Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin

## Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang nababanagung@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan materi muatan terkait uang pesangon dalam peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  Pemerintah  merupakan  peraturan  perundang-undangan yang  ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Materi muatan  peraturan  pemerintah  adalah  materi  untuk  menjalankan  undang-undang.  Permasalahan penelitian  ini  tentang  bagaimana  keabsahan  materi  muatan  dalam  peraturan  pemerintah  terkait pesangon  bagi  tenaga  kerja  yang  diatur  kurang  dari  undang-undang  induknya  dan  akibat  hukum terhadap  pemberlakuan  ketentuan  terkait  pesangon.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  peraturan  pemerintah  tidak  dapat  mengubah materi  yang  ada  dalam  undang-undang  yang  dijalankannya,  tidak  dapat  menambah,  tidak mengurangi, dan tidak  menyisipi suatu  ketentuan serta tidak  memodifikasi  materi dan pengertian yang telah ada dalam  undang-undang  yang  menjadi induknya. Ketentuan  terkait pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mengatur pesangon lebih rendah dari ketentuan yang  diatur  dalam  peraturan  induknya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tidak  dapat dibenarkan menurut hukum.
Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Pesangon; Tenaga Kerja

## Validity of Content Related to Severance Pay in Legislation Regulations

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  validity  of  the  material  related  to  severance  pay  in  the legislation. Government  Regulations are statutory regulations stipulated by the President to carry out the Act properly. The content of the Government Regulation is material for implementing the Law. The problem of this research is how the validity of the content in government regulations is related  to  severance  pay.  The  research  method  used  is  the  normative  juridical  approach.  The conclusion of this study government regulation cannot change the material contained in the law it implements,  cannot  add,  does  not  reduce,  does  not  insert  a  provision,  and  does  not  modify  the material  and  understanding  that  already  exists  in  the  law  that  is  its  parent.  Provisions  related  to severance pay in Government Regulation Number 35 of 2021  which regulates severance pay are lower  than  the  provisions  stipulated  in  the  parent  regulation,  namely  Law  Number  11  of  2020 cannot be justified by law.
Keywords: Labor; Layoffs; Severance Pay
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  investasi dandaya  saing,  telah  dibuat  suatu  terobosan  baru  yang  belum  pernah  dilakukan sebelumnya.  Presiden  bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Undang-Undang Cipta Kerja) yang merevisi 79 undang-undang yang telah ada sebelumnya dalam satu  undang-undang  melalui omnibus  law .  Konsep omnibus  law ini  merupakan konsep  yang  baru  digunakan  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia.
Sistem  ini  biasanya  disebut  sebagai  undang-undang  sapu  jagat  karena  mampu mengganti  beberapa  norma  undang-undang  dalam  satu  peraturan. 1 Tujuan  besar dari omnibus law adalah menciptakan harmonisasi peraturan yang saling tumpang tindih  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Sistem  norma  hukum  yang dikembangkan  benar-benar  dapat  efektif  diterapkan  dalam  praktik  untuk menjamin  kepastian,  keadilan,  dan  kebermanfaatannya. 2 Peraturan  yang berbentuk  perubahan  dan omnibus  law perlu dilakukan kodifikasi dan unifikasi untuk  memberikan  kemudahan  pemahaman  bagi  masyaraka  tdengan  tidak memegang  terlalu  banyak  dokumen  hukum  suatu  peraturan  perubahan    dan peraturan    yang    menggunakan    metode omnibus    law .  Keunggulan  metode omnibus  law adalah  kepraktisan  mengoreksi  banyak  regulasi  bermasalah. 3
Banyaknya  aturan  yang  tumpang  tindih,  upah  buruh  yang  relatif  tinggi termasuk  pemberian  pesangon  di  dalamnya,  rantai  perizinan  yang  panjang  dan tidak  ramah  investor  mengakibatkan  iklim  investasi  di  Indonesia  kurang bergairah. Pemerintah mengharapkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini,  tumpang  tindih  dan  kesemrawutan  aturan  yang  selama  ini  terjadi  bisa diselesaikan dan dapat menjamin kepastian hukum. Walaupun demikian, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, baik  dari  sisi  pembentukan  undang-undangnya  maupun  substansi  dalam  undang- undang  tersebut.  Banyak  pihak  yang  setuju  dan  mengapresiasi  terobosan pemerintah  tersebut,  namun  juga  tidak  sedikit  pihak  menentang  adanya  Undang- Undang Cipta Kerja.
