## ISLAMUNA

## FENOMENA TINGGINYA ANGKA CERAI-GUGAT DAN FAKTOR PENYEBABNYA: ANALISIS REFLEKTIF ATAS KASUS-KASUS PERCERAIAN DI MADURA

## Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Email: maimun@stainpamekasan.ac.id thohasumberjati@gmail.com Arifinbahul25@gmail.com
Abstrak: Beberapa  tahun  belakangan  ini  perceraian  menjadi  istilah  yang  sangat populer di telinga masyarakat, hal ini karena angka perceraian semakin hari terus bertambah.  Tidak  kurang  dari  lima  orang  setiap  harinya  berubah  statusnya menjadi  janda/duda.  Wilayah  Madura  juga  menjadi  penyumbang  terbanyak angka perceraian di Jawa Timur, khususnya di Pamekasan dan Sampang. Jumlah perceraian per tahun di dua daerah tersebut mencapai seribuan lebih. Menariknya dari ribuan jumlah perceraian tersebut didominasi oleh jumlah cerai gugat. Tulisan yang  merupakan  hasil  penelitian  ini  membahas tentang  fenomena  meningkatnya angka  perceraian  yang  diinisiasi  oleh  pihak  istri  (cerai-gugat)  di  dua  daerah tersebut dari tahun ke tahun, dan  memaparkan secara mendalam tentang faktor- faktor  penyebabnya.  Menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  jenis fenomenologis,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  tiga  tahun  terakhir angka perceraian di Madura semakin meningkat dan lebih didominasi oleh model cerai-gugat,  faktor  penyebabnya  sangat  beragam  yang  dapat  dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.
Katakunci : Perceraian, cerai-gugat, fenomena, refleksi
Abstract: In recent years divorce has become a very popular term in the ears of the community,  this  is  because  the  divorce  rate  continues  to  grow.  Not  less  than  5 people change their status every day to become widows / widowers. The Madura region  is  also  the  largest  contributor  to  divorce  rates  in  East  Java,  especially  in Pamekasan  and  Sampang.  The  number  of  divorces  per  year  in  these  two  regions reaches more than a thousand. Interestingly, thousands of divorces are dominated by the number of divorce. The writing which is the result of this study discusses the phenomenon  of increasing divorce rates  initiated by the  wife (divorce) in the two  regions  from  year  to  year,  and  describes  in  depth  about  the  causal  factors. Using a descriptive qualitative approach with a phenomenological type, the results of  the  study  show  that  in  the  past  three  years  the  divorce  rate  in  Madura  has increased and is dominated by divorce, the causes of which are very diverse which can be categorized into internal and external factors in the household model.
Keywords : Divorce, divorce, phenomenon, reflection

## Pendahuluan
Dalam  berbagai  peraturan  dan  perundang- undangan  di  Indonesia,  istilah  pernikahan  / perkawinan  sebenarnya  sudah  jauh  melampaui istilah pernikahan yang dirumuskan para ulama’ dalam  berbagai  literatur  fiqh-nya.  Dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dijelaskan  bahwa:  ”Perkawinan  adalah  sebuah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 1 Namun  kenyataannya  tidak  jarang  ikatan suci  pernikahan  berakhir  dengan  perceraian. Perceraian  seringkali  menjadi  pilihan/terpaksa yang  tidak  dapat  dihindari  oleh  pasangan suami-istri,  khususnya  jika  hubungan  rumah tangga  sudah  tidak  bisa  dipertahankan  lagi. Karena  itu,  baik  hukum  Islam  maupun  hukum pemerintahan  memberikan  jalan  sesuai  dengan latar  belakang  kasusnya.  Perceraian  dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah thalaq , yaitu melepaskan ikatan (hall al-Qaid) , pelepasan ikatan  dengan  menggunakan  kata-kata  yang sudah  ditentukan. 2 Dalam  Islam  pada  dasarnya Thalaq itu  suatu  perbuatan  yang  boleh  (halal) meskipun  juga  sesuatu  yang  sangat  dibenci (makruh).
Beberapa  tahun  terakhir,  kasus  perceraian cenderung  mengalami  peningkatan.  Pada Nopember 2016 sudah terdata sebanyak 315 ribu kasus  percaraian  dari  seluruh  Indonesia  yang masuk  di  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah Agung. 3 Dari  jumlah  tersebut  memang  terjadi dua  jenis  kasus,  yaitu  kasus  cerai  gugat  dan kasus  cerai  talak.  Dari  ratusan  ribu  kasus perceraian  di  atas,  kasus  cerai  gugat  lebih banyak,    jumlahnya  mencapai  224.240  gugatan yang diterima.
Menariknya, dari keseluruhan jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, penyumbang  terbesarnya  adalah  dari  tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur,  dan  Jawa  Barat.  Khusus  di  Jawa  Timur, Kabupaten yang menyumbang kasus perceraian khususnya  jenis  kasus  cerai  gugat  adalah  di
1 Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974    Tentang Perkawinan Pasal 1.
2 Abdurrahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqhala  Mazahib  al-Arba‟ah, Jilid IV, (Kairo: Dar al-Fikr, tth.), 278. 3 Liputan6.com, edisi 17 Nopember  2016. Diakses tanggal 03 April 2017.
Pengadilan  Agama  Kubupaten  Sampang  dan Pamekasan.  Di  dua  kabupaten  ini  kasus  cerai- gugat  seperti  menjadi  tren  baru  bagi  pasangan suami istri, terlihat setiap tahun kecenderungannya  meningkat.  Data  di  tahun 2014/2015  di  PA  Pamekasan  angka  cerai  talak mencapai 496 berbanding 766 kasus cerai-gugat. Begitu  juga  di  PA  Sampang  yang  jumlahnya lebih  fantastis  lagi,  yaitu  1.037  cerai  gugat berbading 782 kasus cerai talak. 4 Jumlah tersebut pada  tahun  berikutnya  semakin  meningkat, khususnya di PA Sampang Madura.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya  perceraian,  antara  lain  faktor ekonomi,  perselingkuhan  yang  dilakukan  salah satu  pasangan,  serta  ketidakharmonisan  dalam keluarga,  ketidakcocokan  dalam  rumah  tangga, adanya  pihak  ketiga,  karena  perkawinan  dini, dan  sebagainya. 5 Yang  menjadi  kegelisahan akademik  penulis  adalah  mengapa  kasus  cerai- gugat kecenderungannya semakin tahun semakin meningkat? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan  para  istri  memutuskan  untuk menggugat  cerai  suaminya?  Mengapa  mereka berani menggugat cerai  suaminya? Tentu untuk menjawabnya dibutuhkan pendalaman langsung kepada pihak-pihak yang berkasus.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif (qualitative approach) . Jenis penelitian ini adalah  penelitian  lapangan,  yang  antara  lain memiliki ciri bahwa sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Dimana  sasaran  tersebut  diteliti  secara mendalam  sesuai  dengan  latar  dan  konteksnya, dengan tujuan memahami  berbagai kaitan antar variabelnya. 6 Lokasi  penelitian  di  Pengadilan  Agama Kabupaten  Pamekasan  dan  Pengadilan  Agama Kabupaten Sampang. Dua lokasi tersebut dipilih karena tingginya angka kasus cerai gugat dalam beberapa tahun terakhir, di samping juga karena letaknya yang terjangkau sehingga peneliti hadir di  lokasi  secara  mudah  dan  intensif. S umber data  dalam  penelitian  ini  dapat  dibagi  menjadi sumber data manusia dan non manusia. Sumber
4 Harian  Terbit,  sedisi  29  Mei  2015  diakses  tanggal  3  April 2017. Bandingkan dengan Radar Madura, edisi 02 Mei 2015.
5 Media  Madura.com,  edisi  17  Nopember  2016.  Diakses tanggal 03 April 2017.
6 ImronArifin,  ed., Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu-ilmu  Sosial dan Keagamaan (Malang: Kalimassahada, 1996), 57.
data  manusia  antara  lain  unsur  hakim,  panitera di  PA  Sampang  dan  Pamekasan,  unsur  pihak- pihak  yang  berperkara  di  PA,  unsur  petugas KUA, unsur pemerhati kajian kesetaraan gender. Sedangkan  sumber  non  manusia,  dapat  berupa dokumen,  buku-buku,  berita,  salinan  putusan pengadilan terkait gugat-cerai, formulir pengajuan  gugatan,  dan  semua  teks  tertulis terkait  dengan  tingkat  perceraian  dalam  kurun tiga tahun terakhir.
Tehnik pengumpulan data yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan beberapa  langkah  analisis,  yaitu: Pertama, reduksi  data,  yaitu  suatu  langkah  analisis  data yang sudah terkumpul, disusun secara sistematis dan  ditonjolkan  pokok-pokok  masalahnya, sehingga  nantinya  ditemukan  intisari  data. Kedua, display  data,  sudah  barang  tentu  data yang akan dikumpulkan sangat banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarkannya secara keseluruhan ataupun  dalam  pengambilan  kesimpulan.  Maka untuk  mengatasi  kesulitan  tersebut  kemudian bisa  diantisipasi  dengan  cara  membuat  model, pemetaan,  tabel,  dan  diagram,  sehingga keseluruhan  data  dapat  dipetakan  hingga bagian-bagian  yang  mendetil.  Dan ketiga heuristik data. Menemukan perbedaan- perbedaan  dan  menarik  persamaan-persamaan yang  ada  pada  data  untuk  kemudian  bisa dilakukan perbandingan antara tema yang saling berhubungan sama lainnya.

## Fenomena  Meningkatnya  Cerai  Gugat  di Pamekasan dan Sampang
Berbicara  peningkatan  perceraian  di  dua lokasi  penelitian  ini  bukan  hal  yang  baru  dan luar  biasa.  Karena  banyak  faktor  yang  saling terkait  satu  sama  lainnya  yang  mendorong meningkatnya  perceraian  di  PA,  di  mana masing-masing  faktor  tidak  bisa  dipandang biasa  apalagi  sepele.  Sebagaimana  sudah  diulas di  paparan  data  penelitian,  bahwa  dalam  tiga tahun  terakhir,  kasus  perceraian  di  kabupaten Pamekasan  dan  Sampang  sangatlah  dinamis, dinamis  dalam  arti  senantiasa  mengalami kemajuan  ke  angka  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka  tersebut  sangat  memprihatinkan, mengingat pernikahan sedianya bermakna suatu ikatan yang kuat, tidak mudah putus. Meskipun pemaknaan  pernikahan  yang  sangat  sempit
dirumuskan  oleh  beberapa  ulama’  tidak demikian  adanya.  Semisal  “Akad  yang membolehkan  terjadinya Istimta‟ (persetubuhan) dengan  seorang  wanita,  atau  melakukan wathi‟ , dan  berkumpul  selama  wanita  tersebut  bukan yang  diharamkan  karena  keturunan  atau sepersusuan”. Atau “Akad yang telah ditetapkan oleh  syari’  agar  sesorang  laki-laki  dapat mengambil  manfaat  untuk  melakukan istimta‟ dengan  seorang  wanita  atau  sebaliknya”. 7 Para imam  mazhab  yang  empat  juga  seakan bersepakat dalam merumuskan istilah pernikahan.  Ulama’  Hanafiyah  mendefinisikan pernikahan sebagai “akad  yang  memberi faidah untuk  melakukan  mut’ah  secara  sengaja”. 8 Ulama’  Hanabilah  memberikan  pengertian tentang  pernikahan  adalah  “Akad  yang menggunakan inkah yang  bermakna Tajwiz dengan  maksud  mengambil  manfaat    untuk bersenang-senang”. 9 Tak  terkecuali  para  ulama’ Syafi’iyah  juga  memberikan  pengertian  yang juga mengarah kepada makna harfiyahnya, yaitu “Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita”. 10 Muhammad  Abu  Zahrah  mengatakan bahwa  pernikahan  adalah  “Akad  yang menimbulkan  akibat  hukum  berupa  halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan,  saling  tolong  menolong  serta menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di  antara keduanya”. 11 M.  Azhar  Basyir  mendefinisikan “Nikah  adalah  melakukan  suatu  akad  atau perjanjian  untuk  mengikatkan  diri  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua belah  pihak  dengan  dasar  sukarela  dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi  rasa kasih sayang dan ketentraman    dengan  cara-cara  yang  diridhai Allah”. 12 Pengertian  pernikahan  secara  istilah  di atas  juga  seakan  mendapatkan  dukungan  yang meriah  dari  kalangan  ulama’  di  Indonesia.  Hal
7 Wahbah  al-Zuhaily, al-Fiqh  al-Islami  Wa  Adillatuhu, Jilid  VII (Damasykus, Dar al-Fikr, 1989), 29.
8 Abdurrahman  al-Jaziri, al-Fiqh  „ala  al-Mazahib  al-Arba‟ah, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 3.
9 Ibid., 4 10 Ibid. 11 Muhammad  Abu  Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.
12 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.
ini  bisa  dilihat  beberapa  rumusan  pengertian pernikahan  yang  mereka  tulis  dalam  beberapa fiqh.  Antara  lain  Mahmud  Yunus  menjelaskan bahwa  perkawinan  adalah  akad  antara  calon suami  dan  istri  untuk  memenuhi  hajat  jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”. 13 Akad yang menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi  hak dan  kewajiban  serta  tolong  menolong  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang antara  keduanya  bukan  muhrim. 14 Zahri  Hamid seperti  dikutip  Abd.  Somad  menerangkan: “suatu  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  laki- laki  dan  seorang  perempuan  untuk  hidup berketurunan  yang  dilangsungkan  menurut ketentuan syari’at Islam”. 15 Seharusnya  pernikahan  dimaknai  sebagai akad  yang  akan  melahirkan  implikasi-implikasi yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, sehingga  setiap  individu  yang  termasuk  sudah sanggup (istitha‟) ,  itu  artinya  sanggup  dalam menghadapi  kompleksitas  kehidupan  rumah tangganya.  Dari  sinilah  titik  poin  pernikahan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan  sekarang,  menuju  kehidupan  rumah tangga yang kekal sebagaimana dicita-citakan al- Qur’an  dengan  istilah mitsaqan ghalidzan (ikatan yang kokoh dan kuat).
Apalagi  kemudian  situasi  dan  kondisi yang mendukung. Sudah tidak memiliki pondasi pemahaman yang kokoh tentang rumah tangga, juga diperparah dengan situasi dan kondisi yang secara  kebetulan  atau  sengaja  dibuat  memaksa mereka  untuk  semakin  lemah  dalam  mem- pertahankan ikatan pernikahannya. Kondisi dan situasi  yang  dimaksud  adalah  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  budaya  masyarakat.  Sulitnya mencari  penghasilan  di  wilayahnya  sendiri, membuat  masyarakat  Madura  pada  umumnya mencari  keberuntungan  ke  luar  daerah  bahkan ke  luar  negeri,  sehingga  karena  itu  masyarakat Madura  dicap  memiliki  kebiasaan  masyarakat yang  suka  merantau,  maka  ada  kemungkinan mereka  pindah  karena  pekerjaan  atau  karena alasan pendidikan. 16 Dalam  Islam  perceraian  dikenal  dengan istilah thalaq, yaitu  melepaskan  ikatan  atau
13 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam, (Jakarta: HidakaryaAgung, 1986), 2.
14 Sulaiman  Rasyid, Fiqh  Islam, (Bandung:  SinarBaru,  1989),
348.
15 Abd.  Shomad, Hukum  Islam,  Penormaan  Prinsip  Syari‟ah dalam  Hukum  Indonesia, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010. 274.
16 Pamekasan dalam Angka, 2017, 89-90.
melepaskan perjanjian. 17 Dalam istilah fiqh thalaq adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan  menggunakan  kata-kata  yang  telah ditentukan. 18 Thalaq adalah  sebuah  upaya  untuk melepaskan  ikatan  perkawinan  dan  selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. 19 Kata Thalaq sebenarnya  merupakan  kata-kata  yang  sering dipakai  oleh  orang  jahiliyah  yang  sering digunakan  untuk  melepaskan  pernikahan  lalu mendapat  penegasan  setelah  kedatangan  Islam dan  digunakan  untuk  melepaskan  ikatan pernikahan.  Dalil-dalil  tentang thalaq tersebut berdasarkan al-Qur’an, Hadits, Ijma’. 20 Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu  yang  asing,  justru  merupakan  sesuatu yang  alamiah,  karena  memang  kedua  belah pihak  memiliki  tanggungjawab  berbeda  dan memiliki  hak  yang  sama  untuk  mengambil keputusan  dalam  rumah  tangganya.  Dapat dilihat  ulama-ulama  fiqh  klasik  membahas berbab-bab  di  dalam  kitabnya  mengenai persoalan  thalaq  ini.  Beberapa  hal  yang menyebabkan  terjadinya  putusnya  perkawinan antara  lain  adalah Thalaq , khulu‟ , khiyar/fasakh , syiqaq , nusyuz , ila‟ dan zihar ,  itu  menurut  Imam Malik, Imam Syafi’i menambahkan li‟an . 21 Para  pemerhati  hukum  Islam  baik  yang klasik  maupun  kontemporer  kebanyakan mengidentifikasi penyebab terjadinya perceraian karena  hal-hal  seperti  di  atas  di  mana  hampir semua  mengarah  kepada  dominasi  pihak  suami dalam  hal  kewenangan  mentalak  istrinya  jika  si istri  melakukan  penyimpangan  syar’i,  seperti istri  durhaka  terhadap  suami (nusyuz) atau sebaliknya,  terjadinya  percekcokan (syiqaq) antara  keduanya  karena  factor-faktor  eksternal dalam rumah tangga, atau tuduhan perselingkuhan  oleh  salah  satu  pihak  yang mengarah  kepada  saling  tuduh  menuduh  yang
17 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006), 206.
18 Al-Jazairi, Kitab al-Fiqh „ala Mazahib al-arba‟ah, Juz IV (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 278.
19 SayyidSabiq, Figh  al-Sunnah,  Juz  II,  I (Bairut:  Dar  al-Fikr, 1983), 206.
20 Taqiyuddin, Kifayatul  Akhyar,  Juz  II (Bandung:  al-Ma’arif, t.th.), 84.
21 Khairuddin  Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap  Perundangan-undangan  Perkawinan  Muslim  di Indonesia  dan  Malaysia (Jakarta:  INis,  2002),  203.  Lihat  juga dalam  Joseph  Schacht, Pengantar  Hukum  Islam, terj. JokoSupomo (Bandung: Nuansa, 2010), 234-235.
harus  diselesaikan  dengan  cara li‟an . 22
Sedangkan menurut
Undang-Undang perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab,  yaitu  sebab  salah  satu  meninggal  dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan. 23 Di  satu  sisi  meningkatnya  kasus perceraian  di  PA  dipandang  sebagai  hal  yang memperihatinkan,  terutama  bagi  pasangan  itu sendiri dan  keluarganya.  Namun di sisi lain  hal tersebut  juga  harus  dilihat  secara  positif  bahwa itu  menunjukkan  adanya  kesadaran  masyarakat untuk  menyelasaikan  perkaranya  melalui  jalur yang  legal,  yaitu  secara  hukum,  sehingga  tidak ada  pihak-pihak  yang  dirugikan  secara  material dan  psikologis.  Didukung  pula  dengan  adanya kemudahan akses bagi masing-masing pasangan untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan  agama  jika  keutuhan  rumah tangganya  sudah  tidak  bisa  dipertahankan  lagi. Saat  ini  akses  untuk  mengajukan  perkara  ke pengadilan  agama  sangat  mudah,  sehingga semua  kalangan  bisa  menjangkau,  begitu  juga dengan  biaya  perkaranya  juga  tidak  terlalu mahal.
Menariknya,  data-data  berbicara  bahwa peningkatan  kasus-kasus  perceraian  di  PA Sampang  dan  Pamekasan  lebih  banyak  kasus dengan model cerai gugat, yaitu perceraian yang diinisiasi  oleh  seorang  istri  dengan  mengajukan gugatan  cerai  untuk  suaminya.  Dalam  literatur fiqh,  cerai  gugat  dikenal  dengan  Istilah khulu‟, yaitu  perceraian  yang  atas  inisiatif  pihak  istri kepada  suaminya  karena  alasan-alasan  tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai. 24 Cerai gugat  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya  kepada pengadilan  agama  yang  daerah  hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan  suami  tanpa  izin,  jika  demikian maka  gugatan  harus  diajukan  ke  pengadilan agama di wilayah tempat suaminya tinggal.
Tingginya  angka  cerai  gugat  melebihi angka cerai talak bisa bermakna positif maupun negatif.  Positifnya  karena  itu  bisa  menjadi indikasi  adanya  kesadaran  hukum  para  istri khususnya,  dan  masyarakat  pada  umumnya
22 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Rajawali Pers, 1995), 269-272.
23 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan Pasal  38.
24 Bahder  Johan  Nasution  dan  Sri  Warjiati, Hukum  Perdata Islam (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.
untuk  dapat  menyelesaikan  konflik  rumah tangganya di pengadilan agama, kesadaran akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk  mendapatkan  keadilan  di  depan  hukum. Namun  negatifnya,  karena  semakin  banyak pasangan  yang  bercerai  semakin  menambah beban  sosial  di  masyarakat,  semakin  banyak pula  janda-janda  yang  harus  menanggung hidupnya  sendirian,  khususnya  jika  telah memiliki  anak,  yang  biasanya  pengasuhan menjadi tanggungjawab pihak istri.
Dinamika  meningkatnya  angka  cerai gugat juga tidak lepas dari faktor-faktor internal masyarakatnya. Artinya kualitas pribadi masing- masing  pasangan  terutama  terkait  pendidikan, kualitas  pemahaman  atas  tanggungjawab masing-masing  di  dalam  rumah  tangga,  serta kualitas  psikologis-emosionalnya,  juga  menjadi bagian  yang  harus  dilihat  lebih  jauh,  sebagai pendorong ke arah perceraian.
Dari  hasil  pelacakan  peneliti,  jenjang pendidikan  para  pihak  yang  bercerai  rata-rata masih  jenjang  pendidikan  sekolah  dasar  dan sekolah  menengah.  Mengindikasikan  bahwa  di lihat dari kualitas pendidikan formalnya, mereka tergolong  sangat  rendah.  Rendahnya  tingkat pendidikan  memang  tidak  secara  otomatis  juga mengindikasikan  kualitas  pemahaman  yang rendah, karena pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan,  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  dan keterampilan menyelesaikan masalah jika timbul dalam  keluarga  itu  bisa  dipelajari  secara otodidak,  bahkan  ilham,  atau  belajar  dari pengalaman-pengalaman  keseharian,  karena  itu adalah  naluri  dan  instink  yang  ditanamkan Allah  SWT  sejak  lahir,  namun  bisa  diduga  ke arah tersebut itu ada.
Kualitas  dan  kuantitas  atas  pemahaman masyarakat terkait tugas-tugas dan tanggungjawab  kerumah  tanggaan,  hak  dan kewajiban  suami-istri,  strategi  dan  seni menyelesaikan  permasalahan  jika  terjadi  dalam rumah  tangganya,  memang  patut  menjadi perhatian,  mengingat  intensitas  pelaksanaan sosialisasi  atau  penyuluhan  mengenai  hal tersebut  masih  relatif  rendah,  yaitu  waktu pasangan  mendaftarkan  berkasnya  untuk pencatatan  nikah,  dan  sebentar  pada  waktu acara  akad  nikah,  baik  oleh  petugas  KUA (penghulu)  maupun  diserahkan  kepada  kyai tertentu  yang  efektifitasnya  sudah  bisa  diukur, jelas tidak efektif.
Selain  dua  kesempatan  di  atas,  jarang sekali  mereka  menemukan  sumber  informasi mengenai  kiat-kiat  berumah  tangga  yang  baik dan  tepat  sesuai  yang  diharapkan  kebanyakan orang. Kondisi demikian juga akan berhubungan kembali  dengan  tingkat  pendidikan  yang rendah, di mana lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama sudah pasti belum menawarkan  kurikulum  yang  ada  kaitannya dengan  pernikahan,  (baca:  fiqh  munakahat) karena dianggap belum waktunya.
Seperti  diketahui  bahwa  setiap  individu yang  hendak  melakukan  pernikahan,  maka  ia harus  mempersiapkan  hal-hal  penting  seperti kesiapan mental-spritual, kesiapan konsepsional tentang  pernikahan,  kesiapan  kepribadian masing-masing  calon,  kesiapan  fisik,  kesiapan modal  harta,  dan  kesiapan  sosial,  bahkan  di negara-negara maju seperti Inggris dan Australia sudah  ada  kebijakan  pemerintah  untuk memberikan  edukasi  mengenai  hubungan romantis,  sehingga  ketika  keterampilan  itu dibutuhkan dapat dengan mudah dilaksanakan. Semua  persiapan  di  atas  ada  kalanya masing-masing  calon  memahaminya  secara otodidak,  terutama  bagi  calon  yang  sudah  usia matang,  namun  banyak  juga  yang  masih membutuhkan  bimbingan  dan  penyuluhan  dari pihak-pihak  terkait,  baik  secara  kelembagaan seperti penyuluh KUA maupun secara personal, seperti  keluarga,  famili,  saudara-saudaranya, sahabat dekat, dan sebagainya. Karena semua itu merupakan  keterampilan  yang  membutuhkan latihan  bukan  saja  pemahaman.  Dengan demikian  kegiatan  pendidikan  yang  selama  ini berjalan di KUA, yang rata-rata berjalan kurang lebih  1  Jam  saja,  maka  itu  sangatlah  kurang untuk  membuat  calon  pasangan  terampil mengenai rumah tangga.
Itulah  mengapa  persiapan  pernikahan baik  dilakukan  sendiri  oleh  yang  mau  menikah atau  melalui  bantuan  pihak  lain  sangatlah penting,  karena  berpengaruh  kepada  keutuhan rumah tangganya. Keutuhan rumah tangga akan terjaga  jika  masing-masing  pasangan  rumah tangga merasakan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangganya. Dan kebahagiaan bisa didapat jika  sebelum  menikah  mempersiapkan  diri. Bahkan  ada  hasil  penelitian  yang  menunjukkan bahwa  pasangan  yang  menikah  dengan persiapan  merasakan  kebahagiaan  yang  lebih
tinggi  dari  pasangan  yang  menikah  tanpa persiapan. 25
Lalu  apa  yang  bisa  dibantukan  kepada pasangan  yang  sudah  terlanjur  mengajukan gugatan ke pengadilan agama, tidak lain adalah mencoba untuk mendamaikan keduanya dengan melakukan  mediasi.  Dari  paparan  data  terlihat bahwa  upaya  ke  arah  mediasi  dengan  berbagai cara  sudah  dilakukan  baik  oleh  keluarganya maupun oleh hakim dan mediator di pengadilan agama.  Karena  memang  mediasi  ini  menjadi amanat  dari  undang-undang,  maka  menjadi kewajiban bagi pihak-pihak terkait di pengadilan agama untuk melakukannya. Meskipun  kemudian  hasilnya  tidak  maksimal. Dalam  Islam  upaya  mediasi  ini  memang dianjurkan  di  dalam  al-Qur’an.  Allah  SWT berfirman:
ْنِم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ ْنِم اًمَكَح اوُثَعْ باَف اَمِهِنْيَ ب  َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِإَو اًميِلَع َناَك  َهللَّا هنِإ اَمُهَ نْ يَ ب ُهللَّا  ِقِّفَوُ ي اًح َلَْصِإ اَديِرُي  ْنِإ اَهِلْهَأ :ءاسنلا( اًيرِبَخ

## ٥٣ )
Ayat  di  atas  memberikan  pelajaran kepada pasangan suami istri mengenai tata cara menyelesaikan  masalah  di  dalam  rumah tangganya,  yaitu  dengan  meminta  bantuan pihak  ketiga  (hakam)  yang  dipandang  netral oleh masing-masing yang sedang berseteru, ada utusan  dari  pihak  suami  dan  juga  utusan  dari pihak istri. Utusan-utusan tersebut harus dipilih orang-orang  yang  mengerti  permasalahan keduanya dan tidak memihak. Dapat dipilih dari keluarga  terdekat  maupun  orang  lain  yang dipandang  cakap  untuk  menyelesaikan  dan mencarikan problem solving.
Berdasarkan  semangat  ayat  itu  pula kemudian pemerintah memberikan kewenangan kepada hakim atau yang ditunjuk oleh hakim di pengadilan  agama  untuk  melakukan  upaya- upaya  perdamaian  antara  suami-istri  yang sedang  terlibat  dalam  sidang  perceraian. Kewenangan  tersebut  sebagaimana  tertuang dalam kompilasi hukum Islam Pasal 143 angka 1 dan  2,  serta  pasal  144. 26 Pasal  tersebut
25 Sofia  Halida  Fatmadan  Elok  Halimatus  Sakdiyah, “Perbedaan  Kebahagiaan  Pasangan  Pernikahan  dengan Persiapan  dan  Tanpa  Persiapan  pada  Komunitas  Young Mommy Tuban”, Jurnal Psikologi Tabularasa, Volume 10, No. 1, April 2015, 111.
26 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 angka 1 dan 2, dan Pasal, 144.
mengamanatkan  kepada  hakim  untuk  berupaya mendamaikan  kedua  pihak  dimulai  sejak pemeriksaan gugatan perceraian, bahkan selama belum  ada  putusan  dihimbau  agar  setiap persidangan  terus  dilakukan  upaya-upaya perdamaian  bagi  pasangan  tersebut.  Dan  upaya untuk mendamaikan itu dapat dilakukan sendiri oleh  hakim  atau  hakim  meminta  bantuan  pihak ketiga (mediator profesional) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

## Faktor-Faktor  Penyebab  Cerai  Gugat  di Pamekasan dan Sampang
Data  yang  ditemukan  peneliti  berkaitan dengan  faktor-faktor  yang  dijadikan  sebagai alasan  dalam  mengajukan  gugatan  cerai  atas suaminya di pengadilan agama sangat beragam, antara lain berupa pertengkaran dan perselisihan  yang  terus  menerus,  pihak  suami selingkuh,  pihak  istri  selingkuh,  adanya kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik  kekerasan fisik  maupun  psikologis,  cemburu  buta, penelantaran  istri  oleh  suami  (salah  satu  pihak meninggalkan  yang  lain),  masalah  tidak terpenuhinya  nafkah  lahir  batin,  perjodohan dengan orang yang tidak dicintai (kawin paksa), cacat badan, salah satu pihak tidak menjalankan syari’at  agama,  mabuk,  judi,  salah  satu  pihak murtad,  dan  sebagainya.  Alasan-alasan  tersebut sangat  normatif  karena  memang  alasan  yang seperti  itu  yang  memungkinkan  diterima  oleh hakim.
Seperti  diketahui  secara  normatif  tidak semua  gugatan  perceraian  dapat  diproses  lebih lanjut  di  pengadilan  agama,  sampai  penggugat memenuhi  unsur-unsur  yang  dibutuhkan,  salah satu  unsurnya  adalah  menyertakan  alasan  yang kuat  di  dalam  gugatannya  yang  dapat  diterima oleh  akal  sehat  dan  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hukum Islam perceraian berkedudukan sebagai perbuatan yang diperbolehkan  jika  kondisinya  darurat,  artinya selama belum masuk dalam kondisi “emergensi” maka  Islam  sebenarnya  mengajarkan  agar dihindari.  Sebagaimana  hadits  rasul “abghad  al- halal  inda  Allah  al-Thalaq” ,  perbuatan  halal  yang paling  dibenci  Allah  adalah  perceraian (thalaq). Sebagai  institusi  mubah  namun  dibenci,  maka sebaiknya dihindari oleh pasangan suami-istri. 27
27 Khairuddin  Nasution, Stutus Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap  Perundang-undangan  Perkawinan  Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), 203.
Kategori  kondisi  “emergensi”  kemudian dibahas  panjang  lebar  oleh  para  ulama,  dan diprediksi  terdapat  beberapa  kejadian  yang dapat  memungkinkan  terjadinya  perceraian dalam rumah tangga, yaitu pertama kedurhakaan yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  baik  oleh istri  maupun  oleh  suami.  Istri  dapat  dikategori berlaku nusyuz jika  ia  melanggar  perintah suaminya,  melakukan  penyelewengan,  dan perbuatan-perbuatan  yang  dapat  mengganggu keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun demikian Islam tidak radikal dalam menghadapi istri yang demikian, namun diberikan cara yang bertahap  dengan  memberikan  nasihat,  pisah ranjang, lalu dipukul yang mendidik agar rumah tangga  bisa  tetap  harmonis  seperti  tujuan awalnya, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah . Sementara  bentuk nusyuz yang  mungkin dilakukan  oleh  pihak  suami  antara  lain penelantaran  terhadap  kewajibannya,  seperti tidak menafkahi baik lahir maupun bathin, sikap tidak acuh  kepada istrinya, menjauhi istri tanpa alasan  syar’i  dan  sebagainya. 28 Jika  istri mengalami  hal  demikian,  Islam  juga  tidak radikal,  istri  tidak  bisa  langsung  serta  merta membalasnya  dengan  perbuatan  yang  sama, namun  diharapkan  dapat  bersabar  dan menempuh  jalur  perdamaian,  agar  perceraian dapat dihindari.
Namun  perlu  diingat  bahwa  suami memiliki  kewajiban  terhadap  istri  seperti kewajiban  memberi  sandang,  pangan,  tidak memukul wajah, tidak mengolok-olok dan tidak boleh menjauhi istrinya kecuali di rumah. Semua itu tidak lain kecuali agar suami memperlakukan istrinya  dengan  baik,  dan  dilarang  untuk menyakiti istrinya lahir batin. 29 Jika  dilihat  data  penyebab  perceraian sebagaimana  dipaparkan  di  awal,  terdapat beberapa  alasan  yang  sejenis  dengan  makna nuzusy (kedurhakaan) yang dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya pihak suami. Seperti tidak melaksanakan  kewajiban  sebagai  suami,  dalam memberikan  sandang  dan  pangan,  atau  sudah memberikan  tapi  tidak  mencukupi  kebutuhan ekonomi  keluarganya,  jika  itu  dilakukan  oleh suami,  maka  istri  harus  melakukan  tindakan dengan  bersabar  dan  melakukan  perdamaian, namun  sabar  ada  batasnya,  upaya  damai  juga
28 Lihat al-Qur’an surat al-Nisa’: 128.
29 Forum  KajianKitabKuning, Wajah  Baru  Relasi  Suami-Istri: Telaah Kitab „Uqud al-Lujain, (Yogyakarta: LKiS & FK3, 2001), 17.
sudah  dilakukan  baik  oleh  keluarga  maupun oleh  hakim  dan  mediator  di  pengadilan,  maka jalan  keluar  yang  dipilih  dengan  perceraian. Dalam hal ini istri dilindungi  oleh adanya taklik talak yang  disepakati  kedua  pihak  ketika  akad nikah,  maka  ketika  suami  melanggar  perjanjian yang  termaktub  dalam  taklik  talaknya,  maka istri  dapat  meminta  cerai  kepada  hakim. 30 Dengan  demikian,  gugatan  cerai  istri  kepada suaminya  yang  dipandang  tidak  dapat melakukan perubahan yang serius dalam rumah tangganya  setelah  melakukan  perbuatan  yang melanggar  janjinya  sendiri  ketika  akad  nikah dan  telah  diberikan  kesempatan  untuk  berubah dengan  cara  istrinya  bersabar  dan  melakukan upaya-upaya  perdamaian,  menemukan legal standing yang kokoh.
Kedua, perceraian  juga  dapat  saja  terjadi sebagai  akibat  dari  terjadinya  pertengkaran  dan percekcokan  yang  terus  menerus  di  dalam rumah tangga, dan ini terjadi melibatkan suami- istri  sekaligus,  berbeda  dengan nusyuz yang hanya  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak. Terjadinya  pertengkaran  yang  terus  menerus dapat ditimbulkan  oleh berbagai akar persoalan yang  melingkupinya,  baik  masalah  ekonomi, perbedaan  pendapat  mengenai  tempat  tinggal, maupun adanya pengaruh dari pihak-pihak lain.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  terjadinya perceraian  yang  diakibatkan syiqaq menempati posisi  pertama  penyebab  perceraian  atau  cerai gugat.  Pertengkaran  dan  percekcokan  memang alasan yang paling mudah disampaikan dan juga kemungkinan  terjadinya  dalam    rumah  tangga sangat  rentan,  maka  ketika  ada  permasalahan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  kalau  tidak bisa di manage dengan baik oleh pasangan suami- istri  akan  berkembang  menjadi  lebih  besar  dan terus membesar, sehingga menjadi pertengkaran hebat (syiqaq). Syaratnya  adalah  pertengakarn harus  terjadi  secara  terus  menerus  yang  tidak ada kemungkinan untuk bisa didamaikan lagi.
Dan untuk bisa sampai kepada kesimpulan  bahwa  pertengkaran  suami-istri tidak  ada  kemungkinan  untuk  didamaikan  lagi, al-Qur’an  surat  al-Nisa’  :  34  menuntun  agar masing-masing  pihak  melakukan  langkah- langkah  perdamaian,  yaitu  memilih hakam (arbitrator)  dari  masing-masing  pihak  yang dipandang  lebih  mengetahui  karakter  masing- masing  pihak  dan  diutus  untuk  menyelesaikan
30 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001), 278.
masalah  rumah  tangga  tersebut.  Sunnah hukumnya  mengutus hakam dari  pihak  suami- istri jika tidak boleh dari pihak lain.
31 Pengadilan
tentunya sudah mengupayakan  proses  perdamaian  masing- masing  pihak  baik  dilakukan  pada  waktu tersendiri,  dalam  waktu-waktu  persidangan maupun  di  luar  persidangan,  hal  demikian menjadi  keharusan  bagi  para  hakim  atau mediator  yang  ditunjuk  oleh  hakim  sesuai kesepakatan dengan pihak-pihak yang berperkara.  Dari  seribu  lebih  kasus  perceraian dalam  setiap  tahunnya    yang  masuk  ke  PA Sampang  dan  PA  Pamekasan,  semuanya  sudah dilakukan  upaya  perdamaian  agar  masing- masing  pihak  mengurungkan  niatnya  untuk bercerai,  namun  hasilnya  kebanyakan  nihil, artinya  sangat  jarang  yang  kembali  baik,  dan tetap  pada  keinginan  semula  yaitu  bercerai. Kebanyakan kasus yang dibawa ke persidangan adalah  permasalahan  rumah  tangganya  sudah benar-benar  klimaks,  sehingga  tidak  mudah diperbaiki  hanya  dengan  upaya  perdamaian. Banyak  faktor  yang  menyebabkan  upaya mediasi tidak berjalan baik, salah satunya faktor kultur orang Madura yang enggan mengurungkan  niat  jika  sudah  kadung  tampak ke masyarakat.
Ketiga, Islam memprediksi akar permasalahan  perceraian  juga  timbul  akibat salah  satu  pihak  melakukan  perbuatan  yang melanggar  ajaran  agama (fahisyah). Seperti berzina,  mabuk,  berjudi,  dan  semacamnya. Dalam  kaitan  ini  di  PA  Pamekasan  maupun  di PA  Sampang  tidak  terlalu  populer  dijadikan sebagai  alasan  perceraian,  bahkan  bisa  dibilang tidak  ada,  bisa  saja  memang  karena  tidak  ada atau jarang terjadi di masyarakat.
Keempat, perceraian juga dapat terjadi jika salah  satu  pihak  memiliki  cacat  badan  atau penyakit  yang  mengganggu  pelaksanaan  tugas bagi  sebagai  suami  maupun  sebagai  istri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 point a.  Alasan  ini  juga  tidak  ditemukan  di  dalam catatan panitera di pengadilan agama Pamekasan dan Sampang.
Kelima, jika salah satu pihak meninggalkan pihak  lain  selama  2  tahun  berturut-turut  tanpa izin  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal lain di luar kemampuannya. Kasus seperti ini di
31 Mahyuddin  al-Nawawi, Majmu‟ Syarah Muhazzab, Jilid  VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), 143.
dua kabupaten Pamekasan  dan Sampang relatif tinggi  menjadi  alasan  masyarakat  mengajukan gugatan  cerai,  pertahunnya  mencapai  angka 90an  kasus.  Hal  ini  sangat  logis  mengingat adanya  kebiasaan  masyarakat  Madura  pada umumnya  mencari  nafkah  di  luar  negeri  (suka merantau). Baik untuk tujuan pekerjaan maupun untuk tujuan pendidikan.
Dalam  hal  ini  menarik  untuk  diulas panjang lebar mengingat kebanyakan masyarakat  yang  pergi  merantau  untuk  bekerja keluar  negeri,  waktu  berangkat  bukan  tanpa izin,  atau  tanpa  alasan  yang  sah,  namun  sudah merupakan  kesepakatan  kedua  belah  pihak (suami-istri)  dan  alasannya  juga  sudah  jelas yaitu  mencari  nafkah  untuk  keluarga  yang  di rumah. Namun kebanyakan masalah komunikasi itu terjadi ketika waktu sudah lama berlalu,  dan  sudah  lama  tidak  bertemu,  maka ada  saja  kemudian  suami  yang  menikah  lagi  di negeri  seberang  dengan  alasan-alasannya,  atau ada  juga  yang  istrinya  di  rumah  selingkuh dengan laki-laki lain, juga karena alasan tertentu. Maka  terjadilah  satu  sama  lain  saling meninggalkan dan saling acuh tak acuh.
Keenam, perceraian  juga  dapat  terjadi akibat salah satu pihak melakukan penganiayaan, kasus ini juga tergolong tinggi di PA  Sampang  dan  Pamekasan.    Karena  apa  pun masalah rumah tangganya, melakukan penganiayaan  kepada  pasangan  atau  kepada orang  lain  adalah  perbuatan  yang  melanggar hukum  (pidana),  maka  paling  gampang terjadinya  perceraian  jika  alasannya  karena adanya  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga (KDRT).
Kekerasan yang dimaksud pada bagian ini adalah kekerasan fisik, meskipun tidak menutup kemungkinan  juga  diikuti  atau  bahkan  diawali dengan  kekerasan  psikologis  terlebih  dahulu. Karena biasanya sebelum terjadi prahara rumah tangga,  salah  satu  pihak  melakukan  tindakan penelantaran  kepada  yang  lainnya,  yang membuat  salah  satu  pihak  jengkel  secara  terus menerus.
Alasan-alasan  lain  seperti  kawin  paksa, ketidakmampuan  ekonomi  juga  memberikan kontribusi pada maraknya perceraian, bahkan di beberapa  tempat  tergolong  tinggi.  Meskipun alasan  ini  secara  khusus  tidak  menjadi  bagian yang  disebut  baik  dalam  ajaran  Islam  maupun dalam  perundang-undangan,  itu  lebih  karena faktor  ekonomi  adalah  factor  antara  yang  dapat
mengantarkan  kepada  alasan  lainnya,  misalnya tidak  terpenuhinya  kebutuhan  ekonomi  dalam keluarga, akan mengantarkan kepada pertengkaran  dan  percekcokan  rumah  tangga, begitu  juga  dengan  kawin  paksa,  akan mengantarkan  pasangan  kepada  pertengkaran dan  perselisihan  yang  mengarah  kepada perceraian.
Faktor lainnya seperti rendahnya pendidikan,  tidak  tepatnya  bahan  ajar  tentang pernikahan,  strategi  pembelajaran,  tempat  dia menimba  pengetahuan,  intensitas  pembelajaran yang  berakibat  kepada  rendahnya  pemahaman dan  pengetahuan  suami-istri  mengenai  seluk beluk penikahan,  hak dan  kewajiban  suami-istri juga menjadi penyebab antara atau akar masalah yang  tidak  tampak  ke  muka  persidangan, namun  dapat  dipastikan  sedikit  banyak menyumbang  peliknya  persoalan  rumah  tangga yang  kemudian  berakhir  dengan  putusnya perkawinan.
Di  sinilah  diperlukan  analisis  lebih  jauh mengenai  alasan-alasan  dan  penyebab  terjadi perceraian  baik  yang  tampak  di  persidangan (tampak  depan)  maupun  yang  tidak  tampak (tampak  belakang).  Dengan  menggunakan analisis  dramaturgi,  semua  yang  tampak  depan dan yang tampak belakang akan terlihat jelas.
Di  mulai  dengan  alasan  perceraian  yang paling banyak mengemuka di pengadilan dalam tiga tahun terakhir, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran  terus  menerus,  kemudian  disusul alasan  ekonomi,  alasan  KDRT,  dan  salah  satu pihak  meninggalkan  yang  lainya.  Alasan-alasan di  atas  menjadi  sangat  populer  karena  memang itulah  alasan  yang  dipandang  sah  baik  oleh ajaran  agama  maupun  oleh  perundang- undangan yang berlaku, dan seorang penggugat akan  ditindakjuti  gugatannya  jika  yang  menjadi dasar  gugatannya  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku. Alasan yang dapat digunakan oleh istri yang  akan  mengajukan  gugatan  cerai  sama dengan  alasan  ketika  permohonan  cerai  talak. 32 Jika  tidak  seperti  itu,  maka  tidak  mungkin gugatannya dilanjutkan oleh pengadilan.
Ketika  ditelusuri  mengapa  pasangan suami-istri  menjadi  sering  berselisih  dan bertengkar, tentu akan merembet kepada alasan- alasan  lainnya  yang  tidak  tampak  di  muka persidangan.  Tidak  terpenuhinya  kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak adanya
32 Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, Hukum Perdata, 233.
komunikasi  yang  berkualitas  antara  suami-istri, tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak  adanya  pemahaman  akan  hak  dan kewajiban,  tugas  dan  tanggung  jawab  suami- istri,  dan  sebagainya  akan  menjadikan  keluarga dalam  rumah  tangga  selalu  bertengkar  dan berselisih.
Jika  ditelusuri  mengapa  mereka  secara ekonomi  belum  bisa  mencukupi  keluarganya, sala  satu  faktor  yang  paling  cocok  adalah sumbangan  tingkat  pendidikan  yang  masih rendah  yang  rata-rata  masih  menumpang kepada  kedua  orang  tua  masing-masing, rendahnya pendidikan akan membuat seseorang kesulitan  dalam  mengakses  dunia  kerja,  satu- satunya  jalan ia harus bekerja dengan bermodal otot,  alias  jadi  buruh,  baik  di  dalam  negeri apalagi ke luar negeri.
Kesulitan  mencari  pekerjaan  yang  sesuai dengan  harapan  di  daerahnya  sendiri,  akan memaksanya  hijrah  dari  tempat  tinggalnya, pilihannya  adalah  bersama  pasangannya  atau sendirian  berangkat  merantau.  Jika  salah  satu pihak  yang  berangkat,  maka  akan  berimplikasi kepada  kondisi  dimana  salah  satu  pihak  mau tidak mau harus meninggalkan yang lain dalam waktu yang tidak ditentukan.
Demikian  bahwa  masing-masing  alasan penyebab terjadinya perceraian sangat berhubungan dengan yang lain. Jika dirangkaikan antara alasan yang ditampilkan di pengadilan  (yang  tampak  depan)  akan  sangat terkait  dengan  alasan-alasan  yang  tidak  pernah dimunculkan  di  pengadilan  (tampak  belakang), seperti lingkaran setan yang susah mencari celah untuk  diputus  sehingga  persoalan  perceraian dapat diatasi dengan benar. Namun bukan tidak bisa,  pasti  ada  cara-cara  yang  efektif  yang mampu  menekan  angka  perceraian  di  dua Kabupaten  di  Madura,  tentunya  dengan penelitian lebih lanjut.

## Penutup
Realitas  di  masyarakat  terjadi  peningkatan jumlah  angka  perceraian  di  Sampang  dan Pamekasan  dalam  kurun  3  tahun  terakhir. Peningkatan juga terjadi pada kasus cerai gugat. Dalam  dinamikanya  adanya  peningkatan perceraian  di  dua  kabupaten  di  tengah  pulau Madura  tersebut  berbanding  lurus  dengan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor  internalnya  antara  lain  terkait  dengan minimnya  tingkat  pendidikan  yang  pernah
dikenyam oleh pasangan, rata-rata mereka yang bercerai  hanya  pernah  mengenyam  pendidikan pada  tingkat  SD  untuk  istri  dan  SMP  untuk suami.  Aspek  pendidikan  memang  tidak  bisa secara  langsung  dikaitkan  dengan  penyebab perceraian,  tapi  sisi  intelektualitas,  kecerdasan spiritual-emosional, keterampilan ( skill ), kematangan konseptual tentang pernikahan dan seluk  beluknya,  kemudahan  akses  terhadap dunia  kerja  itu  menjadi  ranah  pendidikan.  Dan semua  itu  berkelindan  dengan  pengambilan keputusan  jika  terjadi  persoalan  rumah  tangga. Sementara  faktor  eksternalnya  dapat  saja diakibatkan oleh mudahnya akses ke pengadilan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan publik, didukung  oleh  adanya  campur  tangan  pihak- pihak  ketiga,  baik  dari  unsur  kerabat  maupun aparat  desa.  Begitu  juga  adanya  legitimasi agama  atas  konsep  perceraian  yang  juga  tidak sebanding  dengan  konsep  pernikahan  itu sendiri.  Tidak  efektifnya  pendidikan  pra-nikah oleh  kementerian agama, bahan kajian pernikahan  yang  tidak uptodate ,  metode  dan strategi,  tempat  belajarnya  juga  turut  andil dalam peningkatan angka perceraian.
Faktor penyebab perceraian secara normatif  lebih  didominasi  oleh  pertengkaran yang  terus  menerus,  salah  satu  pihak meninggalkan  yang  lain,  masalah  ekonomi, KDRT, suami selingkuh, kawin paksa (perjodohan), dan lain-lain. Alasan-alasan di atas memang paling pantas ditampilkan di pengadilan agar segera mendapatkan keputusan dari  hakim  dan  dapat  diputus  cerai.  Namun sebenarnya,  dibalik  alasan  yang  tampak  ke permukaan,  ada  alasan  di  balik  semuanya. Ketika  ditelusuri  mengapa  pasangan  suami-istri menjadi  sering  berselisih  dan  bertengkar,  tentu akan  merembet  kepada  alasan-alasan  lainnya yang  tidak  tampak  di  muka  persidangan.  Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak  adanya  komunikasi  yang  berkualitas antara  suami-istri,  tidak  ada  saling  pengertian dan  saling  mengalah,  tidak  adanya  pemahaman akan  hak  dan  kewajiban,  tugas  dan  tanggung jawab  suami-istri,  dan  sebagainya  akan menjadikan keluarga dalam rumah tangga selalu bertengkar  dan  berselisih.  Jika  ditelusuri mengapa  mereka  secara  ekonomi  belum  bisa mencukupi  keluarganya,  salah  satu  factor  yang paling  cocok  adalah  sumbangan  tingkat pendidikan  yang  masih  rendah  yang  rata-rata masih  menumpang  kepada  kedua  orang  tua
masing-masing,  rendahnya  pendidikan  akan membuat  seseorang  kesulitan  dalam  mengakses dunia  kerja,  satu-satunya  jalan  ia  harus  bekerja dengan  bermodal  otot,  alias  jadi  buruh,  baik  di dalam  negeri  apalagi  ke  luar  negeri.  Wa  Allahu A’lam...

## Daftar Pustaka
al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqh „ala al-Mazahib al- Arba‟ah, Jilid  4,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiah, 2003.
al-Jaziri,  Abdurrahman, Kitab  al-FiqhalaMazahib al-Arba‟ah, Jilid IV, Kairo: Dar al-Fikr, tth. al-Nawawi, Mahyuddin, Majmu‟ Syarah Muhazzab, Jilid  VII,  Jeddah:  Maktabah  al- Irsyad, t.th.
al-Zuhaily,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islami  Wa Adillatuhu, Jilid  VII,  Damasykus,  Dar  al- Fikr, 1989.
Arifin, Imron, ed., Penelitian Kualitatif dalam Ilmu- ilmu  social  dan  Keagamaan. Malang: Kalimassahada, 1996.
Basyir,  Ahmad  Azhar, HukumPerkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1977.
Fatma,  Sofia  Halida  dan  Elok  Halimatus Sakdiyah, “Perbedaan Kebahagiaan Pasangan  Pernikahan  dengan  Persiapan dan  Tanpa  Persiapan  pada  Komunitas Young  Mommy  Tuban”, Jurnal  Psikologi Tabularasa, Volume 10, No. 1, April 2015. Forum  Kajian  Kitab  Kuning, Wajah  Baru  Relasi Suami-Istri:  Telaah  Kitab  „Uqud  al-Lujain, Yogyakarta: LKiS& FK3, 2001. Harian Terbit, sedisi 29 Mei 2015 diakses tanggal
3  April  2017.  Bandingkan  dengan  Radar Madura, edisi 02 Mei 2015.
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  143  angka  1  dan
2, danPasal 144.
Liputan6.com,  edisi  17  Nopember    2016. Diaksestanggal 03 April 2017 Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan  Pengadilan  Agama, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001. Media  Madura.com,  edisi  17  Nopember  2016. Diaksestanggal 03 April 2017. Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati, Hukum Perdata  Islam, Bandung:  Mandar  Maju, 1997. Nasution,  Khairuddin, Status  Wanita  di  Asia Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundangan- undangan  Perkawinan  Muslim  di  Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INis, 2002.
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006. Rasyid,  Sulaiman, Fiqh  Islam, Bandung:  Sinar Baru, 1989. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1995. Sabiq,  Sayyid, Figh al-Sunnah, Juz II, Bairut:  Dar al-Fikr, 1983.
Schacht,  Joseph, Pengantar  Hukum  Islam, terj. JokoSupomo, Bandung: Nuansa, 2010 Shomad,  Abd., Hukum  Islam,  Penormaan  Prinsip Syari‟ah  dalam  Hukum  Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Juz II, Bandung: al- Ma’arif, t.th.
Tim Penyusun, Pamekasan  dalam  angka , Pamekasan, 2017.
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan Pasal 1.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: HidakaryaAgung, 1986.
Zahrah,
Muhammad Abu, al-Ahwal  al- Syakhshiyyah, Kairo:  Dar  al-Fikr  al-Arabi, 1957.