Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │43

## ANALISIS PP NOMOR 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEMOTONGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)

## Aris Munandar
Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Email: arismunandar@uigm.ac.id
John Roni Coyanda
Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Email: coyanda@uigm.ac.id
Harsi Romli
Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Email: harsiromli@uigm.ac.id

## Abstract
This research aims to see the impact of PP Number 58 of 2023 on the amount of income tax  deductions  under  Article  21  for  employees.  Research  was  conducted  at  PT.  XYZ, and  the  data  used  was  employee  salary  data  in  2023.  This  research  is  a  simulation of calculating  income  tax  article  21  based  on  PP  Number  58  of  2023.  The  results  of  the research  show  that  if  the  company  uses  the  TER  rate  calculation,  it will experience an excess  deduction  of  IDR.  35,371,384.  It's  different  when  compared  to  using  the Article 17  tariff,  which  is  less  than  a deduction of IDR. 101.636.521. There is an overpayment in  the  TER  rate  calculation  because  in  April  and  September there is additional income in  the  form  of  THR  and  bonuses. With this additional income, the TER rate percentage charged  has  increased  significantly,  between  3  and  4.5  times  the  normal  rate.  For example,  if  the  TER rate for an employee with TK/0 status without additional income is 1.75%, then the TER rate when receiving THR becomes 8%, and even when receiving a bonus,  the  TER  rate  becomes  11%.  Thus,  the  amount  of  tax  withheld  for  the  period January  to  November  has  exceeded  the  amount  of  one  year's  tax period. If income tax article  21  is  calculated  using  the  TER  rate  without  taking  into  account  THR  and bonuses, at the end of the year, it will result  in a tax underpayment of IDR. 14,469,384.

## Keywords: Tariff Article  17, TER Tariff, Income Tax Article 21

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dampak  PP  Nomor  58  Tahun  2023  terhadap besaran  pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  21  bagi  karyawan.  Penelitian  dilakukan pada  PT.  XYZ  dan  data  yang  digunakan adalah data gaji karyawan pada tahun 2023. Penelitian  ini  merupakan  simulasi  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  pasal  21 berdasarkan  PP  Nomor  58  Tahun  2023.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jika Perusahaan  menggunakan  perhitungan  tarif  TER  maka  akan  mengalami  kelebihan pemotongan  sebesar Rp. 35.371.384. Berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan
44│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……
tarif  pasal  17  yang  kurang  pemotongan  sebesar  Rp.  101.636.521.  Terjadinya  lebih bayar  pada  perhitungan  tarif  TER  disebabkan  pada  bulan  April  dan  September  ada tambahan penghasilan berupa THR dan Bonus. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut mengakibatkan persentase tarif TER yang dikenakan mengalami kenaikan yang signifikan  diantara  3  -  4,5  kali  dari  tarif  normal,  sebagai  contoh  jika  tarif  TER karyawan  status  TK/0  tanpa  tambahan  penghasilan  sebesar  1,75%  maka  tarif  TER sewaktu  menerima  THR  menjadi  sebesar  8%,  dan  bahkan  sewaktu  menerima  bonus tarif  TER  menjadi  sebesar  11%.  Dengan  demikian  jumlah  pajak  yang  dipotong  untuk masa  Januari  hingga  November  telah  melebihi  jumlah  satu  tahun  masa  pajak.  Jika dilakukan  perhitungan  pajak  penghasilan  pasal  21  menggunakan  tarif  TER  tanpa memperhitungkan  THR  dan  Bonus  maka  diakhir  tahun  akan  mengakibatkan  pajak kurang bayar sebesar Rp. 14.469.384.

## Kata Kunci: Tarif Pasal 17, Tarif TER, Pajak Penghasilan Pasal 21

## DASAR PEMIKIRAN
Untuk  menyederhanakan  perhitungan  pemotongan  pajak  penghasilan  bagi  wajib pajak  pribadi,  Pemerintah  melalui  Kementerian  Keuangan  telah  merilis  kebijakan baru. Mulai  bulan  Januari  2024,  terdapat  kebijakan  baru  yang  merekomendasikan digunakannya  tarif  efektif  rata-rata  (TER)  dalam  mengkakulasi  pajak  terutang  bagi wajib pajak pribadi.
Kebijakan  yang  digunakan  dalam  menyederhanakan  perhitungan  pajak penghasilan  pasal  21  diatur  melalui  PP  No.  58 Tahun 2023 serta PMK No. 168 Tahun 2023.  Adanya  pengubahan  metode  perhitungan  ini,  Ditjen  Pajak  memastikan  setelah diterapkannya  metode  tarif  efektif  ini  tidak  akan  menambah  beban  pajak  baru  bagi wajib pajak.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun  2023,  tidak  mengubah  PMK No.101/PMK.010/2016,  sehingga  di  tahun  2024  penghasilan  yang  tidak  dikenai  pajak (PTKP) dalam perhitungan pajak terhutang tidak berubah.
Pada  peraturan  sebelumnya  menghitung  besaran  pajak  terhutang  berdasarkan penghasilan netto kena pajak bulanan disetahunkan dikurangi PTKP dan dikalikan tarif pajak  progresif  sesuai  dengan  penghasilan  kena  pajak,  selanjutnya  pajak  terhutang dibagi 12 untuk menghitung masa bulanannya. Akan tetapi pada PP No. 58 Tahun 2023 menghitung pajak Pasal 21 memanfaatkan Tarif efektif rata  – rata atau TER. Tarif TER dibagi menjadi 3 golongan/kategori, pertama TER A untuk WP pribadi berstatus PTKP TK/0,  TK/1  dan  K/0.  Kategori  yang  kedua  adalah TER B untuk yang berstatus PTKP
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │45
TK/2,  TK/3,  K/1  dan  K/2.  Terakhir  kategori  yang  ketiga  adalah  TER  C  untuk  WP Pribadi  yang  status  PTKP  K/3. Persentase tarif pemotongan berdasarkan kategori TER dan besaran penghasilan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Definisi Pajak
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta membangun masyarakat  yang  adil  makmur  serta  sejahtera  berasaskan  Pancasila  serta  UUD  1945, serta  untuk  mengangkat  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  maka  diperlukan  kebijakan perpajakan.
Sehingga berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Pajak merupakan partisipasi wajib pada  negara  bagi  pribadi  ataupun  badan  yang  terutang  dan  dapat  dipaksakan  sesuai Undang-Undang, tanpa memperoleh manfaat secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan negara mewududkan kemakmuran warga negara.

## Pajak Penghasilan
Menurut  UU  No.  7  Tahun  2021,  pajak  penghasilan  adalah  pungutan  wajib yang dikenakan  kepada  orang  pribadi  dan  badan  usaha  berdasarkan  besarnya  pendapatan yang  diperoleh  selama  satu  masa  pajak.  Oleh  karena  itu,  objek  pajak  ini  adalah penghasilan,  serta  setiap  kemampuan  ekonomi  tambahan  yang  diperoleh  Wajib  Pajak, baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  yang  dapat  dikonsumsi  dan  menambah  aset wajib pajak dalam bentuk apa pun.

## Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)
Berdasarkan  PMK  No.  168  Tahun  2023  Pasal  1(2),  dalam  Pasal  21  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan,  pajak  penghasilan  ialah  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  uang  pensiun,  dan  atau pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apapun yang terkait karena pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak OP di dalam negeri.
46│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……

## Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan
Menurut  pasal  2,  PMK  No.  168  Tahun  2023,  pihak  yang  dapat  memotong  PPh Pasal  21  adalah  pemberi  upah  baik  itu  berstatus  pribadi maupun badan usaha, Instansi Pemerintah,  dana  pensiun,  penyelenggara  kegiatan,  serta  orang  pribadi  yang menjalankan  kegiatan usaha.
Selanjutnya  pada  pasal  3,  mengatur  penerima  upah  atau  penghasilan  yang diharuskan dipunggut Pajak penghasilan adalah karyawan atau pegawai tetap, penerima uang  pensiun  atau  pesangon,  bukan  karyawan  tetapi  memperoleh  penghasilan  atas pemberian  jasa,  seperti  tenaga  ahli,  penyanyi,  pelawak,  olahragawan  dan  sebagainya serta  dewan  komisaris  dalam  badan usaha yang tidak rangkap jabatan sebagai pegawai tetap diperusahaan yang sama.

## Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Pasal  5  PMK  No.  168  Tahun  2023  mengatur  jenis  penghasilan  yang  diharuskan dipotong  PPh  Pasal  21  yang  meliputi  semua  jenis  penghasilan  yang  berkaitan  dengan pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan.  Ini termasuk penghasilan pegawai tetap yang teratur dan tidak  teratur,  pensiunan  yang  teratur,  honor  dewan  komisaris,  penghasilan  bukan pegawai tetap, honor untuk bukan pegawai, dan honor peserta kegiatan.

## Dasar Pengenaan PPh Pasal 21
Semenjak diberlakukannya PMK No. 168 Tahun 2023, maka dalam pasal 8 diatur dasar  pengenaan  serta  pemungutan  pajak pasal 21. Untuk pegawai/karyawan tetap dan pensiun,  pengenaan  pajak  berdasarkan  penghasilan  bruto  serta  penghasilan  kena pajak. Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  pada  pasal  9,  diatur  pada  pasal  7  (1) dan (3) pada UU Pajak Penghasilan.
Pasal  10  mengatur berapa banyak biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena  pajak,  selain  penghasilan  yang  tidak  kena  pajak  (PTKP),  Untuk  pegawai  dan karyawan  tetap,  biaya  yang  diperbolehkan  termasuk  biaya  jabatan  dan  iuran  pensiun. Biaya  jabatan  dapat  mencapai  5%  dari  penghasilan  kotor, atau  senilai Rp. 500.000 per bulan  atau  Rp.  6.000.000  setahun,  dan  biaya  pensiun  dapat  mencapai  5%  dari penghasilan  bruto,  atau  maksimal Rp. 200.000 per bulan atau Rp. 2.400.000 per tahun.
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │47
Untuk  karyawan  bukan  pegawai,  dasar  pengenaan  pajak  penghasilan  adalah  50%  dari penghasilan kotor.

## Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
Mulai  tahun  2024, tarif efektif rata-rata (TER) dan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a UU  Pajak  penghasilan  akan  digunakan  untuk  pemotongan  PPh  pasal  21.  Tarif  TER terdiri dari TER bulanan dan TER harian.

## Tarif Pajak WPOP
Setelah  berlakunya  UU  Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mulai tahun 2022 ada perubahan  tarif  PPh  pasal  17  bagi  wajib  pajak  pribadi.  UU HPP mengubah tarif pajak sebelumnya yakni 5% - 30%. Sekarang tarif pasal 17 berubah menjadi:

## Tabel 2.1

## Lapisan Tarif Pasal 17
Tarif Pajak
- Rp
s/d 60.000.000,00 Rp 5%
60.000.000,00
Rp s/d 250.000.000,00 Rp 15%
250.000.000,00
Rp s/d 500.000.000,00 Rp 25%
500.000.000,00 Rp
s/d 5.000.000.000,00 Rp 30%
5.000.000.000,00 Rp s/d ~~ 35% Lapisan PKP

## Sumber: UU HPP

## Tarif TER PPh Pasal 21 Menurut Lapisan Penghasilan dan Kategori
Tarif kategori TER ditetapkan besarannya sesuai dengan  penghasilan setiap bulan serta  setiap  kategori  juga  mempunyai  lapisan  tarif  yang  berbeda  –  beda.  TER bulanan dibagi  menjadi  3  (tiga) kategori yakni TER A, TER B dan TER C. Adapun penjelasan sebagai berikut:
1. Tarif  Efektif  Rata-rata  (TER)  dengan  Kategori  A,  diterapkan  bagi  WP  pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut:
a. Wajib  pajak  belum  menikah  dan  tidak  memiliki  tanggungan  (TK/0),  PTKP maksimal  sebesar Rp. 54.000.000
b. Wajib  pajak  belum  menikah  dan  memiliki  tanggungan  1  (satu)  orang  (TK/1),
PTKP maksimal  sebesar  Rp. 58.500.000
48│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……
c. Wajib  pajak  menikah  dan  belum  mempunyai (K/0), PTKP maksimal sebesar Rp.
58.500.000.
d. Pada Kategori A terdiri dari 44 lapis tarif
2. Tarif  Efektif  Rata-rata  (TER)  dengan  Kategori  B,  diterapkan  bagi  WP  pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut:
a. Wajib  pajak  belum  menikah  dengan  tanggungan  sebanyak  2  (dua) orang (TK/2),
PTKP maksimal  sebesar  Rp. 63.000.000
b. Wajib  pajak  belum  menikah  dengan  tanggungan  sebanyak  3  (tiga) orang (TK/3),
PTKP maksimal  sebesar  Rp. 67.500.000
c. Wajib  pajak  menikah  dan  memiliki  tanggungan  sebanyak  1  (satu)  orang,  PTKP maksimal  sebesar Rp. 63.000.000.
d. Wajib  pajak  menikah  dan  memiliki  tanggungan  sebanyak  2  (dua)  orang,  PTKP maksimal  sebesar Rp. 67.500.000.
e. Pada Kategori B terdiri dari 40 lapis tarif
3. Tarif  Efektif  Rata-rata  (TER)  dengan  Kategori  C,  diterapkan  bagi  WP  pribadi yang  berstatus PTKP kawin serta jumlah tanggungan 3 (tiga) orang (K/3) dengan PTKP senilai  Rp. 72.000.000. Pada Kategori C terdiri dari 41 lapis tarif.

## PEMBAHASAN

## Perhitungan Masa Januari sampai November menggunakan tarif TER
Berdasarkan  data  gaji  karyawan  yang  diperoleh,  maka  perhitungan  Pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif TER adalah sebagai berikut:
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │49

## Tabel 1

## Perhitungan Tarif TER
NO. NAMA PTKP TER Penghasilan Bruto Tarif TER PPh 21 NO. NAMA PTKP TER Penghasilan Bruto Tarif TER PPh 21 1 AA K/2 TER B 12.393.482 3,00% 371.804 16 AQ TK/0 TER A 7.825.482 1,50% 117.382 2 AB K/2 TER B 16.255.250 6,00% 975.315 17 AR TK/0 TER A 11.797.982 4,00% 471.919 3 AC K/1 TER B 12.189.482 3,00% 365.684 18 AS TK/0 TER A 10.351.982 2,50% 258.800 4 AD K/1 TER B 10.085.982 1,50% 151.290 19 AT TK/0 TER A 8.275.982 1,50% 124.140 5 AF K/0 TER A 7.135.982 1,25% 89.200 20 AU TK/0 TER A 8.322.732 1,50% 124.841 6 AG TK/0 TER A 10.403.482 2,50% 260.087 21 AV K/2 TER B 11.829.482 3,00% 354.884 7 AH K/2 TER B 7.360.982 1,00% 73.610 22 AW K/1 TER B 7.566.180 1,00% 75.662 8 AI TK/0 TER A 9.028.482 1,75% 157.998 23 AZ K/2 TER B 7.625.482 1,00% 76.255 9 AJ K/1 TER B 9.890.982 1,50% 148.365 24 BA K/2 TER B 18.816.982 8,00% 1.505.359 10 AK TK/0 TER A 7.348.482 1,25% 91.856 25 BB K/2 TER B 13.882.982 5,00% 694.149 11 AL K/2 TER B 9.149.482 1,00% 91.495 26 BC K/2 TER B 7.604.482 1,00% 76.045 12 AM K/2 TER B 13.162.482 4,00% 526.499 27 BD TK/0 TER A 7.233.732 1,25% 90.422 13 AN TK/0 TER A 7.730.000 1,50% 115.950 28 BE K/1 TER B 15.604.482 6,00% 936.269 14 AO K/2 TER B 16.074.732 6,00% 964.484 29 BF TK/0 TER A 9.147.232 1,75% 160.077 15 AP K/1 TER B 8.074.482 1,00% 80.745 30 BG TK/0 TER A 9.400.482 1,75% 164.508 311.569.444 9.695.093 Total
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Pada  Tabel  1  diatas  menjelaskan  jumlah penghasilan bruto karyawan untuk masa Januari,  Februari,  Maret,  Mei,  Juni,  Juli,  Agustus,  Oktober  dan  November  adalah masing-masing  sebesar  Rp.  311.569.444,-.  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 dengan menggunakan tarif TER yang dipotong, disetor dan dilaporkan Perusahaan pada masa tersebut masing-masing  sebesar Rp. 9.695.093.

## Tabel 2

## Perhitungan Tarif TER Masa April
NO. NAMA PTKP TER GAJI THR Penghasilan Bruto Tarif TER PPh 21 NO. NAMA PTKP TER GAJI THR Penghasilan Bruto Tarif TER PPh 21 1 AA K/2 TER B 12.393.482 12.000.000 24.393.482 9,00% 2.195.413 16 AQ TK/0 TER A 7.825.482 7.000.000 14.825.482 6,00% 889.529 2 AB K/2 TER B 16.255.250 16.000.000 32.255.250 12,00% 3.870.630 17 AR TK/0 TER A 11.797.982 11.000.000 22.797.982 9,00% 2.051.818 3 AC K/1 TER B 12.189.482 12.000.000 24.189.482 9,00% 2.177.053 18 AS TK/0 TER A 10.351.982 10.000.000 20.351.982 9,00% 1.831.678 4 AD K/1 TER B 10.085.982 10.000.000 20.085.982 8,00% 1.606.879 19 AT TK/0 TER A 8.275.982 8.000.000 16.275.982 7,00% 1.139.319 5 AF K/0 TER A 7.135.982 7.000.000 14.135.982 6,00% 848.159 20 AU TK/0 TER A 8.322.732 8.000.000 16.322.732 7,00% 1.142.591 6 AG TK/0 TER A 10.403.482 10.000.000 20.403.482 9,00% 1.836.313 21 AV K/2 TER B 11.829.482 11.000.000 22.829.482 9,00% 2.054.653 7 AH K/2 TER B 7.360.982 7.000.000 14.360.982 5,00% 718.049 22 AW K/1 TER B 7.566.180 7.000.000 14.566.180 5,00% 728.309 8 AI TK/0 TER A 9.028.482 9.000.000 18.028.482 8,00% 1.442.279 23 AZ K/2 TER B 7.625.482 7.000.000 14.625.482 5,00% 731.274 9 AJ K/1 TER B 9.890.982 9.000.000 18.890.982 8,00% 1.511.279 24 BA K/2 TER B 18.816.982 18.000.000 36.816.982 14,00% 5.154.377 10 AK TK/0 TER A 7.348.482 7.000.000 14.348.482 6,00% 860.909 25 BB K/2 TER B 13.882.982 13.000.000 26.882.982 10,00% 2.688.298 11 AL K/2 TER B 9.149.482 9.000.000 18.149.482 7,00% 1.270.464 26 BC K/2 TER B 7.604.482 7.000.000 14.604.482 5,00% 730.224 12 AM K/2 TER B 13.162.482 13.000.000 26.162.482 10,00% 2.616.248 27 BD TK/0 TER A 7.233.732 7.000.000 14.233.732 6,00% 854.024 13 AN TK/0 TER A 7.730.000 7.000.000 14.730.000 6,00% 883.800 28 BE K/1 TER B 15.604.482 15.000.000 30.604.482 12,00% 3.672.538 14 AO K/2 TER B 16.074.732 16.000.000 32.074.732 13,00% 4.169.715 29 BF TK/0 TER A 9.147.232 9.000.000 18.147.232 8,00% 1.451.779 15 AP K/1 TER B 8.074.482 8.000.000 16.074.482 6,00% 964.469 30 BG TK/0 TER A 9.400.482 9.000.000 18.400.482 8,00% 1.472.039 311.569.444 299.000.000 610.569.444 53.564.110 TOTAL
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
50│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……
Pada  Tabel  2  menjelaskan  dimasa  April  Penghasilan  Bruto  sebesar  Rp. 610.569.444  dan  dengan  pajak  penghasilan  sebesar  Rp.  53.564.110.  Perbedaan penghasilan  bruto  dan  besarnya  pajak  untuk  masa  April  disebabkan  karena  adanya tambahan penghasilan  berupa tunjangan hari raya atau THR.

## Tabel 3

## Perhitungan Tarif TER Masa September
NO. NAMA PTKP TER GAJI BONUS Penghasilan Bruto Tarif TER PPh 21 NO. NAMA PTKP TER GAJI BONUS Penghasilan Bruto Tarif TER PPh 21 1 AA K/2 TER B 12.393.482 24.000.000 36.393.482 14,00% 5.095.087 16 AQ TK/0 TER A 7.825.482 14.000.000 21.825.482 9,00% 1.964.293 2 AB K/2 TER B 16.255.250 32.000.000 48.255.250 17,00% 8.203.393 17 AR TK/0 TER A 11.797.982 22.000.000 33.797.982 14,00% 4.731.717 3 AC K/1 TER B 12.189.482 24.000.000 36.189.482 14,00% 5.066.527 18 AS TK/0 TER A 10.351.982 20.000.000 30.351.982 13,00% 3.945.758 4 AD K/1 TER B 10.085.982 20.000.000 30.085.982 12,00% 3.610.318 19 AT TK/0 TER A 8.275.982 16.000.000 24.275.982 10,00% 2.427.598 5 AF K/0 TER A 7.135.982 14.000.000 21.135.982 9,00% 1.902.238 20 AU TK/0 TER A 8.322.732 16.000.000 24.322.732 10,00% 2.432.273 6 AG TK/0 TER A 10.403.482 20.000.000 30.403.482 13,00% 3.952.453 21 AV K/2 TER B 11.829.482 22.000.000 33.829.482 13,00% 4.397.833 7 AH K/2 TER B 7.360.982 14.000.000 21.360.982 8,00% 1.708.879 22 AW K/1 TER B 7.566.180 14.000.000 21.566.180 8,00% 1.725.294 8 AI TK/0 TER A 9.028.482 18.000.000 27.028.482 11,00% 2.973.133 23 AZ K/2 TER B 7.625.482 14.000.000 21.625.482 8,00% 1.730.039 9 AJ K/1 TER B 9.890.982 18.000.000 27.890.982 11,00% 3.068.008 24 BA K/2 TER B 18.816.982 36.000.000 54.816.982 19,00% 10.415.227 10 AK TK/0 TER A 7.348.482 14.000.000 21.348.482 9,00% 1.921.363 25 BB K/2 TER B 13.882.982 26.000.000 39.882.982 15,00% 5.982.447 11 AL K/2 TER B 9.149.482 18.000.000 27.149.482 10,00% 2.714.948 26 BC K/2 TER B 7.604.482 14.000.000 21.604.482 8,00% 1.728.359 12 AM K/2 TER B 13.162.482 26.000.000 39.162.482 15,00% 5.874.372 27 BD TK/0 TER A 7.233.732 14.000.000 21.233.732 9,00% 1.911.036 13 AN TK/0 TER A 7.730.000 14.000.000 21.730.000 9,00% 1.955.700 28 BE K/1 TER B 15.604.482 30.000.000 45.604.482 16,00% 7.296.717 14 AO K/2 TER B 16.074.732 32.000.000 48.074.732 17,00% 8.172.704 29 BF TK/0 TER A 9.147.232 18.000.000 27.147.232 11,00% 2.986.196 15 AP K/1 TER B 8.074.482 16.000.000 24.074.482 9,00% 2.166.703 30 BG TK/0 TER A 9.400.482 18.000.000 27.400.482 11,00% 3.014.053 311.569.444 598.000.000 909.569.444 115.074.667 TOTAL
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Untuk  masa  September  Penghasilan  Bruto  sebesar  Rp.  909.569.444  dan  dengan pajak  penghasilan  sebesar  Rp.  115.074.667. Perbedaan penghasilan bruto dan besarnya pajak  untuk  masa  September  disebabkan  karena  adanya  tambahan  penghasilan  berupa Bonus atau Insentif kinerja.

## Tabel 4

## Rekapitulasi Perhitungan Tarif TER Masa Januari – November
No Bulan Penghasilan Bruto PPh Pasal 21 1 Januari 311.569.444,00 9.695.093,22 2 Februari 311.569.444,00 9.695.093,22 3 Maret 311.569.444,00 9.695.093,22 4 April 610.569.444,00 53.564.109,58 5 Mei 311.569.444,00 9.695.093,22 6 Juni 311.569.444,00 9.695.093,22 7 Juli 311.569.444,00 9.695.093,22 8 Agustus 311.569.444,00 9.695.093,22 9 September 909.569.444,00 115.074.667,16 10 Oktober 311.569.444,00 9.695.093,22 11 November 311.569.444,00 9.695.093,22 12 Desember 311.569.444,00 Total 4.635.833.328,00 255.894.615,72
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │51
Tabel  4  merupakan  rekapitulas  perhitungan  pajak  penghasilan  menggunakan metode TER dari masa Januari sampai dengan Desember dengan total penghasilan bruto sebesar Rp. 4.635.833.328 dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 255.894.615.

## Perhitungan Masa Desember
Pada  akhir  Desember  maka  akan  dihitung  Pajak  penghasilan  secara  komulatif.
Perhitungan  pajak  di  masa  Desember  adalah  menggunakan  tarif  pasal  17.  Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

## Tabel 5

## Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember
NO   NAMA   STATUS BRUTO SEBULAN BRUTO SETAHUN THR BONUS TOTAL PENGHASILAN BRUTO B. JAB JHT NETTO PTKP PKP PPH 21 SETAHUN 1 AA K/2 12.393.482 148.721.784 12.000.000 24.000.000 184.721.784 6.000.000 2.400.000 176.321.784 67.500.000 108.821.784 10.323.268 2 AB K/2 16.255.250 195.063.000 16.000.000 32.000.000 243.063.000 6.000.000 2.400.000 234.663.000 67.500.000 167.163.000 19.074.450 3 AC K/1 12.189.482 146.273.784 12.000.000 24.000.000 182.273.784 6.000.000 2.400.000 173.873.784 63.000.000 110.873.784 10.631.068 4 AD K/1 10.085.982 121.031.784 10.000.000 20.000.000 151.031.784 6.000.000 2.400.000 142.631.784 63.000.000 79.631.784 5.944.768 5 AF K/0 7.135.982 85.631.784 7.000.000 14.000.000 106.631.784 5.331.589 2.400.000 98.900.195 58.500.000 40.400.195 2.020.010 6 AG TK/0 10.403.482 124.841.784 10.000.000 20.000.000 154.841.784 6.000.000 2.400.000 146.441.784 54.000.000 92.441.784 7.866.268 7 AH K/2 7.360.982 88.331.784 7.000.000 14.000.000 109.331.784 5.466.589 2.400.000 101.465.195 67.500.000 33.965.195 1.698.260 8 AI TK/0 9.028.482 108.341.784 9.000.000 18.000.000 135.341.784 6.000.000 2.400.000 126.941.784 54.000.000 72.941.784 4.941.268 9 AJ K/1 9.890.982 118.691.784 9.000.000 18.000.000 145.691.784 6.000.000 2.400.000 137.291.784 63.000.000 74.291.784 5.143.768 10 AK TK/0 7.348.482 88.181.784 7.000.000 14.000.000 109.181.784 5.459.089 2.400.000 101.322.695 54.000.000 47.322.695 2.366.135 11 AL K/2 9.149.482 109.793.784 9.000.000 18.000.000 136.793.784 6.000.000 2.400.000 128.393.784 67.500.000 60.893.784 3.134.068 12 AM K/2 13.162.482 157.949.784 13.000.000 26.000.000 196.949.784 6.000.000 2.400.000 188.549.784 67.500.000 121.049.784 12.157.468 13 AN TK/0 7.730.000 92.760.000 7.000.000 14.000.000 113.760.000 5.688.000 2.400.000 105.672.000 54.000.000 51.672.000 2.583.600 14 AO K/2 16.074.732 192.896.784 16.000.000 32.000.000 240.896.784 6.000.000 2.400.000 232.496.784 67.500.000 164.996.784 18.749.518 15 AP K/1 8.074.482 96.893.784 8.000.000 16.000.000 120.893.784 6.000.000 2.400.000 112.493.784 63.000.000 49.493.784 2.474.689 16 AQ TK/0 7.825.482 93.905.784 7.000.000 14.000.000 114.905.784 5.745.289 2.400.000 106.760.495 54.000.000 52.760.495 2.638.025 17 AR TK/0 11.797.982 141.575.784 11.000.000 22.000.000 174.575.784 6.000.000 2.400.000 166.175.784 54.000.000 112.175.784 10.826.368 18 AS TK/0 10.351.982 124.223.784 10.000.000 20.000.000 154.223.784 6.000.000 2.400.000 145.823.784 54.000.000 91.823.784 7.773.568 19 AT TK/0 8.275.982 99.311.784 8.000.000 16.000.000 123.311.784 6.000.000 2.400.000 114.911.784 54.000.000 60.911.784 3.136.768 20 AU TK/0 8.322.732 99.872.784 8.000.000 16.000.000 123.872.784 6.000.000 2.400.000 115.472.784 54.000.000 61.472.784 3.220.918 21 AV K/2 11.829.482 141.953.784 11.000.000 22.000.000 174.953.784 6.000.000 2.400.000 166.553.784 67.500.000 99.053.784 8.858.068 22 AW K/1 7.566.180 90.794.160 7.000.000 14.000.000 111.794.160 5.589.708 2.400.000 103.804.452 63.000.000 40.804.452 2.040.223 23 AZ K/2 7.625.482 91.505.784 7.000.000 14.000.000 112.505.784 5.625.289 2.400.000 104.480.495 67.500.000 36.980.495 1.849.025 24 BA K/2 18.816.982 225.803.784 18.000.000 36.000.000 279.803.784 6.000.000 2.400.000 271.403.784 67.500.000 203.903.784 24.585.568 25 BB K/2 13.882.982 166.595.784 13.000.000 26.000.000 205.595.784 6.000.000 2.400.000 197.195.784 67.500.000 129.695.784 13.454.368 26 BC K/2 7.604.482 91.253.784 7.000.000 14.000.000 112.253.784 5.612.689 2.400.000 104.241.095 67.500.000 36.741.095 1.837.055 27 BD TK/0 7.233.732 86.804.784 7.000.000 14.000.000 107.804.784 5.390.239 2.400.000 100.014.545 54.000.000 46.014.545 2.300.727 28 BE K/1 15.604.482 187.253.784 15.000.000 30.000.000 232.253.784 6.000.000 2.400.000 223.853.784 63.000.000 160.853.784 18.128.068 29 BF TK/0 9.147.232 109.766.784 9.000.000 18.000.000 136.766.784 6.000.000 2.400.000 128.366.784 54.000.000 74.366.784 5.155.018 30 BG TK/0 9.400.482 112.805.784 9.000.000 18.000.000 139.805.784 6.000.000 2.400.000 131.405.784 54.000.000 77.405.784 5.610.868 311.569.444 3.738.833.328 299.000.000 598.000.000 4.635.833.328 175.908.482 72.000.000 4.387.924.846 1.827.000.000 2.560.924.846 220.523.232 TOTAL
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  dilihat  perhitungan  masa  Desember  untuk  masing-masing karyawan.  Secara  total  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  adalah  sebesar  Rp.
2.560.924.846 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 220.523.232.
Setelah  dilakukan  perhitungan  masa  pajak  bulanan  dan  masa  satu  tahun  maka perhitungan pajak kurang (lebih) bayar untuk masa tahunan adalah sebagai berikut:
- Total Pajak Penghasilan  Pasal 21 akhir tahun Rp.  220.523.232 - Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov ( Rp.  255.894.615 )
52│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……
- Pajak Penghasilan kurang (lebih)  bayar
( Rp.  35.371.384 )
Dengan demikian maka pajak penghasilan pasal 21 kelebihan pemotongan sebesar Rp. 35.371.384.

## Perhitungan Masa Bulanan menggunakan Tarif Pasal 17
Untuk  perhitungan  masa  bulanan  pajak  penghasilan  pasal  21  menggunakan  tarif pasal  17  berbeda  dengan  mengunakan  Tarif  Efektif  rata-rata.  Pada  perhitungan  masa bulanan menggunakan tarif pasal 17, penghasilan bruto bulanan dikurangi biaya jabatan dan  iuran  pensiun  bulanan  sehingga  menghasilkan  penghasilan  netto  bulanan.  Setelah diketahui  penghasilan  netto  bulanan  kemudian  disetahunkan  dengan  cara  dikalikan dengan  12.  Langkah  selanjutnya  penghasilan  disetahunkan  dikurangi  dengan penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP)  sesuai  dengan  status  perpajakan  masing-masing wajib  pajak.  Hasil  penggurangan  tersebut  adalah  penghasilan  kena  pajak  (PKP).  Atas penghasilan  kena  pajak  (PKP)  inilah  yang  akan  dikenakan  pajak  penghasilan  sesuai dengan  besarannya  dan  lapisan  tarifnya  yakni  penghasilan  sampai  dengan  Rp.  60  juta dikenakan  tarif  sebesar  5%,  diatas  Rp.  60  juta  hingga  250  juta  dikenakan  tarif  15%, diatas Rp. 250 juta hingga Rp. 500 juta dikenakan tarif 25%, diatas Rp. 500 juta hingga Rp. 5 milyar dikenakan tarif 30% dan terakhir diatas Rp. 5 milyar dikenakan tarif 35%. Berikut ini merupakan perhitungan masa bulanan menggunakan Tarif Pasal 17.
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │53

## Tabel 6

## Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Masa Bulanan
NO   NAMA   STATUS BRUTO SEBULAN BRUTO SETAHUN B. JAB JHT NETTO PTKP PKP PPH 21 SETAHUN PPH 21 SEBULAN 1 AA K/2 12.393.482 148.721.784 6.000.000 2.400.000 140.321.784 67.500.000 72.821.784 4.923.268 410.272 2 AB K/2 16.255.250 195.063.000 6.000.000 2.400.000 186.663.000 67.500.000 119.163.000 11.874.450 989.538 3 AC K/1 12.189.482 146.273.784 6.000.000 2.400.000 137.873.784 63.000.000 74.873.784 5.231.068 435.922 4 AD K/1 10.085.982 121.031.784 6.000.000 2.400.000 112.631.784 63.000.000 49.631.784 2.481.589 206.799 5 AF K/0 7.135.982 85.631.784 4.281.589 2.400.000 78.950.195 58.500.000 20.450.195 1.022.510 85.209 6 AG TK/0 10.403.482 124.841.784 6.000.000 2.400.000 116.441.784 54.000.000 62.441.784 3.366.268 280.522 7 AH K/2 7.360.982 88.331.784 4.416.589 2.400.000 81.515.195 67.500.000 14.015.195 700.760 58.397 8 AI TK/0 9.028.482 108.341.784 5.417.089 2.400.000 100.524.695 54.000.000 46.524.695 2.326.235 193.853 9 AJ K/1 9.890.982 118.691.784 5.934.589 2.400.000 110.357.195 63.000.000 47.357.195 2.367.860 197.322 10 AK TK/0 7.348.482 88.181.784 4.409.089 2.400.000 81.372.695 54.000.000 27.372.695 1.368.635 114.053 11 AL K/2 9.149.482 109.793.784 5.489.689 2.400.000 101.904.095 67.500.000 34.404.095 1.720.205 143.350 12 AM K/2 13.162.482 157.949.784 6.000.000 2.400.000 149.549.784 67.500.000 82.049.784 6.307.468 525.622 13 AN TK/0 7.730.000 92.760.000 4.638.000 2.400.000 85.722.000 54.000.000 31.722.000 1.586.100 132.175 14 AO K/2 16.074.732 192.896.784 6.000.000 2.400.000 184.496.784 67.500.000 116.996.784 11.549.518 962.460 15 AP K/1 8.074.482 96.893.784 4.844.689 2.400.000 89.649.095 63.000.000 26.649.095 1.332.455 111.038 16 AQ TK/0 7.825.482 93.905.784 4.695.289 2.400.000 86.810.495 54.000.000 32.810.495 1.640.525 136.710 17 AR TK/0 11.797.982 141.575.784 6.000.000 2.400.000 133.175.784 54.000.000 79.175.784 5.876.368 489.697 18 AS TK/0 10.351.982 124.223.784 6.000.000 2.400.000 115.823.784 54.000.000 61.823.784 3.273.568 272.797 19 AT TK/0 8.275.982 99.311.784 4.965.589 2.400.000 91.946.195 54.000.000 37.946.195 1.897.310 158.109 20 AU TK/0 8.322.732 99.872.784 4.993.639 2.400.000 92.479.145 54.000.000 38.479.145 1.923.957 160.330 21 AV K/2 11.829.482 141.953.784 6.000.000 2.400.000 133.553.784 67.500.000 66.053.784 3.908.068 325.672 22 AW K/1 7.566.180 90.794.160 4.539.708 2.400.000 83.854.452 63.000.000 20.854.452 1.042.723 86.894 23 AZ K/2 7.625.482 91.505.784 4.575.289 2.400.000 84.530.495 67.500.000 17.030.495 851.525 70.960 24 BA K/2 18.816.982 225.803.784 6.000.000 2.400.000 217.403.784 67.500.000 149.903.784 16.485.568 1.373.797 25 BB K/2 13.882.982 166.595.784 6.000.000 2.400.000 158.195.784 67.500.000 90.695.784 7.604.368 633.697 26 BC K/2 7.604.482 91.253.784 4.562.689 2.400.000 84.291.095 67.500.000 16.791.095 839.555 69.963 27 BD TK/0 7.233.732 86.804.784 4.340.239 2.400.000 80.064.545 54.000.000 26.064.545 1.303.227 108.602 28 BE K/1 15.604.482 187.253.784 6.000.000 2.400.000 178.853.784 63.000.000 115.853.784 11.378.068 948.172 29 BF TK/0 9.147.232 109.766.784 5.488.339 2.400.000 101.878.445 54.000.000 47.878.445 2.393.922 199.494 30 BG TK/0 9.400.482 112.805.784 5.640.289 2.400.000 104.765.495 54.000.000 50.765.495 2.538.275 211.523 311.569.444 3.738.833.328 161.232.396 72.000.000 3.505.600.932 1.827.000.000 1.678.600.932 121.115.409 10.092.951 TOTAL

## Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Pada  tabel  6  merupakan  perhitungan  pajak  penghasilan  masa  bulanan  kecuali untuk  bulan  April  dan  September,  dikarenakan  pada bulan tersebut terdapat tambahan penghasilan  berupa  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  dan  Bonus.  Dengan  demikian  pajak yang dipotong untuk masa bulanan kecuali bulan April dan September secara komulatif sebesar Rp. 10.092.951.
54│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……

## Tabel 7

## Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Masa April
1 AA K/2 12.393.482 12.000.000 160.721.784 6.000.000 2.400.000 152.321.784 67.500.000 84.821.784 6.723.268 560.272 2 AB K/2 16.255.250 16.000.000 211.063.000 6.000.000 2.400.000 202.663.000 67.500.000 135.163.000 14.274.450 1.189.538 3 AC K/1 12.189.482 12.000.000 158.273.784 6.000.000 2.400.000 149.873.784 63.000.000 86.873.784 7.031.068 585.922 4 AD K/1 10.085.982 10.000.000 131.031.784 6.000.000 2.400.000 122.631.784 63.000.000 59.631.784 2.981.589 248.466 5 AF K/0 7.135.982 7.000.000 92.631.784 4.631.589 2.400.000 85.600.195 58.500.000 27.100.195 1.355.010 112.917 6 AG TK/0 10.403.482 10.000.000 134.841.784 6.000.000 2.400.000 126.441.784 54.000.000 72.441.784 4.866.268 405.522 7 AH K/2 7.360.982 7.000.000 95.331.784 4.766.589 2.400.000 88.165.195 67.500.000 20.665.195 1.033.260 86.105 8 AI TK/0 9.028.482 9.000.000 117.341.784 5.867.089 2.400.000 109.074.695 54.000.000 55.074.695 2.753.735 229.478 9 AJ K/1 9.890.982 9.000.000 127.691.784 6.000.000 2.400.000 119.291.784 63.000.000 56.291.784 2.814.589 234.549 10 AK TK/0 7.348.482 7.000.000 95.181.784 4.759.089 2.400.000 88.022.695 54.000.000 34.022.695 1.701.135 141.761 11 AL K/2 9.149.482 9.000.000 118.793.784 5.939.689 2.400.000 110.454.095 67.500.000 42.954.095 2.147.705 178.975 12 AM K/2 13.162.482 13.000.000 170.949.784 6.000.000 2.400.000 162.549.784 67.500.000 95.049.784 8.257.468 688.122 13 AN TK/0 7.730.000 7.000.000 99.760.000 4.988.000 2.400.000 92.372.000 54.000.000 38.372.000 1.918.600 159.883 14 AO K/2 16.074.732 16.000.000 208.896.784 6.000.000 2.400.000 200.496.784 67.500.000 132.996.784 13.949.518 1.162.460 15 AP K/1 8.074.482 8.000.000 104.893.784 5.244.689 2.400.000 97.249.095 63.000.000 34.249.095 1.712.455 142.705 16 AQ TK/0 7.825.482 7.000.000 100.905.784 5.045.289 2.400.000 93.460.495 54.000.000 39.460.495 1.973.025 164.419 17 AR TK/0 11.797.982 11.000.000 152.575.784 6.000.000 2.400.000 144.175.784 54.000.000 90.175.784 7.526.368 627.197 18 AS TK/0 10.351.982 10.000.000 134.223.784 6.000.000 2.400.000 125.823.784 54.000.000 71.823.784 4.773.568 397.797 19 AT TK/0 8.275.982 8.000.000 107.311.784 5.365.589 2.400.000 99.546.195 54.000.000 45.546.195 2.277.310 189.776 20 AU TK/0 8.322.732 8.000.000 107.872.784 5.393.639 2.400.000 100.079.145 54.000.000 46.079.145 2.303.957 191.996 21 AV K/2 11.829.482 11.000.000 152.953.784 6.000.000 2.400.000 144.553.784 67.500.000 77.053.784 5.558.068 463.172 22 AW K/1 7.566.180 7.000.000 97.794.160 4.889.708 2.400.000 90.504.452 63.000.000 27.504.452 1.375.223 114.602 23 AZ K/2 7.625.482 7.000.000 98.505.784 4.925.289 2.400.000 91.180.495 67.500.000 23.680.495 1.184.025 98.669 24 BA K/2 18.816.982 18.000.000 243.803.784 6.000.000 2.400.000 235.403.784 67.500.000 167.903.784 19.185.568 1.598.797 25 BB K/2 13.882.982 13.000.000 179.595.784 6.000.000 2.400.000 171.195.784 67.500.000 103.695.784 9.554.368 796.197 26 BC K/2 7.604.482 7.000.000 98.253.784 4.912.689 2.400.000 90.941.095 67.500.000 23.441.095 1.172.055 97.671 27 BD TK/0 7.233.732 7.000.000 93.804.784 4.690.239 2.400.000 86.714.545 54.000.000 32.714.545 1.635.727 136.311 28 BE K/1 15.604.482 15.000.000 202.253.784 6.000.000 2.400.000 193.853.784 63.000.000 130.853.784 13.628.068 1.135.672 29 BF TK/0 9.147.232 9.000.000 118.766.784 5.938.339 2.400.000 110.428.445 54.000.000 56.428.445 2.821.422 235.119 30 BG TK/0 9.400.482 9.000.000 121.805.784 6.000.000 2.400.000 113.405.784 54.000.000 59.405.784 2.970.289 247.524 311.569.444 299.000.000 4.037.833.328 167.357.518 72.000.000 3.798.475.810 1.827.000.000 1.971.475.810 151.459.153 12.621.596
BRUTO SETAHUN NO   NAMA   STATUS BRUTO SEBULAN THR PPH 21 SEBULAN B. JAB JHT NETTO PTKP PKP PPH 21 SETAHUN
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)

## Tabel 8

## Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Masa September
1 AA K/2 12.393.482 24.000.000 172.721.784 6.000.000 2.400.000 164.321.784 67.500.000 96.821.784 8.523.268 710.272 2 AB K/2 16.255.250 32.000.000 227.063.000 6.000.000 2.400.000 218.663.000 67.500.000 151.163.000 16.674.450 1.389.538 3 AC K/1 12.189.482 24.000.000 170.273.784 6.000.000 2.400.000 161.873.784 63.000.000 98.873.784 8.831.068 735.922 4 AD K/1 10.085.982 20.000.000 141.031.784 6.000.000 2.400.000 132.631.784 63.000.000 69.631.784 4.444.768 370.397 5 AF K/0 7.135.982 14.000.000 99.631.784 4.981.589 2.400.000 92.250.195 58.500.000 33.750.195 1.687.510 140.626 6 AG TK/0 10.403.482 20.000.000 144.841.784 6.000.000 2.400.000 136.441.784 54.000.000 82.441.784 6.366.268 530.522 7 AH K/2 7.360.982 14.000.000 102.331.784 5.116.589 2.400.000 94.815.195 67.500.000 27.315.195 1.365.760 113.813 8 AI TK/0 9.028.482 18.000.000 126.341.784 6.000.000 2.400.000 117.941.784 54.000.000 63.941.784 3.591.268 299.272 9 AJ K/1 9.890.982 18.000.000 136.691.784 6.000.000 2.400.000 128.291.784 63.000.000 65.291.784 3.793.768 316.147 10 AK TK/0 7.348.482 14.000.000 102.181.784 5.109.089 2.400.000 94.672.695 54.000.000 40.672.695 2.033.635 169.470 11 AL K/2 9.149.482 18.000.000 127.793.784 6.000.000 2.400.000 119.393.784 67.500.000 51.893.784 2.594.689 216.224 12 AM K/2 13.162.482 26.000.000 183.949.784 6.000.000 2.400.000 175.549.784 67.500.000 108.049.784 10.207.468 850.622 13 AN TK/0 7.730.000 14.000.000 106.760.000 5.338.000 2.400.000 99.022.000 54.000.000 45.022.000 2.251.100 187.592 14 AO K/2 16.074.732 32.000.000 224.896.784 6.000.000 2.400.000 216.496.784 67.500.000 148.996.784 16.349.518 1.362.460 15 AP K/1 8.074.482 16.000.000 112.893.784 5.644.689 2.400.000 104.849.095 63.000.000 41.849.095 2.092.455 174.371 16 AQ TK/0 7.825.482 14.000.000 107.905.784 5.395.289 2.400.000 100.110.495 54.000.000 46.110.495 2.305.525 192.127 17 AR TK/0 11.797.982 22.000.000 163.575.784 6.000.000 2.400.000 155.175.784 54.000.000 101.175.784 9.176.368 764.697 18 AS TK/0 10.351.982 20.000.000 144.223.784 6.000.000 2.400.000 135.823.784 54.000.000 81.823.784 6.273.568 522.797 19 AT TK/0 8.275.982 16.000.000 115.311.784 5.765.589 2.400.000 107.146.195 54.000.000 53.146.195 2.657.310 221.442 20 AU TK/0 8.322.732 16.000.000 115.872.784 5.793.639 2.400.000 107.679.145 54.000.000 53.679.145 2.683.957 223.663 21 AV K/2 11.829.482 22.000.000 163.953.784 6.000.000 2.400.000 155.553.784 67.500.000 88.053.784 7.208.068 600.672 22 AW K/1 7.566.180 14.000.000 104.794.160 5.239.708 2.400.000 97.154.452 63.000.000 34.154.452 1.707.723 142.310 23 AZ K/2 7.625.482 14.000.000 105.505.784 5.275.289 2.400.000 97.830.495 67.500.000 30.330.495 1.516.525 126.377 24 BA K/2 18.816.982 36.000.000 261.803.784 6.000.000 2.400.000 253.403.784 67.500.000 185.903.784 21.885.568 1.823.797 25 BB K/2 13.882.982 26.000.000 192.595.784 6.000.000 2.400.000 184.195.784 67.500.000 116.695.784 11.504.368 958.697 26 BC K/2 7.604.482 14.000.000 105.253.784 5.262.689 2.400.000 97.591.095 67.500.000 30.091.095 1.504.555 125.380 27 BD TK/0 7.233.732 14.000.000 100.804.784 5.040.239 2.400.000 93.364.545 54.000.000 39.364.545 1.968.227 164.019 28 BE K/1 15.604.482 30.000.000 217.253.784 6.000.000 2.400.000 208.853.784 63.000.000 145.853.784 15.878.068 1.323.172 29 BF TK/0 9.147.232 18.000.000 127.766.784 6.000.000 2.400.000 119.366.784 54.000.000 65.366.784 3.805.018 317.085 30 BG TK/0 9.400.482 18.000.000 130.805.784 6.000.000 2.400.000 122.405.784 54.000.000 68.405.784 4.260.868 355.072 311.569.444 4.336.833.328 171.962.400 72.000.000 4.092.870.928 2.265.870.928 185.142.701 15.428.558 PPH 21 SEBULAN B. JAB JHT NETTO PTKP PKP PPH 21 SETAHUN NO   NAMA   STATUS BRUTO SEBULAN BONUS BRUTO
SETAHUN
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │55
Berdasarkan  tabel  7  diatas,  untuk  masa  April  pajak  penghasilan  pasal  21  secara total  pajak  yang  dipotong  bagi  karyawan  adalah  sebesar  Rp.  12.621.596.  Peningkatan pemotongan disebabkan adanya penambahan penghasilan  berupa THR.
Sedangkan  pada  tabel  8  pada  masa  September pajak penghasilan pasal 21 secara kumulatif  sebesar  Rp.  15.428.558.  Kenaikan  jumlah  pemotongan  disebabkan  adanya tambahan penghasilan  berupa bonus.
Dengan demikian maka pemotongan pajak penghasilan untuk masa Januari hingga November dapat dilihat pada tabel berikut ini,

## Tabel 9
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Masa Januari s/d November
NO   NAMA   STATUS   JANUARI   FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGTS SEPT OKT NOV TOTAL 1 AA K/2 410.272 410.272 410.272 560.272 410.272 410.272 410.272 410.272 710.272 410.272 410.272 4.962.995 2 AB K/2 989.538 989.538 989.538 1.189.538 989.538 989.538 989.538 989.538 1.389.538 989.538 989.538 11.484.913 3 AC K/1 435.922 435.922 435.922 585.922 435.922 435.922 435.922 435.922 735.922 435.922 435.922 5.245.145 4 AD K/1 206.799 206.799 206.799 248.466 206.799 206.799 206.799 206.799 370.397 206.799 206.799 2.480.055 5 AF K/0 85.209 85.209 85.209 112.917 85.209 85.209 85.209 85.209 140.626 85.209 85.209 1.020.426 6 AG TK/0 280.522 280.522 280.522 405.522 280.522 280.522 280.522 280.522 530.522 280.522 280.522 3.460.745 7 AH K/2 58.397 58.397 58.397 86.105 58.397 58.397 58.397 58.397 113.813 58.397 58.397 725.488 8 AI TK/0 193.853 193.853 193.853 229.478 193.853 193.853 193.853 193.853 299.272 193.853 193.853 2.273.426 9 AJ K/1 197.322 197.322 197.322 234.549 197.322 197.322 197.322 197.322 316.147 197.322 197.322 2.326.591 10 AK TK/0 114.053 114.053 114.053 141.761 114.053 114.053 114.053 114.053 169.470 114.053 114.053 1.337.707 11 AL K/2 143.350 143.350 143.350 178.975 143.350 143.350 143.350 143.350 216.224 143.350 143.350 1.685.353 12 AM K/2 525.622 525.622 525.622 688.122 525.622 525.622 525.622 525.622 850.622 525.622 525.622 6.269.345 13 AN TK/0 132.175 132.175 132.175 159.883 132.175 132.175 132.175 132.175 187.592 132.175 132.175 1.537.050 14 AO K/2 962.460 962.460 962.460 1.162.460 962.460 962.460 962.460 962.460 1.362.460 962.460 962.460 11.187.058 15 AP K/1 111.038 111.038 111.038 142.705 111.038 111.038 111.038 111.038 174.371 111.038 111.038 1.316.417 16 AQ TK/0 136.710 136.710 136.710 164.419 136.710 136.710 136.710 136.710 192.127 136.710 136.710 1.586.939 17 AR TK/0 489.697 489.697 489.697 627.197 489.697 489.697 489.697 489.697 764.697 489.697 489.697 5.799.170 18 AS TK/0 272.797 272.797 272.797 397.797 272.797 272.797 272.797 272.797 522.797 272.797 272.797 3.375.770 19 AT TK/0 158.109 158.109 158.109 189.776 158.109 158.109 158.109 158.109 221.442 158.109 158.109 1.834.201 20 AU TK/0 160.330 160.330 160.330 191.996 160.330 160.330 160.330 160.330 223.663 160.330 160.330 1.858.627 21 AV K/2 325.672 325.672 325.672 463.172 325.672 325.672 325.672 325.672 600.672 325.672 325.672 3.994.895 22 AW K/1 86.894 86.894 86.894 114.602 86.894 86.894 86.894 86.894 142.310 86.894 86.894 1.038.954 23 AZ K/2 70.960 70.960 70.960 98.669 70.960 70.960 70.960 70.960 126.377 70.960 70.960 863.689 24 BA K/2 1.373.797 1.373.797 1.373.797 1.598.797 1.373.797 1.373.797 1.373.797 1.373.797 1.823.797 1.373.797 1.373.797 15.786.770 25 BB K/2 633.697 633.697 633.697 796.197 633.697 633.697 633.697 633.697 958.697 633.697 633.697 7.458.170 26 BC K/2 69.963 69.963 69.963 97.671 69.963 69.963 69.963 69.963 125.380 69.963 69.963 852.717 27 BD TK/0 108.602 108.602 108.602 136.311 108.602 108.602 108.602 108.602 164.019 108.602 108.602 1.277.750 28 BE K/1 948.172 948.172 948.172 1.135.672 948.172 948.172 948.172 948.172 1.323.172 948.172 948.172 10.992.395 29 BF TK/0 199.494 199.494 199.494 235.119 199.494 199.494 199.494 199.494 317.085 199.494 199.494 2.347.645 30 BG TK/0 211.523 211.523 211.523 247.524 211.523 211.523 211.523 211.523 355.072 211.523 211.523 2.506.302 10.092.951 10.092.951 10.092.951 12.621.596 10.092.951 10.092.951 10.092.951 10.092.951 15.428.558 10.092.951 10.092.951 118.886.711 TOTAL

## Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Pada  tabel  diatas  mengambarkan  pemotongan  pajak  penghasilan  masing-masing karyawan dan total pemotongan selama masa pajak Januari hingga November.
56│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……
Secara  komulatif  pajak  yang  telah  dipotong  dari  karyawan  selama  bulan  januari hingga  November  sebesar  Rp.  118.886.711.  Perhitungan  akhir  Tahun  atau  masa Desember dapat dilihat pada tabel 4.5. Sehingga perhitungan pada akhir periode adalah sebagai berikut:
- Total Pajak Penghasilan  Pasal 21 akhir tahun Rp. 220.523.232 - Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov ( Rp. 118.886.711 ) - Pajak Penghasilan kurang (lebih)  bayar Rp. 101.636.521
Dengan  demikian  maka  pajak  penghasilan  pasal  21  kurang  pemotongan  dan penyetoran diakhir masa adalah sebesar Rp. 101.636.521.

## Komparasi Perhitungan Tarif Efektif Rata-rata dan Tarif Pasal 17
Dengan  terbitnya  PP  No.  58  Tahun  2023,  maka  pemotongan  masa  bulanan mengalami  perubahan.  Pada  tabel  4.9  menjelaskan  terdapat  perbedaan  besaran pemotongan pajak pasal 21.
Tabel 4.10
Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER dengan Tarif Pasal 17
Masa Januari s/d November BULAN TER Pasal 17 JANUARI 9.695.093,22 10.092.950,75 FEBRUARI 9.695.093,22 10.092.950,75 MARET 9.695.093,22 10.092.950,75 APRIL 53.564.109,58 12.621.596,08 MEI 9.695.093,22 10.092.950,75 JUNI 9.695.093,22 10.092.950,75 JULI 9.695.093,22 10.092.950,75 AGUSTUS 9.695.093,22 10.092.950,75 SEPTEMBER 115.074.667,16 15.428.558,40 OKTOBER 9.695.093,22 10.092.950,75 NOVEMBER 9.695.093,22 10.092.950,75 DESEMBER TOTAL 255.894.615,72 118.886.711,23
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │57
Secara  total perhitungan Pajak Penghasilan untuk masa Januari sampai November metode  perhitungan  tarif  TER  adalah  sebesar  Rp. 255.894.615 sedangkan perhitungan menggunakan  tarif  Pasal  17  adalah  sebesar  Rp.  118.886.711.  terdapat  selisih pemotongan yang sangat besar yaitu Rp.  137.007.904. Pada masa April dan September terjadi peningkatan jumlah pemotongan dibandingkan masa lainnya. Hal ini disebabkan pada  masa  tersebut  terdapat  pemambahan penghasilan yakni Tunjangan Hari Raya dan Bonus.  Pada  Metode  TER  masa  April  potongan  PPh  Pasal  21 sebesar Rp. 53.564.109 dan  masa  September  sebesar  Rp.  115.074.667,  sedangkan  perhitungan  menggunakan tarif  PPh  Pasal  17  pada  bulan  April  sebesar  Rp.  12.621.596  dan  bulan  September sebesar  Rp.  15.428.558.  Untuk  akhir  periode  perhitungan  Pajak  penghasilan  Pasal  21 pasca  terbitnya  PP  No.  58  Tahun  2023  tetap  masih  menggunakan  tarif  PPh  Pasal  17. Sehingga pada akhir periode kedua tarif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 4.11

## Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER dengan Tarif Pasal 17

## Akhir Masa Pajak
Keterangan Pasal 17 TER Total Pajak Penghasilan Pasal 21 akhir tahun 220.523.232 220.523.232 Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov 118.886.711 255.894.615 Pajak Penghasilan kurang (lebih) bayar 101.636.521 -35.371.383
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Pada kasus di PT. XYZ, dari perhitungan kedua metode diatas maka perhitungan di akhir masa terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Jika menggunakan tarif pasal 17, maka  akan  kurang  bayar  sebesar  Rp.  101.636.521  sedangkan  jika  menggunakan  tarif TER  akan  lebih  bayar  sebesar  Rp.  35.371.383.  Pemicu  lebih  bayar  pada  tarif  TER terjadi  dimasa  bulan  April  dan  September  disaat  adanya tambahan penghasilan berupa THR  dan  pembagian  Bonus.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  ilustrasi  berikut dengan perhitungan tanpa adanya tambahan penghasilan berupa THR dan Bonus.
58│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……
Tabel 4.12

## Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER Tanpa THR dan Bonus
No Bulan Penghasilan Bruto PPh Pasal 21 1 Januari 311.569.444,00 9.695.093,22 2 Februari 311.569.444,00 9.695.093,22 3 Maret 311.569.444,00 9.695.093,22 4 April 311.569.444,00 9.695.093,22 5 Mei 311.569.444,00 9.695.093,22 6 Juni 311.569.444,00 9.695.093,22 7 Juli 311.569.444,00 9.695.093,22 8 Agustus 311.569.444,00 9.695.093,22 9 September 311.569.444,00 9.695.093,22 10 Oktober 311.569.444,00 9.695.093,22 11 November 311.569.444,00 9.695.093,22 12 Desember 311.569.444,00 Total 3.738.833.328,00 106.646.025,42
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Tabel 4.13
Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER Tanpa THR dan Bonus Akhir Masa

## Desember
NO   NAMA   STATUS BRUTO SEBULAN TOTAL PENGHASILAN BRUTO B. JAB JHT NETTO PTKP PKP PPH 21 SETAHUN 1 AA K/2 12.393.482 148.721.784 6.000.000 2.400.000 140.321.784 67.500.000 72.821.784 4.923.268 2 AB K/2 16.255.250 195.063.000 6.000.000 2.400.000 186.663.000 67.500.000 119.163.000 11.874.450 3 AC K/1 12.189.482 146.273.784 6.000.000 2.400.000 137.873.784 63.000.000 74.873.784 5.231.068 4 AD K/1 10.085.982 121.031.784 6.000.000 2.400.000 112.631.784 63.000.000 49.631.784 2.481.589 5 AF K/0 7.135.982 85.631.784 4.281.589 2.400.000 78.950.195 58.500.000 20.450.195 1.022.510 6 AG TK/0 10.403.482 124.841.784 6.000.000 2.400.000 116.441.784 54.000.000 62.441.784 3.366.268 7 AH K/2 7.360.982 88.331.784 4.416.589 2.400.000 81.515.195 67.500.000 14.015.195 700.760 8 AI TK/0 9.028.482 108.341.784 5.417.089 2.400.000 100.524.695 54.000.000 46.524.695 2.326.235 9 AJ K/1 9.890.982 118.691.784 5.934.589 2.400.000 110.357.195 63.000.000 47.357.195 2.367.860 10 AK TK/0 7.348.482 88.181.784 4.409.089 2.400.000 81.372.695 54.000.000 27.372.695 1.368.635 11 AL K/2 9.149.482 109.793.784 5.489.689 2.400.000 101.904.095 67.500.000 34.404.095 1.720.205 12 AM K/2 13.162.482 157.949.784 6.000.000 2.400.000 149.549.784 67.500.000 82.049.784 6.307.468 13 AN TK/0 7.730.000 92.760.000 4.638.000 2.400.000 85.722.000 54.000.000 31.722.000 1.586.100 14 AO K/2 16.074.732 192.896.784 6.000.000 2.400.000 184.496.784 67.500.000 116.996.784 11.549.518 15 AP K/1 8.074.482 96.893.784 4.844.689 2.400.000 89.649.095 63.000.000 26.649.095 1.332.455 16 AQ TK/0 7.825.482 93.905.784 4.695.289 2.400.000 86.810.495 54.000.000 32.810.495 1.640.525 17 AR TK/0 11.797.982 141.575.784 6.000.000 2.400.000 133.175.784 54.000.000 79.175.784 5.876.368 18 AS TK/0 10.351.982 124.223.784 6.000.000 2.400.000 115.823.784 54.000.000 61.823.784 3.273.568 19 AT TK/0 8.275.982 99.311.784 4.965.589 2.400.000 91.946.195 54.000.000 37.946.195 1.897.310 20 AU TK/0 8.322.732 99.872.784 4.993.639 2.400.000 92.479.145 54.000.000 38.479.145 1.923.957 21 AV K/2 11.829.482 141.953.784 6.000.000 2.400.000 133.553.784 67.500.000 66.053.784 3.908.068 22 AW K/1 7.566.180 90.794.160 4.539.708 2.400.000 83.854.452 63.000.000 20.854.452 1.042.723 23 AZ K/2 7.625.482 91.505.784 4.575.289 2.400.000 84.530.495 67.500.000 17.030.495 851.525 24 BA K/2 18.816.982 225.803.784 6.000.000 2.400.000 217.403.784 67.500.000 149.903.784 16.485.568 25 BB K/2 13.882.982 166.595.784 6.000.000 2.400.000 158.195.784 67.500.000 90.695.784 7.604.368 26 BC K/2 7.604.482 91.253.784 4.562.689 2.400.000 84.291.095 67.500.000 16.791.095 839.555 27 BD TK/0 7.233.732 86.804.784 4.340.239 2.400.000 80.064.545 54.000.000 26.064.545 1.303.227 28 BE K/1 15.604.482 187.253.784 6.000.000 2.400.000 178.853.784 63.000.000 115.853.784 11.378.068 29 BF TK/0 9.147.232 109.766.784 5.488.339 2.400.000 101.878.445 54.000.000 47.878.445 2.393.922 30 BG TK/0 9.400.482 112.805.784 5.640.289 2.400.000 104.765.495 54.000.000 50.765.495 2.538.275 311.569.444 3.738.833.328 161.232.396 72.000.000 3.505.600.932 1.827.000.000 1.678.600.932 121.115.409 TOTAL
Sumber: Daftar Gaji PT. XYZ (Data diolah)
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │59
Dari  perhitungan  diatas  maka  Pajak  Penghasilan  Pasal 21 tanpa THR dan Bonus adalah sebesar Rp. 121.115.409.
Dari  tabel  4.12,  jika  dalam  masa  Januari  hingga  November  tidak  ada  tambahan penghasilan  berupa  THR  dan  Bonus  maka  pajak  penghasilan  pasal  21  yang  dipotong adalah  sebesar  Rp.  106.646.025.  sehingga  pada  akhir  masa  perhitungan  kurang  (lebih) bayar adalah sebagai berikut:
- Total Pajak Penghasilan  Pasal 21 akhir tahun Rp. 121.115.409 - Pajak Penghasilan yang telah dipotong Jan – Nov ( Rp. 106.646.025 ) - Pajak Penghasilan kurang (lebih)  bayar Rp. 14.469.384
Berdasarkan  perhitungan  diatas  maka  pajak  kurang  bayar  yang  harus  dipotong pada masa Desember adalah sebesar Rp. 14.469.384.

## SIMPULAN
1. Perhitungan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  menggunakan  tarif  TER untuk  masa  Januari  sampai  November  lebih  sederhana  dibandingkan  dengan perhitungan menggunakan tarif pasal 17.
2. Hasil  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  untuk  masa  Januari  sampai November  dengan  menggunakan  tarif  TER  lebih  kecil  dibandingkan  dengan menggunakan tarif pasal 17.
3. Hasil  perhitungan  Pajak Penghasilan Pasal 21 jika terdapat tambahan penghasilan seperti THR dan Bonus seperti pada masa April dan September jika menggunakan tarif  TER  maka  pemotongan  pajak  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan menggunakan tarif pasal 17.
4. Berdasarkan  PMK  No.  168  Tahun  2023  pada  pasal  21  ayat  3,  jika  terdapat kelebihan  pemotongan  pajak  maka  dapat  diperhitungkan  dengan pajak terhutang di SPT Masa pada masa berikutnya.
5. Walaupun  jika  terjadi  kelebihan  pemotongan  telah  diatur  dalam  PMK  No.
168/2023,  sebaiknya  Kantor  Pelayanan  Pajak harus mempersingkat jangka waktu tindakan  penelitian  maupun  pemeriksaan.  Dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal
Pajak  No.  SE-40/PJ.43/1999,  pemeriksaan  atas  kelebihan  pembayaran  akan
60│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……
dilakukan dalam waktu 12 bulan setelah diterimanya SPT Tahunan PPh Pasal 21. Lamanya  waktu  pemeriksaan  akan  dapat  merugikan  karyawan  karena  jumlah lebih bayar akan semakin mengakumulasi.
6. Sebaiknya  Pemerintah  membuat  Perhitungan  tarif  TER  tambahan  khusus  untuk perhitungan jika ada tambahan penghasilan berupa THR, Bonus atau dalam nama apapun  diluar  penghasilan  rutin  perbulan.  Dengan  adanya  tarif  khusus  ini diharapkan  dapat  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kelebihan  pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Hidayat  Tumanggor  (2021).  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Atas  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Dinas  Perkebunan  Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan. Vol. 4 No. 2. 2021.
Aura Nisa Azzaroh, Beby Hilda Agustin, Agus Athori (2024). Analisis Perhitungan PPh Pasal  21  Terhadap  Karyawan  Penerima  Bonus  Dengan  Metode  SAW  Guna Menentukan PPh Terutang. Jurnal Akuntan Publik. Vol.2, No.1 2024.
Jessica  Fernanda,  Lusy  (2022).  Analisa  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21, Sebagai  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Badan  Kantor  Jasa  Akuntan  Surabaya. JAD: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara. Vol 5 No. 1, 2022.
Joko  Suseso,  Sani,  Atria  Tiffany  (2023).  Pengaruh  Metode  Perhitungan  Pph  Pasal  21 Terhadap  Beban  Pajak  Penghasilan  Badan . Jurnal  Perspektif  Administrasi  Dan Bisnis . Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27.
Lydia  Christiana  Heryanto  Dan  Williem  Chahya  Wijaya  (2021).  Analisis  Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi. Vol. 19, No. 1a 2017.
Muhammad  Rizal  Satria,  Ade  Pipit  Fatmawati (2020). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan PPh 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi & Keuangan. Vol. 3 No. 1 Juli 2020.
Ni  Made  Tika  Anggreni,  Naniek Noviari (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Pada  Rumah  Sakit  XYZ.  E-Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Udayana 9.1 (2020):39-56.
Pemerintah  Indonesia  (2023).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  168  Tahun  2023 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  Atas  Penghasilan  Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi
Pemerintah Indonesia (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif  Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  Penghasilan  Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah Volume  10  Nomor  1 Edisi  Agustus  2024 │61
Pemerintah Indonesia (2024). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang  Bentuk  Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal  21  Dan/Atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  Serta  Bentuk,  Isi,  Tata  Cara Pengisian,  Dan  Tata  Cara  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
Rahmawaty  A.  Dai1,  Ventje  Ilat2,  Lidia  Mawikere  (2018).  Analisis  Perhitungan  Dan Pemotongan  Pph  Pasal  21  Pada  Karyawan  Tetap  PT.  Mega  Jasakelola  Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018.
Wiwin  Juana  Sari,  Novika,  Hendarti  Tri  Setyo  Mulyani  (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan  Pajak  Penghasilan  (Pph)  Pasal  21  Atas  Gaji  Dan  Tunjangan Karyawan  Menggunakan  Metode Gross , Net  Basis Dan Gross  Up Pada Perusahaan  Pt  Dok  Dan  Perkapalan  Air  Kantung.  Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Dan Keuangan (JABK), STIE-IBEK. Vol.9, No. 2, 2022.
62│ Aris Munandar, et.al, Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap……