## Jurnal Ilmu Pemerintahan
LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)
Ombi Romli Elly Nurlia
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla’ul Anwar
Email: ombi.scl0601@gmail.com

## ABSTRAK
Selama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada    kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Padahal  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa,  dinyatakan  bahwa  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan  desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi  karena  secara  umum  Badan  Permusyawaratan  Desa  masih  lemah  dalam melaksanakan  fungsi  pemerintahan  desa  jika  dibandingkan  dengan  kepala  desa  dan perangkatnya.  Seperti  yang  terjadi    di  desa  Tegalwangi  Kecamatan  Menes  Kabupaten Pandeglang  Provinsi  Banten.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan  desa.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  deskriptif  dengan pendekatan kualitiatif, sedangkan  pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi  pustaka.  Hasilnya  menunjukan  bahwa  faktor-faktor  yang  menyebabkan  lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber  Daya  Manusia  BPD, kedua, sarana  pendukung  kerja  Badan  Permusyawaratan Desa  kurang  memadai, ketiga ,  pendapatan atau  tunjangan  anggota  BPD  yang  kecil,  dan keempat ;  belum  adanya  kebijakan  yang  dapat  menguatkan  posisi  BPD  dalam melaksanakan fungsinya.
Kata Kunci: Badan Permusyawartan Desa, Fungsi pemerintah Desa, Desa Tegalwangi

## ABSTRACT
This  happened  during  the  implementation  the  village  government  process  in  Indonesia more  has  centered  the  village  head  and  official  village.  Whereas  in  Law  No.  6  of  2014 About  the  Village,  stated  that  performing  governmental  functions  it  not  only  the  village chief village, but also the Village Consultative Body. This occurs condition because of the general Village Consultative Body is still weak in carrying out the functions of the village government when compared with the village head and the official village. As happened in the village Tegalwangi district Menes, Regency Pandeglang Banten Province. This paper aims  to  determine  the  factors  of  weak  Village  Consultative  Body  (BPD)  Tegalwangi  in carrying  out  the  functions  of  the  village  government.  This  Research  use  descriptive method  with  qualitative  approach,  while  collecting  data  through  observation,  indepth interviews,  and  literature  studies.  The  result  showed  that  the  factors  that  led  to  weak Village  Consultative  Body  (BPD)  Tegalwangi  are:  First  lack  of  capacity  of  Human Resources BPD, a second, a means of supporting employment Village Consultative Body

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
inadequate, third, income or benefits in the BPD were small, and the fourth; the absence of policies that can strengthen the position of BPD in carrying out its functions.
Keywords:  Village  Consultative  Body,  the  function  of  the  village  government,  Village Tegalwangi
PENDAHULUAN Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dalam  penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan  negara  yang  paling bawah  yang  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat,  pemerintah  desa memiliki  peran  strategis  sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Seperti halnya pada pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan  desa  juga  dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif  dan  lembaga  legislatif.
Lembaga  eksekutif  dipegang  oleh kepala  desa  dan  perangkatnya,  dan lembaga  legislatif  dipegang  oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tetapi selama ini yang terjadi proses  penyelenggaraan  pemerintah desa  lebih  terfokus  pada  lembaga pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa dan  perangkatnya.  Padahal  dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa  yang  menjalankan  fungsi pemerintahan  desa  itu  bukan  hanya Kepala  Desa,  tetapi  juga  Badan Permusyawartan Desa (BPD). “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga  yang  melaksankan fungsi  pemerintahan  desa yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara  demokratis.” (UU  No 6  Tahun  2014  Tentang  Desa Pasal 1) Dalam  sistem  pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan  efektif  apabila  unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelanggara  pemerintahan  desa dapat  berjalan  dengan  baik.  Jika unsur  atau  ada  bagian  dari  sistem penyelengara pemerintahan desa tidak  mampu  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan maka akan menghambat  jalannya  pemerintahan desa. Dibandingkan dengan Kepala Desa, lembaga Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  pada umumnya  masih  dinilai  lemah, belum dapat sepenuhnya menjalankan  tugas  dan  fungsinya dengan  baik  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan.  Seperti  yang ditujukan dari hasil penelitian- penelitian tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya yaitu sebagai berikut : Pertama; penelitian  Sartika Putri Ngadi dalam jurnal ejornal.unsrat.ac.id  yang  berjudul Peran  Badan  Permusyawatan  Desa Dalam Menjalankan Fungsi
Pengawasan  Pemerintahan  Di  Desa Lopana  Kecamatan  Amurung  Timur Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa Peran  Badan  Permusyawaran  Desa (BPD)  Lopana  dalam  menjalankan fungsi  pengawasan  Peraturan  Desa

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja desa  tidak  dilaksanakan  dengan  baik (Sartika Putri Ngadi : 2014). Kedua; penelitian Rico Masura dalam Jurnal Politico dengan judul Pelaksanaan  Fungsi  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi  Badan  Permusyaratan  Desa (BPD)  di  Desa  Bolangitang  dalam melaksanakan  pemerintahan  desa masih lemah. Bahkan boleh dikatakan  dalam  pelaksanaan  sistem pemerintahan desa di Desa Bolangitang  Badan  Permusyaratan Desa (BPD) tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan  kerja  pemerintah  desa. (Rico Masura : 2014) Ketiga; penelitian  Yuniarti
(dalam  ejurnal  umrah.ac.id)  dengan judul Penilaian Kinerja Badan Permusyawaran Desa (BPD) di Desa Risun  Kecamatan  Lingga  Utara Kabupaten  Lingga.  Hasil  penelitian ini menunjukan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi mereka sebagaimana mestinya. Karena  BPD  tidak  maksimal  dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka  dalam  melaksanakan  tugas yang  diemban.  Tugas  dan  fungsi
BPD  tidak  diserap  secara  luas  oleh masyarakat,  sehinga  keberadan  BPD tidak  dipandang  oleh  masyarakat,
dan menyebabkan timbulnya
anggapan  negatif  terhadap  BPD.
BPD  dinilai  tidak  bekerja  oleh
Masyarakat (Yuniarti : 2014)
Dengan mengacu pada ketiga hasil  penelitian  tersebut  menunjukan bahwa pada umumnya kondisi lembaga  Badan  Permusyawaratan
Desa  (BPD)  di  Indonesia  masih lemah  dalam  mejalankan  fungsi pemerintahan  desa.  Padahal  dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan  keseimbangan  kekuatan (check  and  balance) antara  kepala desa  dan  perangkatnya  sebagai lembaga  yang  menjalakan  fungsi eksekutif dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai  lembaga  yang  menjalankan fungsi legislatif.
Check  and  Balances lahir  dari konsep trias politica yang dicetuskan pertama  kali  oleh  John  Locke  ke (1632-1704)  dan  Montequieu  (1689- 1755)  yang  beranggapan  bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan  legislatif,  dan  kekuasaan yudikatif. Check and balances
(pengawasan dan keseimbangan) merupakan  sebuah  formula  untuk membendung  agar  masing-masing kekuasaan  dalam  lembaga  negara tidak  melampaui  batas  kekuasaanya dimana  setiap  cabang  kekuasaan dapat  mengawasi  dan  mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.
Pengertian eksekutif berkenaan  dengan  pengurusan  atau pengelolaan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang  oleh  lembaga  eksekutif yaitu Presiden untuk negara, Gubernur  untuk  provinsi,  Bupati Walikota,  untuk  Kabupaten/Kota.
Tugas  lembaga  eksekutif  menurut doktrin trias politica hanya melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan  yang  telah  digariskan oleh lembaga legislatif serta

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
menjalankan  Undang-Undang  dan Perda  yang  buat  oleh  lembaga legislatif.  Akan  tetapi  dalam  tahap- tahap  aplikasinya  lembaga  eksekutif biasanya  memiliki  wewenang  yang sangat luas dalam ruang geraknya.
Adapun lembaga legislatif adalah  suatu  badan  yang  berwenang membuat  Undang-Undang.  Dalam pengertian yang lain lembaga legislatif  bermakna  lembaga  yang “ legislate” atau  lembaga  pembuat Undang-Undang. Nama lain lembaga legislatif  yang  sering  dipakai  ialah parliamen ,  yaitu  suatu  istilah  yang menekankan  unsur  bicara (parler) dan  merundingkan.  Menurut  teori yang berlaku rakyatlah yang berdaulat.  Rakyat  yang  berdaulat  ini mempunyai  suatu  “kehendak”  (yang oleh Rouseeau disebut volante generale atau general will ).
Keputusan-keputusan  yang  diambil oleh badan ini merupakan suara yang authentic dari general  will itu. Karena keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang,  mengikat  seluruh masyarakat  (Miriam  Budiardjo  : 2013).
Dengan  demikian  maka  salah satu  fungsi  legislatif  yang  terkait dengan eksekutif  adalah mengontrol eksekutif  dalam  arti  menjaga  supaya semua  tindakan  eksekutif  sesuai dengan  kebijaksaaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
Menurut  Arbi  Sanit,    ide pembentukan lembaga legislatif pada dasarnya  bermula  dari  keperluan masyarakat  akan  hukum  sebagai sarana  mengatur  kehidupan  bersama disamping kebutuhannya akan badan yang membuat dan memberlakukannya  (Arbi  Sanit  : 2005).  Lembaga  legislatif  dianggap
merumuskan  kemauan  rakyat  atau kemauan umum dengan jalan mengartikulasikan dan mengagregasi semua  kehendak  rakyat  ke  dalam sebuah  produk  kebijaksanaan  umum (public policy) yang mengikat semua lapisan masyarakat.
Dalam  konteks  pemerintahan desa,  proses  terjadinya check  and balance antara  lembaga  eksekutif Kepala  Desa  dan  lembaga  legislatif Badan  Permusyawartan  Desa  (BPD) mutlak  diperlukan.  Artinya  dalam melaksankan pemerintahan desa diperlukan  keseimbangan  kekuatan antara  kedua  lembaga  tersebut. Kedua  lembaga  tersebut  tidak  boleh ada  yang  terlalu  kuat  dan  terlalu lemah.  Karena  jika  itu  terjadi  proses penyelengaraan  pemerintahan  desa akan  bejalan  tidak  efektif  sehingga sulit untuk mencapai tujuan negara.
Di  Kabupaten  Pandeglang Provinsi  Banten,  kondisi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak jauh  berbeda  dengan  dengan  Badan
Permusyawaratan di Desa di Indonesia  secara  umum    yaitu kondisinya  masih  lemah  dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan desa  jika  dibandingkan  dengan kepala desa.
Lemahnya BPD di Kabupaten Pandeglang  disampaikan  oleh  Asep Muslim, akademisi Universitas
Mathla’ul Anwar Banten, pada acara Kajian Publik Pusat Studi Politik dan Pemerintahan  (PSPP)  FISIP  UNMA dengan  tema  Kesiapan  Desa  di
Pandeglang dalam Implementasi
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa,  :
“dengan  hadirnya  Undang- Undang  No  6  tahun  2014 Tentang Desa saat ini, sebaiknya  masyarakat  dan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
pemerintah  desa  tidak  hanya sibuk    dengan  persiapan turunnya  Anggaran  Dana
Desa  (ADD)  yang  mencapai milyaran  rupiah,  tapi  yang lebih penting melakukan penguatan kelembagaan pemerintah  desa,  khususnya lembaga Badan Permusyawartan Desa (BPD)yang  kenyataanya  di Kabupaten Pandeglang masih lemah” (Asep Muslim : 29 September 2014)
Salah satu desa di Kabupaten
Pandeglang  yang  kondisi  Badan
Permusyawartan  Desa  (BPD)  masih lemah  adalah  Desa  Tegalwangi Kecamatan  Menes.  Oleh  karena  itu untuk menyikapi masalah ini diperlukan  identifikasi  faktor-faktor yang  menyebabkan  lemahnya  Badan Permusyawaratan  Desa  Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang melalui penelitian. Penelitian ini diharapkan akan menjadi  bahan  informasi  bagi  para pengambil  kebijakan  dalam  rangka melakukan  penguatan  kelembagaan pemerintah  desa  khususnya    Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di Indonesia  yang  secara  umum  masih lemah
Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor yang melemahkan Badan Permusyawaratan  Desa  Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dalam melaksankan fungsi pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulaitatif. Metode deskriptif menurut Whitney  adalah  pencarian  fakta dengan interpretasi yang tepat.
Penelitian  deskriptif  mempelajari masalah-masalah  dalam  masyarakat, serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,  serta  proses- proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena(dalam Moh Nazir :  2005). Sedangkan Pendekatan kualitatif dalam  hal  ini  sesungguhnya  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan  data-data  deskriptif berupa  kata-kata    tertulis    atau  lisan dari  orang-orang  dan  prilaku  yang dapat diamati (Maleong :1994 ) . Data  penelitian  ini  diperoleh melalui  observasi,  wawancara,  dan studi  pustaka.  Observasi  dilakukan dengan  melihat  kondisi  kantor, fasilitas, peralatan kerja, dan aktivitas atau kegiatan-kegiatan BPD Desa Tegalwangi. Wawancara dilakukan  kepada  informan  yaitu anggota  Badan  Permusyawaratan
Desa  (BPD)  Tegalwangi , Kepala Desa  Tegalwangi,  Sekretaris  Desa
Tegalwangi, Tokoh masyarakat Tegalwangi,  akademisi,  dan  pejabat Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten  Pandeglang.  Sementara itu  studi  pustaka  dilakukan  dengan penelaahan  referensi  atau  dokumen seperti Undang-Undang Desa, Peraturan  Daerah  Tetang  Desa, buku-kuku  yang  berakitan  dengan pemerintah desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tegalwangi, APBDes Tegalwangi, Surat Keputusan, dan  dokumentasi  lainnya yang  berkaitan  dengan  pemerintahan desa Tegalwangi. Setelah data terkumpul  dilakukan  analisis  data

