SISTEM KOMUNIKASI POLITIK  LIBERTARIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PROGRAM INDONESIA LAWYER CLUB (ILC)  TVONE )
Hanafi
Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Desain Email: hanafi256@yahoo.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menemukan,  mengetahui  berbagai  data  dan  informasi mengenai  atraksi  komunikasi  politik  di  Indonesia  (kasus  program  tayangan Indonesia  Laweyer Club  (ILC)  Tv-ONE .  Sehingga  dengannya  ditemukan  dan  diperoleh  gambaran  mengenai  praktek system  libertarian  dalam  implementasi  komunikasi  politik  media  massa  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  berdasarkan observasi  dan  studi  literature.    Adapun  hasil  yang  dapat  dijelaskan  bahwa  program  yang  diasuh jurnalis  senior  Karni  Ilyas  ini  begitu  bebas  dan  leluasa  menampilkan  berbagai  tema  diskusi,  baik menyangkut  persoalan  hukum,  idelogi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  militer,  dan  sebagainya. Acara ini  dikemas  secara  lugas,  transparan,  bahkan  blak-blakan  menyangkut  masalah  kenegaraan di berbagai bidang di atas. TV One sendiri sebagai salah satu media swasta nasional di Indonesia, muncul  berbarengan  dengan euphoria kebebasan  yang  luar  biasa.  Ditinjau  dari  berbagai  sisinya program  ILC  ini  menyiratkan  atraksi  komunikasi  politik    yang  memenuhi  ciri-ciri  sebagai  media libertarian.

## Kata kunci : sistem komunikasi politik, libertarian, media TV One

## Abstract
This  paper  aims  to  find,  find  out  various  data  and  information  about  the  attractions  of political  communication  in  Indonesia  (the  case  of  the  Indonesia  Laweyer  Club  (ILC)  Tv-ONE program. this is a type of qualitative research using descriptive methods based on observation and literature studies, the results that can be explained that the program cared for by senior journalist Karni  Ilyas  is  so  free  and  free  to  display  a  variety  of  discussion  themes,  both  concerning  legal issues,  ideology,  politics,  economics,  social  culture,  military,  etc.  This  program  is  packaged  in  a straightforward, transparent, and even blunt manner with regard to state affairs in various fields above TV One itself as one of the national private media in Indonesia, appeared together with the euphoria of extraordinary freedom. from various the rest of this ILC program implies the attraction of political communication that fulfills its characteristics as a libertarian media.
Keywords : political communication system, libertarian, TV One media

## 1. PENDAHULUAN
Komunikasi dan Sistem Politik di Indonesia  sebagai  bangsa  dan  negara  yang menjadi  bagian  dari  bangsa-bangsa  di  Asia, adalah  produk  yang  tak  bisa  terlepas  dari mayarakat  dan  lingkungan  sisoal  budaya  di sekitarnya.  Hal  ini  kemudian  akan  menjadi pembeda  identitas  sosiologis-psikologis  antara pola-pola komunikasi dan system social budaya yang  hidup  dan  berlangsung  di  wilayah  Asia atau Afrika dengan identitas yang ada di Eropa atau  di  wilayah  Amerika  misalnya.  Walaupun terdapat kesamaan dalam symbol-simbol budaya  kosmopolis  yang  diakibatkan  oleh kemajuan  teknologi  bidang  kominfo  yang menyamaratakan gaya dan penampilan pola dan system  komunikasi  yang  ada  dan    berlaku  di dunia pada umumnya..
Pasca Reformasi 1998 kehidupan kenegaraan di Indonesia di bidang social politik sesuai kerangka demokratis mengalami dinamika  keterbukaan  dan  kebebasan  yang sangat  dinamis.  Setelah  lebih  kurang  32  tahun berada  dalam  kungkungan  rezim  militer  yang otoritarian,  system  bernegara  termasuk  sistem komunikasi  terkait  system  politik  di  dalamnya, mendapatkan  angin  kebebasan  yang  bahkan seakan  tak  bisa  diikuti  dan  dibatasi  oleh rambu-rambu  regulasi  yang  ada.  Gejala-gejala ini mendorong menguatnya system  komunikasi dan  politik  yang  Libertarian,  dalam  arti didasarkan  pada  nilai-nilai  kebebasan  ( liberty ) secara mutlak. Realitas kebebasan yang terbuka luas ini, secara langsung mengundang merebaknya  gejala “free  fight  liberalism” dalam  system  politik  yang  pada  kenyataannya tengah  mencari  bentuk,  termasuk  dalam konteks  kebebasan  pers  dan  media  massa  di dalamnya.
