## SEJARAH SOSIAL KABUPATEN LEBAK

## SOCIAL HISTORY OF KABUPATEN LEBAK
Oleh Adeng Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Jalan Cinambo No.136 Ujungberung Bandung Email: adeng.tedja@ymail.com Naskah Diterima: 26 Februari 2013 Naskah Disetujui: 1 April 2013

## Abstrak
Tulisan  mengenai  Sejarah  Sosial  Daerah  Kabupaten  Lebak  menggambarkan kehidupan  masyarakat  yang  mencakup  aspek  geografi,  pemerintahan,  penduduk,  budaya sinkretisme  dan  masyarakat  adat,  budaya,  dan  pendidikan.  Untuk  merekontruksi  kembali menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu:  heuristik, kritik, interpretasi, dan historiogarfi. Lebak menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Banten dan masyarakatnya menganut  ajaran  agama  Islam.  Pada  abad  ke-19  terjadilah  perubahan  politik  di  daerah tersebut.  Perubahan  itu  seiring  dengan  semakin  meluasnya  kekuasaan  Belanda  di  wilayah Banten  yang  ditandai  oleh  penghapusan  Banten  tahun  1808  oleh  Daendels.  Perkembangan selanjutnya  pada  masa  pemerintahan  Letnan  Gubernur  Jenderal  Thomas  Stamford  Raffles (1811-1816),  Banten  dibagi  menjadi  empat  daerah  setingkat  kabupaten,  yaitu:  Kabupaten Banten  Lor,  Banten  Kulon,  Banten  Tengah,  dan  Banten  Kidul.  Setelah  kekuasaan  dipegang kembali  oleh  Belanda,  maka  wilayah  Banten  dibagi  menjadi  3  kabupaten  yaitu:  Kabupaten Serang,  Caringin,  dan  Lebak.  Perubahan  berikutnya  terjadi  pada  tanggal  14  Agustus  1925, Lebak  menjadi  sebuah  kabupaten  otonom.  Kemudian,  pada  tahun  1950  mengenai pembentukan  daerah-daerah  dalam  lingkungan  Provinsi  Jawa  Barat.  Kabupaten  Lebak dimasukkan ke dalam 25 Daerah Tingkat II di provinsi tersebut. Pada tahun 2003 Kabupaten Lebak menjadi bagian dari Provinsi Banten. Penduduk Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun mengalami  perkembangan  yang  signifikan,  begitu  pula  di  bidang  sosial  budaya  dan pendidikan berkembang cukup dinamis.
Kata kunci: Lebak, sosial, budaya, pemerintahan.

## Abstract
This  study  illustrates  aspects  of  community  life  in  Kabupaten  Lebak  in  the  19 th century.  Then,  Lebak  was  part  of  the Sultanate  of  Banten and most  of the people embraced Islam. In the 19 th century Lebak faced a political change due to the expanding power of the
Dutch in Banten. Daendels eliminated the Sultanate of Banten in 1808. During the reign of Lieutenant Governor-General Thomas Stamford Raffles (1811-1816) Banten was divided into four  districts:  Banten  Lor  (Northern  Banten),  Banten  Kulon  (Western  Banten),  Banten Tengah (Central Banten), and Banten Kidul (Southern Banten). When the Dutch regained its power in Banten, the region was divided into three disctricts: Serang, Caringin, and Lebak. In August 14, 1925 Lebak became an autonomous district. In 1950 District of Lebak was part of  25  districts  in  the  Province  of  West  Java,  and  since  2005  the district  became  part  of  the Province of Banten. Today, the population of Lebak has been increasing significantly every year  and  the  educational  and  socio-cultural  life  has  been  developed  quite  dynamically.  To reconstruct  this  history  the  author  conducted  method  in  history:  heuristic,  criticism, interpretation, and historiography.
Keywords : Lebak, social, culture, government

## A. PENDAHULUAN
Penelitian  dan  penulisan  Sejarah  Sosial  Daerah  di  Indonesia  dapat  dikatakan  masih jarang.  Tulisan-tulisan  sejarah  pada  umumnya  didominasi  oleh  sejarah  politik  yang  isinya lebih  banyak  menguraikan  sistem  pemerintahan  raja-raja,  zaman  Kolonial  Belanda,  zaman Pendudukan  Jepang,  dan  zaman  revolusi.  Khusus  di  daerah  Jawa  Barat  (termasuk  Banten sebelum  menjadi  provinsi),  kegiatan  dalam  bidang  sejarah  baru  berada  pada  taraf inventarisasi  dan  dokumentasi.  Itu  pun  uraiannya  lebih  menitikberatkan  pada  inventarisasi data-data sejarah politik, yakni Sejarah Revolusi Kemerdekaan, Sejarah Perlawanan terhadap Imperalisme dan Kolonialisme Jawa Barat,  Sejarah Pemerintahan Jawa Barat, Sejarah  Tatar Sunda, dan lain-lain. Sedangkan di tingkat kabupaten rata-rata baru disusun sejarah hari jadi kabupaten,  itu  pun  hasilnya  masih  banyak  kekuranganya.  Banyak  hari  jadi  di  tingkat kabupaten  masih  dipermasalahkan  atau  masih  ada  yang  pro  dan  kontra  tentang penanggalannya.  Hal ini disebabkan kurangnya sumber-sumber primer untuk merekontruksi kembali sejarah masa lampau atau menyusun sejarah yang utuh.
Selain  itu,  tulisan-tulisan  sejarah  yang  paling  banyak  dilakukan  adalah  bercorak sejarah  militer  yang  isinya  menguraikan  pertempuran-pertempuran,  terutama  pada  periode revolusi fisik (1945-1949). Mengesankan bahwa sejarah itu milik kaum politikus dan militer. Padahal  sejarah  adalah  mencatat/menulis  segala  aktivitas  dan  kejadian  yang  berhubungan dengan manusia di muka bumi ini
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  historis-sosiologis  tentang peristiwa`sosial  budaya,  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  dinamika  kehidupan masyarakat  Lebak pada waktu itu.  Hasil penulisan  sejarah sosial ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi  dan  pengembangan  serta  pembangunan  masyarakat  Lebak  di  masa  yang  akan datang.
Penulisan  ini  selain  memperhatikan  sejarah  sosial  itu  sendiri,  juga  meninjau perkembangan fisik kota seperti geografi, penduduk, pemerintahan, budaya, dan pendidikan. Untuk  merekonstruksi  itu  digunakan  metode  sejarah  yang  meliputi  empat  tahap,  yaitu: heuristik, kritik, interprestasi, dan historiogarfi. Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan sumber,  baik  sumber  primer  maupun  sumber  sekunder.  Terhadap  sumber  yang  telah diperoleh dilakukan kritik ekstern dan kritik intern, untuk menentukan otentisitas sumber dan kredibilats  data/informasi.  Selanjutnya,  pada  tahap  interpretasi,  data  mengalami  proses pemberian makna dan penafsiran sehingga fakta-fakta tersebut dapat menjelaskan objek studi secara  jelas  dan  lengkap.  Proses  terakhir  adalah  historiografi  yang  bertujuan  untuk merangkaikan  fakta-fakta  yang  berhasil  dihimpun  dalam  sebuah  jalinan  kisah  sejarah  yang objektif.

## B. HASIL DAN BAHASAN

## 1. Keadaan Geografi
Secara  geografis  Kabupaten  Lebak  terletak  pada  posisi  106 0 00’-106 02 21’  Bujur
Timur  dan  5 0 -10 0 00’  Lintang  Selatan  (Suyitno et  al., 1991:  276).    Pegunungan  Kendeng menjadi pembelah antara Lebak bagian Utara dan Selatan.  Dengan adanya Gunung Kendeng ini  maka  kontur  tanah  di  Kabupaten  Lebak  datar  bergelombang  dengan  variasi  ketinggian antara 0--1000 meter di atas permukaan laut (dpl).  Perinciannya adalah ketinggian 0--200 m di  atas  permukaan  laut  berada  di  kawasan  pantai,  201--500  m  di  atas  permukaan  laut  di Lebak bagian tengah, 501--1000 m di atas permukaan laut di Lebak bagian timur. Kabupaten Lebak  memiliki  luas  wilayah  sekitar  304.472  ha  (3.044,72  km 2 ), dengan  batas  wilayah administratif  sebagai  berikut:    sebelah  utara  Kabupaten  Serang  dan  Tangerang,  sebelah selatan Samudera  Indonesia,  sebelah  barat  Kabupaten  Pandeglang,  dan  sebelah  timur Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi (Adeng et al., 2011: 9-10)
Curah  hujan  rata-rata  tiap  tahun  antara  2000  -  4000  mm.    Posisi  Gunung  Kendeng yang  membelah  Lebak  menjadikan  sebelah  selatan  lebih  banyak  menerima  curah  hujan daripada  bagian  utaranya,  hal  ini  disebabkan  daerah  Selatan  yang  berhadapan  langsung dengan  Samudera  Hindia  relatif  lebih  cepat  membentuk  awan  hujan  akibat  uap  air  lautnya, sedangkan bagian utara terhalang oleh puncak Gunung Kendeng.   Suhu rata-rata 24 0 - 25 0 C (Sucipto et al., 2000: 11-12).
Gunung  Kendeng  selain  menjadi  pembatas  alam  juga  merupakan  sumber  mata  air bagi aliran sungai-sungainya.  Ci Ujung adalah sungai terbesar yang mengalir dari selatan ke utara kemudian menyebarkan aliran airnya melalui dua  anak sungai yaitu Ci  Simeut dan  Ci Laki.    Anak  Ci  Ujung  yang  mengalir  ke  arah  barat  adalah  Ci  Liman.    Aliran  air  sungai  ini akhirnya  bermuara  di  Teluk  Lada.    Sungai  lain  yang  mengalir  ke  arah  selatan  relatif  lebih kecil  yaitu  Ci  Langkahan,  Ci  Pager,  Ci  Mandiri,  Ci  Pandalan,  dan  Ci  Sawarna.    Sungai- sungai ini bermata air di Pegunungan Kendeng dan bermuara di Samudera Indonesia.
Sebagai kabupaten yang menitikberatkan pembangunan daerahnya di bidang pertanian, kondisi  dan  jenis  tanah  di  Kabupaten  Lebak  termasuk  potensial.    Tercatat  lima  jenis  tanah yaitu:  podsolik  merah  kuning,  latosol,  aluvial,  regosol,  dan  tanah  hutan  coklat  non  kalsit (Ensiklopedia Nasional 1990: 334).
Kondisi  tanah  ini  juga  menjadi  potensi  bagi  hasil  tambang  yang  terkandung  di dalamnya.    Kabupaten  Lebak  memiliki  bahan  tambang  emas,  perak,  minyak  bumi,  dan  biji besi  yang  sudah  dikelola  baik  secara  tradisional  maupun  dengan  teknologi  modern.    Batu- batu  mulia  dan  jenis  batu  yang  potensil  untuk  dijadikan  komoditas  bagi  pendapatan  asli daerah  (PAD)  juga  dapat  ditemui  di  kabupaten  ini.    Batu-batu  tersebut  dari  jenis  batu gamping,  batu  bara,  andesit,  deolit,  bentonit,  pasir  kuarsa,  kalsit,  gips,  marmer,  batu  hias, batu  apung,  dan  batu  karang.  Batu  mulia  dari  Kabupaten  Lebak  yang  terkenal  sampai  ke mancanegara  adalah  Batu  Kali  Maya  yang  dapat  dijumpai  di  dalam  tanah  dan  sungai  yang mengalir  di Kecamatan Maja (Adeng et al., 2011: 11-12).

## 2. Pemerintahan
Kabupaten  Lebak,  dalam  tradisi  setempat  disebut Jagat  Kidul atau  Banten  Kidul (Banten  Selatan)  bagian  dari  wilayah  Kesultanan  Banten.  Pada  abad  ke-19  terjadilah perubahan  politik  di  daerah  tersebut.  Perubahan  itu  seiring  dengan  semakin  meluasnya
kekuasaan  Belanda  di  wilayah  Banten  yang  ditandai  oleh  penghapusan  Banten  tahun  1808 oleh  Daendels.  Wilayah  bekas  kekuasaan  Kesultanan  Banten  dibagi  dua  menjadi  Caringin dan Serang (Lubis et al ., 2006: 148-149).
Berubahnya  status  Banten  dari  sebuah  kesultanan  menjadi  wilayah  yang  terdiri  dari kabupaten-kabupaten  terjadi  pada  masa  pemerintahan  Letnan  Gubernur  Jenderal  Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Pada tanggal 19 Maret 1813, Raffles memaksa Sultan Banten, Muhammad  Syarifuddin  membuat  surat  perjanjian  yang  isinya  menyatakan  penyerahan pemerintah Banten kepada pemerintah Inggris. Status sultan kemudian diubah menjadi bupati dengan sebutan bupati sultan. Kemudian Reffles melakukan reorganisasi atas wilayah Banten pada  tahun  yang  sama.  Banten  dibagi  menjadi  empat  daerah  setingkat  kabupaten,  yaitu: Kabupaten Banten Lor (Banten Utara), Kabupaten Banten Kulon (Banten Barat), Kabupaten Banten Tengah, dan Kabupaten Banten Kidul (Banten Selatan) (Lubis et al., 2006: 149-150).
Kekuasaan  Inggris  atas  Hindia  Belanda  hanya  berlangsung  sekitar  5  tahun.  Sesuai perjanjian  yang  dituangkan  dalam  Traktat  London,  13  Agustus  1814,  pihak  Inggris  harus menyerahkan kembali seluruh wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda, termasuk Banten.  Pada  tanggal  19  Agustus  1816  dilakukan  serah  terima  kekuasaan  dari  pemerintah Inggris kepada Belanda di Batavia (Lubis et al., 2006: 150-151).
Setelah kekuasaan dipegang kembali oleh pemerintah Belanda, maka wilayah Banten direorganisasi  kembali.  Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Komisaris  Jenderal  Nomor  1, Staatsblad Nomor 81, tanggal 2 Desember 1828, wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 kabupaten  yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Caringin, dan  Kabupaten  Lebak. Wilayah Kabupaten  Lebak  berdasarkan  pembagian  di  atas  memiliki    4  distrik    yaitu:  Distrik  Sajira meliputi  Onderdistrik  Ciangsa,  Somang,  dan  Sajira;  Distrik  Lebak  Parahiyang  meliputi Onderdistrik  Koncang  dan  Parahiyang;  Distrik  Parungkujang  meliputi  Onderdistrik Parungkujang dan Kosek; Distrik Madhoor (Madur) yang meliputi Onderdistrik Binuangeun, Sawarna, dan Madhoor (Sutisna et al., 2004: 10).
Adanya  surat  keputusan  tentang  pembagian  wilayah  Banten,  maka  pada  tanggal  2 Desember  1828  dijadikan  acuan  dalam  penentuan  hari  jadi  Kabupaten  Lebak.  Hal  ini  telah dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 18 Tahun 1986 tertanggal 22  Oktober 1986 yang menetapkan hari jadi Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828 (Sucipto et al., 2000: 17).
Perkembangan  berikutnya,  ketika  Hindia  Belanda  dipimpin  oleh  Gubernur  Jenderal Frederik’s  Jacob  (1881-1884),  wilayah  Kabupaten  Lebak  yang  semula  terdiri  atas  empat distrik  mengalami  pemekaran.  Pemekaran  itu  tertuang  dalam Staatblad No. 266,  tanggal  29 Oktober  1882.  Wilayah  Kabupaten  Lebak  dibagi  atas  lima  distrik,  yaitu:  Distrik Rangkasbitung  yang  meliputi  wilayah  Rangkasbitung,  Kolelet  Wetan,  Warunggunung,  dan Cikulur;  Distrik  Lebak  yang  meliputi  wilayah  Lebak,  Muncang,  Cilaki,  dan  Cikeuyeup; Distrik  Sajira  yang  meliputi  wilayah  sajira,  saijah,  Candi,  dan  Maja;  Distrik  Parungkujang yang  meliputi  wilayah  Parungkujang,  Kumpay,  Cileles,  dan  Bojongmanik;  Distrik Cilangkahan yang meliputi wilayah Cipalabuh, Cihara, dan Bayah (Sucipto et al., 2000: 18) Perubahan  berikutnya  terjadi  pada  tanggal  14  Agustus  1925  yaitu  dengan diberlakukannya Staatsblad No.  381  tahun  1925,  Lebak  menjadi  sebuah  kabupaten  otonom yang  memiliki  5  distrik  yaitu  Distrik  Parungkujang,  Rangkasbitung,  Lebak  Parahiyang,  dan Cilangkahan.    Sajira  yang  tadinya  adalah  sebuah  distrik  masuk  menjadi  bagian  dari  Distrik Lebak Parahiyang. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentuk  daerah-daerah  dalam  lingkungan  Provinsi  Jawa  Barat.  Kabupaten  Lebak dimasukkan ke dalam 25 Daerah Tingkat II di provinsi tersebut (Sucipto et al., 2000: 18).
Perkembangan  selanjutnya,  pada  tahun  1986,    Kabupaten  Lebak  terdiri  atas  4 pembantu kabupaten, 15 kecamatan, 13 kematren (perwakilan kecamatan), 5 kelurahan, dan 295 desa.  Pada  masa  itu  Kabupaten  Lebak  masih  menjadi  bagian  dari  Provinsi  Jawa  Barat. Tahun  2003  Kabupaten  Lebak  semakin  berkembang  dengan  bertambahnya  jumlah  wilayah kecamatan akibat adanya program pemekaran wilayah.  Jumlah kecamatan menjadi 23 buah, 5  kelurahan,  dan  295  desa.  Pada  masa  ini  Kabupaten  Lebak  kembali  menjadi  bagian  dari Provinsi  Banten  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23/2000  tanggal  17 Oktober 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Adeng et al., 2011: 9).

