HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
LILI SURIYANTI lilisuriyanti@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
QOTRUN NIDA nida@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
EKI FURQON ekifurqon@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Abstrak
Peningkatan  penyelarasan  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah diperlukan untuk menerapkan kebijakan strategis peningkatan  investasi dan penciptaan  kerja  tersebut.  Ini  terutama  berlaku  untuk  mempercepat  proyek  strategis nasional,  mengatur  administrasi  perpajakan  daerah,  dan  menyediakan  kemudahan berusaha.  Dengan  demikian,  beberapa  peraturan  pajak  daerah  telah  diubah.  Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah  dapat  mengubah  kebijaksanaan  terkait  tarif  pajak  dan  retribusi  daerah yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  program  prioritas  nasional. Masalah  hukum  kemudian  muncul  bagaimana  pelaksanaan  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  dalam  penetapan  tarif  pajak  daerah apakah  telah  mampu  mengantisipasi  terjadinya  ketidakslarasan  kebijakan  pajak daerah  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang ada,  hasil  penelitian  ini  sebagai  berikut:  Pertama,  kewenangan  dalam penyelenggaraan penetapan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  mecangkup:  (a).  peningkatan  ekosistem  investasi  dan kegiatan  berusaha;  (b).  peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja;  (c).

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
kemudahan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah; dan (d).  peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung Kemudahan  Berusaha  Dan  Layanan  Daerah.  Kedua,  hubungan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  penetapan  tarif  pajak  daerah  sebelum  dan sesudah  pembentukan  undang-undang  nomor  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja kondisi faktual saat ini Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan dalam rangka penetapan  tarif  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sebagaimana  hal  tersebut diuraikan di dalam Pasal 189 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  daerah  yang menyesesuaikan dengan program-program prioritas nasional dalam menentukan tarif pajak daerah sesuai batasan tarif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Kata Kunci: Hubungan; Pemerintah; Tarif Pajak.

## Abstract
Increased  policy  alignment  between  the  central  and  local  governments  is  needed  to implement  these  strategic  policies  to  increase  investment  and  job  creation.  This  is especially  true  for  accelerating  national  strategic  projects,  organizing  local  tax administration, and providing ease of doing business. Thus, some local tax regulations have been changed. Article 156A of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation states that the government can change policies related to regional  tax and  levy rates set  by  local  governments  in  accordance  with  national  priority  programs.  Legal problems  then  arise  how  the  implementation  of  the  relationship  between  the  central government and local governments in determining regional tax rates has been able to anticipate  the  occurrence  of  regional  tax  policy  misalignment.  This  research  uses normative  juridical  method  with  statutory  approach.  Based  on  the  results  of  the existing discussion, the results of this study are as follows: First, the authority in the implementation  of  regional  tax  determination  according  to  Law  Number  11  of  2020 concerning  Job  Creation  includes:  (a)  improving  the  investment  ecosystem  and business activities; (b) improved protection and welfare of workers; (c) the facilitation, empowerment,  and  protection  of  cooperatives  and  micro,  small  and  medium enterprises;  and  (d).    increased  investment  and  acceleration  of  national  strategic projects. as stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning Regional Taxes and Regional Levies in order to support ease of doing  business  and  regional  services  Second,  the  relationship  between  the  central government and local governments in determining  regional tax rates before and  after the establishment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Current factual conditions  Regional  Governments  still  have  the  authority  to  determine  regional  tax rates and regional levies as outlined in Article 189 paragraph (2) of Law Number 1 of 2022  concerning  Financial  Relations  between  the  Central  Government  and  Regional Governments which adjust to national priority programs in determining local tax rates according to tariff limits issued by the Central Government.
Keywords: Relations; Government; Tax Rates.

## 1. PENDAHULUAN
Di  negara-negara  seperti  Indonesia,  yang  memiliki  wilayah  kepulauan  yang tersebar  luas  dengan  budaya  yang  beragam,  pembagian  kekuasaan  dalam pemerintahan  yang  terdesentralisasi  sangat  penting  dan  cocok,  karena  sistem  ini lebih  demokratis  dan  memudahkan  kolaborasi  dalam  pemerintahan  karena pelaksanaan  kekuasaan  sejalan  dengan  tradisi  dan  budaya  unik  masing-masing daerah. (Departemen Keuangan, 2023) Pasal 23A UUD NRI 1945 menetapkan dasar
hukum  untuk  pengelolaan  pajak  dan  pungutan  lain  yang  memaksa  untuk keperluan negara. Pajak biasanya adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap  masyarakat  berdasarkan  undang-undang  yang  dapat  dipaksakan  dan dibayar  oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  membayarnya.  Mereka  tidak menerima hasil langsung dari prestasi atau kompensasi jasa, yang digunakan untuk membiayai  pengeluaran  negara  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan.  Ini  menunjukkan  bahwa  pajak  adalah  pembayaran  wajib  yang dikenakan  berdasarkan  undang-undang  yang  tidak  dapat  dihindari  bagi  yang berkewajiban  dan  dapat  dipaksakan  bagi  mereka  yang  tidak  mau  membayarnya. Dengan  demikian,  akan  memastikan  bahwa  uang  pajak  selalu  ada  di  kas  negara. Selain  itu,  pengenaan  pajak  yang  diatur  undang-undang  akan  memastikan  bahwa pembayar  pajak  merasa  adil,  dan  pemerintah  tidak  dapat  sewenang-wenang menentukan besarnya pajak.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja, terutama Bab IV mengatur apa yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak, terutama Pasal 95 ayat (1), yang menyatakan bahwa tarif pajak daerah sebenarnya ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak.  Meskipun  tarif  lebih  lanjut belum  ditetapkan,  klausul  ini  hanya  memberikan  penjelasan  singkat  tentang bagaimana  tarif  daerah  ditetapkan  melalui  peraturan  daerah.  Dalam  pembukaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, huruf  d  hanya  menyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  pelayanan  masyarakat, pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  diperluas  dan  kewenangan  penetapan  tarif penting  diberikan.  Sektor  perpajakan  akan  menjadi  salah  satu  subjek  perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Salah satu perubahan utama yang terjadi setelah UU Cipta Kerja adalah bahwa sekarang  ada  ruang  bagi  Pemerintah  Pusat  untuk  mengambil  alih  penetapan  tarif pajak  di  daerah.  Bahkan,  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  fiskal  nasional, untuk  mendukung  kebijakan  kemudahan  berinvestasi,  untuk  mendorong pertumbuhan  industri  dan/atau  usaha  berdaya  saing  tinggi,  serta  untuk mempromosikan  kebijakan  yang  lebih  kompetitif,  Pemerintah  Pusat  dapat membatalkan tarif pajak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156A Pemerintah dapat  mengubah  kebijakan  pajak  dan  retribusi  pemerintah  daerah  sesuai  dengan program  prioritas  nasional  untuk  mendukung  kebijakan  kemudahan  berinvestasi, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dan memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  kegiatan pemerintahan  secara  mandiri  dan  mandiri.  Selain  itu,  undang-undang  tersebut memberikan  mereka  kewenangan  untuk  mengatur,  mengawasi,  dan  mengawasi komponen  penting  dari  struktur  pemerintahan,  termasuk  kemampuan  untuk mengenakan  pajak  kepada  warga  negaranya  untuk  membayar  pelayanan  publik. (Phaurela  Artha  Wulandari,  2018)  Pada  hakikatnya,  pajak  daerah  juga  berfokus pada  fungsinya  sebagai  alat  untuk  menyediakan  sumber  daya  untuk  memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ini sejalan dengan peran utama pajak, yaitu kontrol  dan  penerimaan.  Eksistensi  pajak  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  harus dievaluasi  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak  daerah.  Ini  karena  pada akhirnya  pajak  daerah  akan  menjadi  penyokong  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), meskipun  penerimaan  dapat  melampaui  target.    Penetapan  sumber  daya penerimaan untuk setiap daerah adalah bagian dari desentralisasi fiskal. (Machfud Sidik, 2002)
Wajib  pajak  saat  ini  di  Indonesia  membantu  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota,  tetapi  pungutan  pajak  daerah  masih  kecil  dibandingkan  dengan pungutan  pajak  nasional.  Karena  berbagai  kelemahan  sistem  pajak  daerah  yang berlaku selama ini, beban pajak masyarakat lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, pemerintah baru-baru ini melakukan perubahan besar dalam sistem pajak daerah. (Nick Devas, 2002) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selalu ingin memegang kekuasaan sepenuhnya dalam segala hal dalam pelaksanaan otonomi  daerah.  Akibatnya,  mereka  menjalankan  urusan  pemerintahannya  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  (Phaurela  Artha  Wulandari  dan  Ermy Iryanie,  2018)  Dengan  mempertimbangkan  keadaan  saat  ini,  beberapa  peraturan mengenai  pajak  dan  retribusi  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  telah  diubah.  Hal  ini dilakukan  untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  Pemerintah  Daerah  dalam menyusun  Perda  mengenai  pajak  dan  retribusi  serta  dalam  menerapkan penyesuaian tarif pajak dan retribusi nasional.
Sebelum ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,  khususnya  Bab  IV,  mengatur  penetapan  dan materi yang  diatur dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak,  terutama  Pasal  95  ayat  (1),  yang menyatakan  bahwa  tarif  pajak  daerah  sebenarnya  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah. Meskipun pengaturan tarif lebih lanjut belum ditetapkan, klausul ini hanya menjelaskan  secara  singkat  bagaimana  tarif  daerah  ditetapkan  melalui  peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pembukaannya huruf d hanya menyebutkan bahwa perluasan ruang lingkup pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian kewenangan penetapan tarif  penting  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan sektor  perpajakan  menjadi  salah  satu  materi  muatan  perubahan  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perpajakan. Salah satu perubahan  mendasar  yang  dilakukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  adalah  perpajakan,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  156A Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  menyatakan  bahwa pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan terkait tarif pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  fokus  pada  dua  permasalahan, bagaimana  Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah  Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  menganggap  hukum  sebagai  struktur  dari  sistem  standar.  Sistem  norma yang  dimaksud  mencakup  asas-asas,  norma,  prinsip,  putusan  pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan dalam kaitannya  dengan  Penetapan  Tarif  Pajak  Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Studi ini akan melihat bagaimana peran dibagi antara  pemerintah pusat dan daerah serta seberapa jauh pemerintah dalam menerapkan undang-undang Cipta Kerja sektor pajak daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  sebagai  metode  pengumpulan  data menggunakan  pendekatan yuridis  normatif, yang mengkaji atau  menganalisis  data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan  ini disusun  secara  sistematis,  dikaji,  dibandingkan,  dan  ditarik  kesimpulan  tentang hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang
telah  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  normatif terutama menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian.

## 3. PEMBAHASAN
A. Analisis  Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Penetapan  Tarif  Pajak  Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemerintahan  (administrasi)  baru  memiliki  wewenang  untuk  menjalankan operasinya.  Dengan  kata  lain,  tindakan  pemerintahan  harus  dilegalkan  oleh peraturan  perundang-undangan.(HM  Arief  Muljadi,  2005)  Menurut  Prajudi Atmosudirdjo,  wewenang  pemerintah  terdiri  dari  hak  untuk  mengelola pemerintahan  dan  hak  untuk  mempengaruhi  keputusan  yang  dibuat  oleh lembaga  pemerintah  lainnya.  (Prajudi  Atmosudirdjo,  1981)  Menurut  jenisnya, wewenang  dapat  dibagi  menjadi  tiga  jenis:  Yang  pertama  adalah  wewenang terikat, yang  terjadi  hanya  jika  telah  ditetapkan  secara  jelas  kapan  dan  dalam keadaan  apa  wewenang  tersebut  harus  dilaksanakan  serta  bagaimana keputusan  seharusnya  diambil.  Yang  kedua  adalah  wewenang  fakultatif,  yang tidak  harus  dilaksanakan  karena  masih  ada  pilihan  untuk  dilakukan,  bahkan jika pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu.
Tidak mudah untuk menemukan bentuk hubungan yang ideal antara pusat dan  daerah  dalam  kerangka  negara  kesatuan,  karena  itu  merupakan  proses yang  berjalan  seiring  dengan  sejarah  Indonesia.  Hubungan  antara  pusat  dan daerah negara kesatuan dengan satuan otonomi tidak hanya  berkaitan dengan penentuan  urusan  rumah  tangga  daerah,  tetapi  juga  berkaitan  dengan hubungan  kewenangan,  keuangan,  pengawasan,  dan  organisasi  pemerintahan daerah.(Ni ’ matul  Huda,  2009)  Semua  warga  negara,  baik  di  dalam  maupun  di luar  negeri,  menikmati  keuntungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat negara  kesatuan.  Oleh  karena  itu,  baik  desentralisasi  maupun  dekonsentrasi memerlukan  delegasi  kewenangan.  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dua jenis urusan pemerintahan. Yang pertama  dikenal  sebagai  urusan  pemerintahan  absolut  dan  yang  kedua  terdiri dari  urusan  pemerintahan  wajib  dan  pilihan  yang  dibagi  antara  pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pemerintah  pusat  dapat  mengubah  kebijakan  pajak  dan  retribusi  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  program  prioritas  nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (1) Perubahan  tarif  pajak  dengan  penetapan  tarif  pajak  nasional;  (2)  Pengawasan dan  evaluasi  peraturan  daerah  mengenai  pajak  yang  menghambat  kemudahan berusaha dan ekosistem investasi; (3) Tarif pajak provinsi, kabupaten, dan kota yang  berlaku  secara  nasional,  termasuk  ketentuan  tambahan  mengenai  tata cara penetapan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah.
Menurut Pasal Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  bertanggung  jawab untuk  menetapkan  tarif  pajak  daerah.  Ide  dasar  dari  perubahan  peraturan perundang-undangan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Pemerintah Daerah  dalam  menerapkan  perubahan  tarif  pajak  nasional  dan  pembuatan Perda  Pajak.  Pada  dasarnya,  keterlibatan  Pemerintah  Pusat  dalam  penetapan tarif pajak dan retribusi daerah membawa dampak positif, salah satunya adalah untuk memitigasi Pemerintah Daerah untuk menaikkan tarif yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga tarif pajak daerah mempunyai ukuran yang jelas.
Berdasarkan hasil penelitian penyelengaraan kebijakan pajak daerah dalam mendukung  kemudahan  berusaha  sebagai  turuan  dari  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini:
Tabel 5.1. Penyelenggaraan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah No Materi Muatan Realisasi 1 Penyesuaian  Tarif  Pajak  Dan Retribusi Pemerintah  Pusat  sesuai  dengan  program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian  tarif  pajak  dan/atau  Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi. 2 Evaluasi  Rancangan  Perda Dan  Perda  Mengenai  Pajak Dan Retribusi Pelaksanaan  evaluasi  terhadap  Pajak  dan Retribusi  terdiri  atas:  a.  evaluasi  rancangan Perda  mengenai  pajak  dan  Retribusi;  dan  b. evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 3 Pengawasan Perda Mengenai Pajak Dan Retribusi Dalam  rangka  pengawasan  Perda  mengenai Pajak  dan  Retribusi,  Menteri  Dalam  Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  Perda mengenai  Pajak  dan  Retribusi  danf  atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi :
a. bertentangan dengan kepentingan umum;
b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. tidak  sesuai  dengan  Kebijakan  Fiskal Nasional; dan/atau d. menghambat  ekosistem  investasi  dan kemudahan dalam berusaha 4 Dukungan Insentif Pelaksanaan Kemudahan Berusaha Dalam  hal  pelaksanaan  penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya  pendapatan  asli  daerah  yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan  insentif  anggaran  bagi  Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
5 Sanksi Administratif Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan diberikan  teguran  tertulis  oleh  Menteri Keuangan.  Teguran  tertulis  disampaikan kepada  gubernur/bupati/wali  kota  dengan tembusan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri. Gubernur/bupati/wali kota wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat teguran diterima.
Berdasarkan tabel di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja  adalah  hasil  dari  kebijakan  pajak  daerah  yang  mendukung kemudahan  berusaha.  Untuk  mendukung  usaha  daerah  dan  layanan  mereka, undang-undang  ini  menetapkan  pola  pelaksanaan  kebijakan  tarif  pajak  yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  untuk  menerapkan  penyesuaian  tarif  pajak. Kebijakan  pajak  dan  retribusi  tersebut  juga  diperbaiki  oleh  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang  Pajak  Daerah Dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan  Berusaha  Dan Layanan  Daerah.  Dengan  aturan  ini,  pemerintah  pusat  memiliki  peran  yang lebih  besar  untuk  mendukung  penyederhanaan  persaingan  usaha  lokal.  Ini melakukan ini dengan memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah yang  mengalami  penurunan  pendapatan  asli  daerah  karena  pelaksanaan undang-undang.
B. Analisis Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  republik,  menurut  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi logis dari menjadi negara  kesatuan  adalah  bahwa  pemerintah  Negara  Indonesia  pertama  kali dibentuk  sebagai  pemerintah  nasional,  dan  kemudian  pemerintah  nasional tersebutlah  yang  kemudian  membentuk  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Selanjutnya,  Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menetapkan  bahwa pemerintahan  daerah  diberi  otonomi  yang  luas  dan  diberi  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  Asas  Otonomi dan Tugas Pembantuan. Karena itu, jika konsep otonomi daerah berfokus pada desentralisasi  politik,  keuangan,  dan  administrasi,  penerapan  negara  kesatuan akan  terasa  menguntungkan.(UUD  1945)  Pelaksanaan  otonomi  daerah kemudian  membuat  seluruh  pemerintah  daerah  bergiat  dalam  membenahi daerahnya  masing-masing,  termasuk  dalam  membangun  dasar  hukum  yang mengatur  aktivitas  di  daerah,  yaitu  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah (Perda). Penetapan Tarif Pajak Daerah sebelum dibentuk Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  diatur  dalam  Pasal  95  ayat  (1)  Undang – Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menyatakan  bahwa  pajak  daerah  pada  dasarnya  ditetapkan  berdasarkan Peraturan  Daerah.  yang  menerangkan  bahwa  pajak  daerah  ditetapkan berdasarkan  Peraturan  Daerah,  maka  pola  penetapan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sejatinya  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  baik  di  tingkat  Provinsi  maupun  tingkat  Kabupaten/Kota,  dengan persetujuan  bersama  oleh  Gubernur  apabila  tingkat  Provinsi  atau Bupati/Walikota apabila di tingkat Kabupaten/Kota.
Sebaliknya,  tujuan  dari  Undang-Undang  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja  adalah  untuk  mempercepat  pelaksanaan  proyek  strategis  nasional. Undang-undang  tersebut  mencantumkan  penyesuaian  tarif  untuk  program prioritas  nasional  serta  perubahan  dalam  pengaturan  tarif  pajak  daerah.  Ini disebabkan  oleh  beberapa  alasan.  Yang  pertama  adalah  bahwa  program prioritas nasional memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga perlu dipertajam untuk  menentukan  arah  dan  tujuannya.  Yang  kedua  adalah  bahwa  penelitian tentang  kelayakan  dan  hasil  program  prioritas  nasional  untuk  pelaksanaan proyek strategis nasional relatif jelas dan terukur. Yang ketiga adalah bahwa ada batasan  untuk  memberikan  fasilitas  sambil  mempertahankan  kesinambungan pendapatan asli daerah.
Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat diubah oleh pemerintah  pusat,  menurut  Pasal  156A  Undang-Undang  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja. Penetapan tarif pajak dan retribusi daerah adalah masalah utama.  Pertama,  pemerintah  pusat  memiliki  otoritas  untuk  mengubah  tarif pajak  yang  berlaku  secara  nasional;  kedua,  peraturan  daerah  mengenai  pajak yang  menghambat  investasi  dan  ekosistem  usaha  dapat  dipantau  dan  dinilai. Menurut  analisis  peneliti,  upaya  pemerintah  pusat  untuk  menetapkan  tarif pajak  mengadaptasi  makna  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  menetapkan  bahwa  pemerintah  daerah  mengatur dan  mengurus  semua  urusan  pemerintahan  kecuali  yang  berkaitan  dengan politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal,  dan agama. Artinya, urusan pemerintahan ini adalah urusan pemerintahan absolut, dan pemerintah pusat sepenuhnya bertanggung jawab atasnya.
Ketika sebuah  daerah  diberi  kebebasan  untuk  mengelola  pemerintahannya sendiri, itu disebut otonomi daerah. Ini mencakup seluruh bidang pemerintahan yang  tidak  termasuk.    Daerah  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  mengelola, mengatur, menentukan kebijakan, dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh pengecualian di  atas.  Pemerintahan  negara  memiliki  desentralisasi,  dan  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  disebut  sebagai  "hubungan  pusat-daerah".  Oleh karena  itu,  pemerintah  harus  memantau  dan  membantu  otonomi  daerah  agar tidak  berkembang  menjadi  kedaulatan,  yang  pada  dasarnya  adalah  kebebasan bertindak. Pemerintah membuat wilayah otonom.
Disebabkan  oleh  prinsip  desentralisasi  dalam  pemerintahan  negara, hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dikenal  sebagai  "hubungan pusat-daerah".  Menurut  Clarke  dan  Stewart,  ada  tiga  model  teoritis  hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama adalah Model Kemandirian Relatif,  yang  menghormati  eksistensi  pemerintah  pusat  tetapi  memberikan kebebasan  yang  relatif  besar  kepada  pemerintah  daerah.  Fokusnya  adalah untuk memberi pemerintah daerah kebebasan untuk bertindak dalam kerangka kekuasaan,  tugas,  dan  tanggung  jawab  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang. Kedua, Model Agensi, di mana pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan yang cukup,  menjadikannya  lebih  seperti  agen  pemerintah  pusat  yang  menjalankan keputusan  pemerintah  pusat.  Karena  itu,  model  ini  menunjukkan  betapa pentingnya  berbagai  petunjuk  rinci  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagai  mekanisme  kontrol.  Pada  model  ini,  pendapatan  asli  daerah  tidak penting  dan  pemerintah  pusat  menguasai  sistem  keuangan  daerah.  Ketiga, model  interaksi  adalah  model  di  mana  interaksi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah menentukan keberadaan dan peran pemerintah daerah.
Tetapi hubungan antara pemerintah dan daerah otonom mirip dengan Model Kemandirian Relatif.  Untuk alasan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja mengubah beberapa peraturan pajak regional. Ini dilakukan untuk  meningkatkan  kepatuhan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Perda  Pajak  dan penerapan  tarif  pajak  yang  disesuaikan  oleh  pemerintah  nasional.  Hubungan antara  satuan  otonomi  dan  pusat  negara  kesatuan  tidak  hanya  terkait  dengan cara  pemerintahan  daerah  diatur,  tetapi  juga  terkait  dengan  hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan hubungan yang muncul dari struktur pemerintahan daerah.
Asas  desentralisasi  memungkinkan  penetapan  tarif  pajak  urusan pemerintahan  lain;  beberapa  urusan  pemerintahan  tidak  pernah  sepenuhnya menjadi  wewenang  daerah  otonom.  Selain  beberapa  urusan  yang  tidak  dapat dilakukan oleh pemerintah subsansional, bagian dari urusan pemerintahan juga menjadi  wewenang  pemerintah,  sementara  bagian  lainnya  didesentralisasi. Karena  tanpa  desentralisasi,  kerusakan  akan  terjadi.  Oleh  karena  itu,  agar otonomi  daerah,  yang  pada  dasarnya  mengandung  kebebasan  dan  kebebasan bertindak, tidak berkembang menjadi kedaulatan, pemerintah harus memantau dan  membantunya.  Pemerintah  menciptakan  daerah  otonom.  Meskipun demikian,  hubungan  antara  pemerintah  dan  daerah  otonom  adalah  seperti hubungan  antar  organisasi  resiprokal.  (Soetandyo  Wignosubroto,  2005)  Hal  ini sejalan  dengan  penelitaian  permasalahan  terkait  pajak  khusunya  tarif  pajak terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yaitu,  sebagai berikut: (Tjip Ismail, 2013)
1. Keputusan atau peraturan kepala daerah mengatur pungutan daerah, yang bertentangan  dengan  Pasal  95  ayat  (2)  dan  156  ayat  (2)  UU  Nomor  28 Tahun  2009,  yang  menyatakan  bahwa  pungutan  PDRD  harus  ditetapkan oleh Perda.
2. Muatan  minimal  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah  tidak  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 95 ayat (3) untuk muatan materi yang  diatur  dalam  perda  pajak  daerah  dan  Pasal  156  ayat  (3)  untuk muatan materi yang diatur dalam perda pajak daerah.
3. Peraturan  daerah  tidak  memenuhi  persyaratan  UU  No.  28  Tahun  2009, seperti:
a. Objek  pajak  dan  retribusi  daerah  diperluas  melebihi  yang  diatur dalam  UU  No.  28  Tahun  2009,  dan  pengecualian  objek  pajak  dan retribusi  daerah  dikurangi  dari  yang  diatur  dalam UU No.  28  Tahun 2009.
b. Tarif pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah  yang  bertentangan  dengan  Pasal  95  ayat  (3)  dan  Pasal  156 Pungutan  daerah  yang  tumpang  tindih  dengan  pungutan  pusat, karena  kewenangan  pemerintah  pusat  yang  sudah  diberikan  ke daerah berdasarkan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota,  tetapi  pungutannya  masih dilakukan oleh pusat.
c. Pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  menghambat  lalu lintas barang. Ini bertentangan dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah,  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  dilarang menetapkan  perda  yang  menyebabkan  ekonomi  yang  mahal, menghambat  mobilitas  penduduk,  lalu  lintas  barang  dan  jasa  antar daerah, dan ekspor dan impor.
Peningkatan  penyelarasan  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  diperlukan  untuk  menerapkan  kebijakan  strategis peningkatan  investasi  dan  penciptaan  kerja  tersebut.  Ini  terutama  berlaku untuk  mempercepat  proyek  strategis  nasional,  mengatur  administrasi perpajakan daerah, dan menyediakan kemudahan berusaha. Untuk alasan ini, beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  telah  diubah.  Hal  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  tingkat  kepatuhan  Pemerintah  Daerah  dalam  menerapkan penyesuaian  tarif  pajak  dan  retribusi  seperti  yang  dilakukan  oleh  pemerintah nasional  serta  dalam  mengelola  Perda  mengenai  pajak  daerah.  Berdasarkan analisa yang dilakukan skema pelaksanaan tarif pajak yaitu, sebagai berikut:
Pertama, Pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  umum  dan  tata  cara  pemungutan  Pajak  dan  Retribusi,  meliputi pengaturan  mengenai:  (1).  pendaftaran  dan  pendataan;  (2).  penetapan  besaran Pajak dan Retribusi terutang; (3).  pembayaran dan penyetoran; (4).  pelaporan; (5).  pengurangan,  pembetulan,  dan  pembatalan  ketetapan;  (6).    pemeriksaan Pajak;  (7).    penagihan  Pajak  dan  Retribusi;  (8).  keberatan;  (9).  gugatan;  (10). penghapusan  piutang  Pajak  dan  Retribusi  oleh  Kepala  Daerah;  dan  (11). pengaturan  lain  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  pemungutan  Pajak  dan Retribusi.
Kedua, Keringanan,  Pengurangan,  dan  Pembebasan:  Kepala  daerah  dapat memberikan  keringanan,  pengurangan,  pembebasan,  dan  penundaan pembayaran  atas  pokok  dan/atau  sanksi  pajak  dan  retribusi.  Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi serta objek pajak  atau  objek  retribusi,  antara  lain  kemampuan  wajib  pajak  atau  wajib retribusi untuk membayar pajak atau retribusi.
Ketiga, Pemerintah  dapat  mengubah  kebijakan  pajak  dan  retribusi  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  program  prioritas  nasional untuk  melaksanakan  kebijakan  fiskal  nasional,  mendukung  kebijakan kemudahan  berinvestasi,  mendorong  pertumbuhan  industri  dan/atau  usaha yang berdaya saing tinggi, dan memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  dapat  mengubah  tarif  pajak  dan  tarif retribusi  dengan  penetapanPemerintah  dapat  melakukan  perubahan  sesuai dengan  program  prioritas  nasional  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  fiskal nasional,  mendukung  kebijakan  kemudahan  berinvestasi,  mendorong pertumbuhan  industri  dan/atau  usaha  yang  berdaya  saing  tinggi,  dan memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan.
Keempat ,  Evaluasi  Gubernur,  Menteri  yang  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri Kepentingan Umum merancang Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi. Sebelum ditetapkan, rancangan tersebut harus disampaikan kepada gubernur, Menteri yang menyelenggarakan Urusan  Pemerintahan  dalam  negeri,  dan/atau  peraturan  perundang-undangan lain  yang  lebih  tinggi.  Hasil  evaluasi  yang  diatur  oleh  menteri  dapat menghasilkan  persetujuan  atau  penolakan.  Penolakan  disampaikan  dengan alasan  penolakan.  Ini  juga  dapat  diperbaiki  sebelum  dikirim  kembali  atau Persetujuan  langsung  dapat  diberikan  untuk  rancangan  peraturan  yang dimaksud.
Kelima, Perda  untuk  dievaluasi  dikirim  ke  Menteri  Urusan  Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Menteri merekomendasikan perubahan jika evaluasi Perda menunjukkan bahwa itu  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  kebijakan  fiskal  nasional,  atau
peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Bupati  diminta  untuk mengubah  Perda  dalam  waktu  15  hari  kerja.  Jika  tidak  melakukannya  dalam waktu  15  hari  kerja,  daerah  dikenakan  sanksi  berupa  penundaan  atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
Keenam, Bupati  dapat  memberikan  insentif  fiskal  kepada  pelaku  usaha  di daerahnya  untuk  mendukung  kebijakan  kemudahan  berinvestasi.  Insentif  ini dapat  diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau secara jabatan  oleh  Kepala  Daerah  berdasarkan  pertimbangan,  antara  lain:  (1) kemampuan  untuk  membayar  Wajib  Pajak  dan  Wajib  Retribusi.  (2).  kondisi tertentu  untuk  objek  pajak,  seperti  bencana  alam,  kebakaran,  atau  penyebab lainnya yang tidak disebabkan oleh Wajib Pajak atau pihak lain yang berusaha menghindari  pembayaran  pajak;  (3).  mendukung  dan  melindungi  bisnis  mikro dan ultra mikro; (4). mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai program  prioritas  daerah;  (5). mendukung  kebijakan  pemerintah  daerah  untuk bisnis  kecil  dan  menengah;  DPRD  diberitahu  tentang  pemberian  insentif  fiskal dengan  melampirkan  pertimbangan  Kepala  Daerah.  Pemberian  insentif  fiskal ditetapkan dengan Perkada.
Analisa  peneliti  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat Pengawasan  dan  perda  pemerintah  dilakukan  melalui  metode  preventif  dan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah atau sebelum peraturan daerah disahkan dan berlaku. Pengawasan preventif ini membantu  pemerintah  pusat  menentukan  apakah  kebutuhan  hukum masyarakat  didaerah  dipaksakan  atau  tidak.  Singkatnya,  pemerintah melakukan  pengawasan  represif  terhadap  daerah  untuk  memastikan  bahwa mereka selaras dengan sistem Negara Kesatuan dan rasa keadilan. Selanjutnya, Pasal  218  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  melakukan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Pengawasan  ini  adalah  proses  kegiatan  yang  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  pemerintahan  daerah  berjalan  secara  efektif  dan efisien  yang  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. (PP Nomor. 79 tahun 2005)
Dengan  mempertimbangkan  pengalaman  buruk  yang  telah  dialami  oleh daerah  saat  menggunakan  wewenang  mereka  untuk  memungut  pajak  daerah, adalah  sangat  tepat  untuk  menetapkan  pembatasan  terhadap  besaran  tarif pajak  daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah.  Selain  itu,  pembatasan  ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha tentang besaran tarif pajak daerah yang harus mereka bayar, dan untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi pajak baru yang akan muncul. Sebagai  bagian  dari  desain  desentralisasi  yang  dibangun,  pola  komunikasi kebjakan  dapat  digunakan  sebagai  bentuk  standar  hubungan  pusat-daerah. Sebagaimana ditekankan dalam bagian tentang sinergi kebijakan fiskal Nasional dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sangat penting bagi tingkat pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan memahami kebijakan fiskal yang sedang  dijalankan.  Undang-Undang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  ini  adalah  hasil  dari  perbaikan  undang- undang.  Pasal  16  UU  PEMDA  menyatakan  bahwa "Pemerintahan  Pusat berwenang  untuk  menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan."
Adanya  ketentuan  ini  memberikan  perubahan  khusus  pada  sistem pemngutan  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  tertuang  pada  pasal  4  Undang-
Undang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :
Tabel 5.2. Pembagaian Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PAJAK DAERAH Kewenangan Pemerintahan Provinsi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten / Kota a. PKB (Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan  atas  Kendaraan Bermotor) b. BBNKB  (objek  BBNKB  adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor) c. PAB (objek PAB Adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat) d. PBBKB  (objek  PBBKB  adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor) e. PAP (objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan) f. Pajak  Rokok  (objek  Pajak Rokok adalah konsums rokok)
g. Opsen Pajak MBLB
a. PBB-P2  (objek  PPB-P2  adalah  Bumi dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki, dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan oleh  orang  pribadi  atau  Badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan untuk  kegiatan  usaha  perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) b. BPHTB (objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan). c. PBJT  (objek  PJBT  adalah  Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan,  dan/atau  konsumsi barang  dan  jasa  tertentu  yang meliputi: Makanan dan/ atau
Minuman,  Tenaga  Listrik,  Jasa Perhotelan,  Jasa  Parkir;  dan  Jasa Kesenian dan Hiburan) d. Pajak Reklame (objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame) e. PAT (objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah)
f. Pajak  MBLB  (objek  Pajak  MBLB adalah  kegiatan  pengambilan MBLB yang  meliputi:  asbes,  batu  tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata.. dll) g. Pajak  Sarang  Burung  Walet  (objek Pajak  Sarang  Burung  Walet  adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet) h. Opsen PKB
i. Opsen BBNKB.
Berdasarkan, tabel diatas turut ikut  campur pemerintah pusat dalam menata pemerintahan  daerah  pada  bidang  penetapan  tarif  pajak  daerah,  menjadi  sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah Juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  yang  telah menetapkan,  bahwasanya  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  urusan  pemerintah pusat, meliputi: a.) politik luar negeri, b.)  pertahanan, c.) keamanan, d.) yustisi, e.) moneter  dan  fiskal,  f.)  agama.  Namun,  keadaan  norma  yang  ada  ini  pasti  akan memiliki  konsekuensi  hukum  bagi  pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan
fungsinya. Desentralisasi fiskal di Indonesia juga  didasarkan pada ketentuan Pasal 18A UUD NRI 1945. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan  di  seluruh  Indonesia.  Salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  ini adalah  dengan  memberi  pemerintah  daerah  uang  untuk  menjalankan  fungsi  dan kewenangan  yang  sudah  diberikan  kepada  mereka.  Dengan  melakukan  ini, keselarasan  dan  kesinambungan  fiskal  nasional  tetap  dipertahankan.(Naskah Akademik RUU)
Dengan mengadaptasi pendapat Mangappu Pasaribu tentang hubungan antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  skema  Undang-Undang  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja, dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa kebijakan dan pengaturan. Yang pertama adalah penguatan pajak  dan  retribusi  daerah,  yang  akan  dilakukan  dengan  mengurangi  dan mengorganisasikan  jenis  dan  tarif  pajak  dan  retribusi  daerah.  Yang  kedua  adalah redesain  pengelolaan  transfer  ke  daerah,  yang  dimaksudkan  untuk  menguraikan Keempat,  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional,  kebijakan  APBN  dan APBD harus disesuaikan.
Peneliti memberikan beberapa catatan tentang kewenangan pemerintah untuk mengubah kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program  prioritas  nasional.  Beberapa  aspek  penting  dari  penyesuaian  tersebut ditunjukkan  dalam  rumusan  di  atas.  Jenis  pajak  daerah  yang  akan  mengalami penyesuaian,  besaran  penyesuaian,  masa  berlaku,  dan  pilihan  daerah  mana  yang harus  melakukannya.  Di  sisi  lain,  kebijakan  pembangunan  dan  fiskal  pemerintah daerah  harus  selaras  dengan  rencana  jangka  menengah  nasional,  rencana  kerja pemerintah, dan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal.
Pemerintah daerah kabupaten/kota, menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  diberi  kewenangan  yang  luas  untuk mengatur  sendiri  urusan  pemerintahannya  dengan  menggali  dan  memanfaatkan segala  potensi  yang  ada  di  dalamnya.  Kewenangan  luas  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  memiliki  efek  positif  dan  negatif.  Salah  satu  keuntungan  dari kewenangan luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah bahwa mereka dapat secara  mandiri  mengatur  dan  mengelola  potensi  masing-masing  daerah  sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, kewenangan yang  luas  ini  juga  dapat  menyebabkan  kesewenang-wenangan,  yang  dapat menyebabkan  negara  runtuh.    Oleh karena  itu,  hubungan  pusat  dan  daerah  yang dimaksud  harus  diterapkan secara proporsional  dengan  mempertahankan  gagasan negara  kesatuan,  yang  tidak  mengakui  adanya  komponen  yang  lepas  atau  sejajar dengan  negara.  (Arie  Elcaputera  2021)  Menurut  Bagir  Manan,  ikut  campur pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah tentang penetapan tarif pajak daerah  adalah  untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan  pemerintah  pusat  dan mencegah konflik kewenangan. Pengawasan biasanya dilakukan dalam dua bentuk: preventif  dan  represif.  Pengawasan  preventif  digunakan  oleh  pemerintah  pusat untuk  memaksa  daerah  mengikuti  kebijakan  nasional  dengan  membatasi  dan mengawasi upaya mereka.(Bagir Manan, 2001)

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  analisis  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  Pertama,  kewenangan  Pemerintah  dalam  Kewenangan  Pemerintah  Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja  ditindaklanjuti  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung  Kemudahan  Berusaha  Dan  Layanan  Daerah.  Kedua,  Perbandingan Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak  Daerah  Sebelum  Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
Tentang  Cipta  Kerja  Pemerintah  Daerah  menetapkan  pajak  daerah  berdasarkan Peraturan  Daerah.  Sedangkan,  sesudah  Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pemerintah Pusat yang menentukan pajak daerah berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  untuk  mendorong  tingkat  kepatuhan Pemerintah  Daerah  dalam  mengimplementasikan  penyesuaian  tarif  Pajak  dan Retribusi  secara  nasional  serta  dalam  pengawasan  Perda  mengenai  Pajak  dan Retribusi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arie  Elcaputera,  Kewenangan  Pengawasan  Pemerintah  Provinsi  Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Al- Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 1, 2021.
Bagir  Manan,  Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,  Yogyakarta:  Pusat  Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001.
Departemen  Keuangan,  Tinjauan  Pelaksanaan  Hubungan  Keuangan  Pusat  dan Daerah  2001-2003,  Direkktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan, Jakarta 2004.
HM  Arief  Muljadi,  2005,  Landasan  dan  Prinsip  Hukum  Otonomi  Daerah  Dalam Negara Kesatuan RI, Prestasi Pustaka.
Machfud  Sidik,  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Sebagai  Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal,  Seminar    Setahun  Implementasi Kebijakan  Otonomi Daerah di Indonesia, UGM, Yogyakarta, 13 Maret 2002
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  Jakarta  Badan Legislasi DPR RI, 2020.
Ni ‟ matul  Huda,  2009,  Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Bandung,  Nusamedia, hlm.12.
Nick Devas, Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, 2002.
Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang  Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
Phaurela  Artha  Wulandari  dan  Ermy  Iryanie,  Pajak  Daerah  Dalam  Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018)
Phaurela  Artha  Wulandari  dan  Ermy  Iryanie,  Pajak  Daerah  Dalam  Pendapatan Asli Daerah(Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).
PP  No.  79  tahun  2005  tentang  Pedoman  pembinaan  dan  Pengawasan  atas penyelenggaraan pemerintahah Daerah
Prajudi  Atmosudirdjo,  Hukum  Administrasi  Negara,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
1981. Resentralisasi Daulat Pajak, https://www.kppod.org/berita/view?id=1149 diakses 4 Juli 2023 pukul 16.51 WIB.
Soetandyo  Wignosubroto  dkk,  2005,  Pasang  Surut  Otonomi  Daerah  Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development Yayasan Tifa.
Tjip  Ismail,  Analisis  Dan  Evaluasi  Tentang  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, 2013.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.