## Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di  Indonesia

## Eva Mir’atun Niswah
Fakutas Syariah IAIN Purwokerto E-mail: eva.niswah@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. HKI menjadi  harta  benda  wakaf  karena  adanya  pergeseran  paradigma  wakaf  menuju  wakaf produktif.  Namun  demikian,  Undang-Undang  tersebut  sarat  akan  problematika  yuridis karena tidak ada penjelasan khusus terhadap wakaf HKI seperti halnya pada wakaf uang. Selain  itu,  praktek  perwakafan  HKI  masih  sangat  jarang  dikarenakan  belum  jelasnya bentuk-bentuk  perwakafan  HKI.  Problematika  yuridis  dalam  wakaf  HKI  menyangkut tiga  hal  yaitu  pada  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum.  Dari    segi substansi  hukum,  wakaf  HKI  belum  ada  yang  menjelaskan  secara  tegas,  bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan  secara  tegas  siapa  saja  yang  bisa  menjadi  wakif  ataupun  nazir  dalam  wakaf HKI.  Sedangkan  dari  segi  budaya  hukum,  masyarakat  masih  asing  dengan  wakaf terhadap  benda  selain  tanah,  sehingga  untuk  jenis  wakaf  benda  bergerak  yang  tidak berwujud seperti halnya HKI, maka penerimaan masyarakat masih sangat rendah.
Kata kunci : problematika yuridis, wakaf, Hak Kekayaan Intelektual

## Abstract
Intellectual  Property  Rights  (IPR)  is  one  of  movable  objects  that  can  be  represented according to waqf regulation (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). IPR becomes waqf object because there is a shift of  paradigm on productive waqf. However, the  waqf  regulation  (Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf)  has  many juridical problems. For example, there is no specific explanation about IPR waqf as well as money waqf. Besides, the IPR practice is very rare due to unclear forms of IPR waqf. Juridical  problems  on  IPR  waqf  are  related  to  legal  substance,  legal  structure and  legal culture.  On  legal  substance,  there  is  no  clear  explanation  and  mechanism  of  IPR  waqf. On legal structure, there is no clear explanations about who can be the wakif or nazir on IPR waqf. On legal culture, many people are still unfamiliar with intangible waqf object (the conventional waqf object is land). Therefore, the acceptance of an intangible object such as IPR as a waqf object is very low.
Keywords : juridical problems, waqf, Intellectual Property Rights

## A. Pendahuluan
Wakaf  merupakan  salah  satu ibadah  yang  selain  memiliki  dimensi
spiritual  juga  memiliki  dimensi  sosial- ekonomi. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab  “ waqafa ”.  Asal  kata  “ waqafa ”

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
berarti  “menahan”  atau  “berhenti”  atau “diam  di  tempat”  atau  “tetap  berdiri”. 1
Secara  singkat  wakaf  berarti  menyerah- kan  sesuatu  hak  milik  yang  tahan  lama zatnya kepada
seorang nazdir (pemelihara  atau  pengurus  wakaf)  atau kepada  suatu  badan  pengelola,  dengan ketentuan  bahwa  hasil  atau  manfaatnya dipergunakan  sesuai  dengan  ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi  hak  milik  yang  mewakafkan ( waqif ),  dan  bukan  pula  milik naz}ir , tetapi menjadi milik Allah (hak umat). 2
Pasca  diundangkannya  Undang- Undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf, paradigma perwakafan di Indonesia  mulai  bergeser.  Undang- Undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No  41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari semangat  memperbaharui  dan  mem- perluas  cakupan  objek  wakaf  dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat  yang  maksimum.  Sehingga muncul  istilah  wakaf  produktif  untuk memperbaharui  konsep  wakaf  kon- vensional sebelumnya.
Di  dalam  Undang-Undang  No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  harta benda  wakaf  terdiri  dari  benda  bergerak dan tidak bergerak.
Salah  satu  bentuk  benda  wakaf yang masuk kategori benda bergerak dan tidak  berwujud  adalah  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI). HKI, meskipun bukan hal  baru,  namun  masih  asing  bagi sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia. Mengingat  HKI  memang  berasal  dari peradaban  masyarakat  Barat  yang  sarat akan nilai-nilai individualistik- kapitalistik.  Sehingga  ketika  di-undang-
1 Tim  Penyusun, Fiqih  Wakaf ,  (Jakarta:
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007),hlm 1.
2 Abdul  Halim, Hukum  Perwakafan  di Indonesia , (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm 7.
kan  bahwa  HKI  merupakan  salah  satu benda  wakaf,  masyarakat  tidak  terlalu merespon.  Faktanya,  hingga  saat  ini bentuk  wakaf  Hak  Kekayaan  Intelektual masih sangat jarang ditemui.
Namun demikian, Undang-
Undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf  kurang  memberikan  keterangan lebih lanjut mengenai HKI sebagai harta benda  wakaf.  begitupula  pada  Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  UU  Wakaf.  Belum  ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk wakaf  masing-  masing  HKI,  baik  dalam Hak  Cipta  maupun  Hak  Kekayaan Industrial  (Hak  Paten,  Hak  Merek,  Hak Desain  Industri,  Hak  Desain  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu,  dan  Hak  Rahasia dagang).  Kondisi  ini  menunjukkan adanya  problem  yuridis  terhadap  wakaf HKI,  mengingat  masing-masing  bentuk
HKI memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang
tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meng- analisa lebih jauh bagaimana pengaturan perwakafan HKI. Kemudian, lebih lanjut menganalisa  problem-problem  yuridis apa  saja  dalam  perwakafan  HKI  dalam Undang-Undang  No.41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  maupun  peraturan  per- undang-undangan  lainnya  yang  ber- kaitan dengan wakaf dan HKI.

## B. Pembahasan
1. Kerangka Teoritik
Wakaf  merupakan  salah  satu ibadah  yang  dianjurkan  oleh  ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang  sebagai  sarana  penyaluran rezeki  yang  dibenarkan  oleh  Tuhan kepadanya.  Wakaf  berasal  dari  bahasa arab  dari  kata al-Waqf ,  bentuk  masdar dari waqafa-yaqifu-waqfan yang  berarti berhenti  atau  berdiri.  Kata waqaf mempunyai  arti  yang  sama  dengan  kata al-habs yang  berasal  dari  kata  kerja

## Volksgeist
habasa-yahbisu-habsan yang berarti menahan. 3 Dalam kitab-kitab
fiqh,
pengertian  wakaf  adalah  menyerahkan sesuatu  hak  milik  yang  tahan  lama zatnya  kepada  seseorang  atau naz}ir (pemelihara  atau  pengurus  wakaf)  atau kepada  suatu  badan  pengelola,  dengan ketentuan  bahwa  hasil  atau  manfaatnya dipergunakan  sesuai  dengan  ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi  hak  milik  yang  mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan,  ( naz}ir )  tetapi  menjadi milik Allah (hak umat). 4
Istilah  wakaf  tidak  dijelaskan secara  tegas  dalam  al  Qur’an.
Penyebutan wakaf lebih didasarkan pada substansi  wakaf,  yaitu  untuk  melakukan kebaikan.  Beberapa  ayat  yang  dapat dijadikan  rujukan  oleh  ulama  sebagai sumber  hukum  perwakafan  diantaranya: QS.  Al-Hajj:  77,  QS.  Al-Baqarah:  267, QS.  Ali  Imran:  92.  Oleh  karenanya substansi ini harus lebih diutamakan.
Melihat  perkembangan  wakaf yang  terjadi  di  Indonesia,  sudah  saatnya masyarakat diarahkan menuju era wakaf produktif.  Wakaf  tidak  lagi  hanya sebatas  tanah  yang  seringkali  tidak bernilai produktif. Wakaf harus dipayakan  untuk  sebesar-besarnya  demi kemaslahatan  ummat.  Salah  satu  bentuk wakaf  produktif  yang  masih  jarang terfikirkan  oleh  wakif  maupun  nadir adalah Wakaf Hak Kekayaan Interlektual (HKI). Hal ini bisa difahami karena  wakaf  Hak  kekayaan  Intelektual secara  yuridis  masih  belum  jelas, sehingga  dalam  pelaksanaan  wakaf tersebut  juga  belum  jelas.  Maka  perlu digali  permasalahan  yuridis  apa  saja
3 Sayyid  Sabiq ,  Fiqh  Sunnah., terj. Mujahidin  Muhayan,  ,  (Jakarta:  Pena  Pundi Aksara, 2009), hlm. 461.
4 Abdul  Halim, Hukum  Perwakafan  di Indonesia,  ( Jakarta:  Ciputat  Press,  2005),  hlm
52.
yang  berkaitan  dengan  wakaf  Hak Kekayaan Intelektual.
Ilmu  hukum  mengenal  adanya teori  sistem  Hukum.  Lawrance  M. Friedman  dalam  teori  sistem  hukum menyebutkan bahwa komponen- komponen dalam sistem hukum meliputi: struktur hukum ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance ),  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). 5
Struktur  hukum  mewakili  aktor ataupun  institusi-institusi  yang  berperan dalam  penegakan  hukum.  Subtansi hukum,  berkaitan  dengan  peraturan- peraturan dan ketentuan mengenai mengenai  bagaimana  institusi-institusi itu harus berperilaku. Sedangkan budaya hukum adalah sikap dan nilai sosial. 6
Dari teori ini akan dapat dianalisis  struktur  hukum  yang  terdapat dalam  rangkaiaan  hukum  wakaf  HKI. Selain  itu,  subtansi  hukum  dari  wakaf HKI,  yaitu  segala  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  wakaf HKI.  Dan  yang  terakhir  adalah  kultur hukum  masyarakat  dalam  menanggapi wakaf dalam bentuk wakaf HKI.

## 2. Hak Kekayaan Intelektual
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)
merupakan  satu  sistem  yang  tidak  bisa dilepaskan  dari  tata  kehidupan  modern. Walaupun  sebenarnya,  HKI  merupakan sistem  yang  sudah  lama  di  masyarakat global.  Hal  ini  terlihat  dari Universal Declaration  of  Human  Rights yang dikeluarkan  PBB  pada  tanggal  10 desember 1948 pada article 27 menyebutkan: “Everyone  has  the  right to  the  protection  of  the  moral  and material  interest  resulting  from  any scientific,  literary  or  artistic  production
5 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum – Perspektif  Ilmu  Sosial terj.  M.  Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2003), hlm. 12-19.
6 Khoiruddin  Nasution, Pengantar  Studi Islam ,  (Yogyakarta:  ACAdeMIA  +  TAZZAFA, 2010), hlm. 195-196.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
of which he is the author” . Namun, bagi negara  berkembang  ataupun  negara terbelakang,  sistem  ini  baru  menjadi fokus  perhatian  yang  serius. 7 Alasan utamanya  tidak  lain  adalah  munculnya organisasi  perdagangan  dunia  ( World Trade  Organization / WTO ),  dimana  HKI ikut  menjadi  salah  satu  poin  penting  di dalam agreement tersebut  dalam  bentuk Agreement  on Trade  Related  Aspect  of Intellectual Property Rights ( TRIPs ). 8
Secara  garis  besar  HKI  dibagi menjadi  dua  kelompok,  yaitu  kelompok Hak  Cipta (Copy  Rights) dan  kelompok hak kekayaan industri ( Industrial Property  Rights ).  Kelompok  pertama adalah  Hak  Cipta  ( Copy  Rights ).  Hak Cipta  terdiri  dari  Hak  Cipta  itu  sendiri dan  hak  yang  berkaitan  dengan  Hak Cipta (Neighbouring  Rights). Kelompok berikutnya adalah hak kekayaan industri yang  dapat  diklasifikasikan  menjadi:
Patent (Paten), Utility  Models (Model dan  Rancang  Bangun)  atau  dalam hukum  Indonesia  dikenal  dengan  istilah Paten Sederhada ( Simply Patent ),
Industrial  Design (Desain  Industry), Trademark (Merek), Trade  Names (Nama  Niaga  atau  Nama  Dagang),  dan Indication  of  Source  Appellation  of Origin (sumber  Tanda  atau  Sebutan Asal). 9
Indonesia sendiri dalam
merespon  perkembangan  HKI  di  Dunia, telah  melakukan  beberapa  ratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan HKI, diantaranya;
7 Ahmad  Zen  Umar  Purba, Perjanjian TRIPs  Dan  Beberapa  Isu  Strategis ,  (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.
8 Etty  S.  Suhardo, Hak  Kekayaan Inteletual ,  Semarang:  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 6-7.
9 The Asian Law Group Team,
Intellectual Property Rights, Indonesia Australia Specialised  Training  Project – Phase  III (Jakarta:  kemitraan  Australia  Indonesia,  2008), hlm.  49.    Lihat  juga  dalam  Tim  Lindsey  dkk, Hak  Kekayaan  Intelektual – Suatu  Pengantar , (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 3
a. Paris Convention for the Protection  of  Industrial  Property and  Convention  Establishing  the World Intellectual Property Organization ,  diaratifikasi  melalui
Keputusan  Presiden  Nomor  15
Tahun 1997;
b. Patent Cooperation Treaty (PCT);
c. Trademarks Law Treaty diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997; d. Bern Convention for the Protection  of  Literary  and  Artistic Works, diratifikasi melalui Keputusan  Presiden  Nomor  18 Tahun 1997; e. World Intellectual Property organization (WIPO)  Copyright Treaty, diratifikasi melalui Keputusan  Presiden  Nomor  19 Tahun 1997. Mengacu pada konvensi-
konvensi  tersebut,  hingga  saat  ini Undang-Undang  HKI  yang  ada  di Indonesia  meliputi;  UU  No.  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  yang  merupakan  perubahan dari UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek, UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merupakan  perubahan  dari  UU  No.  19 Tahun 2002, dan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang diubah dari UU No. 14  tahun  2001  dan  UU  No.  13  Tahun 1997  Tentang  Paten.  Selain  itu  terdapat
Undang-Undang yang sebelum-nya belum ada di dalam perundang- undangan  di  bidang  HKI  di  Indonesia, yaitu  UU  No.  30  Tahun  2000  Tentang Rahasia  Dagang,  UU  No.  31  Tahun 2000  Tentang  Desain  Industri,  dan    UU No. 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Berikut  pengertian  dari  masing- masing  Hak  Kekayaan  Intelektual  dari Perundang-undangan di Indonesia:
a. Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  (UU No.  28  Tahun  2014  Tentang  hak Cipta)

