## KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN EKS BANDARA SELAPARANG OLEH  PT. ANGKASA PURA I

## JURIDICAL STUDY OF THE MANAGEMENT OF SELAPARANG FORMER AIRPORT BY PT. ANGKASA PURA I

## Fransiska Lidya Rusphitawati
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Email : fransiska_ruaphitawati@yahoo.com
Naskah diterima : 24/05/2013; direvisi : 13/06/2013; disetujui : 15/07/2013

## A bstrAct
This research aimed to study or analyze the state capital participation in PT. Angkasa Pura as a legal body (Company of the state/ BUMN) based on the positive law of Indonesia, to study and analyze the legal status of the former Selaparang Airport which managed out of its function and to study and analyze the assets hand over of former Selaparang airport which managed out of its function. This thesis occupied the juridical-normative and juridical-empiric research method. From several problem formulations concerning the management of the former Selaparang airport writer concludes that the capital participation on PT. Angkasa Pura as the company of the state (BUMN) based on Indonesia’s positive law particularly laid on the regulation of the government of the Republic of Indonesia number 38 of 1999 concerning addition on the state of Indonesia capital participation into the share of the state limited company (PERSERO) PT Angkasa Pura I and the regulation of the government number 19 of 2002 concerning addition on the state of Indonesia capital participation into the share of the state limited company (PERSERO) PT Angkasa Pura I. Legal status of the former Selaparang airport is still under the occupation of the transportation department which managed by PT Angkasa Pura I. The assets hand over of PT Angkasa Pura I is regulated in the regulation of the government number 38 of 2008 concerning management of property of the state/region. In fact in the management of the former Selaparang airport by PT Angkasa Pura I there is no assets hand over have been done.

## Keywords: Management, Former Selaparang Airport

## A bstrAk
Maksud dan tujuan penelitian dalam ini adalah untuk mengkaji atau menganalisis penyertaan modal negara pada PT Angkasa Pura sebagai badan hukum (BUMN) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga untuk mengkaji atau menganalisis status hukum Eks Bandara Selaparang yang sudah tidak dikelola sesuai fungsi, serta ntuk mengkaji atau menganalisis peralihan aset Eks Bandara Selaparang yang sudah tidak dikelola sesuai fungsinya. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitia yuridis Normatif dan yuridis sosiologis. Dari beberapa rumusan masalah mengenai pengelolaan Eks Bandara Selaparang Oleh PT. Angkasa Pura I, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai penyertaan modal pada PT. Angkasa Pura sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1995 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I, Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1999 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
Angkasa Pura I. Sedangkan mengenai status hukum Eks Bandara Selaparang adalah masi milik Departemen Perhubungan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I. Untuk peralihan aset PT. Angkasa pura I diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, akan tetapi dalam pengelolaan Eks Bandara Selaparang oleh PT. Angkasa Pura I, sama sekali tidak ada peralihan aset yang dilakukan.

