## Research Article
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah)
Sartje Sarah Alfons * , Miracle Soplanit, & Andress D. Bakarbessy Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
* saartjesarah@gmail.com

## ABSTRACT
Problems  with  population  administration  services  in  areas  characterized  by  islands,  such  as  Central Maluku  Regency,  make  it  difficult  for  people  to  obtain  population  administration  services  such  as processing  KTPs  and  other  population  administration.  The  aim  of  this  research  is  to  conduct  an analysis of government administration in population administration services in areas characterized by islands.  The  research  method  is  normative  legal  research.  The  results  of  the  research  show  that government administration in Central Maluku district regarding population administration services is still hampered because community population data processing has to go to the district capital, because the sub-district's authority is only limited to recording population data. The printing arrangements have to be taken to the district capital in Masohi City, where the distance to the district capital is very far so that obtaining  population  administration  data  requires  a  very  large  amount  of  funding.  It  is  necessary  to design  alternative  policies  that  can  support  the  smooth  administration  of  government  in  the  field  of population  administration  data  services  by  delegating  authority  to  sub-districts,  establishing  UPTD Disdukcapil  in  sub-districts,  in  order  to  realize  harmony  and  balance  in  the  relationship  between  the state and citizens.

## Keyword:  Administration  of  Government;  Areas  with  Archipelagic  Characteristics;  Population Administration.

## ABSTRAK
Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku  tengah,  menjadikan  masyarakat  kesulitan  untuk  mendapatkan  layanan  pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  di  daerah  yang  berciri  kepulauan.  Metode  penelitian  adalah penelitian  hukum  normative.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  p e nyelenggaraan  pemerintahan  di kabupaten  Maluku  Tengah  terkait  pelayanan  administrasi  kependudukan  masih  terkendala  karena pengurusan  data  kependudukan  Masyarakat  harus  ke  ibu  kota  kabupaten,  karena  wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota  kabupaten  di  kota  masohi,  yang  jarak  menuju  ibu  kota  kabupaten  sangat  jauh  sehingga  untuk mendapatkan  data  administrasi  kependudukan  membutuhkan  pembiayaan  yang  sangat  besar.  Perlu desain  alternatif  kebijakan  yang  dapat  mendukung  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  di bidang  pelayanan  data  administrasi  kependudukan  dengan  cara  melimpahkan  kewenangan  bagi kecamatan,  pembentukan  UPTD  Disdukcapil  di  kecamatan,  demi  terwujudnya  keserasian  dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat.
Kata Kunci : Urusan Pemerintahan; Daerah Berciri Kepulauan; Administrasi Kependudukan.

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Negara  Kesatuan  (NKRI)  berdasarkan  pada sistem  desentralisasi  dan  asas  Otonomi sebagaimana  pengaturan  dalam  Pasal  18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945) pada ayat:
(1) Negara  kesatuan  Republik  Indoenesia  dibagi atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan undang-undang
(2) Pemerintahan daerah provinsi,daerah   kabupa ten,  dan kota  mengatur  dan mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas  otonomi dan tugas pembantuan
Pemberian  otonomi kepada Daerah dalam sistem  desentralisasi  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat.  Sistem  desentralisasi maka Pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bertanggungjawab  untuk  menyelenggarakan urusan  Pemerintahan  yang  diserahkan  kepada Daerah.  Urusan  pemerintahan  yang  menjadi tanggungjawab pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren (Muin, 2014), yang dibagi antara  Pemerintah  Pusat,  Daerah  provinsi,  dan Daerah kabupaten/kota. Pasal 11 ayat (1 dan 2 ) Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  daerah  (UU  Pemda)  mengatur bahwa Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan Pemerintahan  Pilihan.  Sementara  itu,  Urusan Pemerintahan  Wajib  dibagi  dalam  Urusan Pemerintahan  Wajib  yang  terkait  Pelayanan Dasar  dan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang tidak terkait Pelayanan Dasar (Andiraharja, 2020).
Pasal  12  ayat  (2)  huruf  f  UU  Pemda mengatur bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  merupakan  salah  satu  urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan  Dasar,  meskipun  tidak  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  tetapi  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah  sehingga  masyarakat  dapat  terlayani dengan  baik,  dan  dapat  memberikan  kepastian hukum  dalam  hubungan  antara  masyarakat  dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara dalam pelayanan  public  (Sumbu,  2010),  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik.  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan
Pasal tersebut maka administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  selaku  penyelenggara pelayanan  publik.  Realitasnya  bahwa  wilayah Indonesia  yang  berciri  kepulauan  sebagaimana ketentuan  Pasal  25  A  UUD  NRI  Tahun  1945 bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (Soemarmi dkk, 2019),  dan  salah  satu  daerah  di  wilayah  NKRI yang  berciri  kepulauan  adalah  Provinsi  maluku yang   memiliki  luas  wilayah  712.480  Km2,  terdiri dari  sekitar  92,4%  lautan  dan  7,6%  daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau  dan  panjang  garis  pantai  10.662  Km, menghadapi  persoalan  dalam  proses  pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di wilayah pemerintahan  daerah  kabupaten  Maluku  Tengah yang  meliputi  Pulau  Seram  bagian  Tengah, bagian utara dan timur Pulau Ambon, Kepulauan Lease  (Pulau  haruku,  Pulau  Saparua  dan  Pulau Nusalaut), dan Kepulauan Banda.

## Gambar 1. Peta wilayah pemerintahan daerah kabupaten maluku tengah
Hal  ini  dapat  diketahui  dari  pandangan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi
kependudukan,  diantaranya  adalah  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  maupun  Kartu  Keluarga  (KK), bahwa Warga Banda mengeluh karena harus ke kota  masohi  untuk  pengurusan  administrasi kependudukan  termasuk  KTP  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Maluku  Tengah  di  Pulau  Seram.  Hal  ini dikarenakan  untuk  pengurusan  administrasi kependudukan  terutama  KTP,  masyarakat  harus berlayar  menggunakan  kapal  laut  dari  Banda. Itupun  jika  ada  kapal  yang  langsung  menuju Amahai  dan  kemudian  naik  kendaraan  darat  ke Masohi  di  Pulau  Seram.  Jika  tidak,  maka  warga harus  menempuh  perjalanan  dengan  kapal  laut menuju  Kota  Ambon,  kemudian  dari  Ambon menuju  Tulehu  dan  menyeberang  lagi menggunakan  sarana  transportasi  laut  menuju Amahai untuk kemudian menuju Kota Masohi. Hal tersebut  menunjukkan  sebuah  jalur  perjalanan yang cukup panjang, melelahkan dan membutuhkan  pembiayaan  besar  yang  harus sediakan  oleh  Masyarakat  di  kecamatan  Banda untuk mendapatkan pelayanan dalam
pengurusan administrasi kependudukan. Berbagai hal tersebut menjadi kendala dan tantangan  yang  dihadapi  dalam  proses penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan di wilayah yang berciri kepulauan, sehingga  penelitian  ini  dilakukan  untuk memberikan  kontribusi  pemikiran  terhadap penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  di  daerah
yang  berciri  kepulauan  secara  maksimal. Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  juga  membahas tentang  pelayanan  administrasi  kependudukan baik  penelitian  nasional  maupun  penelitian internasional,  seperti  penelitian  yang  dilakukan oleh  Verent  Nadya  Chrismonita,  Dyah  Adriantini Sintha  Dewi,  Suharso  dan  Budiharto  yang membahas  tentang  efektivitas  Permendagri Nomor  7  tahun  2019  tentang  Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (studi di    disdukcapil    kota    magelang    dalam    rangka mewujudkan good governance) (Chrismonita dkk,
2020) . Penelitian  ini  juga  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yayat  Rukayat yang  membahas  tentang  kualitas  pelayanan publik  bidang  administrasi  kependudukan  di kecamatan Pasirjambu (Rukayat, 2017). Selanjutnya  penelitian  nasional  lain  yang  juga membahas  tentang  penguatan  pelayanan administrasi  kependudukan  pada  umat  agama Baha’i Di Pati Jawa Tengah yang dilakukan oleh Moh  Rosyid  dan  Lina  Kushidayati  (Rosyid,  & Kushidayati,  2021).  Penelitian  ini  juga  berbeda dengan  penelitian  internasional  yang  membahas tentang  masalah  penyelenggaraan  administrasi kependudukan  telah  dilakukan  oleh  M.  Yusuf Sulfarano Barusman, Margono dan Appin Purisky Redaputri  yang  mana  fokus  kajiannya  tentang perancangan model pelayanan prima pada dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kota  Metro Indonesia  (Barusman,  Margono,  &  Redaputri, 2019).  Penelitian  internasional  lainnya  juga
pernah  dilakukan  oleh  Minako  Sakai  yang  fokus membahas tentang membangun kemitraan dalam penyelenggaraan  layanan  sosial  di  Indonesia: organisasi  berbasis  negara  dan  agama  (Sakai, 2012).  Berdasarkan  perbandingan  dengan penelitian-penelitian  terdahulu  yang  sama-sama membahas  tentang  masalah  penyelenggaraan administrasi  kependudukan  baik  penelitian nasional  maupun  penelitian  internasional,  belum ada  penelitian  yang  secara  spesifik  membahas permasalahan  seperti  fokus  penelitian  ini, sehingga  penelitian  ini  memiliki  nilai  pembeda dan memiliki nilai pembaharuan sehingga penting untuk dilakukan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah yuridis  normatif  (Sonata,  2014)  dengan mempergunakan pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual,  dengan mengkaji  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari hasil  penelusuran  pustaka  (Benuf,  &  Azhar, 2020),  selanjutnya  bahan  hukum  tersebut dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif  analitis  untuk  menjawab  permasalahan yang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelenggaraan  pemerintahan  di  wilayah berciri kepulauan
Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945  menyatakan  bahwa  Pemerintahan  Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas  Pembantuan  dan  diberikan  otonomi  yang seluas-luasnya  (Suwartono,  2023).  Pemberian otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat  (Hadi,  Mulyatno,  &  Santosa,  2015). Di  samping  itu  melalui  otonomi  luas,  dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi (Tjarsono, 2013), pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi  dan keanekaragaman  Daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Soemarsono, 2017). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan  di  NKRI  yang  merupakan  negara kepulauan  maka  aspek  kewilayahan  yang merupakan  gugus  pulau  dan  laut  menjadi tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam mewujudkan  efektivitas  pembangunan  dan pemerintahan  diseluruh  wilayah  NKRI  sehingga dapat mewujudkan tujuan negara. Menurut Kotan Y.  Stefanus,  bahwa  beberapa  persoalan  yang terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  di  wilayah  kepulauan diantaranya,  secara  sosiologis  realitas  yang dihadapi  oleh  wilayah  kepulauan  diantaranya adalah (Stefanus, 2011):
1) Provinsi  Kepulauan  mempunyai  perbedaan yang  spesifik  dengan  provinsi-provinsi  lain, yaitu  karakteristik  yang  berbeda  sehingga model  pembangunannya  harus  berbeda dengan model yang umum;
2) manajemen administrasi pemerintahan haruslah berbasis kepulauan;
3) pelayanan  masyarakat  harus  diarahkan  ke pulau-pulau,  karena  masyarakat  provinsi kepulauan  hidup  pada  pulau-pulau  yang terisolir;
4) rata-rata masyarakat pada provinsi kepulauan terlambat dalam pembangunan infrastruktur;
5) mempunyai  pulau  kecil  terluar  yang membutuhkan  pendekatan prosperity dan security secara bersamaan.
Berbagai  tantangan  tersebut  berimplikasi terhadap  rendahnya  kualitas  pelayanan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang  diterima oleh  Masyarakat  yang  mendiami  daerah  yang berciri  kepulauan.  Pemerintah  seakan-akan bertindak  diskriminasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi Masyarakat  yang  mendiami  wilayah  yang berkarakter  kepulauan  (Alfath,  &  Salman,  2020). Hal  ini  dikarenakan  bahwa  fakta  empiris  yang terlihat secara konkret terkait dengan karakteristik daerah  kepulauan  adalah;  terbatasnya  sarana dan  prasarana  pelayanan  dasar;  terbatasnya kemampuan  keuangan  daerah;  sarana  dan prasarana  transportasi  laut  dan  udara  yang sangat  minim;  biaya  transportasi  dalam  rangka pelayanan  pemerintahan  yang  sangat  mahal;
terbatasnya  aksesibilitas  masyarakat  secara umum;  masih  adanya  isolasi  fisik  dan  sosial; adanya  ketergantungan  fiskal  yang  sangat  tinggi kepada  Pemerintah;  belum  berkualitasnya berbagai  layanan  pemerintahan  baik  layanan publik  maupun  sipil;  masih  adanya  disparitas ekonomi  antar  daerah;  dan  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia  (Tirtawati,  Benuf,  & Panjaitan, 2020).
Perbedaan  mendasar  dari  wilayah  yang bercirikan  kepulauan  dengan  wilayah  yang  non kepulauan  dalam  konteks  penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan adalah bila wilayah  yang  bercirikan  kepulauan  maka berakibat  pada  jarak  transportasi  yang  jauh sehingga  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah tersebut  akan  semakin  sulit  mendapatkan layanan  administrasi kependudukan, hal ini akan berbeda  jika  dibandingkan  dengan  masyarakat yang  tinggal  di  wilayah  non  kepulauan,  akan mudah  mendapatkan  layanan  administrasi kependudukan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka sudah sepantasnya pemerintah fokus memberikan  perhatian  pada  penyelenggaraan layanan  administrasi  kependudukan  di  wilayah yang  bercirikan  kepulauan,  seperti  di  wilayah Kabupaten
Maluku Tengah. Penyelenggaraan pemerintahan  memiliki  kecenderungan  tidak maksimal  pada  daerah  yang  berciri  kepulauan, sehingga tidak efektif dalam melayani masyarakat (Stefanus,  2011).  Menurut  Ni’matul  Huda  dan Despan  Heryansyah  (Huda,  &  Heryansyah,
2016),  bahwa  dalam  hal-hal  tertentu,  karena perbedaan  sifat  geografis  Indonesia  sebagai negara  kepulauan,  akan  timbul  pula  perbedaan kebutuhan.  Perbedaan-perbedaan  hajat  hidup atau  kebutuhan  tersebut  hanya  akan  terlayani dengan baik apabila satuan pemerintahan daerah yang  dapat  secara  nyata  (konkret)  melihat  dan mengetahui kebutuhan setempat, sehingga dapat mendesain  berbagai  kebijakan  daerah  yang sesuai untuk memenuhi kepentingan Masyarakat (Ridwansyah, 2017).
2. Problematika pelayanan Administrasi kependudukan  di  daerah  berciri  kepuluan (Studi di Kabupaten Maluku Tengah)
Kabupaten Maluku Tengah dengan ibukota Kota  Masohi  merupakan  kota  yang  dibangun pada  3  November  tahun  1957  yang  diresmikan lewat peletakan batu pertama oleh Presiden Pertama  Republik  Indonesia  Ir Soekarno.  Terdapat  17  kecamatan  di  dalam wilayah  pemerintahan  administrative  Kabupaten Maluku  Tengah,  diantaranya  adalah:  Kecamatan Banda,  Kecamatan  Tehoru,  Kecamatan  Telutih, Kecamatan  Amahai,Kecamatan  Kota  Masohi, Kecamatan  Teon  Nila  Serua,  Kecamatan Saparua, Kecamatan Saparua Timur, Kecamatan Nusalaut,  Kecamatan  Pulau  Haruku,  Kecamatan Salahutu,  Kecamatan  Leihitu,  Kecamatan  Leihitu Barat,  Kecamatan  Seram  Utara,  Kecamatan Seram  Utara  Barat,  Kecamatan  Seram  Utara Timur  Kobi,  dan  Kecamatan  Seram  Utara  Timur Seti.
Diantara  berbagai  kecamatan  tersebut terdapat beberapa kecamatan yang tidak berada di  daratan  pulau  Seram,  dan  terbentang  dalam gugusan  pulau-pulau  yaitu;  Kecamatan  Banda yang  berada  di  kepulauan  banda,  Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu, yang berada di Pulau Ambon, Kecamatan Pulau Haruku yang berada di Pulau Haruku, Kecamatan Saparua dan Saparua  Timur  yang  berada  di  Pulau  Saparua; dan  Kecamatan  Nusalaut  yang  berada  di  Pulau Nusalaut.

## Gambar  2.  Pulau  Seram Kabupaten  Maluku Tengah
Gambar tersebut merupakan Pulau Seram yang  terletak  di  Kabupaten  Maluku  Tengah. Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2018 Tentang  Kecamatan  (PP  Kecamatan)  bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan  nama  lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh  camat. Selanjutnya  dalam Pasal 10 huruf a, f  dan h PP Kecamatan  mengatur  bahwa  Camat  dalam memimpin Kecamatan bertugas:
a. menyelenggarakan  urusan  pemerintahan umum  di  tingkat  Kecamatan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1) sinergitas  perencanaan  dan  pelaksanaan dengan  perangkat  daerah  dan  instansi terkait;
2) efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
c. melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah  kabupaten/kota yang  tidak  dilaksanakan  oleh  unit  kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan  kegiatan  pelayanan  kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi  percepatan  pencapaian  standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas  pelaksanaan  pelayanan  kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan kepada  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan kepada  bupati/wali  kota  melalui  sekretaris daerah
Terkait dengan hal tersebut maka menurut Camat Salahutu bahwa camat dalam melaksanakan  tugasnya  dalam  penyelengaraan
pemerintahan  di  Maluku  tengah  khususnya  di kecamatan  salahutu  berlangsung  baik,  namun dalam  hal  pengurusan  seluruh  administrasi kependudukan  di  kecamatan  baik  itu  Kartu Keluarga  (KK)  maupun  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) hanya berupa perekaman data masyarakat semata,  sedangkan  hasil  perekaman  tersebut akan  dikirimkan  ke  Kota  Masohi  untuk  dicetak. Dengan  demikian,  kecamatan  tidak  diberikan tanggungjawab  untuk  melakukan  pelayanan pencetakan  data  administrative  kependudukan seperti  KK  dan  KTP,  sehingga  bagi  Masyarakat yang  ingin  mendapatkan  KK  atau  KTP  harus mengurusnya  sendiri  ke  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  (Disdukcapil)  di  Kota  Masohi. Kondisi yang sama juga dialami oleh kecamatan leihitu  dan  leihitu  barat  yang  bersama-sama dengan  kecamatan  salahutu  terletak  di  Pulau Ambon. Menurut Sekretaris camat Leihitu bahwa seluruh  data  administrasi  kependudukan  baik, KTP,  KK,  Akte  Kelahiran,  Akte  Nikah  dan  Akte Kematian  sangat  tergantung  dengan  dinas catatan sipil. Hal ini disebabkan bahwa di kantor Kecamatan  Laihitu  terdapat  alat  /mesin perekaman KTP sehingga pelayanan perekaman data Masyarakat dapat dilakukan dengan lancar, namun  untuk  pencetakan  seluruh  administrasi kependudukan dilakukan pada Kantor Disdukcapil di Kabupaten Maluku Tengah yaitu di Masohi. Hal yang  sama  juga  disampaikan  oleh  petugas perekam  data  kependudukan  di  Kantor Kecamatan  leihitu  Barat,  bahwa  pelayanan administrasi  kependudukan  hanya  terbatas  pada
proses  perekamanan  data  Masyarakat  semata, sedangkan  untuk  proses  pencetakan  data administrative  kependudukan  dilakukan  di  kantor Disdukcapil di Kota Masohi.
Kondisi  yang  tidak  jauh  berbeda  juga dialami  oleh  kantor  kecamatan  Saparua  yang berada  di  pulau  saparua  maupun  kecamatan Haruku  yang  berada  di  pulau  Haruku.  Dimana, menurut seksi pemerintahan kecamatan saparua, bahwa  terkait  dengan  pelayanan  terhadap administrasi  kependudukan,  maka  tugas  kantor kecamatan  hanya  sebatas  perekaman  data Masyarakat  yang  ingin  mengurus  data kependudukan, sedangkan proses pencetakannya di kota Masohi, padahal terdapat Unit pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Disdukcapil Kabupaten  Maluku  Tengah  di  Kecamatan Saparua, tetapi hanya bertugas untuk memproses urusan  pernikahan  semata,  berupa  penyiapan berbagai  dokumen  yang  diperlukan  sebagai syarat  untuk  dapat  melangsungkan  pernikahan. Akan  tetapi,  masalah  yang  juga  dihadapi  oleh UPTD  Disdukcapil  adalah  tidak  dapat  mencetak surat  nikah  sehingga  Masyarakat  yang  telah melangsungkan pernikahan belum dapat memiliki surat  nikah,  karena  harus  berproses  lagi  di Disdukcapil  yang  berada  di  kota  Masohi. Sementara itu di  Kecamatan Haruku, mengalami kesulitan dalam pelayanan administrasi kependudukan  karen  saat  ini  alat  rekam  data Masyarakat  mengalami  kerusakan  sehingga untuk  proses  perekaman  data  maupun pencetakan  data  administrasi  kependudukan
harus dilakukan di Kota Masohi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  pemda kabupaten  maluku  Tengah  melalui  kantor kecamatan  dalam  pelayanan  data  administrasi kependudukan Masyarakat tidak dapat berlangsung  dengan  baik  karena  terkendala dengan  keterbatasan  tugas  dan  peran kecamatan, serta keterbatasan sarana penunjang pelayanan  administrasi  kependudukan.  Realitas tersebut  memberikan  dampak  terhadap  beban pembiayaan  yang  harus  ditanggung  oleh Masyarakat untuk mendapatkan data kependudukan, karena terbeban dengan rentang kendali  yang  sangat  panjang  yang  harus ditempuh  oleh  Masyarakat  yang  berada  di kecamatan-kecamatan  di  gugusan  pulau-pulau. Menurut  Camat  kecamatan  Salahutu  bahwa  hal tersebut  menyebabkan  untuk  mendapatkan  KTP membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar,  baik  itu biaya  transportasi  maupun  akomodasi  selama pengurusan  data  administrasi  kependudukan  di Kota masohi.
Gambar 3. Jalur Transportasi Masyarakat Di Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat Dan Salahutu Untuk Menuju Kota Masohi
Gambar tersebut merupakan jalur transportasi  yang  dilalui  oleh  Masyarakat  di kecamatan  leihitu,  leihitu  barat  dan  salahutu untuk  menuju  kota  masohi  dapat  menggunakan angkutan laut Fery di desa liang dan Kapal cepat di desa tulehu, yang berada di wilayah kecamatan Salahutu yang dapat dituju dengan menggunakan angkutan  darat.  Jika  menggunakan  Fery  maka akan  tiba  di  desa  kairatu  wilayah  kabupaten seram  bagian  barat,  kemudian  melanjutkan perjalanan  lagi  sekitar  3-4  jam  menuju  kota masohi di kabupaten maluku tengah. Sedangkan jika  menggunakan  Kapal  cepat  akan  menempuh waktu  sekitar  1,5  jam  untuk  tiba  di  Pelabuhan amahai kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke kota  masohi  sekitar  15  menit  dengan menggunakan angkutan umum.
Sementara  itu  bagi  Masyarakat  yang berada  di  wilayah  kecamatan  haruku,  saparua, nusalaut dan banda harus menempuh perjalanan lagi  melalui  laut  dari  kecamatan  masing-masing menuju  pulau  ambon  kemudian  dilanjutkan  ke desa  liang  jika  ingin  menumpang  fery  menunju masohi  atau  ke  desa  tulehu  jika  ingin  menuju masohi  dengan  menggunakan  kapal  cepat. Dengan  jalur  perjalanan  tersebut  maka  biaya yang  dapat  dikeluarkan  untuk  pengurusan  data administrasi  kependudukan  dapat  mencapai  Rp. 1000.000,.  Hal  tersebut  tentunya  sangat memberatkan  keuangan  Masyarakat,  terutama masyarakat  yang  hanya  menggantungkan hidupnya  dari  berkebun  dan  sebagai  nelayan tradisional. Persoalan utama yang dihadapi dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  di  wilayah kepulauan  yakni  jangkauan  pelayanan  publik yang  demikian  luas  dan  berat,  yang  tersebar pada  sejumlah  pulau  sehingga  cukup  sulit  untuk menyelenggarakan  pelayanan  secara  cepat, mudah dan terjangkau, serta adanya keterbatasan  berbagai  sarana  penunjang pelayanan  pemerintahan  bagi  Masyarakat (Irawan,  2017).  Untuk  itulah  perlu  adanya pengaturan  khusus  untuk  dapat  menjawab kebutuhan Masyarakat sesuai dengan karakteristik atau kekhususan daerah.
3. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah berciri kepulauan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan  Negara  Republik  Indonesia,  antara  lain adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Hal  ini sekaligus  sebagai  perwujudan  sila  kelima  dan kedua  yaitu  "keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia"  dan  "kemanusiaan  yang  adil  dan beradab". Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa  Indonesia  adalah  negara  kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan  umum  (Suhardin,  2012).  Salah satu  bentuk  perwujudan  keadilan  social  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  tercermin  dalam kesetaraan  dalam  pelayanan  pemerintahan khususnya  dalam  proses  pelayanan  administrasi kependudukan  yang  efisien  bagi  masyarakat serta menghindari adanya perbedaan/diskriminasi
dalam  pelayanan  tersebut.  Tujuan  nasional tersebut  sesungguhnya  dijiwai  oleh  sila-sila Pancasila  sebagai  dasar  negara,  khususnya  sila kelima  dan  kedua  yaitu  "keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia"  dan  "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila kelima Pancasila itu mencerminkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan  kesejahteraan  umum  (Lismanto,  & Utama,  2020),  dengan  demikian,  pembangunan yang dilaksanakan oleh negara diharapkan dapat membawa  dampak  bagi  meningkatnya  kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Bahwa  fungsi  Negara  adalah  untuk menciptakan  kesejahteraan  bagi  warga  Negara (Yanuar, 2021). Fungsi tersebut disampaikan oleh Mac  Iver  dengan  istilah  fungsi welfare .  Dalam perkembangannya,  aliran  ini  memandang  bahwa negara  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  instrument kekuasaan  semata  ( instrument  of  power ) melainkan  mulai  dipandang  sebagai  tool pelayanan ( an agency of service ) (HR, 2013).
Ideologi  negara  kesejahteraan  ( welfare state )  menjadi  landasan  kedudukan  dan  fungsi pemerintah (bestuursfunctie )  oleh  negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar  pemikiran  untuk  melakukan  pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara,  khususnya  eksekutif  yang  pada  masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan  kekuasaan  (Marilang,  2016). Konsep welfare  state merupakan  sebuah gagasan yang mengkonsepkan negara
menggunakan  sistem  pemerintahan  yang demokratis  yang  bertanggungjawab  terhadap kesejahteraan  rakyatnya,  dengan  tujuan  untuk mengurangi  penderitaan  warga  negara  seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep welfare state mempunyai kebijakan publik yang  bersifat  pelayanan,  bantuan,  dan perlindungan  masalah  sosial  warga  Negara (Diyati, 2019).
Terkait  dengan  pelayanan  administrasi kependudukan  maka  Pasal  2  huruf  b  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan mengatur  bahwa  Setiap  Penduduk  mempunyai hak  untuk  memperoleh  pelayanan  yang  sama dalam  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil,  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya keadilan  dan  kesetaraan  dalam  pelayanan  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Akan  tetapi realitasnya  masih  terdapat  berbagai  kendala dalam  proses  pelayanan  dalam  pengurusan dokumen  administrasi  kependudukan  pada Masyarakat  yang  mendiami  daerah  yang  berciri kepulauan. Hal tersebut adalah persoalan rentang kendali  yang  cukup  panjang  dan  terbatasnya sarana  dalam  mendukung  proses  pelayanan public tersebut. Plato melalui pemikirannya dalam buku Politea menggambarkan  sebuah  negara yang  adil  karena  adanya  pengaturan  yang seimbang  sesuai  bagiannya  dalam  kehidupan ketatanegaraan,  sehingga  harapannya  dapat
dicapai  keadilan  bagi  semua  unsur  bernegara sebab tiap-tiap kelompok (filsuf, tentara, pekerja) berbuat  sesuai  dengan  tempatnya  dan  tugasnya (Anshori, 2016). Konsepsi keadilan Plato tersebut dirumuskan  dalam  ungkapan  “ giving  each  man his  due ”  yaitu  memberikan  kepada  setiap  orang apa  yang  menjadi  haknya  (Nasution,  2014).  Hal tersebut  menunjuk  pada  konsep  keadilan  Plato yang  menekankan  pada  keharmonisan  atau keselarasan.  Sementara  itu,  keadilan  Aristoteles menekankan  teorinya  pada  perimbangan  atau proporsi,  dengan  membedakan  keadilan  menjadi keadilan  distributif  dan  keadilan  komutatif. Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang menuntut  bahwa  setiap  orang  mendapat  apa yang  menjadi  haknya,  jadi  sifatnya  proporsional. Di  sini  yang  dinilai  adil  adalah  apabila  setiap orang  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya secara  proporsional.  Jadi  keadilan  distributif berkenaan  dengan  penentuan  hak  dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya  diberikan  oleh  negara  kepada warganya.  Bahwa  penekanan  perimbangan  atau proporsi  pada  teori  keadilan  Aristoteles,  dapat dilihat  dari  apa  yang  dilakukannya  bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang- orang  yang  sama.  Lebih  lanjut  bahwa    teori keadilan  Aristoteles  berdasar  pada  prinsip persamaan,  yang  tercermin  dalam  ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan  secara  sama  dan  hal-hal  yang  tidak
sama  diperlakukan  secara  tidak  sama  (Sahnan, Fathoni, & Salat, 2015).
Hal  inilah  yang  menjadi  landasan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  yang berciri  kepulauan,  bahwa  kondisi  geografis daerah  berciri  kepulauan  yang  terdiri  dari  pulau- pulau  maka  kebijakan  pelayanan  pemerintahan yang  diterapkan  juga  harus  berbeda  dengan kebijakan pelayanan pemerintahan yang diterapkan  pada  daerah  yang  berciri  continental. Menurut camat salahutu bahwa salah satu solusi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  yaitu diberikan  kewenangan  untuk  merekam  dan mencetak  seluruh  kepengurusan  administrasi kependudukan  di  tiap  kecamatan  masing  atau dengan membuat kelembagaan UPTD di masing- masing  kecamatan  agar  bisa  menjawab kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Sekaligus keberadaan  kecamatan  atau  UPTD  dilengkapi dengan  berbagai  fasilitas  penunjang  kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Selain  itu  dengan  adanya  desentralisasi maka  adanya  pendelegasian  sebagian  dari kewenangan  pemerintah  pusat  pada  pemerintah dibawahnya.  Kebijakan  desentralisasi  yang berarti  juga  distribusi  kewenangan  berdasarkan asas  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan  untuk  menyelenggarakan  urusan pemerintahan atau rumah tangga sendiri (Rosadi, 2015).  Dengan  demikian  akan  terbentuk pemerintahan lokal yang berwenang menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri,  sesuai
dengan  karakteristik  daerah  masing-masing. Esensi  dari  desentralisasi  adalah  untuk  dapat mengatasi  permasalahan  yang  kompleks  terkait dengan  keberagaman  dan  ciri  khusus  yang dimiliki  oleh  daerah,  seperti  ;  budaya,  agama, adat  istiadat  serta  luas  wilayah  (Hadjon,  2002). Untuk  itu,  di  kecamatan  leihitu  dan  leihitu  barat dibuat  kebijakan  agar  proses  pencetakan dokumen administrasi kependudukan Masyarakat di  kota  masohi  akan  dilakukan  oleh  perutusan pegawai  kecamatan  setelah  proses  perekam telah  selesai  dilakukan  di  kecamatan,  sehingga Masyarakat tidak perlu lagi ke kota masohi untuk pengurusan  data  tersebut.  Sementara  itu, kecamatan  Saparua  dan  Haruku  menyatakan bahwa  jika  memang  kewenangan  pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat dilimpahkan  pada  kecamatan  maka  pemerintah daerah  dapat  mendesain  kebijakan  pengurusan administrasi  kependudukan  secara  mobile, dengan secara langsung mendatangi Masyarakat untuk dilayani. Menurut seksi pemerintahan pada kecamatan  saparua  bahwa  kebijakan  tersebut pernah dilakukan oleh Pemda kabupaten maluku Tengah  melalui  Disdukcapil  yang  secara  khusus datang  ke  kecamatan  saparua  untuk  melayani pengurusan  KTP  bagi  siswa  yang  telah  lulus sekolah  menengah  Tingkat  atas  (SMA),  dengan tujuan agar kelengkapan data pribadi siswa SMA yang telah lulus terpenuhi agar dapat menunjang proses  untuk  dapat  melanjutkan  Pendidikan  di perguruan tinggi (PT).
Hal  tersebut  merupakan  upaya  untuk mewujudkan  keadilan  sosial  ialah  suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil  dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan,  tidak  ada  penindasan,  tidak  ada penindasan, tidak ada penghisapan” (Herawati, & Utami, 2014), agar kesetaraan dalam mendapatkan  pelayanan  pemerintah  dapat dinikmati  semua  lapisan  Masyarakat.  Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memberikan  ruang  bagi  perkembangan  daerah secara  mandiri  atau  otonom,  sehingga  daerah dapat  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat. Bahwa keserasian hubungan  antara  pemerintah dan rakyat  baiknya terbangun  dalam  hubungan  yang  fungsional proporsional  antara  kekuasaan  negara  dan kepentingan warga masyarakat dengan mengedepankan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.  Dengan  demikian  pemerintah  daerah harus  dapat  berinisiatif  untuk  dapat  mendesain suatu alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan data administrasi kependudukan  pada  daerah  berciri  kepulauan, yaitu; melimpahkan kewenangan bagi kecamatan untuk  melaksanakan  pelayanan  administrasi kependudukan, yang ditunjang dengan penyiapan saran  pendukung  kebijakan  tersebut,  jika  tidak dilimpahkan  kebijakan  tersebut  maka  dapat dibuat kebijakan pelayanan pengurusan administrasi  secara  mobile  dengan  mengunjungi
Masyarakat  secara  langsung  untuk  melakukan pelayanan.  Pembentukan  UPTD  Disdukcapil  di kecamatan  dan  didukung  oleh  SDM  dan  sarana penunjang pelayanan data administrasi kependudukan.
Terwujudnya keserasian dan keseimbangan  hubungan  negara  dan  warga masyarakat  secara  esensial  dapat  mewujudkan tujuan  negara  Republik  Indonesia  sebagaimana tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia (Gedeona,  2004)  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  maka kesimpulan  yang  dapat  disampaikan  bahwa p e nyelenggaraan  pemerintahan  di  kabupaten Maluku  Tengah  yang  terkait  dengan  kebijakan administrasi  kependudukan  masih  terkendala dengan proses pelayanan publik, seperti rentang kendali  yang  sangat  jauh  antara  kecamatan dengan  ibu  kota  kabupaten,  serta  masih terkendala dengan keterbatasan sarana penunjang  kebijakan  administrasi  kependudukan di  kecamatan  sehingga  masyarakat  dibebankan untuk  ke  kota  masohi  dalam  rangka  pengurusan administrasi kependudukan.
Bahwa  pemerintah  daerah  harus  dapat berinisiatif  untuk  mendesain  suatu  alternatif kebijakan  yang  dapat  mendukung  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan  data  administrasi  kependudukan dengan  cara  melimpahkan  kewenangan  bagi kecamatan  untuk  melaksanakan  pelayanan administrasi  kependudukan,  pembentukan  UPTD Disdukcapil  di  kecamatan,  hal  tersebut  ditujukan demi terwujudnya keserasian  dan keseimbangan hubungan  negara  dan  warga  masyarakat  secara esensial  dapat  mewujudkan  tujuan  negara Republik  Indonesia  sebagaimana  tercantum dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Alfath, Tahegga Primananda., & Salman, Radian,
S.  (2020).  Derivasi  Konsep  Negara Kepulauan  Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Vol. 4, (No.
2),pp.2016–2235.
https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101
Andiraharja,  Diyar  G.  (2020).  Peran  Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja , Vol. 13,
(No.1),pp.52–68. https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1005
Barusman,  M.  Yusuf  Sulfarano.,  Margono.,  & Redaputri,  Appin  Purisky  (2019).  Design  of
Excellent  Service  Model  on  Department  of
Population  and  Civil  Registration  In  City  of Metro,  Indonesia. International  Journal  of Research  in  Business  and  Social  Science , Vol.8,(No.2),pp.52–60. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i2.197
Benuf,  Kornelius.,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).
Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Gema  Keadilan, Vol.7,
(No.1),pp.20–33.  https://doi.org/10.14710/
gk.7.1.20-33
Chrismonita, Verent Nadya, Dewi, Dyah Adriantini Sintha.,  Suharso.,  &  Budiharto.  (2020).
Efektivitas  Permendagri  Nomor  7  Tahun 2019  tentang  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Secara  Daring  (Studi  di Disdukcapil  Kota  Magelang  dalam  Rangka Mewujudkan Good Governance). Borobudur Law  Review, Vol.2,  (No.2),  pp.64–89.
https://doi.org/10.31603/burrev.3917
Diyati, Elviandri Khuzdaifah A. (2019). Quo Vadis
Negara Kesejahteraan: Meneguhkan
Ideologi  Welfare  State  Negara  Hukum Kesejahteraan  Indonesia. Mimbar  Hukum,
Vol.31,(No.2),pp.252–266.
https://doi.org/10.22146/jmh.32986
Gedeona,  Hendrikus  Tri  Wibawanto.  (2004).
Mempertanyakan  Nilai  Keadilan  Sosial Dalam  Pembangunan  Ekonomi  di  Tengah Kekuatan Modal. Jurnal Administrasi Publik ,
Vol.3,(No.2),pp.170–188.
https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/arti cle/view/1536
Hadi,  Eko  Sasmito.,  Mulyatno,  Imam  Pujo.,  & Santosa,  Ari  Wibowo  Budi.  (2015). Pemberdayaan Kelompok Nelayan Tangkap Tradisional Di Kawasan Pesisir Pantai Moro
Demak  Dalam  Uapaya  Peningkatan
Produksi  Dan  Penghematan  BBM. Kapal , Vol.12,(No.3),pp.151–157. https://doi.org/10.12777/kpl.12.3.151-157
Herawati,  Yunie.,  &  Utami,  Yenni  Sri.  (2014).
Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima  Pancasila  (The  Concept  Of  Social Justice  Within  The  Fifth  Principle Framework  Of  Pancasila). Paradigma , Vol.18,(No.1),pp.28–38. https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.24 05
Huda, Ni Matul., & Heryansyah, Despan. (2016).
Kompleksitas  Otonomi  Daerah  Dan Gagasan  Negara  Federal  Dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Ius Quia  Iustum, Vol.26,  (No.2),  pp.238–258. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.ar t2
Irawan,  A.  (2017).  Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. Jurnal Ilmiah De’Jure, Vol.2,  (No.2),  pp.  202–218. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejur e.v2i2.1300
Lismanto.,  &  Utama,  Yos  Johan.  (2020).
Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat
Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam Perspektif  Negara  Demokrasi. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.2,
(No.3),pp.416–433.
https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433
Marilang.  (2016).  Ideologi  Welfare  State Konstitusi:  Hak  Menguasai  Negara  Atas Barang  Tambang. Jurnal  Konstitusi, Vol.9,
(No.2),pp.259–286.
https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk922 Muin,  F.  (2014).  Otonomi  Daerah  Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah- Pemerintah  Daerah  Dan  Keungan  Daerah. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, (No.
2),pp.69–79. https://doi.org/10.25041/fiat justisia.v8no1.288
Nasution,  Bahder  J.  (2014).  Kajian  Filosofis
Tentang  Konsep  Keadilan  Dari  Pemikiran Klasik  Sampai  Pemikiran  Modern. Jurnal Yustisia, Vol.3,(No.2),pp.118–130. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106 Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia:  Suatu Eksperimen  yang  Tidak  Kunjung  Selesai. Padjadjaran  Journal  of  Law, Vol.2, (No.3),pp.241–263.
https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a7 Suwartono,  Rahadian  Diffaul  Barraq.  (2023).
Mencermati  Kewenangan  Daerah  untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan  dan  Keabsahannya. Ius  Quia Iustum Law Journal, Vol.30,(No.2),pp. 300–
323.https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.is
s2.art4
Ridwansyah,  Muhammad.  (2017).  Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat- Daerah  Menurut  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Jurnal  Konstitusi, Vol.14,  (No.4),  pp.838– 858.https://doi.org/10.31078/jk1447
Rosyid,  Moh.,  &  Kushidayati,  Lina.  (2021).
Penguatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan Pada Umat Agama Baha’i Di Pati  Jawa  Tengah. Majalah  Hukum Nasional, Vol.51,(No.2),pp.201–118. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.132
Rukayat,  Yayat.  (2017).  Kualitas  Pelayanan Publik  Bidang  Administrasi  Kependudukan Di  Kecamatan  Pasirjambu. Jurnal  Ilmiah
Magister Ilmu Administrasi , Vol. 11, (No. 2),
pp.56–65.https://jurnal.unnur.ac.id/index. php/jimia/article/view/32
Sahnan.,  Fathoni,  M.  Yazid.,  &  Salat,  Musakir.
(2015).  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Dalam Pembebasan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum.  J urnal  IUS
Kajian  Hukum  Dan  Keadilan, Vol.3,  (No.3), pp.421–434.
https://doi.org/10.12345/ius.v3i9.257
Sakai, M. (2012). Building a partnership for social service delivery in Indonesia: state and faith- based  organisations. Australian  Journal  of Social  Issues, Vol.47,  (No.1),  pp.373–388. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/j.1839- 4655.2012.tb00254.x
Soemarmi,  Amiek.,  Indarti,  Erlyn.,  Pujiono,  &
Diamantina, Amalia. (2019). Konsep Negara Kepulauan  Dalam  Upaya  Perlindungan Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol.48, (No.3),pp. 241–248.https://doi.org/10.14710/mmh.48.
3.2019.241-248
Soemarsono,  M.  (2017).  Negara  Hukum Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan Negara. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan , Vol.37,(No.2),pp.300–322.
https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol5/iss2/6 Sonata,  Depri  L.  (2014).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris  Karakteristik Khas  dari  Metode  Meneliti  Hukum. Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.8,  (No.1),
pp.15–35.
https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
Stefanus,  Kotan  Y.  (2011).  Daerah  Kepulauan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat  Khusus. Jurnal  Dinamika  Hukum , Vol.11,(No.1),pp.99–111.  http://dx.doi.org/
10.20884/1.jdh.2011.11.1.80
Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum
Dalam  Memberantas  Kemiskinan  Dengan Mewujudkan  Kesejahteraan  Umum. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.42, (No.3),pp.
300–318. DOI:10.21143/jhp.vol42.no3.274
Sumbu,  T.  (2010).  Hubungan  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam
Kerangka  Pengelolaan  Keuangan  Negara dan  Daerah. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA
IUSTUM, Vol.17,(No.4),pp.567–588.  https:// doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4
Tirtawati,  Septi  Dyah.,  Benuf.,  Kornelius  &
Panjaitan,  Bob  Martin.  (2020).  Rencana Strategis  Pembentukan  Kawasan  Ekonomi Khusus  Pulau  Kecil  dan  Terluar. Jurnal Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah
Hukum, Vol.5,(No.1),pp.110–126. https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3498
Tjarsono,  I.  (2013).  Demokrasi  Pancasila  Dan
Bhineka  Tunggal  Ika  Solusi  Heterogenitas.
Jurnal  Transnasional ,  Vol.4,  (No.2),  pp.
881–894. https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/inde x.php/JTS/article/view/1211
Yanuar,  Muh.  Afdal.  (2021).  Pemikiran  Hukum Progresif  untuk  Perlindungan  Hukum  dan
Kesejahteraan  Masyarakat  Hukum  Adat.
Jurnal  Konstitusi ,  Vol.18,  (No.1),  pp.41–67. https://doi.org/10.31078/jk1816

## BUKU
Anshori,  Abdul  G.  (2016). Filsafat  Hukum Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan .
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Hadjon,  Philipus.  M.  (2002). Pengantar  Hukum
Administrasi  di  Indonesia .  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
HR,  Ridwan.  (2013). Hukum  Administrasi
Naegara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.