## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
Yesi Mutia Basri1 1*, Titi Desti Marianti2, Rofika 3
1 Universitas Riau Email: i.yesimutia@yahoo.com
2 Universitas Riau
Email: titidestimarianti@gmail.com
3 Universitas Riau Email: rofika@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan keuangan desa. Pada  penelitian  ini,  populasinya  yaitu  139  Desa  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  sampelnya berjumlah  58  desa  dengan  total  232  responden  dengan  menerapkan  metode  " proportional stratified  random  sampling" .  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dengan  menyebarkan kuesioner  kepada  232  responden,  dan  yang  berhasil  dikumpulkan  kembali  dengan  jawaban lengkap  yaitu  220  responden.  Metode  analisis  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  ialah analisis regresi linear berganda. Alat analisis yang diaplikasikan yaitu SPSS versi 22.0.  Hasil penelitian  ini  mengindikasikan,  transparansi,  akuntabilitas,    partisipasi  masyarakat  dan kualitas  SDM  memengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa.  Penelitian  ini  berkontribusi  pada praktek pengelolaan keuangan desa.
Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Pengelolaan  Keuangan Desa.

## VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT: ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT

## Abstract
This  research  aimed  at  examining  the  effect  of  transparancy,  aacountability,  community participation  and  quality  of  human  resources  on  village  financial  management.  The population  in  this study  comprised  139 villages in Rokan Hulu Regency. The sample used was  a  sample  of  58  villages  with  a  total  of  232  respondents  using  "the  propoportional stratified random sampling method". This study utilized primary data using a questionnaire distributed  to  232  repondents  and  it  was  successfully  retrieved  with  the  answers  of  220 respondents.  The  analytical  method  utilized  in  this  research  in  linear  multiple  regression analysis.  The  analytical  tool  utilized  SPSS,  version  22.0.  The  results  of  this  study  are "transparency,  accountability,  community  participation,  quality  of  human  resources  and village  financial  management."  This  research  has  contributed  to  the  village  financial management practice.
Keywords: Quality of Human Resources and Village Financial Management.

## PENDAHULUAN
Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  menyebutkan, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa.  Sedangkan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa."  Di  samping  itu,  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  ini  diekspektasikan  bisa diimplentasikan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
Pada  hakikatnya,  pengelolaan  keuangan  desa  ditujukan  agar  bisa  menciptakan  desa sebagai  pemerintahan  yang  maju  dan  menjadi  dekat  dengan  rakyatnya,  tangguh,  tidak tertinggal,  mandiri,  demokratis,  dan  akhirnya  sanggup  menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan yang masyakaratnya hidup dalam keadilan dan kemakmuran ( www.bpkp.go.id ).
Dana desa yang sumbernya dari APBN dikelola oleh pemerintah desa, yang bertugas sebagai  penyelenggara  pengelolaan  keuangan  desa.  Di  samping  itu,  cakupan  dana  yang pemerintah desa kelola di  antaranya "Dana Transfer Pemerintah (pusat), Alokasi  Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Pendapatan Asli  Desa  (PADes)."    Seluruh  keuangan  desa  didokumentasi  dalam  bentuk  APBDes  sesuai dengan kebijakannya. Oleh karenanya, pemerintah desa tidak akan mengelolanya sesuka hati meskipun kepala desa berotoritas sebagai kuasa pemakai anggaran.
Sumber  pendapatan  desa  bisa  mengalami  peningkatan  dengan  disediakannya  dana desa.  Hal  ini  pun  akan  memicu  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat    desa.  Sayangnya,  dana desa  tersebut  juga  menimbulkan  masalah  perihal  pengelolaannya.  Masalah  yang  didapati dalam pengelolaan keuangan desa terpicu oleh masalah dan desa.
Badan  Akuntabilitas  Keuangan  Negara  (BAKN)  BPK  RI  menyebutksn,  "Kegiatan pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  tahun  anggaran  2015  sampai  dengan semester  I  tahun  2018  pada  80  Kabupaten,  5  Kota  dan  1.006  kecamatan  pada  33  Provinsi seluruh  Indonesia  masih  bermasalah,  baik  dalam  aspek  pembinaan  maupun  aspek pengawasan. Pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa memiliki beberapa permasalahan antara  lain  belum  adanya  regulasi  penetapan  standar  akuntansi  pemerintah  desa  dan  belum adanya  regulasi  penyelenggaraan  dan  pembinaan  aparatur  desa  yang  lengkap,  mutakhir  dan sesuai  dengan peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan  dana  desa  adalah  mengenai  perencanaan  pengawasan  oleh  pemerintah  daerah yang belum mempertimbangkan risiko. Hal itu berkaca dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan" ( dpr.go.id ).
Kemendes  PDTT    mengemukakan,  masih  ada  syarat  yang  mengganjal  "Realisasi Pencairan Dana Desa". Kendala ini bermula dari banyaknya formulir laporan yang aparat desa harus  isi,  yang  akhirnya  dana  desa  belum  bisa  tercairkan.  Di  samping  itu,  prosedur penghitungan  dan  pengelolaan  dana  belum  bisa  dipahami  sebagian  pemerintah  desa  yang akhirnya memicu terhambatnya pencairan dana. Pemicu lainnya yaitu terlambatnya APBDes yang menjadi syarat "Penyaluran Dana Desa Tahap 1", termasuk terhambatnya prgram padat karya  sebab  pemerintah  masih  harus  menantikan  laporan  penggunaan  Dana  Desa  semester kedua tahun 2017 ( Kontan.co.id).
Selain itu, di provinsi Riau, pencairan bantuan keuangan (Bankeu) desa yang asalnya dari  Pemprov  Riau juga tertunda pencairannya karena lambatnya penyusunan APBDes oleh aparat desa setempat,  padahal penyusunan APBDes m enjadi syarat pencaiaran Bankeu yang mana  Bankeu  ini  akan  diberikan  kepada  tiap-tiap  desa  yaitu  Rp.  100  juta.  Salah  satu penghambat yang menyebab ka n keterlambatan APBDes itu di antaranya pada saat  itu masih dalam Pilkades (GoRiau.com).
Negara  Indonesia  tersusun  atas  banyak  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  kecamatan, termasuk pemerintahan desa yang menjadi lingkup paling kecil di pemerintahan RI. Sejumlah dana  desa  sudah  pemerintah  anggarkan  bagi  desa  tiap  tahun.  Tingginya  jumlah  dana  yang teralokasikan  ini  menjadikan  pemerintah  desa  sebagai  objek  perhatian  pengawasan  dalam kinerjanya.
Kabupaten  Rokan  Hulu  ialah  sebuah  kabupaten  yang  lokasinya  ada  di  Provinsi  Riau dan  tengah  mendapati  suatu  masalah  yang  berkenanan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa. Masalah  ini  diawali  dengan  perencanaan  yang  diawali  dengan  penetapan  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDesa. RKPDes ialah penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMPDes).  Kab.  Rokan  Hulu  mempunyai  49  desa yang  terlambat  membuat  RKPDes  dan  APBDes,  sehingga    49  desa  ini  belum  bisa  cairkan Dana Desa Tahap 1 tahun 2018. ( riauterkini.com)
Tahapan  selanjutnya  yakni  tahap  pelaksanaan  dan  tahap  penatausahaan.  Tahap pelaksanaan  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK).  Tahap  penatausahaan dijalankan  oleh  kaur  keuangan.  Pelaksanaan  penyaluran  DD  dalam  Laporan  Hasil Pemeriksaan  BPK  RI  atas  "Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupeten  Rokan  Hulu  Tahun 2017" bisa dicermati pada tabel 1.
Tabel 1. Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017
Penyaluran Dana Desa Jumlah Dana Desa (Rp) Tanggal Diterima pada RKUD Tanggal Diterima pada Rekening Kas Desa Jangka Waktu Penyaluran Dari RKUD ke Rekening Kas Desa Keterangan Tahap I (60%) 67.209.781.000,00 31 Mei 2017 13 Juni 2017 13 Hari Lebih dari 7 hari Tahap II (40%) 44.806.521.200,00 25 Oktober 2017 27 November 2017 33 Hari Lebih dari 7 hari Jumlah 112.016.303.000,00
Sumber : Data Penyaluran Dana Desa TA 2017 Kab. Rokan Hulu
Tabel  1  mengindikasikan,  pemerintah  desa  Kab.  Rokan  Hulu  mengalami keterlambatan pencairan dana. Kondisi tersebut tidak senada dengan "Peraturan Bupati Rokan Hulu  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Pasal  7  ayat (2)" yang menyatakan, "Pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa  dilakukan  paling  lambat  7  hari  kerja  setelah  DD  diterima  di  Rekening  Kas  Umum Daerah  setelah  persyaratan  penyaluran  terpenuhi."  Tentu  saja  hal  tersebut  mengakibatkan dana desa tidak dapat segera dimanfaatkan untuk membiayai  penyelenggaraan kegiatan pada Pemerintah  Desa.  Tahap  berikutnya  yakni  tahap  penatausahaan.  Tahap  penatausahaan dikerjakan  oleh  kaur  keuangan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  pengelolaan  keuangan
desa.  Penatausahaan  dikerjakan  oleh  kaur  keuangan  setelah  pelaksanaan  program  kegiatan yang menggunakan DD. Kaur keuangan melakukan input data-data transaksi keuangan secara otomatis  kedalam  siskeudes.  Pencairan  dana  tahap  pertama  terjadi  pada  bulan  Juni,  lantas bagaimana  penatausahaan  yang  dilakukan  setiap  bulan  oleh  Kaur  Keuangan.  Idealnya penatausahaan dijalankan setelah selesainya program kegiatan.
Peran  perangkat  desa  yaitu  harus  paham  akan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan lainnya perihal pengelolaan keuangan desa, termasuk mempunyai keamampuan dan integritas    dalam  menjalankan  pengelolaan  keuangan  desa.  Kemampuan  dan  integritas perangkat  desa  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  ini  karena  risiko  dari  pengelolaan  keuangan sangatlah besar. Seperti berita yang dimuat dalam Kompas.com , "Indonesia Corruption Watch (ICW  merilis  181  kasus  penyelewengan  Dana  Desa  (DD)  dan  ADD  sepanjang  2015  hingga 2018. Dari 181 kasus ini, jumlah kerugian Negara mencapai Rp. 40,6 miliar." Data ini didapat ICW  dari  pelbagai  sumber  media  hingga  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini  mengindikasikan, pengelolaan keuangan desa betul-betul riskan dan berisiko terjadinya korupsi.
Penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa sudah pernah dilakukan oleh  beberapa peneliti di antaranya Rahmah (2019);Umami & Nurodin (2017);Sukmawati & Nurfitriani  (2019);Ramadan  (2019)  dan  Masruhin  &  Elfan  (2019).  Namun  hasil  penelitian mereka  menunjukkan  ketidakkonsistenan  hasil.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  masih  menarik untuk dikaji kembali. Penelitian sebelumnya banyak meneliti secara khusus pengelolaan dana desa  (misalnya  Setiawan  &  Yuliani  (2019);Andriani,  (2020);Firdaus  et.al,  (2019),  yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan desa. Mereka menemukan berbagai  faktor yang memengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa   diantarnya  adalah  transparansi. Trasparansi  yakni prinsip  keterbukaan  yang  memberi  peluang  bagi  masyakarat  agar  bisa  paham  dan mendapatkan akses informasi sebanyak mungkin ( www.kemenkeu.go.id ). Transparansi dalam pengelolaan  keuangan  desa  adalah  pengelolaan  uang  yang  tidak  dirahasiakan  dan  tidak tersembunyi  dari  masyarakat  serta  dilakukan  sesuai  kaidah  hukum  dan  aturan  yang  berlaku. Setiap  orang  mempunyai  hak  memperoleh  informasi  sesuai  ketentuan  undang-undang" (Undang-Undang  14,  2008).  Hasil  penelitian  (Umami  &  Nurodin  2017)  mengindikasikan, transparansi  memengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa.  Sementara  penelitian  (Sukmawati  & Nurfitriani 2019) mendapati, "transparansi tidak memengaruhi pengelolaan keuangan desa."
