Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44

## Analisis Asas Kerelaan Atau Konsensualisme Pada Lembaga Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Syariah
Indarisuci 1 , Achmad Diny Hidayatullah 2
Universitas Brawijaya, Kalimantan Tengah

## Corresponding author: indarisuci@gmail.com
Abstract:  The  trend  of  fintech  or  financial  technology  in  Indonesia  is  indeed  increasingly prevalent among the public. Looking at these facts, it is undeniable that the opportunities for the development of sharia-based fintech could be greater. In the sharia fintech mechanism, of course  there  are  terms  of  agreement  that  must  be  fulfilled  by  both  parties,  so  that  the agreement is considered valid in the eyes of law and religious law. One of these conditions is an agreement from both parties, the agreement here is the willingness of both parties without coercion  or  even  fraud.  The  research  here  focuses  on  the  analysis  of  the  principle  of willingness  or  consensualism  in  sharia  fintech-based  lending  and  borrowing  institutions, using a qualitative methodology in which the data obtained from previous journals related to the problem are taken. Based on the results obtained, it can be obtained that the principle of willingness  in  this  sharia-based  lending  and  borrowing  institution  has  been  implemented properly.
Keywords: The Principle Of Willingness, Sharia Fintech, Financial Institutions, Borrowing
Abstrak :  Trend  fintech  atau  financial  technology  di  Indonesia  semakin  marak  di  kalangan masyarakat.  Meninjau  fakta  tersebut  tidak  dapat  dipungkiri  jika  peluang  berkembangnya fintech yang berbasis syariah bisa saja lebih besar. Dalam mekanisme   fintech syariah tentu ada  syarat-syarat  perjanjian  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  pihak,  agar  perjanjian  tersebut dianggap  sah  di  mata  hukum  dan  syariat  agama.  Salah  satu  syarat  tersebut  yakni  adanya kesepakatan  dari  kedua  pihak,  kesepakatan  disini  yakni  kerelaan  dari  kedua  pihak  tanpa adanya  paksaan  atau  justru  penipuan.  Penelitian  disini  berfokus  pada  analisis  asas  kerelaan atau  konsensualisme  pada  lembaga  pinjam  meminjam  berbasis  fintech  syariah,  dengan menggunakan metode kualitatif yang mana data diperoleh dari jurnal terdahulu yang berkaitan dengan  masalah  yang  diambil.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dapat  disimpulkan  bahwa asas  kerelaan  di  lembaga  pinjam  meminjam  berbasis  syariah  ini  telah  diimplementasikan dengan baik.
Kata Kunci : Asas Kerelaan, Fintech Syariah, Lembaga Keuangan, Pinjam Meminjam
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, trend fintech atau financial technology di  Indonesia semakin marak di kalangan masyarakat.  Seperti  yang  dilansir  dari  ojk.id  pengertian  fintech  merupakan  sebuah  inovasi pada  industri  jasa  keuangan  yang  memanfaatkan  penggunaan  teknologi.  Produk  yang dihasilkan    dari  fintech  sendiri  berupa  suatu  sistem  yang  dibangun  untuk  menjalankan mekanisme  transaksi  keuangan  dengan  spesifik.  Fintech  sendiri  mulai  berkembang  di Indonesia pada tahun 2006 hingga sekarang. Menurut Indonesian Fintech Association (IFA), bahwa  pada  tahun  2016  telah  tercatat  135-140  startup  fintech  di  Indonesia  dengan  kisaran 78%  jumlah  pemainnya  (Wahyuni,2019).  Maraknya  fintech  ini  membuat  masyarakat  dapat lebih  mudah  mengatasi  masalah  keuangan  dengan  dibantu  teknologi  yang  canggih.  Secara garis  besar,  berkembangnya  fintech    di  Indonesia  dapat  menjadi  solusi  yang  tepat  untuk mengatasi  kebutuhan  mendesak  yang  tidak  disediakan  oleh  lembaga  keuangan  tradisional (Rusydiana,2018).
Meninjau  fakta  tersebut  tidak  dapat  dipungkiri  jika  peluang  berkembangnya  fintech yang berbasis syariah bisa saja lebih besar. Indonesia sendiri dikenal dengan penduduk yang mayoritas  beragama  islam  sehingga  dengan  munculnya  fintech  berbasis  syariah  akan  lebih mudah  diterima  oleh  masyarakat  Indonesia  karena  dapat  terjamin  secara  prinsip  agama. antusias masyarakat  pada pertumbuhan implementasi ekonomi syariah terhadap keuangan di Indonesia  sangat  tinggi,  salah  satunya  yakni  fintech  syariah  (Wahyuni,2019).  Mekanisme fintech  syariah  berlandaskan  dengan  prinsip  syariah  yakni  dapat  diakses  melalui  situs  web yang  resmi  dari  pihak  penyelenggara  atau  lembaga  layanan  jasa  keuangan  yang  ada  di Indonesia. Lembaga tersebut yang akan menjadi tempat bertemunya calon penerima pinjaman dengan  pemberi  pinjaman.  Sedangkan  dalam  mekanisme  tersebut  tentu  ada  syarat-syarat perjanjian  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  pihak,  agar  perjanjian  tersebut  dianggap  sah  di mata  hukum  dan  syariat  agama.  Salah  satu  syarat  tersebut  yakni  adanya  kesepakatan  dari kedua  pihak,  kesepakatan  disini  yakni  kerelaan  dari  kedua  pihak  tanpa  adanya  paksaan  atau justru  penipuan.  Dari  sini  penulis  mengambil  rumusan  masalah  berupa:  Apakah  asas keridhoan telah berjalan dengan benar pada lembaga pinjam meminjam yang berbasis fintech syariah  di  Indonesia?.  Bagaimana  penerapan  asas  kerelaan  pada  lembaga  pinjam  meminjam yang berbasis fintech syariah di Indonesia?.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44

## METODE
Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat  yakni  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan metode  yang  mana  data  sumber  penelitian  digabungkan  dan  dianalisis  secara  induktif (Sugiono, 2010). Sedangkan metode deskriptif menurut  menurut Sugiyono dalam (Febriyan, Priyanto, 2015) yakni suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu  hasil  penelitian  tapi  tidak  membuat  sebuah  kesimpulan  secara  luas.  Sehingga  dengan menggabungkan  kedua  metode  tersebut  penulis  akan  menggabungkan  semua  data  yang terkumpul kemudian dianalisis secara keseluruhan dan dijelaskan secara terperinci.
Data-data  yang  akan  dikumpulkan  oleh  penulis  yakni  bersumber  dari  jurnal-jurnal penelitian  yang  memiliki  kaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diangkat,  artinya  data bersifat  sekunder.  Setelah  data  terkumpul  maka  dalam  mengolah  data  seperti  yang  telah disebutkan  diatas  yakni  data  akan  dikaji  oleh  penulis  dan  dilakukan  riset  yang  jelas  dalam proses  ini,  agar  nantinya  dapat  menghasilkan  penelitian  yang  tepat  dan  dapat  menjawab permasalahan yang diangkat. Selain itu teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis  kualitatif  dengan  memberi  gambaran  yang  jelas  terkait  data  yang  ada  dan hubungannya  dengan  masalah.  Kemudian  dalam  menguji  keabsahan  data  penelitian  ini penulis memilih untuk meninjau kembali data yang ada dan riset data terbaru terkait masalah yang ada dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Asas Konsensualisme atau kerelaan
Asas  kerelaan  bermakna  bahwa  segala  transaksi  perekonomian  harus  ada  kerelaan  dari masing-masing  pihak  saat  menyetujui  kesepakatan  transaksi.  Asas  ini  bisa  disebut  juga dengan  asas  konsensualisme  yakni  tercapainya  kesepakatan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  suatu  perjanjian.  Asas  kerelaan  atau  konsensualisme  menyatakan  bahwa  semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus berdasarkan pada kerelaan atau kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, kerelaan atau kesepakatan para pihak yang terlibat dalam  perjanjian  merupakan  entitas  yang  menjiwai  setiap  perikatan  dalam  Islam  sekaligus melandasi  semua  transaksi  yang  terjadi  (Abdullah,  2016).  Menurut  A.  Qirom  Syamsudin, Asas  konsensualisme  artinya    dalam  suatu  perjanjian  pelaku  dari  pihak  cukup  mengatakan kata  sepakat,  tanpa  diikuti  dengan  perbuatan  hukum  lain  kecuali  perjanjian  yang  bersifat
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44
formal. Landasan yang menjadi dasar dari penerapan asas tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa (4):29
ا هُّي أٰٓ ـ ٱ نيِذَّل ْم أ ۟ا ٰٓوُلُكْأ ت   لَ ۟اوُن ما ء مُك نْي ب مُك ل   و ِبٱ ِلِط ـ بْل ْمُك سُفن أ ۟ا ٰٓوُلُتْق ت   لَ  و ۚ ْمُكنِ م  ٍۢ ضا  ر ت ن ع ًة  ر ـ جِت  نوُك ت ن أ ٰٓ َّلَِإ ۚ َّنِإ ٱ َّللّ ا ًًۭمي ِح  ر ْمُكِب  نا ك
٢٩
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya,  Allah  Maha Penyayang kepadamu.”
Selain itu landasan dari asas ini juga disimpulkan pada KUHPerdata pada pasal 1320 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dan sifatnya mengikat.

## Layanan pinjam meminjam
Layanan pinjam meminjam merupakan salah satu layanan jasa keuangan yang mana menjadi fasilitator  dengan  mempertemukan  pihak  pemberi  pinjaman  dan  pihak  penerima  pinjaman yang  tujuannya  untuk  melakukan  transaksi  pinjam  meminjam  secara  langsung.  Sedangkan dalam  sudut  pandang  islam  berarti  layanan  jasa  pinjam  meminjam  tersebut  harus  didasari dengan  hukum-hukum  islam  yang  benar  dalam  proses  transaksinya.  Di  masa  kini  layanan pinjam  meminjam  berinovasi  dengan  menggunakan  fintech  atau  teknologi  keuangan,  hal  ini mengacu  pada  Peraturan  OJK  tepatnya  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mana

## Fintech Syariah
Fintech  sendiri  merupakan  suatu  inovasi  baru  yang  menggabungkan  antara  financial (keuangan) dan teknologi secara bersamaan dalam industri keuangan di masa kini. Sedangkan fintech  syariah  bermakna  teknologi  keuangan  yang  berlandaskan  ajaran  syariat  yang  benar disertai  nilai-nilai  islam  dalam  proses  transaksi.  Layanan  pinjam  meminjam  yang menggunakan fintech menjadi salah satu solusi perekonomian di masa kini yang memudahkan proses  transaksi  antara  kedua  belah  pihak  yang  terlibat.  Dasar  fintech  sejauh  ini  mengacu pada  Peraturan  OJK  tepatnya  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan  Informasi. Menurut  Murniarti dalam  (Basrowi,Julianas,2019) fintech  syariah  merupakan  kombinasi  dari  kedua  hal  yakni  keuangan  dan  teknologi  yang bertujuan memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada nilai-nilai hukum
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44
syariah.  Fintech  syariah  merupakan    inovasi  dari  gabungan  antara  teknologi  dan  keuangan yang  kemudian  menambahkan  nilai-nilai  syariah  dengan  tujuan  agar  dapat  diterima  oleh masyarakat terutama yang beragama muslim.
Pemanfaatan  fintech  syariah  sendiri  telah  banyak  jenisnya  salah  satunya  dalam transaksi  pinjam  meminjam.  Transaksi  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  masyarakat yang  sedang  membutuhkan  modal  dalam  usahanya  atau  yang  lainnya,  dengan  menerapkan fintech syariah maka transaksinya dapat terjamin aman dan bebas riba. Selain itu, masyarakat dapat  mengakses  transaksi  tersebut  dengan  mudah  karena  bantuan  teknologi  yang  ada. Pemerintah  juga  mendukung  lewat  pendirian  lembaga  pinjam  meminjam  berbasis  fintech syariah ini agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Lalu jika ditinjau dari aspek asas-asas  ekonomi  islam,  apakah  fintech  syariah  di  Indonesia  ini  sudah  sesuai  dengan  salah satu  asas  terpenting  dari  transaksi  pinjam  meminjam  itu  sendiri  yakni  asas  kerelaan  atau konsensualisme?  Pada  lembaga  pinjam  meminjam  yang  berbasis  fintech  syariah  seharusnya telah  menerapkan  asas  ini  dengan  tepat  sesuai  dengan  aturan  syariat  yang  berlaku,  transaksi pinjam  meminjam  berbasis  fintech  syariah  ini  juga  merupakan  hal  baru  dalam  dunia perekonomian islam sehingga perlu diperhatikan asas-asas yang mendasarinya. Salah satunya asas kerelaan atau konsensualisme ini.

## Mekanisme pinjam meminjam berbasis fintech syariah
Menurut    Peraturan  OJK  yakni  Nomor    77/POJK.01/2016  Pasal  1  angka  3,  yang  mana menyatakan  bahwa  lembaga  jasa  keuangan  menjadi  sarana  untuk  mempertemukan  pihak pemberi  pinjaman  dengan  pihak  peminjam  untuk  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam dengan mata uang yang berlaku atau mata unag rupiah melalui sistem teknologi menggunakan jaringan  internet.  Adapun  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  transaksi  perjanjian  pinjam meminjam (Alwi, 2018) yakni:
1. Pemberi Pinjaman,
Pemberi  pinjaman  merupakan  orang,    dan/atau  badan  usaha  yang  menyalurkan  dana atau modal ke penerima pinjaman yang membutuhkan, bisa disebut sebagai investor.
2. Peminjam
Peminjam  merupakan  orang,  dan/atau  badan  usaha  yang  menerima  pinjam  dana  atau modal  dari  pihak  pemberi  pinjaman  dengan  bantuan  lembaga  jasa  keuangan  melalui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44

## 3. Lembaga Jasa Keuangan
Lembaga  jasa  keuangan  disini  terkhusus  lembaga  pinjam  meminjam  berbasis  fintech syariah disini sebagai tempat mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima  pinjaman.  Lembaga  ini  juga  wajib  berbentuk  badan  hukum  yang  tercatat dalam OJK sebagai badan hukum yang legal.
Berikut tahapan atau mekanisme transaksi pinjam meminjam berbasis fintech syariah (Alwi, 2018) :
1. Peminjam  mengajukan  pinjaman  melalui  situs  web  penyedia  layanan  jasa  keuangan yang tersedia.
2. Peminjam mengirimkan berkas identitas sebagai syarat dari perjanjian tersebut.
3. Peminjam menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan  kebutuhan pembiayaan atau peminjaman,  seperti,  dokumen  bisnis  yang  sah,  tagihan    dan  dokumen  pendukung lainnya.  Perlu  diperhatikan  karena  pinjam  meminjam  ini  menggunakan  akad pembiayaan  syariah  maka  tidak  semua  tagihan  akan  diterima,  seperti  tagihan  dari perusahaan  rokok,  obat-obatan  terlarang,  prostitusi,  perjudian,  hotel  yang  belum syariah, babi, dan aktivitas yang mengandung ketidakjelasan bukanlah target penyedia layanan  berbasis  Syariah.  Target  tagihan  yang  menjadi  prioritas  dan  akan  ditujukan kepada  pembayar  dalam  bentuk  perusahaan  besar,  misalnya,  perusahaan multinasional,  lembaga  yang  terdaftar  di  bursa  efek,    atau  lembaga  pemerintah. Dokumen tersebut diperlukan karena lembaga jasa keuangan tersebut memiliki tujuan untuk  mendukung  pembiayaan  UMKM  sehingga  sebagian  besar  penyedia  layanan meminta dokumen yang berkaitan dengan bisnis atau usaha si peminjam. Tetapi, jika peminjam bersifat perorangan maka yang diperlukan hanya dokumen berupa slip gaji atau buku rekening.
4. Kemudian  pihak  layanan  jasa  keuangan  akan  menganalisis  terlebih  dahulu  terkait dokumen  dari  calon  peminjam  beserta  jangka  waktu  dan  kemampuan  pengembalian pinjaman dari calon peminjam.
5. Setelah  melakukan  analisis  dan  penilaian  lalu  calon  peminjam  lolos  kategori  layak diberi  pinjaman  maka  lembaga  layanan  tersebut  akan  memberi  informasi  kepada investor akan ada pihak  yang  mengajukan  pinjaman  yang layak  diberikan.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44
6. Kemudian transaksi pinjam meminjam akan dilakukan melalui skema akad Al-Qardh, yang  mana  investor  memberikan  pinjaman  atas  tagihan  yang  diberikan  kemudian dilanjutkan  dengan  akad  wakalah  bil  ujrah,  investor  akan  diwakilkan  oleh  lembaga layanan  jasa  keuangan  tersebut  dalam  menyalurkan  dana  atau  pinjaman  kepada penerima  pinjaman.  Kedua  akad  dilakukan  secara  online  melalui  situs  web  dari lembaga  layanan  jasa  keuangan  tersebut.  Kedua  belah  pihak  juga  harus  mematuhi hukum yang telah ditetapkan dalam menjalankan kesepakatan dari perjanjian tersebut.
7. Penerima  pinjaman  memberikan  jaminan  atas  pinjaman  yang  diperoleh  serta  giro mundur sesuai tanggal jatuh tempo.
8. Pinjaman  akan  dicairkan  oleh  peminjam  melalui  bank  yang  telah  disepakati  oleh pihak-pihak perjanjian tersebut.
Asas kerelaan atau konsensualisme pada lembaga pinjam meminjam berbasis fintech syariah.
Asas  kerelaan  atau  dalam  islam  bisa  disebut  Al-Ridha,  merupakan  salah  satu  asas  yang menjadi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian.  Menurut  KUHPerdata  pada  pasal  1320  ayat  (1) menyatakan  bahwa  perjanjian  dikatakan  sah  jika  kedua  pihak  yang  terlibat  mencapai kesepakatan  bersama.  Menurut  syariat  sendiri  yang  tercantum  dalam  Al-Qur’an  surah  An- Nisa (4):29 yang mana
ٰٓ   ْمُكنِ م  ٍۢ ضا  ر ت ن ع ًة  ر ـ جِت  نوُك ت ن أ
Yang artinya: “bahwa dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.  Jika  kita  tinjau  kembali  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  syariah  sebagai berikut (Abdullah, 2016)
1. Tidak  bertentangan  dengan  hukum  syariah,  maknanya  setiap  orang  pada  dasarnya bebas  melakukan  perjanjian,  tetapi  kebebasan  tersebut  tentu  ada  batasannya  yakni tidak  menyalahi  atau  menentang  hukum  syariat  yang  ada  dalam  Al-Quran  maupun Hadist. Syarat ini umumnya bisa disebut kausa halal.
2. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, artinya kedua belah  pihak  harus  sepakat  atas  dasar  sukarela  dalam  melakukan  perjanjian  tersebut, dan  juga  tidak  ada  unsur  paksaan  atau  penipuan  dari  salah  satu  pihak.  Apabila keduanya  telah  sepakat  dan  perjanjian  belum  dibatalkan  maka  perjanjian  tersebut dianggap  sah  di  mata  hukum.  Kesepakatan  inilah  yang  biasa  disebut  konsensualisme atau dalam islam yakni kerelaan.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44
3. Perjanjian  harus  jelas  dan  tidak  meragukan,  yakni  suatu  perjanjian  harus  jelas  apa yang akan menjadi objeknya serta hak dan kewajiban para pihak juga harus terpenuhi. Jika keduanya dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa dianggap sah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  kedua  pembahasan  yakni  mekanisme  lembaga  pinjam  meminjam  berbasis fintech  syariah  dan  asas  kerelaan  atau  konsensualisme  maka  skema  transaksi  dari  pinjam meminjam  yang  menggunakan  akan  Al-Qardh  dan  wakalh  bi  ujrah  telah  telah  memenuhi syarat  adanya  asas  kerelaan  atau  adanya  kesepakatan  dari  kedua  pihak  yang  terlibat  yakni peminjam  dan  pemebri  pinjaman.  Sehingga  perjanjian  yang  dilakukan  yakni  pinjam meminjam berbasis fintech syariah tersebut dianggap sah di mata hukum.

## REFERENSI
Abdullah,  J.  (2016).  Analisis  Asas  Konsensualisme  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah. Iqtishadia, 8(2).

## Al-Qur’an, Surah An-Nisa Ayat 29
Alwi,  A.  B.  (2018).  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Fintech)  Yang  Berdasarkan Syariah.  Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan  Hukum  Islam.  21  (2),  255– 271.
Basrowi,  B.,  &  Julianas,  J.  (2019).  Penerapan  Prinsip  Syariah  Dalam  Penyelenggaraan Layanan  Pinjam-Meminjam  Berbasis  Fintech.  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan Terapan, 6(7), 1521-1536.
Febriyan,  G.  E.,  &  Priyanto,  A.  (2015).  Peranan  Sekolah  Dalam  Menanggulangi  Perilaku Menyimpang Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang.
Ojk. Faq: Kategori Umum. Https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-
Statistik/Direktori/Fintech/Documents/Faq%20fintech%20lending.Pdf.  Diakses  12 Maret 2022
Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (Ism). Al-Muzara'ah, 6(2), 117-128.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Tim Redaksi Bip. (2021). Kuhper (3rd Ed.). Bhuana Ilmu Populer.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44 Pp 36-44
Wahyuni,  R.  A.  E.  (2019).  Perkembangan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia  Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 184- 192.