Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## SIM Card dengan Identitas Palsu: Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi

## INFO PENULIS
Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie Universitas Panca Bhakti lufi.syarif@upb.ac.id
+6285348595520

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 3, No. 3, Desember 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Alkadrie,  S.  M.  R.  R.  M.  (2023).  SIM  Card  dengan  Identitas  Palsu:  Melanggar  Hukum  atau  Area  Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (3), 207-212.

## Abstrak
Perlindungan data pribadi sangat penting dalam kegiatan pendaftaran kartu SIM card, terutama jika menggunakan data pribadi orang lain. Pendaftaran kartu SIM card dengan menggunakan  data  pribadi  orang  lain  tanpa  izin  dapat  membahayakan  privasi  dan keamanan  data  pribadi  orang  tersebut.  Tindakan  ini  juga  melanggar  undang-undang perlindungan  data  pribadi  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  penggunaan  SIM  card  dengan  identitas  palsu  dan mempertimbangkan  aspek  hukum  serta  perlindungan  data  pribadi  yang  terkait.  SIM card dengan identitas palsu telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, karena dapat  digunakan  untuk  kegiatan  ilegal,  penipuan,  dan  pelanggaran  privasi.  Dalam penelitian ini, kami menjelajahi konsep identitas palsu, perlindungan data pribadi, serta kerangka  hukum  yang  mengatur  penggunaan  SIM  card.  Berdasarkan  hasil  kajian normatif, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah penggunaan SIM card dengan identitas palsu, antara lain: (1) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pendaftaran kartu SIM; (2) edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko penggunaan identitas palsu; (3) peran aktif  penyedia  layanan  telekomunikasi  dalam  memastikan  kepatuhan  pelanggan terhadap  regulasi  dan  melindungi  data  pribadi  mereka;  serta  (4)  pengembangan regulasi  dan  kebijakan  yang  lebih  komprehensif  untuk  mengatasi  area  kelabu  dalam perlindungan data pribadi.
Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Sim Card, Privasi individu

## A. Pendahuluan
Revolusi dalam teknologi digital telah membawa berbagai bentuk media komunikasi baru. Salah satu media yang paling populer saat ini adalah ponsel. Ponsel telah merintis sebuah era baru  yang  menggabungkan  semua  orang  dalam  satu  jaringan  besar,  yang  tidak  terbatas  oleh batasan jarak dan waktu. (Ahmad, 2012). Untuk mendukung penggunaan ponsel secara efektif, diperlukan  layanan  dari  operator  telekomunikasi  yang  menuntut  aktivasi  Kartu  Identifikasi Pelanggan Subscriber Identification Module Card (SIM Card) (Anwar et al., 2016). Dalam  era  digital  yang  semakin  maju  ini,  SIM  card (Subscriber  Identity  Module) menjadi salah satu alat penting dalam komunikasi. SIM card digunakan untuk mengidentifikasi pengguna ponsel dan memberikan akses ke layanan telekomunikasi, termasuk panggilan suara, SMS, dan akses  data.  Namun,  seperti  halnya  teknologi  lainnya,  penggunaan  SIM  card  juga  dapat disalahgunakan.  Pada  beberapa  kasus,  telah  muncul  fenomena  penggunaan  SIM  card  dengan identitas palsu. Identitas palsu di sini merujuk pada data pribadi yang tidak benar atau dicuri yang digunakan untuk mendaftar dan mengaktifkan SIM card. Dalam banyak kasus, orang-orang menggunakan identitas palsu untuk menghindari pengawasan, melancarkan kegiatan kriminal, atau bahkan melakukan tindakan terorisme.
Masalah yang sering muncul di Indonesia adalah isu terkait perlindungan informasi pribadi. Menjaga  keamanan  data  pribadi  menjadi  semakin  krusial  seiring  bertambahnya  insiden penyalahgunaan dan pelanggaran privasi yang merugikan pemilik data tersebut. (Hadita, 2018) Data  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  keamanan  cyber  Surf  Shark,  seperti  yang disebutkan di Katadata.co.id, menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam  hal  jumlah  kasus  pelanggaran  privasi  data.  Hingga  September  2022,  telah  tercatat sebanyak 12,74 juta akun yang data pribadinya bocor. (Dihni, 2022).
Penyalahgunaan  data  pribadi  juga  secara  khusus  terjadi  pada  kartu  SIM  ponsel  yang dihasilkan oleh beberapa operator telekomunikasi besar di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata. Terungkap pada tanggal 31 Agustus 2022 bahwa telah ada pelanggaran keamanan data mencapai 3,1 miliar entri data pribadi pengguna kartu SIM ponsel di Indonesia. Informasi pribadi yang disalahgunakan mencakup nomor telepon, NIK, nama penyedia layanan, sampai  tanggal  registrasi.  Volume  data  pengguna  kartu  SIM  ponsel  sebesar  87  Gigabyte  (GB) tersebut dibarter di forum Breached oleh  pengguna dengan nama Bjorka seharga USD 50.000 atau  sekitar  Rp  743.000.000,00.  Fakta  bahwa  data  telah  bocor  dan  bahkan  diperjualbelikan menunjukkan bahwa upaya perlindungan data pribadi pengguna kartu SIM ponsel belum cukup efektif. (Ditjen Aptika, 2022).
Kenaikan  jumlah  insiden  penyalahgunaan  data  pribadi  ini  bisa  menjadi  tantangan  berat bagi  kerangka  hukum  di  Indonesia.  Ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan  dengan  entitas yang  harus  dipertanggungjawabkan  dan  jenis  tanggung  jawab  yang  mereka  miliki  sebagai

## Abstrak
Personal data protection is very important in SIM card registration activities, especially when  using  other  people's  personal  data.  Registering  for  a  SIM  card  using  another person's  personal  data  without  permission  can  jeopardize  the  privacy  and  security  of that person's personal data. It also violates the country's personal data protection laws. This  study  aims  to  analyze  the  use  of  SIM  cards  with  fake  identities  and  consider  the related legal and personal data protection aspects. Fake identity SIM cards have become a serious concern in many countries, as they can be used for illegal activities, fraud, and privacy violations. In this study, we explore the concepts of fake identity, personal data protection, and the legal framework governing the use of SIM cards. Based on the results of  the  normative  review,  this  study  recommends  several  measures  to  address  the problem  of  using  SIM  cards  with  fake  identities,  including:  (1)  increased  supervision and  law  enforcement  related  to  SIM  card  registration;  (2)  public  education  on  the importance  of  personal  data  protection  and  the  risks  of  using  fake  identities;  (3)  the active  role  of  telecommunications  service  providers  in  ensuring  customer  compliance with  regulations and protecting their personal data; and (4) the development of more comprehensive  regulations  and  policies  to  address  gray  areas  in  personal  data protection.
Keyword: Personal Data Protection, Sim Card, Individual privacy
pengendali  data  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pengguna  kartu  SIM  ponsel  juga  perlu ditetapkan dengan lebih detail. (Delpiero et al., 2021)
Sebelumnya,  aturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di beberapa peraturan  dari  berbagai  sektor.  Beberapa  diantaranya  bisa  kita  temukan  di  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016,  yang  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999 Tentang  Telekomunikasi,  dan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik.  Namun,  karena  aturan  ini  tersebar  di  beberapa  tempat,  hal  ini  membuat penegakkan  hukumnya  menjadi  sulit  dan  kurang  pasti.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  20 September 2022, Indonesia membuat sebuah undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2022,  yang  akan  mengatur  semua  hal  tentang  perlindungan  data  pribadi  dalam  satu dokumen hukum untuk memudahkan pemahaman dan penegakannya.
Melalui  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  sistem  elektronik,  pemerintah  telah  memandatkan  bagi organisasi  yang  menggunakan  sistem  elektronik  untuk  mengimplementasikan  perlindungan data  pribadi  melalui  pembuatan  aturan  internal  yang  spesifik  mengenai  perlindungan  data pribadi.  Sesuai  dengan  aturan  ini,  setiap  penyedia  layanan  telekomunikasi  diminta  untuk memadukan proteksi privasi ke dalam desain sistem mereka, sehingga hal itu bisa membantu mencegah kebocoran data pribadi. Proteksi privasi yang diintegrasikan ke dalam desain sistem itu umumnya dikenal sebagai kebijakan privasi. (Prabowo et al., 2020).
Kebijakan  privasi  disusun  oleh  operator  telekomunikasi  untuk  merangkum  bagaimana mereka  mengumpulkan,  membagikan,  dan  mengelola  data  pribadi  pengguna  mereka.  Dengan kebijakan  privasi  yang  jelas,  diharapkan  perlindungan  hukum  baik  untuk  pengguna  maupun penyelenggara  dapat  terjamin.  Operator  telekomunikasi  akan  menawarkan  kebijakan  ini,  dan pengguna  kartu  SIM  ponsel  dapat  menerima  dengan  menekan  tombol  accept.  (Badrulzaman, 2001)
Setuju  dengan  kebijakan  ini  berarti  bahwa  pengguna  kartu  SIM  ponsel  dianggap  telah membaca, memahami, dan sepenuhnya menerima seluruh isi dari kebijakan privasi. Karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk memahami setiap bagian dari syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh penyedia layanan telekomunikasi sebelum mereka menyetujuinya.
Pertanyaan pun muncul terkait legalitas penggunaan SIM  card dengan identitas palsu  ini. Apakah penggunaan SIM card dengan identitas palsu melanggar hukum ataukah berada dalam area kelabu dalam perlindungan data pribadi? Pertanyaan ini melibatkan berbagai aspek hukum dan etika dalam perlindungan data pribadi pengguna serta kepentingan negara dalam menjaga keamanan dan keamanan nasional. Di satu sisi, terdapat argumen bahwa penggunaan SIM card dengan identitas palsu adalah bentuk pelanggaran hukum. Identitas palsu dapat dilihat sebagai tindakan pemalsuan identitas, yang melanggar undang-undang yang mengatur identitas pribadi dan  keamanan  data.  Negara  dan  pihak  berwenang  berupaya  melindungi  masyarakat  dari penyalahgunaan  identitas  dan  kejahatan  terkait,  dan  oleh  karena  itu  penggunaan  SIM  card dengan identitas palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan ini.
Namun,  di  sisi  lain,  ada  juga  argumen  yang  menyatakan  bahwa  penggunaan  SIM  card dengan  identitas  palsu  berada  dalam  area  kelabu  dalam  perlindungan  data  pribadi.  Beberapa orang  berpendapat  bahwa  hak  privasi  individu  harus  dihormati,  dan  penggunaan  SIM  card dengan  identitas  palsu  mungkin  merupakan  cara  bagi  mereka  untuk  menjaga  privasi  dan melindungi diri dari pengawasan yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin mengkhawatirkan  penggunaan  data  pribadi  mereka  oleh  pihak  berwenang  atau  perusahaan telekomunikasi untuk tujuan yang tidak diinginkan.
Kontroversi  seputar  penggunaan  SIM  card  dengan  identitas  palsu  melibatkan  berbagai pihak,  termasuk  pemerintah,  perusahaan  telekomunikasi,  dan  masyarakat  umum.  Tantangan bagi  pemerintah  adalah  menemukan  keseimbangan  antara  melindungi  data  pribadi  dan kepentingan keamanan nasional. Sementara itu, perusahaan telekomunikasi perlu menetapkan kebijakan  yang  menjaga  privasi  pengguna  dan  mencegah  penyalahgunaan  SIM  card  dengan identitas palsu. Dalam mengatasi isu ini, beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang yang secara tegas melarang penggunaan SIM card dengan identitas palsu.

