SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (170-184) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur
Kiki Meylia Darma Esicho
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: kikymeylia1998@gmail.com
Wiwin Yulianingsih Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: wiwiny.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 20 Juli 2022 |Revised : 26 September 2022 |Accepted : 3 Oktober 2022
How  to  cite:  Kiki  Meylia  Darma  Esicho,  Wiwin  Yulianingsih, “ Pelaksanaan Penyelenggaraan  Klaim  Jaminan  Kematian  BPJS  Ketenagakerjaan  atas  Kematian Pekerja  Migran  Indonesia  di  Jawa  Timur ”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2,  (Desember, 2022), hlm. 170-184.

## ABSTRACT:
Work is the primary need of every human being. By working, they will get a salary or wages that becomes the exchange rate to buy various necessities for life. But unfortunately, the fact is that getting a job in Indonesia is not an easy thing. This encourages people, especially those with education from elementary school to high school, to look for job opportunities abroad. From an economic perspective, the rapidly growing world  market  and  the  influence  of  globalization  have  opened  up  demand  for  workers  in  foreign  economic sectors. Migrant workers act as accomplices and agents of economic and social progress in their country of origin  and  their  country  of  placement.  However,  they  are  also  very  vulnerable  to  risks  that  can  result  in death. In this regard, the state is responsible for providing proper welfare for its citizens by providing services to  Indonesian  Migrant  Workers  through  the  BPJS  Ketenagakerjaan  Death  Security.  The  heirs  will  receive cash  benefits  if  Indonesian  migrant  worker  dies.  However,  in  practice,  each  BPJS  Ketenagakerjaan  branch office  has  its  own  regulations  regarding  the  procedure  for  claiming  death  benefits.  In  this  case,  the  BPJS Ketenagakerjaan  Branch  of  Karimun  Jawa  in  East  Java  provides  file  requirements  that  differ  from  the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian  Migrant  Workers,  which  impedes  the  heirs.  Furthermore,  the  level  of  education  and  family members of the Indonesian migrant workers from small towns prevent them from learning about the Death Insurance Claim procedure at BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa.
Keyword : BPJS Ketenagakerjaan, Indonesian Migrant Workers, Death Security

## ABSTRAK:
Bekerja  merupakan  kebutuhan  utama  setiap  manusia.  Dengan  bekerja  mereka  akan medapatkan  gaji  atau  upah  yang  menjadi  nilai  tukar  untuk  membeli  berbagai  kebutuhan  untuk hidup.  Namun  sayangnya,  fakta  mengatakan  bahwa  mendapatkan  pekerjaan  di  Indonesia bukanlah  hal  yang  mudah.  Hal  tersebut  mendorong  masyarakat  khususnya  yang  berpendidikan antara sekolah dasar hingga sekolah menengah mencari peluang pekerjaan ke mancanegara. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan pasar dunia yang semakin pesat serta pengaruh globalisasi membuka permintaan pekerja pada sektor-sektor ekonomi di mancanegara. Pekerja migran berperan sebagai kaki dan tangan kemajuan ekonomi maupun social negara asal serta negara penempatan. Namun, juga  sangat  rentan  terhadap  resiko  yang  dapat  berakibat  pada  kematian.  Mengenai  hal  tersebut, Negara  berperan  untuk  memberikan  kesejahteraan  yang  patut  bagi  rakyatnya  memberikan fasilitas kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) malalui Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. Ahli  waris  akan  mendapatkan  manfaat  berupa  uang  tunai  apabila  PMI  mengalami  kematian. Namun dalam prakteknya, setiap kantor cabang BPJS ketenagakerjaan memiliki peraturan mereka masing-masing berkaitan  dengan prosedur klaim jaminan kematian. Dalam hal ini, Cabang BPJS Ketenagakerjaan  Karimun  Jawa  di  Jawa  Timur  memberikan  ketentuan  persyaratan  berkas  yang berbeda  dengan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerja  dan  Transmigrasi  Nomor  18  Tahun  2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia hal tersebut menghambat ahli waris, selain itu juga tingkat pendidikan serta keluarga PMI yang berasal dari kota-kota kecil menghambat mereka mendapatkan  informasi  mengenai  prosedur  Klaim  Jaminan  Kematian  di  BPJS  Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa Timur.
Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Kematian

## Pendahuluan
Manusia  senantiasa  tidak  akan pernah  terlepas  dari  usaha-usaha  yang bersifat ekonomi sebagai tuntutan untuk bertahan  hidup.  Sehingga  pekerjaan merupakan  hal  utama  yang  diperlukan untuk  memenuhi  keutuhan-kebutuhan tersebut.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa eksistensi  angka  lapangan  pekerjaan sangat tidak seimbang dengan
permintaan tenaga kerja yang jumlahnya lebih banyak.
Setiap orang yang sanggup untuk bekerja  untuk  dirinya  sendiri  maupun keluarga  disebut  dengan  tenaga  kerja. 1
Permintan tenaga kerja sendiri berhubungan  dengan  tingkat  gaji  yang merupakan  kombinasi  dari  berbagai alternatif  antara  faktor  jumlah  tenaga kerja  yang  tersedia  dengan  faktor lainnya. 2
Bahkan dapat kita ketahui  angka pengangguran  cukup  tinggi  yakni sekitar 6 (enam) persen pada tahun 2019 hingga  2022.  Angka  6  (enam)  persen terlihat  kecil  namun  jika  dihitung dengan  jumlah  keseluruhan  penduduk indonesia  terdapat  lebih  dari  16  enam belas juta penduduk menganggur. 3

## Tabel 1. Jumlah Pengangguran Terbuka Indonesia
Tahun  Persentase  Jumlah
Penduduk Jumlah pengangguran Terbuka 2019 5.23% 266,911,900  13,959,492 2020 7.07% 270,203,900  19,103,416 2021 6.49% 272,682,500  17,697,094 2022 5.83% 275,773,800  16,077,613 Rata 6.16% 271,393,025  16,704,241
1 Sonny  Sumarsono, Teori  Dan  Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2009, hlm.3
2 Aris Ananta, Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek, Dan Permasalahan Ekonomi Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hlm.78
3 Badan  Pusat  Statistik,  2022, “Tingkat
Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), ” Diakses Melalui: https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingk at-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html .

## Sumber: BPS Menurut Provinsi terkait Jumlah Pengangguran Terbuka
Angka-angka pengangguran yang tinggi dari tahun ke tahun tentunya menjadi  salah  satu  indikasi  betapa sulitnya  tenaga  kerja  untuk  dapat menemukan  pekerjaan.  Sementara  itu, sebagai  makhluk  hidup,  mereka  tentu memerlukan
kebutuhan-kebutuhan hidup  dasar  maupun  kebutuhan  hidup pendukung lain yang penting. Lapangan pekerjaan dalam negeri  yang  tidak  dapat  menampung para  tenaga  kerja  tersebut  mendorong masyarakat  Indonesia  untuk  mencari lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  di Negara  lain.  Pertumbuhan  pasar  global tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar kepada pola pergerakan pekerja di seluruh  dunia.  Mereka  yang  awalnya mengandalkan lapangan-lapangan pekerjaan di dalam negeri mulai mencari peluang  ke  mancanegara.  Hal  ini tentunya  semata-mata  karena  dorongan ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup yang semakin kompleks, beragam, dan  tidak  murah.  Selain  itu  juga  nilai kurs  mata  uang  Indonesia  yang  rendah menjadikan  gaji  pekerja  Indonesia  yang bekerja  di  mancanegara  lebih  besar  dari pada  gaji  yang  mungkin  mereka dapatkan dari peerjaan di dalam negeri.
Faktor lain yang menjadi pendorong  akan  eksistensi  Pekerja Indonesia  di  mancanegara  antara  lain termasuk  lowongan  kerja  yang  tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup serta pengangguran yang terkualifikasi dalam pengangguran  dengan  latar  belakang pendidikan  tinggi  masih  cukup  banyak, sehingga penganggur yang berpendidikan sekolah menengah hingga  sekolah  dasar  akan  berpikir berkali-kali untuk bersaing mendapatkan  pekerjaan.  Ditambah  juga dengan  masalah  kemiskinan  yang menekan masyarakat untuk
mendapatkan
penghasilan. 4
Permasalahan tenaga kerja dalam negeri tersebut  semakin  mendorong  angka masyarakat  yang  berkeinginan  untuk bekerja ke mancanegara . 5
Warga  Indonesia  yang  mencari nafkah  di  mancanegara  untuk  jangka waktu  yang  telah  ditentukan  dan menerima  gaji  dari  pekerjaan  tersebut merupakan  tenaga  kerja  Indonesia. 6
Namun, sebutan Tenaga Kerja Indonesia tersebut  telah  diganti  melalui  sebutan Pekerja  Migran  Indonesia  atau  dapat disebut  pula  PMI. 7 Warga  Negara berkebangsaan Indonesia yang melakukan  kegiatan  sosial,  keilmuan, olahraga, perekonomian,
maupun kesenian,  dan  pelatihan  kerja  di mancanegara  dalam  jangka  waktu tertentu  berdasarkan  suatu  kontrak adalah jasa tenaga kerja Indonesia. 8
Segi  ekonomi  melihat  pekerja migran  berperan  sebagai  kaki  dan tangan yang mengambil peran  langsung kepada  perkembangan  sosial  dan ekonomi di Negara asal maupun Negara tempat mereka menyambung hidupnya. 9
4 Hamdan Tri A tmaja, “Model Pemberdayaan  Keluarga  Tenaga  Kerja  Wanita (TKW)  Indonesia  Berbasis  Arena  Produksi Kultural  Dalam  Upaya  Menciptakan  Keluarga Mandiri  Sejahtera  Di  Propinsi  Jawa  Timur, ” Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang, hlm. 26-28
5 Peni Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  Di  Luar  Negeri  Oleh Perwak ilan Republik Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum XXXIX, no. 1 (2010): 65.
6 DPR  RI,  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri.
7 DPR  RI,  “Undang -Undang  Nomor  18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (2017).
8 Daftar  Pustaka,  2015 “Pengert ian  TKI,
Hak,  Dan  Kewajiban  TKI, ” Diakses  Melalui: http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pen gertian-tki-hak-kewajiban-tki.html ,  Diakses  Pada: 16 Februari 2021 9 Dodik  Setiawan  Nur  Heriyanto, “Klausula  Terkait  Perlindungan  Terhadap  Buruh Migran  Dan  Urgensinya  Untuk  Diatur  Secara
Sayangnya, migrasi tenaga kerja Indonesia  tidak  hanya  membawa dampak positif akan kontribusinya yang besar  bagi  pembangunan  ekonomi Negara, namun juga membawa dampak negatif yang beragam mengingat besarnya jumlah PMI dari tahun ketahun yang dapat diamati melalui tabel:
Tabel 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2022 (Per Mei)
Tahun Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2019 276,553 2020 113,173 2021 72,624 2022 (Per Mei) 63,552

## Sumber: Statistik Perlindungan dan
Penempatan PMI BP2MI
Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI) utamanya  diklasifikasikan  menjadi  dua, antara lain:
1. Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI) pada sektor Formal PMI formal merupakan PMI yang bekerja pada badan hukum.
2. Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI) pada sektor Informal PMI  informal  merupakan  PMI yang bekerja pada perseorangan.
