## HAKIKAT PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

## Gunaldi Ahmad
(gunaldiahmad.stit@gmail.com)
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstrak: Perubahan  terus  terjadi  pada  penanganan  dan  pembinaan  anak-anak nakal  di  Indonesia.  Peraturan  tata  laksana  pembinaan  terus  dilakukan.  Dari Undang-undang  No  3  tahun  1997  tentang  Undang-undang  Peradilan  Anak  saat diubah  menjadi  Undang-undang  No  11  Tahun  2012  Tentang    Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Karakteristik  undang-undang  yang  relatif  baru  ini  memiliki karakteristik  utama  yakni  memberikan  perlindungan  kepada  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  serta  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak. Pendidikan  di  LPKA  sudah  terlaksana  dengan  segala  keterbatasan  serta  mampu membawa  perubahan  perilaku  anak  pemasyarakatan  untuk  lebih  baik  maka pendidikan dapat mengembalikan jati diri  anak. Pendidikan yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan dapat mencapai cita-cita “anak” agar  lebih  bermanfaat  setelah  selesai  menjalani  pendidikan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak.  Selanjutnya  LPKA  ditantang  untuk  melakukan modernisasi dalam bidang pendidikan.
Kata Kunci: Pendidikan, Lembaga Penbinaan Khusus Anak

## A. Pendahuluan
Pendidikan  yang  diberikan  kepada  siswa  berlatar  sosial  dan  hukum bermasalah    atau    bermasalh  dengan  hukum  atau  istilahnya  lainnya  anak  yang berhadapan dengan hukum/anak berkonflik dengan hukum cenderung lebih sulit. Sementara  pandangan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan  (LP)  masih  dianggap sekolah  tinggi  kejahatan  belum  luntur  di  masyarakat.  Jika  hal  ini  terus  tidak  ada solusi  akan  membawa  kehancuran  generasi  muda.  Maka  sejatinya  pendidikan tidak boleh meninggalkan generasi muda yang bermasalah dalam kondisi apapun. Disatu  sisi  muncul  pertanyaan  tentang  efektivitas  penyelenggaraan  pendidikan formal di lembaga pemidanaan, termasuk salah satunya di LPKA, misalnya LPKA Klas 1 Tangerang. Secara pendidikan yang dilakukan di LPKA adalah pendidikan saat  anak-anak  menjalani  tindakan  dan  menlani  Pidana  skala  usia  12-18  tahun. Dalam  pidana  bersyarat  maka  anak  harus  mengikuti  wajib  belajar  9  (sembilan) tahun.  Sebabnya  adalah  penyelenggaraan  pendidikan  formal  dengan  segala perangkatnya memerlukan perhatian yang sangat kompetitif dan inovatif.
Istilah  pendidikan  dalam  konteks  Islam  pada  umumya  mengacu  pada    term tarbiyah,  a;-ta’dib dan al-ta’lim. Dari  ketiga  istilah  tersebut  term  yang  populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-tarbiyah. Sedangkan term al- ta’dib dan al-ta’lim jarang  digunakan.  Istilah tarbiyah berasal  dari  kata rabb. Pengertian dasarnya memiliki makna dasar tumbuh, berkembang, memelihara,  merawat, mengatur  dan  menjaga  kelestarian    dan  eksistensinya.    Selanjutnya  istilah al-ta’lim. Muhammad Rashid Ridha mengartikan al-ta’lim sebagai  proses transmisi  berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Dan  istilah al-ta’dib dimaknai  dengan  mendidik. Al-ta’dib berarti  pengenalan  dan  pengakuan  yang secara  berangsur  angsur  ditanamkan  ke  dalam  diri  manusia  (peserta  didik),  tentang tempat-tempat tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing ke arah  pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang dalam tatanan  wujud dan kepribadiannya. 93
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan    ritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. 94 Wajib  Belajar  adalah  program pendidikan  minimal  yang  harus  diikuti  oleh  warga  negara  atas  tanggung  jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 95 Standar nasional  pendidikan adalah kriteria minimal  sistem  pendidikan  di  seluruh    wilayah    hukum  Negara  Kesatuan Indonesia. 96 Pembelajaran  adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan  sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 97
Pendidikan  merupakan  masalah  yang  tidak  pernah  selesai (unfinished agenda). 98 Salah  satu  yang  menjadi  sorotan  adalah    apakah  anak  yang  dibina dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  mendapat  pendidikan  yang  layak?
93 Al-Rasyidin  dan  Samsul  Nizar, Pendekatan  Teoritis  dan  Praktis  Filsafat  Pendidikan Islam, (Ciputat: Rajawali Press, 2005), Cet. Ke- 2.
94 Fokusmedia, Undang-undang  Sisdiknas  (Sistem  Pendidikan  Nasional) (Bandung: Fokusmedia: 2010), h. 2.
95 Ibid
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ahmad  Tafsir, Filsafat  Pendidikan  Islami,  Integrasi  Jasman,  Rohani  dan  Kalbu Memanusiakan Manusia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 40.
Dimana  tempatnya  apakah  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak?      Apakah pendidikan  yang  diberikan  memenuhi  sistem  pendidikan  nasional?    Dan  apakah pendidikan  yang  diberikan  di  LPKA  bisa  menjangkau  hakikat  pendidikan? Berdasarkankan  latar  belakang  tersebut  di  atas  penulis  akan  meneliti  Hakikat Pendidikan  di Lembaga Pemasyarakatan Anak
B. Pendidikan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak.
1. Sejarah Lembaga Khusus Pemidanaan Anak di Indonesia
Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang  Peradilan Anak  menyebutkan:  Anak  yang  ditempatkan  di  lembaga  sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat  dan  kemampuannya  serta  hak  lain  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. 99 Dalam  sejarahnya  setelah  pergantian  undang- undang  kebijakan  pemerintah  RI  tentang  pendidikan  formal  bagi  anak pidana  diatur  melalu  Undang-undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  82  (1):    Tindakan  yang  dapat  dikenakan kepada  Anak  meliputi:  a.  pengembalian  kepada  orang  tua/Wali;  b. penyerahan  kepada  seseorang;  c.  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa;  d. perawatan  di  LPKS;  e.  kewajiban      mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan  swasta;  f.  pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. 100
Selanjutnya  pasal  9  ayat  1  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  peribadinya  dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 101
Hal  yang  diperoleh  Anak  Didik  Pemasyarakatan  selama  ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor  12  Tahun    1995  tentang  Pemasyarakatan.  Dalam  pemberian  hak
99 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Peradilan Anak,  No. 3 Tahun 1997, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.25.
100 www  Hukum  Online  com, Undang-undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, (accses, 2 Juli 2018), h. 38
101 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002),
(Jakarta Sinar Grafika, 2003), h. 6
tersebut  tetap  perlu    diperhatikan  pembinaan  bagi  anak  yang  bersangkutan antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, maupun sosial  anak. 102 Penerapan  aturan  pembinaan  anak  diatur  secara  khusus melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi menjadi  Undang-undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Istilah bagi nakal di UU No. 3 Tahun 1997 dari “Anak Pidana “kemudian  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  menjadi  “Anak”    (anak  yang menjalani  pidana.  Sebutan  Anak  Negara  dan  Anak  Sipil  Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dihapus. Karena yang masuk ke LPKA sesuai UU No. 11 Tahun 2012 hanya anak yang menjalani masa pidana saja.
Dengan  demikian  sebenarnya  Lembaga  Khusus  Pembinaan  Anak mengalami  evolusi  dari  masa  kemasa.  Dahulu  pemerintah  Hindia  Belanda abad  ke-19  masih  memperlakukan  seseorang  yang  melakukan  kejahatan secara umum dengan pendekatan dari sisi objek pemindanaan saja. Artinya pelanggaran  dan  kejahatan  akan  menentukan  apa  hukuman  yang  akan diterima.  Jadi  tindakan  kejahatan  (tindak  pidana)  berhubungan  langsung dengan  jenis  hukuman  yang  harus  diterima  pelaku.  Perubahan  sikap pemerintah  Hindia  Belanda  ini  mulai  melunak  awal  abad  ke  20  dengan ditandai  pendekatan  pada  subjek  pada  pemidanaan.  Artinya  hukuman  yang diberikan  tidak  serta  merta  diterapkan  tanpa  memandang  jenis  kelamin pelaku,  usia  pelaku  dan  sebagainya.  Dari  sini  penulis  meperoleh  landasan filosofis perlunya pemerintah Hindia Belanda memandang perlu pemisahan lokasi  hukuman  (penjara)  bagi  kejahatan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh anak dengan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Keinginan pemerintah merivitalisasi sarana prasarana lembaga pemasyarakatan  dengan  memperbahauri  tempat  dan  manajemen  lembaga pemasyarakatan.
Dahulu di masa penjajahan Belanda, anak-anak atau sebutannya “anak muda  usia”  disatukan  dengan  terpidana  dewasa  dalam  satu  lokasi  penjara, namun  seiring  modernisasi  pemidanaan  di  Belanda.  Pemerintahan  Hindia
102 Ibid.
Belanda  terus  melakukan  perubahan.  Wagiati  Soerojo  mengungkapkan bahwa dasar hukum mendirikan lembaga khusus bagi terpidana anak muda usia  adalah  sejak  berlakunya  kitab  hukum  pidana  khusus  bagi  Hindia Belanda  yakni Weetboek  van  Strafrecht  vor  Nerlandsch  Indie pada    tahun 1918.  Selanjutnya  pada  tanggal  25  Juli  1921  Direktur  Justice  (Dirjen kehakiman)  mengeluarkan    surat  edaran  Nomor  6.141/1  yang  berbunyi sebagai  berikut:  Agar  sifat  memperbaiki  dari  hukuman  lebih  nyata manfaatnya    dan  untuk  itu  sejauh  mungkin  perlu  dicegah  jatuhnya  yang masih muda  usia diantara  terpidana ke lembah kehancuran karena selama mengalami  pidananya  terus  menerus  bergaul  dengan  penjahat-penjahat ulung,  maka  dipandang  perlu  mengadakan  klasifikasi    yang  lebih  efektif daripada  yang  telah  berlangsung  sebelumnya.  Langkah  pertama  yang terpenting  sehubungan  dengan  ini  ialah  pendirian  sebuah  lembaga  khusus untuk  terpidana  yang  masih  dianggap  masih  belum  dewasa.    Sambil menunggu  dibangunnya  lembaga  khusus  untuk  terpidana  “muda  usia” memenuhi  persyaratan  maka  dengan  ini  diputuskan  untuk  mempergunakan bangunan  penjara  kota  Madiun  yang  lama  guna  keperluan  tersebut.    Di lembaga yang masih cukup memenuhi persyaratan ini para terpidana muda usia  akan  dipekerjakan  di  bawah  pimpinan  yang  khusus  dipilih  untuk keperluan  itu,  sehingga  terpidana  yang  bersangkutan  mampu  mencari nafkah  yang  halal  setelah  bebas.  Sehubungan    dengan  hal  tersebut    di  atas dimohon  dengan hormat  supaya untuk selanjutnya, mulai  01 Agustus 1918 yang  akan  datang  semua  terpidana  laki-laki    putusan  pengadilan  negeri (Landraad  Veroordelen) di  bawah  umur    19  tahun  (yakni    baik  yang dikenakan  pidana  berdasarkan  pasal  45  KUHP  yang  berumur  16  tahun, maupun  yang  dikenakan  pidana    berumur  16  tahun    sampai  18  tahun  saja yang  sisa pidananya  sedikit-dikitnya 6 bulan setelah vonisnya boleh  dapat dijalankan  segera  dikirim  ke  penjara  lama  di  Madiun  sebagaimana  yang dimaksudkan. 103
103 Wagiati, Soetodjo, Hukum Pidana Indonesi, (Bandung: Reflika Aditama, 2006), h. 86- 86
Wagiati  Soetodjo  dalam  bukunya  menegaskan  bahwa  rumah  penjara untuk  “muda  usia”  atau  anak  nakal  pertama  ada  di  kota  Madiun.  Motto penjara  untuk  muda  usia  waktu  itu  adalah:  “Penjara  untuk  perbaikan” (Verbentering Gevagens). Dari sisi falsafah tersebut maka pemerintah Hinda Belanda  merasa  penjara  kota  Madiun  tidak  lagi  memadai.  Pemerintah Hindia  Belanda  memutuskan  untuk  merevitalisasi  penjara.  Maka  penjara untuk  “muda  usia”  dipindahkan  ke  kelurahan  Tanah  Tinggi  Kecamatan Tangerang, kota Tangerang. Waktu itu pemerintah Hindia Belanda membeli tanah milik swasta dan mendiirikan Rumah Penjara untuk “anak muda usia” rumah  Lembaga  Pendidikan  Negara      untuk  anak  laki-laki,  dan  sebuah Lembaga  Pendidikan  Negara  untuk  wanita  yang  dimulai  pada  tanggal  18 Juli  1992.    Dalam  pengerjaan  tiga  lembaga  pemasayarakatan  khusus  anak dan  wanita  di  kota  Tangerang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  tenaga terpidana  “muda  usia”  di  bawah  pimpinan    bagian  urusan  Bangunan  dan Lembaga    khusus  untuk    terpidana    “muda  usia”    Tanggal  28  Desember 1923 sampai tahun 1925  dua bangunan yakni  rumah penjara  untuk “anak muda usia”  dan rumah Lembaga Pendidikan Negara  untuk  anak laki-laki. Bentuk lembaga khusus anak di Tangerang dibuat dengan sistem bangunan paviliun (cottage  sistem) dengan  tujuan  untuk  menciptakan  suasana kekeluargaan. Adapun penjara khusus wanita baru dilakukan pembagunannya pada tahun 1925. 104
Secara  garis  besar  penjara  anak  sebagai  wadah  menampung  dan memperbaiki  anak  nakal  dibuka  tahun  1928  yang  diurus  oleh  pemerintah Hindia  Belanda.    Kemudian  tahun  1934  pengurusan  penjara  anak  diurus oleh  badan  swasta (pra  juveneli). Ketika  Indonesia  di  kuasa  Jepang,  maka penjara  anak  diurus  oleh  pemerintah  Nippon,  tahun  1950  pengurusan lembaga  penjara  anak  dilakukan  oleh    lembaga  swasta  Pra  Yuwana,    dan terakhir pada tahun 1960 hingga sekarang lembaga penjara anak diurus oleh pemerintah  Republik  Indonesia.  Sejak  tahun  1960,  istilah  penjara  anak
104 Ibid, h. 87-88
diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak. 105 Saat ini nama Lembaga Pemasyarakatan  Anak  sudah  berubah  dengan  nama  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak.  Pada  tanggal  5  Agustus  2015  LP  Anak  Pria  Tangerang berubah  nama  menjadi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  yang berlaku di seluruh Indonesia. 106
2. Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  1  Tangerang  dan  Pendidikan Formal.
Pada awalnya  belum ada pendiidkan formal di LPKA, yang ada baru “LPKBM    Istimewa”  yang  diberi  izin  Menteri  Pendidikan  Nasional  untuk mengeluarkan paket A, B dan C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang    juga  memiliki  pesantren.  Begitu  juga  dengan  diadakannya Taman Baca Masyarakat. 107
Untuk  membina  usaha  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  maka Lembaga  Pembinaan  Anak  Tangerang  yang  sekarang  berganti  nama Lembaga  Pembinaan  Anak    terus  melakukan  pembinaan  kesadaran
105 Ibid, h. 92 106 Blogspot.co.id, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tangerang, diakases Selasa 12 April  2016)  berikut  ini  dijelaskan  visi  dan  misi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  1 Tangerang;
Visi:  Menjadi  institusi  terpercaya  dalam    memberikan  pelayanan,  perlindungan, pembimbingan, pembinaan dan pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan.
Misi:
1)
Mewujudkan  sistem  perlakuan  kreatif  yang menumbuhkan  rasa  aman, nyaman, ramah dan layak anak.
2) Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3) Membentuk jiwa sportifitas dan  cinta ilmu pengetahuan  bagi anak.
4) Menumbuhkembangkan  ketakwaan,  kesantunan,  kecerdasan,  rasa  percaya  diri dan keceriaan anak.
5) Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
Lokasi LPKA Klas I Tangerang, terletak di Jln. Daat Mogot No. 29 C. Bangunan Tersebut berbatasan dengan mesjid Azhom di sebelah Selatan, Taman Makam Pahlawan Taruna di sebelah Barat,    Jalan  Daat  Mogot  di  sebelah  Utara  dan  jalan  Satria  Sudirman  di  sebelah  Timur.    Lapas Anak  Pria  Tangerang  di  bangun  pada  masa  Hindia  Belanda  pada  tahun  1925,  dengan  kapasistas hunian 220 anak, sejak tahun 1934 pengelolaan lapas ini  di serahkan kepada  Pro Juventute untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berbuat nakal. Perubahan fungsi  dari lapas menjadi markas  Resimen  IV  Tangerang  terjadi  pada  tahun  1945.  Pada  tahun  1957-1961,  pengelolaan berganti    kepada  Kepenjaraan,  yang  kemudian  berubah    menjadi  pendidikan  negara.    Di  tahun 1964,  pengelolaan    bangunan  diserahkan  kepada    Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan    dengan nama    Lembaga  Pemasyaraktan  Anak  Pria.  Bangunan  lembaga  Pemasyarakatan  berada  di  tanah milik negara seluas 12.150 M2.
107 Wawancara  dengan    Rizal  Hamdi,  Plh  Kepala  LPKA  Klas  1  Tangerang),  Rabu,  21 Desember 2016
berbangsa dan bernegara, usaha tersebut diwujudkan dengan langkah nyata yakni    memberikan  kesempatan  seluas-luasnya    memberikan  peningkatan kemampuan berfikir  dengan pendidikan forman (tingkat SD, SMP, SLTA) seseuai  peraturan  pemerintah. 108 Dengan  demikian  di  Lembaga  Pembinaan Anak resmi ada sekolah.
Baru  pada  masa  berikutnya  pendidikan  formal  diselenggarakan lansung  di  LPKA  Tangerang.  Rizal  Hamdi  menjelaskan  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  1  Tangerang  pada  tahun  pelajaran  2016- 2017, memiliki 70 siswa, yang tersebar  di tingkat pendidikan SD, SMP dan SMK. Nama sekolah diberikan dengan nama „Istimewa (SD Istimewa, SMP Istimewa, dan SMK Istimewa).
Tenaga  pengajar  baik  pada  tingkatan  SD,  SMP  dan  SMK  terdiri  dari Guru dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang (khususnya untuk SMK) yakni pada  mata  pelajaran  tertentu.  Guru  dari  pegawai/staf  Lembaga  Pembina Khusus  Anak,  serta    Relawan.  Semua  guru-guru  yang  disebutkan  di  atas bersifat  volunter  (tanpa  ada  gaji  tetap).  Berikut  ini  penulis  jelaskan ringkasan  kegiatan  belajar  mengajar  di  SD,  SMP  dan  SMK  Istimewa  di LPKA Tangerang tahun 2016:
a. Tingkat SD
Pada  Tingkatan SD guru-guru  yang mengajar banyak  diambil dari staf karyawan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Khusus siswa SD bisa  dilakukan  kenaikan  tingkat  (lompat  kelas)  sesuai  kemampuan  dan usia  mereka.  Karena  ada  kasus  anak  yang  sudah  berusia  belasan  tahun namun  belum  SD.  Pemberian  raport  seperti  biasa  dan  Ujian  Nasional diselenggarakan  di  Lembaga  Pembinaan  bekerjasama  dengan  SDN  5 Kota Tangerang.
b. Tingkat SMP
Pada  tingkatan  SMP  guru-guru  yang  mengajar  mayoritas  diambil dari staf/karyawan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pemberian raport
108 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit., h. 114.
seperti  biasa  dan  UN  diselenggarakan  di  Lembaga  Pembinaan bekerjasama dengan SMPN 2 Kota Tangerang.
c. Tingkat SMK
Demikian  pula  dengan  SMK  guru-guru  yang  mengajar  mayoritas diambil  dari  staf/karyawan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak. Pemberian  raport  seperti  biasa  dan  UN  diselenggarakan  di  Lembaga Pembinaan bekerjasama dengan SMKN 2 Kota Tangerang. 109
Dalam  pembinaan  anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak bertujuan  agar  tercapai  tujuan  pendidikan  itu  sendriri  yakni;  membangun aspek  kognitif,  Afektif  dan  Psikomotorik.  Khusus  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Kelas  1  Tangerang,  pola  pendidikan  itu  dipengaruhi  oleh kebutuhan    anak,  dan  latar  belakang  anak  itu  sendiri,  pada  rentang  tahun 2016    ini  warga  pembinaan  anak  mayoritas  dihunoleh  warga  Banten  dan sekitarnya. Kemudian disusul oleh warga DKI Jakarta. 110
Pencapaian  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik  ini  diberikan  kepada siswa  pembinaan  secara  proporsional,  selanjutnya  ditopang  dengan pemberian  skill  sebagai  bekal  mereka  ditengah-tengah  masyarakat. 111 Pada tahapan  kegiatan  belajar  mengajar  (KBM),  lembaga  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  harus  mengikuti sistem  pendidikan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dengan  demikian  sudah seharusnya  pendidikan  yang  dikelolah  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak Azazi  Manusia,  harus  terus  berintegrasi  dengan  memberdayakan  tenaga kependidikan  dan  non  kependidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling  terkait  guna  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Uji  kompetensi siswa  harus  dilakukan.  SD,  SMP,  SMK  yang  ada  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  seharusnya  mempunyai  sistem  akreditasi  pula.    Dengan demikian  diharapkan  guru-guru  yang  mengajar  di  SD,  SMP  dan  SMK
109 Ibid.
110 Wawancara  dengan    Rizal  Hamdi,  Plh  Kepala  LPKA  Klas  1  Tangerang),  Rabu,  21 Desember 2016
111 Ibid.
Istimewa  khususnya  di  Lembaga  Pembinaan  Anak  Tangerang  sekarang memiliki  kompetensi  mengajar.  Memang  ada  kesulitan  tersendiri  untuk memenuhi  kempetensi  guru  seperti  ini,  karena  secara  umum  tenaga  guru untuk SD, SMP dan SMK Istimewa itu diambil dari karyawan LPKA.
Dengan  demikian  harus  ada  kemauan  kuat  dari  Kementerian  Hukum dan  Hak  Azazi  Manusia  memberikan  pembaruan  pendidikan  anak  di Lembaga  Pembinaan  Anak  di  Tangerang  dan  LPKA  yang  di  seluruh Indonesia.  Oleh  sebab  itu  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan diharapkan melakukan monitoring terpadu antar kementrian terhadap proses pelaksanaan  pendidikan  di  LPKA.  Tentu  harapannya  adalah  ada  kemauan kementerian  pendidikan  mensuplai  guru-guru  professional  ke  LPKA,  atau memberikan  latihan  tentang  ilmu      (ilmu  pedagogi)  pendidikan  terhadap karyawan  LPKA.  Dengan  demikian  managemen  LPKA  yang  diberi tanggung jawab pembinaan dan juga diberi tugas lain yakni pendidikan anak LPKA  mampu  menjalankan  amanah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dengan baik.
Jika  pelaksanaan  tugas  pembinaan  dan  tugas  pendidikan  bagi  anak LPKA  berjalan  baik  berarti  pihak  manajemen  LPKA  telah  melaksanakan amanah  yang  tertera  pada  pasal  13  UU  No  23  Tentang  Perlindungan Anak. 112 Lembaga  Pendidikan  Khusus  Anak  mulai  terbuka  karena  terus menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  pendidikan  lainnya  di  luar  Lembaga mereka.
Sistem akreditasi di SMK selama ini menggunakan sistem Monitoring dan Evaluasi (ME) yang dilaksanakan Tim Dikmenjur, dengan unit analisis sekolah. Setiap SMK memiliki nilai ME masing-masing, misalnya SMK A
112 Pasal  13  UU  NO.  23  Tahun  2001    menjelaskan  bahwa:  Setiap  anak  seama  dalam pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  manapun  bertanggung  jawab  atas  pengawasan    dan perlindungan dari; a. diskriminasi, b. eksploitasi, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan/ringan , e. Ketidakadian dan f. Perlakuan yang salah.
memperoleh nilai AB (Amat Baik), SMK B memperoleh nilai B (Baik) dan SMK C memperoleh nilai C (Cukup). 113
Sistem Monitoring dan Evaluasi ini seharusnya dapat diterapkan pada pendidikan  formal  di  semua  LPKA.  Penulis  dalam  observasi  lapangan menumukan bahwa setiap tingkatan sekolah (SD, SMP dan SMK Istimewa) khususnya  LPKA  Klas  1  Tangerang  dipimpin  oleh  Kepal  Sekolah.  Sarana belajar  mengajar  terdiri  dari  ruang  belajar,  ruang  praktek  otomotif  untuk SMK, ruang kesenian, ruang pustaka, ruang ibadah. Dan sesuai pengamatan penulis ruang belajar masih cukup dan representatif. 114 Menurut bapak Sino hal yang masih kurang dan sangat  perlu adalah laboratorium untuk belajar bagi mata pelajaran fisika, IPA perlu untuk SMP dan SMK 115
Selanjutnya  menurut  penulis  pihak  manajemen  sekolah    di  LPKA harus dapat memberikan motivasi tinggi kepada anak LPKA yang mengikuti pendidikan  formal.  Guru  yang  mengajar  di  LPKA  harus  mampu membangkitkan motivasi anak di LPKA dalam belajar. Guru di LPKA harus mampu  memvisualisasikan  kesuksesan  jika  mau  dan  rajin  belajar  untuk kehidupan  masa  depan.    Guru  di  LPKA  harus  dapat  bersikap  sebagai manager. 116
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang dan Pendidikan Non Formal.
113 Veithzal Rivai Zaenal dan Fauzi Bahar, Islamic Education Mangement Dari Teori Ke Praktik, Mengelola  Pendidikan  Secara  Profesional    Dalam  Perspektif  Islam, (Depok: Rajagrapindo Persasada, 2013), h. 80.
114 Pengamatan langsung dari  Observasi penulis ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tangerang, Rabu, 21 Desember 2016
115 Wawancara dengan Sino, SH, MA, Kepala SMP Istimewa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tangerang  Rabu, 21 Desember 2016.
116 Veithzal  Rivai  Zaenal  dan  Fauzi  Bahar, Islamic  Education  Mangement… Op.cit.,  h. 371-372. Guru  dapat  bersikap  seperti  manajer;  maka  guru  sebagai  manager  dapat  melakukan beberapa hal: 1)  memberikan keterangan yang perlu untuk melakukan pekerjaan. 2) memberikan kesempatan  umpan  balik  secara  teratur.  3)  meminta  masukan  dari  karyawan    dan  melibatkan mereka di dalam keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka.                                 4) membuat saluran  komunikasi  yang  mudah  dipergunakan  sehingga  karyawan  dapat  mempergunakan  untuk mengutarakan  pertanyaan/kekhawatiran  mereka  dan  memperoleh  jawaban.  5)  belajar  dari karyawan  itu  sendiri  apa  yang  memotifasi  mereka.  6)  memberikan  sikap  saling  menghargai,  7) memberikan selamat secara pribadi, 8) menjaga hubungan  baik antara guru dengan  orang-orang yang  mereka  bawahi.  9)  menulis  memo    secara  pribadi  kepada  mereka  tentang  hasil  kenerja mereka yang baik secara umum. 10) menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pembentukan moril. 11) memberikan penghargaan 12) memberikan sarana kerja yang terbaik.
“Dalam  perspektif  pendidikan  non  formal  kegiatan  telah  disediakan oleh para pengelola Lembaga Pembinaan Anak Tangerang, seperti menjahit, berkebun,  berternak  dan  keterampilan  las  karbit.  kegiatan  lainnya  adalah kepramukaan.  Pendidikan  non  formal  di  LPKA  dilakukan  di  lapangan, bengkel  kerja,  di  mesjid,  dan  sarana  ibadah  lainnya. 117 Dalam  pengamatan langsung penulis di LPKA Tangerang tahun 2016 penulis menyaksikan ada tempat  latihan  kerja  lain  seperti  penulis  juga  menyaksikan  hal  lain  seperti kegiatan kegiatan montir sepeda motor, latihan mencukur rambut.
Secara umum pendidikan formal sangat dominan dalam kehidupan di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah dipublikasikan  pada  tahun  1998  oleh  Wagiati  Soetodjo  dalam  bentuk  tabel jadwal kegiatan narapidana anak di LPKA Klas 1 Tangerang:
No Hari dan Jam Kegiatan Petugas 1 Senin s/d Minggu 05.00 s/d 06.30 Bangun tidur, merapikan tempat tidur,  shalat  subuh
berjamaah di mushalla
bagi  yang  beragama Islam, bersih-bersih kamar/ halaman/ mandi/  makan  pagi dan serah terima penjaga 2 Senin s/d Minggu 06.30 s/d 07.00 Apel  kerja  atau  apel sekolah  kerja  seperti: pertukangan kayu, menjahit,  pembuatan
batako,  pertanian  dan
peternakan.
117 Wagiati, Soetodjo, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Reflika Aditama, 2006),h. 116- 117
3 Senin s/d Minggu 07.00 s/d 08.00 Olahraga seperti senam, sepakbola, atau bola voli. 4 Senin s/d Minggu 08.00 s/d 12.00 Sekolah kerja. (Kecuali  hari  Jumat sampai 11.30). 5 Senin s/d Minggu 12.00 s/d 12.30 Shalat zuhur berjamaah di mushalla. (kecuali shalat  Jumat  pulkul 11.30-12.30. 6 Senin  s/d Minggu 12.30 s/d 13.00 Makan  siang  (kecuali hari  Jumat  (makan siang jam 11.00 7 Sening s/d Minggu 13.00 s/d 13.30 Apel  siang  /  serah terima  penjaga  oleh petugas jaga 8 Senin dan  kamis 14.00 s/d 16.00 Pembinaan Rohani Kristen bagi anak didik  yang  beragama
Kristen  kecuali  bagi yang  beragama  Islam
kegiatan dihalaman dan shalat ashar. 9 Selasa dan Rabu 14.00 s/d 16.00 Pembinaan Rohani Islam  bagi  anak  didik yang  beragama  Islam. Kecuali bagi yang beragama Kristen kerja di lapangan.
10 Kamis 14.00 s/d 16.00 Kesenian (latihan music band) bagi semua anak didik pemasyarakatan.
11 Jumat 08.00 s/d 11.00 11.00 s/d 12.30
14.00 s/d 16.00 Olah raga (senam, voli,  bola  kaki)  untuk semua anak didik.
Shalat Jumat.
Pramuka (untuk semua anak didik). 12 Sabtu s/d Minggu 14.00-16.00 Nonton TV 13   Minggu Kerja bakti 118
Pada  tabel  di  atas  para  menunjukkan  kegiatan  harian  yang  ditulis peneliti  terdahulu  tahun1998,  menurut  penulis  secara  umum  tidak mengalami perubahan yang besar dengan saat ini.
Dari agenda harian di atas maka dari hasil wawancara penulis dengan bagian  juru  bicara  LPTKA  bahwa  khusus  kegiatan  pendidikan  formal, mengkuti  aturan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.    Adapun kegiatan belajar mengajar SD Istimewa, SMP Istimewa dan SMK Istimewa LPKA  Klas  1  Tangerang  belajar  dari  jam  08.00  s/d  12.00  Wib.  Dengan demikian  kegiatan  harian  khusus  bagi  anak-anak  yang  mengikuti  sekolah dapat berubah. 119
Dari  dua  pola  pendidikan  yang  diberikan  pendidikan  formal  dan pendidkan  non  formal  maka  sesuai  dengan  Undang-undang  No  11  Tahun
118 Ibid, h. 116-117.
119 Wawancara dengan  dengan Rizal Hamdi, Plh Kepala LPKA Klas 1 Tangerang), Rabu, 21 Desember 2016.
2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  maka  pendidikan  non  formal  dapat diikuti  semua  anak  penghuni  LPKA.  Sedangkan  dalam  hal  pendidikan formal secara substansi terbatas. Hal ini disebabkan penghuni LPKA  diberi hak untuk memilih mengikuti kegiatan pendidikan formal atau tidak karena menurut atuarn Undang-undang Sistem Pidana Anak mengikuti pendidikan formal bagi “Anak” sebutan anak yang berurusan dengan hukum di LPKA merupakan sebuah hak.

## C. Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Pendidikan  bertujuan  untuk  menciptakan  perubahan  tingkah  laku  dari manusia.  Pendidikan  secara  harus  dapat  memberikan  perubahan  dari  sisi pengetahuan,  tindakan,  hasil  serta  terciptanya  kehidupan  bersama  bermasyarakat yang  baik.  Orang  Yunani  tempo  dulu  menyebutkan  bahwa  pendidikan  itu  ialah pertolongan  kepada  manusia  agar  menjadi  manusia.  Menurut  pandangan  orang Yunani  kuno  pendidikan  manusia  memiliki  kemampuan  untuk  mengendalikan diri, cinta tanah air dan berpengetahuan. 120
Penulis berpendapat bahwa pembicaraan hakikat pendidikan sangat penting. Hakikat  Pendidikan  tidak  bisa  diperoleh  secara  instan.  Hakikat  pendidikan  itu baru bisa diperoleh dengan proses. Penulis menyebutnya “proses lahir dan batin.” Proses  lahir  penulis  maksudkan  adalah  Proses  belajar  mengajar.  Proses  belajar mengajar  merupakan  sebuah  laporan  nyata  dari  sebuah    keberhasilan  dari pencapaian dari tujuan pembelajaran (tujuan intraksional). Menurut Bloom tujuan instraksional  kognitif  (otak  dan  intelektualitas),  tujuan  instraksional  afektif (rohani,  kelakuan/budi  pekerti)  dan  tujuan  instraksional  psikomotorik  (jasmani atau gerakan jasmani). Dalam proses pembelajaran seseorang guru harus mampu mentransfer  ilmu.  Transfer  adalah  pemindahan  atau  penggunaan  hasil  pelajaran pada situasi baru. Guru yang baik seringkali bertanya pada dirinya sendiri: pokok pelajaran apa, metode apa yang paling berguna untuk murid-murid saya? 121
120 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami,… Op.cit., h. 32-40.
121 Heinz Kock, Saya Guru Yang Baik !?, (Jakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, tt), h. 26- 51.  Dalam  capain  tujuan  instaksional  kognitif  seorang  siswa  akan  mencapatkan  kompleksitas capaian  yakni  pertama  pengetahuan,  pengetahuan  mengandung  ingatan  akan  kekhsusan  dan keumuman,  ingatan  akan  cara  dan  proses  atau  adat  istiadat,  struktur  atau  latar  belakang.  Kedua, pengertian, tingkat pengertian yang lebih rendah siswa harus mengerti dan memahami hal-hal yang
Penulis  berpendapat  bahwa  hakikat  pendidikan  di  Indonesia  termasuk  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memiliki  tiga nilai filosofis, dalam hal ini  Veitzal  Rivai  Zaenal  dan  Fauzi  Bahar  menjelaskan  ada  ada  tiga  landasan filosofis  pendidikan  di  Indonesia,  yakni:  pertama  Bhineka  Tunggal  Ika: Pengakuan  kebhinekaan  antar  sesama  manusia    yang  mengemban  misi  tunggal sebagai  wakil  (khalifah)  Tuhan  di  muka  bumi.  Kedua;  Pancasila.  Ketiga, pendidikan itu mengandung 4 pilar UNESCO yakni, “ learning to know, learning to  do,  learning  to  be, dan learning  to  live  together” (pendidikan  untuk  ilmu pengetahuan,  pendidikan  untuk  dapat  melakukan  sesuatu,  pendidikan  untuk membuta  seseorang    menjadi    apa  yang  ia  inginkan,  dan  pendidikan  agar seseorang mampu hidup bermasyarakat). 122
Dari pemaparan di atas menurut penulis hakikat pendidikan baru bisa lebih sempurna  diperoleh  jika  nilai-nilai  spiritual  diterapkan  kepada  peserta  didik. Nilai-nilai  spiritual  secara  terstruktur  telah  dilembagakan  dalam  mata  pelajaran PAI. Di pendidikan formal mata pelajaran PAI diajarkan kepada siswa di tingkat SD, SLTP dan  SLTA, termasuk di  semua Lembaga Pembinaan  Anak (LPTK)  di Indonesia.  Pemberian  mata  pelajaran  PAI  ini  akan  memberikan  garansi  bahwa pendidikan  formal  di  Indonesia  sesuai  dengan  kemaslahatan  umum  dalam  sudut pandang Islam.
Dengan demikian pelaksanaan lembaga pendidikan formal di dalam situasi apapun  idealnya  harus  memenuhi  hakikat  pendidikan  itu  sendiri,  terpenuhinya aturan-aturan  pendidikan  secara  umum.  Dengan  demikian  guru-guru professional  sangat  dibutuhkan.  Yang  sangat  pernting  siswa  di  LPKA  mampu mengendalikan  diri  dalam  kehidupannya  lebih  baik  di  dalam  LPKA  dan  nanti
diberitahukan.  Siswa  harus  dapat  menggunakan  bahan  atau  pikiran  yang  diberikan.  Tidak  usah menghubungkan  itu  dengan  bahan  atau  pikiran  yang  lain.  Ketiga  penggunaan.  Penggunaan maksudnya   abstraksi dalam situasi tertentu. Menggunakan suatu kemampuan pada suatu hal yang baru.    Keempat  analisis,  analisis  adalah  membagikan  suatu  berita  dalam  unsurnya  supaya  urutan pikiran menjadi jelas dan/atau hubungan-hubungan antara pemikirannya menjadi jelas. Analisis ini harus menjelaskan komunikasi, harus membuktikan bagaimana komunikasi itu tersusun. Keenam sintesis. Penyimpulan dari unsur-unsur dan bagian-bagian pada suatu keseluruhan dengan struktur dan  pola  yang  sebelumnya  tidak  diketahui  dan  keenam  petimbangan,  pertimbangan  merupakan pertimbangan atas nilai  bahan dan cara  untuk hal-hal tertentu. Pertimbangan kuantitatif, kualitatif apakah bahan dan cara tersebut cocok dengan kriteria tertentu.
122 Veithzal  Rivai  Zaenal  dan  Fauzi  Bahar, Islamic  Education  Mangement  …, Op.cit.,  h. 273
selanjutnya saa keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Oleh karena itu bagi “Anak” untuk menjaga kualitas mental mereka pendidkan formal dan non formal harus terintegrasi kemampuan ilmu pengetahuan dan pembagunan sikap mental dalam hal pengendalian diri.

## D. Penutup
Dari  penelitian  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  yang  berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sama pemberlakuannya dengan pendidikan formal, SD, SMP, SLTA lainnya di luar lembaga. Waktu proses belajar mengajar mereka  sekolah    sama.  Serta    Hal  yang  perlu  diperhatikan  lagi  adalah pemberlakuan  sertifikasi  guru  bagi  yang  mengajar  di  LPKA,  guru-guru  lembaga pembinaan khusus anak juga memiliki sertifikasi. Secara umum anak di lembaga pembinaan  khusus  anak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  sesuai  amanah pembukaan  undang-undang  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Demikian pula  proses  pendidikan  di  LPKA  memberikan  implementasi  Undang-undang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Tempat  pendidikan  formal  yang  sudah diselenggarakan  di  LPKA  Klas  1  Tangerang  harus  ditingkatkan  dengan penambahan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam sisi hakikat pendidikan itu  sendiri,  pendidikan  yang  dilakukan  di  LPKA  mampu  memberikan  jaminan perbaikan akhlak dari anak didik pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fokusmedia, Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) (Bandung:
Fokusmedia, 2010)
Hamdi,  Rizal,    Wawancara  dengan  Plh  Kepala  LPKA  Klas  1  Tangerang),  Rabu, 21 Desember 2016
Kock, Heinz , Saya Guru Yang Baik!? (Jakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, tt.)
Al-Rasyidin  dan  Samsul  Nizar, Pendekatan  Teoritis  dan  Praktis  Filsafat Pendidikan Islam, (Ciputat: Rajawali Press, 2005), Cet. Ke-2.
Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-undang  Perlindungan  Anak  (UU  No.  23  Tahun 2002), (Jakarta Sinar Grafika, 2003)
---------, Undang-Undang  Peradilan  Anak,    No.  3  Tahun  1997, (Jakarta:  Sinar Grafika, 1997)
Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Reflika Aditama, 2006) Tafsir,  Ahmad Filsafat  Pendidikan Islami,  Integrasi Jasman, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
Zaenal,  Veithzal  Rivai  dan  Fauzi  Bahar, Islamic  Education  Mangement Dari Teori  Ke  Praktik, Mengelola  Pendidikan  Secara  Profesional    Dalam Perspektif Islam, (Depok: Rajagrapindo Persasada, 2013)
Data Online:
Blogspot.co.id, Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  I Tangerang,  Selasa  12 April 2016.
www Hukum Online com, Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, accses, 2 Juli 2018.

## Wawancara:
Wawancara  dengan    Sino,  Kepala  SMP  Istimewa,  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Klas I Tangerang.
Wawancara  dengan  Hamdi,  Plh  Kepala  LPKA  Klas  1  Tangerang),  Rabu,  21
Desember 2016.

## Observasi:
Pengamatan  langsung  dari    Observasi  penulis  ke  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Klas I Tangerang, Rabu, 21 Desember 2016