## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Christien  Linda  Afrilianti Mahasiswa Pascasarjana  Universitas  Tadulako
Email  : Cristien.linda@gmail.com

## Abstract
The  research  was  to  juridically  analyze  the  implementation  of  budgeting control  in  Central  Sulawesi  Provincial  Development  Planning  Agency  and idenyify  their  job  performance  in  case  of  manipulation  inprovincial  fund management.  It  was  a  normative  research  adopting  juridical  and  conceptual approaches.  The  sources  of  date  were primary and secondary. The results of  the research  showed  2  findings.  (1)  the  control  was  applied  during  planing, implementation,  management,  reporting  and  acountability  of  the  provincial budget.  Such  a  step  was preferable to prevent financial manipulation and losses since  preventive  measures  agains  financial  manipulation  were  perceived  to  be better  than  currative  ones.  Having  gained  Reasonable  Without  Exception financial  reporting  predicate  twice,  the  Central  Provincial Goverment would be more  encoraged  to  better  prepare  transparent  and  effective  accrual-based financial  accountability  reports  in  order  to  be  more  consistent  to  good governance principle. (2) The performance was evaluated to identivity progresses in  the  programs  and  activities  in  order  to  gain  indicators  that  the  Agency  was clean,  transparent  and  accountable  in  the  processes  of  fair  and  effective budgeting in consistent with the good governance principle
Keywords  : clean, transparent and accountable budgeting control, based on good coorporate governance principle.

## A. LATAR  BELAKANG
Pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  dari  pengelolaan keuangan  daerah  untuk  menjamin  agar  penyelenggaraan  kegiatan  tidak menyimpang  dari  tujuan  serta  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  bila dikaitkan  dengan  anggaran  pemerintahan,  maka  pengawasan  keuangan  meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban  keuangan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dalam  pasal  1  menjelaskan ruang  lingkup  pengelolaan  keuangan  daerah  sebagai  berikut  :
“Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan daerah” .
Menguatkan  isi  Pasal  tersebut,  selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  tahun  2011  tentang  Perubahan  kedua  atas  Permendagri  Nomor 13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dikerucutkan pada  proses  RAPBD  (Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  yang diawali  dengan  penyusunan  Rancangan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah)  oleh  Pemerintah  Daerah  kemudian  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  pengesahan  oleh  Pemerintah  Pusat,  penetapan menjadi  APBD  sampai  dengan  implementasi  dan  penerapan  atau  pemanfaatan anggaran  dengan  melaksanakan,  menatausahakan,  serta  mempertanggung- jawabkan  termasuk  didalamnya  adalah  aspek pengawasan.
Salah satu  aspek  pengawasan  adalah  pelaksanaan  pemeriksaan. Pelaksanaan  pemeriksaan  ini  bertujuan  untuk  menilai  apakah  pelaksanaan kegiatan  yang  sesungguhnya  telah  sesuai  dengan  yang  seharusnya. 1
Dengan  demikian  penekanannya  lebih  pada  upaya  untuk  mengenali penyimpangan  atau  hambatan  di  dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Sasaran pemeriksaan  adalah  temuan  yang  menyatakan  terjadinya  penyimpangan  atas rencana  atau  target.  Sehingga  koreksi  yang  dilakukan  adalah  mengarahkan  atau merekomendasikan  pekerjaan  untuk  mencapai  sasaran  rencana.
