## Journal of Community Service
Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-2901 E-ISSN 2715-291X Open Access at : https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS

## PEMAHAMAN  SYARIAH  MANTAN  ANGGOTA  ORGANISASI  RADIKAL  DI INDONESIA

## SHARIAH UNDERSTANDING OF EX MEMBERS OF RADICAL ORGANIZATIONS IN INDONESIA

## Abdul Haris
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Email: hijrahdrm@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Mantan Anggota Ormas Radikal, Pergeseran Pemahaman Syariah, Wasathiyah. Masalah  seseorang  keluar  dari  jalur  teror  telah  banyak  dibahas  dalam  literatur terorisme.  Di  sisi  lain,  masih  sedikit  penelitian  yang  menguraikan  bagaimana seseorang mengubah pemahamannya tentang syariah. Penelitian sebelumnya, meski mengungkapkan pergeseran sikap dari menempuh jalur teror menjadi meninggalkan jalur  teror,  tidak  dibarengi  dengan  kajian  tentang  pergeseran  pemahaman  syariah dari  mantan  anggota  ormas  radikal.  Hal  inilah  yang  membedakan  penelitian terdahulu  dengan  penelitian  ini.  Kajian  ini  bertujuan  untuk:  Pertama,  memahami gerakan  radikalisasi  anggota  kelompok  Islam  radikal;  kedua,  memahami  akar pergeseran syariat atau agama mantan anggota ormas radikal akibat proses migrasi mereka  dalam  memahami  ajaran  Islam  yang  wasathiyah.  Objek  penelitian  ini berfokus  pada  mantan  anggota  organisasi  radikal  atau  mantan  narapidana  aksi terorisme  seperti  Negara  Islam  Indonesia  (NII),  Jamaah  Ansharut  Tauhid  (JAT), Jamaah  Ansharus  Syariah  (JAS),  dan  Jamaah  Ansharut  Daulah  (JAD).  Fokus penelitian  adalah  memetakan  pemahaman  hukum  Islam  (syariah)  terkait  dampak proses deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Sumber utama untuk melakukan penelitian ini adalah data tentang pergeseran pemikiran dan sikap mantan anggota organisasi  radikal  yang  disajikan  oleh  fenomena  kekerasan  yang  bersumber  dari pemikiran dan sikap keagamaan, sosial, politik dan budaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah data  tertulis  pada  berbagai  dokumen.  Data  yang  diperoleh  dari  proses  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  diseleksi  menjadi  dua  bagian  yaitu  data  yang menunjukkan  pemikiran  dan  sikap  mantan  anggota  ormas  radikal  dan  moderasi beragama  sebagai  perubahan  sosial  yang  nyata.  Ditemukan  bahwa  mereka  yang keluar dari organisasi radikal adalah individu  yang  telah  mengoreksi  pemahaman syariah dominan yang semula radikal, ghuluw, atau tasyaddud, menjadi pemahaman syariah  yang  wasathiyah.  Pergeseran  ini  dipengaruhi  oleh:  pertama,  faktor Eksperimen Partisipatif, yaitu mengalami langsung betapa destruktif dan negatifnya dampak  pemahaman  yang  ada;  Kedua,  faktor  internal  terjadi  akibat  polarisasi internal di kalangan radikalis akibat friksi dan kontestasi internal. Atas dasar itu, bagi mantan  anggota  organisasi  radikal,  memerangi  pemikiran  atau  meluruskan pemikiran yang menyimpang dan konsep yang salah lebih diprioritaskan daripada hal-hal lain.
Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Former  Members  of  Radical Organizations,  Shift  in Understanding  of  Shariah, Wasathiyah. The  problem  of  someone  leaving  the  path  of  terror  has  been  widely discussed in the terrorism literature. On the other hand, there is still little  research  outlining  how  someone  shifts  their  understanding  of shariah. Previous research, although it revealed a shift in attitude from taking  the  path  of  terror  to  leaving  the  path  of  terror,  was  not accompanied by a study of the shift in understanding of shariah from former members of radical organizations. This is what distinguishes previous  research  from  this  research.  This  study  aims  to:  First, understand the radicalization movement of members of radical Islamic groups;  second,  understanding  the  root  of  the  shift  in  shariah  or religion  of  ex-members  of  radical  organizations  as  a  result  of  their migration  process  in  understanding  Islamic  teachings  that  were wasathiyah. The object of this research focuses on former members of radical organizations or ex-convicts of terrorist acts such as the Islamic State  of  Indonesia  (NII),  Jamaah  Ansharut  Tauhid  (JAT),  Jamaah Ansharus  Shariah  (JAS),  and  Jamaah  Ansharut  Daulah  (JAD).  The focus  of  the  research  is  to  map  the  understanding  of  Islamic  law (shariah)  related  to  the  effects  of  the  deradicalization  process  by  the government. The main source for conducting this research is data on shifts  in  thoughts  and  attitudes  of  former  members  of  radical organizations  presented  by  the  phenomenon  of  violence  originating from  religious,  social,  political  and  cultural  thoughts  and  attitudes. Data collection techniques were carried out through a process of in- depth  interviews,  live-in  observation,  and review  of  written data  on various  documents.  Data  obtained  from  the  process  of  observation, interviews  and  documentation  were  selected  into  two  parts,  namely data showing the thoughts and attitudes of former members of radical organizations and religious moderation as a real social change. It was found that those who had left radical organizations were individuals who had corrected the dominant understanding of shariah, which was originally  radical,  ghuluw,  or  tasyaddud,  to  become  a  shariah understanding that was wasathiyah. This shift was influenced by: first, the Participatory Experimental factor, namely experiencing first hand how destructive and negative the impact of existing understanding is; Second,  internal  factors  occur  due  to  internal  polarization  among radicalists due to internal friction and contestation. On that basis, for ex-members  of  radical  organizations,  fighting  thoughts  or  rectifying distorted  thoughts  and  incorrect  concepts  are  prioritized  over  other matters.
Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Pergeseran pemahaman eks anggota organisasi radikal  merupakan bagian dari bukti bahwa seseorang menolak cara-cara kekerasan dan keluar dari kelompok teroris dan radikal. Bukti lain adalah penyesalan atas tindakan kekerasan yang dilakukan atau keterlibatan dalam jaringan teror pada masa lalu (Gazi, 2013:50) . Menurut penelitian Gazi Saloom (2013), di Indonesia ada beberapa individu anggota jaringan teroris dari Jamaah Islamiyah (JI) yang menyesali pilihannya di jalan teror dan memutuskan untuk meninggalkan  cara-cara  kekerasan,  seperti  Nasir  Abbas,  Ali  Imran  yang  sekarang dipenjara di Polda, Umar Patek yang sekarang di penjara di Lapas porong.
Gazi (2013), Sarlito (2012), dan Muluk (2010)  berasumsi bahwa mereka meninggalkan jalan teror bukan karena ideologi jihad yang ditinggalkan karena tidak memiliki daya tarik lagi, tetapi karena faktor-faktor lain yang bersifat taktis dan strategis terkait cara memahami  jihad,  penerapan,  konteks,  kondisi,  dan  yang  lebih  penting  sangat berkaitan  erat  dengan  rekonstruksi  identitas.  Menurut  Amirsyah  (2012:15),  alasan mengapa  mereka  tidak  mungkin  meninggalkan  atau  melepaskan  ideologi  jihad, karena jihad merupakan ajaran tentang pembelaan yang tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran  dan  Sunnah.  Dalam  pandangan  Gazi,  seraya  mengutip  pendapat  Tore Bjrogo, John Morgan, dan  Fathali M. Moghaddam, bahwa proses meninggalkan jalan teror pada pelaku teror atau eks pelaku teror tidak bisa dilepaskan dari faktor ideologi yang  radikal  karena  semua  gerakan  teror  bermula  dari  pemikiran  keagamaan  dan politik yang radikal walaupun radikalisme atau paham keagamaan dan politik yang radikal tidak selalu mengarah kepada terorisme (Gazi, 2013:51).
Pergeseran yang mereka lakukan bagian dari perubahan sosial atau perubahan agama, yaitu dari suatu sistem keagamaan yang satu pindah ke sistem keagamaan yang lain (Soekanto,  1991:  341).  Hal  ini  dalam  istilah  sosiologi  agama  dinamakan  dengan konversi agama (Ichwayudi: 2020). Berdasarkan tipologinya, konversi agama menurut Rambo terdiri dari lima, salah satunya antara lain  penyebrangan ( defection ) (Rambo, 1993:12-13).  Tipologi  konversi  agama  tersebut  menurut  penulis  terjadi  pada pemahaman  eks  anggota  organisasi  radikal.  Penyebrangan  ( defection )  dari  satu organisasi  masyarakat  (ormas)  radikal    ke  ormas  radikal  yang  lain,  seperti perpindahan  penulis  (Haris:  2019)  dari  organisasi  radikal    Negara  Islam  Indonesia (NII) berpindah ke Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dari JAT kemudian berpindah ke Jamaah Ansharus Shariah (JAS), dari JAS kemudian berpindah lagi dan mendirikan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan  Dakwah  Islam (LPPDI) Thoriquna,  sampai saat ini. Atau seperti Kamaludin yang sebelumnya berada dalam Jamaah Ansharud Daulah  (JAD)  kemudian  berpindah  menganut  paham  wasathiyah  (Haris , 2022). Sedangkan berdasarkan motivnya, menurut Rambo dijelaskan dengan enam macam bentuk  salah  atunya,  yaitu:  konversi  intelektual  ( intellectual  conversion) (Rambo, 1993:14-17).  Berdasarkan  pengalaman  tersebut  masuk  dalam  kategori  konversi intelektual.
Apabila meninjau kembali  pandangan Yusuf Qardhawi (2007:16) tentang pemahaman pemikiiran yang berkembang di dunia Islam, maka  pemahaman anggota organisasi radikal  masuk  dalam  kategori  aliran zahiriyah ,  yaitu  aliran  yang    lebih  bergantung kepada  teks-teks  partikular  (khusus),  memahaminya  dengan  pemahaman  literal (harfiah)  dan  jauh  dari  maksud-maksud  shariat  yang  ada  di  belakangnya.  Berbeda dengan aliran  pembaharu yang lebih bergantung kepada maksud-maksud shariat dan ruh agama dengan menggugurkan teks-teks partikular (khusus) dalam Al-Quran dan As-Sunnah.  Atau  aliran  moderat,  yang  tidak  melupakan  teks-teks  khusus  dari  Al- Quran dan As-Sunnah, tetapi dalam satu waktu tidak memisahkannya dari maksud- maksud  umum.  Pernyataan  Qardhawi  tersebut  memperjelas  bahwa  eks  anggota organisasi  radikal    termasuk  kategori  golongan Zahiriyyah .  Dalam  masalah pemahaman dan penafsiran tafsir yang literal (harfiah), keras dan menyulitkan dalam mengambil pendapat, sombong terhadap pendapatnya, tidak menerima orang-orang yang  berbeda  pendapat,  mengafirkan  orang-orang  yang  berbeda  pendapat,  tidak peduli terhadap fitnah, mereka digolongkan kepada Zahiriyah.
Pasca konversi agama juga sangat menarik untuk diadakan penelitian yang mendalam karena akan membuka berbagai interest yang dilakukan oleh eks anggota organisasi radikal pasca konversi agama sehingga akan terkuak tabir model-model atau tipologi sikap keagamaan atau pemahaman keagamaan  para pelaku konversi agama tersebut. Inilah yang menjadi puncak tujuan ( goal ) yang menjadi inti penelitian sehingga pada akhirnya penulis dapat membuat tawaran berbagai macam pemahaman shariah sesuai dengan pemahaman Islam yang wasathiyah.
Terdapat empat organisasi massa (ormas) Islam radikal yang dijadikan penulis untuk dilakukan  observasi  secara  mendalam  yaitu  Negara  Islam  Indonesia  (NII),  Jamaah Ansharut  Tauhid  (JAT),  Jamaah  Ansharus  Shariah  (JAS),  Jamaah  Ansharut  Daulah (JAD). Kemudian ada  lima gagasan yang dijadikan penulis untuk dilakukan observasi secara  mendalam  yaitu:  1)  Sistem  Kepemimpinan  ( Daulah  /  Khilafah );  2)  Penerapan Hukum Islam ( Tahkim  al-Shariah ); 3) Perang (Jihad adalah Qital ); 4) Ibadah Mahdhah; 5) Loyalitas Terhadap Muslim dan Pelepasan dari Orang Kafir ( Al- Wala’ wa Al - Bara’ ). Ada beberapa hal yang peneliti jadikan bahan pertimbangan dalam mengambil empat ormas  dan  enam  gagasan  pemahaman  shariahnya  sebagai  objek  kajian  penelitian, yakni pertama , keempat organisasi radikal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Haedar Nashir, menerapkan keyakinan serba shariat ( shari’isme ) (Nashir, 2013: 424).  Mereka  demikian  gencar,  gigih,  dan  vokal  atau  secara  umum  menunjukkan militansi  yang  kuat  seperti  itu  menunjukkan  watak  khas  yang  menyamai  karakter Islam  sebagaimana  disebut  Hodgson  sebagai  “sikap  serba - shariat”  ( shar’isme )  atau shariat mindedness (Hodgson, 2001:179). Bila dikaitkan dengan pendapat Azyumardi Azra, bahwa  keempat organisasi Islam radikal itu memiliki tiga karakter utama, yakni (Azra:  2005):  1)  legal-formal,  kecenderungan  menampilkan  Islam  serbaharfiah (tekstual,  skriptural)  dan  sesuai    tata  aturan  yang  sah  (legal,  resmi)  sebagaimana tuntunan hukum shariat atau fikih Islam. 2) doktriner yang  cenderung memahami dan  mempraktikkan  Islam  serbamutlak  dan  kaku  karena  itulah  sikap  Islam  kaffah sebagaimana diyakininya. Pemikiran seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan ideologi  lainnya  dihukumi  haram  dan  bahkan  sebagai  “sistem  kufur”.  3)  militan, dengan menunjukkan sikap keagamaan yang bersemangat tinggi  hingga berhaluan keras,  seperti  memvonis  munafik,  murtad,  dan  kufur . Kedua ,  keempat  organisasi tersebut  memiliki  beberapa  anggota  yang  melakukan  konversi  agama  dalam  hal pergeseran  pemahaman  shariah,  khususnya  dalam  enam  gagasan  yang  sering dijadikan sumber pemahaman akidah mereka.
Kedua  alasan  diatas  dijadikan  peneliti  sebagai  pintu  masuk  untuk  meneliti  eks anggota  organisasi  radikal  yang  meninggalkan  jalan  teror  atau  yang  melakukan pergeseran pemahaman shariah dari pemahaman yang radikal menuju pemahaman Islam yang wasathiyah . Peneliti memandang bahwa pergeseran pemahaman shariah tersebut dijadikan sebagai rujukan bagi  anggota atau eks anggota organisasi radikal untuk  meninggalkan  pemahaman  garis  kerasnya  menuju  kepada  pemahaman  dan dakwah Islam yang wasathiyah. Bahkan mereka sering dijadikan rujukan oleh pihak kepolisian khususnya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Densus 88 AT. Polri dalam menyukseskan program deradikalisasi dan disengagement bagi para pelaku teror.
Kajian/penelitian yang selama ini  banyak dilakukan lebih bersifat umum terutama tentang fundamentalisme dan radikalisme Islam dalam perspektif studi Islam ( Islamic studies ) yang menjadi arus utama dalam kajian Islam (klasik). Namun secara khusus
(spesifik)  yang  menelaah  pergeseran  pemikiran  dan  sikap  kelompok  Islam  radikal sejauh  pengetahuan  penulis  belum  banyak  dilakukan  di  lingkungan  akademik  di negeri  ini.  Berbeda  dengan  penelitian  rekam  jejak  radikalisme,  terorisme,  dan fundamentalisme  yang umumnya  dalam  karya buku himpunan  tulisan,  sedangkan yang bersifat penelitian literatur maupun lapangan yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif masih terbatas.
Penelitian yang bersifat umum tersebut memberikan hazanah cukup penting tentang aspek tertentu dari ajaran dan pemikiran Islam.  Namun kajian yang demikian kurang memberi  tempat  untuk  menelaah  mengenai  fenomena  pergeseran  shariah  dari  eks anggota  organisasi  radikal  sebagai  aspek  aktual  atau  faktual  dari  kehadiran  Islam dalam  kenyataan  hidup  pada  pemeluknya,  terutama  yang  bersifat  dinamik  dalam konteks  kehidupan  masyarakat  yang  bersifat  kompleks,  baik  yang  menyangkut keyakinan,  pengetahuan/pemikiran,  organisasi/kelembagaan,  hingga  praktik- praktik  pengalaman  keagamaan.  Adapun  penelitian-penelitian  terdahulu  tentang pemahaman radikal dan konversi agama yang menjadi bahan kajian tesis ini antara lain:
Pertama, Penelitian  Abdul  Jamil  Wahab  tahun  2019  berjudul    Islam  Radikal  dan Moderat; Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia (Wahab , 2019). Penelitian ini hanya mengkaji perbedaan pemahaman Islam radikal dan pemahaman moderat yang  diusung  oleh  ormas  seperti  NU  dan  Muhammadiyah. Kedua ,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Asep  Zaenal  Ausop  tahun  2011    berjudul  Ajaran  dan  Gerakan  NII Kartosoewiryo, NII KW IX dan Ma’had Al -Zaytun (Ausop, 2011). Meskipun penelitian ini  berhasil  mengungkap  pokok-pokok  akidah  dan  konsep  NII  KW  IX,  namun Kelemahan buku ini tidak menggambarkan hasil pergeseran pemahaman kelompok NII  kepada  pemahaman  Islam  yang  wasathiyah. Ketiga ,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Gazi  Saloom  berjudul    “Meninggalkan  Jalan  Teror:  Perspektif  Teori  Identitas Sosial” (Saloom , 2013). Meskipun penelitian ini mengungkap pergeseran sikap dari melakukan jalan teror kepada meninggalkan jalan teror, namun tidak diiringi dengan kajian pergeseran pemahaman shariah dari eks anggota organisasi radikal. Inilah yang membedakan penelitian Gazi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keempat , penelitian  dilakukan  Sri  Yunanto  tahun  2018  berjudul    Islam  Moderat  VS  Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer (Yunanto, 2018). Secara substansi buku ini  menawarkan  solusi  dalam  pencegahan  radikalisme  dan  terorisme  dan membandingkan  pemikiran  Islam  moderat  dan  Islam  radikal,  namun  tidak menyajikan secara khusus pergeseran kelompok Islam radikal kepada Islam moderat. Kelima, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Asman  Abdullah  dengan  judul  Dinamik Gerakan Radikal Islam di Indonesia: Studi Kasus JAT (Abdullah, 2012). Penelitiannya mengkaji praktek gerakan radikal (Jamaah Ansharut Tauhid/JAT) di Indonesia sejak berdirinya  tahun  2008  sampai  dibubarkannya  JAT,  tahun  2016.  Penelitian  ini  tidak mengungkap  secara  detail  tentang  pergeseran  pemahaman  shariah  yang  dilakukan oleh eks anggota organisasi radikal. Keenam , penelitian yang dilakukan oleh Abu Jihad Al-Indunisy  tahun  2015  yang  berjudul  Adab  dan  Akhlak  Khawarij  Modern:  Studi Kritis  Kesesatan  Manhaj  Aman  Abdurrahman  (Al-Indunisy,  2015).  Penelitian  ini mengkaji kemunculan gerakan Islam radikal ISIS di Indonesia,  seputar aqidah dan keyakinan pendidiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Aman Abdurrahman. Meskipun demikian penelitian ini tidak mengungkap bagaimana hasil pergeseran pemahaman shariah  eks  anggota  JAD  menuju  kepada  pemahaman  yang  wasathiyyah. Ketujuh , Penelitian dilakukan oleh Budi Ichwayudi tahun 2020 berjudul Konversi Agama Pada
Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Pemahaman Agama di Lembaga Sosial Yayasan Dana Sosial Muallaf dan Nurul Hayat Surabaya) (Ichwayudi, 2020). Sudut pandang peneliti  dengan  menggunakan  perspektif  Lewis  Rambo  membantu  penulis  untuk mengkaji ulang bahwa konversi agama yang dilakukan oleh eks anggota organisasi radikal mencakup komponen Intelektual.
Semua  penelitian  tentang  organisasi  Islam  radikal  di  atas  tidak  memperlihatkan adanya kajian tentang  bentuk pergeseran pemahaman shariah atau keagamaan yang dilakukan oleh  napi teroris  ketika dia sudah bebas dari penjara. Apalagi pergeseran pemahaman  shariah  atau  keagamaan  itu  menghasilkan  sebuah  konsep hasil kontemplasi  yang  panjang dalam  membangun  dakwah  moderat  atau  wasathiyah.
Sedangkan penelitian tentang konversi agama yang dilakukan oleh Budi Ichwayudi yang  meneliti  tentang  para  Muallaf  tersebut  di  atas  mempuyai  perbedaan  dengan penelitian    ini.  Penelitian    ini  mengkaji  tentang  eks  anggota  gerakan  Islam  radikal seperti NII, JAT, JAS, dan JAD.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, pergeseran berasal dari kata geser,  bergeser,  bergeseran,  menggeser,  pergeseran,  penggeseran,  yang  berarti:  1) bergesek seperti kalimat: dua benda yang bergeser menimbulkan panas. 2) beringsut; beralih  sedikit,  seperti  kalimat:  batu  besar  itu  tidak  bergeser  sedikitpun  meskipun didorong  oleh  beberapa  orang.  3)  memindahkan;  mendorong  (menarik  dan sebagainya)  supaya  bergeser  (beralih),  seperti  kalimat:  Ia  menggeser  meja  itu  ke depan. 4) memencilkan, seperti kalimat: Pemerintah negara itu berusaha menggeser tokoh oposisi itu dari dunia politik (Typoonlin.com, KBBI: Pergeseran). Dari keempat arti  tersebut  bila  dihubungkan  dengan  pemahaman  keagamaan  atau  pergeseran pemahaman  keagamaan,  maka  terjadi:  pergesekan  dua  atau  lebih  pemahaman keagamaan;  perpindahan  dari  pemahaman  keagamaan  yang  satu  kepada pemahaman keagamaan yang lain; pemencilan suatu pemahaman keagamaan yang dianggap  meresahkan.  Berkaitan  dengan  anggota  organisasi  radikal,  maka  yang cenderung  terjadi  adalah  pergeseran  dengan  makna  perpindahan  dari  satu pemahaman keagamaan kepada pemahaman keagamaan yang lain.
Pergeseran  pemahaman  keagamaan  anggota  organisasi  radikal  secara  garis  besar disebabkan faktor: 1) Partisipatoris Eksperimental, yaitu mengalami langsung betapa destruktif  dan  negatifnya  dampak  pemahaman  yang  ada.    Pada  masa  ini  biasanya seorang  penganut  agama  khususnya  anggota  organisasi  radikal    mengalami penyimpangan sikap keagamaan, seperti sikap kurang toleran, fanatis, fundamentalis. Sikap keagamaan yang  menyimpang itu menurut Mar’at merupakan masalah yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan tindakan negatif dari tingkat yang terendah hingga    ke  tingkat  yang  paling  tinggi.  Sikap  menyimpang  seperti  itu  umumnya berpeluang untuk terjadi dalam diri seseorang maupun kelompok  pada setiap agama (Mar’at,  1982:17).  Penyimpangan  tersebut  biasanya  menurut  Kasmiran  Wuryo, berawal  dari  pengaruh  sikap  seorang  tokoh,  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap kepercayaan  dan  keyakinan  orang  lain  (Wuryo,  1982:104).  2)  Polarisasi  Internal  di kalangan radikalis disebabkan adanya friksi internal dan kontestasi. Biasanya berawal dari  kontestasi  pengaruh  dan  kepemimpinan.  Atau  faktor  dominasi  jaringan. Perubahan  ini  lebih  bercorak  pragmatis  dan  temporal.  Tetapi  bisa  saja  suatu  saat
meningkat  menjadi  perubahan  partisipatoris  eksperimental.  Menurut  Dadang Kahmad,  dalam  kelompok  yang  dilandasi  oleh  satu  ajaran  agama,  keyakinan keagamaan  dari  anggota  kelompok  menjadi  kuat  dan  mantap.  Tidak  akan  ada kesimpangsiuran  dalam  pemahaman  mengenai  pedoman  dan  landasan  yang menentukan  arah  keyakinan  keagamaan  yang  telah  ditentukan  dalam  kitab  suci agamanya.  Dalam  kelompok  itulah  keberaturan  dimantapkan  berdasarkan  norma yang  berlaku  dalam  kehidupan  kelompok  apapun  dan  di  mana  pun  yang  bukan kelompok keagamaan (Kahmad, 2002:64).
Sebagai  ilustrasi,  kemunculan  Jamaah  Ansharut  Tauhid  (JAT)  karena  Abu  Bakar Baasyir (ABB) merasa tidak setuju dengan model kepemimpinan di kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Pun alasan kemunculan Jamaah Ansharus Shariah (JAS) karena  Muhammad  Achwan  tidak  setuju  terhadap  ABB  yang  bergabung  dan mendukung sistem khilafah atau daulah yang diproklamirkan oleh Daulah Islamiyah Iraq  wa  al-Syam  (DAIS)  atau  Islamic  State  Iraq  and  Syam  (ISIS).  Demikian  juga kemunculan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) karena Aman Abdurrahman tidak setuju terhadap kelompok JAS.
Lewis R. Rambo mendifinisikan konversi agama dalam lima bentuk (Rambo, 1993:2), antara lain: 1) perubahan sederhana dari sistem keyakinan, komitmen iman terhadap keyakinan atau komitmen iman yang lain. 2) perubahan orientasi pribadi seseorang terhadap  kehidupan,  misalnya  dari  kehidupan  khayalan  atau  tahayul  kepada pembuktian tentang adanya sesuatu yang ilahi. 3) transformasi kehidupan spiritual (rohani),  misalnya  dari  pandangan  kejahatan  atau  ketidak  benaran  terhadap  segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia ini kepada pandangan seluruh ciptaan sebagai suatu  kekuasaan  atau  kesejahteraan  milik  Tuhan.  4)  perubahan  yang  mendasar tentang kesanggupan mengenai kemampuan untuk meningkatkan kelesuan  spiritual (rohani)  kepada  suatu  taraf  baru  pada  keprihatinan,  komitmen,  relasi  baru  yang mendalam.  5)    usaha  berbalik  dari  kelompok-kelompok  keagamaan  yang  baru, berbagai  cara kehidupan, sistem-sistem keyakinan, serta berbagai  model  hubungan terhadap sesuatu yang ilahi ataupun kenyataan ilmiah.
Konversi agama tidak terjadi begitu saja, melainkan ada unsur-unsur yang jadi faktor penyebabnya. Menurut Robert H. Thouless, ada empat tipe konversi agama yakni:  1) Konversi Intelektual atau penerimaan kebenaran ajaran-ajaran agama dan perubahan utamanya    berupa  penerimaan  sistem  keyakinan  yang  sebelumnya  dianggap  tidak benar.  Seperti  kasus  perpindahan  agama  kaum  intelektual  setelah  mengalami pergulatan  pemikiran.      2)  Konversi  Moral  yaitu  penerimaan  terhadap  pandangan hidup  baru.  Seperti  kasus  yang  dialami  oleh  seorang  pelaku  tindak  kriminal  yang berubah  menjadi  pemeluk  agama  yang  taat.  3)  Konversi  Sosial    konflik  utamanya terjadi antara kesetiaan kepada kelompok yang saling bertentangan. Perubahan afiliasi (pertalian, kerja sama) keagamaan bisa mengakibatkan perpecahan dengan orang lain yang semula mempunyai  hubungan sosial  yang sangat akrab, bahkan dengan para anggota keluarga yang bersangkutan. 4) Sedangkan Konversi Mistik  lazim dijumpai pada pengalaman orang-orang suci (Thouless, 1992:192).
Dari  keempat  tipologi  konversi  tersebut,  nampaknya  yang  dominan  dan  paling menentukan  dalam  proses  konversi  bagi  eks  anggota  organisasi  radikal  adalah konversi  intelektual.  Mereka  meninggalkan  keyakinan  sebelumnya,  lalu  berpindah kepada  keyakinan  yang  baru.  Tentu  saja  perpindahan  itu  didasarkan  atas pertimbangan    yang  matang.  Qardhawi  memberitakan  tentang  proses  pergeseran
pemahaman  keagamaan  sebuah  garis  keras  di  Mesir  yang  melalui  tahapan:  1) melakukan otokritik terhadap pemahaman dan sikap keagamaan; 2) mendengarkan pendapat  di  luar  kelompoknya;  3)  mengkaji  ulang  ideologinya;  4)  kembali  ke pemikiran  yang  moderat  (wasathiyah).  Proses  pergeseran  itu  di  mata  Qardhawi menjadi  sebuah  keberanian  di  mana  nalar  yang  semula  tertutup  mulai  mengenal keterbukaan, fanatisme menemukan toleransi, aksi kekerasan mengubah diri menjadi kelembutan,  dan  seorang  Muslim  tidak  tertawan  dalam  satu  pendapat  atau  satu syeikh, imam, dan corak (Qardhawi, 2011:15).
Pergeseran pemahaman keagamaan berkaitan erat dengan perubahan sikap. Beberapa teori  psikologi  mengungkapkan  bagaimana  perubahan  sikap  tersebut,  antara  lain: Teori  Stimulus  dan  Respon,  yang  memandang  manusia  sebagai  organisme menyamakan perubahan sikap dengan proses belajar (Mar’at, 1982:27). Hubungannya dengan  sikap  keagamaan  yang  menyimpang  khususnya  di  kalangan  eks  anggota organisasi radikal, maka pengaruh stimulus yang relevan adalah segala bentuk objek yang  berhubungan  dengan  keagamaan.  Baik  teoritis  seperti  konsep  Sistem Kepemimpinan ( Daulah/Khilafah ), Penerapan Hukum Islam ( Tahkim al-Shariah ), Perang ( Jihad adalah Qital ), Ibadah Mahdhah, dan Loyalitas Terhadap Muslim dan Pelepasan dari Orang Kafir ( Al- Wala’ wa Al - Bara’ ). Bagi eks anggota organisasi radikal kehadiran organisasi/jamaah  Islam  yang  berbeda  dengan  organisasi/jamaah  Islam  yang mainstream (seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al-Wasliah, FPI, dan HTI) menarik perhatian, sehingga mendorong  untuk mengetahuinya lebih jauh. Hasil dari proses itu dapat memberi pengertian bagi mereka. Kemudian mereka mempelajarinya dan menganggap  bermanfaat  sehingga  mereka  menerimanya.  Kelompok  yang  pertama biasanya akan melangkah ke tingkat penerimaan dan dengan demikian akan terjadi perubahan pada diri mereka dalam menyikapi aliran baru yang mereka terima itu. Inilah hijrah yang pertama mereka saat memasuki kelompok Islam, di mana menurut mereka “tidak radikal”.
Begitupun sebaliknya, maka pengaruh stimulus yang relevan adalah segala bentuk objek yang berhubungan dengan pemahaman keagamaan yang wasathiyah. Bagi eks anggota  organisasi  radikal  kembali  kepada  pemahaman  Islam  yang  wasathiyah merupakan  hijrah  yang  terakhir  dalam  rangka  melanjutkan  gerakan  dakwah  yang wasathiyah.  Teori  ini    melihat  perubahan  sikap  dari  pendekatan  psikologi  sosial. Menurut  teori  ini  perubahan  sikap  ditentukan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor  internal  yang  memengaruhi  perubahan  sikap  adalah:  a)  persepsi  sosial,  b) posisi sosial dan proses belajar sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas: a) faktor penguatan ( reinforcement ),  b) komunikasi persuasif, dan c) harapan yang diinginkan. Perubahan  sikap  menurut  teori  ini  ditentukan  oleh  keputusan-keputusan  sosial sebagai hasil interaksi faktor internal dan eksternal (Mar’at, 1982:35 -36).
Menurut Jalaludin, perubahan sikap dalam kaitannya dengan sikap keagamaan yang menyimpang  merujuk  kepada  teori  ini  tampaknya  menyangkut faktor  status  sosial seseorang dalam masyarakat. Penyimpangan sikap keagamaan yang dipengaruhi oleh status  sosial  ini  cenderung  dilatarbelakangi  harapan  untuk  mengembalikan kedudukan  di  dalam  masyarakat,  dalam  bentuk  positif  sang  tokoh  tersebut melakukan  atas  dasar  kepentingan  masyarakat  banyak,  seperti  dalam  kasus pembaharuan  pemikiran  keagamaan.  Para  tokoh  reformer  ( mujaddid )  umumnya menampilkan  sikap  keagaman  yang  menyimpang  dari  tradisi  keagamaan  yang berjalan di masyarakat. Sikap keagamaan yang menyimpang  seperti ini umumnya
dalam sejarah diakhiri dengan munculnya kelompok baru yang mampu mengubah tatanan tradisi yang ada (Jalaludin, 2015:249).

## METODE
Penelitian ini fokus kepada pemetaan pemahaman hukum Islam ( shariah ) dalam kaitan dengan efek proses deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karenanya dapat disebut sebagai penelitian hukum. Fakta pemahaman eks anggota organisasi radikal dipotret dalam tipologi pemahaman hukum Islam. Khususnya pasca proses deradikalisasi  (pergeseran  pemahaman  akibat  kebijakan  dan  program  tersistem). Sumber utama untuk melakukan penelitian ini adalah data-data tentang pergeseran pemikiran  dan  sikap  eks  anggota  organisasi  radikal  yang  tersaji  dari  fenomena kekerasan yang bersumber dari pemikiran dan sikap keagamaan, sosial, politik dan budaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara mendalam, observasi  live  in,  dan  kajian  data  tertulis  berbagai  dokumen.  Observasi  dilakukan untuk melihat kondisi pemikiran dan sikap para eks anggota organisasi radikal.
Secara  khusus  penelitian  memiliki  tiga  tujuan.  1)  memahami  gerakan  radikalisasi anggota  kelompok  Islam  radikal.  2)  memahami  akar  pergeseran  shariah  atau keagamaan  eks  anggota  organisasi  radikal  sebagai  dampak  dari  proses  hijrahnya dalam memahami ajaran Islam yang wasathiyah, seperti dari NII hijrah menuju JAT, dari  JAT  hijrah  menuju  JAS  atau  menuju  JAD.  3)  memahami  fenomena  gerakan moderasi  eks  anggota  organisasi  radikal    sebagai  dampak  deradikalisasi.  Secara akademik penelitian ini memperkuat bukti pentingnya  moderasi dalam kehidupan beragama dan berbangsa khususnya bagi eks anggota organisasi radikal.  Penelitian ini  juga  sejalan  dengan  pandangan  Hamid  Fahmy  Zarkasyi    bahwa  untuk mengalahkan fundamentalisme atau radikalisme tidak perlu liberalisme, agar menang melawan  hegemoni  kolonialisme  Barat  tidak  perlu  ekstrimisme,  kebajikanlah  yang akan mengalahkan kejahatan atau kekerasan (Zarkasyi, 2012:213). Penelitian ini ingin memberikan bukti bahwa persepsi dan mitos yang keliru tentang pemikiran dan sikap radikalisme  tidak  bisa    diubah.  Sebaliknya  pendekatan  moderasi  beragama  dalam pemikiran dan sikap dapat berkontribusi  pada upaya mewujudkan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara, dan berislam dengan rahmatan lil’alamin .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman Shariah Anggota Organisasi Radikal di Indonesia

## Sistem Kepemimpinan (Daulah/Khilafah)
Menurut Abu  Bakar  Ba’asyir  (ABB)  pendiri  dan  pimpinan  JAT,  bahwa “Daulah  al - Islamiyah  merupakan  suatu  yang  mustahaq,  karena  untuk  menjamin  berlakunya shariat  Islam  secara  kaffah/syumul  (lengkap).  Tanpa  adanya  Daulah  al-Islamiyah, shariat  Islam  tidak  akan  mungkin  dapat  diamalkan  secara  kaffah.  Islam  wajib diamalkan secara berdaulah ( pemerintahan, bukan perorangan atau kelompok) untuk menjamin terlaksananya  aqidah dan shariat secara kaffah dan murni. Bila Daulah al- Islamiyah tidak diwujudkan, cepat atau lambat shariat Islam mengalami kerontokan, akhirnya Islam tinggal nama. Bila Daulah al-Islamiyah tidak diwujudkan, maka umat Islam  akan  terus  ditimpa  kehinaan  dan  kelemahan,  shariat  Islam  tidak  dapat diamalkan secara kaffah dan murni bahkan mengalami kerontokan satu demi satu.
Berjuang  mewujudkan  Daulah  al-Islamiyah  hukumnya  wajib,  orang  Islam  yang menolak  dan  menghalangi  usaha  untuk  mewujudkan  Daulah  al-Islamiyah  adalah berarti menghalangi tegaknya dienul Islam. orang semacam ini musuh Islam dan halal diperan gi.” (Awwas, 2003: 279).
Dalam “Khiththoh JAS” dijelaskan bagaimana  jati dirinya: “JAS adalah jamaah minal muslimin  yang dibentuk dan bergerak untuk mengamalkan sunnah nabi Muhammad SAW.,  dalam  berjamaah  dan  berupaya  menegakkan  dienullah  di  muka  bumi, kh ususnya di negeri nusantara ini.” (Jamaah Ansharus Syariah, 2014: 20). Selanjutnya terhadap masalah politik JAS berpandangan bahwa: “...Dinul Islam tidak  mungkin dapat diamalkan secara sempurna melainkan di bawah naungan khilafah Islamiyah.” (Jamaah  Ansharus  Syariah,  2014:74).  Untuk  mempertegas  hal  itu,  Luthfi  Haidaroh alias Ubed, sebagai pengurus  Jamaah Ansharus Shariah (JAS)  menyatakan bahwa Daulah  Islamiyah  adalah  sebuah  sistem  dalam  mengatur  komunitas  manusia  yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam (Wawancara, 2021:25/7).
Kamaludin,  mantan  murid  Aman  Abdurrahman,  pendiri  Jamaah  Ansarut  Daulah (JAD),  menyatakan  tentang  Daulah  yaitu (Wawancara,  2021/13/3). “Jadi,  memang ketika pembahasan tentang demokrasi yang kita bahas dari berbagai sumber yang kita punya waktu itu, bahasa tegasnya: “Hukum hanya milik Allah.” Sudah selesai, sebatas itu tanpa memperhatikan uzur lain-lain. Artinya kita menggebyah uyah, pokoknya siapapun  murtad,  kalau  hal  semacam  itu.  Dan  ini  boleh  dikatakan    akibat  dari mengkafirkan  daulah    masyarakat  itu  hampir-hampir  tidak  selamat,  tidak  tersisa kecuali  beberapa  orang  dan  kelompok    meskipun  tidak  bergabung  tapi  minimal sepaham. Ciri yang sepaham adalah orang yang mengundang kita ceramah tapi tidak membantah. Kalau sudah membantah berati tidak setuju tauhid. Dalam pandangan Kamaludin,  orang  yang berada  dalam negara  yang  tidak  melaksanakan  Daulah  al- Islamiyah maka dianggap murtad. “ Jangankan presiden Jokowi, tukang sapunya saja murtad.  Kalua  dia  menjadi  tukang  sapu  di  Kodim,  atau  di  sekolah  yang  selalu melaksanakan upacara bendera, atau di sekolah yang ada pelajaran PPKN-nya, kalau dia bagian dari sekolah itu, maka tukang sapunya dicap sebagai murtad.”
Sedangkan  Parawijayanto,  mantan  NII  yang  berpindah  ke  Jamaah  Islamiyah  (JI) berbicara lain tentang bentuk NKRI (Wawancara , Sabtu, 20 Maret 2021) : “Ketika di NII berpikiran bahwa yg tidak masuk ke NII dianggap matinya jahiliyah”. Hal itu senada dengan  Diansyah,  Mantan  NII  yang  pindah  ke  JAD,  yang  menyatakan  bahwa (Wawancara,  2021:  27/3):  “  Tahun  2008  saya  dibai’at,  dan  itu  shariat  NII,  memang suami istri harus sama-sama satu ideologi. Karena ketika saya masih di luar NII dan si akhwat (wanita) itu sudah masuk NII saya masih dianggap di luar kelompoknya, masih dianggap orang musyrik atau orang kafir. Maka untuk saya menjadi muslim atau  Islam  versi  NII  saya  harus  syahadat  lagi.  Begitu  juga  yang  dikatakan  Santoso Mubarok  (Wawancara,  2021/27/3),  mantan  NII  yang  bergabung  ke  JAD,  yang menyatakan bahwa: “Di luar kelompok NII dikatakan belum Islam. Yang tidak mau hijrah mereka itu thoghut dan wajib diperangi. Dalam keyakinan mereka ada doktrin iman, hijrah dan jihad. Hijrah di sini tidak hanya sebatas keyakinan, tapi dari darul kuffar ke darul Islam, dari RI atau NKRI ke NII”.
Dalam  pandangan  Diansyah  (Wawancara,  2022:  16/11),  mantan  JAD, Daulah/Khilafah  menjadi  penentu  keislaman  seseorang.  “Saya  memahami  konsep daulah  atau  khilafah  adalah  sebuah  wadah  yang  wajib  ditegakkan  atau  didirikan sebelum adanya perintah- perintah syari’ah yang lain, karena apalah artinya sebuah
air kalua tidak ada sebuah gelas. Begitupun apalah artinya keislaman kita kalau  tidak bisa mengamalkannya dalam  sebuah wadah, maka khilafah dan daulah itu sebuah kewajiban.  Sampai  saya  juga  mengikuti  kekhilafahannya  Abu  Bakar  Al-Baghdadi yang disebut dengan Khilafah Islamiyah atau ISIS. Saya sempat berbaiat kepada ISIS di tahun 2014, tepatnya tanggal 1 Ramadhan, ketika deklarasi Khilafah Islamiyah.

## Penerapan Hukum Islam (Tahkim al- Shariah)
Tauhid Hakimiyah atau yang biasa disebut juga Tahkim al-Shariah  tersebut menjadi keyakinan  dan  objek utama  perjuangan  para  aktivis  kelompok  Islam  radikal.  Sejak awal berdirinya NII secara eksplisit menyatakan ingin memperjuangkan formalisasi shariat Islam yang harus dijadikan dasar bagi sebuah negara yang diperjuangkannya. Sebagaimana dinyatakan Abdul Haris (penulis), bahwa:  “Negara yang meskipun di sana  banyak  syiar-syiar  Islam  dan  penduduknya  mayoritas  Islam,  pemimpinnya orang  muslim  tetapi  ketika  tidak  menegakkan  shariat  Islam,  maka negara  itu  tetap dikatakan negara kafir. Jadi tegaknya negara Islam itu menjadi satu paket, jadi harus ada penegakan konstitusi  tetapi  konstitusi ini harus  berada di dalam institusi yang benar,  artinya  konstitusi  atau  undang-undang  hukum  Islam  tidak  bisa  ditegakkan kecuali harus berada dalam negara Islam. Bahkan dengan pemahaman yang sempit mereka  memahami    secara  tekstual  kalimat  dalam  alquran:  “Wama  anzalal lohu faulaika humul kafirun”, dengan ayat ini banyak sekali orang -orang yang dikafirkan karena mereka tidak menjalankan shariat Islam, undang-undang Islam atau hukum shariat  Islam.  jadi  pemahaman  yang  ada  di  dalam  NII,  hukum  itu  tidak  bisa dipisahkan dengan negara itu sendiri.
Bagi JAT menerapkan hukum Islam adalah kewajiban sebagaimana termaktub dalam buku  rujukannya:  “Aqidah  dan  Manhaj  Kami”  poin  nomor  34,  yaitu:  “Kami berkeyakinan bahwa hukum Islam itu wajib dijadikan sebagai satu-satunya landasan hukum, dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Islam, maka ia kafir, zalim, dan fasik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 44,45,47) (Team  Sariyah  JAT,  2009:  24).  Untuk  mempertegas  hal  itu,  Abu  Bakar  Ba’asyir menjelaskannya  dalam  bag ian  “Tuntunan  Ketiga: Dinul  Islam  wajib  diamalkan dengan  kekuasaan  (Berdaulah/Khilafah)”,  “Pengamalan  dinul  Islam  secara  murni dan kaffah  tidak mungkin dapat menjadi kenyataan apabila tidak ada kekuasaan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang mengawalnya (Daulah Islamiyah/Khilafah). Kalau  diamalkan  di  bawah  kekuasaan  negara  kafir  atau  negara-negara  umat  Islam yang dikuasai thaghut tidak mungkin bisa mewujudkan cita-cita pengamalan dinul Islam  secara  murni  dan  kaffah.  Karena  taghut  anti  shariat  Islam  dan  berusaha memurtadkan umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 120, dan 217. ” (Baasyir, 2012:206).
Menurut pandangan Lutfi Haidaroh bahwa Tahkim al-Shariah adalah upaya dalam mewujudkan tatanan Islam dalam kehidupan manusia (Wawancara, 2021: 25/7). Oleh karena  itu,  untuk  menerapkan  hukum  Islam  di  Indonesia  maka  Khiththah  JAS menjelaskannya  secara tidak langsung : “JAS adalah jamaah minal  muslimin  yang dibentuk  dan  bergerak untuk  mengamalkan sunnah nabi Muhammad  Saw.,  dalam berjamaah dan berupaya menegakkan dinullah di muka bumi, khususnya di negeri nusantara ini (Jamaah Ansharus Syariah, 2014: 24). Dengan tegas tujuannya dijelaskan: “Karena itu, JAS  bekerja keras dalam menegakkan shariat  Islam di  atas komitmen keimanan, sebagai  upaya  mem uliakan  kehidupan.” (Khiththah JAS,  2014:  24).  Cara menerapkan  hukum  Islam  bagi  JAS  yaitu  menolak  berkompromi  dengan    hukum
selain  hukum  Islam,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Khiththahnya:  “JAS tidak  akan membentuk  dan  menjadi  partai  politik serta  menempuh j alur  demokrasi.”  (Jamaah Ansharus Syariah, 2014:20).
Menurut Diansyah, kenapa dia memilih bergabung dengan JAD, karena di NII konsep penegakan shariat  Islamnya belum mendunia, berbeda dengan pada JAD atau ISIS yang  sudah  mendunia. Diansyah menyatakan  bahwa,  “perbedaan  NII  dengan  JAD adalah    hanya  skup  wilayah.  Jadi  kalau  NII  hanya  sebatas  di  Indonesia,  makanya disebut NII. Yang nanti katanya bahwa ada di setiap negara akan ada konsep shariah juga, sehingga nanti ketika semua negara bergabung akan menjadi khilafah Islamiyah. Kalau di khilafah Islamiyah ini langsung konsepnya mendunia, bahkan ketika itu saya menyaksikan juga sampai yang terakhir futuh itu atau disebut dengan tamkin itu  di filipina di Marawi, sehinga meyakinkan saya bahwa ISIS ini atau Khilafah Islamiyah ini  sebuah  khilafah  yang  dijanjikan  Allah.”  (Wawancara,  2021,  27/3).  Diansyah menambahkan  bahwa    masalah  tahkim  al-shariah  sama  dengan  wajibnya  dengan penegakan  daulah  atau  khilafah  tersebut.  sampai  dahulu  kita  pun  ingin  memiliki sebuah  tamkin,  penguasaan  sebuah  wilayah  yang  apabila  wilayah  tersebut  sudah dikuasai,  maka  kita  dengan leluasa  membuat  tahkimus  Shariah.   Jadi  shariat  Islam harus  dilegalkan  dalam  bentuk  negara,  sehingga  bila  tidak  melegalkannya  maka hukumnya  kafir.

## Perang (Jihad)
Jihad  menurut  JAT  merupakan  sebuah  ajaran  yang  akan  tetap  berlangsung  hingga kiyamat, seperti yang tertera dalam “Aqidah dan Manhaj Kami” poin nomor 39: “Jihad itu  akan  tetap  terus  berjalan  sampai  hari  qiyamat  baik  dengan  Imam  A’zham  atau tidak. Dengan imam yang adil maupun dengan imam yang fajir. Jihad thalaby ( offensif ) mengharuskan adanya imam dan jihad difa’iy ( defensif ) tidak mengharuskan adanya imam.  Berdasarkan  firman  Allah  surat  Al-Anfal:  39,  dan  hadis  nabi  SAW  riwayat Muslim” (Team Sar iyah JAT, 2009: 37). Cara berjihad bagi JAT dan JAS, sama dengan apa yang dilakukan kelompok NII. Dalam poin nomor 40 pada buku JAT: “Aqidah dan  Manhaj  Kami”  diterangkan:  “Jihad  itu  dilakukan  dengan  segala  cara  sesuai tuntunan syar’i.” Sebagaimana firman A llah dalam surah Al-Hajj (22): 78 dan hadis Nabi SAW riwayat Ahmad dan An- Nasa’i” (Team Sariyah JAT, 2009:37). Bagi Abu Bakar  Ba’asyir,  “Jihad    berperang  membawa  kemuliaan  umat  Islam  dan  kunci kemenangan  perjuangan  menegakkan  Islam  dengan  pertolongan  Allah.  Maka  ia merupakan amal yang paling baik.” (Baasyir, 2012:226). Sebaliknya: “Bila umat Islam meninggalkan jihad hidupnya akan ditimpa kehinaan diinjak-injak orang kafir dan dibantai  dengan  sangat  kejam.  Pembantaian  orang-orang  Islam  di  Bosnia,  Poso, Ambon,  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  Nasrani,  karena  mereka  meninggalkan jihad” (Baasyir, 2012:226).
Jihad,  bagi  Kamaludian,  mantan  murid  ustaz  Aman  Abdurrahman,  pendiri  JAD adalah: “ Kalau  bicara  perang  agak  berbeda  dengan  yang  lain,  misalnya  orang membedakan  antara  jaman  perang  dengan  bukan;  atau  antara  kondisi  perangan dengan kondisi bukan perang; atau antara tempat terjadinya perang dengan bukan. Kita tidak mengenal seperti dalam kitab-kitab fikih itu, pokoknya mulainya dari bab kufur dan iman. Yang menjad i patokan kita adalah hadis yang berbunyi: “Umirtu an uqotila an-naas hatta yasyhadu anlaa Ilaaha Illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah…”. Itu kita tidak perhatikan sejarah kafir zhimmi yang berbeda atau yang tidak berbuat apa-apa, pokoknya kena semua hukum asal. Hukum asal yaitu kalau
yang menolak tauhid layak untuk kena hukum perang meskipun bukan di wilayah perang  atau  di  saat  peperangan  terjadi  dan  seterusnya.  Maka  akhirnya  terjadilah istilah fa’i, mengambil harta orang, karena dia orang kafir atau murtad. Bukan hanya itu, bahkan sampai pada taraf pelaksnaan pada level percobaan pencurian kendaraan motor di sebuah Mall. Pencurian buku dalam acara Islamic Book Fair, padahal buku- buku itu dijual oleh orang Islam. Itu semua keanehannya. Jadi memang ketimpangan- ketimpangan cara berpikir yang akhirnya dalam bertindak juga aneh.” (Wawancara, 2021:13/3).
Hal senada dikatakan oleh Santoso Mubarok mantan NII yang pindah dan menjadi anggota JAD dari Jawa Barat, bahwa: “ Di NII jihadnya belum sampe angkat senjata, hanya  sebatas  amar  makruf  nahi  mungkar,  berbeda  dengan  di  ISIS  yang  sudah berperang  dan  menduduki  wilayah  seperti  di  Marawi.  Filipina.”  Bahkan  Diansyah dari anggota JAD (Wawancara, 2021, 27/3), memandang bahwa Khilafah Islamiyah atau ISIS atau JAD untuk ISIS di wilayah Indonesia ini  sebuah khilafah yang dijanjikan Allah.  Dari  situlah  persiapan  mulai  disiapkan  dari  mulai  pelatihan,  i’dad  dan sebagainya.  Sehingga  kita  bentuk  sebuah  khilafah  katibah  di  Indonesia  untuk merekrut orang-orang yang memang dipersiapkan untuk jadi anggota ISIS yang  akan digabungkan  dengan  Khalifah  Abu  Bakar  Al- Baghdadi.”  Diansyah  menegaskan kembali bahwa  “Jihad merupakan perintah dalam al -Quran tetapi kadang kita  tidak memiliki perbandingan dalam penjelasan yang lain, misalnya buku-buku selain dari yang  ada  di  JAD.  Sehingga  memahami  jihadnya:  kalau  tidak  membunuh  ya  akan dibunuh.” (Wawancara , 2021, 27/3).
Sebagaimana dijelaskan  dalam buku “Khiththah JAS” tentang “Pandangan terhadap Pertahanan  Keamanan”,  bahwa:  “Is lam  mengajarkan    bahwa  melindungi  dan membela diri dari serangan dan kejahatan pihak lain adalah sebuah kewajiban yang mulia  sekaligus  hak  asasi  setiap  individu  maupun  komunitas  muslim.  JAS berpandangan  bahwa  ketika  kaum  muslimin  dalam  keadaan  lemah  dan  tertindas maka  haram  hukumnya  untuk  menerima  keadaan  tersebut  dengan  pasrah  dan menyerah.  Justru  kaum  muslimin  harus  bangkit  dengan  melakukan  perlawanan sekuat  tenaga  seraya  sabar  dan  istiqomah.” (Wawancara , 2021,  27/3).  Untuk menjelaskan  “Khiththah”  terseb ut,  sebagai  pengurus  JAS,  Lutfi  Haidaroh mempertegas, bahwa: “Jihad itu puncak kesungguhan dalam memperjuangkan, yang kemudian  diwujudkan  dengan  kesiapan  berkorban  dengan  sesuatu  yang  paling berharga,  yaitu  nyawa.  Dan  tindakan    yang  identik  dengan  yang  dapat menghilangkan nyawa itu perang, terutama pada masa tertentu atau kondisi tertentu. Dengan  begitu  maka  bisa  dikatakan  jihad  bisa  saja  bukan  perang.” (Wawancara , 2021,27/3).
Kamaludin menambahkan bahwa “jihad bagi kami adalah sebuah keutamaan ketika kita bisa menyakiti (apapun bentuknya, fisik atau mental) siapa saja yang dianggap murtad  atau  di  luar  Islam,  itu  sudah  ibadah,  tidak  ada  kaidah  ibadah  apa  saja. Makanya  dimana  pun  kami  berada  berupaya  untuk  menyakiti,  minimal menjengkelkan. Berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 4. Seperti menerobos lampu merah itu kita sudah menyakiti polisi itu sudah dianggap ibadah. Dilakukan kapan saja selagi bisa silahkan tidak ada tata tertib untuk menyakitinya ” .

## Ibadah Mahdhah
Inti  persoalan  ibadah  mahdhah  dalam  pandangan  kelompok  Islam  radikal menyangkut  beberapa  hal,  yaitu:  prinsip  imam,  hanya  mau  sholat  di  kelompok mereka, tidak mau sholat di masjid pada umumnya karena masjid itu “masjid dhiror”, tidak  mau  sholat  di  belakang  imam  yang  menurut  keyakinan  mereka  tidak  satu kelompok.
Persepsi kelompok NII sama dengan JAD tentang ibadah mahdhah khususnya shalat. Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Kamaludin:  “Kita  tidak  pernah  sholat  sama  orang. Misalkan di sebuah masjid sebelum Iqomah kita sudah maju duluan untuk menjadi imam.  Kalau  memang  jamaah  atau  pengurus  DKM  memaksa  untuk  menarik  kita supaya tidak boleh menjadi imam. Maka ketika imam rowatib sudah melaksanakan takbirotul  ihrom,  kita  akan  sholat  di  belakang  dan  membuat  shaf  sendiri.” (Wawancara,  2021:  13/3).  Kamaludin  menambahkan,  bahwa “Ibadah  Mahdhoh tersebut sebagai konsekuensi dari takfir yang serampangan. Ketika kita ingin sholat maka  kita  tidak  bisa  sembarangan,  kaidahnya  adalah  ketika  fenomena  kesyirikan terjadi  maka  hukum  asal  manusia  dikafirkan  dahulu,  sehingga  ketika  sholat  atau ibadah  apa  saja  menjadi  makmumnya  maka  hukum  asalnya  tidak  boleh  sampai terkonfirmasi  bahwa  dia  muwahid  versi  kita.  Kalau  versi  kita  sudah  muslim  pasti muwahid.” Bagi Kamaludin, termasuk menerima ibadah kurban pun dilarang, “ketika orang  yang  menyembelihnya  tidak  jelas,  dulu  kita  tidak  makan  sekalipun sembelihannya, meskipun kita dikasih berton-ton hewan kurban, karena kurban itu ibadah.” (Wawancara, 2022: 15/11).
Bagi anggota NII dan JAD shalat di mesjid tidak pernah mereka lakukan karena mesjid yang  ada  di  seluruh  NKRI  dianggap  “mesjid  dhirar”,      sebagaimana  penjelasan Kamaludin mantan anggota JAD, bahwa  “mesjid dhirar  adalah masjid yang dibangun oleh pemerintah bukan oleh masyarakat. Dan semua masjid milik pemerintah, itu kena dhirar. Itu  cara  memahami  keberagamaan  waktu  itu.”  (wawancara,  2021:13/3) Sedangkan  dalam  pandangan  anggota  NII,  “Wadah  NKRI  itu  tempat  yang  kotor seperti  keranjang  sampah.  Karena  itu  mereka  mencela  orang-orang  yang melaksanakan shalat di mesjid-mesjid yang dibangun oleh masyarakat non-NII atau masyarakat Makiyyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 107- 108.” (Ausop, 2009: 181 -183). Mesjid yang berkaitan dengan kedua ayat tersebut, oleh NII  ditafsirkan  sebagai  mesjid  non-NII,  baik  mesjid  milik  komunitas  NU,  MUI, Muhammadiyah  maupun  PERSIS.  Bagi  mereka  mesjid-mesjid  yang  dibangun  oleh dan  di  wilayah  NKRI  bagaikan  mesjid  yang  dibangun  di  tepi  jurang  yang  mudah runtuh. Bahkan ia bisa runtuh bersama orangnya. Sebaliknya, mesjid yang dibangun oleh  dan  di  wilayah  NII  adalah  mesjid  yang  dibangun  di  atas  dasar  takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 109 (Ausop, 2009:184).
Dalam pandangan Diansyah Permana (Wawancara, 2022: 16/11) , mantan JAD, bahwa ibadah  harus  bermakmum  kepada  satu  kelompoknya,  jika  tidak  maka  ibadahnya tertolak.  “ Karena  ibadah  merupakan  sebuah  kewajiban,  maka  kita  benar-benar memperhatikan kualitas ibadah, rukun, dan syaratnya. Termasuk ketika kita menjadi seorang makmum maka kita perlu mengetahui lebih dahulu siapa Imamnya, harus jelas, kalua bukan Ikhwan kita, maka kita tidak boleh bermakmum di belakang orang- orang  yang  dianggap  musyrik  atau  kufur  dan  atau  dikalangan  masyarakat  di namakan ahli bidah. Bahkan kita  sampai  menunggu dahulu sampai  mereka selesai shola t, baru kita akan melaksanakan Sholat.” Sedangkan Diansyah memahami masjid
di bumi Indonesia semuanya dhirar, kecuali masjid yang dibangun oleh kelompoknya. “Masjid  Dhirar  dipahami  sebagai  masjid  yang  dihuni  oleh  orang -orang  di  luar kelompok  kita.  Misalnya,  ada  orang-orang  dari  Sukabumi  ingin  melaksanakan sholatnya  di  Cianjur,  padahal  di  Sukabumi    banyak  masjid,  tetapi  karena  mereka anggap  itu  masjid  dhirara.  Termasuk  seperti  penanggalan  Idul  Fitri  ini  jadi momentum juga yang jelas harus berbeda dengan pemerintah, walaupun tidak jelas alasannya,  yang  penting  berbeda  dengan  pemerintah.  Ini  dalam  NII  dinamakan Furqon.”
Loyalitas Terhadap Muslim & Pelepasan dari Orang Kafir (Al- Wala’ wa Al - Bara’)
Sebagaimana penuturan Kamaludin mantan anggota JAD: “pandangan a l-wala wa al- bara’ ini kan tidak terlalu beda dengan efek dari: “dia itu mukmin atau kafir.” Kita bangga bahwa pemahaman kita tidak ada istilah abu-abu, yang ada hitam atau putih, jelas. Jadi ketika terlibat dalam kesyirikan versi kita, ya sudah, tidak wala sedikitpun. Meskipun kadang secara muamalah karena memang disebutkan, karena ada istilah mudaroh  (muamalah  biasa),  tidak  apa-apa,  tidak  harus  memerangi.  Itupun  karena kondisi tidak mampu. Jika kita mampu, maka boleh memerangi. Jika dia tidak terlibat kes yirikan (versi kita), maka dia berhak mendapatkan wala, Cuma tadi sempit.” Siapa yang mendapatkan wala kita itu? Semua karena hukum asalnya murtaddin, yang kita kenal saja yang kita wala. Maksudnya yang kita cinta secara hati kita, bukan lisan saja.” (Wawancara, 2021: 13/3) Artinya, menurut Kamaludin, kita akan bara’ terus kepada pemimin negeri ini,  apapun itu baik program kebaikan, kesolehan,  atau mendukung kaum muslimin, itu tidak ada gunanya dunia akhirat.”
Bagi kelompok JAT memilih atau menyerahkan estafeta kepemimpinan harus kepada sesama muslim dan haram untuk memilih datau menyerahkan kepemimpinan kepada orang  kafir  atau  non  muslim  lainnya.  Sebagaimana  tercantum  dalam  “Aqidah  dan Manhaj  Kami”  poin  nomor  43,  yaitu:  “Kepemimpinan  itu  haram  diberikan  k epada orang kafir, dan apabila pemimpin muslim terjerumus dalam kekafiran yang nyata, maka kepemimpinannya batal, gugur kewajiban taat kepadanya dan wajib  bagi kaum muslimin  untuk  bangkit  mengganti  dan  mengangkat  seorang  imam  yang  adil  jika mereka  mampu  melakukannya.  Berbeda  dengan  pandangan  Diansyah  Perman (Wawancara,  16/11/2022),  mantan  JAD,  yang  menjajdikan  Al-Wala  wa  Al- Bara’ sebagai ujung tombak dari pemahaman radikalimse di kelompoknya. “Masalah Wala’ wa Al- Bara’ menjadi ujung tombak dari pemahaman r adikalisme di kelompok saya. Karena termasuk penjelasan antara hitam dan putih, tidak ada warna selain dua warna tersebut.  Kalau  tidak  wala’,  ya,  baro’.  Kami  selalu  memberikan  garis  demarkasi adanya hak dan bathil; iman dan kufur; sunnah dan bid’ah; tauhid dan syirik, hanya itu adanya Wala dan Bara’ yang kita pahami. Dalam  konteks yang lain mungkin hal itu benar, namun dalam konteks anti- sosial, maka konsep Wala’ dan Bara’ tersebut sangat berbahaya. Maka ketika kita ada tetangga meminta tolong kepada kita, namun karena tetangga itu bukan ikhwan kita maka tidak akan ditolong karena bukan wala kita dan kita harus berbara’.  Dari sini sebenarnya mudah untuk memahamkan orang menjadi  esktrim  dengan  konsep  Al- Wala’  wa  Al - Bara’,  kita  tinggal  memberikan refleksi  kepada  orang  yang  akan  kita  ajak  ke  jamaah  kita  dengan  perbandingan: Apakah  anda  mau  pilih  UUD  45  atau  Al-Quran?  Mau  memilih  nabi  Musa  atau Fir’aun? Mau memilih Muhammad atau Abu Lahab ? Mau memilih Presiden Jokowi atau Abu Bakar Baasyir ?”

## Pergeseran Pemahaman Shariah Eks Anggota Organisasi Radikal di Indonesia

## Sistem Kepemimpinan Islam (Daulah /Khilafah Islamiyah)
Konsep  tentang  wajibnya  mendirikan  Daulah/Khilafah  Islamiyah  antara  NII,  JAT, JAS,  dan  JAD  sesungguhnya  sama.  Istilah  Daulah  al-Islamiyah  atau  pemerintahan Islam dan Khilafah al-Islamiyah adalah dua ungkapan yang berbeda tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut pemerintahan Islam karena bertujuan pada  terwujudnya  shariat  Islam  serta  dibangun  atas  prinsip-prinsip  Islam. Pemerintahan  Islam  itu  sendiri  kemudian  dipimpin  oleh  seorang  “khilafah”, sementara sistem pemerintahannya disebut Khilafah al-Islamiyah.
Bagi  penulis  sangat  setuju  dengan  konsep  Muhammadiyah  tentang  NKRI  yang menyebut dar al- ‘ahdi wa al -syahadah sebagaimana tertuang dalam hasil Muktamar ke-47  Muhammadiyah  di  Makassar  2015,  konsep  ini  dirumuskan  sebagai  berikut (Falah, 2019:75- 77): “Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  yang  diproklamasikan  17  Agustus  1945  adalah  negara  Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila pertama sampai kelima, secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan  dapat diisi  serta diaktualisasikan menuju kehidupan  yang dicita-citakan umat Islam, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang berkehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT. Bahwa negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al- ‘ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-Syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al- salam)  menuju  kehidupan  yang  maju,  adil,  makmur,  bermartabat,  dan  berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT.” “Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang ne gara idaman “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah. Negara ideal itu diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertakwa (QS. Al- A’raf: 96) beribadah dan memakmurkannya (QS. Adh-Dhariyat: 56; Hud: 61), menjalankan fungsi  kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 11, 30), memiliki relasi dengan  Allah  (hablun  Min  Allah)  dan  dengan  sesama  (hablun  min  an-nas)  yang harmonis  (QS. Ali-Imran:  112),  mengembangkan  pergaulan antarkomponen bangsa dan  kemanusiaan  yang  setara  dan  berkualitas  takwa  (QS.  Al-Hujurat:  13),  serta menjadi bangsa unggulan bermartabat/khaira ummah (QS. Ali-Imran: 110). Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim tersebut dalam konteks keislaman dan keindonesiaan harus terus dibangun menjadi negara Pancasila yang Islami dan berkemajuan menuju peradaban utama bagi seluruh rakyat.”
Hal senada dikemukakan oleh Parawijayanto (Wawancara, 2021: 20/3), eks anggota NII  yang  menyatakan pandangannya  tentang  NKRI,  bahwa  “ kita  tidak  bisa memandang Indonesia dengan kata-kata yang sederhana, harus melihat sejarahnya yang panjang. Ini bisa kita katakan compleks problem bukan simple problem. Artinya ketika membangun Indonesia ini  para ulama juga terlibat. Prasangka baik saya, dg adanya    kalimat  “Ketuhanan  YME  dengan    kewajiban  menjalankan  shariat  Islam” aslinya ini berarti di belakangnya ada para ulama. Karena yang bisa bicara seperti ini hanya orang yang paham tauhid. Kalau kita baca Literatur sejarah faktanya bahwa, baik  dari  kalangan  NU  atau  Muhammadiyah  yang  dibelakangnya  ini,    intinya keluarlah butir kalimat yang seperti itu. Kemudian dalam perjalananya dicoret itulah kompleks  problem.  Tidak  bisa  disikapi  dengan  sikap  simple  action,  tidak  bisa dipecahkan dg sikap radikal. Bahwa ini satu tahapan karena ketika orang ingin lepas
dari satu penjajahan pasti dia berpikir yang penting lepas dulu. Bahwa nanti akibatnya yang kita rasakan seperti sekarang,  maka itu bagian dari yang  kompleks problem t adi.”
Dalam pandangan Kamaludin (Wawancara, 2022:15/11), mantan anggota JAD, bahwa “sistem  khilafah,  pada  dasarnya  itu  syari’  selama  pemimpin  kita  muslim.  Selama presiden muslim maka dia muslim apalagi yang bawah lebih diudzur lagi kalau ada kesalahannya.  Ini  berakibat  kepada  loyalitas  (al-wala  wa  al- bara’),  bagaimana  kita punya loyalitas kepada presiden kita tentunya sesuai dengan hadis, La Thoo’ata  li makhlukin  fi ma’shiyatil kholik. selama dia berbuat kebaikan kita ikut kalau berbuat mashiyat  kita  bara ’.  Sekarang  pemahaman  kita  harus  pilah -pilah,  karena  sebagai sebuah konsekuensi  ketika kita mengatakan  presiden kita muslim maka dia harus berhak mendapatkan wala’ kita sebagai muslim, dan kalau ada kemas’hiatan yang ada di  dalamnya  kita  bara’  dari  kema’shiatannya  sekaligus  menasihatinya.”  Senada dengan Diansyah Permana yang menyatakan bahwa Daulah/Khilafah hanya sarana bukan  tujuan.  “Saya  meyakini  dengan  benar  bahwa  khilafah  atau  daulah  tersebut bukanlah sebuah kewajiban atau sebuah tujuan. Namun itu adalah sebuah wasilah yang apabila Allah belum menghendaki atau belum juga diadakan tetap bagi seorang muslim juga harus menjadi seorang  muslim yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan larangan-larangan- Nya” (Wawancara, 2022:16/11).
Lalu, bagaimana konsep Daulah Islamiyah/Khilafah Islamiyah yang diharapkan bisa menjawab  kembali  hangatnya  pembahasan  tentang  daulah  ini  di  mata  anggota organisasi radikal. Penulis setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa: “Islam sangat  membutuhkan  daulah  yang  bertanggung  jawab  pada  setiap  zaman.  Daulah yang mampu membangun suatu pemikiran, yang seluruhnya bangunannya didirikan pada  prinsip-prinsip  yang  dikehendaki,  baik  pendidikan,  pengajaran,  hukum, undang-undang, ekonomi, dan berbagai masalah dalam negeri maupun politik luar negerinya. Ilmu pengetahuan modern yang ditunjang dengan kemajuan teknologi siap membantu  daulah,  sehingga  dengan  begitu  daulah  bisa  mempengaruhi  keyakinan rakyat, pikiran, perasaan, cita rasa dan perilakunya secara optimal, yang tidak pernah ada seperti itu sebelumnya. Bahkan dengan perangkat-perangkatnya yang modern, daulah bisa merubah nilai-nilai sosial seperti membalik telapak tangan, selagi ini tidak dihadapkan dengan sebuah kekuatan besar.” (Qardhawi, 2018:18).

## Penerapan Hukum Islam (Tahkim al-Shariah)
Masalah  Tahkim  al-Shariah,  menurut  Kamaludin  mantan  JAD  (Wawancara, 2022:15/11), sebagai seorang muslim itu kewajiban karena dalam al quran banyak ayat yang menunjukkan bahwa  ada  perintah  kepada Rasulullah seperti    wa  anihkum bainahu m bima anzalallah, “Dan hukumilah di antara manusia dengan apa -apa yang Allah turunkan dengan shariat Islam. Ketika  di Indonesia ada beberapa poin hukum yang jelas bertentangan dengan shariat, maka metodenya tidak boleh dengan sesuatu yang  mendatangkan  madharatnya  lebih  besar,  tetap  kita  tidak  setuju  ketika  ada kebijakan  hukum  misalnya  membolehkan  minuman  keras.  Ketika  sekarang  bicara hukum  di  Indonesia,  sebenarnya  yang  maslahatnya  lebih  banyak  bahkan  yang madharat kalau dibawa ke mashlahat jadi mashlahat. Misalnya pasal dalam UUD 45 yang menyatakan tentang fakir miskin dan anak telantar dilindungi oleh negara, ini sebenarnya syari’, karena dalam Islam kan ada hukum itu. Sebenarnya kita butuh ini, kalau ini bagian dari Al-Quran maka   ketaatan itu akan luar biasa. Berbeda dengan
kesepakatan manusia, maka nilai ikatannya tidak kuat. Tapi itu dalam Islam diakui, seperti dahulu ada kasus dalam sejarah nabi yang namanya Hifdhul Fudhul.
Hal yang sama dikatakan Diansyah Permana, mantan JAD, yang menegaskan bahwa shariat Islam tidak harus diformalisasikan pada level negara, tetapi selama kita sudah menjalankan  shariat  Islam  maka  sudah  cukup.  “Tahkim  al -Shariah  dengan kemampuan  kita,  dengan  berdakwah,  menjaga  keluarga,  tetangga,  saudara,  itupun termasuk  bagian  dari  tahkimus  Shariah.  Inilah  yang  dahulu  sering  dilupakan  oleh Ikhwan-ikhwan yang ada di paham JAD. Artinya, Shariat tidak harus diformalisasi pada  level  negara.  Karena  dahulu,    jika  shariat  nya  tidak  dilegalkan  dalam  level negara,  maka  negaranya  disebut  negara  kafir.  Saat  ini  tidak  begitu,  sekarang  tidak harus dilegalkan melalui Perda atau Permen atau Perpress, tetapi selama kita sudah menjalankan shariat Islam.” (Wawancara, 2022: 16/11).
Lalu,  bagaimana  konsep  Tahkim  al-Shariah  (penerapan  hukum  Islam)    yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi umat Islam bangsa Indonesia, maka penulis setuju dengan pendapat Qardhawi, bahwa “shariat adalah minhaj (pedoman) yang dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan yang Islami sesuai Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebuah  masyarakat  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  masyarakat  yang  Islami  kecuali apabila  menerapkan  shariat  Allah  dan  merujuk  kepadanya  dalam  seluruh  aspek kehidupannya.” (Qardhawi, 2018:177).

## Perang (Jihad)
Di mata JAS, jihad yang pas di zaman  sekarang adalah “Jihad a l- Kalimah”, seperti yang  diutarakan  Lutfi  Haidaroh,  bahwa  “Jihad  al - Kalimah”  adalah  Puncak kesungguhan dalam memperjuangkan Islam dengan lisan. Hal itu senada dengan apa yang dikatakan Abdul Haris, yang juga pernah aktif menjadi pengurus di JAS atau mantan Amir Wilayah Jakarta JAS, bahwa: “ Konsep “ Jihad al- Kalimah” muncul pada saat  diskusi  yang  dilakukan  oleh  pengurus  Markaziyah (Pengurus  Pusat)  JAS,  dan yang mencetuskan konsep “Jihad  al - Kalimah”  saat itu adalah Ustaz Muzayyin. Beliau melihat kondisi ketika ada gerakan umat Islam, yang diawali dengan penistaan agama oleh Ahok, kemudian gelombang protes itu luar biasa yang memunculkan beberapa kali demo dan ternyata  diikuti oleh jutaan umat Islam. Saat Itulah salah satu petinggi JAS (Ustaz Muza yyin) melontarkan konsep bahwa: “jihad kita kali ini adalah jihad al - kalimah yaitu jihad memberikan nasihat kepada penguasa yang dianggap tidak adil”.
Sedangkan Jihad menurut Abdul Haris, “Jihad itu bukan semata -mata perang bahkan perang merupakan solusi akhir jika semua cara damai yang ditempuh itu itu buntu. Jihad hari ini bagi saya adalah jihadul ilmi (jihad memperdalam ilmu), memindahkan arena  jihad  dari  perang  menuju  jihad  ilmu.” Kamaludin  (Wawancara,  2022:15/11), mantan JAD menjelaskan tentang Jihad m enurut pemahamannya saat ini, “Sekarang jihad  itu  amal  jamai,  bukan  fardi.  Karena  jihad  mengandung  kemaslahatan  atau kemudaratan yang bersifat umum maka diserahkan kepada amir syari’. Amir syari’ ini  berkaitan  dengan  daulah  juga.  Ketika  secara  syari’  amir ini  sah  maka  dia  yang berhak memimpin, menggelorakan dan memerintahkan jihad. Karena jika dilakukan oleh individu maka jihad levelnya tidak beraturan dan akan mendatangkan madharat. Jihad tidak bisa dikatakan hanya sebagai perang, karena jihad menurut pemahaman sekarang di dunia salafi yang saya pahami itu berlevel, karena jihad itu sendiri upaya sungguh-sungguh  menegakkan  kebaikan,  sampai  pada  level  individu  seperti mengurusi rumah tangga itu disebut jihad apalagi menuntut ilmu itu jelas jihad.”
Kamaludin menambahkan, “bahwa jihad sampai pada level qital jika dibutuhkan dan itu  syari  berdasarkan  i’lan  (perintah)  dari  amir  syari,  seperti  ulil  amri  kita  Jokowi. Sehingga apapun ceritanya dalam hal  memerangi ketika apa yang dibolehkan oleh negara  tersebut  itu  yang  bisa  kita  lakukan.  Misalnya  kasus  Palestina,  kalau  dulu malasah jihad Palestina,  ada  yang  menghalangi pasti  jadi  sasaran  kita,  kita  tembak saja. Sekarang apa yg dibolehkan, seperti kemanusiaan, maka kita masuk untuk jihad di situ. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, karena kalau kita memaksakan diri sampai pada level apa yang tidak dibolehkan oleh penguasa maka madharat lebih banyak dari  maslahat  itu  sebagai  tuntutan  shariat  sebenarnya.  Dan memang shariat  itu  bicara  tentang  madharat  itu  dipertimbangkan, tidak  bisa  cuma berdasar pada syari’ harus berjihad tapi  tidak mempertimbangkan lain -lain. Ketika madharat  lebih  besar  malah  haramnya  lebih  nampak,  malah  jadi  haram.  Apalagi diharamkan  secara  kesepakatan  kaum  muslimin,  seperti  di  Indonesia.  Seperti pemerintah membuat kesepatakan dengan Amerika atau dengan  kedutaan-kedutaan negara  lainnya.  Ketika  ada  sebagian    kaum  muslimin  membuat  fatwa  boleh meledakkan  kedutaan-kedutaan besar sedangkan negara kita sedang menjalin kerja sama  dalam  hal-hal  yang  baik    maka  diharamkan  menyerang  kedutaan  tersebut, walaupun  dia  musuh,  karena  ada  sesuatu  yang  harus  kerja  sama  karena  itu  akan menghilangkan maslahat yang ada di dalamny. Karena tidak munngkin bersepakat pada kebathilan.”
Bagi Diansyah Permana (Wawancara, 2022: 16/11), mantan JAD, Jihad saat ini bukan satu- satunya  dengan  jalan  perang  melain  dengan  berbagai  jalan.    “Sekarang  jihad dengan  berbagai  makna  dan  penjelasannya,  sehinga  jihad  bukan  satu-satunya diartikan dengan perang, seperti jihad seorang suami menafkahi keluarganya, jihad menuntut  ilmu,  jihad  menyelenggarakan  pendidikan,  kepedulian  sesama  kaum muslimin, dan kegiatan soaial lainnya.”

## Ibadah Mahdhah
Konsep shalat, Imam dalam Shalat, dan Mesjid yang dilakukan oleh anggota NII lebih ekstrim  daripada  anggota  JAT,  JAS,  dan  JAD.  Bagi  NII  shalat  memiliki  dua  unsur: Kaifiyat  (tatacara), dan esensi (hikmah). Sebagai kaifiyat shalat dimulai oleh takbir dan  diakhiri  oleh  salam,  sedangkan  sebagai  esensi  shalat  merupakan  media  untuk mengingat Allah dan menjauhi maksiat. Atas dasar itu mereka berkesimpulan bahwa seseorang  bisa  mengingat  Allah tanpa harus  shalat.  Demikian  juga  seseorang  yang melakukan aktivitas positif (disebut sebagai jihad) dan mampu menjauhi maksiat, ia tidak lagi terikat oleh kewajiban shalat (Ausop, 2009: 209).
Menurut  Kamaludin  mantan  JAD  (Wawancara,  2022:  15/11), Ibadah  Mahdhah menurutnya  sekarang,  sebagai  konsekuensi    ketika  memahami  bahwa  hukum  asal seseorang  yang  melakukan  aktivitas  keislaman  apapun  bentuknya  bahkan  hanya sekedar  ciri  saja  itu  adalah  ciri  keislaman  maka  dihukumi  Muslim,  apalagi  sudah nampak  di  masjid  berarti  muslim,  maka  kita  sholat  dibelakang  siapa  saja.  Secara dzohirnya muslim, maka kita sholat. Itu melegakan hati, dan kita sholat di mana saja bisa. Jadi hukum asalnya dibalik yaitu muslim dulu.
Loyalitas Terhadap Muslim dan Pelepasan dari Orang Kafir (Al- Wala’ wa al - Bara’)
Bagi  penulis,  eks  anggota  organisasi  radikal  meyakini  pengalaman-pengalaman tentang sikap permusuhan Barat terhadap Islam, sejalan dengan teks-teks keagamaan. Ayat  yang  populer  untuk  mengkontruksi  adanya  permusuhan  Kristen  dan  Yahudi
terhadap  Islam  adalah  Al-Quran  surat  Al-Baqarah  ayat  120.  Dalam  ayat  tersebut dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadap umat Islam sebelum umat Islam mengikuti millah mereka. Sikap permusuhan anggota kelompok  Islam  radikal  terhadap  nonmuslim  tersebut  didukung  oleh  keyakinan mereka, bahwa selama ini nonmuslim, yaitu Nasrani, Yahudi, dan dunia Barat secara umum selalu berkonspirasi  untuk melenyapkan Islam. Penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Jamil Wahab, bahwa anggota kelompok Islam radikal menganut  perspektif  binary  atau  hitam-putih  (kita  lawan  mereka).  Bahkan  dalam konteks  Indonesia,  kegagalan  untuk  memperoleh  mandat  memberlakukan  shariat Islam. kegagalan tersebut diyakini adanya konspirasi jahat kekuatan anti Islam yang selalu  menghalangi  penerapan  ajaran  Islam,  bahkan  ingin  menghancurkan  Islam( Wahab, 2019: 183).
Berkaitan  dengan  wala  wa  al- bara’  yang  menjadi  patokan  anggota  Eks  anggota organisasi  radikal  penulis  sepakat  dengan  pernyataan  Qardhawi,  bahwa:  “orang - orang  di  luar  Islam  yang  berada  dalam  tanggung  jawab  kaum  Muslimin  berhak mendapat hak seperti kaum Muslimin secara umum, dengan beberapa pengecualian yang  ditentukan  agama.  Baginya  tidak  diwajibkan  melaksanakan  segala  sesuatu sebagaimana  diwajibkan  kepada  kaum  Muslimin  dan  tidak  terlarang  baginya mengerjakan  sesuatu  yang  diharamkan  kepada  kaum  Muslimin,  dengan  beberapa pembatasan  sesuai dengan shariat Islam.” (Qardhawi, 2018: 131).
Hal senada dikatakan oleh Diansyah Permana (Wawancara, 2022: 16/11), mantan JAD bahwa Al- Wala’ wa Al - Bara’ memang dibutuhkan dalam konteks tertentu, misalnnya umat Islam harus meninggal dalam kondisi muslim. “ Memang konsep Al- Wala’ wa Al- Bara’ tersebut dibutuhkan dalam konteks tertentu. Misalkan dalam konteks Wala Tamutunna  Illa  Waantum  Muslimun.  Jangan  kamu  mati  kecuali  dalam  keadaan muslim. dalam kondisi terpurukpun Islam tetap harus dijaga, kita berwali nya kepada Allah tidak kepada selain Allah. Berbaro’nya sekarang kita lebih tahu dari orang -orang yang  memang  betul-betul  memusuhi  Islam,  seperti  contohnya  golongan  Komunis- Ekstrimis, atau paham-paham liberal yang ekstrimis atau anti Islam, kepada mereka itu kan kita harus berbaro’. Kalau dahulu memang tidak ada, semua sudah dianggap musuh kita. Walaupun sesama muslim, karena muslim itu diluar kelompok kita maka kita harus berbaro”.
Berbeda  dengan  Kamalaudin  (Wawancara,  2022:  15/11),    mantan  JAD  bahwa mengkafirkan pemimpin di Indonesia akan berakhibat kepada Al- Wala’ wa Al - bara’ . “Selama presiden muslim maka dia muslim apalagi yang bawah lebih diudzur lagi kalau  ada  kesalahannya.  Ini  berakibat  kepada  loyalitas  ( Al-Wala  wa  Al- Bara’ ), bagaimana kita punya loyalitas kepada presiden kita tentunya sesuai dengan hadis, La Thoo’ata  li makhlukin  fi ma’shiyatil kholik. selama dia berbuat kebaikan kita ikut kalau berbuat mashiyat kita bara’. Sebelumnya bara’ terus apapun itu baik program kebaikan, kesolehan,  atau mendukung kaum muslimin, itu tidak ada gunanya dunia akhirat.  Sekarang  pemahaman  kita  harus  pilah-pilah,  karena  sebagai  sebuah konsekuensi  ketika  kita mengatakan    presiden  kita  muslim  maka  dia harus  berhak mendapatkan  wala’  kita  sebagai  muslim,  dan  kalau  ada  kemashitan  yang  ada  di dalamnya kita bara’ dari kemashitannya sekaligus menasihatinya.”

## KESIMPULAN
Pergeseran  pemahaman  shariah  yang  dialami  oleh  eks  anggota  organisasi  radikal tidak  lepas  dari  faktor  pemahaman  yang  radikal  karena  semua  gerakan  teror  dan radikal  bermula  dari  pemahaman  shariah  atau  keagamaan  yang  radikal  walaupun radikalisme baik paham atau gerakan  tidak selalu mengarah kepada terorisme.
Bentuk pergeseran pemahaman shariah terdiri dari: 1) Pergeseran Pemahaman Sistem Kepemimpinan  Islam    ( Daulah  /Khilafah  Islamiyah ).  Menurut  eks  anggota  organisasi radikal  saat  ini  tidak  lagi  membutuhkan  negara  Islam  karena  dasar-dasar  ideologi negara yang berupa rumusan Pancasila merupakan rumusan para ulama yang sudah sesuai dengan napas keislaman. 2) Pergseran Pemahaman Penerapan Hukum Islam ( Tahkim al-Shariah ). Menurut eks anggota organisasi radikal dalam menerapkan ayat Al-Quran  yang  berhubungan  dengan  penerapan  hukum  Islam,  seharusnya  bukan hanya melihat teks Al-Quran saja untuk mengamalkan sebuah perintah Allah, tetapi juga  harus  melihat  dan  mempertimbangkan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  itu.  3) Pergseran  Pemahaman    Perang  ( Jihad ).  Menurut  eks  anggota  organisasi  radikal, konsep  jihad  yang  begitu  luas  maknanya  tidak  boleh  dipersempit  pemahamannya, sehingga  melahirkan  amaliah    yang  justru  merusak  makna  jihad  itu  sendiri.  4) Pergeseran  Pemahaman  Ibadah  Mahdhah.  Menurut  eks  anggota  organisasi  radikal masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang suci yang kita makmurkan bersama, bagi  laki-laki  melaksanakan  sholat  wajib  berjamaah  di  masjid  dan  dibolehkan  bagi wanita  muslimah,  oleh  karena  itu  dimanapun  mesjid  di  Indonesia,  tidak  boleh didhirarkan.  5)  Pergeseran  Pemahaman  Loyalitas  Terhadap  Muslim  dan  Pelepasan Dari Orang Kafir ( Al- Wala’ wa al - Bara’ ). Menurut eks anggota organisasi radikal orang- orang  di  luar  Islam  yang  berada  dalam  tanggung  jawab  kaum  Muslimin  berhak mendapat hak seperti kaum Muslimin secara umum, dengan beberapa pengecualian yang ditentukan agama.
Adapun yang mempengaruhi pergeseran pemahaman shariah eks anggota organisasi radikal antara lain: 1) Partisipatoris Eksperimental, yaitu mengalami langsung betapa destruktif  dan  negatifnya  dampak  pemahaman  yang  ada.  2)  Faktor  Internal  terjadi akibat  adanya  polarisasi  internal  di  kalangan  radikalis  disebabkan  adanya  friksi internal dan kontestasi. Sikap hijrah ini bagi eks anggota organisasi radikal merupakan pergeseran pemahaman shariah anggota kelompok Islam, yang tidak ke kiri menjadi “ekstrim kiri”,  atau menambah kokoh di kelompok “ekstrim kanan”, melainkan di pertengahan  ( wasathiyah )  dengan  memperhatikan  kondisi  kekinian.  Hijrah  yang dilakukan bukan semata hijrah fisik (hijrah makaniyah) melainkan hijrah substansial (hijrah maknawiyah). Bagi eks anggota organisasi  radikal tindakan yang lebih baik dalam  dakwah ini  adalah  tetap  berada  dalam jamaah  (kelompok) untuk  mencegah radikalisme dengan cara menerapkan pemahaman Islam yang wasathiyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. (2018). Dinamika Gerakan Radikal Islam di Indonesia: Studi Kasus JAT . (Tesis, HIMI-UMY).
Abegebriel,  A.  M.  (2004). Negara  Tuhan:  The  Thematic  Encyclopedia .  Jakarta:  SR-Ins Pbulishing.
Abidin, Z. (2013). Isu-Isu Mutakhir Penelitian Psikologi Sosial . Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
Abu Jihad Al-Indunisy. 2015. Adab dan Akhlak Khawarij Modern: Studi Kritis Kesesatan Manhaj Aman Abdurrahman . Jakarta: Aliansi Muslim Anti Kemungkaran. Al-Azhary, U. S. (2015). Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS . Uni Emirat Arab: Dar al-Faqih.
Al-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu . Jakarta: Gema Insani. Ausop, A. A. (2011). Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewiryo, NII KW IX dan Ma’had Al - Zaytun . Bandung: Tafakur.
Ausop, A. Z. (2009). Demokrasi dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Jurnal Sosioteknologi , 8 (17), 601-620. Awwas, I. S. (2007). Jejak Jihad S.M. Kartowuwiryo . Yogyakarta: Uswah. Awwas, I. S. (2003). Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba’asyir . Yogyakarta: Wihdah Press. Azra,  A.  (2016).  Transformasi  Politik  Islam,  Radikalisme,  Khilafatisme,  dan Demokrasi. Jakarta: Prenamedia Group.
Az-Zuhaili, W. (2004). Shariat Islam Solusi Universal . Jakarta: Pustaka Nawaitu. Baasyir, A. B. (2006). Catatan Dari Penjara: Untuk Mengamalkan dan Menegakkan Dienul Islam . Jakarta: Mushaf. Baasyir, A. B. (2011). Tadzkiroh Nasehat dan Peringatan Karena Allah, Untuk Para Penguasa Negara Karunia Allah Indonesia Yang Berpenduduk Mayoritas Muslim . Solo: JAT Media Centre.
Baasyir, A. B. (2012). Cara Mengamalkan Dienul Islam Menurut Tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan Syiriknya Demokrasi . Jakarta: Bareskrim Polri. Budiyanto,  S.  (2006). Mewaspadai  NII  Zaytun  di  Kampus  Kita .  Jakarta:  Kalamnet Publishing.
Daradjat, Z. (1973). Ilmu Jiwa Agama . Jakarta: Bulan Bintang. Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Falah,  H.  A.  (2019). Hijrah  dari  Radikal  kepada  Moderat,  Episode  Perjalanan  mantan Radikalis . Jakarta: Milenia. Geertz, C. (1992). Kebudayaan dan Agama . Yogyakarta: Kanisius.
Hilmy,  M.  (2012).  Quo  Vadis  Islam  m  oderat  Indonesia  ?  Menimbang  Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jurnal MIQOT, 26 (2).
Hodgson,  M. G. S. (2002). The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik . Jakarta: Paramadina.
Ichwayudi,  B.  (2020).  Konversi  Agama  Pada  Masyarakat  Perkotaan  (Studi  Tentang Pemahaman  Agama  di  Lembaga  Sosial  YDSF  dan  Nurul  Hayat  Surabaya).
( Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) .
Kahmad, D. (2002). Sosiologi Agama . Bandung: Remaja Rosdakarya. Lawrence, B. B. (1990). Defenders of God: The Fundamental Revolt Againts the Modern Ages . London : Tauris.
Mar’at . (1982). Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Nashir, H. (2019). Indonesia dan Keindonesiaan Persepektif Sosiologis . Yogkakarta: Suara Muhammadiyah.
Nashir, H.  (2013). Islam  Shariat:  Reproduksi  Salafiyah Ideologis  di  Indonesia .  Bandung: Mizan Media Utama.
Qardhawi,  Y.  (2004). Islam  Radikal:  Analisis  Terhadap  Radikalisme  dalam  Berislam  dan Upaya Pemecahannya . Solo: Era Intermedia. Qardhawi,  Y. (2019). Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah . Jakarta: Robbani Press.
Qardhawi, Y. (2007). Fiqih Maqashid Shariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Liberal . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Qardhawi, Y. (2003). Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Shariat Islam untuk Manusia . Bandung: Mizan Media Utama.
Qardhawi, Y. (2018). Masyarakat Berbasis Shariat Islam . Solo: Era Adicitra Intermedia. Qardhawi,  Y.  (1990). Fiqh  Perbedaan  Pendapat  antar  Sesama Muslim .  Jakarta:  Robbani Press.
Qardhawi,  Y.  (2018). Fikih  Daulah:  Dalam  Perspektif  Al- Qur’an  dan  Sunnah .  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Qardhawi, Y. (2011). Ringkasan Fikih Jihad . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Rabitha, D. (2018). Analisis Teori Arousal dan Pertimbangan Sosial (Social Judgement) Terhadap  Mantan  Anggota  Gafatar  di  Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten. Jurnal Penamas, 31 (2).
Rahmat, J. (2002). Psikologi Agama . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Shalih  bin  Fauzan  Al-Fauzan.  (2012). Al-Mulakhash  Syarh  Kitab  Tauhid,  Penjelasan Ringkas Kitab Tauhid . Jakarta: Pustaka As-Sunnah. Saloom, G. (2013). Meninggalkan Jalan Teror: Perspektif Teori Identitas Sosial . Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
Saloom,  G.  (2014).  Meninggalkan  Jalan  Teror:  Antara  Deradikalisasi  dan Disengagement. Dialog, 37 (1).
Saloom, G. (2015). Identifikasi Kolektif dan Ideologisasi Jihad: Studi Kualitatif Teroris di Indonesia. Dialog , 38 (1), 1-12. Shihab, M. Q. (2020). Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama . Jakarta: Lentera Hati.
Solahudin.  (2011). NII  Sampai  JI:  Salafy  Jihadisme  di  Indonesia .  Jakarta:  Komunitas Bambu.
Thouless, R. H. (1992). Pengantar Psikologi Agama . Jakarta: Rajawali. Yunanto, S. (2018). Islam Moderat VS Islam Radikal, Dinamika Politik Islam Kontemporer . Yogyakarta: Media Pressindo.
Yunanto,  S.  (2003). Gerakan  Militan  Islam  di  Indonesia  dan  di  Asia  Tenggara .  Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung.
Wahab, A. J. (2019). Islam Radikal dan Moderat, Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia . Jakarta: Elex Media Komputindo. Zanden, J. W. V. (1983). Social Psychology . New York: Random House. Zarkasyi,  H.  F.  (2012). Misykat,  Refleksi  Tentang  Islam,  Westernisasi  dan  Liberalisasi . Jakarta: Insists.