Tabel 3. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Sektor Formal dan Informal 2019-2020 (Per Mei) Jenis Pekerjaan  Formal Informal  Jumlah 2019 133,993 142,560 276,553 2020 36,784 76,389 113,173 2021 16,809 55,815 72,624 2022 (Per Mei) 39,462 24,090 63,552
Khusus  Di  Dalam  Perjanjian  Perdagangan  Bebas Antara  Asean  Dan  Uni  Eropa,” Jurnal  Ius  Quia Iustum XXII, no. 3 (2015): 329.

## Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI
Bagan 1. Jumlah dan Jenis Pengaduan oleh Pekerja Migran di Indonesia pada 2019-2022 (Per Mei)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2020 2021 20 22 ( Pe r M ei ) J u m la h Pr es en ta se Pe n ga du an Tahun lain-lain depresi/sakit jiwa meninggal
TKI sakit/rawat inap meninggal dunia di negara tujuan TKI mengalami kecelakaan TKI dalam tahanan/prose s tahanan kecelakaan ilegal rekrut calon TKI perdangangan orang TKI gagal berangkat putus hubungan komunikasi

## Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI
Dampak  negatif  atas  tingginya jumlah  PMI  ini  bukan  hanya  mencakup angka  kecelakaan  kerja  yang  tinggi, namun  juga  angka  kematian  baik kematian  karena  kecelakaan  kerja, kematian  karena  kejahatan,  maupun kematian  karena  tersangkut  kasus hukum dari Negara tempat PMI bekerja.
Skema diatas pula telah
menerangkan  bahwa  resiko  bagi  PMI merupakan  cukup  tinggi  dan  beragam, mulai  dari  penipuan  peluang  kerja,  gaji tidak  dibayar,  sakit,  perdagangan manusia,  putus  hubungan  komunikasi, overstay ,  kecelakaan,  dalam  tahanan, proses  hukum,  depresi/sakit  jiwa, hingga meninggal dunia. 10
Resiko-resiko  tersebut  bukan hanya  berdampak  secara  fisik  bagi pekerja  migran  saja,  namun  juga keluarga yang secara ekonomi bergantung  pada  pekerja  migran, khusunya  apabila  pekerja  migran mengalami  kematian.  Sehingga  hal tersebut  dapat  berakibat  baik  secara materil maupun mental kepada keluarga yang ditinggalkan. Misalkan saja seorang PMI  memiliki  anak  yang  masih  sekolah di  negara  asal  ataupun  mungkin  salah satu anggota keluarga yang membutuhkan  biaya  pengobatan  yang besar  dapat  menjadi  terganggu.  Anak- anak  tersebut  harus  putus  sekolah hingga  keluarga  yang  sakit  harus menghentikan  pengobatan  karena  tidak ada lagi tulang punggung keuarga yang menjadi  sumber  ekonomi  keluarga tersebut. Contohnya di BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa, seorang calon PMI Bernama Sunariyah mendaftarkan  dirinya  untuk  mejadi salah  satu  pesertaBPJS  Ketenagakerjaan sebelum ia secara resmi dan administratif  menjadi  PMI  dengan pertimbangan untuk memberikan jaminan kepada keluarganya di kampung apabila sesuatu terjadi padanya hingga menyebabkan ia mengalami  kematian,  keluarganya  tetap dapat  bertahan  hidup  dalam  jangka waktu  tertentu  hingga  mereka  dapat menemukan pekerjaa untuk menghidupi diri mereka sendiri.
10 Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Statistik Perlindungan dan Penempatan,” 2022.
Dalam rangka bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya, pemerintah mengejawantahkan perlindungan
tersebut melalui jaminan sosial. Jaminan sosial adalah perlindungan sosial dengan kepentingan  secara  umum  untuk  rakyat seluruhnya  dengan  untuk  menjamin keperluan primer hidup yang pantas. 11
Dalam melakukan proteksi terhadap  PMI,  pemerintah  memberikan jaminan  atas  segala  resiko  yang  ada ketika berada di luar negeri saat pekerja melakukan
pekerjaan.
Dalam j pelaksanaannya,  dibentuklah  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)
Ketenagakerjaan  milik  PT  Jamsostek (persero) yang kemudian diubah
menjadi  Badan  Penyelenggawa  Jaminan Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  melalui Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dalam praktiknya,  menjadi  bagian  dari  peserta BPJS Ketenagakerjaan
merupakan keharusan  baik  bagi  pekerja  sektor formal mapun informal untuk menjamin keterlindungan  pekerja  dalam  berbagai sektor,  termasuk  PMI.  Program  jaminan sosial hasil rancangan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan
kematian, kecelakaan kerja, dan pensiun PMI. 12
Penggantian  tersebut  tidak  lepas dari  pandangan  pemerintah  akan janjinya  dalam  merencanakan  satu sistem  jaminan  sosial  yang  dapat dikatakan  bejalan  tidak  lebih  baik  pada program sebelumnya.
