161

## ASPEK YURIDIS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA DI INDONESIA (STUDI MENGENAI KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA)

## Ratnasari Fajariya Abidin
Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syaah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Tromol Pos 82 Yogyakarta
Abstract: A review in the form of renegotiation contract work is mandated by Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, that management is based on mining should bene fi t, justice and sustainable, and favor the interests of the nation. It implies that the public should be able to prosper with the presence of PT. Freeport Indonesia, which operates in their territory. May not contract the work that has been running for decades, will be retained as the original contents. This will be detrimental to either party. Moreover, contracting the work is full of political overtones, which are preferred by foreign interests. If renegotiation is not running smoothly, where foreign companies do not want to renegotiate, then the government can make the effort, which asked the court to cancel the agreement by providing accurate evi- dence that the execution of the works contract does not run in accordance with the terms of the contract. In addition, the government can also use the provisions of Law No. 24 of 2000 on International Treaties.
Keywords: renegotiation, legal aspects, creation - contract.
Abstrak: Peninjauan kembali yang berupa Renegosiasi kontrak karya merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 tentang Min- eral dan Batubara, bahwa pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan berkesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat harus bisa sejahtera dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah mereka. Tidak mungkin kon-
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 162
trak karya yang sudah berjalan selama berpuluh tahun akan tetap dipertahankan isinya seperti semula. Hal ini akan merugikan salah satu pihak. Apalagi pembua- tan kontrak karya tersebut penuh dengan nuansa politis, kepentingan asing yang lebih diutamakan. Apabila renegosiasi tidak berjalan lancar, dimana perusahaan asing tidak mau melakukan renegosiasi, maka pemerintah bisa melakukan upaya, yaitu meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan membekan bukti-bukti akurat bahwa pelaksanaan kontrak karya tidak berjalan sesuai den- gan isi kontrak. Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang  No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Kata Kunci : renegosiasi, aspek yuridis, kontrak karya.

## Pendahuluan
Kehidupan manusia tidak terlepas da alam dan lingkungan, karena hal tersebut merupakan hubungan mutualisme dalam tatanan keseimbangan alam dan ke- hidupannya ( Balancing Ecosystem ). Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ( unrenewable ) dan yang dapat diper- baharui ( renewable ).
Keanekaragaman hayati termasuk di dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Potensi sumber daya hayati tersebut bervaasi, tergantung da letak suatu kawasan dan kondisinya. Indonesia adalah negara yang mempunyai sum- ber daya alam sangat besar, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Indonesia adalah negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Ba- han tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, timah, bauksit, dan lain - lain. Hak penguasaan Negara besi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, selain itu juga besi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesarbesarnya ke- makmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah. Penguasaan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 1
Pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan secara luas berdampak
1  Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.
163
pada alam. Pembangunan bisa dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah. Dampak negatif berupa kerusakan alam, pencemaran lingkungan, degradasi eko- sistem, benturan kepentingan, benturan budaya ( clash civilization ) dan lain seba- gainya seng menjurus pada kon fl ik, kerusakan, kekengan, kebakaran, kebanjiran, erosi, abrasi yang selalu bermuara pada pendetaan rakyat yang berkepanjangan. Pembangunan di Indonesia pada masa era reformasi ini memerlukan masyarakat madani ( civil society ) yang kuat. Masyarakat madani adalah masyarakat pancasi- lais yang memiliki cita - cita dan harapan masa depan, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat, masyarakat yang mengakui hak - hak asasi manusia sebagaimana yang digaskan dalam UUD 1945, dan masyarakat yang tertib dan sadar hukum. 2
Untuk eksploitasi alam terutama bahan galian tambang, sebagai sumber dana pembangunan sangat memerlukan masyarakat madani, agar pemanfaatan- nya tetap memperhatikan keseimbangan alam dan ekosistem. Eksploitasi bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendi dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan - pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendi oleh instansi pemerintah sebagaima- na dimuat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan.
Kedudukan pemerintah adalah membekan izin kepada kontraktor yang ber- sangkutan apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor. Izin yang dibekan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak production shang. 3
Dalam bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang dipergunakan adalah kontrak karya. Sistem kon- trak karya mulai diintroduksi pada tahun 1967, yaitu pada saat mulai diundan- gkannya Undang-Undang  No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang  No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sistem kontrak karya mulai diterapkan di Indonesia, yaitu sejak ditandatanganinya kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia sampai dengan saat ini.
