Volume 25 Nomor 2 September 2020

## KINERJA PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS DITIJNAU DARI FUNGSI PENYULUH DI MASA PANDEMI COVID- 19

## PERFORMANCE OF NON-PNS HINDU RELIGIOUS COUNCILS ADJUSTED FROM
THE FUNCTION OF COUNSELERS IN THE PANDEMIC TIME COVID-19
Oleh

## Sugiman, I Nyoman Santiawan
Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah sugimansthd@gmail.com , inyomansantiawan@gmail.com

## Abstrak
Penyuluh  Agama  Hindu  merupakan  ujung  tombak  pembinaan  umat  Hindu  disetiap daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  penyuluh  agama  Hindu  Non  PNS Kementerian  Agama  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  ditinjau  dari  fungsi  penyuluh  agama  di masa  pandemic  Covid-  19.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  pengambilan  data dengan  obeservasi  dan  wawsncara  lansung  dengan  pihak  pihak  yang  terkait  seperti  tokoh umat,  penyuluh,  bimas  Hindu  DIY  dan  beberapa  umat  sekitar  DIY.  Pengolahan  data  pada penelitian  ini  menggunakan  3  tahap,  yang  pertama  reduksi  data,  penyajian  data  kemudian disimpulkan  dan  diverifikasi  untuk  mendapatkan  data  yang  benar-benar  relevan  dan  tingkat akurat yang tinggi. Kreteria/ Indikator fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui kinerja Penyuluh  Agama  Hindu  ada  4  kreteria  yang  akan  dinilai,1.  Funsgi  Informatif,  2.  Fungsi Edukatif, 3. Fungsi Konsultatif dan 4. Fungsi Advikatif. Dari keempat kreteria tersebut hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penyuluh  mampu menjalakan  fungsinya  walaupun  dalam kondisi pandemic covid-19. Hasil penelitian dari keempat fungsi tersebut adalah: 1. Penyuluh berberan  aktif  dalam  menyapaikan  informasi  terkait  peraturan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  penanggulangan  Covid-  19.  2.  Penyuluh  mampu  menjalankan  tugasnya  fungsi edukatif  dengan  melakukan  penyuluhan/  pembinaan  daring,  membuat  koneten  tulisan, membuat video pendek yang disebarkan di social media. 3. Penyuluh menjadi garda terdepan dalam  menerapkan  peraturan  pemerintah  untuk  pelaksanaan  ibadah  dirumah  ibadah  sesuai peraturan pemerintah. 4. Penyuluh memberikan pendampingan kepada umat yang terdampak Covid-19  yang  bagi  beberapa  warga  yang  menerima  tuduhan  terpapar  Covid-19.  Dari  hasil tersebut  kesimpulan  penelitian  ini  adalah  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  mampu melaksanakan kinerja dengan baik dan sesuai fungsinya walaupu di masa pandemi Covid-19. Bahkan  para  penyuluh  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  penanggulangan  Covid-  19 dengan menjadi rewalan untuk mendata, memverifikasi dan mendistribusikan bantuan untuk umat Hindu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kata Kunci :Kinerja, Fungsi, Penyuluh Agama Hindu dan Covid-19.

## ABSTRACT
The  instructor  Hindu  Religion  is  the  spearhead  of  the  formation  of  Hindus  in  every  region. This study aims to determine the performance of non-PNS Hindu religious instructors in the Ministry of Religion of the Special Region of Yogyakarta in terms of the function of religious
extension  agents  during  the  Covid-19  pandemic.  This  research  method  uses  data  collection methods  with  observation  and  direct  interview  with  related  parties  such  as  community leaders,  extension  workers.  ,  DIY  Hindu  bimas  and  some  devotees  around  DIY.  Data processing in this study uses 3 stages, the first is data reduction, data presentation and then conclusions and verification to obtain data that is truly relevant and a high level of accuracy. The  criteria  /  function  indicators  that  will  be  used  to  determine  the  performance  of  Hindu Religious  Instructors  are  4  criteria  that  will  be  assessed,  1.  Informative  Functions,  2. Educative  Functions,  3.  Consultative  Functions  and  4.  Advocative  Functions.  Of  the  four criteria,  the  results  of  this  study  indicate  that  extension  workers  are  able  to  carry  out  their functions even in the Covid-19 pandemic conditions. The results of the research on these four functions are: 1. Extension officers are active in delivering information related to government regulations  related  to  Covid-19  response.  2.  Extension  officers  are  able  to  carry  out  their educational  duties  by  conducting  online  counseling  /  coaching,  making  written  content, making short videos that spread on social media. 3. Extension officers are at  the forefront of implementing government regulations for the implementation of worship in houses of worship according  to  government  regulations.  4.  Extension  officers  provide  assistance  to  people affected  by  Covid-19 for  some  residents who  have  received  accusations  of  being exposed  to Covid-19.  From  these  results,  the  conclusion  of  this  study  is  that  the  Non-PNS  Hindu Religious Instructors are able to perform well and according to their function even during the Covid-19 pandemic. Even the extension workers had a very big role in the response to Covid- 19 by being a rewall to record, verify and distribute aid to Hindus in the Special Region of Yogyakarta.
Keywords: Performance, Function, Hindu Religion and Covid-19 Extension.

## I. PENDAHULUAN
Kinerja  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  kerja  atau  program yang sudah disepakati. Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan  dan  menyempurnakannya  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya  dengan  hasil  seperti yang  diharapkan.  Dari  definisi  diatas  kinerja  lebih  ditekankan  pada  tanggung  jawab  dengan hasil  yang  diharapkan.  Kinerja  dianggap  penting  bagi  organisasi,  karena  keberhasilan  suatu organisasi  dipengaruhi  oleh  kinerja  itu  sendiri.  Istilah  kinerja  berasal  dari  kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi  kerja  atau  prestasi  sesungguhnya  yang dicapai  oleh  seseorang).  Pengertian kinerja  (prestasi  kerja)  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  tanggungjawab  yang  diberikan  kepadanya  (Hamzah,  2018).  Prawirosentono mengemukakan  bahwa  kinerja  adalah  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tangungjawab masing-masing,  dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan  organisasi  bersangkutan  secara  legal, tidak  melanggar  hukum,  dan  sesuai  dengan  moral  maupun  etika.  Sedangkan  Cormick  dan Tiffin  dalam  Sutrisno  (2011)  mengemukakan  kinerja  adalah  kuantitas,  kualitas,  dan  waktu yang  digunakan  dalam  menjalankan  tugas.  Menurut  Stephen  P.  Robbin  dalam  Rai  (2008) kinerja merupakan  hasil evaluasi  kerja  yang  telah  dilakukan  dibanding  dengan  kriteria  yang telah  ditetapkam  bersama.  Kerja  yang  dilakukan  seharusnya  tidak  ada  unsur  paksaan  dan dilakukan  dengan  semangat  yang  tinggi.  Indikator  dalam  mengukur  suatu  kinerja  dapat
dilakukan  berbagai  cara,  menurut    Mangkunegara  (2007:67)  untuk  mengukur  kinerja  dapat dilakukan  dengan  memakai  empat  indikator  yaitu:  Kualitas,  Kuantitas,  Pelaksanaan  Tugas dan Tanggung Jawab.
Dalam  kitab  suci  Hindu,  banyak  sekali  sloka/matra  yang  memberikan  petunjuk bagaimana  saharusnya  setiap  umat  dalam  melaksanakan  swadharma/  kewajiban  dalam bekerja. Dalam Bhagawad Gita disebutkan:
Tasmad asaktah satatam karyam karma samacara asakto hy acaran karma param apnoti purusah Bhagawad Gita III.19
Artinya :
Oleh  karena  itu  laksanakan  segala  kerja  Sebagai  kewajiban  tanpa  terikat  (pada akibatnya), Sebab kerja yang bebas dari keterikatan bila melakukan pekerjaan itu orang itu akan mencapai (tujuan) yang tertinggi.
Pada  sloka  Bhagawa  Gita  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa  setiap  orang  harus melaksanakan kerja tanpa paksaan dan keterikatan, karena apabila itu dlakukan dengan iklas dan semangat tinggi akan mencapai tujuan  yang tertinggi. Dalam organisasi, masing-masing bidang mempunyai tugas yang berbeda, sehingga untuk menuju tujuan bersama maka semua bidang harus bisa bekerja sama dalam mencapai visi organisasi.
Penyuluh Agama merupakan kepanjangan tangan kementerian agama dalam memberikan pembinaan  kepada  umat.  Jika  di  dalam  KMA  Nomor  79  Tahun  1985  Penyuluh  Agama merupakan  Pembimbing  umat  beragama  dalam  rangka  pembinaan  mental,  moral  dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama Hindu merupakan petugas yang diangkat  Pembimas  Hindu  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Daerah  yang  diberi  tugas untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan umat dengan bahasa agama untuk mencapai visi Kementerian Agama Republik Indonesia.
Adapun  aturan  yang  mengatur  tentang  Penyuluh  Agama  Non  PNS  adalah  Keputusan Menteri Agama (KMA) No 79 Tahun 1985 Tentang Penyuluh  Agama Non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 150 Tahun 2011 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama  Non  PNS,  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  No.  148  Tahun  2014  Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No.  776  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Honorarium  Bagi  Penyuluh  Agama  Non  PNS, Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia    Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Penetapan Honorarium  Bagi  Penyuluh  Agama  Non  PNS  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Hindu  Nomor  93  Tahun  2019  Tentang  Petunjuk  Pengangkatan,  Penetapan  dan Pemberhentian Penyuluh Agama Hindu Non PNS.
Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Honorarium  Bagi  Penyuluh  Agama  Non  PNS  di  putuskan  bahwa  honor  naik  menjadi  Rp. 1.000.000  perbulan.  Dengan  kenaikan  honor  tersebut  maka  diharapkan  kinerja  penyuluh Agama  Non  PNS  dapat  meningkat  dan memberikan  hasil  yang  baik  dari  sebelumnya.  Sejak diberlakukanya  keputusan  itu,  maka  berbagai  pedoman  telah  dibuat,  mulai  dari  mekanisme pengangkatan  dan  tugas  dan  kewajiban  penyuluh  yang  diberlakukan  minimal  melakukan
penyuluhan  dalam  satu  minggu  sejumlah  2  kali  atau  8  kali  dalam  sebulan.  Tugas  dan kewajiban  Penyuluh  Agama  Non  PNS  sudah  hampir  sma  dengan  tugas  dan  kewajiban penyuluh  Agama  PNS.  Dalam  beberapa  tahun  kedepan  akan  dilakukannya  inpasing  bagi penyuluh  Agama  Non  PNS  sehingga  setelah  diinpasing  maka  pengasilan  bagi  penyuluh Agama Non PNS akan sama dengan penyuluh Agama PNS.
Hasil Observasi di Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementeria Agama Daerah Istimewa Yogyakarta,  data  penyuluh  Agama  Non  PNS  tahun  2020  ada  30  penyuluh  dengan  rincian sebagai sebagai berikut: yang bertugas untuk wulayah DIY 3 Penyuluh, di Kabupaten Sleman 6  Penyuluh,  di  Kabupaten  Bantul  ada  5  Penyuluh,  di  Kota  Yogyakarta  ada  3  Penyuluh,  di Kabupaten Gunungkidul ada 12 Penyuluh dan di Kabupaten Kulonprogro ada 1 penyuluh.
Dengan  30  penyuluh  Agama  Hindu    Non  PNS  Pembimas  Hindu  Kanwil  Kemenag DIY sangat terbantu dalam memberikan pembinaan umat maupun menjalankan program yang sudah  ditetapkan.  Dalam  melaksanakan  dan  menempatkan  wilayah  tugas  Pembimas  Hindu Kanwil  Kemenag  DIY  memiliki  kebijakan  tersendiri  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan masing-masing penyuluh Agama Hindu yang diangkat sehingga dalam melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan umat yang dibina.
Di Daerah
Istimewa
Yogyakarta,
berdasarkan data https://kependudukan.jogjaprov.go.id/ jumlah  total  umat  Hindu  3.599  jiwa  dengan  rincian  di Kota Yogyakarta terdapat 515 jiwa, Kabupaten Sleman 1.158 jiwa, Kabupaten Gunungkidul, 1.140  jiwa,  Kabupaten  Bantul  761  jiwa  dan  Kabupaten  Kulonprogo  25  jiwa.  Data  tersebut adalah  data  yang  tercatat  di  kependudukan  DIY,  tetapi  jumlah  data  yang  tidak  tercatat  juga sangat  banyak,  berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan  di  perguruan  tinggi  dan  sekolah terdapat  sekitar  2.000  jiwa  yang  berdomisili  sementara  di  DIY  yang  terdiri  dari  pelajar, mahasiswa dan pegawai karena tugas kerja. Jadi jika ditotal keseluruhan umat Hindu yang ada di  DIY  tahun  2020  adala  sejumlah  kurang  lebih,  5.599  jiwa.  Angka  yang  tidak  sedikit, mengingat DIY sendiri dikenal dengan kota pendidikan tempat bagi para intelektual, sehingga semua  umat  harus  bisa  dibina  dengan  baik.  Sebutan  lain  DIY  adalah  miniatur  Indonesia,  di DIY  mudah  sekali  ditemui  orang  dari  seluruh  Indonseia,  sehingga  ini  yang  menjadi  tugas penting  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  dalam  melakukan  pembinaan  kepada  umat  yang heterogen  terutama  kaum  pelajar  dan  mahasiswa.  Pelajar  dan  mahasiswa  ini  akan  menjadi teladan pada saat selesai menyelesaikan pendidikan dan pulang ke daerah masing-masing, dan diharapkan  mampu  memberikan  menyampaikan  kesan  yang  baik  kepada  warga  di  tempat asal.  Inilah  yang  menjadi  titik  penting  penelitian  ini  dilakukan  dan  juga  pembinaan merupakan yang saat nin metode pembinaan umat yang saat ini dilakukan pada peretemuan- pertemuan  keumatan  baik  yang  berskala  besar  maupun  skala  kecil,  mulai  dari  kumpulan arisaan  kumpulan  banjar,  asrham,  pasraman  sampai  kegiatan  upacara  kegamaan  yang  besar (Santiawan, 2019)
Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  secara  resmi  kasus  pertama  Covid-19  di Indonesia  di  Istana  Negara  tanggal  2  Maret  2020.  Dua  warga  negara  Indonesia  yang  positif Covid-19  tersebut  mengadakan  kontak  dengan  warga  negara  Jepang  yang  datang  ke Indonesia.  Pada  11  Maret  2020,  untuk  pertama  kalinya  warga  negara  Indonesia  meninggal akibat  Covid-19.  Korban  yang  meninggal  di  Solo adalah  seorang  laki-laki  berusia 59  tahun, diketahui sebelumnya menghadiri seminar di kota Bogor, Jawa Barat, 25-28 Februari 2020.
Di minggu yang sama, pasien 01 dan 03 dinyatakan sembuh. Kedua pasien yang resmi dinyatakan  sembuh  dan  boleh  meninggalkan  rumah  sakit  pada  13  Maret  2020  itu  adalah kesembuhan  pertama  kali  pengidap  Covid-19  di  Indonesia.  Pasien  02  yang  berusia  lanjut, yakni 64 tahun, juga berhasil mengatasi Covid-19. Sebulan lebih sesudah masuknya Covid-19 ke  Indonesia,  untuk  pertama  kalinya  tercatat  angka  kesembuhan  pengidap  covid-19  lebih besar  dari  jumlah  penduduk  yang  meninggal  karena  virus  tersebut.  Tanggal  16  April  2020, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan 548 pasien yang sembuh, sedangkan  jumlah  pasien  meninggal  496  orang.  Namun,  data  kesembuhan  pasien  Covid-19 yang melampaui angka pasien meninggal bukanlah tanda bahwa wabah virus ini akan segera teratasi  di  Indonesia.  Sejauh  ini,  angka  kasus  Covid-19  di  Indonesia  terus  meningkat.  Baru sebulan  lebih  sejak  dinyatakan  resmi  muncul  jumlah  kasus  pengidap  virus  korona  di Indonesia mencapai di atas
5.500 kasus. https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/
Hingga  Senin  (31/8/2020)  petang.  Pemerintah  melalui  kementrian  kesehatan  dan BNPB  merilis  data  sebaran  peta  penyebaran  virus  corona.  Data  terakhir  yang  dilansir  dari BPNB menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 174.796 pasien. DI  Yogyakarta  Kasus  Baru:  28  orang,  Sembuh:  1.026  orang,  Meninggal  Dunia:  39  orang, Terkonfirmasi: 1.425 orang. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga diri supaya terhindar dan  tidak  terpapar  Covid-19.  Seluruh  kegiatan  masyarakatpun  dibatasi  dan  diatur  untuk menekan  dan  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  ini  termasuk  kehidupan  beragama  juga ikut  terkena  dampak  akibat  pandemi  Covid-19  ini.  Himbauan  untuk  melakukan  ibadah  di rumah  menjadi  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  seluruh  umat  beragama.  Kegiatan ibadah di rumah ibadah dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Perubahan  kehidupan  beragama  menjadi  tantangan  tersendiri  kepada  para  penyuluh untuk  melakukan  tugasnya  dengan  baik.  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  di  Yogyakarta biasanya  melaksanakan  tugasnya  yang  banyak  bertatap  muka  dengan  umat  dengan  adanya Covid-19 ini menjadi terhabat untuk melakukan tatap muka dengan umat. Dari latar belakang diatas  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Kinerja  Penyuluh Agama  Hindu  Non  PNS  DI  Tinjau  Dari  Fungsi  Penyuluh  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, penelitian  ini dilakukan Yogyakarta untuk Penyuluh Agama Hindu NON PNS,  pengambilan data dengan  cara  observasi, pengamatan,  dokumentasi  dan  wawancara,   yang  merupakan sumber      data      yang    utama,  sedangkan  cara  analisis  datanya  yaitu  dengan  mengamati, memahami,  dan  menafsirkan  setiap  fakta    atau    data    yang    telah    dikumpulkan    serta hubungan  di  antara  fakta (Moleong, 2013). Data  penelitian  yang  peneliti peroleh  melalui observasi  dan  wawancara  dengan  informan  selama  penelitian  di  lapangan selanjutnya di paparkan,  kemudian  dicari  pokok-pokok  penting  yang  terkandung  di  dalamnya  sehingga
dapat    di    ketahui    dengan    jelas    maknanya.    Data    yang    peneliti    peroleh    selanjutnya diseleksi  dan  di  kode  untuk  memperoleh  konsep  yang  lebih  sederhana  sehingga  relatif lebih mudah dipahami (I Nyoman Santiawan, 2020)

## III. PEMBAHASAN

## A. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama
Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki tugas sebagai beriku:
1. Melaksanakan  penyuluhan  agama  dalam  arti  yang  luas,  yaitu  pembimbingan  dan penerangan di bidang agama Hindu;
2. Memberikan teladan kepada umat Hindu melalui tindakan, ucapan dan pikiran;
3. Sebagai  perpanjangan  tangan  Ditjen  Bimas  Hindu,  Kementerian  Agama  dalam menyampaikan  visi,  misi,  program  dan  kegiatan  Ditjen  Bimas  Hindu,  Kementerian Agama;
4. Mengembangkan  berbagai  metode,  materi  dan  media  penyuluhan  agama  dan pembangunan melalui bahasa agama.
5. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  secara  berkala  kepada  Kakanwil  Kemenag Provinsi.
Adapun  fungsi  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Informatif,  yaitu  sebagai  tempat  untuk  memperoleh  informasi  tentang  visi,  misi, program  dan  kegiatan  Ditjen  Bimas  Hindu,  Kementerian  Agama  serta  isu-isu  aktual berkenaan dengan kehidupan keagamaan;
2. Edukatif, yaitu sebagai soko guru yang mendidik umat sesuai dengan kitab suci Weda dan Susastera Weda lainnya;
3. Konsultatif,  yaitu  sebagai  tempat  bertanya  dan  mengadu  bagi  umat  dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah, khususnya masalah keagamaan;
4. Advokatif,  yaitu memberikan pembelaan kepada kelompok sasarannya dari ancaman, gangguan,  hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi,  baik  secara  internal  maupun eksternal.
( http://bimashindusultra.blogspot.com/2017/01/apa-ya-tugas-dan-fungsi-penyuluh- agama.html diakses, 27 Maret 2020 Pukul 15.00
B. Kinerja  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  Ditinjau  Dari  Fungsi  Penyuluh Agama di Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Fungsi Informatif
Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  aktif  menyampaikan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi pandemic  Covid-19  seperti  himbauan  dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat, dalam  hal  ini  adalah  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  Wawancara  dengan  salah satu  penyuluh  menyampaikan,  penyuluh  aktif    memberikan  informasi  tentang  Surat
Edaran  Menteri  Agama  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Panduan  Penyelenggaraan Kegiatan  Keagamaan  Di  Rumah  Ibadah  Dalam  Mewujudkan  Masyarakat  Produktif  dan Aman COVID di Masa Pandemi. Mulai dari menyampaikan informasi sampai penerapan protocol  kesehatan  dan  tata  tertin  penyelenggaraan  ibadah  di  Rumah  Ibadah  penyuluh mendampingi dan membantu mengkonsep dan menghimbau kepada umat yang akan hadir sembahyang  ke  pura.  Selain  itu  Mujiarah  menyampaikan  pentingnya  oeran  penyuluh  di masa pandemic untuk memyampaiak informasi yang berkaitan dengan peraturan/kebijakan  pemerintah  terkait  penanggulangan  pandemic  covid-  19  ini dikarenakan  ada  banyak  umat  yang  belum  bisa  mengikuti/  mengetahui  peraturan- peraturan  pemerintah  sehingga  disinilah  petingnya  penyuluh  hadir  untuk  menyampaikan ke  umat  (Wawancara  dengan  Mujirah,  Fungsi  penyuluh  sebagai  informative    3  Agustus 2020).
Gambar1. Penyuluh menyampaikan SE Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 ke umat

## 2. Fungsi Edukatif
Semangat  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  untuk  menjalankan  tugas  dengan  baik memang tidak terhalang oleh kondisi Pandemi covid- 19 dan terbentur dengan kebijakan pemerintah.  Dilarang  bekerumun  memubuat  banyak  pertemuan  keumatan  dipending/ ditiadakan  sehingga  kesempatan  penyuluh  untuk  melaksanakan  pembinaan  tertunda. Kondisi  demikian  tidak  memutuskan  ide  untuk  tetap  bisa  melaksanakan  pembinaan kepada  kelompok  binaannya.  Hal  yang  dilakukan  oleh  Penyuluh  adalan  dengan  cara melakukan  pembinaan  secara  daring  yaitu  dengan  membuat  tulisan-tulisan  dan  video pendek  tentang  ajaran  agama  yang  kemudian  di  sebar  diberbagai  media  social.  Hal  ini menjadi  jalan  keluar  bagi  penyuluh  agama  Hindu  tetap  bisa  melakukan  pembinaan  yang akan  dijadikan  bahan  laporan.  Wawancara  dengan  Baskara,  Semenjak  pandemic  ini memang  gerak  sangat  dibatasi,  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  yang  bertugas sebagai penyuluh agama Hindu untuk tetap bisa melakukan penyuluhan. Atas arahan dan dukungan  dari  teman-teman  nya  Baskara  mampu  menyesuaikan  model  pembinaan  yaitu dengan cara membuat konten video pendek yang berisi pesan ajaran dharma/agama yang
di  upload  ke  social  media  kemudian  bisa  dikonsumsi  oleh  umat  bahkan  dunia. (Wawancara dengan Baskara, Penyuluh Agama Hindu, 13 Agustus 2020).
Gambar 2. Pembuatan konten Video Pendek berisi ajaran dharma

## 3. Fungsi Konsultatif
Penyuluh Agama Hindu Non PNS menerima konsultasi dengan kejadian pendemi Covid- 19  ini,  mulai  dari  bertanya,  mengadu  sampai  membantu  memecahkan  masalah  yang dihadapi  oleh  salah  satu  umat  Hindu  yang  ada  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Lotama salah  satu  Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  menyampaikan,  kejadian-kejadian  yang dihadapi  umat  sangatlah  kompleks,  ada  yang  di  PHK,  Dirumahkan,  bahkan  kehilangan pekerjaan, disaat itulah penyuluh Hindu No PNS hadir untuk menyerap keluhan umat dan membantu  memecahkan  maslah  itu.  Penyuluh  Hindu  bergabung  dengan  panitia  tanggap darurat covid- 19  PHDI DIY, banyak hal  yang bisa dilakukan oleh penyuluh, mulai dari mendata, memperifikasi dan pendistribusian bantuan untuk umat yang terdampak Covid- 19  (Wawancara  dengan  Lotama,  Penyuluh  Agama  Hindu,  Fungsi  konsultatif,  5  Agustus 2020).
Gambar 3. Penyuluh Agama Hindu melakukan konsultatif untuk menangulaingi umat terdampak Covid- 19

## 4. Fungsi Advokatif
Masa  Pandemi  Covid-  19  ini  banyak  membuat  umat  merasa  resah  dengan  berita  –berita atau tuduhan-tuduhan yang mengarah pada Covid-19. Terjadi salah satu umat yang diduga oleh  warga  sekitar  tertapar  covid-19  yang  mendapat  perlakuan  yang  diskriminasi  oleh sekitar  warga.  Sehingga  umat  tersebut  merasa  trauma  atas  kejadian  itu.  Penyuluh  Hindu Non  PNS  dalam  hal  ini  membantu  membela  dengan  cara  melakukan  prosedur-prosedur yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak  terpapar Covid-19. Hasil wawancara dengan  Neso  salah  satu  anggota  penyuluh  agama  Hindu  Non  PNS  Daerah  istimewa Yogyakarta  menyampaika  penyuluh  harus  selalu  ada  untuk  umat,  baik  dalam  keadaan suka  maupun  duka.  Pada  masa  pandemic  ini  penyuluh  berusaha  semaksimal  mungkin untuk  tetap  bisa  melayani.  Kejadian  yang  dialami  oleh  salah  satu  umat  merupakan
pengalaman  berharga  untuk  kita  semua  bahwa  semua  memiliki  hak  yang  sama  dengan yang  lainnya.  Dengan  diberikan  pendampingan,  umat  bisa  terbantu  dalam  menghadapi masalah.  Pendampingan  dilakukan  dengan  cara  daring,  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan  yang  berlaku  (Wawancara  dengan  Neso,  Penyuluh  Agama  Hindu,  24  Agustus 2020).
Dari  keempat  fungsi  penyuluh  agama  Hindu  Non  PNS  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta secara spesifik memiliki peran yang masing-masing saling berkaitan selama terjadi Covid- 19 ini. Sehingga, dengan berjalannya Fungsi Penyuluh dengan  baik itu berarti kehadiran penyuluh sangat diperlukan disaat masyarakat sedang mengalami pandemic ini. Penyuluh Agama  Hindu  Non  PNS  di  lingkungan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta    memberikan pelayanan yang baik selama pandemic Covid-19, sebagai umat dapat merasakan kehadiran Penyuluh  Agama  yang  terjun  langsung  memberikan  bantuan,  tidak  hanya  itu,  penyuluh juga  sigap  dengan  melakukan  pendampingan  dalam  mengisi  sensus  penduduk  online sehingga  sangat  dirasakan  kehadirannya  di  saat  pandemic  Covid-19  ini  (Wawancara dengan Wirta, Umat Hindu DIY, 30 Agustus 2020).

## IV. KESIMPULAN
Penyuluh Agama Hindu Non PNS mampu melaksanakan kinerja dengan baik dan sesuai fungsinya  walaupu  di  masa  pandemi  Covid-19.  Bahkan  para  penyuluh  memiliki  peran  yang sangat  besar  dalam  penanggulangan  Covid-  19  dengan  menjadi  rewalan  untuk  mendata, memverifikasi dan mendistribusikan bantuan untuk umat Hindu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kesimpulan yang berkaitan dengan fungsi penyuluh agama:
1. Penyuluh Agama Hindu Non PNS Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam menyampaikan  informasi  baik  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah ataupun prilaku kegidupan beragama pada masa pandemic Covid- 19.
2. Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal sebagai fungsi edukatif, yaitu dengan cara  melakukan  pembinaan  dengan  cara  daring,  membuat  tulisan  dan  konten  video pendek yang berisi ajaran agama kemudian disebar melalui media social.
3. Penyuluh  Agama  Hindu  Non  PNS  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berperan  aktif  ikut menanggulangi umat yang terdampak Covid-19 dengan cara selalu berkonsultasi baik dengan  panitia  Posko  maupun  umat  untuk  pendataan,  verifikasi  dan  pendistribusian bantuan.
4. Penyuluh Agama Hindu Non PNS Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi agen untuk memberikan  perlindungan  bagi  umat  yang  terduga  covid-19  dan  menjadi  pembela dari prilaku-prilaku yang membuat ketidakharmonisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amzah,  Ali.2018.”Kinerja  Penyuluh  Agama  Non  PNS  Kementerian  Agama”  dalam Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 18, No. 02( hal. 37-48 ). Jambi, Institut Agama Islam Negeri  Kerinci
Bastian, Indra. 2001. Akuntasi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Bernardin, H. John and Joyce EA Russel. 1998. Human Resource Management: An Experiental Approach. Boston: McGraw-Hill.
Budiono. 2005. Kamus Ilmiah Populer Internasional. Surabaya : Airlangga University Press Bungin, Burhan. 2001. Metodelogi Penelitian Sosial. Surabaya : Airlangga University Press Handayani, Iin. 2011 “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Alauddin, Makasar.
I Nyoman Santiawan, I. N. W. (2020). UPAYA PASRAMAN PADMA BHUANA SARASWATI DALAM MEWUJUDKAN SISYAYANG CERDAS BERBUDAYA. Bawi Ayah , 11 (1), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.33363/ba.v11i1.455
Iqbal, H. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Gihalva Indonesia.
Kurniati, Poni S & Fidowaty, Tatik. 2017 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penelitian Dosen Universitas Komputer Indonesia” dalam JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol 7 No. 2 (hal 191-201) Bandung, Universitas Komputer Indonesia
Mangkunegara,  Anwar  P.  2007.  Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia.  Bandung:  PT. Refika Aditama.
Mukajir, 1990. Studi Kepustakaan, Jakarta : Airlangga
Nuryani, Y. R. 2006. Penilaian Otentik (Authentic Assessment). FPMIPA UPI.
Patmarina, Hepiana & Cahya, Riksi U. 2017 “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mandala Lintas Nusa (Nusa Net) Di Bandar Lampung” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
Pemerintah Indonesia. 1985. Keputusan Menteri Agama No 79 Tahun 1985 Tentang Penyuluh Agama Non PNS . Jakarta. Kementerian Agama RI
Pemerintah Indonesia, 2007. Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Pemerintah Indonesia, 2011. Keputusan Menteri Agama No. 150 Tahun 2011 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS . Jakarta. Kementerian Agama RI
Pemerintah Indonesia, 2014. Keputusan Menteri Agama No. 148 Tahun 2014 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
Pemerintah Indonesia, 2016. Keputusan Menteri Agama No. 776 Tahun 2016 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
Pemerintah Indonesia, 2019. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia  Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
Pemerintah Indonesia, 2019. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengangkatan, Penetapan dan Pemberhentian Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
Prawirosentono, Suryadi. 2008. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
Rai, IGA. 2008. Audit kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Simanjuntak. 2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
I Nyoman Santiawan, I. N. W. (2020). UPAYA PASRAMAN PADMA BHUANA SARASWATI DALAM MEWUJUDKAN SISYAYANG CERDAS BERBUDAYA. Bawi Ayah , 11 (1), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.33363/ba.v11i1.455 Santiawan, I. (2019). Persembahyangan Purnama Dan Tilem Sebagai Moment Strategis Untuk Peningkatan Sraddha Bhakti Serta Pembinaan Umat Yogyakarta. Widya Aksara , 23 (2), 1–14. http://ejournal.sthd-jateng.ac.id/index.php/WidyaAksara/article/view/36/28
Soehardi,  Sigit,  2001.  Pengantar  Metodologi  Penelitian  Sosial-Bisnis-Manajemen, Yogyakarta : BPFE UST
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfa Beta
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV. Alfa Beta
Suhardi, Untung. 2018 “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Hindu” Studi Kasus
Pembinaan Umat Hindu Di DKI jakarta” dalam Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. 9, No. 2 (hal 16-25) Denpasar, Universitas Hindu
Sutrisno, Edi . 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Widodo,  Joko.  2006.  Membangun  Birokrasi  Berbasis  Kinerja.  Jakarta:  Bayumedai Publishing.
Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba empat.
https://kependudukan.jogjaprov.go.id/ diakses pada 20 Maret 2020
( http://bimashindusultra.blogspot.com/2017/01/apa-ya-tugas-dan-fungsi-penyuluh- agama.html diakses, 27 Maret 2020 Pukul 15.00
http://adhityanawindusiwi.blogspot.com/2013/07/penyuluhan-agama-hindu-oleh- adhityana.html diakses, 27 Maret 2020 Pukul 15.30