## DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA
Rico Mardiansyah Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia email: rico.mardiansyah@gmail.com
disampaikan 29/5/18 – di -review 2/6/18 – diterima 25/6/18
DOI: 10.25123/vej.2918

## Abstract
The right to health is widely recognized as basic human rights and consequently it is the state’s duty to guarantee its fulfilment.  The Indonesian government, in realization of this duty, develops and  put in  place  a  national  health  care  (insurance)  system,  which  successful  working  depend  on  citizens paying equal amount of the premium needed to sustain this public health care system.  However, the same state, in the context of social justice and welfare, provide poor citizens with monetary aid . This article  discusses,  by  using  a  juridical  normative  approach,  supplemented  by  an  inter-multi disciplinary  approach,  the  political  dynamics  underpinnings  influencing  the  social  or  health  care system’s implementation.
Keywords:
right to health, basic-human rights, Social Welfare-Justice and Insurance
Abstrak Hak  atas  kesehatan  ( right  to  health) adalah  hak  asasi  manusia  dan  sebab  itu  Negara  wajib menjamin  pemenuhannya.      Pemerintah  Indonesia  sebagai  upaya  untuk  memenuhi  hak  atas kesehatan,  membangun  satu  sistem  jaminan  kesehatan  nasional.  Sistem  ini  dilandaskan  pada asuransi  social  yang  mewajibkan  semua  peserta  atau  warganegara  untuk  membayar  premi. Dengan  demikian,  beban  atau  risiko  disebar  dan  ditanggung  bersama-sama.    Namun  pada  saat yang  sama  Negara,  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  social,  memberikan bantuan keuangan atau keringanan kewajiban membayar premi pada fakir miskin dan rakyat tidak mampu. Dalam tulisan ini, yang menggunakan metoda yuridis normative yang dipadukan dengan pendekatan  ilmu  lain  (multi-interdisiplin),  akan  ditelaah  perkembangan  politik  hukum  di Indonesia berkenaan dengan pemenuhan hak asasi warganegara atas kesehatan.
Kata kunci:
Hak atas kesehatan, Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan-Keadilan-Asuransi Sosial

## Pendahuluan
Pada beberapa Konvensi Internasional dan dokumen hukum internasional, ketentuan mengenai hak atas kesehatan ditetapkan sebagai salah satu hak dasar (hak  fundamental)  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu.  Ketentuan  hak  atas kesehatan yang merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu di antaranya  tercantum  dalam  pembukaan World  Health  Organization  (WHO)
Constitution yang  berbunyi: The  enjoyment  of  the  highest  attainable  standard  of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions. 1 Dengan demikian hak atas  kesehatan  sebagai  salah  satu  hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan suku, agama, latar belakang politik, ekonomi maupun kondisi sosial.
Berdasarkan  hal  tersebut  hak  atas  kesehatan  diakui  sebagai  "hak  dasar" oleh masyarakat internasional sejak adopsi dari Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia  (WHO)  pada  tahun  1946. 2 Kemudian  dipertegas  dalam  komentar  umum dari  Komite  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya 3 terhadap  hak  atas kesehatan  yaitu  “ Health  is  a  fundamental  human  right  indispensable  for  the exercise  of  other  human  rights . 4 Berdasarkan  komentar  umum  dari  Komite Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya,  kesehatan  ditempatkan  sebagai  hak asasi  manusia  yang  fundamental  dan  tak  ternilai  demi  terlaksananya  hak asasi manusia yang lainnya.
Maka  sudah  selayaknya  hak  atas  kesehatan  dihormati  dan  dilaksanakan oleh  negara  sebagai  salah  satu  hak  yang  mendasar  (fundamental).  Kewajiban negara  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  atas  kesehatan  yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap kesehatan dari warga negaranya. Menurut WHO, " government has a responsibility
1 Virginia A. Leary, The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right Vol 1 No.1, The President and Fellows of Harvard College , hlm 32.
2 Id, hlm 25.
3 Komite  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  merupakan  komite  yang  bertugas  memantau penerapan Kovenan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara pihak melalui perspektif internasional yang beranggotakan 18 orang terdiri dari para ahli dengan kemampuan yang telah diakui  dalam bidang hak asasi manusia. Anggota Komite adalah  orang-orang yang  independen dan mengabdi berdasarkan kemampuannya masing-masing, bukan merupakan perwakilan dari pemerintahnya.
4 CESCR  General  Comment  No  14:  The  Right  To  The  Highest  Attainable  Standard  Of  Health, (Commitee on Social and Cultural Rights, 2000), hlm 1.
for the health of their people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures ". 5
Sebagai  hak  dasar  yang  harus  dihormati  dan  dipenuhi  oleh  negara,  maka hak atas kesehatan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan hak- hak  fundamental  lainnya,  hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh Paul Hunt yaitu: Although the right to health is a fundamental human right that has the same international legal status as freedom of religion or the right to a fair trial, it is not as widely recognized as these and other civil and political rights . 6 Dengan demikian hak atas kesehatan sebagai hak fundamental memiliki kedudukan yang sama dengan kebebasan beragama maupun hak-hak dasar lainnya, walaupun hak atas kesehatan belum dikenal secara luas sebagai hak asasi manusia.
Hak  atas  kesehatan  sebagai  hak  fundamental  yang  menuntut  tanggung jawab  negara  dalam  pemenuhannnya  dipertegas  kembali  dalam  deklarasi  yang dilakukan  oleh  WHO  dan  UNICEF  yang  dikenal  sebagai  deklarasi  Almaata,  yaitu: The  important  WHO  and  UNICEF  Declaration  of  Almaata  adopted  at  the International  Conference  on  Primary  Health  Care  in  1978,  also  used  similar language: The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical,  mental  and  social  wellbeing,  and  not  merely  the  absence  of  disease  or infirmity,  is  a  fundamental  human  right  and  that  the  attainment  of  the  highest possible level of health is a most important world-wide social goal whose realization requires  the  action  of  many  other  social  and  economic  sectors  in  addition  to  the health sector . 7 Konferensi tersebut menegaskan kembali hak atas kesehatan yang merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  di  mana  pemenuhan  hak  atas kesehatan merupakan tanggung jawab negara dan tujuan dari seluruh dunia yang juga harus didukung oleh berbagai sektor.
Apabila kita melihat kepada konvensi-konvensi internasional, maka terkait dengan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan, Universal  Declaration  I0ndependent  of
5 Koeswadji,  dalam  Tinton  Slamet  Kurnia,  Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm 15.
6 Paul  Hunt,  "The  UN  Special  Rapporteur  on  The  Right  to  Health:  Key  Objectives,  Themes,  and Intervention", Health and Human Right Vol 7 No.1, The President and Fellows of Harvard College , hlm 4.
7 Virginia A. Leary, Supra no 1, hlm 32-33.
Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan titik awal hak atas kesehatan dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  25  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  setiap  orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. 8
Ketentuan mengenai hak atas kesehatan selanjutnya berkembang pada hak asasi manusia generasi kedua, yaitu ditandai dengan ditetapkannya International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan International Convenant on Civil  dan  Political  Rights .  Pada Universal  Declaration  of  Human  Righ ts  (1948), perwakilan  dari  berbagai  negara  sepakat  untuk  mendukung  hak-hak  yang terdapat di dalamnya " as a common standard of achievement for all peoples and all nation". Kemudian Pada tahun 1976, International Convenant on Economic, Social, and  Cultural  Rights  dan  International  Convenant  on  Civil  dan  Political  Righ ts disetujui Majelis Umum PBB dan dinyatakan berlaku. 9
Dalam  penjabaran  di  atas  tampak  bahwa  perkembangan  hak  atas kesehatan  sebagaimana  dimaksud  tidak  terlepas  dari  perkembangan  hak  asasi manusia  di  dunia  internasional.  Di  Indonesia  sendiri  konsep  hak  asasi  manusia berkembang  pada  masa  reformasi  dimana  wacana  untuk  melakukan  perubahan atau amandemen UUD 1945 direalisasikan melalui beberapa tahapan perubahan. Begitu  juga  dengan  konsep  mengenai  hak  asasi  manusia,  tertuang  dalam  UUD 1945 dalam beberapa tahapan perubahan atau amandeman UUD 1945. Masuknya konsep  hak  asasi  manusia  dalam  UUD  1945  bermula  pada  amandemen  kedua Konstitusi  tahun  2000,  pada  Bab  XA  Undang-Undang  Dasar  1945  tertuang ketentuan  tentang  hak  asasi  manusia.  Sebagian  besar  dari  ketentuan  yang  baru tersebut berkaca pada hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia (konvensi internasional). Hak-hak tersebut termasuk hak-hak sipil dan politik (pasal 28A), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D), hak
8 Universal Declaration Independent of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM).
9 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 77-78.
atas lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)), dan hak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat (3)). 10
Masuknya  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  ke  dalam Konstitusi  Indonesia  berlanjut  melalui  amandemen  ke-empat  Konstitusi  pada tahun  2002.  Amandemen  Ke-empat  mendatangkan  kewajiban-kewajiban  negara yang bahkan lebih berat terkait dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 11 Pemenuhan hak-hak ekonomi sosial, dan budaya merupakan bagian dari hak  asasi  manusia  generasi  kedua  yang  menitik  beratkan  pada  konsep "persamaan".  Hak-hak  tersebut  muncul  dari  tuntutan  agar  negara  menyediakan pemenuhan  terhadap  kebutuhan  dasar  setiap  orang,  mulai  dari  makan  sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak- hak tersebut dapat dipenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: "hak atas" ( right to ), bukan dalam bahasa negatif: "bebas dari" ( freedom from ). 12
Paul  Hunt  dalam  tulisannnya  terkait  laporan  PBB  ( United  Nations ) menekankan beberapa elemen penting dari hak atas kesehatan, yaitu: the right to health  gives  rise  to  responsibilities  in  relation  to  international  assistance  and cooperation:  States  have  an  obligation  to  take  steps,  individually  and  through international assistance and cooperation, toward the full realization of the right to health. 13 Dengan  demikian  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  mengambil langkah-langkah,  secara  individual  maupun  melalui  bantuan  dan  kerjasama internasional  guna  mewujudkan  realisasi  terhadap  pemenuhan  hak  atas kesehatan.  Dalam  arti  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  konsepsi  hak  atas  kesehatan merupakan bagian dari keberagaman sistem hukum nasional yang mengacu atau mengikuti kaidah-kaidah hukum internasional tentang hak asasi manusia. 14
10 Human  Rights  Resource  Center,  Rule  of  Law  untuk  Hak  Asasi  Manusia  di  Kawasan  Asean:  Studi Data Awal, Human Right Resource Center , hlm 107.
11 Id, hlm. 108.
12 Rhona K.M. Smith, at.al, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 15-16.
13 Paul Hunt, Supra no 6, hlm 4.
14 Sunaryati Hartono, Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional di Abad 21, 1 Veritas et Justitia, 2015, hlm. 259.
Dalam  hal  ini  Negara  telah  menetapkan  langkah-langkah  untuk merealisasikan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  melalui  Jaminan  Kesehatan Nasional  yang  merupakan  bagian  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Namun demikian  Jaminan  Kesehatan  bagi  setiap  individu  (warga  negara)  seharusnya menjadi  kewajiban  dari  negara  untuk  memenuhinya  tanpa  membedakan  warga negara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Pada  pelaksanaan  jaminan  kesehatan nasional  konsep  yang  digunakan  ialah  konsep  asuransi  kesehatan  sosial  yang mencakup  seluruh  masyarakat,  dalam  hal  ini  kepesertaan  bersifat  wajib  bagi seluruh rakyat Indonesia (warga negara). Sesuai basis kepesertaan tersebut maka ditetapkan  iuran  bagi  seluruh  peserta,  dalam  hal  ini  negara  membagi  manjadi  2 (dua)  bentuk  kepesertaan  yaitu  Penerima  Bantuan  Iuaran  (PBI)  jaminan kesehatan  dan  Bukan  Penerima  Bantuan  Iuran  (Bukan  PBI)  Jaminan  Kesehatan. Penerima  bantuan  iuran  jaminan  kesehatan  meliputi  orang  yang  tergolong  fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh negara, sedangkan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan peserta yang tidak tergolong  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu  yang  iurannya  tidak  dibayarkan oleh  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tampak  negara  memberikan perlakuan yang berbeda terhadap warga negaranya dalam pemberlakuan jaminan kesehatan yaitu bagi peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu dan  peserta  yang  tidak  tergolong  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu,  dimana jaminan  kesehatan  bagi  setiap  individu  (warga  negara)  seharusnya  menjadi kewajiban  dari  negara  untuk  memenuhinya  tanpa  membedakan  warga  negara yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Permasalahannya  bagaimana  pelaksanaan jaminan  kesehatan  nasional  yang  berkeadilan  dalam  pelayanan  kesehatan  bagi setiap individu. Tulisan ini akan mencoba mengkaji permasalahan yang diuraikan tersebut di atas.

## Pembahasan Hak Atas Kesehatan
Harus  disadari  bahwa  hidup  dan  kebebasan  manusia  akan  menjadi  tanpa makna  jika  kesehatannya  tidak  terurus.  Karena  itu,  kesehatan  sebagai  isu  hak
asasi  manusia,  dalam  hal  ini  hak  atas  derajat  kesehatan  yang  optimal,  dengan konsekuensi  setiap  manusia  berhak  atas  derajat  kesehatan  yang  optimal  dan negara berkewajiban memenuhi hak tersebut. 15
Kesehatan  merupakan  isu  krusial  yang  harus  dihadapi  setiap  negara karena  berkolerasi  langsung  dengan  pengembangan  integritas  pribadi  setiap individu supaya dapat hidup bermartabat (kesehatan, bersama-sama dengan taraf pendidikan  dan  daya  beli  masyarakat,  merupakan  komponen  penilaian  capaian Human Development Index negara-negara di dunia). 16
Secara  filosofis,  kesehatan  sebagai  hak  setiap  manusia,  dan  kewajiban negara  memenuhi  hak  itu  terutama  pada  situasi  bahwa  tidak  setiap  orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya itu, merupakan isu keadilan.  Karena  hubungan  erat  antara  isu  kesehatan,  keadilan  dan  hak  asasi manusia, dengan sendirinya fungsi hukum menjadi sangat pivotal . 17
Hak atas derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu jenis hak asasi manusia  telah  diakui  dalam  aturan  hukum  nasional  Indonesia  maupun  hukum internasional, diantaranya yaitu: 18
1. Pasal 28H ayat (1) dan (3) jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Pasal 40,41,42,49 dan 62 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Right
5. Pasal 12 International Convenant on Economic, Social and Cultural Right
Konsep kesehatan akan memiliki muatan normatif sebagai konsep hukum jika  konsep  kesehatan  menyandang  predikat  yuridis  tertentu,  dalam  hal  ini  hak, yaitu sebagai hak asasi manusia. 19 Berkaitan dengan hak atas kesehatan tersebut, World  Health  Organization (WHO)  menyatakan  " the  enjoyment  of  the  highest attainable standar of health is one of the fundamental right of every human being
15 Tinton Slamet Kurnia, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm 2
16 Id, hlm 2
17 Id.
18 Human Rights Resource Center, Supra no 10, hlm 107
19 Tinton Slamet Kurnia, Supra no 15, hlm 11
without distinction oe race, religion, political belief, economic or social condition". 20 Sebagai salah satu hak yang mendasar (fundamental), maka sudah selayaknya hak tersebut  dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  negara.  kewajiban  negara  dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu Negara dalam hal  ini  Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  kesehatan  dari  warga negaranya. Menurut WHO, " government have a responsibility for the health of their people  which  can  be  fulfilled  only  by  the  provision  of  adequate  health  and  social measures ". 21

## Keadilan Sosial
Menurut  Aristoteles,  hukum  merupakan  instrument  untuk  mewujudkan keadilan karena ' law can be determined only in relation to the just '. Bertolak dari pengertian ini Aristoteles sampai pada pembedaan konsep keadilan distibutif dan keadilan  korektif:  " Distibutiv  justice  is  concerned  with  the  distribution  of  honor, wealth, and other good as may be shared by the members of the community". 22
Pelaksana  utama  keadilan  distributif  adalah  negara.  Negara  melakukan distribusi/alokasi nilai-nilai dasar yang dianggap penting dalam suatu masyarakat (gagasan  yang  sangat  kuat  dipengaruhi  konsep Welfare  State )  atau  sebatas melakukan  pengaturan  dalam  rangka  menjamin  supaya  distribusi/alokasi  itu berlangsung secara adil. 23
Sedangkan  menurut  Rawls,  keadilan  sebagai  ' fairness ',  yang  menekankan kepada  aspek  persamaan  faktual.  Menurut  Rawls,  keadilan  harus  mampu memberikan  kesempatan  yang  ' fair '  serta  hak  yang  sama  bagi  semua  anggota masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan politik  dan  ekonomi.  Untuk  itu  diperlukan  prosedur  yang  ' fair ',  semua  pihak terkait  dalam  proses  pemilihan  prinsip-prinsip  keadilan  harus  berada  dalam posisi  asli  ( original  position ).  Teori  Rawls  tidak  berbeda  jalan  dengan  sila  V
20 Tinton Slamet Kurnia, Supra no 10, hlm. 14
21 Tinton Slamet Kurnia, Supra no 10, hlm. 15
22 Tinton Slamet Kurnia, Supra no 10, hlm. 2
23 Tinton Slamet Kurnia, Supra no 10, hlm. 3
Pancasila  yang  menyatakan  Keadilan  sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia. Semangat  inilah  yang  harus  membimbing dan  menjiwai  distribusi  akses  layanan kesehatan dari negara kepada rakyatnya, termasuk untuk melindungi dari bahaya yang mengancam kesehatannya. 24
Pada  sisi  lain  Lorry  Gostin  menggunakan  istilah substantive  justice dalam hal  pemenuhan  kesehatan.  Menurut  Gostin,  keadilan  subtantif  dalam  masalah kesehatan berkenaan dengan the just distribution of health benefit and burdens. 25
Prinsip  umum  yang  tersembunyi  dalam  berbagai  penerapan  konsep  keadilan adalah  bahwa  para  individu  dihadapan  yang  lainnya  berhak  atas  kedudukan relatif berupa kesetaraaan atau ketidaksetaraan tertentu. ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau  manfaat  hendak  didistribusikan;  ini  juga  merupakan  sesuatu  yang  harus dipulihkan  ketika  terganggu.  Dari  situlah  menurut  tradisi  keadilan  dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan ( balance ) atau jatah bagian ( proportion ). 26

## Tugas Negara Dalam Mewujudkan Hak Atas Kesehatan
Tugas  negara  menurut  faham  modern  sekarang  ini  (dalam  suatu  Negara Kesejahteraan  atau Social  Service  State ),  adalah  menyelenggarakan  kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum. 27 Dalam hal ini tujuan negara ( staatswill )  menunjukkan  apa  yang  ideal  hendak  dicapai  oleh  negara  itu, sedangkan  fungsi  negara  adalah  pelaksanaan  tujuan  ideal  itu  dalam  kenyataan konkret. 28
24 Tinton Slamet Kurnia, Supra no 10, hlm. 3-5
25 Tinton Slamet Kurnia, Supra no 10, hlm. 3
26 H.L.A Hart, Konsep Hukum ( The Concept of Law ), Nusa Media, Bandung, hlm., 246
27 Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 110.
28 Hendra Nutjahjo, Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Supleman, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 71.
Falsafah dasar dari jaminan hak kesehatan sebagai HAM merupakan raison d’etre kemartabatan  manusia  ( human  dignity ). 29 Dimana  kesehatan  masyarakat adalah pilar pembangun sebuah bangsa. Derajat dan martabat sebuah bangsa akan terukur  dari  sejauh  mana  peran  sosial  yang  dimainkan.  Rendahnya  kualitas kesehatan  akan  berdampak  buruk  bagi  terselenggaranya  roda  pemerintahan. Kesadaran ini merupakan wujud komitmen semua negara bangsa. 30 Berdasarkan hal  tersebut  maka  sudah  seharusnya  negara  menjalankan  fungsinya  dalam mewujudkan hak atas kesehatan antara lain obligation of conduct dan obligation of result yang  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan budaya. 31
Salah  satu  prinsip  dalam  hukum  intenasional  yang  berlaku  bagi  seluruh negara  yang  tertuang  dalam  berbagai  konvensi  internasional  dan  tercantum dalam  Konstitusi  WHO  menyatakan  “ The  enjoyment  of  the  highest  attainable standard of health as a fundamental right of every human being ”. Prinsip tersebut memberikan landasan bagi setiap negara dalam membuat sebuah kebijakan yang harus dapat mewujudkan hak atas kesehatan bagi setiap individu, dimana hak atas derajat kesehatan yang optimal merupakan hak dasar bagi setiap individu. Dalam hal  ini  negara  dituntut  untuk  melakukan  penghormatan,  pemenuhan  dan perlindungan  terhadap  hak  atas  kesehatan.  Aspek  penghormatan  sebagaimana dimaksud  ialah  kebijakan  yang  mengharuskan  negara  untuk  tidak  mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau  memenuhi  hak-haknya.  Sementara  pemenuhan  adalah  negara  harus mengambil  tindakan  legislatif,  administratif,  anggaran,  yudisial  atau  langkah- langkah  lain  untuk  memastikan  terealisasinya  pemenuhan  hak-hak.  Sedangkan perlindungan adalah bagaimana negara melakukan kebijakan guna mencegah dan menanggulangi dilakukannya pelanggaran sengaja atau pembiaran. 32
29 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,  Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 152.
30 Id, hlm. 157.
31 Id, hlm. xxx.
32 Suparman  Marzuki,  Politik  Hukum  HAM  Di  Indonesia,  Makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan HAM Dasar Bagi Dosen Hukum HAM Se-Indonesia, Surabaya, 10 – 13 Oktober 2011, hlm 1.
Salah  satu  agenda  yang  memperkuat  kedudukan  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  setiap  individu,  dimana  negara  bertugas  untuk  mewujudkannya terdapat dalam Deklarasi Vienna yang menyatakan “All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat  human  rights  globally  in  a  fair  and  equal  manner,  on  the  same  footing,  and with  the  same  emphasis.  While  the  significance  of  national  and  regional particularities  and  various  historical,  cultural  and  religious  backgrounds  must  be borne  in  mind,  it  is  the  duty  of  States,  regardless  of  their  political,  economic  and cultural  systems,  to  promote  and  protect  all  human  rights  and  fundamental freedoms”. 33 Karena sifatnya yang universal dan saling berkaitan antara hak yang satu dengan hak yang lain, maka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tugas negara yang harus dipenuhi terhadap seluruh individu. Hak atas kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  harus  dipenuhi  oleh  negara  sesuai  dengan konvensi  yang  berlaku  secara  universal.  Dalam  hal  ini  hak  asasi  manusia menetapkan  standar  minimum,  dimana  hak  asasi  manusia  tidak  mencoba  untuk menggambarkan  suatu  dunia  sosial  dan  politik  yang  ideal.  Pemberlakuan  hak asasi  manusia  memberikan  ruang  keputusan  yang  paling  politik  di  tangan  para pemimpin  nasional  dan  seluruh  warga  negara.  Namun  secara  garis  besar  dalam pelaksanaannya,  hak  asasi  manusia  menuntut  standar  yang  memberlakukan batasan  yang  signifikan  pada  undang-undang  dan  pembuatan  kebijakan  yang mengarah  kepada  pemenuhan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi manusia. 34
Negara  merupakan  aktor  sentral  yang  memegang  tanggung  jawab  utama dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  berdasarkan  hukum  internasional  atau perjanjian  internasional  dimana  hak  atas  kesehatan  dilindungi. 35 Dalam melakukan  upaya  tersebut  negara  harus  mengambil  langkah-langkah  yang strategis  dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan,  dengan  melibatkan  seluruh
33 lihat Vienna  Declaration  and  Programme  of  Action  adopted  at  the  World  Conference  on  Human Rights,  Vienna ,  14-25  June  1993, paragraph  5,  (United  Nations  General  Assembly  document  A/ CONF. 137/23).
34 James W. Nickle , Making Sense Of Human Right, Blackwell Publishing , hlm. 10.
35 Jhon Tobin, The Right to Health in International Law, Oxford University Press New York , hlm. 84.
stakeholder dalam  bidang  kesehatan  baik  dari  unsur  pemerintah  maupun  dari unsur swasta. Dalam hal ini hak atas kesehatan sebagai sebuah hak asasi manusia secara  hukum  melahirkan  hubungan  antara  individu  dengan  negara,  dimana kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia harus mengacu kepada tiga prinsip yaitu menghormati ( respect ), melindungi ( protect ), dan memenuhi ( fulfil ) hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. 36

## Konsepsi Hak Atas Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
Kebijakan pemenuhan Hak atas kesehatan dalam hal ini hak atas pelayanan kesehatan  ( right  to  care )  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional.  Dimana  landasan  penyusunan  Kebijakan  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  bermula  dari  sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  membahas laporan Lembaga Tinggi Negara pada tahun 2001 dan kondisi terkini yang terjadi di  Indonesia  dan  Dunia.  Pada  saat  itu  MPR  menyatakan  bahwa  Krisis  nasional yang bermula dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, dan  krisis  kepercayaan  yang  melanda  bangsa  Indonesia  sejak  tahun  1997  telah sampai pada keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara  Republik  Indonesia.  Keadaan  tersebut  semakin  sulit  dengan  munculnya ancaman  resesi  ekonomi  dunia.  Untuk  mengatasi  keadaan  yang  sangat  berat tersebut  diperlukan  tekad,  komitmen  dan  kebersamaan  yang  kuat  dari  seluruh komponen  bangsa,  khususnya  para  penyelenggara  negara. 37 Berdasarkan  hal tersebut di atas dan setelah mendengar serta membahas laporan lembaga Tinggi Negara dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis dalam Sidang Tahunan 2001, maka  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  memberikan penugasan  kepada  Presiden  dan  rekomendasi  kepada  Lembaga  Tinggi  Negara melalui  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor: X/MPR/2001  Tentang  Laporan  Pelaksanaan  Putusan  Majelis  Permusyawaratan
36 lihat World Health Organization, 25 Question and Answer on Health and Human Rights, Health and Human Rights Publication Series, Issue No. 1, Geneva , 2002, hlm 9.
37 Lihat  pendahuluan  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor:  X/Mpr/2001  tentang  Laporan  Pelaksanaan  Putusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Oleh  Lembaga  Tinggi  Negara  Pada  Sidang  Tahunan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
Rakyat  Republik  Indonesia  Oleh  Lembaga  Tinggi  Negara  Pada  Sidang  Tahunan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Tahun  2001.  Penugasan kepada  Presiden  oleh  MPR  yang  terdapat  dalam  Tap  MPR  Nomor:  X/Mpr/2001 terdiri dari berbagai bidang pemerintahan yang terdiri dari:
a. Politik dan Keamanan;
b. Ekonomi dan Keuangan;
c. Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Agama; dan
e. Sosial dan Budaya.
Dalam  hal  ini  sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  merupakan  bagian  dari penugasan  MPR  kepada  Presiden  yang  termasuk  ke  dalam  penugasan  dalam bidang  sosial  dan  budaya 38 .  MPR  pada  saat  itu  berpandangan  bahwa meningkatnya  jumlah  tenaga  kerja  dan  meluasnya  pengangguran  telah menimbulkan  implikasi  sosial  yang  kompleks  seperti  munculnya  tindakan anarkistis,  kriminalitas  dan  kejahatan  lainnya  yang  meresahkan  masyarakat, selain itu dampak krisis nasional yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  yang  telah  memperluas  keresahan  dalam masyarakat sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif. Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh MPR, maka MPR menugaskan kepada Presiden untuk melakukan 2 (dua) langkah konkrit yaitu:
1. Mengusahakan suatu crash program yang aplikatif secara langsung menyentuh kepentingan  masyarakat  sehubungan  dengan  tahapan  penyediaan  lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
2. Membentuk  sistem  jaminan  sosial  nasional  dalam  rangka  memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.
38 penugasan  MPR  kepada  Presiden  yang  terdapat  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/Mpr/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Oleh  Lembaga  Tinggi  Negara  Pada  Sidang Tahunan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Tahun  2001  yang  termasuk kedalam  penugasan  dalam  bidang  sosial  dan  budaya  diantaranya  yaitu  penugasan  dalam Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Budaya dan pariwisata, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Perdagangan Perempuan dan Anak, Pornografi, Pengungsi, serta Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
Selain  itu  di  sisi  lain  MPR  juga  menugaskan  Presiden  dalam  upaya melakukan  peningkatan  pelayanan  kesehatan.  MPR  pada  saat  itu  berpandangan bahwa  pelayanan  kesehatan  belum  dapat  diberikan  secara  optimal,  terutama masalah  penanganan  krisis  gizi  dan  berjangkitnya  penyakit  menular  di  daerah pengungsian  dan  di  daerah  konflik  serta  yang  mengalami  bencana  alam. Berdasarkan  pandangan  yang  disampaikan  oleh  MPR,  maka  MPR  menugaskan kepada Presiden untuk melakukan
1. Secepatnya membuat program darurat ( crash program ) pelayanan kesehatan.
2. Menggalang  partisipasi  dan  swadaya  masyarakat  untuk  bersama  pemerintah melaksanakan program darurat.
3. Memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  krisis  gizi  khususnya  pada  ibu hamil, bayi dan balita.
4. Mengupayakan  peningkatan  anggaran  kesehatan  15%  dari  APBN,  untuk mencapai  syarat  minimum  HDI  ( Human  Development  Index )  yang  ditetapkan oleh WHO.
Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  2001  yang  dilaksanakan  antara  MPR  dengan  Lembaga  Tinggi  Negara lainnya juga membahas tentang isu Hak Asasi Manusia. Isu atau pembahasan hak asasi  manusia  pada    Sidang  Tahunan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Tahun  2001  pada  akhirnya  memunculkan  penugasan  dalam  ruang lingkup  Hak  Asasi  Manusia  yang  tertuang  dalam  Bidang  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia 39 ,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor:  X/Mpr/2001  menugaskan  kepada  presiden  untuk  segera  menyelesaikan proses  penyidikan  dan  penuntutan  perkara-perkara  dugaan  pelanggaran  Hak Asasi Manusia.
39 penugasan  MPR  kepada  Presiden  yang  terdapat  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/Mpr/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Oleh  Lembaga  Tinggi  Negara  Pada  Sidang Tahunan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Tahun  2001  yang  termasuk kedalam penugasan dalam bidang hukum  dan hak asasi manusia diantaranya yaitu penugasan dalam Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Penegakan Hukum; Penyelesaian Kasus- kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa  topik  pembahasan  kesehatan  dan jaminan  sosial  tidak  masuk  dalam  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  akan tetapi justru masuk dalam bidang sosial dan budaya, dimana jaminan sosial masuk dalam  “penugasan  lingkup  tenaga  kerja  dan  jaminan  sosial”  serta  kesehatan masuk ke dalam “penugasan lingkup pelayanan kesehatan”.
Pada awalnya Kebijakan pemenuhan Hak atas kesehatan dalam hal ini hak atas pelayanan kesehatan ( right to care ) di Indonesia terpisah dari Sistem Jaminan Sosial  Nasional,  kebijakan  yang  dirancang  terhadap  pemenuhan  hak  atas kesehatan tersebut merupakan konsep asuransi kesehatan sosial yang mencakup seluruh masyarakat yang mengadopsi konsep asuransi sosial. Hak atas kesehatan yang  dirancang  dalam  konsep  asuransi  kesehatan  sosial  disusun  sebagai  sub sistem dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana konsep jaminan sosial akan ditetapkan  dalam  peraturan  yang  berbeda,  namun  pembahasan  di  DPR menyepakati  bahwa  Asuransi  Kesehatan  Sosial  di  lebur  dalam  Sistem  Jaminan Sosial Nasional.
Dengan demikian meleburnya hak atas kesehatan dengan hak atas jaminan sosial  yang  kedua-duanya  juga  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 tampak  dari  Laporan  ketua  Pansus  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  dalam  rapat  paripurna  DPR  RI  yang  dilaksanakan  pada tanggal  28  September  2004  menyatakan  bahwa  rancangan  undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  H  ayat  (1),  ayat  (2)  dan ayat  (3)  mengenai  hak  terhadap  jaminan  sosial  dan  hak  atas  kesehatan.  Secara lebih  khusus,  Pasal  34  ayat  (2)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  Negara mengembangkan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Sistem  tersebut  dimaksudkan untuk  memberikan  jaminan  sosial  yang  menyeluruh  karena  setiap orang  berhak atas  jaminan  sosial  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak,
meningkatkan  martabatnya  demi  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang sejahtera, adil, dan makmur. 40
Selain  itu  meleburnya  Jaminan  Kesehatan  dengan  Jaminan  Sosial  juga dipertegas  oleh  Pemerintah  yang  disampaikan  dalam  penjelasan  Pemerintah sebagai  pengantar  Rancangan  Undang-Undang  yang  menyatakan  Bahwa  SJSN meliputi  pula  jaminan  kesehatan  yang  diselenggarakan  dengan  mekanisme asuransi  sosial.  Pengaturan  sistem  jaminan  kesehatan  sebagai  subsistem  dari Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  sekaligus  dimaksudkan  untuk  mengatur  sistem asuransi kesehatan sosial nasional sebagaimana diajukan dalam bentuk rancangan Undang-Undang  tentang  Asuransi  Kesehatan  Sosial  Nasional  oleh  DPR.  Dengan demikian,  tidak  perlu  lagi  disusun  sebuah  Undang-Undang  tersendiri  mengenai asuransi sosial nasional. 41
Oleh karena itu jaminan kesehatan melebur dalam program jaminan sosial, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18 yang menyatakan bahwa jenis program jaminan sosial  meliputi  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua, jaminan  pensiun,  dan  jaminan  kematian.  Dalam  hal  ini  jaminan  kesehatan diselenggarakan  dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta  memperoleh  manfaat pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatan. 42

## 3. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional
Sejak  tahun  1947,  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa- bangsa  (PBB)  telah  menempatkan  kesehatan  sebagai  salah  satu  hak  asasi  dan menyebutkan  bahwa  “setiap  penduduk  berhak  atas  jaminan  manakala  ia  sakit”. Untuk  itu,  Indonesia  sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  konvensi  tersebut secara  bertahap  wajib  mewujudkan  terselenggaranya  jaminan  kesehatan  bagi
40 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hlm 27.
41 Id, hlm 9.
42 Lihat Undang-Undang Nomor 40  tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan Sosial Nasional Pasal 19 ayat (2).
semua, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan negara. 43 Dalam sidang ke- 58  tahun  2005  di  Jenewa, World  Health  Assembly (WHA)  menggaris  bawahi perlunya  pengembangan  sistem  pembiayaan  kesehatan  yang  menjamin tersedianya  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  dan  memberikan perlindungan  kepada  mereka  terhadap  risiko  keuangan.  Dalam  hal  ini  Resolusi World  Health  Assembly ke-58  tahun  2005  merekomendasikan  kepada  seluruh negara-negara  anggota  untuk  membangun  sistem  pembiayaan  kesehatan  yang berkelanjutan  guna  menjamin  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk, dengan cara: 44
1) Menjamin  bahwa  sistem  pembiayaan  kesehatan  mengikutsertakan  metode pembiayaan pelayanan kesehatan oleh iuran yang dibayarkan di muka, dengan tujuan  untuk  berbagi  risiko  di  antara  penduduk,  serta  mencegah  belanja pelayanan  kesehatan  yang  menimbulkan  bencana  dan  pemiskinan  individu karena pengobatan dan perawatan kesehatan;
2) Menjamin  ketercukupan  dan  keadilan  distribusi  infrastruktur  dan  sumber daya  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas,  sehingga  Peserta  dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
3) Menjamin pembiayaan eksternal kegiatan atau program pelayanan kesehatan akan  dikelola  dan  diorganisasikan  dengan  cara  yang  mendukung pembangunan pembiayaan kesehatan berkelanjutan untuk keseluruhan sistem kesehatan;
4) Merencanakan  transisi  menuju  cakupan  semesta  kesehatan  warga  sehingga mampu  memenuhi  kebutuhan  warga  akan  pelayanan  kesehatan  dan peningkatan  kualitas  pelayanan,  menurunkan  kemiskinan,  mencapai  tujuan bersama internasional termasuk tujuan deklarasi pembangunan milenium, dan mencapai kesehatan bagi semua.
43 Hartini Retnaningsih, Tri Rini Puji lestari, Rohani Budi Prihatin, dkk, Jaminan Sosial di Indonesia: Upaya Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 31.
44 Asih Eka Putri, Paham JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta. hlm. 34-35.
5) Di  masa  peralihan  menuju  cakupan  kesehatan  semesta,  pilihan-pilihan kebijakan  pembiayaan  pelayanan  kesehatan  perlu  dibangun  sesuai  dengan kondisi makro ekonomi, sosiokultur, dan politik masing-masing negara;
6) Berbagi  pengalaman  tentang  berbagai  metode  pembiayaan  kesehatan, termasuk  pembiayaan  oleh  publik,  privat,  jaminan  kesehatan  sosial,  atau model  campuran,  dengan  perhatian  utama  pada  tata  kelola  yang  dibangun untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok sistem pembiayaan kesehatan.
Dalam membangun sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan guna menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, secara tegas WHA ke-58 mengeluarkan  resolusi  yang  menyatakan,  pembiayaan  kesehatan  yang berkelanjutan  melalui Universal  Health  Coverage diselenggarakan  melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. WHA juga menyarankan kepada WHO agar mendorong  negara-negara  anggota  untuk  mengevaluasi  dampak  perubahan sistem  pembiayaan  kesehatan  terhadap  pelayanan  kesehatan  ketika  mereka bergerak menuju Universal Health Coverage. 45
Di  Indonesia  sendiri  hak  atas  kesehatan  termaktub  dalam  UUD  45  pasal 28H  dan  pasal  34,  dan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1992 tentang  Kesehatan  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  36 tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau.  Sebaliknya,  setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. 46

## Prinsip  Gotong  Royong  Pada  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
Konsep  asuransi  kesehatan  yang  diadopsi  dalam  pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung
45 Kementerian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, hlm 8-9.
46 Id, hlm. 9.
biaya  kesehatan  dari  kantong  sendiri out  of  pocket ,  dalam  jumlah  yang  sulit diprediksi dan memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu diperlukan suatu jaminan  dalam  bentuk  asuransi  kesehatan  dimana  peserta  membayar  premi dengan  besaran  tetap.  Dengan  demikian  pembiayaan  kesehatan  ditanggung bersama  secara  gotong  royong  oleh  keseluruhan  peserta,  sehingga  tidak memberatkan secara orang per orang. 47 Pembiayaan kesehatan yang ditanggung bersama secara gotong royong sebagaimana dimaksud berlandaskan pada muatan dalam GBHN dan kebijakan Repelita V. Ketentuan Tap MPR nomor II tahun 1988 dan  Repelita  V  1989/1994  mengamanatkan  pengembangan  jaminan  kesehatan yang berlandaskan pada prinsip asuransi yang secara bertahap mencakup semua warga  negara  dan  penduduk  Indonesia.  Pada  GBHN  1998-2003  diamanatkan bahwa untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu dikembangkan cara pembiayaan kesehatan dengan pendekatan asuransi kesehatan nasional serta upaya memasyarakatkannya berdasarkan prinsip gotong-royong. 48
Dengan demikian pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk mengurangi  risiko masyarakat menanggung biaya  kesehatan dari kantong sendiri  ( out  of  pocket) ,  diupayakan  pembiayaan  kesehatan  yang  ditanggung bersama  secara  gotong  royong  oleh  keseluruhan  masyarakat,  sehingga  tidak memberatkan  secara  orang  per  orang. 49 Pembiayaan  yang  ditanggung  secara bersama  tersebut  secara  tidak  langsung  menciptakan  kerjasama  sosial  antar masyarakat  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial.  Dalam  hal  ini  Jhon  Rawls menyatakan  bahwa  keadilan  sosial  timbul  dalam  kondisi  yang  disebut  dengan “kondisi  keadilan”  ( circumstances  of  justice ) . Kondisi  ini  bisa  dijelaskan  sebagai kondisi  dibawah  mana  kerja  sama  sosial  itu dimungkinkan  dan  diperlukan,  atau syarat-syarat  yang  mengharuskan  perlunya  prinsip  keadilan  yang  mengatur pembagian  hak  dan  kewajiban,  keuntungan  dan  beban  hasil  kerja  sama  sosial secara adil kepada para warga masyarakat. 50
47 Id,  hlm. 13
48 Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional, hlm 57-58
49 Kementerian Kesehatan RI, Supra no 45, hlm. 13
50 John  Rawls,  Teori  Keadilan:  Dasar-Dasar  Filasafat  Politik  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 153-154.
Kendati  ada  kebutuhan  dan  kepentingan  bersama  yang  memungkinkan adanya  kerja  sama  sosial  yang  saling  menguntungkan,  masyarakat  biasanya  juga ditandai  dengan  adanya  konflik  kepentingan.  Adanya  konflik  kepentingan dikarenakan  setiap  orang  berbeda  pandangan  atau  tidak  sepakat  dalam  hal bagaimana  hasil  kerjasama  sosial  dibagi  atau  didistribusikan.  Maka  seperangkat prinsip  dibutuhkan  untuk  mengatur  cara  bagaimana  lembaga-lembaga  sosial mendistribusikan hasil kerja sama sosial secara adil kepada para warga masyarakat, dalam hal ini prinsip yang dimaksud ialah prinsip keadilan sosial. Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial  utama  dalam satu skema  kerja  sama.  Dalam  hal  ini  prinsip-prinsip  tersebut mengatur  pemberian  hak  dan  kewajiban  dalam  institusi-institusi  ini  serta menentukan  pembagian  kenikmatan  serta  beban  kehidupan  sosial. 51 Dengan demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  konsepsi  keadilan  sosial  Jhon  Rawls dihubungkan  langsung  dari  pandangannya  tentang  masyarakat  sebagai  bentuk kerjasama  sosial  berkelanjutan  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Ikatan kerja sama sosial didasarkan pada adanya identitas kepentingan bahwa kehidupan yang  lebih  baik  dimungkinkan  bagi  semua  orang  dari  pada  yang  bisa  didapatkan jika setiap orang berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri.
Ikatan  kerjasama  sosial  tersebut,  dalam  jaminan  kesehatan  nasional diterjemahkan dalam bentuk prinsip gotong royong. Dalam hal ini setiap bentuk upaya  kesehatan  harus  berazaskan  perikemanusiaan  yang  berdasarkan  Ke- Tuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  mengutamakan  kepentingan  nasional  rakyat banyak  dan  bukan  semata-mata  kepentingan  golongan  atau  perorangan.  Sikap, suasana  kekeluargaan,  kegotong  royongan  serta  semua  potensi  yang  ada diarahkan  dan  dimanfaatkan  sejauh  mungkin  untuk  pembangunan  di  bidang kesehatan.  Sesuai  dengan  azas  adil  dan  merata,  dimana  hasil-hasil  yang  dicapai dalam pembangunan kesehatan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. 52
51 Id, hlm. 65
52 Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional, hlm 1
Dengan  demikian  konsep  gotong  royong  sebagaimana  dimaksud  dapat mengurai  beban  dari  masing-masing  peserta  dalam  pembiayaan  kesehatan  yang cendrung membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dimana pembiayaan kesehatan yang  tinggi  akan  akan  menyulitkan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan kesehatan  yang  dibutuhkannya,  terutama  bila  pembiayaannya  harus  ditanggung sendiri  ( out  of  pocket )  dalam  sistem fee  for  services .  Tingginya  biaya  kesehatan yang  harus  dikeluarkan  oleh  perseorangan,  menyebabkan  tidak  semua  anggota masyarakat mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Oleh  karena  itu  kebersamaan  antar  peserta  dalam  menanggung  beban biaya  pelayanan  kesehatan,  yang  diwujudkan  dengan  kewajiban  setiap  peserta membayar iuran  sesuai  dengan  tingkat  gaji,  upah,  atau penghasilan bagi  pekerja formal  dan  ketentuan  iuran  bagi  pekerja  informal  merupakan  bentuk  gotong royong  antar  masyarakat  (peserta)  guna  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat.

## Penutup
Hak atas kesehatan sebagai hak mendasar bagi setiap individu secara tegas dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pelayanan  kesehatan  dan  negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan  kesehatan.  Dengan  demikian  hak  atas  kesehatan  sebagai  hak  asasi manusia  juga  merupakan  hak  konstitusional  rakyat  indonesia  dimana  kesehatan masyarakat  sebagai  pilar  pembangunan  sebuah  bangsa  menuntut  peran  aktif negara  dalam  mewujudkannya  melalui obligation  of  conduct dan obligation  of result yang  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan budaya.
Hak  atas  kesehatan  yang  dirancang  dalam  konsep  asuransi  kesehatan sosial  disusun  sebagai  sub  sistem  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dimana konsep  jaminan  sosial  akan  ditetapkan  dalam  peraturan  yang  berbeda,  namun pembahasan di DPR menyepakati bahwa Asuransi Kesehatan Sosial di lebur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu jaminan kesehatan melebur dalam program  jaminan  sosial,  hal  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  40
tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Pasal  18  yang  menyatakan bahwa  jenis  program  jaminan  sosial  meliputi  jaminan  kesehatan,  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan  jaminan  kematian. Dalam  hal  ini  jaminan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  tujuan  menjamin  agar peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Berdasarkan  hal  tersebut  upaya  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  bagi seluruh  masyarakat,  Pemerintah  menetapkan  kebijakan  jaminan  kesehatan nasional  melalui  Peraturan  Presiden  tentang  Jaminan  Kesehatan  yang pembentukannya merupakan perintah dari Undang-Undang Nmor 40 tahun 2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Dalam  hal  ini  negara  merupakan  aktor sentral  yang  memegang  tanggung  jawab  utama  dalam  pelaksanaan  pemenuhan hak atas kesehatan, dimana salah satu indikator dipenuhinya hak atas kesehatan yaitu  adanya progressive  realization  a tas  tersedia  dan  terjangkaunya  sarana pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
Dalam membangun sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan guna menjamin  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat,  maka  kerangka pembiayaan  dalam  jaminan  kesehatan  nasional  dilaksanakan  melalui  konsep asuransi,  dimana  masyarakat  didorong  untuk  ikut  berperan  dalam  pembiayaan kesehatan guna mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan. Jaminan kesehatan melalui konsep asuransi kesehatan sosial ditujukan untuk saling membantu antar peserta  atau  masyarakat  dalam  mendapatkan  kepastian  jaminan  pelayanan kesehatan bagi peserta atau penduduk Indonesia sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Secara  konkrit  konsep  asuransi  kesehatan  yang  diadopsi  dalam pelaksanaan  jaminan  kesehatan  nasional  bertujuan  untuk  mengurangi  risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri out of pocket dalam jumlah yang sulit diprediksi dan umumnya memerlukan biaya yang sangat besar. Dengan  demikian  jaminan  kesehatan  nasional  diselenggarakan  dengan  tujuan menjamin agar seluruh masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan agar dapat hidup sehat,  produktif,  dan  sejahtera,  sehingga  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  bagi setiap individu dalam perspektif hak asasi manusia terpenuhi.
Di sisi lain pemenuhan hak atas kesehatan dilaksanakan melalui program jaminan kesehatan nasional berlandaskan pada keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Guna mewujudkan keadilan sosial, maka dalam pelaksanaannya jaminan kesehatan nasional memberikan perlakuan yang  berbeda  bagi  setiap  individu  guna  mewujudkan  kesetaraan  dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Kesetaraan  dalam  memperoleh  pelayanan kesehatan  dalam  kerangka  keadilan  sosial  ditujukan  untuk  memberikan  akses kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai  dengan  kebutuhan  medisnya  ( you  get  what  you  need) .  Dalam  hal  ini  bagi peserta  yang  tergolong  miskin  dan  tidak  mampu  iurannya  dibayarkan  oleh Pemerintah  yang  disebut  sebagai  penerima  bantuan  iuran  sehingga  masyarakat yang  tergolong  miskin  dan  tidak  mampu  tetap  dapat  menikmati  jaminan pelayanan  kesehatan  tanpa  memandang  tingkat  penghasilan.  Dalam  hal  ini  SJSN mengintegrasikan  program  bantuan  sosial  dengan  program  jaminan  sosial.  Hal tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28H  ayat  (2)  yang menyatakan  “setiap  orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian penerapan prinsip kepesertaan wajib dan  gotong  royong  dalam  hal  ini  konsep  bantuan  Pemerintah  bagi  peserta penerima  bantuan  iuran  dalam  jaminan  kesehatan  nasional,  dapat  dikatakan sebagai  instrument  negara  dalam  mendistribusikan  keadilan  dalam  pemenuhan hak atas kesehatan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buku: Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung.
Asih Eka Putri, Paham JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta.
Human Rights Resource Center, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean : Studi Data Awal, Human Right Resource Center
Hendra Nutjahjo, Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Supleman, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
John  Rawls,  Teori  Keadilan:  Dasar-Dasar  Filasafat  Politik  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
James W. Nickel, Making Sense of Human Right, Blackwell Publising , Malden. Jhon  Tobin, The  Right  to  Health  in  International  Law,  Oxford  University  Press, Oxford.
Kementerian  Kesehatan  RI,  Buku  Pegangan  Sosialisasi:  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Majda  El  Muhtaj,  Dimensi-Dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta.
Rhona K.M. Smith, at.al, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta.
Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Tinton  Slamet  Kurnia,  Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

## Jurnal:
Dedi Afandi, Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran Jilid 2 Nomor 1, Jakarta.
Hartini  Retnaningsih,  Tri  Rini  Puji  lestari,  Rohani  Budi  Prihatin,  dkk,  Jaminan Sosial  di  Indonesia:  Upaya  Memberikan  Perlindungan  Sosial  Kepada Masyarakat,  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta.
Paul  Hunt, The  UN  Special  Rapporteur  on  The  Right  to  Health:  Key  Objectives, Themes,  and  Intervention,  Health  and  Human  Right Vol  7  No.1,  The President and Fellows of Harvard College.
Sunaryati  Hartono,  Membangun  Budaya  Hukum  Pancasila  sebagai  Bagian  dari Sistem Hukum Nasional di Abad 21, 1 Veritas et Justitia, 2015.
Suparman  Marzuki,  Politik  Hukum  HAM  Di  Indonesia,  Makalah  disampaikan dalam  Pelatihan  HAM  Dasar  Bagi  Dosen  Hukum  HAM  Se-Indonesia, Surabaya, 10 – 13 Oktober 2011.
Virginia  A.  Leary, The  Right  to  Health  in  International  Human  Right  Law,  Health and Human Right Vol 1 No.1, The President and Fellows of Harvard College
World Health Organization, 25 Question and Answer on Health and Human Rights, Health and Human Rights Publication Series: Issue No. 1, Geneva.

## Naskah Akademik
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional. Sekretariat  Jenderal  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Proses Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.

## Ketentuan Internasional
Universal Declaration Independent of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM).
CESCR General Comment No 14: The Right To The Highest Attainable Standard Of Health, (Commitee on Social and Cultural Rights, 2000)
Vienna Declaration and Programme of Action adopted at the World Conference on Human  Rights,  Vienna,  14-25  June  1993,  paragraph  5,  (United  Nations General Assembly document A / CONF. 137/23).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2005  tentang  Pengesahan  Internatioanl Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Right  (Kovenan  Internasional tentnag Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2005  tentang  Pengesahan  International Covenant on Civil dan Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Ketetapan  Majelis  Pemusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor: II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor:
X/Mpr/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.