-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## URGENSI PENYERTAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

## Annisaa Hernawati Afrinda, Widhi Handoko, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: anisaa.hernawati@gmail.com

## Abstract
Syariah Bank is a bank that was established to avoid the problem of money interest which continues to  be  a  prolonged  debate  that  is  feared  to  contain  elements  of  usury.  Every  Syariah  Bank  activity must  avoid  the  fear  of  usury.  Efforts  to  avoid  this  concern  were  carried  out  among  others  by replacing the institution of interest with legal institutions thought by classical Islamic law scientists. In this paper the author tries to describe how the concept of murabaha financing in Islamic finance institutions  and  how  urgent  the  inclusion  of  wakalah  contract  in  murabaha  financing  in  Islamic financial  institutions.  The  approach  method  used  in  this  research  is  the  Normative  Juridical approach.

## Keywords : syariah bank; wakalah contract; murabahah financing

## Abstrak
Bank  Syariah  merupakan  sebuah  bank  yang  didirikan  untuk  menghindari  persoalan  bunga  uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Setiap aktivitas  Bank  Syariah  harus  menghindari  kekhawatiran  adanya  unsur  riba.  Usaha  menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti pranata bunga dengan pranata hukum hasil  pemikiran  para  ilmuwan  hukum  Islam  klasik.  Dalam  penulisan  ini  penulis  mencoba  untuk meggambarkan  bagaimana  konsep  pembiayaan  murabahah  pada  lembaga  pembiayaan  syariah  dan bagaimana  urgensi  penyertaan  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah pada  lembaga pembiayaan  syariah.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif.

## Kata kunci: bank syariah; akad wakalah; pembiayaan murabahah

## A.  Pendahuluan
Perbankan  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  memberikan  sumbangsih yang  cukup  besar  untuk  kemakmuran  rakyat.  Lahirnya  Undang-undang  Tentang Perbankan(Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  n.d.)  maka  mulai  diberlakukan dual  banking system sehingga  operasional  perbankan  nasional  dapat  didasarkan  dengan  “sistem  bunga” dan/atau  “sistem syariah”  yang pengelolaanya dijalankan oleh bank konvensional  dan Bank Syariah  (Usman,  2012).  Bank  konvensional  adalah  bank  yang  menerapkan  sistem  bunga dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  sedangkan  Bank  Syariah  adalah  lembaga  keuangan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
yang  usaha  pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Beberapa  dekade  diterapkan  di  Indonesia  ternyata  bank  konvensional  tidak  mampu memberikan  solusi  yang  terbaik  untuk  rakyat.  Apalagi  disaat  Indonesia  dilanda  oleh  krisis moneter yang mengakibatkan proses pemulihan ekonomi sangat lamban. Hal ini karena belum bergeraknya  sektor riil dimana  sektor  ini  hanya  akan  mampu  bergerak  jika  mendapatkan kredit  murah  dari  perbankan.  Dari  sinilah  Bank  Syariah  dibutuhkan  sebagai  lembaga perbankan  alternatif dan  solusi  dalam menyelesaikan problema ekonomi diIndonesia bahkan didunia (Ammirudin K, 2011).
Bank  Syariah  merupakan  sebuah  bank  yang  didirikan  untuk  menghindari  persoalan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Setiap aktivitas Bank Syariah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur riba. Usaha  menghindari  kekhawatiran  ini  dilakukan  antara  lain  dengan  cara  mengganti  pranata bunga dengan pranata hukum hasil pemikiran para ilmuwan hukum Islam klasik.
- Kerangka Teori
Pranata-pranata  hukum  dalam  dunia  ekonomi rill murni  hasil  pemikiran  ilmuwan hukum  Islam  klasik,  misalnya murabahah .  Penggunaan  pranata-pranata  hukum  tersebut bertujuan  untuk  menghindari  transaksi  pinjam  meminjam  uang  atau  hutang  piutang  uang sebab dalam transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam inilah unsur riba dapat muncul dengan sangat mudah (Burhannuddin H, 2006).
Kegiatan  usaha  perbankan  syariah  dalam  melakukan  penyaluran  dana  kepada  nasabah melalui  prinsip  jual  beli  ( bai’ )  yang  didasarkan  pada  akad  antara  lain murabahah .  Apabila transaksi bai’  almurabahah dilakukan  maka  terjadi  peralihan  atau  perpindahan  kepemilikan hak  atas  suatu  barang  atau  benda  dari  bank  (selanjutnya  disebut Ba’i )  kepada  nasabah (selanjutnya disebut Musytari ).
Menurut  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  bahwa murabahah didefinisikan  sebagai  kegiatan  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  laba.(Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, 2000) Ba’i wajib menyediakan barang Musytari dalam  akad  pembiayaan murabahah ,  apabila Ba’i tidak  memiliki  barang yang  dibutuhkan Musytari maka Ba’i dapat  melakukan murabahah dengan  pesanan,  yaitu membelikan  dulu  barang  kebutuhan Musytari dari  toko/ supplier kemudian  menjualnya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kembali  pada Musytari dengan  mengambil  keuntungan  dari  harga  pokok  ditambah  dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut.
Seiring  dengan  perkembangan  sistem  perbankan,  produk  pembiayaan murabahah pun mengalami  modifikasi  pada  tataran  prakteknya.  Produk  pembiayaan  ini  tidak  hanya menggunakan  akad  pembiayaan murabahah tetapi  juga  menyertakan  akad wakalah didalamnya.  Kombinasi  akad  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  menunjukan  adanya kejanggalan  dalam  proses  penyertaan wakalah .  Menurut  Fatwa  DSN-MUI  10/DSN- MUI/IV/2000  tentang Wakalah maka wakalah dapat  diartikan  sebagai  pemberian  kuasa  dan kewenangan  oleh Ba’i kepada Musytari sebagai  penerima  kuasa  untuk  membeli barang.(Fatwa  DSN-MUI  10/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Wakalah,  2000) Ba’i seringkali tidak  memiliki  barang  kebutuhan Musytari dan  juga  tidak  memesankan  barang  kebutuhan Musytari kepada  toko/supplier. Ba’i justru  melimpahkan  kuasa  pembelian  barang  kepada Musytari dengan menggunakan akad wakalah . Ini berarti Ba’i hanya menyediakan dana yang dibutuhkan  Musytari  untuk  membeli  barang  kemudian Musytari yang  akan  membeli  barang kebutuhannya sendiri.
Ulyana  Masykurin  menyatakan  bahwa  pemberian  akad wakalah menurut  pendapat ulama  fiqh  muamalah  kurang  tepat  jika  harus  diterapkan  dalam  pembiayaan murabahah karena  menghilangkan  fungsi murabahah yaitu  sebagai  penjual  barang  untuk  kepentingan nasabah,  dengan  cara  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  dan  kemudian  menjualnya kembali  kepada  nasabah  (Masykurin,  2012).  Selain  itu,  Dimyauddin  Djuwaini  juga mengkritisi  adanya  penyertaan  akad wakalah tersebut  dengan  menyatakan  bahwa  dalam murabahah pihak  bank  tidak  bertindak  meminjamkan  uang  kepada  nasabah  untuk  membeli komoditas  kebutuhan  nasabah,  akan  tetapi  pihak  bank  yang  berkewajiban  membelikan pesanan  nasabah  dari  pihak  ketiga,  dan  baru  kemudian  dijual  kembali  kepada  nasabah (Djuwaini, 2008).
Praktek murabahah yang  demikian  menimbulkan  kerancuan  mengenai  status kepemilikan  barang  oleh  Bank  Syariah.  Apabila  Bank  Syariah  selalu  menggunakan  akad wakalah untuk  mewakilkan  pembelian  barang  kepada Musytari itu  sendiri  maka Ba’i dianggap  tidak  memiliki  barang  tersebut  dan  dapat  dengan  mudahnya  menyimpangi kewajiban  membelikan  barang Musytari .  Hal  tersebut  dianggap  meyimpang  dari  konsep murabahah yang  sesungguhnya  dimana  bank  seharusnya  tetap  berkewajiban  untuk menyediakan barang kebutuhan Musytari .
Kejelasan status kepemilikan barang dalam pembiayaan atas dasar murabahah menjadi penting karena pada dasarnya akad pembiayaan murabahah merupakan akad dengan prinsip
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
jual beli, sedangkan jika Ba’i tidak memiliki barang yang dibutuhkan Musytari dan Ba’i tidak memesankan  barang  tersebut  pada  toko/supplier  sehingga  langsung  menyerahkan  pembelian barang  kepada Musytari melalui  akad wakalah maka  dengan  pembiayaan  yang  demikian menghilangkan substansi dari pembiayaan murabahah itu sendiri. Untuk itulah melalui artikel ini penulis akan mengkaji mengenai penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada Lembaga Pembiayaan Syariah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  dan  mengkaji suatu  permasalahan  hukum  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul: “Urgensi  Penyertaan  Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Pembiayaan Syariah”
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  supaya  pihak-pihak  bank  memperhatikan  unsur- unsur  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  islam,  dan  menghindari  praktik-praktik  riba  didalam transaksi perbankan yang ada di indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana konsep pembiayaan murabahah pada lembaga pembiayaan    syariah,  serta  bagaimana  urgensi  penyertaan  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah pada lembaga pembiayaan syariah.