## B. Metodologi
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yang melibatkan  analisis  terhadap  peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  suatu  masalah, sehingga  memungkinkan  untuk  meramalkan  perkembangan  hukum  di  masa  mendatang.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, atau statute  approach.  (Marzuki,  2011).  Sumber  penelitian  ini  mengumpulkan  dan  menganalisis dokumen-dokumen  hukum,  termasuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  kebijakan operator  telekomunikasi,  dan  literatur  terkait.  Data  atau  bahan  hukum  yang  dikumpulkan kemudian  dianalisis  melalui  analisis  kualitatif  sesuai  dengan  topik  pembahasan  yaitu perlindungan data pribadi Sim Card.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pendaftaran kartu SIM card merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh pengguna telekomunikasi  untuk  memperoleh  akses  ke  jaringan  telekomunikasi  yang  disediakan  oleh provider.  Namun,  seringkali  terjadi  praktik  penggunaan  data  pribadi  milik  orang  lain  dalam pendaftaran  kartu  SIM  card  yang  dapat  membahayakan  privasi  dan  keamanan  data  pribadi orang  tersebut.  Tindakan  ini  juga  melanggar  undang-undang  perlindungan  data  pribadi  yang berlaku di negara tersebut.
Perlindungan  data  pribadi  sangat  penting  untuk  melindungi  privasi  dan  keamanan  data pribadi seseorang dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi salah satu upaya  dalam  mencegah  penyalahgunaan  data  pribadi,  seperti  pencurian  identitas  dan penggunaan  data  pribadi  tanpa  izin.  Oleh  karena  itu,  pengetahuan  tentang  hak  privasi  dan keamanan data pribadi sangat penting dalam pendaftaran kartu SIM card.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  urgensi  perlindungan  data pribadi dalam pendaftaran kartu SIM card dan dampak negatif penggunaan data pribadi orang lain. Penulis juga akan membahas tentang sanksi yang dikenakan bagi pelanggar dan bagaimana melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi dalam situasi penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, sangat disarankan untuk menggunakan data pribadi sendiri saat mendaftar kartu SIM card, dan tidak menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin.
Definisi perlindungan data sering kali dianggap sebagai salah satu aspek dari pemeliharaan privasi (Rosadi, 2016). Allan Westin berpendapat bahwa privasi adalah hak individu, kelompok, atau  institusi  untuk  memutuskan  apakah  informasi  pribadi  mereka  boleh  diberikan  atau dipertunjukkan  kepada  orang  lain.  Pendefinisian  ini  yang  dia  usulkan  disebut  sebagai  privasi informasi karena berkaitan dengan informasi pribadi. (Westin, 1970). Kebutuhan akan regulasi perlindungan  data  pribadi  muncul  dari  hak  individu  untuk  memberikan  persetujuan  terkait pengungkapan  dan  penyimpanan  data  pribadinya.  Selain  itu,  individu  juga  berhak  untuk menentukan  cara  pengiriman  data  pribadi  mereka.  Sebagai  ilustrasi,  di  banyak  negara  Eropa ada prinsip yang mengatur penyebaran data pribadi, yang melarang pengiriman data ke negara yang  tidak  memiliki  hukum  yang  setara  dengan  negara  asal  dalam  hal  perlindungan  data pribadi. (Dewi, 2017)
Undang-undang perlindungan data pribadi sangat penting untuk sim card telekomunikasi karena  beberapa  alasan  utama.  Pertama,  undang-undang  ini  akan  melindungi  hak  pengguna terkait data pribadi mereka agar tidak digunakan di luar keinginan atau kewajiban mereka baik oleh  pihak swasta maupun pemerintah. Kedua, undang-undang ini akan membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai contoh, penjualan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat  mengakibatkan  pencurian  identitas,  penipuan,  dan  ancaman  keamanan  lainnya.  Dalam konteks  sim  card  telekomunikasi,  data  pribadi  yang  disimpan  pada  kartu  tersebut  meliputi informasi seperti nomor telepon, alamat, dan data lain yang dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Misalnya, penipuan yang melibatkan SMS atau panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang mengaku sebagai perwakilan bank atau perusahaan lain, dan meminta informasi  pribadi  atau  keuangan  korban.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  undang-undang perlindungan data pribadi untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan data pribadi mereka.
Sim  card  (Subscriber  Identity  Module)  telekomunikasi  adalah  sebuah  chip  kecil  yang digunakan dalam perangkat telekomunikasi, seperti ponsel dan tablet, untuk menyimpan data identifikasi  pelanggan  dan  informasi  jaringan  yang  diperlukan  untuk  mengakses  layanan telekomunikasi.  Sim  card  memungkinkan  perangkat  untuk  terhubung  ke  jaringan  seluler  dan menggunakan  layanan  seperti  panggilan  suara,  pesan  teks  (SMS),  dan  akses  internet  (data seluler).
Secara detail, sim card telekomunikasi memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:
1. Identifikasi  Pelanggan :  Sim  card  menyimpan  nomor  identifikasi  unik  yang  disebut International Mobile Subscriber Identity (IMSI). IMSI digunakan oleh operator seluler untuk mengidentifikasi pelanggan dan mengizinkan akses ke jaringan mereka.
2. Otentikasi :  Sim  card  menyimpan  kunci  otentikasi  yang  digunakan  untuk  mengamankan komunikasi  antara  perangkat  dan  jaringan  seluler.  unci ini membantu  mencegah  penipuan dan penggunaan jaringan tanpa izin.
3. Penyimpanan  Kontak :  Sim  card  seringkali  menyediakan  penyimpanan  untuk  kontak telepon,  meskipun  banyak  perangkat  modern  juga  menyimpan  kontak  di  memori  internal atau layanan cloud.
4. Informasi  Jaringan :  Sim  card  menyimpan  data  tentang  jaringan  seluler,  seperti  nomor telepon, operator seluler, dan pengaturan APN (Access Point Name) yang diperlukan untuk mengakses internet.
Sim card telekomunikasi biasanya dikeluarkan oleh operator seluler dan harus diaktifkan sebelum dapat digunakan. Mereka tersedia dalam berbagai ukuran, seperti mini-SIM, micro-SIM, dan nano-SIM, tergantung pada perangkat yang digunakan. Selain itu, ada juga eSIM (Embedded SIM)  yang  merupakan  versi  elektronik  dari  SIM  card  yang  terintegrasi  langsung  ke  dalam perangkat, tanpa memerlukan chip fisik.
Peraturan  mengenai  penggunaan  SIM  card  telekomunikasi  di  Indonesia  diatur  oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk penggunaan kartu SIM.Dalam  peraturan  ini,  operator  layanan  telekomunikasi  seluler  dan  penjual  Kartu  SIM (SIMCard)  diharapkan  mematuhi  ketentuan  yang  ada.  Salah  satu  contoh  aturan  yang  relevan adalah syarat dan cara registrasi kartu berdasarkan jenis kartunya.
Selain itu, Kementerian Kominfo melarang penjualan kartu SIM dalam keadaan aktif untuk mencegah peredaran kartu SIM ilegal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kartu SIM dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan.  Untuk  operator  telekomunikasi,  seperti  Telkomsel,  mereka  juga  memiliki syarat dan ketentuan penggunaan produk yang mencakup penggunaan kartu SIM, seperti SIM Card, USIM  Card,  eSIM,  dan  sarana  lain  sesuai  perkembangan  teknologi.  Kartu  SIM  Telkomsel hanya dapat diaktifkan di Indonesia selama masa berlaku masih ada.
Undang-  undang    Perlindungan  data  Pribadi  di  indonesia  di  atur  oleh  Undang-  undang Nomor  27  tahun  2022    tentang  perlindungan  data  pribadi  pasal  4  ayat  3  data  pribadi  yang bersifat  umum  sebagaimana  yang  di  maksud  pada  ayat  1huruf  (b)  Undang-  undang perlindungan data meliputi :
1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegraan
4. Agama
5. Status perkawinan
6. Data pribadi yang di kombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang

## D. Kesimpulan
Menggunakan  SIM  Card  dengan  identitas  palsu  adalah  tindakan  serius  yang  dapat menimbulkan  berbagai  implikasi  negatif.  Ada  berbagai  kesimpulan  yang  dapat  kita  tarik  dari pernyataan  tersebut.  Pertama,  melalui  pernyataan  ini,  kita  bisa  memahami  bahwa  identitas palsu  adalah  ancaman  terhadap  privasi  individual.  Setiap  individu  memiliki  hak  untuk mempertahankan  dan melindungi identitasnya.  Menggunakan  identitas  palsu  dapat  membuka pintu bagi pelanggaran privasi, mulai dari pencurian identitas hingga masalah yang lebih serius seperti penipuan dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Kedua,  pernyataan  ini menunjukkan  pentingnya  perlindungan  data  pribadi.  Perlindungan data pribadi sudah menjadi prioritas global,  diperlukan hukum dan regulasi yang ketat untuk melindungi  data  dan  privasi  individu.  Menggunakan  SIM  Card  dengan  identitas  palsu mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap privasi dan keselamatan data individu, yang harus  dianggap  sebagai  pelanggaran  serius  dalam  hukum.  Ketiga,  ini  menekankan  bahwa penggunaan  identitas  palsu  dapat  membahayakan  keamanan  data  pribadi  orang  lain.  Hal  ini bisa terjadi jika, misalnya, identitas palsu yang digunakan untuk SIM Card adalah identitas orang
lain.  Hal  ini  bukan  hanya  merugikan  orang  tersebut,  tetapi  juga  membuka  kemungkinan penyalahgunaan data dan informasi pribadi mereka.
Jadi,  kesimpulannya  adalah  bahwa  menggunakan  SIM  Card  dengan  identitas  palsu  bukan hanya  tindakan  yang  melanggar  hukum,  tetapi  juga  suatu  perbuatan  yang  serius  menantang norma-norma  etika  dan  hukum  yang  melindungi  privasi  dan  keamanan  data  pribadi. Masyarakat perlu diberi kesadaran tentang potensi ancaman dan dampak negatif dari tindakan ini. Pada saat yang sama, pihak berwenang perlu menerapkan hukum dan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah dan memberantas praktik seperti ini

## E. Referensi
Ahmad,  A.  (2012).  Perkembangan  Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi:  Akar  Revolusi  dan Berbagai Standarnya. Dakwah Tabligh, 13 (1), 137–149.
Anwar,  N.,  Riadi,  I.,  &  Luthfi,  A.  (2016).  Forensic  SIM  Card  Cloning  Using  Authentication Algorithm. Int.  J.  of  Electronics  and  Information  Engineering,  4 (2),  71–81. https://doi.org/10.6633/IJEIE.201606.4(2).03
Hadita,  C.  (2018).  Provision  of  Personal  Information  in  Prepaid  SIM  Card  Registration  from Human Rights Perspective. Jurnal HAM, 9(2), 191–204.
Dihni,  V.  A.  (2022).  Kasus  Kebocoran  Data  di  Indonesia  Melonjak  143%  pada  Kuartal  II 2022.Www.Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08 /09/kasus-kebocorandata-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-202
Ditjen Aptika. (2022). Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi dengan Ekosistem Pengendali Data. Https://Aptika.Kominfo.Go.Id/. https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo- lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/
Delpiero,  M.,  Reynaldi,  F.  A.,  Ningdiah,  I.  U.,  &  Muthmainnah,  N.  (2021).  Analisis  Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. Padjadjaran Law, 9 (1), 1–22.
Prabowo,  W.,  Wibawa,  S.,  &  Azmi,  F.  (2020).  Perlindungan  Data  Personal  Siber  di  Indonesia.
Padjadjaran Journal of International Relations, 1 (3), 218. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26194
Badrulzaman, M. D. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Citra Aditya Bakti. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Rosadi, S. D. (2016). Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Diri. Malang. Jurnal Arena Hukum,  9 (3).
Westin, A., & Alan F. Westin. (1970). Privacy and Freedom . New York. Ath
Dewi,  S.  (2017).  Model  Regulation  For  Data  Privacy  In  The  Application  Of  Biometric  Smart Card. Brawijaya Law Journal , 4 (1), 117-128.