## PEMENUHAN HAK TAHANAN ANAK DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS II B SERANG
M. Alif Ghifari
E-mail: alifghyfary@gmail.com
Subekti
E-mail: s ubekti@staff.uns.ac.i d

## Abstr ak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak Tahanan Anak yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Serang. Anak adalah generasi penerus bangsa yang  tumbuh  kembangnya  harus diperhatikan  dengan  baik  dan   bukan  hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga dan orang tua saja melainkan juga menjadi tanggung  jawab masyarakat  dan negara,  mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  hak-hak  warga  negaranya,  termasuk  anak. Dalam hal ini, termasuk hak Tahanan Anak, meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang tetap harus dipenuhi haknya. Anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hanya saja tidak semua kota di Indonesia memiliki LPAS ataupun LPKS. Pilihan alternatif yang dilakukan Aparat Penegak Hukum adalah menitipkan anak di Rutan. Hasil kajian menunjukan bahwa pemenuhan hak terhadap Tahanan Anak  yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh Rumah Tahanan Kelas II B Serang. Walaupun masih kurang dalam penerapan program-program yang mendukung pemenuhan hak tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang.
Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Rutan Serang, Tahanan Anak.

## Abstract
This study aims to examine the fulfillment of the rights of Child Prisoners who are detained in the Serang Detention Center. Children are the next generation of the nation whose growth and development must be considered properly and not only the responsibility of the family and parents but also the responsibility of the community and  the state, considering  that  Indonesia  is a  country that  has an  obligation  to guarantee the rights of its citizens, including children. In this case, including the rights of child prisoners, even though they are children who are in trouble with the law, they are children  whose rights must be still fulfilled. Detained children are placed in Temporary Child Placement Institutions (LPAS) or Social Welfare Organizing  Institutions (LPKS) in  accordance  with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It’s just that not at all cities in Indonesia have LPAS or LPKS . An alternative choice made by law enforcement officers is to leave the child in the detention center. The results of the study show that the fulfillment of the rights of juvenile detainees consisting of the right to survive and develop, the right to protection and the right to participate has been carried out well by the Serang Detention Center. Although it is still lacking in the implementation of programs that support the fulfillment of the rights of juvenile detainees in Serang Detention Center.
Keywords: Fulfillment of Childern’s Rights, Juvenile Detainees, Serang Detention Center.

## A.    Pendahuluan
Masalah kenakalan anak dan remaja di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang kerap terjadi dan menimbulkan dampak sosial. Anak adalah sebuah fase tumbuh kembang yang membutuhkan perhatian dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Anak yang diabaikan oleh keluarga  ataupun  masyarakat  akan  terganggu  tumbuh  kembangnya  baik  secara  fisik,  mental maupun sosial.
Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak diharapkan dapat berperan dalam mengajarkan nilai-nilai dan membentuk karakter anak. Pola asuh mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan perilaku moral pada anak, karena dasar perilaku moral pertama diperoleh anak dari dalam rumah yaitu dari orang tuanya (Mulyana, 2018: 179).
Anak yang memperoleh perilaku moral dari keluarganya akan terganggu apabila keluarga menghadapi permasalahan serius, seperti perceraian di antara kedua orang tua, maka akan berdampak bagi anak. Menurut Wildaniah, perceraian dapat  menjadikan  anak  mempunyai  resiko yang  tinggi  untuk  menjadi  nakal dengan  tindakan-tindakan  anti  sosial,  penyebab  kenakalan anak  dan  remaja tersebut berasal dari keluarga yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Pendapat tersebut juga didukung oleh Jensen yang mengemukakan bahwa perceraian orang tua mempunyai dampak negatif terhadap anak yang dapat merugikan diri anak dan orang lain (Harsanti, 2013: 73).
Perceraian  yang  terjadi antara kedua orang  tua anak  dapat  mengakibatkan kesulitan terhadap anak dalam mengatasi perasaan emosi. Hal tersebut menyebabkan anak terutama di usia remaja mengalami situasi yang rentan atau sulit,  salah satunya  Anak  yang  Membutuhkan  Perlindungan Khusus (AMPK), yang juga termasuk di dalamnya anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan anak korban tindak pidana.
Bartollas (1985) mengemukakan beberapa terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang beresiko tinggi menjadi pelaku delinquency , yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan beresiko lebih tinggi), variabel psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), school performance (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), home adjustment (kurangnya interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan  tetangga, dan  adanya  pengaruh  kekuatan  teman  sebaya  (Marlina, 2006: 103)
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang dimana baik atau buruknya kondisi suatu bangsa di masa yang akan datang ditentukan dari kondisi anak sebagai penerus bangsa (Apsari, 2015: 29). Begitu pun dengan anak didik pemasyarakatan sebagai istilah yang digunakan dalam bidang pemasyarakatan untuk  anak  pidana,  anak  negara dan anak  sipil  yang telah berusia 14  sampai dengan 18 tahun berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berusia 12-18 tahun, yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Kontak anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak   menjelaskan mengenai kewajiban untuk mengutamakan pendekatan keadilan restorative dan diversi. Hal ini berguna untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana konvensional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1  Angka 7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengalihan atau diversi dilakukan oleh pihak kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Undang-undang ini diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan,  menjamin  hak-hak anak, dan menghindarkan anak
dari stigma “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan anak masih dapat ditangani tanpa melalui proses hukum. Dalam hal ini tidak semua kasus pelanggaran yang melibatkan anak dapat diupayakan diversi. Upaya diversi hanya dapat dilakukan apabila anak diancam dengan hukuman di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan pidana.
Istilah anak didik pemasyarakatan digunakan untuk mengganti istilah narapidana  anak  yang dirasakan  menyinggung  perasaan  dan  mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi anak (Supramono, 2000:115). Anak didik pemasyarakatan  memiliki  perilaku  menyimpang  yang melanggar  norma  dan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga harus menerima hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Anak didik pemasyarakatan yang memiliki perilaku menyimpang serta melanggar hukum dapat dianggap sebagai anak yang cacat secara sosial (Kartono, 1981:6).
Pasal 37 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan merupakan sekelompok anak yang disebut children in need of special protection (CNSP) atau anak-anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak didik pemasyarakatan harus mendapatkan pembinaan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan dari orang dewasa. Anak didik pemasyarakatan yang  tercampur  dengan  tahanan  atau  narapidana  di  dalam  Rumah  Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku, dan psikologis sebagai hasil adaptasi mereka dalam lingkungan- lingkungan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2015 tentang kesiapan Kementrian Sosial dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemukan bahwa setiap Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi Anak masih bervariasi sasarannya, yaitu ada yang memiliki tugas dan fungsi merehabilitasi bagi pelaku, korban dan saksi dan ada juga yang melaksanakan perlindungan dan merehabilitasi korban dan saksi saja. Pemerintah Indonesia juga masih belum maksimal dalam memfasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan tempat yang layak bagi Anak untuk proses pembinaan dan rehabilitasi, mengingat tidak semua kota dan kabupaten di Indonesia tersedia LPAS, LPKS maupun LPKA. Dengan demikian, potensi untuk menempatkan anak di Rutan atau Lapas ketika menjalani proses hukum menjadi cukup besar.

## B.    Perumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Apakah bentuk pemenuhan hak tahanan anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang?

## C.    Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian guna memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan di Rumah Tahanan Kelas  II B Serang. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi di Rumah Tahanan Kelas II B Serang, serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan  pendekatan  kualitatif.  Analisis  yang  dilakukan  adalah  melalui  teknik analisa model interaktif, yaitu model analisis yang dilakukan dengan menyusun data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## D.    Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dunia mengenal istilah Childern in Especially Difficult Circumtances (CEDC) yang merupakan anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Maksud dari kondisi sulit adalah tidak terpenuhi hak- haknya dan rawan terhadap pelanggaran haknya. Tetapi ketika istilah tersebut berubah menjadi Childern in Need of Special Protection (CNSP), maka istilah special protection menjadi langkah kerja aktif untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka.
Komite Hak-Hak Anak PBB menangani perihal anak yang berkebutuhan khusus melalui pengaturan  tentang  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  menghindarkan  anak  dari hukuman   keji,   hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak berdasarkan Pasal 37 A Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989. Konvensi ini mulai mempunyai kekuatan memaksa ( entered in force ) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia  dan  Amerika  Serikat. Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.
Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:
1)    Non   diskriminasi,   maksudnya   bahwa   dalam   memberikan   perlakuan terhadap  anak  tidak boleh  membeda-bedakan  antara  yang  satu  dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2)   Kepentingan yang terbaik bagi anak, bermaksud bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3)    Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga hal ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4)  Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), yang mengamanatkan bahwa negara mengupayakan perlindungan  bagi anak yang  berhadapan dengan  hukum, oleh karenanya negara wajib untuk mengupayakan:
1)    Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2)    Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3)    Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4)    Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5)    Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6)    Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga; dan
7)    Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Juvenile Criminal Justice System yang mulai berlaku dua tahun sejak tanggal pengundangannya yaitu 30 Juli 2012. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012   tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
Substansi yang paling mendasar yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun korban kejahatan, melainkan juga kepada anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Negara wajib memberikan perlindungan  hukum dalam penyelesaian perkaranya dan wajib  mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dan melakukan diversi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
1)    Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 Ayat 3);
2)    Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 Ayat 4);
3)    Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 Ayat 5).
Ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan,  baik  dalam tahap  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  maupun tahapan pemeriksaan di pengadilan.
Anak  yang  harus  menempuh  jalur  pengadilan,  maka  diharapkan  hasilnya adalah memulihkan kondisi anak, bukan untuk dijatuhi hukuman pidana penjara. Anak yang ditahan juga harus terpenuhi hak-hak anak lainnya seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Perlindungan sosial bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk pelayanan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban negara ( state obligation ) bagi warga negaranya.
Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat 6 materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 2 materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun hingga saat ini peraturan  pendukung  masih  belum  tersedia. Pemerintah  hanya  baru merampungkan dua materi Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur dua belas (12) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum.
Salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan Anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mendorong  lahirnya empat  lembaga  yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat penahanan,  pembinaan  dan  lapas  Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak Anak sebagai berikut:
1)    Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
2)    Dipisahkan dari orang dewasa;
3)    Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4)    Melakukan kegiatan rekreasional;
5)    Bebas dari penyiksaan,  penghukuman atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6)    Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
7)   Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8)    Memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9)    Tidak dipublikasikan identitasnya;
10)  Memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11)  Memperoleh advokasi sosial;
12)  Memperoleh kehidupan pribadi;
13)  Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14)  Memperoleh pendidikan;
15)  Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16)  Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Pemenuhan hak anak telah dilindungi oleh berbagai peraturan di tingkat nasional maupun internasional.  Indonesia  sebagai  negara  yang  ikut  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak,  memiliki kewajiban untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak bagi anak  didik  pemasyarakatan  (Supeno, 2010:8). Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak  untuk berpartisipasi dalam pengambilan  keputusan  yang berhubungan  dengan  kehidupan  anak  (Apsari, 2015:46).
Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Serang, berikut ini merupakan beberapa kondisi Tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang berdasarkan pemenuhan haknya:
1)    Hak untuk bertahan hidup dan berkembang
Pemenuhan hak untuk bertahan hidup dan berkembang yang dilakukan di Rutan Kelas II B Serang terdiri dari beberapa aspek, yaitu: aspek makanan, tempat tinggal, air bersih, kesehatan, waktu senggang, dan kegiatan keagamaan.
Dari beberapa aspek tersebut, pemenuhan hak tahanan anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun untuk aspek pendidikan belum bisa terlaksana dengan baik. Pihak Rutan Kelas II  B Serang  hanya  menerapkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang setara dengan pendidikan non-formal Kejar Paket A, B, dan C. Hal tersebut dinilai kurang efektif karena program pendidikan yang diterapkan pihak Rutan kurang matang jika dibandingkan dengan program pendidikan yang diterapkan di LPAS dan LPKA. LPAS dan LPKA menerapkan program pendidikan yang setara dengan sekolah pada umumnya dan  mendapatkan  ijazah kelulusan setara sekolah pada umumnya.
Pentingnya peran pendidikan bagi perkembangan dan masa depan Anak, alangkah baiknya apabila berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk bekerja sama dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar bagi Anak yang diwajibkan menyelesaikan sekolah dasar (wajardikdas) dan sekolah menengah atas atau kejuruan.
Dalam  segi  pemenuhan  hak  secara  fisik  sudah  terpenuhi,  seperti  halnya  pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Anak dipenuhi dengan diberikannya pakaian berupa baju, celana, pakaian dalam dan alat mandi, dalam hal Anak tidak membawa perlengkapan yang cukup. Kebutuhan pangan Anak dipenuhi dengan diberikan makan 3 (tiga) kali sehari dengan terjadwal. Lauk-pauk bergizi yang diberikan untuk Anak mengikuti standar empat  sehat  lima sempurna.  Kebutuhan papan Anak dipenuhi dengan disediakannya kamar tidur yang terpisah dari orang dewasa yang diisi oleh 2 hingga 3 orang Anak. Kamar tidur tersebut dijaga oleh petugas Rutan sehingga kamar tersebut tidak dapat diakses oleh tahanan dewasa.
Dalam segi pemenuhan hak kesehatan, Rumah Tahanan Kelas II B Serang berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang. Jika tahanan Anak sakit, tahanan Anak dibawa ke ruangan khusus pelayanan kesehatan untuk diperiksa kesehatannya. Pertolongan lebih lanjut akan dilakukan apabila diperlukan dan tahanan Anak dilarikan ke puskesmas atau RSUD Kota Serang.
Dalam segi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan waktu senggang, tahanan Anak diberikan bahan bacaan berupa buku, majalah, koran, dan lain-lain.  Bahan bacaan tersebut didapat  dari organisasi dan komunitas minat baca di wilayah setempat.
Dalam segi   pemenuhan   hak   anak   untuk   melakukan   kegiatan keagamaan,  pemenuhan hak  anak  tersebut  dilakukan  dengan  kegiatan shalat lima waktu dan mengadakan pengajian rutin setiap Malam Jumat yang juga diisi dengan kajian dari ustad yang difasilitasi oleh pihak Rutan. Pengajian dilaksanakan sehabis shalat Isya berbarengan dengan tahanan dewasa dengan posisi duduk terpisah dengan tahanan dewasa. Sedangkan untuk tahanan Anak Non- Muslim, kegiatan keagamaan dilaksanakan pada Hari Minggu pagi.

## 2)    Hak untuk mendapatkan perlindungan
Pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tahanan Anak di Rutan Kelas II B Serang dinilai sudah dapat tercukupi dan tidak terdapat banyak permasalahan. Sebagaimana wawancara dengan Ali Asari, salah satu Pembimbing Kemasyarakatan yang turun langsung menangani tahanan Anak, beliau menyatakan bahwa pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan sudah berjalan dengan baik yang ditunjukan dengan perilaku petugas yang tidak  melakukan kekerasan dalam upaya pembinaan terhadap tahanan Anak dan tidak melakukan tindakan eksploitasi tahanan Anak untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.
Pemenuhan hak tahanan Anak dinilai terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan seperti konflik antar tahanan Anak yang berujung pada perkelahian. Perkelahian sendiri umumnya berawal dari perilaku pencurian baju, perlengkapan mandi dan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh salah satu tahanan Anak terhadap barang-barang milik temannya. Selain itu, perkelahian juga didasari dari perilaku bullying . Bullying pada tahanan Anak akan berdampak  buruk  untuk  kelangsungan  kehidupan  sosial  tahanan  Anak yang tinggal di Rutan, sehingga perilaku bullying harus segera ditangani. Perlu adanya kegiatan pembinaan tahanan Anak seperti kegiatan sosialisasi dampak  negatif yang ditimbulkan dari perilaku bullying . Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai kakak asuh daripada tahanan Anak di Rutan Kelas II B Serang dalam menghadapi   permasalahan-permasalahan tersebut adalah menjadi penengah antara tahanan Anak satu dengan tahanan Anak lain yang terlibat perkelahian. Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan nasehat-nasehat kepada mereka, bahwasannya mereka harus berdamai dan memaafkan kesalahan satu sama lain. Pembimbing  Kemasyarakatan  juga  mengajarkan  kepada  tahanan Anak  untuk  menyayangi, menghormati dan  mendukung satu  sama  lain karena mereka dikumpulkan atas nasib yang sama.
Perilaku bullying yang dilakukan oleh tahanan Anak terhadap tahanan Anak lainnya merupakan suatu permasalahan yang cukup menyita perhatian dan harus segera diatasi.
Para pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Rutan harus berperan lebih aktif dan lebih dekat  lagi dalam pergaulan sehari-hari dengan tahanan Anak  di Rutan Kelas II B Serang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencegah secara lebih dini tindakan bullying yang dilakukan tahanan Anak terhadap tahanan Anak korban bullying . Tahanan Anak korban bullying sekiranya segera melakukan proses rehabilitasi untuk mengurangi trauma atas tindakan bullying tersebut.
3)    Hak untuk berpartisipasi
Pemenuhan hak tahanan Anak untuk berpartisipasi di Rumah Tahanan Kelas II B Serang kiranya sudah cukup baik dilakukan. Tahanan Anak dibebaskan untuk memilih program keterampilan dan pelatihan yang disediakan Rutan Kelas II B Serang. Program keterampilan dan pelatiha n ini diharapkan dapat memberi wawasan, pengetahuan dan keahlian terkait bidang yang diminati tahanan Anak yang kelak dapat bermanfaat di masa depan. Dalam memilih program pelatihan yang diminati, Anak harus melalui proses assessment untuk mengetahui minat dan bakat Anak.
Hanya saja program keterampilan dan pelatihan yang difasilitasi oleh pihak Rutan Kelas II B Serang masih kurang variatif dan terbatas pada pilihan pelatihan otomotif atau perbengkelan dan pelatihan konveksi atau sablon. Pelatihan otomotif sendiri didanai dari anggaran dinas Provinsi Banten. Rutan Serang menyediakan tempat, tenaga pengajar, dan peralatan yang dibutuhkan selama pelatihan berlangsung. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 9 hari setiap bulan. Sedangkan pelatihan konveksi atau sablon didanai oleh Balai Pemasyarakatan Kota Serang dengan bekerjasama dengan salah satu perusahaan konveksi di Kota Serang. Pelatihan konveksi dilaksanakan selama 7 hari setiap bulannya.

## E.    Penutup

## 1.    Simpulan
Berdasarkan penelitian lapangan dan kajian terhadap berbagai literature yang telah dilakukan, menunjukan bahwa pemenuhan hak tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek  pendidikan.  Pendidikan  yang  diterapkan terhadap tahanan Anak di Rutan Kelas II B Serang hanya terbatas pada Program Kegiatan Belajar Masyarakat yang setara program Kejar Paket A, B dan C. Hal tersebut dinilai kurang efektif karena program pendidikan yang diterapkan pihak Rutan kurang matang jika dibandingkan dengan program pendidikan yang diterapkan di LPAS dan LPKA. LPAS dan LPKA menerapkan program pendidikan  yang  setara  dengan  sekolah  pada  umumnya  dan  mendapatkan ijazah kelulusan setara sekolah pada umumnya.
Pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan yang dilakukan terhadap tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang sudah terlaksana dengan baik.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan yang  mengayomi  dan  melindungi  tahanan Anak yang  menjadi  penengah antara tahanan Anak satu dengan tahanan Anak lain yang terlibat perkelahian. Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan nasehat-nasehat kepada mereka, bahwasannya mereka harus berdamai dan memaafkan kesalahan satu sama lain. Pembimbing Kemasyarakatan juga mengajarkan kepada tahanan Anak untuk menyayangi, menghormati dan mendukung satu sama lain karena mereka dikumpulkan atas nasib yang sama.
Pemenuhan hak untuk berpartisipasi juga dinilai masih kurang terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan program keterampilan dan pelatihan yang dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak untuk berpartisipasi masih dinilai kurang  memberikan  keleluasaan  bagi tahanan  Anak  untuk  memilih program keterampilan dan pelatihan sesuai minatnya. Program
keterampilan dan pelatihan masih terbatas pada dua pilihan yaitu program keterampilan otomotif atau perbengkelan dan program keterampilan konveksi atau teknik sablon. Tahanan Anak yang berniat untuk mengikuti program keterampilan dan pelatihan harus mengikuti proses assessment terlebih dahulu untuk menggali minat dan bakatnya.

## 2.    Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
a.    Rumah Tahanan Kelas II B Serang diharapkan dapat  bekerja sama dengan lembaga lain khususnya lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar bagi Anak yang diwajibkan menyelesaikan sekolah dasar (wajardikdas) dan sekolah menengah atas atau kejuruan.
b.   Perlu diadakan sosialisasi dampak negatif perilaku bullying terhadap  tahanan  Anak secara rutin. Pekerja sosial yang menangani tahanan Anak seperti petugas Rutan dan Pembimbing Kemasyarakatan harus berperan lebih aktif dan lebih dekat lagi dalam pergaulan sehari-hari dengan tahanan Anak.
c.   Perlu dievaluasi kembali terkait penerapan program keterampilan dan pelatihan bagi tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang. Variasi program keterampilan dan pelatihan perlu ditambah agar tahanan  Anak  dapat  lebih  leluasa  dalam  memilih  dan mengeksplor minat dan bakatnya yang kelak akan berguna di masa depan.

## F.  Daftar Pustaka
Apsari, N C. 2015. Pemenuhan Dasar Kebutuhan Anak oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Prosiding KS Riset dan PKM. Vol. 2,  No. 1.
Harsanti, Intaglia., & Dewi Gita Verasari. 2013. “Kenakalan Remaja yang Mengalami Perceraian Orang Tua. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Arsitek, dan Teknik Sipil). Vol. 5 Oktober 2013.
Kartono, K. 1981. Pathologi Sosial 1 . Jakarta: CV. Rajawali.
Marlina. 2006. Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan  Pidana Anak  Di Indonesia  (Suatu  Studi  di  Kota  Medan .  Medan  (ID): Universitas Sumatra Utara.
Mulyana, N., Ishartono, & Santoso, M. B. 2018. “Pengasuhan Dengan Metode Menanggapi Tindakan Anak (Teknik Parenting ). Share: Journal of Social Work. Vol. 8 No. 2 .
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . Lembaran RI Tahun 2012 No. 35. Jakarta: Sekretaris Negara.
Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Diakses dari https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2012/uu11-2012bt.pdf pada 5 Juli 2021 pukul 11.30.
Persatuan Bangsa-Bangsa. 1989. Convention on The Right of The Child . Diakses dari https://satunama. org/2201/kovensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/ pada 5 Juli 2021 pukul 10.30.
Supeno, H. 2010. Kriminalisasi Anak . Jakarta: Pustaka Utama.
Supramono, G. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak . Jakarta: Djambatan.