Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## PENGARUH RELIGIUSITAS, KEADILAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Silvani Prisilya Putri Handoyo 1 , Bill J.C Pangayow 2 , Elia Madatu Tandililing 3 , Yohanes C. Seralurin 4 , Ulfah Rizky Muslimin 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih silvanipph@gmail.com, billpangayow@gmail.com, tandililing.elia@gmail.com, coresjoe@gmail.com
Example : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih Email: silvanipph@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan, dan kualitas  pelayanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Metode  penelitian lapangan  digunakan  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  dan  studi pustaka. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Kota  Jayapura.  Analisis  data dilakukan menggunakan Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang lebih dalam terkait aturan perpajakan,  peningkatan  sosialisasi  mengenai  manfaat  pajak,  dan  pertimbangan  variabel tambahan serta metode pengumpulan data yang lebih variatif pada penelitian selanjutnya. Keywords: religiusitas, keadilan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Baik  alam  maupun  manusianya  sendiri, Indonesia memiliki kedua hal tersebut yang seharusnya  dapat  menjadikan  Indonesia sebagai  bagian  dari  negara  maju.  Namun, kekayaan sumber daya tersebut tidak cukup mampu  menggiring  Indonesia  menjadi negara  maju.  Banyak  faktor  yang menyebabkan  Indonesia  lemah  dalam  hal perekonomian.  Salah  satu  faktor  tersebut adalah,  penerimaan  negara  yang  berasal dari pajak. Pajak ialah sumber utama yang mengisi  kas  negara  untuk  selanjutnya digunakan  demi  terciptanya  pembangunan nasional  Seralurin  &  Ermawati  (2019). Namun, masalah kepatuhan wajib pajak di negara  ini  masih  terbilang  rendah  ditinjau
dari  realisasi  penerimaan  pajak  Indonesia ( Bisnis.com, 2023)
Mengacu  pada  data  Direktorat Jenderal Pajak ( Cnbcindonesia.com , 2021), penerimaan pajak mengalami kecenderungan  penurunan.  Bahkan,  tahun 2020 dicatat sebagai tahun terendah dalam hal  penerimaan  pajak,  khususnya  pajak penghasilan (PPh), didorong oleh pandemi COVID-19.  Pada  tahun  2017,  realisasi penerimaan  PPh  Rp.662.417.200.380.162 dengan  total  PPh  orang  pribadi  (OP)  Rp. 372.554.744.454.429.  Selanjutnya,  pada tahun  2018  penerimaan  PPh  naik  sebesar 10% dengan
realisasi
Rp.731.838.117.941.363  dan  total  PPh  op Rp.416.237.007.580.820. Pada tahun 2019, penerimaan PPh turun menjadi 8% dengan realisasi Rp. 790.341.321.171.014 dan total PPh  op  Rp.458.234.567.021.810.  Pada
tahun  2020,  penerimaan  PPh  turun  cukup signifikan  sebesar  -26%  karena  adanya kebijakan  insentif  pajak  pada  masa pandemi
dengan realisasi Rp.588.311.959.554.395  dan  total  PPh  op Rp.393.989.347.808.009. Pada tahun 2021 penerimaan PPh naik 17% dengan realisasi Rp.686.752.482.242.702  dan  total  PPh  op Rp.432.562.132.278.686.  Kemudian,  pada tahun  2022  penerimaan  PPh  naik  menjadi 30% dengan
realisasi
Rp.895.101.000.000.000  dan  total  PPh  op Rp.529.023.487.776.833.  Untuk  di  tahun
2022  menggunakan  proyeksi  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  dengan asumsi  bahwa  PPh  op  meningkat  22,3% atau sebesar Rp.96.461.355.498.147 dibandingkan tahun 2021 ( Menkeu , 2023). Di  dalam  realisasi  penerimaan  tersebut terdapat  penerimaan  PPh  op  dengan pertumbuhan  yang  stagnan,  artinya kepatuhan  wajib  pajak  belum  mengalami perubahan  kenaikan  yang  signifikan  dari tahun ke tahun.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan sebuah  kemampuan  atau  kesediaan  wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan yang  berlaku.  Ini  meliputi  kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan, pembayaran  pajak  tepat  waktu,  dan penghindaran
pelanggaran hukum perpajakan.  Di  sisi  lain,  menurut  Pohan (2017) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih menjurus pada kedisiplinan para wajib  pajak.  Kedisiplinan  hadir  karena adanya  rasa  takut  akan  sanksi  yang nantinya didapati akibat tidak melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana tercantum dalam peraturan yang ada.
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah religiusitas,  keadilan  perpajakan,  dan kualitas  pelayanan  pajak.  Berdasarkan penelitian  Rositayani  &  Purnamawati (2022)  religiusitas  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  para  wajib pajak.  Kemudian,  berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Yadinta et al. (2018) keadilan  perpajakan  memiliki  pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain  itu,  kualitas  pelayanan  pajak  juga terbukti  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  pernyataan  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Artamawan (2020).
Religiusitas adalah sebuah gambaran  keadaan  di  dalam  diri  seorang individu  yang  memengaruhinya  dalam bertingkah  laku,  bersikap,  dan  bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
Johnson et al . (2001) menerangkan bahwa religiusitas  yaitu  sejauh  mana  komitmen seorang individu atas ajaran dari agamanya, serta  implementasi  kepercayaannya  akan tergambar dalam perilaku yang dilakukan. Apabila  dikaitkan  dengan  kepatuhan perpajakan,  tingkat  religiusitas  ini  akan mendorong seseorang individu melaksanakan  kewajibannya  membayar pajak sebagaimana peraturan yang berlaku, sebab  religiusitas  mendorong  seseorang berperilaku  sesuai  kaidah  norma  yang berlaku.
Penelitian yang dilakukan Rositayani  &  Purnamawati  (2022)  di  Bali menunjukkan bahwa
religiusitas berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, hal ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat  Bali  bahwa  mematuhi  seluruh aturan perpajakan akan sama halnya dengan mematuhi  segala  peraturan  dalam  agama yang  dianut.  Namun  hasil  penelitian Pulungan  &  Arifin  (2022)  di  Medan Polonia  menyatakan  religiusitas  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  karena  adanya  anggapan  bahwa kepatuhan  tidak  memliki  kaitan  terhadap religiusitas  dan  bergantung  pada  cara pandang  masing-masing  individu.  Dari hasil penelitian diatas yang tidak konsisten peneliti  tertarik  untuk  meneliti  pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jayapura.
