## KULTUR   MASYARAKAT  DAN  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL

## TOTOK DWINUR HARYANTO, SH MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract: The right comes from human intellectuals covers three things, they are: works, invention, and brand. The exclusivity of intellectua lproperty rights ban people to  multiply,  publish,  without  permition.  This  comes  from  the  individual  and capitalistic thought from western culture. It is different with Indonesian culture which put public and common interest as a first priority. The effort to balance the exclusive and individual right and public rights must be conducted.
Keywords: intellectual rights

## PENDAHULUAN
Seiring laju globalisasi sisi kepedulian terhadap hak-hak kekayaan intelektual juga makin tinggi  dan ini tentunya sangat menggembirakan. Sayangnya kepedulian itu masih belum  diimbangi  dengan  wujud  nyata  dalam  bentuk  pengajuan  hak-hak  kekayaan intelektual dari masyarakat paling tidak identifikasi ini dapat terlihat dari masih awamnya masyarakat  terhadap  prosedur  pengajuan  patennya.  Karena  itu  sangatlah  beralasan  jika kementerian  ristek  sangat  gencar  mengkampanyekan  kesadaran  masyarakat  untuk  lebih menghargai hak cipta karya intelektual.
Secara umum diakui bahwa proses munculnya gerakan ini tidak lain karena pesatnya laju  tuntutan  globalisasi,  dengan  ditandai  munculnya  berbagai  perundingan  yang mengarah  pada  nilai-nilai  kepentingan  tersebut.  Dengan  selesainya  perundingan multilateral The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) di Uruguy 1993, maka lahir  organisasi  untuk  mengurus  perdagangan  internasional  World  Trade  Organization (WTO).  Selain  terbentuk  WTO,  kesepakatan  tersebut  juga  menyetujui  tentang  aspek- aspek  yang  berhubungan  dengan  perdagangan  dan  hak-hak  kekayaan  intelektual  atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
Indonesia  sebagai  bagian  dari  komunitas  global  telah  meratifikasi  persetujuan  WTO melalui Undang  Undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan demikian Indonesia terikat akan aturan-aturan  yang  dikeluarkan  oleh  WTO,  termasuk  kesepakatan  TRIPS.  TRIPS mengatur  secara  rinci  tentang  standar  yang  dianggap  harus  berlaku  secara  internasional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah apakah benar kultur
masyarakat  menganggap  Merek,  Paten,  Hak  Cipta  dan  HAKI  lainnya  sebagai  milik bersama ?.

## HAKI, HAK CIPTA, HAK PATENT DAN MEREK
1.  HAKI
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  secara  substantive  dapat  dideskripsikan sebagai  hak  atas  kekayaan  yang  timbul  atau  lahir  dari  kemampuan  intelektual  manusia. Penggambaran di atas memberikan penjelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya- karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya.  Sehingga  pemahaman  mengenai  HAKI  merupakan  pemahaaaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Istilah milik  intelektual  terjemahan  dari  Intelektual  Property  adalah  istilah  kolektif    yang mencakup  tiga  bidang  pokok  yaitu  ciptaan,  penemuan  dan  merek.  Dalam  pembahasan atau  pengkajian  mengenai  kemampuan  intelektual  manusia  selalu  berkaitan  dengan karya-karya  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  sastra  ataupun  teknologi  yang  memang dilahirkan  atau  dihasilkan  oleh  manusia  melalui  kemampuan  intelektualnya,  daya  cipta, rasa  dan  karsanya.  Karya-karya  seperti  ini  penting  untuk  dibedakan  dari  jenis  kekayaan lain,  yang  juga  dapat  dimiliki  manusia  tetapi  tidak  tumbuh  atau  dihasilkan  oleh intelektualitas  manusia,  seperti  kekayaan  yang  diperoleh  dari  alam,  tanah  dan  atau tumbuhan  berikut  hak-hak  kebendaan  lain  yang  diturunkan.  Dari  sudut  ini  tampak  lebih mudah  dipahami  sebagaimana  Intellectual  Property  Rights  (IPR)  yang  berbeda  dengan Real Property.
Karya-karya  intelektual  tersebut,  baik  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni  sastra  atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi  yang  dapat  dinikmati.  Nilai  ekonomi  yang  melekat  menumbuhkan  konsep kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.
Tumbuhnya  konsepsi  kekayaan  atas  karya-karya  intelektual  manusia  pada  akhirnya menimbulkan  kebutuhan  untuk  melindungi  atau  mempertahankan  kekayaan  tersebut. Pada  gilirannya akan  melahirkan  konsepsi  perlindungan  hukum atas  kekayan  intelektual (intellectual  property  rights)  tadi,  termasuk  didalamnya  pengakuan  hak  sesuai  dengan
hakekatnya,  HAKI  dikelompokkan  sebagai  hak  milik  perorangan  yang  sifatnya  tidak berwujud  (intangible).Sudut  pandang  HAKI  penumbuhan  aturan  tersebut  diperlukan karena adanya  sikap  penghargaan,  penghormatan  dan  perlindungan  yang tidak saja akan memberikan  rasa  aman,  tetapi  juga  akan  mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi peningkatan  semangat  untuk  menghasilkan  karya-karya  yang  lebih  besar, lebih  baik  dan lebih banyak.
Dilihat  dari  sisi  nasional  manusia  Indonesia  berperan  sebagai  pelaku  atau  pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktifitas merupakan sesuatu yang benar-benar ingin  diwujudkan,  maka  penumbuhan  dan  pengembangan  HAKI  dalam  system  hukum Indonesia  memiliki  arti  yang  sangat  penting.  Kebutuhan  akan  penumbuhan  dan pengembangan  system    HAKI,  sebenarnya  berakar  pada  kebutuhan  masyarakat  itu sendiri.  Setidak-tidaknya  kebutuhan  tersebut  juga  merupakan  bagian  dari  kebutuhan masyarakat akan hukum nasional.
Pengembangan  HAKI  terwujud  dalam  kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  yang bertumpu  pada  pengakuan  terhadap  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  hak  untuk  atau dalam  waktu  tertentu  mengekploitasi-  komersialisasi  atau  menikmati  sendiri  kekayaan tersebut.  Selama  kurun  waktu  tertentu  orang  lain  hanya  dapat  menikmati  atau menggunakan  atau  mengekploitasi  hak  tersebut  atas  ijin  pemilik  hak.  Oleh  karena  itu perlindungan  dan  pengakuan  hak  tersebut  hanya  diberikan  khusus  kepada  orang  yang memiliki  kekayaan  tadi,  sehingga  sering  dikatakan  bahwa  hak  seperti  itu  eksklusif sifatnya.
Adanya  perlindungan  hukum  seperti  itu  dimaksudkan  agar  pemilik  hak  dapat menggunakan atau mengekploitasi kekayaan tadi dengan aman, yang pada gilirannya rasa aman itu yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya  guna  menghasilkan  ciptaan  atau  temuan  berikutnya.  Sebaliknya  dengan perlindungan  hukum  pula  pemilik  hak  diminta  untuk  mengungkapkan jenis,  bentuk atau produk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan  karena  adanya  jaminan  perlindungan  hukum,  sebaliknya  masyarakat dapat  ikut  menikmati  dan  menggunakannya  atas  dasar  ijin  atau  bahkan mengembangkannya  secara  lebih  lanjut.dalam  hal  ini  hukum  tidak  hanya  berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri.
Ini  berarti  kehadiran  sistem  hukum  merupakan  syarat  mutlak  bagi  berlangsungnya kegiatan  ekonomi  atau  bisnis.  HAKI  secara  konvensional  dibedakan    dalam  dua kelompok, yaitu:
1. Hak Cipta (copy right);
2. Hak atas Kekayaan Industri (industrial property), yang terdiri dari:
a. paten (patent);
b. merek (trademark);
c. desain industri (industrial design);
d. rahasia dagang (trade secret);
e. desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit lay out design).
Pembedaan  ini  didasarkan  didasarkan  pada  Konvensi  The  World  Intellectual Property  Organization  (WIPO),  yaitu  suatu  badan  PBB  yang  dibentuk  dengan  tujuan untuk  mengadministrasikan  perjanjian  atau  persetujuan  multilateral  mengenai  HAKI. Sedangkan Indonesia merupakan anggota WIPO dan turut meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.

## 2.  HAK CIPTA
Hak  Cipta  adalah  hak  khusus  bagi  pencipta  maupun  penerima  hak  untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  maupun  memberi  izin  untuk  itu  dengan tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (UU  No.  12  Tahun  1997    Pasal  2  ayat  (1)  ).Unsur-unsur  hak  cipta  yang  dapat disimpulkan dari definisi tersebut adalah:
1. hak memperbanyak (reproduction right);
2. hak mengumumkan (publishing right);
3. hak  memberi  izin  untuk  memperbanyak  dan  mengumumkan  (assignment right).
Obyek pengaturan hak cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (literary works) dan bidang seni (artistic works). Misalnya: lukisan, lagu-lagu dan komposisi  musik,  pidato/ceramah/kuliah,  koreografi  tari, film,  program  computer,  karya
arsitektur,  hasil  penelitian,  diktat, buku,  novel  dan  sebagainya.  (UU  No. 12  Tahun  1997 Pasal 11 ayat(1)).
HAKI  termasuk  hak  cipta  yang  didalamnya  merupakan  suatu  hak  milik  .  karenanya HAKI  bersifat  khusus,  hak  tersebut  hanya  diberikan  kepada  pencipta  atau  pemilik/ pemegang  hak  (selanjutnya  disebut  pencipta)  yang  bersangkutan  untuk  dalam  waktu tertentu  memperoleh  perlindungan  hukum  guna  mengumumkan,  memperbanyak, mengedarkan  dan  lain-lain  hasil  karya  ciptaannya  atau  memberi  izin  kepada  orang  lain untuk melaksanakan  hak-hak tersebut.  Hak cipta sering  pula  dikatakan eksklusif,  karena hak  cipta  melarang  orang  lain  untuk  melakukan  hal-hal  tersebut  tanpa  seizing  pencipta. Oleh karena itu hak cipta sering dikatakan berasal dari paham individualisme.
Hak  cipta  adalah  suatu  hak  yang  bersifat  khusus,  berkaitan  dengan  kepentingan umum,  dapat  beralih  maupun  dialihkan  dan  dapat  dibagi  atau  diperinci  (divisibility). Bersifat  khusus  oleh  karena  hak  cipta  hanya  diberikan  kepada  pencipta  atau  pemilik/ pemegang hak, sedangkan orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak.
Berkaitan  dengan  kepentingan  umum  artinya  bahwa  hak  cipta  harus  pula memperhatikan  kepentingan  masyarakat  yang  juga  turut  memanfaatkan  ciptaan seseorang.  Dapat  beralih  dan  dialihkan  artinya  dapat  dipindah  tangankan,  baik  melalui transfer/assignment  atau  melalui  license.  Dapat  dibagi  atau  diperinci,  bahwa  didalam praktek dan juga norma principle of specification, hak cipta dibatasi oleh: waktu, jumlah dan geografis.
Hak  cipta  menurut  ilmu  pengetahuan  mengandung  dua  macam  hak,  yakni:  Hak Ekonomi (economy right) dan Hak Moral  (moral Right). Hak ekonomu adalah hak yang mempunyai nilai uang, sedangkan Hak Moral adalah hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal  antara  ciptaan  dengan  diri  si  pencipta  atau  dapat  berupa  integritas  dari  si pencipta.  Berkaiatan  dengan  itu,  hanya  hak  ekonomi  saja  yang  dapat  dialihkan, sedangkan hak moral tidak dapat.
