Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGGABUNGAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK DAN GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK
Elisabeth D. A. N 1* , R. Rahaditya 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia elisabeth.205200223@stu.untar.ac.id, rahaditya@fh.untar.ac.id
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
Problems  in  registering  a  mark  that  is  conceptually  identical  to  another  mark  can  be  resolved  by filing a trademark cancellation lawsuit. However, in drafting a lawsuit, the owner or its attorney must prepare the lawsuit correctly and straight to the issue. Cause lawsuits are often found whose contents are  inappropriate,  causing  the  lawsuit  become  vague  and  unclear.  Thus,  in  the  dispute  between Buttonscarves  and  Umamascarves  trademarks,  the  plaintiff  was  suing  for  cancellation  of  the trademark but asked for a stop to production, sales, and promotion of products from the trademark that  were  conceptually  identical  to  its  own;  this  claim  can  only  be  requested  for  a  trademark infringement  lawsuit.  This  research  aims  to  analyze  the  combination  of  trademark  cancellation lawsuits  and  trademark  infringement  lawsuits.  This  type  of  research  is  normative  legal  research accomplished  with  literature  studies  supported  by  primary  and  secondary  data  obtained  from interviews  and  related  legal  materials.  This  research  shows  that  mixing  a  lawsuit  for  trademark cancellation and a lawsuit for trademark infringement cannot be fulfilled because different parties are drawn as defendants. In a trademark cancellation lawsuit, the defendant is the registered trademark owner, whereas in a trademark infringement lawsuit, the defendant is the party who does not have the right  or  permission  to  use  the  trademark.  Other  than  that,  there  are  different  demands  in  those lawsuits.  In  the  trademark  cancellation  lawsuit,  the  demand  is  for  the  trademark  cancellation, whereas  in  the  trademark  infringement  lawsuit,  the  demand  is  for  compensation  or  closure  of activities related to the trademark.
Keywords: Trademark Cancellation Lawsuit; Multiplicity of Actions; Trademark
* Alamat korespondensi: Universitas Tarumanagara elisabeth.205200223@stu.untar.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  transportasi  telah  mendorong  globalisasi  ekonomi,  skala investasi di bidang industri, dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional tetapi meluas melewati batas-batas negara. (H. Simatupang, 2017).
Sejalan  dengan  hal  itu,  hak  kekayaan  intelektual  memegang  peranan  penting  dalam perlindungan  terhadap  segala  inovasi  yang  diciptakan,  hal  ini  mendorong  semakin  majunya pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang terus ada dan juga menjamin terlindunginya pencipta dan pemilik kekayaan intelektual di mata hukum.
Salah  satu  kekayaan  intelektual  dalam  industri  yang  harus  dilindungi  adalah  merek.  Merek adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang menyelenggarakan fungsi utama dalam pemasaran global  karena  membawa  kekhasan  pada  produk  yang  memudahkan  konsumen  mengidentifikasi  dan membeli produk yang ditawarkan.
Merek  sebagai  bagian  dari  Hak  kekayaan  Intelektual  adalah  sebuah  tanda  yang mengindikasikan  identitas  atau  asal  suatu  produk  barang/jasa.  Merek  berperan  untuk  membedakan asal  suatu  produk  yang  berasal  dari  satu  produsen  dengan  produsen  lain.  Selain  sebagai  pembeda, merek  juga  merupakan  ujung  tombak  perdagangan  produk  barang/jasa  karena  melalui  merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas produk yang dihasilkannya dengan promosi yang dilakukan, serta reputasi yang terjaga dengan baik.
Merek yang sudah dikenal baik oleh konsumen lewat kualitas produknya menandakan merek tersebut  memiliki  reputasi  yang  bagus,  dan  dalam  kasus  tertentu,  merek  terkenal  yang  penjualan produknya  sudah  melewati  batas  negara  karena  adanya  pemasaran  yang  bagus  dari  negara  asalnya maupun secara global.
Namun  meningkatnya  pemasaran  global  tidak  hanya  membawa  manfaat  yang  positif,  tetapi juga  dampak  negatif  pada  merek,  yaitu  meningkatnya  risiko  tindakan  peniruan  merek.  Oleh  karena itu, sengketa merek yang kerap muncul adalah karena persoalan adanya kemiripan berupa persamaan pada  pokoknya  antara  merek  yang  satu  dan  merek  yang  lain  hingga  berujung  pada  penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga.
Dalam  Pasal  76  UU  MIG  2016,  merek  terdaftar  yang  seharusnya  tidak  dapat  didaftar  atau ditolak  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  20  dan/atau  Pasal  21  UU  MIG  2016  dapat  dibatalkan dengan menggugat pembatalan terhadap merek tersebut. Selain gugatan pembatalan, dalam Pasal 83, pemilik merek terdaftar berwenang menggugat atas pelanggaran merek kepada pihak lain yang secara tanpa izin atau hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan melalui ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Walaupun  gugatan  pembatalan  dan  gugatan  atas  pelanggaran  merek  merupakan  mekanisme perlindungan hukum terhadap merek, tetapi kedua gugatan itu memiliki tuntutan berbeda dan akibat hukum yang berbeda juga. Namun, dalam praktiknya terdapat penyelesaian sengketa merek melalui gugatan  yang  menggabungkan  kedua  gugatan  tersebut  dalam  satu  gugatan,  yaitu  sengketa  yang melibatkan  antara  Lina  Anggreaningsih  selaku  Penggugat  dan  pemilik  merek  Buttonscarves  dan Muhammad Shakeel selaku Tergugat dan pemilik merek Umamascarves. Yang mana dalam sengketa tersebut,  Penggugat  menggugat  pembatalan  terhadap  merek  Tergugat,  tetapi  dalam  tuntutan  atau petitumnya  meminta  penghentian  seluruh  kegiatan  produksi,  kegiatan  pemasaran,  dan  kegiatan pengedaran produk dengan merek Tergugat.
Berdasarkan uraian kasus di atas, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada, yaitu menjawab  pertanyaan  apakah  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  dengan  tuntutan  yang  seperti  itu dapat  dilakukan  atau  tidak.  Karena  masih  kurangnya  penelitian  yang  menganalisis  mengenai permasalahan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Melalui pendekatan  undang-undang,  penulis  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan isu  hukum  dan  dengan  pendekatan  kasus,  penulis  menganalisis  kasus  yang  berkaitan  dengan  isu hukum  yang  sudah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menggunakan  pendekatan  kasus,  penulis  mencoba  memahami  ratio  decidendi,  yaitu  alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperkirakan fakta- fakta materiel.
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan dan diterapkan dalam suatu isu hukum telah berdasarkan prinsip hukum yang berpangkal kepada  moral.  Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan  memberikan  preskripsi  apa yang seharusnya, Penulis memperoleh data primer dari wawancara dan data sekunder yang berbentuk buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisis data tersebut dengan metode deduktif, yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu aturan hukum kemudian premis minor, yaitu fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Peter, 2019).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Menggabungkan  Gugatan  Pembatalan  Merek  dan  Gugatan  atas  Pelanggaran  Merek dalam Satu Gugatan
Sebelum mendaftarkan merek, pemilik merek wajib memenuhi persyaratan terhadap mereknya, syarat-syarat tersebut adalah syarat relatif dan syarat absolut. Syarat relatif adalah syarat agar merek yang  akan  didaftar  tidak  bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, atau bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 20  UU  MIG  2016.  (UU  MIG,  2016).  Syarat  absolut  adalah  syarat  merek  yang  akan  didaftar  tidak boleh  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak lain atau bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU MIG 2016 (UU MIG, 2016).
