## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 01, Juli 2023

## PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN
Safrin Salam Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton Jalan Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 93724 safrin.salam@umbuton.ac.id

## Abstract
In Indonesia, customary land conflicts remain a legal issue. The objective of this study was to investigate the layout of the Lapandewa Kaindea community's customary land and to identify a physical land tenure model as proof of customary land ownership. This study employs normative legal  research.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  regulation  on  customary  land  of  the Lapandewa Kaindea Indigenous Peoples does not reference the provisions of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial  Planning/Head of the National  Land Agency of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 on Procedures for Determining Communal Rights to Land of Indigenous Law Communities and Communities Located in Certain Areas. The evidence of ownership of communal land does not refer to the land registration law, whereas the certificate of physical control of the land may be used as evidence of ownership of communal land so long as the acquisition of customary land is in accordance with the provisions of Article 24 paragraph (2) of PP No. 24 of 1997 regarding Land Registration.
Keywords : Physical Possession of Land; Evidence; Customary Land; Court

## Abstrak
Sengketa tanah  ulayat  masih  menjadi  masalah  hukum  di  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanah ulayat masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea dan  untuk  menemukan  model  penguasaan  fisik  tanah  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengaturan  tanah  ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Lapandewa  Kaindea  belum merujuk kepada  ketentuan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  RI  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  atas  Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu bahkan ketika terjadi  sengketa  tanah  ulayat  antara  masyarakat  Lapandewa  Kaindea  bukti-bukti  kepemilikan tanah  ulayat  belum  merujuk  pada  hukum  pendaftaran  tanah  sedangkan  surat  keterangan penguasaan fisik tanah dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah ulayat sepanjang perolehan tanah  ulayat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Kata Kunci : Penguasaan Fisik Tanah; Alat Bukti; Tanah Ulayat; Pengadilan

## A. Pendahuluan
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  sebuah  entitas  hukum  telah  diakui  dan dijamin  di  dalam  hukum.  Keberadaannya sesuai dengan  peran sebagai  pelestari  dan  penjaga
alam. 1 Terutama  peran  dalam  mengintegrasikan  alam  dan  kebutuhan  manusia. 2 Keberadaan masyarakat  adat  dilakukan  dengan  ekspresi  lingkugan  dengan  berbagai  ragam  budaya  di dalamnya. 3
Pada  konteks  Indonesia  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  tidak  lepas  juga  dengan adanya  budaya  yang  integrasi  dengan  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Istilah  masyarakat hukum  adat  disebut  pula  dengan  istilah  persekutuan  hukum  ( rechtsgemeenschappen ).  Hal  ini telah diatur tegas pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memiliki makna bahwa pemerintah Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Hak dan budaya  masyarakat hukum adat juga diatur  dalam ketentuan Pasal 28(I) UUD 1945. Pengakuan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  berdasarkan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 memberikan  pedoman  bagi  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  dan  semacam perlindungan  hukum  atas  keberadaannya. 4 Menurut  temuan  dari  Jauhari  Thontowi  ketentuan yuridis  ini  merupakan  status  hukum  dari  keberadaan  masyarakat  hukum  adat. 5 Hayatul  Isami menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengakuan masyarakat adat tidak terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga telah diakui secara internasional keberadaannya.  Dia mengidentifikasi 19 jenis  dukungan  internasional  bagi  masyarakat  adat  melalui  perjanjian  internasional,  seperti perlindungan hak asasi manusia, hak berkumpul, hak tanah dan teritorial, kebebasan beragama, kekayaan intelektual, hak kekayaan adat, dan pengakuan praktik adat. 6
Hak masyarakat hukum adat ini terkait pula dengan hak-hak sumber daya alam masyarakat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini pada hakikatnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. 7 Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan fungsi dan peran Negara yakni sebagai pengatur “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bumi dan air
1 Julia  E  Fa  et  al.,  “Importance  Of  Indigenous  Peoples’  Lands  For  The  Conservation  Of  Intact  Forest Landscapes,” Frontiers  in  Ecology  and  the  Environment 18,  no.  3  (April  6,  2020):  135–40, https://doi.org/10.1002/fee.2148.
2 Michael-Shawn  Fletcher,  Tegan  Hall,  and  Andreas  Nicholas  Alexandra,  “The  Loss  of  an  Indigenous Constructed Landscape Following British Invasion of Australia: An Insight into the Deep Human Imprint on the Australian Landscape,” Ambio 50, no. 1 (January 6, 2021): 138–49, https://doi.org/10.1007/s13280-020-01339-3.
