Vol. 17 No. 1 Juni 2022
[e-ISSN: 2548-5385] [p-ISSN: 1907-2791] DOI: https://www.doi.org/10.24090/yinyang.v15i2. 6652
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19
INFO ARTIKEL Riwayat Artikel: Dikirim March 3, 2022 Direvisi May, 25, 2022 Terbit June, 28, 2022
Keywords: Gender Equality, Technology, COVID-19 Pandemic, Online Gender Based
Violence (OGBV), Legal
Protection.
Abstract
Gender equality in Indonesia is a very serious problem, because of  the  patriarchal  culture  that  develops  in  society.  With  the development  of  information  and  communication  technology, various forms of crime have also adapted. One example is the emergence  of  a  new  form  of  gender-based  violence,  namely Online  Gender-Based  Violence  (KBGO).  Online  gender-based violence has been a global phenomenon since the early days of  internet  use.  It  has  become  a  serious  problem,  and  the COVID-19  pandemic  has  made  things  worse.  During  the COVID-19  pandemic,  cases  of  online  gender-based  violence increased  drastically.  This  is  due  to  situations  and  conditions where  activities  that  could  previously  be  carried  out  directly, must  be  carried  out  online  or  online  such  as  work,  teaching and  learning,  and  others.  In  addition,  social  media  platforms are  now  very  insecure  because  of  the  large  number  of  users whose  accounts  are  not  based  on  real  identities.  In  handling it,  it  is  also  not  enough  to  only  use  pre-existing  regulations, because it will only become a boomerang for the victims. Cases of online gender-based violence should be a serious concern for all parties.
Kata Kunci: Kesetaraan
Gender, Teknologi,
Pandemi COVID-19, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Perlindungan Hukum Kesetaraan  gender  di  Indonesia  merupakan  masalah  yang sangat serius, karena adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, berbagai bentuk kejahatan pun ikut beradaptasi. Salah  satu  contonya  adalah  munculnya  bentuk  baru  dari kekerasan  berbasis  gender  yaitu  Kekerasan  Berbasis  Gender Online (KBGO). Kekerasan berbasis gender online telah menjadi fenomena  global  sejak  awal  mula  penggunaan  internet. Sudah  menjadi  masalah  serius,  dan  pandemi  COVID-19  telah memperburuk  keadaan.    Selama  pandemi  COVID-19,  kasus kekerasan  berbasis  gender  online  meningkat  secara  drastis.

## Benedicta Gabriella Aurelie
1 , Eti Mul Erowati
2 , Elly Kristiani Purwendah 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto – Indonesia
1 benedictag2009@gmail.com, 2 etimul26@gmail.com, 3 ellykpurwendah@gmail.com
Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi  dimana kegiatan yang semula  dapat  dilakukan  secara  langsung,  harus  dilakukan secara  online  atau  daring  seperti  bekerja,  belajar  mengajar, dan lain-lain. Selain itu platform media sosial sekarang sangat tidak  aman  karena  banyaknya  pengguna  akun  yang  tidak berlandaskan  identitas  asli.  Dalam  penanganannya  juga  tidak cukup  jika  hanya  menggunakan  regulasi-regulasi  yang  sudah ada  sebelumnya,  karena  hanya  akan  menjadi  bumerang  bagi para  korban.  Kasus  kekerasan  berbasis  gender  online  sudah seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pihak.

## Pendahuluan
Selama masa pandemi COVID-19, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkat drastis. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi dimana mobilitas masyarakat dibatasi sehingga kegiatan yang semula dapat dilakukan secara langsung seperti kegiatan belajar mengajar, bekerja, berbelanja dan lain- lain harus dilakukan secara online atau daring. Karena meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk-bentuk kejahatan juga ikut beraptasi seperti contohnya kekerasan berbasis gender. Pada awalnya kekerasan berbasis gender hanya bersifat fisik, tetapi dikarenakan adanya perkembangan teknologi muncul jenis kekerasan baru yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO).
Kekerasan berbasis gender online sama seperti kekerasan berbasis gender pada umumnya, hanya yang membedakan yaitu dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, meskipun tindakannya tidak terbatas pada ruang digital (Nurtjahyo, 2021).
Dalam studi tahunan yang dilakukan oleh Microsoft “ Civility, Safety, and Interactions Online – 2020 ” bersama dengan temuan dari Digital Civility Index (DCI) 2020, Indonesia menempati peringkat ke 29 dari 32 negara yang di survei. Dalam hal ini, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara (DCI, 2020). Dan dalam studi yang dilakukan oleh perusahaan riset berbasis di Singapura, Value Champion, Indonesia berada di peringkat kedua negara paling tidak aman bagi perempuan di wilayah Asia Pasifik dan India berada di posisi pertama. Akses di bawah standar untuk perawatan kesehatan, lemahnya undang-undang tentang keselamatan perempuan dan ketidaksetaraan gender secara umum adalah alasan mengapa India, Indonesia dan Filipina berada di posisi tiga terbawah (Welle, 2021).

## Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah
Indonesia juga memiliki kasus kekerasan berbasis gender online yang cukup tinggi. Dalam Catatan Tahunan 2021, Komnas Perempuan melaporkan di tahun 2020 kasus kekerasan berbasis gender online meningkat secara drastis. Dari 241 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal serupa juga terdapat pada laporan Lembaga Layanan (LBH, LSM, dan lain-lain), pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online /daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak (Komnas Perempuan, 2021).
Seringkali korban kekerasan berbasis gender online tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Korban kekerasan berbasis gender biasa maupun online seringkali mendapat pelabelan negatif. Bahkan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kekerasan berabsis gender online yang seharusnya dapat melindungi korban, menjadi boomerang yang berbalik menyerang korban.
Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas, penulis merumuskan bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban kasus kekerasan berbasis gender online pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia?

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Applied Law Research atau pendekatan normatif-empiris yaitu merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum (Muhammad, 2004). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskripsi analitis yaitu melakukan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan kasus kekerasan berbasis gender online . Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data utama/primer dan data pendukung/sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara, observasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder yang berupa rancangan undang-
undang, hasil penelitian, buku, jurnal dan artikel, dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia.
Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan teknik library research dan wawancara. Teknik library research merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang dimana Penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian dengan cara mempelajari literatur, penelusuran internet, serta dokumen-dokumen yang sudah ada. Dan teknik wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini berupa pertanyaan- pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada nasumber untuk dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
Data disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif-analitis. Tujuan dari penyajian data deskriptif-analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003). Penyajian data juga dilengkapi dengan tabel.
Pada tahapan ini data yang terkumpul akan di analisis secara kualitatif. Metode ini digunakan dengan cara berpikir silogisme dan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara untuk mengatur jalan pikiran, yaitu berpangkal pada premis-premis untuk memperoleh kesimpulan atau berpangkal pada fakta- fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan umum (Ali, 2009).

## Hukum dan Gender
Kesetaraan gender ditujukan kepada suatu keadaan dimana aki-laki dan perempuan dianggap setara dalam memenuhi hak dan kewajibannya (Kementerian PPPA, 2021).  Adanya ketidakadilan gender disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki adalah budaya yang dibangun atas dasar hierarki dominasi dan subordinasi yang mengharuskan laki- laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma (Rokhmansyah, 2016). Ada dua interpretasi umum tentang patriarki. Pertama, patriarki sebagai subordinasi terang-terangan perempuan oleh laki-laki. Penindasan ini dipahami sebagai ciri
masyarakat dan dibangun secara budaya. Kedua, patriarki sebagai sistem kekuasaan yang hierarkis dan otonom, yang merasuki setiap aspek masyarakat (Mudgway, 2019).
Selama ini budaya patriarki masih berkembang dalam sistem sosial Indonesia. Budaya ini dapat ditemukan di berbagai aspek dan bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, politik, bahkan hukum (Sakina dan Siti A, 2017). Indonesia merupakan negara yang menganut asas “ equality under the law ” yang berarti semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum, tanpa ada pengecualian. Hal ini disebutkan dalam Sila Ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Berdasarkan asas tersebut, semua warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak warga, khususnya perempuan, yang mengalami ketidakadilan. Kaum perempuan merupakan kaum yang rentan karena perempuan seringkali mengalami ketidakadilan gender seperti (Nurbayanti, 2020):
a. Subordinasi
Subordinasi adalah keadaan dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat atau sebagai pelengkap laki-laki sebagai pemegang posisi ordinat atau lebih singkatnya peran dan posisi perempuan lebih rendah daripada peran dan posisi laki-laki. Subordinasi dapat terjadi di ranah privat maupun publik. Contoh subordinasi yang terjadi di ranah privat yaitu laki-laki ditempatkan sebagai pengambilan keputusan yang utama di keluarga, bukan istri. Sedangkan contoh subordinasi yang terjadi di ranah publik yaitu akses dan partisipasi politik perempuan masih dibatasi oleh peraturan perundang- undangan dan budaya partai politik di Indonesia.
b. Marginalisasi
Marginalisasi adalah pemahaman yang melihat pembedaan perempuan dan laki-laki yang menyebabkan pembedaan atau peran domestik bagi perempuan dan peran publik bagi laki-laki dengan menempatkan laki-laki lebih superior daripada perempuan. Misalnya, di dunia kerja, laki-laki diberi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Akibatnya, pendapatan pria lebih tinggi daripada pendapatan wanita untuk jumlah pekerjaan yang sama.

## c.  Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993 berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993). Adapun beberapa contoh kekerasan terhadap perempuan yaitu perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan oleh pasangan, kekerasan seksual, perkawinan anak, dan lain-lain.
d.  Pelabelan Negatif atau Stereotyping
Stereotip atau pelabelan negatif adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang disebabkan oleh pemahaman sifat fisik yang nampak maupun dari sudut pandang gender. Stereotipe berkembang karena adanya ketidakmampuan untuk memahami seksualitas perempuan sehingga yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap tubuh perempuan. yang semena- mena. Foucault menjelaskan ada tiga proses yang menggiring terjadinya histerisasi terhadap tubuh perempuan. Pertama, tubuh perempuan dianggap penuh seksualitas. Kedua, tubuh perempuan kemudian dijadikan objek praktik medis. Ketiga, tubuh perempuan dihubungkan secara organis dengan masyarakat, dalam fungsi reproduktifnya, dikaitkan dengan keturunan yang diproduksi, pendidikan terhadap keturunan tersebut. Akibatnya, tubuh perempuan dilihat sebagai suatu wilayah yang tidak seluruhnya bisa dijelaskan dan menimbulkan histerisasi bahwa tubuh tersebut harus dikontrol.
e. Diskriminasi
Menurut Pasal 1 CEDAW diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan dari merusak atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari perkawinan mereka status, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya (CEDAW, 1979).
Lebih dari 2,5 miliar perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia sering menjadi korban dari undang-undang yang diskriminatif dan kurangnya
Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah
perlindungan hukum. Ruang-ruang di mana hukum dirancang, diterapkan, dan bahkan dipelajari sebagai sebuah profesi secara historis telah mengecualikan perempuan dan anak perempuan. Akibatnya, suara dan pandangan mereka di bidang hukum dan praktik hukum masih sedikit (UN Women, 2019).
Sejak 2007 hingga 2013, Komnas Perempuan menemukan ada 207 kebijakan berupa peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan di berbagai tingkatan di daerah bahkan mengkriminalisasi perempuan. Dan pada tahun 2020, Komnas Perempuan menemukan ada 342 kebijakan berupa peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan di berbagai tingkatan di daerah bahkan mengkriminalisasi perempuan. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan menunjukkan bahwa hukum tidak bergerak di ruang vakum (Nurbayanti, 2020).

## Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online
Kekerasan berbasis gender online adalah bentuk modern dari kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan teknologi digital (Dunn, 2020). Kekerasan berbasis gender online merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang merugikan orang lain berdasarkan identitas seksual atau gender mereka atau dengan menegakkan norma-norma gender yang merugikan. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan internet dan/atau teknologi seluler, termasuk penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi (Hinson et.al, 2018).
Ada 9 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020, antara lain (Komnas Perempuan, 2020):
1)  Cyber Harassment , adalah pengiriman teks untuk menyakiti, menakuti, mengancam, dan mengganggu korban.
2)  Cyber Hacking , adalah kejahatan peretasan yang terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi untuk secara tidak sah untuk memasuki atau menyusup suatu sistem jaringan komputer dengan tujuan untuk mengubah informasi yang dimiliki seseorang dan mencemarkan nama baik korban.
3)  Malicious Distribution ¸ adalah ancaman penyebaran foto/video pribadi dan penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer
dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan yang tujuannya untuk mencemarkan nama baik.
4)  Online Defamation , merupakan kegiatan pelaku untuk menghina atau mencemarkan nama baik korban.
5) Impersonation/Cloning , yaitu pemalsuan identitas atau penggunaan teknologi untuk meniru identitas korban atau menggandakan identitas orang lain agar dapat mengakses informasi pribadi korban, mempermalukan korban, atau memaksa untuk menghubungi korban.
6)  Surveillance/Tracking/Cyber Stalking , adalah penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menyebabkan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban.
7)  Revenge Porn/Non-consensual Pornography, adalah kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan korban.
8) Sexting , adalah kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban.
9)  Online Grooming , adalah sikap pelaku untuk mendekati korban dan menjalin hubungan emosional dengan seseorang di dunia maya untuk mendapatkan kepercayaan korban.
Kekerasan berbasis gender online dapat dialami oleh siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan, tetapi kebanyakan laporan yang masuk korbannya adalah perempuan. Menurut riset yang dilakukan oleh Association of Progressive Communication (APC) ada 3 (tiga) kategori umum perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender online, yaitu perempuan yang terlibat dalam hubungan intim, penyitas dan korban penyerangan fisik, dan orang profesional yang sering terlibat dalam ekspresi publik (misalnya aktivis, jurnalis, penulis, peneliti dan seniman) (Kusuma dan Arum, 2019).
Korban dan penyitas kekerasan berbasis gender online masing-masing mengalami dampak yang berbeda. Ada beberapa hal yang mungkin dialami para
korban dan penyitas kekerasan berbasis gender online, antara lain (Kusuma dan Arum, 2019):
a.  Kerugian Psikologis
Korban atau penyintas mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga titik tertentu dimana beberapa korban atau penyintas menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi.
b.  Keterasingan Sosial
Para korban atau penyintas menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk wanita yang foto dan videonya didistribusikan tanpa persetujuan mereka yang merasa dipermalukan dan diejek di depan umum.
c.  Kerugian Ekonomi
Para korban atau penyintas menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.
d.  Mobilitas Terbatas
Para korban atau penyintas kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan / atau offline.
e.  Sensor Diri
Dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital; menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau professional.
Selain dampak pada individu, kekerasan berbasis gender online menciptakan masyarakat di mana perempuan tidak lagi merasa aman secara online maupun offline .

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan penelitian mengenai kasus kekerasan berbasis gender online di peroleh data sebagai berikut:

## 1.  Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

## Tabel  1.
Jenis Kekerasan yang Dialami Korban Tahun 2021
No. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban Jumlah Kasus 1. Fisik 6.414 kasus 2. Psikis 5.785 kasus 3. Seksual 7.169 kasus 4. Eksploitasi 235 kasus 5. Trafficking 513 kasus 6, Penelantaran 1.815 kasus 7. Lainnya 2.196 kasus
Sumber: SIMFONI-PPA KemenPPPA (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
Dapat dilihat pada tabel diatas, kekerasan seksual menempati posisi pertama dengan jumlah 7.169 kasus. Lalu diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 6.414 kasus, kekerasan psikis 5.785 kasus, kekerasan lain 2.196 kasus, penelantaran 1.815 kasus, trafficking 513 kasus, dan eksploitasi 235 kasus.
Tabel  2. Usia Korban Kekerasan Tahun 2021
No. Usia Korban Jumlah Korban 1. 0 – 5 tahun 1.390 orang 2. 6 – 12 tahun 3.410 orang 3. 13 – 17 tahun 6.446 orang 4. 18 – 24 tahun 2.160 orang 5. 25 – 44 tahun 4.701 orang 6. 45 – 59 tahun 935 orang 7. 60 tahun keatas 112 orang
Sumber: SIMFONI-PPA KemenPPPA (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
Tabel usia korban diatas membuktikan bahwa kekerasan tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi anak-anak juga pernah mengalami kekerasan. Korban terbanyak adalah korban dengan rentang usia 13 – 17 tahun dengan jumlah sebanyak 6.446 orang dan di urutan kedua ada korban dengan usia 25 – 44 tahun sebanyak 4.701 orang. Sedangkan korban paling sedikit adalah korban dengan usia
60 tahun keatas yaitu berjumlah 112 orang. Jumlah korban anak-anak juga cukup banyak, yaitu usia 0 – 5 tahun sebanyak 1.390 orang dan usia 6 -12 tahun sebanyak 3.410 orang.
Tabel  3. Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 No. Jenis Kelamin Jumlah Pelaku 1. Laki-laki 12.616 orang 2. Perempuan 1.532 orang Total 14.148 orang Sumber: SIMFONI-PPA KemenPPPA (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
Berdasarkan data pada tabel 3, jumlah pelaku keseluruhan yaitu sebanyak 14.148 orang, dengan jumlah pelaku laki-laki 12.616 orang dan pelaku perempuan sebanyak 1.532 orang. Dapat dilihat bahwa kekerasan bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga perempuan. Dalam hal ini, perempuan dapat menjadi pelaku dikarenakan mereka mungkin pernah menjadi korban tetapi tidak tertangani dengan baik.
Tabel  4.
Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Tahun 2021
No. Hubungan Pelaku dengan Korban Jumlah Pelaku 1. Tidak diketahui 1.156 orang 2. Orang tua 2.069 orang 3. Keluarga / saudara 1.111 orang 4. Suami / istri 3.664 orang 5. Tetangga 1.574 orang 6. Pacar / teman 2.799 orang 7. Guru 332 orang 8. Majikan 82 orang 9. Rekan Kerja 84 orang 10. Lainnya 2.243 orang
Sumber: SIMFONI-PPA KemenPPPA (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
Pada tabel 4, pelaku dengan hubungan suami / istri menempati posisi pertama yaitu sebanyak 3.664 orang. Lalu selanjutnya ada pelaku dengan hubungan pacar / teman sebanyak 2.799 orang, pelaku dengan hubungan lain sebanyak 2.243
orang, pelaku dengan hubungan orang tua sebanyak 2.069 orang, pelaku dengan hubungan tetangga sebanyak 1.574 orang, pelaku dengan hubungan keluarga / saudara sebanyak 1.111 orang, guru sebanyak 332 orang, rekan kerja sebanyak 84 orang, dan majikan sebanyak 82 orang. Sedangkan yang tidak diketahui sebanyak 1.156 orang.
Tabel  5.
Jenis Layanan yang Diberikan Kepada Korban Kekerasan Berbasis Gender Tahun
2021 No. Jenis Layanan yang Diberikan Jumlah Kasus 1. Pengaduan 7.321 kasus 2. Kesehatan 4.024 kasus 3. Bantuan hukum 3.543 kasus 4. Penegakkan hukum 1.196 kasus 5. Rehabilitasi sosial 2.322 kasus 6. Reintegrasi sosial 418 kasus 7. Pemulangan 276 kasus 8. Pendampingan tokoh agama 167 kasus
Sumber: SIMFONI-PPA KemenPPPA (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
Jenis layanan yang paling banyak diberikan kepada korban yaitu layanan pengaduan dengan jumlah sebanyak 7.321 kasus. Kemudian layanan Kesehatan sebanyak 4.024 kasus, layanan bantuan hukum sebanyak 3.543 kasus, rehabilitasi sosial sebanyak 2.322 kasus, penegakan hukum sebanyak 1.196 kasus, reintegrasi sosial sebanyak 418 kasus, pemulangan sebanyak 276 kasus dan pendampingan tokoh agama sebanyak 167 kasus.
2.  Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online
Tabel  6.
Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Berdasarkan Provinsi Tahun
2020 No. Provinsi Jumlah Kasus 1. Aceh 5 kasus 2. Sumatera Barat 6 kasus 3. Kepulauan Riau 1 kasus 4. Riau
2 kasus

## 5.
Jambi 18 kasus 6. Sumatera Selatan 28 kasus 7. Bengkulu 2 kasus 8. Lampung 4 kasus 9. DKI Jakarta 313 kasus 10. Jawa Barat 31 kasus 11. Banten 1 kasus 12. Jawa Tengah 33 kasus 13. Jawa Timur 41 kasus 14. Bali 1 kasus 15. Nusa Tenggara Timur 3 kasus 16. Kalimantan Barat 7 kasus 17. Kalimantan Tengah 2 kasus 18. Kalimantan Selatan 1 kasus 19. Kalimantan Tenggara 4 kasus 20. Sulawesi Selatan 1 kasus 21. Maluku 2 kasus 22. Papua 4 kasus Total 510 kasus

## Sumber:  CATAHU 2021 Komnas Perempuan
Pada tabel 6, data kasus kekerasan berbasis gender online terbanyak di laporkan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 313 kasus. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan kemajuan teknologi di DKI Jakarta sangat pesat. Lalu diikuti Jawa Timur 41 kasus disusul Jawa Tengah sebanyak 33 kasus dan Sumatera Selatan sebanyak 28 kasus. Berdasarkan data pada tabel tersebut wilayah Bali hanya ditemukan 1 kasus, hal ini dikarenakan meskipun teknologi di Bali berkembang pesat karena Bali merupakan daerah wisata, tetapi adat dan budaya Hindu yang diterapkan oleh masyarakat Bali dimana perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan sama, saling mendukung dan saling melengkapi (Rahmawati, 2016), meskipun budaya patriarki di Bali masih sangat kental.
Vol. 17 No. 1 Juni 2022
Tabel  7.
Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Berdasarkan Lembaga
Layanan Tahun 2020
No. Lembaga Layanan Jumlah Kasus 1. Pengadilan Negeri 11 kasus 2. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) 5 kasus 3. Woman Crisis Center (WCC) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 486 kasus 4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 7 kasus 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) 1 kasus

## Sumber:  CATAHU 2021 Komnas Perempuan
Berdasarkan tabel 7, jumlah kasus berdasarkan Lembaga kasus terbanyak di dokumentasikan oleh WCC dan LSM sebanyak 486 kasus, lalu PN sebanyak 11 kasus, P2TP2A sebanyak 7 kasus dan UPPA 5 kasus.
Tabel  8.
Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Pengaduan Langsung ke Komnas
Perempuan Tahun 2020 No. Tahun Jumlah Kasus 1. 2017 16 kasus 2. 2018 97 kasus 3. 2019 281 kasus 4. 2020 942 kasus

## Sumber: CATAHU 2021 Komnas Perempuan
Dan pada tabel 8, dapat dilihat selama 4 tahun terakhir angka kekerasan berbasis gender online mengalami penambahan jumlah yang signifikan.
Tabel  9.
Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online Berdasarkan Data Lembaga Layanan
Tahun 2020 No. Jenis Kekerasan Jumlah Kasus 1. Online Grooming 307 kasus
Vol. 17 No. 1 Juni 2022

## 2.
Impersonation 1 kasus 3. Cyber Stalking 2 kasus 4. Sexting 16 kasus 5. Cyber Hacking 8 kasus 6. Online Defamation 15 kasus 7. Malicious Distribution 370 kasus 8. Non Consensual Intimate Image 71 kasus 9. Cyber Harrasment 46 kasus

## Sumber: CATAHU 2021 Komnas Perempuan
Korban bisa mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan, seperti bisa dilihat pada grafik jenis kekerasan berbasis gender online yang paling tinggi adalah malicious distribution dengan jumlah kasus sebanyak 370 kasus, diikuti oleh online grooming 307 kasus, non-consensual intimate image (kadang disebut revenge porn ) 71 kasus, dan cyber harrashment 46 kasus.
Tabel  10.
Jenis KBGO Ranah KDRT/ Relasi Personal dan Komunitas Pengaduan Langsung ke
Komnas Perempuan Tahun 2020 No. Jenis Kekerasan Jumlah Kasus KDRT / RP Komunitas 1. Diminta VCS 41 kasus 51 kasus 2. Pengambilan Foto atau Video Porno Tanpa Izin 89 kasus 65 kasus 3. Dikirimkan atau Diperlihatkan Foto atau Video Porno 84 kasus 52 kasus 4. Penyebaran Foto atau Video Porno 144 kasus 81 kasus 5. Diminta Mengirimkan Foto atau Video Porno 61 kasus 109 kasus 6. Revenge Porn 244 kasus - 7. Ancaman Penyebaran Video Porno 389 kasus 226 kasus

## Sumber: CATAHU 2021 Komnas Perempuan
Pada tabel 10, dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan seksual yang mendominasi kekerasan berbasis gender online baik di ranah personal adalah ancaman penyebaran foto/video porno. Namun non consensual intimate distribution / revenge porn hanya
Vol. 17 No. 1 Juni 2022
ditemui di ranah personal karena memang ada relasi personal antara pelaku dan korban. Selanjutnya bentuk kekerasan berbasis gender online adalah malicious distribution /penyebaran foto atau video porno.
Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender dapat dibagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kekerasan berbasis gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena adanya budaya patriarki yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam budaya patriarki yaitu misoginis dan androsentris. Misoginis merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki kebencian atau rasa tidak suka terhadap wanita secara ekstrem. Kebanyakan pelaku misogini adalah pria, tetapi ada juga wanita yang memiliki perilaku ini.  Sedangkan androsentris merupakan keterpusatan pada laki-laki, yang merupakan rangkain nilai-nilai budaya dominan kita yang didasarkan pada norma laki-laki.
Kekerasan berbasis gender biasa maupun online dapat terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang. Menurut Michel Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.
Selama pandemi COVID-19, kasus kekerasan berbasis gender online meningkat secara drastis. Bentuknya pun semakin beragam. Dilihat dari data-data diatas, hal ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan seperti bekerja, belajar mengajar, dan lain- lain, yang semula dilakukan secara langsung harus dilakukan secara online atau daring.
Selama ini, belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik untuk menjerat para pelaku kekerasan berbasis gender online. Akan tetapi ada beberapa regulasi yang memiliki keterkaitan dengan kasus kekerasan berbasis gender online dan sering dipakai untuk menjerat pelaku, yakni:
1.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP merupakan lex generalis atau sebagai hukum yang bersifat umum, maka selama belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana tertentu KUHP masih dapat dikenakan, seperti halnya kekerasan berbasis gender online yang belum memiliki Undang-Undang spesifik juga bisa menggunakan KUHP (Anggarda, 2021).

## Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah
Berikut pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online yaitu Pasal 281 (Melanggar kesusilaan secara umum), Pasal 282 (Mempertunjukkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan), Pasal 284 (Perbuatan cabul dengan kekerasan dan/ ancaman kekerasan), Pasal 292 (Perbuatan cabul dengan sesama jenis),Pasal 293 (Perbuatan cabul pada anak-anak yang dibarengi dengan penghasutan atau penyesatan), Pasal 294 dan 295 (Perbuatan cabul yang dalam relasi keluarga, pendidikan, dan anak-anak, serta dalam relasi jabatan/profesi), Pasal 296 (Memudahkan perbuatan cabul), Pasal 297 (Perdagangan wanita dan anak laki- laki), Pasal 310 (Penghinaan secara tertulis), Pasal 315 (Penghinaan ringan/ dilakukan tidak dengan tertulis), Pasal 335 (Perbuatan tidak menyenangkan).
2.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Dalam Pasal 4 UU Pornografi tertulis bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Pornografi yang dimaksud adalah persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Serta dilarang untuk menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
3.  Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 27 (Ayat 1) memuat ketentuan mengenai muatan yang mengandung kesusilaan, Pasal ini merupakan Pasal paling relevan dengan KBGO namun disisi lain, Pasal ini juga sangat rawan digunakan untuk mempidanakan korban KBGO. Dalam kasus KBGO memang seringkali terdapat muatan yang mengandung kesusilaan.
Pasal 27 (Ayat 3) merupakan pasal larangan pencemaran nama baik yang terkait dengan KBGO jika ada penyebaran konten pribadi korban secara tidak bertanggungjawab yang menyebabkan nama baik korban tercemar.
Pasal 30 memuat tentang illegal access atau mengakses sistem elektronik seseorang tanpa hak untuk alasan apapun. Begitupun Pasal 31 UU ITE yang
memuat tentang larangan intersepsi dan penyadapan atas sistem elektronik seseorang tanpa hak atau secara tidak sah. Pasal 30 dan 31 UU ITE sangat relevan KBGO yang sering juga berbentuk stalking dan hacking secara ilegal terhadap infromasi pribadi korban KBGO.
4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Menurut Pasal 1 Butir 1 UU PTPPO, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pada kasus prostitusi online, sang mucikari dapat dikenakan Pasal 12 UU PTPPO yang berbunyi “ setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana pernjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun .” Meskipun ada beberapa hukum Indonesia yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online, korban seringkali tidak mendapat keadilan. Korban kekerasan berbasis gender biasa maupun online seringkali disalahkan, bahkan mendapat pelabelan negatif. Seperti contohnya perempuan yang mengalami pelecehan, yang disalahkan adalah cara berpakaiannya. Bahkan
Contohnya pada kasus artis GA dan MYD, menurut Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang berbunyi “ yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri ” seharusnya GA dan MYD menjadi korban dalam kasus ini. Karena mereka membuat video untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk disebarluaskan.  Tetapi GA dan MYD menjadi tersangka dan dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 29 atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Simannjuntak, 2021).

## Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah
Contoh lain pada kasus Baiq Nuril, korban pelecehan yang merekam percakapan mesum M, kepala sekolah tempat ia bekerja, dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal yang menyebarluaskan percakapan tersebut adalah Imam, rekan kerjanya, tetapi Baiq yang dilaporkan oleh si M (Ristianto, 2019).
Pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender biasa maupun online sudah cukup, asalkan ditangani dengan baik. Karena jika korban tidak ditangani dengan baik korban akan berpotensi menjadi pelaku. Bahkan yang lebih menakutkan, korban akan melakukan bunuh diri. Karena mereka kehilangan rasa percaya diri dan merasa putus asa.
Untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender online , Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah. Prita Ismayani, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam wawancara pada tanggal 26 November 2021 melalui aplikasi Zoom Meeting mengatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebut, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah. Tetapi pada kenyataannya, baru beberapa persen daerah yang membuat UPTD PPA. Selain itu, KemenPPA juga menyediakan layanan “SAPA 129” yang menerima aduan-aduan dari berbagai daerah (Ismayani, 2021).
Selain itu Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Negara harus membuat regulasi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjamin perlindungan hukum bagi korban seperti segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dinilai dapat menjamin hak para korban.

## Simpulan
Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai kekerasan berbasis gender online , tetapi ada beberapa peraturan sering digunakan untuk menangani kasus kekerasan berbasis online seperti KUHP, UU Pornografi,

## UU ITE, dan UU PTPPO. Namun adanya peraturan tersebut seringkali menjadi
boomerang bagi korban, yang seharusnya mereka adalah pihak yang dilindungi justru berbalik menjadi pelaku. Seperti contohnya pada kasus artis GA dan MYD yang dijerat dengan Undang-Undang Pornografi, padahal mereka merekam video tersebut hanya untuk dokumentasi pribadi dan bukan untuk disebarluaskan.
Lalu ada kasus Baiq Nuril, korban pelecehan yang dijerat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merekam percakapan mesum yang dilakukan oleh M dan dituduh menyebarluaskannya, padahal yang menyebarluaskan percakapan tersebut adalah rekan kerjanya.
Maka dari itu untuk melindungi korban dari kekerasan berbasis gender online Pemerintah Pusat dalam hal ini Negara perlu membuat regulasi-regulasi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku, memastikan kebijakan untuk menjamin akses internet yang inklusif dan aman, memastikan tanggung jawab perusahaan media sosial dan platform pihak ketiga, mempercepat pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah untuk menjamin perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online , dan negara juga harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena selama masa pandemi COVID-19 kekerasan berbasis gender merupakan hal yang sangat urgent untuk diselesaikan, dan RUU PKS dinilai dapat memenuhi hak para korban untuk mendapat perlindungan hukum.
Masyarakat juga berperan penting untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan berbasis gender online , seperti memberikan edukasi mengenai hak berekspresi online resiko kekerasan berbasis gender online , menyuarakan isu kekerasan berbasis gender online , serta menjadi pendamping atau wadah yang aman perempuan dan anak dalam menghadapi dan melaporkan kasus kekerasan berbasis gender online . Sehingga orang merasa lebih aman dengan mengetahui bahwa ada lingkungan yang mendukung mereka
Pencegahan kekerasan berbasis gender online dapat dilakukan dari diri sendiri dengan cara tidak menyebarkan data pribadi di media sosial, menjaga kerahasiaan password dan pin, serta berhati-hati dengan link web yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal agar data pribadi tidak dicuri dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Dan jika diri sendiri menjadi korban kekerasan berbasis gender online , maka yang perlu dilakukan adalah mendokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri sendiri, menghubungi bantuan, serta lapor dan blokir pelaku.

## Daftar Pustaka
Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Anggarda. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Online: Apakah Benar-Benar Tidak Ada Keadilan Bagi Korban? https://advokatkonstitusi.com/kekerasan- berbasis-gender-online-apakah-benae-benar-tidak-ada-keadilan-bagi- korban/. Diakses 1 Desember 2021 Pukul 00.10 WIB.
CEDAW. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) Tahun 1979.
DCI. (2021). Digital Civility Index (DCI) Report: Civility, Safety & Interaction Online
( 5th Edition). Powerpoint, File.
Declaration on the Elimination of Violence against Women. (1993). (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) Tahun 1993.
Dunn, S. (2020). Technology Facilitated Gender-Based Violence: An Overview . Canada: Centre of International Governance Innovation.
Hinson, L., Mueller, J., O’Brien-Milne, L., & Wandera, N. (2018). Technology- Facilitated Gender-Based Violence: What Is It, And How Do We Measure It? .
Washington DC: International Center of Research on Women.
Ismayani, Prita. (2021). Wawancara, tanggal 26 November 2021 melalui aplikasi Zoom Meeting .
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2021). SIMFONI-PPA . https:// kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. Diakses 28 November 2021 Pukul 20.50 WIB.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan .  https://www. kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan- gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan. Diakses 12 Oktober 2021 Pukul 19.44 WIB.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komnas Perempuan. (2021). CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 (Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19) . Jakarta: Komnas Perempuan.
Kusuma, E., & Arum, N. S. (2019). Memahami dan Menyikapi kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan . SAFEnet. Mudgway, C. (2019). Smashing the Patriarchy: Why International Law Should Be Doing More .  https://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/10/07/smashing-the- patriarchy/. Diakses 21 November 2021 Pukul 23.05 WIB.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum (Cet-1) . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nazir, M. (2003). Metodologi Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurbayanti, H. S. (2020). Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan . (S. Irianto, & L. I. Nurtjahyo, Eds.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nurtjahyo, Lidwina Inge. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Online. Powerpoint
File.
Rahmawati, N. (2016). “Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)”. Jurnal Studi Kultural Vol. 1 No. 1 Ristianto, C. (2019). 7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti .  https://nasional.kompas.com/ read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan- tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all. Diakses 1 Desember 2021 Pukul 00.35 WIB.
Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme . Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
Sakina, A. I., & Asiah, D. H. (2017). “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. SHARE: Social Work Journal , 7(1). doi:https://doi.org/10.24198/share.
v7i1.13820
Simanjuntak, T.R. (2020). Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi yang Menjerat Gisel . https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/ kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat- gisel?page=all. Diakses 30 November 2021 Pukul 12.21 WIB.
UN Women. (2019). Equality in Law for Women and Girls By 2030: A Multistakeholder Strategy for Accelerated Action .
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

## Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Welle, Deutsche. (2021). Studi: Indonesia Negara yang Tidak Aman bagi Perempuan . https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi- perempuan/a-47823351. Diakses 3 November 2021 Pukul 9.54 WIB.