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
secara  induktif  dengan  tahapan reduksi data, penyajian data,
verifikasi data, dan kemudian diambil kesimpulan (Miles Huberman : 2007). HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Lemahnya BPD
Desa Tegalwangi Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  Tegalwangi  Kecamatan
Menes Kabupaten Pandeglang terdiri dari  lima  orang  anggota.  Anggota
BPD  Tegalwangi  tersebut  terpilih secara  depinitif  pada  tahun  2014 berdasarkan  musyawarah  mufakat dari perwakilan masing-masing daerah  pemilihan,  yaitu  Kampung Karang Mulya, Kampung Tegalwangi,  Kampung  Leuweung Kolot, Kampung Sawah, dan Kamapung  Koranji  yang  jumlah pendudnya secara keseluruhan berjumlah  2.757  jiwa.  (RPJMDes Tegalwangi 2015-2020) Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  Tegalwangi  disahkan melalui  Surat  Keputusan  Bupati Pandeglang  Nomor  141.2/Kep.23- Huk/2014 Tentang Peresmian/Pengesahan Anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Periode  Masa  Bhakti  Tahun  2014- 2020. Dalam Surat Keputusan tersebut  dinyatakan  bahwa  Badan Permusyawartan  Desa  agar  segera melaksanakan tugas atau pekerjaanya dengan  penuh  rasa  tanggungjawab sesuai  dengan  batas  kewenangan yang  telah  diatur  dengan  ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten  Pandeglang  Nomor  2 Tahun 2015 Tentang Penyelanggaraan Desa, BPD memiliki  fungsi  menyelenggarakan pemerintahanan  desa  yaitu  sebagai berikut : 1.Membahas dan Menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  Bersama Kepala Desa 2.Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa; dan 3.Melakukan  Pengawasan  Kinerja Kepala Desa Pada kenyataanya dalam menjalankan  fungsi  tersebut  Badan Permusyawartan Desa (BPD) Tegalwangi kecamatan Menes Kabupaten  Pandeglang  masih  lemah seperti  yang  tergambar  dalam  uraian berikut ini: 1.1 Lemah  dalam  membahas  dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa Dalam  hal  fungsi  membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan  Desa  (Perda)  bersama kepala  desa,  BPD  Tegalwangi  baru dapat  membahas  dan  menyepakati Perdes  APBDes  dan  RPJMDes  yang regular harus ada. Menurut kepala desa Tegalwangi  Kiki  Maulana  Sepa, BPD Tegalwangi bersama-sama dengan kepala desa sudah
melaksanakan  fungsi    pemerintahan desa  dalam  hal  menyusun  kebijakan Perdes  seperti  yang  diutarakannya berikut ini :
“Kami  (Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa)  dan  BPD
Desa Tegalwangi setiap tahun  sudah mengadakan pertemuan  untuk  membahas Peraturan Desa seperti RAPBDes, dan APBDes. Kita musyawarahkan  itu  secara

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
bersama-sama, apa saja kira- kira yang disetujui kegiatan/program pembangunan yang akan dibiayai oleh APBDes” (Wawancara  Kepala  Desa Kiki Maulana Sepa, 3 Oktober 2016) Sementara  itu  terkait  dengan fungsi  menyusun  Peraturan    Desa (Perdes),  Ketua  BPD    Tegalwangi Hedi Suhaedi mengatakan : “Meskipun BPD seperti lembaga  legislatif  desa,  tapi tidak  bisa  bekerja  layaknya anggota  DPR  atau  DPRD yang dalam melaksankan tugasnya  yang  harus  melalui mekanisme  atau  tahapan- tahapan tertentu. Seperti menyusun Peraturan desa, itu kan  harus  beberapa  kali rapat,  dan  diparipurnakan. Tahapan  tersebut  tidak  bisa terjadi sepenunya seperti sidang-sidang  komisi,  atau rapat pleno seperti di DPRD. Karana  sarana  pendukung dan anggaran terbatas. Akhirnya kita berusaha bekerja  apa  adanya  sesuai dengan kemampuan kita yang penting kita sudah melaksankan tugas dan fungsi kita.” (Wawancara Hedi Suhaedi, 6 Oktober 2016) Lebih  lanjut  Ketua    BPD Tegalwangi Hedi Suhaedi mengatakan: “ Biasanya Perdes diusulkan, dibuat  oleh  kepala  desa,  kita tinggal  menandatangan  saja. Dan kita belum bisa menyusun Perdes yang
banyak. Kalau menyusun Perdes  kita  lakukan  seperti Perdes APBDes, atau RPJMDes  meskipun  tidak sebagimana  mestinya  seperti melalui tahapan-tahapan rapat-rapat pleno. Ini karena keterbatasan  kita,  kalau  ada rapat-rapat banyak menguras anggaran”. Sementara anggaran  untuk  itu  terbatas, bahkan tidak ada” (Wawancara  Hedi  Suhaedi,  6 Oktober 2016) Setelah dilakukan pengecekan terhadap keberadaan kebijakan  seperti  Peraturan  Desa (Perdes)  di  desa  Tegalwangi  hanya ditemukan  Perdes  tentang  APBDes dan  RPJMDes  yang  sifatnya  regular setiap  tahun  yang  harus  ada  sebagai syarat  pencairan  Anggaran  Dana Desa  dari  pemerintah.  Itupun  bentuk dan isinnya sederhana, kurang sistematis  tidak  seperti  Perda  yang ada di Kabupaten atau Provinsi. Minimnya kebijakan-
kebijakan yang ada di desa
Tegalwangi menunjukan bahwa pemerintah  desa  termasuk  BPD masih lemah dalam hal menghasilkan kebijakan desa. Padahal  di  desa  Tegalwangi  banyak masalah  seperti  tidak  dimilikinya Pendapatan  Asli  Desa  (PADes) sehingga    APBDes  Tegalwangi masih  mengalami  ketergantungan kepada pemerintah. Menurut Ade Sudirman, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Mathla’ul Anwar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : “Anggota  BPD  belum  bisa membuat  kebijakan  seperti Perdes  yang  baik,  karena

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
membuat kebijakan itu bukan pekerjaan  sederhana,  harus dibuat oleh orang-orang yang  berkompeten  memiliki keahlian konseptual dan teknis yang memadai. Sementara  itu  anggota  BPD biasanya pendidikannya hanya  SMU  atau  SMP  yang kemampuannya  belum  bisa sampai  menyusun  Perdes.
Itulah menurut saya mengapa Perdes  di  desa  itu  jarang atau  bakhan  tidak  ditemukan kecuali  yang  sifatnya  regular seperti Perdes APBDes (Wawancara  Ade  Sudirman, 20 Oktober 2016) 1.2 Lemah  dalam  menampung dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat desa Dalam  melaksanakan  fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa,  BPD  Desa Tegalwangi baru dapat menyelenggarakan Musrenbang (Musyawarah  Rencana  Pemangunan Desa) setiap tahun. Menurut Yakub, Sekdes Desa Tegalwangi untuk Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang)  dilakskan  oleh  BPD setiap tahunnya yang hasil Musrenbang  itu  dijadikan  dasar menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).  (Wawancara  Yakub  15 Oktober 2016) Di  lain  fihak  Ketua    BPD Tegalwangi Edi Suhaedi mengungungkapkan : “kami  sudah  melaksanakan kegiatan menampung aspirasi  masyarakat  baik  itu melalui  jalur  formal  seperti Musrenbang, maupun informal, tetapi tentunya tidak  semua  kita  tampung karena keinginan masyarakat berbeda-beda  dan  banyak.”
(Wawancara  Edi  Suhaedi15 Oktober 2016) Berbeda  dengan  Ketua  BPD, menurut salah satu tokoh masyarakat desa  Tegalwangi  KH  Bai  Mamun, pemerintah  desa  Tegalwangi  untuk sosialisasi  dan  undangan  mengenai program  pembangunan  desa  masih kurang,  seperti  yang  diutarakannya berikut ini :
“Saya  pernah  diundang  ke kantor desa Tegalwangi dalam rangka kegiatan mahahsiswa Budiluhur Jakarta  yang  KKN  di  desa Tegalwangi.  Tetapi  kalau diundang dalam rangka membicarakan atau musyawarah desa pada masa Kepala  Desa  yang  sekarang belum  pernah.  Oleh  BPD misalnya,  belum  pernah  juga diajak  atau  diundang  untuk merencanakan pemerintah desa.  Jadi    kalau  saya ditanya mengenai pembangunan desa Tegalwangi,  saya  tidak  tahu mengenai program pembangunan desa yang
sekarang  itu  apa  saja” (Wawancara KH Bai Mamun, 19 Oktober 2016)
Lebih  lanjut  KH.  Bai  Mamun mengutarakan :
“Sebenarnya  saya  ada  unek- unek sih, mengenai pembangunan, seperti pemanfaatan  tanah  kosong yang ada di desa itu bagaimana, harus diapakan?.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Kemudian saluran air. harusnya  itu  diatur  dengan Peraturan Desa. Jadi saya  sekarang  tidak  tahu BPD  punya  rencana  apa?, mau  membangun  apa  ?, lokasinya dimana?, saya tidak  tahu.  Harapan  saya pemerintah  desa  Tegalwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan  pembangunan harus  sesuai  dengan  aturan yang sudah ditetapkan.” (Wawancara KH Bai Mamun, 19 Oktober 2016 ) Sementara itu warga masyarakat  Desa  Tegalwangi  yang lain yaitu bapak Aak mengungkapkan : “Saya kurang melihat adanya upaya dari BPD untuk menyaring aspirasi masyarakat. Meskipun secara pribadi  saya  kenal  dengan beberapan anggota BPD. Bahkan  ada  anggota  BPD yang  pernah  main  ke  rumah saya.  Menurut  saya  yang terpenting adalah adalah transparansi  penyelengaraan pemerinathan dan pembangunan desa. Sekarang ini  masayarakat  kan  sudah tahu  bahawa  ada  anggaran yang turun ke desa  mencapai milyaran. Harusnya program-program pembangunan desa itu disosialisasikan. Misalaya bisa  dicetak  spanduk  kecil  di pos  ronda  ditempel/dipasang di setiap kampung programnya,  apa  saja  dan berapa  anggaraanya  supaya masayarakat bisa tahu
semua. Masyarakat sebetulnya  banyak  juga  yang ingin tahu tentang pembangunan desa Tegalwangi  di  pemerintahan yang  baru  ini.” (Wawancara Aak, 20 Oktober 2016) Dengan  demkian  BPD  Desa Tegalwangi dalam menjalankan fungsi  ini  baru  sebatas  pertemuan formal  dan  belum  dapat  menapung dan menyalurkan sepenuhnya aspirasi  atau  keinginan  masyarakat. Kenyataanya masyarakat
desa Tegalwangi  menginginkan  adanya sosialisasi  program  pembangunan desa,  dan  transparansi  penggunaaan anggaran,  yang  pada  kenyataanya masyarakat  desa  Tegalwangi    belum tahu dan mereka ingin tahu mengenai program pembangunan yang
dilakukan  oleh  pemerintah  desa Tegalwangi selama ini.
1.3 Lemah  dalam  melakukan pengawasan  kinerja  kepala desa Dalam hal melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  kepala desa,  BPD  Tegalwangi  mengatakan sudah berupaya melakukannya seperti  yang  diutarakan  Ketua  BPD Hedi Suhaedi berikut ini :
“ Kita melakukan kontrol sesuai  dengan  fungsi  kita, tetapi  tidak  sampai  detail. Misalnya  kita  tahu  akan  ada pembagunan  sarana  fisik, kemudian dalam pelaksanaanya  kita  kontrol apakah  dilaksankan.  Kalau dilaksankan  berarti  benar dilaksankan. Tetapi kita tidak sampai  memeriksa  bahan- bahan yang digunakan bangunan  tersebut  sudah  pas

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
takarannya”. (Wawancara
Hedi  Suhaedi,  6  Oktober 2016) Ketika ditanya mengenai kinerja  kepala  desa  dan  masalah penyimpangan  yang  ada  di  desa, Hedi Suhaedi mengungkapkan : “Kepala Desa dan perangkatnya saya rasa sudah baik. Kalau kita memanggil menanyakan secara formal tentang sesuatu penyimpangan,  kita  belum pernah  melakukan,  karena selama ini dalam hal pelaksanaan saya rasa belum menemukan  masalah  yang cukup  krusial”. (Wawancara
Hedi  Suhaedi,  6  Oktober 2016)
Lebih  lanjut  Hedi  Suhaedi mengungkapkan: “Kalau  mengontrol  APBDes kita memang kesulitan terutama  dalam  membuat perencanaan.  Biasanya  dari fihak kepala desa yang membuat rancangannya. BPD kemudian hanya menyetujui,  itu  pun  waktunya kadang-kadan mepet dan mendadak sehingga kita tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Dan kalaupun  dipelajari  itu  akan lama dan ada tahapan- tahapanya.” (Wawancara Hedi  Suhaedi,  6  Oktober 2016) Sementara itu pengamat pemerintahan  desa  yang  juga  Dosen Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu
Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Mathla’ul  Anwar  Ade  Sudirman mengungkapkan :
“Selama  ini  yang  saya  tahu anggota  BPD  itu  masih terkesan  dibawah  subordinat kepala desa, mengapa demikian?  Karena  Biasanya anggota  BPD  yang  terpilih itu adalah orang-orang dekat atau kepercayaan kepala desa.  Mereka  juga  biasanya merupakan  tim  sukses  dari kepala  desa  ketika  Pemilihan Kepala  desa,  sehingga  tidak benar-benar
melakukan kontrol/pengawasan terhadap
Kepala Desa. Apalagi selama ini  dalam  prakteknya  BPD berkantor  di  kantor  kepala desa  bersama-sama  dengan Sekdes  dan  Perangkat  Desa. BPD  belum  memiliki  kantor atau  tempat  bekerja  yang terpisah  dengan  kepala  desa.
Sehingga kadang-kadang masyarakat  menganggapnya BPD  itu  bagian  dari  kepala desa secara kelembagaan.” (Wawancara Ade  Sudirman,  20  Oktober 2016) Kenyataanya berdasarkan pemantauan selama ini sering ditemukan  kantor  desa  Tegalwangi sering  tutup,  sudah  tidak  ada  yang bekerja ketika waktu sesudah dzuhur jam  14.00.  Padahal  menurut  waktu kerja, jam tersebut seharusnya kantor desa masih harus buka melaksanakan aktivitasnya terutama dalam melayani masyarakat. 2. Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya BPD Desa Tegalwangi Dalam Melaksankan Fungsi Pemerintahan Desa

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Berdasarkan  paparan  yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa  kondisi  BPD    Tegalwangi masih  lemah  dalam  melaksanakan fungsinya. Lemahnya Badan Permusyawaratan  desa  Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa ternyata disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 2.1  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia BPD yang lemah Anggota BPD Desa Tegalwangi  berjumlah  lima  orang yang  merupakan  perwakilan  dari  7 kampung  desa  Tegalwangi.  Mereka terpilih  berdasarkan  hasil  pemilihan dan musyawarah masing-masih kampung  tersebut.  Kelima  orang anggota BPD Tegalwangi itu sebagai berikut  :  Hedi  Suhaedi,  Abu  Bakar,
Ahmad  Dasuki,  Salim,  dan  Nana Sudiana. Dengan lima orang anggota tersebut terbentuk struktur organisasi  BPD  Desa  Tegalwangi dengan  komposisi  sebagai    berikut  : Ketua Hedi  Suhaedi, Wakil Ketua Abu  Bakar, Sekretaris Ahmad
Dasuki, Anggota Salim  dan  Nana Sudiana Tetapi dalam struktur organisasi  BPD  yang  dibentuk  ini tidak dilengkapi dengan bidang kerja seperti  komisi-komisi  di  DPRD. Sehingga  tidak  diketahui  dengan jelas  pembagian  kerja  dari  masing- masing anggota BPD Tegalwangi.
Untuk  melihat  kemampuan sumber daya manusia BPD Tegalwangi,  dengan  melihat  profil atau  riwayat  hidup  singkat  anggota BPD Tegalwangi sebagai berikut : Hedi Suhaedi, lahir di Pandeglang  22  Jini  1974  merupakan anggota BPD Tegal wangi perwakilan dari daerah/kampung
Tegalwangi  RT01/RW04.  Menjadi Anggota BPD sudah 2 periode, yaitu periode  tahun  2008-2014  hingga 2014 sampai dengan sekarang. Pendidikan terakhirnya Sekolah Lanjutan  Tingkat  Atas  (SLTA)
Menes  yang  ditamatkan  tahun  1990.
Hedi Suhaedi merupakan Ketua BPD Desa  Tegalwangi  memiliki  satu orang  istri  dan  3  orang  anak.  Ia terpilih sebagai ketua BPD berdasarkan musyawarah. Selain menjabat  Ketua  BPD,  kegiatan sehari-hari lainya ia aktif di Kelompok  Penyanyi  Jalanan  (KPJ) Kabupaten Pandeglang. Abu Bakar, lahir di Pandeglang 1968, merupakan anggota  BPD  Desa  Tegalwangi perwakilan  dari  kampung  Karang Mulya  RT.  02/RW02.  Menjadi anggota  BPD  sejak  tahun  2014 sampai sekarang. Pendidikan terakhirnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ditamatkan  tahun  1989.  Abu  Bakar merupakan  Wakil  Ketua  BPD  Desa Tegalwangi, memiliki satu orang istri dan 3 orang anak. Ia terpilih menjadi anggota BPD berdasarkan musyawarah  dan  menjadi  Wakil Ketua BPD berdasarkan musyawarah. Selain menjabat sebagai  Wakil  BPD,  kegiatan  atau pekerjaan  lainnya  sebagai  petani ladang dan sawah.
Salim, lahir  di  Pandeglang 1974. Merupakan anggota BPD Desa
Tegalwangi perwakilan dari
kampung  sawah.  Menjadi  anggota BPD  sejak  tahun  2014  hingga sekarang.  Pendidikan  terakhirnya Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas (SLTA)  yang  di  tamatkan  tahun 1992.  Salim  merupakan  Anggota BPD berdasarkan musyawarah.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Selain menjadi anggota BPD kegiatan  atau  pekerjaanya  sebagai seorang  pedagang. Ahmad  Dasuki, lahir  di Pandeglang 18 Juni 1979. Merupakan anggota BPD Tegalwangi perwakilan dari kampung Kacapi Amis RT03/RW06. Menjadi  anggota  BPD  sejak  tahun
2014  hingga  sekarang.  Pendidikan terakhir  Ahmad  Dasuki  Diploma Tiga  (D3)  Universitas  Komputer Bandung  tamat  tahun  2003.  Ahmad Dasuki  merupakan  anggota  BPD terpilih  berdasarkan  musyawarah.
Selain sebagai anggota BPD, pekerjaan  Ahmad  Dasuki  pengusaha Warung Internet (Warnet) di desanya. Nana  Sudiana ,  lahir  di
Pandeglang  7  Oktober  tahun  1979. Merupakan  anggota  BPD  Desa Tegalwangi  Perwakilan  kampung Karang Mulya RT 02/RW01. Pendidikan  terakhir  Nana  Sudian Sarjana  (S1)  Fakultas  Ekonomi
Universitas  Mathla’ul  Anwar.  Nana Sudiana  merupakan  anggota  BPD yang  terpih  melalui  musyawarah.
Selain  sebagai  anggota  BPD  Nana Sudiana  bekerja  pengusaha  Baja Ringan/Bangunan, dan usaha penjualan ikan. Dengan melihat profil tersebut  anggota  BPD  Tegalwangi secara  kompetensi  akan  sulit  untuk bisa  bekerja  menjalankan  fungsinya secara  profesional  karena  terkendala pendidikan  dan  kesibukan  kerja masing-masing anggota BPD. Kemudian  berdasarkan  wawancara mendalam  anggota  BPD  yang  lebih banyak memahami  tugas dan fungsi BPD  baik  itu  konsep  maupun  teknis atau  praktek    Ketua  BPD  Edi Suhaedi.  Sedangkan  yang  lainnya
kurang  dapat  memahami  tugas  dan fungsi  BPD.  Hal  ini  karena  Ketua BPD  pernah  menjadi  anggota  BPD pada  periode  sebelumnya.  Ketua
BPD juga pernah mengikuti pelatihan anggota BPD Badan Pemberdayaan  dan  Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang. Sedangkan  anggota  BPD  lainnya belum  pernah  mengikuti  pelatihan tersebut. Mereka  (anggota  BPD  Desa Tegalwangi) mengakui dengan sumber daya yang ada saat ini sangat sulit untuk berkerja ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam  Undang-Undang  seperti  yang tergambar  dalam  kutipan  wawancara berikut ini :
“Jadi  kita  berkerja  apa adanya sesuai dengan kemampuan  kita.  Makanya kita  siasati  kehadiran  kita  di desa  itu  kita  jadwal  piket, karena  tidak  mungkin  kita setiap  hari  harus  ke  kantor desa,  karena  kita  punya kesibukan lain mencari sumber  penghidupan  yang lain . Keinginan  kita  ada pelatihan  semacam  Bimtek mengenai  tugas  dan  fungsi BPD  agar  kita  juga  semua angota BPD meningkat kemampuannya, jangan hanya  ketua  BPD  saja  yang diikutkan dalam Bimtek BPD .” (Wawancara Angggota  BPD  :  27  Agustus 2016) 2.2 Sarana  pendukung  kerja BPD kurang memadai Bagaimanapun  ketersediaan sarana untuk bekerja sangat menentukan dan berpengaruh terdapa

