Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## KEDUDUKAN LEMBAGA SERTA TINDAK LANJUT MENGENAI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Mikhael Wisnumurti C. S 1 , Tomy Michael 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: mikhaelsamudera@gmail.com 1 , tomy@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
According  to  DKPP  Regulation  No.  1  of  2021,  Second  Amendment  to  Election  Organizer  Ethics  Council Regulation No. 3 of 2017, Regulation No. 3 of the Procedure for the Procedure for the General Election Organizer  Code  of  Ethics  Article  39(1),  DKPP  reserves  the  right  to:  make  final  and  binding  decisions. However, DKPP Decision No. 317-PKE-DKPP/X/2019 decided to impose a permanent dismissal sentence on Evi Novida Ginting Manik, Commissioner of the The President of the Republic of Indonesia promptly issued  Presidential  Decree  No.  34/2020  P  for  the  disrespectful  removal  of  a  member  of  the  General Election  Committee  for  the  2017-2022  term.  By  PTUN  Decision  No.  82/G/2020/PTUN-JKT,  the  judge issued  his  2020  Presidential  Decree  No.  34  regarding  the  disrespectful  dismissal  of  a  member  of  the General Election Commission from 2017 to his 2022 term. /P overturned. The method of this paper uses a form of research called normative legal research.  A method of collecting materials by searching library materials, reading and researching various documents such as books, laws, articles, and other primary, secondary, and tertiary legal codes. The investigation conducted in this letter covers Law No. 7 of 2017, decisions  of  the  Administrative  Court,  decisions  of  the  DKPP  and  related  Presidential  Decrees. Institutionally,  the  DKPP's  position  is  equivalent  to  that  of  the  KPU  and  Bawaslu,  both  of  which  are national, permanent and independent electoral authorities. Considering the Supreme Court's ruling No. 31/puu-xi/2013, which is final and binding, the DKPP's decision is definitive and binding on the President, KPU,  Provincial  KPU,  Regency/Municipality  KPU,  and  Bawasul.  layout.  His  final  and  enforceable  DKPP ruling  is  not the  same  as a  judicial  final  and  enforceable  judgment,  but  it  is  final  and  enforceable  and comparable  to  a  TUN  decision.  Institutionally,  the  Honorary  Council  of  Electoral  Organizations  (DKPP) status in the Indonesian legal system is either a subordinate body of the government or an independent supporting government agency. In practice, the DKPP's decisions are not final. This is because it implies the  finality  of  judicial  decisions  in  general  and  MK  decisions  in  particular.  It  is  so  named  because  the Presidential  Decree,  Provincial  KPU,  Regency/Municipality  KPU,  and  Bawaslu,  Provincial  Bawaslu, Regency/Municipality Bawaslu are still required to implement the decisions of the DKPP.
Keywords: DKPP, Court of Ethics, Decision Implementation

## Abstrak
Sesuai  dengan  peraturan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  kode  etik  penyelenggaraan  pemilihan  umum Pasa; 39 ayat (1) dapar dikatakanb bahwasannya keputusan yang dihasilkan adalah keputusan final dan mengikat. Namun, Keputusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 untuk memberikan hukuman berupa pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik,yang merupakan anggota komisioner KPU Indonesias dan  Presiden  segera  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  .  .  34/2020  P  tentang  pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPU periode 2017-2022. Melalui Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN- JKT,  hakim  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2020  tentang  pemberhentian  dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum dari tahun 2017 hingga masa jabatannya tahun 2022. / P terbalik.  Metode  penulisan  ini  menggunakan  suatu  bentuk  penelitian  yang  disebut  penelitian  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
normatif.  Metode  pengumpulan  informasi  melalui  penelusuran  perpustakaan,  membaca  dan menganalisis  berbagai  dokumen  seperti  buku,  undang-undang,  artikel,  dan  undang-undang  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  lainnya.  Surat  ini  mengkaji  UU  No.  7  Tahun  2017,  Keputusan  PTUN, Keputusan  DKPP,  dan  Keputusan  Presiden  tentang.  Secara  kelembagaan,  kedudukan  DKPP  setara dengan  KPU  dan  Bawaslu,  keduanya  merupakan  penyelenggara  pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap, dan  mandiri.  Mengingat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/puu-xi/2013  bersifat  final  dan mengikat,  maka  putusan  DKPP  bersifat  final  dan  mengikat  Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  dan  Bawasul.  harus  dianggap  sebagai  sesuatu.  tata  letak.  Putusan  DKPP-nya  yang bersifat final dan mengikat tidak sama dengan putusan yuridis yang final dan mengikat, tetapi bersifat final  dan  mengikat  setara  dengan  putusan  pejabat  TUN.  Dalam  sistem  tata  negara  di  Indonesai  dapat dikatakan bahwasannya kedudukan DKPP merupakan badan atau organ pemerintah yang membahawi pemerintah  Dalam  praktiknya,  keputusan  DKPP  belum  final.  Hal  ini  karena  mengandung  arti  finalitas putusan hakim pada umumnya dan putusan MK pada khususnya. Dinamakan demikian karena Keppres, KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  tetap wajib melaksanakan keputusan DKPP.
Kata Kunci: DKPP, Peradilan Etik, Tindak Lanjut Putusan

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  pemilihan  umum  atau  biasa  juga  disebut  sebagai  pemilu  merupakan sebuah  rangkaian  kegiatan  yang  didalamnya  bertujuan  untuk  menentukan  pemimpin  politik yang  nantinya  akan  menjalankan  pemerintahan  sebagaiana  amanat  suara  penunjukan  pada kegiatan  ini,  disisi  lain  pemilu  juga  dapat  disebut  sebagi  kontestasi  politik  yang  melahirkan pemuka  politik  terpolih.  Baik  dalam  bidang  legislatif  maupun  dalam  bidang  eksekutif.  Dalam praktik  maupun  teorinya  pemilihan  umum  haruslah  dilaksanakan  dengan  berorientasi  pada keadilan, yang mana didalamnya memuat asas yaitu asas akuntabel, jujur, adil, dan transparan sebagaimana  yang  sering  diungkapkan  dan  ditemui  dalam  berbagai  literatur.(Istianda  & Zastrawati,  2021).  Pada  Pasal  1  nomor  1  Undang – Undang  nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Nomor  182  2017,  selanjutnya  disebut  dengan  UU  No. 7/2017  atau  aturan  tengan  pemilihan  umum  didalamnya  memuat  mengenai  Pelaksanaan  hak rakyat  atas  kedaulayannya  memilih  seorang  pemimpin  yang  mana  pemilu  merupakan  sebuah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut.(Farhan, 2021)
Dengan adanya perubahan pada konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya pemerintahan yang demokratis telah terbentuk dan diperinci oleh dasar aturan negara  yang  termuat  didalamnya,  seperti  contoh  termuat  dalam  Pasal  22  huruf  E  ayat  (1)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Undang – Undang  Dasar  1945,  yaitu  “Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  serta  adil  setiap  5  tahun  sekali”. Sehingga  kepastian  hukum  terkait penyelenggaraan  pemilu  dengan  berporos  secara  demokratis  dan  dilakukan  dengan  secara berangsur  tiap  liam  tahun  dapat  memuat  didalamnya  unsur  yang  memang  seharusnya dipenuhi,  yaotu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia  dan  adlin.  Lebih  lanjut  juga  diterangkan bahwasannya “Pemilihan  umu m  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri”. Sehingga  oleh  karenanya  ,  penyelenggaraan  pemilu dengan status dan kedudukan yang independent dan berdiri sendiri dengan tidak keberpihakan adalah sebuah tuntutan konstitusi.
Dengan adanya Pasal tersebut , maka disusunlah sebuah aturan yang merinci mengenai penyelenggaraan  pemilihan  umum  yaitu  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011.  Sehingga dengan itu dapat dikatakan bahwasannya komisi pemilihan umum atau juga biasa disebut KPU memiliki  fungsi  penyelenggaraan  serta  disusul  selanjutnya  terakit  fungsi  pengawasan  pemilu yang  dimiliki  oleh  BAWASLU  atau  badan  pengawas  pemilu.  Selain  itu  rupanya  juga  terdapat lembaga  dari  penyelenggaraan  pemilu  yang  lain  yaitu  lembaga  yang  mengatur  mengenai penyeesaian pelanggaran kode etik yaitu DKPP. Yang termaktub dalam aturan pada UU 15/2011 yaitu memiliki fungsi permanen berupa penanganan atas adanya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemilihian umum.(Chakim, 2016)
KPU  memiliki  tugas  pokok  dan  tugas  utama  yaitu  menyelenggarakan  pemilihan  baik pemilihan  legislatif  hingga  pemilihan  eksekutif.  Yang  mana  KPU  memiliki  wewenang  dan  juga tanggung jawab untuk menyelenggarakan dari tiap-tiap rangkaian kegiatannya dari dimulainya tahapan  pemilihan  yaitu  berupa  verifikasi  administrasi,  pencalonan,  kampanye,  hingga pemungutan  suara.  Hampir  serupa  dengan  lembaga  oeyelenggara  lainnya  yaitu  badan pengawas  pemiliha  umum  atau  juga  sering  dikenal  sebagai  BAWASLU,  bawaslu  berperan sebagai  pengawas  pada  rangkaian  tahapan  pemilihan  yang  dibuat  oleh  KPU,  Adapun  kedua lembaga ini saling bersinergi dan mengedepanakan etika prifesi dan profesionalitas.(Aldi et al., 2019)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Tujuan  dibentuknya  DKPP  atau  dewan  kehormatan  penyelenggaraan  pemilu  adalah untuk  menjaga  kredibilitas  dan  keprofesionalan  penyelenggara  pemilu,  agar  dapat  melakukan tugas  dan  wewenangnya  sesuai  dengan  aturan  yang  berwenang,  dengan  berorientasi  pada keadilan. Dengan  tugas tersebut dapat dikatakan pula  bahwasannya  DKPP  memiliki tugas  dan wewenang  untuk  memastikan  penyelenggara  pemilu  baik  KPU  beserta  jajarannya,  dan  juga Bawaslu  beserta  jajaranya  baik  dari  pusat  hingga  di  tingkat  daerah,  agar  tetap  sesuai  dengan aturan pedoman etika profesi yang berlaku. Selain itu tugas dan wewenang yang dilakukan oleh DKPP  adalah  menitikberatkan  pada  asas-asas  penyelenggaraan  pemilu,  untuk  memastikan pemilu  dilakukan  dengan  tepat  dan  tanpa  adanya  unsur  kecurangan  yang  menyimpang  dari kaidah asas-asas yang ada terkait dengan penyelenggaraan pemilu.(Chakim, 2016)
DKPP  berfokus  pada  penyelesaian  etika  penyelenggaraan  pemilu  yang  dilanggar  oleh unsur  -unsur  penyelenggara  pemilu,  adapaun  DKPP  tidak  ikut  campur  dalam  teknis pelaknsanaan pemilu baik dari dimulainya tahapan pemilihan umum hingga pemungutan suara bahkan  sampai  adanya  hasil  dari  perhintungan  suara,  namun  DKPP  lebih  berfous  dan menekankan  pada  menjaga  agar  penyelenggara  pemilu  tetap  mematuhi  dan  mengikuti  etika profesi  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemilu  ini.  Kemudian  DKPP  juga  tidak  berpihak pada  lembaga  apapun  dan  bersifat  netral  danberdiri  sendiri  baik  itu  terdapat  adanya  laporan maupun  aduan  yang  berasal  dari  anggota  penyelenggara  pemilu,  daro  partai  politik,  maupun dari  masyarakat  sebagai  pemilih  dalam  pemilihan  umum.  sehingga  dapat  dikatakan bahwasannya sistem tata negara yang terkait kepemiluan didukung oleh sistem etik yang juga bersifat fungsional. (Nurdin, 2019)
Menurut  Peraturan  DKPP  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman  Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Pasal  39  angka  1,  makna  final pada putusan DKPP pada dasarnya adalah mengartikab bahwasannya dalam putusan tersebut selanjutnya  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lanjutanm  atau  upaya  hukum  lebih  lanjut sesudah diterbitkannya putusan dan ditetapkannya putusan DKPP tersebut.  Sedangkan makna dari putusan DKPP yang bersifat mengikat adalah dimana putusan yang ditetapkan oleh DKPP
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tersebut  mengikat  dan  berlaku  memaksa  sehingga  semua  lembaga  peradilan  yang  ada  di Indonesia  dan  lembaga  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  wajib  dan  harus  tunduk  patuh untuk menjalnkan putusan DKPP tersebut, sehingga kekuatan eksekutorialnya harus dijalankan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan setidaknya paling lambat adalah 7 hari setelah putusan tersebut ditetapkan .(Farhan, 2021)
Namun  sebagaimana  yang  diketahui  dalam  Putusan  DKPP  yang  memutuskan  untuk menjatuhkan  sanksi  pemberhentian  atas  anggota  komisioner  KPU  yaitu  Evi  Novida  Ginting Manik yang ditindak lanjuti dengan adanya keputusan presiden Nomor 34 tahun 2020 tentang pemberhentian  anggota  komisioner  KPU  Indonesia.  Yaitu  tentang  pemberhentian  yang  tidak hormat akibat pelanggaran kode etik yang dilakukannya hal itu sebagaimana yang diputuskan dalam  putusan  DKPP  nomor  317-PKE-DKPP/X/2019,  namun  dalam  kondisinya  dikethaui bahwasannya putusan tersebut diajukan sebagai objek gugatan yaitu putusasn DKPP dan juga keputusan  presiden  yang  menindajlnjuti,  hal  itu  dapat  dilakukan  mengingat  DKPP  merupakan salah  satu  organ  tata  negara  sehingga  sudah  barang  tentu  dapat  dijadikan  objek  sengketa dalam  peradilan  tata  usaha  negara.  Atau  dapat  juga  dkatakan  bahwasannya  pengujian  atas keputusan yang dibuat oleh presiden dengan sendirinya menguji putusan DKPP yang dibuat dan ditetapkan atas permasalahan anggota komisioner KPU ini.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  masalah  tersebut,  di  rumuskan  beberapa masalah  yang  akan  di  bahas  dalam  tulisan  ini.  Bagaimana  kedudukan  lembaga  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  dalam  Penyelenggaraan  pemilu.  Apakah  tindak lanjut putusan DKPP terkait prosedur dan jaminan hukum pihak yang terlibat?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  penelitian  ini,  digunakan  metode  penelitian  guna  menuliskan  karya ilmiah  yang  mudah  dibaca  dan  dipahami.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  atau legal  research yaitu  menelaah  sebuah  isu  hukum  yang  sedang  dibahas  dengan menitikberatkan hukum sebagai sumber dan juga objeknya. Pada penelitian ini akan mengkaji
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
isu  hukum  dari  segi  sifatnya  yang  termasuk  dalam  penelitian  eksploratoris  ( Explorative research ) yaitu penelitain yang dalam isinya bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dengan mengkaji  dan  mempelajari  beberapa  literatur  dan  juga  sumber  hukum  baik  primer  dan  juga sekunder dan sumber hukum terseir yang berupa buku, jurnal, makalah, dan lokakarya. Adapun objekutamanya  adalah  Undang-Undang  nomor  7  tahun  2017,  Putusan  pengadilan  tata  usaha negara, Putusan DKPP, dan juga Keputusan presiden terkait isu hukum yang sedang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
Struktur ketatanegaraan Indonesia telah berubah akibat dari adanya amandemen UUD 1945  yang  merupakan  sebuah  reformasi  konstitusi,  Adapun  tujuan  utamanya  adalah  agar amandemen  UUD  1945  ini  dapat  menjadikan  keseimbangan  antar  lembaga  negaranya,  atau check  and  balances. Menurut  Saldi  Isra  hakim  mahkamah  konstitusi,  beliau  menjelasakan bahwasannya fungsi dari konstitusi meliputi tiga hal yaitu :
1. Dalam  sebuah  negara  dapat  ditentukan  lembaga-lembaga  apa  saja  yang  terdapat didalamnya;
2. Berfungsi  untuk  memberikan  penjelasan  kewenangan  serta  hubungan  dan  interaksi lembaga negara yang ada;
3. Dan mengenai hubungan antara sebuah organ organisasi yaitu negara dengan warganya.
Dalam  teori  ketatanegaraan  atau  juga  dalam  teori  politik  dikenal  dengan  sebuatan auxiliary  state  organ atau  tujuan  lain  yang  hendak  dicapai  oleh  adanya  konstitusi  selain menjaga  keseimbangan  antar  lembaga,  yaitu  dengan  membentuk  sebuah  organ  atau lembaganegara yang sifatnya penunjang. Dalam perkembangan negara modern, teori ini sangat ditekankan,  mengingat  teori trias  politica yang  dikembangkan  oleh montesquieu yaitu pembagian  kekuasaan  yang  didasarkan  atas  tiga  elemen  yaitu  eksekutif,  legislative,  dan yudikatif.  Dirasa  telah  usang  dan  tidak  dapat  mencakupi  segala  kebutuhan  dalam  organ  tata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
negara.  Sehingga  selanjutnya  akan  menjadi  penting  dan  butuh  lembaga  negara  yang  sifatnya adalah penunjang. (Chakim, 2016)
Sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  pasal  22  E  ayat  (5)  UUD1945  yang  menguraikan bahwasannya  pemiligan  umum  diselenggarakan  suatu  komisi  pemiligan  umum  yang  berfiat tetap, nasional, dan  mandiri.  Sehingga  keberadaan  penyelenggara pemilu  akan terlihat  begitu jelas. Adapun dalam aturan ini secara normatif belum dipertegas tentang penyebutan lembaga pemilu.  Dalam  aturan  ini  hamya  menitikberatkan  pada  pokok  wewenang  komisi  pemilihan umum dalam hal penyelenggara pemilu. (Asshiddiqie, 2013)
Seperti  conoth  dalam  suatu  putusan  kedudukan  lembaga  menempatkan  kedudukan antara  KPU,Bawaslu,  dan  DKPP  sebagai  lembaga  yang  berdiri  secara  sendiri  atau  mandiri sebagaimana  diputuskan  dalam  mahkamah  konstitusi  tentang  uji  Undang-Undang  Nomor  22 tahun  2007  atas  Undang-Undang  dasar.  Menurut  putusan  tersebut  dapat  dikatakan bahwasannya  penyelenggaaan  pemilu  sebagaimana  fungsi  dari  lembaga  negara,  hal  itu  tidak hanya  dilakukan  oleh  KPU,  namun  termasuk  juga  didalamnya  lebaga  pengawas  pemilu  yaitu BAWASLU. Sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan. Yang bersifat normal, tetap dan mandiri. Hal ini juga terlohat jelas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasa; 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu terselenggaranya pemilu LUBERJURDIL adalah diselelnggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap. Bilamana dilihat secara seksama aturan ini memang terlihat  cukup  jelas  dan  lebih  memenuhi  akidan  yang  dsisebutkan  dalam  UUD  1945  yang menjelaskan  mengenai  pemilu  yang  memiliki  sifat  independent  atau  mandiri  agar  pemilu dengan prinsip seperti luberjudil dapat dilaksanakan sebagaimana kaidah yang diinginkan. Hal ini  menjadi  benar  melihat  bilamana  pemilu  dilakukan  dengan  tanpa  adanya  pengawasan dengan  prinsip-prinsip  luberjudlin  maka  akan  mengancam  ketidakberhasilan  pelaksanaan pemilu. Sehingga sebagaimana Pasal 70 pada hingga Pasal 109 pada UU no 22 Tahun 2007, oleh mahkamah  dapat  mengartikan  bahwasannya  dalam  aturan  tersebut  bahwasannya  fungsi  dari penyelenggara pemilu adalah dilakukan oleh organ atau lembaga peyeleggara tersebut. Seperti KPU sebagai pelaksana pemilu, BAWASLU sebagai organ dengan peran pengawasan pemilu baik secara  organ  yang  menjalankan  sendiri,  maupun  pengawasan  secara  partisipatif  oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
masyarakat.  Bahkan  DKPP  atau  dewan  kehormatan  penyelenggara  pemilu  juga  seharusnya diatrtikan  sebagai  oragan  yang  memeiliki  fungsi  yang  sama  terhadap  penyelenggara kepemiluan.  Sehingga  akan  menjadi  tepat  dan  jelas  terkait  sifat  mandiri  atau  independent sebuah penyelenggara pemilu.
Dapat  diartikan  bahwasannya  kedudukan  antar  lem  baga  baik  KPU,  Bawaslu,  dan  juga DKPP memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dalam hal penyelenggara pemilu, hanya saja masing-masing  memiliki  focus  fungsi  tertetnu  dalam  bidang  penyelenggaraan  pemilu. Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  beberapa  pasal  seperti  conoth  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD 1945,  lalu  juga  terdapat  dalam  UU  tentang  penyelenggaraan  pemilu  yang  menyebutkan bahwasannya  DKPP  adalah  sebuah  organ  tata  negara  dalam  kepemiluan  yang  bersifat permanen. (Chakim, 2016)
Pemilu sebagaimana makna yang tertera dan disebutkan pada UUD 1945 secaara tidak langsung  memang  meneunjukan  kesuatu  instans  yang  memiliki  kewenangan  sebagaimana disebutkan  dalam  frasa  komisi  pemilihan  umum,  yaitu  terkait  kepemiluan,  atau penyelenggaraan  pemilu.  Namun  menurut  mahkamah  tidak  hanya  KPU  yang  memiliki  fungsi penyelenggara  pemilu,  melainkan  terdapat  organ-organ  lain  yaitu  bseperti  badan  pengawas pemilu atau BAWASLU juga nantinya pun akan terdapat institusi lain bahkan kejaksaan dengan peran  yang  didapat  akibat  adanya  pemilu  bisa  saja  masuk  seperti  adanya  penegakan  hukum hukum  terpadu  atau  GAKKUMDU  yang  didalamnya  juga  memuat  kejaksaan  dan  bahkan kepolisian.  Sehingga  dapat  dimaknai  bahwa  semuanya  memiliki  kesamaan  yaitu  mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.(Nurdin, 2019)
Sehingga  dapat  ditarik  sebuah  pemahaman  bahwasannya  maupun  DKPP,  KPU,  dan Bawaslu  semuanya  adalah  memiliki  kedudukan  sejajar  terkait  penyelenggaraan  pemilu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 E ayat (5) (Saleh, 2017).
Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  terhadap  penyelesaian pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kode  etik  merupakan  suatu  yang  dijunjung  tinggi  dalam  kaitannya  kepemiluan, mengingat  dalam  unsur  kepemiluan  adalah  berkaitan  denga  hak-hak  masyarakat  dalam memilih  untuk  tetap  dijaga  dan  diberikan  sebagaimana  mestinya,  karena  itu  dalam  hal  hal berlangsungnya tahapan pemilu DKPP memiliki peran penting dalam menjaga kompetensi dan etika profesi dari tiap-tiap penyelenggara. Mengingat rule of law dan rule of ethic sejatinya ialah berjalan seiringan. (Feka et al., 2020)
Dalam  fakta  lapangan  yang  terjadi  antara  etika  dan  juga  hukum  tidak  serta  berjalan beriringan  justru  seringkali  dimaknai  bahwasannya  satu  diantara  halnya  adalah  sebagai penyokong hal yang lain, seperti hukumlah yang membuat etika profesi berjalan sebagaimana mestinya,  yang  tidak  lain  adalah  serupa  dengan  pemahaman  bahwasannya  hukum  adalah kepastian  yang  mutlaj strict  law .  namun  juga  seringkali  dijumpai  bahwasannya  etika  lah  yang menyokong terbentuknya suatu hukum dengan menafikan bahwa hukum juga bertindak untuk memperkokoh badanya etika. Sehingga dalam hal ini etika dan hukum sejatinya harus dimaknai sebagai suatu yang berkaitan dan saling menguatkan. Dalam hal ini hukum memiliki kedudukan tersendiri, begitupula etika yang memiliki esensi sendiri, hanya saja hukum memiliki rasionalitas yang  bergantung  pada  moral  sehingga  hyukum  dan  moralitas  adalah  seuatu  hubungan  yang tidak dapat dipisahkan. (Rengka, 2015)
Lain  hal  seperti  DKPP  yang  persidangannya  bersifat  terbuka  dengan  badan  peradilan etika  yang  layaknya  sebuah  peradilan  umum  ( court  of  ethic ).  Sejauh  ini  dapat  dikatakan bahwasannya penegakkan hukum atas kode etik tidak atau belum efektif seperti conoth dewan pers,  komisi  penyiaran  Indonesia  (KPI,  yang  secara  umum  persidangannya  bersifat  tertutup. Terlebih hasil putusan DKPP yang final mengikat menjadikan model lembaga ini dapat dijadikan percontohan yang tepat. (Chakim, 2016)
Selanjutnya  adalah  dasar  hukum  atau  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  pedoman dan  beracara,  dalam  hal  beracara  dan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  persidangan  DKPP telah diatur dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 yang mana lebih diperinci lagi pada peraturan lembaga KPU dan BAWASLU pada peraturan no 13 tahun 2012 dan No 1 tahun 2012 yang membahas mengnai pedoman beracara bagi penyelenggara pemilu yang berkaitan denga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kompetensi  atau  etika  profesi  yang  dilanggar  sebagaimana  aturan  hukum  positif  yang melarang.
Penerimaan aduan atau adanya pelaporan dugaan dilanggarnya aturan terkait kode etik adalah  merupakan  tugas  utama  dari  DKPP,  Adapun  tugas  lain  yang  menjadi  tugas  dari  DKPP adalah menyampaikan putusan pada pihak terkait yang menjadi objek pelaporan.(Saleh, 2017). DKPP  memiliki  peran  yang  cukuppentind  dalam  proses  laporan  dan  pengaduan  pelanggaran dari  penyelenggara  pemilu  maupun  adanya  laporan  dan  aduan  dari  peserta  pemilu  yang menduga  adanya  ketidakprofesionalan  dan  pelanggaran  atas  kode  etik  yang  seharusnya dijadikan  pedoman.  Bahkan  tim  kampanye  dan  juga  masyarkat  sebagai  pemilih  pun  memiliki hak  untuk  melaporkan  adanya  dugaan  pelanggaran  kepada  DKPP.  Yang  mana  dalam  aduan tersebut  setidaknya  memuat  anggota  yang  melanggar  antara lau  anggota  KPU ditingkat  pusat hingga di tingkat daerrah.
Sebelum  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapkan  kepada  DKPP,  DKPP  terlebih dahulum meneliti dan kengkaji informasi yang datang  kepadanya, yaitu dengan menelaah dan mengkaji  baik  itu  berkas  laporan  maupun  berkas  aduan  terhadap  kelengkapan  data administrasi dan verifikasi pengaduan atas adanya dugaaan etika profesi yang dilanggar. Hal ini adalah  bentuk  dari  prinsip  DKPP  sebagai  penyelenggara  pemerintah  berbentuk  organ  tata negara  yang  bersih,  transparan  dan  berorientasi  pada  keadilan.  Adapun  selanjutnya  baik pengadu  maupun  pelapor  juga  teradu  dan  terlapor  akan  diberitahu  terkait  posisinya  dalam sebuah  permaslahan  yang  diangkat,  begitu  pula  sebaliknya  bilamana  ditemukan  tidak  cukup bukti  dan  kurangnya  berkas  verifikasi  dan  administrasi  sebagai  permulaan  adanya  dugaan pelanggaran etika profesi, maka permasalahan tidak dapat diteruskan( dismissal ).
Dalam beberapa pasal dalam undang-undang tentang pemilihan umum yaitu UU 7 tahun 2017  telah  banyak  dijelaskan  mengenai  hak  dan  juga  wewenang  DKPP,  yang  wajib  danharus berada di sudut pandang netral dan pasif terhadap permasalahan pelanggaran kode etik. Dalam hal  DKPP  memeriksa  dan  memutus  aduan  atau  pelaporan  yang  diajukan  kepadanya  namun telah dicabut hal itu memiliki masa aktif atau masa berlaku sesuai Pasal 159 ayat (2) sejatinya bertentangan  dengan  kewajiban  DKPP  untuk  menjadi  subjek  yang  pasif  dan  tidak  berpihak.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sehingga hal itu mengharuskan DKPP dalam hal terjadi adanya pencabutan laporan maka sudah menjadi kewajiban DKPP untuk tidak melanjutkan dan bersifat pasif dan tidak berpihak.

## Sifat Putusan DKPP
Sifat  dari  putusan  DKPP  telah  diurikan  dalam  beberapa  pasal  yang  termuat  dalam peraturan DKPP nomor 1 tahun  2021,  yaitu  putusan  tersebut bersifat  final dan  juga  mengikat ( final  and  binding )  yang  mana  dalam  pelaksanaan  putusan  tersebut  menjadi  tugas  dan kewenangan  bawaslu  untuk  melakukan  pengawasan  atas  hasil  putusan  tersebut.  Hal  ini sebagaimanayang termuat dalam aturan penyelenggaraan pemilu UU 15/2011 yaitu pada Pasal 112.
Adapun  pengertian  final  dan  mengikat  harus  dimaknai  secara  benar,  yaitu  final  yang mengistyaratkan  tidak  adanya  upaya  hukum  lanjutan  sehingga  putusan  inilah  yang  nanatinya menjadi  rujukan  dan  juga  pedoman  dalam  pelaksanaan  muatan  putusannya,  sedangakan mengikat mengartikan bahwasannya dalam hal putusan ini akan berlaku terhadap organ-organ lain  sebagaimana  yanng  dimuat  oleh  putusan  tersebut  baik  itu  organ  peradilan  maka  akan terikat  dalam  putusan  ini.  Sehingga  terdapat  unsur  memaksa  dalam  kaidah  mengikat  pada putusan ini yaitu badan atau organ peradilan lainnya wajib melaksanakan putusan ini.(Nurdin, 2019).  Eksekutorial  dari  putusan  ini  harus  ditindaklanjuti  oleh  lembaga  penyelenggara  pemilu terkait.
Dalam  peraturan  DKPP  No.  1  Tahun  2021  yang  mengatur  mengenai  pedoman  dalam beracara, leboh lanjut dijelaskan pada Pasal 39, yaitu:
(1) Putusan yang ditetapkan oleh DKPP adalah bersifat final dan mengikat.
(2) Diwajibkannya melaksanakan hasil dari putusan DKPP bagi penyelenggara pemilu dengan selambatnya 7 hari setelah ditetapkannya putusan.
(3) Dalam  hal  penjatuhan  sanksi  pemberhentian  oleh  DKPP  maka  jajaran  penyelenggara pemilu  baik  KPU  maupun  BAWASLU  memberhentikan  sementara  sebelum  adanya keputusan pemberhentian diterbitkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(4) Dalam  putusan  DKPP,  bawaslu  beserta  jajarannya  melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan putusan tersebut.(Suryana 2019)
Adapun hasil dari putusan tersebut nantinya akan disampaikan pada pihak bersangkutan yaitu:
(1) Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada :
a. Pihak yang melaporkan, dan pihak yang terlaporkan;
b. Pihak yang membuat aduan dan/atau pihak yang diadukan; dan
c. Subjek pihak lainnya.
Keputusan  DKPP  bersifat  final,  mengikat  serta  tidak  memberikan  upaya  hukum. Kurangnya  tindakan  hukum  terhadap  DKPP  memiliki  kesamaan  dengan  banyak  lembaga penegak kode etik. Putusan DKPP yang final dan mengikat tersebut berdampak psikologis bagi jajaran  KPU  dan  Bawaslu  berupa  ketakutan  akan  pemecatan  atau  pemberhentian  sementara dan berpotensi menimbulkan perselisihan hukum yang berkepanjangan. Sifat keputusan DKPP yang final dan mengikat juga menggarisbawahi kewenangan pengarahan dan pengawasan KPU dan Bawaslu.
Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilannya termasuk dalam lingkungan peradilan umum, serta peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi,  dalam  penyelenggaraan  peradilan  di  Indonesia.  Mahkamah  berkesimpulan  bahwa tujuan  perkara  yang  ditangani  DKPP  hanya  terbatas  pada  etika  personal  atau  perseorangan pejabat atau pejabat penyelenggara pemilu. Selain terlebih dahulu mengajukan uji materil oleh Pemohon (Rahmadansyah) mengenai isi pasal pemberhentian penyelenggara Pemilu oleh DKPP yang  bersifat  final  dan  mengikat,  Pemohon  yang  berlatar  belakang  sebagai  Perencana  Pemilu mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Sehingga  berkenaan  dengan  ha; tersebut  maka  mahkamah  konstusi  mengabulkan  permohonan  sebagain  dari  muatan permohonan  yang  terdapat  pada  Pasal  112  ayat  (12)  UU  15/2011  yang  mengatur  tentang penyelenggaraan pemilu ini.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya seharusnya DKPP dalam muatan putusannya dan  kekuatan  dari  putusan  yang  diputuskan  tidak  bersifat  final  atau  mengikat,  dan  hanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bersifat  saran,  karena  memerlukan  tambahan  izin  administratif  dari  KPU  dan  Bawaslu.  DKPP menjadi lembaga unggulan karena putusannya bersifat final dan mengikat, yang menghilangkan prinsip  check  and  balance  antar  lembaga  penyelenggara  pemilu.  31/puu-xi/2013  Mengingat putusan MK bersifat final and binding, maka putusan DKPP harus dipahami final dan mengikat Presiden, KPU, KPU Daerah, KPU Kejaksaan, dan Bawaslu.
Tindak  lanjut  mengenai  Putusan  DKPP  Nomor  316/DKPP-PKE-III/2014  terkait  prosedur  dan jaminan hukum.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal  18  Maret  2020  menerbitkan  Putusan  DKPP  Nomor  317-  PKE-DKPP/X/2019  yang  pada pokoknya  menjatuhkan  sanksi  berupa  pemberhentian  tetap  kepada  Abdul  Azis  Agus  Priyanto selaku  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Sampang. KPU  Provinsi  Jawa  Timur menindaklanjuti  putusan  DKPP  tersebut  melalui  keputusan  komisi  pemilihan  umum  Provinsi Jatim  Nomor  171/kpts/KPU-Prov-014/2014  tertanggal  8  Desember  2014  tentang pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto selaku anggota KPUD Sampang.
Pemberhentian  definitif  Evi  Novida  Ginting  Manik  (Anggota  Komisi  KPU  RI), pemberitahuan  terakhir  kepada  banyak  peserta  KPU  Indonesia  lainnya,  dan  pemberitahuan kepada seluruh perwakilan KPU Kalbar. Presiden Republik Indonesia secara resmi mencopot Evi Novida Ginting Manik dari posisinya sebagai anggota KPU RI sebagai hasil Keputusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019. Pola pikir Presiden RI ini tercermin dalam Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sombong Anggota KPU Periode 2017-2022.
Dengan  dasar  pertimbangan  itu  maka  novida  ginting  dalam  perkara  DKPP  ini  dapat dikatakan  memiliki  kedudukann  sebagai  yang  diadukan  dan  dianggap  melakukan  pelanggaran atas etika profesi yang dumiliki yang pada pokokny setidaknya memuat sebagai berikut:
(1) Teradu  memiliki  peran  penting  dan  menjabat  sebagai  coordinator  divisi  teknis  yang tanggung  jawab  dari  tugas  yang  diemban  memiliki  etik  yang  cukup  tinggi  atas  adanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kekosongan  hukum  dan  ketidakadilan  penetapan  hasil  pemilu  yang  terganggu  tingakat kepercayaanya.
(2) Berdasarkan  Keputusan  KPU  56/Kpts/KPU/Tahun  2017  dapat  dikatakan  bahwasannya teradu berposisi sebagai wakil korrdinator wilayah.
(3) Akibat terbukti melakukan pelanggaran kode etik teradu diberi snaksi peringtan keras dan dilepas dari jabatannya
(4) Seharusnya  teradu  menjadi  leboh  professional  dengan  mengingat  berkali-kali  teradi menerima teguran dan sanksi dari beberapa perkara yang ada.
(5) Teradu  berposisi  sebagai  penyusun  norma  yang  berlaku  secara  unifikasi  dengan meneindaklanjuti  putusan  mahkamah  kontitusi  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  atas kemurnian suara sakyat dan berorientasi pada keadilan.
Terlepas  dari  kedua  kebenaran  mutlak  tentang  kode  etik  yang  disematkan  pada penyelenggara pemungutan suara, dalam hal ini, sesuai dengan Keputusan DKPP No. 317-PKE- DKPP/X/2019, tentang pembentukan DKPP sebagai pengadilan yang bermoral benar mengadili Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Disisi lain jika kita mengetahui sejarah pengisian jabatan penyelenggara pemilu, baik itu KPU RI dan jajarannya maupun Surat Rekomendasi  Pemilu  Republik  Indonesia  (Bawaslu  RI)  dan  jajarannya,  keduanya  memiliki percabangan dalam berbagai arah. (Rajab, 2020)
Berdasarkan  Pasal  458  ayat  (13)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umm  (UU  7/2017),  DKPP  memiliki  putusan  final  yang  sebagaimana  telah  diurikan dala beberapa aturan seperti conoth Pasal 39 peraturan DKPP tahun 2017 yaitu :
1) Putusan final dan mengikat.
2) Putusan  DKPP  harus  dilaksanakan  sesegara  mungkin  paling  lama  7  hari  setelah dibacakannya putusan tersebut.
3) Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan  melakukan pengawasan,  dan  kalimat  ini  mengisyarakatkan  bahwasnnya  penyelenggara  pemilu  atau KPU harus sesegera mungkin melakukan atau melaksanakan putusan tersebut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Putusan  DKPP  yang  bersifat  final  dan  mengikat  ini  sejatinya  berbeda  dengan  putusan sebagaimana  lembaga  kekuasaan  kehakiman  yang  juga  memiliki  sifat  putusan,  sehingga  tidak dapat  dijadikan  sama  sifat  mengikat  dan  final  pada  putusan  DKPP  dengan  lembaga  yudisial lainnya.
Dalam kelanjutannya Evi Novia Ginting yang dilakukan sebuah aduan kepadanya dan di proses  dalam  peradilan  DKPP  merasa  kalau  hal  itu  kurang  tepat,  sehingga  selanjutnya  upaya hukuk  yang  dilakukannya  dalah  menguggat  sebuauh  putusan  instansi  yaitu  putusan  DKPP melalui peradilan tata usaha negara atau TUN. Dalam acara peradilan tersebut dapat diketahui bahwasannya  PTUUN  telah  memebrikan  putusan  berupa  pengabulan  gugatan  yang  diajukan oleh Evi Novia Ginting, sehingga dengan itu PTUN memutuskan untuk memerintahka presiden agar  Keputusan  yang  dibuat  yaitu  Keputusan  Presiden  nomor  34  yahun  2020  tersebut  agar dicabut  dan  tidak  berlaku  mengikat.  Adapaun  keputusan  presiden  tersebut  menjelaskan bahwasannya KPU baik dair pusat hingga komisi pemilihan umum di tingkat daerah serta badan pemgawas pemilu di tingkat pusat maupun di tingkat daera merupakan objek dari gugatan yang olehnya bersifat konrkit, individual, dan final sebagaimana yang tertera dalam kaidah putusan tata usaha negara.
Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas  dapat  dimaknai  bahwasannya  putusan  yang diekularkan  oleh  peradilan  tata  usaha  negara  yaitu  pada  putusan  No.  82/G/2020/PTUN.JKT memiliki kekuatan yang mengikat bagi pejabat negara yang mengeluarkan sebuah putusan yang dijadikan objek sengketa pada peradilan TUN, sehingga dalam hal ini tujuannya dan akibatnya dalah menjadikan Evi Novida Finting berdasarkan putusan DKPP agar kembali menjadi anggota dari  komisi  pemilihan  umum.  sedangkan  sifat  final  dan  mengikat  yang  melekat  pada  putusan DKPP  adalah  dimaknai  bahwasannya  sifat  tersebut  diperuntukkan  bagi  subjek  yang  dijadikan rujukan  sengketa  yaitu  Presiden,  Komisi  Pemilihan  Umum  baik  ditingkat  pusat  maupun ditingkat  daerahm  dan  juga  bawaslu  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Jadi  dapar  ditarik kesimpulan  bahwasannya  keputusan  yang  dikelaurkan  oleh  pejabat  negara  baik  itu  presiden atau  bawaslu  semisalnya,  adalah  berupa  keputusan  tata  usaha  negara  dan  menjadi kewenangan dan kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara.(Rajab, 2021)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Final dan mengikat pada putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan dari sifat pada  peradilan  yang  lainnya  dengan  istilah  lain  dapat  dikatakan  bahwasannya  putusan  DKPP dengan  kedudukan  DKPP  sebagai  tata  usaha  negara  maka  putusan  DKPP  pun  dapat  mejadi objek sengketa pada peradilan tata usaha negara. Sehingga akan menjadi penting untuk adanya mekanisme  pembanding,  karena  menurut  putusan  mahkamah  konstitusi  no  31.PUU/XI/2013 memiliki  kedudukan  dari  putusan  DKPP  yang  seharusnya  setinfkat  dengan  tata  usaha  negara yang berararti ada tingkat selanjutnya bilamana ingin dijadikan perbandingan. (Rajab, 2021)
Sesuai  dengan  proses  pemberian  putusan  yang  memutuskan  memberikan  penafsiran yang  final  dan  berkekuatan  hukum  tetap  atas  putusan  DKPP  dalam  Putusan  No.  31/PUU- XI/2013,  sehingga  disposisi  Pasal  458  ayat  (12)  dan  (13)  UU  Pemilu  tidak  membantah  kedua Peraturan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut.  Dengan  demikian,  jika  keberadaan  putusan DKPP yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap dirasa sebagaimana diatur dalam Pasal 458  ayat  (12)  dan  (13)  UU  Pemilu,  sama  halnya  dengan  putusan  lembaga  legislatif  pada umumnya,  maka  putusan  pengadilan  tersebut  telah  menunjukkan  inkonsistensi  dan inkonsistensi. bertentangan dengan ketentuan UU Peradilan TUN.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  dewan  kehormatan  penyelenggara  pemilu  merupakan  modifiasi perkembangan lebih lanjut dari dewan kehormatan komisi pemilihan umum, yang sebelumnya telah  ada  dan  diatur  sesuai  dengan  Undang-Undanf  penyelenggara  pemulu  Nomor  22/tahun 2007. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya karakter dan proses penyelesaian permasalahan kode etik pada lembaga peradilan dan tugas dari dwan kehormatan ini adalah memeriksa dan memutus  perkara  dari  adanya  dugaan  pelanggaran  baik  berupa  aduan,  maupun  berupa laporan,  yang  mana  hal  ini  dilakukan  semenjak  dibentuknya  atruan  UU  no  22  tahun  2007. Sehingga bilmana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu baik itu  KPU  pusat  maupun  daerah  juga  Bawaslu  ditingkat  pusat  maupun  daerah,  hal  tersebut menjadi tugas dan fungsi pokok dari DKPP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dapat  ditarik  kesimpulan  bajwasannya  DKPP  adalah  lembaga  negara  yang  posisinya dalah  pembantu  atau  penunjang  yang  memiliki  kedudukan  yang  netral,  tidak  berpihak  dan berdiri sendiri, sehingga dalam sistem ketatangeraan yang ada di Indonessia dapat diakatakan bahwasannya DKPP adalah organ neagra penunjangyang bersifat independen. DKPP merupakan salsah  satu  dari  penyelenggara  pemilu  namun  hubungan  antara  DKPP  dengan  penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Bawaslu adalah sederajat dan saling berhubungan. Dengan tetap berkedudukan  secara  mandiri  dan  independent  pada  organnya  amasing-masing,  namun bilamana  dilihat  dan  ditelaah  secara  fungsional  DKPP  memiliki  fungsi  yang  sedikit  berbeda, sekalipun tetap berfokus pada penyelenggaraan pemilu ,DKPP memiliki focus dan fungsi pokok berupa menjada dan memastikan penyelenggara pemilu tetap pada jalur kode etik yang benar. Mengingat  kedudukan  penyelenggara  pemilu  adalah  kedudukan  yang  penting  dalam berlangsungnya kegiatan pemilhan umum yang didalamnya memuat suara kedaulatqan rakyat. Adapun sifat putusan yang ditetapkan oleh DKPP adalah final dan mengikat dengan dibacakan dalam  sidang  terbuka  leno  yang  disaksikan  umum.  sehingga  olehnya  keputusan  DKPP  adalah sebuah  manifestasi  dari  penjagaan  kode  etik  dari  penyelenggaraan  pemilihan  umum  di Indonesia yang adil.
Kemudian  setelah  dilakukan  penelusuran  terkait  isu  hukum  yang  sedang  dibahas  pada karya  ilmiah  penelitian  ini  dapat  disimpulkabn  bahwasannya  putusan  DKPP  sejatinya  dalah memiliki  sifat  final  yang  berarti  terakhir  dan  tidak  dapat  dilakukannya  upaya  hukum  lanjutan, seperti pada peradilan umum lainnya yang bisa saja terdapat upaya hukum lanjutan, disisi lain putusan  DKPP  juga  bersifat  mengikat  yang  mengartikab  bahwasannya  putusan  DKPP  adalah bersifat  memaksa  pada  subjek  hukum  tertentu  yang  menjadi  terlapor  atau  teradu.  Namun setelah  ditelaah  dari  permasahalan  yang  diangkat  pada  penelitian  ini  maka  putusan  DKPP sesungguhnya  tidak  dapat  dikatakan  bersifat  final  dan  mengikat,  mengingat  setelah  adanya putusan masih dapat dilakuak upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan pada lembaga peradilan  lainnya,  hal  ini  dapat  dipahamai  bahwasannya  dalam  putusa  DKPP  dalam permasalahan  ini  diketahui  bahwasannya  putusan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  putusan organ tata negara, sehingga sudah sewajarnya dapat dilakukan gugatan kepada peradilan tata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
usaha negara  yang didalamnya  dapat  menjadikan  obyek  sengketa  akibat  dari  adanya  putusan sebuah organ tata negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya putusan DKPP tidakbenar- benar bersifat final dan mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldi,  J.  A.,  Tanbun,  E.  P.,  &  Nugraha,  X.  (2019).  TINJAUAN  YURIDIS  KEWENANGAN  DEWAN KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILU  (DKPP)  DALAM  MENCIPTAKAN  PEMILU  YANG
DEMOKRATIS DI INDONESIA. DE RECHTSSTAAT ,
5 (2). https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941
Asshiddiqie, J. (2013). Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu . PT. Grafindo Persada.
Chakim,  M.  L.  (2016).  Desain  Institusional  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. Jurnal Konstitusi , 11 (2). https://doi.org/10.31078/jk11210
Farhan.  (2021).  KEDUDUKAN  DEWAN  KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILIHAN  UMUM (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Jurnal Ilmiah .
Feka,  M.,  Witarti  Rabawati,  D.,  Arman,  Y.,  &  Taemenas,  E.  (2020).  PERAN  DKPP  DALAM MENEGAKKAN  KODE  ETIK  PENYELENGGARA  PEMILU  DAN  MEWUJUDKAN  PILKADA BERMARTABAT. JAP UNWIRA , 3 (2). https://doi.org/10.30822/jap.v3i2.865
Istianda,  M.,  &  Zastrawati,  A.  (2021).  EVALUASI  PENYELENGGARAAN  PEMILU  SERENTAK  2019 KOTA MAKASSAR. Sebatik , 25 (1). https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1203 Nurdin, M. (2019). EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM
PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU. Veritas , 5 (2), 1 – 17. https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483
Rajab,  A.  (2020).  ANALISIS  PEMBERHENTIAN  TETAP  PENYELENGGARA  PEMILU  OLEH  DKPP  RI.
Jurnal Rechtvinding .
Rajab, A. (2021). KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM. JURNAL  USM  LAW  REVIEW , 4 (1). https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702
Rengka, F. J. (2015). Dialog Hukum dan Keadilan. Genta Press. Saleh. (2017). Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu . Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan UndangUndang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Peraturan  DKPP  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Keputusan  Presiden  Nomor  34/P.Tahun  2020  tentang  Pemberhentian  dengan  Tidak  Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.
Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 18 Maret 2020.