Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 11 November 2018

## REFORMASI  BIROKRASI  PADA  PENYEDERHANAAN  PROSEDUR  SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN CIREBON

## Junaedi dan Firliana Maulafahry
Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI)  Cirebon Email: pascajunaedi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kenyataan  sampe  sejauh  manakah suatu  per-undang-undangan  itu  serasi  (sinkron)  baik  secara  vertical  maupun horizontal  serta  untuk  meneliti  asas  –  asas  hukum  didalamnya.  Dalam  penelitian ini  peneliti  akan  menggunakan  metode  doctrinal  yaitu  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normative  yaitu  dengan  mengkaji/  menganalisis  data  berupa bahan  atau  referensi  hukum  karena  itu  data  ini  bersifat  primer  dan  sekunder. Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  bi  dang  oerizinan  di  kabupaten  Cirebon telah  terjadi  sejak  tahun  2008  dengan  dibentuknya  layanan  terpadu  atau  disebut dengan  istilah  pelayanan  satu  pintu  sebagai  suatu  bentuk  dibirokratisasi kelembagaan  dengan  PP  Tahun  2007  No  41  mengenai  perangkat  organisasi perangkat  daerah,  yang  kemudian  diganti  dengan  PP  No  18  Tahun  2016  tentang perangkat  daerah.  Berdasarkan  peraturan  ini  terjadi  penataan  perangkat  daerah yang  menjalankan  prinsip  yang  sesuai  dengan  ukuran  dan  tepat  sesuai  dengan keadaan  dan  kebutuhan  pemerintah  daerah.  Deregulasi  dilakukan  sebagai  upaya penyederhanaan  perizinan  di  daerah  misalnya  dengan  dikeluarkannya Permendagri No 19 Tahun 2017 mengenai pencabutan Permendagri No 27 Tahun 2009.  Sebagaimana  peraturan  tersebut  telah  diubah  dengan  Permendagri  No  22 tahun 2016 mengenai perubahan pedoman penetapan izin gangguan di daerah.
Kata Kunci : Perubahan, Delegasi, Wirausaha

## Pendahuluan
Motivasi  merupakan  cara  seseorang  untuk  mempengaruhi  orang  lain  berupa dorongan  agar  seseorang  tersebut  mempunyai  gairah    dan  semangat  dalam  mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini motivasi berbicara tentang bagaimana mendorong semangat kerja  seseorang  agar  mau  mencapai  tujuan  tetentu  yang  diinginkan  dengan menggunakan  potensi    dan  segenap  kemampuannya  dalam  mencapai  tujuan  tersebut. Apabila di  suatu perusahaan karyawan tersebut  mempunyai  motivasi kerja  yang tinggi akan  sangat  berdampak  baik  bagi  perusahaan  dikarenakan  seseorang  tersebut  akan bekerja  dengan  mengeluarkan  seluruh  potensi    dan  kemampuannya  demi  tercapainya suatu tujuan  organisasi,  memiliki tanggung jawab  yang tinggi    dan  juga  meningkatkan
kedisiplinan  karyawan  yang  berimbas  pada  naiknya  produktivitas  perusahaan,  mutu, dan  kinerja  karyawan  yang  selalu  baik  sehingga  selalu  meningkat  karena  memliki gairah  dan antusiasi atas suatu pencapaian.
Salah satu faktor yang mempengaruhi peran menaikan motivasi pegawai adalah gaya    kepemimpinan.  Gaya  kepemimpinan  seorang  atasan  dapat  sangat  berpengaruh atas keberhasilan menaikan motivasi karyawan dikarenkan peran pemimpin dalam suatu perushaan adalah mendorong karyawan agar mau bekerjasama mencapai visi  dan misi perusahaan. Dalam hal ini peran gaya kepemimpinan di rasa kurang maximal dari mulai kurangnya keterlibatan karyawan dalam pengambilan  keputusan, kurangnya pengakuan pemimpin  atas  prestasi  kerja  pegawai,    dan  juga  komunikasi  yang  efektif  antara bawahan  dan atasan.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  motivasi  adalah  kompensasi.  Kompensasi merupakan  hal yang terpenting  dan tujuan setiap karyawan memberikan jasanya untuk di  beri  timbal  balik  atas  hasil  kerja  yang  diberikan.  Peran  kompensasi  sangat  penting yakni  sebagai  pelengkap  kebutuhan  karyawan  demi  hasil  kerja  yang  tinggi  untuk perusahaan.  Dalam  penerapan  pemberian  kompensasi  di  PDAM  Tirta  Jati  menurut observasi  berupa  wawancara  langsung  a  danya  anggapan  sebgaian  karyawan  bahwa seberapa  besar  atau  baiknya  kinerja  yang  diberikan  dianggap  sama.  Dalam  peran menaikan  motivasi  kerja  kurangnya  pemberian  kompensasi  langsung  seperti reward maupun  bonus  ataupun  penghargaan  atas  prestasi  kerja  yang  minim  sehingga menurunkan motivasi kerja pegawai.
Apabila  kompensasi  di  rasa  tidak  sesuai  dengan  kerja  karyawan  maka  akan memicu  perilaku  karyawan  yang  pasif  maupun  negatif  salah  satunya  dengan menurunnya  motivasi  bekerja  yang  berimbas  pada  produktivitas  menurun,  tingkat kemangkiran tinggi, pemogokan karyawan  dan menurunnya kinerja.

## Metode Penelitian
Dalam penerlitian ini metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal dengan pendekatan  yuridis  normative  yaitu  dengan  mengkaji/menganalisis  data  sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum sekunder. Doctrinal deduktif merujuk  pada  norma  hukum  positif  sebagai  premis  mayor  dalam  penusunan  konklusi. Doctrinal deduktif  mengacu  pada  norma  positif    dalam  sistem  perundang-undangan
namun  sebagai  ancar-ancar  untuk  menyelesaikan  suatu  kasus  konkret,  yang  analisnya akan  dikombinasi  dengan  fakta  dilapangan  (Esmi  Warassih,  2016  :  137-138).  Logika deduksi berpangkal dari premis normative yang diyakini bersifat self evidence .
Metode  pendekatan  Penelitian  Normatif/  juridis,  hukum  diidentifikasikan sebagai  norma  peraturan  atau  undang-undang  (UU).  Kerangka  teori  menggunakan Teori-teori  intern  tengtang  hukum  seperti  undang-undang  (UU),  peraturan  pemerintah pembuktian melali pasal. Data  yang digunakan menggunakan data sekunder (datayang diperoleh  dari  studi  kepustakaan).  Objek  kajian  hukum  positif  (aspek  internal),  optic yang  digunakan  preskriptif  bergantung  pada  atau  menurut  ketentuan  resmi  yang berlaku.  Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dikumpulkan  dengan  cara  studi kepustakaan.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara.  Dasar  untuk menganalisis  norma,  yurisprudensi,  dan  doktrin.  Logika  berfikir  deduktif  tujuan membuat  keputusan/  menyelesaikan  masalah.  Bentuk  analisis  logis  normative berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif.  Kajian  normative  yang  lebih  mendalami  soal  kajian  law  in  book,  yakni berbicara  hukum  yang  sebagaimana  substansinya.  Dengan  demikian,  pendekatan  ini lebih  ke  arah  pada  wilayah  das  sollen.  Disamping  itu  juga  kajian  normative  pada umumnya  bersifat  preskirptif,  yakni  dengan  menjelaskan  pada  sisi  positif  dan  negatif. Karena  itu  metode  yang  dipilih  peneliti  lebih  pada  ranah  prespiktif  substansial.  Ilmu hukum  yang  prespektif  adalah  disiplin  ilmu  yang  menjelaskan  tentang  kajian  hukum dari  sisi  nilai,  perspektif  keadilan,  keakuratan  aturan  hukum,  konsep  maupun  norma hukum.  Pada  sisi  kajian  ini  peneliti  mengharapkan  garis  besar  serta  asumsi  konsep tentang  nilai  hukum  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan  dalam  merespon  masalah penelitian  ini.  Dalam  klarifikasi  ini,  variable-variable  yang  ada  dijelaskan  dan  diuji dengan alat ukur yang terdapat pada karakteristik prspektif ilmu hukum, sehingga dapat dicapai hasil yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum.
Selain  penelitian  doctrinal,  penelitian  juga  melakukan  penelitian  non  doctrinal. Penelitian non-doctrinal merupakan penelitian yang terakhir dalam ranah kajian empiris dalam  ajaran  sociological  jurisprudence  yang  banyak  menghasilkan  produk-produk hukumberbasis  pada  sociology  of  law.  Empiris  berarti  bahwa  penelitian  non-doctrinal dilakukan  untuk  menelaah  secara  langsung  interaksi  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat. Hukum  tidak  lagi  ditafsirkan  sebagai  hukum  tertulis  yang  mengisyaratkan  akan
konsepsi  filosofi-moral  sebagai  ius  constituendum  atau law  as  what  ough  to  be dan tidak pula dikonsepsikan sebagai positivistis sebagai norma ius constitutum atau law as what  it  is  the  books .  Metode-metode  non-doktrinal  tersebut  bisa  digunakan  bagi pemerhati hukum secara khusus dapat membantu peneliti yang sedang mengkaji hukum tentang the real social factors pada sisi legal behaviours as it is in society dengan sekali langkah. Dengan demikian the sosiological jurisprudence sudah menjadi perhatian ilmu sosiologi hukum dengan segala konsekuensinya.

## Hasil  dan Pembahasan
A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Dpmptsp Kabupaten Cirebon
Reformasi  birokrasi  K/L  dan  pemda  dilaksanakan  melalui  program-program yang  berorientasi  pada  outcomes.  Program-program  tersebut  dilaksanakan  secara konsisten  dan  berkelanjutan  guna  mendapatkan  kinerja  yang  semakin  baik. Ketercapaian  reformasi  birokrasi  dibutuhkan  konsekuensi  dan  komitmen  dari pimpinan dan seluruh anggota birokrasi pemerintah di K/L  dan Pemerintah Daerah. RMRB  2015-2019  adalah  suatu  program  untuk  mewujudkan  percepatan  program reformasi  birokrasi  pemerintah.  Naskah  ini  menjadi  panduan  bagi  K/L  dan  pemda dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi.
Tujuan jangka panjang dalam realisasi reformasi birokrasi di tahun 2014 ( rule based  bureaucracy ),  tahun  2019  ( performance  based  bureaucracy ),  tahun  2025 ( dynamic  governance ).  Pemerintahan  berdasarkan  pada  kinerja  di  tandai  dengan berbagai hal, diantaranya adalah sebagai berikut;
a. Pelayanan  pemerintah  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  prinsip  efektif, efisien, dan ekonomis;
b. Kinerja  pemerintah  di  arahkan  pada  usaha  untuk  menciptakan  dan  mencapai outcomes  (hasil).  Artinya,  seluruh  instansi  pemerintah  diharapakan  dapat mengelola  birokrasi  dengan  sistem  elektronik  sehingga  dapat  mempermudah akses dan pengelolaan data kinerja;
c. Setiap  pegawai  pemerintah  memiliki  peran  dalam  menciptakan  kinerja  yang optimal  dalam  mengharmonisasikan  hubungan  antar  unit,  mulai  dari  unit  yang terkecil  hingga  pada  organisasi  secara  keseluruhan.  Setiap  instasi  pemerintah,
memiliki  wewenang  dan  tanggungjawabnya  sehingga  tercipta  kinerja  birokrasi yang sesuai dengan harapan organisasi secara keseluruhan.
Agar  bisa  merealisasikan  tujuan  tersebut,  maka  dibutuhkan  penentuan sasaran reformasi birokrasi, hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;
1. Birokrasi yang bersih  dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif  dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas
Program  reformasi  birokrasi  dapat  jelaskan  dalam  peta  konsep.  Hal  ini dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  praktisi  yang  menginginkan  reformasi birokrasi  terutama  untuk  tingkat  nasional.  Dengan  demikian  perlu  dilakukan langkah  nyata  dalam  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  birokrasi pemerintah.

## B. Penyederhanaan  Prosedur  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Di  Kabupaten Cirebon
1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di DPMPTSP Kabupaten Cirebon
Penanaman modal merupakan bentuk investasi yang dilakukan seseorang atau  organisasi  maupun  perusahaan  baik  lolak  (dalam  negeri)  maupun  asing. Dalam  rangka  pembangunan  dan  usaha  yang  diperuntukan  diwilayah  negara Indonesia.  Oleh  karena  itu  pemohon  harus  memiliki  legalitasberupa  ijin  usaha. Untuk  menciptakan  iklimusaha  ekonomi  kondusif,  meningkatkan  sarapan investasi  dan  daya  saing  daerah  pemerintah  daerah  membentuk  DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) one stop service  yang  merupakan  system  pelayanan  satu  pintu  (terpadu),  yang  terpokus untuk melayani segala hal dalam bentuk perizinan maupun non perizinan.
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  merupakan  program  pelayanan dalam  masalah  perizinan  dan  non  perizinan.  Program  ini  mendapatkan kewenangan  untuk  memberikan  pelayanan  dalam  proses  pengolaannya  mulai dari  tahap  permohonan  hingga  pada  pengeluaran  surat  perizinan.  Perizinan merupakan  proses  permohonan  yang  dilakukan  individu  atau  organisasi  untuk tujuan  tertentu,  yang  dalam  hal  ini  perizinan  dalam  masalah  persetujuan  untuk
melakukan investasi atau dalam bentuk penanaman modal yang dikeluarkan oleh lembaga  yang  berwenang,  yaitu  pemerintah.  Dengan  demikian,  pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  perizinan  penanaman modal, dengan dasar peraturan per-Undang-Undangan.
Meyangkut  peraturan  kewenangan  dalam  perizinan  penanaman  modal atau  investasi  dapat  dilihat  dari  Perda  No  6  Tahun  2008  Pasal  9  mengenai petugas  teknis  atau  lembaga  organisasi  teknis  daerah  Kab.  Cirebon.  peraturan Pemda  Kab.  Cirebon.  Kemudian  Perda  tersebut  dirubah  atau  diganti  dengan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, yakni secara konkrit terletak pada Dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu (terpadu).
2. Penyederhanaan Dalam Bentuk Deregulasi Atau Pengurangan Perizinan
Bentuk  deregulasi  atau  pengurangan  perizinan  sebagai  kebijakan pemerintah  dalam  menyederhanakan  prosedur  perizinan  usaha  yaitu Permendagri  No 27 tahun 2009 mengenai  panduan penetapan izin  gangguan di daerah.  Peraturan  tersebut  kemudian  dirubah  dengan  Permendagri  No  22  tahun 2016  mengenai  perubahan  dari  peraturan  sebelumnya.  Karena  sudah  dianggap tidak  sesuai  dengan  kondisi  dan  perkembangan  dalam  bidang  usaha  dan penanaman modal ( ease of doing business ).
Izin  gangguan  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Gangguan  ( Hinder Ordonnanti )  Staatsblad  1926  Nomor  226  sebagaimana  telah  direvisi  dengan staatsblad  1940  Nomor  450.  Regulasi  ini  dikeluarkan  pada  masa  pemerintahan colonial  Belanda  dan  dipertahankan  berdasarkan  aturan  peralihan  UUD  1945. Pasal  2  dijelaskan  bahwa  “segala  badan  pemerintahan  serta  perangkat peraturannya  yang  ada  masih  berlaku  selama  belum  dirubah  dan  diterbitkan peraturan baru menurut UUD ini.”
Secara  umum  bisa  dijelaskan  bahwa  deregulasi  serta  debbirokratisasi adalah  regulasi  yang  diputuskan  pemerintah.  Peraturan  tersebut  direalisasikan pemerintah  kedalam  bentuk  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  deregulasi  serta debirokratisasi  dalam  masalah  perizinan  perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Tidak menghilangkan atau meniadakan esensi dari prosedur perizinan, terutama yang  perlu  diperhatikan  dalam  masalah  fungsinya  sebagai  pedoman  kegiatan tertentu,
2. Deregulasinya  direalisasikan  pada  masalah  yang  bersifat  teknis  administrative dan finansial
3. Deregulasi  dan  debirokratisasi  tidak  menghilangkan  hal-hal  prinsip  dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan,
4. Deregulasi  dan  debirokratisasi  harus  memerhatikan  asas-asas  yang  bersifat universal  pemerintahan  yang  layak  ( algemene  beginselen  van  behoorlijk bestuur ).

## Kesimpulan
1) Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  bi  dang  oerizinan  di  kabupaten  Cirebon telah  terjadi  sejak  tahun  2008  dengan  dibentuknya  lembaga  serta  pelayanan Terpadu  sebagai  suatu  bentuk  dibirokratisasi  kelembagaan  yang  sesuai  dengan Permen No 41 tahun 2007 mengenai organisasi perangkat daerah saat ini diganti dengan  Permen  No  18  Tahun  2016  tentang  perangkat  daerah.  Berdasarkan peraturan ini terjadi penataan perangkat daerah yang menjalankan asas ketepatan gunsi dan ukuran sesuai dengan beban kerja dan keadaan riil di daerah masing- masing.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  prinsip  penataan  organisasi  Perangkat Daerah  yang rasional,  proporsional,  efektif fan  efisien dalam bi  dang perizinan pemerintahan kabupaten Cirebon.
Hukum  sebagai  alat  rekayasa  social  yaitu  dengan  melakukan  reformasi birokrasi/merubah  budaya  birokrasi  pada  pola  pikir  ( mind  set )  dan  kinerja ( culture  set )  aparatur  Negara  yang  melakukan  pengendalian  perizinan  karena penentu kebijakan perizinan berada langsunga pada individu aparat Negara yang berhubungan  secara  langsung  dengan  keadaan  konkrit  masalah  perizinan. Adanya perubahan SOP  AP  (Standar Operasional  Aparatur Aparat  Pemerintah) yang  berpedoman  pada  Peraturan  MenteriPemberdayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  No  35  Tahun  2012  mengenai  Pedoman  SOP  AP. Adanya  reformasi  birokrasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  profil  ataupun performance  para  pegawai  pemerintah.  Sehingga  menghasilkan  pegawai  yang
memiliki integritas, tanggungjawab, serta produktivitas yang pada akhirnya bisa menampilkan playanan prima bagi pengguna. Selain itu melalui pelayanan prima dapat  merubah  pola  pikir  ( mind  set )  serta  kinerja  (budaya  kerja)  dalam manajemen pemerintahan.
2) Deregulasi  dilakukan  sebagai  upaya  penyederhanaan  perizinan  di  daerah misalnya  dengan  dikeluarkannya  Permendagri  No  19  tahun  2017  mengenai pencabutan  Permendagri  No  27  tahun  2009  mengenai  panduan  pemberian  izin gangguan daerah. Keudian peraturan tersebut diubah dengan Permendagri No 22 tahun 2016 mengenai perubahan Tas Permendagri No 27 tahun 2009 mengenai panduan  penetapan  izin  gangguan  di  daerah.  Namun  hal  ini  tidak  serta mertadapat menghapus izin Gangguan di Daerah Karena Undang-undang Nomor 28  tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  pasal  141  yang  mengatur tentang HO yang merupakan retribusi perijinan tertentu belum direvisi/ dirubah. Sehingga  berlaku  asas lex  superior  derogate  legi  inferior undang-undang  atas meniadakan  peraturan  bawahnyasehingga  implikasi  Ijin  Gangguan  di  daerah masih berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Ali , Zaenudin. 2009. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika:Jakarta.
Anggara,  Sahya.  2012. Ilmu  Administrasi  Negara  Kajian  Konsep  dan  Fakta  Dalam Upaya Menciptakan Good Governance . Pustaka Setia:Bandung.
Warasih, Esmi dkk. 2016. Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sossio –Legal . Thafa Media: Yogyakarta.
_____________,  2015. Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Pustaka    Magister: Semarang.
Wahab  ,  SA.  2008. Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Reformsi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara: Jakarta.
Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakkan Hukum Proogresif . Kompas: Jakarta.
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Revisi ke IV.
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan ke dua Undang – Undang.
Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  Modal.
Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2014  yang    Mengatur  Pedoman  Pemberian  Izin Usaha Mikro dan Kecil.