ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index                                  yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-March 2024     DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1.23549 | Submitted : 20-12-2023   Revised: 10-01-2024   Accepted: 15-01-2024    Available online since Jan 25, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Yustisia Tirtayasa are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author ’ s affiliated institutions.

## Open Access Journal

## ARTICLE
Incursions  into  Territorial  Waters:  Violations  of Innocent Passage by Foreign Autonomous Underwater  Vehicles  (A  Case  Study  on  Indonesia's Territorial Waters
Pelanggaran  Lintas  Damai  (Innocent  Passage)  Indonesia  oleh  Negara  Lain  dengan Menggunakan Autonomous Underwater Vehicle (AUV)
Surya Anom 1* , Ahmad Lanang Citrawan 2 1 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia 2 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
* Corresponding author: suryaanom@untirta.ac.id

## Abstract
Based  on  AIS  (Automatic  Identification  System)  monitoring,  some  time  ago  some violations occurred in Indonesian waters. The violation of entering the territory of the State of  Indonesia,  especially  in  the  sea  area  using  a  sea  glider  or  AUV,  was  carried  out  by Chinese-flagged ships without permission from the Government of Indonesia, such as the Xiang Yang Hong 03, Xiang Yang Hong 19, Xiang Yang Hong 01, and Yuan Wang 6. Alleged drones or AUVs that enter Indonesia's sovereign territory belong to China because the AUV findings are written China Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences. The cross-peaceful violations committed by the Chinese State using the AUV were carried out many times, so the Indonesian Government has protested through the Ministry of Foreign Affairs, but until now it has not received a response from the Chinese State.  The  research  method  uses  normative  juridical,  which  analyzes  the  literature  on primary data in the form of authoritative legal materials and secondary legal materials in the  form  of  legal  publications.  This  paper  will  use  a  statutory  approach  to  see  the consistency and compatibility between one law and another. Furthermore, it is analyzed using a descriptive method.

## Keywords
Right of Innocent Passage, Autonomous Underwater Vehicles, UNCLOS

## Abstrak
Berdasarkan  pemantauan  AIS  (Automatic  Identification  System)  pada  beberapa  waktu yang lalu telah terjadi pelanggaran yang terjadi Perairan Indonesia. Pelanggaran memasuki wilayah Negara Indonesia itu khususnya pada wilayah laut dengan menggunakan seaglider atau AUV dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok tanpa melalui perizin Pemerintah Indonesia, yaitu Xiang Yang Hong 03, Xiang Yang Hong 19, Xiang Yang Hong 01, dan Yuan  Wang  6.  Dugaan  drone  atau  AUV  yang  masuk  ke  wilayah  kedaulatan  Indonesia adalah  milik  China  karena  dari  temuan  AUV  itu  tertulis  China  Shenyang  Institute  of Automation, Chinese Academy of Sciences. Pelanggaran lintas damai yang dilakukan oleh Negara  Tiongkok  dengan  menggunakan  AUV  tersebut  dilakukan  berkaki-kali,  sehingga Pemerintah Indonesia telah melakukan  protes melalui Kementerian Luar Negeri, namun sampai  saat  ini  belum  mendapatkan  respon  dari  Negara  Tiongkok.  Metode  penelitian menggunakan yuridis normatif, yang menganalisis kepustakaan terhadap data primer yang berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat  konsistensi  dan  kesesuaian  antara  satu  undang-undang  dengan  undang-undang lainnya. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif.

## Kata Kunci
Lintas Damai, Autonomous Underwater Vehicle, UNLCOS

## HOW TO CITE:
Surya Anom, Ahmad Lanang Citrawan, Incursions into Territorial Waters: Violations of Innocent Passage by Foreign Autonomous Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol.4 No.1, March, 2024, hlm.19-35

## Pendahuluan
Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan menurut Etty R Agoes adalah mengintegrasikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 kedalam hukum nasional Indonesia seperti  dalam  hal  administrasi,  kebijakan  dan  kerjasama  dengan  Negara  lain. 1 Dalam menghadapi tantangan, perkembangan dan kemanjuan teknologi saat ini yang sangat cepat yang  juga  menyebabkan  ketentuan  didalam  UNCLOS  1982  belum  mengatur  secara eksplisit seperti penggunaan AUV ( Autonomous Underwater Vehicle ) atau seaglider.
Bahwa AUV atau seaglider merupakan kendaraan tanpa awak yang dapat bergerak dibawah  air  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  oseanografi  seperti  suhu,  kadar garam dan kondisi laut. AUV  Memiliki sayap atau sirip untuk membantu pergerakannya dan memiliki desain torpedo. Alat ini tidak memiliki mesin dan baling-baling, akan tetapi bekerja dengan system pompa untuk mengubah daya apung untuk bergerak di dalam air. Saat bergerak naik turun,  siripnya akan mencuat dan memuat gaya  angkat supaya  dapat terdorong kedepan. Alat ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di laut. 2
Penggunaan  AUV  dapat  digunakan  oleh  suatu  Negara  untuk  melakukan pemantauan  dan  mengumpulkan  data  terkait  keadaan  laut  dan  sumber  daya  yang  ada didalamnya,  namun  kadang  penggunakan  AUV  ini  dengan  cara  melanggar  hukum  yang berlaku.  Seperti  beberapa  waktu  lalu  pernah  terjadi  pada  wilayah  perairan  kedaulatan Indonesia,  berdasarkan  pemantauan  AIS  ( Automatic  Identification  System )  pada  beberapa waktu  yang  lalu  telah  terjadi  pelanggaran  yang  memasuki  wilayah  Negara  Indonesia dilakukan oleh kapal  berbendera Tiongkok tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. 3 Dugaan drone atau AUV yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia adalah milik China karena dari temuan AUV itu tertulis China Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences. Berdasarkan  peristiwa  tersebut  diatas  tentunya  menimbulkan  protes  dari  datang dari  pemerintah  Indoneisa  dan  juga  dari  ahli  hukum  internasional,  seperti.  menurut Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Indoneisa harus menyampaikan  protes  diplomatik  yang  keras  terhadap  negara  tersebut  dan  bila  perlu tindakan  tegas  lainnya. 4 Hal  inipun  sejalan  dengan  pendapat  wakil  Ketua  DRP  RI  Aziz Syamsudin bahwa Kementrian Luar Negeri harus mulai berkoordinasi dengan TNI untuk
1 Etty  R  Agoes  menyebutkan;  1.  Pengintegrasian  ketentuan-ketentuan  hukum  laut  internasional  kedalam peraturan  perundang-undangan  nasional;  2.Penerapan  ketentuan-ketentuan  tersebut  melalui  administrasi pemerintahan; 3.Penetapan kebijakan pengelolaan laut secara terintegrasi; dan 4. Kerja sama dengan negara-negara lain dalam  pelaksanaannya.  Dalam  Suparman  A.  Diraputra,  “ Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Zona Tambahan” Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. 2014. Hlm 2
2 Menurut data IOJI yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah  Kapal  Xiang Yang Hong 03, Xiang Yang Hong 19, Xiang Yang Hong 01, dan Yuan Wang 6. Dalam Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok. Jakarta. IOJI. 2021 hlm 4.
3 Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal  Tiongkok. Jakarta. IOJI. 2021. Hlm 2.
4 https://nasional.tempo.co/read/1419512/kemenlu-diminta-kirim-protes-keras-ke-negara-pemilik-drone- bawah-laut dikases pada tanggal 2 Maret 2023.
Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters)
mengambil langkah berkaitan dengan penemuan drone laut yang bisa jadi sebagai bagian kegiatan mata-mata di wilayah perairan Indonesia. 5
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2002  tentang  Hak  dan Kewajiban  Kapal  Asing  dalam  Melaksanakan  Lintas  Damai  Melalui  Perairan  Indonesia, bahwa setiap kapal berhak melintas di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia. Dengan demikian setiap kapal asing harus memiliki  izin dari pemerintah saat melakukan  kegiatan kelautan di  Indonesia.  Bila tidak memiliki izin, mereka saat melintas harus secara terus menerus dan cepat ( continuous and expeditious ) serta wajib mengaktifkan AIS selama melakukan perlintasan di laut Indonesia. Sebagaimana  hal  itu  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  7  Tahun  2019 tentang  Pemasangan  dan  Pengaktifan  Sistem  Identifikasi  Otomatis  Bagi  Kapal  Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
Setiap kapal yang berlayar atau terbang diatasnya pada wilayah harus mendapatkan izin dan persetujuan. Hukum yang berlakunya sama dengan hukum yang berlaku didaratan artinya  setiap  kapal  yang  memasuki  perairan  pedalaman  maka  berlaku  hukum  nasional. Penerapan hukum atau yurisdiksi yang dimiliki oleh setiap Negara dibatasi oleh ketentuan aturan  umum  dari  hukum  internasional  diantaranya  nondiskriminasi  dan  larangan penyalahgunaan  hak. 6 Hal  ini  sesuai  dengan  Bahwa  UNCLOS  1982  memberikan  hak kepada  negara  pantai  untuk  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencegah pelanggaran dari kapal asing di perairan pedalaman.
Pengaturan  tentang  kegiatan  yang  khusus  mengatur  penelitian  dibidang  kelautan dan  didalamnya  masih  cukup  minim  di  Indoensia  serta  alat-alat  pendukung    dibidang kelautan seperti seaglide atau AUV. Saat ini pengaturan terhadap kapal-kapal yang melalui laut Indonesia secara khusus ditindak dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36  Tahun  2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  Asing  dalam  Melaksanakan  Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, namun masih belum mengatur tentang bentuk, jenis dan perizinan  dilaut, sehingga pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia oleh Negara lain melalui masuknya kapal-kapal  yang tanpa izin sering terjadi.

## Metode
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum (yuridis) normatif, Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam hal ini ketentuan hukum yang menjadi kajian adalah hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur kapal-kapal riset yang melakukan pelanggaran dengan
5 https://www.cirebonraya.com/nasional/pr-4373111438/Drone-Pengintai-China-DPR-Minta-Pemerintah- Protes-Keras-ke-China dikases pada tanggal 2 oktober 2022.
6 Sigit Sutadi Nugroho. Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS Di Wilayah Negara Kepulauan (Implementation of Article 50 UNCLOS on Archipelagic States). Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 2, Agustus 2019 hlm. 295.
menggunakan seaglider atau Autonomous Underwater Vehicle (AUV) di wilayah laut Indonesia yang melanggar lintas damai.

## Diskusi A. Hak Lintas Damai dan Pengaturannya
Pada Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982 bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  ini  dan  peraturan  hukum  internasional lainnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa adanya hak bagi setiap kapal yang berasal dari negara pantai maupun tidak berpantai yang melalui laut territorial Negara lain selama tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Dari pasal ini dapat  dilihat  bahwa  pada  suatu  keadaan  tertentu  ketika  pelaksanaan  lintas  damai,  dapat terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara pantai.
Negara pantai dpat membuat peraturan berkaitan pengaturan lintas damai melalui laut  territorial,  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  21  ayat  (1)  UNCLOS  1982.  Untuk meciptakan keselamatan dalam pelayaran atau meminimalisir kecelakaan dilaut, maka setiap kapal asing wajib menggunakan hak lintas yang telah ditetapkan dengan skema pemisah yang  tercantum  pada  peta  yang  telah  diumumkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  sesuai  pula dengan Pasal 53 ayat (1) bahwa suatu Negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan diatasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau diatas perairan kepulauannya dan laut territorial yang berdampingan dengannya.
Perlintasan  kapal  asing  dipandang  mengganggu  perdamaian,  ketertiban  dan ketentraman  negara  pantai,  apabila  kapal  asing  pada  wilayah  laut  territorial  melakukan kegiatan seperti  mengambil atau  mengumpulkan informasi dengan tujuan spionase atau riset yang merugikan pertahanan dan keamanan suatu negara pantai: 7 Negara kepulauan wajib menghormati hak lintas damai kapal asing untuk melintasi perairan kepulauannya dan negara kepulauan dapat menentukan batas bagi perairan pedalamannya untuk memberikan batasan untuk kapal asing yang melintas.
Menurut  I  Wayan.  Phartiana,  Negara  pantai  berkewajiban  dalam  membuat peraturan dalam hal pelaksananaan hak lintas damai, seperti tidak menerapkan peraturan perundang-undangan  yang  secara  praktis  mengakibatkan  terjadi  penolakan  ataupun pengurangan hak lintas damai yang dinikmati oleh kapal-kapal asing dan tidak menerapkan peraturan  yang  bersifat  diskriminatif,  baik  secara  formal  ataupun  secara  nyata  terhadap kapal negara manapun, ataupun terhadap kapal-kapal yang mengangkut muatan ke dan dari Negara manapun, atau atas nama Negara manapun. Kemudian Negara pantai dalam hal ini
7 Monica Carolina Ingke. Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di Indonesia . Jurnal Lex et Societatis , Vol. V/No. 5/Jul/2017, hlm 53
Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters)
memiliki hak untuk melindungi wilayah perairannya dari tindakan yang tidak damai dari kapal asing. 8

## 1. Aturan Bagi Kapal Bukan Untuk Tujuan Komersial
Menurut  Pasal  29  UNCLOS  1982  bahwa  kapal  perang  ialah  suatu  kapal  milik angkatan  bersenjata  suatu  negara  dengan  tanda-tanda  bagian  luar  yang  menunjukkan kebangsaan kapal tersebut. Untuk maksud Konvensi ini “kapal perang” berarti suatu kapal yang  dimiliki  oleh  angkatan  bersenjata  suatu  Negara  yang  memakai  tanda  luar  yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.”
Jika kapal perang asing yang berlayar di laut teritorial berdasarkan hak lintas damai ternyata  tidak  menaati  atau  mengabaikan  peraturan  perundang-undangan  negara  pantai mengenai pelayaran di laut teritorial serta mengabaikan permintaan negara pantai, maka negara pantai dapat meminta kapal perang itu untuk segera meninggalkan laut teritorialnya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap kapal perang asing yang memasuki laut teritorial suatu negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku, juga harus mentaati peraturan-peraturan nasional dari negara pantai itu sendiri.

## 2. Yuridiksi Atas Kapal Asing
Negara pantai hanya dapat melaksanakan yurisdiksi  pidananya untuk menangkap atau menyelidiki masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atas kapal dalam situasi tertentu. sebagaimana tdisebutkan dalam pasal 27 UNCLOS 1982, 9
a. Apabila akibat kejahatan itu dirasakan di Negara pantai;
b. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah;
c. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera; atau
d. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psychotropis.
Indonesia telah menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga menjadi bagian kedaulatan Republik Indonesia. Perairan kepulauan yang dulunya merupakan bagian dari laut lepas, sekarang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, sehingga Indonesia harus dengan benar-benar memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut tersebut. Dalam hal ini  Indonesia  tetap  harus  menghormati  perjanjian-perjanjian  yang  telah  terjadi  dengan negara-negara tetangga yang sudah ada sebelumnya, menghormati hak penangkapan ikan
9 Malcolm N Shaw. Hukum Internasional. Bandung: Nusa Media, Cetakan pertama. 2013. Hlm 560
tradisional yang dilakukan oleh Negara tetangga, sebagai contoh Indonesia telah melakukan perjanjian  bilateral  dengan  Malaysia  mengenai  hak  perikanan  tradisional.  Indonesia  juga harus  menghormati  perjanjian  mengenai  kabel-kabel  bawah  laut  dan  menghormati  hak lintas damai untuk semua kapal asing ( rights of innocent passage ).
Pemerintah  Indonesia  sebagai  Negara  pantai  berupaya  untuk  memperhatikan keselamatan  pelayaran  atas  kapal  asing  saat  melaksanakan  hak  lintas  damai  melalui  laut territorialnya  atau  melalui  selat.  Bahwa  selat  merupakan  bagian  dari  laut  lepas  yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional, dalam perkembangannya merupakan bagian dari laut teritorial sebagai jalur pelayaran internasional. Setiap Negara yang memiiki selat untuk  pelayaran  internasional  berhak  membuat  peraturan  berkaitan  dengan  lintas  laut melalui selat tersebut dalam hal, yaitu: 10
1. Keselamatan untuk pelayaran dan pengaturan lalu lintas;
2. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran;
3. Pecegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan.
Sebagai Negara yang taat pada konvensi, Indonesia telah memetapkan ketentuan hukum nasional untuk mengatur hal tersebut seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, dimana pada Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa kapal semua negara,  baik  negara  pantai  maupun  negara  tak  berpantai,  menikmati  hak  lintas  damai melalui  laut  teritorial  dan  perairan  kepulauan.  Kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah No.36  Tahun  2002  tentang  hak  dan  kewajiban  negara  asing  dalam  melaksanakan  lintas damai melalui perairan Indonesia menyebutkan bahwa kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan Negara.
Bahwa  hak  lintas  damai (the  right  of  innocent  passage )  kapal-kapal  asing  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  ( integral  part ),  dan  sebagai  konsekuensi  dari  konsepsi nusantara atau negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan yang luas. 11 Hak lintas damai  di  perairan  kepulauan  yang  merupakan  suatu  konsep  baru  oleh  UNCLOS  1982. Selanjutnya  Indonesia  merincikan  keperluan  lintas  damai  melalui  laut  territorial  dan perairan kepulauan Indonesia dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 6 tahun 1996, yaitu melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.
Dalam  pasal  3  Undang-Undang  No.  6  tahun  1996  disebutkan  bahwa,  wilayah perairan Indonesia dibagi tiga bagian yaitu laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Peraturan itu telah mengandung ketentuan yang sesuai dengan UNCLOS 1982 yaitu bahwa kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan perairan
10 P. Joko Subagyo. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan keempat. 2009. Hlm 61-62
11 Didik Mohamad Sodik. Hukum Laut Indonesia dan pengaturannya di Indonesia Bandung: Refika Aditama, Cetakan kedua. 2014 . hal.69
Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters)
kepulauan  Indonesia  untuk  keperluan  melintasi  laut  tersebut  tanpa  memasuki  perairan pedalaman atau singgah ditempat berlabuh ditengah laut. 12

## B. Pelanggaran Hak Lintas (Kedaulatan) Oleh AUV Asing
Dalam penelitian ini Negara yang diduga telah melakukan pelanggaran hak lintas damai  Indonesia  dengan  menggunakan  AUV  adalah  Negara  China.  Dalam  beberapa laporan, pembahasan dan pemantauan bahwa AUV yang berasal dari Negara China telah melakukan  beberpa  kali  penggaran  dengan  AUV  yang  berbeda-beda.  Berdasarkan pemantauan AIS (Automatic Identification System) ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat kapal riset  berbendera  Tiongkok  yang  memasuki  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEE), LautTeritorial  (LT)  dan  Perairan  Kepulauan  (PK)  Indonesia  dan  diguga  melakukan kegiatan  riset  tanpa  izin  dari  Pemerintah  Indonesia.  Kapal-kapal  tersebut  adalah  Xiang Yang  Hong  03,  Xiang  Yang  Hong  01,  Xiang  Yang  Hong  19  dan  YuanWang,  yang memasuki wilayah Indonesia.
Kapal-kapal tersebut diatas sebagai pemandu atau pengedali (control) dari AUV atau seaglider yang digunakan untuk melakukan riset diperairan Indonesia secara illegal (tanpa izi),  adapun  beberapa  lintasan  dan  bukti  dari  pelanggaran  oleh  kapal-kapal  tersebut, diantaranya :

## 1. Kapal Xiang Yang Hong 03
Berdasarkan  deteksi  AIS  kapal  riset  berbendera  Tiongkok  bernama  Xiang  Yang Hong 03, ditemukan fakta bahwa kapal ini melintasi ZEE, Laut Teritorial, dan Perairan Kepulauan Indonesia dengan cara mematikan transmitter AIS sebanyak 3 (tiga) kali. Kapal ini terdeteksi melintas dari arah Laut Natuna Utara menuju ke Selat Sunda. Pemilik kapal Xiang Yang Hong 03 ini adalah The Third of Institute of Oceanograph.
Gambar 1.0

## Kapal Xiang Yang Hong 03
12 I Wayan. Phartiana Op Cit. Hlm 337
Adapun rincian tidak terdeteksinya AIS dari kapal Xiang Yang Hong 03 disebutkan dalam tabel dibawah ini:
No Waktu AIS Tidak Terdeteksi Waktu AIS Terdeteksi Kembali Durasi Lokasi Kecepatan Rata-Rata 1. 9  Jan  2021 (20:10 WIB) 11  Jan  2021 (08:35 WIB) +/- 36 jam Laut Natuna Utara +/- 8 knot 2. 11  Jan  2021 (13:27 WIB) 11  Jan  2021 (17:07 WIB) +/- 3,5 jam Selat Kalimantan +/- 9 knot 3. 11  Jan  2021 (18:23 WIB) 12  Jan  2021 (06:53 WIB) +/- 12 jam Laut Jawa +/- 9 knot
Tabel 1.0
Data di olah Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI Indonesia)

## Gambar 2.0

## Lintasan Kapal Xiang Yang Hong 03 Memasuki Wilayah Indonesia
Perkiraan kecepatan rata-rata ketika kapal Xiang Yang Hong 03 tidak terdeteksi AIS adalah 8 sampai dengan 9 knot. Ketika AIS-nya terdeteksi dan melintas normal, kecepatan kapal adalah sekitar 11 knot. Sepuluh hari setelah perlintasan kapal Xiang Yang Hong 03, tepatnya  tanggal  19  Januari  2021,  masyarakat  kepulauan  Anambas,  menemukan  sebuah perangkat alat sensor-mengapung (float) penelitian bawah laut dengan ciri-ciri berbentuk tabung lonjong berwarna biru, memiliki baling-baling dan memiliki tanda bertuliskan aksara Cina. Penggunaan sensor akustik sering kali digunakan untuk tujuan penelitian eksplorasi tambang  minyak,  estimasi  biota  laut,  kontur  dasar  laut.  Tapi  belum  dapat  disimpulkan secara  pasti  apakah  penemuan  alat  sensor-mengapung  ( float )  ini  berkaitan  dengan perlintasan kapal Xiang Yang Hong 03. Namun, lokasi dan waktu kejadian penemuannya tidak jauh dengan waktu dan kejadian perlintasan dari kapal Xiang Yang Hong 03.
Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters)

## 2. Kapal Xiang Yang Hong 01
Kapal  Xiang  Yang  Hong  01  merupakan  kapal  riset  yang  berasal  dari  Cina  yang pernah  terdeteksi  memasuki  wilayah  ZEE,  Laut  Teritorial,  dan  Perairan  Kepulauan Indonesia dengan mematikan transmitter AIS pada bulan Desember 2020.

## Gambar 3.0 Kapal Xiang Yang Hong 01
Rincian tidak terdeteksinya AIS dari kapal Xiang Yang Hong 01 disebutkan dalam tabel dibawah ini:
No Waktu AIS Tidak Terdeteksi Waktu AIS Terdeteksi Kembali Durasi Lokasi 1. 22  Desember  2020 04:43 UTC 25  Desember  2020 18.36 UTC 3 hari Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara Tabel 2.0
AIS dari Kapal Xiang Yang Hong 01 yang Dinonaktifkan Data di olah Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI Indonesia)
Penemuan AUV atau seaglider di wilayah perairan Indonesia telah terjadi setidaknya tiga kali. AUV atau Seaglider tersebut ditemukan oleh masyarakat lokal dibeberapa lokasi yaitu di Kepulauan Riau pada Maret 2019, Masalembo pada Januari 2020 dan Kepulauan Selayar pada Desember 2020.
Gambar 4.0
Lintasan Kapal Xiang Yang Hong 01 Memasuki Wilayah Indonesia

## 3. Kapal Xiang Yang Hong 19
Bahwa Kapal Xiang Yang Hong 19 merupakan kapal riset yang berasal dari Cina yang pernah terdeteksi memasuki wilayah ZEE, Laut Teritorial, dan Perairan Kepulauan Indonesia dengan mematikan transmitter AIS pada bulan Maret 2020.

## Gambar 5.0
Kapal Xiang Yang Hong 19
Rincian tidak terdeteksinya AIS dari kapal Xiang Yang Hong 19 disebutkan dalam tabel dibawah ini:
No Waktu AIS Tidak Terdeteksi Waktu AIS Terdeteksi Kembali Durasi Lokasi 1. 19 Maret 2020 05:02 UTC 24  Maret  2020  00.41 UTC 5 hari Laut Natuna Utara Laut Cina Selatan, Tabel 3.0 AIS dari Kapal Xiang Yang Hong 19 yang Dinonaktifkan Data di olah Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI Indonesia)
Gambar 6.0
Lintasan Kapal Xiang Yang Hong 19 Memasuki Wilayah Indonesia
Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters)

## 4. Kapal Yuan Wang 6
Kapal berdasarkan data tahun 2018, Kapal riset Tiongkok bernama Yuan Wang 6, yang  besarnya  4  kali  lipat  dari  kapal  Xiang  Yang  Hong,  juga  pernah  melintasi  Zona Ekonomi  eksklusif Indonesia, Laut Teritorial  dan Perairan Kepulauan Indonesia. Kapal riset Yuan Wang 6 merupakan kapal riset yang mampu mengendalikan satelit dan roket Tiongkok.

## Gambar 7.0 Kapal Yuang Wang 6
Kapal  Yuan  Wang  6  berada  di  Perairan  Kepulauan  Indonesia,  secara  spesifik  di wilayah Alur Laut kepulauan Indonesia (ALKI-III )yaitu antara Pulau Sulawesi dan Maluku Utara (disebelah utara) sampai keselatan Pulau Nusa Tenggara (disebelah selatan). Kapal ini berada diarea ter sebut selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018.
Pergerakan kapal Yuan Wang 6 khususnya pada periode tanggal 8 sampai dengan tanggal  12  Januari  2018  dan  tanggal  23  sampai  dengan  tanggal  26  Maret  2018  di  Laut Maluku. Kapal Yuan Wang 6, pada kedua periode waktu tersebut, melakukan pergerakan dengan  lintasa n  yang  “bolak - balik”  dari  satu  titik  ke  titik  lain  secara  berulang.  Pola pergerakan ini adalah pola pergerakan kapal survey ketika melakukan penelitian dilaut.
Gambar 8.0
Lintasan Kapal Kapal Yuang Wang 6 Memasuki Wilayah Indonesia

## 5. Analisa Hukum Atas Pelanggaran AUV Asing
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, kewajiban yang harus dipatuhi  oleh  kapal  asing  saat  melintas  ZEE,  Laut  Teritorial  dan  Perairan  Kepulauan Indonesia antara lain:
a. Dalam perlintasannya, baik di ZEE, Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing dilarang melakukan kegiatan riset kelautan tanpa izin tertulis dari Pemerintah Indonesia;
b. Kapal harus melintas secara terus menerus (tanpa berhenti) dan cepat (continuous and expeditious) di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia;
c. Kapal wajib mengaktifkan AIS selama melintas di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia;
Mengenai ketiga kewajiban tersebut  maka ada  ketentuan dalam UNCLOS 1982 sebagai Hukum Internasional dan dalam Hukum Nasional yang menatur tentang pengaturan kapal Negara  asing  yang  menlakukan  riset  dan  memasuki  wilayah  perairan  Indonesia  dengan masuk lewat lintas damai. Bahwa riset kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 Izin tertulis dari Negara pantai wajib didapatkan sebelum pelaksanaan kegiatan riset, sebagai berikut:
1) Pasal 245 UNCLOS yang mengatur tentang Penelitian Kelautan di Laut Teritorial, menyebutkan bahwa:
“Coastal  States,  in  the  exercise  of  their  sovereignty,  have  the  exclusive  right  to  regulate, authorize  and  conduct  marine  scientific  research  in  their  territorial  sea.  Marine  scientific research there in shall be conducted only with the express consent of and under the conditions set forth by the coastal State.”
2) Pasal 246 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982 yang mengatur tentang Penelitian Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif. Menyebutkan bahwa :
(1) Coastal States, in the exercise of their jurisdiction, have the right to regulate, authorize and conduct marine scientific research in their exclusive economic zone and on their continental shelf in accordance with the relevant provisions of this Convention.
(2) Marine scientific research in the exclusive economic zone and on the continental shelf shall be conducted with the consent of the coastal State.”
Berkaiatan  dengan  AIS (Automatic  Identification  System) merupakan  salah  satu  perangkat keselamatan pelayaran yang diatur dalam BAB V Bagian 19 sub-bagian 2 dari Konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea). Konvensi SOLAS mewajibkan kapal dengan kriteria tertentu wajib  untuk  memasang  AIS  dan  mengaktifkannya  selama  berlayar.  Penegakan  hukum pidana terhadap kapal asing dapat dilakukan jika perbuatan kapal tersebut berdampak bagi Negara pantai atau jika perbuatan kapal tersebut mengganggu keamanan dari Negara yang perairannya  dilintasi,  seperti  mengaktifkan  AIS  dalam  perlintasan  merupakan  hal  yang
Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters)
berdampak  serius  bagi  keselamatan  pelayaran  di  ALKI  karena  dapat  mengakibatkan tabrakan antar kapal yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau pencemaran laut.
Selain itu, tidak terpantaunya kapal akibat tidak aktifnya AIS mengakibatkan tidak dapat diketahui apakah kapal dimaksud hanya melintas atau melakukan kegiatan lainyang dilarang,  misalnya  kegiatan  riset  kelautan.  Kegiatan  riset  kelautan  oleh  kapal  asing  yang tidak memiliki izin dari pemerintah merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan yang mengganggu keamanan sebuah negara.
Pada Pasal 19 UNCLOS  1982 mengkategorikan kegiatan riset  tanpa izin sebagai perlintasan yang tidak damai. Dampak yang timbul dari kegiatan riset tanpa izin ini bisa menjadi fatal bagi keamanan sebuah Negara bergantung pada data dan informasi apa yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan riset tersebut.
Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 27 UNCLOS 1982, Pemerintah RI berhak untuk menggunakan kewenangan penegakan hukum pidananya pada kapal-kapal riset asing yang dalam  perlintasannya  mematikan  AIS  dan  melakukan  riset  tanpa  izin  dari  Pemerintah Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  75  ayat  (2)  Undnag-Undang  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi.  Menaytakan  abhwa “Penelitian  dapat  dilakukan  oleh  Kelembagaan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  Asing dan/atau orang asing dengan syarat wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Riset dan Teknologi”.
Dalam proses pemberian izin penelitian, komisi etik akan melakukan kelayakan etik sesuai dengan Pasal 39 ayat (4) Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi.  Kemudian,  Pasal  2  ayat  (3)  jo.  Pasal  4  Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan  Bagi  Perguruan  Tinggi  Asing,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing mengatur bahwa Menteri Riset dan Teknologi mengkoordinasikan  penilaian  atas  objek  perizinan  dan  sifat  kerugian  yang  dapat ditimbulkan  dari  kegiatan  penelitian  dengan  memperhatikan  dan  mempertimbangkan, antaralain: kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan luar negeri, kelestarian lingkungan hidup, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, agama dan ekonomi.
Dalam  Undang-Undnag  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi,  menyebutkan  bahwa  Kelembagaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi asing meliputi:
1) Lembaga penelitian dan pengembangan asing;
2) Lembaga pengkajian dan penerapan asing;
3) Perguruan tinggi asing;
4) Badan usaha asing;
5) Organisasi nirlaba asing.
Kapal  Xiang  Yang  Hong  03,  Xiang  Yang  Hong  01,  dan  Xiang  Yang  Hong  19 masing-masing dimiliki oleh Third of Institute of Oceanography, First of Institute of Ocean ography dan East China Sea Branch of the State Oceanic Administration yaitu lembaga penelitian yang
berada dibawah Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok yang bertujuan memberikan dukungan  teknis  untuk  pengelolaan  kelautan,  pelayanan  publik,  dan  pengembangan ekonomi kelautan dengan terlibat dalam penelitian kelautan dasar, terapan penelitian, dan penelitian teknologi tinggi.
Sementara,  kapal  Yuan  Wang  6  dimiliki  oleh  Angkatan  Laut  Tiongkok (People’s Liberation Army Navy) . Keempat lembaga ini  masuk kedalam kategori  kelembagaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  asing  berdasarkan  Undang-Undnag  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi.  Kemudian,  seaglider  dan sensor-mengapung (float) merupakan alat penelitian kelautan yang umumnya diluncurkan oleh sebuah kapal riset dibawah laut untuk mendapatkan data oseanografi antara lain suhu, kadar garam, arus dan kondisi laut. Sehingga keberadaan seaglider dan float yang ditemukan disejumlah wilayah di Indonesia masuk kedalam definisi penelitian berdasarkan Undang- Undnag  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  oleh keempat  lembaga  asing  tersebut  wajib  memperoleh  izin  dari  Pemerintah  Pusat.  Perlu ditelusuri tentang keberadaan izin penelitian oleh kapal-kapal asing ini pada Kementerian Riset dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Seperti  yang  tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah mengatur sanksi administrative maupun pidana  bagi  lembaga  asing  atau  orang  asing  yang  melakukan  penelitian  tanpa  izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi., yaitu:
a. Sanksi  Administratif  (Pasal  92  Undang-Undnag  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.) Pencantuman dalam daftar  hitam  orang  asing  yang  melakukan  kegiatan  penelitian,  pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia;
b. Sanksi Pidana (Pasal 93 Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi)  Pidana  denda  paling  banyak  Rp 4.000.000.000  (empat  miliar  rupiah)  apabila  lembaga  asing  atau  orang  asing melakukan  kembali  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  92,  yaitu melakukan penelitian tanpa izin;
c. Sanksi Pidana (Pasal 96 Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi)  Tuntutan  dan  penjatuhan  pidana dilakukan  terhadap  badan  usaha  dan/atau  pengurusnya  dalam  hal  tindak  pidana yang dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan oleh Badan Usaha. Pidana pokok kepada Badan Usaha hanya dalam bentuk pidana dengan ketentuan maksimum pidana dari Pasal 93 masing-masing ditambah ⅓ . Selain pidana denda, Badan Usaha tersebut juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin.

## Penutup
Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Negara Kepulauan oleh UNCLOS 1982 dengan sumber daya alam yang ada di laut yang milikinya telah membawa keinginan  Negara lain untuk mengetahui dan bahkan mencoba memilikinya. Keingintahuan mereka (Negara lain)  tersebut  menggunakan  alat seaglider atau  AUV  namun  dengan  cara  melanggar ketentuan yang berlaku berupa izin penelitian dari dari Negara pantai.
Pelanggaran lintas dan aktifitas AUV di Indonesia sering terjadi namun belum ada respon  yang  baik  dari  Negara  pelanggar  tersebut,  sehingga  pemerintah  Indonesia  dapat melakukan  penegakan  hukum  dengan  lebih  tegas  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang telag ditetapkan. Setiap Negara seharusnya saling menghormati kedaulatan yang dimiliki tiap  Negara.  Indonesia  terkenal  dengan  Negara  yang  “friendly”  yang  tentu  akan mengelurakan  izin  penelitian  kelautan  yang  dimohonkan  oleh  Negara  lain  selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Bahkan lebih baik tiap Negara yang hendak melakukan penelitian dapat dilakukan dengan joint-research, bukan dengan cara mencuri data dan informasi.
Terhadap  peristiwa  pelanggaran  penggunaan  AUV  yang  telah  terjadi  saat  ini, tentunya  harus  ada  tindakan  yang  tegas.  Para  pelanggar  penggunaan  AUV  di  perairan Indonesia telah diketahui identitasnya sehingga Pemerintah Indonesia seharusnya  segera meminta pertanggungjawab perbuatannya atau setidaknya melarang kapal-kapal tersebut untuk memasuki kembali wilayah perairan Indonesia.

## References
Didik Mohamad Sodik. Hukum Laut Indonesia dan pengaturannya di Indonesia Bandung:
Refika Aditama, Cetakan kedua. 2014.
Indonesia  Ocean  Justice  Initiative  (IOJI).  Dugaan  Pelanggaran  Kedaulatan  Dan  Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok. Jakarta. IOJI. 2021.
I  Wayan.  Phartiana  Hukum  Laut  Internasional  dan  Hukum  Laut  Indonesia.  Bandung: Yrama Widya, Cetakan pertama, 2014.
Malcolm N Shaw. Hukum Internasional. Bandung: Nusa Media, Cetakan pertama. 2013. P. Joko Subagyo. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan keempat. 2009. Suparman A. Diraputra, “Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang Tentang Zona Tambahan” Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. 2014.
Hairul  Anwar,  Horison  Baru  Hukum  Laut  Internasional,  Konvensi  Hukum  Laut  1982, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 26. dalam Monica Carolina Ingke. Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di indonesia. Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017.
Sigit  Sutadi  Nugroho.  Implementasi  Ketentuan  Pasal  50  UNCLOS  Di  Wilayah  Negara Kepulauan (Implementation of Article 50 UNCLOS on Archipelagic States). Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 2, Agustus 2019.
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik- Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem  Identifikasi  Otomatis  Bagi  Kapal  Yang  Berlayar  di  Wilayah  Perairan Indonesia.
https://nasional.kompas.com/read/2021/01/0151624/13221291/terjaringnya-benda- miripdrone-bukan-kali-pertama-di-laut-indonesia.
https://nasional.tempo.co/read/1419512/kemenlu-diminta-kirim-protes-keras-ke- negara-pemilik-drone-bawah-laut https://www.cirebonraya.com/nasional/pr-4373111438/Drone-Pengintai-China-DPR- Minta-Pemerintah-Protes-Keras-ke-China
Shahrullah,  Rina  Shahriyani,  and  Henry  Hadinata  Cokro.  “Penegakan  Hukum  Bagi Pedagang  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Para  Pelaku  Usaha Monopoli.” Journal of Law and Policy Transformation 5, no. 2 (December 10, 2020): 113 – 27. https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1391.
Sidik, Salim H., and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli,  Bunga  Bank  Dan  Riba,  Musyarakah,  Ijarah,  Mudayanah,  Koperasi,  Asuransi,  Etika Bisnis Dan Lain-Lain . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Sulistya,  Indah,  Neneng  Hasanah,  and  Muhammad  Iqbal  Irfany.  “Strategi  Pengelolaan Wakaf  Uang  Oleh  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).” Al-Awqaf:  Jurnal  Wakaf  Dan Ekonomi Islam 13, no. 1 (2020): 39 – 58. https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al- awqaf.v13i1.95.
Susanto, Teguh. “Sejarah Singkat Kota Tanjungpinang.” Pemerintah Kota Tanjungpinang,
2017. https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil.
Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah . Jakarta: Kencana, 2004.

## Biodata Singkat Penulis
Surya Anom, S.H, LL.M. memulai karir sebagai Pengajar di Bidang Hukum  Internasional  Untirta  sejak  2005.  Surya  Anom  mendapatkan gelar  Sarjana  Hukum  (S.H.)  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Sultan Ageng  Tirtayasa,  Indonesia.  Master  of  Law  (LL.M.)  dari  Program Internasional  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada.  Saat  ini, Anom  dipercaya  sebagai  Ketua  Gugus  Publikasi  Ilmiah,  Ketua  Pusat Kajian  Hukum  Kelautan  Dan  Pesisir  (PUSKAP),  Anggota  Indonesian  Society  of International  Law  Lecturers  (ISILL)  dan  Ketua  Devisi  Kajian  Perdata  Internasional  di Center for International Law Studies (UCILS) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Ahmad Lanang Citrawan, S.H., M.H. merupakan dosen pengajar di Bidang Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.