## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BATASAN ANTARA PERBUATAN MALADMINISTRASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

## Odie Faiz Guslan
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia e-mail: odiefaiz@yahoo.com

## Abstract
The  aim  of  this  resecearch  is  to  determine  about  the  limitations  between  the  act  of goverment  officials  (bestuurhandelingen)  that  inflict  state  financial  loss  qualified  as  a maladministration  or a  corruption  offence.  The research  method  used is Juridical  Normative.  The result  of  the  study  show  that,  not  every  act  of  goverment  officials  that  inflict  state  financial  loss qualified  as  a  corruption  offence.  In  determine  of  the  limits  between  maladministration  act  and corruption offence, the government officials must avoid itself from acts of discretion that containing the nuances of criminal law such as: cheating (deceit), manipulation, mispresentation, concealment of facts, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention.
Keywords: Corruption, Maladminstration.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  batasan-batasan  antara  perbuatan  badan  atau pejabat  pemerintah  (bestuurhandelingen)  yang  merugikan  keuangan  negara  berkualitas  sebagai maladministrasi atau merupakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  perbuatan  pemerintah  yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang merugikan keuangan negara berkualitas sebagai tindak pidana  korupsi.  Dalam  menentukan  batasan-batasan  antara  perbuatan  maladministrasi  dengan tindak  pidana  korupsi  badan  atau  pejabat  pemerintah  harus  menghindarkan  diri  dari  tindakan diskresioner  yang  mengandung  nuansa  hukum  pidana  seperti:  kecurangan  (deceit),  manipulasi (manipulation),  penyesatan  (mispresentation),  penyembunyian  fakta  (concealment  of  facts), pelanggaran  kepercayaan  (breach  of  trust),  akal-akalan  (subterfuge),  atau  pengelakan  peraturan (illegal circumvention).
Kata Kunci: Korupsi, Maladministrasi.
 Naskah diterima: 5 Maret 2018, direvisi: 06 April 2018, disetujui untuk terbit: 24 September 2018

## PENDAHULUAN
Salah  satu  hambatan  dalam  usaha mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara yang  sejahtera  adalah  korupsi.    Tindak pidana korupsi, merupakan salah satu dari masalah-masalah  terpilih  (kapita  selekta) dalam  kajian  hukum  pidana.  Korupsi  di Indonesia  dapat  di  umpamakan  seperti virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan  sehingga  sejak  tahun  1960- an  langkah-langkah  pemberantasannya pun masih tersendat-sendat (Atmasasmita, 2004:  1).  Faktor  globalisasi  multidimensi ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi,  transportasi  dan  informasi modern juga sangat berpengaruh terhadap perkembangannya  (Muladi,  2016:  24).
Nyoman Serikat Putra Jaya pun menyatakan  bahwa,  korupsi  di  Indonesia telah menyebar ke segala aspek kehidupan,  ke  segala  sektor  dan  segala tingkatan,  baik  di  pusat  maupun  daerah, dimana penyebabnya adalah korupsi yang terjadi  sejak  puluhan  tahun  yang  lalu dibiarkan  saja  berlangsung  tanpa  diambil tindakan  yang  memadai  dari  kaca  mata hukum (Jaya, 2008: 57).
Secara  internasional  korupsi  di  akui sebagai  fenomena  global  yang  bersifat extra  ordinary  crime (Pujiyono,  2007:
20).  Oleh  karena  itu  penanganan  tindak pidana korupsi membutuhkan penanganan khusus  ( extra  ordinary  measure ).  Dalam rangka  menanggulangi  tindak  pidana korupsi  yang  merembes  ke-segala  aspek kehidupan  masyarakat  Indonesia,  para penegak hukum lebih sering
mempergunakan  hukum  pidana  sebagai primum  remidium untuk  menyelesaikan
masalah tersebut. Hal ini tentu bertentangan  dengan  hakikat  hukum pidana  itu  sendiri  yang  bersifat ultimum remidium atau  sebagai  obat  terakhir dalam menanggulangi kejahatan.
Lord Acton menyatakan bahwa “ power  tends  to  corrupt,  and  absolute power  corrupt  absolutely ”  (Djaja,  2010:
1).  Hubungan  antara  kesempatan  untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap tingkat  jabatan  atau  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  seseorang  bertautan  erat sekali.  Bagi  orang  yang  mempunyai kedudukan  atau  pangkat  yang  tinggi peluang  untuk  melakukan  perbuatan tindak  pidana  korupsi  akan  lebih  leluasa. Hal ini tercermin dengan maraknya kasus- kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  para pejabat  publik  yang  belakangan  ini terjadi.  Namun  tidak  semua  perbuatan pemerintah  ( bestuurhandelingen )  yang dilakukan  oleh  para  pejabat  publik  yang berakibat  merugikan  keuangan  negara adalah tindak pidana korupsi.
Maraknya terjadi kriminalisasi terhadap  kebijakan  yang  dilakukan  oleh para pejabat pemerintahan adalah dikarenakan implementasi perbuatan melawan  hukum  materiil  secara  keliru (Adji,  2009:  2).  Berdasarkan  hal  tersebut maka  pada  tanggal  17  Oktober  2014 dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
Pemerintahan,  yang  diharapkan  dapat menyelesaikan persoalan terjadinya kriminalisasi kebijakan yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan pemerintahan dan stagnansi penyelenggaraan pemerintahan.
Diberlakukannya
Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  telah  mengubah  pandang hukum  pemberantasan  tindak  pidana korupsi yang semula hanya menggunakan pendekatan hukum pidana menjadi pendekatan administratif. Undang- Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi  Pemerintahan  menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang berakibat timbulnya kerugian negara yang selama  ini  dikenakan  tindak  pidana korupsi karena adanya perbuatan melanggar  hukum  dan  adanya  kerugian negara  harus  ditinjau  kembali.  Salah  satu bentuk  perbuatan  maladministrasi  yang terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi adalah  “penyalahgunaan  wewenang”. Unsur “penyalahgunaan wewenang” terdapat  dalam  Pasal  3  Undang-Undang No.  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang No.  20  Tahun  2001  tentang  Tindak Pidana  Korupsi.  Dalam  perkembanganya, unsur  “penyalahgunaan  kewenangan”  ini tidak  hanya  terdapat  dalam  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Tindak  Pidana  Korupsi,  namun  juga terdapat  dalam  Pasal  17  Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.
Secara  doktrin,  di  sini  terjadi  suatu blurred  line atau  suatu  kekaburan penafsiran mengenai unsur “penyalahgunaan wewenangan” ini merupakan perbuatan hukum yang termasuk ranah hukum pidana ( wederrechtelijkheid ), atau
hanya perbuatan  suatu  maladministrasi  yang
merupakan domain hukum  administrasi yang penyelesaiannya menggunakan prosedur  administrative  sesuai  ketentuan dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Maka  berdasarkan  hal  tersebut  maka perlu  kiranya  diadakan  penelitian  dengan judul  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai
Batasan Antara Perbuatan
Maladministrasi  dengan  Tindak  Pidana Korupsi”.  Agar  mencapai  tujuannya, maka  penulisan  ini  akan  berfokus  pada permasalahan:
1. Bagaimana cara menentukan perbuatan “penyalahgunaan
wewenang”  yang  dilakukan  oleh pejabat pemerintah berkualitas sebagai maladminstrasi ?
2. Bagaimana cara menentukan perbuatan “penyalahgunaan
wewenang”  yang  dilakukan  oleh pejabat pemerintah berkualitas sebagai tindak pidana korupsi ?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode penelitian  yang  akan  digunakan  adalah Yuridis  Normatif.  Spesifikasi  penelitian yang digunakan adalah desrkiptif-analitis. Dalam  penelitian  masalah  hukum  dengan pendekatan  normatif,  maka  hendaknya peneliti  melakukan  pengamatan  dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder,  yang  disebut  dengan  metode studi kepustakaan (Soekanto, 2001: 1).
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang Berkualitas Sebagai Maladminstrasi Wewenang atau
kewenangan
( bevoegdheid )  pada  dasarnya  merupakan suatu  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh seorang  pejabat  tata  usaha  negara,  untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.  Kewenangan  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  kajian  hukum tata  negara  dan  hukum  administrasi. Menurut  Abdul  Rokhim,  wewenang merupakan  pengertian  yang  berasal  dari ranah  hukum  organisasi  pemerintahan, yang  merupakan  keseluruhan  aturan- aturan  yang  berkaitan  dengan  perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh  subjek  hukum  publik  di  dalam hubungan  hukum  public  (Rokhim,  2013: 136).
Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat beberapa cara utama untuk memperoleh wewenang
pemerintahan, yaitu dengan:
a. Atribusi:  dikatakan  sebagai  cara normal  untuk  memperoleh  wewenang pemerintahan.  Juga  dikatakan  bahwa atribusi  merupakan  wewenang  untuk membuat  keputusan  ( besluit )  yang langsung  bersumber  kepada  undang- undang  dalam  arti  material  (Hadjon et.al , 2012: 11);
b. Delegasi:  delegasi  diartikan  sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit ) oleh pejabat pemerintahan  kepada  pihak  lain  yang wewenang  tersebut  menjadi  tanggung
jawab  pihak  lain  tersebut.  Pihak  yang memberi/  melimpahkan  wewenang disebut  delegans  dan  yang  menerima disebut  delegataris  (Hadjon et.al , 2012: 13).
c. Mandat:  merupakan  suatu  penugasan kepada  bawahan.  Penugasan  kepada bawahan  misalnya  untuk  membuat keputusan  atas  nama  pejabat  yang memberi  mandat. Keputusan  itu merupakan  keputusan  pejabat  yang memberi  mandat.  Dengan  demikian tanggung  jawab  jabatan  tetap  pada pemberi  mandat  (Hadjon et.al ,  2012: 13).
Sifat  wewenang  pemerintahan  dibagi menjadi  beberapa  hal,  yakni  terikat, fakultatif  dan  bebas,  terutama  yang berkaitannya dengan kewenangan pembuatan  dan  penerbitan  keputusan- keputusan  ( beschikkingen )  oleh  organ pemerintahan  sehingga  ada  keputusan yang  bersifat  terikat  dan  bebas  (Ridwan, 2014:  107).  Terkait  pengertian  sifat wewenang  pemerintah  tersebut,  menurut Indroharto (Ridwan, 2014: 107):
a. Wewenang Pemerintah Bersifat
Terikat Terjadi  apabila  peraturan  dasarnya menyatakan  kapan  dan  dalam  keadaan tertentu, wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya kurang lebih menentukan tentang isi dari keputusan  yang  harus  diambil,  dengan kata  lain,  terjadi  apabila  peraturan  dasar yang menentukan isi dari keputusan  yang harus diambil secara rinci, maka wewenang  pemerintahan  semacam  itu merupakan wewenang yang terikat;
b. Wewenang Pemerintah Bersifat
Fakultatif Terjadi  ketika  suatu  badan  atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan  tidak  wajib  menerapkan wewenangnya  atau  sedikit  banyak  masih ada  pilihan,  sekalipun  pilihan  itu  hanya dapat  dilakukan  dalam  hal-hal  atau keadaan  tertentu  sebagaimana  ditentukan dalam peraturan dasarnya;
c. Wewenang Pemerintah Bersifat Bebas
Terjadi  apabila  peraturan  dasarnya memberi  kebebasan  kepada  suatu  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  untuk menentukan  sendiri  mengenai  isi  dari keputusan  yang  akan  diterbitkan  atau peraturan  dasarnya  memberikan  ruang lingkup  kebebasan  terhadap  pejabat  tata usaha yang bersangkutan.
Philipus  M.  Hadjon  berpendapat sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Latif bahwa,  konsep  “ bestuur ” membawa dampak  pada  kekuasaan  pemerintahan tidaklah  semata  hanya  sebagai  kekuasaan terikat,  tetapi  juga  merupakan  suatu kekuasaan  bebas  ( vrij  besttur,  freis ermessen,  discretionary  power )  (Latif,
2016:  8).  Perbuatan  Hukum  Pemerintah atau  “ beschiking ”,  merupakan  suatu
keputusan  pejabat  tata  usaha  negara  yang bersifat  konkret,  individual  dan  final. Dalam pelaksanaannya dapat terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan  oleh  Pejabat  Publik  itu  sendiri baik berupa onrechtmatige overheidsdaad , detournement  de  pouvoir , ultra  vires ,  ataupun abus  de  troit yang
seluruhnya merupakan bentuk-bentuk dari maladministrasi.
Maladministrasi  memiliki  banyak bentuk, dan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  tidak  dijelaskan  definisi tersendiri mengenai pengertian maladministrasi.  Dalam  undang-undang ini  hanya  menjelaskan  secara  terperinci mengenai  “Larangan  Penyalahgunaan Wewenang”  yang  merupakan  salah  satu bentuk  dari  maladministrasi.  Berdasarkan Pasal  17  ayat  (2)  Undang-Undang  No.30 Tahun  2014  tentang  Administrasi,  ruang lingkup menyalahgunakan wewenang dalam undang-undang ini meliputi:
a. Larangan melampaui wewenang;
b. Larangan mencampuradukkan wewenang;
c. Larangan bertindak sewenang- wenang.
Menurut  Pasal  18  ayat  (1)  suatu Badan  dan/  atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang, apabila  Keputusan  dan/  atau  Tindakan yang dilakukan:
a. Melampaui  masa  jabatan  atau  batas waktu berlakunya wewenang;
b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/ atau
c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian menurut Pasal 18 ayat (2), suatu Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan  dikategorikan  mencampur- adukkan  wewenang  apabila  Keputusan dan/ atau Tindakan yang dilakukan:
a. Di  luar  cakupan  bidang  atau  materi wewenang yang diberikan; dan/ atau
b. Bertentangan dengan tujuan
wewenang yang diberikan.
Menurut  Pasal  18  ayat  (3),  suatu
Badan  dan/  atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang- wenang  apabila  Keputusan  dan/  atau Tindakan yang dilakukan:
a. Tanpa dasar kewenangan; dan/ atau
b. Bertentangan dengan Putusan
Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap.
Terjadinya  suatu  maladministrasi, yang  dikeluarkan  dalam  bentuk  suatu keputusan dapat terjadi berdasarkan suatu wewenang  yang  bersifat  terikat  ataupun wewenang  yang  bersifat  bebas  oleh pejabat  publik  (Minarno,  2009:  179). Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  antara keputusan  pejabat  tata  usaha  negara  yang berasal  dari  wewenang  terikat  dan wewenang  bebas  mempunyai  parameter- parameter  tersendiri  dalam  menentukan apakah  terjadi  suatu  maladministrasi  atau tidak.  Selain  menggunakan  ketentuan perundang-undangan,  dalam  menentukan parameter  atau  batasan  terebut  dapat mempergunakan doktrin-doktrin atau teori  yang  terdapat  dalam  ranah  hukum administrasi,
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa wewenang  pemerintah  yang  bersifat terikat  adalah,  apabila  wewenang  ini terjadi  bila  dalam  peraturan  dasarnya sedikit  banyak  ditentukan  tentang  isi  dari keputusan  yang  harus  diambil  secara terinci, maka wewenang pemerintahan ini
disebut:  wewenang  pemerintah  yang terikat  (Anggriani,  2012:  125).  Suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan  tidak  dapat  berbuat  selain menjalankan ketentuan-ketentuan apa yang  tertulis  dalam  rumusan  peraturan tersebut. Secara singkat dapat disimpulkan,  pada  dasarnya  seorang pejabat publik hanya melaksanakan ketentuan  yang  sudah  ada  tanpa  adanya suatu  ruang  kebebasan  bertindak  untuk menentukan hal-hal lainnya.
Berikut  salah  satu  contoh  sederhana keputusan tata usaha negara  yang bersifat terikat: mengenai syarat untuk mendapatkan  SIM  harus  berusia  minimal 17  (tujuh  belas)  tahun  (Anggriani,  2012: 125).    Jadi  apabila  suatu  pejabat  tata usaha  negara  mengeluarkan  SIM  (yang merupakan  suatu  keputusan  tata  usaha negara)  terhadap  seorang  anak  yang belum  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun, padahal peraturan perundangan mensyaratkan  minimal  harus  berusia  17 (tujuh belas) tahun, maka tindakan pejabat tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai maladministrasi dalam konteks wewenang terikat. Menurut Sjachran Basah, parameter  yang digunakan untuk  menguji apakah ada atau tidaknya suatu penyalahgunaan wewenang dalam
wewenang terikat adalah dengan menggunakan asas wetmatigheid
(peraturan  perundang-undangan)  (Latif,
2016: 39).
Dalam  kepustakaan  lain,  menurut Nur Basuki Minarno pengertian wetmatigheid sama  dengan  pengertian asas  legalitas  yang  merupakan  dasar
legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak  dalam  mencapai  suatu  tujuan tertentu  (Minarno,  2009:  179).  Asas legalitas  dalam  hukum  administrasi  biasa disebut sebagai  “ wetmatigheid van bestuur ”  (Latif,  2016:  23).  Asas  legalitas pada  dasarnya  tidak  memperhitungkan kekhususan  terhadap  arah  dan  tujuan diberikannya  suatu  wewenang  tertentu dalam setiap penerbitan keputusan.
Sedangkan  wewenang  pemerintah yang  bersifat  bebas  adalah  suatu  diskresi ( freis  ermessen ).  Menurut  Laica  Marzuki sebagaimana dikutip Juniarso Ridwan dan Achmad  Sodik  Sudrajat  bahwa freis ermessen merupakan  kebebasan  yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka  menyelenggarakan  pemerintahan, sejalan  dengan  meningkatnya  tuntutan pelayanan  publik  yang  harus  diberikan tata  usaha  negara  terhadap  kehidupan sosial  ekonomi  para  warga  yang  kian kompleks  (Arsyad,  2013:  158).  Dalam Pasal  1  butir  ke-9  (sembilan)  UU  No.  30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat  Pemerintahan  guna  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal peraturan-perundang-undangan tidak
mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas, dan/ atau adanya
stagnansi pemerintahan”.  Berdasarkan  Pasal  22 Ayat  (2)  Undang-Undang  No  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan  bahwa  diskresi  hanya  dapat
dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk:
a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah;
b. Mengisi kekosongan hukum;
c. Memberikan kepastian hukum;
d. Mengatasi  stagnansi  pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Bentuk  penyalahgunaan  wewenang bebas  adalah detournement  de  pouvoir , contohnya  adalah,  karena  adanya  suatu kesalahan  dalam  penggunaan  diskresi ( freis  ermessen ),  atau  penyimpangan kebijakan  oleh  pejabat  publik  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  organ pemerintahan (Arsyad, 2013: 24). Tindakan pemerintahan ( bestuurshandeling ) dengan menggunakan peraturan kebijakan ( beleidsregel ) yang bersumber dari diskresi ( freies ermessen ) memang sangat diperlukan, karena diskresi ( freies ermessen )  merupakan  kebebasan  yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan, sejalan  dengan  meningkatnya  tuntutan publik ( bestuurzorg ) yang harus diberikan tata  usaha  negara  terhadap  kehidupan sosial  ekonomi  para  warga  negara  yang kian  kompleks  (Jurnal  Hukum  dan Peradilan. Vol. 6 (1), 2017: 54). Terhadap hal  ini  Sudikno  Mertokusumo  pernah menyatakan bahwa, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna, pemerintah memerlukan kebebasan dalam tindakan-tindakannya (Mertokusumo,
2014:  56).  Sejalan  dengan  hal  tersebut, menurut Sjachran Basah, diberlakukannya
freis  ermessen oleh  administrasi  negara itu  dimungkinkan  oleh  hukum  agar  dapat bertindak  atas  inisiatif  sendiri,  terutama dalam  penyelesaian  persoalan-persoalan yang penting  yang timbul secara tiba-tiba (Arsyad,  2013:  91).  Dalam  hal  demikian, pejabat  administrasi  negara  terpaksa bertindak  cepat  membuat  penyelesaian demi  menghindari  terjadinya  stagnansi jalanya  pemerintahan.  Namun  hendaknya keputusan-keputusan  atau  kebijakan  yang diambil  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah itu, harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dipergunakannya freis  ermessen ini bukanya tidak menimbulkan suatu permasalahan,  hal  ini  di  karenakan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap  hak  warga  negara  menjadi semakin  besar.  Pelanggaran-pelanggaran tersebut  tercermin  melalui onrechtmatige overheidsdaad , detournement  de  pouvoir , atau ultra  vires ,  ataupun abus  de  troit , yang  merupakan  bentuk-bentuk  daripada maladministrasi.  Secara  doktrin,  menurut Philipus  M.  Hadjon  penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum
administrasi  selalu  diparalelkan  dengan konsep detournement de pouvoir (Hadjon, et.al ,  2012:  21).  Penggunaan  wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk  tujuan  lain  yang  menyimpang  dari tujuan  yang  telah  diberikan  kepada wewenang  itu  (Hadjon, et.al ,  2012:  21).
Maka  berdasarkan  hal  tersebut  maka pejabat  tersebut  telah  melanggar  asas spesialitas.
Asas spesialitas ( specialiteitsbeginsel )  oleh  Tatiek  Sri Djamiati  menerjemahkan  dalam  bahasa hukum  Indonesia  menjadi  “asas  tujuan” (Latif,  2016:  21).  Asas  spesialitas ( specialiteitsbeginsel )  atau  asas  tujuan merupakan  tolak  ukur  atau  parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang  dalam  menentukan  terjadinya penyalahgunaan  wewenang  (Latif,  2016: 20).  Dalam  konsep  hukum  administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan  atau  kepada  pejabat  administrasi negara selalu disertai dengan  “tujuan dan maksud”  diberikannya  wewenang  itu, sehingga  penerapan  wewenang  itu  harus sesuai  dengan  “tujuan  dan  maksud” diberikannya  wewenang  itu  (Latif,  2016: 20).  Penggunaan  wewenang  yang  tidak sesuai  dengan  “tujuan  dan  maksud” pemberian  wewenang  itu  maka  seorang pejabat  tata  usaha  negara  tersebut  dapat dikatakan  telah  melakukan  pelanggaran administrasi (maladministrasi) dalam bentuk
penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir ).
Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam  bukunya  yang  berjudul De  Vrijheid  Van  De  Overheid (Latif, 2016: 20). Secara substansial specialiteitsbeginsel mengandung  makna bahwa  setiap  kewenangan  memiliki tujuan  tertentu  (Latif,  2016:  21).  Dalam kepustakaan  hukum  administrasi  sudah lama dikenal asas zuiverheid van oogmerk (ketajaman arah atau tujuan) (Latif, 2016: 21).  Dapat  disimpulkan  bahwa  asas  ini menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah  untuk  melakukan  kegiatan
pemerintahan dengan memperhatikan pada suatu tujuan.
Berkaitan dengan hal tersebut
Philipus  M.  Hadjon  dengan  menyitir pendapat Mariette Kobussen untuk mengukur  penyalahgunaan  wewenang dalam kaitannya dengan “beleidsvrijheid ” ( discreationary  power , freis  ermessen ) harus  didasarkan  atas  asas  spesialitas yang  melandasi  kewenangan  itu  sendiri (Latif,  2016:  21).  Berdasarkan  hal tersebut, maka pengujian terhadap peraturan  kebijakan  lebih  didasarkan secara doelmatigheid ,  maka  tolak  ukur yang  dipergunakan  adalah  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik.  Senada dengan  hal  tersebut,  menurut  H.  Abdul Latif,  dalam  mengukur  penyalahgunaan wewenang  terutama  berkaitan  dengan beleidsvrijheid ( discreationary  power, freis  ermessen )  harus  secara  didasarkan pada  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik,  karena  asas wetmatigheid tidak memadahi  (Latif,  2016:  24).  Menurut Philipus  M.  Hadjon,  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  merupakan  asas- asas  hukum  yang  tidak  tertulis  (AUPB), dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat  ditarik  aturan-aturan  hukum  yang dapat  diterapkan  (Hadjon et.al ,  2011:
270). Oleh karenanya untuk membuktikan adanya  pelanggaran  AUPB  harus  diukur secara factual (Latif, 2016: 26).
2. Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang Berkualitas
Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI yang
diselenggarakan  pada  tanggal  2  –  6
September  2007  di  Makassar,  pada intinya  berpendapat  antara  lain  (IKAHI, 2016: 53):
a. Suatu kebijakan merupakan persoalan
“kebebasan kebijakan”
( beleidsvrijheid,  freis  ermessen )  dari aparatur  negara  dalam  melaksanakan tugas publiknya, sehingga tidak dapat dinilai  oleh  hakim  pidana  ataupun oleh hakim perdata;
b. Apabila dihubungkan dengan aplikasi kebijakan ( beleidsvrijheid, freis ermessen, beleidsregels ), maka administrative penal law tidak termasuk dalam domain tindak pidana korupsi, tidak semua perbuatan/  delik  yang  menimbulkan keuangan negara adalah korupsi;
c. Beleidsvrijheid dan wijsheid dimiliki oleh setiap pejabat atau penyelenggara negara, yang memiliki kewenangan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang ada. Pembatasan  terhadap beleidsvrijheid berlaku,  apabila  terdapat  perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaan wewenang  ( detournement  de  pouvoir dan abus  de  droit ).  Penyelesaian terhadap penyimpangan ini,
dilakukan melalui peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara;
d. Freis ermessen digunakan oleh pejabat  atau  penyelenggara  negara untuk bertindak dalam rangka penyelesaian  keadaan  penting  dan mendesak,  yang  timbul  dan  dihadapi dalam praktik penyelenggaraan negara,  serta  harus  dijalankan  demi
tercapainya tujuan negara. Tolak ukur penggunaan freis  ermessen adalah
parameter asas-asas
umum
pemerintahan yang baik.
Penyalahgunaan  wewenang  memang merupakan  suatu  bentuk  maladministrasi, yaitu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  dalam  ranah  hukum administrasi.  Namun  hal  tersebut  dapat masuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana karena  beberapa  faktor  tertentu.  Menurut adagium  “ actus  non  facit  reum  nisi  men sit  rea ”  ( an  act  does  not  make  a  person guilty,  unless  the  mind  is  legally blameworthy ) secara singkat  yang berarti, untuk  menentukan  suatu  perbuatan  yang dilakukan seseorang bukanlah merupakan tindak pidana kecuali atas dasar niat yang jahat.  Sejalan  dengan  pendapat Curzon , “ the  maxim  draw  attention  two  essential element  of  crime:  the  physical  element (actus reus) and the mental element (mens rea )”  (Huda,  2015:  23).  Berdasarkan adagium tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  dua  syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat di  pidana,  yaitu actus  reus (perbuatan lahiriyah  yang  terlarang)  dan mens  rea (sikap batin yang tercela).
Menurut  Barda  Nawawi  Arief, actus reus tidak  hanya  menunjuk  pada  suatu perbuatan  ( an  act )  dalam  arti  yang  biasa, tetapi  mengandung  arti  yang  luas,  yaitu meliputi (Arief, 2014: 36):
a. Perbuatan  dari  si  terdakwa  ( the conduct of the accused person );
b. Hasil  atau  akibat  dari  perbuatannya itu ( it’s result/ consequences );
c. Keadaan-keadaan  yang  tercantum/ terkandung  dalam  perumusan  tindak pidana  ( surrounding  circumstances which are icluded in the definition of the offence ).
Sedangkan mens rea seringkali diterjemahkan  sebagai guilty  or  wicked mind (sikap  batin  yang  jahat)  (Arief,
2014:  37). Mens  rea dapat  berupa
intention (kesengajaan), recklessness (kesembronoan), dan negligence
(kealpaan/  kurang  hati-hati)  (Arief,  2014:
37).
Perbuatan penyalahgunaan wewenang  tercantum  sebagai  salah  satu unsur  delik  atau  tindak  pidana  dalam Pasal  3  Undang-Undang  no.  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:  “Setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Dalam  bagian  penjelasan  Pasal  3 Undang-Undang  no.  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak ada
penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud  dengan  “menyalahgunakan kewenangan”.  Oleh  karena  itu,  maka dapat  digunakan  teori-teori  atau  pendapat ahli untuk menjelaskan mengenai pengertian dari terminologi “menyalahgunakan  kewenangan”.    Untuk mengetahui apakah perbuatan
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan  oleh  pejabat  atau  pemerintah masuk  kedalam  kategori  tindak  pidana korupsi,  maka  harus  melihat  secara keseluruhan  unsur-unsur  delik  dalam pasal tersebut.
Unsur pertama adalah “dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  korporasi”.  Menurut  Lilik Mulyadi,  apabila  ditinjau  dari  aspek pembuktian, elemen “menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi”  dapat  lebih  mudah  dibuktikan Jaksa/  Penuntut  Umum  karena  unsur “menguntungkan”  tidak  memerlukan dimensi  apakah  tersangka/  Terdakwa tindak  pidana  korupsi  menjadi  kaya  atau bertambah  kaya  karenanya  (Mulyadi, 2015:  91).  Terhadap  unsur  ini,  Sudarto menambahkan  bahwa,  perkataaan  badan (korporasi)  tidak  hanya  berarti  badan swasta  misalnya  PT,  Yayasan  dan sebagainya tetapi juga badan pemerintahan  pemerintahan,  misalnya kantor,  jawatan  (Sudarto,  2007:  133). Pada  frasa  “dengan  tujuan”  merupakan unsur  batin  yang  menentukan  arah  dari perbuatan  penyalahgunaan  kewenangan yang  dilakukan  oleh  orang  tersebut (Sudarto, 2007: 134).
Unsur kedua adalah
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan  atau kedudukan”. Dalam  penjelasan  Pasal  3  UU  Tipikor, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan “menyalahgunakan  kewenangan”.  Oleh karena  itu,  maka  dapat  digunakan  teori- teori atau pendapat ahli untuk menjelaskan  mengenai  pengertian  dari terminologi “menyalahgunakan kewenangan”. H. Abdul Latif berpendapat, bahwa unsur menyalahgunakan  kewenangan  dalam tindak  pidana  korupsi  merupakan species delict dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan  pejabat  publik,  bukan  dalam kaitan  dan  pemahaman  jabatan  dalam ranah  struktur  keperdataan  (Latif,  2016: 41).  Rumusan  tindak  pidana  korupsi tersebut  harus  diartikan  sebagai  aparatur negara  atau  pejabat  publik  yang  tentunya memenuhi  unsur,  yaitu:  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang,  memangku suatu  jabatan  atau  kedudukan,  dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintah negara (Latif, 2016: 41).
Berdasarkan hal tersebut maka pemaknaan “penyalahgunaan
kewenangan”  harus  diartikan  dalam konteks  pejabat  publik,  bukan  pejabat dalam  ranah  swasta  meskipun  pejabat swasta juga memiliki jabatan.
Merujuk  pada  rumusan  tersebut  pada dasarnya,  korupsi  tipe  kedua  ini  hanya diterapkan kepada seorang pejabat/
pegawai  negeri  karena  hanya  pegawai negerilah  yang  dapat  menyalahgunakan jabatan,  kedudukan  dan  kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  pada dirinya.  Menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat (2)  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,
pengertian pegawai negeri meliputi:
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang
Kepegawaian  (Undang-Undang  No.
43 Tahun 1999);
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (Pasal  92 KUHP);
c. Orang  yang menerima gaji atau upah dari  suatu  korporasi  yang  menerima gaji  atau  upah  dari  suatu  korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
d. Orang  yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan  modal  atau  fasilitas dari negara atau masyarakat.
Lilik  Mulyadi  menyatakan  bahwa, terminologi  “menyalahgunakan”  adalah sangat  luas  cakupan  pengertiannya  dan tidak terbatas secara limitatif sebagaimana ketentuan  Pasal  52  KUHP  (Mulyadi, 2015:  93).  Secara  sederhana  dapat dijelaskan bahwa, kata
“menyalahgunakan” di sini dapat diartikan  dalam  konteks  adanya  hak  atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain atau korporasi. Begitu pula mengenai kata
“menyalahgunakan  kesempatan”,  dapat diartikan terdapat adanya penyalahgunaan waktu  atau  kesempatan  yang  dilakukan oleh  pelaku  karena  adanya  kedudukan atau jabatan yang dimiliki.
Senada  dengan  hal  tersebut,  menurut H.  Abdul  Latif,  yang  dimaksud  dengan “kesempatan”  adalah:  “peluang  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  tindak pidana  korupsi,  peluang  mana  tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang cara kerja  yang  berkaitan  dengan  jabatan  atau kedudukan  yang  di  jabat  atau  diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi” (Latif, 2016:  46).  Pengertian  “menyalahgunakan sarana” berarti nampak adanya
penyalahgunaan
perlengkapan atau fasilitas  yang  diperoleh  karena  jabatan atau kedudukan pada diri pelaku.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau  metode  kerja  yang  berkaitan  dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana  korupsi  (Latif,  2016:  46).  Dalam perumusan  unsur  ini,  terdapat  kata “jabatan” dan “kedudukan” yang memiliki  definisi  yang  berbeda.  Menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, yang dimaksud  dengan  “jabatan”  adalah  suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan  dilakukan  guna  kepentingan  negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan  dengan  organisasi  sosial tertinggi  yang  diberi  nama  negara  (Latif, 2016: 49).
Unsur  ketiga  adalah,  “perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara  atau  perekonomian  negara”. Menurut pembentuk undang-undang
dalam  penjelasannya  menentukan  bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara  dalam  bentuk  apapun,  yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk  di  dalamnya  segala  bagian kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan kewajiban  yang  timbul  karena  (Mulyadi, 2015: 88):
a. Berada dalam penguasaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat  negara,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah; dan
b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban  Badan  Usaha Milik  Negara/  Badan  Usaha  Milik Daerah,  yayasan,  badan  hukum,  dan perusahaan  yang  menyertakan  modal pihak  ketiga  berdasarkan  perjanjian dengan negara.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  secara sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa perbuatan  merugikan  adalah  perbuatan yang  mengakibatkan  menjadi  rugi  atau menjadi berkurang, sehingga unsur “merugikan  keuangan  negara”  diartikan sebagai menjadi ruginya keuangan negara atau  berkurangnya  keuangan  negara
(Mulyadi, 2015: 88). Menurut
Muhammad  Djafar  Saidi  dan  Eka Merdekawati  Djafar,  secara  spesifik pengertian  kerugian  keuangan  negara mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut (Saidi, 2017: 122):
a. Berkurangnya  uang  atau  barang milik  negara  yang  nyata  dan  pasti jumlahnya;
b. Akibat  dari  perbuatan  yang  tidak bersesuaian dengan hukum; dan
c. Dilakukan  karena  kesengajaan  atau kelalaian.
Sebagai dasar untuk mengkaji substansi/ unsur tentang timbulnya kerugian  keuangan  negara,  yaitu  dengan menggunakan  kaidah  hukum  keuangan negara,  terutama  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  jo.  Pasal  59 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara (Saidi,  2017:  123).  Pasal  35  ayat  (1)  UU Keuangan berbunyi “setiap pejabat negara dan  pegawai  negeri  bukan  bendahara yang  melanggar  hukum  atau  melalaikan kewajibannya  baik  langsung  atau  tidak langsung  yang  merugikan  keuangan negara  diwajibkan  mengganti  kerugian dimaksud”.  Sedangkan  Pasal  59  ayat  (2) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
berbunyi  “bendahara,  pegawai  negeri bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang karena  perbuatannya  melanggar  hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan  kepadanya  secara  langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.
Berdasarkan  kedua  kaidah  hukum tersebut  secara  singkat,  dapat  diketahui bahwa  timbulnya  kerugian  keuangan negara  disebabkan  oleh  (Saidi,  2017: 124):
a. Pejabat  negara,  bendahara,  pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain;
b. Perbautan  yang  tidak  bersesuaian dengan hukum;
c. Perbuatan melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan
Sedangkan  adanya  kata  “dapat”
sebenarnya memberikan fleksibilitas kepada  Jaksa/  Penuntut  Umum  tidaklah harus membuktikan adanya unsur
kerugian
“keuangan/ perekonomian negara”  karena  tindak  pidana  korupsi merupakan  delik  formal,  yaitu  adanya tindak  pidana  korupsi  cukup  dengan dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya  akibat  (Saidi,  2017:  94). Namun dalam perkembangan nya,
berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi  No.  25/  PUU-XIV/  2016, dalam  amar  putusannya  menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan mengikat. Maka berdasarkan hal tersebut  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan  delik  material  yang  berarti adanya  tindak  pidana  korupsi  harus menimbulkan
akibat yang tidak dikehendaki,  dalam  hal  ini  kerugian negara harus jelas jumlahnya.
Berdasarkan uraian tersebut sangatlah jelas,  bahwa actus  reus dalam  Pasal  3 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan” yang  berakibat  pada  “kerugian  keuangan dan perekonomian negara”.
Sedangkan unsur mens rea tercantum dalam frasa ”dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau korporasi”, yang berarti bahwa si pelaku  benar-benar  menghendaki  atau memiliki  tujuan  untuk  menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Unsur mens  rea sangatlah  penting  untuk dibuktikan, karena apabila unsur ini tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan “penyalahgunaan wewenang” yang dilakukan  termasuk  ke  dalam  perbuatan Maladministrasi  yang  merupakan  ranah Hukum  Administrasi  Negara  karena perbuatan  tersebut  bukanlah  suatu  tindak pidana.
Hal yang senada pernah dikemukakan oleh  Andhi  Nirwanto,  untuk  menentukan apakah  keputusan  dan/  atau  tindakan pejabat  pemerintahan  merupakan  domain tindak  pidana  korupsi,  tentunya  harus mencermati substansi perbuatannya sebagai  landasan  untuk  mengungkap kebenaran  material  dalam  perkara  pidana (IKAHI,  2016:  57).  Terkait  perbuatan diskresi, Andhi Nirwanto mengutip pendapat dari Ronald Dworkin dan H.L.A
Hart melalui  “ doughnout  theory  of discretion ”  menjelaskan  domain  diskresi berada  pada  lubang  lingkaran  sebuah donat  (IKAHI,  2016:  53).  Hal  ini  berarti bahwa kebijaksanaan atau diskresi merupakan  area  kosong  di  tengah  sebuah donat  ( the  hole  in  the  doughnut ),  yang tidak  mungkin  diatur  secara  rinci  dalam sebuah  undang-undang  (IKAHI,  2016: 53).  Akan  tetapi Dworkin dan Hart berpendapat,  bahwa  kebijakan  pejabat pemerintahan
harus senantiasa
memperhatikan pada peraturan perundang-undangan,
keterampilan, pengetahuan,  wawasan  dan  visi  dari pejabat publik yang bersangkutan terhadap  tujuan  utama  yang  hendak dicapai dari kebijakan yang dikeluarkannya (IKAHI, 2016: 53).
Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan  bahwa,  guna  mencegah terjadinya  tindak  pidana  korupsi  di samping  teradapat  aturan  yang  ketat  di dalam menetapkan Keputusan dan melakukan  Tindakan  sesuai  dengan  UU Administrasi  Pemerintahan,  maka  Badan dan/  atau  Pejabat  Pemerintahan  harus menghindarkan diri dari tindakan diskresioner  yang  mengandung  nuansa hukum pidana seperti: kecurangan ( deceit ), manipulasi ( manipulation ),
penyesatan ( mispresentation ),
penyembunyian  fakta  ( concealment  of facts ),  pelanggaran  kepercayaan  ( breach of  trust ),  akal-akalan  ( subterfuge ),  atau pengelakan peraturan ( illegal
circumvention )  (Jaya,  2014:  9).  Apabila parameter  dan  teori  hukum  yang  telah disebutkan  tidak  terbukti,  menurut  Andhi Nirwanto  dapat  terjadi  dua  kemungkinan yaitu (IKAHI, 2016: 58):
a. Merupakan kealpaan atau keteledoran ( negligence ) akibat
kurang pengetahuan, kurang pengalaman atau  tidak  profesonal  ( malpraktek ); atau
b. Wanprestatie ( failure  to  perform  an obligation )  atau  perbuatan  melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) sebagaimana  dimaksud  Pasal  1365
KUH Perdata.
Tindakan pejabat pemerintahan berupa  kealpaan  ( negligence )  sebagai akibat  kurangnya  pengetahuan  ataupun keterampilan  hanya  bisa  menimbulkan tuntutan pidana, apabila kealpaan tersebut dirumuskan  sebagai  unsur  perbuatan  atau “ dolus  eventualis ”  (IKAHI,  2016:  58).
Namun  sebaliknya,  apabila  parameter  di atas  terpenuhi  maka  keputusan  dan  atau tindakan pejabat pemerintahan merupakan ranah  hukum  pidana,  karena  seluruh parameter  negatif  di  atas  bernuansa kesengajaan jahat dan menimbulkan unsur sifat  melawan  hukum  dalam  hukum pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat  disimpulkan  untuk  mengetahui apakah  keputusan  atau  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pejabat publik berkualitas  sebagai  tindak  pidana  korupsi apabila  telah  terjadi  perbuatan  melawan hukum  pidana,  dan  di  temukan  adanya sikap  batin  yang  jahat  ( mens  rea )  dari pejabat publik tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan  sebelumnya,  maka  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Dalam  menentukan  batasan-batasan antara  perbuatan  maladministrasi  dengan tindak  pidana  korupsi  terkait  unsur “penyalahgunaan  kewenangan”  dapat mempergunakan beberapa parameter, yaitu  dalam  mengukur  penyalahgunaan wewenang  yang  dikarenakan  wewenang terikat  adalah  dengan  menggunakan  asas wetmatigheid (peraturan perundang- undangan),  dan  apabila  karena  adanya suatu  diskresi  atau  wewenang  bebas,
selain  menggunakan  asas  spesialitas ( specialiteit  beginsel )  digunakan  pula asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik
( algemene  beginselen  van  behoorlijk bestuur )  yang  berdasarkan  ke-efektifan nya  ( doelmatigheid )  suatu  keputusan pejabat  publik  yang  telah  dikeluarkan. Badan  dan/  atau  Pejabat  Pemerintahan harus  menghindarkan  diri  dari  tindakan diskresioner  yang  mengandung  nuansa hukum pidana seperti: kecurangan ( deceit ), manipulasi ( manipulation ),
penyesatan ( mispresentation ),
penyembunyian  fakta  ( concealment  of facts ),  pelanggaran  kepercayaan  ( breach of  trust ),  akal-akalan  ( subterfuge ),  atau pengelakan peraturan ( illegal
circumvention ).

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada semua pihak yang terkait, khususnya  para  guru-guru  serta  rekan- rekan  kelas  Pembaharuan  Hukum  Pidana di  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro,  yang  telah  memberikan masukan  terhadap  penulisan  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Adji,  Indriyanto  Seno,  2009, Korupsi  dan Penegakan  Hukum ,  Diadit  Media, Jakarta.
Anggriani,  Jum,  2012 Hukum  Administrasi Negara , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Arsyad,  H.  Jawade  Hafidz,  2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum
Administrasi  Negara) ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Arief,  Barda  Nawawi,  2014, Perbandingan Hukum  Pidana  -    Edisi  Revisi ,    Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Atmasasmita,  Romli,  2004 Sekitar  Masalah Korupsi  -    Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional , Mandar Maju, Bandung
Djaja, Ermansjah, 2010, Meredesain Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  – Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  012-016-019/  PPU- IV/ 2006 , Sinar Grafika, Jakarta.
Hadjon,  Philipus  M. et.al .  2012. Hukum Adminstrasi dan Tindak Pidana Korupsi ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta. ________, 2011, Pengantar Hukum Administrasi  Indonesia ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
HR,  Ridwan,  2014, Hukum  Administrasi Negara, Raja  Grafindo  Persada,  . Jakarta.
Huda,  Chairul,  2015, Dari  “Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan”  Menuju  Kepada “Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa  Kesalahan”  –  Tinjauan  Kritis Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Prenadamedia Group, Jakarta.
Ikatan  Hakim  Indonesia,  2016, Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  2008, Beberapa Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Latif, H. Abdul, 2016, Hukum Administrasi – Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi . Prenada Media Group, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  2014, Perbuatan Melawan  Hukum  Oleh  Pemerintah , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
Minarno, Nur Basuki, 2009, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah , Laksbang Mediatama, Surabaya.
Muladi dan Diah Sulistyani, 2016, Kompleksitas Perkembangan Kebijakan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal, Alumni, Bandung.
Mulyadi, Lilik, 2015, Tindak Pidana Korupsi di  Indonesia  -  Normatif,  Teoritis, Praktik,  dan  Masalahnya ,  Alumni,
Bandung.
Pujiyonom,  2007, Kumpulan  Tulisan  Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji,  2013,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Ringkas, Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sudarto,  2007, Hukum  dan  Hukum  Pidana . Alumni, Bandung.
Saidi, Muhammad Djafar dan Eka
Merdekawati  Djafar,  2017, Hukum Keuangan Negara – Teori dan Praktik , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Makalah/Pidato
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Sosialisasi UU  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  dalam rangka  Pencegahan  Tindak  Pidana
Korupsi”, Makalah ,  Kab.  Pati,  29 September 2015

## Artikel Jurnal
Nurhayati,  Ratna  dan  Seno  Wibowo Gumbira.
2017. Pertanggungjawaban  Publik  dan
Tindak  Pidana  Korupsi.  Jurnal Hukum  dan  Peradilan.  Vol.  6  (1)  : 54
Rokhim,  Abdul.  2013.  Kewenangan Pemerintah  dalam  Konteks  Negara Kesejahteraan (Welfarestate). Jurnal Dinamika  Hukum.  Vol.  XIX  (36)  : 136

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun
2001 Tentang Tindak Pidana
Korupsi
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004
Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.