Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829

## Analisis Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran
Lucia Rita Indrawati 1) , Dinar Melani Hutajulu 2*) , Lorentino Togar Laut 3)
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas TIdar email: dinarmelani@untidar.ac.id

## ABSTRAK
Pengangguran yang terjadi menempatkan Indonesia pada posisi teratas tingkat pengangguran pada lima negara di ASEAN. Selain itu, tingkat upah minimum masih  menjadi kendala dalam mewadahi kesejahteraan  pencari  pekerja  dan  maksimalitas  pembangunan  manusia  yang  belum  dapat mengentaskan banyaknya jumlah pengangguran. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kondisi pengangguran  di  Indonesia  secara  nyata  serta  kaitan  antara  upah,  pertumbuhan  ekonomi  serta pembangunan  manusia  memiliki  pengaruh  terhadap  pengangguran  di  Indonesia.  Metode  yang digunakan  yaitu  analisis  regresi  data  panel  dalam  kurun  waktu  2011-2020  dengan  34  provinsi  di Indonesia.  Hasil  menunjukkan  bahwa  upah  minimum  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan dalam mereduksi tingkat pengangguran. Hal ini karena upah yang tinggi akan menyebabkan pekerja lebih  produktif  serta  lebih  betah  dalam  pekerjaanya,  sehingga  menurunkan  resiko  terjadinya pengangguran. Hasil jga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan  dalam  mereduksi  tingkat  pengangguran.  Hal  ini  sejalan  dengan  fakta  bahwa  dari  tahun 2011-2020,  tampak  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kecenderungan  peningkatan  sedangkan pengangguran cenderung menurun. Sedangkan pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan dalam  mereduksi  tingkat  pengangguran.  Penetapan  upah  minimum  pada  tingkat  tertentu  serta dorongan  pada  pertumbuhan  ekonomi  dapat  menjadi  jawaban  dalam  mengatasi  masalah pengangguran.  Pada  pembangunan  manusia,  investasi  yang  dilakukan  pemerintah  baru  akan memiliki dampak secara nyata dalam jangka panjang.
Kata kunci: upah, pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran

## ABSTRACT
Unemployment  that  has  occurred  puts  Indonesia  at  the  top  of  the  movements  in  the  five  ASEAN countries. In addition, the level of minimum wages is still an obstacle in accommodating the welfare of job seekers and maximizing human development which can still reduce the large number of workers in Indonesia. The purpose of this study is to see how the real conditions of the movement in Indonesia and  the  relationship  between  wages,  the  economy  and  human  development  can  affect  growth  in Indonesia.  This  research  used  panel  data  regression  analysis  in  the  period  2011-2020  with  34  in Indonesia. The negative results indicate that the minimum wage and economic growth have an effect and  are  significant  in  reducing  these  elements.  Meanwhile,  human  development  has  no  significant effect in reducing the levels of movement. Setting minimum prices at a certain level and encouraging economic  growth  can  be  the  answer  in  overcoming  these  problems.  In  human  development,  the investments made by the new government will have a real impact in the long term.
Keyword: wage, economic growth, HDI, unemployment

## PENDAHULUAN
Lonjakan  pengangguran  di  Indonesia  mencapai  7.07  persen  pada  tahun  2019  dan menjadi lonjakan tertinggi sejak tahun 2011 [1]. Hal ini mengakibatkan pengangguran masih menjadi  masalah  yang  tidak  terpisahkan  bagi  tiap  negara  [2].  Namun  selama  beberapa
dekade,  negara-negara  lain  di  ASEAN  terus  menekan  tingkat  pengangguran  dan memperbaiki  kualitas  manusianya.  Indonesia  masih  bergelut  berada  pada  pusaran permasalahan  tenaga  kerja  dan  pengangguran.  Tingkat  pengangguran  Indonesia menyentuh  angka  4.3  persen  pada  tahun  2018  [3].  Walaupun  pencapaian  angka  tersebut sudah  merupakan  upaya  terbaik  yang  bisa  dilakukan  pemerintah  saat  ini.  Namun  angka cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  beberapa  negara  ASEAN.  Indonesia  menempati urutan teratas tingkat pengangguran tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN [4], [5].
Gambar 1. Tingkat Pengangguran dalam Persen, Lima Negara di ASEAN 2014-2018
Sumber: World Bank Data
Banyaknya jumlah pengangguran masih menjadi masalah yang krusial. Perusahaan mengeluh  mengenai  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan minimnya  peluang  dalam  penciptaan  lapangan  pekerjaan.  Sementara  lapangan  pekerjaan lesu,  pengangguran  cukup  tinggi  di  Indonesia  pada  rentang  usia  15-24  tahun  berkisar 12.74%  pada  tahun  2018  [6].  Ini  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  rata-rata  pengangguran secara nasional. Mahasiswa, siswa sekolah kejuruan dan menengah kesulitan dalam mencari pekerjaan  di  pasar  kerja  Indonesia,  setiap  tahunnya  pelajar  di  Indonesia  menyelesaikan sekolah  namun  pasar  tidak  merespon  karena  kualitas  lulusan  tidak  seimbang  dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini, dan minimnya keterampilan para lulusan [7] – [9].
Fakta mengindikasikan banyak dari jumlah pengangguran tersebut didominasi oleh masyarakat  berpendidikan.  Jumlah  pengangguran  pada  tahun  2018  di  level  pendidikan menengah  sebesar  5.49%  sedangkan  pengangguran  level  pendidikan  tinggi  sebesar  7.85% [10] – [12].  Pengangguran  pada  level  pendidikan  tinggi  bahkan  lebih  tinggi  persentasenya dibandingkan tingkat pengangguran di Indonesia. Padahal pemerintah telah menghabiskan biaya  yang  cukup  besar  untuk  investasi  pembangunan  manusia.  Tetapi  umpan  balik  dari penggelontoran biaya tersebut belum mampu mengatasi pengangguran secara keseluruhan. Gejala  lain  dari  pengangguran  Indonesia,  banyaknya  kasus  dilematis  mengenai  upah. Kenaikan upah telah menurunkan jumlah lapangan kerja namun disisi lain penetapan upah yang tinggi di beberapa daerah Indonesia berhasil menurunkan tingkat pengangguran [13].
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2014 2015 2016 2017 2018 Indonesia Phillipines
Malaysia Thailand Singapore
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
Pada  kasus  lain,  minimnya  upah  membuat  pekerja  menjadi  selektif  dalam  mengambil pekerjaan. Dilema ini yang telah menyebabkan tinggi dan rendahnya tingkat pengangguran di  Indonesia.  Pengangguran  yang  bertambah  juga  menyebabkan  terjadinya  perlambatan ekonomi  dan  terlihat  dari  data  pertumbuhan  ekonomi  pada  oktober  2018  turun  menjadi 5.02% dari nilai sebelumnya sebesar 5.05% [14], [15].
Secara  spesifik  masalah  pengangguran  yang terjadi  mengarah  pada  efisiensi  upah, pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  manusia.  Bagaimana  ketiga  hal  ini  memiliki keterkaitan dalam pengangguran di Indonesia. Sehingga penelitian bertujuan dalam melihat bagaimana  kondisi  pengangguran  di  Indonesia  secara  nyata  serta  kaitan  antara  upah, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia dapat mempengaruhi pengangguran di Indonesia.

## Upah dan Pengangguran
Upah  ditetapkan  sebagai  hasil  dari  upaya  yang  dilakukan  para  pekerja  bagi perusahaan.  Teori  upah  efisiensi  ( Efficiency  Wage )  adalah  teori  ekonomi  dari  upah  dan pengangguran dalam keseimbangan pasar tenaga kerja. Teori ini berfokus pada penanganan upah  untuk  memotivasi  pekerja  dalam  meningkatkan  upaya  penanganan  pekerjaannya. Teori upah efisiensi pertama yang banyak diterapkan di negara miskin menjelaskan bahwa penetapan  upah  secara  efisien  dapat  mempengaruhi  gizi  pekerja  dan  keluarga  pekerja dimana nutrisi yang  cukup akan lebih menyebabkan tingginya produktivitas pekerja [16] – [18].  Teori  upah  efisiensi  kedua  oleh  Carl  Shapiro  dan  Joseph  Stiglitz  dengan  topic meminimalisir  kelalaian  [19],  [20].  Ide  ini  menjelaskan  bahwa  kenaikan  upah  harus meningkatkan upaya pegawai. Sehingga memotivasi banyak pekerja untuk tidak malas dan lalai.  Maka  produktivitas  akan  meningkat. Hal  ini  juga  berkaitan  antara  upah  yang  tinggi dan  moral  pegawai  dalam  menerima  upah  tinggi  tersebut.  Semakin  tinggi  upah  maka semakin baik moral para pegawai [21], [22].
Teori upah efisiensi lainnya menjelaskan upah tinggi untuk meminimalkan pekerja bertahan  dalam  pekerjaannya.  Disebabkan  karena  biaya  mahal  untuk  melatih  pekerja pengganti  [23].  Teori  upah  efisiensi  ke  empat  yaitu  memberikan  penawaran  upah  yang tinggi  untuk  menjaring  para  pekerja  bermutu.  Hal  ini  disebut  selection  model  sehingga perusahaan dapat memilih calon pekerja untuk mendapatkan peluang terbaik [24]. Keempat teori  diatas  menyuarakan  teori  yang  hampir  sama  mengenai  efisiensi  upah  bagi  para pekerja.  Namun  dianggap  bahwa  menetapkan  upah  terlalu  tinggi  diatas  harga keseimbangan  akan  menyebabkan  kelebihan  penawaran  tenaga  kerja  dan  terdapat peningkatan pengangguran disana.
Dalam  literature  terdahulu,  kaitan  antar  variabel  upah  minimum  memiliki  hasil yang  berbeda-beda  terhadap  pengangguran.  Pada  upah  minimum,  tidak  semua  bagian  di suatu  negara  memiliki  efek  yang  baik  dari  kenaikan  upah  terhadap  pengangguran. Dihasilkan  bahwa  upah  minimum  yang  lebih  tinggi  dapat  menghasilkan  lebih  banyak pengangguran  dalam  ekuilibrium  tertentu  dan  sebaliknya  [25],  [26].  Masih  terdapat beberapa  ambiguitas  teori  dalam  menjelaskan  bagaimana  seharusnya  kenaikan  atau penurunan tingkat upah terhadap pengangguran dan hal ini juga tergantung pada kondisi daerah  tersebut.  Di  Indonesia,  penerapan  upah  berdampak  tidak  baik  terhadap  serapan tenaga  kerja  dan  hal  ini  menciptakan  jebakan  pengangguran  pada  periode  tersebut  di seluruh  provinsi  [27].  Para  pekerja  sektor  manufaktur  dengan  kualitas  rendah  cenderung kehilangan  pekerjaan  ketika  upah  minimum  dinaikkan,  penetapan  upah  minimum  telah meningkatkan  upah  rata-rata  namun  kenaikannya  telah  mengurangi  rasio  lapangan pekerjaan terhadap penduduk yang berarti meningkatkan pengangguran [28], [29].
Secara lebih rinci, di Indonesia terdapat keunikan dalam penetapan upah minimum yang  disebut  desentralisasi  fiskal  dalam  penetapan  upah  minimum.  Setiap  provinsi  dapat menentukan  upah  minimumnya  sendiri  dan  kebijakan  kenaikan  tergantung  pemerintah provinsi.  Dalam  penelitian  yang  membahas  upah  minimum  indonesia  dengan  kebijakan tersebut,  telah  terlihat  kenaikan  upah  minimum  provinsi  di  beberapa  daerah  telah menghancurkan  pekerjaan  sektor  formal  dan  berimbas  pada  kenaikan  pengangguran  [30]. Sedangkan  pada  kasus  lain  dikatakan  upah  minimum  berpengaruh  dengan  arah  negatif terhadap pengangguran di Indonesia [31], [32]. Dengan arti bahwa kenaikan upah minimum telah  menurunkan  pengangguran  dan  sebaliknya.  Perbedaan  beberapa  temuan  penelitian dalam membahas upah minimum dan pengangguran dapat menjadi dasar dalam penelitian ini  untuk  melihat  keterkaitan  antara  upah  minimum  dan  pengangguran  dengan mengaitkannya dengan teori upah efisiensi.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Teori  mendasar  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran  dikenal dengan Okun’s  Law Theory oleh  Arthur  Okun  tahun 1962. Dikatakan  bahwa  tingkat  pengangguran berhubungan  dengan  pengeluaran  agregat.  Hukum  ini  menjelaskan  bahwa  tingkat pengangguran  berhubungan  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Pada  saat  tingkat pengangguran  bertambah,  pertumbuhan  ekonomi  cenderung  melambat  bahkan  turun. Secara  lebih  spesifik  menyatakan  bahwa  kenaikan  tingkat  pengangguran  1  persen  akan menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  3  persen  atau  lebih  [33],  [34]. Teori  ini  dapat dijadikan  prediksi  tren  antara  pengangguran  dan  produk  domestik  bruto  rill  karena cenderung memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk prediksi jangka pendek.
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
Pada daerah maju seperti Eropa Timur, dari tahun 1992-2014 dengan menggunakan teori dasar Okun’s Law ditemukan bahwa ternyata peningkatan pertumbuhan ekonomi telah menurunkan  persentase  pengangguran  [35]. Penelitian  di Turki dan  Palestina  menjelaskan kaitan variabel makro seperti pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dan hal  ini  konsisten  dengan  Kurva  Philips  &  Hukum  Okun  [36],  [37].  Penelitian  lain  juga menyebutkan  bahwa  sesuai  dengan Okun’s  Law  Theory ,  pengangguran  dan  pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dan berpengaruh secara negatif [38] – [40]. Walapun dengan persentase rasio yang berbeda-beda di tiap negara. Namun analisis yang dilakukan di  tiga  negara  India,  Cina  dan  Pakistan  ditemukan  hasil  bahwa  produk  domestik  bruto menunjukkan hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran dan hal ini disebabkan karena  tingginya  tingkat  kemiskinan  dan  kurangnya  investasi  asing  [41],  [42].  Beberapa penelitian lain menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berhubungan secara  positif  dan  terdapat  pula  yang  menyatakan  pertumbuhan  ekonomi  dan pengangguran  tidak  memiliki  hubungan  sebab  akibat  [43] – [45].  Hal  ini  memberikan pandangan  lain  bahwa  peningkatan  pengangguran  tidak  selalu  karena  penurunan pertumbuhan ekonomi.
Beberapa kontradiksi diatas menjadi fakta bagaimana sebenarnya  hubungan antara pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran  pada  negara-negara  di  dunia.  Dan  dalam permasalahan pengangguran di Indonesia, Okun’s Law Theory dapat diangkat menjadi dasar dalam  melihat  tren  antara  peramalan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran  di Indonesia.

## Pembangunan Manusia dan Pengangguran
Pembangunan  manusia  dibentuk  melalui  tiga  pendekatan  dimensi  umur  panjang dan  sehat,  pengetahuan,  dan  kehidupan  layak.  Kaitan  antara  pembangunan  manusia  dan pengangguran adalah bagaimana pembangunan manusia yang tepat dan berkualitas dapat memberikan  kontribusi  terhadap  pengurangan  angka  pengangguran.  Dalam  hal  ini penurunan  kesehatan,  rendahnya  pengetahuan  dan  kehidupan  yang  tidak  layak  akan memungkinkan  seseorang  untuk  sulit  bersaing  dalam  dunia  kerja.  Hal  ini  akan menyebabkan pengangguran yang lebih banyak.
Studi  terdahulu  menyatakan  pengangguran  hanya  terjadi  ketika  seseorang meninggalkan  sekolah  dan  berusaha  mencari  pekerjaan  [46].  Lainnya  menyebutkan hubungan antara pembangunan manusia dan pengangguran bahwa pembangunan manusia meningkat  saat  pengangguran  berkurang  [47].Terdapat  beberapa  indikator  yang  sering digunakan  dalam  mengukur  pembangunan  manusia  seperti  angka  harapan  hidup,  angka
melek  huruf, diskriminasi gender,  pengentasan  manusia,  pasar  tenaga  kerja  dan indikator sosial lainnya [48], [49]. Dari beberapa indikator tersebut maka pengukuran pembangunan manusia  dihasilkan  sebagai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Dimana  indeks  tersebut akan menjadi tolak ukur dalam kaitannya dengan tingkat pengangguran.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  dilakukan  di  Indonesia mencakup 34 provinsi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Situs  Statistik  Indonesia  dan  Buku  Publikasi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Provinsi- Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha. Data yang digunakan merupakan data 34 provinsi  dari  tahun  2011-2020.  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  Upah Minimum (UM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Pembangunan Manusia (IPM). Variabel dependen dalam penelitian adalah Pengangguran (P).
Dalam membahas Shappiro-Stiglitz Model di Indonesia pada variabel upah minimum terhadap pengangguran, teori ini dipilih untuk melihat bagaimana tingkat upah yang telah ditetapkan dalam peraturan, dapat mempengaruhi jumlah pengangguran. Mengenai Okun’s Law  Theory di  Indonesia  antara  variabel  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  pengangguran. Teori  ini  dapat  melihat  kondisi  pengangguran  di  Indonesia  dalam  tingkat  pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Teori ini menjelaskan kecenderungan hubungan negatif antara pertumbuhan  ekonomi  terhadap  pengangguran.  Sehingga  dapat  diketahui  bagaimana kenaikan  ataupun  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  menggeser  angka pengangguran di Indonesia [50].
Dalam menganalisis keterkaitan antar Variabel Upah Minimum (UM), Pertumbuhan Ekonomi  (PE)  Dan  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Terhadap  Pengangguran  (UN)  di Indonesia. Penelitian ini menerapkan regresi sebagai alat analisis. Analisi regresi merupakan suatu  alat  untuk  menilai  secara  spesifik  hubungan  antar  variabel  [51].  Regresi  dilakukan dengan  pendekatan  data  panel  dari  tahun  2011-2020  terhadap  34  provinsi  di  Indonesia. Jumlah 𝑛 sebanyak 340 sampel. Pemilihan model ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menghasilkan  estimasi  yang  lebih  informatif  dan  lebih  baik  mengenai  masalah pengangguran di Indonesia. Berikut dibawah ini merupakan model dasar persamaan regresi tersebut.
𝑈𝑁 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑀𝑊 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝐸𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐻𝐷𝐼 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 dimana, 𝑖 adalah 34 provinsi di Indonesia, 𝑡 adalah kurun waktu penelitian tahun 2011-2020,
𝛽 adalah parameter (konstanta dan koefisien), dan 𝜀 adalah error term . UM adalah nilai Upah Minimum  Provinsi  (UMP)  menurut  provinsi  pada  kurun  waktu  2011-2020  dalam  satuan rupiah. PE adalah nilai laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
harga  konstan  2010  menurut  provinsi  pada  kurun  waktu  2011-2020  dalam  satuan persentase.  IPM  adalah  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  menurut  provinsi  pada kurun waktu 2011-2020 dalam satuan persentase. Perhitungan nilai IPM diperoleh dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. UN adalah nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi pada kurun waktu 2011-2020 dalam satuan persentase. Perhitungan nilai tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperoleh dengan melihat persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Terkait  uji  pendukung,  agar  penelitian  terhindar  dari  masalah  bias  dan terpenuhinya Best  Linear  Unbiased  Estimator ,  maka  dilakukan  uji  normalitas,  uji heterokedastisitas  dan  uji  multikolinearitas  dalam  penelitian  ini.  Jika  dalam  penelitian terdapat  data  outlier,  secara  filosofi  seharusnya  data  outlier  dipertahankan  jika  mampu merepresentasikan  populasi.  Akan  tetapi  apabila  tidak  mampu  menggambarkan  observasi dalam penelitian maka data outlier harus dibuang [52].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Penelitian ini membahas mengenai upah, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia  terhadap  pengangguran  di  Indonesia  dengan  analisis  menggunakan  regresi  data panel.  Dalam  melakukan  estimasi  tersebut  telah  dilakukan  pemilihan  model  regresi  data panel yang sesuai dari antara ketiga pendekatan tersebut yaitu common effect model (CEM), fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Berikut di bawah ini nilai p-value pada ketiga pendekatan tersebut:
Tabel 1. Chow Test and Hausman Test Test Summary p-value α Chow Test Cross-section Chi-square 0.00 0.05 Hausman Test Cross-section Random 0.00 0.05 Sumber: data diolah ( EViews-10 )
Untuk melihat pendekatan mana yang lebih sesuai antara common effect model (CEM) dan fixed effect model (FEM), maka dilakukan chow test . Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan chow test , maka terlihat bahwa p-value < α = 0.05. Sehingga model regresi data panel yang sesuai adalah fixed effect model (FEM). Selanjutnya dilakukan hausman test untuk membandingkan  pendekatan  yang  sesuai  antara fixed  effect  model (FEM)  dan random  effect model (REM). Dari hasil hausman test , terlihat bahwa p-value < α = 0.05. Model regresi data panel  yang  sesuai  adalah fixed  effect  model (FEM).  Sehingga  model  regresi  data  panel  yang
paling sesuai untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan fixed effect model (FEM).
Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik  untuk  memastikan  bahwa  model  regresi yang  terpilih  telah  terhindar  dari  masalah  bias  dan  dan  terpenuhinya Best  Linear  Unbiased Estimator. Maka  dilakukan  uji  normalitas,  uji  heterokedastisitas  dan  uji  multikolinearitas dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Normalitas dan Heterokedastisitas Normalitas Jarque-Bera 4.56 Probability 0.10 Heterokedastisitas Prob. Chi-Square 0.00 Sumber: data diolah ( EViews-10 )
Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, maka dihasilkan nilai prob. Jarque-Bera  >  0.05. Hal ini  berarti  residual berdistribusi  normal.  Selanjutnya  dilakukan  uji heterokedastisitas  dengan  uji  geljser  dan  dihasilkan  nilai  prob.  Chi-Square  sebersar  0.00  < 0.05.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  model  memiliki  masalah  heterokedastisitas.  Sehingga dilakukan  perbaikan  menggunakan fixed  effect  model dengan cross-section  weight dengan menghasilkan  estimasi  model  persamaan  yang  baru  dan  terbebas  dari  masalah heterokedastisitas. Kemudian dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat korelasi antar variabel independen. Jika nilai korelasi lebih besar dari 0.8 pada tiap variabel independen, maka terdapat masalah multikolinearitas pada variabel independen, dan sebaliknya.
Tabel 3. Uji Multikolinearitas
UM PE IPM UM 1 -0.39 0.32 PE -0.39 1 -0.18 IPM 0.32 -0.18 1 Sumber: data diolah ( EViews-10 )
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  yang  telah  dilakukan,  maka  terlihat  bahwa korelasi antar variabel independen < 0.8. Sehingga dapat dikatakan bahwa model terbebas dari  masalah  multikolinearitas.  Setelah  melewati  tahapan  uji  asumsi  klasik  tersebut,  maka dilakukan  pendugaan  parameter  terhadap fixed  effect  model dengan cross-section  weight dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Estimasi Dependent Variabel: Y_P Sample: 2011 - 2020 Periods: 10 Cross-Sections: 34 Total Panel Observations: 340
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
Variabel Coefficient  Prob. t-Stat t- Statistics C 6.05 0.06 1.84 X1_UM -6.32 0.00 -3.68 X2_PE -0.10 0.00 -7.12 X3_IPM 0.01 0.80 0.24 R Squared 0.90 F-Statistic 76.21 Adj. R- Squared 0.89 Prob (F- Stat) 0.00 Sumber: data diolah ( EViews-10 )
Berdasarkan  hasil  estimasi  tersebut,  maka  dapat  dibuat  model  persamaan  regresi dari  upah,  pertumbuhan  ekonomi, dan  pembangunan  manusia  terhadap  pengangguran di Indonesia. Berikut model persamaan tersebut:
𝑃 =  6.05 − 6.32𝑈𝑀 − 0.10𝑃𝐸  +  0.01𝐼𝑃𝑀 +   𝜀 𝑖𝑡 dimana:
P : Pengangguran UM : Upah Minimum
PE : Pertumbuhan Ekonomi
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan model persamaan diatas, ketika nilai upah minimum mengalami peningkatan sebesar  1%  maka  akan  menurunkan  tingkat  pengangguran  sebesar  6.32%  dengan probabilitas t-Stat sebesar 0.00 < 0.05 dan nilai t-stat sebesar 3.68 > dari t-tabel = 1.96. Hasil tersebut  menyatakan  bahwa  variabel  upah  minimum  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pengangguran.  Pada  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dengan  kaitannya  terhadap pengangguran,  terlihat  hasil  bahwa  ketika  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  peningkatan sebesar  1%  maka  akan  menurunkan  tingkat  pengangguran  sebesar  0.10%  dengan probabilitas t-Stat sebesar 0.00 < 0,05 dan nilai t-stat sebesar 7.12 > dari t-tabel = 1.96. Maka dapat dikatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  pengangguran.  Sedangkan  pada  variabel  indeks  pembangunan  manusia, probabilitas t-Stat sebesar 0.80 > 0.05 dan nilai t-stat sebesar 0.24 < dari t-tabel =1.96, maka terlihat bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.
Nilai Adj.  R-Squared pada  hasil  estimasi  tersebut  sebesar  0.89  sehingga  dapat dikatakan bahwa sekitar 89% variabel bebas dapat menjelaskan variabel pengangguran dan sisanya  sebesar  11%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  variabel  yang  diteliti.  Sedangkan untuk nilai Prob. F-Stat sebesar 0.00 > 0.05 mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel
upah  minimum,  pertumbuhan  ekonomi  dan  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia.

## B. Pembahasan
Saat  ini,  pengangguran  di  Indonesia  tercatat  sebesar  8.75  juta  jiwa  pada  februari 2021  [53].  Pengangguran  mengalami  peningkatan  sebesar  26.26%  dibandingkan  pada februari 2020. Hal ini terjadi karena adanya shock dimana tercatat pandemi covid-19 terjadi sejak  bulan  maret  2020  hingga  akhir  2021  ini  dan  menyebabkan  banyak  masyarakat kehilangan  pekerjaannya.  Padahal,  pada  kondisi  sebelum  pandemi,  tercatat  bahwa pengangguran  mengalami  penurunan  pada  hampir  seluruh  provinsi  di  Indonesia. Pengangguran terbanyak terjadi di perkotaan, karena mayoritas diisi oleh pekerja sektor jasa dan industri [54]. Sehingga saat terjadi pandemi yang menghentikan aktivitas, banyak dari pekerja  tersebut  menjadi  tidak  bekerja  karena  tidak  berjalannya  aktivitas  ekonomi  sebagai mana  mestinya.  Sedangkan  pengangguran  di  pedesaaan  tidak  terlalu  banyak  karena mayoritas  pekerja  di  pedesaan  bekerja  pada  sektor  informal  dan  juga  bekerja  di  bidang pertanian.  Berikut  ini  pergerakan  tingkat  pengangguran  selama  10  tahun  terakhir  di Indonesia:
Gambar 3. Pergerakan Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020
Sumber : data diolah (BPS, 2021)
Data  menunjukkan  bahwa  pengangguran  dari  tahun  2011  hingga  2019  terjadi pergerakan  yang  semakin  menurun,  namun  pada  tahun  2020  terjadi  lonjakan  yang  tinggi sebagai  akibat  dari  terjadinya  pandemi,  penurunan  mobilitas  masyarakat,  dan  penurunan aktivitas  perekonomian  masyarakat.  Kenaikan  tingkat  pengangguran  tersebut  menjadi kenaikan  tertinggi  sejak  tahun  2012  dan  hampir  mencapai  tingkat  pengangguran  10  tahun yang lalu yaitu pada tahun 2011 dengan tingkat pengangguran sebesar 7.48.

## 1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran
Berdasarkan  peraturan  menteri  tenaga  kerja  No.  1  Tahun  1999  tentang  upah minimum  menyatakan  bahwa  upah  minimum  merupakan  standar  upah  bulanan  terendah
7,48 6,13 6,17 5,94 6,18 5,61 5,5 5,3 5,23 7,07 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2 4 6 8
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
yang diterima oleh setiap pekerja dan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap [56]. Upah minimum  saat  ini  di  Indonesia  memiliki  nominal  yang  berbeda-beda  disetiap  provinsi maupun wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang ada pada setiap wilayah terkait banyaknya  perusahaan  maupun  tenaga  kerja  di  wilayah  tersebut,  jumlah  devisa  yang dihasilkan,  perbedaan  nilai  tambah  yang  dihasilkan, capability perusahaan  di  daerah tersebut,  dan  asosiasi  perusahaan  serta  serikat  buruh/pekerja.  Beberapa  faktor  tersebut menjadi  dasar  pemerintah  dalam  menetapkan  nilai  upah  minimum  di  Indonesia,  hingga saat ini.
Penetapan  upah  di  Indonesia  setiap  tahunnya  selalu  mengalami  kenaikan,  namun karena perbedaan di setiap daerah, maka daerah tertentu memiliki upah yang lebih tinggi maupun upah yang terendah. Pada tahun 2011, upah minimum terendah di Indonesia yaitu pada  provinsi  Jawa  Tengah  dengan  nominal  sebesar  Rp675.000,-  dan  upah  minimum tertinggi  yaitu  pada  provinsi  Papua  Barat  dengan  nominal  sebesar  Rp1.410.000,-  [57]. Kemudian  pada  tahun  2019,  sebelum  terjadi  pandemi,  upah  terendah  terdapat di  provinsi D.I.  Yogyakarta  dengan  nominal  sebesar  Rp1.570.922,-  dan  upah  minimum  tertinggi  yaitu pada  provinsi  Papua  dengan  nominal  sebesar  Rp3.240.900,-  [58].  Upah  minimum  terus bergerak  naik  setiap  tahunnya,  seperti  pada  provinsi  Jawa  Tengah  di  tahun  2015  sebesar Rp910.000,- serta pada provinsi Papua Barat di tahun 2015 sebesar Rp2.015.000,-. Kenaikan penetapan upah ini tentu saja didasarkan pada pertimbangan pemerintah mengenai faktor- faktor yang menyebabkan kenaikan penetapan upah.
Jika  menilik  pada  kaitan  antara  upah  minimum  terhadap  pengangguran, pengangguran  bahkan  cenderung  bergerak  menurun  dari  tahun  2011-2019.  Seperti  pada provinsi Jawa Tengah di tahun 2011, tingkat pengangguran berada pada angka 7.07 persen. Kemudian  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan  menjadi  4.99  persen  dan  pada  tahun 2019 turun menjadi 4.44 persen. Terdapat kecenderungan bahwa tingkat pengangguran juga cenderung  menurun  seperti  pada  gambar  3. Sedangkan  tingkat  upah  cenderung  naik dari tahun ke tahun di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat arah yang negatif antara kedua variabel tersebut. Hal ini juga didukung dari hasil analisis yang  menunjukkan  arah  yang  negatif  antara  upah  minimum  dan  pengangguran.  Hasil menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  yang  signifikan  antara  upah  minimum terhadap pengangguran di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan teori upah efisiensi yang menyatakan bahwa kenaikan upah pada angka tertentu menyebabkan terjadinya penurunan pengangguran. Namun temuan ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang ternyata  dihasilkan  bahwa  kenaikan  upah  yang  terlalu  tinggi  malah  akan  menciptakan
jebakan  pengangguran  yang  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  ketidakmampuan  perusahaan dalam  membayar  seluruh  upah  pekerja  sehingga  terjadi  pengurangan  pekerja.  Sedangkan dalam  penelitian  ini  dihasilkan  bahwa  kenaikan  upah  akan  menurunkan  pengangguran dimana sesuai dengan teori upah efisiensi ketiga yang menyatakan bahwa upah yang tinggi akan  menyebabkan  pekerja  lebih  produktif  serta  lebih  betah  dalam  pekerjaanya,  sehingga menurunkan resiko terjadinya pengangguran.

## 2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  menunjukkan  pergerakan  yang  stabil  dari tahun  2011-2019.  Hanya  pada  tahun  2020,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mengalami pertumbuhan  minus  selama  dua  kuartal.  Akibatnya  terjadi  resesi  di  Indonesia  di  akhir tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi yang mulai terjadi sejak maret 2020. Seiring resesi inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  ledakan  pengangguran  di  Indonesia  yang mengakibatkan tingkat pengangguran berada pada angka 7.07 pada tahun 2020 seperti yang tertera  pada  gambar  3.  Berikut  di  bawah  ini  pergerakan  Produk  Domestik  Bruto  di Indonesia dari tahun 2014-2020
Tabel 5. Produk Domestik Bruto Indonesia 2014-2020
Sumber : data Investments [59]
Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi cukup stag berada di angka 5 persenan pada tahun  2014-2019.  Peningkatan  PDB  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2018  dengan  angka  5.17 persen.  Pandemi  pada  tahun  2020  menyebabkan  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  minus dua kuartal dan akhirnya resesi. Kondisi ini telah menyebabkan hampir di seluruh daerah Indonesia  mengalami  peningkatan  pengangguran.  Banyaknya  aktivitas  ekonomi  yang terhenti serta kegiatan industri dan perkantoran yang pelan-pelan tidak mampu beroperasi dalam  menghadapi  tantangan  ini,  telah  menjadi  sebab  terjadinya  tingkat  pengangguran tertinggi  pada  tahun  2020.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kecenderungan meningkat walaupun tampak berfluktuasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  terhadap pengangguran memiliki arah yang negatif. Hal ini sejalan dengan fakta yang ada bahwa dari tahun  2011-2019,  tampak  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kecenderungan  peningkatan sedangkan  pengangguran  cenderung  menurun.  Dari  hasil  analisi  selama  10  tahun  di provinsi-provinsi  di  Indonesia  terdapat  hasil  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  memiliki
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap  pengangguran.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Abugamea  (2018);  Al-habees  &  Rumman  (  2012);  Malec  et.al.,  (2016);  Soylu, Cakmak,  &  Okur  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh signifikan  terhadap  pengangguran  dengan  arah  negatif.  Juga  hasil  penelitian  ini mendukung  teori Okun’s  Law yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dapat memberikan  dampak  yang  baik  terhadap  penurunan  tingkat  pengangguran.  Dengan  kata lain, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap pengangguran.

## Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran
Pembangunan  manusia  dalam  hal  ini  menyatakan  bagaimana  masyarakat  dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan sehingga dapat membangun manusia untuk menjadi pribadi yang independen dan mampu berkembang  secara  mandiri  terlebih  dari  sisi  bekerja.  Dalam  melihat  peningkatan pembangunan manusia didasarkan pada angka IPM, dengan rentang angka 0-100, semakin tinggi  angka  indeks  maka  semakin  tinggi  pula  pembangunan  manusia  yang  telah dihasilkan.  Pembangunan  manusia  di  Indonesia  selama  kurun  waktu  10  tahun  terakhir mengalami peningkatan terus-menerus. Angka IPM bergerak dari angka sebesar 67.09 pada tahun 2011 dan terus menerus naik menjadi 71.94 pada tahun 2020. Ini membuktikan bahwa pemerintah  cukup  serius  dalam  upaya  membangun  manusia  Indonesia  dalam  rangka mencapai  tujun  untuk  pembangunan  Indonesia.  Berikut  di  bawah  ini  data  pergerakan pembangunan manusia yang dinyatakan dalam nilai IPM:

## Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2011-2020
Sumber : data BPS [60]
Kenaikan  IPM  ini  tentunya  menjadi  sesuatu  yang  baik  untuk  kemajuan  Indonesia, kenaikan  ini  menempatkan  Indonesia  di  posisi  peringkat  6  se-ASEAN  pada  tahun  2019 dalam  rangka  pengembangan  manusia  [61].  Namun  masih  perlu  banyak  pembenahan dalam  pengembangan  manusia  apalagi,  IPM  terendah  di  Indonesia  terletak  di  provinsi
67,09 67,7 68,31 68,9 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 64 66 68 70 72 74 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papua  dengan  angka  indeks  sebesar  60.84.  Sedangkan  jika  dikaitakan  antara  pembanguna manusia dan pengangguran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2011- 2020  pada  provinsi-provinsi  di  Indonesia  ditemukan  bahwa  pembangunan  manusia  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pengangguran.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Akinbobola  &  Saibu  (2004)  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  manusia memiliki  pengaruh yang  negatif, dimana  ketika  terjadi  penurunan  pembangunan  manusia maka akan meningkatkan pengangguran. Namun untuk kasus di Indonesia selama 10 tahun terakhir,  pembangunan  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  pengangguran.  Hal  ini dikarenakan  aspek  pembangunan  manusia  tidak  terkait  langsung  dengan  pengangguran. Manfaat  pembangunan  manusia  baru  akan  dapat  dirasakan  setelah  jangka  panjang  dari kegiatan  pembangunan  tersebut  terhadap  kemampuan  masyarakat  mengakses  lapangan pekerjaan dan merespon pasar kerja. Sehingga dapat dikatakan, kondisi pengangguran saat ini  merupakan  efek  jangka  panjang  dari  pembangunan  manusia  yang  terjadi  20-10  tahun yang lalu.

## KESIMPULAN
Upah  minimum  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran di Indonesia. Kenaikan upah pada tingkat tertentu telah menurunkan tingkat pengangguran.  Karena  para  pekerja  memiliki  kecenderungan  untuk  tidak  lalai  dan  lebih produktif  dengan  upah  yang  meningkat  serta  lebih  betah  untuk  bertahan  dalam  satu pekerjaan. Selain itu, variabel lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh yang  negatif  dan  signifikan  terhadap  pengangguran.  Karena  pertumbuhan  ekonomi  yang kondusif dan  baik dapat  menciptakan  lebih banyak  kesempatan  kerja  yang  nantinya  akan menyerap pengangguran. Sehingga dapat meminimalisir jumlah atau tingkat pengangguran yang ada. Sedangkan pada variabel pembangunan manusia, tidak memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  pengangguran.  Hal  ini  dikarenakan  dampak  pembangunan  manusia baru akan terasa dalam jangka panjang setelah pelaksanaan pembangunan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Badan  Pusat  Statistik  yang  telah  menyediakan  data secara  lengkap  sebagai  data  utama  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini,  kepada  rekan  kerja yang telah membantu memberikan saran dalam penulisan artikel ini, serta kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Tradingeconomics, “Indonesia - Tingkat Pengangguran,” id.tradingeconomics.com , 2019. https://id.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate (accessed Oct. 20, 2022).
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
[2] Z. Z. Lini and H. Sasana, “Pengaruh Tingkat Globalisasi terhadap Pengangguran di Asean,” J. REP (Riset Ekon. Pembangunan) , vol. 4, no. 1, pp. 13 – 26, 2019.
[3] World B ank, “Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate),” World Bank , 2019. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS (accessed Dec. 03, 2019).
[4] Knoema, “Unemployment Rate,” knoema.com , 2018. https://knoema.com/UNE_2EAP_NOC_RT_R/unemployment-rate-ilo-modelled-estimates- november-2018 (accessed Dec. 03, 2019).
[5] Trading Economics, “Unemployment Rate Asia,” tradingeconomics.com , 2019. https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate?continent=asia (accessed Dec. 03, 2019).
[6] World Bank, “Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15 -24) (modeled ILO estimate),” worldbank.org , 2019. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS (accessed Dec. 03, 2019).
[7] N. A. Yunikawati, P. H. Prayitno, M. P. Pu rboyo, N. Istiqomah, and E. Yunika, “Causes and Solution To Reduce Unemployment Vocational School Graduate in Indonesia,” UNEJ e- Proceeding , no. November 2017, pp. 200 – 207, 2018.
[8] M. Ford, “Youth unemployment haunts Indonesia,” sydney.edu.au , 2014. https://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=14268 (accessed Dec. 03, 2019).
[9] E. R. Allen, “Analysis of Trends and Challenges in The Indonesian Labor Market,” Mandaluyong, 2016. [Online]. Available: https://www.adb.org/publications/analysis-trends- and-challenges-indonesian-labor-market.
[10] ILO, “Unemployment with intermediate education (% of total labor force with intermediate education) - Indonesia,” World Bank , 2019. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.INTM.ZS?end=2018&locations=ID&start=201 4&view=chart (accessed Dec. 03, 2019).
[11] ILOSTAT, “Unemployment with advanced education (% of total labor force with advanced education) - Indonesia,” World Bank , 2019. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.ADVN.ZS?end=2018&locations=ID&start=20 14&view=chart (accessed Dec. 03, 2019).
[12] OECD, “Unemployment rates by education level (indicator),” data.oecd.org , 2019. https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rates-by-education-level.htm (accessed Dec. 03, 2019).
[13] T. H. Siregar, “Impacts of minimum wages on employment and unemployment in Indonesia,” J. Asia Pacific Econ. , vol. 1, no. 17, 2019, doi: 10.1080/13547860.2019.1625585.
[14] K. Ell, “Indonesia: GDP Actual, previous and consensus values with detailed economic analysis for Indonesia GDP,” economy.com , 2019.
https://www.economy.com/dismal/indicators/releases/idn_gdp/993A72F0-4E7D-40E8- B5EE-AF25760E6C4E/Indonesia-GDP (accessed Dec. 06, 2019).
[15] E. A. R. Puspa djuita, “Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia,” Int. J. Econ. Financ. , vol. 10, no. 1, p. 140, 2017, doi: 10.5539/ijef.v10n1p140.
[16] N. G. Mankiw, Macroeconomics , Sixth. New York: Worth Publisher, 2007.
[17] B. Powel and R. Murphy , “Nutritional Efficiency Wages and Unemployment: Where’s the Beef?,” Am. J. Agric. Econ. Adv. Access , 2014.
[18] A. V. Swarny, “A simple test of the nutrition - based efficiency wage model,” J. Dev. Econ. , vol. 53, no. 1, pp. 85 – 98, 1997, doi: https://doi.org/10.1016/S0304-3878(97)00004-7.
[19] C. Shapiro and J. E. Stiglitz, “Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device,” Am. Econ. Rev. , vol. 74, no. 3, pp. 433 – 444, 1984, [Online]. Available: https://www.jstor.org/stable/1804018.
[20] J. S. K. Wu a nd C. P. Ho, “The Shapiro -Stiglitz Model with Non- constant Marginal Utility,” Open Econ. , vol. 1, no. 1, pp. 36 – 48, 2017, doi: 10.1515/openec-2017-0003.
[21] G. A. Akerlof and J. L. Yellen, “The Fair Wage - Effort Hypothesis and Unemployment,” Q. J. Econ. , vol. 105, no. 255 – 283, 1990, doi: 10.2307/2937787.
[22] E. Schlicht, “Efficiency Wages: Variants and Implications,” IZA World Labor , p. 275, 2016, doi: doi: 10.15185/izawol.275.
[23] A. B. Krueger and L. H. Summers, “Efficiency Wages and Inter -Industry Wage Structure,” Econometrica , vol. 56, no. 2, pp. 59 – 93, 1988, doi: 10.2307/1911072.
[24] R. A. Araujo, “Adverse Selection in an Efficiency Wage Model with Heterogeneous Agents,” Economia , vol. 11, no. 3, pp. 495 – 503, 2010.
[25] G. S. Fields, “The Unemployment Effects of Minimum Wages,” Int. J. Manpow. , vol. 15, no. 2 – 3, pp. 74 – 81, 1994, doi: 10.1108/01437729410059323.
[26] M. Hohberg and J. Lay, “The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia,” IZA J. Labor Dev. , vol. 4, no. 1, 2015, doi: 10.1186/s40175- 015-0036-4.
[27] N. Feriyanto and J. Sriyana, “Labor absorption under minimum wage policy in Indonesia,” Reg. Sci. Inq. , vol. 8, no. 1, pp. 11 – 21, 2016.
[28] X. Del Carpio, H. Nguyen, L. Pabon, and L. C. Wang, “Do minimum wages affect employment? Evidence from the manufacturing sector in Indonesia,” IZA J. Labor Dev. , vol. 4, no. 1, pp. 1 – 30, 2015, doi: 10.1186/s40175-015-0040-8.
[29] A. Sukmana and I. Masaru, “The Impact of Minimum Wages on Investment and Employment in Indonesia,” Hiroshima, 2014. [Online]. Available: https://ideas.repec.org/p/hir/idecdp/4 - 6.html.
[30] M. Comola and L. De Mello, “How Does Decentralized Minimum Wage Setting Affect Employment And Informality? The Case Of Indonesia,” Rev. Income Wealth , vol. 57, no. SUPPL. 1, 2011, doi: 10.1111/j.1475-4991.2011.00451.x.
[31] I. Taufik, Rahmatia, Nursini, and S. Fattah, “The Effect of Minimum Wage and Migration on Disguised Unemployment Rate in Indo nesia,” IOSR J. Econ. Financ. , vol. 10, no. 3, pp. 13 – 17, 2019, doi: 10.9790/5933-1003031317.
[32] N. Feriyanto, “Determinants of Unemployment in Regency/ City in Special Province
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829
Yogyakarta,” Eur. Res. Stud. J. , vol. 21, no. 3, pp. 367 – 380, 2018, [Online]. Available: https://search.proquest.com/docview/2188845228?accountid=32819.
[33] Y. Hsing, “Unempl oyment and the GNP Gap : Okun’ s Law Revisited,” East. Econ. J. , vol. 17, no. 4, pp. 409 – 416, 1991, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/5220311_Unemployment_and_the_GNP_Gap_Ok un’s_Law_Revisited.
[34] S. Marth, “How strong is the c orrelation between unemployment and growth really? The persistence of Okun’s Law and how to weaken it,” Vienna, 23, 2015. [Online]. Available: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/125650/1/WWWforEurope_Policy_Paper_023.pd f.
[35] O. B. Soylu, I. Cakmak, and F. Okur, “Economic growth and unemployment issue : Panel data analysis in Eastern European Countries,” J. Int. Stud. , vol. 11, no. 1, pp. 93 – 107, 2018, doi: 10.14254/2071-8330.2018/11-1/7.
[36] G. H. Abugamea, “Determinants of Unemployment : Empirical Evidence from Palestine,” Gaza, 2018. [Online]. Available: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89424/.
[37] T. T. Doğan, “Macroeconomic Variables and Unemployment: The Case of Turkey,” Int. J. Econ. Financ. Issues , vol. 2, no. 1, pp. 71 – 78, 2012, [Online]. Available: www.econjournals.com.
[38] K. Malec, S. Gouda, E. Kuzmenko, and D. Soleimani, “Gross Domestic Product Development and Employment in Egypt ( 2000- 2013 ),” Int. J. Econ. Financ. Issues , vol. 6, no. 1, pp. 199 – 206,
2016.
[39] J. L. Panjawa and D. Soeb agiyo, “Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran,” J. Ekon. dan Stud. Pembang. , vol. 15, no. 1, pp. 48 – 54, 2014.
[40] M. A. Al- habees and M. A. Rumman, “The Relationship Between Unemployment and Economic Growth in Jordan and Some Arab Co untries,” World Appl. Sci. J. , vol. 18, no. 5, pp. 673 – 680, 2012, doi: 10.5829/idosi.wasj.2012.18.05.16712.
[41] Aurangzeb and K. Asif, “Factors Effecting Unemployment : A Cross Country Analysis,” Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci. , vol. 3, no. 1, pp. 219 – 230, 2013, [Online]. Available: www.hrmars.com/journals.
[42] H. Banda, H. Ngirande, and F. Hogwe, “The impact of economic growth on unemployment in South Africa: 1994- 2012,” Invest. Manag. Financ. Innov. , vol. 13, no. 2, pp. 246 – 255, 2016, doi: 10.21511/imfi.13(2-1).2016.11.
[43] T. J. Mosikari, “The Effect of Unemployment Rate on Gross Domestic Product : Case of South Africa The Effect of Unemployment Rate on Gross Domestic Product : Case of South Africa .,” Mediterr. J. Soc. Sci. , vol. 4, no. 6, pp. 429 – 434, 2013, doi: 10.5901/mjss.2013.v4n6p429.
[44] U. Tenzin, “The Nexus Among Economic Growth, Inflation and Unemployment in Bhutan,” South Asia Econ. J. , vol. 20, no. 1, pp. 94 – 105, 2019, doi: 10.1177/1391561418822204.
[45] I. Khrais and M. Al- Wadi, “Econom ic Growth and Unemployment Relationship: An Empirical Study for MENA Countries,” Int. J. Manag. Stud. Res. , vol. 4, no. 12, pp. 19 – 24, 2016, doi:
10.20431/2349-0349.0412003.
[46] R. Doppelt, “Skill flows: A theory of human capital and unemployment,” Rev. Econ. Dyn. , vol. 31, pp. 84 – 122, 2019, doi: 10.1016/j.red.2018.12.004.
[47] T. O. Akinbobola and M. O. O. Saibu, “Income inequality, unemployment, and poverty in Nigeria: a vector autoregressive approach,” J. Policy Reform , vol. 7, no. 3, pp. 175 – 183, 2004, doi: 10.1080/1384128042000261800.
[48] M. T. Taner, B. Sezen, and H. Michi, “An Alternative Human Development Index Considering Unemployment,” South East Eur. J. Econ. Bus. , vol. 6, no. 1, pp. 45 – 60, 2011, doi:
10.2478/v10033-011-0005-z.
[49] M. Felix, M. Bwalya, and T. B.- Mulenga, “Human Development,” Zambia Institute for Policy Analysis & Research , 2019. http://www.zipar.org.zm/humamn-development (accessed Mar. 09, 2020).
[50] J. Kim, J. C. Yoon, and S. Y. Jei , “An empirical analysis of Okun’s laws in ASEAN using time - varying parameter model,” Phys. A Stat. Mech. its Appl. , vol. 540, no. 123068, 2020, doi: 10.1016/j.physa.2019.123068.
[51] S. Jain, S. Chourse, S. Dubey, S. Jain, J. Kamakoty, and D. Jain, “Regre ssion Analysis – Its Formulation and Execution In Dentistry,” J. Appl. Dent. Med. Sci. , vol. 2, no. 1, pp. 199 – 208,
2016, [Online]. Available:
https://www.researchgate.net/publication/320516572_Regression_Analysis- Its_Formulation_and_Execution_In_Dentistry.
[52] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 , 8th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
[53] C. M. Annur, “Jumlah Pengangguran Capai 8,75 Juta Orang per Februari 2021,” Jakarta, 2021. [Online]. Available: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/05/jumlah- pengangguran-capai-875-juta-orang-per-februari-2021#.
[54] Liliana, “Pengangguran di Indonesia,” Indonesia-Investments , 2021. https://www.indonesia- investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255? (accessed Sep. 07, 2021).
[55] BPS, “Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran 2011 - 2020,” bps.go.id , 2021. https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/5/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan- pengangguran.html (accessed Sep. 07, 2021).
[56] Permennaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Upah Minimum . Indonesia, 1999.
[57] BPS, “Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dan rata -rata Nasional per tahun (Dalam Rupiah), 1997- 2016,” Jakarta, 2016. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917.
[58] Tommy, “Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020,” gajimu.com , 2020. .
[59] Investments, “Produk Domestik Bruto Indonesia,” Indonesia-Investments , 2020. .
[60] BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia,” Jakarta, 2019.
[61] Investments, “Peringkat Pengembangan Manusia RI Dibanding Negara ASEAN 2019,” Indonesia-Investments , 2020. .
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.13, No.2, Oktober 2022; hal 1 – hal 19 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v13i2.3829