JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram
Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 56-63
Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia)
Muhammad Ali 1
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram , Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 10-02-2018 Disetujui: 11-03-2018
Abstrak : Korupsi  merupakan  permasalahan  mendesak  yang  harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang  korupsi  yang  selalu  diberitakan  oleh  media  massa  baik  cetak maupun  elektronik,  tergambar  adanya  peningkatan  dan  pengembangan model-model  korupsi.  Retorika  anti  korupsi  tidak  cukup  untuk menyelesaikan/memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang- undang  yang  merupakan  bagian  dari  politik  hukum  yang  dibuat  oleh pemerintah,  menjadi meaning  less, apabila  tidak  dibarengi  dengan kesungguhan untuk  manifestasi  dari peraturan perundang-undangan  yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor  atau  para  pelaku  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  implikasi  ekonomi  politik  terhadap  korupsi  di Indonesia,  dan  strategi  apa  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir praktek  korupsi  tersebut  serta  bagaimana multiplier  effect bagi  efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Dalam  hal  ini  peneliti  mendeskripsikan  hasil  penelitian.  Oleh karena  itu  peneliti  melakukan  observasi  dan  wawancara  kemudian menganalisisnya dengan pengumpulan data, reduksi data,display data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian dapat  disimpulkan bahwa  Pemberantasan korupsi seakan  hanya  menjadi  komoditas  politik,  bahan  retorika  ampuh  menarik simpati.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  kecerdasan  masyarakat  sipil  untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin
mewabahnya  penyakit  kotor  korupsi  di  Indonesia.  Memang  tidak memudahkan  menghilangkan  korupsi  tetapi  harus  diupayakan  untuk meminimalisasi korupsi.

## Abstract
Corruption  is  an  urgent  issue  that  must  be  overcome,  in  order  to achieve  healthy  economic  growth.  Various  notes  on  corruption  that  are always preached by the mass media both print and electronic, illustrated the  increase  and  development  of  corruption  models.  Anti-corruption rhetoric  is  not  enough  to  resolve  /  dismiss  this  disgraceful  practice. Legislation  that  is  part  of  the  legal  politics  made  by  the  government, becomes meaning less, if not accompanied by seriousness to manifestation of existing legislation. Legal politics is not enough, if there is no recovery of the executor or the perpetrators of the law.
This study aims to find out how the political economic implications of  corruption  in  Indonesia,  and what  strategies can be done to  minimize corruption  practices  and  how  multiplier  effect  for  the  efficiency  and

## Kata Kunci:
1. Pemberantasan
2. Korupsi
3. Ekonomi
4. Politik
1. Eradication
2. Corruption
3. Economics 4. Politics
effectiveness of economic development in Indonesia.
This research uses qualitative method with descriptive approach. In this  case  researchers  describe  the  results  of  research.  Therefore, researchers  conducted observations and interviews then analyzed it with data collection, data reduction, data display, and conclusions.
The results can be concluded that the eradication of corruption as if only a  political  commodity,  powerful  material  rhetoric  attract  sympathy. Therefore,  civil  society's  intelligence  is  needed  to  monitor  and  make political decisions to prevent the corruption of corruption in Indonesia. It is  not  easy  to  eliminate  corruption  but  should  be  sought  to  minimize corruption.
——————————  ——————————

## Latar Belakang
Paper  ini  akan  mengkaji,  bagaimana implikasi  ekonomi  politik  terhadap  korupsi  di Indonesia,  dan  strategi  apa  yang  dapat  dilakukan untuk  meminimalisir  praktek  korupsi  tersebut  serta bagaimana multiplier  effect bagi  efesiensi  dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesia.
Kalau  dicermati  fenomena  pemberantasan korupsi  menjadi  hal  yang  selalu  diperbincangkan berbagai kalangan, juga terdengar dalam teks pidato para  pejabat  Negara.  Demikian  juga  masyarakat melalui  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan Organisasi  kemasyarakatan  (Ormas)  pun  selalu membicarakan  persoalan  korupsi  di  Indonesia. Pembahasan  mengenai  strategi  pemberantasan korupsi  dilakakukan  dibanyak  ruang  seminar, booming  anti  korupsi . Meanstream perlawanan terhadap  korupsi  juga  dijewantahkan  melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK). Peraturan perundang-undangan ( legislation) yang merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara,  dirancang  dan  disahkan  sebagai  undang- undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Secara  parsial,  dapat  dikatakan  pemerintah  serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini.
Beberapa  pendapat  baik  praktisi  maupun pengamat  hukum  terhadap  gerak  pemerintah  dalam menangani  kasus  korupsi  akhir-akhir  ini,  dimana kelemahan  hukum  selalu  menjadi  senjata  ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum.  Kasus  Korupsi  baik  di  era  orde  baru maupun reformasi tidak memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus  hukum  di  negeri  ini.  Padahal penyelesaiaan  kasus-kasus  korupsi  besar  seperti kasus  korupsi  Soeharto  dan  kroninya,  dana  BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus  program  pembangunan  ekonomi  di Indonesia.
Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang  harus  diatasi,  agar  tercapai  pertumbuhan ekonomi  yang  sehat.  Berbagai  catatan  tentang korupsi  yang  selalu  diberitakan  oleh  media  massa baik  cetak  maupun  elektronik,  tergambar  adanya peningkatan  dan  pengembangan  model-model korupsi.  Retorika  anti  korupsi  tidak  cukup  untuk menyelesaikan/memberhentikan  praktek  tercela  ini. Peraturan  perundang-undang  yang  merupakan bagian  dari  politik  hukum  yang  dibuat  oleh pemerintah,  menjadi meaning  less, apabila  tidak dibarengi  dengan  kesungguhan  untuk  manifestasi dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Politik  hukum  tidak  cukup,  apabila  tidak  ada recovery terhadap  para  eksekutor  atau  para  pelaku hukum.
Konstelasi  seperti  ini  mempertegas  alasan dari politik hukum  yang dirancang oleh pemerintah tidak  lebih  hanya  sekedar  memenuhi meanstream yang  sedang  terjadi.  Dimensi  politik  hukum  yang merupakan “kebijakan pemberlakuan” atau
“ enactment policy ”, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang- undangan  kerap  dijadikan  instrumen  politik  oleh pemerintah,  penguasa  untuk  hal  yang  bersifat negatif  atau  positif.  Dan  konsep  perundang- undangan  dengan  dimensi  seperti  ini  dominan terjadi  di  Indonesia,  yang  justru  membuka  pintu bagi  masuknya  praktek  korupsi  melalui  kelemahan perundang-undangan. Kondisi ini bisa diamati pada Undang-undang  bidang  ekonomi. Hal  positif  yang dicermati  dari  UU,  oleh  pemerintah  adalah  dalam rangka memajukan kehidupan politik warga Negara, memperbaiki perekonomian dan lain sebagainya.
Sementara  yang  bersifat  negatif  terjadi banyak  di  Negara  berkembang  yang  menganut pemerintahan  otoriter  atau  diktatorial.  UU  dengan konsep  ini  dijadikan  semacam  legitimasi  bagi kekuasaan  yang  memunculkan  istilah Rule  by  Law dalam  pengertian  negatif  dan  bukan Rule  of  Law.

## 58 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 1, Bulan Maret Tahun 2018
Bebrapa  regulasi  yang  terkait  dengan  fenomena ekonomi seperti Undang-undang Perseroan Terbatas,  Undang-undang  Pasar  Modal,  Undang- undang Hak
Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan,  UU  Kepailitan,  UU  Perbankan,  UU Persaingan  Usaha,  UU  Perlindungan  Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas  Devisa,  UU  Arbitrase,  UU  Telekomunikasi, UU  Fidusia,  UU  Rahasia  Dagang,  UU  Desain Industri  dan  banyak  UU  bidang  ekonomi  lainnya. Hampir  semua  peraturan  perundang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum, yaitu  “kebijakan  pemberlakuan”,  dan  memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi.
Fakta  yang  terjadi  menunjukkan  bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi mempengaruhi/menggurui
Negara-negara berkembang  terkait  praktik  korupsi,  karena  melalui korupsilah  sistem  ekonomi-sosial  rusak,  baik Negara  maju  dan  berkembang.  Bahkan  kalau dicermati bahwa peran besar Negara adidaya seperti Amerika  Serikat  melalui  lembaga  donor  seperti IMF,  Bank  Dunia  dan  perusahaan  multinasional menjerat  Negara  berkembang  seperti  Indonesia dalam  kubangan  korupsi  yang  merajalela  dan terperangkap  dalam  hutang  luar  negeri,  seluruhnya dikorupsi  oleh  penguasa  Indonesia  saat  itu.  Hal  ini dilakukan dalam upaya hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.
Tinjauan Pustaka
Jeremy  Pope  (2000) dalam  bukunya Confronting  Coruption:  The  Element  of  National Integrity  System ,  menjelaskan  bahwa  korupsi merupakan  permasalahan  global  yang  harus menjadi  keprihatinan  semua  orang.  Praktik  korupsi biasanya  sejajar  dengan  konsep  pemerintahan totaliter,  diktator  yang  meletakkan  kekuasaan  di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem  sosial  politik  yang  demokratis  tidak  ada korupsi bahkan praktek korupsinya selalu meningkat,  apabila  kehidupan  sosial-politiknya toleransi  bahkan  memberikan  ruang  terhadap praktek  korupsi.  Korupsi  juga  sebagai  tindakan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar  kualitas  suatu  barang.  Biasanya  proyek pembangunan  dipilih  karena  alasan  keterlibatan modal  besar,  bukan  pada  urgensi  kepentingan publik.  Korupsi  selalu  menyebabkan  situasi  sosial- ekonomi tidak pasti ( uncertenly ).
Ketidakpastian  ini  tidak  menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat.  Selalu  terjadi  asimetris  informasi  dalam kegiatan  ekonomi  dan  bisnis.  Sektor  swasta  sering
melihat  ini  sebagai  resiko  terbesar  yang  harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi  berapa Return  of  Investment (ROI)  yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan  akibat  praktek  korupsi  juga  sulit diprediksi. Akhiar Salmi (2006) menjelaskan bahwa korupsi  merupakan  perbuatan  buruk,  seperti penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok  dan sebagainya.  Selanjutnya  dijelaskan  makna  korupsi sebagai“ An  act  done  with  an  intent  to  give  some advantage  inconsistent  with  official  duty  and  the right  of  others.  The  act  of  an  official  or  fiduciary person  who  unlawfully  and  wrongfully  uses  his station  or  character  to  procure  some  benefit  for himself or for another person, contrary to duty and the right of others.”
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme,  pasal  1  menjelaskan  bahwa  tindak pidana  korupsi sebagaimana  maksud  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi.  Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan  korupsi  sebagai  salah  satu  tindak pidana.  Mubaryanto  (2004),  penggiat  ekonomi Pancasila, menjelaskan tentang korupsi bahwa salah satu  masalah  besar  berkaitan  dengan  keadilan adalah  korupsi,  yang  kini  dilunakkan  menjadi “KKN”.  Perubahan  nama  dari  korupsi  menjadi KKN ini beralasan karena praktek korupsi memang terkait  koneksi  dan  nepotisme.  Tetapi  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  dampak  “penggantian”  ini  tidak baik  karena  KKN  ternyata  dengan  kata  tersebut praktek  korupsi  lebih  mudah  ditoleransi.  Dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.
Korupsi,  adalah  salah  satu  masalah  yang dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia.  Sejak  1998, masalah yang tidak pernah tuntas adalah pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. Indonesia memang memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi,  (KPK)  sebuah  lembaga  negara  yang ‘khusus’  dibuat  untuk  menyelesaikan  masalah korupsi  yang  dibentuk  pada  tahun  2002,  tetapi  tren korupsi  masih  saja  terjadi  di  Indonesia  selama  satu dekade terakhir. Pertanyaan yang selalu dikedepankan  kalangan  akademisi  maupun  aktivis anti-korupsi,  mengapa  fenomena  korupsi  hingga saat  ini  belum  dapat  diselesaikan  oleh  pemerintah? Apa solusi  yang tepat guna mengatasi masalah ini? Tren  yang  terjadi  dari  tahun  ke  tahun,  praktik politik  Indonesia  semakin  mengarah  pada  perilaku koruptif,  hingga  menyeret  tidak  hanya  aparatur birokrasi,  tetapi  juga  polisi,  politikus  hingga  aktor
yudisial.  Akibatnya,  korupsi  kini  menjadi  seperti ‘kanker’ yang tidak kunjung dapat dikeluarkan dari tubuh  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  (Hadiz, 2001; King, 2000).
Ada  beberapa  argumen  yang  menjelaskan  tentang penyebab  korupsi.  Paper  ini  hanya  akan  mengulas dua  pendekatan  dalam  memahami  fenomena korupsi-politik,  yaitu  perspektif  neoliberal  dan strukturalis ekonomi-politik.
Mainstream dari  kajian  korupsi  politik pasca-demokratisasi ketiga adalah perspektif neoliberal  yang  dimotori  oleh  beberapa  lembaga seperti IMF atau World Bank. Perspektif ini percaya bahwa  korupsi  disebabkan  oleh lack  of  public accountability dalam  mengelola  urusan-urusan pemerintahan  (Tanzi,  1998;  Amundsen,  2006; Amundsen,  2009).  Dalam  perspektif  ini,  korupsi didefinisikan sebagai the abuse of public power for private beneﬁt, atau  yang lebih  moderat: the use of public office for  private gain (Tanzi,  1998;  McNab and  Kailey,  2007;  The  World  Bank,  1997;  IMF, 1997).  Strategi  untuk  menghadapi  korupsi  dalam perspektif  ini  adalah  menyerahkan  wewenang- wewenang  publik  dari  negara  kepada  masyarakat, baik dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi  maupun  memperkuat  masyarakat  sipil (Umar, 2011; Khan, 1998; The World Bank, 2008). Kata  kunci  yang  sering  dipakai  untuk  menjelaskan strategi  ini  adalah Good  Governance, penegakan aparat  hukum,  atau  mekanisme rule  of  law yang baik (IMF,  1997;  Hadiz,  2011;Rinaldi  et.  al;  2007; Tanzi, 1998).
Paper  ini  ingin  menggunakan  pendekatan  yang sedikit  berbeda  dari  analisa  di  atas.  Dalam perspektif  struktural  yang  menggunakan  analisa pendekatan ekonomi-politik, korupsi dalam konteks ‘ private  gain  of  public  expense ’  terjadi  karena adanya  negara  yang  menjadi  instrumen,  atau bersifat  ‘otonom’  secara  relatif  dari  kepentingan kelas-kelas  dominan  (Alavi,  1972;  Wright,  1982; Mayer,  1993,  Miliband,  1969;  Walsh,  2012;  Hadiz dan  Robison,  2004).  Artinya,  korupsi  merupakan ekses  dari  negara  kapitalis  yang  melakukan akumukasi  kapital,  baik  untuk  kepentingan  kelas- dominan  maupun  untuk  kepentingan  dirinya- sendiri, dengan menggunakan struktur pemerintahan secara oligarkis, (Hadiz, 2001; Hadiz dan  Robison,  2004,  Aditjondro,  2006).  Dengan demikian,  dapat  dipahami  bahwa  korupsi  adalah bentuk kontradiksi-internal dari kapitalisme (Suryajaya, 2012), dan oleh sebab itu harus dilawan dengan melihat akar masalahnya, yaitu relasi politik yang  kapitalistik.  Kata  kunci  yang  bisa  digunakan untuk  menjelaskan  strategi  ini  adalah  oligarki,
negara  kapitalis,  atau state-captured  corruption (Hadiz,  2004;  Hadiz,  2005;  Rais,  2008;  Walsh, 2012, Sullivan, 2010).
Paper ini akan mencermatinya dari pendekatan  kedua.  Dalam  konteks Anti-Corruption Prospect  Index, perlu  ada  analisa  mengenai penjelasan  ekonomi-politik  atas  tindak  pidana korupsi.  Argumennya,  korupsi  bukan  hanya persoalan  ‘ the  abuse  of  public  power  for  private benefit saja, yang mana penyelesaiannya mengandaikan  adanya  supremasi,  tetapi  juga  harus dilihat  dari  prakondisi  material  yang  kemudian memungkinkan  korupsi itu  terjadi.  Artinya, penegakan supremasi hukum saja tidak cukup untuk melawan  korupsi,  tetapi  juga  perlu  ‘perlawanan’ yang  lebih  luas  untuk  memerangi  kondisi  material yang  memungkinkan  dan  menyebabkan  terjadinya korupsi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik, dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6).

## Hasil dan Pembahasan

## a. Implikasi ekonomi politik terhadap korupsi
Dalam  studinya  tentang  korupsi  di  Cina, Yuliantoro  (2012)  berargumen  bahwa  korupsi- korupsi  politik  yang  terjadi  di  Cina  sedikit banyaknya  lahir  dari  proses  reformasi  ekonomi yang  dimulai  sejak  kepemimpinan  Deng  Xiaoping. Dengan  membuka  keran  kebebasan  berusaha  bagi pengusaha  Cina  dan  menyediakan  iklim  investasi. Adanya kebebasan berusaha setelah bertahun-tahun di  bawah  komunisme  menyebabkan  adanya  ‘efek- samping’  dari  proses  reformasi  ekonomi,  yaitu korupsi.  Oleh  sebab  itu,  penting  untuk  diketahui relasi-relasi  ekonomi  politik  yang  terjadi  di Indonesia.  Paper  ini  mencoba  melihat  satu  jenis kasus korupsi.
Pada bagian ini, akan ada dua variabel yang diulas. Pertama, korupsi sebagai akumulasi-kapital, persoalan  paling  serius  dan  bermasalah  dari kapitalisme. Kedua, korupsi sebagai resultante dari oligarki  dan state  capture, formasi  awal  dari terbentuknya  negara  kapitalis  yang  merupakan

## 60 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 1, Bulan Maret Tahun 2018
instrumen  dari  kelas  dominan  untuk  berkuasa (Miliband, 1969, Alavi, 1972).
b. Akumulasi Kapital dan Demokrasi Liberal
Salah  satu  instrument  penting  dari  proses pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  adalah  adanya private  gain. Beberapa  kasus,  seperti  Hambalang yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, Bendahara  Umum  Partai  Demokrat,  terlihat  jelas bahwa  motif  yang  melatarbelakangi  kasus  tersebut adalah  akumulasi  kapital  dalam  tajuk  ‘pembiayaan politik’  (lihat  Tempo,  2012a;  Tempo,  2012b; Tribunnews,  2012).  Demokrasi  liberal  di  Indonesia masih terserimpung oleh praktik-praktik klientelisme  (Robison,  1986;  McIntyre,  2003).  Di sini,  Politisi  (pemangku  kepentingan  publik) memerlukan  ‘biaya’  untuk  meluluskan  keiginan politiknya,  yang  hanya  bisa  disediakan  oleh pengusaha. In  return, pengusaha  mendapatkan ‘kompensasi’ berupa proyek-proyek anggaran  yang dikuasai  melalui  patron  politisi  tersebut.  Hal  ini yang  terjadi  dalam  kasus  Hambalang,  di  mana posisi  politik  seorang  Nazaruddin  memudahkan para pengusaha korup untuk mengakumulasi kapital untuk tujuan politik, akibatnya, terjadi korupsi.
Pada  titik  ini,  “korupsi”  dipandang  bukan sekadar sebagai pelangggaran hukum, tetapi sebagai bagian  dari  akumulasi  kapital.  Dalam  perspektif Marxian,  korupsi  dipandang  sebagai  ‘wajah  jelek dari  demokrasi  yang  belum  usai”  ( ugly  face  of unfinished  democracy ”.  Dikatakan  belum  usai karena demokrasi melahirkan kebebasan yang tidak diimbangi  oleh  pembudayaan  demokrasi  sebagai sebuah  proses  kultural.  Akibatnya,  demokrasi liberal membuat kebebasan tanpa batas, melahirkan praktik  korupsi.  (Sullivan,  2002).  Artinya,  korupsi adalah  simbol  kegagalan  demokrasi  ( the  failure  of democracy ).  Mengapa  demokrasi  dikatakan  gagal? Sebab  demokrasi  hanya  melahirkan  proses-proses klientelistik  dan  oligarki  antara  kelas  kapitalis  dan negara. Negara hanya menjadi instrumen dari kelas berkuasa  untuk  berkuasa  dan  mengakumulasi kapitalnya dengan jalan politik.
Dalam  logika  Marxian,  akumulasi  kapital adalah  keuntungan  kunci  dari  kapitalisme  (Marx, 1887).  Logika  kapitalisme  mensyaratkan  adanya sirkulasi (rumus: M-C-M1). M1 adalah capital yang diakumulasikan. Agar capital dapat diakumulasikan, uang  harus  diubah  dulu  menjadi  komoditas. Rumusan  ini  dapat  dioperasikan  juga  pada  ranah politik. Agar  sebuah  komoditas  (politik)  bisa diubah  menjadi  kapital  (m1),  perlu  ada  biaya  (m). Biaya  tersebut  diakumulasikan  untuk  menjadi komoditas.  Proses  transformasi  dari  komoditas menjadi  kapital  itulah,  pada  ranah  politik,  yang kemudian  menyebabkan  korupsi.  Mengapa  hal  ini
bisa  terjadi?  Penjelasan  sederhananya:  politik dibatasi  oleh  ‘hukum’,  sebab  sumber  daya  yang memungkinkannya  untuk  melakukan  akumulasi tersebut adalah milik negara (dalam konteks industri yang  digambarkan  oleh  Marx,  aktivitas  akumulasi- kapital  tersebut  beroperasi  dalam  eksploitasi  kerja buruh).
Oleh  sebab  itu,  seorang  politisi  harus mencari  pembiayaan  dengan  melakukan  aktivitas ‘di-luar-hukum’ dengan membajak kekayaan negara melalui  kekuasaan  politiknya.  Dalam  logika Marxian,  akar  masalahnya  jelas  bukan  pelanggaran hukumnya, tetapi akumulasi kapital yang embedded dengan  proses  demokrasi  liberal  (politik  biaya- tinggi). Akumulasi kapital inilah yang memungkinkan  korupsi  terjadi,  karena  penguasaan sektor  publik  untuk  mengumpulkan  kapital  hanya mungkin  dilakukan diluar-hukum,  atas kepentingan yang  bersifat  ekonomis-politis.  Inilah  yang  terjadi dalam kasus pengadaan proyek bermasalah Hambalang yang melibatkan Angelina Sondakh dan Nazaruddin, yang diikuti oleh pihak-pihak lain.

## c. Oligarki  dan  Restorasi  Kepentingan  Kelas Dominan
Term  Oligarki  diperkenalkan  untuk  melihat penguasaan  sumber  daya  publik  oleh  segelintir  elit dengan  relasi  klientelistik  (Robison,  1986;  Hadiz dan  Robison,  2004;  McIntyre,  2003;  Guniev  dan Sonin, 2007). Oligarki terjadi ketika ada sifat suka- sama-suka antara penguasa dan pengusaha, sehingga  aturan  yang  dibuat  oleh  penguasa,  juga keuntungan  yang  diberikan  oleh  pengusaha, diberikan  oleh  masing-masing  pihak.  Motif  dari korupsi  politik  adalah  mempertahankan  eksistensi kekuasaan. Dalam kasus Hambalang, Anas Urbaningrum  memerlukan financial  backup untuk membiayai  aktivitas  politiknya  di  partai  demokrat, sehinga dengan demikian ia dapat memastikan kursi kekuasaan  sekaligus  mempreservasi  kekuasaannya (Tempo,  2012a). Financial  Backup itu  dilakukan dengan  dua  hal: Pertama, mencari  pengusaha  yang bisa  memberikan  kepastian  biaya  terhadapnya. Kedua, bermain dalam proyek di  kementerian  yang dikuasai  oleh  partainya. Ketiga, dengan  bermodal jejaring  yang ada, ia dapat  menguasai  sumber dana yang ada pada struktur negara.
Inilah  yang  disebut  dengan  oligarki:  Ketika struktur  negara  dikuasai  oleh  satu  atau  dua kepentingan  dan  membuat  kesempatan  orang  lain untuk  mengakses  sumber  daya  tersebut  terhambat. Oligarki lahir dari struktur politik yang klientelistik. Struktur  politik  yang  berciri  patron-klien  tersebut ditandai  oleh  adanya  simbiosis  mutualisme  antara politisi  dengan  pemilik  modal.  Motifnya,  politisi
memerlukan modal untuk biaya politiknya, sementara pengusaha memerlukan dukungan politik untuk eksistensi usahanya. Akibatnya, ada hubungan yang koruptif di level pemerintah. Dalam perspektif  ekonomi-politik,  oligarki  melahirkan private  gain :  adanya  bagian  yang  besar  yang didapatkan  oleh  politisi  dari  pengusaha  membuat uang  negara  masuk  ke  ‘kantong’  pengusaha  dan ‘politisi’.  Di  kasus  Anas  Urbaningrum,  hal  ini terlihat  dari  upayanya  menggunakan  proyek anggaran  untuk  memenangi  kursi  Ketua  Umum Partai Demokrat –sebuah abuse of public power for private benefit.
Bagaimana  oligarki  beroperasi  sebagai korupsi ?  Ada  sebuah  istilah  yang  kemudian berkembang,  terutama  dalam  konteks  Indonesia pasca-Orde  Baru: State-Captured  Corruption. Hadiz  dan  Robison  (2004)  menjelaskan  bahwa pasca-Orde  Baru,  terjadi  fenomena  rekonstitusi oligarki  yang  beroperasi  melalui  ‘kembalinya’  elit- elit  ekonomi  dan  politik  lama  yang  terlibat  dalam tiang  pancang  fondasi  rezim  Soeharto.  Mereka kembali  menemukan  posisinya  sebagai  elit-elit bisnis dan politisi. Bedanya, di  era ini, politisi dan pebisnis  korup  tersebut  melakukan  aktivitasnya tidak  melalui  struktur  birokrasi  negara  seperti zaman  Orde  Baru,  melainkan  jalur  politik parlementer.
Akibatnya,  struktur  politik  parlementerian dipenuhi  oleh  berbagai  anomali:  korupsi  yang terjadi melibatkan banyak aktor dan banyak sektor. Pengusaha  menggunakan  struktur  politik  untuk mendesain  kebijakan,  aturan  hukum,  serta  aturan main  dalam  berbagai  kompetisi  bisnis  atau  politik yang menguntungkan dirinya dan memungkinkannya  melakukan  akumulasi  kapital (Matei,  2009).  Inilah  yang  disebut  dengan state- captured corruption yang muaranya adalah restorasi kepentingan kelas dominan.
Dalam  kasus  Hambalang,  kita  bisa  melihat modus paling kuat dari state captured corruption ini. Korupsi  beroperasi  melalui  digunakannya  struktur negara  (proyek  Hambalang)  oleh  politisi  korup untuk  kepentingan  pribadinya.  Seluruh  desain, aturan  main,  hingga  proses  permainan  dimainkan oleh  kekuatan  politik  yang  berorientasi  pada akumulasi  kapital.  Sudah  barang  tentu,  diperlukan “orang dalam” dari Kementerian yang bersangkutan untuk  menyukseskan proyek korupsi tersebut.  Pada titik  inilah,  struktur  negara  (kementerian  Pemuda dan  Olahraga)  dibajak  oleh  kepentingan  pemilik modal  yang  berkolaborasi  dengan  politisi  untuk menyukseskan kepentingan diri-sendiri.
d. Korupsi  dan  The  Capitalist  State:  Sebuah Kesimpulan.
Penelusuran  kasus  Hambalang  dengan menggunakan  analisa  ekonomi-politik  tersebut melahirkan  sebuah  kesimpulan:  korupsi  adalah bagian utama dari trayektori “negara kapitalis”. Jika menggunakan  trayektori  yang  dikembangkan  oleh Marx  sampai  ke  Miliband,  kendati  diproblematisir oleh  Poulantzas,  “negara  kapitalis”  adalah instrumen  dan  representasi  kekuasaan  dari  kelas borjuasi/kelas  dominan.  Lahirnya  korupsi  dalam sebuah dinamika politik, dalam perspektif ekonomi- politik, adalah bentuk formatif dari negara kapitalis. Ia beroperasi melalui akumulasi-kapital dan formasi oligarki  yang  kemudian  membajak  struktur  negara untuk  kepentingan  pribadi  ( the  abuse  of  public power for private benefit ).
Hanya saja, muncul pertanyaan: jika korupsi adalah  sebuah  bentuk  formatif  dari  “negara kapitalis”,  mengapa  pendekatan  neoliberal  yang juga  pro  pada  kapitalisme  justru  mengampanyekan untuk  melawan  korupsi  di  negara-negara  dunia ketiga?  Jawabannya,  menurut  kami,  adalah sifat dari  korupsi  yang  melawan-hukum. “Hukum”  – meminjam  Foucault—adalah  instrumen  lain  dari negara kapitalis untuk mengoperasikan disciplinary power dan governmentality power kepada masyarakatnya
(Nadesan, 2007).
Logika kapitalisme  primitif  telah  berevolusi  menjadi kapitalisme  neoliberal  yang  beroperasi  tidak  hanya pada ranah “negara” namun juga “masyarakat”.
Oleh  sebab  itu,  dengan  menggunakan konsep governmentality Foucault, masyarakat perlu diperkuat  untuk  melawan  korupsi  agar  bisa diinjeksikan  dengan  logika  kapitalisme  pasar. Caranya  adalah  menghidupkan  partisipasi  dan akuntabilitas  public.  Logika  perlawanan  korupsi dalam  pendekatan  neoliberal  sama-sekali  tidak menyasar  ke  arah  akumulasi  kapital,  sebagaimana dianut  oleh  kaum  Marxis,  karena  memang perlawanan  terhadap  korupsi  primitif  adalah jalan- lain dari  akumulasi  kapital  dalam  bentuknya  yang lebih baik.
Hal yang menjadi kekhawatiran adalah akan terjadi,  setelah  masyarakat    diinjeksi  oleh  logika anti-korupsi untuk menyukseskan proyek kepentingan pasar, korupsi lahir justru dari institusi pasar  itu  sendiri,  bukan  sebagai  sesuatu  yang melawan-hukum,  tetapi  sebagai  sesuatu  yang menindas  kepentingan  masyarakat  yang  tidak memiliki  modal  dan  akses  terhadap  pasar.

## 62 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 1, Bulan Maret Tahun 2018
Fenomena ini bisa melanda Negara ini di masa yang akan datang.

## Simpulan
Merangkai  kata  untuk  perubahan  memang mudah.  Namun,  melaksanakan  rangkaian  kata dalam  bentuk  gerakan  terkadang  teramat  sulit. Dibutuhkan  kecerdasan  dan  keberanian  untuk mendobrak  dan  merobohkan  pilar-pilar  korupsi yang  menjadi  penghambat  utama  lambatnya pembangunan  ekonomi  di  Indonesia.  Korupsi  yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah dituntaskan,  karena  pembunuhan  terhadap  wabah tersebut  tidak  pernah  tepat  sasaran  ibarat  “yang sakit kepala, kok yang diobati tangan “.
Pemberantasan korupsi seakan hanya menjadi  komoditas  politik,  bahan  retorika  ampuh menarik  simpati.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan kecerdasan  masyarakat  sipil  untuk  mengawasi  dan membuat  keputusan  politik  mencegah  makin mewabahnya  penyakit  kotor  korupsi  di  Indonesia. Memang tidak memudahkan menghilangkan korupsi tetapi harus diupayakan untuk meminimalisasi korupsi. Saran
Pemerintah Republik
Indonesia harus menegakkan  hukum  pada  pelaku  korupsi  di Indonesia agar tidak mewabahnya tindakan korupsi. Perbaikan  etika  pejabat  perlu  dilakukan  dengan memberikan  pendidikan  moral  yang  berkelanjutan sehingga  kegiatan  korupsi  di  minimalisir  tindakan koropsi di Indonesia.

## Daftar pustaka
[1] Aditjondro,  George  J. Korupsi  Kepresidenan: Reproduksi  Oligarki  Berkaki  Tiga  Istana,  Tangsi, dan Partai Penguasa (Yogyakarta: LKIS, 2006).
[2] Alavi, Hamza. The Capitalist State in Post-Colonial Societies:  Pakistan  and  Bangladesh. New  Left Review no. 69, 1972.
[3] Akhiar Salmi, Paper 2006, “Memahami UU tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”,  MPKP, FE,UI.
[4] Amundsen, Inge. Political Corruption: An Introduction  to  the  Issues (Bergen:  Chr.  Michelsen Institute, 1999).
[5] _________. Political  Corruption (Bergen:  Chr. Michelsen Insitute, 2006).
[6] Guniev, Sergei dan Konstantin Sonin. Dictators and Oligarchs:  A  Dynamic  Theory  of  Contested Property  Rights. Paper  presented  at  ISNIE Conference ( http://ssrn.com/abstract=983908 ).
[7] Hadiz,  Vedi  R.  “The  State  of  Corruption: Indonesia”  dalam  Vinay  Bhargava  dan  Emil
Bolongaita. Challenging  Corruption  in  Asia:  Case Studies  and  a  Framework  for  Action (Washington: The World Bank, 2004).
[8] _________. Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto (Jakarta: LP3ES, 2005).
[9] Jeremy Pope,” (2000), Confronting Corruption: The
Element of National Integrity System”,
Transparency International .
[10] Khan, Mushtaq  A.  “The  Role  of  Civil  Society  and Patron-Client  Networks    in  the  Analysis  of Corruption” in Corruption and Integrity Improvement  Initiatives  in  Developing  Countries (New Yorkl:UNPD , 1998).
[11] Marx,  Karl. The  Capital:  Critique  on  Political Economy.
Marxist Internet
Archive.
http://www.marxists.org/
[12] Matei, Andrea. State Capture versus Administrative Corruption:  Comparative  Study  for  the  Public Health Service in Romania. 2007.
[13] Mayer,  Andrew. Marx,  Lenin,  and  Corruption  of the Working Class. Political Studies, 1993.
[14] McIntyre,  Andrew. Institutions  and  the  Political Economy  of  Corruption  in  Developing  Countries. Discussion  Paper,  Workshop  on  Corruption (Stanford: Stanford University Press, 2003).
[15] McNab, Robert dan Kathleen Bailey. Manuscript 2: Defining Corruption.
[16] Miliband,  Ralph. The  Capitalist  State:  A  Reply  to Poulantzas (New Left Review, 1969).
[17] Mubaryanto,  Artikel,  “  Keberpihakan  dan Keadilan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, UGM, 2004
[18] Nadesan, Najia Holmer. Governmentality, Biopower, and Everyday Life. (London: Routledge, 2008).
[19] Rais, Amien. Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan  Indonesia! (Yogyakarta:  PPSK  Press, 2008).
[20] Robert  A  Simanjutak,”  (2003),  Implementasi Desentralisasi Fiskal:Problema, Prospek, dan Kebijakan”, LPEM UI.
[21] Rinaldi,  Taufik  et.  al. Memerangi  Korupsi  di Indonesia  yang  Terdesentralisasi (Jakarta: Justice for Poor, The World Bank, 2007.
[22] Richard  Robison. Indonesia:  The  Rise  of  Capital (New York: Equinox, 1986).
[23] __________  dan  Vedi  Hadiz. Reorganising  Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (London: Routledge, 2004)
[24] Sullivan, Stefan. Marx for a Post-Communist Era in Poverty,  Corruption,  and  Banality (London: Routledge, 2002).
[25] Suryajaya,  Martin. Materialisme  Dialektis:  Kajian Marxisme  dan  Filsafat  Kontemporer (Yogyakarta: LKiS, 2012).
[26] Sudjijono,  Budi.2008.  Resesi  Dunia  dan  Ekonomi Indonesia.Jakarta: Golden Terayon Press.
[27] The  World  Bank. Helping  Countries  Combat Corruption:  The  Role  of  World  Bank (Poverty
Reduction  and  Economic  Management,  The  World Bank, 1997).
[28] Tanzi, Vito. Corruption Around the World: Causes,
Consequences, Scope and Cures. (IMF Staff Papers, 1998).
[29] Umar,  Ahmad  Rizky  Mardhatillah. Memerangi Korupsi, Memperkuat Partisipasi. Jawa Pos, 4 April 2011.
[30] Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
[31] Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan Daerah.
[32] Wright,  Erik  Olin. Reading  Guide  to  Political Power  and  Social  Classes  by  Nicos  Poulantzas (University of Wisconsin, 1982, revised).