IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEJIK DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN (Studi Kasus terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemimpin UPTD Pendidikan Dalam Mengimplementasikan Manajemen Stratejik di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Bengkalis)

## MUHAMMAD NASIR
Kabag Humas dan Protokoler Setwan Kabupaten Bengkalis Email: m.nasir196201@gmail.com

## Abstract
Statically,  an  organization  is  a  gathering  place  for  a  number  of  people  who  have  the same interests. While dynamically, organization is a process of  cooperation of several people to achieve a common goal. In this thinking, all elements of an organization will only function effectively and efficiently if the human element as a resource that carries out  work  is  able  to  utilize  material  and  financial  professionally.  Conversely,  if  human resources  have  low  ability  in  utilizing  material  and  financial  resources,  it  cannot  be denied  that  waste  will  occur  in  an  organization.  The  Technical  Services  Unit  of  the Education  Office  in  urban  and  rural  areas  in  Bengkalis  Regency  has  carried  out  a strategic management process based on the needs of the organization and the interests of  its  service  users.  The  stages  of  strategic  management  remain  the  main  basis  in determining the programs needed. The programs are determined not only for the benefit of  the  Education  Service  Technical  Service  Unit,  but  also  by  taking  into  account environmental developments.
Secara  statis,  organisasi  merupakan  wadah  berhimpun  sejumlah  manusia  yang memiliki  kepentingan  sama.  Sementara  itu  secara  dinamis,  organisasi  merupakan proses  kerjasama  sejumlah  orang  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Dalam  pemikiran ini,  semua  unsur  organisasi  hanya  akan  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  apabila unsur  manusia  sebagai  sumber  daya  yang  melaksanakan  pekerjaan  mampu mendayagunakan  material  dan  finansial  secara  profesional.  Sebaliknya,  apabila sumber daya manusia berkemampuan rendah di dalam mendayagunakan material dan finansial,  maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  akan  terjadi  pemborosan  dalam  suatu organisasi. UPTD Pendidikan daerah kawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Bengkalis  telah  melakukan  proses  manajemen  stratejik  berdasarkan  kebutuhan organisasi  dan  kepentingan  pengguna  jasanya.  Tahapan-tahapan  manajemen  stratejik tetap  menjadi  dasar  utama  menentukan  program  yang  dibutuhkan.  Program-program yang ditetapkan tidak hanya untuk kepentingan UPTD Pendidikan, tetapi juga dengan memperhatikan perkembangan lingkungan.
___________________ Keywords: Organization, Strategic Management, Human Resources.

## A. Latar Belakang Masalah
Perubahan  sistem  pemerintahan  di  tanah  air  telah  membawa  implikasi  terhadap penyusunan  berbagai  infrastruktur  pendidikan  di  daerah.  Seperti  halnya  pengelolaan Sekolah  Dasar  dulu  dikelola  oleh  dua  lembaga,  Dinas  P&K  dan  Kanwil  Depdikbud, sedangkan  Pendidikan  Menengah  dikelola  oleh  Kanwil,  harus  tunduk  pada  ketentuan UU. No. 22 Tahun 1999, untuk direstrukturisasi sesuai kebutuhan daerah. Satu hal yang mendapat  pertimbangan  paling “urgen” adalah  akomodasi  kebutuhan  masyarakat setempat  yang  bernuansa  kolaboratif,  kompetitif  serta  berorientasi  pada  kualitas.  Jika penyelenggaraan  sistem  pendidikan  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  implikasinya terhadap  peran  atau  perluasan  peran  dari  pemimpin  menjadi  lebih  profesional.  Ini merupakan suatu “condition sine qua non ” simultan dengan upaya memposisikan para Pemimpin  Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas  (UPTD)  Pendidikan  sebagai  sosok  Pemimpin struktural  yang  berada  di  garis  depan  ( front  line ),  artinya  mereka  secara  langsung berhadapan  dengan  seluruh  Pemimpin  satuan  pendidikan  (para  kepala  sekolah)  dan “stakeholders” lainnya.
Pemimpin  UPTD  Pendidikan  merupakan  pemegang  peran  strategis  dalam penerapan  kebijakan  atau  mengembangkan  inovasi  pendidikan  di  setiap  satuan  tugas/ kerja dan satuan pendidikan di kecamatan. Tugas dan tanggungjawab yang cukup berat untuk diemban oleh seorang pemimpin, sudah sewajarnya kualitas kemampuan kerjanya dikembangkan  dan  ditingkatkan  lebih  profesional,  sistematis  dan  pragmatis  sesuai tuntutan tugas di bidang pendidikan. Berdasarkan PP. No. 65 Tahun 1951, lembaga ini dijadikan  sebagai  ujung  tombak  yang  sangat  strategis  dalam  memberikan  pembinaan kepada  sekolah,  khususnya  mengelola  3  M  yakni man,  money  dan  material (ketenagaan, keuangan dan sarana prasarana pendidikan).
Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis No. 20 Tahun  2005  yang  menetapkan  Dinas  Pendidikan  untuk  mengelola  pendidikan,  maka Kabupaten  Bengkalis  secara  struktural  juga  membentuk  Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas (UPTD)  Pendidikan  yang  mengelola  pendidikan  sesuai  dengan  kewenangan  yang digariskan  sebagai  pembantu  teknis  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan profesional  sesuai  kebutuhan  daerah.  Dengan  demikian  terlihat  jelas  peran  Pemimpin Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas  (UPTD)  Pendidikan  dengan  kompleksitas  tugas  menjadi 5M  (Man,  money,  material,  method  dan  machines) yang  sudah  semestinya  memiliki seorang Pemimpin profesional.
Dalam  teori  organisasi,  B.  Silalahi  (1995)  mencoba  mengembangkan  pandangan FW.  Harris  tentang  prinsip  sebuah  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  supaya  lebih efektif.  Ada  tiga  belas  prinsip  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  pihak  Kantor  Unit Pelayanan  Teknis  Dinas  Pendidikan  sebagai  sebuah  organisasi,  yakni  sebagai  berikut:
(1) the  principle  of  objective ;  (2) the  principle  of  functional  organization ;  (3) the principle of balance ; (4) the principle of specialization ; (5) the principle of continuity;
(6) the principle of flexibility ; (7) the principle of simplicity ; (8) the principle of unity
of  command ;  (9) the  principle  ot  span  of  control ;  (10) the  principle  of  supervisory channels; (11) the principle of communication ; (12) the principle of coordination ; (13) the principle of efectiveness.
Prinsip-prinsip  di  atas  menggambarkan  suatu  organisasi  yang  dinamis  dengan menerapkan  berbagai  kepentingan  untuk  memungkinkan  seluruh  aktivitas  berkaitan dalam  koridor  pencapaian  tujuan  yang  efektif,  prinsip  ini  dapat  diterapkan  pada  Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan sebagai organisasi pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan maksimal bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu.

## B. Fokus Masalah Penelitian
Ada  beberapa  fokus  permasalahan  yang  ingin  diangkat  dan  dicarikan pemecahannya dalam penelitian ini, diantaranya adalah; (1) perumusan kembali visi dan misi  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  di  daerah  harus  sejalan  dengan  visi,  misi  dan strategi di tingkat pusat, (2) restrukturisasi organisasi dan institusi penyelenggara sistem pendidikan nasional yang mempunyai prinsip “ ramping struktur namun efektif”, dan (3) p elaksanaan kinerja yang baik terhadap tenaga kependidikan disemua tingkat organisasi pendidikan.  Sejalan  dengan  pernyataan  di  atas,  maka  yang  menjadi  fokus  dari  studi yang  akan  dilakukan  adalah: Bagaimana  manajemen  strategik  diimplementasikan Pemimpin tenaga kependidikan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya?.

## C. Tujuan Penelitian
Secara  umum  studi  yang  dilakukan  ini  bertujuan  menemukan  karakteristik seorang  Pemimpin  Kantor  Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas  Pendidikan  dan  strategi pembinaan  guna  mewujudkan  akuntabilitas  kinerja  Pemimpin.  Berdasarkan  temuan, dapat  dilakukan  pembinaan  terhadap  Pemimpin  Kantor  Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas, memuat alternatif strategi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengimplementasian  tugas-tugas  struktural  dan  tugas  fungsional.  Sedangkan  tujuan khusus  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah  untuk  memberikan  jawaban  dari pertanyaan  penelitian  melalui  penghimpunan  sejumlah  data,  melakukan  pengolahan, dan kemudian memberikan suatu rekomendasi guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemimpin  Kantor  Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas  (UPTD)  Pendidikan  di  Kabupaten Bengkalis.

