## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK

## Aldila Arumita Sari, Ani Purwanti
Program Studi Magister Ilmu HukumUniversitas Diponegoro aldilamita47@gmail.com

## Abstract
Gender-based  violence  is  a  social  phenomenon  that  existed  since  antiquity  and  increasingly rampant lately. Even violence against women, is increasing, both the number and form and mode of operation that is increasingly diverse both in the domestic (household) and public. According to the women's  annual  report  of  women  in  2015  violence  against  women  is  most  prominent  of  violence occurring within the scope of households. Cases of violence against women are higher. Especially violence against women in a more prominent household. The authors raised the question of how the formulation policy of criminal acts of violence against women and how its enforcement in the city of Demak. The author conducted the study by presenting the facts about the crime of violence against women  in  relation  to  the  law  in  Indonesia  itself  using  empirical  juridical  method.  This  is  done  to support the accuracy of data in composing this paper. Research that has been done, the results show that the formulation of protection for women in international and national instruments can be as an effort  to  tackle  the  crime  of  violence  against  women  in  the  household  sphere  after  the  issuance  of Law No. 23 of 2004. Formulation policy of protection for women in the instrument intrnasional Or national  only  applies  when  outside  the  scope  of  the  household.  The  process  of  protection  and  law enforcement apparatus in dealing with law enforcement of violence against women in the household sphere in Demak city is not optimal yet there are still suspects that can not yet be tried.

## Keywords: Crime, Violence Against Women, Demak

## Abstrak
Kekerasan  berbasis  gender  merupakan  fenomena  sosial  yang  ada  sejak  jaman  dahulu  dan  semakin marak  akhir-akhir  ini.  Bahkan  kekerasan  terhadap  perempuan,  semakin  meningkat,  baik  jumlah maupun  bentuk  dan  modus  operansinya  yang  semakin  beragam  baik  di  lingkup  domestik  (rumah tangga)  maupun  publik.  Menurut  catatan  tahunan  komnas  perempuan  pada  tahun  2017  kekerasan terhadap  perempuan  yang  paling  menonjol  kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga. Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  semakin  tinggi,  terutama  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  lingkup  rumah  tangga.  Penulis  mengangkat  persoalan  mengenai  bagimana  kebijakan formulasi  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  bagaimana  penegakannya  di  kota Demak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Empiris  dengan  menyuguhkan  fakta-fakta mengenai  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  terkait  dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  dan  bagaimana  penangannya  di  Kota  Demak,  termasuk  menyajikan  pengalaman perempuan  sebagai  korban.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  data  bahwa  Kebijakan Formulasi  perlindungan  bagi  perempuan  dalam  instrument  internasional  dan  nasional  dapat digunakan  sebagai  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam lingkup  rumah  tangga,  khususnya  setelah  keluarnya  Undang-undang  No  23  tahun  2004.  Regulasi perlindungan  bagi  perempuan  dalam  instrument  internasional  maupun  nasional  hanya  berlaku
apabila  peristiwanya  terjadi  di  lingkup  rumah  tangga,  sehingga  korban  diluar  rumah  tangga  tidak dapat  menggunakan  ketentuan  hokum  tersebut.  Rancangan  Undang  Undang  Kekerasan  Seksual diharapkan  segera  disyahkan  untuk  melindungi  dan  menangani  perempuan  korban  kekerasan  baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah.Proses penegakan hokum oleh  aparat penegak hukum dalam  menangani  penegakan  hukum  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota  Demak belum  optimal,  karena  belum  baiknya  koordinasi  diantara  stakeholder  (Polisi,  Jaksa,  Hakim,  LSM Pendamping, Pemerintah Daerah Kota Demak)
Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Terhadap Perempuan, Demak

## A. Pendahuluan
Kekerasan  berbasis  gender,  semakin meningkat,  baik  jumlah  maupun  bentuk  dan modus operasinya yang
semakin
beragam.Faktor
penyebab terjadinya kekerasan  berbasis  gender,  sangat  kompleks dan  satu  sama  lain  saling  berkaitan.  Factor- faktor  tersebut,  antara  lain  perangkat  hukum yang belum mampu memberikan perlindungan  kepada  para  korban,  konsep bahwa  perempuan  adalah  milik  keluarga (asset),  media  yang  kurang  mendukung pemberitaan  tentang  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak,  pelayanan  publik  yag belum  optimal,  adat  istiadat  yang  kadang melegalkan  kekerasan,  persoalan  kemiskinan, interprestasi  yang  keliru  pada  ajaran  agama, yang  semua  itu  terbungkus  dalam  budaya patriarkhi.(Foley, Ngo, Loi, & Zheng, 2015)
Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan) mengeluarkan  Catatan  Tahunan  (Catahu) tahun  2016,  untuk  memperingati  Hari
Perempuan Internasional setiap 8 Maret 2016. Komnas  Perempuan  memberikan  catatan penting dan menyimpulkan bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola meluas, sehingga penting  agar  negara  hadir  secara  maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta  tindakan  strategis  untuk menjamin rasa aman perempuan korban. Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan  tidak  hanya  terjadi  di  ranah domestik  atau  rumah  tangga  maupun  dalam relasi  perkawinan,  tetapi  juga  terjadi  meluas di masyarakat umum maupun yang berdampak  dari  kebijakan  negara.(Komnas Perempuan, 2016)
Kekerasan  terhadap  perempuan  yang paling  menonjol  kekerasan  terjadi  di  ranah personal.  Ranah  personal  artinya  pelaku adalah  orang  yang  memiliki  hubungan  darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan,  perkawinan  (suami)  maupun
relasi intim (pacaran) dengan korban. Berdasarkan  jumlah  kasus  sebesar  321.752 tersebut,  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan yang  paling  menonjol  sama  seperti  tahun sebelumnya  adalah  kekerasan  yang  terjadi  di ranah  personal  sejumlah  305.535.  Sementara dari  16.217  kasus  yang  masuk  dari  lembaga layanan  mitra  Komnas  Perempuan,  RP(ranah personal)  tercatat  69%  atau  11.207  kasus, 60%  atau  6.725  kasus  berupa  kekerasan terhadap  istri,  24%  atau  2.734  kasus kekerasan  dalam  pacaran,  dan  8%  atau  930 kasus  kekerasan  terhadap  anak  perempuan. Dalam  ranah  KDRT(kekerasan  dalam  rumah tangga)  atau  RP(ranah  personal),  kekerasan fisik  menempati  peringkat  pertama  dengan persentase  38%  atau  4.304  kasus,  diikuti dengan  kekerasan  seksual  30%  atau  3.325 kasus,  kekerasan  psikis  23%  atau  2.607,  dan ekonomi  9%  atau  971  kasus.  Berbeda  dari catatan  tahunan  2014  dimana  kekerasan seksual  menempati  peringkat  ketiga,  di  tahun ini  naik  kekerasan  seksual  naik  di  peringkat kedua.  Bentuk  kekerasan  seksual  tertinggi adalah  perkosaan  72%  atau  2.399  kasus, pencabulan  18%  atau  601  kasus,  dan pelecehan seksual 5% atau 166
kasus.(Purwanti, 2017)
Isu kekerasan terhadap perempuan telah terbukti  sebagai  masalah  sosial  yang  serius, namun  masih  kurang  mendapat  respon  yang
memadai,  karena  secara  mendasar  kekerasan terhadap  perempuan  dipahami  hanya  sebagai persoalan  yang  sifatnya  personal,  artinya apabila  seorang  perempuan  menjadi  korban sasaran  tindak  kekerasan,  maka  langsung dikaitkan  dengan  kepribadian,  si  korban dicari-cari  hubungannya  dengan  perilaku korban dianggap mencetuskan tindak kekerasan  tersebut.  Hal  ini  serupa  dengan mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami  tindak  kekerasan,  sedikit  atau banyak dianggap terjadi karena andil kesalahan  sendiri.  jika  korban  menginginkan penanganan masalah yang menimpanya orang menganggap  hal  itu  dapat  diselesaikan  secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering  diterima  perempuan  korban  adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum. (Purwanti, Hukum, & Diponegoro, 2018) Berdasarkan fenomena
tersebut,diperlukan usaha-usaha  yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (politik kriminal). Politik  kriminal (criminal  policy) ini  merupakan  bagian  dari  politik  penegakan hukum  dalam  arti  luas (law  enforcement policy). Semuanya  merupakan  bagaian  dari politik sosial (sosial  policy) ,  yakni  usaha dari masyarakat  atau  negara  untuk  meningkatkan
kesejahteraan warganya.(Muladi ; Barda
Nawawi Arief, 1992)

## B. Metode
Dalam  melakukan  penelitian  guna menunjang  keakuratan  data  dalam  rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian  dilakukan  dengan  metode  yuridis empiris.  Pendekatan  yang  dilakukan  tidak hanya  berpegang  pada  segi  yuridis  saja melainkan  dengan  bantuan  ilmu  social lainnya.  Yuridis  sendiri  merupakan  metode penelitian  yang  berpegang  pada  hukum, peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder (law in  the  books). Empiris  mengacu  pada  hal-hal nyata  dan  penerapan  dalam  masyarakat  yaitu penelitian data primer ( law in the action)
Spesifikasi
penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis, karena data  yang diperoleh dari  penelitian  ini  berusaha  memberikan penjelasan  dengan  memberikan  gambaran atau  mengungkapkan  berbagai  faktor  yang dipandang  erat  kaitannya  dengan  Pengakan Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap Perempuan di Kota Demak.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan  Formulasi  Perlindungan Bagi Perempuan
Secara  factual  kondisi  perlindungan  dan penegakan HAM di Indonesia memang masih sangat memperihatinkan apalagi perlindungan trhadap  hak-hak  asasi  perempuan.(Farida, 2012)  Keberadaan  hukum  dalam  masyarakat dapat  di  lihat  dari  bermacam-macam  sudut, para professional hukum, seperti hakim, jaksa advokat akan melihat dan mengartikan hukum sebagai  suatu  perundang-undangan.  Bagi mereka  tidak  adakeraguan  bahwa  hukum  itu tampil dan ditentukan dalam wujud prundang- undangan tersebut, di sini otoritas perundang- undangan  adalah  demikian  besar,  dapat  di katakana  bahwa  di  luar  undang-undang  tidak ada hukum. Para profesional adalah golongan yuridis  sebagai  pemain,  sehingga  posisi mereka  berhadapan  dengan  hukum.  Kredo mereka  adalah  menyelesaikan  soal  dengan menerapkan undang-undang.(Widyastuti, 2011)
i. Kebijakan  Formulasi  Perlindungan  Bagi Perempuan  Dalam  Instrument  Hukum Internasional.
1. Convention  On  The  Elimination  Of  All Forms  Of    Discrimination  Against Women ( CEDAW)
Convention  On  The  Elimination  Of All  Forms  Of    Discrimination  Against
Women ( CEDAW) merupakan konvensi yang  komprehensif  yang`di  akui  dunia sebagai bill of Rights for Women , karena menekankan pada persamaan dan keadilan  antaran  perempuan  dan  laki- laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala  bidang  kehidupan  dan  kegiatan, kesetaraan  dalam  CEDAW  dimaknai bukan sebagai kesamaan di semua sector tetapi kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi,social, dan lain-lain.(Patra,
2011)Tercantum di dalam Artikel 1,2,3,5, dan 6.
2. Declaration  on  the  Elimination  of Violence against Women
Declaration  on  the  Elimination  of Violence  against  Women ini  mengatur mengenai  tindak  pidana  kekerasan terhadap  perempuan,  namun  deklarasi ini  lebih  mengatur  upaya  apa  yang  di lakukan  oleh  negara,  organ  dan  badan- bandan  PBB  yang  bertujuan  untuk penghapusan  tindak  kekerasan  terhadap perempuan.  Tercantum  dalam  Artikel 1,2,3,4,5, dan 6.
2. Kebijakan  Formulasi  Perlindungan  Bagi
Perempuan  Dalam  Instrument  Hukum Nasional.
a.Perundang-Undangan
a. Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  1945  menekankan  terhadap persamaan  hak  antara  laki-laki  dan perempuan dalam melakukan perlindungan  hak  asasi  manusia  tidak membedakan  laki-laki  dan  perempuan yang tercantum dalam Pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J.
b. Undang  -  Undang  No  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP )
Perlindungan  terhadap  perempuan dalam  Undang  -  Undang  No  8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya  berlaku di  luar  lingkup  rumah  tangga  setelah adanya  Undang-undang  No  23  Tahun 2014  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kkerasan terhadap perempuan di bagi 3:
a)  Kekerasan  seksual  tidak  adanya marital  rape (tindak  pemerkosaan dalam perkawinan) yang tercantum Pasal 285, 286, 288, 294, dan 297.
b)  Kekerasan  psikis  yang  tercantum
Pasal 310 sampai 318
c)  Kekerasan  fisik  yang  tercantum Pasal 338, 306, 353, 354, 355, dan 356.
Peraturan  materiil  yaitu  berupa delik (peraturan yang sifatnya mengatur  tentang  apa  yang  disebut sebagai  kejahatan  dan  pelanggaran, unsur  deliknya,  dan  sanksi),  yang diatur  dalam  KUHP  belum  mengenal kekerasan  berbasis  gender.  Hal  ini terlihat  dari  rumusan-rumusan  pasal- pasal,  misalya:  tidak  satupun  pasal yang mengenal atau mengidentifikasikan kekerasan terhadap  perempuan;  pasal-pasal  yang berkaitan  dengan  kejahatan  seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan  dan  bukan  kejahatan  atas integritas tubuh perempuan.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-  Undang  Nomer  1  Tahun 1974  mempunyai  dua  sifat  yaitu mengakui legal capacity kaum perempuan  (istri),  namun  di  pihak  lain justru  mengukuhkan sex  roles dan gender  stereotyping perempuan  dan laki-laki  membagi  peran  secara  kaku peran  perempuan  di  sector  privat  atau domestik.  Kelemahan  dalam  undang- undang ini karena telah mengkukuhkan pembagian  kerja  secara  seksual  dan stereotyping .  Kekerasan  dalam  rumah tangga,  beban  kerja  yang  berlebihan dan  tidak  di  akuinya  perempuan
sebagai  kepala  keluarga  adalah  akibat langsung  adanya  pembagian  kerja seksual  tersebut.  Tercantum  dalam Pasal 1, 30, 31, dan 33.
d. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KUHAP  adalah  dasar  peraturan perundang-udangan  upaya  penegakan hukum  pidana  yang  di  lakukan  secara penal.  Upaya  penal(Sudarto,  1980) merupakan salah satu upaya penegakan hukum  atau  segala  tindakan  yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang  lebih  menitik  beratkan  pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang  dilakukan  dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan  ancaman  bagi  pelakunya. Tercantum dalam Pasal  98 ayat  1, 184, dan 183.Seperti contoh kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  pembuktiannya agak  sulit  untuk  memenuhi  Pasal  184 karena  kurangnya  saksi,  kebanyakan saksi  yang  ada  adalah  korban  itu sendiri.  Perlu  adanya  alat  bukti  berupa surat,  dalam  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga alat bukti surat berbentuk visum  etrepertum yang  di  buat  oleh dokter.  Dalam  undang-  undang  ini minimal terdapat 2 alat bukti,
sedangkan  biasanya  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  terjadi  di  dalam rumah atau ruangan tertutup yang luput dari  pandangan  orang  lain,  keterangan korban  saksi  dan visum  et  repertum dapat  sebagai  alat  bukti.  (Peterson  & Bialo-Padin, 2012)
e. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984 Tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
Undang-undang  nomer  7  tahun 1984  ini  adalah  bentuk  ratifikasi  dari Convention  of  Elimination  of  All  forms of  Discrimination  Against  Women ( CEDAW) sejak tahun 1984. Konvensi ini telah di ratifikasi oleh lebih dari 177 negara  dan  salah  satunya  Indonesia. Konsekuensi  dari  ratifikasi  tersebut membuat  pemerintah  suatu  negara harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan brbagai bentuk diskriminasi terhadap
perempuan.tercantum  pada  Pasal  15 dan 16.
Pada dasarnya isi konvensi tersebut sesuai  dengan  dasar  negara  pancasila dan  undang-undang  dasar  1945,  yang menetapkan bahwa semua warga negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan.
Pengaturan konvensi ini tidak mempengaruhi  asas  atau  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ada karena  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  mengandung  asas persamaan antara laki-laki dan perempuan  sebagai  perwujudan  tata hukum Indonesia sudah baik dan sesuai dengan  aspirasi  masyarakat.  Kekerasan terhadap  perempuan  selain  merupakan pelanggaran  hak  asasi  juga  merupakan diskriminasi terhadap perempuan.(Moerti hadiati, 2010)
6)  Undang  -  Undang  Nomer  30  Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Bunyi  pasal  3  Undang  -  Undang Nomer  30  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia di pertegas dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20, Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tersebut  memiliki  dasar pembentukan antara lain untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan  martabat  manusia  di perlukan  pengakuan  dan  perlindungan hak  asasi  manusia.  Tanpa  hal  tersebut maka  manusia  akan  kehilangan  sifat dan  martabatnya,  sehingga  dapat mendorongagi  manusia  lainnya  ( homo homini  lupus) .  Tindak  kekerasan terhadap perempuan merupakan
perbuatan yang tidak menghormati hak asasi  orang  lain.Pasal  45  menegaskan hak  wanita  dalam  undang-undang adalah hak asasi manusia.
7)Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukum pidana yang terdapat dalam
UUPKDRT  merupakan  hukum  pidana administratif.Undang-undang Nomor 23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga pasal-pasal  yang  di  paparkan  di  atas merupakan  perbuatan-perbuatan  yang dinyatakan sebagai tindak pidana antara lain  kekerasan  fisik  Pasal  6,  kekerasan psikis  Pasal  7,  kekerasan  seksual  Pasal 8  dan  juga  mengatur  sanksinya.  Sanksi fisik  berada  di  Pasal  44  sanksinya, Pasal  45  mengatur  sanksi  mengenai psikis  sedangkan  Pasal  46,  47,  48 mengenai  sanksi  pidana  kekerasan seksual.  Ancaman  pidana  tambahan yang berada di Pasal 50.
Undang-Undang  Nomer  23  Tahun 2004 ini tidak hanya terdapat ketentuan pidananya  dan  macam-macam  bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang berupa  kekerasan  fisik,  seksual,  psikis dan  penelantaran,  namun  undang- undang  ini  juga  terdapat  pengaturan
mengenai hak-hak korban, perlindungan  terhadap  korban  dan  juga pemulihan  korban.  Kekerasan  dalam rumah  tangga  tidak  di  anggap  sebagai sebagai  persoalan  pribadi  yang  ruang lingkupnya  hanya  dalam  rumah  tangga saja.  Maka  dari  itu  undang-undang nomer  24  tahun  2004  dalam  bab  V mengenai  kewajiban  pemerintah  dan masyarakat di perjelas pada Pasal 11.
8)Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007
Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Undang-undang  Nomor  21  tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur tindak  pidana  kekerasan  terhadap perempuan,  apa  bila  terjadinya  tindak pidana perdagangan orang saja.Undang-undang  ini  menjelaskan mengenai  kekerasan  berupa  kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan perampasan kemerdekaan,  sedangkan  kekerasan seksual penjelasannya sebagai
eksploitas seksual karena lebih mengarah terhadap memanfaatkan korban  bukan  hanya  menyakiti  saja. Undang-undang  Nomer  21  tahun  2007 ini  juga  memfasilitasi  korban  dapat bersaksi  tanpa  hadirnya  korban  dengan menggunakan audio. Hal ini di lakukan
untuk  melindungi  kesaksian  korban agar  kesaksian  korban  jelas  dan  asli.
Tercantum pada Pasal 1 butir
1,3,7,8,11,12,  Pasal  7,  12,  30,  34,  37,
45, 48, dan 51 b. Peraturan Daerah Provinsi. 1).Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomer 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap  Korban  Kekerasan  Berbasis Gender dan Anak Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa
Nomer  3  Tahun  2009  Tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Terhadap  Korban  Kekerasan  Berbasis Gender  dan  Anak  mengatur  mengenai upaya  pemerintah  provinsi  terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dalam perlindungan korban, kewajiban pemerintah  daerah  dalam  menangai tindak  pidana  kekerasan  terhadap perempuan,  upaya  pencegahan  dan juga  upaya  pemulihan  korban  namun tidak menyertakan sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
2).Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah
Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Tata
Cara  Dan  Persyaratan  Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan
Berbasis  Gender  Dan  Anak  Provinsi Jawa Tengah
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Tata Cara  Dan  Persyaratan  Pembentukan
Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis  Gender  Dan  Anak  Provinsi Jawa Tengah lebih menegaskan tentang bagaimana penanganan setelah terjadinya  tindak  pidana  kekerasan terhadap  perempuan.  Lebih  membahas cara mengatasi setelah terjadinya tindak pidana  kekerasan  terhadap  perempuan dengan Pembentukan Pelayanan Terpadu  Dan  Komisi  Perlindungan Korban  Kekerasan  Berbasis  Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
a. Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  7 Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Umum Pelaksanaan  Penghasutan  Gender  Di Kabupaten Demak
Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  7 Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Umum Pelaksanaan  Penghasutan  Gender  Di Kabupaten Demak ini lebih
menekankan  terhadap  pembangunan daerah  yang  berspektif  gender  karena adanya kesetaraan  gender di  dalamnya,
kesetaraan  gender  adalah  persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Peraturan ini juga menekankan suatu proses untuk
menjadi adil terhadap laki-laki perempuan terdapat dalam Pasal 1 butir 10,12,13,15,dan 16.
Undang-undang  ini  memberikan perlindungan  bagi  premupan  dalam  hal membuat  pembangunan  daerah  yang mensetarakan perempuan, maka perempuan  mempunyai  tempat  atau kedudukan  yang  sada  dengan  laki-laki dan  perempuan  tidak  dapat  di  padang lebih rendah oleh laki-laki.
2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap  Korban  Kekerasan  Berbasis Gender Dan Anak Peraturan Daerah
Kabupaten
Demak  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang PenyelenggaraanPerlindungan Terhadap  Korban  Kekerasan  Berbasis Gender  Dan  Anak  Peraturan  daerah  ini lebih  menekankan  terhadap  peraturan korban  mulai  dari  perlindungan  korban dan  hak-  hak  korban  sampai  upaya pemulihan dan reintegrasi sosial, pengaturannya sudah cukup bagus tidak hanya  penjelasan  mengenai  pengertian
kekerasan berbasis gender saja terdapat pelayanan terpadu, perlindungan
korban, hak korban, tujuan perlindungan,  kewajiban  pemerintah daerah upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat. Tercantum dalam Pasal Pasal 1 (butir 5,10,11,13,17), Pasal 2,3,4,5,6,7,10,14,18,dan 19. 2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di Kota Demak.
i. Gambaran Umum Kota Demak
Demakmerupakan salah satu kabupaten  di  Jawa  Tengah  secara geografis  terletak  pada  kordinat  6 derajat  43’26”-  7  derajat  09”43” Lintang  Selatan  dan  110  derajat 27”58”-  110  derajat  48”47”  bujur timur.(Demak, n.d.)
Penegakan  hukum  pidana  sebagai salah  satu upaya  penanggulangan
kejahatan. Dalam operasionalisasi,
aparat  penegak  hukum  dalam  upaya memberantas kejahatan dan
menegakkan ketertiban/keamanan masyarakat  dihadapkan  pada  masalah sulit.  Bahkan  terkadang  dihadapkan pada  situasi  darurat  yang  sangat membahayakan kepentingan umum dan dirinya sendiri.(Arief, 1998)
Di  kabupaten  Demak  mempunyai lembaga penegak hukumyaitu 1 Pengadilan Negeri Demak, 1 Pengadilan Agama, 1 Kejaksaan Negeri
Demak  dan  1  Polres  Demak  yang membawai 14 Polsek yaitu:
a. Polsek Kota Demak
b. Polsek Karangawen
c. Polsek Sayung
d. Polsek Mranggen
e. Polsek Karangtengah
f. Polsek Kebonagung
g. Polsek Dempet
h. Polsek Wonosalam
i. Polsek Karanganyar
j. Polsek Gajah
k. Polsek Mijen
l. Polsek Wedung
m. Polsek Bonang
n. Polsek Guntur
Terdapat  2  contoh  putusan  mengenai Kerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang pelakunya sama-sama di putus bersalah. a. Kasus Pertama putusan
Nomor.55/Pid.Sus.B/2015/PN.Dm k(Pengadilan  Negeri  Demak,  n.d.- b) b. Kasus kedua putusan
Nomor.91/Pid.Sus.B/2016/PN.Dm k(Pengadilan  Negeri  Demak,  n.d.- a)
2. Proses Penegakan Hukum  Tindak Pidana
Kekerasan Terhadap Perempuan di Demak.
1. Polres Demak
Polres  Kota  Demak  mempunyai satuan  unit  yaitu  unit  PPA  yaitu pelayanan  perempuan  dan  anak.  PPA ini  di  cakup  dalam  bagian  reskrim. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.  Pol:  10  tahun  2007  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian  Republik  Indonesia.  Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  ini yang  di  singkat  PPA  adalah  unit  yang bertugas memberikan pelayanan, dalam  bentuk  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  menjadi
korban  kejahatan  dan  penegakan hukum  terhadap  pelakunya.  Unit  PPA menyelenggarakan fungsinya yaitu:
1) penyelenggaraan  pelayanan  dan perlindungan hukum
2) penyelenggaraan  dan  penyidikan tindak pidana
3) penyelenggaraan  kerjasama  dan koordinasi dengan instansi terkait
Tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  termasuk  tindak pidana  kekerasan  terhadap  perempuan. Terdapat  pada  Pasal  6  ayat  3  dalam Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  No.  Pol:  10  tahun 2007  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak (UNIT  PPA)  di  Lingkungan  Kepolisian Republik Indonesia.
Menurut  keterangan  kepala  unit PPA:  Ipda  Siswanto,  S.pd.  NRP: 82020316  kasus  KDRT  tahun  2015  di Kota  Demak  adalah  18  kasus  dan penelantaran  3  kasus  jadi  permasalahan rumah  tangga  yang  terjadi  di  Kota Demak dengan keterangan:
1) Masih  dalam  proses  lidik  3  kasus (pelaku  atau  terlapor  melarikan
diri) 2) penyelesaian  secara  kekeluargaan
11 kasus
3) Tahap  2  atau  pelimpahan  kepada jaksa penuntut umum 7 kasus
Proses  penegakan  hukum  tindak pidana  kekerasan  terhadap  perempuan dengan  kasus  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga,  yang  di  lakukan olehPolres kota demak unit PPA.
Pelaporan  pertama  di  terima  di SPK  (Sentra  Pelayanan  Kepolisian) lalu  di  SPK  akan  di  catat  laporan tersebut,  laporan  tersebut  di  catat sebagai  pengaduan  terlebih  dahulu atau laporan tertulis yaitu LP (Laporan Polisi)  bilamana  di  catat  sebagai  LP nanti naik ke KASAT Reskrim (kepala kesatuan  reserse  kriminal)  setelah  itu di  disposisikan  kepada  unit  yang menangani  perkara  tersebut  karena tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  maka  unit  yang  menangani perkara  tersebut  adalah  unit  PPA. Setelah  di  terima  oleh  KANIT  PPA (kepala unit pelayanan perempuan dan anak) maka KANIT menunjuk penyidik yang akan menangani perkara  tersebut.  Setelah  itu  penyidik memanggil  pelapor  dan  saksi-saksi perkara  tersebut  untuk  di  periksa, setelah  di  periksa  lalu  gelar  perkara untuk memastikan unsur-unsurnya masuk  atau  tidak  sehingga  dapat  di
kembangkan  perkaranya  atau  tidak.
Apabila  masuk  maka  di  tindak  lanjuti dengan PRINT SIDIK (Perintah Penyidikan)  setelah  PRINT  SIDIK maka  di  lakukan  pengambilan  visum dan  melengkapi  berkas  administrasi setelah  lengkap  memanggil  terlapor sebagai  saksi  terlebih  dahulu  setelah memenuhi  syarat  dan alat  bukti cukup maka  di  tempuh  jalur  mediasi  terlebih dahulu  bilamana  tidak  dapat  mediasi maka  di  lanjutkan  penyerahan  berkas ke kejaksaan yaitu P 18 apabila berkas lengkap  maka  di  nyatakan  P21  proses selanjutnya  adalah  tahap  2  yaitu berkas  perkara  dan  tersangka  di serahkan ke kejaksaan.
Pendampingan pendampingan
korban saat di BAP Polres kota demak pendampingnya dari PEKSOS (Pekerja  Sosial)  dan  DINSOS  P2PA (Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak). Dalam  kasus  tindak  pidana  kekerasan terhadap  perempuan  dalam  lingkup rumah  tangga  atau  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Demak  dalam  catatan  data  unit  PPA
polres demak dari tahun 2015 semakin menurun karena ada 11 kasus. 1

## 2. Kejaksaan Negeri Demak
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia,  Kejaksaan  sebagai  salah satu  lembaga  penegak  hukum  dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan  hak  asasi  manusia,  serta pemberantasan  Korupsi,  Kolusi,  dan
Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang penuntutan harus
melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan wewenangnya secara merdeka, terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan lainnya.
Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi  sentral  dengan  peran  strategis dalam  pemantapan  ketahanan  bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan  putusan  pengadilan.  Dengan
1 Wawancara,  dengan:  Ipda  Siswanto,  S.pd  ,  sebagai kepala  unit  PPA,  NRP:  82020316,  Pada  tanggal  27 Januari 2017
begitu  Kejaksaan  sebagai  pengendali proses  perkara  ( dominus  litis ),  karena hanya  institusi  Kejaksaan  yang  dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Kejaksaan  juga  memiliki  tugas  dan wewenang dalam bidang pidana lainnya  yakni  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang-undang  melengkapi  berkas perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Menurut Nur Farida Anggraeni, S.H sebagai  jaksa  muda  di  kejaksaan negeri  Demak 2 menjelaskan  bahwa tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga tidak ada bagian tersendiri ikut di  kelompokan  di  tindak  pidana
2 Wawancara,  dengan  Nur  Farida  Anggraeni,  S.H sebagai jaksa muda di kejaksaan negeri Demak NIP :  197904202003122003,  Pada  tanggal  31  januari 2017
umum.  Namun  karena  mempunyai undang-undang sendiri maka di kelompokan  kodenya  tersendiri  yaitu tindak  pidana  umum  lainnya.  Proses penegakan  hukum  di  kejaksaan  Pasal 109  ayat  (1)  KUHAP:  penyidik memberitahukan  kejaksaan  tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP.
Berkas  yang  di  nilai  tidak  cukup alasan untuk di limpahkan ke pengadilan  maka  jaksa  mengeluarkan SP-3 sebab dapat  di  keluarkannya SP- 3  adalah  tidak  terdapat  cukup  bukti, perbuatan  yang  dilakukan  tersangka atau terdakwa bukan perbuatan pidana, perkara  ditutup  demi  hukum.  Apabila memenuhin  unsur-unsur  di  atas  maka jaksa membuat surat dakwaan kemudian  di  limpahkan  ke  pengadilan dan menunggu jadwal sidang. Pertimbangan  seorang  jaksa  dalam membuat suatu dakwaan dalam sebuah berkas  perkara  di  lihat  dari  kualitas perbuatan  terdakwa.  Terhadap  kasus kekerasan dalam rumah tangga di lihat apakah suami memukul istri menggunakan  alat  atau  tidak  karena akibatnya beda, seberapa sering melakukan  hal  tersebut,  tersangka melakukan berbuatan tersebut mempunyai  motif  atau  tidak,  tentunya
berbeda dengan bilamana istri menerima  kekesaran  karena  seorang istri  mempunyai  kesalahan  dengan seorang  istri  yang  tidak  mempunyai kesalahan. Akibatnya yang di timbulkan  terdakwa  apakah  ringan ataupun  berat.  Tingkah  laku  terdakwa bilamana terdakwa bilamana terdakwa berbelit-belit  dengan  terdakwa  sopan dan  menyesali  maka  berbeda.  Dan juga  tidak  lupa  bertanya  kepada korban  dapat  memaafkan  terdakwa atau tidak. 3
Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  belum  tentu  mempunyai  beban yang  sama  atau  sama  tuntutannya,
walaupun kasus nya atau pelanggarannya  sama. Asas  Substansi dan  Proportionaslitas yaitu  berarti penjatuhan  pidana  itu  bersifat  sedang dan berat, ringan pidana harus
sebanding  dengan  kejahatan.  Maka dari  itu  seorang  jaksa  dalam  membuat tuntutan atau surat dakwaan mempunyai pertimbangan seperti contoh  terhadap  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  lihat  apakah suami  memukul  istri  menggunakan alat atau tidak karena akibatnya beda,
3 Wawancara,  dengan  Nur  Farida  Anggraeni,  S.H sebagai  jaksa  muda  di  kejaksaan  negeri  Demak  NIP  : 197904202003122003, Pada tanggal 31 januari 2017
seberapa sering melakukan hal tersebut, tersangka melakukan berbuatan  tersebut  mempunyai  motif atau  tidak,  tentunya  berbeda  dengan bilamana  istri  menerima  kekesaran karena seorang istri mempunyai kesalahan  dengan  seorang  istri  yang tidak  mempunyai  kesalahan.  Dan  juga akibat  yang  di  timbulkan  terdakwa apakah  ringan  ataupun  berat.  Tingkah laku  terdakwa  bilamana  terdakwa bilamana terdakwa berbelit-belit dengan terdakwa sopan dan menyesali maka  berbeda.  Tidak  lupa  bertanya kepada  korban  dapat  memaafkan terdakwa atau tidak. Bilamana terdapat 2 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sama persis namun terdakwa  yang  pertama  melakukan dengan sengaja dan menimbulkan luka yang  cukup  berat  namun  terdakwa yang  kedua  melakukan  tindak  pidana ke  kerasan  dalam  rumah  tangga Karena  ketidak  sengajaan  dan  luka yang  di  terima  korban  tidak  cukup berat  maka  kasus  pertama  dan  kedua di  dakwakan  pasal  yang  sama  namun terdakwa  yang  pertama  mendapat batas  maksial  tuntutan  yang  berada dalam  pasal  tersebut  dan  terdakwa yang  kedua  mendapat  tuntutan  batas
minimal  dalam  pasal  tersebut.  Dalam membuat  surat  dakwaan  jaksa  harus sangat  mempertimbangan  isi  dakwaan nya  Karena  surat  dakwaan  merupakan dasar pemikiran dakwaan selanjutnya.
3. Pengadilan Negeri Demak
Pengadilan  Negeri  adalah  suatu pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri
berkedudukan  di  ibu  kota  daerah kabupaten/kota.  Daerah  hukumnya juga  meliputi  wilayah  kabupaten/kota. Pengadilan  negeri  bertugas  adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  pidana  dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan,
pertimbangan,  dan  nasihat  tentang hukum  kepada  instansi  pemerintah didaerahnya
apabila diminta. Pengadilan  negeri  Demak berdasarkan beberapa landasan hukum yang  mengatur  yaitu  keputusan  ketua mahkamah  agung  republic  Indonesia nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar  pelayanan  pengadilan,surat edaran direktur jendral badan peradilan umum nomor:3/DJU/HMO2.3/6/2014 tentang administrasi pengadilan berbasis
teknologi  informasi  di  lingkungan peradilan umum, peraturan mahkamah agung  republik  Indonesia  nomor  :  1 tahun  2008  tentang  prosedur  mediasi di pengadilan mahkamah agung republik Indonesia.
Narasumber  ibu  Novita  Arie  Dwi Ratnaningrum  SH.,Sp.Not  ,  sebagai Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Demak 4 dapat  di  simpulkan  sebagai  berikut. Pengadilan  negeri  Demak  penanganan mengenai  tindak  pidana  kekerasan terhadap  perempuan,  tindak  pidana kekerasan seksual, fisik maupun psikis masuk ke ranah  pidana  umum, namun penanganan  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  korban perempuan juga masuk ke dalam ranah pidana  khusus  karena  mempunyai undang-undang khusus. Proses peradilan  mulai  dari  pelimpahan  dari kejaksaan  berkas  masuk  ke  bagian pidana  untuk  mengecek  berkas  dan barang  bukti  setelah  semua  lengkap naik  untuk  penunjukan  majelis  hakim oleh  ketua  pengadilan.  Setelah  itu  di serahkan kepada panitera untuk menunjuk  panitera  pengganti  lalu
4 Wawancara,  dengan  Novita  Arie  Dwi  Ratnaningrum SH.,Sp.Not  ,  sebagai  Hakim  di  Pengadilan  negeri Demak  NIP  :  197611242005022001,  Pada  tanggal 20 jaunari 2017
berkas  di  bawa  ke  majelis  hakim  atau ketua  majelis  untuk  penetapan  hari sidang.
Pertimbangan hakim dalam menjalankan putusan mengambil fakta-fakta  yang  ada  di  persidangan. Fakta  tersebut  berdasarkan  keterangan saksi,  saksi  dari  korban  maupun  saksi dari tersangka dan di kaitkan alat bukti dan  barang  bukti  lainnya.  Jadi  dari fakta  yang  berada  dalam  persidangan lalu di bandingkan dengan unsur-unsur yang  di  dakwakan.  Hakim  juga  harus melihat  status  perkawinan  ada  atau tidak. Biasanya dalam kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  apa  bila  suami melakukan  kekerasan  tersebut  suami satu-satunya tulang punggung keluarga dan juga istri sudah memaafkan hal tersebut dalam meringankan.  Salah  satu  hambatan hakim yaitu apabila saksi tidak datang namun  dalam  BAP  polisi  sudah  di sumpah  dan  saksi  sudah  di  panggil  3 kali  maka  nanti  akan  di  bacakan  BAP nya.  Ada  kasus  mengenai  kekerasan dalam  rumah  tangga,  korban  atau istrinya  memohon  terhadap  majelis hakim  agar  tersangka  atau  suaminya yang  di  laporkan  sendiri  tidak  di
penjara.  Hal  ini  dapat  meringankan tersangka.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  terjadi  terhadap  perempuan seringkali  membingungkan  putusan yang  akan  di  jatuh  kan  oleh  hakim. Karena  sering  korban  sendiri  yang memohon  agar  hukuman  terdakwa  di ringankan.  Tindakan  tersebut  karena ketergantungan  seorang  perempuan terhadap suaminya. 5

## 3. Pusat Pelayanan Terpadu
Pusat Pelayanan Terpadu di Demak di  naungi  atau  di  jalankan  oleh  Dinas Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (P2PA)  sejak  tahun 2015.  Dahulu  Berdiri  sendiri  yaitu Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (KP2PA)  kemudian bergabung dengan Dinas Sosial menjadi Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA).Terdapat  beberapa  penanganan- penanganan mengenai kekerasan berbasis  gender  tersebut  salah  satunya adalah  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak Nomor  1  Tahun  2014  terdapat  definisi
5 Wawan  cara,  dengan  Novita  Arie  DwiRratnaningrum SH.,Sp.Not  ,  sebagai  Hakim  di  Pengadilan  negeri Demak  NIP  :  197611242005022001,  Pada  tanggal  20 jaunari 2017
atau pengertian mengenai Pusat
Pelayanan  Terpadu  yaitu  serangkaian kegiatan  untuk  melakukan  perlindungan bagi  korban  kekerasan  berbasis  gender dan  anak  yang  dilaksanakan  secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga  terkait  sebagai  satu  kesatuan penyelenggaraan,  upaya  pencegahan pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial,  dan  bantuan  hukum  bagi  korban kekerasan berbasis gender dan anak.
Kasi  perlindungan  perempuan  dan anak  Isyana  dewi 6 menjelaskan  terdapat kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga terdapat  21  kasus  dalam  tahun  2015 namun  hanya  2  saja  yang  melaporkan kepada  Pusat  Pelayanan  terpadu  karena rasa kurang percaya dan lebih mempercayai Pelayanan Perempuan
Anak (PPA) polres.
Pusat Pelayanan Terpadu di Demak memiliki  anggota  atau  berkerja  sama dengan Kejaksaan Negeri Demak, Polres Unit Pelayanan Perempuan Anak (PPA), Rumah  Sakit  Umum  Kalijaga,  Rumah Sakit  Jiwa  Amegondo,  juga  mempunyai Advokat  yang  di  gaji  oleh  pemerintah daerah,  namun  Advokat  tersebut  tidak
6 Wawancara,dengan  Isyana  Dewi  ,  sebagai  Kasi perlindungan perempuan dan anak NIP: 196808191994032007
selalu berada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  (P2PA)  karena minimnya  gaji  yang  di  berikan  oleh pemerintah  daerah.  LBH  Sultan  Fatas sendiri  telah  mengundurkan  diri  sebagai anggota  koordinator  Pusat  Pelayanan Terpadu  di  Demak.  Pusat  Pelayanan Terpadu di Demak memenuhi persyaratan menurut Peraturan Gubernur Jawa  Tengah  No  18  Tahun  2014 Tentang  Tata  Cara  Dan  Persyaratan Pembentukan  Pelayanan  Terpadu  Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis  Gender  Dan  Anak  Provinsi Jawa  Tengah  untuk  membentuk  suatu lembaga  yang  berfungi  melindungi korban  yang  utamanya  perempuan  dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu.
Pusat Pelayanan Terpadu di Demak  berbeda  koordinasi  Pelayanan Terpadu  tidak  dilaksanakan  melalui koordinasi  pleno  dan  tidak  diikuti  oleh semua  anggota  nya.  Pusat  Pelayanan Terpadu  di  Demak  akan  melakukan pendampingan apabila di beri undangan oleh  kejaksaan  atau  kepolisian  saja. Polres Demak Unit Pelayanan Perempuan  Anak  (PPA)  melaporkan setiap  bulan  nya  jumlah  kasus  yang masuk  ke  Unit  Pelayanan  Perempuan
Anak  (PPA).  Hakim  di  Pengadilan Negeri  Demak  dalam  menangani  kasus yang  korbannya  perempuan  dan  anak, hakim  tidak  pernah  berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu
(PPT).  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT) penanganan  di  bidang  kesehatan  selalu memberi  bantuan  terdahap  PPT  dalam penanganan  korban penulis dapat mengatakan  penanganan  di  bidang kesehatan  seperti  contoh  penanganan pada kasus panti asuhan di Karangmlati Demak  yang  anaknya  tidak  di  urus hanya  di  peralat  untuk  menerima sumbangan anak-anak tersebut psikisnya  terganggu  dan  Rumah  Sakit Jiwa Amenogondo ikut serta membantu korban  dengan  tanpa  biaya  sampai korban  benar-benar  pulih  kembali.  Di Demak  rumah  aman  atau shelter tidak di  sediakan  namun  bilamana  ada korban yang membutuhkan, maka Pusat Pelayanan  Terpadu  (PPT)  di  Demak akan  berusaha  mencari  tempat  tinggal yang  aman  dan  dapat  di  tinggali. Contoh  pada  tahun  2016  terdapat  salah satu  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga dan membutuh kan rumah aman atau shelter dan PPT Demak mengusahakan dan menyediakan.

## D. Kesimpulan
Kebijakan  formulasi  mengenai  tindak pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  yang terdapat  dalam  Instrument  Internasional  yaitu Declaration  on  the  Elimination  of  Violence against Women ini mengatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, namun deklarasi  ini  lebih  mengatur  upaya  apa  yang di  lakukan  oleh  negara,  organ  dan  badan- bandan PBB yang bertujuan untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan formulasi tindak pidana  kekerasan  terhadap  prempuan  dalam Instrumen  Hukum  Nasional  yaitu  Undang- Undang  Nomer  23  Tahun  2004  Penghapusan Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga namun hanya mengatur tindak pidana kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  ruang lingkup  rumah  tangga  saja.  Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan, apa bila terjadinya tindak pidana perdagangan orang  saja.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Nomer 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak mengatur mengenai upaya pemerintah provinsi  terhadap  korban  kekerasan  terhadap perempuan dalam perlindungan korban, kewajiban pemerintah daerah dalam menangai
tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan, upaya  pencegahan  dan  juga  upaya  pemulihan korban  namun  tidak  menyertakan  sanksi pidana  untuk  pelaku  tindak  pidana  kekerasan terhadap perempuan.
Penegakan hukum tindak pidana kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  ruang lingkup  rumah  tangga  di  kota  Demak  belum optimal.  Polres  demak  pada  tahun  2015 sampai  sekarang  masih  terdapat  3  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  masih dalam  proses  lidik.  Tidak  ada  upaya  dari Polres  Demak  untuk  menyelesaikan  kasus tersebut.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Demak dalam  penjatuhan  putusan  terhadap  kasus kekerasan dalam rumah tangga sering rancu di karenakan di temukan fakta dalam
persidangan  bahwa  korban  atau  istri  dari terdakwa memohon keringanan atas penjatuhan  putusan  terhadap  terdakwa.  Pusat Pelayanan  Terpadu  di  Demak  ini  yang seharusnya  melaksanakan  tugasnya  melalui koordinasi  pleno  pada  kenyatannya  Polres kota  Demak  hanya  melaporkan  jumlah  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  pertahunnya saja.
Kejaksaan
Negeri Demak memperbolehkan  Pusat  Pelayanan  melakukan pendampingan apabila Pusat Pelayanan Terpadu  Demak  memperoleh  undangan  dari Kejaksaan Negeri Demak saja. Pusat Pelayanan  Terpadu  belum  pernah  melakukan koordinasi  dengan  Pengadilan  Negeri  Demak maupun  Hakim  dengan  Pengadilan  Negeri Demak

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (1998). Beberapa  aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Demak,  P.  (n.d.).  No  Title.  Retrieved  from http://demakab.go.id/
Farida,  E.  (2012).  Efektifitas  Kelembagaan
Komnas Perempuan
Dalam Perlindungan  Ham  Bagi  Perempuan  Di Indonesia. Jurnal  Masalah-Masalah
Hukum , 41 (4), 597.
Foley,  S.,  Ngo,  H.  Y.,  Loi,  R.,  &  Zheng,  X. (2015).  Gender,  gender  identification and  perceived  gender  discrimination: An  examination  of  mediating  processes in  China. Equality,  Diversity  and
Inclusion , 34 (8), 655. http://doi.org/10.1108/EDI-05-2015- 0038 Komnas  Perempuan.  (2016).  No  Title. Retrieved from http://www.komnasperempuan.go.id/sia
ran-pers-komnas-perempuan-catatan- tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/, diakses pada tanggal 25-9-2016
Moerti  hadiati.  (2010). Kekerasan  Dalam Rumah Tangga . Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi ; Barda Nawawi Arief. (1992). Bunga Rampai  Hukum  Pidana .  Bandung: Alumni.
Patra,  R.  (2011).  Implementasi  prinsip  pokok convention  on  the  emilimation  of  all forms  discrimination  against  women (cedaw)  di  Indonesia. Jurnal  Masalah-
Masalah Hukum , 40 (4), 445.
Pengadilan  Negeri  Demak.  Berkas  pidana putusan
Nomor.91/Pid.Sus.B/2016/PN.Dmk.
Demak.
Pengadilan  Negeri  Demak.  Berkas  pidana putusan  Nomor55/Pid.Sus.B/2015/PN. Demak.
Peterson,  R.  R.,  &  Bialo-Padin,  D.  (2012).
Domestic  Violence  Is  Different:  The Crucial  Role  of  Evidence  Collection  in Domestic  Violence  Cases. Journal  of Police  Crisis  Negotiations , 12 (2),  105.
http://doi.org/10.1080/15332586.2012.7 17047
Sudarto.  (1980). Hukum  dan  Masyarakat, Cetakan Terakhir . Bandung: Angkasa. Widyastuti,  R.  (2011).  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Dari  Perspektif  Hak
Asasi Manusia. Jurnal Masalah-
Masalah Hukum , 40 (1), 80–81.