## 3. Penduduk
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Lebak  ketika  dibawah  kekuasaan  Gubernur  Jenderal van den Bosch  (1830-1834) mengalami penurunan yang drastis karena pada waktu  itu telah diberlakukannya  sistem  tanam  paksa.  Adanya    tanam  paksa,  rakyat  menjadi  tidak  sempat mengurusi  lahan  pertaniannya  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari-harinya.  Akibatnya banyak  rakyat  yang  jatuh  sakit  dan  mati  kelaparan  karena  kurangnya  sandang  dan  pangan.
Selain  itu,  banyak  terjadi  kasus  kriminalitas  atau  perampokan-perampokan  sehingga  tidak sedikit dari rakyat yang menjadi korban pembunuhan.
Jumlah penduduk Kabupaten Lebak dari tahun 1834-1840 yaitu, sebagai berikut:
TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LEBAK 1834-1840
Sumber: Lubis et al., 2006: 176-181.
Perkembangan  selanjutnya,  jumlah  penduduk  Kabupaten  Lebak  dari  tahun  1850- 1877 mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu, sebagai berikut:
TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LEBAK 1850-1877
Tahun
Distrik
Jumlah Lebak Parahiyang Cilangkahan Sajira Parungkujang 1834 19.847 15.306 12.256  20.160 67.569 1835 19.188 10.762 12.897  18.896 61.743 1836 18469 12.056 13.573  17.726 61.824 1837 18.272 9.877 13.385  14.667 56.201 1838 17.331 8.084 12.619  14.760 52.794 1840 17.145 6.356 13.836  15.754 53.090
Sumber: Lubis et al., 2006: 184.
Jumlah penduduk Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun terus merangkak naik secara signifikan  sesuai  dengan  perkembangan  yang  semakin  kompleks.  Pada  tahun  1920  jumlah penduduk  Kabupaten  Lebak  berdasarkan  sensus  penduduk  adalah  206.672  orang  dengan kepadatan  62  orang/km 2. . Sepuluh  tahun  kemudian  (1930)  jumlah  penduduk  bertambah menjadi 256.158 orang dengan  kepadatan 77 orang/km 2. . Sekitar tiga puluh tahun  kemudian (1961)  jumlah  penduduk  makin  meningkat  menjadi  413.242  orang  dengan  kepadatan  90 orang/km 2 (Lubis et al., 2006: 287-290).
Dari  tahun  1961  sampai  tahun  1990  jumlah  penduduk  Kabupatern  Lebak  menjadi 873.670 orang dengan kepadatan 287 orang/km 2 . Dari tahun 1990 hingga tahun 2004 jumlah penduduk  mencapai  1.156.436  orang  dengan  kepadatan  380  orang/km 2 (Lubis,  et  al.,  2006: 290  -  291).  Sedangkan  dari  tahun  2004  sampai  dengan  tahun  2008  jumlah  penduduk mencapai 1.233.905 orang  (Lebak Dalam Angka Tahun 2005) .

