DOMINASI MILITER DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI MESIR: KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PADA KUDETA 2013
Afini Nurdina Utami & Syaiful Anam Universitas Indonesia & Universitas Mataram Email : afini.nurdina@alumni.ui.ac.id & s.anam@unram.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang bagaimana proses demokratisasi yang terjadi untuk pertama kalinya di Mesir yang  ditandai  dengan  terpilihnya  Presiden  Mohammad  Mursi  serta  kemenangan  suara  kelompok  Islam  di parlemen melalui pemilihan umum ini tidak dapat berlangsung dengan mulus. Militer yang telah lama berada di posisi penting di Mesir tidak tinggal diam. Proses demokrasi di Mesir dinodai dengan adanya kudeta yang dilakukan  oleh  kelompok  militer  terhadap  pemerintahan  Mursi  pada  tanggal  3  Juli  2013.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  dari  teori  pretorian  dan  konsep  intervensi  militer  dalam  mengalanisis  dominasi militer  sebagai  aktor  yang  sangat  dominan  di  Mesir.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  model kualitatif  dengan  metode  kajian  pustaka  dari  sumber-sumber  yang  valid.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah kelompok militer yang sebelumnya beraliansi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan mendukung terjadinya revolusi  Mesir  yang  mengakibatkan  lengsernya  Presiden  Mubarak,  berbalik  menjadi  lawan  saat  IM memenangkan posisi mayoritas pada pemilihan parlemen Mesir. Militer melihat bahwa suara kelompok Islam tidak  lagi  sejalan  dengan  kepentingannya  sehingga  kudeta  pada  2013  atas  Muhammad  Mursi  pun  terjadi. Peristiwa  tersebut  menunjukkan  kekuatan  civil  society  Mesir  kalah  dengan  dominasi  militer  dalam perpolitikan Mesir.
Kata kunci: Mohammad Mursi, Kudeta Militer, Mesir, Demokratisasi

## ABSTRACT
This paper discusses how the democratization process that took place for the first time in Egypt, which was marked by the election of President Mohammad Morsi and the victory of Islamic groups' votes in parliament through this general election, did not run smoothly. The military, which has long been in an important position in Egypt, is not standing still. The democratic process in Egypt was marred by the coup carried out by the military group against the Morsi government on July 3, 2013. Through an analysis based on pretorian theory and the concept of military intervention in politics, this paper shows the dominance of the military as a very dominant actor in Egypt. Pretorian theory, in particular, emphasizes the dominant role of the military in all important political institutions, including political leaders. The military, which was previously allied with the Muslim Brotherhood and supported the Egyptian revolution that resulted in the ouster of President Mubarak, turned into an opponent when IM won a majority in the Egyptian parliamentary elections. The military saw that the voice of Islamic groups was no longer in line with its interests, so the 2013 coup against Muhammad Morsi took place.
Keywords: Mohammad Mursi, Military Overthrow, Egypt, Democratization

## PENDAHULUAN
Angin  segar  demokrasi  bertiup  kepada  Mesir  pada  saat  terpilihnya  Muhammad  Mursi, seorang  tokoh  Ikhwanul  Muslimin  non-militer  sebagai  presiden  Mesir.  Pertama  kalinya dalam sejarah, Mesir dipimpin oleh presiden yang bebas dari latar belakang militer setelah resmi  diumumkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Mesir  pada  24  Juni  2012.  Setelah tumbangnya Presiden Husni Mubarak pada 2011, desakan nasional dan internasional akan pentingnya demokrasi di Mesir memaksa militer memberikan peluang kepada elit sipil untuk
meraih kekuasaan pemilu (Basyar, 2020). Selama ini, Mesir selalu dipimpin oleh presiden yang berasal dari kelompok militer, tepatnya sejak kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer pada masa Raja Farouq pada 1952.
Pemilihan umum Mesir pun dilakukan dua tahap dan keduanya dimenangkan oleh suara  kelompok  Islam.  Pemilu  parlemen  Mesir  yang  lebih  dahulu  diadakan  sebelum pemilihan presiden dimenangkan oleh Partai Kebebasan dan Keadilan yang juga berafiliasi kepada kelompok Ikhwanul Muslimin. Kemenangan kekuatan Islam baik dalam pemilihan parlemen maupun pemilihan presiden ini cukup membuat kaget kelompok elit Mesir yang mayoritas cenderung mengarah pada ideologi liberal dan sekuler.
Patut untuk disayangkan, proses demokratisasi tersebut tidak berlangsung lama. Pada 2013,  Presiden  Mursi  di  kudeta  oleh  militer.  Ia  dan  seluruh  kabinetnya  ditangkap  dan menjadi  tahanan  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  Mursi  dianggap  ‘telah  gagal  untuk memenuhi permintaan masyarakat Mesir’ (BBC, 2013). Kudeta oleh militer atas demokrasi ini  dapat  terjadi  disebabkan  karena  posisi  militer  dalam  pemerintahan  Mesir,  terutama kalangan elitnya yang memiliki kedudukan tinggi dan kuat dalam politik dan pemerintahan Mesir.  Sebelum  kudeta  Mursi  oleh  militer,  peristiwa  kudeta  terhadap  Mubarak  atau  juga yang  dikenal  sebagai  Revolusi  Mesir  2011  ini  dapat  dikatakan  cukup  mengejutkan sebelumnya.  Hanya  dalam  kurun  waktu  18  hari,  kekuatan  massa  di  Mesir  dapat menggulingkan  rezim  otoriter  yang  telah  berkuasa  cukup  lama.  Hal  ini  sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat sipil ( civil society ) di Mesir ini cukup kuat. Akan tetapi, hal  yang  menarik  untuk  disorot  adalah  posisi  militer,  karena  walaupun  kudeta  terhadap Mubarak yang berasal dari militer dan Mursi dari sipil terjadi, posisi elit militer tetap berada di posisi yang kokoh dan tak tergantikan.
Hal yang menonjol dalam proses demokratisasi di Mesir ini adalah meskipun negara sekitarnya yang juga mengalami hal serupa yang disebabkan oleh peristiwa Arab Spring dan menunjukkan kekuatan dari civil society di masing-masing negara, Mesir juga menunjukkan kekuatan civil society yang cukup kuat, namun masih kalah dengan kekuatan militer Mesir yang jauh lebih kuat dalam kehidupan politik di Mesir.

## KERANGKA ANALISIS Konsep Pretorianisme
Di  dalam  sebuah  negara,  militer  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  mendukung berjalannya roda pemerintahan dan keamanan suatu negara berdaulat. Menurut Perlmutter (Fadilah, 2020)  terdapat  tiga jenis organisasi militer yang ada pada masa modern ini, yaitu prajurit  profesional,  prajurit  pretorian,  dan  prajurit  revolusioner.  Prajurit  professional biasanya ditemukan di negara-negara maju yang bercirikan institusi professional, memiliki semangat  militer,  korporatisme  dan  bertanggung  jawab  terhadap  negara  dan  masyarakat. Prajurit revolusioner lebih sebagai alat revolusi dan cenderung takluk dibawah politik.
Prajurit pretorian adalah tipe militer yang memandang bahwa militer dapat bertindak sebagai  sebuah  landasan  politik,  dimana  ketika  jabatan  seorang  perwira  semakin  tinggi, maka jabatan tersebut semakin politis.  El-Shimy menjelaskan definisi yang lebih tepat yaitu prajurit  pretorian  adalah  aktor  politik  utama  yang  akan  berusaha  untuk  mengelola, menumbangkan dan sepenuhnya mengontrol transisi politik untuk memastikan warga sipil tidak benar-benar memerintah (El-Shimmy, 2016). Negara dengan tentara pretorian berbeda dengan pemerintahan yang dipimpin oleh militer.  Pemerintahan yang dipimpin oleh militer biasanya  kesempatannya  untuk  menjalankan  pemerintahannya  relatif  lebih  singkat  hanya dalam  masa  transisi,  sedangkan  tentara  pretorian  dapat  bertahan  lebih  lama  dalam mengontrol pemerintahan seperti dalam kasus Aljazair, Mesir, Indonesia, Turki dan Pakistan (El-Shimmy, 2016).

## Konsep Intervensi Militer dan Politik
Keterlibatan militer dalam politik sebetulnya sangat umum terjadi baik di negara demokratis maupun  totalitarian.  Fungsi  militer  sebagai  garda  nasional,  pelindung  negara,  membuat posisi  militer  menjadi  sangat  kuat  dan  memiliki  pengaruh  terhadap  pemerintahan.  Dalam penjelasan  tentang  intervensi  militer,  singkatnya  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  kondisi ketika  militer  masuk,  berpartisipasi,  mempengaruhi  kebijakan  politik  secara  langsung maupun tidak langsung.
Intervensi militer ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
a. Faktor eksternal (Menurut Amos Perlmutter)
Faktor  eksternal  dari  intervensi  militer  dapat  disebabkan  oleh  :  (a) kondisi  sosial, yaitu ketika kondisi  sosial yang lemah terjadi di  suatu  negara, maka  kepentingan  kelompok  yang  muncul  akan  semakin  banyak  sehingga
militer perlu turun tangan untuk melakukan intervensi. dan politik dalam suatu negara. (b) Kondisi politik yang disebabkan oleh persoalan-persoalan sipil yang engharuskan  militer  untuk  intervensi,  yaitu  ketika  struktur  politik  sipil terfragmentasi dalam faksi-faksi politik dan perangkat konstitusi tidak berjalan (Perlmutter, 2000).
b. Faktor internal
S. E Finer menjelaskan bahwa:
“…  lebih  melihat  internal  militer  sebagai  faktor  utama  terjadinya intervensi.  Faktor  motivasi  biasanya  sangat  berpengaruh  besar  apakah militer  akan  mengintervensi  atau  tidak.  Faktor  ini  mencakup  beberapa motivasi antara lain; motivasi sebagai tujuan akhir tentara, dorongan dari kepentingan nasional, kepentingan kelompok yang meliputi kepentingan kelas,  kepentingan  regional,  kepentingan  korps,  dan  kepentingan individu.” (Finer, 2002)
Dari pendapat Perlmutter dan Finer tersebut maka terdapat dua faktor yang dapat kita gunakan untuk melihat alasan dan latarbelakang apa yang menyebabkan militer melakukan intervensi atas politik pemerintahan negara yang datang dari pengaruh internal dan eksternal.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang  digunakan  penulis  yaitu  sumber  data  sekunder  berasal  dari  buku,  jurnal,  dan  artikel media  massa  yang  memiliki  kesesuaian  tema  dengan  penelitian. Objek  penelitian  yang penulis  lakukan  adalah  mengenai  fenomena  kudeta  dan  intervensi  militer  yang  terjadi  di Mesir pada tahun 2013 dimana menodai proses demokratisasi yang sedang dilakukan saat itu. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik telaah pustaka atau library research . Teknik ini merupakan pengumpulan data yang menggunakan buku, jurnal, website resmi, artikel media massa yang kredibel dan berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data proses analisis yang digunakan  untuk  mengklasifikasikan  serta  memperjelas  penelitian  terhadap  hal-hal  yang dianggap penting oleh penulis. Kemudian penyajian data dengan penulisan teks yang bersifat naratif kemudian teknik analisis data yang ketiga ialah dengan verifikasi data dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta menyimpulkan data dari berbagai sumber penelitian yang yang sudah valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.
Dalam  proses  penelitian  ini,  penulis  mengumpulkan  data  dari  sumber-sumber  terkait kemudian menganalisis fenomena yang terjadi dengan pendekatan-pendekatan yang dapat menjelaskan  situasi  politik  di  Mesir  yang  berhasil  memunculkan  pola  baru  dengan terpilihnya  presiden  yang  bukan  dari  kalangan  militer  namun  tidak  bertahan  lama  dan kembali digantikan dengan dominasi militer di bab pembahasan.

## PEMBAHASAN Militer dalam Pemerintahan Mesir
Proses militerisasi dari pemerintahan dan ekonomi Mesir dimulai sekitar 7 dekade yang lalu.
Kudeta  terhadap  Raja  Farouq  yang  dipimpin  oleh  sekelompok  tentara  muda  resmi mengakhiri  era  kepemimpinan  monarki  di  negara  tersebut.  Kudeta  ini  sekaligus menempatkan  Mohammad  Naguib  sebagai  presiden  dari  kalangan  militer  yang  pertama. Jabatan  Presiden  kemudian  dilanjutkan  oleh  Gamal  Abdel  Nasser,  dan  selama  masa kekuasaannya (1954-1970), Nasser membentuk rezim Arab Sosialis dimana perwira militer menempati  posisi  paling  penting  dalam  pemerintahan  dan  ekonomi  (Abul-Magd,  The Egyptian Military In Politics And The Economy: Recent History And Current Transitions Status, 2013). Dari sinilah keterlibatan militer dalam pemerintahan hingga ekonomi Mesir dimulai.
Setelah Nasser, dua presiden pada pemerintahan berikutnya, yaitu Anwar Sadat yang menjabat  sejak  1970  hingga  1981  dan  Hosni  Mubarak  yang  menjabat  sejak  1981  hingga 2011,  juga  merupakan  presiden  dari  kalangan  militer.  Anwar  sadat  membawa  kebijakan liberalisasi  di  Mesir  salah  satunya  dengan  memberlakukan Infitah ( Open  Door  Policy).
Dalam  aspek  militer,  Sadat  melakukan  upaya  pengurangan  jumlah  personil  militer  yang berada  dalam  posisi  pemerintahan  atau  demiliterisasi.  Pada  periode  awal  1960  dan  akhir 1970, keberadaan militer dalam kabinet berada pada kisaran menengah. Pada periode Sadat, di  dalam Kabinet Januari  1972, militer dalam kabinet tersebut  berkurang  jumlahnya pada tingkat  dibawah  kabinet-kabinet  sebelumnya  sejak  1952  dan  terus  berkurang  secara signifikan  (Cooper,  1982).  Pada  akhir  periode,  militer  dibatasi  dan  hanya  boleh  terlibat dalam urusan logistik (maritim, komunikasi dan transportasi) dan murni militer (perang dan produksi alat perang) (Cooper, 1982).
Pengurangan  jumlah  militer  dalam  pemerintahan  ini  disebut  oleh  Cooper  sebagai proses  reformasi  dan  liberalisasi  yang  sukses.  Akan  tetapi,  meskipun  posisi  militer  telah dikurangi secara signifikan, keberlanjutan dari dominasi politik dalam pemerintahan Mesir agaknya masih belum selesai. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpilihnya wakil presiden
dari  kalangan  militer,  Hosni  Mubarak.  Mubarak  adalah  Jenderal  Angkatan  Udara  yang mendapat  banyak  perhatian  setelah  keterlibatannya  dalam  Perang  Oktober  1973  (Yom Kippur). Kedudukan wakil presiden tidak berperan begitu powerful, namun dipilihnya wakil presiden  yang  berasal  dari  militer  ini  menunjukkan  adanya  keberlanjutan  dalam  posisi penting militer dalam politik Mesir.
Peristiwa penembakan yang menewaskan Anwar Sadat sekaligus mengakhiri masa jabatannya  sebagai  presiden  pada  1981.  Wakil  Presiden  Mesir  saat  itu,  Hosni  Mubarak kemudian  naik  menggantikan  posisi  Sadat  dan  membawa  Mesir  ke  arah  politik  yang berbeda.  Sebelumnya,  Nasser  berpendapat  bahwa  pemerintahan  militer  tidak  begitu  baik, akan tetapi lebih baik daripada pemerintahan lainnya termasuk demokrasi. Sedangkan bagi Sadat, ia dengan jelas lebih menginginkan negara yang lebih demokratis bagi Mesir (Kosak C. , 2016). Mubarak yang menganut Nasserisme akhirnya membawa Mesir menjadi negara yang  tidak  demokratis  dan  dari  segi  ekonomi,  Mesir  terbelenggu  dalam  kapitalisme  dan korupsi.