Kontrak karya yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan swasta asing
2 Koesnadi Hardjosoemantri, Ekologi, Manusia dan Kebudayaan , (Yogyakarta: PSHK, Fakultas Hukum UGM, 2006), hlm. 205.
3  Lihat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 164
maupun patungan antara perusahaan swasta asing dengan swasta nasional tersebut mempunyai dampak luas bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dampak tersebut pasti berkaitan dengan dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya dengan pendapatan yang diperoleh negara baik da royalti, pajak maupun penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan.
Krtikan tajam mengingi kontrak karya yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di daerah sekitar lingkar tambang. Hal ini disebabkan karena dampak positif dengan keberadaan perusahaan yang menjalankan kon- trak karya, tidak banyak dirasakan oleh penduduk asli di lokasi tambang, tetapi hanya dirasakan oleh kaum pendatang dan sebagian kecil karyawan perusahaan. Masyarakat di sekitar lokasi tambang masih hidup memphatinkan, di bawah gas kemiskinan, dengan mata pencahaan yang masih mengandalkan hasil alam. Sementara itu alam juga sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dengan kegiatan eksplorasi pertambangan.
Perusahaan tambang PT. Freeport ternyata tidak saja mengeruk kekayaan bumi Papua tetapi justru turut merusak keseimbangan ekologi. Belum lagi bila bicara tentang perusakan hutan dan tanaman da berbagai perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang secara kejam membunuh akar - akar kehidu- pan orang - orang Papua. Sangat menyedihkan menyaksikan orang - orang Papua seperti menjadi kuli di tengah gemuruh pelaksanaan pembangunan bangsanya. Secara ekonomi Papua tak pernah tentegrasi dalam kemajuan ekonomi yang konon selama Orde Baru dianggap sangat berhasil. Betapa ironisnya menyak- sikan pemerintah pusat di Jakarta tak menyada kerawanan dan sensiti fi tas situ- asi Papua. Pemuka-pemuka Negeri begitu muna fi k menggembor - gemborkan persatuan dan kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NK), tetapi dalam hati mereka mengetahui, orang - orang Papua itu telah ditinggalkan. Sangat aneh melihat pemerintah pusat kehilangan kepekaan melihat kesabaran luar biasa orang - orang Papua menema perlakuan buruk kebijakan pemerintah pusat yang menggerogoti kekayaan alam Papua. 4
Selain masalah sosial dengan adanya kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat asli dan pendatang, masalah lingkungan yang berat dapat timbul akibat usaha pertambangan, antara lain: 5
4  Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 268.
5  Departemen Pertambangan dan Energi, “50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan”, Jakarta, 1995, hlm. 236
165
1.  Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topogra fi dan keadaan muka tanah ( land impact ), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2.  Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengoto udara dan air, lim- bah air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising da berbagai alat berat, suara ledakan eksplosive (bahan peledak) dan gangguan lainnya.
3.  Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tam- bang, keruntuhan tambang dan gempa.
Penulis akan menyoroti keberadaan PT. Freeport Indonesia yang telah me- neken kontrak karya dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 1967 sampai sekarang. Keberadaan PT. Freeport di Indonesia banyak menimbulkan kontra di masyarakat. Papua sudah fi nal menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NK) sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. 6
PT. Freeport masuk ke Indonesia dengandifasilitasi Presiden Soeharto. Pen- guasa orde baru itu membuat kontrak karya atau persetujuan pada tahun 1967 dengan perusahaan Ameka Sekat untuk menggarap tambang emas yang berada di Ian Jaya (sekarang Papua). Kontrak karya dengan Freeport pada tahun 1967 ditandatangani pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Keberadaan Freeport ternyata tidak membuat Propinsi Papua menjadi propinsi yang kaya raya. Propinsi ini tidak diuntungkan oleh kemajuan ekonomi di seluruh Indone- sia. Sebaliknya propinsi Papua merupakan propinsi termiskin urutan kedua set- elah Nusa Tenggara Barat dimana sekitar 19 % penduduk (427.000 jiwa) hidup di bawah gas kemiskinan. 7
Kontbusi sektoral terbesar datang da sektor pertambangan, yaitu berasal da kegiatan PT. Freeport Indonesia, suatu perusahaan cabang Freeport McMoran Copper & Gold Inc. perusahaan yang telah beroperasi di Papua sejak 1967 yang memiliki kawasan deposit emas terbesar di dunia dan terbesar ketiga untuk de- posit tembaga. 8
6  Http//:www.jayapura pos.com, akes 2 Nopember 2010.
7  United Nations Development Program (UNDP), “Country Report Indonesia”, Tahun
2002.
8  Council on Foreign Relations, “Indonesia Commision: Peace and Progress in Pap-
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 166
Dilihat da besarnya skala operasi, penambangan Freeport merupakan sebuah sumber ekonomi yang penting baik bagi propinsi Papua maupun neg- ara Indonesia. Bagi propinsi Papua sendi, penambangan ini menjadi lapangan kerja terbesar di Papua dan menyumbang sekitar 56% - 70% da total pendapatan daerah. Sementara bagi perekonomian nasional Indonesia, Freeport adalah pem- bayar pajak terbesar yang rata - rata menyumbang 180 juta dolar per tahun peode 1991 - 2001. 9
Dari latar belakang masalah di atas, maka sangat penting untuk meninjau kembali kontrak karya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan PT. Freeport Indonesia. Peninjauan kembali yang berupa Renegosiasi kontrak karya meru- pakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan berkesi- nambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat harus bisa sejahtera dengan keberadaan PT. Freeport In- donesia yang beroperasi di wilayah mereka.

## Seputar Kontrak Karya
Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sarat dengan investasi. Tanpa adanya investasi yang besar, usaha pertambangan umum tidak mung- kin akan dapat dilakukan secara besar - besaran. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya erat kaitannya dengan undang - undang investasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak karya, dapat dilihat dan dibaca pada berbagai peraturan perundang - undangan bekut ini: 10
1.  Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman  Modal Asing jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Un- dang-Undang No.  1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2.  Undang-Undang No.  6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Neg- eri jo Undang-Undang  No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tamba- han Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
ua”, Report of an Independent Commision, Tahun 2003 , hlm. 105.
9  Arifah Rahmawati, “Analisa Konflik Vertikal di Papua”, dalam Fenomena Konflik Sosial di Indonesia dari Aceh sampai Papua , (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Uni- versitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 314.
10 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 137.
Negeri.
3.  Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Ada 3 hal yang diatur dalam Pasal 10 tersebut, yaitu: a. Pemerintah/Menteriri dapat menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi; b. Perjan- jiannya dituangkan dalam bentuk kontrak karya; c. Momentum perjanjian- nya setelah disahkan oleh pemerintah.
Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1409.K/201/M. PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemprosesan Pembean Kuasa Pertam- bangan, Izin Pnsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertam- bangan Batu Bara telah ditentukan bahwa Kontrak Karya (KK) adalah:
“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang - Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan umum”. 11
Subyek perjanjian kontrak karya adalah pemerintah Indonesia dengan pe- rusahaan swasta asing atau joint venture antara perusahaan asing dan perusa- haan nasional.Obyeknya adalah pengusahaan mineral.
De fi nisi lain da kontrak karya, juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Kepu- tusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 ten- tang Pedoman Pemprosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka penanaman modal asing. Dalam ketentuan itu, disebut pengertian kontrak karya. Kontrak karya (KK) adalah:
“perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara.” 12
11 Lihat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1409.K/201/M. PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertamban- gan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertamban- gan Batubara.
12 lihat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka penanaman modal asing
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 168
Subyek dalam kontrak karya ini adalah pemerintah Indonesia dan badan hukum Indonesia. Modal utama da badan hukum Indonesia itu adalah berasal da modal asing. Besarnya modal asing itu, maksimal 95 %, sementara untuk perusahaan mitra nasionalnya adalah minimal 5 %. Modal asing yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia itu digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan ek- sploitasi bahan galian, yang meliputi emas, perak dan tembaga. Ismail Sunny mengartikan kontrak karya sebagai bekut:
“kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya ( contract of work ) apa- bila terjadi penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional”. 13
De fi nisi ini ada kesamaan dengan de fi nisi yang dikemukakan oleh S Wulan Aziz. Ia mengartikan kontrak karya adalah:
“Suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum In- donesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”. 14
Dua pendapat di atas melihat bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Akan tetapi, dalam peraturan perundang - undangan tidak mengharuskan kerja sama dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan kontrak karya.
PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan yang seluruh modalnya da pihak asing. Sumber pembiayaan perusahaan ini 100% da pihak asing, dan perusa- haan ini tidak bekerja sama dengan modal nasional. Melihat kenyataan ini, maka Salim HS menyempurnakan de fi nisi kontrak karya adalah:
“Suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata - mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”. 15
Salim HS mengemukakan unsur - unsur yang melekat dalam kontrak karya, yaitu: 16
13 Salim HS, Op. Cit., hlm. 129. 14 Ibid.
15 Ibid. , hlm. 130.
16 Ibid.
1.  Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2.  Adanya subyek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata--mata dan/ atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
3.  Adanya obyek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
4.  Dalam bidang pertambangan umum;
5.  Adanya jangka waktu dalam kontrak.
Selama 44 tahun, PT. Freeport Indonesia menggarap tambang emas di tanah Papua dengan hanya membekan secuil saham ke pihak Indonesia. Tentu saja, ini tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup oleh PT. Freeport. Gencarnya perlawanan masyarakat Papua dan tajamnya ktik berbagai kalangan di Indo- nesia mengenai Freeport mengharuskan Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengambil tindakan yang mendasar. Gencarnya perlawanan masyarakat terse- but juga diakibatkan karena kompleksitas permasalahan sosial ( social problems ) yang muncul sejak PT. Freeport beroperasi di Indonesia. Belum maksimalnya program Coorporate Social Responsibility yang dijalankan oleh perusahaan, mem- buat masyarakat tidak banyak merasakan manfaat kehadiran perusahaan tam- bang raksasa ini di tanah mereka.
Coorporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontbusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberat- kan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 17
Upaya untuk memperbaiki kesalahan - kesalahan yang sudah dilakukan se- jak puluhan tahun oleh Orde Baru, perlakuan yang lebih adil dan manusiawi bagi kepentingan masyarakat Papua adalah kunci penyelesaian masalah yang semakin rumit. Oleh karena itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono harus berani melaksanakan peninjauan kembali Kontrak Karya dengan Freeport, seh- ingga kehadirannya di Papua betul - betul ikut mendatangkan keadilan dan ke- makmuran bagi masyarakat Papua dan juga bagi Negara dan rakyat Indonesia.
Kontrak karya pertambangan dengan PT. Freeport merupakan salah satu Kontrak Karya yang merugikan Indonesia, karena itu pemerintah harus berne- gosiasi ulang kontrak karya tersebut. Salah satu poin penting yang harus di- masukkan dalam negosiasi ulang adalah penempatan wakil da pemerintah In-
17 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 170
donesia sebagai salah satu direktur. Posisi ini penting agar Indonesia tidak selalu dirugikan dalam setiap kebijakan yang diambil PT. Freeport.
Saat ini, PT. Freeport Indonesia hanya menyetor royalty 1 % saja kepada pe- merintah Indonesia. Padahal berdasar aturan dan ketentuan yang berlaku, roy- alty yang sekarang berlaku adalah 3,75%. Oleh karena itu wajar bila pemerintah mengusulkan renegosiasi Kontrak Karya. 18

## Aspek Yudis Renegosiasi Kontrak Karya
Masalah yang timbul dalam pelaksanaan kontrak karya selalu berkaitan dengan peminggiran hak asasi masyarakat di lokasi kontrak karya berlangsung. Hak asasi manusia adalah hak - hak yang dimiliki manusia semata - mata karena ia umat manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena dibekan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata - mata ber- dasarkan martabatnya sebagai manusia. 19
Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hakatas hidup yang tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin serta hakatas lingkungan yang baik dan sehat. 20
Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian da hukum Indonesia ikut melatarbelakangi jami- nan perlindungan hak asasi manusia bagi hak - hak masyarakat adat. Dalam rang- ka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hakatas tanah, harus dilindungi selaras dengan perkembangan jaman. 21
Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat diakui secara inter- nasional diantaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau International Covenant on Economic, Social and Cul- tural ghts (ICESCR). Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Indone-
18 Http//:www.majalah tambang online.com, akses 12 Nopember 2010. 19 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice , (Ithaca and London:
Cornell University Press, 2003), hlm.7-21; Baca juga Maurice Cranston, What are Human Rights, (New York: Taplinger, 1973), hlm. 70.
20 Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9.
21  Rona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, dan Ifdhal Kasim, Hu- kum Hak Asasi Manusia , (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 254.
171
sia merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi, namun hal ini terbatas pada masyarakat adat yang masih secara nyata memegang teguh hukum adatnya se- cara kuat, di mana hak - hak tersebut tidak bertentangan dengan asas - asas negara hukum yang bentikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 22 Perlindungan, pema- juan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah, Undang - Undang Dasar 1945 pun telah menyebutkan hal ini. 23
Pemerintahan yang efektif hanya bisa bekerja dalam lingkungan politik yang sehat, sehingga ia berkesempatan menyusun agenda pembangunan jangka panjang yang komprehensif bagi kepentingan generasi yang akan datang, me- luncurkan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu secara optimal mem- buka kesempatan kerja, serta menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang konsisten, sekalipun untuk semua itu kepentingan jangka pendek, terutama yang bersifat konsumtif, terpaksa dikorbankan. Hanya dengan keberanian dan kreati fi tas seperti itu yang dapat membuat suatu pemerintahan mampu secara efektif dan legitimate menghantarkan rakyatnya masuk ke dalam era kompetisi global di abad 21. Pemerintahan yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara membe inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kema- juan, membe pelayanan yang adil, menyelesaikan kon fl ik - kon fl ik kepentingan yang besar, serta membe arahan tentang cara - cara terbaik untuk mempercepat terwujudnya cita - cita kemasyarakatan yang sejahtera lahir batin.
Dengan kata lain, pemerintahan seyogyanya merupakan a world of solutions, bukan a source of problems. Karena itu, para elite pemerintahan ditantang untuk memiliki kemampuan melakukan penilaian yang cermat dan tepat atas segala masalah yang dihadapi, bukan sekedar mendeskpsikannya, apalagi sekedar membe komentar sepenggal - sepenggal yang malah akan menciptakan masalah baru. 24
Renegosiasi adalah amanat Undang - Undang  No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yaitu dalam ketentuan yang sebelumnya harus disesuai- kan dengan Undang - undang yang sekarang berlaku. Undang - Undang  No. 4
22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Pasal 6.
23 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, pen- egakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, teru- tama pemerintah
24 Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kes- atuan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 357.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 172
Tahun 2009 mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan man- faat, keadilan dan kesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. 25
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum alinea ketiga Undang - Undang No. 4 Tahun 2009, yang mengemukakan bahwa:
“Dalam perkembangan lebih lanjut, undang - undang tersebut yang mate mua- tannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertam- bangan harus menyesuaikan di dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang men- dorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat”. 26
Pokok - pokok pikiran yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah:
1.  Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2.  Pemerintah selanjutnya membekan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, dibekan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3.  Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelo- laan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan e fi siensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4.  Usaha pertambangan harus membe manfaat ekonomi dan sosial yang sebe- sar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5.  Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan me- nengah serta mendorong tumbuhnya indust penunjang pertambangan.
6.  Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha per-
25  Nindyo Pramono, ‘Mengurai Kewenangan Dewan perwakilan Rakyat Dalam Di- vestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara“, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.
26 Lihat Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
tambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan pnsip lingkungan hidup, transparansi, dan pastisipasi masyarakat.
Ketentuan peralihan dalam Pasal 169 Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa: 27
1.  Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
2.  Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada hurup a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penemaan negara.
Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang su- dah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya  5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Pasal 103 menyebutkan bahwa pemegang Ijin Usaha Pertamban- gan (IUP) dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemur- nian hasil penambangan di dalam Negeri. 28
Langkah renegosiasi kontrak pertambangan sebenarnya telah dimulai se- jak 2010. Menyusul diberlakukannya Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang  No. 11 Tahun 1967. Proses renegosiasi cukup alot karena harus menyesuaikan ketentuan dalam kontrak lama berdasarkan Undang-Undang  No. 11 Tahun 1967 menjadi ketentuan baru sesuai dengan Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009. Beberapa kontrak perusahaan yang ten- gah direnegosiasikan tersebut, termasuk Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara, dan PT. Inco. Sebelum disahkan- nya Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009, pemerintah telah menandatangani se- banyak 376 kontrak pertambangan mineral dan batubara. Diantaranya 235 kon- trak karya mulai da generasi I hingga VII dan 141 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) da generasi I hingga III. Langkah pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak pertambangan, diambil setelah terlebih dahulu dilakukan kajian oleh berbagai pihak, termasuk Balitbang KeMenterian ESDM, KeMenterian Hukum dan HAM, dan KeMenterian Keuangan sehingga diharapkan akan menghasilkan kontrak baru yang berkeadilan. 29
27 Ibid. , Pasal 169 28 Ibid., Pasal 103 29 Http//:www. republika.com, akses 24 Nopember 2010.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 174
Pemerintah Indonesia harus melaksanakan amanat Undang-Undang  No.. 4 Tahun 2009, yaitu bahwa per 2010 perusahaan yang melakukan perjanjian kon- trak karya sahamnya wajib didivestasi sampai 51 % kepada pemerintah dan part- ner Indonesia lainnya. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT). Sisa divestasi saham sebesar 7 % dibeli oleh pemerintah Indonesia melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pembelian saham PT. New- mont Nusa Tenggara sebesar 7 % tersebut tidak perlu persetujuan DPR, karena pembelian saham tersebut merupakan kewenangan pemerintah c.q. Menkeu se- suai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang  No. 1 Tahun 2004 jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP  No. 1 Tahun 2008. 30
Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan, keuntungan yang didapat PT. Freeport Indonesia da hasil tambangnya di Papua mencapai Rp 4000 Tliun. Hal ini dihitung da hasil laporan cadangan mineral PT. Freeport Indonesia di tahun 2010. Cadangan mineral PT. Freeport Indonesia berdasar laporan tahunannya di tahun 2010, cadangan emas sebesar 55 juta ons, tembaga 56,6 juta pounds dan perak 180,8 juta ons di tambang  Grasberg. Maka dengan harga mineral terutama emas yang terus naik, berpotensi menghasilkan USD 500 Milyar atau seitar Rp 4000 Tlliun. Perbuatan dengan memasukkan un- sur pembayaran pajak PPH untuk membesar-besarkan penemaan Negara ada- lah tindakan yang tidak fair alias tidak adil. Pembayaran pajak memang sudah menjadi kewajiban perusahaan tambang sebagai biaya operasional perusahaan sebelum memperhitungkan keuntungan.
Setelah beroperasi lebih da 4 dasawarsa, total kontbusi PT. Freeport Indo- nesia hingga Juni 2011 sebesar 12,8 USD Milyar. Jumlah tersebut terdi atas roy- alty USD 1,3 Milyar, deviden USD 1,2 Milyar, PPh badan USD 7,9 Milyar, PPh karyawan dan pajak lainnya hingga USD 2,4 Milyar. Atas dasar itu, PT. Freeport Indonesia harus didesak untuk mau renegosiasi dan mematuhi seluruh Undang- Undang No. 4 tahun 2009 tanpa kecuali. Jika PT. Freeport tidak mau menjalank- annya, maka perusahaan tambang asal Ameka Sekat tersebut dapat dikatakan telah melakukan pembangkangan atas undang-undang dan dapat ditindaklan- juti dengan pemutusan kontrak karya. Selain itu harus dicabut PP  No. 20 Ta- hun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Begitu juga dengan Surat Keputusan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) No: 415/A.6/1997 yang antara lain
30 Nindyo Pramono, Op. Cit ., hlm.43.
175
besi ketentuan membebaskan PT. Freeport Indonesia da kewajiban divestasi. Kontrak karya dulu ditandatangani oleh Presiden, maka perubahan atas keten- tuan dalam kontrak karya seharusnya juga dikeluarkan oleh peraturan yang ditandatangani Presiden. Jadi hal ini merupakan suatu hal yang cacat hukum. Perusahaan yang sudah melakukan divestasi sahamnya, contohnya adalah PT. Newmont Nusa Tenggara. 31
Hal ini membuktikan analisa da Gunnar Myrdal dalam bukunya “The Chal- lenge of World Property“, yang terbit tahun 1970. Bab ketujuh da buku tersebut berjudul “The Soft State“ yang dimulai dengan kalimat, “Semua negara berkem- bang, sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah negara-negara yang lembek“: 32
“Istilah yang dipakai oleh Myrdal ini dimaksudkan untuk mencakup semua ketidakdisiplinan sosial yang manifestasinya adalah cacat-cacat dalam perun- dang-undangan dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum. Suatu ketidakpatuhan yang menyebar dengan luasnya di kalangan pegawai Negeri pada semua tingkatan terhadap peraturan yang ditujukan kepada mer- eka, dan seng mereka ini bertabrakan dengan orang-orang atau kelompok-kel- ompok yang berkuasa, yang justru harus mereka atur”. 33
Perundang-undangan tersebut memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak yang sengsara, tetapi yang tidak membekan hasil yang banyak seperti tercantum pada maksud dikeluarkannya peraturan itu.
Hal-hal di atas merupakan faktor utama bagi pemerintah untuk merenego- siasi kontrak karya. Rencana pemerintah untuk merenegosiasi kontrak karya PT. Freeport, bukannya tanpa hambatan. Hambatan pokok adalah dengan adanya klausul kontrak antara PT. Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, didalamnya tercantum bahwa jika terjadi perubahan peraturan mengenai roy- alti emas, jumlah royalti yang dibayarkan PT. Freeport ke pemerintah  tetap 1 %. Royalti yang dibayarkan PT. Freeport kepada pemerintah Indonesia adalah roy- alti emas 1 % atas penjualan, perak 1 % atas penjualan, dan tembaga 3,5 %. Da- lam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kontrak karya untuk membayar royalty emas 3,75 %, perak 3,25 %, dan tembaga 4 %.
31 Http//:www.majalah tambang online.com, Op. Cit.
32 Gunnar Myrdal, “The Challenge of World Poverty,” dalam Satjipto Rahardjo,
Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 229.
33 Ibid .
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 176
Selain itu, di dalam hukum kontrak berlaku asas Pacta Sun Servanda , arti- nya perjanjian yang telah dibuat harus dihormati masing-masing pihak. Salah satu pihak tidak bisa mengubah isi kontrak secara sepihak, dan jika pemerintah menginginkan renegosiasi, tentu harus dengan persetujuan PT. Freeport.
Hal-hal di atas harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merenego- siasikan kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia. Jalan terakhir apabila pemerintah gagal meminta PT. Freeport untuk menyetujui renegosiasi kontrak karya adalah dengan meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Pasal 1226 BW mengatur, salah satu pihak bisa meminta pengadilan untuk membatal- kan perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian atau salah satu pihak mengingka apa yang sudah diperjanjikan.
Akan tetapi hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Kontrak karya merupak- an kontrak yang berlaku secara internasional, ini disebabkan salah satu pihaknya adalah adanya unsur asing sehingga ketentuan yang berlaku di dalamnya, tidak hanya hukum nasional, tetapi juga kontrak internasional. Di dalam Pasal 20 Undang-Undang  No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Per- tambangan dan Pasal 38 PP  No. 32 tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan tidak diatur tentang berakhirnya kontrak karya, tetapi hanya diatur tentang berakhirnya kuasa per- tambangan. 34
Dalam Pasal 18 Undang-Undang  No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian In- ternasional, yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian internasional. Ada delapan cara berakhirnya perjanjian internasional, yaitu:
1.  Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2.  Tujuan perjanjian telah tercapai;
3.  Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjan- jian;
4.  Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
5.  Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6.  Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
7.  Obyek perjanjian hilang;
8.  Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Di samping kedelapan cara berakhirnya perjanjian internasional tersebut,
34 Salim HS, Op. Cit ., hlm. 195.
di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 ditentukan berakhirnya perjanjian sebelum jangka waktunya. Di dalam pasal itu disebutkan bahwa perjanjian internasional berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut. 35

## Penutup
Usaha pertambangan mineral dan batubara harus bisa mendorong demokrati- sasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningka- tan peran swasta dan masyarakat.
Kontrak karya pertambangan dengan PT. Freeport merupakan salah satu Kontrak karya yang sangat merugikan Indonesia. Ktikan tajam mengingi kon- trak karya yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di daer- ah sekitar lingkar tambang. Hal ini disebabkan karena dampak positif dengan keberadaan perusahaan yang menjalankan kontrak karya, tidak banyak dirasa- kan oleh penduduk asli di lokasi tambang, tetapi hanya dirasakan oleh kaum pendatang dan sebagian kecil karyawan perusahaan. Masyarakat di sekitar lokasi tambang masih hidup memphatinkan, di bawah gas kemiskinan, dengan mata pencahaan yang masih mengandalkan hasil alam. Sementara itu alam juga sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dengan kegiatan eksplorasi per- tambangan
Renegosiasi adalah amanat Undang-Undang  No. 4 tahun 2009 tentang Min- eral dan Batubara, yaitu dalam ketentuan yang sebelumnya harus disesuaikan dengan undang-undang yang sekarang berlaku. Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan kesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa.
Renegosiasi kontrak karya mempunyai dasar hukum yang kuat, walaupun hal itu akan bertabrakan dengan isi kontrak karya yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Renegosiasi ini bukan pengingkaran terhadap isi kon- trak karya, akan tetapi penyesuaian terhadap keadaan terkini, dan penyesuaian terhadap hukum (aturan) yang berlaku di suatu negara. Tidak mungkin kontrak karya yang sudah berjalan selama berpuluh tahun akan tetap dipertahankan
35 Lihat Undang-Undang  RI No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 178
isinya seperti semula. Hal ini akan merugikan salah satu pihak. Apalagi pem- buatan kontrak karya tersebut penuh dengan nuansa politis, kepentingan asing yang lebih diutamakan.
Apabila renegosiasi berjalan alot, artinya perusahaan asing tidak mau melakukan renegosiasi, maka pemerintah bisa melakukan upaya, yaitu meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan membekan bukti-bukti aku- rat bahwa pelaksanaan kontrak karya tidak berjalan sesuai dengan isi kontrak.
Selain itu pemerintah Indonesia  bisa menggunakan ketentuan dalam Un- dang-Undang  No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tahapan- tahapan di atas bisa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan renegosiasi Kontrak Karya dengan PT. Freeport Indonesia.

## Bibliogra fi
Afah Rahmawati, “Analisa Kon fl ik Vertikal di Papua”, dalam Fenomena Kon fl ik Sosial di Indonesia dan Aceh sampai Papua , Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
Council on Foreign Relations, “Indonesia Commision: Peace and Progress in Papua”, Report of an Independent Commision, 2003. Departemen Pertambangan dan Energi, 50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan , Jakarta, 1995. Hendk Budi Untung, Corporate Social Responsibility , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2008. Jack Donnely, Universal Human ghts in Theory and Practice , Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
Koesnadi Hardjosoemant, Ekologi, Manusia dan Kebudayaan , Yogyakarta: PSHK- Fakultas Hukum UGM, 2006. Mauce Cranston, What are Human Rights, New York: Taplinger, 1973. Nindyo Pramono, “Mengurai Kewenangan Dewan perwakilan Rakyat Dalam Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara“, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.
Rona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Chstian Ranheim, dan Ifdhal Kasim, Hu- kum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia , Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 2004.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Ke- satuan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Todung Mulya Lubis , Jalan Panjang Hak Asasi Manusia , Jakarta: PT. Gramedia
179
Pustaka Utama, 2005. United Nations Development Program (UNDP), Country Report Indonesia , 2002.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) . Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Per- tambangan.
Undang-Undang No.  6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- Undang  No.  1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- Undang  No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeriri. Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Peraturan Pemerintah  No. 32 tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Un- dang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Per- tambangan
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pembean Kuasa Pertambangan,
Izin Pnsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertamban- gan Batubara.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

## Website
Http//:www.jayapura pos.com. Http//:www.majalah tambang online.com. Http//:www. republika.com.