## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Pelaksanaan Kebijakan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan dalam Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana
Infrastruktur Pedesaan

## Agus Muhammad Barkah
Universitas Garut gusbar727@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  pengaruh  implementasi  dana infrastruktur  pedesaan  terhadap  pengelolaan  dana  infrastruktur  pedesaan  dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori dengan pendekatan teknik  evaluasi,  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  pembahasan  adalah  teknik analisis kausal efektif yang mengkaji dan menganalisis hubungan sebab akibat yang rasional antara pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan, pengelolaan dana infrastruktur  pedesaan,  dana  infrastruktur  perdesaan  dan  efektivitas  penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Fokus penelitian adalah kepala desa di Kabupaten Garut dengan  menggunakan  purposive  sampling  dengan  jumlah  sampel  atau  responden sebanyak 84 orang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana  infrastruktur  perdesaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana infrastruktur  perdesaan  dan  efektivitas  penggunaan  dana  infrastruktur  perdesaan. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  efektivitas  penggunaan  dana  infrastruktur pedesaan  untuk  bisnis  dapat  terwujud  apabila  pengelolaan  dana  infrastruktur pedesaan dilaksanakan secara optimal yang didukung oleh implementasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan secara baik dan berkelanjutan.
Kata  kunci: Efektivitas,  Dana  Infrastruktur  Perdesaan,  Pengelolaan  Dana, Implementasi Kebijakan.

## Abstrak
The purpose of writing this research is to discuss the effect of the implementation of rural  infrastructure  funds  on  the  management  of  rural  infrastructure  funds  in realizing  the  effectiveness  of  the  use  of  rural  infrastructure  funds.  The  research method used in this research is the explanatory method with the evaluation technique approach,  the  analysis  technique  used  in  the  discussion  is  the  causal  effectual analysis  technique  which  examines  and  analyzes  the  rational  causal  relationship between the implementation of rural infrastructure fund policies, the management of rural  infrastructure  funds  and  the  effectiveness  of  the  use  of  infrastructure  funds. rural.  The  focus  of  the  study  was  the  village  heads  in  the  Garut  regency  using purposive sampling with a total sample or respondents of 84 people. The results of the discussion show that the implementation of the rural infrastructure fund policy has  a  significant  effect  on  the  management  of  rural  infrastructure  funds  and  the effectiveness of the use of rural infrastructure funds. The conclusion of this study is that  the  effectiveness  of  the  use  of  rural  infrastructure  funds  for  business  can  be
realized if the management of rural infrastructure funds is implemented optimally which  is  supported  by  the  implementation  of  rural  infrastructure  fund  policies properly and sustainably.
Keywords:  Effectiveness,  Fund  Management,  Policy  Implementation,  Rural Infrastructure Funds.

## 1 Pendahuluan
Kemajuan suatu negara pada hakikatnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa yang berada dalam wilayah negara tersebut, artinya bahwa tidak ada negara yang maju tanpa ada provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju apabila tanpa adanya kabupaten atau kota yang maju pula, serta tidak ada kabupaten atau kota yang maju tanpa dukungan desa yang maju. Dengan kata lain bahwa suatu negara akan mengalami kemajuan apabila dimulai dari desanya terlebih dahulu yang harus maju.
Keberhasilan  pembangunan  daerah  diarahkan  untuk  memacu  pemerataan  pembangunan  dan hasil-hasilnya  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  prakarsa  dan  peran  aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab (Setiawan, 2011).
Dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  47  tahun  2015  tentang  Desa,  maka  berdasarkan  ketentuan  ini  desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat.
Dengan lahirnya otonomi daerah tidak hanya berdampak pada pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota,  tetapi  juga  sangat  berdampak  pada  pemerintah  Desa.  Desa  mampu  dijadikan  tolok  ukur keberhasilan kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedesaan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan NKRI dan berada di daerah Kabupaten maupun Kota.
Kaitannya  dengan  pasal  tersebut,  mengamanatkan  kepada  pemerintah  Kabupaten  untuk mengalokasikan  dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten  kepada  desa-desa  dalam  upaya membangun  infrastruktur  desa  dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan  dan  menjamin  adanya pemerataan.
Pemberian  alokasi  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  di  Jawa  Barat,  Pemerintah  Provinsi  telah menerbitkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  45  Tahun  2015  tentang  Peningkatan Infrastruktur  Perdesaan  dan  Tunjangan Penghasilan  Aparatur  Pemerintah  Desa  yang  kemudian dtindaklanjuti dengan skema Bantuan Keuangan desa sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten atau Kota dan Desa.
Permasalahan dalam efektivitas alokasi dana infrastruktur pedesaan dijumpai pada kemampuan pengelola  dana  insfrastruktur  pedesaan  baik  unsur  pemerintahan  desa  maupun  lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum
baik  diantaranya  tidak  tersedianya  atau  tidak  diikutsertakannya  komponen  masyarakat  dalam musyawarah penggunaan dana infrastruktur pedesaan tersebut.
Permasalahan  lainnya  adalah  belum  maksimalnya  manajemen  dana  infastruktur  pedesaan  oleh Pemerintahan  Desa,  yang  ditunjukkan  dengan  sumber  daya  manusia  yang berkompeten  belum memadai  dari  sisi  kualitas,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  tenaga  administrasi  belum semuanya  mengetahui  dan  memahami  cara  pengelolaan  dana  infastruktur  pedesaan  tersebut, tentunya  hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Selain  permasalahan  tersebut,  Pemerintahan  Desa  dihadapkan  dengan  adanya  kebijakan  dana infrastruktur  pedesaan.  Kebijakan  tersebut  merupakan  bantuan  pemerintah  provinsi  yang dianggarkan  melalui  APBD  provinsi  digunakan  membangun  infrastruktur  pedesaan  dan  harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa maka dari sisi akuntabilitas, kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

## 2 Tinjauan Pustaka
Untuk dapat melaksanakan program dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, Desa sesuai Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016  Pasal  6,  maka  kewenangan  sebagai  berikut:  a)  kewenangan  berdasarkan  asal-usul;  b) kewenangan lokal berskala Desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daearah  Kabupaten/Kota;  dan  d)  kewenangan  lain  yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daearah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Lynn dalam Iskandar (2017) bahwa manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari proses dan dari hasilnya, sebagai proses harus lebih mengutamakan proses yang  demokratis  di  atas  segala  rencana  yang  telah  ditentukan,  sedangkan  sebagai  hasil  akan menggambarkan kesungguhan hati, penggunaan secara efisien akan sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik melalui proses yang ada.

## 3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua  variabel  atau  lebih  berdasarkan  pengamatan  terhadap  akibat  yang  ada  dan  berusaha  untuk mengetahui variabel penyebabnya, sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat (causal effectual).  Dalam  pelaksanaannnya  maka penelitian  ini  dilakukan dengan  teknik  evaluasi  yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh  atau  sebab  akibat  ( causal  effectual )  serta  hubungan  antara  fenomena  yang  dilteliti (Iskandar, 2017)
Untuk  melihat  kondisi  objektif  pada  objek  penelitian,  peneliti  menetapkan  operasionalisasi variabel  penelitian  yang  disusun  untuk  memudahkan  langkah-langkah  dalam  menjaring  dan mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sesuai  dengan  teori-teori,  konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan.
Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi ( population target ) dari penelitian  ini  adalah  para  Kepala  Desa  di  wilayah  Kabupaten  Garut  dengan  jumlah  responden sebanyak  84  orang.  Pembahasan  dilakukan  atas  pelaksanaan  kebijakan  dana  infrastruktur pedesaan  dan  manajemen  dana  infrastruktur  pedesaan  sebagai  upaya  mewujudkan  efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan.

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengamatan  melalui  studi  pendahuluan  yang  dilakukan,  peneliti  menarik kesimpulan bahwa penggunaan dana infrastruktur pedesaan di Kabupaten Garut belum efektif, hal  ini dapat  dilihat  dari  belum optimalnya manajemen  dana  infrastruktur  pedesaan  dan belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan, diduga disebabkan antara lain:
a. Pelaksanaan  kebijakan  dana  infrastruktur  pedesaan  belum  optimal,  hal  ini  ditunjukkan oleh  aspek  sosialisasi  kebijakan  belum  dilakukan  secara  intensif,  dan  sumber  daya  yang mendukung  kebijakan  dana  infrastruktur  pedesaan  belum  tersedia  memadai  dalam  bidang akuntansi  publik.  Instansi  yang  terkait  dengan  transfer  dana  atau  dana  dekonstrasi  yang diperuntukan bagi desa di Kabupaten Garut yaitu Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut belum optimal dalam sosialisasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan ini, hal ini dapat terlihat masih banyaknya Pemerintahan Desa yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan penggunaan dana atau keuangan desa, kondisi tersebut diduga antara lain kualitas SDM terutama keterampilan akuntansi publik dari perangkat desa yang belum memadai dalam proses penyusunan  laporan  keuangan  atau  penggunaan  dana  yang  mengakibatkan  keterlambatan penyampaian laporan.
b. Manajemen dana infratruktur pedesaan belum maksimal, hal ini ditunjukkan oleh kualitas sumber daya manusia belum memadai dan akuntabilitas laporan penggunaan dana tersebut relatif rendah.  Berkaitan  dengan  kualitas  SDM  pada  Pemerintahan  Desa  sebagian  besar  berlatar belakang  pendidikan  yaitu  SMA  yang  tidak  sesuai  dengan  bidang  pekerjaan,  sehingga pemahaman  terhadap  peraturan  dan  perundang-undangan  tentang  dana  infrastruktur  pedesaan masih  rendah  yang  berakibat  pada  pengelolaan  dana  tersebut.  Dengan  kondisi  tersebut  maka akuntabilitas  laporan  penggunaan  dana  pun  dapat  dikatakan  rendah,  diduga  keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan para Kepala Desa dan aparat desa.
c. Efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan di berbagai pemerintahan desa dapat dikatakan  masih  rendah,  kondisi  ini  ditunjukkan  dengan  kemampuan  pengelola  dana insfrastruktur pedesaan baik unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  kegiatan  yang  belum  baik.  sebagian  besar tenaga  administrasi  Pemerintahan  Desa  belum  memiliki  keahlian  bidang  akuntansi  publik sehingga masih muncul perbedaan cara atau pengelolaan dana infrastruktur pedesaan dan hal ini tentunya  akan  berpengaruh  pada  akuntabilitas  laporan.  Selain  itu,  tidak  diikutsertakannya komponen  masyarakat  dalam  musyawarah  penggunaan  dana  infrastruktur  pedesaan  sehingga berdampak  pada  transparansi  dalam  perencanaan  progrm/kegiatan  yang  dibiayai  oleh  dana infrastruktur pedesaan.
Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan  terhadap  manajemen  dana  infrastruktur  pedesaan  dalam  mewujudkan  efektivitas pengunaan  dana  infrastruktur  pedesaan.  Paradigma  penelitian  yang  dianalisis  disajikan  pada gambar berikut:
Gambar 1: Paradigma penelitian
Hasil  penelitian  menyajikan  penghitungan  statistika  yang  digunakan untuk pengujian  hipotesis seperti yang tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2: Hasil penghitungan analisis statistika
Hipotesis Utama Koefisien Jalur F hitung F tabel  Determinan Makna Hubungan Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan dalam mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan 0,8022 49,1489 2,7188 0,6436 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien Jalur t hitung  t tabel  Determinan Makna Hubungan Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan 0,7066 9,0424 1,9901 0,4993 Signifikan Pengaruh  Manajemen  Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan 0,4465 4,4648 1,9901 0,3324 Signifikan Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan 0,5622 4,4729 1,9901 0,3111 Signifikan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2, maka diperoleh hasil penelitian bahwa  secara  simultan  maupun  parsial  pelaksanaan  kebijakan  dana  infrastruktur  pedesaan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  manajemen  dana  infrastruktur  pedesaan  dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan.
 1
 2  Y  1  Z  2  YX  ZY  ZX Pelaksanaan Kebijakan
Dana Infrastruktur Pedesaan (X) Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan (Z)
Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan (Y)
Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  Terhadap  Manajemen Dana  Infrastruktur  Pedesaan  Dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Penggunaan  Dana Infrastruktur Pedesaan
Hasil  pengujian diperoleh  keputusan Ho  ditolak,  artinya  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan dalam  mewujudkan  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan.  Besarnya  pengaruh Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  terhadap  Manajemen  Dana  Infrastruktur Pedesaan  dalam  mewujudkan  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  sebesar 64,36%,  sedangkan  sisanya  sebesar  35,64%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur Pedesaan  yang  tidak  dimasukkan  ke dalam model penelitian.
Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparatur atau disposisi, dan struktur birokrasi dapat menentukan manajemen dana infrastruktur pedesaan yang pada akhirnya dapat mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui Pemerintah Kabupaten Garut yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah melaksanakan komunikasi kebijakan  berupa  sosialisasi  rnengenai  kebijakan  dana  infrastruktur  pedesaan  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya kepada para Kepala Desa di  wilayah  Kabupaten  Garut.  Komunikasi  kebijakan  pun  dilakukan  oleh  Badan  Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cara memberikan dokumen-dokumen cetak berupa himpunan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan dari mulai tingkat Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  terkait  sampai  kepada  Peraturan Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut yang mengikat di dalamnya.
Pada  faktor  sumber  daya,  hampir  sebagian  besar  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Garut  telah berusaha  mematuhi  data  informasi  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang mengikat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan sehingga dengan anggaran yang  besar  ini  diharapkan  para  Kepala  Desa  maupun  perangkatnya  dapat  meminimalisir pelanggaran yang esensi terhadap aturan yang mengikatnya. Data informasi kepatuhan terhadap kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  selalu  dijadikan  pedoman  kerja  dalam  pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh Dana Infrastruktur Pedesaan tersebut.
Selain itu, pada faktor struktur birokrasi diketahui para pelaksana kebijakan telah berusaha untuk mewujudkan  akuntabilitas  yang  diwujudkan  melalui  pertanggungjawaban  administratif,  teknis maupun  keuangan  yang  dibuat  oleh  Pemerintahan  Desa  sebagai  dokumentasi  bilamana pertanggungjawaban-pertanggungjawaban  tersebut  diminta  untuk  pemeriksaan  atau  tujuan tertentu karena anggaran yang dikelola adalah anggaran Negara.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan tidak hanya dipengaruhi oleh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan, namun juga dipengaruhi  oleh  Manajemen  Dana  Infrastruktur  Pedesaan.  Dimana  manajemen  dana infrastruktur  pedesaan  dapat dilaksanakan  jika  perencanaan  dalam  menyusun  tujuan organisasi dirumuskan secara berkualitas, pengorganisasian struktur dan tata kerja organisasi disusun secara baik  sehingga pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  susunan organisasi  yang  telah  ditetapkan, para pelaksana  kebijakan  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing yang  telah  disusun  sebelumnya,  penganggaran  pada  belanja  barang/jasa  sesuai  dengan program/kegiatan  yang  direncanakan  serta  program  kerja  yang  tersaji  pada  laporan  kegiatan sesuai dengan program pada perencanaan.
Selain Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan dan Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan,  terdapat  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  Efektivitas  Penggunaan  Dana Infrastruktur  Pedesaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  besarnya  pengaruh  faktor  lain  di  luar Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan dan Manjemen Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 35,64% (epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur  Pedesaan  tersebut  salah  satunya  adalah  faktor  Kepemimpinan.  Salah  fungsi kepemimpinan  adalah  pengambilan  keputusan  yang  baik  merupakan  salah  satu  fungsi kepemimpinan, maka akan menghasilkan efektivitas suatu program atau penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat lebih efektif.

## Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  Terhadap  Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Pelaksanaan Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 49,93% sedangkan sisanya  sebesar  50,07%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  variabel  Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian .
Hasil  pengujian  tersebut  menguatkan  dugaan  bahwa  penggunaan  dimensi  komunikasi,  sumber daya,  sikap  aparatur  atau  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  dapat  mendorong  meningkatkan Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan.
Dari hasil observasi, diketahui bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui sosialisasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Kabupaten  Garut  kepada  seluruh  Kepala  Desa,  walaupun  hasil  dari  sosialisasi  kebijakan tersebut bukan menjadi satu-satunya keberhasilan yang akan berdampak pada manajemen dana infrastruktur pedesaan yang baik. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  dapat  berpengaruh  terhadap  variabel  Manajemen  Dana Infrastruktur  Pedesaan.  Artinya  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  yang dilakukan  oleh  para  pelaksana  kebijakan  semakin  baik,  maka  akan  mendorong  meningkatnya Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

## Pengaruh  Manajemen  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  Terhadap  Efektivitas  Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Manajemen Dana Infrastruktur  Pedesaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  Penggunaan  dana infrastruktur pedesaan. Besar pengaruh variabel Manajemen dana infrastruktur pedesaan terhadap variabel Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 33,24% sedangkan sisanya sebesar sebesar 66,76% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian.
Hasil  pengujian  di  atas  menguatkan  dugaan  bahwa  penggunaan  dimensi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  penganggaran  dan  pengawasan  menjadi  faktor  penguat  dalam mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Garut.
Dari  hasil  observasi,  diketahui  bahwa  manajemen  dana  infrastruktur  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Desa  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  terutama  dalam  pengalokasian  anggaran belanja  yang disusun berdasarkan  program/kegiatan  dengan  tepat  dimana hal  ini  hanya  berupa
masalah  teknis  saja,  ternyata  hal  tersebut  bukan  menjadi  faktor  satu-satunya  saja  untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa  pengalokasian  anggaran  belanja  yang  disusun  berdasarkan  program/  kegiatan  tersebut terdapat  pada  dimensi  penganggaran  ( budgeting ),  khususnya  pada  indikator  penggunaan anggaran yang efektif dan efisien..
Dengan  demikian  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Manajemen  Dana  Infrastruktur  Pedesaan memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan, artinya  apabila  Manajemen  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  berjalan  dengan  maksimal  maka akan mendorong Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan lebih optimal.
Selain  variabel  Manajemen  Dana  Infrastruktur  Pedesaan,  terdapat  faktor  lain  (epsilon)  yang mempengaruhi  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan.  Epsilon  lainnya  yang diduga  turut  mempengaruhi  efektivitas  penggunaan  dana  infrastruktur  pedesaan,  yaitu  sistem sosial dan harapan seseorang serta integrasi. Elemen proses-proses manusiawi inilah yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian

## Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  Terhadap  Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Pelaksanaan Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan. Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan secara langsung sebesar 17,80%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  terhadap  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur Pedesaan secara tidak langsung melalui Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 13,31%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur  Pedesaan  terhadap  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  sebesar 31,11%  sedangkan  sisanya  sebesar  68,89%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur  Pedesaan  yang  tidak  dimasukan  ke  dalam model penelitian.
Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi keterbukaan kebijakan dasar,  tujuan  dan  rencana,  strategi,  pengorganisasian,  pelaksanaan  serta  target  hasil  dapat menentukan peningkatan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan.
Dari hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap variabel efektivitas  penggunaan  dana  infrastruktur  pedesasan  tersebut  terjadi  dikarenakan  walaupun pelaksanaan kebijakan berupa sosialisasi telah diwujudkan dengan baik, adanya komitmen yang kuat  dari  para  pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  dan  manajemen  dana infrastruktur pedesaan telah diupayakan maksimal, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang  berpengaruh  terhadap  efektivitas  penggunaan  dana  infrastruktur  pedesaan.  Variabel  lain (epsilon) yang diduga mempengaruhi efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan adalah adaptasi terhadap perubahan regulasi peraturan dan perundang-undangan.

## 5 Simpulan dan Saran
Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Dana  Infrastruktur  Pedesaan  dalam  mewujudkan  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur
Pedesaan. Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap variabel  Manajemen  Dana  Infrastruktur  Pedesaan.  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Infrastruktur Pedesaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Infrastruktur Pedesaan.
Instansi yang terkait dengan transfer dana atau dana dekonstrasi yang diperuntukan bagi desa di Kabupaten  Garut  yaitu  Badan  Pemberdayaan  dan  Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Garut  belum optimal dalam sosialisasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan ini, hal ini dapat terlihat masih banyaknya Pemerintahan Desa yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan penggunaan dana atau keuangan desa, kondisi tersebut diduga antara lain kualitas SDM terutama keterampilan akuntansi  publik  dari  perangkat  desa  yang  belum  memadai  dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan atau penggunaan dana yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan.
Berkaitan  dengan  kualitas  SDM  pada  Pemerintahan  Desa  sebagian  besar  berlatar  belakang pendidikan yaitu SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, sehingga pemahaman terhadap peraturan  dan  perundang-undangan  tentang  dana  infrastruktur  pedesaan  masih  rendah  yang berakibat  pada  pengelolaan  dana  tersebut.  Dengan  kondisi  tersebut  maka  akuntabilitas  laporan penggunaan  dana  pun  dapat  dikatakan  rendah,  diduga  keterkaitannya  dengan  latar  belakang pendidikan para Kepala Desa dan aparat desa.
Efektivitas  penggunaan  dana  infrastruktur  pedesaan  di  berbagai  pemerintahan  desa  dapat dikatakan  masih  rendah,  kondisi  ini  ditunjukkan  dengan  kemampuan  pengelola  dana insfrastruktur pedesaan baik unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  kegiatan  yang  belum  baik.  sebagian  besar tenaga  administrasi  Pemerintahan  Desa  belum  memiliki  keahlian  bidang  akuntansi  publik sehingga masih muncul perbedaan cara atau pengelolaan dana infrastruktur pedesaan dan hal ini tentunya akan berpengaruh pada akuntabilitas laporan.

## Daftar Pustaka
Abidin, Said Zainal. (2012). Kebijakan Publik . Salemba Humanika. Jakarta. Bastian,  I.  (2006). Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
Bungin,  Burhan.  (2006). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif .  Edisi  1.  Cetakan  Kedua.  Kencana Pernada Media Group. Jakarta.
BPS  Kabupaten  Garut.  (2016). Garut  dalam  Angka  Tahun  2015 .  Kabupaten  Garut  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Echols, Jhon dan Shadily Hassan. (2014). Kamus Indonesia Inggris . Gramedia Pustaka  Utama.
Jakarta.
Effendy,  Onong  Uchjana.  (2009). Komunikasi  Teori  dan  Praktek .  PT.  Remaja.  Rosdakarya. Bandung.
Fahri, Luthfi Nur. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan  Desa  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program  Pembangunan  Desa. Jurnal Publik. Vol. 11/ No. 01. pp. 75-88.
Faridah,  dan  Bambang  Suyono.  (2015). Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vo. 4. No. 5.
Fattah,  Nanang.  2014. Analisis  Kebijakan  Pendidikan .  Cetakan.  3.  PT.  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah . Unit Penerbit dan
Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogayakarta. Hasibuan, Melayu P. (2014). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Heywood , Andrew. (2012). Political Ideologis: An Introduction. 5 th Edition . Palgrave Macmillan. UK. Iskandar. Jusman. (2017). Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi . Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung. Jakarta. Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik, Teori dan Proses . PT Buku Kita. Jakarta. Mahmudi. (2013). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Jakarta. Muntahanah, Siti  dan Tjahjani Mudijaningsih. 2014. Efektivits  Pengelolaan  Keuangan Alokasi Dana  Desa  di  Kecamatan  Somagede  Kabupaten  Banyumas. Tesis.  Universitas Brawijaya.
Nugroho, Riant. (2004). Kebijakan Publik. PT. Gramedia. Jakarta. Poerwadarmanta, W.J.S. (2012). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Ramdhani,  Abdullah,  dan  Muhammad  Ali  Ramdhani.  2017. Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik . Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01. ISSN: 1412-7083. pp. 1-12.
Riduwan. (2010). Dasar-Dasar Statistika. Alfabeta. Bandung. Rozaki, Abdul, dkk. ( 2010). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Ire Pres. Yogyakarta. Sedarmayanti. (2014). Manajemen Startegis . Refika Aditama. Bandung Siagian, Sondang, P. (2012). Manajemen Stratejik . Bumi Aksara. Jakarta. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi . Penerbit CV. Alfabeta. Bandung. Suharto,  Edi.  (2013). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Masyarakat:  Kajian  Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial . Refika Aditama. Bandung.
Sumarsono, Sony. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan . Graha Ilmu. Yogyakarta. Thoha,  Miftah.  (2005). Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara .  Rajawali Pers. Jakarta . (2017). Bunga Rampai Administrasi Negara . Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
.  (2017). Dinamika  Kelompok.  Organisasi  dan  Komunikasi  Sosial .  Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
. (2017). Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik . Cetakan Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
. (2017). Manajemen Publik. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
. (2017). Metodologi Penelitian Administrasi . Edisi Ketujuh Belas.  Puspaga. Bandung . (2017). Teori Administrasi . Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
. (2017). Teori Sosial . Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
. (2014). Statistika Untuk Penelitian . Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
. (2005). Perilaku Organisasi . PT. Raja Grafindo Persada