## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI (KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA)
OLEH : I.A. INDAH SUKMA ANGANDARI.,SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar
ABSTRAK, Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika  kualitas  dan pengendalian  diri  tidak  dapat  dikontrol,  yang  pada  akhirnya  dapat  mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis.  Untuk  mencegah,  melindungi  istri  sebagai korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 22 September 2004,  telah  disahkan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  yang  terdiri atas  10  Bab  dan 56  Pasal.  Undang-undang  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum bagi  anggota  dalam  rumah  tangga,  khususnya  perempuan,  yang  paling  banyak  menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## Kata kunci : Perlindungan, kekerasan, Istri
ABSTRACT, Wholeness  and  harmony  of  the  household  may  be  disrupted  if  the  quality and  self-control  can  not  be  controlled,  which  can  ultimately  lead  to  the  occurrence  of domestic violence. Domestic Violence is any action against someone, especially his wife, which resulted in misery or suffering physical, sexual, psychological. To prevent, protect the  wife  as  a  victim,  and  prosecution  of  domestic  violence  on  September  22,  2004,  was approved the introduction of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), which consists of 10 Chapters and 56 Articles. The law is expected to provide  legal  protection  for  members  in  the  household,  particularly  women,  the  most victimsodomestiviolence.
Key words: Protection, violence, wife

## A. Latar Belakang
Selama  ini  rumah  tangga  dianggap sebagai  tempat  yang  aman  karena seluruh  anggota  keluarga  merasa  damai dan terlindungi. Keutuhan dan kerukunan  rumah  tangga  yang  bahagia, aman,  tenteram,  dan  damai  merupakan dambaan  setiap  orang  dalam  rumah tangga.  Untuk  mewujudkan  keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung  pada  setiap  orang  dalam lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar kualitas  perilaku  dan  pengendalian  diri setiap  orang  dalam  lingkup  rumah tangga tersebut. Keutuhan dan
kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri  tidak  dapat  dikontrol,  yang  pada akhirnya dapat
mengakibatkan terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga  sehingga  timbul  ketidakamanan atau  ketidakadilan  terhadap  orang  yang berada  dalam  lingkup  rumah  tangga tersebut.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  sebagai  salah  satu  jenis kekerasan  yang  berbasis  gender  dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini pertama  dilatarbelakangi  oleh  budaya patriarki yang terus langgeng,
kesetaraan  gender  yang  belum  nampak serta  nilai  budaya  masyarakat  yang selalu  ingin  hidup  harmonis  sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Tindak  kekerasan  di  dalam  rumah tangga  ( domestic  violence )  merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan  perhatian  dan  jangkauan hukum.    Tindak  kekerasan  di  dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan  pelaku  dan  korban  diantara anggota  keluarga  di  dalam  rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan  bisa  berupa  kekerasan  fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).    Pelaku  dan  korban  tindak kekerasan  didalam  rumah  tangga  bisa menimpa  siapa  saja,  tidak  dibatasi  oleh strata,  status  sosial,  tingkat  pendidikan, dan suku bangsa. Menurut pendapat Romli Atmasasmita,  kekerasan  jika  dikaitkan dengan  kejahatan,  maka  kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan  itu  sendiri.  Bahkan,  ia  telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi  kejahatan  yang  diikuti dengan kekerasan  dalam  masyarakat,  maka semakin  tebal  keyakinan  masyarakat akan  penting  dan  seriusnya  kejahatan semacam ini 1 . Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam  rumah  tangga,  negara  dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang
Dasar  Negara  RI  Tahun  1945.  Negara berpandangan  bahwa  segala  bentuk kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam rumah  tangga,  adalah  pelanggaran  hak asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap
1 Atmasasmita,  Romli.  2007, Teori  dan Kapita Selekta Krimonologi , Rafika Aditama, hal.63
martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi.
Pada  tanggal  22  September  2004, telah  disahkan  berlakunya  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (PKDRT),  yang  terdiri  atas  10 Bab  dan  56  Pasal.  Undang-undang tersebut  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah  tangga,  khususnya  perempuan, yang  paling  banyak  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Negara dan  masyarakat  wajib  memberikan perlindungan  agar  setiap  anggota  dalam rumah  tangga  terhindar  dari  ancaman kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan yang  merendahkan  derajat dan  martabat manusia. Segala bentuk kekerasan harus dicegah dan dihapuskan, karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 1.2. Rumusan Masalah 1. Apa sajakah bentuk-
bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban  kekerasan  dalam rumah tangga?