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat terutama kalangan buruh. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan  buruh  karena  perubahan  kebijakan  tentang  pesangon.  Sebelum Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  disahkan,  pesangon buruh/pekerja  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  yaitu  diatur  dalam  Pasal  156  dan  157.  Peraturan  Pemerintah
1 Adhi  Setyo  Prabowo,  “Politik  Hukum  Omnibus  Law, Jurnal  Pamator 13,”  No.  1  (2020):  1-6, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
2 Christina  Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui Penerapan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 4, No. 1 (2021): 38, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
3 Edy Sujendro, “Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 385, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
Nomor 35 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja  yang  mengatur  pengusaha  dalam  kondisi  tertentu  dimungkinkan  untuk membayar uang pesangon lebih kecil daripada ketentuan yang mengatur mengenai uang pesangon dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu konsep omnibus  law sendiri  ini  tidak  mengatur  secara  jelas  di  dalam  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Adanya  ketentuan  mengenai  pemberian  pesangon  menjadi  lebih  kecil semakin  mempersempit  ruang  gerak  para  buruh  untuk  memperjuangkan  hak- hakya.  Masyarakat  pada  umumnya  mengharapkan  sebuah  manfaat  dalam pelaksanaan  hukum.  Hukum  hadir  di  masyarakat  harus  mampu  memberikan sebuah  manfaat  atau  kegunaan. 4 Pasal  28D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  mengatur  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja”.  Undang-undang  Cipta  Kerja  dan  peraturan  turunannya  belum  dapat mewakili  definisi  adil  dan  layak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam aturan  mengenai  pesangon  di  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai aturan turunannya.
Penelitian    yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  pernah  dikaji  oleh Fitryantica (2019) yang melakukan penelitian yang hasilnya menyebutkan bahwa Presiden  Joko  Widodo  mengeluhkan  banyaknya  peraturan  yang  dimiliki Indonesia.  Regulasi  itu  berkisar  sekitar  42  ribu  aturan  yang  mencakup  undang- undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  peraturan  menteri  hingga peraturan gubernur, walikota dan bupati di daerah yang masih ditemukan adanya pertentangan  di  peraturan  tersebut.  Banyaknya  peraturan  tersebut  membuat kecepatan sikap pemerintah mengambil keputusan menjadi lambat. 5 Penelitian ini mengkaji  pertentangan  antara  ketentuan  terkait  pesangon  dalam  peraturan pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
Sedangkan penelitian oleh Joka (2020) melakukan penelitian serupa dengan judul  “Implikasi  Pandemi  Covid-19  terhadap  Pemenuhan  Hak  Hukum  Pekerja yang  Diputuskan  Hubungan  Kerja  oleh  Pengusaha”.  Hasil  penelitian  tersebut diketahui  bahwa  para  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja mendapatkan hak pesangonnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  mengatur  pesangon  “cukup  layak”
4 Fajar  Kurniawan,  “Problematika  RUU  Cipta  Kerja  dengan  Konsep  Omnibus  Law  pada  klaster Ketenagakerjaan  Pasal  89  angka  45  tentang  Pemberian  Pesangon  kepada  Pekerja  yang  di  PHK,” Jurnal Panorama Hukum 5, No. 1 (2020): 73, https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437.
5 Agnes Fitryantica, “Harmoniasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law,” Jurnal Gema Keadilan 6, No. 3 (2019): 300-316, https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
bagi  para  pekerja. 6 Sedangkan  dalam  penulisan  ini,  pekerja  mendapatkan  hak pesangon  lebih  kecil  dari  apa  yang  diterima  oleh  pekerja  pada  penelitian sebelumnya,  sehingga  urgensi  penulisan  ini  menjadi  sangat  penting  mengingat adanya  reduksi  terhadap  aspek  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum  dan keadilan  bagi  para  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah adanya peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja secara masif akibat pandemi.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Randi  (2020)  dengan  judul  “Pandemi  Corona Sebagai  Alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Pekerja  Oleh  Perusahaan  Dikaitkan Dengan  Undang-Undang Ketenagakerjaan”. Penelitian tersebut  mengkaji  tentang pekerja diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha dengan alasan pandemi Covid 19 (force majeure) dan berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 7 Sedangkan dalam  penulisan  ini,  apabila  seorang  pekerja  mengalami  pemutusan  hubungan kerja yang disebabkan karena force majeure maka pekerja tersebut hanya berhak mendapatkan  pesangon  sebesar  0,5  (nol  koma  lima)  ketentuan  Pasal  40  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  yang  merupakan  aturan  pelaksana dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Jika dibandingkan  dengan  ketentuan  pesangon  sebelumnya,  maka  perbandingan  hak pesangon  pekerja  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  hanya 50% dari ketentuan sebelumnya.
Berdasarkan pada uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji keabsahan  materi  muatan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait  uang pesangon  bagi  tenaga  kerja  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021  dan  akibat  hukum  terhadap  pemberian  uang  pesangon  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang lebih kecil dari ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020.
2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  atau mempelajari  masalah  dilihat  dari  segi  aturan  hukumnya,  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder. 8 Data  sekunder  yang  dimaksud  adalah  baik  yang  berupa peraturan  perundang-undangan, paper ilmiah/akademik  hasil-hasil  penelitian maupun  penalaran  verbal,  buku-buku,  informasi  dalam websites ,  dan  referensi lainnya.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu suatu  penelitian  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran
6 M. Rikardus Joka, “Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja Yang Diputuskan  Hubungan  Kerja  Oleh  Pengusaha,” Binamulia  Hukum 9,  No.  1  (2020):  1-12, https://doi.org/10.37893/jbh.v9il.97.
7 Yusuf  Randi,  “Pandemi  Corona  Sebagai  Alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Pekerja  Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Jurnal Yurispruden 3, No. 2 (2020): 119- 136, e-ISSN 2614-3992.
8 Soejono dan H Abdurahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 56.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
terhadap  obyek  yang  diteliti  melalu  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya,  tanpa  melakukan  analisis  dan  membuat  kesimpulan  yang berlaku untuk umum. 9 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang  diperoleh  tidak  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertamanya,  melainkan bersumber  dari  data-data  yang  sudah  terdokumenkan  dalam  bentuk  bahan-bahan hukum. 10
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  antara  lain  seperti  UU Ketenagakerjaan,  UU  Cipta  Kerja,  Peraturan  Pemerintah  No  35  Tahun  2021. Sedangangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  antara  lain  buku-buku hukum,  jurnal  ilmiah  dan  artikel  internet.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan (library  research) dan  studi  dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi,  isi  dan  keabsahan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  kepustakaan  dan studi  dokumentasi,  sehingga  diperoleh  gambaran  mengenai  keabsahan  materi muatan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait  pesangon  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keabsahan  Materi  Muatan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan Terkait  Uang  Pesangon  Bagi  Tenaga  Kerja  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
Peran  negara  dan  pemerintah  tidak  sebatas  membuat  peraturan  perundang- undangan  saja,  tetapi  lebih  dari  itu  yaitu  melaksanakan  peraturan  yang  telah dibuat  diwujudkan  menjadi  kenyataan.  Hal  ini  merupakan  tuntutan,  karena Indonesia  menganut  negara  hukum  dalam  arti  materiil  atau  negara  kesejahteraan atau  negara  kemakmuran (welfare  state) yang  menjamin  keadilan  kepada warganya  yang  tercipta  karena  atas  berkat  rahmat  serta  ridha  Allah  Yang  Maha Kuasa  dan  dengan  didorong  oleh  keinginan  luhur  bangsa  untuk  berkehidupan, kebangsaan  yang  bebas,  merdeka  berdasarkan  suatu  ketertiban  menuju kesejahteraan.  Ketentuan  tersebut  merupakan  landasan  bagi  arah  politik pembangunan hukum nasional dalam rangka melindungi segenap bangsa sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia dan asas perlindungan (hukum), tanpa  kecuali.  Artinya  negara  turut  campur  dan  bertanggung  jawab  dalam  upaya mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  perwujudan  perlindungan hukum. 11 Peningkatan perlindungan tenaga kerja adalah merupakan wahana yang
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman 119.
11 Ujang  Chardra  S,  “Perlindungan  Hukum  Ketenagakerjaan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Anak  Yang Bekerja  Di  Luar  Hubungan  Kerja  Pada  Bentuk  Pekerjaan  Terburuk,” Jurnal  Syariah  Hukum XII,  No.  2 (2010): 129, https://doi.org/10.29313/sh.v12i2.631.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
harus  diciptakan  bagi  setiap  insan  khususnya  tenaga  kerja  baik  yang  melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja langsung maupun tidak langsung. 12
Dasar hukum Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana  mestinya.  Pengertian  Peraturan  Pemerintah  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  Undang- Undang  sebagaimana  mestinya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti tidak akan ada peraturan pemerintah jika tidak ada undang-undang yang menjadi  induknya.  Menurut  A.  Hamid  S.  Attamimi,  karakteristik  dari  peraturan pemerintah adalah: 13
a. Peraturan  Pemerintah  tidak  dapat  lebih  dulu  dibentuk  tanpa  ada  undang- undang yang menjadi induknya;
b. Peraturan  Pemerintah  tidak  dapat  mencantumkan  sanksi  pidana  apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
c. Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  tidak  dapat  menambah  atau  mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
d. Peraturan  Pemerintah  dapat  dibentuk  meski  ketentuan  undang-undang  yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
e. Ketentuan-ketentuan  Peraturan  Pemerintah  berisi  peraturan  atau  gabungan peraturan dan penetapan. Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata- mata.
Hal  yang  sama  juga  diatur  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menentukan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk  menjalankan undang-undang sebagaimana  mestinya. Peraturan Pemerintah berisi  pengaturan  lebih  lanjut  dari  undang-undang.  J.  A.  H  Logemann mengatakan: Dit is een zeer ruime bevoegheid, maar het moet uitvoering blijven, geen aan vulling (ini adalah suatu kewenangan yang sangat luas, tetapi peraturan pemerintah  harus  tetap  sebagai  pelaksana  belaka,  tidak  ada  penambahan). 14 Terkait  materi  yang  memuat  sanksi  pidana,  atau  pemaksa,  bila  undang-undang tidak  mencantumkannya,  maka  dalam  peraturan  pemerintah  tidak  boleh mencantumkan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.
12 Ngabidin  Nurcahyo,  “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia,” Jurnal Cakrawala Hukum 12, No. 1 (2021): 70, https://doi:10.26905/idjch.v12i1.5781.
13 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan:  Dasar-Dasar  Pemebentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), halaman 99.
14 Pantja  Astawa,  dan  Suprin  Na’a, Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-undangan  di  Indonesia (Bandung: Alumni, 2008), halaman 66.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
Sebagaimana  halnya  peraturan  yang  menjalankan  peraturan  lebih  tinggi, dalam  hal  ini  undang-undang,  suatu  peraturan  pemerintah  tidak  dapat  mengubah materi  yang  ada  dalam  undang-undang  yang  dijalankannya,  tidak  dapat menambah,  tidak  mengurangi,  dan  tidak  menyisipi  suatu  ketentuan  serta  tidak memodifikasi  materi  dan  pengertian  yang  telah  ada  dalam  undang-undang  yang menjadi  induknya. 15 Sedangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan pesangon dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  berbeda  dengan  ketentuan  pesangon  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja.  Tertib  peraturan  perundang-undangan  juga  belum terwujud  karena  berbagai  faktor,  pertama:  kurang  terkontrolnya  jenis  peraturan yang  dapat  digolongkan  sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Kedua:  materi muatan  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  dapat  ditetapkan  secara  pasti. Ketiga,  ketidakjelasan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sehingga menyulitkan  dalam  pengujiannya.  Dalam  hal  secara  materiil  ditemukan  adanya materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  rakyat  berhak  menggugat  atau mengajukan keberatan atas keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut kepada badan-badan yang berwenang. 16
3.1.1 Ketentuan  Pesangon  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021
Sesuai  dengan  amanat  Undang  Undang  dasar  1945  pada  Pasal  27  ayat  (2) mengatakan “ Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak  bagi  kemanusian“.  Ayat  ini  memuat  pengakuan  dan  jaminan  bagi  semua warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak  bagi  manusia. 17 Pembayaran  uang  pesangon  oleh  pemberi  kerja  atau pengusaha  merupakan  hak  yang  harus  diterima  oleh  pekerja  dan  merupakan tanggung  jawab  dari  pemberi  kerja  atas  keputusan  pemberhetian  kerja  yang dilakukannya. 18 Ketentuan mengenai uang pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diatura dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  pengusaha  wajib  membayar  uang  pesangon dan/atau  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  penggantian  hak  yang seharusnya  diterima.  Kemudian  Pasal  40  ayat  (2)  menyatakan  uang  pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  uang  pesangon  tidak  diatur  berbeda  dari Undang-Undang  Cipta  Kerja  maupun  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  namun
15 King  Faisal  Sulaiman, Teori  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Aspek  Pengujiannya (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), halaman 75.
16 Bayu  Dwi  Anggono,  “Tertib  Jenis,  Hierarki,  dan  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47, No. 1 (2018): 5, https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.
17 Aan  Ahmad  Sancoko,  “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  UU  N0  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Suatu  Analis  Maslahah  Mursalah  Dan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal  USM  Law Review 1, no. 2 (2018): 141, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
18 Yuhari  Robingu,  “Hak  Normatif  Pekerja  Akibat  Pemutusan  Hubungan  Kerja,” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 14, No. 1 (2006): 37.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
diatur  lebih  sedikit  dalam  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja,  ketentuan  mengenai  uang  pesangon  diatur  berbeda  dari  ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam  keadaan  tertentu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 memperbolehkan  pengusaha  untuk  memberikan  uang  pesangon  lebih  sedikit kepada  pekerja  yang  diputus  hubungan  kerjanya.  Berikut  ini  adalah  jenis pemutusan  hubungan  kerja  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35 Tahun 2021  yang memungkinkan pengusaha memberikan pesangon lebih sedikit kepada  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  yang  diatur  dalam Pasal 42 ayat (2), 43 ayat (1), 44 ayat (1), 45 ayat (1) dan (2), 46 ayat (1), 47, 52 dan 56.
3.1.2 Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Pesangon  Dalam  PP  Nomor  35 Tahun 2021
Berdasarkan  asas lex  superior  derogate  legi  inferior ,  artinya  peraturan hukum  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  akan  melumpuhkan  peraturan  hukum yang lebih rendah tingkatannya, jika terjadi konflik. Contoh UU lebih tinggi dari peraturan  dari  peraturan  pelaksana,  berarti  peraturan  pelaksana  tidak  boleh bertentangan  dengan  UU  diatasnya  karena  bila  bertentangan  maka  peraturan pelaksana  tidak  berlaku. 19 Peraturan  Pemerintah  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  undang-undang sebagaimana  mestinya.  Materi  muatan  peraturan  pemerintah  berisi  materi  untuk menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Yang  dimaksud  dengan menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya  adalah  penetapan  peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
Peraturan  Pemerintah  pada  dasarnya  mengatur  lebih  lanjut  dari  ketentuan dalam  sebuah  undang-undang.  Namun  demikian,  Peraturan  Pemerintah  tidak dapat mengatur lebih, baik menambah atau mengurangi ketentuan dalam undang- undang  yang  diaturnya.  Dalam  penelitian  ini,  peraturan  terkait  ketenagakerjaan khususnya  pesangon  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  diatur  lebih  lanjut  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  mengatur  pesangon  lebih sedikit  dari  ketentuan  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Peraturan  Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dapat dikatakan mengatur lebih sedikit dari ketentuan yang telah  diatur  dalam  undang-undang  induknya.  Peraturan  Pemerintah  yang
19 Kadi  Sukarna  Alvian  Octo  Risty,  Zaenal  Arifin,  Bambang  Sadono,  “Harmonisasi  Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 414–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
mengurangi  atau  mengatur  lebih  sedikit  tersebut  bertentangan  dengan karakteristik peraturan pemerintah itu sendiri.
Kepastian  hukum  yang  mengatur  tentang  pesangon  tidak  dapat  dijumpai dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021.  Pasal  81  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  mengatur  tentang Ketenagakerjaan,  mengubah  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003. Walaupun mengubah ketentuan Pasal 156, namun ketentuan tentang besarnya  pesangon  dalam  Pasal  156  (2)  tidak  berubah  atau  diatur  sama  dengan ketentuan  mengenai  besaran  pesangon  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003. Kepastian hukum tidak dapat dijumpai karena ketentuan mengenai besaran pesangon  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  mengatur  kurang dari  ketentuan  pesangon  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang Cipta  Kerja.  Tidak  adanya  kepastian  hukum  terkait  ketentuan  pesangon  antara aturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum. 20
Pemberian  pesangon  yang  lebih  rendah  kepada  pekerja  yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  35  Tahun  2021,  selain  tidak  memberikan  kepastian  hukum  juga  tidak mencerminkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu dalam hal ini pekerja atas kedudukannya sebagai  manusia  yang  mempunyai  hak  untuk  menikmati  martabatnya,  dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 21 Perlindungan  hukum  dari  kekuasaan  pengusaha/majikan  terlaksana apabila  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  perburuhan  yang mengharuskan  atau  memaksa  majikan  bertindak  seperti  dalam  perundang- undangan  tersebut  benar-benar  dilaksanakan  semua  pihak,  karena  keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara  yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. 22
Bagi  negara  demokrasi,  hukum  administrasi  negara  menjadi  alat  bagi pejabat  negara  dan  rakyat  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sejajar  dalam pemerintahan.  Demokrasi  akan  menciptakan  kesejahteraan,  dimana  hukum  bagi negara demokrasi sebagai konstruksi politik yang menjalankan fungsinya sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 23 Pekerja yang mengalami pemutusan  hubungan  kerja  dan  mendapatkan  hak-haknya  berdasarkan  ketentuan pesangon  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021,  tentu  tidak
20 Muhamad  Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2011), halaman 123.
21 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), halaman 3.
22 Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja,” Jurisprudentie 3, No. 2 (2016): 64, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665.
23 Lismanto Lismanto and Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 416–33, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
mendapatkan  perlindungan  dan  kehilangan  hak  untuk  menikmati  martabatnya sebagai  manusia.  Pekerja  cenderung  sebagai  pihak  yang  lemah,  baik  secara finansial dan kapabilitas sehingga perlu ditempatkan dalam pihak yang seharusnya mendapatkan  proteksi  lebih  dari  pemerintah  melalui  regulasi  terkait  pemberian pesangon.
Pemerintah  sebagai  regulator  harus  bisa  mengakomodir  perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lemah dalam hal ini adalah pekerja yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja.  Wewenang  pemerintah  dalam membuat regulasi harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu  dengan  memberikan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif. 24 Perlindungan  hukum  preventif  ini  dapat  minimalisir  sengketa  antara  pengusaha dan pekerja  yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam memperjuangkan hak pesangonnya.
Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut,  seharusnya  setiap  peraturan  turunan  mengenai  ketenagakerjaan  yang dibahas  dan/atau  dihasilkan  oleh  lembaga  legislatif  memberikan  perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Aturan  terkait  pemberian  pesangon  yang  memungkinkan  pengusaha memberikan  pesangon  lebih  rendah  dari  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang- undang  jelas  tidak  memihak  para  pekerja  yang  diputus  hubungan  kerjanya. Perlindungan  hukum  merupakan  segala  upaya  yang  dapat  menjamin  adanya kepastian  hukum,  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  pihak-pihak yang  bersangkutan  atau  yang  melakukan  tindakan  hukum. 25 Disahkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021,  pemerintah  kurang  memberikan perlindungan  hukum  kepada  pekerja.  Sebagai  produk  politik  sangat  mungkin  isi peraturan  perundang-undang  bertentangan  dengan  UUD  1945,  misalnya dikarenakan  adanya  kepentingan-kepentingan  politik  pemegang  suara  mayoritas di  parlemen,  atau  adanya  intervensi  dari  pemerintah  yang  sangat  kuat  tanpa menghiraukan  keharusan  untuk  taat  asas  pada  konstitusi. 26 Secara  eksplisit, pembuat  aturan  menciderai  hak  pekerja  untuk  mendapatkan  pesangon  yang  adil dan  layak.  Perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja  harus  diberikan kepada pekerja sebagai pihak yang rentan dan lemah.
Selain  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35  Tahun  2021  juga  tidak  mencerminkan  keadilan  berdasarkan  Pancasila.
24 Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia (Surakarta:  Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), halaman 20.
25 Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,” Jurnal Lex Crimen V, No.4 (2004): 155.
26 Moh.  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman 99.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia harus dijadikan pedoman oleh setiap warga  negara,  tidak  terkecuali  oleh  para  perangkat  negara,  baik  lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Berdasarkan pada falsafah tersebut, semua peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang membuat undang-undang dan peraturan turunan dibawahnya harus mencerminkan semangat  dari Pancasila itu  sendiri  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya.  Pancasila  sebagai  ideologi  berhakikat  sebagai  sistem  nilai  bangsa Indonesia.  Sistem  nilai  seperti  ini  dipandang  oleh  studi  filsafat  yang  secara historik digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan,  yang kemudian diterapkan  pada  wilayah  yuridis  kenegaraan  sebagai  pedoman  bermoral, berhukum  dan  berpolitik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 27
Hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh  masyarakat  banyak.  Banyaknya  permasalahan  tentang  hukum,  terutama permasalahan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata,  bukan  merupakan  keinginan  masyarakat  pada  umumnya.  Dengan menggunakan  landasan fundamental  norm yaitu  Pancasila  dalam  pembentukan hukum  yang  baik,  maka  Pancasila  selalu  dan  harus  dijadikan  tonggak  utama dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  jiwa bangsa  Indonesia  yang  memanusiakan  manusia  yang  adil  dan  beradab  serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 28
Materi  muatan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  yang memungkinkan pengusaha memberikan pesangon lebih rendah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan status sosial yang lemah dan harus  dilindungi,  yaitu  pekerja.  Materi  muatan  Peraturan  Pemerintah  seharusnya hanya  berisi  materi  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011. Penjelasan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  yang  dimaksud dengan  frasa  menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya  adalah penetapan  peraturan  pemerintah  untuk  melaksanakan  perintah  undang-undang atau  untuk  menjalankan  undang-undang  sepanjang  diperlukan  dengan  tidak menyimpang  dari  materi  yang  diatur  dalam  undang-undang  yang  bersangkutan. Materi  muatan  peraturan  pemerintah  adalah  keseluruhan  materi  muatan  undang- undang  yang  dilimpahkan  kepadanya,  atau  dengan  perkataan  lain  materi  muatan peraturan pemerintah adalah sama dengan materi muatan undang-undang sebatas pada yang dilimpahkan kepadanya.
27 Fransiska  Novita  Eleanora,  “Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”, ADIL: Jurnal Hukum 3, No. 1 (2019): 141, https://doi.org/10.33476/ajl.v3il.838.
28 Kukuh  Sudarmanto,  “Hukum  Administrasi  dan  Sistem  Peradilan  di  Indonesia  yang  Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila,” Jurnal Ius Constituendum 6, No. 2 (2021): 410, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
Ketentuan  terkait  pesangon  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021  yang  mengatur  pemberian  pesangon  lebih  kecil  dari  ketentuan  pesangon dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  melanggar  ketentuan  Pasal  12 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  melanggar wewenang yang diberikan kepadanya dengan mengatur ketentuan pesangon yang lebih kecil dari ketentuan pesangon  yang diatur dalam  undang-undang induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Adanya  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011,  maka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat, dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dapat  dikatakan  tidak  sah.  Namun  untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ketidaksahan materi muatan terkait  pesangon  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tersebut harus melalui mekanisme uji materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3.2 Akibat  Hukum  Terhadap  Pemberian  Uang  Pesangon  Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Yang  Lebih  Kecil  Dari Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  memberikan  definisi Peraturan  Pemerintah  yaitu  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh Presiden  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya.  Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan  peraturan  pemerintah  berisi  materi  untuk  menjalankan  undang-undang sebagaimana  mestinya.  Penjelasan  Pasal  12  maksud  dari  sebagaimana  mestinya adalah  penetapan  Peraturan  Pemerintah  untuk  melaksanakan  perintah  undang- undang  atau  untuk  menjalankan  undang-undang  sepanjang  diperlukan  dengan tidak  menyimpang  dari  materi  yang  diatur  dalam  undang-undang  yang bersangkutan.
Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengatur  perencanaan penyusunan  peraturan  pemerintah  dilakukan  dalam  suatu  program  penyusunan peraturan  pemerintah.    Perencanaan  penyusunan  Peraturan  Pemerintah  memuat daftar  judul  dan  pokok  materi  muatan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  untuk menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya.  Perencanaan  penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  Perencanaan penyusunan  Peraturan  Pemerintah  dikoordinasikan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tahapan pembentukan suatu peraturan pemerintah meliputi tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap penetapan, tahap pengundangan, tahap penyebarluasan.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
Di antara rangkaian proses di  atas ada proses  yang tidak disebutkan secara tegas  tetapi  mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  yaitu  proses  harmonisasi. Harmonisasi  merupakan salah satu  dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan.  Harmonisasi  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  atau mengurangi  tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan.  Pelaksanaan harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sudah  merupakan  suatu kebutuhan  yang  mendesak  karena  permasalahan  pembangunan  hukum  semakin hari  membutuhkan  pendekatan  holistik. 29 Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena masih  terjadinya  ego  sektoral  atau  kepentingan  dari  kementerian/lembaga  yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tanpa  adanya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang disusun, berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak  dilindunginya  masyarakat.  Kepastian  hukum  akan  dirasakan  sebagai kebutuhan  yang hanya dapat  terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang- undangan.  Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  adalah  upaya  atau  proses untuk  merealisasi  keselarasan  dan  keserasian  asas  dan  sistem  hukum  sehingga menghasilkan  peraturan  (sistem  hukum)  yang  harmonis.  Maksud  dari pengharmonisasian  peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagai  upaya  untuk menyelaraskan,  menyesuaikan,  memantapkan  dan  membulatkan  konsepsi  suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  tersusun  secara  sistematis,  tidak saling  bertentangan  atau  tumpang  tindih (overlaping) ,  hal  ini  merupakan konsekuensi  dari  adanya  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Harmonisasi peraturan  perundang-undangan  dapat  dilakukan  dalam  dua  langkah  perumusan, yaitu  harmonisasi  kebijakan  formulasi  (sistem  pengaturan)  yang  menunjuk  pada langkah  perumusan  harmonisasi  sistem  hukumnya  dan  harmonisasi  materi (subtansi)  yang  menunjuk  pada  langkah  perumusan  harmonisasi  norma-norma (materi hukum).
Pembentukan  hukum  (sistem  hukum)  ditentukan  oleh  konsep  hukum  yang dianut  oleh  suatu  masyarakat  hukum,  juga  oleh  kualitas  pembentukannya. Pembentukan hukum, merupakan aktifitas yang melibatkan struktur sosial (social structure) dan  perilaku  masyarakat.  Struktur  sosial  masyarakat  yang  demokratis cenderung akan menghasilkan perundang-undangan yang demokratis. Sebaliknya, dalam  sistem  masyarakat  totalitarian,  meskipun  tidak  tertutup  kemungkinan hukum  yang  totalitarian  tersebut  dapat  muncul  dalam  tradisi  kultur  hukum  yang biasa/normal. 30 Kualitas  penyusunan  perundang-undangan  yang  demokratis  akan
29 Satjipto  Rahardjo,  “Hukum  Progresif,  Pendekatan  Holistik  Terhadap  Hukum,” Jurnal  Progresif , Program Doktor Ilmu Hukum, Undip (2005): 1, https://doi.org/10.14710/hp.1.2.1.
30 Kukuh Sudarmanto,  dkk,  “Implikasi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja terhadap  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  No.  2  (2021)  702-713, https://doi.org/ 10.26623/julr.v4i2.4191.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
berjalan  sesuai  dengan  dinamika  demokratisasi  dalam  masyarakat,  dapat  diukur dari tingkat “transparansi” dan “partisipasi” dalam pembentukan hukum. 31
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal  dari  Presiden,  dikoordinasikan  oleh menteri  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  peraturan  perundang- undangan  (Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia).  Ketentuan  ini mengandung  konsekuensi  bahwa  Rancangan  Undang-Undang,  Rancangan Peraturan  Pemerintah  dan  Rancangan  Peraturan  Presiden  dalam  pengajuannya harus  melewati  mekanisme  pengharmonisasian  yang  biasanya  dilakukan  melalui pembahasan  bersama  Panitia  Antar  Kementerian  (PAK)  agar  tidak  terjadi tumpang tindih pengaturannya.
Pengharmonisasian  rancangan  peraturan  pemerintah  dilakukan  sejak persiapan  sampai  dengan  pembahasan.  Upaya  pengharmonisasian,  pembulatan, dan  pemantapan  konsepsi  rancangan  peraturan  pemerintah  selain  memenuhi ketentuan  pasal  54  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  juga  mempunyai  tujuan  sebagai berikut:
1. Peraturan  Perundang-Undangan  merupakan  bagian  integral  dari  sistem hukum.
2. Meminimalisir kemungkinan diajukannya judicial review baik secara materiil maupun formal.
3. Menjamin  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.
Peraturan perundang-undangan sebagai  hukum  tertulis  yang sangat  penting dalam sistem hukum negara dan mengikat publik haruslah mengandung kepastian, sehingga akibat dari tindakan tertentu yang sesuai atau yang bertentangan dengan hukum dapat diprediksi. Adanya ketentuan pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur pemberian pesangon yang lebih kecil dari ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja menggambarkan indikasi tidak adanya harmonisasi vertikal yang dilakukan dalam tahap  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  saat  Peraturan  Pemerintah Nomor  35  Tahun  2021  disusun  yang  mengakibatkan  adanya  kemungkinan beberapa  pasal  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  diajukan  uji  materiil  ke Mahkamah Agung.
Pasal  24  A  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang-undang. Selanjutnya  Pasal  20  ayat  (2)  Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
31 Arif  Hidayat  and  Zaenal  Arifin,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  menyatakan  Mahkamah  Agung  mempunyai kewenangan  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap undang-undang.
Terhadap  pasal-pasal  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 yang  mengatur  tentang  ketentuan  pesangon  yang  lebih  kecil  dari  ketentuan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  pihak-pihak  yang  dirugikan  atau  yang mempunyai  kepentingan,  dapat  mengajukan  uji  materiil/ judicial  review ke Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat suatu ketentuan dalam peraturan pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang,  maka  Mahkamah  Agung  dapat  mengeluarkan  putusan  untuk membatalkan  ketentuan  yang  dimaksud  dan  menyatakannya  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Mahkamah  Agung  dapat  menyatakan  tidak  sah  dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu peraturan perundang-undangan di  bawah  undang-undang  atas  alasan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. PENUTUP
Pengaturan pesangon yang lebih rendah dalam suatu peraturan pemerintah yang  mengurangi  ketentuan  dari  undang-undang  induknya  tidak  sesuai  dengan tujuan dibentuknya suatu peraturan pemerintah yaitu untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011.  Ketentuan  terkait  pesangon  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  35  tahun  2021  yang  mengatur  pengusaha  dapat  memberikan  pesangon lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan induknya yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan kepastian  hukum,  perlindungan  hukum  dan  keadilan  bagi  para  pekerja  yang diputus  hubungan  kerjanya  oleh  pengusaha.  Peraturan  Pemerintah  sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang seharusnya sejalan dengan amanat Pasal 28D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  1945  yang  menyebutkan  bahwa setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Terhadap  pasal-pasal  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  yang  mengatur  tentang  ketentuan  pesangon yang  lebih  kecil  dari  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  pihak- pihak yang dirugikan dapat mengajukan uji materiil/ judicial review ke Mahkamah Agung.  Apabila  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  terdapat  suatu  ketentuan dalam peraturan pemerintah  yang bertentangan dengan ketentuan dalam  undang- undang,  maka  Mahkamah  Agung  dapat  mengeluarkan  putusan  untuk membatalkan  ketentuan  yang  dimaksud  dan  menyatakannya  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin

## DAFTAR PUSTAKA
Aan Ahmad Sancoko, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  141, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249
Adhi Setyo Prabowo, “Politik Hukum Omnibus Law, Jurnal Pamator 13,” No. 1 (2020): 1-6, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Agnes Fitryantica, “Harmoniasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus  Law,” Jurnal Gema  Keadilan 6,  No.  3  (2019):  300-316, https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316.
Arif  Hidayat  and  Zaenal  Arifin,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja,” Jurisprudentie 3, No. 2 (2016): 64, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665.
Bayu  Dwi  Anggono,  “Tertib  Jenis,  Hierarki,  dan  Materi  Muatan  Peraturan Perundang-undangan:  Permasalahan  dan  Solusinya,” Jurnal  Masalah- Masalah Hukum 47, No. 1 (2018): 5, https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.
Christina  Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  Melalui  Penerapan  Omnibus  Law,” Jurnal  USM  Law  Review 4, No. 1 (2021): 38, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194
Edy  Sujendro,  “Gagasan  Pengaturan  Kodifikasi  Dan  Unifikasi  Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 385, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
Fajar Kurniawan, “Problematika RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada  klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  angka  45  tentang  Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK,” Jurnal Panorama Hukum 5, No. 1 (2020): 73, https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437.
Fransiska  Novita  Eleanora,  “Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  Dalam  Sistem Hukum  Indonesia”, ADIL:  Jurnal  Hukum 3,  No.  1  (2019):  141, https://doi.org/10.33476/ajl.v3il.838.
Hetty  Hasanah,  “Perlindungan  Konsumen  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  atas  Kendaraan  Bermotor  dengan  Fidusia,” Jurnal  Lex  Crimen V, No.4 (2004): 155.
Kadi Sukarna Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, “Harmonisasi Pengaturan  Jabatan  Tertentu  Yang  Dapat  Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 414–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230. King  Faisal  Sulaiman, Teori  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Aspek Pengujiannya (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)
Kukuh  Sudarmanto,  “Hukum  Administrasi  dan  Sistem  Peradilan  di  Indonesia yang  Berkeadilan  Sesuai  Asas-Asas  Pancasila,” Jurnal  Ius  Constituendum 6, No. 2 (2021): 410, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
Kukuh  Sudarmanto,  dkk,  “Implikasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah,” Jurnal
Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin
e-ISSN : 2621-4105
USM  Law  Review 4,  No.  2  (2021) 702-713,  https://doi.org/ 10.26623/julr.v4i2.4191.
Lismanto  Lismanto  and  Yos  Johan  Utama,  “Membumikan  Instrumen  Hukum Administrasi  Negara  Sebagai  Alat  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial Dalam  Perspektif  Negara  Demokrasi,” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 2,  no.  3  (2020):  416–33,  https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416- 433.
M.  Rikardus  Joka,  “Implikasi  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pemenuhan  Hak Hukum  Pekerja  Yang  Diputuskan  Hubungan  Kerja  Oleh  Pengusaha,” Binamulia Hukum 9, No. 1 (2020): 1-12, https://doi.org/10.37893/jbh.v9il.97. Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan:  Dasar-Dasar Pemebentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998) Moh.  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia (Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas Sebelas Maret, 2003)
Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonesia,” Jurnal  Cakrawala  Hukum 12,  No.  1 (2021): 70, https://doi:10.26905/idjch.v12i1.5781.
Pantja  Astawa,  dan  Suprin  Na’a, Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang- undangan di Indonesia (Bandung: Alumni, 2008)
Satjipto  Rahardjo,  “Hukum  Progresif,  Pendekatan  Holistik  Terhadap  Hukum,” Jurnal  Progresif ,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Undip  (2005):  1, https://doi.org/10.14710/hp.1.2.1.
Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum), (Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
Soejono  dan  H  Abdurahman, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2003)
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 2009)
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
Ujang Chardra S, “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak  Yang  Bekerja  Di  Luar  Hubungan  Kerja  Pada  Bentuk  Pekerjaan
Terburuk,” Jurnal Syariah Hukum XII, No. 2 (2010): 129, https://doi.org/10.29313/sh.v12i2.631.
Yuhari  Robingu,  “Hak  Normatif  Pekerja  Akibat  Pemutusan  Hubungan  Kerja,” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 14, No. 1 (2006): 37. Yusuf  Randi,  “Pandemi  Corona  Sebagai  Alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja
Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan,” Jurnal  Yurispruden 3,  No.  2  (2020):  119-136,  e-ISSN 2614-3992.