licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Konstruksi Perjanjian Finansial Teknologi Pembiayaan Multiguna Shopee Pay Later Pada E-Commerce Shopee Indonesia
Lailatul Qomariyah 1 , Mas Anienda Tien Fitriyah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
19071010034@student.upnjatim.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

## ABSTRACT
The  convenience  provided  by  online  loans  has  a  risk  if  the  debtor  fails  to  pay,  especially  since  there  is  no guarantee in this online loan system. This, of course, will be disastrous for creditors. Shopee Pay Later, one of the marketplace-based online loan providers from the Shopee application, provides loans for users through the distribution  of  multipurpose  financing  online  without  collateral.  This  research  uses  a  normative-juridical method. The SPayLater multipurpose financing agreement, literature studies, and laws and regulations are the data sources. Conceptual and statutory approaches become the basis for further qualitative analysis, which is explained  descriptively  and  analytically  so  as  to  obtain  systematic  results  and  conclusions  related  to  the problems studied. Based on the findings of this research, the P2PL fintech financing agreement has been legally regulated  in  Financial  Services  Authority  Regulation  No.  10/POJK.  05/2022  concerning  information technology-based  money  lending  and  borrowing  services  (LPBBTI).  The  SPayLater  multipurpose  financing agreement has been made in accordance with applicable legal provisions and fulfils the legal requirements of the agreement. This financing agreement forms a legal relationship between the creditor and the debtor. The service provider only acts as an intermediary for the creditor in selecting prospective debtors and resolving disputes internally so that the parties can immediately fulfil their respective obligations.
Keywords
Financial Technology; P2PL; Financing Agreement; Shopee Pay Later
Cite This Paper Qomariyah,  L.,  &  Fitriyah,  M.  A.  (2023).  Konstruksi  Perjanjian  Finansial  Teknologi Pembiayaan  Multiguna  Shopee  Pay  Later  Pada  E-Commerce  Shopee  Indonesia.  Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Revolusi industri 4.0 yang didorong oleh perkembangan teknologi digital memiliki potensi untuk mengubah produktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia dipengaruhi oleh teknologi digital. Perkembangan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya melahirkan ekonomi  digital.  Kegiatan  ekonomi  yang  mencapai  kesuksesan  dengan  memanfaatkan teknologi  digital  seperti  internet,  web,  kecerdasan  buatan, virtual  reality ,  robotika,  dan blockchain . 1 Ekonomi digital menjadi sektor penting yang sangat mudah dalam penerapan teknologi digital. Adanya digitalisasi ekonomi mampu mengubah sistem bisnis lebih cepat, efisien dan mudah dengan bantuan teknologi digital.
Salah  satu  bidang  yang  ikut  serta  dalam  digitalisasi  ekonomi  yakni  sektor  jasa keuangan yang menyebabkan terjadinya transformasi terhadap lembaga yang dahulu masih tradisional  menjadi  lembaga  berbasis  teknologi. 2 Sejak  2015  di  Indonesia  sendiri  mulai 1 Agus Sugiarto. (2022). Mengenal Ekonomi Digital. Jakarta:Penerbit Buku Kompas. hlm.  4-5.
2 Tika Purnami & Suatra Putrawan. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending. Jurnal Kertha Wicara , 9(12), 1-10.
bermunculan  perusahaan  yang  berbasis financial  technology ( Fintech ). 3 Fintech dalam Bahasa  Indonesia  berarti  finansial  teknologi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  1, Peraturan  Bank  Indonesia  No  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial  memiliki  makna  :  “Penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”
Peer to peer lending selanjutnya disebut P2PL, lazim bagi masyarakat dengan sebutan pinjol atau  pinjaman  online  merupakan  salah  satu produk fintech yang  ada  di  Indonesia. Maraknya  pinjaman  online  merupakan  wujud  pesatnya  perkembangan  teknologi  dan kebiasaan  masyarakat  maju.  Kemudahan  teknologi  informasi  ini  membuka  peluang  bagi perusahaan fintech untuk mengembangkan bisnisnya. Prosedur pengajuan pinjaman secara tatap muka di bank kini telah di inovasi. Peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa harus bertemu  langsung,  dan  kemampuan  transfer  dana  di  mana  saja  dan  kapan  saja  sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh layanan keuangan tradisional.
Pinjaman  online  itu  sendiri  merupakan  fasilitas  kredit  tanpa  jaminan  untuk mendapatkan pinjaman. 4 Praktik pinjaman online ini secara yuridis diatur dalam Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  10/POJK.  05/2022    tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut POJK 10/2022 tentang LPBBTI, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana (kreditur) dengan  penerima  dana  (debitur)  dalam  melakukan  pendanaan  konvensional  atau berdasarkan  prinsip  syariah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan menggunakan internet.”
Adapun pihak dalam pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Oleh karenanya atas tercapainya kesepakatan perjanjian pinjam meminjam, setelahnya akan timbul suatu hubungan hukum. Tentunya memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan pinjaman online, dimana pemberi pinjaman tidak secara langsung face to face dengan penerima pinjaman, serta pemberi dan penerima pinjaman tidak saling mengenal  melainkan  platform  pinjaman  online  yang  menghubungkan  mereka. 5 Semakin berkembangnya  industri  pinjaman  online  di  Indonesia  menuntut  perusahaan fintech berbasis P2PL terus mengembangkan sayap hingga bekerjasama dengan marketplace atau bisa  disebut peer  to  peer  marketplace seperti  Shopee  melalui  fitur Pay  Later yang memudahkan  kreditur  untuk bertemu dengan debitur dalam ruang belanja online. 6 Fitur Pay  Later  atau  beli  sekarang  bayar  nanti  di  bulan  berikutnya  atau  cicilan  bulanan  tanpa kartu kredit sesuai termin pembayaran yang dipilih (kredit online).
PT. Shopee International Indonesia yang selanjutnya disebut Shopee menjadi salah satu e-commerce yang bekerjasama dengan perusahaan multifinance yakni PT Commerce Finance  yang  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  lembaga  pembiayaan untuk menyediakan produk pinjaman berupa Shopee Pay Later. 7 Shopee yang pertama kali
3 M.  Alfathan  Rahman.  (2020).  Sejarah  dan  Perkembangan  Fintech  di  Indonesia  dari  Tahun  ke  Tahun, https://www.finansialku.com/fintech-di-indonesia/ , diakses pada 05 Desember 2022.
4 Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L . (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online). Lontar Merah , 2(1), 148-153.
5 Made, N. M. I. P. D., & Resen, G. S. K, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 5(3), 479-491.
6 Investree. (2022). Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai, https://investree.id/how-it-works , diakses pada 05 Desember 2022.
7 Andrey  Kiligann.  (2022).  PT  Commerce  Finance  Perusahaan  Apa?, https://virtualofficeku.com/cv/pt- commerce-finance-perusahaan-apa.html , diakses pada 05 Desember 2022.
didirikan di Singapura kemudian berekspansi ke Indonesia berhasil menjadi salah satu e- commerce terbesar dengan pengunjung mencapai 127 juta orang terhitung sampai dengan 29 September 2022. 8 Jumlah pengguna aplikasi belanja online semakin bertambah dari hari ke hari, dan aplikasi-aplikasi ini memberikan akses mudah dalam transaksi baik transfer m- banking, internet banking, Indomaret, atau mengisi ulang dana melalui aplikasi pengisian lainnya. 9 Shopee  dan  PT  Commerce  Finance  bekerjasama  dalam  bentuk  suatu  perjanjian pembiayaan  yang  mana  dalam  perjanjian  tersebut  Shopee  sebagai  penyedia  layanan pendanaan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Shopee dan PT Commerce Finance adalah  lembaga  keuangan  yang  dapat  berperan  sebagai  kreditur,  agen  penyalur,  atau manajer fasilitas atas nama pemberi pinjaman. 10
Shopee Pay Later selanjutnya disebut SPayLater adalah produk atau layanan yang tersedia  di  platform  Shopee  yang  memungkinkan  pelanggan  untuk  mengajukan  dan berpotensi  mendapatkan  fasilitas  pinjaman  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan pembelian di platform Shopee dengan jangka waktu cicilan tenor setiap tanggal 5 di bulan berikutnya  atau  sesuai  perjanjian  yang  telah  dibuat. 11 SPayLater  dapat  digunakan  oleh pengguna  platform  Shopee  dengan  terlebih  dahulu  mengaktifkan  fitur  SPayLater  yang kemudian pengguna diminta untuk mengirimkan informasi untuk tujuan penilaian kredit, customer due diligence (uji tuntas pelanggan), dan/atau kegiatan lain untuk memverifikasi bahwa peminjam mampu membayar kembali pinjaman mereka.
