## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TENTANG OBJEK WISATA UNGGULAN HAPANASAN
Afrizal, Zaili Rusli dan Febri Yuliani Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Implementation of the Tourism and Culture Office Policy on Hapanasan Leading Tourism Objects. This study aims to determine the implementation of the Tourism and Culture Department's policy on superior tourism objects hapanasan. Research informants are the head of the  tourism  department,  tourism  development  staff,  community,  visitors  and  tour  guards.  The sampling  technique  uses  snowball  sampling,  data  collection  techniques  are  carried  out  by interviews, observation and documentation. Data analysis  by using data tringulation. The results show that in the implementation of superior tourism development, hapanasan is still not optimal. There are still many facilities and infrastructures that must be equipped, limited resources, minimal communication and less costs to renovate.
Keywords: implementation of wisdom, tourism development, tourist attraction
Abstrak: Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Objek Wisata Unggulan Hapanasan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang objek wisata unggulan hapanasan. Informan penelitian adalah kepala  dinas  pariwisata,  staff  pengembangan  pariwisata,  masyarakat,  pengunjung  dan  penjaga wisata.  Teknik  penarikan  sampel  menggunakan  snowball  sampling,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dengan  menggunakan tringulasi  data.  Hasil  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengembangan  wisata  unggulan hapanasan  masih  belum  optimal.  Masih  banyaknya  sarana  dan  prasarana  yang  harus  dilengkapi, keterbatasan  sumber  daya,  komunikasi  yang  masih  minim  dan  biaya  yang  masih  kurang  untuk perenovasian.
Kata kunci : implementasi kebijaan, pengembangan pariwisata, objek wisata

## PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  pariwisata  ti- dak lepas dari campur tangan dinas pariwisa- ta  dan  budaya  yang  mempunyai  peran  pen- ting dalam pembangunan suatu daerah. Bah- kan pada beberapa daerah menunjukkan bah- wa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah  tersebut  dari  keterbelakangan  dan menjadikannya  sebagai  sumber  pendapatan utama daerah. Pentingnya industri pariwisata dalam  pembangunan  dan  pengembangan su- atu daerah tidak lepas dari kenyataan bahwa pariwisata merupakan sektor jasa yang inhe- ren  dengan  kehidupan  masyarakat  modern yang  artinya  semakin  tinggi  pendidikan  dan ekonomi  seseorang  atau  masyarakat,  maka
kebutuhan  akan  pariwisata  akan  semakin besar pula.
Perkembangan  industri  pariwisata  di Kabupaten  Rokan  Hulu  Provinsi  Riau  me- rupakan  dampak  dari  pembangunan  jangka panjang yang mengacu pada sistem Perenca- naan  Pembangunan  Nasional  berdasarkan Undang  -  undang  Nomor  25  Tahun  2004 yang berisikan tentang salah satu pendekatan penting  untuk  menunjang  kesinambungan pembangunan  nasional  serta  dapat  mendo- rong efektifitas dan efisiensi melalui sinkro- nisasi dan peningkatan sinergi program anta- ra  pusat  dengan  daerah  serta  program  pem- bangunan lintas sektor di daerah. Perkemba- ngan industri pariwisata tidak lepas dari ada- nya  kinerja  Dinas  Pariwisata  dan  Budaya
yang  memfokuskan  pada  perbaikan  infra- struktur  (teknologi  informasi  dan  komuni- kasi), akses, kesehatan, kebersihan, dan pro- mosi  tentang  potensi  dan  keindahan  wisata yang  menjadi  daya  tarik  wisatawan.  Kebija- kan  dalam  menetapkan  retribusi  wisata  juga dirasakan  oleh  masyarakat  yang  akan  ber- kunjung ke kewasan pariwisata tersebut. Da- ri hasil  data yang di peroleh masih di temu- kannya  jumlah  wisatawan  yang  tidak  mem- bayar retribusi.
Selain  itu  kegiatan  pariwisata  merupa- kan  hal  yang  berkaitan  erat  dengan  sumber daya  yang  menarik  dari  suatu  tujuan  wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik  budaya  oleh  sejumlah  wisatawan.  Un- tuk mengetahui jumlah wisatawan dalam ta- hun terahir di Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel  1.  Jumlah  Wisatawan  di  Kabupaten Rokan Hulu.
No Tahun Jumlah Wisatawan 1 2012 1.713 2 2013 946 3 2014 1.329 4 2015 1.425 5 2016 1.059
Sumber :  Dinas  Budaya  dan Pariwisata  Kabupaten Rokan Hulu, 2017
Tabel di atas menunjukkan adanya pe- nurunan jumlah wisatawan yang berasal dari berbagai  wilayah  yang  disebabkan  oleh  mi- nimnya informasi dan  fasilitas yang disedia- kan  serta  kurangnya  perhatian  pemerintah terhadap  kondisi  jalan  untuk  menuju  lokasi wisata  yang  ada  di  Kabupaten  Rokan  Hulu. Berdasarkan data dan fenomena tersebut ma- ka  permasalahan  penelitian  adalah  bagaima- na  implementasi  kebijakan  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  tentang  objek  wisata  ung- gulan Hapanasan di Kabupaten Rokan Hulu. Implementasi  kebijakan  publik  merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan pub- lik  ( public  policy )  sekaligus  studi  yang  sa- ngat crucial .  Pengertian crucial dalam  kebi- jakan  adalah  kebijakan  yang  baik  harus  di- sertai  dengan  perencanaan  implementasi yang baik. Jadi tahapan implementasi kebija-
kan  merupakan  tahapan  yang  penting  dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah ke- bijakan yang dirancang benar-benar aplikatif di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes yang direncanakan. Grindle memberikan pandangan bahwa secara  umum  tugas  implementasi  adalah membentuk  suatu  kaitan  ( linkage )  yang  me- mudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa dire- alisasikan  sebagai  dampak  dari  suatu  ke- giatan  pemerintah.  Menurut  Bernadine  R. Wijaya dan Susilo Supardo (Riant Nugroho, 2011),  mengatakan  bahwa  implementasi adalah  proses  mentransformasikan  suatu rencana ke dalam praktik.
Menurut  Tangkilis  (2003)  imlementasi kebijakan  publik  mampu  memberikan  jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebija- kan publik dan pemeritahan, dan yang paling banyak  mencapai  seperangkat  tujuan  dida- lam hubungan  antara kebijakan dalam tuju- an. Penarikan kesimpulan tentatif sebagai ke- bijakan atau kombinasi kebijakan yang mana paling baik untuk diadopsi dalam hal tujuan, kebijakan  dan  tujuan,  menentukan  apa  yang akan dilakukan.
Model implementasi kebijakan Edward berpersfektif  top  down.  Dalam  model  yang dikemukakan Edward III ini mengemukakan 4  variabel  yaitu  adanya  (1)  Komunikasi,  (2) Sumber  daya,  (3)  Disposisi,  (4)  Struktur Birokrasi.
Menurut Pendit (2006) Pariwisata ada- lah salah satu jenis industri baru yang mam- pu  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi yang  capat  dalam  menyediakan  lapangan kerja,  peningkatan  penghasilan,  standar  hi- dup serta menstimulasi sektor-sektor produk- tivitas lainnya.
Mathiseon  dan  Wall  dalam  Pitana (2005) mengatakan bahwa pariwisata menca- kup 3  elemen
1. A  dynamic  element ,  yaitu  travel  ke suatu destinasi wisata
2. A  static  element, yaitu  singgah  di daerah tujuan
3. A consequential element, yaitu akibat dari  dua  hal  di  atas  (khususnya  pada masyarakat lokal) yang meliputi dam- pak  ekonomi,  social,  dan  fisik  dari
adanya kontak dengan wisatawan.
Menurut Marpaung  (2002)  pengemba- ngan kepariwisataan dilandaskan atas usaha- usaha sebagai berikut:
1. Memelihara  dan  mebina  keindahan alam dan kekayaan  serta kebudayaan masyarakat  Indonesia  sebagai  daya tarik kepariwisataan.
2. Menyediakankan  membina  fasilitas transportasi,  akomodasi, entertain- ment, dan  pelayanan  pariwisata  lain- nya  yang  di  perlukan  termasuk  pen- didikan pegawai
3. Menyelenggarakan  promosi  kepari- wisataan  secara  aktif  dan  efektif  di dalam dan luar negeri
4. Mengusahakan  kelancaran  formalitas perjalanan dan lalu lintas para wisata- wan  dan  dengan  demikian  menghi- langkan unsur-unsur penghambatnya
5. Mengerahkan  kebijaksanaan  dan  ke- giatan  perhubungan  sebagai  sarana utama  guna  memperbesar  julah  dan kelancaran arus wisatawan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk me- ngetahui  dan  menganalisis  implementasi ke- bijakan dinas pariwisata dan kebudayaan da- lam peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2009 tentang  penetapan  objek  wisata  unggulan Hapanasan Kabupaten Rokan Hulu.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  berupa  deskriptif kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan mengambil lokasi penelitian di dinas pariwi- sata  dan  kebudayaan  Rokan  Hulu.  Informan penelitian  adalah  kepala  dinas  pariwisata, staf  pengembangan  pariwisata,  masyarakat, pengunjunng dan penjaga wisata. Metode pe- ngumpulan  data  dilakukan  dengan  melaku- kan wawancara yang berupa tanya jawab an- tara peneliti dengan informan penelitian. Se- lain itu peneliti juga melakukan kajian pusta- ka  dari  penelitian-penelitian  terdahulu.  Tek- nik pengumpulan data dengan observasi, wa- wancara  dan  dokumentasi.  Metode  analisis data  menggunakan  proses  analisis  interaktif
mulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL Komunikasi
Komunikasi  yang dimaksud dalam pe- nelitian  ini  adalah  bagaimana  kebijakan  di- nas  pariwisata  dan  kebudayaan  Kabupaten Rokan  Hulu  mensosialisasikan.  Khususnya Objek  wisata  Hanpanasan.  Berikut  wawan- cara  yang  peneliti  lakukan  dengan  kepala dinas pariwisata :
“Wisata yang ada di kabupaten Rokan Hulu salah satunya adalah wisata Hapanasan, karena termasuk dalam Peraturan Bupati No- mor  67  tahun  2009,  maka  dari  itu  harus  di- tingkatkan  pengenalan  objek  wisata  di  kala- ngan  masyarakat”  (wawancara  yang  peneliti lakukan  dengan  kepala  dinas  pariwisata  12 Desember 2017)
Indikator  komunikasi  yaitu:  transmisi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komu- nikasi. Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran informasi anta- ra  Kepala  Dinas  Pariwisata  selaku  pembuat kebijakan dan bagian-bagiannya serta masya- rakat  selaku  pelaksana  kebijakan.  Dari  sisi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Ro- kan  Hulu  tidak  lepas  dari  lingkup  promosi. Model  komunikasi  Dinas  Pariwisata  dan kebudayaan  dalam  mengkomunikasikan  ob- jek  wisata  yang  ada  di  Kabupaten  Rokan- Hulu.

## Sumber Daya
Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari  sumber  daya  yang  sangat  berkompeten di  dalamnya  seperti  yang  tercantum  dalam teori  Edward  III.  Sumber  daya  yang  dimak- sud  terbagi  4  bagian  yaitu  staf,  informasi, kewenangan  dan  fasilitas.  Staf  dalam  kon- teks  penelitian  ini  adalah  staf  dari  dinas pariwisata  yang  bertanggung  jawab  dalam implementasi  kebijakan  pengembangan  ob- jek wisata hanpanasan. Hal ini jelaskan juga dalam  kutipan  wawancara  dengan  staff  pe- ngembangan  yang    mengurus website dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rokan Hulu.
“Website  kita  sudah  ada  dan  saya yang  mengurusi  masalah  pemelihara- an  website.  Namun  Karena  kesibukan saya  juga  di  bidang  pengembangan pemeliharaan  kurang  dilakukan.  saya sudah  ada  rencana  mau  membuat  pe- ngelompokan promosi berdasarkan je- nis pariwisata umpamanya objek wisa- ta  unggulan,  atau  daya  tarik,  namun keterbatasan  tadi  membuat  saya  tidak sempat, kuantitas sdm yang melakukan pemeliharaan  juga  kurang ” (Wawan- cara  dengan  staff  bagian  pengemba- ngan, pada 06 Desembaer2017). Dari  observasi  yang  dilakukan,  masa- lah pengembangan teknologi informasi ini  hanya  di  mengerti  oleh  satu  orang, yaitu  staff  pengembangan  yang  diwa- wancara.  padahal,  kebutuhan  akan sumber daya manusia (SDM) yang pa- ham  akan  teknologi  informasi  di  bi- dang pariwisata ini sangat penting bagi kemajuan  promosi  dan  pemasaran  ob- jek wisata terkhusus objek wisata ung- gulan Hapanasan.

## Disposisi
Disposisi dibagi menjadi 2 bagian yai- tu penetapan staf dan hambatan yang dijum- pai.  Menurut  analisa  peneliti  pengembangan objek wisata Hanpanas yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih ba- nyak  hambatan-hambatan  yang  menjadi  tu- gas rumah pemerintah daerah seperti, adanya pemahaman  bahwa  masih  kurangnya  retri- busi yang diperoleh dari objek wisata Hanpa- nasan  menjadi  salah  satu  alasan  hambatan pengembangan objek wisata Hanpanasan dan seperti fasilitas yang belum memadai, penda- naan  hanya  bersumber  dari  APBD  Kabupa- ten  Rokan  Hulu  saja,  serta  kurangnya  pro- mosi  dan  peran  masyarakat  dalam  menjaga kebersihan  lingkungan  dan  pengembangan objek wisata berupa sarana prasarana penun- jang pengembangan objek wisata juga terba- tas (tempat sampah, tempat duduk, MCK dan air  bersi  masih  sangat  minim),  kurangnya kemampuan  sumber  daya  manusia  dan  per- modalan  yang  cukup  untuk  pengembangan objek wisata Hanpanasan serta belum adanya
investor  yang  ikut  bergabung  dalam  pe- ngembangan objek wisata Hanpanasan.

## Struktur Birokrasi
Proses  yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga  tidak  bertentangan  dengan  peratu- ran-peraturan  yang  ada,  struktur  birokrasi dibagi menjadi 2 bagian  yaitu: SOP dan  pe- nyebaran  tanggung  jawab.  Dalam  konteks implementasi  kebijakan  pengembangan  ob- jek  wisata  hanpanasan,  tidak  ada  SOPyang khusus mengatur dan hanya berpedoman ber- dasarkan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi.  Analisa peneliti  mengenai  SOP  yang  digunakan  da- lam pegembangan wisata hanpanasan  masih kurang  efektif  karena  tidak  adanya  standar operasi  sistem  yang  khusus  dalam  penge- lolaan  pantai  Hanpanasan.  Namun,  struktur organisasi  pengembangan  objek  wisata  ung- gulan Hapanasan ini belum ada dalam pelak- sanaannya.  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwi- sata  Rokan  Hulu  hanya  mengacukan  wewe- nang  yang  dimiliki  pada  Tugas  Pokok  dan Fungsi.
“ Struktur  organisasi khusus  tidak  ada, kita  menjalankan  pengembangan  se- suai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi. Kita juga tidak miliki UPTD jadi Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  lah  yang melaksanakan pengembangan .” (Wawancara  dengan  Sekretaris Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Rokan Hulu 2017) Berikut  wawancara dengan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rokan Hulu:
“Kalau  menurut  saya,  struktur  khusus atau  wewenang  khusus  untuk  pengem- bangan  objek  wisata  Unggulan  tidak ada ” (wawancara dengan Staff Dinas kebudayaan  dan  pariwisata  Rokan Hulu 2017).
Berdasarkan  wawancara  di  atas  maka penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  pe- nentuan kewenangan dalam stretegi pengem- bangan objek wisata unggulan Hapanasan ini masih belum jelas.
Dalam pelaksanaan pengembangan ob- jek  wisata  unggulan  tentu  ada  beberapa  hal yang  menjadi  hambatan  dan  faktor-faktor
yang  mempengaruhi  dari  pengembangan  itu sendiri.  Setelah  penulis  melakukan  kegiatan penelitian dilihat dari observasi dan wawan- cara, maka penulis akan menjelaskan menge- nai  apa  saja  faktor-faktor  yang  mempenga- ruhi  startegi  pengembangan  objek  wisata unggulan Hapanasan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rokan Hulu.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dalam  sadar  wisata  bukan  hanya  melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata melainkan juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta sebagai  tenaga  kerja  dalam  kegiatan  pariwi- sata,  menjadi  pelaku  di  sektor  wisata  serta mendorong  masyarakat  untuk  ikut  serta  da- lam  menciptakan  iklim  yang  kondusif  seba- gai  tuan  rumah  yang  baik  untuk  mampu menciptakan kondisi yang aman, bersih, ter- tib, nyaman, indah, ramah dan kenangan atau yang  sering  disebut  dengan  Sapta  Pesona. Dalam  pengembangan  kebijakan  pariwisata ditemukan  masih  minimnya  penyediaan  ak- sesbiltas,  transportasi,  infrastruktur,  fasilitas pendukung dan akomodasi objek wisata ung- gulan, seperti jalan rusak menuju objek wisa- ta  unggulan  Hapanasan,  tidak  adanya  trans- portasi  khusus  menuju  objek  wisata  unggu- lan, masih minimnya pusat penjualan cendra- mata dan tidak ada adanya rumah makan ser- ta penginapan yang berada di sekitaran objek wisata unggulan Hapanasan.
Masalah di atas tidak terlepas dari ma- sih belum maksimalnya koordinasi pemerin- tah  dengan  masyarakat  dan  pihak  swasta yang  secara  tidak  langsung  ikut  serta  dalam pelaksanaan  pengembangan  objek  wisata unggulan  Hapanasan.  karena  sistem  dalam pengembangan  pariwisata  ada  pemerintah, masyarakat dan swasta.
Sumber daya dalam pengembangan ob- jek wisata unggulan juga sangat penting. Ka- rena  kunci  utama  keberhasilan  suatu  kebija- kan juga terletak pada sumber daya yang di- miliki,  baik  itu  sumber  daya  dana,  sumber daya  manusia.  Pelaksanaan  pengembangan objek  wisata  unggulan  Hapanasan  menurut hasil  observasi  peneliti  yaitu,  masih  kurang- nya sumber daya manusia  baik kualitas ma-
upun di bidang pariwisata. Dalam hal parkir, pengunjung  memarkirkan  kendaraannya sembarangan  padahal  sudah  ada  pelataran tempat  parkir.  Kolam  renang  air  panas  se- tinggi  dada  orang  dewasa,  tidak  ada  penga- wasan dan pipa air panas di biarkan saja ter- lentang di jalan sekitar kolam.  Petugas out- bond yang tidak ada di tempat, dan pusat in- formasi  kupu-kupu  yang  tutup  namun,  di- buka  saat  ada  pengunjung  yang  ingin  meli- hat.  Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  je- las bahwa kuantitas dan kualitas dari  sumber daya  manusia  masih  minim.  Dana  ataupun anggaran  merupakan  hal  yang  mempenga- ruhi dalam pengembangan objek wisata ung- gulan hapanasan. Untuk menjalankan strategi dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Rokan Hulu  mendapat  dana  dari  Anggaran  Penda- patan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten dan  provinsi.  Dibutuhkan  pelatihan  dan  pe- nambahan  sumber  daya  manusia  dalam  me- ningkatkan profesionalisme di bidang kepari- wisataan.  Untuk  sumber  daya  di  bidang  pe- ngembangan  teknologi  informasi  dan  komu- nikasi untuk promosi.
Menurut  Yoeti  (2008)  pada  dasarnya kebijakan  tersebut  lebih  banyak  diarahkan dan  ditekankan  dalam  rangka  untuk  meng- ambil  langkah-langkah  penyelenggaraan  be- berapa kegiatan yang antara lain meliputi:
1. Meningkatkan  pemahaman  seluruh lapisan  masyarakat  tentang  manfaat pariwisata dalam pembangunan
2. Meningkatkan  citra  dan  mutu  pela- yanan pariwisata nasional
3. Meningkatkan  penyelenggaraan  pro- mosi  pariwisata  indonesia  di  luar negeri
4. Memberi  pengarahan  dan  petunjuk dalam  pengembangan  kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional
5. Mengadaan koordinasi dengan depar- temen  terkait,  lembaga-lembaga  pe- merintah,  pemerintah  daerah,  pihak swasta  nasional  dan  organisasi  ma- syarakat untuk menyerasikan langkah dalam  perencanaan  dan  pengem- bangan pariwisata di indonesia.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  pengembangan  objek  wi- sata  unggulan  Hapanasan  sudah  dijalankan, namun  masih  belum  optimal.  Dibutuhkan banyak  pengembangan  lagi  untuk  mening- katkan  dan  mempopulerkan  objek  wisata unggulan  Hapanasan  dengan  meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, melaku- kan  pemeliharaan  rutin  terhadap  asset  yang dimiliki agar tidak terbengkalai serta penge- lolaannya,  meningkatkan  partisipasi  masya- rakat dengan melakukan pelatihan dan pem- binaaan  tentang  sadar  wisata.  Faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  pengembangan objek  wisata  unggulan  Hapanasan  adalah keterbatasan dana yang dimiliki dalam pelak- sanaan pengembangan, karena dana di pero- leh  hanya  dari  anggaran  pendapatan  daerah kabupaten  dan  anggaran  pendapatan  provin- si. Selain itu sumber daya manusia pelaksana masih  kurang  profesional  alhasilnya  kuan- titas sumber daya profesional terbatas.

## DAFTAR RUJUKAN
Edward  III,  1980, Implementation  Public Policy ,  Congresional  Quarter  Press,
Washington DC.
Marpaung, Happy, 2002, Pengantar
Pariwisata , Bandung: Alfabeta. Nugroho,  Rian,  2011, Public  Policy, PT Alex Media Komputindo, JakartaHanke, J. E., A. G. Reitsch, and
D.  W.  Wichern.  2001. Business
Forecasting. Seventh Edition . Prentice- Hall,  Inc.  New  Jersey:  Upper  Saddle River.
Pendit,  Nyoman.s.  2006, Ilmu  Pariwisata Sebuah  Pengantar  Perdana ,  Jakarta  : PT. Pradnya Paratama.
Pitana,  I  Gde.  2005, Sosiologi  pariwisata , Denpasar: Penerbit Andi.
Tangkilisan,Nogi  Hessel.  2005. Manajemen Publik, Jakarta : PT.Gramedia Yoeti,  Oka.  A.  2008. Perencanaan  dan Pengembangan  Pariwisata ,  Jakarta: Pradnya Paramita.