Tulisan  ini  juga  bertolak  dari  realitas bahwa  pengetahuan  komunikasi  dalam  system politik  yang  dimiliki    khalayak  di  Indonesia, ditentukan oleh efek dari konsumsi dan  terpaan media  secara  luas  dan  bebas.  Efek  ini  dapat diperkuat  atau  dilemahkan  oleh  intensitas atraksi  dan  perilaku  khalayak  itu  sendiri  yang tidak lain berlangsung melalui proses komunikasi itu sendiri.
Pengamatan menunjukan  bahwa  pengetahuan  khalayak  di Indonesia  terkait  masalah  komunikasi  dan kepolitikan dapat diperkaya dan dipengaruhi  di antaranya  oleh  isi/konten  pemberitaan  media dan  juga  oleh  hasil  tindak  komunikasi  yang bervariasi.  Di  samping  itu  menjelaskan  juga bahwa  pengetahuan  dan  sikap  khalayak  tidak hanya  pasif  dan  secara  linier  dipengaruhi  oleh terpaan  media,  melainkan  juga  secara  aktif khalayak  secara  bebas  dan  terbuka  menambah pengetahuan  dan  pemahaman  politik  mereka lewat  intensitas  berbagai  komunikasi  (diskusi- diskusi  yang  beragam  temanya).  Tidak  jarang khalayak  melalui  komunikasi,  dapat  saling berbagi  pengetahuan  dan  berbagi  informasi tentang  konten  sebuah  pemberitaan  media. Sebuah konten atau informasi yang diberitakan media,  seringkali  di  re-evaluasi  oleh  khalayak dalam  berbagai  diskusi,  sehingga  kemudian dapat  dikukuhkan  atau  dibantah  keaslian maupun  urgensinya.  Disini  khalayak  bersikap aktif  dan  bebas  memberikan  penilaian,  bahkan sanggahan  terhadap  sebuah  informasi  atau berita yang disuguhkan media. Proses komunikasi  juga  mengakibatkan  pengetahuan dan wawasan khalayak menjadi bertambah kaya dan  luas,  yang  dibentuk  melalui  proses  dialog dan diskusi antar mereka.    Kecenderungan ini juga  menggambarkan  paradigma  dalam  kajian ilmu  dan  teori  komunikasi  yang  tidak  lagi murni berada pada tataran positivistic, melainkan  telah  bergeser  menuju  paradigma post  positivistic.  Sebagai  konsekuensinya berakibat  teori-teori  yang  mendukungnya  tidak relevan  lagi  seandainya  masih  mengasumsikan bahwa dalam sebuah proses komunikasi media, khalayak  adalah  pasif,  media  bersifat  dominan atau  pola  komunikasi  media  hanya  bersifat linier atau searah. Terkait konteks inilah kajian selanjutnya  akan  meyoroti  salah  satu  program media,  dalam  hal  ini  program  yang  disiarkan TV One yakni ILC.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sebagai  tinjauan  teoritis,  penelitian yang  tersaji  dalam  makalah  ini  menggunakan landasan  teoritis  dan  konsepsi  yang  terkait dengan  pembicaraan  seputar  system  politik libertarian di Indonesia, khususnya dalam kasus program  tayangan  Indonesia  Lawyer  Club (ILC)  TV  One  berikut  deskripsi  menyangkut fakta  maupun  fenomena  yang  muncul  di  acara tersebut.
ILC  TVOne  merupakan  acara  diskusi terbuka  yang  menghadirkan  nara  sumber  para pihak  dari  berbagai  kalangan  yang  ada  dalam sistem  politik  nasional,  baik  supra  maupun infrastruktur  politik.  Sesuai  kemasannya  yang transparan,  sering  kali  pemirsa  kita  disuguhi oleh  sengitnya  atraksi  komunikasi  bahkan perdebatan  sengit  penuh  kepentingan  masing- masing,  secara  emosional  ditunjukan  para  nara sumber.  Kode  dan  etika  jurnalistik  seolah  sulit direalisasikan,  apalagi  nilai-nilai  kearifan  local sangat  berat  untuk  ditegakan.  Saling  hujat, saling  tuduh,  memaki  dan  menghina  banyak mewarnai acara diskusi ini. Tak jarang data dan informasi  yang  diwacanakan  oleh  narasumber belum  teruji  secara  empiric,  berbagai  isu/kabar burung kadang langsung diusung atau barangkali informasi yang cenderung bernuansa fitnah  pun  seolah  diperjualbelikan.  Dalam konteks  sistem  libertarian  penampilan  ILC TVone  seperti  ini  barangkali  sah-sah  aja sebagai  wujud  nilai  kebebasan  pers  yang  tidak boleh  disetting  oleh  pihak  manapun,  termasuk penguasa.
Transparansi, keterbukaan, dan kebebasan  luas  dari  segi  tampilan  acara  ILC diTVOne, dapat disaksikan pada hamper setiap episode  tayangannya.  Salah  satu  episode  yang temanya  mengangkat dan mengupas aksi demo massa  212  lalu  beberapa  waktu  silam.  Tema yang  intinya  terkait  dugaan  penistaan  agama oleh  Ahok    ini  menghadirkan  beberapa  pihak, antara  lain  Panglima  TNI  GatotNurmantyo, Kapolri  Tito  Karnavian,  Perwakilan  MUI,  Aa Gym, Syafei Maarif, Cendekiawan Muslim dan mantan  Ketua  PP  Muhamdyah,  Perwakilan Ormas Islam dan banyak lagi lainnya. Para nara sumber ini secara terbuka dan bebas memberkan  perspektif  mereka  masing-masing.
Dalam  acara  ILC  ini,  dialog  dan  komunikasi yang  mereka  langsungkan  seolah  lepas  tanpa adanya  batasan,  kecuali  alokasi  waktu,  bahkan ketika beradu argumen dengan pihak pemerintah  sendiri  (TNI  dan  Polri).    Tanpa ewuh-pakewuh,  adab  sopan  santun  dan  budaya primordial  lainnya,  para  pihak  yang  berbicara seolah  memiliki  kebebasan  yang  sama  diantara mereka.  Tak  jarang  bahkan  berlangsung  tanpa etika,  misalnya  ketika  interupsi  pembicaraan satu pihak tertentu. Bahkan debat keras dengan pertengkaran sengit padahal dengan pihak yang notabene  adalah  pejabat  public/Negara  atau figure  yang  menjadi  tokoh  masyarakat.  Debat antara  Syafei  Maarif  dengan  salah  seorang Ketua  MUI,  juga  antara  Tito  Karnavian (Kapolri)  dengan  salah  satu  dai  yang  menjadi pengurus sebuah Ormas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  yang  diasuh  Jurnalis  senior Karni  Ilyas  ini  begitu  bebas  dan  leluasa menampilkan  berbagai  tema  diskusi,  baik menyangkut  persoalan  hukum,  idelogi,  politik, ekonomi, social budaya, militer, dan sebagainya.  Acara  ini  dikemas  secara  lugas, transparan,  bahkan  blak-blakan  menyangkut masalah kenegaraan di berbagai bidang di atas. TV One sendiri sebagai salah satu media swasta nasional  di  Indonesia,  muncul  berbarengan dengan  euphoria  kebebasan  yang  sangat  luar biasa yang dari berbagai sisinya identic dengan ciri-ciri  sebuah  media  libertarian.  Dari  sisi kepemilikan  media,  TV  One  sebagian  besar sahamnya  dimiliki  oleh  Aburizal  Bakri  dan kolega bisnisnya, kalangan pengusaha. Sementara di sisi konten media, isi/pemberitaan TVOne  sangat  menjunjung  asas  kebebasan sebagai  sebuah  lembaga  pers  yang  demokratis. Walaupun  pada  beberapa  tayangannya,  konten media televise ini tetap tunduk pada kepentingan  ekonomi-bisnis  maupun  politik- ideology tertentu, terutama pemiliknya. Sehingga  kemudian    netralitas  media  ini ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi.
ILC  TVOne  merupakan  acara  diskusi terbuka  yang  menghadirkan  nara  sumber  para pihak  dari  berbagai  kalangan  yang  ada  dalam sistem  politik  nasional,  baik  supra  maupun infrastruktur  politik.  Sesuai  kemasannya  yang transparan,  sering  kali  pemirsa  kita  disuguhi oleh  sengitnya  atraksi  komunikasi  bahkan perdebatan  sengit  penuh  kepentingan  masing- masing,  secara  emosional  ditunjukan  para  nara sumber.  Kode  dan  etika  jurnalistik  seolah  sulit direalisasikan,  apalagi  nilai-nilai  kearifan  local sangat  berat  untuk  ditegakan.  Saling  hujat, saling  tuduh,  memaki  dan  menghina  banyak mewarnai acara diskusi ini. Tak jarang data dan informasi  yang  diwacanakan  oleh  narasumber belum  teruji  secara  empiric,  berbagai  isu/kabar burung kadang langsung diusung atau barangkali informasi yang cenderung bernuansa fitnah  pun  seolah  diperjualbelikan.  Dalam konteks  sistem  libertarian  penampilan  ILC TVone  seperti  ini  barangkali  sah-sah  aja sebagai  wujud  nilai  kebebasan  pers  yang  tidak boleh  disetting  oleh  pihak  manapun,  termasuk penguasa. Akan tetapi dalam kerangka
menemukan dan membangun sebuah komunikasi  dalam  system  politik  budaya  khas timur di Indonesia, dibutuhkan juga kemampuan budaya dan kematangannya tersebut dalam mengadopsi dan mensinergiskannya  dengan  system  yang  bebas terbuka.  Kemampuan  adaptif  ini  menjaga  dan dapat  mencegah  terjadinya culture  lag atau culture shock , sehingga justeru diharapkan akan menguatkan  system  komunikasi  politik  yang tengah  dibangun.  Apalagi  jika  mengingat  fakta bahwa  mediamassa,  di  Indonesia,  baik  cetak maupun  elektronik  dalam  pengelolaannya belum  jelas  alias  abu-abu.  Pada  sisi  isi/konten misalnya,    media  mungkin  sangat  libertarian, akan  tetapi  begitu  masuk  di  sisi  lain  semisal kepimilikan justeru media sangat kapitalis yang cenderung  ideologis  serta  politis  atau  demi kepentingan  profit  semata,  dalam  tinjauan bisnis ekonomi.
Transparansi, keterbukaan, dan kebebasan  luas  dari  segi  tampilan  acara  ILC diTVOne,  dapat  disaksikan  pada  salah  satu temanya  yang  mengangkat  dan  mengupas  aksi demo  massa  212  lalu  beberapa  waktu  silam. Tema  yang  intinya  terkait  dugaan  penistaan agama  oleh  Ahok    ini  menghadirkan  beberapa pihak, antara lain Panglima TNI GatotNurmantyo,  Kapolri  Tito  Karnavian, Perwakilan  MUI,  Aa  Gym,  Syafei  Maarif, Cendekiawan  Muslim  dan  mantan  Ketua  PP Muhamdyah,  Perwakilan  Ormas  Islam  dan banyak  lagi  lainnya.  Para  nara  sumber  ini secara terbuka dan bebas memberkan perspektif mereka  masing-masing.  Dalam  acara  ILC  ini, dialog dan komunikasi yang mereka langsungkan seolah lepas tanpa adanya batasan, kecuali  alokasi  waktu,  bahkan  ketika  beradu argumen dengan pihak pemerintah sendiri (TNI dan  Polri).    Tanpa  ewuh-pakewuh,  adab  sopan santun  dan  budaya  primordial  lainnya,  para pihak yang berbicara seolah memiliki kebebasan  yang  sama  diantara  mereka.  Tak jarang bahkan berlangsung tanpa etika, misalnya  ketika  interupsi  pembicaraan  satu pihak  tertentu.  Bahkan  debat  keras  dengan pertengkaran sengit padahal dengan pihak yang notabene  adalah  pejabat  public/Negara  atau figure  yang  menjadi  tokoh  masyarakat.  Debat antara  Syafei  Maarif  dengan  salah  seorang Ketua  MUI,  juga  antara  Tito  Karnavian
(Kapolri)  dengan  salah  satu  dai  yang  menjadi pengurus sebuah Ormas.
ILC TVOne, bagaimanapun ditayangkan  di  ranah  public  yang  bisa  jadi diikuti  pemirsa  di  seluruh  nusantara.  Tentunya isi/konten acara media ini akan menjadi sumber dan  input  peningkatan  pengetahuan  dan wawasan  masyarakatnya.  Bagaimana  sebuah tema dengan analisis oleh para narasumber dari berbagai  perspektif  dan  kepentingan  sengaja dimunculkan di ranah public secara terbuka dan dikonsumsi secara terbuka pula oleh masyarakat  luas.  Opini  public  akan  terbentuk, baik    secara  sosio-kultural  maupun  kritis- akademis  yang  empiris.  Bagaimana  dengan citra pejabat dan charisma kelembagaan formal Negara.  Tentu  didalamnya  terkait  juga  wibawa penegakan aturan yuridis formal oleh kelembagaan  hukum  yang  ada.  Mungkin sebuah pertanyaan sederhana dapat dirumuskan disini  terkait,  apakah  cocok  system  libertarian diterapkan secara penuh dalam membangun dan mengukuhkan  komunikasi  dan  system  politik kenegaraan  di  Indonesia?  Bukankah  dengan pola  kebebasan  yang  mutlak  dan  diserahklan kepada  tiap-tiap  pihak  secara  luas  justeru melahirkan  persaingan  bebas  tanpa  batas. Bukankah  adanya  kesenjangan  social  dan ekonomi  justeru  diakibatkan  oleh  adanya liberalism  yang  kapitalistik  ini.  Dapatkah masyarakat  kita  yang  kental  dengan  ikatan budaya  secara  sinergis  mengadopsi  system libertarian yang utuh.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan  sistem  libertarian  dalam kaitan  komunikasi  dan  system  politik  pada umumnya  di  negara-negara  Asia  termasuk  di Indonesia  belum  bersifat  menyeluruh  akan tetapi  sifatnya  masih  parsial  pada  tuntutan kepentingan  tertentu.  Hal  ini  secara  langsung atau  tidak  diakibatkan  oleh  adanya  keterikatan dan  keterkaitan  actor  dan  media  komunikasi dengan budaya masing-masing bangsa. Misalnya  dalam  pengelolaan  media  massa semisal Televisi di Indonesia, model libertarian diterapkan  baru  pada  tataran  konten/isi  berita dan  aturan  dasar  pendirian  media  yang  begitu terbuka  lebar  bagi  setiap  warga  masyarakat. Sementara  pada  tataran  kepemilikan  dan keberpihakan,  media  masih  tunduk  dihadapan
kepentingan  politik-ideologi  atau  kepentingan bisnis ekonomi yang ada di belakngnya.
Dengan  demikian  dalam  praktek  nyata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia  sebagai  salah  satu  diantara  negara- negara  berkembang  di  Asia,    media  dengan dinamika  pasang  surut  yang  dialaminya  berada di  tahapan  perkembangan  sistem  yang  moderat (libertarian).  Sistem  mana  berada  di  antara sistem  yang  otoritarian  ( under-developed )  dan sistem  yang  social-libertarian  atau  social- centralist ( well-developed).

## 5. REFERENSI
Buku-buku: Budiardjo,  Miriam,  1986. Dasar-dasar  Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Bungin , Burhan,  2009 . Sosiologi  Komunikasi
(Teori, Paradigma, dan Diskursus. Teknologi Komunikasi di Masyarakat). Cet. Ke-4. Kencana Prenada, Jakarta.
Cangara,  Hafied,  2009. Komunikasi  Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Firmanzah,  2011. Mengelola  Partai  Politik, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Muhtadi,  Asep  Saeful,  2008. Komunikasi Politik  Indonesia, Remaja  Rosdakarya,
Bandung.  Nimmo,  Dan,  1978. Political Communication  and  Public  Opinion  in America, Goodyear  Publishing  Company, Santa Monica Cal. Mulyana,  Deddy.  (2005 ).  Ilmu  Komunikasi:
Suatu  Pengantar .  Bandung  :  Remaja Rosdakarya. ---------------------. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi  Dan  Ilmu  Sosial  Lainnya.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
---------------------  .  (2011). Komunikasi  Lintas Budaya . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyana,  Deddy  &  Rackhmat  Jalaludin.
(2010). Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi  Dengan  Orang  Berbeda
Budaya . Bandung: Remaja Rosdakarya.

## Sumber Perkuliahan;
Muhtadi,  Asep S. dan Azis Taufik Hirzi. 2017. Manajemen  &  Etika  Komunikasi  Politik. Seminar  Perkuliahan,      Semester  II,
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik , UNISBA, Bandung.
Santana,  Septiana.  2017.  Sistem  Komunikasi Politik,  Materi  Perkuliahan  Semester  III, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi,
Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung.
Taufik  Hirzi,      Azis,  2017.  Kampanye  dan
Pemasaran  Politik”,  Materi  Perkuliahan, semester III, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung.