Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli (Ainul Masruroh) 53

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Ainul Masruroh Fakultas Hukum Universitas Islam Darul `Ulum Lamongan Post. El. ainul_masruroh@yahoo.com
Abstract : The  purpose  of  this  study  is  to  explain  and  understand  the  regulation  of online  trading  in  Indonesia  and  to  juridically  analyze  how  legal  protection  for consumers  in  buying  and  selling  online  in  accordance  with  La w  Number  8  of  1999 concerning Consumer Protection. The method used in this thesis is a type of normative juridical research. The approach to the problem used is the legal approach (sculpture approach) and the conceptual approach (conceptual approach). This thesis uses three types  of  legal  material  sources,  namely  primary  legal  material,  secondary  legal material  and  tertiary  legal  material.  The  conclusions  of  this  study  are:  that  online buying and selling transactions have developed rapidly in Indonesian jurisdiction and users of these transactions are large enough to need special rules to protect transaction activities so that consumers protect themselves from all kinds of bad faith and Indonesia itself has a legal basis regarding consumer protection, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers who buy and sell online or E-Commerce must  be  given  special  protection  that  can  protect  business  people  who  have  bad intentions in making online buying and selling transactions.
Keywords: protection, consumers, buying and selling, online
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami pengaturan perdagangan  online  di  Indonesia  dan  untuk  menganalisis  secara  yuridis  bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam membeli dan menjual secara online sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Metode  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah  jenis  penelitian  yuridis  normatif. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum  (pendekatan  patung) dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual). Tesis ini menggunakan tiga jenis sumber  bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah:  bahwa  transaksi  jual  beli  online telah berkembang pesat di wilayah hukum Indonesia dan pengguna transaksi ini cukup besar sehingga perlu ada aturan khusus yang melindungi kegiatan transaksi sehingga konsumen  melindungi  diri  dari  segala  macam  itikad  buruk  dan  Indonesia  sendiri sebenarnya  memiliki  dasar  hukum  mengenai  perlindungan  konsumen,  antara  lain Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Konsumen yang membeli dan menjual secara online atau E-Commerce harus diberi perlindungan khusus  yang  dapat  melindungi  dari  pelaku  bisnis  yang  memiliki  niat  buruk  dalam melakukan transaksi jual beli online.
Kata kunci: perlindungan, konsumen, jual beli, online

## PENDAHULUAN
Internet  membawa  perekonomian dunia  memasuki  babak  baru  yang  lebih populer  dengan  istilah digital  economic atau  ekonomi  digital.  Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan  internet  sebagai  media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan  elektronik  atau electronic commerce  (e-commerce) sebagai  media transaksi. 1 Perdagangan yang berbasis
teknologi  canggih, e-commerce telah mereformasi  perdagangan  konvensional di  mana  interaksi  antara  konsumen  dan perusahaan yang sebelumnya  dilakukan secara  langsung  menjadi  interaksi  yang tidak langsung. E-commerce telah merubah  paradigma  bisnis  klasik  dengan menumbuhkan  model  -  model  interaksi antara  produsen  dan  konsumen  di  dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang  untuk menandatangani kesepakatan secara elektronik.  Penandatanganan  elektronik ini  dirancang  mulai  dari  saat  pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. 2
Pembangunan  dan  perkembangan perekonomian  di  bidang  perindustrian dan perdagangan nasional telah
menghasilkan  berbagai  variasi  barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh kemajuan teknologi telekomunikasi
1 Richardus  Eko  Indrajit, E-Commerce:  Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33.
2 Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh Prasetyo, Bisnis  E-Commerce:  Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia ,  Pustaka Pelajar,  Yogyakarta, 2005, hlm. vii.
kiranya  memperluas  ruang  gerak  arus transaksi barang dan jasa. 3 Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan.  Setidaknya  ada  dua  hal yang  mendorong  kegiatan  perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas  produk-produk  teknologi  itu  sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan. 4 Selain itu, Perkembangan teknologi informasi tersebut sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan. Perubahan pola
kehidupan  tersebut  terjadi  hampir  di semua  bidang,  baik  sosial,  budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perubahan  tersebut  antara  lain  dengan berkembangnya  penggunaan  teknologi internet  (telematika)  yang  merupakan salah  satu  bagian  dari  perkembangan teknologi informasi.
Salah  satu  perubahan  yang  sangat besar  akibat  berkembangnya  teknologi informasi  adalah  dalam  bidang  ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi  konvensional  menjadi  sistem ekonomi  digital.  Sistem  digital  ini memungkinkan  dunia  usaha  melakukan suatu  transaksi  dengan  menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan,  kecepatan,  dan  efisiensi. Saat  ini  banyak  dijumpai  transaksi- transaksi  perdagangan  modern  yang menggunakan teknologi sebagai medianya  atau  yang  lazim  disebut transaksi  elektronik  atau  perdagangan
3 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Raja Wali Grafindo Persada, Jakarta, Hal.37.
4 Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace) , Cetakan II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli (Ainul Masruroh) 55
elektronik  atau electronic  commerce  (e- commerce) . Pengertian e-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan  atau  perniagaan  barang  dan jasa dengan menggunakan media elektronik.  Dampak  dari  adanya  internet sebagai hasil dari kemajuan
perkembangan  teknologi  informasi  bagi konsumen  di  satu  sisi  telah  mengubah perilaku  konsumen  menjadi  semakin kritis  dan  selektif  dalam  menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi  produsen,  kemajuan  ini  memberi dampak  positif  dalam  memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Dengan maraknya dan berkembangnya e-commerce menghasilkan  beberapa  bentuk  jual  beli online yang tersedia saat ini antara lain: 1. Lazada.co.id 2. Tokopedia.com 3. Bukalapak.com Lazada.co.id
Lazada  merupakan  situs  belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan anak, perlengkapan bayi, alat kesehatan, produk  kecantikan,  peralatan  rumah tangga, perlengkapan traveling dan olahraga.  Didirikan  sejak  2012  lalu, Lazada merupakan salah satu cabang dari jaringan  retail  online  LAZADA  Asia Tenggara  yang  merupakan  cabang  anak perusahaan  internet  Jerman  yaitu  Rocket Internet.
Tokopedia.com PT  Tokopedia  didirikan  pada  6 Februari 2009, sedangkan Tokopedia.com secara resmi diperkenalkan ke Publik pada 17 Agustus
2009.  Seperti  yang  sudah  diketahui tokopedia.com  merupakan  salah  satu  mal
online  di  Indonesia  yang  mengusung model bisnis marketplace. Sejak diluncurkan  hingga  akhir  2015,  layanan dasar  Tokopedia  bisa  digunakan  oleh semua orang secara gratis .
Bukalapak.com Bukalapak  merupakan  salah  satu pasar daring (online marketplace)
terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan  oleh  PT.  Bukalapak.  Seperti halnya  situs  layanan  jual  beli  dengan model bisnis consumer-to-consumer (C2C  ),  Bukalapak  menyediakan  sarana penjualan dari konsumen ke konsumen di mana pun. Siapa pun bisa membuka toko daring  untuk  kemudian  melayani  calon pembeli  dari  seluruh  Indonesia  baik satuan  ataupun  dalam  jumlah  banyak.
Pengguna perorangan ataupun perusahaan  dapat  membeli  dan  menjual produk,  baik  baru  maupun  bekas,  seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gadget, aksesoris, komputer, perlengkapan  rumah  tangga,  busana, elektronik, dan lain-lain. Ketiga e-commers tersebut
merupakan  bentuk  bagian  ketiga  antara penjual atau pelapak dan pembeli. Dalam e-commers tersebut platfoam yang disediakan memberikan fasilitas keamaan uang  yang  ditransfer  dan  barang  yang dikirim  menjadi aman untuk kedua belah pihak  karena  sistem  yang  diberikan  dan dijalakan  berdasarkan  pembelian  oleh pembeli  yang  memilih  barang  dalam salah  satu  toko    virtual  kemudian dikonfirmasi otomatis oleh sistem (Bukalapak,  Tokopedia,  Lazada)  ketika barang  sudah  terkonfirmasi  dan  dibayar oleh  pembeli  dalam  hal  ini  pembayaran dilakukan  direkening e-commers tersebut bukan  di  rekening  penjual  dalam  toko virtual,  ketika  barang  dikirim  dan  telah sampai  kepada  pembeli  maka  pembeli mengkonfirmasi  barang  telah  diterima sehingga  uang  pembelian  yang  ditahan
oleh  Bukalapak,  Tokopedia,  Lazada dapat  diteruskan  kepada  pelapak  dan apabila  pembeli  tidak  mengkonfirmasi maka  secara  otomatis  dalam  jangka waktu  yang  sudah  ditentukan  dalam sistem  tersebut  uang  akan  diteruskan kepada pelapak. Sebaliknya ketika barang belum  sampai  pada  batas  waktu  yang ditentukan maka pembeli  dapat komplain dan  meminta  pengembalian  uang  kepada e-commers tersebut  dan  ada  opsi  untuk barang belum diterima, sehingga keamaan  antara  penjual  dan  pembeli dapat merasa aman diantara keduanya.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini  merupakan  penelitian hukum  normatif    atau  penelitian  hukum doktrinal  yang  pengkajiannya  didasarkan pada kumpulan bahan-bahan yang berasal dari  bahan  hukum  primer  ataupun  bahan hukum  sekunder  yang  berkaitan  dengan objek penelitian.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dengan mengkaji  asas-asas  hukum  antara  lain Asas  Konstitutif  yaitu  azas  yang  harus ada  dalam  kehidupan  suatu  sistes  hukum atau  disebut  asas  hukum  umum.  Asas regulatif yaitu asas yang diperlukan untuk dapat  berprosesnya  suatu  sistem  hukum tersebut 5 yang  berkaitan  dengan  doktrin hukum maupun hukum positif.

## Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum  yang dipakai adalah;  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang perdagangan. Sumber hukum lain berasal  dari  jurnal-jurnal  penelitian,
5 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo , 2009, hlm 45
kamus  hukum  dan  bahan  hukum  lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan dengan  sumber  refrensi  yang  berkaitan dengan  hukum  perlindungan  konsumen maupun  sumber  yang  dari  internet  dan media  cetak  ataupun  elektronik  yang mendukung penelitian.

## Analisa Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  sudah  dikaji
akan dianalisis dan diidentifikasi kemudian  ditentukan  pokok  isi  secara objektif dan sistematis.
PEMBAHASAN Regulasi/Pengaturan Jual Beli Online/ E-Commerce di Indonesia Sudut Pandang KUHPerdata E-Commerce lahir berdasarkan kontrak  jual  beli  yang  terjadi  secara elektronik  antara  penjual  dan  pembeli. Hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum  di  Indonesia,  sebab  belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnya  suatu  kontrak  elektronik  secara khusus. Namun, prinsip
dasar keberlakuan  suatu  kontrak  di  Indonesia mengacu  pada  Pasal  1320  KUHPerdata, sehingga  dapat  pula  diterapkan  pada kontrak elektronik. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah 1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya 2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian 3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal Berdasarkan  pemaparan  di  atas, E- Commerce telah  sah  menurut  hukum sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata.  Syarat  pertama  dan  kedua
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli (Ainul Masruroh) 57
disebut  dengan  syarat  subjektif,  sebab melekat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam E-Commerce .  Sedangkan,  syarat ketiga  dan  keempat  merupakan  syarat objektif,  karena  melekat  pada  objek dalam E-Commerce . Apabila syarat pertama  dan/atau  syarat  kedua  tidak dipenuhi,  maka  kontrak  elektronik  dapat dibatalkan oleh pihak yang
berkepentingan  dalam  jangka  waktu selama  5  (lima)  tahun  sesuai  dengan Pasal  1454  KUHPerdata.  Dalam  hal syarat  ketiga  dan/atau  syarat  keempat tidak  dipenuhi,  maka  kontrak  elektronik batal  demi  hukum  atau  dianggap  tidak pernah  ada  dan  tidak  ada  dasar  untuk menuntut.

## Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan  telah diatur  mengenai  perdagangan  elektronik yang  termuat  dalam  Pasal  1  angka  24 yang  menyatakan  bahwa  “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur  elektronik”.  Selanjutnya  dalam pasal  65  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan  Barang  dan/atau  Jasa dengan  menggunakan  sistem  elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi  secara  lengkap  dan  benar”, serta  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  “Setiap
Pelaku Usaha
dilarang memperdagangkan  Barang  dan/atau  Jasa dengan  menggunakan  sistem  elektronik yang  tidak  sesuai  dengan  data  dan/atau informasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  serta  dalam  ayat  (4)  dijelaskan mengenai beberapa data dan/atau informasi  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) yang  memuat  persyaratan  antara  lain:  a) identitas  dan  legalitas  Pelaku  Usaha
sebagai  produsen  atau  Pelaku  Usaha Distribusi;  b)  persyaratan  teknis  barang yang  ditawarkan;  c)  persyaratan  teknis atau  kualifikasi  jasa  yang  ditawarkan;  d) harga  dan  cara  pembayaran  barang dan/atau  jasa;  dan  e)  cara  penyerahan barang.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  dalam  Jual  Beli  Online  di Indonesia  Menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

## Perlindungan Konsumen
Penjual  dalam  bisnis  jual  beli online ,  biasanya  memasang  gambar  di situs  website  atau  dalam  media  lainnya dengan  menyertakan  informasi  kriteria barang  tersebut  serta  harganya  sehingga konsumen  dapat  melihat  dan jika  tertarik dengan  barang  tersebut,  maka  pembeli dapat menghubungi melalui nomor kontak  yang  dicantumkan  dalam  situs tersebut.  Terkadang  dalam  transaksi  jual beli online ini,  pembeli  harus  membayar terlebih  dahulu,  kemudian  barang  yang dibeli  dikirim  ke  pembeli.  Sehingga  jika barang  sudah  di  tangan  pembeli  dan ternyata  tidak  sesuai  seperti  yang  ada digambar  atau  kriteria,  maka  pembeli tidak  dapat  komplain  dan  terpaksa  harus tetap  diterima  karena  sudah  terlanjur membayar.
Rawannya  penipuan  dalam  bisnis jual  beli  online  yang  disebabkan  karena ada beberapa pihak yang tidak bertanggung  jawab  atas  segala  barang yang  dijual  Maka dari itu  bisnis  jual beli online  bisa  berjalan  dengan  baik  apabila si  penjual  benar-benar  jujur  dalam menjual  barang  yang  akan  dijualnya. Selain itu dalam melakukan transaksi jual beli  online,  penjual  dan  pembeli  akan membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan  penyerahan  barang
yang  dilakukan  oleh  pedagang  dan penyerahan  uang  yang  dilakukan  oleh pembeli.
Transaksi    jual    beli    online memang  mudah  dan  cepat  tanpa  harus bertatap  muka  dengan  penjual,  tetapi pembeli  tidak  dapat  melihat  langsung kondisi barang yang ingin
dibeli.  Jika dalam  transaksi tersebut terdapat kecurangan  atau  pihak  penjual melakukan    suatu    wanprestasi,    maka dapat  dikenakan    sanksi    yang    sesuai. Sehingga konsumen mendapat
perlindungan hukum yang jelas.
Dalam  transaksi  jual  beli online sering  timbul  permasalahan  akibat  dari ketidakpuasan  salah  satu  pihak  atau kedua  belah  pihak,  dan  ini  biasanya disebut  dengan  sengketa  konsumen.  Jika terjadi  sengketa  antar  konsumen,  maka hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara musyawarah  antara  pelaku  usaha  dan konsumen  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai  ganti  ruginya.  Jika  dengan penyelesaian  secara  musyawarah  belum mencapai  mufakat  maka  penyelesaian sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  jalur hukum atau pengadilan.

## PENUTUP Simpulan
Dari hasil pembahasan penelitian tersebut diatas yang berjudul, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  dalam  Jual  Beli  secara Online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat disimpulkan: 1) Belum adanya aturan yang mengatur  secara  khusus  tentang perdagangan/belanja/jual beli secara online. Aturan yang saat ini dipakai masih dalam skala KUHPerdata  dan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang perdagangan  yang  sifatnya  pun masih  sangat  umum  dan  belum sepenuhnya  menjangkau  secara
luas dan eskplisit mengenai perlindungan  dan  aturan  khusus konsumen maupun pelaku usaha; 2) Oleh  karena  belum  adanya  aturan khusus tersebut maka perlindungan  terhadap  konsumen maupun rambu-rambu yang ditetapkan  kepada  pelaku  usaha ditekankan  pada  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang diatur mengenai hak dan kewajiban  konsumen  serta  aturan yang mengatur tentang pertanggung jawaban secara materiil  maupun  secara  yuridis terhadap pelaku usaha yang mempunyai iktikad tidak baik.

## Saran
1) Perlu  dibentuknya  aturan  khusus atau  perundang-undangan  khusus tentang  jual  beli  online  sehingga lebih  terjaminnya  hak-hak  dan kewajiban  konsumen  agar  ada payung  hukum  yang  jelas  bagi semua fihak; 2) Perlu adanya pengawas perdagangan  online  yang  disistem secara  online  pula  sehingga  hal tersebut dapat meminimalisir segala  bentuk  penipuan  maupun segala bentuk kejahatan dan memaksimalkan perlindungan
baik  kepada  konsumen  maupun kepada pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Ali. 2016. Kamus Praktis Internet Untuk  Semua  Orang ,  Neomedia
Press, Semarang . Barkatullah  Halim  Abdul  dan  Teguh Prasetyo, 2005. Bisnis E- Commerce: Studi Sistem Keamanan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli (Ainul Masruroh) 59
dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Edmon Makarim. 2004. Kompilasi Hukum  Telematika ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. Indrajit Richardus Eko. 2001. E- Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya ,  Jakarta, PT. Elex Media Komputindo. Departemen Komunikasi dan Informatika. 2017. Republik Indonesia, Menuju Kepastian Hukum  di  Bidang  Informasi  dan Transaksi Elektronik , Jakarta.
http://www.blogester.com/artikelelekoind rajit/mekanisme-transaksi- pembayaran.Diakses  24  Agustus
2018
Kiswanto, Heru. 2018. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak melalui Internet (Tinjauan  dari  Buku  III  KUH
Perdata  dan  UU  No.19  Tahun 2016).
Miru  Ahmadi  &  Sutarman  Yodo.  2011. Hukum  Perlindungan  Konsumen , Jakarta,  PT.  Raja  Wali  Grafindo
Persada.
Mustofa  Imam.  2015. Fiqih  Mu’amalah Kontemporer, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. Samsuri Hendra. 2011. Perkembangan E- Commerce di Indonesia , Universitas  Gajah  Mada  Diaskes melalui academia.edu.
Sanjaya  Ridwan  dan  WisnuSanjaya, 2009. Membangun Kerajaan Bisnis
Online ,  ( Tuntutan Praktis Pebisnis
Online ), Jakarta: Kompas Gramedia). Sidabalok Jayus. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ,    Bandung,  PT.  Citra Aditya Baki. Didit Agus Irwantoko, 2014. www.belanjaonline.co.id  Pengaruh strategi  promotion  mix  dalam meningkatkan  penjualan  pakaian secara  online  di  kalangan  remaja kota  Madiun, Jurnal  Ekomaks  Vol.
3 Nomor 2 September.
Emilda Kuspraningrum, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic
Commerce ,  Risalah  HUKUM  Fakultas Hukum  Unmul  Vol.  7,  No.  2, Desember, hlm.182 – 194. Imam Mustofa. 2012. “ Transaksi Elektronik  (E-Commerce)  Dalam Perspektif  Fikih”, Jurnal  Hukum Islam, ( Pekalongan: Stain Pekalongan,  Volume  10,  No.  2, Desember)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999

## Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang Perdagangan KUHPerdata
https://www.bukalapak.com/terms Cara Transaksi di Bukalapak.
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_dari ng#Perkembangan_belanja_daring_ di_Indonesia.
http://repository.wima.ac.id/3396/2/Bab %201.pdf  Perkembangan  Belanja
Online di Indonesia.