaya    akan  kebudayaan  dengan jumlah  penduduk  yang  besar  menjadikan  Indonesia  memiliki  masyarakat dengan suku, golongan, ras, budaya, adat istiadat, agama yang beraneka ragam.  Hal  tersebut  disebabkan  beberapa  faktor  yang  di  antaranya adalah  keadaan  sosio-antropologis,  geografis  dan  teritorial  Indonesia yang  letaknya  di  antara  samudera  Hindia  dan  samudera  Pasifik  yang sangat  potensial  berkembangnya  pluralitas  budaya  dan  agama  dalam masyarakat  Indonesia.  Akibat  perkembangan  pluralitas    tersebut kemudian  memunculkan  perkawinan  yang  variatif  yaitu  salah  satunya bentuk  perkawinan  beda  agama.  Pada  umumnya,  perkawinan  dianggap sesuatu hal yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah  perkawinan  dengan  ajaran  agama.  Sesungguhnya  Islam, tidak  melarang  perkawinan  antara  muslim  dengan  wanita  ahl  kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan keharusan memenuhi beberapa ketentuan. Sebagai  Negara  demokrasi,  perkawinan  beda  agama  diatur  dalam beberapa  peraturan  yang  termaktub  dalam  UU  RI  No  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya. Kata Kunci: Perkawinan, Yuridis, Sosialis-Antropologis;Beda Agama;
Indonesia  is  a  country  that  is  rich  in  culture  with  a  large  population making  Indonesia  has  a  diverse  population,  ethnicity,  race,  culture, customs,  religion.  This  is  due  to  several  factors  including  the  socio- anthropological,  geographical  and  territorial  conditions  of  Indonesia which are located between the Indian Ocean and the Pacific Ocean which has the potential to develop cultural and religious plurality in Indonesian society.  As  a  result  of  the  development  of  plurality,  then  a  variety  of marriages emerged, one of which  was the form of interfaith marriage. In general,  marriage  is  considered  to  be  something  sacred  and  therefore every  religion  always  connects  the  rules  of  marriage  with  religious teachings. Indeed, Islam does not prohibit marriage between Muslims and ahl  Kitab  women  (Jews  and  Christians),  with  the  obligation  to  fulfill several  provisions.  As  a  democratic  country,  interfaith  marriages  are regulated  in a number  of  regulations  embodied  in RI  Law  No.  1  of 1974 concerning Marriage and other regulations.
Keywords:  Marriage,  Juridical,  Socialist-Anthropological,  Different Religion.

## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Rahma Amir

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  terletak  di  antara  samudera  Hindia  dan  samudera  Pasifik,  sehingga sangat  potensial  dalam  berkembangnya  pluralitas  budaya,  ras,  suku  dan  agama  dalam masyarakat  Indonesia.  Pluralitas  agama  termasuk  salah  satu  yang  sangat  besar pengaruhnya.
Agama  besar  yang  masuk  dan  mempengaruhi    terhadap  terciptanya  pluralitas agama  di  Indonesia  antara  lain  agama  Islam,  Kristen  Protestan  dan  Katolik,  Hindu, Budha  dan  Konghucu.  Kondisi  demikian  memaksa  Negara  untuk  membuat  landasan hukum  yang  menjamin  kebebasan  beragama  sesuai  keyakinannya  masing-masing. Sebagaimana  fungsi  Negara  pada  masyarakat  yang  plural  dalam  hal  agama,  adalah sebagai penjamin atas terlindunginya tiap-tiap penduduk di dalam memeluk agama yang diakui  oleh  Negara.  Selain  itu  Negara  juga  berfungsi  untuk  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kondisi pluralitas dan keberagaman, memberi peluang terjadinya interaksi sosial pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya, ras , suku dan agama yang berlanjut  pada  hubungan  perkawinan. 1 Dalam  kondisi  keberagaman  masyarakat pluralistik  tersebut,  bisa  saja  terjadi  interaksi  sosial  di  antara  kelompok-kelompok masyarakat  yang  berbeda  kemudian  terjadi  hubungan  perkawinan.  Seiring  dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang terjadi semakin kompleks pula termasuk masalah perkawinan yang antara lain masalah perkawinan campuran 2 dan masalah perkawinan beda agama 3 .
Dalam  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  dua  orang    yang  di  Indonesia    tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan    Asing dan  salah  satu  pihak  lagi  berkewarganegaraan  Indonesia.  Perbedaan  tersebut  dalam Undang-undang  Perkawinan  tidak  mempersoalkan  perkawinan  campuran  dikarenakan kewarganegaraan.
Adapun perkawinan campuran yang dimaksudkan adalah perkawinan campuran dalam  arti  luas  yaitu  perkawinan  antara  dua  orang;  pria  dan  wanita  yang  tunduk  pada hukum yang berlainan, yang mana belum ada satu ketentuan atau perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait masalah perkawinan yang berbeda agama.
Salah  satu  Negara  yang  penduduknya  mayoritas  pemeluk  agama  Islam  adalah Indonesia,  mengingat  konstitusi  Negara  Indonesia  menjamin  kebebasan  beragama
1 Dalam konteks doktrin keagamaan, Islam menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia apakah itu perbedaan agama, ras, suku ataupun lainnya.
2 Istilah perkawinan campuran dalam kepustakaan hukum Indonesia  mempunyai  arti secara  luas yakni  meliputi  perkawinan  antara  orang-orang  yang  berlainan  kewarganegaraan,  berlainan  tempat, berlainan  golongan  dan  berlainan  agama.  Berdasarkan  pasal  57  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Perkawinan campuran dimaksudkan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  yang  salah  satu  adalah berkewarganegaraan  Asing  sementara  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia.Wahyono Darmabrata  dan  Surini  Ahlan  Sjarif, Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia, Ed.  I  (Cet.  II; Jakarta: FHUI, 20014), h. 11
3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bisa dikatakan bercorak keagamaan karena mendasarkan  pengesahan  suatu  perkawinan  berdasarkan  hukum  agama.  Faktor  perbedaan  agama  tidak mendapat perhatian penuh oleh pembentuk Undang-Undang dalam hal perkawinan antar agama.
kepada  setiap  warga  negaranya  berdasarkan  agama  dan  keyakinan  masing-masing. Dalam  konsepsi  hukum  Indonesia,  masalah  perkawinan  telah  mendapat  pengaturan hukumnya  secara  nasional,  yakni  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975. 5
Istilah  perkawinan campuran dalam kepustakaan hukum Indonesia  mempunyai arti  luas,  termasuk  perkawinan  antara  orang-orang  yang  berlainan  kewarganegaraan, tempat,  golongan  dan  agama.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campuran yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perkawinan campuran dalam arti luas yaitu perkawinan beda agama yang ditinjau dari  perspektif hukum Islam dan  hukum positif Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  di atas, maka permasalahan yang  dibahas  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana  hukum  Islam  mengatur  perkawinan beda agama dan bagaimana hukum positif Indonesia mengatur  perkawinan beda agama.

## B. METODE PENELITIAN
Metodologis  merupakan  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan    tata  cara tertentu  dan  sistematis.  Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian dengan tipe  penelitian  hukum normatif 6 yaitu penelitian yang menggunakan referensi kepustakaan    seperti  Undang-Undang,  Peraturan-peraturan    pemerintah,    buku-buku yang    dikaitkan    dengan    perkawinan  beda  agama.  Sifat    penelitian    yang  digunakan penulis  adalah  deskriptif 7 kualitatif    yaitu  penulis  berusaha      memberi      gambaran perihal  perkawinan  beda  agama  yang   kemudian dianalisis dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

## Perkawinan Beda Agama
Perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  sehingga  mempunyai  akibat- akibat hukum yang dapat terjadi. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, yang dalam bidang perkawinan di Indonesia menjadi hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian sah tidaknya suatu  perkawinan  ditentukan  oleh  ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang  tersebut. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
“ Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu ”.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa:
“ Dengan  perumusan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut,  tidak  ada  perkawinan  di luar  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan Undang-Undang  dasar  1945.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing
4 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
5 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 13.
7 Sri Mamudji et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: badan Penerbit  fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 2

## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Rahma Amir
agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku,  bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut ”.
Perkawinan  beda agama  merupakan  bagian  dari  macam  perkawinan  campuran. Perkawinan  beda  agama  dalam  pelaksanaannya  seringkali  mendapat  kendala.  Hal  ini karena  pada  prinsipnya  setiap  agama  melarang  perkawinan  beda  agama.  Namun demikian, meski agama melarang perkawinan beda agama, namun berdasarkan Pasal 7 ayat  (2)  GHR  membolehkan  perkawinan  beda  agama  dilaksanakan.  Pasal  ini menentukan  bahwa  perbedaan  asal  usul,  agama  dan  kebangsaan  bukan  menjadi penghalang  untuk  dilaksanakannya  perkawinan  di  antara  yang  hendak  menikah  beda agama.
Beberapa  pasal  dalam    GHR  terkait  perkawinan  beda  agama.  Pasal  1  GHR mengandung pengertian yang luas, untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama diperlukan syarat-syarat  yang harus dipenuhi, sebagai konsekuensinya. Demikian pula dalam pasal 6 ayat (1) GHR mensyaratkan perkawinan beda agama harus ada kata sepakat  dari  calon    suami  istri  yakni    bagi  pihak-pihak  yang  ingin  melangsungkan perkawinan  diwajibkan  untuk  memenuhi  syarat-syarat  baik  materiil  maupun  formil menurut hukumnya sendiri. 8
Berdasarkan  ketentuan  dalam  GHR  maka  yang  menjadi  cakupan  dari perkawinan  campuran  sangatlah  luas,  bahkan  ketentuan-ketentuan  hukum  agama yang melarang  perkawinan  antara  yang  berbeda  agama  dilanggar  oleh  GHR.  Penyimpangan GHR  dari  hukum  agama  ini  nampak  dari  pengertian  perkawinan  campuran  yang didalamnya termasuk perkawinan campuran antara mereka yang berbeda agama. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam hukum agama
Adapun  kaitannya  dengan  pengaturan  perkawinan  beda  agama  antara  sesama warga  Negara  Indonesia  maka  perlu  dipahami  bahwa  perkawinan  dimaksud    menurut hukum  agama  yang  ada  di  Indonesia  (Islam,    Kristen,  Katholik,  Hindu,  Budha  dan Konghucu).  Pendapat  hukum  agama  tentang  perkawinan  beda  agama  pada  dasarnya melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain.

