INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7692-7703 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Ratio Legis Sistem Peradilan Anak Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pemberian Diversi
Mochamad Anam Bachtiar 1 ✉ , Made Warka 2 , Sjaifurrachman 3
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana,
Universitas Wiraraja Indonesia
Email: anambachtiar@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun  menyatakan  bahwa  “Setiap  Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi”. Namun berdasarkan pada  konsep retoratif  justice  dalam  hal  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  maka  hukuan  penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak dan bagi anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik  yang  sejenis  maupun  yang  tidak.  Dan  mengacu  pada  rumusan  kewenangan  diskresi  kepolisian merupakan  kewenangan  yang  bersumber  dari  asas  kewajiban  umum  kepolisian  ( plichtmatigheids beginsel), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum  yang  bertanggung  jawab”  yakni  melakukan  diskresi  kepolisian.  Penelitian  ini    bersifat  yuridis nomatif (legal research) menggunakan dua pendekatan yaitu Statute Approach dan Konseptual Approach yang  menghasilkan  bahwa  Ratio  legis  dari  diversi  pada  sistem  peradilan  anak  yang  melakukan pengulangan tindak  pidana setidaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Diversi diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat memperhatikan hak-hak anak, untuk meminalisasi stigma, kekerasan, penghinaan, dan memisahkan ikatan social juga akan dapat mengurangi risiko pengulangan (residivis), dan membantu mengintegrasikan pelaku.
Kata kunci: ratio legis, peradilan pidana anak, dan diversi

## Abstract
Based on Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Under the Age of 12 (Twelve) Years States that "Every Investigator, Public Prosecutor, and Judge in examining Children must seek Diversion".However, based on the concept of rhetorical justice in the case of children who are in conflict with the law, prison is not the best way for children and for children who have committed repeated crimes both similar and unsimilar. And referring to the formulation of police discretionary authority is an authority derived from the principle of general police  obligations  (plichtmatigheids  beginsel),  the  National  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  is authorized to carry out other actions according to responsible law" namely exercising police discretion. This research is juridical nomative (legal research) using two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach which results that the ratio legis of diversion in the juvenile justice system that repeats criminal acts at least refers to Law Number 11 of 2012 that Diversion is implemented based on the foundation of restorative justice that pays great attention to children's rights, to minimize stigma, violence,    humiliation,  and  separating  social  bonds  can  also  reduce  the  risk  of  recidivism,  and  help integrate the perpetrator.
Keywords: ratio legis, juvenile criminal justice, and diversion.

## PENDAHULUAN
Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversi telah dikembangkan hampir  diseluruh  negara,  karena  penerapan  konsep  diversi  menunjukkan  adanya keberhasilan dalam upaya perlindungan anak. Hingga saat ini pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menyimpang. Keberadaan perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana anak  seperti  di Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak cukup membawa perubahan bagi anak yang melakukan tindak pidana.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam undang- undang ini juga menjelaskan bahwa hak anak terdiri dari hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian  bangsa,  untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  berguna.  Hak  atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Hak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau menghambatpertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Selain itu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan  Restoratif.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  meliputi  penyidikan  dan  penuntutan pidana  anak,  persidangan  anak,  dan  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau pendampingan  selama  proses  pelaksanaan  pidana.  Aspek  perlindungan  anak  dalam peradilan  pidana  anak  ditinjau  dari  segi  psikologis  bertujuan  agar  anak  terhindar  dari kekerasan, penganiayaan, kecemasan, tekanan, perlakuan tidak baik dan sebagainya.
Perlindungan  Hukum  terhadap  anak  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  setiap orang  ataupun  lembaga  pemerintah  yang  bertujuan  mengusahakan  pengamanan  dan pemenuhan hak-hak sesuai hak asasi yang ada. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  biasa bertentangan  antara  satu  sama  lain.  Begitupun  dengan  Hak  asasi  anak  dalam  Pasal  66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang  menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan  sasaran penganiyaan,  penyiksaan, atau penjatuhan,  hukuman  yang  tidak  manusiawi”  sehingga  anak  perlu  mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan zaman.
Kasus tindak pidana yang dilakuakn oleh anak harus mempertimbangkan segala aspek yang  bersifat  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis,  sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai, diwujudkan kemudian dipertanggungjawabkan dalam putusan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice). Berdasarkan aspek yuridis yang merupakan aspek utama dengan berpatokan kepada  undang-undang  yang  berlaku,  dimana  harus  mencari  serta  memahami  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  dihadapi,  harus  menilai  apakah undang-undang tersebut adil, terdapat manfat atau memberikan kepastian hukum untuk menciptakan keadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (children in conflict with law).
Penerapan konsep diversi dilakukan dengan tujuan yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu untuk mencapai perdamaian anatara korban dan anak, untuk  menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses  peradilan,  menghindarkan  anak  dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Namun, terdapat syarat diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Pengulangan  tindak  pidana  dalam  ketentuan
Undang-Undang  ini  merupakan  tindak  pidana  yang  serupa  maupun  yang  berbeda  dari tindak  pidana  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  anak,  termasuk  tindak  pidana  yang diselesaikan melalui diversi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan perlindunga terhadap anak dari sistem peradilan pidana.
Berdasarkan  pada  penjabaran  diatas  maka  permasalahan  yang  muncul  adalah bagaimana ratio legis dari diversi pada sistem peradilan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sehingga tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan sistematis terkait aturan hukum yang mengatur mengenai pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Serta mengidentifikasi dan menjelaskan implementasi diversi sebagai bantuan hukum terhadap recidive yang dilakukan oleh anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat yuridis nomatif (legal research), karena penelitian ini menganalisa peraturan  perundang  undangan  yang  melibatkan  anak.  Pada  penelitian  ini,  sering  kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in  book)  atau  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.
Menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan Undang-undang (Statute Approach),  pendekatan  perundang-undang  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  ada  selain  itu  juga menggunakan Pendekatan Konsep (Konseptual Approach), pendekatan konsep dilakukan guna memperkuat analisa berdasarkan konsep dari pakar hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum tentang ratio legis dari diversi pada sistem peradilan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan akibat hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari Undang- Undang  Pengadilan  Anak.  Dan  dianalisis  dengan  metode  deduktif,  yaitu  analisis  dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Mengenai  hasil kesepakatan  diversi  dapat  berbentuk  perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. Hasil  kesepakatan  Diversi  sebagaimana  disampaikan  oleh  atasan  langsung  pejabat  yang bertanggung  jawab  di  setiap  tingkat  pemeriksaan  ke  pengadilan  negeri  sesuai  dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun menyatakan bahwa “Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi”. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.
Dengan melihat kondisi tersebut dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuan penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak. Hal ini disebabkan yang diperlukan bagi  seorang  anak  adalah  pembinaan,  pengembangan,  pencegahan,  dan  rehabilitasi. Undang-undang  ini  ditunjukan  untuk  terwujudnya  kesejahteraan  anak  dan  terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik  Indonesia  bahwa  “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  untuk mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab”  yakni  melakukan diskresi kepolisian.
Kemudian  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002,  yang  menentukan bahwa  untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Polri  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichtmatigheids  beginsel),  yaitu  asas  yang  memberikan  kewenangan  kepada  aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan  umum.  Keabsahan  kewenangan  diskresi  kepolisian,  didasarkan  pada pertimbangan  keperluannya  untuk  menjalankan  tugas  kewajibannya  dan  ini  tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.
Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  anak,  aparat  kepolisian  dapat  lebih  leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan di luar dari sistem peradilan pidana formal. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Dalam Undang-Undang ini sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa yaitu pada Bab II yang diatur khusus mengenai Diversi.
Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana merupakan bagian intergral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Apabila dikaitkan  dengan  tujuan  pidana  untuk  membangun  yang  patut  terhadap  aturan  hidup bermasyarakat  dan  memperkuat  nilai  moral  masyarakat  sesuai  tujuan  pidana  berupa "general prevention" sebagaimana dikemukakan oleh Christiansen yaitu:
1. Memerkuat kembali nilai-nilai moral
2. Memerkuat kesadaran kolektif
3. Menghidupkan kembali perasaan solidaritas yang goyah
Pembaharuan hukum pidana sejalan dengan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum. Perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat adanya asas keseimbangan sebagai landasan politik hukum pidana. Tujuan pidana atau pemidanaan dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terdapat dua aspek yaitu:
Aspek  perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana.  Aspek ini meliputi  tujuan- tujuan:  pencegahan  kejahatan,  pengayoman  (pengamanan)  masyrakat,  pemulihan keseimbangan masyarakat yaitu penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai.
1. Aspek perlindungan atau pembinaan individu. Aspek ini meliputi:
a. Rehabilitasi,  redukasi,  resosialisasi  terpidana  antara  lain:  agar  tidak  melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat, agar berbudi pekerti pancasila.
b. Membebaskan  rasa  bersalah,  melindungi  si  pelaku  dari  pengenaan  sanksi  atau pengawasan yang sewenang wenang tidak manusiwi.
Dalam  pembaharuan  hukum  pidana  dapat  ditinjau  dari  aspek  sosiopolitik, sosiofilosofis,  sosiokultural  dan  berbagai  aspek  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan kebijakan  penegakan  hukum  yang  beorientasi  pada  pendekatan  nilai.  Dalam  kebijakan
kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) 2 (dua) sebagai penentuan yaitu  perbuatan  apa  yang  seharusnya  dijadikan  pidana  dan  sanksi  apa  yang  sebaiknya digunakan kepada pelanggar dan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang materiil berdasarkan pancasila dengan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu  perbuatan  yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhitungkan prinsip biaya dan hasil ( cost and benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan samapi melampaui beban tugas.
Pendekatan  kebijakan  di  atas  merupakan  pendekatan  yang  rasional  melekat  pada setiap kebijakan, di mana orang mengadakan penilaian dan penentuan dalam menetapkan hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  harus  memerhitungkan semua  faktor  yang  mendukung  bekerja  fungsi  hukum  pidana.  Pendekatan  rasional  erat hubungannya dengan pendekatan ekonomis dengan memertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana dari hasil  yang  dicapai,  sekaligus  memertimbangkan  efektivitas  dari  sanksi  pidana  itu  sendiri. Menurut Ted Honderich suatu pidana  dapat dikatakan sebagai  sistem pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
2. Pidana  itu  tidak  menyebabkan  timbulnya  suatu  keadaan  yang  lebih  bahaya  atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan.
3. Tindak pidana lain yang dapat dicegah secara efektif dengan bahayanya yang lebih kecil. Perkembangan  teori  tujuan  pidana  dipengaruhi  perkembangan  dalam  masyarakat. Berbagai kritik yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan pembalasan (retribution) yang menitikberatkan pada pertanggung jawaban pelaku kejahatan terhadap korban. Menurut Immanuel  Kant  pidana  yang  diterima  seseorang  sudah  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukan bukan suatu konsekuensi yang logis dari kontrak sosial. Menurut Karl O. Christiansen dapat diindentifikasi 5 (lima) dri teori retributif:
1. The  prupose  punishment  is  just  retribution  (tujuan  peridanaan  hanya  sebagai pembalasan)
2. Just retribution is ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social  walfare  which  form  this  point  of  view  is  without  any  significance  whatsoever (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
3. Moral  guilt  is  the  only  qualification  for  punishment  (kesalahan  moral  sebagai  satu- satunya syarat untuk pemidanaan)
4. The  penalty  shall  be  proportional  to  the  moral  guilt  of  the  offender  (pidana  harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
5. Punishment point in to the past, it is pure reproach, and purpose is not to improve, correct,  educate  or  resocialize  of  offender  (pidana  melihat  kebelakang,  sebagai pencelaan  yang  mumi  dan  bertujuan  tidak  untuk  memerbaiki,  mendidik,  dan meresosialisasi pelaku).
Menurut Nigel Walker dalam teori retributif menjelaskan beratnya sanksi berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar sebagai berikut:
1. Pidana tersebut harus memuaskan perasaaan dendam korban (vindicate)
2. Pidana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain (fairness)
3. Pidana  dimaksudkan  untuk  menunjukan  adanya  kesebandingan  antara  apa  yang disebut dengan the gravity of offence dengan pidana yang dijatuhkan.
Pemikiran pemidanaan di atas disebut dengan teori relative (teori tujuan) berporos tiga  tujuan  utama  pemidanaan,  yakni  preventif,  deterrence,  dan  reformatif.  Tujuan prevention adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat  ( incapacitation).  Sedangkan  tujuan  deterrence  dalam  pemidanaan  untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan atas tujuan bersifat individual, tujuan bersifat pbulik dan tujuan bersifat jangka panjang. Sedangkan tujuan yang bersifat reformatif yaitu sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan agar menjadi warga masyarakat yang berguna.
Pendekatan  humanistik  dalam  aliran social  defence  bukan  hanya  pertanggung jawaban bersifat pribadi namun penggunaan sanksi pidana harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap dan juga membangkitkan kesadaran pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.
Menurut  Marc  Ancel  pertanggung  jawaban  hukum  berbeda  dengan  pandangan positivisme  yang  mengartikan  pertanggung  jawaban  hukum  bersifat  obyektif  ( legal  or objective  view  of  responbility)  namun  juga  pertanggung  jawaban  pribadi  (individual responbility)  yang  menekankan  pada  perasaan  kewajiban  moral  pada  diri  individu  dan
merangsang tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain untuk menyadari moralitas sosial.
Penanggulangan  kenakalan  anak  berkonflik  dengan  hukum  dalam  perubahan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak memunyai pembaharuan dalam perumusannya dalam terminologi yaitu dari status offence ke juvenile delinquency ke dalam Undang-undang No.11. Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Dengan pendekatan hukum pidana modern yang dikembangkan oleh Marc Ancel ada tiga komponen dalam menganalisa anak berkonflik dengan hukum yaitu Pertama dengan pendekatan kriminologi dengan mengkaji sebab timbulnya kenakalan anak  bukan hanya teknik kejahatan namun motivasi, dorongan, sikap dan rasionalisasi. Kedua, Hukum pidana yang  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi pidana.  Fungsi  hukum  pidana  mempunyai  fungsi  perlindungan  dan  kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Kebijakan penal merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang masuk dalam politik hukum pidana dalam perumusan peraturan hukum dalam usaha penanggulangan  kejahatan  yang  sering  disebut  pula  kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement policy).
Upaya  penanggulangan  kenakalan  anak  harus  dilakukan  secara  terpadu  dengan tindakan  preventif,  tindakan  penghukuman  dan  kuratif  sesuai  dengan  pedoman  Riyadh Guidlines  tentang  pencegahan  kenakalan  anak  dilakukan  melalui  lembaga  lembaga keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa yang memberikan petunjuk tentang kondisi yang  diperlukan,  jika  pencegahan  anak  dengan  perundang-undangan  dan  adminis  trasi peradilan anak.
Filosofi diversi sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis.
Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sarana penal dan non penal. Upaya penanggulangan  penal  merupakan  upaya  dengan  sarana  hukum  pidana.  Penggunaaan sarana  pidana  untuk  penanggulangan  kejahatan,  operasional  bekerjanya  melalui  sistem peradilan pidana ( criminal justice system). Sistem peradilan secara keseluruhan merupakan satu  kesatuan  mentransformasikan  tujuan  jangka  pendek,  menengah  dan  panjang  dari sistem peradilan.
Menurut Gordon Bazemor tujuan sistem peradilan anak disesuiakan pada paradigma yang  dikembangkan  oleh  negara  masing-masing.  Terdapat  tiga  tujuan  sistem  peradilan
pidana  anak  yaitu  Pembinaan  Individual  ( individual  treatment),  Retri  butif  (retributive), Restoratif ( restorative). Tujuan yang ideal dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dalam ketentuan instrumen internasional baik Beijing Rules dan Konvensi Hak Anak.
Evaluasi  tujuan  peradilan  pidana  anak  dalam  Undang  undang  No.  3  Tahun  1997 tentang  pengadilan  anak  dengan  pertimbangan  baik  dari  segi  kriminologi  (batas pertanggung jawaban pidana), tujuan hukum pidana dalam sistem pemidanaan (putusan pidana) dan keterbatasan dan efek negatif dalam sistem peradilan pidana sebagai masukan pembaharuan hukum pidana dengan menggunakan sarana pidana dalam penerapan tujuan sistem  peradilan yang  retributif ke  arah restoratif sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang keadilan restoratif.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Ratio legis dari  diversi  pada  sistem  peradilan  anak  yang  melakukan  pengulangan  tindak  pidana setidaknya megacu pada UU No. 11 Tahun 2012. Diversi yang diamanatkan oleh Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat  memperhatikan  hak-hak  anak.  Diversi  bertujuan  untuk  meminalisasi  stigma, kekerasan, penghinaan, dan memisahkan ikatan sosial. Diversi juga akan dapat mengurangi risiko pengulangan (residivis), dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibanding  kan  melakukan  pengucilan  pelaku  dari  konteks  kehidupan  sosialnya.  Namun berdasarkan PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menyatakan proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Dengan demikian, anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandri, 2007, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,
Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Bogor: Ghalia Indonesia
Atmasasmita, R, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, 1997
Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
Undip, 2009.
Hermien Hdiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwirini, “Buku Ajar Hukum Pidana Anak”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006
Joni M. & Zulchaina, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak”,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Kanter E.Y, Sianturi S.R, “Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya”, Jakarta : Storia Grafika, 2002.
Karl.O.Christiansen, Some  Considerations  on  the  Possibility  of  a  Rational  Criminal  Policy, Resources Material Seies No.7 UNAFEI, 1974, hlm.66. Lihat Criminology Between Ruler Of Law And That Out Lawa, Kluwer, Deventer, 1976
Marlina, “Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
Nashriana,    “ Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia”,    Jakarta:  Grafindo Persada.
Paul W Tappan, “Juvenile Delinquency”,  New York: Mc. Graw Hill Book, London.
Rena  Yulia, “Viktimologi  :  Perlindungan  hukum  terhadap  Korban  Kejahatan”,  Graha  Ilmu,
2010.
Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, 2011.
Simanjuntak, “Latar Belakang Kenakalan remaja”,  Alumni, Bandung, 1979.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
SW  Hastie, Philosophy  of  Law,  1897,  h.195-198  and  J.Ladd  and  Bobbs  Meriil,  The Metaphysical Element of Justice, Part 1, 1965.
Ted Honderich, Punishment, 1971.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk  Seluruh Wilayah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang Menyatakan  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Republik  Indonesia tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  untuk  Wilayah  Indonesia  dan  Mengubah  Kitab Undang-Undang  Hukun  Pidana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun

## 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-Anak (Lembaran Negara  tahun  2012  Nomor  153,  Tambahan  lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5332)
Keputusan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  15  Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

## JURNAL
Andrianis, “Penetapan keadilan Restoratif dan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukun Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum”,  Jurnal  Tesis,  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2013