Tentu saja perencanaan  tersebut  melibatkan  presisi tinggi  dalam  penghitungan  perkiraan pemasukan  dan  biaya  yang  akan ditanggung  oleh  program.  Di  sisi  lain, jaminan  sosial  merupakan  kebijakan publik  yang  harus  diambil  oleh
11 “Undang -Undang  Nomor  40  Tahun 2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasion al” (n.d.). 12 DPR  RI,  “Undang -Undang  Nomor  24 Tahun  2011  Tentang  BPJS  Ketenagakerjaan” (2011).
pemerintah  sebagai  amanat  konstitusi, sehingga  harus  terdapat  tujuan  yang jelas dan terukur. Karena tujuan tersebut cukup  beragam,  diperlukan  program- program  yang  berbeda.  Misalkan  saja program jaminan sosial nasional mewajibkan  para  pesertanya  untuk memenuhi  pembayaran  iuran,  dikira sangat tidak tepat bagi para pekerja yang tidak  bekerja  pada  suatu  badan  hukum atau  perusahaan.  Sementara  itu,  jumlah pekerja  informal  tersebut  sangatlah tinggi  baik  di  Indonesia  hingga mancangara.  Seperti  petani,  pelaut, caretaker, hingga pedagang keliling. Konsekuensi  pemberian  fasilitas perlindungan  resiko  bagi  PMI  berimbas pada wajibnya pekerja untuk mendaftarkan diri pada program jaminan  BPJS  ketenagakerjaan  ketika pekerja  migran  ingin  bekerja  ke  luar negeri.  Program  jaminan  ini  diharapkan menjadi  solusi  manfaat  bagi  para  PMI apabila terjadi kematian kepada pekerja.
Jaminan  yang  dapat  didapatkan apabila  pekerja  mengalami  kematian yakni jaminan kematian. Apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kematian,  maka  ahli  waris  dapat mendapatkan  manfaat  berupa  uang. Dengan  kata  lain,  ketika  pekerja mengalami  kematian  maka  ahli  waris serta  keluarga  yang  ditinggalkan  akan mendapat manfaat. Diharapkan manfaat tersebut  menjadi  pengganti  pemenuhan kebutuhan  keluarga  akibat  dari  tulang punggung keluarga meninggal dunia. Meskipun  berapapun  besar  uang yang  diterima  oleh  keluarga  tidak  akan pernah  dapat  menggantikan  nyawa anggota  keluarga  yang  menjadi  PMI tersebut,  namun  uang  tersebut  dapat menghidupi  anggota  keluarga  yang ditinggalkan  hingga  mereka  dapat mandiri  dan  memenuhi  kebutuhan hidup mereka sendiri Untuk  menuntut  hak  jaminan setelah  terjadinya  kematian,  diperlukan suatu  prosedur  atau  tata  cara  yang disebut  dengan  klaim.  Klaim  adalah
tuntutan hak yang dimiliki atas sesuatu. Artinya,  sesorang  yang  sudah  menjadi peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  maupun ahli warisnya  berhak  mengajukan  klaim atau haknya pada BPJS Ketenagakerjaan. 13
Dengan  klaim,  maka  pihak instansi akan mengetahui bahwa terdapat  PMI  yang  meninggal  dunia serta keluarga yang ditinggalkan
membutuhkan  dana  manfaat  kematian PMI. Serta melalui klaim, ahli waris atau keluarga  dapat  memanfaatkan  dana kematian  untuk  memenuhi  kebutuhan setelah ditinggalkan oleh tulang punggung  keluarga  yang  sebelumnya memenuhi  segala  macam  kebutuhan hidup  mereka.  Dengan  begitu  mereka tetap  mendapatkan  kebutuhan  utama dan  tetap  bertahan  hidup  hingga  pada waktunya  mereka  dapat  secara  mandiri menghidupi diri mereka sendiri ataupun menggantikan  peran  tulang  punggung keluarga  yang  sebelumnya  secara dengan  berkelanjutan  bahkan  antar generasi dalam keluarga tersebut.
Para  ahli  waris  atau  Pelaksana Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonsia Swasta (PPTKIS) diberi kebebasan untuk mengajukan  klaim  jaminan  kematian BPJS  Ketenagakerjaan  Pekerja  Migran Indonesia (PMI) dimanapun pihak-pihak tersebut menghendaki. Meskipun begitu, setiap  cabang  kantor  pelayanan  BPJS Ketenagakerjaan  memiliki  tata  caranya masing-masing dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan
pengajuan  jaminan  kematian.  Sehingga penting  diketahuinya  secara  spesifik tingkat  efektifitas  pelaksanaan  klaim jaminan  kematian  BPJS  Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di suatu cabang.  Sehingga  peneliti  memilih melakukan  penelitian  di  Cabang  BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur.
13 Menteri Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
Untuk dapat mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan klaim tersebut maka perlu diketahui pelaksanaan  Klaim  Jaminan  Kematian BPJS  Ketenagakerjaan  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  di  Jawa  Timur  serta kendala  yang  dialami  dalam  Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Metode Penelitian Metode penelitian yuridis empiris dipilih untuk menyusun penelitian  ini.  Penelitian  yuridis  empiris atau  yang  memiliki  nama  sebutan  lain yaitu  penelitian  lapangan  melakukan kajian  mengenai  suatu  ketentun  hukum yang  berlaku  serta  implementasinya secara nyata dalam. 14
Untuk mendapatkan  teori  proses  terjadinya serta  bagaimana  hukum  bekerja  dalam masyarakat  diperlukan  suatu  penelitian yuridis  empiris  yang  memang  memiliki fokus  utama  untuk  melakukan  studi- studi  yang  bersifat  empiris. 15 Penelitian dengan  jenis  ini  dimulai  dengan melakukan analisa terhadap
permasalahan  hukum  pada  Undang- Undang  Jaminan  Sosial  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  dan  berbagai  macam aturan  lainnya  yang  terkait  baik Undang-Undang maupun aturan turunan pelaksananya,
kemudian disambung  dengan  digunakannya  data primer  untuk  menemukan  hubungan antara beberapa gejala. 16
Dengan  jenis  penelitian  tersebut,  data yang  digunakan  terdiri  atas  kombinasi dari  data  primer,  sekunder,  dan  tersier. Data  primer  berupa  sumber  data didapatkan  melalui  wawancara,  jejak pendapat, serta hasil obeservasi.
14 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam  Praktik, Sinar  Grafika,  Jakarta,  2002,  hlm. 15.