Keadilan sendiri merupakan perilaku yang adil, sama berat, tidak berat sebelah,  tidak  adanya  keberpihakan  pada salah satu sisi, juga ada di pihak yang benar dan  tidak  sewenang-wenang,  merupakan
makna  adil  yang  terdapat  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).  Dilansir (Cnbcindonesia.com,  2023)  terkait  kasus pejabat  pajak  Rafael  Alun  Trisambodo yang  tidak  melaporkan  LKHPN  secara benar  dan  tidak  patuh  dalam  membayar pajak.  Dari  kasus  tersebut  telah  terjadi ketidakadilan  dalam  pembayaran  pajak, dimana seharusnya pajak yang dibayarkan harus  sesuai  dengan  penghasilannya. Musgrave  (1989)  berpendapat  bahwa keadilan perpajakan dapat diartikan sebagai kesesuaian  antara  kontribusi  dan  manfaat yang  diterima  oleh  masyarakat  dari pengeluaran pemerintah. Sistem perpajakan harus dirancang untuk memungut pajak dari individu  atau  kelompok  yang  dapat membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan mendistribusikan  manfaat  tersebut  secara adil di seluruh masyarakat.
Kualitas  pelayanan  pajak  dapat diartikan  sebagai  sebagai  kemampuan institusi pajak dalam memberikan layanan yang  memenuhi  harapan  wajib  pajak  dan memberikan  kepuasan  serta  kepercayaan terhadap  sistem  perpajakan  yang  berlaku. Kualitas  pelayanan  pajak  menurut  Sarifah et al , (2020) dapat diartikan sebagai sebuah pelayanan  secara  efektif  oleh  instansi perpajakan  melalui  sistem  administrasi yang baik agar para wajib pajak cenderung lebih taat untuk
melaksanakan kewajibannyaa.  Pada  dasarnya  kualitas pelayanan pajak merujuk pada kemampuan institusi pajak untuk memberikan pelayanan  yang  baik,  efektif,  efisien  dan akuntabel  dalam  mengelola  administrasi perpajakan. Hal ini mencakup semua aspek yang  terkait  dengan  interaksi  antara institusi  pajak  dengan  wajib  pajak,  mulai dari  proses  pengajuan  dan  pembayaran pajak  hingga  penyelesaian  masalah  atau permintaan  informasi  dari  wajib  pajak. Pelayanan pajak yang berkualitas meliputi pengadaan fasilitas yang baik, mempermudah wajib pajak, serta pelayanan  yang  sesuai  standar  dan  tanpa adanya  pembedaan  oleh  pegawai  Lubis (2017).
Ketiga faktor di atas, pada dasarnya saling berkesinambungan. Tingkat religiusitas seorang individu, akan memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  membayar  pajak  seorang individu. Dimana, hubungan dengan Tuhan dan  ajaran  agama  yang  mengajarkan norma-norma kebajikan, membuat seorang individu akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana  sikap  patuhnya  terhadap ajaran agama yang dianut. Namun, tingkat religiusitas ini, tidak sempurna jika berdiri sendiri,  sebab  seorang  individu  akan melakukan kewajibannya membayar pajak jika  keadilan  perpajakan  juga  kualitas pelayanannya sesuai standar yang ditetapkan.  Misalnya  saja,  dari  segi bagaimana  keadilan  yang  diberikan  para petugas  pajak  kepada  tiap-tiap  individu tanpa  membedakan  kelas  ekonomi,  dan kualitas  yang  juga  harus  sesuai  secara menyeluruh  tanpa  adanya  pembeda  pada suatu kelompok tertentu.
Beberapa penelitian terdahulu telah banyak  melakukan  riset  tentang  pengaruh religiusitas,  keadilan  perpajakan,  dan kualitas  pelayanan  pajak.    Penelitian  oleh Rositayani  &  Purnamawati,  (2022)  terkait pengaruh religiusitas pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali, menunjukkan bahwa religiusitas bepengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal  ini  didasarkan  pada  kepercayaan masyarakat Bali, bahwa mematuhi seluruh aturan  yang  berkaitan  dengan  perpajakan akan sama halnya dengan mematuhi segala peraturan  dalam  agama  yang  dianut, sehingga  disimpulkan  bahwa  tingkat religiusitas  yang  semakin  tinggi  akan membuat  seseorang  semakin  takut  untuk melanggar aturan.
Sementara  itu,  penelitian  yang dilakukan Utama & Wahyudi (2016) terkait pengaruh  religiusitas  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  Jakarta menunjukkan hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  mungkin  saja  terjadi karena adanya anggapan bahwa membayar
pajak hanyalah sebuah situasi formal yang tidak  memiliki  sangkut  paut  dengan religiusitas.  Hasil  yang  sama  juga  terjadi pada  penelitian  Pulungan  &  Arifin  (2022) terkait  pengaruh  religiusitas  terhadap kepatuhan  wajib    pajak  di  KPP  Pratama Medan  Polonia,  yang  mana  riset  tersebut menunjukkan hasil bahwa tinnginya tingkat religiusitas  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  sebab  adanya anggapan bahwa kepatuhan tidak memliki kaitan terhadap religiusitas dan bergantung pada cara pandang masing-masing individu.
Penelitian oleh Yadinta et al , (2018) terkait pengaruh dimensi keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok, mendapatkan hasil bahwa  keadilan  perpajakan  memiliki pengaruh  signifikan  atas  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa alasan,  diantaranya  adalah  pajak  yang dikenakan  sebanding  dengan  kemampuan ekonomi para pembayar
pajak, pembebanan  pajak  dilakukan  secara  adil,
pendistribusian
pajak dilakukan sebagaimana  mestinya,  dan  sistem  pajak penghasilan yang diatur secara adil. Namun, di  tahun  yang  sama  Anwar  (2018) melakukan  penelitian  terkait  pengaruh keadilan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  menyatakan  hasil bahwa keadilan perpajakan tidak memiliki pengaruh  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan, perbedaan  dimensi  budaya  oleh  riset-riset sebelumnya  yang  menunjukkan  jika penghindaran  ketidakpastian  yang  tinggi membuat  Indonesia  diidentifikasi  sebagai negara  yang  condong  akan  sistem  hukum yang  berlaku,  dimana  ini  berarti  adil  atau tidaknya  sebuah  sistem  perpajakan  tidak berpengaruh atas kepatuhan dalam membayar pajak. Kemudian penelitian
yang dilakukan  Mukoffi et  al ,  (2022)  terkait keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu, menunjukkan hasil bahwa keadilan perpajakan mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak.  Peningkatan krepatuhan  ini  terjadi  sebab  adanya kemajuan pada daerah dari hasil pembebanan  pajak,  serta  pelayanan  yang dilakukan  secara  adil  di  daerah  tersebut. Namun  pada  sisi  yang  berbeda,  keadilan bukanlah  sebuah  motivasi  atau  dorongan yang  mempengaruhi  seseorang  dalam membayar  pajak,  inilah  yang  menjadikan keadilan  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan Anggraini  &  Khairunnisa  (2022)  di  KPP Pratama Palembang.
