## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 01, Januari 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## PARTAI POLITIK, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN MENCARI SOSOK PEMIMPIN NEGARAWAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Hadi Karyono a,1 a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang 1 karyonohadi08@gmail.com *email korespondesi : karyonohadi08@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Partai  politik  merupakan  instrumen  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem  demokrasi  di  negara manapun  di  dunia ini. Tidak  dapat  dikatakan  demokratis sebuah  negara  jika  tidak  ada  partai politik  di  negara  tersebut,  karena  pada  hakikatnya  partai  politik  merupakan  manifestasi  dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya . Keberadaan partai  politik  dapat  dilihat  sebagai  suatu  bentuk  kebebasan  hak  asasi  manusia  serta keberadaannya  sebagai  suatu  badan  hukum.  Kebebasan  hak  asasi  yang  dimaksud  adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan  berserikat  merupakan  kebebasan  yang  diakui  secara  universal  yang  kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat ( freedom of association ).

## I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B STR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-01-15
Diterima 2024-01-26 Dipublikasikan 2024-01-30 A  political  party  is  a  political  group  that  participates  in  general elections and can place its candidates to occupy  political positions through these general elections. To place these strategic positions, general  elections  are  the  key  means  of  democracy,  the  essence  of which is the election of leaders from the people, by the people for the people. General elections are an embodiment of sovereignty in the hands  of  the  people.  This  is  stated  in  Article  1  paragraph  (2) "Sovereignty  is  in  the  hands  of  the  people  and  is  implemented according  to  the  Constitution"  General  elections  in  the  Indonesian constitutional  system  are  to  elect  members  of  the  People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President and the Regional People's Representative Council article 22E paragraph (2). The implementation of general elections cannot be separated from the existence of political parties, because political  parties  are  election  participants,  although  not  all  political parties  are  necessarily  election  participants.  But  how  to  find  a statesman  leader.  This  writing  method  used  a  normative  research type  with  secondary  data  sources.  The  subject  studied  was  the phenomenon of looking for  a statesman leader in correlation with political  parties,  democracy,  general  elections  and  the  Indonesian constitutional  system.  The  results  of  the  research  concluded  that normatively  there  were  no  explicit  provisions  regarding  the requirements  for  nominating  members  of  the  DPR,  DPD,  DPRD  as well as the President and Vice President, which strictly requires that a leader elected in the general election be a statesman. In the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia, the only condition that is expressly stated as a statesman is the requirement to be appointed as a Constitutional  Judge, and even then  not to be elected directly through a general election.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Ketatanegaraan Indonesia; Negarawan; Pemilu;

