## SERTIFIKAT MUTU SEBAGAI SALAH SATU JENIS HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN TUNA DAN UDANG: DEFINISI, JENIS DAN PERMASALAHANNYA

## Certificate of Quality as One of The Non-Tariff Bariers to
Tuna and Shrimp Trade: Definition, Type and Problem

## *Rismutia Hayu Deswati, Tajerin dan Budi Wardono
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015 *e-mail: rismutia.hd@gmail.com Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

## ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna dan udang tertinggi dengan negara tujuan USA, UE dan Jepang. Setiap tahunnya, volume ekspor tuna dan udang mengalami peningkatan dengan pasar yang semakin luas. Pada dunia perdagangan internasional, dikenal dua jenis hambatan ekspor yaitu hambatan tarif dan non tarif. Penghapusan hambatan tarif tidak serta merta membuat hambatan perdagangan internasional berkurang, justru hambatan non tarif semakin bertambah. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik hangat adalah mengenai sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan definisi, jenis dan permasalahan sertifikasi mutu sebagai hambatan non tarif pada ekspor komoditas tuna dan udang Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis sertifikat mutu yang harus dilengkapi eksportir diantaranya SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikat membutuhkan biaya yang mahal dengan jangka waktu berlakunya berkisar  1-2 tahun. Permasalahan terkait pengurusan sertifikasi mutu jika tidak dibantu oleh pemerintah pusat ke depannya akan menjadi hambatan non tarif yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan tuna dan udang yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, butuh peran serta dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan eksportir yang konkrit dengan membentuk lembaga sertifikasi untuk mengakomodir pelayanan berbagai sertifikasi ekspor yang bersifat satu pintu.
Kata Kunci: hambatan non tarif, ekspor perikanan, sertifikat mutu

## ABSTRACT
Indonesia is one of the highest exporter of tuna and shrimp products with destination markets such as USA, EU and Japan. Each year, the tuna and shrimp export volume increased by an expand broad market. There are two types of export barriers in international trade, tariff and non tariff barriers. Elimination of tariff barriers did not necessarily make reduced international trade barriers, non-tariff barriers actually increased. One of non-tariff barriers is the quality certificates of fish consisting of various types. The purpose of this study to describe the types of voluntary quality certificate can be equipped to expand market opportunities for the export of tuna and shrimp. The result showed that there are different types of quality certificate exporters must have, such as : SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC and ISO 22000. Each certificate is highly cost and  only have a validity period of 1-2 years. Problems related to the maintenance of quality certification if it is not helped by the central government in the future, will become non-tariff barriers that threaten the sustainability of tuna and shrimp processing business in Indonesia. Therefore, need the participation and synergy between the central government and exporter to form a certification body to accommodate a wide range of export certification services.
Keywords: non tarriff barriers, fisheries export, quality certificate

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan ( archipelagic state ) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah dan panjang garis pantai mencapai 104.000 km. Keadaan tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia. Sebagai satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2015 memberikan konstribusi pada PDB nasional (harga konstan) sebesar 2,30 %dari PDB total (BPS, diolah 2016).
Kegiatan ekspor dan impor merupakan bentuk dari kegiatan perdagangan bebas yang terjadi antar negara karena dengan adanya perdagangan bebas tersebut akan memberikan manfaat ( gain from trade ) bagi negara- negara yang terlibat perdagangan serta terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih besar bila dibandingkan jika tidak adanya perdagangan (Kindleberger  dan  Lindert,  1978).  Hadi  (2004) menyatakan bahwa perdagangan bebas juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi. Selain  itu,  Stephenson  (1994)  mengidentifikasi bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi  penggunaan  sumberdaya  domestik dan meningkatkan akses pasar ke negara lain. Menurut Koo dan Kennedy (2005) menyatakan bahwa hambatan non tarif (Non Tariff Barrieer/ NTB) digunakan oleh beberapa negara untuk melindungi  industri  yang  tidak  efisien.  Menurut Hoekman  (2012),  hambatan  perdagangan  di negara-negara maju pada bidang manufaktur cenderung menurun sedangkan bidang pertanian masih menunjukkan peningkatan yang pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang.
Pembangunan perikanan Indonesia merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki prospek yang semakin baik, terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan. Komoditas perikanan yang penting yang banyak menghasilkan devisa negara adalah udang dan tuna karena banyak diekspor ke luar negeri. Setiap tahun jumlah
kuota penangkapan ikan tuna sebesar 613.000 ton atau sebesar 11% dari potensi produksi ikan tuna dunia. Data ekspor ikan tuna Indonesia ke berbagai negara pada 2009 hingga 2013 terus meningkat. Tahun 2009 ekspor tuna mencapai 132 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai US$ 352 juta.  Pada tahun 2013 ekspor tuna mencapai  209 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai US$ 765 juta.  Dengan kata lain ekspor tuna meningkat sebesar 13,67%/tahun dan nilai ekspornya meningkat sebesar 22,82%/ tahun (BPS, 2014).
Sementara itu, volume ekspor udang pada tahun 2009-2013 juga menunjukan tren yang positif. Artinya peningkatan volume produksi udang sejalan dengan peningkatan volume ekspor. Pada tahun 2009 ekspor udang Indonesia sebesar 151 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar  US$  1 Milyar dan pada tahun 2013 ekspor udang sebanyak 162 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 1,68 Milyar. Peningkatan ekspor udang sebesar 1,94%/ tahun dan nilai ekspornya sebesar 14,39%/ tahun (BPS,2014).
Perdagangan bebas tidaklah selalu lancar namun suatu saat dapat mengalami hambatan yang disebabkan oleh kepentingan suatu negara. Salah satu hambatan yang sering dialami oleh negara berkembang adalah adanya hambatan non tarif (NTB). Adanya hambatan ini sering menyulitkan bagi negara eksportir untuk memasukkan produk dagangannya ke negara importir yang notabene merupakan negara maju dengan persyaratan yang begitu ketat. Dikemukakan oleh Nugroho (2007) dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS), technical barrier to trade (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan  ekspor.  Oleh  sebab  itu,  para  eksportir, dalam hal ini pengusaha perikanan Indonesia berkewajiban mempelajari dengan seksama setiap kendala atau hambatan-hambatan yang diadakan oleh Uni Eropa untuk setiap komoditas yang diimpor negara tersebut. Hambatan non tarif
sering terjadi pada komoditas ekspor perikanan Indonesia termasuk udang dan tuna. Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi beberapa kasus penolakan terhadap komoditas tuna dan udang Indonesia karena tuna mengandung histamin sedangkan udang mengandung nitrofuran, nitrofurazone dan chloramphenicol. Kasus penolakan ekspor perikanan pada tahun 2014 terjadi di sembilan negara dengan 15 Kasus. Di Kanada ada empat kasus dengan komoditas tuna dan udang, Jerman ada tiga kasus dengan komoditas sardin, Korea Selatan ada dua kasus dengan komoditas kepiting, Belgia ada satu kasus dengan komoditas swordfish , Italia ada satu kasus dengan komoditas kakap, Prancis terjadi satu kasus dengan komoditas hiu, Inggris ada satu kasus dengan komoditas Prawn, Sovenia ada satu dengan komoditas sardin dan Spanyol ada satu kasus dengan komoditas swordfish ) (KKP, 2014).
Beranjak dari permasalahan diatas, tampak bahwa semakin banyaknya hambatan non tarif terutama  dalam  bentuk  sertifikat  ekspor  dan aturan-aturan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan memaparkan sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan  definisi,  jenis  dan  permasalahan sertifikasi mutu sebagai hambatan non tarif pada ekspor komoditas tuna dan udang Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di empat lokasi terpilih yaitu Jakarta, Surabaya, Lampung dan Bali. Alasan pemilihan lokasi karena lokasi- lokasi tersebut merupakan lokasi dengan jumlah ekspor yang tinggi dan merupakan pintu pelabuhan ekspor terutama untuk tuna dan udang. Penelitian dilakukan pada Maret-Oktober 2016.

## Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Hasan,  2004).  Penelitian  ini  lebih  banyak
menggunakan data sekunder, namun pengumpulan data primer juga dilakukan untuk memperkaya hasil laporan terutama mengenai kasus ekspor di lapangan yang dialami oleh stakeholder . Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya adalah data-data mengenai ekspor dan impor Indonesia secara time series, data statistik perikanan di lokasi penelitian dan data hambatan non tarif yang diberlakukan kepada Indonesia dari negara pengimpor. Sedangkan data primer mencakup data penolakan ekspor yang pernah dialami oleh stakeholder dan bagaimana cara penanganannya.
Data-data tersebut diperoleh melalui informasi dan laporan tertulis bersumber dari beberapa instansi terkait objek penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Food and Agriculture  Organization  (FAO)  dan  World Trade  Organization  (WTO).  Sedangkan  untuk data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan eksportir terkait persyaratan dan permasalahan ekspor yang pernah dialami.

## Metode Analisis Data
Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Metode deskriptif bertujuan untuk: (1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; (2) Mengidentifikasi  masalah  atau  memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; (3) Membuat perbandingan atau evaluasi, dan; (4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan kebijakan hambatan non tarif perdagangan tuna dan udang, narasi dari tabel dan grafik serta memaparkan lebih dalam mengenai  kebijakan  sertifikasi  mutu  produk perikanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi  Hambatan  Non  Tarif  Perdagangan
Internasional dan Gambaran Pada Komoditas Tuna dan Udang.

## Definisi  Hambatan  Non  Tarif  Perdagangan Internasional
Dalam kegiatan perdagangan internasional selain dikenal hambatan tarif terdapat juga hambatan non tarif yang dirasa lebih memberatkan  bagi  negara  pengekspor.  Hal  ini karena hambatan non tarif menggunakan metode terselubung untuk memproteksi produk dalam negeri. Terdapat beberapa cara  menerapkan hambatan non tarif yang dilakukan oleh sutau negara yaitu:
1.  Standardisasi kualitas produk atau jasa ;
2.  Pembatasan kuota impor ;
3.  Prosedur atau peraturan khusus ;
4.  Struktur pasar ;
5.  Kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya ;
Hambatan non tarif pada awalnya muncul akibat semakin meningkatnya kekhawatiran negara maju menghadapi persaingan dengan negara industri baru (NIC’s/ Newly Industrialized Country’s ) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.  NIC’s  berhasil  menjual  produk  dan komoditas yang berkualitas sama dengan yang dihasilkan oleh negara maju, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Faktor penyebabnya adalah upah buruh yang murah, tingkat pajak yang rendah,serta keuntungan kompetitif lainnya. Kondisi ini berdampak terhadap barang-barang dari negara maju yan kalah bersaing di pasar internasional (Muhajir, 2007).
Terdapat beberapa pendapat mengenai persyaratan atau ketentuan yang menjadi hambatan non tarif dalam perdagangan internasional. Menurut Diphayana (2014), jenis- jenis hambatan non tarif meliputi :
1.  Subsidi dan tindakan balasan atas subsidi ( Subsidy and Countervailing Duties )
Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak produsen di
dalam negeri. Bentuk bantuan bisa berupa pemberian bahan baku, penetapan harga bahan baku yang lebih rendah dari harga pasar, dan lain-lain. Subsidi menyebabkan produsen dapat menjual barang yang diproduksinya dengan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya/tanpa subsidi (dapat menimbulkan distorsi pada pasar). Berdasarkan hal itu, banyak negara yang melakukan berbagai bentuk proteksi terhadap produk impor yang disubsidi.

## 2.  Hambatan teknis
Agreement  on  Technical  Barriers  to  Trade atau lebih dikenal dengan standard code , merupakan materi yang dibahas dalam Tokyo Round . Standard code merupakan ketentuan dalam rangka melindungi kehidupan manusia, hewan,tumbuhan, maupun perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup dengan membentuk sebuah sertifikasi/prosedur  pengujian  mutu  produk, tidak dilarang dijadikan penghambat arus perdagangan.  Hambatan  teknis  ini  dipakai oleh negara maju, karena berhubungan erat dengan penguasaan teknologi dan tingginya standar hidup. Negara maju bisa menentukan satu standar dengan spesifikasi terhadap produk tertentu, dimana teknologi atau pengelolaannya belum dikuasai negara berkembang yang menghasilkan produk sejenis.

## 3.   Hambatan Administratif
Hambatan  administratif  adalah  kendala  di kepabeanan, yang menyangkut penilaian produk impor yang masuk. Penilaian ini harus sesuai dengan kenyataan praktek dunia perdagangan dan melarang cara penentuan penilaian yang arbiter/semena-mena dan fiktif  ( custom valuation ).Penilaian yang cukup lama mengakibatkan adanya kerugian pihak importir, karena harus mengeluarkan biaya lebih atas keterlambatan waktu tertahannya barang mereka. Harga jual dari produkpun dengan adanya keterlambatan tersebut dapat berubah. Penilaian di pabean ini penting untuk menentukan tingkat bea masuk barang.
4. ...Government
Procurement (Pembelian
Negara)
Code  on  Government  Procurement yang dihasilkan dalam Tokyo Round , dimaksudkan membuka kompetisi internasional dalam pembelian yang dilakukan suatu negara untuk pembangunan infrastruktur seperti: waduk; jalan maupun jembatan dan lain-lain; ataupun  keperluan  pelayanan  publik.  Hal tersebut dikarenakan dapat dijadikan alat mendiskriminasi produk dan pemasok dari luar negeri, serta memproteksi industri dalam negeri. Pandangan negara maju terhadap keterbukaan tender berbeda dengan negara berkembang. Negara berkembang memiliki kepentingan mempersempit masuknya tender pihak asing, karena dapat dijadikan stimulus industri dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan.
5.   Dumping dan bea masuk anti dumping Dumping merupakan praktek sebuah perusahaan yang menjual produk ekspornya dengan harga lebih rendah,dibandingkan jika dijual di negara asalnya. Terminologi dumping yang disepakati dalam Uruguay Round , adalah praktek yang dilakukan perusahaan yang menjual produk ekspornya pada harga yang lebih rendah daripada harga normal produk itu. Dumping merupakan hambatan non tarif yang dapat menganggu perdagangan internasional.
Sedangkan  menurut  Helwani  (2002), menyatakan bahwa hambatan non tarif merupakan hambatan birokrasi yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah mengenakan “tarif bayangan” ( shadow tariff) pada pembelian sektor publik. Hambatan nontarif menurutnya meliputi:
1 .   Customs Clearance
Bentuk clearance yang harus disetujui oleh pegawai pabean dari isian formulir yang ada dengan barang yang diimpor. Pihak pabean dapat menghambat masuknya barang, dengan mempersulit proses persetujuan dan dengan tidak menunjukkan sikap keinginan bekerjasama. Pengisian formulir yang terlalu banyak dan berbelit-belit, merupakan salah satu bentuk menghambat kelancaran arus impor.
2. Customs Valuation
Penilaian atas barang yang diimpor, dimana aparat bea dan cukai tidak selalu mempercayai harga yang tercantum pada invoice. Apabila check price lebih tinggi daripada harga pada invoice, maka aparat akan mengacu pada check price. Apabila harga pada invoice lebih tinggi daripada check price, maka harga yang tercantum dalam invoice yang dipakai. Penilaian harga yang lebih tinggi ini menyebabkan pajak yang dikenakan menjadi besar.
3. Customs Classification
Rincian  klasifikasi  untuk  beberapa  jenis barang yang diimpor. Jenis hambatan nontarif ini, sering menimbulkan peluang untukmelakukan  interpretasi  klasifikasi yang berbeda-beda dan menempatkan barang  padaklasifikasi  yang  lebih  tinggi daripada yang seharusnya. Prektek tersebut dilakukan sebagai sarana membebankan pajak yang lebih tinggi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.
4. Import Licensing
Izin istimewa yang diberikan pada importir tertentu (jumlah kasusnya tidak banyak). Import licensing , meniadakan adanya persaingan yang wajar dan sistem kerja yang efisien.
5. Packaging and Labelling Regulations
Bentuk hambatan dalam kesempurnaan pengemasan dan pemenuhan peraturan pengenaan tanda (label), bahwa barang yang diimpor atau yang diekspor telah sesuai dengan standar negara pengimpor atau standar internasional.
6. Foreign Exchange Control
Salah satu bentuk kontrol lalulintas devisa bagi setiap transaksi impor ekspor (ke dalam dan ke luar negeri).
7. Consular Formalities
Hambatan  yang  mengharuskan  importir menunjukkan adanya surat dari konsuler dari negara, dimana barang tersebut diimpor.

## Gambaran Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna dan Udang di Indonesia
Udang segar atau beku merupakan komoditas ekspor utama yang semakin meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2014 menunjukkan ekspor udang dari Indonesia mencapai 191.139 ton. Komoditas ini memiliki pasar tujuan yang luas diantaranya Jepang, USA dan Uni Eropa. Dikemukakan oleh Nugroho (2007) dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan Sanitary  and  Phytosanitary (SPS), technical barrier to trade (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor.
Hambatan  non  tarif  yang  dianggap cukup mempengaruhi kinerja perdagangan internasional terkait dengan TBT agreement yang meliputi tiga area kebijakan yaitu regulasi teknis yang bersifat wajib ( mandatory technical regulation ), standar yang bersifat sukarela ( voluntary standards ), dan kajian keselarasan ( conformance assesment ) kemudian SPS agreement yang menguraikan disiplin dan batas-batas tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan dari wabah penyakit, dan kontaminan dari negara asing (Nugroho, 2007). TBT dan SPS agreement ini berlaku untuk produk pangan, yang di dalamnya termasuk kategorial komoditas dan produk perikanan  (udang).    Hambatan  non  tarif  yang sering dialami Indonesia pada saat melakukan ekspor ke Jepang dan USA terdiri dari 16 jenis hambatan.
Dari keenam belas jenis hambatan non tarif yang mayoritas sering dialami oleh eksportir Indonesia  adalah  persyaratan  pengujian.  Hal ini karena Jepang dan USA memang sangat menjaga kualitas makanan yang masuk dan akan dikonsumsi oleh masyarakatnya. Selain itu  persyaratan  sertifikasi  dan  label  yang mendukung keberlanjutan ( ecolabeling ) juga kini menjadi isu hangat yang dilemparkan negara-negara tersebut. Untuk pengujian
dari bakteri dan sejenisnya produk Indonesia memang sudah dilakukan  namun terkadang bakteri tersebut ( Salmonella ) muncul pada saat perjalanan dari Indonesia menuju negara tujuan yang disebabkan antara lain oleh packaging yang kurang sempurna ataupun perubahan suhu. Sedangkan hambatan non tarif yang biasa dialami oleh Indonesia dalam mengekspor komoditas udang dan tuna.
Sejak tahun 2006 dengan berorientasi pada perlindungan bagi konsumen Uni Eropa menerapkan persyaratan yang lebih banyak dan ketat bagi produk Indonesia yang masuk melalui penerbitan Council Decision (CD) 2006/236. Isi dari  CD  tersebut  mewajibkan  semua  produk perikanan Indonesia yang masuk Uni Eropa diuji kandungan logam berat dan histamin (untuk spesies tertentu). Namun dengan diterbitkannya CD tersebut menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperbaiki mutu produk perikanan yang diekspor dalam hal ini komoditas udang dan tuna.
Untuk memperlancar dan meningkatkan ekspor produk perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu Sistem Nasional Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan secara mantap, yang mengacu kepada Code of  Conduct  for  Responsible  Fisheries (CCRF) dan Technical  Guideline  on  Hazard  Analysis Critical Control Point (HACCP). Sistem ini telah mencapai suatu tingkat standar internasional, oleh karena sistem ini telah mendapat banyak pengakuan dari negara lain, seperti Uni Eropa (UE)  yang  dituangkan  dalam  CD  94/394/EC dengan perubahan terakhir melalui CD 2001/254/ EC.
Isu yang saat ini mulai menjadi jenis hambatan non tarif baru bagi produk Indonesia yaitu persyaratan ecolabeling , yaitu label yang menjamin bahwa produk tersebut tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya dan  terjamin  mutunya  sejak  dari  hulu.  Hal ini kemudian yang dirasa berat karena di Indonesia belum ada peraturan atau kebijakan untuk mengakomodir permasalahan ini. Selain itu untuk mendapatkan pengakuan ekolabel ini eksportir harus mengeluarkan biaya yang tidak
sedikit yang justru bisa merugikan perusahaan tersebut. Selain itu, jenis hambatan non tarif yang tercatat oleh Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) menunjukkan beberapa hasil  seperti ditunjukkan pada Tabel  1.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa secara series
Tabel 1. Hambatan Non Tarif Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tahun 2011-2016.
No Alasan Penolakan Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Carbon Monoxide Frozen swordfish Frozen tuna - - - - Frozen Yellowfin Tuna - - - - - 2 Zoonoses Gnathostoma Belut - - - - - 3 Crystal Violet Fresh grouper - - - - - Fresh Yellowfin Tuna - - - - - 4 Heavy Metal Frozen swordfish Frozen Moonfish Frozen swordfish Frozen swordfish Frozen swordfish Frozen swordfish Frozen Fish Frozen swordfish Frozen Red Snapper Frozen Big Tuna Frozen Octopus Fish Fillet Frozen blue shark Frozen Oilfish Shark fillet & Butterfish Fillet - - Cooked Tiger Shrimp - - 5 Sodium Acid Pyrophosphate - - - - Chilled Crabmeat - 6 Benzopyrene - Dried Tuna Dried Tuna - - - - - Dried Smoked Fish - - - 7 Nitrofuran Metabolites - - - Frozen Swimming Crab - - 8 Histamine - - Frozen Cobia Sardine in Soja Oil - - - - Frozen Yellowfin Tuna Yellowfin Tuna - - - - Canned Tuna Frozen Tuna Steak - - 9 Antibiotik Frozen catffish 10 Mikrobiologi Octopus Frozen Octopus Frozen Escolar Fillet Fish Fillet Squid Frozen Octopus Cuttlefish Mollusks
hambatan non tarif yang dialami eksportir Indonesia diakibatkan oleh kontaminasi berbagai jenis bakteri atau zat tertentu. Sedangkan untuk komoditas tuna mayoritas penyebab penolakan ekspor karena kandungan bahan metal berbahaya dan histamin.
Penolakan tersebut bisa dilakukan
dengan beberapa cara diantaranya dengan pengembalian langsung produk tersebut ke Indonesia atau penahanan sementara untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di negara importir. Untuk kasus-kasus penolakan saat ini yang dilaporkan ke Badan Karantina Ikan dan  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Hasil Perikanan (BKIPM) adalah penolakan yang terjadi di negara mitra yaitu Uni Eropa, Korea, Cina, Kanada, Vietnam dan Rusia. Sedangkan USA dan Jepang hingga saat ini belum menjadi negara mitra sehingga biasanya penyelesaian kasus penolakan tersebut dilakukan antara perusahaan dengan pembeli tanpa campur tangan pemerintah.
Selain kasus-kasus diatas, biasanya negara tujuan ekspor mengembangkan prosedur monitoring, pengujian dan pemeriksaan yang digunakan untuk menjamin produk yang masuk telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Apabila produk telah memenuhi persyaratan standar maka akan diberikan

## Lanjutan Tabel 1
sertifikat.  Disamping  persyaratan  teknis  yang wajib dipenuhi (regulasi teknis) ditetapkan pula persyaratan tambahan dari masing-masing negara yang bersifat sukarela atau voluntary . Sertifikat-sertifikat tambahan inilah yang menjadi salah satu hambatan non tarif yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan ekspor. Hal tersebut disebabkan karena biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan tersebut tidak murah sehingga bisa mengganggu arus kas yang ada di perusahaan.

## Jenis-jenis  Sertifikat  Ekspor  Produk  Udang dan Tuna
Terdapat  banyak  sekali  sertifikat  yang harus dimiliki sebuah produk ikan jika ingin dipasarkan  di  pasar  internasional.  Sertifikat yang dimiliki mulai dari hulu (nelayan  atau pembudidaya) hingga hilir (pengolah ikan). Pasar yang sangat ketat mengenai dokumen sertifikasi adalah negara-negara Uni Eropa dan USA. Alasan yang digunakan bahwa pemerintah negara importir ingin masyarakatnya bisa
No Alasan Penolakan Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11 Organoleptik Frozen Precooked Skipjack Tuna Loin 12 Peningkatan suhu Frozen Tuna Loin Frozen Tuna Canned Crab Skipjack loins 13 Irradiasi Decomposed Frozen
Skinless Sea Frozen Raw Baby Octopus Frozen Tuna Frozen kingfish Baby clams in water 14 Lain-lain Frozen escollar Frozen shrimp Pasterized crabmeat Frozen Octopus
Sumber: BKIPM, 2016
mengkonsumsi makanan yang aman, namun justru banyak persyaratan dokumen ini dirasa menjadi salah satu hambatan non tarif bagi eksportir  Indonesia.  Sertifikat-sertifikat  tersebut diantaranya adalah :

## 1). Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
Sertifikat  Hasil  Tangkapan (Catch Certificate) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan yang  ditunjuk  oleh  Otoritas  Kompeten  yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bukan dari kegiatan Illegal, Unreported and  Unregulated  Fishing  (IUU  Fishing). Ketentuan  dan  tata  cara  mengenai  Sertifikat Hasil  Tangkapan  Ikan  (SHTI)  ini  diatur  dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2009. Dalam penerbitan SHTI ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap merupakan Authority Competen yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemudian didelegasikan kepada Kepala Pelabuhan UPT Pusat dan UPT Daerah.
SHTI terdiri dari 3 (tiga) jenis:
a.   Lembar Awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
b.   Lembar Turunan  Sertifikat  Hasil Tangkapan Ikan.
c.   Lembar Turunan  Sertifikat  Hasil Tangkapan
Ikan Yang Disederhanakan.
SHTI  diterbitkan  apabila  terdapat permohonan dari pemilik kapal, eksportir atau Unit Pengolah Ikan (UPI). Syarat dan tata cara pengurusan serta penerbitan SHTI diantaranya yaitu :
1.  Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mendapatkan SHTI- Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada  Otoritas  Kompeten  Lokal  dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a.  draft SHTI-Lembar Awal;
b.  fotokopi Identitas Pemohon;
c. fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;
d.  fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
e.  laporan hasil verifikasi pendaratan ikan;
f.  SKPI (Surat Keterangan Pendaratan Ikan) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal :
2.  Laporan  hasil  verifikasi  pendaratan  ikan sebagaimana diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan  verifikasi  terhadap:  (a).  nama kapal; (b). nomor dan masa berlaku SIPI; (c). jenis alat penangkapan ikan; (d). tanggal dan daerah penangkapan; (e). pelabuhan pangkalan, dan (f). jenis dan berat ikan
3. SKPI diterbitkan oleh Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari setelah  dilakukan  verifikasi  terhadap:  (a). fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal; (b). SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil; (c). Log book penangkapan ikan, dan; (d). Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
4.   Otoritas  Kompeten  Lokal  melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan memperhatikan: a. hasil pengawasan kapal penangkap ikan; dan b. daftar  kapal  pada  RFMOs  bagi  kapal  yang beroperasi di laut lepas. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud berupa persetujuan atau  penolakan  penerbitan  SHTI-Lembar Awal.
5.  Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang  ditunjuk  untuk  mendapatkan  SHTI- Lembar Turunan, mengajukan permohonan kepada  Otoritas  Kompeten  Lokal  dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (a).  fotokopi  SHTI-Lembar  Awal;  (b).  draft SHTI-Lembar Turunan; (c). fotokopi Identitas Pemohon; d. bukti pembelian ikan; (e). packing list invoice dari perusahaan, dan;
(f). surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.
6. Berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan  SHTI-lembar  turunan  yang disederhanakan.

## 2). Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
Sertifikat kelayakan pengolahan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dengan nomor  PER.09/DJ-P2HP/2010.  Sertifikat  ini dipersyaratkan bagi para UPI (Unit Pengolahan Ikan) untuk mendukung pemasaran ikan olahannya baik di dalam maupun luar negeri. Sertifikat ini juga mendukung peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  PER.19/ MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat  Kelayakan  Pengolahan  (SKP)  adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik ( Good Manufacturing  Practices / GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard  Sanitation  Operating  Procedure / SSOP).
Persyaratan bagi setiap UPI baik perorangan maupun perusahaan untuk memperoleh SKP diatur dalam peraturan Dirjen tersebut. Persyaratannya diantaranya adalah :
a. SKP meliputi tempat pengolahan, pengemasan dan atau penyimpanan
b.  SKP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan dan atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda
c. Mempekerjakan minimal 1 (satu) orang penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat  Pengolah  Ikan  (SPI)  yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
d. UPI harus memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur atau Bupati, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan akta notaris pendirian perusahaan di bidang pengolahan
e. Memiliki dan menerapkan Program

## Persyaratan Dasar seperti Prosedur Operasional Standard Sanitasi (POSS) dan
Cara Pengolahan Yang Baik (CPB)
f.  Melakukan proses produksi secara aktif, minimal 12 hari kerja dalam satu bulan.
Sertifikat  Kelayakan  Pengolahan  (SKP) berlaku selama dua tahun dan selambat- lambatnya setelah 14 hari kerja dilakukan kunjungan lapang untuk memperbaharui SKP atau membekukan SKP apabila dari hasil kunjungan lapang tidak memenuhi persyaratan. Biaya penerbitan SKP tidak dibebankan kepada UPI atau pemohon karena sudah masuk anggaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

## 3). Sertifikat HACCP
Layanan Sertifikat HACCP adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  :  PER19/ MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
Health  certificate bisa diperoleh UPI jika sudah  menerapkan  prinsip  Hazard  Analysis Critical Control Point (HACCP) yang diterbitkan oleh Pusat Sertifikasi Mutu BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta yang didasari oleh  PER.03/BKIPM/2011  mengenai  tata  cara dan  persyaratan  penerbitan  HACCP.  Sertifikat HACCP ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
Sertifikat Penerapan HACCP  diklasifikasi dalam tiga  tingkatan, yaitu;
a.  Tingkat A : Temuan ketidaksesuaian adalah: Kritis (Kr)=0, Serius=0 Mayor (My)=maksimal 5 dan minor (Mn)=maksimal 6
b. Tingkat B : Temuan ketidaksesuaian adalah:Kritis (Kr)=0, Serius =maksimal 2, Mayor (My) = maksimal 10 dan Minor (Mn) = maksimal 7 (jumlah Mayor dan Serius tidak
lebih dari 10)
c.  Tingkat C : Temuan ketidaksesuaian adalh: Kritis (Kr) =0, Serius = maksimal 4, Mayor (My) = maksimal 11 dan Minor (Mn) =>7
Alur proses pengajuan Sertifikat Penerapan HACCP secara garis besar adalah :
a.  UPI  mengajukan  permohonan  Sertifikasi kepada BKIPM,
b. BKIPM menugaskan Inspektur Mutu untuk melakukan inspeksi ke UPI,
c. UPI membuat laporan tindakan perbaikan hasil temuan ke inspektur mutu untuk di verifikasi,
d.  Laporan  hasil  verifikasi  disampaikan  ke BKIPM,
e.  BKIPM  melakukan  proses  Sertifikasi Penerapan  HACCP  hingga  terbit,  dan menyampaikan  Sertifikat  tersebut  secara langsung kepada pihak UPI.
4). Health Certificate (HC)
Sertifikat  Kesehatan (Health  Certificate) Hasil  Perikanan  adalah  layanan  sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  :  PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./ MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan  Keamanan  Hasil  Perikanan  pada  Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Untuk penerbitan  sertifikat  ini  tidak  dikenakan  biaya karena masuk anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan masa berlaku selama 2 tahun dan setelah itu bisa dilakukan perpanjangan kembali.
Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kesehatan ini diantaranya adalah :
a. Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau In -Process Inspection (IPI);
b. Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf (a) hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI yang telah  mendapatkan  Sertifikat  Penerapan HACCP dan atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik di Kapal;
c.   Sertifikat  Kesehatan  dimaksud  huruf  (b) harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
d.  Sertifikat  Kesehatan  ditandatangani  oleh Pejabat Penandatangan dengan dibubuhi stempel BKIPM
e.   Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi;
f.   Sertifikat  Kesehatan  harus  diterbitkan sebelum hasil perikanan didistribusikan.
Selain dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dari dalam negeri, UPI atau eksportir juga dihadapkan oleh dokumen yang diminta oleh negara importir. Dokumen— dokumen tersebut diantaranya adalah :

## 1). British Retail Consortium (BRC)
Menurut Undang-undang Keamanan Pangan Inggris tahun 1990, pedagang atau distributor, seperti halnya semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan pangan, memiliki hak untuk melakukan pencegahan yang tepat atas kesalahan dalam pengembangan, produksi, distribusi, promosi dan penjualan produk pangan ke konsumen. BRC adalah suatu organisasi perdagangan Inggris yang didirikan atas prakarsa pemilik usaha supermarket atau swalayan di Inggris. Organisasi ini menetapkan berbagai persyaratan bagi produsen atau pemasok produk pangan yang ingin menjual produknya di supermarket Inggris (BRC, 2005). Persyaratan harus dipenuhi oleh produsen dalam negeri, produsen luar negeri atau eksportir.  Meskipun  standar  BRC  bukanlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Inggris, sertifikat standar BRC tetap menjadi salah satu persyaratan kelengkapan izin resmi pengiriman produk pangan ekspor (BRC, 2001).
Standar  BRC  ditetapkan  untuk  proses penyimpanan dan distribusi, standar produk pangan, standar produk non pangan dan standar
bahan pengemas. Standar produk non pangan dapat diterapkan untuk peralatan rumah tangga, produk elektronik audio dan visual, produk kesehatan dan produk yang tersedia hanya pada musim tertentu. Aspek yang dinilai dalam standar proses penyimpanan dan distribusi mencakup pemeriksaan atau seleksi produk, pengemasan, inspeksi pengendalian kualitas dan proses pembekuan. Kriteria yang wajib dipenuhi dalam standar produk non pangan berupa sistem manajemen kualitas, standar lingkungan pabrik, pengendalian produk, pengendalian proses, sumber daya manusia, prosedur evaluasi, penilaian produk dan laporan evaluasi.
Kriteria dalam standar pengemas berupa cakupan atau lingkup, jenis organisasi, sistem manajemen bahaya dan resiko, sistem manajemen teknis, standar pabrik, pengendalian kontaminasi, sumbert daya manusia, penentuan kategori  resiko  dan  prosedur  evaluasi  (BRC, 2006). Kriteria yang harus dipenuhi dalam standar pangan adalah deteksi logam, penarikan produk dari distributor, validasi proses pengolahan untuk produk berkadar asam rendah, validasi proses pasteurisasi, pengendalian hama, audit internal, traceability , penilaian kualitas, penanganan atas keluhan konsumen dan penentuan umur simpan (BRC, 2006).
Keuntungan  implementasi  standar  BRC bagi industri pangan adalah:
a.  BRC  merupakan  standar  tunggal  yang mengizinkan  evaluasi  sertifikasi  dilakukan oleh pihak atau badan sertifikasi dan dapat diakreditasi menjadi standar internasional panduan ISO/IEC 65
b. Menunjukkan komitmen organisasi untuk menghasilkan produk yang aman.
c. Mendapat pengakuan dari komunitas pedagang Inggris.
d.  Mengurangi jumlah audit pemasok.
e.  Standar bersifat komprehensif dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan aspek kualitas, sanitasi dan keamanan produk di industri pangan.
f.  Industri atau pemasok dapat menerapkan sistem  verifikasi  tunggal.  Verifikasi  tunggal adalah sistem evaluasi yang telah disetujui
oleh industri maupun supplier, yang memungkinkan pihak industri maupun supplier untuk melaporkan status mereka kepada pihak pedagang produk pangan.
g.  Standar juga dapat digunakan oleh industri pangan untuk memastikan bahwa pemasok bahan baku telah menerapkan tehnik higiene yang baik.
h. Tindakan koreksi atas ketidaksesuaian yang ada dapat melatih industri untuk mengembangkan sistem keamanan produk, kualitas dan higiene oleh perusahaan itu sendiri.
Masa berlaku sertifikat BRC selama 1 tahun dan bisa diperpanjang setiap tahunnya. Biaya untuk penerbitan sertifikat tersebut sebesar Rp 35.000.000 namun itu diluar biaya-biaya lainnya, seperti biaya pengujian RP 9.000.000 dan biaya pengiriman sampel untuk pengujian sebesar $ 5.000 per container.
2) . Aquaculture Stewardess Council (ASC)
ASC  atau  Dewan  Pengurus  Budidaya Perikanan didirikan oleh WWF dan IDH ( Dutch Sustainable Trade Initiative ) pada tahun 2010.  Peran  utama  ASC,  yaitu  mengatur standar umum untuk budidaya perikanan yang dikembangkan oleh Forum Budidaya Perikanan WWF.  Tujuan  ASC  adalah  mentransformasi industri budidaya perikanan ke standarisasi yang lebih tinggi, melalui serangkaian program sertifikasi  yang  komprehensif  (bertumpu  pada keberlanjutan lingkungan dan sosial budidaya perikanan). Standar yang dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan panduan dan fitur  ISEAL,  yang  tersertifikasi  pada  aspek lingkungan dan sosial.
Visi  ASC  menjadikan  perikanan  sebagai penyedia dan penyalur utama makanan umat manusia, dengan tetap meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan. Misi ASC adalah mentransformasi budidaya perikanan terhadap keberlangsungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Misi ini dicapai menggunakan mekanisme pasar yang efektif, serta menciptakan nilai tambah pada rantai makanan. Upaya mencapai  visi  dan  misi ASC  dilakukan  dengan mempromosikan patokan atau standard menjaga keberlangsungan lingkungan, tanggung jawab
sosial, dan penghargaan terhadap budidaya terbaik melalui sertifikasi. Biaya sertifikasi untuk ASC  diperkirakan  mencapai  $  10.000  dengan proses yang cukup lama kurang lebih 1 tahun.
3). *Marine Stewardess Council (MSC)
MSC didirikan pada tahun 1997, diinisiasi oleh 2 organisasi global yakni WWF dan Unilever . Visi yang dianut oleh MSC yaitu meningkatkan keberlanjutan  dunia  perikanan.  Rentang  tahun 1997-1999, MSC sudah memberikan konsultasi kepada 200 peneliti, ahli lingkungan dan pemangku jabatan, dalam rangka penciptaan sistem  sertifikasi  global  perikanan  ramah lingkungan.  Sertifikasi  ekolabel  MSC  pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999. Metodenya secara  luas  diterima  sebagai  sistem  sertifikasi yang sesuai dengan panduan ecolabeling dan  CCRF  ( Code  of  Conduct  for  Responsible Fisheries )  dari  FAO.  Mayoritas retailer besar dengan jaringan terluas di benua Eropa dan Amerika berkomitmen, bahwa mulai 2012 hanya menerima produk yang berada dalam tahapan perbaikan menuju sertifikasi MSC.
4). Best Aquaculture Practices (BAP)
Sertifikasi  BAP  merupakan  bagian  dari Global Aquaculture Alliance (GAA), menetapkan standar sukarela untuk fasilitas budidaya perairan yang terkait dengan : 1) tanggung jawab sosial dan lingkungan, 2).kesejahteraan satwa, 3).keselamatan makanan, dan 4). ketertelusuran. Skema ini berlaku untuk udang kecil dan udang biasa air tawar di samping ikan hasil budidaya.
Pada  sertifikat  BAP  tercantum  jumlah
bintang yang mengindikasikan tingkatan penilaian bagi perusahaan yang disebut dalam sertifikat.  Tingkatan  penilaian  pada  sertifikat BAP:
Pembiayaan  dalam  pengurusan  sertifikat BAP hingga terbit membutuhkan biaya yang sangat  banyak  sebesar  Rp  87.000.000  diluar biaya  pengujian  sebesar  Rp  9.000.000.  Masa berlaku yang sangat singkat hanya selama 1 tahun sementara prosesnya memakan waktu hingga 4 – 6 bulan. Hal inilah yang dirasa sangat menyulitkan dan menjadi hambatan tersendiri bagi UPI di Indonesia.

## 5). ISO 22000
Kata  ”ISO”  bukanlah  singkatan  atau akronim. Dalam bahasa Yunani, ”iso” berarti sama atau equal (Newslow, 2001). ISO adalah International  Organization  for  Standardization atau organisasi standar internasional yang secara sukarela berperan dalam pengembangan standar  internasional.  Organisasi  ini  dididirikan tahun 1946 dan berpusat di Genewa, Swiss. ISO memiliki anggota sebanyak 146 negara dan 110 negara diantaranya adalah negara berkembang. Salah  satu  tujuan  ISO  33  adalah  memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk mempelajari dan menerapkan berbagai teknologi yang sudah diterapkan oleh negara maju, sehingga industri dapat bersaing dalam perdagangan global (ISO, 2004).
ISO  22000  adalah  standar  internasional yang dikeluarkan oleh komite teknis organisasi standar international (ISO). Standar ini merupakan standar penunjuk yang menggambarkan
Tabel 2. Tingkatan Nilai pada Sertifikat Best Aquaculture Practices (BAP).
No Tingkat Nilai Keterangan 1 4 bintang ( ****) dalam prosesnya mulai dari tambak tempat bahan baku, tempat penyimpanan benih, pakan yang digunakan dan semua yang terkait  dalam  proses  pengolahan  sudah  mendapatkan  sertifikat BAP 2 3 bintang (***) dari keempat point penilaian diatas terdapat salah satu yang masih gagal atau belum diterapkan 3 2 bintang (**) dalam proses produksi hanya tempat pengolahan dan tambaknya  yang sudah bersertifikat 4 1 bintang (*) dalam proses produksi hanya tempat pengolahannya saja yang sudah tersertifikasi
persyaratan sebuah sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini bertujuan:
a. mengharmoniskan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan untuk usaha yang terkait dalam rantai pangan.
b. memudahkan kerja badan usaha karena hanya menggunakan satu standar, sekaligus memudahkan tugas badan sertifikasi.
c.  memastikan standar dapat diperoleh dengan mudah di seluruh dunia, tanpa adanya monopoli oleh satu badan sertifikasi khusus.
Komitmen yang terjalin dari pihak industri dan lembaga atau asosiasi terkait diharapkan dapat  membuat  ISO  22000  menggantikan standar  BRC  dan  International  Food  Standar (IFS) dalam kurun waktu lima tahun. Saat ini, standar  BRC  dan  IFS  sangat  berpengaruh terhadap perdagangan di negara Prancis, Denmark dan Inggris (Dietz, 2006). Keuntungan penerapan ISO 22000 bagi perdagangan dunia adalah :
a. Semua organisasi yang telah memenuhi ISO 22000 memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing satu sama lain di kancah perdagangan bebas maupun perdagangan regional.
b.  Adanya standar nasional maupun regional yang beragam dapat menciptakan batasan teknis terhadap perdagangan, meskipun selalu ada persetujuan politik untuk menangani kuota import.
c.  Standar internasional memiliki arti teknis yang penting dimana persetujuan perdagangan politis dapat dipraktikkan.
Keuntungan penerapan ISO 22000 secara keseluruhan:
a.   Berlaku di dunia internasional
b.   Harmonisasi standar nasional
c. Menyediakan referensi bagi keseluruhan rantai pangan
d.  Menjadi standar yang dapat diaudit dan memiliki persyaratan yang jelas
e. Mengisi senggang yang timbul antara penerapan ISO 9001 dan HACCP.
Permasalahan  dalam  Proses  Sertifikasi

## Ekspor
Untuk  mendapatkan  sertifikat-sertifikat tersebut tidak mudah dan tidak murah dikarenakan banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing sertifikat. Bahkan para eksportir pun tidak sedikit yang menolak untuk mengurus sertifikat tersebut karena tidak mendapatkan jaminan bahwa pemilik sertifikasi bisa mendapatkan harga yang lebih  tinggi.  Namun  di  sisi  lain,  jika  sertifikat- sertifikat  sukarela  tersebut  tidak  dimiliki  maka menutup peluang perusahaan untuk mengirim barang ke negara pengimpor. Permasalahan tersebut merupakan sebagian dari banyaknya permasalahan yang dialami pengusaha saat ingin mengurus  sertifikat  ekspornya.  Permasalahan tersebut diantaranya adalah :
1. Birokrasi yang masih berbelit-belit untuk  mengurus  satu  sertifikat  sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan berakibat pada jadwal ikan yang semakin lama untuk dikirim sehingga kualitas ikan sudah berubah.
2.  Biaya pengurusan sertifikat yang mahal dan semua harus ditanggung stakeholder tanpa ada bantuan atau subsidi dari Pemerintah.
3.  Informasi yang kurang lengkap mengenai prosedur dan persyaratan terkait kegiatan sertifikasi produk olahan.
4. Tidak ada jaminan baik dari negara pengimpor maupun Pemerintah bahwa eksportir  yang  memiliki  sertifikasi  lengkap bisa memperoleh harga premium namun tetap saja sama dengan harga yang ada .
Dari sembilan sertifikat yang dibahas pada sub bab sebelumnya ada empat sertifikat yang sebenarnya menjadi persyaratan wajib bagi para eksportir yaitu SHTI, HC, SKP dan HACCP. Setiap eksportir yang ingin mengirim produk olahannya ke  luar  negeri  wajib  memiliki  sertifikat-sertifikat tersebut. Namun untuk mengikuti perkembangan dunia perdagangan internasional, para eksportir sudah  mulai  memiliki  satu  persatu  sertifikat- sertifikat  agar  produk  mereka  bisa  masuk  ke negara pengimpor. Sertifikat pendukung tersebur diantaranya Best Aquaculture Practices (BAP), MSC, ASC, BRC dan ISO 22000. Bahkan sejak dua tahun terakhir beberapa sertifikat pendukung
seperti Aquaculture  Stewardess  Council  (ASC) dan  Marine  Aquaculture  Stewardess  (MSC) menjadi keuntungan lebih bagi para ekssportir pemiliknya untuk mendapatkan peluang pasar yang lebih banyak dan luas. Namun sayang keinginan para eksportir untuk mengurus berbagai  macam  sertifikat  tersebut  kurang didukung oleh Pemerintah bahkan terkesan membiarkan dan tutup mata.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Hambatan  non  tarif  menjadi  salah  satu permasalahan yang menggelayuti eksportir tuna dan  udang  yang  ada  di  Indonesia.  Hambatan non tarif ini terdiri atas berbagai bentuk biasanya berupa ketentuan, perjanjian atau persyaratan. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik bahasan panjang adalah sertifikat mutu. Sertifikat mutu adalah dokumen sertifikat yang menjamin kualitas ikan yang diekspor bebas dari bakteri, penyakit dan hal buruk lainnya. Di beberapa negara pengimpor seperti USA dan UE sudah menerapkan berbagai macam sertifikat mutu dengan alasan untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat di negaranya.
Di Indonesia, sebenarnya dokumen sertifikat yang wajib dimiliki oleh para pengolah dan eksportir hanya ada 4 (empat) yaitu Sertifikat Kelayakan  Pengolahan  (SKP),  HC,  SHTI  dan HACCP. Namun untuk mengikuti perkembangan dunia perdagangan internasional, para eksportir sudah  mulai  memiliki  satu  persatu  sertifikat- sertifikat  agar  produk  mereka  bisa  masuk ke  negara  pengimpor.  Sertifikat  pendukung tersebur diantaranya Best Aquaculture Practices (BAP), MSC, ASC, BRC dan ISO 22000. Namun sayang keinginan para eksportir untuk mengurus berbagai  macam  sertifikat  tersebut  kurang didukung oleh Pemerintah bahkan terkesan membiarkan.
Padahal  banyaknya  dokumen  sertifikat mutu yang harus dilengkapi menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Tingginya biaya dan lamanya waktu disertai kurangnya bantuan atau perhatian pemerintah akan hal ini membuat para eksportir mengalami kesulitan yang sangat
mengancam. Jenis hambatan non tarif ini bila dibiarkan dan tidak disertai dengan perjanjian lebih lanjut bisa menjadi hambatan yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan di Indonesia ke depannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian  Dampak  Hambatan  Non  Tarif  yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penanggung Jawab Pelaksana  Output  dan  rekan-rekan  peneliti kegiatan tersebut. Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan Astuin yang telah banyak membantu penyusunan tulisan ini hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan  Hasil  Perikanan  (BKIPM).  2016. Rencana Strategis 2015-2019. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

## Perikanan. KKP. Jakarta
Bristish  Retail  Consortium  (BRC).  2001.  Definitions about British Retail Consortium. www.brc.org.
uk.
Dietz, M. 2006. The New Management Systems for Food Safety. www.Procert.com.
Diphayana,  W.  2014.  Hambatan  Non  Tarif  Dalam Perdagangan. http://wahonodiphayana. blogspot.co.id/ 2014/ 12/ hambatan-non-tar- if-dalam-perdagangan. html. Tanggal diunduh:
1 November 2016
Hady,  H.  2004.  Teori  dan  Kebijakan  Perdagangan Internasional Buku Kesatu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hasan, I. 2004. Analisis Penelitian Kualitatif. Jakarta
: Erlangga.
Helwani,  R.  H.  2002.  Ekonomi  Internasional  & Globalisasi Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hoekman,  B.  and  A.  Mattoo. Service Trade and Growth . International Journal of Services Technology and Management volume 17 Issues 2-4 pp 232.250.
Kindleberger, C. P. and P. H. Lindert. 1978. International Economics . Six Edition, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2015.
Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Jakarta.
Koo, W. W., P. L. Kennedy. 2005. International Trade and Agriculture. United Kingdom: Blackwell Publishing.
Muhajir, M. 2007. Non tarif Barreiers dalam Perdagangan Internasional. http:// kataloghukum.blogspot.co.id/2007/12/non-tar- if-barriers-dalam -perdagangan. html. Tanggal diunduh: 15 November 2016
Nazir,  M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Newslow, D. L. 2001. The ISO 9000 Quality System: Applications in Food and Technology.
Nugroho, A. 2007. Peran dan Kedudukan Indonesia dalam Peta DiplomasiPemasaran Produk
Ekspor  Hasil  Perikanan  Indonesia  di  Pasar Global.Jakarta: Departemen Perikanan dan Kelautan.
Stephenson, S. M. 1994. ASEAN and The Multilateral
Trading System. Law and Policy of International Business.
Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.28/MEN/2009, tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.01/MEN/2007, tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil  Perikanan  Pada  Proses  Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
Peraturan  Dirjen  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil Perikanan  Nomor  09/DJ-P2HP/2010,  tentang Persyaratan, Tata Penerbitan Bentuk dan Format SKP.

## Peraturan Badan Karantina Ikan Pengendalian
Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan  Nomo PER.03/BKIPM/2011,  tentang  Tata  cara  dan persyaratan penerbitan HACCP.