## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TINJAUAN YURIRIDIS TERKAIT PROSEDUR ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE FACE DETECTOR DI PROVINSI BALI

## Putu Santhi Kartikasari
Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail:
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: State civil servants, attendance, face detector, work from home The  phenomenon  that  occurs  is  where  there  is  an empty norm from the Regulation of the Head of the Bali Provincial Civil Service Agency Number 1 of 2021 because the Face Detector device must be installed on each smartphone owned by the State Civil Apparatus.
If there is a system malfunction, the government asks the  Civil  Servant  to  report  it  to  the  technician  who handles  the  technology  section,  but  it  has  not  been regulated  whether  the  Civil  Servant  can  request repairs  from  the  smartphone  device  if  there  is physical damage such as being slammed, submerged in  water  or  other  physical  damage.  The  purpose  of this study is to find out the legal arrangements for the use  of  the  face  detector  method  related  to  the attendance  procedure  of  civil  servants  in  Bali Province  and  to  find  out  the  obstacles  faced  by  the Bali  provincial  government  in  enforcing the  law  on regulations  related  to  the  attendance  procedure  of civil  servants  with  the  face  detector  method.  This research  method  is  a  descriptive  method  with  an empirical  legal  approach.  The  data  analysis technique  used  is  qualitative  data  analysis.  The results of this study are the legal regulation of the use of the face Detector method related to the attendance procedure  for  civil  servants  in  the  Province  of  Bali regulated  by  the  Regulation  of  the  Head  of  the Regional Personnel Agency of Bali Province Number 1  of  2021  explaining  that  the  Face  Detector attendance  is  a  system  consisting  of  the  Provincial Government Attendance application, infrastructure ,
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
facial  scan  data,  and  procedures used  to  determine employee attendance through electronic identification. Face Detector is installed on Regional Devices/Work Units in a place that is easily accessible by  civil  servants.  Obstacles  faced  by  the  provincial government  of  Bali  in  enforcing  the  law  on  related regulations, among others, are that not all State Civil Apparatus  devices  who  undergo  work  from  home have  smartphone  devices.  Some  ASN  only  have ordinary  mobile  phone  devices  that  cannot  be installed with face detector attendance devices. This becomes  a  dilemma  where  ASN  must  buy  a smartphone  device  with  personal  funds  without dependents from the local government or the central government.
Abstrak
Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, absensi, face detector , work from home
Corresponding Author:
Putu Santhi Kartikasari Fenomena  yang  terjadi  adalah  dimana  kehadiran norma  kosong  dari  Peraturan  Kepala  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021  karena  perangkat Face  Detector tersebut harus  dipasangkan  pada  masing – masing smartphone yang  dimiliki  oleh para  Aparatur  Sipil Negara.  Jika  terjadi  kerusakan  sistem,  pihak pemerintah meminta Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi,  namun  belum  diatur  apakah  para Pegawai Negeri Sipil dapat meminta perbaikan dari perangkat smartphone jika  terjadi  kerusakan  fisik seperti  terbanting,  terendam  air  atau  kerusakan fisik  lainnya.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur  absensi  pegawai  negeri  sipil  di  Provinsi Bali dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh  pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  penegakan huum  terhadap  pengaturan  terkait  prosedur absensi  pegawai  negeri  sipil  dengan  metode  face Detector .  Metode  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  hukum  empiris. Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa data  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah Pengaturan  hukum  terhadap  penggunaan  metode face Detector terkait  prosedur  absensi  pegawai negeri sipil di Provinsi Bali diatur dengan Peraturan
Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Bali Nomor 1 Tahun  2021  menjelaskan bahwa absensi Face Detector adalah suatu sistem yang terdiri  dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data  scan  wajah,  dan  prosedur  yang  digunakan untuk  mengetahui  kehadiran  pegawai  melalui identifikasi elektronik. Face Detector dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses  oleh  PNS.    Kendala  yang  dihadapi  oleh pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  penegakan  huum terhadap  pengaturan  terkait      antara  lain  adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani work  from  home memiliki  perangkat smartphone. Beberapa  ASN  hanya  memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkat  perangkat  absesnsi face  detector. Hal tersebut  menjadi  dilema  dimana  para  ASN  harus membeli  perangkat smartphone dengan  dana pribadi  tanpa  tanggungan  dari  pihak  pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
@Copyright 2021.

## Pendahuluan
Awal  Tahun  2020,  dunia  dikejutkan  dengan  kemunculan  virus  baru  yang menyerang pernapasan, dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau masyarakat  awam  menyebutnya  Virus  Corona.  Sejak  kasus  pertama  ditemukan pada  bulan  Desember  2019,  jumlah  kasus  terus  mengalami  peningkatan  yang signifikan.  Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  COVID-19  sebagai  jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 1 Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta bekerja/belajar dari rumah. Melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai Bencana Nasional 2 .
Kondisi  pandemi  COVID-19  berdampak  signifikan  dalam  berbagai  aspek salah  satunya  yaitu  mengenai  cara  para  pekerja  melakukan  pekerjaan kesehariannya. Pada tahun 2020, diberlakukan Di Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret  2020  Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  secara  resmi  di  Istana Kepresidenan  bahwa  telah  terdapat  warga  negara  Indonesia  di  Indonesia  yang tertular Virus Corona. Sampai dengan saat ini telah lebih dari 500 orang telah positif
1 Desi  Syamsiah,  2020,  Penyelesaian  Perjanjian  Hutang  Piutang  Sebagai  Akibat  Force  Majeur Karena Pandemi Covid-19, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, vol 4 No 1, hal 208.
2 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19- sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html diakses pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2020.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
tertular Virus Corona tersebut, bahkan sudah beberapa kasus yang ada di Indonesia kemudian memakan korban jiwa.
Melihat  perkembangan  penyebaran  virus  tersebut  Presiden  Joko  Widodo secara  resmi  pada  tanggal  15  Maret  2020  mengeluarkan  himbauan  agar  seluruh instansi  baik  negeri  maupun  swasta  menghidari  kontak  dekat  dan  menghindari kerumuman  manusia,  kemudian  bekerja  dari  rumah,  belajar  dari  rumah  dan beribadah dari rumah. Hal ini dimaksudkan agar penyebaran Virus Corona tersebut dapat dibatasi serta masyarakat walau sedang di rumah juga tetap produktif dalam bekerja maupun belajar.
Menindaklanjuti himbauan presiden tersebut beberapa pemerintah daerah mulai  mengeluarkan  beberapa  kebijakan-kebijakan  seperti  meliburkan  anak sekolah  selama  sampai  dengan  kurang  lebih  hingga  akhir maret  2020,  kemudian pembatasan kegiatan-kegiatan yang menyangkut orang ramai bahkan dihapuskan. Selain itu beberapa instansi pemerintah maupun swasta mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) dengan kriteria-kriteria tertentu.
Sejak diberlakukannya kebijakan work from home , sektor pelayanan publik yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  dilakukan  perubahan  yang  menjadi pembatasan  pelayanan.  Pelayanan  Publik  sendiri  berdasarkan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan  publik.  Pembatasan  Pelayanan  Publik  ini  mulai  dilakukan  oleh pemerintah sejak  pertengahan bulan Maret ini, dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian meminta kepada pegawai-pegawai untuk melakukan work from home (WFH). 3
Pemberlakuan  WFH  ini  memang  tidak  diberlakukan  kepada  seluruh penyelenggara  pelayanan  publik,  dikarenakan  ada  beberapa  bidang  yang  tidak dapat  melakukan  WFH,  seperti  dinas  pencatatan  sipil  dan  kependudukan  terkait dengan  perekaman  KTP-El,  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  maupun perpanjangan  STNK  di  Samsat,  dan  bidang-bidang  lain  yang  memerlukan kedatangan  masyarakat  secara  langsung.  Walaupun  tidak  memberlakukan  WFH, tetapi  tetap  memberlakukan  pembatasan  pelayanan  publik.  Pembatasan  yang dilakukan yaitu dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam ruangan serta  di  dalam  ruangan  pelayanan  harus  mengikuti  anjuran  jarak  aman  yaitu minimal 1 meter.
Dengan  berlakunya  WFH  bagi  pegawai-pegawai  yang  bergerak  dalam pelayanan publik, menyebabkan pemerintah Provinsi Bali mempersiapkan sebuah aturan untuk melakukan absensi dari para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja yaotu dengan Face  Detector. Peraturan  terkait  absensi  dengan face  Detector tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Absensi Face  Detector Aparatur Sipil Negara Dl Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3 Tegar. 2020. Pembatasan Pelayanan Publik. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--virus-corona-dan- pembatasan-pelayanan-publik , diakses pada 11 Agustus 2021
Pada  peraturan  Pasal  2  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  1  Tahun  2021  dijelaskan  bahwa  Perangkat  Absensi Face Detector dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS, Aplikasi Absensi Face Detector dapat diinstal pada perangkat Smartphone masing — masing  Pegawai  dan  Perangkat  Absensi Face  Detector yang  dapat dipertimbangkan yaitu  1 (satu) perangkat Absensi Face Detector pada masing — masing perangkat daerah.
Fenomena  yang  terjadi  adalah  dimana  kehadiran  norma  kosong  dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 karena perangkat Face Detector tersebut harus dipasangkan pada masing – masing smartphone yang  dimiliki  oleh para  Aparatur  Sipil  Negara. Jika  terjadi  kerusakan sistem,  pihak  pemerintah  meminta  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi, namun belum diatur apakah para Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  meminta  perbaikan  dari  perangkat smartphone jika terjadi kerusakan fisik seperti terbanting, terendam air atau kerusakan fisik lainnya. Isu  yang  terjadi  adalah  dimana  pada  pasal  9  dijelaskan  bahwa  (2) Apabila  terjadi  kerusakan/gangguan  pada  perangkat  lunak  Absensi Face Detector , agar segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan aplikasi teknologi informasi dan formulir presensi manual  wajib  disediakan  oleh  operator  apabila  terjadi  kerusakan  pada  Sistem Absensi Face  Detector dan  selanjutnya  melakukan  entri  data  ke  aplikasi  Absensi Face  Detector setelah  kerusakan  dapat  diatasi.  Jika  Aparatur  Sipil  Negara  harus memberikan absesni manual tertulis kepada operator, hal tersebut akan menjadi kendala apabila jarak rumah dari operator Face Detector sangat jauh dengan rumah dari Aparatur sipil negara yang mengalami kerusahakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  membahas  Tinjauan  Yuriridis  Terkait Prosedur  Absensi Pegawai Negeri Sipil Dengan Metode Face Detector Di Provinsi Bali.

## Rumusan Masalah
Masalah dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum  terhadap  pengaturan  terkait  prosedur  absensi  pegawai  negeri  sipil dengan metode face Detector ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  terhadap  penggunaan  metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali.
2. Untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Provinsi  Bali dalam  penegakan  huum  terhadap  pengaturan  terkait  prosedur  absensi pegawai negeri sipil dengan metode face Detector .
Metode Penelitian
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Terdapat  beberapa  metode  penelitan  hokum  yang  digunakan  dalam membahas  isu  hukum 4 Metode  penelitian  yuridis  empiris  digunakan  dalam menganalisa  penelitian  ini.  Penelitian  hukum  empiris  Merupakan  suatu  metode penelitian  yang  dalam  hal  ini  menggabungkan  unsur  hukum  normatif  yang kemudian  didukung  dengan  penambahan  data  atau  unsur  empiris. 5 .  Isu  dalam penelitian  ini  adalah    yaitu  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali.

## Hasil Penelitian
Pengaturan  Hukum  Terhadap  Penggunaan  Metode  Face Detector Terkait Prosedur Absensi Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Bali. Berdasarkan Pasai 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi Face Detector adalah suatu sistem yang terdiri  dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan  wajah,  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengetahui  kehadiran  pegawai melalui identifikasi elektronik. Pasal 2 menjelaskan bahwa perangkat Absensi Face Detector dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS.
Aplikasi Absensi Face Detector tersebut dapat diinstal pada perangkat Smartphone masing — masing Pegawai. Selanjutnya perangkat Absensi Face Detector yang dapat dipertimbangkan yaitu  1 (satu) perangkat Absensi Face Detector pada masing — masing perangkat daerah.
Terkait  dengan  pelaksanaan  penggunaan  absensi Face  Detector, pasal  3 menjelaskan  bahwa  apabila  terjadi  kerusakan/gangguan  pada  perangkat  lunak Absensi Face  Detector ,  agar  segera  melaporkan  kepada  Perangkat  Daerah  yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan aplikasi teknologi informasi. Atas laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Kepala  Perangkat  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  segera  melaksanakan  perbaikan perangkat lunak absensi Face Detector . Pelaksanaan penggunaan absensi Face Detector dijabarkan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai wajib melakukan perekaman data capture wajah pada Absensi Face Detector di Perangkat Daerah/Unit Kerja/ Smartphone masing- masing.  Selain  itu  pasal  7  menjelaskan  bahwa  setiap  pegawai  wajib  melakukan absensi setiap hari kerja. Selanjutnya setiap pegawai melaksanakan absensi pada saat  masuk  dan  pulang  kerja  sesuai  dengan  ketentuan  waktu  absensi.  Untuk pegawai yang hadir tetapi tidak melakukan absensi saat masuk kerja atau pulang kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dinyatakan  tidak  hadir.  (Kecuali dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  kehadiran  yang  ditandatangani  oleh  Atasan Langsung dan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pegawai yang bersangkutan).
4 Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardoyo, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
5 Soerjono  Soekanto.2015. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Rajawali  Pers. Jakarta.h.:52
Terdapat  pengaturan  yang  menjelaskan  bagaimana  jika  Aparatur  Sipil Negara tidak dapat melakukan absensi sesuai dengan Pasal 8 yaitu pegawai yang tidak melakukan absensi karena melaksanakan pekerjaan/tugas kedinasan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja melakukan pengajuan melalui aplikasi Absensi Face Detector . Apabila pengajuan bukti pendukung tidak dilakukan melalui sistem sebagaimana ayat (1), pegawai wajib menyerahkan bukti pendukung berupa disposisi  dan/atau  surat  tugas  dan/atau  undangan  dan/atau  bukti  pendukung lainnya  yang  sah  .  Bukti  pendukung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib diserahkan kepada operator Absensi Face Detector sebagai dasar dalam pengisian keterangan pada aplikasi Absensi Face Detector dan menjadi lampiran rekapitulasi Absensi Face Detector.
Jika penggunaan absensi lewat Face Detector mengalami gangguan dalam sisi perangkat lunak, maka Aparatur Sipil Negara dapat menggunakan absensi manual. Penggunaan Absensi Manual diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerusakan dan/atau tidak bisa berfungsinya Sistem Absensi Face Detector maka  absensi  dilakukan  secara  manual  pada  formulir  absensi  manual.  Formulir presensi  manual  wajib  disediakan  oleh  operator  apabila  terjadi  kerusakan  pada Sistem  Absensi Face  Detector dan  selanjutnya  melakukan  entri  data  ke  aplikasi Absensi Face  Detector setelah  kerusakan  dapat  diatasi.  Entri  data  pada  aplikasi Absensi Face Detector sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan  Surat Keterangan Kerusakan dan/atau tidak berfungsinya Sistem Absensi Face Detector yang ditandatangi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja. 6
Sanksi  yang  diberlakukan  adalah  dimana  Pasal  11  menjelaskan  bahwa pegawai dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya  perangkat    dan/atau  Sistem  Absensi  Face  Detector  dan/  atau memanipulasi  data.  Selain  itu  pegawai  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku. Pada pasal 11 sejauh ini belum menjelaskan secara rini apakah  sanksi  yang  diberikan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melanggar, dimana  terjadi  norma  kosong  dalam  penegakan  sanksi  terhadap  Tindakan  yang merusak berfungsinya system face detector. Norma kosong yang ditemukan lainnya adalah  dimana  belum  ada  kriteria  khusus  apa  saja  kegiatan  yang  menjadi  poin perusakan  terhadap  system,  karena  sebuah  system  dapat  saja  mengalami error dengan  sendirinya,  dan  diperlukan  pihak  operator  untuk  mendeteksi  masalah tersebut.
Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Pemerintah  Provinsi  Bali  Dalam  Penegakan Huum Terhadap Pengaturan Terkait Prosedur Absensi Pegawai Negeri Sipil Dengan Metode Face Detector .
Berdasarkan dengan wawancara dengan operator dari system absensi face detector di Kota Denpasar, maka dapat dijelaskan beberapa kendala yang dihadapi selama pemberlakuan absensi lewat face detector antara lain adalah tidak semua perangkat  Aparatur  Sipil  Negara  yang  menjalani work  from  home memiliki perangkat smartphone. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkat perangkat absesnsi face detector. Hal tersebut
6 Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo,Yogyakarta
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
menjadi dilemma dimana para ASN harus membeli perangkat smartphone dengan dana  pribadi  tanpa  tanggungan  dari  pihak  pemerintah  daerah  atau  pemerintah pusat.
Selain itu masalah lainnya adalah kompabilitas dari perangkat smartphone, dimana  yang  sudah  tua  seperti smartphone android  keluaran  tahun  2015 kebelakang  yang  membuat  system face  detector tidak  dapat  dipasangkan.  Hal tersebut  membuat  para  Aparatur  Sipil  Negara  juga  harus  mengeluarkan  dana pribadi untuk memperbaharui perangkat smartphone nya agar kompatibel dengan system absensi face detector. Permasalahan tersebut menyebabkan beberapa ASN yang tidak memiliki dana untuk memperbaharui smartphone menggunakan absensi manual selama bekerja.
Permasalahan yang terjadi dengan absensi manual adalah dimana para ASN yang  memiliki  lokasi  rumah  jauh dari  operataor  harus bertemu langsung kepada operator  setiap  hari  untuk  melakukan  absensi  manual.  Hal  tersebut  tentu menghilangkan  esensi  dari work  from  home yaitu  untuk  menimalisir  kegiatan dilapangan untuk mencegah penularan virus Covid-19. Permasalahan juga terjadi apabila  dimasing – masing  rumah  dari  ASN  tidak memiliki  signal  yang memadai, sehingga  perangkat  absensi face  detector tidak  dapat  diakses  sesuai  waktu  yang ditentukan.

## Penutup Kesimpulan
Pengaturan  hukum  terhadap  penggunaan  metode  face Detector terkait prosedur  absensi  pegawai  negeri  sipil  di  Provinsi  Bali  diatur  dengan  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi Face Detector adalah suatu sistem yang terdiri  dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk  mengetahui  kehadiran  pegawai  melalui  identifikasi  elektronik.  Pasal  2 menjelaskan  bahwa  perangkat  Absensi Face  Detector dipasang  pada  Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS. Aplikasi Absensi Face Detector tersebut  dapat  diinstal  pada  perangkat  Smartphone  masing — masing Pegawai. Selanjutnya perangkat Absensi Face Detector yang dapat dipertimbangkan yaitu 1 (satu) perangkat Absensi Face Detector pada masing — masing perangkat daerah.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  penegakan huum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode face  detector antara  lain  adalah  tidak  semua  perangkat  Aparatur  Sipil Negara yang menjalani work from home memiliki perangkat smartphone. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkat perangkat absesnsi face detector. Hal tersebut menjadi dilemma dimana para ASN harus membeli perangkat smartphone dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
Saran
Hendaknya  pihak  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Bali  melakukan kajian terhadap aturan penggunaan face detector dalam absensi agar aturan yang dibuat tidak membuat ASN harus mengeluarkan dana pribadi dalam melaksanakan absensi  yang  dilakukan  setiap  hari.  Selain  itu  hendaknya  Badan  Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memberikan penyuluhan terkait kendala yang dihadapi oleh para  ASN  dan  operator  dalam  pelaksaaan  absensi  lewat face  detector selama pemberlakukan work from home .
Daftar Pustaka
Buku :
Budi  Winarno.  2002.  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  Media Pressindo,Yogyakarta
Desi Syamsiah, 2020, Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeur Karena Pandemi Covid-19, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, vol 4 No 1, hal 208.
Dimyati,  Khudzaifah  dan  Kelik  Wardoyo,  2004,  Metode  Penelitian  Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
Soekanto, Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. Sunarno, Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
William  N.  Dunn.  2003.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta.

## Peraturan Hukum hukum
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Absensi Face Detector Aparatur Sipil Negara Dl Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Internet : Tegar. 2020. Pembatasan Pelayanan Publik. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--virus-corona-dan- pembatasan-pelayanan-publik, diakses pada 11 Agustus 2021
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional- Penyebaran-COVID-19- sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html diakses pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2021.