## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH BANTEN LAMA KOTA SERANG

## Pakhudin, Arenawati, Titi Stiawati
Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

## Abstract
The Banten Lama area of Serang City is a cultural heritage area in the heritage complex of the Sultanate of Banten, consisting of various kinds of historical relics that are tourist attractions.  The  purpose  of  this study  is  to  describe  and  analyze  the  obstacles  to  the implementation  of  tourism  development  policies  in  Banten  Lama  Serang  City.  This research  uses  a  qualitative  case  study  approach  with  a  descriptive  method.  The  data analysis  technique  used  is  the  Miles  &  Huberman  model.  The  results  of  this  study indicate that the implementation of the Banten Lama Regional Tourism Development Policy,  Serang  City  is  still  not  optimal  because  communication  and  coordination between Banten Lama tourism institutions have not been effective, namely regarding the  management  of  tourism  potential  and  income  from  the  tourism  sector,  limited quantity and competence of resources in tourism management in Indonesia. deal with collaborative mechanisms between tourism institutions, the attitude of implementing the tendency (disposition) fully supports tourism development policies but involves a complex bureaucracy, the tendency towards policies also automatically becomes diverse, plans to establish a special management institution for Banten Lama to have its own organizational structure formed by the Government Regions and Stakeholders have not yet been formed.

## Abstrak
Kawasan Banten Lama Kota Serang merupakan suatu kawasan cagar budaya di  kompleks  peninggalan  Kesultanan  Banten,  terdiri  atas  berbagai  macam peninggalan  sejarah  yang  menjadi  daya  tarik  wisata.  Tujuan  penelitian  ini untuk  menguraikan  dan  menganalisis  hambatan – hambatan  dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode deskriptif.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  Miles  & Huberman.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang masih belum  maksimal  karena  komunikasi  dan  koordinasi  antar  kelembagaan pariwisata  Banten  Lama  belum  efektif  yaitu  mengenai  pengelolaan  potensi wisata  dan  pendapatan  dari  sektor  pariwisata,  keterbatasan  kuantitas  dan kompetensi  sumber  daya  dalam  pengelolaan  pariwisata  di  siasati  dengan mekanisme  secara colaboratif antar  kelembagaan  pariwisata,  sikap  pelaksana kecenderungan  (disposisi)  mendukung  penuh  kebijakan  pengembangan pariwisata tetapi melibatkan birokrasi yang kompleks kecenderungan terhadap kebijakan juga otomatis menjadi beragam, rencana pembentukan kelembagaan pengelolaan khusus Banten Lama agar memiliki struktur organisasi tersendiri yang  di  bentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Steakholder  sampai  sekarang belum terbentuk.
Kata Kunci: Pengembangan, Pariwisata, Banten Lama, Implementasi Kebijakan

## Keywords:
Development, Tourism, Banten Lama, Policy Implementation
Article history: Submission December 9 2021 Revision June 03 2022 Accepted June 21 2022 Published June 30 2022
*Corresponding author Email: pakhudin@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167

## PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  sector  prioritas  dalam  pembangunan  di Indonesia  saat  ini  karena  memiliki  prospek  yang  sangat  besar  untuk  dikembangkan (Pitana  &  Gayatri,  2005:54),  secara  khusus  bagi  daerah – daerah  di  Indonesia  yang menyimpan potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah dan beragam yang layak untuk di jadikan sebagai daya tarik wisata. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam pembentukan  tempat  wisata  seperti  penambahan  sarana  prasarana  ataupun  hanya sekedar  membenahi  sarana  yang  sudah  ada  supaya  menjadi  lebih  baik.  Hal  tersebut perlu  dilakukan  untuk  menarik  wisatawan,  dan  supaya  para  wisatawan  yang  datang tidak merasa bosan bila berwisata di tempat wisata tersebut.
Bahwa sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan  kerja,  merangsang  pertumbuhan  industry  pariwisata,  oleh  karena  itu  dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih ini yang mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan  sektor  pariwisata.  Kunjungan  wisatawan  mancanegara  juga  terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang di tunjukan dalam tabel I.
T abel 1. Jumlah Wisman yang datang ke Indonesia Tahun 2016-2019 (Dalam jutaan)
No Tahun Jumlah 1 2016 12,02 2 2017 14,04 3 2018 15,81 4 2019 16,11
Sumber data: Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2024
Data  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  wisatawan  mancanegara  yang berwisata  ke  Indonesia  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Indonesia  memiliki  potensi  di  sektor  pariwisata.  Tempat-tempat  wisata  di Indonesia memiliki daya tarik yang kuat terhadap wisatawan, baik wisata alam, wisata budaya,  maupun  wisata  religi.  Pelaksanakan  pengembangan  pariwisata  Banten  Lama dibutuhkan  kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah,  stakeholder  dan  masyarakat  dalam bentuk  tindakan  atau  kegiatan  pariwisata.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Van Mater  dan  Van  Horn  mendefiniskan  implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan  yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau  swasta  yang  diarahkan  untuk  tercapainya  tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan kebijakan (Nawawi, 2009:131) sedangkan implementasi menurut pandangan Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur (Nawawi, 2009:138).
Pengembangan pariwisata Banten Lama di awali dengan revitalisasi dan penataan kawasan Cagar Budaya Banten Lama Kota Serang dengan dilakukan penandatanganan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096
Page 151-167
memorandum  of  understanding  (MOU)  Nomor  :  430/MOU.4-HUK/2017,  430/718- Setda/2017 dan 516/MOU.24-HUK-2017 pada tanggal 4  Oktober  2017 oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan maksud sebagai landasan bagi  para  pihak  dalam  melakukan  kerjasama  guna  merevatilasi  kawasana  keraton Kesultanan  Banten  untuk  melestarikan  cagar  budaya  di  provinsi  Banten.  Hal  ini memerlukan  pelibatan  secara  intensif  dari  berbagai  stakeholder  walaupun  tentu  saja mengandung  implikasi  yang  cenderung  kompleks  dan  tidak  mudah  pada  tataran praktis. Kemudian di keluarkannya Keputusan Gubernur No. 437/Kep. 160 – HUK/2018 tentang  Peta  Zonasi  Kawasan  Cagar  Budaya  Kasultanan  (Banten  Lama)  dengan  luas keseluruhan  kawasan  cagar  budaya  kasultanan  Banten  926,94  Ha  terdiri  kawasan  Inti 172,58  Ha  dan  Kawasan  Penyangga  seluas  754,34  Ha  yang  terletak  di  4  kelurahan  di Kecamatan  Kasemen  Kota  Serang  dan  2  Desa  di  Kecamatan  Kramatwatu  Kabupaten Serang. Pengembangan pariwisata Banten Lama dalam Peraturan Daerah Kota Serang No. 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025. Perda tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Pariwisata Banten Lama memiliki daya tarik wisata  agama, Sejarah (arkeologi), Kebudayaan,  Ilmu  Pengetahuan  dan  Pendidikan.  Pada  Kawasan  Banten  Lama  Kota Serang terdapat banyak cagar budaya yaitu Masjid Agung Banten Lama, Istana Keraton Surosowan,  Benteng  Speelwijk,  Vihara  Klenteng  Avalokitesvara,  Mesjid  Pecinan, Jembatan  Rantai,  Pelabuhan  Karangantu  dan  Istana  Keraton  Kaibon.  Dalam perkembangannya, pengembangan pariwisata yang di lakukan mulai mengembangkan hasil. Tingkat kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara ke Kota Serang mulai meningkat seperti yang di gambarkan pada tabel berikut ini:

## Tabel. 2. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara Kota Serang
No Wisatawan Tahun 2017 2018 Perkembangan (%) 2019 Perkembangan (%) 1 Wisatawan Mancanegara 1,091 1,215 11 631 - 48.07 2 Wisatawan Domestik 75,641 2,208,570 2,820 12,789,777 479.10 Jumlah 76,732 2,209,785 2,780 12,790,408 478.81
Sumber: Data Statistik Kota Serang Tahun 2020.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata – rata kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar 2.780 persen sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 naik sebesar 478.81 persen. Data tersebut

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
menunjukan kebijakan pengembangan pariwisata  Banten Lama sejak 2017 berdampak cukup signifikan pada peningkatan jumlah kunjungan domestik maupun mancanegara.
Berdasarkan pengamatan dan observasi, bahwa perkembangan pariwisata Banten Lama  cukup  menggemberikan,  namun  masih  ada  sejumlah  permasalahan  dalam pengembangan  pariwisata  daerah  Banten  Lama  Kota  Serang.  Sejumlah  permasalahan yang  ada  diantaranya  adalah  (1)  Masih  kurangnya  koordinasi  dan  sinkronisasi  antar kelembagaan kepariwisataan. (2) Masih belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat karena  revitalisasi  masih  berorientasi  pada  penyelesian  keindahan  fisik  tetapi  masih minim dari segi kegiatan non fisik (3) belum terselesaikannya pembanguanan kawasan penunjang wisata (KPW).
Praktek  kebijakan  pengembangan  pariwisata  telah  menjadi  bahasan  dalam sejumlah penelitian.  Studi yang dilakukan oleh Jupir (2013) yang meneliti implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian Jupir  tersebut  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi. Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal, berdasarkan hasil  penelitian  tersebut,  belum  optimal  karena  faktor-faktor  penunjangnya  tidak disediakan dengan baik, mulai dari sumber daya pendukung hingga struktur birokrasi. Sejumlah  hasil  yang  mengemuka  dalam  penelitian  tersebut  adalah  implementasi menggunakan  pendekatan  top  down,  minimnya  ruang  partisipasi  publik,  promosi kurang memadai, dan kinerja pelaksana kebijakan yang kurang optimal.
Studi  berikutnya  di  lakukan  oleh  Eri  Irawan  (2015)  yang  meneliti  tentang Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Pada Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan pendekatan analisis deskriptif. Dijelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Banyuwangi  belum  berjalan  optimal.  Faktor  yang  bisa  menghambat  kebijakan pengembangan  pariwisata  banyuwangi  yaitu  Kurang  sinergi  (Komunikasi)  antar pemangku  kepentingan  sehingga  dalam  beberapa  konteks,  implementasi  kebijakan justru  menghasilkan  perubahan  yang  negatif,  Kompetensi  pelaksana  kebijakan  masih kurang  dalam  menerjemahkan  garis  besar  kebijakan  pengembangan  pariwisata, Partisipasi  masyarakat  masih  belum  optimal  karena  pelaksana  kebijakan  belum melibatkan publik secara substantive.
Penelitian berikutnya dari Sri Nurhayati Qodriyatun (2018) tentang Implementasi kebijakan  Pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  di  Karimunjawa.    Penelitian dilakukan  di  tahun  2018  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Adapun teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  (pengamatan),  wawancara (interview), dan studi dokumen. Disparbud Kabupaten Jepara dan Disporapar Provinsi Jawa  Tengah  telah  melakukan  promosi  dan  pengembangan  kapasitas  SDM  pelaku wisata  Karimunjawa.  Namun  permasalahan  sampah,  air  bersih,  kerusakan  terumbu

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
karang,  dan  perubahan  sosial  budaya  masyarakat  muncul  sebagai  dampak  dari pengembangan pariwisata di Karimunjawa. Oleh karenanya, pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum dapat dikatakan berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dari Medlin Anggrayni Hura (2020) tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias. Metode penelitian  yang  di  gunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan  pengembangan pariwisata pada Kawasan Soziona sudah berjalan dengan baik terkhusus variabel karakteristik pelaksana. Akan tetapi variabel yang belum optimal terkait dengan standar dan sasaran kebijakan yang  tercapai,  sumber  daya  finansial  yang  terbatas  serta  keterbatasan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  latar  belakang  pendididkan  pariwisata.Komunikasi antarinstansi pelaksana sudah berjalan baik namun koordinasi belum maksimal karena masalah keterbatasan anggaran dan masalah sinkronisasi progran antarinstansi yang di batasi  oleh  Tupoksi  instansi  di  wilayah  lain.  Sikap  pelaksana  masih  kurang  tanggap melaksanakan tugasnya serta kondisi sosial, ekonomi dan politik masih belum optimal mendukung.
Dari  berbagai  penelitian  tersebut,  mayoritas  mengkaji  dampak  dan  factor penghambat dari implementasi kebijakan pariwisata sedangkan penelitian Jupir (2003) memfokuskan  pada  implementasi  kebijakan  pariwisata  pada  ke  arifan  lokal.  Adapun penelitian  ini  menganalisa  implememtasi  kebijakan  pariwisata  secara  luas.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis hambatan – hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama. Metode yang di  gunakan  adalah  pendekatan  diskriptif  kualitatif  yang  menggambarkan  isu – isu strategis mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama dan informan  di  peroleh  dari  kunjungan  lapangan  yang  di  lakukan  dilokasi  penelitian dimana  di  pilih  secara purposive berdasarkan  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dari inventarisasi data primer yaitu pengamatan non partisipan dan wawancara mendalam ( dep interview ), sedangkan sumber data sekunder diperoleh  melalui  kegiatan  studi  literatur  dan  dokumentasi  mengenai  data  dokumen pemerintah,  pemberitaan  media  cetak  dan  elektronik,  buku – buku  dan  jurnal  yang terkait  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata.  Selanjutnya  teknis  analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung yang meliputi reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Pengujian  keabsahan  data  di  lakukan  dengan  cara triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan mengadakan member check data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Komunikasi Antar Kelembagaan Kepariwisataan Banten Lama
Saat  ini  revitalisasi  dan  penataan  kawasan  wisata  cagar  budaya  Banten  Lama melibatkan  kerjasama  untuk  mendukung  pengembangan  pariwisata  daerah  Banten Lama yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kota Serang  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Serang.  Selanjutnya  di  lakukan penandatanganan Memorandum Of Undestanding (MOU) Nomor : 430/MOU.4-HUK/2017, 430/718-Setda/2017 dan 516/MOU.24-HUK-2017 pada tanggal 4  Oktober  2017, dengan maksud  sebagai  landasan  bagi  para  pihak  dalam  melakukan  kerjasama  guna merevatilasi kawasana keraton Kesultanan Banten untuk melestarikan cagar budaya di Provinsi  Banten  dan  bertujuan  meningkatkan  kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Serang, melestarikan dan memelihara peninggalan  Kawasan  Keraton  Kasultanan  dan  meningkatkan  kualitas  destinasi pariwisata.  Oleh  karena  itu  MOU  tersebut  menjadi  media  komunikasi  dan  sebagai pedoman  strategis  yang  harus  di  taati  oleh  semua  pihak  dan  memerlukan  pelibatan secara  intensif  dari  berbagai  steakholder  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijkan pengembangan pariwisata Banten Lama agar berjalan efektif.
Dalam  berjalannya  waktu  kerjasama  yang  di  lakukan  kelembagaan Kepariwisataan  Banten  Lama  tidak  berjalan  efektif  karena  banyaknya  keterlibatan birokrasi dalam pengembangan pariwista Banten Lama karena mempunyai peran dan tanggung  jawab  masing  -  masing.  PERKIM  provinsi  Banten  sebagai  koordinator penataan Banten Lama di bantu oleh Dinas  terkait untuk melakukan penataan  Masjid agung  Banten  Lama,  Istana  Keraton  Surosowan,  Benteng  Speelwick,  Vihara  Klenteng Avalokiteswara, Mesjid Pecinan dan Keraton Kaibon. Kemudian Kota Serang melakukan penataan di terminal sukadiri dan Kawasan Penunjang Wisata sedangkan Kenadziran mengelola kawasan masjid agung Banten. Keterlibatan banyak steakholder mengandung implikasi yang cenderung kompleks dan tidak mudah pada tataran praktis.
Transmisi berjalan dengan efektif karena Gubernur Banten dan Walikota Serang sebagai pemimpin birokrasi yang memandu arah kebijakan memaparkan maksud dan tujuan kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama kepada dinas terkait. Faktor hierarkis dalam struktur birokrasi sebenarnya ikut memudahkan proses transmisi dalam implementasi kebijakan, karena ketika ada perintah atasan maka otomatis bawahan akan melaksanakan.    Transmisi  program  dilakukan  melalui  berbagai  saluran  komunikasi seperti Whatsapp Group dan Forum Group Discution (FGD) serta rapat - rapat, baik yang dilakukan antar pemerintah daerah maupun yang melibatkan kerja sama pihak eksternal birokrasi. Dari aspek kejelasan, terdapat permasalahan sehingga menimbulkan distorsi dan bahkan salah persepsi yang berujung pada resistensi terhadap kebijakan (perubahan yang  tidak  dikehendaki),  seperti  adanya  informasi  dari  masyarakat  bahwa  revitalisasi dan penataan Banten Lama yang di lakukan pemerintah daerah untuk mengambil alih

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096
Page 151-167
asset  dan  pengelolaan  Banten  Lama  yang  dulunya  di  kelola  oleh  kenadziran (Masyarakat)  dan  komunikasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  telah dilaksanakan kurang berjalan secara konsisten terutama permasalahan pengelolaan dan rencana  pembentukan  kelembagaan  khusus  yang  mengelola  kawasan  wisata  Banten Lama  yaitu  dari  lingkungan  antar  birokrasi  maupun  pemangku  kepentingan,  oleh karena itu perlu di lakukan komunikasi kebijakan secara terus -menerus.
Kondisi tersebut di atas, berkaitan pula dengan faktor struktur organisasi yang bisa  terfragmentasi  karena  kepentingan  yang  dibawa  berbenturan  atau  terganggu dengan  perubahan  kebijakan  yang  ada.  Dengan  fakta  yang  ada  tersebut,  faktor komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  Banten  Lama masih  menemui  banyak  kendala,  terutama  pada  faktor  kejelasan.  Faktor  yang mendorong  ketidakjelasan  informasi  adalah  kompleksitas  kebijakan  dan  tidak tercapainya konsensus untuk mencapai tujuan kebijakan.
“Dinas  PERKIM  Provinsi  Banten  merupakan  koordinator  dalam  melakukan  penataan cagar  budaya  Banten  Lama,  di  bantu  oleh  Organisasi  Perangkat  daerah  (OPD)  terkait untuk  melakukan  kegiatan  pemeliharaan,  ketertiban  dan  kebersihan  di  kawasan  Zona Penyangga  dan  pengembangan  cagar  budaya  Banten  Lama.  Dalam  berjalannya  waktu kerjasama  yang  dilakukan  tidak  efektif  karena  secara  struktural  sejajar  antara  Dinas PERKIM dengan OPD terkait di Provinsi Banten. Belum lagi Koordinasi dengan Kota Serang,  BPCB  Banten  dan  kenadziran  (masyarakat)  yang  kurang  berjalan  efektif. Sebenarnya  ada  tugas  dan  tanggung  jawab  masing – masing  tetapi  ujung – ujungnya kembali  ke  Dinas  PERKIM.  (Informasi  wawancara  dengan  Sekretaris  Dinas  PERKIM Provinsi Banten, Tanggal 9 November 2021)
Faktor Sumberdaya Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Banten Lama. - Staf.
Secara  kelembagaan  pariwisata,  Pemerintah  Daerah  Kota  Serang  kurang diperkuat  dengan  staf – staf  yang  sesuai  dengan  bidang  kepariwisataan  karena kelembagaan pariwisata masih di gabung dengan Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kota Serang, sesuai dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  tata  kerja  Dinas  Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Serang.
Dari  sisi  size  pelaksana  program  kebijakan,  sebenarnya  belum  mencukupi  jika dibebankan  hanya  pada  Disparpora  Kota  Serang  saja.  Jumlah  staf  pelaksana  relatif terbatas karena staff bidang pariwisata hanya 8 orang dengan cakupan kerja yang begitu luas.  Meski  demikian,  kuantitas  yang  terbatas  untuk  melaksanakan  kebijakan pengembangan  pariwisata  daerah  Banten  Lama  disiasati  dengan  pembagian  peran bersama  Pemerintah  Daerah  yaitu  Provinsi  Banten  dan  Kota  Serang  membagi  peran sesuai tujuan dan tanggung jawabnya masing – masing dalam pengembangan pariwisata

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096
Page 151-167
Banten  Lama  yang  dilakukan  oleh  organisasi  perangkat  daerah  terkait.  Jika  terkait penataan  dan  pengelolaan  di  Zona  Penyangga  dan  pengembangan  Banten  Lama  di lakukan Provinsi Banten dengan koordinator Dinas PERKIM sedangkan Penataan dan pengelolaan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) di lakukan oleh Kota Serang.  Kemudian dari  BPCB  Banten  mengelola  pelestarian  cagar  budayanya.  Untuk  pengelolaan  masjid Banten  Lama  dan  makam  keluarga  Sultan  Banten  di  kelola  oleh  kenadziran.  Maka berkaitan  dengan  kebijakan  pengembangan  wisata  Banten  Lama  di  butuhkan  sinergi antara  pemerintah  Provinsi  Banten,  Pemerintah  Kota  Serang,  BPCB  Banten,  dan Kenadziran sehingga program kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama dapat berjalan dengan baik.
Dari sisi kompetensi pelaksana kebijakan, terdapat permasalahan pada kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan, terutama dari sisi konsep makro kebijakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kota Serang. Masih banyak yang belum memahami tentang  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  dengan  baik.  Berdasarkan hasil  penelitian  diketahui,  inkompetensi  terjadi  karena  minimnya  latar  belakang pendidikan staf tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya saat ini. Untuk mengatasi  masalah  itu,  Pemerintah  Kota  Serang  berupaya  mempercepat  transformasi kompetensi dengan melakukan pelatihan atau study Banding tentang Konsep wisata ke daerah lain.

## - Informasi
Informasi terkait tujuan kebijakan pariwisata sebenarnya sudah cukup jelas yaitu Perda  Kota  Serang  No.  14  Tahun  2014  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 dan keputusan - keputusan dalam rapat yang dipimpin  oleh  policy maker telah  disampaikan  melalui  saluran  komunikasi  yang  ada, seperti  grup  di  aplikasi  pesan  instan  dan  rapat – rapat  koordinasi  kepada  brirokrasi terkait  dan  masyarakat  dalam  melakukan  pengembangan  pariwisata  Banten  Lama. Namun, untuk implementasinya memang berkaitan dengan masalah kompentensi dan kepentingan birokrasi pelaksana. Dalam penelitian ditemukan permasalahan yaitu tidak tereksekusinya secara optimal kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata sehingga menimbulkan konflik social antara kenadziran dengan satgas Dinas PERKIM  Provinsi  Banten,  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  dengan  Satgas  Dinas PERKIM  karena  berjualan  di  dalam  Zona  Inti,  Penyangga  dan  pengembangan  yang menyebabkan banyak sampah sehingga masih terkesan kumuh dan Dinas perhubungan dengan masyarakat local yang mengelola parkir liar dengan tarif tidak sesuai ketentuan.

## - Wewenang
Kelembagaan  Kepariwisataan  Banten  Lama  dalam  mengimplementasi  Kebijakan pengembangan pariwisata mempunyai kewenangan masing – masing sesuai peran dan tanggung jawabnya karena pengelolaan kawasan wisata Banten Lama di lakukan dengan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
mekanisme  Colaboratif,  mensyaratkan  setiap  pemerintah  daerah  mempunyai kesamaaan  dalam  pemahaman  tentang  bagaimana  formulasi  implementasi  kebijakan pengembangan  pariwisatan  yaitu  Provinsi  Banten  dengan  melakukan  revitalisasi  dan penataan  di  kawasan  inti  dengan  coordinator  Dinas  PERKIM  Sedangkan  Kota  Serang melakukan  pengembangan  pariwisata  dengan  membangun  dan  menata  kawasan penunjang  wisata  (KPW)  dan  BPCB  Banten  melakukan  pelestarian  cagar  budaya. Kemudian Kenadziran mengatur para peziarah yang menuju ke tempat makam keluarga sultan dan masjid agung Banten Lama.

## - Fasilitas
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  Banten  Lama sudah berjalan cukup baik yang dulunya terkesan kumuh tetapi sekarang sudah tertata dengan baik. Dukungan pendanaan dari bantuan keuangan   Provinsi Banten ke Kota serang  sebesar  20  Milyar  pada  tahun  2016  untuk  membangun  dan  menata  kawasan penunjang  wisata,  Provinsi  Banten  melalui  APBD  pada  tahun  2017  menganggarkan sebesar  Rp.  85.561.600.000  dan  pada  tahun  2018  merencanakan  anggaran  sebesar  Rp. 175.048.631.200, APBD Kota Serang 14 Milyar tahun 2019 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun dukungan dari APBN di berikan melalui BPCB Banten untuk  program  pelestarian  cagar  budaya.  Adapun  dukungan  fasilitas  fisik  yaitu diwujudkan  dalam  berbagai  tempat yang  menjadi  penunjang  destinasi  wisata  dengan memperhatikan sejumlah aspek berikut:
Atraksi dan daya tarik wisata
- Kebudayaan
Menampilkan atraksi wisata Peninggalan budaya dengan karakter unsur local yaitu Debus, Patingtung, Terbang Gede dan Panjang Mulud.
- Agama
Kawasan  Banten  Lama  merupakan  tinggalan  masa  Kesultanan  Banten  yang merupakan salah satu kesultanan Islam besar di Indonesia dengan menyelenggarakan kegiatan hari besar islam yaitu Maulid Nabi dengan tradisi Panjang Mulud, Tahun baru Islam  dan  Kegiatan  bulan  suci  Ramadhan  dan  Peninggalan  budaya  berupa  Masjid Agung  Banten  dipergunakan  sebagai  pusat  kegiatan  peribadatan  dan  berpotensi dikembangkan sebagai wisata religi atau Ziarah

## Amenitas (akomodasi)
Kawasan  wisata  Banten  Lama  juga  didukung  fasilitas  informasi  &  pelayanan pariwisata,  kemudian  penataan  di  keraton  kaibon,  Benteng  Surosowan,  Plaza  Masjid Amphotheater, Benteng Spelwijk, Masjid Agung, Masjid Pecinan dan Kawasan  Wisata Banten Lama yang di  lakukan Dinas PERKIM Provinsi Banten sedangkan di kawasan penunjang  wisata  terdapat  Tourism  Information  Center  (TIC),  Kios  dan  Parkir  tetapi belum  difungsikan  oleh  pemerintah  Kota  Serang.  Sedangkan  fasilitas  umum  lainnya

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
yang  mendukung  pariwisata  Cagar  Budaya  Banten  Lama  yaitu  Sarana  peribadatan, terminal,  toilet  umum  dan  kesehatan  di  puskesmas  Kecamatan  Kasemen.  Kemudian pusat oleh – oleh dan cinderamata Khas Banten

## Aksebilitas
Pembangunan  jalan  di  lakukan  oleh  Dinas  PUPR  Provinsi  Banten  yaitu pembangunan jalan Lopang – Banten Lama, jalan Banten Lama – Tonjong dan Tonjong - Keramatwatu  di  lakukan  pelebaran  jalan.  Dari  arah  Sumatra  dengan  transportasi  laut dapat melalui Pelabuhan Merak, transportasi udara melalui bandara soekarno hatta dan jalur darat dari wilayah timur melalui Kota Serang sedangkan dari wilayah barat dapat melalui Kabupaten Serang. Kemudian dari transportasi kereta api dapat melalui stasiun karangantu.

## Infrastruktur pendukung
Adapun prasarana umum pendukung pariwisata Cagar Budaya Banten Lama Yaitu jaringan telekomunikasi hampir semua Provider, drainase baik yang terbuka & tertutup, sarana  pengelolaan  sampah  dan  pemasangan  penerangan  jalan  umum  dan  rambu – rambu lalu lintas.

## Fasilitas pendukung (Ancillary Services)
Untuk  menunjang  pengembangan  pariwisata  diperlukan  organisasi-organisasi kepariwisataan  yang  dibutuhkan  untuk  pelayanan  wisatawan.  Di  kawasan  wisata Banten  Lama  baru  ada  beberapa  organisasi  kepariwisataan  seperti:  Kelompok  sadar wisata  (POKDARWIS)  Maulana  Yusuf  dan  KI  AMUK,  Pengelola  HomeStay  dan paguyuban Fotografer & Bingkai.

## Kelembagaan dan sumber daya manusia
Pengelolaan  kawasan  Banten  Lama  Kota  Serang  dilakukan  oleh  kelembagaan kepariwisataan yang pengelolaannya secara kolaboratif terdiri dari Pemerintah Provinsi Banten,  Pemerintah  Kota  Serang,  BPCB  Banten,  dan  Kenadziran  (masyarakat)  yang mempunyai  tugas,  peran  dan  tanggung  jawabnya  masing  -  masing.  Pembentukan kelembagaan  khusus  untuk  mengelola  wisata  Banten  Lama  sampai  sekarang  belum terbentuk.
Meski pembangunan fasilitas cukup marak tetapi belum terdapat sinergi yang baik dengan  masyarakat,  sehingga  perilaku  masyarakat  belum  semuanya  berubah  sesuai yang  diharapkan.  Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  para  pedagang  kreatif  lapangan (PKL)  yang  berjualan  di  terminal  ciputri  yang  masuk  wilayah  Zona  penyangga  dan pengembangan,  justru  menentang  dipindahkan  ke  kawasan  penunjang  wisata  yang sudah di buatkan kios dan tanpa di kenakan biaya sewa dengan alasan bisa menurunkan potensi  pendapatan  mereka  karena  lokasinya  tidak  strategis.  Kemudian  kendaraan pengunjung masih masuk ke Zona Penyangga dan pengembangan karena masih adanya

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
fasilitas  parkir  liar  di  dalam  Zona  tersebut.    Kondisi  tersebut  menghasilkan  tekanan pihak  luar  terhadap  organisasi  pelaksana  (fragmentasi)  yang  dapat  menimbulkan gangguan atau kendala serius yang bisa mengganggu implementasi kebijakan, sehingga membutuhkan  solusi  yang  terintegrasi.  Dalam  kerangka Hogwood  dan  Gunn (dalam Wahab, 2004: 71-78) sudah disebutkan, implementasi bisa berhasil jika kondisi eksternal organisasi  pelaksana  tidak  menimbulkan  gangguan  atau  kendala  serius  yang  bisa mengganggu implementasi kebijakan.

## Faktor  Disposisi  (Kecenderungan)  Pelaksana  dalam  Mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Pariwisata.
Pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata adalah mendukung penuh untuk kemajuan daerah karena pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  (tupoksi)  sebagai  seorang  birokrat.  Para  pelaksana  dalam  kebijakan  pariwisata cukup  aktif  mengkordinasikan  semua  hal  teknis  terkait  implementasi  kebijakan  yang melibatkan organisasi pelaksana lainnya. Meski demikian, karena melibatkan struktur organisasi atau birokrasi pelaksana yang kompleks, kecenderungan terhadap kebijakan juga otomatis menjadi beragam. Terdapat organisasi pelaksana yang dalam penelitian ini bisa  dikatakan  mengambil  kecenderungan  yang  tidak  peduli  atau  masuk  dalam  zona ketidak acuhan. Dalam penelitian ini, penulis mengategorikan kecenderungan resisten setelah melakukan wawancara sebagai berikut:
“Dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang, Parkir liar dan peminta - minta di kawasan  inti  wisata  Banten  Lama  merupakan  kewenangan  Provinsi  Banten  sedangkan Kewenangan Kota Serang pada Kawasan Penunjang Wisata dan terminal sukadiri. Apabila akan  melakukan  penertiban,  biasanya  dari  Dinas  Satpol  PP  dan  Perhubungan  Provinsi Banten  meminta  bantuan  ke  Dinas  Perhubungan  dan  Satpol  PP  Kota  Serang  untuk melakukan  penertiban  karena  asset  Banten  Lama  belum  diserahkan  Ke  Kota  Serang. (Informasi  wawancara  dengan  Kepala  UPT  Parkir  Kota  Serang  Bpk.  Umar,  Tanggal  23 November 2021).
Dalam hal tersebut dia atas, Pemerintah Kota Serang dan Provinsi Banten sudah memahami  kultur  birokrasi  semacam  itu  dan  telah  melakukan  antisipasi.  Selain melakukan  komunikasi  secara  berkelanjutan,  Walikota  Serang  menugaskan  asisten daerah (ASDA 1) yang membidangi pemerintahan untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan  kebijakan  sedangkan  dari  provinsi  Banten  di  wakili  oleh  Kepala  Dinas PERKIM.  Adapun  respons  pelaksana  atas  implementasi  kebijakan  tentu  sangat bergantung  pada  kecenderungan  mereka  pada  kebijakan  yang  dimaksud.  Pelaksana yang  mempunyai  kecenderungan  mendukung  akan  melakukan  upaya  semaksimal mungkin  untuk  menyukseskan  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata. Sebaliknya,  pelaksana  yang  mempunyai  kecenderungan  untuk  resisten  (baik  secara

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
terbuka maupun pasif) akan memilih mengambil jarak dengan implementasi kebijakan. Resistensi timbul karena belum dilibatkannya publik secara penuh dan substantif dalam implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  karena  masih  menganut  kebijakan Top Down. Akibatnya ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas.
Dalam penelitian ini ditemukan, publik memang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan  pengembangan  pariwisata,  namun  belum  tahap  subtantif  secara  penuh  dan nyata. Publik lokal bukan hanya jadi penonton, tapi juga berkreasi menjadi pelaksana dan  pelaku  usaha  jasa  pariwisata  mempunyai  kesadaran  penuh  sebagai  pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata. Kesadaran masyarakat harus tereprentasi dalam kecenderungan yang mendukung kebijakan pengembangan pariwisata, seperti bersikap ramah  terhadap  wisatawan,  tidak  melakukan  hal  yang  kontraproduktif  dengan pengembangan  wisata,  dan  mampu  memanfaatkan  potensi  wisata  untuk  kegiatan ekonomi  produktif.  Masih  terdapat  perlakuan  kurang  menggembirakan  kepada wisatawan yaitu mengenai masih banyaknya parkir liar dengan tarif yang tidak sesuai ketentuan,  Kotak  amal  yang  masih  terkesan  memaksa  kepada  para  pengunjung  yang ingin berziarah dan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya oleh para pedagang dan  pengunjung  sehingga  masih  terkesan  kumuh.  Hal  tersebut  menjadi  bukti  bahwa kecenderungan  sebagian  warga  belum  mendukung  kebijakan  pengembangan pariwisata.

## Struktur Birokrasi untuk Mengelola Pariwisata Banten Lama
Dalam  pengelolaan  pariwisata  Banten  Lama,  belum  ada  S tandar  Operational Prosedur (SOP)  yang  baku  untuk  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  pariwisata. Undang – Undang dan Peraturan Daerah hanya menjadi panduan umum tentang garis besar kebijakan. Padahal SOP berguna untuk menyeragamkan tindakan para pelaksana sehingga menjamin efektivitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Meski tidak ada SOP  secara  formal,  acuan  pelaksanaan  operasional  dalam  kebijakan  pariwisata  ada dalam berbagai dokumen hasil koordinasi/rapat untuk implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  Banten  Lama  melibatkan  banyak pihak  yaitu  Provinsi  Banten  melalui  Dinas  Perkim  yang  melakukan  penataan  dan pengelola kawasan Banten Lama, Pemerintah Kota Serang yang di Supervisi (ASDA 1), dan  Kenadziran.  Dalam  konteks  tersebut,  penting  untuk  dilakukan  monitoring  dan evaluasi yang dari semua pemangku kepentingan harus patuh pada hasil evaluasi serta menindaklanjuti semua rekomendasinya.
Dalam memperkuat struktur birokrasi, dalam penelitian diketahui tentang urgensi untuk membuat Badan Khusus untuk mengelola pariwisata Banten Lama sesuai amanat dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya  pada  pasal  97  yang  berisikan  bahwa  pada  sebuah  Kawasan  Cagar  Budaya diperlukannya sebuah badan untuk mengelola, yang di dalamnya terdapat unsur dari

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
pemerintah,  akademisi,  masyarakat  atau  komunitas  dan  media  bersatu  padu berkoordinasi  serta  berkomitmen  untuk  mengembangkan  potensi  pariwisata  Banten Lama.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasi.  Pengelolaan  Strategis  Pariwisata sebagai berikut:
“Dinas  Pariwisata  Provinsi  Banten  telah  melakukan  kajian mengenai  pembentukan kelembagaan dan tata kelola kawasan wisata Banten Lama yaitu Kelembagaan kawasan Kota  Lama  Semarang  dan  Kota  Tua  Jakarta.”  ( Informasi  wawancara  dengan  Kasi Pengelolaan Strategis Pariwisata Prov. Banten Bpk. Eri Sujatmika, Tanggal 20 November 2021)
Meski  penting,  pelibatan  semakin  banyak  organisasi  pelaksana  lain  (para pemangku  kepentingan)  juga  berisiko  menyulitkan  implementasi  kebijakan. Hogwood dan  Gunn (dalam  Wahab,  2004:  71-78)  menyatakan  salah  satu  syarat  implementasi kebijakan bisa lancar adalah jika hubungan ketergantungan organisasi pelaksana dengan pihak  lain  tidak  kompleks.  Apabila  implementasi  tersebut  bergantung  pada  semakin banyak  aktor/organisasi  pelaksana  dengan  segala  kepentingan  yang  dibawanya, pelaksanaan kebijakan akan semakin sulit dilakukan dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan-temuan  di  lapangan,  maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Banten Lama Kota Serang adalah sebagai berikut:
1) Pengembangan pariwisata dengan merevatilasi dan penataan di Zona penyangga dan pengembangan kawasan wisata Banten Lama yang di lakukan oleh Provinsi Banten yaitu  penataan  area  masjid  Banten,  Plaza  Masjid,  Plaza  Museum,  Taman  Benteng Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spelwijk, Kawasan Masjid pecinan secara fisik sudah  banyak  mengalami  perubahan    dan  masih  proses  pembuatan  Kanal  dan pembangunan  Baitul  Quran.  Sedangkan  Pemerintahan  Kota  Serang  fokus  pada penataan  dan  pembangunan  Kawasan  Penunjang  Wisata  (KPW)  dengan menyediakan  sarana  dan  prasarana  seperti  lahan  parkir  terpadu,  pembuatan  kios (PKL),  toilet,  mushola  dan Tourism  Informasi  Centre  (TIC). Di  dalam  implementasi, terdapat sejumlah faktor yang bisa menghambat kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama, yaitu:
a. Komunikasi antara kelembagaan kepariwisataan Banten Lama belum efektif karena berbagai  macam  kepentingan  masing – masing  kelembagaan  pariwisata  yaitu mengenai  pengelolaan,  potensi  &  pembagian  pendapatan  dari  sektor  pariwisata Banten  Lama,  Pengelolaan  sumbangan  kotak  amal,  dan  pengaruh  dukungan kepentingan politik.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
b. Aspek kejelasan informasi terdapat permasalahan sehingga menimbulkan distorsi dan  bahkan  salah  persepsi  yang  berujung  pada  resistensi  terhadap  kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa revitalisasi dan penataan Banten Lama yang di lakukan pemerintah daerah untuk mengambil alih asset dan pengelolaan Banten Lama yang dulunya di kelola oleh kenadziran (Masyarakat).
c. Kelembagaan  pariwisata  Kota  Serang  secara  kualitas  dan  kuantitas  kurang  di perkuat  dengan  staf – staf  yang  sesuai  dengan  bidang  kepariwisataan  karena kelembagaan  pariwisata  masih  bagian  dari  Dinas  Pariwisata  pemuda  dan  Olah Raga (Diparpora).
d. Terjadi kesenjangan meskipun kecil tetapi cukup berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  Banten  Lama  karena  tidak tereksekusinya secara optimal kebijakan pemberdayaan masyarakat.
e. Kurang sinergi dan komitmen yang tinggi dari para pejabat publik (Gubernur dan Bupati)  karena  pengelolaan  Banten  lama  dengan  mekanisme  colaboratif, mensyaratkan setiap pemerintah daerah mempunyai kesamaan dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
f. Melibatkan  struktur  organisasi  atau  birokrasi  pelaksana  yang  kompleks, kecenderungan  terhadap  kebijakan  juga  otomatis  menjadi  beragam.  Terdapat organisasi  pelaksana  yang  bisa  dikatakan  mengambil  kecenderungan  yang  tidak peduli  atau  ketidak  acuhan  karena  keterbatasan  wilayah  yang  bukan kewenanangannya.
g. Pengembangan  pariwisata  Banten  Lama  belum  memiliki  Standar  Operational Prosedur (SOP) yang baku. Undang – undang dan Peraturan Daerah hanya menjadi panduan umum tentang garis besar kebijakan.
h. Rencana  pembentukan  kelembagaan  pengelolaan  khusus  Banten  Lama  yang dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  dan  steakholder  sampai  sekarang  belum  ada kejelasan mengenai konsep kelembagaan yang akan disepakati.
2) Meski terdapat sejumlah faktor penghambat, terdapat faktor-faktor pendukung yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan  pariwisata daerah Banten Lama, yaitu:
a. Komunikasi  dan  koordinasi  pada  organisasi  pelaksana  kebijakan  dilingkungan internal  pemerintahan  (Provinsi  Banten,  Kota  Serang  dan  BPCB  Banten)  dalam pengembangan Pariwisata Banten Lama berjalan dengan efektif karena koordinasi langsung di bawah Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) dan  Kepala (BPCB) Banten.
b. Fasilitas atau dukungan pendanaan untuk pengembangan pariwisata Banten Lama didapatkan dari APBD Kota Serang & bantuan keuangan dari pemerintah provinsi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096
Page 151-167
Banten,  APBD  Provinsi  Banten  dan  APBN  melalui  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) kementerian perindustrian & perdagangan dan Kementrian Pariwisata.
c. Komitmen  para  pemimpin  politik  di  daerah  untuk  mengembangkan  pariwisata sangat  tinggi,  sehingga  bisa  menggerakkan  perangkat  birokrasi  sebagai  sumber kekuasaan dan finansial untuk memacu berbagai program pariwisata. Koordinasi vertikal juga dilakukan oleh Kota Serang dengan melobi Kementerian Pariwisata & ekonomi  kreatif,  KemPerindag  dan  Kemdikbudristek  agar  ikut  mendukung pengembangan pariwisata Banten Lama.
d. Pelibatan  banyak  organisasi  pelaksana  lain  dalam  pengembangan  pariwisata Banten Lama, bagi para pemangku kepentingan sangat membantu.
Berdasarkan  kesimpulan  mengenai  implementasi  kebijakan  pengembangan pariwisata  Banten  Lama  Kota  Serang,  maka  peneliti  memberikan  saran  dari  hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:
1) Dibutuhkan keberanian dan komitmen dari Kepala Daerah dalam mengimplementasikan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  Banten  Lama  baik  di tingkat Provinsi Banten (Gubernur) maupun di Kota Serang (Walikota).
2) Organisasi  Perangkat  daerah  (OPD)  dalam  pengembangan  pariwisata  daerah  agar menurunkan ego sektoral, sehingga koordinasi dan komunikasi berjalan efektif.
3) Menyelesaikan  pembangunan  kawasan  penunjang  wisata  (KPW)  sehingga  dapat difungsikan untuk penataan pedagang kreatif Lapangan (PKL), Pusat makanan oleh – oleh, kuliner & cinderamata khas Banten dan pusat parkir para pengunjung wisata Banten Lama.
4) Sinkronisasi  dan  sinergi  antar  kelembagaan  kepariwisataan  dalam  menjalankan kebijakan  penataan  pariwisata  Banten  Lama  dengan  mengarahkan  kunjungan wisatawan  ke  kawasan  penunjang  wisata,  agar  para  peziarah  atau  wisatawan memarkirkan  kendarannya  ke  kawasan  penunjang  wisata  sehingga  tidak  ada  lagi kendaraan yang parkir dan pedagang di Zona inti, penyangga dan pengembangan.
5) Para  pemangku  kepentingan  harus  duduk  bersama  dalam  rencana  Pembentukan kelembagaan pengelolaan pariwisata Banten Lama karena selama ini hasil pertemuan pembentukan  kelembagaan  pariwisata  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan belum menemui titik terang.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167

## REFERENSI Sumber buku
A, Yoeti, Oka. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa. Andi, Mappi, Sammeng. 2001. Cakrawala Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka. Creswell, John W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. (2006). Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi
Fuad  dan  Nugroho.  2012.  Panduan  Praktis  Penelitian  Kualitatif.  Serang:  Fisip  Untirta Press.
J.A. Muljadi. 2012. Pariwisata dan Perjalanan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Mangkuprawira, Sjafri. 2004. Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
Moleong,  j,  Lexy.  2006.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Komptitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Pitana dan Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
.  2014.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wahab. 1998.  Progress in Tourism and  Hospitality Research: Tourism development in Egypt: Competitive strategies and implications
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo __________. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

## Artikel Jurnal Penelitian
Eri  Eriawan.  2015. Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  kabupaten Banyuwangi : UNAIR
Jupir, Maksimilianus Maris, 2013. Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal: Studi di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol.1, No.1, Januari, 2013.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Pakhudin, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4096 Page 151-167
Sri  Nurhayati  Qodriyatun,  2018  Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata berkelanjutan di karimunjawa: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

## Peraturan dan Dokumen
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pola Parkir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030
Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  14  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 Kota Serang.
Nota  Kesepahaman  Bersama  Antara  Pemerintahan  Provinsi,  Pemerintah  Kota  Serang dan Pemerintah Kota Serang No. 430/MOU.4-HUK/2017, No. 430/718-Setda/2017 dan  No.  516/MOU.24-HUK/2017  Tentang  Revitalisasi  Kawasan  Keraton Kasultanan Banten.
Website ( https://news.detik.com/berita/d-4585232/duh-kawasan-wisatabanten-lama
banyak-parkir-liar)
https://www.tangerangekspres.co.id/2020/11/23/setelah-revitalisasi-banten-lama- tampilan-berubah-tapi-belum-tinggalkan-kebiasaan-lama/ .