## Volksgeist
Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Hak  Terkait  adalah  hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang  merupakan  hak  eksklusif bagi pelaku
pertunjukan,
producer fonogram, atau lembaga
Penyiaran.
b. Paten  (UU  No.  13  Tahun  2016 Tentang Paten)
Paten adalah hak eksklusif  yang  diberikan  oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya  di  bidang  teknologi untuk  jangka  waktu  tertentu melaksana-kan  sendiri  invensi tersebut atau
memberikan persetujuan  kepada  pihak  lain untuk melaksanakannya.
c. Merek  dan  Indikasi  Geografis (UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)
Merek adalah tanda yang dapat  ditampilkan  secara  grafis berupa  gambar,  logo,  nama,
kata,  huruf,  angka,  susunan warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan  barang  dan/atau jasa  yang  diproduksi  oleh  orang atau badan hukum dalam kegiatan  perdagangan  barang dan/atau jasa. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan  daerah  asal  suatu barang  dan/atau  produk  yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,
faktor  manusia  atau  kombinasi dari  kedua  faktor  tersebut memberikan  reputasi,  kualitas, dan  karakteristik  tertentu  pada barang  dan/atau  produk  yang dihasilkan.
d. Hak  Desain  Industri  (UU  No.  31 Tahun  2000  Tentang  Desain Industri)
Desain  Industri  adalah suatu  kreasi  tentang  bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau  gabungan  daripadanya  yang berbentuk  tiga  dimensi  atau  dua dimensi  yang  memberikan  kesan estetis  dan  dapat  diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,  komoditas  industri,  atau kerajinan tangan.
e. Hak Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun  2000  Tentang  Rahasia Dagang)
Rahasia  Dagang  adalah informasi  yang  tidak  diketahui oleh  umum  di  bidang  teknologi dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
f. Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 Tentang  Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu)
Sirkuit  Terpadu  adalah suatu  produk  dalam  bentuk  jadi atau  setengah  jadi,  yang  di dalamnya terdapat berbagai elemen  dan  sekurang-kurangnya satu  dari  elemen  tersebut  adalah elemen  aktif,  yang  sebagian  atau seluruhnya  saling  berkaitan  serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
Desain  Tata  Letak  adalah kreasi berupa rancangan peletakan  tiga  dimensi  dari berbagai elemen, sekurang- kurangnya  satu  dari  elemen tersebut  adalah  elemen  aktif,
serta sebagian atau semua interkoneksi  dalam  suatu  Sirkuit Terpadu  dan  peletakan  tiga dimensi  tersebut  dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Sehingga Hak Desain Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan  oleh  negara  Republik
Indonesia  kepada  Pendesain  atas hasil  kreasinya,  untuk  selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut

## 3. Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
Sistem  hukum  bergerak  seakan melingkar,  berdialektika  dengan  dan tanpa  legitimasi  yang  harus  didapat daripada  yang  hidup,  tetapi  diakui. Hukum berjalan otomatis serentak dengan  apapun  yang  ada  dalam  hidup. Perbandingan jumlah ataupun presentase jumlah  yang  ada  di  dalamnya  berada pada  porsi  yang  utuh  dan  penuh  seperti kepenuhan hukum yang ada dalam setiap gerak kehidupan. 10
Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas: 11 a. Legal Substance
b. Legal Structure, dan
c. Legal Culture
Sehingga  untuk  menganalisis hukum  sebagai  satu  sistem,  ada  tiga aspek  yang  dapat  dikaji,  yakni  materi
10 Muhammad  Erwin, Filsafat  Hukum – Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum ,  (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 105.
11 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum – Perspektif Ilmu Sosial , hlm. 15-17.
hukum  ( content  of  law ),  struktur  hukum ( structure  of  law ),  dan  budaya  hukum ( culture  law ). 12 Dapat  juga  disebut substansi  hukum  ( legal  substance ), struktur  hukum  ( legal  structure ),  dan budaya hukum ( legal culture ).

## Friendman menyebut:
Substance  is  whay  we  call  the actual rules or norms used by institution, (or  as  the  case  may  be)  the  real, observable  behavior  patterns  of  actors within the sistem… Structure is the body, the framework, the long-lasting Syape of the  sistem:  the  way  court  of  police department  are  organized,  the  lines  of jurisdiction  the  table  of  organization. 13
Legal  Culture  refers  then  to  those  parts of  general  culture-customes,  opinions, ways  of  doing  and  thinking – that  bend social  force  towards  or  away  from  the law and in particular ways. 14
(Substansi  adalah  apa  yang disebut  dengan  peraturan-peraturan  atau norma-norma  yang  dipakai  dalam  suatu instutusi,  (atau  sebagai  suatu  kasus) yang
nyata, ketentuan-ketentuan mengenai  bagaimana  institusi-institusi tersebut  berperilaku…  Struktur  adalah kerangka  badannya,  ia  adalah  bentuk permanennya,  tubuh  institusional  dari sistem tersebut: berbicara tentang bagaimana organisasi pengadilan ,yurisdiksi pengadilan menyangkut tingkatan  pengadilan.  Kultur  hukum mengacu  pada  bagian-bagian  yang  ada pada  budaya  secara  umum – adat kebiasaan,  opini,  cara  bertindak  dan berfikir – yang  mengarahkan  kekuatan- kekuatan  sosial  menuju  atau  menjauh dari  hukum  dan  dengan  cara-cara tertentu.)
Dari  sini,  dapat  dilihat  bahwa struktur merupakan bagian yang
12 Khoiruddin  Nasution, Pengantar  Studi Islam , hlm. 195.
13 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal System:  A  Social  Science  Perspective ,  (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 6.
14 Ibid ., hlm 15.

## Volksgeist
memberi  bentuk  dan  batasan  terhadap keseluruhan.  Bagian  yang  memberi bentuk  tersebut  adalah  aturan,  norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam  sistem  tersebut.  Substansi  bukan hanya aturan yang ada di dalam undang- undang,  namun  mencakup  pula  hukum yang  hidup  ( living  law ).  Selanjutnya budaya  hukum  merupakan  suasana pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. 15
Unsur-unsur  dari  sistem  hukum itu senantiasa berubah mengikuti perkem-bangan  masyarakat.  Maka  dari itu,  baik  struktur,  substansi,  maupun budaya hukum, semuanya bersifat dinamis.  Namun  kecepatan  perubahan dari tiap-tiap unsur itu tidak sama. 16
Di  dalam  hukum  Wakaf  Hak Kekayaan  Intelektual,  subtansi  hukum meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan  dengan  wakaf  dan  Hak
Kekayaan  Intelektual,  struktur  hukum meliputi lembaga yang berkaitan dengan perwakafan dan Hak Kekayaan Intelektual, dan budaya hukum berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan wakaf Hak
Kekayaan Intelektual.
Berikut akan dianalisis satu demi satu  problematika  yuridis  dalam  Wakaf Hak Kekayaan Intelektual.
a. Substansi Hukum ( Legal Substance ) Berbicara  mengenai  substansi hukum  dari  wakaf  HKI,  maka  harus melihat  dari  masing-masing  peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perwakafan,  HKI,  atau  yang  spesifik mengarah  kepada  keduanya.  Peraturan- peraturan tersebut selain yang dikeluarkan  oleh  pemerintah,  ada  pula yang dikeluarkan oleh lembaga
15 Muhammad  Erwin, Filsafat  Hukum , hlm. 107
16 Ibid ., hlm 108.
independen seperti halnya Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan sebagai salah satu benda  yang  dapat  diwakafkan.  Seperti telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya, jenis  harta  benda  wakaf  dalam  UU  ini terdiri  dari  benda  tidak  bergerak  dan benda bergerak, sementara dalam PP No. 42  Tahun  2006  tentang  pelaksanaanya benda  bergerak  dibedakan  menjadi  dua yaitu,  benda  bergerak  selain  uang;  dan benda  bergerak  berupa  uang.  Hak Kekayaan  Intelektual  sebagai  benda bergerak  yang  tidak  berwujud,  dalam Undang-Undang  ini  masuk  kedalam kategori benda bergerak selain uang.
Pasal  16  Ayat  (3)  UU  No.  41 Tahun 2004 menyebutkan benda bergerak  adalah  harta  benda  yang  tidak bisa  habis  karena  dikonsumsi,  yang meliputi:  a)  Uang,  b)  logam  mulia,  c) surat berharga, d) kendaraan, e) hak atas kekayaan intelektual, f) hak sewa, dan g) benda  bergerak  lain  sesuai  dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian  di  dalam  PP  No.  42 Tahun 2006, HKI masuk dalam kategori benda  bergerak  selain  uang.  Benda bergerak  selain  uang  dijabarkan  dalam Pasal  19  PP  No.  42  Tahun  2006,  yang bunyinya:
1) Benda digolongkan sebagai benda  bergerak  karena  sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
2) Benda  bergerak  terbagi  dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan  dan  yang  tidak  dapat dihabiskan karena pemakaian.
3) Benda  bergerak  yang  dapat dihabiskan  karena  pemakaian tidak  dapat  diwakafkan,  kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
4) Benda bergerak  yang tidak dapat dihabiskan  karena  pemakaiannya dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan syariah.
Benda  bergerak  karena  sifatnya yang  dapat  diwakafkan    meliputi  (Pasal 20 PP No. 42 Tahun 2006):
1) Kapal;
2) Pesawat terbang;
3) Kendaraan bermotor;
4) Mesin  atau  peralatan  industri yang tidak tertancap pada bangunan;
5) Logam dan batu mulia; dan/atau
6) Benda  lainnya  yang  tergolong sebagai  benda  bergerak  karena sifatnya  dan  memiliki  manfaat jangka panjang. Kemudian, Benda bergerak
selain uang karena peraturan Perundang- undangan yang dapat diwakafkan sepanjang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah sebagai berikut (Pasal 21
PP No. 42 Tahun 2006):
1) Surat berharga yang berupa:
a) Saham;
b) Surat Utang Negara;
c) Obligasi    pada  umumnya; dan/atau
d) Surat  berharga  lainnya  yang dapat dinilai dengan uang.
2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
a) Hak cipta;
b) Hak merek;
c) Hak paten;
d) Hak desain industri;
e) Hak rahasia dagang;
f) Hak sirkuit terpadu;
g) Hak perlindungan varietas
tanaman; dan/atau Hak lainnya
3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
a) Hak  sewa,  hak  pakai  dan  hak pakai hasil atas benda bergerak;
atau
b) Perikatan,  tuntutan  atas  jumlah uang  yang  dapat  ditagih  atas benda bergerak. Dari pemaparan Pasal-Pasal tersebut  diatas  baik  dalam  Undang-
Undang  Wakaf  maupun  PP  tentang pelaksa-naannya,  Wakaf  Hak  Kekayaan
Intelektual  telah  mendapat  legitimasi secara  hukum.  Namun,  hanya  sebatas pengakuan,  tidak  terdapat  prosedur secara jelas dalam hal mewakafkan HKI seperti halnya dalam wakaf uang.
Prosedur Dalam hal wakaf benda bergerak berupa uang, secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006. Pasal tersebut memberikan pedoman  dengan  jelas  bagaimana  cara mewakafkan uang. Kemudian di jelaskan  pula  lembaga  yang  berwenang dalam  hal  wakaf  uang,  yaitu  Lembaga

## Keuangan  Syari’ah  Penerima  Wakaf
Uang  (LKS-PWU)  yang  ditunjuk  oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan  dari  BWI.  Tentu  saja  hal tersebut  sangat  kontras  dengan  yang terjadi  dalam  hal  pewakafan  HKI. Seharusnya  HKI  juga  memiliki  lembaga penerima  wakaf  HKI.  Hal  ini  akan mempermudah  calon-calon  wakif  yang ingin mewakafkan HKI-nya.
Selanjutnya,  jika  dilihat  dari perundang-undangan mengenai
HKI,wakaf  HKI  tidak  secara  jelas dicantumkan  pada  semua  ketentuan
Undang-Undang  HKI,  pengalihan  hak melalui wakaf hanya terdapat dalam UU Hak  Cipta,  Paten  dan  Merek.  Pada Undang-Undang  No.  30  Tahun  2000 Tentang  Rahasia  Dagang,  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2000  Tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun  2000  Tentang  Desain  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu,  tidak  ada  klausula mengenai pengalihan Hak melalui mekanisme Wakaf secara spesifik.
Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal  5  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa Hak  Rahasia  Dagang  dapat  beralih  atau dialihkan  dengan:  a)  pewarisan,  b)

## Volksgeist
hibah,  c)  wasiat,  d)  perjanjian  tertulis, atau  e)  sebab-sebab  lain  yang  dibenar- kan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal  senada  juga  disebutkan  dalam Undang-Undang  Desain  Industri  Pasal 31  Ayat  (1),  dan  Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 23  Ayat  (1).  Ketiga  Undang-Undang tersebut  tidak  ada  yang  menyebutkan adanya pengalihan hak melalui wakaf. Klausula  yang  dapat  dijadikan

## legitimasi  “pembolehan”  wakaf  Hak
Kekayaan  Intelektual,  baik  Hak  Rahasia Dagang,  Hak  Desain  Industri  maupun Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu adalah  menempatkan  wakaf  sebagai perjanjian  tertulis  atau  sebab-sebab  lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Wakaf  bisa  dikatakan  sebagai
perjanjian  tertulis  mengingat  dalam pelaksanaan wakaf terjadi sebuah perjanjian antara si pewakaf (wakif) dan pelaksana wakaf (nazir) yang dituangkan dalam  akta  ikrar  wakaf  oleh  Pegawai Pencatat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW). Disamping  itu,  wakaf  juga  bisa  masuk sebagai sebab-sebab lain yang dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Mengingat  adanya  ketentuan mengenai  kebolehan  Hak  Kekayaan Intelektual  sebagai  salah  satu  harta benda  wakaf  yang  tertuang  dalam  UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP  No  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaannya.
Selain  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  dikeluarkan oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai perlindungan Hak  Kekayaan  Intelektual. Di  dalam  Keputusan  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor:  1/MUNAS VII/MUI/15/2005  Tentang  Perlindungan
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang dilaksanakan  pada  19-22  Jumadil  Akhir 1426  H/  26-29  Juli  2005  M,    MUI memberi penegasan bahwa:
1) Dalam Hukum Islam, HKI dipandang  sebagai  salah  satu huquq  maliyyah (hak  kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum ( mashu ) sebagaimana mal (kekayaan).
2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana  di  maksud  angka  1 tersebut  adalah  HKI  yang  tidak bertentangan dengan hukum
Islam.
3) HKI  dapat  dijadikan  obyek  akad ( al- ma’qud’alaih ), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komer- sial),  maupun  akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat
diwaqafkan dan diwariskan
4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap  HKI,  termasuk  namun tidak terbatas pada menggunakan,  me-ngungkapkan, membuat,  memakai,  menjual, mengimpor,
mengekspor, mengedarkan,  menyerahkan,  me- nyediakan, mengumumkan, mem-perbanyak, menjiplak, memal-su,  membajak  HKI  milik orang  lain  secara  tanpa  hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.
Dari  pemaparan  tersebut,  pada poin  ketiga  menyebutkan  bahwasannya HKI  dapat  dijadikan  obyek  akad  ( al- ma’qud’alaih ),  baik akad mu’awadhah (pertukaran,  komersial),  maupun akad tabarrua’at (nonkomersial),  serta  dapat diwakafkan  dan  diwariskan.  Maka  poin ini  bisa  dikatakan  sebagai  salah  satu bentuk legitimasi MUI dalam hal Wakaf HKI,  yang  didasari  dari  ketentuan- ketentuan syara.
b. Struktur Hukum ( Legal Structure ) Seperti telah dijelaskan sebelumnya,  struktur  merupakan  bagian yang  memberi  bentuk  dan  batasan terhadap  keseluruhan.  Bagian  yang

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
memberi bentuk tersebut adalah institusi-institusi  pene-gakan  hukum. Fokus kajian dari struktur hukum adalah lembaga  dan  penegak  hukum,  berikut proses  dan  struktur  yang  berada  di dalamnya. Maka dari itu, ketika membahas  lembaga  wakaf,  maka  yang menjadi fokus kajiannya ada pada wakif dan nazir.
Pada  Undang-Undang  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  wakif  tidak hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  per orang  saja,  namun  dapat  pula  suatu organisasi maupun badan hukum. Wakif organisasi  atau  badan  hukum  hanya dapat melakukan wakaf apabila
memenuhi  ketentuan  organisasi/badan hukum  untuk  mewakafkan  harta  benda wakaf  milik  organisasi/badan  hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi/badan  hukum  yang  ber- sangkutan.  Sehingga,  dalam  kaitannya dengan  wakaf  HKI,  tidak  terdapat hambatan yuridis terhadap peraturan ini.
Fokus  kajian  berikutnya  adalah nazir,  selaku  pemegang  amanah  untuk melaksanakan  tujuan  wakaf.  Nazir memegang  kunci  penting  dalam  hal pengelolaan  wakaf  untuk  mewujudkan potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum.
Pada ketentuan PP No. 42 Tahun 2006  Pasal  3  menyatakan  bahwa  harta benda  wakaf  harus  didaftarkan  atas nama  nazhir  untuk  kepentingan  pihak yang  dimaksud  dalam  akta  ikrar  wakaf, namun  demikian  terdaftarnya  harta benda  wakaf  atas  nama  nazhir  tidak membbuktikan  kepemilikan  nazhir  atas harta benda wakaf.
Seperti halnya pada wakif, Nazir dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tentang
Wakaf, nazir meliputi perseorangan,  organisasi  atau  badan hukum. Pasal 10
menyebutkan persyaratan  masing-masing  Nazir.  Nazir perseorangan  harus  memeuni  syarat:  a)
warga  Negara  Indonesia,  b)  beragama Islam,  c)  dewasa,  d)  amanah,  e) mampu secara  jasmani  dan  rohani,  dan  f)  tidak terhalang  melakukan  perbuatan  hukum. Sedangkan  untuk  organisasi  dan  badan hukum, selain pengurusnya harus memenuhi  semua  persyaratan  nazir perseorangan,  organisasi/badan  hukum tersebut harus bergerak di bidang sosial, pendidikan,  kemasyarakatan,  dan/atau keagamaan Islam.
Persyaratan  lain  bagi  nazhir organisasi/badan  hukum  yang  terdapat dalam PP No. 41 Tahun 2006 yaitu salah seorang  pegurus  organisasi  atau  badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.  Selain  itu,  organisasi/badan hukum  tersebut  harus  memiliki:  1) salinan  akta  notaries  tentang  pendirian dan  anggaran  dasar,  2)  daftar  susunan pengurus,  3)  anggaran  rumah  tangga,  4) program  kerja  dalam  pengembangan wakaf,  5)  daftar  kekayaan  yang  berasal dari  harta  wakaf  yang  terpisah  dari kekayaan  lain  atau  yang  merupakan kekayaan  organisasi/badan  hukum,  dan
6)  surat  pernyataan  bersedia  untuk diaudit.
Ketika berbicara mengenai organisasi  dan/atau  badan  hukum,  maka pembahasan  harus  dikaitkan  dengan bentuk-bentuk  badan  usaha  yang  ada  di
Indonesia.  Selain  itu,  organisai/badan hukum  tersebut  harus  harus  bergerak  di bidang sosial, pendidikan, ke- masyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.  Maka,  pertanyaan  selanjutnya, bentuk organisasi atau badan hukum apa yang  dapat  menaungi  wakaf,  khususnya wakaf HKI. Untuk menemukan jawaban tersebut, pertama-tama yang perlu diingat  adalah  organisasi  merupakan perkumpulan  atau  perhimpunan.  Bentuk dari  perkumpulan  tersebut  dibedakan menjadi  dua,  yaitu  perkumpulan  biasa yang merupakan organisasi masa (ormas)  dan  tidak  berbadan  hukum,  dan

## Volksgeist
perkumpulan  yang  berbadan  hukum, yang  didirikan  berdasarkan Staatsblad 1870  Nomor  64  dan  anggaran  dasarnya mendapat  pengesahan    dari  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  serta  diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 17
Di  dalam  ilmu  hukum,  subjek hukum selain manusia pribadi ( natuurlijke person/natural person ) (Pasal 1329 KUHPerdata), terdapat pula dengan  apa  yang  disebut Rechpersoon (legal entity) , yaitu badan atau perkumpulan  yang  didirikan  dengan  sah yang  berkuasa  melakukan  perbuatan- perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerdata). Secara garis besar, badan hukum sebagai  subjek  hukum  mencakup  unsur atau kriteria (materil) yaitu: a) perkumpulan  orang  atau  perkumpulan modal  (organisasi),  b)  dapat  melakukan perbuatan hukum ( rechtSyandeling ) dalam hubungan-hubungan hukum ( rechtsbetrekking ),  c)  mempunyai  harta kekayaan sendiri, d) mempunyai pengurus,  e)  mempunyai  hak  dan kewajiban,  dan  f)  dapat  digugat  atau menggugat di depan pengadilan. Berdasarkan  materinya,  badan  hukum dibedakan  menjadi  badan  hukum  public ( publiekrecht )  dan  badan  hukum  privat ( privaatrecht ).  Badan  hukum  publik yaitu  badan  hukum  yang  mengatur hubungan  antara  Negara  dan  atau aparatnya  dengan  warga  Negara  yang menyangkut  kepentingan  umum  atau public,  contohnya:  Negara,  pemda,  dan lembaga-lembaga  Negara  yang  lain. Sedangkan  badan  hukum  privat  yaitu perkumpulan  orang  yang  mengadakan kerjasama  dan  merupakan  satu  kesatuan yang  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  hukum. 18 Badan  hukum
17 Irma  Devita  Purnamasari, Panduan Lengkap  Hukum  Praktis  Populer – Kiat-Kiat Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Mendirikan  Badan Usaha , (Bandung: Kalifa, 2010), hlm. 32.
18 Ibid ., hlm 74-76.
privat di Indonesia, antara lain merupakan Perkumpulan berbadan hukum,  perseroan  terbatas,  koperasi, yayasan, dan partai politik.
Berdasarkan betuk-bentuk organisasi dan/atau badan hukum diatas, untuk menentukan kriteria sebagai nazir, harus  kembali  melihat  Undang-Undang No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dan PP  No.  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaannya.  Pasal  10  ayat  (2) menyatakan  bahwa  suatu  organisasi dapat  menjadi  nazir  apabila  selain pengurus organisasi memenuhi kualifikasi nazir perorangan 19 , organisasi tersebut harus bergerak di bidang sosial, pendidikan,  kemasyarakatan  dan/atau keagamaan  Islam.  Begitupula  pada ketentuan  nazir  badan  hukum.  Pasal  10 ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  suatu badan  hukum,  dapat  menjadi  nazir apabila  selain  pengurus  badan  hukum tersebut  harus  memenuhi  kualifikasi naz}ir  perseorangan,  badan  hukum tersebut merupakan badan hukum Indonesia  yang  dibentuk  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku  dan  bergerak  di  bidang  sosial, pendidikan,  kemasyarakatan,  dan/atau keagamaan Islam.
PP  No.  42  Tahun  2006  Pasal  7 ayat  (3)  menambahkan  syarat  nazir organisasi  harus  memiliki:  1)  salinan akta  notaris  tentang  pendirian  dan anggaran  dasar;  2)  daftar  pengurus;  3) anggaran  rumah  tangga;  4)  program kerja  dalam  pengembangan  wakaf;  5) daftar  kekayaan  yang  berasal  dari  harta wakaf  yang  terpisah  dari  kekayaan  lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;  dan  6)  surat  pernyataan bersedia  untuk  diaudit.  Syarat  serupa
19 Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004, Pasal  10  ayat  (1),  perseorangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  a  hanya  dapat menjadi  nazhir  apabila  memenuhi  persyaratan: warga  negara  indonesia,  beragama  Islam, dewasa,  amanah,  mampu  secara  jasmani  dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
juga  berlakku  bagi  nazir  badan  hukum pada pasal 11 ayat (3).
Dengan  melihat  kedua  ketentuan tersebut,  maka  tidak  semua  badan hukum dapat menjadi nazir. Nazir hanya dapat  dilakukan  oleh  badan  hukum berupa  perkumpulan  berbadan  hukum dan  yayasan.  Hal  ini  dikarenakan perkumpulan  berbadan  hukum  mengacu dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi  Kemasyarakatan.  Pasal  4 menyebutkan  bahwa  ormas  bersifat sukarela,  sosial,  mandiri,  nirlaba  dan demokratis. Pasal selanjutnya me- nyebutkan  tujuan  dan  fungsi  dari  ormas yang  sebagian  besar  sejalan  dengan tujuan dan fungsi wakaf.
Pada  Yayasan,  Undang-Undang No.  16  Tahun  2001  Jo  Undang-Undang No.  28  Tahun  2004  Tentang  Yayasan, Pasal  1  butir  (1)  menyebutkan  bahwa yayasan adalah badan  hukum, terdiri atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Berdasarkan  pengertian  tersebut, unsur  yang  menjadikan  yayasan  dapat menjadi nazir dalam wakaf  HKI adalah yayasan  memiliki  tujuan  di  bidang sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan. Tujuan  ini  sejalan  dengan  tujuan  dari wakaf.
Bentuk  badan  hukum  yang  lain seperti
Perseroan Terbatas (PT), koperasi  dan  partai  politik  tidak  dapat menjadi nazir. Perseroan Terbatas
didirikan  murni  untuk  kegiatan  bisnis yang profit  oriented .  Sehingga  tidak sejalan  dengan  tujuan  wakaf  itu  sendiri. PT  hanya  bisa  menjadi  wakif,  baik tertuang dalam anggaran dasarnya maupun  sebagai  salah  satu  bentuk  dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Koperasi, walaupun terdapat unsur  sosial  di  dalamnya  tetap  tidak dapat menjadi nazir. Hal ini dikarenakan
koperasi  sejak  awal  dibentuk  untuk memenuhi  kesejahteraan  anggotanya. Modal  dasar  yang  ada  pada  koperasi merupakan  iuran anggotanya. Jika seseorang berniat mewakafkan hartanya, maka  sesuai  ketentuan  koperasi  menjadi bagian  dari  penyertaan  modal,  artinya, wakif  juga  mendapat  keuntungan  dari harta  yang  diwakafkan  tadi,  karena dengan menyertakan modal wakif otomatis  menjadi  anggota.  Sehingga, sama halnya dengan PT, koperasi hanya bisa  menjadi  wakif  sepanjang  tertuang dalam  anggaran  dasar/anggaran  rumah tangganya.
Sedangkan  pada  partai  politik, jelas  dikatakan  jika  partai  politik  adalah organisasi berbadan hukum yang memiliki  tujuan  murni  politik.  Meski bersifat sukarela untuk memperjuangkan anggota  dan  masyarakat,  namun  dalam hal  keuangan,  partai  politik  dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tidak memberikan penjelasan mengenai alokasi  pendanaan.  Namun  demikian, mengingat  tujuan  partai  politik  untuk melakukan  rekruitmen  warga  Negara Indonesia,  baik  sebagai  anggota  partai maupun  bakal  calon  (DPR/DPRD, Kepala  daerah,  wakil  kepala  daerah, presiden,  dan  wakil  presiden),  maka keuangan ditujukan dalam rangka menciptakan  kader  dan  kampanye.
Sehingga,  sama  halnya  dengan  PT  dan Koperasi,  Partai  Politik  juga  dapat menjadi  wakif  jika  ditentukan  dalam anggaran dasar/anggaran
rumah tangganya.
c. Budaya Hukum ( Legal Culture ) Selain  substansi  hukum  ( legal substance )  dan  struktur  hukum  ( legal structure )  terdapat  pula  satu  unsur  yang dapat  mempengaruhi  bagaimana  kedua unsur  tadi  dapat  menjalankan  sistem hukum.  Unsur  tersebut  adalah  budaya hukum/kultur  hukum  ( legal  culture ). Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu

## Volksgeist
pada  bagian-bagian  yang  ada  pada budaya  umum,  yang  di  dalamnya terdapat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan-kekuatan  sosial  menuju  atau menjauh  dari  hukum  dengan  cara-cara tertentu. 20
Seperti  telah  dijelaskan  pada sebelumnya,  wakaf  merupakan  pranata ekonomi  yang  sudah  hidup  di  Indonesia sejak  jaman  kerajaan  Islam  masih berdiri.  Masyarakat  Islam  di  Indonesia sudah  tidak  asing  dengan  istilah  ini. Bahkan  lebih  jauh  pranata  ini  sudah menjadi  sarana  pemberdayaan  ummat. Sehingga  secara  budaya  hukum,  wakaf telah  menjadi  sesuatu  yang  dijalankan masyarakat  muslim  sedari  dulu,  tanpa harus  mengikuti  ketentuan  undang- undang yang dibuat pemerintah.
Permasalahan dalam hukum perwakafan muncul, manakala paradigma  wakaf  mengarah  kearah wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dengan wakaf konvensional.  Masyarakat  masih  asing dengan  wakaf  produktif.  Wakaf  yang dikenal  pada  umumnya  berupa  tanah, yang nantinya dialokasikan untuk sarana kegiatan  sosial  keagamaan,  misalnya Masjid,  panti  asuhan,  kuburan,  maupun sekolah.
Selain  itu,  dalam  pengelolaan wakaf,  masyarakat  pada  umumnya menyerahkan  pada  nazir  perseorangan yang  bersifat  tradisional.  Ketradisi- onalan nazir ini dipengaruhi, antara lain: pertama ,  karena  masih  kuatnya  paham mayoritas  umat  Islam  yang  masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakan  sebagai  ajaran  agama  yang kurang memiliki posisi penting.  Apalagi arus  utama  mayoritas  ulama  Indonesia lebih  mementingkan  aspek  keabadian benda wakaf dengan me-ngesampingkan
20 Lawrance M Friedman, Sistem Hukum , hlm. 17.
kemanfaatannya. 21 Kedua ,  rendahnya kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) nazir  wakaf.  Sebagian  besar  wakif menyerahkan harta wakaf lebih didasarkan  pada  kepercayaan  kepada para  tokoh  agama  seperti  kyai,  ustaz, ajengan,  tuan  guru  dan  sebagainya, sedangkan  mereka  kurang  atau  tidak mempertimbangkan kualitas
(kemampuan)  manajerialnya,  sehingga benda-benda  wakaf  banyak  yang  tidak terurus  (terbengkalai). Ketiga ,  lemahnya kemauan para nazir wakaf. Banyak nazir wakaf  yang  tidak  memiliki  militansi yang  kuat  dalam  membangun  semangat pemberdayaan wakaf untuk ke- sejahteraan umat. 22 Dengan
diundangkannya Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  diikuti  dengan  PP  No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya paradigm  wakaf  diharapkan  mampu bergeser kearah wakaf produktif. Hal ini ditandai  dengan  berkembangnya  jenis- jenis harta benda yang dapat diwakafkan, dan sistem kenaziran wakaf. Lahirnya Badan Wakaf
Indonesia,  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas nazir  di  Indonesia.  Nazir  diharapkan mampu  memenej  harta  benda  wakaf. terlebih  dengan  ketentuan  nazir  yang selain  perorangan,  dapat  pula  berupa organisasi maupun badan hukum. Prinsip  manajemen  wakaf  produktif  ini lebih potensial bila diterapkan oleh nazir lembaga,  baik  organisasi  maupun  badan hukum,  dibandingkan  dengan  nazir perseorangan  yang  berbasis  manajemen tradisional.  Namun,  pada  kenyataannya masyarakat pada umumnya lebih memilih  pengelolaan  harta  wakafnya dilakukan oleh perseorangan yang dikenal secara pribadi oleh wakif.
21 Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  al- Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif ,  (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 52-53.
22 Ibid .,

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
Begitupula terhadap per-
kembangan  jenis-jenis  harta  yang  dapat diwakafkan.  Masyarakat  lebih  banyak mengarah  kepada  bentuk  tanah  yang merupakan  benda  tidak  bergerak  seperti yang  telah  dikenal  sejak  pranata  wakaf ada  di  Indonesia.  Walaupun  pada Undang-Undang  No.  41  tentang  Wakaf dan  peraturan  pelaksananya  secara  jelas menjelaskan  bahwa  harta  yang  dapat diwakafkan  dapat  berupa  benda  tidak bergerak maupun benda bergerak.
Wakaf  benda  tidak  bergerak seperti  halnya  tanah,  hanya  dapat dilakukan  oleh  wakif  yang  kaya,  dalam arti  wakif  yang  memiliki  banyak  tanah, ataupun  kekayaan  lain  yang  hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Hal ini  berbeda  dengan  apa  yang  diinginkan dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengarahkan wakaf menjadi budaya baru masyarakat, untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat. Wakaf  diharapkan  dapat  dilakukan  oleh semua  lapisan  masyarakat,  sehingga memunculkan  prinsip  “tidak  harus menjadi kaya untuk menjadi wakif”.
Oleh karenanya, diharapkan masyarakat  dapat  mewakafkan  harta bergerak  yang  dimilikinya  baik  berupa kendaraan, uang, logam atau batu mulia, yang  merupakan  harta  bergerak  yang berwujud,  maupun  harta  bergerak  yang tidak  berwujud  seperti  saham,  surat utang  Negara,  obligasi  maupun  surat berharga  lain  yang  dapat  dinilai  dengan uang dan Hak Kekayaan Intelektual.
Hak Kekayaan
Intelektual menjadi  salah  satu  benda  bergerak  yang tidak  berwujud  yang  dapat  diwakafkan, sebenarnya memiliki potensi yang besar. Mengingat  HKI  dapat  memiliki  nilai nominal yang tidak terhingga. Selain itu HKI  juga  pada  awalnya  diperoleh  dari daya  pikir  manusia,  sehingga  siapapun jika  memiliki  kemampuan  maupun kreatifitas dapat memiliki HKI.
Namun  demikian,  HKI  hingga saat  ini  belum  dikenal  luas  di  kalangan
masyarakat.  Mengingat  di  dalam  HKI sendiri  terdapat  kelemahan-kelemahan sosiologis.  Kelemahan  sosiologis  HKI yang  ada  di  Indonesia  dimulai  dari pengadopsian TRIPs  Agreement ke dalam Undang-Undang HKI di Indonesia yang bertolak belakang dengan  tujuaan  yang  ingin  dicapai  ( das solen ) dan kenyataan yang terjadi.
Menurut Candra Irawan, terdapat lima  kelemahan  sosiologis  HKI  yang diberlakukan  di  Indonesia 23 . Pertama , pengaturan  HKI  dalam WTO/TRIPs Agreement bukan  keinginan  semua Negara  anggotanya,  tetapi  keinginan Negara  maju.  Dengan  kata  lain  WTO merupakan representasi dari kepentingan (perdagangan  dan  dominasi)  Amerika Serikat  dan  Negara  maju  lainnya  di dunia.  Sehingga,  terdapat  penolakan keras dari masyarakat Negara berkembang  dan  Negara  terbelakang meskipun  Kepala  Negara  atau  Menteri dari negaranya menandatangin WTO/TRIPs Agreement . Kedua ,  nilai-nilai  yang  diusung TRIPs Agreement sangat liberal, individualistik,  dan  semata-mata  ber- muatan  komersialisasi  terhadap  karya- karya
HKI yang mengabaikan kepentingan  kemanusiaan  dan  Negara- negara  berkembang/terbelakang  untuk mengejar  ketertinggalan  IPTEK.  Selain itu,  konsep  perlindungan  HKI  pada TRIPs  Agreement bertentangan  dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat  Indonesia  yang  bersifat komunalistik. Masyarakat Indonesia (khususnya  dalam  hukum  adat),  yang utama bukanlah individu
tapi masyarakat.
Ketiga ,  Indonesia  belum  siap melindungi  asset-aset  nasional  ber-
23 Candra  Irawan, Politik  Hukum  Hak Kekayaaan  Intelektual  Indonesia – Kritik terhadap  WTO/TRIPs  Agreement  dan  Upaya Membangun  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Demi Kepentingan Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 200-202.

## Volksgeist
potensi  HKI  (pengetahuan  tradisional, keanekaragaman hayati, peninggalan pra sejarah dan kebudayaan nasional) karena keterbatasan  biaya  untuk  melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi  (internasional). Keempat ,  Alih Teknologi  sebagaimana  diatur  dalam article  7  TRIPs  Agreement 24 tidak terbukti,  khususnya  di  Indonesia,  dan juga di Negara berkembang dan terbelakang yang lain. Kelima , pemberlakuan standar perlindungan HKI secara  sama  di  semua  Negara  WTO adalah  tidak  adil  karena  kepentingan HKI masing-masing Negara tidak sama. Jika  perundang-undangan  HKI sendiri sudah bermasalah secara sosiologis,  maka  usaha  untuk  men- jadikan  HKI  sebagai  salah  satu  wakaf produktif  akan  sulit  diterima  oleh masyarakat  luas.  Jika  bentuk  benda bergerak  lain  yang  sudah  dikenal sebelumnya  hingga  saat  ini  saja  belum mengalami peningkatan signifikan untuk diwakafkan,  apalagi  HKI  yang  masih merupakan  hal  baru  di  masyarakat Indonesia.

## C. Penutup
Dari  seluruh  pemaparan  diatas dapat disimpulkan menjadi dua. Pertama ,  pengaturan  wakaf  HKI  tidak dijelaskan  secara  jelas  dalam  peraturan perundang-undangan  tertentu,  namun terdapat  beberapa  klausula  di  dalam beberapa  Perundang-Undangan  yang mengarah pada wakaf HKI, seperti pada Undang-Undang  No.  42  Tahun  2004 Tentang  Wakaf,  PP  No.  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaanya,  Fatwa  MUI  No 1/MUNAS  VII/MUI/15/2005  Tentang
24 Article  7  TRIPs  Agreement  :  “  The
Protection  and  enforcement  of  intellectual property  rights  should  contribute  to  the promotion of technological innovation and to the transfer  and  dissemination  of  technology,  to  the mutual  advantage  of  producers  and  users  of technological  knowledge  and  in  a  manner conducive  to  social  and  economic  welfare,  and to balance of rights and obligation.
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual dan    Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta,  UU  No.  13 Tahun  2016 Tentang  Paten  dan  UU  No. 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis. Sementara  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2000  Tentang Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu  tidak  menyebutkan  adanya bentuk pengalihan hak melalui mekanisme perwakafan.
Kedua ,  problematika  wakaf  HKI menyangkut tiga hal yaitu pada substansi hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya hukum.  Dari    segi  substansi  hukum, wakaf HKI belum ada yang menjelaskan secara  tegas,  bagaimana  pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum,  belum  dijelaskan  secara  tegas siapa  saja  yang  bisa  menjadi  wakif ataupun  nazir  dalam  wakaf  HKI. Sedangkan  dari  segi  budaya  hukum, masyarakat  masih  asing  dengan  wakaf terhadap  benda  selain  tanah,  sehingga untuk  jenis  wakaf  benda  bergerak  yang tidak  berwujud  seperti  halnya  HKI, maka  penerimaan  masyarakat  masih sangat rendah.

## Daftar Pustaka
Australia Specialised Training Project –
Phase  III ,  Jakarta:  kemitraan Australia Indonesia, 2008.
Djunaidi,  Achmad  dan  Thobieb  al-
Asyhar, Menuju  Era  Wakaf
Produktif , Jakarta: Mumtaz
Publishing, 2007.
Erwin,  Muhammad, Filsafat  Hukum –
Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum ,
Jakarta: Rajawali Press, 2002. Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Friedman, Lawrance M, Sistem Hukum – Perspektif  Ilmu  Sosial terj.  M.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1907
Khozim,  Bandung:  Nusa  Media, 2003.
Friedman,  Lawrence  M. The  Legal System: A Social Science
Perspective ,  New  York:  Russel
Sage Foundation, 1975.
Halim,  Abdul, Hukum  Perwakafan  di Indonesia , Jakarta: Ciputat Press,
2005.
Irawan,  Candra, Politik  Hukum  Hak
Kekayaaan  Intelektual  Indonesia – Kritik  terhadap  WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun  Hukum  Kekayaan Intelektual  Demi  Kepentingan Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2011.
Lindsey,  Tim  dkk, Hak  Kekayaan
Intelektual – Suatu  Pengantar , Bandung: Alumni, 2013. Nasution,  Khoiruddin, Pengantar  Studi Islam ,  Yogyakarta:  ACAdeMIA
+ TAZZAFA,2010. PP  No.  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan UU Wakaf Purba,  Ahmad  Zen  Umar, Perjanjian
TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis , Bandung: Alumni,
2011.
Purnamasari,  Irma  Devita, Panduan Lengkap  Hukum  Praktis  Populer – Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah  dan
Bijak  Mendirikan  Badan  Usaha , Bandung: Kalifa, 2010.
Sabiq, Sayyid , Fiqh Sunnah.,
“Mujahidin  Muhayan,  Terj.  Fiqh Sunnah IV”, Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2009. Suhardo,  Etty  S., Hak  Kekayaan
Inteletual ,  Semarang:  Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012. The Asian Law Group Team, Intellectual Property Rights, Indonesia
Tim  Penyusun, Fiqih  Wakaf ,  Jakarta: Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf Direktorat  Jenderal  Bimbingan
Masyarakat  Islam  Departemen Agama RI, 2007. Undang-Undang  No.  42  Tahun  2004 Tentang Wakaf UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten UU  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan Indikasi Geografis UU  No.  28  Tahun  2014  Tentang  hak
Cipta
UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang,
UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industr