## NEGARA DAN KEBIJAKAN DISKRIMINASI: POLA KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENGAKOMODIR AGAMA-AGAMA LOKAL DI INDONESIA
Zaenuddin 1
1 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: alizainuddin02@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  analyse  and  describe  how  the  policy  made  by  the  state  in  terms  of  local religions,  especially  in  the  context  of  civil  rights  services  such  as  administration  document management. By using the library research method, this article aims to explore various problems that  arise  when  local  religion  confront  and  deal  with  the  state  in  the  service  of  civil  rights.  The basis  of  the  recognition  lies  in  the  defining  and  purposing  of  religions  adopted  by  the  state. Religion is defined as something that has the Scriptures (based on written scripture), the Prophet or  Apostle,  the  divine  doctrine  of  the  almighty  and  gaining  international  recognitions.  This definition is strongly influenced by the world’s religious paradigms. This definition then places the local religions, not as religious people in the state. So that they are  not acommodated  in public services due to religion or belief that they are not official religions recognized by the country. So that  the  country  offers  a  policy  effoerts  to  uniformity  religion  through  conversion  (moving) religion to one of the official religion or local religious beliefers who perform religious syncretism by following certain religions are only limited legal obligations but do not carry out the following religious duties. The aims is to facilitate them in the fulfillment and service of civil rights.
Keywords: Diskrimination, State Policy, Local Religions.

## ABSTRAK
Tulisan  dalam  artikel  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisis  serta  mendeskripsikan  bagaimana kebijakan  yang  dibuat  oleh  negara  dalam  mengakomodir  penganut  agama  lokal,  khususnya  dalam konteks  pelayanan  hak-hak  sipil  seperti  pengurusan  dokumen  administrasi  kependudukan.  Dengan menggunakan  metode library  research, artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  berbagai permasalahan-permasalahan  yang  muncul  ketika  para  penganut  agama  lokal  berhadapan  dan berurusan dengan negara dalam pelayanan hak-hak sipil tersebut. Dasar pengakuan tersebut terletak pada pendefinisan  dan  pemaknaan agama  yang  diadopsi  oleh  negara. Agama  didefinisikan sebagai sesuatu  yang  memiliki  kitab  suci (based  on  written  scripture) ,  Nabi  atau  rasul,  doktrin  ketuhanan yang  Maha  Esa  dan  mendapatkan  pengakuan  internasional.  Pendefinisian  ini  sangat  kental dipengaruhi  oleh  paradigma  agama  dunia.  Definisi  inilah  yang  kemudian  menempatkan  para penganut  agama  lokal,  bukan  sebagai  orang  yang  beragama  di  negara  ini.  Sehingga  mereka  tidak terakomodir dalam pelayanan-pelayanan publik dikarenakan agama atau kepercayaan yang mereka anut bukan agama resmi yang diakui oleh negara ini. Sehingga negara menawarkan sebuah kebijakan atau upaya penyeragaman agama melalui konversi (pindah) agama ke salah satu agama yang resmi atau para penganut agama lokal yang melakukan sinkretisme agama yakni dengan mengikuti agama tertentu  hanya  sebatas  legalitas  namun  tidak  menjalankan  kewajiban  agama  yang  diikuti  tersebut. tujuannya adalah untuk memudahkan mereka dalam pemenuhan dan pelayanan hak-hak sipil.
Kata Kunci: Diskriminasi, Kebijakan Negara, Agama-agama Lokal.

## Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Volume 11 No. 2 Tahun 2020, p. xx-xx p- ISSN : 2086-1281 e-ISSN : 2657-2079 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir

## PENDAHULUAN
Kebebasan dan kemerdekaan dalam beragama merupakan hak bagi setiap orang dan konstitusi memberikan jaminan terhadap kebeasan beragama dan beribadah menurut agamanya.
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pasal 28E  ayat  (1)  yang  berbunyi “setiap  orang bebas  memeluk  agama  dan  dan  beribadat menurut agamanya” . Namun fakta sebenarnya  yang  terjadi  di  lapangan menunjukkan bahwa negara dengan kebijakannya  terhadap  agama  dan  para penganut  agama-agama  lokal  cenderung diskriminasi.  Hal  ini  disebabkan  karena negara hanya mengakui enam agama resmi di  Indonesia  yakni  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu,  Budha  dan  Konghucu.  Sehingga konsistensi  keberadaan agama-agama  lokal cenderung diabaikan dan kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.
Agama-agama  yang  mendapatkan pengakuan dari negara memiliki ruang yang sangat  bebas  untuk  menjalankan  praktik- praktik keagamaan mereka serta mendapatkan  tempat  di  kementerian agama  sebagai  reprsentasi  keberadaan agama  tersebut,  yakni  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  (Dirjen  Bimas). Berbanding  terbalik  dengan  para  penganut agama-agama  lokal  di  Indonesia.  Negara tidak memberikan keleluasaan bagi mereka untuk  dapat  menjalankan  agama  dan keyakinannya serta tidak memiliki representasi identitas agamanya di Kementerian Agama. Namun negara mengakomodasi  para  penganut  agama lokal  di  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud),  direktorat pembinaan kepercayaan setelah sebelumnya  berada  di  bawah  naungan Kementerian Agama.
Dengan  adanya  representasi  atau wadah  sebuah  agama  dalam  suatu  negara menunjukkan bawa negara tersebut
menganut paham  pluralitas  yang  terbatas. 1
Karena  dengan  adanya  paham  pluralisme yang terbatas maka akan
mengesampingkan dan cenderung mendiskriminasikan  keberadaan  agama- agama leluhur atau agama lokal yang telah ada  di  Indonesia.  Padahal  jika  melihat  dari sisi  historisnya,  agama-agama  lokal  sudah ada  di  Indonesia  jauh  sebelum  datangnya agama-agama  yang  kini  diakui  oleh pemerintah.  Sebagaimana  agama-agama lokal  di  Sulawesi  Selatan  seperti  Towani Tolotang,  Ammatoa,  dan  Aluk  Todolo. Agama-agama  tersebut  telah  menjadi identitas  keagamaan  masyarakat  Sulawesi Selatan  pada  zaman  dahulu  yang  dapat bertahan  sampai  dengan  saat  ini.  Namun penganut agama lokal kerap menjadi objek perlakuan diskriminatif baik oleh masyarakat  penganut  agama  yang  diakui pemerintah dan juga negara yang membuat kebijakan  diskriminatif  dari  sisi  pola pengaturan  negara  yang  mengintervensi hidup dan kehidupan para penganut agama lokal.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari adanya pluralisme terbatas tersebut mengakibatkan adanya celah yang berpotensi  menjadi  persoalan  yang  cukup krusial  bagi  negara  khususnya  dalam  pola pengaturan  negara  terhadap  agama-agama lokal.  Adapun  celah  yang  berpotensi menjadi  persoalan  tersebut  yakni  dalam masalah  pola  pengaturan  negara  terhadap agama-agama lokal di Indonesia. Kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh negara terhadap para  penganut  agama  lokal  cenderung diskriminatif  dan  bersifat  memaksa.  Hal  ini diakibatkan karena negara hanya memberikan  pengakuan  kepada  enam agama  yang  telah  diuraikan  di  atas.
1 Tedi  Kholiludin, Kuasa  Negara  atas  Agama: Politik  Pengakuan,  Diskursus  Agama  Resmi  dan Diskriminasi  Hak  Sipil (Semarang:  RaSAIL,  2009), hlm.16.
Sehingga  akan  muncul  diksi  agama  yang diakui dan tidak diakui, agama modern dan primitif.  Inilah  celah  yang  muncul  dari adanya  pluralisme  yang  terbatas  dan pluralisme yang memihak. Sejatinya pluralisme itu sendiri harus mengedepankan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang tertindas. 2
Berangkat  dari  beberapa  gambaran yang telah dipaparkan di atas, maka tulisan ini  hendak  menguraikan  tentang  pola pengaturan  negara  terhadap  agama-agama lokal  di  Indonesia  dengan  melihat  pada konteks kebijakan negara dalam mengakomodir keberagaman tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalalah library  research (penelitian kepustakaan). Maksudnya adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan beberapa literatur (kepustakaan),  baik  bersumber  dari  buku, tesis, skripsi, catatan, jurnal ilmiah maupun dari  laporan  hasil  penelitian  terdahulu. Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  oleh  peneliti  atau  penulis  untuk menganalisis berbagai permasalahan seputar kebijakan negara dalam mengakomodir  penganut  agama  lokal adalah  dengan  melakukan    identifikasi  dari berbagai  buku,  artikel,  jurnal  dan  laporan penelitian  terdahulu atau  informasi  lainnya yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang diulas oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuasa Dan Intervensi Negara Atas Agama
Melihat  konteks  keberagaman  di Indonesia,  tidak  terlepas  dari  adanya pengaruh heterogenitas penduduk Indonesia  yang  sangat  beragam.  Hal  inilah
2 Moh. Shofan, Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), hlm. 65.
yang  kemudian  memunculkan  perbedaan baik  dari  segi  suku,  agama,  ras  dan  antar golongan  (SARA)  di  berbagai  daerah.  Dari aspek  keberagaman  keagamaan,  negara hanya  mengakui  enam  agama  resmi  di Indonesia  yakni  Islam,  Katolik,  Protestan, Hindu,  Budha  dan  Khonghucu.  Pengakuan agama  resmi  tersebut  bersamaan  dengan kebijakan  pemerintah  yang  membentuk sebuah lembaga atau wadah yang merupakan representasi serta korporatisme antara  negara  dan  agama  seperti  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  Persekutuan Gereja-gereja  Indonesia  (PGI),  Konferensi Wali  Gereja  Indonesia  (KWI),  Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat  Buddha  Indonesia  (WALUBI),  dan Mejelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). 3
Berkaitan  dengan  adanya  agama- agama tertentu yang secara resmi mendapatkan  pengkuan  atau recognize oleh  pemerintah,  Julia  Howell  memberikan pengertian  yang  lebih  eksplisit  menegenai agama-agama  yang  diakui  tersebut  dengan istiah delimited  pluralism atau  pluralisme terbatas. 4 Sehingga  apabila  seseorang  tidak memeluk  agama  yang  resmi  diakui  oleh pemerintah,  maka  dia  akan  dianggap sebagai  ateis.  Sedangkan  ateisme  itu  tidak akan  pernah  menjadi  pilihan  bagi  orang yang  ingin  dianggap  sebagai  warga  negara yang  baik,  serta  dapat  terbebas  dari tuduhan komunis.
Hubungan  dan  kuasa  negara  atas agama di Indonesia sangat beragam, hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan negara terhadap  beberapa  agama  dan  membatasi agama  yang  dianggap  mengganggu. 5 Hal
3 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara atas Agama..., hlm.16.
4 Julia  Howell,  “Muslims,  the  New  Age  and Religions  in  Indonesia:  Changing  Meaning  of Religious  Pluralism  ”. Social Compass .  Vol.  52  No. 4, (Desember 2005), hlm.477.
5 Mark  Woodward,  ”Hubungan  Agama- Negara di Indonesia: Sebuah Perspektif
inilah  yang  kemudian  menjadi  pegangan pemerintah untuk membuat sebuah dikotomi  antara  agama  resmi  dan  tidak resmi.  Dengan  adanya  dikotomi  antara agama  resmi  dan  tidak  resmi  yang dilakukan oleh negara menunjukkan bahwa negara  memiliki  hubungan  dan  kuasa  atas agama dalam pengelolaan agama,  sehingga agama-agama yang tidak resmi mendapatkan  perlakuan  yang  diskriminatif dan  diposisikan  sebagai  agama  yang menjadi  sasaran  dakwah  atau  pencerahan bagi gerakan-gerakan penyadaran keagamaan.  Padahal  agama-agama  lokal merupakan  agama  dan  kepercayaan  yang dianut  oleh  masyarakat  Indonesia  jauh sebelum  agama  resmi  dikenal  dan  datang ke Indonesia.
Satu  hal  yang  perlu  diketahui  dari munculnya  dinamika  pengakuan  tersebut adalah  bagaimana  sikap  negara  terhadap eksistensi agama-agama tersebut, mengakuinya  atau  mengingkarinya.  Hal inilah  yang  kemudian  dinamakan  sebagai The  Politics  of  Recognition atau  politik pengakuan. 6 Munculnya  sebuah  pengakuan yang diberikan oleh negara didasarkan pada regulasi yang dibuatnya. Pengakuan tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya pengaruh politik.
Salah  satu  produk  Undang-undang yang lahir dari munculnya politik pengakuan  negara  terhadap  agama  adalah UU  No.  1/PNPS  Tahun  1965  Tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  atau Penodaan Agama. Fenomena yang memantik  reaksi  negara  hingga  akhirnya mengeluarkan  Undang-undang  tersebut dikarenakan  begitu  kuat  serta  masifnya penyebaran  aliran-aliran  kebatinan  baik
Komparatif”  dalam  Bernard  Adeney  Risakotta (ed), Mengelola  Keragaman  di  Indonesia:  Agama dan  Isu-isu  Globalisasi,  Kekerasan,  Gender,  dan Bencana  di  Indonesia (Bandung:  Mizan  Pustaka, 2015), hlm.65.
