## KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PASCA BERLAKUNYA OSS
Oleh:
Santhy Ainun Adrianty, Lydia Goutama, Nadya Rizky Nakayo Universitas Airlangga Surabaya Email : saadrianty@gmail.com
Abstract : Government Regulation Number 24 regulates business licensing by integrating electronic system or Online Single Submission (OSS). In the implementation of the OSS system,  it  still  faces  many  obstacles. The  existence  of  Government  Regulation  Number 24/2018 tends to violate Law Number 25 of 2007 (hereinafter referred to as the Investment Act) concerning Investment because it was allegedly that the OSS institution took over the authority of the Investment Coordinating Board (BKPM) while the Investment Law states that  investment  licensing  is  the  domain  of  BKPM. This  results  in  a  contradiction  in  the principle  of  Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferior,  where  the  principle  states  that  lower regulations (PP) may not conflict with higher regulations (the Investment Law). In addition to the contradictions  in  the  laws and regulations,  OSS  also  still  faces  another  obstacle, which  is  the  lack  of  OSS  infrastructure,  so  that  the  purpose  of  accelerating  licensing services cannot be optimally implemented.
Keywords: BKPM, OSS, business license.
Abstrak : Peraturan Pemerintah Nomor 24 mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaanya system OSS masih menemui banyak kendala. Keberadaan PP Nomor 24/2018 cenderung melanggar Undang- Undang  khususnya  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  (selanjutnya  disebut  UU Penanaman Modal) tentang Penanaman Modal karena disinyalir lembaga OSS mengambil alih  kewenangan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  sementara  dalam  UU Penanaman  Modal  disebutkan  bahwa  perizinan  penanaman  modal  adalah  ranah  BKPM. Hal ini menimbulkan pertentangan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior , dimana asas tersebut  menyatakan  peraturan  yang  lebih  rendah(PP)  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Penanaman Modal). Selain pertentangan dalam Peraturan Perundang-undangannya, OSS juga masih mengalami kendala lain yaitu kurang siapnya infrastruktur  OSS  sehingga  tujuan  percepatan  pelayanan  perizinan  belum  dapat dilaksanakan secara maksimal.
Kata Kunci: BKPM, OSS, izin usaha.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  salah  satu sarana  yang  dibutuhkan  oleh  semua orang  dalam  mengisi  kehidupannya, terutama  pada  sistem  perekonomian yang  memasuki  era  globalisasi  dan digital .  Kebutuhan  tersebut  berupa produk  legislasi,  regulasi,  maupun yurisprudensi.  Peraturan  yang  jelas dan  mempunyai  kepastian  hukum serta  tindakan  penegakan  hukum yang  tegas  dari  aparat  penegak hukum.  Untuk  mendorong  kegiatan ekonomi  dan  pembangunan  nasional diperlukan iklim yang lebih menjamin  kelangsungan  kegiatan ekonomi  masyarakat  melalui  tatanan hukum  yang  jelas  seiring  dengan semakin  tumbuh  pesatnya  inovasi- inovasi  yang  berkembang  dalam masyarakat. Karena era digital menuntut  segala  sesuatu  menjadi lebih cepat.
Namun  rupanya,  era digital menuntut  segala  sesuatu  menjadi lebih  cepat.  Pelayanan  3  jam  masih dirasa  memakan  waktu  lama  dengan segala  kendala  infrastruktur  terlebih di daerah. Atas pertimbangan percepatan  yang  lebih  optimal  lagi, Pemerintah merasa perlu menerapkan
pelayanan  perizinan  berusaha  secara online ,  maka  dari  itu  Pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  tahun  2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  (PP No.24/2018)  atau  yang  dikenal sebagai Online  Single  Submission (OSS)  pada  21  Juni  2018.  Terbitnya PP  No.  24/2018  ini  membuat kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),  dan  tenaga  kerja  di  daerah terpangkas, termasuk juga Notaris di dalamnya.  Karena  peraturan  tersebut memberikan  kemudahan  masyarakat atau  pemohon untuk mengurus perizinan  secara online terpusat,  di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian. Kewenangan
perizinan  di  daerah  pun  sudah  tidak ada  lagi.  Sebab  sudah  diambil  alih oleh Pemerintah Pusat dengan terbitnya  PP  No.24/2018  ini.  Para pemohon  perizinan  berusaha  bisa mengakses OSS.go.id ( website Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik),  dengan  estimasi  waktu yang cuku singkat. Di daerah layanan PTSP pun kini berubah menjadi help
desk ,  hanya  membantu  pemohon yang  tidak  tahu  bagaimana  caranya mengurus.  Layanan  PTSP  di  daerah hanya melayani izin reklame dan IMB (Izin  Mendirikan  Bangunan)  saja, karena  izin  usaha  bisa  diurus  secara online oleh pemohon. 1
Ditegaskan  dalam  Pasal  19  PP No.  24/2018  ini  :  “Pelaksanaan kewenangan  penerbitan  Perizinan Berusaha  sebagaimana  dimaksud, termasuk  penerbitan  dokumen  lain yang  berkaitan  dengan  Perizinan Berusaha  wajib  dilakukan  melalui Lembaga  OSS”.  Berbeda  dengan yang  dinyatakan  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  Pasal  25 ayat (4) dan ayat (5) :
(4)  Perusahaan  penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha  wajib  memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi  yang  memiliki
kewenangan  ,  kecuali
1 M.  Sudarsono,  “Terbit  PP24/2018, Izin  Usaha  Kini  Jadi  Kewenangan  Pusat,
ditentukan  lain  dalam undag-undang.
(5)  Izin
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu .
Juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah Pasal 350 ayat (2) dan ayat (3) :
(2)  Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu . (3)  pembentukan unit pelayanan  terpaddu  satu pintu sebagaimana
dimaksudkan  pada  ayat (2) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan diatas jelas bertentangan, sebuah dilematik ketika Peraturan Pemerintah yang secara tata urutan peraturan perundang-
Daerah  Disebut  Hanya  Melayani  2  Izin”, Surya , 11 Oktober 2018.
undangan  dibawah  Undang-Undang ternyata  menyimpang,  bahkan  dua
Undang-Undang sekaligus yaitu Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. PTSP dan  Lembaga  OSS adalah dua amanat  dari  peraturan  perundang- undangan  dengan  tugas  dan  fungsi yang sama.
Berdasarkan  pernyataan  pers Kepala BKPM tanggal 29 Juni 2018,
BKPM menghentikan segala pemrosesan  izin  dan  penerbitan  izin untuk  sementara  waktu.  Hingga akhirnya  perizinan  baru  dibuka kembali  tanggal  9  Juli  2018  ketika OSS  resmi  diluncurkan.  Setidaknya terdapat  10  hari  investor  tidak memliki akses perizinan sama sekali. Bukan  waktu  yang  sebentar  untuk dapat  mengurungkan  niat  investor berinvestasi  di  Indonesia.  Ternyata setelah  OSS  resmi  diluncurkan berbagai  kendalapun  masih  muncul, kurang  siapnya  infrastruktur  OSS membuat  pelayanan  cepat  perizinan
2 Muhammad Aziz Ali Mutia, “Online Single Submission, dan Segala Dilemanya”,
diakes dari
https://medium.com/@muh.azizalimutia/onli
belum dapat
dilaksanakan.
Berdasarkan  informasi  dari  Pusat Data Informasi BKPM bahwa sistem OSS  hanya  mempu  menyediakan 1000 (seribu) akses setiap harinya. 2
Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dan perizinan  menjadi  bagian  dari  itu. Banyak daerah yang telah mengeluarkan  anggaran  besar  untuk pembuatan  sistem  perizinan  mereka. Namun  belum  lama  berjalan  sistem tersebut  harus  disesuaikan  dengan kebijakan pusat.
Komitmen pemerintah untuk memanjakan investor jangan sampai menimbulkan permasalahan baru
dalam masyarakat. Terlebih peraturan- peraturan  perundang-undangan  yang tujuannya  sebagai Legal  Problem Solving , diharapkan tidak menimbulkan  permasalahan  hukum baru.
Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk  mendalami  isu  hukum  ini,
ne-single-submission-dan-segala-dilemanya- b74796e8ee2d.com,    pada  tanggal  13  Juli 2018.
karena Penulis merasa bahwa
diperlukan  sebuah  analisis  mengenai apa  yang  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Penanaman  Modal,
Undang-Undang Pemerintahan Daerah,  dan  Peraturan  mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dikaitkan dengan kewenangan-
kewenangan BKPM khususnya
dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam  kegiatan  perolehan  perizinan usaha.

## RUMUSAN MASALAH
Dari  uraian  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Kewenangan Badan Koordinasi
Penanaman Modal setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2018.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah
Di  dalam  penelitian  hukum terdapat beberapa pendekatan. Dalam
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,  Cetakan  ke-8,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133.
penelitian  ini,  pendekatan  yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach) ,  pendekatan kasus. Pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach )  artinya penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan  dan  regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas, 3 yaitu kewenangan BKPM setelah diundangkannya PP No. 24.2018. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) artinya penelitian dilakukan dengan berpedoman pada pandangan maupun doktrin  dalam  ilmu  hukum  untuk kemudian  menemukan  ide-ide  yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan  bagi  isu  yang  dihadapi  pada penelitian  ini. 4 Penelitian  ini  akan menjelaskan konsep perizinan berusaha  yang  sebelumnya  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman
4 Ibid. , h. 136.
Modal  dan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  dengan  konsep  perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Sumber Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bahan hukum yang bersifat normatif. Terdiri dari  peraturan  perundang-undangan dan  putusan-putusan  hakim  yang berkaitan  dengan  perizinan  berusaha dan  kewenangan  BKPM.  Dan  juga bahan hukum yang merupakan publikasi tentang hukum yang berasal dari  studi  kepustakaan  berupa  buku- buku  teks,  kamus-kamus  hukum, jurnal-jurnal  hukum,  tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar.

## PEMBAHASAN
Perizinan merupakan salah satu perwujudan  tugas  mengatur  dari pemerintah.  Beberapa  pendapat  para sarjana tentang pengertian izin, antara
5 Philipus M. Hadjon, et.al ., Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gadjah
Mada  Press  University,  Yogyakarta,  2001, h.143.
lain yaitu menurut Prajudi
Atmosudirdjo dalam buku Philipis M. Hadjon  :  “izin  adalah  beranjak  dari ketentuan  yang  pada  dasarnya  tidak mealrang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui”. 5 W.F Prins  mendefinisikan  “izin  yaitu biasanya  yang  menjadi  persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum,  yang  pada  dasarnya  harus dilarang, melainkan bermacam- macam  usaha  yang  pada  hakekatnya tidak  berbahaya,  tapi  berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik  untuk  diawasi  oleh administrasi Negara”.
6 E.
Utrecht, mengemukakan:
Izin adalah bilamana pembuat  peraturan  tidak umumnya melarangnya suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya  asal saja  diadakan  secara  yang ditentukan  untuk  masing- masing  hal  konkrit,  maka keputusan adminitrasi negara yang mempekenankan perbuatan
6 W.F.  Prins  dan  R.  Kosim Adisapoetra, Pengantar Hukum Ilmu Administrasi  Negara ,  Pradnya  Paramita,
Jakarta, 1983, h. 73-74.
tersebut bersifat izin ( vergunning ). 7
Pengertian  izin  juga  dijelaskan dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.  Dalam  ketentuan  tersebut izin  diberikan  pengertian  sebagai dokumen  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan  daerah  atau  peraturan  lain yang  merupakan  bukti  legalitas, menyatakan sah
atau diperbolehkannya  seseorang  atau badan  untuk  melakukan  usaha  atau kegiatan tertentu. 8
Berdasarkan  pemaparan  para pakar  tersebut,  dapat  disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah  bersegi  satu  berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan  pada  peristiwa  konkrit menurut  prosedur  dan  persyaratan tertentu.  Dari  pengertian  ini  ada beberapa unsur dala periszinan, yaitu instrumen yuridis, peraturan
7 N.M  Spelt  dan  J.B.J.M  ten  Berge, Pengantar  Hukum  Perizinan ,  Yuridika, Surabaya, 1993, h.2-3.
8 Pasal 1 angka 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008, tentang Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
perundang-undangan, organ
pemerintah,  peristiwa  konkrit  dan prosedur dan persyaratan. 9 Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah,  karena  perizinan  akan dibuat  dalam  bentuk  peraturan  yang harus  dipatuhi  masyarakat  yang berisikan  larangan  dan  perintah. Dengan  demikian  izin  ini  akan digunakan  oleh  penguasa  sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan  dengan  para  warga  agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit. 10
Tujuan  pemerintah  mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab:
a. Keinginan
mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
b. Keinginan  mencegah  bahaya bagi  lingkungan  (misalnya izin lingkungan).
9 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.201- 202.
10 N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, op.cit , h.5.
c. Keinginan melindungi obyek- obyek  tertentu  (misalnya  izin tebang, izin membingkar monumen).
d. Keinginan  membagi  benda- benda yang sedikit jumlahnya (misalnya  izin  menghuni  di daerah padat penduduk).
e. Keinginan  untuk  menyeleksi orang-orang  dan  aktifitas- aktifitasnya (misalnya pengurus  organisasi  harus memenuhi syarat-syarat tertentu). 11 Kegiatan perizinan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  pada intinya  adalah  untuk  menciptakan kondisi bahwa kegiatan
pembangunan sesai peruntukan, disamping itu agar lebih berdaya guna dan  berhasil  guna  dalam  rangka pelayanan  terhadap  masyarakat  dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui  sitem  perizinan  diharapkan dapat tercapainyatujuan tertentu, diantaranya  adanya  suatu  keapstian hukum,  perindungan  kepentingan hukum,  pencegahan  kerusakan  atau
11 Ibid ., h.4-5.
12 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara
pencemaran  lingkungan,  pemerataan distribusi barang tertentu. 12
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online Single Submission atau selanjutnya  dsingkat  OSS,  Pasal  1 angka 4 : “Perizinan berusaha adalah pendaftaran  yang  diberikan  kepada Pelaku  Usaha  untuk  memulai  dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen”.
Izin  usaha  merupakan  hal terpenting  yang  harus  diperhatikan para  pelaku  usaha.  Dengan  adanya izin  usaha,  tentunya  kegiatan  usaha lancar.  Dengan  demikian  setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki  izin  usaha  dari  instansi pemerintah  yang  sesuai  dengan bidangnya  masing-masing.  Jenis- jenis  izin  usaha  diantaranya  ada  izin prinsip,  izin  gangguan,  surat  izin usaha  perdagangan,  dan  surat  izin tempat usaha.
dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik ,  Nuansa, Bandung, 2012, h. 94-95.
Izin prinsip merupakan izin dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota  yang  wajib  dimiliki dalam rangka memulai usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  izin  prinsip  dibutuhkan dalam  rangka  memulai  usaha  baik sebagai  penanaman  modal  asing (PMA)  ataupun  penanaman  modal dalam  negeri  (PMDN)  atau  dalam rangka perpindahan proyek PMA atau PMDN. Tergantung kepada natur dan besarnya  nilai  investasi,  izin  prinsip ini  dapat  diajukan  kepada  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Bidang Penanaman  Modal  seperti  Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ada di tingkat
Kabupaten/Kota  atau  Provinsi.  Bila pemegang  saham  di  badan  usaha adalah  warna  negara  asing  dan
13 Nely  Marina,  “Izin  Usaha, Macam-Macam  Surat  Izin  Usaha,  Beserta Fungsinya”, goukm.id , diakses dari https://www.google.co.id/amp/goukm.id/ma cam-macam-surat-izin-usaha-beserta- fungsinya/amp/ pada 28 November 2018.
14 Badan  Penanaman  Modal  Provinsi Bali , Gambaran Umum Akuntabilitas
sebagian warga negara Indonesia, izin prinsip  hanya  bisa  dilakukan  oleh BKPM. 13 Untuk  membantu  proses pelayanan  izin,  BKPM  merekrut  2 (dua) Notaris yang akan ditempatkan di  kantor  BKPM.  Dalam  proses perekrutan Notaris ini BKPM menggandeng  Kementrian  Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sebelum  diterbitkannya  PP 24/2018 perizinan berdasarkan sistem PTSP  dilaksanakan  oleh  BKPM. Sesuai perundang-undangan dan kebijakan  seputar  penanaman  modal asing, BKPM mempunyai wewenang sebagai beikut : 14
1. Mengkaji,  menyusun,  dan merumuskan  kebijakan  dan perencanaan  pengembangan penanaman modal dalam skala nasional.
2. Mengkoordinasikan penyusunan  dan  perencanaan program  penanaman  modal dalam skala daerah.
Kinerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu ,  29  Januari 2016, diakses dari www.bpmb.baliprov.go.id>video_3, pada tangal 28 November 2018.
3. Mengkoordinasikan peningkatan dan
pengembangan  sumber  daya di bidang penanaman modal.
4. Mengkoordinasikan  aplikasi serta  perencanaan  kegiatan promosi penanaman modal.
5. Mengkoordinasikan kolaborasi  internasional  di bidang penanaman modal.
6. Melayani  pemberian  izin  dan fasilitas penanaman modal.
7. Memfasilitasi dan mengendalikan teknis aplikasi penanaman modal.
8. Melangsungkan  pendidikan, pengemabnagn, dan pelatihan manusia di bidang penanaman modal.
9. Menetapkan  dan  mengelola data  serta  sistem  informasi seputar penanaman modal.
10. Melakukan pembinaan fungsional terhadap lembaga- lembaga yang menangani urusan penanaman modal.
11. Menyelenggarakan pembinaan  serta  pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan, perencanaan
umum, tata laksana,
organisasi, kepegawaian,
kearsipan,  keuangan,  hukum, perlengkapan,  rumah  tangga, dan persandian.
12. Fungsi-fungsi lain terkait kegiatan  dan  perencanaan penanaman  modal  sinkron peraturan perundang-udangan yang berlaku.
Agar  fungsi-fungsi  di  atas  bisa terlaksana  secara  maksimal,  BKPM dilengkapi dengan beberapa wewenang. Adapun wewenang tersebut diantaranya : 1. Persiapan perencanaan penanaman modal dalam skala nasional (makro).
2. Perumusan kebijakan- kebijakan tentang penanaman modal yang dapat mendukung pembangunan makro.
3. Pembangunan sistem informasi di bidang
penanaman modal.
4. Pemberian  persetujuan  dan pengendalian penanaman modal menggunakan teknologi strategis dan
canggih  serta  berisiko  tinggi dalam penerapannya.
5. Berbagai wewenang lain yang
berkaitan  dengan  paraturan penanaman modal yang
berlaku.
Jelas dikatakan di atas bahwa tugas  BKPM  diantaranya  adalah melayani pemberian izin dan fasilitas penanaman  modal.  Maka  koreksi utama  terhadap  PP  24/2018  yang mengambil  alih  kewenangan  BKPM yang  sudah  diakui  dan  diamanatkan dalam  UU  25/2007,  dan  PP  24/2018 membentuk  lembaga  baru  yang disebut Lembaga OSS ( Online Single Submission) . Meskipun PP ini
membatasi  diri  mengatur  khusus mengenai perizinan, tidak menghilangkan  seluruh  kewenangan
BKPM.
Jika kita cermati lebih dalam,
apakah dengan diberikannnya kewenangan memberikan izin kepada Lembaga  OSS  lalu  diinterpretasikan bahwa OSS mengambil alih kewenangan  BKPM.  Jawabannya menurut kami keliru, karena menurut UU 25/2007 dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  kewenangan memberikan  izin  berusaha  berada  di tagan  Menteri,  Gubernur,  Bupati/
Wali  Kota  dan  pejabat  lainnya  yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
Dalam  Pasal  28  huruf  j  UU 25/2007  terdapat  tugas  dan  fungsi BKPM mengkoordinasikan dan melaksanakan    Pelayanan  Terpadu
Satu  Pintu  (PTSP)  ,  tidak  dimaknai bahwa kewenangan perijinan dialihkan kepada BKPM, kewenangan  tetap  ada  pada  instansi terkait dan BKPM hanya melaksanakan saja.
Dalam  PP  24/2018  Lembaga OSS mendapat kewenangan memberikan izin dari Menteri, Gubernur,  Bupati/  Walikota  dan pejabat lainnya yang diberikan wewenang menurut Undang-Undang, bukan  dari  BKPM.  Sehingga  dalam hal  ini,  Lembaga  OSS  bukan menggeser keberadaan BKPM. Apalagi  ada  kemungkinan  bahwa struktur kelembagaan OSS ada dalam wilayah BKPM.
Mengenai banyaknya permasalahan dalam pelaksaan sistem OSS  ini  sendiri  memang  selayaknya diatur  masa  transisinya.  PP  24/2018 berlakunya  pada  21  Juni  2018, Direktur  Pelayanan  Fasilitas  BKPM
Endang Supriyadi menyatakan
BKPM baru mengetahui pada 28 Juni 2018  bahwa  PP  24/2018  langsung berlaku  tanpa  masa  transisi.  Hal  ini mengakibatkan  ribuan  izin  yang sudah  diterbitkan  BKPM  sejak  OSS diundangkan menurut Legal Opinion dari Kejakasaan Agung menjadi tidak sah.  Tidak  adanya  masa  transisi malah  membuat  permasalahan  baru yaitu dengan tidak sahnya ribuan izin yag sudah diterbitkan sejak tanggal 21 Juni  2018  sejak  diundangkannya  PP 24/2018. 15 Sehingga  tujuan  OSS melakukan  percepatan  itu  belum tercapai,  malah  membuat  hambatan baru.
Permasalahan lain yaitu sistem  komputer  antarkementerian dan lembaga, baik di pusat maupun di daerah yang belum terkoneksi dengan baik.  Menko  Perekonomian  Darwin Nasution mengakui pemerintah belum sepenuhnya siap melaksanakan  OSS. Salah  satu kendalanya adalah dari 514
Kabupaten  dan  kota  di  Indonesia, hanya  45  Kabupaten  dan  Kota  yang memiliki  RDTR  digital,  sehingga
15 Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online System Submission ), Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan
proses  pemberian  izin  lokasi  bisa dilakukan secara online . 16

## KESIMPULAN
Mengenai  kewenangan  BKPM pasca  diterbitkannya  PP  24/2018 adalah  masih  sama  seperti  amanat undang-undang  25/2007.  PP  24/2018 mengenai Lembaga OSS tidak mengambil  alih  wewenang  BKPM mengenai  pengurusan  dan  penerbitan izin usaha, karena BKPM sendiri tidak mempunyai  kewenangan  untuk  itu, yang berwenang adalah instansi terkait sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. BKPM selama ini hanya melaksanakan tugas dalam UU 25/2007 Pasal 28 mengenai Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  agar tercipta iklim yang efektif dan efisien. Sehingga di amsyarakat timbul asumsi bahwa  kewenangan  perizinan  selama ini ada di BKPM, padahal memang ada pada  Menteri,  Gubernur,  Bupati/ Walikota,  dan  pejabat  lainnya  yang diberi  wewenang  menurut  undang- undang.
Keahlian DPR RI , Vol X, No 23, Desember, 2018, h. 2
16 Ibid

## DAFTAR BACAAN
Hadjon,  Philipus  M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada Press University, Yogyakarta, 2001.
H.R.,  Ridwan, Hukum  Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum , Cetakan ke- 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Prins, W.F., dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Hukum
Ilmu Administrasi Negara ,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan  Publik ,  Nuansa, Bandung, 2012.
Spelt,  N.M.,  dan  J.B.J.M  ten  Berge,
Pengantar  Hukum  Perizinan ,
Yuridika, Surabaya, 1993. Jurnal :
Suhayati,  Monika.  “Permasalahan
Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik ( Online  System  Submission ),
Jurnal  Info  Singkat  Pusat Penelitian  Badan  Keahlian DPR  RI ,  Vol  X,  No  23, Desember, 2018.
Surat Kabar :
Ednon Ginting, PMA Bukan Penyelesaian  untuk  Jangka Panjang , Suara Pembaruan, 28 Juni 1994. M.  Sudarsono,  “Terbit  PP24/2018, Izin Usaha Kini Jadi Kewenangan  Pusat,  Daerah Disebut  Hanya  Melayani  2 Izin”, Surya , 11 Oktober 2018. Artikel : Badan  Penanaman  Modal  Provinsi Bali , Gambaran Umum Akuntabilitas  Kinerja  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , 29  Januari  2016,  diakses  dari www.bpmb.baliprov.go.id>vid eo_3, pada tangal 28 November 2018.
Muhammad Aziz Ali Mutia, “Online Single  Submission,  dan  Segala Dilemanya”, https://medium.com/@muh.azi zalimutia/online-single- submission-dan-segala- dilemanya-b74796e8ee2d.com, diakses  pada  tanggal  13  Juli 2018.
Nely  Marina,  “Izin  Usaha,  Macam- Macam  Surat  Izin  Usaha, Beserta  Fungsinya”, goukm.id , https://www.google.co.id/amp/ goukm.id/macam-macam- surat-izin-usaha-beserta- fungsinya/amp/,  diakses  pada 28 November 2018.