## PENDAHULUAN
Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan telah terjadi di sepanjang sejarah manusia. Selain berfungsi secara ekologis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, hutan juga berfungsi ekonomis dan sosial. Menurut Simon (2004) peran hutan bagi masyarakat sekitar adalah (1) sumber kayu u ntuk bangunan, kayu bakar, alat pertanian, (2) sumber pangan dan obat alami : umbi-umbian, empon-empon, hewan buruan, (3) sumber pakan ternak dan tempat penggembalaan, (4) sumber cadangan lahan untuk bercocok tanam.
Hutan  menjadi  sumber  konflik  karena  banyak  pihak  yang berkepentingan  dalam  pengelolaannya,  baik  konflik  antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik  penguasaan  lahan  (tenurial).  Menurut  Larson  (2013) tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya.
Sejak krisis ekonomi dan transisi pemerintahan pada masa reformasi pada tahun 1997 Perum Perhutani menghadapi tantangan  yang semakin berat dalam mengemban tugasnya untuk mengelola hutan secara lestari karena terjadi penjarahan hutan secara besar-besaran di seluruh wilayah Perum Perhutani. Sebagai contoh, di kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang telah berubah menjadi tanah kosong seluas 7.352,5 Hektar atau 25% luas kawasan hutan yang dikelola seluas 29.119,4 Hektar selama tahun 1997-2006 akibat penjarahan hutan (Perum Perhutani, 2007).
Tingkat pertumbuhan penduduk pulau Jawa yang relatif tinggi juga berpengaruh negatif terhadap kelestarian sumber daya hutan. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman meningkat, sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi areal pemukiman. Sianipar (2016) menyatakan bahwa alih fungsi dari lahan pertanian menjadi pemukiman menimbulkan dampak, yaitu berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana pertanian tidak terpakai, harga pangan semakin mahal, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, meningkatnya urbanisasi. Selain yang disebutkan Sianipar (2016) tersebut,

## DINAMIKA KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN NEGARA (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)

## Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area
(Case in BKPH Tanggung KPH Semarang)
Maria Endah Ambarwati 1*) , Gatot Sasongko 1) , Wilson M.A Therik 1)
1 Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
* Email : adek_dea@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The aim of this research is to describe conflict dynamics in the forest area of Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, especially in Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung using descriptive methods with in depth interview, observation and documentation. The informants are choosed from all stake holders involved in the forest area management, include the inhabitant of the villages around BKPH Tanggung forest area and officers from Perum Perhutani. According confict theory of Wehr and Baros, the conflict between the villagers around the forest with Perum Perhutani caused by incompatible goals in the context of incompatible roles in forest area management and contested resources. The main actors are the villagers around the forest and Perum Perhutani, and secondary actors like the chief of villages, and LMDH comittees. The conflict dynamics since 1989 until now is caused by fluctuation of interaction between the villagers and Perhutani depend on the cooersiveness level of both sides.
Keywords: conflict dynamics, conflict analysis, forest management conflict, forest village

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika konflik yang terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang khususnya di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung. Metode yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif  dengan teknik wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan dokumentasi. Informan yang diwawancara adalah masyarakat sekitar hutan yang merupakan warga Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dan petugas Perhutani setempat. Berdasarkan teori konflik Wehr dan Bartos, konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan (incompatible goals) yang berlatar belakang perbedaan peran dalam pengelolaan hutan dan perebutan sumberdaya hutan. Aktor utama konflik adalah masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani, di samping itu ada beberapa aktor tambahan seperti Kepala Desa, dan Pengurus LMDH. Dinamika konflik sejak tahun 1989 sampai saat ini merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan Perhutani yang berfluktuasi menurut tingkat koersivitas kedua pihak.
Kata kunci: dinamika konflik, analisis konflik, konflik pengelolaan hutan, masyarakat sekitar hutan
dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman  adalah penggarapan lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat sekitar hutan. Penggarapan lahan pada kawasan hutan adalah kegiatan penanaman komoditas non kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan hutan.
Menurut  Peluso  (1994)  konflik  pengelolaan  hutan  di  Jawa telah terjadi sejak pemerintah kolonial Belanda menetapkan hutan yang dipisahkan dari lahan hutan dan membatasi akses masyarakat desa terhadap hutan dan hasil hutan. Kebijakan pengelolaan pemerintah kolonial Belanda sebagian besar dipakai oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.
Konflik  pengelolaan  hutan  di  Indonesia  telah  banyak  ditulis, antara lain oleh Wulan et al (2004), Sumanto dan Sujatmoko (2008), Dassir (2008), Marina dan Dharmawan (2011), Galudra (2012),  Harun dan Dwiprabowo (2014), Citraningtyas (2014), Gamin et al (2014), Arifandy et al (2015), Hakim et al (2016), Pratiwi  (2016)  dan  Nilasari  (2017).  Aspek-aspek  konflik pengelolaan  hutan  yang  diteliti  yaitu  tipologi  konflik,  sejarah konflik,  aktor  yang  terlibat  konflik,  penyelesaian  konflik  dan dinamika konflik.
Wulan et al. (2004), Hakim et al (2016) dan Nilasari (2017) menulis  tentang  tipologi  konflik  antara  masyarakat  sekitar hutan dengan instansi pemerintah dan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan. Wulan et al (2004) menuliskan kompilasi dari berbagai berita dan hasil penelitian yang sudah ada  sebelumnya  tentang  konflik-konflik  kehutanan  di  seluruh Indonesia yang terjadi tahun 1997-2003 sedangkan Hakim et  al  (2016)  meneliti  tentang  identifikasi  konflik  yang  timbul karena penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Nilasari  (2017)  meneliti  tentang  tipologi  konflik  yang  terjadi karena tata batas hutan di Pulau Bangka. Kedua penelitian ini tidak melakukan analisis mendalam mengenai proses terjadinya konflik.
Aspek sejarah konflik dan aktor yang terlibat di dalamnya diteliti oleh Sumanto dan Sujatmoko (2008), Marina dan Dharmawan (2011)  dan  Galudra  (2012).  Sumanto  dan  Sujatmoko  (2008) meneliti  konflik  antara  dua  instansi  pemerintah  yaitu  Balai Penelitian Kupang dan Pemerintah Daerah Sumba Timur dalam pengelolaan Kawasan Hutan Penelitian Hambala di Sumba Timur. Marina dan Dharmawan (2011) dan Galudra (2012) meneliti tentang analisis dan aspek sejarah konflik penguasaan hutan antara masyarakat adat Kasepuhan dan pengelola Taman Nasional Halimun Salak.
Penelitian  Dassir  (2008)  menguraikan  mengenai  jenis- jenis  konflik  antara  masyarakat  sekitar  hutan  di  Kabupaten Luwu  Timur  dan  menyajikan  alternatif  penyelesaian  konflik pada kawasan lindung. Penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian  namun  dinamika  konflik  tidak  digambarkan secara lengkap, sehingga alternatif penyelesaian tersebut belum tentu tepat sasaran sesuai akar permasalahannya. Sementara itu, Harun dan Dwiprabowo (2014) dan Gamin et al (2014) meneliti resolusi  konflik  pemanfaatan  kawasan  hutan  negara  di  luar Jawa. Penelitian Harun dan Dwiprabowo (2014) menyajikan strategi  penyelesaian  konflik  pemanfaatan  kawasan  hutan, yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, konsep penegakan hukum dan konsep kelembagaan, sedangkan Gamin et al (2014) menguraikan  penyelesaian  konflik    dengan  pendekatan  gaya sengketa para pihak.
Citraningtyas (2014), Arifandy et al (2015) dan Pratiwi (2016)  meneliti  tentang  resolusi  konflik  di  Perum  Perhutani. Citraningtyas  meneliti  alternatif  resolusi  konflik  di  BKPH
Kalibodri KPH Kendal, sedangkan Pratiwi (2016) meneliti tentang  resolusi  konflik  di  BKPH  Pandean  Perum  Perhutani Ngawi dengan melakukan pemetaan konflik dan memberikan beberapa  alternatif  penyelesaian  konflik  namun  belum menggambarkan  dinamika  konflik  dari  waktu  ke  waktu. Sementara Arifandy (2015) menulis tentang efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan di Desa Kalimendong.
Dari  penelitian-penelitian  mengenai  konflik  kehutanan  yang sudah pernah dipublikasikan, sedikit yang membahas mengenai dinamika  konflik  yang  memberikan  gambaran  yang  lengkap tentang fluktuasi interaksi antara kedua pihak yang berkonflik dalam rentang waktu tertentu. Pengetahuian tentang dinamika konflik dipakai untuk  menentukan waktu yang paling efektif untuk  menyelesaikan  konflik.  Penelitian  ini  menggunakan analisa  sosiologi  konflik  Bartos  dan  Wehr  (2002)  yang menyatakan bahwa dinamika konflik  bisa dilihat dari tingkat kekerasan atau coercive action . Peningkatan (eskalasi) konflik semakin tinggi ketika intensitas tindak koersif semakin tinggi dan  mematikan.  Konflik  mengalami  penurunan  (de-eskalasi) ketika tingkat kekerasan mengalami penurunan.

