## TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Shinta Nuraini Snuraini@rocketmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tuhana tuhana.s.h@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keywords:

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata atas keterlambatan penerbangan yang merugikan pihak penumpang serta ganti rugi yang diberikan pihak pengangkut terhadap penumpang bila terjadi keterlambatan akibat adanya wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan hukum primer ini adalah perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua  publikasi  tentang  hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  bahwa  pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian kepada penumpang apabila  keterlambatan  tersebut  dikarenakan  kerusakan  pada  pesawat,  maka  pihak  pengangkut diwajibkan  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  penumpang.  Kecuali  maskapai  penerbangan  dapat membuktikan  bahwa  keterlambatan  tersebut  dikarenakan  faktor  cuaca  dan  teknis  operasional  maka pengangkut  tidak  diwajibkan  memberikan  ganti  rugi  kepada  penumpang  sesuai  dengan  Pasal  146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kompensasi pemberian ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengalami keterlambatan selama 4 jam.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keterlambatan, Penumpang

## A.  Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara yang terdiri  atas  beberapa  gugusan  pulau-pulau
yang  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke yang memiliki wilayah dan penyebaran penduduknya  yang  sangat  luas,  peranan  dan fungsi  pengangkutan  di  Indonesia  mempunyai
pengaruh  yang  sangat  penting  baik  ditinjau dari  segi  persatuan  dan  kesatuan  nasional kehidupan sosial budaya, ekonomi, administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan.  Pengangkutan  adalah  perpindahan tempat  baik  mengenai  benda  maupun  orang, karena  perpindahan itu  mutlak  diperlukan  untuk mencapai  dan  meninggikan  manfaat  serta
khususnya  dalam  bidang  teknologi  telah membawa  peradaban  manusia  kedalam  suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya. Perkembangan tersebut membawa dampak positif bagi pemakai jasa  perhubungan  berupa  kemudahan  dan kenyamanan  dalam  berpindah  tempat  dari  satu tempat  ke  tempat  yang  lain.  Jasa  perhubungan yang dimaksud adalah berbagai sarana transportasi  misalnya  pesawat  atau  angkutan udara (Sution Usman Aji, 2005:1).
Penerbangan  merupakan  moda  masa yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia khususnya  di  Republik  Indonesia  karena negara  ini  merupakan  negara  kepulauan  yang membutuhkan model transportasi seperti pesawat terbang (selain kapal laut) untuk menghubungkan penumpang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Mengingat hal tersebut maka maskapai penerbangan  di  Indonesia  makin  banyak bermunculan, terdapat 15 (lima belas) maskapai penerbangan  terjadwal  dan  44  (empat  puluh empat)  maskapai  penerbangan  tidak  terjadwal yang  ada  di  Indonesia  (http://hubud.dephub. go.id,  diakses  pada  tanggal  15 April  2016  pada pukul 21.52 WIB).
Salah  satu  tujuan  diselenggarakannya penerbangan adalah
mewujudkan penyelenggaraan  penerbangan  yang  aman ,  tertib  dan  teratur y ,  nyaman
,  dan  ekonomis
(Nasution,  2007:202-204).  Berawal dari  tujuan  tersebut  terlihat  jelas  bahwa sangat  bertentangan  dengan  adanya  peristiwa keterlambatan penerbangan yang mencerminkan kurang  disiplinnya  pihak  dari  pelaku  usaha transportasi.  Namun  pada  kenyataanya  tidak disiplin waktu keberangkatan merupakan hambatan angkutan udara. Waktu keberangkatan sering tertunda bahkan pembatalan tanpa alasan yang logis dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, ini  menunjukan  kurang  siapnya  pengangkut
udara  dalam  penyediaan  pesawat  udara.  Tidak disiplin  waktu  ini  sangat  membosankan  dan merugikan  penumpang  karena  tidak  dapat  tiba di  tempat  tujuan  sesuai  dengan  waktu  yang diharapkan, padahal angkutan udara merupakan sektor vital dalam bidang transportasi (Abdulkadir Muhammad, 2013:7).
Terdapat  2  (dua)  pihak  didalam  kegiatan pengangkutan  udara  yaitu  pengangkut  dalam hal  ini  adalah  perusahaan  atau  maskapai penerbangan  dan  pihak  pengguna  jasa  atau konsumen.  Para  pihak  tersebut  terikat  oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana  layaknya  suatu  perjanjian  yang merupakan  manifestasi  dari  hubungan  hukum yang  bersifat  keperdataan  maka  didalamnya terkandung  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan dan dipenuhi (HMN. Purwosutjipto, 2003:4).
Praktek dalam kegiatan transportasi udara  niaga  sering  kali  pengangkut  tidak memenuhi  kewajibannya  secara  baik  dan benar  atau  dapat  dikatakan  telah  melakukan wanprestasi.  Beberapa  kasus  atau  fakta  yang dapat dikat egorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh  pengangkut  adalah  tidak  memberikan keselamatan,  kenyamanan  dan  keamanan penerbangan  kepada  penumpang  yaitu  salah satunya berupa terjadinya keterlambatan penerbangan  (E.  Saefullah  Wiradipradja,  Jurnal Hukum Bisnis, Vol.25, 2006:6-7).
Kegiatan pengangkutan udara pada prinsipnya merupakan hubungan hukum yang  bersifat  perdata  akan  tetapi  transportasi udara  telah  menjadi  kebutuhan  masyarakat secara  luas  maka  diperlukan  campur  tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu  menentukan  kebijakan-kebijakan  atau regulasi  yang  berhubungan  dengan  kegiatan pengangkutan udara. Meskipin perjanjian pengangkutan  pada  hakekatnya  sudah  harus tunduk  pada  Pasal-Pasal  dari  bagian  umum hukum  perjanjian (KUH Perdata), akan tetapi oleh Undang-Undang telah ditetapkan  peraturan  khusus  yang  bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam  hal  membuat  perjanjian  pengangkutan, yaitu  meletakan  berbagai  kewajiban  khusus kepada  pihak  pengangkut  yang  tidak  boleh disingkirkan  dalam  perjanjian  (Subekti,  2002: 71).
Berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Udara,  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011 tentang Tanggung Jawab  Pengangkut Angkutan Udara  serta  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  49  Tahun  2012  tentang  Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara  Niaga  Berjadwal  Dalam  Negeri  dan  juga Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan ( ) pada Badan Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di Indonesia,    penumpang  berhak  mendapatkan kompensasi  dari  maskapai  bila  penerbangan mereka terlambat serta dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Penerbangan  apabila  terjadi  peristiwa atau  keadaan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi penumpang  maka  pengangkut  bertanggung jawab  untuk  mengganti  kerugian  yang  dialami penumpang.
Artikel  ini  membahas  tentang  tanggung jawab  pengangkut  kepada  penumpang  akibat keterlambatan  penerbangan,  dan  membahas tentang  apasajakah  bentuk  ganti  rugi  yang diberikan maskpai penerbangan kepada penumpang yang telah dirugikan.

## B.  Metode Penelitian
Artikel  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian hukum  normatif.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan  pihak  maskpai  penerbangan  kepada penumpang  akibat keterlambatan  penerbangan. Artikel  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif yang  bersifat  preskriptif,  dengan  pendekatan Undang-Undang
.  Data  yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh  dari  bahan-bahan  kepustakaan.  Data sekunder dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa  Undang-Undang,  Peraturan  Menteri Perhubungan  dan  Ordonansi  Pengangkutan Udara,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder berupa  buku  ilmiah  dibidang  hukum,  jurnal hukum serta literatur dan hasil penelitian lainnya.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tanggung Jawab Keperdataan atas
Keterlambatan Jadwal Penerbangan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Materi pokok dalam kajian
tentang  pengangkutan  udara  niaga  baik penerbangan internasional maupun nasional  adalah  menyangkut  tanggung jawab pengangkut bila terjadi kerugian yang dialami  oleh  pengguna  jasa  transportasi udara  niaga,  yaitu  penumpang,  pemilik bagasi, pengirim atau penerima kargo dan juga  kerugian  yang  dialami  pihak  ketiga. Kemungkinan  kerugian  yang  mungkin dialami  oleh  pengguna  jasa  transportasi udara antara lain kematian atau cacad atau luka-luka,  kehilangan,  musnah,  rusaknya barang, serta keterlambatan penerbangan.
Berkenaan  dengan  pengangkutan udara,  hal  yang  sudah  sering  kali  terjadi adalah  tentang  keterlambatan  jadwal keberangkatan  pesawat  udara  dimana terjadi  perbedaan  waktu  keberangkatan yang  tercantum  di  dalam  tiket  pesawat dengan  realisasi  waktu  yang  terjadi di Bandara. Pada pelaksanaanya pengangkutan penumpang, maskapai penerbangan  membuat  terlebih  dahulu suatu bentuk perjanjian berupa tiket kepada penumpang.  Pasal  1  angka  27  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  menjelaskan  bahwa  tiket adalah  dokumen  berbentuk  cetak,  melalui proses  elektronik  atau  bentuk  lainnya, yang  merupakan  salah  satu  alat  bukti adanya  perjanjian  angkutan  udara  antara penumpang  dan  pengangkut,  dan  hak penumpang  untuk  menggunakan  pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.
Berkaitan dengan keterlambatan penerbangan  diatur  dalam  Pasal  1  angka 30  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009
keterlambatan  yaitu  terjadinya  perbedaan waktu  antara  waktu  keberangkatan  atau kedatangan  yang  dijadwalkan  dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.  Kenyataannya,  transportasi udara  tidak  selamanya  mendatangkan berbagai  keuntungan  bagi  masyarakat terutama  yang  sangat  penting  adalah waktu.  Tranportasi  udara  memang  dapat
dengan cepat menghubungkan satu tujuan ke  tujuan  lainnya,  namun  diluar  itu  sering kali  transportasi  udara  ini  menimbulkan kerugian bagi penumpang, dimana maskapai  terkadang  tidak  memenuhi  apa yang sudah menjadi kewajibannya.
Sebelum membahas
mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan atas  keterlambatan  jadwal  penerbangan, maka  terlebih  dahulu  akan  dijelaskan tentang  faktor  terjadinya  keterlambatan penerbangan. Ada berbagai faktor terjadinya keterlambatan penerbangan :
a. (Keadaan Memaksa)
Keadaan memaksa
dalam  keterlambatan  pengangkutan udara  dapat  disebabkan  karena buruknya  cuaca  di  sekitar  bandara keberangkatan  dan  bandara  tujuan sehingga proses take-off dan landing sedikit terlambat namun ketika cuaca sudah  baik  untuk  melakukan  proses take-off dan landing maka  tujuan bandara  selanjutnya  yang  akan terkena dampak dari delay yang terjadi di  bandara  sebelumnya  sehingga akan  merembet  kepada  bandara- bandara  keberangkatan  selanjutnya yang  membuat  semakin  lama  waktu keterlambatan.
Maskapai atau pengangkut dibebaskan  dari  tanggung  jawab atas keterlambatan penerbangan dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011 pada  Pasal  13  yang  menyatakan bahwa :
1) Pengangkut  dibebaskan  dari tanggung  jawab  atas  ganti kerugian  akibat  keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf  a  yang  disebabkan  oleh faktor  cuaca  dan/atau  teknis operasional;
2) Faktor cuaca sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  antara lain  hujan  lebat,  petir,  badai, kabut,asap, jarak pandang di  bawah  standar  minimal, atau  kecepatan  angin  yang
melampaui  standar  maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan;
3) T e k n i s   O p e r a s i o n a l sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) antara lain :
a) Bandar udara untuk keberangkatan  dan  tujuan tidak  dapat  dipergunakan operasional pesawat udara; b) Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran; c) Terjadinya antrian pesawat udara  lepas  landas ,  mendarat , atau alokasi waktu keberangkatan di  bandar  udara; atau d) Keterlambatan pengisian bahan bakar .
b. Wanprestasi Keterlambatan
penerbangan dapat  dikatakan  wanprestasi  apabila pihak  pengangkut  tidak  bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna  jasanya  atau  penumpang sebagai dampak dari kesalahan yang dilakukan  oleh  pihak  pengangkut. Wanprestasi  dalam  keterlambatan penerbangan  yaitu  terjadi  karena ada  kerusakan  pada  pesawat  dan
pihak  maskapai  harus  bertanggung jawab atas ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada penumpang karena  kerusakan  pada  pesawat tersebut merupakan kesalahan yang  disebabkan  karena  kelalaian maskapai. Kejadian keterlambatan ini dikaitkan dengan kerusakan pada pesawat maka maskapai penerbangan  menggunakan  pesawat yang  tidak  layak  terbang  dengan demikian  pihak  pengangkut  telah
melakukan wanprestasi dengan kesengajaan. Akibatnya berupa keterlambatan sampai ketempat
tujuan  membawa  konsekuensi  untuk dituntut  ganti  kerugian  berdasarkan wanprestasi.  Jika  dilihat  tanggung jawab hukum maskapai penerbangan selain  bersumber  dari  perjanjian dapat  diterapkan  pula  berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini pada dasarnya merupakan hakikat dari  ketentuan  Pasal  1365  KUH Perdata  yang  menyebukan  bahwa tiap perbuatan yang  melawan hukum yang  membawa  kerugian  kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, menggantikan kerugian tersebut.
Fokus pembahasan mengenai tanggung jawab pengangkut adalah menyangkut  prinsip  tanggung  jawab  yang diterapkan.  Terdapat  beberapa  bentuk prinsip  tanggung  jawab  pengangkut  yang dikenal dalam kegiatan pengangkutan, yang masing-masing berbeda satu sama lainnya, baik  itu  cara  pembebanan  pembuktian ataupun  besarnya  ganti  kerugian.  Pada dasarnya untuk menetapkan siapa yang  harus  bertanggung  jawab  dalam keterlambatan  jadwal  penerbangan  ada hal penting yang harus diterapkan sebelum menentukan  siapa  yang  bertanggung jawab  hal  yang  perlu  diketahui  tersebut adalah  prinsip-prinsip  tanggung  jawab. Untuk  pembedaan  prinsip  tanggung  jawab tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pihak mana  yang  harus  membuktikan  dan  hal apa  yang  harus  dibuktikan  ketika  terjadi sengketa (Baiq Setiani, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, 2016:5).
Perusahaan  penerbangan  dengan pihak  penumpang  mempunyai  hubungan perdata  dalam  bentuk  perikatan  perihal dengan pengangkutan penerbangan. Namun,  hubungan  antara  keduanya  tidak selalu  berlangsung  harmonis  dan  saling menguntungkan. Karena penumpang tidak mendapatkan  pelayanan  yang  seharusnya didapatkan. Pada prinsipnya pihak penumpang berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Pengangkut
semata-mata  bergantung  pada  informasi yang  diberikan  dan  disediakan  oleh pelaku  usaha.  Mengenai  keterlambatan penerbangan  dilihat  dari  sudut  pandang hukum  perjanjian,  kerugian  penumpang atau konsumen atas keterlambatan penerbangan dapat dinyatakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
Menurut  Pasal  9  huruf  a  Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 menyatakan bahwa  pengangkut  harus  bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh penumpangnya.  Bentuk  tanggung  jawab atas  keterlambatan  jadwal  penerbangan juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri  Nomor  77  Tahun  2011  sama dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan  bahwa  tanggung  jawab pengangkut  adalah  kewajiban  perusahaan angkutan  udara  untuk  mengganti  kerugian yang  disertai  oleh  penumpang  dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.
Keterlambatan  jadwal  penerbangan termasuk  dalam  prinsip  tanggung  jawab karena  praduga
menetapkan  bahwa  pengangkut  dianggap selalu  bertanggung  jawab  atas  setiap kerugian  yang  timbul  dari  pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut  dapat  membuktian  bahwa  ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab  membayar  ganti  kerugian  itu.  Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah  berupaya  melakukan  tindakan  yang perlu  untuk  menghindari  kerugian,  atau peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  itu tidak  mungkin  dihindari  dengan  syarat maskapai harus membuktian bahwa keterlambatan  itu  disebabkan  oleh  faktor cuaca  dan  teknis  operasional,  hal  ini berdasarkan  aturan  dalam  Pasal  146 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan, dalam Pasal tersebut dijelaskan  bahwa  pada  intinya  beban pembuktian  ada  pada  pihak  pengangkut, bukan  pada  pihak  yang  dirugikan.  Pihak yang  dirugikan  cukup  menunjukan  adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.
Konsep  tanggung  jawab  atas  dasar praduga bersalah diterapkan dalam Staatsblad Tahun 1939 Nomor 100 tentang Ordonansi  Pengangkutan  Udara.  Menurut konsep tersebut, perusahaan penerbangan dianggap bersalah,  sehingga perusahaan  penerbangan  otomatis  harus membayar  kerugian  yang  diderita  oleh penumpang  tanpa  dibuktikan  kesalahan lebih dahulu, kecuali perusahaan
penerbangan  membuktikan  tidak  bersalah (beban  pembuktian  terbalik).  Penumpang tidak perlu membuktikan kesalahan perusahaan  penerbangan,  cukup memberi tahu  adanya  kerugian  yang  terjadi. Apabila  penumpang  harus  membuktikan kesalahan perusahaan penerbangan, sudah  pasti  tidak  akan  mungkin  berhasil karena penumpang tidak menguasai teknologi  tinggi  penerbangan.  Staatsblad Tahun 1939 Nomor 100 yang membuktikan adalah  perusahaan  penerbangan,  bukan penumpang  atau  penggugat.  Apabila perusahaan penerbangan, termasuk pegawai,  karyawan,  agen,  perwakilannya yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama perusahaan  dapat  membuktikan  tidak bersalah,  maka  perusahaan  penerbangan bebas  tidak  bertanggung  jawab  dalam  arti tidak  akan  membayar  ganti  kerugian  yang diderita  oleh  penumpang  (H.K.  Martono dan Agus Pramono, 2013:178-179).
Pengangkut tetap
bertanggung jawab terhadap penumpang yang menderita  kerugian  akibat  keterlambatan pengangkutan  udara.  Sistem  tanggung jawab yang diterapkan akibat keterlambatan tersebut  yaitu  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan  praduga  bahwa  pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab dikombinasikan dengan  prinsip  pembatasan  tanggung jawab , yang kemudian digabungkan  dengan  prinsip  tanggung jawab f l at  rate .  Pengertian
yaitu semua penumpang mendapat ganti rugi  yang  sama  tanpa  melihat  status penumpang.  Hal  ini  didasarkan  pada beberapa  alasan  sebagai  berikut  (Ahmad Sudiro, , Vol 1, 2014:19) :
a. kerugian  akibat  keterlambatan  pada umumnya  lebih  kecil  dibandingkan dengan akibat penumpang meninggal dunia atau luka-luka/cacat;
b. keterlambatan
merupakan pelanggaran  kewajiban  yang  timbul dari  perjanjian  pada  derajat  kedua, artinya  kewajiban  tersebut  masih dilaksanakan/dipenuhi  tetapi  tidak sebagaimana mestinya;
c. dalam pengangkutan udara, kerugian akibat  keterlambatan  lebih  sering terjadi dibandingkan dengan kerugian akibat  kecelakaan  pesawat  terbang, sehingga  akan  lebih  memberatkan pengangkut  apabila  sistem  tanggung jawab strict  liability dikombinasikan dengan limitation  of  liability yang diterapkan.
Keterlambatan  yang  terjadi  dalam pengangkutan  udara  apabila  disebabkan karena kesalahan pengangkut, perusahaan pengangkutan  niaga  wajib  memberikan pelayanan  yang layak  kepada  penumpang atau  memberikan  ganti  kerugian  yang secara nyata dialami oleh penumpang atau pemilik barang. Pelayanan yang layak dalam ketentuan ini adalah pelayanan dalam batas kelayakan  sesuai  dengan  kemampuan pengangkut  kepada  penumpang  selama menunggu  keberangkatan,  antara  lain berupa  penyediaan  tempat  dan  konsumsi secara layak atau mengupayakan mengalihkan pengangkutan ke perusahaan pengangkutan  udara  niaga  lainnya  sesuai dengan  perjanjian  pengangkutan  yang disepakati (Abdulkadir Muhammad,
2013:162).
Perusahaan  penerbangan  terlambat dalam  memberangkatkan  penumpangnya atau  dengan  kata  lain  jika  keberangkatan pesawat  tidak  sesuai  dengan  jadwal keberangkatan  sebagaimana  yang  tertera pada tiket pesawat, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan penerbangan itu telah  lalai  dalam  memenuhi  isi  perjanjian pengangkutan  udara.  Dengan  demikian akibat  hukum  atas  kelalaian  perusahaan penerbangan  tersebut,  berlaku  ketentuan yang  ditetapkan  dalam  Buku  III  KUH
Perdata pada Pasal 1243 yang menyatakan sebagai  berikut  “penggantian  biaya,  rugi dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan, berubah mulai diwajibkan, apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu  yang  telah  dilampaukannya”.  Jadi pengangkutan itu termasuk perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku ke III yang berarti  hukum  pengangkutan  itu  sendiri merupakan bagian dari hukum perdata.
Walapun dalam perjanjian pengangkutan  kedua  belah  pihak  tidak menandatangani perjanjian,
namun
perjanjian tersebut tetap mempunyai
kekuatan mengikat serta bersifat konsensuil,  dalam  arti  bahwa  apabila pihak  penumpang  pesawat  terbang  tidak menyetujui isi perjanjian, maka penumpang dapat  mengembalikan  atau  membatalkan tiket  telah  dibelinya  tersebut,  akan  tetapi apabila  penumpang  telah  membeli  tiket pesawat  maka  dianggap  telah  mengerti dan menyetujui perjanjian tersebut.
Oleh karena itu, pihak perusahaan penerbangan  wajib  melakukan  prestasi perjanjian pengangkutan yaitu mengangkut penumpang  dan/atau  barang  ke  tempat tujuan  dengan  aman  dan  selamat  serta tepat waktu dalam pemberangkatan penumpangnya. Kelalaian terhadap pelaksanaan  prestasi  perjanjian  akan berakibat  diterapkannya  peraturan  dalam Pasal  1243  KUH  Perdata,  yaitu  berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.
2. Bentuk  Ganti  Rugi  yang  Diberikan  oleh Maskpai  Penerbangan  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 Tentang Penerbangan
Kerugian merupakan suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta kekayaan (perubahan  keadaan  berkurangnya  harta kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu peristiwa  yang  menimbulkan  perubahan tersebut.    Syarat  untuk  menggeserkan kerugian  itu  kepada  pihak  lain  oleh  pihak yang  dirugikan  adalah  bahwa  kerugian tersebut  disebabkan  oleh  pelanggaran
suatu  norma  oleh  pihak  lain.  Sedangkan pengertian  ganti  rugi  menurut  Pasal  1243 KUH  Perdata  yaitu  ganti  kerugian  berupa penggantian biaya, rugi atau bunga karena tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya tetap  melalaikannya  atau  jika  sesuatu yang  harus  diberikan  atau  dibuat  dalam senggang  waktu  yang  dilampaukannya. Pasal  ini  lebih  menitikberatkan  pada  ganti kerugian  karena  tidak  terpenuhinya  suatu perikatan.  Ganti  kerugian  adalah  suatu kewajiban  yang  dibebankan  kepada  orang yang  telah  bertindak  melawan  hukum  dan menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain karena kesalahannya tersebut.
Secara  teoritis,  dikatakan  bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan  melanggar  hukum  baru  dapat dilakukan  apabila  memenuhi  empat  unsur di  bawah,  yaitu  (Ahmadi  Miru  dan  Sakka Pati, 2008:96-97) :
a. adanya perbuatan melanggar hukum;
b. ada kerugian;
c. ada  hubungan  kausalitas  antara kerugian  dan  perbuatan  melanggar hukum; dan
d. ada kesalahan.
Perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana  dikatakan  diatas  jika  pelaku yang  dalam  hal ini adalah  pihak maskapai tidak  melaksanakan  apa  yang  diwajibkan oleh Undang-Undang (norma hukum) yaitu jam  keberangkatan,  sehingga  mempunyai konsekuensi tersendiri  yang  dapat  dituntut oleh  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan. Akibat  suatu  perbuatan  melanggar  hukum adalah  timbulnya  kerugian  di  pihak penumpang, disini perlu dibuktikan adanya suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum secara  luas.  Keterlambatan  penerbangan jelaslah  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak penumpang  baik  itu  dari  segi  materiil maupun  immateriil,  adanya  hubungan kausal  antara  perbuatan  dengan  kerugian yang dimana hubungan kausal merupakan salah  satu  ciri  pokok  dari  adanya  suatu perbuatan melanggar hukum.
Terkait  kerugian  yang  ditimbulkan
oleh  maskapai  penerbangan,  maka  pihak maskapai harus bertanggung jawab memberikan  ganti  kerugian  kepada  pihak penumpang yang dirugikan. Ganti kerugian atas  keterlambatan  penerbangan  sendiri dijelaskan pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu  pengangkut  bertanggung  jawab  atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau  kargo,  kecuali  apabila  pengangkut dapat  membuktikan  bahwa  keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Selain itu terdapat juga di dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  yang menyebutkan bahwa jumlah ganti kerugian untuk  setiap  keterlambatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  146  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Peraturan  secara  lebih  terperinci mengatur  tentang  besaran  yang  diberikan sebagai  bentuk  ganti  kerugian  atas keterlambatan angkutan udara yaitu Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 25  Tahun  2008  jo  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011 tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut Angkutan Udara dan juga Pertauran Menteri Perhubungan  Nomor 49 Tahun  2012  serta Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 89  Tahun  2015. Apabila  pihak  pengangkut tidak  melaksanakan  ganti  kerugian  atas sebuah  keterlambatan  angkutan  udara yang  dikarenakan  kesalahannya  dan  tidak termasuk dalam faktor pengecualian maka pihak  pengangkut  angkutan  udara  dapat dikenakan  sanksi  administratif  berupa pembekuan  izin  atau  bahkan  sampai pencabutan izin operasi udara.
Kompensasi ganti
rugi atas keterlambatan penerbangan diatur
dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan Pasal  10  Nomor  77  Tahun  2011  yang menyebutkan tentang jumlah ganti kerugian untuk  penumpang  atas  keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  huruf  a  ditetapkan  sebagai berikut :
a. Keterlambatan  lebih  dari  4  (empat) jam  diberikan  ganti  rugi  sebesar
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
b. Diberikan  ganti  kerugian  sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan  tempat tujuan  lain  yang terdekat  dengan  tujuan  penerbangan akhir  penumpang ,  dan pengangkut wajib menyediakan tiket  penerbangan  lanjutan  atau menyediakan transportasi lain sampai ke  tempat  tujuan  apabila  tidak  ada moda  transportasi  selain  angkutan udara;
c. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan
berikutnya atau penerbangan  milik  Badan  Usaha
Niaga  Berjadwal  lain,  penumpang dibebaskan  dari  biaya  tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan atau
apabila  terjadi  penurunan  kelas  atau sub  kelas  pelayanan, maka  terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.
Peraturan  Menteri  yang  memberikan kompensasi atas keterlambatan penerbangan juga diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang  mana  perusahaan  penerbangan niaga  wajib  memberikan  kompensasi keterlambatan  akibat  penundaan  kepada calon  penumpang.  Dalam  Pasal  36 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 25  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Angkutan Udara.
Keterlambatan selama kurang lebih  2  jam  mengharuskan  maskapai penerbangan untuk memberikan ganti rugi sebagai  bentuk  tanggung  jawab  penyedia jasa  penerbangan,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan Pasal  36  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Udara  dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 10 Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara serta terdapat dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan Pasal  3  Nomor  89  Tahun  2015  tentang Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan
pada  Badan  Usaha Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di Indonesia  yang  mengelompokan  6  (enam) kategori keterlambatan yaitu :
a. Kategori  1,  keterlambatan  30  menit s/d 60 menit;
b. Kategori  2,  keterlambatan  61  menit s/d 120 menit;
c. Kategori  3,  keterlambatan  121  menit s/d 180 menit;
d. Kategori  4,  keterlambatan  181  menit s/d 240 menit;
e. Kategori  5,  keterlambatan  lebih  dari 240 menit; dan
f. Kategori 6, pembatalan penerbangan. Kompensasi  yang  wajib  diberikan Badan  Usaha  Angkutan  Udara  akibat keterlambatan  penerbangan  diatur  juga dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan Pasal 9 Nomor 89 Tahun 2015 yaitu berupa
:
a. Keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan;
b. Keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan makanan ringan
;
c. Keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan makanan  berat
;
d. Keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa  minuman,  makanan  ringan
,  dan  makanan  berat
;
e. Keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
f. Keterlambatan  kategori  6,  badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket ; dan
g. Keterlambatan pada kategori 2
sampai  dengan  5,  penumpang  dapat dialihkan  ke  penerbangan  berikutnya atau  mengembalikan  seluruh  biaya tiket . Secara  konstitusional  sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan dan Peraturan pelaksananya, keterlambatan wajib diberikan ganti kerugian  sejauh  keterlambatan  tersebut memang  disebabkan oleh kesalahan dari  pengangkut  tapi  pengangkut  juga dibebaskan  dari  tanggung  jawab  jikalau keterlambatan  tersebut  dikarenakan  oleh faktor (hal-hal  yang  berada diluar kekuasaan manusia). Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang diamanatkan oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009  tentang  penerbangan,  ketika  terjadi suatu  keterlambatan  angkutan  udara. Namun  hal  yang  perlu  ditekankan  adalah ganti  kerugian  akan  diberikan  oleh  pihak pengangkut  kepada  pihak  penumpang jikalau  keterlambatan  itu  memang  terjadi karena  kesalahan  pengangkut.  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  adalah peraturan  yang mengatur bagaimana proses ganti kerugian itu  dilaksanakan  di  seluruh  Bandar  Udara yang berada di Indonesia.
Jumlah ganti rugi  atas  keterlambatan penerbangan lebih dari 4 jam terhitung sejak waktu      keberangkatan  atau  kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi keberangkatan  atau  kedatangan  sebesar Rp.300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  per penumpang atau diberikan ganti rugi sebesar Rp.150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu rupiah) bilamana perusahaan penerbangan menawarkan  tempat  tujuan  lain  yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang dan perusahaan penerbangan menyediakan  tiket  penerbangan  lanjutan atau  menyediakan  pengangkutan  lain sampai  ke  tempat  tujuan  bilamana  tidak ada  moda  pengangkutan  selain  angkutan udara.  Terkait  dalam  hal  penerbangan dialihkan  kepada  penerbangan  berikutnya atau penerbangan milik perusahaan penerbangan lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas  pelayanan  atau  apabila  terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa  uang  kelebihan  dari  tiket  yang  dibeli oleh  penumpang  (H.K.  Martono  dan  Agus Pramono, 2013:209).
Jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan  yang  diatur  dalam  Pasal  10 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor
77  Tahun  2011  berbeda  dengan  Pasal
36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  25  Tahun  2008  dan  juga  Pasal  9 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 89 Tahun 2015. Peraturan Menteri
Perhubungan  tersebut  lebih  memberikan keringanan bagi penumpang yang mengalami  kerugian  atas  keterlambatan penerbangan  dibawah  4  (empat)  jam dengan  kompensasi  keterlambatan  lebih dari  30  menit  perusahaan  penerbangan wajib memberikan  minuman dan makanan ringan.  Perbedaan  aturan  dalam  Pasal  10 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 77  Tahun  2011  dengan  Peraturan  Menteri lainnya  sangat  jelas  terlihat,  namun dengan  adanya  perbedaan  tersebut  akan saling  melengkapi  Peraturan  satu  dengan Peraturan yang lain.

## D.  Simpulan
Perusahaan  angkutan  udara  berkewajiban untuk  mengganti  kerugian  yang  disertai  oleh penumpang  dan/atau  pengirim  barang  serta pihak ketiga. Keterlambatan jadwal penerbangan termasuk  dalam  prinsip  tanggung  jawab  karena praduga mptio menetapkan bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengganti  kerugian  kecuali  pengangkut  dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau beban pembuktian terbalik sebagaimana diatur didalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kemudian dikombinasikan dengan  prinsip  pembatasan  tanggung  jawab yang digabungkan  dengan
prinsip tanggung jawab
.
Pengangkut bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  diderita  karena  keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali  apabila  pengangkut  dapat  membuktikan bahwa  keterlambatan  tersebut  disebabkan oleh  faktor  cuaca  dan  teknis  operasional. Terdapat  perbedaan  aturan  dalam  Pasal  10 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  77 Tahun  2011  dengan  Peraturan  Menteri  lainnya, namun  dengan  adanya  perbedaan  tersebut akan  saling  melengkapi  Peraturan  satu  dengan
Peraturan  yang  lain.  Pemberian  kompensasi atas keterlambatan penerbangan bagi penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yakni ganti rugi  diberikan  setelah  keterlambatan  dalam waktu  4  (empat)  jam  sedangkan  dalam  Pasal 36  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  25 Tahun  2008  maupun  Pasal 9 Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor 49  Tahun 2012 serta Pasal 34  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  89 Tahun  2015  menunjukan  bahwa  penumpang yang  mengalami  penundaan  lebih  dari  30  (tiga puluh)  menit  akan  mendapatkan  ganti  rugi berupa minuman dan makanan ringan.

## E. Saran
1. Pihak  maskapai  penerbangan  seharusnya lebih meningkatkan profesionalisme kinerja dalam  hal  penanganan  penumpang  jika terjadi keterlambatan penerbangan agar hak- hak dari penumpang dapat terpenuhi serta peran  pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara  sebagai pembina  yang  mengatur,  mengendalikan dan mengawasi pengangkutan udara harus memberikan  sanksi  yang  jelas  dan  tegas terhadap maskapai penerbangan jika tidak bertanggung  jawab  kepada  penumpang yang mengalami keterlambatan
penerbangan.
2. Pihak  penumpang  hendaknya  mengetahui dan  paham  atas  pengaturan  hukum penerbangan komersial, pemahaman yang  benar  atas  pengaturan  penerbangan komersial akan mempermudah penumpang  dalam  menuntut  kerugian serta  pemerintah  hendaknya  bersikap tegas  kepada  perusahaan  penerbangan yang memberikan pelayanan penerbangan komersial  dan  perusahaan  penerbangan yang  tidak  memberikan  ganti  kerugian atas  keterlambatan  penerbangan.  Peran pemerintah  yang  tegas  akan  berdampak baik untuk terciptanya penerbangan komersial  dengan  baik  sesuai  dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

## Daftar pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2013. . Bandung: PT. Citra Abakti. Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. .
Baiq  Setiani. 2016. “Tanggung Jawab Maskapai  Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada  Penumpang  Akibat  Keterlambatan”.
.  Vol.VII.  No.1.  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tanggerang.
Ahmad Sudiro. 2014. “Kewajiban Pengangkut Kepada Pihak yang Menderita Kerugian dalam Undang- Undang  Penerbangan  Nasional”.
. Vol.1. No.1.  Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Tarumanegara.
E.  Saefullah  Wiradipradja. 2006.  “Tanggung  Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang
Menurut Hukum Udara Indonesia”.
. Volume 25. Jakarta.
Hans Wieger. 2015. “Aircraft Schedule Recovery Problem a Dynamic Modeling Framework For Daily Operations. Transportation Research Procedia”. . Vol. 931-
940. No. 10. Netherlands : 18th Euro Working Group on Transportation.
H.K. Martono dan Agus Pramono. 2013.
H.M.N.  Purwosutjipto.  2003.
. Jakarta: Djambatan.
M.N. Nasution. 2007.
. Bogor: Ghalia Indonesia.
Prof. Subekti. 2002.
. Jakarta: Intermasa.
Sution Usman Adji. 2005.
. Jakarta: PT Rineka.
http://hubud.dephub.go.id, diakses pada hari Jumat, 15 April 2016 pukul 21.52 WIB.