Copyright © The Author(s) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Mengukur E-Participation Masyarakat di Era Transformasi Digital dengan Metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP)
Retnowati Retnowati*, Eko Nur Wahyudi, Yunus Anis retnowati@edu.unisbank.ac.id * *Penulis korespondensi
Universitas Stikubank – Indonesia
Diterima: 13 Sep 2022 | Direvisi: 19 Sep – 02 Des 2022 Disetujui: 12 Des 2022 | Dipublikasi: 31 Des 2022 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

## ABSTRACT
The digital transformation era provides an opportunity for the public to exercise their right to information,  where  public  agency  is  required  to  provide  documents  and  information  through Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). This openness promises an important role for public  participation  through  electronic  access  to  information  (E-Information),  access  to electronic  consultations  (E-Consultation),  and  participation  in  electronic  decision-making (E-Decision Making).  These  three indicators are  referred  to  as E-Participation.  However,  their implementation has encountered obstacles, leading to the need for research on E-Participation in the current community environment. This study employs a Soft System Methodology approach, specifically the Multi-Factor Evaluation Process (MFEP) method. The objective is to identify the indicators and criteria used in E-Participation, and to determine the level of E-Participation usage in  Central  Java  based  on  the  indicators  used.  The  criteria  used  in  this  study  pertain  to  the willingness of both the government and society, as well as the availability of infrastructure and information.  The  ranking  results  of  the  level  of  E-Participation  indicate  that  public E-Participation is at an average level, where E-Information is the highest strengthening indicator, followed by E-Consultation, and E-Decision Making is the lowest.
Keywords: E-Participation, MFEP, E-Information, E-Consultation, E-Decision Making

## ABSTRAK
Era  transformasi  digital  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  hak  atas informasi, di mana dokumen dan informasi tersebut harus disediakan oleh Badan Publik, melalui Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumen  (PPID).  Keterbukaan  ini  menjanjikan  bahwa partisipasi  publik  mendapatkan  peran  penting  melalui  akses  informasi  secara  elektronik (E-Information),  mendapatkan  akses  untuk  melakukan  konsultasi  secara  elektronik (E-Consultation),  dan  turut  dalam  pengambilan  keputusan  secara  elektronik  (E-Decision Making).  Tiga  indikator  tersebut  dinyatakan  sebagai  E-Participation.  Hingga  saat  ini penerapannya  masih  mengalami  kendala,  sehingga  penelitian  ini  mengkaji  terkait E-Participation di lingkungan masyarakat saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft System  Methodology  yaitu  metode  Multi  Factor  Evaluation  Process  (MFEP).  Penelitian  ini bertujuan mengidentifikasi indikator dan kriteria apa saja yang digunakan pada E-Participation, dan  mengetahui  tingkat  penggunaan  E-Participation  di  Jawa  Tengah  berdasarkan  indikator yang digunakan. Kriteria-kriteria ditentukan di dalam penelitian ini kesediaan yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat, dan ketersediaan yang berkaitan dengan infrastuktur dan informasi.  Hasil  pemeringkatan  tingkat  E-Participation  menunjukkan  bahwa  E-Participation masyarakat  masih  dalam  tataran  cukup,  dimana  E-Information  adalah  indikator  penguat tertinggi, dilanjutkan dengan E-Consultation dan yang terakhir adalah E-Decision Making. Kata Kunci: E-Participation, MFEP, E-Information, E-Consultation, E-Decision Making
p-ISSN: 2460-092X, e-ISSN: 2623-1662 Vol. 8, No. 2, Desember 2022 Hal. 51 - 60

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2008  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  pengesahan  undang- undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008, dengan konsekuensi semua badan publik harus menerapkan konsep pemerintahan terbuka. Konsekuensi lain yang  harus  diimplementasikan  adalah  pembentukan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumen (PPID) di setiap badan publik sebagai penyedia layanan terhadap kebutuhan masyarakat yang meminta informasi secara terbuka ( Buulolo, 2021 ; Nababan, 2020 ; M. Sari  &  Mulyadi,  2020 ).  Dalam  implementasinya,  masyarakat  berhak  mendapatkan informasi terbuka sesuai prosedur standar yang ditetapkan dan dijaga mekanismenya melalui  payung  hukum  yang  memadai.  KIP  diharapkan  dapat  mendorong Open Government  Data  (OGD) di  Indonesia semakin  baik  di  masa  yang  akan datang.  Dalam berbagai  studi  tentang OGD yang  didukung  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), dijelaskan bahwa implementasi KIP dan OGD dapat berjalan efektif di beberapa negara apabila  terdapat  kerjasama  yang  baik  antara  masyarakat  dan  pemerintah,  hal  ini dikarenakan  keduanya  akan  memperoleh  manfaat  dari  implementasi  tersebut ( Lampoltshammer et al., 2019 ; Naranjo-Zolotov et al., 2019 ; Retnowati, Sunarto, et al., 2019 ). Permasalahan  terkait  KIP  yang  sering  ditemui  adalah  manajemen  KIP  oleh pemerintah  atau  badan  publik  yang  masih  memerlukan  perhatian  serius  karena beberapa  faktor  seperti  komitmen  organisasi,  perawatan  dan  peningkatan  dukungan infrastruktur  yang  terus-menerus  diperlukan,  dan  juga  faktor  pendanaan  yang  tidak sedikit ( Retnowati, Listiyono, et al., 2019 ). Oleh karenanya diperlukan model pelayanan yang baik dengan strategi yang memperhatikan aspek budaya masyarakat, budaya kerja serta  peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusianya.  Penerapan Electronic Government  (E-Gov) memberikan  ruang  partisipasi  bagi  segenap stakeholder ke  arah demokrasi partisipatif ( Jiang et al., 2019 ; Naranjo-Zolotov et al., 2019 ). Pola demokrasi partisipatif  telah  dikembangkan  terutama  dalam  arah  pendekatan  demokrasi partisipatif yang berasal dari tradisi demokrasi Eropa. E-Gov yang berhasil juga dapat memberikan  manfaat  untuk  mempromosikan  politik  partisipasi  dengan  memperluas saluran  informasi  dan  menyederhanakan  proses  komunikasi.  Selain  itu,  di  dalam penerapan E-Gov tersebut  diperkuat  dengan  kesediaan  bangsa-bangsa  untuk menerapkan OGD ( Retnowati et al., 2018a , 2018b ). Kemudian, di dalam penerapannya diperlukan peran serta aktif masyarakat dan para pengelola data yang disediakan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, pembahasan terkait E-Gov menjadi lebih beragam. Saat ini, masyarakat dilibatkan dengan Electronic Participation (E-Participation) yang berkaitan erat dengan tiga  hal,  yaitu: Electronic  Information  (E-Information),  Electronic  Consultation (E-Consultation) , Electronic Decision Making (E- Decision Making) ( de Waal & Linthorst, 2020 ; Oni et al., 2020 ; Pirannejad et al., 2019 ), kemudian menggunakan Measurement and  Evaluation  Tool  for  Citizen  Engagement  and  e-Participation  (METEP) sebagai  alat ukurnya ( United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA), 2014 ). Penelitian  terkait METEP juga  telah  dilakukan Mulyani  (2018) dengan  melakukan implementasi  pengukuran E-Participation menggunakan  indikator METEP dengan pendekatan Group Decision Making (GDM) . Secara faktual, berdasarkan pemeringkatan KIP Award provinsi Jawa Tengah tahun 2021 bahwa masih terdapat Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota masuk dalam kategori  menuju  informatif  terkait  dengan  pengelolaan  informasi  dan  dokumen. Persoalan lain, yang terpotret dalam observasi dan pencarian data digital, ditemukannya salah  satu  PPID  yang  memberikan  laporan  bahwa  permohonan  informasi  melalui sumber  elektronik  yang  tersedia  hanya  4  pemohon  selama  satu  tahun.  Kedua  hal  ini mengindikasikan  bahwa adanya  kesenjangan  antara program E-Participation dan KIP
Mengukur E-Participation Masyarakat di Era Transformasi Digital dengan Metode …
yang diatur dalam undang-undang dengan realita penerapannya. Dua hal yang terpotret pada  observasi  awal  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  pemerintah  dan  masyarakat untuk  tercapainya E-Participation dari  tiga  aspek E-Information,  E-Consultation , E-Decision  Making masih  belum  sepenuhnya  tercapai.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 1) mengidentifikasi indikator dan kriteria apa saja yang digunakan pada E-Participation ; 2)  mengetahui  tingkat  penggunaan E-Participation di  Jawa  Tengah  berdasarkan indikator yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan kontribusi di bidang  tata  kelola  sistem  informasi  maupun E-Gov sebagai  bagian  dari  irisan  ilmu tentang penerapan sistem informasi yang kompleks.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Soft  Systems  Methodology  (SSM) ( Checkland,  2000 ; Warnilah  et  al.,  2020 ; Xu  et  al.,  2018 )  dengan  tetap  melakukan serangkaian  tahap  penelitian,  persiapan  penelitian,  pengumpulan  data,  Analisa  dan pengambilan  kesimpulan.  Adapun  metode SSM yang  digunakan  adalah Multi  Factor Evaluation Process (MFEP), dimana metode ini sangat diperlukan pada tahap persiapan, hingga pengambilan keputusan.
Objek penelitian ini adalah tiga PPID di wilayah provinsi Jawa Tengah yang memiliki kategori  berbeda,  yaitu:  Informatif,  Menuju  Informatif,  dan  Belum  Informatif.  Ketiga PPID  tersebut  adalah  PPID  X,  Y  dan  Z.  Adapun  metode  pengambilan  data  dilakukan melalui, yaitu: 1) observasi berkunjung langsung ke lokasi yang merupakan PPID Utama, di  Diskominfo  masing-masing  kota;  2)  melakukan  wawancara  dengan  pimpinan  atau pejabat pengelola untuk menentukan tingkatan dan bobot setiap indikator dan kriteria yang  ditemukan;  3)  membagikan  kuesioner  kepada  150  responden  yang  merupakan masyakarat di wilayah X, Y dan Z. Dari 150 responden, 50 kuesioner tidak terisi, sehingga data sahih yang terkumpul adalah 100 responden. Data sahih yang terkumpul tersebut diambil  dengan  metode stratified  random  sampling ,  dimana  pengambilan  sampelnya dilakukan secara bertingkat, mencakup pembagian populasi menjadi sub kelas, sehingga data  100  responden  tersebut  telah  mempertimbangkan  aspek  rerata  pada  setiap kelasnya (Informatif, Menuju Informatif, dan Belum Informatif).
Analisis data dilakukan dengan merujuk pada tahap-tahap algoritma MFEP . Dalam pendekatan SSM , salah satu metode yang digunakan untuk menentukan perangkingan atau  memutuskan  alternatif  terbaik  adalah MFEP . MFEP sering  digunakan  untuk mengembangkan  aplikasi  berbasis  pada  pengambilan  keputusan  atau  sering  disebut sebagai Decision Support System . MFEP digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang mempertimbangkan  penilaian  dengan  kriteria  subjektif  dan  intuitif  berdasarkan sejumlah indikator dengan opsi-opsi atau alternatif yang ditentukan ( Tarifu et al., 2021 ; Xu  et  al.,  2018 ).  Setiap  kriteria  maupun  alternatif  diberikan  bobot  berdasarkan  skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dari pengambil keputusan ( Tarifu et al., 2021 ; Warnilah et al., 2020 ; Widjaja & Mujito, 2017 ; Xu et al., 2018 ). Tahapan algoritma MFEP yang digunakan pada penelitian, sebagai berikut:
1) Penentuan  indikator,  kriteria  dan  bobot  masing-masing  kriteria,  sebagai  sumber dasar penghitung dalam MFEP .
2) Menghitung  Nilai  Bobot  Evaluasi  (NBE),  dengan  rumus  menggunakan persamaan (1).
𝑁𝐵𝐸 = 𝑁𝐵𝐹 𝑥 𝑁𝐸𝐹 (1)
Keterangan: NBE = Nilai Bobot Evaluasi
NBF = Nilai Bobot Factor
NEF = Nilai Evaluasi Factor
3) Menghitung  Total  Bobot  Evaluasi  (TBE),  dengan  rumus  menggunakan persamaan (2)
𝑇𝐵𝐸 = 𝑁𝐵𝐸 1 + 𝑁𝐵𝐸 2 + 𝑁𝐵𝐸 3 + ⋯ 𝑁𝐵𝐸 𝑛 (2) Keterangan: TBE = Total Bobot Evaluasi
NBE = Nilai Bobot Evaluasi
4) Melakukan perangkingan untuk mendapat keputusan MFEP dalam penelitian ini dipergunakan untuk menghitung dan menjadi dasar menentukan indikator E-Participation mana yang paling tinggi dan paling rendah, sekaligus  memberikan  gambaran  indikator  yang  paling  perlu  mendapatkan perhatian  dan  yang  didorong  lebih  signifikan  mendukung  terciptanya E-participation . Adapun indikator yang akan diuji tingkatannya menggunakan MFEP adalah E-Information (e-I) , E-Consultation (e-C) , dan E-Decision Making (e-DM) ( Abu- Shanab  &  Al- Dalou’,  2016 ; Le  Blanc,  2020 ; Mulyani  et  al.,  2018 ; A.  M.  Sari  et  al.,
2018 ).  Masing-masing  indikator  harus  dinilai  berdasarkan  sejumlah  kriteria, dimana kriteria tersebut diperoleh dari hasil diskusi dan komunikasi secara intensif dengan  para  pemangku  kepentingan.  Penentuan  kriteria  didasarkan  atas pengerucutan hasil diskusi yang selaras dengan indikator yang sudah termaktub di dalam METEP . Kriteria pada setiap indikator didasarkan atas pengamatan dan fakta tentang  kesiapan  dan  kesediaan  bagi  dari  sisi  pemerintah  penyedia  informasi maupun dari sisi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan informasi. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 2, dari masing-masing indikator.
Tabel 1 menjelaskan indikator dengan berpijak pada definisi E-Participation yang dikeluarkan oleh PBB. Kriteria yang diperoleh didasarkan atas perspektif teoritis dan fakta yang berkaitan dengan tiga indikator (e-I; e-DM; e-C) . Tabel 1. Indikator E-Participation Kode Indikator e-I (I1) E-Information e-C (I2) E-Consultation e- DM (I3) E-Decision Making
Para  pemangku  kepentingan  menyadari  bahwa E-Participation harus  digerakkan oleh  dua  kepentingan yaitu  pemerintahan  dan masyarakat.  Pemerintah  berkewajiban untuk menyediakan informasi di ruang publik secara elektronik ( Anshari et al., 2018 ; Mergel et al., 2019 ; Pirannejad et al., 2019 ). Pendapat pemangku kepentingan ini sejalan dengan  ketiga  indikator  yang  diperlukan  dalam E-Participation .  Pemerintah  menjadi penyedia informasi dan dokumentasi secara elektronik, digital maupun berbasis kertas yang  konsekuensinya  diperlukan  ketersediaan  infrastruktur  dan  berbagai  layanan elektronik lainnya. Sementara itu dari sisi masyarakat, para pemangku kepentingan juga memahami  bahwa  hak  atas  informasi  adalah  hak  asasi  masyarakat  yang  diperkuat dengan undang-undang, sehingga masyarakat seharusnya bersedia menggunakan hak tersebut dengan mengakses dan memanfaatkan saran prasarana yang dipersiapkan dan disediakan oleh Pemerintah. Hal ini dituangkan pada Tabel 2 yang menjelaskan dimana kriteria tersebut telah disepakati dengan oleh para pemangku kepentingan.
Pada setiap daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para responden, respon nilai berada pada range 1 sampai dengan 5, mulai dari sangat rendah (1), rendah (2), cukup (3), tinggi (4) dan sangat tinggi (5).
Mengukur E-Participation Masyarakat di Era Transformasi Digital dengan Metode …
Tabel 2. Kriteria E-Participation Kode Kriteria K1 KESEDIAAN mengakses,  memanfaatkan  dan  berkomunikasi  untuk mendapatkan  informasi  dan  dokumen  di  ruang  publik  secara  elektronik (masyarakat) K2 KETERSEDIAAN informasi dan dokumen di ruang publik secara elektronik (pemerintah/badan publik) K3 KETERSEDIAAN infrastruktur dan layanan digital/elektronik (pemerintah/badan publik) K4 KESEDIAAN terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  di  ruang  publik (masyarakat)
Selanjutnya, pada Gambar 1 menjelaskan tentang tahap-tahap yang akan digunakan sebagai panduan pelaksanaan penelitian ini, yang terdiri atas tahap (1) pengumpulan data, (2) penentuan bobot dan kriteria, (3) penentuan alternatif dan bobot alternatif, (4) penghitungan  nilai  alternatif  tertinggi,  (5)  perankingan  nilai  alternatif  tertinggi,  (6) kesimpulan hasil. Perhitungan nilai alternatif tertinggi dilakukan menggunakan formula MFEP .

## Gambar 1. Tahapan Penelitian
Keterkaitan  indikator  dan  kriteria  yang  tertuang  pada  Tabel  1  dan  Tabel  2 digambarkan secara jelas pada Gambar 2. Setiap indikator dikenai empat kriteria yang akan diuji dengan sejumlah pertanyaan sebagai sub kriteria dengan rentang nilai skor
Kesimpulan Hasil
Perangkingan Nilai tertinggi menunjukkan tingkat E-Participation

## PENENTUAN ALTERNATIF TERTINGGI
Penghitungan Nilai tertinggi menunjukkan tingkat E-Participation menggunakan algoritma MFEP
PENENTUAN ALTERNATIF DAN BOBOT ALTERNATIF
Alternatif didasarkan pada hasil wawancara
K1, K2, K3, K4) perhitungan NBE perhitungan TBE PENENTUAN KRITERIA DAN BOBOT KRITERIA Dasar penentuan indikator menggunakan prinsip e- Participation (e-I, e-DM, e-C) Bobot kriteria diperoleh dari persepsi yang ditangkap dari hasil wawancara PENGUMPULAN DATA observasi & wawancara dengan pemangku kepentingan PPID 150 responden (masyarakat X, Y, Z ) Stratified Random Samping
jawaban  antara  1  sampai  dengan  5.    Pada  Gambar  2,  dapat  dilihat  penjabaran  dari masing-masing kriteria. E-Information (I1) sebagai indikator pertama memiliki empat perspektif,  yaitu:  K1,  K2,  K3  dan  K4.  Demikian  juga E-Consultation  (I2) dan E-Decision Making (I3) .

## Gambar 2. Indikator dan Kriteria dengan MFEP

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  kuesioner  kepada  sejumlah  150  responden,  hanya  100  data responden  yang  dapat  digunakan.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  komponen pertanyaan dijawab dengan baik dan lengkap. Dari data tersebut, maka sesuai dengan langkah-langkah  di  dalam  penelitian  ini  (Gambar  1).  Dapat  diketahui  bahwa E-Participation menggunakan empat kriteria dari dua perspektif, yaitu: pemerintah atau badan  publik,  dan  masyarakat  (Tabel  2)  dengan  masing-masing  memiliki  bobot  yang sama yaitu: 0,25. Hal ini berarti bahwa E-Participation tidak dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah dan masyarakat tidak saling mendukung satu sama lain, oleh karena itu masing-masing kriteria diberikan bobot 0,25 yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Mengukur E-Participation Masyarakat di Era Transformasi Digital dengan Metode …
Tabel 3. Kriteria dan Bobot E-Participation Kode Kriteria Bobot K1 KESEDIAAN mengakses,  memanfaatkan  dan  berkomunikasi untuk mendapatkan informasi dan dokumen di ruang publik secara elektronik (masyarakat) 0,25 K2 KETERSEDIAAN informasi  dan  dokumen  di  ruang  publik secara elektronik (pemerintah/badan publik) 0,25 K3 KETERSEDIAAN infrastruktur dan layanan digital/elektronik (pemerintah/badan publik) 0,25 K4 KESEDIAAN terlibat dalam pengambilan keputusan di ruang

## publik (masyarakat)
Hasil dari perhitungan NEF dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil dari kuesioner yang dibagikan  kepada  100  responden  dikumpulkan  dan  kemudian  dihitung  sehingga menghasilkan nilai NEF. Sebagai contoh penjelasan terkait hasil pada Tabel 4, diperoleh nilai  (K1,I1)=3,410;  (K1;I2)=3,419;  (K1;I3)=3,053.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa E-Information (I1) yang selama ini digunakan oleh badan publik atau pemerintah, antara lain: website ,  media  sosial (facebook,  Instagram,  whatsapp) ,  dan  email.  Kemudian ditanyakan  kepada  100  responden  sejauh  mana  para  responden  memiliki  niat  untuk mengakses E-Information yang disediakan, maka didapatkan hasil 3,410 dimana skor ini berada pada kategori cukup (skala 1-5).
Tabel 4. Matriks Kriteria-Indikator E-Participation Nilai Evaluasi Faktor (NEF) I1 I2 I3 K1 3,410 3,419 3,053 K2 3,526 3,462 3,521 K3 3,578 3,508 3,452 K4 3,654 3,483 3,649
Tahap selanjutnya adalah menghitung NBE dan TBE. Hasil dari perhitungan NBE dan TBE dapat dilihat pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
Tabel 5. NBE E-Information (I1) Indikator NBF NEF NBE K1 0,25 3,410 0,853 K2 0,25 3,526 0,882 K3 0,25 3,578 0,895 K4 0,25 3,654 0,914 Total TBE 3,544 Tabel 6. NBE E-Consultation (I2) Indikator NBF NEF NBE K1 0,25 3,419 0,855 K2 0,25 3,462 0,866 K3 0,25 3,508 0,877 K4 0,25 3,483 0,871 Total TBE 3,469
Tabel 7. NBE E-Decision Making (I3) Indikator NBF NEF NBE K1 0,25 3,053 0,763 K2 0,25 3,521 0,880 K3 0,25 3,452 0,863 K4 0,25 3,649 0,912 Total TBE 3,418
Pemeringkatan  dari  setiap  indikator  pada E-Participation secara  berurutan  dari peringkat tertinggi yaitu: E-Information (I1) sebesar 3,544; E-Consultation (I2) sebesar 3,469; dan E-Decision Making (I3) sebesar 3,418. Berdasarkan hasil ini, dapat diketahui bahwa  tingkat E-Participation dari  semua  indikator  berada  pada  kategori  cukup (skala 1-5). Dari hasil ini juga dapat dijelaskan bahwa capaian E-Participation menuju pada skala 4 atau E-Participation Menuju Tinggi.
Dengan  memperhatikan  tiga  indikator  dan  empat  kriteria  yang  digunakan dalam penelitian  ini,  maka E-Participation yang  diterapkan  untuk  mendukung  keterbukaan informasi publik  di  Indonesia  dapat  menggunakan  model  konseptual  yang ada  dalam penelitian ini (Gambar 3). Dari model ini dapat dipertimbangkan bahwa E-Information sebagai fokus utama, E-Consultation sebagai fokus kedua, dan E-Decision Making sebagai fokus ketiga. Selain itu juga tetap mempertimbangkan aspek kesediaan Pemerintah dan Masyarakat, serta ketersediaan Infrastruktur dan Informasi & dokumen.
Gambar 3. Model Konseptual E-Participation

## KESIMPULAN
Dari penelitian ini diketahui indikator yang digunakan pada E-Participation yaitu: E- Information , E-Consultation , dan E-Decision Making dengan masing-masing kriteria yang digunakan  yaitu:  kesediaan  mengakses,  memanfaatkan  dan  berkomunikasi  untuk mendapatkan informasi dan dokumen di ruang publik secara elektronik (masyarakat); ketersediaan  informasi  dan  dokumen  di  ruang  publik  secara  elektronik (pemerintah/badan publik); ketersediaan infrastruktur dan layanan digital/elektronik (pemerintah/badan  publik);  dan  kesediaan  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  di ruang  publik  (masyarakat).  Pada  hasil  pemeringkatan  tiga  indikator  yang menggambarkan  tingkat E-Participation ,  menunjukkan  bahwa  saat  ini E-Participation masyarakat di tiga kota di Jawa Tengah masih dalam tataran cukup. Di masa yang akan
KE TE RS EDIA A N
Mengukur E-Participation Masyarakat di Era Transformasi Digital dengan Metode …
datang  ketiganya  harus  didorong  dan  dilakukan  akselerasi  dengan  mengoptimalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga level E-Participation meningkat. Hal yang belum dilakukan dalam penelitian ini adalah menemukan kendala yang didasarkan atas kriteria dari perspektif masyarakat maupun pemerintah. Penelitian ini terhenti pada faktor pemicu level E-Participation saja. Sekalipun demikian, penelitian ini telah  berhasil  mengetahui  faktor-faktor  yang  perlu  diperhatikan  untuk  menjaga keberlangsungan implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga Indonesia akan menjadi  negara  dengan  demokrasi  yang  maju  serta  senantiasa  objektif  karena  setiap ruang  gerak  terawasi  oleh  publik,  transparan  dan  memanfaatkan  teknologi  secara optimal.

## DAFTAR RUJUKAN
Abu-Shanab, E., & Al- Dalou’, R. (2016). An empirical study of e -participation levels in jordan. International Journal of Information Systems and Social Change , 7 (1), 63 – 79. https://doi.org/10.4018/IJISSC.2016010104
Anshari, M., Almunawar, M. N., & Lim, S. A. (2018). Big data and open government data in  public  services. ACM  International  Conference  Proceeding  Series ,  140 – 144.
https://doi.org/10.1145/3195106.3195172 Buulolo,  T.  J.  (2021). Implementasi  kinerja  uu  no.  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan informasi publik pelayanan informasi dan komunikasi . https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5558 Checkland,  P.  (2000).  Soft  systems  methodology:  a  thirty  year  retrospective. System Research and Behavioral Science , 17 . https://doi.org/10.1002/1099- 1743%28200011%2917%3A1%2B<%3A%3AAID-SRES374>3.0.CO%3B2-O de Waal, A., & Linthorst, J. (2020). Future-proofing the high-performance organization.
Sustainability , 12 (20), 8507. https://doi.org/10.3390/SU12208507 Jiang, H., Shao, Q., Liou, J. J. H., Shao, T., & Shi, X. (2019). Improving the sustainability of open  government  data. Sustainability  2019,  Vol.  11,  Page  2388 , 11 (8),  2388. https://doi.org/10.3390/SU11082388
Lampoltshammer, T. J., Zhu, Q., & Parycek, P. (2019). Affective effect: issue engagement on  a  youth  e-participation  platform. JeDEM  -  EJournal  of  EDemocracy  and  Open Government , 11 (1), 37 – 58. https://doi.org/10.29379/jedem.v11i1.558 Le  Blanc,  D.  (2020). E-participation:  a  quick  overview  of  recent  qualitative  trends (No. 163).  United  Nations,  Department  of  Economic  andSocial  Affairs. https://www.un.org/en/desa/e-participation-quick-overview-recent-qualitative- trends
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: results from expert  interviews. Government  Information  Quarterly , 36 (4),  101385. https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2019.06.002
Mulyani, S., Retnowati, R., Listiyono, H., & Susanto, S. A. (2018). Menakar keberhasilan e- gov  dalam  perspektif  e-participation  dengan  indikator  metep. Sintak  (Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Aplikasi Komputer) , 171 – 181. https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/6528 Nababan,  S.  (2020).  Strategi  pelayanan  informasi  untuk  meningkatkan  keterbukaan informasi publik. Jurnal Ilmu Komunikasi , 17 (2), 166 – 180.
https://doi.org/10.31315/JIK.V17I2.3694
Naranjo- Zolotov, M., Oliveira, T., & Casteleyn, S. (2019). Citizens’ intention to use and recommend  e-participation:  drawing  upon  utaut  and  citizen  empowerment. Information Technology and People , 32 (2), 364 – 386. https://doi.org/10.1108/ITP- 08-2017-0257/FULL/PDF
Oni, S., Oni, A. A., Ibietan, J., & Deinde-Adedeji, G. O. (2020). E-consultation and the quest for  inclusive  governance  in  nigeria.
Cogent  Social  Sciences , 6 (1). https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1823601
Pirannejad, A., Janssen, M., & Rezaei, J. (2019). Towards a balanced e-participation index: integrating  government  and  society  perspectives. Government  Information Quarterly , 36 (4), 101404. https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2019.101404 Retnowati,  R.,  Listiyono,  H.,  Purwatiningtyas,  P.,  Wedaningsih,  A.  S.,  &  Rahmaziana,  L.
(2019).  Analisis readiness penerapan keterbukaan informasi publik (kip) dengan pendekatan  soft  systems  methodology  (ssm). Jurnal  Dinamik , 24 (1),  41 – 56. https://doi.org/10.35315/DINAMIK.V24I1.7838
Retnowati, R., Manongga, D. H. F., & Sunarto, H. (2018a). Penerapan dan perspektif open government  data  (ogd)  di  beberapa  negara:  pendekatan  literatur. Proceeding SENDI_U . https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/5992 Retnowati,  R.,  Manongga,  D.  H.  F.,  &  Sunarto,  H.  (2018b).  Prinsip-prinsip  open government data studi kasus evaluasi keterbukaan informasi publik di indonesia.
Conference on Electrical Engineering, Telematics, Industrial Technology, and Creative Media (CENTIVE) , 2 (1), 25 – 29. https://conferences.ittelkom- pwt.ac.id/index.php/centive/article/view/5 Retnowati, R., Sunarto, H., & Manongga, D. (2019). Development of sustainability systems for open government data (ogd) management by combining the shel model and soft systems  methodology  analysis. Journal  of  Theoretical  and  Applied  Information Technology . https://www.researchgate.net/publication/335789052_development_of_sustaina bility_systems_for_open_government_data_ogd_management_by_combining_the_sh el_model_and_soft_systems_methodology_analysis
Sari,  A.  M.,  Hidayanto,  A.  N.,  Purwandari,  B.,  Budi,  N.  F.  A.,  &  Kosandi,  M.  (2018).
Challenges and issues of e-participation implementation: a case study of e-complaint
Indonesia. Proceedings  of  the  3rd  International  Conference  on  Informatics  and Computing, ICIC 2018 . https://doi.org/10.1109/IAC.2018.8780467
Sari,  M.,  &  Mulyadi,  R.  (2020).  Kinerja  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi (ppid)  kabupaten  bungo  dalam  pemenuhan  ketersediaan  informasi  publik.
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 3 (2), 109 – 118.
https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141
Tarifu, L., Equatora, M. A., Abdullah, D., Herianto, H., & Saragih, Y. M. (2021). Decision support  system  simulation  application  with  mfep  method. Journal  of  Physics: Conference Series , 1845 (1), 012027. https://doi.org/10.1088/1742-
6596/1845/1/012027
United  Nations  Department  of  Social  and  Economic  Affairs  (UNDESA).  (2014). Measurement  and  evaluation  tool  for  citizen  engagement  and  e-participation . https://publicadministration.un.org/en/Capacity-Building/Tools/METEP
Warnilah, A. I., Purnia, D. S., Adiwisastra, M. F., Sutisna, H., Ratningsih, R., & Ardianto, R.
(2020). The implementation of the mfep (multi factor evaluation process) method in  determining  the  learning  model. Journal  of  Physics:  Conference  Series , 1641 (1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012036
Widjaja,  A.,  &  Mujito,  M.  (2017).  Implementation  of  the  algorithm  of  multi-factor evalution  process  (mfep)  for  the  election  of  the  members  of  the  investigator  at bareskrim police. International Journal of Pure and Applied Mathematics , 116 (24), 381 – 394. https://acadpubl.eu/jsi/2017-116-23-24/issue24.html Xu, G., Guan, W., Shi, S., & Blersch, D. (2018). Adsorption model development for mass transport  characteristics  of  mfep  structure  by  physisorption  method. Chemical Engineering Journal , 354 , 922 – 931. https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2018.08.080