Mubarak  mengembalikan  pengaruh  militer  pada  kehidupan  masyarakat  Mesir, dimana  para  elit  militer  diperbolehkan  untuk  terlibat  dalam  ekonomi  dengan  membuat perusahaan dan diperbolehkan untuk menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan (Abul- Magd, The Egyptian Military In Politics And The Economy: Recent History And Current Transitions  Status,  2013).  Bagi  masyarakat  sipil,  Mubarak  melakukan  pembatasan kebebasan  pers,  kebebasan  berekspresi,  dan  kebebasan  berkumpul  (International,  2020). Husni Mubarak bertahan selama hampir 30 tahun lalu kemudian tumbang oleh kekuatan sipil yang lelah dengan segala bentuk kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

## Kekuatan Militer dalam Politik dan Ekonomi di Mesir
Diantara dua Perang Dunia, yaitu tahun 1914 dan 1940-an, militer Mesir dapat dikatakan sebagai sebuah institusi yang lemah dan yang tidak memiliki peran yang signifikan di Mesir (Kordunsky  &  Lokesson, 2013).  Abad sebelumnya, pada 1881, terdapat  sebuah peristiwa dimana  Kolonel  Ahmad  Urabi  dan  tentara  lainnya  melakukan  sebuah  kudeta  terhadap pemerintahan pada masa itu. Kudeta dilakukan untuk mewakili penduduk asli Mesir yang ingin melawan dominasi elit Turki dan dominasi ekonomi dari asing. Peristiwa ini kemudian menjadi sebuah dongeng di negara Mesir tentang suatu kudeta mulia yang memperjuangkan tujuan nasionalis.
Pada tahun 1952, ketika  presiden Mesir, Gamal  Abdul Nasser berhasil memimpin kudeta,  ia  mengangkat  kembali  narasi  tentang  ‘pahlawan  nasional  berseragam’  dan memperkenalkan kembali kepada kalangan kelas bawah untuk menumbuhkan citra baik di publik tentang ‘kudeta mulia’, (Abul-Magd, 2012) serta tentunya citra baik tentang militer. Kehadiran  Israel  di  di  Timur  Tengah  pada  1948  menjadi  momentum  untuk  militer  Mesir dalam  mendorong  koalisi  Arab  untuk  mendukung  Palestina.  Kalah-menang  pun  pernah dijalani oleh militer Mesir. Yang pasti adalah reputasi mereka semakin meningkat di mata masyarakat sebagai pembela kepentingan negara.
Hingga  saat  ini,  militer  Mesir  memegang  kuasa  di  Mesir.  Setelah  Revolusi  2011, militer Mesir memegang kendali dalam pemerintahan di Mesir melalui Supreme Council of Armed Forces (SCAF). Pada saat terpilihnya Presiden Mursi, SCAF pula yang menyerahkan pemerintahan  Mesir  kepada  Muhammad  Mursi.  Ketika  Mursi  dirasa  gagal  dalam menjalankan amanah pemerintahan, SCAF pula yang memberikan ultimatum kepada Mursi dan  melakukan  kudeta  terhadap  pemerintahan  sah  tersebut.  Setelah  militer  kembali menguasai  politik  Mesir,  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  diatur  sesuai  kepentingan militer (Basyar, 2020).
Dari segi ekonomi, para elit militer Mesir meluncurkan sebuah badan ekonomi yang disebut National Services Projects Organization (NSPO) yang didirikan pada 1979. Badan ini  mendirikan  berbagai  macam  perusahaan  komersil  yang  dijalankan  oleh  para  mantan perwira  tinggi  militer.  Tujuannya  untuk  menciptakan  berbagai  industri  yang  memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir, menawarkan produk perusahaan dengan harga terjangkau di pasar domestic dan membuka kesempatan kerja (NSPO, 2017). Industri-industri utama yang menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, hingga penerbangan dan keamanan  semuanya  dimilki  oleh  NSPO.  Oleh  sebab  itu,  kekuatan  militer  dalam  sektor ekonomi  di  Mesir  tidak  dapat  diragukan  lagi.  Kekuasaan  dalam  politik  dan  ekonomi merupakan dasar dari kekuatan militer di Mesir.

## Kekuatan Masyarakat Sipil di Mesir: Ikhwanul Muslimin (IM)
Rezim Mubarak memberikan kebijakan yang represif terhadap masyarakat media massa, dan kelompok masyarakat. Pembatasan tersebut tidak menghentikan masyarakat sipil untuk terus mencari cara untuk mengekspresikan pandangan politiknya. Ketika tidak ada sarana yang memungkinkan, maka masyarakat  menggunakan  masjid,  gereja, dan sindikat  professional sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi politik (Al-Jazeera, 2012).
Perjalanan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir tidak berjalan mulus. Meskipun bergabung dalam perjuangan militer dan mendukung kudeta raja Farouq pada 1952, pasca mendapat kekuasaan, militer maju sebagai permimpin Mesir sedangkan IM justru banyak yang dipenjara sebagai akibat dari agenda sekuler yang dibawa oleh Gamal Abdul Nasser. Untuk  memenangkan  kembali  dukungan  masyarakat,  presiden  Anwar  Sadat  yang menggantikan  Nasser  membebaskan  tahanan  yang  merupakan  anggota  dari  partai  yang berafiliasi  pada  IM.  Presiden  selanjutnya,  Hosni  Mubarak  tidak  menyembunyikan ketidakpercayaannya  terhadap  IM  dan  bahkan  mengubah  konstitusi  untuk  melarang pembentukan  partai  politik  (Nasser,  2014).  Berbagai  halangan  dan  tantangan  dari pemerintah  membuat  IM  terus  bekerja  di  bawah  tanah  dan  terus  mencari  cara  untuk mengalahkan tindakan pemerintah tersebut. Menjadi target pemerintah tidak menyurutkan dukungan  yang  mengalir  bagi  IM  di  Mesir.  Sudah  puluhan  tahun  lamanya  kelompok  IM tidak menjalani kebebasan dalam berpartisipasi dalam politik di Mesir. Banyak dari tokoh IM ditangkap, dipenjara maupun diasingkan oleh pemerintah.
Kebangkitan  IM  melalui  momentum  revolusi  2011  sampai  dengan  diangkatnya tokoh  senior  IM  sebagai  Presiden,  Muhammad  Mursi,  mengkhawatirkan  bagi  kalangan militer. Selama ini, IM banyak dibatasi ruang geraknya untuk mengekspresikan pandangan politiknya ataupun masuk ke dalam keperintahan. Momentum bangkitnya IM ini, serta upaya Mursi  untuk  memegang  kekuasaan  yang  besar  sebagai  seorang  presiden  Mesir  membuat militer tidak bisa tinggal diam sebagai pengamat saja.

## SCAF, Ikhwanul Muslimin, dan Kudeta 2013
Setelah Revolusi  2011, kekuasaan sementara dipegang oleh Mesir. langkah pertama yang dilakukan  SCAF  untuk  mencapai  agendanya  dimanifestasikan  dalam  konstitusi  dan pengaturan  hukum  yang  diterapkan  pada  periode  transisi.  Pada  mulanya,  di  periode  awal masa transisi, SCAF dan IM menjalin aliansi dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan gerakan liberal, walaupun masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Akan tetapi, aliansi ini kemudan terpecah pada awal 2012 disebabkan oleh kecurigaan yang muncul pada tujuan akhir  masing-masing  kelompok  untuk  meningkatkan  kontrol  masing-masing  atas  negara Mesir. Keretakan hubungan SCAF dan IM semakin tampak ketika pemilu parlemen yang dimenangkan oleh suara IM dan aliansi Islamnya (Selim, 2015).
SCAF tidak tinggal diam atas kemenangan kelompok IM di parlemen pada 14 Juni 2012. Kontestasi yang seharusnya usai setelah pemilu ini tidak selesai begitu saja. Keputusan
dari  Mahkamah  Konstitusi  Mesir  menyatakan  bahwa  UU  pemilu  yang  memperbolehkan partai  politik  dapat  mencalonkan  anggotanya  lewat  jalur  independen  dianggap inkonstitusional (Basyar, 2020). Hasil pemilu yang dimenangkan IM pun menjadi tidak sah dan  harus  dibubarkan.  Dalam  hal  ini  dapat  terlihat  agenda  SCAF  yang  tidak  rela  dengan kemenangan IM yang dirasa akan berlawanan dengan kepentingannya. Tiga hari kemudian, pada 17 Juni 2012, kekuasaan legislatif diberikan kepada SCAF untuk mengisi kekosongan legislatif yang kosong setelah parlemen yang dimenangkan suara aliansi Islam dibubarkan. Momentum ini digunakan oleh SCAF untuk membentuk Dewan Konstitiuante sesuai dengan kepentingan mereka (Basyar, 2020).
Presiden Mursi yang dilantik pada 30 Juni mencoba menyelamatkan parlemen yang dilumpuhkan tersebut. Akan tetapi upaya ini dihalau oleh Mahkamah Konstitusi.  Dua tahun kurang pemerintahan Mursi ini dijalani dengan sangat berat oleh Mursi. Dari aspek politik, kubu oposisi tidak membiarkan pemerintahan berjalan dengan tenang. Ekonomi Mesir yang memburuk  memperparah  kondisi  yang  ada.  Protes  dari  masyarakat  yang  kontra  dengan pemerintahan  Mursi  juga  terus  disuarakan.  Militer  yang  seharusnya  mengawal  jalannya demokrasi justru memberikan ultimatum kepada Presiden untuk mencari solusi atas kondisi negara, mengancam untuk mengambil alih pemerintahan, kemudian berujung pada kudeta militer  dan  penahanan  Presiden  Mursi.  Dengan  ditahannya  presiden  yang  dipilih  secara demokratis tersebut, usai sudah perjalanan singkat demokratisasi di Mesir.
Menurut teori pretorian, apa yag terjadi di Mesir ini merupakan contoh yang paling tepat untuk teori ini, terutama dalam melihat hubungan antara sipil dan militer di Mesir saat ini.  Sangat  jelas  terlihat  dominasi  militer  sebagai  aktor  yang  sangat  dominan  di  Mesir. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa teori pretorian menekankan peran yang dominan dari militer  didalam  semua  institusi  yang  penting  dalam  politik,  termasuk  pemimpin  politik. Pemimpin politik mengharuskan pemimpin dari kalangan militer atau dari kelompok yang dekat dengan militer (Kosak C. , 2016). Gelombang Arab Spring mengembalikan eksistensi dari  kelompok  IM  yang  selama  ini  diatur,  ditekan  maupun  didukung  di  berbagai  negara. Kebangkitan  IM  di  tanah  kelahirannya  pada  momentum  revolusi  2011  rupanya  tidak seberuntung kelompok IM di tempat lainnya. Kekuatan sipil dipertemukan dengan kekuatan militer Mesir yang kuat, dimana kelompok oposisi manapun, terlebih yang berlawanan dan mengancam posisi militer maka akan disingkirkan. Presiden seperti Hosni Mubarak maupun Mohammad Mursi dapat datang dan pergi dalam politik Mesir. Yang pasti tetap kuat adalah posisi  militer.  Maka  dari  kerangka  tersebut  dapat  kita  memahami  mengapa  militer  dapat
dengan  mudah  melepaskan  Mubarak,  kemudian  mengadakan  pemilihan  langsung,  lalu mengizinkan IM untuk memerintah dan akhirnya dengan ancaman (kekerasan) mengakhiri kekuasaannya di Mesir dalam periode yang singkat.

## KESIMPULAN
Masa singkat tegaknya demokrasi di Mesir terjadi pada saat terpilihnya Muhammad Mursi, seorang  tokoh  Ikhwanul  Muslimin  non-militer  sebagai  presiden  Mesir  pada  2012  setelah revolusi yang terjadi pada 2011. Patut disayangkan, proses tersebut dinodai oleh kudeta atas Mursi oleh militer. Militer Mesir memang telah lama duduk di posisi yang nyaman dalam politik dan pemerintahan di Mesir, bahkan menguasai politik dan ekonominya. Fenomena ini  sangat  jelas  memperlihatkan  dominasi  militer  sebagai  aktor  yang  sangat  dominan  di Mesir  didalam  semua  institusi  yang  penting  dalam  politik,  termasuk  pemimpin  politik. Militer yang sebelumnya beraliansi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan mendukung terjadinya  revolusi  Mesir  yang  mengakibatkan  lengsernya  Presiden  Mubarak,  berbalik menjadi  lawan  saat  IM  memenangkan  posisi  mayoritas  pada  pemilihan  parlemen  Mesir. Presiden Mursi kemudian lengser dan hingga saat ini, pemimpin negara di Mesir kembali dipegang  oleh  Militer.    Peristiwa  tersebut  menunjukkan  kekuatan  dari  akar  rumput  yang berasal dari masyarakat masih kalah dengan kekuatan militer dalam kehidupan perpolitikan di Mesir.

## DAFTAR PUSTAKA
Abul-Magd, Z. (2012). Understanding SCAF. The Cairo Review of Global Affairs .
Abul-Magd, Z. (2013). The Egyptian Military In Politics And The Economy: Recent History And Current Transitions Status. CMI Insight .
Al-Jazeera.  (2012,  5  24). The  Brotherhood  and  Mubarak .  Retrieved  from  Al  Jazeera: https://www.aljazeera.com/program/al-jazeera-world/2012/5/24/the-brotherhood- and-mubarak
Basyar, M. d. (2020). Many Faces of Political Islam in the Middle East: Arah Baru Gerakan Politik Islam Pasca-Arab Spring. Jakarta: LIPI Press. BBC. (2013, July 4). “Egypts crisis: Army ousts President Mohammed Morsi.” . Retrieved from BBC News: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23173794
Cooper, M. N. (1982). The Demilitarization of the Egyptian Cabinet. International Journal of Middle East Studies .
El-Shimmy,  Y.  (2016). A  Model  of  Praetorian  States. Cambridge:  Middle  East  Initiative Working Paper: Harvard Kennedy School.
Fadilah,  F.  N.  (2020). “Tipe-Tipe  Prajurit  dan  Militer  Modern  Menurut  Perlmutter” . Retrieved  from  InMind  Institute:  https://inmind.id/tipe-tipe-prajurit-dan-militer- modern-menurut-perlmutter/
Finer,  S.  E.  (2002). The  Man  on  Horseback,  The  Role  of  Military  in  Politics. Colorado: Westview Press.
International,  A. (2020,  February 25). Hosni  Mubarak: A Living Legacy  of  Mass  Torture and Arbitrary Detention . Retrieved from Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/hosni-mubarak-legacy-of-mass- torture/
Kordunsky,  A.,  &  Lokesson,  M.  (2013). The  Egyptian  Military’s  Huge  Historical  Role . Retrieved from National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/history/article/130705-egypt-morsi- government-overthrow-military-revolution-independence-history
Kosak, C. (2016). How Does The Military Dominate Politics In Egypt? Istanbul: Istanbul Sehir University.
Kosak, C. (2016). How Does The Military Dominate Politics In Egypt? Istanbul: Istanbul Sehir University.
Nasser,  H.-M.  (2014). “Not By Accident, How Egyptian Society Successfully Launched a Revolution. New York: The City University of New York.
NSPO.  (2017). NSPO:  Goals,  history  and  achevements .  Retrieved  from  NSPO: http://www.nspo.com.eg/nspo/about.html
Perlmutter, A. (2000). (Terj. Sahat Simamora) Militer dan Politik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Selim,  M.  G.  (2015).  Egypt  Under  SCAF  and  the  Muslim  Brotherhood:  The  Triangle  of Counter Revolution. Arab Studies Quarterly .