## TINJAUAN KRITIS SANKSI HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG TERHADAP PELAKU PERZINAHANAN
Ferik Leorisando, Rifanto Bin Ridwan , Hasep Saputra IAIN CurupIndonesia ferik.leorisando@gmail.com , gubug64@gmail.com , hasepsaputra01@gmail.com

## Abstrak
Lembaga adat rejang kepahiang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat adat sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  demi  terwujudnya  keselarasan,  keserasian,  keseimbangan, keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat    Selain  itu  lembaga  adat  dan  lembaga  kutei  desa  berfungsi  Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya serta Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan dan keagamaan termasuk penerapan proses sanksi hukum adat  terhadap  pelaku  perzinahan.  Rumusan    masalah  penilitian  yaitu  Bagaimana  lembaga  adat  rejang  kepahiang melaksanakan  penerapan  proses  sanksi  hukum  adat  rejang    kepahiang  terhadap  pelaku  perzinahan  dan  Mengapa sanksi  hukum  adat  Rejang  Kepahiang  yang  diterapkan  kepada  pelaku  perzinahan    tidak  efektiv.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  .Penelitian  ini  dialkukan  di  lembaga  adat  rejang  kepahiang  dan  beberapa lembaga  kutei  Desa,  Tehnik  pengumpulan  data  dialkukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  lembaga  adat  rejang  kepahiang  dan  lembaga  kutei  desa  sejauh  ini  sudah menerapkan sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan namun ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam  menerapkan  hukum  adat  yakni  adanya  hukum  positif  seperti  Undang  –  Undang  perlindungan  Hak  Azazi Manusia Sehinga Ada beberapa Sanksi adat yang tidak bisa diterarpakan, dan dipandang perlu adanya payung hukum seperti Peraturan daerah Ataupun Peraturan desa yang  kuat suapaya pada saat sanksi hukum adat diterapkan tidak berbenturan dengan  Hukum Positif.
Kata Kunci : Proses penerapan, sanksi hukum adat

## Abstract
The Rejang Kepahiang customary institution is an institution that carries out the function of customs and becomes part of the original structure that grows and develops on the initiative of indigenous peoples in accordance with the values of  customs  and  habits  that  develop  in  society  for  the  sake  of  harmony,  harmony,  balance,  justice  and  prosperity.  In addition, the community's customary institutions and village kutei institutions function to carry out customary laws and customs in their customary villages and provide legal status according to custom on matters relating to the interests of social,  cultural  and  religious  relations,  including  the  application  of  the  process  of  customary  law  sanctions  against perpetrators  of  adultery.  The  formulation  of  the  research  problem  is  how  the  Rejang  Kepahiang  customary  law implements the process of the Rejang Kepahiang customary law sanctions against the perpetrators of adultery and why the  Rejang  Kepahiang  customary  law  sanctions  applied  to  the  perpetrators  of adultery  are  not  effective.  This  type  of research  is  descriptive  qualitative  research.  This  research  was  conducted  at  the  Rejang  Kepahiang  customary institution  and  several  village  kutei  institutions.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  means  of  interviews, observation and documentation. This study concludes that the Rejang Kepahiang customary institution and the village kutei  institution  have  so  far  applied  customary  law  sanctions  against  perpetrators  of  adultery,  but  there  are  several problems that become obstacles in implementing customary law, namely the existence of positive laws such as the Law on  the  Protection of  Human  Rights  so  that  there  are  several  customary  sanctions.  which  cannot  be  applied, and  it  is deemed necessary to have a legal umbrella such as regional regulations or village regulations that are strong so that when customary law sanctions are applied they do not conflict with positive law.
Keywords: Implementation process, customary law sanctions
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1364

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  bangsa  yangmasyarakatnya  memiliki  keragaman  suku,  ras,  agama dan adat kebiasaan yang tersebar di seluruh wilayah IndonesiaKeragaman itu juga menjadi sebuah perbedaan dengan bangsa lainnya serta merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itusendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan Ibi ius ibi sociertes yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum public maupun privat. 1 Disamping  berlakunya  hukum  nasional  ditengah  masyarakat  juga  tumbuh  dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan  ini  lah  yang  nantinya  berkembang  menjadi  suatu  ketentuan  yang  disebut  dengan hukum adat, Dengan demikian hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup  dalam  masyarakat  berupakesusilaan,  kebiasaan,  dan  kelaziman  yangmerupakan  akibat hukum. 2
Antara  hukum  dengan  kehidupan  masyarakat  memang  berkaitan  erat,  hukum  berperan besar  dalam  mewujudkan  kehidupan  yang  tertib  dan  aman.  Apabila  terjadi  hal  -    hal  yang menyimpang  maka  peran  hukum  dapat  dilihat  secara  lebih  konkrit.  Dengan  demikian  hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat 3
Selain hukum pidana nasional atau Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adat Rejang  Kepahiang  juga  mengakui  adanya  hukum  adat  itu  sendiri  yaitu  sistem  peradilan  yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui Rapat Adat sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Rejang .
Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  KUHP  karena  diputuskan  dan  ditetapkan  oleh  pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal. 4
Salah  satu  pelanggaran  yang  diselesaikan  dengan  hukum  adat  adalah  perzinahan.  Kata perzinaan  berasal  dari  katazina  yaitu  perbuatan  bersenggama  antara  lakilaki  yang  tidak  terikat
1 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat , PT. ParadyaParamita, Jakarta:1967, hlm 5
2 A, Suriayam Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kinidan Akan Datang , Prenadia Group, Jakarta, 2014, hlm 5
3 Topo Santoso, Plularisme Hukum Indonesia , PTFresesco , Jakarta, 1990, him 5-6
4 Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang
dengan  perkawinan  dengan  perempuan  yang  bukan  istri  sahnya  atau  seorang  istri  yang  tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.
Perzinahan  dalam  pasal  284  KUHP  adalah  hubungan  seksual  diluar  pernikahan merupakan  suatu  kejahatan  apabila  pelaku  atau  salah  satu  pelakunya  telah  terikat  dengan perkawinan  dan  diancam  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan.  Sedangkan  apabila keduapelaku  tidak  terikat  atau  belum  terikat  dengan  perkawinan  menurut  KUHP    mereka  tidak dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana  zina.  Tindak  pidana  zina  dalam  adat  Rejang  sama dengan  yang  ada  pada  hukum  islam  yakni  hubungan  seksual  (persetubuhan)  antara  pria  dengan wanita  yang  tidak  terikat  dengan  perkawinan    yang  sah  yang  dilakukan  secara  sengaja.    Selain hukum  pidana  nasional  atau  Kitap  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Adat  Rejang Kepahiang  juga  mengakui  adanya  hukum  adat  itu  sendiri  yaitu  sistem  peradilan  yang  dipakai untuk  mengadili  perkara-perkara  pidana  adat  melalui  Rapat  Adat  sebagai  lembaga  formal  yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Rejang . 5
Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  KUHP  karena  diputuskan  dan  ditetapkan  oleh  pemuka adat/ninik  mamak  melalui  sebuah  lembaga  formal  maupun  non  formal.  Salah  satu  pelanggaran yang  diselesaikan  dengan  hukum  adat  adalah  perzinahan  Kata  perzinaan  berasal  dari  katazina yaitu  perbuatan  bersenggama  antara  lakilaki  yang  tidak  terikat  dengan  perkawinan  dengan perempuan yang bukan istri sahnya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki- laki  tersebut. 6 Perzinahan  dalam  pasal  284  KUHP  adalah  hubungan  seksual  diluar  pernikahan merupakan  suatu  kejahatan  apabila  pelaku  atau  salah  satu  pelakunya  telah  terikat  dengan perkawinan  dan  diancam  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan.  Sedangkan  apabila keduapelaku  tidak  terikat  atau  belum  terikat  dengan  perkawinan  menurut  KUHP  mereka  tidak dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana  zina.  Tindak  pidana  zina  dalam  adat  Rejang  sama dengan  yang  ada  pada  hukum  islam  yakni  hubungan  seksual  (persetubuhan)  antara  pria  dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.
Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain, dalam hukum islam penerapan sanksinya bersumber pada algur'an dan hadist sedangkan menurut hukum adat Rejang Kepahiang penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat melalui Musawarah adat yang diselesaikan oleh lembaga adat rejang kepahiang, lembaga kutei desa  penghulu adat atau ninik mamak yang telah disetujui oleh masyarakat seperti denda adat dan cuci kampung. Akan tetapi walau peraturan adat
5 Hasil Wawancara Penulis dengan ketua lembaga  Desa Kutorejo
6 Departemen  pendidikan  dan  kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Republik  Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta:1995, him 155
yang  ada  mengatur  tentang  perzinahan  dan  sanksi  yang  cukup  berat  bagi  pelaku  ,  namun  kasus perzinahan  dan  pernikahan  usia  muda  akibat  hamil  duluan  diluar  pernikahan  dan  cuci  kampung salah satunya di Desa Kutorejo masih saja terjadi.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis  dengan ketua Lembaga Kutei  Desa Kutorejo    dalam  kurun  waktu  dua  tahun  terakhir  cenderung  meningkat,  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  penulis  tertarik  membahas  bagaimana  penerapan  sanksi  hukum  terhadap  pelaku zina terutama sanksi yang terdapat didalam hukum adat rejang Kepahiang, dengan judul  Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahanan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  sering  disebut  metode naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  ( Natural  Setting). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan  secara sistematik  suatu  situasi  atau  lingkup  perhatian factual  dan  akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang proses penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dan mengapa sanksi hukum adat tersebut tidak efektiv,  Dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  melakukan  observasi  dan  wawancara  kepada  orang- orang  yang  dipandang  tahu  tentang  proses  penerpan  sanksi  hukum  adat  tersebut  ,  penentuan sumber  data  pada  orang  yang  diwawancara  dilakukan  secara purposive yaitu  dipilih  dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. 7
Peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman berupa model interaktif sebagi modus  untuk  mengkaji  dan  menelaah  data  dan  informasi.  Model  ini  terdiri  atas  tiga  kegiatan pokok yang satu sama lain saling terkait antara sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data  dan  informasi,  dan  keseluruhannya  diperlakukan  secara  setara  untuk  mendukung  wawasan umum  dalam  analisis.  Untuk  menganalisa  data  penelitian  tahap  awal  dipergunakan  tekhnik analisis  interaktif,  yaitu  ada  tiga  komponen  analisis  :  Data Reduction,  data  display,  dan conclusion  drawing/verification yang  saling  berinteraksi. 8 Pada  proses  verifikasi  sering melangkah  kembali  pada  tahap  reduksi  data,  sehingga  triangulasi  selalu  inheren  dalam  proses penelitian.  Karena  sifat  penelitian  kualitatif  yang  lentur  dan  terbuka,  meski  penelitian  ini menggunakan  strategi  studi  kasus  terpancang  dengan  kegiatan  penelitian  yang  dipusatkan  pada tujuan penelitian dan pernyataan yang telah jelas dirumuskan, namun penelitian ini tetap bersifat terbuka  dan  spekulatif  karena  segalanya  pasti  akan  ditentukan  kemudian  oleh  keadaan  yang
7 Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,  Kualitatif  dan  R&D  ( Bandung: Alfabeta,2015), h.8h.216
8 Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,  Kualitatif  dan  R&D  ( Bandung: Alfabeta,2015) h.337
sebenarnya  dilokasi  penelitian.  Analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah berdasarkan  pendapat Miles  dan  Huberman yang  terdiri  dari  tiga  langkah  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam    penerapan  hukum  adat  rejang  kepahiang    hukum  yang  mengatur  besar  kecilnya denda pelanggaran adat didalam suku rejang yang telah diatur secara turun temurun dari sesepuh rejang  tertua  dahulu  kala  mulai  dari  tahun  1212  sebelum  kerajaan  maja  pahit  sampai  kemasa pesirah  marga  hingga  sekarang  ini  (  boleh  dikatakan  Adat  usang  pusako  maneak).  Adapun ketentuan  hukum  denda  didalam  adat rejang tidak  dapat  dipengaruhi  oleh perkembangan  zaman atau dibuat – buat apalagi dibesar – besarkan.
Berikut Proses hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dibedak :
a. Pelanggaran perzinahan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh  rakyat
Pelanggaran  perzinahan  atau  perbuatan  tercela  rakyat  bujang  gadis  duda  atau  Janda  Berzina apabila  Seseorang  bujang  dan  gadis  ataupun  janda  dengan  duda  berzina  di  denda  dengan menyembelih kambing 1 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 6 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta diatap dengan daun alang alang  dan  daun  kelapa,  didenda  4  hingga  6  ringgit  (yang  menjatuhkan  denda  ketua  adat  desa dimana  desa  perbuatan  itu  dilakukan)  dilengkapi  dengan  cuci  kampung  jam  10  pagi  serta  yang perempuan memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang  dukun,  sambil  merecik  tepung  setawar  diarak  dari  pangkal  dusun  keujung  dusun  yang wajib  ikut  serta  dalam  prosesi  itu,  perangkat  desa,  perangkat  adat  dan  perangkat  masjid  sambil didera 100 kali dengan lidi kelapa.
b. Perzinahan dengan anak kandung, anak tiri dan ibu kandung.
yakni  apabila  Seseorang  laki-laki  berzina  dengan  anak  kandung,  anak  tiri  atau  ibu  kandung Didenda dengan menyembelih kambing 2 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong pada waktu matahari  naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta di atap  dengan  daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  30  ringgit  (yang  menjatuhkan  denda ketua  adat  desa  dimana  desa  perbuatan  itu  dilakukan)  dilengkapi  dengan  cuci  kampung  jam  10 pagi  serta  yang  perempuannya  memikul  air  100  ruas  pakai  kain  kecak  tunggal  dipotong  talinya ditengah  laman  oleh  seorang  dukun,  sambil  merecik  tepung  setawar  diarak  dari  pangkal  dusun keujung  dusun  yang  wajib  ikut  serta  dalam  prosesi  itu,  perangkat  desa,  perangkat  adat  dan perangkat masjid sambil didera seratus kali dengan lidi kelapa.
9 Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,  Kualitatif  dan  R&D  ( Bandung: Alfabeta,2015)h.247
Sebelum kambing dipotong diasap dulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada raja (kades atau camat)  dengan  jumlah  9  lembar  tanpa  rokok,  tembakau,  gambir,  kapur  dan  pinang  hanya  daun sirih saja. setelah kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian di izinkan  barulah  daaun  sirih  dilepas  4  lembar  oleh  toko  adat  sebagai  pembuang  sial  dalam  desa barulah  dilengkapi  dengan  tembakau,  gambir,  kapur  dan  pinang  seterusnya  di  lanjutkan penyelesaian  sirih  adat  seperti  biasa.  Pembagian  denda  adat  30%  untuk  orang  yang menyelesaikan, 20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh – tokoh masyarakat desa dan 20% untuk tokoh kelembagaan desa.
Hukum Tambahan :
1. Diarak  sepanjang  dusun  tidak  berbaju  sambil  merecik  darah  kambing  dengan  tepung  setawar tertudung atap daun terap.
2. Diusir  dari  desa  selama  3  tahun  tidak  boleh  kembali  ke  desa  atau    selama  3  tahun  hal  baik  hal buruknya tidak boleh masyarakat desa menghadiri atau dikucilkan.
c. Berzinah dengan istri orang atau mak Bo Kuat.
didenda dengan denda 48 Ria potong kambing 1 ekor dan sipelaku laki-laki diwajibkan membayar uang penyisingan (tekap malu terhadap suami daripada perempuan sebesar 10 ringgit hingga 15 ringgit didera dengan lidi 100 kali wajib di arak dari ujung dusun keujung dusun secara bergantian pelaku  laki-laki  di  arak  jam  09.00  pagi  yang  perempuan  jam  04.00  sore.  Membawa  tepung setawar untuk mencuci dusun(kampung) serta merecik darh kambing tetangga rumah kepala desa, imam,  tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat  serta  punjung  mentah  dilengkapi  kain  putih  penghapus darah kotor dan iben gawa 9 lembar, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
d. Maling min anak semulen tun / menebo.
yakni kawin lari gelap yaitu tidak meninggalkan tanda ( gan) hanya sigadis mau mengikuti ajakan dari  seorang  laki-  laki  atau  bujangan  kenalannya  itu  dengan  tujuan  lari  nikah  dalam  adat  rejang disebut menebo. Denda melarikan anak gadis orang 15 hingga 6 ringgit jika sigadis yang dibawa lari  oleh  seorang  bujang  sudah  dirusaknya  maka  sigadis  dan  sibujangharus  dinikahkan  karena berzinah di denda sebagi berikut :
1. Didenda 15 yang harus dibayar kepada kepala  – kepala kutei dan orang – orang tua yang ada di dusun sibujang.
2. Didenda Rp 15 yang harus dibayar kepada kepala- kepala  kutei adat didusun sigadis.
3. Didenda Uang sejumlah 30 Riah karena berzina.
4. Didenda seekor kambing untuk kenduri membasuh dusun tempat melakukan pelanggaran zina.
5. Uang  Rp  4  yang  dikenal  dengan  syarak  bekundang  yang  harus  dibayar  kepada  teman  teman sigadis  didusunnya sebagai  ganti  kerugian  mereka, karena  kehilangan  teman mereka  sigadis  lari itu.
6. Rp  1  yang  disebut  dengan  Papes  yang  harus  dibayar  kepada  ipar  laki2  sigadis  yang  berdiam dirumah orang tuanya karena kawin semendo tambik anak.
7. sampai 4 rupiah sebagai uang penapak yang harus dibayar kepada orang tua Sigadis atau wakilnya yang dating mengambil kembali sigadis.
8. 15  sampai  30  rupiah  yang  disebut  dengan  istilah  Sebambangan  menurut  kedudukan  orang  tua sigadis lari (mata gawe biasa, penggawa , pembarab,atau pasirah) jika pelarian dilakukan berdua saja, jadi tidak disertai oleh bujang atau gadis lain.
e. Ketua Adat Desa berzina.
didenda dengan menyembeleh kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila  tetua  rejang,  sebelum  alat  alat  dan  bahan  diasapkan  oleh  dukun  sirih  GAWA  dihadapkan dahulu  kepada  Raja  (Pesirah  /Camat)  dengan  jumlah  9  lembar  tampa  Rokok,  tembakau, Gambir,Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.
Setelah  Kades  atau  camat  membalikkan  daun  sirih  9  lembar  itu  berarti  penyelesain  diizinkan barulah  daun  sirih  dilepas  4  lembar  oleh  Toko  Adat  sebagai  pembuang  sial  dalam  desa  barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat  seperti  biasa.  Pembagian  denda  adat  30%  Untuk  orang  yang  menyelesaikannya,  20% kepemerintahan Desa, 20%  dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30%  Kelembaga adat Kecatan/ Kabupaten.
Hukuman Tambahan : Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong  diarak  Sepanjang  dusun  sama  dengan  mayarakat  biasa  Diberhentikan  dari  jabatannya sebagai ketua Adat Desa.
f. Kalau Anggota Adat Desa Berzina
Didenda dengan menyembeleh kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 2,5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  6  ringgit  (yang  menjatuhkan  denda  ketua  adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami  sisila  tetua  rejang,  sebelum  alat  -alat  dan  bahan  diasapkan  oleh  dukun  sirih  GAWA dihadapkan  dahulu  kepada  Raja  (Pasirah  /  Camat)  dengan  jumlah  9  lembar  tampa  Rokok, tembakau, Gambir Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.
Setelah  Kades  atau  camat  membalikan  daun  sirih  9  lembar  itu  berarti  penyelesaian  diizinkan barulah  daun  sirih  dilepas  4  lembar  oleh  Toko  Adat  sebagai  pembuang  sial  dalam  desa  barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat  seperti  biasa.  Pembagian  denda  adat  30%  Untuk  orang  yang  menyelesaikannya,  20% kepemerintahan Desa, 20%  dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecatan/ Kabupaten.
Hukuman Tambahan  Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak  Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Adat Desa.
g. Kepala Desa Berzina
Didenda dengan menyembeleh kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  25  ringgit  (yang  menjatuhkan  denda  ketua  adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami  silsila  tetua  rejang,  sebelum  alat  alat  dan  bahan  diasapkan  oleh  dukun  sirih  GAWA dihadapkan  dahulu  kepada  Raja  (Pasirah  /Camat)  dengan  jumiah  9  lembar  tampa  Rokok, tembakau, Gambi,Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.
Setelah camat  membalikkan  daun sirih 9  lembar itu  berarti  penyelesaian  diizinkan  barulah  daun sirih  dilepas  4  lembar  oleh  Toko  Adat  sebagai  pembuang  sial  dalam  desa  barulah  dilengkapi dengan  tembakau,  Gambir,Kapur  dan  pinang  seterusnya  dilanjutkan  penyelesaian  sirih  adat seperti  biasa.  Pembagian  denda  adat  30%  Untuk  orang  yang  menyelesaikannya,  20% kepemerintahan  Desa,  20%    dibagikan  kepada  tokoh  tokoh  masyarakat  desa  30%    Kelermbaga adat  Kecamatan/  Kabupaten.  Hukuman  Tambahan  Kalau  Perbuatan  Berzina  itu  dilakukan didesanya  sendiri  maka  wajib  cuci  kampong  diarak  Sepanjang  dusun  sama  dengan  mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
h. Peragngkat Desa Berzina
Didenda dengan menyembeleh kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5  kulak,  kambing  dipotong  waktu  mata  hari  naik  pada  pagi  hari  dilapangan  serta  diatap  dengan daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  5  ringgit  (yang  menjatuhkan  denda  ketua  adat kecamatan atau kabupaten). Sebekun kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami  silsila  tetua  rejang,  sebelum  alat  alat  dam  bahan  dkasapkan  oleh  dukun  sik  GAWA dihadapkan  dahutu  kepada  Raga  (Pasirah  /Camat)  dengan  jumlah  9  lembar  tampa  Rokok, tembakau,  Gambir,Kapur  dan  pinang  hanya  daun  sirih  saja.  Setelah  Kades  atau  camat membalikkan  daun  sirih  9  lembar  itu  berarti  penyelesain  diizinkan  barulah  daun  sirih  dilepas  4
lembar oleh Toko Adat sebagai  pembuang sial dalam desa barulah didengkapi dengan tembakau, Gambir.
Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat  30%    Untuk  orang  yang  menyelesaikannya,  20%  kepemerintahan  Desa,  20%  dibagikan kepada  tokoh  tokoh  masyarakat  desa  30%  Kelembaga  adat  Kecamatan/  Kabupaten.    Kalau Perbuatan  Berzina  itu  dilakukan  didesanya  sendiri  maka  wajib  cuci  kampong  diarak  Sepanjang dusun  sama  dengan  mayarakat  biasa.    Diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  Perangkat  Desa Desa.
i. Badan Permusyawaratan Desa
Ketua  BPD  berzina  didenda  dengan  menyembeleh  kambing  4  Ekor  beserta  punjung  mentah dilengkapi  dengan  beras  10  kulak,  kambing  dipotong  waktu  mata  hari  naik  pada  pagi  hari dilapangan  serta  diatap  dengan  daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  25  ringgit  (yang menjatuhkan  denda  ketua  adat  kecamatan  atau  kabupaten).  Sebelum  kambing  dipotong  diasap dahulu  oleh  seorang  dukun  yang  memahami  silsila  tetua  rejang,  sebelum  alat  alat  dan  bahan diasapkan  oleh  dukun  sirih  GAWA  dihadapkan  dahulu  kepada  Raja  (Pasirah  /Carnat)  dengan jumlah  9  lembar  tampa  Rokok,  tembakau,  Gambir,  Kapur  dan  pinang  hanya  daun  sirih  saja. Setelah  camat  membalikkan  daun  sirih  9  lembar  itu  berarti  penyelesain  diizinkan  barulah  daun sirih  dilepas  4  lembar  oleh  Toko  Adat  sebagai  pembuang  sial  dalam  desa  barulah  dilengkapi dengan  tembakau,  Gambir,  Kapur  dan  pinang  seterusnya  dilanjutkan  penyelesaian  sirih  adat seperti biasa.
Pembagian  denda  adat  30%  Untuk  orang  yang  menyelesaikannya,  20%    kepemerintahan  Desa, 20%    dibagikan  kepada  tokoh  tokoh  masyarakat  desa  30%  Kelembaga  adat  Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan,  Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib  cuci  kampong  diarak  Sepanjang  dusun  sama  dengan  mayarakat  biasa.  Diberhentikan  dari jabatannya sebagai ketua BPD Desa.
j. Anggota BPD Berzina
Didenda dengan menyembeleh kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 2,5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  5  ringgit  (yang  menjatuhkan  denda  ketua  adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami  silsila  tetua  rejang,  sebelum  alat  alat  dan  bahan  diasapkan  oleh  dukun  sirih  GAWA dihadapkan  dahulu  kepada  Raja  (Pasirah  /Camat)  dengan  jumlah  9  lembar  tampa  Rokok, tembakau,  Gambir,  Kapur  dan  pinang  hanya  daun  sirih  saja.  Setelah  Kades  atau  camat membalikkan  daun  sirih  9  lembar  ita  berarti  penyelesain  diizinkan  barulah  daun  sirih  dilepas  4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau,
Gambir,Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda  adat  30%  Untuk  orang  yang    menyelesaikannya,  20%  kepemerintahan  Desa,  20  % dibagikan  kepada  tokoh  tokoh  masyarakat  desa  30%    Kelembaga  adat  Kecamatan/  Kabupaten. Hukuman Tambahan  Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong  diarak  Sepanjang  dusun  sama  dengan  mayarakat  biasa.  Diberhentikan  dari  jabatannya sebagai Anggota BPD Desa.
k. Imam/ Perangkat Masjid
Seorang  Imam  Masji  Berzina  didenda  dengan  menyembeleh  kambing  4  Ekor  beserta  punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan  serta  diatap  dengan  daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  25  ringgit  (yang menjatuhkan  denda  ketua  adat  kecamatan  atau  kabupaten).  Sebelum  kambing  dipotong  diasap dahulu  oleh  seorang  dukun  yang  memahami  silsila  tetua  rejang,  sebelum  alat  alat  dan  bahan diasapkan  oleh  dukun  sirih  GAWA  dihadapkan  dahulu  kepada  Raja  (Pasirah  /Camat)  dengan jumlah 9 lembar tampa Rokok, tembakau, Gambir,Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.
Setelah  camat  membalikkan  daun  sirih  9  lembar  itu  berarti  penyelesain  diizinkan  barulah  daun sirih  dilepas  4  lembar  oleh  Toko  Adat  sebagai  pembuang  sial  dalam  desa  barulah  dilengkapi dengan  tembakau,  Gambir,  Kapur  dan  pinang  seterusnya  dilanjutkan  penyelesaian  sirih  adat seperti  biasa.  Pembagian  denda  adat  30%  Untuk  orang  yang  menyelesaikannya,  20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30 % Kelembaga adat Kecamatan/  Kabupaten.,  Hukuman  Tambahan  Kalau Perbuatan  Berzina  itu  dilakukan  didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Karena adat bersanding syarak dan syrak bersanding kitabbullah maka dia tidak dibolehkan lagi membaca khotbah dimembar masjid dan mermbaca do,a ditempat hajat orang.
l. Perangkat Masjid berzinah
Khotib, Bilal dan Gorim Berzina didenda dengan menyembeleh kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan  serta  diatap  dengan  daun  alang  alang  atau  daun  kelapa,  didenda  S  ringgit  (yang menjatuhkan  denda  ketua  adat  kecamatan  atau  kabupaten)  Sebelum  kambing  dipotong  diasap dahulu  oleh  seorang  dukun  yang  memahami  sisila  tetua  rejang,  sebelum  alat  alat  dan  bahan diasapkan  oleh  dukun  sirih  GAWA  dihadapkan  dahulu  kepada  Raja  (Pasirah  /Camat)  dengan jumlah  9  lembar  tampa  Rokok,  tembakau,  Gambir,  Kapur  dan  pinang  hanya  daun  sirih  saja. Setelah camat membalikkan daun sarih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah  daun sirih  dilepas  4  lembar  oleh  Toko  Adat  sebagai  pembuang  sial  dalam  desa  barulah  dilengkapi dengan  tembakau,  Gambir  Kapur  dan  pinang  seterusnya  dilanjutkan  penyelesasan  sirih  adat seperti  biasa.  Pembagian  denda  adat  30%  Untuk  orang  yang  menyelesaikanya,  20%
kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30%  Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan  Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri  maka  wasb  cs  kampong  diarak  Sepanjang  dusun  sama  dengan  mayarakat  bsasa.  Karena adat bersanding syarak dan syarak bersanding kitabbultah maka dia dak dibolehkan lagi membaca khotbah dimimbar masjid dan membaca do,a ditempat hajat orang.
Keterangan : Pembagian denda adat dalam penyelesaian prosesi adat  - 50 % untuk lembaga adat desa/ kecamatan/ kabupaten - 20 % untuk perangkat masjid – 20%  untuk Penyelengara ( Dukun atau tuwo batain penyelesaian )

## Waktu Pelaksanaan Cuci Kampung Akibat Hamil Diluar Nikah
Penyelesaian Denda perzinaan menurut adat rejang asli bukan menunggu Anaknya lahir , akan  tetapi  dengan  adanya  pengakuan  pelaku  baik  hamil  ataupun  tidak  Saat itu dia  sudah  wajib bayar cuci kampong.  Sebab yang didenda itu bukan karena Hasil perziaan saja akan tetapi yang didenda  Itu  perbuatan  perzinahannya  Itu  yang  Indenda.  Wajib  bayar  denda  perzinaan  ditempat desa  dimana  dia  berbuat  perzinahan  tersebut,  Jikalau  dia  melakukan  perzinaan  ditiga  buah  desa dengan  orang  yang sama hanya tempat  perbuatan itu saja  berpindah  –pindah   maka  ketiga buah desa itu  dia harus adakn cuci kampung Semua sebagaimana awalnya.
Berdasarkan  beberapa  informasi  yang  penulis  rangkum  dari  hasil  wawancara  dengan menggunakan  teknik  SnowBali  Sampling  maka  terjawab  sudah  sesuai  dengan  rumusan  masalah mengapa  sanksi  hukum  adat  rejang  kepahiang  terhadap  pelaku  perzinahan  tidak  efektik,  karena ketika penerapan yang dianggap akan memberikan efek jera namun ada yang tidak dilakukan atau diterapkan dimasyarakat  maka tidak akan memberikan efek jera.

## Hambatan Proses Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang
Yang  menjadi  hambatan  proses  penerapan  hukum  adat  rejang  kepahiang  diantaranya Adanya kepakuman pengurus yang terjadi di lembaga adat rejang kepahiang dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun yakni sekira periode 2017-2019, dan pada tahun 2021 lembaga masyarakat adat kepahiang kembali melakukan pergantian pengurus baru.
Dampak  dari  kepakuman  selama  kurang  lebih  dua  tahun  tersebut  yakni  tidak  adanya penganggaran  dari  APBD  Kabupaten  kepahiang  untuk  lembaga  adat  rejang  kepahiang  ,  namun dengan kondisi keterbatasan anggaran kegiatan lembaga adat kepahiang tetap berjalan, termasuk peroses  penindakan  pelanggaran  pelaku  perzinahan  seperti  hamil  di  luar  nikah  proses  sanksi hukum adat tetap dilakukan oleh lembaga kutei Desa atau Kelurahan.
Dari  beberapa  kasus  pelanggaran  perzinahan  yang  terjadi  di  Kabupaten  kepahiang tentunya  ada  hambatan  -  hambatan  yang  menjadi  kendala  Lembaga  Masyarakat  adat  rejang kepahiang.  Dalam menerapkan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak  seutuhnya  seperti  yang  diatur  dalam  aturan  hukum  adat  rejang  kepahiang  contohnya
hukuman  cuci  kampung  yang  mana  dalam  rangkaianya  ada  proses  hukum  pengarakan  dari pangkal dusun ke ujung dusun namun itu tidak dilakukan karena dikwatirkan melanggar Hukum positip Hak Azazi manusia.
Beberapa contoh kasus yang terjadi dikabupaten Kepahiang, penegakan hukum terhadap pelaku  perzinahan  terbagi  menjadi  dua  yang  pertama  yakni  :  Ada  kasus  perzinahan  yang  dapat diterapkan  penegakan  hukum  adat  misalnya  permasalahan  muda  -  mudi  yang  melakukan perzinahan sehingga hamil diluar nikah maka pelaku akan didera hukum sebagaimana penegakan hukum  adat  rejang  kepahiang,  kemudian  yang  kedua  ada  pula  yang  harus  menjalani  hukuman positif yakni hukum yang berlaku di indonesia namun walaupun objek hukum atau pelaku tengah menjalani hukum positif namun prosesi hukum adat juga tetap diterapkan.

## Ketentetuan Denda
Ketentuan  denda  ditentukan  berdasarkan  uang  dan  barang  ,  uang  setandarnya  RIA, RUPIAH Dan RINGGIT.
a. RIA bukanlah rialnya uang orang arab  tetapi ria adalah uang didalam bahasa rejangnya. ( dalam arti satu ria adalah satu uang )
b. RUPIAH  Adalah  ukuran  kecil  dalam  penentuan  besarnya  denda  dalam  adat  rejang  ,  nilai  satu rupiah adalah 1,5 kaleng beras.
c. SATU RINGGIT adalah ukuran besar didalam  hukum adat rejang , 1 ringgit nialnya adalah satu pikul beras / 60Kg.
d. SATU RIA Adalah ukuran menengah denda  didalam adat rejang , 1 ria nilainya adalah  2 kaleng beras / 20 cupak.
e. Barang berupa ternak punjung mentah , kain putih, ayam kambing dan kerbau.
f. Sirih adat lengkap dengan kutei.
Pelanggaran Adat Rejang Kepahiang Yang dapat dikenakan denda
a. CEPALO  MULUT  (Cepalo  Bebea), contoh  anak laki-  laki  mengatakan  kepada anak  perempuan dengan  kata-  kata  kamu  lonte  atau  bandit  dan  bisa  juga  menuduh  orang  tanpa  bukti  dan  saksi sehingga  mebuat  seorang  korban  tidak  senang    Sanksinya  Denda  4  Ria  hingga  6  ria  ( pertimbangan unsur sengaja atau tidak ) beserta alat punjung mentah beserta sirih sesangen ( sirih adat)  damai mengaku  salah  dan tidak akan mengucapkan  kata-  kata  kotor lagi ditambah  dengan uang kutei dan uang uang sidang adat.
b. CEPALO  MATO  (  mengimbang  )  contoh  mengintip  orang  dari  balik  dinding  atau  mengintip perempuan  mandi,  berpakayan  dan  buang  air  besar  sehingga  membuat  korban  tidak  senang, didenda dengan denda 1 Ria Hingga 3 Ria ( dilihat dari unsur sengaja atau tidaknya) alat punjung mentah beserta sirih sesangen ( sirih adat) damai mengaku salah dan tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang tercela itu, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
c. CEPALO  TANGAN  (  Mengamit  atau  mengabo  pada  wanita)  contoh  memegang  tangan,    Payu dara, dan atau menepuk bagian tubuh anak gadis orang atau istri orang sehingga membuat seorang korban tidak senang, didenda dengan 3 rupiah hingga 6 rupiah alat punjung mentah beserta sirih sesangen ( sirih adat) damai mengaku salah dan tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang tercela itu, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
d. CEPALO  KAKI  Didenda  dengan  1  hingga  2  ria  dilengkapi  dengan  punjung  mentah  iben desangen    serta  tidak  mengulangi  lagi  perbuatan  tercela  sehingga  membuat  orang  tidak  senang dengan  memakai  kaki    seperti  menendang,  menyandung  kaki  orang,  atau  menyepak  seseorang ditambah cengan uang kutei dan uang sidang adat.
e. CEPALO  LAKEU  ialah  kelakuan  tidak  senonoh  ditengah  masyarakat  dalam  desa  seperti memukul  tiang  listrik,  gendang  atau  pentungan  pada  tengah  malam  sambil  mengatakan  tolong.. tolong.. seolah –olah ada kejadian bahaya besar dan membuat masyarakat desa gamang dan keluar semua,  didenda  dengan  denda  1  ringgit  hingga  2  ringgit  Denda  ini  dilengkapi  dengan  punjung mentah dan diselesaikan di balai desa atau kediaman pemangku adat desa ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
f. CEPALO HIDUNG jika seorang dengan sengaja mencium anak gadis orang sehingga dia merasa tidak  senang  dan  mderasa  dipermalukan  didenda  dengan  denda  4  ria  hingga  6  ria    dilengkapi dengan punjung mentah iben desangen ,  ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.

## KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa    hukum  adat  rejang  kepahiang  adalah  hukum  yang  mengatur besar  kecilnya  denda  pelanggaran  adat  didalam  suku  rejang  yang  telah  diatur  secara  turun temurun dari sesepuh rejang tertua dahulu kala mulai dari tahun 1212 sebelum kerajaan maja pahit sampai kemasa pesirah marga hingga sekarang ini ( boleh dikatakan Adat usang pusako maneak). Adapun ketentuan hukura denda didalam adat rejang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau dibuat buat apalagi dibesar besarkan.
Denda adat berbagai macam aturan aturan dalam masyarakat adat rejang kepahiang , yang mana  dalam  setiap  permasalahan  ada  ketentuan  hukum  adat  yang  mengaturnya,  diantaranya denda, denda ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah para tokoh masyarakat tokoh adat dan berpatokan dengan ketentuan sebagaimana telah dilakukan sesepuh masyarakat rejang Kepahiang terdahulu.
Dari  beberapa  kasus  pelanggaran  perzinahan  yang  terjadi  di  Kabupaten  kepahiang tentunya  ada  hambatan  -    hambatan  yang  menjadi  kendala  Lembaga  Masyarakat  adat  rejang kepahiang.  Dalam menerapkan  sanksi  hukum adat  rejang  kepahiang terhadap  pelaku  perzinahan tidak  seutuhnya  seperti  yang  diatur  dalam  aturan  hukum  adat  rejang  kepahiang  contohnya
hukuman  cuci  kampung  yang  mana  dalam  rangkaianya  ada  proses  hukum  pengarakan  dari pangkal dusun ke ujung dusun namun itu tidak dilakukan karena dikwatirkan melanggar Hukum positip Hak Azazi manusia.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yakni sebagai berikut: Pertama, untuk Lembaga  Adat  Rejang  Kepahiang.  Diharapkan  lembaga  adat  Rejan  Kepahiang  Segera mengusulkan  Perda  khusus  mengenai  penindakan  pelaku  pelanggaran  perzinahan  melaui  hukum adat rejang kepahiing agar ada kekuatan hukum yang pasti saat melakukan penegakan hukum adat terhadap pelaku pelanggaran.
Kedua, untuk Lembaga Kutei Desa. Diharapkan lembaga Kutei Desa Segera mengusulkan Perdes khusus  mengenai  penindakan  pelaku  pelanggaran  perzinahan  melaui  hukum  adat  rejang kepahiang agar ada kekuatan hukum yang pasti saat melakukan  penegakan hukum adat terhadap pelaku pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
A, Suriayam Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kinidan Akan Datang , (Prenadia Group, Jakarta,
2014)
Departemen  pendidikan  dan  kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Republik  Indonesia ,  Balai (Pustaka, Jakarta:1995)
Hasil Wawancara Penulis dengan ketua lembaga  Desa Kutorejo Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat , (PT. ParadyaParamita, Jakarta:1967)
Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,  Kualitatif  dan  R&D  ( Bandung: Alfabeta,2015)
Topo Santoso, Plularisme Hukum Indonesia , (PTFresesco , Jakarta, 1990)