## D
Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saaat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan siapa pemimpinnya 1 . Pemilu merupakan suatu mekanisme  suksesi  kekuasaan  politik  secara  damai.  Legitimasi  kekuasaan  seorang  pemimpin atau partai politik tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena dukungan suara mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu secara fair. Pemilu di Indonesia, pertama kali diselenggarakan tahun 1955 setelah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan Pemilu terakhir yaitu pada tahun 2019 lalu. Adapun pemilu selanjutnya yang akan digelar pada tahun depan  2024.  Sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat  yang  dianut  dalam  UUD  1945,  maka kekuasaan  untuk  menentukan  corak  dan  cara  pemerintahan  sesungguhnya  berada  di  tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan  oleh  rakyat  yang  diantaranya  melalui  mekanisme  pemilihan  umum  sebagaimana  diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang  menghubungkan  antara  infrastruktur  politik  dan  suprastruktur  politik.  Pemilu  juga merupakan mekanisme transformasi aspirasi politik melalui anggota  DPR, DPD, Presiden dan Wakil  Presiden,  serta  DPRD  atau  sering  biasa  disebut  sebagai  pejabat  negara  yang  kemudian pejabat negara tersebut diasumsikan seorang negarawan.
Negarawan  adalah  pemimpin  yang  meletakkan  profesionalisme  dan  moral  sebagai  standar utama. Kebijakannya berangkat dari kepentingan kolektif rakyat dan meminimalkan dominasi kepentingan  kolegial  yang  bersumber  kepentingan  dan  dorongan  kelompok 2 . Pemimpin  yang berjiwa  negarawan,  mereka  menyadari  adanya  kewajiban  dan  tanggungjawab  untuk berkontribusi optimal bagi bangsa dan negara, dan tidak sedikit di antara mereka bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia 3 . Para pemimpin yang berjiwa negarawan itu harus menolak menjual idealisme demi materialisme yang memberi kesenangan dunia dan individual semata, karena mereka memiliki idealisme membela negara dan bangsa Indonesia. Maka, memimpin Indonesia ke depan, baik sebagai kepala negara maupun anggota  legislatif  ataupun  aparat  negara  lainnya  hingga  seluruh  tokoh  komponen  bangsa idealnya  adalah  sosok  negarawan.  Namun  bagaimanakah  untuk  bisa  mendapatkan  calon pemimpin negarawan?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkann gambaran dan mengetahui  bagaimanakah  mencari  pemimpin  negarawan  korelasinya  yang  dipilih  secara demokratis, yang tentu melibatkan partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Subjek yang diteliti oleh peneliti  adalah  korelasinya  partai  politik,  dermokrasi,  pemilihan  umum  dan  mencari  sosok pemimpin  negarawan  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Data  dalam  penulisan  ini menggunakann data sekender. Peneliti melakukan pencarian studi dokumen yang diperlukan, kemudian diobservasi untuk diambil datanya kumudian dianalisis demi mendapatkan hasil dan kesimpulan 4 .
1 Mudiyati Rahmatunnisa, ‘MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING?’, Jurnal Bawaslu , 3.1 (2018), 1– 11.
2 Rahmatunnisa.
3 ANTARA News Agency, ‘Mencari Sosok Pemimpin Negarawan’, ANTARA News Banten <https://banten.antaranews.com/berita/234742/mencari-sosok-pemimpin-negarawan> [accessed 18 February 2024].
4 SHI Jonaedi Efendi, SH Johnny Ibrahim, and MM Se, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018).

## D

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Umum  dan  Pemimpin  Negarawan  serta  3)  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan demokrasi dimana negara yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat maka didalam konstitusinya harus mengatur salah satunya pemilihan  umum.    Pelaksanaan  Pemilihan umum  tentu  tidak lepas    dari  peserta  pemilu  yaitu partai politik, namun tidak semua partai politik mesti peserta pemilu. Sejauh  manakah  peran partai politik dapat memunculkan sosok pemimpin negarawan dalam proses pemilihan umum.

## 3.1 Partai Politik dan Demokrasi
Sistem  demokrasi  di  Indonesia  dalam  melakukan  pemilihan  para  pemimpin  tidak  mungkin berjalan tanpa adanya partai politik peserta pemilu.  Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan public opinion yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur 5 . Oleh karena itu, partai politik memiliki posisi dan peranan sangat urgen dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran  penghubung  yang  sangat  strategis  antara  pemerintahan  dengan  warga  negara.  Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah sebetulnya sangat menentukan demokrasi.
Secara etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa istilah kata partai berasal dari bahasa Latin  pars,  yang  diartikan  "bagian" 6 .  Dengan  pengertian  inilah,  kita  dapat  memahami  bahwa karena  merupakan  suatu  bagian  maka  konsekuensinya  pasti  ada  bagian-bagian  lainnya.  Oleh karena itu, untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu bagian atau satu partai.
Jimly  Asshiddiqie  menegaskan  pula  bahwa  partai  juga  berasal  dari  bahasa  Inggris  part,  yang berarti  bagian  atau  golongan.  Kata  partai  menunjuk  pada  golongan  sebagai  kelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, pekerjaan bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi seperti pada umumnya, yang  dapat  dibedakan  menurut  wilayah  aktivitasnya,  seperti  organisasi  kemasyarakatan, organisasi  keagamaan,  organisasi  kepemudaan,  organisasi  kekaryaan  serta  organisasi  politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik 7 .
Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai, cita-cita  yang sama.  Tujuan  kelompok  ini  adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya 8 . Partai politik merupakan infrastruktur politik dalam mewujudkan demokrasi.
Pengertian partai politik secara hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2008 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik Partai Politik, Partai politik adalah adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
5 R Kranenburg and Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum , 11th edn (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
6 Maurice Duverger, Party Politics and Pressure Groups: A Comparative Introduction (New York: Crowell, 1972).
7 Muchamad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik , Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia pustaka utama, 2003).

## D
sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya Partai Politik merupakan wadah memperjuangkan para anggotanya  melalui  pemilihan  umum  sebagai  sarana  perwujudan  demokrasi  untuk  mencari sosok  pemimpin  negarawan.  Dalam  rangka  memunculkan  pemimpin  negarawan  maka  fungsi partai politi ketika melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dalam memunculkan kader-kader yang sudah di didik secara khusus.
Pelaksanaan demokrasi dalam negara demokrasi modern sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan dengan  mempergunakan  model  demokrasi  langsung.  Banyak  kendala  yang  dihadapi,  jika demokrasi  langsung  itu  akan  dilaksanakan.  Oleh  sebab  itu,  pelaksanaan  demokrasi  dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Badan Perwakilan Rakyat 9 .
Terminologi  demokrasi  sejatinya  banyak  ragamnya  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Esposito tentang  bentuk  dan  istitusi  demokrasi  yang  mesti  ada  dalam  suatu  pemerintahan  yang demokratis.  Demokrasi yang berkembang pada abad 20 mengikuti tradisi Schumpeterian, dalam studi ini mendefinisikan bahwa sistem politik yang demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan  berkala.  Di  dalam  sistem  itu,  para  calon  secara  independen  bersaing  untuk  memperoleh suara dan hampir semua penduduk yang sudah dewasa berhak memberikan suara 10 .
Gelombang demokrasi dunia ketiga berjalan secara simultan dan sporadic di banyak negara, dari Portugal dan Yunani pada tahun 1974 hingga ke Spanyol, Amerika Latin, Uni Soviet, dan Eropa Timur, terus menggerapai ke belahan Asia. Ada beberapa factor penyebab yang berkaitan erat, yaitu faktor-faktor yang bersifat sosial, ekonomi, kultur, dan internasional. Secara spesifik, faktor internasional ini disebut sebagai “efek bola salju” yang telah memantik negara -negara lainnya untuk  mengubah  rezim  yang  otoriter  menjadi  demokratis 11 .    Dalam  waktu  transisi  biasanya terdapat proses politik yang sangat kompleks, melibatkan pelbagai kelompok yang bersaing ketat untuk  memperoleh  kekuasaan.  Huntington  menyebut  ada  tiga  macam  interaksi  yang menentukan dalam proses transisi bisa berjalan damai, yaitu (1) interaksi antara pemerintah dan kelompok oposisi, (2) interaksi antara kelompok pembaharu dan konservatif, serta (3) interaksi antara kelompok moderat dan ekstrem dalam kelompok oposisi 12 .
Pada tataran empirik biasanya pada masa transisi peran kelompok pembaharu dan kelompok moderat  dalam  oposisi  menjadi  penting  untuk  menghasilkan  proses  transisi  yang  damai. L.Diamond berpandangan bahwa jalur negosiasi antara elit penguasa lama dan elit penguasa baru akan mengurangi potensi pergolakan dan kekerasan dalam proses transisi, sehingga membuka kemungkinan  untuk  duduk  bersama  baik  untuk  menyusun  aturan  main  baru  maupun  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  lain  dalam  masa  transisi.  Problematika  lainnya  itu  disebut sebagai  tiga  krisis  pemerintahan,  yaitu  (1)  tiadanya  akuntabilitas  dan  rule  of  law,  antara  lain pelanggaran hak azasi manusia (HAM), personalisasi kekuasaan, adanya kekerasan, dan korupsi, kolusi nepotisme; (2) ketidakmampuan mengelola konflik etnis dan wilayah; serta (3) adanya krisis ekonomi dan stagnasi ekonomi 13 .  Transisi demokrasi merupakan istilah yang digunakan oleh  Adam  Przeworski  khususnya  ketika  melakukan  kajian  untuk  melihat  proses  liberalisasi penguasa  otoritarian  dan  penggantinya  menjadi  bentuk-bentuk  organisasi  politik  demokratis.
9 Zainal Abidin Saleh, ‘DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK’, 5.1 (2008).
10 Samuel P Huntington, ‘Gelombang Demokrasi Ketiga’, Terjemahan. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti , 1995.
11 Samuel P Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (University of Oklahoma press, 1993), IV .
12 Huntington, IV .
13 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (JHU press, 1999).

## D
Manakala ketiga persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh negara yang baru masuk dalam transisi,  bukan  tidak  mungkin  akan  terjadi”gelombang  balik”.  Sebaliknya,  manakala  mampu mengatasinya, maka negara-negara itu memiliki potensi menuju konsolidasi demokrasi.

## 3.2  Pemilihan umum dan Mencari Pemimpin Negarawan
Secara  logika  bahwa  mencari  pemimpin  negarawan  tidak  hanya  pada  saat  pemilihan  umum, meskipun pemilihan umum merupakan sarana pemilihan pemimpin rakyat atas nama demokrasi. Namun  mencari  sosok  pemimpin  negarawan  harus  dimulai  dari  mana  munculnya  para  calon dalam merebut kursi pada saat pemilu legislatif ataupun pemilu eksekutif.  Secara konseptual, Ibnu  Tricahyono  mendefinisikan  pemilu  dengan  sudut  pandang  yang  abstrak  dan  filosofis menyatakan  bahwa  pemilihan  umum  merupakan  instrumen  untuk  mewujudkan  kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. 14 Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.
Pemilihan  umum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  lembaga  sekaligus  praktik  politik  yang memungkinkan  untuk  terbentuknya  suatu  pemerintahan  perwakilan  (representative gaverment). Pemilihan umum juga disebut dengan arena 'political market' yang berarti bahwa pemilu  menjadi  tempat  dan  individu/masyarakat  untuk  berinteraksi  dan  melakukan  kontrak sosial dengan para peserta pemilu.
Secara  teknis  operasional,  para  ahli  memberikan  pandangan  yang  berbeda-beda  terhadap pengertian dari pemilu ini. Hal tersebut terlihat dari definisi yang diungkapkan oleh Umaruddin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa  pemilu  adalah  pemberian  suara  oleh  rakyat  melalui  pencoblosan  tanda  gambar  untuk memilih wakil-wakil rakyat.  Agak lebih luas dari definisi tersebut, Andrew Reynolds menyatakan bahwa  pemilu  adalah metode  yang  di  dalamnya suara-suara  yang  diperoleh  dalam  pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh  partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.
Untuk  dapat  memilih  pemimpin  yang  mewakili  kepentingan  rakyat  atau  wakil  yang  kita asumsikan sosok negarawan maka secara konseptual bagaimanah kriteria pemimpin negarawan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah negarawan dapat dimaknai sebagai ahli dalam kenegaraan juga ahli dalam menjalankan pemerintahan serta dapat memimpin politik secara taat dalam menyusun kebijakan suatu negara dengan pandangan kedepan dan mengelola permasalahan negara dengan sikap arif dan bijaksana. Selain itu, istilah negarawan dalam Bahasa Inggri  disebut  dengan  “ statesman ”  atau  “ statepeople ”.  Sedangkan  menurut  kamus  Merriam Webster  negarawan  adalah  seseorang  yang  mempunyai  pengalaman  atau  telah  ahli  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan,  aktif  dalam  mengelola  pemerintahan  dan  membuat kebijakan-kebijakan,  serta  menjadi  pemimpin  politik  yang  mempunyai  kepribadian  arif  dan bijaksana, terhormat serta cakap 15 .
Tipikal  sosok  pemimpin  negarawan  adalah  sosok  pemimpin  yang  memiliki  sifat  melindungi, mengayomi  dan  memikirkan  masa  depan  bangsa  untuk  menitipkan  kecemerlangan  pada
14 I. Tricahyo, Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal (In-Trans Pub., 2009) <https://books.google.co.id/books?id=r4gNAQAAMAAJ>.
15 NICO SARE PARDEDE, ‘KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA’, 2022.

## D
generasi muda yang akan datang. Sosok pemimpin negarawan adalah memiliki idealisme yang kokoh dengan harga diri yang terjaga dan konsinten.
Negarawan  bekerja  untuk  rakyat,  pada  dasarnya  kata  negarawan  hampir  sama  seperti bangsawan dalam pengertian ideal istilahnya. Namun nilai dari kata para bangsawan kini telah merosot menjadi negatif serta hanya sebatas aristocrat sombong saja yang mementingkan diri sendiri, sebagai akibat warisan feodalisme masa lalu. Idealnya, istilah “bangsawan” di sini hampir setara  dengan  “negarawan,”  yaitu  pemimpin  bangsa  yang  memikirkan  kesejahteraan  rakyat sebagai warganya. 16
Pengertian pemilihan umum secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU N0. 2  Tahun  2008,  Pemilihan  Umum  selanjutnya  disingkat  Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Apabila kita analisis dari korelasi antara Partai politik dan demokrasi adalah bahwa partai politik adalah  sebuah  organisasi  politik,  tempat  wadah  perjuangan  penyaluran  aspirasi  rakyat  dan sekaligus rekrutmen politik untuk ditempatkan pada pos-pos kekuasaan. Sedangkan demokrasi adalah  konseptual  tentang  pemerintahan  dari  rakyat,  untuk  rakyat  dan  oleh  rakyat.  Konsep demokrasi  korelasinya  dengan  klaim  sebuah  negara  yang  menyatakan  diri bahwa  kedaulatan ditangan rakyat. Sedangkan Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan atau instrument untuk  mewujutkan  kedaulatan  ditangan  rakyat,  sehingga  muncullah  pemimpin  rakyat  yang diasumsikan pemimpin negarawan. 17

## 3.3  Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Pasca  perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah melahirkan  organ-organ  negara  baru  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Konsep  dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkembangan seiring semakin kompleksitas persoalan  ketatanegaraan  yang  dihadapi  negara.  Berdasarkan  teori  pemisahan  kekuasaan konvensional,  struktur  ketatanegaraan  dibagi  ke  dalam  tiga  cabang  kekuasaan  negara  yaitu eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.    seiring  dengan  kompleksitas  persoalan  ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut independent regulatory boards atau independent regulatory agencies dan atau ada yang menyebutnya independent regulatory commissions serta auxiliary state organ.
Komisi  pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  lembaga  yang  disebut  secara  eksplisit  oleh  UUD  NRI Tahun  1945  dan  hanya  fungsinya  saja  yang  disebutkan  secara  tegas.  Keberadaan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem  tatanegaraan Republik Indonesia disebut sebagai komisi negara  independen  ( independent  egulatory  agencies )  atau  lembaga  penunjang/bantu  ( state auxiliary  agencies )  merupakan  embaga  negara  yang  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  di Indonesia. yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa Undang-undang.
Pemilihan  umum  di  Indonesia secara  konstitusional  di  atur  dalam  Pasal  22E  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pemilu  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil
16 Riski Febria Nurita, ‘Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia’, Jurnal Cakrawala Hukum , 6.1 (2015), 89–98.
17 Tomy Michael, ‘Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 1.1 (2016), 15–28.

## D
Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Atas  dasar  perintah  konstitusi  inilah  keluar  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum    sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2023 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum menjadi Undang-Undang. Pada ketentuan pasal 434, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam  undang-undang  Pemilihan  Umum  mengatur  tegas  mengenai  kelembagaan  yang melaksanakan  Pemilu,  yakni  KPU,  Bawaslu,  serta  DKPP.  Kedudukan  ketiga  lembaga  tersebut diperkuat  dan  diperjelas  tugas  dan  fungsinya  serta  disesuaikan  dengan  perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.
Komisi  Pemilihan  umum  kemudian  atas  dasar  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  maka dikeluarkanlah  Peraturan  KPU  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  tahapan  dan  jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dikenal sebagai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dimulai  sejak 14  Juni 2022  sampai  20  Oktober  2024  dan  Pemilu  dilakukan  serentak  pada  14 Februari 2024.
Sedangkan  pemilihan  umum  kepala  daerah  serentah  2024  didasarkan  pada  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota menjadi  UndangUndang,  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 201 ayat  (8)  yang  menyatakan  bahwa,  "Pemungutan  suara  serentak  nasional  dalam  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

## 4. KESIMPULAN
Pasca  perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah melahirkan  organ-organ  negara  baru  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Konsep  dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkembangan seiring semakin kompleksitas persoalan  ketatanegaraan  yang  dihadapi  negara.  Berdasarkan  teori  pemisahan  kekuasaan konvensional,  struktur  ketatanegaraan  dibagi  ke  dalam  tiga  cabang  kekuasaan  negara  yaitu eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.    seiring  dengan  kompleksitas  persoalan  ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut independent regulatory boards atau independent regulatory agencies dan atau ada yang menyebutnya independent regulatory commissions serta auxiliary state organ.
Komisi  pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  lembaga  yang  disebut  secara  eksplisit  oleh  UUD  NRI Tahun  1945  dan  hanya  fungsinya  saja  yang  disebutkan  secara  tegas.  Keberadaan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem  tatanegaraan Republik Indonesia disebut sebagai komisi negara  independen  (independent  egulatory  agencies)  atau  lembaga  penunjang/bantu  (state auxiliary  agencies)  merupakan  embaga  negara  yang  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  di

## D
Indonesia. yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa Undang-undang.
Pemilihan  umum  di  Indonesia secara  konstitusional  di  atur  dalam  Pasal  22E  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pemilu  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Atas  dasar  perintah  konstitusi  inilah  keluar  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum    sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2023 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum menjadi Undang-Undang. Pada ketentuan pasal 434, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam  undang-undang  Pemilihan  Umum  mengatur  tegas  mengenai  kelembagaan  yang melaksanakan  Pemilu,  yakni  KPU,  Bawaslu,  serta  DKPP.  Kedudukan  ketiga  lembaga  tersebut diperkuat  dan  diperjelas  tugas  dan  fungsinya  serta  disesuaikan  dengan  perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.
Komisi  Pemilihan  umum  kemudian  atas  dasar  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  maka dikeluarkanlah  Peraturan  KPU  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  tahapan  dan  jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dikenal sebagai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dimulai  sejak 14  Juni 2022  sampai  20  Oktober  2024  dan  Pemilu  dilakukan  serentak  pada  14 Februari 2024.
Sedangkan  pemilihan  umum  kepala  daerah  serentah  2024  didasarkan  pada  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota menjadi  UndangUndang,  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 201 ayat  (8)  yang  menyatakan  bahwa,  "Pemungutan  suara  serentak  nasional  dalam  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

## DAFTAR PUSTAKA
Agency,  ANTARA  News,  ‘Mencari  Sosok  Pemimpin  Negarawan’, ANTARA  News  Banten <https://banten.antaranews.com/berita/234742/mencari-sosok-pemimpin-negarawan>  [accessed  18 February 2024]
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia pustaka utama, 2003)
Diamond, Larry, Developing Democracy: Toward Consolidation (JHU press, 1999)
Duverger,  Maurice, Party  Politics  and  Pressure  Groups:  A  Comparative  Introduction (New  York: Crowell, 1972)
Huntington, Samuel P, ‘Gelombang Demokrasi Ketiga’, Terjemahan. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti , 1995
———, The  Third  Wave:  Democratization  in  the  Late  Twentieth  Century (University  of  Oklahoma press, 1993), IV
Jonaedi  Efendi,  SHI,  SH  Johnny  Ibrahim,  and  MM  Se, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  Dan Empiris (Prenada Media, 2018)
Kranenburg, R, and Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum , 11th edn (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)
Michael, Tomy, ‘Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 1.1 (2016), 15–28
Nurita,  Riski  Febria,  ‘Kajian  Filsafat  Hukum  Tentang  Demokrasi  Di  Indonesia’, Jurnal  Cakrawala Hukum , 6.1 (2015), 89–98

## PARDEDE, NICO SARE, ‘KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA’, 2022
Rahmatunnisa,  Mudiyati,  ‘MENGAPA  INTEGRITAS  PEMILU  PENTING?’, Jurnal  Bawaslu ,  3.1 (2018), 1–11
Safa’at,  Muchamad  Ali, Pembubaran  Partai  Politik:  Pengaturan  Dan  Praktik  Pembubaran  Partai Politik Dalam Pergulatan Republik , Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
Saleh, Zainal Abidin, ‘DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK’, 5.1 (2008)
Tricahyo, I., Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal (In-Trans Pub., 2009) <https://books.google.co.id/books?id=r4gNAQAAMAAJ>