Penulis menemukan adanya kemiripan dengan tiga penelitian lainnya  yang juga dalam bentuk jurnal,  yaitu Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul  Problematika  Penyertaan  Akad  Wakalah  Dalam  Pembiayaan  Murabahah  pada  Bank Syariah  yang  ditulis  oleh  Ani  Yunita,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Problematika Penyertaan Akad Wakalah Pada Produk  Pembiayaan  Murabahah  di  Bank  Syariah  :  Studi  Kasus  Pembiayaan  Murabahah  di Bank  BRI  Syariah  Cabang  Malang  yang  ditulis  oleh  Solikin,  Jurnal  Fakultas  Hukum  IAIN Kendari  dengan  judul  Penyertaan  Akad  Wakalah  Pada  Pembiayaan  Murabahahn  (Studi  di BNI Syariah Cabang Kendari) yang ditulis oleh Eka Rizky Saputra.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  yang  ditulis  dalam  bentuk jurnal dengan judul Urgensi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank  Syariah  yang  akan  membahas  pokok  permasalahan  bagaimana  konsep  pembiayaan murabahah  pada  lembaga  pembiayaan  syariah  dan  bagaimana  urgensi  penyertaan  akad wakalah  dalam  pembiayaan  murabahah  pada  lembaga  pembiayaan  syariah.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  dalam  hal  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  dalam  bentuk jurnal  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  fokus  atas pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas,  dalam  jurnal  Problematikan  Penyertaan  Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Yunita, 2018). yang ditulis oleh
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Ani  Yunita  membahas  pokok  permasalahan  mengenai  bagaimana  penyertaan  akad  wakalah dalam  pembiayaan  murabahah  pada  Bank  Syariah,  sedangkan  dalam  jurnal  Problematika Penyertaan  Akad  Wakalah  Pada  Produk  Pembiayaan  Murabahah  di  Bank  Syariah:  Studi Kasus  Pembiayaan  Murabahah  di  Bank  BRI  Syariah  Cabang  Malang  (Solikin,  2015).  yang ditulis  oleh  Solikin  membahas  pokok  permasalahan  mengenai  penerapan  penyertaan  akad wakalah  pada  produk  pembiayaan  murabahah  dan  mengetahui  alasan  bank  syariah menyertakan akad wakalah pada produk pembiayaan murabahah, dan dalam jurnal Penyertaan Akad  Wakalah  Pada  Pembiayaan  Murabahahn  (Studi  di  BNI  Syariah  Cabang  Kendari) (Saputra,  2017).  yang  ditulis  oleh  Eka  Rizky  Saputra  membahas  pokok  permasalahan mengenai bagaimana implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dan bagaimana perspektif ekonomi  Islam terhadap penyertaan akad tersebut.

## B.  Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan peraturan perundag-undangan  yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadao data sekunder bidang hukum. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum  tersebut  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  beragai  penafsiran  yang  dikenal  dalam  ilmu hukum.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis. Metode deskriptif  yaitu prosedur pemecahan masalah  yang diselidiki dengan menggambarkan atau  melukiskan  keadaan  objek  penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak  atau  sebagaimana  adanya.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan studi  kepustakaan  dan  studi  dokumenter.  Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

## C.  Hasil Dan Pembahasan
1. Konsep Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah.
Murabahah merupakan  salah  satu  bentuk  jual  beli.  Jual  beli  dapat  dibedakan  dari beberapa  tinjauan.  Dilihat  dari  segi  benda  yang  dipertukarkan  maka  jual  beli  dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu jual beli barter, jual beli biasa dan jual beli mata uang. Dilihat dari  segi  diketahui  atau  tidak  diketahuinya  modal  yang  dikeluarkan  penjual  untuk
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
mendapatkan barang yang dijualnya maka jual beli dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu jual beli musawamah dan jual beli amanah .(Anwar, 2007)Jual beli musawamah adalah jual beli  biasa  yang  dilakukan  sehari-hari  dengan  membeli  suatu  barang  tanpa  kita  mengetahui modal  yang  dikeluarkan  oleh  penjual  untuk  mendapatkan  barang  yang  dijualnya  kepada Musytari .
Jual beli amanah ialah jual  beli di  mana penjual wajib memberitahu kepada pembeli secara  jujur  dan  transparan  mengenai  besarnya  modal  yang  dikeluarkan  penjual  untuk mendapatkan  barang  yang  dijualnya.  Dengan  demikian,  pembeli  mengetahui  mengenai besarnya  keuntungan  yang  diambil  penjual  atas  penjualan  barang  tersebut.  Hal  ini  berarti murabahah dalam hukum Islam termasuk jual beli amanah .
Semua jual beli tentunya dilakukan dengan mengambil keuntungan namun murabahah berbeda  dengan  jual  beli  pada  umumnya  karena  dalam  hukum  Islam murabahah bukan merupakan  jual  beli  biasa  melainkan  dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  jual  beli amanah .  Kehadiran  Bank  Syariah  memberikan  pembiayaan murabahah adalah  untuk memenuhi suatu tuntutan etis hukum  Islam berupa pemberian perlindungan terhadap pihak yang  lemah  yang  tidak  mengetahui  harga  sehingga  dengan  demikian  sangat  mudah mengalami  penipuan.  Perlindungan  dari  berbagai  kemungkinan  eksploitasi  dan  penipuan diciptakan suatu bentuk jual beli amanah yang salah satu bentuknya ialah murabahah .
Undang-undang  tentang  Perbankan  Syariah(Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah, n.d.) memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan Pasal  19  ayat  (1)  huruf  d  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  akad murabahah adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada Musytari dan Musytari membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati (Sjahdeini, 2014).
Penjelasan  tersebut  belum  mengungkapkan  mengenai  mekanisme  dari  pembiayaan murabahah oleh  Ba’i  kepada Musytari .  Hal  ini  seakan-akan murabahah hanya  merupakan perjanjian  jual  beli  barang  yang  biasa  dilakukan  antara  seorang  pedagang  yang  bukan lembaga  keuangan  dan  langganan  pembelinya.  Pengertian  tersebut  tidak  tergambar  bahwa murabahah adalah suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.
Bentuk  pembiayaan murabahah pada  perbankan  syariah  dapat  dibedakan  menjadi  2 (dua)  macam  yaitu  murabahah  tanpa  pesanan  dan murabahah berdasarkan  pesanan. Murabahah tanpa pesanan ialah jual beli baik ada Musytari yang memesan barang atau tidak maka  Bank  Syariah  harus  tetap  menyediakan  barang  sedangkan murabahah berdasarkan pesanan  ialah  suatu  penjualan  dimana  kedua  belah  pihak  ( Ba’i dan Musytari )  bernegosiasi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
untuk  melakukan  kesepakatan  di  mana Musytari meminta Ba’i untuk  membeli  barang  dari pihak  pemasok  dan  kemudian  barang  tersebut  dijual  kepada Musytari .  Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau berkala (angsuran). Murabahah yang sering banyak digunakan ialah murabahah dengan pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Yuniarlin, Prihati & M, 2009).
Akad  pembiayaan murabahah dapat  dilakukan  dengan  cara  angsuran/cicilan  dengan jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  dapat  diilustrasikan  sebagai  berikut  bahwa apabila  seorang  Musytari  datang  kepada Ba’i dan  ingin  meminjam  dana  untuk  merenovasi atau  membeli  rumah  yang  pembayaran  dengan  cara  mencicil  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan.  Dalam  konteks  ini  yang  dibutuhkan  oleh Musytari ialah  dana  untuk  membayar harga  rumah  atau  bahan  baku  dan  ongkos  tukang.  Dalam  hal  ini  bank  hanya  “dibenarkan menjual”  kepada  nasabah  kebutuhan  bangunan  yang  berupa  barang  dengan  menambakan margin keuntungan.
Berdasarkan  contoh  ilustrasi  diatas  maka  dalam  hal  ini Ba’i tidak  membenarkan meminjamkan  uang  untuk  ongkos  tukang  akan  tetapi Ba’i hanya  dibolehkan  menjual kebutuhan bahan bangunan yang akan digunakan oleh Musytari . Apabila Ba’i meminjamkan uang  kepada Musytari maka Ba’i berarti  menjual  uang  dengan  mengambil  keuntungan berupa  tambahan  yang  dapat  diangsur.  Hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  membungakanuang yang diidentifikasikan riba .
Murabahah dalam  konsep  hukum  Islam  bukanlah  suatu  bentuk  pembiayaan  tetapi suatu  bentuk  jual  beli  yang  berdasarkan  pada  harga  pokok  ditambah  keuntungan  dan Ba’i memberitahukan  kepada Musytari mengenai  harga  pokok  dari  pembelian  barang  tersebut. Ahli  hukum  Islam  membolehkan  penggunaan murabahah sebagai  salah  satu  alternatif pembiayaan  pada  perbankan  syariah  dengan  syarat-syarat  tertentu  yang  tentunya  harus berbeda dengan peminjaman berbunga pada bank konvensional.
Sesuatu  yang  menjadi  kegelisahan  beberapa  pihak  termasuk  penulis  tentang pembiayaan murabahah ini  ialah  dilakukan  penyertaan  akad wakalah pada  pembiayaan murabahah  dalam  hal  pembelian  barang  yang  dibutuhkan  oleh Musytari .  Jika  akad pembiayaan murabahah tersebut diterapkan berdasarkan kitab fiqh klasik maka sangat kecil terjadi  kerancuan  dengan  sistem  bunga  kredit.  Akad  pembiayaan murabahah yang  saat  ini mengalami modifikasi sehingga perlu dikaji mengenai penyertaan akad wakalah dari sudut pandang hukum Islam.
Sebenarnya  membeli  dalam  sebuah  transaksi  pembiayaan  tidak  harus  dilakukan sendiri  karena  dalam  konsep  bermuamalah  proses  membeli  dapat  dilakukan  oleh  seorang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
wakil dengan menggunakan akad wakalah sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No.  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah .  Implikasi  dari  proses  membeli  ini  baik secara  langsung  maupun  diwakilkan  maka  barang  tersebut  secara  hukum  menjadi  milik pembeli atau dengan kata lain dengan menyertakan akad wakalah maka menjadi milik pihak yang  mewakilkan.  Inilah  yang  terjadi  sehingga Ba’i dalam  pembiayaan murabahah tidak pernah  memiliki  barang  kebutuhan Musytari .  Hal  inilah  yang  sangat  berpengaruh  pada keabsahan dan kesyariahan murabahah .
Menurut  Fatwa  DSN-MUI  No.  10/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Wakalah maka wakalah dapat  diartikan  sebagai  pemberian  kuasa  dan  kewenangan  oleh Ba’i kepada Musytari sebagai  penerima  kuasa  untuk  membeli  barang.  Berdasarkan  hal  tersebut  pada pembiayaan murabahah sebenarnya  diperbolehkan  menyertakan  akad wakalah dengan konsep apabila Musytari membeli barang atas nama pihak Ba’i . Setelah Musytari membeli barang  tersebut  kemudian  diserahkan  kembali  kepada Ba’i selanjutnya  oleh Ba’i barang tersebut  dijual  kepada Musytari sehingga  barang  tersebut  sebelumnya  telah  dimiliki  oleh Ba’i dahulu.  Pada  kenyataan Musytari membeli  barang  kebutuhannya  dengan  atas  nama Musytari sendiri sehingga dalam pembiayaan murabahah , Ba’i tidak pernah memiliki objek pembiayaan murabahah sebelumnya.
2. Urgensi Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah
Akad  pembiayaan murabahah merupakan  akad  dengan  prinsip  jual  beli  sehingga syarat-syaratnya  juga  harus  sesuai  dengan  jual  beli  dalam  hukum  Islam.  Akad  jual  beli dalam  hukum  Islam  dapat  diartikan  sebagai  memindahkan  milik  (hak  milik)  dengan  ganti (mendapat bayaran) yang dapat dibenarkan (sah menurut hukum) dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah adanya syarat yang mewajibkan benda harus berada di tangan penjual.
Hak milik dalam hukum  Islam diartikan sebagai  hubungan syar’i (hubungan hukum) antara  orang  dengan  sesuatu  benda  yang  menimbulkan  akibat  hukum  dan  bagi  orang  itu berwenang  serta  berhak  untuk  menggunakan  benda  tersebut  dan  bagi  yang  lain  tertutup kewenangan  itu.  Dalam  akad  pembiayaan murabahah ,  hak  milik  bank  atas  barang  didapat dari perikatan/kontrak yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik (jual beli).
Bank Syariah dapat  membeli  langsung barang kebutuhan Musytari dari toko/ supplier atau dapat  juga melalui sistem pesanan ( murabahah dengan pesanan). Kepemilikan barang oleh Bank Syariah merupakan hal yang paling esensial dalam akad pembiayaan murabahah . Hal ini terkait dengan kedudukan Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pada  dasarnya  jual  beli  adalah  tindakan  memindahkan  hak  milik  sehingga  apabila Bank  Syariah  tidak  memiliki  barang  yang  akan  dijual  kepada  nasabah  maka  tidak  akan terjadi  pemindahan  hak  milik  sehingga  tidak  dapat  digolongkan  dalam  akad  pembiayaan murabahah karena  akad  pembiayaan murabahah adalah  akad  yang  berdasar  pada  prinsip jual beli dan ada unsur pemindahan kepemilikan barang didalamnya.
Dalam  ketentuan  syarat  dari  objek  dalam  akad  pembiayaan murabahah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep murabahah dalam perbankan syariah yang dijabarkan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah dapat disimpulkan bahwa syarat dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut:  a.  Objek  ada  pada  waktu  akad  ( Ba’i harus  telah  memiliki  yang  akan  dijual);  b. Barang  adalah  milik  sah Ba’I ;  c.  Barang  dapat  ditentukan;  d.  Barang  harus  berwujud  dan dapat dipindahtangankan; e. Tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip syariah.
Menelisik  kembali  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah bagian pertama butir 4 (empat) yang menyatakan bahwa “ Ba’i membeli barang  yang  diperlukan Musytari atas  nama Ba’i sendiri  dan  pembelian  ini  bebas  riba”. Berdasarkan  fatwa  tersebut  disebutkan  bahwa  pihak Ba’i harus  membeli  barang  yang diperlukan  oleh Musytari dan  pembelian  harus  bebas riba .  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang  menyebutkan  bahwa  penjual  harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba (Peraturan Mahkamah Agung Nomor  02 tahun 2008 tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008).
Penerapan  pembiayaan murabahah yang  ada  di  Bank  Syariah  dalam  kenyataannya dalam  hal  pembelian  atau  penyediaan  barang  yang  diperlukan Musytari ternyata menyertakan akad wakalah di dalamnya. Wakalah secara bahasa dapat diartikan penyerahan dan  melindungi.(Az-Zuhaili,  2011)Dalam  hal  ini wakalah sebagai  pemberian  kuasa  dan kewenangan  oleh Ba’i kepada Musytari sebagai  penerima  kuasa  untuk  membeli  barang. Terlihat ada perbedaan antara praktek dalam murabahah dengan teori yakni dimasukkannya wakalah . Sebenarnya dalam murabahah tidak ada wakalah karena wakalah merupakan akad yang terpisah dengan murabahah .
Akad  pembiayaan murabahah disebutkan  bahwa Musytari untuk  dan  atas  nama Ba’i membeli  barang  dari  pemasok  untuk  memenuhi  kepentingan Musytari dengan  pembiayaan yang  disediakan  oleh Ba’i dan  selanjutnya Ba’i menjual  barang  tersebut  kepada Musytari . Musytari membeli  barang  dari Ba’i dengan  harga  yang  telah  disepakati  oleh Musytari dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Ba’i . Hal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.
Ba’i seharusnya  membelikan  barang  yang  diminta  oleh Musytari kepada  pemasok kemudian  pihak Ba’i menjual  kembali  barang  tersebut  dengan  menyertakan  margin  yang diinginkan oleh pihak Ba’i yang besarnya margin telah disepakati oleh pihak Ba’i dan pihak Musytari .  Pembelian  barang  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  kepada  pemasok memberikan  kuasa  kepada Musytari untuk  membeli  barang  sehingga  dalam  hal  ini  bukan pihak Ba’i yang secara langsung membeli barang yang dipesan oleh Musytari tetapi malah justru  Musytarinya  sendiri  yang  membeli  barang.  Dalam  hal  ini  bank  hanya  terkesan memberikan pembiayaan untuk pembelian barang tersebut.
Apabila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat murabahah serta maqashid syari’ah maka akad tersebut masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep murabahah secara fiqh maupun  teori  dalam  perbankan  syariah.  Sebagaimana  kita ketahui,  fungsi  bank  dalam  pembiayaan murabahah adalah  sebagai  penjual  barang  untuk kepentingan Musytari dengan cara membeli barang yang diperlukan Musytari dan kemudian menjualnya  kembali  kepada Musytari dengan  harga  jual  yang  setara  dengan  harga  beli ditambah  keuntungan. Ba’i harus  memberitahukan  secara  jujur  harga  pokok  barang termasuk  biaya  yang  diperlukan  dan  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembelian  barang  kepada Musytari .  Namun  demikian,  Bank  Syariah  sebagai  penyedia barang  dalam  prakteknya  tidak  mau  disulitkan  dengan  langkah-langkah  pembelian  barang. Oleh  karena  itu,  Bank  Syariah  menyertakan  akad wakalah dengan  memberikan  kuasa kepada Musytari untuk membeli barang tersebut.
Langkah  pemberian  akad wakalah inilah  yang  menjadikan  Bank  Syariah  terkadang kurang  bijak  dan  tidak  hati-hati  menerapkan  media wakalah pembelian  barang  ini. Ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah telah  menetapkan  bahwa  jika Ba’i hendak  mewakilkan  kepada Musytari untuk  membeli barang dari pihak pemasok maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara  prinsip  menjadi  milik Ba’i .  Pemberian  kuasa  ( wakalah )  dari Ba’i kepada Musytari atau  pihak  ketiga  manapun  harus  dilakukan  sebelum  akad  pembiayaan  murabahah  terjadi. Dalam kenyataannya, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah seringkali mendahului dari akad wakalah .  Bagaimana  dapat  dikatakan  barang  telah  menjadi  milik Ba’i jika  pemberian dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad pembiayaan murabahah ditandatangani. Salah  satu  resiko  yang  akan  ditanggung  oleh Ba’i terkait  pembiayaan murabahah adalah resiko yang timbul dari barang yang dijual kepada Musytari . Pada saat Ba’i membeli
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
barang yang diminta oleh Musytari maka secara teoritis Ba’i menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut  dari saat  pembelian sampai diserahkan kepada Musytari .
Ba’i seolah-olah tidak ingin  direpotkan dengan proses Musytari mendapatkan barang yang  dia  butuhkan. Ba’i hanya  mempercayakan  sepenuhnya  penggunaan  dana  yang dicairkan  tanpa  ada  proses  pengawalan  atau  pengawasan  terhadap  dana  tersebut.  Hal  ini menjadi catatan tambahan bagi Ba’i karena jika kondisinya memang begitu adanya maka hal ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  kredit  di  bank  konvensional.  Bank  konvensional  hanya mengetahui  penyerahan  dana  saja  tanpa  adanya  pengecekan  atas  penggunaan  dana  yang diterima Musytari .  Sikap  jujur  yang  seharusnya  menjadi  bagian  dari  edukasi  oleh Ba’i kepada Musytari harus diperketat melalui pendampingan karena sangat memungkinkan dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai syariah.
Hal tersebut jelas secara aturan telah melanggar ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah menyatakan bahwa penguasaan barang yang  secara  prinsip  harus  menjadi  milik Ba’i dan  semua  hal  yang  mengatur  tentang murabahah .  Jelas  disebutkan  disana  bahwa  persyaratan  pembiayaan murabahah yang berkenaan dengan obyek  yang diperjualbelikan adalah bahwa barang merupakan hak milik penuh  yang  berakad.  Alasan  agar  lebih  sederhana  prosesnya  atau  agar  kedua  pihak  yaitu pihak Ba’i dan Musytari tidak  repot  serta  agar  barang  sesuai  spesifikasi  yang  diinginkan oleh Musytari maka  hal  ini  tidak  bisa  dijadikan  alasan  untuk  merubah  alur  yang  memang seharusnya  ada.  Jika  Bank  Syariah  masih  melakukan  seperti  sekarang  ini,  maka  hal  itu tergolong  jual  beli gharar karena  dalam  jual  beli  tersebut  barang  tidak  bisa  diserahkan kepada Musytari ,  bahkan  termasuk  jual  beli fasid .  Hal  ini  masih  sama  persis  dengan pemberian kredit di lembaga perbankan konvensional.
Penyertaan wakalah di  dalam  akad  pembiayaan murabahah sebenarnya  mengurangi substansi  daripada murabahah itu  sendiri.  Hal  ini  tentu  saja  dapat  menurunkan  kualitas perbankan  syariah  itu  sendiri.  Pihak Ba’i menyertakan wakalah didalamnya  karena  pihak Ba’i tidak  ingin  kesulitan  memenuhi  barang  yang  diinginkan Musytari .  Berdasarkan pernyataan  pihak Ba’i tersebut  maka  alasan  digunakannya wakalah adalah  agar mempermudah  pihak Ba’i .  Hal  ini  disebabkan  pihak Ba’i tidak  dapat  mengurus  semuanya secara keseluruhan perihal  penyediaan barang. Pihak Ba’i menyertakan  akad wakalah agar lebih membantu Musytari karena Musytari bisa membeli barang sesuai dengan kriteria yang diharapkannya  sehingga  terdapat  kemungkinan  barang  yang  dibeli Musytari bertentangan dengan syariat Islam (Mujahidin, 2007).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pada murabahah harus  ada  barang  riil  beredar  dari  satu  tangan  ke  tangan  lain,  akan tetapi yang terjadi hanyalah perpindahan barang dari tangan pemasok langsung ke Musytari tanpa melalui Ba’i . Penyerahan barang dilakukan oleh pemasok langsung kepada Musytari dengan  persetujuan  dan  sepengetahuan Ba’i .  Tentu  saja  hal  ini  terkesan  bahwa Musytari melakukan  jual  beli  dengan  pemasok  bukan  dengan  pihak Ba’i karena  barang  yang diperjualbelikan dari pemasok langsung diserahkan kepada Musytari dan Ba’i tidak terlibat langsung dalam proses pembelian barang tersebut sehingga menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam pembelian barang.
Pembelian barang  yang menimbulkan unsur gharar tersebut ditegaskan dalam Hadist Riwayat  Muslim  dari  Abu  Hurairah  ra  berkata  bahwa  “Rasullah  SAW  melarang  jual  beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR.Muslim) (Muhammad, 1992).
Menurut  Jabir  bin  Abdillah  ra  bahwa  apabila  engkau  membeli  sesuatu  barang  maka jangan  engkau  menjualnya  sebelum  barang  tersebut  engkau  terima  dengan  sempurna. (HR.Ahmad  dan  Muslim;Al-Muntaqa)  dishahihkan  oleh  Syaikh  Salim  bin  ‘Ied  Al Hilaly.(Rusyid,  1990)Hadits  ini  menyatakan  bahwa  kita  tidak  boleh  menjual  suatu  barang yang belum berada di bawah kekuasaan kita (belum diterima dari penjual).
Hadits  yang  melarang  jual  beli  sebelum  barang  yang  dijual  itu  berada  dalam kepemilikan  atau  resiko  penjual  adalah  hadits  nabi  SAW  yaitu  dari  Hakim  Ibn  Hizam (diriwayatkan)  bahwa  Rasullah  SAW  bersabda:  Jangan  engkau  menjual  barang  yang  tidak ada padamu  (HR Abu-Dawd, al  Baihaqi, Ahmad,  at  Tabarani  dan Abd ar Razzaq). Hal  ini berarti  bahwa  jika Ba’i akan  menjual  obyek murabahah kepada Musytari dari  pemasok maka  barang  tersebut  harus  dimiliki  oleh Ba’i terlebih  dahulu  kemudian  baru  dapat  dijual kepada Musytari sehingga  tidak  menimbulkan  unsur gharar pada  pembelian  barang. Sebagaimana  hadits  nabi  riwayat  Ahmad,  Abu  Daud,  An-Nasa’y  At  tirmidzy  dan  Al Muntaqa bahwa:
“Tidak  halal  melakukan  transaksi  utang  piutang  dan  penjualan  dalam  waktu bersamaan,  tidak  halal  menggabungkan  dua  syarat  dalam  satu  penjualan,  mengambil keuntungan  terhadap  barang  yang  belum  masuk  dalam  dhamannya  dan  tidak  halal menjual barang yang belum pada engkau”.
Hadits  ini  menyatakan  bahwa  tidak  diperbolehkan  antara Ba’i dan Musytari melakukan  hutang  piutang  dan  penjualan  dilakukan  secara  bersamaan  bahkan  menjual barang  dengan  mengambil  keuntungan  pada  barang  yang  belum  dimiliki  oleh Ba’i .  Pihak Ba’i seharusnya  bukan  hanya  sebagai  pemberi  modal  tetapi  juga  sebagai  pembeli  dan pemilik  dari  barang  tersebut. Ba’i memang  memberikan  modal  kepada Musytari atas
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pembiayaan murabahah dalam  hal  pengadaan  komoditas  atau  barang  yang  dibutuhkan Musytari tetapi disini Ba’i juga seharusnya merupakan pihak yang membeli barang yang di minta  oleh Musytari kepada  pemasok. Ba’i juga  bertindak  sebagai  pemilik  dari  barang tersebut  dan  selama  barang  tersebut  masih  menjadi  milik Ba’i maka  segala  tentang kepemilikan  atas  barang  tersebut  merupakan  kewajiban  dari  pihak Ba’i ,  tetapi  yang  terjadi pihak Ba’i hanya memiliki fungsi sebagai pemodal saja.
Sebagian  besar Musytari yang  menggunakan  pembiayaan  murabahah  pada  Bank Syariah  selalu  menyertakan wakalah sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  jual  beli  terhadap objek  yang  belum  dimiliki  oleh Ba’i terdapat  penyimpangan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam murabahah yang  diterima  Musytari  ialah  bukan  berbentuk  uang  tetapi  berupa  benda sebagaimana ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah sehingga objek murabahah harus dimiliki oleh Ba’i .

## D.  Simpulan
Berdasarkan  kajian  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pembiayaan murabahah dengan  menyertakan  akad wakalah dapat  mengurangi  substansi  dan kesyariahan murabahah .  Hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  penyertaan  akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka Ba’i memberikan  kuasa  pembelian  barang  kepada Musytari dengan  mengatasnamakan Musytari sendiri  sehingga  dalam  pembiayaan murabahah ini  Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah .
Saran  yang dapat diberikan  oleh  penulis  terkait  ini  ialah  Bank  Syariah  sebaiknya  dalam penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah tetap harus memperhatikan substansi dan  kesyariahaan  akad  pembiayaan murabahah .  Sebaiknya  jika  Bank  Syariah  akan menggunakan  akad wakalah maka  diadakan  akad wakalah terlebih  dahulu  dalam  pengadaan barang  dengan  atas  nama  Bank  Syariah  kemudian  setelah  Bank  Syariah  memiliki  barang  dan menjual kembali kepada nasabah baru dilangsungkan akad pembiayaan murabahah . Selain itu, Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  harus  benarbenar  menjalankan  fungsinya  sebagai  pengawas terhadap kegiatan bank dan proses pengembangan produk Bank Syariah khususnya murabahah agar kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia tetap terjaga kesyariahaannya sesuai kaidah hukum Islam.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Anwar, S. (2007). Studi Hukum Islam Kontomporer . Jakarta: RM Books.
Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adilatuhu . Jakarta: Gema Insani.
Djuwaini, D. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
F.  S.  Adiyanta,  "Menakar  Produk  Regulasi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  Kondusif  bagi Investasi di Daerah," Administrative Law & Governance Journal, vol. 1, no. 3, pp. 240  - 258, Aug. 2018. https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.240 - 258
Muhammad. (1992). Imam Al Hafizh Abu Isa bin Isa bin Surah At Tirmidzi, Terjemahan Sunan At Tirmidzi . Semarang: CV Asyifa.
Mujahidin, A. (2007). Ekonomi Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rusyid, I. (1990). Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 3 . Semarang: CV.Asyifa.
Sjahdeini,  S.  R.  (2014). Perbankan  Syariah  (Produk-produk  dan  Aspek  Hukumnya) .  Jakarta: Kencana.
Usman, R. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Yuniarlin,  Prihati  &  M,  D.  N.  (2009). Hukum  Jaminan  Dalam  Praktek  Perbankan  Syariah . Yogyakarta: LAB FH UMY.

## B. Artikel Jurnal
Ammirudin K. (2011). Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Al Risalah, 11, 70.
Burhannuddin  H.  (2006).  Kedudukan  Fungsi  dan  Problematika  Jaminan  Dalam  Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Yusticia No. 69.
Masykurin,  U.  (2012).  Murabahah:  Antara  Teori  dan  Praktik. UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang, Malang.
Saputra, E. R. (2017). Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahahn (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari). Jurnal Hukum .
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Solikin. (2015). Problematika Penyertaan Akad Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di  Bank  Syariah:  Studi  Kasus  Pembiayaan  Murabahah  di  Bank  BRI  Syariah  Cabang Malang. Jurnal Hukum .
Yunita,  A.  (2018).  Problematika  Penyertaan  Akad  Wakalah  Dalam  Pembiayaan  Murabahah pada Bank Syariah. Varia Justicia , Vol 14 No . 1

## C. Undang-undang dan Peraturan
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.