Penelitian  oleh  Artamawan  (2020) terkait  pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak    di  KPP Pratama  Ambon,  menunjukkan  hasil kualitas  pelayanan  pajak  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Peningkatan  kepatuhan tersebut  terjadi  karena  adanya  sikap  cepat tanggap yang diberikan para petugas pajak dan  adanya  teknologi  yang  memadai sehingga  wajib  pajak  lebih  patuh  dalam melaksanakan  kewajibannya.  Dengan  kata lain, tingginya tingkat kepatuhan para wajib pajak  dipengaruhi  oleh  semakin  tingginya kualitas pelayanan pajak yang diberikan.
Di sisi lain, pada penelitian Bahri et al ,  (2018)  di  KPP  Pratama  Banda  Aceh, yang menunjukkan jika kualitas pelayanan pajak  nyatanya  tidak  memiliki  pengaruh atas  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut terjadi  karena  kualitas  pelayanan  pajak hanya dirasakan oleh individu yang tunduk atas peraturan pajak yang berlaku, dimana mereka  yang  tidak  patuh  tidak  dapat merasakan  pelayanan  yang  diberikan. Bukan hanya itu adapun alasan lain yaitu, sebab  melakukan  pembayaran  pajak dianggap  sebagai  suatu  kewajiban  yang telah diatur Undang-Undang serta dianggap utang jika tidak melaksanakannya, sehingga  tidak  terdapat  sagkut  pautnya dengan kualitas pelayanan pajak.
Berdasarkan fenomena dan research  gap yang  telah  dijelaskan  diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
kembali karena adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian – penelitian terdahulu. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul,  "Pengaruh  Religiusitas,  Keadilan Perpajakan,  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)".

## TINJAUAN PUSTAKA
Theory Planned Behaviour (TPB) Theory  Planned  Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang
dikembangkan oleh Ajzen dan merupakan perluasan  teori  dari  TRA  ( Theory  of Reasoned  Action ).  Jika  sebelumnya,  pada TRA  hanya  terdapat  dua  faktor  yang menentukan  perilaku  seorang  individu; attitude  toward  behavior dan subjective norms ,  maka  di  TPB  ditambahkan  sebuah faktor  baru  berupa perceived  behavioral control atau  kontrol  persepsi  atas  suatu tindakan. Menurut  (Ajzen, 1991) Theory of
Planned Behavior telah diuraikan bahwasanya  niat  yang  dimiliki  seorang individu akan sangat memengaruhi perilaku yang timbul dari individu tersebut. Karena inilah,  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya kemungkinan  sebuah  perilaku  dilakukan, akan  dipengaruhi  oleh  tingginya  niat  atas perilaku yang ingin dilakukan
Berdasarkan  konsep  dalam  TPB behavioral  belief,  normative  belief, dan control belief merupakan tiga faktor utama yang  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkah laku seorang individu.
1. Keyakinan  perilaku  ( Behavioral belief ) Behavioral belief merupakan sebuah keyakinan  yang  dimiliki  seorang  individu atas  hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi inilah yang kemudian membentuk variabel sikap ( attitude ) terhadap suatu perilaku.
2. Keyakinan  normatif  ( Normative belief )
Normative  belief adalah  keyakinan individu  atas  harapan  normatif  yang dimilikinya  maupun  yang  berasal  dari
orang  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai tolak  ukur  dalam  melakukan  sebuah tindakan/perilaku.  Harapan  normatif  ini membentuk  variabel  norma  subyektif ( subjective norm ) atas suatu perilaku.
3. Keyakinan atas pengendalian ( Control belief )
Control  belief adalah  keyakinan seorang  individu  yang  didasari  oleh pengalaman di masa lalu juga berbagai hal yang  mendorong  ataupun  menghambat persepsi individu dalam melakukan sesuatu. Control  belief tersebut  yang  membentuk variabel  perilaku  yang  dipersepsikan ( perceived behavioral control ). Dalam teori ini, niat individu menjadi faktor  kunci  atas  sebuah  tindakan  yang dilakukan  seseorang.  Niat  diindikasikan sebagai  besarnya  keinginan  yang  dimiliki individu dalam berusaha untuk melakukan sebuah  tindakan.  Zahrani  &  Mildawati (2019) menjelaskan teori ini relevan untuk menjelaskan  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  wajib pajak dalam penelitian ini. Dimana, kesan yang  telah  tercipta  pada  pemikiran  tiap individu  dapat  memberikan  pengaruh kepercayaan  kepada  diri  seorang  individu untuk  melakukan  sesuatu.  Kepercayaan karena  adanya  suatu  hal  yang  mendukung sikapnya  yang  akan  memengaruhi  patuh atau  tidak  dia  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.

## Religiusitas
Religiusitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan  seseorang  terhadap  agama yang dianutnya. Religiusitas ini mendorong individunya  untuk  berlaku  sesuai  ajaran serta  norma-norma  yang  ada  pada kepercayaan yang diyakini. Allport, G. W., & Ross (1967) mengemukakan religiusitas berdasarkan  orientasi  dibagi  menjadi  dua yaitu,  religiusitas  ekstrinsik  (lahiriah) seperti  frekuensi  dalam  beribadah  dan religiusitas  intrinsik  (batiniah)  berupa penerapan  ajaran-ajaran  agama  dalam kehidupan.  Jalaluddin  dalam  Rahmawati (2016)  religiusitas  berasal  dari  kata  religi
dalam  bahasa  Latin  “religio”  yang  akar katanya adalah religure atau mengikat, pada dasarnya mempunyai aturan seta kewajiban yang harus dilaksanakan pemeluknya.
Johnson et  al ,  (2001)  menerangkan bahwa  sejauh  mana  seorang  individu mampu  berkomitmen  terhadap  penerapan nilai-nilai dalam ajarannya akan tercermin dalam  perilaku  yang  dilakukan.  Intansari (2017)  dalam  Faisal  &  Yulianto  (2019) menyatakan bahwasanya pentingnya religiusitas  ditujukan  untuk  mengontrol perilaku  seorang  individu,  dimana  hal  ini berkaitan  dengan  petunjuk  tentang  baik buruknya  suatu  perilaku.  Mengatur hubungan  antara  Tuhan  dengan  manusia, manusia  dengan  manusia,  serta  manusia dan  lingkungan  merupakan  hakikat  dari tujuan agama.  Selain itu, prinsip atau dasar dari  sebuah  agama  adalah  tolak  ukur  atas pemahaman  individu    terhadap  ajaran agama/religiusitas dan dilihat dari bagaimana  pengamalan  atas  ajaran  agama yang dianut.
Dari  penjabaran  di  atas,  terlihat bahwa  perilaku  seseorang  Sebagian  besar dipengaruhi  oleh  tingkat  religiusitas kesimpulan  bahwa  tingkat  religiusitas  ini akan  sangat  mempengaruhi  perilaku seorang  individu.  Dimana  hal  ini  berarti, ketaatan  seseorang  dalam  menjalankan segala  peraturan  baik  pada  lingkup keagamaan  atau  kehidupan  social,  akan dipengaruhi  oleh  tinggi  rendahnya  tingkat religiuistas  yang  dimiliki.  Jika  dikaitkan dengan  kepatuhan  pajak,  salah  satu kewajiban  wajib  pajak  adalah  membayar serta melaporkan pajak. Menurut Mayasari (2014)  wajib  pajak  dengan  tingkat religiuisitas  yang  tinggi  akan  berusaha untuk  mengikuti  norma  dan  aturan  yang berlaku.

## Keadilan Perpajakan
Keadilan  berangkat  dari  kata  adil yang  memiliki  pengertian  sebagai  sesuatu hal yang tidak berat sebelah. Dalam KBBI, adil  dimaknai  sebagai  sama  berat,  tidak berat  sebelah,  tidak  memihak,  berpihak
pada  yang  benar  dan  tidak  sewenang- wenang.  Rosdiana,  H.,  &  Tarigan  (2005) Kriteria Umum Keadilan Perpajakan :
1. Prinsip Manfaat
Adil  dalam  sistem  perpajakan  hadir jika sebuah tindakan yang dilakukan setiap wajib  pajak  sesuai  dengan  manfaat  yang didapat  dari  jasa  pemerintah.  Penerapan pajak berdasar pada manfaat secara umum, sebab  setiap  wajib  pajak  memiliki pandangan kepada jasa publik tidak selaras satu  sama  lain,  sehingga  rumusan  umum tidak berlaku bagi semua orang.
2. Prinsip kemampuan membayar ( ability to pay principle ) Pendapatan,  pola  konsumsi  dan kekayaan
merupakan gambaran kesejahteraan  secara  menyeluruh  dalam prinsip  ini.  Dimana,  terdapat  pemisahan atas  pengeluaran  public  dalam  sistem perpajakan,  sebab  Ketika  menggunakan pendekatan ini pengeluaran public menjadi tidak jelas.
Menurut Averti & Suryaputri (2019) keadilan  diasumsikan  sebagai  suatu  asas atau  dasar  yang  menjadi  pokok  utama ketika dilakukan suatu perumusan masalah. Pada  dasarnya,  prinsip  keadilan  adalah suatu hal yang sangat abstrak dan subjektif, dimana  apa  yang  menurut  suatu  individu adil, belum tentu dikatakan adil oleh indiviu yang lain, sehingga akan terasa sulit untuk mendapatkan  formulasi  yang  dapat mencakupi seluruh aspek keadilan. Secara konsep, keadilan perpajakan memaksudkan adanya  proses  redistribusi  kekayaan masyarakat, dimana mereka yang memiliki pendapatan  besar  membayar  lebih  banyak dibanding mereka yang memiliki pendapatan lemah. Adil dalam perundang- undangan, adalah memberikan pajak secara umum  dan  merata,  serta  sesuai  dengan kemampuan tiap-tiap individu. Musgrave (1989) berpendapat bahwa terdapat dua prinsip dalam keadilan perpajakan, yaitu:
1. Keadilan Horizontal : Dalam prinsip ini, menyatakan bahwa, suatu system perpajakan dapat dikatakan adil jika,
masing-masing  individu  membayar pajak  sesuai  dengan  kemampuan perekonomian yang dimiliki, sehingga  mereka  yang  memiliki jumlah  pendapatan  yang  sama  atau berada  pada  posisi  yang  sama,  akan membayar pajak dengan jumlah yang sama. 2. Keadilan Vertikal
: Dalam prinsip  ini,  suatu  prinsip  perpajakan dikatakan  adil  ketika  pendistribuan pajak  tersalurkan  dengan  baik. Maksudnya, semakin besar pendapatan yang mampu dicapai oleh seseorang,  seharusnya  membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar dibanding  mereka  dengan  jumlah pendapatan menengah ke bawah

## Kualitas Pelayanan Pajak
Kualitas  pelayanan  pajak  menurut Boediono  (2003)  adalah  berkaitan  dengan kepuasan  yang  diterima  oleh  wajib  pajak dalam  memenuhi  standar  pelayanan  yang telah  ditentukan.  Sementara  itu,  menurut Pranata  &  Setiawan  (2015)  kualitas pelayanan  pajak  adalah  sebuah  hal  yang mampu  meningkatkan  keinginan  wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya  dan  diharapkan  tiap-tiap petugas  pajak  mempunyai  kemampuan yang memumpuni dalam berbagai hal yang berhubungan  dengan  pajak  di  Indonesia. Asdevi (2022) mengatakan bahwa, kualitas pelayanan  pajak  dapat  dinilai  dari kemampuan  memberikan  pelayanan  yang memuaskan,  cepat  tanggap,  memiliki kesopanan,  dan  mempunyai  sikap  yang dapat  dipercaya  dari  pribadi  aparat  pajak. Jika  kualitas  yang  diberikan  sama,  atau melampaui kualitas yang dibayangkan oleh para wajib pajak, maka, pelayanan tersebut dapat dikatakan memuaskan.
Parasuraman et  al ,  (1988)  dalam Murdifin Haming et al , (2019) menyatakan penilaian kualitas pelayanan pajak memiliki lima dimensi, sebagai berikut :
1. Keandalan ( Reability )
Keandalan
berkaitan dengan kompetensi  para  aparat  pajak  dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa  yang  diharapkan  wajib  pajak.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  perlakuan  pelayanan yang sama dan tanpa kesalahan pada setiap wajib pajak.
2. Ketanggapan ( Responsiveness ) Daya  tanggap  ini  berkaitan  dengan kemampuan  para  aparat  pajak  dalam memberikan  respon  terhadap  permintaan ataupun  permasalahan  setiap  wajib  pajak. Dimensi ini menekankan kepada bagaimana aparat pajak mampu memberikan  pelayanan  yang  tepat  dan cepat  atas  berbagai  komplain,  informasi yang  diinginkan  wajib  pajak,  dan  lain sebagainya.
3. Jaminan ( Assurance ) Jaminan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak dalam
memberikan rasa kepercayaan dan keamanan  bagi  wajib  pajak.  Dimensi  ini juga  berhububgan  dengan  penguasaan pengetahuan  juga  keterampilan  para petugas  pajak  dalam  menghadapi  setiap pertanyaan  ataupun  permasalahan  yang dilayangkan setiap wajib pajak.
4. Empati ( Emphaty ) Empati berhubungan dengan tindakan  aparat  pajak  yang  mampu mengutamakan  kepentingan  wajib  pajak dan  dapat  memberikan  perhatian  secara personal kepada wajib pajak.
5. Bukti Langsung ( Tangible )
Bukti langsung berhubungan dengan daya  tarik  yang  dapat  ditawarkan  oleh petugas pajak, seperti fasilitas, perlengkapan,  maupun  material  yang digunakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Taylor  (2006:266)  dalam Samsudin  (2020)  kepatuhan  diartikan sebagai  suatu  tindakan  yang  dilaksanakan atas  permintaan  orang  lain,  dimana kepatuhan  ini  mengacu  pada  respons terhadap  suatu  suatu  permintaan  dengan orang  lain  sebagai  pemicunya.  Sementara
itu,  Herbert  Kelman  dalam  Tondok et  al , (2013)  mengartikan  kepatuhan  sebagai suatu  perilaku  menuruti  permintaan Otoritas walaupun individu tersebut secara personal  tidak  setuju  ataupun  tidak menyukai hal tersebut. Menurut penelitian Ayu  &  Sari  (2017),  kepatuhan  terbagi menjadi,  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material. Dikatakan kepatuhan formal jika wajib  pajak  melaksanakan  kewajibannya sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Sementara  itu,  dikatakan  kepatuhan material  ketika  wajib  pajak  memenuhi seluruh ketentuan material dalam perpajakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan ( field research) dengan teknik  pengumpulan  data  menggunakan kuesioner  dan  studi  pustaka.  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan  dengan  mengajukan  pertanyaan ataupun pernyataan yang telah tersusun rapi dan terstruktur secara langsung kepada para responden dari KPP Pratama Kota Jayapura terkait  masalah  yang  diteliti.  Selanjutnya, studi  pustaka  merupakan  data  yang diperoleh  dari  penelitian  terdahulu,  buku, jurnal,  internet,  serta  publikasi  yang berkaitan  dengan  objek  permasalahan penelitian ini.
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib  pajak  orang  pribadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Kota Jayapura. Adapun dalam penentuan sampel menggunakan  teknik  pengambilan  sampel non-probability , dengan spesifikasi berupa teknik purposive  sampling dengan  tujuan untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditentukan. Teknik puposive sampling yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
Adapun  kriteria  sampel  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. WP  OP  yang  bekerja  sebagai  pekerja tetap pada pemerintahan ataupun swasta
b. WP  OP  yang  menjalankan  pekerjaan bebas berupa kegiatan usaha di lingkup UMKM
Pada  penelitian  ini  menggunakan rumus  slovin  untuk  menentukan  jumlah sampel.  Dari  rumus  ini,  dapat  diketahui ukuran  sampel  minimal  yang  mewakili seluruh populasi dalam sebuah penelitian.
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒 ( 𝑛 = 280895 1 + 112000(10) ( = 250
Dari  hasil  perhitungan  diatas menggunakan  rumus  slovin,  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu sebanyak  250  sampel  wajib  pajak  orang pribadi.
Metode analisis data pada penelitian ini  menggunakan  metode Structural Equation  Model  -    Partial  Least    Square (SEM-PLS) dengan bantuan WarpPLS 8.0. Sedangkan  untuk  model  pengukuran  agar data yang diperoleh bisa vliad dan reliable menggunakan  Uji  Validitas  dan    Uji Reliabilitas.  Setelah  data  itu  valid  dan reliabel  dihitung  analisis  dengan  model structural  seperti  R-square  (R 2 ),  Q- square (Q 2 ), Goodness Of Fit (GoF), dan pengujian hipotesis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan  bahwa H1:  diterima , sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa religiusitas  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi.  Hal  ini,  diperkuat  dengan banyaknya  responden  yang  menjawab sangat  setuju  mengenai  agama  sangat penting  dalam  kehidupan  sebesar  (52,8%)
dan  agama  mengajarkan  untuk  selalu melaksanakan  kewajiban,  dimana  salah satu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi terhadap  negara  adalah  dengan  membayar pajak sebesar (47,6%). Hal ini menunjukkan
religiusitas memiliki pengaruh signifikan, tetapi signifikan disini adalah  beberapa  responden  menjawab netral.  Hal  ini  dapat  didorong  karena beberapa  responden  peneliti  beraneka ragam agamanya sehingga setiap responden memiliki  pemahaman  yang  bervariasi mengikuti ajaran agama masing-masing Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Dwijayanti et al , (2021) dimana perbedaannya  dalam  ruang  lingkup respondennya (sampel). Peneliti sebelumnya menggunakan WP OP dengan kriteria
memiliki penghasilan
dan memeiliki  NPWP,  sedangkan  peneliti menggunakan WP OP yang bekerja sebagai pekerja  tetap  pada  pemerintahan  ataupun swasta  dan  WP  OP  yang  menjalankan pekerjaan  bebas  berupa  kegiatan  usaha  di lingkup UMKM.
Hasil penelitian ini, terbukti sejalan dengan Theory  of  Planned  Behaviour , khususnya pada aspek perceived behavioral  control yang  ditunjukkan  dari bagaimana  seorang  wajib  pajak  selalu mematuhi  kewajiban  pajaknya  karena didorong oleh kepercayaan atas hasil yang didapat. Niat dan keyakinan atas hasil inilah, yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap tindakan yang diambil seorang wajib pajak. Selain itu, dengan menjalankan kewajibannya  wajib  pajak  dengan  tingkat religiusitas  yang  tinggi,  mempunyai keyakinan  jika  apa  yang  dilakukan  telah sesuai  dengan  ajaran  agama  untuk  tunduk dan mengikuti setiap norma kebijakan yang berlaku.
Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  Anwar  (2018) dan  Octavianny et  al ,  (2021)  yang menunjukkan  bahwa  religiusitas  memiliki pengaruh  atas  kepatuhan  wajib  pajak. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa, religiusitas  merupakan  salah  satu  faktor
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebab  semakin  tinggi  tingkat  religiusitas seseorang,  maka  semakin  kecil  pula  ia melakukan  tindakan  menyimpang  atau tidak  patuh,  dalam  hal  ini  adalah,  dengan tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagai wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti et al , (2021) dan Estiningtyastuti  &  Karhanto  (2022)  juga sejalan  dengan  hasil  pada  penelitian  ini, dimana  religiusitas  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  sebab  semakin tinggi  tingkat  religiusitas  yang  dimiliki, maka  seorang  wajib  pajak  akan  semakin bertanggungjawab  atas  setiap  tindakan yang  dilakukan  dan  patuh  terhadap peraturan  yang  ada  sebagaimana  mereka patuh kepada ajaran agama masing-masing.
Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Berdasarkan hasil pengujian
menunjukkan  bahwa H2:  diterima ,  yang artinya  keadilan  perpajakan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  ini, didukung oleh 57,2% responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan melandasi bahwa penghasilan yang mereka miliki jika semakin  tinggi  mereka  menyadari  bahwa wajar bila membayar pajak lebih besar dan mempercayai bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil sebesar 54%.
Namun  demikian,  ada  beberapa responden  yang  menjawab  netral  artinya WP  tersebut  mengetahui  adanya  aturan tersebut bahwa semakin tinggi penghasilan yang  diterima  maka  semakin  besar  pajak yang  dibayar.  Tetapi  dalam  prakteknya mereka ragu apakah apakah harus menaati aturan tersebut, hal ini dapat diindikasikan bahwa nilai-nilai keadilan menurut mereka berbeda  dengan  apa  yang  dipahami  oleh beberapa  responden  lain  yang  menejawab sangat tidak setuju.
Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Dwijayanti et al , (2021) dimana
perbedaannya  dalam  ruang  lingkup respondennya (sampel). Peneliti sebelumnya menggunakan WP OP dengan kriteria memiliki penghasilan dan memiliki NPWP,  sedangkan  peneliti  menggunakan WP OP yang bekerja sebagai pekerja tetap pada pemerintahan ataupun swasta dan WP OP  yang  menjalankan  pekerjaan  bebas berupa kegiatan usaha di lingkup UMKM.
Hasil penelitian ini, terbukti sejalan dengan Theory  of  Planned  Behaviour , khususnya  pada  aspek attitude  toward behavior , dimana sikap dan niat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya mendapat  pengaruh  dari  keadilan  yang diterapkan .  Attitude  toward  behavior sendiri merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki  seorang  individu  atas  hasil  (baik ataupun  buruk)  suatu  tindakan  yang dilakukan.  Ketika  mendapatkan  keadilan saat  melaksanakan  kewajibannya,  para wajib  pajak  akan  memiliki  keyakinan bahwa hasil yang diterima adalah baik dan membuat  mereka  akan  terus  patuh  dalam melakukan kewajibannya. Selain itu, pada perundang-  undangan,  keadilan  dapat tercapai apabila adanya pemerataan dalam pembebanan pajak dan menyesuaikan pada kapabilitas tiap individunya. Hal ini sejalan dengan  data  yang  didapat  pada  penelitian ini,  dimana,  keadilan  berpengaruh  pada kepatuhan  wajib  pajak  sebab,  mereka merasa jika pembebanan pajak telah sesuai dengan kapabilitas tiap-tiap individu.
Hasil  pada  penelitian  ini,  sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Yadinta et al , (2018) dan Mukoffi et al , (2022) yang menunjukkan  bahwa  keadilan  perpajakan memiliki  pengaruh  atas  kepatuhan  wajib pajak. Dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa, ketika wajib pajak yang mendapatkan keadilan seperti pembebanan pajak yang dirasa sesuai dengan kemampuan  tiap  individu,  juga  adanya kemajuan  daerah  sebagai  hasil  atas kepatuhan wajib pajak, sehingga mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajibannya  membayar pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Gulo (2021) juga sejalan dengan hasil pada penelitian ini, dimana keadilan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  sebab  ketika  seorang  individu mendapat  perlakuan  yang  adil  atas tindakannya dalam membayar pajak, maka para  wajib  pajak  akan  meyakini  jika  apa yang ia lakukan tidak sia-sia dan semakin patuh  untuk  menjalankan  kewajibannya sebagai wajib pajak.
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan  bahwa H3:  diterima , sehingga  menyatakan  bahwa  kualitas pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi.  Hal  ini,  diperkuat  dengan banyaknya  responden  yang  menjawab sangat  setuju  mengenai  petugas  pajak memberikan  bimbingan  serta  penyuluhan secara  baik  kepada  wajib  pajak  sebesar (71,6%)  dan  adanya  sarana  dan  prasarana yang baik sebesar (66,4%). Ini mengindikasikan  bahwa,  sebagian  besar wajib pajak mengakui dan telah merasakan jika  kualitas  pelayanan  pajak  yang diberikan  oleh  petugas  pajak  telah  sesuai dengan  peraturan  perpajakan  yang  ada. Namun, terdapat beberapa responden yang menjawab  netral  atas  kualitas  pelayanan pajak. Hal ini, bisa saja diartikan jika wajib pajak memiliki standar ataupun pandangannya  sendiri  mengenai  baik  atau telah  berkualitasnya  kualitas  pelayanan pajak yang diberikan para petugas pajak. Hasil penelitian ini, terbukti sejalan dengan Theory  of  Planned  Behaviour , khususnya  pada  aspek subjective  norm , dimana  seorang  wajib  pajak  terdorong dalam membayar pajak karena mendapatkan  pengalaman  baik  dari  pihak lain,  dalam  hal  ini  adalah  perlakuan  dan pelayanan  yang  seharusnya  dari  aparat pajak. Subjective  norm sendiri  merupakan kepercayaan/keyakinan atas harapan
normatif yang dimiliki maupun berasal dari pihak lain yang menjadi tolak ukur dalam melakukan sebuah tindakan/perilaku.
Subjective norms juga menjadi faktor yang menentukan  niat  dari  hasil  pelayanan petugas  pajak.  Dorongan  yang  memberi keyakinan  kepada  wajib  pajak  untuk berperilaku  patuh  berasal  dari  adanya pelayanan pajak yang baik dan berkualitas, karena  wajib  pajak  merasa  akan  terbantu dan  dimudahkan  dalam  menjalankan kewajiban  perpajakannya  Siahaan  & Halimatusyadiah (2019).
Hasil  pada  penelitian  ini,  sejalan dengan penelitian yang dilakukan Artamawan  (2020)    dan  Santi  &  Fidiana (2021)  yang  menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan  pajak  memiliki  pengaruh  atas kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  penelitian tersebut, dikatakan bahwa, citra baik yang ditampilkan oleh para aparat pajak terhadap wajib  pajak  berpengaruh  positif  atas kepatuhan  wajib  pajak.  Sarana  dan prasarana  yang  memadai  juga  nyaman digunakan,  serta  sikap  tanggap  dan  cepat menindaklanjuti  setiap  keluhan  yang dilayangkan wajib pajak menjadikan wajib pajak  terdorong  untuk  patuh  dalam menjalankan  kewajibannya  membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik  pelayanan  yang  diberikan  kepada wajib  pajak,  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Primastiwi  &  Dwi  (2021)  dan  Asdevi (2022)  juga  sejalan  dengan  hasil  pada penelitian  ini,  dimana  mutu  pelayanan terbaik yang diterima oleh wajib pajak dari petugas  pajak  akan  membuat  wajib  pajak cenderung  patuh  untuk  melaksanakan kewajibannya  dalam  membayar  pajak. Dengan  pelayanan  berkualitas  yang diberikan  oleh  aparat  pajak,  tingkat kenyamanan  dan  kepatuhan  wajib  pajak akan meningkat.
Pengaruh
Religiusitas,
Keadilan Perpajakan  dan  Kualitas  Pelayanan Pajak Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan  bahwa H4:  diterima , sehingga  menyatakan  bahwa  religiusitas, keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.  Berdasarkan  pada  gambar  4.1, ketiga variabel tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana nilai koefisien religiusitas menyumbang (25%), nilai koefisien keadilan perpajakan menyumbang  sebesar  (22%),  dan  kualitas pelayanan  pajak  menyumbang  sebesar (36%). Secara umum, ketiga variabel yang telah  disebutkan  secara  bersama-sama memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel religiusitas dan keadilan perpajakan  merupakan,  variabel  replikasi dari  penelitian  sebelumnya  dan  variabel kualitas  pelayanan  pajak  merupakan variabel tambahan. Namun, diantara ketiga variabel yang ada, kualitas pelayanan pajak menjadi  variabel  yang  sangat  mendukung tingkat  signifikansi  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Kualitas  pelayanan  pajak, menjadi  penguat  variabel  lainnya,  dalam memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  secara  positif  dan  signifikan. Berdasarkan hasil dari jawaban responden, sebagian  besar  wajib  pajak  mengakui  dan telah  merasakan  jika  kualitas  pelayanan pajak yang diberikan oleh para wajib pajak telah sesuai.

## PENUTUP
Berdasarkan  rumusan  masalah,  tujuan penelitian,  landasan  teori,  hipotesis  dan hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Religiusitas  bepengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi. Hal ini, didukung oleh hasil jawaban mayoritas responden  yang  setuju  jika  agama sangat penting, dan mengajarkan untuk
taat  melaksanakan  kewajiban,  dalam hal ini adalah membayar pajak.
2. Keadilan  perpajakan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Hal  ini,  didukung  oleh  hasil  jawaban mayoritas  responden  yang  setuju  jika penerima penghasilan tinggi membayar  pajak  lebih  besar,  sebab mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya  dan  percaya  sistem perpajakan  Indonesia  telah  diatur secara adil.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Hal  ini,  didukung  oleh  hasil  jawaban mayoritas  responden  yang  setuju  jika sarana  dan  prasarana  telah  disediakan dengan  baik  dan  petugas  pelayanan pajak telah melakukan penyuluhan dan bimbingan  yang  baik  kepada  wajib pajak.
4. Religiusitas,  keadilan  perpajakan  dan kualitas  pelayanan  pajak  secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Hal  ini  didukung  oleh  hasil  olah  data jawaban  responden,  dimana  ketiga variabel  tersebut  dapat  menjelaskan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  58,2% dan memiliki nilai p value < 0.001.
Beberapa saran yang dapat disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi wajib pajak peneliti memberikan pandangan baru kepada WP bagaimana seharusnya  lebih  bersifat  pro  aktif dengan  fiskus  untuk  mengetahui aturan-aturan terkait perpajakan.
2. Bagi  fiskus  untuk  tidak  hanya melakukan  sosialisasi  yang  berkaitan dengn kewajiban WP unytuk membayar pajak, tetapi juga melakukan  sosialisasi  apa  sebenarnya esesnsi/manfaat dari pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya
menambahkan  variabel  lain  yang berkaitan dengan faktor – faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak ada pada penelitian ini dan untuk metode pengumpulan data selain menggunakan kuesioner dapat ditambahkan  dengan  melakaukan wawancara  agar  mendapatkan  hasil yang lebih valid.

## DAFTAR PUSTAKA
[1.] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior .
179–211.
https://doi.org/10.1016/0749-
5978(91)90020-T
[2.] Allport,  G.  W.,  &  Ross,  J.  M.  (1967). Personal  religious  orientation  and prejudice. Journal  of  Personality  and Social Psychology, 432–443.
[3.] Anggraini, F. D., & Khairunnisa. (2022). Pengaruh  Keadilan,  Sosialisasi,  dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Global Masa Kini , 13 (1), 51–57.
[4.] Anwar,  D.  R.  (2018). Pengaruh  Norma Subjektif,
Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .
[5.] Artamawan,  R.  J.  D.  (2020).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Akuntansi , Vol. 6 No. , 39–51.
[6.] Asdevi,  T.  (2022). Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Tebing Tinggi (Issue
8.5.2017). https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/autism-spectrum-disorders
[7.] Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2019). Pengaruh  Keadilan  Perpajakan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi  Perpajakan, Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap Penggelapan  Pajak. Jurnal  Akuntansi Trisakti , 5 (1), 109–122. https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851
[8.] Ayu, V., & Sari, P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty  ,  Pengetahuan  Perpajakan  , Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu  Ekonomi  Indonesia  (  STIESIA  ) Surabaya . 6 .
[9.] Bahri,  S.,  Diantimala,  Y.,  &  Majid,  M. (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Pada  Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam ,
4 (2), 318–334. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.1304
4
[10.] Bisnis.com.  (2023). Rasio  Pajak  RI Salah Satu yang Terendah di Asean, Apa Dampaknya? Bisnis.Com.
https://ekonomi.bisnis.com/read/202304
10/259/1645450/rasio-pajak-ri-salah- satu-yang-terendah-di-asean-apa- dampaknya
[11.] Cnbcindonesia.com.  (2021). Sejak  10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI . Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/2
0210318131044-4-231105/sejak-10- tahun-lalu-begini-gambaran- penerimaan-pajak-ri
[12.] Cnbcindonesia.com.  (2023). Terkuak! Ini Hasil Temuan Tim Investigasi Kantor Sri Mulyani . Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/2 0230308132946-4-419947/terkuak-ini- hasil-temuan-tim-investigasi-kantor-sri- mulyani
[13.] Dwijayanti, A., Sueb, M., & Pratama, A. (2021).  Pengaruh  Religiusitas  Dan Keadilan  Pajak  Pada  Sikap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Survei  pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I). Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 22 (1), 136. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2235
[14.] Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., &  Puspita  Sari,  K.  (2022).  Peran religiusitas,  sanksi  pajak,  pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi. Jurnal  Proceeding of National Conference on Accounting & Finance ,
4 (2018),
59–65.
https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10
[15.] Estiningtyastuti, & Karhanto, N. (2022). Subjektif,  Norma  Kontrol,  D  A  N Terhadap, Dipersepsikan
Wajib,
Kepatuhan. 06 (01), 492–498.
[16.] Faisal,  M.,  &  Yulianto,  A.  (2019). Religiusitas,  Norma  Subjektif,  dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Kajian  Akuntansi , 3 (2),  170. https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106
[17.] Gulo,  O.  B.  H.  (2021).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Modernisasi Administrasi  Perpajakan,  Sanksi  Pajak dan  Keadilan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris Pada  Pemilik  Umkm  di  Kelurahan Cimone,  Kecamatan  Karawaci,  Kota Tangerang). ECo-Fin , 3 (3),  350–364. https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.513
[18.] Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., &  De  Li,  S.  (2001).  Does  adolescent religious  commitment  matter?  A reexamination of the effects of religiosity on delinquency. Journal of Research in Crime  and  Delinquency , 38 (1),  22–44. https://doi.org/10.1177/0022427801038 001002
[19.] Kurnia,  S.  A.  F.  (2022).  Pengaruh Keadilan  Pajak,  Sistem  Perpajakan, Diskriminasi  Pajak  Dan  Etika  Uang (Money  Ethic)  Terhadap  Niat  Wajib Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi  Terdaftar  Di  Kpp  Pratama Semarang Candisari). Diponegoro Journal  of  Accounting , 11 (4),  1–14. http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/accounting
[20.] Kusuma,  K.  C.  (2016).  Pengaruh Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  serta  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dalam  Membayar Pajak Tahun 2014. Skripsi , 2014 , 1–171.
[21.] Lubis,  R.  H.  (2017).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Perpajakan,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan. Jurnal  Konsep  Bisnis  Dan  Manajemen ,
Vol. 4 No.
[22.] Mayasari,    et  al.  (2014).  Pengaruh Ketaatan  Beragama  Terhadap  Moral Pajak. Fakultas  Ekonomi  Universitas Bung Hatta , April 2015 , 1–13.
[23.] Menkeu.  (2023). Penerimaan  Pajak Sampai  Dengan  Februari  2023  Masih Sangat  Kuat .  Kementrian  Keuangan.
https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita- utama/Penerimaan-Pajak-Februari- 2023-Masih-Sangat-Kuat
[24.] Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib  pajak  (studi  kasus  pada  kantor pelayanan  pajak  (KPP)  Batu. Jurnal Paradigma  Ekonomika , 17 (1),  85–94. https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.1733 9
[25.] Murdifin  Haming,  A.  Zulfikar  Syaiful, Aditya Halim Perdana Kusuma Putra, & Imaduddin  Murdifin.  (2019).  The
Application of SERVQUAL Distribution
In  Measuring  Customer  Satisfaction  of Retails Company. Journal
of
Distribution  Science , 17 (2),  25–31. https://doi.org/10.15722/jds.17.2.20190 2.25
[26.] Musgrave, R. A. (1989). Public finance in  theory  and  practice.  In Economists’ Voice (Fifth Edit, Vol. 9, Issue 2). New York :  McGraw-Hill  Book  Company. https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898
[27.] Octavianny,  P.,  Makaryanawati,  M.,  & Edwy,  F.  M.  (2021).  Religiusitas, Kepercayaan  pada  Aparat,  Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-Jurnal
Akuntansi , 31 (1), 77. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i0
1.p06
[28.] Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak . 2 , 456–473.
[29.] Primastiwi,  A.,  &  Dwi,  R.  (2021). Pengaruh Modernisasi
Sistem Administrasi  Perpajakan,  Religiusitas, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan  Kualitas
Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Media Akuntansi Perpajakan , 6 (2), 46–54. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.p hp/MAP/article/view/5125
[30.] Pulungan,  D.,  &  Arifin,  S.  B.  (2022). Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan, Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Kualitas
Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak
Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal Ekonomi Bisnis Digital , 1 (2), 1–13.
[31.] Rahmawati,  H.  K.  (2016).  Kegiatan Religiusitas  Masyarakat  Marginal  di Argopuro. Jurnal Community Development , 1 (2), 35–52. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=i d&as_sdt=0%2C5&q=Kegiatan+Religiu sitas+Masyarakat+Marginal+di+Argopu ro&btnG=
[32.] Rosdiana,  H.,  &  Tarigan,  R.  (2005). Perpajakan  Teori  dan  Apliaksi .  PT. Grafindo Persada.
[33.] Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A.  (2022).  Pengaruh  Religiusitas, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  dan Kewajiban  Moral  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  pada  Masa Pandemi Covid-19. Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 13 (2), 331–343.
[34.] Samsudin.  (2020).  Pengaruh  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Sistem Administrasi Manunggal (Samsat)
Dompu. Jurnal  Pendidikan  Tambusai ,
4 (1), 161–175.
[35.] Santi, S. R., & Fidiana. (2021). Pengaruh Kesadaran,  Kualitas  Pelayanan,  dan Sosialisasi
Perpajakan
Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi , 12 (2), 1–16.
[36.] Sari,  E.,  &  Mangoting,  Y.  (2020). Pengaruh  Keadilan  dan  Komunikasi Terhadap  Kepatuhan  Sukarela  Melalui
Kepercayaan Sebagai Variabel
Intervening. Tax and Accounting Review ,
4 (1), 1–14.
[37.] Sarifah,  N.,  Sukidin,  &  Hartanto,  W. (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan Bermotor  Lima  Tahunan  (Studi  di Kantor  Bersama  Sistem  Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten  Jember). Jurnal  Pendidikan Ekonomi , 14 (2), 352–356. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i2.1651 6
[38.] Seralurin, Y. C., & Ermawati, Y. (2019). Influence  of  self-assessment  system, taxation understanding, and discrimination  toward  ethics  of  tax
evasion. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences ,
6 (5),
267–278. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.745
[39.] Sholihin,  M.,  &  Ratmono,  D.  (2020). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk  Hubungan  Nonlinear  dalam Penelitian  Sosial  dan  Bisnis (Clara Mitak (ed.); 2nd ed.). PENERBIT ANDI.
[40.] Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah,  H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus,
Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.
Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1–14.
https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1. 1-14 [41.] Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . ALFABETA,
CV.
https://www.scribd.com/doc/391327717
[42.] Tondok,  M.,  Ardiansyah,  F.,  &  .  A. (2013). Intensi kepatuhan menggunakan helm  pada  pengendara  sepeda  motor: aplikasi teori perilaku terencana. Jurnal Sains Psikologi , 2 (2), 96–112.
[43.] Utama,  A.,  &  Wahyudi,  D.  (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Lingkar Widyaiswara , Edisi.  3  N (2),  1–13.
https://doi.org/10.1016/S0040- 4020(00)00446-4
[44.] Yadinta, P. A. F., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi  Keadilan,  Kesadaran  Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal  Riset  Akuntansi  & Perpajakan  (JRAP) , 5 (02),  201–212. https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186
[45.] Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh
Pemahaman Pajak,
Pengetahuan  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 8 (4), 1–19. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/inde x.php/jira/article/view/2398