## MUNCULNYA  INTERVENSI ASING TERHADAP PELANGARAN HAM DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATA DI SUATU NEGARA

## THE EMERGENCE OF FOREIGN INTERVENTION AGAINST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN ARMED CONFLICT IN A STATE

## Mahfud
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Email : mahfud.abdullah@yahoo.co.id.
Naskah diterima : 05/05/2013; direvisi : 08/06/2013; disetujui : 09/07/2013

## A bstrAct
The violation on the law of war and human right regulations may cause foreign (international) intervention  on every war violations, if violating country does not implement  the law enforcement for  the violating criminal. The international interventions to punish the violating actor (of the law of war and of human right) happening in a military conflict will occur  if the national court of the country is unwilling and unable to punish the prisoner of war .
Key word ; The Violation of  the Law of War and Human Right, War Criminal

## A bstrAk
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum perang dan HAM memungkinkan akan munculnya intervensi asing (internasional) atas setiap pelanggaran perang yang terjadi, apabila negara yang melakukan pelanggaran tersebut tidak melakukan upaya hukum terhadap pihak yang ikut bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. Munculnya intervensi internasional untuk mengadili para pelaku tersebut (pelanggar Hukum perang/ HAM) yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata di suatu negara akan muncul, apabila mahkamah nasional dari negara yang bersangkutan tidak mau ( unwilling ) dan tidak mampu (unable) untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Kata kunci : Pelanggaran Hukum Perang dan HAM, Kejahatan Perang.

## PENDAHULUAN
P erserikAtAn b AngsA -b AngsA (PBB) se- jak pembentukannya telah memainkan per- anan penting di bidang hukum internasion- al sebagai upaya menciptakan perdamaian dunia dan keadilan bagi seluruh umat ma- nusia. 11 Hukum ini melarang ancaman dan penggunaan kekerasan atau perang dalam hubungan internasional. Prinsip ini tidak saja merupakan hukum kebiasaan inter-
1 Boer Mauna., Hukum International Pengertian, Per- anan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Alumni, Bandung, 2000, hlm 263.
nasional tetapi juga merupakan prinsip jus cogen. 2
Sementara itu disatu sisi perang sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam
2 Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), ICJ Reports (1986), para 190,Brownlie, Ian, International Law and The Use of Force by States, Oxford University Press, New York, 1963, hlm112, lihat juga Dinstein, Yoram, War, Aggres- sion and Self Deffence , Grotius Publications Cambridge University Press, New York, 1995, hlm 93, Gray, Cris- tine, International Law and The Use of Force, OXFORD University Press, New York, 2000, hlm. 24, Harris, DJ, Casses and Materials on International Law , Sweet and Maxwell, London, 1998, hlm 862, Kaczorowska, Public International Law , Old bailey Press, London, 2002, hlm 384.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 209~219
sejarah perkembangan peradaban manu- sia. Mochtar Kusumaatmadja bahkan me- nyatakan sejarah perang sama tuanya den- gan sejarah umat manusia. 3 Hingga saat ini, perang masih belum ditinggalkan oleh manusia sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan, dengan berbagai alasan pembenar. Skenario dari berbagai konflik internasi- onal sebagaimana digambarkan oleh sejar- awan klasik lebih dari 2000 tahun yang lalu tampak familiar sampai saat ini. 4
Naluri berperang ini kemudian memba- wa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia, hingga mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan, me- ne tapkan ketentuan-ketentuan yang men- gatur perang antara bangsa-bangsa. Pelang- garan-pelanggaran tersebut, dapat berupa pelanggaran dalam bentuk international crimes atau international torts ( international delinquencies ). 5
Pelanggaran terhadap ketentuan- ke- tentuan ini memungkinkan akan muncul- nya intervensi asing ( internasional ) atas setiap pelanggaran perang yang terjadi apa- bila negara yang melakukan pelang garan ter sebut tidak melakukan upaya hukum ter hadap pihak yang ikut bertanggungjaw- ab atas pelangaran tersebut. Disamping itu tidak tertutup kemungkinan penghukuman terhadap pelaku yang ikut bertanggungjaw- ab atas pelangaran tersebut di Mahkamah Internasional/ICJ. Selain Mahkamah Inter- nasional ( international Court of Justice/ICJ ) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, yang merupakan salah satu organ utama PBB, saat ini PBB juga sedang berupaya me- nyelesaikan Rules of Procedure atau  Hukum Acara bagi berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Cou-
3 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Kormensi pa- lang Merah tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.9.
4 Small, Melvine, dan Singer, david J, The History of lnternational War, dalam International War, an Ontholo- gy and Study Guide, Dorsey Press, Illinois, 1985, hlm 5.
5 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana In- ternasional , Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm.11
rt /ICC ) yang statuta pembentukannya telah disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998.
Statuta tersebut baru akan berlaku setelah disahkan oleh 60 negara. Sampai tanggal 17 Juli 2000 baru 14 negara yang telah meratifikasi Statuta tersebut sedang- kan Indonesia belum menandatanganinya. Berbeda dengan ICJ, yurisdiksi ICC adalah di bidang hukum pidana internasional yang akan mengadili para individu yang me- langgar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan humaniter, genocide ( pemusna- han ras ), kejahatan perang, serta agresi. Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh yurisdiksi ICC, tetapi melalui suatu penyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta ICC. 6
Berdasarkan uraian di atas, menjadi per- masalah penting yang ingin di identifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut: Sejauh- manakah intervensi asing itu akan muncul terhadap pelangaran HAM yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata ? melalui metode penelitian yuridis- normatif  dari permasalahan yang di atas.
Hukum Humaniter Internasional meru- pakan dasar dari HAM, dalam arti bahwa HAM merupakan bagian dari hukum hu- maniter. Pendapat ini didasarkan pada ala- san bahwa hukum humaniter lahir lebih da- hulu daripada HAM. Jadi secara kronologis, HAM dikembangkan setelah hukum hu- maniter internasional. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar negara di mana sedangkan HAM berkaitan dengan pertentangan an- tara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan.
Hukum humaniter mulai berlaku pada saat HAM sudah tidak berlaku lagi; hukum humaniter melindungi mereka yang tidak mampu terus berperang atau mereka yang
6 Boer Mauna, Op.Cit
Mahfud | Munculnya  Intervensi Asing Terhadap Pelangaran HAM Dalam Suatu Konflik............................... sama sekali tidak turut bertempur, yaitu penduduk sipil. HAM tidak ada dalam sen- gketa bersenjata karena fungsinya diam- bil oleh hukum humaniter, tetapi terbatas pada golongan tertentu saja. Hal ini dimak- sud untuk memperkuat kewajiban negara peserta untuk mengambil tindakan-tinda- kan untuk memberantas setiap dari pelang- garan-pelanggaran ketentuan konvensi dan menegaskan tanggungjawab negara peserta atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota angkatan perangnya. Keten- tuan ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 dan 50. 77 Tanggungjawab negara disini adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.
Menurut Professor Higgins , hukum tentang tanggungjawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabili- tas (accountability) terhadap suatu pelang- garan hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban interna- sional, negara tersebut bertanggungjawab (responscibility) untuk pelanggaran yang dilakukannya. Penggunaan istilah akunt- abilitas disamping tanggungjawab. Dikare- nakan istilah akuntabilitas mempunyai dua pengertian. Pertama, istilah tersebut berarti negara memiliki kemampuan mental (men- tal capacity) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, kata tersebut berarti terdapat tanggungjawab (liability) untuk tindakan negara yang melanggar hukum in- ternasional (internationally wrongful behav- iour) dan bahwa tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan. 88)
Secara harfiah dalam keempat Kon vensi Jenewa yang mengatur tentang hukum humaniter, ada kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata un- tuk menghormati ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perang pada um-
7 Lihat Pasal 49 dan 50 Konvensi Jenewa 1949.
8 Rosalyn Higgins, Problems and Proces : Internatio- nal Law and How We Use It, Oxford: Clarendon Press, 1994. hlm. 146.
umnya dalam segala keadaan. Hal ini seb- agaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Kon- vensi Jenewa 1949 yang menyatakan :
Pasal 1 ”Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan”. Sedangkan Pasal 2 mengenai berlakunya konvensi menyatakan dalam paragrap 1 bahwa: “..Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata ( armed conflict ) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu di antara mereka” (kursip periulis). 99
Dari ketentuan Pasal di atas, dapat dis- impulkan adanya legitimasi bahwa keten- tuan hukum humaniter bekolerasi dengan nilai-nilai HAM dan berlaku bagi setiap pertikaian bersenjata ( armed conflict ), se- hingga memunculkan tanggungjawab baik negara maupun individu untuk bertang- gungjawab atas segala pelangaran berat dari setiap ketetuan konvensi. Dasar Pasal ini pulalah yang dapat dijadikan alasan pem- benar untuk menghukum dan meminta pertanggungjawaban baik negara maupun invidu atas pelangaran perang yang telah dilakukanya.
Ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 juga tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang peroran- gan sebagai pihak yang dilindungi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersi- fat internasional. Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara
9 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Pa- lang Merah 1949, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 18-19.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 209~219
pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari HAM. 10 Pelangaran terhadap ketentuan ini bisa memunculkan intervensi asing guna melaksanakan eksekusi penghukuman ter- hadap pihak yang ikut bertanggung jawab atas pelangaran-pelangaran nilai-nilai kem- anusiaan dalam suatu konflik bersenjata.
Kesadaran akan adanya hubungan HAM dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an. Kesadaran ini ma- kin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi HAM. Konferensi inter- nasional mengenai HAM yang diselengga- rakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara HAM dan Hukum Humaniter Internasion- al (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata”, me- minta agar konvensi-konvensi tentang per- tikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendo- rong PBB untuk menangani pula HHI.
Dalam kepustakaan ada 3 (tiga) aliran berkaitan dengan hubungan hukum hu- maniter internasional:
a.  Aliran Integrationis
Aliran integrationis berpendapat bahwa sistem hukum yang satu berasal dari hu- kum yang lain. Dalam hal ini, maka ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :
1.  Hak asasi manusia menjadi dasar bagi hukum humaniter internasional, dalam arti bahwa hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Pendapat ini antara lain dianut oleh Robertson, yang menyatakan  bahwa  hak asasi manusia
10 Lihat Pasal 3 Konvensi jenewa 1949.
merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku di segala tem- pat. Jadi hak asasi manusia merupakan genus dan hukum humaniter merupakan speciesnya, karena hanya berlaku untuk golongan tertentu dan dalam keadaan ter- tentu pula.
2.  Hukum Humaniter Internasional me- rupakan dasar dari Hak Asasi Manusia, dalam arti bahwa hak asasi manusia meru- pakan bagian dari hukum  humaniter. Pendapat ini didasarkan pada  alasan bahwa hukum humaniter lahir lebih dahulu dari- pada hak-hak asasi manusia. Jadi secara kronologis, hak asasi manusia dikembang- kan  setelah  hukum  humaniter interna- sional.
b.  Aliran Separatis
Aliran separatis melihat Hak Asasi Ma- nusia dan Hukum Humaniter Internasional sebagai sistem hukum yang sama sekali ti- dak berkaitan, karena keduanya   berbeda. Perbedaan  kedua sistem tersebut terletak pada :
1. Obyeknya Hukum Humaniter Interna- sional   mengatur   sengketa  bersenjata antara negara dengan kesatuan ( entity ) lainnya; sebaliknya hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negara tersebut.
2.  Sifatnya Hukum Humaniter  Internasi- onal bersifat mandatory a political serta peremptory .
3.   Saat berlakunya Hukum Humaniter Inter- nasional  berlaku pada saat perang atau masa sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Salah  seorang  dari  penganut teori ini adalah Mushkat, yang menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa hu- kum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar nega- ra, sedangkan hak asasi manusia berkaitan
Mahfud | Munculnya  Intervensi Asing Terhadap Pelangaran HAM Dalam Suatu Konflik...............................
dengan pertentangan antara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan.
c.  Aliran Komplementaris
Aliran Komplementaris melihat Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum  Humaniter Internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Salah seorang dari penganut teori ini adalah Cologeropoulus , di mana Ia menentang pendapat aliran separatis yang dianggapnya menentang kenyataan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni perlindungan pribadi orang. Hak asasi manusia melindungi pri badi orang pada masa damai, sedangkan  hukum humaniter memberikan perlindungan pada masa perang atau sengketa ber senjata. Ali- ran ini mengakui adanya perbedaan sep- erti yang dikemukakan oleh aliran separa- tis, dan menambahkan beberapa perbedaan lain, yaitu:
1.  Dalam pelaksanaan dan penegakan Hu- kum humaniter menggantungkan diri pada atau menerapkan sistem negara pelindung ( protecting power ).  Se balik- nya  hukum hak asasi manusia sudah mem punyai  aparat  mekanisme  yang  tetap, tetapi ini hanya   berlaku  di negara-negara Eropa saja, yaitu diatur dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
2. Dalam hal sifat pencegahan Hukum humaniter internasional dalam hal kai- tannya dengan pencegahan menggunakan pendekatan preventif dan korektif, sedan- gkan hukum hak asasi manusia secara fundamental menggunakan pendekatan korektif, yang diharapkan akan mempu- nyai efek preventif. Walaupun hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia keduanya didasarkan atas perlindungan orang, terdapat perbedaan khas dalam lingkup, tujuan dan penerapan diantara keduanya. Hukum  humaniter internasional berlaku dalam kasus-kasus
sengketa bersenjata, baik internasional maupun non internasional atau perang saudara ( civil war ). Di satu pihak, hukum humaniter internasional terdiri atas stan- dar-standar perlindungan bagi para kor- ban sengketa, disebut hukum Jenewa, dan di lain  pihak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan alat dan cara berperang dan tindakan permusuhan, juga dikenal sebagai hukum Den Haag.
Dewasa ini, dua perangkat perturan itu telah digabung dan muncul dalam Protokol- protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa yang   diterima tahun 1977.  Hukum hak asasi manusia, sebaliknya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi dan buda- ya dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu, untuk menjamin bahwa dia dapat berkembang sepenuhnya dalam masyarakatnya dan melindunginya jika perlu terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggungjwab. Hak-hak ini tergantung pada hukum nasional dan sifatnya yang sangat fundamental dijumpai dalam konstitusi negara-negara. Namun hukum hak asasi manusia juga berkaitan dengan perlindungan internasional hak asasi manusia, yakni aturan-aturan yang di- setujui untuk dipatuhi oleh negara-negara dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan orang perorangan dan bangsa. Hukum hu- maniter internasional secara khusus dapat dianggap dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara hak-hak dasar (untuk hid- up, keamanan, kesehatan, dsb) dari korban dan non-kombatan dalam peristiwa seng- keta bersenjata. Ada hukum darurat yang diperintahkan karena keadaan-keadaan khusus,  sedangkan hak asasi manusia, yang berjalan dengan sangat baik di masa damai, terutama berkaitan dengan  perkembangan yang harmonis dari setiap orang.
Dengan demikian, walaupun hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata dan hak asasi manusia berlaku

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 209~219
pada waktu damai. Namun inti dari hak-hak asasi atau “ hard core rights ” tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi. Selain itu, ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hak asasi manusia dengan kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan diantara negara dengan negara dengan menetapkan hak- hak dan kewajiban mereka secara  timbal balik. Selain hal tersebut, terdapat pula per- samaan antara Hukum Hak Asasi  Manusia dan Hukum Humaniter

## PEMBAHASAN
A. Legalitas Munculnya  Intervensi  Asing Atas Pelangaran HAM Dalam Suatu Kon- flik Bersenjata
Sejarah mencatat bahwa sulit menemu- kan suatu negara yang tidak pernah terlibat dalam perang karena perang itu merupakan tingkah laku sosial yang muncul pada ham- pir semua bangsa dalam mencapai tujuan- tujuan geopolitiknya, dan lebih jauh lagi bahwa perang sesungguhnya suatu bentuk tingkah laku yang hanya dapat ditemukan di dalam lingkungan manusia yang menge- nal kehidupan bernegara. Hal ini juga kare- na manusia sebagai mahluk bermasyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat besar dan negara yang selalu menghadapi berb- agai tantangan dan salah satu cara untuk mempertahankan diri dari tantangan terse- but adalah melalui berperang. 11
Oleh karena itu di butuhkan suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu- individu pada saat berlangsungnya kon-
11 E. Koswara, Agresi Manusia, PT Eresco, Ban- dung, 1988, hlm 151.
flik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Sehingga penghormatan terha- dap nilai-nilai hakiki HAM seorang anak manusia itu sering terbaikan dalam suatu konflik yang terjadi tersebut. 12
Upaya untuk mengurangi timbulnya ko- rban dan kerugian kalau pun perang ter- jadi tampak dari berkembangnya konsep (dan praktik kebiasaan) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam perang. Aturan-aturan tentang bagaimana melakukan perang ini disebut sebagai jus ad bellum dan jus in bello . 13 Apabila ditelusuri berdasarkan sentrum perkembangannya, akan didapati bahwa hukum humaniter in- ternasional selama ini telah menempuh tiga jalur yang semuanya bermuara pada tujuan humanization of war.
Jalur yang pertama adalah melalui upaya mengatur cara berperang dan sarana yang diperbolehkan dalam peperangan (conduct of war and permissible means of war), yang dalam diskursus tentang hukum human- iter internasional kemudian lazim dikenal dengan nama Hukum Den Haag (The Law of The Hague). Jalur kedua, yang dikenal dengan nama Hukum Jenewa (The Law of Geneva) merupakan upaya yang lebih diti- tikberatkan pada pengaturan kondisi kor- ban perang (condition of war victims). Jalur
12 T. May Rudy, Hukum Internasional 2 , Refika Adita- ma, Bandung, 2001, hlm 78.
13 Jus ad bellum sebenarnya telah muncul sejak masa berabad-abad yang lalu melalui konsep “perang yang adil” (just war/bellum justum). St. Agustinus misalnya, meskipun tidak secara sistematik membicarakan ten- tang perang yang adil, telah mulai menyinggung gagasan tentang dalam keadaan bagaimana orang boleh mengu- nakan perang yang adil. Sedangkan Jus in bello aturan- aturan tentang bagaimana perang harus dilakukan dan telah berkembang dalam waktu yang cukup lama. Jus in bello inilah yang secara tradisional dikenal sebagai hu- kum perang ( the law in war ), yang dimaksudkan untuk memanusiawikan perang melalui pengaturan cara ber- perang dan sarana yang diperbolehkan dalam peperan- gan ( conduct of war and permissible means of war ), serta menjamin kondisi korban perang ( conditions of war victims ), Lihat F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hlm 104.
Mahfud | Munculnya  Intervensi Asing Terhadap Pelangaran HAM Dalam Suatu Konflik............................... ketiga yang oleh Kalshoven & Zegveld dise- but sebagai “The Current of New York ” meru- pakan upaya yang terutama dilakukan oleh PBB sejak dasawarsa 1960-an dan 1970-an, untuk meletakkan norma-norma yang me- nitikberatkan pada sisi HAM dari konflik bersenjata. 14
Sebagian besar penulis pada umumnya hanya membuat kategori Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa terhadap substansi hu- kum humaniter internasional. Namun, se- lain dua kategori di atas, Kalshoven & Ze- gveld mengintroduksi satu kategori norma lagi yang mereka sebut sebagai ”Aliran New York” (The Current of New York) yang me- nitikberatkan pada aspek HAM dalam per- tikaian bersenjata. Kalshoven & Zegveld mencatat bahwa ada dua isu yang menarik perhatian  PBB, yang kemudian meletak- kan dasar bagi perkembangan “Aliran New York”. Isu yang pertama menyangkut peng- hukuman penjahat penjahat Perang Dunia II, sedangkan isu yang kedua menyangkut persoalan senjata atom.
Perhatian  PBB terhadap isu pemidan- aan penjahat perang kemudian diwujudkan dalam Resolusi MU (Majelis Umum) PBB No. 95 (I) Tahun 1946, yang menegaskan prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh Mahkamah Nuremberg (the Nuremberg Principles). Perhatian  PBB terhadap per- soalan hukum perang menemukan momen yang penting ketika pada tahun 1968 dike- luarkan Deklarasi Teheran yang memin- ta MU PBB memerintahkan Sekjen PBB melakukan studi untuk menjamin penera- pan yang lebih baik dari konvensi-konven- si hukum humaniter yang telah ada, serta penerapan aturan-aturan hukum perang. Melalui Resolusi MU PBB No. 2444 (XXIII) tahun 1968 yang berjudul Respect for Hu- man Rights in Armed Conflict.
14 Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 72-73.
MU meminta Sekjen PBB dalam kon- sultasi dengan ICRC untuk melakukan stu- di sebagaimana diminta oleh Deklarasi Te- heran. Belakangan, The Current of New York ini melahirkan mekanisme-mekanisme per- tanggungjawaban pidana pelaku pelangga- ran hukum perang serta pelanggaran HAM melalui pembentukan ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugosla- via), ICTR (International Criminal Tribu- nal for Rwanda), serta ICC (International Criminal Court. 15
Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa munculnya intervensi internasional untuk mengadili para pelaku pelangar HAM yang terjadi dalam suatu konflik besenjata di suatu negara akan muncul, apabila mahka- mah nasional dari negara yang bersangku- tan tidak mau ( unwilling ) dan tidak mampu ( unable ) untuk mengadili pelaku kejahatan- kejahatan yang dimaksud. Ini berarti apa- bila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan internasional, 16 si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasi- onalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka barulah pihak internasional akan menjalankan fungsinya untuk men- gadili si pelaku kejahatan yang bersangku- tan. 17
15 Ibid , hlm 76-77.
16 Adapun yang dimaksud dengan kejahatan interna- sional adalah kejahatan yang diangap oleh masyarakat in- ternasional sebagai perbuatan jahat. Penentuan kejahatan internasional yang dikalifikasikan sebagai kejahatan in- ternasional dilakukan atas dasar suatu kebiasaan yang ter- pelihara atas kebiasaan negara-negara. Pada titik tertentu kebiasaan ini dapat menjadi hukum kebiasaan internasi- onal. Hukum kebiasaan internasional yang menentukan kejahatan internasional dalam proses selanjutnya kerap dikodifikasikan dan dituangkan dalam perjanjian inter- nasional. Hikmahanto Juwana, Konsep Tanggungjawab Pimpinan Dalam Hukum Pidana Internasional , Indonesia Journal of International Law, Jurnal Hukum Indonesia, Fakulatas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 No- mor 4 Juli Tahun 2004, hlm 736-737.
17 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Mengadili : Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanu- siaan, Kejahatan Perang, Agresi, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000, hlm xviii.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 209~219
Apabila kita perhatikan, yurisdiksi in- ternasional terhadap kejahatan interna- sional yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata, 18) maka kita akan mendapatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan HAM ini juga diatur dalam hukum humaniter. Ini dapat dilihat dalam Kon- vensi Jenewa 1949 di mana kejahatan per- ang atau kejahatan terhadap kemanusiaan ini diistilahkan dengan pelanggaran berat (grave breaches) , sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Konvensi I :
“Pelanggaran-pelanggaran berat (grave breaches) yang dimaksudkan oleh Pas- al yang terdahulu ialah pelanggaran- pelanggaran yang meliputi perbuatan- perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilind- ungi oleh Konvensi : pembunuhan disen- gaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta pembina- saan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilak- sanakan dengan melawan hukum”. 19
Selain dalam Pasal 50 tersebut di atas, pelanggaran berat juga diatur di dalam Pasal 85 Protokol Tambahan I tahun 1977. Perlu dikemukakan aturan yang terdapat di dalam ayat (1) dari Pasal 85 tersebut, yaitu seb- agai berikut :” Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang mengatur mengenai penghu- kuman atas pelanggaran serta pelanggaran berat, yang dilengkapi di dalam Bagian ini, harus diterapkan pula sebagai hukuman bagi pelanggaran dan pelanggaran berat pada Pr- otokol ”. Di samping itu, ayat (5) dari Pasal
18 Hingga saat ini yang dianggap sebagai kejahatn in- ternasional adalah, kejahatan bajak laut dan empat jenis kejahatan yang termaktub dalam statuta pendirian mah- kamah internasional yaitu kejahatan genosida ( geno- side ), kejahaan terhadap kemanusiaan ( crimes againt humanity ), kejahatan perang ( war crimes ), dan kejahat- an melancarkan perang agresi ( the crimes of aggression) Hikmahanto Juwana, ibid.
19 Bunyi Pasal 50 Konvensi Konvensi Jenewa I 1949.
yang sama menyatakan bahwa: “Tanpa men- gurangi penerapan Konvensi-konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat dari ke dua perjanjian tersebut harus dianggap sebagai kejahatan-kejahatan perang” . Jadi, dapat di- simpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat (grave breaches) yang dicantumkan, baik dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Protokol Tambahan 1977 dapat di- anggap sebagai kejahatan perang. 20
Ketentuan dari Pasal-Pasal ini dapat di- jadikan sebagai alasan hukum, bahwa pi- hak internasional (negara/PBB) dapat turut campur melalui mekanisme internasional pada umumnya untuk menghukum setiap individu yang ikut bertanggungjawab atas setiap pelangaran perang yang terjadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 tentang Pelanggaran Berat dan Pelanggaran Hukum dan Kebiasaan Perang dari Konven- si Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa:
”Mahkamah Internasional harus memi- liki kewenangan untuk mengadili orang- orang yang melakukan atau menyuruh melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa 1949, yaitu tindakan-tindakan yang ditujukan ke- pada orang-orang atau obyek-obyek yang dilindungi menurut Konvensi-konvensi Je- newa yang relevan sebagai berikut :
(a)Pembunuhan yang disengaja;
(b)Penganiayaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk perco- baan bilogis;
(c)Dengan sengaja mengakibatkan pen- deritaan yang luar biasa atau luka-lu- ka yang serius pada kesehatan tubuh atau kesehatan manusia;
(d)Perusakan secara besar-besaran dan pemilikan harta benda yang tidak dapat dibenarkan oleh kepentingan
20 KGPH. Haryomataram, Masalah ”Kejahatan Per- ang”, ”Penjahat Perang”, dan Penganan ” Penjahat Per- ang”, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1 No. 1 Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hu- kum Universitas Trisakti, hlm 217-218.
Mahfud | Munculnya  Intervensi Asing Terhadap Pelangaran HAM Dalam Suatu Konflik...............................
militer serta dilaksanakan secara tidak sah dan keji;
(e)Memaksa seorang tawanan perang atau penduduk sipil untuk bekerja pada angkatan bersenjata negara mu- suh;
(f)Dengan  sengaja  mengurangi  hak- hak seorang tawanan perang atau orang sipil atas kesamaannya di muka hukum;
(g)Deportasi atau pemindahan pen- duduk sipil yang dilakukan secara ti- dak sah;
(h)Melakukan penyanderaan penduduk sipil”
Sedangkan Pasal 3 tentang Pelanggaran Hukum dan Kebiasaan Perang yang me- nyatakan :
”Mahkamah Internasional harus memi- liki kewenangan untuk mengadili orang- orang yang melakukan pelanggaran hu- kum dan kebiasaan perang. Pelanggaran tersebut harus meliputi, akan tetapi tidak terbatas pada:
(a)penggunaan senjata beracun atau senjata lain yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
(b)perusakan secara besar-besaran ter- hadap kota-kota, kampungkampung atau desa-desa yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan militer;
(c) serangan atau pemboman, dengan cara apapun, atas kota-kota yang ti- dak dipertahankan, desa-desa, sumur- sumur atau gedung-gedung;
(d) penyitaan atau penghancuran yang disengaja yang dilakukan terhadap institusi yang ditujukan untuk ma- salah-masalah keagamaan, sosial dan pendidikan, seni dan ilmu pengeta- huan, monumen bersejarah dan kes- enian lainnya;
(e) penjarahan atas harta benda milik publik maupun milik masyarakat:” 21
Apabila kita perhatikan, yurisdiksi dari Mahkamah tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa istilah kejahatan per- ang tidak terdapat di dalamnya. Sebagai gantinya, untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sama, maka hal tersebut diwujudkan dalam bentuk uraian sebagai berikut :
a.  Pelanggaran berat terhadap Konvensi-kon- vensi Jenewa 1949, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan;
b.  Pelanggaran hukum dan kebiasaan perang tercantum dalam Pasal 3 adalah kejahatan- kejahatan yang diambil dari Konvensi Den Haag 1907.