## D. Metode Penelitian
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting , berbagai sumber, dan berbagai  cara.  Bila  kita  lihat  dari  sumber  datanya,  maka  pengumpuan  data  dapat mnggunakan sumber sekunder dan sumber primer. Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber perimer merupkan data  yang  langsung diproleh  dari orang  yang langsung memberikan data  kepada  pengumpul  data.  Selanjutnya  bila  dilihat  dari  segi  teknik  pengumpulan
data,  maka  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  (1)  observasi (pengamatan), (2) interview (wawancara), (3) dokumentasi, (4) triangulasi.

## E. Hasil Penelitian
1. Struktur  Organisasi  UPTD  Pendidikan  Kawasan  Perkotaan  dan  Pedesaan Kabupaten Bengkalis
Struktur Organisasi Kantor UPTD Pendidikan Kabupaten Bengkalis didasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 543 Tahun 2002, kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pembentukan Struktur Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK)  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Bengkalis.  Dengan  adanya  struktur  organisasi  di  lingkungan  Kantor UPTD  Pendidikan  di  Kabupaten  Bangkalis,  dapat  dikatakan  bahwa  UPTD Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  adalah  organisasi  yang  memenuhi  persyaratan secara organisatoris. Dengan adanya struktur tersebut, tentu saja akan mempermudah UPTD Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam mencapai tujuan organisasi.
Struktur  organisasi  yang  rinci  dari  setiap  bidang  tugas  merupakan  wahana pemberian  kesempatan  kepada  setiap  personil  untuk  mengelola  seluruh  kegiatan sesuai  dengan  bidang  tugas.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  pelaksanaan  wewenang dan  tanggung  jawab  serta  motivasi  personil  dalam  melaksanakan  tugas.  Pembagian tugas dalam struktur organisasi pada hakekatnya merupakan penumbuhan kesadaran dan  tanggung  jawab  dari  setiap  personil  terhadap  tugas  yang  telah  diberikan  dalam organisasi.  Karena  itu,  tugas  yang  ditetapkan  dalam  struktur  organisasi  akan memotivasi  personil  dalam  melakukan  kegiatan  sesuai  norma-norma  yang  telah disepakati  bersama.  Untuk  itu,  setiap  personil  dapat  menerima  dan  menghormati nilai-nilai  yang  ada,  sehingga  menimbulkan  sinergi  dalam  mencapai  tujuan organisasi.
Pengorganisasian  sebagai  salah  satu  fungsi  manajemen  fungsional  bukan organisasi  yang  telah  dijelaskan  pengertiannya  dari  segi  statis  dan  dinamis. Pengorganisasian  merupakan  sistem  kerjasama  sekelompok  orang  yang  dilakukan dengan  pembidangan  dan  pembagian  seluruh  pekerjaan/tugas  dengan  membentuk sejumlah  satuan  atau  unit  kerja,  yang  menghimpun  pekerjaan  sejenis  dalam  satu satuan  atau  unit  kerja.  Organisasi  sebagai  proses  kerjasama  harus  bersifat  dinamis karena setiap tindakan yang dilakukan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Salah satu faktor  penentu  terlaksananya  struktur  organisasi  yang  telah  dijabarkan  sangat dipengaruhi oleh hubungan kerjasama yang diciptakan Pemimpin UPTD Pendidikan Kabupaten  Bengkalis  dengan  personil  lainnya  dalam  ikatan  untuk  mencapai  tujuan organisasi.
Struktur  organisasi  UPTD  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  menggambarkan rincian dan spesifikasi bidang tugas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi-fungsi dan  perbedaan  tugas  serta  tanggung  jawab  dari  setiap  personil.  Selain  itu,  struktur
organisasi  juga  menggambarkan  garis  komando  (hirarki  kekuasaan)  yang  harus  ada antara  atasan  dan  bawahan  atau  antar  setiap  personil  yang  berkaitan  dengan hubungan  kerjasama,  koordinasi,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam melaksanakan  tugas  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Karenanya,  struktur organisasi dalam organisasi pendidikan, bukan hanya merupakan faktor dokumentasi dan  formalitas  yang  dijadikan  gambaran  penyelenggaraan  yang  kerap  terjadi,  tetapi merupakan suatu sarana pembagian tugas yang mampu menumbuhkan sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Gambar 1 Struktur Organisasi Tata Kerja UPTD Pendidikan
Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No. 16 Tahun 2006

## 2. Sumber Daya UPTD Pendidikan Kabupaten Bengkalis
SDM yang berkualitas akan mampu melakukan berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu  UPTD  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis sebagai  organisasi  pengelola  sumber  daya  pendidikan  yang  melahirkan  SDM berkualitas harus mampu memberikan kualitas dasar dan kualitas instrumental. Kualitas dasar  yang  harus  dimiliki  diantaranya:  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  norma  yang berlaku,  cerdas,  berdisiplin,  kepribadian  yang  mantap,  dan  tanggung  jawab kemasyarakatan.  Sedangkan  kualitas  instrumental  dapat  dilihat  dari  sikap  seseorang yang  mampu  melakukan  berbagai  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  yang dihadapi.
SDM adalah potensi yang berfungsi mewujudkan eksistensi suatu organisasi. Oleh karena itu, SDM dalam organisasi  UPTD Pendidikan Kabupaten Bengkalis  hendaknya didukung  oleh  berbagai  SDM  seperti  Pemimpin  UPTD,  petugas  urusan  administrasi, petugas  pelaksana  urusan  kurikulum,  petugas  pelaksana  urusan  pendidikan  dan ketenagaan,  petugas  pelaksana  urusan  sarana  pendidikan,  petugas  pelaksana  urusan pemuda  dan  olah  raga,  serta  kelompok  fungsional.  SDM  tersebut  merupakan  personil
KEPALA
PetugasPlaksn Ursn Pemuda & Olahraga Petugas Plaksn Urusan Sarana Pendidikan Petugas Plaksn
UrsPendidikan & Ketenagaan Petugas Plaksn Urusan Kurikulum Petugas Pelaksana Urusan Adm Kelompok Fungsional
dan faktor penentu terselenggaranya tugas UPTD yang efektif. Untuk itu setiap personil hendaknya memiliki sikap produktif.
Pemimpin  UPTD  Pendidikan  sebagai  pemimpin  organisasi,  hendaknya  mampu memainkan  perannya  sebagai  pemimpin  yang  kreatif  dan  inovatif  agar  dapat  menjaga nilai-nilai  dominan  yang  berlaku,  dan  nilai-nilai  baru  yang  berkembang  di  lingkungan masyarakat.  Pemahaman  terhadap  visi,  misi,  dan  tujuan  UPTD  Pendidikan  merupakan syarat  penting  bagi  kepala  UPTD  Pendidikan  sehingga  dapat  mengembangkan  ide-ide dan  merealisasikannya  dalam  berbagai  kegiatan  UPTD  Pendidikan.  Pelaksanaan kegiatan  disuatu  lembaga  sudah  barang  tentu  membutuhkan  sejumlah  dana.  Demikian juga  halnya  Kantor  Unit  Pelayanan  Teknis  Dinas  Pendidikan  di  Kabupaten  Bengkalis, untuk membiayai pelaksanaan semua kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pemimpin dan  disepakati  bersama  dengan  staf.  Dana  yang  dibutuhkan  tersebut  diperoleh  dari anggaran  yang  telah  dialokasikan  oleh  Dinas  Pendidikan,  Pemudan  dan  Olahraga Kabupaten  untuk  setiap  kantor  UPTD  Pendidikan  sebesar  Rp  4.300.000,-  (empat  juta tiga  ratus  ribu  rupiah)  per-tahun.  Namun  menurut  Pemimpin  UPTD  pendidikan,  dana yang  dialokasikan  tersebut  jelas  tidak  mencukupi  guna  memenuhi  semua  keperluan setiap  bulannya.  Untuk  mengatasi  kekurangan  dana  tersebut,  Pemimpin  UPTD mengusahakannya dengan berbagai upaya.
Dalam  suatu  organisasi,  sumber  daya  memiliki  peran  strategis  karena  berkaitan dengan  upaya  organisasi  melaksanakan  seluruh  program-programnya.  Sumber  daya dalam organisasi biasanya dikategorikan sebagai sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang terdiri dari orang-orang yang berada dalam organisasi maupun yang tidak berada dalam organisasi tetapi memberikan dukungan  dalam  kinerja  organisasi.  Sedangkan  sumber  daya  fasilitas,  dalam  hal  ini sumber  daya  keuangan  adalah  dana  yang  dibutuhkan  organisasi  untuk  melaksanakan kegiatannya.
Selain kedua istilah sumber daya di atas (manusia dan fasilitas), masih ditemukan istilah lain dalam hal sumber daya, yaitu sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Kedua sumber daya ini lebih luas sifatnya dan dapat dirinci sebagai sumber daya  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari sistem  organisasi.  Sumber  daya  sebagai  bagian  dari  kelengkapan  organisasi,  biasanya teridentifikasi  secara  faktual  oleh  setiap  organisasi  sehingga  dapat  dijadikan  dasar kekuatan bagi pergerakan organisasi. Seluruh sumber daya yang berwujud maupun yang tidak berwujud seharusnya diidentifikasi untuk memudahkan organisasi mengetahui apa yang dimilikinya dan bagaimana memanfaatkan kepemilikannya tersebut. Kepemilikan sumber  daya  inilah  yang  akan  menentukan  organisasi  untuk  mengarah  kepada pencapaian  tujuan  organisasi.  Kepemilikan  dalam  organisasi  merupakan  sumber  daya yang terdata yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Sumber daya yang ada  dapat  memberikan  kekuatan  bagi  organisasi,  oleh  karena  itu  perlu  diidentifikasi secara menyeluruh apa-apa saja yang dimiliki organisasi, baik sumber daya itu sifatnya berwujud maupun yang tidak berwujud.
Tabel 1
Sumber Daya Berwujud dan Tidak Berwujud Sumber Daya Berwujud
Sumber daya keuangan Sumber daya organisasi Sumber daya fisik Sumber daya teknologi  Kapasitas organisasi untuk meminjam
 Kemampuan organisasi untuk menghasilkan dana- dana internal
 Struktur pelaporan formal organisasi dan perencanaan formalnya, sistem kontrol dan sistem koordinasi
 Kecanggihan dan lokasi organisasi dan peralatan
 Persediaan teknologi, seperti hak paten, hak cipta, dan rahasia organisasi
Sumber Daya Tidak Berwujud
Sumber daya manusia
Sumber daya inovasi Sumber daya reputasi  Ilmu pengetahuan  Kepercayaan  Kapabilitas manajerial
 Rutinitas organisasi
 Gagasan
 Kapabilitas saintifik
 Kapasitas untuk melakukan inovasi
 Reputasi dengan para pelanggan
 Nama merek
 Persepsi  terhadap  kualitas,  daya  tahan,  dan  reabilitas produk
 Reputasi dengan para supplier
3. Perumusan  Strategi  dalam  Mewujudkan  Akuntabiltas  Kinerja  Pemimpin UPTD Pendidikan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Bengkalis
UPTD  Pendidikan  sebagai  sub  sistem  dari  sistem  organisasi  membutuhkan strategi  dalam  menjawab  kebutuhan  masa  depan.  Karena  itu,  setiap  pemimpin organisasi harus mampu merumuskan keputusan dan tindakan yang dapat direalisasikan oleh  seluruh  personil  organisasi  dalam  menjawab  tuntutan  organisasi  dan  tuntutan lingkungan  masyarakat.  Strategi  yang  dimaksud  adalah  rencana  yang  disatukan, menyeluruh,  terpadu dan mengaitkan keunggulan UPTD Pendidikan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai  melalui  pelaksanaan  strategi  yang  tepat  oleh  organisasi.  Perumusan  strategi yang  dilakukan  dalam  penetapan  kebijakan  organisasi  akan  dapat  merumuskan  visi,
misi,  dan tujuan organisasi.  Dengan visi, akan diketahui  orientasi  masa depan, dengan misi  akan  tergambar  strategi  yang  dilakukan  dalam  realisasi  yang  ingin  dicapai, sedangkan tujuan organisasi merupakan hasil atau kualitas  yang ingin diberikan dalam berbagai sasaran.
Perumusan  visi  sebagai  pernyataan  tujuan  organisasi  yang  ditawarkan  kepada stakeholder s  merupakan  nilai-nilai  dan  cita-cita  yang  berpengaruh  terhadap  program yang  ingin  dilakukan.  Dalam  perumusan  visi,  dituntut  kemampuan  Pemimpin  UPTD Pendidikan  dalam  mengintegrasikan  orientasi  organisasi  dengan  orientasi  lingkungan, dan  merealisasikan  visi  tersebut  ke  dalam  berbagai  program  kerja  yang  dipahami  dan diyakini  oleh  seluruh  personil  dalam  penyelenggaraan  organisasi.  Misi  organisasi merupakan  tugas  pokok  yang  menggambarkan  kegiatan-kegiatan  yang  akan dilaksanakan  organisasi.  Oleh  karena  itu  kegiatan  organisasi  hendaknya  mampu menggambarkan  tujuan  organisasi  dengan  tuntutan  lingkungan  dimana  organisasi  itu berada.  Berbagai  kegiatan  atau  tugas  pokok  dalam  suatu  organisasi  hendaknya dijabarkan  dari  integrasi  tujuan  organisasi  dengan  kondisi  dan  perkembangan  dimana organisasi  itu  berada.Perumusan  strategi  yang  dilakukan  UPTD  Pendidikan  akan tergambar  dari  strategi  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  UPTD  Pendidikan dalam perumusan/ penentuan visi, misi, tujuan UPTD Pendidikan.
Perumusan strategi yang dilakukan Pemimpin UPTD Pendidikan dalam penentuan prosedur dan sistem  yang menjamin terlaksananya tugas di UPTD kawasan Perkotaan , yaitu:  (1)  Pemimpin  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  pelaksana  urusan  dan personil  lainnya  untuk  menyampaikan  ide-ide  atau  saran-saran;  (2)  menghimpun usulan-usulan  dari  berbagai  pelaksana  urusan,  dan  personil  lainnya;  (3)  melakukan musyawarah  tentang  usulan-usulan  yang  diusulkan  dari  berbagai  pihak  tersebut  untuk menentukan  prosedur  dan  sistem  penyelenggaraan  yang  sesuai  dengan  tujuan  UPTD kawasan  perkotaan;  (4)  Penetapan  prosedur  dan  sistem  penyelenggaraan  program didasarkan  kepada  input-input  yang  diberikan  oleh  petugas  pelaksana  urusan  sesuai keahlian;  (5)  Penentuan  personil  yang  bertanggung  jawab  terhadap  realisasi  prosedur dan  sistem  penyelenggaraan  yang  telah  diputuskan;  (6)  penentuan  program  yang diberikan kepada petugas pelaksana diserahkan kepada urusan masing-masing.
Di  lingkungan  UPTD  Pendidikan  Daerah  Perkotaan  dan  Pedesaan  Kabupaten Bengkalis,  perumusan  strategi  yang  dilakukan  kepala  UPTD  Pendidikan  dalam penentuan  personil-personil  organisasi  dilakukan  dengan  pendekatan  permintaan  dan penerimaan  saran  dari  beberapa  tenaga  fungsional  (pengawas)  dan  dengan  cara Pemimpin  memberikan  kesempatan  kepada  para  staf  setiap  bidang  keahlian  untuk menentukan  dan  mengusulkan  personil-personil  yang  cocok  menduduki  posisi  dan bidang tertentu. Strategi ini dilakukan kepala UPTD Pendidikan dengan pendekatan top down dan buttom  up .  Pendekatan  yang  dilakukan  kepala  UPTD  Pendidikan  dalam penetapan kebijakan penentuan personil merupakan pendekatan variatif.
Dengan  memperhatikan  uraian  diatas,  perumusan  strategi  UPTD  Pendidikan daerah  Perkotaan  dan  Pedesaan  di  Kabupaten  Bengkalis  dilakukan  dengan  penerapan
manajemen  stratejik.  Manajemen  stratejik  memiliki  keunggulan  dalam  menganalisa lingkungan.  Perlunya  UPTD  Pendidikan  daerah  Kawasan  Perkotaan  dan  Pedesaan menerapkan manajemen stratejik, karena UPTD Pendidikan daerah Kawasan Perkotaan dan  Pedesaan  tidak  bisa  tidak  harus  dapat  mengidentifikasi  pertumbuhan  dan perkembangan lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah setiap saat.
Perumusan  manajemen  stratejik  di  atas  dilakukan  untuk  mengantisipasi  berbagai masalah  yang  dihadapi.  Setiap  saat  masalah  bukan  semakin  kecil  tetapi  semakin membesar,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  persaingan  terhadap  produk  sesuai  dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat, juga karena pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  begitu  pesat  sebagai  faktor  eksternal.  Faktor-faktor  eksternal  yang mempengaruhi strategi  dalam menghadapi  peluang dan ancaman itu jika  dirinci,  dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2 Faktor-faktor Strategi Eksternal PELUANG  Jumlah pengguna jasa pendidikan melimpah  Pemerintah daerah mendukung program UPTD Pendidikan  Dunia  Pendidikan  membutuhkan  tenaga-tenaga  terampil  dan profesional  UPTD  Pendidikan  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  kebutuhan pengguna jasa pendidikan ANCAMAN  Kebutuhan dunia pendidikan dan yang selalu berubah
 Sumber daya fasilitas semakin tua
 Sumber daya manusia tidak variatif
 Stakeholders berorientasi kepada mutu
4. Implementasi Manajemen Strategik dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemimpin  UPTD  Pendidikan  Kawasan  Perkotaan  dan  Pedesaan  Kabupaten Bengkalis
Implementasi  manajemen stratejik  merupakan  proses perubahan budaya,  struktur dan  sistem  manajemen  dalam  melakukan  berbagai  program,  anggaran,  dan  prosedur. Proses  perubahan  budaya  dan  sistem  manajemen  menuntut  efektivitas  kepemimpinan kepala  UPTD  Pendidikan  untuk  dapat  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang  berlaku. Sejalan  dengan  pelaksanaan  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, maka  terjadi  perubahan  paradigma  pendidikan  dari  sentralistik  ke  desentralisasi,  dari pola penyelenggaraan pendidikan yang bersifat birokratis, hirarkis, menuju demokratis. Perubahan  ini  menuntut  perubahan  budaya,  struktur,  dan  sistem  penyelenggaraan  dan manajemen pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
Implementasi strategi yang dilakukan Pemimpin UPTD Pendidikan baik kawasan perkotaan  maupun  pedesaan  dalam  peningkatan  dan  penciptaan  kondisi  kerja  yang mendukung  terhadap  personil  dilakukan  dengan  berbagai  strategi,  yaitu:  (1) memberikan  kesempatan  kepada  setiap  personil  untuk  melakukan  berbagai  usulan
kegiatan;  (2)  mengupayakan  pendapatan  yang  memadai  bagi  setiap  personil;  (3) memberikan  kesempatan  kepada  personil  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan;  (4) memberikan  arahan  dan  peraturan  yang  jelas  pada  setiap  kegiatan  agar  personil  dapat menjalankan  peran  dan  fungsinya  dengan  baik;  (5);  memberikan  arahan  dan  peraturan yang jelas agar setiap personil dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik; (6) memberikan  kesempatan  kepada  para  Pemimpin  petugas  pelaksana  untuk  merancang kegiatan-kegiatan  peningkatan  hubungan  kerjasama  dengan  pihak  lain,  kegiatan- kegiatan pelatihan atau life skill sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
a. Upaya  Mewujudkan  Pelaksanaan  Implementasi  Strategi  Kawasan  Perkotaan dan Pedesaan
1. Mengembangkan  unit-unit  urusan  yang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan bidangnya, sehingga dapat lebih profesional.
2. Untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak  terkait  sesuai  dengan  kegiatan life  skill, melakukan dan merancang kegiatan-kegiatan pelatihan.
3. Pengembangan  sumber  daya  manusia.  Para  personil  memiliki  peluang  sangat besar untuk  meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Seiring dengan program  peningkatan  mutu  pelayanan  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Pendidikan  Kabupaten,  kesempatan-kesempatan  mengikuti  penataran/diklat  di dalam  maupun  luar  negeri  terbuka  lebar.  Adapun  penataran  yang  sudah  pernah diikuti  oleh  personil  UPTD  antara  lain:  rakor,  kepemimpinan  (manajemen), teknologi,  program  magang,  program  pengembangan,  pengembangan  kurikulum, pameran pembangunan, diklat, lokakarya evaluasi, pelatihan olahraga, pendidikan kependudukan, bahasa.
4. Pengembangan  dan  sosialisasi  program  melalui  hubungan  kerjasama  dengan berbagai  pihak,  rapat  koordinasi  dengan  para  kepala  sekolah,  dinas pendidikan/pemda, observasi dan studi banding ke UPTD luar Kabupaten, dalam rangka  pengembangan  program  pendidikan  yang  berorientasi  kepada  kecakapan hidup, dan pengembangan sarana pendidikan.
5. Mensosialisasikan  program-program  yang  telah  dan  akan  dilakukan  oleh  UPTD Pendidikan kepada masyarakat melalui brosur, pameran, informasi, dan media. Selain upaya-upaya yang dikemukakan di atas, di UPTD Kawasan Perkotaan dan
Pedesaan  menurut  Pemimpin  dalam  penyelenggaraan  program  masih  menemukan beberapa hambatan
b. Hambatan  secara  umum  pelaksanaan  implementasi  strategi  Kawasan Perkotaan dan Pedesaan
1. Belum  terlaksananya  secara  optimal  seluruh  bidang  keahlian  yang  ada  di  UPTD kawasan pedesaan
2. Dalam  pelaksanaan  teori  dan  kebijakan  masih  ditemui  kekurangan  tentang pemahamannya, sehingga dalam pelaksanaan program selalu ragu-ragu.
3. Belum terlaksananya pemberian keterampilan secara terprogram.
4. Belum  terlaksananya  kegiatan  secara  optimal,  karena  keterbatasan  waktu  dan imej.
5. Perlunya peremajaan fasilitas dan perhatian pemerintah daerah.
Dari  berbagai  uraian  diatas,  maka  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  pada dasarnya  Pemimpin  UPTD,  baik  itu  yang  terletak  dikawasan  perkotaan  maupun dipedesaan,  mempunyai  tugas  pokok  memimpin,  merencanakan,  melaksanakan, mengevaluasi,  dan  melaporkan  pengelolaan  sebagian  fungsi  dinas  di  bidang pelayanan  pendidikan  pada  semua  jenjang  pendidikan.  Disamping  itu,  para Pemimpin  UPTD  juga  memiliki  beberapa  fungsi  penting  dalam  kaitannya  dengan implementasi manajemen stratejik pada UPTD yang dipimpinnya, yaitu:
- Penetapan  rencana operasional kegiatan pelayanan pendidikan mulai  dari  tingkat TK sampai SMU
- Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pendidikan diwilayah kerjanya
- Pelaksanaan  fasilitasi  dan  dukungan  administrasi  pelaksanaan  tugas  tenaga fungsional pelayanan pendidikan
- Pelaksanaan  pemberian  bahan  rumusan  kebijakan  pengelolaan  administrasi kepegawaian pelayanan pendidikan
- Pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan pendidikan
- Penetapan rumusan kebijakan usulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan
- Pemantauan  dan  pengendalian  pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan  prasarana pelayanan pendidikan
- Pelaksanaan  fasilitasi  pengelolaan  ketatausahaan  pada  setiap  jenjang  satuan pendidikan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan dengan sub unit kerja dilingkungan dinas
Implementasi manajemen stratejik dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan  stratejik,  perencanaan  itu  didasarkan  atas  dua  dasar,  adalah:  (1) Perencanaan  intuitif  antisipatif:  adalah  suatu  perencanaan  yang  didasarkan  pada pengalaman-pengalaman, naluri, pertimbangan dan reflektif seorang manajer, dengan perkataan  lain  perencanaan  strategi  intuitif  antisipatif  adalah  perencanaan berdasarkan  pengalaman  masa  lalu,  pertimbangan  dan  cara  berpikir  reflektif,  (2) Perencanaan  Jangka  Panjang  Formal:  adalah  perencanaan  berdasarkan  prosedur, penelitian, melibatkan banyak orang dan menghasilkan seperangkat rencana tertulis.
Berikut ini dikemukakan isu penting dalam implementasi manajemen stratejik dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemimpin  UPTD  Pendidikan  Kawasan Peerkotaan  dan  Kawasan  Pedesaan  Kabupaten  Bengkalis,  berikut  dikemukkan  isu penting dari tahap implmentasi manajemen pada tabel 3 berikut:
Tabel 3 Isu Penting Tahap Implementasi Manajemen Kawasan Perkotaan dan Pedesaan NO TAHAP ISU PENTING 1 Implementasi Strategi 1. Menyesuaikan struktur dengan strategi 2. Melembagakan strategi 3. Mengoperasionalkan strategi 4. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi 2 Pengorganisasian 1. Desain organaisasi dan struktur organisasi
2. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan 3. Integrasi dan koordinasi 4. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia 5. Hak, wewenang dan kewajiban 6. Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi) 7. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia 8. Budaya organisasi 3 Penggerakan  dan Kepemimpinan 1. Efektivitas Kepemimpinan 2. Motivasi 3. Etika 4. Mutu 5. Kerjasama tim 6. Komunikasi organisasi
7. Negosiasi 4 Pengendalian 1. Desain pengendalian 2. Sistem informasi manajemen 3. Pengendalian anggaran/keuangan
4. Audit

## 5. Pengukuran  Manajemen  Stratejik  dalam  Pemberdayaan  Pemimpin  UPTD Pendidikan Kawasan Perkotaan dan Pedesan Kabupaten Bengkalis
Untuk melihat bagaimana implementasi manajemen stratejik dalam Mewujudkan Akuntabilitas  Kinerja  Pemimpin  UPTD  Pendidikan  Kawasan  Perkotaan  dan  Pedesaan Kabupaten  Bengkalis,  beberapa  data  dan  informasi  berikut  ini  dapat  dijadikan  sebagai ukuran dalam penyelenggaraannya. Pertama , dari sudut organisasi menunjukkan bahwa telah terumuskannya struktur organisasi dan perincian tugas anggota organisasi sebagai unsur-unsur  pelaksana  UPTD  Pendidikan.  Struktur  organisasi  dan  perincian  tugas berdampak  terhadap  keterlibatan  personil  dalam  melaksanakan  wewenang,  tanggung jawab  dan  menumbuhkan  kesadaran,  motivasi,  garis  komando,  serta  koordinasi  dalam
pelaksanaan  tugas  yang  diemban.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  sistem penyelenggaraan manajemen pendidikan yang handal.
Kedua, dari  sudut  pengembangan  sumber  daya  menunjukkan  bahwa:  (1)  UPTD Pendidikan  telah  memiliki  personil  yang  dapat  melaksanakan  proses  kegiatan organisasi; (2) pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan melalui penataran, pendidikan  dan  pelatihan;  (3)  adanya  kesempatan  dan  kepercayaan  yang  diberikan kepala  UPTD  Pendidikan  kepada  para  pelaksana  urusan  untuk  melakukan  kegiatan inovatif dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan UPTD; (4) terdapatnya fasilitas yang mendukung kegiatan UPTD.
Ketiga, dari  sudut  perumusan  stratejik,  kepemimpinan  UPTD  Pendidikan tampak pada penentuan: (1) visi, misi, dan tujuan organisasi; (2) posisi pelaksana urusan ; (3) program-program kegiatan UPTD dituangkan dalam rencana induk pengembangan UPTD. Strategi yang dilakukan kepala UPTD Pendidikan dalam penentuan ketiga aspek tersebut  didasarkan  pada  hasil  musyawarah  dengan  pegawai  fungsional  dan  para personil  UPTD,  sehingga  menampilkan  adanya  penentuan  kebijakan  yang mempertimbangkan  aspirasi  bersama  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh personil organisasi untuk mengusulkan ide-ide dalam perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi.  Hal  ini  menggambarkan  adanya  kepemimpinan  inovatif  dari  kepala  UPTD Pendidikan untuk mengembangkan komitmen dan pemahaman yang tinggi dari personil UPTD  Pendidikan  terhadap  orientasi  masa  depan  dan  strategi  yang  dilakukan  dalam pencapaian tujuan UPTD Pendidikan.
Keempat , dilihat dari sudut implementasi stratejik dalam penyelenggaraan: UPTD Pendidikan, (1) UPTD Pendidikan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana induk pengembangan organisasi, (2) pengembangan UPTD Pendidikan dilakukan sesuai dengan  kebijakan  yang  berlaku,  kondisi  UPTD  Pendidikan,  kebutuhan  dunia pendidikan,  dan  kebutuhan  masyarakat;  (3)  program  UPTD  Pendidikan  dilakukan secara  bersama  sesuai  dengan  fungsi  dan  peran  masing-masing  personil;  (4)  setiap kegiatan  diberikan  pelimpahan  wewenang  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dalam struktur  organisasi;  (5)  pengembangan  hubungan  kerjasama  dilakukan  secara  formal dan  informal  terhadap  anggota  internal  dan  eksternal  UPTD  Pendidikan  dengan melibatkan  seluruh  personil  UPTD  Pendidikan  sesuai  dengan  fungsi  dan  perannya masing-masing; (6) pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan pemberian wewenang,  pemberian  informasi  atau  ide-ide  baru,  penataran,  magang,  dan  penularan; (7)  pengadaan  dan  pemeliharaan  fasilitas  UPTD  Pendidikan  dari  pemerintah  (8) penetapan prosedur dilakukan berdasarkan struktur dan pembagian tugas sesuai dengan bidang  urusan,  tujuan  pendidikan  nasional,  kebutuhan  UPTD  Pendidikan,  kebutuhan dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
Hanya  saja  ditemukan  beberapa  hal  yang  masih  kurang  memuaskan  dalam implementasi  manajemen  stratejik  tersebut,  yaitu:  (1)  terbatasnya  fasilitas  UPTD;  (2) terbatasnya  biaya  atau  sumber  dana;  (3)  belum  terlaksananya  secara  optimal  seluruh bidang  keahlian  yang  ada  di  UPTD ; (4) dalam  pelaksanaan  kebijakan  masih  ditemui
kekurangan tentang pemahamannya, sehingga dalam pelaksanaan program selalu ragu- ragu;  (5)  belum  terlaksananya  pemberian  keterampilan  secara  terprogram;  (6)  Belum terlaksananya kegiatan secara optimal, karena keterbatasan waktu.
Suatu  program  pengelolaan  UPTD  Pendidikan  selayaknya  mengikutsertakan pihak-pihak  terkait  dalam  proses  penyelenggaraan  pendidikan.  Karena  itu  strategi Pemimpin  dan  personil  dalam  menarik  partisipasi  aktif  pihak  eksternal  organisasi merupakan  strategi  yang  harus  dilakukan  dalam  mengembangkan  eksistensi  UPTD Pendidikan.  Program  kegiatan  UPTD  Pendidikan  sebagai  wadah  untuk  mengelola sumber  daya  pendidikan  hendaknya  mampu  melakukan  berbagai  terobosan-terobosan yang relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan dan masyarakat.
Keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  mengawasi  proses  dan  program  UPTD Pendidikan merupakan kebutuhan bagi UPTD Pendidikan dan pengguna jasa organisasi. Keterlibatan  berbagai  pihak  sebagai stakeholders pendidikan  inilah  yang  akan menjamin terlaksananya tugas UPTD Pendidikan dan secara luas akan menjamin mutu pendidikan. Tanpa adanya pengawasan dari stakeholders pendidikan maka tugas UPTD Pendidikan dan mutu pendidikan tidak akan berjalan sebagai mana yang diharapkan.

## I. Model  Alternatif  Implementasi  Manajemen  Stratejik  dalam  Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemimpin UPTD Pendidikan di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan
Aspek  penting  yang  perlu  ditekankan  pada  model  konseptual  tersebut  diuraikan berikut  ini. Pertama, aspek  pengelolaan  UPTD  Pendidikan,  hal  ini  menggambarkan bahwa  sistem  penyelenggaraan  UPTD  Pendidikan  harus  memberdayakan  sumber  daya internal  dan  sumber  daya  eksternal  dalam  menganalisis  proses  kegiatan  berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan, program-program,  dan hal-hal  yang terkait dalam proses pengelolaan.  Dilihat  dari  aspek  manajemen  stratejik,  hal  ini  menggambarkan  bahwa persoalan  pengelolaan  UPTD  Pendidikan  berkaitan  dengan  perumusan  stratejik  dalam penentuan  strategi  dan  kebijakan,  serta  implementasi  strategi  kaitannya  dengan pengembangan program, pengadaan anggaran, dan pengembangan strategi.
Kedua , dilihat dari sudut kelembagaan, UPTD Pendidikan harus dapat melakukan suatu  perubahan  mekanisme  kerja  dari  berbagai  bidang  keahlian  dan  pelimpahan wewenang  kepada  personil-personil  untuk  melakukan  terobosan-terobosan  dalam pengembangan program dan pelaksanaan tugas. Dari pengembangan organisasi dimana struktur  organisasi  dirancang  dari  berbagai  bidang  keahlian  dan  sub-sub  kegiatan, sehingga  dapat  memberdayakan  semua  potensi  dengan  memberi  kesempatan  untuk melakukan ide-ide inovatif. Model strategi  tersebut  akan dapat  meningkatkan program kegiatan yang memiliki daya saing yang kompetitif.
Ketiga, dilihat dari modal UPTD Pendidikan seperti kondisi fasilitas, sumber daya manusia  yang  memiliki  kompetensi  profesional,  kepemimpinan  inovatif,  dan  program yang variatif membuka akses UPTD Pendidikan sebagai sarana melahirkan sumber daya manusia berkualitas. Keempat, penentuan kebijakan dalam pemberdayaan sumber daya
internal  dan  eksternal  melalui  manajemen  stratejik  dapat  meningkatkan  program- program kerja yang kompetetif sesuai dengan visi, misi, dan tujuan.
Secara  administratif,  sistem  pengelolaan  UPTD  Pendidikan  harus  memiliki beberapa kriteria: (1) fasilitas; (2) sumber daya manusia yang profesional; (3) program- program kerja yang variatif; (4) pemberdayaan berbagai program kerja secara optimal; (5)  mekanisme  kerja  yang  melahirkan  ide-ide  inovatif;  dan  (6)  keterlibatan  pihak eksternal UPTD Pendidikan secara proaktif. Sistem penyelenggaraan ini menggambarkan  adanya  pemberdayaan  anggota  internal  dan  eksternal  UPTD Pendidikan dengan membangun suatu team work.
Faktor-faktor yang menjadi penentu sistem pengelolaan UPTD Pendidikan adalah kemampuan  internal  UPTD  Pendidikan  dalam  menentukan  kebijakan,  strategi,  dan program, sehingga adanya perumusan stratejik dan implementasi stratejik sesuai dengan visi,  misi,  dan  tujuan.  Faktor-faktor  eksternal  UPTD  Pendidikan  yang  menjadi pendukung,  hendaknya  dapat  dioptimalkan  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  program UPTD  Pendidikan.  Pemberdayaan  faktor-faktor  yang  menjadi  penentu  sistem penyelenggaraan  UPTD  Pendidikan  ini  sebagai  persyaratan  utama  menciptakan program-program  UPTD  Pendidikan  yang  kompetetif.  Berikut  dikemukakan  pada gambar 3 model konseptual pengelolaan UPTD Pendidikan melalui manajemen stratejik dalm mewujudkan akuntabilitas kinerja pimpinan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan-temuan  dan  analisis  data  penelitian  yang  telah  disajikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Profil  UPTD  Pendidikan  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  tugas  pokoknya  yang mengacu  kepada  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dinas  Pendidikan,  Pemuda dan  Olahraga.  Berdasarkan  acuan  itu,  UPTD  Pendidikan  menerapkan  berbagai ketentuan  yang  memungkinkannya  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Profil  UPTD Pendidikan ini, tergambar dari sistem penyelenggaraan organisasinya yang memiliki struktur organisasi yang sudah baku.
2) Perumusan  strategi  yang  dilakukan  Pemimpin  UPTD  Pendidikan  dalam merumuskan  visi,  misi,  dan  tujuan  organisasi,  dilakukan  dengan  menerapkan pendekatan  partisipatif  dari  seluruh  personil  yang  ada.  Kemudian  strategi  yang dilakukan  untuk  merealisasikan  visi,  misi,  dan  tujuan  UPTD  Pendidikan  yaitu dengan menjabarkannya dalam berbagai tugas-tugas sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
3) Perumusan  strategi  yang  dilakukan  Pemimpin  UPTD  Pendidikan  dalam  penentuan prosedur  dan  sistem  yang  menjamin  pelaksanaan  tugas  di  UPTD  Pendidikan kawasan  perkotaan , yaitu:  (a)  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  pelaksana urusan  dan  personil  lainnya  untuk  menyampaikan  ide-ide  atau  saran-saran;  (b) menghimpun usulan-usulan dari berbagai pelaksana urusan, dan personil lainnya; (c) melakukan  musyawarah  tentang  usulan-usulan  yang  diusulkan  dari  berbagai  pihak
tersebut  untuk  menentukan  prosedur  dan  sistem  penyelenggaraan  yang  sesuai dengan  tujuan  UPTD  kawasan  perkotaan;  (d)  Penetapan  prosedur  dan  sistem penyelenggaraan  program  didasarkan  kepada  input-input  yang  diberikan  oleh petugas pelaksana urusan sesuai keahlian; (e) Penentuan personil yang bertanggung jawab terhadap realisasi prosedur dansistem penyelenggaraan yang telah diputuskan; (f) penentuan program yang diberikan kepada petugas pelaksana diserahkan kepada urusan masing-masing.
4) Perumusan strategi yang dilakukan Pemimpin UPTD Pendidikan kawasan pedesaan dalam  penentuan  visi,  misi,  dan  tujuan  UPTD  Pendidikan  yaitu  dengan:  (a) Menetapkan sendiri program; (b) Menuangkan visi, misi, tujuan UPTD tersebut ke dalam  berbagai  program  kerja  sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang  berlaku;  (c) Menjelaskan  berbagai  program  tersebut  melalui  rapat  pada  setiap  tahun;  (d) Perumusan  strategi  tersebut  dituangkan  ke  dalam  berbagai  program  adaptif, normatif, produktif, dan program-program pelatihan.
5) Implementasi  manajemen  stratejik  dalam  upaya  pengelolaan  UPTD  Pendidikan dalam  mewujudkan  akuntabilitas  kinerja  Pemimpin  UPTD  Pendidikan,  dilakukan dengan  berorientasi  pada  kebutuhan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Untuk kawasan  perkotaan,  implementasi  manajemen  stratejik  yang  dilakukan  Pemimpin UPTD  dalam  merwujudkan  visi,  misi,  dan  tujuan  dituangkan  dalam  berbagai program  kegiatan.  Pembagian  kerja  dilakukan  oleh  Pemimpin  dengan  adanya pendelegasian  wewenang  sesuai  dengan  rincian  tugas,  dan  peran  setiap  petugas pelaksana  urusan  yang  dilakukan  berdasarkan  musyawarah  dari  hasil  keputusan rapat.  Peningkatan  motivasi  personil  dalam  proses  penyelenggaraan  program, dilakukan  dengan:  (a)  memberikan  kesempatan  kepada  personil  UPTD  untuk memberikan  berbagai  input  dalam  berbagai  kegiatan;  (b)  memberikan  kesempatan kepada  personil  untuk  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  sesuai  dengan  bidang keahliannya;  (c)  memberikan  kesempatan  kepada  personil  untuk  merancang  dan melakukan  kegiatan  berbagai  urusan;  (d)  memberikan  arahan  dan  peraturan  yang jelas pada setiap kegiatan agar semua pihak dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan  baik;  (e)  memberikan  kesempatan  kepada  personil  untuk  memahami  suatu kebijakan;  (f)  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  personil  mengikuti  berbagai pelatihan.
6) Strategi  yang  dilakukan  Pemimpin  UPTD  dalam  peningkatan  dan  penciptaan kondisi  kerja  yang  mendukung  terhadap  personil  dilakukan  dengan  berbagai  cara, diantaranya: (a) memberikan kesempatan kepada setiap peresonil untuk  melakukan berbagai usulan kegiatan; (b) mengupayakan pendapatan yang memadai bagi setiap personil;  (c)  memberikan  kesempatan  kepada  personil  untuk  melakukan  berbagai kegiatan  yang  telah  diusulkan  sebelumnya;  (d)  memberikan  arahan  dan  peraturan yang  jelas  pada  setiap  kegiatan  agar  personil  dapat  menjalankan  peran  dan fungsinya dengan baik; (e) memberikan arahan dan peraturan yang jelas agar setiap personil  dapat  menjalankan  fungsi  dan  perannya  dengan  baik;  (f)  memberikan
kesempatan  kepada  para  Pemimpin  petugas  pelaksana  untuk  merancang  kegiatan- kegiatan  peningkatan  hubungan  kerjasama  dengan  pihak  lain,  kegiatan-kegiatan pelatihan atau life skill sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abin  Syamsuddin  Makmun.  (1996). Pengembangan  Profesi  dan  Kinerja  Tenaga Kependidikan , Pedoman  dan  Intisari  Perkuliahan  (Hand  out). Bandung:  PPS IKIP.
Abi  Sujak,  (1990). Kepemimpinan  Manager  (Eksistensi  dalam  Perilaku  Organisasi). Jakarta: PT. Gramedia.
Ace  Suryadi  (1999), Investasi  dan  Efisiensi  Manajemen  Pendidikan, Artikel.  Jakarta: Kompas.
Akdon.  (2006). Strategic  Management:  For  Educational  Management .  Bandung: Alfabeta.
Amirullah  dan  Rindyah  Hanafi.  (2002). Penganatar  Manajemen .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Armstrong, M. (1994), A Hand Book of Personel Management Practice , Fifth Edition, Kogan Page Limited. London
Azis,  A.  (1987). Implementasi  Konsep  Pendekatan  Tujuan  dan  Cara  Belajar  Siswa Aktif Oleh Guru SMA Negeri Kab. Bandung, Suatu Studi Administrasi Inovasi Pendidikan , Disertasi Doktor pada FPBS IKIP Bandung: Tidak Diterbitkan.
___________ (1996). Mencari Arah Baru dalam Pengelolaan Sekolah . Dalam Mimbar Pendidikan. IKIP Bandung.
___________  (2006). Anatomi  Organisasi  dan  Kepemimpinan  Pendidikan .  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Bacal Robert. (1999). Performance Management . Mc Graw Hill Co., USA1
Beeby,  C.E  (1982) Pendidikan  di  Indonesia;  Penilaian  dan  Pedoman  Perencanaan. LP3ES. Jakarta
Belasco,  J.A.  (1991). Teaching  the  Elephant  to  Dance,  The  Manager’s  Guide  to Empowering Change. New York.
Berlian, UC. (2004). Manajemen Strategik . Bandung: Pustaka Barlian Cendikian.
Bookman,  Ann  &  Sandra  Morgan.  (1988). Women  and  the  Politics  of Empowerment . Michigan: Amherst University Press.
Bromley,  (1989). EconomicInterest  and  Institutions .  Nw  York:  Harper  and  Row Publisher.
Bryson,  John  M.  (2002). Perencanan  Strategis  bagi  Organisasi  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Angota IKAPI).
Castetter,  W.B  (1992), The  Personnel  Function  in  Educational  Administration ,  Third Edition, McMillan Publishing Co., Inc. New York
Capra,  Fritjof.  (1998), The  Turning  Point  Science,  Societyand  The  Rising  Culture , (Terjemahan) Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta
Craig,  R.L.  dan  Grant.  (1999). Training  and  Development  Handbook,  A  Guide  to Human  Resources  Development ;  American  Society  for  training  and Development (ASTD), McGraw Hill Book Company.
Danim,  Sudarwan.  (1998). Model  Pengelolaan  Terpadu  Sistem  Pendidikan  Tenaga Kependidikan di Tingkat Wilayah (Studi tentang Fungsi dan Efektivitas Model- model  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan  di  Provinsi  Bengkulu), Bandung: IKIP Bandung.
Dharma,  Agus.  (2003). Modul  Diklat  Management  of  Trainers (Pendekatan  sistemis dalam  menganalisis  pelatihan).  Sawangan-Depok.  Posdiklat  Pegawai Depdiknas.
Dale  Timpe.  A.  (1991). Kepemimpinan,  Seri  Ilmu  dan  Manajemen  Bisnis. Jakarta: Gramedia.
David, Fred R. (2002). Manajemen Strategis Konsep . Jakarta: Prenhallindo.
Depatemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka.
Djam’an  Satori,  (2000). Quality  Assurance  Dalam  Desentralisasi  Pendidikan  Dasar . Jurnal Formasi Adpen. PPs UPI Bandung.
Effendy, M.  Siregar,  (1992). Bagaimana  Menjadi  Pemimpin  yang  Berhasil. Yayasan Mari Berhasil; Jakarta Barat.
Ewell,  P.,  T.  dan  Lisensky,  R.,  P.  (1988). Assenssing  Institutional  Effectiveness . Washington: Consortium for The Advancement of Private Higher.
Fasli  Jalal  &  Dedi  Supriadi.  (2001). Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks Otonomi Daerah . Yogyakarta: Adicita.
Fiske,  EB.  et.  al.  (1996), Decentralization  of  Education  Politics  and  Consensus , (Terjemahan). Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
Gaffar, F, M. (1992), Manajemen Konflik (Conflict Management) , IKIP Bandung.
___________ (1987). Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi . Jakarta: Proyek Peningkatan LPTK.
___________  (1995). Visi:  Suatu  Inovasi  dalam  Prose  Manajemen  Strategik Pertguruan  Tingi. Jurnal  Pendidikan  Mimbar  Pendidikan.  Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, No.4 Tahun XIV 1995.
Gibson, et.  al .  (1996b) Organisasi;  Perilaku,  Struktur,  dan  Proses .  Alih  Bahasa Erlangga. Jakarta
Gilley,  Jerry  W.  and  S.  A.  Eggland.  (1989). Principles  of  Human  Resource Development . New York: Addison Wesley Publishing Company.
Glueck, William  F & Jauch  Lawrence R. (1988). Manajemen Strategis  dan Kebijakan Perusahaan . Jakarta: Erlangga.
Holddaway,  E.  A.  Dan  Johnson,  N.  A.  (1993). School  Effective  and  Effectiveness Indicators .  Canada:  School  Effectiveness  and  School  Improvement  Vol  4, No.3.
Hunger  J.  David  &  Wheelan,  Thomas  L.,  (2001). Manajemen  Strategis, Yogyakarta, Andi.
Hussey. (1985). Organization Training . New York: John Willey & Sons Inc.
___________  (1988). Strategik  Management  And  Business  Policy .  USA:  Addison Wesley Publishing Company.
Ismaun.  (1999 ).  Manajemen  Strategik  Dalam  Pengembangan  Mutu  Terpadu  Program Pendidikan  Di  Perguruan  Tinggi  (Studi  Kasus  Kebijakan  Pengelolaan Program  Pendidikan  Pada  ITB  dan  IKIP  Bandung Tahun  1996/1997- 20045/2006). Disertasi PPs IKIP. Bandung: Tidak diterbitkan
Jalaluddin  dan  Abdullah.  (2002). Filsafat  Pendidikan.;  Manusia,  Filsafat  dan Pendidikan . Jakarta. Gaya Media Pratama.
Jauch, LR and F. G. William. (1988). Business Policy and Strategy Management . 5 th edition . Singapore: Mc. Graw-Hill Book Co.
Jeffrey  Pfeffer,  et.  al.  (2003). Paradigma  Baru;  Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Yogyakarta: Amara Books.
John  B.  Hanna  (1991). Menilai  Potensi  Karyawan  Anda .  Dalam  A.  Dale  Timpe. Terjemahan. Gramedia. Jakarta.
J.B.  Ghartey.  (1987). Crisis,  Accountability  and  development  in  the  Third  Word . London.
Kartini  Kartono.  (2002). Pemimpin  dan  KePemimpinan. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Kasmianto.  (2002). Pengembangan SDM  (Tenaga Kependidikan) Dalam  Era Otonomi Daerah . Disertasi. PPs – UPI. Bandung.
Kolter,  Philip.  (2000). Marketing  Management:  Analysis,  Planning,  Implemtation and Control . New Jersey: prentice Hall.
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (2000), Akuntabilitas dan Good Governance , Jakarta. *
Lembaga Administrasi  Negara RI. (1999). Sistem Administrasi  Negara RI Jilid  I Edisi Ketiga; Jakarta. PT. Gunung Agung.
Lincoln  Ivonnes  S.  &  Egon  G.  Guba.  (1985). Naturalistik  Inquary .  California:  Sage Publications
Lipham, James, M. (1985). The Princinpalship , New York: Logman.
L.  V.  Carino,  (1991).  Accountability,  Corruption  and  Democracy:  A  Clarification  of Concepts in the Asian Review of Public Administration, Vol. III No. 2.
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP-YKPN.*
Mc  Millan,  James  H.  dan  Schumacher,  Sally.  (2001). Research  in  Education:  A Conceptual Introduction . New York: Longman.
Michael  Armstong.  (1994). A  Handbook  of  Human  Resource  Management .  Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
Miller,  A.  dan  Dess,  G.  G.  (1996). Strategik  Management .  New  York:  McRaw  Hill Companies, Inc.
Mulyasa. (2003). Kurikulum Berbasis Kompetensi . Bandung: Rosdakarya.
Montanari,  J.R.,  Morgan,  Cyril  P.,  Bracker,  J.S.  (1990). Strategik  Management: A Choice Approach . United States of America: The Dryden Press, Chicago.
Moleong. (1990). Metologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nanang  Fattah.  (2000). Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan. Remaja  Rosdakarya. Bandung.
_____________.  (2001). Landasan  Manajemn  Pendidikan .  Remaja  Rosdakarya. Bandung
Nasution, S. (1988). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Nawawi,  H.  (2005). Manajemen  Strategik  Organisasi  Non  Profit  Bidang Pemerintah dengan Illustrasi di  Bidang Pendidikan . Yogyakarta:  Gajah Mada Universitas Press.
__________ (2000). Manajemen Strategik. Yogyakarta: Gajah Mada University Prss.
Nisjar, Karhi & Winardi, (1997). Manajemen Strategik . Bandung: Mandar Maju.
Oxford Advance Learner’s Dictionary, Oxford University Pres, (1989)
Pearce, John A & Robinson Jr, Richard B. (2000). Strategic Management (Formulation, Implementation,  and  Control). Boston  Burr  Ridge:  United  States  of  America: McGraw-Hill Higher Education.
Peter,  Paul.  J,  &  Certo,  Samuel,  C.  (1995). Strategik  Management  Concepts  and Applications, United States of America: Irwin.
Plastrik, Made & Osborne, David. (2000). Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha . Jakarta: PPM, Anggota IKAPI.
Prijono,  Onny  S  &  A.M.W.  Pranarka.  (1996). Pemberdayaan:  Konsep  Kebijakan dan Implementasi . Jakarta: CSIS.
Pujiwati Sayogyo,(1985). Sosiologi Pembangunan PPs IKIP Jakarta & BKKBN Jakarta.
Putti,  J.,  M.  (2001). Managers  Primer  on  Perfomance  Appraisal, Consepts  and Techniques, Singapore, I O M.
Rangkuti,  F.  (2000). Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis;  Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21 . Jakarta: PT SUN.
Ruky,  S.  Achmad.  (2001). Sistem  Manajemen Kinerja:  Panduan  Praktis  untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima . Jakarta: Gramedia.
Sanusi,  A.  (1990), Studi  Pengembangan  Model  Pendidikan  Profesional  Tenaga Kependidikan , Pascasarjana IKIP Bandung.
________. (1998). Sumber Daya Manusia Pendidikan . Bandung: UPI.
Saladin,  D.  (1999). Unsur-Unsur  Inti  Pemasaran  dan  Manajemen  Pemasaran. Bandung: Mandar Maju.
Salis,  E.  (1993). Total  Quality  Management  in  Education .  London:  Cogan  Page Limited.
Sergiovanni  et.  Al. (1987). Hand Book for  Effective Departement  Leadership Conceps and  Practice  in  Today’s  Scondary  School, Allyn  and  Bacon,  Inc, Massachusetts.
Sharplin,  Arthur,  (1985). Strategik  Management, International  Edition,  McGraw-Hill Book Company, New York.
Siagian, S.P. (1986 ). Filsafat Administrasi , Jakarta: Gunung Agung.
___________  (1997). Administrasi  Pembangunan,  Konsep  Dimensi  dan Aplikasinya . Jakarta: Bumi Aksara.
___________ (2000). Manajemen Strategik, Jakarta: Bumi Aksara.
Silalahi, N.B. (1995), Menejemen Integratif . Jakarta: STIM LPMI Press. Rawamangun.
Spencer  and  Spencer.  (1993). Competence  at  Work  Models  Supperior Performance, John Willey & SMS, Inc, New York, USA.
Suttermeister. (1976). People and Productivity , Toronto: MC. Grand Hill Book Co.
Sutisna, O. (1983), Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional , Angkasa. Bandung
Supandi  dan  Achmad  Sanusi.  (1988). Kebijakan  dan  Keputusan  Pendidikan .  Jakarta: Depdikbud.*
Supandi,  K.,  (2001) Profesionalisme  dan  Pengembangan  Guru ,  Jakarta  Forum Colloquium Pendidikan UHAMKA.
Steers, R.M. (1984) Efektivitas Organisasi . Seri Manajemen No. 17 Jakarta. Erlangga.
Stewart, Aileen Mitchell. (1994). Empowering People. London : Pitman Publishing.
Stoner, James A. F. R Edward Freeman & Daniel R. Gilbert Jr. (1996). Manajemen Jilid I , Alih bahasa Alexander Sindoro, Jakarta: PT. Prehallindo.
Syayid  H.  (1998). Indonesian  Sugested  Priorities  for  Education. Divisi  Sumber  Daya Manusia World Bank. Kalangan sendiri.
Terry,  G.  R.,  (1977).  Prinsiples  of  Management,  Richard  D.  Irwin,  Inc.,  Homewood Illinois.
Tilaar,  HAR.  (1997). Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Era Globalisasi. Jakarta: Grasindo.
___________  (1998), Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional  Dalam Perspektif Abad 21 , Tera Indonesia, Magelang
___________ (1999), Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Viethzal,R.  (2005). Perormance  Appraisal:  Sistem  yang  Tepat  untuk  Mnilai  Kinerja Karyawan  dan  Meningkatkan  Daya  Saing  Perusahaan. Jakarta:  Grafindo Persada.
Waluyo.  (2007). Manajemen  Publik;  Konsep,  Aplikasi  dan  Implementasi  dalam Pelaksanaan otonomi Daerah . Bandung: Mandar Maju.
Winardi, J. (1989). Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) . Bandung: Tarsito.
________  (1994) Manajemen  Konflik  (Konflik  Perubahan  dan  Pengembangan) , Bandung: Mandar Maju
Yoeti,  Oka  A.  (2002). Perencanaan  Strategis  Pemasaran:  Daerah  Tujuan  Wisata . Jakarta: Pradnya Paramita.
Yusanto,  Muhammad  Ismail  &  Widjajakusuma,  Muhammad  Kerebet.  (2003).
Manajemen Strategis (Perspektif Syariah). Khairul Bayaan: Jakarta Selatan.
Zamroni, (2000). Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Bigraf Fublishing.

## Perundang-Undangan/ Peraturan-Peraturan
Undang-Undang  1945.  (2001) Undang-Undang  Dasar  RI.Tahun  1945  Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 . Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang  RI  No.  2  Tahun  1989 ,  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang RI No.  20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasioanl . Jakarta: CV. Medya Duta.
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pressindo.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah , Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999, Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999,  Tentang Akuntabilitas  kinerja  Instansi Pemerintah.
Tap  MPR  RI  Nomor  XI  /  MPR  /  1998,  Tentang Penyelenggraan  Negara  yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  1951. Tentang  Pelaksanaan  Penyerahan sebagian  daripada  Urusan  Pemerintah  Pusat  dalam  Lapangan  Pendidikan, Pengajaran  dan  Kebudayaan  kepada  Provinsi .  Bandung:  Biro  Kepegawaian Kantor Wali Kota Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Tentang Pendidikan Dasar . Jakarta: Sinar Grafika
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah . Jakarta: Sinar Grafika
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000. Tentang  Program  Pembangunan Nasional 2002-2004 . Jakarta: Sinar Grafika
Keputusan  Kepala  LAN  Nomor  239/IX/6/8/2003  tahun  2003 Tentang  Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 543 Tahun 2002. TentangPembentukan Organisasi dan  Tata  Kerja  Cabang  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Se  Kabupaten Bengkalis.