Apabila ditemukan bahwa merek yang tidak memenuhi persyaratan absolut dan relatif terdaftar dalam  Daftar  Umum  Merek,  maka  pendaftaran  mereknya  menjadi  tidak  sah  sehingga  merek  yang bersangkutan harus dibatalkan. Pembatalan merek menunjukkan metode yang dilewati pihak pemilik merek  untuk  memberantas  keberadaan  merek  terdaftar  ataupun  membatalkan  kepemilikan  atas  hak merek lewat sertifikat merek yang diakui (Prawira & Haryanto, 2021).
Gugatan atas pelanggaran merek diajukan oleh pemilik merek terhadap pihak yang menggunakan mereknya  tanpa  hak  atau  izin  yang  sah.  Penggunaan  tersebut  adalah  bentuk  pelanggaran  terhadap merek  karena  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  menggunakan  merek  yang  memiliki  persamaan pada  pokoknya  ataupun  keseluruhannya.  Karena  pemilik  merek  tidak  hanya  mengalami  kerugian ekonomi,  tetapi  juga  reputasi  yang  telah  dibangun  terhadap  merek  tersebut  (Permata  Sari,  2019). Karena itu gugatan atas pelanggaran merek khusus ditujukan dalam bentuk gugatan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  gugatan  pembatalan  dan  gugatan  atas  pelanggaran  merek, terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  kedua  gugatan  tersebut,  yaitu  dalam  gugatan  atas pelanggaran  merek,  yang  ditarik  sebagai  pihak  tergugat  adalah  pihak  yang  tidak  memiliki  hak  atau izin penggunaan merek, atau dapat dikatakan gugatan atas pelanggaran merek diajukan terhadap pihak yang tidak memiliki merek terdaftar, yaitu pihak yang tanpa hak atau izin menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Namun apabila yang ditarik sebagai tergugat merupakan  pemilik  merek  terdaftar,  maka  gugatan  yang  diajukan  terhadapnya  adalah  gugatan pembatalan  merek  karena  gugatan  pembatalan  merek  merupakan  penyelesaian  sengketa  mengenai kepemilikan  hak  atas  merek  yang  dipersengketakan  bukan  hak  atau  izin  untuk  melakukan  sesuatu yang membawa identitas suatu merek (Richardo, 2024).
Dalam  gugatan  pembatalan,  tuntutan  dalam  gugatan  adalah  pembatalan  merek  terdaftar, sedangkan  tuntutan  dalam  gugatan  atas  pelanggaran  merek  adalah  ganti  rugi  dan/atau  penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Perbedaan antara kedua gugatan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan tersendiri dalam masing-masing gugatan yang hanya dapat diwujudkan  dengan  gugatan  yang  berdiri  sendiri  sehingga  gugatan  pembatalan  merek  dan  gugatan atas  pelanggaran  merek  tidak  dapat  diajukan  bersamaan  atau  digabungkan  menjadi  satu  gugatan. Selain  pada  tuntutan,  perbedaan  antara  gugatan  pembatalan  merek  dan  gugatan  atas  pelanggaran merek  juga  terdapat  pada  pokok  alat  bukti.  Dalam  gugatan  pembatalan  merek,  alat  bukti  yang diutamakan adalah adanya unsur persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan antara kedua merek,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek, dan pendaftaran merek yang tidak sah, sedangkan dalam gugatan atas pelanggaran merek, pembuktian yang diutamakan adalah ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut serta bukti adanya perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan hak atau izin dari pemilik merek yang berhak. Karena itu, akibat yang ditimbulkan  pun  berbeda,  pada  gugatan  pembatalan  merek  mengakibatkan  pendaftaran  merek dibatalkan  dan  sertifikat  merek  akan  dicabut,  sedangkan  gugatan  atas  pelanggaran  merek  hanya membuat penghentian terhadap penggunaan merek.
Permasalahan  utama  yang  ada  dalam  putusan  atas  sengketa  antara  merek  Buttonscarves  dan Umamascarves  adalah  mengenai  penggabungan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  merek Buttonscarves selaku Penggugat. Hal ini karena dalam petitumnya, Penggugat menuntut pembatalan merek  Tergugat,  tetapi  juga  meminta  agar  Majelis  Hakim  memerintahkan  pemberhentian  kegiatan produksi, pemasaran, peredaran, dan perdagangan produk dari merek Umamascarves milik Tergugat. Petitum  Penggugat  itu  disebut  Tergugat  adalah  penggabungan  gugatan  karena  permohonan  agar memberhentikan  kegiatan  produksi,  pemasaran,  peredaran,  dan  perdagangan  produk  dari  merek Umamascarves milik Tergugat merupakan tuntutan yang diajukan apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan atas pelanggaran merek.
Konsep  penggabungan  yang  disebut  dalam  kasus  ini  sering  dikenal  dalam  bahasa  Belanda samenvoeging  van  vordering  yang  secara  harfiah  berarti  penggabungan  gugatan.  Penggabungan gugatan yang selama ini dikenal dalam praktik hukum acara perdata tentang penggabungan gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terlepas dari penerapan konsep penggabungan gugatan  dalam  hukum  acara  perdata  dalam  sengketa  merek  pada  penelitian,  praktik  penggabungan gugatan  sendiri  telah  menimbulkan  banyak  perdebatan,  apakah  hal  tersebut  memang  diperbolehkan atau  layak  untuk  diajukan.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya  penggabungan  gugatan  tidak  diatur  dalam hukum  positif,  namun  banyak  ditemui  yurisprudensi  yang  menyetujui  atau  membenarkan penggabungan  gugatan  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum  atas  dasar  penerapan  peradilan yang  sederhana  dan  juga  yurisprudensi  yang  menolak  atau  tidak  membenarkan  penggabungan gugatan.
Yahya  Harahap  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan, Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan,  menyatakan  penggabungan  gugatan dapat dilakukan apabila terdapat hubungan erat antara kedua gugatan, namun dalam beberapa kasus, penggabungan  gugatan  tidak  dapat  dilakukan.  Salah  satunya  adalah  apabila  pemilik  objek  gugatan berbeda.  (Harahap,  2003).  Karena  itu,  berdasarkan  teori  penggabungan  gugatan,  Penulis menghubungkannya dengan sengketa antara merek Buttonscarves dan Umamascarves, yang menjadi objek dalam gugatan adalah kepemilikan hak atas merek yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas merek.  Dalam  kasus  ini  Tergugat  merupakan  pemilik  merek  Umamascarves  dan  telah  didaftar  ke Ditjen  KI  sehingga  jika  Penggugat  menggugat  Tergugat  mengenai  pembatalan  merek,  hal  tersebut dapat dilakukan mengingat Tergugat telah terbukti meniru merek Penggugat. Namun apabila tuntutan Penggugat  dalam  petitum  mengenai  pemberhentian  kegiatan  produksi,  pemasaran,  peredaran,  dan perdagangan produk dari merek Umamascarves juga ditujukan terhadap Tergugat, hal tersebut adalah kesalahan,  karena  faktanya  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  produksi,  pemasaran, peredaran, dan perdagangan produk dari merek Umamascarves adalah PT Nushel Jaya Mandiri.
Bahwa  pada  dasarnya  permohonan  Penggugat  untuk  dilakukan  penghentian  kegiatan  produksi, penjualan, dan promosi dari merek Tergugat merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran merek yang  ditujukan  terhadap  seseorang  yang  tidak  memiliki  hak  atau  izin  untuk  menggunakan  suatu merek,  sedangkan  dalam  perkara  ini  merek  Tergugat  sudah  terdaftar  sehingga  memiliki  hak  untuk menggunakan mereknya. Oleh karena itu, Penulis berpendapat Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan  yang  benar  dengan  mengabulkan  permohonan  kasasi  Tergugat  dengan  mempertimbangkan bahwa  permohonan  Penggugat  untuk  dilakukan  penghentian  kegiatan  produksi,  penjualan,  dan promosi dari merek Tergugat merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran merek yang ditujukan terhadap  seseorang  yang  tidak  memiliki  hak  atau  izin  untuk  menggunakan  suatu  merek,  sedangkan dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar sehingga dan Tergugat adalah pemilik dari merek itu.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  menyatakan  gugatan Penggugat  haruslah  ditolak,  yang  kemudian  membatalkan  putusan  di  tingkat  Pengadilan  Niaga dengan nomor perkara No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  hal  ini,  Penulis  berpendapat  yang  sama  dengan  putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah Agung. Penggabungan gugatan atas pelanggaran merek dan pembatalan merek tidak dapat dibenarkan karena  berbedanya  pihak  yang  ditarik  sebagai  tergugat,  alat  bukti  yang  berkaitan,  dan  akibat hukumnya.  Hal  ini  selaras  dengan  teori  penggabungan  gugatan  dalam  hukum  acara  perdata  yang menentukan apabila pemilik dari objek gugatan merupakan orang yang berbeda dan berlainan, maka penggabungan  gugatan  tidak  dapat  dibenarkan.  Namun,  putusan  kasasi  yang  dijatuhkan  Majelis Hakim  Mahkamah  Agung  dirasa  adil  bagi  Tergugat,  tetapi  tidak  bagi  Penggugat  karena  perbuatan meniru merek baik secara pokoknya maupun keseluruhannya tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, adanya  putusan  ini  menurut  Penulis  justru  memberikan  kebebeasan  bagi  Tergugat  untuk  kembali menggunakan merek Umamascarves yang telah memberikannya keuntungan dari hasil penjualannya, padahal dilakukannya pembatalan merek Tergugat mestinya dapat menjadi perwujudan terpenuhinya prinsip  keadilan  dari  perbuatan  yang  merugikan  pemilik  merek  dan  menjamin  kepastian  bahwa hukum tetap berlaku mengikat dan wajib ditaati.

## Tanggung  Jawab  Ditjen  KI  atas  Terdaftarnya  Merek  Umamascarves  yang  Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Buttonscarves
Sistem  pendaftaran  merek  di  Indonesia  menggunakan  sistem  konstitutif  atau first  to  file ,  yaitu pihak  yang  mendaftar  merek  pertama  kali,  maka  pihak  tersebut  adalah  yang  berhak  atas  merek tersebut  sampai  dibuktikan  sebaliknya.  (Jened,  2015)  Namun,  sistem  ini  terkadang  mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam proses pendaftaran merek. Apabila merek telah didaftarkan, maka perlindungan akan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan bahkan dapat diajukan perpanjangan. Hal  ini  membuat  pihak  lain  tidak  mampu  mendaftarkan  merek  yang  sama  atau  serupa,  meskipun pihak tersebut ternyata pengguna pertama kali merek tersebut, namun belum mendaftarkan mereknya di  Indonesia  (Alexander,  2022).  Penggunaan  merek  yang  memiliki  persamaan  dengan  merek  lain dapat  menyesatkan  konsumen  atas  asal  usul  dan  kualitas  produk.  Penggunaan  merek  tersebut  dapat dianggap tidak sah karena memiliki iktikad tidak baik untuk meniru merek lain (Ida, 2019).
Hukum merek di Indonesia memberlakukan permohonan pendaftaran merek dilakukan ke Ditjen KI  adalah  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemilik  merek  agar  mencegah  didaftarkannya merek yang serupa. Selain itu, dengan pendaftaran mereknya, perlindungan hukum atas merek akan timbul apabila di kemudian hari terdapat sengketa karena sertifikat hak atas merek dapat menjadi alat bukti hak yang sah di pengadilan (Sujatmiko, 2011).
Proses  pendaftaran  merek  berdasarkan  UU  MIG  2016  dilaksanakan  dengan  melalui  beberapa tahapan,  yaitu  pemeriksaan  formalitas,  pengumuman,  keberatan  dan  sanggahan,  pemeriksaan substantif,  dan  sertifikasi  merek.  (Indriyanto,  2017)  Merek  akan  melalui  tahapan  dan  proses-proses tambahan yang berjalan bersamaan dengan tahapan-tahapan tersebut. Saat proses pendaftaran merek, keakuratan dan kecermatan pemeriksa merek sangatlah dibutuhkan untuk menghindari sengketa pada saat  merek  telah  didaftarkan.  Melalui  proses  ini  timbul  adanya  tanggung  jawab  terhadap  pemeriksa merek  jika  proses  proses  pendaftaran  merek  mengalami  kendala  ataupun  hambatan  karena  dinilai bertentangan dengan hukum.
Sengketa  antara  merek Buttonscarves dan Umamascarves diawali  saat  pemilik  merek Buttonscarves menemukan  merek Umamascarves yang  sangat  mirip  dengan  mereknya.  Setelah dilakukan  perbandingan,  ditemukan  terdapat  kemiripan  di  antara  merek Buttonscarves milik Penggugat  dan  merek Umamascarves milik  Tergugat.  Persamaan  tersebut  terlihat  pada  tiga  aspek yang  terdapat  pada  kedua  merek,  yaitu  kemiripan  komposisi  penempatan  logo  dan typeface , kemiripan pada ketebalan ukuran logo, rasio logo, dan bentuk lekukan pada logo, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Perbandingan merek Buttonscarves dan merek Umamascarves
Berdasarkan  gambar  di  atas,  terlihat  bahwa  merek Umamascarves memiliki  persamaan  pada pokoknya dengan merek Buttonscarves . Persamaan yang ada pada kedua merek lebih rinci terdapat pada perbandingan di bawah ini:
1. Logo merek yang hampir sama: berdasarkan perbandingan antara kedua merek, pada merek Buttonscarves, logo berarti kombinasi dari huruf B dan juga S yang dikombinasikan menjadi satu, sehingga menyiratkan huruf B dan S dalam satu logo BS. Namun, merek Umamascarves meniru  logo  merek Buttonscarves dengan  menggabungkan  huruf  U  dan  S  sehingga menyiratkan huruf U dan S pada logo US. Hal ini menunjukkan merek Umamascarves meniru merek Buttonscarves karena pola karakter dan pembentukan ciri khas yang hampir sama pada kedua merek.
2. Typeface atau  rancangan  karakter  huruf  yang  digunakan  pada  nama  merek:  merek Buttonscarves menggunakan typecafe  Bodoni  Bold yang  membentuk  karakteristik  tertentu pada  susunan  huruf  yang  membentuk  merek Buttonscarves .  Namun,  merek Umamascarves juga menggunakan typeface Bodoni Bold pada tulisan merek Umamascarves.
3. Gabungan  kata  depan  pada  kedua  merek:  merek Buttonscarves menggunakan  kata  yang identik  dengan  produk  yang  diperdagangkannya,  yaitu  kata button digabungkan  dengan scarves .  Hal  ini  dapat  dikatakan  sebuah  identitas  pada  merek Buttonscarves yang  melekat pada  mereknya.  Hal  ini  hampir  sama  dengan  merek-merek  terkenal  yang  namanya mengandung  gabungan  dua  kata  atau  lebih  sehingga  mewujudkan  identitas  yang  melekat, seperti merek Victoria’s Secret, merek The North Face, merek Silverqueen, dan masih banyak lagi. Namun, lagi-lagi hal seperti ini terdapat pada merek Umamascarves , yang menandakan bahwa merek Umamascarves meniru merek Buttonscarves.
4. Logo  merek Buttonscarves atau  disebut  BS  diposisikan  pada  bagian  tengah  di  atas  tulisan Buttonscarves. Hal  tersebut  merupakan  ciri  khas  yang  menjadi  karakter  pada  merek Buttonscarves .  Namun,  merek Umamascarves juga  menempatkan  logo  US  pada  bagian tengah di atas tulisan Umamascarves.
5. Ukuran  logo,  gaya  lekukan  garis,  serta  ketebalan  pada  keseluruhan  merek Buttonscarves merupakan  unsur  gabungan  yang  membentuk  karakteristik  yang  ada  pada  merek Buttonscarves .  Namun,  persamaan  ukuran  logo,  gaya  lekukan  garis,  serta  ketebalan  pada merek Buttonscarves juga terdapat pada merek Umamascarves. Fakta ini semakin membuat hampir minimnya perbedaan yang ada pada kedua merek tersebut, yang menandakan merek Umamascarves telah meniru unsur-unsur yang terdapat pada merek Buttonscarves.
Perbandingan di atas membuktikan bahwa merek Buttonscarves dan Umamsascarves sangatlah mirip secara pokoknya. Melalui persamaan tersebut dan bukti bahwa Penggugat merupakan pendaftar pertama  di  antara  kedua  merek,  dapat  dikatakan  Tergugat  selaku  pemilik  merek Umamascarves memiliki  iktikad  tidak  baik  dalam  mendaftarkan  mereknya,  yakni  dengan  mendompleng kepopularitasan merek Buttonscarves yang telah didaftar terlebih dahulu dan mempunyai image yang baik di mata konsumen.
Ditjen  KI  merupakan  lembaga  yang  diberi  tugas  dan  wewenang  untuk  menyelenggarakan kebijakan  di  bidang  kekayaan  intelektual  dan menjadi  tempat  pelaksanaan  permohonan  pendaftaran
Gambar 2. Perbandingan logo merek Buttonscarves dan merek Umamascarves
Kemiripan pada ketebalan ukuran logo Kemiripan ukuran rasio logo
Kemiripan pada lekukan bentuk logo
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
merek dari tahap awal hingga proses sertifikasi merek. Berdasarkan itu, Ditjen KI tentu terlibat dan dapat  ditarik  ke  dalam  perkara  tersebut,  karena  pemeriksa  merek  yang  bertugas  melakukan pemeriksaan  berada  dalam  wewenang  Ditjen  KI.  Dan  perbuatan  Ditjen  KI  yang  mengabulkan permohonan pendaftaran merek Umamascarves telah dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU MIG 2016 yang seharusnya ditolak.
Mengingat berdasarkan prinsip yang dianut oleh UU MIG 2016, pendaftaran merek ke Ditjen KI merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  agar  merek  bisa  digunakan  dan  dapat  dilindungi. Dengan  mendaftarkan  merek,  apabila  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari,  sertifikat  hak  atas  merek dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  di  pengadilan.  Bentuk  perlindungan  terhadap  merek  dapat diselaraskan dengan reward theory pada perlindungan hak kekayaan intelektual, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar adalah bentuk perlindungan terhadap pemilik merek dari tindakan yang dapat melanggar hak atas mereknya.
Tanggung  jawab  yang  dilimpahkan  kepada  Ditjen  KI  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  kepada  pemilik  merek  karena  adanya  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian bagi  pemilik  merek.  Hal  ini  selaras  dengan  teori  tanggung  jawab  yang  dikemukakan  oleh  Kelsen tentang  adanya  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  setiap  perbuatan  yang  menyebabkan kerugian  bagi  pihak  lain  (Kelsen,  2008).  Teori  ini  menegaskan  bahwa  adanya  tanggung  jawab  itu didasarkan dengan adanya perbuatan yang diakibatkan oleh kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelangaran hukum dan menimbulkan kerugian.
Berdasarkan  teori  tersebut  dan  dikaitkan  dengan  sengketa  antara  merek Buttonscarves dan Umamascarves , Ditjen KI harus bertanggung jawab atas kelalaiannya yang menyebabkan terdaftarnya merek Umamascarves yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Buttonscarves . Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  terpenuhinya  kewajiban  kepada  pemilik  merek Buttonscarves sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada Ditjen KI.
Tanggung  jawab  Ditjen  KI  atas  terdaftarnya  merek Umamascarves yang  memiliki  persamaan pada pokoknya dengan merek Buttonscarves seharusnya adalah membatalkan merek Umamascarves sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Namun pembatalan tidak dapat dilaksanakan adanya putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang  menilai  Penggugat  telah  mencampuradukkan  gugatan  pembatalan  merek  dan  gugatan  atas pelanggaran  merek  dalam  satu  gugatan  yang  menyebabkan  gugatan  menjadi  kabur  dan  tidak  jelas ( obscuur libel ) . Oleh karena putusan tersebut, sampai saat ini merek Umamascarves masih terdaftar dan Tergugat masih memiliki hak untuk menggunakan mereknya.

## IV.  KESIMPULAN
Dalam  sengketa  antara  merek Buttonscarves dan Umamascarves ,  seharusnya  Penggugat  tidak menggabungkan  antara  gugatan  pembatalan  merek  dan  gugatan  pelanggaran  merek,  hal  ini  karena kedua  gugatan  tersebut  memiliki  permasalahan  dan  akibat  hukum  yang  berbeda  sehingga  apabila digabungkan  dalam  satu  perkara  dan  tidak  bisa  menarik  pihak  yang  tepat  sebagai  Tergugat,  akan berakibat fatal. Dalam kasus antara merek Buttonscarves dan Umamascarves , akibatnya adalah merek Tergugat yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat masih dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dibatalkan.
Dalam  hal  ini  Ditjen  KI  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  proses  pendaftaran  merek  harus bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan  benar,  yaitu  melakukan pemeriksaan untuk merek dengan teliti sehingga merek-merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik  untuk  meniru  merek  lain  yang  sudah  terdaftar,  atau  untuk  mendaftarkan  merek  terkenal  asing yang  belum  terdaftar  di  Indonesia  dapat  dicegah  melalui  proses  pendaftaran  dan  pemeriksaan  yang dilakukan  dengan  teliti.  Dalam  kasus  antara  Linda  Anggreaningsih  selaku  Penggugat  dan  pemilik merek Buttonscarves dan Muhammad Shakeel selaku Tergugat dan pemilik Umamascarves, Ditjen KI seharusnya  bertanggung  jawab  dengan  melaksanakan  pembatalan  merek  Tergugat  sesuai  dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Putusan No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst tetapi  saat  putusan  tersebut  dibatalkan  atas  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung  No.  796  K/Pdt.Sus- HKI/2023  tanggung  jawab  Ditjen  KI  adalah  mematuhi  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  Majelis Hakim.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Alexander, R. (2022). Penerapan Prinsip “First to File” pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 10(9).
H.  Simatupang,  T.  (2017).  Sistem  Hukum  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  dalam  Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Law System of Intellectual Property Protection in Order to Improve People Prosperity). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17(2).
Indriyanto, A. (2017). Aspek Hukum Pendaftaran Merek . Jakarta: Rajawali Press. Kelsen,  Hans.  (2008). Teori  Hukum  Murni:  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif. Bandung:  Nusa Media.
Laela,  F.  I.  (2020).  Analisis  kepastian  hukum  merek  terkenal  terdaftar  terhadap  sengketa  gugatan pembatalan merek. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan , 7(2). Jened, R. (2015). Hukum merek (Trademark Law) . Jakarta: Prenadamedia Group. Peter, Mahmud. (2019). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Prawira, & Haryanto. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar
Ditinjau dari Prinsip Use in Commerce. Dialogia Iuridica , 12(2).
Richardo,  A.  (2024).  Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  merek  berdasarkan  ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Lex Privatum , 13(2). Roisah. (2013). Kebijakan Hukum “Tranferability” terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia . Jurnal Law Reform , 11(2).
Saidin,  O.  (2006). Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) .  Depok:  Raja Grafindo Persada.
Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek. Jurnal Media Hukum , 18(2).