15 Joenadi  Efendi, Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris, Paramedia  Grup, Jakarta, 2016, hlm.60
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1989, hlm. 53
Sedangkan  data  sekunder  didapatkan dari  studi  perundang-undangan  dan kepustakaan. Serta data tersier didapatkan  dari  artikel  berita,  majalah, maupun Koran.
Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur Setiap  PMI  yang  terdaftar  dalam BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat. Sehingga apabila PMI  yang  terdaftar  meninggal  dunia, maka pihak keluarga akan mendapatkan manfaat  berupa  pemberian  jaminan kematian. 17 Jaminan  yang  didapatkan pada saat sebelum penempatan
maksimal 5 (lima) bulan berupa :
1. Enam  belas  juta  dua  atus  ribu rupiah  diberikan  kepada  ahli  waris sebagai Santunan kematian;
2. Empat  juta  delapan  ratus  ribu rupiah  diberikan  kepada  ahli  waris sebagai Santunan berkala; dan
3. Tiga  juta  rupiah  diberikan  kepada ahli waris sebagai Biaya pemakaman.
Pada  waktu  penempatan  (24 bulan  +  1  bulan)  ahli  waris  akan mendapatkan jaminan berupa santunan sebesar delapan puluh lima juta rupiah yang  meliputi  biaya  pemakaman, santunan  kematian  dan  berkala,  serta biaya pendidikan 2 orang anak pertahun bagi PMI yang meninggal antara lain:
1. Satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah untuk ahli waris anak yang duduk pada  Taman  Kanak-kanak  atau Sekolah  Dasar;
2. Satu  juta  delapan  ratus  ribu  ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama;
3. Dua  juta  empat  ratus  ribu  rupiah
17 Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
untuk ahli waris anak yang duduk di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Atas; serta
4. Tiga  juta  rupiah  untuk  ahli  waris anak  yang  duduk  di  Perguruan tinggi;
Sedangkan  setelah  penempatan (maksimal  1  bulan)    mendapatkan jaminan  berupa  biaya  pemakaman sebesar  tiga  juta  rupiah,  santunan kematian  dan  berkala  sebesar  enam belas  juta  dua  ratus  ribu  rupiah  dan empat juta delapan ratus ribu rupiah.
Manfaat-manfaat  diatas  bukan hanya  terfokus  pada  biaya-biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  keluarga terhadap PMI yang mengalami kamatian,  namun  juga  masa  depan keluarga,  khususnya  anak-anak  yang ditinggalkan PMI dapat terus mendapatkan biaya pendidikan melalui biaya  untuk  pendidikan  mereka  yang diberikan  secara  berkala  serta  melalui santunan berkala. Hal tersebut tentunya akan  sangat  membantu  keluarga  yang ditinggalkan.
Sebagaimana  tidak  ada  lagi anggota keluarga mereka yang menjadi tulang  punggung  sementara  biaya hidup  yang  diperlukan  terus  berjalan bahkan semakin mahal. Dengan adanya manfaat-manfaat  tersebut,  ahli  waris dan  keluarga  dapat  memanfaatkannya baik  untuk  kebutuhan  hidup  primer ataupun  dapat  digunakan  untuk kepentingan  lain  yang  dibutuhkan, seperti tanggungan pengobatan, hingga modal usaha kecil hingga mikro.
Hingga  pada  akhirnya  mereka dapat  bertahan  hidup  secara  mandiri dengan  terlepas  dari  bergantung  pada tulang  punggung  keluarga,  dalam  hal ini  PMI  yang  mengalami  kematian, meskipun  tentunya  uang  tidak  akan pernah  dapat  menggantikan  nyawa seseorang atau sosok salah satu anggota keluarga,  namun  uang  tersebut  dapat menghidupi  anggota  keluarga  yang ditinggalkan  hingga  mereka  dapat hidup dengan mandiri.

## Tabel 5. Jumlah Klaim Jaminan
Kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2021 Tahun Jumlah Klaim Jaminan Kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2019 6 2020 11 2021 2 Dari data Pekerja Migran
Indonesia  (PMI)  yang  melakukan  klaim jaminan  kematian  tersebut,  ahli  waris diharuskan  melakukan  pelaporan  dan permohonan  manfaat  atau  klaim  pada BPJS  Ketenagakerjaan  melalui  kanal pelayanan  untuk  mendapatkan  berbagai manfaat tersebut, dengan melampirkan:
1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat  Kematian  oleh  Perwakilan Republik  Indonesia  atau  Kantor Dagang  Ekonomi  Indonesia  di Negara  Penempatan  Apabila  PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  atau Kartu kepesertaan digital. 18
Ahli  waris  yang  meliputi  orang tua,  anak,  dan  suami  PMI  dapat menyampaikan  pelaporan  kematian PMI. 19 Meskipun  begitu,  terdapat kendala  yang  dialami  oleh  ahli  waris dalam  melakukan  klaim  Jaminan
Kematian BPJS Ketenagakerjaa, diantaranya: A. Perbedaan  persyaratan  berkas
dan  praktik  klaim  jaminan  kematian antara  secara  praktik  di  Cabang  BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18  Tahun  2018  Tentang  Jaminan  Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ahli waris diharuskan
melakukan  pelaporan  dan  permohonan
18 Ibid
manfaat atau klaim pada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan  untuk  mendapatkan  berbagai manfaat tersebut, dengan melampirkan:
1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris 5. Surat  Kematian  oleh  Perwakilan Republik  Indonesia  atau  Kantor Dagang  Ekonomi  Indonesia  di Negara  Penempatan  Apabila  PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  atau Kartu kepesertaan digital. 20
