## EFEK KEBIJAKAN SATU ANAK TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN DI TIONGKOK: SEBUAH IRONI
1,2
Wabilia Husnah
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: wabilia_husnah@yahoo.com
Diterima: 11-11-2016
Direvisi: 2-12-2016 Disetujui: 7-12-2016

## ABSTRACT
In the Chinese tradition that is influenced by the Confusianism, women are seen to have lower positions than men. In such a social system, the One-Child policy initiated by Deng Xiaoping since 1979 as a program to control the population, underpin the inferiority perception upon Chinese women. This article aims analyze  the effects of the China’s One Child Policy towards Chinese women’s lives. It is important to understand how Chinese Women live after their lives have been affected by this Policy, in a good or a bad way. The results show that One Child Policy has negative impacts on Chinese women’s lives. It does not only lead to discrimination views againts women, but also indirectly violate a Chinese woman’s social, cultural and economic rights. Criminal cases overshadow the  Chinese  women,  ranging  from  torture,  neglect  of  children,  abortion,  illegal  adoption,  human  trafficking, kidnapping, and even prostitution. On the other hand, all criminal cases makes women become “rare “ and “special” objects in China. Ironically, the scarcity of women in China actually cause the higher bargaining power of women. Now in their lives, Chinese women can go to school, work, choosing a spouse, or even file for divorce. Women’s social status in Chinese society has increased now. It means that women also obtain the positive impact of One-Child Policy.
Keywords : women, confucianism, the one child policy.

## ABSTRAK
Dalam tradisi Tiongkok yang dipengaruhi oleh Konfusianisme, perempuan selalu memiliki posisi lebih rendah daripada laki-laki. Dalam sistem sosial seperti ini, Kebijakan Satu Anak yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping sejak 1979 sebagai program untuk mengontrol populasi,  turut mendukung inferioritas wanita Tiongkok. Artikel ini mencoba menganalisis efek Kebijakan Satu Anak di Tiongkok kepada kehidupan perempuan. Sangat penting untuk memahami bagaimana perempuan Tiongkok menjalani hidupnya pascakehidupannya telah dipengaruhi oleh kebijakan ini, dengan cara yang baik maupun yang buruk. Artikel ini berkesimpulan bahwa Kebijakan Satu Anak memiliki dampak negatif dalam kehidupan perempuan. Kebijakan ini tidak hanya menyebabkan pandangan diskriminatif terhadap perempuan, namun juga secara tidak langsung melanggar hak asasi dalam kehidupan sosial, kultural, dan ekonomi perempuan Tiongkok. Kasus kriminal pun membayangi perempuan Tiongkok, mulai dari penyiksaan, pengabaian anak perempuan, aborsi, adopsi ilegal, penjualan manusia, penculikan, bahkan prostitusi. Di lain pihak, semua kasus kriminal ini  telah membuat perempuan menjadi objek yang “langka” dan “spesial” di Tiongkok. Ironisnya, kelangkaan perempuan di Tiongkok menyebabkan nilai tawar perempuan menjadi lebih tinggi. Sekarang, dalam kehidupan mereka, perempuan Cina bisa pergi ke sekolah, bekerja, memilih pasangan hidup, bahkan menuntut cerai. Status sosial perempuan dalam masyarakat Tiongkok pun sudah meningkat sekarang. Ini berarti, perempuan Tiongkok juga telah mendapatkan efek positif dari Kebijakan Satu Anak.
Kata kunci : perempuan, konfusianisme, kebijakan satu anak.
1 Terimakasih kepada Dr. Cahyo Pamungkas, yang telah memberi masukan-masukan untuk perbaikan artikel ini.
2 Tulisan ini telah dipresentasikan dalam The First International Conference of Social Science , 18 Oktober 2016

## PENDAHULUAN
Sudah lebih dari 30 tahun Kebijakan Satu Anak diimplementasikan di Tiongkok, hingga akhirnya resmi berakhir pada 1 Januari 2006. Kebijakan ini dipercaya telah berhasil mengatur populasi Tiongkok. Namun demikian, dibalik kesuksesannya, kebijakan ini masih menuai berbagai kritik dari para pemerhati perempuan. Selama tiga dasawarsa diterapkan di  Tiongkok, Kebijakan Satu Anak dianggap menimbulkan berbagai permasalahan sosial, terutama bagi perempuan. Dampak negatif kebijakan tersebut terhadap perempuan telah banyak dikaji oleh para ahli (lihat Settles, Sheng, Zang dan Zhao, 2013; Hardee, Xie dan Gu, 2004; dan Zhu, 2013). Settles, dkk. (2013), misalnya, menyebutkan bahwa Kebijakan Satu Anak dikritik secara internasional karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM), seperti sterilisasi paksa, dan aborsi, serta pengabaian bayi perempuan. Sementara, Zhu (2013) mempertegas bahwa Kebijakan Satu Anak telah menyebabkan relasi antara reproduksi dan hak azasi manusia mengarah pada ketidakbebasan dalam menentukan jumlah keluarga.
Kedua penelitian tersebut secara kritis menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh perempuan setelah Kebijakan Satu Anak diterapkan. Sayangnya, penelitian yang mengulas dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan dari dua sisi, positif dan negatif, masih jarang ditemukan. Padahal, seperti mata uang yang memiliki dua sisi, setiap kebijakan tentu saja memiliki sisi positif dan negatif. Mengetahui dampak kebijakan dari kedua sisi akan membantu objektivitas dalam menilai implikasi kebijakan tersebut terhadap perempuan Tiongkok. Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap perempuan dan mendeskripsikan kondisi perempuan Tiongkok setelah dipengaruhi oleh tiga dekade penerapan Kebijakan Satu Anak. Dengan menganalisis dampak positif dan negatif kebijakan ini, artikel ini akan memberikan gambaran yang utuh terhadap pengaruh kebijakan ini terhadap kehidupan perempuan Tiongkok secara lebih berimbang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan sudut pandang feminisme 3 . Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dampak Kebijakan Satu Anak terhadap kehidupan perempuan Tiongkok dewasa ini. Analisis juga akan dikaitkan dengan posisi perempuan dalam kebudayaan Tiongkok, terutama terkait dengan Konfusianisme, sebagai sistem nilai, norma dan kepercayaan ( value systems , norms, and belief ) yang dianut oleh mayoritas masyarakat Tiongkok. Dalam konteks ini, penulis mengambil preposisi bahwa Konfusianisme mempengaruhi preferensi dan cara pandang terhadap perempuan. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur, terkait dengan Kebijakan Satu Anak, Konfusianisme, serta kondisi perempuan Tiongkok tradisional dan saat ini.

## KEBIJAKAN SATU ANAK DI TIONGKOK
Selama Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong pascarevolusi sosial, Mao percaya bahwa penduduk yang besar merupakan aset bagi negara. Semakin banyak penduduk, akan semakin banyak pula tenaga pekerja yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan proses industrialisasi. Menurut Mao, peningkatan populasi akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Oleh sebab itu, Mao mendorong setiap keluarga untuk memiliki keturunan sebanyak mungkin dan mencegah program keluarga berencana. Didukung oleh perbaikan layanan kesehatan, Tiongkok menghadapi ledakan kelahiran bayi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Tingkat harapan hidup meningkat dari 35 tahun yang pada tahun 1949 menjadi 66 tahun pada tahun 1976. Populasi penduduk Tiongkok meningkat dari 540 juta pada tahun 1949 menjadi 940 pada tahun 1976. Pada akhir tahun 1970-an, Tiongkok menjadi rumah bagi sepertiga penduduk dunia, yang menduduki hanya 7 persen dari tanah yang subur di dunia (Yuan, 2001).
3 Menurut Moeliono (1993), feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki dalam setiap sendi kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
Keruntuhan Rezim Mao tahun 1978 ikut mempengaruhi kondisi populasi Tiongkok. Deng Xiaoping, yang naik menggantikan Mao, memfokuskan diri pada upaya peningkatan ekonomi Tiongkok. Deng melihat bahwa jumlah populasi Tiongkok sudah berlebihan. Tiongkok sering dihadapkan dengan bencana banjir dan kekeringan, sehingga menurut Deng, akan sangat sulit bagi negara tersebut untuk memberi makan penduduk yang sangat banyak. Berbeda dengan Rezim Mao, populasi yang berlebihan diyakini Deng menjadi batu sandungan bagi peningkatan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1979, Rezim Deng mulai memperkenalkan Kebijakan Satu Anak ( 计划生育政策 ; Jìhuà Shēngyù Zhèngcè) untuk mengendalikan jumlah populasi Tiongkok.
Kebijakan Satu Anak adalah satu jenis program keluarga berencana ( family planning ) yang bertujuan untuk mengontrol kelahiran anak dalam setiap keluarga. Family Planning atau Program Keluarga Berencana diperkenalkan tidak hanya oleh Tiongkok tetapi juga oleh beberapa negara di dunia, sebagai sarana untuk membatasi pertumbuhan penduduk negara mereka ( Institute for International Cooperation , 2005). Tiongkok menjadi salah satu negara di dunia yang pertama menerapkan kebijakan ini. setelah sebelumnya negara India menerapkan kebijakan ini pada tahun 1951, disusul oleh Pakistan, dan Korea (Joshi, 2011). Program Keluarga Berencana mulai resmi diimplementasikan di beberapa belahan dunia pascaperang dunia kedua. Setelah melewati masa- masa tidak menentu selama perang dunia kedua, banyak negara berkembang yang menyadari bahwa peningkatan penduduk yang cepat telah menimbulkan beberapa permasalahan: sumber daya yang terbatas, pembangun ekonomi menjadi terhambat, dan kemakmuran menjadi terganggu. Sehingga, banyak negara yang memutuskan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk mereka. 4 Setiap negara menggunakan cara masing-masing dalam menerapkan kebijakan ini.
Berbicara mengenai pengimplementasi- annya di Tiongkok, pemerintah negara tersebut
4 Banyak negara berkembang yang menerapkan Family Planning. Tercatat pada tahun 1960 terdapat 2 negara yang menggunakan kebijakan ini. Angka ini meningkat menjadi  74 negara pada tahun 1975 dan 115 pada 1996 (Cleland, 2006).
akan memberikan sejumlah uang sebagai hadiah bagi keluarga yang menjalankan program ini. Di Shanghai, keluarga yang mengikuti program satu anak akan diberikan subsidi sebesar ¥5000 (kurang lebih Rp. 10.000.000) (Zhu, 2013). Keluarga yang memiliki anak tunggal juga akan diberikan kemudahan dalam pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, keluarga yang melanggar program tersebut (memiliki lebih dari satu anak) harus menang- gung beberapa sangsi, seperti  hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan, registrasi tempat tinggal dan sertifikasi kelahiran. Tidak hanya itu, keluarga tersebut pun harus membayar sejumlah penalti. Di Beijing, penalti yang harus ditanggung karena memiliki anak kedua berkisar antara ¥5.000 - ¥50.000 (kurang lebih Rp. 10.000.000 - Rp 100.000.000), dan penalti karena memiliki anak ketiga berkisar antara ¥20.000 - ¥100.000 (kurang lebih Rp. 40.000.000 – Rp .200.000.000) (Zhu, 2013). Pemerintah mengawasi setiap keluarga dengan ketat, sehingga tidak mungkin ada keluarga yang bisa lepas dari peraturan ini.
Kebijakan Satu Anak di Tiongkok dipercaya telah berhasil mengatur angka kelahiran bayi di negara tersebut. Angka kelahiran yang sebelum kebijakan tersebut diterapkan berada pada angka 6 anak per wanita, turun drastis menjadi 1,6 anak per wanita (Poston & Li, 2009). Meskipun Kebijakan Satu Anak disinyalir telah sukses mengendalikan populasi di Tiongkok, akan tetapi kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan serius bagi perempuan. Dilatarbelakangi oleh perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Tiongkok, banyak orangtua memilih untuk memiliki anak laki-laki dibanding perempuan. Gender preferensi ini mempertegas diskriminasi sosial terhadap perempuan Tiongkok. Melihat permasalahan sosial tersebut, banyak pihak yang menyatakan ketidaksetujuan dan menyerukan penghentian kebijakan ini (Settles dkk., 2013 & Zhu, 2013). Setelah diterpa serangkaian kritik, pemerintah Tiongkok akhirnya mulai membuka diri untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, dimulai dengan pendirian Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional pada Maret 2013. Kemudian, pada November
2013 Pemerintah Tiongkok memutuskan melonggarkan kebijakan ini. Setiap orangtua yang merupakan anak tunggal dipersilahkan untuk memiliki anak kedua. Kemudian, pada bulan Oktober 2015 pemerintah memutuskan untuk mengizinkan setiap pasangan suami istri memiliki anak kedua. Kebijakan baru ini mulai efektif diterapkan mulai 1 Januari 2016 (Feng, dkk., 2016).  Meskipun telah dihapuskan, namun kebijakan yang sudah diterapkan lebih dari 30 tahun terakhir ini telah menimbulkan efek yang luar biasa bagi kehidupan perempuan Tiongkok.

## EFEK NEGATIF KEBIJAKAN SATU ANAK BAGI KEHIDUPAN PEREMPUAN TIONGKOK
Kebijakan Satu Anak sebenarnya hanya berusaha untuk membatasi jumlah anak menjadi hanya satu orang. Namun, masalah muncul ketika gender memengaruhi setiap keluarga dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Di mata masyarakat China, nilai tawar laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga mayoritas orangtua di Tiongkok cenderung lebih suka memiliki anak laki-laki, dan tidak mengharapkan lahirnya anak perempuan dalam keluarga mereka.
Dalam rangka memenuhi perintah Kebijakan Satu Anak, dan untuk memastikan bahwa impian mereka untuk memiliki anak laki-laki dapat tercapai, banyak orangtua yang membuang anak perempuan mereka. Para orangtua ingin memastikan, mereka masih memiliki ruang dan kesempatan untuk memiliki anak laki-laki. Meskipun Undang-Undang Pernikahan tahun 1980 dan Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa penelantaran anak adalah hal yang ilegal, namun hal tersebut menjadi aktivitas yang lumrah sejak Kebijakan Satu Anak diterapkan (Tiefenbrun & Edward, 2008). Tercatat, lebih dari 16.000 anak-anak terlantar dibawa ke Departemen Urusan Sipil di provinsi Hunan antara tahun 1986 dan 1990 (Johnson, 1996).
Melihat kenyataan bahwa terdapat banyak orangtua yang tega menelantarkan anak perempuannya, akhirnya pemerintah Tiongkok menyediakan 25 bangunan yang khusus
didirikan untuk menjadi tempat membuang anak (Pangabean, 2014). Pemerintah juga berencana untuk memperbanyak tempat pembuangan anak guna menjawab kebutuhan masyarakat akan tempat pembuangan anak. Setelah seorang anak ditinggalkan di tempat ini, pengelola fasilitas ini diharuskan untuk mengeluarkan pengumuman untuk mencari orang tua si bayi. Bila hingga waktu yang telah ditentukan belum ada orang tua ataupun wali yang mengklaim, si bayi akan diadopsi oleh panti asuhan yang dikelola negara (Euan, 2014). Tidak sedikit orang tua yang memutuskan untuk meninggalkan anak mereka di tempat ini. Bahkan, satu tempat pembuangan anak yang berlokasi di Guangzhou, telah menerima 79 bayi dalam 15 hari pertama (BBC, 2014a).
Anak-anak perempuan Tiongkok yang dibuang oleh orang tua mereka, banyak yang kemudian diadopsi oleh keluarga lain, umumnya adalah keluarga dari luar negeri. Data menyebutkan bahwa adopsi legal di Tiongkok meningkat dari 2.900 pada 1992 menjadi 55.000 pada 2001 ( Ministry of Civil Affairs , 1992, 2001). 5 Tercatat, warga negara Amerika mengadopsi rata-rata 3.500 anak yang berasal dari Tiongkok setiap tahunnya. Dan, sebagian besar di antaranya berjenis kelamin perempuan (Settles, 2013). Angka di atas belum termasuk kasus adopsi yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah.
Kasus adopsi ilegal merupakan kasus yang banyak terjadi di Tiongkok. 6 Bahkan, Tiongkok menjadi salah satu sumber utama adopsi ilegal internasional. Sejumlah orang tua memutuskan untuk memberikan anak perempuan mereka untuk diadopsi oleh keluarga lain di Tiongkok untuk dijadikan isteri bagi anak
5 Adopsi legal adalah adopsi melalui jalur resmi yang tercatat oleh pemerintah Tiongkok, dan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Adopsi tahun 1992, Dalam undang-undang tersebut, orang yang ingin mengadopsi anak harus memenuhi persyaratan: (a) tidak memiliki anak, (b) mampu untuk memenuhi kebutuhan dan menyekolahkan anak yang diadopsi, (c) setidaknya berusia 35 tahun (Zhang, 2006).
6 Adopsi ilegal adalah adopsi yang tidak melalui mekanisme resmi, tidak tercatat oleh pemerintah Tiongkok, dan biasanya tidak mempedulikan persyaratan dalam Undang-Undang Adopsi tahun 1992. Adopsi ilegal biasanya dilakukan melalui kenalan, oknum-oknum yang tidak tercatat, atau bahkan melalui sindikat-sindikat penjualan atau penculikan anak.
mereka, tentu saja melalui jalur tidak resmi. Tidak sedikit pula orangtua yang memutuskan untuk menjual anak mereka kepada para pejabat lokal atau dipaksa untuk menyerahkan anak mereka oleh otoritas lokal (UNRIC, 2012; Population Research Institute, 2011). Kemudian, Kantor Keluarga Berencana setempat akan mengirim anak-anak tersebut ke panti asuhan lokal. Oknum-oknum dari kantor terkait akan mendapatkan paling tidak 1.000 renminbi per anak, dan kemudian panti asuhan akan mendapatkan 3.000 hingga 5.000 dolar untuk setiap anak yang diadopsi oleh orang tua angkat dari luar negeri ( Population Research Institute , 2011). Menyadari tingginya angka kasus adopsi ilegal di negaranya, pemerintah Tiongkok memperketat aturan adopsi. Kini, hanya panti asuhan tertentu yang bisa menawarkan bayi dan anak-anak untuk diadopsi, dan ada registrasi khusus untuk orang tua angkat agar bisa diakui sebagai wali (UNRIC, 2012).
Banyak perempuan Tiongkok yang juga terpaksa memilih jalan aborsi. Aborsi di  Tiongkok dipermudah dengan maraknya penggunaan teknologi ultrasonografi mulai akhir tahun 1980an. Teknologi ini membuka peluang bagi setiap calon ibu untuk mengetahui jenis kelamin anak yang dikandungnya: laki-laki atau perempuan. Bila diketahui anak yang dikandungnya berjenis kelamin perempuan, banyak orangtua yang kemudian memutuskan untuk mengaborsi sang janin. Aborsi juga dilakukan bila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika kehamilan kedua terjadi, sebagian besar orangtua akan memilih untuk melakukan aborsi dibandingkan harus membayar penalti karena melanggar peraturan pemerintah.
Sejak diterapkannya Kebijakan Satu Anak, aborsi mulai beranjak menjadi kegiatan yang ‘lumrah’ dilakukan. Hingga tahun 1953, aborsi hanya diperbolehkan demi menjaga kesehatan ibu maupun anaknya (Rigdon, 1996). Tapi, sejak 1957, aborsi diperbolehkan dengan permintaan perempuan dengan usia kandungan 1-10 minggu, dan setiap perempuan hanya diperbolehkan melakukan aborsi satu kali per tahun. Kemudian, pada 1979 Undang-undang Aborsi menerapkan batas usia kandungan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi secara
hukum adalah hingga 28 minggu kehamilan ( Department of Economic and Social Affairs, 2001).
Angka praktik aborsi meningkat drastis setelah penerapan Kebijakan Satu Anak pada tahun 1979 (Hemminki, 2005). Data terbaru Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional Tiongkok mengungkapkan, terdapat 13.000.000 kasus aborsi di Tiongkok setiap tahun (Jiang, 2013). 55% dari keseluruhan jumlah perempuan di Tiongkok pernah melakukan aborsi. Yang lebih mengejutkan, dari 100.000 orang perempuan di Tiongkok berusia 20-an tahun, 27,3% di antaranya pernah melakukan aborsi (Ertelt, 2009). Secara tidak langsung, aborsi pun menjadi praktik ‘nyaris-legal’ di tengah penerapan  Kebijakan Satu Anak.
Melihat buruknya efek Kebijakan Satu Anak terhadap perempuan, sebenarnya pemerintah Tiongkok telah berupaya membuat regulasi-regulasi demi menekan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan yang salah satu poinnya adalah melarang pembunuhan bayi perempuan. Ada juga Undang- Undang Perlindungan Perempuan yang melarang pembunuhan bayi dan melarang diskriminasi terhadap perempuan yang memilih untuk merawat bayi perempuan mereka. Selain itu, Undang-undang Perawatan Kesehatan Ibu melarang penggunaan teknologi canggih, seperti alat ultrasonografi (USG), untuk melihat jenis kelamin janin. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi aborsi ketika diketahui bayi di dalam kandungan berjenis kelamin perempuan (BBC, 2014b).
Meskipun dengan undang-undang tersebut aktivitas menelantarkan anak, aborsi, atau menjual anak menjadi hal yang ilegal di Tiongkok, dan orangtua yang melakukan hal tersebut akan dikenakan denda, sanksi, dan harus menghadapi ancaman sterilisasi paksa, tetap saja praktik-praktik menyeramkan ini menjadi penyakit berbahaya yang menjangkiti masyarakat Tiongkok sejak Kebijakan Satu Anak diterapkan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan ketimpangan jumlah kelahiran anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Rata- rata perbandingan kelahiran anak laki-laki
dibandingkan dengan anak perempuan adalah 117:100. Pada 2012, jumlah laki-laki 40.000.000 lebih banyak daripada perempuan (Susan B. Anthony List, 2013). Para sosiolog mengatakan, bahwa pada tahun 2020, diperkirakan ada 30.000.000 lebih laki-laki yang tidak bisa menikah karena tidak ada cukup perempuan yang bisa mendampingi mereka (Yuan, 2001). Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai fenomena ‘menghilangnya perempuan’ di Tiongkok.
Berbagai kasus kriminal bermunculan sebagai imbas kelangkaan perempuan di Tiongkok, seperti perdagangan perempuan dan prostitusi (Zhu, 2013). Banyak perempuan yang dijual sebagai pengantin di wilayah pedesaan di Tiongkok. Berkurangnya jumlah perempuan di daerah pedesaan sebagai dampak aborsi dan banyaknya perempuan dari wilayah pedesaan yang pergi ke perkotaan untuk bekerja, membuat laki-laki di daerah pedesaan tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon mempelai perempuannya. Tidak ada cara lain, banyak laki- laki di pedesaan yang memutuskan untuk mencari istri lewat perdagangan perempuan. Dengan berkurangnya jumlah perempuan di Tiongkok, mahar yang harus diberikan oleh laki-laki kepada keluarga perempuan untuk menikahi seorang perempuan memang semakin tinggi. Menikahi perempuan yang dibeli secara ‘ilegal’ seperti ini justru dianggap lebih murah, dibandingkan harus memberikan mahar (Tiefenbrun & Edward, 2008).
