Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022

## SAH TIDAKNYA PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN TEORI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU
Oleh:
Sonny Gondo Hudaya
Prodi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
sonnygondo7@gmail.com

## ABSTRAK
Berkembangnya teknologi modern  yang dikenal dengan cyber notary maka menghendaki seluruh  jabatan  terutama  dalam  hal  ini  jabatan  notaris  untuk  menjalankan  tugas  dan kewenangannya sebagai Notaris dengan cara berbasis teknologi. Sehingga suka tidak suka globalisasi  yang  mendatangkan  peluang,  tantangan,  kebaikan  dan  juga  keburukan merupakan tantangan yang harus dihadapi Notaris. Dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  harus dipersiapkan dengan baik dan matang agar peluang di era globaliasai dapat diraih  dengan baik oleh Notaris,  karena dalam suatu perbuatan hukum  antara pihak-pihak terkait  sangat diperlukan  adanya peran dari Notaris sebagai pihak  ketiga  yang dipercayakan  selayaknya Notaris yang merupakan Pejabat Umum. Dengan begitu Pembuatan akta secara elektronik belum  memperoleh  landasan  hukum  yang  kuat  sehingga  belum  memberikan  jaminan kepastian  hukum  serta  teori  hukum  hans  kelsen  yang  mengajarkan  teori  hukum  tangga dimana sistem hukum harus tunduk pada hirarki. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya.  Dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Jabatan  Notaris    mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi  Elektronik  yang  memberikan  batasan  dengan  mengecualikan  akta  notaril  tidak temasuk dalam  kategori  informasi/dokumen elektronik. Dalam substansi hukum  yang ada saat  ini  belum  mampu  memfasilitasi  berbagai  kepentingan  masyarakat.  Karena  substansi hukum  tersebut  belum  mengakomodir  kepentingan  masyarakat,  aturan  hukum  yang  ada tidak  mampu  beradaptasi  dengan  hal-hal  baru  yang  terjadi  di  masyarakat,  sehingga berdampak tidak adanya jaminan kepastian hukum.
Kata Kunci : Akta Notaris, Hukum Positif, Sistem Elektronik.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  diwakili  oleh  wakil  rakyat yang  dipilih  oleh  masyarakat  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan  memiliki  tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Negara. Salah satu Visi dan Misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia ini yang terdapat di dalam alinea keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (untuk selanjutnya  disingkat  “UUD  1945”).  Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  berkaitan  dengan kesehatan  warganya.  Dalam  Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dimaksudkan  untuk melindungi  kesehatan  masyarakatnya.  Dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  menimbulkan akibat tingkah laku dari manusia.
Hukum  menguasai  akibat  tingkah  laku  dari  manusia.  Hukum  mencampuri  urusan manusia sebelum manusia dilahirkan dan masih mencampurinya sesudah manusia meninggal. 1
Oleh  karena hal  itu, Negara  Indonesia disebut negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ke-tiga dan disahkan 10 November 2001yang menjadi hukum positif di negara  indonesai. Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana memiliki makna bahwa  segala  aspek  kehidupan  dalam  kemasyarakatan,  kenegaraan  dan  pemerintahan  harus senantiasa  berdasarkan  atas  hukum.  Hukum  merupakan  kekuasaan  hidup,  yaitu  sebagai kekuasaan yang memaksa dan mengatur, tetapi hukum juga merupakan kekuasaan yang tetap bergerak dan berkembang karena pengadilan selalu membuat aturan-aturan baru. 2
Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif juga akan berkembang sesuai  dengan  tujuannya,  terhadap  hukum  positif  pun  akan  mengalami  perubahan  dan berkembang sebagaimana aturannya dibutuhkan oleh masyarakatnya pada saat itu. 3 Nawiasky mengkhususkan  pembahasannya  pada  norma  hukum  saja  sebagai  Penganut  aliran  hukum positif,  hukum  disinipun  diartikan  identik  dengan  perundang-undangan  (peraturan  yang dikeluarkan oleh pengusaha). Dalam hal  ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (untuk  selanjutnya  disebut  “UU  ITE”)  yang  mengatur perkembangnya  teknologi  komputer  dan  teknologi  komunikasi,  dimana  berbagai  komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer yang mengarah pada perkembangan internet.  Secara  umum,  jaringan  komputer  ialah  gabungan  komputer  dan  alat  perangkatnya
1 L.J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), Hlm.6
2 Ibid ., Hlm.5
3 R. Abdoel Djamali, “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm.7
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
yang terhubung dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi. 4 Hal ini tentu sangat berpengaruh dan bermanfaat terhadap kegiatan masyarakat terutama dalam menjalankan kehidupan  sehari-hari,  khususnya  dalam  masa  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (untuk selanjutnya disebut “COVID- 19”) yang hingga saat ini melanda seluruh dunia.
Untuk  mengatasi  Pandemi  COVID-19  ini  Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  yang harus  ditaati  demi  melindungi  dan  mensejahterakan  rakyatnya.  Salah  satu  peraturan  yang dikeluarkan pemerintah  adalah Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (untuk selanjutnya disebut “PP No. 21/2020”) yang bertalian dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Pernyebaran COVID-19 yang ditujukan untuk daerah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali (untuk selanjutnya disebut “PPKM”) yang sampai saat  ini  masih  berlaku  dengan  peraturan  turunannya.  Filosofi  dikeluarkan  PP  No.  21/2020 tercantum dalam konsideran butir B yang menyatakan “bahwa dampak penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah  satunya  dengan  tindakan  PSBB  dan  dilanjutkan  dengan  PPKM.  Dengan  adanya  PSBB dan  PPKM  ini  menimbulkan  masalah  hukum  terkait  dengan  pembuatan  akta  notaris.  Para penghadap dan notaris pastinya akan  sulit untuk bertemu secara tatap muka  seperti biasanya karena keadaan yang tidak memungkinkan selama COVID-19 ini berlangsung. Sehingga dalam era globalisasi ini merupakan era yang harus dijalankan oleh setiap warga yang salah satunya memiliki profesi  sebagai Notaris. Hal  ini  tidak dapat dihindari  karena ketika seseorang tidak bisa  mengikuti  suatu  perkembangan  jaman  maka  akan  terjadi  ketertinggalan  bagi  orang tersebut.  Sehingga  suka  tidak  suka  globalisasi  yang  mendatangkan  peluang,  tantangan, kebaikan  dan  juga  keburukan  merupakan  tantangan  yang  harus  dihadapi  seorang  Notaris. Dengan  berkembang  pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  harus  dipersiapkan  dengan  baik  dan  matang  agar  peluang  di  era globaliasai dapat diraih dengan baik.
Era ini membuat peran Notaris untuk dapat turut serta dalam perkembangan teknologi informasi  dan  telekomunikasi  ini,  karena  dalam  suatu  perbuatan  hukum  antara  pihak-pihak terkait  sangat  diperlukan  adanya  peran  dari  Notaris  sebagai  pihak  ketiga  yang  dipercayakan
4 Josua Sitompul, “ Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw ” (Jakarta: Tata nusa, 2012), Hlm. 20.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
selayaknya  Notaris  yang  merupakan  Pejabat  Umum.  Sehingga  peran  Notaris  dalam perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta apabila dikaitkan dengan keadaan pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Notaris dalam hal ini dituntut untuk bisa  dan mampu menggunakan  konsep cyber notary agar dapat menciptakan suatu pelayanan jasa  yang cepat, tepat, dan efisien. Sehingga mampu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang ada di  Indonesia. Kewenangan notaris dalam bidang Cyber Notary secara eksplisit disebut dalam penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (utuk  selanjutna  disebut “UUJNP”)  yang  berbunyi  “Yang  dimaksud  dengan  “kewenangan  lain  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-  undangan”,  antara  lain,  kewenangan  mensertfifikasi  transaksi  yang dilakukan  secara elektronik ( cyber notary ), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara cyber  notary .  Istilah  sertifikasi  berasal  dari bahasa  Inggris  yaitu  ’ certification ’  yang  berarti  keterangan,  pengesahan. 5 Sertifikasi  yang dilakukan oleh Notaris selanjutnya disebut akta notaris seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 7  UUJNP,  menyatakan  bahwa:  “Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” Kemudian jika dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  dibawah  tangan  dan  ditandatangani  pada  saat  itu juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris.  Berdasarkan  rumusan  tersebut  jelas  disyaratkan adanya  pertemuan  fisik  dan/atau  secara  langsung  antar  para  pihak  dihadapan  Notaris  secara langsung face  to  face .  Sedangkan  dalam  konsep cyber  notary justru  sebaliknya,  bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi. Disinilah  timbulnya  konflik  pertentangan  hukumnya  antara  produk  akta  Notaris  secara konvensional dengan produk berupa akta notaris secara elektronik atau Cyber Notary.
5 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Hukum Inggris Indonesia , Gramedia Utama, Jakarta, 2012, hlm. 110.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah yang bersifat umum  yang ditetapkan  yang  berdaulat  sebagai  pedoman  perilaku  bagi  masyarakat  dibawah  penguasa. Perintah  yang  bersifat  umum  merupakan  hukum  positif  oleh  karena  itu  kemajuan  teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh  informasi  secara  otonom.  Sekat-sekat  informasi  dengan  sendirinya  menghilang oleh  inisiatif  kuat  individu  yang  ingin  mengetahui  lebih  jauh  apa  yang  terjadi  sekitarnya. Masyarakat  memiliki  akses  terhadap  sumber  informasi  dimanapun  mereka  berada. Konsekuensinya,  masyarakat  menjadi  kritis  dan  tanggap  terhadap  banyak  hal  yang berkembang.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  merupakan  suatu  yang harus  ada  dan  diikuti  oleh  masyarakat  modern  saat  ini.  Sumbangan  teknologi  informasi  dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan  sehari-hari  tentunya  sangat  berpengaruh.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  aktivitas  kita yang  kerap  kali  ditunjang  dengan  teknologi  informasi  itu  sendiri  yang  mampu  menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia.
Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat, telah memunculkan adanya sebuah media baru. Keberadaan media baru ini diantaranya adalah munculnya internet. Internet sebagai  sebuah produk teknologi  komunikasi, meski  sudah berkembang  sejak puluhan tahun yang  lalu,  namun  hingga  saat  ini  keberadaannya  semakin  dibutuhkan  oleh  hampir  semua masyarakat  dunia.  Perkembangan  internet,  yang  juga  disebut  teknologi  jaringan  komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan cyberspace, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru, yaitu realitas virtual ( virtual reality ). Lebih lanjut Onno W. Purbo dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: internet sering disosialisasikan  sebagai  media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi,  kemapanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi. 6 Oleh karena itu demokratisasi, keterbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas,
6 Titik Triwulan Tutik. “Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional .” (Jakarta: Media Group, 2014) Hlm. 370
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
perdagangan  bebas  yang  diimbangi  oleh  kemampuan  intelektual  dan  profesionalisme  yang tinggi yang menjadi ciri khas dunia informasi mendatang di era globalisasi.
Dalam  era  globalisasi  yang  bertepatan  dengan  adanya  penyebaran  COVID-19  yang masih berlangsung, masyarakat mau tidak mau harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan,  salah  satunya  adalah  PSBB  dimana  protokol  ini  menimbulkan  masalah  hukum terkait dengan pembuatan akta notaris. Para penghadap dan Notaris menjadi sulit untuk bertemu secara  tatap  muka  seperti  biasanya  karena  keadaan  yang  tidak  memungkinkan.  Sebagai masyarakat  yang  taat  akan  peraturan  hukum  yang  ada  masyarakat  harus  mengikuti  protokol PSBB dan PPKM demi terjaminnya  kesehatan dan agar pandemi COVID-19 yang terjadi  ini cepat  selesai  dan  berlalu.  Oleh  karena  itu  diterapkan work  from  home atau  kerja  di  rumah melalui media elektronik yang dilakukan secara online, yang dimana work from home ini juga berlaku  bagi  lingkup  kerja  Notaris,  dimana  Notaris,  penghadap  dan  saksi  tidak  lagi  dapat bertemu seperti biasanya, sebagaimana surat himbauan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan  Notaris  Indonesia  (untuk  selanjutnya  disebut  “INI”)  Nomor  65/33-III/PP-INI/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang menghimbau bahwa:
“1. Seluruh kantor Notaris diwajibkan untuk melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah diterbitkan dan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah. 2.  Bagi  rekan-rekan  pengurus  agar  sementara  waktu  membatasi/mengurai  atau  menunda kegiatan yang berbentuk seminar, diskusi hukum, FGD, atau kegiatan  lain yang sejenis  yang sifatnya mengumpulkan banyak anggota/orang.
3.  Mengurangi  aktivitas  di  kantor  atau  di  luar  kantor,  apabila  tidak  ada  keperluan  yang mendesak,  pekerjaan-pekerjaan  yang  wajib  diselesaikan  semaksimal  mungkin  dapat diselesaikan di rumah.
4.  Dalam  hal  mengharuskan  melaksanakan  tugas  di  luar  rumah/kantor,  hindari  kerumunan orang atau tetap menjaga jarak dengan klien.
5. Selalu menjaga Kesehatan dan kebersihan kantor.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  munculah  perdebatan  mengenai  adanya  akta yang  dibuat  secara  elektronik.  Pembuatan  akta  notaris  secara  elektronik  ini  menimbulkan keuntungan dan tantangan bagi Notaris sendiri yaitu harus meningkatkan ilmu pengetahuannya dan  kecakapannya  dalam  menggunakan  perangkat  elektronik,  sedangkan  keuntungannya adalah  penerapan  pembuatan  akta  secara  elektronik  ini  dapat  mencegah  atau  memutus  mata rantai  pandemi  COVID-19.  Pengertian  dari  Notaris  sendiri  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1) UUJNP, menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
akta autentik dan memilki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang  disumpah  untuk  bertindak  sesuai  dengan  hukum  yang  semestinya,  sehingga  dapat dikatakan  notaris  sangat  diperlukan  untuk  kepastian  legalitas  perbuatan  maupun  untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. 7
Berdasarkan  UUJNP,  dapat  dilihat  bahwa  Notaris  memiliki  peran  dan  fungsi  yang penting  dalan  legalitas  transaksi  di  Indonesia,  bahkan  Notaris  juga  dipahami  sebagai  pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam  pembuatan  akta,  melainkan  juga  sebagai  saksi  atau  penengah  dari  transaksi  yang dilakukan. 8 Berdasarkan  pengertian  tersebut  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  Notaris memiliki  wewenang  dalam  membuat  sebuah  akta,  dimana  wewenang  (atau  sering  ditulis dengan  istilah  kewenangan)  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  diatur  dan  diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan  yang  bersangkutan  dan  memiliki  batasan  sebagaimana  tercantum  dalam  peraturan perundang- undangan yang mengaturnya. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  (untuk  selanjutnya  disebut  “UUJN”)  maupun  UUJNP  belum  secara  tegas  mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik.
Definisi akta notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJNP adalah: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” berdasarkan Pasal 1 angka 7 memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan Notaris, artinya para pihak harus  menghadap  kepada  notaris.  Ketentuan  dari  pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUH Perdata”) yang di dalamnya mengatur akta autentik termasuk  juga  akta  notaris,  wajib  dibuat  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan
7 Rudyanti  Dorotea  Tobing. Aspek-Aspek  Hukum  Bisnis,  Pengertian,  Asas,  Teori  dan  Praktik . (Yokyakarta: Lasbang Justia, 2012) Hlm. 6
8 Edmon  Makarim. Notaris  dan  Transaksi  Elektronik,  Kajian  Hukum  Tentang  Cybernotary  atau Elektronik Notary , (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), Hlm 7
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum  yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik.
Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna.  Sempurna  di  sini  berarti  hakim  menganggap  semua  yang  tertera  dalam  akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama  tersebut  adalah  tidak  benar.  Ada  beberapa  alasan  yang  menunjang  kekuatan  hukum sebuah  akta  autentik.  Akta  autentik  dibuat  dihadapan  seorang  pejabat  umum  sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan  bahwa  peluang  untuk  membuat  akta  notaris  dengan  memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat UUJN dan UUJNP mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.
Demikian  pula  pengaturan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  pembuatan akta  secara  elektronik  dalam  UU  ITE.  Undang-Undang  ini  secara  tegas  memberikan pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Hal ini dapat dilhat  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE,  yang  menyebutkan  bahwa  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta.  Sehingga  akta  notaris  yang  dibuat  secara  elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE.
Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4), maka akta notaris yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah.  Maka,  keautentikan  atau  kekuatan  pembuktian  dari akta  yang dibuat oleh Notaris dalam hal  ini tidak ada dan tidak terpenuhi. Ketentuan hukum tentang akta autentik yang diatur dalam UUJN, UUJNP dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa  penerapan  perkembangan  teknologi  informasi  dalam  pembuatan  akta  autentik  secara elektronik  oleh  Notaris  masih  sulit  untuk  diterapkan,  mengingat  ketentuan  hukum  yang mengatur tentang otensitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan akta
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
yang dibuat secara elektronik oleh Notaris. Edmon Makarim menjelaskan bahwa: “Sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam undang-undang jabatan notaris, tetapi akan potensial muncul masalah karena adanya keharusan pembacaan dan penanda waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi (time stamping). Oleh karena itu para pihak yang bertransaksi dengan notaris terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan  dipakai  dalam  suatu  transaksi  elektronik.” 9 Mengingat  Notaris  sebagai  pejabat  umum berwenang untuk membuat akta autentik, bahwa  keautentik-an sebuah akta dibuat  dihadapan Notaris  sesuai  dengan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  untuk  akta  yang  dibuatnya  hal  ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJNP huruf c, dan m: “c. Melekatkan surat dan dokumen serta  sidik  jari  penghadap  pada  Minuta  Akta  m.  Membacakan  Akta  di  hadapan  penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”
Dengan  adanya  akta  elektronik  mengakibatkan  tidak  dapat  diberikannya  kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas jabatan Notaris yang baik ada asas-asas yang harus dijadikan pedoman salah satunya ialah asas kepastian hukum. Habib Adjie mengemukakan: “Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang  akan  diambil  untuk  kemudian  dituangkan  dalam  akta.  Bertindak  berdasarkan  aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan  atau  oleh  Notaris  telah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.” 10 10 Karena hal ini  maka  pembuatan  akta  notaris  sangat  tidak  dimungkinkan  untuk  dibuat  secara  elektronik, karena kehadiran seorang Notaris, penghadap dan saksi adalah suatu kewajiban sehingga dapat dibuat berita acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat serta disaksikan Notaris sendiri yang dapat menjamin para pihak serta memberikan kepastian kepada para pihak.
Namun,  permasalahan  mengenai  pembuatan  akta  notaris  secara  elektronik  juga ditemukan  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (untuk selanjutnya  disebut  “UUPT”),  dimana  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (untuk
9 Emma Nurita. Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran . (Jakarta: Refika Aditama, 2014). Hlm 8
10 Habib  Adjie, Hukum  Notaris Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris , (Bandung:PT. Refika Aditama, 2014). Hlm 36
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
selanjutnya disebut “RUPS”) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan  dengan  ketentuan  yuridis  mengenai  kehadiran  dari  Notaris,  para  pihak  dan  juga saksi  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  16  ayat  (9)  UUJNP.  Tetapi,  persoalan  ini  pun bertentangan  dengan  adanya  pembatasan  terhadap  pembuatan  akta  notaris  secara  elektronik dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE.  Apabila  dilihat  pasal-pasal  tersebut  diatur  dalam  Undang- Undang yang berbeda, dimana salah satu pasalnya dalam melaksanakan RUPS mengeliminasi ketentuan mengenai  kewajiban Notaris sebagaimana Pasal  16 ayat (1) huruf c dan  m, ketiga peraturan  yang  bertentangan  tersebut  dapat  menyudutkan  Notaris  ketika  akta  RUPS  tersebut bermasalah  dan/atau  bila  dijadikan  sebgai  bukti  dalam  proses  peradilan,  serta  Notaris  dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJNP. Bila dilihat dengan asar preferensi perundang-undangan lex specialis derogate legi genrali, asas ini merujuk pada tiga peraturan perundang- undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan Undang-Undang, dan yang membuat Undang-Undang tersebut adalah lembaga yang sama.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  masih  diperlukan  pengkajian  lebih  lanjut  tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan,  terutama  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Substansi  hukum  dalam pembuatan  akta  secara  elektronik  belum  terakomodasi  atau  peraturannya  belum  tersedia seutuhnya  baik  dalam  UUJN,  UUJNP,  UUPT  maupun  dalam  UU  ITE.  Padahal,  UUJN  dan UUJNP  kedua  Undang-Undang  tersebut  merupakan  landasan  hukum  bagi  Notaris  dalam menangkap  peluang  pembuatan  akta  secara  elektronik  sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan masyarakat modern saat  ini. Meskipun di dalam UUJN, UUJNP dan UU ITE pembuatan  akta  secara  elektronik  belum  dimungkinkan  untuk  dilaksanakan  oleh  notaris, peluang  pembuatan  akta  secara  elektronik  tetap  terbuka  dengan  diaturnya  pembuatan  akta secara  elektronik.  Hanya  dalam  pelaksanaannya  belum  dapat  diterapkan,  mengingat  kendala yuridis  yang  masih  dihadapi  oleh  Notaris.  Berbagai  kendala  yang  telah  dijelaskan  di  atas, memberikan  pemahaman  mengenai  langkah  konkrit  yang  dapat  dilakukan  untuk mengimplementasikan  perkembangan  teknologi  informasi  dalam  pembuatan  akta  autentik. Secara yuridis, langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan revisi terhadap UUJN, UUJNP dan UU ITE, yang  kemudian dilakukan harmonisasi atau penyesuaian hukum antara kedua  undang-undang  tersebut  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Hukum  Perdata.  Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN dan UUJNP harus dilakukan perubahan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik.
Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan  hukum bagi masyarakat,  perlu  mengharmonisasikan  peraturan  perundang-  undangan  yang  terkait  dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE  dan  antara  UUPT  dengan  UUJN.  Sehingga  notaris  tidak  lagi  mengalami  permasalahan yuridis  menyangkut  kewenangannya  dalam  membuat  akta  secara  elektronik.  Demikian  pula dengan  masyarakat  yang  membutuhkan  jaminan  terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan secara  elektronik  hanya  dapat  dicapai  dengan  terakomodirnya  kewenangan  notaris  dalam pembuatan  akta  secara  elektronik  dalam  undang-undang,  mengingat  dalam  perkembangan teknologi  yang sangat pesat di era  globalisasi dimana segala  sesuatu dapat diperoleh dengan bantuan internet/ online .

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dengan berkembangnya  teknologi  modern  yang  dikenal  dengan cyber  notary maka  menghendaki seluruh  jabatan  terutama  dalam  hal  ini  jabatan  notaris  untuk  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  sebagai  Notaris  dengan  cara  berbasis  teknologi.  Dalam  hal  ini  salah  satu caranya  yaitu  dengan  pembuatan  segala  jenis  akta  dilakukan  melalui  media  elektronik  yang mana tidak memerlukan lagi bertemu secara fisik tatap muka sehingga konsep ini tidak perlu secara langsung datang ke kantor notaris. Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, bedasarkan hukum positif yang dikemukakan oleh john Austin serta teori hukum hans kelsen yang mengajarkan teori hukum tangga dimana hukum sistem hukum harus tunduk pada hirarki  sehingga belum memberikan jaminan  kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang- Undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN, UUJNP dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.  Sedangkan  di  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  yang  memberikan  batasan  dengan mengecualikan akta notaril tidak temasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.
Ketidaksesuaian  antara  UUJN,  UUJNP,  UU  ITE,  dan  UUPT  terkait  kewenangan Notaris  membuat  akta  secara  elektronik  jelas  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi  Notaris. Substansi  hukum  yang  ada  saat  ini  belum  mampu  memfasilitasi  berbagai  kepentingan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
masyarakat. Karena substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat, aturan  hukum  yang  ada  tidak  mampu  beradaptasi  dengan  hal-hal  baru  yang  terjadi  di masyarakat,  sehingga  berdampak  tidak  adanya  jaminan  kepastian  hukum.  Substansi  hukum belum  bersifat  futuristik,  karena  pengaturan  kewenangan  Notaris  tidak  dapat  mengantisipasi kejadian  yang  mungkin  muncul  di  kemudian  hari,  yaitu  tuntutan  masyarakat  agar  Notaris mampu  membuat  akta  secara  elektronik.  Struktur  hukum  yang  dibangun  belum  mampu mendorong  terlaksananya  pelayanan  jasa  secara  elektronik  oleh  Notaris  dengan  baik  dan maksimal.  Ditambah  lagi  budaya  hukum  masyarakat  yang  cenderung  lebih  percaya menggunakan fasilitas konvensional dibanding dengan teknologi. Selain itu, notaris juga belum sepenuhnya  siap  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  secara  elektronik,  karena  diperlukan penguasaan Informasi dan Teknologi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Darji darmodiharjo dan shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama,
2004
Edmon Makarim. Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary , Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Emma Nurita. Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Jakarta,
2014
Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004
Tentang Jabatan Notaris , PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Hukum  Inggris  Indonesia ,  Gramedia  Utama, Jakarta, 2012
Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw , Tata nusa, 2012
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Pradnya Paramita , Jakarta, 2008 R. Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2000 Rudyanti  Dorotea  Tobing. Aspek-Aspek  Hukum  Bisnis,  Pengertian,  Asas,  Teori  dan  Praktik . Lasbang Justia, Yokyakarta, 2012
Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional , Media Group , Jakarta, 2014
Undang-Undang:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik