## LEGALITAS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANGKOT PETE-PETE DI KOTA MAKASSAR
Nirwana 1 , Marilang 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nirwanakudet96@gmail.com

## Abstrak
Pelanggaran  oleh  supir  angkot  (pete-pete)  di  Antang  Manggala  Kota  Makassar  dari  waktu  ke  waktu telah meningkat, Ini disebabkan oleh manusia itu sendiri kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentigan-kepentingan  manusia  ceroboh,  Lalai,  bahkan  kesengajaan  menjadi  actor  dominan  terjadinya pelanggaran  lalu  lintas  Penulis  didorong  untuk  melakukan  penelitian  tentang  penegakan  hokum  dan  sanksi pidana  terhadap  pelanggar  lalu  lintas  oleh  Angkot (Pete-pete).  Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  normatif hukum  dimana  menggunakan  studi  literatur  dan  wawancara  untuk  memperoleh  data.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  273-pasal  313  undang-undang  nomor  22  tahun  2009.  Penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  hak  sanksi untuk diterapkan ialah Pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan.
Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Angkot (Pete-pete)

## Abstract
Violations  by  angkot  drivers  (pete-pete)  in  Antang  Manggala  Makassar  City  from  time  to  time  have increased.  This  is  caused  by  humans  themselves  lack  of  awareness  of  traffic  rules  and  careless  interests, careless, even intentionally becoming the dominant actor of past violations The author is encouraged to conduct research on law enforcement and criminal sanctions against traffic violators by Angkot (Pete-pete) . The author uses a type of legal normative research which uses literature studies and interviews to obtain data. Based on the provisions  of  Article  273-article  313  of  law  number  22  of  2009.  The  author  can  conclude  that  the  right  of sanctions to be applied is criminal confinement and additional fines and penalties.
Keywords : Violation, Traffic, City Transport

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  masyrakat  melakukan  pergerakan  dari  satu  tempat  ketempat  lain  atau dengan  tujuan  berbeda-beda  tentunya  membutuhkan  sarana  penunjang  pergerakan  baik berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum.
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  hal  ini  merupakan  bidang  kegiatan  yang mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  karena  memiliki  posisi  strategis  dalam memperlancar  roda  perekonomian,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  serta mempengaruhi  semua  aspek  kehidupan  bangasa  dan  Negara  yang  berwawasan  lingkungan untuk mencapai tujuan pembanguan nasional.
Pada umumnya  sebagian besar masyrakat sangat tergantung dengan angkutan umum dalam  pemenuhan  kebutuhan  mobilitasnya  Karena  masih  banyak  masyrakat  yang  tingkat ekonominya  masih  tergolong  lemah  atau  menengah  kebawa  yang  belum  tentu  mampu memiliki  kendaraan  pribadi.  Seperti  halnya  kota  Makassar,  masih  banyak  kelompok
masyrakat  yang  sangat  bergantung  pada  angkuatan  umum  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Di dalam pembagian hukum Konvesional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik.  Artinya  hukum  pidana  mengatur  hubungan  antara  warga  Negara,  Negara  dengan Negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.
Lalu lintas mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarat. Fungsi  lalu  lintas  dapat  di  samakan  dengan  fungsi  peredaran  darah  manusia.  Kesehatan manusia  itu  tergantung  dari  kesempurnaan  aliran  darah    menunaikan  fungsinya. Ketidaksempuranaan apalagi kemacetan  dalam peredaran darah akan menimbulkan berbagi penyakit.  Demikian  pula  halnya  dengan  lalu  lintas,  keamanaan,  ketertiban,  dan  kelancaran lalu lintas mengidahkan faktor efesien untuk menjamin terwujudnya keejahteraan bagi rakyat dan  Negara.  Akan  tetapi,  sebaiknya  lalu  lintas  yang  tidak  aman  dan  tidak lancar  serta tidak tertib dan efesien akan membawa berbagi kesulitan bagi masyrakat. 1
Transportasi  merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam memperlancar  roda  perekonomian,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin  pada  semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  jasa  angkutan  bagi  mobilitas  orang serta barang dari keseluruhan pelosok tanah air bahkan dari dan keluar negeri. Disamping itu, transportasi  juga  berperan  dalam  sebagai  penunjang,  pendorong,  dan  penggerak  bagi pertumbuhan  daerah  yang  berpotensi  namun  boleh  berkembang,  dalam  upaya  peningkatan dan pemerataan pembanguanan serta hasil-hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  harus  di  tata  dalam  suatu  sistem  transportasi  nasional  secara terpadu  dan  mampu  mewujudkan  tersedianya  jasa  transportasi  yang  serasi  dengan  tingkat kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan  angkutan  yang  tertib,  selamat,  aman,  nyaman,  cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 2
Pembangunan  yang  dilaksanakan  Indonesia  adalah  pembangunan  di  segala  bidang yang  merupakan  suatu  bagian  dari  proses  modernisasi  yang  menciptakan  kesejahteraan  dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan  dan  kekurangan.  dan  salah  satu  kekurangan  yang  paling  sering  ditemui  adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk.  Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif  dari  semakin  majunya  pembangunan  khususnya  di  bidang  produksi  kendaraan
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta Pusat: Ditlantas Babinkam Polri), h. 166.
2 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia , (Jakarta: Rajawali pers 2013), h. 57.
bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal  ini  dikarenakan  tidak  berbandingnya  jumlah  kendaraan  dengan  jumlah  ruas  jalan  yang pada  akhirnya  akan  memungkinkan terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  dan  menimbulkan  rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.
Lalu lintas merupakan subsistem dan ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan  orang  dan  atau  barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya.  Naluri  dan keinginan  penduduk  untuk  mengadakan  atau  memindahkan  barang  sifatnya  umum  tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transfortasi kota. Akan tetapi di sisi  lain  terdapat  pengaruh  tertentu  yang  mengakibatkan  terjadinya  gangguan  terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas  setiap  hari  yang  dapat  mengakibatkan  hilangnya    nyawa  manusia,  dan  kerugian material. Selain itu Lalu  Lintas nerupakan salah satu rambu yang cukup sering di jumpai di perempatan dan persimpangan lain. Menggunakan tenaga listrik dan tenaga surya Lmpu lalu lintas  merah  kuning  dan  hijau  memiliki  isyarat  masing-  masing  sebagai  pengedara  masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas dan menerobos lampu merah dngan alasan terburu- buru,  tidak  ada  polisi  atau  berapologi  bahwa  hal  tersebut  tidak  akan  mendatangkan  bahaya apapun.  Sebagian  besar  masyrakat  mengguakan  jalan  raya  merupakan  jalur  perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.
Kecerobohan  pengemudi  tersebut  tidak  jarang  menimbulkan  korban,  baik  korban menderita  luka  berat  atau  korban  meninggal  dunia  bahkan  tidak  jarang  merenggut  jiwa pengemudinya  sendiri.  Beberapa  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi,  sebenarnya  dapat dihindari  bila  diantara  pengguna  jalan  bisa  berperilaku  disiplin,  sopan,  dan  saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut dilihat di dalam Undang-Undang  nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pelanggaran  Lalu  Lintas  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  lalu  lintas  dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa  atau  benda.  Dngan  adanya  suatu  peraturan  tersebut  di  atas  dan  apabila  masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan  yang  bahkan  sering  terjadi  di  jalan  raya.  Banyak  kecerobohan  yang mengakibatkan    seseorang  yang  kerap  menimbulkan  kecelakaan  dan  dengan  kecerobohan tersebut  memberikan  dampak  kerugian  bagi  orang  lain.  Sedangkan  untuk  ketentuan
pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di pasal 310 ayat (4) bahwa:
Kika  korban  meninggal  dunia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  yang mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan  /atau  denda  paling  banyak  Rp.  12.000.000,00-,  (dua  belas juta rupiah ). 3
Karena  ceroboh  atau  lalai  membuat  mati  orang  lain  pelakunya  harus  dihukum  berat agar setiap pengemudi tidak lagi selalu ceroboh dalam mengemudikan kendaraaannya apabila mengetahui bahwa sanksinya sangat berat.
Ketidak  taatan  pada  aturan  hukum  dan  perundangan  Lalu  Lintas  tentang  kecepatan dan  kelengkapan    dalam  berlalu  lintas  dapat  menyebabkan  kecelakaan  khusunya  karena alasan  kealpaan  misalnya,  pengendara  mobil  menegendarai  dengan  kecepatan  diatas ketentuan kecepatan, akibat kealpaan atau kelupaan menggunakan rem atau tidak memeriksa kondisi  peralatan  kelengkapan  kendaraan,  dan  pengendara  lupa  bahwa  harus  berkonsentrasi tidak boleh mengantukatau beraktivitas dalam mengemudi misalnya, menelpon , makan dan minum, atau mabuk.
Fungsi  sanksi  tersebut  dalam  rangka  memberi  efek  jerah  dan  peringatan  bagi pengemudi-pengemudi  lainnya,  namun  kenyataannya  banyak  sanksi  yang  diberikan  tidak sebanding  dengan  perbuatan  kealpaannya  yang  seharusnya  di  hukum  setimpal  tapi kenyataannya justru tidak setimpal atau sangat ringan.
Tentang  sanksi  pidana  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  karena  kealpaannya menyebabkan  kematian.  Ada  kecurigaan  sanksi  bagi  pelaku,  hukuman  atau  sanksi  tidaklah berlaku adil  atau sanksinya ringan.
Hukum  dan  fungsinya  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dapat  memberikan  konstribusi  secara  maksimal  kepada  pelaksanaan  jika  aparat  penegak hukum  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  tunduk  dan  taat  terhadap  norma  hukum.  Dalam peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  (lakalantas)  haruslah  dipisahkan  antara  pelanggaran  dan kejahatan.  Karena  untuk  melakukan  penuntutan  didepan  hukum  maka  kejadian  yang  terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan  kejahatan  yang  tidak  disengaja  atau  dikarenakan  oleh  tindakan  kelalaian  atau kealpaan.
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , h. 166.
Ketidaknyamanan  pengguna  jalan  raya  dalam  aktivitasnya  mendatangkan  dampak yang  sangat  besar  yaitu  semakin  tingginya  beban  psikologis,  sehingga  dapat  menyebabkan stress  yang  berkepanjangan  dan  pada  akhirnya  menimbulkan  kelalaian  maupun  kealpaan dalam  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  pengguna  jalan  raya  yang  tentu  saja  dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.
Kelalaian  atau  kealpaan  sendiri  dapat  dihindari  dengan  tetap  memegang  teguh  dan patuh  pada  ketentuan  hukum,  hal  ini  didasari  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.
Tingginya  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  (lakalantas)  sendiri  jika  dari  kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi  kelelahan,  pengaruh  minuman  keras,  dan  obat-obatan  terlarang.  Kondisi ketidaksiapan  pengemudi  membuka  peluang  besar  terjadinya  kecelakaan  yang  parah disamping  membahayakan  keselamatan  pengguna  jalan  raya  lainnya  lengah,  mengantuk, kurang  terampil,  lelah,  tidak  menjaga  jarak,  melaju  terlalu  cepat  adalah  contoh  kesalahan pengemudi  pada  umumnya.  Selain  penyebab-penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  yang  telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia  pengemudi,  analisa  data  yang  dilakukan  oleh  direktorat  jenderal  perhubungan  darat menunjukkan  bahwa  pengemudi  berusia  16-30  tahun  adalah  penyebab  terbesar  kecelakaan lalu lintas.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  setiap  tahunnya meningkat  dengan  jumlah  korban  tidak  sedikit  karena  kelalaian  ataupun  kealpaan  yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Khususnya  kecelakaan,  berdasarkan  data  yang  di  keluarkan  Korlantas  Polri, kecelakan  lalu  lintas  secara  nasional  setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan.  Sejak 2014 hingga akhir tahun lalu, jumlahnya semakin banya.
Sepanjang  2014  tercatat  95.906  kasus,  tahun  selanjutnya  98.970  kasus,  dan  terakhir 2016  meningkat  menjadi  105.374  kasus.  Dari  sekian  banyak  kemungkinan  yang  di  duga menjadi  penyebab  utama    munculnya  berbagai  masalah  lalu  lintas  sekarang  ini  yaitu, Kurangnya  kesadaran  terhadap  pentingnya  tertib  lalu  lintas,  kecenderungan  ini  semakin beralasan  jika  menyimak  peningkatan  jumlah  kendaraan  dan  jumlah  pelanggaran  lalu  lintas dan  melonjaknya  jumlah  korban  yang  di  timbulkannya  dari  tahun  ketahun  semakin bertambah.  Hal  ini  membutuhkan  suatu  aturan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyrakat
sehingga lebih berhati hati dalam mengedarai Dan mampu mengurangi tingkat kecelakan lalu lintas  Salah  satu  diantaranya  adalah  diwajibkan  pengedara  roda  empat  tidak  berhenti disembarang  tempat.  Akan  tetapi  hal  ini  sangat  efektif  dan  memang  menjadi  sebuah keharusan 4 .
Salah  satu  aturan  yang  mengatur  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  disahkan  oleh pemerintah adalah Undang-Undang  No.  22 Tahunn 2009. Tentang lalu lintas dan  Angkutan jalan (LLAJ) yang dimana isinya menitikberatkan pada kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) dan 4 (empat) agar bisa berkendara dengan tertib. Latar belakang Undang- Undang ini sendiri di  karenakan  data  kecelakan  lalu  lintas  setiap  tahun  meningkat  di  sebabkan  para pengedara yang  kurang  taat  dan  sadar  atas  keselamatanya.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  hukum  islam dan ketetepan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Saw, baik yang termuat di dalam Al- quran  maupun  yang  terdapat  dalam  hadis  ,  yaitu  untuk  kebahagian  hidup  manusia  di  dunia dan  akhirat  kelak,  dengan  jalan  mengambil  segala  yang  bermafaat  dan  mencegah  serta menolak  segala  yang  tidak  berguna  kepada  kehidupan  manusia  dengan  kata  lain  tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani  individu dan masyarakat  kemaslhatan  yang  di  maksud,  dirumuskan  oleh  Abu  Ishak  Asy-  Syatbibiy  dan disepakati  oleh  ahli  hukum  islam  lainnya  seperti  yang  di  kutip  H.  Hamka  Haq,  yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keterunan dan harta. 5
Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah revisi penyempurna agar para pengedara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan dijalan raya dan melengkapi kelengkapan berkendara. 6
Berdasarkan  ayat  di  atas  dalam  Al-Quran  sudah  jelas  bahawa  Allah  SWT  melarang umat-Nya untuk melakukan hal hal yang daapat menyebabkan timbulnya kerusakan di bumi hari ini. Termasuk tidak menaati undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
4 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia , h. 57.
5 H. Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqih , (Makassar:Yayasan Al-ahkam,1998), h. 68.
6 Republik  Indonesia,  “ Undang-undang  No.22  Tahun  2009  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No.55 Tahun 201 2,” (Cet II; Surabaya: Kesindo Utama, 2013), h.65 diakses tanggal 15 februari 2018, pukul 09.30 WITA.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normative-yuridis. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan  adalah  pendekatan  kasus  (case  approach).  Sumber  data  adalah  peraturan perundangan-undagan  dan  literature  yang  terkait  dengan  topic.  Selanjutnya,  metode penngumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi literature.

## PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh  Angkot  (Pete-Pete)  di Antang Manggala Kota Makassar
Data yang peneliti gunakan untuk mengetahui tingkat pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota  Antang  Manggala  Kota  Makassar  pada  tahun  2019, pelanggaran  laulintas  seperti  tidak  memiliki  surat-surat  kendaraan  maupun  kelengkapan kendaraan yang telah di atur dalam undang-undang lalu lintas.
Brigpol  Kasman,  menjelaskan  bahwa  Menurutnya,  jenis  kendaraan  yang  dominasi ditilang adalah kendaraan roda dua, dengan jumlah 432 unit sedangkan untuk kendaraan roda empat, Satlantas Polres Ternate mencatat 18 pelangaran tilang bagi pengendara roda empat. Untuk teguran pelanggar lalu lintas angkutan jalan diberikan teguran kepada pengguna jalan sebanyak  372  teguran  bagi  pengguna  kendaraan  roda  dua  maupun  pengguna  roda  empat. Namun ada teguran yang tidak di tilang dan ada teguran disertai dengan tindakan penilangan kepada yang bersangkutan.
Brigpol  Kasman,  mengatakan  bahwa,  jenis  pelanggaran  yang  mendominasi  adalah helm, yang berjumlah 569, kemudian pelanggaran melawan arus / berlawanan arah sejumlah 48, pengendara di bawah umur berjumlah 37, melebihi batas kecepatan 3, penggunaan lampu iren  21  dan  berapa  pelanggaran  lainya  sejumlah  90.  Untuk  pelanggaran  dilihat  dari  jenis kelamin,  laki-laki  berjumlah  541  pelanggar  dan  perempuan  berjumlah  259  pelanggar,  jika dilihat  dari  usia  pelaku  pelanggaran  untuk  usia  15  tahun  itu  sejumlah  37  pelanggar.  Yang masih  di  bawah  umur,  berjumlah  7  orang.  Pelanggaran  selanjutnya  didominasi  oleh  usia  16 sampai dengan 30 tahun, rata-rata di atas 200 pelanggar.
Brigpol  Kasman,  mengatakan  bahwa.  pihaknya  tidak  menggunakan  metode  razia stasioner  seperti  penggal  jalan  kemudian  dijaga,  karena  ditakutkan  terjadi  kemacetan  lalu lintas. Sebab jalan di Kota Makassar padat. “Jadi kami patroli ketika ada pelanggaran secara kasat mata, langsung kami lakukan tugas penindakan penilangan ataupun peneguran. Adapun
sasaran yang kami cari, sudah ditetapkan pada saat operasi yang di lakukan oleh Sat Lantas, yakni  terkait  dengan  pelanggaran  helm  yang  tidak  standar  atau  yang  tidak  menggunakan helm. Selain itu, saat berkendara untuk pengendara yang melawan arus, dan pengemudi yang di  bawah  pengaruh  alkohol,  pengendara  motor  di  bawa  umur,  pengendara  yang  menerobos lampu merah, dan pengendara yang membawa kenderananya melebihi batas kecepatan”. 7

## Tabel. 1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Antang Manggala
Kota Makassar Tahun 2018 No  Jenis Pelanggaran Jenis Kendaraan Jumlah Pelanggaran Jumlah Teguran Jumlah Tilang 1. Tidak Menggunakan Helm Roda Dua 569 276 569 2. Berlawanan Arah Roda Dua 48 48 - 3. Berkendara dibawah Umur Roda Dua 37 24 37 4. Melebihi Batas Kecepatan  Roda Dua 3 3 - 5. Penggunaan Lampu iren Roda Dua 21 21 6. Memasuki Tanda Larangan Roda Dua 19 - 19 7. Memasuki Tanda Larangan Roda Empat 17 - 17 8. Tidak  Memiliki  Surat- Surat Kendaraan Roda Dua 14 - 14 9. Tidak  Memiliki  Surat- Surat Kendaraan Roda Empat 8 - 8 10. Tidak Memiliki Kaca Spion Roda Dua 6 - 6 11. Tidak  Memiliki  Lampu Depan Roda Dua 5 - 5 Total 747 372 675 Sumber : Polrestabes Makassar, Bagian SAT
7 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
Tahun  2018  terjadi  95  kasus  lakalantas,  dengan  total  kerugian  material  Rp. 214.625.000 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), korban dari akibat  lakalantas  yang  mengakibatkan meninggal  dunia  sebanyak  16  orang,  yang  luka  berat 49 orang dan yang luka ringan 27 orang, semua kasus lakalantas pada tahun 2018 telah inkrah karena  telah  diproses  secara  hukum  yang  telah  mempunyai  ketetapan  hukum.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel . 2
Data Lakalantas Serta Kerugian Material Tahun 2018 No. Bulan Jml Kasus Akibat Kerugian Material (Rp) Proses Hukum MD  LB  LR Selesai  Belum 1. Januari 23 9 13 1 31.500.000 Selesai - 2. Februari 12 1 7 4 33.400.000 Selesai - 3. Maret 13 1 6 6 24.200.000 Selesai - 4. April 10 1 3 4 13.975.000 Selesai - 5. Mei 3 0 3 0 19.000.000 Selesai - 6. Juni 10 0 7 1 29.500.000 Selesai - 7. Juli 6 2 4 0 1.800.000 Selesai - 8. Agustus 4 1 2 0 8.900.000 Selesai - 9. September 4 1 3 0 16.100.000 Selesai - 10. Oktober 1 0 0 1 1.500.000 Selesai - 11. November 8 0 0 8 19.250.000 Selesai - 12. Desember 1 0 1 2 15.500.000 Selesai - Total 95 16 49 27 214.625.000 12 - Sumber : Polrestabes Makassar, Bagian SAT
Keterangan :
MD   : Meninggal Dunia
LB : Luka Berat
LR : Luka Ringan
Perkara  pelanggaran  lalu  lintas  di  Antangg  Manggala  Kota  Makassar,  harus  segera ditindaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena aksi penegakan supremasi  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  akan  dapat  mengikat  dan  menimbulkan
efek jera terhadap pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) untuk mematuhi peraturan lalu lintas.
Brigpol Kasman, menjelaskan bahwa Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dapat diadili dengan cara pemeriksaan biasa, tetapi walaupun menggunakan pemeriksaan  cepat  SAT  LANTAS  Polrestabes  Makassar  dalam  menerapkannya,  tetap menggunakan  atau  tidak  keluar  dari  koridor  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Sistim peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistim adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur sesuai dengan UU.
Disamping  itu  Polrestabes  Kota  Makassar  juga  mempunyai  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  terhadap  penindakan  lalu  lintas  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan Kapolrestabes  Kota  Makassar  Nomor  02/IV/2012  Tentang  Standar  Operasional  Prosedur (SOP). 8
Secara  umum  hukum  acara  yang  dilakukan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  ketika terjadi  tilang  atau  tindak  pidana  ringan,  SAT  LANTAS  Polres  Polrestabes  Makassar  tidak memerlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyidik SAT LANTAS hanya mengirimkan catatan-catatan atau formulir (balanko) tilang ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  212  KUHAP,  yang  menyatakan  “untuk  perkara pelanggaran  lalu  lintas  jalan  tidak  diperlukan  Berita  Acara  Pemeriksaan,  oleh  karena  itu catatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  207  ayat  (1)  huruf  a  segera  diserahkan  kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya”. Dan Pasal 207  ayat  (1a)  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa,  “Penyidik  memberitahukan  secara  tertulis kepada  Terdakwa  tentang  hari,  tanggal,  jam  dan  tempat  ia  harus  menghadap  sidang pengadilan  dan  hal  tersebut  dicatat  dengan  baik  oleh  penyidik,  selanjutnya  catatan  bersama berkas dikirim ke pengadilan”.
Blanko yang dipergunakan oleh kepolisian berupa buku, satu set terdiri dari 4 (empat) lembar  dan  mempunya  masing-masing  warna  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing  antara lain:
a. Merah dipergunakan Tersangka
b. Kuning dipergunakan untuk satuan setingkat di atas
c. Putih dpergunakan untuk Pengadilan Negeri Makassar
d. Biru dipergunakan untuk Kejaksaan Negeri Makassar
8 Peraturan  Kapolrestabes  Makassar  Nomor  01/III/2012  Tentang  Standar  Operasional  Prosedur Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (TURJAWALI Lantas).
Penggunaan blangko tilang yang diberikan Penyidik kepada Terdakwa pelanggar lalu lintas  sebagai  bukti  pelanggaran  lalu  lintas  tertentu,  dan  merupakan  perintah/eksekusi Pengadilan Negeri atau setoran uang titipan ke Bank. Balanko tilang memuat 27 (dua puluh tujuh) pelanggaran lalu lintas:
a. Hakim  yang  memimpin  persidangan  ini  adalah  hakim  tunggal  seperti  yang  diatur dalam  Pasal  205  ayat  (3)  KUHAP  yang  menyatakan  dalam  acara  pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  kecuali  dalam  hal  dijatuhkan  pidana  perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.
b. Di  dalam  sidang  pemeriksaan  perkara  tilang  terdakwa  boleh  tidak  hadir  dan  dapat menunjuk  seseorang  untuk  mewakilinya  di  persidangan,  dalam  hal  ini  pemeriksaan perkara  tetap  dilanjutkan  dan  diputus  dengan  putusan  verstek.  Seperti  yang  diatur dalam  Pasal  213  KUHAP  yang  menyatakan  “Terdakwa  dapat  menunjuk  seorang dengan surat untuk mewakilinya di siding”. Dan Pasal 214 ayat (1) yang menyatakan “jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”.
c. Perkara  tilang  tidak  ada  surat  tuduhan  atau  gugatan  dan  tidak  adanya  putusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut. seperti maksud dari Pasal 203 ayat (3d)  yang menyatakan “putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang”.
d. Putusan denda dari pengadilan berbeda-beda tergantung putusan hakim.
Melihat  pula  tingginya  kecelakaan  lalu  lintas  amat  sangat  mungkin  terjadi  karena penegakan  hukum  lalu  lintas  yang  tidak  berjalan,  sehingga  pengendara  kendaraan  bermotor beroda  empat  masih  bertindak  semaunya  sendiri  dan  tidak  tertib  berlalu  lintas,  di  satu  sisi kurangnya kesadaran dari pengguna jalan untuk memenuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dapat menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas, disisi lain terkadang masih  banyak  oknum-oknum  aparat  penegak  hukum  melakukan  “sidang  jalan”  dalam menyelesaikan  suatu pelanggaran lalu lintas.
Hal ini sudah tentu menjadi budaya buruk yang harus segera ditinggalkan. Penegakan hukum lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  angkutan  jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana
makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus menerus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia kendaraan dan jaringan jalan.
Dan  kepatuhan  juga  sangat  di  perlukan  bagi  para  pengemudi  angkutan  kota  untuk menciptakan  kenyamanan  dalam  berlalu  lintas.  Untuk  menciptakan  ketertiban  dan keselamatan setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
1. Berperilaku tertib
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.
Sangat  penting  bagi  pengemudi  angkot  untuk  mengetahui  dan  memahami  aturan berlalu  lintas  agar  tercipta  keamanan,  keselamatan,  dan  ketertiban  dijalan  raya.  Seingga penegakan hukum berjalan dengan baik.
Adapun  peran  aparat  kepolisian  polrestabes  makassar  dalam  menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan upaya sebagai berikut:
1. Upaya Pre-Emtif
2. Upaya Preventif

## 3. Upaya Refresif
Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Angkot (Pete-Pete) di Antang Manggala Kota Makassar
Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yag mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan  dampak positif atau negatif terhadap  lingkungan  sosialnya.  Disamping  itu,  sanksi  juga  merupakan  penilaian  pribadi seseorang  yang  memiliki  kaitan  dengansikap  dan  perilaku  yang  tidak  mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.
Pengaruh  hukum  dan  konsep  tujannya  dapat  diartikan  bahwa  konsep  pengaruh  akan berarti  jika  sikap  tindak  atau  perilaku  dapat  dikaitkan  dengan  suatu  kaidah  hukum  dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.
Penerapan sanksi larangan berhenti di sembarang tempat telah diataur dalam undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan dalam pasal 276 sangat diperlukan  sebagai  sutu  upaya  optimalisasi  penggunaan  jaringan  jalan  dengan  melarang
pengunaan memberhentikan disembarangan tempat guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  lalu lintas  menurut  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan, ancaman hukumannyu masih tetap berpedoman dan berdasarkan pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:
1. Pidana Pokok, yaitu:
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Pidana kurungan;
d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan, yaitu:
a. Pencabutan hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
Sanksi pidana tersebut di atas, dijatuhkan bagi sesorang yang melakukan pelanggaran ataupun  tindak  kejahatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan-peraluran  yang  ada  di  dalam KUHP.
Penjatuhan  hukuman  tersebut  telah  mempunyai  kekuatasn  hukum  tetap  apabila  telah mendapatkan kepulusan dari hakim di dalam sualu sidang pengadilan. Di dalam pemeriksaan di  sidang  pengadilan,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHAP  ada  tiga  macam pemeriksaan yaitu:
1. Acara Pemeriksaan Biasa Acara pemeriksaan biasa diatur dalam BAB XVI Pasal 152- 202  KUHAP.  Ketua  Pengadilan  Negeri  berkewajiban  mempelajari  berkas  perkara yang  dilimpahkan  oleh  Penuntut  Umum.  Apabila  Ketua  Pengadilan  Negeri berpendapat  bahwa  perkara  yang  dilimpahkan  Penuntut  Umum  tidak  termasuk wewenang  pengadilan  yang  dilimpahkannya,  maka  akan  diambil  tindakan  sebagai berikut:
a. Menyerahkan  sural  pelimpahan  perkaia  tersebut  kepada  Pengadilan  Negeri  lain yang  dianggap  berwcnang  mengadilinya  dengan  surat  penetapan  dan  membuat alasannya.
b. Menyerahkan  kembali  surat  pelimpahan perkara  tersebui  kepada  Penuntut  Umum yang  selanjutnya  Kejaksaan  Negeri  di  tempat  Pengadilan  Negri  yang  tercantiim
dalam  sural  penetapan.  Apabila  Penuntut  Umum  berkeberatan  terhadap  surat penetapan  Pengadilan  Negeri,  Penuntut  Umum  dalam  waktu  tujuh  (7)  hari mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi.
2. Acara Pemeriksaan Singkat
Yang  dimaksud  dengan  acara  pemeriksaan  singkat  adalah  acara  pemeriksaan  yang menurut  Penuntut  Umum  pembuktiannya  mudah  dan  sederhana.  Dalam  acara pemeriksaan singkat ini. I'cnuntut Umum tidak hanya menerima berkas dari penyidik, tetapi juga secara langsung menerima dari penyidik pembantu.
3. Acara Pemeriksaan Cepat
Acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua (2), yaitu:
a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
Acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  paling  lama  tiga  bulan  alau denda  sebanyak-banyaknya  Rp.7.500,-  dan  penghinaan  ringan  (Pasal  205  ayat  1). Dalam  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  antaia  lain  ditentukan  bahwa pengadilan  mengadili  dengan  hakim  tunggal  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir, kecuali  dalam  hal  dijatuhkan  pidana  perampasan  kepada  terdakwa  dapat  diminla banding.
b. Acara pemeriksaan pelanggaran lain lintas
c. Yang  dimaksud  dengan  acara  pemeriksaan  lalu  lintas  jalan  adalah  perkara pelanggaran  tertentu  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
Dalam  acara  pemeriksaan  perkara  ini,  tidak  memerlukan  berita  acara  pemeriksaan, melainkan  penyidik  hanya  mengirimkan  catatan  dengan  segera  kc  pengadilan sclambatlambatnya  pada  kesempatan  sidang  pertama,  berikutnya  setelah  catatan-caiatan tersebut diserahkan ke pengadilan.
Dalam  praktek  terdakwa  dapat  mengajukan  perlawanan  dalam  waktu  tujuh  (7)  hari setelah putusan diucapkan. Jika putusan setelah mengajukan pcrlawanan tetap berupa pidana dimana  sebelumnya  terdakwa  tidak  hadir  tclali  dijatuhi  putusan  pidana  perampasan kemerdekaan, maka Icihadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. 9
9 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
Selanjutnya  menurut  Brigpol  Kasman,  yang  dimaksud  dengan  catatan  dalam  acara pemeriksaan  pelanggaran  lalu  lintas  tersebut  di  atas,  adalah  bentuk  penindakan  hukum pelanggaran lalu lintas, yang berupa:
Penindakan hukum secara tertulis (Blangko tilang)
a. Penggunaan blangko tilang
1) Dasar hukum Bab IV bagian VI paragraph 2 KUHAP Pasal 211 sampai dengan pasal 216 KUHAP
2) Blangko tilang yang diberikan penyidik kepada terdakwa pelanggaran lalu lintas sebagai bukli pelanggaran ialu lintas tertentu dan merupakan perintah, eksekusi, panggilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri dan alau seloran uang titipan di Bank.
3) Blangko tilang memuat 27 jenis pelanggaran Ialu lintas
b. Blangko  tilang  berupa  buku,  satu  buku  terdiri  dariu  5  set.  satu  buku  lima  lembar masing-masing berwarna:
1) Merah untuk proses sidang pengadilan tilang
2) Kuning untuk arsip kepolisian
3) Putih untuk arsip kejaksaan
4) Hijau untuk pengadilan
5) Biru untuk arsip pelanggar, sebagai tanda terima dari pada surat-surat dan lain- lain pelanggaran yang lelah disita petugas sebagai barang titipan.
c. Persiapan penindakan dengan blangko tilang.
1) Buku tilang yang telah dicap atau yang telah distempel kesatuan.
2) label pelanggaran dan uang titipan.
3) Bolpoint wama hitam
4) Alat pelapis blangko
5) Label barang bukti
d. Pelaksanaan penindakan
Setelah  segala  sesuatu  yang  perlu  dipergunakan  dalain  rangka  penindakan pelanggaran  lalu  lintas  jalan  tertentu  dengan  menggunakan  blangko  tilang  yang tclah  dipersiapkan,  maka  menurut  Brigpol  Kasman,  penindakan  dapat  dilakukan
langsung  di  tempat  jika  ditemukan  pelanggaran  tersebut  dengan  tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: 10
1) Tahap  I,  persiapan  penulisan  di  blangko  tilang  dengan  aiat  pelapis  dari  bahan hard board, karton, dan lain-lain,
2) Tahap II, penulisan blangko tilang, yaitu:
a) Penindakan  dituangkan  pada  lembaran  warna  merah  dari  tiap-tiap  set blangko tilang yang digunakan dengan menggunakan bolpoint wama hitam.
b) Penulisan dengan menggunakan huruf celak atau huruf balok yang jelas dan dapat  dibaca  ditekan  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  tembus,  robek,  atau rusak.
3) Tahap  III,  penandatanganan  terdakwa  pada  blangko  iilang,  yaitu:  Setelah penulisan di blangko tilang selesai dilaksanakan oleh penyidik mengecek ulang penulisannya  dan  memberikan  penjelasan  singkat  schingga  terdapat  pengertian dan menerima tindakan dari penyidik 11
Brigpol Kasman seanjutnya menjelaskan bahwa yang utama adalah sebagai berikut:
a. Kendaraan bermotor roda dua urulannya adalah scbagai berikut:
1) Memberhentikan dengan cara meniup pluit panjang satu kali tanda berhenti,
2) Menunjuk  tempat  berhenti  di  pinggir  jalan  di  sebclah  kiri  tidak  mengganggu  arus lalu lintas
b. Setelah  berhenti  memberikan  hormat  dan  mcugucapkan  salam  pagi,  diberitahukan penjelasan dengan jelas jangan banyak dialog
c. Diperiksa identitas dan surat-surat kendaraan lainnya yang diperlukan
d. Melakukan penyitaan kendaraan bermotor bila diperlukan
e. Kendaraan beroda lebih dari dua (sama dengan yang disebut pada roda dua) 12
Sanksi larangan memberhentikan kendaraan di sembarang tempat terdapat dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 276
“Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  motor  umum  dalam  trayek  tidak singgah  di  terminal  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  36  dipidana  dengan  pidana
10 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
11 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
12 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. 13
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasman  dalam  penerapan  sanksi  pihak kepolisian  lebih  mendahulukan  pidana  denda  ukan  pidana  kurungan.  Kepolisian  biasanya akan  menerapkan  denda  maksimal  kepada  pelanggar  dalam  surat  tilang  yaitu  denda  Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subdair 10 (sepuluh) hari kurungan da dalam putusan hakim yang  telah  eksekusi  oleh  kepolisian  biasanya  berupa  denda  Rp100.000-  Rp500.  000-  (lima ratus ribu rupiah). 14
Dalam  penerapan  sanksi  berupa  pidana  denda  memiliki  kelemahan  yang  secara inherent terkandung di dalam pidana denda itu sendiri adapun kelemahan-kelemahan pidana tersebut adalah:
1. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana  membawa  akibat  tercapainya  sifat  dan  tujuan  pemidanaan  untuk  membina  si pembuat  pelanggar  lalu  lintas  agar  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berguna,  serta mendidik  si  pelanggar  lalu  lintas  untuk  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya. Tidaklah  dengan  demikian  si  pelnggar  lalu  lintas  akan  berkali-kali  berbuat  tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pelanggar lalu lintas),  sebagai  yang  merasa  bahwa  pertanggung  jawaban  akan  dipikul  oleh  orang lain.  Kalau  pembayaran  denda  tidak  dapat  di  penuhi  karena  tidak  mempunyai  uang untuk  membayar  denda  atau  tidak  ada  barang  yang  dapat  di  lelang,  bukankah pelanggaran  lain  yang  baru  lagi  akan  lahir  untuk  mendapatkan  uang  pembayaran denda.  Ini  berarti  pelanggaran  yang  satu  melahirkan  pelanggaran  yang  baru  dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.
2. Kelemahan  yang  lain  juga  bahwa  pidana  denda  juga  dapat  membebani  pihak  ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga di paksa turut merasakan denda tersebut, misalnya  uang  yang  di  alokasikan  bagi  pembayaran  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan pelanggaran memberhentikan
13 Republik Indonesia, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 276.
14 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
kendaraan  di  sembarang  tempat  akan  meegurangi  anggaran  rumah  tangga  yang bersangkutan. 15
Analisis Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Angkot (Pete-Pete) di Antang Manggala Kota Makassar
Kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot di makassar masih rendah diukur berdasarkan  pengetahuan  hukum,  pemahaman  hukum,  sikap  hukum  dan  perilaku  hukum yaitu  mereka  sama  sekali  tidak  mengetahui  dan  tidak  memahami  undang-undang  nomor  22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan tetapi mereka cenderung mengetahui dan  memahami  rambu-rambu  lalu  lintas,  namun  kurang  menghargai  dan  kurang  menaati peraturan tersebut karena sudah menganggap pelanggaran sebagai kebiasaan, oleh karena itu dapat diketahui bahwa rendahnya kesadaran hukum cenderung karena pelanggaran jadi yang paling  dominan  mempengaruhi  kesadaran  hukum  berlalu  lintas  pengemudi  angkutan  kota makassar.
Adapun  hal-hal  yang  sangat  mengkhawatirkan  dari  para  pengemudi  angkot  seperti menerobos  lampu  merah  atau  traffic  light  di  mana  hal  tersebut  sebuah  kompenen  vital pengaturan lalu lintas.ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas justru menempati urutan pertama  sebagai  jenis  pelanggaran  yang  sering  dilakukan,  begitupun  seperti  melawan  arus atau kontra flow mereka seakan menutup mata dengan adanya pengadara lain yang  berjalan berlawanan arah dengan mereka, begitupun dengan melangar rambu-rambu lalu lintas parkir, rambut  di  larang  parkir  serta  berhenti  di  depan  tanda  larangan  stop.padahal  menurut ketentuan  pasal  287  ayat  (1)  UU  No.22  tahun  2009,  jenis  pelanggaran  tersebbut  diancam dengan  hukuman  pidana  kurungan  paling  lama  2  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp`500.000, namun nyatanya aturan ini seperti tanpa taring.
Bahkan  hal  yang  terkesan  sepele  dimata  masyarakat  padahal  hal  tersebut  adalah sesuatu  yang  sangat  perlu  di  perhatikan  seperti  menyalakan  lampu  sein  atau  weser,  banyak pengemudi  angkutan  umum  bahkan  masyarakat  umum  yang  memandang  hal  ini  adalah sesuatu  yang  tiak  terlalu  penting  padahal  kenyataanya  hal  tersebutlh  yang  paling  banyak memkan  korban,  karna  para  pengemudi  yang  secara  tiba-tiba  berbelok  tanpa  menyalakan lampu sein membuat pengendara yang ada di belakangnya menjadi kaget atau lebih vatalnya terjadi  benturan  atau  kecelakaan  yang  mengakibatkan  seseorang  terluka  atau  bahkan merenggang nyawa.
15 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
Itu sebabnya perlu banyak revisi terhadap hukum atau aturan yang ada saat ini seperti penarapan  hukum  atau  program  yang  dilakukan  seperti  salah  satu  langkah  pembaruan  dan perubahan yang diambil oleh pemerintah kota Surabaya alam sistem pelayanan public terkait peremajaanpengguna  jalan  umum  seperti penerapan  sistem e-tilang  terhadap  para pelanggar lalu  lintas.  Tingginya  angka  pellanggar  lalu  lintas  terutama  di  area  traic  light  yang  dapat berujung paa kecelakan lalu lintas sehingga sistem e-tilang yang di terapkan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan aparat kepolisian dengan memastikan dan mendata setiap pelanggar lalu lintas yang di pantau melalui kameca closed circuit television (CCTV).
Hal  ini  dapat  di  jadikan  cerminan  untuk  kefektivitasan  pemerintah  dalam  menindak pelanggar  lalu  lintas.  Hal-  hal  tersebut  merupakan  contoh  yang  di  harapkan  mampu memfasilitasi  dan  sebagai  penyelesaian  dan  kebijakan  untuk  para  pelanggar-  pelanggar tersebut  agar  secepatnya  dapat  mengurangi  tingkat  kecelakan  lalu  lintas  sehingga  secara empiris seluruh komponen masyrakat baik pemerintah, dapat memanfaatkan sistem agar lebih optimal.
Upaya  satlantas  polrestabes  makassar  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum pengemudi angkot yaitu:
“Upaya  preventif  melaksanakan  program  peningkatan  pengetahuan  berlalu  lintas dalam  bentuk  kegiatan:  polisi  sahabat  anak,  sosialisasi  lintas,  keamanan  berkendara, kampanye  keselamatan  lalu  lintas,  pentukan  orgnisasi  terkait  lalu  lintas  secara otomotif, KTL (kawasan tertib lalu lintas), sekolah mengemudi dan lain-lain”. 16
Upaya represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Upaya Represif ialah tilang,  apabila  tindak  pelanggaranya  berat  sehinggan  menimbulkan  kecelakaan  maka  dapat pula di berikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU Nomor 22 tahun 2009tentang lalu lintas da angkutan jalan.
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  tentang  sanksi  pidana  di  atas,  maka  dapat  diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Makassar adalah:
1. Pidana  kurungan  dan  pidana  denda  (sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  273  sampai dengan  pasal  313  Undang-Undang  Nomor  22  laliun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan)
2. Pidana  tambahan  (sebagaimana  dimaksud  dalain  pasal  310.  311,  dan  312  Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Laiu Lintas dan Angkutan Jalan)
16 Brigpol Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.
Penegakan  dan  penerapan  sanksi  yang  di  berikan  kepada  pengemudi  angkutan  kota yang nakal oleh oknum polisi sudah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, akan tetapi hukuman  yang  di  berikan  masihlah  terlalu  ringan  sehingga  tidak  menimbulkan  efek  jerah kepada  pengemudi  lainnya.  Harusnya  sanksi  yang  di  berikan  lebih  berat  agar  tidak  ada lagi pelanggaran yang terjadi di kota makassar.

## KESIMPULAN
Dalam  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Makassar  proses  penyelesaiannya menggunakan  penyelesaian  secara  cepat,  tidak  menggunakan  BAP  penyidik  tetapi  hanya menggunakan  catatan-catatan  atau  blangko  dari  kepolisian  sebanyak  empat  rangkap  yang terdiri  dari  merah  dipergunakan  untuk  Tersangka,  putih  untuk  pengadilan,  biru  untuk kejaksaan, kuning untuk satuan setingkat di atas dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar  Tersangka  maupun  jaksa  tidak  diharuskan  untuk  menghadiri  persidangan,  Hakim yang memimpin persidangan pelanggaran lalu lintas adalah hakim tunggal.
Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu linlas di Kota Makassar adalah:
a. Pidana  kurungan  dan  pidana  denda  (sebagaimana  diatur  dalam  pasal  273-pasal  313 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tantang lalu lintas dan angkutan jalan),
b. Pidana tambahan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 310, 311, 312 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan).
Dalam  rangka  menjaga  ketertiban  lalu  lintas  jalan  raya,  kiranya  terhadap  setiap pelanggaran lalu lintas, sanksinya lebih diperberat atau dapat menimbulkan efek jera.
Hendaknya  pihak  kepolisian  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  dengan  lalu  lintas dan angkutan jalan selalu berkordinasi untuk mengontrol rambu-rambu lalu lintas yang tidalc berfungsi lagi atau sudah rusak dan bahkan hilang, agar tidak ada alasan bagi pcngguna jalan tidak mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulsyani, Constant. Pengantar tentang Kriminologi . Bandung: Remadja karya, 2014.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , Jakarta: Rineka, 2008.
Haq, Hamka. Filsafat Ushul Fiqih . Makassar: Yayasan Al-ahkam, 1998.
Harahap,  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penetapan KUHAP.  Jakarta:  Pustaka Kartini.
Maramis,  Frans. Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  Di  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2013.
Naning,  Ramdlon .  Menggairahkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Disiplin  Penegak Hukum Dan Lalu Lintas . Surabaya, Bina Ilmu, 1998.
Kasman, Polisi Polrestabes Makassar, Wawancara , Makassar 23 Oktober 2018.

## Artikel Jurnal
Amiruddin,  Muh. Pembukaan  Dalam  Tinak  Pidana  Lalu  Lintas ,  jurisprudentie,  vol.5  no.1 juni 2018.
http:/kompas.com/otomotif/ juta mobil dan sepeda motor. Berseleweran di jalanan Indonesia di akses tanggal 15 februari 2018, pukul 08.30 WITA.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79.

## Peraturan perundang-undangan
Peraturan Kapolrestabes Makassar Nomor 01/III/2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (TURJAWALI Lantas).
Peraturan Perundang-undangan kitab Undang-undang hokum (KUHAP)
Republik Indonesia, “Undang-undang No.22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.55  Tahun  2012,”.  Cet  II.  Surabaya:  Kesindo  Utama,  2013.  diakses tanggal 15 februari 2018, pukul 09.30WITA.
-------------------------,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Jakarta pusat: Ditlantas Babinkam Polri.