1 Correspondence email: oki.rahadianto@ugm.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi Juli 2023, 12 (3): 589- 609

## TRANSISI KAUM MUDA MARGINAL DAN REPRODUKSI KELAS SOSIAL

## Oki Rahadianto Sutopo 1

## Abstract
This  article  examines  school  to  work  transition  among  marginalized  youth  in Central  Java,  Indonesia  in  the  contemporary  neoliberal  era.  We  apply Bourdieusian approach as a tool of analysis to cover both material-objective and cultural-subjective  dimensions  of  social  class  in  the  phenomenon  of  youth transition. This research applies qualitative method and data was collected via in- depth interviews, observations and Focus Group Discussions in 2018. This article shows  how  class  as  an  existing  condition  of  inequality  manifested  in  unequally distributed  economic,  cultural  and  social  capital  effect  on  the  inability  of  young people  to  follow  the  changing  rule  of  the  game  in  the  new  normality  of  works. Despite young people tried to negotiate this complex condition using their on-hand stock  of  social  capital;  their  job  option  still  represents  the  working-class background. Thus, narrative of marginalized youth transition in the neoliberal era shows how their position are not moving from their original and embedded social background as a working class.
Keywords: Youth Transition, Social Class, Bourdieu, Habitus

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai transisi kaum muda marginal menuju dunia kerja di  Jawa  Tengah,  Indonesia  dalam  era  neoliberal  kontemporer.  Pendekatan Bourdieusian  diaplikasikan  untuk  mempertajam  analisis  baik  pada  dimensi material-objektif maupun kultural-subjektif kelas sosial dalam transisi kaum muda menuju  dunia  kerja.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  observasi  dan Focus  Group Discussion (FGD)  pada  tahun  2018.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bagaimana kelas  sosial  sebagai  kondisi  awal  kesenjangan  termanifestasi  dalam  tidak meratanya persebaran kapital ekonomi, budaya dan sosial yang berimplikasi pada praktik kaum muda yang tidak dapat mengikuti aturan main dalam normalitas baru di  ranah  kerja.  Meskipun  mereka  mencoba  bernegosiasi  mengandalkan  jejaring sosial,  namun  pekerjaan  didapatkan  tidak  beranjak  dari  jenis  pekerjaan  yang merepresentasikan  kelas  sosial  bawah.  Narasi  transisi  kaum  muda  marginal menuju  dunia  kerja  menunjukkan  bagaimana  mereka  tidak  banyak  beranjak  dari posisi kelas sosial asal yang melekat sejak mereka dilahirkan.
Kata Kunci: Transisi Kaum Muda, Kelas Sosial, Bourdieu, Habitus

## PENDAHULUAN
Tradisi  sosiologi  klasik,  perdebatan  mengenai  kelas  sosial  telah berlangsung  lama.  Karl  Marx  dan  Max  Weber  meletakkan  dasar  bagi kegunaan  kelas  sosial  terutama  mempertentangkan  apakah  hanya  basis material  terutama  kepemilikan  alat  produksi  ataukah  dimensi  non-ekonomi
seperti status, prestise dan kekuasaan juga penting dalam melakukan analisa mengenai  dinamika  masyarakat  (Seidman,  2004).  Berdasarkan  analisis perubahan  sosial  di  Eropa,  keduanya  melihat  bahwa  faktor  kelas  sosial penting  dalam  mempengaruhi  kehidupan.  Lebih  lanjut,  dalam  tradisi sosiologi  modern,  Atkinson  (2015)  menjelaskan  bahwa  perdebatan  di belahan dunia utara ( Global North ) banyak dilakukan antara tradisi Amerika dan  Inggris,  terutama highlight -nya  terhadap  pengukuran  dan  klasifikasi kelas, diwakili oleh Goldthorpe (1980) yang berorientasi Neo-Weberian dan E.O  Wright  (1978)  yang  lebih  dekat  pada  Marxis  analitis.  Dalam perkembangannya,  perdebatan  juga  terus  berlangsung  terkait  dengan  klaim bahwa kelas sosial sudah mati (Pakulski and Waters, 1996) maupun zombie categories (Woodman and Threadgold 2015) terutama ketidakmampuannya dalam  menjelaskan  munculnya  politik  identitas,  baik  berbasis  gaya  hidup, anti perang, orientasi seksual maupun kepedulian lingkungan.
Kecenderungan  ini  secara  makro  tidak  terlepas  dari  gelombang  besar perubahan menuju era modernitas lanjut. Beck and Beck-Gernsheim (2002) misalnya  menjelaskan  bagaimana  fenomena  individualisasi  memaksa individu  untuk  tercerabut  tidak  hanya  dari  tradisi  namun  juga  dari keterlekatan  dengan  kelas  sosial.  Dengan  kata  lain,  individu  harus menemukan  keterlekatan  sosial  dengan  cara  yang  baru.  Hal  yang  relatif serupa  juga  diusulkan  oleh  Giddens  (1991)  dimana  diri  ( self )  harus  selalu ditemukan  kembali  secara  refleksif,  salah  satunya  melalui  gaya  hidup  baru yang melintasi batas kelas sosial.
Dalam  sosiologi  kepemudaan,  keterkaitan  antara  kelas  sosial  dan kaum  muda  juga  telah  banyak  diperdebatkan.  Dari  kubu  transisi  pemuda, karya  Furlong  and  Cartmel  (2007)  menjelaskan  mengenai  transisi  kaum muda di  Inggris yang semakin berisiko, extended, dan fragmented di  mana kelas sosial masih menjadi faktor yang relevan dalam melihat peluang masa depan  mereka.  Lebih  lanjut,  sebagaimana  dieksplorasi  oleh  France  and Haddon  (2014)  ketidakpekaan  akan  kelas  sosial  sebagai  dasar  transisi pemuda cenderung menjebak kita pada apa yang dinamakan epistemological fallacy .  Di  sisi  yang  lain,  Evans  (2002)  berdasarkan  studinya  terhadap transisi  kaum  muda  menuju  dunia  kerja  di  Jerman  dan  Inggris  misalnya memasukkan  dimensi  kelas  sebagai  posisi  sosial  dalam  formulasinya
mengenai  apa  yang  dinamakan  sebagai  ‘ bounded  agency’ ,  dimana menurutnya  pilihan  individu  akan  selalu  dipengaruhi  oleh  struktur  yang melingkupinya. Dalam perkembangannya, perdebatan mengenai kelas sosial juga terus muncul pada sosiologi kepemudaan kontemporer terutama dalam konteks  perubahan  menuju  era  modernitas  lanjut.  Hal  ini  salah  satunya diwakili  oleh  Woodman  and  Wyn  (2015)  yang  mendukung  perspektif generasi  sosial vs France  and  Roberts  (2015)  yang  mendukung  relevannya kelas  sosial.  Bagi  Woodman  and  Wyn  (2015)  dalam  konteks  kontemporer telah  terjadi  perubahan  sosial  yang  mengakibatkan  pergeseran  generasi, tidak  hanya  terartikulasi  dalam  hambatan  yang  tidak  pernah  terjadi sebelumnya  namun  juga  subjektivitas  generasi  muda  yang  baru.  Namun, usulan  ini  dikritik  oleh  France  and  Roberts  (2015)  yang  menyatakan dimensi  kontinuitas  yang  mewujud  melalui  reproduksi  sosial  justru  masih terjadi  dalam  era  kontemporer.  Dengan  kata  lain,  faktor  kelas  sosial  masih penting dalam upaya memahami generasi muda.
