## Analisis Penerapan ISO 26000 Koperasi Simpan Pinjam Lamongan dan Mojokerto
Zainul Wasik1*
Program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia1, zainul.wasik-2022@feb.unair.ac.id *Corresponding author
Muhammad Rusli 2
Magister Management Community Entrepreneurship, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, kakrusli@gmail.com

## Abstract
Background  – 7  core  subjects  of  ISO  26000  in  Savings  and  Loans Cooperatives. Because researchers want to know to what extent the ISO 26000 standard has been carried out and applied by savings and loan cooperatives and whether it has met the requirements of the ISO 26000 standard with 7 core subjects in Savings and Loans Cooperatives, and the reason for researching cooperatives in Lamongan and Mojokerto districts is because many cooperatives are threatened failed to according (Beritajatim, 2021).
Aim  – this  study  aims  to  analyze  the  activities  of  Savings  and  Loans  Cooperatives  and  to  analyze  the implementation  of  ISO  26000  regarding  organizational  governance,  human  rights,  labor  practices,  the environment, fair operating practices, consumer issues, as well as community involvement and development carried out by Savings and Loans Cooperatives and to analyze the challenges faced by savings and loan cooperatives  related  to  the  implementation  of  ISO  26000,  referring  to  the  ISO  26000  standard  and  To analyze the strategies implemented by related cooperatives in facing the challenges of implementing ISO 26000 and implementation of ISO26000 with sustainable achievement of SDGs.
Design / methodology / approach – researchers chose to use qualitative research methods to determine how to find, collect, process and analyze the data from the research. This qualitative research can be used to understand social interactions, for example by  means of interviews  and in-depth observations so that clear patterns will be found. Based on the research findings, there is no clear SOP so that it can lead to errors in employees and can result in not optimal performance of savings and loan cooperatives.
Findings  – Lack  of  supervision  in  social  responsibility  towards  the  implementation  of  policies  and management  of  cooperative  business  so  there  are  many  obstacles  in  every  cooperative  business implementation that is run. Based on the results, there are managerial implications as follows. It is hoped that the savings and loan cooperatives can maintain several core subjects that have been carried out well even though they are not yet optimal, they must be carried out in accordance with the vision and mission, culture and values, core competencies, SOP, Jobdisc, KPI and standardization in all lines of HR, finance, Marketing, Operations and pay more attention to good governance so that good performance can be created. Research implication – It is hoped that the savings and loan cooperatives can create a good governance system so that it can have an impact on the performance of cooperatives  to  achieve targets and  achieve goals. It is hoped that the existence of KSPPS BMT Permata Jatim and the Ben Iman Cooperative will become a Social (Community) Enterprise  that can provide social value for the  community  and to overcome social problems by turning them into solutions with business activities.
Limitations – describe your research limitation, the limit that hinder your research to gain more result or the area that you only wish to study.
Keyword : ISO, Organizational, Human, Practices, Environment, Development.
Diterima : 03 Agustus 2022 Direview : 02 September 2022 Direvisi : 28 September 2022 Disetujui : 29 September 2022

## Abstrak
Latar  Belakang  - 7  subyek  inti  dari  ISO  26000  di  Koperasi  simpan  pinjam.  Karena  peneliti  ingin mengetahui  sejauh  mana  standar  ISO  26000  telah  dilakukan  dan  diterapkan  oleh  koperasi  simpan pinjam dan apakah telah memenuhi syarat dari standart ISO 26000 dengan 7 subyek inti pada Koperasi Simpan Pinjam, dan alasan meneliti koperasi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto karena banyak koperasi yang terancam tumbang menurut (beritajatim,2021).
Tujuan  - penelitian  ini  bertujuan  Untuk  Menganalisa  Aktivitas  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Untuk menganalisis  pelaksanaan  ISO  26000  tentang  tata  kelola  organisasi,  hak  asasi  manusia,  praktik perburuhan, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, serta keterlibatan komunitas dan Pengembangan yang dilakukan olek Koperasi Simpan Pinjam dan Untuk Menganalisa  Tantangan yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam terkait penerapan ISO 26000, mengacu pada standart ISO 26000  dan  Untuk  Menganalisa  strategi  yang  diterapkan  oleh  koperasi  terkait  dalam  menghadapi tantangan  penerapan  ISO26000  dan  Untuk  menganalisa  Keterkaitan  antara  penerapan  ISO  26000 dengan pencapaian SDGs yang berkelanjutan.
Desain / metodologi / pendekatan - peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian  kualitatif  ini  dapat  digunakan  untuk  memahami  interaksi  sosial,  misalnya  dengan  cara wawancara dan observasi mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.
Temuan  - Kurangnya  pegawasan  dalam  tanggung  jawab  sosial  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  dan pengelolaan usaha koperasi sehingga banyak hambatan dalam setiap pelaksanaan usaha koperasi yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka terdapat implikasi manajerial sebagai berikut Diharapkan  pihak  koperasi  simpan  pinjam  dapat  mempertahankan  beberapa  subyek  inti  yang  sudah dijalankan dengan baik meskipun belum optimal harus tetap dijalankan sesuai dengan membuat visi dan misi, budaya dan nilai, kompetensi  inti, SOP, Jobdisc , KPI dan standarisasi  di semua bagian lini SDM, keuangan, Marketing, Operasional dan lebih memperhatikan Tata kelola yang baik sehingga dapat tercipta kinerja yang baik.
Implikasi penelitian - Diharapkan pihak koperasi simpan pinjam dapat membuat system tata kelola yang  baik  sehingga  bisa  berdampak  kepada  kinerja  koperasi  untuk  mencapai  target  dan  tercapainya tujuan.  Diharapkan  keberadaan  KSPPS  BMT  Permata  Jatim  dan  Koperasi  Ben  Iman  menjadi  Sosial (Community)  Entreprise  yang  bisa  memberikan  nilai  social  bagi  masyarakat  dan  untuk  mengatasi masalah social dengan mengubahnya menjadi solusi dengan kegiatan bisnis.