## Keyword : Pengelolaan Eks Bandara Selaparang

## PENDAHULUAN
P erkembAngAn PerAdAbAn umAt manusia terus berjalan dan terus meningkat. Per- kembangan tersebut menghinggapi seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk bi- dang ekonomi. Berbicara mengenai bidang ekonomi, tidak lengkap jika tidak mem- bahas mengenai kegiatan bisnis atau usaha karena kegiatan  bisnis atau usaha merupakan kegiatan inti dari bidang ekonomi secara umum.
“Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masy arakat adil dan makmur, yang akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang di antaranya bidang ekonomi.” 1
“Kegiatan bisnis sendiri dapat didefinisi- kan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang (organ- isasi) yang menciptakan nilai (create val- ue) melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.” 2
“Dalam perkembangan dunia bisnis, ternyata tidak hanya berbicara mengenai keuntungan dan kegiatan produksi saja, namun belakangan muncul pandangan bahwa lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam perkembangan
1 Redaksi Sinar Grafika, Propernas, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.  27
2 FX Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.  3
kegiatan bisnis bagi perusahaan.” 3
Selain itu, pembangunan nasional In- donesia saat ini masih terfokus pada pem- bangunan di bidang infrastruktur. Tidak dapat dipungkiri bahwa pem bangunan bidang infrastruktur juga sangat mem- pengaruhi iklim investasi dan pertumbu- han ekonomi Indonesia selama ini. Dalam rangka pelaksanaan pem bangunan infra- struktur.
Tentu saja pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana jumlahnya kian meningkat dari dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang masih terbatas menyebabkan kondisi infra- struktur Indonesia saat ini masih dibilang tertinggal dengan negara-negara lain.
Kemudian, dalam rangka pelaksanaan investasi yang dilaksanakan oleh peme- rintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) undang-undang Perbenda-ha- raan Negara, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah, yang kemudian di- ganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut dengan PP Investasi Pemerintah). Investasi tersebut dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sos- ial dan/atau manfaat lainnya. Berdasarkan PP Investasi Pemerintah tersebut, disebut- kan bahwa Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga dan/ atau Invetasi Langsung. Investasi Lang-
3 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasi- onal Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indone- sia , Bina Cipta, Bandung, 1970, hlm. 10
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
sung tersebut meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman.
Menurut Rudhy Prasetya dalam buku- nya Teori dan Praktik Perseroan Ter- batas, terkait dengan pelaksanaan prio- ritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur, PP Investasi Pemerintah telah mengatur mengenai hal tersebut di dalam Pasal 5, yaitu:
(1)Investasi Langsung sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
(2)Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 4
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa PP Investasi Pemerintah se- bagai aturan pelaksanaan undang-undang Perbendaharaan Negara telah meng- akomodir perkembangan kebutuhan pe- nyediaan infrastruktur dalam rangka pembangunan nasional Indonesia, dalam bentuk Investasi Langsung, khususnya penyertaan modal, selain bidang yang lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tentunya pelaksanaan Investasi Langsung tersebut dilaksanakan dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana komer- sial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah se benarnya sebatas memberikan duku- ngan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Mengenai penyertaan modal dalam rangka Investasi Langsung, telah didefinisikan dalam PP Investasi Pemerintah, yaitu bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Ter-
4 Rudhi Prasetya, Teori dan Praktik Perseroan Terba- tas , Sinar Grafika Jakarta , 2011, hlm. 16
batas. Sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
Angkasa Pura I merupakan salah satu bentuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang ada di Indonesia. Awalnya PT. Angkasa Pura I pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura “Kemayoran”, selanjutnya disebut “P.N. Kemayoran”, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Udara. Perusahaan ini me- rupakan kesatuan produksi yang bersifat:
1. Memberi  jasa  dalam  bentuk  fasilitas udara/darat dan lain-lain;
2. Menyelenggarakan segala sesuatu bagi kemanfaatan umum dalam bidang pe- layanan untuk perhubungan udara;
3. Berusaha mendapatkan penghasilan yang wajar dari jasa-jasa dan pelayanan- pelayanan tersebut. 5
BUMN memegang peranan sangat penting dalam perekonomian bangsa Indo- nesia. Pembentukan BUMN  merupa kan perwujudan dari peran Negara sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia serta mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasio- nal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMN juga merupakan perbuatan hukum perdata Negera Indonesia sebagai badan hukum publik, sehingga pada saat yang bersamaan Negara Indonesia sebgaai badan hukum publik tunduk dan berlaku terhadapnya norma hukum perdata atau fungsi hukum
5 http://www.angkasapura1.co.id/isi.php?option= berap&id=138, 8 Januari 2013, Pukul 14.53 WITA.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
privat, di mana seketika itu terjadi trans- formasi fungsi maupun status hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan Negera. Negara diperlukan sama dengan anggota masyarakat biasa, dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan negeri biasa.
Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMN merupakan sauatu badan hukum yang dibentuk oleh badan hukum publik Negara, dengan memenuhi salah satu persyaratan penting terebentuknya suatu badan hukum, yaitu mempunyai kekayaan terpisah, di mana yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namum pembinaan dan pengelolaanya didasarkan pada prinsip-pirinsip perusahaan yang sehat.
Dalam melaksanakan kegiatannya, Ne- gara sebagai badan hukum publik diatur dengan peraturan perundang-undangan. Se lain dapat melakukan kegiatan sebagai badan hukum publik, negara juga dapat me lakukan kegiatan sebagai badan hu kum perdata/privat, misalnya dalam hal me- lakukan pembelian barang, negara tunduk terhadap ketentuan hukum perdata, yaitu dengan melakukan perjanjian. Sama hal nya dengan hal tersebut, pendirian Perseroan Terbatas (BUMN) oleh Negara juga tunduk terhadap hukum perdata, dalam hal ini berlaku ketentuan hukum perdata dan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Negara tidak dapat menggunakan kekuasaan sebagai subjek hukum publik dalam hal ini, sehingga tanggung jawab pengelolaan terhadap suatu  BUMN merupakan tanggung jawab negara sebagai subjek hukum perdata/ privat bukan sebagai badan hukum publik.
Dengan tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional se- suai dengan ekonomi terpimpin dengan
mengutamakan kebutuhan rakyat dan ke- tenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Perusahaan ini dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh dua orang Direktur yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang operasi/teknis dan bidang admi nistrasi/komersil.
Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengusahaan bandar udara serta pelayanan kepada  masyarakat maka pada tahun 1995 dipisahkan dari kekayaan Negara dan dijadikan penambahan penyer- taan modal Negara ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura I, yang terdapat pada Bandar Udara Achmad Yani di Semarang, Bandar Udara Pattimura di Ambon, dan Bandar Udara Selaparang di Lombok.
Untuk Bandara Selaparang sendiri me- miliki panjang landasan 2.150 meter dan lebar 40 meter, pada luas areal 68 hekatare, dan terletak persis di Jantung pulau Lombok tepatnya di jalan Adi Sucipto Kota Mataram. Bandara Selaparang Mataram dioperasikan sejak tahun 1957, namun di kelola oleh PT Angkasa Pura I, sejak 6 Agustus 1955 hingga ditutup 30 September 2011 atau selama 16 tahun operasional. 6
Areal eks Bandara Selaparang masih di bawah naungan PT. Angkasa Pura I, dengan keadaan terbengkalai dan belum di manfaatkan kembali oleh pihak pengelola. PT. Angkasa Pura I pun mengakui adanya desakan dari pemerintah Kota Mataram, agar areal Bandara Selaparang itu segera difungsikan, mengingat semenjak bandara itu ditutup aktivitas perekonomian di Kota Mataram relatif menurun, akan tetepi pemanfaatan areal Bandara Selaparang
6 http:///www/angkasa pura 1.co.id/isi.php? option=beberap&id=138, 8 Januari 2013, Pukul 13.33 WITA.
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
itu bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan jangka panjang.
Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat di- rumuskan beberapa permasalahan yaitu : Bagaimanakah penyertaan modal negara kepada PT. Angkasa Pura I sebagai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Bagaimanakah status hukum Eks Bandara Selaparang  yang  sudah tidak dikelola sesuai fungsinya  ; serta Bagaimanakah per- alihan aset Eks Bandara Selaparang yang tidak dikelola sesuai fungsinya

