How to cite: Carwan, Sari Indah Lestari (2023), Perkembangan Aneka Warna Hukum (Rechtbedeling) di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i12.2751 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERKEMBANGAN ANEKA WARNA HUKUM (RECHTBEDELING) DI INDONESIA: PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA
Carwan 1 , Sari Indah Lestari 2
1,2 Program Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor Email: carwansp@gmail.com; sarindahlestari@gmail.com

## Abstrak
Sebagai dampak dari adanya Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdata  berlaku  bagi  orang-orang  Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan orang-orang Eropa tersebut. Dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum  yang  berlaku  untuk  tiap  golongan  pada  masa  penjajahan  kolonial  Belanda. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana Perkembangan Aneka Warna Hukum ( Rechtbedeling )  di  Indonesia  dan  bagaimana  Pluralisme  Hukum  Waris  di  Indonesia terkait  Perkembangan  Aneka  Warna  Hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan penelitian hukum normatif dan Sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pembagian penduduk  lndonesia  berdasarkan  etnis  dan  golongan  muncul  pada  masa  penjajahan kolonial  Belanda.  Hal  tersebut  diberlakukan  demi  kepentingan  politik  pada  masa penjajahan  kolonial  Belanda  di  lndonesia,  yaitu  dengan  cara  mengeluarkan  aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan pasal 131 jo . pasal 163 lS yang menciptakan Pluralism Hukum Waris, dimana untuk  orang  golongan  Eropa  dan  Tionghoa  yang  berada  di  Indonesia  diatur  dalam KUHPerdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam belaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain  Tionghoa  berlaku  hukum  waris  adatnya  masing-masing.  Sehingga  diperlukan unifikasi hukum waris untuk menghilangkan konflik dalam Masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda beda.
Kata kunci: Aneka Hukum, Hukum Waris, Pluralisme Hukum.

## Abstract
As  a  result  of  the  existence  of  Article  131,  jo,  article  163  IS,  the  Law  of  Inheritance regulated  in  the  Civil  Code  applies  to  Europeans  and  those  who  are  equal  to  these Europeans. The impact of enacting population classification rules and laws applicable to each  group  during  the  Dutch  colonial  period.  The  problem  in  this  paper  is  how  the development  of  various  colours  of  law  (Rechtbedeling)  in  Indonesia  and  how  the pluralism of inheritance law in Indonesia related to the development of multiple shades of  law.  The  research  method  used  is  normative  legal  research  and  legal  history.  The
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
results showed that the division of the Indonesian population based on ethnicity and class emerged during the Dutch colonial occupation. This was enacted for political interests during the Dutch colonial career in Indonesia, namely by issuing rules for classifying the population and the laws that apply to each group based on the provisions of Article 131 jo. Article 163 lS creates Pluralism of Inheritance Law, where European and Chinese groups in Indonesia are regulated in the Civil Code. For indigenous people who are not Muslims,  customary  inheritance  law  applies.  In  contrast,  for  those  who  are  Muslims, Islamic inheritance law applies, and foreigners other than Chinese use their respective customary inheritance laws. So, the unification of inheritance law is needed to eliminate societal conflicts because the heirs are subject to different inheritance laws.
Keywords: Various Laws, Inheritance Law, Legal Pluralism.

## PENDAHULUAN
Hukum  dalam  arti  ilmu  pengetahuan  yang  disebut  ilmu  hukum.  Ilmu  hukum berasal dari Bangsa Romawi karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain (Sundawa, n.d.). Konsekuensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.
Ilmu  hukum  adalah  pengetahuan  mengenai  masalah  yang  bersifat  manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaan ilmu yang formal tentang hukum positif sintesa ilmiah tentang asas- asas yang pokok dari hukum. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas–asas yang pokok dari hukum (Yulianis, 2021); (Solikin, 2014).
Masyarakat  membutuhkan  keputusan  yang  tegas  terkait  pelanggaran  norma hukum. Mereka ingin tahu, jika ada pelanggaran hukum, dengan apa dan bagaimana cara pelanggaran tadi bisa diselesaikan. Jawaban atas pertanyaan ilmu hukum dogmatis ( legal inquiry ) ini akan senantiasa dievaluasi oleh masyarakat. Karena dekat dengan kenyataan sosial itulah maka ilmu hukum dogmatis mutlak membutuhkan kerja sama dengan ilmu- ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu empiris tentang hukum.
Kerja  sama  sebagaimana  disebutkan  diatas,  sangat  luas  sehingga  akhirnya mengarah kepada kerja sama lintas-disipliner. Fenomena inilah yang menjadi cikal bakal kebingungan terkait cara kerja ilmu hukum, termasuk metode penelitiannya. Dekatnya ilmu  hukum  dogmatis  dengan  kenyataan  sosial  membuat  peran  ilmu-  ilmu  empiris tentang  hukum  menjadi  sangat  signifikan  dalam  membantu  cara  kerja  ilmu  hukum tersebut (Indonesia, n.d.).
Sejarah  ilmu  hukum  adalah  sejarah  ilmu  untuk  mengungkapkan  fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Hal di atas merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi, yang terpenting bagi ahli sejarah  data  dan  bukti  tersebut  adalah  harus  tepat,  cenderung  mengikuti  tahapan  yang sistematis, logika, jujur, kesadaran pada diri sendiri dan imajinasi yang kuat.
Sejarah  hukum  dapat  memberikan  pandangan  yang  luas  bagi  kalangan  hukum, karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan  lain  dan  juga  mempengaruhinya.  Hukum  masa  kini  merupakan  hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.
Melihat uraian diatas, bahwa sejarah hukum memiliki kaitan dan peranan pada perkembangan sejarah dimasa sekarang ini. Salah satunya terkait Perkembangan Aneka Warna  Hukum  ( Rechtbedeling )  di  Indonesia.  Dalam  sejarahnya  Golongan  Hukum menurut  Pasal  163 Indische  Staatsregeling (IS)  yang  berasal  dari  zaman  kolonial, menyebut siapa yang tergolongkan di dalam masing-masing golongan hukum, antara lain: yang  tunduk  pada  peraturan-peraturan  golongan  hukum  adat  bagi  bumiputera,  yang tunduk  pada  peraturan  golongan  Eropa  (Barat),  dan  yang  tunduk  pada  peraturan- peraturan golongan hukum adat Timur Asing.  Selanjutnya dalam Pasal 131 ayat (2) IS, mengatakan mengenai hukum privat, masing-masing golongan penduduk berlaku: Bagi golongan hukum Eropa (Barat) berlaku hukum Eropa, bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing berlaku hukum adat mereka.
Berdasarkan  Pasal  131  jo.  Pasal  163  IS,  Hukum  Waris  yang  diatur  dalam KUHPerdata  berlaku  bagi  orang-orang  Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan orang-orang  Eropa  tersebut  (Indonesia,  n.d.).  Namun  ketentuan  pasal  131  ayat  (4)  IS menyatakan  bahwa  orang  Indonesia  secara  perseorangan  dapat  menghapuskan berlakunya  hukum  adat  terhadap  mereka  sendiri  dengan  jalan  menundukkan  diri  atas kemauan sendiri kepada hukum perdata Eropa (Sulistiani, 2022).
Selain itu, meskipun di bidang hukum perkawinan telah terbit UU No. 1 Tahun 1974  yang  memuat  ketentuan  akibat  dari  perkawinan  tentang  harta  benda  (Sembiring, 2016); (Martitah, 2013); (Fauzi, 2021); (Bagenda et al., 2023), tetapi tetap saja masalah kewarisan tidak diatur. Oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur masalah kewarisan, maka Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 secara garis besar menentukan bahwa: “Untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan berdasarkan  atas  Undang-undang  ini,  maka  dengan  berlakunya  Undang-undang  ini ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de  gemeng  de  Huwelijken S.  1898  Nomor  158)  dan  peraturan-peraturan  lain  yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak  berlaku.”dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  masih  tetap  berlaku  ketentuan  hukum yang lama atau dengan kata lain KUHPerdata masih berlaku bagi warga negara Indonesia sekadar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Sehingga  menarik  untuk  membahas  Perkembangan  Aneka  Warna  Hukum ( Rechtbedeling ) di Indonesia dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia
Sumbangan Von Savigny sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah menghasilkan aliran  historis  (sejarah).  Cabang  ilmu  ini  lebih  muda  usianya  dibandingkan  dengan sosiologi  hukum.  Berkaitan  dengan  masalah  ini  Ahmad  &  Amri,  (Ahmad  &  Amri, 2023a), menjelaskan bahwa : “Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan  memperbandingkan  antara  hukum  yang  berbeda  karena  dibatasi  oleh  perbedaan waktu.”
Demikian  juga  hal  yang  senada  diungkapkan  oleh  Menteri  Kehakiman  dalam pidato  sambutan  dan  pengarahan  pada  simposium  Sejarah  Hukum  (Jakarta  1-3  April 1975) dimana dinyatakan bahwa: “Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan  mengenai  perkembangan  dari  masa  lampau.  Melalui  sejarah  hukum  kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan  dapat  memberikan  bantuan  kepada  kita  untuk  memahami  kaidah-kaidah  serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita”.
Apa  yang  sejak  lama  disebut  sejarah  hukum,  sebenarnya  tak  lain  dari  pada penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis,  jadi  dapat  kita  sebut  sebagai    kronik  hukum.  Dahulu  sejarah  hukum  yang demikian itupun disebut “anti quiteiter”, suatu nama yang cocok benar. Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak; bukan mati, melainkan hidup.
Hukum  sebagai  gejala  sejarah  berarti  tunduk  pada  pertumbuhan  yang  terus menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh, berarti ada terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang  tak  terputus-putus  antara  hukum  pada  masa  kini  dan  hukum  pada  masa  lampau. Hukum  pada  masa  kini  dan  hukum  pada  masa  lampau  merupakan  satu  kesatuan.  Itu berarti, bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan penyelidikan sejarah,  bahwa  mempelajari  hukum  secara  ilmu  pengetahuan  harus  bersifat  juga mempelajari sejarah (Ahmad & Amri, 2023b). Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh  Mohd.  Koesno  tentang  hukum  adat  setelah  Perang  Dunia  II  melalui  beberapa pentahapan (periodisasi).
Terdapat  juga  yang  mengatakan  sejarah  hukum  adalah  suatu  metode  dan  ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah (karenanya bukan cabang dari ilmu hukum), yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan, dan menarik kesimpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku, baik secara kronologis dan  sistematis,  berikut  sebab  akibat  serta  ketersentuhannya  dengan  bidang  lain  dari hukum. Sejarah hukum juga mempelajari proses terjadi dan pelaksanaan sejarah dimasa lalu serta perkembangannya dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi pada masa kini, baik  seperti  yang  terdapat  dalam  literatur,  naskah,  bahkan  tuturan  lisan,  terutama penekanannya  atas  karakteristik  keunikan  fakta  dan  norma  tersebut  sehingga  dapat
menemukan gejala, dalil, dan perkembangan hukum dimasa lalu yang dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini (Jaya, 2017).
Jadi menurut teori ini bahwa sejarah hukum merupakan cabang dari ilmu sejarah, dan  bukan  cabang  dari  ilmu  hukum.  Memang  ada  bagian  dari  ilmu  hukum  yang  erat kaitannya  dengan  sejarah,  yaitu  disebut  dengan Hystorical  Jurispudence, tetapi  ini berbeda dengan ilmu sejarah hukum. Sebagai suatu cabang ilmu sejarah, sejarah hukum terus berkembang dari zaman ke zaman.
Salah  satu  kegunaan  mempelajari  sejarah  hukum  ialah  dengan  mengamati perkembangan  hukum  dari  masa  ke  masa,  di  mana  kita  akan  mengetahui  bagaimana pergerakan hukum di sepanjang zaman. Ternyata, bukan hanya di bidang ilmu biologi atau bidang ilmu lainnya, bidang hukum pun berlaku teori evolusi yang menurut istilah Charles Darwin dalam ilmu biologi berlaku prinsip: the fittest of survival .
Namun perjalanan sejarah tentang evolusi hukum sangat lamban. Evolusi hukum menjadi sangat evolutif dan revolusi hukum hampir tidak pernah ada di dunia ini. Hanya ada kejutan-kejutan kecil, seperti munculnya Code Justinian di Romawi, Code Napoleon di Prancis atau berlakunya hukum sosialis di negara-negara komunis dan bekas negara komunis di awal abad 20.
Mempelajari  sejarah  hukum  memang  bermanfaat,  dengan  mempelajari  sejarah sama faedahnya dengan membuat perjalanan ke negeri-negeri yang jauh. Mempelajari sejarah dapat meluaskan penglihatan, memperbesar pandangan hidup kita. Juga dengan membuat perjalanan di negeri-negeri asing, sejarah mengenalkan kita dengan keadaan- keadaan  yang  sangat  berlainan  dari  pada  yang  biasa  kita  kenal  dan  dengan  demikian melihat, bahwa apa yang kini terdapat pada kita bukanlah satu-satunya yang mungkin.
Sebagai contoh adalah “Misi Rahasia Tsar Peter”. Banyak sedikit, kita manusia semuanya condong menerima yang ada sebagai yang sewajarnya, juga dengan tiada kita sadari kita semua dikuasai oleh waktu yang lalu. Karena dilahirkan dalam sesuatu waktu, dalam sesuatu negara dan dalam sesuatu lingkungan, sedari kecil kita sama sekali biasa pada pelbagai pandangan dan pada pelbagai keadaan, sehingga biasanya timbul pada kita pertanyaan, apakah hal-haltersebut ada sebagai mestinya?
Penyelidikan  sejarah  membebaskan  kita  dari  prasangka-prasangka,  ia menyebabkan bahwa kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai hal yang demikian melainkan menghadapinya secara kritis. Makin sedikit kita mengenal waktu yang lalu, makin besar bahayanya kita dikuasainya (Abdurrahman, 2015).
Berdasarkan uraian diatas, maka sejarah hukum lebih tepat dikatakan termasuk dalam ilmu hukum. hal ini dikarenakan Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan  asal-usul  sistem  hukum  dalam  suatu  masyarakat  tertentu  dan  memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Melalui sejarah hukum kita  akan  mampu  menjajaki  Hukum  masa  kini  merupakan  hasil  perkembangan  dari hukum  masa  lampau,  dan  hukum  masa  kini  merupakan  dasar  bagi  hukum  masa mendatang.  Sejarah  hukum  akan  dapat  melengkapi  pengetahuan  kalangan  hukum mengenai hal-hal tersebut.
Hal  lain  yang  mendasari  alasan  bahwa  sejarah  hukum  lebih  tepat  dikatakan termasuk dalam ilmu hukum, adalah karena diakui adanya Mazhab Sejarah sebagai salah satu  mazhab  dalam  ilmu  hukum.  Mazhab  sejarah  ini  adalah  senyatanya  mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme. Dalam hal ini mazhab sejarah menekankan  bahwasanya  hukum  hanya  dapat  dimengerti  dengan  menelaah  kerangka sejarah dimana hukum tersebut timbul.
Aliran Sejarah atau Mazhab Hukum historis dipelopori oleh Carl Von Savigny (tahun 1779 sampai tahun 1861), yang mengemukakan bahwa setiap hukum yang ada selalu ada hubungannya dengan jiwa suatu bangsa. Inti pemikiran tentang mazhab hukum sejarah termuat dalam buku Von Savigny yang berjudul : “ Von Beruf Unserer Zeit fur Gesetzgebung  und  Rechtswissenschaft ”  (Tentang  tugas  zaman  kita  bagi  pembentuk undang-undang dan ilmu hukum). Antara lain Von Savigny mengatakan “ Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke ” (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat) (Agus Santoso, 2014).
Hukum  merupakan  salah  satu  faktor  dalam  kehidupan  bersama  suatu  bangsa, seperti  bahasa,  adat  istiadat,  moral  dan  ketatanegaraan,  oleh  karena  itu  hukum  adalah suatu yang bersifat supra-individual, kemudian menjadi gejala masyarakat. Masyarakat lahir  dalam  sejarah,  berkembang  dalam  sejarah  kemudian  lenyap  juga  dalam  sejarah. Nyatalah bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan bersifat organis, di luar dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali .
Pemikiran Von Savigny itu didasari bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa, masing-masing bangsa itu mempunyai jiwa yang berbeda-beda menurut waktu dan  tempatnya.  Perbedaan  itu  terletak  pada  kebudayaan  masing-masing  bangsa  yang bersangkutan,  sehingga  mengakibatkan  hukum  yang  berbeda  pula,  karenanya  Von Savigny berpendapat tidak ada hukum yang berlaku secara universal di dunia ini. Hukum sangat bergantung pada jiwa bangsa, karena itu hanya jiwa bangsalah satu-satunya yang menjadi sumber hukum positif.
Hukum berisi tentang apa yang menjadi pergaulan hidup manusia dari masa ke masa,  inilah  yang  disebut  dengan  sejarah.  Pada  mulanya  hukum  itu  berkembang  pada masyarakat  yang  sederhana,  di  situ  mencerminkan  adanya  tingkah  laku  setiap  orang dalam masyarakat, kemudian berkembang terus hingga pada akhirnya pada masyarakat yang  modern.  Perkembangan  kebudayaan  semakin  maju  hingga  pada  akhirnya  semua fungsi masyarakat diserahkan pada para ahli di bidangnya, termasuk ahli hukum untuk pengolahan hukum.
Dalam  pembentukan  tata  hukum  nasional  dibangun  secara  ilmiah  dengan melibatkan para ahli hukum, namun secara teknis pembangunan hukum itu tetap terikat dengan  semangat  hukum  yang  hidup  dalam  jiwa  bangsa,  keterikatan  itu  olehnya dinamakan unsur politis dan unsur teknis. Hukum itu bercorak politis karena merupakan pencerminan kenyataan dari suatu struktur masyarakat tertentu, dan hukum itu bercorak teknis karena kenyataan itu dirumuskan serta diolah secara teknis oleh para ahli hukum (Agus Santoso, 2015).
Setiap  manusia  merupakan  bagian  dari  suatu  kesatuan  yang  lebih  tinggi, contohnya  dari  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Setiap  manusia  pasti  ada keterikatan dengan masa lampaunya yang disebut sejarah, begitu pula hukum tidak lepas dari masa lampau juga karena hukum merupakan jiwa bangsa yang tidak terlepas dari masa lampau atau sejarah.
Hukum  adalah  suatu  ciptaan  manusia  yang  bebas,  begitu  kesimpulan  yang diutarakan oleh Von Savigny, tetapi bukan manusia bebas sebagai individu melainkan manusia dalam pergaulan hidup suatu bangsa. Hukum bukan berasal dari individu yang kadang bersikap sewenang-wenang dan angkuh, hukum berasal dari jiwa bangsa yang sudah terjalin dalam kehidupan masyarakat, secara berturut-turut dan terus berkembang, perkembangan itu selalu terjalin dengan sejarah.
Menurut Pattiruhu, (Pattiruhu, 2020) tidak perlu adanya kodifikasi hukum, karena kodifikasi hukum itu selalu membawa efek negatif, yakni menghambat perkembangan hukum. Dalam perjalanannya sejarah berjalan terus, tetapi tata hukum sudah ditetapkan, maka  jika  dilakukan  kodifikasi  akan  menghentikan  sejarah  pada  suatu  waktu  tertentu. Harus  diingat  bahwa  karena  hukum  itu  berasal  dari  jiwa  bangsa,  maka  harus  ada penyelidikan  terlebih  dahulu  jiwa  bangsa  mana  yang  dapat  dijadikan  dasar  suatu  tata hukum yang memadai. Jika hal ini diabaikan maka akan terjadi jurang pemisahan antara jiwa  bangsa  dan  tata  hukum  negara,  oleh  karena  itu  harus  ada  kajian  ilmiah  sebelum hukum itu dikodifikasikan.
Pemikiran tersebut kemudian terasa besar pengaruhnya di Indonesia melalui para ahli hukum, terutama para sarjana hukum adat, seperti Ter Har, Supomo, Sudiman dan lain-lain,  mereka  beranggapan  bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang  benar-benar merupakan  cerminan  ( Volksgeist )  bangsa  Indonesia.  Adapun  bagi  para  ahli  sosiologi hukum,  tidak  dapat  dikesampingkan  bahwa  betapa  pentingnya  penelitian  tentang hubungan  antara  hukum  dengan  struktur  masyarakat  beserta  sistem  nilainya,  sistem hukum sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan sistem sosial yang lebih luas, antara sistem  hukum  dan  aspek  sosial  lainnya  terdapat  hubungan  timbal  balik  dan  saling memengaruhi (Darmawan et al., 2022).
Tokoh  aliran  sejarah  lain  adalah  Puchta  (tahun  1798  dengan  tahun  1846) merupakan  murid  Von  Savigny.  Mengetengahkan  bahwa  hukum  berasaskan  pada keyakinan bangsa, baik menurut isinya maupun ikatan materialnya, hukum itu timbul dan berlaku karena terikat pada jiwa bangsa. Hukum terjadi atau timbul karena tiga bentuk : pertama,  hukum  itu  timbul  dari  jiwa  bangsa  secara  langsung  dalam  pelaksanaannya melalui  adat  istiadat;  kedua,  hukum  itu  timbul  dari  jiwa  bangsa  secara  tidak  langsung melalui undang-undang yang dibentuk oleh negara; ketiga, hukum itu timbul melalui ilmu pengetahuan hukum yang merupakan karya ilmiah para ahli hukum.
Berkaitan dengan pengertian bangsa, Puchta membedakannya menjadi dua, yaitu : pertama, terdapat bangsa dalam arti etnologis , yaitu bangsa alam, bangsa ini ialah suatu masyarakat nasional yang terdiri dari orang- orang yang bersaudara secara jasmani dan rohani, karena terikat dengan persamaan darah dan kebudayaan; kedua, terdapat bangsa dalam  arti  nasional,  yakni  orang-orang  yang  merupakan  kesatuan  organis  karena
termasuk  satu  negara.  Dalam  pengertian  ini  bangsa  berdasarkan  aturan  sipil  yang menelurkan warga negara di bawah satu aturan hukum tertentu.
Bangsa  dalam  arti etnologis merupakan  dasar  bagi  bangsa  dalam  arti  nasional, sedangkan  bangsa  dalam  arti  nasional  mengendalikan  bangsa  dalam  arti etnologis . Akhirnya  tampak  bahwa  bangsa  dalam  arti  etnologis  belum  dapat  bertindak  sebagai bangsa, sebab belum terdapat dasar sipil, untuk dapat bertindak sebagai bangsa harus ada pengakuan berdasarkan aturan sipil dan diperlukan adanya organisasi berupa kesatuan orang-orang dalam negara.
Pada  akhirnya  sebenarnya  tidak  terdapat  hukum  yang  sah  pada  bangsa  secara alami,  walaupun  hukum  itu  hidup  dalam  jiwa  bangsa,  namun  harus  disahkan  melalui kehendak  umum  masyarakat  yang  terorganisasi,  yaitu  negara.  Negara  mengesahkan hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga tidak ada tempat lagi bagi sumber-sumber hukum lainnya seperti adat istiadat bangsa dan pengolahan hukum oleh ahli hukum. Adat istiadat dan lainnya itu hanya bisa menjadi hukum setelah disahkan oleh negara, maka teori ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori absolutisme negara dan positivisme hukum.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek  kajiannya  adalah  dokumen  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  pustaka (Zainuddin Ali, 2016).
Disamping itu, penelitian ini merupakan Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk  mengadakan  identifikasi  terhadap  tahap-tahap  perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan yang  penting  adalah  kegiatan  ilmiah  untuk  mencoba  menyusun  pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan (Solikin, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Aneka Warna Hukum ( Rechtbedeling ) di Indonesia Keberadaan sistem hukum di Indonesia dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 IS yang menyebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku. Dengan  dasar  ini  maka  hukum  pidana  Belanda  ( Wetboek  van  Strafrecht  voor Netherlands-Indie )  tetap  diberlakukan  kepada  seluruh  penduduk  Indonesia.  Warga negara  Indonesia  dibagi  dalam  beberapa  golongan  rakyat  (bevolkingsgroep). Golongan tersebut antara lain:
a. Golongan Eropa
b. Golongan Timur Asing
c. Golongan Rakyat Indonesia Asli/Pribumi.
Adanya penggolongan penduduk juga berpengaruh pada penggolongan hukum yang berlaku bagi mereka. Ada tiga macam golongan hukum ( rechtsgroep ) anatara lain:
a. Golongan Hukum Eropa (Barat);
b. Golongan hukum Adat Timur Asing;
c. Golongan hukum Adat.
Pasal  163  IS  yang  berasal  dari  zaman  kolonial,  menyebut  siapa  yang tergolongkan di dalam masing-masing golongan hukum itu, antara lain:
a. Yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum adat adalah semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. juga mereka yang dahulu termasuk golongan lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumiputera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi  seorang  Indonesia  asli  yang  beragama  kristen  dalam  hal  ordonansi  telah menentukan hukum lain.
b. Yang tunduk pada peraturan golongan eropa (Barat) adalah
1) Orang Belanda;
2) Orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya, seorang Jerman, Inggris);
3) Orang Jepang dan orang lain yg tidak termasuk sub 1), atau 2), tetapi juga tunduk  pada  suatu  hukum  keluarga  yang  asasnya  dalam  garisbesar  seperti asas-asas  hukum  keluarga  yg  terdapat  dalam  KUHPerdata  (yaitu  hukum keluarga  Belanda  yang  berdasarkan  asas  monogami),  (misalnya  seorang Amerika, Australia);
4) Mereka yang lahir sebagai anak (sah) atau yg diakui sah sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub b1), 2), 3), dan keturunan mereka.
c. Yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum adat Timur Asing adalah orang  asia  yang  lain,  misalnya  orang  Tiong  Hoa,  Arab,  India,  Pakistan ( Voorindiers ).  Hukum  adat  Timur  Asing  tidak  berlaku  bagi  seseorang  Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menetukan hukum lain.
Pasal  131  ayat  (2)  IS,  mengatakan  mengenai  hukum  privat,  masing-masing golongan penduduk berlaku:
a. Bagi golongan hukum Eropa (Barat) berlaku hukum Eropa.
b. Bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing berlaku hukum adat mereka.
Ketentuan Pasal 131 IS ini sering dipakai untuk menunjukkan kemajemukan (pluralisme)  hukum  antargolongan  ( intergentile  law )  dalam  kepustakaan  ilmu hukum.Meskipun ketentuan tersebut sudah dicabut dengan penggunaan istilah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, ketentuan Pasal 131 IS tersebut masih sering  dirujuk  dalam  mata  kuliah  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Antar  Tata  Hukum. Dalam  Pasal  131  Ayat  4  dan  6  IS  ditegaskan  bahwa  semua  peraturan,  baik  pidana
maupun  perdata,  perlu  dituliskan  atau  dikodifikasikan  (dihimpun  dalam  satu  kitab) (Asshiddiqie, 2022). Untuk golongan Eropa diberlakukan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata/KUHPer)  dan Wetboek  van  Kopenhandel (Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang;  selanjutnya  disingkat  menjadi  KUHD).Untuk golongan Indonesia asli (bumiputera atau pribumi) dan Timur Asing (seperti Cina dan Arab)  diberlakukan  hukum  adatnya  masing-masing  apabila  sudah  dituliskan  atau dikodifikasikan. Perlu ditambahkan juga bahwa golongan Indonesia Asli dan Timur Asing dapat tunduk pada KUHPer dan KUHD apabila para pihak dari kedua golongan masyarakat  itu  menyatakan  bahwa  dalam  haltertentu  (khusus  di  bidang  perdata) diberlakukan bagi dirinya. Dalam hal ini terjadi penunjukan hukum ( renvoi ) di antara kemajemukan tata hukum (khususnya hukum perdata) di Indonesia (Winarta, 2022). Telah  dikemukakan  bahwa  dalam  Pasal  131  IS  bahwa  untuk  golongan
Indonesia  Asli  (bumiputera  atau  pribumi; indigeous  people )  dan  Timur  Asing diberlakukan  hukum  adatnya  masing-masing  apabila  sudah  dituliskan  atau dikodifikasikan.  Kodifikasi  hukum  adat  sebenarnya  sudah  dilakukan  sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat. Di Indonesia sudah dikenal sejumlah aksara yang dipakai untuk merekam ketentuan-ketentuan normatif masyarakat. Sejumlah inskripsi, piagam, dan naskah-naskah lama berisi ketentuan norma-norma yang pernah berlaku. Perlu  dikemukakan  juga  bahwahampir  setiap  daerah  di  Nusantara  yang mengenal sistem tulisan mempunyai naskah-naskah yang berisi peraturan dan norma- norma. Di Jawa dikenal denganistilah angger-angger. Di Bali disebut dengan istilah awig-awig  dan  uger-uger.  Di  Minangkabau  dikenal  sejumlah  naskah  yang  berisi ketentuan  normatif,  seperti  Undang-Undang  Minangkabau,  Undang-Undang  Tiga Luhak, dan Undang-Undang Perpatih. Di daerah Malaka juga pernah dihimpun sebuah kitab hukum dan adat, Undang-Undang Malaka, yang pernah disunting Liaw Yock Fang (1976).
Di  lingkungan  Kerajaan  Melayu  juga  pernah  dihimpun  seperangkat  norma yang  berlaku  secara  khusus  bagi  raja-raja  Melayu,  yaitu  Adat  Raja-Raja  Melayu. Beberapa  sarjana  (seperti  J.J.  de  Hollander,  Windstedt,  Liaw  Yock  Fang,  Sham, Sudjiman, dan Iskandar) telah menaruh perhatian terhadap naskah-naskah lama yang berisi  norma-norma  adat.  Akan  tetapi,  para  sarjana  tersebut  cenderung  tidak mengaitkan  hasil  suntingannya  yang  berupa  suntingan  teks  dengan    hukum  positif‘ (hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu). Komentar-komentar yang diberikan para sarjana tersebut pada umumnya cenderung hanya berupa sejarah dan catatan  kebahasaan.  Menurut  Soekanto,  pada  umumnya  dalam  sistem  hukum Indonesia  tradisional  terdapat  hukum  yang  tidak  ditulis  atau  yang  tidak dikodifikasikan.
2. Pluralisme  Hukum  Waris  di  Indonesia  terkait  Perkembangan  Aneka  Warna Hukum
Pluralistik yang terdapat dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia yang yang masih berlaku sampai saat ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh beragammya penggolongan masyarakat Indonesia, disamping adanya dinamika yang berkembang
dalam  sistem  hukum  yang  berbeda  yang  terdapat  dalam  komunitas  masyarakat  itu sendiri. Berdasarkan Pasal 163 IS yang membagi menjadi 3 (tiga) gologan dasar, yaitu:
a. Golongan Eropa;
b. Golongan  Timur  Asing  (yang  dibagi  dua  lagi  yaitu  golonganTimur  Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa);
c. Golongan Bumiputera.
Menyingkapi  adanya  penggolongan-penggolongan  yang  pada  akhirnya menimbulkan pluralisme dalam lapangan hukum termasuk pluralistik di bidang hukum kewarisan, Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat melalui bukunya yang berjudul “hukum kewarisan di Indonesia”, sebagai berikut:
a. Bahwa bagi orang-orang Indonesia asli, pada pokoknya berlakulah hukum adat, berbeda  dalam  pelbagai  daerah  dan  yang  ada  hubungan  rapat  dengan  3  (tiga) macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kepabak- ibuan.
b. Bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang  takluk  peda  hukum  adat,  harus  dilihat semula, bahwa bagian sangat terbesar bagi mereka adalah beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang  terdapat  dalam  hukum  agama  Islam,  bagi  orang  Indonesia  asli  yang beragama  Islam  di  pelbagai  daerah,  ada  pengaruh  yang  nyata  dari  peraturan warisan darihukum agama Islam.
c. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya, berlaku hukum warisan dari agama Islam.
d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, berlaku hukumpewarisan dari Burgerlijk Wetboek  (BW)  (buku  I  tentang  kebendaan,  Titel  12  sampai  dengan  mengenai pewarisankarena kematian dan Harta Peninggalan yang tidak terurus, Pasal-pasal 830 sampai dengan 1130).
Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah
a. Hukum kewarisan Adat;
b. Hukum kewarisan Islam dan
c. Hukum kewarisan yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW.
Sebagai akibat keadaan yang dikemuka- kan di atas maka hukum waris yang berlaku  di  Indonesia  dewasa  ini  masih  tergantung  pada  hukum  waris  mana  yang berlaku  bagi  yang  meninggal  dunia.  Pilihan  hukum  untuk  menentukan  hukum kewarisan  ini  didasari  oleh  pluralisme  hukum  kewarisan  yang  diakui  di  negara Indonesia. Apabila yang meninggal dunia termasuk golongan timur asing Cina atau golongan Eropa, maka bagi mereka berlaku hukum waris Barat (KUHPerdt). Apabila
pewaris  termasuk  golongan  penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam,  maka  akan mempergunakan peraturan hukum waris Islam.
Dalam hal pewaris termasuk golongan Timur Asing Arab atau India berlaku hukum  adat.  Dan  dimungkinkan  bagi  penduduk  Indonesia  asli  untuk  menggunakan hukum adat masing-masing daerah sesuai dengan tata cara yang mereka kehendaki (Simarmata,  2018).  Persoalan  timbul  apabila  terjadi  percampuran  penggolongan masyarakat  akibat  akulturasi  hukum  kewarisan.  Bagaimana  apabila  seorang  yang termasuk golongan timur asing dan Eropa yang beragama Islam atau orang Indonesia asli (bumi putra) yang non-Muslim yang meninggal dunia sementara ahli warisnya ada yang beragama Islam. Dalam hal yang demikian tentu pilihan hukum kewarisanakan menjadi penting agar terdapat kepastian hukum bagi para ahli warisnya.Ada beberapa macam budaya, suku bangsa, struktur sosial, adat istiadat, dan sistem kekeluargaan di Indonesia,  sehingga  upaya  untuk  unifikasi  hukum  waris  mendapat  kesulitan. Perkembangan  hukum  di  Indonesia  selalu  dipengaruhi  oleh  kesadaran  hukum masyarakat dan politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Untuk  itu  unifikasi  hukum  waris  yang  diinginkan  bangsa  Indonesia  harus menjamin  tertuangnya  aspirasi,  nilai-nilai  dan  kebutuhan  Masyarakat  dengan memperhatikan  perbedaan  latar  belakang  budaya,  agama  dan  kebutuhan  hukum kelompok-kelompok  tertentu  dalam  masyarakat.  Unifikasi  hukum  kewarisan  di Indonesia apabila tidak hati hati maka akan menimbulkan konflik dalam Masyarakat karena  para  ahli  waris  yang  tunduk  kepada  hukum  kewarisan  yang  berbeda  beda (Supriyadi,  2017).  Pilihan  hukum  kewarisan  menjadi  penting  dalam  rangka Pembangunan  hukum  kewarisan  nasional  di  tengah-tengah  masyarakat  yang pluralistik  yang  tunduk  kepada  hukum  kewarisan  yang  berbeda.  Pluralisme  hukum kewarisan tersebut menambah kekayaan hukum kewarisan nasional. Meskipun secara formal  penyelesaian  hukum  kewarisan  telah  diatur  oleh  berbagai  perundangan, misalnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tetapi secara materiil masyarakat dapat menentukan pilihan hukum  kewarisan  dengan  cara  penundukan  diri  baik  penundukan  diri  terhadap KUHPerdt, hukum Islam maupun hukum adat.

## KESIMPULAN
Pembagian  penduduk  lndonesia  berdasarkan  etnis  dan  golongan  muncul  pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di lndonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan pasal 131 Indische staatregeling (lS) dan pasal 163 lS yang membagi 3 (tiga)  golongan  penduduk  dan  hukum  yang  berlaku  untuk  masing-masing  golongan. Dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap  golongan  pada  masapenjajahan  kolonial  Belanda.  Hal  tersebut  masih  tidak  dapat ditinggalkan  dalam  penerbita  naturan-aturan  keperdataan  pada  masa  kemerdekaan
lndonesia.  Salah  satunya  adalah  terkait  penerbitan  Surat  Keterangan  Waris  bagi  Ahli Waris di Indonesia
Hukum  waris  untuk  orang  golongan  Eropa  dan  Tionghoa  yang  berada  di Indonesia diatur dalam KUHPerdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam belaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.
Untuk  itu  unifikasi  hukum  waris  yang  diinginkan  bangsa  Indonesia  harus menjamin  tertuangnya  aspirasi,  nilai-nilai  dan  kebutuhan  Masyarakat  dengan memperhatikan  perbedaan  latar  belakang  budaya,  agama  dan  kebutuhan  hukum kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Unifikasi hukum kewarisan di Indonesia apabila tidak hati hati maka akan menimbulkan konflik dalam Masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda beda

## BIBLIOGRAFI
Abdurrahman, A. (2015). Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman , 12 (1).
Agus  Santoso.  (2014). Hukum,  Moral,  Dan  Keadilan .  Menerbitkan  Kencana  Prenada Media Group.
Agus Santoso, S. H. (2015). Hukum, Moral & Keadilan . Prenada Media.
Ahmad, H., & Amri, C. (2023a). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir , 1 (2), 231–240.
Ahmad, H., & Amri, C. (2023b). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir , 1 (2), 231–240.
Asshiddiqie, J. (2022). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi) . Sinar Grafika.
Bagenda, C., Ambarsari, N., Subrata, R., Arman, Z., Suharna, M. A., Amalia, M., Gustini, D. R., Hazmi, R. M., Widjanarto, H., & Flora, H. S. (2023). ILMU HUKUM .
Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) , 3 (1), 1– 14.
Fauzi,  S.  I.  (2021).  Politik  Hukum  Pemberian  Grasi,  Amnesti  Dan  Abolisisebagai Konsekuensi  Logis  Hak  Prerogatif. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 51 (3),  621– 636.
Indonesia, K. A. F. H. (n.d.). Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum .
Jaya, B. P. (2017). Pengantar Ilmu Hukum . Anak Hebat Indonesia.
Martitah, M. (2013). Reforma Paradigma Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. Paramita: Historical Studies Journal , 23 (2).
Pattiruhu, F. J. (2020). Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris  pada  Sistem  Patriarki. Culture  &  Society:  Journal  Of  Anthropological Research , 2 (1), 24–30.
Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan .
Simarmata, R. (2018). Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 30 (3), 463–487.
Solikin, N. (2014). Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia . STAIN JEMBER PRESS.
Solikin, N. (2021). Pengatar Metodelogi Penelitia Hukum . Cv. Penerbit Qiara Media.
Sulistiani, S. L. (2022). Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia . Sinar Grafika.
Sundawa, H. D. (n.d.). Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia .
Supriyadi,  S.  (2017).  Pilihan  Hukum  Kewarisan  Dalam  Masyarakat  Pluralistik  (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Al-’Adalah , 12 (1), 553–568.
Winarta, F. H. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua . Sinar Grafika.
Yulianis, S. R. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum. Al-Adl: Jurnal Hukum , 13 (1), 189–204.
Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Copyright Holder: Carwan, Sari Indah Lestari (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: