## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PEMINJAMAN DANA ONLINE
Siti Adinda Dewi Saraswati Harun 1 , Hisbullah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Adindadewi1307@gmail.com

## Abstrak
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  satu-satunya  Otoritas  Sektor  Keuangan  di  Indonesia,  Otoritas Jasa  Keuangan  itu  sendiri  adalah  lembaga  pengawas  jasa  keuangan  seperti  sektor  perbangkan  sektor,  pasar modal, dana investasi,reksadana, dana keuangan perusahaan, dana pensiunan dan asuransi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini  adalah  kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan  di  cabang  kota  Makassar.  Hasil  penelitian  ini  adalah  regulasi  yang diterapkan OJK tidak sesuai dengan perusahaan yang menerapkan sifat ilegal dan akuntabilitas OJK yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini adalah implikasi dari penelitian ini: peran OJK  dalam  mengatur  dan  mengawal  perkembangan  peminjaman  dana  berbasis  online  harus  lebih  ditekankan. Serta  adanya  lembaga  yang  menaungi  permasalahan  penyelesaian  sengketa  di  bidang  financial  technology  di negara Indonesia.

## Kata kunci: OJK, Aplikasi, Dana online

## Abstract
The  Financial  Services  Authority  (OJK)  is  the  only  Financial  Sector  Authority  in  Indonesia,  the Financial Services Authority itself is a financial services supervisory agency such as the banking sector, capital markets, investment funds, mutual funds, corporate financial funds, pension funds and insurance. This research method is field research, with Normative and sociological research approaches. The data source of this research is  the  Financial  Services  Authority  office  in  the  Makassar  city  branch.  The  results  of  this  study  are  the regulations implemented by the FSA are not in accordance with the companies that apply illegal nature and the accountability of the FSA that is negligent in carrying out its responsibilities. The implications of this study are the  implications  of  this  study:  the  role  of  OJK  in  regulating  and  overseeing  the  development  of  online-based fund  lending  must  be  emphasized.  And  the  existence  of  institutions  that  overshadow  the  problems  of  dispute resolution in the field of financial technology in the country of Indonesia.

## Keywords: OJK, Application, Online Funds

## PENDAHULUAN
Indonesia  memainkan  peran  penting  dalam  pertumbuhan  sejarah  ekonomi.  Secara khusus,  implementasi  kebijakan  fisik  untuk  mengatasi  tujuan  pembangunan  dasar,  seperti mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  mengurangi  pengangguran  dan mengendalikan inflasi. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok:  teori  klasik  pertumbuhan  ekonomi  dan  teori  modern  pertumbuhan  ekonomi. Dalam  teori  klasik  pertumbuhan  ekonomi,  analisis  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa mekanisme  pasar  bebas  efektif.  Teori  ekonomi  klasik adalah teori  yang  dikembangkan  oleh para  ekonom  yang  hidup  dari  abad  ke-18  hingga  awal  abad  ke-20.  Teori  modern pertumbuhan  ekonomi  memiliki  sifat  umum  yang  mengakui  peran  penting  ekonomi
pemerintah dalam mengatasi kegagalan sistem pasar  bebas. Namun, kelompok ini cenderung mengabaikan efek dari sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. 1
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  agen  untuk  mengawasi  perekonomian  di  indonesia, yaitu  OJK  atau  yang  biasa  disebut  dengan  otoritas  jasa  keuangan.  Beberapa  peristiwa ekonomi empiris,  yang  saat  ini  ditandai dengan  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengentahuan dan  teknologi,  telah  menyebabkan  perubahan  dalam  metode  produksi,  konsumsi  dan  atau distibusi,  termasuk  munculnya  orde  baru  ini  telah  mempengaruhi  perubahan  regulasi  dan sistem  kontrol  lembaga  keuangan  non  Bank  (LKBB)  di  indonesia.  Dalam  pengertian  ini, undang-undang  Administrasi Jasa Keuangan 21 tahun 2011 telah dibuat yang mengatur dan mendukung kinerja sebagai fungsi keuangan dan peraturan. 2
Biro  Jasa  Keuangan  berusaha  untuk  mencapai  ekonomi  nasional  yang  berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kegiatan di sektor jasa keuangan yang dapat menciptakan sistem keuangan  yang teratur, adil, transparan, terorganisir secara bertanggung jawab, terus tumbuh, stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 3
Untuk  menciptakan  ekonomi  yang  stabil,  Otoritas  Jasa  Keuangan  di  perlukan  yang memiliki fungsi ,tugas dan otoritas pengawas untuk kegiatan di sektor jasa keuangan secara terintegritasi, independen, dan bertanggung jawab. Otoritas jasa keuangan atau biasa disebut OJK  adalah  lembaga  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain  ,  yang  memiliki fungsi , tugas dan wewenang untuk pengaturan , pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011. 4
Alasan  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  bahwa  ia  dimulai  dengan  agitasi beberapa  pihak  dalam  hal  fungsi  pengawasan  Bank  indonesia,  yang  merupakan  awal  dari pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuanagan  selain  itu,  faktor-faktor  lain  yang  mengarah  pada pembentukan    otoritas  jasa  keuangan    di  indonesia  masalah  lintas  sektoral  di  sektor  jasa keuangan  dan  mandat  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  bank-bank  indonesia dalam  pasal  34  meskipun  alasan  untuk  membentuk  otoritas  jasa  keuangan  yang  meliputi antara  lain,  semakin  komplek  dan  beragam  produk  jasa  keuangan,  munculnya  gejela  dari konglomerat  perusahaan  jasa  keuangan  danglobalisasi  sektor  jasa  keuangan.  Itu  sebabnya
1 Ahmad MarufdanLatriWihastuti.JurnalEkonomidanstudipembangunan( Yogyakarta)
2 Kusumaningtuti  S.  Soetiono, Mengenal  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Industri  Jasa  Keuangan (Jakarta,  Juni 2014)
3 Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4 Pasal 1 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011.
indonesia  memutuskan  untuk  membentuk  otoritas  jasa  keuangan  untuk  mencapai  ekonomi yang stabil. 5
Untuk  mencapai  tujuan  ini,  program  pembangunan  ekonomi  nasional  perlu  di  dukung oleh  tata  kelola  yang  baik  yang  terus  mempengaruhi  semua  komponen  sistem  ekonomi nasional.  Komponen  penting  dalam  sistem  ekonomi  nasional  yang  dimaksud  adalah  sistem keuangan  dan  semua  kegiatan  jasa  keuangan  yang  menjalakan  fungsi  intemidasi  bagi berbagai kegiatan produktif dalam didalam perekonomian nasional.
Untuk  menciptakan  ekonomi  yang  stabil  dan  berkelanjutan  di  indonesia  dan  untuk menciptakan  peluang  kerja  yang  luas  dan  seimbang  di  semua  sektor  ekonomi  dan  untuk memberikan  kesejahteraan  yang  adil  bagi  semua  orang  indonesia,  program  pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komperensif dan mampu mengerakkan kegiatan ekonomi  nasional  yang  menjangkau  luas  dan  mempengaruhi  semua  sektor  ekonomi indonesia.
Namun,  seperti  yang  kita  ketahui  saat  ini.  Dalam  sektor  Otoritas  Jasa  Keuangan, terdapat banyaknya Aplikasi peminjaman dana online yang sedang beroperasi di dunia maya. Aplikasi peminjaman dana online tercipta karena adanya beberapa faktor yang terjadi. Salah satunya  dikarenakan  krisisnya  ekonomi  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  banyaknya masyarakat yang kekurangan dana untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya  aplikasi  peminjaman  dana  online  dapat  membantu  dan  memudahkan  masyarakat dalam  mengambil  kredit  ataupun  pinjaman.  Saat  ini,  sudah  lebih  30  perusahaan  yang beroperasi untuk membuat atau menghadirkan aplikasi peminjaman dana online.
Pengertian aplikasi peminjaman dana online sendiri yaitu layanan aplikasi yang dibuat untuk  memudahkan  nasabah  untuk  meminjam  sebuah  dana  dengan  proses  approval  yang singkat, mudah dan cepat.
Namun,  setiap  hal  pasti  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Seperti  hal  nya,  aplikasi peminjaman  dana  online  ini.  Aplikasi ini  juga  selain  memiliki  kelebihan,  dia juga  memiliki kekurangan  atau  resiko.  Seperti  fenomena  yang  sering  kali  kita  lihat,  bahwasannya kemunculan  beberapa  aplikasi  peminjaman  dana  online  tidak  semua  memiliki  izin  dari Otoritas  Jasa  Keuangan,  sehingga  aplikasi  itu  ilegal  dan  sangat  berbahaya.  Yang  artinya, aplikasi  ini  tidak  memiliki  hak  untuk  beroperasi  di  dunia  maya.  Dikarenakan  tidak  adanya
5 Jurnal. Patrick waskito. https://mywaskitopedia.blogspot.com/2017/06/pengertian-otoritas-jasa- keuangan.html
persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Tentu saja, ini bertentangan dengan Pasal 7 tentang peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  yang  berbunyi  “Penyelenggara wajib  mengajukan  pendaftaran  dan  perizinan  kepada  OJK”  sedangkan  syarat-syarat pendaftaran  terdapat  di  pasal  8,  9  dan  10.  Untuk  membuat  suatu  aplikasi  peminjaman  dana online juga tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi seperti yang tercantum didalam Pasal 8,9 dan 10 tentang syarat-syarat pendaftaran. Sedangkan perizininan tercantum didalam  Pasal  11  ayat  1.  OJK  juga  tidak  semenah-menah  dalam  memberikan  izin penyelenggara,  melainkan  OJK  wajib  menelaah  perizininan  yang  diajukan  oleh penyelenggara.  Ojk  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  atas  permohonan  perizinan paling  lama  20  hari  kerja  sejak  diterimanya  dokumen  permohonan  perizinan  sesuai  dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini. 6
Selain  itu,  Aplikasi  peminjaman  dana  online  juga  seringkali  meresahkan  masyarakat ataupun merugikan konsumen. Seperti yang sering kita lihat di berita, maraknya kasus yang terjadi bahwasannya konsumen atau pengguna yang memakai jasa aplikasi peminjaman dana online  jika  mengalami  masa  tenggang  waktu  maka  akan  terjadi  penagihan.  Tentu  saja penagihan  benar  dilakukan,  hanya  saja  cara  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  peminjaman dana  online  ini  bersifat  intensif  dan  tidak  menyenangkan.  Selain  itu,  bunga  yang  diberikan juga  lumayan  tinggi  sehingga  terkadang  konsumen  ataupun  pengguna  tidak  sanggup mengembalikan dana yang dipinjamnya sehingga terjadilah penagihan paksa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan penelitian ini pendekatan sosiologis , jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitin lapangan, sumber data  merupakan  sumber  data  primer  dan  sekunder,  cara  pengambilan  data  yaitu  melakukan wawancara  dengan  pihak  yang  terkait  dengan  objek  penelitian  dan  diperoleh  dari kepustakaan yang mencakup buku, literasi, dan peraturan perundang-undangan.
6 Pasal 11 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016

## PEMBAHASAN
A. Sistem  Pengawasan  OJK  Terhadap  Aplikasi  Peminjaman  Dana  Online  Berdasarkan Aturan Undang-UndangNo 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Sistem  pengawasan  OJK  terhadap  aplikasi  peminjaman  dana  online  yaitu  melalui sistem digital. Dimana OJK mengawasi secara online perusahaan-perusahaan yang memiliki aplikasi  peminjaman  dana  online  ataupun  nasabah  atau  konsumen  yang  menggunakan  jasa aplikasi peminjaman dana online. Namun, OJK hanya dapat mengawasi aplikasi peminjaman dana  online  yang  terdaftar  di  OJK  atau  legal.  Sedangkan  aplikasi  peminjaman  dana  online yang  tidak  terdaftar  di  OJK,  tidak  dapat  pengawasan  dari  OJK.  Semua  data  dan  segala aktivitas mengenai aplikasi peminjaman dana online maupun konsumen yang menggunakan jasa aplikasi peminjaman dana online masuk ke OJK Pusat dan berada dibawah pengawasan kantor OJK yang berada di Jakarta Pusat. Oleh karena itu, pentingnya masyarakat mengetahui apliaksi  mana  saja  yang  telah  terdaftar  di  OJK  sehingga  kedepannya  jika  terdapat  masalah, OJK dapat bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.
Layanan peminjaman dana online berbasis tekhnologi informasi terdapat dalam pasal 1 angka  3  POJK  77/POJK.01/2016  menyebutkan  bahwa  layanan  pinjam-meminjam  dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam-meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui sistem eletronik dengan menggunkan jaringan internet.
Menurut  ibu  Sista  Awwaliya  mengatakan  bahwa  peminjaman  dana  online  berbasis tekhnoligi  ialah  peminjaman  dana  yang  dikembangkan  dengan    perkembangan  tekhnologi yang  dapat  dipadukan  dengan  bidang  finansial  pada  lembaga  perbankan,  layanan  keuangan berbasis digital yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi 7 .
Menurut bapak Arifin mengatakan bahwa layanan tekhnologi ini memudahkan kita dari pihak  OJK  untuk  melakukan  pengontrolan  terhadap  perusahanan  atau  instansi  yang melakukan  peminjaman  dana.  Untuk  melakukan  transaksi  sebagai  salah  satu  contoh  sebuah bank  menempuh  berbagai  tahap  proses  yang  cukup  panjang,  seluruh  rangkaian  kegiatanya membutuhkan  biaya  yang  tidak  kecil.  Mulai  dari  penyeleksian  calon  peminjam,  proses seleksi dokumen identitas, ddan lain-lain sehingga pengiriman orang untuk mengingatkan si peminjam  akan  tagihan  mereka.  Pada  peminjaman  dana  online  proses  yang  ditempuh  oleh pihak  OJK  dala  m  menentukan  calon  peminjam  yang  dianggap  layak,  semuanya  dapat
7 Sista Awwaliya (35 Tahun), pegawai OJK Wawancara, Makassar 4 februari 2020
dijalankan  dengan  lebih  murah,  cepat,  dan  mudah  dengan  bantuan  tekhnologi,  begitupun dengan  sistem  pengawasan  kami  dari  pihak  OJK  lebih  mudah  untuk  mengawasi  para perusahaan, instansi dan lainya yang melakukan peminjaman yang dibantu dengan tekhnologi yang canggih memudahkan kita untuk mengontrol para peminjam segingga kami tidak repot lagi untuk melakukan survei dan sebagainya 8 .
Adapun  Otoritas  jasa  keuangan  memiliki  kewenangan  terhadap  aplikasi    peminjaman dana online diantaranya:

## 1. Kewenangan memberikan izin peminjaman secara online
Yaitu  melakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu  kepada  sistem  OJK  secara  online,
menetapkan  tata  cara  perizinan  dilaksanakan  secara  online,  seperti  pemberian  izin, pencabutan  izin  usaha  bank,  pemberian  izin  pembukaan,  penutupan  dan  pemindahan kantor  bank,  pemberian  persetujuan  atas  kepemilikan  dan  kepengurusan  bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparansi.
2. Kewenangan untuk mengatur
Yaitu  kewenangan  untuk  menetapkan  ketentuan  yang  menyangkut  aspek  usaha  dan kegiatan  perbankan  dalam  rangka  menciptakan  perbankan  sehat  yang  mampu memenuhi jasa perbankan yang di inginkan masyarakat.

## 3. Kewenanngan untuk mengawasi
Yaitu  kewenangan  melakukan  pengawasan  bank  melalui  pengawasan  secara  langsung atau  secara  tidak  langsung  (online).  Pengawasan  langsung  dapat  berupa  pemeriksaaan secara  umum  turun  langsung  ke  lapangan  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi keadaan  keuangan  bank  dan  untuk  memantau  tingkat  kepatuhan  bank  terhadap peraturan  yang  berlaku    serta  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  praktik-prakrik  yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung seperti  peninjauan  secara  online  melalui  alat  pemantau  seperti  laporan  berkala  yang disiapkan  oleh  bank  yang  dikirim  melalui  aplikasi  yang  telah  di  siapkan  oleh  pihak OJK.
4. Kewenanngan untuk mengenakan sanksi
Yaitu  kewenanngan  untuk  menjatuhkan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peratauran perundang-undangan  terhadap  bank  apabila  suatu  bank  tidak  memenuhi  suatu
8 Arifin (40 Tahun), pegawai OJK Wawancara, Makassar 4 februari 2020
ketentuan.  Tindakan  ini  mengandung  unsur  pembinaan  agar  bank  dapat  beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. 9
Salah  satu  pengawasan  yang  dilakukan  OJK  adalah  pengawasan  terhadap  sistem informasi  debitur,  sistem  informasi  debitur  adalah  sistem  yang  menyediakan  informasi debitur  yang  merupakan  hasil  olahan  dari  laporan  yang  di  terima  oleh  OJK,  hal  tersebut dilakukan OJK agar melancarkan proses penyediaan dana secara lengkap, akurat dan terkini serta mendorong pembangunan ekonomi.

## B. Pertanggung  Jawaban  OJK  Terhadap  Aplikasi  Peminjaman  Dana  Online  Yang  Tidak Mengikuti Prosedur.
Pertanggung  jawaban  OJK  terhadap  aplikasi  peminjaman  dana  online  yang  tidak mengikuti  prosedur  atau  tidak  terdaftar  di  OJK  yaitu  OJK  dapat  atau  berwenang menghentikan atau menghapus dan mencabut aplikasi tersebut dari internet sehingga aplikasi yang  tidak  mengikuti  prosedur  ataupun  yang  tidak  terdaftar  di  OJK  tidak  lagi  dapat digunakan  oleh  masyarakat.  Namun,  sejauh  ini  OJK  selalu  mengumumkan  aplikasi peminjaman dana online mana saja yang terdaftar dan tidak terdaftar di OJK. oleh karena itu, semuanya  kembali  kepada  diri  kita  pribadi,  dimana  sebelum  kita  ingin  menggunakan  jasa aplikasi  peminjaman  dana  online  kita  terlebih  dahulu  harus  mengetahui,  apakah  aplikasi tersebut telah terdaftar atau belum. Karena OJK hanya bertanggung jawab terhadap aplikasi peminjaman  dana  online  yang  terdaftar  di  OJK.  Karena  OJK  bertanggung  jawab  sebagai pemberi izin. Sedangkan terhadap aplikasi peminjaman dana online yang tidak terdaftar, OJK tidak dapat membantu banyak jika terdapat sebuah masalah.
Di indonesia aplikasi peminjaman dana online atau yang biasa disebut dengan Fintech yaitu  peminjaman  uang  berbasis  teknologi  dan  informasi  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan otoritas  jasa  keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi. Konsep fintech ini mengadaptasi dari perkembangan teknologi yang  dipadukan  dibidang  finansial  pada  lembaga  perbankan.  Fintech  merupakan  solusi dibidang keuangan di Indonesia.
Sedangkan  sanksi  terhadap  aplikasi  peminjaman  dana  online  yang  telah  terdaftar  di OJK  yaitu:  1)  Peringatan  tertulis  2)  Denda  untuk  membayar  sejumlah  uang  yang  telah ditentukan 3) Pembatasan kegiatan usaha 4) Pencabutan izin 10
9 http://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/889
Contoh pelanggaran aplikasi peminjaman dana online yang telah terdaftar di OJK yaitu aplikasi  peminjaman  dana  online  telah  melanggar  larangan  yang  telah  diberikan  oleh  OJK yaitu  larangan  untuk  melakukan  akses  daftar  kontak,  berkas  gambar,  dan  informasi  pribadi dari  handphone  pengguna  jasa  aplikasi  peminjaman  dana  online.  Selain  itu  pelanggaran dalam  cara  penagihan.  Pengguna  jasa  aplikasi  peminjaman  dana  online  melaporkan bahwasannya cara penagihan yang dilakukan oleh aplikasi peminjaman dana online terbilang kurang manusiawi. Dimana aplikasi peminjaman dana online menagih para peminjam dengan cara  meneror  ataupun  dengan  cara  yang  kurang  layak  bahkan  dengan  ancaman.  Menurut Jeanny, selaku Pengacara publik LBH Jakarta, para pelapor korban aplikasi peminjaman dana online mengaku bahwa sudah mengadukan hal semacam itu ke Otoritas Jasa Keuangan dan kepolisian, namun hingga kini pengaduan mereka tak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, LBH  mendesak  OJK  untuk  segera  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  dialami  oleh korban aplikasi peminjaman dana online. 11

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  penelitian terkait  dengan  judul  penelitian  ini  yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  pengawasan  yang  dilakukan  OJK  terhadap  aplikasi  peminjaman  dana  online yaitu  melalui  pengawasan  digital.  Dimana  OJK  melakukan  pengawasan  terhadap aplikasi  peminjaman  dana  online  dan  pengguna  jasa  aplikasi  peminjaman  dana  online yaitu  melalui  online.  Segala  aktivitas  dan  semua  data  mengenai  aplikasi  peminjaman dana  online  dan  pengguna  jasa  aplikasi  peminjaman  dana  online  terpantau  di  OJK pusat.
2. Pertanggung  jawaban  OJK  terhadap  aplikasi  peminjaman  dana  online  yang  tidak mengikuti  prosedur  atau  tidak  terdaftar  di  OJK  yaitu  OJK  berwenang  untuk menghentikan  segala  aktifitas  atau  menghapus  dan  meniadakan  aplikasi  peminjaman dana online yang tidak terdaftar di OJK agar aplikasi peminjaman dana online tersebut tidak  lagi  dapat  digunakan  oleh  masyarakat.  Sedangkan  wewenang  OJK  terhadap aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di OJK  yaitu: 1) peringatan tertulis 2) Denda  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu  3)  Pembatasan  kegiatan  usaha  4) Pencabutan izin.
10 Pasal 47 POJK NO 77/POJK.01/2016
11 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/09/143020526/lbh-jakarta-ungkap-dugaan- pelanggaran-aplikator-pinjamna-online

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Maruf dan LatriWihastuti.Jurnal Ekonomi dan studi pembangunan ( Yogyakarta).
Arifin (40 Tahun), pegawai OJK Wawancara, Makassar 4 februari 2020
Fuady, Muhammad Ikram Nur.  "Siri'Na Pacce Culture in Judge's  Decision (Study in Gowa,
South Sulawesi Province)." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Kusumaningtuti S. Soetiono, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan

## (Jakarta, Juni 2014)
Nur  Fuady,  Muhammad  Ikram.  "Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016
Sista Awwaliya (35 Tahun), pegawai OJK Wawancara, Makassar 4 februari 2020 Sista Awwaliya (35 Tahun), pegawai OJK Wawancara, Makassar 4 februari 2020
Syamsuddin,  Rahman,  and  Muhammad  Ikram  Nur  Fuady.  "Upaya  Penguatan  Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo." Jurnal  Wawasan Yuridika 4.1 (2020): 63-79.
Undang-undang Nomor 21 tahun 2011.