Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal  116 - 125

## ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENDIDIKAN, ANGKATAN KERJA, DAN PERPAJAKAN TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh : Ditta Rosalitta,
Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: dittarosalitta90@gmail.com Sri Muljaningsih,
Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: sri.muljaningsih.ep@upnjatim.ac.id Articel Info Abstract Article History : Received  24 February - 2022 Accepted  24 March - 2022 Available Online  30 March - 2022 The benchmark for success in the administration of inter-regional governance  is  to  create  harmony  between  economic  growth  and social welfare that is just and equitable. The goal of this study was to  see  how  much  economic  growth,  education  level,  labor  force, and taxation influenced income disparities in East Java Province. This  type  of  research  is  classified  as  quantitative  descriptive research.  The  IBM  SPSS  (Statistical  Package  for  Social  Science) Version 26 was used as the analytical tool in this study. The data for this study were gathered from the Central Statistics Agency of East  Java  Province  between  2010  and  2020  and  the  Ministry  of Finance  of  the  Republic  of  Indonesia  between  2010  and  2020. According to the findings of this study, economic growth (X1) and education level (X2) have no significant effect on income disparities in East Java Province. While the labor force (X3) has a significant impact on income disparities in East Java Province, taxation (X4) has a significant impact.
Keywords : Economic Growth, Education Level, Labor Force, Taxation, Income Disparities

## 1. PENDAHULUAN
Setiap perencanan pembangunan memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat  secara sistematis  dan  terencana.  Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86  Tahun  2017  mengenai  Tata  Cara Perencanaan, Pengendalian  serta Evaluasi Pembangunan      Daerah,  Tata  Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah, Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana Pembanguanan Jangka
Menengah  Daerah,  serta  Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah” menyampaikan bahwasanya  perencanaan  pembangunan daerah  memiliki  tujuan  menciptakan pembangunan  daerah  guna  meningkatkan serta  meratakan  pendapatan  masyarakat, lapangan  usaha,  kesempatan  kerja,  serta meningkatkan  keunggulan  bersaing  dan nilai  lebih  suatu  daerah.  Hidayat  (2017) menyatakan bahwa setiap negara memiliki permasalahan dalam menghadapi kebijakan awal suatu pembangunan ekonomi. Namun, selain berupaya mencapai target pembangunan juga bertujuan  untuk  menciptakan  pemerataan secara merata. Karena tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan  antar  daerah  adalah  dengan
menciptakan keselarasan antara pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat yang adil serta merata. Indonesia  yakni  selaku  negara  yang luas, terdiri dari berbagai pulau mulai dari sabang  hingga  marauke.  Memiliki  aneka budaya  serta  suku  yang  berbeda  antar daerah,  mulai  dari  sosial,  perekonomian, letak  geografis,  sumber  daya  alam,  serta sumber  daya  manusia.  Perihal  ini  akan mempengaruhi  pada  perkembangan  suatu daerah,  ada  yang  pertumbuhannya  lebih cepat  dan  sebaliknya  daerah  yang tertinggal yang mana menyebabkan disparitas  pendapatan  antar wilayah (Zahara,  2017).  Gambaran  disparitas pendapatan  ini  hampir  dialami  disemua daerah  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah Provinsi Jawa Timur.
Gambar 1.1. Rasio Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020
Sumber : BPS Jawa Timur, 2020
Sesuai  Gambar  1.1  bisa  dijelaskan bahwasanya  rasio  gini  Provinsi  Jawa Timur  dari  tahun  2018-2020  terrjadi penurunan.  Bahkan  ketika  tahun  2019- 2020 Provinsi Jawa Timur memiliki rasio gini  yang  stabil.  Meskipun  mengalami penurunan,  hal  ini  belum  terbukti  bahwa disparitas pendapatan antar daerah rendah atau  sudah  meratanya  suatu  pendapatan.
Teori Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang mengalami peningkatan setiap  tahunnya.  Namun  pertumbuhan yang pesat ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat  secara  merata,  terjadinya disparitas pendapatan yang semakin tinggi ini  menjadi  permasalahan  pembangunan. Oleh  sebab  itu  perlunya  tindakan  untuk meminimalkan permasalahan tersebut serta  mendorong  pemerintah  guna  fokus pada  pembangunan  ekonomi  kedepannya (Wulandari & Sakti, 2020).
Menurut  (Suhendra  et  al.,  2021) mengatakan bahwa munculnya perbedaan pada  pendapatan,  disebabkan  terdapatnya variasi  sumber  daya  yang  dipunyai  serta faktor  produksi  yaitu  barang  modal  yang tersedia.  Sedangkan  teori  Kuzenets  yaitu kurva  U  terbalik  menjelaskan  bahwa tahapan  awal  dalam  pembangunan  sering ditandai  dengan  terjadinya  ketimpangan yang  terus  meningkat,  tetapi  seiring berjalannya  pembangunan,  ketimpangan pada  tingkat  tertentu  akan  mengalami penurunan.  Hal  ini  sebabkan  oleh redistribusi  pendapatan  dan  pendidikan yang  meningkat  (Prastowo  et  al.,  2014). Teori  Todaro  menyatakan  bahwa  salah satu  bekal  untuk  menyerap  teknologi  dan membentuk  kemampuan  dalam  mencapai pembangunan
ekonomi
yang berkelanjutan  adalah  sektor  pendidikan. Teori  Kuznet  juga  menambahkan  bahwa tingkat  pendidikan  behubungan  dengan distribusi  pendapatan.Tingkat  pendidikan bisa  menjadi  faktor  dalam  menurunkan atau  meningkatkan  dispariras  pendapatan (Nuraini, 2017).
Selain  itu,  Pembangunan  ekonomi suatu  daerah  juga  dapat  diamati  dari indikator  ketenagakerjaan,  hal  ini  dapat memperlihatkan potensi, ataupun permasalahan-permasalahan, kemudian dapat dibuat dasar kebijakan dan antisipasi terjadinya hambatan dalam menuju tujuan pembangunan  (BPS  Jatim,  2021).  Sukino mengatakan bahwa angkatan kerja mencakup  dua  jenis  yakni  bekerja  serta pengangguran (Wulandari & Sakti, 2020). Menurut  teori  Neoklasik  apabila  tenaga kerja  yang  kurang  maju  melakukan perpindahan  ke  wilayah  yang  lebih  maju dan  mendapatkan  upah  yang  lebih  besar, maka  akan  menyebabkan  ketimpangan antar  daerah  semakin  meluas  (Wulandari & Sakti, 2020).
Selain  itu,  Prastowo  et  al.,  (2014) mengatakan  jika  pajak  merupakan  selaku kebijakan  fiskal  yang  awalnya  menjadi instrumen distribusi ekonomi yang merata serta adil. Tetapi pada kenyataannya, pajak selaku  salah  satu  sumber  masalah  adanya ketimpangan. Pajak penghasilan didapatkan  secara  progresif  yang  mana penduduk  perpendapatan  tinggi  ( high income )  membayar  pajak  lebih  tinggi daripada  penduduk  perpendapatan  rendah
0,365 0,37 0,375 0,38 0,385 2018 2019 2020 Jawa Timur
( low  income ).  Ketimpangan  ini  terjadi karena penduduk pendapatan tinggi belum patuh  dalam  membayar  wajib  pajak (Fahmi, 2019).
Berdasarkan permasalahan diatas, menjadikan suatu dorongan kepada penulis untuk melakukan penelitian tersebut.  Dengan  perbedaan  variabel  dan lokasi  penelitian  dimana  peneliti  lain belum  meneliti  variabel  pertumbuhan ekonomi,  tingkat  pendidikan,  angkatan kerja,  perpajakan  di  Provinsi  Jawa  Timur tahun 2010-2020.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yakni permasalahan jangka panjang yang terjadi di  suatu  negara  pada  upaya  untuk meningkatkan  pendapatan  nasional  riil.
Serta mengukur seberapa besar
pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam keberhasilan  memproduksi  barang  dan jasa yang diakibatkan oleh beberapa faktor pada  peningkatan  jumlah  dan  kualitas sehingga dapat terjadi pertambahan kesejahteraan  masyarakat  (Faried  & Sembiring, 2019).

## Tingkat Pendidikan
Glasser  (1992)  dalam  (Wulandari, 2020)  mengatakan  bahwa  pendidikan merupakan tahapan yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Selain itu  pendidikan  menjadi  dasar  atau  modal bagi manusia dengan beragam ilmu, yang akan  diterapkan  pada  kehidupan  masa depan.

## Angkatan Kerja
Soeroto  (2002)  dalam  (Sofyan,  2021) mendefinisikan  bahwa  angkatan  kerja merupakan sebagian dari populasi penduduk  yang  memasuki  usia  kerja, seperti  memiliki  pekerjaan  dan  tidak memiliki pekerjaan tetapi masih atau tidak mencari  pekerjaan.  Dalam  kata  lain, angkatan  kerja  yakni  sebagian  penduduk yang sanggup serta menyetujui melaksanakan pekerjaan.
Perpajakan
Djajadiningrat  dalam  (Jumaiyah  & Wahidullah,  2021)  mendefinisikan  pajak merupakakan  suatu  kewajiban  untuk
memberikan  sebagian  kekayaan  ke  kas negara.    Sedangkan  (Farouq,  2018) menjelaskan pajak yakni kewajiban sesuai undang-undang  serta  selaku  iuran  wajib kepada  negara  yang  menjadi  hak  orang pribadi  ataupun  badan  hukum  yang dipakai  guna  kepentingan  umum  bagi kepentingan masyarakat.

## Disparitas Pendapatan
Definisi  disparitas  pendapatan  yaitu adanya  variasi  total  pendapatan  yang didapatkan masyarakat yang mana menyebabkan semakin luasnya perbedaan pendapatan antar golongan pada masyarakat. Selain itu, disparitas pendapatan  yang  semakin  tinggi  juga berdampak  pada  permasalahan  ekonomi dan  sosial  di  suatu  negara  (Iskandar, 2021).

## Hipotesis Penelitian
Ansori  (2020)  menjelaskan  bahwa hipotesis merupakan penjelasan keterkaitan  diantara  variabel  bebas  serta variabel  terikat,  yang  masih  bersifat dugaan  ataupun  sementara.  Berdasarkan penjelasan diatas mengenai latar belakang serta  landasan  teori,  sehingga  bisa dirumuskan hipotesis yakni:
a. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
b. Diduga tingkat
pendidikan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
c. Diduga  angkatan  kerja  berpengaruh terhadap  disparitas  pendapatan  di Provinsi Jawa Timur.
d. Diduga perpajakan berpengaruh terhadap  disparitas  pendapatan  di Provinsi Jawa Timur.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini termasuk  dalam  deskriptif  kuantitatif. Dikarenakan  penelitian  ini  mengunakan data mencakup angka-angka yang kemudian diolah menggunakan alat analisis.  Alat  analisis  yang  dipakai  pada penelitian ini yakni  IBM SPSS (Statistical Package  for  Social  Science) Version  26. Tempat  yang  akan  diteliti  merupakan Provinsi Jawa Timur dengan periode waktu tahun  2010-2020.  Pada  penelitian  ini, variabel
disparitas pendapatan
menggunakan satuan persen dengan pengukuran Gini Ratio. Variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan
satuan persen dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi.  Variabel  tingkat  pendidikan menggunakan satuan persen yang diperoleh dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk menunjukan  level  kontribusi  penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Variabel angkatan kerja menggunakan satuan persen yang diperoleh dari  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja (TPAK). Variabel perpajakan menggunakan satuan persen yang diperoleh dari tax  ratio untuk  melihat  seberapa  jauh usaha  pemerintah  dalam  mengumpulan pendapatan  pajak  ataupun  penyerapan produk  domestik  bruto  dari  masyarakat pada wujud pajak.
Populasi  yang  dipakai  pada  penelilian ini  yakni  Provinsi  Jawa  Timur  yang mencakup  29  Kabupaten  serta  9  Kota. Memakai  seluruh  data time  series (data deret waktu) seperti gini ratio, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan  kerja,  dan  perpajakan  selama periode  2010-2020,  yaitu  sebanyak  11 sampel (n) dengan jumlah 4 variabel bebas serta  1  variabel  terikat.  Sumber  data  pada penelitian  ini  berasal  dari  data  sekunder yang  diperoleh  atas  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Jawa Timur selama periode 2010- 2020 serta Kementrian Keuangan Republik Indonesia  selama  periode  2010-2020. Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini diakses melalui permohonan data hai.djpb@kemenkeu.go.id ,  serta  website https://jatim.bps.go.id/ . Metode  analisis  yang  dipakai  pada penelitian ini yakni regresi linier berganda guna  mengetahui  pengaruh  antara  empat variabel  bebas  terhadap  satu  variabel terikat.  Untuk  menguji  regresi  linier berganda tersebut dapat memakai software SPSS.  Menurut  Imam  Gunawan  (2015) dalam  (Sudaryano,  2021)  mengungkapkan bahwa uji asumsi klasik yakni penguji data yang  dipakai  guna  mengetahui  sesuai kriteria  ataupun  tidak  terkait  data  yang  di teliti  yang  mana  nantinya  guna  dianalisis lebih  detail  sehingga  dapat  dipakai  guna menjawab  hipotesis  penelitian.  Uji  asumsi klasik  mencakup  empat  jenis  pengujian yakni  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas, uji autokorelasi, serta uji heterokedastisitas.
Serta  uji  hipotesis  terdiri  dari  uji  f,  uji  t, serta koefisien determinasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilaksanakan  dengan tujuan  melihat  bagaimana  nilai  residual terdistribusikan  dengan  normal  ataupun tidak (Duli, 2019). Pada penelitian ini data penelitian  diuji  kenormalan  distribusinya dengan menggunakan Kolmogorov- Smienov (K-S) . Tabel 4.1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual N 11 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .01053570 Most Extreme Differences Absolute .161 Positive .161 Negative -.110 Test Statistic .161 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Sumber: Output SPSS, 2022
Uji  normalitas  pada  penelitian  bisa dimaknai berdistribusi normal jikalau nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed)  melebihi  0,05. Sesuai  hasil  uji  normalitas  diatas,  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebanyak  0,200  > 0,05  yang  bermakna  model  tersebut berdistribusi secara normal.

## Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  yakni  metode  analisis hipotesis  penelitian  yang  bertujuan  guna menguji  ada  tidaknya  pengaruh  diantara variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat (Febty  &  Teofilus,  2020).  Pada  penelitian ini  peneliti  menggunakan  regresi  linier berganda guna mengetahui pengaruh antara empat variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil analisis regresi berganda bisa terlihat yakni:
Y = 1,087 – 0,001X 1 – 0,001X 2 – 0,011X 3 + 0,019X 4 Sesuai  model  persamaan  itu  sehingga bisa dijelaskan bahwasanya nilai konstanta sebesar 1,087. Menyatakan apabila Pertumbuhan  Ekonomi  (X1),  Tingakat Pendidikan  (X2),  Angkatan  Kerja  (X3), serta  Perpajakan  (X4)  dianggap  konstan maka,  Disparitas  Pendapatan  (Y)  akan meningkat sebanyak 1,087 %.
Koefisien regresi (X1) sebanyak -0,001 menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1)  memiliki  pengaruh  negatif,  artinya apabila  pertumbuhan  ekonomi  meningkat 1% mengakibatkan angka disparitas pendapatan  (Y)  turun  sebesar  0,001%, diasumsikan X2, X3 dan X4 konstan.
Koefisien  regresi  (X2)  sebesar  -0,001 menjelaskan  bahwa  Tingkat  Pendidikan (X2)  memiliki  pengaruh  negatif,  artinya apabila  tingkat  pendidikan  meningkat  1% mengakibatkan angka disparitas pendapatan  (Y)  turun  sebesar  0,001%, diasumsikan X1, X3 dan X4 konstan.
Koefisien  regresi  (X3)  sebesar  -0,011 menjelaskan  bahwa  Angkatan  Kerja  (X3) memiliki pengaruh negatif, artinya apabila angkatan kerja meningkat 1% mengakibatkan angka disparitas
pendapatan  (Y)  turun  sebesar  0,011%, diasumsikan X1, X2 dan X4 konstan.
Koefisien  regresi  (X4)  sebesar  0,019 menjelaskan  bahawa  Perpajakan  (X4) memiliki  pengaruh  positif,  artinya  jika angka  perpajakan  naik  1%  mengakibatkan angka disparitas pendapatan (Y)
mengalami  peningkatan  sebesar  0,019%, diasumsikan X1, X2 dan X3 konstan.
Uji Hipotesis a. Uji F (Uji Simultan)
Sesuai pernyataan (Riyanto &
Hatmawan,  2020)  uji  simultan  memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh bersama- sama  diantara  variabel  bebas  terhadap variabel terikat.
Tabel 4.5. Uji F (ANOVA)
Sumber: Output SPSS, 2022 Uji  simultan  pada  penelitian  ini mempunyai  nilai  F  hitung  sebanyak  7,329 serta  nilai  signifikansinya  0,017  dengan ukuran signifikansinya 5 % atau 0,05, maka dapat disimpulkan nilai signifikansi 0,017 < 0,05.  Disisi  lain  F  tabel  memiliki  nilai sebesar  4,53  yang  diperoleh  dari  df pembilang  bernilai  4  serta  df  penyebut
bernilai 6 (n-k-1), sehingga bisa diartikan F hitung  (7,329)  >  F  tabel  (4,53).  Sehingga dapat  disimpulkan,  H0  ditolak  serta  Hi diterima yang maknanya variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, dan
Perpajakan  mempunyai  hubungan  atau pengaruh  positif  secara  bersama-sama terhadap  Disparitas  Pendapatan  Provinsi Jawa Timur.

## b. Uji t (Uji Parsial)
Uji  t  (Uji  Parsial)  bertujuan  guna menentukan  apakah  variabel  bebas  secara parsial  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap variabel terikat (Firdaus, 2021).
Tabel 4.6. Uji Parsial Model T Hitung T Tabel Sig. 1  X1_PE -.474 -2.447 .652 X2_TP -1.338 -2.447 .229 X3_AK -2.532 -2.447 .045 X4_P 3.245 2.447 .018 Sumber: Output SPSS, 2022 Variabel Pertumbuhan Ekonomi Seuai hasil pengukuran uji T didapatkan  nilai  t  hitung  -0,474  dengan signifikansi  0,652,  disisi  lain  untuk  nilai  t tabel -2,447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6  (k-n-1).  Sehingga  dapat  disimpulkan  t hitung (0,474) ≤ t tabel (2,447) yang artinya H0  diterima  serta  Hi  ditolak.  Selanjutnya diketahui  signifikansinya  0,626  >  0,05 maknanya  variabel  pertumbuhan  ekonomi tidak  berpengaruh  terhadap  disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

## Variabel Tingkat Pendidikan
Terkait  hasil  pengukuran  uji  T diperoleh  nilai  t  hitung  -1,338  dengan signifikansi  0,229,  sedangkan  untuk  nilai  t tabel -2,447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6  (k-n-1).  Sehingga  dapat  disimpulkan  t hitung  (1,338)  ≤  t  tabel  (2,447)  artinya  H0 diterima  serta  Hi  ditolak.  Selanjutnya diketahui signifikansinya 0,229 > 0,05 yang artinya  variabel  tingkat  pendidikan  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

## Variabel Angkatan Kerja
Sesuai hasil pengukuran uji T diperoleh nilai  t  hitung  -2,532  dengan  signifikansi
Model
Sum of Squar es Df Mean Squar e F Sig. Regressi on .005 4 .001 7.32 9 .017 b Residual .001 6 .000 Total .007 10
0,045,  disisi  lain  untuk  nilai  t  tabel  -2,447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6 (k-n-1). Sehingga dapat disimpulkan t hitung (2,532) ≥ t tabel (2,447) artinya H0 ditolak serta Hi diterima. Selanjutnya
diketahui signifikansinya  0,045  <  0,05  maknanya variabel  angkatan  kerja  tidak  memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

## Variabel Perpajakan
Sesuai hasil pengukuran uji T diperoleh nilai  t  hitung  3,245  dengan  signifikansi 0,018,  sedangkan  untuk  nilai  t  tabel  2.447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6 (k-n-1). Sehingga dapat disimpulkan t hitung (3,245) ≥ t tabel (2,447) artinya H0 ditolak serta Hi diterima. Selanjutnya diketahui signifikansinya  0,018  <  0,05  yang  artinya variabel  perpajakan  berpengaruh  terhadap disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Jawa Timur.
c. Koefisien Determinasi (R 2 ) Menurut (Riyanto & Hatmawan, 2020) menjelaskan  bahwa  koefisien  determinasi (R 2 )  memiliki  tujuan  guna  melakuka pengukuran bagaimana kesanggupan model  saat  menjelaskan  variasi  variabel terikat (variabel independen).
Tabel 4.7. Koefisien Determinasi (Model
Summary)
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate .911 a .830 .717 .013602
Sumber: Output SPSS, 2022 Sesuai  hasil  pengelolaan  data  bisa terlihat nilai koefisien determinasi sebanyak 0,830% yang merupakan 83,0% dari semua pengamatan,  perihal  ini  memperlihatkan bahwasanya variabel bebas yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, serta Perpajakan  dapat  menjelaskan  variabel dependen  yaitu  Disparitas  Pendapatan. Disisi  lain  sisanya  17,0  diterangkan  oleh variabel  lain  yang  tidak  ada  pada  model penelitian.

## Pembahasan Penelitian
Penelitian  ini  menguji  seberapa  besar pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat pendidikan, angkatan kerja serta perpajakan terhadap  disparitas  pendapatan  di  Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pengujian
terhadap hipotesis dalam penelitian, berikut merupakan penjelasan secara rinci.

## a. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Disparitas  Pendapatan  di Provinsi Jawa Timur
Pada  hasil  uji  parsial  menunjukan bahwasanya  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh  serta  bernilai  negatif  terhadap disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Jawa Timur  ketika  periode  2010-2020.  Hasil penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian sebelumya  yaitu  (Pinilih,  2021)  dan (Sayifullah, 2021) yang menjelaskan bahwasanya  pertumbuhan  ekonomi  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  disparitas pendapatan.  Tetapi  sebaliknya,  (Fahmi, 2019)  pada  hasil  penelitian  sebelumnya mengatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi mempengaruhi disparitas pendapatan.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak signifikan,
menjelaskan bahwa meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  tidak menyebabkan penurunan terhadap disparitas pendapatan  (Pinilih,  2021). Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel pertumbuhan  ekonomi  terhadap  disparitas pendapatan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dapat disebabkan  karena  distribusi  pendapatan yang tidak merata antar kabupaten atau kota di  wilayah  tersebut.  Sesuai  data  BPS,  jika dilihat  pada  pertumbuhan  ekonomi  setiap daerah di Provinsi Jawa Timur memperlihatkan perkembangan laju pertumbuhan yang jauh berbeda. Meskipun pada  setiap  daerah  mengalami  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  setiap  tahunnya. Namun  hal  itu  belum  diimbangi  dengan pemerataan  pendapatan  pada  masing- masing daerah.
Menurut  Todaro  dalam  (Wulandari  & Sakti,  2020)  pertumbuhan  ekonomi  di beberapa  negara  berkembang  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Selain  itu pertumbuhan yang pesat ini tidak dirasakan oleh  seluruh  masyarakat  secara  merata. Damanhuri et al. (2021) mengatakan bahwa tingginya  angka  pertumbuhan  ekonomi dapat  menentukan  berhasil  atau  tidaknya perekonomian suatu negara. Namun keberhasilan  ekonomi  secara  umum  dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut dapat diketahui melalui segi pemerataan pendapatan.
Teori  Kuznet  (1991)  dalam  (Hasan  et al.,  2020)  juga  menjelaskan  bahwa  tingkat ketimpangan  distribusi  pendapatan  pada awal pembangunan akan semakin meningkat,  namun  pada  tahap  tertentu  dan selanjutnya  tingkat  disparitas  pendapatan akan mengalami penurunan. Artinya pertumbuhan  ekonomi  terhadap  disparitas pendapatan  pada  jangka  pendek  terdapat korelasi  positif,  tetapi  pada  jangka  panjang memiliki pengaruh yang negatif.
b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap  Disparitas  Pendapatan  di Provinsi Jawa Timur Pada  hasil  uji  parsial  menunjukan bahwasanya tingkat pendidikan tidak berpengaruh  dan  bernilai  negatif  terhadap disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Jawa Timur  ketika  periode  2010-2020.  Hasil penelitian  ini  ditunjang  dengan  penelitian sebelumya  (Matondang,  2018),  (Anshari  et al., 2018) yang mengemukakan bahwasanya tingkat  pendidikan  tidak  berpengaruh terhadap  disparitas  pendapatan.  Tetapi sebaliknya,  hasil  berbeda  pada  penelitian sebelumnya (Wulandari &
Sakti,
2020)(Fahmi,  2019)(Fahmi,  2019)(Fahmi,
2019)(Fahmi,  2019)  yang  mengatakan bahwa  tingkat  pendidikan  mempengaruhi disparitas pendapatan.
Tingkat pendidikan yang tidak signifikan, menjelaskan bahwa meningkatnya pendidikan tidak menyebabkan penurunan terhadap disparitas pendapatan.  Namun  hal  ini  bertentangan dengan teori Arham (2020) yang mengatakan  permasalahan  ketimpangan pendapatan terhadap pendidikan merupakan hal  yang  cukup  serius.  Sebab  pendidikan merupakan  modal  sumber  daya  manusia yang  berpengaruh  dalam  menghasilkan pendapatan. Selain itu ketimpangan
pendapatan  menjadi  salah  satu  faktor kesenjangan terhadap hasil pendidikan.
Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel tingkat pendidikan terhadap disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Jawa Timur  dikarenakan  kualitas  pendidikan yang  masih  rendah  di  beberapa  daerah tertinggal.  Sedangkan,  daerah  perkotaan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dari pada daerah perdesaan. Situasi ini disebabkan  keberadaan  fasilitas  pendidikan
yang  lebih  banyak  terletak  di  daerah perkotaan (BPS Jatim, 2019).
Selain  itu,  orang  dengan  pendidikan yang tinggi cenderung mendapatkan pendapatkan pendapatan yang tinggi. Namun  pada  realitanya  orang  dengan tamatan perguruan tinggi cenderung mayoritas  berstatus  pengangguran.  Hal tersebut  dialami  sebab  susahnya  mencari lapangan  pekerjaan  dan  menyebabkan pengangguran  tidak  memiliki  pendapatkan. Perihal  ini  mengakibatkan  makin  tingginya disparitas  pendapatan  pada  suatu  wilayah (Anshari et al., 2018).
c. Pengaruh Angkatan Kerja
Terhadap  Disparitas  Pendapatan  di Provinsi Jawa Timur
Pada  hasil  uji  parsial  menunjukan bahwasanya  angkatan  kerja  berpengaruh negatif  terhadap  disparitas  pendapatan  di Provinsi  Jawa  Timur  ketika  periode  2010- 2020. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian  sebelumya  (Wulandari  &  Sakti, 2020)  serta  (Laut  et  al.,  2020)  yang mengemukakan bahwasanya angkatan kerja memiliki  pengaruh  terhadap  disparitas pendapatan. Namun sebaliknya, hasil berbeda pada penelitian sebelumnya (Pinilih,  2021)  mengatakan  bahwasanya angkatan kerja tidak membagikan pengaruh terhadap disparitas pendapatan.
Angkatan kerja yang signifikan, menjelaskan  bahwa  semakin  meningkatnya angkatan kerja dapat menurunkan disparitas pendapatan.  Menurut  (BPS  Jawa  Timur, 2020)  menjelaskan  bahwasanya  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  terjadi kenaikan  tiap  tahunnya.  Artinya,  total penduduk di Jawa Timur akan kian naik dari tahun  ke  tahun  dan  menyebabkan  jumlah angkatan kerja juga  ikut meningkat.  Sektor pertanian merupakan lapangan usaha utama bagi penduduk di provinsi Jawa Timur yang menyerap secara aktif pada tingkat partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian.  Disamping  itu,  (Majid, 2021) menjelaskan bahwa tingkat angkatan kerja  yang  meningkat  harus  diselaraskan dengan  perluasan  akan  kesempatan  kerja dengan tujuan menambah tingkat pendapatan  dan  mengurangi  kemiskinan.
Namun, jika tidak diikuti dengan perluasan maka  akan  menjadi  masalah  terhadap pembangunan ekonomi yang
mengakibatkan  meningkatnya  kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
d. Pengaruh  Perpajakan  Terhadap Disparitas  Pendapatan  di  Provinsi
Jawa Timur
Pada  hasil  uji  parsial  menunjukan bahwasanya perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi  Jawa  Timur  ketika  periode  2010- 2020. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian  sebelumya  (Fahmi,  2019)  yang mengemukakan  bahwasanya  perpajakan berpengaruh
terhadap disparitas pendapatan.
Pajak  penghasilan  yang  signifikan, menjelaskan  bahwa  semakin  meningkatnya pajak penghasilan maka dapat menyebabkan peningkatkan  pada  disparitas  pendapatan. Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  teori (Prastowo  et  al.,  2014)  yang  menjelaskan bahwa pajak  merupakan salah satu referensi kesenjangan  sebab  prinsip-prinsip  keadilan pada perpajakan tidak dapat berjalan. Sebab terdapat  diberbagai  golongan  penduduk seperti  penduduk  kaya  dan  penduduk miskin.  Selain  itu,  masyarakat  golongan kaya  juga  melakukan  kecurangan  secara legal  atau  illegal  guna  meminimalkan tanggungan pajak yang dimiliki, perihal ini yang mengakibatkan terdapatnya ketimpangan pendapatan pada masyarakat.
Menurut data (Kemenkeu Jatim, 2020), perkembangan tax ratio pemerintah provinsi Jawa  Timur  tahun  2020  mengalami penurunan  dibandingankan  dengan  tahun- tahun  sebelumnya.  Rasio  pajak  tertinggi diperoleh  provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun 2017  yakni  sebanyak  9,68%  dan  terendah pada  tahun  2010  yakni  sebanyak  5,96%. Namun  jika  dilihat  berdasarkan  setiap daerah,  maka tax  ratio akan  terlihat memprihatinkan karena menunjukan
kondisi kesenjangan antara daerah maju dan daerah kurang maju. Perihal ini juga selaras dengan  penelitian  (Fahmi,  2019)  yang menjelaskan bahwasanya redistribusi melalui  pajak  (PPh  serta  PBB)  tidak  dapat mengevaluasi kesenjangan pendapatan.
Selain  pajak,  Indonesia  termasuk  provinsi Jawa  Timur  memiliki  alternatif  lain  dalam meredistribusi  pendapatan  selain  pajak, seperti  melalui  program  BPJS  Kesehatan, pemberian kredit lunak dengan KUR (Kredit
Usaha Rakyat) serta Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNPM
Mandiri  Pedesaan)  yang  mana  harapannya bisa mempercepat pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan  kerja  pada  daerah  yang  belum maju. Pada  kebijakan  penerapan  tarif  Pajak
Penghasilan/  PPh  diperlukan  adanya  revisi yang diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial. Dengann memperimbangkan dapat menurunkan ketimpangan,  sehingga  pemerintah  bisa menetapkan  pajak  pada  mereka  yang berpenghasilan diatas Rp 5 milliar pertahun sebesar 35-40%. Tarif pajak yang bagi yang memiliki  kekayaan  Rp  100  milliar  dengan mereka yang memiliki kekayaan Rp 500 juta sebanyak 30%, meskipun pajak penghasilan jenis ini tidaklah adil (Prastowo et al., 2014).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  berbagai  teori,  hasil sertapembahasan  yang  sudah  dijelaskan, sehingga peneliti bisa mengambil kesimpulan yakni:
a. Dari  hasil  pengukuran  uji  parsial diperoleh t hitung (0,474) ≤ t tabel (2,447) yang artinya H0 diterima serta Hi ditolak. Selain  itu,  diketahui  signifikansinya sebanyak 0,626 > 0,05 artinya pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa  Timur  tahun  2010-2020.  Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur dapat disebabkan  karena  distribusi  pendapatan yang  tidak  merata  antar  kabupaten  atau kota di wilayah tersebut.
b. Dari  hasil  pengukuran  uji  parsial diperoleh t hitung (1,338) ≤ t tabel (2,447) yang artinya H0 diterima serta Hi ditolak. Selain  itu,  diketahui  signifikansinya sebanyak 0,229 > 0,05 yang artinya tingkat pendidikan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa  Timur  tahun  2010-2020.  Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel tingkat  pendidikan  terhadap  disparitas pendapatan  di  Provinsi  Jawa  Timur dikarenakan  kualitas  pendidikan  yang masih rendah di beberapa daerah tertinggal.  Sedangkan,  daerah  perkotaan memiliki  tingkat  partisipasi  lebih  tinggi dari  pada  daerah  perdesaan.  Situasi  ini disebabkan keberadaan fasilitas
pendidikan  yang  lebih  banyak  terletak  di daerah perkotaan.
c. Dari  hasil  pengukuran  uji  parsial diperoleh t hitung (2,532) ≥ t tabel (2,447) artinya H0 ditolak serta Hi diterima. Selain itu,  diketahui  signifikansinya  sebesar 0,045  < 0,05  yang  artinya  angkatan  kerja berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020.  Keianikan  angkatan  kerja yang  tinggi  harus  diselaraskan  dengan perluasan  akan  kesempatan  kerja  dengan tujuan menambah tingkat pendapatan dan mengurangi  kemiskinan.  Namun,  jika tidak diikuti dengan perluasan maka akan menjadi  masalah  terhadap  pembangunan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
d. Sesuai hasil pengukuran uji t didapatkan  t  hitung  (3,245)  ≥  t  tabel (2,447)  artinya  H0  ditolak  serta  Hi diterima. Selain itu, diketahui signifikansinya  sebesar  0,018  <  0,05 artinya  perpajakan  berpengaruh  terhadap disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Jawa Timur tahun 2010-2020. Namun, redistribusi melalui pajak (PPh serta PBB) tidak  dapat  mengevaluasi  kesenjangan pendapatan.  Selain  pajak,  Indonesia termasuk  provinsi  Jawa  Timur  memiliki alternatif lain dalam meredistribusi pendapatan  selain  pajak,  seperti  melalui program  BPJS  Kesehatan,  pemberian kredit  lunak  dengan  KUR  (Kredit  Usaha Rakyat)  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan)  harapannya  bisa  mempercepat pemerataan pembangunan serta
memperluas kesempatan kerja pada daerah yang belum maju.

## 6. REFERENSI
Anshari,  M.,  Azhar,  Z.,  &  Ariusni.  (2018). Analisis  Pengaruh  Pendidikan,  Upah Minimum  Provinsi  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  Di Seluruh  Provinsi  Di  Indonesia. Jurnal Ecogen , 1 (3), 494–502.
Ansori, M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif  Edisi  2 .  Airlangga  University Press.
Arham, M. A. (2020). Perekonomian Gorontalo:  Perkembangan,  Agenda  Dan Tantangan Ke Depan . Deepublish.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Gini  Rasio Provinsi Tahun 2011-2020. BPS. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/
view/id/1116
Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Keadaan Angkatan  Kerja  Provinsi  Jawa  Timur Agustus  2011-2020.  BPS  Jawa  Timur. https://jatim.bps.go.id/indicator/6/277/1/ti ngkat-partisipasiangkatan-kerja-tpak.html
Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa  Timur  Menurut  Lapangan
Usaha 2011-2020. BPS Jawa Timur.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Statistik
Pendidikan  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun 2011-2020. BPS Jawa Timur. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/ view_data/0000/data/303/sdgs_4/1
Damanhuri,  D.  S.,  Hakim,  I.,  Ramdani,  P.,
Nuryanto, I., Fatimah, H., Fuadi, R., Aji, S.,  Maulana,  M.  I.,  Ryansha,  E.,  & Fatwani,  K.  I.  (2021). Riset  Ekonomi Politik :  Korupsi,  Perburuan  Rente,
Ketimpangan, dan Kelembagaan
Ekonomi . PT Penerbit IPB Press. Duli,  N.  (2019). Metodologi  Penelitian Kuantitatif:  Beberapa  Konsep  Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS . Budi Utama.
Fahmi, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Dan  PBB Terhadap  Kesenjangan  Pendapatan. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi , 6 (1), 39–54.
Faried,  A.  I.,  &  Sembiring,  R.  (2019).
Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan . Yayasan Kita Menulis. Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia .
Prenada Media.
Febty,  T.,  &  Teofilus.  (2020). SPSS : Aplikasi
Pada  Penelitian  Manajemen  Bisnis .
Media Sains Indonesia.
Firdaus. (2021). Metodologi Penelitian
Kuantitatif;  Dilengkapi  Analisis  Regresi IBM  SPSS  Statistics  Version  26.0 .
DOTPLUS.
Hasan,  M.,  Alim,  M.  S.,  Alfiani,  S.  M.,  & Shafar,  M.  R.  (2020). Teori-Teori Pembangunan  Ekonomi .  Media  Sains Indonesia.
Hidayat, W. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan  dan  Kemiskinan  di  Jawa
Timur. UMMPress . https://books.google.co.id/books?id=GSx jDwAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=on epage&q&f=false
Iskandar,  A.  M.  (2021). Negara  dan  Politik Kesejahteraan . Gramedia Pustaka Utama.
Jumaiyah,  &  Wahidullah.  (2021). PAJAK PENGHASILAN:  Teori,  Kasus  dan Praktik . Penerbit Andi. Kementerian  Keuangan.  (2020).  Kajian  Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images /file_artikel/file_pdf/kfr/2020/15KFR_20 20_Jawa_Timur.pdf.  Diakses  tanggal  1
Desember 2021 Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020).
Pengaruh  PMA,  PMDN,  TPAK,  PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah
Terhadap  Disparitas  Pendapatan  Jawa. Stability:  Journal  of  Management  and Business , 3 (2), 21–34. https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7781
Majid, R. (2021). Dasar Kependudukan . Nasya
Expanding Management.
Matondang,  Z.  (2018).  Pengaruh  Jumlah
Penduduk,  Jumlah  Pengangguran  dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Ihtiyath , 2 (2), 255–270.
Nuraini,
E. (2017). PENGARUH PERTUMBUHAN  EKONOMI  DAN TINGKAT  PENDIDIKAN  TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI WILAYAH GERBANGKERTOSUSILA. Jurnal
ekonomi  pendidikan dan  kewirausahaan ,
5 (1), 52–67.
Pinilih,  M.  (2021).  Disparitas  Pendapatan  di Jawa  Tengah. e-Journal  Ekonomi  Bisnis dan Akuntansi , 8 (1), 42. https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.1923
1
Prastowo,  Y.,  Maftuchan,  A.,  Yusuf,  A.  A., Firdaus,  M.,  Kinasih,  H.  N.,  Ahmady,  I., Tangka,  M.  V.,  Tursiah,  &  Bahagijo,  S. (2014). Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek . Infid.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan
Peraturan  Daerah  Tentang      Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah,  Rencana  Pembanguanan  Jangka Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah. https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail /10522/permendagri-no-86-tahun-2017. Diakses tanggal 1 Desember 2021. Riyanto,  S.,  &  Hatmawan,  A.  A.  (2020).
Metode  Riset  Penelitian  Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen . Budi Utama. Rukajat,  A.  (2018). Pendekatan  Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach . Budi Utama. Sayifullah. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI INDONESIA. JEQu : Jurnal Untirta , 11 (1), 21–36. Sofyan,  M.  (2021). Pengembangan  Sektor Unggulan Pendukung Perluasan Kesempatan  Kerja  di  Provinsi  Jawa Tengah . CV ODIS.
Sudaryano.  (2021). Statistik  II:  Statistik Inferensial  untuk  Penelitian .  ANDI (Anggota IKAPI).
Suhendra,  I.,  Gianjar,  R.  A.,  &  Istikomah,  N.
(2021). Distribusi  Pendapatan:  Konteks Provinsi  di  Indonesia .  Media  Sains Indonesia.
Wulandari,  D.,  &  Sakti,  R.  K.  (2020).
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, AGLOMERASI INDUSTRI PENGOLAHAN,  DAN  ANGKATAN KERJA TERHADAP

## DISPARITAS
PENDAPATAN  (Studi  Kasus  Pada Kawasan  Gerbangkertosusila  Periode 2009-2018). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FEB , 1–15. Wulandari,  T.  (2020). Konsep  dan  Praksis Pendidikan Multikultural . UNY Press. Zahara,  A.  (2017).  ANALISIS  DISPARITAS
PENDAPATAN DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI ACEH PERIODE 2002-2012. Jurnal  Akuntansi  dan  Pembangunan (JAKTABANGUN)  STIE  Lhokseumawe ,
1 , 139–151.