Namun,  praktiknya  di  Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa  Timur  terdapat  perbedaan  yang cukup  signnifikan.  Bahwa  persyaratan yang  harus  dilengkapi  olrh  ahli  waris untuk  melakukan  klaim  jaminan kematian  pada  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Jawa Timur Meliputi:
a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI;
b. KTP dan Kartu Keluarga;
c. Paspor serta bukti Visa;
d. Surat  Kronologis  oleh    Pelaksana Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonsia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis  keluarga  untuk  PMI perseorangan;
e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit;
g. Surat  Kematian  oleh  Kantor
Perwakilan di negara penempatan;
h. Surat Keterangan Kematian oleh desa;
i. Surat  Keterangan  Ahli  Waris dengan dua orang saksi;
j. Buku  Nikah  (Apabilah  sudah menikah);
k. Akte  Kematian  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan Sipil;
20 Ibid
l. Surat  Rekomendasi  dari  Dinas
Tenaga Kerja setempat; m. Buku Tabungan atas nama ahli waris; n. Bukti kwitansi transportasi. tersebut tidak hanya berpengaruh  pada  kesulitan  bagi  ahli waris,  namun  juga  berdampak  pada prosedur atau mekanisme klaim jaminan sosial  yang  harus  ditempuh  oleh  ahli waris.  Mekanisme  dan  persyaratan tersebut  meliputi:Perbedaan  persyaratan berkas
Bagan 2. Mekanisme Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan PMI Karimun Jawa
Sumber: Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan PMI Karimun Jawa
1. PPTKIS atau ahli waris dapat melaporkan  kematian  PMI yang meninggal kepada petugas  unit  layanan  pekerja migran idonesia BPJS Ketenagakerjaan di loket Lembaga  Terpadu  Satu  Atap
(LTSA)  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur secara daring maupun luring.
2. Pelaksana PTKIS maupun ahli waris  PMI  yang  meninggal dunia mendapatkan informasi persyaratan kelengkapan  berkas  klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan yang meiliputi: a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI; b. KTP dan Kartu Keluarga;
c. Paspor serta bukti Visa;
d. Surat  Kronologis  oleh
Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonsia Swasta  (PPTKIS)  atau surat kronologis keluarga  untuk  PMI perseorangan;
e. Surat  Perjanjian  Kerja PMI;
f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit; g. Surat Kematian oleh Kantor  Perwakilan  di negara penempatan; h. Surat Keterangan Kematian oleh desa; i. Surat  Keterangan  Ahli Waris dengan dua orang saksi; j. Buku  Nikah  (Apabilah sudah menikah); k. Akte Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; l. Surat  Rekomendasi  dari Dinas  Tenaga  Kerja setempat;
m. Buku  Tabungan  atas nama ahli waris;
n. Bukti kwitansi transportasi.
3. setelah  berkas-berkas  yang diperlukan  telah  dilengkapi, maka  ahli  waris  atau  PPTKIS dapat  menuju  kantor  cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa
berkas-berkas tersebut. 4. Petugas cabang BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan kelangkapanberkas serta wawancara kepada ahli waris atau PPTKIS.
5. ahli  waris  atau  PPTKIS meninggalkan kantor cabang
BPJS  Ketenagakerjaan  dan menunggu  estimasi  waktu setidaknya  tujuh  hari  kerja sejak berkas klaim lengkap, dan  dana  klaim  akan  di transfer  ke  rekening  ahli waris.
Perbedaan  yang  sangat signifikan  tersebut  memperlama waktu  pengurusan  persyaratan permohonan klaim jaminan kematian PMI  oleh  ahli  waris  dan  keluarga.
Pada praktiknya, sering kali persyaratan yang sangat banyak dan persyaratan  yang  sangat  berbeda dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang besar bagi ahli waris untuk mengurus dan mengajukan  klaim  meskipun  pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan Karimun  Jawa  telah  mengkoordinir pihak  ahli  waris  untuk  mengajukan klaim jaminan kematian.
Sehingga  telah  jelas  bahwa kendala  yang  dialami  merupakan kompleksnya  persyaratan  yang  ahli waris PMI butuhkan untuk mengajukan klaim. Persyaratan tersebut  juga  berbeda  dengan  yang tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  yang  lebih  sedikit dan  mudah  dipenuhi.  Meskipun pada  dasarnya,  persyaratan  yang kompleks dalam praktiknya mempersingkat  waktu  ahli  waris untuk  mengurus  klaim  jaminan kematian  sehingga  ahli  waris  tidak perlu  datang  berkali-kali  ke  kantor BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa. Namun  sebaliknya  tidak  sedikit  ahli waris  yang  kesulitan  memenuhi persyaratan berkas yang diminta.
Misalkan  saja  ahli  waris  PMI yang bernama Mahmudi mengajukan klaim jaminan kematian PMI  di  Surabaya.  Sebelumnya,  ahli waris  Mahmudi  telah  mendapatkan informasi  berkas  yang  diperlukan untuk  mengajukan  klaim  menurut
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi yang mengharuskan beliau untuk melampirkan:
1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat  Kematian  oleh  Perwakilan Republik  Indonesia  atau  Kantor Dagang  Ekonomi  Indonesia  di Negara Penempatan Apabila PMI Meninggal  dunia  di  Negara Peempatan
6. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Kartu kepesertaan digital.