Dalam  hubungan  ini,  Abdul  Rasyid  Thalib  mengatakan  bahwa  keuangan daerah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  dan  mengukur keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  dan  keberhasilan  daerah,  oleh  karena pelaksanaan  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  menjadi  aktivitas  rutin  harus peka  terhadap  kritik,  antara  lain  dari  perspektif  hukum,  mengingat  hal  tersebut bersentuhan  langsung  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  prinsip  demokrasi, efisiensi,  efektif  dan akuntabilitas. 2
1 Abdul  Rasyid  Thalib,  2008 Anggaran  Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Akrual, Palu. 2 Abdul  Rasyid  Thalib,  2008, Hukum  Keuangan  Negara/Daerah  dan  Tindak  Pidana Korupsi , Cetakan Pertama,  LP2HKP,  Palu.  Hal 13
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara ditegaskan  bahwa  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  sebagai  bagian dari  kekuasaan  pemerintahan,  dan  kekuasaan  pengelolaan  negara  dari  presiden sebagian  diserahkan  kepada  kepala  daerah  (gubernur,  bupati/walikota)  untuk pengelolaan  keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah.  Kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  meliputi  aspek  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  serta  pengawasan  keuangan daerah  yang  didelegasikan  kepada  Kepala  Daerah  berdasarkan  desentralisasi, dapat  dilimpahkan  sebagian  atau  seluruhnya  kepada  pejabat  perangkat  daerah. Demikian  pelimpahan  kepada  pejabat  perangkat  daerah  tersebut,  didasarkan  pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji (kewenangan  administratif),  dan  menerima/mengeluarkan  uang  (kewenangan kebendaharaan)  terdapat  kaidah  saling  uji (check  and  balance) di  dalam pengelolaan  keuangan.

## B. METODE

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  menguraikan  penelitian  ini  yaitu menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  adalah  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi,  penelitian  hukum  dilakukan  untuk menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.  Sedangkan  penelitian  yang  bersifat normatif  adalah  suatu  penelitian  yang  mengkaji  terkait  dengan  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan hukum  serta  sejarah  hukum. 3
3 Jhonny  Ibrahim,  2012, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publishing, Malang. Hal  26

## 2. Bahan Penelitian
Sebagai  suatu  penelitian  yang  diarahkan  pada  penelitian  hukum  normatif, maka  bahan  penelitian  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut: 4
a. Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya  mempunyai  otoritas  serta  mengikat.  Yang  terdiri  dari  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  Tanggungjawab  Keuangan Negara,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah  Daerah,  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  berupa  buku-buku,  karya  ilmiah  hukum seperti  skripsi,  tesis  dan  disertasi,  jurnal  hukum,  serta  pendapat  pera  pakar hokum.

## 3. Pendekatan
Adapun  jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  Pendekatan  Historis (historical  approach),  dan Pendekatan  Konsep (conceptual  approach).

## 4. Pengumpulan  Bahan
Pengumpulan    bahan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah melalui  teknik  penelitian  kepustakaan,  yaitu  melalui  penelusuran  peraturan perundang-undangan,  dokumen-dokumen  maupun  buku-buku  ilmiah  yang  sesuai dengan  objek yang  akan diteliti.

## 5. Analisis Bahan
Setelah  bahan  dikumpulkan  dan  dirasa  telah  cukup,  maka  tahap  selanjutnya adalah  mengolah  dan  menganalisis  secara  mendalam  sehingga  diperoleh  hasil
4 Ibid . Hal  28
dari  persoalan  hukum  yang  diteliti.  Setelah  bahan  dianalisis  langkah  selanjutnya akan dilakukan  interpretasi  untuk  menarik  kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
Dasar  Pengawasan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  Kantor  BAPPEDA Provinsi  Sulawesi Tengah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  Tanggungjawab Keuangan  Negara,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan,  Dana  perimbangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005 tentang  Hibah  Kepada  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2008  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  menggunakan  pendekatan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja yang  disusun  untuk  mengatasi  berbagai  kekurangan  yang  terdapat  pada pendekatan  tradisional,  khususnya  kekurangan  yang  disebabkan  oleh  tidak adanya  tolak  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dalam pencapaian  tujuan  dan sasaran  pelayanan  publik  dari  pemerintah. 5
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara ditegaskan  bahwa  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  sebagai  bagian dari  kekuasaan  pemerintahan,  dan  kekuasaan  pengelolaan  negara  dari  presiden sebagian  diserahkan  kepada  kepala  daerah  (gubernur,  bupati/walikota)  untuk pengelolaan  keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah.  Kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  meliputi  aspek  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  serta  pengawasan  keuangan
5 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara . Sinar Grafika,  Jakarta.  Hal 32
daerah  yang  didelegasikan  kepada  Kepala  Daerah  berdasarkan  desentralisasi, dapat dilimpahkan  sebagian  atau seluruhnya  kepada pejabat perangkat  daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  menjadi  tonggak  penting  dimulainya  pelaksanaan otonomi  tersebut,  sehingga  daerah  memiliki  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Konsekuensi  dari  pelaksanaan  Undang- Undang  tersebut  adalah  Pemerintah  Daerah  harus  dapat  lebih  meningkatkan kinerjanya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada masyarakat.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  upaya  peningkatan  kinerja  Pemerintah Daerah  adalah  melalui  kebijakan  perencanaan  pembangunan  daerah  yang berkualitas  dan  berkesinambungan.  Hal  ini  didukung  oleh  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  yang menyebutkan  bahwa  perencanaan  pembangunan  nasional  maupun  daerah  terdiri dari  perencanaan  pembangunan  jangka  panjang,  perencanaan  pembangunan jangka  menengah  dan  perencanaan  pembangunan  tahunan.
Kewenangan  perencanaan  pengendalian  tersebut  kemudian  dipertegas kembali  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan  sesuai  dengan  pasal  7,  ayat  (2),  BAPPEDA  sebagai  salah  satu  lembaga teknis  daerah  yang  merupakan  unsur  pendukung  tugas  kepala  daerah, mengemban  3  (tiga)  urusan  wajib  yang  wajib  dilaksanakan,  yaitu  urusan kordinasi  penyelenggaraan  penataan  ruang,  perencanaan  pembangunan,  dan urusan  statistik.
1. Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  dan  Fungsi  Pelayanan BAPPEDA
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, mekanisme  perencanaan  pembangunan  daerah  ke  depan  dituntut  untuk  semakin
mengedepankan  pendekatan  perencanaan  pembangunan  yang  transparan, partisipatif  dan akuntabel.
Sesuai  Keputusan  Kepala  BAPPEDA  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Nomor 050/2207/SEK.  III  menyatakan  bahwa  Perencanaan    adalah    suatu    proses    yang berkesinambungan  yang  mencakup  keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan alternatif  penggunaan  sumberdaya  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  pada masa  yang  akan  datang.  Dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  Provinsi Sulawesi  Tengah  lima  tahun  ke  depan  diarahkan  untuk  mewujudkan  Visi  Provinsi Sulawesi  Tengah  Tahun  2011-2016.  Menganalisis  pelaksanaan  pengawasan anggaran  berbasis  kinerja  pada  kantor  BAPPEDA  Provinsi  Sulawesi  Tengah, penulis  menggunakan  teori  dari  Soerjono  Soekanto  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum.  Teori  ini  dikembangkan  dari  teori  Lawrence Friedman  tentang  sistem  hukum.  Penggunaan  teori  tersebut  terkait  dengan metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  hukum  normatif,  yang  salah satu  fokusnya  adalah  terkait  dengan  efektivitas  hukum  yang  berlaku.
Dalam  perspektif  hukum  administrasi,  dikemukakan  oleh  J.B.J.M  Ten Berge  bahwa  pengawasan  merupakan  bagian  yang  penting  dalam  penegakan hukum  administrasi.  Pengawasan  merupakan  penegakan  hukum  preventif  yang ditujukan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  norma  hukum  administrasi. Melalui  pengawasan  dapat  diketahui  lebih  awal  adanya  pelanggaran  sehingga dapat  dihindarkan  akibat  yang  lebih  fatal.  Sebelum  timbul  dampak  yang  lebih besar  dari  pelanggaran  yang  terjadi,  dapat  segera  dihentikan  melalui  mekanisme pengawasan. 6
Sementara  dalam  perpektif  hukum  tata  negara,  pelaksanaan  pengawasan merupakan  bagian  dari  mekanisme Check  and  balance antar  lembaga negara/pemerintahan.  Menurut  Abdul  Rasyid  Thalib,  dari  segi  kepentingan pembatasan  kekuasaan  setelah  kekuasaan  dipisah-pisahkan,  satu  kekuasaan pemerintahan  haruslah  dianggap  sebagai  batas  kekuasaan  lainnya,  hal  ini  untuk
6 J.B.J.M  ten  Berge  dalam  Philipus  M.  Hadjon,  2006, Penegakan  Hukum  Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gramedia 2008. Hal 16
mencegah  kesewenangan-wenangan  penguasa  sebagai  akibat  menumpukknya tiga  kekuasaan  dalam  satu  tangan.
Hakikat  pengawasan  adalah  pembatasan  kekuasaan  yang  merupakan  inti dari  paham  konstitusionalisme  dan  negara  hukum.  Bahkan  pengawasan merupakan  ciri  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  demokratis.

## 2. Hasil  Identifikasi  Dari  Yang  Ditemukan  Di  Lapangan  Sesuai  Dengan Obyek Penelitian.
Menganalisis  pelaksanaan  pengawasan  anggaran  berbasis  kinerja  pada kantor  BAPPEDA  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  penulis  menggunakan  teori  dari Soerjono  Soekanto  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum. Teori  ini  dikembangkan  dari  teori Lawrence  Friedman tentang  sistem  hukum. Penggunaan  teori  tersebut  terkait  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan  yakni penelitian  hukum  normatif,  yang  salah  satu  fokusnya  adalah  terkait  dengan efektivitas  hukum  yang  berlaku.  Tujuan  dari  pengawasan  mencegah  terjadinya penyimpangan,  pemborosan,  penyelewengan,  hambatan,  kesalahan  dan  kegagalan dalam  mencapai  tujuan  organisasi  dan  mendukung  kelancaran  dan  ketepatan pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan.
Anggaran  berbasis  kinerja,  pertanggungjawabann  keuangan  negara  berbasis akrual  dan  tindak  pidana  korupsi  berbasis  delik  formal,  Rasyid  Thalib mengatakan  bahwa  dalam  konsekwensi  anggaran  berbasis  kinerja  selalu  anggaran yang diusulkan  tidak  dapat  ditolak  dan  harus  dipenuhi  serta  mudah penyerapannya  atau  membelanjakannya.  4  (empat)  sisi  keuangan  negara  dapat dilihat  dari  : 7
a. Sisi  Subyek  dimana  keuangan  Negara  meliputi  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kebijakan  dan kegiatan  dalam  bidang  fiscal,  moneter,  pengelolaan  kekayaan  Negara yang  dipisahkan,  serta  segala  sesuatu,  baik  berupa  uang  maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban.
7 Abdul  Rasyid  Thalib,  2008, Hukum  Keuangan  Negara/Daerah  dan  Tindak    Pidana Korupsi , Lok.Cit. Hal 44
b. Sisi  Obyek  keuangan  negara  meliputi  seluruh  subyek  sebagaimana tersebut  sebelumnya  yang  dimilki  negara  dan  atau  dikuasai  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  perusahaan  negara  atau  daerah dan badan lain  yang  ada kaitannya  dengan  keuangan  Negara.
c. Sisi  Proses  keuangan  negara  mencakup  seluruh  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  obyek  keuangan,  mulai  dari  perumusan kebijakan,  pengambilan  keputusan  hingga  pertanggungjawaban.
d. Sisi  Tujuan  keuangan  negara  meliputi  seluruh  kebijakan,  kegiatan  dan hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan/atau penguasaan  obyek  keuangan  Negara  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan.
Sekaitan  dengan  teori  tersebut,  Penulis  menggunakan  faktor-faktor penegakan  hukum  sebagai  alat  ukur  untuk  menganalisis  pengawasan  terhadap anggaran  berbasis  kinerja  pada  kantor  BAPPEDA  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Faktor-faktor  untuk  mengukur  pengawasan  disini  sebagai  “sistem”  yang merupakan  suatu  kesatuan  yang  utuh  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  saling berkaitan,  mempengaruhi  dan  bergantung.  Sehingga  jika  kelima  faktor  berjalan sesuai  yang  diharapkan  (idealitas),  maka  akan  menghasilkan  pengawasan anggaran  berbasis  kinerja  yang  efektif.  Sebaliknya  jika  ada  salah  satu  faktor  yang tidak  bekerja  atau  kurang  dari  yang  diharapkan  maka  akan  mempengaruhi pengawasan  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja  itu. 8
Berdasarkan  laporan  Penyerapan  Anggaran  kegiatan  Pembangunan,  peneliti mendapatkan  informasi  dari  Ria  Sari  Fattah.,SP. selaku  Kasubag  Keuangan menyampaikan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 59  Tahun  2007  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Daerah  adalah  hak  pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  sesuai  Peraturan Daerah  Nomor  07  Tahun  2013  tentang  Penetapan  Anggaran  dan  Pendapatan
8 Hasil  Wawancara  Ria  Sari  Fattah,  Kasubag  Keuangan  BAPPEDA  Provinsi  Sulawesi Tengah tanggal 25 November 2015.
Belanja  Daerah  ditetapkan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Tahun Anggaran  2014 sebesar Rp. 2.379.647.600,- yang  terdiri  dari: 9
1. Pendapatan  Asli  Daerah
= Rp.769.714.314.600,-
2. DanaPerimbangan
= Rp. 1.237.627.671.000,-
3. Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah
= Rp.    372.305.489.000,-
Realisasi  Pendapatan  Daerah  sampai  dengan  akhir  Triwulan  IV  (30 Desember  2014)  adalah  sebesar  Rp.  1.734.585.443.630,72,-  atau  sekitar  72,89% dari  total  target  Pendapatan  Daerah  Tahun  2014,  dengan  rincian  sebagai  berikut : 10
Pendapatan  Asli  Daerah terealisir  sebesar  Rp.549.027.162.173,72  dari target  Rp.769.714.314.600,-  atau  71.33%  sementara  untuk  realisasi Dana Perimbangan dari  target  sebesar  Rp.1.237.627.671.000,-  telah  terealisir sebesar  Rp.905.044.689.715  atau  73,13%  dan  realisasi lain-lain pendapatan  yang  sah dari  target  Rp.372.305.489.000,-  terealisir  Rp.
280.513.591.742,- atau 75,35%.
Sebagaimana  terdapat  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Inspektorat Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Nomor  :  708/154/R.01/PST/XII/14/ITDA tanggal  24 Desember  2014 yaitu  :
1. Bahwa  terdapat  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  inisial  MA  tugas  belajar  yang belum  menyampaikan  laporan  hasil  kemajuan  studi  setiap  semester  tahun akademik  berjalan  kepada Gubernur  Sulawesi  Tengah.
2. Pembayaran  Honorarium  Narasumber  dan  Moderator  dalam  daftar  tanda tangan  tidak  mencantumkan  jumlah  jam  materi.
3. Terdapat  Penetapan  Surat  Keputusan  yang  tidak  melampirkan  besaran jumlah  Honorarium  kepada masing-masing  nama  yang  sugdah  ditetapkan.
4. Proyek  keterlambatan  pekerjaan  rehap  gedung  induk  BAPPEDA  Provinsi Sulawesi  Tengah  Tahun  Anggaran  2008  masih  berkelanjutan  sampai  Tahun
9 Ibid
10 Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Nomor:
7c/LHP/XIX.PLU/05/2014  pada tanggal 19 Mei 2014.
Anggaran  2015  senilai  Rp.  165.011.900,-  sebagian  telah  ditindaklanjuti dengan  penyetoran  ke  Kas  Daerah  pada  tanggal  25  Februari  2014  sebesar Rp.  10.000.000,-  dan  masih  ada  sisa  denda  keterlambatan  pekerjaan  rehap gedung  induk  BAPPEDA  Provinsi  Sulawesi  Tengah  senilai  Rp. 155.011.900,-.
Dengan  menggunakan  substansi  terminology  “kerugian”  dalam  rumusan kamus  maupun  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Pasal  1  Angka  22: “Kerugian  Negara/Daerah  adalah  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang, yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja  maupun  lalai”.
Pengertian  kerugian  sebagai  “hilang,  kekurangan  atau  berkurangnya”, selanjutnya  diimplementasikan  kedalam  rumusan  keuangan  negara  Pasal  1  dan Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  maka  rumusan  “kerugian keuangan  negara”  akan menjadi  rumusan  sebagai   berikut: 11
1. Hilang  atau  berkurangnya  hak  dan  kewajiban  negara  yang  nyata  dan  pasti dapat  dinilai  dengan  uang,  akibat  perbuatan  sengaja  melawan  hukum  dalam bentuk  :
a. Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang, dan melakukan  pinjaman;
b. Kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan umum pemerintahan  negara  dan membayar  tagihan  pihak  ketiga;
c. Penerimaan  negara  dan pengeluaran  negara;
d. Penerimaan  daerah dan pengeluaran  daerah;
e. Kekayaan  negara  atau  kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh pihak  berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang  serta  hak-hak  lain  yang dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan  negara  atau perusahaan  daerah.
2. Hilang  atau  berkurangnya  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa    barang yang  nyata  dan  pasti,  dapat  dijadikan  milik  Negara  berhubung  dengan
11 Jhon. F. Due, 1963. Government Finance an Economics Analysis, third Edition , Richard D. Irwin,  Inc. Home  wood, Illinois
pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  akibat  perbuatan  sengaja  melawan  hukum dalam  bentuk  :
a. Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintah  dan atau  kepentingan  umum;
b. Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang diberikan  pemerintah.
3. Hilang  atau  berkurangnya  hak  penerimaan  dan  timbuknya  kewajiban negara  yang  nyata  dan  pasti  dapat dinilai  dengan  uang.
4. Timbul  atau  bertambahnya  kewajiban  pengeluaran  atau  pembayaran Keuangan  Negara  secara  nyata  dan  pasti  dapat  dinilai  dengan  uang,  dari Kegiatan  Pelayanan  Pemerintah.
a. Biaya  penyelenggaraan  tugas  layanan  umum  pemerintah  pusat  atau  daerah dalam  bentuk  kegiatan  layanan:  kesehatan,  pendidikan,  transportasi, pengurusan  administrasi  pertanahan,  perijinan,  jasa  perbankan,  jasa keuangan  dan  asuransi  yang  tidak  sesuai  ketentuan  (menaikan  biaya, mengurangi  volume  dan  mengurangi  hak  keuangan  Negara  untuk keuntungan  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi).
b. Membayar  tagihan  pihak  ketiga  yang  melanggar  hukum  (seharusnya  tidak membayar,  atau  membayar  lebih  tinggi  dari jumlah  yang  seharusnya).
Pendekatan  rumusan  konsep  “kerugian  keuangan  negara”  berdasarkan terminologi  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tersebut,  dalam  implementasi dapat  dirinci  sebagai  berikut  :  hilang  atau  berkurangnya  hak  penerimaan keuangan  negara  dan  timbulnya  kewajiban  negara  yang  nyata  dan  pasti  dapat dinilai  dengan  uang,  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  akibat  perbuatan  sengaja melawan  hukum.
Rumusan  “kerugian  keuangan  negara”  jika  dilakukan  berdasarkan pendekatan  interpretasi  rumusan  keuangan  negara,  berpatokan  rumusan Penjelasan  Alinea  ke  3  menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  adalah sebagai  berikut:
1. Hilang  atau  berkurangnya  kekayaan  negara  dalam  bentuk  apapun,  yang dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di  dalamnya  segala  bagian kekayaan  negara  dan  segala  hak  penerimaan  keuangan  negara  dan kewajiban  pembayaran  keuangan  negara  yang  timbul  karena  berada  dalam penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat  lembaga  negara, baik  ditingkat  pusat  maupun  di  daerah,  secara  nyata  dan  pasti  dapat  dinilai dengan  uang,  akibat  perbuatan  sengaja  melawan  hokum.
2. Hilang  atau  berkurangnya  kekayaan  negara  dalam  bentuk  apapun,  yang dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  didalamnya  segala  bagian kekayaan  negara  dan  segala  hak  penerimaan  keuangan  negara  dan kewajiban  pembayaran  keuangan  Negara  yang  timbul  karena  berada  dalam penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban.
Untuk  mensinergikan  pengawasan  anggaran  berbasis  kinerja  pada  kantor Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  menggunakan  konsep State  Liability (Govermental  Liability) dimana  konsep  ini  merupakan  tanggung  gugat  kepada Negara  atau  pemerintah  dalam  arti  mereka  harus  memberi  kompensasi  jika  terjadi kerugian  atau  derita,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  materiil  atau  mental kepada warganya.

## D. KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dihasilkan:
a. Pengawasan  anggaran  berbasis  kinerja  pada  Kantor  Bappeda  Provinsi Sulawesi  Tengah  sudah  dimulai  sejak  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya kerugian daerah.  Sebab  terselamatkannya  keuangan  daerah  dari “kebocoran”  adalah  lebih  menguntungkan  dibanding  dengan  langkah  yang diambil  setelah  keuangan  daerah  mengalami  “kebocoran”.  Dengan mendapatkan  WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian)  sebanyak  2  kali  Pemerintah Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  akan  berupaya  untuk  lebih  baik  lagi  pada pertanggung  jawaban  berbasis  akrual  agar  lebih  kepada  prinsip  good
governance  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan  dan tepat sasaran.
b. Penilaian  kinerja  dilakukan  untuk  mengetahui  sejaumana  kemajuan program  dan  kegiatan  yang  dihasilkan  untuk  mencapai  indikator  kinerja Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  bersih,  transparan  dan  akuntabel dalam  proses  penyusunan  anggaran  yang  adil  dan  tepat  sasaran  yang didasarkan pada prinsip good governance. Apabila ditemukan penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  pemberian sanksi  administrasi,  perdata  dan  pidana.    Hal  ini  dilakukan  untuk meminimalkan  resiko  terjadinya  kebocoran  anggaran  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  anggaran  dan memberikan  perubahan  pada  pertanggung  jawaban  pada  pengelolaan keuangan  daerah  berbasis  akrual.

## Rekomendasi
a. Pengawasan  anggaran  pada  kantor  Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah, disarankan untuk membuat kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern,  terkait  kepastian  hukum dalam  penyelesaian  temuan  pemeriksaan.  Sebab  sering  muncul  perbedaan pemahaman  akan  temuan  pemeriksaan.  Di  satu  sisi  lembaga  pengawas menganggap  sebagai  temuan,  tapi  disisi  lain  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah/entitas  yang  diperiksa  menganggap  bukan  temuan.
b. Peran  lembaga  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  perwakilan  Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditingkatkan untuk ikut mempercepat
pemberantasan  korupsi  di  daerah.  Hasil  audit  perlu  dimanfaatkan semaksimal  mungkin  untuk  kepentingan  penyidikan  Polisi,  Jaksa  maupun Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Demikian  pula  dengan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  lembaga  pengawas  internal  Inspektorat  Daerah  dan  lembaga eksternal  Badan  Pemeriksa  Keuangan  perwakilan  Sulawesi  Tengah  untuk bisa  diakses  secara  transparan  masyarakat  sebagai  bagian  dari  kontrol  atas penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.
c. Konsekwensi  yuridis  apabila  ditemukan  penyimpangan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  yang  dapat  merugian  keuangan  daerah  disarankan  untuk langkah  pertama  dilakukan  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  (non  litigasi). Sebab  jalur  ini  sangat  mudah  penyelesaiannya  karena  tidak  menggunakan prosedur  yang  berbelit-belit  dan  waktu  yang  dibutuhkan  relatif  singkat.
Namun,  jika  jalur  di  luar  pengadilan  ini  tidak  berhasil  kemudian  diarahkan masuk  ke pengadilan  (litigasi).

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul  Rasyid  Thalib,  2008, Hukum  Keuangan  Negara/Daerah  dan  Tindak Pidana Korupsi , Cetakan Pertama,  LP2HKP, Palu.
___________________, 2008, Anggaran Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis  Aktual, Palu.
Adrian  Sutedi,  2012, Hukum Keuangan Negara . Sinar  Grafika,  Jakarta.
Hernold  Ferry  Makawimbang,  2015, Memahami  dan  Menghindari  Perbuatan Merugikan Keuangan Negara , Thafa  Media,  Jogyakarta.
Hasil  Wawancara  Ria  Sari  Fattah,  Kasubag  Keuangan  BAPPEDA  Provinsi Sulawesi  Tengah  tanggal  25 November  2015.
Hasil  Wawancara  dengan  Mulyono,  SE,  Ak,  MM.  (Inspektur  Inpektorat  Daerah Provinsi  Sulawesi  Tengah)  pada tanggal  14 September  2015.
Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Nomor:
7c/LHP/XIX.PLU/05/2014  pada tanggal  19 Mei  2014.
J.B.J.M  ten  Berge  dalam  Philipus  M.Hadjon,  2006, Penegakan  Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Jhon.  F.  Due,  1963. Government  Finance  an  Economics  Analysis,  third Edition ,
Richard  D. Irwin,  Inc. Home  wood, Illinois
Jhonny  Ibrahim,  2012, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Bayumedia  Publishing,  Malang,