## PEMBAHASAN

## A. Penyertaan Modal Negara Kepada PT.
Angkasa Pura I Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku DI Indonesia
Untuk penyertaan modal negara pada PT. Angkasa Pura I Lombok, jika dilihat dari hukum positif yang ada di Indonesia, maka pelaksanaan penyertaan modal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang terdapat pada BAB VI (Pengelolaan Investasi) Pasal 41 ayat 4 yang berbunyi : “Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pada Pasal 1 Peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyertaan modal pada PT.Angkasa Pura I Lombok tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berbunyi :
Penyertaan modal pemerintah pusat/ daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 7
Mengenai penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang terdapat pada Pasal 62 ayat (1) mengenai penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/ daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ daerah. Mengenai penyertaan modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah atau barang milik negara/ daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Penyertaan modal pemerintah pusat/ daerah atas barang milik negara/daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Repub- lik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang terdapat pada Pasal 63 ayat (1) dapat berupa:
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah;
b.Tanahawal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerin- tah pusat/daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
c.  barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan. 8
Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengelola barang mengkaji perlunya penyertaan modal pemerintah berdasar- kan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
b.  pengelola barang menetapkan tanah dan/ atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah sesuai batas kewenangannya;
c. Proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan ber- pedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1);
d.  Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan me- libatkan instansi terkait;
e. Pengelola barang menyampaikan Rancangan  Peraturan  Pemerintah  kepada Presiden untuk ditetapkan;
f.  Pengelola barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/ daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam
8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten- tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan. 9
Pemindahtanganan dalam bentuk pe- nyer taan modal pemerintah pusat/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
Untuk lebih meningkatkan dan me- ngembangkan kegiatan usaha perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura I, dipandang perlu melakukan pe- nambahan penyertaan modal Negara Re- publikIndonesia ke dalam modal saham Per usahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I. Untuk melakukan pe- nambahan penyertaan modal tersebut, berasal dari kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 yang di- canangkan sesuai awal berdirinya PT. Angkasa Pura I pada tahun 1995.
Untuk lebih lanjut mengetahui  bagai- mana penyertaan modal pada PT. Angkasa Pura I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya pada PT. Angkasa Pura I yang berupa fasilitas bandar udara pada Bandar Udara Selaparang khususnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1995 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I, yang terdapat pada BAB I tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1995
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
kekayaan Negara yang tertanam pada Bandar Udara Achmad Yani di Semarang, Bandar Udara Pattimura di Ambon, dan Bandar Udara Selaparang di Lombok, dipisahkan dari kekayaan Negara dan dijadi kan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura I. Sedangkan pada ayat (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.76.535.997.213,89 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagaimana terlampir. 10
Pada perkembangannya, terdapat Per- aturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1999, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I, yang terdapat pada :
Pasal 2
(1)Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa fasilitas bandar udara pada Bandar Udara Ngurah Rai, Hasanuddin, Sepinggan, Sam Ratulangi, Adi Sutjipto, Adisumarmo, Selaparang, Achmad Yani, Pattimura, Frankaisiepo dan Syamsudin Noor yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997;
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 198.786.985.007,86 (seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1995 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pe- rusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
tujuh rupiah delapan puluh enam sen), dengan rincian sebagaimana terlampir. 11
Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2002 terbitlah  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, yang pada Bab I mengenai Penambahan Penyertaan Modal menyebutkan :

## Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992.
Pasal 2
(1)Penambahan penyertaan Negara modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah, bangunan dan fasili- tas penunjang pada Bandar Udara Ngurah Rai Bali, Bandar Udara Juanda Surabaya, Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang, Bandar Udara Sepinggan Balik papan, Bandar Udara Sam Ratu- langi Menado, Bandar Udara Frans Kasiepo Biak, Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, Bandar Udara Adisumarmo Surakarta, Bandar Udara Achmad Yani Semarang, Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Bandar Udara Se- laparang Lombok, dan Bandar Udara Pattimura Ambon yang pembangunan dan pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999.
(2)Nilai Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999, Pe- nambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indone- sia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Per- sero) PT Angkasa Pura I

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
(1) sebesar Rp 37.164.632.024,51 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah lima puluh satu sen), dengan rincian sebagaimana terlampir. 12
Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pe  nam bahan  Penyertaan  Modal  Negara Re publik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Ang kasa Pura I, pada BAB II mengenai Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal pada Pasal 3 menyebutkan bahwa pe laksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Per usahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ke- tentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pe nambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I, Bab III mengenai Ketentuan Penutup Pasal 4 disebutkan bahwa Ke- tentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pe- rusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing. 13
Jadi dalam hal penyertaan modal negara kepada PT. Angkasa Pura I, dilakukan secara berkala dan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri secara rinci dan berkesinambungan seperti yang sudah dipaparkan di atas.
B.  Status Hukum Eks Bandara Selaparang Yang Sudah Tidak Dikelola Sesuai Fungsinya.
Bandar udara merupakan lapangan terbang yang digunkan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat peribadahan antar moda trasportasi.
Berdasarkan hasil wawancara yang suda penulis lakukan kepada Bapak Sudiharto, beliau menuturkan bahwa eks bandara selaparang merupakan bandar udara yang dahulunya dikelola oleh Penerbangan Sipil (PENSIP) di bawah naungan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pada tahun 1995 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 Tentang Penam- bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Per- usahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang isinya Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1995 kekayaan Negara yang tertanam pada Bandar Udara Achmad Yani di Semarang, Bandar Udara Pattimura di Ambon, dan Bandar Udara Selaparang di Lombok, dipisahkan dari kekayaan Negara dan dijadikan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham
13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pe- rusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I.” 14
Dalam hal ini, barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementrian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementrian negara/lembaga/satuan kerja peragkat daerah yang bersangkutan.
Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib meyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Akan tetapi, berdasarkan hasil pe- nelitian kami melalui wawan cara yang kami lakukan kepada Bpk. Widi selaku Inventory & Aset PT. Angkasa Pura I Lombok, beliau menyebutkan bahwa Eks Bandara Selaparang masi dikelola oleh PT. Angkasa Pura I, dengan cara memanfaatkan sebagian areal Eks Bandara Selaparang untuk aktivitas sekolah pe- ner bangan  Lombok Institute Flaying Tek- nologi (LIFT), dengan pertimbangan ber- bagai fasilitas yang diperlukan  untuk mendukung sekolah penerbangan sudah tersedia. Jika terbukanya sekolah pener- bangan ini terealisasi, maka sekolah pe- nerbangan dikota Mataram akan menjadi sekolah penerbangan yang tebesar se Asia. Jadi dalam ke adaan seperti ini areal Eks Bandara Selaparang masi dioperasionalkan oleh PT. Angkasa Pura I, dan jika dilihat mengenai status hukum dari Eks Bandara Selaparang tersebut adalah masi milik Departemen Perhubungan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya
14 Wawancara dengan bapak sudiharto, tanggal 18 Mei 2013, pukul 15.00 WITA.
kota mataram, dengan bentuk membuka sekolah penerbangan. 15
Bentuk-bentuk pemindahtanganan ber- dasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengenai pemindah- tanganan, sebagai tindak lanjut atas peng- hapusan barang milik negara/daerah meliputi :
1. Penjualan
2. Tukar-menukar
3. Hibah
4. Penyertaan modal pemerintah pusat/ daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 1 menyebutkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perang- kat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 1 mengenai Pemindah tanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
Dan berdasarkan pada Peraturan Peme- rintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang
15 Hasil wawancara dengan Bapak Widi selaku In- ventory & Aset PT. Angkasa Pura I Lombok, tanggal 10 April 2013, pukul 11.30 WITA.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, apabila eks bandara Selaparang yang sudah tidak di manfaatkan sesuai fungsinya akan dikembalikan kepada:
1. Pengelola barang untuk barang milik negara; atau
2. Gubernur/Bupati/Walikota melalui pe- nge lola barang untuk barang milik daerah.
Status hukum eks bandara selaparang yang sudah tidak dikelola sesuai fungsinya berdasarkan analisa penulis adalah masi milik Departemen Perhubungan dan di- kelola oleh PT. Angkasa Pura I, hal ini tercermin dari beberapa kali hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa tidak ada peralihan aset papapun yang menyebabkan berubahnya status hukum Eks Bandara Selaparang Tersebut dan pada kenyataannya PT. Angkasa Pura I tersebut sudah mengupayakan pengelolaan eks bandara selaparang tersebut dengan melakukan kerjasama untuk membuka sekolah penerbangan yang saat ini lebih dikenal dengan nama LIFT (Lombok Institute Flaying Teghnoligi).
C.  Peralihan Aset Eks Bandara Selaparang Yang Tidak Dikelola Sesuai Fungsinya
Pemindah tanganan merupakan pe- ng alihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, diper- tukarkan, dihibahkan atau disertakan se- bagai modal pemerintah.
Mengenai Bagaimana peralihan aset Eks Bandara Selaparang yang tidak dikelola sesuai fungsi oleh PT. Angkasa Pura I, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada menteri Keuangan/Gubernur/ Bupati/Walikota untuk kepentingan pe- nye  lenggaraan pemerintahan Negara/ Daerah sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun
2004 Pasal 49 ayat 3 yang berbunyi “Tanah dan bangunan milik Negara/Daerah  yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserah- kan pemanfaatannya kepada menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/Daerah. 16
Jika memang terjadi peralihan aset Eks Bandara  Selaparang yang tidak diman- faatkan sesuai fungsi oleh PT. Angkasa Pura I, maka pemindahtangaanan atau tindak lanjut dari penghapusan, adalah tindakan meng-hapus barang milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya,bentuk tindak lanjut :
1. Penjualan
2. Tukar-menukar
3. Hibah
4.  Penyertaan modal pemerintah/daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 15 menyebutkan, Mengenai penyerahan barang milik Negara/Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/ atuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 17
16 Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004.
17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
Dalam hal wewenang dan tanggung jawab penyerahan barang terdapat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyebutkan: Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga adalah pengguna barang milik Negara pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyeleng-garaan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada pengelola barang.
Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib meyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kepada :
a. Pengelola barang untuk barang milik negara; atau
b.  Gubernur/Bupati/Walikota melalui peng- e  lola barang untuk barang milik daerah.
Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pe- merintah Nomor 38 Tahun 2008 Ten- tang Perubahan Atas Peraturan Pemerin- tah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pe- ngelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengguna barang milik negara yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangu nan yang tidak dipergunakan untuk menyeleng- garakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Nega- ra/Daerah
Akan tetapi tidak ada peralihan aset sama sekali yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I Lombok kepada pihak lain guna pengelolaan aset eks bandara Selaparang seutuhnya, yang dianggap terbengkalai ter- sebut.
Salah satu narasumber yang kami wa- wancarai adalah Bapak Stevanus Ambar, beliau menuturkan bahwa areal eks bandara selaparang masi difungsikan walaupun tidak maksimal, hal ini dilakukan agar tidak ada peralihan aset supaya aset eks bandara selaparang tersebut masi dalam pengawasan/pengelolaan PT. Angkasa Pura I, akan tetapi pihak PT. Angkasa Pura I akan segera melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam memanfaatkan/ pengelolaan areal eks bandara selaparang tersebut. Saat ini hanya terdapat sekolah penerbangan Lombok Institute Flaing Teknologi (LIFT) dengan jumlah siswa yang masi terbatas, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengajar yang memadai, serta kurangnya minat dari masyarakat khususnya masyarakat pulau Lombok sendiri. Dalam melakukan aktivitas sekolah penerbangan ini, pihak LIFT membangun sendiri 2 buahruang kelas yang posisinya berada tepat disamping landasan pacu eks selaparang tersebut.
Dalam aktivitasnya, pihak LIFT hanya menggunakan areal eks bandara selaparang untuk pengenalan lokasi serta pemahaman mengenai penerbangan, antariksa, dan kebandar udaraan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, ke- amanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/ atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
dan daerah. Sedangkan dalam praktiknya LIFT menggunakan bandar udara Ngurai Rai Bali sebagai tempat pengoprasian pesawat udara yang kemudian akan didaratkan untuk sementara di Bandar Udara Internasional Lombok. 18
Selain itu, dalam melaksanakan aktivi- tas sekolah penerbangan Lombok Institue Flaying Teknologi (LIFT) hanya dilakukan beberapa kali dalam satu minggu. Akan tetapi pendidikan yang di ajar kan hanya berupa teori bukan praktik. Untuk sarana penunjang kegiatan/ aktivitas sekolah pe- nerbangan tersebut, pihak LIFT mem- bangun 2 buah ruang kelas di tanah PT. Ang kasa Pura I untuk menunjang aktivi- tas sekolah tersebut, akan tetapi apabila dikemudian hari pihak LIFT melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I Lombok, maka ban- gunan tersebut akan diserahkan kepada PT.Angkasa  Pura I. 19
Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa tidak ada peralihan aset kepada pihak manapun, akan tetapi dalam kasus ini terdapat suatu sistem yang disebut sebagai Bangun Guna Serah (BGS), di mana pengertian, tatacara pelaksanaannya, serta batas waktu dari BGS tersebut terdapat/ diatur dalam Peratura Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang
18 Hasil wawancara dengan bapak stevanus Ambar selaku AOD PT.Angkasa Pura I, tanggal 29 April 2013, pukul 19.15 WITA.
19 Wawancara dengan Ibu Emi selaku bagian komer- sial PT.Angkasa Pura I Lombok, tanggal 11 April 2013, pukul 09.20 WITA.
Milik Negara/Daerah, Bangun Guna Serah yang selanjutnya diangkat BGS ada lah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan  milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menam- bah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama kuru waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut kepada Pemerintah Daerah. Penetapan mitra kerjasama Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan se kurang-kurangnya 5 peserta/peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut- turut peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik tekhnis maupun harga.
Dasar perrtimbangan bangun guna serah atas barang milik daerah yaitu :
1. barang milik daerah belum dimanfaatkan;
2. mengoptimalisasikan barang milik daerah;
3.  dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
4. menambah/ meningkatkan Penda- patan Daerah; dan
5. menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah. 20
Dan persyaratan pelaksanaan Bangun Guna Serah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :
20 Peratura Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Ten- tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
1. Gedung yang dibangun berikut fasilitas harus sesuai dengan kebutuhan Peme- rintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
2.  Pemerintah Daerah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan.
3. Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak mem- bebani APBD.
4. Bangunan hasil guna serah harus dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Pihak Ketiga.
5. Mitra bangun guna serah harus mem- punyai kemampuan dan keahlian.
6. Obyek Bangun Guna Serah berupa ser- tifikat tanah hak pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijaminkan, digadaikan dan pemin- dahtangankan.
7.  Pihak Ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas HPL milik Pemerintah Daerah.
8. Hak Guna Bangunan di atas HPL milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna bangunan.
9. Izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah.
10.Obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya.
11.Mitra kerja bangun guna serah membayar kontribusi ke kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
12.Besaran konstribusi ditetapkan berdasar- kan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan antara lain :
a. Nilai aset berupa tanah milik pemerintah daerah sebagai obyek bangun guna serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua, dan apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.
b. Apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaan/peman fa- atan (fungsi), di mana pola bangun guna serah dilakukan pembangunannya di bawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh (50
%) dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a).
c. Peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan atau kepentingan perekonomian/ per- dagangan.
d. Besaran nilai investasi yang diperlukan/disediakan pihak ketiga.
e.  Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.
f.  selama masa pengoperasian, tanah dan/ atau bangunan tetap milik Pemerintah Daerah.
g.  penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah /Kota (RUTRWK).
h.  jangka waktu pengguna-usahaan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulai masa pengoperasian.
i.  biaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
j. pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh  tim yang  ditetapkan

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
dengan SK Kepala Daerah dan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
k.  biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyu sunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga. 21
Pelaksanaan bangun guna serah atas barang milik daerah ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat antara lain :
1.  pihak-pihak yang terikat dalam per janjian;
2.  obyek Bangun Guna Serah;
3.  jangka waktu Bangun Guna Serah;
4. pokok- pokok mengenai bangun guna serah;
5. data barang milik daerah yang menjadi objek bangun guna serah;
6.  hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
7.  jumlah/besarnya  kontribusi  yang  harus dibayar oleh Pihak Ketiga;
8. sanksi;
9. Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Kepala Daerah dan mitra kerjasama;
10.Persyaratan lain yang dianggap perlu. 22
Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa pengoperasian yang dijanjikan berakhir yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan
21 Peratura Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Ten- tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
22 Peratura Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Ten- tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Barang Milik Daerah, Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Mengenai Bangun Guna Serah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur dalam: Pasal 40
(1)Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah memerlukan bangu nan dan fasilitas bagi pe nye- leng garaan pemerintahan daerah un- tuk  kepentingan  pelayanan    umum dalam  rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b.  tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah; dan
c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
(2)Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
Pasal 41
(1)Penetapan mitra Bangun Guna Serah di- laksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
(2)Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pen-
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
goperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya di- tetapkan berdasarkan hasil per- hitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
b.  tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Ba- ngun Guna Serah; dan
c. memelihara objek Bangun Guna Serah;
(3)Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
(4)Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
(5)Hak  guna  bangunan  di atas hak pe- ngelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan per undang- undangan.
(6)Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(7)Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang se- kurang-kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b.  objek bangun guna serah;
c.  jangka waktu bangun guna serah;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
e. persyaratan  lain  yang dianggap perlu;
(8)Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah.
(9)Biaya pengkajian, penelitian dan pe- ngumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(10)Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/peng- awas, dibebankan pada pihak pemenang.
(11)Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah. 23
Peralihan aset eks bandara selaparang yang tidak dikelola sesuai fungsinya pasti akan  dikembalikan atau diserahkan terlebih dahulu kepada Departemen Per- hubungan pusat, mengingat status eks bandara selaparang tersebut adalah milik Departemen Perhubungan dan dikelola oleh PT. Angkasa Pura I. Dalam pengelolaan eks bandara selaparang yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I sampai saat ini, memang tidak ada peralihan aset sama sekali, hal ini dikarenaka eks bandara selaparang masi melakukan aktivitas sekolah penerbangan Lombok Institue Flaying Teknologi (LIFT) hanya dilakukan beberapa kali dalam satu minggu. Akan tetapi pendidikan yang diajarkan hanya berupa teori bukan praktik. Untuk sarana penunjang kegiatan/ aktivitas sekolah penerbangan tersebut, pihak LIFT membangun 2 buah ruang kelas di tanah PT. Angkasa Pura I untuk menunjang aktivitas sekolah tersebut, akan tetapi apabila dikemudian hari pihak LIFT melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I Lombok, maka bangunan tersebut akan diserahkan kepada PT.Angkasa Pura I.
23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
Jika pada kenyataannya seperti di atas, maka dapat dilihat bahwa pihak LIFT melakukan kerjasama yang bisa disebut dengan Bangun Guna Serah, yang mana Bangu Guna Serah Tersebut memiliki aturan tersendiri berdasarka peraturan pemerintah, akan tetapi pihak LIFT tidak melakukan kerjasama tersebut dengan PT. Angkasa Pura I sesuai prosedur yang sudah ada.

## KESIMPULAN
Penyertaan modal negara kepada PT. Angkasa Pura sebagai Badan Usaha Mi- lik Negara ( BUMN ) berpedoman/diatur berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1995 Tentang Penambahan Pe- nyertaan Modal Negara Republik Indone- sia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I. Pada perkembangannya, diberlakukan Per- aturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal  Saham Perusahaan Perseroan (Per- sero) PT.  Angkasa Pura I, Pada tahun 2002 terbitlah  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Re- publik  Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Ang- kasa Pura I.
Status hukum eks bandara Selaparang yang sudah tidak dikelola sesuai fungsinya, akan dikembalikan kepada pihak pengelola barang untuk barang milik Negara.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Eks Bandara Selaparang masih dikelola oleh PT. Angkasa Pura I, dengan cara memanfaatkan sebagian areal Eks Bandara Selaparang untuk aktivitas sekolah penerbangan Lombok Institute Flaying Teknologi (LIFT), Jadi dalam keadaan seperti ini areal Eks Bandara Selaparang masi dioperasionalkan oleh PT. Angkasa Pura I , dan jika dilihat mengenai status hukum dari Eks Bandara Selaparang tersebut adalah masih milik Departemen Perhubungan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I.
Peralihan aset eks bandara Selaparang yang tidak dikelola sesuai fungsinya sudah diatur dalam Undang-Undang Perbendaha- raan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 3 yang berbunyi “Tanah dan ban- gunan milik Negara/Daerah  yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penye- lenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pe- manfaatannya kepada menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/Walikota. Selain diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, mengenai peralihan aset tersebut, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 16 ayat (2) mengenai pengguna barang wajib meyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepada pengelola barang untuk barang milik nega- ra atau Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang untuk barang milik dae- rah.

## Daftar Pustaka
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 165
FX Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005,
Fransiska Lidya Rusphitawati | Kajaian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang .............
Redaksi Sinar Grafika, Propernas, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
Rudhi Prasetya, Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika Jakarta , 2011,
Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1970,
Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960-104)
Indonesia, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
Indonesia, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)
Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004. ). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
Indonesia, Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( PT ). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 63)
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,Hak Pakai.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58)
Indonesia, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 Perubahan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999, Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 85)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I. (Lembaran Negara Republik Indonesia

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 385~402
Tahun 2002 Nomor 40)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20)
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Indonesia, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN No.9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Internet http://www.angkasapura1.co.id/isi.php?option=berap&id=138, 8 Januari 2013, Pukul 14.53 WITA.
http:///www/angkasa pura 1.co.id/isi.php?option= beberap& id=138, 8 Januari 2013, Pukul 13.33 WITA.
http:/www.websters.online.dictionary.#907, 4 Maret 2013, Pukul 16.02 WITA.
Wawancara