Rhey Wiky Aulia, Alimatul Farida, M. Fahmul Iltiham }{ 221
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## ANALISIS PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan)
Rhey Wiky Aulia, Alimatul Farida, Muhammad Fahmul Iltiham
reywiky@gmail.com, farida@yudharta.ac.id, fahmul.esy@yudharta.ac.id Universitas Yudharta Pasuruan
Abstract: There are so many people in this global era who need a loan to buy consumptive goods or purchase productive goods that will  be  used  as  working  capital.  By  applying  for  financing  in BPRS,  Mojokerto  City,  Pandaan  Branch  Office,  the  community can  encourage  economic  improvement  and  social  welfare  of  the community  and  must  be  managed  properly  by  the  financial institution.
The  research  method  used  for  this  study  was  interviews  and literature  studies.  This  type  of  research  is  a  qualitative  method with a descriptive approach, the data sources used are primary and secondary  data.  Primary  data  is  obtained  directly  from  sources where  research  activities  take  place,  and  secondary  data  is  data obtained from books and other written documents.
The results showed that the mechanism for financing proposals in the  Murabahah  contract  must  go  through  several  stages,  namely checking customer file files by Customer Service, submitting files from  Customer  Service  to  Marketing,  BI  Checking,  marketing surveys  to  customers,  customer  analysis  by  marketing,  approval from  branch  heads,  submitted  files  to  the  admin  section  and Disbursement  of  funds.  For  Calculation  of  Financing  in  the Murabahah  Contract  in  BPRS  Kota  Mojokerto  Pandaan  Branch Office, operational in it uses sharia sale and purchase transactions where customers borrow a sum of money that might be used for investment,  working  capital  financing  and  consumer  financing, but  in  this  case  the  the  customer  when  using  a  murabahah contract,  namely  the  basic  price  along  with  a  predetermined margin by installments in accordance with the agreed time period.
Keywords: Murabahah ,  Financing,  BPRS,  Islamic  Financial Institutions
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
P-ISSN (Cetak)   : 2477-8338
http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia
E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi)
Volume 10, Nomor 2, Juni 2019
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  Islam  saat  ini  bukan  merupakan  hal  yang  asing lagi  di  dunia,  baik  Negara  Islam  maupun  Negara  non-Islam.  Di  Indonesia, lembaga  keuangan  Islam  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  cukup pesat.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  banyaknya  lembaga-lembaga keuangan  Islam  yang  berdiri  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  beberapa tahun  yang  lalu.  Terbukti  sejak  tahun  1991  sampai  dengan  2016,  telah banyak  berdiri  berbagai  lembaga  keuangan  Islam  salah  satunya  Bank Muamalat Indonesia yang merupakan Bank Islam pertama di Indonesia yang sampai  saat  ini  berbagai  bank  Islam  telah  muncul.  Selain  itu  juga  telah muncul lembaga keuangan Islam lainnya seperti Asuransi Islam, Pengadaian Islam,  dan  lembaga  keuangan  mikro  Islam.Lembaga  keuangan  mikro  Islam juga  mengalami  perkembangan  yang  sangat  berarti.  Lembaga  keuangan mikro  Islam  mempunyai  peran  sebagai  wadah  penyaluran  maupun permodalan  dana  bagi  masyarakat  kalangan  menengah  kebawah  sehingga mampu  menjadi  salah  satu  unsur  dalam  perkembangan  perekonomian  di Indonesia 1 .
Berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  bank  syariah,  maka  pengawasan bank  merupakan  salah  satu  pokok  bank  sentral atau lembaga  yang  dibentuk secara  khusus  untuk  mengawasi  perbankan.Dalam  menjalankan  tugasnya otoritas pengawasan perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa  kini  dan  akurat  dari  bank-bank  yang  diawasinya  dalam  rangka mewujudkan  sistem  perbankan  yang  sehat.  Selain  memiliki  data  yang  kini dan  akurat,  pengawasan  perbankan  syariah  juga  memerlukan  pengaturan dalam  bentuk  standar-standar  pengukuran  kinerja  atau  tingkat  kesehatan perbankan,  seperti  standar  CAMEL  atau  prinsip  kehati-hatian,  antara  lain Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum (KPMM  atau  CAR),  Posisi  Devisa Neto (PDN),  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (BMPK),  atau  Nisbah Pembiayaan  Terhadap  Simpanan  (NPTS).  Dengan  dikenalnya  sistem perbankan  syariah,  maka  perlu  kita  kaji  apakah  penerapan  standar  CAMEL
( Capital, Assets, Management, Earning , dan Liquidity ) dan ketentuan kehati-
1 Ernanda  Kusuma  Dewi  dan  Ayu  Lestari, Peran  Pembiayaan  Mudharabah  Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), Jurnal Law and Justice , Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, h. 113 – 114.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
hatian  ( prudential  banking )  tersebut  dapat  diterapkan  pula  kepada  sistem perbankan syariah 2 .
Kelemahan  dari  likuiditas  merupakan  indikator  terhadap  adanya ancaman  bagi  bank  yang  paling  cepat  dapat  diketahui.Bila  kekurangan likuiditas  tersebut  disebabkan  oleh  kesenjangan  pendanaan  jangka  pendek dan  sementara,  tidak  terlalu  berbahaya,  sebab  dapat  diimbangi  dengan pinjaman  di  pasar  uang  atau  bank  sentral.Namun,  jika  kesulitan  tersebut bersumber  dari  faktor  yang  fundamental,  seperti  rendahnya  kualitas  asset, rendahnya  sumber  pendapatan,  atau  berakar  pada insolvensi ,  persoalannya menjadi sangat serius 3 .
Di Indonesia pada era sekarang banyak lembaga keuangan  bank yang juga  beroperasi  demi  mewujudkan  perekonomian  berbasis  syariah  agar masyarakat tidak terjerumus kedalam dosa Riba. Salah satu diantara lembaga keuangan  bank  yang  berkembang  saat  ini  adalah  BPRS.Menurut  Undang Undang  No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 4 Bank  Perkreditan Rakyat adalah lembaga  keuangan  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya  secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 4 .
Beberapa  produk  yang  dimiliki  PT  BPRS  Kota  Mojokerto  Kantor  Cabang Pandaan  meliputi,  Produk  Tabungan  antara  lain:  Tabungan  Si  Barkah  iB, Tabungan  Al Madinah iB,  Tabungan Qurban iB,  Tabungan  Amanah  iB, Tabungan Simpel iB, Si Edu iB, Deposito. Produk Pembiayaan antara lain : Pembiayaan Mudharabah , Pembiayaan Musyarakah , Ijarah dan Al – Qordh , dan  Pembiayaan Murabahah .  Untuk  pembiayaan Murabahah digunakan sebagai  modal  kerja,  pembelian  kendaraan  /  alat  transportsi,  pembelian rumah dan sejenisnya.
Dalam  konotasi  Islam, Murabahah pada  dasarnya  berarti  penjualan. Satu  hal  yang  membedakannya  dengan  cara  penjualan  yang  lain  adalah bahwa penjualan dalam model Murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli  berapa  nilai  pokok  barang  tersebut  dan  berapa  besar  keuntungan yang  dibebankannya  pada  nilai  tersebut.  Dalam fiqh islam, Murabahah menggambarkan  suatu  jenis  penjualan.Dalam  transaksi Murabahah ,  penjual
2 Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah    (Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum), (Bogor  : GHALIA INDONESIA, 2009), h. 136.
3 Permadi  Gandapradja, Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank ,  (Jakarta:  Penerbit  PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 34 – 35.
4 Buhanuddin S, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 2008), h.
179.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas pembiayaan produktif 5 .
Murabahah bisa  dilakukan  perusahaan trading yang  melakukan aktivitas  bisnisnya  dengan  cara  membeli barang  kemudian  menjual  kembali tanpa  melakukan  perubahan  barang.  Bank  syari’ah  dapat  mengadopsi transaksi  dini,  kaitannya  dengan  kebutuhan  nasabah  untuk  bisa  membeli barang  tertentu  tetapi  tidak  cukup  memiliki  dana  sehingga  bank  syari’ah dapat  memenuhi  kebutuhan  nasabah  dengan  skema bai  al-Murabahah . Mekanisme  transaksi  ini,  bank  syariah  melakukan  akad  dengan  nasabah kemudian  bank  syariah  membeli  barang  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah kepada  supplier  secara  tunai,  setelah  menjual  untuk  bank  syariah  kemudian menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran 6 . Dalam  transaksi Murabahah ,  bagaimanapun  juga  kedua  transaksi yaitu transaksi antara bank dengan pemasok barang dan antara bank dengan pembeli barang (nasabah) terkaitsatu dengan yang lain. Tidak dimungkinkannya  kedua  transaksi  itu  diperjanjikan  dalam  satu  dokumen perjanjian  dapat  menyebabkan  transaksi Murabahah menjadi  tidak  menarik bagi  bank.  Apabila  kedua  transaksi  itu  harus  dibuat  dengan  dua  perjanjian terpisah, bank dapat dihadapkan pada risiko kemungkinan barang yang sudah dipesan  dandiserahkan  oleh  pemasok  barang  akan  menghadapi  resiko  tidak dibeli  oleh  nasabah..Harus  disadari  benar  bahwa  bank  pada  akhirnya bukanlah  pedagang  barang,  melainkan  pedagang  jasa  keuangan  yang memberikan fasilitas pembiayaan. Transaksi Murabahah ,sekalipun menyangkut  jual  beli  barang  tetapi,  pada  hakikatnya  adalah  transaksi pembiayaan. Hanya dengan diciptakannya hubungan-hubungan hukum dalam satu  dokumen  perjanjian  antara  pihak-pihak  dalam  transaksi Murabahah , fungsi  bank  sebagai  lembaga  pembiayaan  dapat  terjaga  dan  tidak  beralih menjadi fungsi sebagai pedagang barang 7 .
Berkaitan  dengan  latar  belakang  diatas,  peneliti  tertarik  meneliti tentang “ Analisis  Perhitungan  dan  Mekanisme  Pengajuan  Pembiayaan  Pada Akad Murabahah (Studi  Pada  PT  BPRS  Kota  Mojokerto  Kantor  Cabang Pandaan)”.
5 Ibid , h. 95.
6 Selamet  Wiyono, Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Perbankan  Syari’ah  Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta, Grasindo, 2005), h. 87.
7 Sutan  Remy  Sjahdeini,  “ Perbankan  Islam  (Dan  Kedudukannya  Dalam  Tahta  Hukum Perbankan Indonesia) , (Jakarta : Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 65-67.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## KAJIAN TEORI
1. Pengertian Pembiayaan
Dalam  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  dijelaskan bahwa  pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesempatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil 8 . Sedangkan menurut Muhammad pembiayaan atau Financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga 9 .
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau  LKS  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  atau diberi  fasilitas  dana  mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan ujrah , bagi hasil atau tanpa imbalan 10 .
Berdasarkan  pengertian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan  dana  untuk  berbagai  macam  transaksi  seperti  transaksi  bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa pihak pihak/kesepakatan antara bank dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan
a. Dalam Surat An – Nisa Ayat 29 berbunyi :
8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Pembiayaan
9 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta:  UUP  AMP  YKPN, 2005), h. 17.
10 Usanti,  Trisadini  P.  dan  Abd.  Somad, Transaksi  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2013), h. 9.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  batil,  kecuali  dengan jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  diantara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.(Q.S An-nisaa’:29) 11 b. Firman  Allah  dalam  pembiayaan  atau  hutang  dalam  surat  Al  – Baqarah ayat 280 : 12
Artinya:  Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesulitan, Maka  berilah  tenggang  waktu  sampai  Dia  memperoleh kelapangan. Danjika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang)  itu,  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu  mengetahui  .  (QS.  Al Baqarah: 280)
c. Dalam kaidah Fikih di sebutkan bahwa :
Artinya:  Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

## 3. Pengertian Murabahah
Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian  jual  beli.  Konsep  ini  telah  banyak  digunakan  oleh  bank-bank dan  lembaga-lembaga  keuanganislam  untuk  membiayaimodal  kerja,  dan pembiayaan  perdagangan  para  nasabahnya. Murabahah adalah  istilah dalam fiqh islam  yang  berarti  suatu  bentuk  jual  beli  tertentu  ketika penjual  menyatakan  biaya  perolehan  barang,  meliputi  harga  barang  dan
11 Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) h.83.
12 Ibid, h. 47
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
biaya-biaya  lain  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  barang  tersebut, dan tingkat keuntungan ( margin ) yang diinginkan 13 .
Secara  istilah,  terdapat  definisi  yang  diberikan  ulama.  Di antaranya, Ibnu Rusyid al Maliki mengatakan Murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga  pokok  pembelian  barang  dan  tingkat  keuntungan  yang diinginkan.Al  Mawardi  asy  Syafi‟i  mengatakan Murabahah adalah seorang  penjual  mengatakan,  saya  menjual  pakaian  secara Murabahah , dimana  saya  membeli  pakaian  ini  dengan  100  dirham,  dan  saya menginginkan  keuntungan  sebesar  1  dirham atas  setiap  10  dirham  harga beli 14 .M.  Umar  Chapra  mengemukakan  bahwa Murabahah merupakan transaksi  yang  sah  menurut  ketentuan  syariat  apabila  resiko  transaksi tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pemodal  sampai  penguasaan  atas barang telah dialihkan kepada nasabah 15 .
Singkatnya  dalam  teknis  lembaga  keungan  syariah Murabahah merupakan suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang  disepakati  atau  merupakan  jual  beli  barang  dengan  menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli 16 .

## 4. Dasar Hukum Murabahah
a. Firman Allah mengenai jual beli :
Artinya  :“..  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba…” (QS. Al Baqarah : 275) 17
13 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah , (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013), h.81- 82.
14 Dimyauddin  Djuwaini,  Peng antar  Fiqh  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010), h.103.
15 Sutan Remy Sjahdeini , Perbankan Islam , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 65.
16 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam , Cet 1( Jakarta: Prenada Media Grup 2010), h. 44.
17 Departemen Agama ,Mushaf Al Quran
dan terjemah (Bogor:NUR
noP.VI/1/TL.02.1/410/2009), h.47.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
b. Firman Allah tentang perniagaan :
Artinya:Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama  suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuhdirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.(QS. An Nisa: 29) 18 .

## 5. Penentuan Margin
Keuntungan  ( Margin )  Secara  teknis, margin keuntungan  adalah persentase  tertentu  yang  ditetapkan  per  tahun. Margin merupakan  nilai tambah atau keuntungan yang diambil oleh pihak penjual dalam transaksi jual  beli  dengan  persetujuan  pihak  pembeli.Perhitungan margin keuntungan  secara  harian  atau  bulanan,  maka  dalam  setiap  tahun ditetapkan jumlah hari yaitu 360 hari dan bulan ditetapkan 12 bulan 19 .
Sehubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari’ah, margin pembiayaan  merupakan  sumber  pendapatan  bagi  lembaga  keuangan syariah.  Oleh  karena itu,  tujuan  pembiayaan  yang  dilaksanakan  lembaga keuangan  syariah  adalah  untuk  memenuhi  kepentingan stakeholder
(pemegang penyertaan), yakni:
a. Pemilik  dari  sumber  pendapatan,  para  pemilik  mengharapkan  akan memperoleh  penghasilan  atas  dana  yang  ditanamkan  pada  lembaga keuangan  syariah  tersebut.  Maka  pendapatan  ini  akan  dibahas  dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
b. Para  pegawai  mengharapkan  dapat  memperoleh  kesejahteraan  dari lembaga keuangan syariah yang dikelolanya.
18 Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) h.83.
19 Adiwarman  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  ed.  3  cet.3,(Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 280.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
c. Masyarakat
1) Pemilik  dana,  sebagaimana  pemilik,  mereka  mengharapkan  dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
2) Mitra  pembiayaan,  dengan  penyediaan  dana  baginya,  mereka terbantu  guna  menjalankan  usahanya  (sektor  produktif)  atau terbantu  untuk  pengadaan  barang  yang  diinginkannya  (sektor konsumtif).
3) Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang  yang  dibutuhkannya  dari  usaha  yang  dijalankan oleh mitra pembiayaan.
d. Lembaga Keuangan Syariah
Bagi  lembaga  keuangan  syariah  yang  bersangkutan  hasil  dari penyaluran pembiayaan, diharapkan dapat  meneruskan dan mengembangkan  usahanya  agar  tetap  bertahan  dan  meluas  jaringan usahanya,  sehingga  semakin  banyak  masyarakat  yang  dapat dilayaninya 20 .

## 6. Aplikasi dalam Perbankan
Murabahah kepada  pemesan  pembelian  umumnya  dapat diterapkan  pada  produk  pembiayaan  untuk  pembelian  barang-barang investasi,  baik  domestik  maupun  luar  negeri,  seperti  melalui Letter  Of Credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak  terlalu  asing  bagi  yang  sudah  biasa  bertransaksi  dengan  dunia perbankan pada umumnya.
Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak
menggunakan al- Murabahahsecara berkelanjutan ( roll over ) seperti untuk modal  kerja,  padahal  sebenarnya, al-Murabahah adalah  kontrak  jangka pendek  dengan  sekali  akad  ( one  shot  dead ). Al-Murabahah tidak  tepat diterapkan  dengan  skema  modal  kerja.Akad mudharabah lebih  sesuai untuk  tema  tersebut.Hal  ini  mengingat  prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.
Secara  umum,  aplikasi  perbankan  dari bai  al-Murabahah dapat digambarkan dengan skema berikut 21 :
20 Muhammad ,  Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah ,  (Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN, 2005), h. 18-19.
21 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik , (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 107.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, h. 107

## METODE DAN TEKNIS ANALISIS DATA
Bertolak  dari  perspektif  dan  sifat  datanya,  maka  penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  wawancara.Sumber  data  yang  digunakan bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder  yaitu  data  dikumpulkan  dari  hasil wawancara  peneliti  dengan  nara  sumber dan  data  yang  didapat  dari  catatan, buku-buku, foto-foto serta laporan manajemen.

## PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah Dalam  melakukan  pengajuan  pembiaayan mudharabah ,  tentu seorang nasabah harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh lembaga  keuangannya  demi  keamanan  dan  kenyamanan  dalam melakukan  akad  pembiayaan.  Berikut  adalah  mekanisme  pengajuan pembiayaan  pada  akad Murabahah di  BPRS  Kota  Mojokerto  Kantor Cabang Pandaan:
a. Pengecekan berkas Nasabah ke Customer Service
Sebelum  melakukan  pembiayaan,  nasabah  harus  menyiapkan berkas  berkas  persyaratan  yang  akan  digunakan  dalam  pengajuan pembiaayaan Murabahah antara lain ;
1) Fotokopi KTP Suami/Istri
2) Fotokopi kartu keluarga
3) Fotokopi buku nikah
4) Fotokopi jaminan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
5) Slip gaji / foto usaha
b. Peneyerahan berkas dari Customer Service ke Marketing
Setelah  semua  berkas  tersebut  dipenuhi  oleh  nasabah  yang kemudian  di  cek  oleh Customer  Service ,  kemudian Customer Service akan memberikan data tersebut ke bagian marketing yang akan dianalisis  berkasnya  terlebih  dahulu  sebelum marketing melakukan survei terhadap nasabah.
c. BI Checking
Setelah dianalisis kemudian calon nasabah dilihat
menggunakan  BI Checking gunanya  untuk  mengetahui  dan  melihat laporan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  yang  berisi  riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Jadi, dengan BI checking , baik atau tidaknya riwayat kredit seorang nasabah akan terdata dan dapat terlihat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.
d. Marketing melakukan survei terhadap nasabah
Pada  bagian  ini  marketing  perlu  mengatahui  beberapa  hal yang  berhubungan  dengan  nasabah  dalam  melakukan  pembiayaan agar proses pembiayaan berjalan dengan sehat dan layak yang dikenal dengan istilah 5C yaitu :
1) Character, yaitu sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang  yang  akan  diberikan  kredit  benar-benar  harus dipercaya.  Dalam  hal  ini  bank  meyakini  benar  bahwa  calon debiturnya  memiliki  reputasi  baik,  artinya  selalu  menepati  janji dan  tidak  terlibat  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu.
2) Capacity, yaitu  analisis  untuk  mengetahui  kemampuan  nasabah dalam  membayarkredit.  Bank  harus  mengetahui  secara  pasti  atas kemampuan  calon  debitur  denganmelakukan  analisis  usahanya dari waktu ke waktu.Pendapatan yang selalumeningkat diharapkan  kelak  mampu  melakukan  pembayaran  kembali  atas kreditnya.
3) Capital, yaitu  kondisi  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan yang  dikelolacalon  debitur.  Bank  harus  meneliti  modal  calon debitur selain besarnya jugastrukturnya.Untuk melihat
penggunaan  modal  apakah  efektif,  dapat  dilihat  darilaporan keuangan  (neraca  dan  laporan  rugi  laba)  yang  disajikan  dengan
232 }{ Analisis Perhitungan dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
melakukanpengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuranlainnya.
4) Condition, yaitu  pembiayaan  yang  diberikan  juga  perlu mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  yangdikaitkan  dengan prospek  usaha  calon  nasabah.Penilaian  kondisi  dan  bidang  usaha yang  dibiayai  hendaknya  benar-benar  memiliki  prospek  yang baik,  sehingga  kemungkinan  kredit  tersebut  bermasalah  relatif kecil.
5) Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang  bersifat  fisik  maupun  yang  nonfisik.Jaminan  hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
e. Analisa nasabah oleh marketing
Setelah  di survey dari  segi  5C,  kemudian  marketing menganalisa hasil dari survey tersebut. Apakah nasabah tersebut layak diberikan  pinjaman  atau  tidak  semua  itu  tergantung  hasil  survey marketing.  Jikalau  layak,  lembaga  keuangan  akan  meyetujui  hasil pengajuan  tersebut.  Jikalau  tidak  layak,  lembaga  keuangan  tersebut bisa  menurunkan  harga  palfond  pinjaman  kalau  memang  yang diajukan terlalu besar dengan pertimbangan hasil survey marketing.
f. Persetujuan kepala cabang
Jika  tahapan  tahapan  tersebut  sudah  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  lembaga  keuangan  atau  sesaui tugas  masing  masing  dari  staff  lembaga  keuangan.  Kemudian  di paparkan  hasil  tersebut  kepada  Kepala  Cabang  atau  atasan  yang kemudian meminta persetujuan, apa disetujui atau tidak.
g. Berkas diserahkan ke bagian admin
Admin  akan  membuatkan  berkas  berkas  yang  berkaitan dengan  pengajuan  pembiayaan  yang  mana  berkas  tersebut  akan digunakan  saat  melakukan  akad  antara  lembaga  keuangan  dengan nasabah.
h. Pencairan dana
Setelah  tahapan  tahapan  diatas  dilakukan  dan  sesuai  dengan pertimbangan  dari  beberapa  pihak  lembaga  keuangan  dan  nasabah kemudian  dilakukan  pencairan  dana  yang  mana  jumlah  dana  yang diterima  nasabah  diberikan  sesuai  porsinya  tergatung  survey  dan analisa yang dilakukan oleh staff Marketing.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
2. Perhitungan  Pembiayaan  pada  Akad Murabahah di  BPRS  Kota

## Mojokerto Kantor Cabang Pandaan
BPRS Kota Mojokerto Kantor Cabang Pandaan adalah salah satu lembaga  keuangan  syariah  yang  menyediakan  beberapa  produk pembiayaan.Salah  satunya  adalah  pembiayaan  yang  menggunakan  akad Murabahah .  Dimana  bank  menyediakan  pinjaman  dana  kepada  nasabah dengan  jumlah  yang  diinginkan  nasabah  namun  dengan  catatan  nasabah harus menjaminkan barang bisa berupa setifikat tanah, sertifikat hak milik atau BPKB kendaraaan bermotor.
Dalam Murabahah ini  operasional  didalamnya  menggunakan transaksi jual beli secara syariah yang mana nasabah meminjam sejumlah uang  yang  mungkin  akan  digunakan  untuk  investasi,  pembiayaan  modal kerja dan pembiayaan konsumtif, namun dalam hai ini yang harus dibayar oleh  nasabah  ketika  menggunakan  akad Murabahah yaitu  harga  pokok beserta margin yang telah ditetapkan oleh BPRS Kota  Mojokerto Kantor Cabang  Pandaan  dengan  cara  diangsur  sesuai  jangka  waktu  yang  telah disepakati. Contoh kasus perhitungan pembiayaan pada akad Murabahah : Pada tanggal 1 Februari 2018, Pak Agus mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli sebuah mobil dengan harga Rp 100.000.000,. Pak  Agus  memiliki  kesanggupan  mengangsur  selama  24  bulan  yang mana bank melakukan kesepakatan dengan mengambil margin 1.5% per bulan. Maka penjabaran perhitungannya sebagai berikut : Pinjaman Pokok   : Rp 100.000.000,-
Margin : 1,5% per bulan Jangka Waktu : 24 bulan Margin 24 bulan  = Pokok x Margin x Jangka waktu = Rp 100.000.000,- x 1,5% x 24 bulan = Rp 36.000.000,-
Angsuran
=
= = =  Rp 5.600.000,- / bulan 22
22 Hasil wawancara dengan Ibu Alvanda, Staff Admin BPRS Kota Mojokerto Kantor Cabang Pandaan, Tanggal 23 Februari 2019.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..

## KESIMPULAN
Mekanisme pengajuan pembiayaan pada akad Murabahah yaitu melalui tahapan tahapan seperti berikut:
a. Pengecekan berkas berkas nasabah oleh Customer Service.
b. Peneyerahan berkas dari Customer Service  ke Marketing
c. BI Checking
d. Marketing melakukan survei terhadap nasabah
e. Analisa nasabah oleh marketing
f. Persetujuan kepala cabang
g. Berkas diserahkan ke bagian admin
h. Pencairan dana
Perhitungan  Pembiayaan  pada  Akad  Murabahah  di  BPRS  Kota Mojokerto  Kantor  Cabang  Pandaan,  operasional  didalamnya  menggunakan transaksi  jual  beli  secara  syariah  yang  mana  nasabah  meminjam  sejumlah uang yang mungkin akan digunakan untuk investasi, pembiayaan modal kerja dan  pembiayaan  konsumtif,  namun  dalam  hai  ini  yang  harus  dibayar  oleh nasabah  ketika  menggunakan  akad  Murabahah  yaitu  harga  pokok  beserta margin  yang  telah  ditetapkan  oleh  BPRS  Kota  Mojokerto  Kantor  Cabang Pandaan dengan cara diangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.2009. Perbankan  Syariah  (Tinjauan  dan  Beberapa  Segi Hukum. Bogor : GHALIA INDONESIA.
Ascarya.  2013. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah. Jakarta  :  PT  RajaGrafindo Persada.
Burhanuddin S. 2008. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia . Yogyakarta : UII Press.
Burhanuddin, S. 2008. Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta :
UII Press.
Departemen  Agama.  2009. Mushaf  Al  Quran  dan  terjemah. Bogor:NUR  no P.VI/1/TL.02.1/410/2009.
Djuwaini,  Dimyauddin.  2010. Pengantar  Fiqh  Muamalah. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Ernanda  Kusuma  Dewi  dan  Ayu  Lestari.  2017. Peran  Pembiayaan Mudaharabah  Dalam  Pengembangan  Kinerja  Usaha  Mikro  Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Jurnal Law and Justice.  2 (2) : 113 – 114.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam. Jakarta
: Prenada Media Group.
Karim, Adiwarman. 2006. Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta
: PT Raja Grafindo Persada.
Muhammad.  2005. Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah. Yogyakarta  : UUP AMP YKPN.
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
Permadi  Gandapradja.  2004. Dasar  dan Prinsip  Pengawasan  Bank. Jakarta  :
Gramedia Pustaka Utama.
Sjahdeini Remy, Sutan. 2007. Perbankan Islam (Dan Kedudukannya Dalam Tahta  Hukum  Perbankan  Indonesia. Jakarta  :  Penerbit  PT  Pustaka Utama Grafiti.
Sudarsono,  Heri. 2003. Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi). Yogyakarta : EKONISIA.
Supriadi,  Ahmad.  2008. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah. STAIN
Kudus : Kudus.
Syafi’I  Antonio,  Muhammad.  2001. Bank  Syariah  :  Dari  Teori  ke
Praktik. Jakarta : Gema Insani Press.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  tahun  1998  tentang Pembiayaan
Usanti, Trisadini P. dan Abd.Somad. 2013. Transaksi Bank Syariah . Jakarta : Bumi Aksara.
Wangsawidjaja.  2010. Pembiayaan  Bank  Syariah. Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Warkum,  Sumitro.  1996. Asas  –  Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga Lembaga  Terkait  (BMUI  &  TAKAFUL). Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada.
Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta : UII Press.
Wiyono,  Slamet.  2005. Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Perbankan
Syari’ah Berdasarkan PSAK dan PAPSI. Jakarta : Grasindo.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019 :::..