## PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PROFESI BIDAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

## Midwifery Profession In Policy Development
Efforts To Improve Maternal and Child Health Services

## Rahmi Yuningsih
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta
Naskah diterima: 25 Maret 2016 Naskah dikoreksi: 15 Mei 2016 Naskah diterbitkan: Juni 2016
Abstract: This study aims to determine the condition of maternal and child health, midwifery profession profile, and the development of professionalism on midwifery to improve maternal and child health through education; accreditation, registration and license; either standalone midwifery care, collaboration and referral system; and continuity strategy deployment village midwives. The study used qualitative methods. The data collected in 2016 through literature and interviews with relevant stakeholders with the drafting of legislation on midwifery. The study concluded that the health condition of maternal and child in Indonesia have not been good enough. It was seen at the High Maternal Mortality rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Indonesia. In 2012 MMR stood at 359 per 100,000 live births. While IMR in 2012 amounted to 32 per 1,000 live births. Midwifery personnel was a woman who graduated from midwife recognized by the government and professional organizations in the territory of the Republic of Indonesia and has the competence and qualifications to be registered, certified or legally licensed to practice midwifery run. Midwifery personnel professionalism need to be developed, so that  midwifery  personnel  have  the  knowledge,  skills  and  behaviors  are  superior  and  that  uphold  ethics  and health law. The development of the midwifery profession it is a necessity to anticipate changes in science and technology, the development of society’s demands will midwifery care quality, increased public awareness of the health law, users demand services obstetrics, rapid changes in government policies, and global competition increasingly strict.
Keywords: midwife, education, services, health, mother, child.
Abstrak : Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan anak, profil tenaga kebidanan, dan pengembangan  profesionalisme  tenaga  kebidanan  guna  meningkatkan  kesehatan  ibu  dan  anak  melalui  aspek pendidikan  kebidanan;  akreditasi,  registrasi  dan  lisensi  profesi  bidan;  pelayanan  kebidanan  baik  mandiri, kolaborasi maupun rujukan; dan strategi kontinuitas penyebaran bidan di desa. Studi ini menggunakan metode kualitatif.  Data  dikumpulkan  pada  tahun  2016  melalui  studi  pustaka  dan  wawancara  dengan  para  pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang kebidanan. Studi ini menyimpulkan kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia belum cukup baik. Hal itu terlihat pada masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Tahun 2012 AKI tercatat sebesar 359 per 100.000 kelahiran  hidup.  Sedangkan  AKB  pada  tahun  2012  sebesar  32  per  1.000  kelahiran  hidup.  Tenaga  kebidanan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Tenaga kebidanan perlu dikembangkan profesionalismenya,  agar  tenaga  kebidanan  memiliki  pengetahuan,  keterampilan  dan  perilaku  yang  unggul serta yang menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan. Pengembangan profesi bidan itu merupakan sebuah keniscayaan untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  kebidanan  yang  berkualitas,  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  hukum kesehatan, permintaan pengguna jasa pelayanan kebidanan, perubahan yang cepat dalam kebijakan pemerintah, dan persaingan global yang semakin ketat.
Kata kunci: bidan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, ibu, anak.

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  merupakan  upaya Bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan  tujuan nasional  sebagaimana  tercantum  pada  alinea keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan
kesejahteraan  umum,  melindungi  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  membantu  melaksanakan ketertiban  dunia  dan  perdamaian  abadi.  Salah satu  bagian  dari  pembangunan  nasional  adalah pembangunan  di  bidang  kesehatan.  Pembangunan kesehatan  merupakan  bagian  dari  pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat yang  setinggi-tingginya,  sebagai  investasi  bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan menggerakkan seluruh komponen Sistem Kesehatan Nasional (SKN).
Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun 2012  tentang  Sistem  Kesehatan  Nasional, SKN  merupakan  pengelolaan  kesehatan  yang diselenggarakan  oleh  semua  komponen  bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang  setinggi-tingginya.  SKN  diselenggarakan melalui  pengelolaan  upaya  kesehatan;  penelitian dan  pengembangan  kesehatan;  pembiayaan kesehatan;  SDM  kesehatan;  sediaan  farmasi,  alat kesehatan dan makanan; manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat. Subsistem  upaya  kesehatan  merupakan  komponen penting dalam terselenggaranya pelayanan kesehatan  yang  adil,  merata,  terjangkau  dan bermutu dengan tujuan menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya. Upaya  kesehatan  diutamakan  pada  berbagai kegiatan    yang  mempunyai  daya  ungkit  tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya  penduduk  rentan  antara  lain  ibu,  bayi, anak, manusia usia lanjut dan masyarakat miskin.
Pelayanan  kebidanan  merupakan  salah  satu upaya  kesehatan  yang  diberikan  oleh  tenaga kebidanan  yang  telah  terdaftar  dan  terlisensi sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  untuk dapat  melakukan  praktik  kebidanan.  Pelayanan kebidanan  diberikan  pada  wanita  sepanjang  masa reproduksinya  yang  meliputi  masa  pra  kehamilan, kehamilan,  persalinan,  nifas;  bayi  baru  lahir;  dan anak usia di bawah lima tahun(balita). Hal tersebut mendasari keyakinan bahwa bidan merupakan mitra perempuan sepanjang masa reproduksinya. Sebagai pelaksana  pelayanan  kebidanan,  bidan  merupakan tenaga kesehatan yang strategis dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB),  dan  Angka  Kematian  Balita  (AKABA).
Angka kematian tersebut sebagian besar terjadi di wilayah terpencil.
Salah  satu  program  yang  ditujukan  untuk mengatasi  masalah  kematian  ibu  dan  anak  adalah penempatan  bidan  di  wilayah  terpencil.  Program tersebut  bertujuan  mendekatkan  akses  pelayanan kesehatan  ibu  dan  bayi  ke  masyarakat.  Bidan merupakan  tenaga  kesehatan  yang  paling  banyak tersebar di wilayah terpencil sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tahun 2014 Kementerian Kesehatan mencatat  terdapat  sebanyak  42.033  bidan  PTT. Adapun tenaga PTT lainnya yaitu tenaga medis PTT hanya  berjumlah  4.435  orang.  Bidan  merupakan ujung  tombak  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  anak di  wilayah  terpencil.  Bidan  di  wilayah  terpencil mendapat  gaji  dan  insentif  sebesar  Rp.1.500.000 untuk  daerah  biasa,  Rp.1.700.000  untuk  daerah terpencil  dan  Rp.2.000.000  untuk  daerah  yang sangat terpencil. 1 Selain itu, kebijakan pemerintah belum  mendukung  kontinuitas  bidan  PTT  dalam memberikan pelayanan di daerah tersebut.
Hingga tahun 2014, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia  (MTKI)  mencatat  terdapat  sebanyak 280.263  bidan  yang  mempunyai  Surat  Tanda Registrasi (STR). Jumlah tersebut terbanyak kedua setelah tenaga keperawatan yang sejumlah 281.111 orang (Kementerian Kesehatan, 2015). Data terbaru MTKI per November 2015, ada sebanyak 353.003 bidan yang telah diregistrasi. Bahkan jumlah tersebut merupakan  jumlah  terbanyak  jika  dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan lainnya (666.069) (Wawancara  dengan  Pengurus  Pusat  IBI,  2016). Dalam  kenyataannya,  terdapat  berbagai  masalah kesehatan  terkait  dengan  profesi  bidan.  Seperti pelayanan  kebidanan  belum  dirasakan  oleh  semua penduduk  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  profesi bidan yang belum berkembang dari segi kompetensi dan  pendidikan,  akses  yang  menyulitkan  untuk mendapatkan  pelayanan  kebidanan,  masih  adanya budaya  pertolongan  persalinan  oleh  paraji,  dan kebijakan  pemerintah  yang  tidak  mendorong semangat  penempatan  bidan  di  desa  (Wawancara dengan Pengurus Pusat IBI, 2016).
Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini,  bidan  terutama  bidan  praktik  mandiri  belum sepenuhnya  tergabung  sebagai  pemberi  pelayanan kesehatan  yang  tergabung  sebagai  mitra  BPJS. Hanya  dua  ribuan  bidan  yang  berjejaring  dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan semestinya bisa memperluas  jaringannya  dengan  bidan  praktik mandiri. Mekanisme pembiayaan JKN dinilai lebih
1 “Gaji Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah,” http:// www.profesibidan.com/2015/04/gaji-bidan-ptt-pegawai- tidak-tetap.html, diakses 20 Maret 2016.
rumit  dari  Jampersal. 2 Padahal  bidan  memiliki peran yang strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan primer kepada ibu dan anak.
Selain masalah pelayanan, dari sisi pengembangan  pendidikan  profesi  kebidanan dapat dikatakan belum sepenuhnya dikembangkan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  ada  seperti  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit  Pendidikan,  Permenristekdikti  Nomor  44 Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi  dan  Permenristekdikti  Nomor  26  Tahun 2016  tentang  Rekognisi  Pembelajaran  Lampau, dan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi  Perguruan  Tinggi  dan  Program  Studi. Pendidikan  kebidanan  belum  berkembang  seperti pendidikan kedokteran dan pendidikan keperawatan yang  sudah  jelas  jenis  pendidikan  profesinya mulai  dari  program  pendidikan  spesialis  hingga subspesialis.  Tentunya  Pengembangan  pendidikan kebidanan  berbeda  dengan  kedokteran  kebidanan dan  kandungan.  Pengembangan  pendidikan kebidanan  bertujuan  untuk  menyelenggarakan asuhan  kebidanan  dalam  keadaan  normal  dengan pengembangan metode-metode yang didukung oleh penelitian dan penerapan teknologi.
Perkembangan pendidikan kebidanan menyesuaikan  dengan  perkembangan  global  yaitu yang  ada  pada  setiap  pertemuan International Confederation  of  Midwives (ICM).  Sampai  tahun 2015, pendidikan kebidanan tersebar di 728 program studi  kebidanan  yang  terdiri  dari  pendidikan vokasi, pendidikan akademik yang terbatas sampai magister dan pendidikan profesi setelah pendidikan sarjana kebidanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 454 yang akreditasinya masih berlaku, 15 program studi  kebidanan  yang  memiliki  akreditasi  yang sudah kadaluarsa dan 259 program studi kebidanan yang belum terakreditasi. Akreditasi program studi kebidanan menjadi sangat penting dilakukan karena dapat  dijadikan  jaminan  kualitas  kepada  calon mahasiswa  dan  masyarakat  bahwa  program  studi yang  telah  diakreditasi  telah  mencukupi  standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu  dampak  dari  belum  terakreditasinya  program studi kebidanan adalah hasil uji kompetensi masih bervariasi.  Hasil  uji  kompetensi  pada  lulusan kebidanan  sejak  juni  2014  hingga  april  2016 menghasilkan  nilai  yang  menyebar  antara  36,03
2 “Bidan Bingung Sistem Pembiayaan BPJS Kesehatan.”  http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt551126cf3957e/bidan-bingung-sistem-pembiayaan- bpjs-kesehatan, diakses 20 Maret 2016.
persen hingga 76,32 persen. Ini menandakan lulusan program  pendidikan  kebidanan  belum  memiliki kompetensi  yang  relatif  sama  (RDP  Komisi  IX dengan  Kemenristekdikti,  2016).  Di  bawah  ini merupakan  data  hasil  uji  kompetensi  program diploma tiga kebidanan periode 2014-2016:
Tabel 1 Hasil Uji Kompetensi Program Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan
No. Periode Uji Kompetensi Nilai Batas Lulus Nilai Batas Lulus Persentase Kelulusan 1. Juni 2014 40,14 64,65 2. November 2014 40,82 76,32 3. Mei 2015 40,82 36,03 4. September 2015 40,82 71,78 5. April 2016 40,82 49,53
Sumber: Kemenristekdikti, 2016.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  terlihat jelas  bahwa  peran  bidan  yang  sangat  strategis dalam meningkatkan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak namun masih banyak masalah dalam profesi  kebidanan.  Profesi  bidan  juga  belum mendapatkan  perhatian  penuh  dari  pemerintah. Terutama  belum  adanya  undang-undang  yang secara  spesifik  memberikan  perlindungan  hukum dan  pengembangan  profesi  bidan  sebagaimana profesi dokter dan perawat. Padahal pada awalnya, pembuatan  undang-undang  profesi  tersebut dilakukan bersama-sama pada tahun 2003.
Oleh karena itu, menjadi menarik untuk diteliti adalah bagaimana pengembangan kebijakan profesi tenaga  kebidanan  untuk  meningkatkan  kesehatan ibu dan anak. Lebih lanjut pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kondisi kesehatan ibu dan anak? Bagaimana profil tenaga kebidanan, dan bagaimana pengembangan  profesionalisme  tenaga  kebidanan guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui aspek  pendidikan  kebidanan;  akreditasi,  registrasi dan lisensi profesi bidan; pelayanan kebidanan baik mandiri,  kolaborasi  maupun  rujukan;  dan  strategi kontinuitas  penyebaran  bidan  di  desa?  Sedangkan tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kondisi  kesehatan  ibu  dan  anak,  profil  tenaga kebidanan,  dan  pengembangan  profesionalisme tenaga  kebidanan  guna  meningkatkan  kesehatan ibu dan anak melalui aspek pendidikan kebidanan; akreditasi,  registrasi  dan  lisensi  profesi  bidan; pelayanan  kebidanan  baik  mandiri,  kolaborasi maupun rujukan; dan strategi kontinuitas penyebaran bidan di desa. Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara  pada  pemangku  kepentingan  terkait
dalam  rangka  penyusunan  Rancangan  Undang- Undang Kebidanan.

## Kondisi Kesehatan Ibu dan Anak
Derajat kesehatan suatu negara ditandai dengan angka-angka kesakitan, angka kematian, dan umur harapan  hidup  (Achmadi,  2014).  AKI  dan  AKB dapat  digunakan  untuk  melihat  kodisi  kesehatan ibu  dan  anak  dalam  suatu  periode  tertentu  dan  di wilayah tertentu.
AKI  sangat  peka  terhadap  kualitas  dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui  AKI  dapat  diukur  status  kesehatan  ibu saat  kehamilan,  persalinan  dan  nifas  pada  suatu wilayah.  AKI  dan  AKB  juga  menjadi  perhatian tingkat global sehingga hampir semua negara terus menerus  melakukan  berbagai  upaya  internasional untuk memecahkan masalah ini.
Dalam dokumen International Classification of Diseases (ICD-10),  kematian  ibu  adalah  kematian seorang  perempuan  ketika  masa  kehamilan  atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa mempertimbangkan lama dan letak kehamilan, dari semua penyebab yang berkaitan atau diperberat oleh  kehamilan  dan  penatalaksanaannya,  namun bukan  karena  penyebab  kecelakaan  dan  insiden (WHO,  2012).  Kematian  ibu  sebagai  akibat  dari berbagai determinan yang sangat luas. Determinan tersebut seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, dan letak geografi. Selain itu, dalam sebuah penelitian ditemukan  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang belum  mengetahui  pentingnya  pemeliharaan kehamilan dan bahaya persalinan yang tidak aman. Tokoh  masyarakat  pun  belum  sepenuhnya  peduli terhadap  keselamatan  ibu  hamil  dan  bersalin  dan tenaga  kesehatan  belum  maksimal  memberikan pelayanan.  Dengan  demikian  akses  informasi dan  akses  pelayanan  kesehatan  juga  merupakan determinan  yang  penting  untuk  menurunkan kematian ibu (Retnaningsih, 2013).
Millennium  Development  Goals (MDGs) juga  memprioritaskan  tujuan  utamanya  yaitu untuk menurunkan AKB sebesar 2/3, menurunkan AKI  sebesar  3/4,  dan  meningkatkan  pencegahan penyebaran  HIV/AIDS.  Berdasarkan  Laporan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Milenium  di Indonesia  2014,  AKI  tercatat  sebesar  359  per 100.000  kelahiran  hidup.  Angka  tersebut  jauh dari  target  MDGs  yang  sebesar  102  per  100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebesar  32  per  1.000  kelahiran  hidup  juga  masih jauh  dari  target  MDGs  yang  sebesar  23  per  1.000 kelahiran hidup (KPPN, 2015). AKI dan AKB juga menjadi perhatian dalam Sustainable Development Goals (SDGs).  Target  AKI  dan  AKB  pada  tahun
2019 sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup dan 24 per 1.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2015).
AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara  ASEAN.  Beberapa  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  menurunkan  AKI  dan  AKB melalui program meningkatkan kualitas pelayanan emergensi  obstetri  dan  bayi  baru  lahir  minimal  di 150 rumah sakit PONEK dan 300 puskesmas atau balkesmas  PONED,  memperkuat  sistem  rujukan yang  efisien  dan  efektif  antara  puskesmas  dan rumah  sakit,  menjamin  setiap  ibu  memiliki  askes terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai dari saat hamil, persalinan hingga perawatan pasca  persalinan,  perawatan  khusus  dan  rujukan jika terjadi komplikasi, cuti hamil dan melahirkan, serta akses terhadap keluarga berencana. Disamping itu  pentingnya  melakukan  intervensi  lebih  ke hulu  yakni  kepada  kelompok  remaja  dan  dewasa muda  dalam  upaya  percepatan  penurunan  AKI (Kemenkes, 2015).
Pada tahun 2009, salah satu upaya peningkatan cakupan  pertolongan  persalinan  oleh  tenaga kesehatan  adalah  program  kemitraan  bidan  dan dukun.  Pada  program  ini  peran  dukun  dalam persalinan  dialihkan  pada  aspek  perawatan  non medis. Pada tahun 2011, program kemitraan bidan dan dukun meningkat dari 60,5% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2011 dengan jumlah dukun mencapai  114.290  orang  di  seluruh  Indonesia. Menurut  data  Riskesdas  2010,  persalinan  yang ditolong oleh bidan sebesar 51,9%, sebesar 40,2% ditolong oleh dukun dan sebesar 7,9% ditolong oleh dokter.
Mengingat  penyebaran  bidan  di  desa  lebih banyak  dari  tenaga  kesehatan  lainnya  dan bidan  mempunyai  kewajiban  ikut  serta  dalam upaya  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan  dan perkembangan  anak,  maka  bidan  harus  memiliki kompetensi  yang  berkaitan  dengan  kesehatan bayi dan balita. Data Riskesdas 2013 menunjukan bahwa  sebagian  besar  persalinan  normal  (68,6%) dibantu  oleh  bidan.  Sedangkan  sisanya  sebanyak 18,5%  dibantu  dokter,  11,8%  dibantu  tenaga non  kesehatan,  0,3%  dibantu  perawat.  Di  daerah terpencil,  pelayanan  kebidanan  juga  meliputi pelaksanaan  berbagai  program  pemerintah  pusat maupun  daerah  guna  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  setempat  seperti  pelaksana program KB dan imunisasi (Kemenkes, 2015).
Peran  bidan  dalam  menurunkan  kematian  ibu dan  anak  antara  lain  dengan  menempatkan  bidan di desa pada tahun 1990an. Tugas pokok bidan di desa  antara  lain  sebagai  pelaksana  kesehatan  ibu dan anak khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu
hamil, bersalin dan nifas serta pelayanan kesehatan bayi  baru  lahir  termasuk  pembinaan  dukun  bayi. Tugas bidan lainnya adalah melakukan kunjungan ke  rumah,  pembinaan  posyandu  dan  pembinaan pondok  bersalin.  Selain  bidan  di  desa,  adapula bidan yang melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan  dengan  tugas  pokoknya  memberikan pelayanan poliklinik antenatal, gangguan kesehatan reproduksi  di  poliklinik  keluarga  berencana, senam  hamil,  pendidikan  perinatal,  pelayanan di  kamar  bersalin,  pelayanan  di  kamar  operasi, pelayanan  nifas  dan  pelayanan  perinatal.  Tahun 1994  Konferensi  Kependudukan  Dunia  di  Kairo menekankan  pentingnya  kesehatan  reproduksi dengan memperluas area garapan pelayanan bidan: a. Safe motherhood termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus
b. Family planning
c.  Penyakit  menular  seksual  termasuk  infeksi saluran alat reproduksi
d.  Kesehatan reproduksi remaja e.  Kesehatan reproduksi pada orang tua.

## Profil Tenaga Kebidanan
Sektor  kesehatan  sudah  menjadi  bagian  dari industri  yang  memberikan  lapangan  pekerjaan luas.  Ungkapan  bahwa  kesehatan  adalah  area yang  padat  karya  menunjukkan  bahwa  banyak orang  yang  bekerja  dalam  sektor  kesehatan (Ayuningtyas,  2014).  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  merupakan  komponen  utama  dari  sistem kesehatan  dan  menghabiskan  paling  banyak sumber  daya  yang  dialokasikan  untuk  sistem kesehatan.  SDM  berkontribusi  terhadap  kinerja dari semua fungsi utama kesehatan sehingga upaya untuk  meningkatkan  efektivitas  tenaga  kesehatan merupakan pusat untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan  (Beaglehole,  2003).  Dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Tenaga Kesehatan,  tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk melakukan  upaya  kesehatan.  Tenaga  kebidanan merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang disebutkan dalam peraturan tersebut.
Perkembangan  pelayanan  dan  pendidikan kebidanan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  masa penjajahan Belanda dan Jepang. Belanda merupakan salah  satu  negara  yang  teguh  berpendapat  bahwa pendidikan  kebidanan  harus  dilakukan  secara terpisah  dari  pendidikan  perawat.  Profesi  bidan berkembang menjadi profesi yang berbeda dengan profesi  perawat  (Sari,  2012).  Di  Belanda,  ada
anggapan  bahwa  seorang  perawat  yang  baik  tidak akan  menjadi  seorang  bidan  yang  baik  karena perawat  dididik  untuk  merawat  orang  yang  sakit sedangkan  bidan  dididik  untuk  kesehatan  wanita. Maria  De  Broer  mengatakan  kebidanan  tidak memiliki hubungan dengan keperawatan, kebidanan merupakan profesi yang mandiri. Sekitar 75% bidan di  Belanda  bekerja  secara  mandiri.  Pendidikan kebidanan  di  Belanda  terpisah  dari  pendidikan keperawatan (Asrinah, 2010).
Berbeda  dengan  profesi  tenaga  kesehatan lainnya,  profesi  bidan  dapat  berdiri  sendiri  dalam memberikan  pertolongan  kesehatan  kepada masyarakat  khususnya  pertolongan  persalinan normal.  Oleh  karena  itu,  bidan  mengucapkan janji  atau  sumpah  saat  menamatkan  diri  dari pendidikannya. Bidan merupakan mata rantai yang sangat penting karena kedudukannya sebagai ujung tombak  dalam  upaya  meningkatkan  sumber  daya manusia melalui kemampuannya untuk melakukan pengawasan, pertolongan dan pengawasan neonatus dan pada persalinan ibu postpartum. Di samping itu, upaya  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia dapat dibebankan kepada bidan melalui pelayanan keluarga berencana.
Midwife (bidan)  dalam  terminologi  bahasa Inggris, mid sama dengan with yang berarti “dengan” dan wif sama  dengan a  woman atau  “seorang wanita”. Jadi, midwife sama dengan with a woman dan berarti “dengan seorang wanita”. Definisi bidan secara internasional telah diakui oleh International Confederation  of  Midwives  (ICM)  pada  tahun 1972 dan Federation of International Gynecologist Obstetrition  (FIGO)  pada  tahun  1973,  World Health  Organization  (WHO)  dan  badan  lainnya. Pada  tahun  1990  di  Kobe,  ICM  menyempurnakan definisi bidan yang kemudian disahkan oleh FIGO (1991)  dan  WHO  (1992).  Bidan  adalah  seseorang yang  telah  menyelesaikan  program  pendidikan bidan  yang  diakui  oleh  negara,  telah  berhasil menyelesaikan  pendidikan  tertentu  lainnya  yang disyaratkan  serta  memperoleh  kualifikasi  yang diperlukan  untuk  didaftarkan  dan/atau  diberi  izin untuk  menjalankan  praktik  kebidanan.  Dia  harus mampu  memberikan  supervisi,  asuhan  pelayanan dan nasihat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan; memimpin  persalinan  atas  tanggung  jawabnya sendiri  serta;  memberikan  asuhan  pada  bayi  baru lahir  dan  anak.  Asuhan  ini  termasuk  tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan  bayi,  dan  mengupayakan  bantuan  medis  serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak adanya tenaga medis. Bidan mempunyai tugas  penting  dalam  konsultasi  dan  pendidikan
kesehatan,  tidak  hanya  untuk  wanita  tersebut, tetapi  juga  termasuk  keluarga  dan  komunitasnya. Pelayanan  bidan  termasuk  pendidikan  antenatal, persiapan untuk menjadi orang tua, dan penguasaan bidang tertentu dari ginekologi, keluarga berencana dan  asuhan  anak.  Bidan  dapat  melakukan  praktik kebidanan  di  rumah  sakit,  klinik,  unit  pelayanan kesehatan, rumah perawatan atau tempat pelayanan lainnya (Salmiati, 2008).
Sedangkan  definisi  bidan  dan  ruang  lingkup praktiknya  yang  terbaru  menurut  ICM Council pada  tanggal  15  Juni  2011,  yaitu  bidan  adalah seseorang  yang  telah  berhasil  menyelesaikan program  pendidikan  kebidanan  yang  diakui dengan  sah  di  negara  dimana  ia  berada  dan  yang didasarkan  pada  Standar  Kompetensi  Inti  ICM untuk  praktik  dasar  bidan  dan  kerangka  kerja Standar  Global  ICM  untuk  pendidikan  kebidanan; orang  yang  telah  mendapatkan  kualifikasi  yang diperlukan  untuk  diregistrasi  dan  diberi  izin  yang sah  untuk  dapat  melakukan  praktik  kebidanan dan  menggunakan  gelar  “bidan”;  dan  orang  yang mempunyai  kompetensi  dalam  praktik  kebidanan. Bidan  diakui  sebagai  profesi  yang  bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja dalam kemitraan bersama perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan  dan  nasihat  yang  dibutuhkan  selama  masa kehamilan,  persalinan  dan  masa  nifas;  menolong persalinan  dengan  tanggung  jawab  sendiri;  serta menyediakan asuhan bagi bayi baru lahir dan anak. Asuhan ini termasuk langkah pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak,  pengaksesan  pelayanan  medis  atau  bantuan pertolongan  yang  tepat  lainnya  dan  pelaksanaan langkah-langkah  darurat.  Bidan  memiliki  tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, bukan hanya bagi perempuan saja melainkan juga kepada keluarga dan masyarakat. Pekerjaan ini harus melibatkan  pendidikan  antenatal  dan  persiapan menjadi  orang  tua  dan  dapat  juga  berkembang hingga  kesehatan  perempuan,  kesehatan  seksual atau  reproduksi  dan  asuhan  pada  anak.  Seorang bidan dapat berpraktik dimanapun termasuk rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit pelayanan kesehatan lain (ICM, 2014).
Menurut  World  Health  Organization  (WHO), kebidanan  meliputi  perawatan  wanita  selama masa  kehamilan,  persalinan,  pasca  persalinan  dan perawatan  bayi  baru  lahir.  Termasuk  tindakan yang bertujuan mencegah masalah kesehatan pada kehamilan,  deteksi  kondisi  abnormal,  pengadaan bantuan  medis  bila  diperlukan,  dan  pelaksanaan langkah-langkah  darurat  dengan  tidak  adanya bantuan medis.
Dalam  bahasa  Sansekerta,  kata  “bidan”  atau “ widwan ” berarti wise woman atau perempuan bijak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidan adalah wanita yang mempunyai kepandaian menolong dan merawat orang melahirkan dan bayinya. Kebidanan adalah  segala  sesuatu  mengenai  bidan  atau  cara menolong  dan  merawat  orang  beranak.  Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/ Per/X/2010  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik  Bidan,  bidan  adalah  seorang  perempuan yang  lulus  dari  pendidikan  bidan  yang  telah teregistrasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  dokumen  Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Ikatan Bidan  Indonesia  (IBI)  tahun  2013,  bidan  adalah seorang  perempuan  yang  lulus  dari  pendidikan bidan  yang  diakui  pemerintah  dan  organisasi profesi  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia serta  memiliki  kompetensi  dan  kualifikasi  untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
Di  Indonesia,  profesi  bidan  hanya  dilakukan oleh  perempuan  dikarenakan  objek  materi  bidan adalah perempuan dari masa pra hamil, persalinan sampai  masa  pasca  persalinan  merupakan  satu kesatuan  ( continuum  care )  yang  harus  dilakukan secara  menyeluruh  oleh  bidan.  Budaya  Indonesia belum  bisa  menerima  kunjungan  bidan  laki-laki dalam memeriksa pasca persalinan di rumah pasien seperti memeriksa jahitan perinium dan memastikan proses  laktasi  berjalan  dengan  lancar.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  bidan  adalah  seorang perempuan  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan tinggi  kebidanan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki kompetensi  tertentu  yang  dipersyaratkan  untuk disertifikasi, diregistrasi dan diberi izin lisensi yang sah  untuk  melaksanakan  pelayanan  kebidanan. Kebidanan adalah segala sesuatu mengenai kegiatan pemberian  asuhan  pada  perempuan  selama  masa persiapan  kehamilan,  hamil,  persalinan  normal, pasca  persalinan  dan  asuhan  pada  bayi  baru  lahir dan balita.
Namun  istilah  kebidanan  juga  digunakan sebagai spesialisasi dari tenaga medis yaitu dokter spesialis  obstetri  ginekologi  atau  dokter  spesialis kebidanan  dan  kandungan.  Obstetri  merupakan cabang  ilmu  kedokteran  yang  khusus  tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran bayi  (kehamilan,  persalinan,  dan  sebagainya)  atau ilmu  tentang  kebidanan.  Sedangkan  ginekologi adalah  ilmu  kedokteran  yang  berkenaan  dengan fungsi alat tubuh dan penyakit khusus pada wanita. Walaupun sama-sama memakai istilah “kebidanan”
namun  ruang  lingkup  ilmu  kebidanan  yang menjadi  kompetensi  tenaga  kebidanan  berbeda dengan  kompetensi  dokter  spesialis  kebidanan dan  kandungan.  Bidan  memiliki  otonomi  dalam penatalaksanaan  kondisi  fisiologis  atau  normal. Apabila  terjadi  kondisi  patologi  atau  kejadian tidak  normal  dimana  terdaat  faktor  resiko  dan komplikasi, bidan melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan dan dilanjutkan dengan merujuk pasien. Dimana area tersebut menjadi ruang lingkup tenaga medis.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Koordinator Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Nomor  54  Tahun 2013  tentang  Rencana  Pengembangan  Tenaga Kesehatan  Tahun  2011-2025,  telah  ditetapkan sejumlah  target  rasio  tenaga  kesehatan  terhadap jumlah  penduduk.  Pada  tahun  2014,  rasio  dokter spesialis ditetapkan sebesar 10 dokter spesialis per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 40 dokter umum per 100.000 penduduk, rasio perawat sebesar  158  perawat  per  100.000  penduduk  dan bidan sebesar 100 bidan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, rasio bidan terhadap penduduk sebesar 49,56 lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2014 yaitu 100 bidan per 100.000 penduduk (Kemenkes,  2015).  Hal  yang  perlu  diperhatian dalam  memperkirakan  rasio  kebutuhan  bidan adalah faktor luas wilayah, kondisi geografis, jarak dan jumlah penduduk dalam wilayah tersebut.
Pengembangan
Profesionalisme Tenaga Kebidanan
Pengaturan mengenai profesi bidan terdapat di beberapa peraturan yang terpisah diantaranya: a.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi
b.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan c.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1464/
Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
d.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Pengangkatan dan  Penempatan  Dokter  dan  Bidan  Sebagai Pegawai Tidak Tetap
e.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  369/ Menkes/SKIII/2007  tentang  Standar  Profesi Bidan.
f.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  938/ Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.
Pengembangan  kebijakan  kesehatan  tidak terlepas  dari  masalah  atau  isu  yang  berkembang  di tengah  masyarakat.  Keinginan  merespon  berbagai
permasalahan  yang  menyangkut  kepentingan masyarakat  luas  dan  tujuan  penyelesaian  masalah menjadi dasar dilakukannya formulasi atau pembuatan kebijakan  yang  kemudian  dilanjutkan  ke  tahap impelementasi, monitoring dan evaluasi (Ayuningtyas, 2014).  Begitupun  dengan  kebijakan  kesehatan mengenai profesi kebidanan. Pengembangan kebijakan mengenai  profesi  kebidanan  menjadi  prioritas  untuk segera  disahnya  menjadi  UU  Kebidanan.  RUU Kebidanan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2009-2014 dan diteruskan dalam Prolegnas  2014-2019.  Pada  Prolegnas  Tahun  2016, RUU Kebidanan menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun 2016 dengan pengusul dari DPR dan DPD.

## Pendidikan Kebidanan
Sejarah  pendidikan  kebidanan  merupakan tuntutan  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan kebidanan  yang  berkualitas  dan  perkembangan kebijakan  pemerintah.  Tahun  1974  pendidikan kebidanan  berupa  Sekolah  Perawat  Kesehatan atau  setara  sekolah  menengah  atas.  Namun menggabungkan  pendidikan  keperawatan  dan kebidanan  tidak  dapat  menjawab  kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  kebidanan  yang komprehensif dan mendalam. Tahun 1996, dibuka pendidikan  diploma  tiga  kebidanan  dengan peserta  didik  dari  lulusan  sekolah  menengah  atas. Tahun 2000, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  dibuka  program pendidikan  diploma  empat  bidan  pendidik  di Fakultas Kedokteran UGM, UNPAD (2002), USU (2004),  STIKES  Ngudi  Waluyo  Semarang  dan STIKIM  Jakarta  (2003)  dengan  lama  penidikan  1 tahun  setelah  pendidikan  diploma  tiga.  Adanya diploma empat bidan pendidik yang setara dengan sarjana  ini  pada  mulanya  sebagai  masa  transisi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dosen dimana yang  berhak  menjadi  dosen  diploma  tiga  adalah minimal harus satu tingkat di atas program diploma tiga. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen  Pasal  46  ayat  (2) mensyaratkan dosen memiliki kualifikasi akadamik minimum lulusan program magister untuk program diploma  atau  sarjana  dan  lulusan  program  doktor untuk program pascasarjana. Untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, pada tahun 2005 dibuka program  magister  di  Universitas  Padjadjaran Bandung,  tahun  2011  di  Universitas  Brawijaya malang dan Universitas Andalas Padang dan tahun 2012  dibuka  magister  kebidanan  di  Universitas Hasanudin  Makassar  dan  Universitas  Gajah  Mada Yogyakarta.  Tahun  2007  dibuka  program  sarjana kebidanan  di  Universitas  Airlangga  Surabaya (Heryani, 2011) (Sari, 2012).
Di  masa  yang  akan  datang,  dibutuhkan tenaga  kebidanan  yang  memiliki  pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang unggul serta yang menjunjung  tinggi  etika  dan  hukum  kesehatan. Pengembangan  profesi  bidan  dibutuhkan  untuk mengantisipasi  perubahan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  perkembangan  tuntutan  kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  kebidanan  yang berkualitas,  peningkatan  kesadaran  masyarakat akan hukum kesehatan, permintaan pengguna jasa pelayanan kebidanan, perubahan yang cepat dalam kebijakan pemerintah, dan persaingan global yang semakin ketat.
Sebagai sebuah profesi kebidanan, kompetensi bidan  yang  terdiri  dari  serangkaian  pengetahuan, keterampilan  dan  perilaku  didapat  melalui pendidikan  tinggi  dan  pendidikan  berkelanjutan. Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi adalah  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan menengah  yang  mencakup  program  diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan  bangsa  Indonesia.  Terdapat  tiga  jenis pendidikan  tinggi  yaitu  akademik,  vokasi  dan profesi.  Berikut  ini  merupakan  penjelasan  jenis pendidikan tinggi:
a.  Pendidikan  akademik  merupakan  pendidikan tinggi  program  sarjana  dan/atau  program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan  pengembangan  cabang  ilmu  pengetahuan dan teknologi.
b.  Pendidikan  vokasi  merupakan  pendidikan tinggi  program  diploma  yang  menyiapkan mahasiswa  untuk  pekerjaan  dengan  keahlian terapan  tertentu  sampai  program  sarjana terapan.  Dapat  pula  dikembangkan  oleh pemerintah  sampai  dengan  program  magister terapan atau program doktor terapan.
c.  Pendidikan  profesi  merupakan  pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan  keahlian  khusus.  Pendidikan profesi  dapat  diselenggarakan  oleh  perguruan tinggi  dan  bekerja  sama  dengan  kementerian pendidikan, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
Saat  ini  pendidikan  tinggi  kebidanan  telah tersedia di perguruan tinggi dengan jenis program pendidikan  berupa  akademik,  vokasi  dan  profesi. Program  pendidikan  akademik  kebidanan  yang sudah tersedia adalah sarjana dan magister. Program
pendidikan  vokasi  yang  tersedia  adalah  program diploma  satu,  diploma  dua,  diploma  tiga  dan diploma empat atau biasa disebut dengan program sarjana  terapan.  Sedangkan  program  pendidikan profesi  baru  tersedia  program  profesi  kebidanan yang  berasal  dari  lulusan  pendidikan  sarjana kebidanan.  Adapun  program  spesialis  kebidanan belum  tersedia.  Di  negara  lain  pun  belum  ada program  spesialisasi  kebidanan  dan  bahkan  acuan ICM  belum  menyebutkan  spesialisasi  kebidanan sebagaimana  profesi  dokter  dan  perawat  yang sudah  ada  spesialisasinya.  Ke  depannya,  program pendidikan doktoral, spesialis maupun subspesialis akan  dibuka  jika  ada  kebutuhan  masyarakat  dan kesiapan dari organisasi profesi bidan (Wawancara dengan Pengurus Pusat IBI, 2016).
Peserta  didik  lulusan  SMU  atau  sederajat dapat  melanjutkan  pendidikan  tinggi  kebidanan melalui  jenis  pendidikan  vokasi  dan  akademik. Pendidikan vokasi yang dimaksud adalah minimal pendidikan diploma tiga. Hal ini dikarenakan syarat tenaga  kesehatan  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah minimal lulusan pendidikan  diploma  tiga.  Lulusan  diploma  tiga berhak  mendapat  gelar  ahli  madya  kebidanan  dan termasuk  dalam  jenis  bidan  vokasi  atau  bidan pelaksana.  Bidan  vokasi  dapat  melakukan  praktik kebidanan dalam batasan wewenang tertentu dengan pengawasan  bidan  profesional.  Dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  program  diploma  merupakan  pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah  atau  sederajat  untuk  mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Program  diploma menyiapkan  mahasiswa  menjadi  praktisi  yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang  keahliannya.  Program  diploma  terdiri  atas program  diploma  satu,  diploma  dua,  diploma  tiga dan  diploma  empat  atau  sarjana  terapan.  Program diploma wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat dan dapat menggunakan instruktur diploma tiga  atau  sederajat  yang  memiliki  pengalaman. Lulusan  program  diploma  berhak  menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
Selain  diploma  tiga,  lulusan  SMU  atau sederajat  dapat  melanjutkan  pendidikan  akademik yaitu program sarjana kebidanan. Dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi,  program  sarjana  merupakan pendidikan  akademik  yang  diperuntukkan  bagi lulusan  pendidikan  menengah  atau  sederajat sehingga  mampu  mengamalkan  ilmu  pengetahuan
dan  teknologi  melalui  penalaran  ilmiah.  Program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau  ilmuwan  yang  berbudaya,  mampu memasuki  dan/atau  menciptakan  lapangan  kerja, serta  mampu  mengembangkan  diri  menjadi profesional. Program sarjana wajib memiliki dosen yang  berkualifikasi  akademik  minimum  lulusan program magister atau sederajat. Lulusan program sarjana  berhak  menggunakan  gelar  sarjana.  Oleh karenanya,  lulusan  sarjana  kebidanan  berhak mendapat gelar sarjana kebidanan. Namun sarjana kebidanan belum bisa melakukan praktik kebidanan.
Untuk  dapat  melakukan  praktik  kebidanan, lulusan sarjana kebidanan diwajibkan melanjutkan ke  jenis  pendidikan  profesi  kebidanan.  Lulusan pendidikan  profesi  bidan  berhak  mendapat  gelar bidan.  Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi, program  profesi  merupakan  pendidikan  keahlian khusus  yang  diperuntukkan  bagi  lulusan  program sarjana  atau  sederajat  untuk  mengembangkan bakat  dan  kemampuan  memperoleh  kecakapan yang  diperlukan  dalam  dunia  kerja.  Program profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja  sama  dengan  kementerian  pendidikan, kementerian  lain,  LPNK,  dan/atau  organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Program profesi wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi  dan/atau  lulusan  program  magister  atau yang  sederajat  dengan  pengalaman  kerja  paling singkat dua tahun. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
Selanjutnya,  bidan  profesi  yang  ingin mengembangkan  keilmuan  kebidanan,  dapat melanjutkan  pendidikan  akademik  ke  tingkat magister.  Lulusan  magister  kebidanan  berhak mendapat  gelar  magister  kebidanan.  Dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  program magister  merupakan  pendidikan  akademik  yang diperuntukkan  bagi  lulusan  program  sarjana  atau sederajat  sehingga  mampu  mengamalkan  dan mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program  magister  mengembangkan  mahasiswa menjadi  intelektual,  ilmuwan  yang  berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional. Program  magister  wajib  memiliki  dosen  yang berkualifikasi  akademik  lulusan  program  doktor atau  yang  sederajat.  Lulusan  program  magister berhak menggunakan gelar magister.
Lulusan magister kebidanan dapat melanjutkan pendidikan  pendidikan  spesialisasi  kebidanan,
berhak  mendapat  gelar  bidan  spesialis  dan  dapat melakukan  praktik  kebidanan  spesialis  tersebut. Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  program spesialis  merupakan  pendidikan  keahlian  lanjutan yang  dapat  bertingkat  dan  diperuntukkan  bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai  profesional  untuk  mengembangkan  bakat dan  kemampuannya  menjadi  spesialis.  Program spesialis  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi yang bekerja sama dengan kementerian pendidikan, kementerian  lain,  LPNK,  dan/atau  organisasi profesi  yang  bertanggung  jawab  atas  mutu layanan  profesi.  Program  spesialis  meningkatkan kemampuan  spesialisasi  dalam  cabang  ilmu tertentu.  Program  spesialis  wajib  memiliki  dosen yang  berkualifikasi  akademik  minimum  lulusan program  spesialis  dan/atau  lulusan  program doktor  atau  yang  sederajat  dengan  pengalaman kerja  paling  singkat  dua  tahun.  Lulusan  program profesi  berhak  menggunakan  gelar  spesialis. Adapun  spesialisasi  yang  dimaksud  mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  kebidanan,  isu global  kebidanan,  kebutuhan  masyarakat  akan pelayanan  kebidanan,  perkembangan  peraturan dan lainnya. Perkembangan spesialisasi kebidanan terbatas  pada  kewenangan  persalinan  normal  dan tidak dalam menangani kondisi patologis kehamilan atau kehamilan dengan risiko.
Lulusan magister kebidanan juga dapat  melanjutkan  pendidikan  doktor  guna pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Lulusan  doktor  kebidanan  berhak  mendapat  gelar doktor.  Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program doktor  merupakan  pendidikan  akademik  yang diperuntukkan  bagi  lulusan  program  magister atau  sederajat  sehingga  mampu  menemukan, menciptakan,  dan/atau  memberikan  kontribusi kepada  pengembangan,  serta  pengamalan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  melalui  penalaran penelitian ilmiah. Program doktor mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana  dengan  meningkatkan  kemampuan  dan kemandirian  sebagai  filosof  dan/atau  intelektual, ilmuwan  yang  berbudaya  dan  menghasilkan  dan/ atau  mengembangkan  teori  melalui  penelitian yang  komprehensif  dan  akurat  untuk  memajukan peradaban manusia. Program doktor wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.
Selain  pengembangan  pendidikan  formal, juga dikembangkan pendidikan nonformal atau  pendidikan  berkelanjutan.  Pengembangan
pendidikan berkelanjutan kebidanan mengacu pada peningkatan kualitas bidan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.  Materi  pendidikan  berkelanjutan meliputi  aspek  klinis  dan  non  klinis.  Pendidikan tersebut  dilakukan  melalui  program  pelatihan, magang,  seminar  atau  lokakarya  yang  diadakan dengan kerja sama organisasi profesi, kementerian kesehatan,  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  lembaga internasional  dan  lainnya.  Selain  itu,  organisasi profesi  telah  mengembangkan  suatu  program mentorship dimana bidan senior membimbing bidan junior  dalam  konteks  profesionalisme  kebidanan (Sofyan,  2008).  Selain  itu,  guna  memfasilitasi kebutuhan  penyetaraan  bidan-bidan  lulusan  di bawah  program pendidikan diploma tiga, dilakukan Pengakuan  Pembelajaran  Lampau  (PPL)  yang mengacu  pada  peraturan  terkait  yaitu  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional  Indonesia  (KKNI)  Bidang  Pendidikan Tinggi.  Dengan  adanya  PPL,  pengakuan  terhadap pendidikan  nonformal,  pendidikan  informal  dan pengalaman  praktik  bidan  diharapkan  akan  lebih mempercepat  upaya  peningkatan  kualitas  bidan melalui  pendidikan  formal  tanpa  mengabaikan kemampuan  yang  telah  dimiliki  bidan  yang  lebih banyak  berdasarkan  pengalaman  bertahun-tahun dalam menjalankan praktik kebidanan. Berdasarkan kebijakan KKNI tersebut juga, diperbolehkan jenis pendidikan vokasi untuk meneruskan pendidikan ke jenis profesi dengan syarat adanya penyetaraan atau matrikulasi.  Dengan  demikian,  lulusan  program pendidikan  diploma  tiga  atau  diploma  empat dapat  melanjutkan  pendidikan  ke  program  profesi kebidanan  dengan  melalui  tahapan  matrikulasi. Lamanya matrikulasi sekitar satu tahun dan lamanya pendidikan profesi sekitar satu hingga dua tahun.
Pengembangan  jenjang  pendidikan  bidan bertujuan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang  komprehensif  kepada  ibu  dan  anak  dalam tatanan  praktik  bidan  mandiri.  Pemerintah  daerah dapat  mengarahkan  bidan  vokasi  atau  bidan profesional yang baru lulus untuk membuka praktik secara  mandiri  di  bawah  pengawasan  dari  bidan profesional yang berpraktik di sekitarnya. Sehingga tercipta jejaring praktik bidan dalam suatu wilayah. Kasus-kasus  rujukan  dengan  mudah  dilakukan sehingga  dapat  meminimalkan  masalah  kesehatan ibu  dan  anak.  Bidan  vokasi  juga  diarahkan  untuk memantau perkembangan ibu hamil di wilayahnya dan  segera  merujuk  jika  ditemukan  kehamilan dengan penyulit dan komplikasi penyakit.
Selain  itu,  kaitannya  di  dalam  praktik bersama  dengan  tenaga  kesehatan  lain  di  fasilitas pelayanan  kesehatan,  pelayanan  yang  diberikan
kepada  ibu  dan  anak  menjadi  tertata  sesuai dengan  jenjang  pendidikan.  Misalnya,  pemberian pelayanan pada ibu hamil yang hendak melakukan persalinan,  tenaga  medis  dapat  memberikan pelimpahan  wewenang  kepada  bidan  profesional. Jika  kompetensi  dan  keterampilan  memenuhi persyaratan,  bidan  profesional  tersebut  dapat memerintahkan  bidan  vokasi  untuk  memberikan asuhan dengan pengawasan dari bidan profesional. Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal 65  yang  menyatakan  bahwa  dalam  melakukan pelayanan  kesehatan,  tenaga  kesehatan  dapat menerima  pelimpahan  tindakan  medis  dari  tenaga medis. Dengan demikian pelayanan menjadi tertata dan  mengurangi  beban  tindakan  yang  semestinya dapat dilakukan dan tidak dirujuk.
Permasalahan  kekurangan  kebutuhan  tenaga kesehatan  dan  tidak  samanya  kualitas  tenaga kesehatan  merupakan  tantangan  yang  signifikan. Pengalihan tugas atau pendelegasian tugas kepada tenaga  kesehatan  merupakan  strategi  potensial untuk  mengatasi  tantangan  tersebut.  Dari  sudut pandang ekonomi, pendelegasian tugas merupakan pilihan  kebijakan  yang  tepat  untuk  membantu meringankan  kekurangan  tenaga  kesehatan  dan kualitas  yang  tidak  merata  antar  sesama  tenaga kesehatan.  Pengalihan  tugas  merupakan  pilihan kebijakan  yang  menjanjikan  unruk  meningkatkan efisiensi produktif pemberian pelayanan kesehatan, meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  layanan  yang diberikan  dan  biaya  yang  efektif.  Misalnya di  Mozambik,  dokter  yang  dilatih  melakukan pembedahan  yang  merupakan  penyedia  pelayanan kesehatan  utama  di  suatu  rumah  sakit  kabupaten, melayani  pasien  dengan  biaya  yang  jauh  lebih rendah dari pada mendatangkan dokter kandungan dan kebidanan (Fulton, 2011).
Akreditasi, Registrasi dan Lisensi Profesi Bidan Selain  pendidikan,  pengembangan  profesi bidan  juga  dilakukan  dengan  kegiatan  sertifikasi, registrasi  dan  lisensi.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  banyaknya  institusi  pendidikan  kebidanan berpengaruh  terhadap  kualitas  lulusan  sehingga diperlukan  suatu  uji  kompetensi  yang  dilakukan di  seluruh  wilayah  Indonesia  guna  menyamakan standar  pengetahuan,  keterampilan  dan  perilaku lulusan  pendidikan  kebidanan.  Kegiatan  registrasi dan  lisensi  merupakan  wujud  peran  negara  dalam mengawasi  pelaksanaan  pelayanan  kebidanan  di Indonesia,  meyakinkan  kompetensi  bidan  guna melindungi  masyarakat  pengguna  jasa  bidan, meningkatkan  mutu  pelayanan  dan  memeratakan jangkauan  pelayanan.  Sertifikasi  merupakan
kegiatan yang menunjukkan penguasaan kompetensi tertentu.  Registrasi  adalah  sebuah  proses  dimana seseorang  tenaga  profesi  harus  mendaftarkan dirinya  pada  suatu  badan  tertentu  secara  periodik guna  mendapatkan  kewenangan  dan  hak  untuk melakukan  tindakan  profesionalnya  setelah memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  ditetapkan oleh badan tersebut. Registasi bidan artinya proses pendaftaran  pendokumentasian  dan  pengakuan terhadap  bidan  setelah  dinyatakan  memenuhi minimal  kompetensi  inti  atau  standar  penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental  mampu  melaksanakan  praktik  profesinya. Dengan teregistasinya seorang tenaga profesi maka akan mendapatkan haknya untuk minta izin praktik (lisensi)  setelah  memenuhi  beberapa  persyaratan administrasi untuk lisensi. Tujuan umum registrasi adalah  untuk  melindungi  masyarakat  dari  mutu pelayanan  profesi.  Sedangkan  tujuan  khususnya adalah  meningkatkan  kemampuan  tenaga  profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  berkembang  pesat;  meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian  kasus  malapraktik;  dan  mendata jumlah  dan  kategori  melakukan  praktik  (Sari, 2012).  Pelayanan  kebidanan  yang  diberikan  oleh bidan  yang  sudah  diregistrasi  dan  mendapat  izin untuk  melakukan  pelayanan  kepada  klien  yang membutuhkan.
Uji  kompetensi  kebidanan  dilakukan  oleh perguruan tinggi peserta didik dengan bekerja sama organisasi  profesi  kebidanan  setempat.    Kegiatan uji  kompetensi  kebidanan  untuk  mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi saat ini dilakukan secara manual tertulis, serentak di seluruh Indonesia dan dilakukan setelah peserta didik lulus pendidikan. Tentunya, hal ini cenderung membuat peserta didik yang telah lulus menunggu lama untuk mendapat giliran uji kompetensi dan peserta didik yang tidak lulus kompetensi akan menunggu lama untuk  melakukan  ujian  lagi.  Untuk  meningkatkan keefektifan pendayagunaan lulusan, uji kompetensi dilakukan  dengan  bersamaan  dengan  ujian kelulusan  ( exit  exam )  sehingga  penjadwalan  uji kompetensi sesuai dengan jadwal akademik masing- masing  perguruan  tinggi.  Uji  kompetensi  juga tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia,  namun  dilakukan  pada  masing-masing perguruan  tinggi  secara  berkala.  Uji  kompetensi dapat  dilakukan  secara online terintegrasi  dengan pusat sehingga hasil dapat diketahui secara langsung setelah kegiatan uji kompetensi dilakukan.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa setiap tenaga  kesehatan  yang  menjalankan  praktik  wajib
memiliki STR yang diberikan oleh konsil masing- masing  tenaga  kesehatan  dengan  syarat  memiliki ijazah  pendidikan  di  bidang  kesehatan,  memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat  keterangan  sehat  fisik  dan  mental,  memiliki surat  pernyataan  telah  mengucapkan  sumpah atau  janji  profesi  dan  membuat  surat  pernyataan mematuhi  dan  melaksanakan  ketentuan  etika profesi. STR berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi  ulang  setelah  memenuhi  persyaratan tambahan  seperti  telah  mengabdikan  diri  sebagai tenaga  profesi  atau  vokasi  di  bidangnya  dan memenuhi  kecukupan  dalam  kegiatan  pelayanan, pendidikan,  pelatihan,  dan/atau  kegiatan  ilmiah lainnya.
Saat  ini,  kegiatan  registrasi  bidan  dilakukan secara manual oleh petugas dan dibuktikan dengan keluarnya STR oleh MTKI selama Konsil Tenaga Kesehatan  Indonesia  belum  dibentuk.  Perguruan tinggi  kebidanan  mengajukan  nama  peserta  didik yang  telah  mendapatkan  sertifikat  kompetensi dan  sertifikat  profesi  untuk  dilakukan  pendataan (registrasi)  ke  MTKP.  selanjutnya  MTKP  akan mengirim ke MTKI untuk selanjutnya dikeluarkan STR.  Namun  hal  ini  membutuhkan  waktu  lama, berisiko  salah  input  data,  kehilangan  data  dan memungkinkan  terjadi  perubahan  data  yang  tidak sama  di  MTKP,  MTKI  dan  organisasi  profesi. Guna  mendapatkan  data  STR  yang  terintegrasi dari daerah hingga ke pusat dan untuk menyingkat waktu  penerbitan  STR,  maka  registrasi  dilakukan secara online dengan user MTKP dan MTKI.
Lisensi  (perizinan  praktik)  adalah  proses administrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah atau  yang  berwenang  berupa  surat  izin  praktik yang  diberikan  kepada  tenaga  profesi  yang  telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Tujuan lisensi secara umum adalah untuk melindungi masyarakat dan melindungi pelayanan profesi. Sedangkan tujuan khususnya  adalah  memberikan  kejelasan  batas wewenang  dan  menetapkan  sarana  dan  prasarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan praktik (Sari,  2012).  Dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan praktik  di  bidang  pelayanan  kesehatan  wajib memiliki  izin.  Izin  diberikan  dalam  bentuk  Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah  kabupaten/kota  atas  rekomendasi  pejabat kesehatan  yang  berwenang  di  kabupaten/kota tempat  tenaga  kesehatan  menjalankan  praktiknya. Syarat  mendapatkan  SIP  antara  lain  STR  yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi dan  tempat  praktik.  SIP  berlaku  hanya  untuk  satu tempat. SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku
dan  tempat  praktik  masih  sesuai  dengan  yang tercantum dalam SIP.

## Pelayanan Kebidanan
Selain  pengembangan  profesi  kebidanan melalui  pendidikan  dan  serangkaian  sertifikasi hingga lisensi untuk praktik, pelayanan profesional bidan juga perlu mendapat perhatian khusus sebagai bagian  dari  pengembangan  profesi  kebidanan. Dalam  memberikan  pelayanan  bersama  dengan tenaga kesehatan lainnya, bidan perlu memosisikan dirinya  setara  dengan  tenaga  kesehatan  lainnya. Misalnya tenaga medis, disebut dokter atau dokter gigi jika telah lulus pendidikan profesi. Begitupun dengan  perawat  yang  berhak  menyandang  gelar ners  jika  telah  lulus  pendidikan  profesi.  Oleh karenanya, di dalam pengembangan profesi bidan, perlu  dibedakan  jenis  bidan  dalam  memberikan pelayanan.  Pembedaan  jenis  ini  juga  berpengaruh pada  pembagian  wewenang  berdasarkan  jenjang pendidikan.  Menurut  ICM,  berdasarkan  latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, bidan terbagi menjadi dua yaitu basic midwifery dan advance midwifery . Bidan basic atau bidan pelaksana atau  dapat  disebut  dengan  bidan  vokasi  yaitu seseorang  yang  telah  lulus  pendidikan  kebidanan diploma  tiga  yang  memiliki  kompetensi,  sudah diregistrasi  dan  diberikan  izin  untuk  melakukan praktik  bidan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan maupun  praktik  mandiri  perorangan.  Asal  kata vokasi berasal dari vocational yang berarti kejuruan. Istilah  vokasi  juga  digunakan  dalam  keperawatan yaitu  perawat  vokasi.  Perawat  vokasi  merupakan perawat yang telah lulus pendidikan diploma tiga. Basic  midwifery  practice menurut  ICM  terbagi ke  dalam  beberapa  kompetensi  yaitu  kompetensi dalam  konteks  sosial,  epidemiologi,  dan  budaya asuhan kepada ibu dan bayi baru lahir; kompetensi dalam  pra-kehamilan  dan  rencana  persalinan; kompetensi dalam penyediaan asuhan selama masa kehamilan;  kompetensi  dalam  penyediaan  asuhan selama persalinan dan kelahiran; kompetensi dalam penyediaan asuhan bagi wanita selama masa nifas; dan  kompetensi  dalam  asuhan  pasca  persalinan untuk  bayi  baru  lahir.  Misalnya  pada  kompetensi dalam  penyediaan  asuhan  selama  persalinan  dan kelahiran, kompetensi dasar yang dibutuhkan antara lain  a)  pengetahuan  yang  meliputi  anatomi  dan fisiologi  persiapan  persalinan,  indikator  fase  laten dan  fase  awal  persalinan  aktif,  induksi  stimulasi awal  persalinan  dan  augmentasi  kontraktilitas uterus, indikasi melakukan episiotomi, dan lainnya. b)  keterampilan  yang  meliputi  keterampilan melakukan  episiotomi,  melakukan  pertolongan persalinan  normal,  menjepit  dan  memotong  tali
pusar,  menyediakan  terapi  farmakologi  untuk meredakan  nyeri,  dan  lainnya.  c)  perilaku  yang meliputi  tanggung  jawab  atas  keputusan  dan tindakan  klinis  (ICM,  2014).  Dapat  disimpulkan menurut  ICM,  bidan  vokasi  dapat  melakukan pelayanan  kebidanan  secara  mandiri  maupun bersama  tenaga  kesehatan  lainnya  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  namun  pada  batasan  kondisi kehamilan dan persalinan yang normal.
Selain  itu,  terdapat  bidan  profesional merupakan  seseorang  yang  telah  lulus  pendidikan kebidanan  setingkat  diploma  empat  atau  sarjana yang  memiliki  kompetensi,  sudah  diregistrasi  dan diberikan  izin  untuk  melakukan  praktik  bidan di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  maupun  praktik mandiri  perorangan.  Bidan  tersebut  dapat  beperan sebagai  pemberi  pelayanan  kebidanan,  pengelola dan pendidik. Lulusan pendidikan setingkat magister dan  doktor  juga  merupakan  bidan  profesional yang  memiliki  kompetensi  untuk  melaksanakan praktiknya dan berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan  sesuai  jenjang  pendidikan  profesinya, pengelola,  pendidik,  peneliti  dan  konsultan  dalam perkembangan pendidikan kebidanan maupun dalam sistem pelayanan kesehatan secara universal. Dalam dokumen ICM, kompetensi tambahan atau Advance midwifery practice yaitu dalam memberikan asuhan selama persalinan dan kelahiran antara lain memiliki serangkaian pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam  melakukan  ekstraksi  vakum,  perbaikan tingkat tiga dan empat luka robekan perinieum dan memperbaiki  luka  robek  serviks.  Selain  memiliki tambahan kompetensi dalam melakukan pelayanan kebidanan,  bidan  profesional  juga  diwajibkan memiliki  serangkaian  kompetensi  manajerial dimana  hal  ini  dibutuhkan  dalam  merencanakan asuhan  yang  akan  diberikan  dan  juga  dibutuhkan untuk  koordinasi  dengan  tenaga  kesehatan  lain dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang komprehensif kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.  Selain  itu,  bidan  profesional  juga dibutuhkan  memiliki  kemampuan  berpikir  kritis yang diperlukan guna pengambilan keputusan yang tepat untuk mencegah kondisi yang membahayakan ibu  hamil  dan  janin  misalnya  kondisi  kehamilan tiga  terlambat  yaitu  terlambat  dalam  mencapai fasilitas  pelayanan  kesehatan,  terlambat  mendapat pertolongan, dan terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan;  dan  empat  terlalu  yaitu  terlalu  muda (hamil usia bi bawah 16 tahun), terlalu tua (hamil usia  di  atas  35  tahun),  terlalu  sering  dan  terlalu banyak  (lebih  dari  empat  anak).  Selain  itu,  juga perlu  ditambahkan  kemampuan  untuk  menguasai hukum kesehatan.
Selain  itu,  hal  penting  dalam  pengembangan pelayanan kebidanan adalah bagaimana agar bidan tersebar secara merata di wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah  dengan  mengangkat  dan  menempatkan bidan melalui program Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tahun  2014  Kementerian  Kesehatan  mencatat terdapat  sebanyak  42.033  bidan  PTT.  Adapun tenaga PTT lainnya yaitu tenaga medis PTT hanya berjumlah  4.435  orang.  Kebijakan  bidan  PTT harus  diimbangi  dengan  adanya  mekanisme fit and  propper  test ,  peningkatan  kelayakan  fasilitas pelayanan kesehatan, adanya program maintenance bidan  PTT  seperti  aktualisasikan  bidan  PTT  baik secara  keilmuan  maupun  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  naik  pangkat  menjadi ASN  tentunya  dengan  mengacu  pada  peraturan yang  ada  yaitu  undang-undang  ASN,  adanya pemberian penghargaan yang layak sebagai profesi dan  memberikan  kehidupan  yang  layak  dari  segi ekonomi  dimana  ditempatkan  (wawancara  dengan pemerhati  kebidanan  tanggal  16  Februari  2016). Namun  penempatan  bidan  di  wilayah  terpencil belum  diimbangi  dengan  pemberian  upah  yang selayaknya.  Saat  ini  pemberian  upah  masih  di bawah UMR. Strategi insentif dan jaminan lainnya. Kerja  sama  dengan  pemda,  kampus,  LSM,  tokoh masyarakat.  Strategi  pendampingan  oleh  dokter kandungan  dan  bidan  profesional  yang  lebih berkompeten terhadap bidan-bidan praktik mandiri dalam suatu wilayah juga dapat menjadi pembinaan sekaligus  pengawasan  terhadap  praktik  bidan. Selain  itu,  kemitraan  bidan  sebagai  mitra  BPJS Kesehatan juga dipermudah.

## Penutup

## Simpulan
AKI dan AKB merupakan indikator kesehatan masyarakat  dan  kesejahteraan  suatu  bangsa.  AKI sangat  peka  terhadap  kualitas  dan  aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. AKI dapat mengukur status kesehatan ibu saat kehamilan, persalinan dan nifas pada suatu wilayah. Tahun 2012 AKI tercatat sebesar  359  per  100.000  kelahiran  hidup.  Angka tersebut  jauh  dari  target  MDGs  yang  sebesar  102 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup juga masih jauh dari target MDGs yang sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. AKI dan AKB juga menjadi perhatian  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Target  AKI  dan  AKB  pada  tahun  2019 sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup dan 24 per 1.000  kelahiran  hidup.  Ruang  lingkup  pelayanan bidan  yang  komprehensif  meliputi  kesehatan wanita  sepanjang  masa  reproduksinya  mulai  dari
masa persiapan kehamilan, hamil, persalinan, pasca bersalin,  nifas  dan  masa  berkeluarga  berencana dapat  dioptimalkan  guna  menurunkan  AKI  dan AKB.  Namun,  pelayanan  kebidanan  di  Indonesia belum  sepenuhnya  dilakukan  secara  profesional. Beberapa institusi pendidikan kebidanan menyelenggarakan pendidikanhanya sampai program  magister  dan  program  profesi  setelah program  sarjana  kebidanan.  Kegiatan  sertifikasi, registrasi dan lisensi dilakukan secara manual yang memungkinkan  terjadi  kesalahan,  ketidaksamaan data  di  daerah  dan  di  pusat,  dan  membutuhkan waktu  yang  cukup  lama.  Pemberian  pelayanan kebidanan  yang  profesional,  hendaknya  dilakukan oleh bidan profesional menggantikan bidan vokasi. Dengan demikian, kemitraan dapat dilakukan secara seimbang dengan profesi tenaga kesehatan lain yaitu tenaga  medis  dan  tenaga  keperawatan  profesional (Praptianingsih,  2006)  yang  menyandang  sebutan profesional setelah mengikuti program pendidikan profesi setelah sarjana.

## Saran
Berdasarkan uraian tulisan ini, beberapa saran yang  dapat  dikemukakan  dalam  meningkatkan kesehatan  ibu  dan  anak  melalui  pengembangan profesi bidan antara lain:
a.  adanya  undang-undang  yang  secara  khusus mengatur tentang bidan mengingat tenaga medis dan tenaga keperawatan telah memiliki undang- undang  tersendiri.  Di  dalam  undang-undang profesi  bidan  nantinya  perlu  diatur  segala hal  yang  menjadi  ruang  lingkup  bidan  yang membedakannya dari tenaga kesehatan lainnya seperti  aspek  pendidikan  tinggi  kebidanan, pelayanan  kebidanan,  sertifikasi,  registasi  dan lisensi bidan. Diatur juga mengenai penyebaran bidan di DTPK, kewajiban pemerintah daerah dalam  memberikan  tugas  wewenang  khusus bagi bidan, dan lainnya.
b.  organisasi  profesi  bidan  beserta  pemangku kepentingan  terkait  perlu  mengembangkan pendidikan  tinggi  kebidanan.  Termasuk  di dalamnya pembagian kompetensi antara bidan vokasi  dan  bidan  profesional.  Pengembangan pendidikan juga memerlukan kajian khususnya pengembangan spesialisasi dan jika memungkinkan pengembangan subspesialisasi kebidanan.  Tentunya  pengembangan  masih dalam ruang lingkup kondisi normal dan bukan patologis  yang  menjadi  wewenang  tenaga medis.
c.  diperlukan  koordinasi  antara  pemerintah, organisasi profesi kebidanan, organisasi profesi tenaga  kesehatan  lainnya,  penyelenggara
fasilitas  pelayanan  kesehatan,  akademisi kebidanan  hingga  masyarakat  pemerhati kebidanan  untuk  pengembangan  pendidikan kebidanan ke dalam jenjang doktoral, spesialis dan subspesialis.
d. sebaiknya  kegiatan  sertifikasi,  registrasi  dan lisensi  dilakukan  terintegrasi  secara online yang dapat diakses di pusat maupun di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Achmadi,  Umar  Fahmi.  2014. Kesehatan  Masyarakat dan Globalisasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Adnani,  Qorinah  Estiningtyas  Sakilah.  2013. Filosofi Kebidanan . Jakarta: TIM.
Asrinah,  dkk.  2010. Konsep  Kebidanan .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ayuningtyas,  Dumilah.  2014. Kebijakan  Kesehatan : Prinsip dan Praktik . Jakarta: Rajawali Pers.
Heryani,  Reni.  2011. Buku  Ajar  Konsep  Kebidanan . Jakarta: TIM.
International  Confederation  of  Midwives.  2014. Core Document ICM . Jakarta: IBI.
Kementerian  Kesehatan.  2015. Kesehatan  dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kementerian  Kesehatan  RI.  2015. Profil  Kesehatan Indonesia 2014 . Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/ Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (BAPPENAS). 2015. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan  Milenium  Di  Indonesia  2014 . Jakarta: KPPN.
Lisnawati,  Lilis.  2012. Panduan  Praktis  Menjadi Bidan  Komunitas  (Learn  to  be  Great  Midwife  in Community) . Jakarta: TIM.
Maryunani,  Anik.  2010. Ilmu  Kesehatan  Anak  dalam Kebidanan . Jakarta: TIM.
Praptianingsih,  Sri.  2006. Kedudukan  Hukum  Perawat dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Retnaningsih, Ekowati. 2013. Akses Layanan Kesehatan . Jakarta: Rajawali Pers.
Salmiati, dkk. 2008. Konsep Kebidanan: Manajemen & Standar Pelayanan . Jakarta: EGC.
Sari,  Rury  Narulita.  2012. Konsep  Kebidanan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sofyan,  Mustika,  dkk.  2008. 50  Tahun  Ikatan  Bidan Indonesia:  Bidan  Menyongsong  Masa  Depan .
Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.
WHO. 2012. The WHO Application of ICD-10 to Deaths During Pregnancy, Childbirth and The Puerperium:

## ICD-MM
Wibowo,  Adik.  2014. Kesehatan  Masyarakat  di Indonesia:  Konsep,  Aplikasi  dan  Tantangan .
Jakarta: Rajawali Pers.
Yulifah,  Rita  dan  Tri  Johan  Agus  Yuswanto.  2009. Asuhan  Kebidanan  Komunitas .  Jakarta:  Salemba Medika.

## Jurnal
Beaglehole, Robert dan Mario R. Dal Poz. 2003. “Public Health Workforce: Challenges and Policy Issues.”:
BioMed Central Journal , London.
Fulton,  Brent  D.  dkk.  2011.  “Health  Workforce  Skill Mix  and  Task  Shifting  in  Low  Income  Countries: A  Review  of  Recent  Evidence.” BioMed  Central Journal , London.
Internet “Bidan Bingung Sistem Pembiayaan BPJS Kesehatan.”http://www.hukumonline.  com/berita/ baca/lt551126cf3957e/bidan-bingung-sistem- pembiayaan-bpjs-kesehatan,  diakses  20  Maret 2016.
“Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.”  http://badanbahasa. kemdikbud.go.id/kbbi/, diakses 2 Maret  2016.
“Gaji Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah,” http:// www.profesibidan. com/2015/04/gaji-bidan-ptt- pegawai-tidak-tetap.html, diakses 20 Maret 2016.