Potret Patologi Birokrasi  Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN-ATR), Kota Cimahi

## Hamirul
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo
Jambi,Indonesia Email: hrul@ymail.com
Received: 30 Juli 2019; Revised: 02 Februari 2020; Accepted: 12 Februari 2020

## Abstract
The  problem  of  bureaucracy  has  become  a  national  problem,  not  least in  the  city  of  Cimahi,  BPN  / ATR as one of the institutions serving the community has always been in the spotlight because of the many  complaints  felt  by  the  community  and  in  this  paper  the  researcher  wants  to  know  the  types  of bureaucratic pathology that violate legal norms and laws. invitations that apply and  what strategies can be done to overcome the problem. The method used is a mixed method with descriptive analysis, data  collection  techniques  used  are  structured  interviews  and  questionnaires.  Pathology  suffered  by the BPN / ATR city of Cimahi; Receive a bribe, Corruption. The strategy carried out is the strategy of strengthening  the  role  of  individual  bureaucracy  related  to  the  quality  of  human  resources,  the strategy  of  strengthening  the  role  of  the  bureaucracy  in  an  organization,  and  the  Strengthening Strategy of the role of the bureaucracy in a systematic manner.
Keyword : Pathology; Bureaucratic;  Legal Norms

## Abstrak
Permasalahan Birokrasi sudah  menjadi  masalah  nasional, tidak terkecuali  di  kota Cimahi, BPN/ATR sebagai  salah  satu  lembaga  yang  melayani  masyarakat  selalu  menjadi  sorotan  kerena  banyaknya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dan dalam tulisan ini peneliti ingin mengetahui jenis patologi birokrasi yang melanggar norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta strategi apa saja yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah  mixed method  dengan  analisis  deskriptif,  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara terstruktur dan angket. Patologi yang di derita oleh BPN/ATR kota Cimahi; Menerima sogok, Korupsi. Strategi  yang  dilakukan  adalah  stretegi  penguatan  peran  birokrasi  secara  individu  terkait  dengan kualitas  SDM,  Strategi  penguatan  peran  birokrasi  secara  organisasi,  dan  Strategi  Penguatan  peran birokrasi secara kesisteman.
Kata Kunci :Patologi; Birokrasi; Norma Hukum
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.2.145-159.2019

## PENDAHULUAN
Banyak  penelitian  yang  membahas Patologi  Biorkrasi,  namun  pada  tulisan  ini Patologi  Birokrasi  yang  dibahas  lebih spesifik  pada  pelanggaran  Norma  Hukum dan  perundang-undangan  yang  berlaku, dimana  lokus  pada  penelitian  ini  di  BPN/ ATR  kota  Cimahi. Patologi  Birokrasi dalam  pelayanan  publik  menjadi  hal  yang sangat penting dalam  hal kajian pelayanan publik dimana masyarakat pengguna dimana  Birokrasi  tidak  pernah  lepas  dari permasalahan sama seperti waktu terdahulu,  saat  ini  baik  pemerintah  pusat maupun darah telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit untuk memperbaiki  kinerja  birokrasi  yang  ada sehingga penyakit birokrasi dalam pemerintahan  ini  harus  diminimalisir sehingga  kepuasaan  untuk  masyarakat dapat  tercapai.  Pemerintah  mempunyai peranan yang sangat besar untuk pemenuhan  kebutuhan  dan  kesejahteraan masyarakat  dimana  salah  satu  wujudnya adalah pelayanan publik (Anggraini,
2014).
Rendahnya  komitmen  pemerintah dalam  hal  penyelenggaraan  pelayanan publik    yang  berkualitas  dan  rentan terhadap  tindakan  korupsi,  menurunkan kepercayaan  masyarakat  kepada  negara, dimana dikalangan birokrasi sendiri seakan sudah  menjadi  darah  daging  dengan berbagai  macam  perilaku  yang  akan menjadi benih dari tindakan pidana korupsi yang  besar  dimana  mental  korup  seakan sudah menjadi patologi birokrasi dan susah untuk  disembuhkan.  Nepotisme  masih menjadi masalah patologi birorasi
dibeberapa daerah ( Usman, 2016). Tujuan yang  diharapkan  dalam  perubahan  secara signifikan atau rangkaian kegiatan pembaharuan  secara konseptual, sistematis dan  berkelanjutan  dengan  melakukan penataan,peninjauan dan pembaharuan
system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan aparatur negara
termasuk  moral  aparatur  negara  serta memantapkan  komitmen  melaksanakan ketentuan  peraturan  perundang-undangan
(Ulhak,  2017).  Komitmen  tersebut  dapat meningkatkan profesionalisme dari aparatur biorkrasi tersebut yang indikatornya meliputi: kemahiran, kesiapan, tanggung jawab, disiplin menjadi komponen penting dalam mengatasi patologi birokrasi ( Hamirul, H, dkk 2018)
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  Siagian  Dalam  Hamirul.H  (2017), mengidentifikasi berbagai patologi
birokrasi yang dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:
1) Patologi yang timbul karena persepsi dan  gaya  manajerial  para  pejabat  di lingkungan birokrasi.
2) Patologi  yang  disebabkan  karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan  dan  keterampilan  para petugas  pelaksana  berbagai  kegiatan operasional.
3) Patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Patologi yang dimanifestasikan dalam  perilaku  para  birokrat  yang bersifat disfungsional.
5) Patologi  yang  merupakan  akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Hamirul,.H (2017) Menyatakan bahwa  patologi  yang  dimanifestasikan dalam perilaku  yang  bersifat disfungsional antara  lain:  Tidak  disiplin,  berpura-pura sibuk;  bersekongkol  berkerjasama  dengan calo;  adanya  arogansi  dari  birokrasi sehingga perlu adanya peraturan yang jelas serta diterapkannya reward bagi keberhasilan birokrat dan perlunya
pemberian hukuman  agar dapat terkontrol dan  kegiatan  yang  bersifat  negatif  tidak terulang.
Beberapa  hal  yang  terjadi  diatas dapat  diatasi  dengan  cara  menghilankang citra  negatif    menurut  pandangan  Yunus (2002),  beberapa  cara  yang  ditempuh untuk  dapat  menghilangkan  citra  negatif tersebut yang diharapkan dapat berkembang  citra  yang positif, antara  lain; Mendorong proses demokrasi dalam masyarakat,  antara  lain  dalam  bentuk peningkatan pengawasan sosial agar menyimpang oleh anggota birokrasi semakin  berkurang;  Mengurangi  campur birokrasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan dalam  masyarakat  yang  semakin  maju, merupakan”  porsi”  masyarakat  untuk menyelenggarakannya; Menggunakan setiap  kesempatan  untuk  menumbuhkan persepsi  mengenai  pentingnya  orientasi pelayanan,  bukan  orientasi  kekuasaan dalam berfikir dan bertindak;
Mengharuskan para pejabat tinggi membuat  pernyataan    kekayaan  pada waktu  mulai  menjabat  dan    Laporan Akuntabilitas  sebagai  indikator  kinerja pemerintah sangat penting menurut
Hamirul. H (2019) dalam rangka mencegah Patologi Biorkrasi. Selain  beberapa  hal  diatas  dapat mengubah citra birokrasi, namun terkadang budaya kerja birokarasi menjadi permasalahan tersendiri dan menurut Rivai (2013), bahwa pengembangan budaya baru bagi pegawai  yang sesuai dengan Visi dan Misi  organisasi  sebagai  agen  pelayanan publiK  tentu  harus  dilakukan.  Orientasi pada  kekuasaan  yang  sangat  kuat  selama ini telah mengusur orientasi pada pelayanan.  Budaya  dan  etika  pelayanan lama  sulit  berkembang  dalam  birokrasi karena  para  pegawai  lebih  menempatkan diri  sebagai  penguasa  dari  pada  menjadi pelayan  bagi  warga  dan  masyarakat. Sebagai  penguasa  seringkali  justru  ingin
dilayani  oleh  masyarakat  oleh  sebab  itu tradisi  pelayanan  harus  dirubah.  Agar kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada publik  akan  meningkat  seiring  iklim kompetetif  yang  telah  bergulir  (Haryanto, 2007)
Pelayanan publik saat ini  mengalami perubahan  yang  sangat  signifikan  dimana masyarakat  sudah  sangat  kritis  terhadap pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah dan  di  era  4.0  ini  menurut  Hamirul,.H (2018)  penggunaan  teknologi  yang  tinggi dan  proses  transparansi  dalam  pelayanan publik beberapa patologi yang diderita oleh institusi pemerintah dalam melayani masyarakat publik akan dapat diminimalisir. Hal ini harus sejalan dengan berkembangnya  pengetahuan  masyarakat dalam menggunakan dan mengakses informasi  yang  semakin  cepat  melalui teknologi  „yang  digunakan  dan  hampir semua  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah sekarang sudah sangat muda di akses  oleh  seluruh  masyarakat  pengguna jasa  yang  dibutuhkan.  Ardiyanto  (2007) menjelaskan Manfaat e-government  dalam pelayanan publik antara lain:
1. Memperbaiki  kualitas  pelayanan pemerintah kepada para stakeholder -nya (masyarakat, kalangan usahawan, dan  industri), terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai kehidupan bernegara; 2. Meningkatkan transparansi,
kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dalam  rangka  penerapan  konsep good corporate governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah  maupun stakeholder- nya untuk  keperluan  aktivitas sehari-hari.
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), December 2019
4. Memberikan  peluang  pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber  pendapatan  yang  baru melalui interaksinya dengan
pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan  suatu  lingkungan baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang
dihadapi  secara  cepat  dan  tepat sejalan  dengan  perubahan  global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan  masyarakat  dan pihak-pihak  yang  lain  sebagai mitra  pemerintah  dalam  proses pengambilan  kebijakan  publik secara merata dan demokratis. Dengan penggunaan Teknologi
Informasi semua akses dalam hal transparansi  atas  penggunaan  Dana  Desa dan  terutama  tentang  anggaran  dapat diminimalisir (Hamirul, H, 2019)

## METODE PENELITIAN
Strategi  penelitian  yang  digunakan adalah  Triangulasi  konkuren.  Menurut Creswell (2010) Strategi Triangulasi konkuren  melibatkan  pengumpulan      data kuantitatif    secara  bersamaan  pada  tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif  untuk  mengetahui  perbedaan atau  kombinasi  dan    model  analisa  yang digunakan  pada  penelitian  kuantitatif mengguakan  deskriptif  dan  pada  analisis kualitatifnya  menggunakan  teori  pada fenomena  kontemporer  (masa  kini)  di dalam  konteks kehidupan  nyata. Berkaitan dengan  fenomena  yang  akan  diteliti,  yaitu “Patologi  Birokrasi  Melanggar  Norma Hukum  dan  Perundang-undangan  yang berlaku”, maka strategi penelitian Triangulasi  konkuren  dianggap  cocok untuk digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  hasil  dan  pembahasan  ini  yang akan  dikaji  adalah  dimensi  Patologi  yang timbul  karena  tindakan  para  aparat birokrasi  yang  melanggar  norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masing-masing indikator di  uji  menggunakan  instrument  angket kemudian di uji validitas dan reliabilitasnya.
Karakteristik patologi yang timbul karena tindakan  para  anggota  birokrasi  yang melanggar  norma-norma  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku
Karekteristik  ini  adalah  merupakan salah  satu  karakteristik  dari  patologi birokrasi,  karakteristik  jenis  ini  diwakili oleh 10 item pernyataan. Berdasarkan hasil pengumpulan  data  yang  mengacu  pada kuesioner,  diperoleh  rentang  skor  rentang nilai data untuk karakteristik patologi yang timbul  karena  tindakan  para  anggota birokrasi yang timbul karena tindakan para anggota  birokrasi  yang  melanggar  norma- norma  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  diwakili  10  item pertanyaan  untuk  42  responden.  Rentang nilai diperoleh data perkalian antara jumlah responden  dengan  10  item  pernyataan  dan selanjutnya dikalikan dengan skor alternatif jawaban, sehingga diperoleh skor rentang  nilai  jawaban  maksimum  (  R maks = 2100)  dan  nilai  jawaban  minimum  (R min = 420) sebagai berikut:
42 responden x 10 item x 5 = 2100 42 responden x 10 item x 4 = 1680 42 responden x 10 item x 3 = 1260 42 responden x 10 item x 2 = 840 42 responden x 10 item x 1 = 420
Tabel 1. Hasil uji validitas patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Item R r tabel Keputusan 39 0,573 0,304 Valid 40 0,707 0,304 Valid 41 0,770 0,304 Valid 42 0,548 0,304 Valid 43 0,786 0,304 Valid 44 0,780 0,304 Valid 45 0,732 0,304 Valid 46 0,762 0,304 Valid 47 0,765 0,3040 Valid 48 0,800 0,304 Valid Sumber: Hasil Pengolahan data, (2017) Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian NO Variabel penelitian Reliabilitas *)Rujukan Keputusan Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar
norma-norma hukum dan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku (X 3 ) 0.920 + 0.90- 1.00
Luar Biasa Reliabel
Sumber: Hasil Pengolahan Data, (2017)
Tabel  3  menunjukkan  perkalian antara  jumlah  jawaban  responden  untuk masing-masing  item  pernyataan  yang memiliki  alternatif  jawaban  Sangat  Setuju (SS),  Setuju  (S),  Netral  (N),  Tidak  Setuju (TS),  Sangat  Tidak  Setuju  (STS)  dengan nilai alternatif jawaban mengacu pada skor jawaban  untuk  item  pernyataan  yang positif  dan  negatif.  Semua  pernyataan untuk karakteristik ini menggunakan alternatif  jawaban  yang  positif.  Pada kolom  akhir  diperoleh  jumlah  perkalian antara  jumlah  responden  yang  menjawab masing-masing  alternatif  jawaban  dengan skor  item  pernyataan  dan  penjumlahannya menghasilkan total kecenderungan jawaban  untuk  karakteristik  patologi  yang timbul  karena  tindakan  para  anggota birokrasi  yang  melanggar  norma-norma dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, yaitu sebesar ∑fi.xi=1655.
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa untuk  karakteristik  patologi  yang  timbul karena  tindakan  para  anggota  birokrasi yang  melanggar  norma-norma  hukum  dan perundang-undangan  yang  berlaku,  nilai jumlah skornya adalah ∑fi.xi=1655. Rentang  nilai  pada  hasil  penelitian  ini berdasarkan  skor  minimum  dan  skor maksimum  jawaban  responden  yang  telah dijelaskan  sebelumnya.  Perhitungan  pada tabel  menghasilkan total  nilai  skor  ∑fi.xi= 1655 untuk pernyataan positif yang berarti patologi  untuk  jenis  ini  nilainya  rendah didapat dari nilai skor maksimum dikurangi  dengan  total  nilai  skor  =  2100- 1655= 445.
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), December 2019
Tabel 3.Skor nilai untuk karakteristik patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang- undangan.
PERNYATAAN KD Fi
xi Fi.xi
∑fi.xi
SS S N TS STS Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya melaporkan dana sesuai yang dipergunakan
39 8 24 9 1 0 5 4 3 2 1 40 96 27 2 0 165 Saya sebagai pegawai unit kerja saya tidak menerima imbalan selain dari gaji yang saya terimadalam melakukan tugas saya
40 6 15 20 1 0 5 4 3 2 1 30 60 60 2 0 152 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya selalu menekankan kejujuran
41 12 26 4 0 0 5 4 3 2 1 60 96 12 0 0 168 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya tidak melakukan tindakan kriminal
42 6 20 7 8 1 5 4 3 2 1 30 80 21 16 1 148 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya melakukan skala prioritas
43 16 20 3 3 0 5 4 3 2 1 80 80 9 6 0 175 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya selalu menepati janji kepada pengguna jasa
44 10 23 6 3 0 5 4 3 2 1 50 92 18 6 0 166 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya dapat mengendalikan keinginan saya
45 7 19 16 0 0 5 4 3 2 1 35 76 48 0 0 159
Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya menggunakan dana se efisien dan seefektif mungkin
46 9 30 3 0 0 5 4 3 2 1 45 120 9 0 0 174 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya tidak menghambat kebijakan pimpinan
47 11 30 1 0 0 5 4 3 2 1 55 120 3 0 0 178
Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya tidak mengambil sesuatu yang bukan hak saya
48 15 20 5 0 0 5 4 3 2 1 75 80 15 0 0 170 JUMLAH 1655
Sumber: data hasil penelitian diolah, (2017)
Rentang  nilai  pada  hasil  penelitian ini  skor  minimum  dan  skor  maksimum jawaban  responden  yang  telah  dijelaskan diatas.  Perhitungan  pada  tabel  yang menghasilkan  total  nilai  skor  ∑fi.xi=  445 digambarkan pada gambar 1. Pada Gambar dijelaskan bahwa rentang nilai menunjukkan bahwa posisi kecenderungan
jawaban  respon  untuk  karakteristik  ini berada pada rentang jawaban sangat rendah menuju  rendah  (SR-R)=  445,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  karakteristik  jenis ini  sangat  rendah  terjadi  di  lingkungan kantor pertanahan Kota Cimahi.
Gambar 1.Rentang nilai untuk karakteristik patologi yang timbul karena tindak para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Berdasarkan  hasil  penggumpulan data  yang  mengacu  pada  kuesioner, diperoleh  persentasi  nilai  data  untuk karakteristik  diatas  yang  diwakili  oleh  10 item pernyataan untuk 42 responden dapat dilihat  ditabel  4.  Tabel  4  memperlihatkan 19,1%  responden  pegawai    sangat  setuju akan  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa sebagai  pegawai  melaporkan  dana  sesuai yang  digunakan  dan  57,1%  responden pegawai menyatakan setuju  terhadap pernyataan  tersebut  hal  ini  berarti  bahwa pegawai  dilingkungan  kantor  pertanahan kota  Cimahi  dalam  menggunakan  dana sesuai dengan yang dibutuhkan, sedangkan 21,4%  responden  pegawai  menyatakan sikap  netral  terhadap  pernyataan  tersebut dan  2,4%  menyatakan  tidak  setuju  yang berarti masih ada pegawai yang melaporkan penggunaan biaya yang digunakan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan atau  dalam  hal  ini  terjadi  penggemukan biaya  yang  dilakukan  oleh  pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi. Selanjutnya 14,3% responden
pegawai  sangat  setuju  akan  pernyataan yang  menyatakan  bahwa  pegawai  tidak menerima  imbalan  selain  gaji  yang diterima dalam tugas dan 35,7% responden pegawai setuju akan hal tersebut, selanjutnya  47,6%  responden  pegawai
menyatakan sikap netral dan 2,4% responden  pegawai  menyatakan  tidak setuju yang dalam hal ini berarti masih ada pegawai  dilingkungan  kantor  pertanahan kota  Cimahi  yang  masih  menerima  sogok dalam rangka penyelesaian pekeraan supaya lebih cepat dalam pelayanan. Pernyataan pegawai selalu menekankan  kejujuran  28,6%  responden pegawai  menyatakan  sangat  setuju  dan 61,9%  menyatakan  setuju  dan  berarti pegawai  dilingkungan  kantor  pertanahan kota  Cimahi  masih  menekankan  kejujuran dalam  hal  menyelesaikan  pekerjaan  yang diminta  oleh  pengguna  jasa,  namun  9,5% responden  pegawai  menyatakan  sikap netral,  yang  berarti  masih  ada  pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi  terkadang  tidak  jujur  dalam melayani  masyarakat  pengguna  jasa,  baik dalam hal waktu maupun biaya.
Berikutnya  14,3%  responden  pegawai menyatakan  sikap  sangat  setuju  pada pernyataan bahwa pegawai selalu melaporkan kekayaan dan 47,6%
responden  pegawai  menyatakan  sikap setuju, hal ini berarti pegawai dilingkungan kantor  pertanahan  kota  Cimahi  sudah transparan  tentang  kekayaan  yang  mereka miliki  dan  tentunya  dapat  mencegah tindakan korupsi.
sangat
rendah
sedang tinggi Sangat tinggi 420 840
1260
1680 2100 445
Tabel 4. Distribusi frekuensi untuk karakteristik patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PERNYATAAN KD
Fi
Persen (%) SS S N TS STS Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya melaporkan dana sesuai yang dipergunakan
39 8 24 9 1 0 19,1
57,1 21,4 2,4 0,0 Saya sebagai pegawai unit kerja saya tidak menerima imbalan selain dari gaji yang saya terimadalam melakukan tugas saya
40 6 15 20 1 0 14,3
35,7 47,6 2,4 0,0 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya selalu menekankan kejujuran
41 12 26 4 0 0 28,6
61,9 9,5 0,0 0,0 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya tidak melakukan tindakan kriminal
42 6 20 7 8 1 14,3
47,6 16,7 19,0 2,4 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya melakukan skala prioritas
43 16 20 3 3 0 38,1
47,6 7,1 7,1 0,0 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya selalu menepati janji kepada pengguna jasa
44 10 23 6 3 0 23,8
54,8 14,3 7,1 0,0 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya dapat mengendalikan keinginan saya
45 7 19 16 0 0 16,7
45,2 38,1 0,0 0,0 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya menggunakan dana se efisien dan seefektif mungkin
46 9 30 3 0 0 21,4
71,4 7,2 0,0 0,0 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya tidak menghambat kebijakan pimpinan
47 11 30 1 0 0 26,2
71,4 2,4 0,0 0,0 Saya sebagai pegawai pada unit kerja saya tidak mengambil sesuatu yang bukan hak saya
48 15 20 5 0 0 35,7
52,4 11,9 0,0 0,0

## Sumber: Data hasil penelitian yang diolah, (2017)
Namun  masih  ada  16,7%  responden pegawai  yang  bersikap  netral  dan  19,0% responden pegawai menyatakan sikap tidak setuju  serta  2,4%  responden  pegawai menyatakan sikap sangat tidak setuju yang
berarti  dalam  hal  ini  masih  ada  pegawai yang  masih  melakukan  korupsi  yang karena  disebabkan  keengganannya  dalam melaporkan kekayaan yang mereka miliki.
Selanjutnya 38,1%
responden pegawai  sangat  setuju  akan  pernyataan bahwa  pegawai  tidak  melakukan  tindak kriminal  dan  47,6%  responden  pegawai menyatakan  sikap  setuju  yang  berarti bahwa  pegawai  di  lingkungan  kantor pertanahan  kota  Cimahi  sudah  tidak melakukan tindakan kriminal, namun 7,1% responden  pegawai  menyatakan  bersikap netral  dan  7,1%  responden  pegawai menyatakan  sikap  tidak  setuju  akan  hal tersebut hal ini berarti terkadang masih ada pegawai  yang  masih  melakukan  tindakan kriminal  dilingkungan  kantor  BPN  kota Cimahi.
Pernyataan  pegawai  menepati  janji kepada  pengguna  jasa  responden  pegawai menyatakan sikap sangat setuju dan 54,8% responden  pegawai  menyatakan  sikap setuju,  yang  berarti  bahwa  pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi  tidak  melakukan  penipuan  kepada pengguna  jasa  layanan  yang  diminta  oleh masyarakat,  namun  masih  ada  14,3% responden  pegawai  menyatakan  netral  dan 7,1% responden pegawai menyatakan tidak setuju  yang  dalam  hal  ini  masih  ada pegawai  dilingkungan  pertanahan  kota Cimahi masih melakukan penipuan terhadap  pengguna  jasa  yang  diminta  oleh masyarakat. Selanjutnya 16,7% responden pegawai  sangat  setuju  akan  pernyataan pegawai dapat mengendalikan keingginannya dan 45% responden pegawai  menyatakan  sikap  setuju  yang berarti bahwa pegawai dilingkungan kantor pertanahan  kota  Cimahi  sudah  bisa menggendalikan  keingginan  untuk  tidak kleptokrasi ,  namun  38,1%  responden pegawai  menyatakan  sikap  netral  yang berarti  terkadang  masih  ada  saja  pegawai di  lingkungan  kantor  pertanahan  kota Cimahi yang tidak bisa menahan keingginannya  dalam  hal  mendapatkan sesuatu.
Pernyataan  pegawai  menggunakan dana  seefektif  dan  seefisien  mungkin responden pegawai menyatkan sikap 21,4%  sangat  setuju  dan  71,4%  responden pegawai  menyatakan  sikap  setuju  dalam hal ini berarti pegawai dilingkungan kantor pertanahan  kota  Cimahi  sudah  cukup  baik dalam  hal  penggunaan  dana  yang  sesuai dengan kegunaannya, namun 7,2% reponden pegawai menyatakan sikap netral yang  berarti  dalam  hal  ini  masih  ada pegawai  yang  melakukan  kontrak  fiktif dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi. Selanjutnya 26,2% responden pegawai  sangat  setuju  akan  pernyataan yang  menyatakan  bahwa  pegawai  tidak menghambat  kebijakan  pimpinan  71,4% responden  pegawai  menyatakan  sikap setuju  terhadap  pernyataan  tersebut  yang berarti  pegawai  di  lingkungan  kantor pertanahan kota Cimahi tidak menghambat kebijakan  pimpinan  dan  tidak  melakukan sabotase, namun masih ada 2,4% responden pegawai yang menyatakan sikap netral  dalam  hal  ini  masih  ada  pegawai yang  menghambat  kebijakan  pimpinan dengan  cara  melakukan  sabotase  di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi.
Berikutnya 35,7% responden pegawai  menyatakan  sangat  setuju  pada pernyataan bahwa pegawai tidak mengambil  sesuatu  yang  bukan  miliknya dan 52,4% responden pegawai menyatakan sikap  setuju  yang  berarti  bahwa  pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi  tidak  melakukan  pencurian  yang bukan  haknya,  namun  masih  ada  11,9% responden  pegawai  menyatakan  bersikap netral  yang  berarti  masih  ada  pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi  yang  masih  melakukan  perncurian yang bukan haknya terhadap pengguna jasa maupun di lingkungannya sendiri.
Untuk  karatersitik  ini  sudah  sangat minimal dalam hal tindakan yang
dilakukan  oleh  pegawai  dilingkungan kantor  pertanahan  kota  Cimahi,  walaupun masih  saja  oknum  yang  melakukan karakteristik patologi diatas.
Telah dimaklumi bahwa setiap negara  dewasa  ini  mengaku  suatu  negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Artinya roda negara dikendalikan berdasarkan seperangkat ketentuan  hukum  yang  sifatnya  normatif dan  setiap  orang  terikat  dan  harus  tunduk pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dan  kepada  berbagai  ketentuan formal  lainnya  yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwenang.
Karena  hakikat  peranan,  kedudukan dan  fungsinya  para  anggota  birokrasi pemerintahan  dikantor  pertanahan  kota Cimahi  dituntut  taat  kepada  semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
secara umum.
Bahkan sesungguhnya  tuntutan  ketaatan  itu  lebih berat  bagi  para  pegawai  negeri  karena disamping harus taat pada semua peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  secara umum,  mereka  harus  tunduk  dan  taat kepada  berbagai  peraturan  yang  berlaku khusus  bagi  pegawai  negeri.  Dengan perkataan  lain,  para  anggota  birokrasi benar-benar  menyelengarakan  fungsi  dan memainkan peranannya dengan baik, harus dihindari tindakan yang dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  melanggar hukum.  Berikut  berbagai  tindakan  yang terjadi  dilingkungan  kantor  pertanahan kota Cimahi, diantaranya:
Menerima sogok
Salah satu tindakan melanggar hukum  yang  paling  mencolok  dilakukan oleh pegawai dilingkungan kantor pertanahan  kota  Cimahi  adalah  menerima uang sogok. Praktek tidak terpuji ini dapat dilakukan  oleh  pegawai  yang  memangku jabatan  pimpinan,  tetapi  dapat  pula  oleh para  pegawai  rendahan  biasanya  motivasi
berbuat  demikian  adalah  memperkaya  diri sendiri  dengan  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu,  untuk  memperoleh imbalan  financial  dari  pihak  lain  yang memperoleh  keuntungan  tertentu  dari tindakan  pejabat  atau  pegawai  yang bersangkutan.
Berikut  petikan  wawancara  dengan ibu  ita  latifah  menyangkut  hal  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  “.....karena  dia dibagian  pelayanan  jadi  pikirannya  setiap hari  menangkapi  mangsa,  jadi  setelah dipindahkanpun  masih ada  hambatan  yang dia  lakukan  dan  dari  sisi  SDM  ya  bikin malulah  gitu  sampa  kita  dikejar  polisi, wartawan jadi secara pribadi buat kita juga menggangu sampai sekarang dalam hal ini juga  ada.”(  IL,  kepala  urusan  umum  dan kepegawaian).
Kemudian  pernyataan  wawancara  di atas  diperkuat  oleh  bapak  Yan  Setiawan, “...kalau  saya  perhatikan  perilaku  yang sedikit  nyeleneh  gitu  ya,    persepsi  mereka terhadap  aturan  dan  inpretasi  mereka terhadap  suatu  aturan  contoh  terhadap pendaftaran  tanah  ada  celah-celah  yang diterobos  pemohon  sehingga  menjadi peluang  juga  buat  pegawai  dan  ternyata dalam permohonan  ada  segel yang direkayasa  oleh  pemohon.”  (YS,  kepala seksi survey, pengukuran dan pemetaan).
Masalah  sogok  ini  bersifat  endemik, karena  memang  terbuka  berbagai  peluang untuk  melakukannya  tidak  mustahil  uang sogok  diberikan  karena  sebenarnya  yang bersangkutan  tidak  memenuhi  semua persyaratan tidak mustahil untuk memperoleh  sertifikat yang inginkan sehingga  untuk  mendapatkan  sertifikat yang  diinginkan  dengan  cara  menyogok sehingga persyaratan tadi dianggap diganti dengan  orang  sehingga  tidak  diperlukan lagi  sehingga  memuluskan  ke  proses selanjutnya  untuk  mendapatkan  sertifikat yang  diinginkan  yang  diinginkan  oleh
pengguna  jasa  layanan  tersebut.  Sungguh banyak  peluang  bagi  anggota  birokrasi untuk menerima sogok yang jelas menerima sogok adalah merupakan tindakan  amoral  dan  melanggar  hukum karean  perbuatan  ini  tidak  boleh  terjadi dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi.
Pencegahannya  pun  tidak  mudah karena  pembuktiannya  sangat  sulit,  akan tetapi sulitnya  pencegahannya bukan berarti  bahwa  praktek  tercela  ini  tidak boleh  dibiarkan  berlangsung.  Segala  cara yang  mungkin  dapat  ditempuh  untuk mencegahnya adalah transparansi, pelaksanaan kegiatan birokrasi yang bersangkutan,  pendidikan  moral  bagi  para pegawai  serta  mengenakan  sanksi  yang berat  terhadap  pegawai  yang  terbukti melakukannya. Dalam UU Republik Indonesia  No  20  tahun  2009,  tentang pelayanan  publik  dijelaskan  pada  Bab  II, bagian ke dua huruf h tentang keterbukaan dan hal tersebut diperkuat dengan
Peraturan kepala Badan Pertahanan Nasional RI No 8 tahun 2011 Bab III pasal
4 hurup f yaitu terbuka dalam menyampaikan  informasi  yang  sifatnya wajib dijelaskan kepada
yang berkepentingan  dengan  keterbukaan  dan transparansi  dapat  meminimalisir  dan peberian sanksi bagi pegawai yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

## Korupsi
Dapat  dinyatakan  secara  kategorial bahwa  korupsi  merupakan  merupakan tindakan  kriminal  yang  dengan  dalil apapun  tidak  dapat  dibenarkan.  Korupsi merupakan  penyakit  birokrasi  yang  harus diperanggi  sampai  keakar-  akarnya.  Dapat pula dinyatakan bahwa suatu pemerintahan yang  bertanggung  jawab  tidak  pernah membenarkan  tindakan  korupsi  yang dilakukan  oleh  aparatnya.  Memang  tidak dapat dipungkiri, bahwa birokrasi manapun termasuk  kantor  pertanahan  kota  Cimahi
selalu  ada  anggota  birokrasi  yang  korup dan  berupaya  memperkaya  diri  sendiri melalui berbagai cara yang jelas melanggar hukum.  Ironisnya  ialah  meskipun  semua orang  sepakat  bahwa  korupsi  harus diberantas,  sering  terjadi  kesulitan  dalam pemberantasannya karena pelakunya melakukan dengan cara-cara  yang canggih sehingga  tindakannya  yang  melanggar hukum susah dilacak.
Berikut  petikan  wawancara  yang mengindikasikan  perilaku  korupsi  dari birokrasi,“....ada program pemerintah yang tidak boleh biaya/uang dari mulai kelurahan dan karena tidak ingin sendirian, maka  biaya  tersebut  diberikan  kepada BPN.”(  KS,  Kepala  seksi  pengaturan  dan penataan pertanahan).
Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan tidak  dilakukan  secara  sendiri  melainkan berjama‟ah
sehingga bila terjadi pengauditan  maka  yang  terkena  tidak hanya sendiri tapi berkelompok.
Pernyataan diatas juga diperkuat oleh hasil wawancara  dibawah  ini,  “....biasanya pungutan-pungutan  diluar  ketentuan  itu biasanya  menyangkut  angaran  kegiatan atau  proyek  yang  didanai  oleh  APBN biasanya  begitu.”(FG,  kepala  sub  Bagian Tata Usaha).
Selanjutnya  untuk  hasil  penelitian dengan metode kuantitatif untuk karakteristik  patologi  yang  timbul  karena tindakan  para  anggota  birokrasi  yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menghasilkan rentang nilai sebesar= 445 dengan rentang sangat rendah menuju  rendah  pada  beberapa  indikator yang  didapatkan  pada  tabel  distribusi frekuensi  masing-masing  persentasenya sangat  rendah  dalam  hal  ini  yang  peneliti masukan  hanya  indikator  diatas  (  Pada tabel 4) 10% diantaranya adalah:
penggemukan  biaya,  menerima  sogok,
penipuan,  kleptokrasi,  namun  pada  hasil penelitian  diskriptif  kualitatif  tergambar jelas  indikator  yang  lebih  menonjol  dari hasil wawancara dengan informan pegawai di  lingkungan  kantor  BPN  kota  Cimahi diantaranya menerima sogok dan korupsi.
Strategi Pelayanan Administrasi Pertanahan  Yang  dapat  Meminimalisir Patologi  Birokrasi  melanggar  Norma Hukum dan Perundang-undangan .
Strategi  penguatan  peran  birokrasi secara  individu  terkait  dengan  kualitas SDM dalam meminimalisir patologi birokrasi.  Sumber  daya  manusia  (SDM) dalam  hal  ini  birokrasi  pemerintahan secara  individu  merupakan  salah  satu faktor  yang  memiliki  peran  strategis dalam  penyelengaraan    pemerintahan  atau administrasi  publik.  Sebagai  individu, SDM  birokrasi  adalah  penyelengaraan pemerintahan  dan  pembangunan  dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun  langka-langka  yang  dapat diambil  adalah  mulai  dari  perencanaan, rekruitmen seleksi, penempatan sementara, penempatan tetap, penentuan sistem imbalan,  perencanaan  dan  pembinaan karier, peningkatan pengetahuan dan keterampilan,  pemutusan  hubungan  kerja dan  audit  kepegawaian  ini  semua  perlu dilakukan  agar  pegawai  dilingkungan kantor  pertanahan  kota  Cimahi  dapat meniti karir dan menambah ilmu pengetahuan  serta  mendapatkan  pelatihan, tidak  seperti  sekarang  ini  yang  jarang sekali ada pendidikan dan latihan dilingkungan  kantor  pertanahan  sehingga dapat  meningkatkan  kemampuan  dari pegawai di kantor pertanahan kota Cimahi itu sendiri.
Agar  sumber  daya  manusia  dapat menunjukkan  “daya  yang  lebih”  maka perlu adanya model pemberdayaan seperti; pemberian peran, penempatan dalam
jabatan, motivasi pimpinan,
menghubungkan  tanggung  jawab  dan menumbuhkembangkan  budaya  organisasi yang kondusif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam hubungan
pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  juga diperlukan  pengembangan  strategi  yang tepat,  yaitu: inward  looking,  outward looking ,  dan  mengembangkan  kemitraan. Pemberdayaan  sumber  daya  manusia dimaksud, diimplementasikan pada organisasi  melalui  pemberian  kewenangan yang  jelas,  pengembangan  kompetensi, pengembangan  kepercayaan,  pemanfaatan peluang,  pemberian  tanggung  jawab,  dan pengembangan  budaya  organisasi. Dengan menggunakan System Model yaitu: Anticipating (antisipasi); Organisasi terlebih  dahulu  menentukan  manajemen sumber daya manusianya. Sistem ini harus dapat mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan  di  masa  depan,  mampu mengindikasikan  kecenderungan  terbaru dan  mengembangkan  program-program yang  dapat  memenuhi  perubahan  kondisi; Atracting (penarikan);  Organisasi  mulai memusatkan  perhatian  pada  aktivitas  yang ditujukan untuk meyakinkan bahwa organisasi  mampu  mencari  orang-orang yang  sesuai  dengan  kualifikasi  yang dibutuhkan,  diantaranya  meliputi  analisis jabatan, penarikan,  seleksi,  yang didahului oleh  issu  legal  yang  berkaitan  dengan penerimaan pegawai, yaitu Equal Employment Opportunity (EEO); Developing (pengembangan); Setelah organisasi  mencari  dan  menemukan  orang yang  sesuai  dengan  kualifikasi  yang dibutuhkan,  maka  selanjutnya  diikuti dengan pengembangan agar dapat menunjukkan  kinerja  yang  tinggi.  Upaya ini  dimaksudkan  dapat  diperoleh  dengan melalui  pelatihan  dan  pengembangan pegawai,  baik  pada  tingkat  manajer maupun  pada  tingkat  bawahan.Termasuk
dalam aktivitas ini adalah penilaian kinerja pegawai, pelatihan, pengembangan organisasi  dan  pengembangan  karier; Motivating (memotivasi);  Motivasi  perlu dilakukan  agar  mereka  bekerja  dengan baik,  sehingga  menghasilkan  kinerja  yang tinggi.  Untuk  itu  haruslah  diketahui bagaimana  cara  memotivasi  pegawai  yang ada, misalnya dengan 157ystem konmpensasi yang berfungsi untuk memotivasi pegawai, seperti; gaji, insentif, dan berbagai program keterlibatan pegawai; Maintaining (memelihara); Aktivitas  ini  harus  diikuti  dengan  adanya komunikasi  yang  terbuka  sebagai  alat utama dalam memelihara hubungan dengan  pegawai  yang  efektif.  Hubungan pegawai  merupakan  faktor  penting  karena akan  mempengaruhi  berbagai  aktivitas SDM; Changing  for  Success (perubahan untuk  sukses);    Dalam  kondisi  lingkungan yang  terus  berubah,  manajemen  sumber daya  manusia  memberikan  pendekatan untuk  mengembangkan  strategi-strategi baru, yakni mengadakan perubahan budaya organisasi  dan  mengelola  keragaman SDM. Aktivitas ini akan menjadi pengkajian  ulang  struktur  organisasi, budaya  dan  proses  manajerial,  mengelola perubahan  sikap,  nilai  dan  prosedur sehubungan  dengan  keragaman  SDM; Focusing (pemfokusan); Mengukur efektifitas  SDM  dapat  dilakukan  dengan mengevaluasi sejauhmana efektivitas SDM dilakukan  dalam  organisasi.  Berbagai  alat dapat digunakan, mulai dari survey tentang sikap pegawai sampai dengan formal audit SDM.
Bila  strategi  yang  telah  diuraikan tersebut  dilaksanakan  dengan  baik  serta berjalan  sebagaimana  mestinya  peran penguatan  birokrasi  secara  individu  ini dapat  meminimalisir  beberapa  patologi birokrasi yang diakibatkan oleh SDM yang kurang  profesional  diantaranya  patologi yang disebabkan oleh masalah
pengetahuan  dan  keterampilan,  patologi birokrasi yang dikaitkan dengan keperilakuan. Strategi  penguatan  peran  birokrasi secara organisasi dalam rangka meminimalisir  patologi  birokrasi.  Strategi yang  dapat  dilakukan  dalam  penguatan peran  administrasi  publik  dapat  dilakukan dengan empat pendekatan, yaitu: Pendekatan  struktural  yang  penekannya menitik  beratkan  pada  struktur  organisasi, terutama  perubahan  struktur  kelembagaan organisasi;  Pendekatan  teknologi,  yang terfokus  pada  tata  letak  sarana  fisik  yang baru.  Penekannnya  pada  penggunaan  dan pemanfaatan sarana dan prasarana/ teknologi  dalam  melaksanakan  pekerjaan (tugas  dan  fungsi);  Pendekatan  tugas  ( task approach ),  berfokus  pada  kinerja  ( job performance)
individual dengan menekankan pada perubahan dan peningkatan kinerja melalui prosedur kerja yang  efektif;  Pendekatan  orang  ( people approach ),  berfokus  pada  modifikasi terhadap sikap, motivasi, perilaku, keahlian yang  dicapai  melalui  program  trainning, prosedur  seleksi  atau  perlengkapan  yang baru.
Strategi  penguatan  peran  birokrasi secara kesisteman dalam rangka meminimalisir  patologi  birokrasi.  Strategi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat strategi sistem dalam meminimalisir  patologi  birokrasi  adalah sistem  administrasi  pelayanan  prima  pola layanan  satu  atap.  Strategi  pelayanan  satu atap  atau  sering  disebut  sebagai  layanan terpadu  pada  kantor  pertanahan  kota cimahi  agar  dapat  meminimalisir  patologi birokrasi yang terjadi di kantor pertanahan kota cimahi.

## PENUTUUP Kesimpulan
Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), December 2019
melanggar norma-norma hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  pada  penyakit  jenis  ini biasanya dikarenakan keinginan mendapatkan  uang  lebih,  ini  biasanya terjadi disebabkan oleh pihak baik masyarakat  ataupun  birokrat,  misalnya dengan  cara  memberikan  sogok,  sehingga bila persyaratan yang kurang dapat diganti dengan uang.

## Saran
Strategi  penguatan  peran  birokrasi secara  individu  terkait  dengan  kualitas SDM  dalam  hal  ini  birokrasi  dalam meminimalisir  patologi  birokrasi;  Strategi penguatan peran birokrasi secara organisasi  dilakukan  dengan  cara  melalui empat  pendekatan  antara  lain:  pendekatan struktural,
pendekatan teknologi, pendekatan  tugas,  pendekatan  orang; Strategi penguatan birokrasi secara kesisteman  dalam  meminimalisir  patologi birokrasi adalah sistem administrasi pelayanan  prima  pola  layanan  satu  atap; Dari  ketiga  strategi  ini  masih  belum lengkap seharusnya ditambahkan partisipatif  dari  masyarakat  pengguna layanan dimana masyarakat sebagai kontrol atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  dan  apabila  ada  hal  yang dirasakan  tidak  sesuai  dan  mungkin  juga yang  bersifat  patologi,  maka  masyarakat dapat  menyampaikan  aspirasinya  tentang pelayanan  yang  diberikan,  sehingga  tetap ada  kontrol  dalam  pelayanan  yang  di lakukan  oleh  masyarakat  sebagai  pihak yang dilayani.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini.  (2014).  Menciptakan  Sistem Pelayanan Publik yang baik: Strategi reformasi Dalam Pemberantasan korupsi. Jurnal
Rechts Vinding. 417-433
Andrianto, Nico. (2007). Good E- Government:  Transparansi  dan Akuntabilitas Publik Melalui E.Governemen t. Malang: Bayu Media Publishing. Creswell. (2009). Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Method Aproaches. Thousand Oaks California: SAGE Publications. Hamirul, H. (2017). Patologi yang dimanifestasikan  dalam  perilaku birokrat yang bersifat disfungsional. Otoritas .14-18
Hamirul,  H.  (2018).  The  Pathology  Of Public  Service  In  The  Industrial Revolution  Era  4.0. Jurnal  Ilmiah Tata Sejuta Mataram , 1-16.
Hamirul,H.  (2019).  Akuntabilitas  lembaga Pemerintah  Daerah  Dalam  Rangka Mencegah Patologi Birokrasi, Jurnal Tata Sejuta Mataram. 1-23
Hamirul.  H.  dkk  (2018)  Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mengatasi Patologi Pelayanan Publik. Jurnal Marketing, 133-148. Hamirul. H. (2019). Transparansi Penggunaan  Dana  Desa  Dalam
Rangka  Meminimalisir  Patologi Administrasi. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 68-76
Haryanto  (2007).  Upaya  menciptakan Birokrasi  yang  efisien,  Inovatif, Responsif  dan  Akuntabel. Jurnal
Ekonomi  dan  kewirausahaan,  160-
171
Rivai,  A.  (2013).  Budaya  kerja  Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik. Academica, 949-956. Satriadin,  Z.  U.  (2017).  Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi  Administrasi  Pelayanan
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), December 2019 Publik. Jurnal Administrasi Negara , 157-169.
Siagian,  S.  P.  (1994). Patologi  Birokrasi: Analisis,
Identifikasi dan
Terapannya. Jakarta: PT Ghalia.
Ulhak,  Zia  dan  Arif  Satriadin  (2017).
Pencegahan Patologi Birokrasi melalui  Reformasi  Administrasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara. 134-146 Usman, Jaelani. (2016). Patologi Birokrasi Dalam  Kualitas  Pelayanan  Uji Berkala kendaraan Dinas Perhubungan  Kabupaten  Takalar, Jurnal Kolaborasi, 77-90. Yunus,  S.  P.  (2002).  Masalah  Patologi Birokrasi ( Hipocracy) dan terapinya. Hukum dan Pembangunan , 144-154.