## TANGGUNG JAWAB SELEBGRAM TERHADAP IKLAN ONLINESHOP DALAM AKUN INSTAGRAM-NYA

## Alya Salsabila, Sylvana Murni Deborah
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Jl. RS. Fatmawati Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan
Email: sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id

## Abstrak
Bidang  usaha  tidak  hanya  terpaku  dari  penjualan  saja  tapi  bisa  melalui  iklan.  Selebgram merupakan  pelaku  usaha  yang  banyak  diuntungkan  dari  iklan  sosial  media.  Penelitian  ini merupakan studi kasus mengenai transaksi yang sudah dibayar melalui E-commerce Banking Mobile , yang mana kedua belah pihak sudah ada nya kesepakatan. Penelitian ini menjadikan Teori  tanggung  jawab  hukum  sebagai  pisau  analisa.  Permasalahan  yang  terjadi  mengenai Pelaku  Usaha Onlineshop yang  tidak  mengirim  kan  barang  yang  seharus  nya.  Keterkaitan Tanggung  Jawab Selebgram ini  mengenai  Periklanan  di Instagram nya,  tidak  melakukan pengecekan terhadap calon klien yang mana merugikan Konsumen. Metode yang digunakan yaitu  Penelitian  Normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  bahwa  Pelaku  Usaha OnlineShop terhadap apa yang ia lakukan merugikan Konsumen yang tidak mengirimkan Barang dan juga Seleb  Instagram  (Selebgram) sebagai  Pelaku  Usaha  juga  dalam  Periklanan,  ikut  andil bertanggung  jawab  terhadap  apa  yang  diiklankan.  Banyak  terjadinya  Periklanan  yang diklankan Selebgram karena  kelalaian  nya  membuktikan  bahwa  lemahnya  Kekosongan Hukum  yang  ditinjau  dari  Pengawasan  Undang-undang  di  Indonesia.  Sampai  saat  ini  2022 Pemerintah seharusnya Ikut peran lebih dalam perlindungan konsumen, Indonesia masih belum memiliki  regulasi  yang  mengatur  secara  spesifik  dari  aturan-aturan  dasar  serta  teknis  yang mendukung realisasi peraturan perlindungan konsumen.
Kata kunci: Tanggung jawab, Selebgram , Iklan.

## Abstract
The  field  of  business  is  not  only  fixated  on  sales  but  can  be  done  through  advertising. Selebgram is a business actor who benefits a lot from social media advertising. This research is  a  case  study  regarding  transactions  that  have  been  paid  through  E-commerce  Banking Mobile,  in  which  both  parties  have  an  agreement.This  study  uses  the  theory  of  legal responsibility  as  an  analytical  knife.The  problem  that  occurs  is  that  Onlineshop  Business Actors  do  not  send  the  goods  they  should.This  Celebgram's  Responsibilities  regarding Advertising  on  Instagram,  do  not  check  prospective  clients  which  are  detrimental  to Consumers.  The  method  used  is  Normative  Research.  The  results  of  this  study  are  that OnlineShop Business Actors for what they do are detrimental to Consumers who do not send Goods  and  also  Instagram  Celebrities(Selebgram)  as  Business  Actors  also  in  Advertising, share  responsibility  for  what  is  advertised.  Many  advertisements  advertised  by  Selebgram because of their negligence prove that there is a weak legal vacuum in terms of oversight of laws  in  Indonesia.  Until  now,  in  2022  the  government  should  play  a  more  active  role  in consumer protection, Indonesia still does not have regulations that specifically regulate basic and technical rules that support the realization of consumer protection regulations.
Keywords : Responsibilities, Celebrity, Advertising.

## A. Pendahuluan
Penulis melihat perkembangan jaringan internet dari Masa ke Masa 1G hingga 5G, yang dimana tahun ini 2022 mempunyai evolusi jaringan yang luar biasa cepat nya. berhubungan dengan perkembangan jaringan internet, yang dimana pembelanjaan online ini memudahkan masyarakat  seluruh  dunia  untuk  praktis  dan  mudah  dalam  pembelanjaan  online  tanpa  ke supermarket.
Penelitian tersebut menduga nilai toko onlineshop Indonesia hendak sampai $81 miliar hingga tahun 2025. Mendapatkan dari survei juga 93,1% semua orang menggunakan internet dengan  tuntunan  komersil  yang  berkenaan  erat  atas  aktivitas  perdagangan,  terait  dengan penjualan  dan  pembelian  barang  atau  jasa.  Maksud  yang  diatas,  ada  hubungan  nya  dengan muncul  nya  Selebriti  di instagram atau selebgram yang  istilah  pengguna  akun  pribadi seseorang  yang  terkenal  di Instagram yang  memiliki  banyak  penggemar  atau  followers dikarenakan foto atau video yang di upload menarik dan disukai oleh banyak orang. 1
Data penipuan di Indonesia dari liputan6.com, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono menyebutkan pada semester 1 tahun 2021 banyak nya pengaduan konsumen di sector niaga elektronik (e-commerce) 95 persen atau 4855 konsumen. Kasus yang penulis alami sendiri pada tahun 2017, yang mana penulis membeli barang nature republic di salah satu akun  beautybyaprill  untuk  harga  barang  tersebut  yaitu  Rp.  15.000.  Beautybyaprill  ini mengiklankan onlineshop nya disalah satu selebgram atau pelaku usaha periklanan terpandang dan selebgram ini terkenal akan jasa nya sebagai pelaku usaha periklanan. Dengan kejadian tersebut selebgram melakukan kelalaian akan memilih klien tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Penulis  terbuai  oleh selebgram yang  mengiklankan onlineshop di instagram nya, setelah itu penulis membeli 2 Nature Republic dengan sudah bertransaksi langsung dilakukan tanggal 21 september 2017 dan sudah terkirim ke Rekening bank 7771709382 BCA a/n Syivia Aprilia total Rp. 39.000, dan tinggal menunggu pengiriman barang. Setelah itu tanggal 22,24 september 2017 sampai selang waktu 15 oktober 2017 tidak ada tanggapan apapun dan penulis di  block  oleh  akun onlineshop tersebut  dan  penulis  mengalami    penipuan.  Dengan  ini selebgram melakukan berita bohong Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang disengaja maupun tidak.
Atas kejadian tersebut merugikan masyarakat luas, karena ketidakprofesional seorang selebgram melakukan  pengiklanan onlineshop di  akun instagram nya,  tanpa  adanya
1 Humaira Kamilah, Yanto, Sapta Haris, 2020, “Fenomena Gaya Hidup Ala Selebgram Pada Mahasiswa”, Jurnal Professional FIS UNIVED, Vol. 7 No.2, https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/1280/1061, Hlm. 2.
pemeriksaan  terlebih  dahulu  terhadap onlineshop tersebut.  Dengan  apa  yang  dilakukan perlindunagn  konsumen  ter  perlindungan  hukum  sesuai  Hak-hak  diatur  dalam  Pasal  4  &  5 Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan Konsumen).

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  permasalahan  yang penulis kaji yaitu bagaimana Tanggungjawab Selebgram kepada Konsumen di Instagram?

## C. Metode Penelitian
Menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekaan  kasus ( case approach ). Selanjurnya, penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif yang mencari  bahan-bahan  pustaka  dan  data  sekunde,  dengan  segala  penelurusan  pada  kaidah perundang-undangan serta literatur yang berhubungan atas permasalahan yang diteliti. 2 Teknik pengumpulan data nya ialah memakai studi kepustakaan (library research). Untuk melengkapi penelitian ini penulis menggunakan analisis data berdasarkan wawancara, dokumen yang sah dan lainnya. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-undang  ITE,  Untuk  bahan  hukum  sekunder  nya  menggunakan  buku-buku,  jurnal, skripsi yang berkaitan dengan Perlindungan Kosumen di instagram.

## D. Pembahasan
Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, maka pembahasan kasus yang penulis angkat ini membahas kasus yang penulis alami. Yang dimana keterkaitan kasus tersebut banyak sekali dialami oleh masyarakat luas pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis tertarik  dengan  produk  korea  yaitu Nature  Republic diakun  instagram Beautybyaprill untuk harga  barang  tersebut  yaitu  Rp.  15.000. Beautybyaprill ini  mengiklankan onlineshop nya disalah satu selebgram atau pelaku usaha periklanan di instagram.
Setelah itu penulis tertarik membeli 2 Nature Republic , yang sudah bertransaksi pada tanggal 21 September 2017 sesuai gambar 1 dibawah yang sudah terkirim ke Rekening bank 7771709382 BCA a/n Syivia Aprilia total Rp. 39.000, dan hanya menunggu pengiriman barang
2 Seorjono  Seokanto  dan  Sri  Mamudji,  2001,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat),  Rajawali Pers, Jakarta, Edisi 1, Cetak, Kelima, hlm. 13-14.
produk kecantikan tersebut  terkirim kerumah. Hari berganti hingga tak terasa sudah tanggal 22,24 September 2017 sampai selang waktu 15 Oktober 2017 tidak ada tanggapan dari selaku onlineshop Beautybyaprill . Setelah itu penulis mengecek akun onlineshop tersebut, lalu penulis menemukan  akun  penulis  di block (Gambar  2)  hingga  pada  akhirnya  penulis  tidak  bisa menelusuri akun tersebut untuk meminta kepastian dan penulis mengalami kerugian.

## (Gambar 1)
(Gambar 2)
Dari kejadian yang dialami penulis, membuktikan bahwa selebgram atau Pelaku Usaha Periklanan  melakukan  kelalaian  memilih klien tanpa  pemeriksaan  lebih  lanjut.  Kelalaian tersebut memberikan dampak kerugian bagi penulis atau sebagai konsumen. Seperti yang kita tahu apabila seorang konsumen di block oleh onlineshop di instagram, maka konsumen tidak bisa menelusuri seluk-beluk onlineshop tersebut untuk meminta pertanggungjawaban.
Dengan ini faktanya konsumen, merupakan sebagai sosok yang lemah maka peran nya Selebgram seharusnya  bertanggung  jawab  atas  jasa  produk  yang  diiklankannya. 3 Maka  apa yang dialami penulis selebgram tersebut juga melanggar pada pasal 9 huruf e Undang-Undang No.  8  Perlindungan  Konsumen  tahun  1999  tentang  Pelaku  Usaha  dilarang  menawarkan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar seolah-seolah barang atau jasa tersebut
3 Dewa  Ayu.  K.  W.  S,  Suatra  Putra,  2020,  Pertanggungjawaban Selebgram Terhadap  Konsumen  Yang Mempromosikan  Barang  Dan  Jasa  Di  Media  Sosial,  Jurnal  Kertha  Semaya,  Vol.  8  No.  6, file:///C:/Users/USER/Downloads/Skripsi/pertanggung%20jawaban%20 selebgram %20dalam%20iklan%20jasa %20nya.pdf, Hlm. 4.
tersedia,  fakta  nya  terkait  kasus  penulis  barang  nya  tidak  dikirimkan  oleh  pelaku  usaha onlineshop . 4 Pelaku usaha onlineshop tersebut  sudah  ada niatan buruk dari awal, dari pesan penulis tidak di jawab sesuai dengan gambar 1 dan gambar 2 yang diatas hingga akhirnya di block . Diketahui dalam hal periklanan, jual, beli, atau sesuai dengan peran nya masing-masing pasti mempunyai tanggung jawab masing-masing juga. Berikut Screenshoot gambar 3, bahwa onlineshop tersebut tidak bertanggung jawab sebagai mana mesti nya:

## Gambar 3
Dengan gambar  3 diatas  membuktikan  pengiriman  akan  dilakukan  H+1,  setelah membayar  transaksi  sudah  dilakukan.  Yang  dimana gambar  3 menjelaskan  bahwa  apabila barang yang sudah di bayar maka pengiriman akan dilakukan H+1 sesuai dengan apa yang di kirim pada gambar 3 onlineshop Beautybyaprill.
Untuk  hal  ini  dalam  perbuatan  pelaku  usaha  tidak  melakukan  kewajibannya  sebagai pelaku  usaha  periklanan  maupun  pelaku  usaha onlineshop ,  maka  apa  yang  mereka  janjikan sesuai dengan gambar 3. Maka melanggar dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi. Dengan ini sesuai Pasal 16 huruf a dan b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Apa yang mereka perbuat, maka ada kaitannya dengan resiko. Resiko di barengi dengan Tanggung  jawab  yang  merupakan  keadaan  yang  di  wajibkan.  Pertanggungjawaban  ini  juga harus adanya suatu keberanian menanggung resiko. Sesuai dengan kasus yang penulis angkat,
4 Pada pasal 9 huruf e Undang-Undang No. 8 Perlindungan Konsumen tahun 1999 tentang Pelaku Usaha dilarang menawarkan,  mengiklankan  suatu  barang  atau  jasa  secara  tidak  benar  seolah-seolah  barang  atau  jasa  tersebut tersedia
pelaku usaha harus mengirimkan barang setelah barang tersebut sudah dibayarkan pada tanggal 21 september 2017 (h+1 setelah pembayaran seperti pada screenshoot sblmnya), hingga selang waktu 15 oktober 2017 penulis diblokir tanpa sebab.
Dengan ini penulis menemukan penelitian sesuai dengan penelitian yang penulis yaitu menurut  Ari  Purwadi,  Periklanan  yang  dilakukan Selebgram melakukan  ernyataan  salah, pernyataan  menyesatkan  menyesatkan,  karena  mengelabui  konsumen  dalam  iklan. 5 Maka sesuai  dengan  Pasal  20  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  Perlindungan  Konsumen  yang menentukan  bahwa  Pelaku  usaha  periklanan  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang  dibuat  dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 6
Untuk  melengkapi  penelitian  ini,  penulis  melakukan  wawancara  Pada  tanggal  24 Desember  bersama  ibu  Lili  Akmalia,  disana  penulis  menayakan  tentang  terkait  bahasan instagram peraturan yang mana belum diselenggarakan. Keterkaitan kasus penulis dengan hasil wawancara bersama ibu Lili Akmalia, bahwasannya sebagai pihak konsumen itu lemah yang mana tidak ada perlindungan oleh undang-undang di instagram.
Dengan ini perlu diperhatikan, pada Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 199 tentang perlindungan  konsumen  ini  untuk  sebuah  patokan  dalam  hal  memproduksi  iklan. 7 Selain undang-undang perlindungan konsumen, ada juga yang dianggap melanggar etika periklanan Indonesia baik periklanan tersebut disengaja maupun tidak disengaja. 8
Untuk bahasan tentang Selebgram atau Seleb Instagram atau Pelaku usaha periklanan memang  tidak  sepenuh  nya  salah,  akan  tetapi selebgram tersebut  telah  melakukan  berita bohong  dan  melanggar  hukum  periklananan. 9 Berdasarkan  informasi  dari  buku  Hukum  dan Cybercrime tulisan Mesias Jusly Penus Sagala, dkk. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  berbunyi  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  hak  kepentingan  konsumen  dan  penyebaran hoaks(penyebaran  berita  bohong). 10 Selebgram  sendiri  bisa  dikategorikan  pihak  yang
5 Nesiaindo  Aira  Putih  Merah,  Sylvana  Murni  Deborah  Hutabarat,  2022,  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen marketplace terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 13 No. 1, https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/5333/pdf, Hlm.6.
6 Sergio  Solaiman  &  Mariske  Myeke  Tampi,  “Pertanggungjawaban  Influencer  Dalam  Pembuatan  Konten Pengiklanan  Melalui  Social  Media  Yang  Mengandung  Informasi  Palsu  (Contoh  Kasus  Kartika  Putri  Dan  Dr. Richard Lee).”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 2, Hlm. 6, file:///C:/Users/USER/Downloads/17874-50822- 1-SM.pdf.
7 Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Perlindungan Konsumen 1999 tentang Mempromosikan Iklan.
8 https://bpkn.go.id/uploads/document/c79f620937dd9d5f5b5a2cc7b88ba0dfea286652.pdf, diakses pada 15 Juni 2022, Pukul 15:49.
9 https://kumparan.com/berita-hari-ini/pasal-28-ayat-1-uu-ite-bunyi-makna-dan-sanksi-pelanggarannya- 1wOmva9YwMf/full, diakses 15 Januari 2022 Pukul 22:10.
10 Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
menerima keuntungan dari produk yang dipromosikannya. Secara tidak langsung, selebgram dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha periklanan.
Untuk pertanggungjawaban selebgram, penulis menggunakan teori Pertanggungjawaban  yang  paling  sesuai  untuk  diterapkan  dalam  teori  pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban mutlak, yaitu Ketika ada suatu kejadian yang tidak diperkirakan atau  diantisipasi  tanpa  ada  niatan  oleh  individu  yang  perilaku  nya  dipertimbangkan  disebut “kecelakaan  atau  ketidaksengajaan”. 11 Artinya  selebgram  harus  juga  mempelajari  setiap produk yang diterima bukan asal menerimanya. Dalam hal ini, selebgram mempunyai tanggung jawab secara moral terhadap produk yang dipromosikannya.
Sebenernya adanya upaya penyelesian seperti hal nya, meminta bantuan kepada BPSK (Badan  Perlindungan  Sengketa  Konsumen)  dan  BPKN  (Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional)
Walaupun pada kenyataannya ada beberapa Pasal didalam UUPK yang dapat dijadikan sebagai pedoman, hal ini merupakan salah satu contoh permasalahan yang sampai dengan saat ini  belum  terdapat  upaya  yang  serius  dari  pemerintah  untuk  segera  mewujudkan  dan membentuk  peraturan  baru  dan  bersama-sama  dengan  instansi-instansi  terkait  untuk menegakan  perlindungan  konsumen.  Perlunya  aturan  tentang  periklanan  diluar  aturan  yang telah ada. Aturan yang dibutuhkan pastinya mengikuti perkembangan yang telah ada.

## E. Penutup
Dengan ini  Selebgram  tersebut  melanggar kode  Etik  periklanan  dan melanggar pada pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Informasi iklan yang benar, jelas dan jujur. Dengan ini Penelitian penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban mutlak oleh Hans Kelsen, yang mana melakukan promosi tanpa adanya melakukan pengecekan klien. yang mana melakukan tanpa mengirim barang atau penyerahan barang.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Kelsen, Hans. 2018, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif) diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Pure Theory of law (Barkely of California Press, 1978),Bandung: Penerbit Nusa Indonesia.
11 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif), diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Pure Theory of law (Barkely of California Press, 1978), Penerbit Nusa Indonesia, Bandung, 2018, hlm. 138-140.
Mahmud Marzuki, P., 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soekanto, S., & Mamudji, S., 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Karya Ilmiah:
Kamilah, H., Yanto, Y., & Sari, S. (2020). FENOMENA GAYA HIDUP ALA SELEBGRAM PADA  MAHASISWA  DI  INSTAGRAM.  Professional:  Jurnal  Komunikasi  dan Administrasi Publik, 7(2), 61-72.
Merah,  N.  A.  P.,  &  Hutabarat,  S.  M.  D.  (2022).  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen marketplace terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(1).
Solaiman,  S.,  &  Tampi,  M.  M.  (2022).  Pertanggungjawaban  influencer  dalam  pembuatan konten  pengiklanan  melalui  social  media  yang  mengandung  informasi  palsu  (Contoh Kasus Kartika Putri Dan Dr. Richard Lee). Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 2901-2922.
Suryandini,  D.  A.  K.  W.,  &  Putrawan,  S.  (2020).  Pertanggungjawaban  selebgram  terhadap konsumen  yang  mempromosikan  barang  dan  jasa  di  media  sosial.  Kertha  Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(6), 922-932.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 8 Perlindungan Konsumen 1999 tentang Mempromosikan Iklan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sumber Lainnya:
https://kumparan.com/berita-hari-ini/pasal-28-ayat-1-uu-ite-bunyi-makna-dan-sanksi- pelanggarannya-1wOmva9YwMf/full, diakses 15 Januari 2022.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999 , pada 9 juni 2022.