## 1. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam
Pada prinsipnya  agama Islam tidak memperkenankan perkawinan antar agama. Al-Qur’an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221:
اَل َو ا اْاوُحِكنَت اِت ََٰك ِر ۡشُمۡلٱ ا اْاوُحِكنُتا َل َوا ۡۗۡمُكۡتَبَج ۡعَأا ۡوَل َوا ٖةَك ِر ۡشُّمانِ ما ٞرۡيَخاٌةَنِم ۡؤُّما ٞةَمَ َلَ َوا ََّّۚنِم ۡؤُيا َٰىَّتَح اَنيِك ِر ۡشُمۡلٱ ا اَّْۚاوُن ِم ۡؤُيا َٰىَّتَح اٖك ِر ۡشُّمانِ ما ٞرۡيَخا ٌنِم ۡؤُّما ٞدۡبَعَل َو ا اۡدَيا َكِئ َََٰٰٓل ْوُأا ۡۗۡمُكَبَجۡعَأا ۡوَلَو اَنوُع ا اىَلِإ ا ِراَّنلٱ ا اَو اَُّللّٱ ا اىَلِإاْا َٰٓوُع ۡدَي اِةَّنَجۡلٱ ا اَو اِة َرِفۡغَمۡلٱ ا اِهِنۡذِإِب ۦ ا اُنِ يَبُي َو اِهِت ََٰياَء ۦ ا ااَنو ُرَّكَذَتَيا ۡمُهَّلَعَلا ِساَّنلِل
ا
Terjemahnya:
“Janganlah  kamu  nikahi  wanita-wanita  musyrik  sebelum  mereka  beriman Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  wanita  musyrik walaupun  dia  menarik  hati.  Dan  janganlah  kamu  menikahi  orang  musyrik
8 Subekti,  R.  dan  R  Tjitrosudibjo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Terjemahan (Burgerlijk Weetboek) (Cet. 37; Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006), 94.
(dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka    beriman.  Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. 9
Dalam  QS  al-Baqarah/2:  221  menunjukkan  larangan  perkawinan  yang  berlaku bagi  laki-laki  maupun  wanita  yang  muslim  untuk  menikah  dengan  orang-orang muslim. 10 Adalah  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  masih  dalam  kontroversi, perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama.
Islam tidak mengenal larangan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau karena perbedaan hukum ((hukum adat), tetapi melarang umatnya melakukan akad nikah  dengan  orang  yang  bukan  beragama  Islam    Dari  ketentuan  ini  secara  tegas, seorang  muslim  dilarang  menikah  dengan  seorang  non  muslim  yang  berlaku  bagi  pria maupun wanita.
Terkait  keputusan  MUI  perihal  perkawinan  antar  agama  pada  Musyawarah Nasional  ke  II  Majelis  Ulama  (MUI)  dengan  nomor  05/Kep/Munas  II/MUI/1980 tertanggal  1  Juni  1980  tentang  Fatwa  yang  menetapkan  fatwa  perkawinan  antar agama/beda agama, bahwa:
a. Perkawinan  wanita  muslimah  dengan  laki-laki  non  muslim  adalah  haram hukumnya;
b. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita  non muslim
c. Tentang  perkawinan  antar  laki-laki  muslim  dengan  wanita ahl  kitab , terdapat perbedaan pendapat: Setelah  mempertimbangkan  bahwa mafsadat nya  lebih  besar  daripada maslahat nya,  maka  MUI  memfatwakan  Perkawinan  beda  agama    adalah haram hukumnya. 11
Ikatan perkawinan dalam hukum Islam adalah ikatan keseluruhan segi dan aspek kehidupan  masyarakat.  Islam  melarang  ikatan  perkawinan  yang  mengakibatkan hancurnya  keyakinan  agama.  Dari  ketentuan  ini  secara  tegas  menentukan  bahwa seorang  muslim  dilarang  menikah  dengan  seorang  non  muslim  yang  berlaku  bagi  pria maupun wanita.

## 2. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Khatolik
Dalam  agama  Khatolik,  perkawinan  adalah  hal  yang  kudus,  ikatan  erat  yang tidak  dapat  terceraikan.  Untuk  menyelamatkan    perkawinan  maka  agama  Katolik menempuh beberapa sikap :
1) Pada dasarnya perkawinan beda agama menyalahi hukum dan tidak sah;
9 QS Al-Baqarah/2: 221 dan QS Al-Mumtahanah/60:10. Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sygma Examedia), h. 303
10 Dalam doktrin Islam, Perkawinan beda agama terbagi menjadi 4 (empat) bentuk: 1.Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahl al-kitab ; 2. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik; 3.  Perkawinan  antara  wanita  muslim  dengan  pria ahl  al-Kitab  mengenal; 4.  Perkawinan  antara  wanita muslim dengan pria musyrik, yaitu yang bukan ahl al-kitab .
11 Kumpulan Fatwa MUI,  Musyawarah Nasional ke II MUI Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980

## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam

## Rahma Amir
2) Perkawinan  beda  agama  antar  umat  Khatolik  dan  penganut  agama  lain  adalah sah apabila mendapat dispensasi dari gereja;
3) Gereja memberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu; Salah  satu  halangan  yang  dapat  mengakibatkan  sebuah  perkawinan  tidak  sah adalah  perbedaan  agama.  Bagi  gereja  Khatolik,  perkawinan  seseorang  yang beragama  Khatolik  dengan  orang  non  Khatolik  dan  tidak  dilakukan  menurut agama  Khatolik  maka  dianggap  tidak  sah.  Di  samping  itu,  perkawinan  yang dilakukan  antara  seseorang  yang  beragama  Katolik  dengan  yang  non  Khatolik maka  dipandang  tidak    ideal.  Karena  agama  Khatolik  memandang  perkawinan sebagai  sakramen  sedangkan  agama  lainnya  kecuali  Hindu  tidak  demikian karena  itu  Khatolik  menganjurkan agar  penganutnya  kawin  dengan  orang  yang beragama Khatolik juga. 12 Hukum gereja Khatolik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non Khatolik bersedia berjanji tunduk pada hukum  perkawinan  Khatolik,  monogami  dan  tidak  bercerai  seumur  hidup  serta membiarkan pasangannya tetap memeluk agama Khatolik. 13

## 3. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Kristen
Agama  Kristen  mengajarkan bahwa  nikah  adalah  persekutuan  suci  yang ditetapkan  oleh  Tuhan. Perkawinan  adalah  persekutuan  hidup  meliputi  keseluruhan aspek  kehidupan  yang  menghendaki  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  satu  dalam persekutuan suci. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu  dalam  menghayati  kemanusiaan  dan  satu  dalam  memikul  beban  pernikahan. 14 Bahwa pada prinsipnya agama Kristen menghendaki agar pemeluknya menikah dengan orang  yang  seagama,  karena  tujuan  utama  perkawinan  untuk  mencapai  kebahagiaan sehingga kebahagiaan akan sulit tercapai apabila suami istri tidak seiman.
Perkawinan beda agama dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen apabila yang non Kristen bersedia membuat pernyataan tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan  di  gereja.  Gereja  Kristen  Indonesia  (GKI)  telah  mengatur  ketentuan perkawinan  beda  agama  di  kalangan  GKI  yang  bersifat  rinci  yaitu  dengan  kesediaan pihak non Kristen untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen. 15 Dalam gereja Kristen ada tiga macam perkawinan campuran, antara lain yaitu:
1. Perkawinan campuran antara orang sesame Kristen namun lain gereja;
2. Perkawinan campuran orang;
3. Perkawinan campuran antara umat Kristen dengan penganut agama lain non Kristiani.
Ada  beberapa  gereja  tertentu  yang  memberkati  perkawinan  beda  agama  ini, namun  setelah  pihak    Kristen  membuat  pernyataan  bahwa  ia  bersedia  ikut    membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Kristen. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh
12 Ichtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 129.
13 Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama (http://www.hukumonline.com/detail.asp.id)
14 Ichtiyanto, Perkawinan Campuran dalam  Negara Republik Indonesia, h. 129
15 Ichtiyanto,  Perkawinan Campuran  dalam Negara Republik Indonesia, h. 133
keyakinan  bahwa    pasangan  yang  tidak  seiman  itu  dikuduskan  oleh  suami.  Ada  pula gereja    tertentu  yang  bukan  hanya  tidak  memberkati,  malah    anggota  gereja  yang menikah dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja GKI. 16

## 4. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Hindu
Seorang wanita Kasta Brahmana dilarang menikah dengan pria yang berasal dari kasta  rendahan  atau  tidak  berkasta  (Sudra),  terlebih  bagi  perkawinan  antara  mereka yang berbeda agama.
Agama Hindu secara tegas memberikan ketentuan syarat-syarat perkawinan dan menentukan  larangan  agama  Hindu  dengan  pemeluk  agama  lain.  Perkawinan  orang yang  beragama  Hindu  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  dapat  dibatalkan,  misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian Suatu perkawinan karena tidak memenuhi syarat apabila perkawinan itu dilakukan, maka menurut hukum Hindu tidak dapat dilaksanan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  untuk   mensahkan  suatu  perkawinan menurut  agama  Hindu,  harus  dilakukan  oleh  Pedande/Pendeta  yang  memenuhi  syarat untuk itu. Dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut  agama  Hindu  dan  non  Hindu  harus    disahkan  oleh  Pedande.  Dalam  agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama, hal ini disebabkan karena sebelum dilaksanakan perkawinan, terlebih dahulu upacara keagamaan dilakukan. Apabila salah seorang  calon  mempelai  tidak  beragama  Hindu,  maka  dia  diwajibkan  sebelumnya menganut  agama  Hindu.    Karena  apabila  calon  mempelai  yang  non  Hindu  tidak disucikan  terlebih  dahulu  yang  kemudian  dilaksanakan  perkawinan,  maka  hal  ini melanggar ketentuan dalam SelokaV89 kitab Manawar Dharma Sastra.

## 5. Perkawinan Beda Agama  Menurut Hukum Budha
Agama  Budha    lebih  banyak  memperhatikan  ajaran  dan  amalan  moral, menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia. Pada  agama Budha, tidak mengatur secara khusus perkawinan beda agama dan tidak membatasi hak asasi  umatnya dalam kehidupan pribadinya, berkeluarga dan bermasyarakat.
Perkawinan  antar  agama  dalam  hukum  Budha,    yang  salah  seorang  calon mempelai  tidak  beragama  Budha,  menurut  keputusan  Sangha  Agung  Indonesia diperbolehkan,  asal  pengesahan  perkawinannya  dilakukan  menurut  prosesi  agama Budha.  Calon  mempelai  yang  tidak  beragama  Budha  tidak  diharuskan  untuk  masuk agama  Budha  terlebih  dahulu,  akan  tetapi  dalam  upacara  ritual  perkawinan,  kedua mempelai  diwajibkan  mengucapkan  “atas  nama  Sang  Budha,  Dharma  dan  Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha.
16 Menurut  Pdt.  Purboyo  W.  Susilaradeya  dalam  Empat  Cara  Penyelundupan  Hukum  Bagi Pasangan Beda Agama.

## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Rahma Amir
Penganut  agama  Budha  dalam  prakteknya  mengikuti  ketentuan  hukum  yang  berlaku setempat  (hukum  adat  atau  hukum  Negara  yang  berlaku)  karena  agama  Budha  tidak membatasi  umatnya  untuk  kawin    dengan  penganut  agama  lain  menurut  hukum  yang berlaku
6. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Khonghucu
Menurut agama Khonghucu, pernikahan merupakan salah satu dari tiga momen yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Ketiga hal tersebut menjadi kehendak Tian, Tuhan direncanakan  secara matang agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
Meski  tidak  diatur  secara  eksplisit  apakah  pernikahan  antar  pasangan  yang berbeda  agama  diperbolehkan  atau  tidak. 17 Bahwasanya  nabi  Kongzi  dan  agama Konghucu  tidak  membeda-bedakan  manusia.  Semua  manusia  adalah  rakyat  Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan.

## Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia
Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran Negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit.  Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah Negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah Negara hukum.
Secara  yuridis  formal,  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Intruksi  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kedua  produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.
Secara yuridis, Undang-Undang perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, bahkan Undang-undang Perkawinan secara tidak  langsung  memberikan  ruang  bagi  terjadinya  perkawinan    beda  agama,  yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan.
Secara  sosiologis,  perkawinan  beda  agama  masih  diterima  oleh  sebagian masyarakat  di  Indonesia.  Secara  filosifis,  hak-hak  yang  terkait  dengan  agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari hak asasi itu sendiri.
Perkawinan  antara  pas  angan  yang  seiman  merupakan  perkawinan  ideal  bagi semua agama, yang pada prakteknya ada agama yang mau mensahkan perkawinan beda agama tersebut dengan kondisi tertentu. Sebagaimana Islam, tidak melarang perkawinan beda agama antara seorang lelaki muslim dengan wanita non muslim  dari golongan ahli kitab.  Demikian  juga  agama  Khatolik,  hukum  gereja  memberi  cela  melangsungkan perkawinan beda agama antara umat Khatolik dengan umat non Khatolik setelah diberi dispensasi dari uskup setelah pihak Khatolik mau membuat pernyataan untuk tetap setia kepada  agama  Khatolik  dan  akan  menjadikan  anak-anak  dari  perkawinan  tersebut
17 Meski  demikian  tapi  bila  disimak  secara  mendalam  makna  sabda  nabi  Kongzi  dalam  Kitab Lun Yu XII, 5, yang berbunyi:“Gunakanlah pengetahuan kitab untuk memupuk persahabatan dan dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih serta di empat penjuru lautan, semuanya saudara”.
sebagai  pemeluk  dan  dididik  secara  Khatolik.  Pernyataan  tersebut  disetujui  oleh  pihak yang non Khatolik dengan menandatanganinya. 18

## 1. Ketentuan Hukum Positif
Pada  umumnya  perkawinan  dipandang  sebagai  sesuatu  hal  yang  sakral, karenanya  setiap  agama  selalu  menghubungkan  kaidah–kaidah  perkawinan  dengan ajaran-ajaran agama. 19 Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974, dalam  Undang-Undang  tersebut  khususnya  pasal  2  ayat  (1)  disebutkan:  “Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan pasal itu diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan,  mengingat  hal  senada  dijelaskan pada beberapa pasal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  pasal  4  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  Hukum  Islam”  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dengan  merujuk  kepada  hukum  agamanya dan  kepercayaannya    dari  pihak  yang  bersangkutan  sebagai  syarat    sahnya  suatu perkawinan,  maka  secara  tidak  langsung  juga  telah  menganggap  perkawinan  sebagai sesuatu  hal  suci.  Akibatnya  setiap  perkawinan  yang  menyimpang  dari  norma-norma agama dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama.
Dengan  demikian,  dari  penjelasan  pasal-pasl  tersebut  bahwa  setiap  perkawinan yang  dilaksanakan  dalam  wilayah  hukum  Indaonesia  harus  dilaksanakan  dalam  satu jalur  agama,  tidak  boleh  suatu  perkawinan  dilaksanakan  berdasarkan  masing-masing agama dan jika hal tersebut terjadi maka merupakan pelanggaran terhadap kontitusi.
Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern saat ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam satu lingkungan masyarakat kecil dan sempit, seperti golongan,  suku,  agama  dan  ras,  tetapi  hubungan  manusia  telah  berkembang  dengan pesatnya sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, dan agamanya sendiri.  Dengan  kondisi  pergaulan  terjadi,  yang  seperti  itu  maka  bukan  suatu  hal yang mustahil  untuk  membuka  peluang  terjadinya  perkawinan  antar  suku,  ras,  golongan maupun  agama.  Perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat  perkotaan  yang  heterogen  dan  ternyata  perkawinan  beda  agama  seperti  itu sejak  dulu  sampai    sekarang  selalu  menimbulkan  persoalan,  baik  di  bidang  sosial maupun bidang hukum.
Jadi jelaslah bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal    2  ayat  1  tersebut.  Namun  dapat  dikatakan  pula  bahwa  Undang-undang
18 Perkawinan  beda  agama  merupakan  suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dipungkiri keberadaannya,  suatu  fenomena  yang  marak  terjadi  di  dalam  masyarakat  kita  yang  bukan  saja  di  zamn sekarang namun telah menjadi kenyataan sejak dahulu. Asmin Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ( Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), h. 74.
19 Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tersebut,  hukum  perkawinan  di Indonesia  bersifat  pluralistik.  Pluralisme  hukum  perkawinan  tersebut  nampak  pada  peraturan  yang berbeda  antara  golongan  yang  satu  dengan  golongan  lainnya.  Ada  sebagian  masyarakat  yang menggunakan hukum  adat dan hukum Barat. Ketentuan perkawinan juga tersebar ke beberapa peraturan yang  berbeda.  Pluralisme  hukum  perkawinan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  adat istiadat, suku, golongan, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda.

## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Rahma Amir
Perkawinan  tidak  memberikan  larangan  yang  tegas  mengenai  perkawinan  yang dilakukan  pasangan  yang  memiliki  agama  /keyakinan  yang  berbeda.  Sehingga  hal  ini menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda  di  kalangan  masyarakat.  Sebagian berpendapat  bahwa  perkawinan  tersebut  tidak  sah  karena  tidak  memenuhi  ketentuan yang  berdasarkan  agama  maupun  ketentuan  berdasarkan  Undang-Undang  Negara. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda, Perkawinan berbeda agama dipandang sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak. 20
Perkawinan  beda  agama  masih  banyak  terjadi  dan  dalam  prakteknya  itu  pula perkawinan beda agama itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil, dimana hal tersebut dapat terjadi atas dasar kebijakan yang didasari pemikiran “daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan sipil  meresmikannya saja. 21
Dalam  formalitas  dan  syarat  yang  diperlukan  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan  beda  agama  di  Kantor  Catatan  Sipil  sama  dengan  yang  diperlukan  bagi perkawinan  biasa.  Demikianlah  dapat  dikatakan  bahwa  walaupun  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tidak  memberi  tempat  terhadap  perkawinan  beda  agama,  tetapi dalam praktek perkawinan seperti itu masih tetap bisa dilaksanakan.
Prof.  Wahyono  Darmabrata  menjelaskan  ada  empat  cara  yang  populer  yang ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan 22 :
1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan;
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;
3. Penundukan sementara pada salah hukum agama;
4. Perkawinan dilakukan d luar negeri.
Untuk  cara  keempat,  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  ruang  yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut.

## 2. Pencatat Perkawinan
Dalam  menyikapi  perkawinan  beda  agama,  ada  dua  cara  yang  bisa  dilakukan, bagi salah satu pihak calon mempelai melakukan perpindahan agama, namun ini dapat dikatakan penyelundupan hukum karena yang terjadi adalah hanya menyiasati ketentuan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkainan. Setelah perkawinan terlaksana, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya. Cara ini sangat tidak disarankan.
Perkawinan  beda  agama  akan  semakin  ditemui  di  dalam  kehidupan  kehidupan masyarakat dewasa ini. Sehingga sangat perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  dalam  hal perkawinan  antar  agama.  Pentingnya  penyempurnaan  Undang-Undang  Perkawinan dimaksud  karena  pada  Undang-Undang  tersebut  tidak  mengatur  masalah  perkawinan beda  agama,  sementara  masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  pluralistis  yang menjadi sebab perkawinan beda agama tidak dapat dihindari.
20 Agatha Arumsari Dewi, Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (Tesis: 2008), h. 33
21 Rusli dan R. Tama, Perkawinan antar Agama dan Masalahnya (Bandung: Shantika Dharma, 1984), h. 37
22 Wahyono  Darmabrata,  Tinjauan  Undang-UndangNomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jkarta, 2003), h.  27

## PENUTUP Kesimpulam
Secara sosio-kultural Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, golongan, budaya dan agama, hal itu disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan keadaan geografis  dalam  terciptanya  akulturasi  yang  beragam.  Di  samping  itu  territorial Indonesia  terletak  di  antara  samudera  Hindia  dan  samudera  Pasifik,  sehingga  dengan letak demikian sangat potensial dalam berkembangnya pluralitas budaya, ras dan agama dalam masyarakat Indonesia.
Salah  satu  akulturasi  yang  beragam  itu  kemudian  membawa  bentuk  perkawinan yang variatif pula, yakni perkawinan yang kontroversial namun selalu terjadi di tengah masyarakat adalah bentuk perkawinan beda agama. Selain bentuk perkawinan ini yang sifatnya  adanya  hubungan  interaksi  antara  manusia  juga  persoalan  ibadah  tercakup  di dalamnya sehingga sangat kuat ikatan sesama manusia maupun kepada Allah
Sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan beda agama dengan ketentuan- ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  berbagai  persyaratan  dalam  pemenuhannya. Adapun yang diluar ketentuan  tersebut diharamkan meskipun hal tersebut utopis untuk bisa dilakukan karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan yang memberi kesan sangat  memaksakan  keadaaan.  Oleh  karenanya  jauh  lebih  baik melakukan  perkawinan dengan  seiman  sehingga  tidak  beresiko  di  kemudian  hari.  Dengan  demikian  Negara Indonesia  yang  bersikap  tidak  memberi  kemudahan  dalam  arti  perlindungan  bagi perkawinan beda agama adalah tindakan yang tepat berdasarkan kajian religius maupun yuridis.

## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Rahma Amir

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 , Jakarta: PT.  Dian Rakyat, 1986.
Ali, Muhammad Daud, Azaz-azaz Hukum Islam , Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Damabrata, Wahyono, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksaannya , Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarata, 2003.
Damabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia , Cetakan II, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Ichtiyanto, Perkawinan Campuran Dalam Negara  Republik Indonesia , Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
Subekti, R., Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1987.
Intruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .