## Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur
Novendri M. Nggilu 1
Ahmad 2 *

## Abstrak:
Tujuan  pelaksanaan  program  pengabdian  kolaborasi  dosen  dan  mahasiswa  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Negeri  Gorontalo  yang  di  laksanakan  di  Desa  Tabongo  Timur,  Kecamatan  Tabongo, Kabupaten Gorontalo adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  (JDIH)  Dalam  Mengoptimalkan  Pembentukan  Produk  Hukum  Desa  Di  Desa  Tabongo  Timur. Metode  yang  digunakan  adalah  pemberdayaan  masyarakat  dan  aparat  Desa  Tabongo  Timur  melalui program  workshop  dan  penyuluhan/sosialisasi.  Program  workshop  berkaitan  dengan  Pemanfaatan Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  (JDIH)  Dalam  Mengoptimalkan  Pembentukan  Produk Hukum  Desa  di  Desa  Tabongo  Timur.  Tujuan  program  workshop  ini  untuk  mewujudkan  proses pembentukan  produk  hukum  desa  dalam  bentuk  peraturan  desa  di  Desa  Tabongo  Timur,  Kecamatan Tabongo,  Kebupaten  Gorontalo  yang  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Adapun  program  penyuluhan/sosialisasi  berkaitan  dengan  Peningkatan Pengetahuan  dan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Desa  Tabongo  Timur.  Tujuan  program penyuluhan/sosialisasi  ini  untuk  mewujudkan  kecerdasan  dan  kesadaran  berhukum  masyarakat  Desa Tabongo Timur.
Kata Kunci : JDIH; Produk Hukum Desa; Good Government and Good Governance .

## Abstract :
The purpose of implementing the collaboration service program for lecturers and students by the Faculty of Law, State University of Gorontalo, which was carried out in East Tabongo Village, Tabongo District, Gorontalo Regency, was to  optimize  the  Utilization  of  the  Legal  Documentation  and  Information  Network  (JDIH)  in  Optimizing  the Establishment of Village Legal Products in East Tabongo Village. The method used is community empowerment and East Tabongo village officials through workshops and counseling/socialization programs. The workshop program is related to Utilization of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) in Optimizing the Formation of Village Legal Products in East Tabongo Village. The aim of this workshop program is to realize the process of forming village legal products in the form of village regulations in East Tabongo Village, Tabongo District, and Gorontalo Regency that are good and in accordance with the provisions for the formation of laws and regulations. The counseling and socialization program is related to increasing knowledge and awareness of the law of the East Tabongo Village Community. The aim of this extension/socialization program is to create intelligence and awareness of the law in the people of East Tabongo Village..
Keywords : JDIH; Village Law Products; Good Government and Good Governance.
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: novendrilawfaculty@ung.ac.id
2 Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Gorontalo,  Indonesia.  E-mail  Correspondence: ahmad_wijaya@ung.ac.id
How to cite ( Chicago Style):
Nggilu,  Novendri  M.,  and  Ahmad  Ahmad.  2023.  “Optimalisasi  Jaringan  Dokumentasi  Dan  Informasi  Hukum  (JDIH)  Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 3 (1): 49-66.
© 2023 – Nggilu, Novendri M., and Ahmad Ahmad Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Membentuk  peraturan  perundang-undangan  daerah  merupakan  salah  satu kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah  sejak  adanya  otonomi  daerah.  Proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  daerah  ini  disebut  juga  dengan  proses legislasi daerah. Pada proses legislasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga  peraturan  perundang-undangan  daerah  yang  dihasilkan  juga  akan  memiliki kualitas yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. (Taufiqurrahman 2019)
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai suatu proses legislasi yang ideal yaitu  dengan  melakukan  kajian  yang  memadai,  pemahaman  tentang  materi  muatan peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  pemahaman  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat, harmonisasi dan sinkronisasi, serta pemakaian bahasa yang tepat dan substansi peraturan perundang-undangan yang tidak  bertentangan  dengan  peraturan  di  atasnya,  sehingga  didapatkan  hasil  yang optimal dari proses legislasi tersebut. (Soeprapto 2007)
Ketersediaan  informasi  hukum  yang  lengkap  dan  akurat  merupakan  syarat mutlak  yang  harus  dipenuhi  dalam  proses  legislasi.  Hal  ini  karena  dokumentasi  dan informasi hukum merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar  mengingat  (landasan  hukum)  ataupun  dalam  penyusunan  materi  muatan. (Suhardi 2019) Jadi, untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, maka dalam proses  legislasi  daerah  idealnya  dengan  dukungan  data  dan  informasi  hukum  yang lengkap  dan  akurat  yang  berasal  dari  dokumentasi  hukum,  sehingga  produk  hukum
yang dihasilkan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Artinya substansi dari produk hukum tersebut tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. (Kurniawan and Salami 2016)
Peran penting informasi dan penelitian dalam proses legislasi juga ditunjukkan di Negara Uganda dari hasil penelitian yang dilakukan Rugabwa (2013). Hasil penelitian tersebut  menyatakan  bahwa  informasi  dan  penelitian  berperan  penting  dalam mendorong  pengambilan  keputusan  pada  proses  legislasi.  Informasi  yang  relevan digunakan  untuk  menghasilkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkualitas. (Kurniawan and Salami 2016)
Keberadaan  informasi  dan  dokumen  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk dimanfaatkan  dalam  proses  legislasi  daerah.  Namun  saat  ini  masih  saja  terjadi permasalahan yang berkaitan proses legislasi daerah khususnya pada substansi hukum di daerah, di antaranya seperti masih ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  di  atasnya,  serta  banyak  produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang  setara  maupun  yang  lebih  tinggi  kedudukannya.  (Nurbaningsih  2015)  Kondisi tersebut  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang  salah  satunya  adalah  akibat  tidak lengkapnya  data  peraturan  perundang-undangan  yang  dimiliki  sehingga  proses harmonisasi perundang-undangan sering mengalami kendala.
Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan baik apabila ketersediaan dokumen dan informasi hukum dikelola dengan baik. Sesungguhnya dalam konsep dokumentasi dan informasi hukum, di mana dokumen peraturan yang lebih tinggi dihimpun, diolah, disimpan disebarluaskan serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, ada sebuah wadah yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  (JDIH).  Jaringan  ini  merupakan  suatu  kesatuan  tatanan  yang  terdiri  atas organisasi,  manajemen,  himpunan  data,  teknologi,  dan  sumber  daya  manusia  yang
mampu  menghasilkan  dan  menyampaikan  informasi  secara  cepat,  tepat,  lengkap  dan akurat  untuk  mendukung  berbagai  upaya  dalam  mewujudkan  sasaran  yang  hendak dicapai termasuk di antaranya adalah pembentukan peraturan daerah.
Permasalahan yang dihadapi di daerah terkait dengan adanya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, serta banyak produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak sinkron dengan peraturan  lain,  baik  yang  setara  maupun  yang  lebih  tinggi  kedudukannya,  di  mana Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 25% yang tumpang tindih, ternyata juga terjadi  dalam  hal  pembentukan  peraturan  desa,  di  mana  banyak  peraturan  desa  yang tidak  sinkron  dan  bertentangan  dengan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi. (“Kemendagri: 25% Perda Tumpang Tindih Dengan Aturan Yang Lebih Tinggi” n.d.) permasalahan tumpeng tindih dan tidak sinkronnya beberapa Peraturan yang di bentuk di Desa juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  yang  secara  administratif  terdiri  dari  19 Kecamatan. 14 Kelurahan dan 191 Desa. (“Geografis | Pemerintah Kabupaten Gorontalo” n.d.)
Kabupaten  Gorontalo  sebagai  salah  satu  Kabupaten  yang  berkembang membutuhkan  beberapa  penguatan  di  dalam  menyukseskan  berbagai  agenda pembangunan,  salah  satu  agenda  pembangunan  di  bidang  penciptaan  kesejahteraan dengan mendahuluinya dengan pembentukan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya. sasaran  yang  menjadi  pusat  perhatian  adalah  pembangunan  yang  berbasis  pada pengembangan Desa, di mana Desa dijadikan sebagai locus penting dalam peningkatan kesejahteraan.  salah  satu  Desa  yang  terdapat  di  Kabupaten  Gorontalo  adalah  Desa Tabongo Timur yang berada di Kecamatan Tabongo.
Desa Tabongo Timur adalah Desa yang dimekarkan pada Tahun 1994 Tahun 1994 dari Desa Limehe Timur, yang terdiri dari 4 ( Empat ) Dusun yakni Dusun Pone, Dusun
Dulipo,  Dusun  Sarikatani,  Dusun  Tabongo  Timur  Utara.  Mengenai  Pemberian  nama Desa  “ Tabongo  Timur ”  dahulunya  di  Desa  Tabongo  Timur  tempat  orang  mengambi l cacing untuk dijadikan bahan umpan yang setelah itu tanah yang dibiarkan dinamakan dengan bahasa Gorontalo himangga - manggawa sehingga nama itu dinamakan nama Desa. Desa Tabongo Timur adalah satu-satunya Desa yang tertua, karena menurut informasi bahwa Desa Tabongo Timur berdiri sebelum terbentuknya Onderdisrik Batudaa ada. Desa ini terbentuk pada pertama kalinya belum mempunyai pemerintahan yang Resmi dan masih merupakan Kelompok-kelompok.
Asal  usul  nama  Desa  Tabongo  terjadinya  ialah  dari  kata Tabongapomao yang mengandung arti dihentikan sejenak karena waktu itu pembentukan desa Tabongo ini banyak  rintangan  dan  hambatan  yang  disebabkan  oleh  makhluk  Halus  menurut kepercayaan  Masyarakat  dahulu.  Dan  Pembentukan  Desa  tersebut  dihentikan Pelaksanaannya.  Para  orang  terdahulu  memohon  petunjuk  dari  makhluk halus  untuk melanjutkan  pembentukan  Desa  ini,  (misalnya  masih  percaya dan  yakin  kepada  yang bersifat  mistik  dan  Gaib).Sehingga  Pada  Tahun  1880  Desa  Tabongo  terbentuk,  dan kemudian menjadi Desa Tabongo Timur pada Tahun 1977, sampai dengan sekarang.
Secara Geografis dan secara Administratif Desa Tabongo Timur merupakan salah satu  Desa  di  Kabupaten  Gorontalo  dan  memiliki  luas  Wilayah  3.273  Ha.  Secara Topografis terletak pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Posisi Desa Tabongo  Timur  yang  terletak  pada  bagian  Selatan  Kabupaten  Gorontalo  berbatasan dengan:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabongo Barat dan Desa Motinelo.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Payunga Kecamatan Batudaa.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limehe Timur.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai.
Lahan di Desa sebagian merupakan tanah kering dengan luas wilayah mencapai 88,09  Ha.  sedangkan  Untuk  lahan  pemukiman  penduduk  dan  tanah  basah  yang  juga merupakan lahan hortikultura luas wilayahnya adalah 156,31 Ha.
Secara  Demografi,  Jumlah  Penduduk  Desa  Tabongo  Timur  berdasarkan  Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang terdokumentasi dalam Kecamatan Tabongo dalam angka  tahun  2020  sebesar  3.435  jiwa  yang  terdiri  dari  1.757  laki-laki  dan  1.678 perempuan, di mana terdapat sex rasio sebesar 105. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.

## Jumlah Penduduk Desa Tabongo Timur
No. Jenis Kelamin Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Laki-laki 1.659 1.666 1.554 1.649 1.642 1.659 2 Perempuan 1.574 1.573 1.559 1.561 1.552 1.554 Total 3.233 3.239 3.113 3.210 3.212 3.217
Besarnya  potensi  yang  dapat  dikembangkan  di  Desa  Tabongo  Timur  menjadi salah  satu  pertimbangan  penting  di  dalam  menuntaskan  persoalan  pembentukan regulasi  ditingkat  desa,  sebab  regulasi  yang  dihasilkan  akan  sangat  menentukan keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Tabongo Timur. Hal ini juga sejalan dengan Visi Desa Tabongo timur yakni “Jujur, Adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia” , yang dalam pencapaian visi tersebut tentu saja  dibutuhkan  sebuah  pendekatan  efisiensi  dalam  pembentukan  dan  pembuatan regulasi desa yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah program kolaborasi antara  pemerintah  daerah  dan  Desa  dengan  perguruan  tinggi  dalam  menuntaskan beberapa persoalan terkait dengan pembentukan regulasi di tingkat desa, dalam hal ini
adalah  perlu  dilaksanakan  sebuah  program  mengoptimalkan  pemanfaatan  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo

## Luaran
Luaran yang akan dicapai adalah:
1) Luaran  dalam  bentuk  laporan,  yakni:  Laporan  hasil  pelaksanaan  program pengabdian, Buku catatan keuangan, dan Laporan kegiatan mahasiswa.
2) Luaran lainnya, yakni: Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube dan jurnal nasional.

## Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  (JDIH)  Dalam  Mengoptimalkan  Pembentukan  Produk  Hukum  Desa  Di  Desa Tabongo Timur meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1) Persiapan, meliputi kegiatan;
a. Pertemuan  antara  Tim  Pelaksana  dengan  Pemerintah  Desa  Tabongo  Timur terkait  Program  Pemanfaatan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur
b. Koordinasi  dengan  Pihak  LP2M  terkait  Program  Pemanfaatan  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  (JDIH)  Dalam  Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur
c. Perekrutan mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian.
d. Menyusun  proposal  program  pengabdian  kolaborasi  dilanjutkan  dengan penginputan secara online .
2) Pembekalan
Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:
a. Koordinasi dengan  Pihak LP2M  terkait  waktu  maupun  jadwal  pelaksanaan Program Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam  Mengoptimalkan  Pembentukan  Produk  Hukum  Desa  Di  Desa Tabongo Timur
b. Pertemuan  antara  Tim  Pelaksana  dengan  Pemerintah  Desa  Tabongo  Timur untuk membahas persiapan pelaksanaan program pengabdian
c. Melakukan kegiatan Pembekalan meliputi:
d. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
e. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan
f. Penyampaian  target  yang  akan  dicapai,  baik  waktu  pelaksanaan  maupun implementasi program
g. Penyampaian informasi mengenai jadwal pelaksanaan program pengabdian.
3) Pelaksanaan Kegiatan
a. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di lokasi.
b. Monitoring dan Evaluasi pertengahan kegiatan oleh Tim Pelaksana.
c. Monitoring dan Evaluasi akhir kegiatan oleh Tim Pelaksana.
d. Pemantauan Keberlanjutan Program.

## Hasil dan Pembahasan
Audiensi dan Penjajakan Pelaksanaan Program Ke Desa Tujuan Program Pengabdian

## Kolaborasi
Tujuan pelaksanaan tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan dan tujuan mitra dapat saling tersampaikan antara satu dengan yang lain. Beberapa hal penting yang dijadikan sebagai pertimbangan terhadap pentingnya Audiensi dan Penjajakan Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi, yakni:
1) Sebagai salah satu Langkah awal dalam menghasilkan sebuah kerja sama.
2) Sebagai  bahan  analisis  dan  penilaian  terhadap  calon  mitra  kerja  sama  dalam menghasilkan sebuah kesepakatan demi kesepakatan.
3) Memastikan  bahwa  program  yang  ditawarkan  ke  calon  mitra  adalah  program yang akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh calon mitra.
Berdasarkan  hasil  audiensi  dan  penjajakan  pelaksanaan  program  Pengabdian Kolaborasi yang di lakukan, dihasilkan sebuah kesepakatan dengan Desa mitra, yakni Desa  Tabongo  Timur  Kecamatan  Tabongo  Kabupaten  Gorontalo  yang  dalam  hal  ini disampaikan  langsung  kesediaan  tersebut  oleh  Kepala  Desa  Tabongo  Timur,  yakni Bapak Haryanto N. Ismail, yang didampingi oleh Sekretaris Desa yakni, Bapak Stevianus Nggilu,  untuk melaksanakan sebuah Program Inti yang memanfaatkan sebuah aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) sebagai media yang akan mempermuda Proses penyusunan program legislasi desa dalam bentuk peraturan desa.
Hasil audiensi dan penjajakan ini juga menghasilkan sebuah harapan dari Desa mitra untuk dilakukan pendampingan dan juga melakukan penyuluhan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program ini, hal ini didasarkan dengan sebuah pertimbangan dari mitra bahwa banyak persoalan hukum yang sangat sering dan banyak  dihadapi  oleh  masyarakat  dan  juga  pemerintah  desa,  hasilnya  adalah  antara pelaksana  program  dan  desa  mitra  bersepakat  untuk  melaksanakan  program  yang dimohonkan tersebut.

## Penandatanganan  Surat  Kesediaan  oleh  Desa  Tabongo  Timur  Sebagai  Lokasi Pengabdian Kolaborasi
Hasil  kesepakatan  yang  di  awali  dengan  tahapan  audiensi  dan  penjajakan pelaksaan  program  pengabdian,  menghasilkan  sebuah  kesepakatan  yang  akan dituangkan di dalam bentuk surat kesediaan mitra oleh Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Kepala Desa bapak Haryanto N. Ismail. Surat kesediaan mitra adalah salah satu syarat mutlak yang akan dijadikan sebagai  dasar  dalam  pelaksanaan  program  pengabdian  kolaborasi  oleh  Dosen  dan Mahasiswa yang akan melaksanakan program.
Dalam  surat  kesediaan  mitra  tersebut  tertuang  bahwa  Desa  Tabongo  Timur bersedia untuk di jadikan sebagai lokasi tujuan pengabdian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNG di mana akan melaksanakan Program dengan tema utama yakni pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) di dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur.

## Rekrutmen Mahasiswa Pengabdian Kolaborasi
Setelah mendapatkan surat kesediaan mitra dari Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo  Kabupaten  Gorontalo,  maka  Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan rekrutmen  mahasiswa  yang  akan  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  program  kolaborasi antara  dosen  dan  mahasiswa Adapun  nama-nama  mahasiswa  yang  dilibatkan  setelah melalui  tahapan  seleksi,  yakni: Siti Nurfadila  Samon , Faralisa  Zakia  Suleman , Risman Pratama , Nadila Laod, dan Risyat Harun sebagai Mahasiswa yang berasal dari salah satu Badan Semi Otonom (organisasi mahasiswa) yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum UNG yang berkonsentrasi dalam bidang pengembangan dan peminatan serta pengkajian yang berkaitan dengan Information and Technology (IT) . Pemilihan organisasi mahasiswa ini  akan  berkorelasi  dengan  program  yang  akan  dikerjakan  dan  dilaksanakan,  yakni
pemanfaatan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  terpadu  (JDIH)  di  dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur.
Pembekalan ( coaching ) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi
Setelah melakukan  rekrutmen mahasiswa yang akan dilibatkan dalam program pengabdian kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa dan telah terpilih sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa yang berasal dari Organisasi mahasiswa Fakultas Hukum UNG, yakni BSO Karpet Biru, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan pembekalan terhadap mahasiswa tersebut.
Pembekalan ( coaching ) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan tujuan serta langka dan program apa saja yang akan dilaksanakan di dalam pelaksaan program pengabdian kolaborasi ini. Pembekalan  dilakukan  secara  langsung  di  ruangan  Lab  Komputer  Fakultas  Hukum UNG yang dihadiri dan diarahkan langsung Dosen pembimbing lapangan.
Pelaksanaan Pembekalan ( coaching ) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi disampaikan  beberapa  hal  penting,  yaitu  mengenai  pelaksanaan  program  Inti  dalam bentuk workshop pemanfaatan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  terpadu (JDIH) di dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur. Selain program inti  tersebut  terdapat  juga  program  lain  yang  akan  dilaksanakan  adalah  penyuluhan hukum,  oleh  karena  itu  mahasiswa  yang  terlibat  dalam  program  ini  akan  melakukan pendampingan dalam menyukseskan kegiatan dan program yang dimaksud.
Pelaksanaan Pembekalan ( coaching ) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi juga disampaikan mengenai benefit atau manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa di dalam mengikuti program pengabdian kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa, yakni akan dilakukan konversi nilai mata kuliah yang mahasiswa bisa perolah melalui berbagai macam kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Konversi mata kuliah
ini adalah salah manfaat penting untuk mahasiswa dalam melakukan percepatan studi, di  mana  untuk  mendapatkan  konversi  nilai,  maka  mahasiswa  diwajibkan  untuk menyusun  sebuah  laporan  kegiatan  dan  program  yang  nantinya  akan  dilakukan penyesuaian CPL Mata kuliah yang bisa di konversi.

## Pelaksanaan  Observasi  dan  Inventaris  Masalah  Dalam  Pelaksanaan  Program Pengabdian Kolaborasi
Setelah  melaksanakan  tahapan  Pembekalan  ( coaching )  Mahasiswa  Program Pengabdian  Kolaborasi,  maka  langka  selanjutnya  adalah  Pelaksanaan  Observasi  dan Inventaris  Masalah  dalam  Pelaksanaan  Program  Pengabdian  Kolaborasi,  tahapan  ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  Ketika  dilakukan  tahapan  kegiatan  selanjutnya (program  inti)  akan  sesuai  dengan  temuan  masalah  dan  akan  disampaikan  mengenai solusi yang bisa dikerjakan dan ditawarkan.
Dalam  Pelaksanaan  Observasi  dan  Inventaris  Masalah  dalam  Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi melibatkan mahasiswa untuk melakukan  wawancara dengan  sejumlah  masyarakat  dan  aparat  desa  mengenai  masalah  apa  yang  biasanya dihadapi  oleh  masyarakat  dan  juga  aparat  pemerintah  di  dalam  penyusunan  dan pembentukan  peraturan  desa.  Dari  hasil  wawancara  ini  ditemukan  sejumlah  masalah yakni,  masih  kurangnya  aparat  dan  masyarakat  Desa  Tabongo  Timur  memanfaatkan aplikasi dan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan  penyusunan  Peraturan  Desa,  sehingga  sejumlah  peraturan  desa  yang dihasilkan  kadang  kalah  ditolak  setelah  dilakukan  harmonisasi  ditingkat  Kabupaten Gorontalo.  Selain  itu  juga  ditemukan  masalah  terkait  dengan  kemampuan  di  dalam merumuskan  peraturan  Desa  yang  baik  berdasarkan  format  baku  dalam  penyusunan peraturan perundang-undangan baik di dalam penggunaan kata, tanda baca pemilihan kalimat.
Selain temuan masalah yang dihadapi oleh aparat desa dan masyarakat di dalam melakukan  penyusunan  peraturan  desa,  masalah  yang  juga  ditemukan  adalah  terkait dengan masalah hukum keperdataan yang banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya adalah terkait dengan sengketa tanah atau tapal batas, masalah waris dan persoalan pernikahan dini.

## Pelaksanaan Program Inti
Tahapan  selanjutnya  yang  akan  dilaksana  setelah  melakukan  Pelaksanaan Observasi dan Inventaris Masalah dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi adalah  pelaksanaan  Program  inti  yakni workshop tentang  “Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  terpadu  (JDIH)  dalam  melakukan  penyusunan Peraturan  Desa  di  Desa  Tabongo  Timur  Kecamatan  Tabongo  Kabupaten  Gorontalo” dalam pelaksanaan workshop ini menghadirkan langsung salah pakar hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yakni Bapak Apripari, S.H., M.H yang membawakan  materi workshop dengan  judul  yang  sama  dengan  judul  pengabdian kolaborasi.
Pada  materi  yang  disampaikan,  terdapat  beberapa  penekanan  penting,  yakni bahwa  Penetapan  Peraturan  Desa  merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan yang  dimiliki  desa  dengan  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Sebagai  sebuah  produk  hukum,  Peraturan  Desa  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  boleh  merugikan kepentingan  umum  atau  dengan  kata  lain  tidak  boleh  tercipta  disharmoni  dalam pembuatan  sebuah  produk  hukum  di  mana  dijelaskan  bahwa  disharmonisasi  hukum merupakan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun  secara  horizontal.  Disharmonisasi  peraturan  perundang-undangan  dapat mengakibatkan hukum tidak dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan ketidakpastian hukum, oleh karena itu penting untuk melakukan penyelarasan dengan menggunakan
sebuah  sistem  yang  terintegrasi  dan  terdokumentasi  dalam  sebuah  aplikasi  maupun website terpadu.
Lebih  lanjut  dipaparkan  bahwa  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan  sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara  mudah,  cepat  dan akurat apalagi dengan adanya program SDG’s desa maka dibutuhkan sebuah akselerasi pemanfaatan teknologi dalam melakukan penyusunan sebuah produk hukum, termasuk Produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa, hal ini sejalan dengan tujuan SDG’s desa dijelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)  merupakan  sebuah  cetak  biru  bagi  semua  bangsa  untuk  maju  dan mengakhiri kemiskinan. Melalui 17 Tujuan, TPB berniat memecahkan masalah-masalah global dengan fokus utama pada masyarakat, bumi, perdamaian, serta kemakmuran.
Dalam  pelaksanaan workshop tentang  “Pemanfaatan Jaringan  Dokumentasi  dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo” dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Aparat Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat Desa Tabongo Timur dalam  pelaksanaannya  sangat antusias  dengan  materi workshop tersebut  hal  ini terlihat dalam beberapa sesi yang dibuka oleh moderator banyak dilakukan pendalaman, pertanyaan dan pernyataan perihal pemanfaatan sistem informasi hukum terpadu atau JDIH,  dalam  kesempatan  ini  juga  memunculkan  usulan  masyarakat  untuk  dilakukan kerja  sama  dengan  Fakultas  Hukum  universitas  Negeri  Gorontalo,  agar  dilakukan sebuah  program  oleh  Fakultas  Hukum  UNG  untuk  menjadikan  Desa  Tabongo  Timur sebagai  salah  satu  Desa  binaan  dari  beberapa  Desa  binaan  yang  sudah  ada,  hal  ini mengingat kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat akhir-akhir ini.

## Penyuluhan Hukum
Selain  melakukan workshop tentang  “Pemanfaatan Jaringan  Dokumentasi  dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada program pengabdian ini  juga  dilaksanakan  sebuah  program  penyuluhan  hukum  dengan  menghadirkan pemateri dari Lembaga Bantuan Hukum UNG, di mana pada sesi penyuluhan hukum ini  dihadiri  oleh  ketua  LBH  UNG  yakni,  bapak  Irlan  Puluhulawa,  S.H.,  M.H  dengan membawakan materi tentang “akses bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas  Negeri  Gorontalo”.  Pada  sesi  penyuluhan  hukum  ini  dipaparkan  tentang Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Bantuan  Hukum  mulai  dari  hak  dan kewajiban  penerima  bantuan  hukum  sampai  dengan  tata  cara  dan  prosedur  untuk mendapatkan  bantuan  hukum  melalui  Lembaga  Bantuan  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas  Negeri  Gorontalo,  Adapun  program  penyuluhan/sosialisasi  berkaitan dengan  Peningkatan  Pengetahuan  dan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Desa  Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi ini untuk mewujudkan kecerdasan dan kesadaran berhukum masyarakat Desa Tabongo Timur.

## Pembentukan  Peta  dan  Alur  Penyusunan  Peraturan  Desa  Dengan  Memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terpadu
Setelah melaksanakan workshop tentang “Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo  Timur  Kecamatan  Tabongo  Kabupaten  Gorontalo  dan  penyuluhan  hukum, maka  Langkah  selanjutnya  adalah  Menyusun  sebuah roadmap atau  alur  yang  akan dijadikan  sebagai  panduan  ringkas  dan  praktis  di  dalam  Menyusun  sebuah  produk hukum dalam bentuk program legislasi desa atau yang dikenal dengan peraturan desa. Hal  ini  sebagai bagian dari kesiapan desa dalam menyongsong dan mengimplementasikan  salah  satu  program  yang  diluncurkan  oleh  Kementerian  Desa
yakni  SDG’s  Desa  untuk  mentransformasikan  desa  sebagai  desa  yang  melek  akan teknologi, hal inilah yang juga menjadi tujuan akhir dari Program ini dilaksanakan di Desa  Tabongo  Timur  Kecamatan  Tabongo  Kabupaten  Gorontalo  yang  tengah mempersiapkan diri untuk menjadi Desa mandiri.

## Penyerahan Hasil Pembentukan Peta dan Alur Ke Desa Mitra
Setelah  melaksanakan  pembentukan  peta  dan  alur  penyusunan  peraturan  desa dengan  memanfaatkan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Terpadu  dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur, maka Langkah selanjutnya adalah menyerahkan  hasilnya  ke  pemerintah  Desa  Tabongo  Timur  untuk  dimanfaatkan  dan digunakan dalam melakukan transformasi penyusunan peraturan desa, di mana dalam penyerahan ini diserahkan langsung oleh Dosen Pendamping Lapangan dan Mahasiswa yang  diserahkan  kepada  Kepala  Desa  yang  didampingi  oleh  Sekretaris  Desa  dan sejumlah Jajaran aparat pemerintah Desa Tabongo Timur.

## Pendampingan  Aparat  Desa  Oleh  Mahasiswa  Dalam  Penyusunan  Peraturan  Desa Berdasarkan Peta dan Alur
Pendampingan Aparat Desa Oleh Mahasiswa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan  Peta  dan  Alur  dilaksanakan  setelah  melakukan  penyerahan  Hasil Pembentukan Peta dan Alur Ke Desa Mitra yakni Desa Tabongo Timur, hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program yang telah di laksanakan, selain itu juga menjadi salah  satu  pilot  proyek  yang  diserahkan  kepada  mahasiswa  di  dalam  melakukan penyusunan  laporan  kegiatan  yang  nantinya  laporan  kegiatan  ini  akan  diserahkan kepada Dosen pembimbing lapangan untuk dilakukan konversi berdasarkan Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian CPL yang akan disesuaikan dengan CPL mata kuliah yang akan di konversi untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas program yang telah dilaksanakan.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  program  kolaboratif  antara  Dosen  dan  Mahasiswa  yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum UNG yang mengangkat judul tentang “ Pemanfaatan Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Terpadu  (JDIH)  dalam  penyusunan Perturan Desa di Desa Tabongo Timur” be rjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan program mulai dari tahapan penjajakan sampai dengan  tahapan  terakhir  yakni  pendampingan  penyusunan  peraturan  desa  oleh mahasiswa terlaksana dengan baik, selain  itu juga menghasilkan sebuah roadmap atau peta jalan di dalam memanfaatkan JDIH dalam Menyusun peraturan Desa. Selain itu juga dilaksanakan  program  penyuluhan/sosialisasi  berkaitan  dengan  Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi  ini  untuk  mewujudkan  kecerdasan  dan  kesadaran  berhukum masyarakat Desa Tabongo Timur.

## Referensi
“Geografis  |  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo.”  n.d.  Accessed  May  13,  2022. https://gorontalokab.go.id/geografis/.
“Kemendagri:  25%  Perda  Tumpang  Tindih  Dengan  Aturan  Yang  Lebih  Tinggi.”  n.d.
Accessed May 13, 2022. https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/211482/kemendagri-25-perda-tumpang-tindih-dengan-aturan-yang- lebih-tinggi.
Kurniawan,  Amin  Taufiq,  and  Miftakhus  Salami.  2016.  “Analisis  Peran  Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah  Pada  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Semarang.” Jurnal Ilmu Perpustakaan 5 (4): 91 – 100.
Nurbaningsih, Enny. 2015. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU - X/2012  Dan  Alternatif  Model  Hubungan  Kelembagaan  Terkait  Pembentukan Undang- Undang.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27 (1): 1 – 13. https://doi.org/10.22146/JMH.15906.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  2007. Ilmu  Perundang-Undangan  1:  Jenis,  Fungsi,  Dan Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius.
Suhardi. 2019. “Bahan Ajar Matakuliah Bahasa Indonesia Untuk Jurusan Ilmu Hukum.”
Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 15 (2): 32.
Taufiqurrahman, Muhammad. 2019. “Peran Perancang Peraturan Perundang -Undangan Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pengawasan  Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview.” Soumatera Law Review 2 (2): 270 – 81.