Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DI BIDANG PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Tubagus Muhammad Nasarudin tbnasarudin@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Malahayati

## Abstrak
Upaya  pencapaian  tujuan  negara  memerlukan  pembiayaan  yang  cukup  dan dikelola secara benar dan bertanggung jawab oleh pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  merupakan  lemba  yang  bertanggung  jawab  dengan  masalah pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara.  BPK  ditempatkan sebagai lembaga negara yang dekat dengan DPR, dengan penegasan bahwa hasil pemeriksaan BPK tentang tanggung jawab keuangan negara tersebut diserahkan kepada  DPR,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  BPK  itu  adalah  mitra  kerja  DPR dalam mengawasi pemerintah, khususnya dalam hal keuangan negara. Keuangan negara  dalam  bentuk  dan  materi  muatannya    yang  dikenal  sekarang  ini  secara terpisah-pisah  terdapat  dalam  state  budget,  APBD,  anggaran-anggaran BUMN/BUMD,  dan  tempat-tempat  atau  lembaga-lembaga  lain  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan,  sehingga  pada  hakekatnya  seluruh  kekayaan negara merupakan keuangan negara yang diperiksa pertanggungjawabannya oleh BPK.  Dalam  rangka  transparansi  dan  peningkatan  partisipasi  publik,  penulis menyarankan  setiap laporan pemeriksaan BPK  yang sudah  disampaikan kepada lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR)  itu  harus  terbuka  untuk  umum  dengan  cara salah satunya adalah melalui situs web BPK. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat  memperoleh  kesempatan  untuk  mengetahui  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan oleh BPK.
Kata  Kunci: Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK);  Dewan  Perakilan  Rakyat (DPR); Pemerintah.

## Abstract
Efforts  to  achieve  state  goals  require  adequate  financing  and  are  managed properly and responsibly by the government. The Supreme Audit Agency is the agency responsible for the management and accountability of state finances. The BPK  is  positioned  as  a  state  institution  close  to  the  People's  Representative Council,  with  the  affirmation  that  the  results  of  BPK's  examination  of  state financial  responsibility  are  submitted  to  the  People's  Representative  Council,  it can  even  be  said  that  the  BPK  is  a  partner  of  the  People's  Representative Councilin overseeing the government, especially in terms of state finances. State finances  in  the  form  and  content  of  which  are  known  today  are  separately contained  in  the  state  budget,  regional  revenue  and  expenditure  budget,  state-
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
owned  enterprises  /  regional  owned  enterprises  budgets,  and  other  places  or institutions  based  on  statutory  provisions,  so  that  in  essence  all  state  assets constitute state finances  whose accountability is checked by  the Supreme  Audit Agency.  In  the  context  of  transparency  and  increasing  public  participation,  the authors  suggest  that  every  Supreme  Audit  Agency  audit  report  that  has  been submitted  to  the  people's  representative  institution  must  be  open  to  the  public, one of which is through the Supreme Audit Agency website. The aim is that the public can have the opportunity to find out the results of the audits conducted by the Supreme Audit Agency.
Keywords: Supreme Audit Agency; People's Silver Council; Government

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  bertujuan  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial. 1
Untuk mencapai tujuan negara tersebut memerlukan pembiayaan yang cukup dan dikelola  secara  benar  dan  bertanggung  jawab  oleh  pemerintah.  Hal  ini  berarti bahwa  kekuasaan  dan  tanggungjawab  pengelolaan  keuangan  negara  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi pemerintahan. 2
The  founding  fathers menyadari  bahwa  untuk  memeriksa  cara  pemerintah mempergunakan  anggaran  negara  yang  sudah  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat,  diperlukan  suatu  lembaga  yang  independen  dan  objektif  dalam melaksanakan  fungsinya,  yakni  suatu  lembaga  yang  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) ditempatkan sebagai lembaga negara yang dekat dengan DPR, dengan penegasan bahwa hasil pemeriksaan BPK tentang tanggung jawab keuangan negara tersebut diserahkan  kepada  DPR,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  BPK  itu  adalah  mitra
1 La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , ( Bandung: CV. UTOMO, 2005), hlm. 1.
2 Ibid ., hlm. 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
kerja DPR dalam mengawasi pemerintah, khususnya berkenaan dengan masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 3
Eksistensi  BPK  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  secara  konstitusional telah  ditetapkan  dalam  Pasal  23E  UUD  1945  yang  berbunyi  bahwa  untuk memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab  tentang  keuangan  negara  diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 4
Keberadaan  lembaga  BPK  ini  berhubungan  dengan  fungsi  pengawasan  yang dijalankan oleh DPR, oleh karena itu hasil pemeriksaan BPK harus disampaikan kepada  DPR  untuk  ditindaklanjuti  sebagaimana  mestinya.  Penegasan  hubungan fungsi  pengawasan  DPR  dengan  BPK  dimaksud,  diatur  dalam  Pasal  7A  UUD 1945 Amandemen Ketiga Tahun 2001, menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan  dalam  masa jabatannya oleh  MPR atas  usul DPR, baik  apabila  terbukti  telah  melakukan  penggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden.  Dalam  hubungan  ini  jika  ternyata  berdasarkan  hasil pemeriksaan  BPK,  ditemukan  penyimpangan  penggunaaan  keuangan  negara maka  DPR  dalam  mengambil  tindakan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7A  UUD 1945 dan tindakan-tindakan konstitusional yang diperlukan. 5

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  jenis penelitian hukum  yuridis  normatif  yang di dasarkan pada studi pustaka (library research) .  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  yang  bersumber  dari  buku-buku,  jurnal,  atau  penelitian  terdahulu, yang ada kaitannya dengan judul yang akan di bahas (Dudung, 2008). Data yang telah  diperoleh  akan  diolah  kemudian  dianalisis  melalui  metode  analisis
3 Ibid ., hlm. 1.
4 Ibid ., hlm. 10.
5 Ibid ., hlm. 11-12.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
kualitatif,  yakni  analisis  yang  dilakukan  dengan  memahami  d an  merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai  masalah  atau  keadaan  yang  diteliti.  Selanjutnya  akan  ditarik kesimpulan dengan  menggunakan  metode berfikir induktif,  yaitu suatu pola berpikir  yang  mendasarkan  pada  hal-hal  yang  bersifat  khusus,  kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Landasan  Pembentukan  BPK  Sebagai  Lembaga  Negara  Dalam Pengawasan Keuangan Negara.
Sejak  UUD  1945  ditetapkan  sebagai  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (18 Agustus  1945), The  Founding  Fathers ,  telah  menetapkan  adanya  hubungan fungsional  di  bidang  pengawasan  antara  DPR  dengan  BPK  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  pemerintah.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  hal  keuangan negara  segala  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  perlu  diawasi  apakah penggunaan  uang  negara  itu  bermanfaat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Untuk tugas inilah dipandang perlu oleh The Founding Fathers , dibentuk suatu lembaga negara yang anggotanya terdiri dari para ahli yang bertugas memeriksa tanggungjawab  keuangan  pemerintah  dalam  menggunakan  anggaran  belanja yang  ditetapkan  oleh  DPR.  Hal  ini  terlihat  dari  kesungguhan The  Founding Fathers dengan menempatkan hubungan BPK dengan DPR dalam Pasal 23 ayat (5)  UUD  1945,  yang  menegaskan  bahwa  “untuk  memeriksa  tanggungjawab tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  badan  pemeriksa  keuangan  yang peraturannya  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Hasil  pemeriksaan  itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6
Cikal  bakal  pembentukan  BPK  pada  tahun  1946  tertuang  dalam  surat  edaran Menteri  Keuangan  bertanggal  10  Desember  1946  No.  003-21-49  yang  telah
6 Lihat UUD 1945 Sebelum Amandemen
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
diumumkan  akan  dibentuknya  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 7
“.....bersama ini diberitahukan bahwa tidak lama lagi, mungkin sekali mulai tanggal 1 Januari yang akan datang ini, pemerintah akan mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diharuskan dalam UUD, Pasal 23 ayat (5). Untuk maksud itu Kementrian Keuangan di Magelang telah dua bulan ini diadakan suatu kantor persiapan yang akan menjadi dasar badan pemeriksa keuangan”.
BPK, untuk pertama kalinya dibentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/Um tanggal 28 Desember 1946 berkedudukan di Magelang. Pada pertengahan tahun  1947  dibentuk  cabang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  di  Yogyakarta,  dan dengan  Penetapan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  1948,  BPK  di  Yogyakarta ditetapkan  menjadi  Kantor  Pusat  dan  yang  di  Magelang  menjadi  Kantor Cabang. 8
Berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1946  telah  diangkat  seorang  Ketua  dan  Wakil  Ketua  serta  Sekretaris  BPK. Selanjutnya  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  BPK  No.  16/Peg.  Tanggal  1 Februari  1947  diangkat  6  (enam)  orang  sebagai  pegawai  BPK.  Tugas  untuk memeriksa  tanggungjawab  tentang  keuangan  negara,  penyelenggaraan  fungsi operatif,  fungsi  rekomendasi  dan  fungsi  yudikatif  didasarkan  pada  ketentuan Pasal  23  ayat  (5)  UUD  1945  dan  ketentuan  dalam Indische  Comptabiliteitwet (Stbl. 1925 No. 448 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1968. 9
Satu-satunya  peraturan  perundang-undangan  yang  diterbitkan  guna  menunjang pelaksanaan  tugas  BPK  adalah  penegasan  Menteri  Keuangan  dalam  surat  No. 003-21-49  tanggal  10  Desember  1949.  Dalam  suratnya  tersebut  Menteri
7 Anonimous, 25  Tahun  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia , Sekretariat  Utama Badan Pemeriksa Keuangan, 1972, hlm. 9.
8 La Ode Husen, Hubungan . . . . . . . . . .,op.cit., hlm. 142.
9 Ibid ., hlm. 143.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
Keuangan  meminta  kepada  semua  kementrian  masing-masing  untuk mengirimkan  selekasnya  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  surat-surat  dan daftar-daftar  yang  menurut  aturan-aturan  dahulu  biasa  dikirimkan  kepada Algemene Reken Kamer (ARK). 10
Di  sisi  lain,  Cikal  bakal  ide  pembentukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  berasal dari Raad van Rekenkamer pada zaman Hindia Belanda. 11 Beberapa negara lain juga  mengadakan  lembaga  yang  semacam  ini  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi pemeriksaan  atau  sebagai external    auditor terhadap  kinerja  keuangan pemerintahan.  Misalnya,  di  RRC  juga  terdapat  lembaga  konstitusional  yang disebut Yuan Pengawas  Keuangan  sebagai salah satu pilar  kelembagaan  negara yang penting. 12
Di  Perancis,  lembaga  yang  mirip  dengan  ini  adalah Cour  des  Comptes .  Hanya bedanya,  di  dalam  sistem  Perancis,  lembaga  ini  disebut cour atau  pengadilan, karena  memang  berfungsi  juga  sebagai  forum  yudisial  bagi  pemeriksaan mengenai  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi  dalam  tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. 13
Menurut Jimly  Asshiddiqie ,  Keberadaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) dalam  struktur  kelembagaan  negara  Indonesia  merdeka  bersifat auxiliary terhadap  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  di  bidang  pengawasan  terhadap kinerja pemerintah. Fungsi pengawasan oleh DPR itu bersifat politis, maka dari itu  diperlukan  lembaga  khusus  yang  dapat  melakukan  pemeriksaan  keuangan ( financial audit ) secara lebih teknis. 14
10 Anonimous, Keuangan  Negara  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan ,  (Jakarta:    Sekretariat  Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 2000), hlm. 71
11 Ni’matul  Huda, Lembaga  Negara  dalam  masa  Transisi  Demokrasi ,  (Yogyakarta:  UII  Press, 2007),  hlm.  142.  Lihat  juga  Jimly  Asshiddiqie, Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga Negara ,  Jakarta,  Konstitusi  Press,  2006,  hlm.  99.  Lihat    juga  Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  & Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  2010,  hlm.  136.  Lihat  juga Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 161. Lihat juga Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 205.
12 Ni’matul Huda, Lembaga Negara , . . . . op.cit ., hlm.143.
13 Ibid ., hlm. 143.
14 Jimly  Asshiddiqie, Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara ,  (  Jakarta:  Konstitusi Press, 2006), hlm. 99-100.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414

## B. Kedudukan dan Susunan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan RI
Kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan RI adalah lembaga yang berdiri sendiri, dalam melaksanakan tugasnya BPK terlepas dari  pengaruh  dan  kekuasaan  pemerintah.  Sebelum  dilakukan  perubahan  UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang  Hal  Keuangan,  yang  berbunyi:  “Untuk  memeriksa  tanggungjawab tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang peraturannya  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Hasil  pemeriksaan  itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Setelah ada perubahan UUD 1945  kelembagaan  BPK  diatur  tersendiri  dalam  Bab  VIIIA  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E menentukan bahwa: 15
1. Untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab  tentang  keuangan negara  diadakan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  bebas  dan mandiri.
2. Hasil  pemeriksaan  keuangan  itu  diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  lembaga  perwakilan  dan atau badan sesuai dengan undang-undang.
Sedangkan Pasal 23F menentukan bahwa:
1. Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
15 Ni’matul Huda, Lembaga Negara , . . . . op.cit ., hlm. 143.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
Sedangkan Pasal 23G menentukan bahwa:
1. Badan  Pemeriksa  Keuangan  berkedudukan  di  ibukota  negara,  dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Badan  Pemeriksa  Keuangan  diatur dengan undang-undang.
Menurut Ni’matul Huda , dipisahkannya Badan Pemeriksa Keuangan dalam bab tersendiri  (Bab  VIIIA),  yang  sebelumnya  merupakan  bagian  dari  Bab  VIII tentang  Hal  Keuangan  dimaksudkan  untuk  memberi  dasar  hukum  yang  lebih kuat  serta  pengaturan  lebih  rinci  mengenai  BPK  yang  bebas  dan  mandiri  serta sebagai  lembaga  negara  dengan  fungsi  memeriksa  pengelolaan  dan tanggungjawab  keuangan  negara.  Dengan  adanya  ketentuan  mengenai  hal  ini dalam  UUD  1945,  diharapkan  pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  dan tanggungjawab  keuangan  negara  dilakukan  secara  lebih  optimal.  Dengan demikian diharapkan meningkatkan transparansi dan tanggungjawab (akuntabilitas) keuangan negara. 16
Sedangkan  menurut Jimly  Asshiddiqie ,  dalam  kedudukannya  yang  semakin kuat  dan  kewenangan  yang  makin  besar  itu,  fungsi  BPK  itu  sebenarnya  pada pokoknya tetap terdiri atas tiga bidang, yaitu fungsi operatif, fungsi yustisi, dan fungsi advisory . Bentuk pelaksanaan ketiga fungsi itu adalah: 17
1. Fungsi  operatif  berupa  pemeriksaan,  pengawasan,  dan  penyelidikan  atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara.
2. Fungsi  yudikatif  berupa  kewenangan  menuntut  perbendaharaan  dan tuntutan  ganti  rugi  terhadap  bendaharawan  dan  pegawai  negeri  bukan bendahara  yang  karena  perbuatannya  melanggar  hukum  atau  melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
16 Ibid ., hlm. 144.
17 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 144.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
3. Fungsi  advisory  yaitu  memberikan  pertimbangan  kepada  pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.
Terkait  fungsi  pemeriksaan  keuangan  yang  dikaitkan  dengan  lembaga  ini, menurut Jimly  Asshiddiqie yang  dikutip  oleh Ni’matul  Huda ,  sebenarnya terkait  erat  dengan  fungsi  pengawasan  oleh  parlemen.  Karena  itu,  kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada dalam ranah  kekuasaan  legislatif,  atau  sekurang-kurangnya  berhimpitan  dengan  fungsi pengawasan  yang  dijalankan  oleh  DPR.  Oleh  karena  itu,  laporan  hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  ini  harus dilaporkan  atau  disampaikan  kepada  DPR  untuk  ditindaklanjuti  sebagaimana mestinya. 18 Keberadaan  lembaga  ini  dalam  struktur  kelembagaan  Negara Indonesia bersifat auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. 19
Menurut Jimly  Asshiddiqie ,  pemeriksaan  keuangan  itu  sendiri  sebenarnya merupakan bagian yang juga tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan terhadap kinerja  pemerintahan  secara  umum.  Kontrol  atau  pengawasan  terhadap  kinerja pemerintahan  haruslah  dilakukan  secara  stimulan  dan  menyeluruh  sejak  dari tahap perencanaan sampai ke tahap evaluasi dan penilaian, mulai dari tahap rule making sampai  ke  tahap rule  enforcing . Auditing atau  pemeriksaan  itu  sendiri tidak selalu bertujuan mencari kesalahan, melainkan juga untuk meluruskan yang bengkok, dan memberikan arah dan bimbingan agar pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi  kelembagaan  tetap  berada  di  dalam  koridor  aturan  yang  berlaku. Artinya,  pemeriksaan  dapat  berfungsi  preventif,  dan  dapat  pula  berfungsi korektif dan kuratif. 20
18 Ni’matul Huda, Lembaga Negara , . . . . op.cit ., hlm. 143.
19 Ibid .,  hlm.  143.  Lihat  juga  Jimly  Asshiddiqie, Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga Negara ,  Jakarta,  Konstitusi  Press,  2006,  hlm.  99.  Lihat    juga  Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  & Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  2010,  hlm.  137.  Lihat  juga Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi ,  Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 162.
20 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan ....., op . cit ., hlm. 138.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414

## C. Tugas Dan Fungsi BPK Dalam Pengawasan Keuangan Negara.
Luas  lingkup  tugas  pemeriksaan  BPK  yang  dikehendaki  oleh  para  pendiri Republik  ini  adalah  seperti  luas  lingkup  tugas  pemeriksaan Algemene Rekenkamer yang  meliputi  seluruh  kekayaan  negara.  Keuangan  negara  dalam bentuk  dan  materi  muatannya    yang  dikenal  sekarang  ini  secara  terpisah-pisah terdapat  dalam  APBN,  APBD,  anggaran-anggaran  BUMN/BUMD,  dan  tempat- tempat  atau  lembaga-lembaga  lain  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan, sehingga pada hakekatnya seluruh kekayaan negara merupakan keuangan negara yang diperiksa pertanggungjawabannya oleh BPK. Luas lingkup tugas BPK yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan APBN, dapat dilihat pada pidato Soepomo tatkala  menerangkan  pokok-pokok  pikiran  dalam  penyusunan  UUD  RI  kepada sidang Dokuritu  zyumbi  Tyoosa  Kai pada  tanggal  15  Juli  1945.  Anggota Soepomo menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan  yang dulu dinamakan  Rekenkamer, yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. 21
Perbedaan Algemeene  Rekenkamer dengan  BPK  yang  dikehendaki  oleh  para pendiri  Republik  Indonesia  adalah  bahwa  BPK  bukan  badan  yang  tunduk  pada pemerintah. Kehendak founding fathers Republik  ini tentang luas lingkup tugas pemeriksaan  BPK,  dengan  tepat  telah  dijabarkan  oleh  pembentuk  UU  No.5 Tahun  1973  tentang  BPK. 22 Dalam  Pasal  2  UU  No.5  Tahun  1973  dinyatakan bahwa tugas BPK ada dua,  yakni  memeriksa tanggung jawab tentang  keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN. Tugas BPK yang tidak hanya memeriksa  semua  pelaksanaan  APBN  melainkan  meliputi  pula  pemeriksaan tanggungjawab keuangan negara. 23
21 La Ode Husen, Hubungan . . . . . . . . . .,op.cit., hlm. 234
22 Muahamad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1.
23 La Ode Husen, Hubungan . . . . . . . . . .,op.cit., hlm. 235
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
Pemahaman  pembentuk  UU  No.5  Tahun  1973  terhadap  tugas  konstitusional BPK menurut Pasal 23 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama  UUD  1945  secara  konsisten  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3).  Pembentuk  UU  No.5 Tahun  1973  tidak  menjelaskan secara  terpisah  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  ayat  (2)’nya,  melainkan  secara keseluruhan  ayat  (1)  dan  ayat  (2)’nya  bahkan  sekaligus  ayat  (3)’nya.  Hal  ini dapat  dipahami  karena  pembentuk  UU  No.5  Tahun  1973  telah  menetapkan bahwa tugas BPK adalah kedua macam tersebut di atas. Dengan demikian dapat ditafsirkan  bahwa  penjelasan  Pasal  2  UU  No.5  Tahun  1973  telah  memperluas pengertian  tentang  “keuangan  negara”  yang  diperiksa  pertanggungjawabannya baik  menurut  Pasal  23E  UUD  1945  maupun  batang  tubuh  Pasal  2  UU  No.5 Tahun 1973. 24
Di sisi lain, mengenai fungsi pengawasan BPK dalam hal pengawasan keuangan negara  itu  sendiri  menurut Harjono  Sumusidirdjo yang  dikutip  oleh La  Ode Husen ada 2 (dua) macam yaitu: 25

## 1. Pengawasan Preventif
Pengawasan  preventif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  suatu tindakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan.  Apabila  didalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata menyimpang dari ketentuan-ketentuannya, maka tindakan tersebut tidak  boleh  dilakukan.  Jadi  adanya  pengawasan  preventif  dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan  kegiatan-kegiatan.  Disamping  ini  dapat  pula  disebut  sebagai pengawasan preventif ialah ketentuan-ketentuan yang bertujuan:
1) Mencegah  terjadinya  tindakan-tindakan  yang  menyimpang  dari  dasar yang telah ditentukan.
2) Memberikan  pedoman  bagi  terselenggaranya  pelaksanaan  kegiatan secara efektif dan efisien.
24 Ibid ., hlm. 235
25 Ibid ., hlm. 244-249
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
3) Menentukan sasaran atau tujuan yang akan dicapai.
4) Menentukan  kewenangan  dan  tanggungjawab  berbagai  instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
Oleh  karena  itu,  semua  pemimpin  dari  semua  tingkat  organisasi/instansi  serta pejabat-pejabat pelaksana wajib mengindahkan semua ketentuan-ketentuan yang dituangkan  dalam  berbagai  peraturan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan kegiatannya.
Ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut  pelaksanaan  pengawasan  dalam pengurusan  keuangan  negara  yang  dapat  disebut  sebagai  alat  pengawasan preventif, antara lain:
1) UU  No.17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  dan  UU
Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah,  terakhir  dengan  UU  No.9  Tahun  1968  sepanjang  beberapa ketentuan yang belum diatur dalam UU No.17 Tahun 2003.
2) Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran.
3) Keputusan  Presiden  tentang  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Negara,  terakhir  Keputusan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2002 dan  Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2000,  yang  antara  lain mengatur tentang:
a. Pengurusan penerimaan negara
b. Pengurusan pengeluaran negara
c. Penatausahaan dan pengawasan anggaran
d. Prosedur pembelian dan pemborongan pekerjaan, antara lain:
a) Pembelian dan pemborongan pekerjaan yang bernilai diatas Rp.  3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah)  sampai  dengan  yang bernilai  Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah) dilaksanakan  melalui  sekurang-kurangnya  tiga  penawaran yang masuk dari rekanan/pemborong, yang keseluruhannya
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
dari golongan ekonomi lemah setempat, dan pelaksanaannya  dengan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  atau
Surat Kontrak.
b) Pembelian dan pemborongan pekerjaan yang bernilai diatas
Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dilaksanakan melalui  pelelangan  terbatas/umum  dan  pelaksanaannya harus  dengan  Surat  Kontrak.  Pembelian  dan  pemborongan pekerjaan  diatas  yang  bernilai  sampai  dengan  Rp. 50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  pelelangan  dilakukan diantara  rekanan/pemborong  setempat  dengan  memberikan kelonggaran kepada golongan ekonomi lemah sebesar 10% diatas  harga  penawaran  yang  memenuhi  dari  peserta  yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah.
4) Daftar  Isian  Proyek  (DIP)  untuk  pelaksanaan  anggaran  belanja pembangunan (proyek sektoral). DIP ini merupakan daftar yang berisi rencana  pembiayaan  dan  target  yang  harus  dicapai  oleh  proyek.
Disamping  DIP  ini  harus  disahkan  oleh  Ketua  BAPPENAS  dan Menteri  Keuangan  (dalam  hal  ini  dilimpahkan  kepada  Direktur Jenderal  Anggaran),  dalam  rangka  pengawasan  preventif  proyek- proyek, diterbitkan pula Petunjuk Operasional (PO) oleh pejabat eselo 1  dari  Departemen/Lembaga  yang  membawahi  proyek  yang bersangkutan  untuk  keperluan  pengarahan  terhadap  pelaksanaan proyek.  Untuk  pelaksanaan  anggaran  belanja  rutin  digunakan  Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang juga merupakan alat pengawasan preventif. DIK  ini  harus  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan  (dalam  hal  ini dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Anggaran).
5) Prosedur  pembayaran  kepada  pihak  ketiga  yang  nilainya  diatas  Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dilaksanakan dengan beban tetap.
Dalam  hal  ini  pembayaran  dari  kantor  kas  negara  langsung  kepada
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
pihak  ketiga  setelah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan sehingga  resiko  karena  terlalu  banyaknya  terdapat  uang  tunai  pada bendaharawan dapat dihilangkan.
6) Ketentuan  yang  melarang  Bendaharawan  menyimpan  uang  tunai dalam  brankas  lebih  dari  Rp.  3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah),  dan kelebihan  dari  jumlah  tersebut  harus  disimpan  di  Bank  Pemerintah atas  nama  jabatan.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi resiko  kerugian  keuangan  negara  dari  pencurian,  kebakaran  dan penggunaan sementara untuk tujuan lain.
7) Ketentuan  yang  melarang  Bank-Bank  Pemerintah  membayarkan  jasa giro  kepada  bendaharawan  atas  saldo  rekening  bendaharawan  pada Bank  yang  bersangkutan.  Jasa  giro  ini  oleh  Bank  yang  bersangkutan disetorkan  ke  rekening  Kas  Negara/Bendahara  Umum  Bank Indonesia. Dengan demikian kemungkinan penggunaan jasa giro oleh bendaharawan  dapat  dicegah.  Seperti  diketahui  bahwa  jasa  giro merupakan  pendapatan  negara  yang  memang  harus  disetor  ke  Kas Negara.  Jika  ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan  dengan pengawasan  preventif  benar-benar  ditaati,  maka  pengawasan  dalam bentuk-bentuk lainnya akan menjadi lebih mudah.

## 2. Pengawasan Represif
Untuk  mengawasi  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara tidak  cukup  dengan  adanya  pengawasan  preventif  saja.  Tidak  seluruh kegiatan-kegiatan  dalam  pelaksanaan  anggaran  diatur  dengan  ketentuan- ketentuan, mungkin saja dalam pelaksanaan anggaran terjadi penyimpangan-penyimpangan  dari  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Berkenaan  dengan  hal  itu,  masih  diperlukan  adanya  pengawasan  represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan  apa  yang  telah  terjadi  dan  apa  yang  seharusnya  terjadi. Dengan  pengawasan  represif  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah kegiatan  dan  pembiayaan  yang  telah  dilakukan  itu  telah  mengikuti
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
kebijaksanaan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Tindakan pengawasan  represif  itu  dapat  berupa  atau  diwujudkan  dalam  bentuk pemeriksaan setempat, vertifikasi, monitoring dan sebagainya.
Adapun  aparat-aparat  atau  unit-unit  yang  melakukan  pengawasan  represif antara lain:
1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didasarkan pada Pasal 23E
UUD  1945,  UU  No.5  Tahun  1973  dan  UU  No.  17  Tahun  2003. Badan  Pemeriksa  Keuangan  merupakan  Badan  Pengawas  tertinggi yang  melakukan  pengawasan  terhadap  penguasaan  dan  pengurusan keuangan  negara  yang  dilaksankan  oleh  badan  eksekutif (pemerintah).  Jadi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga  mempunyai tugas  melakukan  pemeriksaan  terhadap  semua  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Hasil  pemeriksaan  itu oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  diberitahukan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomi, finansial dari pemerintah.
2) Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  yang didasarkan  atas  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  31  Tahun  1983.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPKP  pada  tingkat  eksekutif terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan negara antara lain:
a. Melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  semua penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  baik  pada  tingkat pusat maupun daerah
b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengurusan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik negara/daerah  yang  ada  pada  departemen,  lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, serta organisasi vertikalnya.
c. Melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  semua  badan hukum publik dan privat baik didalam maupun diluar negeri, yang kekayaannya terdiri dari sebagian kekayaan negara yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
dipisahkan atau keuangannya dibelanjai atau disubsidi beban belanja anggaran negara, termasuk juga badan-badan dimana negara  mempunyai  kepentingan  penyertaan  modal  dan kepentingan  karena  pemberian  hak  atau  wewenang  hukum publik di dalamnya atau karena kepentingan lainnya.
d. Melakukan  tata  usaha  dan  penyusunan  pertanggungjawaban terhadap  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara.
e. Menyusun neraca kekayaan negara.
f. Memberikan  saran-saran  dan  pedoman-pedoman  mengenai organisasi/administrasi  serta  saran-saran  mengenai  masalah- masalah  yang  terletak  didalam  bidang  ekonomi  perusahaan dan keuangan pada umumnya.
g. Menyelenggarakan  koordinasi  atas  pelaksanaan  tugas aparatur  pengawasan  pada  tingkat  eksekutif  atas  penguasaan dan penguasaan keuangan negara.
3) Inspektorat  Jenderal  masing-masing  Departemen/Unit  Pengawasan  di
Lembaga-Lembaga  Negara  yang  didasarkan  atas  Keputusan  Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001.
Inspektorat  Jenderal  Departemen/Unit  Pengawasan  di  Lembaga Negara  disamping  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  teknis  di Departemen/lembaga  masing-masing,  juga  bertugas  mengawasi pelaksanaan  anggaran  di  departemen/lembaga  negara  masing-masing atas nama Menteri/Ketua lembaga yang bersangkutan.
Inspektorat Jenderal Depatemen/Unit Pengawasan di Lembaga Negara mempunyai tugas antara lain:
a. Pemeriksaan  terhadap  setiap  unsur/instansi  di  lingkungan departemen/lembaga  negara  yang  dipandang  perlu  yang  meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek pembangunan dan lain-lain.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
b. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu- waktu dari setiap unsur/instansi dilingkungan departemen/lembaga negara atas petunjuk Menteri/ketua lembaga.
c. Pengurusan  mengenai  kebenaran  laporan  atau  pengaduan  tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang administrasi  atau  keuangan  yang  dilakukan  oleh  unsur/instansi dilingkungan departemen/lembaga negara.
Berdasarkan  Pasal  68  Keputusan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2002,  dalam pengawasan  terhadap  pelaksanaan  anggaran  pembangunan,  dilakukan  oleh atasan  langsung  pemimpin  proyek/bagian  proyek,  inspektur  jenderal/pimpinan unit  pengawasan  pada  lembaga  negara  mengadakan  pemeriksaan  atas pelaksanaan anggaran oleh pimpinan proyek yang meliputi kegiatan:
a. Penelitian  terhadap  SPJP  (Surat  Pertanggungjawaban  Proyek)  dengan memperhatikan DIP, PO dan bahan-bahan lainnya.
b. Pengujian  terhadap  efektivitas,  efisiensi  pelaksanaan  operasional,  efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## IV. PENUTUP
Uang  adalah  alat  tukar  yang  bernilai  ekonomi  dan  juga  politik.  Uang  dapat menjadi sumber kekuatan dan kekuasaan yang riil. Kekuasaan adalah uang, dan uang  berarti  kekuasaan  ( power  is  money,  and  money  means  power ).  Karena  itu jika tidak diimbangi oleh keyakinan akan nilai-nilai moral, etika, dan agama, di samping  dapat  membawa  kebaikan,  uang  juga  dapat  menjerumuskan  orang  ke lembah  yang  nista,  uang  dapat  membuat  orang  mengagungkan  uang  di  atas segalanya, sehingga yang berlaku bukanlah ketuhanan yang maha esa, melainkan keuangan  yang  maha  kuasa  karena  uang  dapat  menyebabkan  orang  tunduk  dan hanya mengabdi kepadanya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
Oleh  sebab  itu,  setiap  pengelolaan  keuangan  haruslah  dilakukan  sesuai  dengan norma-norma  aturan  yang  berlaku  ( rule  of  the  game ),  dan  untuk  menjamin  hal tersebut diperlukan mekanisme pemeriksaan yang disebut financial audit . Dalam rangka  pengelolaan  keuangan  negara,  untuk  pemeriksaan  semacam  itu,  maka dibentuklah  lembaga,  badan,  organ  negara  yang  tersendiri,  yang  dalam  bekerja bersifat  otonom  atau  independen  yang  kewenangan  lembaganya  diberikan  oleh konstitusi.  Itulah  salah  satu  gagasan  atau  ide  pembentukan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  sebagai  lembaga  yang  mengawasi  dibidang  Keuangan,  sesuai dengan  amanat  UUD  1945  yang  memuat  baik  cita-cita,  dasar-dasar,  maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan negara.
Disisi  lain,  kedudukan  kelembagaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif, atau sekurang-kurangnya berhimpitan  dengan  fungsi  pengawasan  yang  dijalankan  oleh  DPR.  Menurut Jimly Asshiddiqie keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam struktur kelembagaan negara Republik Indonesia bersifat auxiliary terhadap fungsi DPR dibidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.
Eksistensi  dan  fungsi  BPK  sudah  dirumuskan  secara  jelas  dalam  diktum  Pasal 23E  UUD  1945,  namun  tentang  definisi  keuangan  negara  tidak  dijumpai pengaturannya  secara  eksplisit.  Hal  ini  dapat  mengaburkan  dalam  hubungan materi  (keuangan  negara)  yang  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  siapa  dan kepada  siapa  menurut  Pasal  23E  UUD  1945.  Namun  dengan  berlakunya  UU No.17  Tahun  2003,  telah  memberi  penjelasan  tentang  yang  dimaksud  dengan keuangan negara. Pengertian keuangan negara yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tersebut telah memperluas pengertian keuangan negara yang meliputi:
a. Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  uang,  dan  melakukan pinjaman;
b. Kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum pemerintahan negara dengan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan negara;
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414
d. Pengeluaran negara;
e. Penerimaan daerah;
f. Pengeluaran daerah;
g. Kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
h. Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang diberikan pemerintah.
Dengan  bertambah  luasnya  pengertian  keuangan  negara  yang  diuraikan  dalam UU  No.17  Tahun  2003  tersebut,  secara  otomatis  mempengaruhi  fungsi  BPK, dalam pengertian jangkauan obyek pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara tidak  hanya  terbatas  pada  APBN  saja.  Dalam  rangka  transparansi  dan peningkatan partisipasi publik, penulis menyarankan setiap laporan pemeriksaan BPK  yang  sudah  disampaikan  kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR)  itu harus  terbuka  untuk  umum  dengan  cara  salah  satunya  adalah  melalui  situs  web BPK.  Tujuannya  adalah  agar  masyarakat  dapat  memperoleh  kesempatan  untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous,  1972, 25  Tahun  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia , Sekretariat Utama Badan Pemeriksa Keuangan.
____________,  2000, Keuangan  Negara  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan , (Jakarta:  Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan).
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika.
_______________, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
_______________,  2006, Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga Negara , Jakarta: Konstitusi Press.
_______________, 2006, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi , Jakarta: Konstitusi Press. La Ode Husen, 2005, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Bandung: CV. UTOMO. Muahamad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1 . Ni’matul  Huda,  2007, Lembaga  Negara  dalam  Masa  Transisi  Demokrasi ,
Yogyakarta: UII Press.
_____________,  2005, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.