Selain perdebatan konseptual diatas, keterkaitan antara transisi kaum muda  dan  kelas  sosial  juga  diterapkan  pada  aspek  empiris  fenomena kepemudaan di berbagai belahan dunia. Dari belahan dunia selatan ( Global South )  misalnya,  studi  yang  dilakukan  oleh  Ahokas  and  Palojoki  (2013) terhadap  kaum  muda  di  Tanzania,  Afrika  menemukan  mengenai  peran penting  pendidikan  tingkat  lanjut  dalam  transisi  menuju  dunia  kerja. Pendidikan  lanjut  menurut  mereka  dapat  membantu  mengembangkan  diri, membuka peluang mobilitas dan sarana tolong menolong terhadap sesama. Namun  tidak  semua  kaum  muda  di  Tanzania  mendapatkan  kesempatan tersebut  dikarenakan background kelas  sosial  yang  berbeda.  Di  sisi  lain, studi  yang  dilakukan  oleh  Morrow  (2012)  terkait  transisi  kaum  muda marginal  di  Andhra  Prades,  India  menunjukkan  bagaimana  selain  kelas sosial; faktor kewajiban terhadap keluarga, pandangan mengenai takdir dan aspek  gender  saling  beririsan  menjadi  hambatan  yang  menunjukkan karakteristik  berlapis.  Kaum  muda  semakin  meneguhkan  posisi kemarjinalan  mereka  dalam  transisi  menuju  kedewasaan  maupun  ke  dunia kerja. Lebih  lanjut  dalam  konteks Indonesia, studi  yang dilakukan Nilan et al  (2011)  juga  menjelaskan  mengenai  relevannya  kelas  sosial  dalam menentukan aspirasi kaum muda. Bagi kaum muda kelas bawah, hambatan
struktural  berupa  terbatasnya  fasilitas,  ketidaktersediaan  uang  dan  jaringan sosial menjadi faktor krusial penghalang kesuksesan di masa depan.
Untuk menindaklanjuti produksi pengetahuan dan perdebatan dalam level global mengenai kelas sosial dan transisi kaum muda diatas, artikel ini akan mengembangkan lebih lanjut dan mengkontekstualisasikan perdebatan tersebut  pada  pengalaman  transisi  kaum  muda  di  Indonesia  dalam  era neoliberal  kontemporer  (Venugopal,  2015)  secara  spesifik  menggunakan contoh  kasus  di  Jawa  Tengah.  Sebagai  salah  satu  provinsi  yang  dirancang untuk berkembang di sektor industri, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi dan mayoritas kaum muda hanya terserap pada sektor informal (BPS 2017).  Lebih  lanjut,  hambatan  berlapis  masih  harus  dihadapi  oleh  kaum muda di  Jawa Tengah  yang sedang menempuh  transisi  menuju dunia kerja dimana  secara  empiris  proporsi  kaum  muda  berusia  16-30  tahun  berkisar 22%,  dengan  tingkat  kemiskinan  yang  mencapai  13,3  %  pada  tahun  2018. Tingkat  partisipasi  dalam  pendidikan  dasar  masih  menempati  posisi tertinggi  sebesar 79%, diikuti dengan tingkat  pendidikan menengah hingga SMA  sebesar  59%  dan  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi  sebesar  22%, sedangkan  keterserapan  pekerjaan  kaum  muda  lebih  bertumpu  pada  sektor usaha  kecil  sebesar  57,8%  (YouSure,  2018).  Di  sisi  lain,  iklim  dan  jargon neoliberal seringkali mendasarkan kompetisi bebas berbasiskan kemampuan individual  sebagai  aturan  main  utama  sekaligus  meminggirkan  perbedaan kelas sebagai basis dari kompetisi tersebut (Friedman, 2005). Sebagaimana dijelaskan  oleh  Farid  (2005),  konsep  kelas  sosial  cenderung  dipinggirkan dalam  wacana  produksi  pengetahuan  ilmu  sosial  dan  sosiologi  sejak beralihnya  kekuasaan  pada  rezim  otoritarian  Orde  Baru.  Pemarjinalan terhadap  konsep  kelas  sosial  ini  salah  satunya  berimplikasi  pada  kurang berimbangnya  pemahaman  terhadap  dampak  negatif  kebijakan  sosial maupun  program  pembangunan  terhadap  kaum  muda.  Menurut  peneliti, konsep  kelas  sosial  perlu  dimunculkan  kembali  sebagai tool  of  analysis yang dapat membantu mengidentifikasi praktik peminggiran terhadap kaum muda pada era neoliberal  kontemporer. Dari sini, hasil kajian yang sensitif terhadap  marjinalisasi  kaum  muda  berbasis  kelas  akan  membantu memetakan target  mana  yang  dianggap perlu difasilitasi  dan diberdayakan, baik  dalam  multi-level  kebijakan  maupun  akar  rumput  (Sutopo,  2016).
Sebagai  kebaruan  teoritis,  berbeda  dengan  Furlong  and  Cartmel  (2007), France  and  Roberts  (2015)  dan  Woodman  and  Wyn  (2015)  yang mendasarkan  perdebatan  konsep  kelas  sosial  dari  Marx,  Beck  dan Mannheim,  dalam  artikel  ini  peneliti  mengusulkan  kegunaan  pendekatan Bourdieusian  mengenai  kelas  sosial  yang  mampu  mensintesiskan  dimensi material-objektif dan dimensi kultural-subjektif dalam memahami fenomena transisi kaum muda marginal menuju dunia kerja di Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  spirit  kritis yang bertujuan tidak hanya untuk memahami dinamika transisi kaum muda marginal  menuju  dunia  kerja,  namun  juga  sekaligus  sebagai  upaya memunculkan  suara-suara  dari  mereka  sebagai  subjek  yang  terpinggirkan (White  et  al.,  2013).  Dalam  kajian  kepemudaan,  informan  dapat  dikatakan sebagai  bagian  dari ordinary  youth (Woodman,  2013)  dimana  dimensi sehari-hari  ( lifeworld )  mereka  dalam  domain  transisi  dan  budaya  dianggap sebagai  hal  penting  untuk  dieksplorasi.  Dalam  penelitian  ini,  terdapat  15 informan  dari  Jawa  Tengah  baik  laki-laki  maupun  perempuan  berposisi marjinal yang bersedia untuk menjadi subjek. Pengumpulan data pada tahun 2018  dilakukan  baik  secara  purposif  maupun snowball ;  peneliti menggunakan  jaringan  pertemanan  di  ketiga  lokasi  penelitian  (Semarang, Demak dan Boyolali) dan kemudian bergulir berdasarkan rekomendasi dari informan  sebelumnya.  Penelitian  ini  memadukan  beberapa  teknik  antara lain: wawancara mendalam, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD).
Dalam  prosesnya,  observasi  berguna  dalam  memberikan  gambaran  umum mengenai feel  of  the  game dalam  ranah  transisi  dan  budaya  yang  dialami oleh  para  informan.  Data  awal  ini  diperdalam  melalui  wawancara  dimana secara  personal  banyak  bercerita  mengenai  pengalaman  mereka  dalam menjalani  transisi  ke  dunia  kerja.  FGD  digunakan  untuk  mengeksplorasi relasi  mereka  dengan  agensi  sosial  yang  lain  yaitu  pemerintah,  pasar  dan masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan secara kolektif dan dibantu oleh  asisten  peneliti.  Data  yang  diperoleh  kemudian  ditranskrip,  diseleksi, ditematisasi,  dan  dianalisis  dengan  kerangka  kelas  sosial  Bourdieusian  dan sosiologi  kepemudaan.  Secara  spesifik,  pemilahan  dan  tematisasi  data
mendasarkan  pada  perpaduan  antara  narasi  informan  dalam  masa  transisi dan breakdown aspek  material-objektif  serta  kultural-subjektif  pembentuk kelas sosial dari Bourdieu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Konteks Makro: Normalitas Baru Transisi Kaum Muda Menuju Dunia Kerja
Dalam  kajian  transisi  kaum  muda,  konteks  perubahan  sosial  dalam level  makro  menjadi  aspek  penting  untuk  melihat  dinamika  serta keterkaitannya  dengan  cara  pandang  terhadap  kaum  muda  itu  sendiri (France  and  Roberts,  2016).  Menurut  Furlong  et  al  (2018)  seringkali pembahasan  fenomena  transisi  kaum  muda  menuju  dunia  kerja  dikaitkan dengan pergeseran dari ‘ golden age ’ menuju ke era neoliberalisme sebagai kondisi  kenormalan  baru.  Dalam  era  ‘ golden  age ’  ini,  jika  menggunakan perspektif  Bourdieusian,  maka rule  of  the  game dalam  ranah  perjuangan memiliki  kondisi  dimana  lapangan  pekerjaan  berlimpah  dan  kaum  muda tidak  kesulitan  dalam  mengakses  berbagai  jenis  pekerjaan.  Mereka  yang telah  menyelesaikan  pendidikan  akan  dengan  relatif  mudah  mendapatkan pekerjaan,  bahkan  dengan  kualifikasi  yang  tidak  terlalu  tinggi.  Selain  itu, kebanyakan  pekerjaan  yang  ditawarkan  juga  bersifat  permanen.  Namun terlepas dari itu, kelas sosial tetap menjadi faktor penting dalam menentukan jenis pekerjaan kaum muda. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Ashton and  Field  (1976)  di  Inggris  misalnya,  pemuda  dari  kelas  bawah  dapat mengakses  pekerjaan  yang  tidak  membutuhkan  skill  khusus  ( semi- skilled/unskilled ), pemuda dari kelas menengah ke bawah dapat mengakses pekerjaan  yang  relatif  membutuhkan  skill,  sedangkan  mereka  yang  berada pada kelas menengah biasanya mendapatkan pekerjaan sebagai white collar maupun  manajerial  dan  professional.  Dalam  kondisi  ini,  Negara  masih memandang kaum muda sebagai subjek yang perlu untuk diberikan subsidi menyangkut  berbagai  aspek  kesejahteraan  mereka.  Di  sisi  lain,  pasar  kerja juga  belum  terlalu  kompetitif  sehingga  justru  kaum  muda  sendiri  yang relatif  punya  otonomi  untuk  memilih  pekerjaannya.  Dalam  perspektif
transisi  kaum  muda,  situasi  ini  dijelaskan  sebagai  transisi  menuju  dunia kerja yang linear dan berlangsung lancar (Wyn and Dwyer, 1999).
Dalam perkembangannya, sebagaimana dijelaskan oleh Furlong et al (2018)  kondisi  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  sekaligus  cara  pandang terhadap kaum muda mengalami perubahan. Tidak hanya terjadi pergeseran ke industri berbasis jasa dimana kebutuhan akan jumlah pekerja muda yang banyak  semakin  berkurang,  namun  juga  ketersediaan  pekerjaan  yang bersifat  permanen  juga  semakin  langka.  Yang  banyak  ditawarkan  adalah pekerjaan  bersifat  kontraktual  dan  paruh  waktu  bahkan  tuntutan  untuk menciptakan  lapangan  pekerjaan  sendiri.  Kecenderungan  ini  menjadi fenomena yang massif serta menjangkau berbagai level dari lokal, nasional hingga  global  (Beck,  2014).  Faktor  kelas  sosial  secara  ambivalen  masih relevan dalam mempengaruhi peluang dan jenis pekerjaan kaum muda baik pada masa sekarang maupun masa depan. Namun kecenderungannya justru ketidakpastian  dan  insekuritas  juga  menjangkau  kaum  muda  dari  kelas sosial  menengah  dan  menengah  atas  (France,  2016).  Dalam  kondisi  ini, Negara  tidak  lagi  memandang  kaum  muda  sebagai  subjek  yang  perlu disubsidi,  namun  justru  sebaliknya,  Negara  mempunyai  kecenderungan menghukum,  memberikan  sanksi  dan  mendisiplinkan  kaum  muda  supaya menanggung  ketidakpastian  transisi  menuju  dunia  kerja  secara  individual Lebih  lanjut,  pasar  kerja  juga  semakin  kompetitif  dan  menerapkan  prinsip fleksibilitas tidak hanya karena massifnya penggunaan teknologi penunjang sektor  jasa  berbasis  ekonomi post-fordisme (France  and  Roberts,  2016), namun juga infiltrasi teknologi digital dimana pada prosesnya memunculkan jenis  pekerjaan  baru  yang  bertumpu  pada  penguasaan  kapital  digital  (Park, 2017).  Dalam  perspektif  transisi  kaum  muda,  kondisi  ini  menunjukkan transisi  kaum  muda  menuju  dunia  kerja  yang  semakin  terfragmentasi, extended dan  penuh  ketidakpastian.  Menurut  Furlong  et  al  (2018),  kondisi ini menjadi  normalitas baru dalam era neoliberal dimana kaum  muda tidak hanya  harus  menanggung  dirinya  sendiri  namun  juga  wacana disposability juga  secara  eksplisit  telah  beroperasi.  Kaum  muda  yang  tidak  dapat berkompetisi  dalam  normalitas  baru  ini  akan  dianggap  sebagai  ‘sampah’ yang  dengan  mudah  dapat  dibuang  dan  digantikan  dengan  tenaga  kerja muda yang baru (Giroux, 2009).
Dalam era globalisasi kontemporer dimana pada titik tertentu setiap aspek  di  seluruh  dunia  saling  terhubung  satu  sama  lain  (Steger,  2009), pergeseran  menuju  normalitas  baru  dalam  konteks  makro  diatas  juga menjadi landscape yang  mewarnai  transisi  pemuda  menuju  dunia  kerja  di belahan selatan ( Global  South ), salah satunya di  Jawa Tengah. Dalam sub- bab  selanjutnya  akan  dieksplorasi  bagaimana landscape diatas  beroperasi dalam  ranah  perjuangan  yang  spesifik  pada  transisi  kaum  muda  menuju dunia  kerja  di  Jawa  Tengah  sekaligus  bagaimana  kaum  muda menegosiasikan  kondisi  tersebut  baik  secara  subjektif  maupun  objektif, dengan  menggunakan  pendekatan  Bourdieusian  mengenai  kelas  sosial  dan perspektif transisi pemuda.

## Timpang  dari  Awal:  Transisi  Kaum  Muda  dan  Manifestasi  Objektif Kelas Sosial
Berbeda  dengan  Goldthorpe  (1980)  dan  Wright  (1978)  yang terobsesi  membuat  pengukuran  dan  klasifikasi  kelas  sosial,  Bourdieu  tidak mempercayai  eksistensi  kelas  sosial  yang  hanya  ditemukan  di  atas  kertas ( classes  on  paper ),  justru  dalam  kehidupan  sehari-hari  manifestasi  kelas sosial  dapat  ditemukan  dalam  pembedaan  secara  kultural  dan  sosial  di masyarakat yang terus menerus dikontestasikan dan tidak terlepas dari aspek kekuasaan, perjuangan dan relasi dominasi-subordinasi (France and Roberts, 2016).  Menurut  Bourdieu  (1998),  kelas  dapat  dianalogikan  seperti  ruang sosial  ( social  space )  yang  memposisikan  agensi  sosial  secara  tidak equal . Dalam  ranah  perjuangan,  agensi  sosial  akan  selalu  menempati  posisi dominant dan subordinate .  Agensi  sosial  yang  menempati  posisi  dominan akan berusaha mempertahankan posisinya sedangkan mereka yang berada di posisi  subordinat  akan  berusaha  merebut  posisi  (Grenfell,  2014).  Posisi agensi  sosial  ditentukan  oleh  kepemilikan  kapitalnya  dan  distribusi  kapital tersebut  tidak  merata  sehingga  bagi  Noble  (2004)  kompetisi  akan  selalu menjadi denyut nadi ranah perjuangan. Dengan kata lain, proses perjuangan ini  terjadi  dalam  kondisi  awal  ( existing  condition )  yang  timpang  ( social inequalities ).
Berdasarkan  abstraksi  terhadap  data  lapangan,  transisi  pemuda menuju  dunia  kerja  di  Jawa  Tengah  juga  tidak  terlepas  dari  kondisi  ini.
Sedari  awal  transisi  pemuda  dimulai  dari  titik  mulai  yang  berbeda;  hal  ini kemudian berpengaruh pada trajektori pemuda Jawa Tengah yang berbeda- beda pula. Mayoritas informan dalam kajian ini tergolong dalam kelas sosial menengah  bawah.  Dengan  menggunakan  perspektif  Bourdieusian,  basis kelas  secara  material/objektif  dapat  dilihat  dari  kurangnya  kepemilikan kapital  ekonomi  yang  ditunjukkan  dari  pendapatan  orang  tua  dalam  satu bulan,  seringkali  meskipun double  income ,  namun  tidak  mencukupi  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Berdasarkan  observasi  lapangan yang  dilakukan,  dampaknya  terlihat  dari  kepemilikan  kapital  kultural  baik yang bersifat institutionalized maupun objectified (Bourdieu, 1986). Terkait aspek  kepemilikan  kapital  kultural  yang  bersifat  institusional  misalnya, dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  mereka  yang  rata-rata  hanya  sampai pada  tingkat  SMA,  jarang  dari  mereka  mampu  meneruskan  ke  perguruan tinggi,  tidak  hanya  di  kota  asal  namun  juga  di  kota-kota  destinasi pendidikan  seperti  Yogyakarta,  Jakarta  dan  Bandung.  Lebih  lanjut,  hasil kunjungan  ke  rumah  para  informan  juga  menunjukkan  bagaimana kepemilikan atas kapital budaya yang terlihat ( objectified ) juga terbatas, dari kondisi  rumah,  sanitasi,  pembagian  ruang  dalam  rumah,  lingkungan  yang padat dan kumuh serta ekspose terhadap buangan limbah dari pabrik sekitar yang telah menjadi keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam  dinamika  transisi  kaum  muda  di  Jawa  Tengah, kecenderungan ini mengakibatkan mereka secara struktural harus terdampak besar  oleh  tuntutan  ideal  mengenai  pekerjaan  terutama  terkait  kualifikasi pendidikan  tinggi,  skill-skill  digital  hingga  kemampuan  afektif  dalam melakukan  manajemen  impresi  pada  bentuk  kerja-kerja  baru  (Farrugia, 2018).  Salah  satu  informan  dari  Semarang  yaitu  Bayu  menunjukkan bagaimana  setelah  lulus  SMA  dirinya  tidak  dapat  terserap  di  pekerjaan formal. Bayu berpindah-pindah dari kerja serabutan satu ke yang lain, tanpa penghasilan tetap. Hal ini menempatkannya pada posisi yang rentan di masa sekarang dan di masa depan, misalnya saat harus bertransisi ke domain yang lain,  seperti  membeli  rumah  ataupun  menikah.  Dalam  wawancaranya dengan  peneliti,  diceritakan  bahwa  Bayu  sempat  membuka  usaha  kecil- kecilan  berupa  café  dengan  temannya  di  pinggiran  kabupaten  Semarang karena  terinspirasi  oleh  trend  perkotaan  akan  maraknya  kemunculan coffee
shops .  Cara  Bayu  dan  temannya  menerjemahkan  café  di  pinggiran Semarang  tidak  sama  dengan  kedai  kopi di  kota,  baginya  café  adalah sesederhana  menyajkan  kopi  sachet  instan  ditemani  dengan  roti  bakar. Seiring  berjalannya  waktu,  usaha  bersama  ini  tidak  bertahan  lama dikarenakan baik Bayu dan temannya tidak mampu untuk mengembangkan bisnis  kecilnya,  misalnya  terkait  dengan  bagaimana  menambah  jumlah konsumen,  bagaimana  menyajikan  produk  dengan  menarik,  bagaimana menciptakan  variasi-variasi  pada  produk  yang  ditawarkan  dan  bagaimana cara  mengelola  keuangan  dengan  baik.  Hal  ini  merupakan  implikasi  dari terbatasnya stock kapital baik ekonomi, budaya maupun sosial yang mereka punyai  dan  keterbatasan  pula  akan  kapasitas  dalam  mengkonversi  kapital tersebut, dalam hal ini, dimensi kapital budaya menubuh ( embodied cultural capital )  yang  dimiliki  oleh  kaum  muda  tidak  selalu  terdistribusi  secara merata  pula  (Robbins,  2005),  sehingga  manifestasi  hambatan  strukturalnya adalah bisnis ‘cafe’ tersebut tidak dapat bertahan lama.
Hal  yang  serupa  juga  dialami  oleh  Syafaqoh,  pemuda  dari  Demak yang  harus  mengalami  berbagai  hambatan  struktural  saat  melamar  kerja  di pabrik.  Sebagaimana  dijelaskan  melalui Focus  Group  Discussion informal di Poskamling desanya,
“ Pernah  mendaftar  kerja  di  perusahaan  kayu,  tapi  perusahaannya cuma  ngumpulin  fotokopi  ijazah,  pendaftarnya  sangat  banyak  dan yang  dipilih  sedikit  paling  yang  di  atas-atas  aja.  Habis  itu  sisanya dibuang. Tapi sekarang masuknya susah. Kalau gak ada yang bawa berkasnya  orang  dalam  ya  bakalan  susah,  gak  dipanggil  panggil dan paling berkasnya dibuang” (FGD Syafaqoh, 2018).
Lebih lanjut, Syafaqoh menceritakan pengalamannya saat melamar menjadi buruh pabrik di tempat yang berbeda, sebagaimana dijelaskan:
“ Syaratnya  lamaran,  komplit  sama  SKCK  sama  fotokopi  ijazah.
Nunggu  biasanya  sekitar  sebulan . Kalau  ga  kepanggil  ya  paling tinggal  pasrah.  Ada  juga  yang  menahan  ijazah  asli.  Pernah  mau daftar  di  perusahaan  X,  tapi  akhirnya  tidak  jadi  karena  tidak  ada
ijazah  asli.  Tidak  bisa  berkas  lain  seperti  KTP  atau  lainnya.  Dan kalau mendaftar di satu perusahaan,kalau ditolak juga tidak dikasih tahu, gak ada kabarnya” (FGD Syafaqoh, 2018) .
Cerita  Syafaqoh  diatas  menunjukkan  bagaimana on-hand  stock  of  capital yang  dimilikinya  tidak  mencukupi  untuk  bernegosiasi  dengan  hambatan struktural  yang merupakan manifestasi  dari aturan-aturan baru dalam  pasar kerja  industri  pabrik  di  Jawa  Tengah.  Disisi  lain,  kondisi  objektif ketimpangan sosial juga ditunjukkan dari jumlah pelamar pabrik  yang jauh lebih  banyak  daripada  yang  dibutuhkan,  sekaligus  pihak  pabrik  juga  tidak transparan  dan  tidak  komunikatif  dalam  menginformasikan  kepada  para pelamar.  Kapital  budaya  yang  bersifat  institusional  (ijazah)  tidak  menjadi jaminan utama untuk  mendapatkan pekerjaan sebagai  buruh pabrik. Dalam hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  Syafaqoh  terjebak  pada  manifestasi  relasi yang tidak seimbang berbasis kelas sosial dalam ranah yang spesifik dimana pemilik  pabrik  menjadi  pihak  dominan  dan  Syafaqoh  sebagai  pihak subordinat  (Bourdieu,  1998).  Secara  teoritis,  kelas  sosial  sebagai  basis kondisi awal ketimpangan termanifestasi dalam ketidakmerataan persebaran kapital ekonomi, budaya dan sosial yang pada prosesnya berimplikasi pada praktik  para  informan  yang  secara  relatif  tidak  dapat  mengikuti rule  of  the game dalam normalitas baru di ranah kerja (Furlong et al, 2018). Keduanya menggunakan kapital  sosial  yang sudah dimiliki yaitu jaringan pertemanan baik untuk membuka cafe maupun untuk diterima pekerjaannya di pabrik.

## Dimensi  Budaya:  Habitus  Kelas  sebagai  Penghambat  Transisi  Kaum Muda
Manifestasi  kelas  sosial  dalam  ranah  transisi  menuju  dunia  kerja tidak hanya bersifat  objektif dan material,  namun  menurut  Bourdieu dalam Joopke  (1986)  dimensi  budaya  juga  menjadi  aspek  penting  bagi  proses perjuangan dan mekanisme reproduksi sosial. Dalam hal ini, yang dimaksud budaya tidak hanya mencakup pada produk budaya yang bersifat adiluhung dan  monumental  namun  justru  yang  terpenting  adalah  melalui  praktik kultural  sehari-hari  berupa  habitus  yang  seringkali  diterima  apa  adanya ( taken  for  granted  reality ).  Menurut  Gorski  (2013),  habitus  merupakan
disposisi  generatif  yang  menjadi  petunjuk  bagaimana  agensi  sosial berhadapan dengan dunia sosial dan sekaligus memediasi aksi sosial mereka dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  kata  lain,  habitus  menggerakkan agensi sosial baik untuk menuruti aturan main maupun untuk berimprovisasi terhadap rule of the game yang telah lama dipertahankan.
Berdasarkan  abstraksi  data  lapangan,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  kasus Ani, pemudi dari Demak yang ‘relatif’ beruntung karena dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di kotanya, namun hal tersebut tidak membuat dirinya  terbebas  dari  beroperasinya  habitus  kelas  dalam  dimensi  kultural sehari-hari, sebagaimana dijelaskan saat wawancara mendalam,
“Masih belum tahu dan belum punya bayangan mau kerja dimana, tapi  kalau  kerja  jauh-jauh  gitu  kemungkinan  masih  diizinin,  tapi harus  izin  dulu  sama  orang  tua.  Sehari-hari  saya  membantu  ibu jualan di warung, menjual gorengan dan es buah (Wawancara, Ani, 2018).
Dalam  kasus  yang  lain  di  Boyolali,  bagi  Dwi  pemudi  lulusan  Madrasah Aliyah  Negeri  (MAN)  ini  tidak  mempunyai  pilihan  lain  selain  mencari pekerjaan yang tidak jauh dari desanya dan terutama tidak jauh dari kedua orang tuanya. Opsi ‘terbaik’ menurut Dwi adalah dengan bekerja di pabrik terdekat  melalui  jaringan  pertemanan,  karena  dirinya  tidak  lagi  tertarik untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai petani, sebagaimana dijelaskan saat wawancara di rumahnya,
“ Saya  sempat  kerja  di  toko  hp  sebagai  customer  service,  ya  kalau disini habis sekolah biasanya kerja sih, he eh, banyaknya ke pabrik garmen ” (Wawancara Dwi, 2018).
Kedua  kutipan  wawancara  diatas  menunjukkan  bagaimana  meskipun keduanya secara objektif dari posisi sosial yang relatif berbeda, dimana Ani mempunyai kesempatan melanjutkan ke jenjang universitas sedangkan Dwi hanya  sampai  tingkat  MAN,  namun,  sebagai  perempuan  muda,  keduanya harus  menghadapi  hambatan  kultural  serupa  yang  melekat  pada  habitus
kelas yaitu ekspektasi untuk tidak bekerja jauh dari tempat tinggal maupun jauh  dari  kedua  orang  tuanya.  Dalam  kasus  Dwi  bahkan  setelah  pulang kuliah,  dia  diharuskan  untuk  membantu  ibunya  berjualan.  Lebih  lanjut, keduanya  menceritakan  bahwa  orang  tuanya  mempunyai  keinginan  bahwa ke  depan  mereka  menghabiskan  lebih  banyak  waktu  di  ranah  domestik, tidak  hanya  membantu  keluarga  dalam  hal  ekonomi  namun  juga  secara kultural membantu mereka dalam urusan rumah tangga.
Kedua  kasus  perempuan  muda  dari  Dwi  dan  Ani  diatas  secara teoritis  menunjukkan  bagaimana  beroperasinya  habitus  kelas  pada  dimensi kultural  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  agensi  sosial  yang subordinat  dalam  ranah  perjuangan.  Relasi  yang  tidak  seimbang  ini  terus menerus  direproduksi  dan  dilanggengkan  secara  tanpa  disadari  melalui habitus yang tertanam mulai dari institusi primer hingga sekunder (Crossley, 2001). Secara spesifik, implikasi posisi subordinat yang harus dihadapi Dwi adalah bahwa opsinya sangat terbatas pada pekerjaan sebagai buruh pabrik. Tidak  hanya  karena  dekat  dengan  rumah,  namun  juga  karena  gelar pendidikan  yang  rendah  serta  ekspektasi  kultural  sebagai  perempuan.  Bagi perempuan  muda,  bekerja  di  pabrik  pada  titik  tertentu  sebenarnya  sangat berisiko  tidak  hanya  dalam  hal  pekerjaan  misalnya  eksploitasi,  pelecehan dan  minimalnya  jaminan  sosial,  namun  juga  terkait  dengan  beban  kultural yang  harus  mereka  pikul  sebagai  pekerja  dan  ibu  rumah  tangga,  jika  ke depan  mereka  memutuskan  untuk  berumah  tangga.  Salah  satu  narasi informan  dalam  studi  yang  dilakukan  oleh  Sutopo,  Putri  dan Kusumawardhani  (2018)  menjelaskan  bagaimana  bagi  buruh  pabrik perempuan, multiple  burdens sangatlah  nyata,  dan  juga  bagaimana  suami berperan dalam proses reproduksi beban kultural tersebut. Di sisi lain, bagi Ani,  hambatan  kultural  sebagai  hasil  reproduksi  habitus  kelas  mewujud melalui  terbatasnya  opsi  pekerjaan  jika  misalnya  orang  tuanya  tidak memperbolehkan untuk bekerja di luar Demak. Jika tidak bekerja di pabrik maka opsi yang tersedia bagi Ani adalah membuat bisnisnya sendiri, dengan kata  lain,  menjadi  wirausaha  bersama  dengan  teman-temannya.  Hal  ini secara  tidak  langsung  terefleksikan  dalam  imajinasinya  mengenai  masa depan,
“ Punya  cita-cita  ingin  jadi  entrepreneur,  saya  senang  jika pekerjaannya fleksibel, saya yang mengatur tempat kerjanya sendiri, sesuai  dengan  bidang  yang  ingin  didalami.  Di  kampus  juga diarahkan  ke  entrepreneur  jika  sudah  lulus,  sedang  giat-giatnya disuarakan  kampus,  jadi  banyak  teman-teman  yang  mulai  berpikir untuk  menjadi  entrepreneur  setelah  lulus  nanti ”’  (Wawancara  Ani, 2018).
Fenomena  ini  menunjukkan  bagaimana  manifestasi  habitus  kelas  dalam dimensi  kultural  (Joopke,  1986;  Gorski,  2013)  juga  turut  mereproduksi wacana  mengenai  normalitas  baru  dalam  dunia  kerja  dimana  perempuan muda tidak hanya dipaksa untuk berjuang secara individual dan bertanggung jawab  terhadap  narasi  biografisnya  sendiri  dalam  ranah  publik  namun  juga sekaligus  pada  ranah  domestik.  Keduanya  mengandalkan  jaringan pertemanan  dalam  mengantisipasi  hambatan  kultural  yang  berlapis  dalam transisi menuju dunia kerja.

## Pembahasan

## Tidak Ada Pilihan Selain Berjejaring
Secara  teoritis,  narasi  transisi  kaum  muda  ke  dunia  kerja  dari informan  di  Jawa  Tengah  menunjukkan  bagaimana  beroperasinya  kelas sosial ala Bourdieusian baik dalam dimensi material-objektif maupun dalam dimensi  kultural-subjektif  yang  mempengaruhi  navigasi  mereka  di  ranah kerja  tersebut.  Bagi ordinary  youth di  Kabupaten  Demak,  Semarang  dan Boyolali,  institusi  keluarga  dan  pendidikan  menjadi  ruang  dasar  dalam beroperasinya  kultur  maupun  ketimpangan  kelas  tersebut.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  mayoritas  informan  yang  mengartikan  pendidikan  hanya sampai  tingkat  SMA.  Bagi  kaum  muda  di  pedesaan,  ijasah  SMA  sebagai manifestasi dari kapital budaya institusional ini selain secara relatif mampu memperpanjang  masa  transisi  mereka  (Cuervo,  2014),  juga  secara  praktis dapat  digunakan  sebagai  prasyarat  awal  untuk  melamar  pekerjaan  yang tersedia di daerahnya, terutama melamar di pabrik terdekat. Disisi lain, tidak semua  pabrik  juga  bersedia  menerima  ijazah  SMA.  Berdasarkan  FGD  di ketiga  kabupaten  tersebut  pada  tahun  2018,  banyak  pabrik  yang  sudah
meminta  ijazah  S1  sebagai  syarat  awal.  Namun  sebagaimana  diceritakan oleh para informan melalui Syafaqoh, kedua bentuk kapital budaya tersebut tidaklah menjadi  jaminan bagi  mereka untuk  diterima di  pabrik. Fenomena ini  menunjukkan  bagaimana  nilai-nilai  dan  praktik  sosial  berbasis  kelas terutama  kelas  bawah  dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun  dalam  transisi menuju  dunia  kerja  tidak  kompatibel  dengan doxa normalitas  baru (Bourdieu  and  Wacquant,  1992)  dalam  arena  pekerjaan,  sebagai  hasil  dari pergeseran  menuju  era  neoliberal  kontemporer  (Sukarieh  and  Tannock, 2014).  Secara  spesifik,  menurut  Furlong  et  al  (2018)  hal  ini  salah  satunya termanifestasi  pada  tuntutan  akan  peningkatan  kapasitas  secara  individual baik  melalui  sarana  pendidikan  terutama  melalui upgrading terkait  dengan gelar,  maupun  meningkatkan  skill  baik  sosial  dan  budaya  melalui  ranah- ranah  yang  lain  secara  informal.  Namun  dalam  realitas  empiris,  cerita  dari Bayu  dan  Syafaqoh  menunjukkan  bagaimana  kondisi  kesenjangan  sosial berbasis kelas tidak dianggap sebagai pra-kondisi penting dalam normalitas baru dunia kerja ala neoliberal kontemporer; justru informan dipaksa untuk berjuang sendiri dan bertanggung jawab atas nasibnya secara individual.
Berdasarkan  data  lapangan,  meskipun  terhimpit secara  berlapis  dari sisi struktural dan kultural namun para informan tetap mencoba bernegosiasi dengan  menggunakan on-hand  stock  of  capital yang  dimilikinya  (Swartz, 2012).  Baik  Syafaqoh  dari  Demak  maupun  Dwi  dari  Boyolali  misalnya setelah  melalui  beberapa  kali  melamar  pekerjaan  di  pabrik,  mereka menyadari  pentingnya  kapital  sosial  supaya  dapat  diterima  pada  pekerjaan tersebut.  Menurut  Reed-Danahay  (2005),  kapital  sosial  mewujud  pada potensi atas jaringan ( networks ) yang dipunyai untuk dipertukarkan menjadi rekognisi  material  maupun  simbolik  dalam  ranah.  Dua  hal  yang  penting untuk  dicatat  dalam  konsep  kapital  sosial  ini  adalah  aspek  durabilitas  dan strategicness (Sutopo,  Threadgold  and  Nilan,  2017).  Durabilitas  adalah aspek  waktu  dimana  kapital  sosial  harus  dipupuk  dan  terus  menerus dipertahankan  dalam  rentang  yang  lama  sehingga  kualitas  kapital  sosial tersebut  terus  bertambah  dan  agensi  sosial  yang  yang  saling mempertukarkan  kapital  berada  dalam  level trust yang  sama.  Hal  ini kemudian  juga  berdampak  pada  aspek strategicness pada  kapital  sosial, misalnya  dalam  ranah  perjuangan  yang  baru,  mempunyai  kapital  sosial
strategis  menjadi  penting  untuk  tidak  hanya  bertahan  namun  sekaligus menempuh jalan yang lebih pendek/ short cut dalam mobilitas sosial ke atas.
Oleh  karena  itu,  para  pemuda  melalui  arena-arena  sosial  dan  kultural  yang mereka  hidupi  sehari-hari  mencoba  menyemai  dan  merajut  kapital  sosial tersebut.  Proses  akumulasi  kapital  sosial  tersebut  bersifat  kompleks (Bassani,  2007).  Yang  pertama  dimulai  dari  lingkup  keluarga  dan ketetanggaan  ( Neighbourhood )  yang  termanifestasi  dalam  berbagai  macam praktik  mereka  misalnya  saat  membantu  dan  melakukan  tradisi  sinoman, melakukan kerja bakti di Desa, membantu saat ada tetangga yang meninggal dan berbagai macam kegiatan sosial lainnya.
Di  sisi  lain,  para  pemuda  juga  berupaya  menggunakan  persediaan kapital  yang  dipunyai  untuk  mengembangkan  dan  memperluas  jaringan sosialnya  melalui  institusi  pendidikan  maupun  melalui  berbagai  macam undangan  acara  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  daerah,  NGO  dan organisasi  internasional  lainnya.  Dari  kedua  institusi  baik  primer  maupun sekunder  tersebut  (Crossley,  2001),  para  pemuda  dapat  mengakumulasi kapital  sosial  secara  perlahan  kemudian  memetakan  mana  yang  termasuk strategis  dan  mana  yang  tidak.  Dari  sini  kemudian  mereka  mengkonversi kapital sosial tersebut menjadi pekerjaan sebagai buruh pabrik, sebagaimana dijelaskan oleh informan yang mewakili pemuda Demak:
“ Saya katakan dari awal kan, kita tidak boleh mengandalkan siapa- siapa.  Baik  Pemerintah  maupun  perusahaan.  Memang  tergantung dari  kita  sendiri  bukan  dari  orang  lain.  Orang  lain  hanya penyambung lidah dari kita. Yang terpenting sebenarnya bukan dari pendidikan  tapi  dari  pengalaman  dan  banyak  teman  banyak rejekinya” (Wawancara Syafaqoh, 2018)
Kutipan  wawancara  diatas  merangkum  apa  yang  terjadi  pada  transisi pemuda  menuju  dunia  kerja  di  Jawa  Tengah,  bahwasanya  mereka  tidak dapat  mengandalkan  pemerintah,  pun  juga  tidak  dapat  mengandalkan perusahaan.  Hal  yang  serupa  juga  dilakukan  oleh  Bayu  dan  Ani  dimana tanpa  mengandalkan  pihak  lain,  dia  berjuang  sendiri  untuk  menjadi wirausaha  dengan  bantuan  dari  teman-temannya.  Dengan  kata  lain,  satu-
satunya  pilihan  yang  dapat  diandalkan  berdasarkan stock  of  capital yang dimiliki (Robbins, 2020) hanyalah pengalaman dan jaringan sosial, terutama yang  bersifat  strategis.  Bagi  kaum  muda  di  Jawa  Tengah,  banyak  teman maka  dipercayai  akan  membawa  banyak  rejeki.  Dengan  kata  lain,  secara teoritis hal ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dapat menjadi functional resources yang  tidak  hanya  mempunyai  peran  ‘ bridging ’  namun  juga sekaligus  dapat  dimobilisasi  menjadi  kapital  yang  lain  terutama  pekerjaan (Bassani, 2007).

## KESIMPULAN
Narasi kaum muda di Jawa Tengah sebagai subjek dalam artikel ini menunjukkan bagaimana transisi menuju dunia kerja tidak dapat dilepaskan dari beroperasinya kelas sosial baik dalam dimensi material maupun kultural baik  melalui  institusi  keluarga,  ketetanggaan  maupun  pendidikan. Memahami transisi kaum muda hanya sebatas sebagai “individu” tidak akan dapat  menangkap  kompleksitas  hubungan  relasional  dan  interseksional dengan  struktur  sosial  dan  kultural  yang  berpotensi  menjadi  hambatan ( obstacles )  tidak  hanya  di  masa  sekarang  namun  juga  pada  peluang pekerjaan  mereka  di  masa  depan. Existing  condition berupa  kesenjangan sosial sebagai manifestasi dari ketidakmerataan distribusi kapital perlu juga dilihat sebagai kontinuitas reproduksi kelas sosial dari generasi sebelumnya. Dengan kata lain, memahami transisi kaum muda menuju dunia kerja berarti memahami  pula  irisan  antara  narasi  perjuangan  mereka  dalam  berbagai ranah dan reproduksi  kelas sosial  antar generasi.  Yang terjadi pada transisi kaum muda di Jawa Tengah adalah meskipun mereka mencoba bernegosiasi mengandalkan  jejaring  sosial,  namun  pekerjaan  yang  mereka  dapatkan maupun  yang  akan  mereka  raih  tidak  beranjak  dari  opsi  pekerjaan  yang merepresentasikan  kelas  sosial  bawah.  Dengan  kata  lain,  narasi  transisi kaum  muda  menuju  dunia  kerja  menunjukkan  bagaimana  mereka  tidak banyak  beranjak  dari  posisi  kelas  sosial  asal  yang  melekat  sejak  mereka dilahirkan.  Disinilah  analisa  kelas  dalam  pendekatan  Bourdieusian  telah memberikan  kontribusi  dalam  membongkar  bagaimana  praktik  reproduksi sosial terjadi pada era neoliberal kontemporer di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  kajian  diatas,  peneliti  mengusulkan  empat rekomendasi  guna  memformulasikan  kebijakan  sosial  yang  berpihak  pada kaum  muda  kelas  bawah:  Pertama,  penting  untuk  memfasilitasi  akses terhadap pendidikan bagi kaum muda baik pada tingkat dasar maupun lanjut yang  lebih  merata.  Bagi  kaum  muda  dari  kelas  bawah,  pendidikan  masih menjadi modal budaya yang relevan untuk meningkatkan mobilitas sosial ke atas.  Kedua,  perlu  fasilitasi  yang  lebih  komprehensif  terkait  ruang-ruang dalam  menyebarkan  informasi  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kaum  muda. Akses  terhadap  informasi  pekerjaan  akan  bersifat  komplementer  dengan kultur  lokal  mereka  yang  mengandalkan  mekanisme  jaringan  pertemanan. Ketiga, fasilitasi  terkait  pelatihan kerja perlu diperbanyak dan ditingkatkan ketepatannya  dengan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  bagi  kaum  muda. Tidak  hanya  pelatihan  terkait  skill  untuk  bekerja  di  pabrik  namun  juga krusial bentuk pelatihan yang relevan dengan bentuk kerja-kerja baru di era digital.  Keempat,  perlu  dipersiapkan  kolektif  kaum  muda  penerima permodalan  untuk  berwirausaha.  Secara  spesifik,  modal  yang  diberikan diharapkan  mendorong  wirausaha  muda  untuk  tidak  sekedar  berorientasi subsisten  dan  sementara,  namun  justru  bersifat  berkelanjutan  secara ekonomi sebagai alternatif karir mereka di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahokas,  P  and  Palojoki,  P.  2014.  Navigating  Transitions  to  Adulthood through Secondary Education: Aspirations and the Value of Education among Tanzanian Girls. Journal of Youth Studies 17(5): 664-681.
Ashton,  D  and  Field,  D.  1976. Young  Workers:  From  School  to  Work . London: Hutchinson.
Atkinson, W. 2015. Class. Cambridge: Polity Press.
Bassani, C. 2007. Five Dimensions of Social Capital Theory as they Pertain to Youth Studies. Journal of Youth Studies 10(1): 17-34.
Beck, U. 2014. The Brave New World of Work . London: Willey.
Beck,  U  and  Beck-Gernsheim,  E.  2002. Individualization:  Institutionalised Individualism  and  Its  Social  and  Political  Consequences .  London: Sage.
Bourdieu,  P  and  Wacquant,  L.  1992. An  Invitation  to  Reflexive  Sociology . Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. 1986. The Forms of Capital , In J. Richardson (Ed). Handbook of  Theory  and  Research  for  the  Sociology  of  Education,  241-258. Westport, CT: Greenwood.
Bourdieu, P. 1998. Practical  Reason: On the Theory of  Action . California: Stanford University Press.
Crossley,  N.  2001.  The  Phenomenological  Habitus  and  Its  Construction. Theory and Society 30(1): 81-120.
Cuervo,  H.  2014.  Critical  Reflections  on  Youth  and  Equality  in  the  Rural Context. Journal of Youth Studies 17(4): 544-557.
Evans,  K.  2002.  Taking  Control  of  Their  Lives:  Agency  in  Young  Adults Transition  in  England  and  Germany. Journal  of  Youth  Studies 5(3): 245-269.
Farid,  H.  2005. The  Class  Questions  in  Indonesian  Social  Sciences ,  In  V. Hadiz,  and  D.  Dhakidae  (Eds).  Social  Sciences  and  Power  in Indonesia, 167-196. Singapore: Equinox.
Farrugia,  D.  2018.  Youthfulness  and  Immaterial  Labour  in  the  New Economy. The Sociological Review 66(2): 511-526.
France,  A.  2016. Understanding  Youth  in  the  Global  Economic  Crisis . Bristol: Policy Press.
France,  A  and  Haddon,  E.  2014.  Exploring  the  Epistemological  Fallacy: Subjectivity  and  Class  in  the  Lives  of  Young  People. Young 22(4): 305-321.
France,  A  and  Roberts,  S.  2015.  The  Problem  of  Social  Generations:  A Critique  of  the  New  Emerging  Orthodoxy  in  Youth  Studies. Journal of Youth Studies 18(2): 215-230.
France,  A  and  Roberts,  S.  2016. Youth  and  Social  Class:  Enduring Inequality  in  the  United  Kingdom,  Australia  and  New  Zealand . London: Palgrave.
Friedman, T. 2005. The World is Flat . USA: Farar, Straus and Giroux.
Furlong, A and Cartmel, F. 2007. Young People and Social Changes: New Perspectives . USA: Open University Press.
Furlong, A et al. 2018. Young People in the Labour Market: Past, Present, Future . London: Routledge.
Giddens, A. 1991. Modernity and Self Identity . Cambridge: Polity Press.
Giroux, H. 2009. Youth in a Suspect Society: Democracy or Disposability? UK: Springer.
Gorski,  P  (Ed).  2013. Bourdieu  and  Historical  Analysis .  USA;  Duke University Press.
Grenfell, M. 2004. Pierre Bourdieu: Key Concepts . London: Routledge.
Goldthorpe,  J.  H.  1980. Social  Mobility  and  Class  Structure  in  Modern Britain . Oxford: Clarendon Press.
Joopke,  C.  1986.  The  Cultural  Dimensions  of  Class  Formation  and  Class Struggle: On the Social Theory of Pierre Bourdieu. Berkeley Journal of Sociology 31(1): 53-78.
Morrow,  V.  2013.  Troubling  Transitions?  Young  People’s  Experiences  of Growing  Up  in  Poverty  in  Rural  Andhra  Pradesh,  India. Journal  of Youth Studies 16(1): 86-100.
Nilan,  P.  et  al.  2011.  Indonesian  Youth  Looking  Towards  the  Future. Journal of Youth Studies 14(6): 709-728.
Noble,  G.  2004.  Accumulating  Being. International  Journal  of  Cultural Studies 7(2): 233-256.
Pakulski, J and Waters, M. 1996. The Death of Class . London: Sage.
Park, S. 2017. Digital Capital . London: Springer.
Reed-Danahay,  D.  2005. Locating  Bourdieu .  Bloomington:  Indiana University Press.
Robbins,  D.  2005.  The  Origins,  Early  Development  and  Status  of Bourdieu’s  Concept  of  Cultural  Capital. The  British  Journal  of Sociology 56(1): 13-30.
Robbins, D. 2020. The Work of Pierre Bourdieu . London: Routledge.
Seidman, S. 2004. Contested Knowledge . London: Blackwell.
Steger, M. 2009. Globalization . Oxford: Oxford University Press.
Sukarieh,  M  and  Tanncok,  S.  2014.  In  the  Best  Interest  of  Youth  or Neoliberalism?  The  World  Bank  and  the  New  Global  Youth Empowerment Project. Journal of Youth Studies 11(3): 301-312.
Sutopo,  O.R.  2016.  Agenda  Pengembangan  Kajian  Kepemudaan  di Indonesia. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 1(2): 161-172.
Sutopo,  O.R,  Threadgold,  S  and  Nilan,  P.  2017.  Young  Indonesian Musicians,  Strategic  Social  Capital,  Reflexivity  and  Timing. Sociological Research Online 22 (3): 186-203.
Sutopo,  O.R,  Putri,  R.  dan  Kusumawardhani,  K.  2018.  Aspirasi  Pemuda Kelas  Bawah  dan  Reproduksi  Sosial  di  Jawa  Tengah. Jurnal  Studi Pemuda 7(1): 1-13.
Swartz,  D.  2012. Culture  and  Power:  The  Sociology  of  Pierre  Bourdieu . USA: Chicago University Press.
Venugopal, R. 2015. Neoliberalism as Concept. Economy and Society 44(2): 165-187.
White, R et al. 2013. Youth & Society . Oxford: Oxford University Press.
Woodman,  D.  2013.  Researching  Ordinary  Young  People  in  a  Changing World:  The  Sociology  of  Generations  and  the  Missing  Middle  in Youth Research. Sociological Research Online 18(1): 179-190.
Woodman,  D  and  Threadgold,  S.  2015.  Prophet  of  a  New  Modernity? Ulrich  Beck’s  Legacy  for  Sociology. Journal  of  Sociology 51(4): 1117-1131.
Woodman, D and Wyn, J. 2015. Youth and Generation: Rethinking Change and Inequality in the Lives of Young People . London: Sage.
Wright, E. O. 1978. Class, Crisis and the State . London: Verso.
Wyn,  J  and  Dwyer,  P.  1999.  New  Direction  in  Research  on  Youth Transition. Journal of Youth Studies 2(1): 5-21.
YouSure. 2018. Menuju Angkatan Kerja Muda Inklusif . Yogyakarta: Youth Studies Centre UGM.