## PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATPOL PP DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI ACEH

## PEACE AND PUBLIC ORDER IMPLEMENTATION BY SATPOL PP AND CIVIL SERVANT INVESTIGATOR IN ACEH PROVINCE
Gunawan
Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta No. Telp./Faks: +62 21 314 0454; HP. +62 812 88140 777; +62 877 888 877 866 e-mail: gunplay18@yahoo.co.id, wawangunawan678@gmail.com Diterima: 14 Mei 2012, Direvisi: 29 Mei 2012, Disetujui: 31 Mei 2012

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  tugas  dan  fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Lokasi kajian adalah Provinsi Aceh dengan metode kajian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  gambaran yang nyata tentang pelaksanaan PPNS. Kajian menyimpulkan bahwa kelembagaan belum masuk dalam jabatan struktural, pembentukan sekretariat belum dilaksanakan, dan kualitas sumber daya manusianya belum  optimal.  Disarankan  agar  segera  melakukan  perubahan  sistem  jabatan  struktural  yang  melekat pada  PPNS  diubah  menjadi  Jabatan  Fungsional  PPNS,  membentuk  Sekretariat  PPNS  pada  Kantor Satpol PP, dan melakukan diklat bagi para pegawai.
Kata Kunci : Satpol PP, PPNS, ketentraman dan ketertiban.

## Abstract
This study aims to identify the duties and functions of the Satpol PP in the implementation of peace and public order. What is the study of Aceh by the method of qualitative study used a descriptive approach, in  order  to  obtain  a  real  picture  of  the  implementation  of  the  PPNS.  The  study  concluded  that  the institution has not been included in the structural position, the formation of the secretariat has not been implemented,  and  the  quality  of  human  resources  is  not  optimal.  It  is  recommended  to  immediately make  changes  to  the  system  are  attached  to  the  structural  position  PPNS  converted  into  functional investigators,  established  investigators  in  the  office  of  the  secretariat  of  the  Satpol  PP,  and  conduct training for employees.
Keywords: Satpol PP, PPNS, peace and order.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) mengatur  mengenai  penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan  urusan  wajib  pemerintah  daerah,  dalam hal  ini  meliputi  pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan kota, untuk kemudian dipertegas pada pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  (Perda) dan  penyelenggaraan  ketertiban  umum    dan ketenteraman  masyarakat  dapat  dibentuk  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Satpol  PP  pada  hakekatnya  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat,  sehingga  dapat terwujud  rasa  tenteram  dan  tertib  di  tengah-tengah masyarakat.  Upaya  menciptakan  ketenteraman, ketertiban  dan  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat  tidak  akan  mudah  dilaksanakan.  Untuk itu,  perlu  adanya  kelembagaan  Satpol  PP  yang  kuat
dan  tegas  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya.
Secara  teknis,  agar intruksi  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004  dapat diaplikasikan pada  tataran  pelaksanaan,  maka  dibuatlah  aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja  pada  pasal  4,  yang  menjabarkan  tugas  pokok Satpol PP yakni menegakkan Perda dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  keten- traman  masyarakat  serta  perlindungan  masyarakat, dan  pada  pasal  5  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4,  Satpol  PP mempunyai  fungsi:  (1)  Menyusun  program  dan melaksanakan  penegakan  Perda,  menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; (2) Melaksanakan kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan  kepala daerah;  (3)  Melaksanakan  kebijakan  penyeleng- garaaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  di  daerah;  (4)  Melaksanakan  kebijakan
perlindungan masyarakat (5) Melaksanakan koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan  kepala daerah;  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil daerah,  dan/atau  aparatur  lainnya,  (6)  Mengawasi masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  agar mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan  kepala daerah;  dan  (7)  Melaksanakan  tugas  lainnya  yang diberikan oleh kepala daerah.
Kementerian Dalam Negeri
yang merupakan pembina Satpol PP di daerah, sebagaimana  tertuang  dalam  PP  Nomor  6  Tahun 2010  tersebut,  pada  pasal  30  ayat  (1)  menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum  Satpol  PP.  Pembinaan  yang  dilakukan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan terhadap  Satpol  PP  di  daerah  meliputi:  fasilitasi, regulasi, monitoring dan evaluasi, dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  pembinaan  umum meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan,  supervisi,  pendidikan  dan  pelatihan, monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan  tugas Satpol  PP;  dan  ayat  (2)  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  melakukan  pembinaan  teknis  operasional Satpol  PP,  dalam  penjelasannya  disebutkan  bahwa pembinaan  teknis  operasional,  meliputi  pembinaan kemampuan  Satpol  PP  melalui  pembinaan  etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di  bidang  ke-pamong  praja-an.  Kementerian  Dalam Negeri  selaku  pembina  Satpol  PP  di  daerah,  dapat memberikan  arahan  dan  kebijakan  kepada  kepala daerah untuk melaksanakan PP Nomor 6 Tahun 2010 dalam  penjabarannya  terdapat  aturan  dan  ketentuan bagi  Satpol  PP  dalam  menyelenggarakan  ketertiban dan  ketentraman  dalam  kerangka  perlindungan masyarakat,  dibutuhkan  koordinasi  lintas  instansi yang terkait perannya.
Peran  Satpol  PP  yang  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan  merupakan  peran yang  tidak  mudah  dalam  implementasinya  butuh komitmen dan kesungguhan untuk dapat mewujudkannya  dalam  tugas  pokok  dan  fungsinya. Berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan  kompetensi  Polisi  PP  melalui  peningkatan kemampuan  aparat  Polisi  PP  melalui  berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bersinergi dengan  pihak  kepolisian,  sehingga  diharapkan kinerja  dan  pemahaman  terhadap  tugas  pokok  dan fungsi  manjadi  lebih  jelas.  Selanjutnya,  terkait dengan  perkembangan  dan  dinamika  perubahan penyelenggaraan  pemerintahan,  tuntuntan  terhadap Polisi  PP  untuk  lebih  dapat  memahami  isi  setiap Perda  turut  serta  mengimplementasikannya  di lapangan,  karena  dapat  dipastikan  tugas  Polisi  PP akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sebagai  perangkat  pemerintah  daerah, Satpol  PP  dalam  menegakkan  Perda  dan  menjaga ketertiban, serta ketenteraman, menurut PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 9 menyatakan pada ayat (1) bahwa
bagi Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dan dapat  ditetapkan  menjadi  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  dan  ayat  (2)  Polisi  Pamong  Praja  yang ditetapkan  sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau  peraturan  kepala  daerah  yang  dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.
Selanjutnya,  personel  Satpol  PP  dalam melaksanakan  penertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  bertindak  sebagai  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  disamping  tentunya  pejabat lainnya  yang  ditunjuk,  sesuai  pasal  149  ayat  (1) Satpol  PP  dapat  diangkat  sebagai  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  ayat  (2)  Penyidikan  dan penuntutan  terhadap  pelanggaran  atas  ketentuan Perda dilakukan  oleh  pejabat  penyidik  dan  penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan  ayat  (3)  Perda  dapat  juga  ditunjuk  pejabat  lain yang  diberi  tugas  untuk  melakukan  penyidikan terhadap  pelanggaran  atas  ketentuan  Perda.  Makna pasal  ini  berarti  bahwa  yang  dimaksud  PPNS tersebut  adalah  personel  Satpol  PP  dan/atau  pejabat lainnya yang ditunjuk. Satpol PP dalam hal bertugas ganda sebagai pelaksana dan penyidik.
PPNS  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya didasarkan  dari  laporan  masyarakat  maupun  dari kelembagaan,  dalam  hal  ini  adalah  kelembagaan/ institusi  Satpol  PP,  berdasarkan  surat  edaran Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  182.1/857/57/sj tanggal  18  Maret  2011  tentang  Pembentukan Sekretariat PPNS di Satpol PP. Dalam melaksanakan tugasnya,  Satpol  PP  bekerja  berdasarkan  peraturan dan  kebijakan  pemerintah  daerah,  di  mana pemerintah daerah telah diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sebagai- mana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  pada  pasal  pasal  14  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah  untuk  kabupaten/ kota  merupakan  urusan  yang  berskala  kabupaten/ kota yang terdiri dari 16 urusan wajib dan atas dasar urusan  wajib  itulah,  maka  PPNS  di  daerah dikumpulkan dan disatukan dalam wadah sekretariat di Satpol PP, dengan harapan pelaksanaan tugas dan fungsi  PPNS  berjalan  lebih  cepat  dan  dapat terkoordinasi  dengan  baik,  meskipun  seringkali dalam pelaksanaan penyidikan suatu kasus, mengalami  permasalahan  dan  kendala  dengan  pihak Kepolisian, Satpol PP dan PPNS itu sendiri.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diidentifikasi permasalahan mengenai peran PPNS sebagai berikut: (1)  Pembentukan  Sekretariat  PPNS  pada  Kantor Satpol  PP  di  daerah  belum  dilaksanakan  sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 182.1/857/SJ Tahun 2011; (2) Sumber daya manusia yang tersedia sebagai PPNSD dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  belum
memenuhi  harapan  yang  diinginkan  berdasarkan kepada  integritas,  kompetensi,  obyektifitas,  dan independensi  serta  kualitas  maupun  kuantitas  yang memadai;  (3)  Keterbatasan  sarana  &  prasarana PPNSD  di  Satpol  PP  belum  mendukung  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan d) Hubungan PPNSD dengan Satpol PP dan Penyidik Polri selaku pembina  dan  koordinator  pengawas  PPNSD  dan Satpol PP belum konsisten.
Merujuk kepada hasil penelitian sebelumnya mengenai  Studi  Profil  Satuan  Polisi  Pamong  Praja, yang menunjukan bahwa masih banyak daerah yang belum  memiliki  PPNS,  maka  kajian  ini  lebih difokuskan  pada  identifikasi  permasalahan  yang menyebabkan  peran  dan  eksistensi  PPNS  di  daerah dalam  pelaksanaan  ketenteraman  masyarakat    dan ketertiban  umum  belum  optimal.  Kajian  memilih lokasi  di  Provinsi  Aceh  dengan  alasan  bahwa provinsi tersebut memiliki keunikan tersendiri, yakni dari  kekhususan  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk  melaksanakan  pemerintahan  di  daerah,  yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pendekatan
Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian  kualitatif, dengan metode  deskriptif,  yang mana  hal  ini  dimaksudkan  untuk    memberikan gambaran  dan  analisa  yang  lebih  jelas  mengenai peran  tugas  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) pada  institusi  Satpol  PP.  Pertimbangan  ilmiah penggunaan  jenis  penelitian  deskriptif,  ialah  untuk mendapatkan  gambaran  dan  fenomena  yang  terjadi pada  saat  sekarang  yang  jelas  terkait  dengan  fakta- fakta,  gejala-gejala  dari  obyek  kajian  yang ditemukan di lapangan secara realistis-komprehensif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  data sekunder.  Untuk  memperoleh  data  yang  diinginkan dalam  kajian  ini,  digunakan  teknik  pengumpulan data  berupa:  (1)  studi  dokumentasi  ( documentation study ),  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan Satpol PP  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  data  yang akurat  dan  dianggap  perlu  dalam  melaksanakan kajian;  (2)  kuesioner  ( open  and  closed  anded quistion ),  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan membuat  daftar  pertanyaan  yang  berhubungan dengan  fokus  kajian  ini.  Daftar  pertanyaan  yang digunakan  dibuat  sedemikian  rupa,  sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada beberapa  alternatif,  atau  satu  jawaban  saja;  dan  (3) wawancara  mendalam  ( in-depth  interviews ),  yang dilakukan  untuk  membantu  kekurangan  dalam menganalis pada kusioner terbuka dan tertutup .

## Konsep Pemerintahan
Pemerintah  merupakan  suatu  gejala  yang berlangsung  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  yakni
hubungan  antara  manusia  dengan  setiap  kelompok termasuk dalam  keluarga.  Masyarakat  sebagai  suatu gabungan  dari  sistem  sosial,  akan  senantiasa  terkait dengan  unsur-unsur  pemenuhan  kebutuhan  dasar manusia  seperti  keselamatan,  istirahat,  pakaian  dan makanan.  Dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar tersebut, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder, maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi  menurut  makna  yang  disepakati bersama,  dan  institusi  sosial  yang  berlaku  sebagai kontrol  dalam  aktivitas  dan  mengembangkan masyarakat.
Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder  tersebut,  maka  terbentuk  pula  institusi sosial  yang  dapat  memberi  pedoman  melakukan kontrol  dan  mempersatukan  (integrasi)  anggota masyarakat (Malinowski dalam Garna, 2000). Untuk membentuk  institusi-institusi  tersebut,  masyarakat membuat  kesepakatan  atau  perjanjian  di  antara mereka, yang menurut Rosseau (terjemahan Sumardjo,  1986)  adalah  konflik  kontrak  sosial ( social  contract ).  Adanya  kontrak  sosial  tersebut selanjutnya  melahirkan  kekuasan  dan  institusi pemerintahan.
Lahirnya  pemerintahan  pada  awalnya adalah  untuk  menjaga  suatu  sistem  ketertiban  di dalam  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tersebut bisa  menjalankan  kehidupan  secara  wajar.  Seiring dengan  perkembangan  masyarakat  modern  yang ditandai  dengan  meningkatnya  kebutuhan,  peran pemerintah  kemudian  berubah  menjadi  pelayan masyarakat.  Pemerintah  modern,  dengan  kata  lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.  Pemerintah  tidaklah  diadakan  untuk melayani  diri  sendiri,  tetapi  untuk  melayani masyarakat,  menciptakan  kondisi  yang memungkin- kan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya  demi  mencapai  kemajuan  bersama (Rasyid,  2000).  Osborne  dan  Gaebler  (terjemahan Rasyid, 2000), bahkan menyatakan bahwa pemerintah  yang  demokratis  lahir  untuk  melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.
Dengan  demikian  lahirnya  pemerintahan memberikan  pemahaman  bahwa  kehadiran  suatu pemerintahan  merupakan  manifestasi  dari  kehendak masyarakat  yang  bertujuan  untuk  berbuat  baik  bagi kepentingan masyarakat,  bahkan  Van  Poelje  (dalam Hamdi,  1999)  menegaskan  bahwa  pemerintahan dapat  dipandang  sebagai  suatu  ilmu,  yaitu  yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan  dan  memimpin  pelayanan  umum. Defenisi  ini  menggambarkan  bahwa  pemerintahan sebagai  suatu  ilmu  mencakup  2  (dua)  unsur  utama, yaitu:  pertama;  masalah  bagaimana  sebaiknya pelayanan  umum  dikelola,  jadi  termasuk  seluruh
permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti  dari  sudut  kemanusiaan;  kedua,  masalah bagaimana sebaiknya
Menurut  Inu  Kencana  Syafiie  (1998), secara  etimologis  kata  pemerintahan  berasal  dari kata:
1.     Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.  Yang  berarti  di  dalamnya  terdapat dua  pihak,  yaitu  yang  merintah  memiliki wewenang  dan  yang  diperintah  memiliki kepatuhan dan keharusan.
2.     Setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3.      Setelah  di  tambah  lagi  akhiran  an  menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara, hal atau  urusan  dari  badan  yang  memerintah tersebut.
Pemerintah  adalah  gejala  sosial,  artinya  di dalam  hubungan  antar  anggota  masyarakat,  baik individu  dengan  individu  dan  kelompok  maupun antar  individu  dengan  kelompok.  (Ndraha,  1997). Menurut  R.  Mac.Iver  (dalam  Syafiie,  2002) pengertian  pemerintahan  adalah:  “Suatu  organisasi dari  orang-orang  yang  mempunyai  kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah”.
Secara etimologis kata pemerintahan berasal  dari  kata  pemerintahan,  kata  pemerintah sendiri  berasal  dari  kata  Perintah  yang  berarti menyuruh  melakukan  suatu  pekerjaan  (Pamudji, 1985).  Namun  tinjauan  asal  kata  pemerintah sebenarnya  berasal  dari  kata  dalam  bahasa  Inggris “ government” yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan dalam banyak tulisan. Namun,  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa “ government ” tidak selalu memiliki makna pemerintahan, karena Samuel Edward Finer mengartikan  “ government ”  sebagai public  servant, yakni  pelayanan.  Sehingga  Samuel  Edward  Finer (dalam  Syafiie,  2002)  menyimpulkan  bahwa  kata government dapat memiliki arti: a. Menunjuk kepada  kegiatan atau proses pemerintah,  yakni  melakukan  kontrol  atas pihak lain;
b.      Menunjuk pada masalah-masalah Negara dalam kegiatan atau proses dijumpai;
c.      Menunjukan  cara,  metode,  atau  sistem  dengan masa suatu masyarakat tertentu diperintah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan lembaga  atau  badan  yang  mempunyai  wewenang (kekuasaan) untuk memerintah dan mengatur urusan negaranya berdasarkan sistem yang dianutnya.

## Konsep Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  pada  pasal  1  angka  1  dan  pasal  6  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  ada  dua  pejabat yang berkedudukan  sebagai  penyidik,  yaitu  pejabat  polisi
negara  Republik  Indonesia  dan  pejabat  pegawai negeri sipil. Selanjutnya, dalam PP Nomor 58 Tahun 2010  tentang  Perubahan  Atas  PP  Nomor  27  Tahun 1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  yang  merupakan  peraturan pelaksanaan  undang-undang  tersebut  di  atas, disebutkan  bahwa  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  yang  selanjutnya  disebut  pejabat  PPNS  adalah pegawai negeri sipil tertentu, sebagaimana dimaksud dalam  KUHAP,  baik  yang  berada  di  pusat  maupun daerah,  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang.  Kemudian,  pada  pasal  2  PP  Nomor  58 Tahun  2010  tersebut  ,  penyidik  adalah, pertama: penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;  dan kedua ,  penyidik  adalah  pejabat pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  melaksanakan menyelenggarakan  penegakan  supremasi  hukum dengan  berprilaku  sebagai  pelindung  dan  pelayan masyarakat  yang  harus  dipertanggung  jawabkan menurut norma hukum, norma agama, norma moral, dan norma sosial.
Adapun  PPNS  menurut  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2010  tentang  Manajemen  Penyidikan  Oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  adalah  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan penyidikan  tindak  pidana  sesuai  undang-undang yang  menjadi  dasar  hukumnya  masing-masing,  dan dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  di  bawah koordinasi  dan  pengawasan  Penyidik  Polri.  Dengan demikian,  menjadi  jelas  bahwa  PPNS  dibawah koordinasi  dan  pengawasan  Kepolisian  Republik Indonesia. Selanjutnya, juga dijelaskan pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun 2009  tentang  Kode  Etik  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Daerah, mengenai keberadaan PPNSD menyebutkannya  sebagai  Pegawai  Negeri  pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan pemerintah  daerah  yang  diberi  wewenang  khusus oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
PPNSD  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya,  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2009, dengan memiliki karakteristik pada kode etik profesi PPNSD,  yaitu  norma  yang  digunakan  sebagai pedoman  yang  harus  ditaati  oleh  PPNSD  dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang- undangan,  dan  Perda.  PPNSD  harus  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  serta  prinsip-prinsip  yang mendasarinya, yaitu integritas, memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;  kompetensi,  yakni  memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan tugasnya;  obyektifitas,  yakni  menjunjung  tinggi ketidakperpihakan  dalam  melaksanakan  tugasnya;
dan  independensi,  yakni  tidak  terpengaruh  terhadap adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
Menurut Herujito (2001), mengenai pengawasan  yang  dilakukan  PPNS,  pengawasan pengawasan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: (1) Waktu:  yang dimaksud pengawasan  dari  segi  waktu dapat  dilakukan  secara  preventif  dan  secara refresif, alat yang dipakai untuk pengawasan ialah perencanaan  dan  budget,  sedangkan  pengawasan secara refresif menggunakan alat budget dan laporan; (2)  Objek:  ialah  pengawasan  terhadap  produksi, keuangan,  aktivitas  karyawan  dan  sebagainya  ada juga  yang  menyatakan  pengawasan  dari  segi  objek merupakan  pengawasan  administratif  dan  peng- awasan  operatif,  contoh  pengawasan  administratif ialah pengawasan anggaran, inspeksi dan pengawasan  order  ( standing  order )  dan  pengawasan kebijaksanaan  ( policies  controling );  dan  (3)  Subjek: terdiri  dari  pengawasan  intern  dan  ekstern.  Adapun pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian terhadap  PPNS  adalah  pengawasan  subjek  ekstern, sedangkan pengawasan yang dilakukan PPNS adalah menegakan  perda,  yang  merupakan  pengawasan kebijaksanaan,  yang  termasuk  dalam  pengawasan objek.
Sebagai unsur pengawasan dan memberikan fasilitasi  koordinatif  bagi    PPNS,  tentunya Kepolisian Republik Indonesia mempunyai mekanisme  dan  aturan  jalannya  pelaksanaan  tugas dan  pokok  PPNS  sebagaimana  disebut  pada  bab  II Pengawasan,  Pengamatan  dan  Penelitian  serta pemeriksaan pasal 5 yang menyebutkan pengawasan, pengamatan,  penelitian  atau  pemeriksaan  ayat  (1) dilaksanakan  atas  dasar:  (a)  hasil  temuan  dari petugas;  dan/atau  dan  (b)  laporan/pengaduan masyarakat,  yang  dapat  diajukan  secara  tertulis maupun  lisan.  (2)  terhadap  laporan/pengaduan masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  b,  kepada  pelapor  diberikan  surat  tanda penerimaan  laporan.  (3)  hasil  pengawasan,  peng- amatan,  penelitian  atau  pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  apabila  ditemukan  tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  bahwa tindakan yang dilakukan PPNS pada Unit Satpol PP adalah tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk laporan hasil temuan petugas ketika melaksanakan  dan  menyelenggarakan  ketertiban umum,  ketenteraman  masyarakat  serta  perlindungan terhadap  masyarakat,  yang  selanjutnya  dijelaskan kembali  pada  pasal  6  yang  berisikan  bahwa:  (1) Laporan  kejadian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian. (2)  Laporan  kejadian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  ayat  (3),  berisikan  uraian  singkat  mengenai peristiwa  yang  terjadi  atau  dugaan  terjadinya pelanggaran  pidana.  (3)  Atasan  PPNS  setelah menerima  laporan  kejadian  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan
dan  memberi  petunjuk  mengenai  pelaksanaan penyidikan.
Atasan  langsung  PPNS  pada  Unit  Satuan Polisi  Pamong  Praja  adalah  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Kasatpol  PP),  sesuai  dengan  amanat Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010,  menyebutkan bahwa yang menjadi atasan PPNS adalah PPNS atau Pimpinan  pada  instansi.  Ketika  dalam  melakukan penyidikan,  seorang  Pejabat  PPNS  dapat  meminta bantuan terahadap penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang  dalam  Keputusan    Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010 pada  pasal  8  ayat  2  menjelaskan  bahwa  dalam pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan  TKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  disesuaikan  dengan  karakter  dan  bidang  tugas PPNS  masing-masing.  (3)  Dalam  hal  pelaksanaan kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) membutuhkan  tindakan  taktis  dan  teknis  di  TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.
PP  Nomor  58  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil, menyebutkan bahwa calon Penyidik harus memenuhi persyaratan  Pengangkatan  PPNS,  yakni  masa  kerja sebagai  pegawai  negeri  sipil  paling  singkat  2  (dua) tahun; berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan  III/a;  berpendidikan  paling  rendah sarjana hokum atau sarjana lain yang setara; bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; sehat jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan  dokter  pada  rumah  sakit  pemerintah; setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP3) pegawai  negeri  sipil  paling  sedikit  bernilai  baik dalam  2  (dua)  tahun  terakhir;  dan  mengikuti  dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; harus  mempunyai  moral  baik,  integritas,  dedikasi dan  professional;  menyesuaikan  jumlah  personel PPNS dengan beban tugas yang dihadapi; mempunyai  pola  kerja  sama  antar  PPNS  dalam pelaksanaan  penyidikan;  membentuk  team  supervisi atau  asistensi  yang  dapat  mengawasi  proses penyidikan; dan menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia  dalam  menjaga  ketenteraman,  ketertiban dan  perlindungan  masyarakat  dan  juga  merupakan tugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  yaitu  terdapat pada  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang    Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  pada  Bab  III  Pasal  13  mengenai  Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakan  hukum  dan  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Keberadaan  PPNS  pada  unit  Satpol  PP merupakan elemen pendukung utama dalam
melaksanakan tugas  lanjutan  yang  diperlukan  dalam penanganan  kepada  lembaga  peradilan,  menurut Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negera  Republik Nomor  6  Tahun  2010  pada  pasal  13  mengenai Pengorganisasi  PPNS  pada  ayat  1,  bahwa  dalam pelaksanaan  penyidikan  oleh  PPNS,  diperlukan pengorganisasian  sumber  daya  yang  meliputi:  (1) personel  PPNS;    (2)  sarana  dan  pra  sarana;  (3) anggaran;  dan  (4)  peraturan  maupun  piranti  lunak. Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana  dapat  dilaksanakan  oleh  atasan  PPNS berdasarkan  hubungan  dan  tata  kerja  organisasi  di lingkungan instansi PPNS. Sumber daya inilah yang nantinya  akan  menentukan  kinerja  dari  PPNS  pada instansi  Satpol  PP  dalam  menindaklanjuti  laporan yang  diberikan  oleh  Satpol  PP  ketika  melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Pejabat  PPNS  dalam  melaksanakan  tugas dan  menangani  serta  menuntaskan  kasus  per  kasus PPNS dapat melakukan secara berkelompok antara 2 (dua)  sampai  dengan  5  (lima)  PPNS  yang  diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik Nomor 6 Tahun 2010 pada pasal 15, yaitu pengorganisasian  personel  PPNS  dapat  digolongkan sebagai  berikut:  (1)  Pada  kasus  yang  mudah,  dapat dilaksanakan  oleh  2  (dua)  PPNS;  (2)  Pada  kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS; (3) Pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat)  PPNS;  (4)  Pada  kasus  yang  sangat  sulit, dilaksanakan  oleh  tim  yang  beranggotakan  paling sedikit 5 (lima) PPNS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  lapangan,  jumlah  sumber daya  manusia  aparatur  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dan  Wilayatul  Hisbah  Provinsi  Aceh  Darussalam dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Dari  komposisi  di  atas,  terlihat  bahwa jumlah terbesar  PPNS  di  Provinsi  Aceh  berasal  dari Polisi  PP,  sedangkan  Wilayatul  Hisbah  dan  PPNS sendiri sama-sama sebanyak 14 personel. Komposisi yang berbeda terjadi di Kota Sabang, di mana jumlah personel  PPNS  keseluruhan  adalah  sebanyak  163 personel,  yang  terdiri  dari  unsur  Polisi  PP  135 personel,  Wilayatul  Hisbah  27  personel,  dan  unsur PPNS  hanya  1  personel  saja,    itupun  sebenarnya berasal dari unit Satpol Wilyatul Hisbah. Sedangkan jumlah  PPNS  di  Kabupaten  Aceh  Besar  adalah sebanyak 117 personel, dengan komposisi dari Polisi PP  sebanyak  73  personel,  Wilayatul  Hisbah  39 personel,  dan  PPNS  5  personel.  Dari  jumlah keseluruhan  PPNS  yang  ada  apabila  dibandingkan dengan  jumlah  penduduk  yang  ada  pada  wilayah masing-masing,  maka  keberadaan  PPNS  dapat dikatagorikan  belum  proporsonal,  sehingga  masih diperlukan  penambahan  anggota  personel,  baik  di unsur  Satpol  PP,  unsur  Satpol  Wilyatul  Hisbah maupun pada unsur PPNS. Adapun luas wilayah dan jumlah penduduk yang dilayani oleh Satpol PP dapat dilihat pada Tabel 2.
Dari  data  terlihat  bahwa  ratio  perbanding jumlah  antara  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk yang  dilayani  oleh  PPNS  di  Provinsi  Aceh adalah  1 melayani 585,41  km 2 dan 49.989  orang masyarakat. Di  Kabupaten  Aceh  Besar  1  orang  PPNS  melayani 25,38 km 2 dan 3.133 orang masyarakat, sedangkan di Kota  Sabang  jauh  lebih  ideal,  yakni  1  orang  PPNS melayani 0,94 km 2 dan 218 orang masyarakat.
Dari komposisi jenis kelamin dan usia pada Tabel  3  dan  Tabel  4,  terlihat  bahwa  PPNS  di Provinsi  Aceh,  Kota  Sabang  dan  Kabupaten  Aceh Besar,  di  dapat  data  bahwa  sebagian  besar  PPNS berjenis kelamin pria dengan usia yang terbesar pada golongan  36-45  tahun.  Dari  komposisi  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  PPNS  di  Provinsi  Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar lebih bagus bila  dibandingkan  dengan  daerah-daerah  lain  yang
Tabel 1. Komposisi PPNS di Satpol PP Provinsi NAD
No. Provinsi/Kabupaten/Kota SDM Satpol PP Pol PP WH PPNS Jumlah 1. Provinsi NAD 71 14 14 99 2. Kota Sabang 135 27 1 163 3. Kabupaten Aceh Besar 73 39 5 117 Sumber: Satpol PP Prov.NAD, 2012.
Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kecamatan Lokasi Penelitian
No. Provinsi/Kabupaten/Kota Komposisi Luas Wilayah (km 2 ) Penduduk (jiwa) Kecamatan 1. Provinsi NAD 57.956 4.948.907 286 2. Kota Sabang 153 35.600 2 3. Kabupaten Aceh Besar 2.969 366.612 23
Sumber: BPS, Prov.NAD dalam Angka, 2011.
kesemuanya  berjenis  kelamin  pria  dan  tidak memiliki  PPNS  berjenis  kelamin  wanita.  Dengan adanya  PPNS  berjenis  kelamin  wanita,  diharapkan akan  mengurangi  efek  negatif  yang  akan  timbul  di masa  yang  akan  datang,  seperti  ketika  melakukan pemeriksaan terhadap kaum hawa untuk menghindari pelecehan  seksual,  maka  yang  memeriksa  harus dilakukan  oleh  perempuan.  Adapun  untuk  usia, PPNS di Provinsi Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh  Besar  harus  segera  melakukan  regenerasi, mengingat  sebagian  besar  PPNS  yang  ada  sekarang akan memasuki usia pensiun.
Dari Tabel 5 di atas, dapat dilihat tingkatan pendidikan  PPNS  yang  ada  di  Provinsi  Aceh,  Kota Sabang  dan  Kabupaten  Aceh  Besar,  maka  terlihat bahwa  sebagian  besar  berada  tingkat  pendidikan sarjana strata-1 (S-1), sedangkan yang berpendidikan pasca  sarjana,  yakni  tingkat  strata-2  (S-2)  baru  ada satu  orang,  yang  terdapat  pada  Satpol  PP  Provinsi Aceh.  Fakta  tersebut  menunjukan,  bahwa  yang menjadi  PPNS  di  Provinsi  Aceh,  Kota  Sabang  dan Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 telah terpenuhi, yaitu persyaratan untuk menjadi  PPNS  adalah  paling  rendah  berpendidikan sarjana  atau  sederajat,  meskipun  dalam  pelaksana- annya,  personel  PPNS  yang  ada  sebagian  besar dibiayai dari dana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh.
Seperti  diketahui  bahwa  Provinsi  Aceh mempunyai  dua  peraturan,  yaitu  peraturan  yang mengatur  secara  keseluruhan  pada  wilayah,  baik  di
provinsi,  kabupaten  dan  kota  dalam  bentuk    Perda, Pergub, Perbup, dan Perwali dan Qanun, yaitu suatu aturan  atau  perintah  yang  mengatur  khusus  dalam mendirikan  atau  menjalankan  syariat  Islam  dalam bentuk  Qanun.  Adapun  Qanun-Qanun  tersebut mengatur antara lain, Qanun 10 Tahun 2002 tentang Peradilan  Syariat  Islam,  Pelaksanaan  Ibadah  Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam diatur dalam  Qanon  11  Tahun  2002,  kemudian  Qanon  12 Tahun  2003  tentang  Minuman  Khamer  dan sejenisnya,  Qanon  13  Tahun  2003  tentang  Maisir (perjudian),  Qanon  14 Tahun  2004 tentang  Khalwat (mesum),  dan  Qanun  7  Tahun  2004    tentang Pengelolaan Zakat.
Berdasarkan  PP  Nomor  6  Tahun  2010, keberadaan  Satpol  PP  dan  PPNS  dalam  regulasi sudah  jelas  dan  tidak  diperdebatkan  lagi,  namun yang  masih  menjadi  ganjalan  adalah  keberadaan Wilayatul  Hisbah  di  dalam  organisasi  Satpol  PP, belum  diatur  secara  implisit.  Meskipun  Wilayatul Hisbah ini sudah ada dan terbentuk di dalam susunan organisasi  Satpol  WH,  di  mana  untuk  sementara sambil  menunggu  peraturan  yang  baru,  baik  dari pemerintah  provinsi  maupun  dari  pemerintah kabupaten/kota, berada pada koordinasi dan dirangkap oleh Kepala Satpol PP. Rencana kedepan, Organisasi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ini akan dibedakan menurut tupoksi masing-masing, di mana tugas pokok Satpol PP berada pada area pengawasan dan  menjaga  Perda,  sedangkan  Satpol  WH mengawasi dan menjaga Qanun. Dalam pelaksanaan
Tabel 3. Komposisi PPNS Provinsi NAD Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Provinsi/Kabupaten/Kota Jenis Kelamin PPNS Pria Wanita 1. Provinsi NAD 11 3 2. Kota Sabang 1 0 3. Kabupaten Aceh Besar 4 1
Sumber: Satpol PP Prov.NAD, 2012.
Tabel 4. Komposisi PPNS Provinsi NAD Berdasarkan Usia
No. Provinsi/Kabupaten/Kota Usia PPNS < 25 26-35 36- 45 46 –55 > 56 1. Provinsi NAD 0 4 6 2 2 2. Kota Sabang 0 0 1 0 0 3. Kabupaten Aceh Besar 0 0 3 2 0
Sumber: Satpol PP Prov.NAD, 2012.
Tabel 5. Komposisi PPNS Provinsi NAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Provinsi/Kabupaten/Kota Tingkat Pendidikan PPNS SLTA S-1 S-2 S-3 1. Provinsi NAD 0 13 1 0 2. Kota Sabang 0 1 0 0 3. Kabupaten Aceh Besar 2 3 0 0 Sumber: Satpol PP Prov.NAD, 2012.
di lapangan, kedua unsur ini dapat saja bekerjasama ketika  Polisi  PP  melakukan  operasi,  dapat  meminta bantuan Polisi WH dan begitu juga sebaliknya Polisi WH  dapat  meminta  bantuan  Polisi  PP  dalam melakukan  operasi  Syariat  Islam.  Wilayatul  Hisbah sebelum disatukan dengan Polisi PP dan berada pada organisasi  Dinas  Syariat  Islam,  namun  karena  tugas Polisi WH dengan tugas Pol PP kadang berhimpitan dan ada kemiripan, maka Polisi WH untuk sementara di gabungkan ke Polisi PP, meskipun nantinya Polisi WH akan diarahkan untuk berdiri sendiri.
Pasca tsunami pada tahun 2003, Pemerintah Provinsi  Aceh  melakukan  pendidikan  dan  pelatihan bagi  personel  PPNS,  di  mana  tujuan  utama  adalah memperkuat  personel  PPNS,  terutama  personel Wilayatul  Hisbah.  Pendidikan  dan  pelatihan  PPNS itu dibiayai oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi  (BRR),  meskipun  sampai  sekarang belum  keluar  Surat  Keputusan  dan  Ketetapan (SKEP)  dan  Kartu  Tanda  Penyidik  (KTP),  sehingga personel  calon  PPNS  yang  telah  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  tersebut  diperlukan  belum dapat melaksanakan tugas sebagai PPNS.
Kepolisian  Daerah  (Polda)  Aceh  Resort Sabang  mengidentifikasi  instansi  yang  memiliki PPNS,  dan  hasilnya  terdapat  13  instansi/dinas  yang ada PPNSnya, dengan jumlah personel ada 14 PPNS pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas Pertanian  dan  Kehutanan,  Kantor  Satpol  PP,  Kantor Imigrasi  kelas  II,  Dinas  Perhubungan  Kota  dan Kantor  Pelayanan  Bea  Cukai  di  Kota  Sabang,  di mana  masing-masing  terdapat  satu  orang  PPNS. Sedangkan  pada  Dinas  Syariat  Islam  dan  Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang masing-masing memiliki  3  orang  PPNS,  serta  pada  Dinas Perhubungan Laut/Navigasi teradapat 2 orang PPNS. Adapun pada Dinas Badan Karantina, Dinas Tenaga Kerja,  Kependudukan  &  Catatan  Sipil,  Dinas Informasi  dan  Komunikasi  dan  Dinas  Kesehatan tidak memiliki PPNS.
Dari  data  yang  diperoleh  dari  Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan
Pemerintah  Daerah  Aceh  Besar,  hasil  penyidikan yang  dilakukan  PPNS  pada  tahun  2011  terdapat penyidikan  yang  bersifat  teguran  dan  pembinaan, khususnya  yang berkaitan dengan penegakan Qanun sebanyak 813 kasus. Berdasarkan kinerja PPNS pada Satpol  PP  dan  Wilayatul  Hisbah  (WH)  di  Provinsi Aceh pada tahun 2011, beberapa perkara yang sudah diproses  dan  dilakukan  pembinaan  adalah  sebagai berikut:  Qanun  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan Syariat  Islam  2  kasus,  pelaksanaan  ibadah  Syariat Islam Bidang Aqidah 1 kasus, Qanon 11 Tahun 2002 tentang Ibadah dan Syiar Islam sebanyak 321 kasus, Qanon  12  Tahun  2003  tentang  Minuman  Khamer dan sejenisnya sebanyak 12 Kasus, Qanon 13 Tahun 2003  tentang  Maisir  (perjudian)  3  kasus,  Qanon  14 Tahun  2004  tentang  Khalwat  (mesum)  163  kasus, Qanun  7  Tahun  2004    tentang  Pengelolaan  Zakat  1 kasus, Perda Nomor 5 Tahun 2000 untuk Anak Punk sebanyak 85 kasus, sedangkan untuk waria sebanyak 27  kasus.  Adapun  keberadaan  Gepeng  sebanyak  34 kasus,  PP  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin PNS  sebanyak  58  kasus,  Pergub  Nomor  47  Tahun 2007 tentang Disiplin Sekolah sebanyak 110 kasus.
Dari  semua  perkara  yang  diproses  tersebut, penyelesaiannya  masih  bersifat  pembinaan  yang dilakukan  di  kantor  yakni  sebanyak  438  kasus, sedangkan  pembinaan  di  tempat  terdapat  44  kasus, dan  penyelesaian  melalui  adat,  tahap  jaksa/P21, putusan  hakim  masih  kosong/belum  ada  yang ditindak  lanjutinya,  melainkan  hanya  sebatas  pada pembinaan.
Untuk  lebih  jelasnya,  angka  penyelesaian kasus pada periode 2009 sampai dengan 2011, dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.
Di satu sisi, faktanya masyarakat di Provinsi Aceh telah mengetahui keberadaan Satpol PP dengan atribut  yang  dikenakannya,  dan  Satpol  PP  ketika melakukan  penertiban  di  pasar-pasar  dan  di  jalan- jalan,  baik  itu  yang  diketahuinya  dari  media elektronik  maupun  media  surat  kabar,  begitu  juga dengan  Wilayatul  Hisbah,  di  mana  masyarakat mengetahui  Wilayatul  Hisbah  merupakan  polisi

## Sumber: Data olahan, 2012.
Gambar 1. Rekapitulasi Kasus yang Diselesaikan oleh Satpol PP dan WH Tahun 2009 s/d 2011.
dengan  tujuan  mendirikan  dan  menegakan  Syariat Islam,  yang  fungsinya  hampir  sama  dengan  Satpol PP.  Di  sisi  lainnya,  untuk  memahami  dan mengetahui  kewenangan  PPNS,  sebagian  besar masyarakat  di  Provinsi  Aceh  belum  mengetahuinya secara  utuh.  Hanya  sebagian  kecil  yang  mengetahui keberadaan PPNS, dan itupun diketahui dari atributi yang  digunakan  berupa  pakaian  coklat,  di  mana tugasnya  menangkap  dan  menggeledah  masyarakat. Hal  itu  berarti,  bahwa  masyarakat  terindikasi mengetahui  PPNS  yang  dimaksud  bukan  PPNS Satpol  PP  dan  Wilayatul  Hisbah.  Fakta  lainnya, bahwa  beberapa  personel  PPNS  tidak  memberikan contoh  positif  kepada  masyarakat.  Masyarakat hampir  tidak  mengetahui  pekerjaan  dari  oknum PPNS,  di  mana  hanya  datang  pagi  untuk  absen, kemudian pergi keluar kantor dan pada sore harinya baru  kembali  lagi  ke  kantor  untuk  absen  pulang. Artinya,  di  mata  masyarakat,  PPNS  dari  Satpol  PP dan Wilayatul Hisbah yang ada di Kota Banda Aceh belum menunjukan kinerja yang baik.
Ada  lagi  tanggapan  masyarakat  terhadap kinerja personel PPNS dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh, yakni mereka beranggapan PPNS cenderung tebang pilih ketika yang melakukan penangkapan  terhadap  pelanggaran  dan  berlawanan dengan  kebijakan  pemerintah  daerah,  di  mana  salah satu contoh seorang oknum TNI ataupun Polisi serta pejabat  politik  dan  penguasa  di  daerah,  yang  jelas- jelas melakukan pelanggaran Qanun 11 Tahun 2002, Qanun  12  Tahun  2003,  Qanun  13  Tahun  2003,  dan Qanun  14  Tahun  2003,  namun  tidak  tersentuh  oleh penertiban.  Lain  halnya  apabila  yang  melakukan pelanggaran  adalah  masyarakat  biasa,  maka  oknum PPNS  segera  melakukan  tindakan  tegas.  Artinya, unsur  keadilan  disini  tidak  menjadi  fokus  perhatian dari  para  personel  PPNS.  Seharusnya,  setiap  orang, apapun  jabatan  dan  kedudukannya  berdiri  sejajar dimuka  hukum,  sehingga  siapapun  yang  melakukan pelanggaran,  wajib  ditindak  tegas  tanpa  pandang bulu.
Kemudian,  khususnya  untuk  oknum  Polisi Wilayatul  Hisbah,  masyarakat  menilai  perilakunya terlalu  arogan  ketika  melakukan  operasi,  contohnya ketika  kaum  muslimah  berpakaian  gamis,  yaitu memakai  baju  terusan  sampai  ke  lutut  tetapi memakai  pakaian  celana  dengan  berbahan jeans tetap  ditertibkan,  padahal  celana jeans -nya  hampir tertutup  baju  gamis.  Dalam hal ini,  Polisi  Wilayatul Hisbah  dianggap  kurang  memperhatikan  aspek  hak asasi  manusia  yang  seharusnya  di  junjung  setinggi- tingginya,  karena  memakai  celana jeans merupakan hak  asasi  seseorang  untuk  memakainya.  Masyarakat menginginkan  keduanya  berjalan  searah,  di  mana penegakan Syariat Islam tetap berjalan dan hak asasi manusia juga di junjung tinggi.
Ditinjau  dari  aspek  kelembagaan,  jabatan PPNS  yang  terdapat  di  Satpol  PP  Provinsi  Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar, keseluruhannya  merupakan  jabatan  struktural,  di
mana  hal  ini  merupakan  menyebabkan  kurangnya animo  dan  minat  dari  aparatur,  khususnya  yang berada  di  unit  Satpol  PP  sebagai  penegak  kebijakan pemerintah  daerah.  Dengan  jabatan  struktural  ini, PPNS  tidak  dapat  berkembang  dari  sisi  karier  dan prestasinya,  dan  hanya  mengikuti  aturan  yang  ada tentang  kenaikan  jabatan  dan  pangkat  berdasarkan aturan  jenjang  kepangkatan  dari  Kementerian  PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara, yang artinya sama dengan jabatan fungsional umum.
Kemudian,  dari  fakta  lapangan  juga diketahui bahwa pimpinan Satpol PP Provinsi Aceh, Kota  Sabang  dan  Kabupaten  Aceh  Besar  belum otomatis menyandang jabatan sebagai PPNS. Hal ini penting  untuk  diketahui  dan  dibahas,  karena  dengan keberadaan  seorang  Pimpinan  atau  Kepala  Satuan Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, maka diharapkan pelaksanaan penegakan Perda akan berjalan  lebih  efektif  dan  efesien.  Namun  hal  itu tidak  ditemui  di  lokasi  kajian,  di  mana  akibatnya pelaksanaan  penegakan  Perda  dan  Qanun  belum optimal.  Figur  pimpinan  sangat  berpengaruh, terutama  ketika  PPNS  tersebut  ada  di  lingkungan birokrasi.  Apabila  inisiatif  penegakan  Perda  dan Qanun berasal dari pimpinan Satpol PP, akan sangat memudahkan  personelnya  untuk  melakukannya dengan maksimal.
Terkait  pembentukan  sekretariat  di  Unit Satpol  PP,  ternyata  dari  hasil  identifikasi  di lapangan,  menunjukkan  bahwa  di  Provinsi  Aceh, Kota  Sabang  dan  Kabupaten  Aceh  Besar  belum terbentuk  Sekretariat  PPNS  di  Unit  Satpol  PP.  Hal inilah  salah  satu  alasan  bahwa  pelaksanaan penegakan Perda di Provinsi Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten  Aceh  Besar  belum  berlangsung  efektif dan  efesien,  oleh  karena  PPNS  yang  ada  menyebar dan  melekat  pada  dinas-dinas  yang  ada  di Pemerintah  Daerah  Provinsi  Aceh,  Pemerintah  Kota Sabang  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh Besar,  yang  dituntut  berkoordinasi  dengan  PPNS Satpol  PP  dan  Kepolisian  selaku  koordinator  dan pengawas PPNS.
Pola kerjasama dan koordinasi Polisi PP dan Wilayatul  Hisbah  Provinsi  Aceh  dengan  intansi terkait di daerah, telah dilakukan melalui MoU (Nota Kesepahaman)  berupa  kerjasama  dan  koordinasi dengan  kepolisian  daerah  dalam  bidang  bina  mitra dengan Polda dan TNI Angkatan Laut, dari mulai 18 Maret  2008  sampai  dengan  sekarang,  kemudian dengan  Kejaksaan,  Kehakiman  dalam  bidang audiensi sampai sekarang, Perguruan Tinggi Negeri, IAIN  dan  Perguruan  Tinggi  Swasta  UNSYIAH  dari Tahun  2011.  Selanjutnya,  kerjasama  juga  dilakukan dengan lembaga luar  negeri dalam bidang partnership dari  tahun  2008  sampai  dengan  tahun 2009,  dan  juga  kerjasama  dilakukan  dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Biro Hukum Setda Aceh  dan  Dinas  Sosial  dari  tahun  2010  sampai sekarang ini.

## SIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa:  (1)  Kelembagaan  PPNS  di  Provinsi  Aceh, Kota  Sabang  dan  Kabupaten  Aceh  Besar  berbentuk jabatan  struktural,  Kepala  Satpol  PP  belum  menjadi PPNS,  serta  pembentukan  Sekretariat  PPNS  di Satpol  PP  pada  umumnya  belum  dilaksanakan;  (2) Pelaksanaan Penyidikan PPNS masih belum optimal; (3) Sebagian besar pelanggaran Qanun, penyelesaian kasusnya  bersifat  pembinaan  di  tempat  maupun pembinaan di kantor,  dan tindaklanjut kasus sampai pada  lembaga  peradilan  hanya  pada  beberapa  kasus saja;  (4)  Kerjasama  dan  koordinasi  telah  dilakukan pihak Kepolisian selaku Korwas PPNS, khususnya di Kota  Sabang  kerjasama  dan  koordinasi  dilakukan dengan Polda dan TNI Angkatan Laut dalam bidang bina  mitra,  dan  dengan  Kejaksaan,  Kehakiman, Perguruan  Tinggi,  dan  unit  kerja  internal;  dan  (5) Sumber  daya  manusia  personel  PPNS  masih  minim kuantitas  dan  kualitasnya,  di  mana  pada  umumnya didominasi  kaum  pria  serta  tingkat  pendidikan terbesar  berlatar  belakang  pendidikan  Sarjana  (S1), dan  dari  usia  PPNS  terbanyak  pada  usia  36  tahun sampai dengan 45 tahun.
Oleh  karena  itu,  disarankan  untuk:  (1) Dilakukan  perubahan  sistem  jabatan  struktural  yang melekat  pada  PPNS,  menjadi  jabatan  fungsional PPNS  sesuai  dengan  kelompok  101 rumpun  jabatan fungsional  penyidikan  dan  detektif;  (2)  keBeradaan PPNS  perlu  diatur  pada  tingkatan  Peraturan Pemerintah, mengingat PPNS tidak saja berada pada unit  Satpol  PP,  tetapi  juga  berada  pada  instansi vertikal lainnya; (3) Mendesak Kementerian Hukum dan  Hak  azasi  Manusia  untuk  segera  mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Penyidikan (Skep) dan  Kartu  Tanda  Penyidikan  (KTP)  yang  baru,  agar status  personel  yang  telah  menjadi  pendidikan  dan pelatihan  jelas;  (4)  Mendorong  calon  PPNS  daerah yang  guna  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan PPNS,  khususnya  bagi  calon-calon  muda  dan berjenis  kelamin  perempuan  serta  berpendidikan Pasca  Sarjana;  dan  (5)  Membantu  daerah dari aspek pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Garna,  Judistira  K.  2000. Metode  Penelitian  Sosial: Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan ,
Bandung: Primako Akademika. Hamdi, Mukhlis. 1999. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah . Makalah pada
Lokakarya Pengembangan Kemampuan Pemda Tingkat II Jakarta. Ndraha, Taliziduhu. 1997.
Metodologi Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Rineka Cipta. Rasyid, M. Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan , Jakarta: Yarsif Watampone. Jacques,  Jean  Rousseau.  1986. Kontrak  Sosial , Terjemahan Sumarjo, Erlangga, Jakarta.
Pamudji,  S.  1985. Ekologi  Administrasi  Negara .  Bina Aksara: Jakarta.
Sur yaningrat,  Ba yu .   1990. Pemerintahan  dan
Administrasi Desa , Mekar Jaya,
Bandung.
Syafiie, Inu Kencana. 1998. Manajemen Pemerintahan . Jakarta: PT. Pertija. Syafiie,  Inu  Kencana.  2000. Sistem  Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Yayat  M.,  Herujito.  2001. Dasar-Dasar  Manajemen , Grasindo, Bogor.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
Tentang  Kode  Etik  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000  jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2002 tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan    Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ tahun 2011  tentang  Pembentukan  Sekretariat  PPNS Pada Kantor Satpol PP.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.
Bentuk-bentuk manajemen pengawasan http:// www.manajemenn.web.id/2011/04/bentuk- bentuk-pengawasan.html ,  diunduh  tgl  12 Pebruari 2012. Sistim  Informasi  Dokumen  Hukum http://birohukum. gorontalofamily.org/biro-hukum.html , diunduh tanggal 14 Pebruari 2012.