3.  HAK PATEN
Pengertian  hak  paten  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  Negara  kepada  penemu/ inventor  atau  hasil  penemuannya/invensinya  di  bidang  teknologi,  untuk  selama  waktu tertentu  melaksanakan  sendiri  penemuannya/invensinya  tersebut  atau  memberikan
persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (UU No. 14 Tahun 2001 Pasal 1  ayat  (1)).  Menurut    ketentuan  WIPO,  kegiatan  yang  pada  akhirnya  bertujuan  untuk mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi menjadi dua asas atau kegiatan utama:
1.  To exploit; yaitu melaksanakan satu atau lebih aktivitas, yang terdiri dari:
a. paten  proses  (menggunakan  proses/to  use  atau  mengimpor  produk  yang dihasilkan melalui proses tersebut).
b. paten  produk:  membuat  produk  (to  make),  menggunakan  produk  (to  use), menjual produk (to sale), mengimpor produk (to import).
2.  To work  working) yang diartikan melaksanakan, yang terdiri dari:
a. dalam hal paten proses: menggunakan proses (to use);
b. dalam hal paten produk: membuat produk (to make).
Kegiatan dalam ruang lingkup to exploit dan to work itulah yang disebut sebagai hak melaksanakan paten. Khusus mengenai to work, WIPO telah memberi pengertian bahwa to  work  diartikan  sebagai  kegiatan  pemegang  paten  untuk  melaksanakan  langsung penemuan  yang  diberikan  paten  itu  di  dalam  negeri  selama  waktu  tertentu.  Dengan demikian  jelas  bahwa  pemegang  paten  memiliki  hak  khusus  untuk  melaksanakan  paten yang dimilikinya, antara lain dalam bentuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, dan menyediaakan untuk  dijual atau disewakan atau diserahkan produk/barang yang diberi paten.
Obyek  perlindungan  paten  adalah  penemuan-penemuan  di  bidang  teknologi,  dengan syarat bahwa penemuan-penemuan tersebut harus:
1. bersifat baru (novelty);
2. langkah inventif (inventive step);
3. dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability).
Prinsip-prinsip dasar paten:
1. Paten  merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  penemu    selama jangka  waktu  tertentu,  sehingga  pihak  lain  tidak  boleh  melakukan  sesuatu  atas penemuan yang dipatenkan tersebut tanpa  seizing pemegang paten.
2. Paten  diberikan  oleh  Negara  berdasarkan  permintaan  diajukan  oleh  penemu  (calon pemegang  paten)  dengan  permintaan  pendaftaran    ke  kantor  paten.  Jika  tidak  ada permintaan , maka tidak ada paten.
3. Paten  diberikan  untuk  satu  penemuan,  setiap  permintaan  paten  hanya  untuk  satu penemuan, artinya satu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten.
4. Penemuan  harus  baru,  langkah  inventif,  dan  dapat  diterapkan  dalam  industri.  Baik berupa proses maupun produk yang dipatenkan.
5. Paten dapat dialihkan, artinya dapat beralih untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian. Pengalihan  dapat  terjadi  karena:  pewarisan,  hibah,  wasiat;  perjanjian  atau  karena ditentukan oleh undang-undang.
6. Paten  dapat  dibatalkan  dan  dapat  batal  demi  hukum.Paten  dapat  dibatalkan berdasarkan  pengajuan  gugatan,  baik  oleh  pihak tertentu  maupun  karena  hal  tertentu melalui pengadilan niaga. Paten dapat dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten apabila  pemegang  hak  paten  tidak  memenuhi  kewajiban  membayar  biaya-biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Paten  berkaitan  dengan  kepentingan  umum,  bahwa  pemegang  paten  wajib  membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di wilayah Indonesia. Pemegang paten  wajib  mengeksploitasi  patennya  dalam  bentuk  dan  dengan  cara  yang  tidak merugikan kepentingan masyarakat.
8. Paten mensyaratkan kewajiban hukum bagi pemegang, bahwa selain mempunyai hak pemegang  paten  juga  mempunyai  kewajiban  hukum,  seperti  membayar  biaya  paten tahunan dalam jangka waktu tertentu.
9. Paten  berkaitan  dengan  kepentingan  nasional,  paten  berkaitan  dengan  bidang teknologi,  yang  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  menentukan  masa  depan bangsa dan Negara. Untuk itu Negara mempunyai peran yang sangat luas dan penting untuk mengaturnya.

## 4.  MEREK
Pengertian  merek adalah  tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka,  susunan  warna  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut,  yang  memiliki  daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UU No. 15 Tahun 2001).
Merek dibedeakan menjadi dua, yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau
beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan barang  sejenis  lainnya.  Merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
Merek dipergunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dari barang  atau  jasa  produksi  perusahaan  lain  yang  sejenis.  Dengan  demikian,  merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan  dengan produsennya. Bagi  produsen,  merek  digunakan  untuk  jaminan  nilai  hasil  produksinya,  khususnya mengenai  kualitas  dan  pemakainnya.  Bagi    pihak  konsumen,  merek  digunakan  untuk mengadakan  pilihan  barang  yang  akan  dibeli.  Sedangkan  dari  pihak  pedagang,  merek digunakan  untuk  promosi  barang-barang  dagangannya  guna  mencari  dan  meluaskan pasaran.
Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syaratnya adalah bahwa  merek  tersebut  harus  mempunyai  daya  pembeda  yang  cukup.  Disamping  itu merek tidak boleh (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 5):
1. bertentangan dengan peraturan agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang  dimintakan pendaftarannya. Misalnya kata kopi atau gambar kopi untuk produk kopi;
4. telah  menjadi  milik  umum.  Misalnya  gambar  tengkorak  di  atas  dua  tulang  yang bersilang , secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya.

## 5.  KULTUR BUDAYA DAN HAKI
Era  perdagangan  bebas  yang  sebentar  lagi  akan  dilaksanakan  oleh  banyak  negara merupakan  fase  yang  oleh  beberapa  kalangan  terutama  dari  pemerintah  Indonesia dikatakan sebagai fase yang siap atau tidak siap kita harus hadapi. Namun fakta di dunia mencatat bahwa globalisasi yang dicanangkan dengan sponsor utama negara-negara maju dan salah satu programnya adalah perdagangan bebas juga diprotes oleh banyak kalangan di  seluruh  belahan  dunia.  Bahkan  masyarakat  negara-negara  maju  pun  berbondong- bondong  mengadakan  unjukrasa  pada  setiap  pertemuan  tingkat  tinggi  negara-negara anggota  WTO.  Mereka  berpendapat  bahwa  perdagangan  bebas  yang  akan  dilaksanakan
tersebut  akan  menjerumuskan  negara-negara  berkembang  dan  terutama  negara-negara dunia ketiga dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam. Bahkan pada aktivitas besar terakhir  para  aktivis  anti  globalisasi  tersebut  berhasil  menghimpun  anggota-anggotanya dari seluruh negara Eropa untuk mengadakan demonstrasi di salah satu pertemuan WTO.
HaKI bagaimanapun juga merupakan salah satu faktor penting dalam era perdagangan bebas. Dengan adanya HaKI, maka untuk setiap produk yang akan masuk ke suatu negara akan lebih dahulu diadakan pengecekan terjadinya pelanggaran HaKI atas produk tersebut. Apabila benar terjadi pelanggaran, maka akan diadakan tuntutan untuk membayar royalti atas HaKI terseb t .Kondisi masyarakat negara maju yang menjadi sponsor era perdagangan bebas dan sekaligus perlindungan HaKI sangat berbeda dengan kondisi masyarakat negara berkembang, terlebih pada masyarakat negara dunia ketiga. Demikian pula birokrasi pemerintahan dan pelayanan pemerintah kepada publik. Kondisi masyarakat, birokrasi pemerintahan, dan pelayanan pemerintah kepada publik sangat mendukung untuk diterapkannya perlindungan HaKI secara optimal. Tapi pada negara berkembang hal tersebut justru menjadi kendala yang cukup berat dalam rangka bersaing d e n g a n   n e g a r a   m a j u .
Peraturan  perundangan  tentang  HaKI  di  Indonesia  saat  ini  menganut  sistem  liberal dengan masyarakat aktif dan pemerintah pasif. Hal ini memang sesuai apabila diterapkan pada  negara  maju,  namun  apabila  diterapkan  secara  utuh  di  negara  berkembang,  hal  ini akan cukup sulit mengingat perbedaan kondisi sebagaimana di sebutkan di atas. Dengan mengadopsi peraturan dan sistem yang diterapkan di negara-negara maju tanpa mengkaji perbedaan  prasyarat  kondisi  negara,  hanya  akan  menyulitkan  diri  sendiri  dan melapangkan  jalan  negara-negara  maju  mendominasi  negara-negara  berkembang  secara ekonomi.
Oleh  karena  itu  pemerintah  pada  saat  menyusun  peraturan  perundangan  dalam  hal perlindungan  HaKI  harus  benar-benar  memperhatikan  kondisi  dalam  negeri,  dan  bukan hanya mengambil utuh sistem yang tidak jelas ketepatannya bagi kepentingan Indonesia. Pengecualian-pengecualian  dan  proteksi  merupakan  hal  yang  biasa  dilakukan  oleh negara-negara  di  dunia  dalam  rangka  mempertahankan  eksistensi  perekonomian  negara secara umum dengan cara mempertahankan industrinya bahkan hingga yang paling kecil.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  betapa eksklusifnya HAKI  karena melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, seperti memperbanyak,  mengumumkan  dan  sebagainya  tanpa  izin.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  HAKI  cenderung  individulalistik  dan  kapitalis  yang  berangkat  pada paham barat.
Kultur  budaya  dan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  dalam  kerangka  ideologi Negara yang lebih mengutamakan kepentingan umum, maka senantiasa mempertimbangkan  antara  kepentingan  perorangan  dengan  kepentingan  bersama tersebut.  Tetap  memandang  dan  menempatkan  manusia  dalam  sosok  yang  utuh,  yaitu manusia  dalam  kodratnya  sebagai  pribadi  yang  merupakan  makluk  yang  hidup  dan menjadi  bagian  dari  kelompok  manusia  yang  lain.  Dalam  paham  keselarasan  dan keserasian  yang  melingkupi  kehidupan  tersebut,  terdapat  pandangan  dan  penghargaan terhadap  manusia  sebagai  pribadi  memiliki  bobot  yang  sama  dengan  hakekat  dan martabat manusia sebagai makluk sosial.
Dalam  seni  batik  misalnya  tak  pernah  dipersoalkan  siapa  yang  pertama-tama menemukannya, tak pernah dipersoalkan siapa yang pertama-tama menemukan cara atau alat  untuk  membatik,  tak  pernah  dipersoalkan  siapa  yang  pertama-tama  menciptakan motif batik wahyu tumurun, kawung, bledak, sogan, bang-bangan dan sebagainya. Dalam lagu  seperti  jamuran,  sluku-sluku  bathok  atupun  cah  angon  dalam  tembang  jawa,  tak pernah dipersoalkan siapa penciptanya.
Komunitas pedagang jamu asal Sukoharjo, komunitas pedagang bakso asal Wonogiri, komunitas  pedagang  sate  ayam  asal  Ponorogo,  komunitas  potong  rambut  asal  madura adalah  sedikit  bukti  dari  sekian  banyak  betapa  kultur  masyarakat  yang  cenderung  untuk secara  bersama-sama  menggapai  hari  esok  yang  lebih  baik  ,  tanpa  mempersoalkan berbagai hal yang berkaitan dengan HAKI. Tidak pernah mengekploitasi kemampuan diri atau  penemuannya  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  tetapi  selalu  terbuka  bagi  orang  lain untuk  turut  bersamanya. Kelahiran,  Kematian,  Jodoh  dan  Rezki  manusia  tidak  ada  yang tahu dan Tuhanlah yang menentukan.
Terlepas  mempersoalkan  cara  pandang  paham  individualisme  yang  berkembang dalam  pemikiran  dunia  barat  yang  memelopori  HaKI,  Pancasila  memandang  manusia sebagai makluk pribadi sama tinggi dan bobotnya dengan manusia sebagai makluk social.
Penghargaan  kepada  manusia  sebagai  makluk  pribadi  termasuk  karya-karya  yang dihasilkan dan dibuatnya, tetap memperoleh penghargaan yang tinggi.Guna  mewujudkan keseimbangan  antara  hak  milik  perseorangan  yang  sifatnya  eksklusif  dan  kepentingan masyarakat, dicarikan suatu alternative yaitu bahwa HaKI mempunyai fungsi social

## KESIMPULAN
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan isu yang telah lama beredar pada masyarakat  dunia  khususnya  masyarakat  industri.  Perlindungan  terhadap  kekayaan intelektual  memiliki  tujuan  mulia  yaitu  agar  para  inventor  dapat  memperoleh  manfaat ekonomis  dari  invensinya  sehingga  dapat  terus  berkarya  dan  bahkan  menjadi  lebih termotivasi  karena  ada  jaminan  perlindungan  hukum  yang  jelas  terhadap  nilai  kekayaan intelektual dari invensinya.
Khusus  untuk  Indonesia,  masalah  menjadi  lebih  rumit  karena  kondisi  ekonomi  dan kultur  masyarakat  yang  masih  jauh  dari  kondisi  standar  berkembangnya  sistem perlindungan  kekayaan  intelektual  dengan  baik.  Karena  pada  umumnya  kondisi penerapan  dengan  baik  tesebut  hanya  terdapat  pada  negara-negara  maju,  bahkan disinyalir  bahwa  tujuan  mulia  perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  telah dipergunakan  oleh  negara-negara  maju  untuk  tetap  dapat  mendominasi  negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi.
Hal lain yang cukup mengkhawatirkan adalah pengajuan paten di luar negeri terhadap hal-hal  tertentu  yang  sudah  menjadi  public  domain  di  dalam  negeri.  Peran  pemerintah dalam hal ini masih sangat kurang, dan bahkan cenderung menyalahkan masyarakat yang sebenarnya  tidak  memiliki  kemampuan  cukup  dalam  proses  penyanggahan  terhadap paten  asing  tersebut.  Secara  umum  hal  yang  juga  kurang  adalah  sosialisasi  kepada masyarakat luas tentang sistem perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut.
Bahwa  masyarakat  menganggap  merek,  paten  dan  hak  cipta  dalam  HaKI  adalah sesuatu yang lumrah, oleh karenanya tidak pernah mempermasalahkan siapa penemunya atau siapa penciptanya. Hasil karya dipakai secara bersama-sama dan demi kemakmuran bersama.  Meski  sudah  ada  aturan  internasional    dan  landasan  hukum  HaKI  nasional, nyatanya  nyaris  tidak  dipedulikan  oleh  masyarakat.  Meski  bukan  sesuatu  yang  mudah untuk  diberantas,  paling  tidak  komitmen  kita  adalah  modal  yang  sangat  berguna  untuk
melangkah.  Pemberantasan  atas  kejahatan  terhadap  hak-hak  atas  kekayaan  intelektual akan  lebih  meningkatkan  kesejahteraan    dan  kemakmuran,  tidak  saja  pemerintah  tetapi juga  pemilik  atau  pemegang  hak  dan  juga  masyarakat  luas.  Baik  sebagai  produsen maupun sebagai konsumen.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Angkasa, 2000, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap  Desain  Industri Terkenal, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
Djoko Prakoso, 1987. Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Liberty, yogyakarta.
Leden  Marpaung,  1995.  Tindak  Pidana  Terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  Sinar Grafika, Jakarta.
Moctar Kusumaatmadja, 1976. Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Jakarta.
Mulya Lubis, T., 1992. Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Oentoeng  Soeropati,  1999.  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dan  Alih  Teknologi,  Fakultas Hukum UKSW, Salatiga.
Soedjono  Dirdjosisworo,  2000.  Hukum  Perusahaan  Mengenai  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual, Mandar Maju, Bandung.
Suyud  Margono,  Amir  Angkasa.,  2002.  Komersialisasi  Aset  Intelektual,  Gramedia Widiasarana, Jakarta.
Imam Sudiyat, 1978.  Asas-asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta.