## PERAN WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)
Luluk Shoviana
Peneliti George Mason University Email: sofiana11@gmail.com

## Zahrotun Navish Abdillah
Peneliti Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IPMAFA Email: zahrotunnavishabdillah@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the provisions of  the role of women as female workers in the perspective of Islamic  law,  and  the  provisions  of  the  role  of  women  as  female  workers  from  the  perspective  of  positive Indonesian law. The type of research used is field research using a qualitative approach. The data collection instrument use is the interview and observation studies. This study uses descriptive analytic. The results of this study indicate that The role of women as female workers in the perspective of Islamic law is basically permissible, due to seeking the living to fulfill the means of life is the right and obligation of both men and women as long as a wife does not neglect her obligations to her husband and children. The role of women as female workers  in the perspective of positive Indonesian law is also permissible, because a woman is able to carry out activities both inside and outside the employment relationship to produce goods or services to meet their own needs and community needs.
Keywords: Women, Female Worker, Legal Views.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan peran perempuan sebagai pekerja perempuan dalam perspektif  hukum  Islam,  dan  ketentuan  peran  perempuan  sebagai  pekerja  perempuan  dari  perspektif hukum  positif  Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Instrumen  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Peran  perempuan  sebagai  pekerja  perempuan  dalam  perspektif  hukum  Islam  pada  dasarnya diperbolehkan, karena mencari nafkah untuk memenuhi sarana hidup adalah hak dan kewajiban laki- laki  dan  perempuan  selama  seorang  istri  tidak  mengabaikan  kewajibannya  kepada  suami  dan  anak- anaknya.  Peran  perempuan  sebagai  pekerja  perempuan  dalam  perspektif  hukum  positif  Indonesia  juga diperbolehkan, karena seorang perempuan mampu melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan masyarakat.
Kata kunci: Wanita, Pencari Nafkah, Pandangan Hukum.

## A. Pendahuluan
Pengertian  keluarga  memiliki  dua  dimensi  yaitu  keluarga  sebagai  ikatan kekerabatan  antar  individu.  Pernyataan  ini  merujuk  kepada  mereka  yang  mempunyai hubungan  darah  dan  pernikahan.  Sebagai  sinonim  rumah  tangga  dalam  makna  ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuhunian dan ekonomi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1992  tentang  Kependudukan  dan Keluarga  Sejahtera,  pada  bab  ketentuan  umum,  keluarga  dinyatakan  sebagai  unit terkecil  dalam  masyarakat  yang  terdiri  dari  suami  istri,  atau  suami  istri  dengan  anak- anaknya,  atau  ayah  dengan  anaknya,  atau  ibu  dengan  anaknya.  Adapun  pengertian perkawinan (menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1), ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Rumah tangga yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagai mana diisyaratkan Allah Subhanallahu Wa Ta’ala . Dalam surat Ar-Rum  ayat 21 ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang  ideal  menurut  Islam,  yaitu  sakinah  ( as-sakinah ),  mawaddah  ( al-mawaddah ),  dan rahmah ( ar-rahmah ). Ulama tafsir menyatakan bahwa As-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah  Allah Subhanallahu  Wa  Ta’ala dengan  tekun,  saling  menghormati,  dan  saling toleransi.  Dari  suasana as-Sakinah tersebut  akan  muncul  rasa  saling  mengasihi  dan menyayangi  ( al-mawaddah )  sehingga  rasa  tanggung  jawab  kedua  belah  pihak  semakin tinggi, selanjutnya para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawadah inilah nanti akan muncul ar-rahmah , yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah
1 Cholil  Nafis ,  Fikih  Keluarga,  Menuju  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah,Warohmah  Keluarga  Sehat,  Sejahtera dan Berkualitas, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Pres), Cet. ke-1, hlm 3.
Subhanallahu Wa Ta’ala . Sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. 2
Lalu bagaimana dengan adanya kenyataan bahwa terdapat istri-istri yang memiliki kemampuan  berpikir  dan  materi  melebihi  kemampuan  suami?  Quraish  Shihab menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu kasus yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar  untuk  menetapkan  suatu  kaidah  yang  bersifat  umum.  Artinya,  jika  ditemukan keaadaan  yang  demikian, istri  memiliki  kelebihan  dibanding  suami  maka  tidak  secara otomatis  perempuan  kemudian  dapat  memproklamirkan  diri  sebagai  pemimpin  atau kepala rumah tangga.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  setiap  keluarga  memiliki  kebutuhan  yang  harus dipenuhi  baik  kebutuhan primer,  sekunder maupun tersier .  Adakalanya  seorang  suami tidak  memiliki  cukup  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebutnya.  Dalam waktu  dan  kondisi  sekarang  berbeda,  perempuan  telah  memiliki  peluang  yang  sama dengan  laki-laki  untuk  menjadi  unggul  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  bahkan secara  ekonomi  tidak  lagi  tergantung  pada  laki-laki.  Banyak  fenomena  yang  muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi  keluarganya.  Seperti  halnya  di  Desa  Tempur  Kecamatan  Keling  Kabupaten Jepara.
Dalam  keadaan  terhimpit  ekonomi,  banyak  dari  mereka  bekerja  di  luar  negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan lain sebagainya,  sehingga  mereka  mengabdikan  diri  mereka  sebagai  istri  sekaligus  pencari nafkah  utama  keluarga.  Istri  tidak  dapat  lagi  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sebagai  istri  dalam  rumah  tangga  untuk  sementara  waktu.  Munculnya  fenomena tersebut  mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.
