ISSN: 1858-4837 E-ISSN: 2598-019X Volume 14, Nomor 2 (2019), https://jurnal.uns.ac.id/region

## Kolaborasi Stakeholder Kelurahan dalam Perencanaan dan Pembangunan melalui Integrasi Informasi Geografis
Village Stakeholder Collaboration in Planning and Development through Integration of Geographic Information
Erma Fitria Rini a,b* , Hakimatul Mukaromah a,b , Murtanti Jani Rahayu a,b
a Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik b Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW), Universitas Sebelas Maret
* Corresponding author’s email: ermafitria.plano@gmail.com

## Abstrak
Pemanfaatan  sistem  informasi  geografis  menjadi  salah  satu  strategi  dalam  proses perencanaan kawasan yang berkelanjutan. Dinamika pemanfaatan ruang dapat terekam dan  konflik  keruangan  karena  data  yang  overlap  dapat  diminimalisir.  Pengembangan sistem  informasi  geografis  yang  baik  memerlukan  kolaborasi  antar  stakeholder  di tingkat  kelurahan  sebagai  unit  formal  terkecil  perencanaan  kawasan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi stakeholder di Kelurahan Jagalan  dan  Kelurahan  Sudiroprajan  dalam  perencanaan  dan  pembangunan  melalui integrasi  informasi  geografis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belum  ada kolaborasi antar stakeholder kelurahan dalam perencanaan melalui integrasi informasi geografis.  Kedua  kelurahan  belum  memiliki  sumberdaya  manusia  yang  cakap  dalam mengoperasikan  sistem  informasi  geografis  dan  juga  belum  memiliki  perangkat  keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang cukup untuk mengembangkan basis data geospasial kelurahan. Aparat kelurahan masih menggunakan teknik konvensional untuk membangun  basis  data  kelurahan  dan  belum  ada  keterlibatan  masyarakat  sebagai pengguna ruang kota. Disisi lain, aparat kelurahan dan masyarakat di kedua kelurahan memiliki  kemauan  dan  potensi  kapasitas  individu  untuk  diberikan  pelatihan  dalam mengoperasikan dan mengembangkan basis data geospasial kelurahan.
Keywords : kolaborasi stakeholder, perencanaan spasial, system informasi geografis

## Abstract
The  use  of  geographic  information  systems  is  a  strategy  in  the  process  of  sustainable regional  planning.  The  dynamics  of  spatial  utilization  can  be  recorded  and  spatial conflict  because  overlapping  data  can  be  minimized.  Development  of  a  good geographic  information  system  requires  collaboration  between  stakeholders  at  village level as the smallest formal unit of regional planning. The purpose of this research is to find  out  how  the  collaboration  of  stakeholders  in  Jagalan  Village  and  Sudiroprajan Village  in  planning  and  development  through  integration  of  geographic  information. The results of the study show that there is no collaboration between village stakeholders in  planning  through  geographic  information  integration.  Both  village  do  not  have competent  human  resources  in  operating  geographic  information  systems  and  also  do not  have  the  hardware  and  software  with  sufficient  specifications  to  develop  the geospatial  database.  The  officials  still  use  conventional  techniques  to  build  a  village database and there is no community involvement as a user of city space. On the other hand,  officials  and  the community in both  village have the willingness and potential of individual  capacity  to  be  given  training  in  operating  and  developing  the  geospatial database.
Keywords : geographic information system, spatial planning, stakeholders collaboration

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan ruang di Kota Surakarta terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan  penduduk  dan  aktivitas  di  dalamnya.  Pertumbuhan  pemanfaatan ruang  tersebut  memerlukan  suatu  perencanaan  kawasan  yang  berkelanjutan  agar tetap  tercipta  keseimbangan  antara  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan. Kegiatan  perencanaan  kawasan  memerlukan  suatu  sistem  basis  data  yang  dapat diperbaharui  dan  digunakan  secara  efisien.  Ketidaktersediaan  basis  data  terkait pemanfaatan  ruang  kota  yang  komprehensif  merupakan  salah  satu  faktor  yang membuka  celah  tidak  sinkronnya  potensi  dan  permasalahan  eksisting  kawasan dengan perencanaan pemanfaatan ruang. Pemahaman terkait kondisi pemanfaatan ruang eksisting yang diperoleh dari basis data yang detail, bersifat spasial, mudah diakses  dan  adaptif  terhadap  pembaharuan  merupakan  salah  satu  langkah  dalam mewujudkan perencanaan kawasan yang berkelanjutan.
Basis  data  yang  digunakan  dalam  perencanaan  kawasan  harus  dapat dipertanggungjawabkan tingkat validitasnya dan mampu mewakili kondisi eksisting di  lapangan.  Pemanfaatan  teknologi  informasi,  khususnya  yang  bersifat  geografis atau geospasial, dalam membangun suatu basis data dapat meminimalisir terjadinya kesalahan  atau overlap dalam  perencanaan  pemanfaatan  ruang.  Hal  tersebut  akan memudahkan  proses  pengambilan  keputusan  dimana  data  menjadi  input  utama dalam  pertimbangannya.    Kegiatan  pemetaan  telah  lazim  dalam  perencanaan masyarakat  untuk  beberapa  waktu,  seperti  penggunaan  peta  sebagai  rangsangan untuk  dialog  kelompok  atau  membiarkan  komunitas  menanamkan  ciri-ciri  tanah yang  signifikan  pada  peta  mereka  sendiri  dalam  lingkungan  deliberatif  (Wates, 2014).
Kelurahan  merupakan  unit  formal  terkecil  dalam  proses  perencanaan pembangunan  kawasan.  Keterlibatan  seluruh  stakeholder  di  tingkat  kelurahan sangat  dibutuhkan  dalam  membangun  suatu  informasi  geografis  yang  dapat dijadikan  sebagai  basis  data  dalam  perencanaan  kawasan  yang  berkelanjutan. Kolaborasi  antar  stakeholder,  khususnya  antara  masyarakat  dan  aparat  kelurahan, akan  mampu  menghasilkan  basis  data  yang  detail,  komprehensif,  dan  faktual. Keterlibatan  masyarakat  dapat  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kesalahan dalam  perencanaan  karena  kebijakan  yang  dibuat  berorientasi  pada  kebutuhan dengan iklim yang kolaboratif (Vaggione, 2013).
Wilayah  studi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kelurahan  Jagalan  dan  Kelurahan Sudiroprajan. Pendataan pemanfaatan ruang di kedua kelurahan belum sepenuhnya
Region, Vol. 14, No.2, J uli 2019: 220-228
melibatkan  seluruh  stakeholder  di  masing-masing  kelurahan.  Pendataan  hanya dilakukan  oleh  aparat  kelurahan  dengan  menghimpun  atau  memperbaharui  data berdasarkan pengamatan di lapangan. Padahal, dalam hal pendataan pemanfaatan ruang,  masyarakat  merupakan  sumber  data  utama  mengingat  masyarakat merupakan pengguna ( end user ) ruang perkotaan, sehingga dapat menjadi sumber daya  dalam  kegiatan  pembaharuan  data  pemanfaatan  ruang  di  lingkungannya.Di sisi lain, perencanaan yang melibatkan masyarakat secara luas dapat dilaksanakan pada  wilayah  yang  kecil  seperti  di  tingkat  kelurahan,  sedangkan  untuk  wilayah yang  lebih  luas  biasanya  hanya  mungkin  melibatkan  tokoh  masyarakat  saja (Tarigan, 2015). Jadi, sangat memungkinkan adanya upaya kolaborasi antara aparat kelurahan dan masyarakat di tingkat kelurahan dalam proses pengembangan basis data untuk perencanaan kawasan.
Keterbatasan  kapasitas  stakeholder  kelurahan  dalam  penguasaan  teknologi berbasis  geospasial  dalam  pendataan  pemanfaatan  ruang  juga  menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kedua kelurahan. Untuk mewujudkan suatu basis data yang mampu mendukung perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang  berkelanjutan  diperlukan  pengembangan  kapasitas  stakeholder  kelurahan dalam  pemetaan  wilayah  melalui  sistem  informasi  geospasial.  Strategi mengembangkan  kapasitas  sumberdaya  instansi  teknis  perencanaan  daerah dengan  melibatkan  kelompok  kepentingan  lain  adalah  strategi  kunci  untuk mengatasi  kekurangan  SDM  dan  upaya  untuk  menghasilkan  perencanaan  yang lebih baik (Vaggione, 2013). Hal ini juga untuk memastikan pendataan pemanfaatan ruang  perkotaan  yang  dinamis  dilakukan  dengan  bantuan  satu  sistem  basis  data yang  dapat  diperbaharui  dengan  efisien  dan  mudah  digunakan.  Oleh  karena  itu diperlukan  suatu  proses  transfer  teknologi  dengan  user  interface  yang  mudah dipahami  dan  ditransfer  pada  orang  lain  dalam  bentuk  tutorial  penggunaan teknologi geospasial.
Selain subjek dalam pendataan pemanfaatan ruang, aspek lain yang penting dalam membangun  basis  data adalah media yang digunakan. Sampai saat ini, pendataan pemanfaatan ruang di kedua kelurahan yang dilakukan oleh aparat kelurahan masih menggunakan  basis  data  konvensional  dan  belum  berbasis  data  digital. Keterbatasan  teknologi  yang  dimiliki  kelurahan  menjadi  salah  satu  faktor penyebabnya.  Ketersediaan  perangkat,  baik  perangkat  keras  ( hardware )  maupun perangkat  lunak  ( software ),  yang  mampu  mendukung  dalam  pembangunan  basis data berbasis geospasial sangat diperlukan sebagai modal awal dalam membentuk sistem informasi geografis kelurahan.
Kelurahan  Jagalan  dan  Kelurahan  Sudiroprajan  masuk  dalam  wilayah  administrasi Kecamatan  Jebres,  Kota  Surakarta.  Kelurahan  Jagalan  memiliki  luas  wilayah  65  Ha dan  Kelurahan  Sudiroprajan  seluas  23  Ha  dengan  mayoritas  penggunaan  lahan  di kedua  kelurahan  adalah  pemukiman  (BPS,  2017).  Disisi  lain,  kedua  kelurahan memiliki  potensi  dalam  pengembangan  perdagangan  dan  jasa  karena  lokasinya yang cukup strategis di pusat Kota Surakarta dengan Pasar Gede sebagai salah satu penarik  utama  aktivitas.  Hal  tersebut  dapat  mendorong  terjadinya  perubahan pemanfaatan ruang komersil yang sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila kelurahan tidak memiliki basis data pemanfaatan ruang yang bersifat  geografis  sebagai  salah  satu  elemen  penting  dalam  perencanaan  dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.
Permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  Kelurahan  Jagalan  dan  Kelurahan Sudiroprajan  adalah  belum  adanya  kolaborasi  antar  stakeholder  kelurahan  dalam pengembangan  basis  data  geospasial  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam kegiatan  perencanaan  kawasan.  Selain  itu,  terbatasnya  sumberdaya  yang  dimiliki oleh kelurahan, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya modal/perangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas stakeholder kelurahan dan bagaimana  kolaborasi  yang  terjadi  terkait  pengembangan  basis  data  geospasial untuk digunakan dalam kegiatan perencanaan kawasan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif untuk  menggambarkan  bagaimana  kolaborasi  stakeholder  di  kelurahan  dalam perencanaan  dan  pembangunan  melalui  integrasi  informasi  geospasial.  Metode deskriptif  adalah  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  atau menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak  dapat  membuat  kesimpulan  yang lebih luas (Sugiyono, 2005). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik  observasi  dan  wawancara.  Observasi  dilakukan  dalam  mengidentifikasi karakteristik  wilayah  studi  di  masing-masing  kelurahan  dan  mengidentifikasi sumber daya masing-masing kelurahan terkait ketersediaan sumberdaya manusia, perangkat  keras,  dan  perangkat  lunak  dalam  upaya  integrasi  informasi  geografis. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi kapasitas stakeholder kelurahan dan bagaimana kolaborasi yang terjadi dalam perencaanan dan pembangunan melalui integrasi informasi geografis. Wawancara dilakukan terhadap key person di masing- masing kelurahan.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Wilayah Studi
Permasalahan  di  masing-masing  wilayah  studi  yang  terkait  dengan  kolaborasi stakeholder  kelurahan  dalam  integrasi  informasi  geografis  telah  dapat diidentifikasi. Permasalahan yang teridentifikasi di Kelurahan Jagalan antara lain:
1) Belum  adanya  kolaborasi  antara  masyarakat  dan  aparat  kelurahan  dalam mengintegrasikan informasi geografis
2) Tidak  memiliki  peta  kelurahan  yang  merepresentasikan  informasi  geografis sebagai dasar perencanaan kawasan
3) Tidak dapat menyajikan peta sebagai tampilan umum di kantor Kelurahan
4) Tidak  memiliki  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  untuk  mengoperasikan sistem informasi geografis kelurahan
5) Belum memiliki sumberdaya manusia yang cakap dalam mengoperasikan sistem informasi geografis kelurahan
Permasalahan yang teridentifikasi di Kelurahan Sudiroprajan antara lain:
1) Kurangnya  kolaborasi  dalam  mengintegrasikan  basis  data  geografis  antara masyarakat dan aparat kelurahan
2) Tidak  mampu  menyajikan  peta  kelurahan  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan
3) Tidak dapat menyajikan peta yang terbaru sebagai informasi geografis di kantor Kelurahan
4) Tidak memiliki perangkat komputer yang spesifikasinya mampu untuk mengolah data berbasis geografis
5) Tidak memiliki perangkat lunak untuk menyusun basis data secara digital
6) Sumberdaya manusia di tingkat kelurahan belum cakap dalam mengoperasikan sistem informasi geografis

## 3.2 Karakteristik Wilayah Studi
Kelurahan  Jagalan  dan  Kelurahan  Sudiroprajan  termasuk  dalam  wilayah administratif  Kecamatan  Jebres.  Luas  penggunaan  lahan  di  masing-masing kelurahan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 1. Klasifikasi Penggunaan Lahan Kelurahan Jagalan Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentas e Industri 4.113179 6.68% Lapangan 0.168116 0.27% Pendidikan 3.374963 5.48% Perkantoran 1.010435 1.64% Permukiman 47.072652 76.44% Perusahaan 5.776243 9.38% Tempat Ibadah 0.06818 0.11% Total 61.583768
Penggunaan  lahan  di  Kelurahan  Jagalan  dan  Kelurahan  Sudiroprajan  sama-sama didominasi oleh permukiman. Bahkan di Kelurahan Jagalan luas permukiman lebih dari  tiga  perempat  luas  wilayahnya.  Kelurahan  Sudiroprajan  memiliki  luas penggunaan lahan untuk permukiman dan perusahaan yang hampir sama.

## Tabel 2. Klasifikasi Penggunaan Lahan Kelurahan Sudiroprajan
Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentas e Pendidikan 0.279094 1.17% Perkantoran 0.340501 1.42% Permukiman 11.40776 47.67% Perusahaan 10.9915 45.93% Sungai 0.380739 1.59% Tanah Kosong 0.474 1.98% Tempat Ibadah 0.056891 0.24% Total 23.93049
Lokasi  kedua  kelurahan  yang  berada  di  pusat  Kota  Surakarta  dapat  menimbulkan konflik  kepentingan  dalam  penggunaan  lahannya.  Perlu  adanya  basis  data  spasial agar  penggunaan  lahan  di  kedua  kelurahan  dapat  dikelola  sesuai  dengan  arah kebijakan perencanaannya.

## 3.3 Sumberdaya Sistem Informasi Geografis Kelurahan
Sumberdaya  yang  diperlukan  dalam  mendukung  Sistem  Informasi  Geografis Kelurahan adalah sumberdaya manusia dan juga ketersediaan perangkat penunjang sistem  informasi  geografis.  Sumberdaya  manusia  yang  diperlukan  adalah  yang mampu  mengelola  basis  data  geospasial.  Perangkat  yang  diperlukan  adalah perangkat  keras (hardware) yang  memiliki  spesifikasi  tertentu  dan  mampu  untuk mengelola  data  spasial  dengan  perangkat  lunak (software) pengelolaan  data berbasis geospasial seperti ArcGIS 10.3.
Sumberdaya manusia di Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Sudiroprajan belum ada yang mampu mengoperasikan sistem informasi geografis. Namun, kedua kelurahan telah  memiliki  inisiatif  untuk  mengalokasikan  sumberdaya  manusia  sebagai pelaksana pengelolaan sistem informasi geografis. Hal ini dapat menjadi modal dan prasyarat utama untuk keberlanjutan dalam membangun sistem informasi geografis kelurahan.  Selanjutnya,  diperlukan  pelatihan  atau  tutorial  bagi  pelaksana pengelolaan  sistem  informasi  geografis  di  kedua  kelurahan  agar  mampu mengoperasikan sistem informasi geografis.
Ketersediaan perangkat yang mampu mendukung sistem informasi geografis sangat penting  dalam  membangun  basis  data  spasial.  Ketersediaan  perangkat  yang mendukung SIG di masing-masing kelurahan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Ketersediaan perangkat penunjang SIG Jenis Perangkat Kel. Jagalan Kel. Sudiroprajan Perangkat keras (komputer yang mampu menjalankan aplikasi SIG) Tidak ada Tidak ada Perangkat lunak (aplikasi SIG) Tidak ada Tidak ada Data spasial kelurahan Tidak ada Tidak ada
Berdasarkan data pada Tabel 3. diketahui bahwa kedua kelurahan belum memiliki perangkat yang mampu mendukung sistem informasi geospasial kelurahan. Upaya untuk  menyediakan  perangkat  SIG  diperlukan  sebagai  modal  dalam  membangun basis data geospasial kelurahan.

## 3.4 Kolaborasi Stakeholder Kelurahan

## 3.4.1 Identifikasi Kapasitas Stakeholder Kelurahan
Stakeholder  kedua  kelurahan,  yakni  aparat  kelurahan  dan  masyarakat  di  kedua kelurahan  belum  memiliki  kemampuan  dalam  mengembangkan  basis  data geospasial.  Jumlah  aparat  Kelurahan  Jagalan  dan  Kelurahan  Sudiroprajan  masing- masing adalah 8 orang. Tingkat pendidikan aparat kelurahan paling rendah adalah SLTA  dan  paling  tinggi  adalah  S2.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aparat  di  kedua kelurahan  memiliki  potensi  dalam  mengoperasikan  dan  mengembangkan  basis data  geospasial  kelurahan.  Tentunya  dengan  adanya  pelatihan  atau transfer knowledge kepada aparat kelurahan.
Masyarakat  di  kedua  kelurahan  juga  berpotensi  untuk  ditingkatkan  kapasitasnya sehingga dapat ikut serta dalam mengoperasikan dan mengembangkan basis data geospasial  kelurahan.  Tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Kelurahan  Jagalan  38% lebih  tinggi  dari  SLTA,  begitu  pula  dengan  Kelurahan  Sudiroprajan  dengan persentase masyarakat yang memiliki pendidikan lebih dari SLTA adalah 47%. Hal
ini  menunjukkan  bahwa  kapasitas  masyarakat  di  kedua  kelurahan  cukup  untuk dilakukan transfer knowledge dan teknologi.

## 3.4.2 Kolaborasi Stakeholder Kelurahan dalam Integrasi Informasi Geografis
Pengembangan  basis  data  terkait  pemanfaatan  ruang  di  kedua  kelurahan  hanya dilakukan  oleh  aparat  kelurahan.  Teknik  yang  digunakan  masih  berbasis konvensional dan belum berbasis data digital. Masyarakat belum dilibatkan secara langsung dalam proses pengumpulan dan pembaharuan data. Padahal, masyarakat sebagai  pengguna  ruang  perkotaan  dapat  dijadikan  sebagai  subjek  sekaligus sumber  data  pemanfaatan  ruang  yang  faktual  dan  valid.  Kolaborasi  antara  aparat kelurahan  dan  masyarakat  dalam  pengembangan  basis  data  geospasial  kelurahan diharapkan dapat menciptakan sistem informasi geografis kelurahan yang dinamis terhadap perubahan pemanfaatan ruang.
Di  sisi  lain,  kedua  kelurahan  tersebut  juga  telah  memiliki  inisiatif  untuk mengalokasikan  sumberdaya  manusia  sebagai  pelaksana  pengelolaan  sistem informasi  geografis.  Hal  ini  tentunya  menjadi  modal  dan  prasyarat  utama  untuk keberlanjutan  dalam  membangun  sistem  informasi  geografis  kelurahan.  Oleh karena itu, kedua kelurahan ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan basis data  pemanfaatan  ruang  berbasis  informasi  geografis  dengan  mengkolaborasikan seluruh stakeholder kelurahan. Pengembangan sistem informasi geografis ini akan dapat mendukung perencanaan kawasan yang berkelanjutan dan memastikan hasil pembangunan yang lebih tepat sasaran.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  belum  ada kolaborasi  antar  stakeholder  kelurahan  dalam  perencanaan  melalui  integrasi informasi  geografis.  Kedua  kelurahan  belum  memiliki  sumberdaya  manusia  yang cakap dalam mengoperasikan sistem informasi geografis dan juga belum memiliki perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  dengan  spesifikasi  yang  cukup  untuk mengembangkan  basis  data  geospasial  kelurahan.  Aparat  kelurahan  masih menggunakan  teknik  konvensional  untuk  membangun  basis  data  kelurahan  dan belum ada keterlibatan masyarakat sebagai pengguna ruang kota. Disisi lain, aparat kelurahan  dan  masyarakat  di  kedua  kelurahan  memiliki  kemauan  dan  potensi kapasitas  individu  untuk  diberikan  pelatihan  atau  training  dalam  mengoperasikan dan  mengembangkan  basis  data  geospasial  kelurahan.  Selanjutnya,  diharapkan aparat  kelurahan  dan  masyarakat  dapat  secara  kolaboratif  mengembangkan  data spasial  kelurahan  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  basis  data  dalam  kegiatan perencanaan.

## REFERENSI
BPS.  2017.  Kecamatan  Jebres  dalam  Angka  Tahun  2017.  BPS  Kota  Surakarta: Surakarta
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Tarigan, Robinson. 2015. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara: Jakarta Wates,  N.  2014. The  Community  Planning  Handbook:  how  people  can  shape  their cities, town & villages in any part of the world. New York: Routledge. Vaggione,  Pablo.  2013.  Penataan  Kota  Bagi  Para  Pemimpin  Daerah  (Endra  S. Atmawidjaja,  et.al).  Jakarta:  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (Original work published 2004)