## SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DIPENGARUHI OLEH POLITIK
Sri Sudiarti, Kasful Anwar US, Ahmad Syukri Shaleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: ssudiarti90@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  see  the  extent  to  which  the  education  management  system  is influenced by politics. The method used is library research. The results of this study found that the state's response to the needs of Muslims by including Islamic education institutions both at the madrasah level up to the level of Islamic higher education as the  same  education  as  public  schools  and  general  higher  education  in  the  national education  system  is  the  government's  effort  in  promoting  Islamic  education  in Indonesia. It must be realized that the policies taken towards education should not be intervened  by  politics  and  pressure  from  any  party.  So  that  the  policy  can  produce rules  that  are  oriented  towards  educational  goals  and  give  birth  to  a  good generation.
Keywords : educational institutions, management, politics

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  sistem  manajemen  pendidikan dipengaruhi  oleh  politik.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  pustaka.  Hasil dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  respons  negara  terhadap  kebutuhan  umat Islam  dengan  memasukkan  lembaga  pendidikan  Islam  baik  pada  tingkat  madrasah sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam sebagai pendidikan yang sama dengan sekolah  umum  dan  pendidikan  tinggi  umum  dalam  sistem  pendidikan  nasional merupakan  upaya  pemerintah  dalam  memajukan  pendidikan  umat  Islam  di Indonesia.  Perlu  disadari  bahwa  kebijakan  yang  diambil  terhadap  pendidikan seharusnya  tidak  di  intervensi  oleh  politik  dan  tekanan  pihak  manapun.  Sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan sebuah aturan yang berorientasi pada tujuan pendidikan serta melahirkan generasi yang baik.
Kata kunci: lembaga pendidikan, manajemen,politik

## PENDAHULUAN
Relasi  pendidikan  dengan  kebijakan  politik  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah relasi yang sama-sama mempunyai imbas pada kedua pihak, baik imbas dalam artian yang positif ataupun dalam  bentuk  imbas  yang negative. Setelah  Indonesia merdeka
pemerintah  menetapkan  sejumlah  kebijakan  politik  pendidikan  yang  secara fungsional  umat  Islam  mendapatkan  manfaat  atas  kebijakan  politik  pendidikan pemerintah,  terutama  bagi  pengembangan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  Islam. Atas  dasar  ini  lahir  berbagai  kebijakan  negara  tentang  sistem  pendidikan  nasional yang  memuat  tentang  relasi  antara  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan nasional,  di  antaranya  lahir  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1950  Jo.  Nomor  12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang- Undang Nomor 2  tahun  1989  tantang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2003  tantang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dalam  Undang-undang  tersebut posisi  pendidikan  Islam  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  pengaruh  kepentingan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional.

## PENGERTIAN MANAJEMEN
Beberapa  ahli  di  bidang  ilmu  manajemen  menjelaskan  apa  arti  manajemen. Pendapat  para  ahli  ini  bisa  kita  jadikan  sebagai  landasan  untuk  lebih  memahami tentang ilmu manajemen. Berikut adalah definisi manajemen menurut para ahli: 1
a. Mary Parker Follet
Menurut Mary Parker Follet, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang  lain.  Dengan  kata  lain,  seorang manajer  bertugas  mengatur  dan  mengarahkan  orang  lain  untuk  mencapai tujuan sebuah organisasi.
b. George R. Terry
Menurut  George  Robert  Terry,  pengertian  manajemen  adalah  sebuah  proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan; perencanaan, pengorganinasian,  menggerakkan,  dan  pengawasan.  Semua  itu  dilakukan untuk  menentukan  dan  mencapai  target  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai dengan  memanfaatkan  semua  sumber  daya,  termasuk  sumber  daya  manusia dan sumber daya lainnya.
c. Ricky W. Griffin
Menurut  Ricky  W.  Griffin,  pengertian  manajemen  adalah  sebuah  proses perencanaan, proses organisasi, proses kordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.
1 https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen./ diakses pada tanggal 19 maret 2019 13:21 wib

## SISTEM-SISTEM MANAJEMEN
1. Manajemen  Bapak  diartikan  bahwa  setiap  usaha  dan  aktivitas  organisasi para  bawahan  selalu  mengikuti  jejak  bapak  atau  atasan.  Kebaikan  dari manajemen  ini  adalah  apabila  pemimpin  tetap  pada  proporsi  yang  benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan tercapai dengan baik.  Kelemahannya  adalah  apabila  pemimpin  tidak  benar,  perusahaan akan  hacur  karena  bawahannya  akan  turut  menyelewang.  Kemudian organisasi terbatas, sebab hanya tergantung kepada kecakapan pemimpin, bawahan hanya merupakan robot saja.
2. Manajemen Tertutup diartikan bahwa pada manajemen ini pimpinan tidak meberitahukan  atau  menginformasika  keadaan  perusahaan  kepada  para bawahannya  walaupun  dalam  batas-batas  tertentu.  Kebaikan  dari manajemen  ini  keadaan  dan  kerahasiaan  dari  perusahaan  akan  terjamin, pengambilan keputusan cepat, kerna tidak melibatkan partisipasi bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahannyaadalah para bawahan tidak  mengetahui  keadaan  perusahaan  apabila  untung  atau  rugi,  problem dan  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  perusahaan  hanya  dihadapi manajer saja, tidak mempersiapkan kader-kader pengganti di masa depan.
3. Manajemen  Terbuka  dapat  diterapkan  dengan  cara  sebagai  berikut  : manajer  banyak  menginformasikan  keadaan  perusahaan  kepada bawahannya,  sehingga  bawahan  dalam  batas-batas  tertentu  mengetahui keadaan  perusahaan.  Yang  kedua  seorang  manajer  sebelum  mengambil keputusan,  terlebih  dahulu  memberikan  kesempatan  kepada  bawahannya unutk  mengemukakan  saran-saran  dan  pendapat  nya.  Sehingga  manajer mengajak para bawahannya untuk  ikut berpartisipasi  dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kebaikannya para bawahan akan terbina dan  terlatih,  sehinga  memunculkan  kader-kader  untuk  masa  datang, menciptakan suasana kerja sama yang akan semakin baik, menimbulakan perasaan  senasib  dan  seperjuangan,  dan  para  bawahan  mengetahui  arah yang  diambil  perusahaan.  Kelemahannya  pengambilan  keputusan  lama, rahasia  perusahaan  tidak  terjamin,  kecakapan  dan  kewibawaan  atasan akan diketahui para bawahan sehingga wibawanya berkurang.
4. Manajemen  Demokrasi,  pelaksanaanya  hampir  sama  dengan  manajemen terbuka hanya pada manajemen demokrasi hanya dapat dilakasanakandalam suatu organisasi  yang setiap  anggotanya mempunyai
hak  suara  yang  sama,  kemudian  dalam  manajemen  demokrasi  setiap anggota ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak 2 .

## MODEL  MANAJEMEN  YANG  TEPAT  UNTUK  MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM
Sejak  dekade  90-an,  kesadaran  umat  untuk  meningkatkan  mutu  lembaga pendidikan  Islam  mulai  bangkit  dimana-mana  dan  beberapa  di  antaranya  telah mampu  menjadi  sekolah  unggul  atau  sekolah  yang  efektif  (effective  school)”.Yang menjadi  persoalan  adalah  model  manajemen  yang  bagaimana  yang  tepat  bagi pendidikan Islam yang memiliki karakteristik tersebut?
1. Manajemen yang Bernuansa Entrepreneurship.
Sebagaimana  dikemukakan  di  muka  bahwa  sebagian  besar  pendidikan  Islam tumbuh  dan  berkembang  dari  bawah  dan  dari  kecil.  Manajemen  yang  tepat  adalah manajemen  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah.  Manajemen  yang  dapat  memberi nilai  tambah  adalah  manajemen  yang  bernuansa  entrepreneurship.  Rhenald  Kasali dalam  “Paulus  Winarto  menegaskan  bahwa  seorang  entrepreneur  adalah  seorang yang  menyukai  perubahan,  melakukan  berbagai  temuan  yang  membedakan  dirinya dengan  orang  lain”[5][6],  menciptakan  nilai  tambah,  memberikan  manfaat  bagi dirinya dan orang lain, karyanya dibangun berkelanjutan (bukan ledakan sesaat) dan dilembagakan agar kelak dapat bekerja dengan efektif di tangan orang lain. Seorang manajer  yang  sekaligus  sebagai  seorang  entrepreneur  memiliki  karakter  sebagai berikut:  memiliki  keberanian  mengambil  resiko,  menyukai  tantangan,  punya  daya tahan  yang  tinggi  punya  visi  jauh  ke  depan  dan  selalu  berusaha  memberikan  yang terbaik.  Menjadi  seorang  entrepreneur  diperlukan  integritas  yang  kokoh,  memiliki etos kerja yang tinggi dan kesanggupan untuk menghadapi tantangan, hambatan dan bahkan  ancaman.  Seorang  entrepreneur  adalah  orang  yang  berani  mengambil keputusan “keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam zona ketidakpastian (penuh resiko)”.  Manajer  yang  biasa  (konvensional)  sebenarnya  adalah  orang  yang  paling membutuhkan  keamanan  dan  status  quo,  dan  sebaliknya  takut  pada  perubahan.  Hal ini  wajar  karena  ia  sedang  berada  di  puncak  piramida  dalam  struktur  organisasi dengan segala fasilitas, kedudukan dan kehormatan yang melekat padanya.
Seorang  entrepreneur  pada  dasarnya  adalah  seorang  pembaharu  (innovator) karena  melakukan  sesuatu  yang  baru,  dianggap  baru  atau  berbeda  dari  kondisi sebelumnya.  Apa  yang  dilakukan  itu  membawa  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik
2 Syafaruddin. Manajemen lembaga pendidikan Islam . (Ciputat :  Penerbit Ciputat press, 2005), hal. 30.
dan  memberi  nilai  tambah  bagi  diri  maupun  orang  lain.  Dalam  upaya  untuk menciptakan  nilai  tambah  seorang  entrepreneur  sangat  mengutamakan  kekuatan brand,  yaitu  citra  atau  merek  yang  kuat  atas  apa  yang  dilakukannya.  Dengan  brand yang  baik    jelas  akan  memberikan  value  yang  tinggi.  Brand  image  bagi  sebuah lembaga pendidikan merupakan aset yang paling berharga yang mampu menciptakan valuebagi  stakeholder  dengan  meningkatkan  kepuasan  dan  menghargai  kualitas  dan akhirnya  melahirkan  kepercayaan.  Seorang  manajer  yang  sekaligus  entrepreneur bukan  sekedar  bisa  membangun  brand  belaka,  namun  juga  memanfaatkan  kekuatan brand untuk melipatgandakan akselerasi sebuah perubahan.
Pesan  Kyai  Dahlan  (KH.  Ahmad  Dahlan)  agar  meng”hidup-hidupi Muhammadiyah  dan  jangan  mencari  hidup  di  Muhammadiyah”  dapat  ditafsirkan dalam  konteks  semangat  entrepreneurship.  Artinya  setiap  orang  yang  bekerja  di lembaga  amal  usaha  Muhammadiyah  harus  mampu  memberikan  nilai  tambah  bagi perkembangan  lembaganya.    Dengan  cara  inilah  akan  terjadi  penumpukan  capital (capital development) sehingga amal usaha Muhammadiyah dapat terus tumbuh dan berkembang.

## PENGERTIAN PENDIDIKAN ISLAM
Sebelum  kita  memasuki  tentang  lembaga  pendidikan  islam,  kita  harus mengetahui  tentang  pendidikan  islam  terlebih  dahulu  dan  tujuan  pendidikan  islam. Dan  Dari  pendidikan islam itu maka terbentuklah lembaga dalam dalam pendidikan islam.
Dalam surat shod ayat 29:
َو ِوِتاَياَء اوُزَّبَّذَيِّل ٌكَراَبُم َكْيَلِإ ُهاَنْلَزنَأ  ٌباَتِك { ِباَبْلَلأْا اىُل ْوُأ َزَّكَذَتَيِل 92 {
Artinya :” ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran ”.
Pendidikan secara umum dapat didefinisikan sebagai sesuatu  yang bermakna sebagai  usaha  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi-potensi  bawaan, baik  jasmani  maupun  rohani,  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat dan kebudayaan. 3 Sedangkan dalam bahasa Arab “pendidikan” terkadang di sebut al- ta’lim  yang  biasa  diterjemahkan  dengan  “pengajaran”.  Terkadang  juga  di  sebut  al
3 Sidik, Firman. "Pendidikan Humanis dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4.1 (2016): 88-95.
ta’dib yang berarti perjamuan makan atau pendidikan sopan santun, atau pendidikan akhlak 4 .  Selain  kedua  kata  di  atas  “pendidikan”  juga  disebut  al  tarbiyah.  Dalam Kamus (mu’jam) kebahasaan kata al tarbiyah memiliki 3 arti :
 Raba-yarbu  :  Memiliki  arti  tambah  (zada)  dan  berkembang(nama-yanmu). Pengertian ini didasarkan atas Q. S. Al Rum, ayat: 39.
 Rabiya-yarba-tarbiyah: memiliki arti tumbuh (nasya’a), danmenjadi besar.
 Rabba-yurabbi-tarbiyah:  Memiliki  arti  memperbaiki  (ashlaha),memelihara, merawat,  memperindah,  memberi  makan,  mengasuh,  memiliki,  mengatur, menjaga kelestarian dan eksisitensinya 5 .
Musthafa  al  Maraghiy  membagi  kegiatan  al  tarbiyah  dengan  2  macam. Pertama,  tarbiyah  khalqiyah,  yaitu  penciptaan,pembinaan,  pengembangan  jasmani peserta  didik  agar  dapatdijadikan  sebagai  sarana  bagi  pengembangan  jiwanya. Kedua, tarbiyat diniyat tahdzibiyat , yaitu pembinaan jiwa manusia dankesempurnaannya  melalui  petunjuk  wahyu  Ilahi 6 .  Chabib  Thoha,  membagi definisi  pendidikan  menjadi  2  pengertian 7 Pertama,  pengertian  yang  bersifat  teoritik filosofis.  Yaitupemikiran  manusia  terhadap  masalah-masalah  kependidikan untukmemecahkan  dan  menyusun  teori-teori  baru  dengan  mendasarkankepada pemikiran  normatif,  spekulatif,  rasional  empirik,  rasionalfilosofik  maupun  historik filosofik.  Kedua,  pengertian  pendidikandalam  arti  praktis.  Yaitu  suatu  proses pemindahan  pengetahuanataupun  pengembangan  potensi-potensi  yang  dimiliki subyek  didikuntuk  mencapai  perkembangan  secara  optimal.  Singkatnya,  ia berartipendidikan  yang  berlandaskan  kepada  nilai-nilai  yang  baik  danmengandung kepastian,  bukan  nilai-nilai  yang  relatif,  tetapi  nilai-nilaiyang  universal.  Dari  sini, “pendidikan Islam” dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang falsafah, dasar dan tujuan  serta  teori-terori  yang  dibangun  untuk  melaksanakan  praktek  pendidikan didasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam Al Quran dan Hadist Nabi. 8
4 Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, 1999), hal. 64.
5 Ibnu Mandzur , Lisan al Arab (Bairut: Dar al ahya’, tt), hal. 94-96, Jilid V 102
6 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia 2002), hal. 3.
7 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), hal. 98- 99.
8 Ibid., hal. 99

## LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Secara  garis besar, ada tiga macam  bentuk  lembaga pendidikan  Islam,  yaitu: lembaga  pendidikan  informal,  lembaga  pendidikan  nonformal,  lembaga  pendidikan formal 9 .
1. Lembaga Pendidikan Informal
Maksud  dari  lembaga  informal  ini  adalah  pendidikan  keluarga.  Keluarga merupakan  lembaga  pendidikan  yang  pertama  bagi  anak-anak.  Di  dalam  keluarga inilah  tempat  meletakkan  dasar-dasar  kepribadian  anak  didik  pada  usia  dini,  karena pada usia ini, anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikan orang tuanya atau anggota keluarga lainnya.
2. Lembaga Pendidikan Nonformal
Maksudnya adalah lembaga pendidikan  yang ada di masyarakat, baik berupa pengajianpengajian,  majelis  taklim  atau  yang  lainnya.  Majelis  taklim  misalnya,  ia adalah  lembaga  pendidikan  yang  ada  di  masyarakat  yang  tumbuh  dan  berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat  manusia.  Maka,  majelis  taklim  adalah  lembaga  swadaya  masyarakat  yang keberadaannya  didasarkan  pada  keinginan  untuk  membangun  masyarakat  yang madani.
3. Lembaga Pendidikan Formal atau Sekolah
Sekolah  adalah  lembaga  pendidikan  yang  penting  setelah  keluarga.  Semakin besar  kebutuhan  anak  dan  semakin  besar  kehidupan  keluarga,  orang  tua  biasanya menyerahkan  tanggung  jawab  pendidikannya  kepada  lembaga  sekolah.  Sekolah  di sini berfungsi sebagai pembantu lembaga keuarga dalam mendidik anak. Tugas guru dan pemimpin sekolah, di samping memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga memberikan bimbingan yang sesuai dengan tuntutan agama.

## PENGARUH POLITIK TERHADAP SISTEM MANAJEMEN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Pengaruh politik kepada pendidikan Islam itu berkembang dengan seiringnya waktu, dari zaman belanda hingga saat ini. Yaitu sebagai mana penjelasan di bawah.
1. Pengaruh politik pada zaman Belanda
Sebelum  kedatangan  bangsa  Eropa  -termasuk  Belanda-  pendidikan  Islam  sudah  ada dan  mulai  berkembang  ke  seluruh  pelosok  tanah  air.  Walaupun  pelaksanaannya masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan perkembangan setelah kedatangan bangsa  Belanda.  Pendidikan  Islam  berjalan  dan  berkembang  siring  dengan  dakwah dan  penyebaran  Islam  itu  sendiri,  baik  dikalangan  masyarakat  maupun  istana  raja-
9 Munir Toto Suharto dkk., Rekonstruksi dan Modernisasi ..., hal.102-105
raja.  Pendidikan  Islam  pada  saat  itu  mengambil  bentuk  halaqah,  dan  tatap  muka perorangan  di  mushalla,  masjid,  maupun  pesantren.  Ketika  Belanda  datang, pendidikan  Islam  mulai  mengalami  hambatan.  Rintangan  dan  tantangan  untuk berkembang  lebih  maju  seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  zaman  itu terutama  ketika  dihadapkan  dengan  persaingan  melawan  kristenisasi  yang  justru dilakukan  oleh  kaum  penjajah  mulai  dari  bangsa  Portugis  hingga  Belanda.  Belanda membuat  berbagai  peraturan  dan  kebijakan  yang  intinya  menghambat  dan menghalangi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Belanda membawa dan menyebarkan  misi  Kristen  sekaligus  menguasai  bumi  nusantara.  Motivasi  ini  sering dikenal  dengan  istilah  “Tiga  G”  (Gold,  Gospel,  dan  Glory).  Gold  (emas)  yang berkaitan  dengan  ekonomi.  Gospel  (Injil,  kitab  suci)  yakni  berkaitan  dengan  misi penyebaran  agama  Kristiani,  dan  Glory  (kejayaan)  yakni  berkaitan  dengan  politik atau kekuasaan. Kebenaran misi ini dapat terlihat di hak octroi VOC yang berbunyi: “Badan  ini  harus  berniaga  di  Indonesia  dan  bila  perlu  boleh  berperang.  Dan  harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah.”  Sehubungan dengan  octroi  ini  Gubernur  Van  den  Capellen  tahun  1819  M  merencanakan berdirinya  sekolah  dasar  untuk  pribumi  agar  dapat  membantu  Belanda.  Dalam  surat edarannya kepada bupati yang menyatakan bahwa “Dianggap penting untuk secepat mungkin  mengadakan  peraturan  pemerintah  yang  menjamin  meratanya  kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara.”
Menurut  Deliar  Noer  dan  H.  Maksum  yang  dikutip  oleh  Rasi’in  dalam Abuddin  Nata,  bahwa  latar  belakang  lahirnya  ordonansi-ordonansi  ini  sepenuhnya bersifat  politis  untuk  menekan  sedemikian  rupa,  sehingga  pendidikan  agama  tidak menjadi  faktor  pemicu  perlawanan  rakyat  terhadap  penjajah.  Pengalaman  penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat di Cilegon tahun 1888 merupakan pelajaran serius  bagi  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  menerbitkan  ordonansi.  Dengan demikian sebagai penjajah, Belanda telah melakukan diskrimininasi terhadap bangsa pribumi,  baik  secara  sosial,  ras,  politik,  maupun  agama.  Perlakuan  diskriminatif pemerintahan  Belanda  tersebut  tidak  membuat  rakyat  Indonesia  tinggal  diam. Menurut H. Aqib Suminto yang dikutip oleh Rasi’in dalam Abuddin Nata, pesantren (kaum  tradisional)  yang  pada  waktu  itu  merupakan  pusat  pendidikan  Islam mengambil  sikap  anti  Belanda.  Sampai  uang  yang  diterima  seseorang  sebagai  gaji dari  pemerintah  Belanda  dinilai  sebagai  uang  haram.  Celana  dan  dasi  pun  dianggap haram  karena  dianggap  sebagai  identitas  Belanda.  Sementara  sikap  yang  ditempuh oleh orang-orang Islam (kaum terpelajar) di luar pesantren (kaum modernis). Mereka justru  mengambil  sikap  proporsional.  Tidak  antipasti,  tetapi  juga  tidak  terlalu  dekat
dengan  Belanda  karena  dalam  pandangan  mereka,  umat  Islam  harus  banyak  belajar kepada orang Belanda agar pintar dan berwawasan luas, sehingga tidak dibodohi dan dijajah  terus  menerus.Dengan  demikian,  terdapat  dua  sikap  yang  ditempuh  oleh bangsa  Indonesia  dalam  merespon  kebijakan  Belanda,  khususnya  yang  berkenaan dengan  pendidikan,  yaitu  sikap  kooperatif  dan  nonkooperatif.  Menurut  Zuhairini yang dikutip oleh Rasi’in dalam Abuddin Nata, mereka mengharamkan kebudayaan yang dibawa oleh Belanda dengan berpegang pada hadits Nabi Muhammad saw. yang artinya:  “Barangsiapa  yang menyerupai  suatu  golongan maka ia termasuk golongan tersebut”. (HR. Abu Dawud dan Imam Hibban) 10 . Mereka juga berpegang pada ayat al-Qur’an  suart  al-Maidah  ayat  51,  menyatakan  bahwa  orang  yang  beriman  tidak dibenarkan  menjadikan  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  sebagai  pemimpin.  Allah swt. berfirman:
ٱ اَهُّيَأَٰٓ َي َ  َءَٰٓاَيِلْوَأ َٰٓ يَز  َصَّنلٱَو َدىُهَيْلٱ ۟اوُذِخَّتَت  َلَ ۟اىُنَماَء  َنيِذَّل ةدئاملا﴿ ۱۵ ﴾
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu… ” (QS. al-Maidah: 51). 11
2. Pendidikan Islam pada masa orde lama
Semangat  para  tokoh  pendidikan  Islam  tidak  patah  semangat  untuk memperjuangkan pendidikan Islam supaya dapat menjadi pendidikan yang legal dan diatur dalam Undang-Undang. Beberapa bulan setelah Indonesia merdeka pemerintah cukup  memberi  perhatian  terhadap  pendidikan  Islam.  yaitu  pada  tanggal  27 Desember  1945,  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Pusat  (BKPNP)  mengadakan pembicaraan  mengenai  garis  besar  pendidikan  nasional.  Hasil  pembicaraan  tersebut disebutkan  oleh  Karel  A.  Steenbrink  dalam  bukunya  Pesantren,  Madrasah,  Sekolah yang dikutip oleh Syafi’I Ahmadi dalam Abuddin Nata, diusulkan tentang pendidikan agama sebagai berikut:
a) Pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah.
b) Para guru dibayar oleh pemrintah.
c) Pada sekolah dasar pendidikan agama diberikan mulai kelas VI.
d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.
e) Para guru diangkat oleh Departemen Agama.
f) Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.
g) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
h) Diadakan latihan bagi para guru agama.
10 Ibid.. hal 25 11 Syaamil, Al-Qur’an Terjemah Per-Kata, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia , (Bandung: Haekal Media Centre, 2009), hlm. 117.
i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.
j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.
Dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  1950  terdapat  pasal  yang  mengupas tentang  pendidikan  dan  pengajaran  agama  di  sekolah-sekolah  negeri.  Pasal  ini terdapat  pada  Bab  XII  pasal  20  yang  berbunyi:  Dalam  sekolah-sekolah  negeri diadakan  pelajaran  agama;  orang  tua  murid  menetapkan  apakah  anaknya  akan mengikuti  pelajaran  tersebut.Cara  menyelenggarakan  pengajaran  agama  di  sekolah- sekolah  negeri  diatur  dalm  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Mentri  Pendidikan, Pengajaran  dan  Kebudayaan  bersama-sama  dengan  Mentri  Agama.  Sejak  keputusan tersebut, terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yiatu pendidikan agama dan  pendidikan  umum.  Di  satu  pihak  Departemen  Agama  mengelola  semua  jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum, dan  di  lain  pihak  Departemen  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  mengelola pendidikan  pada  umumnya  dan  mendapatkan  kepercayaan  untuk  melaksanakan pendidikan  nasional.  Keadaan  seperti  ini  sempat  dipertentangkan  oleh  pihak-pihak tertentu  yang  tidak  senang  dengan  adanya  pendidikan  agama  terutama  komunis, sehingga  ada  kesan  seakan-akan  pendidikan  agama  khususnya  Islam,  terpisah  dari pendidikan.
Menurut Syafi’I Ahmadi dalam Abuddin Nata dengan mengutip dari Karel A. Steenbrink bahwa perkembangan madrasah sangat terkait dengan peran Departemen Agama.  Lembaga  inilah  yang  secara  intensif  memperjuangkan  politik  pendidikan Islam  di  Indonesia.  Orientasi  usaha  Departemen  Agama  dalam  pendidikan  agama diajarkan  di  sekolah-sekolah,  di  samping  pada  pengembangan  madrasah  itu  sendiri. Secara  spesifik  usaha  ini  dtangani  oleh  satuan  khusus  yang  mengurusi  masalah pendidikan  agama.  Dalam  salah  satu  dokumen  disebutkan  bahwa  tugas  bagian pendidikan  di  lingkungan  Departemen  Agama  itu  meliputi:  a)  Memberi  pelajaran agama  di  sekolah-sekolah  negeri  dan  partikuler,  b)  Memberi  pengetahuan  umum  di madrasah,  dan  c)  Mengadakan  Pendidikan  Guru  Agama  (PGA)  dan  Pendidikan Hakim  Islam  Negeri  (PHIN).  Kesempatan  tersebut  digunakan  oleh  masyarakat muslim Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti yang diungkapkan oleh Prof. H. Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang dikutip oleh Syafi’I Ahmadi dalam Abuddin Nata. Dari data yang dikumpulkan  pada  tahun  1945  terdapat  13.849  madrasah  dan  2.017  murid  di Indonesia.
Pada  masa  Orde  Lama  ini,  perlu  diketahui  terjadi  perkembangan  kurikulum sebanyak  dua  kali,  yaitu:  a)  kurikulum  1947  yang  lahir  pada  masa  kemerdekaan,
memakai istilah leer plan (Bahasa Belanda), yang artinya rencana pelajaran 12 dan b) kurikulum  1964  yang  merupakan  penyempurnaan  kurikulum  1947  dengan  nama Rentjana Pendidikan Sekolah Dasar 1964. 13 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan  di  masa  Orde  Lama  merupakan  pendidikan  yang  bersifat  sentralistik. Artinya sistem pendidikan diatur oleh pemerintah pusat dan daerah diberi wewenang hanya untuk melaksanakannya (sebelum otonomi daerah).
3. Pendidikan islam pada masa orda baru
Perhatian serius terhadap pendidikan agama dapat diamati setelah kemunculan pemerintah Orde  Baru.  Dalam pemerintahan ini  UU pendidikan nasional  yang lebih sempurna  memang  belum  bisa  dirumuskan,  tetapi  kebijakan  yang  dikembangkan dalam  bidang  pendidikan  cenderung  lebih  mendasar  dan  menyeluruh.  Ketetapan MPRS  No.  XXVII/1966  tentang  “Agama,  Pendidikan,  dan  Kebudayaan,”  jelas memperlihatkan  kecenderungan  itu  dengan  menunjukkan  secara  kuat  peran  agama. Pada  tahun  1967  Menteri  Agama  mengeluarkan  kebijakan  untuk  menegerikan sejumlah  madrasah  dalam  semua  tingkatan  dari  tingkat  Ibtidaiyah  sampai  Aliyah. Sejumlah madrasah menjadi negeri dengan rincian, 358 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 42 Madrasah Aliyah  Agama Islam  Negeri  (MAAIN).  Dengan  memberikan  status  negeri,  tanggung  jawab pengelolaan menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control atas madrasah- madrasah itu menjadi lebih efektif.
Pada tanggal 10-20 Agustus 1970, dilakukan penyusunan krikulum madrasah dalam  semua  tingkatan  secara  nasional  di  Cibogo,  Bogor,  Jawa  Barat.  Berdasarkan perumusan  tersebut  menghasilkan  Keputusan  Menteri  Agama  No.  52  tahun  1971. Dengan  beberapa  perbaikan  dan  penyempurnaan,  kurikulum  itu  kemudian  terkenal dengan  kurikulum  1973.  Dengan  tersusunnya  kurikulum  dan  struktur  kelembagaan madrasah ini, pengelolaan pendidikan agama di bawah Departemen Agama semakin memperoleh bentuk dan statusnya dengan jelas. Dalam kaitan itu, makna penting dari tersusunnya kurikulum 1973 adalah: (1) ada standar pendidikan bagi madrasah pada setiap  jenjang,  yang  dapat  berlaku  juga  bagi  madrasah-madrasah  swasta;  (2)  ada acuan  yang  lebih  detail  dalam  hal  mata  pelajaran  yang  dapat  dijadikan  dasar-dasar kerja dan pengembangan bagi pendidikan di madrasah; (3) mata pelajaran umum dan kejuruan  di  madrasah  dengan  demikian  telah  mendapatkan  landasan  formal,  apalagi dalam  jumlah  cukup  tinggi  melebihi  jumlah  yang  telah  dilakukan  para  pembaharu
12 Herry  Widyastono, Pengembangan  Kurikulum  di  Era  Otonomi  Daerah:  dari  Kurikulum 2004, 2006, ke Kurikulum 2013, Edit. Said Hamid Hasan, et. al., Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 55.
13 Ibid, hlm. 56.
pada  masa-masa  sebelumnya.  Pada  18  April  1972  pemerintah  mengeluarkan Keputusan  Presiden  No.  34  tahun  1972  tentang  “Tanggung  jawab  Fungsional Pendidikan dan Latihan”.  Dengan memperhatikan aspirasi tersebut, pemerintah Orde Baru  melakukan  pembinaan  mutu  pendidikan  madrasah  secara  terus-menerus.  Pada tahun  1975  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  mengenai “Peningkatan mutu pendidikan madrasah”.
4. Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (Sekarang)
Sejak kekuasaan Orde Baru tumbang pada Mei 1998 kondisi Indonesia dalam keadaan  tidak  menentu,  meskipun  upaya  pembaharuan  sudah  sering  dilakukan  oleh berbagai pihak. Begitu pula sistem pendidikan yang ada dirasakan masih sentralistik, dengan  strategi  makro  yang  sulit  menyentuh  kebutuhan  riil  masyarakat  karena memang mereka tidak dilibatkan. Menurut Pius A. Partanto yang dikutip oleh Junaidi dalam  Abuddin  Nata,  kata  reformasi  secara  etimologi  dapat  diartikan  pembaharuan, perbaikan,  dan  perubahan.    Lanjut  Junaidi  dengan  mengutip  dari  Mochtar  Buchari, reformasi  adalah  perbahan  yang  perlu  kita  lakukan  dalam  sekolah  tanpa  mengubah fondasi  dan  struktur  sistem  yang  ada  sekarang  ini.    Selanjutnya,  Junaidi menyimpulkan bahwa reformasi adalah upaya yang mampu mengembalikan otonomi pedagogis  pada  sekolah  dan  guru  dengan  meninjau  kembali  keseluruhan  kebijakan yang ada mengenai hubungan antara birokrasi, pendidikan, sekolah, dan guru. Iklim reformasi  harus  mampu  memposisikan  masyarakat  dan  sekolah  (guru)  untuk  dapat secara  bebas  mengemukakan  ide  dan  sumbangannya  dalam  pendidikan.  Pada  masa reformasi  ini  ada  satu  perubahan  kurikulum  yang  masih  bersifat  sentralistik,  yaitu kurikulum  1999.  Kurikulum  ini  merupakan  kurikulum  1994  yang  disempurnakan yang  berbasis  kompetensi.  Artinya  pembelajaran  bukan  hanya  mengembangkan pengetahuan  (kognitif)  semata-mata,  melainkan  juga  harus  mengembangkan keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif). Oleh karena itu disebut dengan istilah Berbasis  Kompetensi.  Perlu  disadari  bahwa  kebijakan  yang  diambil  terhadap pendidikan  seharusnya  tidak  di  intervensi  oleh  politik  dan  tekanan  pihak  manapun. Sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  menghasilkan  sebuah  aturan  yang  berorientasi pada tujuan pendidikan serta melahirkan generasi yang baik.

## KESIMPULAN
Lembaga  pendidikan  Islam  adalah  lembaga  atau  tempat  berlangsungnya proses  pendidikan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengubah  tingkah  laku individu  ke  arah  yang  lebih  baik  melalui  interaksi  dengan  lingkungan  sekitarnya. Perubahan dimaksud tentunya dilandasi oleh nilai-nilai islami. Sedangkan penggaruh politik  terhadap  manajemen  dan  lembaga  pendidikan  islam  sangat  berpenggaruh terutama  dalam  pendidikan  islam  seperti  membangun  partai  islam,  NU,
Muhammadiyah,  dan  sebagainya.  Politik  di  dalam  manajemen  hanya  seperti mengatur  kelembagaan  menjadi  benar.  Dilihat  dari  perspektif  politik  pendidikan bahwa Pendidikan dapat memengaruhi politik dan politik dapat tersosialisasi melalui pendidikan. Hal ini dibuktikan dalam perubahan dan perkembangan pendidikan Islam dalam  peta  politik  pendidikan  Islam  yang  mengalami  dinamika  berdasarkan  tingkat kepetingan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan negara dalam sistem  pendidikan  nasional.    Oleh  karena  umat  Islam  perlu  memahami  politik pendidikan  agar  Umat  Islam  di  Indonesia  terutama  aktivis  politik  Islam  dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pendidikan Islam. Tujuan diperjuangkannya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasioanal adalah untuk memiliki sisi persamaan dan setara antara pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan  Nasional  dengan  pendidikan  Islam  yang  dikelola  oleh  Kementerian Agama dalam sistem pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  Saleh  Abdullah, Teori-teori  Pendidikan  Berdasarkan  Al  Qur’an Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996. Fathiyah  Hasan  Sulaiman, Sistem  Pendidikan  Versi  Al  Ghazaly .  Bandung:  PT.  Al Ma’arif, 2000.
Herry  Widyastono, Pengembangan  Kurikulum  di  Era  Otonomi  Daerah:  dari Kurikulum, 2004) 2006, ke Kurikulum 2013, Edit. Said Hamid Hasan, et. al., Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen./  diakses  pada tanggal 19 maret 2019.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
Sidik, Firman. "Pendidikan Humanis dan Implikasinya Dalam Pembelajaran."
Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4.1 (2016): 88-95. Syaamil ,Al-Qur’an  Terjemah  Per-Kata,  Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur’an Departemen  Agama  Republik  Indonesia .  Bandung:  Haekal  Media  Centr, 2009.
Syafaruddin. Manajemen lembaga pendidikan Islam. Ciputat: Penerbit Ciputat press. 2005.