Selain itu, perempuan yang dijual ke tempat-tempat prostitusi pun tidak sedikit jumlahnya.  Perempuan-perempuan miskin dari Tiongkok terpikat oleh pesona janji-janji palsu akan pekerjaan yang sah di luar negeri, namun malah dijual ke tempat-tempat bisnis prostitusi (Tiefenbrun & Edward, 2008). Tidak jarang, perempuan-perempuan yang dijual ke tempat-tempat prostitusi adalah para korban penculikan. Bagi perempuan korban penculikan yang dijual ke tempat prostitusi, masalah besar harus mereka hadapi bahkan setelah berhasil kembali ke rumah masing-masing. Mereka harus menghadapi diskriminasi dari keluarga mereka dan lingkungan sekitarnya (List, 2013). Mayoritas masyarakat  Tiongkok masih menganggap perempuan merupakan harta milik suaminya.
Jika seorang perempuan telah ‘digunakan’ oleh orang lain yang bukan suaminya, perempuan tersebut sudah tidak memiliki nilai lagi. Menjadi korban penculikan, kemudian dijual dan dipaksa menjadi budak prostitusi, dianggap sebagai kesalahan yang diakibatkan oleh perempuan itu sendiri. Keluarga pun akan menganggap anak perempuan yang sudah menjadi korban prostitusi sebagai aib keluarga yang telah menyoreng muka mereka, meskipun hal tersebut dilakukan bukan atas kehendak perempuan tersebut.

## MENGAPA EFEK NEGATIF BISA TERJADI?
Efek negatif dari Kebijakan Satu Anak terasa luar biasa berat bagi perempuan. Selama berpuluh-puluh tahun, kehidupan perempuan Tiongkok dipenuhi oleh berbagai tindakan diskriminatif yang membuat hari-hari mereka begitu menyedihkan. Kondisi ini, tidak terlepas dari tradisi masyarakat Tiongkok yang selalu memandang rendah perempuan, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme.
Konfusianisme dikembangkan oleh seorang filosuf terkenal Tiongkok, Konfusius, sejak 2.500 tahun yang lalu. Ajaran ini mulai diadopsi sebagai ideologi pemerintah sejak 200 SM, pada masa Dinasti Han (Adler, 2011). Selama Dinasti Han, Konfusianisme mulai diperkenalkan dan diimplementasikan secara besar-besaran kepada masyarakat Tiongkok. Konfusianisme merupakan suatu filosofi yang mengajarkan sistem nilai, moral, dan etika yang baik dalam relasi sosial dan kemasyarakatan. Konfusianisme menitikberatkan pada hubungan manusia dengan manusia, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Konfusianisme, perempuan dan laki-laki merupakan dua makhluk dengan status dan strata sosial yang berbeda. Cara Konfusius memandang perempuan bisa terbaca dari empat konsep yang diajarkan dalam Konfusianisme, yaitu Wulun , Yinyang , Zheng Ming serta konsep tiga kepatuhan dan empat kebajikan ( Sancong Side ).
Pertama, konsep Wǔ lùn ( 五 论 ).  Wǔ lùn mengajarkan lima hubungan dalam kehidupan sosial, yakni hubungan antara atasan dan bawahan ( 君臣有 义 ; Jūnchén yǒu yì); ayah dan
anak ( 父子有 亲 ; Fùzǐ yǒu qīn); suami dan istri ( 夫 妇有别 ; Fūfù yǒu bié); kakak dan adik ( 长 幼有序 ;  Zhǎng  yòu  yǒu  xù)  dan  antar  teman
( ( 朋友有信 ; Péngyǒu yǒu xìn). Dalam kelima hubungan tersebut, hanya terdapat satu bagian yang mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu hubungan antara suami dan istri. Dalam aturan ini, seorang istri secara tegas harus mengabdi pada suami dan mengikuti apapun kemauan suami. Sementara, aturan yang lainnya mengatur hubungan sesama laki-laki. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih penting daripada perempuan, dan perempuan dalam tradisi Tiongkok hanya bertugas mengabdi pada laki-laki.
Kedua, konsep Yīnyáng  ( 阴阳 ) yang berasal dari kitab Yì jīng ( 易 经 ). Kitab Yijing ditulis oleh Fu Xi pada dinasti Zhou Barat, 1046– 771 SM. Kitab ini menjadi akar Konfusianisme. Dalam kitab Yijing dinyatakan bahwa dunia ini akan harmonis bila tercapai keharmonisan antara Yin dan Yang. Yin mewakili segala sesuatu yang mundur, pasif, gelap, bumi, bulan, malam, perempuan, air, lemah, susah, negatif, dan berada di belakang Yang. Sementara, Yang mewakili segala sesuatu yang aktif, terang, langit, siang, matahari, laki-laki, api, aksi, kuat, gembira, positif, dan berada di depan Yin. Berdasarkan konsep ini, perempuan dilambangkan dengan Yin, serta memiliki sifat yang lemah, pasif, susah, selalu berada di belakang laki-laki dan memiliki sifat buruk lainnya. Sementara itu, laki-laki dianggap sebagai makhluk kuat, aktif, gembira, selalu berada di depan perempuan dan memiliki sifat positif lainnya. Konsekuensinya, dapatlah disimpulkan bahwa dalam Konfusianisme, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki.
Ketiga, konsep  Zhèngmíng  ( 正名 ). Konsep Zheng Ming berisi ajaran agar manusia hidup sesuai dengan “status” dan “strata” sosial yang disandangnya. Contohnya, setiap perempuan diharuskan untuk menyadari statusnya sebagai seorang perempuan, dan bertindak sesuai dengan statusnya tersebut. Hal ini semakin mempertegas jurang pembatas dan stratifikasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada yang menyimpang, karena bila ada penyimpangan tidak akan ada keharmonisan (Chai & Chai, 1973).
Keempat, konsep tiga kepatuhan dan empat  kebajikan ( 三从四德 ;  Sāncóngsìdé). Menurut Konfusianisme, konsepsi sosial ini harus dipenuhi oleh perempuan agar menjadi makhluk sosial yang ‘baik’. Tiga kepatuhan ( 三 从 ; Sāncóng) yang harus dimiliki perempuan, yaitu: sebelum menikah, seorang perempuan harus tunduk pada ayahnya ( 古未嫁从父 ; Gǔ wèi  jià  cóng  fù);  setelah  menikah,  ia  harus tunduk pada suaminya ( 既嫁从夫 ; Jì jià cóng fū); dan saat suami meninggal kelak, ia wajib tunduk pada anak laki-lakinya ( 夫死从子 ; Fū sǐ  zòng  zǐ).  Sementara,  empat    kebajikan  ( 四
德 ; Sìdé), yaitu: seorang perempuan harus tahu dan dapat menempatkan diri ( 德 ; Dé); seorang perempuan tidak diperkenankan banyak bicara dan mempunyai banyak keinginan ( 言 ; Yán); seorang perempuan harus berkelakuan baik dan bersifat menerima ( 容 ; Róng) dan seorang perempuan harus rajin dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ( 工 ; Gōng).
Dari konsep tiga kepatuhan dan empat kebijakan di atas, terlihat bahwa perempuan Tiongkok seumur hidupnya diharuskan untuk mengabdi pada laki-laki. Sejak lahir, mereka diwajibkan mengabdi pada ayahnya. Perempuan wajib mengikuti seluruh peraturan dan perintah yang dikeluarkan sang ayah, dan menyerahkan segala keputusan dalam hidupnya kepada beliau. Setelah menikah, perempuan yang ‘baik’ wajib untuk tunduk pada suaminya. Masyarakat Tiongkok tradisional mengenal ungkapan yang menyatakan bahwa: “jika seorang perempuan menikahi seekor ayam, dia harus tinggal dengan ayam. Jika ia menikahi seekor anjing, dia harus tunduk pada anjing” ( 嫁 鸡随鸡嫁狗随狗 ; Jià jī suí jī jià gǒu suí gǒu). Setelah suaminya meninggal, perempuan wajib patuh kepada anak laki-laki yang dipilih menjadi kepala keluarga.
Sebaliknya, dalam Konfusianisme, anak laki-laki dianggap sangat penting. Hanya anak laki-laki yang bisa ‘berbakti’ (Xiào;
孝 ), karena hanya anak laki-laki yang bisa meneruskan marga keluarganya setelah menikah, merawat orangtuanya, dan melakukan upacara penyembahan terhadap leluhur. Dalam konteks budaya, pentingnya melahirkan anak laki-laki terlihat dari aksara 好 (Hǎo). Aksara ini terdiri dari dua unsur karakter, yakni 女 (Nǚ)  yang
berarti perempuan dan 子 (Zǐ) yang berarti anak laki-laki. Hao memiliki makna baik, bagus, indah, setuju, dan berbagai kebaikan lainnya. Artinya, seorang perempuan dapat dikatakan ‘baik’ bila telah melahirkan anak laki-laki sebagai penerus marga suaminya.
Dalam masyarakat tradisional Tiongkok, perempuan pun harus menjalani sebuah praktik pembebatan kaki yang sangat menyakitkan sejak berusia lima tahun, agar dianggap sebagai perempuan yang cantik oleh kaum laki-laki. Praktik ini disebut Bǎngtuǐ ( 绑腿 ), Jīnlián ( 金 莲 ), footbinding , atau Golden Lotus . Disinyalir, praktik pembalutan kaki ini merupakan salah satu cara kaum laki-laki untuk bisa mengontrol perempuan.  Perempuan yang dibalut kakinya akan  mengikat  fisik  mereka  di  rumah,  untuk mengerjakan tugas utama mereka: mengurus urusan rumah tangga. Mereka tidak akan bisa bekerja di luar rumah, sehingga mereka akan memiliki ketergantungan secara ekonomi pada keluarganya. Dengan kondisi ini, perempuan hanya bisa menjadi objek seksual suaminya, dan memenuhi tuntutan suami untuk memperoleh anak laki-laki sebanyak mungkin (Whitefield, 2008).
Perempuan  Tiongkok tradisional pun tidak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan bagi perempuan tradisional terbatas pada mengajarkan etika dan tradisi keluarga, dengan tujuan untuk mengajarkan bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik (Wong, 1995) Bahkan, ada sebuah anggapan  yang  menyatakan  Nǚzǐ  wú  cái biàn shì dé; 女子无才便是德 . Artinya, bagi perempuan, tidak adanya pengetahuan adalah suatu kemuliaan.
Rendahnya nilai perempuan dalam tradisi  Tiongkok inilah yang menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, terutama bagi perempuan. Apalagi sejak Kebijakan Satu Anak diberlakukan di Tiongkok. Banyak orangtua yang karena merasa malu telah memiliki anak perempuan atau merasa terbebani atas keberadaan anak perempuan, memilih untuk membunuh darah dagingnya sendiri. Perempuan sering disiksa oleh orang tua atau suami karena mereka dianggap memiliki “nilai” yang rendah.
Selain itu, kasus penjualan dan pengabaian anak pun sering terjadi. Inferioritas perempuan dalam tradisi masyarakat Tiongkok ini, bisa disimpulkan menjadi penyebab perempuan mendapatkan efek negatif Kebijakan Satu Anak di Tiongkok.

## EFEK POSITIF KEBIJAKAN SATU ANAK BAGI KEHIDUPAN PEREMPUAN TIONGKOK
Walaupun terdapat efek negatif yang diakibatkan oleh kebijakan ini, tidak dipungkiri, Kebijakan Satu Anak ini juga telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Terlebih di daerah perkotaan, di mana status anak perempuan hampir sama dengan laki-laki (Wen, 2014). Kebijakan Satu Anak telah membuka kesempatan perempuan di beberapa aspek, mulai dari pendidikan, pekerjaan, eksistensi di rumah, pernikahan, bahkan perceraian.
Dengan diimplementasikannya Kebijakan Satu Anak, setiap keluarga hanya memiliki satu kesempatan untuk memiliki anak. Satu-satunya anak yang dimiliki sebuah keluarga adalah satu-satunya kesempatan untuk memiliki anak yang dapat dibanggakan. Orang tua akan memusatkan seluruh perhatian mereka pada anak satu-satunya yang mereka miliki. Didukung oleh kondisi ekonomi Tiongkok yang meningkat pada sekitar tahun 1980-an, orang tua Tiongkok, terlebih di perkotaan, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak tunggal mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pendidikan bagi anak tunggal sangat penting, agar anak tersebut nantinya mampu menjamin orangtua mereka yang sudah tua, dan agar kedudukan keluarga mereka menjadi lebih baik (Dicker, 2014). Bila pada Konfusianisme perempuan hanya diperbolehkan untuk belajar mencuci dan memasak, anak perempuan tunggal yang terlahir pada masa Kebijakan Satu Anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Banyak orang tua yang mengarahkan anak perempuan mereka untuk mengambil ekstrakurikuler di sekolah, agar mendapatkan kemampuan dan pengalaman yang lebih baik. Tidak sedikit pula orang tua yang rela mengeluarkan uang lebih demi memanggil guru les pribadi ke rumah untuk membantu anak perempuan mereka belajar. Jika dulu perempuan
tidak diperkenankan mendapatkan pendidikan, kini para orangtua di Tiongkok terus mendorong anak perempuan mereka untuk bersekolah yang tinggi, bahkan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebelum kebijakan ini diterapkan, hanya 30% perempuan yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Angka ini meningkat menjadi 50% pada 1990-1992 (Ye, 2015). Hal tersebut melahirkan anak perempuan yang lebih berpendidikan, mandiri dan bebas.
Dalam kebudayaan tradisional, perempuan menjadi pihak yang bertugas untuk merawat anak dan keluarga suami. Mereka tidak berhak untuk bekerja di luar rumah. Setelah tahun 1978, kebijakan Reformasi Ekonomi yang dicanangkan Partai Komunis Tiongkok membuat perempuan bisa bekerja di luar rumah (Fung, 2014). Karena dibesarkan dalam lingkungan yang patriakat, perempuan terbentuk menjadi pribadi yang kuat dan pekerja keras. Perempuan siap untuk menerima gaji rendah, dan jarang ada perempuan yang mengeluh atas pekerjaan apapun yang mereka dapatkan. Ini membuat perempuan Tiongkok mudah diterima dalam pekerjaan. Terlebih, sejak kebijakan Satu Anak diterapkan, jumlah penduduk usia produktif semakin sedikit. Ini membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan. Banyak perempuan di usia produktif kini berani pergi mencari kerja ke luar daerah asal mereka demi menafkahi orangtua. Selain itu, Kebijakan Satu Anak membuat tingkat kesuburan perempuan menjadi terbatas, sehingga mereka lebih leluasa untuk bekerja kembali karena tidak perlu menghabiskan waktu mereka untuk mengurus banyak anak. 72% ibu berusia 25-34 tahun dengan anak berusia di bawah 6 tahun kini memilih untuk bekerja lagi ( All-China Women’s Federation & National Bureau of Statistics in China, 2011). Disokong oleh peningkatan pendidikan yang diterima, kian hari perempuan Tiongkok bisa kian mudah mendapatkan pekerjaan. Bila pada 1940-an perempuan hanya menempati 7% total pekerja di Tiongkok (Lei, 1995), pada 1999 45,2% pekerja di Tiongkok adalah perempuan ( National Bureau of Statistics , 2001). Tercatat, pada tahun 2011 terdapat 556.670.000 orang perempuan dan 690.980.000 orang laki-laki di China, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 764.000.000
orang. Dari jumlah itu, perempuan berjumlah 351.000.000 orang, atau sebesar 45,9% dari total tenaga kerja, sementara laki-laki yang bekerja mencapai 413.000.000, atau 54,1% dari total tenaga kerja ( National Bureau of Statistics of China , 2012). Bahkan, tidak jarang perempuan memperoleh jabatan dan pendapatan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh Grant Thornton International , perempuan  Tiongkok menempati 21% posisi penting di perusahaan-perusahaan di Tiongkok (He, 2014). Semangat perempuan dalam mencari penghasilan saat ini, mengindikasikan perubahan status perempuan menjadi tulang punggung keluarga.
Kombinasi antara penurunan angka kelahiran akibat Kebijakan Satu Anak, serta peningkatan ekonomi dan standar hidup setiap penduduk Tiongkok menciptakan kondisi Ageing Society (Settles, dkk. 2013). Menurut PBB, sebuah masyarakat dikatakan menua ( Ageing Society ) jika rasio penduduk lansia  (65  tahun  ke  atas) mencapai  7% dari  total  populasi (Setyaningsih, 2011). Saat ini penduduk lansia di Tiongkok mencapai 13,3% dari total penduduknya. Yang berarti, Tiongkok menghadapi kenyataan pahit: jumlah lansia yang banyak, sementara jumlah anak yang bisa merawat orang tua sangat terbatas. Maka, peran lain yang dimiliki oleh perempuan sejak diterbitkannya Kebijakan Satu Anak adalah merawat orangtua. Pada kebudayaan tradisional Tiongkok, anak perempuan hanya diwajibkan untuk merawat mertua dan keluarga pihak suami, sementara keluarganya sendiri dirawat oleh istri-istri dari saudara laki-laki mereka. Tapi, sejak berkurangnya angka kelahiran anak akibat Kebijakan Satu Anak, anak-anak perempuan tunggal mulai banyak yang membantu mengurus orang tua kandung mereka juga, selain juga mengurus mertua mereka. Di kota-kota besar, lebih banyak pasangan muda yang memutuskan untuk tinggal bersama dengan orangtua istri, atau paling tidak tinggal di dekat rumah orang tua istri. Setiap anak memiliki tanggungjawab ganda, merawat orangtua kandung dan mertua mereka. Hal ini mengindikasikan eksistensi anak perempuan di dalam keluarganya sendiri. Bila dulu perempuan yang sudah menikah hanya disuruh untuk merawat orangtua suami, kini
mereka bisa memiliki pengaruh di dalam keluarga kandung mereka.
‘Menghilangnya’ perempuan dari Tiongkok, menjadi beban tersendiri bagi laki-laki. Laki-laki tidak hanya sulit mencari pasangan hidup,  tapi juga sulit memenuhi tuntutan calon pasangan hidup mereka (Fung, 2014). Dewasa ini, perempuan Tiongkok semakin realistis dan selektif dalam memilih pasangan hidup. Laki-laki yang ideal bagi perempuan Tiongkok saat ini adalah yang memiliki empat hal yang dikenal dengan sebutan sān zi yī běn ( 三子一本) , yakni rumah ( 房子 ;  Fángzi ) , mobil ( 车子 ; Chēzi ) , uang ( 票子 ; Piàozi) dan pendidikan ( 学历本 ;  Xuélì  běn)  (Xu,  2014). Meskipun di satu sisi hal ini membuat perempuan Tiongkok sulit untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriterianya, namun di sisi lain, kondisi ini mengindikasikan peningkatan ‘nilai jual’ perempuan di mata laki-laki. Bila dulu perempuan hanya bisa menerima perjodohan yang telah diatur oleh ayah mereka, kini perempuan bisa menentukan dengan siapa dan orang seperti apa mereka akan menikah. Sebagai contoh, beberapa dekade lalu di Beijing, orang tua akan mengirimkan informasi mengenai anak perempuan mereka ke “mak comblang” (pencari jodoh), kemudian para laki-laki bujang dan orang tua mereka memilih perempuan yang tepat dari beberapa kandidat yang ada. Sementara saat ini, di Jade Lake Park Beijing, para laki-laki bujang mempersiapkan data diri mereka dan memajangnya di dinding. Perempuan-perempuan lajang datang ke tempat tersebut untuk melihat- lihat dan mencatat laki-laki mana yang bisa mereka hubungi (Poston, 2013).
Pada masyarakat Tiongkok tradisional, para ayah akan menjodohkan anak perempuan mereka sedini mungkin. Tidak jarang, anak- anak perempuan usia di bawah 10 tahun sudah dinikahkan. Hal ini dilakukan, karena anak perempuan dianggap sebagai beban bagi keluarga. Semakin cepat anak perempuan tersebut dinikahkan maka akan semakin baik untuk keluarga. Namun sejak Kebijakan Satu Anak diterapkan, perempuan mendapatkan haknya untuk mengembangkan karir dan pendidikan. Perempuan semakin lama semakin mandiri dan bebas untuk menentukan pilihan.
Sensus menyebutkan bahwa satu dari lima orang perempuan berusia 25-29 tahun di Tiongkok masih lajang (Magistad, 2013). Bahkan, di Beijing sendiri, pada 2010  terdapat 500.000 perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah (Li, 2010). Fenomena ini kemudian disebut “ leftover women ”, atau “ sheng nu ” (剩女 ), merujuk pada perempuan di usia akhir 20-an hingga 30-an, dengan pendapatan yang tinggi dan karir yang stabil yang masih melajang (Wang, dkk., 2015). Mereka juga biasa disebut 3S Women , kependekan dari “ Single, Seventies (karena sebagian besar dari mereka lahir pada tahun 70-an), dan Stuck ” (Schott, 2010).
Ketika akhirnya menikah, para perempuan yang sudah sukses ini pun telah memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada suami. Tentu saja, kenyataan ini berpengaruh pada status mereka di rumah. Bila dulu laki-laki berperan sebagai pusat dari sebuah keluarga, kini perempuan sudah bekerja dan memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka bisa mendapatkan penghasilan sendiri, sekaligus bisa menjadi pengatur keuangan di rumah. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 7.700 responden dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh sebuah portal website Tiongkok, Qq.com , 59,55% responden menyatakan istri mengatur keuangan rumah tangga, 14,5% menyatakan yang mengatur adalah suami, dan 25,95% menyatakan istri dan suami mengatur uang mereka secara terpisah (Wang, 2013). Perempuan juga memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengenai segala bentuk pengambilan keputusan di rumah tentang berbagai hal, mulai dari barang-barang belanjaan, hingga pendidikan, pekerjaan, dan pasangan hidup untuk anak mereka (Sheng, 2004). Hal ini mengindikasikan perempuan telah menduduki posisi penting dalam keluarga.
Dari sisi perceraian, sebelum Kebijakan Satu Anak diimplementasikan, jumlah rata- rata kasus perceraian berada di bawah angka 5%. Tapi, kasus ini meningkat hingga lebih dari 15% pada 2001 (Dicker, 2014). Dalam Konfusianisme, perempuan yang sudah menikah diharuskan tunduk pada suaminya seumur hidup. Ia harus tetap mempertahankan pernikahannya selamanya, meskipun ia harus menghadapi penderitaan panjang dalam pernikahan tersebut.
Perempuan juga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada suaminya, sehingga kasus perceraian yang dituntut oleh pihak istri hampir mustahil terjadi. Perceraian dalam masyarakat tradisional baru bisa terjadi jika laki-laki yang menuntut. Namun, dengan hanya memiliki seorang anak, berpendidikan dan memiliki penghasilan sendiri, perempuan Tiongkok saat ini merasa mampu menyokong dirinya sendiri tanpa bantuan suami mereka. Ketika masalah terjadi dalam rumah tangga mereka, banyak perempuan yang akhirnya berani memutuskan perceraian sebagai jalan keluar terbaik. Meskipun peningkatan angka perceraian sebenarnya merupakan hal yang negatif, tapi dari sini bisa dilihat bahwa sejak Kebijakan Satu Anak diimplementasikan, perempuan Tiongkok merasa dirinya lebih mampu menunjang hidup mereka sendiri, dan bisa lebih bebas menentukan pilihan.
Dalam Konfusianisme, perceraian dianggap sebagai kesalahan istri. Seorang suami  menceraikan istrinya disebabkan oleh ketidakmampuan istri dalam melayani suami. Norma sosial berbasis Konfusianisme pada masa lalu beranggapan bahwa istri yang sudah diceraikan suaminya akan memiliki status sosial yang rendah di masyarakat. Sehingga kecil kemungkinan bagi perempuan yang berstatus janda untuk menikah lagi. Pernikahan kedua setelah perceraian menjadi lebih terbuka setelah Kebijakan Satu Anak diimplementasikan di Tiongkok (Dicker, 2014). Semakin sedikitnya jumlah perempuan di Tiongkok telah membuka kesempatan bagi perempuan Tiongkok yang sudah bercerai untuk menikah kembali.
Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa kehidupan perempuan dalam masyarakat Tiongkok kini sudah berubah ke arah yang lebih positif. Kini perempuan sudah lebih memiliki nilai dalam masyarakat Tiongkok, menjadi pribadi yang berpendidikan, mapan, kuat, dan bebas. Perubahan dalam memandang perempuan ini paling tidak berimplikasi terhadap ekspektasi orangtua terhadap jenis kelamin anak mereka. Apabila sebelum hingga awal penerapan Kebijakan Satu Anak orang tua lebih mengidam- idamkan memiliki anak laki-laki, tren mulai bergeser. Kini orangtua lebih menginginkan memiliki anak perempuan, karena perempuan
dianggap lebih tangguh dalam menghadapi rintangan. Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah di Shanghai mengungkapkan bahwa dari 3.500 pasangan suami istri, lebih dari 15% menginginkan anak perempuan, sementara hanya 12% yang menginginkan anak laki-laki (Chau, 2009).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Sejak 2.500 tahun lalu, Konfusianisme telah menciptakan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan di Tiongkok. Ajaran ini kemudian menjadi tradisi yang mendarah daging dalam masyarakat Tiongkok hingga saat ini, membentuk inferioritas perempuan. Sistem nilai ini kemudian diperkuat dengan Kebijakan Satu Anak yang diimplementasikan sejak tahun 1979. Di balik kesuksesannya menekan populasi di negaranya, Kebijakan Satu Anak telah membelenggu hak asasi perempuan, baik secara fisik, emosional dan spiritual. Anak-anak perempuan ditelantarkan oleh keluarga kandung mereka, diadopsi secara ilegal, bahkan menjadi korban penjualan anak. Perempuan-perempuan yang sedang mengandung terpaksa harus melakukan aborsi terhadap janin perempuan dalam kandungan mereka. Tidak sedikit pula perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, prostitusi dan penculikan. Di lain pihak, Kebijakan Satu Anak telah berkontribusi pada peningkatan status perempuan. Dengan hanya memiliki satu orang anak perempuan, orang tua menjadi fokus terhadap anak perempuan mereka, memberikan segala hal yang terbaik untuk anak tersebut. Selain itu, berkurangnya populasi perempuan di Tiongkok menyebabkan nilai tawar perempuan semakin tinggi di mata masyarakat. Kedua hal ini menjadikan perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, dan pada gilirannya akan membentuk eksistensi perempuan di keluarga dan masyarakat. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kebijakan Satu Anak selama 30 tahun lebih telah mempengaruhi kehidupan perempuan Tiongkok, bahkan hingga saat ini, pengaruh kebijakan ini terhadap perempuan di satu sisi merupakan pengaruh buruk, namun ironisnya pengaruh
buruk tersebut justru juga telah menghasilkan pengaruh yang baik bagi perempuan.

## Sebuah Catatan Kecil untuk Indonesia
Tidak berbeda jauh dengan Tiongkok, Indonesia pun menerapkan Kebijakan Keluarga Berencana, yang dikenal dengan istilah KB sejak 1970. 7 Meskipun gaungnya tidak sesanter dulu, namun kebijakan ini masih diterapkan hingga saat ini. Sebagai negara yang masih terus menerapkan Kebijakan Keluarga Berencana, banyak yang harus dipelajari oleh Indonesia dari penerapan Kebijakan Satu Anak di Tiongkok, terlebih dari sisi persamaan hak terhadap perempuan. Hal ini penting, agar perempuan Indonesia bisa memeroleh sisi positif dan menghindari sisi negatif dari penerapan Program Keluarga Berencana.
Terlebih, kondisi perempuan Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi  perempuan di Tiongkok. Tradisi gender di Indonesia secara garis besar sama seperti Tiongkok. Mayoritas masyarakat Indonesia menilai perempuan sebagai makhluk inferior yang lemah dan tidak berdaya. Menurut Thung (2015), status perempuan dalam kebudayaan tradisional, hukum (adat), dan agama di Indonesia selalu berada di bawah laki-laki. Melihat kondisi ini, perempuan Indonesia menjadi rentan mendapatkan dampak negatif dari Program Keluarga Berencana, sama seperti yang dialami oleh perempuan Tiongkok. Berkaca pada Tiongkok, Pemerintah Indonesia harus mengawasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana, dan membuat regulasi-regulasi untuk menjaga perempuan Indonesia. Misalnya dengan mengawasi praktik aborsi, adopsi, perdagangan manusia, prostitusi, dan lain sebagainya. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan perempuan bisa terhindar dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kriminalitas.
Belajar dari Tiongkok, tidak ada salahnya juga bila pemerintah Indonesia melihat peluang perbaikan kehidupan perempuan melalui dampak positif Program Keluarga Berencana. Pemerintah
7 Di Indonesia, program Keluarga Berencana resmi diterapkan di Indonesia pada tanggal 29 Juni 1970, dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (Departemen Kesehatan RI, 2014; Robinson & Ross, 2007).
bisa ikut meningkatkan nilai perempuan di mata masyarakat, misalnya dengan gencar mengedukasi masyarakat mengenai persamaan nilai antara laki-laki dan perempuan. Langkah pertama adalah menjangkau keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, dengan memupuk kesadaran para orang tua bahwa memiliki anak perempuan dan laki-laki sama saja. Berawal dari orang tua yang adil memperlakukan anak–anak mereka, pada akhirnya akan tercipta lingkungan yang memiliki kesadaran akan kesetaraan gender. Dari sini diharapkan perempuan  bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, baik dari segi pendidikan, karir, dan lain sebagainya. Dengan penanganan yang baik, kehidupan perempuan Indonesia bisa terangkat melalui penerapan Program Keluarga Berencana.

## PUSTAKA ACUAN
Adler, J. A. (2011). Confucianism in China today . Pearson Living Religions Forum. New York: Kenyon College.
All-China Women’s Federation & National Bureau of Statistics in China. (2011). Report on major results of the third wave survey on the social status of women in China . Dari http://landwise. resourceequity.org/record/228.
BBC. (16 Februari 2014a). China expands abandoned baby hatch scheme . Dari http://www.bbc.com/ news/world-asia-china-26219171.
BBC. (2014b). Female infanticide . Dari http:// www.bbc.co.uk/ethics/abortion/medical/ infanticide_1.shtml.
Chai, C. & Chai, W. (1973). Confucianism . Newyork: Barron’s Educational Series.
Chau, V. (3 Agustus 2009). Chinese parents hope for daughters after glut of sons . Dari http:// www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/ china/5960673/Chinese-parents-hope-for- daughters-after-glut-of-sons.html.
Cleland, J., dll. (2006) Family Planning: the Unfinished Agenda. The lancet sexual and reproductive health series . Dari https://www.researchgate. net/publication/6685271.
Departemen Kesehatan RI. (29 Juni 2014). Situasi dan analisis keluarga berencana . Dari http://www. depkes.go.id/resources/download/pusdatin/ infodatin/infodatin-harganas.pdf.
Department of Economic and Social Affairs. (2001). Abortion policies: a global review. Dalam Hemminki, Elina, dkk. (2005). Illegal births
and legal abortions - the case of China. Reproductive Health,  2 (5). dari http://www. reproductive-health-journal.com/content/2/1/5. Dicker, L. (2014). 4 Grandparents, 2 parents, 1 daughter: the one child policy’s restructuring of Chinese families and its positive impact on gender equality . (University of Tennessee Honors Thesis Projects). University of Tennessee, Knoxville. Ertelt, S. (18 February 2009). More than 13 million abortions a year in China, 55 percent of women have one . Dari http://www.lifenews.com/
int1091.html. Euan, M. (18 Februari 2014). China’s “Baby hatch” number set to increase . Dari http://edition.cnn. com/2014/02/17/world/asia/china-baby-hatch/.
Feng, W. dkk. (2016). The end of China’s one-child policy. Studies in Family Planning , 47(1).83- 86.
Fung, E. (2014). The rise of women in China and the one child policy. TCNJ Journal Of Student Scholarship , 16.
Hardee K., Xie Z., Gu B. (2004). Family planning and women’s lives in rural China. International
Perspectives on Sexual and Reproductive
Health 30(2) , 68-76
He, D. (24 Maret 2014). Career women in China take charge . Dari http://usa.chinadaily.com. cn/china/2014-03/24/content_17372123.htm.
Hemminki, E., dkk. (2005). Illegal births and legal abortions - the case of China. reproductive health,  2(5). Dari http://www.reproductive- health-journal.com/content/2/1/5. Institute for International Cooperation, Japan International Cooperation Agency. (2005). japan’s experiences in public health and medical systems towards improving public health and medical systems in developing countries .
Tokyo: Japan International Cooperation Agency (JICA).
Jiang, C. C. (30 September 2013). What happens when only 1.2% of Chinese women take the pill: 13 million abortions . Dari http://world. time.com/2013/09/30/what-happens-when- only-1-2-of-chinese-women-take-the-pill-13-
million-abortions/.
Johnson, K. (1996). The politics of the revival of infant abandonment in China, with special reference to Hunan. dalam Settles, B. H. dkk. (2013). the one child policy and its impact on Chinese families. International Handbook of Chinese
Families (627-646) . Newyork: Springer Science+Business Media.
Joshi, S. (2011). How effective are family-planning programs at improving the lives of women? some perspectives from a vast literature (preliminary and incomplete draft) . Dari http:// siteresources.worldbank.org/INTGENDER/ Resources/FPPrograms_Impact_Reviw.pdf. Lei, S. (18 Juli 1995). Zhongguo Funü Jiefang Jishi [The history of Chinese women’s liberation]. Chinese women’s daily, 1. Dalam Sheng, X. (2004). Chinese Families. Asia and the South Pacific Journal , 99-128. Li, S. (9 Maret 2010). Beijing’s ‘leftover ladies’ estimated at 500,000 . Dari http://www. globaltimes.cn/content/510975.shtml.
List, S. B. A (1 Juli 2013). The one child policy drives human trafficking in China . Dari http://www. sba-list.org/suzy-b-blog/one-child-policy- drives-human-trafficking-china.
Magistad, M.K. (21 Februari 2013). China’s ‘leftover women’, unmarried at 27 . Dari http://www.bbc. com/news/magazine-21320560.
Ministry of Civil Affairs of China, Department of Finance and Administration. (1992). China civil affairs’ statistical year book . Beijing: China Statistical Press. Ministry of Civil Affairs of China, Department of Finance and Administration. (2001). China civil affairs’ statistical year book . Beijing: China
Statistical Press.
Moeliono, A. M. (1993). Kamus besar bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
National Bureau of Statistics of China. (2001). Guoji
Tongji Nianjian: 2001 [international statistical yearbook: 2001]. Beijing: China Statistical Press. Dalam Sheng, X. (2004). Chinese Families. Asia and the South Pacific Journal , 99-128. National Bureau of Statistics of China. (2012). Women and  men  in  China:  facts  and  figures  2012 .
Beijing: China
Panggabean, V.  A. (17 Februari 2014). Pemerintah China buka 25 bangunan tempat orangtua buang bayi . Dari http://www.merdeka.com/ dunia/pemerintah-china-buka-25-bangunan- tempat-orangtua-buang-bayi.html.
Population Research Institute. (1 Juni 2011). “Illegal children” abducted by Chinese authorities and trafficked abroad . Dari https://www.pop.org/ content/illegal-children-abducted-chinese- authorities-and-trafficked-abroad.
Poston, D. L. & Li, Z. (2009). China’s unbalanced sex ratio at birth: how many surplus boys have been born in China since the 1980s?. The
Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis , 22 , 57-69.
Poston, D. L. (2013). China’s changing demography is changing the world. Dalam Dicker, L. (2014). 4 Grandparents, 2 parents, 1 daughter: the one child policy’s restructuring of Chinese families and its positive impact on gender equality . (University of Tennessee Honors Thesis Projects). University of Tennessee, Knoxville.
Rigdon, S. M. (1996). Abortion law and practice in
China: an overview with comparisons to the United States. Dalam Hemminki, Elina, dkk.
(2005). Illegal births and legal abortions - the case of China. Reproductive Health, 2(5). Dari http://www.reproductive-health-journal.com/
content/2/1/5.
Robinson, W. C. & Ross, J. A. (2007). The global family planning revolution: three decades of population policies and programs . Washington:
The World Bank. Schott, B. (15 Maret 2010). “Leftover ladies & 3S women” . Dari http://schott.blogs.nytimes.
com/2010/03/15/leftover-ladies-3s-women/?_
r=0.
Settles, B. H. dkk. (2013). the one child policy and its impact on Chinese families. Dalam Chan
Kwok-bun (Ed.), International Handbook of Chinese Families (627-646). Newyork:
Springer Science+Business Media.
Setyaningsih, R. P. (2011). Job satisfaction of
Indonesian workers in Taiwan . (Tesis di
International Master’s Program yang Tidak dipublikasikan). National Chengchi Unviersity,
Taiwan.
Sheng, X. (2004). Chinese families. Asia and the South Pacific Journal , 99-128.
Thung, J. (2015). Perempuan dan modernisasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 17 (1), 17-28.
Tiefenbrun, S. & Edward,  C. J. (2008). Gendercide and the cultural context of sex trafficking in China. Fordham International Law Journal, 32 (3) , 731-780. UNRIC. (3 April 2012). Illegal adoption . Dari http:// www.unric.org/en/human-trafficking/27450- illegal-adoption.
Wang, H. C., dkk. (2015). Gender imbalance and urban “leftover women”. Chinese Studies , 4, 127-130.
Wang, L. (11 April 2013). Holding the household purse strings . Dari http://www.womenofchina.
c n / w o m e n o f c h i n a / h t m l 1 / f e a t u r e s / family/15/6043-1.htm.
Wen, T. (1 Juli 2014). As China’s one-child policy relaxes, girl children no longer stigmatized . Dari http://www.thedailybeast. com/articles/2014/01/07/as-china-s-one- child-policy-relaxes-girl-children-no-longer- stigmatized.html
Whitefield, B. (2008). The Tian Zu Hui (Natural Foot Society): Christian women in China and the fight against footbinding. Southeast Review of Asian Studies, 30 , 203–212.
Wong Y. L. (1995). Women’s education in traditional and modern China. Women’s History Review , 4 (3), 345-367.
Xu, X.  (2014). Chinese wedding: marriage in transition, values stay. Confucius Institute Magazine, 32 ( 3). Dari http://confuciusmag.
com/chinese-wedding.
Ye, L. (4 November 2015). China’s one-child policy helped women make a great leap forward – so what now? . Dari https://theconversation.com/ chinas-one-child-policy-helped-women-make- a-great-leap-forward-so-what-now-50143.
Yuan, L. J, (2001). China’s population policy: aging,
gender, and sustainability. Journal of Research on Women and Gender, 3 , 39-55. Zhang, W. G. (2006). Child adoption in contemporary rural China. Journal of Family Issues , 27 (3), 301-340.
Zhu, Y. (2013). One child policy and women’s challenging sosial situation in China. (Tesis di Welfare Policies and Management). Lund University. Swedia.