3 James R Welch and Carlos E.A. Coimbra Jr., “Indigenous Fire Ecologies, Restoration, And Territorial Sovereignty In The Brazilian Cerrado: The Case Of Two Xavante Reserves,” Land Use Policy 104 (May 2021): 104055, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104055.
4 Safrin  Salam,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  ATAS,” Jurnal  Hukum Novelity 7, no. 2 (2016): 209–24.
5 Jawahir Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20 (2013): 21–36,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2.
6 Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional,” Jurnal Ilmu Hukum Riau , 2012.
7 Ramzi  Farhan,  “Penyelesaian  Sengeketa  Kepemilikan  Tanah  Dengan  Hak  Eigendom  (Studi  Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga AM Dan PT. PJ),” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021), http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1543.
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Makna yang dikelola oleh dapat digunakan dalam konteks fisik  dan  hukum,  serta  di  ranah  privat  dan  publik.  Kontrol  dalam  arti  hukum  adalah  kontrol berdasarkan  hak  yang  dilindungi  oleh  hukum  dan  biasanya  memberikan  pemegang  hak kemampuan untuk secara fisik menguasai tanah yang menjadi haknya, misalnya pemilik tanah menggunakan tanahnya untuk memanfaatkan tanah, pemilik tanah menjual tanah dengan bukti meterai sebagai pernyataan jual beli tanah antara pemilik (penjual) dan pembeli. 8
Jaminan  hak  konstitusional  ini  merupakan  komitmen  Negara  dan founding  father dalam menjamin  tegaknya  hak-hak  warga  Negara  Indonesia  terkhusus  kesejahteraan  masyarakat hukum adat. 9 Hak ulayat pada tataran pengaturan yuridis diatur pula pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUPA yang mengatur negara memberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat, kemudian  Pasal  3  UUPA  prasyarat  pengakuan  negara  terhadap  hak  ulayat.  Oleh  karena  itu negara wajib memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimiliki. 10
Pada  tataran  pelaksanaan,  hak  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengelolaan  dan penguasaan  sumber  daya  alam  terkhusus  tanah  ulayat  masih  menemui  permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat tentang bagaimana bentuk dan model pengakuan  Negara  (pemerintah  daerah)  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  ulayat. Permasalahan pengakuan kepemilikan tanah ulayat oleh Negara masih menjadi masalah utama (akar masalah) tinggi konflik agraria di Indonesia.
Letusan  konflik  agraria  yang  terjadi  di  tahun  2021  terjadi  di  semua  sektor.  Pada  sektor perkebunan  sebanyak  74  kejadian  konflik  dengan  luas  276.162,052  hektar,  berdampak  pada 23.531 KK. Posisi kedua ditempati sektor pembangunan infrastruktur dengan 52 kejadian konflik seluas 8.604,697 hektar dengan korban sebanyak 3.648 KK. Selanjutnya sektor pertambangan mencatat 30 kejadian konflik pada tahun ini dengan luas area konflik mencapai 155.166,86 hektar dan berdampak pada 161.136 KK. Sektor properti menempati posisi ke-4 dengan jumlah letusan sebanyak  20  kejadian  di  atas  tanah  seluas  8.558,59  hektar  yang  ditempati  oleh  1.200  KK. Selanjutnya sektor kehutanan menyumbang 17 kejadian konflik dengan korban 4.601 KK di atas tanah  seluas  45.087,98  hektar.  Posisi  tiga  terakhir  ditempati  sektor  pesisir  dan  pulau  kecil
8 A M Saranani, “Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah,” SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang … , 2022, http://publish.ojs-
indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/24.
9 I Andrijasari, A Cengkeng, and S Sirajuddin, “Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu,” Legal Spirit , 2022,
https://doi.org/https://doi.org/10.31328/ls.v5i2.3627.
10 Ronald Saija et al., “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma  Agraria  Di  Kabupaten  Maluku  Tenggara,” SASI 26,  no.  1  (May  19,  2020):  99, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246.
sebanyak  7  letusan  konflik  seluas  3.709,9  hektar  dengan  korban  4.260  KK,  fasilitas  militer sebanyak  4  kejadian  seluas  1.837  hektar  dengan  korban  439  KK,  dan  sektor  pertanian (agribisnis) sebanyak 3 letusan konflik seluas 935,5 dengan korban 80 KK. 11
Kondisi  ini  pada  tingkat  lokal  juga  dialami  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  Lapandewa Kaindea  di  Kabupaten  Buton  Selatan,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Penguasaan  tanah  adat ( Kadie ) oleh Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea telah dikuasai secara turun-temurun.
Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan Masyarakat  Adat (selanjutnya disebut Permen  ATR/KBPN No. 18  Tahun 2019) mengakui dan melindungi keberadaan tanah adat (kadie) dalam rangka perlindungan hukum. Namun di lain sisi keberadaan  Permen  ATR/KPN  No.  18  Tahun  2019  dikesampingkan  oleh  pemerintah  daerah Buton Selatan dengan menerbitkan sertifikat di atas tanah dengan sehingga terbit sertifikat Hak Pakai Nomor: 0003 Tanggal 21 Juni 2019 atas nama Pemerintah Daerah Buton Selatan terhadap tanah ulayat.
Terbit  sertifikat  Hak  Pakai  Nomor:  0003  Tanggal  21  Juni  2019  atas  nama  Pemerintah Daerah  Buton  Selatan  terhadap  tanah  ulayat  masyarakat  adat  Lapandewa  Kaindea  telah menimbulkan konflik pertanahan yang berkepanjangan di Kabupaten Buton Selatan. 12 Padahal, Masyarakat  Hukum  Adat  Lapandewa  Kaindea yang  telah  hidup  secara  turun-temurun  telah mengelola  dan  memanfaatkan  tanah  ulayat  untuk  kebutuhan  sehari-hari  dan  kini  harus kehilangan ruang hidup atas  pengelolaan dan pemanfaatan  tanah ulayat tersebut oleh  karena status tanah  kadie (adat)  telah  beralih  status  hukum  menjadi  milik  Pemerintah  Daerah  Buton Selatan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan  metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif salah sumber data adalah dengan menggunakan data sekunder. 13 Data sekunder penelitian ini terdiri dari tiga sumber. Pertama, materi pokok antara lain Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan  Menteri  Pertanian  dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat.
11 Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), “Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria Penggusuran Skala Nasional ‘Penggusuran Skala Nasional (PSN),’” 2021.
12 Saija et al., “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara.”
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Kedua  bahan  hukum  sekunder  berupa  jurnal  dan  artikel  ilmiah  terkait  tanah  ulayat masyarakat hukum adat. Terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan kasus. Kasus yang dibahas adalah sengketa Tanah Kadie (adat) antara masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea  dengan pemerintah  Kabupaten  Buton Selatan yang tertuang dalam  Putusan  Nomor:  12/Pdt.G/2021/PN  Psw.  Data  yang  diperoleh  nantinya  akan  dianalisis menggunakan  metode  gramatika  dengan  cara  interpretasi. 14 Metode  gramatikal  ini  diperlukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  tujuan  pembentuk  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengaturan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea
Tanah ulayat masyarakat hukum adat sejatinya telah diatur di dalam hukum adat. Konsep hukum adat sendiri pada setiap daerah berbeda tergantung karakteristik masyarakat hukum adat. Karakteristik pengaturan tanah ulayat salah satu adalah eksistensi bukti kepemilikan dilakukan melalui  penguasaan  materiel  (penguasaan  fisik).  Hal  ini  merupakan  ciri  yang  melekat  pada hukum adat yang memang pengaturan tidak tertulis namun memiliki kewibawaan tersendiri yang diikuti,  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  hukum  adat.  Hak  ulayat/ besichikingsright , menurut  Vanvollhoven,  adalah  hak  untuk  menguasai  tanah-tanah  masyarakat  adat.  Namun, komunitas  hukum  tidak  memiliki  wewenang  untuk  menjual  harta  tak  bergerak  di  bawah yurisdiksinya. Hak ulayat adalah hak persekutuan hukum untuk menggunakan tanah yang masih tumbuh di dalam  zona lingkungannya untuk  keuntungan persekutuan hukum dan anggotanya, serta untuk kepentingan orang luar dengan izin dan pembayarannya. 15 Ter Haar mendefinisikan komunitas common law sebagai masyarakat yang teratur dan stabil dengan otoritasnya sendiri yang memiliki objek berwujud dan tidak materiel. Menurut Soepomo, dalam bukunya “Bab Hukum Adat” ia menguraikan sebagai berikut: “Bahwa ada kelompok-kelompok sosial pada tingkat rakyat jelata di seluruh kepulauan Indonesia, hidup dalam kelompok-kelompok yang bertindak sebagai satu kesatuan yang menggabungkan dunia luar baik secara fisik dan intelektual. 16 Kelompok- kelompok tersebut memiliki tatanan yang tetap dan abadi, dan para anggota kelompok ini hidup berkelompok sebagai hal yang wajar, sebagaimana ditentukan oleh hukum alam. Tidak ada yang memikirkan prospek pembubaran grup. 17
14 Abdul  Manan,  “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Praktek  Hukum  Acara  Di  Peradilan  Agama,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 189, https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202.
15 Muwahid, Pokok-Pokok Hukum Agraria (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016).
16 Zuhraini, Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Dinamika  Politik  Hukum (Bandar  Lampung: Harakindo Publishing, 2014).
17 Ibid.
Ciri-ciri  hak  ulayat adalah 18 : a) Asosiasi berbentuk badan hukum dan anggotanya bebas untuk menggunakan tanah atau hutan di dalam wilayah mereka, seperti mendirikan bangunan atau membuka lahan; b) Orang luar dari masyarakat hukum dapat menggunakan tanah, tetapi hanya dengan izin dari masyarakat hukum; c) Non-anggota harus selalu membayar kredit saat menggunakan  tanah;  d)  Aliansi  hukum  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang  dilakukan  di wilayahnya;  dan,  e)  Aliansi  hukum tidak  dapat  secara permanen  mengalihkan  haknya  kepada entitas lain. Pada sisi negara, pengaturan tanah ulayat diatur di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 28 I UUD 1945 jo. Pasal 2 ayat (4) UUPA Kewenangan Masyarakat hukum adat jo. Pasal 3 UUPA. Pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur bahwa:
“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sekedar diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ”
Kewenangan  masyarakat  hukum  adat  kemudian  ditegaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  3  UUPA mengenai prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat yang mengatur bahwa:
“Dengan  mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan  nasional  dan  Negara, yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi ”.
Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan sebagai berikut: “nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum secara konkret antara masyarakat- masyarakat hukum adat dengan tanah di dalam wilayahnya dengan rumusan, bahwa hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada  penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah  masyarakat  hukum  tersebut.  Selain  itu  hak  ulayat  juga  diartikan  sebagai  tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat”. 19 Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUPA dan Pasal 3 UUPA secara hukum menegaskan bahwa properti adat diakui sepanjang memenuhi syarat,  yaitu  keberadaannya,  kepentingan  hukum  federal  dan  negara  bagian,  dan  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat. Prasyarat ini sebenarnya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memiliki makna yang sama mengenai kriteria pengakuan dan perlindungan Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum
18 Muwahid, Pokok-Pokok Hukum Agraria .
19 Fitrah  Akbar  Citrawan,  “Konsep  Kepemilikan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  Minangkabau,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (January 25, 2021): 586, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766.
adat. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui oleh hukum. 20
Soetandiyo Wignjo Soebroto menyatakan bahwa keempat syarat tersebut jelas merupakan standar  hukum  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam  mengakui  keberadaan masyarakat hukum adat, dan juga jelas bahwa pemerintah nasional harus mengamankan negara kepentingan bangsa dengan posisinya sentral, tetap harus didahulukan. Ia menyatakan bahwa tidak dapat dihindari bahwa "pengakuan" yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan akan ditafsirkan secara sederhana, baik ipso jure maupun ipso facto , sebagai "pengakuan" yang harus  diminta,  dengan  beban  menunjukkan  keberadaan  komunitas common  law . 21 Hal  ini dilakukan oleh masyarakat adat sendiri, sesuai dengan strategi mengakui atau tidak mengakui bahwa mereka berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Hak ulayat ini melekat pada pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat di masyarakat huku adat. Secara yuridis teknis, pengaturan tanah akan kepastian hukum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah mengatur bahwa:
“Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”
Pasal  1ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  menunjukkan  bahwa  pendaftaran  tanah  pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah menurut rencana kerja jangka panjang dan tahunan. 22 Tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum. 23 Hal ini terlihat dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menggunakan publisitas negatif bertendensi negatif. Dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960, akibat hukum  dari  pendaftaran  tanah  adalah  berupa  bukti  hak,  yang  biasa  disebut  dengan  bukti kepemilikan  tanah  kepada  pemegang  hak  atas  tanah. 24 PP  No.  32  ayat  2  menegaskan  hal tersebut. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa apabila suatu barang telah dikeluarkan secara sah, maka akan dibuat akta atas nama orang atau badan hukum
20 Wayan Resmini, “Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya,” GARA 13, no. 1 (2019): 120–25.
21 Marulak Togatorop, Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Yogyakarta: STN Press, 2020).
22 Aartje Tehupiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2012).
23 B  Bahmid  and  I  Pratiwi,  “Penyelesaian  Sengketa  Atas  Kepimilikan  Alas  Hak  Atas  Tanah  Rangkap Dengan  Objek  Fisik  Tanah  Yang  Sama  Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2902  K/Pdt  …,”
Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu … , 2020,
http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1584.
24 Andrijasari, Cengkeng, and Sirajuddin, “Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu.”
yang percaya dan mempunyai kuasa yang nyata atas barang tersebut, dan kemudian pihak lain yang percaya bahwa itu memiliki hak atas tanah tidak dapat menuntut tanah penegakan hukum. Jika dalam waktu  lima (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat, tidak ada  keberatan tertulis yang diajukan kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor negara yang bersangkutan, dan  tidak  ada  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  kepemilikan  atau  penerbitan  tersebut  dari sertifikat. 25 Pada  saat  yang  sama,  objek  pendaftaran  tanah  itu  sendiri  tidak  tunduk  pada pengaturan  tanah  adat  sebagai  objek  pendaftaran  tanah  (baca  Pasal  9  (1)  PP  No.  24  Tahun 1997).  Oleh  karena  itu  pengaturan  tentang  tanah  ulayat  diatur  dalam  peraturan  lain,  yaitu Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 No 18 Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Adat Pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/KBPN 2019).
Pasal  1  ayat  (2)  Permen  ATR/KBPN  No.  18  Tahun  2019  mengatur  bahwa  hak  ulayat kesatuan-kesatuan common  law atau  hak  ulayat  yang  sebanding  dari  kesatuan common  law adalah  hak  ulayat  kesatuan common  law untuk  mengatur,  mengurus,  dan/atau  menggunakan tanah  ulayatnya.  sesuai  dengan  nilai  dan  hukum  adat  yang  berlaku.  Pasal  2(2)  Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019 menjabarkan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat dan pemberian hak masyarakat: a) masyarakat dan lembaga adat; b) Daerah tempat berlangsungnya Hak  Ulayat;  c)  hubungan,  keterkaitan,  dan  ketergantungan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat dengan  wilayahnya;  dan,  d)  Kekuasaan  untuk  bersama-sama  mengatur penggunaan  tanah  di dalam wilayah masing-masing.
Setelah memenuhi syarat-syarat masyarakat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(2) Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019, masyarakat hukum adat harus menyelesaikan prosedur tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 PerKBPN Nomor 10  Tahun  2016,  sebagaimana  dimaksud  dengan  tingkat  grafik  pada  Gambar  1.  Gambar  1 menunjukkan  bahwa  ada  3  tahapan  yang  harus  dilalui  masyarakat  hukum  adat  untuk mendapatkan  kepastian  hukum.  Tahap  pertama  adalah  tahap  permohonan  yang  mana permohonan  diajukan  sendiri  oleh  BPN  wilayah  hukum  dari  tanah  ulayat  setempat.  Tahapan kedua adalah Penatausahaan tanah ulayat. Penatausahaan tanah ulayat ini diatur dalam Pasal 6  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  Nomor  18  Tahun  2019,  yang  memuat  tiga  tahapan,  yaitu: pertama, pengukuran dilakukan di batas-batas bidang tanah seragam masyarakat hukum adat; kedua,  adalah  pemetaan  yang  pemetaannya  dilakukan  melalui  kartu  pendaftaran  tanah;  dan terakhir,  prasasti  di  kadaster,  yang  berarti  bidang  Tanah  Kesatuan  Ulayat  adalah  piutang masyarakat hukum adat.
25 A  Oktaviani  and  S  H  Harjono,  “Kekuatan  Pembuktian  Surat  Letter  C  Dalam  Pemeriksaan  Sengketa Tanah Di Persidangan,” Verstek , n.d., https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.30038.
Tahapan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tanah ulayat berada pada daftar tanah  ulayat  melalui  tahapan  yakni  pencatatan  dalam  daftar  tanah  yang  diberikan  Nomor Identifikasi  Bidang  Tanah  dengan  satuan  wilayah  Kabupaten/Kota.  Pencatatan  bidang  tanah ulayat  masyarakat  hukum  adat  jika  dihubungkan  dengan  sengketa  tanah  ulayat  masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindewa melawan Pemerintah Kabubapaten Buton Selatan pada bukti- bukti  di  pengadilan tanah  kadie (adat)  belum  terdaftar  sebagaimana  diatur  di  dalam  Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019.
Hal ini terlihat dari amar putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw yang dalam pertimbangan hukum hakim sebagai berikut 26 :
“....ternyata ada pihak-pihak selain dimaksud dalam gugatan Penggugat yang menempati atau setidak-tidaknya menguasai tanah objek sengketa, majelis hakim berpendapat sudah seharusnya pihak-pihak tersebut diikutsertakan menjadi pihak dalam gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya”
Selain kurang pihak dalam gugatan masyarakat hukum adat, jika ditelaah pada bukti-bukti surat  yang diajukan  masyarakat hukum  adat  di  pengadilan,  padahal jika menelaah  bukti yang diajukan terdapat beberapa bukti yang menunjukkan penguasaan atas tanah ulayat yakni bukti berupa:  a)  Proses  ritual  adat  masyarakat  Lapandwa  Kaindea;  b)  Bukti  berita  cara  hasil musyawarah  kesepakatan  bersama;  c)  Bukti  penetapan  situs  sejarah  sebagai  benda  cagar budaya;  dan,  d)  Bukti  Keputusan  Kepala  Desa  Lapandewa  Kaindea  Nomor  31  Tahun  2020 tentang pengesahan pemangku lembaga adat Desa Lapandwa Kaindea.
Bukti-bukti  yang  diajukan  masyarakat  hukum  adat  dan  pertimbangan  hukum  hakim menunjukkan  bahwa  hakim  belum  mempertimbangkan  secara  hukum  bukti  kepemilikan  tanah ulayat  oleh  masyarakat  hukum  adat.  Padahal  dalam  konteks  kepemilikan  atas  tanah  ulayat ditunjukkan  dengan  belum  disertifikatkan  tanah  ulayat  karena  unsur  komunal  (kepentingan bersama) lebih besar kemudian dalam konteks tanah ulayat penguasaan itu diatur sepenuhnya oleh parabela (kepala adat) sehingga penguasaan tanah ulayat itu bercirikan penguasaan secara bersama-sama dan tidak ada bukti tertulis.

## 2. Penguasaan Fisik Tanah sebagai Alat bukti Kepemilikan Tanah Ulayat
Konflik  tanah  ulayat  antara  masyarakat  adat  Lapandewa  Kaindea  dengan  Pemerintah Kabupaten  Buton  Selatan  sejatinya  bisa  diselesaikan  secara  baik  jikalau  pihak  pemerintah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat terutama tanah ulayat. Konflik ini bermula pada saat  Pemerintah  Buton  Selatan  yang  ingin  meminta  tanah  untuk  digunakan  pendirian  gedung SMP kepada masyarakat adat Lapandewa Kaindea dan masyarakat adat Lapandewa Kaindea memberikan tanah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bahwa bidang tanah ulayat dipakai
26 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw
untuk  sementara  waktu  saja  dan  telah  ditentukan  lokasi  pemakaian  tanah  tersebut. 27 Namun dalam perkembangannya pendirian gedung SMP itu berlokasi di tanah adat yang bukan menjadi hasil  kesepakatan  antara  masyarakat  hukum adat  Lapandewa  Kaindea  dengan  Pemerintah Buton Selatan. Hal ini diperburuk dengan secara sepihak dan tanpa persetujuan dari masyarakat adat Lapandewa Kaindea, pemerintah menerbitkan sertifikat hak pakai bernomor: Nomor 0003 Tanggal  21  Juni  2019  atas  nama  Pemerintah  Daerah  Buton  Selatan.  Akhirnya  masyarakat Lapandewa Kaindea mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan atas terbit sertifikat hak pakai.  Dalam proses pembuktian di  pengadilan diketahui bukti-bukti  tertulis yang diajukan  oleh  masyarakat  adat  Lapandewa  Kaindea  belum  sepenuhnya  memenuhi  unsur perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  yang  didalilkan  oleh  masyarakat  adat  Lapandewa Kaindea sehingga perkara di N.O (tidak diterima). 28 Jika merujuk pada bukti-bukti yang diajukan dan  dihubungkan  Permen  ATR/KBPN  No. 18  Tahun  2019  sejatinya tanah  adat yang  dikuasai oleh  masyarakat  hukum  adat Lapandewa  Kaindea  belum terdaftar  pada  buku tanah  sehingga diperlukan  perspektif  hukum  lain  untuk  membuktikan  penguasaan  tanah  ulayat  di  pengadilan melalui pembuktian penguasaan fisik oleh Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea .
Sistem pembuktian pada tanah ulayat sebagai hak lama dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa :
“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  pembuktian  hak  dapat  dilakukan  berdasarkan  kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara  berturut-turut  oleh  pemohon  pendaftaran  dan  pendahulu-pendahulunya,  dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat  dipercaya;  b.  penguasaan  tersebut  baik  sebelum  maupun  selama  pengumuman sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  26  tidak  dipermasalahkan  oleh masyarakat  hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.
Ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  merupakan  dasar  hukum kepemilikan penguasaan tanah ulayat yang belum dibuktikan dengan adanya sertifikat. Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan penguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut dan dengan itikad baik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan syarat itikad baik, dapat dimaknai bahwa ia adalah pemilik tanah bukan tanah milik orang lain. Selain itu pula dari aspek faktual hukum, subjek hukum yang menguasai tanah menjadikan tanah sebagai sumber kehidupan sehari-harinya di atas tanah itu sehingga tanah itu dikelola  secara  terus-menerus  tanpa  putus. 29 Dalam  praktiknya  penguasan  fisik  tanah  ini diterbitkan oleh pemerintah kelurahan dalam bentuk surat keterangan penguasaan fisik tanah.
27 Amar putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw
28 Amar putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN PSw
29 M I Arisaputra and S W A Mardiah, “Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan  Di  Indonesia:  Studi  Komparatif,” Amanna  Gappa 27,  no.  2  (2019), https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8338.
Surat penguasaan fisik  tanah dapat dijadikan pedoman, pegangan dan bukti  kepemilikan  bagi masyarakat  hukum  adat  sepanjang  kepemilikan  itu  dilakukan  selama  20  (dua  puluh  tahun) berturut-turut,  dengan  itikad  baik  dan  terbuka  serta  dibuktikan  dengan  kesaksian  orang  yang dapat dipercaya.
Surat penguasaan fisik tanah sejatinya bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah. Masyarakat  hukum  adat  yang  terkendala  dengan  adanya  pengakuan  dan  perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam PerKBPN No. 10 Tahun 2016 dapat melakukan penatagunaan tanah melalui penerbitan surat penguasaan fisik tanah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Lahan  yang  mengatur  pada  Pasal  26  bahwa,  surat pernyataan  penguasaan  fisik  menjadi  bukti  alternatif  apabila  tidak  terdapat  alat  pembuktian yuridis. 30 Ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  memberikan  solusi  hukum  apabila pemegang  hak tidak memiliki bukti kepemilikan baik berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. 31 Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam bentuk pengakuan kolektif menjadi  tugas  pemerintah  dalam  rangka  menjamin  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  sebagai kesatuan dari warga Negara Indonesia. Pengakuan kolektif atas keberadaan masyarakat hukum menjadi  hal  utama  sebagaimana  aras  perkembangan  pengakuan  masyarakat  adat  yang  juga telah dilakukan dalam dunia internasional. 32

## Gambar 1. Tahapan Penatausahaan Tanah Ulayat
Sumber: Diolah dari Data Primer Pada Tahun 2022
30 A Zefanya and F X A Lukman, “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah,” JURNAL  USM  LAW  REVIEW ,  2022, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.
31 D  A  Mujiburohman,  “Legalisasi  Tanah-Tanah  Bekas  Hak  Eigendom,” Jurnal  Yudisial ,  2021, https://www.academia.edu/download/66755472/Legalisasi_eigendon_Jurnal_KY.pdf.
32 Vicky  Tauli-Corpuz  et  al.,  “Cornered  By  Pas:  Adopting  Rights-Based  Approaches  To  Enable  Cost- Effective  Conservation  And  Climate  Action,” World  Development 130  (June  2020):  104923, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923.
•Diajukan BPN Setempat Permohonan •Pengukuran •Pemetaan •Pencatatan dalam Daftar Tanah Penatausahaan Tanah Ulayat

## D. Simpulan
Pengaturan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Lapandewa  Kaindea  belum  merujuk kepada ketentuan Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2019, bahkan ketika terjadi sengketa tanah ulayat  antara  masyarakat  Lapandewa  Kaindea,  bukti-bukti  kepemilikan  tanah  ulayat  belum merujuk  pada  hukum  pendaftaran  tanah  sedangkan  surat  keterangan  penguasaan  fisik  tanah dapat  dijadikan  alat  bukti  kepemilikan  tanah  ulayat  sepanjang  perolehan  tanah  ulayat  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Masyarakat  hukum  adat  Lapandewa  Kaindea  perlu  melakukan  penatagunaan  tanah  ulayat melalui pembuatan surat keterangan penguasaan fisik tanah sebagai alternatif dalam pembuktian di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel:
Andrijasari, I, A Cengkeng, and S Sirajuddin. “Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan
Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu.” Legal Spirit , 2022.
https://doi.org/https://doi.org/10.31328/ls.v5i2.3627.
Arisaputra, M I,  and  S W  A Mardiah.  “Kedudukan  Hukum  Tanah  Adat Dalam  Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif.” Amanna Gappa 27, no. 2 (2019). https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8338.
Bahmid,  B,  and  I  Pratiwi.  “Penyelesaian  Sengketa  Atas  Kepimilikan  Alas  Hak  Atas  Tanah Rangkap Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt ….” Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu … , 2020. http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1584.
Citrawan,  Fitrah  Akbar.  “Konsep  Kepemilikan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  Minangkabau.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50,  no.  3  (January  25,  2021):  586. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766.
Fa, Julia E, James EM Watson, Ian Leiper, Peter Potapov, Tom D Evans, Neil D Burgess, Zsolt Molnár, et al. “Importance Of Indigenous Peoples’ Lands For The Conservation Of Intact Forest Landscapes.” Frontiers in Ecology and the Environment 18, no. 3 (April 6, 2020): 135–40. https://doi.org/10.1002/fee.2148.
Farhan,  Ramzi.  “Penyelesaian  Sengeketa  Kepemilikan  Tanah  Dengan  Hak  Eigendom  (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga AM Dan PT. PJ).” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021). http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1543.
Fletcher,  Michael-Shawn,  Tegan  Hall,  and  Andreas  Nicholas  Alexandra.  “The  Loss  of  an Indigenous Constructed Landscape Following British Invasion of Australia: An Insight into the Deep Human Imprint on the Australian Landscape.” Ambio 50, no. 1 (January 6, 2021): 138–49. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01339-3.
Ismi, Hayatul. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional.” Jurnal Ilmu Hukum Riau , 2012.
Manan,  Abdul.  “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Praktek  Hukum  Acara  Di  Peradilan
Agama.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 189. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Mujiburohman,  D  A.  “Legalisasi  Tanah-Tanah  Bekas  Hak  Eigendom.” Jurnal  Yudisial ,  2021. https://www.academia.edu/download/66755472/Legalisasi_eigendon_Jurnal_KY.pdf.
Muwahid. Pokok-Pokok Hukum Agraria . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
Oktaviani,  A,  and  S  H  Harjono.  “Kekuatan  Pembuktian  Surat  Letter  C  Dalam  Pemeriksaan
Sengketa Tanah Di Persidangan.” Verstek , n.d. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.30038.
Resmini, Wayan. “Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya.” GARA 13, no. 1 (2019): 120– 25.
Saija,  Ronald,  Fransiscus  X  V  R  Letsoin,  Rory  Jeff  Akyuwen,  and  Pieter  Radjawane.  “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di  Kabupaten  Maluku  Tenggara.” SASI 26,  no.  1  (May  19,  2020):  99. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246.
Salam, Safrin. “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat.” Jurnal Hukum Novelity 7, no. 2 (2016): 209–24.
Saranani, A M. “Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.” SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  … ,  2022.  http://publish.ojs- indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/24.
Tauli-Corpuz,  Vicky,  Janis  Alcorn,  Augusta  Molnar,  Christina  Healy,  and  Edmund  Barrow. “Cornered  By  Pas:  Adopting  Rights-Based  Approaches  To  Enable  Cost-Effective Conservation  And  Climate  Action.” World  Development 130  (June  2020):  104923. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923.
Tehupiory,  Aartje. Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia .  Jakarta:  Raih  Asas  Sukses, 2012.
Thontowi, Jawahir. “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum  Indonesia.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 20  (2013):  21–36. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2.
Togatorop, Marulak. Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Yogyakarta: STN Press, 2020.
Welch,  James  R,  and  Carlos  E.A.  Coimbra  Jr.  “Indigenous  Fire  Ecologies,  Restoration,  And Territorial  Sovereignty  In  The  Brazilian  Cerrado:  The  Case  Of  Two  Xavante  Reserves.”
Land Use Policy 104 (May 2021): 104055.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104055.
Zefanya, A, and F X A Lukman. “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.” JURNAL USM LAW REVIEW , 2022. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.
Zuhraini. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum . Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014.

## Buku:
Fadli, M., Setyawan, F., Hamidi, J., & Arsyad, I. (2014). Politik Hukum Agraria: Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI .
Muwahid. (2016). Pokok-Pokok Hukum Agraria . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
Tehupiory, A. (2012). Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia . Jakarta: Raih Asas Sukses.
Togatorop, M. (2020). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan Umum . Yogyakarta: STN Press.
Zuhraini.  (2014). Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Dinamika  Politik  Hukum .  Bandar Lampung: Harakindo Publishing.

## Laporan:
(KPA), Konsorsium Pembaharuan Agraria. “Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria Penggusuran Skala Nasional ‘Penggusuran Skala Nasional (PSN),’” 2021.

## Putusan:
Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN PSw

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat