## DINAMIKA KUASA DALAM UPAYA PEMEKARAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

## Abstrak
Inisiasi  pemekaran  Kabupaten  Rokan  Hulu  baik  diprakarsai  oleh  elite  yang  berkeinginan membentuk  Kabupaten  Rokan  Darussalam,  maupun  yang  diprakarsai  oleh  Bupati  Rokan Hulu  “Achmad”  diwarnai  oleh  pertentangan  dua  pihak  yang  setuju  pemekaran  dan  yang menolak  pemekaran.  Pertentangan  bukan  karena  substansi  yang  ingin  dicapai  dalam pemekaran. Semua pihak sepakat bahwa pemekaran Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan supaya  terjadi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, peningkatan  kualitas pelayanan,  dan percepatan  penanganan  kesenjangan  pembangunan  antar  wilayah  di  dalam  daerah.  Faktor krusial  adalah  dimensi  kekuasaan  dalam  upaya  pemekaran  tidak  ditempatkan  dalam perspektif  konsesus  integratif  melainkan  dalam  perspektif  konfliktual  antagonistik  pada kondisi keterbelahan masyarakat Rokan Hulu.
Kata Kunci: pemekaran, konsensus integratif, konfliktual antagonistik
* Hasanuddin
* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## A. Pendahuluan
Kegagalan rezim orde baru
mempertahankan  kekuasaan  yang  dibangun  secara sentralistik menandai babak baru penataan pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Sejak  medio 1998 pasca kejatuhan Soeharto, wacana desentralisasi  mendominasi  perbincangan  kerangka hubungan  pusat  dan  daerah.  Gerakan  massa  dan ancaman  separatis  dari  beberapa  daerah  seperti Aceh,  Papua,  Sulawesi  Selatan,  Riau  dll  mendesak pemerintah  untuk  mengambil  langkah  strategis. Pemerintahan Habibie yang menggantikan Soeharto merespon  wacana  tersebut  dengan  mengganti Undang-undang  (UU)  No.  5  tahun  1974  tentang pemerintahan di daerah  yang  bernuansa  sentralistik dengan  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang pemerintahan  daerah  dan  UU  No.  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat dan  daerah  yang  bernuansa  desentralistik.  Dua undang-undang baru ini memberi kewenangan lebih besar  pada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangga sendiri (otonomi daerah). Daerah
yang  sebelumnya  hanya  menjadi  perpanjangan tangan  pemerintah  pusat  di  daerah  kemudian dapat  mengontrol  sumber  daya  dan  proses politik yang berlangsung di daerahnya.
UU otonomi  daerah  menjadi  pembuka ruang bagi  menguatnya dinamika  lokal (partisipasi, kontrol  dan  keterwakilan)  dan  meningkatnya kapasitas  lokal  (rentang  kendali  pemerintahan, kapasitas  fiskal,  kualitas  pelayan  publik  dll). (Endi Jiweng,  hal  45). Lebih  dari  itu  UU  22/1999 memberi kesempatan untuk berlangsungnya penataan  daerah,  baik  penghapusan,  penggabungan atau pemekaran daerah. Pada pasal
6 secara tegas disebutkan:
1. Daerah  yang  tidak  mampu  menyelenggarakan Otonomi  Daerah  dapat  dihapus  dan  atau digabung dengan Daerah lain.
2. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah.
3. Kriteria  tentang  penghapusan,  penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah.
Gagasan pemekaran daerah kemudian diatur dengan
PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan
Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran  daerah  jauh  lebih  mendapat  perhatian dibandingkan  penghapusan  ataupun  penggabungan daerah.  Dalam  PP  tersebut,  daerah  berhak mengajukan  usulan  pemekaran  terhadap  daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan  fisik  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan masyarakat  yang  ada  di  wilayahnya.  Pemekaran daerah  sendiri  merupakan  pemecahan  daerah propinsi,  daerah  kabupaten  atau  daerah  kota menjadi  lebih  dari  satu  daerah.  Sejauh  masyarakat daerah  mampu  membangun  alasan  bahwa  dengan pemekaran  daerah  akan  membawa  dampak  yang lebih  besar untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya  maka  akan  bergulir  usulan  pemekaran daerah dengan berbagai dinamikanya. Dalam Bab II pasal  2  disebutkan  tujuan  pemekaran  daerah  yakni untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui:
i. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
ii. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
iii. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
iv. percepatan pengelolaan potensi daerah;
v. peningkatan keamanan dan ketertiban;
vi. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
Ruang yang terbuka bagi berlangsungnya pemekaran daerah juga berlanjut dalam pengaturan UU No.  32  Tahun  2004  sebagai  pengganti  UU No.  22  Tahun  1999  dan  PP  No.  78  Tahun  2007 tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan, dan  Penggabungan  Daerah  sebagai  pengganti  PP 129 Tahun 2000. Ruang ini dimanfaatkan dengan baik  oleh  daerah  sehingga  laju  pertambahan daerah  otonomi  di  negeri  ini  berlangsung kencang. Kalau sepanjang 53 tahun usia Republik ini—sejak proklamasi kemerdekaan(1945) hingga akhir  Orde  Baru  (1998)—hanya  terbentuk  319 daerah,  maka  ditemukan  data  bahwa  selama kurun  14  tahun  otonomi  era  reformasi  ini,  kita telah  “berhasil”  memproduksi  219  Daerah Otonom  Baru  (DOB).  Dewasa  ini  wilayah Indonesia  telah  terbagi  ke  dalam  539  daerah otonom  yang  terdiri  atas  34  provinsi  dan  505 kabupaten/kota.(lihat Endi Jiweng, hal 45)
Dalam  arus  besar  gelombang  pemekaran daerah  dari  tahun  1999  tersebutlah,  Kabupaten Rokan  Hulu  terbentuk  sebagai  hasil  pemekaran Kabupaten  Kampar  di  tahun  2000.  Pada  hari  ini Kabupaten  Rokan  Hulu  telah  berkembang  jauh dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Kabupaten Rokan  Hulu  pada  hari  ini  memiliki  luas  wilayah 7.462,18 km 2 tersusun atas 16 kecamatan dan 153 desa/kelurahan. Berikut tabel luas kecamatan dan masing-masing jumlah desa.

## Tabel 1: Luas dan Jumlah Kelurahan dan Desa menurut Kecamatan Tahun 2014
No. Kecamatan Luas (km 2) Desa/ Kelurahan 1 Rokan IV Koto 904.07 14 2 Pendalian IV Koto 210.28 5 3 Tandun 386.99 9 4 Kabun 539.00 6 5 Ujung Batu 90.57 5 6 Rambah Samo 259.14 14 7 Rambah 396.66 14 8 Rambah Hilir 307.99 13 9 Bangun Purba 219.59 7 10 Tambusai 1.127.50 12 11 Tambusai Utara 682.25 11 12 Kepenuhan 683.26 13 13 Kepenuhan Hulu 231.67 5 14 Kunto Darussalam 507.39 13 15 Pagaran Tapah Ds 115.59 5 16 Bonai Darussalam 800.23 7 Jumlah 7.462,18 153 Sumber: BPS 2014
Sejak  beberapa  tahun  yang  lalu  muncul gagasan  bahwa  Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah saatnya  untuk  dimekarkan.  Menguat  tuntutan masyarakat  supaya  terjadi  Pemekaran  Daerah Rokan Hulu menjadi dua yaitu Kabupaten Rokan Hulu  (kabupaten  induk)  dan  Kabupaten  Rokan Darussalam (kabupaten hasil pemekaran). Setelah melalui  proses  panjang,  tuntutan  masyarakat  ini kemudian memudar. Di akhir tahun 2014, muncul dan  menguat  gagasan  baru  dari  pemerintah Kabupaten Rokan Hulu supaya Kabupaten Rokan Hulu  dimekarkan  menjadi  tiga  kabupaten  yaitu Kabupaten  Rokan  Hulu  (kabupaten  induk), Kabupaten  Rokan  Samo  (kabupaten  pemekaran) dan  Kota  Pasir  Baharu  Pangaraian  (kota pemekaran).  Bersamaan  dengan  pergantian kepemimpinan  Kabupaten  Rokan  Hulu  hasil pemilihan  kepala  daerah  2015,  gagasan  itupun tampaknya tidak berkembang.
Mempertimbangkan  cakupan  wilayah sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu  pada pasal 35 ayat (4) cakupan wilayah meliputi:
a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;
b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan
c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.
Pada  dasarnya  Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan bahkan dapat menjadi: tiga kabupaten/kota yaitu satu kabupaten induk dan dua kabupaten/kota persiapan.
Disamping kecukupan wilayah, kelayakan Kabupaten  Rokan Hulu dimekarkan menjadi tiga kabupaten/kota  berada  pada  level  mampu. Indikator  studi  kelayakan  pemekaran  daerah merujuk  pada  Undang-undang  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  4 ataupun  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 pasal  36  dengan  tetap  menggunakan  Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 bagian lampiran , sebagaimana resume tabel berikut ini:

## Tabel 2: Indikator Standar Penilaian Kelayakan Pemekaran Daerah
No. Kategori Total Nilai Seluruh Indikator  Keterangan 1. Sangat mampu 420 hingga 500 Rekomendasi 2. Mampu 340 hingga 419 Rekomendasi 3. Kurang mampu 260 hingga 339 Ditolak 4. Tidak mampu 180 hingga 259 Ditolak 5. Sangat tidak mampu 100 hingga 179 Ditolak
Sumber: Olahan lampiran PP 78/2007.
Kajian  yang dilakukan oleh Badan Pekerja Pembentukan  Kabupaten  Rokan  Darussalam  2009 menunjukan  bahwa  dengan  asumsi  Kabupaten Rokan  Hulu  dimekarkan  menjadi  dua  kabupaten yaitu  Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  Kabupaten Induk  dan  Kabupaten  Rokan  Darussalam  sebagai Daerah  Otonomi  Baru,  total  skor  kabupaten  induk 431  atau  sangat  mampu.  Begitu  juga  kabupaten pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam memiliki total  skor  428  (sangat  mampu).  Dalam  hal  ini direkomendasikan untuk dimekarkan.
Kajian yang dilakukan oleh tim independen di  tahun  2015  mengenai  kelayakan  Kabupaten Rokan  Hulu  dimekarkan  menjadi  satu  kabupaten induk,  satu  kabupaten  persiapan  dan  satu  kota persiapan menunjukan bahwa baik kabupaten induk maupun  kabupaten/kota  persiapan  dinilai  mampu apabila  terjadi  pemekaran.  Total  skor  masing- masing  kabupaten/kota  yaitu:  Total  Skor  untuk Kabupaten  Rokan  Hulu  =  369  (direkomendasikan untuk  memekar);  Total  Skor  Calon  Daerah Persiapan  Kota  Baharu  Pasir  Pengaraian  =  419 (direkomendasikan untuk
menjadi  kota  persiapan)  dan:  Total  Skor Calon  Daerah  Persiapan  Kabupaten  Rokan Samo  =  423  (direkomendasikan  untuk menjadi kabupaten persiapan).
Meskipun hasil
kajian akademik menunjukan persyaratan dasar kapasitas daerah baik yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 4 ataupun Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 36  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  meliputi: geografi; demografi; keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi; potensi ekonomi; keuangan daerah dan; penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi acuan dalam menilai kemungkinan daerah untuk dimekarkan  dapat  dipenuhi  oleh  Kabupaten  Rokan Hulu, akan tetapi dalam perkembangannya gagasan pemekaran  daerah  kembali  mengalami  stagnasi. Pertanyaan  yang  ingin  ditelusuri  dalam  penelitian ini yaitu: mengapa keinginan memekarkan Kabupaten  Rokan  Hulu  tidak  dapat  direalisasikan (sampai  saat  ini)  pada  kondisi  persyaratan kecukupan  cakupan  wilayah  dan  kapasitas  daerah mampu dipenuhi ?
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  jenis penelitian  eksplanatif  dengan  pendekatan  kualitatif dan  strategi  penelitian  fenomenologis.  Peneliti menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan beberapa  pertimbangan;  (1)  menyesuaikan  metode deskriptif kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara  langsung  hakekat  hubungan  antara  peneliti dan  informan,  (3)  metode  ini  lebih  peka  dan  lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh  bersama  dan  terhadap  pola  –  pola  nilai yang dihadapi.
Informan  yang  ditetapkan  pada  penelitian ini  meliputi  pihak  -pihak  yang  terlibat  dan mengetahui  jalannya  upaya  pemekaran  Kabupaten Rokan  Hulu  baik  yang  berada  di  lembaga-lembaga formal politik pemerintahan ataupun yang ada pada lembaga-lembaga non-pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat. Informan penelitian tidak diwawancarai secara langsung, akan tetapi ditelusuri informasinya yang sudah disajikan dalam
bentuk  informasi  media  massa  baik  cetak maupun elektronik.
Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan pengumpulan data secara kualiatif, yakni penelaahan  terhadap  dokumen  tertulis.  Pertama adalah  wawancara  mendalam  (in-depth  interview) dan  terbuka  yang  dilakukan  media  massa.  Data yang diperoleh terdiri dari kutipan dari orang-orang tentang  pengalaman,  pendapat,  perasaan,  dan pengetahuannya.  Penulis  melakukan  pengumpulan pandangan  informan  kemudian  mengorganisir informasi  yang  dibutuhkan.  Kedua , penelaahan terhadap dokumen tertulis yang berupa data agregat yang  sudah  diorganisir  seperti  data  yang  sudah disediakan oleh BPS.
Proses  analisa  data  dimulai  dengan menelaah  secara  kualitatif  seluruh  data  yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan lapangan,  dokumen  resmi,  dan  dokumen  pribadi. Analisa  data  ini  didasarkan  pada  suatu  upaya  dan pertimbangan bahwa setelah data dikumpulkan dari lokasi  penelitian  maka  selanjutnya  data  akan dianalisis  untuk  menggambarkan  keadaan  yang sebenarnya  sehingga  diharapkan  dapat  berguna untuk  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi. Kemudian  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan cara  mengkategorikan  berbagai  data  yang  telah dikumpulkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang hendak  diteliti  oleh  penulis.  Hal  ini  dimaksudkan untuk memperoleh data -data dari proses pengaturan,  pengelompokan  dan  pengakatagorian hingga  berbentuk  suatu  uraian  atau  narasi  yang mudah  dibaca  dan  dipahamai,  baik  dalam  bentuk kata, kalimat dan paragraph. Analisis data dilakukan melalui  proses  reduksi  data,  penyajian  data  dan sampai pada  verifikasi data atau simpulan. Reduksi data  dilakukan  dalam  pengertian  melakukan penyederhanaan, pengabstraksian dan pentransformasian  terhadap  data  -data  yang diperoleh  di  lapangan  dan  dilakukan  secara  terus menerus  selama  proses  penelitian  berlangsung dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu,  dan mengorganisasi data sehingga diharapkan
kesimpulan-kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik dan diverifikasi. Penyajian data dilakukan dengan berbagai  bentuk  seperti  narasi,  matriks,  skema, diagram  atau  gambar-gambar  dengan  tujuan untuk memudahkan membuat kesimpulan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, sejak tahap dimulainya  pengumpulan  data,  peneliti  berupaya untuk  menemukan  makna,  mencatat  keteraturan, pola-pola,  konfigurasi-kofigurasi,  dan  hubungan sebab  akibat  yang  mungkin  dijadikan  sebagai suatu kesimpulan yang longgar tetap terbuka dan skeptis  sampai  berakhirnya  penelitian  dengan menarik kesimpulan final.

## B. Perspektif Teoritik Pemekaran Daerah
Hubungan  otonomi  dan  pembentukan daerah  otonom  baru  (pemekaran  daerah)  terletak pada substansi makna otonomi itu sendiri. Otonomi daerah  bermakna  kemampuan  daerah  mengelola kekuasaan secara mandiri, menghadirkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, keadilan antar wilayah,  penghargaan  terhadap  hak  tradisional kelompok-kelompok masyarakat adat, pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien.  Dalam realitas  empirik,  ketika  makna  dasar  otonomi daerah  itu  tidak  dirasakan  hadir  keatas  permukaan oleh  satu  atau  beberapa  kelompok  yang  menetap pada  wilayah  tertentu,  maka  sebenarnya  menjadi awal  persemaian  keinginan  membentuk  daerah baru.  Terlebih  lagi  setelah  melihat  sebenarnya potensi  mewujudkan  makna  otonomi  daerah tersedia  cukup  besar,  tetapi  tidak  terwujud  karena hambatan kultural dan geografis. Pemerintah daerah yang  ada  tidak  mampu  mendorong  hadirnya pemerintahan yang efektif dan efisien untuk semua wilayah.  Pada  kondisi  itulah  pembentukan  daerah otonom  baru  memiliki  landasan  pembenaran  untuk diwujudkan.  Penataan  wilayah  pada  dasarnya merupakan  bagian  dari  manajemen  pemerintahan daerah,  yang  dimaksudkan  untuk  menata  wilayah administratif  suatu  daerah  agar  rentang  kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu  daerah,  sehingga pertumbuhan dan  kemajuan tersebut tidak hanya
terpusat  tetapi  dapat  dinikmati  secara  merata  di seluruh  wilayah.(  J.Kaloh,  2007 , hlm.194). Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan  ekonomi yang baru  biasanya  menjadi  awal  bagi  perkembangan suatu  daerah.  Pertumbuhan  ini  sejalan  dengan potensi  yang  dimiliki  daerah  tersebut,  baik  yang bersumber  dari  kekayaan  alam,  maupun  yang berupa  sumber-sumber  daya  lainnya,  seperti pengembangan  sumber  daya  manusia,  kemajuan industri dan sebagainya ( H.A.W.  Widjaja, 2005, hlm 134-135).
Makna  konteks  penataan  wilayah,  dikenal pemekaran  daerah/wilayah  yang  disebut  juga pembentukan  daerah  otonom  baru.  Daerah  otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan  peluang yang  lebih  besar  dalam  mengurus  dirinya  sendiri, terutama  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber– sumber  pendapatan  asli  daerah,  sumber  daya  alam, dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  setempat  yang  lebih baik. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  disamping  sebagai  sarana  pendidikan politik lokal.
Terdapat beberapa variable yang mempengaruhi daerah melakukan pemekaran:
1. Preference for homogenity (kesamaan kelompok)
atau historical
etnic
memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnik yang  sama  perlu  diwujudkan  dalam  satu daerah  yang  sama  pula.  Keinginan  untuk membentuk  daerah  baru  seiring  dengan semakin menguatnya kecenderungan pengelompokan  etnis  pada  daerah  lama.  Hal ini  muncul  mengingat  dalam  daerah  lama tidak  banyak  kesempatan  ekonomi  dan politik yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh etnik tersebut disamping tentunya faktor sejarah etnik tersebut pada masa lampau.
2. Fiscal  spoil (insentif fiskal untuk memekarkan
diri,  dapat  dari  DAU/DAK),  adanya  jaminan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum, dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai. Pembiayaan tersebut
melalui  alokasi  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  maupun  peluang  kesempatan  kerja melalui  peningkatan  jumlah  staf  pemerintah daerah.  Jaminan  tersebut  diharapkan  juga berdampak terhadap meningkatkanya aktivitas perekonomian, baik melalui belanja langsung  pegawai  maupun  pembelanjaan barang  dan  jasa  dari  aktivitas  pemerintahan. Dalam  kacamata  ini,  akumulasi  aktivitas ekonomi  diharapkan  berimplikasi  positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Beaurocratic and political rent seeking (alasan politik, dan untuk
mencari
jabatan penting/mobilitas  vertikal).  Alasan  politik dimana  dengan  adanya  wilayah  baru  akan memunculkan  wilayah  kekuasan  politik  baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja kesempatan tersebut  akan  muncul  melalui  kekuasaan eksekutif  maupun  legislatif.  Pada  level nasional,  munculnya  wilayah  baru  akan dimanfaatkan sebagai peluang untuk dukungan yang lebih besar pada kekuatan politik tertentu.
4. Administrative dispersion , mengatasi rentang kendali  pemerintahan.  Alasan  ini  semakin kuat  mengingat  daerah-daerah  pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat  sulit  dijangkau.  Posisi  ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu. Hal ini juga  nyata  terbukti  bahwa  daerah-daerah pemekaran  merupakan  daerah  tertinggal  dan miskin  yang  dukungan  pelayanan  publik maupun  infrastruktur  pendukungnya  sangat minim.(Tarigan, 2010).
Penelitian Rachim menyebutkan bahwa terdapat dua alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia diantaranya:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pendekatan
pelayanan melalui pemerintahan  daerah  yang  baru  diasumsikan  akan lebih efektif dan efisien dibandingkan daerah induk. Luasnya  cakupan  wilayah  pelayanan  daerah  induk menjadi penyebab dari kurang efisiennya pelayanan
publik yang tersedia. Melalui proses perencanaan pembangunan  daerah  baru  yang  lebih  terbatas, maka pelayanan publik yang tersedia akan sesuai dengan  kebutuhan  lokal.  Jarak  dan  rentang kendali  yang  lebih  singkat  dan  pendek  antara birokrasi  dan  masyarakat  akan  menciptakan interaksi yang lebih intensif baik bagi pemerintah maupun  masyarakat  sehingga  kebutuhan  akan pelayanan publik terpenuhi dengan baik.

## 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi
Pemekaran  daerah  diasumsikan  mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan
potensi lokal. Dengan
dikembangkannya daerah baru, pemerintah setempat memiliki peluang untuk menggali berbagai potensi  ekonomi  daerah  yang  selama  ini  tidak tergali.  Pemekaran  daerah  juga  memungkinkan terciptanya usaha-usaha baru yang mampu menyerap  tenaga  kerja  baik  dari  sektor  formal maupun  informal.  Penciptaan  usaha-usaha  baru diharapkan  mampu  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  dan  mendukung  proses pemerataan dalam pembangunan. Dalam hal ini, peningkatan kesejahteraan  masyarakat  menjadi  hal  yang  paling penting  disamping  meningkatkan  pembangunan maupun pemasukan daerah (Rachim, 2013: 4).
Beberapa  teori  yang  dihadirkan  dalam Laporan  Hasil  Evaluasi  Daerah  Otonom  Hasil Pemekaran  2011  yang  disusun  oleh  Direktorat Jenderal  Otonomi  Daerah  Kementerian  Dalam Negeri,  dapat  menjelaskan  mengenai  sebab  dan implikasi  pembentukan  daerah.  Menurut  laporan ini,  pro  dan  kontra  di  kalangan  akademisi, praktisi,  dan  para  politisi  tentang  fragmentasi daerah melalui pembentukan daerah otonom baru dan  pemecahan  satu  daerah  kedalam  dua  atau lebih  DOB  menjadi  keniscayaan.  Masing-masing pihak  memiliki  argumentasinya  sendiri  untuk mendukung  posisinya  terhadap  pembentukan daerah.  Kontroversi  tentang  fragmentasi  dan integrasi  daerah  telah  lama  berkembang  dalam kajian pemerintahan dan administrasi publik.

## 1. Fragmentasi daerah
Pandangan  yang  melihat  aspek  positif pembentukan  daerah  baru  (fragmentasi  daerah) mencakup  (hal.  4-6): Pertama ,  para  pengikut  teori public  choice menganggap  fragmentasi  daerah, misalnya melalui pembentukan daerah baru, sebagai sesuatu yang positif karena semakin banyak daerah akan membuat kompetisi daerah dalam menawarkan  pelayanan,  pajak,  dan  fasilitas investasi  menjadi  semakin  tinggi.  Jika  mobilitas warga dan kapital tidak memiliki  kendala, semakin banyak  daerah  akan  memberi  semakin  banyak pilihan  untuk  berinvestasi.  Daerah  akan  terdorong untuk  menawarkan  fasilitas,  kemudahan,  dan pelayanan  kepada  warga  untuk  menarik  investasi masuk ke daerahnya. Fragmentasi daerah karenanya dapat  menciptakan  tekanan  pada  daerah  lainnya untuk memperbaiki daya saingnya dalam memperebutkan investasi yang terbatas.
Kedua ,  dari  perspektif  ilmu  politik  dan pemerintahan,  pembentukan  daerah  seringkali didasarkan  pada  argumentasi  untuk  membuat  jarak fisik  dan  keorangan  antara  warga  dengan pemerintahnya menjadi semakin dekat (reciproxity).Ketika jarak fisik antara warga dengan pemerintah  dan  para  pejabatnya  menjadi  semakin dekat  maka  warga  akan  menjadi  semakin  mudah berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Aspirasi  dan  kepentingan  warga  menjadi  semakin mudah  tersalurkan  dalam  proses  kebijakan  daerah. Representasi  warga  dalam  proses  pembuatan kebijakan  publik  di  daerah  juga  akan  menjadi semakin  tinggi.  Jika  hal  tersebut  terjadi  maka kebijakan pemerintah daerah akan menjadi semakin responsif  terhadap  kebutuhan  warganya  dan  rasa kepemilikan  warga  terhadap  kebijakan  daerah  juga menjadi  semakin  kuat.  Kedekatan  jarak  fisik  juga membuat  warga  semakin  mudah  mengontrol jalannya  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Karena  itu  fragmentasi  daerah  bukan  hanya  akan membuat  pemerintah  menjadi  semakin  partisipatif tetapi  juga  dapat  memperbaiki  akuntabilitas pemerintahan.
Ketiga ,  dari  sisi  keorangan,  kedekatan warga dengan pemerintah dan para pejabatnya
akan  membuat  hubungan  emosional  antara pemerintah  dengan  warganya  akan  menjadi semakin  mudah  dibangun.  Ketika  hubungan emosional  warga  dengan  pemerintah  dan  para pejabatnya  menjadi  semakin  kuat  maka  afeksi warga  terhadap  terhadap  pemerintah  menjadi semakin kuat pula. Karena itu tidak mengherankan  kalau  beberapa  pihak  sering mengklaim  fragmentasi  daerah  dapat  membuat meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap pemerintahnya. Fragmentasi daerah dapat membuat  jarak  keorangan  antara  pemerintah dengan  warganya  menjadi  semakin  dekat  dan warga  menjadi  semakin  mudah  menilai  apakah pemerintah  peduli  kepada  kepentingan,  dapat dipercaya, dan mampu memenuhi kebutuhannya.
Keempat ,  fragmentasi  daerah  sering  juga dijadikan alasan  untuk memperbaiki akses  warga terhadap pelayanan publik. Beberapa pengalaman pembentukan  dan  pemekaran  daerah  di  beberapa negara  lainnya  seperti  Polandia  menunjukan bagaimana  fragmentasi  daerah  dijadikan  sebagai argumentasi  untuk  meningkatkan  akses  warga terhadap  pelayanan  publik.  Ketika  daerah  baru dibentuk,  atau  dipecah  menjadi  beberapa  daerah baru,  maka  pusat  kegiatan  pemerintahan  dan pelayanan  publik  akan  menjadi  semakin  dekat dengan  tempat  tinggal  warga.  Ketika  lokasi penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  dan pelayanan  publik  menjadi  semakin  dekat  maka tentu  warga  akan  menjadi  semakin  mudah mengakses  pelayanan  publik  dan  karenanya pelayanan  publik  akan  menjadi  semakin  efisien pula.
Kelima ,  Pembentukan  daerah  baru  sering juga  didorong  oleh  pertimbangan  keadilan  sosial. Ketika sekelompok warga merasa bahwa keberadaannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan  diperlakukan  secara  tidak  adil  oleh  kelompok mayoritas  yang  mengusai  pemerintah  daerah  maka keinginan untuk membentuk daerah sendiri menjadi mengemuka.  Apalagi  ketika  kelompok  tersebut memiliki ciri-ciri sosial yang sama seperti etnisitas, agama,  kesejarahan  dan  tingkat  kohesivitas  yang tinggi maka
kecenderungan  untuk  menuntut  pembentukan pemerintahan  daerah  sendiri  cenderung  amat tinggi.  Kelompok  warga  tersebut  beranggapan bahwa  ketika  mereka  memiliki  pemerintahan daerah  sendiri  maka  mereka  akan  mengelola kepentingan  mereka  menjadi  lebih  efektif  dan responsive  sehingga  kemakmuran  warganya juga akan menjadi semakin baik. Pembentukan daerah  baru  dianggap  dapat  menjadi  solusi terhadap  ketidakadilan  dalam  hubungan  antar kelompok  tetapi  juga  dapat  memperkuat indentitas kelompok dan daerah.

## 2. Integrasi wilayah
Pada  sisi  lain  muncul  beberapa  pemikiran menolak  fragmentasi  daerah  (pembentukan  daerah baru),  dengan  mendorong  terjadinya  integrasi wilayah. Argumentasi yang dibangun aliran teori ini menjelaskan pentingnya integrasi wilayah dilakukan karena  hal  tersebut  dapat  memberi  manfaat  yang tidak  dapat  diperoleh  ketika  satu  daerah  atau wilayah  berdiri  sendiri (Laporan  Hasil  Evaluasi Daerah  Otonom  Hasil  Pemekaran  2011  hal.  6-7). Bangunan  teori  integrasi  dapat  menjelaskan mengapa  beberapa  negara  seperti  Jepang,  Kanada, Amerika  Serikat,  Australia,  Denmark  dan  Afrika Selatan  melakukan  konsolidasi  daerah  dengan mendorong  integrasi  dua  atau  lebih  satuan pemerintahan  menjadi  satuan  yang  lebih  luas. Penggabungan  daerah  umumnya  dilakukan  pada tingkat  kabupaten/kota  ( municipalities ). Pertama , perspektif new regionalism menjelaskan bagaimana integrasi  wilayah  dapat  memperkuat  identitas wilayah,  mendorong  mereka  untuk  fokus  pada masalah  bersama,  dan  mengatasi  berbagai  masalah yang  muncul  karena  saling  ketergantungan  yang terjadi  pada  wilayah  itu.  Walaupun  perspektif  ini banyak  digunakan  untuk  menjelaskan  integrasi wilayah  antarnegara,  seperti  yang  terjadi  di  dalam Uni  Eropa,  namun  perspektif  ini  banyak  juga digunakan  untuk  menjelaskan  pentingnya  integrasi wilayah dalam suatu negara. Integrasi wilayah dapat memperbesar skala ekonomi dan membuat produksi barang dan jasa menjadi lebih murah.
Kedua ,  teori-teori new  functionalism . Sebagaimana perspektif new regionalism , teori-teori new functionalism juga  menjelaskan  bahwa  dalam masyarakat  industrial  ketergantungan  antar  sektor akan  menjadi  semakin  kuat  dan  integrasi  sektoral tidak  dapat  dilakukan  dengan  mudah  ketika  terjadi fragmentasi  wilayah.  Integrasi  wilayah  tidak  secara otomatis terjadi, tetapi melalui sebuah proses sosial dan politik yang melibatkan kepentingan para aktor dan  pergeseran  nilai-nilai  yang  terjadi  dalam masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut. Integrasi  wilayah  akan  dapat  dengan  mudah dilakukan  ketika  masing-masing  daerah  mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalahnya sendirian. Kebutuhan untuk menyelesaikan masalah bersama  tersebut  sering  menjadi  faktor  pendorong terjadinya integrasi wilayah. Integrasi wilayah dapat membuat mereka dapat memaksimalkan pencapaian kesejahteraan.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa integrasi  wilayah  menjadi  kebutuhan  yang  tak terhindarkan  karena  adanya  saling  ketergantungan antarwilayah  dan  antarsektor  yang  tidak  mungkin diselesaikan  oleh  satu  daerah  sendirian  dan  adanya kebutuhan  untuk  memaksimalkan  kemampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga ,  teori  hak  properti  menjelaskan bahwa kebutuhan untuk adanya pengaturan kelembagaan  baru  diperlukan  karena  adanya eksternalitas.  Ketika  manfaat/kerugian  dari  satu kegiatan melewati batas-batas jurisdiksi satu daerah maka para pihak yang ingin melakukan internalisasi pasar  akan  menuntut  perubahan  kelembagaan, ketika mereka menilai manfaat dari internalisasi itu akan  melebihi  dari  biayanya.  Walaupun  teori  ini dikembangkan untuk menjelaskan perubahan kelembagaan  dalam  pasar  namun  sebenarnya penerapannya juga dapat digunakan untuk menjelaskan munculnya kebutuhan integrasi
kelembagaan dan wilayah. Ketika muncul kebutuhan  untuk  menginternalisasikan  kegiatan ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik yang seringkali  melewati  batas-batas  administratif  satu daerah  maka  integrasi  wilayah  menjadi  salah  satu pilihan yang dapat dilakukan. Teori ini berpendapat bahwa
sebenarnya  kebutuhan  untuk  melakukan  integrasi wilayah dapat muncul dari bawah, yaitu ketika para aktor di daerah ingin menginternalisasikan manfaat dari kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Keempat ,  teori  biaya  transaksi,  yang banyak dikembangkan dalam ekonomi kelembagaan,  berargumentasi  bahwa  fragmentasi daerah  akan  membuat  biaya  untuk  menangkap keuntungan  dari  pertukaran  dalam  pasar  menjadi lebih  tinggi.  Perbedaan  struktur  governance  antar daerah,  termasuk  peraturan  dan  prosedur,  yang harus  direspon  oleh  para  pelaku  pasar  membuat biaya  transaksi  menjadi  lebih  mahal.  Biaya transaksi  disini  mencakup  semua  biaya  yang diperlukan merumuskan, menegosiasikan, memonitor,  dan  memaksakan  kepatuhan  terhadap kontrak.  Ketika  fragmentasi  daerah  menjadi semakin  tinggi  maka  biaya  yang  harus  dibayar untuk  memastikan  daerah  memiliki  kinerja  yang baik  dalam  mengelola  kegiatan  ekonomi  dan pelayanan  publik  di  daerah  juga  menjadi  semakin mahal.  Kegiatan  monitoring  dan  koordinasi  antar susunan pemerintahan dan para pejabatnya menjadi semakin  mahal. Semakin tinggi fragmentasi daerah semakin  besar  biaya  transaksi  yang  harus  dibayar oleh  negara  dan  warganya.  Keinginan  untuk memperkecil  biaya  transaksi  menjadi  salah  satu faktor  yang  mendorong  adanya  kebutuhan  untuk melakukan konsolidasi dan integrasi daerah.

## C. Inisiasi Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu
Inisiasi Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah Rokan Hulu terutama  setelah  Indonesia  merdeka.  Berdasarkan Surat  Keputusan  Gubernur  Militer  Sumatera Tengah  tanggal  9  November  1949  Nomor  10/GM/ STE/49,  kewedanaan Pasir  Pengaraian dimasukkan kedalam  wilayah  Kabupaten  Kampar  dengan  ibu kota di Pekanbaru. Keinginan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya para tokoh untuk membentuk  sebuah  kabupaten  terlihat  dalam dokumen  rekomendasi  hasil  Musyawarah  Besar (Mubes)  masyarakat  Rokan  Hulu  di  Pasir Pengaraian yang dilaksanakan pada
tahun  1962.  Pertemuan  itu  dihadiri  oleh  para petinggi  di  masing-masing  Luhak  yang  ada  di Rokah  Hulu.  Rekomendasi  dari  Mubes  tersebut adalah agar daerah Eks Wedanaan Pasir Pengaraian ditingkatkan  statusnya  menjadi  Kabupaten  daerah otonomi  sendiri.  Rekomendasi  dari  Mubes  ini akhirnya  kandas  karena  kuatnya  Pemerintah  pada saat  itu  yaitu  tidak  ada  pemekaran  wilayah.  Selang lebih  kurang  enam  tahun  kemudian  keinginan itupun  muncul  kembali  pada  Musyawarah  Besar tahun 1968, namun lagi-lagi gagal untuk mewujudkan  Kabupaten.  Mengakomodasi  usulan pemekaran,  pemerintah  melalui  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  821.26.525,  tanggal  26  Mei 1997  menetapkan  Rokan  Hulu  sebagai  Wilayah Kerja  Pembantu  Bupati  Kampar  Wilayah  Iyang memiliki lima kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Rambah ibukota Pasir Pengaraian
2. Kecamatan Tambusai ibukota Dalu-Dalu
3. Kecamatan Kepenuhan   ibukota  Kota Tengah
4. Kecamatan Kunto Darussalam  ibukota Kota Lama
5. Kecamatan Rokan IV Koto ibukota Rokan
Dalam  perkembangan  lanjutan,  tokoh- tokoh  Rokan  Hulu  menghendaki  wilayahnya terpisah dari kabupaten Kampar. Mereka berpendapat,  jika  Rokan  Hulu  terpisah  dari Kabupaten  Kampar,  kesejahteraan  rakyat  dapat ditingkatkan.  Apalagi,  jarak  ibu  kota  Kabupaten Kampar  dengan  Rokan  Hulu  relatif  cukup  jauh sehingga menjadi kendala serius bagi pembangunan  Rokan  Hulu.  Banyak  faktor  yang menjadi  pendorong  keinginan  masyarakat  Rokan Hulu  untuk  berdiri  sendiri.  Faktor  historis menunjukkan  bahwa  Daerah  Rokan  Hulu  adalah eks kewedanaan Pasir Pengaraian dan telah lama berdiri  sendiri.  Faktor  kebudayaan,  Rokan  Hulu juga  punya  alasan  untuk  berdiri  sendiri.  Rokan Hulu  memiliki  kultur,  bahasa,  serta  adat  istiadat yang  berbeda  dari  daerah  induknya.  Faktor  yang paling  utama,  disebabkan  ketertinggalan,  baik dari  segi  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  maupun  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam (SDA), dibandingkan dengan daerah lain di Riau. Akhirnya berimbas pula pada rendahnya tingkat
perkembangan  perekonomian  masyarakat.  Tokoh- tokoh  Intelektual  dan  masyarakat  Rokan  Hulu menyadari,  hanya  dengan  adanya  kabupaten tersendiri, berbagai ketertinggalan itu dapat dikejar.
Seiring datangnya era reformasi di Indonesia  membuat  kesempatan  untuk  membentuk sebuah  kabupaten  itu  terbuka  lebar.  Proses  teknis pembentukan  Kabupaten  Rokan  Hulu  diawali dengan  masuknya  usulan  Panitia  pembentukan Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  menyampaikan aspirasi  masyarakat  Rokan  Hulu  pada  tanggal  16 Mei  1999  ke  DPRD  Kabupaten  Kampar  yang berjumlah  210  lembar  aspirasi  yang  berasal  dari berbagai  elemen masyarakat,  ninik  mamak/ pemangku  adat,  ulama,  cendikiawan,  pemuka masyarakat,  tokoh  pemuda,  pemimpin  organisasi kemasyarakatan.  Selain  itu  disampaikan  pula aspirasi masyarakat tersebut kepada Bupati Kampar, Gubernur  Riau  dan  DPRD  Propinsi  Riau  di Pekanbaru.  Dengan  berbagai  pertimbangan  yang matang,  Gubernur  Riau  dengan  surat  nomor  :  135/ TP/1303 tanggal 3 juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati  Kampar  perihal  usulan  Kabupaten  Rokah Hulu  dan  Pelalawan  yang  intinya  meminta  kepada Bupati Kampar untuk menyampaikan pertimbangan dan  pendapatnya  atas  pemekaran  kabupaten tersebut.  Berdasar  surat  Gubernur  diatas  DPRD Kabupaten  Kampar  memberikan  apresiasi  yang positif,  sehingga  pada  tanggal  8  Juni  1999 mengusulkan  ke  Menteri  Dalam  Negeri  tentang persetujuan  pemekaran  Kabupaten  Kampar  yang menyebutkan  bahwa  wilayah  Kabupaten  Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan. Kemudian Gubernur Riau  dan  DPRD  Propinsi  Riau  menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah  Pusat  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  53  Tahun  1999  yang  menandai  secara yuridis  Kabupaten  Rokan  Hulu  berdiri  sebagai Kabupaten
otonom bersamaan dengan pembentukan,  Kabupaten  Pelalawan,  Rokan  Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam.  Yang  diresmikan  pada  tanggal  12  Oktober 1999.
Jumlah  kecamatan  di  Rokan  Hulu  terus bertambah dengan adanya pemekaran kecamatan. Ketika berdiri sebagai kabupaten, terdapat tujuh
kecamatan  yaitu:  Kecamatan  Rokan  IV  Koto; Tandun;  Rambah  Samo;  Rambah;  Tambusai; Kepenuhan;  Kunto  Darussalam.  Tahun  2002 bertambah  tiga  kecamatan  yaitu:  Rambah  Hilir dan  Bangun  Purba  pemekaran  dari  Kecamatan Rambah  dan;  Kecamatan  Tambusai  Utara, pemekaran  dari  Kecamatan  Tambusai.  Tahun 2003  bertambah  dua  kecamatan  baru  yaitu: Kecamatan  Ujung  Batu  dan  Kecamatan  Kabun pemekaran  dari  Kecamatan  Tandun  ditambah dengan  tiga  desa  dari  Kabupaten  Kampar  yang secara  resmi  masuk  ke  Kabupaten  Rokan  Hulu berdasar  UU  Nomor  11  Tahun  2003.  Kabupaten Rokan  Hulu  kemudian  menjadi  14  kecamatan setelah  di  tahun  2005,  Kecamatan  Kunto Darussalam  dipecahkan  menjadi  tiga  kecamatan dengan  menambah  Kecamatan  Pagaran  Tapah Darussalam  dan  Kecamatan  Bonai  Darussalam. Terakhir  di  Tahun  2007  bertambah  dua kecamatan  yaitu:  Kecamatan  Pendalian  IV  Koto, pemekaran  dari  Kecamatan  Rokan  IV  Koto  dan; Kecamatan  Kepenuhan  Hulu,  pemekaran  dari Kecamatan  Kepenuhan.  Sampai  saat  ini  (Tahun 2016),  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  terdapat  16 Kecamatan  yaitu:  Kecamatan  Rokan  IV  Koto; Pendalian IV Koto; Tandun; Kabun; Ujung Batu; Rambah  Samo;  Rambah;  Rambah  Hilir;  Bangun Purba;  Tambusai;  Tambusai  Utara;  Kepenuhan; Kepenuhan  Hulu;  Kunto  Darussalam;  Pagaran Tapah Darussalam dan; Bonai Darussalam.
Pada  latar  pemekaran  kecamatan  yang demikian pesat yaitu dari 7 kecamatan di Tahun 1999  menjadi  16  kecamatan  di  Tahun  2007 gagasan  pemekaran  Kabupaten  Rokan  Hulu  di gulirkan.  Setelah  di  Tahun  2003  di  wilayah Rokan Hulu bagian kiri bertambah 2 kecamatan sehingga  menjadi  5  kecamatan  maka  mulai muncul  wacana  pembentukan  kabupaten  baru yaitu kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Rokan Darussalam. Wacana
pemekaran  pada  saat  itu  tidak  berkembang dengan  baik  karena  menyadari  usia  kabupaten belum  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan perundang-undangan untuk dapat dimekarkan.
Gagasan  pembentukan  Kabupaten  Rokan Hulu kembali menguat di Tahun 2007 sampai Tahun
2009  setelah  Badan  Pekerja  Pembentukan  Rokan Darussalam  terbentuk  dan  melakukan  lobi-lobi politik  baik  di  kabupaten,  provinsi  dan  juga nasional.  Pada  masa  itu  beberapa  capaian  yang patut  dicatat  yaitu: Pertama ,  DPRD  Kabupaten Rokan  Hulu  melalui  Sidang  Paripurna  menyetujui pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam sebagai  kabupaten  pemekaran  yang  mencakup delapan  kecamatan  yaitu:  Kecamatan  Rokan  IV Koto;  Kecamatan  Pendalian  IV;  Kecamatan Tandun;  Kecamatan  Kabun;  Kecamatan  Ujung Batu;  Kecamatan  Kunto  Darussalam;  Kecamatan Pagaran  Tapah  Darussalam  dan;  Kecamatan  Bonai Darussalam; Kedua ,  tersusunnya  Draft  RUU
tentang pembentukan Kabupaten Rokan
Darussalam yang disiapkan oleh DPR RI khususnya komisi  II  dan; Ketiga ,  tersusunnya  hasil  Kajian Daerah oleh Badan
Pekerja Pembentukan
Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  menempatkan Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  kabupaten  induk dan Kabupaten Rokan Darussalam sebagai kabupaten  pemekaran  sebagai  sangat  layak. Meskipun  mendapat  capaian  tersebut,  upaya pembentukan  Kabupaten  Rokan  Darussalam  tidak pernah  mendapat  persetujuan  dari  Bupati  Rokan Hulu  Achmad.  Dalam  perkembangannya  upaya pemekaran  kemudian  mengalami  stagnasi  setelah Ketua  DPR  RI  Agung  Laksono  mengeluarkan pernyataan  bahwa  pembentukan  Kabupaten  Rokan Darussalam  tidak  dapat  dilaksanakan  sebelum  ada persetujuan Bupati Rokan Hulu.
Di  bulan  Agustus  Tahun  2014  upaya pembentukan Kabupaten Rokan
Darussalam menguat  kembali  setelah  DPRD  Kabupaten  Rokan Hulu  menyampaikan  hasil  sidang  paripurna  yang menyetujui pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam  kepada  DPRD  Provinsi  Riau  untuk mendapat  persetujuan  melalui  sidang  paripurna. DPRD  Riau  kemudian  menindak  lanjuti  dengan mengadakan  sidang  paripurna  yang  memberi persetujuan  untuk  dapat  dibentuk.  Pada  saat  itu tercipta kesan seolah-olah Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam sudah di depan mata. Penasehat Badan  Pekerja  Pembentukan  Kabupaten  Rokan Darussalam  “Sudirman  Saan”  sepulangnya  dari Jakarta mengeluarkan pernyataan
pers  bahwa  DPR  RI  di  Tanggal  2  September atau  paling  lambat  akhir  September  2014  akan mengadakan sidang paripurna penetapan Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam.
Sampai  akhir  Tahun  2014,  Sidang Paripurna DPR
RI yang menetapkan pembentukan  Kabupaten  Rokan  Darussalam sebagaimana  disebut  “Sudirman  Saan”,  tidak pernah  terlaksana.  Justeru  muncul  wacana  dan menguat  upaya  pemekaran  Kabupaten  Rokan Hulu  menjadi  tiga  kabupaten-kota  dengan  tidak lagi  menyebut  pembentukan  Kabupaten  Rokan Darussalam.  Upaya  ini  diprakarsai  Bupati  Rokan Hulu  “Achmad”  (Pemerintah  Daerah)  yang menurutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang  di  tengah  masyarakat  Rokan  Hulu. Kabupaten Rokan Hulu akan dimekarkan menjad: Pertama, Kabupaten Rokan Samo yang meliputi 6 kecamatan  yaitu:  Kecamatan  Rokan  IV  Koto; Pendalian IV K oto; Tandun; Kabun; Ujung Batu; Kunto  Darussalam;  Pagaran  Tapah  Darussalam; Kedua,  Kota  Baharu  Pasir  Pangaraian  yang meliputi  empat  kecamatan  yaitu:  Kecamatan Rambah  Samo,  Rambah,  Rambah  Hilir,  Bangun Purba  dan;  Ketiga,  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang meliputi  lima  kecamatan  yaitu:  Kecamatan
Tambusai,
Tambusai Utara, Kepenuhan,
Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam.
Upaya  pemekaran  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Rokan  Hulu  ini  mendapat respon  yang  meluas  di  tengan  masyarakat  Rokan Hulu setelah dilakukan ekspos oleh Bupati Achmad dengan  menghadirkan  semua  Camat  dan  tokoh- tokoh  masyarakat  di  Rokan  Hulu.  Upaya  ini memperoleh  dukungan  dari  Sekretaris  Daerah Provinsi  Riau  “Ismail”  tetapi  mendapat  penolakan dari  Ketua  DPRD  Provinsi  Riau  “Suparman”  yang juga  adalah  calon  kuat  Bupati  Kabupaten  Rokan Hulu  periode  2016-2021.  Di  tengah  masyarakat sendiri  muncul  tanggapan  beragam  yang  pada dasarnya  mengelompok  pada: Pertama ,  melihat upaya  pemekaran  ini  sebagai  momentum  yang sangat  baik,  karena  selama  ini  kesulitan  yang dihadapi dalam upaya pemekaran adalah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah
induk  sebagaimana  dialami  oleh  Badan  Pekerja Pembentukan  Kabupaten  Rokan  Darussalam. Kesempatan  ini  dilihat  sebagai  upaya  percepatan pembangunan di Rokan Hulu; Kedua , pandangan yang  melihat  upaya  pemekaran  itu  sebagai  akal- akalan  Bupati  Achmad  dalam  rangka  memecah belah masyarakat pendukung pembentukan Kabupaten  Rokan  Darussalam.  Pandangan  ini menguat pada para pendukung upaya pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam.
Dalam melanjutkan upaya ini Pemerintah Daerah  Rokan  Hulu  bekerja  sama  dengan lembaga  independen  melakukan  kajian  mengenai kelayakan  Kabupaten  Rokan  Hulu  dimekarkan menjadi tiga kabupaten-kota sebagaimana tersebut di atas. Kajian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten  Rokan  Hulu  layak  dimekarkan menjadi  tiga  kabupaten-kota.  Di  samping  itu Bupati  Achmad  mendorong/  mendukung  Wakil Bupati  Hafid  Syukri  untuk  memenangkan pemilihan Bupati Rokan Hulu periode 2016-2021 yang  kemudian  dikalahkan  oleh  Suparman  pada pilkada  langsung  2015.  Upaya  pemekaran tersebut  kemudian  terhenti  bersamaan  dengan pergantian Bupati Rokan Hulu di tahun 2016.

## D. Kohesivitas Sosial dan Dinamika Kuasa
Dinamika  upaya  pemekaran  Kabupaten Rokan  Hulu  ditandai  oleh  beberapa  kondisi menarik: pertama ,  konsentrasi  pembangunan bertumpu  di  ibukota  pemerintahan  dan  wilayah yang  dekat dengan ibukota.  Kesenjangan pembangunan  antar  wilayah  tidak  bisa  segera diatasi  karena  keterbatasan  APBD  pada  saat  itu. Kondisi  ini  menyebabkan  ketidak  puasan masyarakat  yang  berada  jauh  dari  ibukota,  yang rata-rata berada di wilayah bagian kiri Kabupaten Rokan  Hulu.  Kesan  yang  timbul  adalah  Rokan Hulu  bagian  kiri  akan  terus  mengalami keterlambatan  pembagunan  semasih  bergabung dengan  Kabupaten  Rokan  Hulu; Kedua ,  terdapat persaingan  kekuasaan  antara  DPRD  sebagai representasi  rakyat  dengan  pemerintah  daerah sebagai representasi negara. Pendulum kekuasaan
yang bergeser kepada legislatif sebagai konsekwensi  operasionalisasi  UU  No.  22/1999 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Politisi  yang  berada di lembaga legislatif cenderung  menerapkan politik antagonistik  yang  justeru  tidak  memperkuat  kohesi sosial  masyarakat  Rokan  Hulu,  tetapi  justeru menajamkan  pembelahan  sosial  yang  sudah terbangun lama; Ketiga , upaya pemekaran  menguat pada momentum-momentum tertentu terutama pada pemilihan kepala daerah. Tahun 2004 sebagai awal kemunculan  upaya  pemekaran  atau  pembentukan Kabupaten  Rokan  Darussalam  berdekatan  dengan tahun  pemilihan  bupati  Rokan  Hulu  secaara langsung  pada  tahun  2005.  Begitu  juga  menguat upaya  pemekaran  tersebut  pada  Tahun  2009  dan Tahun  2014; Keempat ,  berlarut-larutnya  upaya pemekaran  daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu,  bukan karena kemampuan daerah memenuhi persyarakatan perundang-undangan  karena  hasil  kajian  akademik menunjukan  bahwa  Kabupaten  Rokan  Hulu  layak untuk  dimekarkan  baik  menjadi  dua  kabupaten maupun  menjadi  tiga  kabupaten-  kota.  Faktor sesungguhnya adalah kekuasaan yang tidak dikelola dalam  pola  konsensus  tetapi  lebih  pada  pola konfliktual.
Pada  dasarnya  dinamika  upaya  pemekaran Kabupaten  Rokan  Hulu  dapat  dijelaskan  pada  dua kondisi: Pertama, inisiasi  pemekaran  daerah  yang diupayakan di Kabupaten Rokan Hulu bergulir pada saat  kohesivitas  sosial  dalam  lingkup  satu  entitas politik  belum  terbangun  secara  baik.  Rokan  Hulu sebelum  menjadi  Kabupaten  Rokan  Hulu  tidak pernah  menjadi  entitas  politik  otonom,  hanya sebatas  beberapa  wilayah  administrafif  setingkat kecamatan  yang  berada  di  bawah  Kabupaten Kampar.  Entitas  politik  otonom  praktis  hanya berada  pada  level  desa.  Ketika  Kabupaten  Rokan Hulu  terbentuk  sebagai  entitas  politik  otonom melalui  Undang-undang,  dinamika  politik  diwarnai oleh  perjuangan  kepentingan  dengan  menggunakan basis  kelompok  lama  yang  dihidupkan  kembali yaitu  seperti  klaim  bekas  kerajaan  (luhak)  atau pengelompokan  geografis  yang  dibatasi  oleh  aliran Sungai  Rokan.  Dikenal  pengelompokan  sosial masyarakat Rokan Kiri dan Rokan Kanan.
Pengelompokan  ini  kemudian  digunakan dalam referensi politik.
Pembelahan  sosial  berdasarkan  aliran sungai  tersebut  dipelihara  terus  oleh  elite  dengan terus menerus mewacanakan kesenjangan pembangunan  antar  wilayah,  yang  sesungguhnya terjadi  adalah  jumlah  pemilih  yang  berada  di wilayah Rokan Kanan jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah pemilih yang ada di wilayah Rokan
Kiri.  Komposisi  pemilih  yang  seperti  itu  dalam perspektif  politik  antagonistik,  elite  yang  berada di  wilayah  Rokan  Kiri  tidak  akan  mendapatkan kesempatan  menjadi  Bupati  Rokan  Hulu  dan mendapatkan jabatan- jabatan penting dipemerintahan  kabupaten.  Jalan  terbaik  adalah menempuh jalur pemekaran daerah. Berikut tabel kesenjangan jumlah pemilih didua wiayah:
Tabel 3: Jumlah Pemilih pada Pemilihan Presiden 2014 (yang dijadikan dasar penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015)
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Pemilih 1 Rokan IV Koto 7.636 7.399 15.035 2 Pendalian IV Koto 4.383 4.013 8.396 3 Tandun 9.349 8.927 18.276 4 Kabun 8.198 7.644 15.842 5 Ujung Batu 12.542 12.108 24.650 6 Kunto Darussalam 14.667 13.098 27.765 7 Pagaran Tapah 5.345 5.154 10.499 Darussalam 8 Bonai Darussalam 8.769 7.289 16.058 Wilayah Rokan Bagian Kiri 70.889 65.632 136.521 9 Rambah Samo 10.266 9.826 20.092 10 Rambah 14.048 13.375 27.423 11 Rambah Hilir 12.907 12.839 25.746 12 Bangun Purba 5.797 5.448 11.245 13 Tambusai 17.688 17.365 35.053 14 Tambusai Utara 24.590 23.245 47.835 15 Kepenuhan 7.220 6.851 14.071 16 Kepenuhan Hulu 5.473 5.161 10.634 Wilayah Rokan 97.989 94.110 192.099 Bagian Kanan Jumlah 168.878 159.742 328.620
Sumber: KPU Riau 2015
Urutan  1  sampai  8  adalah  kecamatan yang  berada  di  wilayah  Rokan  Hulu  bagian kiri yang diajukan menjadi bagian Kabupaten Rokan  Darussalam,  sedangkan  urutan  9 sampai  16  berada  di  wilayah  Rokan  Hulu bagian  kanan.  Perbedaan  jumlah  pemilih antara dua wilayah ini cukup mencolok.
Ketika  Bupati  Rokan  Hulu  Achmad mengupayakan Kabupaten Rokan Hulu
dimekarkan menjadi tiga kabupaten-kota sebenarnya  akan  lebih  menguntungkan  bagi Rokan  Hulu  dalam  hal  pembenahan  kesenjangan antar  wilayah,  peningkatan  kesejahteraan  dan pelayanan  publik,  tetapi  gagasan  ini  ditolak  oleh elite  Rokan  bagian  kiri  karena  akan  lebih menguntungkan  wilayah  Rokan  bagian  kanan. Berikut  tabel  pembagian  wilayah  kabupaten-kota beserta jumlah pemilihnya.
Tabel 4: Komposisi Wilayah Pemekaran dan Jumlah Pemilihnya.
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Pemilih 1 Rokan IV Koto 7.636 7.399 15.035 2 Pendalian IV Koto 4.383 4.013 8.396 3 Tandun 9.349 8.927 18.276 4 Kabun 8.198 7.644 15.842 5 Ujung Batu 12.542 12.108 24.650 6 Kunto Darussalam 14.667 13.098 27.765 7 Pagaran Tapah 5.345 5.154 10.499 Darussalam Kabupaten Rokan Samo 62.120 58.343 120.463 8 Rambah Samo 10.266 9.826 20.092 9 Rambah 14.048 13.375 27.423 10 Rambah Hilir 12.907 12.839 25.746 11 Bangun Purba 5.797 5.448 11.245 Kota Baharu Pasir Pangaraian 43.018 41.488 84.506 12 Tambusai 17.688 17.365 35.053 13 Tambusai Utara 24.590 23.245 47.835 14 Kepenuhan 7.220 6.851 14.071 15 Kepenuhan Hulu 5.473 5.161 10.634 16 Bonai Darussalam 8.769 7.289 16.058 Kabupaten Rokan Hulu 63.740 59.911 123.651 Jumlah 168.878 159.742 328.620 Sumber: KPU Riau 2015.
Desain pemekaran tersebut menempatkan sebagian  wilayah  Rokan  Kanan  menjadi  Kota Baharu  Pasir  Pangaraian  dan  sebagian  lagi menjadi  kabupaten  induk.  Sedangkan  wilayah Rokan  Kiri  dijadikan  Kabupaten  Rokan  Samo dengan
mengeluarkan
Kecamatan Bonai Darussalam  yang  dimasukan  ke  dalam  wilayah kabupaten  induk.  Memasukan  Bonai  Darusalam kedalam
kabupaten induk atas dasar pertimbangan  untuk  memperkuat  kabupaten induk  karena  potensi  minyak  yang  dimiliki Kecamatan Bonai Darussalam. Di sisi lain, desain ini dinilai oleh elite Rokan Kiri sebagai memecah belah Masyarakat Rokan Kiri dan hanya memberi keuntungan  yang  lebih  besar  pada  Masyarakat Rokan Kanan, karena Rokan Kanan akan menjadi satu kota dan satu kabupaten penghasil minyak.
Kedua , upaya pemekaran Kabupaten Rokan  dengan  keinginan  membentuk  Kabupaten Baru  Rokan  Darussalam  berusaha  memanfaatkan celah politik yaitu kekuasaan pemerintah pusat yang dalam hirarki tata pemerintahan berada pada posisi
mengatasi  pemerintah  daerah.  Badan  Pekerja Pembentukan  Kabupaten  Darussalam  selalu menegaskan  bahwa  Pembentukan  Kabupaten Rokan  Darussalam  akan  segera  mendapat pengesahan  pemerintahan  pusat  setelah  disetujui dalam  Rapat  Paripurna  DPR.  Tahun  2008-2009 Badan  Pekerja  Pembentukan  Kabupaten  Rokan Darussalam  gencar  mengupayakan  lahirnya  UU Pembentukan  Kabupaten  Rokan  Darussalam, bahkan  draft  RUU  sudah  beredar  luas  di  tengah masyarakat  Rokan  Hulu.  Upaya  ini  kemudian ternyata  kandas  setelah  Bupati  Rokan  Hulu Achmad  menemui  Ketua  DPR  RI  Agung Laksono  yang  menyatakan  bahwa  Pemebentukan Kabupaten  Rokan  Darussalam  hanya  akan terlaksana  setelah  mendapat  persetujuan  Bupati Rokan Hulu, sesuai UU.
Upaya  yang  sama  dilakukan  oleh  Badan
Pekerja Pembentukan
Kabupaten Rokan
Darussalam  di  Tahun  2014.  Dimulai  dengan mensolidkan  kembali  dukungan  dari  DPRD Rokan Hulu. DPRD mengeluarkan rekomendasi
persetujuan  atas  pembentukan  Kabupaten  Rokan Darussalam  melalui  sidang  paripurna  yang kemudian  diantar  langsung  oleh  Ketua  DPRD Rokan  Hulu  “Hasanuddin  Nasution”  kepada Ketua  DPRD  Riau  “Johar  Fidaus”  pada  13 Agustus  2014  di  Gedung  DPRD  Riau.  Pada kesempatan  itu,  Johar  Firdaus  menjanjikan  akan menyampaikan  pada  Rapat  Pimpinan  yang mungkin  akan  diteruskan  pada  Rapat  Paripurna. Ternyata  kemudian  Rapat  Paripurna  DPRD berlangsung pada tanggal 4 September 2014 yang menyetujui  pembentukan  Kabupaten  Rokan Darussalam  untuk  diajukan  kepada  pemerintah pusat. Tidak hanya sampai disitu, Badan Pekerja Pembentukan  Kabupaten  Rokan  Darussalam melakukan lobi intensif dengan komisi II DPR RI yang  membidangi  pemekaran  daerah.  Tetapi kemudian  upaya  ini  kembali  kandas  setelah  juga mendapat  penolakan  dari  beberapa  tokoh masyarakat  yang  mewakili  beberapa  kecamatan yang disampaikan kepada DPRD Riau.
Bupati  Rokan  Hulu  “Achmad”  yang sebelumnya  tidak  mengeluarkan  rekomendasi persetujuan pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam, sebagaimana disebutkan di atas diakhir tahun  2014  mengeluarkan  rencana  Pemerintah Daerah  Rokan  Hulu  untuk  memekarkan  Rokan Hulu  menjadi  3  Kabupaten-Kota.  Rencana  ini ditentang  secara  terbuka  oleh  Ketua  DPRD  Riau “Suparman”  dan  elite  terutama  dari  Rokan  Hulu bagian  kiri.  Meskipun  rencana  ini  tidak  mendapat dukungan  dari  elite  Rokan  Hulu  bagian  kiri  yang mengupayakan  Kabupaten  Rodas,  upaya  tersebut mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau.  Disamping  itu  karena  rencana  pemekaran berasal  dari  Bupati  Rokan  Hulu  maka  mudah mendapat  dukungan  dari  tokoh-tokoh  masyarakat. Tetapi  kemudian  upaya  ini  juga  ternyata  gagal terwujud  bahkan  sampai  terjadi  pergantian  Bupati Rokan Hulu di Tahun 2016. Kegagalan mengupayakan  pemekaran  Rokan  Hulu  menjadi  3 kabupaten-kota disebabkan: pertama , Bupati Rokan Hulu  “Achmad”  gagal  mendudukan  Wakil  Bupati “Hafid Syukri” sebagai pemenang pemilihan kepala daerah  2015.  Pilkada  di  Rokan  Hulu  justeru dimenangkan lawan politiknya yaitu
Suparman  yang  sebelumnya  ketua  DPRD  Riau; Kedua , keterlambatan keluarnya PP pengganti PP 78  yang  menjadi  peraturan  pelaksanaan  UU  No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, sehingga  Bupati  “Achmad”  tidak  bisa  bekerja cepat mengupayakan pemekaran tersebut.

## E. Penutup
Inisiasi  pemekaran  Kabupaten  Rokan  Hulu baik  diprakarsai  oleh  elite  yang  berkeinginan membentuk Kabupaten Rokan Darussalam, maupun yang  diprakarsai  oleh  Bupati  Rokan  Hulu “Achmad”  diwarnai  oleh  pertentangan  dua  pihak yang  setuju  pemekaran  dan  yang  menolak pemekaran.  Pertentangan  bukan  karena  substansi yang  ingin  dicapai dalam  pemekaran.  Semua pihak sepakat  bahwa  pemekaran  Kabupaten  Rokan  Hulu perlu dilakukan supaya terjadi peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  peningkatan  kualitas pelayanan, dan percepatan penanganan kesenjangan pembangunan antar wilayah di dalam daerah. Faktor krusial  adalah  dimensi  kekuasaan  dalam  upaya pemekaran  tidak  ditempatkan  dalam  perspektif konsesus  integratif  melainkan  dalam  perspektif konfliktual  antagonistik  pada  kondisi  keterbelahan masyarakat Rokan Hulu. Pihak pemrakarsa pembentukan  Kabupaten  Rokan  Darussalam  tidak memandang  penting  posisi  kekuasaan  yang  ada pada  Bupati  Rokan  Hulu  “Achmad”  yang  pada dasarnya  dijamin  oleh  peraturan  perundangan, dengan  menempuh  jalur  mendapatkan  dukungan langsung  dari  Pemerintah  Pusat  dan  DPR  RI  yang akan  mengeluarkan  undang-undang  pemebentukan daerah  otonomi  baru.  Dipihak  lain  Bupati  Rokan Hulu  “Achmad”  berusaha  menghalangi  dengan tidak mengeluarkan pernyataan persetujuan, membentuk  opini  publik  dan  melobi  pemerintah pusat  dan  DPR  RI  untuk  konsisten  berada  pada koridor perundang-undangan. Pada insiasi pemekaran  Rokan  Hulu  yang  diprakarsai  oleh Bupati  Rokan  Hulu  “Achmad”  hal  yang  serupa terjadi karena harus berhadapan dengan keterbatasan
waktu untuk mengupayakan
pemekaran pada saat harus terjadi
pergantian  kekuasaan  dan  transisi  pergantian perundang-undangan pemekaran daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Rachim,  Ratri  Furry  Pustika,  2013. Evaluasi Pemekaran  Wilayah  Kota  Serang Ditinjau  dari  Kinerja  Ekonomi  dan Kinerja  Pelayanan  Publik  Daerah , Universitas Diponogoro. Semarang.
Yuliati, Emie, 2011. Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi  Kasus  Pemekaran  Kabupaten . Fakultas  Ekonomi  Program  Magister Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik, Kekhususan Keuangan Negara & Daerah, Universitas Indonesia, Jakarta.
Jaweng, Robert Endy, 2014: Pemekaran dan Daerah Otonomi Baru: Bayi Prematur yang

## Tumbuh Abnormal, Analisis CSIS,
Vol. 43 No.1 Maret 2014
J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah . Jakarta : Rineka Cipta.
Sarundadjang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Jakarta : Sina Harapan.
Nugroho  D.,  Riant.  2001. Otonomi  Daerah Desentralisasi  Tanpa  Revolusi,  Kajian Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia .  Jakarta  :  PT.  Elex  Media Komputindo.
UU No. 22/1999 jo. UU No. 32/2004 jo. UU No.
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP 129 Tahun 2000 jo. PP No. 78 Tahun 200 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.Pencatatan Media Massa.