KOLABORASI STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

## STAKEHOLDERS COLLABORATION IN HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN KAMPAR DISTRICT KAMPAR

## Maya Dayana
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
mayadayana25@gmail.com
Abstrak: Kolaborasi stakeholders dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  merupakan  suatu  kerjasama melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga  yang  ada  di  Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar.  keadaan  yang  ada  dilapangan  menunjukkan bahwa  pengelolaan  sampah  yang  ada  di  Kecamatan  Kampar  belum  optimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  tumpukan-tumpukan  sampah  yang  ada  di  pinggir  jalan,  sungai,  dan  jembatan  hal  ini  karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kerjasama dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di  Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan sampah  rumah  tangga  di  Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang  bersifat deskriptif  dan  data-data  yang  diperlukan  baik  data  primer  maupun  sekunder  yang  diperoleh  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  kemudian  dianalisis  berdasarkan  masalah  penelitian.  Hasil penelitian  menunjukkan  kolaborasi Stakeholders dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di  Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum optimal, hal ini karena beberapa faktor-faktor penghambat seperti belum adanya  program  kerja  dan  rendahnya  kesadaran  untuk  melakukan  kolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

## Katakunci : Kolaborasi, Stakeholders, Pengelolaan Sampah
Abstract: Stakeholders  collaboration  in  household  waste  management  in  addressing  the  problems  of household  waste  management  in  Kampar  District  Kampar  Regency.  the  situation  in  the  field  shows  that there  are  many piles  of  garbage  on  the  roadsides,  rivers,  and bridges  in  Kampar  district,  this  is  because there is still a lack of public awareness in the management of waste. This study aims to find out and analyze stakeholders  collaboration  in  the  management  of  household  waste  in  Kampar  District  Kampar  Regency, and to find out the factors that inhibit stakeholders collaboration in the management of household waste in Kampar  District  Kampar  Regency.  This  research  uses  purposive  sampling  technique  with  qualitative research  type  with  descriptive  case  study  approach  and  required  data  both  primary  and  secondary  data obtained  through  observation,  interview  and  documentation  and  then  analyzed  based  on  research problems. The results showed stakeholders collaboration in the management of household waste in Kampar District Kampar regency has not been optimal, this is because several factors such as the establishment of communication  between  stakeholders,  the  absence  of  forums  in  collaboration  and  low  awareness  to collaborate in waste management in Kampar District Kampar Regency.
Keywords: Collaboration, Stakeholders, Waste Management

## PENDAHULUAN
Selama  masih  ada  kehidupan, maka  manusia  tidak  dapat  terpisahkan oleh  sampah,  baik  sampah  organik maupun  anorganik.  Produksi  sampah akan  terus  ada,  sehingga  bila  tidak
dikelola akan terjadi penumpukanvolume  sampah  yang justru  menyebabkan  permasalahan baru  Di  masa  pandemik  saat  ini,  isu lingkungan menjadi  topik  utama pembahasan,  dimana  sampah  juga merupakan  bagian  komponen  dari
sebuah  ekosistem  yang  harus  dikelola secara  kreatif dan  inovatif  (Rahmi, 2020).
Pertumbuhan  penduduk  Kabupaten Kampar meningkat setiap tahun,
Kenyataan besarnya pertumbuhan penduduk ini adalah akibat dari pendatang dengan tujuan untuk
mendapatkan  pekerjaan  dan  memperbaiki kesejahteraan hidup. Selain itu, Pembangunan  infrastruktur  yang  cukup pesat menjadikan Kabupaten Kampar sebagai daearah
yang menawarkan  berbagai  fasilitas,  seperti lapangan  pekerjaan,  perkebunan  dan sebagainya.  Keadaan  tersebut  pada  satu sisi  telah  mendatangkan  manfaat  dan dampak positif bagi masyarakat, namun pada  sisi  lain  juga  dapat  menimbulkan persoalan  seperti  gangguan  sosial  dan lingkungan yang kurang nyaman dan
tidak sehat bagi masyarakat. Pengelolaan sampah sampai saat ini  masih  merupakan  momok  terutama bagi  kota-kota  besar.  Masalah  yang umum dijumpai adalah berkaitan dengan keberadaan  Tempat  Pembuangan  Akhir
(TPA) yang berakibat pada ketidakpuasan dengan penduduk sekitar. (Sufianti, 2011). Banyak faktor-faktor
yang menjadi  penyebab  suatu  lingkungan dikatakan kurang sehat dan tidak bersih, salah  satunya  adalah  permasalahan sampah. Kabupaten Kampar tidak terlepas  dari  yang  namanya  masalah sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Kampar memerlukan
penyelesaian  segera  karena  volume sampah  dari  tahun  ke  tahun  selalu mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan,  hal  tersebut  dapat  di  lihat berdasarkan tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Sumber, komposisi , dan volume sampah di Kabupaten Kampar Tahun 2017, 2018
dan 2019 No. Sumber Kom p Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 o sisi Volume Persen Volume Persen Volume Persent (Ton/pert tas e (Ton/pert tas e (Ton/pert ase ahu n) sampa ahu n) sampa ahu n) sampah h yang h yang yang terkelo terkelo terkelol la la a 1. Perumaha 60% 72616.54 14% 74068.86 18% 75550.243 21% n 8 6 2. Pasar 10% 12102.75 19% 12344.81 23% 12591.707 30% 8 1 3. Perniagaa 10% 12102.75 3% 12344.81 15% 12591.707 15% n 8 1 4. Perkantora 8% 968.206 5% 9875.849 17% 10073.366 16% n 5. Fasilitas 5% 6051.379 8% 6172.406 10% 6295.854 11% Publik 6. Kawasan 5% 6051.379 1% 6172.406 11% 6295.854 11% 7. Objek 2% 2420.552 4% 2468.962 11% 2518.341 12% wisata Tota 100 121.027, 11% 123.448, 17% 125.917,0 20% l % 58 11 7
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar,2020.
Berdasarkan tabel 1. dapat Kabupaten Kampar ada 7 macam yaitu
diketahui bahwa sumber sampah di
sampah perumahan, pasar, perkantoran,
fasilitas  publik,  kawasan,  dan  sampah objek  wisata.  Data  di  atas  menunjukkan bahwa  secara  faktual  telah  terjadi peningkatan jumlah volume sampah dari
tahun 2017 sampai tahun 2019. Selain itu  persentase  pengelolaan  sampah juga  mengalami  peningkatan  namun hanya  3%  sampai  6%  saja  dalam
pertahun. Persentase pengelolaan sampah  yang  paling  tinggi  adalah sampah pasar yang berkomposisi
sebesar 10% namun persentase pengelolaannya bisa
mencapai  kenaikan  rata-rata  4%  sampai 7% pertahun. Sedangkan sampah perumahan  yang  memiliki  komposisi sampah  paling  banyak  sebesar  60% namun persentase pengelolaannya hanya mengalami  peningkatan  rata-rata  4  % saja  dari  tahun  ke  tahun,  dan  tidak mengalami  peningkatan.  Hal  tersebut tidak  sebanding  dengan  volume  sampah yang  masuk  setiap  tahunnya,  maka  dari itu  permasalahan  sampah  yang  terjadi harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  dari sumber  sampah  yang  paling  banyak yaitu  sampah  yang  bersumber  dari perumahan atau sampah rumah tangga.
Sampah  menjadi  masalah  utama yang  harus  dihadapi  oleh  daerah,  baik itu  di  kota  besar  maupun  di  kota  kecil (Harmana  dkk,  2021).  Sampah  adalah salah  satu  permasalahan  penting  dari perkembangan suatu kota. Hal ini adalah implikasi  dari  berkembangnya  aktivitas ekonomi  yang  menghasilkan  berbagai barang yang tidak dipakai. Secara sosial, sampah  diindikasikan  sebagai  masalah publik  dapat  ditunjukkan  bagaimana publik  merespon  permasalahan  ini (Sayrani dkk, 2020).
Secara umum sampah baik kualitas maupun kuantitas sangat
dipengaruhi  oleh  berbagai  kegiatan  dari taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting  yang  mempengaruhi  kualitas dan kuantitas sampah antara lain yaitu :
1. Jumlah  penduduk,  dapat  dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak  penduduk  disuatu  daerah, maka  semakin  banyak  pula  sampah yang diproduksi. Pengelolaan sampah ini berpacu dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk 2. Keadaan  sosial  ekonomi,  semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat,  maka  semakin  banyak pula perkapita sampah yang dihasilkan. 3. Kemajuan teknologi, kemajuan
teknologi  akan  menambah  jumlah
ataupun  kualitas  sampah,  karena pemakaian bahan baku yang sangat beragam.
Kecamatan  Kampar  merupakan salah  satu  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Kampar  yang  memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.206 jiwa.
Kecamatan Kampar mempunyai
kepadatan  penduduk  paling tinggi  yang ada  di  Kabupaten  Kampar,  kepadatan penduduk  akan  mempengaruhi  perilaku atau  gaya  hidup  serta  pola  konsumsi masyarakat, hal tersebut akan berpengaruh  pada  volume  sampah  yang dihasilkan oleh masyarakat.
Selain  itu,  Keadaan  sosial  ekonomi dan  kemajuan  tekonogi  di  Kecamatan Kampar  cukup  maju  karena  Kecamatan Kampar  berbatasan  lansung  dengan  ibu Kota  Kabupaten  Kampar  dan  termasuk salah satu Kecamatan yang menjadi akses jalan raya antar Provinsi. keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Kampar sebagai daerah yang banyak menghasilkan  sampah,  seperti  yang  ada di  beberapa  desa  yang  berada  di Kecamatan  Kampar  banyak  di  temukan tumpukan- tumpukan sampah di pinggir jalan  raya  di  yang  di  buang  oleh masyarakat sehingga menyebabkan pencemaran pada lingkungan.
Berikut  ini  merupakan  gambar dari  beberapa  lokasi  tumpukan  sampah yang  ada  di  Kecamatan  Kampar, sebagai berikut :

## Sumber: Olahan Peneliti
Gambar 1. Tumpukan Sampah di pinggir jalan raya Pekanbaru- Bangkinang di Kecamatan Kampar
Gambar  1.  menunjukkan  bahwa kondisi  tumpukan-tumpukan  sampah yang  berada  di  pinggir  jalan  raya
Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di beberapa  desa  seperti  desa  Rumbio, Penyasawan,  Air  Tiris,  dan  Batu  Belah, yang  terdapat  di  kecamatan  Kampar. Sampah diatas merupakan sampah  yang di  dominasi  oleh  sampah  perumahan atau sampah rumah tangga.
Dibeberapa lokasi penumpukan
sampah sudah ada larangan dalam bentuk spanduk agar masyarakat
tidak membuang sampah sembarangan, namun banyak masyarakat yang tidak menghiraukannya dan masih membuang sampah di pinggir jalan raya.
Penyelenggaraan pengelolaan
sampah  merupakan  domain  pelayanan publik  dimana  pemerintah  bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan
prasarana  dalam  pengelolaan  sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan  pihak  ketiga  dan  partisipasi masyarakat.  Pengelolaan  sampah  ini diharapkan  dapat memperkecil  masalah- masalah  yang  di  timbulkan  oleh  sampah terhadap  lingkungan  hidup  dan  kesehatan masyarakat  serta  menjadikan  sampah sebagai  sumber  daya.  Selain  itu,  dalam pengelolaan  sampah  diperlukan  kepastian hukum,  kejelasan  tanggung  jawab  dan kewenangan  pemerintah  daerah,  serta peran  masyarakat  dan  dunia  usaha, sehingga  pengelolaan  sampah  dapat berjalan  secara  proporsional,  efektif  dan efisien.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang mana mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan  pengelolaan  sampah.  Dalam
Peraturan  Pemerintah  tersebut  terdapat
beberapa muatan pokok penting yang diamanatkan, yaitu sebagai berikut :
a. Memberikan  landasan  yang  lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakanpengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan  dari  berbagai  aspek antara lain legal
formal,
manajemen,  teknis  operasioanal, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
b. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan  sampah  mulai  dari kementrian/lembagan di tingkat pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah  Kabupaten/Kota, dunia usaha,  pengelola  kawasan  sampai masyarakat.
c. Memberikan  landasan  operasional bagi  implementasi  3R  (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan
sampah yang
menggantikan paradigm lama yaitu kumpul- angkut-buang.
Dalam Peraturan Pemerintah diatas tentang  pengelolaan  sampah,  bahwa salah  satu  landasan  pokok  dalam pengelolaan  sampah  adalah  adanya pembagian  tugas  dan  peran  seluruh pihak dalam pengelolaan sampah, dimana  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya adalah :
1. Pemerintah  (kementrian/lembaga  di tingkat pusat,  pemerintah  provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota)
2. Pihak  non  pemerintah  (dunia  usaha/ lembaga privat, dan pengelola kawasan)
3. Masyarakat.
Di dalam peraturan tersebut disebutkan  bahwa  ada  peran  dan  tugas dari  pemerintah,  nonpemerintah  dan masyarakat dalam mengelola sampah di daerahnya,  yang  mana  pada  saat  ini menjadi  sangat  penting  guna  mereduksi jumlah sampah yang dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan.
Oleh  karena  itu  dibutuhkan kolaborasi  atau  kerjasama yang melibatkan  pihak  pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.  Hal  tersebut  sebagaiaman yang terdapat dalam Peraturan
Daerah  Kabupaten  Kampar  Nomor 23  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan sampah  pada  pasal  23  tentang kemitraan, sebagai berikut ini :
1. pemerintah  daerah  secara  sendiri atau  bersama-sama  dapat  bermitra dengan  badan  usaha  pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
2. kemitraan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam bentuk  perjanjian  antar  pemerintah daerah  dan  badan  usaha  yang bersangkutan
3. tata  cara  pelaksanaan  kemitraan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  di  atas  menyebutkan  bahwa mewajibkan  pemerintah  daerah  untuk melakukan  kerjasama  atau  kolaborasi dengan badan usaha ataupun pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan  pengelolaan  sampah.
yang mana masing-masing pihak memiliki tugas dan peran dalam pengelolaan sampah, sebagaiaman yang di sebutkan dalam Peraturan Dearah Kabupaten  Kampar  Nomor  23  Tahun 2009  tentang  Pengelolaan  Sampah,  pada pasal  5  yang  menyebutkan  bahwa
Pemerintah  daerah  mempunyai  tugas dalam penyelenggaraan pengelolaan
sampah yang terdiri dari : a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
b. melakukan penelitian, pengembangan
teknologi, pengurangan dan penanganan sampah. c. melaksanakan  pengelolaan  sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana  dan  sarana  pengelolaan sampah.
d. mendorongdanmemfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
e. memfasilitasi  penerapan teknologi spesifik  lokal  yang  berkembang pada  masyarakat  serta  mengurangi dan menangani sampah.
f. melakukan  koordinasi  antar  Dinas /Badan terkait, masyarakat dan duniausahaagarterdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Sedangkan  peran  dan  tugas  dari pihak  nonpemerintah  atau  swasta  dalam pengelolaan sampah antara lain yaitu :
a. diperlukan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah (pengumpulan/pengangkutan, daur ulang, inchinerator,  landfill,  dan lainnya) yang di lakukan dengan profesional, transparan dan accauntable.
b. Diperlukan perangkat kebijakan
dalam  pengelolaan  sampah  oleh swasta  seperti  kemudahan  dalam memenuhi ketentuan dan adanya insentif yang menarik dari pemerintah  terhadap  swasta  yang melakukan bisnis pengelolaan sampah.
Selanjutnya peran  dari  masyarakat dalam penyelengaraan pengelolaan sampah sebagaiaman  disebutkan  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kampar  No.  23  Tahun 2009  pada  pasal  24  tentang  peran masyarakat,  yang  dapat  dilakukan  melalui hal-hal sebagai berikut ini:
a. Menjaga kebersihan lingkungan.
b. Aktif  dalam  kegiatan  pengurangan, pengumpulan, dan pemeliharaan pengelolaan sampah.
c. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah d. Perumusan   kebijakan   pengelolaan sampah.
e. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
Berdasarkanaturandiatas menjelaskan tentang  peran  serta  tugas  dari  pemerintah, nonpemerintah  dan  masyarakat  atau  para stakeholders
dalam penyelenggaraan pengelolaan  sampah,  karena  pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang
menjadi  kepentingan  dan  tanggung  jawab bersama,  yang  harus  diselesaikan  dengan  cara bersama juga. Dalam pengelolaan sampah para stakeholders sangat mempunyai peranan penting  untuk  melakukan  kerjasama  atau kolaborasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah  rumah  tangga.  selain  itu,  kolaborasi stakeholders yang  mempunyai  makna  sebagai suatu proses kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam memecahkan suatu  masalah  yang  melibatkan  penyatuan sudut  pandang  yang  berbeda  diantara berbagai pihak yang terlibat sehingga mampu menghasilkan  kerjasama  dalam mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan kolaborasi pengelolaan  sampah  rumah  tangga  peran serta  masyarakat  merupakan  salah  satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah. Saat ini di Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar peran serta masyarakat secara umum hanya sebatas  dalam  pembuangan  sampah,  belum sampai  pada  tahap  pengelolaan  sampah yang  memberikan  manfaat  kembali  bagi masyarakat, banyak masyarakat yang belum tahu  bagaimana  mengelola sampah  dengan baik,  hal  tersebut  karena  kurangnya sosialisasi  dan  pengetahuan  masyarakat tentang  pengelolaan  dan  pemanfaatan sampah yang baik dan benar. Oleh kaena itu dibutuhakan unsur kerjasama yang melibatkan  masyarakat  dan  pihak  swasta dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun bentuk kolaborasi stakeholders yang diharapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di  Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar adalah kolaborasi dalam melakukan sosialisasi,  pertukaran  informasi,  penyediaan fasilitas  untuk  masyarakat  dalam  mengolah sampah,  dan pembinaan  kepada  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. karena selama ini bentuk kerjasama atau kolaborasi yang di lakukan di Kabupaten  Kampar  belum  ada  yang  berupa suatu  program  kerja  yang  tersruktur  yang melibatkan  para stakeholders secara lansung dalam melakukan penyelenggaraan
pengelolaan  sampah  rumah  tangga  yang
ada  di  Kecamatan  Kampar  Kabupaten Kampar
Penelitian  ini  penting  untuk  diteliti  karena pertama  di  Kecamatan  Kampar  saat  ini banyak terdapat tumpukan-tumpukan sampah yang  berada  di  pinggir  jalan,  jembatan  dan sungai,  yang dapat mengakibatkan kerusakan pada  lingkungan  hidup,  oleh  karena  itu dibutuhkan  pengelolaan  sampah  yang  baik untuk  menangani  permasalahan  tersebut. Selanjutnya  hal  khusus  yang  membuat pengelolaan sampah ini tertarik untuk di teliti adalah  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan sampah  bukan  hanya  tanggung  jawab pemerintah saja namun juga diperlukan peran dari pihak swata dan masyarakat, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  Nomor 23  Tahun  2009  tentang  pengelolaan  sampah pada  pasal  23  tetang  kemitraan,  yang menyebutkan  bahwa  didalam  pengelolaan sampah  itu  harus  ada  kerjasama  antara  pihak pemerintah,  badan  usaha  atau  pihak  swasta dan  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  agar mempermudah  dan  mempercepat  dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan
sampah Karena
permasalahan sampah  merupakan  masalah  bersama  yang harus  diselesaikan  dengan  cara  bersama juga, dan jika sampah di kelola dengan baik maka  akan  dapat  menghasilkan  nilai ekonomis  dan  juga  dapat  menjadikan lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  nyaman bagi  masyarakat. Kolaborasi  merupakan suatu  kerjasama  yang  dilakukan  antar organisasi  atau  pihak-pihak  tertentu  untuk mencapai  tujuan  bersama  yang  tidak mungkin  atau  sulit  dicapai  apabila  dilaku kan secara individual atau mandiri. Menurut Emerson,  Nabatchi  dan  Balogh,  (2012:13) mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa  hal yang  menjadi  pegangan  dalam  melakukan kolaborasi yaitu :
1. Motivasi Bersama (Shared Motivation), menekankan pada elemen interpersonal dan realisional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut dengan modal  sosial,  atau  dorongan  dari masing-masing pihak untuk mau berkolaborasi atau kerjasama, selain itu komponen ini di inisiasi oleh
penggerakan  prinsip  bersama  yang merupakan hasil jangka menegah.
2. Kepercayaan  Bersama  (Mutual  Trust), kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada  saat akan  melakukan  kolaborasi, mengenal  satu  sama  lain  dan  saling membuktikan  bahwa  diri  mereka  dapat dipercaya,  bertanggung  jawab  dan dapat  diandalkan  dalam  melakukan suatu kerjasama. 3. Pemahaman Bersama (Mutual
Understanding),  yaitu  lebih  kearah pemahaman  bersama  untuk  membuat sesama  pihak  yang  terlibar agar  saling mengerti  dan  mengahargai  posisi  dan kepentingan masing-masing pihak yang tidak  sependapat,  atau  sepemahaman,
pembentukan pemahaman bersama 4. Legitimasi Internal (Legitimation
Internal), yaitu pengakuan yang berasal dari  internal  atau  pihak  yang  terlibat untuk  berkolaborasi.  Dalam hal  ini pihak-pihak yang berkolaborasi dituntut untuk  dapat  dipercaya  dan  kredibel terhadap kepentingan bersama.
5. Komitman (Commitment), Adanya komitmen  pada  proses  kolaborasi  dalam pengelolaan sampah mampu menghilangkan  penghambat  yang  sering kali muncul karena
perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen membuat para aktor berinteraksi antar organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan  komitmen  pada  setiap aktor  kolaborasi  dapat  dilihat  dari tujuan  masing-masing  bergabung di dalam kolaborasi.
Menurut Sabaruddin (2015:25)
mengemukakan bahwa kolaborasi adalah kerja sama antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan  yag  tidak  bisa  dicapai  atau dilakukan  secara  individual.  Adapun istilah  kerjasama  dan  kolaborasi  masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untukmenunjukkan perbedaan  dan  kedalaman  makna  serta tidak  ada  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  paradigm  apa  yang seharusnya dianut pada istilah tersebut.
Pengertian kolaborasi menurut
Wijaya  (2015)  mengatakan  bahwa
kolaborasi  dapat  dibedakan  kedalam dua  pengertian  yaitu  kolaborasi  dalam arti proses  dan  kolaborasi  dalam  arti normative. Kolaborasi dalam arti sebuah  proses  merupakan  serangkaian proses atau cara mengatur atau mengelola  secara  institusional,  artinya sejumlah  institusi  pemerintah  maupun nonpemerintah  ikut  melibatkan  sesuai seiring dipengaruhi  oleh  kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.  dengan  porsi  kepentingan dan  tujuannya  biasanya  terdiri  dari institusi  pemerintah  saja,  lembaga kemasyarakatan saja. Sedangkan
kolaborasi dalam artian normaif
merupakan  asprsi  atau  tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para aktor atau mitranya.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatifdengan pendekatan studi kasus.
Penelitian
ini bertujuan untuk menggambarkan dan medeskripsikan peristiwa  maupun  fenomena  yang  terjadi dilapangan  dan  menyajikan  data  secara sistematis, faktual dan akurat terdahap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat ,  karakteristik,  atau  faktor- faktor  tertentu. Alasan peneliti untuk memilih menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  pada  penelitian  ini adalah agar dapat menggambarkan permasalahan  yang  ada  dilapangan  dan memberikan  jawaban  atas  permasalahan yang  ditemukan  melalui  waawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa upaya  penting  dalam  pengumpulan  data seperti  pengajuan  pertanyaan  dalam  bentuk wawancara mengenai bagaimana kolaborasi stakeholders dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  yang  ada  di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat  dalam  melakukan  kolaborasi stakeholders dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  yang  ada  di  Kecamatan Kampar  Kabupaten  Kampar.  Pengumpulan data  yang  telah  didapatkan  secara spesifik dari  informan,  melakukan  analisis  data  yang telah  didapatkan  dan  mengakategorikan
sesuai  panduan  wawancara  yang  sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang  telah  diperoleh pada  saat  observasi, wawancara  dan  survei.  Data  mentah  yang diperoleh  baik  dalam  bentuk  tertulis, soft copy,  rekaman  ataupun  catatan  pada  saat penelitian,  kemudian  dikumpulkan  untuk disatukan menjadi sebuah data dan informasi  yang  lebih  sederhana  untuk dibaca  dan  dipahami.  Hasil  pengumpulan data  wawancara  dan  survei  yang  diperoleh kemudian  disusun  berdasarkan  pedoman penggalian  data  yang  menjadi  instrument dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu.
Kemudian  data  tersebut  disiapkan  untuk dibaca  dan dipahami  agar  penulis  mudah untuk  melakukan  analisis deskripsi  data, kemudian  hasil  wawancara  di  identifikasi sesuai  dengan  pertanyaan  yang  diajukan oleh  peneliti  kepada  beberapa  narasumber yang  sudah  ditetapkan  menjadi  informan dalam  penelitian.  Hasil  pengelompokan yang  dilakukan  akan  menjadi  bahan penelitian  untuk  mempersiapkan  data  yang akan dianalisis.
Pengelompokan  data  dan  mentranskip data  yang  telah  diperoleh  akan  dibaca berulang  kali  agar  data  tersebut  dapat dianalisis  dan  dimaknai.  Proses  pembacaan yang  berulang  dilakukan  terhadap  hasil wawancara, observasi dan survei agar dapat memahami  secara  detail  dan  mendalam akan  data  yang  didapatkan  sehingga  hasil observasi,  wawancara  dan  survei  tersebut dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  kesatuan sebelum dipecah menjadi beberapa bagian.
Klasifikasi data dilakukan dengan menyederhanakan  data  yang  ada  dan mengelompokkan  data  kedalam  konsep- konsep  kunci  (kategorisasi  data).  Hal tersebut
dilakukan dengan mengelompokkan  data  transkip  yang  telah dikategorikan  kemudian  informasi  yang diperoleh  disaring  untuk  dapat dijadikan data  base dalam  melakukan  analisis.  Proses klasifikasi data dilakukan dengan cara manual kemudian akan dibuatkan
kesimpulan sementara  berdasarkan  data  yang  telah dikategorikan  (penyimpulan  sementara).
Setelah  itu  dilakukan check dan re-check
antara  satu  sumber  dengan  sumber lainnya,  serta  proses  trianggulasi  sumber data.
Untuk  mengidentifikasi  kolaborasi stakeholders dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  di  Kecamatan  Kampar Kabupaten  Kampar  melalui  wawancara peneliti dengan beberapa narasumber dan obeservasi  di  lapangan,  selanjutnya  data dan  informasi  yang  diperoleh  lalu dianalisis  secara  mendalam  dan  berkali- kali,  kemudian  membaginya  menjadi data yang akan di klasifikasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kolaborasi  Stakeholders  dalam  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  Di  Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
1. Motivasi Bersama (Shared

## Motivation)
Motivasi  bersama  dalam  kolaborasi pengelolaan  sampah  rumah  tangga  yang  ada di  Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar dari masing-masing stakeholders yang terlibat  dalam kolaborasi  itu  sudah  ada, diantaranya  untuk  memberikan  pengetahuan atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang pengelolaan  sampah,  dari  pihak  swasta  yaitu agar  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  bahan baku untuk dikelolah, dari pihak bank sampah yaitu  untuk  mendapatkan  pengetahuan dan fasilitas dalam pengelolaan sampah. sedangkan  dari  pihak  pemerintah  yaitu  untuk memudahkan  kerjasama  dalam  pengelolaan sampah  dan  memberikan  penyadaran  kepada masyarakat  agar  mau  mengelola  sampah, terutama  sampah  rumah  tangga.  karena permasalahan sampah m erupakan permasalahan  bersama  yang  harus diselesaikan dengan cara bersama juga, oleh karena  itu  dibutuhkan  dorongan  atau motivasi bersama yang harus terus ditingatkan  dan  dikuatkan  dalam  sebuah kolaborasi  dengan  menyamakan  persepsi, visi,  misi  dan tujuan  bersama  yang  ingin dicapai yaitu untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Kepercayaan Bersama (Mutual Trust)
Kepercayaan bersama dalam
kolaborasi stakeholders pengelolaan sampah rumah tangga itu penting karena tanpa adanya kepercayaan bersama dari masing-masing stakeholders yang  terlibat, maka  kerjasama  atau  kolaborasi akan  sulit untuk  dijalankan.  Kepercayaan  bersama dalam  pengelolaan  sampah  yang  ada  di Kecamatan  Kampar  itu  sudah  ada  dari masing-masing stakeholders yang  terlibat dalam  kolaborasi  pengelolaan  sampah rumah tangga.

## 3. Pemahaman Bersama (Mutual
Understanding)
Pemahamanbersama dalam kolaborasi pengelolaan  sampah  yang  ada  di  Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar itu sudah ada dari masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam kolaborasi,  sudah  memahami  akan  tugas  dan tujuannya masing-masing
dalam berkolaborasi. Namun yang menjadi kendalanya  ada  pada  masyarakatnya  masih banyak  yang  kurang  memahami  dengan adanya kerjasama dalam pengelolaan sampah. oleh  karena  itu  dibutuhkan  edukasi  dan sosialisasi  untuk  membentuk  kerjasama  atau kolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah  rumah tangga.  Hal  tersebut  dilakukan  dan  harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat  menyadari  dan memahami  akan pentingnya  pengelolaan  sampah dan  agar mereka dapat mengimplementasikan pemahamannya pada kehidupan sehari-hari 4. Legitimasi Internal (Internal Legitimasi) Leginternal atau pengakuan yang berasal  dari  internal stakeholders untuk berkolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten  Kampar,  dapat  di  simpulkan bahwa masing-masing
stakeholders menerima  dengan  adanya  kolaborasi  atau kerjasama  dalam  pengelolaan  sampah  rumah tangga  yang  ada  di  Kecamatan  Kampar Kabupaten Kampar.
5. Komitmen (Commitment) Keterlibatan dan komitmen yang
kuat  dari  para  pihak  yang  terlibat  mulai  dari pihak  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat dalam melakukan kolaborasi sangat diperlukan. Kekuatan proses kolaborasi sangat  di  tentukan  oleh  komitmen  yang  ada dalam  pihak  yang  berkolaborasi,  karena komitmen yang kuat akan sangat menentukan
sukses  atau  tidaknya  kolaborasi  tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Faktor-faktor Penghambat Kolaborasi Stakeholders  dalam  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  Di  Kecamatan  Kampar Kabupaten Kampar
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat terjadinya  kolaborasi stakeholders dalam berkolaborasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah  rumah tangga, Padahal kesadaran merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam membentuk sebuah kolaborasi atau
kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah  tangga.  terbentuknya  kolaborasi dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga, namun saat ini di Kecamatan Kampar belum ada program kerja khusus tentang kerjasama atau kolaborasi yang melibakan antara pihak pemerintah, swasta  dan  masyarakat  dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Selanjutnya  yang  menjadi  faktor  penghambat adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut  bekerjasama  atau pengelolaan  sampah rumah tangga yang ada di kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan  di  atas  mengenai  Kolaborasi Stakeholders dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  di  Kecamatan  Kampar Kabupaten  Kampar  maka  peneliti  menarik kesimpulan  yaitu  setelah  masing- masing indikator dijelaskan maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh maka  dapat  disimpulkan bahwa Kolaborasi Stakeholders dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di Kecamatan
Kampar Kabupaten
Kampar  saat  ini  belum  optimal,  Hal tersebut  karena  secara  kebijakan  atau aturan  sudah  ada  yang namanya kerjasama  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  yang  terdapat  pada Peraturan  Daerah  Kampar  Nomor  23
Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah pada pasal 23 tentang kemitraan yang  mana didalamnyamengharuskan pemerintah untuk melakukan kerjasam dengan  pihak  ketiga  atau  badan  usaha
dan  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah. Namun secara implementasinya belum dilakukan secara  keseluruhan  oleh  pemerintah
Daerah  Kabupaten  Kampar,  karena selama  ini  kerjasama  hanya dilakukan antara pemerintah dan masyarakat saja melalui bank sampah, dan antara bank sampah  dengan  pihak  swasta,  namun secara keseluruhan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat itu belum  ada  di  Kecamatan  Kampar Kabupaten Kampar 2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat dalam kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan
sampah  rumah  tangga  di  Kecamatan Kampar  Kabupaten  Kampar  yaitu belum  adanya  program  kerja  khusus yang  melibatkan  pemerintah,  swasta dan  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  dan  rendahnya  kesadaran masyarakat untuk melakukan kolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah rumah tangga.

## DAFTAR RUJUKAN
Emerson  ,  Kirk.,  Tina  Nabatchi  &  Stephen Balogh.(2012).  Integrative  Framework  for Collaborative  Governance.  Journal of Administration Research and theory, Vol.22 no. 1, hal, 1-29.
Harmana, D., Wargadinata, E. L., & Nurdin, I.  (2021).  Pengelolaan  Sampah  Berbasis
Collaborative Governance Di Kota Tarakan  Provinsi  Kalimantan  Utara. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13(2), 247-260.
Rahmi,  V.  A.,  Ismanto,  H.,  &  Fathoni,  M.  Z.
(2020).  Inovatif  Saat  Pandemi  Covid Melalui Pelatihan Kewirausahaan Khas Perempuan Berbahan Sampah “Kolaborasi BUMDes dan Warga”. Dinamisia:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 4(3), 418-425.
Rahmi,  V.  A.,  Ismanto,  H.,  &  Fathoni,  M.  Z.
(2020).  Inovatif  Saat  Pandemi  Covid Melalui Pelatihan Kewirausahaan Khas Perempuan Berbahan Sampah “Kolaborasi BUMDes dan Warga”.
Dinamisia:  Jurnal  Pengabdian  Kepada
Masyarakat, 4(3), 418-425.
Sayrani,  L.  P.,  & Tamunu,  L.  M.  (2020).
Kewargaan  dan  Kolaborasi  Pemecahan Masalah Publik: Studi Isu Sampah di Kota
Kupang. Timorese  Journal  of  Public
Health, 2(1), 1-13. Sabaruddin,  Abdul,  (2015), Manajemen Kolaborasi  dalam Pelayanan  Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi. Jurnal   Ilmu Administrasi: Media Yogyakarta Graha Ilmu Pengembangan Ilmu dan Praktek Sufianti,E.(2011).Perencanaan Administrasi, 8(3), 07. Kolaborasi Dalam Pengelolaan Wijaya,  D.C,  (2015).  Kolaborasi  Antar Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Stakeholders dalam Pelaksanaan Lingkungan Yang Berkelanjutan. Program Kartu Insentif Kota Surakarta