## OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA MELALUI SINKRONISASI DAN SINERGITAS PENGELOLAAN APBN DAN APBD DI KABUPATEN KARAWANG
Hendar 1
1 Program Studi PGMI, STIT Rakeyan Santang Karawang Email : infostitrakeyansantang@gmail.com
Rahman Tanjung 2
2 Program Studi PGMI, STIT Rakeyan Santang Karawang Email : rahmantanjung1981@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerimaan  negara  melalui  sinkronisasi  dan  sinergitas pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  (APBN)  dan  anggaran  pendapatan  dan belanja  Daerah  (APBD).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah  (APBN/APBD) merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiskal  pemerintah.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif dengan kajian penelitian menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis berdasarkan penelitian lapangan (Field Research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Adanya integrasi pada  seluruh  sistem  informasi  di  sebuah  kampus,  selain  menambah  nilai  plus  Baik  APBN  maupun APBD  keduanya  memiliki  peran  penting  dalam  membiayai  roda  pembangunan  di  Indonesia,  oleh karenanya baik APBN dan APBD perlu dikelola dengan baik, efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi  tujuan  disusunnya  suatu  anggaran  sebagaimana  tercantum  dalam  ayat  (1)  pasal  23  UUD Negara Republik Indonesia, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa terwujud.
Kata kunci : Pengelolaan, APBN, APBD

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  (APBN)  harus  dikelola  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  rakyat,  hal  ini  sejalan  dengan  ayat  (1)  pasal  23  UUD  Negara Republik  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  : Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  Negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan undang-undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggungjawab  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat. Dari  ayat  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pada  dasarnya APBN  yang  disusun  oleh  Pemerintah  ditujukan  untuk  menciptakan  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  namun  terkadang  timbul  pertanyaan  dalam  benak  kita,  apakah  struktur APBN  yang  ada  saat  ini  sudah  cukup  mampu  memenuhi  tuntutan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Seringkali  mendengar  adanya  informasi  bahwa  negara  kita  memiliki fiscal  space yang terbatas.  Kondisi  yang  demikian  mengakibatkan  pemerintah  tidak  memiliki  keleluasaan  gerak dalam  merencanakan  dan  mendorong  pembangunan  di  Indonesia.  Beberapa  pihak  berpendapat bahwa  salah  satu  sebab  terbatasnya fiscal  space tersebut  adalah  karena  realisasi  penerimaan negara  yang masih belum  sebanding dengan potensi  penerimaan  yang  seharusnya diterima. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dimuat dalam Tempo (2019) yang menyebutkan bahwa tahun 2019, rasio  pajak  nasional  terhadap  PDB  hanya  sekitar  12,3%,  atau  menjadi  13,3%  jika  ditambah dengan  pajak  daerah.  Hal  tersebut  merupakan  pencapaian  yang  kurang  menggembirakan  bila dibandingkan dengan rasio pajak rata-rata negara berkembang lainnya yang berkisar antara 19-26 persen pada saat itu. Selanjutnya, hal serupa juga diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam  Rapat  Kerja  Nasional  Sinergi  Pengawasan  Penerimaan  Negara  oleh  Aparat  Pengawasan Intern  Pemerintah  (APIP)  Kementerian  atau  Lembaga  dan  Daerah  yang  dilaksanakan  di Kementerian  Keuangan  pada  tanggal  12  September  2019  sebagaimana  diberitakan  oleh
Kontan.co.id,  dimana  beliau  mengatakan  bahwa  di  tahun  2019  APBN  hanya  menghasilkan penerimaan  pajak  Rp  84  triliun  saja,  sementara  di  tahun  2018,  APBN  hanya  menghasilkan penerimaan pajak Rp 86 triliun saja atau secara persentase hal tersebut 7,9% di tahun 2017 dari penerimaan  dan  bahkan  turun  jadi  7,8%  di  tahun  2015,  sedangkan  di  sisi  lain,  jumlah  belanja negara dan daerah setiap tahunnya selalu meningkat.
Melihat dari fakta-fakta tersebut di atas, kita tidak bisa langsung menilai bahwa struktur APBN  yang  disusun  oleh  Pemerintah  Pusat  saat  ini  belum  mampu  memberikan  kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, karena di tengah kondisi ekonomi global saat ini dan beragam masalah yang di hadapi bangsa Indonesia, seperti : tingkat inovasi yang masih rendah, kapasitas produksi  masih  terbatas,  adanya infrastructure,  technology  and  skill  gap serta  pasar  keuangan yang  dangkal,  tentunya  tidak  mudah  menyusun  suatu  anggaran  yang  dapat  memuaskan  semua pihak  dan  mengatasi  semua  masalah  yang  ada  sekaligus.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat (Arifudin.  O.  &  Rusmana.  F.,  2020)  bahwa  organisasi  akan  berusaha  untuk  meningkatkan kemampuannya  menyelenggarakan  semua  fungsi  organisasi  dengan  tingkat  efesiensi  dan efektivitas  yang  tinggi  perwujudan  situasi  demikian,  setiap  organisasi  menghadapi  bcrbagai tantangan  internal  yang  tidak  kalah  pentingnya  dengan  berbagai  tantangan  yang  sifatnya eksternal.
Oleh  karena  itu,  dalam  memberikan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  selain dengan  menyusun  skala  prioritas  pembangunan  yang  selaras  dengan  RPJP  dan  RPJMN sebagaimana tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2007, Pemerintah Daerah saat ini pun memiliki peran  yang  penting  dalam  menjawab  berbagai  masalah-masalah  tersebut,  dimana  sejak berlangsungnya  era  Otonomi  Daerah,  Pemerintah  Daerah  (Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota) dituntut untuk dapat lebih optimal dalam menggali potensi PAD yang ada di daerahnya sehingga dalam  membiayai  pembangunan  di  daerahnya  tidak  terlalu  tergantung  pada  dana-dana  dari Pemerintah Pusat. Dalam menggali setiap potensi yang baru dibutuhkan perubahan budaya dalam organisasi.  Menurut  (Arifudin,  2020a)  bahwa  organisasi  yang  baik,  tumbuh  dan  berkembang akan  menitikberatkan  pada  sumber  daya  manusia  ( human  resources )  guna  menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi.
Seiring  dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  (telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah)  yang  salah  satunya  mengatur  tentang  Otonomi Daerah,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, serta  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah  maka  setiap  daerah  diberikan  kesempatan  untuk  menggali  potensi  daerahnya  masing- masing  guna  meningkatkan  PAD.  Menurut  (Sudirman  &  et  al.,  2020)  perkembangan  teknologi yang  makin  dinamis,  manusia  dituntut  dengan  cepat  dan  tepat  untuk  bertindak  agar  tidak  kalah bersaing. Sehingga dalam meningkatkan PAD setiap daerah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi  yang  sangat  dinamis  saat  ini  sebagai  sebuah  budaya  baru.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat (Arifudin, 2020) bahwa dalam membangun sistem baru dibutuhkan pembiasaan dalam menggunakan metode yang baru.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bahasa Inggris disebut budget . Yang  berasal dari  kata bougette yang berarti  kantong  kecil  yang dipopulerkan pada tahun 1870 oleh  Majelis  Rendah  Inggris  ( house  of  common )  yang  pada  akhirnya  menjadi  anggaran. Sedangkan  menurut  (Nafarin,  2013)  anggaran  adalah  suatu  rencana  yang  disusun  secara
sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
Secara  sederhana  APBN  dapat  diartikan  sebagai  suatu  daftar  yang  secara  sistematis memuat dua hal pokok yaitu sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya dibuat dalam satu tahun. Di dalam ayat (1) pasal 23 UUD Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  :  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  Negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan undang-undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggungjawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah  (APBN/APBD)  merupakan  bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN dan APBD  yang  baik akan menjadi kunci keberhasilan  kebijakan  fiskal  pemerintah.  Untuk  itu  diperlukan  komitmen,  konsistensi  dan tanggung  jawab  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pengeloaan  APBN  dan  APBD.  Oleh karena  itu,  dalam  mewujudkan  apa  yang  menjadi  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana tertuang  dalam  alinea  kedua  Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yaitu terwujudnya  Negara  Indonesia  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur,  maka  perlu dilaksanakan  optimalisasi  penerimaan  negara  melalui  APBN  dan  APBD  yang  sejalan,  saling mengisi serta sinkron dan sinergi satu sama lain.

## 3. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  deskriptif  analisis.  Pemilihan  pendekatan metode  deskriptif  analisis  ini  karena  merupakan  sebuah  pendekatan  metode  yang  digunakan untuk  menganalisis,  menggambarkan  dan  meringkas  berbagai  kondisi,  dan  situasi  dari  berbagai data  yang  dikumpulkan  dari  hasil  pengamatan  mengenai  masalah  yang  diteliti  pada  saat penelitian  berlangsung.  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  optimalisasi  penerimaan  negara melalui  APBN  dan  APBD.  Penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( Field Research ),  yaitu  penyelidikan  mendalam  yang  dilakukan  dengan  suatu  prosedur  penelitian lapangan.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  data  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang ditujukan  untuk  mendiskripsikan  atau  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.
Penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna,  penalaran,  definisi  suatu  situasi tertentu  (dalam  konteks  tertentu),  lebih  banyak  meneliti  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Adapun data kualitatif peneliti gunakan untuk melakukan analisis tentang optimalisasi penerimaan negara melalui  APBN  dan  APBD.  Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  adalah  model  analisis  data mengalir ( flow model ). Langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  mengoptimalkan  penerimaan  negara  melalui  sinkronisasi  dan  sinergitas antara APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan baik di pusat maupun di daerah, maka dalam makalah ini penulis mengusulkan beberapa langkah sebagai   berikut :

## 1) Mengoptimalkan Sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Bila kita melihat dalam internal pengelolaan APBN saja, performa penerimaan negara dari sektor pajak bisa dibilang kurang menggembirakan, dimana hal tersebut bisa dilihat dari tren  realisasi  pajak  yang  tidak  pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan  dalam  APBN, sehingga  kondisi  yang  demikian  memicu  perdebatan  opini  yang  cukup  hangat  di  tingkat nasional, terutama terkait dengan apa dan bagaimana solusi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia.
Dalam  APBN,  selama  ini  dikenal  4  kategori  besar  PNBP,  yaitu  penerimaan  sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Tidak berbeda jauh dengan pengelolaan perpajakan, pengelolaan PNBP juga belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara juga kurang maksimal.  Untuk  mengoptimalkan  kontribusi  PNBP  terhadap  penerimaan  negara,  maka diperlukan beberapa terobosan atau langkah strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah saat  ini.  Langkah  yang  harus  pertama  kali  diambil  oleh  pemerintah  adalah  melakukan penyempurnaan  proses  bisnis  pengelolaan  PNBP  terutama  mekanisme  pemungutan, perhitungan,  penyetoran  dan  sanksi  dalam  pengelolaan  PNBP  tersebut.  Dengan  begitu diharapkan PNBP  yang dibayarkan oleh para wajib bayar bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel.
Selain  itu,  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara  dari  sektor  PNBP  dapat dilakukan  melalui  sinkronisasi  dan  sinergitas  antara  APBN  dan  APBD,  misalnya  sektor PNBP  di  bidang  administrasi  pertanahan,  dimana  hal  ini  telah  dilaksanakan  di  beberapa Kabupaten/Kota,  salah  satunya  di  Kabupaten  Karawang.  Dimana  mengacu  pada  Peraturan Presiden  No.  9/2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Kebijakan  Satu  Peta  (KSP)  pada Tingkat  Ketelitian  Peta  Skala  1:50.000  dan  program  nasional  di  bidang  pertanahan,  yaitu Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah bekerjasama dengan  Kantor  Pertanahan  Nasional/BPN  Kabupaten  Karawang  melalui  Kesepakatan Bersama Nomor 073/6011/KSM dan Nomor 1288/100-32.15/IX/2018 tanggal 3 September 2018  antara  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dengan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karawang  tentang  Kerjasama  Bidang  Pertanahan  di  Kabupaten  Karawang.  Dimana  dalam kesepakatan  bersama  tersebut  mencoba  mengintergrasikan  dan  menyandingkan  data  serta peta  milik  BPN  dengan  milik  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Karawang,  sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan PAD dari sektor PBB dan BPHTB serta PNBP di bidang administrasi pertanahan.
2) Meningkatkan  Koordinasi  dan  Kerjasama  di  Sektor  Penerimaan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kerjasama dan koordinasi di sektor penerimaan antara APBN dan APBD harus makin ditingkatkan.  Antara  lain  perlu  dilakukan  monitoring  terhadap  pembayaran  pajak  melalui APBD  dan  penerapan  pajak-pajak  daerah  yang  tidak  memberatkan  atau  terjadi  duplikasi. Diperlukan  sebuah  sistem  kerjasama  untuk  optimalisai  penerimaan  pajak  di  pusat  maupun daerah.
a) Kajian Mendalam terhadap Aturan Pajak
Dalam  pasal  23A  UUD  Negara  Republik  Indonesia  dinyatakan  bahwa pajak  dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang- Undang .  Sehubungan  hal  dimaksud,  perlu  dikaji  lebih  mendalam,  apakah  seluruh undang-undang  yang  menyangkut  perpajakan  dan  pungutan  lain  tersebut  telah memenuhi  ketentuan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  atau  bahkan membebani rakyat secara tidak proporsional dan tidak adil. Karena  kita  sadari,  bahwa segala  bentuk  pajak  dan  pungutan  untuk  negara  pada  dasarnya  merupakan  bentuk partisipasi  rakyat  dalam  bersama-sama  mewujudkan  peningkatan  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat yang semakin adil dan merata.
Sebagai contoh, terkait objek pajak rumah kos dan usaha jasa boga/katering yang menjadi  objek  pajak  daerah  berdasarkan  UU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Dearah  dan  Retribusi  Daerah  (rumah  kos  sebagai  objek  pajak  hotel  dan jasaboga/katering  sebagai  objek  pajak  Restoran)  dan  juga  sebagai  objek  pajak  pusat, seperti  PPh  pasal  21,  PPh  pasal  21.  Dari  hal  tersebut,  dapat  terlihat  bahwa  satu  objek usaha  dijadikan  sebagai  objek  dari  beberapa  jenis  pajak.  Maka,  walaupun  pengenaan beberapa  jenis  pajak,  baik  pajak  pusat  maupun  daerah  tujuannya  adalah  untuk meningkatkan  pendapatan  negara/PAD,  tetapi  bila  mempertimbangkan  salah  satu prinsip  Pajak,  yaitu  keadilan,  maka  perlu  dilakukan  kajian  yang  lebih  mendalam  lagi terkait aturan-aturan pajak tersebut.
b. Monitoring dan Evaluasi
Melalui  Otonomi  Daerah,  Pemerintah  Daerah  (baik  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota) dituntut untuk mandiri, namun di satu sisi, begitu banyaknya program dari  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  disalurkan  langsung kepada  Pemerintah  Desa  baik  berupa  bantuan,  hibah  atau  dana  seperti  :  Dana  Desa, ADD,  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  serta  lainnya,  menuntut  adanya monitoring dan evaluasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas penyaluran  serta  penggunaan  dana-dana  tersebut  serta  perlu  dianggarkannya  untuk biaya pendampingan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa, mengingat kualitas pendidikan  aparatur  desa  secara  umum  masih  cukup  rendah,  sehingga  tidak  ada  lagi berita terkait aparatur desa/kepala desa yang terjerat masalah hukum akibat penggunaan dana-dana tersebut yang tidak sesuai aturan.
Bentuk  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilaksanakan  melalui  kerjasama  dalam mewujudkan  sinkronisasi  dan  sinergitas  APBN  dan  APBD  yang  dilaksanakan  di Kabupaten  Karawang  dalam  meningkatkan  penerimaan  (baik  Penerimaan  Negara maupun PAD), salah satunya adalah dengan membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Penindakan  Kendaraan  antar  jemput/operasional  Perusahaan  Berplat   Luar  Kabupaten Karawang  melalui  Keputusan  Bupati  Karawang  Nomor  :  560.05/Kep.925-Huk/2017, dimana  dengan  terbentuknya  tim  ini  diharapkan  kendaraan-kendaraan  antar jemput/operasional  Perusahaan  yang  Berplat    Luar  Kabupaten  Karawang  dapat melakukan  mutasi  ke  wilayah  Kabupaten  Karawang,  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan dari sektor BBNKB dan PKB.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  deskriptif  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Baik  APBN  maupun  APBD  keduanya  memiliki  peran  penting  dalam  membiayai  roda pembangunan  di  Indonesia, oleh  karenanya  baik  APBN  dan  APBD  perlu  dikelola  dengan  baik, efektif  dan  efisien,  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  disusunnya  suatu  anggaran  sebagaimana tercantum  dalam  ayat  (1)  pasal  23  UUD  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  bisa  terwujud.  APBN/APBD  merupakan  bagian  dari  kebijakan fiskal  pemerintah.  Pengelolaan  APBN  dan  APBD  yang  baik  akan  menjadi  kunci  keberhasilan kebijakan  fiskal  pemerintah.  Untuk  itu  diperlukan  komitmen,  konsistensi  dan  tanggung  jawab dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pengeloaan  APBN  dan  APBD.  Oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan  itu  semua  diperlukan  langkah-langkah  dalam  rangka  mengoptimalkan  penerimaan negara  melalui  sinkronisasi  dan  sinergitas  antara  APBN  dan  APBD  untuk  membiayai pembangunan baik di pusat maupun di daerah, diantaranya adalah dengan melaksanakan hal-hal
optimalisasi  sektor  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  dan  meningkatkan  koordinasi  dan kerjasama di sektor penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dari  analisis  hasil  penelitian  ini,  penulis  dapat  memberikan  saran  terkait  optimalisasi penerimaan negara melalui APBN dan APBD. Diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Harus  ada  komitmen  dari  semua  pihak  terkait  dalam  mengoptimalkan  penerimaan  negera melalui APBN dan APBD
2) Diperlukan  rencana  strategis  dalam  mengoptimalkan  penerimaan  negara  melalui  APBN  dan APBD

## 6. REFERENSI
Arifudin. O. & Rusmana. F. (2020). Pengaruh Penempatan Karyawan Terhadap Efektivitas Kerja Pada PT AGRO BUMI. Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 15 (2), 14–21.
Arifudin,  O.  (2020).  Analisis  Budaya  Organisasi  Dan  Komitmen  Organisasi  Karyawan  Bank Swasta  Nasional  Di  Kota  Bandung. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  Dan Akuntansi) , 4 (2), 73–87.
Arifudin,  O.  (2020). Kepemimpinan  &  Prilaku  Organisasi  (Konsep  Dan  Perkembangan) . Bandung: Widina Bhakti Persada.
Nafarin.  (2013). Penganggaran  Perusahaan.  Edisi  Ketiga,  Cetakan  keduao  Title .  Jakarta : Salemba Empat.
Potensi Pajak Yang Bisa Dikontrol APBN Minim. 12 September 2017. www.kontan.co.id diakses tanggal 12 Januari 2020
Rasio Pajak Melemah, Utang Melonjak. 19 Desember 2013. www.tempo.co. diakses tanggal  15 Januari 2020.
Sudirman  &  et  al.  (2020). Prilaku  Konsumen  dan  Perkembangannya  di  Era  Digital .  Bandung: Widina Bhakti Persada.