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
kinerja seorang dalam sebuah lembaga,  termasuk  pada  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi yang merupakan lembaga pemerintah desa.
Berdasarkan  pemantauan  di lapangan,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  Desa  Tegalwangi  tidak memiliki kantor sendiri. Kantor BPD desa  Tegalwangi  hanyalah  sebuah ruangan  yang  berukuran  empat  kali tiga  meter  (duabelas  meter  persegi).
Kantor kerja BPD Tegalwangi berada  di  dalam  gedung  atau  kantor kepala desa yang bersebelahan dengan  ruangan  perangkat  desa seperti  kantor  Kepala  Urusan  Desa desa Tegalwangi. Di dalamnya hanya ada  satu  meja  kerja  dan  empat  kursi yang  berdempetan,  diatas  meja  kerja terdapat  satu  unit  Komputer  dan Printer. Di salah satu  sudut  dingding terdapat  gambar  bagan  struktur organisasi  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  Tegal  Wangi  dan  Peta Desa Tegalwangi.
Jika  melihat  dari  ukuraanya saja  ruang  kerja  BPD  tidak  cukup untuk  menapung lima orang anggota BPD.  Sebagimana  yang  diutarakan Nana  Sudiana,  salah  satu  anggota BPD Tegalwangi berikut ini “runganan kerja kita memang  tidak  cukup  untuk menerima tamu atau masyarakat yang ingin bertemu dengan kita. Jangankan  untuk  menerima masayarakat, untuk kita rapat saja tidak cukup. Bapak bisa  lihat  sendiri.  Jika  ada tamu  biasanya  kita  terima  di aula kecil kantor desa. Tetapi meskipun  begitu  kita  tetap bisa  bekerja” (Wawancara
Nana Sudiana 15 Juli 2016)
Di  fihak  lain  merespon  kehadiran anggota BPD, Sekretaris Desa (Sekdes) Tegalwangi Yakub mengungkapkan : “Tidak  setiap  hari  anggota BPD  dapat  hadir  di  kantor desa. Mereka bekerja dijadwal  bergiliran  antara  2 sampai 3 orang setiap harinya.  Anggota  BPD  bisa hadir  semua  jika  ada  rapat atau  pertemuan  besar  seperti misalnya pada acara Musrenbang Desa (Wawancara  Yakub,  15  Juli 2016) Pernyataan Sekdes Desa Tegalwangi  itu  dibenarkan  oleh Ketua BPD Tegalwangi Hedi Suhaedi  bahwa  mereka  (anggota BPD) tidak bisa setiap hari semuanya hadir bekerja di kantor :
“Setiap  hari  memang  selalu ada anggota BPD yang hadir ke  kantor    dengan  di  jadwal setiap harinya ada dua orang anggota  BPD  yang  pasti  ada di  kantor.  Kecuali  Ketua
BPD yang setiap hari.
Menurut  Ketua  BPD  Hedi Suhadi  meskipun  kantor  kita hanya ruangan seadanya kita tetap berusaha bekerja sesuai dengan  tugas  dan  fungi  kita sebagai  BPD” .(Wawancara
Anggota BPD, 15 Juli 2016) Selain kantor dan perlengkapan  desa  yang  kurang memadai,  BPD  pun  sering  kesulitan ketika  hendak  berkeja  di  luar  atau terjun ke lapangan seperti mengontrol  pembangunan  ataupun meyaring aspirasi masyarakat. “Untuk  bekerja  di  lapangan seperti mengawasi pembangunan desa atau

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
menyaring aspirasi masyarakat  kita  kesulitan, karena hanya ada satu sepeda  motor  dan    anggaran yang  ada  tidak  mencukupi untuk  bekerja  dilapangan.
Akhirnya kita kadang-kadang menggunakan  uang  pribadi seadanya,  yang  penting  kita bisa  bekerja” (Wawancara
Anggota  BPD,  28  Agustus 2016)
2.3 Pendapatan atau tujangan
BPD yang kecil Lemahnya  BPD  Tegalwangi dalam melaksanakan fungsinya dipengaruhi juga oleh jumlah pendapatan  atau  tunjangan  yang mereka  peroleh  sebagai  anggota BPD.  Menurut  Ketua  BPD  Edi Suhaedi  besaran  pendapatan  anggota BPD Desa Tegalwangi adalah sebagai  berikut  :  Untuk  tunjangan Ketua  BPD  50%  (limapuluh  persen) dari  gaji  kepala  desa,  tunjangan Wakil  Ketua  BPD  tunjangannya  50 % (limapuluh prosen) dari tunjangan Ketua  BPD,  tunjangan  Sekretaris BPD  40%  (limapuluh  prosen)  dari tunjangan Ketua BPD, dan tunjangan anggota  BPD  30%  (tiga  puluh prosen)  dari  tunjangan  ketua  BPD.
(Wawancara  Ketua  Hedi  Suhaedi  28 Agustus 2016).
Sebagai  bahan  perbandingan berikut ini data penghasilan pemerintah  desa  Tegalwangi  yang terdapat  dalam  dokumen  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tegal
Wangi  Tahun  Anggaran  2016  :

## TABEL  PENGHASILAN  DAN  TUNJANGAN  PEMERINTAH  DESA TEGALWANGI
N O URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH Belanja Pengawai (2.1.1.1) Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat 1 Penghasilan Tetap Kades 1 Org  5 Bln 2.000.000 10.000.000 2 Penghasilan Tetap Sekdes 0 Org  12 Bln 1.400.000 3 Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi 3 Org  5 Bln 1.000.000 15.000.000 4 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 3 Org  5 Bln 1.000.000 15.000.000 5 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 org 5 Bln 1.000.000 10.000.000
Tunjangan Kades dan Perangkat

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
1 Penghasilan Kades 1 Org  5 Bln 550.000 2.750.000 2 Penghasilan Sekdes 1 Org  5 Bln 400.000 2.000.000 3 Penghasilan Kaur dan Kasi 6 Org  5 Bln 300.000 9.000.000 4 Penghasilan Kepala Kadus 2 Org  5 Bln 150.000 1.500.000 5 Penghasilan Bendahara 1 org 5 Bln 500.000 2.500.000 Tunjangan BPD 1 Tunjangan Ketua BPD 1 Org  5 Bln 1.000.000 5.000.000 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 1 Org  5 Bln 500.000 2.500.000 3 Tunjangan Sekretaris BPD 1 Org  5 Bln 400.000 2.000.000 4 Tunjangan Anggota BPD 2 Org  5 Bln 300.000 3.000.000
Sumber : Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
Menurut  Hedi  Suhaedi  Ketua BPD  desa  Tegalwangi,  tidak  ada pendapatan lagi selain hanya tunjangan  bagi  anggota  BPD.  Lebih lanjut  Hedi  Suhaedi  menyatakan bahwa  tunjangan  tersebut  turunnya tidak setiap bulan tetapi biasanya tiga bulan atau per lima bulan. Tunjangan yang  diterima  anggota  BPD  sangat jauh  perbedaanya  jika  dibandingkan dengan  gaji  Sekretaris  Desa  dan
Perangkat Desa seperti Kepala Urusan  (Kaur)  Pemerintahan  yang pendapatannya  lebih  besar  dari tunjangan anggota BPD. Untuk  mencukupi  kebutuhan sehari-hari mereka tidak bisa mengandalkan  sepenuhnya  dari  gaji BPD.  Semua  anggota  BPD  bekerja selain  menjadi  anggota  BPD.  Ada yang  berwiraswasta  seperti  Ahmad Dasuki yang  memiliki  Warung Internet,  Abu  Bakar  sebagai  petani  , dan Nana Sudiana pengusaha
bangunan  rangka  baja  dan  kolam ikan. Sedangkan Hedi Suhaedi Ketua
BPD    beraktivitas  sebagai  Ketua
Kelompok  Pengamen  Jalanan  (KPJ)
Kabupaten Pandeglang Dengan bercabangnya pekerjaan anggota Badan Permusyawartan  Desa  (BPD)  Tegal wangi  akhirnya  pekerjaan-pekerjaan sebagai anggota BPD tidak sepenuhnya  bisa  berjalan  karena mereka juga memiliki kesibukan lain bekerja  mencari  penghasilan  untuk mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka di  tempat  lain,  seperti  diutarakan Hedi Suhaedi berikut ini :
“Dengan  pendapatan  yang
terdapat dalam APBDes sebenarnya itu kurang mencukupupi kebutuhan hidup kita. Akhirnya kita juga terpaksa bekerja atau beraktivitas  di  tempat  lain untuk  menutupi  kebutuhan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
hidup sehari-hati” (Wawancara Hedi Suhaedi 28 Agustus 2016) 2.4 Belum  adanya  kebijakan yang menguatkan kelembagaan BPD Meskipun sudah ada Undang- Undang  nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, tetapi Undang- Undang tersebut masih umum, belum memberikan  dampak  signifikan  bagi keberadaan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  melaksankan fungsinya. Termasuk BPD Tegalwangi  masih  lemah  dalam melaksankan fungsinya. Menyikapi masalah lemahnya BPD  Tegalwangi,  Kepala  Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan  Masayarakat  Desa (BPMPD)  Kabupaten  Pandeglang Provinsi  Banten  Mujani  Safeudin mengungkapkan : “sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang juga sudah menyadari kelemahan- kelemahan  BPD  tersebut, tetapi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pandeglang belum  bisa  berbuat  banyak karena  belum  ada  payung hukum  atau  aturan  yang megatur secara khusus keberadaan  BPD.  Kita  tidak berani mengeluarkan kebijakan  yang  belum  ada payung hukumnya dari pemerintah pusat (Kemendagri).” (Wawancara Mujani Saefudin, 10 Februari 2017) Kemudian dalam menyikapi kecilnya pendapatan BPD, Lebih lanjut Mujani mengungkapkan : “Semestinya memang tujangan  BPD  tidak  kecil seperti  skarang  ini,  karena bagaimanapun  BPD  adalah mitra  sejajar  kepala  desa yang sama-sama sebagai penyelenggara pemrintah desa. Tetapi lagi-lagi kebijakan  yang  ada  seperti dalam postur APBDes, pendapatan BPD hanya sebatas  tunjangan  saja,  tidak seperti  kepala  desa  dan perangkat  desa  yang  sudah memiliki gaji tetap dan tunjangan  karena  aturannya begitu  adanya.  Selain  juga memang fihak Pemda Kabupaten Pandeglang belum  memiliki  anggaran untuk  menambah  tunjangan BPD” (Wawancara Saefudin, 10 Februari 2017) Lebih lanjut Mujani Saefudin menjelaskan :.
“Mengenai  Kantor  BPD, saya  kira  di  seluruh  desa yang  ada  di  Kabupaten Pandegelang belum ada desa yang  memilki  kantor  BPD yang  terpisah  dari  kantor kepala desa. Semuanya masih bergabung dalam kantor desa itu.  Sebetulnya  boleh-boleh saja membangun Kantor
BPD yang tepisah dari kantor  kepala  desa,  tetapi anggaran  yang  ada  dalam APBDes tidak ada peruntukan untuk membangun  fasilitas  gedung BPD.  Tanahnya  saja  harus merupakan hibah dari

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
masyarakat. Jadi pada prinsipnya  kita  juga  ingin melihat BPD itu dapat bekerja  secara  profesional, tetapi  harus  ada  aturannya. Saya  lihat  selama  ini  aturan yang  ada  seperti  Peraturan Pemerintah, Permendagri, atau  Perda  sekalipun  secara teknis  atau  detail  belum mengatur  keberadaan  BPD.
Tidak  Seperti  Kepala  Desa dan  Perangkat  Desa  yang sudah  jelas” (Wawancara Mujani Saefudin, 10 Februari 2017) Dengan  demikian  apabila dicermati  faktor  yang  melemahkan BPD  desa  Tegalwangi  bukan  hanya sumberdaya manusia anggota, sarana pendukung  kerja,  dan  pendapatan BPD  yang  yang  kurang,  juga  karena di  dalam  sistem  penyelenggaraan pemerintah  desa  belum  adanya kebijakan  yang  memungkinkan  BPD Tegalwangi  dapat  bekerja  seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan dalam pembahasan dapat  disimpulkan  bahwa  faktor- faktor  yang  menyebabkan  lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Menes Kabupaten Pendeglang Provinsi Banten  dalam  menjalankan  fungsi pemerintahan  desa  adalah  sebagai berikut : Pertama, kurangnya kapasitas  sumber  daya  manusia Badan  Permusyaratan  Desa  (BPD)
Desa  Tegalwangi  sehingga  dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan desa  tidak  sebaimana  mestinya. Kedua, BPD  Tegalwangi  kurang
didukung  oleh  sarana  kerja  yang memadai    seperti    kantor,  dan fasilitas atau peralatan kerja, dan alat transportasi.
Ketiga, kecilnya
pendapatan  tujangan  anggota  BPD, sehingga  anggota  BPD  tidak  fokus bekerja karena harus mencari pendapatan  lain  untuk  mencukupi kebutuhan hidupnya. Keempat, belum adanya kebijakan yang menguatkan kelembagaan BPD, sehingga sulit bagi  BPD untuk dapat bekerja sesuai dengan  fungsinya.
Oleh karena itu dalam rangka menyikapi  lemahnya  BPD  dalam melaksanakan fungsinya seperti yang terjadi di desa Tegalwangi, diperlukan upaya penguatan kelembagaan BPD. Karena bagaimanapun sesuai dengan Undang-Undang Desa, BPD memiliki  kedudukan  yang  setara dengan  kepala  desa,  yaitu  sebagai lembaga  penyelenggaran  pemerintah desa. Penguatan lembaga BPD dapat dilakukan  dengan  segera  disusunnya kebijakan  oleh  pemerintah  atau pemerintah daerah yang dapat mendorong  BPD  dapat  bekerja melaksanakan fungsinya sesuai Undang-Undang Desa.
Isi kebijakan tersebut setidak- tidaknya  memuat  P ertama ,  dalam merekrut  anggota  BPD  harus  lebih selektif  dengan  mempertimbangan kualifikasi pendidikan, dan
pengalaman  dalam  bekerja,  maupun pengabdian  di  masyarakat  desa. Kedua, adanya  sarana  kerja  yang memadai seperti kantor,  dan  fasilitas kerja  lainnya  supaya  anggota  BPD dapat  bekerja  secara  profesional. Terutama Kantor BPD harus terpisah dari  gedung  kepala  desa.  Hal  ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa BPD bagian  subordinat

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dari kepala desa. Ketiga, meningkatkan  kesejahtraan  anggota
BPD  dengan  adanya  gaji  atau tunjangan  yang  proporsional,  agar tidak  ada  kesenjangan  dengan  gaji atau  tunjangan  kepala  desa  dan perangkatnya yang diharapkan anggota  BPD  betul-betul  fokus terhadap pekerjaanya sebagai penyelenggara pemerintah desa. Keempat, adanya  pelatihan  atau bimbingan teknis penguatan kapasitas anggota BPD secara intensif oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar anggota BPD benar-benar  memiliki  kemampuan dalam menjalankan fungsinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan  desa  berjalan  efektif yang pada gilirannya dapat mempercepat terjadinya kesejahtraan dan kemajuan masyarakat desa

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo  Miriam,  2013.  Dasar- Dasar  Ilmu  Politik.  Gramedia. Jakarta Moleong,  J.  Lexy  2011.  Metode
Penelitian  Kualitatif.  Remaja Rosdakarya. Bandung Miles  B,Matthew  dan  Huberman (2007), Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru, Universitas  Indonesia  Press, Jakarta.
Nazir Moh. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor Sanit  Arbi.2005.  Perwakilan  Politik Di Indonesia. Rajawali Pers
Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 Tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang  Pemerintahan Desa Rico  Masura.  2014. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi  Di  Desa  Bolangitang Satu  Kecamatan  Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara) Jurnal Politico  Vol.  1  No.  4  2014. Bolaang Mongdow Utara. Sartika  Putri  Ngadi.  2014.  Peran Badan  Permusyawatan  Desa Dalam  Menjalankan  Fungsi Pengawasan  Pemerintahan  Di Desa Lopana Kecamatan Amurung  Timur  Kabupaten Minahasa Selatan, ejornal.unsrat.ac.id/index.php/j urnaleksekutif Yuniarni.  2014,  Penilaian  Kinerja Badan  Permusyawaran  Desa (BPD) di Desa Risun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten  Lingga.  Universitas Maritim Raja Ahli Haji. ejurnal umrah.ac.id Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes) Desa Tegalwangi  Kecamatan  Menes Kabupaten  Pandeglang  Tahun Anggaran 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes) Tegalwangi  Kecamatan  Menes Kabupaten Pandeglang Surat  Keputusan  Bupati  Pandeglang Nomor 141.2/Kep.23- Huk/2014 Tentang Peresmian/Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Wilayah Kabupaten

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Pandeglang Periode Masa Bhakti Tahun 2014-2020