Seperti juga Pasa1 2 mengenai berlaku- nya konvensi-konvensi Jenewa dalam per- tikaian senjata internasional, maka Pasal 3 yang mengatur pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional, juga merupakan suatu kemenangan bagi cita-cita perikema- nusiaan. Juga di sini hasrat untuk melind- ungi korban pertikaian bersenjata sebagai manusia yang menderita, telah dapat men- gatasi keberatan-keberatan yang didasarkan pertimbangan politik yuridis. Oleh karena itu adanya Pasal 3 ini dapatlah dianggap suatu kemajuan bila dipandang dari sudut perikemanusiaan dan HAM.

## KESIMPULAN
Adanya legitimasi bahwa ketentuan hu- kum humaniter bekolerasi dengan nilai- nilai HAM dan berlaku bagi setiap perti- kaian bersenjata ( armed conflict ), sehingga memunculkan tanggungjawab baik negara maupun individu untuk bertanggungjaw- ab atas segala pelangaran berat tersebut. Munculnya intervensi internasional untuk mengadili para pelaku tersebut (pelangar Hukum perang/ HAM) yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata di suatu negara akan muncul, apabila mahkamah nasional

## J

## Daftar Pustaka
1. Buku-buku dan jurnal
Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
Boer Mauna, Hukum International Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Alumni, Bandung, 2000.
Dinstein, Yoram, War, Aggression and Self Deffence , Grotius Publications Cambridge University Press, New York, 1995.
E. Koswara, Agresi Manusia, PT Eresco, Bandung, 1988.
F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994.
Gray, Cristine, International Law and The Use of Force , OXFORD University Press, New York, 2000.
Harris, DJ, Casses and Materials on International Law , Sweet and Maxwell, London, 1998.
Hikmahanto Juwana, Konsep Tanggungjawab Pimpinan Dalam Hukum Pidana Internasional , Indonesia Journal of International Law, Jurnal Hukum Indonesia, Fakulatas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 4 Juli Tahun 2004.
Kaczorowska, Public International Law , Old bailey Press, London, 2002.
KGPH. Haryomataram, Masalah ”Kejahatan Perang”, ”Penjahat Perang”, dan Penganan ” Penjahat Perang ”, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1 No. 1 Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi palang Merah Tahun 1949 , Binacipta, Bandung, 1986.
Small, Melvine, dan Singer, David J, The History of lnternational War, dalam International War, an Onthology and Study Gu ide, Dorsey Press, Illinois, 1985.
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Refika Aditama, Bandung, 2000.
Rosalyn Higgins, Problems and Proces : International Law and How We Use It, Oxford: Clarendon Press, 1994.
T. May Rudy, Hukum Internasional 2 , Refika Aditama, Bandung, 2001.
dari negara yang bersangkutan tidak mau ( unwilling ) dan tidak mampu ( unable ) un- tuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam keja- hatan internasional.
Mahfud | Munculnya  Intervensi Asing Terhadap Pelangaran HAM Dalam Suatu Konflik...............................
2.  Sumber Lain
Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Mengadili : Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000, hlm xviii.
Konvensi Konvensi Jenewa I 1949 tentang Pelanggaran Berat dan Pelanggaran Hukum dan Kebiasaan Perang.