## KOORDINASI ANTARA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DENGAN DEWAN RISET DAERAH GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH : TINJAUAN KONSEP RECIPROCAL COORDINATION

## Anugerah Yuka Asmara dan Andjar Prasetyo
Puslit Perkembangan Iptek LIPI – Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

## ABSTRACT
The  institution  for  regional  research  and  development  and  the  regional  research council are the institutions of science and technology at regional level. In practice, there is an ambiguity of duty and function between both of them. This fact is a factor that causes the weakness  of  Litbangda  and  DRD  performance  in  promoting  a  regional  government function.  This  research  to  describe  the  coordination  pattern  between  both  of  S&T institutions in supporting the development of science and technology at regional level.
This  research  uses  a  descriptive-qualitative  approach.  The  source  of  data  are  the scientific journals, scientific article, books, and the other supporting documents. The data analysis  technique  uses  the  interactive  data  analysis  that  comprises  four  stages,  1)  data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, and 4) conclusion withdrawal.
The research result shows that the litbangda duty is to conduct several research and development activities in regard to issues of S&T at regional level. While, its function is as a  stimulator,  motivator,  and  facilitator  for  the  S&T  development  clime  at  regional  level. Beside it, the DRD duty is to map out the needs of S&T and to evaluate the S&T policy at regional level. While, its function is as an adviser for a local leader in decision making at regional government level. The bridging strategy of the role of them is through creation a reciprocal  coordination  pattern.  This  coordination  can  promote  litbangda  and  DRD  to carry  out  their  duties  concurrently.  In  addition,  a  local  leadership  is  highly  required  in promoting the coordination between both of institutions.
Keywords : coordination, science and technology, leadership

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Pembangunan  Indonesia  meliputi bidang  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya, pertahanan  dan  keamanan.  Setiap  bidang pembangunan tersebut
memerlukan landasan kuat untuk mencapai tujuan. Ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (iptek)  sebagai salah satu landasan penting dalam mencapai  tujuan  pembangunan.  Seiring dengan pentingnya iptek bagi pembangunan nasional, setiap pembangunan daerah di Indonesia diarahkan  pada  pembangunan  iptek  atau
paling  tidak  pembangunan  yang  dilandasi oleh iptek. “Negara  yang  mampu
menguasai, memanfaatkan, dan memajukan  Iptek  akan  dapat  memperkuat posisinya  dalam  pergaulan  dan  persaingan antar  bangsa  di  dunia”  ( Lampiran Kepmenristek  RI  Nomor  193/M/Kp/IV/ 2010 ).
Sehubungan  dengan  hal  di  atas, setiap  pemerintah  daerah  perlu  memiliki Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan Daerah  (Litbangda)  baik  itu  di  daerah propinsi/kota/kabupaten.  Landasan  legal pembentukan  Lembaga  Litbang  Daerah
mengacu  pada  Permendagri  No.  33  Tahun 2007 Tentang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menggantikan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan
Otonomi  Daerah  Nomor  40  Tahun  2000 tentang  Penelitian  dan  Pengembangan  di Lingkungan  Departemen  Dalam  Negeri dan  Otonomi  Daerah  dan  Pemerintah Daerah.  Sementara  itu,  mengenai  nama lembaga  baik  badan  atau  kantor  Lembaga Litbang  Daerah  menyesuaikan  kebutuhan di daerah
Selain pembentukan Lembaga
Litbang  Daerah,  pemerintah  daerah  juga dituntut  membentuk  Dewan  Riset  Daerah sesuai  amanah UU RI No. 18 Tahun 2002 pasal  20  ayat  (4).  Dewan  Riset  Daerah (DRD) merupakan kelembagaan di  tingkat pemerintah  daerah  yang  memiliki  peran sama  dengan  Dewan  Riset  Nasional  yang ada di pemerintah pusat. Lembaga Litbang Daerah  dan  DRD  diharapkan  mampu menjadi  pendorong  pembangunan  iptek  di daerah.  Pembentukan  DRD  merupakan hasil  prakarsa  dari  Lembaga  Litbang Daerah.  “Pembentukan  DRD  dirancang untuk  memperkuat  fungsi  penelitian  dan pengembangan (litbang) dan
mengintegrasikan riset terkait iptek ........ ” (balitbangjatim.go.id/2009).
Praktek di lapangan hingga saat ini,
terjadi  persepsi  ketidakjelasan  tugas  dan fungsi  antara  Lembaga  Litbang  Daerah dengan DRD. Astrida (2008)
mengungkapkan  salah  satu  masalahnya ialah  “kerancuan  persepsi  mengenai  tugas dan  fungsi  DRD  diantara  para  anggotanya sendiri  maupun  antara  DRD  dengan lembaga-lembaga litbang lainnya di daerah”. Ketidakjelasan persepsi tugas dan fungsi  antara  DRD  dengan  Lembaga Litbang  Daerah  akan berakibat  pada lemahnya  kinerja  antar  dua  lembaga daerah tersebut.
Menjawab tantangan di atas, dibutuhkan koordinasi efektif antara Lembaga  Litbang  Daerah  dengan  DRD.
Hal  ini  karena  anggota  di  dalam  Lembaga Litbangda  dan  DRD  memiliki  kompetensi yang berbeda satu sama lain. “Sesuai teori koordinasi, aktor-aktor menghadapi masalah-masalah  koordinasi  yang  muncul dari  ketergantungan  yang  mengharuskan tugas-tugas  dapat  dijalankan.  Masalah- masalah koordinasi di- manage oleh kegiatan-kegiatan  yang  melakukan metode koordinasi” (Crowston dan Osborn, 1998). Pernyataan  tersebut  menguatkan  bahwa aktor-aktor  Lembaga  Litbangda  dan  DRD harus memiliki sikap saling ketergantungan (dependency) yang  dapat dilakukan melalui metode koordinasi  yang tepat.

## Temuan Masalah
Masalah Umum
Kerancuan  persepsi  tugas  dan fungsi  antara  Lembaga  Litbang  Daerah dengan  DRD  akan  menghambat  kinerja mereka sebagai lembaga pendorong pembangunan iptek daerah. Perlu koordinasi  yang  efektif  agar  kedua lembaga  iptek  tersebut  dapat  berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing.
Masalah Khusus Sehubungan dengan masalah umum tersebut, maka masalah khusus dari studi ini ialah :
1. Apa tugas dan fungsi  Lembaga  Litbang Daerah dan DRD ?
2. Bagaimana kedudukan Lembaga Litbang  Daerah  dan  DRD  dalam struktur pemerintahan daerah ?
3. Bagaimana pola koordinasi yang efektif antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan Umum Memberikan  alternatif  pemecahan masalah  terkait  ambiguitas  persepsi  tugas dan fungsi antara Dewan Riset Daerah dan Lembaga
Litbang Daerah melalui
pendekatan koordinasi timbal balik (reciprocal coordination.
Diharapkan dengan pola koordinasi ini akan meminimalisir  tumpang  tindih  peran  DRD dan litbangda di dalam prakteknya.

## Tujuan Khusus
1. Mendeksripsikan  tugas  dan  fungsi Lembaga Litbang Daerah dan DRD.
2. Mendeskripsikan  kedudukan  Lembaga Litbang  Daerah  dan  DRD  dalam struktur pemerintahan daerah.
3. Mengelaborasi  pola  koordinasi  yang efektif  antara  Lembaga  Litbang  Daerah dengan Dewan Riset Daerah (DRD).

## Manfaat Penelitian
Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa
kalangan antara lain :
1. Sebagai pertimbangan pengambilan keputusan  bagi  para  stakeholder  di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, utamanya terkait dengan isu-isu koordinasi  di  lingkungan  satuan  kerja pemerintah.
2. Sebagai  referensi  untuk  penelitian selanjutnya  baik  yang  akan  dilakukan oleh  akademisi,  peneliti,  mahasiswa, maupun  pihak  lain  yang  bermaksud melakukan  riset  dengan  tema  yang sama.
3. Sebagai  pengetahuan  umum  sekaligus menambah  wawasan  bagi  masyarakat luas  tentang  keberadaan  lembaga  iptek di tingkat daerah baik dari segi perannya maupun kinerja mereka di lapangan.

## Kerangka Pikir Penelitian
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Bagan  di  atas  menjelaskan  bahwa saat  ini  muncul  anggapan  dari  anggota- anggota  Lembaga  Litbang  Daerah  dan DRD  sendiri  mengenai  tugas  dan  fungsi mereka  yang  tumpang  tindih.  Dampaknya koordinasi  antar  dua  lembaga  iptek tersebut  belum  terbentuk  dan  justru menghambat  kinerja  mereka.  Oleh  karena itu  butuh  penjelasan  tugas  dan  fungsi strategis  Lembaga  Litbangda  dan  DRD untuk kemudian membentuk pola koordinasi timbal balik (reciprocal coordination) guna mengoptimalkan kinerja kedua lembaga tersebut. LANDASAN KONSEP
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana dari pemerintahan daerah. Pengertian  pemerintah  daerah  di  dalam peraturan perundang-undangan ialah : a. UU  RI  No.  18  Tahun  2002  Tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan,  dan  Penerapan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  pasal  1 butir  17  menyebutkan  ;  “Pemerintah daerah  adalah  kepala  daerah  beserta perangkat  daerah  otonom  yang  lain sebagai badan eksekutif daerah”.
b. Undang-undang  RI  Nomor  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah termuat dalam pasal 1 butir 3
(pengertian  yang  sama  juga  termuat dalam  pasal  1  butir  1  Permendagri  No.
Muncul persepsi yang tumpang tindih terkait tugas dan fungsi diantara anggota Lembaga Litbang Daerah dan DRD Koordinasi Lembaga Litbang Daerah dan DRD belum terbentuk Reciprocal Coordination dengan pengaruh kepemimpinan yang kuat Mengetahui tugas dan
fungsi strategis Lembaga Litbang Daerah dan DRD Mengetahui kedudukan
Lembaga Litbang Daerah dan DRD dalam struktur
pemerintahan daerah
33  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan  Daerah)  menyebutkan
“Pemerintah  daerah  adalah  Gubernur, Bupati,  atau  Walikota,  dan  perangkat daerah  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah”.
Dari  definisi  di  atas  jelas  bahwa pemerintah  daerah  merupakan  aktor-aktor daerah  mulai  dari  level  puncak  hingga level  bawah  yang  berfungsi  sebagai pelaksana  kegiatan  di  daerah  baik  itu  di tingkat propinsi/kota/kabupaten.

## Kelembagaan
Kelembagaan (institution) telah melekat  pada  setiap  organisasi.  Beberapa konsep mengenai kelembagaan diantaranya ; 1. “Kelembagaan merupakan suatu tatanan dan  pola  hubungan  antara  anggota masyarakat  atau  organisasi  yang  saling mengikat yang dapat menentukan bentuk  hubungan  antar  manusia  atau antara  organisasi  yang  diwadahi  dalam suatu  organisasi  atau  jaringan  dan ditentukan  oleh  faktor-faktor  pembatas dan  pengikat  berupa  norma,  kode  etik aturan  formal  maupun  informal  untuk pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai  tujuan  bersama”  (Djogo  dkk, 2003).
2. “Teori  kelembagaan  mempertimbang- kan  proses  dimana  struktur,  termasuk, skema,  aturan,  norma,  dan  rutinitas, menjadi terbentuk
sebagai arah
pedoman  otoritas  terhadap  perilaku sosial.  Itu  menyelidiki  ke  dalam bagaimana  elemen-elemen  dibentuk, didifusikan,  diadopsi,  dan  diadaptasi melampaui  tempat  dan  waktu,  dan bagaimana mereka gagal dalam
kemunduruan  dan  kesia-sian (disuse )” (Scott, 2004).
Sementara itu, unsur-unsur kelembagaan ialah (Djogo dkk, 2003) : a. “Institusi  merupakan  landasan  untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
b. Norma  tingkah  laku  yang  mengakar dalam  masyarakat  dan  diterima  secara luas  untuk  melayani  tujuan  bersama yang  mengandung  nilai  tertentu  dan menghasilkan  interaksi  antar  manusia yang terstruktur
c. Peraturan dan penegakan aturan/hukum d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi  koordinasi  dan  kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota
e. Kode etik
f. Kontrak
g. Pasar
h. Hak milik ( property rights atau tenureship )
i. Organisasi
j. Insentif  untuk  menghasilkan  tingkah laku yang diinginkan”.
Dari  beberapa  definisi  di  atas kelembagaan disini merupakan seperangkat  tatanan  yang  saling  terkait antar  anggota  di  dalam  organisasi  yang dibatasi oleh nilai-nilai dan aturan (norma, kode etik, dan lainnya)  yang dimaksudkan untuk  mengatur  perilaku  sosial  di  dalam organisasi  serta  didukung  insentif  tertentu untuk  menciptakan  pola  hubungan  baru dimana semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi guna mencapai tujuan bersama.
Koordinasi
Koordinasi dibutuhkan dalam setiap  organisasi  untuk  mencapai  tujuan organisasi itu sendiri. Pengertian koordinasi menurut beberapa pakar yaitu ; 1. Koordinasi  adalah  “kewajiban  yang penting untuk menghubungkan
bermacam-macam kegiatan dari pekerjaan” (Luther  Gullick  dalam
Praptapa, 2007). 2. “.......koordinasi  pada  umumnya  ialah kegiatan-kegiatan tertentu yang memerlukan beberapa tenaga ahli spesialis,  hingga  mengharuskan  para aktor  dapat  bekerja  pada  organisasi, ketergantungan  ini  antara  satu  aktivitas dan  satu  aktor  muncul  dalam  beberapa bentuk,  hampir  di  tiap  organisasi” (Crowston dan Osborn, 1998).
3. “Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan  oleh  satuan  kerja  yang  terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan”. (Pasal 1 Butir 12 Permendagri  No.  33  Tahun  2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan  Departemen  Dalam  Negeri dan Pemerintahan Daerah) Berdasar definisi di atas koordinasi merupakan suatu keharusan (a must) dalam
satu organisasi guna menselaraskan hubungan dimana ada unsur kerjasama dan saling  ketergantungan (dependency) antar satu  personil  dengan  yang  lainnya  sesuai aturan/prosedur  yang  telah  disepakati untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana  yang  Kennedy  dalam  mrsc (1999) ungkapkan ialah ”My experience in government  is  that  when  things  are  non- controversial  and  beautifully  coordinated, there is not much going on”. Dengan kata lain,  jika  koordinasi  di  dalam  satuan  kerja pemerintahan  telah  terjalin  dengan  baik, maka  kegiatan  pemerintah  akan  berjalan dengan sendirinya.
Salah bentuk ketergantungan dalam teori  koordinasi  dikembangkan  dalam skala  Guttman  dalam  Hatch  (1997) disebutkan  bahwa  “bentuk  koordinasi saling ketergantungan timbal balik (Reciprocal) menggunakan  peraturan  dan prosedur,  penjadwalan  dan  perencanaan dan penyesuaian timbal balik”.
Sumber : Guttman dalam Hatch (1997)
Gambar 2. Pola Koordinasi Timbal Balik (Reciprocal Coordination Pattern)
Pola  koordinasi  timbal  balik (reciprocal) mencakup unsur-unsur seperti peraturan dan prosedur,
penjadwalan dan perencanaan dan penyesuaian timbal balik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan  (Prahara,  2009).  Pola  ini
menyajikan  proses  transformasi  yang dilaksanakan dengan
mengetahui hubungan  dan  keterkaitan  tugas-tugas dari  berbagai  instansi  yang  terlibat  di dalamnya.  Hal  ini  mengarahkan  proses koordinasi yang mensyaratkan PROSES TRANSFORMASI Input output Tugas A Tugas B Tugas C
mekanisme  terpadu  antara  tugas  satu dengan tugas lain secara timbal balik.
Hubungan Kelembagaan dan Koordinasi Sebagaimana pengertian
koordinasi  bahwa  ada  2  (dua)  unsur dalam  koordinasi  yaitu  kerjasama  dan saling  tergantung  antara  satu  pihak dengan  pihak  lain  sesuai  aturan  yang telah  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Mengutip  salah  satu  definisi kelembagaan  oleh  Ruttan  dan  Hayami dalam Djogo dkk (2003) mengungkapkan “.....  aturan  di  dalam  suatu  kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar
anggotanya  untuk  membantu  mereka dengan  harapan  di  mana  setiap  orang dapat  bekerjasama  atau  berhubungan satu  dengan  yang  lain  untuk  mencapai tujuan bersama yang diinginkan”.
Pernyataan  di  atas  menguatkan  bahwa dalam  suatu  kelembagaan  pasti  terdapat suatu koordinasi antar aktor.
Dikaitkan dengan teori kelembagaan,  teori  koordinasi  timbal balik (reciprocal  coordination) masuk ke dalam  teori  kelembagaan  pilihan  rasional (rational  choice  institutionalism). Peter
(2000) menyatakan “kelembagaan rational  choice ialah  kelembagaan  yang disusun/diatur berdasar aturan dan insentif,  dan  anggota  di  dalam  lembaga tersebut bertindak dalam merespon unsur- unsur  dasar  sesuai  dengan  struktur kelembagaan”. Dalam kelembagaan rasional choice ini koordinasi antar pihak hanya  membutuhkan  prosedur,  aturan, jadwal, dan perencanaan yang telah ada di dalam  struktur  kelembagaan.  Anggota dalam  organisasi  akan  bertindak  sesuai apa yang menjadi tugas dan fungsi utama sebagai  tanggung  jawab  mereka.  Jadi, tidaklah sulit jika suatu koordinasi timbal balik dilakukan dalam suatu kelembagaan
yang  telah  memiliki  struktur  yang jelas/rasional di dalam organisasinya.

## METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi pustaka (desk  research). Penelitian  ini tidak  mengambil  data  langsung  dari lapangan,  melainkan  dilakukan  dengan studi dari berbagai sumber literatur terkait koordinasi  Lembaga  Litbang  Daerah  dan DRD. Waktu penelitian  ini mulai tanggal 10 Juni 2011 hingga 10 Oktober 2011 .

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini ialah kualitatif- deskriptif.  “Penelitian  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif” (Furchan,  1992). Melalui pendekatan kualitatif penulis bisa memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh terhadap pola koordinasi yang seharusnya dijalankan oleh  Lembaga Litbang Daerah dan DRD.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  memakai  teknik pengumpulan  data  dokumentasi.  “Teknik dokumentasi  dimana  peneliti  menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah,  notulen  rapat,  peraturan,  foto, catatan harian, dan sebagainya” (Arikunto,  2002).  Karena  sifat  penelitian ini  studi  literatur,  maka  penelitian  ini menggunakan  dokumen  berupa  buku, jurnal  ilmiah,  artikel  ilmiah  dan  populer serta peraturan perundang-undangan sebagai referensi.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis  data  interaktif. Miles  dan
Huberman  (1992) memberikan  4  (empat) tahap analisis data yaitu : a. “Pengumpulan data, yaitu
mengumpulkan  semua  data  yang terkumpul dari hasil dokumentasi.
b. Reduksi data, merupakan proses pemilihan  dan  penyortiran  data  sesuai dengan kebutuhan.
c. Penyajian  data,  memudahkan  peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian
tertentu dari penelitian.
d. Penarikan kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan  tahap  akhir  dari  teknik analisis data ini”.
Teknik analisis data ini memerlukan  ketelitian  agar  data  yang diperoleh benar-benar akurat dan representatif  atas  rumusan  masalah  yang ditetapkan.  Analisis  data  akan  dipadu dengan konsep-konsep pemerintah daerah, kelembagaan, dan koordinasi.

## HASIL PENELITIAN
Tugas dan Fungsi Lembaga  Penelitian  dan  Pengembang- an Daerah (Lembaga Litbangda)
Sebagaimana  amanah  Permen- dagri  No.  33  Tahun  2007  Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan  Daerah,  tugas  Lembaga Litbangda ialah ;
a. Pasal  1  butir  3  ;“Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Departemen  Dalam Negeri  yang  selanjutnya  disingkat Badan  Litbang,  merupakan  komponen
Departemen Dalam Negeri yang melaksanakan tugas  penelitian  dan pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah”. b. Pasal 1 butir 4 ; “Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Satuan Kerja Perangkat  Daerah di  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  yang mempunyai
tugas melaksanakan
penelitian  dan  pengembangan di daerah”.
c. Pasal  4  ayat  (1)  ;  “ Kewenangan penyelenggaraan kegiatan  penelitian dan pengembangan berada pada Badan Litbang dan Balitbangda ”.
Kegiatan penelitian yang dilakukan  Lembaga  Litbang  Daerah diarahkan sebagai bahan mauskan pengambil  kebijakan  pemerintah  daerah terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi  (iptek)  di  daerah  tersebut.  Hal ini dinyatakan dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007 pasal 1 butir 6 menyebutkan ;
“Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode  ilmiah  secara  sistematis  untuk mendapatkan  data  dan  informasi  yang berkaitan  dengan  permasalahan  dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran  suatu  asumsi  dan/atau hipotesis  di  bidang ilmu  pengetahuan pemerintahan serta menarik
kesimpulan  ilmiah  untuk  kepentingan pembuatan  kebijakan  pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”.
Mengenai fungsi Lembaga
Litbang  Daerah  terdapat  dalam  UU  RI No.  18  Tahun  2002  tentang  Sistem Nasional  Penelitian  Pengembangan  dan Penerapan  Iptek.  Sebagaimana  tercantum pada  pasal  21  ayat  (4)  dengan  mengacu pada  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  serta  pasal  18 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) bahwa ;
“Peran dan fungsi Balitbangda diperlukan  dalam  penumbuhkembang- an motivasi ,  pemberi stimulasi dan fasilitas ,  serta penciptaan  iklim yang kondusif bagi  pertumbuhan  serta sinergi  unsur  kelembagaan , sumber- daya dan jaringan  Iptek di  wilayah pemerintahannya  sebagai  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  sistem  Nasional
Penelitian dan Penerapan Iptek” (Balitbang Kemendagri, 2007). Berdasar hal di atas, secara umum
tugas  utama  Lembaga  Litbang  Daerah ialah  melakukan  studi/kajian  penelitian dan  pengembangan  yang  terkait  dengan isu-isu iptek yang aktual dan up to date di daerah. Sedangkan fungsinya ialah sebagai stimulus , motivator, dan fasilitator iklim  pembangunan  iptek  di daerah.

## Dewan Riset Daerah (DRD)
Dalam UU RI No. 18 Tahun 2002 Tentang  Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan,  dan  Penerapan  Iptek Pasal  20  ayat  (4)  mengamanatkan; “Untuk  mendukung  perumusan  prioritas dan  berbagai  aspek  kebijakan  penelitian, pengembangan,  dan  penerapan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  pemerintah daerah  membentuk  Dewan  Riset  Daerah yang  beranggotakan  masyarakat  dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya”.
Tugas Dewan Riset Daerah
(DRD)  sebagaimana  yang  dielaborasi oleh Sulaeman (2007) yaitu “memberikan masukan  kepada  pemerintah  daerah berupa pemikiran dalam rangka :
1. pemetaan kebutuhan iptek;
2. mencari, memenuhi, merumuskan arah pembangunan  iptek  sesuai  dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
3. menentukan prioritas utama dan
peringkat  kepentingan  permasalahan
riset dan iptek;
4. pemantauan,
penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek”.
Sementara  itu,  Mantan  Menristek RI Kusmayanto Kadiman (2007) menjelaskan fungsi DRD yaitu ; “DRD juga berfungsi untuk
mendukung pemerintah daerah melakukan  koordinasi  di  bidang  iptek dengan daerah-daerah lain serta mewakili  daerah  di  DRN.  Di  samping itu,  DRD  juga  dapat  berperan  sebagai brain  trust dan sounding  board untuk menguji  kebijakan  iptek,  dukungan moral  untuk  mendukung  gagasan mengedepankan
permasalahan
penguasaan iptek yang perlu diprioritaskan,  dan  bahkan  sebagai kelompok  penekan (pressure  group) untuk  mendukung  program-program pembangunan iptek di daerah” .
Berdasar  pernyataan  di  atas, secara umum di Indonesia DRD berfungsi sebagai adviser kepada pemerintah daerah,  terutama  eksekutif  daerah  dalam pengambilan  kebijakan  di  tingkat  daerah yang  didasarkan  atas  pertimbangan  riset. DRD  juga  berperan  dalam  mengarahkan kebijakan  pemerintah  daerah  ke  arah pembangunan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (iptek)  dengan  salah  satunya ialah  keterlibatannya  dalam  penyusunan agenda riset daerah (ARD).
Kedudukan  Lembaga  Litbang  Daerah  dan  DRD  dalam  Struktur  Pemerintahan Daerah
Sumber : Data diolah penulis (2011) Keterangan : -------------------  : Garis Koordinasi : Garis Struktural
Gambar 3. Kedudukan Lembaga Litbang Daerah dan Dewan Riset Daerah dalam Struktur Pemerintahan Daerah
Sebagaimana  gambar  di  atas,  garis struktural  kepala  daerah  langsung  kepada jajaran pemerintahan daerah yang meliputi sekretariat daerah, instansi daerah
(dinas/badan/kantor)  daerah  termasuk  di dalamnya Lembaga Penelitian dan
Pengembangan  Daerah  (Litbangda).  Hal ini telah diperkuat dalam Permendagri No.
33  Tahun  2007 pasal  10  ayat  (1) menyebutkan  ;  “Menteri,  Gubernur,
Bupati/Walikota, dapat menugaskan Kepala Badan untuk melakukan kajian/telaah  sebagai  bahan  masukan.”
Pernyataan ini menguatkan bahwa penugasan kepala daerah kepada  Lembaga Litbang  Daerah  dilakukan  secara  garis struktural pemerintahan.
Sedangkan  Dewan  Riset  Daerah (DRD)  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam    UU  RI  No.  18  Tahun  2002  dan Perpres    RI  No.  16  Tahun  2005  bukanlah lembaga struktural seperti halnya Lembaga Litbang Daerah. “DRD  merupakan sebuah organisasi  non-struktural  yang  bersifat normatif”  (Sulaeman,  2007).  Walaupun demikian,  DRD  bertanggungjawab  kepada
kepala  daerah  karena  salah  satu  dasar pembentukan DRD di daerah ialah melalui surat  keputusan  atau  peraturan  kepala daerah  di  tiap-tiap  daerah.  Melalui  aturan ini  DRD  harus  mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka kepada kepala daerah.
Sementara itu, kedudukan Lembaga Litbang Daerah dengan DRD ini merupakan  mitra  sejajar (equal  partner) dalam  menjalankan  tugas  sehari-hari.  Di satu  sisi  DRD  butuh  Lembaga  Litbangda, begitu  pula  Lembaga  Litbangda  butuh DRD. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi antara  kedua  lembaga  tersebut  agar  tugas- tugas mereka dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah direncanakan semula.
Pola  Koordinasi Reciprocal Antara Lembaga Litbang Daerah dan DRD Landasan koordinasi Lembaga Litbang Daerah termuat dalam Permendagri  No.  33  Tahun  2007  pasal  13 ayat  (1)  menyebutkan  ;  “Badan  Litbang dan Balitbangda dapat melakukan kerjasama  penelitian  dan  pengembangan
DRD Lembaga litbang daerah Sekretariat Daerah Instansi daerah pendukung (dinas/badan/kantor)
Kepala Daerah DPRD
Instansi daerah pendukung (dinas/badan/kantor)
dengan  Lembaga Kelitbangan  Departemen /Kementrian/Lembaga  Pemerintah  Non Departemen  dan  Balitbangda”.  Aturan  ini menguatkan  Lembaga  Litbangda  untuk membuka  diri  dengan  lembaga  lain  dalam melakukan  kerjasama  tidak  hanya  di lingkup pemerintahan daerah saja, melainkan lingkup nasional.
Pola koordinasi yang sesuai (appropriate) antara  Lembaga  Litbang Daerah  dengan  DRD  ialah koordinasi timbal balik (reciprocal coordination). Hal ini dijustifikasi dari dua alasan utama baik secara empiris dan teoritis yaitu ;
1. Secara  teoritis,  Hatch  dalam  Gutman (1997)  menyatakan  bahwa  koordinasi reciprocal merupakan bentuk koordinasi ketergantungan yang memerlukan  peraturan  dan  prosedur serta perencanaan agar koordinasi dapat berjalan  baik.  Adanya  aturan  dan prosedur  dalam  pola  koordinasi  ini merupakan organisasi yang menjalankan tugasnya dengan pertimbangan  pilihan  rasional (rational choice). Meminjam konsep kelembagaan Peter (1999) bahwa kelembagaan dimana anggota- anggotanya  bertindak  sesuai  dengan aturan  dan  prosedur  dalam  struktur organisasi  (bersifat  normatif),  maka kelembagaan
tersebut merupakan kelembagaan rational choice.
2. Secara empiris, di  tingkat  pemerintahan daerah  secara  struktural  jelas  Lembaga Litbangda  memiliki  garis  struktural langsung dengan kepala daerah,
sedangkan  DRD  tidak  memiliki  garis struktural  dengan  kepala  daerah,  tapi bertanggungjawab kepada kepala daerah secara normatif. Baik Lembaga
Litbangda  dan  DRD  merupakan  dua kelembagaan  yang  memiliki  tugas utama  yang  berbeda.  DRD  bukanlah pelaksana  tugas  teknis  seperti  halnya
Lembaga  Litbangda.  “DRD  ......  bukan merupakan badan pelaksana atau lembaga penelitian dan pengembangan” (Sulaeman,  2007).  Meskipun  demikian, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama dan bahkan saling melengkapi  dan  mendukung  antara satu dengan  yang  lain.    “Keberadaan  DRD antara lain justru untuk memberdayakan lembaga  penelitian  dan  pengembangan di  daerah.  Oleh  karena  itu  jalinan kerjasama  dalam  bidang  iptek  antara keduanya  diwujudkan  dalam  bentuk- bentuk  yang  lebih  mengarah  kepada saling  melengkapi  untuk  kepentingan kedua  belah  pihak”  (Sulaeman,  2007). Dari uraian di atas jelas bahwa Lembaga Litbangda dan DRD memiliki kejelasan aturan  dan  prosedur  (bersifat  normatif) dalam  menjalankan  tugasnya  masing- masing.  Maka  daripada  itu  setiap kegiatan yang dilakukan kedua lembaga iptek  tersebut  perlu  perencanaan  yang rasional sebelum diimplementasikan.
Praktek  pola  koordinasi  timbal balik  antara  Lembaga  Litbang  Daerah dengan
DRD ini dibutuhkan pengidentifikasian  tugas  kedua  lembaga tersebut dengan jelas (rasional). Maksudnya  ialah  antar  kedua  lembaga iptek  tersebut  ada  tugas  yang  menjadi urusan  sendiri  dan  dikerjakan  secara bersama-sama (concurrent) .  Tugas  yang menjadi  urusan  masing-masing  lembaga tersebut  dikerjakan  secara  terpisah  atau sendiri-sendiri  namun  saling  mendukung dan  mengisi  satu  dengan  yang  lainnya. Tujuan  dari  pengidentifikasian  tugas  ini memperjelas  batas  antara  tanggungjawab kedua lembaga tersebut dalam menjalankan  tugas  baik  secara  bersama- sama (concurrent) maupun  secara  mandiri di tiap-tiap kelembagaan.

## Koordinasi Tugas Spesifik Lembaga Litbang Daerah dan Dewan Riset Daerah
Sumber : Data diolah penulis (2011)
Gambar 4. Koordinasi Langsung Lembaga Litbang Daerah dengan DRD
Koordinasi langsung antara Lembaga  Litbangda  dan  DRD  didasari aturan  yang  berlaku  di  tiap  kelembagaan dan pertimbangan rasionalitas dilakukannya koordinasi. Permendagri No. 33  Tahun  2007  pasal  4  ayat  (1)  yang intinya  menyebutkan  bahwa  Lembaga Litbangda merupakan satu-satunya lembaga  di  daerah  yang  berwenang menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) sesuai
permasalahan (issues) dan  kebutuhan (needs) yang ada di daerah. Hasil kegiatan R&D ini digunakan sebagai bahan masukan  bagi  kepala  daerah  dalam mengambil  kebijakan  di  daerah  sesuai amanat  Permendagri  No.  33  Tahun  2007 pasal  14  ayat  (1)  menyebutkan  ;  “Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah  Daerah  disampaikan  kepada Menteri/Pimpinan
Komponen/Kepala
Daerah yang  terkait,  dalam  bentuk rekomendasi  yang  implementatif  sebagai bahan perumusan kebijakan”.
Sedangkan  Dewan  Riset  Daerah (DRD)  merupakan  satu-satunya  lembaga yang  berwenang  memberikan  masukan (advisement) kepada  kepala  daerah  dalam pembuatan  kebijakan  di  daerah.  DRD sebagai  lembaga adviser atau pressure agency kepada  kepala  daerah.  Jadi  jelas bahwa  Lembaga  Litbangda  melakukan kegiatan operasional penelitian dan pengembangan,  sedangkan  DRD  sebagai lembaga adviser dengan  memanfaatkan hasil kajian riset Lembaga Litbangda untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan  masukan  pembuatan  kebijakan  di daerah, khususnya di bidang iptek.
Koordinasi  Tugas  Lembaga  Litbang Daerah  dan  DRD  yang  Dilakukan Secara Bersama-sama (Concurrent). Lembaga  Litbang  Daerah  bersama Dewan Riset Daerah (DRD) dapat melakukan  tugas  secara  bersama-bersama (concurrent) . Hal ini diatur dalam Permendagri  No.  33  Tahun  2007  Pasal  9 ayat (1) menyebutkan;
“Dalam Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Tim peneliti dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetisi  dan  bidang  keahliannya”. Meskipun  DRD  tidak  melakukan  tugas teknis  penelitian  dan  pengembangan,  akan tetapi DRD dapat menjadi narasumber/ahli sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal di  atas.  Hal  ini  karena  anggota  DRD merupakan kumpulan pakar dengan kompetensi  di  bidangnya  masing-masing yang  berasal  dari  perguruan  tinggi, lembaga  penelitian,  pengusaha,  lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya.
Terkait  koordinasi  antara  Lembaga Litbang  Daerah  dan  DRD,  ada  beberapa tugas yang dapat dikerjakan bersama-sama oleh  kedua  lembaga  tersebut.  Beberapa tugas yang dapat dilakukan secara concurrent antara lain :
1. Melakukan  kajian  akademis  dan  praktis mengenai  isu-isu  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (iptek)  di  daerah  yang  aktual dan up to date .
2. Melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan iptek di daerah.
3. Memilih  dan  menetapkan  isu-isu  iptek di  daerah  dan problem  solving -nya sebagai prioritas unggulan bahan perumusan kebijakan iptek di daerah.
Lembaga Litbangda DRD Kepala daerah Input Outpu t
4. Merumuskan  arah  pembangunan  iptek daerah  sesuai  potensi-keunggulan  dan kebutuhan di daerah.
5. Menyusun  agenda  riset  daerah  (ARD) yang  merupakan  tanggungjawab  utama antara  Lembaga  Litbang  Daerah  dan Dewan Riset Daerah (DRD).
Mengenai  pembagian  waktu  dan proporsi  beban  tugas  antar  Lembaga Litbang  Daerah  maupun  DRD  dapat dilakukan secara bergantian atau bersamaan sesuai kesepakatan
(aggreement) dan kemampuan (capability) masing-masing lembaga. Kemampuan tersebut  meliputi  sumber  daya  manusia,
dana,  fasilitas,  waktu,  dan  sumber  daya lain  yang  ada  pada  masing-masing lembaga tersebut.
Pembagian tugas ini akan mengakibatkan  beberapa  perubahan  tugas di  dalam  kedua  lembaga  tersebut  saat implementasinya. Perubahan itu merupakan  perubahan  bentuk  tugas  yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Litbangda dan DRD. Akan tetapi meskipun bentuk tugasnya (external) berubah, namun  substansi  tugas  di  dalamnya (internal) tidak berubah. Perubahan tersebut disebut sebagai proses
transformasi (transformation process). Perhatikan gambar berikut ini.

## Sumber : Guttman dalam Hatch dengan data diolah penulis (2011)
Gambar 5. Contoh Koordinasi Reciprocal Antara Litbangda dan DRD dalam Penyusunan
Agenda Riset Daerah (ARD) Misalkan dalam penyusunan Agenda  Riset  Daerah  (ARD)  Lembaga Litbang  Daerah  yang  tugas  utamanya melakukan  kegiatan  riset  isu-isu  iptek  di daerah, berubah menjadi perumus (formulator) terkait  beberapa focal  point agenda  riset  daerah  yang  diperlukan beberapa  tahun  ke  depan.  Begitu  pula DRD  yang  tugas  utamanya  sebagai adviser dan monev kebijakan  iptek daerah, berubah sebagai perumus
(formulator) terkait  beberapa focal  point
agenda  riset  daerah  sebagaimana  tugas yang  sama  dilakukan  oleh  Lembaga Litbangda.  Meskipun  kedua  lembaga tersebut  mengalami  perubahan  bentuk tugas  dari  tugas  utama  masing-masing yang  berbeda  menjadi  satu  tugas  yang sama  yaitu  sebagai formulator, akan tetapi  substansi  tugas  masing-masing kedua  lembaga  tersebut  tidak  berubah. Substansi  tugas  dua  lembaga  tersebut tetap didasarkan pada rasionalitas
PROSES TRANSFORMASI Input output Lembaga Litbangda dan
DRD sebagai perumus (formulator) focal point
agenda riset daerah (ARD)
Lembaga Litbangda : melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan isu-isu iptek di daerah DRD : Adviser, monitoring and evaluation kebijakan iptek daerah
pembangunan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (iptek) di daerah.
Sebagaimana yang telah disebutkan  di  atas,  perubahan  bentuk tugas  ini  bersifat  saling  melengkapi  dan mengisi  antara  tugas  Lembaga  Litbangda dengan  DRD.  Kedua  lembaga  tersebut saling berinteraksi timbal-balik
(reciprocal) untuk  menutupi  kekurangan satu  dengan  yang  lain,  serta  mentransfer keunggulan  yang  dimiliki  antara  satu lembaga ke yang lain. Ini jelas membutuhkan sikap saling ketergantungan (dependency) antar Lembaga  Litbangda  dan  DRD.  Dengan demikian dibutuhkan koordinasi reciprocal antara kedua lembaga tersebut. Kepemimpinan dalam Koordinasi Lembaga Litbangda Dengan DRD
Pelaksanaan koordinasi reciprocal antara  institusi  di  tingkat  daerah  tidak dapat  berjalan  sendiri  (Prahara,  2009). Baik  Lembaga  Litbangda  dan  DRD memiliki karateristik kelembagaan spesifik  yang  berjalan  pada  aturan  dan prosedur  kelembagaan  masing-masing. Dalam  prakteknya,  koordinasi  pasti  akan menemui  berbagai  hambatan (barriers).
Untuk mensimultankan langkah koordinasi  kedua  lembaga  dan  mengatasi hambatan tersebut butuh sebuah kepemimpinan  yang  kuat  ( a  strong leadership) agar koordinasi dapat berjalan baik.  “Secara  nyata,  manajemen  dan kepemimpinan  memiliki  peran  utama disini,  untuk beberapa volatilitas (sesuatu yang sulit diubah) tidak dapat diatasi oleh rutinitas  organisasi,  akan  tetapi  melalui pertimbangan  dan  keputusan”  (Foss, 1999). Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa  ada  kepemimpinan,  tidak  akan terbentuk  koordinasi  yang  simultan  antar kedua belah pihak.
Kepala daerah merupakan
pemegang kewenangan pemerintahan tertinggi  di  daerah. Ini  sesuai  dalam  UU
RI  No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  pasal  24  ayat  (1) menyebutkan  ;  “Setiap  daerah  dipimpin oleh  kepala  pemerintah  daerah  yang disebut  kepala  daerah”.  Dalam  struktur kelembagaan  di  tingkat  pemerintahan daerah,  (lihat  pada  Gambar  3)    Lembaga Litbang Daerah merupakan lembaga yang secara  garis  struktural  berada  di  bawah kepala daerah bersama dinas-dinas daerah yang  lain.  Sebagaimana  Permendagri  No 33  Tahun  2007  pasal  4  ayat  (3)  huruf  b menyebutkan  ;  “Kewenangan  Pejabat Struktural  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :  koordinasi  penyelenggaraan  kegiatan penelitian dan pengembangan”. Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa secara struktural instruksi/perintah kepala daerah akan langsung dapat  direspon  dan dijalankan oleh  Lembaga Litbang Daerah dalam  menjalankan  tugasnya  termasuk melakukan koordinasi dengan DRD.
Terkait  dengan  DRD,  (lihat  pada Gambar  3)  pemerintah  daerah  memang tidak  memiliki  wewenang  penuh  secara struktural kepada  lembaga  tersebut. Walaupun  demikian,  DRD  bertanggung jawab  kepada  kepala  daerah  dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk akuntabilitas ke atas (upward accountability) DRD  ini  ialah  apapun tugas  yang  akan  dilakukan  DRD  pasti pertanggungjawabannya  akan  bermuara kepada  kepala  daerah.  Faktor  ini  akan lebih  memudahkan  kepala  daerah  dalam mendorong DRD agar melakukan koordinasi  dengan  Lembaga  Litbang Daerah  terkait  dengan  pembangunan iptek daerah.
Peran Kepala Daerah dalam Koordinasi  Antara  Lembaga  Litbang Daerah dengan DRD
“Kepala  daerah  atau  eksekutif daerah memiliki wewenang untuk menjalankan  arahan kebijakan  yang telah
disetujui  oleh  dewan”  (mrsc,  1999). Dengan kata lain, kepala daerah memiliki pengaruh besar dalam mendukung koordinasi  antara Lembaga  Litbang
Daerah  dengan  DRD.  Foss  (2000) mengungkapkan “Kepemimpinan sebagai kemampuan  untuk  memecahkan  masalah koordinasi dengan mempengaruhi kepercayaan/keyakinan”.  Peran  kepala daerah  dapat  ditunjukkan  melalui  proses masuknya input menjadi output terkait proses  pemberian  rekomendasi  kebijakan kepada  kepala  daerah. Input bisa  masuk melalui  Lembaga  Litbangda  atau  DRD
bahkan  secara  bersamaan. “Melalui rekomendasi  yang  diberikan  lembaga litbang, dan mampu memberikan berbagai alternatif solusi yang mendukung pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah” (Balitbang Kemendagri, 2011).  Dasar  ini  menjadi  penting  bahwa riset sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan.
Keterlibatan  kepala  daerah  dalam koordinasi antara Lembaga Litbangda dan DRD  dapat  diilustrasikan  dalam  3  (tiga) bentuk koordinasi di bawah ini.
: Garis alur masuknya input menjadi output
: Garis koordinasi sebagai adviser DRD ke kepala daerah
: Garis instruksi kepala daerah ke Lembaga Litbangda
: Garis Koordinasi Lembaga Litbangda dengan DRD
Sumber : Data diolah penulis (2011)
Gambar 6. Input Melalui DRD Keterangan :
 Input ialah berupa isu-isu atau permasalahan iptek yang aktual, up to date dan urgent di daerah .
 Output ialah  berupa  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  kepala  daerah  yang merupakan  rekomendasi  dari  DRD  dengan  berdasar  hasil  kegiatan R&D Lembaga Litbang Daerah.
 DRD melakukan tindakan adviser kepada kepala daerah.
 Lembaga Litbang Daerah melakukan studi/kajian riset terkait isu-isu iptek di daerah baik secara akademis dan/atau empiris.
 Kepala  Daerah  sebagai  penggerak  sekaligus  pendorong (a  driver) koordinasi  yang dilakukan oleh Lembaga Litbangda dan DRD.
Berdasar  gambar  di  atas, input berasal dari DRD. Dalam pola ini ada dua bentuk  alur  penyampaian input menjadi output yaitu ;
Pertama,  isu-isu  terkait  iptek daerah  yang  ditangkap  oleh  DRD langsung  disampaikan  kepada  kepala
daerah. Selanjutnya kepala daerah menginstruksikan Lembaga Litbang
Daerah  untuk  melakukan  studi  riset sebagai  klarifikasi/justifikasi  atas  isu-isu tersebut  secara  empiris  (fakta)  disamping kajian  akademis.  Tahap  berikutnya  hasil studi  riset  tersebut  disampaikan  kepada
Kepala Daerah Lembaga Litbang Daerah DRD Input Output
DRD  untuk  segera  dipertimbangkan menjadi  bahan  masukan  kepada  kepala daerah  yang  kemudian  akan  menjadi output.
Kedua, isu-isu terkait iptek daerah yang  ditangkap  oleh  DRD  langsung dikoordinasikan dengan Lembaga Litbang
Daerah.  Lembaga  Litbangda  bertugas melakukan justifikasi atas isu-isu tersebut melalui  studi  riset  secara  empiris  atau akademis. Selanjutnya, hasil studi tersebut dikembalikan ke DRD kemudian disampaikan  kepada  kepala  daerah  untuk ditindaklanjuti menjadi output.
Sumber : Data diolah penulis (2011)
Gambar 7. Input Melalui Lembaga Litbang Daerah
Berdasar  gambar  di  atas, input berasal  dari  Lembaga  Litbang  Daerah. Dalam  pola  ini  ada  dua  bentuk  alur penyampaian input menjadi output yaitu ; Pertama, isu-isu terkait iptek daerah  yang  ditangkap  oleh  Lembaga Litbang  Daerah  langsung  dilakukan  studi riset oleh lembaga tersebut guna mendapat justifikasi secara empiris/akademis. Setelah  studi  riset  selesai,  hasilnya disampaikan  kepada  DRD  untuk  dikaji apakah  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan daerah  atau  belum.  Ini  merupakan  bentuk koordinasi  antara  kedua  lembaga  tersebut guna  mendapat  kesepahaman  mengenai studi  riset  terkait  isu-isu  tersebut  untuk menjadi  bahan  masukan  kebijakan  kepala daerah.  Setelah  terjadi appointment antara kedua lembaga tersebut, DRD menyampaikan  gagasan  beserta  hasil  studi riset  tadi  kepada  kepala  daerah  untuk
kemudian dijadikan output.
Kedua,  isu-isu  terkait  iptek  daerah yang  ditangkap  oleh  Lembaga  Litbang Daerah  langsung  dikoordinasikan  dengan DRD agar isu-isu tersebut dapat dikaji oleh DRD.  Berikutnya  DRD,  menyampaikan isu tersebut kepada kepala daerah. Selanjutnya kepala daerah menginstruksikan Lembaga Litbangda untuk  melakukan  studi  riset  terkait  isu-isu tersebut  secara  empiris/akademis.  Dalam hal  ini  Lembaga  Litbangda  melakukan studi riset atas isu-isu yang masuk melalui lembaga ini sebelumnya. Koordinasi kembali  dilakukan  bersama  DRD  dalam menelaah  hasil-hasil  studi  riset  yang  telah dilakukan  sebagai  bahan  masukan  kepada kepala daerah.
DRD bertugas menyampaikan  hasil  studi  riset  tersebut kepada  kepala  daerah  untuk  kemudian dijadikan sebagai output.
DRD
Lembaga Litbang Daerah Kepala Daerah Output Input
Sumber : Data diolah penulis (2011)
Gambar 8. Input Melalui Lembaga Litbang Daerah dan DRD
Dalam pola ini isu-isu iptek daerah sebagai input berasal  dari  dua  lembaga sekaligus  baik  DRD  maupun  Lembaga Litbang  Daerah.  Maksudnya  ialah  isu-isu yang  sama  dan  akan  dijadikan output tersebut  selain  ditangkap  oleh  Lembaga Litbangda  juga  ditangkap  oleh  DRD, meskipun  waktunya  tidak  sama  (atau hanya  berselang  waktu  yang  relatif bersamaan). Isu-isu ini akan  dikaji bersama-sama oleh
masing-masing
lembaga.  Ada  dua  bentuk  koordinasi  ini yaitu ;
Pertama,  sebagai  lembaga adviser DRD  langsung  menyampaikan  isu-isu tersebut  kepada  kepala  daerah  setelah berkoordinasi  dengan  Lembaga  Litbang Daerah.  Setelah  disetujui,  kepala  daerah akan menginstruksikan Lembaga Litbangda untuk melakukan justifikasi atas isu-isu  tersebut  secara  empiris/akademis dengan  melakukan  kajian  riset.  Hasil  riset Lembaga  Litbangda  akan  dikoordinasikan dengan  DRD  untuk  dipertimbangkan kembali sebagai bahan rekomendasi kebijakan  iptek  daerah.  DRD  selanjutnya akan  menyampaikan  rekomendasi  tersebut kepada  kepala  daerah  untuk  dijadikan output.
Kedua,  Lembaga  Litbang  Daerah langsung melakukan studi riset atas isu-isu tersebut setelah berkoordinasi dan
mendapat  persetujuan  bersama  DRD. Setelah  diperoleh  justifikasi  atas  isu-isu tersebut  secara  riset  empiris/akademis, Lembaga  Litbangda  menyampaikan  hasil kajian itu ke DRD. Selanjutnya DRD akan meneruskan  hasil  kajian  itu  kepada  kepala daerah  sebagai  bahan  masukan  pembuatan kebijakan iptek di daerah (output).

## PENUTUP Kesimpulan
1. Lembaga Penelitian dan  Pengembangan (Litbang)  Daerah  memiliki  tugas  dan fungsi  utama  melakukan  kegiatan  riset dan  pengembangan (research  and development) di  lingkup  pemerintahan daerah  terkait  isu-isu  yang  mendukung pembangunan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (iptek)  di  daerah.  Sedangkan Dewan Riset Daerah (DRD) merupakan kumpulan  pakar  dari  berbagai  bidang ilmu pengetahuan yang tugas dan fungsi utama  memberi  masukan (advisement) dan mempengaruhi kepala daerah dalam pengambilan kebijakan yang mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. 2. Di tingkat pemerintahan daerah, kedudukan  Lembaga  Litbang  Daerah secara  struktural  di  bawah  kepala daerah.  Sedangkan  DRD  merupakan lembaga non struktural namun
DRD Lembaga Litbang Daerah Kepala Daerah Output Input
bertanggungjawab kepada kepala daerah. 3. Koordinasi  yang  dilakukan  Lembaga Litbang  Daerah  dan  DRD  dalam mendukung pembangunan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (iptek)  di daerah dilakukan melalui pola koordinasi  timbal  balik (reciprocal coordination  pattern) yang  bertujuan untuk  akselerasi  pembangunan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (iptek)  di daerah.  Prakteknya,  koordinasi  diantara dua  lembaga  iptek  itu  membutuhkan kepemimpinan  yang  kuat  dari  kepala daerah dalam mendukung dan menjalankan koordinasi tersebut.

## Saran
1. Diperlukan  pedoman  jelas  dan  rinci mengenai job  description Lembaga Litbang  Daerah  dan  DRD.  Caranya ialah  pemerintah  daerah  diharuskan menyusun peraturan daerah (perda) agar pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kedua lembaga daerah tersebut dalam mendukung  pembangunan  iptek  di daerah  memiliki  landasan  hukum  yang kuat.
2. Sumber daya manusia (anggota) baik di Lembaga Litbang Daerah maupun DRD harus  memiliki  dan  mewujudkan  rasa saling  percaya (trust) terhadap  peran masing-masing lembaga dalam
menjalankan  tugas  dan  fungsi-nya secara bertanggungjawab. Caranya ialah,  tiap-tiap  anggota  diberi  beban kerja  yang  didasarkan  atas output yang dihasilkan.  Tujuannya  ialah  kinerja  dan tanggung  jawab  mereka  dapat  diukur skalanya, baik harian/mingguan/bulanan.
3. Kepala daerah merupakan a driver yang dapat  menggunakan  pengaruh  dan wewenang  kepemimpinannya  secara penuh  dan  bertanggungjawab  guna mendorong dan mewujudkan koordinasi Lembaga  Litbang  Daerah-DRD.  Salah satu  cara  yang  bisa  dilakukan  kepala daerah ialah meningkatkan sumber daya kedua  lembaga  tersebut  baik  di  bidang infrastruktur melalui pemberian fasilitas riset  yang  memadai  maupun  dari  segi aparaturnya  melalui  apresiasi  hasil karya yang diciptakan serta peningkatan kesejahteraan aparatur/peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT Rineka Cipta. Astrida, Alma. 2008. Penguatan Kelembagaan  Untuk  Meningkatkan Peran  Dewan  Riset  Daerah  Dalam Pembangunan  Daerah .  Lokakarya Nasional. Diakses dari http://www.drn.go.id/index2.php?opt ion=isi&task=view&id=173&pop=1
&page=0, tanggal 15 Juni 2011.
Balitbang  Jatim.  2009. Dewan  Riset Daerah  Mampu  Kuatkan  Fungsi Litbang Diakses dari
www.balitbangjatim.com/d_berita.as p?nID=109 tanggal 11 Juni 2011. Balitbang Kemendagri. 2007. Pemberdayaan  Peran  dan  Fungsi Litbang  di  Daerah .  Lokakarya. Diakses dari http://badanlitbang.depdagri.go.id/in dex.php?action=content&id=201105 2614213134 tanggal 12 Juni 2011.
_____________.  2011. Tentang  Rakornas Balitbang  Kemendagri .  Diakses  dari http://badanlitbang.depdagri.go.id/in dex.php?action=content&id=201105 2614213134 tanggal 13 Juni 2011
Crowston,  Kevin  and  Osborn,  Charles.
1998 . A Coordination Theory Approach  to  Process  Description and Redesign . Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management Center for Coordination Science. Djogo,  Tony.  Sunaryo.    Suharjito,  Didi. dan Sirait, Martua. 2003. Kelembagaan  dan  Kebijakan  Dalam Pengembangan Agroforestri. Bogor :
World  Agroforestry  Centre  (ICRAF)
Southeast Asia.
Foss,  Nicolai  J.  1999. Understanding Leadership:  A  Coordination  Theory . Danish  Research  Unit  For  Industrial Dynamics Druid, Working Paper No. 99-3. _______.  2000. Leadership,  Beliefs  and Coordination: An Explorative Discussion .  Frederiksberg-Denmark. Department  of  Industrial  Economics and  Strategy-Copenhagen  Business School.
Furchan,  Arief.  1992. Pengantar  Metode Penelitian  Kualitatif. Surabaya  :
Usaha Nasional.
Hatch,  Mary  Jo.  1997. Organization Theory Modern Symbolic And Postmodern  Perspectives. Oxford
UK : Oxford University Press.
Kadiman, Kusmayanto. 2007. DRN Hadiri
Workshop  Nasional  Dewan  Riset
Daerah. Workshop.  Diakses  dari http://www.drn.go.id/index.php?opti on=isi&task=view&id=94&Itemid=2 , tanggal 15 Juni 2011.
Miles,  Matthew  B  Dan  Maichael  A. Huberman.  1992. Analisis  Data
Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Municipal Research and Services Center of Washington. 1999. Local Government  Policy-Making  Process. Report  Nomor  45.  Washington  :
MRSC.
Peters, B. Guy. 2000. Institutional Theory: Problems and Prospects .: Institut für Höhere  Studien  (IHS)-Wien  and Institute  for  Advanced  Studies- Vienna.
Prahara, Brasta. 2009. Koordinasi
Pengelolaan  Kepegawaian  Daerah  : Studi  Pada  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Kediri  Provinsi Jawa  Timur. Skripsi.  Malang  : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Praptapa, Agung. 2007. Pengertian Control,  Management  Control,  dan MCS .  Jakarta:    Wordpress  dan Solusindo Telematika.
Scott,  W.  Richard.  2004. Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program.
Chapter prepared for Great Minds in Management: The Process of Theory Development, Ken  G.  Smith  and Michael  A.  Hitt,  eds.  Oxford  UK: Oxford University Press.
Sulaeman,  Atang.  2007. Peran  dan Hubungan  Dewan  Riset  Nasional (DRN) Dengan Dewan Riset Daerah (DRD)  Menurut  UU  No.  18  Tahun 2002 . Workshop  Badan  Koordinasi Antar  Daerah.  Solo,  7  Desember 2006 : DRN.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2002  Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,  dan  Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2005  Tentang Dewan Riset Nasional.
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Republik Indonesia  No.  33  Tahun  2007
Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Penelitian  dan  Pengembangan  di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Keputusan  Menteri  Riset  dan  Teknologi Republik Indonesia Nomor 193/M/Kp/IV/2010 Tentang Kebijakan  Strategis  Pembangunan Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi Tahun 2010-2014