## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
PELAYANAN NOMOR UJI KOMPETENSI GURU (NO.UKG) PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (P2TK) DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

## Bakhtiar
STIA Bina Banua Banjarmasin bakhtiar@stiabinabanuabjm.ac.id

## Widodo
STIA Bina Banua Banjarmasin widodowidodo@gmail.com
Abstract : The results of the study show: 1) The Service Process for the Teacher Competency Test Number (NO.UKG), verification and validation of online application-based documents can be said to be good and satisfying for teachers because the service is fast and friendly, teachers find it helpful to  get  information  about  the  development  of  the  teaching  profession  .2)  Obstacles  faced  in  the service of Teacher Competency Test Number (NO.UKG) include: a) Lack of information regarding the procedure for submitting NO.UKG. b) Lack of operator staff in providing UKG No. services. c) There is no Standard Operating Procedure in the NO.UKG service. d) Lack of active participation by some teachers which causes frequent password resets due to loss.
Keywords: Service, Teacher Competency Test Number,
Abstrak  : Hasil  penelitian  menunjukkan  :  1)  Proses  Pelayanan  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru (NO.UKG), verifikasi dan validasi dokumen berbasis aplikasi online dapat dikatakan sudah baik dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, guru merasa terbantu mendapatkan informasi  tentang  pengembangan  profesi  keguruan.2)  Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelayanan Nomor  Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  antara  :  a)  Kurangnya  informasi  mengenai  prosedur pengajuan NO.UKG. b) Kurangnya petugas operator dalam memberikan layanan No.UKG. c) Tidak ada Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan NO.UKG. d) Kurangnya partisipasi aktif oleh sebagian guru yang menyebabkan seringnya terjadi reset password dikarenakan hilang
Kata Kunci: Pelayanan, Nomor Uji Kompetensi Guru

## PENDAHULUAN
Guru  memiliki  posisi  strategis  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4  Desember  2004,  memperkuat  peran  guru  dalam  pelaksanaan  pendidikan.
Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen  secara  eksplisit  mengamanatkan  adanya  pembinaan  dan  pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  dilaksanakan  bagi  semua  guru,  baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat.
Pentingnya  profesi  Guru  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  maka pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para guru dengan diadakan Uji Kompetensi  Guru  yang bertujuan  mampu  memberikan  dan  meningkatkan  mutu pendidikan  bangsa.  Berkaitan  dengan  program  tersebut,  pemetaan  kompetensi yang  secara  detail  menggambarkan  kondisi  objektif  guru  dan  merupakan informasi  penting  bagi  pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  terkait  dengan materi dan strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru.
Nomor Uji Kompetensi Guru (No.UKG) wajib dan sangat penting untuk dimiliki setiap guru, karena dengan memiliki No.UKG guru akan mendapat akses ke layanan SIM PKB guna mengikuti program pengembangan keprofesian, dan pelatihan-pelatihan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan maupun dari P4TK  (Pusat  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  guna  meningkatkan kemampuannya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara melalui dunia pendidikan.
Akan tetapi masih banyak guru yang belum mengetahui cara mendapatkan Nomor Uji Kompetensi Guru (No.UKG) untuk mendapatkan layanan SIM PKB (Sistem  Informasi  Manajemen  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan). Berdasarkan  data  pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Banjarbaru  terdapat  3205  orang guru,  namun  baru  2562  orang  yang  mempunyai  No.UKG  dan  menjadi  anggota Komunitas guru, baik itu MGMP SMP, KKG SD, MGBK Dikdas maupun gugus TK.  Sementara  masih  643  orang  guru  belum  memiliki  No.UKG.  Artinya  ada 20.06 % guru yang belum mempunyai No.UKG.
Berangkat  dari  penjelasan  diatas,  sehingga  proses  pelayanan  Nomor  Uji Kompetensi Guru ini menarik untuk diteliti dan diangkat serta untuk mengetahui Proses  Pelayanan  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  pada  Bidang Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  (P2TK)  Dinas  Pendidikan  Kota Banjarbaru, hambatan yang dihadapi, dan solusi/ upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan  tersebut,  Agar  nantinya  penelitian  ini  Sebagai  sumbangan pemikiran  guna  dijadikan  bahan  pertimbangan  untuk  mengevaluasi  dan meningkatkan  pelayanan  pada  Bidang  Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan (P2TK) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

## KAJIAN TEORI

## Pelayanan Publik
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik, yang dimaksud Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011:5) pelayanan publik diartikan “Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan  organisasi  tertentu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  acara  yang telah ditetapkan” . Pendapat lain dari Ratmino dan Atik Septi Winarsih (2006:4) “Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik  maupun  jasa  publik  yang  pada prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan  dilaksanakan  oleh  instansi  Pemerintah Pusat,  Daerah  dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha Milik Daerah.

## Faktor Pendukung Layanan
H.A.S  Moenir  (2002  :  88)  berpendapat  ada  enam  faktor  pendukung pelayanan, antara lain : Faktor kesadaran, Faktor Aturan, Faktor Organisasi, Faktor Pendapatan, Faktor Kemampuan; dan Faktor Sarana Pelayanan.

## Pengertian Uji Kompetensi Guru (UKG)
Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah sebuah kegiatan Ujian untuk mengukur kompetensi  dasar  tentang  bidang  studi  (subject  matter)  dan  pedagogik  dalam
domain  content  guru.  Kompetensi  dasar  bidang  studi  yang  diujikan  sesuai kualifikasi akademik guru.
Uji  Kompetensi  Guru  (UKG)  merupakan  ujian  terhadap  penguasaan kompetensi  professional  dan  pedagogik  di  dalam  ranah  kognitif,  sebagai  dasar penetapan  kegiatan  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  dan  merupakan bagian dari penilaian kinerja guru untuk mengatasi disparitas kompetensi guru di daerah dengan di pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku  Lembaga  pemerintah  yang  menaungi  Pendidikan  dan  guru  harus  mampu menyiasati disparitas kompetensi guru di pusat dan di daerah dengan menggunakan Uji  Kompetensi  Guru  (UKG),  sehingga  mapping  kompetensi  dapat  dilaksanakan terlebih  dahulu  sebelum  pembuatan  materi  pelatihan  maupun  tindak  lanjut  yang akan menunjang kemampuan professional guru.

## Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2007  tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2010  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit;
5. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Uji Kompetensi Guru;
6. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  Nomor 14652/B.B2/PR/2015  tentang  Penerbitan  NO.UKG  bagi  Guru  dan  Tenaga

## Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal

## Deskripsi Tempat Penelitian
Dinas  Pendidikan  Kota  Banjarbaru  yang  beralamat  di  Jalan  Pendidikan Nasional  No.1  –  R.O.  Ulin  Kelurahan  Loktabat  Selatan  Kecamatan  Banjarbaru Selatan  Kota  Banjarbaru  Kode  Pos  70713  adalah  salah  satu  satuan  organisasi perangkat  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  perda  kota  Banjarbaru  Nomor  10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru mempunyai  tanggung  jawab  menyelenggarakan  pemerintahan  di  bidang pendidikan.
Dinas  Pendidikan  Kota  Banjarbaru  dengan  visi  “Terwujudnya  Pelayanan Pendidikan yang Berkarakter” dan misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”, memiliki struktur organisasi yang terdiri : Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,  Sub  Bagian  Perencanaan,  dan  Sub  Bagian  Keuangan,  Kemudian terdapat  Bidang-Bidang  yakni  1)  Bidang  Pembinaan  PAUD  dan  DIKMAS, membawahi  a)  Seksi  PAUD,  b) Seksi  Kelembagaan dan DIKMAS,  dan  c) Seksi Sarpras  PAUD.  2)  Bidang  Pembinaan  Sekolah  Dasar,  membawahi  a)  Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SD, b) Seksi Peserta Didik SD, dan c) Seksi Sarpras SD. 3) Bidang Pembinaan SMP, membawahi a) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
SMP, b) Seksi Peserta Didik SMP, dan c) Seksi Sarpras SMP. 4) Bidang Pembinaan Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan,  membawahi  a)  Seksi  PTK  PAUD,  b)  Seksi PTK SD, dan c) Seksi PTK SMP.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  terhadap  masalah  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriftif kualitatif,  dimana  pada  dasarnya  adalah  mengamati  fenomena  (orang,  peristiwa, proses,  gejala)  dalam  lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka,  serta berusaha memahami tentang dunia mereka.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada proses pelayanan pengusulan Nomor  Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  pada  Bidang  Pembinaan  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang  mengharuskan  peneliti  turun  ke  lapangan.  Pengamatan  ini  peneliti gunakan untuk melihat dan memahami serta mengambil kesimpulan terhadap proses  pelayanan  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  pada  Bidang Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Dinas  Pendidikan  Kota Banjarbaru.
2. Wawancara ( interview )
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kabid P2TK, Kasi PTK PAUD,SD,SMP  dan  Operator  NO.UKG  dan  Karyawan/wati  di  bidang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  pelayanan  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru (NO.UKG) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  dilakukan  melalui  bahan- bahan  tertulis  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  teori-teori  sebagai  bahan landasan berpikir. Landasan ini dapat diperoleh dari buku-buku, literatur yang berhubungan  dengan  topik  yang  diambil,  perundang-undangan  yang  berlaku dan  mengumpulkan  data-data  hasil  penelitian  (dokumen-dokumen  mengenai situs  dan  kondisi  guru  yang  mengajukan  NO.UKG,  laporan-laporan  penting dalam  merekap  guru  yang  mengajukan  NO.UKG,  laporan-laporan  penting hambatan guru dalam mengajukan NO.UKG)

## Teknik Analisa Data
Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas dengan tahapan menurut Arikunto (2015:78) sebagai berikut : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Proses pelayanan No. UKG tidak terlalu rumit asalkan seorang guru selalu bertanya  baik  sesama  rekan  kerja  guru  maupun  ke  Dinas  Pendidikan  Kota
Banjarbaru.  Karena  cukup  terdaftar  di  Dapodik,  maka  nama  guru  tersebut  secara otomatis sudah mempunyai No. UKG tinggal membuka link http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id  maka  akan  muncul  dan  dengan  mengetik  No. UKG  yang  ada  dan  dilengkapi  tanggal  lahir  maka  guru  akan  mendapatkan  akun No.UKG. Setelah registrasi selesai barulah guru diarahkan mengisi profil data diri dan  juga  mendaftarkan  untuk  menjadi  komunitas.  Dengan  mendaftar  menjadi anggota  komunitas  guru  bisa  ikut  serta  dalam  program  yang  diadakan  oleh Kemendikbud. Sebaliknya apabila guru sudah aktif di SIMPKB tapi belum masuk ke komunitas  maka biasanya akses kegiatan untuk pengembangan keprofesian belum bisa diikuti. Dari hasil pengumpulan data dapat disimpulkan bahwasanya Pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (No.UKG) pada bidang P2TK Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah baik dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, guru merasa terbantu mendapatkan informasi tentang pengembangan profesi keguruan.
Meskipun pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah baik dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala, antara lain :
a. Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada Kepala Sekolah dan guru di satuan pendidikan sehingga masih banyak guru yang belum mengetahui bahwa Nomor Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  sudah  dapat  diakses  melalui  portal  layanan program GTK Kemendikbud di link http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id.
b. Kurangnya petugas operator Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) sehingga Kepala  Sekolah  dan  guru  yang  ingin  memperoleh  layanan  Nomor  Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) tidak optimal.
c. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan Nomor Uji Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  sehingga  Kepala  Sekolah  dan  guru  bingung akibatnya sering bertanya mengenai  Nomor Uji  Kompetensi Guru (NO.UKG) yang telah disampaikan.
d. Seringnya  hilang  dan  tidak  disimpan  akun  dan  password  oleh  masing-masing guru sehinga operator Dinas Pendidikan sering melakukan reset password.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru
(NO.UKG)  pada  Bidang  Pembinaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi menurut keterangan beberapa informan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :
a. Memberikan  sosialisasi  dan  informasi  kepada  Kepala  Sekolah  dan  guru mengenai pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada pertemuan- pertemuan kelompok kerja kepala sekolah dan pertemuan komunitas Guru serta dipublikasikan  di  website  Dinas  Pendidikan  Kota  Banjarbaru  ataupun  di  grup media  sosial  sehingga  informasi  yang  disampaikan  dapat  merata  dan menyeluruh bagi Kepala Sekolah dan guru se Kota Banjarbaru.
b. Menambah  personil  atau  petugas  operator  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru (NO.UKG) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sesuai jumlah rasio operator dan satuan pendidikan yang ada di Kota Banjarbaru dengan mengoptimalkan karyawan/wati yang ada. Diharapkan dengan  bertambahnya  petugas  operator  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru (NO.UKG) akan memberikan layanan yang optimal kepada Kepala Sekolah dan guru  di  Kota  Banjarbaru  yang  mengajukan  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru (NO.UKG).
c. Menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pelayanan  Nomor  Uji Kompetensi Guru (NO.UKG).

## PENUTUP
Mengacu pada hasil pembahasan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil  dalam  penelitian  ini,  yaitu  ;  Pelayanan  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru (No.UKG)  pada  bidang  P2TK  Dinas  Pendidikan  Kota  Banjarbaru  sudah  baik  dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, guru merasa terbantu mendapatkan  informasi  tentang  pengembangan  profesi  keguruan.  Kendala  yang dihadapi  a)  kurangnya  sosialisasi  dan  informasi  mengenai  pelayanan  Nomor  Uji Kompetensi  Guru  (NO.UKG).  b)  Kurangnya  petugas  operator  Nomor  Uji Kompetensi  Guru  (NO.UKG).  c)    Tidak  adanya  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  pada  pelayanan  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG).  d)  Seringnya hilang  dan  tidak  disimpan  akun  dan  password  oleh  masing-masing  guru  sehinga operator  Dinas  Pendidikan  sering  melakukan  reset  password.  Upaya  yang
dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  adalah  :  a)  Memberikan  sosialisasi  dan informasi  kepada  Kepala  Sekolah  dan  guru  pada  pertemuan-pertemuan  asosiasi profesi guru. b) Menambah personil atau petugas operator Nomor Uji Kompetensi Guru  (NO.UKG)  yang  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. c) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG). d) Mengimbau kepada semua guru yang sudah memiliki akun dan password agar menyimpan akun dan password dengan  baik  sehinga  operator  Dinas  Pendidikan  tidak  harus  melakukan  reset password kembali.
Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru  agar lebih optimal dalam mensosialisasikan arti penting  Nomor Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  bagi  guru.  Bidang  Pembinaan  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  Dinas  Pendidikan  Kota  Banjarbaru  agar  mengusulkan penambahan  operator  Nomor  Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG)  agar  pelayanan proses  pengajuan  Nomor Uji  Kompetensi Guru (NO.UKG)  bisa optimal.  Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar  membuat  dan  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pelayanan Nomor  Uji  Kompetensi  Guru  (NO.UKG),  Selanjutnya  mensosialisaikan  dan menginformasikan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  tersebut  kepada  satuan pendidikan  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  Kota  Banjarbaru.  Sehingga kedepannya  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  yang  mengajukan  Nomor  Uji
Kompetensi Guru (NO.UKG) mempunyai kejelasan alur dan waktu penyelesaian pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah . Bandung: PT. Refika Aditama.
H.A.S  Moenir.  2002. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.16  Tahun  2007  tentang  Standar Kualifikasi akademik dan kompetensi guru
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  35  Tahun  2010  tentang  Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional guru dan angka kredit
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  57  Tahun  2012  tentang  Uji Kompetensi Guru
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  Nomor 14652/B.B2/PR/2015 Tentang Penerbitan NO.UKG bagi Guru dan Tenaga Kependidikan  pada  Satuan  Pendidikan  Formal  dan  Non  Formal  di  Tahun 2016.
Perwali  Kota  Banjarbaru  No.  40  Tahun  2016  tentang  kedudukan,  susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
Panduan Tata Kelola Komunitas Guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020
https://www.dadangjsn.com, cara mencari dan menemukan nomor-ukg