## PUTUSAN NO (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI
Suhendar Universitas Wiralodra
Email : suhendarabas_sap@yahoo.com

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  in  Indramayu  Regency,  precisely  in  Indramayu  District Court  by  conducting  direct  interview  in  Indramayu  District  Court  as  a  basis  for comparison and a basis for reference in answering research questions. In addition to the field research, the researcher also conducts literature studies by reading, analyzing, and gathering information from books, literature, laws and other supporting regulations that have relevance to the issues discussed in this study. This research used empirical juridical research  method,  which  is  based  on  the  study  of  legal  materials  and  interviews  as  a process to find the rule of law and legal principles, in order to answer the legal problems encountered.  This  study  intended  to  determine  the  implementation  of the  award  which states that the lawsuit could not be accepted as well as the basis of the judge's judgment in the  decision  with  the  lawsuit  that  is  not  accepted  regarding  the  the  case  Number; 35/Pdt.G/2014/PN.Idm.  concerning  acts  of  default  in  the  Indramayu  District  Court.  The results  obtained  by  the  researcher  through  this  study  are  (1)  the  implementation  of  the verdict  with  a  lawsuit  is  not  acceptable  (Niet  Ontvankelijk  verklaard)  regarding  Case Number  35/Pdt.G/2014/PN.Idm.  The  verdict  with  an  unacceptable  lawsuit  is  the  fault  of the plaintiff in formulating the lawsuit. It is also become part of the court's negligence in implementing  the  mandate  of  Article  119  HIR/143  Rbg  of  the  constitution  which authorizes  the  head  of  the  district  court  to  give  advice  and  assistance  to  the  parties  to prevent the imperfect claim.

## Keywords: Niet Ontvankelijk Verklaard, Judgment, Default

## I. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk monodualistik, artinya manusia selain sebagai makhluk individu,  manusia  juga  sebagai  makhluk  sosial yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia sering melakukan perbuatan hukum dengan orang  lain  seperti  hutang  piutang,  jual  beli,  sewa  menyewa,  tukar  menukar,  dan sebagainya 1 . Hubungan tersebut didasarkan pada kepentingan yang saling berhadapan atau berlawanan  yang  tidak  menutup  kemungkinan  menimbulkan  konflik  kepentingan. Kepentingan  adalah  suatu  tuntutan  perseorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk dipenuhi.  Disinlah  peran  hukum  mengatur  kepentingan-kepentingan  tersebut,  agar
1 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm. 1
kepentingan  orang  lain  terlindungi,  sehingga  masing-masing  mengetahui  hak  dan kewajibannya 2 .
Hak  adalah  peranan  yang  boleh  tidak  dikerjakan  atau  dilaksanakan  (sifatnya fakultatif).  Adapun  kewajiban  merupakan  peranan  yang  harus  dilaksanakan  (bersifat imperatif).  Hak  dan  kewajiban  merupakan  perimbangan  kekuasaan  dalam  bentuk  hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum 3 .
Benar  dan  adilnya  penyelesaian  perkara  di  depan  pengadilan,  bukan  dilihat  pada hasil  akhir  putusan  yang  dijatuhkan.  Tetapi  harus  dinilai  sejak  awal  proses  pemeriksaan perkara  dimulai.  Apabila  sejak  awal  sampai  putusan  dijatuhkan,  proses  pemeriksaan dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  (due  process  law),  berarti  pengadilan telah  melaksanakan  dan  menegakan  ideologi fair  trial yang  dicita-citakan  negara  hukum dan masyarakat demokratis.
Formulasi  gugatan  yang  disusun  dan  diajukan  oleh  penggugat  merupakan  dasar serta  menjadi acuan  dalam  pemeriksaan  perkara  tersebut  di  pengadilan.  Apabila  gugatan tersebut  tidak  memenuhi  syarat-syarat  formil  sebuah  gugatan,  maka  akibat  hukumnya adalah  gugatan  tersebut  akan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (Niet  Ontvankelijk Verklaard) yang  biasa disingkat  NO.  Persyaratan  mengenai  isi  gugatan  terdapat  dalam Pasal  8  Ayat  (3)  Rv  (Reglement  op  de  Burgelijke  Rechtsvordering)  yang  mengharuskan gugatan  pada  pokoknya  memuat  identitas  dari  para  pihak,  dalil-dalil  konkrit  tentang adanya  hubungan  hukum  yang merupakan  dasar  serta  alasan-alasan  daripada  tuntutan (middelen  van  den  eis)  atau  lebih  dikenal  dengan fundamentum  petendi (posita),  dan petitum atau  tuntutan 4 . Meskipun  dalam  HIR  (Herzien  Indonesis  Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan,  orang  bebas  menyusun  dan  merumuskan  surat  gugatannya  asal  cukup memberikan  gambaran  tentang  kejadian  materil  yang  menjadi  dasar  tuntutan,  namun dalam  praktek  cenderung  mengikuti  syarat-syarat  yang  di  tentukan  dalam  Pasal  8  Rv
2 Wawan Muhawan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung 2012, hlm. 37.
3 Ibid. hlm. 57.
4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta 2006, Liberty, hlm. 54.
dalam  menyusun  surat  gugatannya.  Dengan  demikian,  surat  gugatan  yang  diajukan  ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis 5 .
Hakim  dalam  menyatakan  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima  ada  beberapa alasan  atau  pertimbangan,  salah  satunya  adalah  dengan  alasan obscuur  libel,  misalnya menyangkut  batas-batas  objek  sengketa  yang  tidak  jelas.  Hakim  memegang  peranan penting  dalam  menilai  dan  mempertimbangkan  formalitas  sebuah  gugatan,  yakni  apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan  gugatan  haruslah  mempunyai  kepentingan  hukum  yang  cukup 6 . Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan  kepentingannya,  Pasal  119  HIR/Pasal  143  RBg  memberi  wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat  dalam  pengajuan  gugatannya.  Dengan  demikian  hendak  dicegah  pengajuan gugatan-gugatan  yang  cacat  formil  atau  gugatan  yang  tidak  sempurna,  yang  akan dinyatakan  tidak  dapat  diterima 7 . Namun  dalam  prakteknya,  masih  sering  dan  bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Indramayu  dengan  perkara  nomor:  35/Pdt.G/2014/ PN.Idm. merupakan  salah  satu  kasus  yang  dinyatakan  bahwa  gugatan  penggugat dinyatakan  NO  oleh  Majelis  Hakim.  Dalam  perkara  tersebut  kuasa  hukum  penggugat mendalilkan  bahwa  perkara klien-nya  merupakan  perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum, namun  pihak  tergugat  melalui  kuasa  hukumnya  membantah  tuduhan  pihak  penggugat karena  pihak  tergugat  beralasan  tidak  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  melainkan Penggugat  telah  melakukan  Perbuatan  Wanprestasi.  Hal  itu  dipertegas  dengan  bukti adanya surat perjanjian kredit. Kasus ini bermula saat pihak Penggugat (Anto Ismanto dan Erida  Saraswati)  mengajukan  kredit  pada  tanggal  30  Nopember  2012  kepada  Tergugat  1 (PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero)  melalui  UlaMM  unit  Haurgeulis  Jalan Siliwangi  No.  32  Haurgeulis-Indramayu)  sebesar  Rp.175.000.000,- (seratus  tujuh  puluh lima  juta  rupiah)  dengan  jaminan  Sertifikat  Hak  Milik  No.  00674,  luas  278  tercatat  atas nama  ANTO  ISMANTO,  ERIDA  SARASWATI  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Kemudian usaha yang dirintis
5 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung 2004, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 28.
6 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 53.
7 Ibid, hlm. 26.
oleh pihak Penggugat mengalami kebangkrutan, sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk  penyetoran  kredit  setiap  bulannya.  Karena  Penggugat  mengalami  kesulitan  dalam hal  penyetoran  kredit  tiap  bulannya  maka  Tergugat  1  melelang    tanah dan  bangunan Penggugat melalui Tergugat 2 (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon) disingkat (KPKLN).
Suatu gugatan harus memuat gambaran  yang jelas mengenai duduk persoalannya, dengan  lain  perkataan  dasar  gugatan  harus  dikemukakan  dengan  jelas.  Dalam  Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan ini disebut Fundamenteum Petendi atau Posita. Suatu posita terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  bagian  yang  memuat  alasan-alasan  berdasarkan keadaan  dan  bagian  yang  memuat  alasan-alasan  yang  berdasar  hukum.  Dalam  surat gugatan  harus  pula  dilengkapi  dengan petitum,  yaitu  hal-hal  apa  yang  diinginkan  atau diminta  oleh  penggugat  agar  diputuskan,  ditetapkan  dan  atau  diperintahkan  oleh  hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting 8 .
Dengan  demikian  didalam Putusan NO (Niet  Ontvankelijk  Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi, terdapat beberapa permasalahan yakni :
1. Bagaimana Proses  Persidangan  Putusan  dengan  Amar  Gugatan  Tidak  Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) terhadap Perkara Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Idm.?
2. Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  Perkara Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Idm.?

## II. METODE
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  semua  gejala  dan  fakta  di  lapangan  serta mengaitkan dan menganalisa semua  gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan  yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan 9 .
Dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  dan  dijelaskan  serta  dianalisa  teori  hukum  yang bersifat  umum,  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya  yang  berlaku  dan berhubungan dengan putusan obscuur libel.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  atas  peraturan
8 Retnowulan  Sutantio, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek,  Mandar  Maju,  Bandung 2009, hlm. 17.
9 Winarto Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 132.
perundang-undangan  baik  ditinjau  dari  sudut  hirarki  perundang-undangan  (vertikal), maupun  hubungan  harmoni  diantara perundang-undangan  (horizontal) 10 . Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamuji  memberikan  pengertian  tentang  penelitian  hukum  normatif yakni  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum 11 .
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di  lapangan.  Penelitian  kepustakaan      dilakukan  untuk  memperoleh  bahan-bahan hukum baik  primer,  sekunder,  maupun  tersier 12 . Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  yang berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  konvensi  internasional,  perjanjian internasional  yang  relevan.  Bahan  hukum  sekunder  yakni  terdiri  dari  doktrin-doktrin, pendapat  para  ahli  yang  dapat  terlihat  dalam  buku-buku  hukum  dan  makalah-makalah yang  ditulis  oleh  para  ahli,  karangan  berbagai  panitia  pembentukan  hukum,  hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer.  Di  samping  itu  dikaji  pula  bahan hukum  tersier,  yakni  berupa pendapat- pendapat      atau      opini  masyarakat  yang  ada  di  dalam  majalah-majalah  dan  surat  kabar, kamus, ensiklospedi, yang dapat memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder 13 .
Seluruh  data  dan  bahan  hukum  yang  diperoleh,  dianalisa  secara  kualitatif  dengan mempelajari  seluruh  data  dan  bahan  hukum  dengan  memberikan  telaah  yang  berarti menentang,  mengkritik,  mendukung,  menambah  atau  memberi  komentar  dan  kemudian membuat  suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian  dengan  pikiran  sendiri  dan  dibantu dengan teori yang dikuasai 14 . Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  jawaban  yang  baik  pula 15 . Berdasarkan hasil  analisis  tersebut  kemudian  ditarik suatu  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  atas permasalahan yang diteliti.
10 Fokky  Fuad, Pemikiran  Ulang  Atas  Metodologi  Penelitian  Hukum, http://uai.ac.id, diakses tanggal  28 Oktober 2016.
11 Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta 2010, hlm. 15.
12 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
14 Mukti  Ali,  dkk. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Pustaka  Fajar,  Yogyakarta, 2010, hlm.183.
15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm.106.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan Penjatuhan Putusan dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) terhadap Perkara Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Idm.

## 1. Pengajuan Gugatan
Perkara perdata dengan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. merupakan salah satu  contoh  Perkara  dimana  menurut  Hakim  maupun  menurut  pihak-pihak Tergugat  merupakan  Perkara  yang  isi  surat  gugatannya  kabur  atau  tidak  jelas (Obscuur  Libel).  Dalam  surat  gugatan  tersebut,  Penggugat  mengakui  bahwa  pada tanggal  30  November  2012  telah  mengajukan  kredit  kepada  Tergugat  1  sebesar Rp.175.000.000,- (seratus  tujuh  puluh  lima  juta  rupiah)  dengan  surat  Perjanjian Kredit  No.156/ULM-HRGL/PK-SUP/XI/12  tanggal  30  November  2012  dan Addendum  Perjanjian  Kredit  No.161/ULM-HRGL/PK-RSP/XII/12  tanggal  28 Desember  2012  yang  masing-masing  telah  disetujui  oleh  para  pihak.  Kemudian Penggugat  mengakui  usaha  perdagangannya  telah  mengalami  kebangkrutan  dan tidak  bisa  membayar  kewajibannya.  Tetapi  Penggugat  menyatakan  Tergugat  I melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  pada  saat  melakukan  lelang  eksekusi terhadap jaminannya.
Majelis  hakimpun  memandang  bahwa  isi  perjanjian  kredit  yang  telah disepakati  oleh  pihak  Penggugat  sah  dan  sudah  memenuhi  seluruh  unsur dari ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Akan  tetapi  di  sisi  lain  Penggugat  meminta kepada  Pengadilan  agar  memerintahkan  Tergugat  I  untuk  bersedia  melakukan adendum  atau  perubahan  isi  perjanjian  sebagaimana  kehendak  Penggugat  seperti yang  tertuang  dalam  petitum  Penggugat  dalam  gugatannya.  Mengingat  bahwa  isi perjanjian  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  adendum  atau  perubahan,  karena  pada prinsipnya  adendum  atau  perubahan  atau  perbaikan  adalah  dilakukan  terhadap suatu perjanjian yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata asas dalam melakukan perjanjian ataupun perubahan  atas isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  Pengadilan  Negeri  Indramayu, aturan Pasal 119 HIR/143 Rbg tidak efektif diterapkan oleh pengadilan. Formalitas surat  gugatan  yang  dirumuskan  oleh  penggugat  tidak  serta  merta  dapat  ditegur langsung  oleh  hakim.  Karena  formalitas  sebuah  gugatan  menjadi  poin  bagi  pihak
tergugat  dalam  pengajuan  eksepsi.  Formalitas  sebuah  gugatan  memang  salah  satu hal  yang  dapat  dijadikan  dan  bahkan  selalu  digunakan  oleh  pihak  tergugat  atau kuasanya  dalam  mengajukan  keberatan  atau  bantahan  dalam  bentuk  eksepsi. Keberatan  yang  diajukan  dalam  bentuk  eksepsi  tidak  ditujukan  dan  tidak menyinggung  bantahan  terhadap  pokok  perkara,  melainkan  terkhusus  pada formalitas gugatan atau mengenai sengketa kewenangan mengadili oleh pengadilan yang  bersangkutan.  Apabila  gugatan  yang  diajukan  mengandung  cacat  formil, maka  akan  berimplikasi  terhadap  keabsahan  gugatan  tersebut  yang  oleh  penilaian hakim mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima 16 .
Namun  jika  merujuk  pada  apa  yang  diinginkan  oleh  Pasal  119  HIR/143 Rbg  dan  Pasal  4  Ayat  (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  maka  penulis  berpendapat bahwa  meskipun  formalitas  gugatan  merupakan  materi  pokok  dalam  bantahan pihak  tergugat  dalam  mengajukan  eksepsinya,  pihak  pengadilan  dalam  hal  ini hakim (ketua pengadilan negeri) tetap harus memberikan masukan-masukan terkait kesempurnaan  surat  gugatan  pihak  penggugat  yang  didaftarkan  pada  panitera pengadilan  yang berwenang.  Berkas  gugatan  yang telah terdaftar akan diserahkan oleh  panitera  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk  dilakukan  pemberkasan  dan selanjutnya  mengeluarkan  surat  penetapan  majelis  hakim  yang  akan  memeriksa dan mengadili  perkara  tersebut.  Ketika  berkas  perkara  tersebut  telah  diterima, hendaknya  ketua  pengadilan  negeri  memeriksa  kesempurnaan  surat  gugatan  yang diajukan  itu  sebelum  mengeluarkan  surat  ketetapan  majelis  hakim.  Kekurangan- kekurangan yang terdapat terkait kesempurnaan gugatan yang bisa mengakibatkan jatuhnya putusan negatif terhadap gugatan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak  yang  mengajukan  gugatan  serta  diberi  masukan  dan  saran  agar  gugatan tersebut  jelas  dan  sempurna.  Hal  ini  akan  sangat  menguntungkan  bagi  pihak penggugat, khususnya bagi mereka yang kurang pengetahuan mengenai hukum dan tidak  mampu  membayar  kuasa  hukum  untuk  membantunya  dalam  berperkara  di pengadilan. Bantuan yang diberikan itu tidak berarti bahwa hakim memihak salah satu  pihak  yang  berperkara  dalam  hal  ini  pihak  penggugat  juga  tidak  menjamin akan dikabulkannya tuntutan penggugat dalam surat gugatan, karena bantuan yang diberikan  tidak  mencampuri  pokok  perkara  melainkan  hanya  terkait  syarat-syarat yang  menentukan  kesempurnaan dan  kejelasan  sebuah  gugatan  dan  bantuan
16 Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.
tersebut  juga  diberikan  sebelum  perkara  diperiksa  di  depan  persidangan.  Apabila perkara  tersebut  telah  disidangkan,  maka  berdasarkan  asas  obyektivitas  hakim tidak  boleh  memihak  di  dalam  memeriksa  perkara  dan  menjatuhkan  putusan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dan masing-masing diberi kesempatan untuk  mengemukakan  pendapatnya  dan  mengajukan  alat  bukti  di  persidangan sehingga hakim harus mendengar kedua belah pihak.
Beradasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  salah  satu responden di Pengadilan Negeri Indramayu yakni bapak Robidi S.H., selaku kepala bagian hukum di Pengadilan Negeri  Indramayu pada Tanggal 7 Juni 2017, beliau menjelaskan  bahwa  penafsiran  tentang  kewenangan  pengadilan  berdasarkan  pasal tersebut  hanya  seputar  informasi  mengenai  prosedur  pengajuan  gugatan  atau tentang  bentuk  gugatan  yang  akan  diajukan.  Hal  tersebut  hanya  terkait  mengenai bagaimana proses atau mekanisme ketika ingin mengajukan gugatan di pengadilan, begitu pula pengajuan gugatan yang dibenarkan berdasarkan undang-undang dalam praktik  hanya  ada  dua  bentuk  (lisan  dan  tulisan)  sehingga  petunjuk  yang kemungkinan  diberikan  tidak  berperan  penting  dalam  meminimalisir  lahirnya putusan negatif 17 .
Tidak  ada  keharusan  untuk  mewakilkan  kepada  orang  lain  ketika berperkara di pengadilan, namun dalam perkembangannya sekarang sudah banyak perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  bukan  oleh  pihak  yang  berperkara  secara langsung  melainkan  diwakilkan  kepada  pengacara  yang  mengetahui  seluk  beluk beracara di pengadilan. Gugatan yang hendak didaftarkan telah dirumuskan secara rapi dalam bentuk tertulis. Akan tetapi, gugatan yang dirumuskan secara rapi dalam bentuk  tertulis  itu  tetap  tidak  menjamin  gugatan  tersebut  tidak  dijatuhi  putusan negatif. Sebagai contohnya adalah Putusan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. yang merupakan  putusan  terhadap  perkara  Perbuatan  Wanpretasi  dengan  amar  dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima . Degan  kata  lain,  Putusan  Nomor:  35/PDT.G/2014/PN.Idm.  adalah  salah  satu putusan  negatif  padahal  pengajuan  gugatannya  diwakilkan  kepada  seorang  kuasa hukum.
Olehnya  itu,  amanah  dari  Pasal  119  HIR/Pasal  143  Rbg  sejatinya  harus tetap ditegakkan, hakim harus tetap memberi bantuan kepada para pencari keadilan
17 Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.
untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai amanah UU Kekuasaan  Kehakiman.  Sebab,  gugatan  yang  dinyatakan  tidak  dapat  diterima ditujukan kepada gugatan-gugatan yang mengandung cacat formil yang merupakan kesalahan  dari  pihak  penggugat  ketika  mengajukan  gugatan  tersebut,  juga merupakan  kelalaian  dari  pihak  pengadilan  dalam  hal  ini  ketua  pengadilan  negeri dalam mempelajari gugatan-gugatan yang masuk.

## 2. Pemeriksaan Perkara di Persidangan
Dalam  Perkara  Nomor:  35/PDT.G/2014/PN.Idm,  sidang  pertama  dibuka pada  Tanggal  10  Maret  2015.  Perkara  tersebut  merupakan  perkara  Perbuatan Melawan  Hukum  berdasarkan  Surat  Gugatan  Penggugat  tertanggal  11  Desember 2014 yang didaftarkan di pengadilan Negeri Indramayu. Dalam perkara ini, pihak penggugat  meminta  agar  Majelis  Hakim  membatalkan  lelang  atas  rumah  milik Penggugat,  yang  menurut  Penggugat  bahwa  pelelangan  tersebut  merupakan Perbuatan  Melawan  Hukum.  Namun  pihat  Tergugat  1  membantah  Gugatan Penggugat melalui surat Jawaban Tertulis yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, bahwa  pelelangan  tersebut  bukan  merupakan  Perbutan  Melawan  hukum.  Hal tersebut  didasarkan  atas  Perjanjian  Kredit  No.156/ULM-HRGL/PK-SUP/XI/12 tanggal  30  November  2012  dan  Addendum  Perjanjian  Kredit  No.161/ULM- HRGL/PK-RSP/XII/12  tanggal  28 Desember  2012  yang  masing-masing  telah disetujui oleh Penggugat.
Secara  procedural  Perbuatan  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum Terdapat  perbedaan.  Perbuatan  Melawan  Hukum  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal 1365  KUH  Perdata  dimana  perikatan  yang  lahir dari  undang-undang  akibat hukumnya  ditentukan  oleh  undang-undang.  Sedangkan  Perbuatan  Wanprestasi didahului dengan adanya suatu perikatan perjanjian, yang akibat hukumnya sudah dikehendaki  oleh  para  pihak.  Ditegaskan  pula  oleh  Tergugat  1  dalam  Jawaban Tertulis  yang  menyatakan  bahwa  dasar  dari  pelelangan  terhadap  objek  sengketa merupakan  perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat  dan  disepakati  bersama.  Hal  itulah yang  menjadi  dasar  bantahan  pihak  Tergugat  1  terhadap  Gugatan  Penggugat. Dengan  demikian,  gugatan  penggugat  yang  diajukan  oleh  pihak  penggugat berdasarkan  posita  gugatannya  dalam  Perkara  Nomor:  35/PDT.G/2014/PN.Idm dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru.
Pada  sidang  selanjutnya,  majelis  hakim  memerintahkan  dilakukannya Mediasi  berdasarkan  amanah  Pasal  154  RBg  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  dengan  SUHARYANTI,  SH.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Indramayu selaku  Mediator,  akan  tetapi  Mediator  melapor  bahwa  Mediasi  telah  gagal. Sehingga sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.
Atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  I  melalui  Kuasanya memberikan  Jawaban  tertulis  yang  membantah  dalam  eksepsi  bahwa  gugatan penggugat  kabur  atau  tidak  jelas  (obscuur  libel)  karena  dalil  penggugat  dalam posita  gugatannya  saling  bertentangan.  Yang  menjadi  alasan  pihak  Tergugat  I menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas adalah, pertama pihak penggugat telah  mengakui  bahwa  pada  tanggal  30  November  2012  telah mengajukan  kredit  kepada  Tergugat  I  sebesar  Rp.175.000.000,- (seratus  tujuh puluh  lima  juta  Rupiah). Kedua Penggugat  juga  mengakui  bahwa  usaha perdagangannya  telah  mengalami  kebangkrutan  dan  tidak  bisa  membayar kewajibannya.  Namun  Penggugat  menyatakan  Tergugat  I  melakukan  Perbuatan Melawan  Hukum  pada  saat  melakukan  lelang  eksekusi  terhadap  jaminannya.  Hal inilah  yang  menjadi  Pertimbangan  pihak  Tergugat  I  menyatakan  gugatan Penggugat  Kabur,  karena  pada  dasarnya  Penggugat  telah  melakukan  Perbuatan Wanprestasi  karena  menyatakan  bahwa  Penggugat  tidak  bisa  membayar kewajibannya.
Serupa  dengan  Tergugat  I,  Tergugat  II  melalui  kuasanya  memberikan jawaban  tertulis  atas  gugatan  penggugat,  yang  juga  membantah  dalam  eksepsi bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II. Alasan dari bantahan Tergugat II  karena  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (disingkat  KPKNL) Cirebon  bukan  merupakan  instansi  atau  pejabat  yang  berdiri  sendiri,  namun merupakan  bagian  dari  Negara  dimana  secara  berjenjang  instansi  atasan  dari Tergugat  II  adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia  cq  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  cq  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  cq  Kantor  Wilayah Jawa  Barat.  Oleh  karena  itu  Tergugat  II  tidak  mempunyai  kualitas  untuk  dapat dituntut  dalam  perkara  perdata  dimuka  Peradilan  Umum  jika  tidak  dikaitkan dengan bagan hukum induknya dan instansi atasannya.
Selanjutnya  Tergugat  II  juga  membantah  bahwa  Penggugat  dalam  dalil- dalil gugatannya tidak dapat menunjukan tindakan-tindakan apa saja dari Tergugat II yang merupakan tindakan melawan hukum. Kemudian dalam Posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Tergugat II.
Penggugat memang  telah  keliru  menetapkan  status  KPKNL  sebagai  Pihak Tergugat  hal  ini  karena  KPKNL  bukanlah  pihak  yang  menguasai  obyek  perkara. Menurut penulis, KPKNL lebih tepat dijadikan sebagai Turut Tergugat, yaitu pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi akan terikat dengan putusan hakim.
Alasan  Tergugat  II  membantah  bahwa  telah  keliru  dijadikan  sebagai Tergugat diperjelas dalam point ke tiga dalam eksepsi Tergugat II, yang pada intinya Pelelangan  atas  objek  sengketa  yang  dijadikan  dasar  gugatan  Penggugat telah dilaksanakan dan tidak laku terjual karena tidak ada peminatnya, maka dalam hal ini Tergugat II tidak relevan untuk ditarik menjadi salah satu pihak dalam perkara a quo karena belum ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Kemudian dalam  posita  dan  petitum  gugatan  para  Penggugat,  para  Penggugat  lebih mempermasalahkan hal cicilan hutang Penggugat sebagai debitor kepada Tergugat I selaku kreditor sehingga hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dengan Tergugat I.
Sidang pemeriksaan selanjutnya adalah jawab-menjawab dari semua pihak. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menanggapi satu sama lain dalil-dalil yang dikemukakan di depan persidangan. Kemudian mengajukan alat bukti yang sah menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  untuk  membuktikan  apa  yang  didalilkan oleh  masing-masing  pihak.  Sidang  selanjutnya  dilanjutkan  dengan  agenda pembacaan  kesimpulan  oleh  para  pihak.  Majelis  hakim  kemudian  melakukan  rapat permusyawaratan majelis dan membacakan putusannya pada sidang Tanggal 27 Juli 2015  yang  terbuka  untuk  umum.  Dalam  amar  putusan  tersebut  dinyatakan  bahwa Menolak eksepsi Tergugat dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk verklaard).
Gugatan  yang dinyatakan tidak dapat diterima pada prinsipnya merupakan penolakan terhadap surat gugatan yang tidak sesuai dengan formalitas surat gugatan berdasarkan  Pasal  8  Rv  dan  tidak  mempertimbangkan  mengenai  pokok  perkara. Meski  demikian,  proses  pemeriksaan  di  depan  persidangan  dilakukan  dengan
pemeriksaan acara biasa sebagaimana alur penyelesaian perkara melalui pengadilan. Menurut  Bapak  Robidi,  ketika  diwawancarai  pada  tanggal  7  Juni  2017  terhadap perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. mengemukakan bahwa amar putusan yang menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  merupakan  putusan  akhir  yang  melalui proses  persidangan  seperti  biasa.  Perkara  yang  dapat  dihentikan  proses pemeriksaannya adalah perkara yang Terdapat sengketa kewenangan mengadili baik absolut  maupun  relatif 18 . Tanggapan  mengenai  kewenangan  mengadili  biasanya diajukan pihak tergugat dalam bentuk eksepsi. Meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi  tentang  itu,  hakim  secar ex  officio wajib  menyatakan  diri  tidak  berwenang mengadili  perkara  yang  diperiksanya.  Amar  yang  menyatakan  gugatan  tidak  dapat diterima merupakan putusan negatif yang pemeriksaan persidangannya sama seperti pada  pemeriksaan  pada  umumnya,  kecuali  ada  eksepsi  tentang  kewenangan mengadili.  Terhadap  eksepsi  tersebut  dapat  mengakhiri  proses  pemeriksaan  jika eksepsinya  dikabulkan  dan  secara  terang  bahwa  pengadilan  negeri  yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut 19 .
Gugatan  yang  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dalam  amar  putusan  yang berkaitan  dengan  formalitas  gugatan  juga  menjadi  poin  bagi  pihak  tergugat  untuk mengajukan  eksepsi.  Namun,  eksepsi  tersebut  tidak  menghentikan  proses pemeriksaan. Proses pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara adalah untuk  menambah  keyakinan  hakim  dalam  menilai  dan  mempertimbangkan  perkara tersebut 20 .
Berdasarkan hal tersebut, sekiranya terdapat ketidaksesuaian dalam praktek beracara  jika  dikaitkan  dengan  asas contante  justitie yang  berarti  peradilan  cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut asas tersebut yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan  dengan  cara  efisien  dan  efektif  serta  dengan  biaya  yang  dapat  dijangkau oleh  masyarakat.  Namun,  dalam  prakteknya  penyelesaian  perkara  di  pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama baru kemudian dijatuhi putusan. Dalam perkara ini, pendaftaran gugatan dilakukan pada 11 Desember 2014 dan diputus pada 30 Juli 2015  yang  berarti  menggunakan  waktu  kurang  lebih  7  (tujuh)  bulan  dalam
18 Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.
19 Ibid,
20 Lihat penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.
pemeriksaannya.  Selain  memakan  waktu  yang  lama,  proses  dalam  Perkara  ini  juga memakan biaya  yang  besar,  yakni  Rp.  2.  039.000,- (dua  juta  tiga  puluh  sembilan ribu rupiah).
Proses  pemeriksaan  telah  menyita  waktu  yang  lama  dan  ketika  dijatuhi putusan, ternyata putusan tersebut bersifat negatif. Terhadap putusan negatif, pihak penggugat  dapat mengajukan  kembali  gugatanya  dengan  melakukan  perbaikan- perbaikan  sebagai  penyempurnaan  terhadap  formalitas  gugatan.  Status  dan hubungan  hukum  antara  para  pihak  dengan  objek  perkara  tidak  mengalami perubahan  apapun,  kembali  seperti  keadaan  semula  sebelum  terjadi  perkara. Berdasarkan hasil wawancara penulis, dikemukakan bahwa ketentuan dalam hukum acara  perdata  di  pengadilan  negeri  tidak  mengenal  adanya  proses  dismissal  seperti yang  diterapkan  dalam  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Proses tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  dalam  Pasal  62  UU  No.51  Tahun  2009 tentang  perubahan  kedua  atas  undang-undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara 21 . Proses  dismissal  merupakan  proses  pemeriksaan  oleh  ketua pengadilan  terhadap  gugatan  yang  masuk  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi  dengan  pertimbangan-pertimbangan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  itu dinyatakan  tidak  diterima  atau  tidak  berdasar 22 . Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi salah  satu  alasan  bagi  majelis  hakim  yang  tetap  melaksanakan  seluruh  rangkaian pemeriksaan  termasuk  pemeriksaan  dengan  agenda  pembuktian  serta  pemeriksaan setempat, meskipun pada akhirnya putusan yang dijatuhkan bersifat negatif.
Masyarakat  menggunakan  pengadilan  untuk  menyelesaikan  perkaranya agar  memperoleh  perlindungan  hukum  serta  mencari  dan  menemukan  keadilan, sebab pengadilan adalah salah satu instansi resmi yang merupakan pelaksana fungsi mengadili.  Proses  beracara  yang  tidak  berbelit-belit  akan  menambah  kepercayaan masyarakat  terhadap  pegadilan  itu  sendiri.  Jadi,  hendaknya  dalam  melakukan pemeriksaan  perkara  di  persidangan,  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan  yang  juga  merupakan  amanah  dari  Pasal  2  Ayat  (4)  UU Kekuasaan Kehakiman  tetap  ditegakkan.  Sebab,  proses  yang  berbelit-belit  akan  menimbulkan kejenuhan  bagi  pihak  yang  berperkara  karena  merasa  dirugikan.  Proses  yang  lama
21 Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.
22 127SEMA  No.2  Tahun  1991  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Beberapa  Ketentuan  Di  Dalam  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
tentunya  akan  berimplikasi  terhadap  jumlah  biaya  yang  akan  dikeluarkan.  Hal tersebut  dapat  memicu  masyarakat  untuk  menyelesaikan  perkaranya  dengan  cara main  hakim  sendiri  (eigenrichting),  tentunya  ini  adalah  sesuatu  yang  sangat dihindari agar ketertiban dalam lingkungan masyarakat dapat terwujud.
Mochtar Kusumaatmadja dalam  teori Hukum Pembangunan,  sebagaimana telah  dijelaskan  dalam  Bab  I  dalam  kerangka  pemikiran,  bahwa pokok-pokok pikiran tentang hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam  masyarakat  hanya  diatur  oleh  hukum,  namun  juga  ditentukan  oleh  agama, kaidah-kaidah  susila,  kesopanan,  adat  kebiasaan  dan  kaidah-kaidah  sosial  lainya. Oleh  karenanya,  antara  hukum  dan  kaidah-kaidah  sosial  lainnya  terdapat  jalinan hubungan  yang  erat  antara  yang  satu  dan  lainnya.  Namun  jika  ada  ketidaksesuaian antara  kaidah hukum  dan  kaidah  sosial,  maka  dalam  penataan  kembali  ketentuan- ketentuan  hukum  dilakukan  dengan  cara  yang  teratur,  baik  mengenai  bentuk,  cara maupun alat pelaksanaannya.
Subekti  memandang  bahwa  hukum  bertujuan  untuk  melayani  negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat  yang pokok untuk mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan.  Ditegaskan  selanjutnya,  bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai  suatu keadilan keseimbangan  yang membawa  ketentraman  di  dalam  hati  orang,  dan  jika diusik  atau  dilanggar  akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan 23 .
Keadilan  selalu  mengandung  unsur  penghargaan,  penilaian  atau Pertimbangan  dan  karena  itu  ia  lazim  dilambangkan  dengan  suatu  neraca  keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus  menerima  bagian  yang  sama  pula.  Subekti  memandang  bahwa  keadilan berasal  dari  Tuhan  Yang  Esa,  tetapi  seorang  manusia  diberi  kecakapan  atau kemampuan  untuk  meraba  atau  merasakan  keadaan  yang  dinamakan  adil.  Dan segala kejadian di alam  dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia 24 .
Dengan  demikian  maka  dapat  kita  lihat  bahwa  hukum  tidak  saja  harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain  untuk  mendapatkan  keadilan,  tetapi  hukum  juga  harus  mendapatkan
23 C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia,  Rineka  Cipta,  Jakarta 2011, hlm. 37.
24 Ibid. hlm. 37.
keseimbangan  antara  tuntutan  keadilan  tersebut  dengan  tuntutan  ketertiban  atau kepastian hukum.
3.2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  dengan  Amar  Gugatan  Tidak  Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) terhadap Perkara Nomor 35/PDT.G/2014

## /PN.Idm. Mengenai Perbuatan Wanprestasi
Tahap  terakhir  dalam  beracara  di  pengadilan  adalah  pembacaan  putusan. Setelah  proses  pemeriksaan  perkara  di  persidangan  dilaksanakan,  hakim  akan menjatuhkan  putusan berdasarkan  apa  yang  dituntut  oleh  pihak  penggugat. Berdasarkan  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (disingkat  UU  Kekuasaan  Kehakiman),  putusan  diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal  53  Ayat  (1)  diatur  bahwa  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara,  hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
Putusan  kemudian  diucapkan  di  depan  persidangan  dan  terbuka  untuk umum  agar  dianggap  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  berdasarkan  Pasal  13 Ayat  (2)  UU  Kekuassan  Kehakiman.  Dalam  Pasal  50  Ayat  (1)  UU  Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili.  Kemudian Ayat  (2)  mengatur  bahwa  putusan  pengadilan  harus  ditandatangani  oleh  majelis hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
Pertimbangan  hukum  merupakan  inti sari  putusan  yang  berisi  analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam  Pertimbangan  dikemukakan  analisis  yang  jelas  berdasarkan  undang-undang pembuktian:
1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil,
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak
Dalam Putusan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. majelis hakim menguraikan  pertimbangan  hukum  yang  melatarbelakangi  gugatan  Penggugat
dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Untuk  lebih  jelasnya  akan  dibahas  pada pembahasan berikut.

## 1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Eksepsi
Petimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor:
35/PDT.G/2014/PN.Idm.  yang  putusannya  berbunyi  gugatan  tidak  dapat  diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard) didasarkan pada Tergugat I dimana sebelum mengajukan  jawaban  terhadap  pokok  perkara  terlebih  dahulu  mengajukan  eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena dalil Penggugat dalam posita gugatannya saling bertentangan. Kemudian Tergugat II sebelum  mengajukan  jawaban  terhadap  pokok  perkara  juga  mengajukan  eksepsi yang pada pokoknya:
1. Eksepsi Kapasitas Hukum sebagai pihak dalam perkara (Eksepsio Persona Standi in Judicio).
2. Exceptio Gugatan Kabur (Obscuur Libel).
3. Eksepsi Tergugat II tidak relevan dijadikan pihak dalam perkara.
Eksepsi  secara  umum  berarti  pengecualian.  Akan  tetapi,  dalam  konteks Hukum  Acara,  bermakna  tangkisan  atau  bantahan  (objection).  Bisa  juga  berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun,  tangkisan  atau  bantahan  yang  diajukan  dalam  bentuk  eksepsi  diajukan kepada  hal-hal  yang  menyangkut  syarat-syarat  atau  formalitas  gugatan,  yaitu  jika gugatan  yang  diajukan  mengandung  cacat  atau  pelanggaran  formil  yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.
Keberatan  yang  diajukan  dalam  bentuk  eksepsi,  tidak  ditujukan  dan  tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer  ten  principale).  Bantahan atau  tangkisan  terhadap  materi  pokok  perkara,  diajukan  sebagai  bagian  tersendiri mengikuti eksepsi.
Tujuan pokok pengajuan eksepsi,  yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta  melalui  eksepsi  bertujuan  agar  pengadilan  menjatuhkan  putusan  negatif, yang  menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  (niet  ontvankelijke  verklaard)  dan berdasarkan  putusan  negatif  itu,  pemeriksaan  Perkara  diakhiri  tanpa  menyinggung penyelesaian  materi  pokok  perkara.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menolak
eksepsi Tergugat I dan Tergugat  II dalam Perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm sudahlah  tepat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  136  HIR. Yang  mendasarkan  dua cara penyelesain eksepi, antara lain sebagai berikut.
Pertama, penyelesaian eksepsi menganai  kompetensi Absolut atau Relatif. Penyelesaian  ini  diperiksa  dan  diputus  sebelum  memeriksa pokok  perkara  dan penolakan  atas  eksepsi  kompetensi  dituangkan  dalam  putusan  sela  (Interlocutory) kemudian  pengabulan  eksepsi  kompetensi  dituangkan  dalam  bentuk  putusan  akhir (Eind Vonnis).
Kedua,  penyelesaian  eksepsi  lain  diluar  eksepsi  Kompetensi.  Cara penyelesain  inilah  yang  disampaikan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  Pertimbangan hukum perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. Hal tersebut berdasakan Pasal 136 HIR. Penyelesaian  eksepsi  lain  diluar  eksepsi  kompetensi  diperiksa  dan  diputus bersama-sama  dengan  pokok  Perkara.  Dengan  demikian,  Pertimbangan  dan  amar putusan  mengenai  eksepsi  dan  pokok  perkara  dituangkan  bersamaan  secara keseluruhan dalam putusan akhir.
Eksepsi  selain  berkenaan  dengan  kompetensi  Absolut  atau  Relatif diperiksa,  dipertimbangkan  dan  diputus  bersamaan  dengan  pokok  perkara,  tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh  diputus  dan  dituangkan  lebih  dahulu  dalam  putusan  sela.  Hal  tersebut ditegaskan  dalam  Putusan  MA  No.  935  K/Sip/1985. Bahwa  eksepsi yang  bukan kompetensi Absolut atau Relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 25

## 1. Eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif
Putusan bersifat negatif apabila eksepsi dikabulkan, maka amar putusannya mengabulkan  eksepsi  tergugat,  dan  menyatakan  gugatan  penggugat  tidak  dapat diterima  atau  NO  (niet  ontvankelijke  verklaard).  Dalam  hal  ini  pengadilan  tidak menyelesaikan materi pokok Perkara, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat  formil,  yang  mengakibatkan  pengadilan  tidak  mengkin  menyelesaikan materi  pokok  perkara.  Apabila  penggugat  menghendaki  penyelesaian  sengketa tentang  kasus  yang  sama,  penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  baru  dengan jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas.
25 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 428.
2. Eksepsi Ditolak, Putusan Bersifat Positif Berdasarkan Pokok Perkara
Putusan  akhir  yang  dijatuhkan  bersifat  positif  apabila  hakim  menolak eksepsi.  Putusan  yang  dijatuhkan  bertitik  tolak  dari  materi  pokok  Perkara, sehingga  putusan  yang  dijatuhkan  menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi secara  tuntas  antara  penggugat  dan  tergugat.  Bentuk  penyelesaian  yang terkandung dalam putusan yang bersifat positif:
a. Menolak  gugatan  penggugat,  dengan  demikian  hak  dan  kedudukan  tergugat atas objek yang disengketakan tetap sah menurut hukum.
b. Mengabulkan  gugatan  dibarengi  dengan  diktum  yang  menyatakan  hak  dan kedudukan  tergugat  atas  objek  sengketa,  tidak  sah  dan  harus  dipulihkan kepada penggugat.
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan dalam Pokok Perkara
Perjanjian pada dasarnya adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu 26 . R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu  saling  berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu  hal 27 . Dari  pengertian  perjanjian tersebut,  sudah  tepatlah  Majelis  Hakim  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  jelas atau  kabur  (obscuur  libel).  Terhadap  isi  perjanjian  tidak  bisa  dilakukan  adendum atau  perubahan  oleh  Pengadilan,  karena  asas  dalam  melakukan  perjanjian  ataupun perubahan atas isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.
Suatu  perjanjian  dapat  dibatalkan  atau  dinyatakan  batal  atau  cacat  hukum, maka  terlebih  dahulu  harus  diketahui  dasar  pembuatan  perjanjian  dalam  hukum perdata yaitu Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan beberapa hal yaitu:
1. Kesepakatan antara pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Adanya Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;
26 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Ikhtisar  Indonesia, Edisi  Ketiga, Balai  Pustaka, Jakarta 2005, hlm. 458.
27 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung 2015, hlm. 212
Majelis  Hakim  ketika  memeriksa  bukti  akta  perjanjian  kredit  (Perjanjian Kredit  No.  156/ULM/-HRGL/PK-SUP/XI/12  tanggal  30  Nopember  2012)  yang dibuat oleh  para  pihak  yaitu  Penggugat  dengan  Tergugat  I  maka  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  akta  perjanjian  kredit  tersebut  sudah  memenuhi  seluruh  unsur dari ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Dengan demikian tidak ada dasar  hukum  untuk  menjadikan dasar  pembatalan  perjanjian  tersebut  sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat.
Alasan Majelis Hakim tersebut diperkuat dalam Posita gugatan Penggugat, dimana  penggugat  telah  mengakui  bahwa  Penggugat  telah  menerima  pencairan kredit sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluhm lima juta rupiah), hal tersebut jelas  menunjukkan  Penggugat  telah  mengakui  keabsahan  isi  perjanjian  kredit  yang dimintakan pembatalan dan perubahan oleh Penggugat tersebut.
Pada  saat  penulis  melakukan  penelitian  menganai  Perkara  ini  di  Pengadilan Negeri  Indramayu  penulis  sedikit  kecewa,  ketika  penulis  meminta  salinan  akta perjanjian  kredit  tersebut,  pihak  Pengadilan  Negeri  Indramayu  menolak  untuk memberikan salinan akta perjanjian tersebut, dengan  alasan dokumen  yang diminta sudah masuk di gudang penyimpanan arsip, sehingga sulit untuk mencarinya.
Suatu  bentuk  atau  format  surat  perjanjian  memang  bebas  dibentuk  sesuai dengan  keinginan  dan  kehendak  para  pihak  asalkan  tidak  melanggar  aturan  Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja dalam praktik pembuatan surat atau akta perjanjian pihak  Kreditur  tidak  sedikit  yang  memanfaatkan  ketidaktahuan  Debitur  akan kalimat-kalimat  yang  tersembunyi  di  dalam  isi  perjanjian  sehingga  maksud  dari kalimat tersebut tidak dipahami oleh debitur.
Terlepas  dari  itu,  majelis  hakim  di  Pengadilan  Indramayu  yang  telah memeriksa  dan  mengadili  Perkara  Nomor:  35/Pdt.G/2014/PN.Idm.  berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa memandang bahwa surat perjanjian tersebut telah sah dan mengikat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I,  serta  tidak  melanggar  syarat  sahnya suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Selain  itu,  Majelis Hakim  juga  memandang  gugatan  Penggugat  tidak  jelas  dan  kabur  dan  oleh karenanya  gugatan  Penggugat  tidak  memenuhi  syarat  formil  dan  sudah  seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljke verklaard).

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Dari  uraian  diatas  dapatlah  dikemukakan  bahwa  beberapa  kesimpulan  antara  lain sebagaui berikut:
1. Pelaksanaan  penjatuhan  putusan  dengan  amar  gugatan  tidak  dapat  diterima  (Niet Ontvankelijk verklaard) terhadap Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/ PN.Idm. tentang Perbuatan  Wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Indramayu, dimulai  dari  pengajuan gugatan,  mediasi,  pemeriksaan  di  persidangan  yang  meliputi  jawab  menjawab, pembuktian dan kesimpulan sampai penjatuhan putusan, meskipun pada prinsipnya gugatan  yang  tidak  diterima  bukan  merupakan  penolakan  terhadap  pokok  perkara. Putusan  dengan  amar  gugatan  tidak  dapat  diterima  adalah  kesalahan  dari  pihak penggugat  dalam  merumuskan  gugatannya  juga  bagian  dari  kelalaian  oleh  pihak pengadilan  dalam  menerapkan  amanah  Pasal  119  HIR/143  Rbg  yang  memberi wewenang  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk  memberi  nasehat  dan  bantuan kepada para pihak untuk mencegah adanya gugatan yang tidak sempurna. Terhadap putusan  ini,  proses  tersebut  tidak  sejalan  dengan  asas  peradilan  cepat,  sederhana dan biaya ringan yang juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  Perkara  Nomor:  35/Pdt.G/2014/PN. Idm. sebagai berikut:
- Dasar  pertimbangan  yang  digunakan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum acara  perdata  yang  berlaku.  Majelis  hakim  tidak  menerima  gugatan  penggugat dengan  alasan  bahwa  gugatan  tersebut  tidak  jelas  atau  kabur  (Obscuur  Libel) sehingga sudahlah patut gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
- Begitu  pula dasar penolakan  terhadap  eksepsi  Tergugat  I  dan  Tergugat  II, karena  hakikat  suatu  eksepsi  adalah  sangkalan  atau  tangkisan  di  luar  materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan, sehingga dalil eksepsi para tergugat dipandang telah bertentangan dengan makna dan  hakikat suatu eksepsi.

## 4.2. Saran
Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pihak  pengadilan,  dalam  hal  ini  ketua  Pengadilan  Negeri  Indramayu  sebaiknya lebih  memperhatikan  amanah  dari  Pasal  119  HIR/143  Rbg  serta  menerapkannya kepada para pihak untuk meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di persidangan hendaknya menjamin  penegakan  terhadap  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan sesuai  amanah  dari  Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tantang  Kekuasaan  Kehakiman  tanpa  menyampingkan  ketelitian  dan  kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
2. Pihak penggugat dan Tergugat dalam mengajukan gugatan maupun jawaban pada pengadilan  negeri  setempat, hendaknya  lebih  jeli  dan  teliti  dalam  merumuskan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta 2011.
Fokky Fuad, Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum, http://www.uai.ac.id
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan, Persidangaan, Penyitaan, Pembuktian, dan  Putusan  Pengadilan,  Sinar  Grafika, Jakarta 2015.
Mukti Ali, dkk. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010.
Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung 2015.
Retnowulan  Sutantio. Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek. Mandar  Maju.
Bandung 2009.
Riduan  Syahrani, Buku  Materi  Dasar  Hukum  Acara  perdata.  PT.  Citra Aditya  Bakti, Bandung 2004.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  Edisi  ke  Delapan, Liberty,
Yogyakarta 2009.
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20,  Alumni, Bandung, 1994.
Wawan Muhawan Hariri. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia. Bandung 2012.
Winarto Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung 1978.
Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Pranadamedia Group Jakarta 2015.