Namun,  sesampainya  pada kantor  cabang  BPJS  Ketenagakerjaan Karimun  Jawa  di  Surabaya,  beliau ternyata diharuskan untuk melenngkapi berkas-berkas yang
meliputi:
a. Kartu  BPJS  Ketenagakerjaan PMI;
b. KTP dan Kartu Keluarga;
c. Paspor serta bukti Visa; d. Surat Kronologis oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonsia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis  keluarga  untuk PMI perseorangan;
e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
f. Surat  Kematian  oleh  Rumah Sakit;
g. Surat  Kematian  oleh  Kantor Perwakilan di negara penempatan;
h. Surat  Keterangan  Kematian oleh desa;
i. Surat  Keterangan  Ahli  Waris dengan dua orang saksi;
j. Buku  Nikah (Apabilah sudah menikah);
k. Akte  Kematian  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan Sipil;
l. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
m. Buku  Tabungan  atas  nama ahli waris;
n. Bukti kwitansi transportasi. Banyaknya berkas yang harus dilengkapi  membuat  ahli  waris Mahmudi merasa kesulitan dan tidak mempersiapkan  berkas-berkas  yang harusnya  telah  dipersiapkan  sejak lama. Selain itu, ahli waris Mahmudi juga dihadapkan dengan penyesuaian  waktu  yang  terbentur dengan  jam  kerja  dan  waktu  yang terbatas. B. Minimnya  informasi  yang  diterima ahli waris untuk melakukan permohonan klaim jaminan kematian pekerja migran indonesai Selain faktor perbedaan persyaratan  yang  signifikan  antara persyaratan yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dengan pada praktiknya di cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa,  dari pihak  ahli  waris  pula  ditemui kendala yang menghambat efektifitas klaim jaminan kematian PMI.
Kendala  tersebut  ditengarai oleh mayoritas PMI yang berasal dari daerah  yang  sulit  mendapatkan informasi dan rendahnya pendidikan ahli waris PMI Tabel 4. Kota Asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tertinggi pada 2019-2022 (Per Mei) Nama Daerah 2,019 2,020  2,021 2022 Per Mei Tulungagung  7,104 3,444 2,365 1,405 Lampung Timur 8,069 3,731 1,688 1,510 Kendal 7,650 4,210 3,501 1,757 Malang 7,928 5,600 4,831 2,037 Ponorogo 9,665 5,397 4,126 2,046 Blitar 9,154 5,471 4,624 2,146 Cirebon 12,188 4,948 2,624 1,870 Cilacap 11,480 5,174 3,433 2,289
Indramayu 23,360 10,060  5,262 3,487 Lainnya 214,312  74,217  40,174  27,654 Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI
Bagan 3. Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2020
(Per Mei) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2021 J u m la h Tahun Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia SD SMP SMA/Sederaja t Diploma Sarjana Pasca Sarjana

## Sumber: Statistik Perlindungan dan
Penempatan PMI BP2MI
Dari  tabel  dan  bagan  di  atas, dapat  diamati  bahwa  mayoritas  PMI berasal  dari  kota-kota  kecil  dan  bukan termasuk  daerah  metropolitan  dengan fasilitas  yang  cukup,  serta  cenderung lebih  kurang  dari  daerah  lain  seperti kota-kota  besar.  Selain  itu  pula mayoritas  PMI  hanya  berpendidikan Sekolah  Menengah  kebawah.  Tentunya kedua  hal  tersebut  menjadi  tolak  ukur kemampuan  keluarga  atau  ahli  waris PMI  untuk  mendapatkan  informasi yang  tepat  untuk  mengajukan  klaim jaminan kematian PMI.
Sehingga tidak sedikit ahli waris yang  menganggap  pengajuan  klaim jaminan  kematian  PMI  rumit  dan  sulit dimengerti. Hal tersebut tentu berakibat pada  enggannya  ahli  waris  untuk mengajukan  klaim  jaminan  kematian sekalipun pihak petugas BPJS
Ketenagakerjaan  Karimun  Jawa  terus melakukan  koordinasi  dengan  pihak ahli waris.
Pada  praktiknya  koordinasi tersebut dilaksanakan dengan penempatan petugas BPJS Ketenagakerjaan  Karimun  Jawa  di untuk  membantu  serta  memberikan arahan  kepada  ahli  waris  mulai  dari pemberian  informasi  persyaratan  yang harus  dilengkapi  hingga  pada  saat manfaat  jaminan  kematian  diterima oleh  ahli  waris.  Hal  tersebut  dilakukan agar ahli waris dapat segera mendapatkan manfaat jaminan kematian  PMI  dengan  harapan  untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggalkan. Penutup Pelaksanaan klaim jaminan kematian PMI pada BPJS ketenagakerjaan Karimun Jawa dilaksanakan  sesui  dengan  amanat Konstitusi  yang  diejawantahkan  melalui Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Dan Transmigrasi  Nomor  18  Tahun  2018
Tentang  Jaminan  Sosial  Pekerja  Migran Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan oleh tulang punggung yang merupakan  PMI.  Jaminan  kematian setelah ahli waris melaksanakan prosedur  klaim  dengan  menlengkapi persyaratan berkas untuk didapatkannya manfaat apabila pekerja migran indonesai mengalami kematian. Jaminan yang  didapatkan  merupakan  pada  saat sebelum  penempatan  maksimal  5  (lima) bulan :
1. Enam  belas  juta  dua  atus  ribu rupiah  diberikan  kepada  ahli  waris sebagai Santunan kematian;
2. Empat  juta  delapan  ratus  ribu rupiah  diberikan  kepada  ahli  waris sebagai Santunan berkala; dan
3. Tiga  juta  rupiah  diberikan  kepada ahli waris sebagai Biaya pemakaman.
Pada  waktu  penempatan  (24 bulan  +  1  bulan  )  ahli  waris  akan mendapatkan jaminan berupa santunan sebesar delapan puluh lima juta rupiah yang  meliputi  biaya  pemakaman, santunan  kematian  dan  berkala,  serta biaya pendidikan 2 orang anak pertahun bagi PMI yang meninggal antara lain:
1. Satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah untuk ahli waris anak yang duduk pada  Taman  Kanak-kanak  atau Sekolah  Dasar;
2. Satu  juta  delapan  ratus  ribu  ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama;
3. Dua  juta  empat  ratus  ribu  rupiah untuk ahli waris anak yang duduk di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Atas; serta
4. Tiga  juta  ruiah  untuk  ahli  waris anak  yang  duduk  di  Perguruan tinggi;
Sedangkan  setelah  penempatan (maksimal  1  bulan)    mendapatkan jaminan  berupa  biaya  pemakaman sebesar  tiga  juta  rupiah,  santunan kematian  dan  berkala  sebesar  enam belas  juta  dua  ratus  ribu  rupiah  dan empat juta delapan ratus ribu rupiah.
Meskipun begitu dalam pelaksanaannya  didapati  dua  kendala utama  yang  mempengaruhi  efektifitas pelaksanaan  klaim  jaminan  kematian BPJS  Ketenagakerjaan  Pekerja  Migran Indonesia (PMI, yakni:
1. Perbedaan  persyaratan  berkas  dan praktik  klaim  jaminan  kematian antara  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  Nomor  18  Tahun  2018 Tentang  Jaminan  Sosial  Pekerja Migran  Indonesia  (PMI)  dengan praktiknya di Cabang BPJS Ketenagakerjaan  Pekerja  Migran Indonesia (PMI) Karimun Jawa; 2. Minimnya  informasi  yang  diterima ahli waris untuk melakukan permohonan klaim jaminan kematian  PMI  karena  keluarga
pekerja  migran  Indonesia  yang mayoritas  berasal  dari  daerah  yang kesulitan untuk mendapatkan informasi  dan  rendahnya  sumber daya  manusia  ahli  waris  sehingga menganggap pengajuan klaim jaminan  kematian  rumit  dan  sulit dimengerti. Untuk  meminimalisir  kendala dan
meningkatkan
efektifitas pelaksanaan  klaim  jaminain  kematian BPJS  Ketenagakerjaan  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI),  maka  diperlukan adanya  pemberian  sosialisasi  kepada calon  PMI  sebelum  menjadi  PMI  agar sebagai  pekerja  migran  indonsia  harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan PMI. Diharapkan sosialisasi  tersebut  nantinya  dapat mendorong  para  calon  PMI  untuk meneruskan  informasi  tersebut  kepada rekan  pekerja  sejawat  yang  belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia  (PMI).  Sehingga  meskipun PMI  tersebut  bekerja  pada  sektor  non- formal mendapatkan perlindungan kesejahteraan oleh Negara.
Selain  itu,  perlu  adanya  syarat paten  atau  syarat  wajib  yang  tidak membingungkan  bagi  para  ahli  waris untuk melakukan klaim jaminan kematian  sehingga  lebih  memudahkan serta mempercepat ahli waris mendapatkan manfaat jaminan kematian
BPJS  ketenagakerjaan  Pekerja  Migran Indonesia (PMI).
Juga pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu  memberikan  petunjuk  tertulis melalui  pengadaan  buku  saku  yang dibagikan  kepada  PMI  serta  ahli warisnya yang berisi mengenai pentingnya PMI terdaftar menjadi eserta BPJS  Ketenagakerjaan  Pekerja  Migran Indonesia (PMI), dokumen yang diperlukan  dalam  mengajukan  klaim jaminan  kematian,  dan  prosedur  yang perlu  ditempuh  untuk  mendapatkan manfaat jaminan kematian BPJS
Ketenagakerjaan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).
Daftar Pustaka Ananta,  Aris.  Masalah  Penyerapan
Tenaga  Kerja, Prospek,  dan Permasalahan  Ekonomi  Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 2008. Atmaja, Hamdan Tri. “Model Pemberdayaan  Keluarga  Tenaga Kerja  Wanita  (TKW)  Indonesia Berbasis  Arena  Produksi  Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga  Mandiri  Sejahtera  di Propinsi  Jawa  Timur.”  Universitas Negeri Semarang, 2014.
Badan  Nasional  Penempatan  dan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.  “Statistik  Perlindungan dan Penempatan,” 2022. Badan Pusat Statistik. “Tingkat
Pengangguran  Terbuka  Menurut Provinsi (Persen),” 2022.
Daftar  Pustaka.  “Pengertian  TKI,  Hak, dan Kewajiban TKI,” 2021.
DPR  RI.  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2017  Tentang  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).
——— .  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan (2011).
——— .  Undang-Undang  Noomr  39 Tahun  2004  Tentang  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri (2004).
Efendi,  Joenadi.  Metode  Penelitian
Hukum  Normatif  dan  Empiris. Jakarta: Paramedia Grup, 2016. Heriyanto, Dodik Setiawan Nur.
“Klausula  Terkait  Perlindungan Terhadap  Buruh  Migran  Dan Urgensinya  Untuk  Diatur  Secara Khusus  Di  Dalam  Perjanjian Perdagangan  Bebas  Antara  Asean Dan  Uni  Eropa.” Jurnal  Ius  Quia Iustum XXII, no. 3 (2015): 329. Menteri  Ketenagakerjaan  dan  Imigrasi.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Imigrasi Nomor  18  Tahun  2018  Tentang
Jaminan  Sosial  Pekerja  Migran Indonesia (2018). Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1989. Sumarsono,  Sonny.  Teori  dan  Kebijakan Publik  Ekonomi  Sumber  Daya Manusia.  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2009.
Susetyorini, Peni. “Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  Di  Luar
Negeri  Oleh  Perwakilan  Republik
Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum XXXIX, no. 1 (2010): 65. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (n.d.). Waluyo,  Bambang.  Penelitian  Hukum dalam  Praktik.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2002.