Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
EVALUASI PELAKSANAAN  PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DI BIDANG PERSAMPAHAN DI KOTA DUMAI
Oleh: Alam Sander Trisnawan
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
Syahrul Akmal Latif
Dosen Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: syahrul72@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Masalah  sampah  menjadi  permasalahan  yang  krusial  untuk  wilayah  bertataran  Kota  di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu  tugas  Camat  adalah  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonormi daerah termasuk masalah pelayanan persamapahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang  Pengelolaan  Sampah  kepada  Kecamatan  di  Kota  Dumai  ditemukan  pemasalahan kurangnya  efektifitas  pelayanan  persampahan  diwilayah  Kecamatan  seperti  kurang  tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi  untuk  setiap  wilayah  Kecamatan  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Walikota  Nomor  24 tahun  2012.  Berdasarkan  gejala  tersebut  makan  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2)`Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  Evaluasi  Peraturan  Walikota  Dumai  Nomor  24 Tahun  2012.Teori  yang  digunakan  adalah  teori  Evaluasi  kebijakan  menurut  Dunn  yang menjelaskan  bahwa  kriteria  evaluasi  kebijakan  terdiri  dari:  Efektivitas,  Efisiensi,  Kecukupan ( adequacy) ,  Pemerataan  ( equity ),  Responsivitas,  Ketepatan  ( apropriateness ).  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  observasi,  dokumentasi,  angket  dan  wawancara.  Analisis  data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%)  yang  dikategorikan  Cukup  Baik.  Faktor  yang  mempengaruhi  Pelaksaan  Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2)Tidak adanya  Juklak  maupun  Juknis  yang  (3)  Minimnya  sarana  dan  prasarana  (4)  Masih  banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarnkan kepada pihak Kecamatan untuk  lebih  meningkatkan  pelaksanaan  pelayanan  dibidang  persampahan  sesuai  dengan  amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.
Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan Walikota dan Persampahan

## PENDAHULUAN
Menurut  (Manik,  2017)  sampah  adalah  suatu  benda  yang  tidak  digunakan  atau  tidak    4 dikehendaki  dan  harus  dibuang,  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  manusia.  Meningkatnya  jumlah sampah setiap Tahunnya mendorong pemerintah untuk melakukan suatu upaya agar sampah yang ada tidak menumpuk dan tidak mencemari lingkungan. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam hal ini dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum termasuk  bidang  persampahan  harus  terus  disediakan  untuk  mencapai  tingkat  pelayanan  yang direncanakan  kualitas  pelayanan  yang  menjamin  kesinambungan  pelayanan  persampahan  itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  observasi  ditemukan  bahwa  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan  (DTKKP)  Kota  Dumai  hanya  fokus  kepada  beberapa  titik  saja  dalam    masalah pengelolaan sampah. Fokus utama nya hanya pada wilayah perkotaan dan  jalan- jalan protokol saja. Beberapa Jalan yang menjadi wilayah kerja DTKKP yaitu;  1) Jl.Jend Sudirman; 2) Jl Sultan Syarif  Kasim;  3)  Jl.  Putri  Tujuh;  4)  Jl.  Soebrantas;  5)  Jl.  Diponegoro;  6)  Jl.Pattimura;  7)  Jl. Hasanuddin 8) Jl. Budi Kemuliaan; 9) Jl.  Tegalega; 10) Jl. Merdeka; 11) Jl. Bukit Datuk 12) Jl. Cempedak; 13) Jl. Dock Yard;  14) Jl. Kelakap Tujuh; dan 15) Jl. Datuk Laksmana. Beberapa Jalan tersebut menyebar pada Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Untuk lebih jelasnya.
Melihat kondisi diatas dapat diketahui bahwa masalah persampahan di Kota Dumai hanya difokuskan  pada  wilayah  pusat  perkotaan  saja.  Dan  ini  juga  belum  dapat  dilakukan  dengan maksimal oleh DTKKP Kota Dumai. Hal ini terlihat dari seluruh produksi sampah total di Kota Dumai yang telah diangkut DTKKP Kota Dumai pada tahun 2013 sebesar 130 m3/hari. Sampah yang mendominasi adalah sampah organik 61,95%, dan sampah an-organik yang meliputi kertas 12,26%, kaca 1,72%, plastik 13,39%, logam 1,80%, kain, 1,55%, karet 0,50%, dan sampah lain 6,83%.
Namun berdasarkan pemantauan penulis disetiap kelurahan yang ada terdapat 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) tumpukan sampah dengan volume pertumpukan rata- rata 0,8 m3/hari. Dari keterangan ini diketahui setiap kelurahan berpotensi menghasilkan sampah sebanyak 8,25 m3/hari. Jika di Kota Dumai ada 33 kelurahan, maka secara keseluruhan potensi sampah yang ada di Kota Dumai  adalah  272,  25  m3/hari.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  DTKKP  Kota  Dumai  belum melakukan pengelolaan sampah secara optimal karena selisih potensi sampah dan jumlah sampah yang berhasil di angkut mencapai 142, 25 m3/hari. Artinya, setiap harinya volume sampah yang tidak dapat terkendalikan oleh DTKKP Kota Dumai adalah sebanyak 142, 25 m3/hari. Lebih lanjut lagi, hal ini tentunya akan berdampak pada hasil retribusi daerah yang kemudian berdampak pada PAD.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jumlah sarana pengangkut sampah (kaisar) yang disediakan untuk masing- masing Kecamatan tidak sama jumlahnya. Hal ini didasarkan pada potensi sampah yang dihasilkan sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk dan tingginya aktifitas penduduk. Kecamatan yang memiliki Kaisar paling banyak adalah Dumai Kota dan Dumai Timur serta Dumai Selatan. Namun meskipun jumlah Kaisar 3 (tiga) Kecamatan ini lebih banyak dari kecamatan  yang  lain.  Namun  melihat  luasnya  area  dan  jumlah  penduduk  yang  harus  dilayani berkaitan  dengan  masalah  sampah  ini  tentunya  masih  kurang  memadai  ditambah  lagi  masih ditemukan kaisar yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yan tentu saja dapat mengurangi produktifitas kerja dalam menangani masalah sampah ini.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Dan  pada  akhirnya  pengelolaan  sampah  seperti  yang  diamanatkan  dalam  pelimpahan kewenangan  ke  kecamatan  untuk  pengambilan  dan  pengelolaan  sampah  diluar  wilayah  yang dilayani DTKKP dan pengangkutan sampah- sampah yang berada di Parit-parit jalan lingkungan ternyata tidak terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat masih belum memahami dengan baik tentang adanya pungutan yang disebut retribusi atas layanan yang diterimanya dari pemerintah dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan rumah tangga setiap harinya, sehingga masyarakat merasa enggan untuk melakukan kewajibannya membayar retribusi. Selain  itu  masyarakat  juga  menilai  bahwa  pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  masih  belum optimal terlihat dari penumpukan sampah yang ada dibeberapa titik ruas jalan maupun sampah yang memenuhi parit. Dari pihak Kecamatan sendiri menilai bahwa masih adanya ketidak jelasan dalam  pemungutan  ini  karena  selama  ini  yang  melakukan  pemungutan  adalah  DTKKP.  Dan koordinasi dengan instansi terkait masih belum tuntas dibicarakan tentang mekanisme pemungutan dan pembagian wilayah kerja dengan tegas.
Seperti  telah  disebutkan  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  24  Tahun  2012  tentang Pelimpahan  Sebagian  Wewenang  Pengelolaan  Sampah  kepada  Kecamatan  pada  pasal  4  bahwa salah  bentuk  kewenangan  yang  dimiliki  camat  sesuai  pelimpahan  wewenang  ini  adalah  bahwa Camat dapat melakukan penunjukan petugas pemungut retribusi Persampahan/ kebersihan untuk wilayah  kerjanya.  Sedangkan  penarikan  retribusi  kebersihan  dan  persampahan  untuk  wilayah sekitar jalan protokol masih dipungut oleh DTKKP Kota Dumai. Untuk mengetahui perbandingan retribusi sampah sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## KERANGKA TEORI
Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran ( appraisal ), pemberian angka (rating ) dan  penilaian  ( assesment ).  Pendapat  William  N.  Dunn,  istilah  evaluasi  mempunyai  arti  yaitu: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal ), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment ), kata- kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi  informasi  mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil  kebijakan”  (Dunn,  2006).  Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai  apakah  suatu  kebijakan  atau  program  itu  berjalan  dengan  baik  atau  tidak.  Evaluasi mempunyai definisi yang beragam. Menurut Lester dan Stewart bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat  sebagian-sebagian  kegagalan  suatu  kebijakan  dan  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan  karena  tidak  semua  program  kebijakan  publik  dapat  meraih  hasil  yang  diinginkan. sebenarnya,  sehingga  dapat  disimpulkan  dengan  analisa  akhir  apakah  suatu  kebijakan  harus direvisi atau dilanjutkan.
Danim (2000) mengemukakan definisi penilaian (evaluating) adalah: “Proses pengukuran dan  perbandingan  dari  hasil-hasil  pekerjaan  yang  nyatanya  dicapai  dengan  hasil-hasil  yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:
1. Bahwa  penilaian  merupakan  fungsi  organik  karena  pelaksanaan  fungsi  tersebut  turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa  penilaiaan  itu  adalah  suatu  proses  yang  berarti  bahwa  penilaian  adalah  kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
3. Bahwa  penilaian  menunjukkan  jurang  pemisah  antara  hasil  pelaksanaan  yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”
Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan  kepada  konstituennya.  Sejauh  mana  tujuan  dicapai  serta  untuk  melihat sejauhmana  kesenjangan  antara  harapan  dengan  (Winarno,  2004)  kenyataan.  Menurut Andersonsebagai  kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut  Lester  dan  Stewart  dua  tugas  yang  berbeda,  tugas  pertama  adalah  untuk menentukan  konsekuensi-  konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan  dengan  cara menggambarkan  dampaknya.  Sedangkan  tugas  kedua  adalah  untuk  menilai  keberhasilan  atau ( outcome ) atau dampak ( impact ) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.
Evaluasi  mempunyai  karakteristik  yang  membedakannya  dari  metode-metode  analisis kebijakan lainnya yaitu:
1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi Fakta-Nilai . Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
3. Orientasi  Masa  Kini  dan  Masa  Lampau. Tuntutan  evaluatif,  berbeda  dengan  tuntutan- tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  karakteristik  evaluasi  terdiri  dari  empat  karakter.  Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat
Dalam Studi Analisis Kebijakan Publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah Evaluasi  Kebijakan.  Mengapa  Evaluasi  Kebijakan  dilakukan,  karena  pada  dasarnya  setiap kebijakan  negara (  public  policy  ) mengandung  resiko  untuk  mengalami  kegagalan,  mengutip pendapat  Hogwood  dan  Gunn  selanjutnya  menjelaskan  bahwa  penyebab  dari  kegagalan  suatu kebijakan (policy failur ) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena “Non implementation” (tidak terimplementasi), dan (2) karena “unsuccessful” (implementasi yang tidak berhasil).
Tidak  terimplementasikannya  suatu  kebijakan  itu  berarti  bahwa  kebijakan  itu  tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan pendidkan tersebut tidak dapat  berhasil  dalam  mewujudkan  dampak  atau  hasil  akhir  yang  telah  dikehendaki.  Biasanya kebijakan  yang  memiliki  resiko  untuk  gagal  disebabkan  oleh  faktor-faktor  diantaranya  : pelaksanaannya jelak (bad execution), kebijakannya sendiri itu memang jelek (bad policy) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (bad luck). Adapun telaah mengenai dampak atau
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
evalausi kebijakan adalah, dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada “implementasi kebijakan”. program in meeting its objectives, or assesment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives”.
Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat  atau  dampak  kebijakan  dari  berbagai    programprogram  pemerintah.  Pada  studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara  “polic y impact / outcome dan policy output. “Policy Impact / outcome ” adalah  akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya    suatu  kebijakan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  “Policy  output”  ialah  dari apaapa    yang  telah  dihasilkan  dengan  adanya  program  proses  perumusan  kebijakan  pemerintah (Islamy, 1986 : 114-115). Dari pengertian tersebut maka dampak mengacu pada adanya perubahan- perubahan terjadi yang di akibatkan oleh suatu implementasi kebijakan.
Menurut  (Suharto,  2012)  tujuan  kebijakan  publik  sosial,  dalam  konteks  pembangunan sosial,  kebijakan  sosial  merupakan  suatu  perangkat,  mekanisme,  dan  sistem  yang  dapat mengarahkan  dan  menterjemahkan  tujuan-tujuan  pembangunan.  Kebijakan  sosial  senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
Dampak  dari  kebijakan  mempunyai  beberapa  dimensi  dan  semuanya  harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno setidaknya ada lima dimensi yang harus  dibahas  dalam  meperhitungkan  dampak  dari  sebuah  kebijakan.  Dimensi-dimensi  tersebut meliputi:
1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
5. Biaya-biaya  tidak  langsung  yang  ditanggung  oleh  masyarakat  atau  beberapa  anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.
Dari uraian tentang evaluasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teoritik siklus terakhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi, yang bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja Program/kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi sangatlah penting sebagai bentuk akuntabilitas  public  pemerintah  atas  kinerjanya.  Namun  melakukan  evaluasi  atas  sebuah program/kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah/pembuat keputusan dengan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan tidaklah mudah. Sebagian karena kesulitan yang bersifat instrinctive (karena sifat dampak yang berdimensi luas dan dapat menyebar), juga karena beragam kebijakan juga menuntut beragam metode pengukuran yang sesuai; serta karena kurangnya usaha yang  serius  untuk  itu.  Untuk  menghasilkan  studi  evaluasi  yang  benar-benar  berguna,  maka memahami  criteria  evaluasi  yang  harus  dipenuhi,  memahami  metoda  penelitian  evaluasi,  serta memilih metoda pengukuran yang tepat adalah syaratnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  survey  ( field  research )  seperti  yang  disebutkan  oleh Sugiyono tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  gabungan  yaitu  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh deskripsi/ gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012, sedangkan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan jawaban berupa data dengan format angka. metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari
Penelitian  kuantitatif  menurut  (Arikunto,  2011)  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data  tersebut  serta  penampilan  data  hasilnya.  Sedangkan  metode  deskriptif  menurut  Sugiyono adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan antara satu dengan variabel lain.
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kebijakan atau penelitian tindakan. Hal ini karena  proses  penelitian  dilakukan  pada  analisis  terhadap  situasi  dan  masalah-masalah  dalam evaluasi  kebijakan.  Hasilnya  berupa  data  dan  masukan  (rekomendasi)  untuk  mendorong  atau menolak sebuah kebijakan yang telah ada. Jika dilihat dari tingkat eksplanasinya maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif,

## PEMBAHASAN
Data yang akan disajikan berikut merupakan data dari berbagai terknik pengumpulan data baik  primer  maupun  sekunder.  Hasil  dari  penyajian  data  ini  tidak  bersifat  baku,  dimana penyajiaannya seluruhnya sesuai dengan yang didapat di lapangan, melainkan penulis mencoba melakukan sedikit perubahan agar maksud yang hendak disampaikan dapat dipahami, namun tentu dengan tidak mengubah hasil akhir dari penelitian itu sendiri. Data yang disajikan dalam Bab ini selanjutnya akan menjadi bahan analisis penulis terhadap fenomena yang sedang diteliti yang akan diuraikan pada Bab selanjutnya, sekaligus menjadi bukti dari fakta fenomena itu sendiri.
Data deskriptif adalah menampilkan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner (tertutup) maupun tanggapan responden (terbuka).  Berdasarkan  hasil  tanggapan  dari  155  orang  responden  tentang  variabel-variabel penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dalam deskriptif statistik.

## Efektivitas
Efektivitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan  yang  dilakukan,  sejauh  mana  orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan  efektif.  Apabila  tujuan  yang  dimaksud  adalah  tujuan  suatu  instansi  maka  proses pencapaian  ujuan  tersebut  merupakan  keberhasilan  dalam  melaksanakan  program  atau  kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Terdapat  empat  indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur  keberhasilan  variabel efektifitas,  yaitu  dengan  sub  indikator:  Waktu  pelaksanaan  pengumpulan  sampah,  Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan, Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia,  Ketersediaan  kapasitas  TPS  dibandingkan  dengan  kebutuhan  ideal,  dan  Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota  Dumai  ditentukan  oleh  frekuensi  pengangkutan  sampah  dari  TPS  ke  TPA  atau  waktu pelaksanaan  pengumpulan  sampah.  Pengumpulan  sampah  adalah  proses  penanganan  sampah dengan  cara  pengumpulan  dari  masing-masing  sumber  sampah  untuk  diangkut  ke  (1)  tempat pembuangan sementara atau ke (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat pembuangan atau pemerosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemerosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (door to door) .
Untuk  Kecamatan  Dumai  Kota,  Dumai  Selatan  dan  Dumai  Timur,  pengangangkutan sampah  pengumpulan  dan  pengangkutan  sampah  mulai  dari  sumber  sampah  hingga  ke  lokasi pemerosesan  akhir  atau  ke  lokasi  pembuangan  akhir,  dilakukan  secara  tidak  langsung  (dengan menggunakan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS). Adapun sarana yang digunakan dalam proses pemindahan ini yaitu dengan menggunakan Kaisar. Frekuensi pengangkutan, sesuai dengan observasi yang dilakukan adalah hanya satu kali sehari setiap harinya. Jadwal  operasi  harus  ditetapkan  agar  kegiatan  pengangkutan  sampah  dapat  berjalan  lancar  dan teratur, tanpa menimbulkan kemacetan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan  serta  dapat  membantu  dalam  menetapkan  jumlah  tenaga  kerja  dan  peralatan  (alat angkut). Dengan adanya jadwal operasi, biaya operasi dapat diperkirakan sehingga dapat dilakukan efisiensi biaya dan waktu. Frekuensi pelayanan pun dapat diatur yang akan memudahkan petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya.
Pengaturan  kerja  yang  dilakukan  dalam  kaitannya  dengan  jadwal  operasi  ini  termasuk pengaturan penugasan, pengaturan kewajiban bagi para petugas untuk membersihkan kendaraan dan kewajiban para petugas untuk melaporkan hasil operasinya, sehingga volume sampah yang terangkut  setiap  pengangkutan  dapat  diketahui.  Hal  ini  diperkuat  dengan  wawancara  penulis kepada Sopir Kaisar di Kecamatan Dumai Kota, yaitu Bapak Sanusi: “Saya hanya kerja satu hari sekali. Tanpa hari libur. Biasanya sih, saya mulai jalan itu jam 6 pagi keliling kelurahan.”
Keterangan tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan kepada pegawai Kelurahan Rimba  Sekampung,  yaitu  Bapak  Ramdhan  menjelaskan:  “Dikelurahan  ini  saya  adalah  pegawai yang  mendapat  pekerjaan  tambahan  untuk  mengawasi  kebersihan  diwilayah  kelurahan.  Jadi, masalah waktu yang saudara tanyakan tadi, saya sudah mengintruksikan kepada Sopir Kaisarnya untuk secara rutin setiap pagi mengumpulkan sampah dari masyarakat. Nanti sampah tersebut akan di kumpulkan di TPS terdekat. Kalau untuk kita disini lebih sering memilih TPS yang di jalan Hasanuddin.” Penulis selanjutnya melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dari Keterangan Ibu Khadijah diketahui bahwa waktu pemungutan sampah rutin dilakukan setiap pagi. Berikut keterangannya: Demikianlah hasil wawancara penulis, tentang Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA atau waktu pengumpulan sampah terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai.

## Efisiensi
Sebagaimana diketahui bahwa efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan”. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan)  dan  output  (hasil  antara  keuntungan  dengan  sumber  -sumber  yang  diperguna  kan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata  lain  hubungan  antara  apa  yang  telah  diselesaikan.”  Efisiensi  seringkali  dikaitkan  dengan Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama - sama menilai variabel input terhadap output. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan sudah cukup baik, karena sosialisasi serta tanggapan  dari  masyarakat  yang  positif  terhadap  pelimpahan  kewenangan  tersebut  cukup membantu dalam peningkatan kebersihan pemukiman penduduk.
Efisiensi  dalam  evaluasi  kebijakan  ini  dapat  dilihat  dengan  tolak  ukur:  Ketersediaan pegawai yang kompeten berkaitan dengan masalah persampahan dan kebersihan, Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/ kebersihan, Kejelasan tentang cakupan  area  pelayanan  persampahan  untuk  setiap  kecamatan,  Pemungutan  retribusi  dilakukan secara  rutin,  dan  Pengelolaan  masalah  sampah  dengan  prinsip  3R.  Untuk  lebih  jelasnya  akan diuraikan sebagai berikut:
Untuk mengukur seberapa besar kemampuan pegawai yang di beri tanggungjawab di setiap Kelurahan untuk mengelola masalah kebersihan dan persampahan dalam meningkatan kebersihan lingkungan Kelurahan dapat di pandang dari jenjang pendidikan, karena latar belakang ini memiliki dampak  yang  sangat  penting.  Tingkat  pendidikan  sangat  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pegawai, bahwa pada dasarnya pendidikan dan pelatihan proses yang berlanjut bukan proses sesaat. Peran  pendidikan  dan  pelatihan  sangat  besar  peranannya  untuk  membekali  pegawai  agar  lebih kreatif dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  kepada  Bapak  Budi  Hasnul  selaku  Camat  Dumai Kota tentang hal ini beliau menegaskan: ”Di setiap Kantor Camat di Kota Dumai ini, memang belum ada seksi khusus yang di peruntukkan untuk menangani masalah ini. Sesuai dengan adanya anggaran  khusus  bagi  Kecamatan  dalam  pengelolaan  pelayanan  persampahan/  kebersihan. Anggaran  untuk  pelayanan  persampahan/  kebersihan  sudah  di  anggarkan  oleh  masing-  masing Kecamatan dalam rencana anggaran yang diajukan secara rutin ke pemerintah Kota.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Tanggapan  Responden  terhadap  Indikator  Efektifitas  diperoleh  total  skor  21312  yang diakumulasikan dari jawaban seluruh sub indikator yaitu Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan skor 469, Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan dengan skor 494, Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia dengan skor 443, Ketersediaan kapasitas TPS dibandingkan dengan kebutuhan ideal dengan skor 469 dan Jumlah timbunan sampah dengan skor 437. Total Skor 2312 Pada garis kuartil berada pada posisi Cukup Baik dengan persentase 59,66%.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
2. Tanggapan  Responden  terhadap  Indikator Efisiensi diperoleh  total  skor  2300  yang diakumulasikan  dari  jawaban  seluruh  sub  indikator  yaitu  Ketersediaan  pegawai  yang kompeten  berkaitan  dengan  masalah  persampahan  dan  kebersihan  dengan  skor  454, Adanya  anggaran  khusus  bagi  Kecamatan  dalam  pengelolaan  pelayanan  persampahan/ kebersihan dengan skor 430, Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap  kecamatan  dengan  skor  462,  Pemungutan  retribusi  dilakukan  secara  rutin  dengan skor 476, dan Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R dengan skor 478. Total Skor 2300 Pada garis kuartil berada pada posisi Cukup Baik dengan persentase 59,35%.
3. Tanggapan  Responden  terhadap  Indikator Kecukupan diperoleh  total  skor  2037  yang diakumulasikan dari jawaban seluruh sub indikator yaitu Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan  persampahan/  kebersihan  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor.24  tahun 2012  dengan  skor  507,  Pemanfaatan  anggaran  dimaksimalkan  untuk  pencapaian  tujuan pendelegasian wewenang dengan skor 501, Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan  waktu  sebelumnya  dengan  skor  510,  Terwujudnya  lingkungan  yang  bersih  dan sehat dengan skor 519. Total Skor 2037 pada garis kuartil berada pada posisi Baik dengan persentase 65,71%.
4. Tanggapan  Responden  terhadap  Indikator Pemerataan diperoleh  total  skor  1808  yang diakumulasikan dari jawaban seluruh sub indikator yaitu Pelayanan persampahan/kebersihan diterima oleh setiap masyarakat dengan skor 476, Beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan skor 435, Pemungutan  retribusi  dilakukan  secara  merata  disetiap  kecamatan  dengan  skor  407, Kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan Kota dengan skor 490. Total  Skor  1808  pada  garis  kuartil  berada  pada  posisi  Cukup  Baik  dengan  persentase 58,32%.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta: 2006.
Arikunto , Suharsim i. 2002 . Metodologi Penelitian . Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto,  Indiahono.  2009. Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys. Yogyakarta: Gava Media.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Islamy , M. Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Jakarta: Sinar Grafika Manik, K. 2007. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Djambatan.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi , Jakarta: Elex Media Komputindo.
Parson, Wayne. 2005. Public Policy (Pengantar Teori & Analisis Kebijakan. ( Jakatra: Kencana.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,  C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi  Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau.  Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43- 56.
Said Zainal Abidin. 2002. Kebijakan Publik edisi Revisi . Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survai . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Subarsono,  AG.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik;  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2004. Statistika untuk Penelitian, Cetakan Keenam , Bandung: Penerbit Alfabeta.
Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi . Yogyakarta:
Wahab,  Solichin  A . 2001. Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke.  Implementaasi  Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Zainal,  F.  N.  P.  (2021,  December).  Government  Management  in  Village-Owned  Enterprises  in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).