## ANALISIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

## Hasnan Hasbi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar email : hasnan.hasbi@gmail.com

## Abstract
Interfaith marriage has no right to obtain the estate when faith is different from that  in  this  case  the  heir  to  the  heir  to  the  Muslims.  However,  when  the beneficiary  is  not  a  Muslim  (non-Muslims),  and  their  heirs  and  successors religion  (non-Muslim),  they  are  still  entitled  to  inherit.  It  is  based  on  blood relationship between the heir to the heir, as provided for in Article 832 of the Civil  Code  and  Article  171  c  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI),  while  the factors  that  impede  the  rights  of  inheritance  of  children  born  of  interfaith marriage  is  not  the  unification  of  the  governing  the  beneficiary  because  in reality  there  is  pluralism  of  inheritance  law,  so  that  problem  solving inheritance rights of children born out of wedlock different religions each party subject to different laws are based on religious or customary law.
Keywords: Right inheriting; interfaith marriage;

## Abstrak
Perkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika  iman  berbeda  dari  yang  dalam  hal  ini  pewaris  pewaris  untuk  umat Islam.  Namun,  ketika  penerima  manfaat  bukan  Muslim  (non-Muslim),  dan ahli  waris  dan  penggantinya  agama  (non-Muslim),  mereka  masih  berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak  warisan  anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan  beda  agama.  bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di  luar  nikah  agama  yang  berbeda  masing-masing  pihak  yang  tunduk  pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.
Kata kunci: Hak Waris; Pernikahan; Beda Agama

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang,  karena  suatu  ritual  perkawinan  kadang  tidak  hanya  dipandang  sebagai  peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.
Setiap  manusia  pasti  mendambakan  yang  namanya  perkawinan,  baik  itu  pria maupun wanita karena manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Karena dipandang perkawinan  adalah  sesuatu  yang  sakral  sehingga  setiap  orang  terkadang  harus  berfikir seribu  kali  dalam  mempersiapkannya.  Perkawinan  tidak  saja  menyangkut  kedua  calon suami  istri  tetapi  juga  menyangkut  urusan  keluarga  dan  masyarakat.  Pada  umumnya perkawinan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  suci  dan  karenanya  setiap  agama  selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.
Dalam  peristiwa  perkawinan  diperlukan  norma  hukum  dan  tata  tertib  yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggungjawab masing-masing kedua pihak dan anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sejak dilangsungkan  perkawinan  akan  timbul  ikatan  lahir  bathin  antara  kedua  mempelai  dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak.
Perkawinan juga sering  dikatakan sebagai awal  terbentuknya keluarga  yang baru, yang dimana seorang suami bertanggung jawab atas istri dan istri juga bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan suami dan keluarga yang mereka bina. Mengingat pentingnya perkawinan ini, negara indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum maka pemerintah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  berlaku  efektif  tanggal  1  Oktober  1975  dan  ketentuan pelaksanaanya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pencatatan Perkawinan.  Disamping  aturan  tata  tertib  perkawinan  lainnya  seperti  hukum  adat  dan agama.
Menurut Undang-undang Perkawinan  yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan  bahwa  “Perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dinyatakan bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya, kepercayaannya  dan disamping itu  setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun  1954  tentang  pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk  dan  peraturan  pemerintah  No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan.
Suatu  perkawinan  dianggap  sah  bila  telah  memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.
Perkawinan  dan  agama  mempunyai  hubungan  yang  erat  dan  tidak  terpisahkan. Hampir  semua  agama  mengatur  masalah  perkawinan  yang  pada  dasarnya  selalu menginginkan  perkawinan  di  antara  pria  dan  wanita  yang  satu  agama.  Hal  ini  dapat dipahami,  karena  agama  merupakan  dasar  yang  utama  dan  sangat  penting  dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Hukum perkawinan beda agama atau biasa juga dikenal dengan perkawinan lintas agama selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat, khususnya Negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan
agama  yang  berbeda-beda.  Walaupun  demikian  dalam  kenyataannya  masih  ada  terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat  yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut  sama  dengan  perkawinan  campuran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Kemudian ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:  ”Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8  huruf  f  disebutkan  bahwa  “Perkawinan  dilarang  antara  dua  orang  yang  mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”.
Di  dalam  pasal  57  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  mengatur  perkawinan campuran  antara  dua  orang  yang  tunduk  pada  dua  hukum  yang  berlainan.  Pasal  ini menyangkut  perbedaan  warga  Negara  dan  tidak  secara  tegas  menyebutkan  adanya perkawinan beda agama.
Apapun alasan  yang dikemukakan dan bagaimanapun cara  yang dilakukan, maka sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu,  tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.
Konsekuensi  hukum  yang  dimaksud  disini  adalah  segala  akibat  yang  timbul  dari perkawinan, seperti calon ahli waris atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menemukan suatu permasalahan baik secara hukum Maupun agama yang dianut oleh anak tersebut nantinya.
Di  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menentukan bahwa; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.”
Perkawinan  beda  agama  bukanlah  hal  yang  baru.  Indonesia  merupakan  Negara mayoritas muslim terbanyak diseluruh dunia, namun masih saja perkawinan beda agama di Indonesia juga sering terjadi khususnya antara agama islam dan agama  kristen. Seperti yang  terjadi  dikalangan  selebriti  Jamal  Mirdad  dengan  Lidya  Kandaw,  Nia  Zulkarnain dengan Ari Sihasale, Yuni Shara dengan Henry Siahaan, Kalima dengan Deddy Corbuzier dan masih banyak lagi.
Perkawinan  beda  agama  masih merupakan  persoalan  yang peka dinegeri  kita.  Sebab boleh  dikatakan  semua  agama  tidaklah  menginginkan  terjadinya  perkawinan  beda  agama. Tapi  perkembangan  zaman  memunculkan  perkawinan  beda  agama  yang  seharusnya  tidak diinginkan dan semakin hari semakin sering terjadi. Oleh karena itu perkawinan beda agama dipandang  sebagai  salah  satu  faktor  yang  menghambat  seseorang  mendapatkan  waris  dari orang  tuanya  tetapi  acapkali  ditemukan  dalam  satu  keluarga,  sesama  saudara  kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu.  Namun  dalam  praktik,  kerukunan  itu  sering  terganggu  oleh  masalah  pembagian  harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang.
Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak  yang  menganut  agama  lain  di  luar  agama  orang  tuanya  yang  Muslim  dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama
Dalam  uraian  latar  belakang  penulisan  telah  dijelaskan  secara  singkat  apa  yang dimaksud  dengan  perkawinan  beda  agama.  Perkawinan  beda  agama  tidak  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walapun demikian pada pokoknya perkawinan beda agama ini tidak diinginkan oleh pembentuk undang-undang.
Hal tersebut terlihat dari isi Pasal 1 mengatakan, perkawinan bertujuan  membentuk keluarga (rumah tangga)  yang diberkahi  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian didalam Pasal 2 ayat (1)  juga  ditentukan  bahwa  perkawinan  adalah  sah    apabila  dilakukan  menurut  hukum masing masing agamanya.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  suatu  perkawinan  yang  dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Namun apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  ternyata mengandung  ketidakjelasan  mengenai  saat  sahnya  perkawinan  kaitannya  dengan pencatatannya.
Dalam  penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan,  tidak  ada  perkawinan  di luar  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Sesuai  dengan  UUD  1945,  maka perkawinan  yang  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing  masing  agama  dan  kepercayaannya  meskipun  tidak  dicatatkan dengan kata lain untuk sahnya suatu perkawinan hanya ada satu syarat yaitu jika dilakukan menurut ketentuan hukum agama, sedangkan pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (3) tidak lain hanyalah syarat administratif saja.
Dengan  demikian  pada  satu  pihak  ditentukan  bahwa  pencatatan  perkawinan hanyalah  bersifat  administratif  saja,  sedangkan  di  lain  pihak  menyatakan  bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya syarat administratif saja akan tetapi merupakan syarat lain yang menentukan sahnya suatu perkawinan yaitu hukum agama.
Secara  umum  menurut  penulis  perkawinan  beda  agama  sangat  berpotensi menimbulkan persoalan-persolan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri  maupun  kepada  pihak  luar/ketiga.  Persoalan  tersebut  salah  satunya  adalah mengenai  hak  kewarisan  antara  suami  isteri  dan  anak-anaknya  seandainya  keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah  sah  termasuk  status  anak-anaknya  juga  dianggap  sah,  namun  hak  kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.
Menurut penulis bila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan  beda  agama  jelas  lebih  melindungi  hak  kewarisan  masing-masing.  Hal  ini disebabkan  anak-anak  tidak  mungkin  beragama  kembar,  karena  agama  adalah  masalah
keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya.
Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini karena menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan.
Di atas telah disinggung mengenai keturunan, yaitu hubungan darah antara bapak, ibu  dan  anak-anaknya.  Jadi  antara  bapak  dan  ibu  serta  anak  ada  hubungan  biologis. Sedangkan  anak-anak  lainnya,  yakni  anak  yang  mempunyai  ibu  dan  bapak,  yang  tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah atau anak luar kawin.
Penentuan hubungan perdata sangat penting bagi status anak luar kawin karena salah satu akibat adanya hubungan perdata tersebut adalah hak mewaris dari anak luar kawin terhadap kedua orang tua biologisnya. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang  yang  meninggal.  Adapun  yang  digantikan  adalah  hak  dan  kewajiban  dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
Baru-baru  ini  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  43  ayat  (1)  dijudicial review  oleh  Macicha  Mokhtar,  sehingga  keluarlah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal 17 Februari 2012 menjadi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan  pedata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan ayahnya.
Namun  ketentuan  didalam  Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyebutkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan,  hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang dimaksud anak di luar nikah disini adalah anak  yang lahir melalui  pernikahan tetapi belum diakui negara karena tidak dicatatkan, seperti nikah siri. Memang secara hukum, tidak ada istilah anak hasil hubungan zina, yang ada  hanya  anak  di  luar  nikah.  Tetapi  anak  hasil  zina  disini  adalah  anak  tanpa  nikah sehingga tidak tergolong anak luar nikah seperti yang dimaksudkan putusan MK tersebut.
Dengan demikian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  berhak  mewaris  dari  ibunya  namun  tidak menutup  kemungkinan  seorang  anak  juga  berhak  mewaris  dari  ayahnya  dengan  cara membuktikan  apa  benar  mempunyai  hubungan  darah  dengan  laki-laki  yang  dimaksud sebagai  ayahnya.  Hal  ini  karena  menurut  penulis  perkawinan  beda  agama  adalah perkawinan  yang  tidak  sah,  sehingga  status  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut adalah  tidak  sah  sehingga  dapat  dipersamakan  dengan  anak  luar  kawin,  maka  dia  pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga hanya berhak mewaris dari  ibunya.  Namun  anak  luar  kawin  tetap  bisa    mewaris  apabila  bapak  biologisnya mengakuinya.
Hak waris aktif anak-anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 dan Pasal 873 ayat (1) KUH Perdata. Kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama dengan kedudukan ahli waris lainnya. Dengan demikian anak luar kawin diakui juga mempunyai  hak-hak  yang  dimiliki  seorang  ahli  waris,  hal  yang  membedakan  hanyalah bagian yang ia terima tidak sama dengan anak sah. Besarnya bagian warisan dari anak- anak luar kawin tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari pada ahli waris yang sah.
Dalam  kasus  perkawinan  beda  agama,  sepanjang  tidak  ada  pihak  ketiga  yang memperkarakan  keabsahan  perkawinan  mereka,  maka  anak-anak  mereka  menjadi  ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat  mewaris  dari  ibunya  saja  sebagai  ibunya  dan  tidak  berhak  mewaris  kepada bapaknya.
Berkaitan  dengan  ahli  waris,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  832  KUHPerdata  : “Menurut undang-undang  yang berhak menjadi  ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”.
Jadi asas dalam Pasal 832 KUHPerdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris  orang  harus  mempunyai  hubungan  darah  dengan  pewaris.  Hubungan  darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan  bahwa  :  “Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris”.
Pengertian  beragama  Islam  dalam  hal  ini  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 172  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyatakan  bahwa  :  “Ahli  waris  dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi  bayi  yang baru lahir atau anak  yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.
Menurut penulis berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara  keduanya.  Persamaannya  adalah  adanya  unsur  hubungan  darah  dan  hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.
Unsur  agama  yang  dimaksud  menurut  ketentuan  Pasal  171  huruf  c  Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama  Islam  (seagama  dengan  pewaris).  Sehingga  dengan  demikian  apabila  antara pewaris  dengan  ahli  waris  tidak  seagama  (biasanya  ahli  warisnya  non-muslim),  maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.
Oleh  karenanya  menurut  penulis  dilihat  dari  sudut  pandang  Hukum  Waris  Islam, maka  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  beda  agama  tidak  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  harta  waris  apabila  tidak  seagama  dengan  pewaris  yang  dalam  hal  ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama  Islam (non- muslim),  sedangkan  ahli  warisnya  tidak  seagama  dengan  pewaris  (nonmuslim),  maka tetap  berhak  mewaris.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  hubungan  darah  antara  pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Faktor Yang Menghambat Hak Mewaris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama
Masyarakat  Indonesia  tergolong  heterogen  dalam  segala  aspek  dengan  beragam budaya,  suku  dan  agama  yang  dianut  masyarakatnya.  Keseluruhan  agama  yang  ada memiliki tata aturan sendiri sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi setiap agama tersebut berbeda satu  sama lain akan tetapi  tidak saling bertentangan. Walaupun demikian setiap  agama mengharuskan umatnya untuk kawin dengan yang seagama.
Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat, di mana agama akan sangat berperan  dalam  pembentukan  rumah  tangga.  Undang-Undang  perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974 sangat erat hubungannya dengan agama, karena perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang  tersebut,  "ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Perkataan  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang  disebut  dalam  pembukaan  dan dirumuskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dicantumkan dibawah Bab Agama, maka Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945 itu adalah Ketuhanan Yang Maha  Esa  menurut  agama,  bukan  Ketuhanan  menurut  pengertian  lain  di  luar  hukum agama.
Di atas telah diuraikan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah,  karenanya  apabila  perkawinan  tersebut  tetap  berlangsung  dan  dari  hasil perkawinannya  dikaruniai  anak  maka  sesungguhnya  anak  hasil  perkawinan  tersebut adalah tidak sah, karena perkawinannya sendiri tidak sah. Selanjutnya bagaimana dengan kedudukan anak tersebut?
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal  tersebut  ditegaskan dalam Pasal  42 Undang-Undang Perkawinan tersebut bermakna bahwa hanya dari perkawinan yang sah saja yang dapat mempunyai anak  yang sah. Ini adalah sama dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 250 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang secara lebih tegas mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan- ketentuan  yang  disebutkan  tadi  memberikan  apa  yang  dinamakan  suatu  “persangkaan undang-undang.”
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  anak  luar  kawin  dapat  diakui bapaknya, pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan bapak yang mengakuinya,  tetapi  tidak  menimbulkan  hubungan  dengan  keluarga  bapak  yang mengakuinya  itu.  Namun  demikian  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Belanda  yang baru (sejak tahun 1956), ada ketentuan  yang menyatakan bahwa  ibu dari anak itu tidak perlu mengakui dan secara otomatis sudah timbul hubungan perdata antara ibu dan anak, jadi hanya bapak saja yang harus mengakui anaknya.
Dalam perkawinan beda agama, masalah kewarisan sangat berpotensi menimbulkan konflik  dalam  keluarga.  Sehingga  dapat  menjadi  hambatan  hak  waris  anak  yang  lahir dalam perkawinan beda agama.
Hukum  warisan  di  Indonesia  sejak  dahulu  sampai  saat  ini  masih  beraneka  ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS (indische staatsregeling) jo. Pasal 131 IS. Golongan penduduk tersebut terdiri dari :
1. Golongan Eropa & yang dipersamakan dengan mereka;
2. Golongan Timur Asing Tionghoa & Non Tionghoa;
3. Golongan Bumi Putera.
Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 / 1958 & Keppers No. 240 / 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat & Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan &  adanya  ahli  waris  yaitu  orang  yang  menerima  pengalihan  atau  penerusan  atau pembagian harta warisan.
Tidak selamanya mendengar dan menguraikan tentang hukum waris, kita teringat kepada  seorang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta  pusaka  yang langsung  dapat  dibagi-bagikan  kepada  seluruh  ahli  waris  untuk  dapat  memiliki  dan dikuasai  secara  bebas,  tetapi  adakalanya  terjadi  pewaris  dalam  arti  penunjukan  atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup.
Untuk  bidang  hukum  waris  adat  misalnya,  pluralisme  itu  terjadi  pada  umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh dari susunan kekeluargaan kekerabatan yang dianut di Indonesia. Adapun susunan tersebut antara lain :
1. Pertalian  keturunan  menurut  garis  laki-laki  (Patrilineal),  sebagai  contoh  : Misalnya : Batak , Bali , Ambon;
2. Pertalian  keturunan  menurut  garis  perempuan  (matrilineal),  sebagai  contoh: Minangkabau, Kerinci (Jambi), Semendo (Sumetera Selatan);
3. Pertalian keturunan menurut garis Ibu dan bapak (Parental/Bilateral), misalnya : Melayu, Bugis, Jawa, Kalimantan (Dayak).
Disamping itu, dalam hal sistem pewarisanya pun bermacam-bermacam pula , yakni terbagi atas 3 ( tiga ) bagian yaitu:
1. Sistem Pewarisan Individual, misalnya : Pada susunan kekeluargaan bilateral (Jawa) dan susunan kekeluargaan patrilineal (Batak);
2. Sistem Pewarisan Kolektif, misalnya: Harta pusaka tinggi di Minangkabau, Tanah dati di Ambon;
3. Sistem Pewarisan Mayorat, misalnya : di Bali dan Lampung.
Demikianlah  corak  khas  dari  hukum  waris  bangsa  Indonesia  yang  selama  ini berlaku, dimana terdapat beberapa titik persamaannya. Hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, karena tentunya masing- masing pihak akan menggunakan hukum waris agamanya.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku adalah Hukum  Faraidh,  yaitu  menurut  istilah  bahasa  ialah  takdir  (qadar  /  ketentuan  dan  pada syara adalah bagian  yang diqadarkan /  ditentukan bagi  waris) dengan demikian faraidh adalah  khusus  mengenai  bagian  ahli  waris  yang  telah  ditentukan  besar  kecilnya  oleh syara’.
Demikian  faraidh  diatur  antara  lain  tentang  tata  cara  pembagian  Harta  Warisan, besarnya  bagian  antara  anak  laki-laki  dengan  anak  perempuan,  pengadilan  mana  yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa warisan. Untuk itu Allah menurunkan ayat Al-Qur'an yang artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu  Bapak  dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (  pula  )  dari  harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".
Bagian harta peninggalan si pewaris yang akan dinikmati oleh para ahli waris baik anak  laki  maupun  anak  perempuan  kemudian  ditetapkan  oleh  Allah  didalam  Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut : “Allah mensyariatkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ".
Jadi jelaslah bahwa pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yakni bagian seorang anak laki- laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik  harta  peninggalan  (Tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Kemudian Pasal 176 Bab III Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang : Besar  bagian  untuk  seorang  anak  perempuan  adalah  setengah  (1/2)  bagian;  bila  2  (dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga 2/3) bagian; dan apabila anak perempuan bersama-bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.
Selanjutnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing- masing menyadari bagiannya”.
Dari uraian tertera diatas, nampak bahwa antara apa yang telah ditetapkan didalam ayat  Al-Qur'an dengan  yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) khususnya mengenai  besarnya  bagian  antara  anak  laki-laki  dengan  anak  perempuan  dalam pembagian  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  si  pewaris  adalah  sama  yakni  2  (dua) berbanding 1 (satu). Berhubung oleh karena Al-Qur’an dan hadist Nabi hukumnya wajib dan  merupakan  pegangan  /  pedoman  bagi  seluruh  umat  Islam  dimuka  bumi  ini,  maka ketentuan-ketentuan  pembagian  harta  warisan  (pusaka)  inipun  secara  optimis  pula haruslah ditaati dan dipatuhi.
Dari keterangan diatas, menurut penulis jelaslah ditegaskan bahwa tentang warisan supaya  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketetapan  yang  telah  ditentukan  dan  memberikan pahala surga bagi yang mematuhi dan mengancam dengan azab api neraka terhadap yang menolaknya dan mengikarinya. Dengan perkataan lain Islam telah mengatur dengan pasti tentang hukum waris yang berlaku bagi pemeluknya.
Didalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individu bilateral, bukan kolektif  maupun  mayorat.  Sehingga  dengan  demikian  Hukum  Waris  Islam  tidak membatasi pewaris itu dari pihak bapak ataupun ibu saja dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja.
Ada  tiga  yang  menjadi  penghalang  warisan  atau  yang  dikenal  dengan  istilah mawani', yaitu adalah pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Dalam mawani' yang kedua,  yaitu  beda  agama,  pengertiannya  adalah  bila  seorang muwarrist (orang  yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi waris) dan ahli waris berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara kedua. Beda agama di sini maksudnya salah satunya muslim dan satunya lagi bukan muslim.
Sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  diatas  bahwa  di  Indonesia  masih  terdapat pluralisme  Hukum  Waris,  maka  dalam  pembahasan  mengenai  hak  mewaris  anak  yang lahir pada perkawinan beda agama juga akan dibahas dari sudut pandang Hukum Waris Barat  (KUH  Perdata).  Berbicara  mengenal  hukum  waris  barat  yang  dimaksud  adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta  peninggalan  pewaris  yang  telah  wafat  diadakan  pembagian.  Ketentuan  aturan  ini berlaku  kepada  warga  negara  Indonesia  keturunan  asing  seperti  eropa,  china  ,  bahkan keturunan arab dan lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.
Sampai  saat  ini  aturan  tentang  hukum  waris  barat  tetap  dipertahankan  walaupun beberapa peraturan  yang terdapat di dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti hukum perkawainan menurut KUH Perdata telah dicabut dengan berlakunya UU No. 1/1974, tentang perkawinan yang secara unifikasi berlaku bagi semua warga negara.
Pokok  hukum  waris  barat  dapat  dilihat  pada  pasal  1066  KUHPerdata  yang menyatakan:
1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang itu  tidak  dipaksa  membiarkan  harta  bendanya  itu  tetap  di  bagi-bagi  diantara  orang- orang yang bersama-sama berhak atasnya;
2. Pembagian  harta  benda  ini  selalu  dituntut  meskipun  ada  suatu  perjanjian  yang bertentangan dengan itu;
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertangguhkan selama waktu tertentu;
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi , kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.
Jadi  hukum  waris  barat  menganut  sistem  begitu  pewaris  wafat,  harta  warisan langsung dibagi-bagikan kepada para  ahli waris.  Setiap ahli waris dapat  menuntut  agar harta peninggalan (pusaka) yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentang dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu  dan lain hal  dapat  berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat waktu lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru.
Sedangkan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu :
1. Ahli waris menurut UU disebut jugs ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris ab intestato , yaitu :
1) Suami atau isteri (duda atau janda) dari pewaris (simati);
2) Keluarga sedarah yang sah dari pewaris;
3) Keluarga sedarah alami dari pewaris.
2. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair ), yaitu semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.
Berkaitan  dengan  hak  mewaris  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  beda  agama, seperti  yang  telah  penulis  jelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya  bahwa  berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  diantara  keduanya. Persamaannya  adalah  adanya  unsur  hubungan  darah  dan  hubungan  perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.
Unsur  agama  yang  dimaksud  menurut  ketentuan  Pasal  171  huruf  c  Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama  Islam  (seagama  dengan  pewaris).  Sehingga  dengan  demikian  apabila  antara pewaris  dengan  ahli  waris  tidak  seagama  (biasanya  ahli  warisnya  non-muslim),  maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, keluarga  muslim  pihak  dapat  memilih  hukum  apa  yang  akan  diberlakukan  dalam pembagian  warisan  bagi  mereka.  Klausul  itu  tercantum  pada  bagian  penjelasan  umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa
'Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan'.
Berdasarkan  klausul  ini  pula,  para  ahli  waris  yang  beragama  Islam  bisa  memilih sengketa  waris  mereka  menggunakan  hukum  perdata  atau  hukum  Islam.  Akibatnya, banyak  terjadi  gugatan  antar  ahli  waris  karena  ketidaksepakatan  tentang  hukum  yang mereka pakai dalam membagi harta warisan.
Dengan demikian, oleh  karena masih terdapat  pluralisme hukum  waris,  maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan  hukum  mana  yang  berlaku,  hal  ini  karena  masing-masing  pihak  (pewaris maupun  ahli  waris)  tentunya  tetap  berpegang  teguh  pada  ketentuan  hukum  dimana  dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.
Hambatan  tersebut  menurut  penulis  sebenarnya  dapat  teratasi,  mengacu  pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :
1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian  harta  antar  orang  berbeda  agama  hanya  dapat  dilakukan  dalam  bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang- orang  yang  beda  agama  (antara  muslim  dengan  non-muslim),  tetapi  terdapat  ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agamanya dapat dilakukan dalam  bentuk  hibah,  wasiat  dan  hadiah.  Sehingga  hak  waris  anak  yang  lahir  dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Namun  meskipun  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  beda  agama  tetap  bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam  (KHI). Oleh karena ketentuan tersebut  sangat  jelas hanya berlaku  bagi  orang tua angkat dan anak angkat.
Menurut penulis pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  beda  agama,  dikembalikan  kepada  masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat/KUH Perdata atau Hukum Adat), karena  hal  tersebut  memang  dimungkinkan  oleh  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yaitu Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  dalam  Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih  hukum  apa  yang  dipergunakan  dalam  pembagian  warisan.  Sehingga  selama masih  terdapat  pluralisme  hukum  waris,  maka  hal  tersebut    menjadi  hambatan  hak mewaris  anak  yang lahir  dalam  perkawinan  beda  agama.  Ketentuan  hukum  mana  yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

## C. PENUTUP
Perkawinan  beda  agama  tidak  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  harta  waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal  tersebut didasarkan pada hubungan darah  antara pewaris  dengan  ahli waris, sebagaimana diatur dalam  ketentuan  Pasal  832  KUHPerdata  maupun  Pasal  171  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam (KHI).
Faktor yang menghambat hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih  terdapat  pluralisme  hukum  waris,  sehingga  dalam  menyelesaikan  masalah  hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum  yang  berbeda  yaitu  berdasarkan  hukum  agama  atau  adat.  Namun  demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor  5/MUNAS-VII/MUI/9/2005  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  harta  kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimuddin, 2014. Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
Ashshofa Burhan. 2007, “Metodologi Penelitian Hukum” , Rineke Cipta, Jakarta.
Haries, Akhmad. 2010. Hukum Kewarisan Islam , Samarinda: P3M STAIN Samarinda.
Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
M. syamsuddin. 2007, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, Rajawali Press, Jakarta.
Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
Mulyadi, 2008. Hukum Perkawinan Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , IU-Press, Jakarta 2002.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Sugiyono. (2008.) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta.
Syahruddin Nawi, 2014. “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris”. Penerbit PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
Syamsuddin Pasamai, 2007 . “Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis” . Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.