## B. PEMBAHASAN
2.1  Bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap istri dalam rumah tangga
Dengan disahkannya Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  tidak  berarti  bahwa  perjuangan perempuan sudah selesai, karena sebetulnya perjuangan perempuan masih panjang.  Masih  perlu  dicermati,  diikuti dan  diawasi,  sejauh  mana  komitmen pemerintah dalam
menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Perlu diperhatikan  problema  apa  saja  yang timbul dan bagaimana penanganan yang tepat untuk mencegah dan membebaskan  anggota  rumah  tangga,
khususnya perempuan dari tindak kekerasan yang terjadi. Kasus KDRT yang terjadi sesungguhnya  dapat  disebut  sebagai fenomena  gunung  es.  Secara  kuantitas sedikit  yang  terdata  oleh  karena  faktor- faktor : 1) Persepsi  mengenai  kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga  harus  ditutup  karena merupakan  masalah  keluarga dan bukan masalah sosial. 2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai  aturan  mendidik  istri, kepatuhan  istri  pada  suami, penghormatan posisi suami sehingga  terjadi  persepsi  bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. 3) Budaya  bahwa  istri  bergantung pada suami, khususnya ekonomi. 4) Kepribadian dan kondisi psikologis  suami  yang  tidak stabil. 5) Pernah  mengalami  kekerasan pada masa kanak-kanak. 6) Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior. 7) Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan  dari  masyarakat sendiri  yang  enggan  untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun  dari  pihak-  pihak  yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga. 8) Masalah  budaya,  Masyarakat yang  patriarkis  ditandai  dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki –laki dan perempuan  dimana  laki  –laki mendominasi perempuan. Dominasi laki – laki berhubungan  dengan  evaluasi positif  terhadap  asertivitas  dan
agtresivitas  laki  –  laki,  yang menyulitkan  untuk  mendorong dijatuhkannya  tindakan  hukum terhadap  pelakunnya.  Selain  itu juga  pandangan  bahwa  cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan  anak–anaknya  , atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri dapat mempengaruhi dampak timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT). 9) Faktor Domestik Adanya anggapan  bahwa  aib  keluarga jangan  sampai  diketahui  oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena  akan  dianggap  oleh lingkungan tidak mampu mengurus  rumah  tangga.  Jadi rasa  malu  mengalahkan  rasa sakit  hati,  masalah  Domestik dalam  keluarga  bukan  untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatkan dalam kasus KDRT. Faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan  kekerasan  dalam  rumah tangga semakin marak terjadi.Kekerasan merupakan  salah  satu  bentuk  dari kejahatan,  yang  tentunya  akan  sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,  seperti  dikatakan  oleh Bonger bahwa "Kejahatan adalah perbuatan  yang  sangat  anti  sosial,  yang oleh Negara ditentang dengan sadar. 2
Kekerasan  dalam  lingkup  rumah tangga  atau  keluarga  banyak  dilakukan oleh  seorang  suami,  Adapun  bentuk- bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  oleh suami terhadap istri antara lain :
1. Kekerasan Fisik
2 Bonger, W.A.,1977, Pengantar Tentang Kriminologi , Terjemahan A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, Hal.23
Kekerasan  fisik  adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul,  menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa  sakit,  atau  cacat pada  tubuh  istri  hingga menyebabkan kematian. 2. Kekerasan Psikis Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada  suami  meskipun suaminya telah membuatnya  menderita. Di  sisi  lain,  kekerasan psikis juga dapat memicu  dendam  dihati istri. 3. Kekerasan Seksual Kekerasan seksual adalah  suatu  perbuatan yang berhubungan dengan  memaksa  istri untuk melakukan hubungan seksual dengan  cara-cara  yang tidak  wajar  atau  bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. 4. Kekerasan Ekonomi Kekerasan ekonomi adalah  suatu  tindakan yang  membatasi  istri untuk  bekerja  di  dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan  uang  dan barang, termasuk membiarkan  istri  yang bekerja untuk di- eksploitasi, sementara si suami  tidak  memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya  berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya,mengambil harta istri, tidak memberi  uang  belanja yang  mencukupi,  atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengijinkan  istri  untuk meningkatkan karirnya.
Kurang  tanggapnya  lingkungan atau  keluarga  terdekat  untuk  merespon apa  yang  terjadi,  hal  ini  dapat  menjadi tekanan  tersendiri  bagi  korban.  Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang  dialaminya  bukanlah  hal  yang penting karena tidak direspon lingkungan,  hal  ini  akan  melemahkan keyakinan  dan  keberanian  korban  untuk keluar dari masalahnya. Selain itu, faktor penyebab terjadinya  kekerasan  terhadap  istri berhubungan dengan kekuasaan
suami/istri  dan  diskriminasi  gender  di masyarakat.  Dalam  masyarakat,  suami memiliki  otoritas,  memiliki  pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain,  suami  juga  berperan  sebagai pembuat keputusan.
Pembedaan  peran  dan  posisi  antara suami  dan  istri  dalam  masyarakat diturunkan  secara  kultural  pada  setiap generasi.  Hal  ini  mengakibatkan  suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki  kekuasaan  yang  lebih  tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap  istri  juga  dipengaruhi  oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa  kekerasan  juga  menimpa  pada istri  yang  bekerja,  karena  keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan  sistem  dan  kondisi  sosial budaya,  sehingga  peran  istri  dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan. 3 2.2  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bergulirnya reformasi yang diikuti  dengan  demokratisasi  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia berdampak pada upaya penegakan  hukum  dan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia.  Bangsa Indonesia  sebagai  negara  demokrasi menunjukkan  salah  satu  ciri  negara demokrasi adalah proteksi konstitusional atau  kekuasaan  negara  dilaksanakan berdasarkan konstitusi (rechstaats) bukan atas kekuasaan belaka. Konstitusi kita mengatur pula tentang perlindungan hak asasi manusia. 4
3 Baquandi,  2009,  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/20 10/10/kdrt.pdf diakses  pada  tanggal  18
Januari 2012
4 Atmasasmita,  Romli.  “ Latar  Belakang Penyusunan RUU tentang Pengadilan HAM di  Indonesia ”.  Makalah.  18  Oktober  2000.
Yogyakarta.
Pada asasnya, Hak Asasi Manusia menurut Bab I Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan merupakan seperangkat hak yang melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  merupakan  anugerahNya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum  dan Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan  martabat  manusia.  Oleh  karena  itu maka  pada  dasarnya  menurut  Paul Sieghart . 5
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan secara khusus bagi  korban  kekerasan  yang  terjadi dalam  lingkup  rumah  tangga,  dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan  dan  kesetaraan gender ,  non diskriminasi  dan  perlindungan  korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah  segala  bentuk  kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan  menindak  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan  rumah  tangga  yang  harmonis dan sejahtera. Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan  dalam  konteks  kehidupan berumah  tangga,  sebagaimana  yang dikonsepsikan  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT, adalah sebagai berikut: “Kekerasan  dalam  Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan
5 Paul Sieghart, 1986, The Lawful Rights Of  Mankind,  An  Introduction  To  The International Legal Code Of Human Rights , Oxford University Press, hal.107
atau  penderitaan  secara fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga”. Disahkannya Undang-undang tersebut merupakan titik awal keberhasilan perjuangan perempuan dalam memperoleh perlindungan terhadap  kekerasan  yang  sering  terjadi dalam  lingkup  rumah  tangga,  yang sebelumnya  dianggap  sebagai  urusan pribadi  suami-isteri,  merupakan  ‘aib keluarga’,  tabu  untuk  diketahui  dan dikemukakan kepada masyarakat. Ketidakberdayaan perempuan yang disebabkan  adanya  keinginan  untuk mempertahankan  posisi  diri  sebagai perempuan baik-baik dari keluarga yang terhormat,  mengakibatkan  perempuan harus  bersikap  pasif  dan  mau  menerima perlakuan  apapun  yang  diperolehnya demi mempertahankan ‘citra perempuan baik-baik atau keluarga harmonis.
Hal-hal  demikian  ini  yang menyebabkan adanya kasus-kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak terungkap  dan  tidak  dapat  diatasi. Dengan  disahkannya  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tidak berarti bahwa perjuangan perempuan sudah selesai, karena sebetulnya perjuangan perempuan masih panjang. Menurut  Sudarto,  Suatu  kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaanya sebaiknya dilakukan dengan  lebih  hati-hati,  cermat,  hemat, selektif,  dan  limitative.  Penyusunan suatu perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa
pertimbangan  kebijakan  sebagai  berikut
:
1. Penggunaan  hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat  adil  dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan  dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan  itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak  dikehendaki, yaitu perbuatan yang  mendatangkan kerugian (materiil dan  atau  spiritual) atas masyarakat. 3. Penggunaan  hukum pidana harus memperhitungkan prinsip  biaya  dan hasil ( cost and benefit principle )
4. Penggunaan  hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja  dari  badan- badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan  beban tugas ( overbelasting ) 6
Agar  hukum  itu  berfungsi  maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni: a) Kaidah  hukum  berlaku  secara yuridis,  apabila  penentuannya didasarkan  pada  kaidah  yang lebih  tinggi  tingkatannya  atau terbentuk  atas  dasar  yang  telah ditetapkan. b) Kaidah  hukum  berlaku  secara sosiologis, apabila kaidah tersebut  efektif.  Artinya,  kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh  penguasa  walaupun  tidak diterima  oleh  warga  masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. c) Kaidah  hukum  berlaku  secara filosofis,  yaitu  sesuai  dengan cita  hukum  sebagai  nilai  positif yang tertinggi. 7
Sebagai  suatu  persoalan  sosial yang  menuntut  penyelesaian,  maka upaya  untuk  penanggulangan  kejahatan telah  dimulai  terus-menerus.  Salah  satu usaha  pencegahan  dan  pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana  dengan  sanksinya  yang  berupa
6 Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung, hal. 44-48
7 H.  Zainuddin  Ali,  2010, Filsafat Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94.
pidana.  Namun  demikian  usaha  inipun masih sering dipersoalkan.
Sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, bahwa ada  tiga  alasan  mengenai perlunya  pidana  dan  hukum  pidana dalam penanggulangan  kejahatan  yang pada intinya sebagai berikut :
a. Perlu  tidaknya  hukum  pidana tidak  terletak  pada  persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai,  tetapi  terletak  pada persoalan seberapa jauh untukmencapai  tujuan  itu  boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada  hasil  yang  akan  dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara  nilai  dari  hasil  itu  dan nilai  dari  batas-batas  kebebasan pribadi masing-masing. b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai  arti  sama  sekali bagi si terhukum dan disamping itu  harus  tetap  ada  suatu  reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma  yang  telah  dilakukannya itu  dan  tidaklah  dapat  dibiarkan begitu saja. c. Pengaruh  pidana  atas  hukum pidana bukan semata-mata ditujukan  pada  si  penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang  yang  tidak  jahat  yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat. 8 Kebijakan penegakan hukum pidana   merupakan   serangkaian proses yang  terdiri  dari  tiga  tahap  kebijakan yaitu :
8 Barda  Nawawi  Arief,  2001, Masalah Penegakan      Hukum      dan      Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT Citra Aditya Bhakti Bandung,hal 152-153
a. Tahap  kebijakan  legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan  perbuatan  apa yang  dapat  dipidana  dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang. b. Tahap  kebijakan  yudikatif/ aplikatif  yaitu  menerapkan hukum  pidana  oleh  aparat penegak  hukum,  mulai  dari kepolisian,  kejaksaan,  dan pengadilan. c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif  yaitu melaksanakan hukum pidana  secara  konkrit,  oleh aparat pelaksana pidana. 9 Dihubungkan  dengan  faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum,  menurut  Lawrence  friedman, hukum  dilihat  sebagai  suatu  sistem hukum  yang  utuh,  yang  terdiri  dari  3 komponen, yaitu: a. Komponen substansi hukum,  yang  terdiri  dari hasil  aktual  yang  diberikan oleh sistem hukum, misalnya norma-norma peraturan dan sebagainya. b. Komponen struktur hukum,  yaitu  kelembagaan yang  diciptakan  oleh  sistim hukum dengan berbagai macam  fungsinya  dalam rangka mendukung bekerjanya hukum. c.  Komponen  kultur  atau budaya  hukum,  yaitu  nilai- nilai yang merupakan kaidah yang mengikat sistim serta menentukan sistim 9 Barda  Nawawi  Arief,  1998 Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana .  PL  Citra
Aditya Bakti Bandung, , hal.30
hukum  itu  di  tengah  kultur bangsa secara keseluruhan. 10 Bagi masyarakat Indonesia,
lemah  kuatnya  penegakan  hukum  oleh aparat  akan  menentukan  persepsi  ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum lemah, masyarakat akan mempersepsikan  hukum  tidak  ada  dan seolah-olah  mereka  berada  dalam  hutan rimba, sebaliknya, bila penegakan hukum  kuat  dan  dilakukan  secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan  hukum  ada  dan  akan tunduk. Oleh karenanya penegak hukum yang  tegas  dan  berwibawa  dalam kehidupan  hukum  masyarakat  sangat diperlukan.  Patuh  hukum  bukanlah tataran  tertinggi,  melainkan  adalah setiap  individu  dalam  masyarakat  yang bersikap  di  bawah  alam  sadar  sesuai dengan  tujuan.  Kultur  hukum  di  sini berkaitan  dengan  sikap  sosial  dan  nilai- nilai  sosial  yang  telah  terpatri  yang dipergunakan  sebagai  acuan  normatif dalam perilaku.
Korban  kekerasan  dalam  rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat,  lembaga  sosial  atau  pihak  lain baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan  perintah  perlindungan  dari pengadilan.  Selain  itu  korban  juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan  dengan  kerahasiaan  korban, pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan  hukum,  pada  setiap  tingkat proses pemeriksaan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan  dan  pelayanan  bimbingan rohani    (Pasal  10  UU.  No.  23  Tahun 2004).
Korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  juga  berhak  untuk  mendapatkan
10 Satjipto Raharjo. 1986. Hukum dan Masyarakat . Bandung: PT. Angkasa.
pelayanan  demi  pemulihan  dari  tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,  dan/  atau  pembimbing rohani  (Ketentuan  Pasal  39  UU.  No.23 Tahun 2004). Pemerintah mempunyai kewajiban  dan  tanggungjawab  dalam upaya  pencegahan  kekerasan  dalam rumah  tangga  (Ketentuan  Pasal  12  UU. No.23 Tahun 2004). Sedangkan masyarakat  berkewajiban  melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan  penetapan  perlindungan Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,
selain  memperoleh  perlindungan  secara fisik  dan  psikis  dari  pemerintah  dan masyarakat,  korban  juga  memperoleh perlindungan hukum, dengan pemberian sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga,  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 53  UU.  No.  23  Tahun  2004,  dengan ancaman  sanksi  pidana  yang  berlainan, tergantung  perbuatan  yang  dilakukan, dengan  ancaman  sanksi  paling  berat yaitu  pidana  penjara  selama  20  (dua puluh) tahun atau denda Rp.
500.000.000,(Lima  ratus  juta  rupiah), dan  paling  ringan  4  (empat)  bulan penjara  atau  denda  Rp.5.000.000(Lima juta rupiah).
Peran  aparat  penegak  hukum, yaitu kepolisian, advokat dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan  dan  pelayanan  kepada korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, diatur  secara  khusus  oleh  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang PKDRT, sebagai berikut:
- Kepolisian
Diatur  dalam ketentuan Pasal l6
UU.  No.  23  Tahun  2004  .Pada waktu  kepolisian  menerima  laporan kekerasan  dalam  rumah  tangga, harus  segera  dijelaskan  kepada
korban  bahwa  mereka  mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kepolisian memperkenalkan identitas  mereka  dan  segera  wajib melakukan  penyelidikan  serta  wajib melindungi korban. Selanjutnya kepolisian  akan  meminta  surat penetapan  perintah  perlindungan dari  pengadilan.  Kepolisian  dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. - Advokat Diatur  dalam  ketentuan  Pasal  25 UU.  No.  23  Tahun  2004.  Di  dalam memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan konsultasi hukum mengenai  hak-hak korban  dan proses peradilan. Mendampingi korban pada penyidikan dan pemeriksaan  di  dalam  sidang,  serta melakukan koordinasi dengan sesame  penegak  hukum,  relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. - Pengadilan Diatur  dalam  ketentuan  Pasal  28 sampai  dengan  34,  37  dan  38  UU.
No.  23  Tahun  2004.  Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan  perintah  perlindungan bagi  korban  dan  anggota  keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian.

## C. PENUTUP
Berdasarkan latar belakang permasalahan  dan  pembahasan  seperti yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat diambil  suatu  kesimpulan  dan  saran sebagai berikut:
4.1.Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri antara lain : 1. Kekerasan Fisik Kekerasan  fisik  adalah  suatu tindakan kekerasan (seperti:
memukul,  menendang,  dan  lain- lain)  yang  mengakibatkan  luka, rasa  sakit,  atau  cacat  pada  tubuh istri hingga menyebabkan kematian. 2. Kekerasan Psikis Kekerasan  psikis  adalah  suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti:  menghina,  berkata  kasar dan  kotor)  yang  mengakibatkan menurunnya  rasa  percaya  diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak  dan  tidak  berdaya. Kekerasan  psikis  ini,  apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung  pada  suami  meskipun suaminya telah membuatnya menderita.  Di  sisi  lain,  kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri. 3. Kekerasan Seksual Kekerasan  seksual  adalah  suatu perbuatan yang berhubungan dengan  memaksa  istri  untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau  bahkan  tidak  memenuhi kebutuhan seksual istri. 4. Kekerasan Ekonomi Kekerasan ekonomi adalah suatu  tindakan  yang  membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan  uang  dan  barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja  untuk  di-eksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi  kebutuhan  ekonomi keluarga.  Sebagian  suami  juga tidak  memberikan  gajinya  pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya,mengambil  harta  istri, tidak  memberi  uang  belanja yang  mencukupi,  atau  tidak
memberi  uang  belanja  sama sekali, menuntut istri memperoleh  penghasilan  lebih banyak,  dan  tidak  mengijinkan istri untuk meningkatkan karirnya.
2.  Perlindungan  terhadap  istri  sebagai Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga berhak  mendapatkan  perlindungan  dari pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak  lain  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan  dari  pengadilan  dimana sudah diatur didalam UU. No. 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4.2 Saran 1. Peningkatan pendidikan bagi  perempuan  sehingga mereka  menyadari  hak-hak dan  kewajibannya  sebagai warga  negara  dan  warga masyarakat. Serta peningkatan kesempatan kerja  dan  lapangan  kerja bagi  perempuan,  sehingga secara ekonomi tidak tergantung sepenuhnya kepada suami/laki-laki. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan  yang memberikan  perlindungan kepada istri khususnya sosialisasi  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  lengkap  dengan peran  dan  fungsi  Ruang Pelayanan  Khusus  (RPK). Memberikan  advokasi  dan pendampingan  bagi  korban serta Memberikan advokasi kebijakan pemerintah di dalam menyusun peraturan-
peraturan  yang  melindungi istri.
5. Daftar Pustaka Buku : Barda  Nawawi  Arief,  1998,  Beberapa Aspek  Kebiiakan Penegakan dan Pengembanqan Hukum Pidana. PL Citra Aditya Bakti, Bandung.
----------------------------.  2001    Masalah Penegakan      Hukum      dan      Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan,  PT  Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Bonger,  W.A.1977.  Pengantar  Tentang Kriminologi, Terjemahan A. Koesnoen,  Ghalia Indonesia. H. Zainuddin Ali, 2010, Filsafat Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Paul Sieghart, 1986, The Lawful Rights Of Mankind, An Introduction  To The International Legal Code Of Human Rights ,  Oxford University Press
Romli  Atmasasmita,    2007, Teori  dan Kapita  Selekta  Krimonologi ,  Rafika Aditama
Satjipto Raharjo, 1986, Hukum dan
Masyarakat , PT. Angkasa, Bandung.
Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum
Pidana , Bandung
Makalah Romli Atmasasmita, “ Latar Belakang  Penyusunan  RUU  tentang Pengadilan HAM di Indonesia ”. Makalah  Yogyakarta.18 Oktober 2000.