Batasan penelitian - Penelitian ini hanya membahas semua mata pelajaran dalam ISO 26000 tentang tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan,  praktik operasi yang adil, masalah konsumen, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat di Koperasi Simpan Pinjam. Sejauh mana manajemen koperasi simpan pinjam menerapkan aspek ISO 26000 untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kata kunci : ISO, Organisasi, Manusia, Praktik, Lingkungan, Pengembangan

## PENDAHULUAN
Dalam mendukung keberhasilan pembangunan, keluarga merupakan komponen penting dalam dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas. Salah satu peran keluarga dalam
mendorong  perekonomian  adalah  dengan membentuk  kelompok-kelompok  usaha untuk  mendapatkan  penghasilan  sebagai tambahan  pendapatan  keluarga.  Masalah yang  sering  dihadapi  oleh  usaha-usaha keluarga  atau  usaha  kecil  adalah  tidak
adanya  sumber  modal  serta  ilmu  dalam mengelola usahanya supaya dapat berkembang dan bisa memperluas pemasarannya.  Untuk  itu  diperlukan adanya  wadah  untuk  dapat  meningkatkan mutu  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh usaha kecil tersebut. Salah satu wadah yang  paling  efektif  dan  efisien  adalah dengan dibentuknya koperasi.
Koperasi merupakan wadah yang dapat menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat (anggota) sehingga dana tersebut dapat membantu para usaha kecil untuk  merintis  usahanya  atau  bahkan mengembangkan  usahanya  menjadi  lebih besar.  Salah  satu  manfaat  koperasi  juga adalah mensejahterakan anggotanya, artinya  kalua  koperasinya  berkembang maka keuntungan koperasi yang dibagikan kepada  anggota  juga  semakin  meningkat. Masyarakat  desa  perlu  didorong  untuk dapat  mendirikan  koperasi  serta  dapat berpartisipasi  untuk  menjadi  anggota bagian  dari  koperasi.  Karena  hal  ini berdampak positif bagi seluruh anggota jika dikelola dengan baik.
Menurut  penelitian  Nugroho  (2021) bahwa “koperasi memiliki peran yang cukup efektif  untuk  mensejahterakan  masyarakat kecil serta kesadaran untuk berbangga diri menjadi  bagian  dari  anggota  koperasi”. begitu  juga  menurut  penelitian  Samuel (2020) hasil penelitian ini bahwa “keberadaan koperasi ditengah masyarakat,
dan  kantor  desa  dimana  koperasi  tersebut berdiri  atau  berdomisili.  Koperasi  yang notabene  sebagai  lembaga  keuangan  yang berasaskan  kekeluarga,  yang  membantu anggota  masyarakat  yang  bernaung  dalam bentuk  perkoperasian,  yang  mana  dapat membantu  untuk  meningkatkan  atau mengembangkan  usaha  yang  dimiliki anggota  yang  sekaligus  nasabah  yang menjadi pendana utama.
Manfaat  keberadaan  koperasi  secara makro dapat sangat mendukung keberadaan  UKM  secara  meluas  mayoritas
UKM mengandalkan pendanaan dari Koperasi Simpan Pinjam Ben Imangar bisa menjalankan  usaha  dan  berikut  data  yang disampaikan sebagaimana di bawah:
Tantangan besar yang dihadapi koperasi  saat  ini  adalah  mengelola  dan memberikan pinjaman yang bisa menumbuhkan ekonomi yang ada dikalangan  menengah  ke  bawah.  Data tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Agustina  (2019)  Dari  hasil penelitian ditemukan bahwa “pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang  pertanian,  mereka  mendapat bantuan  modal  untuk  mengembangkan usaha, bahkan hasil dari keuntungan yang didapat  dipergunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  mengembangkan pertanian mereka. Diharapkan dengan hasil
ini  kondisi  perekonomian  masyarakat menjadi lebih baik”. Menurut penelitian Tri (2022) Peran Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama anggotanya)  semakin  nyata  dan  diakui sebagai  sitem  ekonomi  yang  sangat  sesuai dengan  karakteristik  Bangsa  Indonesia. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi KPRI Sebra, disusun beberapa alternatif strtategi yang  merupakan  kombinasi  terbaik  dari kondisi  internal  dan  lingkungan  eksternal. Pengabdi  menyarankan  untuk  segera menyusun  suatu  strategi  dan  rencana pengembangan
koperasi serta implementasinya dan pengabdi
menyampaikan  kesiap  sediaan  untuk mendampingi  pada  keseluruhan  proses tersebut.
Koperasi  harus  menyiapkan  agar  bisa menjawab  tantangan  sangat  besar  pada saat  ini  dengan  menyiapkan  internal  yang cukup  kuat  agar  bisa  terealisasikan jawaban  tantangan  yang  besar  itu  maka dari  segi  pengelolaan  manajemen  harus sesuai  dengan  standart  ISO  26000  untuk meningkatkan keberlangsungan koperasi.
ISO  26000  menerjemahkan  tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya  terhadap  masyarakat  dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang Konsisten dengan pembangunan
berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan
kepentingan  dari  para  stakeholder  sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma  internasional  Terintegrasi  di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian  ini  meliputi  baik  kegiatan, produk maupun jasa.
Berdasarkan  konsep  ISO  26000  : Guidance Standard on Social Responsibility , penerapan  sosial  responsibility  hendaknya terintegrasi  di  seluruh  aktivitas  organisasi yang  mencakup  7  isu,  yaitu organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices,
consumer issues, serta community involvement  and  development .  Dengan demikian  jika  suatu  perusahaan  hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu  perusahaan  sangat  peduli  terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut  masih  mengiklankan  penerimaan pegawai  dengan  menyebutkan  secara khusus  kebutuhan  pegawai  sesuai  dengan gender  tertentu,  maka  sesuai  dengan konsep  ISO  26000  perusahaan  tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Program-program yang dijalankan dalam skema Social Responsibilty
diharapkan  memberikan  manfaat  atau berdampak  positif  bagi  para  pemangku kepentingan, sehingga perlu dikelola dengan  baik  dan  terstandarisasi.  Panduan global  ini  pun  telah  diakomodasi  menjadi Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dengan
nama  SNI  ISO  26000  pada  tahun  2013, sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  referensi bagi perusahaan-perusahaan nasional, khususnya yang telah go public . Terdapat 7 subyek inti di dalam ISO 26000 yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu organizational  governance,  human  right, labor  practices,  the  environment,  fair operating  practices,  consumer  issues ,  serta community  involvement  and  development . Penelitian  ini  menjelaskan  semua  subyek inti  tersebut  dan  menyesuaikan  dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan.
Tujuh  subyek  inti  ini  berperan  sangat penting dan signifikan terhadap kenyamanan  kerja  bagi  karyawan  maupun kemajuan  koperasi,  sehingga  memerlukan komitmen  yang  tinggi  dan  dijalankan dengan  sebaik-baiknya  oleh  manajemen koperasi.  Secara  lebih  spesifik,  penelitian akan  diarahkan  untuk  mencermati  ada tidaknya  kesenjangan  ( gap  analysis )  yang terjadi  di  antara  implementasi  kedua subyek  inti  oleh  koperasi  dengan  yang digariskan di dalam ISO 26000.
Penelitian  ini  adalah  modifikasi  dari penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Robert (2019). topik yang digunakan adalah sama, namun dengan obyek penelitian yang berbeda,  yakni:  Modifikasi  yang  dilakukan adalah  lebih  focus  pada  subyek  dari  ISO 26000 dengan membahas 7 subyek inti dari ISO  26000    pada  PT.  Bakrie  Sumatra Plantations  Tbk  (BSP)  dan  penelitian  ini
hanya  membahas  7  subyek  inti  dari  ISO 26000  pada  koperasi  simpan  pinjam tentang organizational  governance,  human right,  labor  practices,  the  environment,  fair operating  practices,  consumer  issues ,  serta community  involvement  and  development pada Koperasi Simpan Pinjam.
Alasan  kenapa  peneliti  membahas  7 subyek  inti  dari  ISO  26000  di  Koperasi simpan  pinjam.  Karena  peneliti  ingin mengetahui  sejauh  mana  standar  ISO 26000 telah dilakukan dan diterapkan oleh koperasi  simpan  pinjam  dan  apakah  telah memenuhi  syarat  dari  standart  ISO  26000 dengan 7 subyek inti pada Koperasi Simpan Pinjam,  dan  alasan  meneliti  koperasi  di Kabupaten  Lamongan  dan  Kabupaten Mojokerto  karena  banyak  koperasi  yang terancam  tumbang  menurut  (beritajatim, 2021),  banyak  koperasi  yang  kurang berkembang  di  Kabupaten  Lamongan  dan Kabupaten  Mojokerto  sehingga  peneliti bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi kepada  koperasi  tersebut  untuk  bisa berkembang dan berkelanjutan. Tantangan untuk penelitian ini harus bisa menerapkan dan  mengimplemantsikan  pada  7  subyek inti  ISO  26000  tentang organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues,
serta community involvement and development pada koperasi simpan  pinjam  yang  ada  di  Kabupaten
lamongan dan Kabupaten Mojokerto untuk bertujuan berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep
Sustainability berdasarkan peneliti terdahulu
Akar konsep keberlanjutan dapat ditelusuri jauh  ke  dalam  sejarah.  Peradaban  Mesir, Mesopotamia,  Yunani,  dan  Romawi  kuno mengalami  masalah  lingkungan,  dan penulis  Yunani  kuno  merekomendasikan praktik yang saat ini disebut berkelanjutan Du Pisani (2006).
Ancaman  kekurangan  kayu,  yang digunakan secara luas pada abad kedelapan belas, “mendorong cara berpikir baru yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang” Du Pisani (2006:85). Pemikiran ini penting kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan,  yang  didefinisikan  sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat  ini  tanpa  mengorbankan  kemampuan generasi  mendatang  untuk  memenuhi kebutuhan  mereka  sendiri”  (Brundtland  et al., 1987).
Konsep
Sustainable
Development berdasarkan Brundtland  Report dan Peneliti Terdahulu Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan pada tahun 1987 oleh Brundtland Commission sebagai
pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan
masa  kini  tanpa  mengurangi  kemampuan generasi  mendatang  (Brundland,  1987).
Komisi Brundtland ,  atau the  World Commission on Environment and Development (WCED),  dinamai  menurut nama ketuanya, Dr. Gro Harlem Brundtland,  Perdana  Menteri  Norwegia. Laporan mereka mendefinisikan
"pembangunan  berkelanjutan"  di  tingkat global sebagai “pembangunan yang memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka sendiri ” (WCED 1987). Definisi ini mengandung  dua  konsep  utama,  yaitu: Konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan  esensial  kaum  miskin  dunia yang  harus  diberikan  prioritas  utama.  Ide “keterbatasan” pada kemampuan lingkungan  untuk  memenuhi  kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. ( World Commission on Environment and Development 1987)
Konsep Sustainable  Development  Goals (SDGs)
Sustainable  Development  Goals (SDGs) merupakan agenda untuk mencapai pembangunan  berkelanjutan  secara  global pada  tiga  dimensi,  yakni  ekonomi,  sosial, dan  lingkungan  yang  diwujudkan  dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran,  dan  perdamaian  dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh,  bersifat  global  dan  dapat
diterapkan secara
universal, memperhitungkan  realitas  nasional  yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya, serta menghormati setiap  kebijakan  dan  prioritas  nasional setiap negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam melakukan pendekatan  dan  menyusun  strategi  yang menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan  dengan  tetap  mengedepankan karakteristik dan prioritas nasional (Badan Pusat Statistik, 2016: 3).
SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 sasaran yang  berlaku  mulai  tahun  2016  hingga 2030.  SDGs  meliputi  masalah-masalah pembangunan  yang  menyeluruh  dan menargetkan penyelesaian yang tuntas dari setiap tujuan dan sasaran yang ada. Hal ini menjadikannya bersifat universal, memberikan  peran  yang  seimbang  kepada setiap  negara,  baik  negara  maju,  negara berkembang,  maupun  negara  kurang berkembang  untuk  berkontribusi  penuh. Upaya  pencapaian  tujuan  dan  sasaran SDGs  harus  memberikan  manfaat  bagi semua,  no  one  left  behind  (Badan  Pusat Statistik, 2016: 3).
Konsep Social Responsibility (SR) berdasarkan ISO 26000
Dalam  organisasi  Internasional  ISO,  telah disusun  draft  tentang Corporate  Social Responsibility ,  yang  disebut  dengan  ISO 26000, dengan cakupan sebagai berikut :
1) Tata Kelola Organisasi Merupakan suatu system  dimana  organisasi  membuat  dan mengimplementasikan  keputusan  sesuai dengan tujuannya. Terdiri dari :
a) Proses  dan  struktur  pengambilan keputusan Transparensi, etis, akuntabel,  perspektif  jangka  panjang, memperhatikan  dampak  terhadap pemangku kepentingan, berhubungan dengan pemangku kepentingan.
b) Pendelegasian  kekuasaan  Kesamaan tujuan,
kejelasan mandat, desentralisasi untuk menghindari keputusan yang otoriter.
2) Hak  Asasi  Manusia,  Merupakan  hak dasar semua manusia untuk merasa bebas, damai, sehat dan bahagia. Terdiri dari hal- hal sebagai berikut :
a) Nondiskriminasi  dan  perhatian  pada kelompok rentan
b) Menghindari kerumitan.
c) Hak-hak sipil dan politik.
d) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
e) Hak-hak dasar pekerja.
3) Praktek Ketenagakerjaan,
Semua
kebijakan  dan  praktek  yang  berhubungan dengan  pekerjaan  dalam  suatu  organisasi. Meliputi hal-hal sebagai berikut :
a) Kesempatan  kerja  dan  hubungan pekerjaan.
b) Kondisi kerja dan jaminan sosial.
c) Dialog dengan berbagai pihak.
d) Kesehatan dan keamanan kerja.
e) Pengembangan sumber daya manusia.
4) Lingkungan  Setiap  keputusan  dan
aktivitas dari organisasi mempunyai dampak  terhadap  lingkungan  alam.  Untuk itu  perlu  diatur  dalam  point-point  sebagai berikut :
a) Pencegahan polusi.
b) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. c) Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. d) Perlindungan dan pemulihan
lingkungan.
5) Praktek  Operasi  yang  adil,  Organisasi harus  mempunyai  peraturan  yang  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  secara umum. Peraturan itu mencakup antara lain:
a) Anti korupsi.
b) Keterlibatan  yang  bertanggung  jawab dalam politik.
c) Kompetisi yang adil.
d) Promosi  tanggung  jawab  sosial  dalam rantai pemasok supply chain
e) Penghargaan atas property rights .
6) Consumer  Issues ,  Organisasi  harus mempunyai  tanggung  jawab  terhadap pelanggan.  Pelanggan  atau  konsumen mempunyai hak-hak antara lain :
a) Praktek  pemasaran,  informasi  dan kontrak yang adil.
b) Penjagaan kesehatan dan keselamatan konsumen.
c) Konsumsi yang berkelanjutan.
d) Penjagaan data dan privasi konsumen.
e) Pendidikan dan penyadaran.
7) Pembangunan  Sosial  dan  Ekonomi
Masyarakat,  Hubungan  antara  organisasi dan  komunitas  harus  berdasarkan  kepada keterlibatan komunitas untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan komunitas tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut :
a) Keterlibatan di masyarakat.
b) Penciptaan lapangan kerja.
c) Pengembangan teknologi.
d) Kekayaan dan pendapatan.
e) Investasi yang bertanggung jawab.
f) Pendidikan dan kebudayaan.
g) Kesehatan.
h) Peningkatan kapasitas

## METODOLOGI PENELITIAN
Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan  suatu  masalah  yang  bersifat sosial  dan  dinamis.  Maka  dari  itu,  peneliti memilih  menggunakan  metode  penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian  kualitatif  ini  dapat  digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan  cara  wawancara  dan  observasi mendalam  sehingga  akan  ditemukan  pola- pola yang jelas.
Menurut
Sukmadinata (2013;94) metode  penelitian  kualitatif  merupakan suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan,  persepsi  pemikiran  orang secara  individual  maupun  kelompok. Metode  penelitian  kualitatif  juga  sering disebut  metode  penelitian  naturalistik karena  penelitiannya  dilakukan  pada kondisi  yang  alamiah.  Penelitian  kualitatif dilakukan  pada  objek  alamiah  yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi  oleh  peneliti  dan  kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika objek tersebut.
Sesuai  judul  penelitian  yang  dipilih, maka  lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada KSPPS Ben Iman yg berlokasi di Kabupaten Lamongan dan KSPPS BMT Permata Jatim yang  berlokasi  di  Kabupaten  Mojokerto. Melakukan  Wawancara  dengan  Direktur Koperasi  dan  Manager  Operasional  dan Manager  Keuangan  di  Koperasi  Simpan Pinjam.
Seperti  yang  telah  disebutkan  bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang  sangat  utama  sehingga  harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini  mengkaji  tentang  7  subjek  ISO  26000 tentang organizational  governance,  human right,  labor  practices,  the  environment,  fair operating  practices,  consumer  issues,  serta community  involvement  and  development pada Koperasi Simpan Pinjam maka peneliti memutuskan  6  informan  kunci  dalam penelitian ini adalah selaku Direktur KSPPS Ben  Iman  Lamongan  dan  selaku  Manajer Operasional Koperasi Ben Iman dan selaku
Manajer keuangan Koperasi Ben Iman, dan Direktur Utama KSPPS BMT Permata Jatim Mojokerto dan selaku Manajer Operasional KSPPS  Permata  Jatim  dan  selaku  Manajer keuangan  KSPPS  Permata  Jatim,  karena dalam  perusahaan  ini  seluruh  tanggung jawab  kegiatan  pengambilan  keputusan koperasi simpan pinjam

## HASIL DAN PEMAHASAN

## Analisa  Hasil  Temuan  Indikator  ISO 26000 tentang Tata Kelola
Tata  kelola  merupakan  suatu  proses  yang dilakukan  oleh  suatu  organisasi  atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang  terjadi.  Definisi  lain  dari  tata  kelola, yaitu  penggunaan  institusi  -  institusi, struktur-struktur  otoritas  dan  bahkan kolaborasi  untuk  mengalokasi  sumber- sumber  data  dan  mengkoordinasi  atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto. dkk, 2011).
Tata  kelola  dalam  sebuah  organisasi merupakan  suatu  struktur  dan  proses pengambilan keputusan di tingkat korporat untuk mengerahkan perilaku yang diinginkan  dari  insan  dan  memastikan keberhasilan dalam rangka penciptaan nilai bagi  para  stakeholder  (Jogiyanto.  dkk, 2011).  Definisi  lain  tentang  tata  kelola teknologi informasi, yaitu bagian terintegrasi  dari  pengelolaan  perusahaan yang  mencakup  kepemimpinan,  struktur serta  proses  organisasi  yang  memastikan
bahwa  teknologi  informasi  perusahaan dapat  digunakan  untuk  mempertahankan dan  memperluas  strategi  dan  tujuan organisasi (Suhendro, 2009).
Tata kelola di Koperasi Simpan Pinjam A di  Lamongan  masih  banyak  kekurangan yang harus dibenahi oleh pihak manajemen karena  SOP  dan  tata  kelola  belum terstandarisasi  dengan  jelas  dan  dalam melakukan  kegiatan  sehari  hari  hanya mengikuti kebiasaan seperti dibuat dengan mudah.  Maka  dari  itu  tata  kelola  Koperasi Simpan  Pinjam  A  di  lamongan  belum memenuhi standart  ISO 26000. Sementara itu  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  KSPPS Permata  Jatim  juga  sama  halnya  dengan belum terstandarisasi tata kelola yang jelas dan  melakukan  kegiatan  juga  dilakukan seperti kebiasaannya.
Indicator ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang telah dilakukan selama  menjalankan  kinerja  sehari  hari  di koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman yang  belum  tertata  dengan  baik  oleh manajemen koperasi dan juga sama halnya yang  berada  di  Koperasi  Simpan  Pinjam KSPPS Permata Jatim.

## Analisa  Hasil  Temuan  Indikator  ISO 26000 tentang Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  selain  itu  HAM juga  merupakan  hak  natural  yang  oleh
karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk hidup. HAM dipercayai memiliki  nilai  universal  yang  berarti  tidak mengenal  batas  ruang  dan  waktu.  1  Nilai- nilai  HAM  adalah  kebebasan,  kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.
Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal  dari  keinsyafannya  terhadap  harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya  HAM  itu  sudah  ada  sejak manusia  dikodratkan  lahir  di  dunia  ini, dengan  demikian  HAM  bukan  merupakan hal yang baru lagi.
Hak  asasi  Manusia  yang  berada  di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman telah di berikan sesuai dengan kemampuan manajemen Koperasi. Artinya bahwa koperasi  telah  memenuhi  kewajibannya kepada  pegawai  atau  karyawannya  yang harus  menerima  hak  hak  sebagai  pekerja. Begitu juga dengan Hak Hak Asasi Manusia yang  berada  di  Koperasi  Simpan  Pinjam KSPPS Permata Jatim telah diberikan sesuai apa  yang  dituntutkan  karyawan  terhadap manajemen koperasi. Artinya bahwa koperasi  simpan  pinjam  KSPPS  Permata Jatim telah mengedepankan Hak hak asasi Manusia  yang  sebagaimana  mestinya  di terima oleh pekerjanya.
Indikator ini untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan  dan  pemberian Hak Hak asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak  koperasi  kepada  Karyawannya
sehingga tidak akan terjadi permasalahan di kemudian harinya. Artinya bahwa koperasi simpan  pinjam  memprioritaskan  Hak  Hak Asasi  Manusia.  Koperasi  Simpan  Pinjam telah  memenuhi  persyaratan  subyek  inti ISO 26000 tentang Hak Hak Asasi Manusia.

## Analisa  Hasil  Temuan  Indikator  ISO 26000 tentang Praktik Perburuhan
Perburuhan  sekarang  ini  disebut  dengan istilah  ketenagakerjaan  sehingga  hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan.  Ada  beberapa  pengertian yang  dikemukakan  oleh  ahli  hukum ketenagakerjaan  menurut  (Imam  Soepomo, 2016)  memberi  pengertian  bahwa  hukum perburuhan  adalah  himpunan  peraturan baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang  bekerja  pada  orang  lain  secara formal  dengan  menerima  upah  tertentu. Kata  lain  hukum  perburuhan  adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun  tidak  tertulis  yang  mengatur  pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
Undang  undang  No.  13  Tahun  2003 tentang ketenagakerjan merumuskan pengertian  istilah  ketenagakerjaan  yaitu segala  hal  yang  berhubungan  dengan tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum  selama dan sesudah masa  kerja. Menurut  undang undang ini tenaga kerja adalah setiap orang yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna
menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat.
Praktik  perburuhan  yang  ada  di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman melakukan  perjanjian  prakerja  terlebih dahulu  terhadap  karyawannya  agar  tidak terjadi  permasalahan.  Artinya  sebagai koperasi  memberikan  keamanan  dan jaminan  secara  legal  hukum  kepada  para karyawannya. Begitu juga dengan Koperasi Simpan  Pinjam  KSPPS  Permata  Jatim melakukan  perjanjian  yang  berisi  tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak  terjadi  permasalahan  di  kemudian hari.
Indikator ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
praktik perburuhan  yang  dilakukan  oleh  koperasi simpan  pinjam  dan  sudah  dilakukan dengan  paib  mengikuti  peraturan  hukum yang  berlaku  dan  juga  memberikan keamanan  hukum  pada  karyawannya sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dalam  melakukan  pekerjaan  sebagaimana mestinya. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben  Iman  da  Koperasi  Simpan  Pinjam KSPPS  Permata  Jatim  telah  memenuhi syarat  Prakik  Perburuhan  sesuai  dengan Subyek  Inti  ISO  26000  tentang  Praktik Perburuhan.

## Analisa  Hasil  Temuan  Indikator  ISO 26000 tentang Lingkungan
Teori  lingkungan  ini  memandang  manusia sebagai  pusat  dari  sistem  alam  semesta. Manusia  dan  kepentingannya  dianggap yang  paling  menentukan  dalam  tatanan ekosistem  dan  dalam  kebijakan  yang diambil  dalam  kaitan  dengan  alam,  baik secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan  kehidupan  kesejahteraan manusia  dan  makhluk  hidup  lain  baik secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung. Jadi, etika lingkungan
merupakan  kebijaksanaan  moral  manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan  secara  cermat  sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
Perihal  Lingkungan  dalam  program yang  dilakukan  oleh  koperasi  simpan pinjam Koperasi Ben Iman mengedepankan untuk mencegah polusi setiap kegiatan yang dilakukan oleh karayawan dan pegawainya. Begitu juga dengan Koperasi simpan Pinjam KSPPS  Permata  Jatim  telah  melakukan program program yang sekiranya membantu  kebersihan  lingkungan  yang  di sekitar koperasi untuk membantu masyarakat hidup sehat dengan
kebersihan.
Indikator ini untuk mengetahui bagaimana  peran  aktif  koperasi  simpan pinjam  dalam  hal  kepentingan  lingkungan sekitar.  Artinya  bahwa  koperasi  simpan pinjam  Koperasi  Ben  Iman  dan  Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata  Jatim juga memberikan  prioritas  kepada  kepedulian terhadap  lingkungan  baik  itu  masalah kebersihan maupun pengurangan polusi di lingkungan sekitar. Dengan demikian maka Koperasi  Simpan  Pinjam  telah  melakukan dan  kepedulian  terhadap  Lingkungan sesuai dengan syarat subyek Inti ISO 26000 tentang Lingkungan.

## Analisa  Hasil  Temuan  Indikator  ISO
26000 tentang Praktik Operasi yang Adil Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara  etik  dan  pengungkapan  aktivitas perusahaan  yang  transparan,  pelaksanaan aktivitas  pemilihan  pemasok  yang  etis  dan sehat,  penghormatan  terhadap  hak-hak intelektual  dan  kepentingan  stakeholder, serta perlawanan terhadap korupsi.
Koperasi  Simpan  Pinjam  Koperasi  Ben Iman  berkomitmen  untuk  senantiasa menjalankan  praktik-praktik  operasi  yang adil.  Praktik  ini  didasari  bahwa  sebagai entitas  bisnis  Koperasi  simpan  pinjam harus  professional  dalam  menghasilkan produk  dan  jasanya,  menjunjung  tinggi integritas  dalam  melaksanakan  bisnisnya, memiliki  kesadaran  untuk  menciptakan iklim  persaingan  usaha  yang  sehat,
menghargai  hak  cipta  dan  sadar  untuk mematuhi  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  Koperasi  Simpan  Pinjam
KSPPS Permata Jatim berupaya
menerapkan  praktik  operasi  yang  adil. Sebagai  landasan  dari  praktik  ini  adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku,  kebijakan  internal,  serta  berbagai standar.  Sebagai  tindak  lanjut  dari komitmen, Koperasi mengembangan berbagai  kebijakan  yang  mendukung. Kebijakan  ini  tertera  pada  peraturan,  code of  conduct,  maupun  dokumen  lainnya. Selain  itu,  koperasi  kedepannya  juga membangun whistle blowing systems untuk memudahkan  pengaduan  bila  terdapat pelanggaran.
Koperasi menjamin bahwa setiap pihak
yang
berkepentingan mendapatkan perlakuan  yang  adil  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Koperasi menerapkan kegiatan operasional dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan
hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan  atas  kepentingan  seluruh para pemangku kepentingan.
Indicator  ini  untuk  mengetahui  dan memahami bagaimana pelaksanaan praktik operasi  yang  adil  pada  Koperasi  simpan Pinjam  Koperasi  Ben  Iman  dan  Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim. Pada
pelaksanaan  praktik  operasi  yang  adil koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman mengedepankan profesionalitas dan menjunjung tinggi integritas, artinya bahwa koperasi ini memperdulikan praktik operasi yang  adil  guna  bertujuan  untuk  kebaikan koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman. Sementara itu, pelaksanaan Praktik Operasi yang  Adil  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam KSPPS  Permata  Jatim  juga  mengikuti kebijakan  dan  peraturan  yang  berlaku sehingga memiliki komitmen. Artinya bahwa koperasi  ini  sangat  berpegang  teguh  pada praktik  operasi  yang  adil  karena  memiliki komitmen yang tinggi setiap karyawannya.

## Analisa  Hasil  Temuan  Indikator  ISO 26000 tentang Isu-Isu Konsumen
Elemen ini mencakup penyediaan informasi yang  akurat  dan  relevan  tentang  produk perusahaan kepada pelanggan, penyediaan produk  yang  aman  dan  bermanfaat  bagi pelanggan.
Isu-Isu  konsumen  yang  berada  di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman diselesaikan  dengan  baik  oleh  pihak manajemen koperasi dengan cara mengadakan pertemuan/ cangkrukan untuk  mencari  solusi  yang  terbaik  berupa win  win  solution  bagi  kedua  belah  pihak. Sedangkan  di  Koperasi  Simpan  Pinjam KSPPS  Permata  Jatim  dalam  penanganan isu  konsumen/  permasalahan  konsumen belum  bisa  menyelesaikan  secara  optimal
dikarenakan  beberap  faktor  yang  menjadi hambatan  oleh  pihak  manajemen  koperasi seperti tidak bisa di pertemukan/ dilakukan duduk bersama untuk mencari solusi selalu ada yang tidak dating sehingga menjadikan permasalahan sangat panjang.
Indikator ini untuk mengetahui bagaimana  penyelesaian  isu  konsumen yang dilakukan oleh pihak koperasi simpan pinjam.  Pada  Koperasi  Simpan  pinjam Koperasi  Ben  Iman  penyelesaian  masalah konsumen  dirasa  sangat  optimal  dengan adanya program cangkrukan.
Artinya bahwa koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman sangat focus dalam hal penyelesaian  masalah  sehingga  tidak  akan menghambat  kinerja  koperasi  dan  tidak memberikan  citra  buruk  pada  koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman, dengan demikian  maka  telah  melakukan  sesuai syarat  subyek  inti  26000  tentang  isu konsumen. Sedangkan yang di lakukan oleh Koperasi  Simpan  Pinjam  KSPPS  Permata Jatim  belum  dapat  melakukan  dengan optimal karena terhambat pertemuan dalam menyelesaikan  masalah.  Maka  dengan demikian    koperasi  simpan  pinjam  KSPPS Permata Jatim masih belum bisa memenuhi standart  subyek  inti  26000  tentang  isu konsumen
Analisa  Hasil  Temuan  Indikator  ISO
26000 tentang Keterlibatan dan

## Pengembangan Komunitas
Elemen  ini  mencakup  pengembangan masyarakat,  peningkatan  kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan melibatkan
masyarakat  didalam  aktivitas  operasional perusahaan.  Pelibatan  masyarakat  dalam pembangunan merupakan pandangan alternatif dari pendekatan yang
menekankan  pada  inisiatif  pemerintah. Friedman  menjelaskan  bahwa  pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan alternatif dari pola pembangunan yang selama ini menekankan pendekatan yang bersifat top-down (Friedmann, 1998).
Seiring  dengan  perkembangan  waktu, konsep  partisipasi  ( participation )  mulai berubah ke arah keterlibatan ( engagement ). Para penggiat pembangunan semakin sadar bahwa  keterbatasan  sumberdaya  yang dapat  disediakan  untuk  melaksanakan pembangunan dapat diatasi dengan metode membuka  peluang  yang  luas  kepada berbagai  pemangku  kepentingan  untuk terlibat  secara  nyata  dalam  rangkaian proses  pembangunan  (Shaw  &  Crowther, 2017).
Keterlibatan dan pengembangan
komunitas  yang  dilakukan  oleh  Koperasi Simpan  Pinjam  Koperasi  Ben  Iman memberikan  program  kepada  masyarakat
untuk  pembangunan  fasum  dan  program guru  ngaji  di  daerah  sekitar.  Sedangkan yang  dilakukan  oleh  Koperasi  Simpan Pinjam  KSPPS  Permata  Jatim  memberikan program  kepada masyarakat sekitar  untuk pembangunan musholla dan program social lainnya  seperti  membantu  UMKM  bangkit dan memperluas jaringan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian sekitar. Indikator ini untuk mengetahui bagaimana peran keterlibatan dan pengembangan  komunitas  yang  dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman  dan  Koperasi  Simpan  Pinjam  KSPPS Permata Jatim. Pada pelaksanaannya kedua koperasi  sama-sama  mementingkan  dan memprioritaskan  keterlibatan  komunitas untuk  kemajuan  dan  kemakmuran  yang berada  di  daerah  sekitar  dengan  cara memberikan program sosial yang dilakukan oleh koperasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh  komunitas.  Artinya  bahwa  koperasi telah  sesuai  melakukan  peran  keterlibatan dan  pengembangan  komunitas  sesuai dengan subyek inti ISO 26000.
Hasil  temuan  berkatian  dengan  SDGs  di Koperasi Simpan Pinjam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan Sustainable  Development
Goals (SDGs)  sebagai  agenda  global kelanjutan Millennium  Development  Goals (MDGs).  SDGs  memiliki  18  pencapaian
tujuan, antara lain hidup tanpa kemiskinan,  tanpa  kelaparan,  kesehatan dan  kesejahteraan  yang  baik,  pendidikan yang  berkualitas,  dan  kesetaraan  gender. Salah  satu  strategi  pemerintah  Indonesia untuk  mendukung  SDGs  adalah  dengan memberdayakan  koperasi  dan  lembaga keuangan  mikro  di  daerah  pedesaan  atau daerah kabupaten yang mayoritas pendapatan kecil. Satu  bentuk  dukungan  Pemerinah Provinsi Jawa Timur terhadap
pengembangan  usaha  mikro  dan  KSPPS Ben  Imandalah  dengan  memberikan  hibah kepada  koperasi  perempuan.  Koperasi perempuan adalah koperasi yang anggotanya  dan  pengurusnya  adalah perempuan. Perempuan diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengatasi
masalah ekonomi dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Trivendi et al.
2011). Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Satu  kegiatan  koperasi  di  pedesaan adalah usaha simpan pinjam, terutama bagi wanita dari keluarga berpenghasilan rendah yang  dikelola  bersama  dan  dapat  saling menguntungkan.  Pemerintah  menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 02/Per./M.KUKM/II/2017 tentang perubahan  ketentuan  sebelumnya  tentang
simpan pinjam. Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perempuan guna memberikan kontribusi  pada  peningkatan  keluarganya. Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa koperasi membantu anggotanya memenuhi kebutuhan sosial, meningkatkan kesejahteraan,  dan  meningkatkan  bisnis wanita  (Mujanah  et  al,  2019).  Untuk  itu dilakukan  penelitian  tentang  dampak koperasi  dalam  mendukung  pencapaian SDGs di pedesaan.
Keberadaan  koperasi  di  pedesaan  dan daerah  kabupaten  yang  berpendapatan rendah  adalah  a)  mendorong  kegiatan ekonomi  di  pedesaan  dan  daerah  tersebut, b) mendorong partisipasi pendidikan formal di  kalangan  keluarga  berpenghasilan rendah,  c)  memperkuat  modal  sosial penduduk  pedesaan.  Semua  ini  dapat mendukung  pencapaian  SDGs.  Meskipun demikian,  beberapa  anggota  masyarakat desa masih berhubungan dengan rentenir di desa  tersebut.  Oleh  karena  itu,  koperasi desa  perlu  dukungan  dan  dikembangkan lebih lanjut dari segi kualitas dan kuantitas agar  SDGs  dapat  tercapai  secara  lebih komprehensif. Rekomendasi dari penelitian ini  adalah  agar  pengurus  koperasi  terus membangun kepercayaan terhadap anggotanya  dalam  mengelola  KSPPS  Ben Imangar  dapat  berjalan  dengan  lancar. Keberadaan  koperasi  dapat  meningkatkan
modal  sosial  di  kalangan  keluarga  miskin perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan serta mendorong mereka  untuk  berpartisipasi  secara  aktif dalam pembangunan pedesaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang  penerapan  ISO  26000  yang  telah diajukan  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Keberadaan  koperasi  di  pedesaan  dan daerah  kabupaten  yang  berpendapatan rendah adalah
a) Mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan  dan  daerah  tersebut  yang terdapat aktivitas program Koperasi yang sudah melakukan penerapan SDGs.
b) Mendorong partisipasi pendidikan formal di  kalangan  keluarga  berpenghasilan rendah.
c) Memperkuat  modal  sosial  penduduk pedesaan.  Semua  ini  dapat  mendukung pencapaian SDGs.
d) Memperkuat  modal  sosial  penduduk pedesaan.  Semua  ini  dapat  pendukung pencapaian SDGs no 1 tanpa kemiskinan dan  no  8  pekerjaan  yang  layak  dan pertumbuhan ekonomi.

## IMPLIKASI MANAJERIAL
Berdasarkan  kesimpulan  yang  merupakan hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai pembahasan 7 subyek inti ISO 26000 Pada
Koperasi Simpan Pinjam rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan  pihak  koperasi  simpan pinjam dapat mempertahankan beberapa subyek  inti  yang  sudah  dijalankan dengan  baik  meskipun  belum  optimal harus  tetap  dijalankan  sesuai  dengan membuat visi dan misi, budaya dan nilai, kompetensi  inti,  SOP,  Jobdisc,  KPI  dan standarisasi  di  semua  bagian  lini  SDM, keuangan,  Marketing,  Operasional  dan lebih  memperhatikan  Tata  kelola  yang baik sehingga dapat tercipta kinerja yang baik.
2. Diharapkan  pihak  koperasi  simpan pinjam dapat membuat system tata kelola yang  baik  sehingga  bisa  berdampak kepada kinerja koperasi untuk mencapai target dan tercapainya tujuan.
3. Diharapkan  keberadaan  KSPPS  BMT Permata Jatimisa menjadi Sosial ( Community )
Entreprise yang bisa memberikan nilai social bagi masyarakat dan  untuk  mengatasi  masalah  social dengan  mengubahnya  menjadi  solusi dengan kegiatan bisnis.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Mariana.  S  (2019).  Peranan  Koperasi  Gapoktan  Terhadap  Upaya  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Huta Nauli. Journal of Management Science (JMAS) (2019).
Badan Pusat Statistik. (2016). Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Brundtland. (1987) , the World Commission on Environment and Development (WCED)
Friedman,  D  dan  H.,  Michael.  1988.  “The  Contribution  of  Rational  Choice  Theory  to Macrosociological Research. Sociological Theory 6:201-218.
https://beritajatim.com/ekbis/220-koperasi-di-lamongan-tumbang-umkm-nasibnya-ikut- terancam/
Imam. Soepomo (2016), Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan) Cet. 10
J. D. Pisani. (2006), Sustainable development – historical roots of the concept .
Jogiyanto H.M, Willy A., (2011). Sistem tatakelola teknologi informasi, Indonesia.
Mujanah  S,  Brahmasari  IA,  Ratih  IAB,  &  Candraningrat  C  (2019)  The  impact  of  collective ambition,  organizational  culture,  and  organizational  commitment  on  organizational citizenship  behavior  and  the  women’s  cooperatives’  performance  in  East  Java  Indonesia. International Journal of Civil Engineering and Technology 10 (8):30-44.
Nugroho,  Mafhud  (2021). The  Effectiveness Of Distribution Of Subsidized  Sharia  Mortgage Of Bank  Btn  Shariah  For  Communities  With  Low  Income:  A  Case  Study  In  Kendal  Regency. Journal of Management and Islamic Finance Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Management and Islamic Finance
Robert, akyuwen, 2019. Gap Analysis Implementasi Iso 26000 Pada Perusahaan Publik. Vol. 31 No. 2 (2019): Modus
Samuel,  Ginting,  (2020). Penataan  Manajemen  Operasional  Koperasi  Sebagai  Mitra  Usaha Kreatif  Masyarakat .  Intelektiva  :  Jurnal  Ekonomi,  Sosial  &  Humaniora  Vol.  02  No.  03 (2020).
Shaw, I. C. (2017) ‘Polystyrene as Hazardous Household Waste’, Household Hazardous Waste Management, (April). doi: 10.5772/65865.
Suhendro, (2009). Pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use dalam penggunaan sistem informasi keuangan. Surakarta: UMS 2009.
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  (2013),  Metode  Penelitian  Pendidikan.  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya
Tri. Ratnawati. (2022), Pelatihan Strategi Pengembangan Koperasi Pada Kpri Unit Pembangkit Sektor Brantas Pt. Pembangkit Jawa Bali. Journal Sustainable Development Vol. 2 No. 03 (2022).
Trivendi JC, Priyan PK, & Venay B (2011) The role of dairy cooperatives in women empowerment. The IUP Journal of Agricultural Economics (1):41-51.