Dengan  motivasi  untuk mengubah  nasib  maupun  adanya  daya  tarik  upah yang relatif  tinggi  di  luar  negeri,  mengakibatkan  banyak para  perempuan  di  Desa  Tempur Keacamatan  Keling  Kabupaten  Jepara  rela  menjadi  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  di
2 Cholil  Nafis ,  Fikih  Keluarga,  Menuju  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah,Warohmah  Keluarga  Sehat,  Sejahtera dan Berkualitas… , hlm 8-10.
luar negeri, bahkan para wanita yang sudah bersuami pun telah banyak menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.
Bersumber  dari  perspektif  di  atas,  sejatinya  dalam  Islam  mengajarkan  bahwa pemberian  nafkah  keluarga  diwajibkan  kepada  suami  untuk  menafkahi  semua keluarganya.  Bahkan  hukumnya  wajib  bagi  seorang  suami  untuk  menafkahi  semua anggota  keluarganya  sehingga  tidak  ada  kekurangan  dan  sesuai  dengan  kemampuan seorang suami. Tetapi kenyataan banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat kita khususnya di daerah-daerah kewajiban pemberian nafkah ini bergeser bahkan beralih kepada  seorang  istri  yang  seharusnya  mereka  tidak  perlu  mencari  nafkah  untuk keluarganya.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pernyataan  di  atas  penulis  merumuskan pernyataan  sebagai  berikut,  “Bagaimana  peran  wanita  sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita dari perspektif Hukum Islam? bagaimana peran wanita sebagai  Tenaga Kerja Wanita dari perspektif Hukum Positif?”
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  ketentuan  peran  wanita sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita  dari  perspektif  Hukum  Islam  serta  untuk  mengetahui ketentuan  peran wanita  sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita  dari  perspektif  Hukum  Positif. Adapun  manfaat  yang  diharapkan  penulis  dari  penelitian  ini  untuk  memberikan sumbangan  pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu  syariah  pada  umumnya,  khususnya hukum Islam mengenai peran wanita sebagai pencari nafkah keluarga, mengingat peran wanita  yang  sangat  dijunjung  luhur  dalam  hukum  Islam.  Dengan  penelitian  ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan  rumah  tangga  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  di  Desa  Tempur  Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

## B. Landasan Teori
1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  adalah  sebutan  bagi  warga  negara  Indonesia yang  bekerja  ke  Luar  Negeri  seperti,  Arab  Saudi,  Taiwan,  Hongkong,  Abudabi, Singapura,  dan  negara-negara  lainnya.  Istilah  TKI  sering  kali  di  konotasikan  dengan pekerja kasar, TKI perempuan sering disebut TKW (Tenaga Kerja Wanita).
Meningkatnya  frekuensi  itu  dalam  pengamatan  penulis  disebabkan  oleh  dua faktor, pertama, faktor pendorong, dan kedua , faktor penarik. Faktor pendorong untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak,  sementara  beban  hidup  makin  meningkat.  Adapun  faktor  penariknya  adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan. 3
Pada  tanggal  9  Maret  2007  kegiatan  operasional  di  bidang  penempatan  dan perlindungan TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar Negeri dialihkan menjadi tanggung jawab    BNP2TKI.  Sebelumnya  seluruh  kegiatan  operasional  dibidang  TKI  (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar Negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  BNP2TKI  adalah  lembaga Pemerintah  Non  Departemen  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada presiden. BNP2TKI beranggotakan wakil-wakil instansi pemerintah terkait mempunyai fungsi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penempatan  dan  perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi,  meliputi  bidang ketenagakerjaan,  keimigrasian,  hubungan  Luar  Negeri,  administrasi  kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.
Di  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  Penempatan  dan  Perlindungan  TKW (Tenaga  Kerja  Wanita)  paling  tidak  harus  berpedoman  kepada  dua  Undang-Undang yaitu  Undang-Undang  Nomer  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-Undang  Nomer  39  Tahun  2004  beserta  peraturan  dan  pelaksanaannya. Apabila  kedua  Undang-Undang  dan  peraturan  dan  pelaksanaannya  dipahami  dengan benar, maka siapapun atau lembaga manapun tidak akan terjebak masalah kewenangan. Karena siapapun sebagai pemangku kewenangan bukan menjadi ukuran utama namun siapa yang mengambil peran paling benar dalam menjamin hak-hak TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
2. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri
3 Abdul  Haris, Memburu Ringgit  Membagi  Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi  Orang  Sasak ke Malaysia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 1.
Hikmah  diciptakan  Allah  manusia  berpasang-pasangan  yang  berlainan  bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing saling membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat  hidup  berkembang  selanjutnya. 4 Mendambakan    pasangan  merupakan  fitrah sebelum  dewasa,  dan  dorongan  yang  sulit  dibendung.  Oleh  karena  itu,  agama mensyariatkan  agar  dijalinnya  pertemuan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan maka beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman serta sakinah. 5
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  seorang  muslim  untuk  menjadikan  seorang muslimah  sebagai  istri,  merupakan  perjanjian yang dibuat  atas  nama  Allah. Karena  itu, hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan  secara  keseluruhan,  serta  dengan  perempuan  itu  sendiri,  akan  tetapi  yang lebih  penting  lagi  adalah  membuat  perjanjian  dengan  Allah.  Maka  dari  itu,  pernikahan adalah salah satu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. 6
Rumah  tangga  yang  menjadi  surga  dunia  bukanlah  identik  dengan  limpahan materi,  kebahagiaan  bukanlah  sebuah  kemustahilan  untuk  dicapai,  sebab  kebahagiaan merupakan pilihan dan buah dari cara berfikir dan bersikap. Maka dari itu, hanya dengan keduanya,  diharapkapkan  dapat  menikmati  manisnya  cinta  dan  indahnya  kasih  sayang serta kerinduan. 7
Jika akad  nikah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan akan  menimbulkan  pula  hak  dan  kewajiban  suami  istri.  Hak  dan  kewajiban  ada  tiga macam yaitu:
a. Hak istri atas suami
Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniah. 8
4 Amir Taat Nasution, Rahasia Perkawinan Dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-3, 1994) hlm. 1.
5 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-qur’an, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-11, 2000), hlm. 192.
6 Rusli Amin, Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, Cet. Ke-11, 2003), hlm. 24.
7 Lembaga Darut-tauhid, Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam, Terj. A. Chumaidi Umar, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, 1990), hlm.82.
8 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VII, Terjemah Fiqih Sunnah, (Bandung, PT. Al Ma’arif, t.t), hlm. 53.
1) Hak kebendaan
a. Mahar (Mas Kawin)
b. Belanja
2) Hak bukan kebendaan (Rohaniyah)
a. Mendapatkan pergaulan secara baik dan patut. 9
b. Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada  suatu  perbuatan  dosa  dan  maksiat  atau  ditimpa  oleh  suatu  kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami. 10
c. Pembatasan kelahiran
Dalam  keadaan  istimewa  Islam  tidak  menghalangi  pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan guna mencegah kehamilan atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya yang sudah tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya, begitu pula kalau istri keadaannya lemah atau mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin.
3)  Hak bersama-sama
a) Halal saling bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
b) Haram melakukan perkawinan
Setelah  akad  nikah  di  sini  terjadi  hubungan  suami  dengan  keluarga  istrinya dan  sebaliknya  hubungan  istri  dengan  keluarga  suaminya.  Akibatnya  istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya, cucunya, begitu juga ibu  istrinya,  anak  perempuannya  dan  seluruh  cucunya  haram  dinikahi  oleh suaminya.
4)   Hak untuk saling mendapat warisan
Akibat  dari  ikatan  perkawinan  yang  sah  adalah  bila  salah  seorang  meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan maka akan mendapatkan warisan.
9 Amir  Syarifudin Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munaqahat  dan  Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, Edisi I, Cet I, 2006), hlm. 160.
10 Amir  Syarifudin Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munaqahat  dan  Undang-Undang Perkawina…, hlm. 161.

## b. Kewajiban suami istri
Selain hak bersama-sama suami istri, dalam fiqh juga disebutkan mengenai tanggung jawab  diantara  keduanya  secara  bersama-sama  setelah  terjadinya  perkawinan. Kewajiban itu ialah:
(a) Memelihara  dan  mendidik  anak  keturunannya  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.
(b) Membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. 11
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan
a. Hak dan Kewajiban Suami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah diatur menurut Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974.  Pembahasan  hak  dan  kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34.
Pasal  30  Undang-  Undang  Perkawinan  berbunyi  suami  istri  memikul kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar dari susunan masyarakat.
Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
1) Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menegaskan, bahwa:
1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
2) Rumah  tempat  kediaman  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  ditentukan oleh suami istri bersama.
11 Amir  Syarifudin Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munaqahat  dan  Undang-Undang Perkawinan …, hlm. 163-164.
Dalam pasal 33  Undang- Undang Perkawinan menegaskan, “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan disebutkan:
1) Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 12
b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam
Selain definisi diatas hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:
Pasal 77 KHI menyatakan bahwa:
1) Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga yang sakinah,  mawaddah,  warahmah yang  menjadi  sendi  dasar  dan  susunan masyarakat.
2) Suami  istri  wajib  saling  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3) Suami  istri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani,  maupun  kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika  suami  istri  melalaikan  kewajibannya,  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
Pasal 78 KHI menjelaskan bahwa:
1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri. Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan dalam Pasal 79 KHI, bahwa:
1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
12 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, hlm. 15-16.
2) Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Kemudian  kewajiban  suami  dijelaskan  dalam  Pasal  80  KHI,  sebagai berikut:
1) Suami  adalah  pembimbing  terhadap  istri  dan  rumah  tangganya,  akan  tetapi mengenai  hal-hal  urusan  rumah  tangga,yang  penting-penting  diputuskan  oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami  wajib  memberikan  pendidikan  agama  kepada  istrinya,  dan  memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4) Sesuai  dengan  penghasilan  suami  menanggung  nafkah, kiswah ,  dan  tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
5) Kewajiban  suami  terhadap  istrinya  seperti  tersebut  pada ayat  (4)  huruf  a  dan  b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.
Kemudian tempat kediaman yang dimaksud dalam pasal 81 KHI, sebagai berikut:
1) Suami  wajib  menyediakan  tempat  kediaman    bagi  istri  dan  anak-anaknya,  atau mantan istri yang masih dalam iddah.
2) Tempat  kediaman  adalah  tempat  tinggal  yang  layak  untuk  istri  selama  dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wakaf.
3) Tempat  kediaman  disediakan  untuk  melindungi  istri  dan  anak-anaknya  dari gangguan  pihak  lain,  sehingga  mereka  merasa  aman  dan  tentram.  Tempat
kediaman  juga  berfungsi  sebagai  tempat  penyimpanan  harta  kekayaan,  sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4) Suami  wajib  melengkapi  tempat  kediaman  sesuai  dengan  kemampuannya,  serta disesuaikan  dengan  keadaan  lingkungan  tempat  tinggalnya,  baik  berupa  alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam pasal
83 KHI,  sebagai berikut:
1) Kewajiban  utama  bagi  seorang  istri  adalah  berbakti  lahir  batin  pada  suami  di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Pasal 84 KHI menerangkan bahwa:
1) Istri  dapat  dianggap nusyuz 13 jika  ia  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama istri dalam Nusyuz , kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) hurufa dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak Nusyuz.
4) Ketentuan ada atau tidak adanya dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. 14

## C. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penyusunan  penulisan  ini  adalah  penelitian  lapangan, yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak  memerlukan  pengetahuan  mendalam  akan  literatur  yang  digunakan  dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.
2. Sifat Penelitian
13 Nusyuz adalah  pembangkangan  suami  atau  istri  terhadap  pasangan  karena  suami  atau  istri  telah melanggar hak-hakpasangan.
14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian untuk  memberikan data yang ada sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang terjadi. 15

## 3. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan meneliti hakikat dan makna.
4. Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan data sekunder. Sumber data primer disini diperoleh secara langsung di lapangan/tempat penelitian meliputi wawancara yang tidak terikat dan observasi.   Sumber data sekunder yaitu data yang sumber  datanya  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.
6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini,  teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terikat, observasi dan studi dokumen.
7. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  suatu  uraian  tentang  cara-cara  analisis,  yaitu kegiatan  mengumpulkan data  kemudian  diadakan pengeditan  terlebih  dahulu,  untuk selanjutnya  dimanfaatkan  sebagai  bahan  analisis  yang  sifatnya  kualitatif.  Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata, atau  tulisan.

## D. Hasil Penelitian
1. Kondisi Geografis dan Demografis
Desa  Tempur  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Keling,  Kabupaten  Jepara,  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  luas  wilayah 2.416.5 Ha, dari keseluruhan luas daerah yang ada di Desa Tempur. Secara geografis Desa  Tempur  terdiri  dari  pegunungan  yang  mayoritas  masyarakatnya  bertani. Kondisi umum diwilayah Desa Tempur adalah wilayah subur untuk pertanian dan aman dari erosi. Desa Tempur sudah sangat terbuka dengan dunia luar walaupun alat transportasi  dan  kondisi  jalan  yang  kurang  baik.  Desa  Tempur  meliputi  tujuh
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum …, hlm. 10
perkampungan diantaranya: Miren, Petung, Glagah, Pekoso, Karang Rejo, Duplak, dan Nggodang.
Orbitasi atau jarak tempuh dari Desa Tempur ke Kecamatan adalah kurang lebih  20  Km,  jarak  tempuh  ke  Kabupaten 50  Km,  sedangkan  jarak  tempuh  Desa Tempur  ke  Provinsi  Jawa  Tengah  kurang  lebih  123  Km  dan  jarak  ke  ibu  kota Jakarta yakni kurang lebih 579 Km jika melewati rute tercepat dan perjalanan lancar.
Penduduk desa Tempur terdiri dari 1.230 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk seluruhnya 3.572 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 1.737 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.835 jiwa. Dari semua penduduk tersebut bermukim dalam 1.056 rumah.
2. Peran Wanita Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dari Perspektif Hukum Islam
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Desa  Tempur  Kecamatan Keling  Kabupaten  Jepara,  berikut  ini  akan  penulis  jelaskan  mengenai  peran  istri  di Desa  Tempur  Kecamatan  Keling  Kabupaten  Jepara  menjadi  TKW  (Tenaga  Kerja Wanita)  ke  Luar  Negeri  untuk  memenuhi  nafkah  keluarga  berdasarkan  al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ Ulama.
a. Landasan Al-Qur’an Atas Peran Wanita Sebagai Tenaga Kerja Wanita
Jika  dipahami  secara  benar,  tidak  ada  satupun  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang menginformasikan  bahwa  perempuan  adalah  bawahan  laki-laki.  Di  dalam  al- Qur’an  jelas  dinyatakan  bahwa  dihadapan  Allah  Subhanallahu  Wata’ala  semua manusia  adalah  sama  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  kedudukan setara yang membedakan hanyalah ketakwaan
Lafadz Qawwamun pada al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34 mufasir ditafsirkan bahwa  suami  adalah  pelindung,  pemimpin,  penanggung  jawab,  dan  pengatur konteks  keluarga.  Kadang  ayat  tersebut  dijadikan  sebuah  landasan  pengharaman bagi  perempuan  untuk  diwilayah  publik  (lingkungan  kerja)  padahal  menurut Aminah  Wadud,  Azizah  al-Hibri  dan  Riffat  Hasan  yang  dijelaskan  dalam  buku Sayyid  Sabiq  menyatakan  bahwa Qawwamun mempunyai  arti  pencari  nafkah  atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan. Dengan
demikian, perempuan juga tidak ada larangan untuk bekerja, karena laki-laki hanya jadi pemimpin atas semua perkara.
Bila  kita  perhatikan  bentuk-bentuk  hak  dan  kewajiban  suami  istri menurut kompilasi Hukum Islam jika akad nikah sudah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta  kewajiban  selaku  suami  istri.  Salah  satu  hak  istri  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  suami  adalah  hak  kebendaan,yaitu  belanja  (nafkah). 16 Yang  dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian,  pengobatan  istri,  dan  pembantu  rumah  tangga  jika  ia  seorang  kaya. Hukum memberi belanja kepada istri adalah wajib. 17
Mengenai kadar nafkah pada dasarnya adalah dapat mencukupi keperluan secara  wajar,    tetapi  dalam  beberapa  kasus  seperti  halnya  di  Desa  Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ditemukan besarnya nafkah yang diberikan suami  kepada  istri  tidak  mencukupi  kebutuhan,  sehingga  banyak  para  istri  yang memutuskan  untuk  bekerja  ke  Luar  Negeri  untuk  menjadi  TKW  (Tenaga  Kerja Wanita) demi merubah hidup keluarganya menurut ekonomi.
2. Landasan Al-Hadis Atas Peran Wanita Sebagai Tenaga Kerja Wanita Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri bukanlah didasarkan pada  budaya,  tradisi  atau  adat  istiadat.  Islam  menetapkan  memberi  nafkah kepada istri sebagai suatu perintah dalam islam. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri  oleh  Allah Subhanallahu  Wata’ala kepada  hamba-Nya.  Oleh  karena  itu, seorang  suami  yang  tidak  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  telah  berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah Subhanallahu Wata’ala .
Kondisi  ekonomi  seseorang  sering  kali  mengurangi  rasa  kekhawatiran yang  seharusnya  ada  pada  diri  masing-masing  orang.  Sebaliknya  justru  akan menyisihkan  segala  kekhawatiran  dan  padan  perasaan  pada  resiko  yang  akan mengancam  dirinya  sekalipun.  Mereka  adalah  orang-orang  lemah,  yang  tidak
16 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VII, Terjemah Fiqih Sunnah, (Bandung, PT. Al Ma’arif, 2003), hlm.
53.
17 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VII, Terjemah Fiqih Sunnah…, hlm. 77.
memiliki  kuasa  dihadapan  tawaran-tawaran  yang  paling  membahayakan sekalipun.  Ini  adalah  tugas-tugas  orang  yang  kuat  dan  memiliki  kuasa    dalam masyarakat  yaitu,  negara  yang  seharusnya  memberikan  jaminan  perlindungan trhadap mereka orang-orang yang lemah dalam hal ekonomi.
Berdasarkan  pada  kaidah  fiqh  keempat  yang  artinya:  “ Apabila bertentangan dua kebaikan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya ” 18
Dalam  kaidah  ini  disebutkan  apabila  suatu  ketika  datang  secara bersamaan maka harus dipilih terlebih dahulu manakah mufsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah ini diketahui, maka yang mudharat -nya lebih besar atau  berat  harus  ditinggalkan  dan  dikerjakan  yang  lebih  ringan mudharat -nya. 19
Berdasarkan  kaidah  fiqh  tersebut  maka  profesi  sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita untuk  para  istri  di  Desa  Tempur  Kecamatan  Keling  Kabupaten  Jepara diperbolehkan.  Karena  ketika  istri  menekuni  profesi  sebagai  Tenaga  Kerja Wanita  di  Luar  Negeri  manfaat  yang  didapat  jauh  lebih  banyak  daripada mudharat -nya.
3. Landasan Ijma’ Ulama Atas Peran Wanita Sebagai Tenaga Kerja Wanita
Banyak  ulama  yang  mendukung  penuh  bagi  para  wanita  (istri)  untuk tetap  tinggal  dirumah  dan  bekerja  untuk  anak  dan  suaminya.  Mereka berpendapat bahwa istri yang bekerja di luar rumah akan banyak mendatangkan fitnah sehingga mereka melarangnya kecuali dalam keadaan terpaksa.
Keempat  imam  madzhab  yaitu  Maliki,  Hambali,  Syafi’i,  dan  Hanafi sepakat  bahwa  memberikan  nafkah  itu  hukumnya  wajib  setelah  adanya  ikatan dalam  sebuah  pernikahan.  Akan  tetapi  keempat  imam  madzhab  memiliki perbedaan  mengenai  kondisi,  waktu  dan  tempat.  Perbedaan  tersebut  terletak pada  waktu,  ukuran,  siapa  yang  wajib  mengeluarkan  nafkah  dan  kepada  siapa
18 Al Qowa’idul Fiqhiyah , Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H.
19 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Qawidul FIqhiyah), Cet-1 (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.
sajakah  nafkah  itu  wajib  diberikan.  Keempat  imam  madzhab  sepakat  bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. 20
Adapun pendapat dari masing-masing ulama sebagai berikut:
a. Mazhab Imam Maliki
Menurut  Mazhab  Imam  Maliki  mencukupi  nafkah  keluarga merupakan  kewajiban  ketiga  dari  seorang  suami  setelah  membayar  mahar dan berlaku adil kepada istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta milik suami tetap menjadi milik suami. Menurut Madhzab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. 21
d. Mazhab Imam Hanafi
Menurut Mazhab Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban  kedua  setelah  membayar  mahar  dalam  pernikahan.  Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh .
e. Mazhab Syafi’i
Menurut  Mazhab  Imam  Syafi’i  hak  istri  sebagai  kewajiban  suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal.
c. Mazhab Imam Hambali
Menurut  Mazhab  Imam  Hambali  suami  wajib  membayar  atau memenuhi  nafkah  terhadap  istrinya  jika  istri  tersebut  sudah  dewasa  dan sudah  dikumpuli  oleh  suami,  istri  menyerahkan  diri  sepenuhnya  kepada suaminya. 22
4.  Pembahasan  Tentang  Wanita  Sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita  di  Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara
Fakta  yang  terjadi  di  Desa  Tempur  Kecamatan  Keling  Kabupaten Jepara  menunjukkan  bahwa  peran  perempuan  sebagai  seorang  istri  dan  ibu
20 Abdur Rohmab Al Jaziri, Kitab Fiqh Al-Madzahib Al-Arba’ah, ( juz 4, Al-Maktabah,  Al-Tijariyyah Al-Kubro, Mesir, 1969 ) , hlm. 553.
21 Imam Qodzi Abu Walid Muhammad Bin ahmad, Bidayatul Mujtahid, (Mesir: Dar Al-Fikr, Juz 3), hlm. 41.
22 Abdur Rohman Al-Jiziri, Kitab Fiqh Al-Madzahib Al-Arba’ah, ( Juz 4), hlm. 553.
rumah  tangga  mengalami  perubahan,  sebelumnya  kebanyakan  mereka  hanya berada di rumah hanya untuk mengurusi urusan keluarganya. Aktivitasnya sehari- hari  hanya  melaksanakan  pekerjaan  rumah  saja.  Namun  saat  ini  seiring berkembangnya  zaman,  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda.  Banyak  dari  mereka bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  nafkah  keluarga  ketika  kehidupan  rumah tangganya  mengalami  persoalan  dalam  hal  ekonomi.  Minimnya  keahlian  yang dimiliki sebagian besar dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri.
Menurut ibu Sulasmi yang merupakan salah satu warga Desa Tempur yang  pernah  bekerja  ke  Taiwan,  menjadi  TKW  merupakan  satu  pilihan  yang tepat  walaupun  dibalik  dari  pilihan  itu  terdapat  berbagai  macam  resiko  yang harus  dihadapi  salah  satunya  adalah  mendapatkan  majikan  yang  kurang  baik. Profesi menjadi  TKW mengakibatkan istri jauh dari anggota keluarganya yaitu suami  dan  anak-anaknya.  Keadaan  ini  membuat  istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  walaupun  sementara  waktu.  Padahal  kebahagiaan  keluarga  itu dapat tumbuh jika istri dapat melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak- anaknya.  Kewajiban  ini  sangat  suci  dan  mulia  karena  dengan  memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dengan baik akan memunculkan generasi penerus yang baik pula. 23
Dengan munculnya berbagai kasus tersebut seperti di atas, fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyebutkan perempuan yang meninggalkan keluarga untuk  bekerja  ke  Luar  Kota  atau  ke  Luar  Negeri,  pada  prinsipnya  boleh sepanjang disertai mahrom (keluarga),  lembaga atau kelompok perempuan yang terpercaya. Jika tidak disertai mahrom (keluarga) hukumnya haram kecuali tidak dalam  keadaan  darurat  yang  benar-benar  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara Syar’i  serta  dapat  menjamin  keamanan  dan  kehormatan  TKW.  Kewajiban
23 Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, (Jakarta: Gena Insani, 1998), hlm. 27-28.
tentang  penjaminan  keamanan  ini  diwajibkan  kepada  pemerintah,  lembaga  dan pihak lain dalam pengiriman TKW untuk melindunginya. 24
Pengamanan dan perlindungan sosial adalah kewajiban negara melalui sistem  politik  dan  hukumnya  untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan perlindungan  bagi  setiap  warganya,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Negara dituntut untuk mewujudkan pengamanan sosial agar masyarakat secara individual maupun  kolektif  dapat  menjalankan  aktivitasnya  sehari-hari  dengan  aman  dan tenang.  Negara  tidak  berhak  melarang  warganya  untuk  melakukan  aktivitas warga  apalagi  mengangkat  kepentingan  yang  paling  mendasar  baik  ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. 25
Dari  keterangan  di  atas  sangat  tepat  apabila  sebuah  keluarga  tidak  ada yang  menanggung  kebutuhan  hidup,  maka  perempuan  (istri)  bekerja  untuk mencukupinya.  Maka,  ketika  suami  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  nafkah keluarga,  berarti  istri  mempunyai  peranan  penting  dalam  hal  urusan  ekonomi keluarga. Dengan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, keadaan tidak memungkinkan istri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang  istri  sekaligus  ibu  bagi  anak-anaknya,  walaupun  sifatnya  hanya  sementara waktu.

## E. Peran Wanita Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dari Perspektif Hukum Positif
Pengertian  tenaga  kerja  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tersebut  menyempurnakan  pengertian  tenaga  kerja  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 tahun  1969  Tentang  Ketentuan  Ketentuan  Pokok  Ketenagakerjaan  yang  memberikan pengertian “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.”  Dengan  demikian  dapat  kita  simpulkan  bahwa pengertian  tenaga  kerja  wanita  adalah  seorang  perempuan  yang  mampu  melakukan
24 Himpuanan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia, Bagian  Proyek  Sarana  dan  Prasarana  Produk  Halal, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003, hlm. 281.
25 Faqihudin Abdul Qodir, dkk, hlm. 225
kegiatan/pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat  wanita  harus  ikut  menanggung  beban  ekonomi  keluarga.  Kebutuhan  yang mendesak  mampu  mendobrak  tradisi  dan  pandangan  genderitas.  Perlu  adanya  sebuah alternatif  yang  mampu  memecahkan  persoalaan  ekonomi  keluarga  dan  salah  satu jalannya  adalah  menjadi  pembantu  rumah  tangga  di  luar  negeri.  Secara  eksplisit  di Indonesia  telah  terjadi  ketimpangan  yaitu  antara  jumlah  tenaga  kerja  dengan  lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang. Rendahnya penyerapan tenaga kerja bagi wanita menyebabkan  para  wanita  berfikir  untuk  menjadi  TKW  ke  luar  negeri  agar  dapat membantu  perekonomian  keluarga.  Setiap  TKW  memiliki  alasan  tersendiri  yang melatarbelakangi  keputusan  mereka  untuk  bekerja  ke  luar  negeri.  Faktor  pendorong tersebut beragam dari satu individu dengan individu yang lain, mulai dari faktor ekonomi maupun mencari pengalaman.
Adanya motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri mengakibatkan banyak tenaga kerja (khususnya perempuan) rela  menjadi  tenaga  kerja  di  luar  negeri,  bahkan  perempuan  yang  sudah  bersuami  pun banyak yang menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Keputusan semacam ini diambil dengan  harapan  mampu  membantu  mencukupi  kebutuhan  keluarga  yang  selama  ini masih  kurang  atau  belum  terpenuhi.  Faktor  kemiskinan  menjadi  faktor  pendorong utama  para  perempuan  menjadi  TKW  sebagai  upaya  mengatasi  tekanan  beban  sosial ekonomi keluarga.
F. Tenaga Kerja Wanita di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara
Secara umum, pada masyarakat Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara memandang bahwa menjadi TKW ke Luar Negeri adalah cara hidup di mana istri dalam  mempertahankan  kehidupannya  dengan  menjadi  pembantu  rumah  tangga,  yang artinya  mata  pencarian  utama  bahkan  mata  pencarian  tunggal,  bagi  istri  yang memandang  menjadi  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  adalah  gaya  hidup  sebagai  mata pencarian sampingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kondisi  sekarang  pada  Desa  Tempur  Kecamatan  Keling  Kabupaten  Jepara dalam  suatu  keluarga  sudah  mengalami  peningkatan,  dimana  sebelumnya  para masyarakat bahwa menjadi TKW hanya dari pengetahuan yang turun menurun. Kondisi sekarang para masyarakat dalam hal pekerjaan khususnya menjadi TKW ke Luar Negeri sudah mengoptimalkan pemakaian teknologi. Untuk melihat kehidupan keluarga TKW di  Desa  Tempur  Kecamatan  Keling  Kabupaten  Jepara  dapat  dilihat  dari  mata pencaharian keluarga atau dari pekerjaan suami. Karena dari sini dapat dilihat bahwa istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  jenis  pekerjaan  tersebut  dapat dilihat pekerjaan suami adalah sebagai buruh bangunan,  guru, dan petani. Selain itu ada beberapa di antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki suami (janda), bahkan ada yang di tinggal oleh suami. Berikut ini adalah pentasarufan gaji istri selama menjadi  TKW  ke  Luar  Negeri  ada  dua  keluarga  di  Desa  tempur  Kecamatan  Keling Kabupaten Jepara.
Pertama, keluarga ibu Nur Khasanah dan suaminya (bapak sumari), mereka adalah  orang  Desa  Tempur  asli.  Keluarga  ini  telah  mempunyai  dua  orang  anak,  yang pertama  umur  18  tahun,  dan  sudah  bekerja  di  kota  Demak  sebagai  kasir  di  sebuah rumah  makan,  dan  yang  kedua  umur  6  tahun,  ibu  Nur  Khasanah  adalah  lulusan Madrasah Aliyah Darul Falah Sirahan, sementara suaminya bapak Sumari adalah lulusan Sekolah Dasar 02 Tempur Keling Jepara. Setelah menikah ibu Nur Khasanah dan bapak Sumari secara ekonominya tergolong keluarga pas-pasan. 26
Menurut keterangan ibu Nur Khasanah dari hasil wawancara penulis dengan beliau, suami ibu Nur Khasanah adalah seorang buruh bangunan, kondisi keluarga yang pas-pasan itulah kemudian yang mendorong ibu Nur Khasanah bekerja ke Luar Negeri sebagai  TKW.  Selama  menjadi  TKW  di  Arab  Saudi  selama  tiga  tahun,  hasil  kerja tersebut  digunakan  untuk  membangun  rumah  dari  hasil  kerjanya  tersebut  diatas  tanah pemberian  orang  tua  bapak  sumari.  Begitu  rumah  sudah  didirikan  ibu  Nur  Khasanah berangkat  lagi  ke  Arab  Saudi,  dua  tahun  pulang  lagi  dan  gaji  yang  diperoleh  ibu  Nur Khasanah  digunakan  untuk  memperbaiki  rumah  hingga  sekarang  rumah  yang  mereka
26 Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah tanggal 11 September 2018.
tempati  sudah  layak,  berpagar  tembok,  berkeramik,  memiliki  tiga  kamar,  dua  kamar tidur, satu kamar untuk menyimpan beras dan lain-lain, satu ruang tamu, dan satu ruang tengah untuk kumpul keluarga menonton televisi dan satu dapur. 27
Kedua, Ristiana anak kedua dari bapak Suwadi dan ibu Sumirah keluarga ini asli warga Desa Tempur Keling Jepara, mbak Ristiana belum menikah karena baru lulus Madrasah  Tsanawiyah  Mathali’ul  Huda  Tempur,  dia  hidup  berdampingan  dengan tetangga-tetangga, keseharian mbak Ristiana adalah bekerja sebagai penjual pulsa, usaha itu dimulai dari uang hasil bapaknya (bapak Suwadi) dari bertani. Setelah beberapa tahun ditekuni mbak Ristiana sebagai penjual pulsa, mbak Ristiana memutuskan untuk pergi ke Hongkong untuk menjadi TKW karena tergiur  dari beberapa tetangganya yang sudah pernah  pergi  ke  Luar  Negeri  menjadi  TKW.  Ristiana  pergi  bekerja  ke  Luar  Negeri selama  tiga  tahun  lalu  cuti  pulang  ke  Desa  Tempur  keling  Jepara  untuk  menikah,  lalu setelah  menikah  Ristiana  pergi  lagi  ke  Luar  Negeri  untuk  meneruskan  pekerjaannya selama dua tahun. Hasil kerja Ristiana yang pertama selama tiga tahun digunakan untuk resepsi pernikahan dan kebutuhan keluarga, dan hasil kerja yang kedua selama dua tahun digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama suaminya. 28
Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  secara  jelas  tentang  upaya  pemenuhan kebutuhan  nafkah  keluarga  TKW.  Responden  menunjukkan  bahwa  upaya pemenuhan kebutuhan tersebut diserahkan kepada suami dan orang tuanya.
Dari penelitian ini dapat dilihat tentang tasaruf gaji istri sebagai TKW untuk keluarganya. Responden menyebutkan bahwa uang hasil kerja menjadi TKW digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membangun rumah,  merenovasi  rumah,  atau  ada  pula  yang  digunakan  untuk  membayar  hutang. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat dilihat bahwa istri memiliki peran penting  dalam  keluarga.  Dengan  menekuni  profesi  sebagai  TKW  kebutuhan  hidup sehari-hari, pendidikan anak, serta tempat tinggal dapat terpenuhi.
27 Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah tanggal 11 September 2018.
28 Wawancara dengan Ristiana pada 11 September 2018.

## G. Penutup
Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis terhadap hasil penelitian dapat diambil kesimpulan  bahwa  peran  wanita  menjadi  pencari  nafkah  sebagai  TKW  dalam  perspektif hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, dikarenakan mencari nafkah untuk mencukupi sarana  kehidupan  adalah  hak  dan  kewajiban  baik  laki-laki  maupun  perempuan  selama seorang istri tidak melalaikan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya.
Peran wanita menjadi pencari nafkah sebagai TKW dalam perspektif hukum positif Indonesia  juga  diperbolehkan,  dikarenakan  seorang  perempuan  yang  mampu  melakukan kegiatan/pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
Motivasi  para  istri  menjadi  TKW  di  Desa  Tempur  Kecamatan  Keling  Kabupaten Jepara adalah untuk memperbaiki kehidupan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki taraf hidup bagi masa depan anak-anaknya kelak khususnya dari aspek ekonomi.
Kepada  masyarakat,  utamanya  umat  muslim  yang  telah  terikat  dalam  sebuah  ikatan pernikahan  hendaklah  saling  menjaga  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri.
Kepada  suami  yang  ditinggal  istrinya  menjadi  TKW,  sebaiknya  memahami  relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara  istri  bekerja  menjadi  TKW  sudah  menjadi  kenyataan  yang  harus  diterima  jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya intuk merawat dan mendidik anak.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an.
Amin,  Rusli.  2003, Rumahku  Surgaku: Sukses  Membangun  Keluarga  Islami, Jakarta:  Al- Mawardi Prima.
Asqolani, Ibnu Hajar Al. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang  Nafkah  Keluarga  Di  Desa  Cimenteng  Kecamatan  Campaka  Kabupaten Cianjur.
Asyhadie,  Zaeni,  2015. Hukum  Kerja:  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja, Jakarta: Rajawali Pers.
Athibi, Ukasyah. 1998, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, Jakarta: Gena Insani.
Dahri, Ibnu Ahmad. 1992, Peran GandaWanita Modern, Jakarta: Al-Kausar.
Daradjad, Zakiyah. 1995, Ilmu Fiqh Jilid 2, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Gisymar, Sholeh. 2005, Kado Cinta Untuk Istri, Yogyakarta: Arina.
Hadi, Sutrisno. 1989, Metodologi Research.
Haris,  Abdul.  2002, Memburu  Ringgit  Membagi  Kemiskinan:  Fakta  di  Balik  Migrasi  Orang Sasak ke Malaysia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasmiana, H. 2004, Migrasi dan Ketahanan Keluarga , Jurnal Ilmu Sosial BidangPendidikan Mon Mata, Vol 6, Lembaga Penelitian Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh.
Himpuanan  Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia.  2003, Bagian  Proyek  Sarana  dan  Prasarana Produk  Halal, Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
Irfan , Muhammad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Studi Kasus di PT.PJTKI)
Jaziri, Abdur Rohman Al. 1969, Kitab Fiqh Al-Madzahib Al-Arba’ah, ( juz 4, Al-Maktabah,
Al-Tijariyyah Al-Kubro, Mesir.
Kompilasi Hukum Islam
Moleong, Lexy J.1993, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Roskarya.
Muhammad, Imam Qudzi Abu Walid, Bidayatul Mujtahid, Mesir: Dar Al-Fikr.
Mulyati,  Sri.  2004, Relasi  Suami  Dalam  Islam ,  Jakarta:  Pusat  Studi  Wanita,  (PSW),  UIN Syarif hidayatullah.
Munti, Ratna Batara. 1999, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga. Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta: Solidaritas Perempuan.
Nafis,  Cholil. Fikih  Keluarga,  Menuju  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah,  Warohmah.  Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas . (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.
Nasution,  Amir  Taat.  1994, Rahasia  Perkawinan  Dalam  Islam:  Tuntunan  Keluarga  Bahagia,
(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Nazir, Moh.1988, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurjannah, Siti. 2008, Persepsi Migran Wanita Terhadap Migrasi Keluar Negeri dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial di Pedesaan, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro. Rahman, Asjmuni A. 1976, Qaidah-qaidah Fiqh (Qwaidul FIqhiyah), Jakarta, Bulan Bintang.
Rosikhoh, Ikho. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada PT. Sandratex Ciputat).
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid VII, Terjemah Fiqih Sunnah, Bandung, PT. Al Ma’arif, t.t Shihab, M. Quraish. 2000, Wawasan Al-Qur’an, Cetakan Ke-11, Bandung: Mizan.
Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
Syarifudin,  Amir.  2006, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munaqahat  dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.
Tauhid, Lembaga Darut. 1990, Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam, Terj. A. Chumaidi Umar, Bandung: Mizan.
Thalib, Muhammad, Ketentuan nafkah Istri dan Anak.
Ulfah, Maria. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. Vadlun, Fadlia. 2010, Migrasi Wanita dan Ketahanan Ekonomi Keluarga, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.