## Pertanyaan Penelitian
Bagaimana dinamika/perkembangan konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  dilakukan  untuk  menggambarkan  dinamika  konflik pengelolaan hutan antara masyarakat sekitar hutan di BKPH Tanggung dengan Perum Perhutani sehingga didapatkan informasi lengkap yang dapat digunakan untuk menentukan cara dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan konflik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung diperoleh dari informan, baik melalui wawancara, wawancara mendalam ( in-depth  interview ), observasi dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh adalah  transkrip wawancara dari 35 informan (yang terdiri atas tokoh masyarakat, warga desa dan petugas Perhutani), deskripsi dan foto situasi hutan dan desa sekitarnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada pada lembaga-lembaga terkait dengan topik, misalnya data statistik Kabupaten dan Kecamatan dari Badan Pusat Statistik dan Perum Perhutani. Pada penelitian ini digunakan dua cara untuk menentukan informan, yaitu cara snowballing dan cara key person .
Dalam metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara terus menerus, bahkan mulai dari penentuan lokasi penelitian. Analisis yang digunakan sesuai dengan langkah analisis induktif (Bungin, 2007) yaitu: 1) melakukan pengamatan, identifikasi dan re-check data yang sudah ada, 2)  melakukan kategorisasi informasi yang diperoleh, 3)  menelusuri dan menjelaskan kategorisasi, 4) menjelaskan hubungan kategorisasi, 5) menarik kesimpulan umum,  6) membangun dan menjelaskan teori.
Dinamika  konflik  di  BKPH  Tanggung  digambarkan  dengan
113 |  Ambarwati Maria Endah. et. al . Dinamika Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)
model eskalasi Bartos dan Wehr (2002) yang merupakan fungsi dari eskalasi karena membalas ( reciprocate escalation ), penurunan sepihak ( unilateral de-escalation ) dan permusuhan ( hostility ) sebagaimana persamaan berikut :
dP/dt = rO – uP + h dO/dt   = rP – uO + h                         r, u > 0
P        : Koersivitas pihak pertama ( Party ) O       : Koersivitas lawan ( opponent ) dP/dt : Escalation/Eskalasi u       : tingkat keinginan untuk bertindak sepihak r        : tingkat keinginan untuk membalas h       : tingkat permusuhan ( hostility ) uP     : penurunan karena kehendak sendiri rO     : eskalasi karena ingin membalas
Untuk  menentukan  tingkat  koersifitas  masing-masing  pihak penulis  membuat  kuantifikasi  dari  data  kualitatif  yang didapatkan.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, tepatnya pada wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung dengan luas 4.479,6 Ha yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Penelitian juga dilakukan di desa-desa yang berbatasan langsung dengan BKPH Tanggung dan pada petani penggarap lahan hutan di BKPH Tanggung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Pengelolaan Hutan dan Interaksi Masyarakat
Hutan jati di Jawa diyakini telah ditanam sejak jaman Hindu, namun pengelolaan hutan baru mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1829 dan kemudian secara bertahap dibentuk unit-unit pengelolaan hutan yang disebut Houtvesterij (saat ini disebut Bagian Hutan) dan Opperhoutvesterij (saat ini disebut Kesatuan Pemangkuan Hutan). Opperhoutvesterij Kedungati & Semarang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur  van  Landbouw,  Nijverheid  &  Handel  (Pertanian, Industri & Perdagangan) tanggal 30 Desember 1931, Nomor 12478/B (bijblad No. 12749). Berdasarkan sejarah pengelolaan
yang ada pada Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Tahun 1977, KPH Semarang sejak tahun 1932 ditetapkan sebagai penghasil kayu jati (Kelas Perusahaan Jati). (Poerwokoesoemo, 1953).
BKPH Tanggung merupakan bagian dari KPH Semarang dan merupakan satu dari sembilan BKPH yang ada di KPH Semarang yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. BKPH Tanggung terdiri atas 5 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yaitu RPH Ringinpitu, RPH Sugihmanik, RPH Brabo, RPH Mliwang dan RPH Pojok. Kepala BKPH biasa disebut Asper atau Sinder, sedangkan Kepala RPH biasa disebut Mantri.
Berdasarkan analisis data pada buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang didapatkan data bahwa pada awal tahun 1997 jumlah areal yang ditanami pohon jati pada tahun  1987-1996  seluas  1.071,4  Hektar,  namun  pada  tahun 2007 telah berkurang luasnya menjadi 444,8 Ha dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 46,1 Ha (Grafik 1). Pengurangan luas tanaman tersebut berarti bahwa selama 20 tahun terakhir pohon jati hanya 11,8% yang bisa mencapai umur 30 tahun, dan 89,2% berubah menjadi tanah kosong atau tidak produktif. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kerusakan hutan yang relatif tinggi di BKPH Tanggung telah berlangsung sejak 20 tahun terakhir.
BKPH Tanggung adalah wilayah hutan yang berbatasan langsung dengan 14 desa yang berada di Kecamatan Tanggung an Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dan di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.
Posisi hutan BKPH Tanggung yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk menimbulkan interaksi antara masyarakat dengan hutan  dan  rawan  konflik.  Pada  awalnya  interaksi  antara masyarakat desa dengan hutan jati di BKPH Tanggung terjadi pada saat masyarakat membutuhkan kayu untuk membangun rumah sendiri, kayu bakar, rumput, umbi-umbian, dan daun jati sebagai pembungkus makanan. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat diijinkan sepanjang tidak menebang pohon dan menguasai lahan. Penggarapan lahan hutan Perhutani oleh masyarakat pada mulanya dikenal dengan sistem tumpangsari, yaitu masyarakat  diperbolehkan menanami lahan hutan ketika pohon mulai ditanam sampai berumur dua tahun. Setelah pohon berumur dua tahun, penggarap harus meninggalkan lahan garapan. Dengan demikian, pohon hutan bisa tumbuh dengan baik.
Pada saat krisis ekonomi dan masa reformasi di mana terjadi kekacauan ekonomi dan politik, terjadi peningkatan jumlah konflik  kehutanan  di  seluruh  Indonesia  (Wulan  et  al,  2004).
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 112-120 |  114

## Gambar 1. Lokasi BKPH Tanggung, KPH Semarang (Perum
Perhutani, 2017) Grafik 1. Tingkat Keberhasilan Tanaman Jati BKPH Tanggung Sumber : Perum Perhutani, 2017 (Diolah)
Demikian juga dengan hutan negara di pulau Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani mengalami penjarahan besar-besaran. BKPH Tanggung juga mengalami penjarahan hingga kayu jati yang besar-besar habis dan sebagian besar hutan menjadi tanah kosong. Setelah hutan menjadi tanah kosong masyarakat sekitar hutan mulai menggarap lahan hutan tersebut dengan menanam palawija terutama jagung dan pisang. Pada awalnya masyarakat bisa menggarap dengan leluasa karena jumlah tanah kosong lebih luas daripada lahan yang ditanami kembali oleh Perhutani. Sebagian masyarakat bisa menggarap sampai 2-3 hektar lahan hutan per orang. Namun dengan berjalannya waktu, semakin luas lahan hutan yang telah ditanami kembali dengan pohon hutan maka semakin berkurang lahan garapan masyarakat.
Upaya Perhutani untuk menanami kembali lahan hutan yang kosong di BKPH Tanggung dilakukan pada tahun 1987-2005 dengan penanaman kayu jati. Pada tahun 2006-2010 ditanami kayu Akasia, Mindi dan Gmelina yang tergolong kayu cepat tumbuh, dengan harapan cepat menghasilkan daripada ditanami kayu jati. Namun ternyata tidak bisa bertahan lama, dalam jangka lima tahun sebagian besar lahan yang ditanami pohon berubah menjadi tanah kosong.

## Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Masyarakat sekitar hutan BKPH Tanggung juga mengalami kondisi kemiskinan sebagaimana digambarkan oleh  Bapak Triyono  mantan  kepala  desa  Ringinpitu  periode  1989-2007 sebagai berikut :
“Sebelum tahun 1989 hutan jati di BKPH Tanggung masih lebat, namun keadaan masyarakat miskin. Walaupun masyarakat berdekatan dengan kayu jati yang harganya mahal, namun masyarakat tidak dapat menikmati. Ada istilah “ glethak  sangkal ora nguntal ” yang artinya berdekatan dengan alat/ senjata namun tidak bisa makan. Akses masyarakat
terhadap sumberdaya hutan sangat terbatas. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan hanya sebagai tenaga kerja atau menggarap lahan selama dua tahun (tumpangsari).”
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa-desa sekitar BKPH Tanggung, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah dan ketergantungan terhadap hutan tinggi. Hal tersebut didukung oleh data pada Tabel 1 bahwa luas lahan pertanian (sawah dan tegal) seluas 2.227,1 Hektar atau sebesar  36% dari wilayah Kecamatan Tanggung sedangkan 47% dari wilayah Kecamatan Tanggungharjo berupa hutan negara (dalam hal ini merupakan wilayah kerja BKPH Tangggung). Jumlah penduduk Kecamatan Tanggung yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan sejumlah 17.376 jiwa (BPS Grobogan, 2017) maka rata-rata kepemilikan lahan per petani sebesar 0,12 Ha.
Sedangkan data pada Tabel 2 menunjukkan rasio kepemilikan lahan pertanian di Kecamatan Tanggung sebesar 0,17 hektar per kepala keluarga, yang berarti setiap kepala keluarga rata- rata memiliki lahan pertanian 0,17 hektar. Dengan kepemilikan yang sangat minim tersebut, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat memerlukan tambahan lahan pertanian. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tingkat interaksi masyarakat Kecamatan Tanggungharjo  terhadap hutan relatif tinggi. Interaksi ini paling banyak berupa penggunaan lahan hutan untuk ditanami tanaman pertanian berupa jagung, pisang dan palawija lainnya.
Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan merupakan fenomena yang banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara. (Wollenberg, 2004) Brown (2004) menyatakan sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan
115 |  Ambarwati Maria Endah. et. al . Dinamika Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)
Gambar 2. Posisi Desa Terhadap Kawasan Hutan BKPH Tanggung (Perum Perhutani, 2018)
hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin.

## Pemetaan Konflik Pengelolaan Hutan di BKPH Tanggung Sejarah Konflik
Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan BKPH Tanggung yang miskin, maka hutan menjadi sumber utama dalam mendapatkan tambahan pendapatan dengan mengambil ranting-ranting pohon, daun jati, rumput, dan umbi-umbian dan menebang pohon jati. Pada mulanya konflik terjadi apabila petugas Perhutani menangkap penduduk desa yang diketahui sedang/telah menebang pohon. Hanya sebagian kecil penduduk desa yang berani menebang pohon, sehingga bisa dikatakan tidak pernah ada konflik dalam skala besar.
Konflik paling besar yang pernah terjadi yaitu penjarahan hutan di BKPH Tanggung pada tahun 1997-2000 yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat desa sekitar dan didalangi oleh pihak lain (pemodal) yang mengambil keuntungan dari kayu jati hasil jarahan masyarakat. Perhutani tidak mampu mencegah karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah orang yang menjarah hutan. Pak Chozin mandor Perhutani menggambarkan saat dia menghadapi penjarah :
“Pada waktu masa penjarahan saya pernah dikeroyok 14 orang yang menjarah hutan dan dibacok sehingga harus mendapatkan 18 jahitan ini”
Akibat penjarahan di BKPH Tanggung, hutan berubah menjadi lahan kosong, dan masyarakat menguasai lahan hutan yang sudah kosong dan menanaminya dengan palawija. Pada saat itulah  konflik  tenurial  (penguasaan  lahan)  bermula.  Konflik tenurial di kawasan hutan BKPH Tanggung sering tidak disadari sebagai konflik oleh sebagian masyarakat desa. Pada awalnya masyarakat mengangggap bahwa mereka sekedar memanfatkan lahan kosong yang belum ditanami kembali oleh Perhutani. Namun dengan bertambahnya jumlah orang yang mau menanam
palawija di lahan hutan, maka semakin luas lahan yang digarap oleh masyarakat, bukan hanya pada lahan kosong tapi juga pada lahan yang sudah ditanami pohon oleh Perhutani. Sebagian petani memangkas cabang pohon, dan yang paling ekstrim adalah menebang pohon yang menghalangi masuknya sinar matahari bagi tanaman palawija yang ditanamnya. Ada pula yang membakar sisa batang jagung di bawah pohon, sehingga pohonnya terbakar dan akhirnya mati. Polisi hutan yang mengetahui perusakan pohon akan menegur petani supaya tidak mengulangi perbuatannya, namun petani mengabaikan teguran tersebut. Petugas Perhutani akan melakukan tindakan yang lebih tegas apabila melihat orang sedang menebang pohon. Tindakan tegas dapat berupa penangkapan dan kemudian diserahkan pada polisi setempat.
Konflik berikutnya terjadi pada tahun 2013-2016 ketika sebagian lahan hutan (seluas 707,2 Ha) di BKPH Tanggung ditanami jenis Gamal/ Gliricidia sepium , yang ditanam secara rapat (jarak tanam 1 m x 1 m) sehingga masyarakat tidak dapat menanami jagung di lokasi tanaman tersebut. Kebijakan penanaman Gliricidia diakui oleh Perhutani sebagai kebijakan top down dan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Perhutani hanya melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat sebelum lahan tersebut ditanami Gamal, namun sebagian masyarakat tetap menolak. Menurut Bapak Tulus Budi (Kepala Desa Ringinpitu tahun 2013-sekarang) :
“Masyarakat desa Ringinpitu keberatan dengan adanya penanaman Gliriside seluas + 400 Ha (sebelumnya digarap oleh masyarakat Desa Ringinpitu) pada tahun 2016 karena tidak bisa lagi menggarap lahannya. Dulu ditanami mindi, tapi tidak berhasil, berupa tanah kosong kemudian digarap oleh masyarakat. Dari hasil menanam jagung di lahan hutan saat ini masyarakat lebih sejahtera dibandingkan dengan ketika belum bisa menggarap lahan hutan, tingkat pendidikan lebih meningkat, kalau dulu hanya tamatan SD, yang lulus SD tidak banyak, sekarang banyak yang sudah kuliah dan menjadi TNI, Polisi. Kalau sekarang hutan akan ditanami Gliriside, maka masyarakat tidak bisa lagi menanam jagung di lahan hutan.”
Konflik  lain  yang  muncul  adalah  diterapkannya  aturan  bagi hasil bagi panen jagung yang ditanam di lahan hutan. Sejak tahun 2015 telah dibuat kesepakatan antara Perhutani dan LMDH  mengenai  bagi  hasil  untuk  tanaman  jagung  yang ditanam oleh masyarakat desa hutan (anggota LMDH) sebesar 5,5% dari nilai hasil panen jagung untuk Perhutani, dan 0,5% untuk  LMDH.  Pada  prinsipnya  masyarakat  tidak  keberatan dengan bagi hasil tersebut, karena mereka menyadari bahwa Perhutani juga diwajibkan untuk membayar pajak atas tanah hutan. Namun sebagian masyarakat di desa Ringinpitu merasakan ketidakadilan dalam mekanisme penarikan bagi hasil oleh pengurus LMDH Waringin Makmur, karena sebagian penggarap tidak bersedia memberikan bagi hasil panennya.
LMDH yang diharapkan dapat menjadi penengah atau jembatan antara Perhutani dan masyarakat sekitar hutan, namun sekaligus berarti menambah jumlah pihak yang kemungkinan ikut berkonflik. Seperti halnya di desa Ringinpitu BKPH Tanggung, konflik  yang  semula  terjadi  secara  personal  masyarakat  desa sekitar hutan atau pesanggem dengan Perhutani, ketika dibentuk LMDH,  terjadi  pula  konflik  internal  antara  pengurus  LMDH dengan anggotanya atau dengan Kepala Desa (Tontoiyo, 2017). Berbeda dengan sejarah konflik yang diungkapkan oleh Marina

## Tabel 1. Penggunaan Lahan di  Kecamatan Tanggungharjo
Tanah Sawah 745,83 12,4 Tegal 1.481,22 24,6 Pekarangan 817,07 13,5 Hutan Negara 2.832,52 47,0 Lainnya 155,96 2,6 JUMLAH 6.032,60 100,0 PERUNTUKAN LAHAN LUAS (HA) PERSENTASE Sumber : Badan Pusat Statistik Grobogan, 2017
Tabel 2. Rasio Lahan Pertanian Per KK di Kecamatan Tanggung
1 Ringinpitu 200,0 1.512 0,13 2 Mrisi 395,0 1.621 0,24 3 Ngambakrejo 324,2 1.621 0,20 4 Kapung 133,2 773 0,17 5 Kaliwenang 173,9 912 0,19 6 Sugihmanik 300,0 1.781 0,17 7 Tanggungharjo 326,1 2.105 0,15 8 Brabo 190,9 1.563 0,12 9 Padang 183,8 1.270 0,14 2.227,1 13.158,0 0,17 Kec. Tanggung NO DESA LAHAN BERTANI (Ha) RASIO LAHAN JUMLAH KK
Sumber   : Badan Pusat Statistik Grobogan, 2017 (Diolah)
dan Dharmawan (2011) dan Nilasari (2017) yang dipicu oleh tumpang tindih batas antara wilayah hutan negara dengan hutan adat atau hak milik pribadi, konflik tenurial di BKPH Tanggung didorong oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat menggarap lahan atau menebang pohon di kawasan hutan karena motif ekonomi, namun ada pula motivasi politik yang melatarbelakangi pihak-pihak yang berkonflik.

## Aktor yang terlibat konflik
Aktor konflik berdasarkan periode konfliknya dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Tahun 1989-1997
Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Ringinpitu pada awalnya aktor yang terlibat dalam konflik di wilayah hutan BKPH Tanggung adalah adalah sebagian kecil warga masyarakat desa yang menebang pohon secara ilegal dan petugas Perhutani. Bapak Triyono mengatakan:
“Ada masyarakat yang murni pekerjaannya nyolong kayu. Kadang-kadang ada oknum petugas Perhutani yang kong kalikong ” b)

## Tahun 1997-2001
Pada  periode  ini  aktor  konflik  bertambah  dengan  adanya penggerak/provokator dari luar masyarakat sehingga memicu penjarahan hutan, ditambah lagi ada oknum petugas Perhutani yang terlibat. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang mantan kepala desa:
“ Pada periode pertama saya menjabat Kepala Desa tidak ada masalah namun pada awal periode kedua saat pemerintahan Gus Dur ada penjarahan masal. Bisa dikatakan yang merusak bukan masyarakat sekitar hutan. Hanya sebagian masyarakat yang pikiran labil ikut penggerak untuk menjarah. Kemudian ada oknum Perhutani yang kerjasama dengan penggerak. Istilahnya kalau tidak ada yang nyuri orang Perhutani nggak makan”
c) Tahun 2001-2013 Pada periode ini aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan BKPH Tanggung bertambah. Dengan adanya sistem PHBM dan dibentuknya LMDH maka ketua LMDH dan Kepala Desa ikut berperan dalam konflik penggarapan lahan hutan. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang informan :
“Kepala Desa memberi lahan garapan (di hutan) yang luas, bisa sampai 2-3 hektar kepada saudara dan teman-teman dekatnya. Kalau dulu yang membagi lahan Perhutani. Tapi setelah ada LMDH, yang membagi LMDH.”

## d) Tahun 2013-2017
Pada periode ini, aktor konflik masih sama pada periode 2001- 2013 yaitu masyarakat desa sekitar hutan yang menggarap lahan hutan, petugas Perhutani, ketua/ pengurus LMDH dan kepala desa.
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa aktor yang terlibat dalam konflik di BKPH Tanggung hampir sama dengan yang ditulis  oleh  Nguyen  (2012)  bahwa  konflik  pengelolaan  hutan seringkali terdiri banyak pihak yang terlibat, yaitu masyarakat sekitar hutan, perusahaan dan bahkan petugas penjaga hutan.
Konflik  kehutanan  di  pulau  Jawa,  seperti  halnya  di  BKPH
Tanggung berproses secara perlahan dan bisa berlangsung selama ratusan tahun sehingga sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan konflik  demi  tujuan  kelompok/pribadinya.  Bartos  dan  Wehr (2002)  menyatakan  bahwa  konflik  yang  berlangsung  lama bisa  menimbulkan  solidaritas  konflik  ( conflict  solidarity ) dan semakin mempertajam perbedaan. Hal ini dapat terjadi apabila ada kelompok radikal atau kelompok yang punya kepentingan tertentu yang bergabung dan menambahkan tujuan mereka dalam konflik tersebut.

## Penyebab dan Akibat konflik
Konflik yang terjadi di BKPH Tanggung juga disebabkan oleh adalah perbedaan tujuan ( incompatible goals ) antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani. Masyarakat memerlukan lahan atau hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara Perhutani diberi tugas untuk mengelola lahan hutan untuk memberikan keuntungan bagi negara dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan tujuan tersebut dilandasi oleh perebutan sumberdaya hutan ( contest over resources ), dan perbedaan peran ( incompatible  roles ) antara dua pihak yang berkonflik  sebagaimana  yang  dikemukakan  Bartos  dan  Wehr (2002).
Konflik di BKPH Tanggung mengakibatkan kerusakan hutan. Pernyataan tersebut didukung oleh data Perhum Perhutani sejak tahun 1997 sampai dengan 2017 yang menunjukkan jumlah kawasan hutan produktif (kawasan dengan penutupan lahan lebih dari 60%) pada tahun 1997 seluas 3.307,6 Ha atau 74,7% dari total luas kawasan BKPH Tanggung, dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 2.398,8 Ha atau 54,2% dari total luas kawasan hutan. Perubahan kawasan produktif  menjadi tak produktif, sehingga jumlah kawasan tak produktif meningkat (Tabel 3). Purnomo dan Anand (2014) menyatakan hal serupa bahwa  kerusakan  hutan  dan  konflik  pada  sumber  daya  hutan dapat mengakibatkan hutan menjadi rentan dan pengelolaannya tidak lestari.

## Tujuan dan Kepentingan Pihak Yang Berkonflik
Perbedaan tujuan dan kepentingan antara masyarakat desa dan Perhutani di BKPH Tanggung saat ini dilatarbelakangi oleh perebutan sumberdaya hutan. Pada tahap awal sumberdaya yang diperebutkan adalah hasil hutan berupa kayu, tapi kemudian setelah potensi kayu habis, terjadi “perebutan” lahan hutan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan Pak Tulus Budi bahwa program penanaman Gliricidia oleh Perhutani merugikan masyarakat karena tidak bisa menanam jagung dan pendapatan masyarakat menurun.
Kepentingan Perhutani terhadap hutan adalah tumbuhnya tegakan/pohon hutan yang mampu menjamin kelestarian pendapatan dan juga keseimbangan pada ekosistem. Sementara
117 |  Ambarwati Maria Endah. et. al . Dinamika Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)
Tabel 3. Penurunan Kawasan Hutan Produktif BKPH Tanggung
1997 2007 2017 Produktif 3.307,6 2.037,1 2.398,8 Tak Produktif 1.104,9 2.365,2 1.658,8 Lainnya 15,9 26,1 370,8 Luas Total 4.428,4 4.428,4 4.428,4 % Kawasan Produktif 74,7 46,0 54,2
Luas (Ha) pada tahun Kawasan Hutan
Sumber : Perum Perhutani 2017 (Diolah)
kepentingan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari hasil pertanian di lahan hutan. Tujuan dan kepentingannya mirip dengan yang terjadi di BKPH Kalibodri (Citraningtyas, 2014) dan Desa Kalimendong (Arifandy et al, 2015), yang memang masyarakat sekitar hutannya menggantungkan hidupnya dari penggarapan lahan hutan.

## Dinamika Konflik
Kunci  memahami  dinamika  konflik  pertama  yakni  dengan melihat sumber konflik, yaitu segala potensi yang diinginkan oleh subjek kepentingan. Kemudian setelah menganalisis sumber  konflik,  perlu  dianalisis  karakter  hubungan  antara pihak-pihak yang berkonflik. Melalui analisis model hubungan kekuasaan ini akan diperoleh model tindakan yang muncul, apakah coercive  action/ tindakan kekerasan) atau noncoercive action /tindakan tanpa kekerasan (Susan, 2009)
Sebuah konflik akan selalu bergerak dan berubah. Bahkan ketika para pihak mengalami jalan buntu, pada beberapa aspek konflik akan berubah. Eskalasi dan polarisasi yang tidak terkendali memperkecil kemungkinan adanya kerjasama antara pihak yang berkonflik  dan cenderung mengarah kepada kekerasan (Bartos and Wehr, 2002).
Dinamika  konflik  di  BKPH  Tanggung  dapat  digambarkan menurut  kronologis  dan  eskalasinya  pada  Grafik  2  dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Tahun 1989-1997, konflik antara masyarakat desa sekitar hutan dengan Perhutani tidak muncul di permukaan. Sebagian besar responden yang menjadi petani penggarap berpendapat bahwa dulu tidak pernah ada konflik dengan Perhutani. Menurut Bapak Triyono, mantan Kepala Desa Ringinpitu, selama beliau menjadi Kepala Desa hubungannya dengan Asper dan Mantri sangat baik. Konflik  terjadi  bila  ada  masyarakat  yang  mencuri  kayu di hutan dan ditangkap oleh petugas Perhutani. Kadang kala terjadi perlawanan oleh sebagian warga desa yang ditangkap oleh Perhutani, namun biasanya berakhir dengan perdamaian, walaupun pernah juga sampai menjadi masalah hukum di pengadilan. Dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi bukan merupakan konflik terbuka. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena pada masa sebelum reformasi, pendekatan yang dipakai Perhutani adalah pendekatan polisional, sehingga masyarakat tidak berani melawan secara frontal.
b.  Pada tahun 1997-2001 terjadi krisis ekonomi yang berakibat pada gerakan reformasi dan peralihan kekuasaan di Indonesia, berpengaruh juga pada masyarakat di sekitar hutan BKPH Tanggung. Masyarakat sekitar hutan ikut menjarah hutan sehingga pohon-pohon besar habis dan menjadi tanah kosong.
c.  Tahun 2001-2003 penjarahan berhenti karena hutan sudah menjadi tanah kosong. Masyarakat desa menguasai lahan kosong dan ditanami dengan tanaman palawija. Perum Perhutani berusaha merangkul masyarakat dengan memperkenalkan sistem  Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan memfasilitasi terbentuknya  LMDH  sebagai  wadah  masyarakat  desa untuk bekerjasama dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan.
d. Tahun 2003-2013 konflik relatif mereda karena Perhutani dan masyarakat telah sepakat untuk bekerjasama dalam reboisasi dan masyarakat tetap diijinkan mengelola lahan hutan yang masih memungkinkan untuk ditanami palawija.
e. Tahun 2013-2018 konflik muncul lagi karena penanaman Gamal telah menutup lahan garapan masyarakat. Di samping itu dalam tubuh LMDH sendiri terdapat konflik antara  ketua  LMDH  dengan  sebagian  anggota  LMDH dan didukung oleh Kepala Desa, yang disebabkan karena sebagian anggota merasa Ketua tidak berlaku adil antara anggota dan diduga adanya penyalahgunaan bantuan. Konflik  ini  berujung  pada  pergantian  Ketua  LMDH. Kepala  Desa  juga  berkonflik  dengan  Perhutani  dengan beberapa alasan yaitu merasa keberatan dengan besarnya kontribusi yang harus diberikan oleh penggarap lahan hutan kepada Perhutani dan ditangkapnya warga desa yang mencuri kayu di hutan.
Pada  Grafik  2  digambarkan  bahwa  peningkatan  koersifitas/ kekerasan salah satu pihak yang berkonflik memicu koersifitas pihak lainnya. Suatu keadaan yang tidak dirasakan sebagai konflik  (konflik  laten/tersembunyi)  dapat  menjadi  konflik terbuka apabila salah satu pihak meningkatkan koersifitasnya.
Seperti halnya yang terjadi juga di kawasan hutan di Desa Kalimendong Wonosobo (Arifandy et al, 2015), puncak eskalasi konflik  antara  masyarakat  dan  Perhutani  BKPH  Tanggung saat terjadi penjarahan hutan pada era reformasi (1997-1999). Konflik  menurun  ketika  kayu  di  hutan  hampir  habis  dan kemudian Perhutani menawarkan kerja sama dalam pengelolaan hutan dengan menerapkan sistem PHBM. Masyarakat diijinkan untuk menggarap lahan hutan yang kosong atau di lokasi yang pohon berumur kurang dari dua tahun. Dari Kalimendong dan Tanggung tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi untuk menurunkan koersifitas masyarakat adalah dengan cara negoisasi dan mengakomodasi keinginan masyarakat untuk menggarap lahan hutan.

## Faktor Pendukung Dalam Penyelesaian Konflik
Sampai saat ini masyarakat sekitar hutan BKPH Tanggung masih mengakui dan menerima bahwa lahan tersebut adalah hutan negara dan Perhutani yang mewakili negara untuk mengelola hutan. Semua informan yang berasal dari masyarakat desa menyatakan bahwa mereka mengakui hutan BKPH Tanggung adalah hutan negara dan mengakui Perhutani sebagai pengelolanya. Pengakuan masyarakat terhadap wilayah hutan menjadi faktor pendukung dalam mencari upaya penyelesaian konflik  dan  diajak  bekerjasama  dalam  pengelolaan  hutan. Bila  dibandingkan  konflik  antara  masyarakat  sekitar  hutan  di BKPH Kalibodri KPH Kendal (Citraningtyas, 2014) atau di RPH Kedungsambi KPH Randublatung (Sulistyaningsih, 2013) konflik  di  BKPH  Tanggung  merupakan  konflik  yang  relatif lebih ringan.
Grafik 2. Dinamika Konflik Berdasarkan Tingkat Koersivitas

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pemetaan  konflik  termasuk  mengetahui dinamikanya  maka  diketahui  akar  masalah  dari  konflik  di BKPH Tanggung adalah persaingan dalam pemanfaatan lahan dan pelaku konfliknya di samping masyarakat desa sekitar hutan (penggarap) juga ada pihak lain seperti pemodal, kepala desa dan pengurus LMDH.
Dinamika  konflik  di  BKPH  Tanggung  yang  digambarkan dalam  model  eskalasi  konflik  merupakan  fungsi  dari koersifitas  masyarakat  dan  Perhutani  yang  dipengaruhi  oleh faktor  permusuhan  dengan  pihak  lawan.  Pada  tahun  1989 tingkat  koersifitas  masyarakat  jauh  lebih  rendah  daripada Perhutani, walaupun sebagian kecil anggota masyarakat melakukan perlawanan, namun dapat ditekan karena Perhutani menggunakan pendekatan polisional yang identik dengan tingkat koersifitas tinggi. Namun pada tahun 1997, tingkat koersifitas masyarakat meningkat drastis dipicu oleh krisis ekonomi dan provokasi  sehingga  eskalasi  konflik  juga  meningkat  sampai tahun  2001.  Mulai  tahun  2001  terjadi    penurunan  konflik (deeskalasi) karena kayu jati di hutan sudah hampir habis dan Perhutani menawarkan kerjasama dalam pengelolaan hutan dengan sistem PHBM. Pada tahun 2003-2013 dalam terjadi fase keseimbangan antara koersifitas Perhutani dan masyarakat karena masyarakat diijinkan untuk menanami lahan hutan sehingga kesejahteraannya meningkat. Namun pada tahun 2013 kembali terjadi eskalasi konflik ketika program Perhutani untuk menanam Gliricidia dianggap merugikan masyarakat dan juga terjadi konflik internal LMDH sehingga memperparah konflik yang masih berlangsung sampai saat ini.
Berdasarkan penelitian ini Perhutani selaku pengelola hutan negara disarankan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui dinamika konflik yang terjadi dalam kawasan hutan oleh untuk mendapatkan penyelesaian konflik yang tepat sasaran dan tepat waktu.
Konflik  di  BKPH  Tanggung  kembali  timbul  setelah  mereda selama kurang lebih 10 tahun disebabkan meningkatnya koersifitas  masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  kebijakan Perhutani yang kurang mengakomodir kebutuhan masyakat. Belajar dari hal tersebut, supaya tidak terjadi eskalasi konflik Perhutani disarankan untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan penanaman pada lahan hutan yang tingkat kerawanannya tinggi seperti BKPH Tanggung. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sebaiknya dimulai dari proses perencanaannya sehingga dapat dicapai suatu kebijakan yang dapat diterima oleh kedua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifandy, M. Imam et al. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan.  Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Agustus 2015, hal. 147-158. Bogor.
Bartos,  Otomar  J,  Wehr,  Paul.  2002.  Using  Conflict  Theory. Cambridge University Press. Cambridge. Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 2017. Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka 2017. Grobogan. Brown, T. 2004. Analysis of population and poverty in Indonesia’s forest. Draft. Natural Resources Management Program Report, Jakarta.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi,
Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.
Kencana. Jakarta.
Citraningtyas,  Erlita  Rahardian  2014.  Konflik  Tenurial
dan Peluang Penanganannya di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kalibodri Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal. Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (thesis).

## Yogyakarta
Dassir,  Muh.  2008.  Resolusi  Konflik  Pemanfaatan  Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu  Timur,  Jurnal  Hutan  dan  Masyarakat.  Vol.3 No.1 (internet). 3 Januari 2017 Diunduh dari www. researchgate.net/publication/265241016
Galudra,  Gamma.2012.  Memahami  Konflik  Tenurial Melalui  Pendekatan  Sejarah;  Studi  Kasus  di  Lebak, Banten  (internet)  30  Juli  2018  diunduh  dari www. worldagroforestry.org/publications/sea/files/paper/ PP0201-06.PDF
Gamin  et  al.  2014.  Menyelesaikan  Konflik  Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lakitan.  Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11 No.1 1 April 2014 (internet) 22 Juli 2018 Diunduh dari https://researchgate. net /publication/309448402 Harun, M.I dan Dwiprabowo, H. 2014. Model Resolusi Konflik Lahan  di  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  Model  Banjar. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11 No 4 Desember 2014 (internet) 3 Januari 2017 Diunduh dari  http://ejournal.fordamof.org/latihan/index/ JPSE/ article/
Larson, Anne M 2013. Hak Tenurial dan Akses ke Hutan Manual Pelatihan untuk Penelitian. CIFOR. Bogor (internet) 15 Agustus 2016. Diunduh dari http://www.cifor.org/ publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf.
Marina, Ina & Dharmawan, Karya Hadi. 2011. Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia | April 2011. hlm. 90-96 (internet).            5 Januari 2017. Diunduh dari  http://download. portalgaruda.org/ article.php?article=83505&val=223
Nilasari,  Afrisna.  et  al.  2017.  Tipologi  Konflik  Kawasan Hutan Pada Proses Penataan Batas di Wilayah Pulau Bangka. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 176-183. (internet) 18 Mei 2018. Diunduh dari http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality Nguyen,  Phuong  Ti.  2012.  Causes  of  forest  conflicts:  Case study of three districts in Lam Dong province, Vietnam. (Internet) 23 Februari 2017. Diunduh dari https://brage. bibsys.no/xmlui/handle/11250/265482&hl=id-ID Peluso, Nancy Lee. 1994. Rich Forest, Poor People : Resource Control and Resistance in Java. University of California Press. London.
Perum Perhutani. 1987. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 1987-1996. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga.
Perum Perhutani. 1997. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 1997-2006. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga. Perum Perhutani. 2007. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 2007-2016. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga. Perum Perhutani. 2015. Laporan Evaluasi Potensi Sumberdaya Hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Biro Perencanaan SDH dan Perusahaan. Salatiga.
Perum Perhutani. 2017. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 2017-2026. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga. Perum  Perhutani.  2018.  Peta  Evaluasi  Potensi  Sumberdaya Hutan 2017. Perencanaan Hutan Wilayah III. Salatiga Poerwokoesoemo, Rd Soepardi. 1956. Jati Jawa. Jawatan
119 |  Ambarwati Maria Endah. et. al . Dinamika Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)
Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. Pratiwi, Dian. 2016. Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Kasus BKPH Pandean Perum Perhutani KPH Ngawi). Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (thesis). Yogyakarta.
Purnomo,  Eko  Priyo  dan Anand,  PB.  2014.   The  Conflict  of
Forest Tenure and the Emergence of Community Based Forest Management in Indonesia. Journal of Government and Politics Vol.5 No.1 February 2014. (internet) 10 Januari 2017. Diunduh dari http://journal.umy.ac.id/ index.php/jsp/article/ Sianipar, Parlindungan. 2016. Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai (internet) 5 Maret
2018.  Diunduh  dari http://repository.usu.ac.id/handle/ 123456789/ 65647 Simon, Hasanu 2004. Membangun Desa Hutan Kasus Dusun Sambiroto. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Sulistyaningsih. 2013. Perlawanan Petani Hutan Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik, Prenadamedia
Grup. Jakarta.
Sumanto  dan  Sujatmoko.  2008.  Kajian  Konflik  Pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala Sumba Timur. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol 5 No. 3 Desember 2008.  Balai  Penelitian  Kehutanan.  Kupang.  (Internet) 5 Januari 2017. Diunduh dari http://ejournal.forda-mof. org/ejornal-litbang/index/php/JAKK/article/view/
Tontoiyo,  Vindiawati.  2017.  Analisis  Kelembagaan  LMDH Waringin Makmur Dalam Pengelolaan Hutan RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang (Skripsi). Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Wollenberg, Eva. et al. 2004. Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. CIFOR.
Bogor.  (Internet).  18  Agustus  2016.  Diunduh  dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/ GovBrief0404I.pdf.
Wulan,  Yuliana  Cahya.  et  al.  2004.  Analisis  Konflik  Sektor Kehutanan di Indonesia. Centre of International Forestry Research. Bogor. (Internet) 15 Januari 2017. Diunduh dari www.cifor.org/library/1614/analisa-konflik-sektor- kehutanan-di-indonesia-1997-2003/