Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 3 (2022): 345-375
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan Prinsip Keberlanjutan: Strategi Negara Menurunkan Emisi Karbon?

## Anita Permatasari
Fakultas Hukum Universitas Indonesia *Corresponding author : anita.permata@ui.ac.id
Submission : 14 Juni 2022 Revision : 02 September 2022 Publication : 11 Oktober 2022

## Abstract
As one of Indonesia's leading commodities, the trend of palm oil exports is always increasing. Even so, this commodity is often subject to global market  discrimination  which  is  manifested  through  regulations  and policies  of  countries  consuming  palm  oil  commodities,  such  as  the Renewable Energy Directive II (RED II) and the proposal for Regulation on deforestation-free products. The Indonesian government has filed a lawsuit  against  this  regulation,  but  the  WTO  dispute  resolution mechanism is still considered unable to resolve the problem, especially the reason that consumer countries think that Indonesian palm oil can reduce its post-2020 emission reduction commitments under the Paris Agreement through Nationally Determined Contributions (NDCs) which needs  to  be  fulfilled  in  2030.  On  the  other  hand,  the  Government  of Indonesia still needs to improve the governance of Indonesian palm oil in order to increase the acceptance of this commodity in the global eyes. This  study  aims  to  find  a  middle  ground  for  commitments  to  reduce emissions  from  consumer  countries  and  improve  Indonesian  palm  oil governance through the acceptability of the palm oil market which is realized  through  free  trade  agreements.  The  formation  of  a  trade agreement by including a clause on sustainability can be one solution to reconcile  the  acceptance  of  the  palm  oil  market  and  global  climate change commitments.
Keywords:  sustainable  palm  oil;  climate  change  commitment;  WTO; paris agreement

## Abstrak
Sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia, tren ekspor minyak sawit  selalu  meningkat.  Meskipun  begitu,  komoditas  ini,  sering  kali mendapatkan  diskriminasi  pasar  global  yang  diwujudkan  melalui peraturan dan kebijakan negara konsumen komoditas kelapa sawit, seperti  Renewable  Energy  Directive  II  (RED  II)  dan  proposal Regulation  on  deforestation-free  products.  Pemerintah  Indonesia telah  melayangkan  gugatan  akan  peraturan  ini,  namun  mekanisme penyelesaian  sengketa  WTO  masih  dianggap  belum  mampu menyelesaikan  permasalahan,  terutama  alasan  negara  konsumen yang menganggap bahwa kelapa sawit Indonesia dapat mengurangi komitmen penurunan emisi negara konsumen pasca 2020 di bawah Paris  Agreement  melalui  Nationally  Determined  Contributions (NDCs) yang perlu  dipenuhi di tahun 2030. Di sisi  lain,  Pemerintah Indonesia  masih  memerlukan  perbaikan  tata  kelola  kelapa  sawit Indonesia agar keberterimaan akan komoditas ini meningkat di mata global. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah bagi komitmen  penurunan  emisi  negara  konsumen  dan  perbaikan  tata kelola  kelapa  sawit  Indonesia  melalui  keberterimaan  pasar  kelapa sawit  yang  diwujudkan  melalui  kesepakatan  perdagangan  bebas. Pembentukan  kesepakatan  perdagangan  dengan  memasukkan klausul mengenai keberlanjutan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempertemukan  keberterimaan  pasar  kelapa  sawit  dan  komitmen perubahan iklim global .
Kata kunci: kelapa sawit berkelanjutan; komitmen perubahan iklim; WTO; paris agreement

## A. Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia,  telah  melayangkan  gugatan terhadap beberapa kebijakan yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit. Salah satu gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) adalah gugatan pada tahun 2016 terkait Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia. Dari  gugatan  tersebut,  Indonesia  dimenangkan  oleh  putusan
panel  Dispute  Settlement  Body  (DSB)  WTO.    Konsekuensinya, Uni  Eropa  diwajibkan  melakukan  penyesuaian  BMAD  yang diberlakukan sebelum putusan DSB WTO, dan sejalan dengan peraturan Perjanjian Anti-Dumping WTO. 1
Kemenangan  ini  tidak  berujung  pada sirnanya  hambatan dan  tantangan  global  akan  produk  kelapa  sawit  Indonesia  di masa yang akan datang. Ini terbukti dengan keluarnya berbagai kebijakan  dari  negara  sahabat  yang  seakan  mendiskriminasi, bahkan  meniadakan  ekspor  komoditas  kelapa  sawit. Contohnya, pada Juni 2018, Renewable Energy Directive II (RED II)  diluncurkan  oleh  Uni  Eropa  dalam  bentuk  Delegated  Act, mulai berlaku penuh di Desember 2018. 2
Merespon  pemberlakuan  RED  II,  Pemerintah  Indonesia melayangkan  gugatan  di  bawah  mekanisme  penyelesaian sengketa  WTO  pada  9  Desember  2019  dengan  judul  “DS593: European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels”. Dalam gugatannya Indonesia menilai bahwa  kebijakan  RED  II  tidak  konsisten  dengan  perjanjian internasional  yang  sudah  diratifikasi  oleh  kedua  belah  pihak yakni:
1 World  Trade  Organisation.  European  Union  –  Anti-Dumping Measures  on  Biodiesel  from  Indonesia.  Status  Report  Regarding Implementation  of  the  DSB  Recommendations  and  Rulings  by  The European Union. DSB Decision WT/DS480/8/Add.3. 2018.
2 Uni Eropa, Renewable energy directive. https://ec.europa.eu/ energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules/renew able-energy-directive_en#directive-2018-2001-eu diakses  pada  21 September 2021.
1. General Agreement on Tariffs and Trade 1994
2. WTO Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
3. WTO  Subsidies  and  Countervailing  Measures  (SCM)
Agreement 3
Meskipun tidak sedikit pihak mengemukakan skeptisisme pada aspek  proteksi  lingkungan  dan  perdagangan  bebas  di  bawah rejim  WTO, 4 Appellate  Body  lebih  terbuka  untuk  merujuk hukum internasional di luar WTO untuk menafsirkan ketentuan WTO. Dalam kasus US – Shrimp/Turtle I, selain mengacu pada Pembukaan  Perjanjian  WTO  (yang  secara  eksplisit  mengacu pada  pembangunan  berkelanjutan  dan  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan),  Appellate  Body  memperhitungkan sejumlah  besar  konvensi  dan  deklarasi  internasional  untuk menafsirkan istilah 'sumber daya alam yang dapat habis' untuk memasukkan sumber daya hidup. 5
Sementara  gugatan  Indonesia  masih  dalam  proses, kebijakan  RED  II  disusul dengan  diperkenalkannya  EU  Green Deal pada 11 Desember 2019. EU Green Deal diusung sebagai inisiatif  progresif  Uni  Eropa  yang  akan  membawa  komunitas
3 World  Trade  Organisation.  European  Union  —  Certain measures  concerning  palm  oil  and  oil  palm  crop-based  biofuels. WT/DS593/10. 2020.
4 James Watson. The WTO and the Environment : Development of Competence Beyond Trade. Taylor & Francis Group. 2012. hal. 98.
5 Nathalie Bernasconi-Osterwalder et al. The Role of Science and the Precautionary Principle. Environment and Trade. 2020. hal. 267.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
Eropa menjadi masyarakat netral iklim di tahun 2050. 6 Selain itu, Inggris, pasca keluar dari Uni Eropa memperkenalkan “Due Diligence on Forest Risk Commodities” pada awal tahun 2020. 7
Dari  kondisi  tersebut  artikel  ini  berpendapat  bahwa konsep  keberlanjutan  dari  suatu  komoditas,  terutama  pasca komitmen  penurunan  emisi,  tidak  dapat  diselesaikan  hanya dengan proses penyelesaian sengketa WTO. Lebih lanjut, dalam produk  turunan  kelapa  sawit  yang  berupa  biofuel, menghubungkan  sertifikasi  keberlanjutan  biofuel  dengan perjanjian  internasional  tentang  Perubahan  Iklim  atau negosiasi WTO, kode praktik yang baik dan panduan yang ada untuk  pertanian  dan  kehutanan  dapat  berkontribusi  untuk mendapatkan  penerimaan  dan  menghindari  hambatan perdagangan.
Sebuah Pakta Keberlanjutan Biofuel
internasional,  yang  diimplementasi  di  skala  global,  dan berisikan  skema  sertifikasi  yang  diselaraskan  berdasarkan standar  keberlanjutan  internasional  dengan  kesepakatan tentang  prinsip-prinsip  keberlanjutan  akan  membantu  dalam mengamankan  keberlanjutan  produksi  energi  terbarukan
6 Uni Eropa. A European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/ strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en diakses pada 21 September 2021.
7 Department  for  Environment  Food  and  Rural  Affairs  United Kingdom. Due Diligence on Forest Risk Commodities. https://consult .defra.gov.uk/eu/due-diligence-on-forest-risk-commodities/ diakses pada 21 September 2021.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
berbasis  kelapa  sawit  di  tingkat  internasional. 8 Namun demikian, terlebih dahulu perlu dilakukan penyamaan persepsi antara  konsep  keberlanjutan  yang  diatur  oleh  hukum  dan kebijakan  lingkungan  internasional  dengan  pengaturan perdagangan  internasional  WTO  agar  dapat  berkontribusi untuk  penerimaan yang lebih luas dan menghindari hambatan perdagangan  terhadap  komoditas  kelapa  sawit  Indonesia terutama untuk produk biofuel.
Tulisan  ini  bermaksud  untuk  membahas  mengenai diskriminasi  produk  kelapa  sawit  Indonesia  oleh  negara konsumen dan bagaimana sistem perdagangan multilateral di bawah  WTO  dan  komitmen  perubahan  iklim  di  bawah  Paris Agreement belum dapat berjalan berdampingan. Penelitian ini ditujukan  untuk  menemukan  suatu  bentuk  payung  hukum internasional  yang  dapat  mempertemukan  keberterimaan pasar  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan  yang  sejalan  dengan komitmen perubahan iklim global. Tulisan ini juga bermaksud untuk  memberikan  rekomendasi  yang  dapat  menjadi  jalan tengah  bagi  keberterimaan  pasar  (market  acceptance)  kelapa sawit  Indonesia  dalam  era  perdagangan  bebas  yang  dapat memberikan  proteksi  kepada  lingkungan  dan  perdagangan yang  adil  bagi  negara  konsumen  dan  negara  produsen.  Salah satu titik temunya didapatkan dari pembentukan kesepakatan
8 Nicolae  Scarlat  dan  Jean-François  Dallemand,  Recent Developments  of  Biofuels/Bioenergy  Sustainability  Certification:  A Global Overview. Energy Policy 39. no. 3. 2011. 1630–1646. hal. 1645.
perdagangan  bebas  yang  memasukan  definisi  bersama  akan konsep keberlanjutan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Komoditas Kelapa Sawit Indonesia
Sebagai komoditas strategis nasional, kelapa sawit sudah berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi di Indonesia.  Meski  begitu,  dapat  dikatakan  bahwa  banyak masalah  ditemui  dalam  tata  kelola  kelapa  sawit.  Salah  satu tantangannya adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit kerap diasosiasikan dengan masalah ekologi. 9 Ekspansi ini dilakukan dengan  alih  guna  lahan  yang  menyebabkan  deforestasi. Meningkatnya alih fungsi lahan terjadi karena kecenderungan pelaku  usaha  untuk  memperluas  perkebunan,  dibandingkan dengan  meningkatkan  produktivitas  yang  cenderung  lebih mahal dan tidak mudah untuk diterapkan. Di saat yang sama, mengadopsi praktik intensifikasi berkelanjutan dan mengatasi hambatan  teknologi,  sosial  dan  ekonomi  adalah  cara  terbaik untuk  menahan  ekspansi  lahan. 10 Namun,  adopsi  praktik intensifikasi ini masih dapat dikatakan lebih mahal harganya. Untuk itu, kebijakan pemerintah yang mendukung praktik yang berkelanjutan dengan memberikan insentif khususnya kepada
9 Sunil K. Sharma et al. Ecosystem Services under Future Oil Palm Expansion  Scenarios  in  West  Kalimantan,  Indonesia.  Ecosystem Services 39. no. July. 2019. hal. 10.
10 Ibid. hal. 10.
usaha  rakyat  diharapkan  akan  membantu  budidaya  kelapa sawit berkelanjutan. 11
Di  sisi  lain,  ditinjau  dari  sudut  pandang  internasional, negara  yang  membeli  kelapa  sawit  ragu  dengan  aspek berkelanjutan  dari  kelapa  sawit  dengan  adanya  dampak lingkungan.  Dengan  dampak  tersebut,  muncul  berbagai kebijakan baik tarif maupun non-tarif, seperti skema sertifikasi kelapa  sawit  berkelanjutan  yang  dinilai  dapat  memperbaiki kondisi deforestasi. 12 Di luar sertifikasi, kebijakan non-tarif juga kerap  digunakan  oleh  negara  pengimpor  kelapa  sawit  yang terkadang digunakan sebagai eksperimen, untuk membuktikan apakah skema berkelanjutan yang diusung oleh negara pembeli dapat  memperbaiki  dampak  yang  ditimbulkan  dari komoditas. 13
Demi  memperbaiki  citra  kelapa  sawit  Indonesia, pemerintah  Indonesia  telah  memperbaiki  tata  kelola perkebunan  sawit.  Salah  satu  kebijakannya  adalah  perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan. Kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan diatur di bawah Undang Undang Nomor 39 tahun
11 Vijesh  V.  Krishna  dan  Christoph  Kubitza.  Impact of  Oil Palm Expansion on the Provision of Private and Community Goods in Rural Indonesia. Ecological Economics 179. no. August 2020. 2021. hal. 7.
12 Kimberly  M.  Carlson  et  al.  “ffect  of  Oil  Palm  Sustainability Certification on Deforestation and Fire in Indonesia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115. no. 1. 2018. hal. 125.
13 Brice  Laurent.  The  Politics  of  European  Agencements: Constructing a Market of Sustainable Biofuels. Environmental Politics 24. no. 1. 2015. hal. 152.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
2014  tentang  Perkebunan. 14 Dalam  Undang-Undang  tersebut,
Pemerintah  mengatur  mengenai  tata  cara  perkebunan, termasuk kewajiban pelaku usaha.
Selain  melalui  Undang-Undang  Perkebunan,  pemerintah memandang  perlu  untuk  mengatur  secara  spesifik  mengenai aspek keberlanjutan dari kelapa sawit. Untuk itu, pemerintah telah  menerbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018 Penundaan  dan  Evaluasi  Perizinan  Perkebunan  Kelapa  Sawit serta  Peningkatan  Produktivitas  Perkebunan  Kelapa  Sawit. Instruksi  Presiden  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pengelolaan  perkebunan  kelapa  sawit    berkelanjutan, memberikan  kepastian  hukum,  menjaga  dan  melindungi lingkungan  secara  berkelanjutan,  khususnya  dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), serta meningkatkan peningkatan  pengembangan  produsen  kelapa  sawit  dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. 15
Selanjutnya,  pemerintah  menerbitkan  Instruksi  Presiden Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Tahun  2019-2024, atau RAN-KSB sebagai peta jalan kelapa sawit berkelanjutan. 16
14 Indonesia.  Undang  –  Undang  Perkebunan.  UU  No.  39  Tahun 2014. LN No. 308 Tahun 2014. TLN No. 5613.
15 Indonesia. Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres No. 8 Tahun 2018. 2018.
16 Republik Indonesia. Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Inpres No. 6 Tahun 2019. 2019.
RAN-KSB  berfungsi  sebagai  peta  jalan  dalam  meningkatkan kapasitas dan kapasitas petani kecil, meningkatkan status dan legalisasi  lahan,  memanfaatkan  kelapa  sawit  sebagai  energi baru  terbarukan dan memperkuat diplomasi untuk mencapai perkebunan  kelapa  sawit    berkelanjutan,  serta  mempercepat pencapaian  perkebunan  kelapa  sawit  berkelanjutan  di Indonesia.
Lebih  lanjut  lagi,  pemerintah  juga  telah  memperkuat implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun demikian, setelah lebih kurang 10 tahun berjalan, tata kelola sertifikasi ISPO perlu disempurnakan agar implementasinya  lebih  baik  dan  tingkat  keberterimaan  pasar lebih  tinggi  dengan  terbitnya.    Untuk  maksud  itulah  terbit Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2020  tentang  Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 17
Perpres  ini  bertujuan  untuk  memastikan  dan  meningkatkan pengelolaan  dan  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit sesuai  dengan  prinsip  dan  kriteria  ISPO,  meningkatkan  daya terima dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar domestik dan internasional; dan melipatgandakan upaya untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca.
Pada  2019,  pemerintah  menerbitkan  Instruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru
17 Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  tentang  Sistem Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia. Perpres No. 44 Tahun 2020. LN No. 75 tahun 2020.
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 18 ,  sebagai  tindak  lanjut  dan  penyempurnaan  dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Penerbitan regulasi ini  menjadi  komitmen  kuat  pemerintah  dalam  perbaikan pengelolaan  hutan  alam  primer  dan  lahan  gambut.  Inpres  ini meminta  semua  kementerian  dan  sektor  terkait  untuk menghentikan penerbitan izin baru untuk hutan alam primer dan  lahan  gambut  yang  terletak  di  hutan  konservasi,  hutan lindung,  hutan  produksi  termasuk  hutan  produksi  terbatas, hutan  produksi  biasa  seperti  yang  tercantum  dalam  Peta Indikatif  Penghentian  Pemberian  Izin  Baru  (PIPPIB),  dengan beberapa  pengecualian  peruntukkan  seperti  pelaksanaan pembangunan  nasional  yang  bersifat  vital,  dan  restorasi ekosistem.
Namun,  dengan  serangkaian  perubahan  yang  dimiliki Pemerintah  Indonesia  untuk  memperbaiki  tata  kelola  kelapa sawit, peraturan ini masih belum efektif. Ini terbukti dari data yang dimiliki Pemerintah sendiri.  Pada tahun 2020, disinyalir terdapat 3,4 juta hektare kebun sawit di Indonesia yang secara ilegal  berada  di  kawasan  hutan. 19 Hal  inilah  yang  memicu negara seperti Uni Eropa, Inggris, dan Swiss untuk menerapkan
18 Republik  Indonesia.  Instruksi  Presiden  tentang  Penghentian Pemberian  Izin  Baru  dan  Penyempurnaan  Tata  Kelola  Hutan  Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres No. 5 Tahun 2019. 2019.
19 Lidya Yuniartha. Pemerintah Tengah Selesaikan Status 34 juta hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan. https://nasional.kontan.co.id/ news/pemerintah-tengah-selesaikan-status-34-juta-hektare-kebun- sawit-di-kawasan-hutan diakses pada 1 Juli 2021.
kebijakan hijau yang seakan mendiskriminasi kelapa sawit dari komoditas yang ramah lingkungan.

## 2. Diskriminasi Negara Konsumen
Merespon  pemberlakuan  RED  II,  Pemerintah  Indonesia melayangkan  gugatan  di  bawah  mekanisme  penyelesaian sengketa  WTO  pada  9  Desember  2019  dengan  judul  “DS593: European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels”. Dalam gugatannya Indonesia menilai bahwa  kebijakan  RED  II  tidak  konsisten  dengan  perjanjian internasional  yang  sudah  diratifikasi  oleh  kedua  belah  pihak seperti,  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  1994,  WTO Technical  Barriers  to  Trade  (TBT)  Agreement,  dan  WTO Subsidies  and  Countervailing  Measures  (SCM)  Agreement. 20
Untuk  gugatan  ini,  komposisi  panelis  sudah  terbentuk  dan panel  diperkirakan  akan  mengeluarkan  laporan  akhirnya kepada para pihak sebelum kuartal kedua tahun 2022. 21
Belum  selesai  dengan  Kebijakan  RED  II,  Uni  Eropa memperkenalkan EU Green Deal pada 11 Desember 2019. EU Green  adalah  kebijakan  Uni  Eropa  yang  akan  membawa komunitas  Eropa  menjadi  masyarakat  netral  iklim  di  tahun
20 World Trade Organisation. European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels. WT/DS593/10. 2020.
21 World  Trade  Organisation.  DS  593. https://www.wto.org/ english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm diakses  pada  2 Februari 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
2050. 22 Salah  satu  keluaran  dari  EU  Green  Deal  ini  adalah
Regulation of the  European Parliament and the Council on the making available on the Union market as well as export from the Union  of  certain  commodities  and  products  associated  with deforestation and forest degradation and  repealing Regulation (EU) No 995/2010 atau yang lebih dikenal dengan Regulation on deforestation-free products.
Peraturan  tersebut  menetapkan  aturan  uji  tuntas  wajib bagi operator yang menempatkan komoditas tertentu di pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan seperti  minyak  sawit,  kedelai,  kayu,  kopi,  daging  sapi,  kakao, dan  beberapa  produk  turunan,  seperti  kulit,  cokelat,  dan furnitur. 23 Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya produk  yang  bebas  deforestasi  dan  legal  (menurut  hukum negara asal) yang diizinkan di pasar Uni Eropa. 24 Regulasi ini mengatur pelaku usaha yang menjual komoditas atau produk yang  relevan  di  pasar  Uni  Eropa  untuk  melakukan  uji  tuntas agar dapat memastikan bahwa komoditas dan produk tersebut tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi atau terdegradasi setelah  31  Desember  2020,  Komoditas  dan  produk  tersebut telah diproduksi sesuai dengan hukum negara produksi.
22  European  Union.  A  European  Green  Deal. https://ec.europa. eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en diakses pada 5 Oktober 2021.
23 Ibid. 24 Ibid.
Tidak  memenuhi  salah  satu  dari  dua  persyaratan  akan mengakibatkan  larangan  menempatkan  produk  tersebut  di pasar  Uni  Eropa. 25 Kebijakan  Uni  Eropa  lalu  disusul  oleh kebijakan negara lain, salah satunya Inggris. Kerajaan Inggris memperkenalkan  sebuah  kebijakan  baru  bernama  Due Diligence  on  Forest  Risk  Commodities.  Pemerintah  Inggris meluncurkan  apa  yang  disebut  Due  Diligence  on  Forest  Risk Commodities, 26 yang  sudah  melalui  masa  konsultasi  publik kedua  hingga  Maret  2022.  Dalam  proposalnya,  pemerintah Inggris  bermaksud  untuk  memberlakukan  undang-undang baru  yang  akan  memastikan  bahwa  produk  dari  lahan diproduksi secara legal dan berkelanjutan. Undang-undang ini akan mengatur penggunaan produk berbasis lahan yang tidak diproduksi  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  negara produsen,  dalam  bentuk  dan  proses  apa  pun  dalam  rantai pasokan  perusahaan  komersial  besar.  Undang-undang  juga akan  menetapkan  standar  apa  yang  akan  diklasifikasikan sebagai
perusahaan komersial besar,
dengan mempertimbangkan  ukuran  bisnisnya.  Selain  itu,  melalui undang-undang, pemerintah  Inggris akan mengenakan sanksi berupa  pajak  dan  denda  kepada  perusahaan  komersial  besar
25 European  Union.  Questions  and  Answers  on  new  rules  for deforestation-free products. https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/qanda_21_5919 diakses  pada  16  Desember 2021.
26 Government  of  United  Kingdom.  Due  diligence  on  forest  risk commodities Consultation Document. 2020.
yang masih menggunakan bahan baku ilegal. Kegiatan uji tuntas atau  uji  tuntas  yang  dimaksud  akan  menentukan  apakah Pedagang menggunakan bahan baku ilegal atau legal dan hasil uji tuntas ini harus dilaporkan secara berkala dan terbuka oleh pelaku usaha.
Dari proses konsultasi pertama di tahun 2021, didapatkan kesimpulan  bahwa  Undang-Undang  sekunder  (secondary legislation)  diperlukan  untuk  menerapkan  ketentuan  due diligence.  Konsultasi  kedua  akan  mencari  pandangan  tentang beberapa bidang utama yang akan dimasukkan dalam hal ini, terutama:
1. Komoditas  mana  yang  akan  masuk  dalam  lingkup regulasi
2. Bisnis mana yang akan tunduk pada ketentuan
3. Bisnis  dalam  ruang  lingkup  yang  akan  diminta  untuk dilakukan  dan  dilaporkan  mengenai  latihan  uji  tuntas mereka
4. Bagaimana persyaratan akan ditegakkan. 27
Dari  apa  yang  dipaparkan  dalam  dokumen  konsultasi publik tersebut, dapat ditarik dua sisi yang berbeda. Pertama, Proses  Uji  Tuntas,  yang  dikategorikan  sebagai  salah  satu sumber  hukum  kebiasaan  internasional  yang  opinio  juris  sive necessitatis,  didefinisikan  sebagai  kewajiban  negara  dalam mengenalkan  undang  –  undang  dan  kontrol  administratif
27 Department  of  Environment,  Food  and  Rural  Affairs. Implementing  Due  Diligence  on  Forest  Risk  Commodities. https://consult.defra.gov.uk/international-biodiversity-and- climate/implementing-due-diligence-forest-risk-commodities/ diakses pada 2 Februari 2022.
kepada  publik  dan  swasta  yang  mampu  secara  efektif melindungi  negara  bagian  lain  dan  lingkungan  global,  dan merupakan bagian dari pemerintahan yang baik. 28 Atas dasar hukum  tersebut,  Uni  Eropa,  lewat  EU  Timber  Regulation, mewajibkan  Uji  Tuntas  atas  produk  kayu  yang  diekspor  oleh Indonesia,  sebelum  disepakatinya  Voluntary  Partnership Agreement  (VPA)  pada  bulan  September  2016,  di  mana  Uni Eropa memberikan pengakuan pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga seluruh produk yang sudah tersertifikasi SVLK tidak memerlukan Uji Tuntas dan dapat masuk ke pasar Uni Eropa.
Pemerintah Inggris, yang saat itu masih tergabung dalam Uni  Eropa  pun  meniadakan  Uji  Tuntas  yang  sebelumnya diwajibkan.  Dalam  konsultasi  kedua,  produk  kayu  telah dikecualikan dalam legislasi ini, dengan pertimbangan bahwa UK Timber Regulation, yang menjadi dasar dari UK – Indonesia VPA  yang  ditandatangi  pada  Maret  2019,  sudah  melarang penempatan  di  pasar  kayu  atau  produk  kayu  yang  dipanen secara ilegal. Untuk menghindari tumpang tindih dengan rezim ini,  produk-produk  ini  tidak  termasuk  dalam  cakupan ketentuan ini.
28 Patricia W Birnie  dan Alan Boyle. International Law and the Environment. Oxford: Clarendon. 1994. hal. 112.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
3. Persamaan  persepsi  akan  keberlanjutan  kelapa  sawit melalui kesepakatan perdagangan
Prinsip keberlanjutan kelapa sawit bukan hal baru, namun tidak pernah diatur secara global baik di bawah WTO ataupun badan  internasional  lainnya.  Prinsip  pertama  yang  diakui secara global adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai skema sertifikasi berbasis pasar dan bersifat sukarela. Pada tahun 2008, RSPO mengembangkan serangkaian kriteria lingkungan  dan  sosial  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan agar  dapat  memproduksi  Minyak  Sawit  Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO). Prinsip Keberlanjutan yang dianut adalah: 1. Berperilaku etis dan transparan; 2. Beroperasi secara legal dan  menghormati  hak;  3.  Mengoptimalkan  produktivitas, efisiensi,  dampak  positif,  dan  ketahanan;  4.  Menghormati masyarakat dan hak asasi manusia dan memberikan manfaat; 5. Mendukung inklusi petani kecil; 6. Hormati hak dan kondisi pekerja;  7.  Melindungi,  melestarikan  dan  meningkatkan ekosistem  dan  lingkungan. 29 Meskipun  begitu,  masih  banyak pihak meragukan RSPO untuk menjawab tantangan lingkungan dan  menganggap  perlu  adanya  modifikasi  yang  cukup  besar perlu  dilakukan  pada  kriteria  sertifikasi  RSPO  serta pemantauan  dan  evaluasinya,  khususnya  dalam  hal keberlanjutan lingkungan dan sosial. 30
29 Roundtable on Sustainable Palm Oil. Principles and Criteria.
30 Courtney L Morgans et al. Evaluating the Effectiveness of Palm Oil  Certification  in  Delivering  Multiple  Sustainability  Objectives.
Sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar, Indonesia ikut memberikan sumbangsih dalam mendefinisikan kelapa  sawit  yang  berkelanjutan.  Pada  tahun  2011,  untuk mendorong  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangundangan, melindungi  dan  mempromosikan  usaha  perkebunan  kelapa sawit  berkelanjutan  sesuai  dengan  tuntutan  pasar, Kementerian  Pertanian  meluncurkan  Indonesian  Sustainable Palm  Oil  (ISPO).  Peraturan  ini  terus  diperbaharui  dan  pada tahun  2020  dilakukan  revisi,  dengan  prinsip  keberlanjutan sebagai berikut: 1. kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;  2.  penerapan  praktik  perkebunan  yang  baik;  3. pengelolaan  lingkungan  hidup,  sumber  daya  alam,  dan keanekaragaman hayati; 4. tanggung jawab ketenagakerjaan; 5. tanggung  jawab  sosial  dan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat;  6.  penerapan  transparansi;  dan  7.  peningkatan usaha secara berkelanjutan. 31
Penerapan  ISPO  di  Indonesia  masih  menuai  banyak pertanyaan.  ISPO  secara  umum  dianggap  tidak  efektif  dalam implementasinya, dan pada saat yang sama tidak dapat menjadi alternatif  dari  RSPO  di  pasar  global.  Hingga  kini,  rendahnya penerimaan ISPO oleh pasar internasional menjadi salah satu
Environmental Research Letters 13. no. 6. 2018.
http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aac6f4. hal. 9.
31 Indonesian Sustainable Palm Oil. Prinsip dan Kriteria.
tantangan  besar  yang  harus  dijawab  di  masa  yang  akan datang. 32
Munculnya kedua pedoman kelapa sawit berkelanjutan ini masih  belum  menemui  titik  terang.  Pada  tahun  2021,  dalam pertemuan  Tingkat  Menteri  ke  9  dari  Council  of  Palm  Oil Producing  Countries  (CPOPC),  mengadopsi  Global  Framework Principles  of  Sustainable  Palm  Oil  (GFP-SPO).  GFP-SPO diharapkan dapat menjadi acuan bersama (common language) di seluruh skema sertifikasi yang berbeda yang diterapkan pada produksi  minyak  sawit  yang  berbasis  pada  United  Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Kerangka kerja ini juga dapat  digunakan  untuk  menilai  kontribusi  minyak  sawit terhadap  pembangunan  berkelanjutan  di  semua  negara produsen  dan  akan  meletakkan  dasar  untuk  membangun platform  minyak  nabati  yang  berkelanjutan.  Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
1. Mengembangkan  kemitraan  untuk  pembangunan berkelanjutan melalui transparansi dan kolaborasi serta menyertakan minyak nabati lainnya
2. Menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan kelembagaan  yang  kuat  melalui  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan
3. Berinvestasi  dalam  inovasi  dan  teknologi  untuk mendorong  penerapan  praktik manajemen  yang  efisien dan terbaik
32 Shofwan  Al  Banna  Choiruzzad,  Adam  Tyson,  dan  Helena Varkkey.  The  Ambiguities  of  Indonesian  Sustainable  Palm  Oil Certification:  Internal  Incoherence,  Governance  Rescaling  and  State Transformation. Asia Europe Journal. 2021. hal. 204.
4. Meminimalkan dampak bersih terhadap lingkungan dan ekosistem melalui penggunaan sumber daya alam secara efisien
5. Menguntungkan  pekerja  dan  masyarakat  lokal  dengan meningkatkan  kondisi  kehidupan  mereka  dan menghormati hak-hak mereka
6. Inklusivitas  bagi  petani  kecil  dan  konsumen berpenghasilan rendah
7. Komitmen untuk perbaikan terus-menerus. 33

## 4. Penerapan Ekstrateritorialitas dalam Perubahan Iklim
dan Sistem Perdagangan Multilateral
Negara–negara telah memiliki komitmen penurunan emisi di  bawah  UNFCCC,  melalui  disepakatinya  Paris  Agreement. Nationally Determined Contributions (NDCs) dalam Pasal 4 Paris Agreement 34 di  mana  para  pihak  dapat  menyusun  dan melaporkan NDCs mereka dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan kemampuan negara tersebut. Uni Eropa,  Inggris dan  Swiss  merupakan  negara  maju,  yang  memberikan komitmen besar pada perubahan iklim di tahun 2030.
Namun  sayangnya,  dengan  komitmen  besar  akan lingkungan  yang  lebih  baik  tersebut,  Uni  Eropa,  Inggris  dan Swiss seakan lupa dengan komitmen lain di bawah Organisasi Perdagangan Internasional yakni prinsip– prinsip perdagangan internasional.  Terlebih  lagi,  belum  adanya  hubungan  antara perjanjian  multilateral  akan  lingkungan  (Multilateral
33 Council  of  Palm  Oil  Producing  Countries.  Global  Framework Principles of Sustainable Palm Oil. 2021.
34 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Paris Agreement. 2015. Ps. 4.
Environmental  Agreements)  dan  kesepakatan  perdagangan  di bawah rejim WTO, makin mendramatisir keadaan. Tidak sedikit pihak yang cenderung skeptis pada aspek proteksi lingkungan dan perdagangan bebas di bawah rejim WTO. 35
Dalam  hal  interpretasi  general  exceptions  dari  WTO, terutama  bagian  proteksi  kepada  lingkungan,  ketidakpastian yang  melekat  dalam  teks  WTO  mengharuskan  negara melakukan  interpretasi  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip hukum  kebiasaan  internasional  dan  prinsip-prinsip  umum hukum,  serta  prinsip-prinsip  hukum  WTO. 36 Anggota  WTO dalam  merumuskan  pembukaan  dari  WTO  Agreement mengakui  bahwa  penggunaan  sumber  daya  dunia  secara optimal  harus  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan berkelanjutan. 37

## 5. Potensi  pertemuan  antara  perdagangan  internasional
dan komitmen perubahan iklim
Dengan adanya DS 593, membuktikan bahwa WTO belum dapat  membatasi  keleluasaan  negara  pengimpor  dalam mencoba  mengembangkan  kebijakan  perdagangan  untuk mengatasi distorsi pasar yang tidak memberikan subsidi secara
35 James Watson. The WTO and the Environment : Development of Competence Beyond Trade. Taylor & Francis Group. 2012. hal 98.
36 Andrew  D  Mitchell.  Legal  Principles  in  WTO  Disputes. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. hal. 103.
37 Nathalie  Bernasconi-Osterwalder  et  al.  Environment  and Trade : A Guide to WTO Jurisprudence. London: Taylor & Francis Group. 2005. hal. 82.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
transparan  atau  tidak  memberikan  manfaat  langsung  kepada produsen dalam negeri dari produk yang sedang diselidiki. 38 Ini terbukti  dari  tuntutan  DS  480  karena  hambatan  tarif  yang berupa  pengenaan  tarif  bea  masuk,  dan  kategori  ILUC  dari tuntutan DS 593 yang berupa hambatan non-tarif. Serangkaian hambatan  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  EU  memaksa Indonesia untuk kedua kalinya mengajukan gugatan. Meskipun Indonesia  melakukan  retaliasi  dan  ada  kemungkinan  yang terbuka bagi Uni Eropa untuk menerima produk kelapa sawit Indonesia  pasca  retaliasi 39 ,  Indonesia  tetap  perlu  strategi diplomasi  yang  menyeluruh,  tidak  hanya  melalui  politik perdagangan.
Selain itu, DS 593 sangat kental dengan nuansa keamanan perdagangan  domestik  Uni  Eropa.  Perselisihan  di  mana kepentingan  domestik  yang  lebih  kuat  lebih  rentan  terhadap eskalasi selama proses penyelesaian sengketa WTO, dan risiko eskalasi meningkat selama tahap-tahap kunci dari proses ini. 40
Karenanya, solusi yang paling menjanjikan adalah munculnya perjanjian bilateral antara complainant dan respondent, di mana mereka setuju untuk tidak mengajukan banding, dan menerima
38 meredith  A  Crowley  dan  Jennifer  A  Hillman.  Slamming  the Door on Trade Policy Discretion? The WTO Appellate Body’s Ruling on Market Distortions and Production Costs in EU–Biodiesel (Argentina). World Trade Review. UK : Cambridge University Press. 2018. hal. 213. 39 M R S Zaki dan R Syahputra. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 729 012134. 2021. hal 13.
40 Thomas Sattler, Gabriele Spilker, dan Thomas Bernauer. Does WTO Dispute Settlement Enforce or Inform? British Journal of Political Science. 2014. hal. 899.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
laporan panel sebagai kata akhir dari masalah tersebut. 41 Untuk itu,  Indonesia  perlu  memperkuat  diplomasi  perdagangannya dengan  pengimpor  utama  kelapa  sawit,  terutama  Uni  Eropa. Pelarangan  ekspor  minyak  sawit  Indonesia  ke  Uni  Eropa melalui  RED  II  mengharuskan  Indonesia-Uni  Eropa  segera menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). 42 Namun  begitu,  Uni  Eropa  memasukkan  chapter keberlanjutan  (sustainability)  dalam  setiap  perundingan bilateralnya. 43 Hal inilah yang masih menjadi ganjalan terbesar dalam  perundingan  CEPA  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa. Mendefinisikan  kembali definisi  bersama  akan  keberlanjutan, seperti yang sudah dilakukan dalam perjanjian IE-CEPA, akan mempertemukan komitmen perubahan iklim dan pemenuhan prinsip  perdagangan  internasional,  yang  mungkin  akan berjalan lebih efektif jika disbandingkan dengan gugatan WTO.

## C. Penutup
Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat internasional akan hubungan  internasional  yang  menciptakan  interdependensi,
41 Chad P Bown  dan  Petros  C Mavroidis.  Is This  the End?: The WTO Case Law of 2019. World Trade Review  Cambridge : Cambridge University Press. 2021. hal. 383.
42 Ira Eka Pratiwi. The Predictors of Indonesia’s Palm Oil Export Competitiveness: A Gravity Model Approach. Journal of International Studies 14. no. 3. 2021. hal. 260.
43 Arlo  Poletti  dan  Daniela  Sicurelli.  The  European  Union, Preferential  Trade  Agreements,  and  the  International  Regulation  of Sustainable Biofuels. JCMS: Journal of Common Market Studies 54. no. 2. 2016. https://doi.org/10.1111/jcms.12293. hal. 259.
maka  sudah  seharusnya  masyarakat  internasional  kembali kepada prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini mengharuskan negara  pihak  untuk  melaksanakan  kesepakatan  yang  sudah ditandatangi  dengan  itikad  baik.  Kesepakatan  yang  perlu dijalani  dengan  itikad  baik  ini,  salah  satunya,  melalui penggunaan  prinsip  perlakuan  khusus  bagi  negara berkembang,  dalam  memperdagangkan  komoditasnya,  salah satunya kelapa sawit.
Selain itu, jika itikad baik sudah diberikan oleh negara maju melalui  keberterimaan  akan  kelapa  sawit  berkelanjutan Indonesia, Indonesia tidak boleh lengah. Dengan keberterimaan ini,  sudah  seharusnya  Indonesia  makin  memperbaiki  diri melalui  penegakkan  hukum  yang  sudah  ada  demi  perbaikan tata kelola menuju kelapa sawit berkelanjutan.
Secara tidak langsung, apa yang disepakati dalam IE-CEPA dan hasil referendum Swiss sudah memberikan keberterimaan bagi  kelapa  sawit  Indonesia.  Dapat  dikatakan,  penerapan prinsip  keberlanjutan  dalam  suatu  kesepakatan  perdagangan bebas  dapat  menjembatani  Pasal  XX  GATT  dan  komitmen perubahan  iklim,  yang  selama  ini  sulit  untuk  dijembatani. pengaturan  ini  dapat  menjadi  suatu  titik  temu  antara  aturan perdagangan  internasional  yang  diatur  di  bawah  WTO  dan komitmen  perubahan  iklim  di  bawah  Paris  Agreement  dapat berjalan beriringan. Karenanya, Indonesia dan Uni Eropa yang saat  ini  tengah  melakukan  konsultasi  di  DSB  WTO,  mungkin dapat  menyelesaikan  permasalahan  dengan  memasukkan
klausul  keberlanjutan  dalam  Indonesia  –  EU  CEPA  yang  kini sedang  dalam  masa  negosiasi.  Solusi  lain  yang  dapat  dicapai oleh kedua negara adalah dengan membentuk sebuah VPA bagi produk  kelapa  sawit  Indonesia  yang  diproduksi  secara  legal dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan keseimbangan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

## Referensi
Adolf,  Huala.  Hukum  Perdagangan  Internasional.  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
Badan Pusat Statistik. Ekspor minyak sawit Indonesia menurut negara  tujuan  ekspor  2012-2019.  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik,  2020. https://www.bps.go.id/statictable/2014 /09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut- negara-tujuan-utama-2012-2019.html diakses  pada  1 Desember 2020.
Bernasconi-Osterwalder, Nathalie, Daniel Magraw, Maria Julia Oliva, Elisabeth Tuerk, and Marcos Orellana. “The Role of Science and the Precautionary Principle.” Environment and
Trade (2020): 275–325.

## Bernasconi-Osterwalder, Nathalie, Daniel Magraw, Maria Julia
Oliva,  Elisabeth  Tuerk,  Marcos  Orellana,  and  Philippe Roch.  Environment  and  Trade :  A  Guide  to  WTO Jurisprudence.  London,  UNITED  KINGDOM:  Taylor  & Francis Group, 2005. http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau- ebooks/detail.action?docID=429903.
Birnie    Boyle,  Alan  E.,  Patricia  W.  International  Law  and  the Environment. Oxford: Clarendon, 1994.
Bown, Chad P, and Petros C Mavroidis. “Is This the End?: The WTO Case Law of 2019 .” World Trade Review . Cambridge
: Cambridge University Press , 2021. https://go.exlibris.link/jFsxjHk7.
Brandi,  Clara.  “The  Changing  Landscape  of  Sustainability Standards in Indonesia: Potentials and Pitfalls of Making Global Value Chains More Sustainable BT  - Sustainability Standards  and  Global  Governance:  Experiences  of Emerging  Economies.”  edited  by  Archna  Negi,  Jorge Antonio  Pérez-Pineda,  and  Johannes  Blankenbach,  133– 144. Singapore: Springer Singapore, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3473-7_8.
Carlson, Kimberly M., Robert Heilmayr, Holly K. Gibbs, Praveen Noojipady, David N. Burns, Douglas C. Morton, Nathalie F. Walker,  Gary  D.  Paoli,  and  Claire  Kremen.  “Effect  of  Oil Palm Sustainability Certification on Deforestation and Fire in  Indonesia.”  Proceedings  of  the  National  Academy  of Sciences of the United States of America 115, no. 1 (2018): 121–126.
Choiruzzad,  Shofwan  Al  Banna,  Adam  Tyson,  and  Helena Varkkey. “The Ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil  Certification:  Internal  Incoherence,  Governance Rescaling and State Transformation.” Asia Europe Journal (2021).
Cooreman, B. Global Environmental Protection Through Trade: A
Systematic  Approach  to  Extraterritoriality.  Edward  Elgar
Publishing, 2017. https://books.google.co.id/books?id=c1wJMQAACAAJ.
Cottier,  T,  O  Nartova,  and  S  Z  Bigdeli.  International  Trade Regulation  and  the  Mitigation  of  Climate  Change:  World Trade  Forum.  Cambridge  University  Press,  2009. https://books.google.co.id/books?id=2XWH7HeXMY4C.
Crowley,  Meredith  A,  And  Jennifer  A  Hillman.  “Slamming  the Door  on  Trade  Policy  Discretion?  The  WTO  Appellate Body’s Ruling on Market Distortions and Production Costs
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
in  EU–Biodiesel  (Argentina)  .”  World  Trade  Review  . Cambridge,  UK  :  Cambridge  University  Press  ,  2018. https://go.exlibris.link/PqDbyShn.
European  Union.  Directive  (EU)  2018/2001  of  the  European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of  the use of energy from renewable sources, 2018.
European Union. Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action on the Governance of the Energy Union and Climate Action, 2018.
Faishal, M H, and A T Tjitrawati. “The Implementation of Non- Discrimination  Principle  in  Palm  Oil  Trade  Between Indonesia and the  European Union.”  PalArch’s Journal of Archaeology of … 17, no. 3 (2020).
https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/ view/816.
Global Resource Initiative. GRI Recommendations Report, 2020. https://partnershipsforforests.com/wp- content/uploads/2020/04/GRI-Final-Recommendations- Full-Report-2020-v2.pdf diakses pada 1 Desember 2020.
Government  of  United  Kingdom.  Global  Resource  Initiative taskforce:  greening  the  UK’s  environmental  footprint, https://www.gov.uk/government/news/global-resource- initiative-taskforce-greening-the-uks-environmental- footprint, diakses pada 24 November 2020.
Government  of  United  Kingdom.  Due  diligence  on  forest  risk commodities Consultation Document, 2020.
Indonesia dan European Free Trade Association. Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement between the Republic of Indonesia and The EFTA States, 2018.
Johansson,  Bengt.  “Security  Aspects  of  Future  Renewable Energy  Systems–A  Short  Overview.”  Energy  (Oxford). Kidlington: Elsevier Ltd, 2013. http://uindonesia.summon.serialssolutions.com/2.0.0/li nk/0/eLvHCXMwnV1LTxsxEB614VCkClpa1PCIfOtp0cZr_
DiugAhQ1QOFSpwsP9X0kKAsEdf- h_7D_pKO17ukgFCrHlf7smfG9md5vm8AKnpQFo_mBGFo tJZz5r0fS2ejpwojiYexcDhUE1f54rO6_iouTuX5at_4- EC_TcwKLSkuZWVVrUQprV7C2jjhFgxnfnawyvCQ.
Krishna, Vijesh V., and Christoph Kubitza. “Impact of Oil Palm
Expansion  on  the  Provision  of  Private  and  Community Goods in Rural Indonesia.” Ecological Economics 179, no. August 2020 (2021): 106829. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106829.
Laurent,  Brice.  “The  Politics  of  European  Agencements:
Constructing  a  Market  of  Sustainable  Biofuels.”
Environmental  Politics  24,  no.  1  (2015):  138–155. http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2014.927190.
Lidya Yuniartha. “Pemerintah Tengah Selesaikan Status 34 juta hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan”. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tengah- selesaikan-status-34-juta-hektare-kebun-sawit-di-
kawasan-hutan diakses pada 1 Juli 2021.
Maryudi,  Ahmad.  “Choosing  Timber  Legality  Verification  as  a Policy Instrument to Combat Illegal Logging in Indonesia.”
Forest  Policy  and  Economics  68  (2016):  99–104. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S13 89934115300587.
Mitchell,  Andrew  D.  Legal  Principles  in  WTO  Disputes. Cambridge,  UNITED  KINGDOM:  Cambridge  University Press,
2008. http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-
ebooks/detail.action?docID=487328.
Moreno-Peñaranda,  Raquel,  Alexandros  Gasparatos,  Per Stromberg,  Aki  Suwa,  and  Jose  A  Puppim  de  Oliveira. “Stakeholder  Perceptions  of  the  Ecosystem  Services  and Human  Well-Being  Impacts  of  Palm  Oil  Biofuels  in Indonesia and Malaysia BT  - Biofuels and Sustainability: Holistic  Perspectives  for  Policy-Making.”  edited  by Kazuhiko Takeuchi, Hideaki Shiroyama, Osamu Saito, and Masahiro  Matsuura,  133–173.  Tokyo:  Springer  Japan, 2018. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54895-9_10.
Morgans,  Courtney  L,  Erik  Meijaard,  Truly  Santika,  Elizabeth Law,  Sugeng  Budiharta,  Marc  Ancrenaz,  and  Kerrie  A Wilson.  “Evaluating  the  Effectiveness  of  Palm  Oil Certification  in  Delivering  Multiple  Sustainability Objectives.”  Environmental  Research  Letters  13,  no.  6 (2018): 64032. http://dx.doi.org/10.1088/1748-
9326/aac6f4.
Poletti,  Arlo,  and  Daniela  Sicurelli.  “The  European  Union, Preferential  Trade  Agreements,  and  the  International Regulation  of  Sustainable  Biofuels.”  JCMS:  Journal  of Common Market Studies 54, no. 2 (March 1, 2016): 249– 266. https://doi.org/10.1111/jcms.12293.
Pratiwi, Ira Eka. “The Predictors of Indonesia’s Palm Oil Export Competitiveness:  A  Gravity  Model  Approach.”  Journal  of
International Studies 14, no. 3 (2021): 250–262.

## Perserikatan Bangsa-Bangsa. General Agreement on Tariff and
Trade (GATT). 1994.

## Perserikatan Bangsa-Bangsa. Paris Agreement. 2015
Pye,  Oliver.  “Introduction.”  In  The  Palm  Oil  Controversy  in
Southeast Asia: A Transnational Perspective, 1–18. ISEAS– Yusof Ishak Institute, 2012. https://www.cambridge.org/core/books/palm-oil-
controversy-in-southeast-
asia/introduction/BFF7AA6FEB25DFC47C1347101239C FC7.
Republik Indonesia. Undang – Undang Perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613.
, Instruksi Presiden tentang Penundaan dan
Evaluasi  Perizinan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  serta Peningkatan  Produktivitas  Perkebunan  Kelapa  Sawit, Inpres No. 8 Tahun 2018, 2018.
,  Instruksi  Presiden  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Tahun 2019-2024, Inpres No. 6 Tahun 2019, 2019.
,  Instruksi  Presiden  tentang  Penghentian Pemberian  Izin  Baru  dan  Penyempurnaan  Tata  Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres No. 5 Tahun 2019, 2019.
,  Peraturan  Presiden  tentang  Sistem Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan Indonesia,  Perpres  No.  44  Tahun  2020,  LN No. 75  tahun 2020.
,  Peraturan  Presiden  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Perpres No.18 Tahun 2020, LN No.10 Tahun 2020.
Sattler, Thomas, Gabriele Spilker, and Thomas Bernauer. “Does
WTO  Dispute  Settlement  Enforce  or  Inform?  .”  British Journal  of  Political  Science  .  Cambridge,  UK  :  Cambridge University Press , 2014. https://go.exlibris.link/mTC8ZCXW.
Scarlat,  Nicolae,  and  Jean-François  Dallemand.  “Recent
Developments of Biofuels/Bioenergy Sustainability Certification:  A  Global  Overview.”  Energy  Policy  39,  no.  3 (2011): 1630–1646.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03 01421510009390.
Sharma, Sunil K., Himlal Baral, Yves Laumonier, Beni Okarda, H. Purnomo,  and  P.  Pacheco.  “Ecosystem  Services  under Future Oil Palm Expansion Scenarios in West Kalimantan, Indonesia.” Ecosystem Services 39, no. July (2019): 100978. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100978.

## World  Trade  Organisation.  European  Union  –  Anti-Dumping
Measures  on  Biodiesel  from  Indonesia.  Status  Report Regarding  Implementation  of  the  DSB  Recommendations and  Rulings  by  The  European  Union.  DSB  Decision WT/DS480/8/Add.3, 2018.
World Trade Organisation. European Union — Certain measures concerning  palm  oil  and  oil  palm  crop-based  biofuels, WT/DS593/10, 2020.
Zaki,M R S dan R Syahputra. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 729 012134. 2021.