6 Tedi  Kholiludin, Kuasa  Negara  atas Agama.., hlm.126.
dalam ranah sosial maupun  politik sebagaimana  tergambar  pada  masa  awal kemerdekaan. Pada masa tersebut sebagaimana yang dideskripsikan oleh Niels Mulder  dalam  bukunya  yang  berjudul
“Mysticism and Everyday Life in Contemporary  Java:  Cultural  Persistence and  Change” ,  mengatakan  bahwa  pada masa  tersebut  sangat  banyak  kelompok- kelompok  aliran  kebathinan. 7 Kelompok- kelompok  inilah  yang  kemudian  sangat berperan dalam menggagalkan partai-partai Islam pada Pemilu 1955 untuk memperoleh suara  mayoritas.  Mulder  mencatat  bahwa hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  faktor yang  menyebabkan  pecahnya  Islam  dan aliran sinkretisme atau kejawen.
Pada  tahun  1952,  Muhammad Dimyati,  dalam  sebuah  sidang  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menuntut  agar kelompok aliran kebathinan dilarang. Hal ini kemudian  direspon  oleh  Kementerian Agama  untuk  membuat  sebuah  rumusan mengenai  apa  yang  disebut  agama.  Maka pada saat itulah disusun dan dirumuskannya  unsur-unsur  yang  sangat mendasar  atau  bersifat  esensial  mengenai agama,  yakni adanya Nabi atau  rasul,  kitab suci,  dan  pengakuan  secara  internasional atau  pengakuan  sebagau  agama  dari  luar negeri. 8 Namun  pada  akhirnya,  definisi tersebut  tidak  pernah  muncul  dalam regulasi  atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah.  Lalu  pada  tahun  1959,  DPR meminta  definisi  atau  kaidah  agama  yang jelas dan baku kepada Menteri Agama. KH. Wahib  Wahab  yang  merupakan  Menteri Agama  pada  saat  itu  memberikan  syarat- syarat  mengenai  agama  yang  memenuhi beberapa  aspek  yakni  wahyu,  rasul  atau
7 Niels  Mulder, Mysticism and Everyday Life in  Contemporary  Java:  Cutural  Persistence  and Change (Singapore:  Singapore  University  Press, 1978) 8 Rahmat Subagya, Kepercayaan dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.116.
nabi, kitab suci, dan kaidah hidup bagi para penganutnya. 9
Hingga  akhirnya  pada  tahun  1965, lahirlah  Penetapan  Presiden  (PP)  No.  1 (selanjutnya ditulis PNPS 1965 sebagaimana yang  kita  kenal  saat  ini)  yang  dikelaurkan oleh  Soekarno  sebagai  seorang  pemimpin negara  atau  presiden  pada  waktu  itu.  Di dalam  PP  ini  berisi  Tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.  PP  inilah  yang  kemudian  menjadi sebuah  senjata  untuk  membendung  dan membentengi  agama-agama  resmi  dari pengaruh  agama-agama  lokal.  Status  PP tersebut kemudian dikuatkan dan ditingkatkan  menjadi  sebuah  Undang- undang  melalui  UU  No.  5  Tahn  1965 tentang  pernyataan  berbagai  penetapan presiden sebagai Undang-undang. 10
Munculnya
Undang-undang
tersebut  adalah  sebagai  upaya  untuk membendung  dampak  dan  pengaruh  dari keberadaan agama-agama lokal di Indonesia.  Karena  dalam  pandangan  dan pengertian  pemerintah,  munculnya  aliran- aliran dan kelompok-kelompok agama lokal tersebut  telah  memunculkan  berbagai persoalan di ruang publik serta menimbulkan  berbagai  macam  persoalan pelanggaran  hukum  yang  dapat  memecah belah  persatuan  nasional  dan  menodai agama.
Apabila  kita  membaca  poin-poin pembahasan  dan  penjelasan  yang  terdapat pada  UU  No.  1  PNPS  1965,  maka  kita  akan dapat melihat bagaimana bentuk hubungan dan  kuasa  negara  terhadap  agama  melalui sebuah politik pengakuan. Hal ini sebagaimana  tergambar  dalam  penjelasan UU No. 1 PNPS 1965 pada bagian I (Umum)
9 Ahmad  Baso, Islam  Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme (Bandung: Mizan, 2005), hlm.240.
10 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara atas Agama.., hlm.159.
poin  dua  yang  menyebutkan “Telah ternyata,  bahwa  pada  akhir-akhir  ini hampir  di  seluruh  Indonesia  tidak  sedikit timbul aliran-aliran atau munculnya organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan  masyarakat  yang bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  dan hukum  agama.  Diantara  ajran-ajaran  atau perbuatan-perbuatan  pada pemeluk  aliran- aliran  tersebut  sudah  banyak  yang  telah menimbulkan  hal-hal  yang  melanggar hukum,  memecah  persatuan  nasional  dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan  masyarakat  yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan  agama  sebagai  pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah  berkembang  ke  arah  yang  sangat membahayakan  agama-agama  yang  ada”. Kemudian  pada  poin  ke  lima  dalam  UU PNPS dijelaskan bahwa “..dengan penetapan Presiden ini tidaklah sekali-sekali dimaksudkan  hendak  mengganggu  gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.”
Dari penjelasan  mengenai UU  No.  1 PNPS  tahun  1965  sebagaimana  yang  telah dipaparkan  di  atas,  penulis  menggaris bawahi  beberapa  kata-kata  dalam  kalimat tersebut, yakni agama-agama yang ada dan agama-agama  yang  sudah  diakui.  Dengan munculnya  kalimat-kalimat  tersebut,  fungsi dari  PNPS  1965  bukan  lagi  sebagai pembeda  antara  agama-agama  resmi  dan tidak  resmi,  melainkan  menjadi  sebuah bentuk  perlindungan  dan  pertahanan  bagi agama-agama  yang  telah  diakui  oleh pemerintah.  Selain  itu  juga  menunjukkan adanya  sebuah  pengakuan  bahwa  di Indoensia  agama  itu  ada  dan  diakui  untuk menunjukkan bahwasanya  ada agama yang tidak  diakui  atau  ilegal.  Atau  dalam pemaknaaan  yang  lebih  eksplisit,  agama- agama  lokal  tidak  memiliki  dasar-dasar konstitusional yang kokoh.
Hal  inilah  yang  kemudian  semakin mempertegas  bahwa  negara  memiliki sebuah  kekuasaan  dan  hubungan  yang superior  dalam  tatanan  politik  pengakuan, yakni  pengakuan  terhadap  keberadaan agama-agama  yang  resmi  dan  agama  tidak resmi.  Kemudian  melalui  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  negara  dalam  mengatur keragaman agama, negara juga mengintervensi  kehidupan  keberagamaan melalui  ragam  kebijakan  dan  regulasi  yang bersifat  diskrimanatif  sebagaimana  yang akan penulis paparkan pada sub pembahasan berikutnya.
Meninjau  Ulang  Definisi  Agama:  Agama Menurut Negara
Terminologi  agama  yang  digunakan oleh pemerintah saat ini, sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya,  cenderung  bersifat  teologis dan  bias  politis  karena  hanya  mengakui keberadaan  agama-agama  tertentu    dan mengingkari  keberadaan  agama-agama lokal  dengan  menggunakan  definisi  agama yang  diterapkan  oleh  negara.  Dengan demikian, apapun kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  cenderung bersifat dikotomis-kategoris. Sehingga mucullah sebuah dikotomi atau pengklasifikasian bahwa agama-agama lokal  atau  tidak  resmi  merupakan  agama yang  primitif,  tradisional,  dan  pribumi. Sedangkan agama-agama resmi yang diakui oleh  negara  sebagai  agama  yang  dianggap modern, mendunia dan rasional. 11
Definisi  agama  yang  selama  ini dipahami  dan  diterapkan  oleh  pemerintah Indonesia  merupakan  sebuah  jiplakan  atau warisan  konstruksi  Barat  abad  ke-19 tentang  “paradigma  agama  dunia”  yang sarat  mengandung  nilai-nilai  yang  bersifat
11 Moh.  Soehada, Metode  Penelitian  Sosial Kualitatif  Untuk  Studi  Agama (Yogyakarta:  Suka Press, 2012), hlm. 17.
esensial  dan  memiliki  superioritas  serta dibeerlakukan  secara  universal.  Jika  di Eropa,  Kristen    dijadikan  sebagai  prototipe agama  dunia,  maka  di  Indonesia,  Islam dijadikan  prototipe  agama  dunia,  agama- agama  minoritas  menyesuaikan  dengan agama  mayoritas  dan  agama-agama  lokal didiskriminasai.  Artinya  kebijakan  yang dibuat  lebih  dominan  sekadar  untuk mengimplementasikan  kebijakan  negara yang  hanya  melayani  dan  mengakui  enam agama  resmi  di  Indonesia. 12 Akhirnya kebijakan yang dibuat cenderung diskriminatif  dan  lebih  etnosentrif  tanpa mampu  mengakomodasi  agama-agama yang terdiskriminasi.
Konsep  agama  yang  diadopsi  oleh negara  adalah  agama  didefinisikan  sebagai sesuatu yang memiliki kitab suci, Nabi atau rasul,  doktrin  ketuhanan  yang  Maha  Esa dan mendapatkan pengakuan internasional. 13 Gagasan  ini  kemudian diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh  Bowie  bahwa  pengakuan  negara terhadap agama didasarkan pada beberapa aspek  inti,  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
1. Didasarkan  pada  adanya  kitab  suci yang  tertulis (based  on  written scripture) .
2. Adanya  petunjuk  atau  wahyu  yang disampaikan  atau  diturunkan  oleh Tuhan kepada para Nabi-Nya.
3. Merupakan agama yang universal dan dianut  oleh  berbagai  kelompok  sosial di dunia.
4. Memiliki potensi untuk menghegemoni  agama  pribumi  atau primal religion.
12 Samsul  Maarif,  “Meninjau  Ulang  Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur” dalam Ihsan  Ali  Fauzi  et.al., Kebebasan,  Toleransi,  dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017), hlm. 31.
13 Samsul  Maarif,  “Meninjau  Ulang  Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur”..., hlm. 32.
5. Adanya  sistem  ritual  dan  doktrin agama  yang  terpisah  dari  aktivitas yang  dilakukan  oleh  kelompok masyarakat penganutnya. 14 Definisi inilah yang kemudian
mendiskriminasikan keberadaan dan keberlangsungan  agama  lokal  di  Indonesia. Karena  agama  lokal  yang  hidup  dan berkembang di nusantara tidak berdasarkan  definisi  atau  pengertian  yang dipakai  oleh  pemerintah  saat  ini.  Agama atau  kepercayaan  lokal  merupakan  agama atau  keyakinan  yang  berkembang  dan diyakini kebenarannya oleh suatu komunitas  atau  kelompok  di  daerah tertentu serta memiliki ciri-ciri utama yakni keyakinan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, gotong  royong,  tolong  menolong  antara satu dengan lainnya dan saling menghormati  hubungan  antara  sesama manusia,  alam  sekitar  dan  Tuhan  Yang Maha  Esa. 15 Dengan  adanya  perbedaan definisi  terkait  agama,  maka  agama  lokal atau  kepercayaan  dikategorikan  sebagai sebuah  agama  baru. 16 Definisi  tersebut cenderung hanya mengakomodir keperluan serta  kepentingan  penganut  agama-agama besar di Indonesia.
Dampaknya,  para  penganut  agama lokal  menjadi  kehilangan  hak-hak  sipil  dan pelayanan  publiknya,  serta  memunculkan konflik  di  masyarakat  karena  penganut agama  lokal  akan  dianggap  orang  yang sesat  dan  cenderung  dipinggirkan  dalam tatanan  kehidupan  sosial  di  masyarakat. Akhirnya  mereka  tidak  dapat  membentuk identitas  mereka  sendiri  sebagai  sebuah komunitas  namun  sebagaimana  yang
14 Moh. Soehadha, “Pengertian Antropologis Tentang  Agama  Dan  Pengertian  Oleh  Negara Tentang  Agama  Di  Indonesia,” ESENSIA. Vol.  VI No. 2 (Juli 2005), hal. 189.
15 Sulhanah  (ed), Dinamika  Agam  Lokal  di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama, 2014), hlm. 5.
16 Rahmat  Subagya, Kepercayaan  – Kebatinan  –  Kerohanian  –  Kejiwaan  –  dan  Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 67.
diungkapkan  oleh  Yohannes  Mauritz, mereka  dibentuk  oleh  orang  lain  yakni negara,  bukan  mereka  sendiri  yang membentuk identitas dan jati dirinya. 17
Selain  itu  mereka  menjadi  sasaran dakwah baik Islamisasi, kristenisasi, Hinduisasi atau Budhanisasi. Mereka menjadi  objek  sasaran  agama  mayoritas atau agama tertentu yang telah diakui oleh negara  untuk  diajak  masuk  atau  memeluk agama-agama resmi. 18 Hal ini terjadi karena definisi  agama  yanng  diterapkan  oleh negara  sangat  bias,  baik  bias  politik  atau bias  kepentingan  agama  tertentu.  Definisi tersebut  juga  akan  menempatkan  para penganut  agama  lokal  sebagai  komunitas atau  golongan  yang  belum  beragama sehingga  tidak  jarang,  mereka  dianggap orang  yang  sesat,  pelaku bid’ah atau sebutan-sebutan lainnya yang sudah barang tentu  menjadi  sebuah  perlakuan  dan tindakan  yang  diskriminatif.  Secara  tidak sadar  bahwa  negara  telah  melakukan sebuah  hegemoni  yang  membuat  sistem yang  sangat  kaku  dan  terbatas  melalui pengakuan  agama.  Sehingga  tindakan  dan perlakuan  yang  diskriminatif  kerap  kali dialami  oleh  para  penganut  agama  lokal ketika  mereka  dihadapkan  pada  persoalan pengurusan dokumen kependudukan, melamar pekerjaan, mencatatkan pernikahan dan lain-lain.
Padahal,  di  dalam  konstitusi  kita melarang  tindakan  diskriminatif,  hal  ini tertuang  dalam  Pasal  28  UUD  1945  yang secara  jelas  menyatakan  bahwa  “ Setiap
17 Yohannest  Mauritz,  “Agama  Kaharingan Bukan  Budaya’:  Catatan  Proses  Inklusif  Agama Lokal  Melalui  Revitalisasi  Nilai  (Studi  Orang- Orang Kaharingan di Desa Rubung Buyung Sampit Kalimantan  Tengah),”  in Intoleransi,  Revitalisasi Tradisi  dan  Tantangan  Kebinekaan  Indonesia ,  ed. Ahmad  Suaedy  (Jakarta:  Abdurahman  Wahid Center, 2017), hal. 129.
18 Abdul  Aziz  Faiz,  ”Kebijakan  Negara Dalam  Mengakomodir  Agama  Pribumi  Perspektif Sosial-Antropologis”, Jurnal Pemberdayaan
Masyarakat. Vol. 2 No. 2 (2018), hlm. 233.
orang  berhak  dan  bebas  dari  perlakuan yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  itu.” Terkait  dengan perlakuan  atau  tindakan  diskriminatif, Koesparmono  memberikan  gagasannya terkait  dengan  anggapan  diskriminasi. 19 Pertama,  diskriminasi  itu  muncul  karena adanya  perilaku  yang  membedakan  baik secara positif atau negatif berdasarkan ras, gender,  agama,  bahasa,  umur,  kondisi ekonomi,  mental  dan  sebagainya.  Kedua, terkait dengan agama.
Dalam  hal  ini  negaralah  yang menentukan  apakah  agama  yang  dianut oleh  kelompok  tertentu  merupakan  agama atau  tidak.  Dari  kedua  gagasan  tersebut bahwa,  gagasan  diskriminas  dapat  muncul dari  adanya  pembedaan  ras,  gender, bahasa dan agama serta pengakuan agama yang  dilakuakan  oleh  negara.  Penentuan agama  yang  dilakukan  oleh  negara  melalui pengakuan  agama  resmi  dan  tidak  resmi, memunculkan perlakuan diskriminasi terhadap  penganut  agama  lokal,  yang agamanya tidak diakui oleh pemerintah dan memandang  mereka  sebagai  orang  yang tidak  beragama.  Padahal  tujuan  negara adalah  sebagai  pencipta  dan  penjaga kesejahteraan sebagaimana yang dijelaskan oleh Plato dan Aristoteles yang menempatkan  kesejahteraan  masyarakat sebagai hukum yang posisinya sangat tinggi bagi negara dan penguasanya. 20
Oleh karena itu, negara harus selalu berada pada posisinya yaitu berusaha untuk melindungi  Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM) warga  negaranya.  Ada  tiga  kewajiban
19 A. Masyhur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM  Dalam  Dimensi/Dinamika  Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha- Kham  (Hukum  Hak  Asasi  Manusia)  dalam Masyarakat (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 77.
20 Tedi  Kholiludin, Kuasa  Negara  Atas Agama..., hlm. 81.
negara  yang  harus  dan  mesti  dipenuhi. 21 Pertama, kewajiban dalam konteks menghormati (to  respect) Hak-hak  Asasi Manusia  (HAM)  yang  melekat  pada  warga negaranya dan negara tidak boleh mengkooptasi  atau  membatasi  hak-hak  ini. Kedua,  kewajiban  untuk  menjaga  serta melindungi (to  protect) Hak-hak  Asasi Manusia dengan menghapus aturan, regulasi  atau  kebijakan  yang  diskriminatif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap  Hak-hak  Asasi  Manusia.  Ketiga, kewajiban untuk berusaha secara maksimal memenuhi (to fulfill) Hak-hak Asasi Manusia (HAM)  dengan  memberikan  segala  akses formal pelayanan-pelayanan publik.
Berdasarkan  pada  penjelasan  di atas,  konsep  agama  yang  diadopsi  oleh negara  saat  ini  cenderung  menempatkan para  penganut  agama  lokal  sebagai kelompok  kelas  dua  di  negara  ini.  Karena dari  definisi  tersebut,  agama  lokal  bukan termasuk  dari  agama  yang  memiliki  kitab suci,  Nabi  atau  Rasul,  dan  mendapatkan pengakuan  secara  internasional.  Sehingga mereka kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif  dari  negara  dalam  bentuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan keapada mereka, seperti pelayanan administrasi  kependudukan  yakni  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP),  Akta  Kelahiran, Kartu  Keluarga  (KK),  Akte  Kelahiran  dan pencatatan  perkawinan  serta  melamar pekerjaan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara telah  gagal  mendefinisikan  agama  secara adil  dan  bijak.  Kegagagalan  tersebut dikarenakan  negara  hanya  mengakomodir kepentingan  dan  pelayanan  hak-hak  sipil agama  yang  dianggap  resmi  berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sedangkan penganut agama  lokal  cenderung  mendapatkan
21 Suryadi  Radjab, Indonesia,    Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia) (Jakarta:  PBHI  dan  The  Asia Foundation, 2002), hlm. 12-13.
perlakuan dan pelayanan yang diskriminatif karena  tidak  memiliki  persayaratan  agama sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  negara. Dalam konteks ini, negara gagal merangkum antara konsep kebudayaan dan agama  lokal  sebagai  sebuah local  genius. 22
Artinya,  dalam  sebuah  sistem  keyakinan tentang  apa  yang  dianggap  sebagai kekuatan supra-human seperti,  Tuhan, Dewa,  atau  makhluk  halus,  semestinya dipandang  berdasarkan  postulat  budaya atau  sesuatu  yang  dianggap  benar  tanpa perlu  adanya  pembuktian.  Sebagai  sebuah local  genius, postulat  budaya  itu  telah melekat  dalam  sebuah  sistem  keyakinan yang  terwujud  dalam  sebuah  kearifan masyarakat  etnis  yang  mampu  menjaga kesimbangan  serta  mampu  beradaptasi dengan lingkungannya.
Definisi Agama menurut pemerintah saat ini masih bersifat teologis berdasarkan agama-agama  tertentu  sehingga  muncul diskriminasi  dan  alienasi  agama-agama lokal. Namun jika definisi agama itu bersifat sosial  antropologis  yang  dilihat  dari  aspek historis  bagaimana  sebuah  agama-agama lokal  diterima  oleh  masyarakat,  maka dengan cara demikian dapat mengakomodasi agama-agama lokal.
Ketika  sebuah  agama  dianggap harus  memiliki  Nabi  atau  rasul,  wahyu, kitab  suci  dan  pengakuan  internasional maka itu secara otomatis akan mendiskreditkasn  agama-agama  lokal  yang berada  di  suatu  negara.  Karena  ketika sebuah agama didefinisikan seperti demikian  maka  akan  mendiskriminasikan para  penganut  agama-agama  lokal  yang sudah  ratusan  tahun  ada  di  Indonesia  jauh sebelum  datangnya  agama-agama  yang diakui  oleh  pemerintah  seperti  Islam,
22 Moh. Soehadha, “Pengertian Antropologis Tentang  Agama  Dan  Pengertian  Oleh  Negara Tentang Agama Di Indonesia..., hlm.189.
Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
Berdasarkan dari paparan teori yang telah  dikemukakan  oleh  penulis  di  atas bahwa,  jika  agama  dilihat  dari  sudut pandang  keberagamaan,  maka  antara agama  resmi  maupun  agama  lokal  akan memiliki  definisi  atau  pengertian  yang sama,  yakni  sikap  kepercayaan,  kepatuhan dan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau sesuatu yang dapat mempengaruhi  keberlangsungan  hidupnya. Seyogianya  dengan  adanya  perbedaan, maka tindakan diskriminasi harus dihilangkan  dan  lebih  mengutamakan kesetaraan  diantara  orang-orang  yang berbeda  tanpa  melihat  agama,  etnik, bahasa,  budaya  dan  golongannya,  karena dengan perbedaan itu menunjukkan adanya sebuah multikulturaslisme.
Pola Kebijakan Negara
Dalam Mengakomodir  Agama-agama  Lokal  Di Indonesia
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan pada  UU  No.1  PNPS  Tahun  1965  Tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  atau Penodaan  Agama  yang  memuat  berbagai pembatasan  terhadap  agama-agama  di Indonesia,  maka  UU  tersebut  dijadikan sebagai  sebuah  pijakan  dan  landasan negara  sebagai  legalitas  dan  legitimasi untuk  melakukan  upaya  dan  tindakan dalam  menyeragamkan  berbagai  kelompok agama-agama  dan  kepercayaan  di  bumi nusantara.  Upaya  dan  tindakan  tersebut dilakukan  oleh  negara,  dikarenakan  sangat banyak  sekali  agama-agama  dan  keyakinan aliran  tertentu  yang  dianut  serta  diyakini oleh  masyarakat  Indonesia  di  berbaga daerah.
Untuk menyatukan keragaman tersebut, maka negara melakuakan konversi  terhadap  agama-agama  lokal  ke
dalam  salah  satu  agama  yang  sudah  diakui oleh negara. Alasan penyeragaman tersebut adalah untuk memudahkan negara dalam mengontrol agama-agama. 23
Diantara beberapa agama lokal di Indonesia yang  terkena  imbas  dari  adanya  upaya negara  untuk  menyeragamkan  agama melalui  konversi  ke  agama  resmi  adalah Agama  Towani  Tolotang  yang  terletak  di Kabupaten  Sidenreng  Rappang  atau  yang biasa  disingkat  dan  dikenal  dengan Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Agama Towani Tolotang dikonversi menjadi Agama  Hindu,  sesuai  dengan  kepurtusan Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat (BIMAS)  Hindu  Bali/Buddha  No.  2  Tahun 1966  yang  menyebutkan  bahwa  Towani Tolotang merupakan salah satu bagian dari sekte agama Hindu. 24
Dengan  adanya  surat  keputusan tersebut  maka  secara  otomatis  segala  hal yang berkaitan dengan keperluan administrasi  baik  kependudukan  maupun pencatatan  perkwainan  berkiblat  pada agama  Hindu.  Hal  serupa  juga  terjadi  pada penganut  agama  Kaharingan  di  Kota Palangkaraya  Kalimantan  Tengah.  Majelis Besar  Alim  Ulama  Kaharingan  Indonesia (MB-AUKI)  yang  terbentuk  setelah  Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) mengajukan  integrasi  kepada  Parisada Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI)  pusat. Surat  pengajuan  tersebut  tertulis  Nomor 5/KU/MB-AUKI/1980  tertanggal  1  Januari 1980 tentang penggabungan/integrasi Mejelis  Besar  Agama  Hindu  Kaharingan
23 Hasse  J.  dan  Bernard  Adeney  Risakotta, “Diskriminasi  Negara  Terhadap  Agama  di Indonesia:  Studi  atas  Persoalan  Posisi  Hukum Towani  Tolotang  Pasca  Pengakuan    Agama Resmi”, KAWISTARA. Vol. 1 No. 2 (Agustus 2017), hlm. 186.
24 Hasse  J.  “Kebijakan  Negar  Terhadap Agama  Lokal  Towani  Tolotang  di  Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan”, Jurnal Studi
Pemerintahan. Vol.  1  No.  1  (Agustus  2010), hlm.166.
(MB-AHK)  dengan  PHDI. 25 Kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)  Departemen  Agama  Kalimantan Tengah  dengan  menerbitkan  SK  No.  MA 203/1980  Tentang  Pengintegrasian  Agama Lokal  Kaharingan  Menjadi  Agama  Hindu. 26 Hal ini dilakukan oleh para penganut agama Kaharingan  untuk  menghindari  adanya stereotipe  negatif  dari  masyarakat  di sekitar  mereka  yang  selalu  memposisikan mereka sebagai orang yang tidak beragama dan  untuk  memudahkan  berbagai    macam urusan yang berkaitan dengan  administrasi kependudukan.
Selain konversi agama yang ditawarkan  oleh  negara,  adapula  strategi- strategi yang dimainkan oleh para penganut agama  lokal untuk mempertahankan keberlangsungan  atau  eksistensinya  yakni dengan sinkretisme.
Sinkretisme
mengasumsikan bahwa suatu agama begitu murni (pure) sehingga  dapat  dibedakan dengan agama lainnya. 27 Mereka memandang  dan  memahami  agama  itu inklusif, bukan eksklusif. Artinya di satu sisi mereka  mengakui  diri  mereka  beragama, misalkan beragama Islam, namun di sisi lain mereka  juga  menganut  dan  mengikuti agama  lokal  sebagai  identitas  mereka. Contohnya  adalah  penganut  agama  Islam Ammatoa yang terletak di Desa Tanah Towa Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Sesuai  dengan  identitas  agama yang  tercantum  di  kolom  agama  KTP, mereka  menganut  agama  Islam.  Namun dalam  pengimplementasiannya  mereka tidak  melaksanakan  syari’at-syari’at  Islam
25 Wakhid  Sugiyarto,  “Eksistensi  Agama Hindu  Kaharingan  di  Kota  Palangkaraya Kalimantan  Tengah”, Jurnal  Multikiltural  dan Multireligius. Vol.  15  No.  3  (Desember  2016), hlm.108.
26 Sukirno,  “Diskriminasi  Pemenuhan  Hak- hak  Sipil  Bagi  Penganut  Agama  Lokal”, Administrative Law and Governance Journal. Vol.  1 No. 3 (Agustus 2018), hlm.237.
27 Samsul  Maarif,  “Meninjau  Ulang  Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur”..., hlm. 36.
seperti  sholat,  zakat,  puasa  dan  haji. Mereka  hanya  mengakui  Islam  sebagai agamanya  namun  tidak  pada  praktiknya. 28
Artinya,  agama  Islam  yang  mereka  yakini hanya  sebagai  lambang  belaka  atau  yang biasa  kita  sebut  sebagai  Islam  KTP. Tujuannya adalah hanya untuk memudahkan  mereka  dalam  mengurus berbagai  urusan  yang  berkaitan  dengan dokumen  administrasi  kependudukan  dan pencatatan sipil.
Fenomena yang penulis paparkan di atas  menunjukan  bahwa  negara  sudah terlalu  dalam  melakukan  sebuah  intervensi ke  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat, khusunya  dalam  konteks  keberagamaan. Dengan  adanya  intervensi  negara  tersebut, menunjukkan bahwa negara telah menciptakan  ruang  yang  begitu  sempit terhadap  kebebasan  beragama.  Intervensi ini  terlihat  dari  berbagai  regulasi  dan kebijakan  yang  dilahirkan  oleh  pemerintah yang  mengatur  dan  bahkan  membatasi ruang  ekspresi  agama-agama  tertentu  dan kebebasan beragama itu sendiri.
Berkaitan dengan kebebasan beragama, konstitusi kita telah melindunginya sebagaimana tertuang dalam  pasal  29  ayat  2  UUD  1945  yang menyebutkan  bahwa “Negara    menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu.” UUD  ini  secara  jelas menjadi  basis  serta  landasan  konstitusi terhadap  kebebasan  dan  kemerdekaan dalam beragama di Indonesia, namun tidak dijadikan  sebagai  acuan  serta  pedoman dalam  mengatur  agama-agama  dan  para penganutnya. Padahal dalam pasal ini telah memuat  dengan  sangat  jelas  mengenai berbagai  hak-hak  yang  diberikan  oleh
28 Abdul  Hafid,  “Sistem  Kepercayaan  Pada Komunitas  Adat  Kajang  Desa  Tanah  Towa Kecamatan  Kajang  kabupaten  Bulukumba”, PATANJALA. Vol. 5 No. 1 (Maret 2013), hlm.8.
negara  bagi  siapapun  untuk  menjalankan apa yang dipercayai serta diyakininya.
Mirisnya, pada tahap pengimplementasian  dari  UUD  tersebut terdapat  kerancuan  yang    tumpang  tindih antara  UUD  1945  dengan  UU  No.  1  PNPS Tahun 1965. Hal ini tergambar dari UU No. 1  PNPS  Tahun  1965.  UU  tersebut  justru membatasi  dan  mempersempit  kebebasan bagi  para  penganut  agama  lokal  dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaannya. Selain itu, melihat adanya pengakuan  negara  terhadap  enam  agama resmi  di  Indonesia  saat  ini,  maka dampaknya  adalah  para  penganut  agama lokal  tidak  akan  bisa  mengembangkan  diri mereka,  serta  mereka  akan  terus  berada dalam  bayang-bayang  penodaan  terhadap agama.  Dan  pada  akhirnya  mereka  secara terpaksa  menerima  serta  mengakui  secara paksa  salah  satu  dari  enam  agama  yang telah  mendapatkan  pengakuan  resmi  oleh negara baik secara konversi agama maupun sinkretisme.
Sebenarnya pada tahun 1973 penganut agama-agama lokal mendapatkan pengakuan  setara  dengan  agama  dunia melalui  Tap  MPR  No.  IV/1973.  Agama (dunia)  dan  kepercayaan  (agama  lokal) diperlakukan  setara  dengan  agama:  diakui, dilayani, dan bahkan dikembangkan. Tetapi dengan  munculnya  Ketetapan  MPR  No. IV/1978  memberi  label  baru  untuk  agama lokal:  “kepercayaan  adalah  budaya,  bukan agama”.  Agama  lokal  “dibudayanisasi”. 29 Penganutnya  hanya  dianggap  berbudaya, dan  belum  beragama.  Konsekuensinya, mereka wajib afiliasi atau pindah (konversi) ke salah satu dari agama dunia yang diakui oleh negara.
Para penganut  agama lokal  memilih mengakui  salah  satu  agama  resmi  baik
29 Samsul  Maarif,  “Meninjau  Ulang  Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur”..., hlm. 34.
melalui konversi agama ataupun sinkretisme  adalah  sebagai  jalan  tengah untuk tidak terkena dampak kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh negara, khususnya  dalam  berbagai  urusan  yang berkaitan dengan agama. Hal ini merupakan  sebuah  pilihan  yang  sangat sulit.  Karena,  di  satu  sisi  para  penganut agama-agama leluhur atau lokal ingin tetap mempertahankan serta meneruskan eksistensi  ajaran  agama  dan  kebudayaan mereka  yang  secara  turun  temurun  telah dipraktikkan.  Namun,  di  sisi  lain  para penganut  agama  lokal  dihadapkan  pada berbagai kebijakan negara yang mengkooptasi  hak-hak  mereka.  Sehingga pilihan  yang  terbaik  bagi  mereka  adalah mengikuti  pola  keiinginan  negara  melalui konversi  agama  atau  menerapkan  strategi sinkretisme  untuk  bertahan  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  dibentuk  oleh hegemoni agama tertentu.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 Pasal  28E  Ayat  (1)  dan  Pasal  29  Ayat  (2) secara jelas dan tegas menjamin kemerdekaan  dan  kebebasan  beragama bagi tiap-tiap penduduknya. Namun undang-undang  tersebut  tidak  sejalan dengan pengimplementasiannya di lapangan.  Munculnya Penetapan  Presiden (PP)  No.  1  yang  kemudian  menjadi  sebuah Undang-undang  (selanjutnya  ditulis  PNPS 1965)  yang  berisi Tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan sebuah antitesa tentang kemerdekaan  dan  kebebasan  beragama. Faktanya,  UU  tersebut  dijadikan  oleh negara  sebagai  sebuah  pedoman  untuk membatasi  dan  mempersempit  kebebasan beragama.  Hal  ini  tergambar  dari  adanya pengakuan  negara  terhadap  agama-agama resmi  di  Indonesia.  Agama-agama  yang diakui diantaranya,  Islam,  Kristen,  Katholik, Hindu, Budhha dan Khonghucu.
Pengakuan tersebut tidak lepas dari adanya  definisi  tentang  agama  yang dipahami dan diadopsi oleh negara saat ini. Agama  didefinisikan sebagai  sesuatu  yang memiliki  kitab  suci (based  on  written scripture) , Nabi atau rasul, doktrin ketuhanan yang Maha Esa dan mendapatkan  pengakuan  internasional. Akibatnya,  agama  lokal  tidak  terakomodir oleh  negara  melalui  definisi  tersebut.  Pada akhirnya  mereka  mendapatkan  perlakuan yang  diskrimninatif  melalui  kebijakan- kebijakan  yang  diproduksi  oleh  negara. Tiada pilihan lain bagi para penganut agama lokal  kecuali  dengan  sinkretisme,  afiliasi atau  konversi  ke  salah  satu  agama  yang resmi  dan  diakui  oleh  negara.  Pilihan  ini diambil untuk memudahkan mereka melalui  setiap  peristiwa  penting  dalam hidup  mereka  sebagai  warga  negara Indonesia  seperti  kelahiran,  pernikahan, lamaran  pekerjaan,  mengurus  dokumen administrasi  kependudukan  (KTP  dan  Kartu Keluarga) serta pemakaman. Hanya dengan cara seperti inilah mereka akan mendapatkan pelayanan dari negara.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya pendefinisian  ulang  mengenai  agama  agar tidak  terjadi  fenomena  yang  demikian. Karena  selama  ini  definisi  agama  yang diadopsi  oleh  negara  cenderung  teologis dan dipengaruh oleh politik. Definisi agama saat  ini  masih  sangat  dipengaruhi  oleh paradigma agama dunia yang sangat sempit pemaknaannya. Sehingga berdampak sangat  besar  terhadap  kelompok  atau komunitas penganut agama lokal diberbagai  tenpat  di  nusantara.  Karena dengan  paradigma  agama  dunia  yang sangat hegemoni tersebut, negara menjadikannya  sebagai  agama  resmi  dan membuat  undang-undang  dan  berbagai kebijakannya  serta  mewajibkannya  untuk dicatatkan sebagai sebuah identitas warganegara. Sehingga perlu adanya kajian yang  lebih  mendalam  serta  komprehensif terkait dengan pemaknaan dan
pendefinisian agama sehingga dapat mengakomodir  kepentingan  dan pelayanan publik berbagai elemen masyarakat, apapun agama, suku, budaya dan bahasanya.  Hal  ini  bertujuan  untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang demokrasi  dan  adil  bagi  seluruh  rakyat Indonesia

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Baso,  Ahmad. Islam  Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama,
Kolonialisme, dan Liberalisme (Bandung: Mizan, 2005) Efendi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, HAM Dalam Dimensi/Dinamika  Yuridis,  Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum  Hak  Asasi  Manusia)  dalam Masyarakat (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Faiz,  Abdul  Aziz.  ”Kebijakan  Negara Dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-
Antropologis”, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Vol.  2  No.  2  (2018), hlm. 233.
Hafid,  Abdul.  “Sistem  Kepercayaan  Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba”, PATANJALA. Vol. 5 No. 1 (Maret 2013), hlm.8.
Howell, Julia. “Muslims, the New Age and Religions  in  Indonesia:  Changing Meaning  of  Religious  Pluralism  ”.
Social  Compass .  Vol.  52  No.  4, (Desember 2005), hlm.477.
J.  Hasse  dan  Bernard  Adeney  Risakotta, “Diskriminasi  Negara  Terhadap Agama  di  Indonesia:  Studi  atas Persoalan  Posisi  Hukum  Towani Tolotang  Pasca  Pengakuan    Agama Resmi”, KAWISTARA. Vol.  1  No.  2 (Agustus 2017), hlm. 186.
J.  Hasse  “Kebijakan  Negar  Terhadap Agama  Lokal  Towani  Tolotang  di Kabupaten Sidrap Sulawesi
Selatan”, Jurnal Studi Pemerintahan. Vol.  1  No.  1  (Agustus  2010), hlm.166.
Kholiludin,  Tedi. Kuasa  Negara  atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama  Resmi  dan  Diskriminasi  Hak Sipil (Semarang: RaSAIL, 2009) Maarif,  Samsul.  “Meninjau  Ulang  Definisi Agama,  Agama  Dunia,  dan  Agama Leluhur” dalam Ihsan Ali Fauzi et.al., Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme:  Riset  dan  Kebijakan Agama di Indonesia (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017) Mulder, Niels. Mysticism and Everyday Life in  Contemporary  Java:  Cutural Persistence  and  Change (Singapore: Singapore University Press, 1978) Mauritz,  Yohannest.  “Agama  Kaharingan Bukan  Budaya’:  Catatan  Proses Inklusif  Agama  Lokal  Melalui Revitalisasi  Nilai  (Studi  Orang- Orang  Kaharingan  di  Desa  Rubung Buyung Sampit Kalimantan Tengah),”  in Intoleransi, Revitalisasi Tradisi  dan  Tantangan  Kebinekaan Indonesia ,  ed.  Ahmad  Suaedy (Jakarta: Abdurahman Wahid Center, 2017)
Radjab,  Suryadi. Indonesia,    Hilangnya Rasa  Aman:  Hak  Asasi  Manusia  dan Transisi  Politik  Indonesia) (Jakarta: PBHI  dan  The  Asia  Foundation, 2002)
Shofan,  Moh. Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011) Subagya,  Rahmat. Kepercayaan  dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995) Soehadha, Moh. “Pengertian Antropologis Tentang  Agama  Dan  Pengertian Oleh  Negara  Tentang  Agama  Di Indonesia,” ESENSIA. Vol.  VI  No.  2 (Juli 2005), hal. 189.
____________. Metode  Penelitian  Sosial Kualitatif  Untuk  Studi  Agama (Yogyakarta: Suka Press, 2012)
Sulhanah  (ed), Dinamika  Agam  Lokal  di Indonesia,
(Jakarta: Puslitbang
Kehidupan Keagamaan Badan Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama, 2014) Subagya, Rahmat. Kepercayaan – Kebatinan  –  Kerohanian  –  Kejiwaan – dan Agama (Yogyakarta:  Kanisius, 1976) Sugiyarto,  Wakhid.  “Eksistensi  Agama
Hindu Kaharingan di Kota Palangkaraya  Kalimantan  Tengah”, Jurnal Multikiltural
dan Multireligius. Vol.  15  No.  3 (Desember 2016), hlm.108. Sukirno,  “Diskriminasi  Pemenuhan  Hak- hak  Sipil  Bagi  Penganut  Agama Lokal”, Administrative  Law  and Governance  Journal. Vol.  1  No.  3 (Agustus 2018), hlm.237. Woodward,  Mark.  ”Hubungan  Agama- Negara  di  Indonesia:  Sebuah Perspektif Komparatif” dalam Bernard  Adeney  Risakotta  (ed), Mengelola  Keragaman  di  Indonesia: Agama  dan  Isu-isu  Globalisasi, Kekerasan,  Gender,  dan  Bencana  di Indonesia (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)