## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Persekongkolan Tender (analisis PuTusan MahkaMah agung noMor 405 k/PdT.sus-kPPu/2020)
Tender Collusion (AnAlysis of supreme CourT deCision number 405 K/pdT.sus-Kppu/2020)

## Maulana kahfi
Magister kenotariatan universitas Mataram email : Maulanakhf@gmail.com

## kurniawan
Universitas Mataram Email : kurniawan@unram.ac.id

## lalu Wira Pria surhartana
Universitas Mataram Email : wpsuhartana@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalasis Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Inodenisa dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender. Metode Penelitian yang Digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang Digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Analistis. Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Indonesia adalah mulai dari UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2023, Perpres No. 12 Tahun 2021, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perpres  No. 80 Tahun 2008. Adapun Pertimbangan hakim sudah tepat menurut UU, karena tetap dikatakan bersalah dan diperkuat oleh PN dan MA walau sanksinya dikurangi. Akibat hukum dari persekongkolan tender adalah PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tungal dilarang mengikuti tender selama 1 tahun dan untuk PT. Agung Perdana Bulukumba membayar denda Rp.1.000.000.000,-. Persekongkolan tender sangat merugikan peserta tender dan negara. Sanksi yang dapat dijatuhkan sanksi administratif.
kata kunci: Persekongkolan, Tender, Barang, Jasa.

## abstract
The purpose of this research is to understand and analyze the regulation of tender collusion in positive law in indonesia and the considerations of judges in deciding cases of tender collusion. The research method used is normative legal research. The approaches used are the legislative approach, conceptual approach, case approach, and analytical approach. The regulation of tender collusion in positive law in indonesia starts with law no. 5 of 1999, law no. 6 of 2023, presidential regulation no. 12 of 2021, presidential regulation no. 16 of 2018, and presidential regulation no. 80 of 2008. The judge’s considerations are in accordance with the law, as the defendants are still found guilty and their sentences are upheld by the district Court and the supreme Court, although the sanctions have been reduced. The legal consequences of tender collusion are that pT. nurul ilham pratama and pT. yunita putri Tungal are prohibited from participating in tenders for one year, and pT. Agung perdana bulukumba must pay a fine of rp. 1,000,000,000. Tender collusion is highly detrimental to tender participants and the state. Administrative sanctions may be imposed.
Keywords: collusion, tender, goods, services.

## a. Pendahuluan
Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat unsur-unsur pelaksana proses pengadaan barang/jasa diantaranya: 1 Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK, Pejabat pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Sedangakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa terbagi menjadi  4 (empat) metode pemilihan yaitu: 2
« pemilihan penyedia barang dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana , penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau Kontes. pemi- lihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau pengadaan langsung. pemi- lihan penyedia jasa lainnya dilakukan dengan, pelelangan umum, pelelangan seder- hana, penunjukan langsung, pengadaan langsung atau sayembara. Kontes/sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan penyediabarang/jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri » .
Dalam Pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi penyimpangan, hal itu disebabkan oleh besarnya nilai yang terdapat dalam suatu tender atau pengadaan barang dan jasa disebabkan sumber dana tender tersebut berasal dari APBN dan APBD, sehingga hal tersebut mengakibatkan para pelaku usaha melakukan berbagai cara agar supaya dapat memenangkan tender tersebut.
Secara umum pengertian persekongkolan dalam tender adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak atau peserta tender untuk memenangkan pesaing dalam suatu bentuk penawaran yang terendah. Kesepakatan yang dikerjakan oleh satu atau beberapa peserta yang menyepakati salah satu peserta untuk menjadi pemenang dalam tender dengan cara melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga perusahan yang telah dimanipulasi. Bentuk kesepakatan semacam ini berlawanan dengan proses tender yang kompetitif dalam persaingan usaha, karena penawaran pada umumnya dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi peserta tender yang lain dan menjamin terciptanya harga yang paling terendah dan paling efisien.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur persekongkolan tender pada Pasal 22. Penjelasan Pasal 22 tersebut adalah Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest , walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. 3 Istilah persekongkolan di semua kegiatan masyarakat hampir selalu
1 Lintje Anna Marpaung, Et. All, Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Juni 2021, hlm. 3.
2 Agus kuncoro, menang tender pengadaan barang dan jasa, Wahyu Media, jakarta, 2011, hlm. 36.
3 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Cet. 2., PT. Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 73.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 632~645
berkonotasi negatif. 4 Dalam hal persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa memiliki mekanisme dalam melakukan persekongkolan tender, sehingga hal tersebut dapat menyusahkan KPPU. Berbagai tindakan dilakukan para pelaku usaha untuk dapat memenangkan suatu tender, mulai dari bertukar informasi dengan sesama pelaku usaha yang ikut serta dalam proyek pelelangan atau bekerja sama dengan panitia tender agar supaya dapat mendapatkan proyek yang diikuti oleh pelaku usaha tersebut.
Pada tahun 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal. Para pihak diduga telah melakukan persekongkolan dimana persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan tender.
Panitia Tender mengumumkan pengumuman Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2017. Sejak mengikuti keseluruhan proses yang ditetapkan oleh panitia tender kemudian panitia  mengumumkan pemenang PT. Agung Perdana Bulukumba.
Hubungan para peserta tender tersebut yang menarik yaitu PT. Agung Perdana Bulukumba di dalam menyusun dokumen penawaran meminta bantuan saudara Supriadi dimana saudara Supriadi pernah menjadi wakil Direktur PT Agung Perdana Bulukumba pada tahun 2011 dan keluar dari PT Agung Perdana Bulukumba pada tahun 2015. Direktur PT Yunita Putri Tunggal yaitu saudari Henny adalah istri dari saudara Supriadi dan begitu sebaliknya saudara Supriadi adalah suami dari saudari Henny selaku Ditektur  PT. Yunita Putri Tunggal.
Namun ada beberapa fakta yang ditemukan antara para peserta yang mengikuti tender oleh PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tunggal. Fakta tersebut adalah terdapat kesamaan harga dasar satuan bahan, harga dasar satuan upah dan harga sewa alat perjam. Terdapat kesamaan format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran yang terdapat di dalam dokumen penawaran. Terdapat kesamaan isi dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K yang terdapat di dalam dokumen penawaran. Terdapat kesamaan isi dan kesalahan penulisan di dalam dokumen tentang struktur organisasi. Terdapat kesamaan author pada file metadata yang berbentuk pdf pada dokumen penawaran.
Setelah melakukan segala kegiatan pemeriksaan pada proses peradilan maka KPPU mengeluarkan putusan nomor 16/KPPU-I-2018 dimana pada putusan tersebut menyatakan bahwa para pihak telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 dimana KPPU menghukum para pihak yaitu PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tunggal tidak boleh mengikuti tender selama 1 tahun dan kepada PT. Agung Perdana Bulukumba (terlapor I) harus membayar denda sebesar Rp.4.066.900.000,- (empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
Enni Paliling bertindak untuk dan atas nama PT. Agung Perdana Bulukumba (terlapor I) mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri bulukumba. Namun hasil pertimbangan majelis Pengadilan Negeri Bulukumba adalah menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan, menguatkan putusan KPPU
4 Asmah, Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional Kajian Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015, Jurnal Yudisial, USM, Vol.12 No.2 Agustus 2019, hlm. 200.
nomor 16/KPPU-I/2018 dan menghukum PT. Agung Perdana Bulukumba (terlapor I) membayar denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
Pada tahap ini salah satu pihak masih tidak puas dengan hasil putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha diwakili oleh Kurnia Toha selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengajukan keberatan kasasi kepada Mahkamah Agung, KPPU dengan permohonannya yaitu ingin memohon untuk menghukum PT. Agung Perdana Bulukumba (terlapor I) untuk membayar denda sebesar Rp.4.066.900.000,- (empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai seperti hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis KPPU. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat berbeda, dimana permohonannya tersebut tidak dikabulkan.
Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Indonesia dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menemukan jawaban Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Indonesia dan Untuk menganalisis dan menemukan jawaban Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.

## B. MeTode
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ( legal research ) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal juga disebut penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 5
Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai isu yang akan diteliti adalah 1. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti 6 , dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persekongkolan tender. 2. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 7 Pemahaman akan pandangan-pandagan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 8 3. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Indonesia dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender. 4. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
5 Muhaimin, metode penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45-46.
6 ibid , hlm. 56.
7 ibid , hlm. 57.
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2016,hlm. 167.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 634~645
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah reasoning , yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. 9 Dalam hal ini penulis akan meneliti putusan pengadilan yang berkaitan dengan persekongkolan tender yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan- putusan hukum. sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. 10 Dalam hal ini penulis akan mengakaji istilah-istilah hukum, asas-asas hukum, atau kaidah hukum yang berkaitan dengan Bagaimana Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Indonesia dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender.

## C. analisis dan PeMBahasan

## 1. Pengaturan Persekongkolan Tender  dalam hukum Positif di indonesia

## a. Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perpres nomor 12 Tahun 2021
Pengadaan barang/jasa memiliki 5 (lima) metode dalam pelaksanaannya. Antara lain e-purchasing atau Pembelian secara Elektronik adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu, misalnya terdapat konferensi mendadak, hanya 1 (satu) pelaku usaha yang mampu, barang/ jasa bersifat rahasia, dll. Tender cepat adalah metode pemilihan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan juga Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia serta dimungkinkan untuk menyebutkan merk pada produknya. Tender, metode ini digunakan apabila salah satu dari keempat metode penyedia diatas tidak dapat digunakan.
b. Persaingan usaha Tidak sehat Menurut undang-undang nomor 5 Tahun 1999
Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha
Terdapat larangan untuk melakukan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, mengenai perjanjian yang dilarang ada 11 macam perjanjian-perjanjian yang dilarang, di antaranya Oligopoli (Pasal 4), Penetapan Harga ( price fixing ) (Pasal 5), Diskriminasi Harga dan Diskon (Pasal 6), Pembagian Wilayah (Pasal 9), Pemboikotan (Pasal 10), Kartel (Pasal 11), Trust (Pasal 12), Oligopsoni
9 Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum , Edisi Pertama, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93. 10 Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian Hukum normatif , Bayu Media Piblishing, Malang, 2008, hlm. 256-257.
(Pasal 13), Integrasi Vertikal (Pasal 14), Perjanjian Tertutup (Pasal 15) dan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16).
Selain perjanjian, undang-undang nomor 5 tahun 1999 juga mengatur kegiatan yang dilarang guna mencegah terjadinya kegiatan tidak sehat dalam persaingan usaha yang berdampak pada ruginya persaingan pasar. Kegiatan yang dilarang di antaranya adalah sebagai berikut Monopoli (Pasal 17), Monopsoni (Pasal 18), Penguasaan Pasar (Pasal 19-21) dan Persekongkolan (Pasal 22-24); yaitu kegiatan yang dilakukan pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang dan persekongkolan untuk menghambat perdagangan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## c.  Persekongkolan Menurut undang-undang nomor 5 Tahun 1999
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat persekongkolan mempunyai beberapa jenis, antara lain Pasal 22, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 24, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
Persekongkolan tender mempunyai berbagai mancam bentuk, berikut 3 bentuk persekongkolan tender yakni Bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antar pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. 11 Bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, maksudnya adalah kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga penawar dapat memenangkan penawaran tersebut. Bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan bisa melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.

## d. komisi Pengawas Persaingan usaha (kPPu)

## 1) Tentang kPPu
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undag nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab
11   Mustafa Kamal Rokan, Hukum persaingan usaha: Teori dan prakteknya di indonesia, RajaGrafindo Persa- da, Jakarta, 2010, hlm. 188.

## 636~645
kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, diangkat oleh Presiden Indonesia dan berdasarkan hasil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha, antara lain Profesional, Independen, Kredibel, Transparan dan Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. 12

## 2) Tugas dan Wewenang kPPu
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:
a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
b)  Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
c)  Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
e)  Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:
a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.
d) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
e) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
f) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
h)  Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang- undang ini.
i)  Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
k) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
l) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

## e.  Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Melalui undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, sebuah badan yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan. KPPU memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan hukum dalam konteks persaingan usaha. Struktur organisasi KPPU kemudian diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008. Yang membedakan KPPU dari lembaga penegak hukum lainnya adalah bahwa KPPU memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam berbagai aspek, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan bahkan peradilan di dalam ranah persaingan usaha. Artinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan yang sangat luar biasa dalam melakukan penegakan terhadap hukum monopoli dan persaingan usaha. 13
Tujuan dari pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, di mana terdapat persaingan usaha yang sehat. Ini memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Selain itu, KPPU juga bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas bisnis. KPPU berperan sebagai badan khusus dengan dua tugas utama. Pertama, menciptakan keteraturan dalam lingkungan persaingan usaha; dan kedua, memelihara iklim persaingan usaha yang mendukung.

## 1) Penyelesaian Perkara Persekongkoan Tender Melalui komisi Pengawas Persain- gan usaha
Dalam konteks penegakan hukum dalam persaingan usaha, prosedur penanganan sengketa terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat memungkinkan sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelum dibawa ke Pengadilan.
13 Binoto Nadapdap, Hukum Acara persaingan usaha pasca putusan mahkamah Konstitusi , Penerbit Kencana, Jakarta, 2020. hlm. 45.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 638~645
Laporan ini harus disampaikan secara tertulis kepada KPPU dan harus mencakup keterangan yang jelas mengenai pelanggaran yang terjadi, serta identitas pelapor. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 38 ayat 1. 14 Dalam penanganan sengketa yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka di dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diatur mengenai hak dan kewajiban terlapor, kewajiban saksi ahli dan kewajiban Pemerintah, yaitu 15 Pelapor diwajibkan hadir secara pribadi dalam setiap panggilan pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan. Mereka harus memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran selama tahap ini dan menyerahkan surat serta dokumen yang relevan kepada Investigator.
Adapun mengenai Terlapor dalam proses pemeriksaan, ia diharuskan untuk hadir sendiri pada setiap panggilan; memberikan klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran; menyerahkan dokumen yang dimilikinya kepada Majelis Komisi; memberitahukan perubahan alamat kepada Komisi; menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

## 2) Penyelesaian Perkara Persekongkoan Tender Melalui Pengadilan negeri Ber- dasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Mo- nopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan menghasilkan putusan yang mencerminkan penilaian dari Majelis Komisi mengenai apakah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran dalam persaingan usaha, serta penerapan sanksi dalam bentuk tindakan administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pelaku usaha tersebut bisa mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi, sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Upaya hukum ini akan diajukan ke PN di wilayah tempat usaha pelaku berada, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk memeriksa keberatan tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah keberatan diterima, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengadilan Negeri setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Pengadilan tersebut harus mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 30 hari setelah dimulainya pemeriksaan keberatan, sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Upaya hukum ini menjadi pengenalan baru di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan panduan terperinci mengenai langkah-langkah prosedur untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Ketentuan yang ada dalam undang-undang ini hanya mencakup aspek-aspek terbatas, seperti kewajiban Pengadilan Negeri untuk memeriksa keberatan dari pelaku usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak keberatan diterima dan Pengadilan Negeri harus mengeluarkan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya proses pemeriksaan terhadap keberatan tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang masih merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri, mereka berhak
14 Gustini Widijaningsih, et. All . penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha Tidak sehat pasca berlakunya undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Unizar Law Review, Vol.5 Juni 2022, hlm. 28.
15 loc. Cit .
mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Mahkamah Agung diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima. Prosedur pengajuan upaya hukum keberatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. 16
Permohonan upaya keberatan harus diajukan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari, yang dihitung mulai dari tanggal pembacaan putusan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jika Terlapor hadir pada saat itu. Jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, batas waktu dimulai sejak tanggal pemberitahuan resmi mengenai putusan KPPU. Prosedur pengajuan keberatan dilakukan melalui mekanisme kepaniteraan di Pengadilan Negeri yang relevan, sesuai dengan aturan pendaftaran perkara perdata. Selain itu, salinan dari keberatan tersebut juga harus diserahkan kepada KPPU. Keberatan juga dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (Perma No. 3 Tahun 2019, Pasal 4). 17
Apabila lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU yang sama, namun mereka memiliki tempat kedudukan hukum yang berbeda, KPPU berhak untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung. Dalam permohonan tersebut, KPPU dapat mengusulkan salah satu Pengadilan Negeri yang akan menangani keberatan tersebut. Permohonan ini akan disertai dengan usulan mengenai Pengadilan Negeri yang dianggap tepat untuk memeriksa keberatan tersebut. KPPU juga diwajibkan untuk mengirimkan salinan permohonan ini kepada semua Ketua Pengadilan Negeri yang menerima keberatan tersebut. Pengadilan Negeri yang menerima salinan permohonan tersebut harus menghentikan proses pemeriksaan keberatan dan menunggu keputusan penunjukan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung setelah menerima permohonan tersebut, Mahkamah Agung akan melakukan penunjukan Pengadilan Negeri yang akan menangani pemeriksaan keberatan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari. Penunjukan dilakukan kemudian Pengadilan Negeri yang tidak terpilih untuk menangani keberatan tersebut harus mengambil langkah selanjutnya. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan penunjukan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak terpilih harus mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk. Berkas perkara ini akan disertai dengan biaya perkara yang belum digunakan.
Pemohon keberatan diwajibkan untuk menyerahkan surat kuasa permohonan keberatan dan salinan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika tindakan ini tidak dilakukan, Panitera akan mengembalikan berkas keberatan kepada Pemohon Keberatan.
Ketua Pengadilan Negeri akan segera dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari menunjuk Majelis Hakim yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum persaingan usaha setelah menerima keberatan. Dalam situasi di mana terjadi penggabungan keberatan, Ketua Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari, menunjuk Majelis Hakim untuk mengawasi proses penggabungan perkara. Proses ini dimulai setelah semua berkas perkara yang digabungkan telah diterima
16 Gustini Widijaningsih, et. All , penyelesaian sengketa praktik monopoli dan persaingan usaha Tidak sehat pasca berlakunya undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Unizar Law Review, Vol.5 Juni 2022, hlm. 33.

## 640~645
dan dianggap lengkap. Paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah itu, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan keberatan akan memulai proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini akan dilakukan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya proses pemeriksaan keberatan. Jika ada pihak yang merasa keberatan terhadap putusan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memberikan salinan putusan dan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara keberatan pada hari pertama sidang.
3) Penyelesaian Perkara Persekongkoan Tender Melalui Pengadilan niaga Ber- dasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja
Dalam konteks praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, terdapat perubahan dalam beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perubahan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut secara khusus tercantum dalam Bab VI yang membahas Kemudahan Berusaha, terutama di Bagian Kesebelas yang mengulas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni pada Pasal 118.
Secara garis besar, terdapat perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut melibatkan beberapa aspek yaitu, Perubahan Upaya Keberatan, Salah satu perubahan penting adalah perpindahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanganan kasus persaingan usaha lebih mendalam dan relevan dengan pengalaman Pengadilan Niaga dalam urusan komersial dan bisnis. Penghapusan Batas Waktu Penanganan Upaya Keberatan, Undang-Undang baru menghapus batas waktu yang sebelumnya ditentukan untuk penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Ini mungkin dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani dengan seksama tanpa tekanan waktu yang ketat. Penghapusan Batasan Denda Maksimal, Dalam Undang-Undang baru, batasan denda maksimal dihapus. Ini bisa mencerminkan intensi untuk memberikan fleksibilitas kepada pengadilan dalam menentukan denda yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya pada pasar. Penghapusan Ancaman Pidana, Ancaman pidana untuk pelanggaran perjanjian, perbuatan, atau penyalahgunaan posisi dominan juga dihapus. Ini bisa mencerminkan pendekatan yang lebih berfokus pada sanksi perdata dan administratif, daripada sanksi pidana. Perubahan khusus dalam upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan. Pengadilan Niaga umumnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aspek bisnis dan komersial, yang bisa mendukung penanganan kasus persaingan usaha dengan lebih baik. Proses persidangan yang lebih komprehensif dan pemahaman yang lebih mendalam diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian dalam kasus-kasus persaingan usaha. Seluruh rangkaian perubahan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan dan kompetitif, sambil memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi semua pihak yang terlibat dalam persaingan usaha. Pengadilan
niaga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 18 Pengadilan niaga merupakan jenis pengadilan khusus yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan kasus- kasus yang berkaitan dengan dunia bisnis yang diadili di dalam sistem peradilan umum. Salah satu kewenangannya adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan terkait kasus kepailitan. Pengadilan niaga beroperasi di bawah naungan Pengadilan Negeri. Saat ini, Indonesia memiliki total lima Pengadilan Niaga, yakni Pengadilan Niaga di Medan, Semarang, Surabaya, Makassar dan Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo . Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan keempat pengadilan niaga lainnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (SK Presiden RI) Nomor 97 Tahun 1999. 19
2. Pertimbangan hakim dalam Perkara Persekongkolan Tender Putusan Mahka- mah agung nomor 405 k/PdT.sus-kPPu/2020
a. analisis Putusan hakim dalam kasus Persekongkolan Tender

## 1) Kasus Posisi
Prosedur Tender , seperti halnya dalam tender pada umumnya yaitu panitia tender membuka pendaftaran dan peserta tender mengikuti langkah-langkahnya, mulai dari pengajuan dokumen hingga proses evaluasi, hingga akhirnya menentukan pemenang.
Fakta-fakta yang ditemukan dalam proses tender , PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Nurul Ilham Pratama, dan PT. Yunita Putri Tunggal adalah adanya kesamaan dalam harga dasar dan format penulisan dalam dokumen penawaran. Selama masa sanggahan, tidak ada peserta tender yang melakukan sanggahan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa laporan dugaan persekongkolan dalam tender dilaporkan oleh panitia tender. Mereka melaporkan PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT. Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III).
Pada tahap pengadilan , awalnya sengketa ini diajukan ke majelis hakim KPPU.
Namun, pihak tergugat, yaitu PT. Agung Perdana Bulukumba, tidak puas dengan putusan majelis KPPU, sehingga mereka mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba. Setelah majelis hakim pengadilan negeri Bulukumba mengeluarkan putusan, pihak KPPU juga tidak puas dengan hasilnya, sehingga mereka mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
2) Pertimbangan Majelis Hakim KPPU
Fakta-fakta yang muncul selama persidangan terkait kesamaan harga adalah bahwa pihak terlapor menyatakan bahwa alasan untuk kesamaan harga adalah adanya Surat Keputusan (SK) dari Bupati terkait dengan harga satuan bahan dan harga satuan upah. Namun, menurut keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan, harga dasar satuan bahan dan harga dasar satuan upah yang dimiliki oleh pelaku usaha berbeda dengan apa yang tercantum dalam SK Bupati.
Fakta kedua berkaitan dengan kesamaan format penulisan. Terungkap bahwa Herman Pare, yang merupakan staf dari PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), dibantu oleh Supriadi, suami dari Direktur PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III), dalam menyusun Dokumen Penawaran milik PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor
18 Gustini Widijaningsih, et. All , op. Cit hlm. 39. 19 loc. Cit.

## 642~645
I) dalam tender tersebut. Supriadi pernah menjabat sebagai Wakil Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) pada tahun 2011 dan keluar dari perusahaan tersebut pada tahun 2015. Selanjutnya, dokumen Penawaran PT. Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dalam tender tersebut juga disusun oleh Supriadi. Selain itu, Supriadi secara faktual mengelola operasional PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dan menyusun Dokumen Penawaran PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) untuk tender tersebut.
Menurut keterangan Herman Pare sebagai staf PT Agung Perdana Bulukumba, PT. Nurul Ilham Pratama (Terlapor II) dan PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dianggap sebagai pendamping PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dalam rangka melengkapi persyaratan Tender, yang memerlukan setidaknya tiga penawar, dan mereka akan mendapatkan imbalan dalam bentuk subkontrak. Keterangan lain dari Supriadi mengakui bahwa PT Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) dengan sengaja tidak melengkapi persyaratan dalam tender tersebut agar dianggap gugur, karena memang hanya berperan sebagai pendamping PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I).
Selanjutnya, berdasarkan keterangan seorang ahli teknologi informasi, terungkap bahwa ada kesamaan dalam authorship (penulis) dalam Dokumen Penawaran dalam file pdf milik terlapor. Ini menunjukkan bahwa Dokumen Penawaran dari ketiga perusahaan tersebut dibuat dengan menggunakan perangkat komputer yang sama, yaitu oleh Supriadi, yang merupakan pegawai lepas dan suami dari Direktur Terlapor III. Lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan oleh ahli teknologi informasi, ditemukan bahwa ada kesamaan alamat ip antara PT Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I) dan PT Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), hal ini terjadi karena keduanya menggunakan jaringan (modem) yang sama dan perangkat komputer yang sama, yang dilakukan oleh Supriadi.
KPPU memberikan sanksi kepada Terlapor I, PT Agung Perdana Bulukumba, dengan denda sebesar Rp 4.066.900.000,00 dan juga melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender selama 1 tahun.
unsur-unsur Pasal 22 Pelaku usaha , PT. Agung Perdana Bulukumba merupakan entitas hukum yang sah dan telah memenuhi syarat sebagai pelaku usaha.
Bersekongkol , Jadi, dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran yang melibatkan persekongkolan horizontal antara pelaku usaha, unsur yang diperlukan telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang ada.
Pelaku usaha lain , PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tunggal sesuai dengan definisi sebagai pelaku usaha lainnya, sehingga unsur yang diperlukan telah terpenuhi.
Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender , Dokumen penawaran dan harga penawaran dari PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tunggal sengaja disusun sedemikian rupa agar mereka kalah dalam proses tender.
Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat , Kerjasama yang terjadi antara pelaku usaha dalam menyusun dokumen penawaran merupakan tindakan yang tidak jujur, dan partisipasi pelaku usaha lain sebagai pendamping yang menciptakan persaingan semu menghambat persaingan usaha. Oleh karena itu, unsur yang diperlukan telah terpenuhi.
3) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Dalam sidang Pengadilan Negeri Bulukumba ini, tidak ada bukti baru yang diajukan, sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba hanya melakukan peninjauan ulang terhadap
fakta-fakta dalam proses pengadilan sebelumnya. Setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti Putusan Termohon dan menghubungkannya dengan bukti-bukti dalam lampiran dokumen perkara dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), majelis hakim setuju dengan pertimbangan Keberatan Termohon di atas, dan pemohon terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999.
Dalam kasus ini, Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) dan Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) tidak mengajukan keberatan selama sidang di Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga memperkuat dugaan Majelis Hakim terhadap keputusan Majelis Komisi dalam perkara tersebut.
Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa sanksi yang dikenakan oleh Termohon kepada Pemohon Keberatan dalam kasus terkait terlalu berat. Hal ini karena sanksi tersebut seharusnya bertujuan untuk mendidik pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, sanksi denda diturunkan menjadi sebesar 1,2 miliar.
4) Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung  Pada Putusan 405 K/Pdt.Sus- KPPU/2020
Seperti yang terjadi dalam sidang Pengadilan Negeri Bulukumba, dalam tingkat kasasi ini, Pemohon tidak mengajukan bukti baru, sehingga Majelis Hakim hanya melakukan peninjauan ulang terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba perlu diperbaiki terkait besaran denda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan keadilan dalam menjatuhkan putusan, selain mengacu pada pedoman yang ada dalam undang-undang, juga perlu mempertimbangkan kondisi perusahaan Terlapor. Tujuannya adalah untuk menghindari agar pengenaan denda tidak mengakibatkan kebangkrutan Pelaku Usaha, karena sanksi tersebut seharusnya bertujuan untuk membina Pelaku Usaha agar tidak melakukan pelanggaran yang dilarang oleh undang- undang. Jika sanksi denda yang dijatuhkan terlalu besar, maka kemungkinan besar akan terjadi masalah likuiditas keuangan yang lebih serius bagi Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan), seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lainnya. Oleh karena itu, pengenaan sanksi denda diturunkan menjadi 1 miliar rupiah.

## b. akibat hukum yang ditimbulkan dari Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh Pelaku usaha sehingga Mengakibatkan Persaingan usaha Tidak sehat
1) Akibat Hukum
Akibat hukum dari tindakan persekongkolan dalam tender ini adalah bahwa PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tunggal dilarang mengikuti kegiatan tender selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia yang menggunakan dana dari APBN atau APBD. Namun, jika ada tender yang diadakan oleh perusahaan yang tidak menggunakan dana dari APBN atau APBD, maka para pelaku usaha masih diizinkan untuk mengikuti tender tersebut.
Perbuatan curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bersekongkol mengakibatkan ketidakmampuan pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat dalam memenangkan tender. Dampak dari tindakan persekongkolan ini jelas telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender, karena melibatkan tindakan yang tidak jujur dan melanggar hukum, yang berujung pada persaingan yang tidak fair
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 644~645
atau bahkan menciptakan persaingan yang palsu yang berdampak pada ketidakadilan dalam tender tersebut.
Oleh karena itu, selama periode 1 tahun, dengan larangan mengikuti tender, diharapkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam perbuatan curang agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini juga bertujuan untuk mencegah pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan curang dalam persekongkolan tender agar tidak melakukannya. PT. Agung Perdana Bulukumba harus membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai sanksi.
2) Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Persekongkolan Tender
Persekongkolan dalam tender tidak muncul tiba-tiba; biasanya ada faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan persekongkolan tender yang biasanya syarat dengan muatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), 20 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya persekongkolan dalam tender meliputi, antara lain: Inkonsistensi dalam penegakan hukum, Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Keterbatasan lingkungan yang menghambat upaya antikorupsi, Tingkat pendapatan yang rendah, Masalah kemiskinan, Keserakahan, Budaya dan karakter masyarakat dan Keuntungan yang lebih besar dari praktik korupsi.

## d. kesiMPulan
Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Indonesia adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, TLN No.33 Tahun 1999 dan TLN No.3817, Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN No.41 Tahun 2023 dan TLN No.6856, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN No.63 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN No.33 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Pertimbangan hakim dalam putusan KPPU Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 dianggap sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini karena putusan tersebut menyatakan pelaku usaha bersalah dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dan Mahkamah Agung, meskipun sanksinya telah dikurangi. Akibat hukum dari persekongkolan dalam tender yang diatur dalam putusan KPPU Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah bahwa PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tungal dilarang mengikuti tender selama 1 tahun, dan PT. Agung Perdana Bulukumba diwajibkan membayar sanksi denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Persekongkolan dalam tender sangat merugikan peserta tender dan juga merugikan negara. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah sanksi administratif.
20  Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Privat Law, 6(2), 213-219.

## daFTar PusTaka
Agus kuncoro,  2011, menang tender pengadaan barang dan jasa , Wahyu Media, Jakarta.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, pengantar metode penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta.
Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Privat Law, 6(2), 213-219.
Asmah, A. (2019). PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL. Jurnal Yudisial, 12(2),
197-214.
Binoto Nadapdap, 2020, Hukum Acara persaingan usaha pasca putusan mahkamah Konstitusi , Penerbit Kencana, Jakarta.
Widjianingsih, G., Kurniawan, K., & Sili, E. B. (2022). Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Unizar Law Review (ULR), 5(1).
Hermansyah, 2009, pokok-pokok Hukum persaingan usaha di indonesia , Cet. 2., PT. Kencana, Jakarta.
Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan metodologi penelitian Hukum normatif , Bayu Media Piblishing, Malang.
Lintje Anna Marpaung, et. All, 2021, Analisis proses pengadaan barang dan Jasa berdasarkan perpres no. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan Jasa, Juni.
Muhaimin, 2020, metode penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram.
Mustafa Kamal Rokan,  2010, Hukum persaingan usaha: Teori dan prakteknya di indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, penelitian Hukum , Edisi Pertama, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta.
Visi dan misi Kppu, Https://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/, diakses 20 Juli 2023.