Pihak  kreditur  akan  melakukan  verifikasi  dan  mengkonfirmasi  terkait  pemohon pengajuan pinjaman. Setiap pengguna SPayLater yang telah terverifikasi akan mendapatkan limit  pertama  mulai  dari  Rp  750.000  (Tujuh  Ratus  Lima  Puluh  Ribu  Rupiah)  dan  limit pinjaman akan terus bertambah sesuai dengan kredibilitas akun pengguna shopee dalam melakukan  pembayaran pay  later setiap  bulannya. 12 Namun  SPayLater  tersedia  secara eksklusif untuk pengguna Shopee yang secara teratur melakukan pembelian menggunakan Shopee Pay, oleh karena itu tidak tersedia untuk basis pengguna aplikasi secara umum.
Proses  pengajuan  pinjaman  SPayLater  yang  diajukan  oleh  pengguna  Shopee  akan diteruskan  kepada  PT  Commerce  Finance  selaku  kreditur  dan  Shopee  selaku  penyedia layanan fitur SPayLater. Pinjaman yang diajukan oleh pengguna Shopee akan dituangkan dalam  sebuah  perjanjian  pembiayaan  multiguna  yang  ditandatangani  para  pihak  secara elektronik. Selama jangka waktu yang telah disepakati, kredit multiguna dapat digunakan untuk  membeli  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh  debitur,  baik  untuk  keperluan  pribadi, konsumsi,  maupun  investasi  dalam  usaha  perusahaan. 13 Perjanjian  pinjaman  online  ini menjadi bagian dari proses akad elektronik, karena perjanjian dalam layanan ini seluruhnya dibuat  dalam  bentuk  media  elektronik,  dan  tidak  ada  bentuk  tatap  muka. 14 Dengan menekankan  pada  kepercayaan,  keamanan,  dan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  sistem elektronik, e-kontrak mengaktualisasikan prinsip kebebasan berkontrak. 15
8 Amelia  Riskita.  (2022).  22  Marketplace  di  Indonesia  yang  Paling  Banyak  dikunjungi, https://store.sirclo.com/blog/marketplacediindonesia/#:~:text=Tokopedia,Indonesia% 20yakni%20sebesar %20135%20juta , diakses pada 05 Desember 2022.
9 Ariati,  Ni  Kadek,  I  Wayan  Suarbha.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Dalam  Melakukan Transaksi Online. Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum , 4(2), 5.
10 Pusat  Bantuan  Shopee.  (2022).  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan  SpayLater  bagi  Penerima  Pinjaman, https://help.shopee.co.id/portal/article/77531 , diakses pada 05 Desember 2022.
11 Pusat Bantuan Shopee. (2022). Ibid.
12 Pusat Bantuan Shopee. (2022). Ibid.
13 Febrina,  Nadila.  (2020).  Penyelesaian  Wanprestasi  Terhadap  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  Pada  PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru. Doctoral dissertation , Universitas Islam Riau.
14 Tika Purnami & Suatra Putrawan. (2020). Op.Cit.
15 Dhanang Widijawan. (2018). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis. Bandung : Keni Media. hlm.98.
Berdasarkan uraian diatas karena pinjaman debitur tidak dijaminkan dalam sistem pinjaman online ini dan proses perjanjian dilakukan secara elektronik ( e-contract ), maka jelas  ada  kekurangan  atau  risiko  jika  debitur  gagal  bayar  atau  terlambat  memenuhi kewajiban  pembayaran  kepada  kreditur.  Dengan  demikian  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater. Selain itu, bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Lalu apa saja hak dan kewajiban  yang  seharusnya  dipenuhi  para  pihak.  Pada  penelitian  ini,  penulis  bertujuan mengetahui analisis konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater yang ada dalam ecommerce Shopee  Indonesia  dengan  hukum  yang  berlaku,  agar  mengetahui  hubungan hukum dan hak kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode  yuridis normatif adalah penelitian yang memfokuskan dalam kajian tentang penerapan kaidah atau norma  hukum. 16 Kemudian  dilakukan  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer  berupa perjanjian  pembiayaan  SPayLater,  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum sekunder seperti jurnal hukum yang relevan, hasil penelitian terdahulu dan pandangan dari para ahli hukum. Selanjutnya, penulis melakukan pendekatan konseptual dan perundang- undangan  untuk  kemudian  dilakukan  analisa  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis sehingga  dapat  disajikan  hasil  yang  sistematis  dan  dapat  ditarik  kesimpulan  dalam hubungan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Perjanjian Fintech P2PL Pembiayaan Multiguna SPayLater
SPayLater,  produk  bersama  PT  Commerce  Finance  ( Company )  dan  PT  Shopee International Indonesia (Shopee), adalah salah satu Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi  Informasi,  selanjutanya  disebut  LPBBTI.  SPayLater  menyediakan  layanan keuangan kepada pengguna platform Shopee sebagai metode pembayaran untuk membeli barang dan membayarnya nanti pada bulan berikutnya. 17 Guna memastikan kesinambungan hubungan hukum  dalam LPBBTI, perlu untuk membangun keyakinan baik di antara para pihak dalam memenuhi kewajiban mereka. Pinjaman di zaman modern, khususnya untuk LPBBTI, harus dibuat dalam kesepakatan yang dapat mengikat pihak-pihak yang kemudian dituangkan  ke  dalam  dokumen  elektronik.  Penyelenggara  memberikan  perjanjian elektronik atau e-contract kepada debitur yang telah disetujui untuk dapat menggunakan fitur  SPayLater  dan  menerima  pinjaman  sesuai  nilai  barang  yang  dibeli  dalam  platform Shopee.
Meskipun  terdapat  beberapa  perbedaan  dalam  penafsiran  LPBBTI  dalam  hal  ini SPayLater juga sama dengan pengaturan pinjam meminjam yang diatur dalam KUHPerdata secara nyata juga dapat dilihat bahwa praktik LPBBTI tidak berbeda jauh dengan perjanjian pinjam meminjam. Syarat-syarat perjanjian dalam LPBBTI akan serupa dengan perjanjian pinjaman  konvensional  kecuali  platform  pinjaman  yang  berbeda  dari  LPBBTI  dilakukan dalam  lingkup  jaringan  internet  dan  dapat  dilakukan  di  mana  saja.  Syarat  tersebut  tentu berlaku untuk e-kontrak LPBBTI, yang juga harus memenuhi empat syarat syah dibuatnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:
a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
b. Kecakapan dalam membuat perikatan.
16 Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung : Mandar Maju, hlm. 86.
17 PT. Commerce Finance, (2022). Product, https://commerce-finance.com/product , diakses pada 06 Februari 2023.
c. Suatu hal atau objek tertentu.
d. Sebab yang diperbolehkan.
Syarat  sahnya  perjanjian  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat objektif. Syarat subjektif menyangkut unsur orang, sedangkan syarat objektif menyangkut unsur benda atau barang. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Jika syarat subjektif ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Selanjutnya, syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal  sehingga  apabila  terdapat  cacat  hukum  pada  syarat  obyektif  perjanjian,  sehingga perjanjian yang ada akan dianggap batal demi hukum atau tidak pernah terjadi.
Shopee menawarkan pinjaman kepada pengguna melalui fitur SPayLater yang dapat digunakan untuk membeli barang yang diinginkan dalam platform Shopee. Pengguna yang memakai  fitur  SPayLater  diikat  dalam e-contract yang  disebut  Perjanjian  Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran. Fitur SPayLater tidak tersedia pada semua akun pengguna Shopee karena hanya pada pengguna yang aktif melakukan transaksi pada platform  Shopee  dan  menggunakan  metode  Shopee  Pay  yang  akan  mendapatkan  fitur SPayLater tersebut. SPayLater merupakan salah satu fitur untuk metode pembayaran dalam pembelian produk melalui Shopee. Setiap transaksi yang dilakukan debitur sudah include dengan biaya penanganan sebesar 1% dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (jika ada) per transaksinya dan suku bunga sebesar minimal 2.95% dari jumlah total pembayaran. 18
Shopee  memiliki  4  (empat)  jenis  tingkatan  member  untuk  mengukur  tingkat pengguna  dalam  melakukan  transaksi  melalui  Shopee  diantaranya  mulai  dari  member paling bawah yaitu classic, silver, gold dan paling tinggi member platinum . Semakin tinggi tingkatan  member  maka  akan  semakin  besar  penawaran  dan limit  credit SPayLater pengguna. Pengguna Shopee akan mendapatkan penawaran fitur SPayLater tergantung dari seberapa  sering  pengguna  tersebut  membeli  barang  di  Shopee  dan  menggunakan  fitur Shopee Pay atau kerap disebut SPay.
Pemilihan penggunaan metode pembayaran dengan SPayLater maka pengguna akan diikat  dalam  sebuah  perjanjian  pembiayaan  multiguna  yang  ditandatangani  secara elektronik ketika pengguna berhasil melakukan transaksi pembayaran dengan SPayLater. Dalam  setiap  transaksi  yang  debitur  gunakan  akan  tercatat  dalam  riwayat  transaksi SPayLater  dan  akan  muncul bill penagihan  pada  bulan  berikutnya  sesuai  dengan  tenor pembayaran yang dipilih. SPayLater menyediakan empat jenis tenor pembayaran mulai dari tenor cicilan tiap bulan sekali, tiga bulan, enam bulan hingga satu tahun cicilan. Debitur yang telah  berhasil  melakukan  transaksi  dengan  menggunakan  pembayaran  SPayLater  akan dicatat dalam riwayat transaksi pay later akun Shopee miliknya.
Penagihan sejumlah dana yang dibayarkan akan muncul pada menu ‘Tagihan Saya’ di dalam fitur  SPayLater.  Dalam  menu  tagihan  saya  akan  muncul nominal  akhir  yang  harus dibayarkan debitur yang sudah include dengan biaya penanganan, ongkos kirim (jika ada) per  transaksinya  dan  suku  bunga.  Tagihan  ini  akan  muncul  setelah  produk  yang  dibeli berhasil  diterima  oleh  debitur  dengan  menekan  tombol  “pesanan  diterima”  dan  pesanan telah berhasil serta dana telah diteruskan pada penjual. Dalam detail transaksi ini terdapat juga bukti kontrak atau perjanjian yang telah dibuat para pihak secara elektronik muncul dan diterbitkan agar dapat dibaca oleh debitur baik tentang rincian tenor pembayaran, suku bunga,  biaya  transaksi  dan  lainnya  sebagainya  terkait  perjanjian  pembiayaan  multiguna SPayLater  ini  telah  diatur  secara  rinci.  Perjanjian  ini  dapat  dilihat  pada  menu  “Detail
18 Shopee, (2023). Bagaimana Prosedur Pembayaran menggunakan SPayLater,
https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur- pembayaran
menggunakanSPayLater%3F#:~:text=Penggunaan%20SPayLater%20akan%20dikenakan%20biay a,Biaya%20Penanganan%20dan%20Biaya%20Layanan , diakses pada 06 Februari 2023.
Transaksi” di bagian bawah bertulisan “Lihat Kontrak Saya” yang mana ketika mengklik link tersebut  debitur  akan  dibawa  menuju laman  yang  berisikan  perjanjian  yang  telah  dibuat para pihak secara elektronik.
Transaksi  SPayLater  ini  berhasil  ketika  pengguna  melakukan  pembelian  produk dengan metode pembayaran menggunakan SPayLater. Apabila pesanan telah diterima oleh debitur dan dana telah berhasil disalurkan  kepada penjual maka bulan berikutnya sudah akan muncul sejumlah tagihan yang harus dibayarkan debitur yang telah dirinci dalam menu detail transaksi.
Model  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Perjanjian Fintech P2PL  Pembiayaan Multiguna SPayLater
Dalam perjanjian elektronik fintech P2PL ini memiliki tiga pihak yang terikat dalam hubungan hukum dengan ilustrasi sebagai berikut :
1. Kreditur (Pemberi Dana).
Pasal  1  angka  10  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  10/POJK.  05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “pemberi  dana  merupakan  perseorangan,  badan  hukum,  dan/atau  badan  usaha  yang memberikan Pendanaan”. Pemberi dana ini berasal dari dalam dan luar negeri seperti warga  negara  Indonesia;  warga  negara  asing;  badan  hukum  Indonesia;  badan  hukum asing;  badan  usaha  Indonesia;  badan  usaha  asing;  dan/atau  lembaga  internasional. Pemberi dana harus benar-benar memperhatikan prinsip kehati-hatian dan know your customer untuk  menghindari  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  pemberi  dana baik wanprestasi maupun perbuatan lainnya yang tidak sesuai hukum. 19 Prinsip know your  customer ini  dapat  dilakukan  dengan  menyaring  dan  menilai  data  pengajuan pinjaman  yang  masuk  melalui  platform  pihak  penyelenggara  sehingga  tidak  semua debitur yang mengajukan dapat langsung disetujui. Pemberi dana melalui penyelenggara akan  memberikan  kuasa  untuk  melakukan  penyaringan  data  calon  debitur  untuk dilakukan pengecekan kelayakan dalam melakukan pinjaman untuk mengurangi gagal bayar debitur dikemudian hari.
2. Penyelenggara Layanan.
“Penyelenggara  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola, dan  mengoperasikan  LPBBTI  baik  secara  konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip Syariah” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.  10/POJK.  05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi Informasi.  Penyelenggara ini harus merupakan badan hukum dengan kepemilikan dan modal  perseroan  terbatas.  Selain  itu,  penyelenggara  terdaftar  sebagai  lembaga  jasa keuangan  lainnya.  Kepemilikan  saham  pada  layanan  ini  harus  dipegang  oleh  warga negara  Indonesia  dan/atau  badan  hukum  Indonesia,  atau  warga  negara  Indonesia dan/atau  badan  hukum  Indonesia  yang  bekerja  sama  dengan  badan  hukum  asing dan/atau warga negara asing. Badan hukum Indonesia yang dimaksud tidak termasuk badan hukum koperasi. 20
Guna  memastikan  legalitas  hukum  dalam  menyelenggarakan  LPBBTI, penyelenggara  membutuhkan  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Hal  ini  karena hanya perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat melakukannya. Tentu saja, jika sudah berbadan hukum, ia memiliki keunggulan  kapasitas  hukum  dibandingkan  perusahaan  yang  tidak berbadan  hukum.
19 Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25(2), 320-338.
20 Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018), Ibid, hlm. 326.
Aturan  ini  juga  menyebutkan  bahwa  yayasan  dan  badan  hukum  lainnya  tidak diperkenankan melakukan pembiayaan yang tekait dengan fintech . Pembentukan badan hukum sebagai perseroan terbatas sesuai dengan tujuan untuk para pihak yang terlibat agar mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam bisnis pinjam meminjam uang melalui  sarana  teknologi  ini.  Mengingat  dalam  bisnis  yang  menggunakan  teknologi pinjam meminjam uang peer-to-peer lending (P2PL) adalah bisnis yang juga mencari uang.. Kegiatan pinjaman online P2PL, di mana kegiatan ini bermotif keuntungan dan melibatkan banyak pihak. Keuntungan menjadi tujuan, dan banyak pihak yang terlibat. 21
3. Debitur (Penerima Dana).
“Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan” termktub dalam Pasal 1 angka 9, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022  tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi  Informasi  Selain  itu  menurut  Pasal  28  ayat  (1)  Penyelenggara  dilarang melakukan Pendanaan selain kepada penerima dana yang berdomisili di wilayah hukum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kemudian  pada  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa Penerima  Dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  warga  negara Indonesia; badan hukum Indonesia; dan/atau badan usaha Indonesia. Penerima dana dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini apabila perseorangan harus  memenuhi  cukup  usia  dewasa  dalam  ketentuan  pengajuan  SPayLater  seperti memiliki  KTP  dan  telah  berusia  17  tahun  keatas  sehingga  dianggap  cakap  untuk melakukan perbuatan hukum.
Hubungan  hukum para  pihak dalam fintech P2PL  ini  saling  terkait.  Penyelenggara memfasilitasi fasilitas pinjaman dengan mengizinkan pemberi dana untuk berinvestasi di perusahaan  penyedia  layanan.  Penyelenggara  memberikan  kemudahan  melalui  akses teknologi  informasi.  Dana  yang  terkumpul  kemudian  akan  disalurkan  kepada  pengguna platform  atau  penerima  dana  melalui escrow  account dengan  menggunakan  mekanisme pinjaman cicilan. Rekening escrow adalah rekening giro yang dibuka oleh penyelenggara di bank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana yang memiliki tujuan tertentu guna menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada pengguna. Dalam rangka melaksanakan kerjasama  dalam  pemberian  layanan  pinjaman  online  SPayLater,  penyelenggara  dan pemberi pinjaman membuat perjanjian terpisah. Apabila terjadi wanprestasi, penyelenggara berupaya  memediasi  penyelesaian  antara  kreditur  dan  debitur.  Penyelenggara,  sebagai tangan  kanan  kreditur  selama  proses  pemberian  pinjaman,  harus  bertindak  sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak dengan mengutamakan penyelesaian  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam hubungan pinjam meminjam adalah pemberi pinjaman dan peminjam. Bukan penyelenggara yang membuat perjanjian pinjam meminjam dengan peminjam. 22
Hubungan  hukum  ini  lahir  karena  adanya  dokumen  elektronik  yaitu  perjanjian pembiayaan  multiguna  yang  telah  disepakati  para  pihak  sejak  awal  proses  pengajuan pinjaman  kepada  pihak  penyelenggara  layanan.  Konstruksi  perjanjian  pembiayaan multiguna SPayLater yang dibuat secara elektronik wajib paling sedikit memuat yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022  tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu ; nomor perjanjian; tanggal perjanjian;  identitas  para  pihak  berupa  nama  Pemberi  Dana  dan  Nomor  Induk Kependudukan Pemberi Dana; hak dan kewajiban para pihak; jumlah Pendanaan; manfaat ekonomi  Pendanaan;  besarnya  komisi;  jangka  waktu;  rincian  biaya;  ketentuan  mengenai denda, jika ada; penggunaan Data Pribadi; mekanisme penagihan Pendanaan; mitigasi risiko dalam  hal  terjadi  Pendanaan  macet;  mekanisme  penyelesaian  sengketa;  dan  mekanisme
21 Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018), Ibid .
22 Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018), Ibid .
penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Analisa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Fintech P2PL Pembiayaan Multiguna SPayLater
Perjanjian  pembiayaan  multiguna  SPayLater  secara  konstruksi  dan  isi  perjanjian telah  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  POJK  10/2022  tentang  LPBBTI. Dalam perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater telah menjelaskan secara lugas hak dan kewajiban  para  pihak  disertai  penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  wanprestasi  namun yang disayangkan tidak semua pengguna membaca perjanjian tersebut sehingga terkadang tidak  memahami  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  termasuk  dalam  hal  upaya penagihan  apabila  terjadi  wanprestasi.  Hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater dibawah ini :
a. Hak dan Kewajiban Debitur (Penerima Dana).
Berdasarkan hubungan hukum para pihak tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai  hak  dan  kewajiban  debitur  dalam  perjanjian  pembiayaan  SPayLater  di bawah ini :
1. Debitur berhak mendapatkan fasilitas pinjaman yang terdiri atas nilai pokok, jumlah biaya cicilan dan biaya lain. Fasilitas pinjaman wajib digunakan untuk pembayaran atas pemesanan, pembelian dan pengiriman barang yang dibeli debitur pada platform Shopee.
2. Debitur berhak mendapatkan pinjaman yang diberikan oleh kreditur melalui pembelian  dan  pemesanan  barang  yang  dibeli  melalui  platform  Shopee. Debitur  dengan  ini  menyatakan  bahwa  telah  memilih  barang  sendiri  sesuai dengan  kehendak  sendiri  dan  setuju  untuk  tunduk  dalam  setiap  dan  segala syarat  ketentuan  dari  penjual  dan  penyedia  jasa  pengiriman  sehubungan dengan pembelian dan pengiriman barang yang telah dibeli.
3. Debitur berhak melakukan pembayaran pinjaman melalui berbagai kanal yang disediakan  seperti  pembayaran  melalui  Indomaret,  ShopeePay  atau  kanal lainnya yang tersedia di platform Shopee.
4. Debitur  berhak  mendapatkan  pemberitahuan  apabila  dilakukan  penagihan secara langsung melalui agen collection .
5. Debitur  wajib  membayar  kembali  fasilitas  pinjaman  dalam  jumlah  total pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai jumlah nilai angsuran dalam tempo  waktu  yang  telah  ditentukan  sesuai  jadwal  pembayaran  dan  apabila terlambat wajib membayar denda.
b. Hak dan Kewajiban Kreditur (Pemberi Dana).
Berdasarkan hubungan hukum para pihak tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai  hak  dan  kewajiban  kreditur  dalam  perjanjian  pembiayaan  SPayLater  di bawah ini :
1. Kreditur  berhak  mendapatkan  perintah  atau  pemberitahuan  bahwa  debitur mengajukan fasilitas pinjaman. Kreditur wajib memberikan fasilitas pinjaman dengan  mengirimkan  jumlah  nilai  pokok  fasilitas  pinjaman  kepada  Shopee dengan  cara  transfer  bank  untuk  tujuan  fasilitas  pinjaman  pada  tanggal konfirmasi pesanan telah selesai.
2. Kreditur tidak memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas barang yang dibeli oleh debitur.
3. Kreditur  tidak  bertanggung  jawab  jika  terdapat  kerusakan  terhadap  barang yang dibeli baik sebagian maupun seluruhnya karena tidak sesuai pesanan atau permintaan debitur.
4. Kreditur  wajib  membayarkan  nilai  pokok  fasilitas  pinjaman  debitur  kepada Shopee untuk kemudian dibayarkan kepada penjual senilai harga barang yang dibeli dan kepada penyedia jasa pengiriman senilai ongkos kirim.
5. Kreditur  berhak  menerima  kembali  fasilitas  pinjaman  dalam  jumlah  total pelunasan yang dipinjam oleh debitur dengan cara angsuran bulanan sesuai jumlah nilai angsuran dalam tempo waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal pembayaran.  Kreditur  wajib  menyediakan  beberapa  metode  pembayaran pinjaman  melalui  seperti  pembayaran  melalui  Indomaret,  ShopeePay  atau kanal lainnya yang tersedia di platform Shopee.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tanggung  jawab  utama  pemberi  pinjaman  adalah menawarkan  pinjaman  yang  telah  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.  Pemberi  pinjaman terutama  berhak  atas  biaya  administrasi,  pokok  pinjaman,  bunga  pinjaman,  dan  biaya keterlambatan. 23 Penerima  pinjaman  memiliki  hak  untuk  menerima  uang  pinjaman  dari pemberi pinjaman. Penerima pinjaman setuju untuk membayar semua biaya yang terkait, termasuk biaya keterlambatan, biaya administrasi, dan pokok pinjaman. 24 Shopee berusaha memberikan pelayanan pinjaman dengan baik kepada para debitur hanya saja bagi beberapa pengguna kurang membaca apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak eletronik yang telah disepakati bersama sehingga masih ada debitur yang lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman dan akan berdampak pada catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK debitur dan akan merugikan bagi kreditur.

## PENUTUP
Perjanjian  pembiayaan  multiguna  Shopee  Pay  Later  telah  dibuat  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian lahir untuk mengikat  debitur  dan  kreditur  agar  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing. Adanya  perjanjian  pembiayaan  saat  terjadi  pinjam  meminjam  secara  online  atau fintech P2PL akan menjadi keberlangsungan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak untuk kemudian  dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  itikad  baik  mengingat  tidak adanya  jaminan  karena  hanya  mengandalkan  kepercayaan  dan  jaminan  identitas  debitur dalam  sistem Fintech  Data  Center (FDC)  yang  dikelola  oleh  Asosiasi  Fintech  Pendanaan Indonesia.  Kreditur  harus  lebih  selektif  dalam  menyeleksi  calon  debitur  untuk  diberikan dana pinjaman dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Nasution, Bahder Johan. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung : Mandar Maju. Salim. (2021). Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law. Depok : Rajawali Press.
Sugiarto, Agus. (2022). Mengenal Ekonomi Digital. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
Widijawan, Dhanang. (2018). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis. Bandung : Keni Media.
Artikel Jurnal
23 Salim. (2021). Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law. Depok : Rajawali Press, hlm. 104.
24 Salim. (2021). Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law, Ibid , hlm. 104.
Amalina,  H.  N.,  Ramdani,  M.  G.,  Ashiddiq,  M.  R.,  Sulistiyani,  I.,  &  Lokania,  L . (2019). Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Peer  To  Peer  Lending  (Pinjam-Meminjam  Online). Lontar Merah , 2(1), 148-153.
Ariati,  Ni  Kadek,  I  Wayan  Suarbha.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Dalam Melakukan Transaksi Online. Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum , 4(2), 5.
Febrina,  Nadila.  (2020).  Penyelesaian  Wanprestasi  Terhadap  Perjanjian  Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru. Doctoral dissertation , Universitas Islam Riau.
Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25(2), 320-338.
Made, N. M. I. P. D., & Resen, G. S. K, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 5(3), 479-491.
Tika Purnami & Suatra Putrawan. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending. Jurnal Kertha Wicara , 9(12), 1-10.

## Website
Amelia Riskita. (2022). 22 Marketplace di Indonesia yang Paling Banyak dikunjungi. Diambil Desember 05, 2022, Dari
https://store.sirclo.com/blog/marketplacediindonesia/#:~:text=Tokopedia,Indon esia% 20yakni%20sebesar%20135%20juta
Andrey  Kiligann.  (2022).  PT  Commerce  Finance  Perusahaan  Apa?.  Diambil  Desember  05,
2022,  Dari https://virtualofficeku.com/cv/pt-commerce-finance-perusahaan- apa.html
Investree. (2022). Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai. Diambil Desember 05, 2022, Dari https://investree.id/how-it-works
M.  Alfathan  Rahman.  (2020).  Sejarah  dan  Perkembangan  Fintech  di  Indonesia.  Diambil Desember 05, 2022, Dari https://www.finansialku.com/fintech-di-indonesia/
PT.  Commerce  Finance,  (2022).  Product.  Diambil  Februari  06,  2023,  Dari https://commerce-finance.com/product
Pusat  Bantuan  Shopee.  (2022).  Syarat  dan  Ketentuan  Layanan  SpayLater  bagi  Penerima
Pinjaman. Diambil Desember 05, 2022, Dari https://help.shopee.co.id/portal/article/77531
Shopee,  (2023).  Bagaimana  Prosedur  Pembayaran  menggunakan  SPayLater.  Diambil Februari,  06,  2023,  Dari https://help.shopee.co.id/portal/article/73455- [SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran menggunakanSPayLater%3F#:~:text=Penggunaan%20SPayLater%20akan%20dik enakan%20biaya,Biaya%20Penanganan%20dan%20Biaya%20Layanan