## 4. Budaya Sinkretisme dan Masyarakat Adat
Sebelum  agama  Islam  masuk  ke  wilayah  Banten  dan  sekitarnya  termasuk  Lebak, penduduknya  masih  menganut  agama  Hindu  dan  Sunda  Wiwitan.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  wilayah Banten dan sekitarnya  termasuk  Lebak, pada  waktu itu di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang menganut ajaran Hindu.
Setelah  Sunan  Gunung  Jati  menyebarkan  ajaran  agama  Islam  di  Banten  dan sekitarnya  termasuk  Lebak,  penduduknya  baru  masuk  agama  Islam.  Apalagi  setelah  Banten dan  sekitarnya  diambilalih  oleh  Sunan  Gunung  Jati  dari  tangan  kekuasaan  Kerajaan  Sunda, ajaran agama Islam semakin berkembang (Adeng 2007: 6).
Tahun Distrik Jumlah Lebak Cilangkahan Sajira Parung- kujang Warung- gunung 1850 10.110  13.048 12.456  10.896 16.198 62.708 1852 8.175  12.140 9.858  11.806 23.636 65.615 1860 12.876  11.397 14.772  12.698 27.772 79.640 1864 12.608  11.121 15.762  13.703 28.558 81.879 1876 20.526  22.823 23.649  21.300 34.261 122.559 1877 20.701  23.199 24.091  23.050 36.166 127.207
Meskipun  masyarakat  Lebak  sudah  memeluk  agama  Islam,  namun  sebagian masyarakatnya  masih  menjalankan  ajaran  atau  adat  yang  diwarisi  dari  leluhur  mereka,  baik seluruhnya  maupun  sebagian.  Kemudian  masyarakat  tersebut  dikenal  sebagai  entitas  sosial yang  mengembangkan  sistem kapuunan dengan  beberapa  variannya.  Sistem kapuunan atau telu tangtu hidup dan terus tumbuh dalam komunis masyarakat Baduy. Sementara itu, varian dari sistem kapuunan adalah sistem kaolotan atau kasepuhan yang hingga batas-batas tertentu terus berkembang di beberapa desa di Kecamatan Cibeber, Lebak Selatan (Lubis et al., 2006: 99-100).
Kehidupan orang Baduy terisolasi selama berabad-abad hingga sekarang, sikap hidup mereka  selalu  menolak  masuknya  kebudayaan  luar  dan  mempertahankan  tradisi  leluhur mereka.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  Baduy  masih  banyak  menyimpan  unsur,  pola,  dan sistem masyarakat kebudayaan Sunda lama. Dengan kata lain, masyarakat Baduy masih lebih mencerminkan tipe masyarakat dan kebudayaan Sunda lama dibandingkan dengan kelompok masyarakat Sunda lainnya (Ekadjati, 1995: 60).
Tetapi  mereka  bukan  masyarakat  terasing,  terpencil,  atau  pun  masyarakat  yang terisolasi dari perkembangan dunia luar. Pada saat tertentu, mereka menerima para tamu yang sengaja  berkunjung  ke  wilayahnya,  bahkan  untuk  menginap  satu  atau  dua  malam  pun diperbolehkan,  asal  pengunjung  mengikuti  atau  mentaati  adat  istiadat  yang  berlaku,  antara lain  tidak  boleh  menggunakan  sabun  dan  odol  saat  mandi  di  sungai,  berpoto  di  wilayah Baduy Dalam. Demikian pula, pada saat lain mereka berkelana ke suatu kota untuk mencari pengalaman (Lubis et al., 2006: 103).
Tradisi Baduy bersendikan kehidupan tapa di mandala. Tapa bukan berarti bersemedi tetapi  selalu  tekun  bekerja,  sedikit  berbicara  dan  tidak  menganggur.  Bekerja  itulah  yang menjadi  tapa.  Bekerja  bukan  berarti  mencari  harta  kekayaan  yang  berlebihan  tetapi  sekedar cukup  menghidupi  keluarga  sendiri  tidak  menyusahkan  orang  lain.  Sebagai  penghuni mandala,  kehidupan  mereka  harus  lebih  sederhana  dibanding  dengan  kehidupan  orang  yang melakukan tapa di nagara. (Lubis et al ., 2006: 115-117 dan  Ekadjati, 1995: 69).
Di  dalam  pemerintahan,  masyarakat  Baduy  mengenal  dua  sistem  pemerintahan, yaitu:  pertama, sistem pemerintahan tradisional atau sistem adat yang mengikuti aturan adat istiadat  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  Baduy.  Kedua,  sistem  pemerintahan  modern  atau sistem pemerintahan yang berlaku sekarang, yaitu mengikuti aturan negara Indonesia. Kedua
sistem  tersebut  digabung  atau  diakulturasikan  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Baduy dipimpin oleh seorang kepala desa (kades) yang disebut  sebagai jaro  pamarentah ,  yang  ada  di  bawah  camat,    sedangkan  secara  adat  tunduk pada pimpinan adat Baduy, yaitu Pu'un. Jabatan Pu’un berlangsung turun-temurun, namun di sini  bukan  berarti  otomatis  dari  kakek  turun  ke  bapak  kemudian  ke  anak,  melainkan  dapat juga  kerabat  lainnya  yang  lebih  mampu  menduduki  dan  menjalankan    adat  istiadat.    Jangka waktu  jabatan Pu'un tidak  ditentukan,  hanya  berdasarkan  pada  kemampuan  seseorang memegang jabatan tersebut (Ekadjati, 1995: 69).
Dalam  pelaksanaan  sehari-hari,    pemerintahan  adat kapu'unan dilaksanakan  oleh jaro , yang dibagi ke dalam empat jabatan, yaitu: jaro tangtu , jaro dangka , jaro tanggungan , dan jaro  pamarentah . Jaro  tangtu bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan  hukum  adat  pada warga tangtu dan berbagai macam urusan lainnya. Jaro dangka bertugas menjaga, mengurus, dan  memelihara  tanah  titipan  leluhur  yang  ada  di  dalam  dan  di  luar  Kanekes. Jaro  dangka berjumlah  9  orang,  yang  apabila  ditambah  dengan  3  orang  jaro  tangtu  disebut  sebagai jaro duabelas .  Pimpinan  dari  jaro  dua  belas  ini  disebut  sebagai jaro  tanggungan .  Adapun  jaro pamarentah secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat  adat  Baduy dengan pemerintah nasional, yang dalam  tugasnya dibantu oleh pangiwa , carik , dan kokolot lembur atau tetua kampung (Makmur, 2001).
Dalam mata pencaharian, semua orang Baduy hidup dari hasil bertani. Petanian yang digarapnya ialah sistem huma, yaitu menanam padi di hutan. Menggarap tanah dengan sistem sawah    atau  menanam  padi  di  sawah  merupakan  tabu  bagi  mereka.  Selain  itu,  mereka  juga mendapatkan penghasilan  tambahan dari  usaha menyadap enau  untuk dijadikan gula merah, mencari madu di hutan, berburu di hutan, mencari ikan di sungai, menjual buah-buahan yang mereka tanam seperti durian, asam keranji, rambutan, kelapa, pisang, dan petai.
Pada  masyarakat  Baduy,  tanah  bukanlah  status  hak  milik  secara  pribadi.  Tanah, termasuk  hutan  di  sekitarnya,  dianggap  oleh  mereka  sebagai  barang  titipan  kepada  mereka dari yang lebih kuasa (raja,Yang Mahakuasa). Mereka bertugas untuk memeliharanya sebatas untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  lahan  huma  yang digarap  oleh  mereka,  bukanlah  lahan  milik  pribadi,  melainkan  lahan  garapan  pribadi.  Jadi, hanya hasil garapannya menjadi milik pribadi, tetapi tanahnya tidak boleh menjadi hak milik pribadi (Ekadjati, 1995: 92-93).

## 5. Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat  Kabupaten  Lebak  mayoritas  orang  Sunda.  Oleh  karena  itu,  kehidupan sehari-harinya  tidak  jauh  berbeda  dengan  orang  Sunda  lainnya  yang  ada  di  daerah  Jawa Barat.  Masyarakat  Kabupaten  Lebak  sejak  dulu  mempunyai  kehidupan  sosial  yang  sangat tinggi. Keramahtamahan penduduknya adalah sebagai bukti dari nilai kehidupan sosial yang dapat  dibanggakan.  Kehidupan  gotong  royong  dari  masyarakat  desa  mencerminkan kepribadian  sosial  sejak  nenek  moyangnya  seperti  tercermin  pada  masyarakat  Baduy  yang telah diuraikan di atas.
Menurut  Koentjaraningrat  (1984:  6),  gotong  royong  adalah  salah  satu  unsur (aktivitas)  dalam  organisasi  sosial  yang  merupakan  suatu  konsep  atau  nilai  kebersamaan (kerja  sama)  dan  merupakan  sifat  positif  dalam  mentalitas  masyarakat.  Gotong  royong merupakan  cerminan  dari  manusia  yang  merupakan  makhluk  hidup  sosial  tidak  bisa  hidup sendiri,  karena  dikelilingi  oleh  sistem  sosial  dan  komunitas  yang  selalu  terikat.  Jika  gotong royong dilihat sebagai  kebudayaan, di dalamnya terdiri atas 3 wujud, yakni;  gotong royong bisa dilihat sebagai sistem ide (nilai, norma, aturan), sistem sosial (aktivitas kerja sama atau tindakan),  dan  hasil  tindakan/aktivitas  dari  gotong  royong  (terwujudnya  jalan,  perbaikan rumah) (Rostiyati, 2011: 2).
Kemudian  menurut  Heddy  Shri  Ahimsa  Putra  (2004:  47),  gotong  royong  adalah salah  satu  unsur  organisasi  sosial  yang  merupakan  aktivitas  kerja  sama.  Organisasi  sosial kerja  sama  (gotong  royong)  biasanya  ditujukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  umum yang dihadapi para anggotanya, dan kegiatan tersebut biasanya hanya dapat diselenggarakan dengan bantuan banyak orang (Rostiyati, 2011: 2).
Kedua  pendapat  tersebut  pada  dasarnya  sama,  bahwa  gotong  royong  merupakan kerja  sama,  baik  untuk  kepentingan  umum  maupun  untuk  membantu  seseorang  bila membutuhkan  bantuan  atau  pertolongan,  baik  itu  ketika  ada    musibah  maupun  ada  maksud tertentu,  seperti  menikah,  khitanan,  dan  sebagainya.  Untuk  kepentingan  umum,  gotong royong dilakukan misalnya untuk membersihkan gorong-gorong atau saluran air supaya bila musim hujan tiba  air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan banjir. Kemudian membersihkan  lingkungan  setempat  supaya  tidak  menimbulkan  penyakit,  seperti  demam berdarah  (DB),  malaria,  dan  sebagainya.  Hal  ini  tercermin  di  masyarakat  Kabupaten  Lebak baik di pedesaan maupun di lingkungan kompleks perumahan.
Berdasarkan  status  sosial,  masyarakat  Lebak  mengenal  beberapa  pelapisan  sosial dalam  kehidupan  mereka.  Pertama  masyarakat  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau keturunan Kesultanan Banten. Kelompok masyarakat ini dipandang sebagai kaum bangsawan (kaum  menak)  yang  mempunyai  gelar tubagus bagi  kaum  pria  dan ratu bagi  kaum perempuan. Selain yang bergelar tubagus dan ratu, ada juga bangsawan yang bergelar raden. Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat, gelar kebangsawanan ini diturunkan dari kaum bangsawan yang berasal dari Priangan. Gelar kebangsawanan ini disandang secara turun  temurun,  namun  ada  juga  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Gelar kebangsawanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  biasanya  bernama Sastrawiguna atau Sastranegara (Lubis et al ., 2006: 211-212).
Kedua,  kelompok  masyarakat  yang  menempati  golongan  bangsawan  rendah. Kelompok masyarakat ini menyandang gelar entol. Gelar kebangsawanan ini disandang oleh mereka  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau  keturunan  Ajar  Djo.  Menurut  cerita masyarakat  setempat,  Ajar  Djo  merupakan  salah  seorang  hulubalang  pasukan  perang  Prabu Pucuk  Umum.  Bersama-sama  dengan  saudara  kandungnya  yang  bernama  Ajar  Djong, mereka  menyatakan  diri  menganut  agama  Islam  dan  menjadi  pengikut  setia  Maulana Hasanuddin.  Oleh  karena  pengabdiannya  itu,  maka  oleh  Sultan  Hasanuddin  mereka  diberi gelar sehingga namanya berubah menjadi Ki Mas Djong dan Ki Mas Djo. Kelak di kemudian hari, keturunan dari Ki Mas Djo ini diberi gelar entol (Lubis et al., 2006: 213).
Pada  abad  ke-19  stratifikasi  atau  pelapisan  sosial  masyarakat  Lebak  terbagi  tiga lapisan,  yaitu  golongan  elit,  golongan  jawara,  dan  golongan  pamong  praja  atau  orang  kaya. Golongan  elit  yaitu  kaum  ulama,  status  ini  mendapat  tempat  yang  tinggi  pada  masyarakat Lebak.  Sebagai  seorang  ulama  memiliki  kemampuan  yang  memadai  dalam  bidang keagamaan.  Tidaklah heran, jika dia menjadi tempat yang tepat untuk didatangi orang yang ingin  mendapatkan  siraman  rohani.  Golongan  Jawara,  pada  zamannya  dikenal  memiliki keberanian, kemampuan, dan kekuatan fisik yang dapat membuat orang takut dan segan jika berhadapan  dengan  mereka.  Golongan  pamong  praja,  yaitu  mereka  merupakan  aparat pemegang  kekuasaan  formal  yang  kadang-kadang  lebih  membela  kepentingan  penguasa daripada  rakyatnya.  Selain  itu,  mereka  yang  diakui  oleh  masyarakat  sebagai  orang  kaya. Orang  kaya  ini  biasanya  memiliki  harta  kekayaan  yang  berlebih,  seperti  rumahnya  banyak, sawah dan kebunnya luas (Sucipto et al ., 2000: 45-47).
Kebudayaan  Lebak  yang  berkembang  didominasi  oleh  kebudayaan  Sunda.  Begitu pula  halnya  dengan  kesenian  sebagai  salah  satu  wujud  kebudayaan  juga  didominasi  oleh kesenian Sunda. Kesenian tradisional dan upacara tradisional peninggalan dari nenek moyang yang sampai sekarang masih eksis terutama di daerah Kanekes, seperti: Kesenian Angklung, dog dog Lojor, Debus, Rudat, Ubrug, Wayang Golek, dan sebagainya. Pada mulanya fungsi kesenian  tradisional  adalah  sebagai  bagian  dari  upacara  yang  berkaitan  dengan  keagamaan. Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  fungsinya  telah  berubah  menjadi  media hiburan.
Kesenian Angklung di daerah Kanekes digunakan untuk upacara menanam padi di huma dan  untuk hiburan. Angklung  untuk  upacara dengan Angklung untuk hiburan berbeda dan begitu pula cara membunyikannya.  Angklung untuk upacara  dibunyikannya bebas atau dikurulungkeun itu  berlaku  untuk  di  Baduy  Dalam.  Sedangkan  di  Baduy  Luar,  angklung dibunyikannya  dengan  ritmis  tertentu.    Meski  demikian,  masih  bisa  ditampilkan  di  luar upacara tetapi mempunyai aturan, misalnya hanya boleh ditabuh hingga masa ngubaran pare , sekitar tiga bulan dari sejak ditanamnya padi. Setelah itu, selama enam bulan berikutnya tidak boleh  dibunyikan  atau  dimainkan,  dan  boleh  dimainkan  lagi  pada  musim  menanam  padi berikutnya.  Angklung  tersebut  disimpan  di  tempat  penyimpanan  yang  telah  disediakan (Adeng et al. , 2011: 23-24).
Angklung  untuk  hiburan  biasanya  dimainkan  saat  terang  bulan  dan  tidak  hujan. Mereka  memainkan  angklung  di  halaman  rumah  sambil  menyanyikan  bermacam-macam lagu,  antara  lain: Yandu  Bibi , Oray-orayan , Dengdang , Yari  Gandang , Ayun-ayunan , Pileuleuyan ,  dan  sebagainya.  Para  penabuh  angklung  sebanyak  delapan  orang,  dan  tiga penabuh bedug ukuran kecil membuat posisi berdiri sambil berjalan dalam formasi lingkaran. Sementara itu yang lainnya ada yang menari dengan gerakan tertentu yang telah baku tetapi sederhana.  Semuanya  dilakukan  hanya  oleh  laki-laki  orang  Baduy  Luar.  Sedangkan  orang Baduy Dalam, tidak boleh melakukannya karena dibatasi oleh adat atau pantangan/tabu, tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya kesenangan duniawi yang berlebihan. Kesenian hanya semata-mata  dilakukan  untuk  keperluan  upacara  atau  ritual  saja.  Adapun  nama-nama angklung  di  Kanekes,  yaitu:  indung,  ringkung,  dongdong,  gunjing,  engklok,  indung  leutik, torolok,  dan  roel.  Roel  yang  terdiri  dari  2  buah  angklung  dipegang  oleh  seorang.  Waditra lainnya, yaitu: bedug, talingtit, dan ketuk (Adeng et al ., 2011: 23-24).
Kesenian  Dogdog  Lojor  salah  satunya  terdapat  di  Kecamatan  Bayah,  Kabupaten Lebak.  Dogog  Lojor  berasal  dari  dua  kata  dalam  bahasa  Sunda,  dogdog  dan  lojor;  dogdog adalah  nama  alat  musik  yang  apabila  dipukul  menimbulkan  bunyi  dog…dog…dog,  dengan demikian  alat  itu  dinamai  “dogdog”,  sedangkan  kata  lojor  dalam  bahasa  Sunda  Banten artinya panjang. Jadi nama dogdog Lojor adalah dogdog yang bentuknya panjang (Sariyun et al., 1991: 46)
Pada  masa  lampau,  kesenian  ini  merupakan  alat  pelengkap  upacara  adat,  misalnya upacara  sesudah  panen,  ngalaksa,  seren  taun  dan  ngaruat,  maksudnya  untuk  memohon keselamatan  bagi  kampung,  keselamatan  sesudah  membuat  rumah,  dan  menempati pemukiman  atau  tempat  yang  baru.  Dengan  perkembangan  zaman,  kesenian  dogdog  lojor bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap upacara adat tetapi sekarang dijadikan sebagai alat hiburan seperti khitanan, pernikahan, dan sebagainya.
Kesenian  Debus  merupakan  kesenian  asli  masyarakat  Banten  yang  tersebar  ke Kabupaten  Serang,  Lebak,  dan  Pandeglang.  Debus  berasal  dari  kata tembus. Dalam antraksinya digunakan benda tajam yang terbuat dari besi dan digunakan untuk melukai diri sendiri  atau  menguji  kekebalan  tubuh.  Oleh  karena  itu  kata  debus  dapat  diartikan  juga sebagai tidak tembus. Kesenian ini alkulturasi dari kebudayaan pra-  Islam dengan nilai-nilai ke-Islaman, maksudnya supaya dalam rangka penyebaran agama Islam dapat diterima dengan mudah  oleh  masyarakat  kala  itu.  Jadi  di  dalam  kesenian  Debus  dimasukkan  unsur-unsur dzikir  dan  salawat  Nabi  dengan  maksud  mengolah  bathin  dan  menambah  rasa  keimanan kepada Alloh SWT.
Ada  beberapa  versi  yang  menguraikan  mengenai  asal-usul  kesenian  Debus  di  daerah Banten. Versi pertama menyebutkan bahwa sejarah kesenian  Debus di Banten bermula pada abad  ke-16  pada  masa  pemerintahan    Sultan  Maulana  Hasanuddin  (1532-1570).  Ketika  itu seni debus merupakan salah satu media penyebaran agama Islam. Versi kedua menyebutkan bahwa seni debus sudah ada semenjak abad 13 yang berasal dari daerah Al-Madad di Timur Tengah. Kesenian ini disebarkan ke daerah Banten pada waktu itu sebagai media penyebaran agama  Islam.  Versi  ketiga  menyebutkan  bahwa  kesenian  debus  berasal  dari  daerah  Aceh yang  bersumber  dari  ajaran  Tarekat  Rifa’iyah  Nuruddin  Ar-Raniry.  Tarekat  Rifa’iyah mengajarkan  rasa  gembira  saat  bertemu  Allah  Swt  atau  disebut epiphany. Saat  seseorang
telah mencapai puncak epiphany dia akan kebal terhadap benda tajam apa pun (Adeng et al. , 2011: 46-47).
Benang  merah  dari  ketiga  versi  tersebut  adalah  kesenian  Debus  sebagai  metode penyebaran  agama  Islam  di  wilayan  Banten  pada  masa  itu.  Pada  masa  Sultan  Ageng Tirtayasa  (1651—1692  M),  debus  menjadi  media  untuk  memompa  semangat  juang  rakyat Banten  melawan  penjajah  Belanda  (Sariyun et.  al., 1991:  30).  Dewasa  ini  kesenian  Debus dijadikan  sebagai  pertunjukan  atau  alat  hiburan.  Karena  kesenian  Debus  sudah  dikombinasi antara seni tari, suara serta seni kebatinan dengan nuansa magis.
Kesenian  Rudat,  di  Kabupaten  Lebak  dikenal  juga  dengan  istilah  kesenian Kitimpringan . Rudat  adalah  sejenis  kesenian  tradisional  yang  semula  tumbuh  dan berkembang  di  lingkungan  pesantren.  Seni  Rudat  merupakan  paduan  seni  gerak  dan  vokal dengan  diiringi  tabuhan  ritmis  dari  waditra/alat  musik  rebana/ketimpring.  Syair-syair  yang terkandung  dalam  lagu-lagunya  bernafaskan  keagamaan,  puji-pujian  mengagungkan  asma Alloh,  Shalawat  pada  Rasul  dengan  tujuan  utama  untuk  lebih  menebalkan  keimanan masyarakat terhadap agama Islam dan Keagungan Alloh.
Kesenian  Ubrug,  di  Kabupaten  Lebak  dikenal  juga  dengan  nama  seni  topeng. Dalam  kamus  bahasa  Sunda,  istilah  “Ubrug”  mengandung  arti  sebagai  bangunan  darurat tempat bekerja sementara untuk beberapa hari saja, misalnya untuk kepentingan hajatan atau pesta. Mungkin saja di masa lalu pemain ubrug suka berpindah-pindah tempat dan membuat bangunan  sementara  ketika  mereka  mengadakan  suatu  pertunjukan.  Orang  kemudian menyebutnya  sebagai  pemain  ubrug,  yakni  pemain  yang  tinggal  di  tempat  darurat.  Ubrug adalah  teater  rakyat  khas  daerah  Banten  yang  mengandung  unsur  lakon  atau  cerita  dan didukung  oleh  unsur-unsur  karawitan  (musik),  banyolan  (lawakan,  bodor),  tari  dan jajawaraan (pencak silat). Gaya bahasa yang dipergunakan menggunakan bahasa Sunda, Jawa maupun Indonesia dalam dialek Banten.
Kesenian  Ubrug  secara  berangsur-angsur  digunakan  untuk  hiburan  pada  acara hajatan,  yakni  selamatan  pernikahan,  khitanan,  peresmian  gedung  perkantoran  dan  lain sebagainya. Di masa lalu seni ubrug diadakan sebagai hiburan melepas lelah dari beban berat bekerja  di  sawah-sawah  dan  diladang-ladang.  Oleh  karena  itu,  di  masa  lalu,  seni  ubrug diadakan di sawah-sawah dan diladang-ladang perkebunan setelah musim panen tiba. Dengan
demikian,  fungsi  kesenian  ubrug  adalah  sebagai  hiburan  terutama  untuk  menghilangkan kepenatan.
Kesenian  Wayang  Golek  merupakan  bentuk  Teater  Rakyat  yang  sangat  popular,  di dalamnya  terdapat  plot,  tokoh,  dialog, setting, dan  tema  cerita.  Kelebihan  lainnya  pada Wayang  Golek  terdapat  perpaduan  yang  lebih  kompleks,  di  dalamnya  terdapat  seni  rupa, karawitan  sekar,  karawitan  gending,  dan  seni  tari.    Dalam  pertunjukannya  Wayang  Golek membawakan lakon atau cerita dari babad Lokapala, Ramayana, dan Mahabarata.
Orang sering menghubungkan kata “wayang” dengan “bayang” karena  dilihat dari pertunjukan Wayang Kulit yang memakai layar, di mana muncul bayang-bayangan. Wayang Kulit  di  Jawa  Barat  ada  yang  menggunakan  boneka  (dari  kulit/  Wayang  Kulit  atau kayu/Wayang  Golek)  dan  ada  yang  dimainkan  oleh  manusia  (Wayang  Orang).  Ada  dua macam Wayang Golek, yaitu Wayang Golek Papak (Cepak) dan Wayang Golek Purwa yang ada  di daerah Sunda. Semua Wayang kecuali Wayang Orang, dimainkan oleh dalang sebagai pemimpin  pertunjukan  yang  sekaligus  menyanyikan suluk, menyuarakan antawacana, mengatur gamelan, mengatur lagu, dan lain-lain) (Atmadibrata, 2006: 163).
Alat  musik  yang  digunakan  adalah  seperangkat  gamelan  berlaras  salendro,  terdiri atas  dua  buah  saron,  bonong  indung,  bonong  rincik,  peking,  panerus,  kenong,  jenglong, gambang, kempul, gong, dan seperangkat kendang.
Keberadaan  kesenian  Wayang  Golek  di  Kabupaten  Lebak  saat  ini  sangat memprihatinkan,  hal  tersebut  disebabkan  beberapa  faktor,  di  antaranya:  tidak  adanya regenerasi  dari  dalang  sepuh  kepada  generasi  muda,  minat  masyarakat  untuk  mementaskan seni  wayang  golek  berkurang,  sarana  prasarana  yang  tidak  memadai,  dan  sebagainya.  Dari kondisi tersebut tercatat, tinggal beberapa nama dalang yang ada di Kabupaten Lebak antara lain: Dalang Mijan di Kecamatan Cibadak, Dalang Tirta di  Kecamatan Cikulur, Dalang Tata Wijaya  di  Kecamatan  Leuwidamar,  Dalang  Supriatna  di  Kecamatan  Sobang,  Dalang  Jajang Gumelar di Kecamatan Cibeber, Dalang Supriadi di Kecamatan Cihara, dan Dalang Baehaqi di Kecamatan Cibadak.

## 6. Di Bidang Pendidikan
Pada awal abad ke-20,  sifat pendidikan  berubah. Hal ini disebabkan adanya Politik Etis. Politik Etis merupakan garis politik kolonial baru yang pertama-tama diucapkan secara
resmi  oleh  Van  Deventer  sebagai  anggota  Parlemen  Belanda    dalam  pidatonya  pada  tahun 1891  dikemukakan  keharusan  untuk  memisahkan  keuangan  Indonesia  dari  negri  Belanda. Diperjuangkan  pula  kemajuan  dan  kesejahteraan  rakyat  serta  ekspansi  yang  pada  umumnya menuju kesuatuan politik yang konstrutif  (Ekadjati at.al., 1986: 54).
Adanya  Politik  Etis  telah  mengubah  pandangan  dalam  politik  kolonial  sehingga Pemerintah Belanda beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai wingewest (daerah yang menguntungkan), tetapi menjadi daerah yang perlu   dikembangkan supaya dapat  memenuhi keperluan  yang  perlu  dikembangkan  sehingga  dapat  memenuhi  keperluannya,  dan  budaya rakyatnya ditingkatkan (Kartodirdjo,  1977: 38 ).
Namun  pendidikan  yang  sedang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Belanda  belum maksimal  karena  militerisme  Jepang  telah  masuk  ke  wilayah  Indonesia  dan  berhasil menaklukkan  Pemerintah  Belanda  tepatnya    pada  tanggal  18  Maret  1942.  Dengan menyerahnya  Pemerintah  Belanda,  maka  berakhir  pula  penjajahan  di  Indonesia  dan memasuki  periode  baru,  yaitu  periode  pemerintahan  pendudukan  militer  Jepang.  Segala peraturan atau aktivitas  yang  telah dijalankan pada  zaman Belanda berhenti total.  Termasuk program Politik Etis yang baru dijalankan oleh Pemerintah Belanda.
Setelah  pendudukan  militer  Jepang  mulai  berkuasa,  tidak  ada  satu  pun  sekolah menengah    yang  diperkenankan  dibuka  kembali  atau  segala  kegiatan  di  sekolah  harus berhenti termasuk di Lebak. Karena program-program untuk pendidikan belum dipersiapkan. Lagi  pula  tenaga  pengajar  atau  guru-guru  untuk  mengajar  di  sekolah-sekolah  mulai  dari tingkat SD, SLTP, apalagi tingkat SLTA, sangat kurang karena ketika zaman Belanda tenaga pengajarnya  kebanyakan  dari  orang  Belanda  sendiri  dan  dari  pihak  pribumi  sendiri  sedikit sekali.
Selain itu, Jepang masih berkonsentrasi ke masalah keamanan, menjaga bila terjadi hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Baru  setelah  merasa  aman,  sekitar  bulan  April  1942  Jepang menghimbau  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia  agar  sekolah-sekolah  yang  pernah  berdiri  di zaman  Belanda  harap  dibuka  kembali.  Di  Kabupaten  Lebak  sekolah-sekolah  yang sebelumnya  telah  ditutup,  dibuka  kembali  seperti  semula.  Murid-muridnya  pun    masuk kembali ke tempat sekolahnya masing-masing.
Sistem pendidikan antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah pendudukan militer Jepang  sangat berbeda. Pemerintah Belanda  sistem pendidikannya ditentukan sesuai dengan
status  sosial  artinya  yang  bisa  masuk  sekolah  adalah  golongan  bangsawan  atau  golongan ningrat, sedangkan rakyat biasa tidak boleh masuk sekolah. Pendudukan Jepang tidak melihat golongan  atau  status  sosial,    rakyat  pun  bisa  masuk  sekolah.  Dalam  pelajarannya,  selain menggunakan bahasa Jepang, bahasa Indonesia pun mulai digunakan.
Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  tidak  hanya  diikuti  oleh perubahan-perubahan  dalam  pemerintahan  dan  di  bidang  lainnya,  tetapi  juga  bidang pendidikan. Perubahan di bidang pendidikan yang mendasar adalah perubahan dalam bidang landasan  ideal,  tujuan  pendidikan,  sistem  persekolahan,  dan  kesempatan  belajar.  Berbeda dengan  masa  kolonial,  landasan  pendidikan  pada  masa  kemerdekaan  secara  tegas dirumuskan,  yaitu  bahwa  Pancasila  merupakan  landasan  pendidikan  nasional.  Pendidikan pada  tahun  1945-1950,  ditujukan  untuk  mendidik  warga  negara  yang  sejati,  bersedia menyumbangkan  tenaga  dan  pikirannya  untuk  negara  dan  masyarakat.  Pada  tahun  1950 tujuan  pendidikan  ini  kemudian  disempurnakan  antara  lain,  yaitu  untuk  mendidik  manusia yang  susila,  cakap  dan  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab  terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Suryo, 1996:12).
Di  Kabupaten  Lebak  pada  akhir  revolusi  kemerdekaan,  dari  dua  tingkatan  sekolah menengah (SMTP dan SMTA) hanya terdapat SMTP, sedangkan SMTA tidak ada. Ada tiga sekolah menengah yang sederajat, yaitu: SMTP umum (Sekolah Menengah Pertama), SMTP kejuruan (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama), dan SMTP keguruan (Sekolah Guru B). Di Kabupaten  Lebak  pada  mulanya  hanya  terdapat  satu  Sekolah  Menengah  Pertama  yang didirikan  pada  tahun  1948  oleh  pihak  swasta.  Nama  sekolah  tersebut  yakni  SMP  Nasional yang kemudian hari berubah menjadi SMP Negeri 1 Rangkasbitung (Lubis at al ., 2006: 314).
Kemudian  seiring  kondisi  politik,  sosial,  dan  ekonomi    di  Kabupaten  Lebak  tahun demi tahun makin stabil dan membawa dampak yang sangat positip terhadap perkembangan pendidikan. Akhirnya pendidikan pun sedikit demi sedikit berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sekolah-sekolah formal baik negeri maupun swasta dari berbagai tingkatan semakin banyak didirikan di seluruh kecamatan (Lubis at.al., 2006: 315-318).
Adapun  sekolah  yang  didirikan  dari  tahun  1991  sampai  dengan  tahun  2004  menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Lebak yaitu, sebagai berikut:

## TABEL 3

## JUMLAH SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 1991-2004 No. Tahun S D S M P S M A 1 1991 786 45 18 2 1994 789 43 18 3 1999 797 53 19 4 2004 764 72 41
Sumber : BPS Kabupaten Lebak, Lebak Dalam Angka 2005.
Tahun 1991 SD  786, SMP 45; tahun 1994 SD 789, SMP 43, SMA 18; tahun 1999 SD 797,  SMP  53,  SMA  19;  dan  tahun  2004  SD  764,  SMP  72,  SMA  41.  (  BPS  Dalam  Angka, 2005).
Melihat  keterangan  di  atas,  perkembangan    pendidikan  di  Kabupaten  Lebak  cukup signitifikan  hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakatnya  makin  sadar  terhadap  pendidikan. Pendidikan dapat mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik, pendidikan pula yang akan mengubah  watak  dan  kemampuan  dari  keadaan  yang  tidak  baik  menjadi  baik,  dan  dari keadaan  tidak  mampu  menjadi  mampu.  Apalagi  dalam  Pembukaan  UUD  45  ditegaskan bahwa salah satu misi Pemerintah Republik Indonesia ialah “untuk mencerdaskan  kehidupan bangsa”.  Kemudian  ditegaskan  lagi  dalam  pasal  31  ayat  1  UUD  45  bahwa  setiap  warga negara berhak mendapat pendidikan.

## C. PENUTUP
Dari  paparan  di  atas  Kabupaten  Lebak  dahulunya  disebut  Jagat  Kidul  atau  Banten Kidul  (Banten  Selatan),  bagian  wilayah  Kesultanan  Banten.  Dalam  pemerintahannya mengalami  beberapa  kali  perubahan.  Pertama,  Kabupaten  Lebak  mempunyai  empat  distrik, yaitu:  Lebak  Parahyang,  Cilangkahan,  Sajira,  dan  Parungkujang.  Kedua,  ketika  Hindia Belanda  dipimpin  oleh  Gubernur  Jenderal  Frederik’s  Jacob  (1881-1884),  Kabupaten  Lebak dibagi menjadi lima distrik, yaitu: Lebak Parahyang, Cilangkahan, Sajira, Parungkujang, dan Rangkasbitung.      Ketiga, Pada tahun 1925 Lebak menjadi  sebuah  kabupaten otonom yang
memiliki  empat  distrik  yaitu  Distrik  Parungkujang,  Rangkasbitung,  Lebak  Parahiyang,  dan Cilangkahan.    Sajira  yang  tadinya  adalah  sebuah  distrik  masuk  menjadi  bagian  dari  Distrik Lebak  Parahiyang.  Keempat,  Pada  Tahun  1950  Kabupaten  Lebak  dimasukkan  ke  dalam  25 Daerah  Tingkat  II  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Kelima,  Kabupaten  Lebak  menjadi  bagian  dari Provinsi Banten.
Pertumbuhan  penduduk  Kabupaten  Lebak  mengalami  turun  naik  dalam  arti  pada tahun  1834-1840  mengalami  penurunan  dan  pada  tahun  1850-1877  mengalami  kenaikan. Mulai  dari  tahun  1920-1930  dan  dari  tahun  1961  sampai  dengan  tahun  1990  jumlah penduduk  Kabupaten  Lebak  terus  merangkak  naik.  Kebudayaan  Lebak  yang  berkembang didominasi  oleh  kebudayaan  Sunda.  Begitu  pula  halnya  dengan  kesenian  sebagai  salah  satu wujud  kebudayaan  juga  didominasi  oleh  kesenian  Sunda.  Kesenian  tradisional  dan  upacara tradisional  peninggalan  dari  nenek  moyang  yang  sampai  sekarang  masih  eksis  terutama  di daerah Kanekes, seperti: Kesenian Angklung, dog dog Lojor, Debus, Rudat, Ubrug, Wayang Golek,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  status  sosial,  masyarakat  Lebak  mengenal  beberapa pelapisan sosial dalam kehidupannya, yaitu: Pertama, gelar tubagus (untuk laki-laki) dan  ratu (untuk perempuan), gelar ini mempunyai hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Kedua, gelar raden, ini mempunyai hubungan darah dengan menak Priangan, dan ketiga gelar entol.

## DAFTAR SUMBER
Adeng at.al., 2007.
Kota  Dagang  Banten  sebagai  Bandar  Jalur  Sutra ,  Departemen  Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bandung.
----------- at al., 2011
Peninggalan  Sejarah  di  Kabupaten  Lebak ,  Kementerian  Kebudayaan  dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bandung.

## Atmadibrata, Enoch, 2006.
Khazanah Seni Pertunjukan Jawa Barat , Disbudpar Jawa Barat, Bandung.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2005.
Kabupaten Lebak Dalam Angka 2005. Lebak.
Bappeda, 2007.
Peta Administrasi Kabupaten Lebak dan Bakosurtana , Lebak.

## Ekadjati, Edi S., 1986.
Sejarah  Pendidikan  Daerah  Jawa  Barat  Sampai  dengan  Tahun  1950 , Departeman  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Proyek  Inventarisasi  dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986.
--------------------, 1995
Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya.
Ensiklopedia Nasional, Jilid 9, 1990.
Koentjaraningrat, 1984.
Kebudayaan Jawa , Jakarta: Balai Pustaka.
Kartodirjo, Sartono, 1977.
Sejarah Nasional , Jilid VI, Jakarta: Balai Pustaka
Lubis, Nina Herlina at.al., 2006.
Sejarah Kabupaten Lebak, Pemerintah Daerah kabupaten Lebak bekerja sama dengan  Pusat  Penelitian  Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran, Bandung.
Makmur, Ade, 2001
Pamarentahan Baduy di Desa Kanekes : Perspektif kekerabatan,.

## Putra, H.S., Ahimsa, 2004.
Jejak Masa Lalu, Sejuta Warisan Budaya, Yogyakarta: Kunci Ilmu.

## Rostiyati, Ani, 2011.
Sistem  Gotong  Royong  di  Lampung  Timur  (Kasus  di  Desa  Negara  Nabung, Kecamatan Sukadana, Kebupaten Lampung Timur ), Dirjen NBSF, Direktorat Kepercayaan, Jakarta.
Suryo, Djoko, 1996.
Pendidikan,  Diferensiasi  Kerja  dan  Pluralisme  Sosial,  Dinamika  Sosial Ekonomi (1900-1990), Makalah disampaikan pada Kongres Sejarah Nasional Indonsia, Jakarta.
Sutisna, Agus at.al ., 2004.
Lebak Dalam Arus. Perubahan: Kado Ulang Tahun Ke-176 Kabupaten Lebak, Lebak: Dinas Inkosbudpar Kabupaten Labak.
Sucipto, Toto at al., 2000.
Kebudayaan Masyarakat Sunda di Kabupaten Lebak Jawa Barat , Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Direktorat  Jarahnitra,  Proyek  Pengkajian  dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat, Bandung.
Sariyun, Yugo at al., 1991/1992.
Nilai  Budaya  dalam  Permainan  Rakyat  Jawa  Barat ,  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jarahnitra, Proyek IPNB, Bandung.
Suyitno, Anan at al., 1991.
Bunga Rampai Jawa Barat , Bandung: Yayasan Wahana Citra Nusantara.