Faktor  kedua ialah  akuntabilitas,  yakni  kewajiban  dalam  mempertanggungjawabkan atau  memberi  jawaban  dan  penjelasan  perihal  kinerja  dan  tindakan  pimpinan  unit  organisasi kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban berupa laporan di  mana prinsipnya yaitu,  "Setiap  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  merupakan  hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, akuntabilitas harus dilakukan khalayak dan institusi pengawasa, serta aparatur pelaksana  pemerintah  akan  mengerahkan  segenap  upayanya  dalam  mengimplementasikan konsep  akuntabilitas  tersebut  dalam  mengelola  pemerintahan  termasuk  keuangan" (Mardiasmo, 2009). Penelitian (Rahmah, 2019) mengindikasikan, akuntabilitas memengaruhi pengelolaan  keuangan  desa.  Sementara  penelitian  (Manopo,  2016)  mendapati  tidak  adanya pengaruh akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa.
Faktor  ketiga  yaitu  Partisipasi  Masyarakat.  Partisipasi  yaitu  andil  dalam  suatu kegiatan,  yakni  didahului  dengan  perencanaan  hingga  evaluasi.  Berkenaan  dengam  hal  ini, maka  partisipasi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  menitikberatkan  pada  keikutsertaan penduduk secara serta-merta dalam membuat keputusan, merencanakan, mengimplementasikan,  hingga  mengevaluasi  (Putera et.al., 2010).  Penelitian  (Masruhin  & Elfan  2019)  menyebutkan,  "partisipasi  masyarakat  memengaruhi  pengelolaan  keuangan desa."  Sementara  penelitian  (Rompas et.al., 2017)  mendapati  partisipasi  masyarakat  tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.
Terakhir  yaitu  kualitas  SDM.  Bila  menghendaki  adanya  pengelolaan  keuangan  desa yang  baik,  maka  kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang  terkait  dengan  sistem  pelaporan keuangan diharuskan mempunyai SDM yang berkualitas, yakni dengan ditunjang dengan latar belakang  pendidikan  akuntansi,  kerap  menghadiri  pendidikan,  dan  bepengalaman  di  bidang keuangan.    SDM  terkait  bisa  memberi  keefektifan  dalam  menusun  laporan  keuangan  sebab SDM  ini  sudah  paham  akan  yang  harus  dikerjakannya  denyan  seoptimal  mungkin  yang akhirnya laporan keuangan bisa terselesaikan tanpa terlambat (Sembiring, 2013:2). Penelitian Ramadan (2019) mengindikasikan, kualitas SDM mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Sementara  penelitian  (Ferina,  2016)  mendapati  ketiadaan  pengaruh  dari  kualitas  SDM pengelolaan keuangan desa.
Menilik  berbagai  macam  kemungkinan  faktor  yang  memengaruhi  pengelolaan keuangan  desa , membuat  penulis  tertarik  untuk  mencoba  mengangkat  tema  ini  ke  dalam sebuah penelitian. Penelitian ini ialah pengembangan dari penelitian (Rahmah, 2019). Adapun perbedaan  pada  penelitian  ini  yaitu  penggunaan    Kualitas  SDM  sebagai  faktor  yang  ikut mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa.  SDM  diperlukan  dalam  mengelola  keuangan desa.    Terdapat  tiga  dokumen  penting  yang  harus  disediakan  oleh  pemerintah  desa  yaitu RPJMDes,  RKPDes  dan  APBDes  yang  menjadi  dokumen  persyaratan  dalam  pengeloaan keuangan  desa.    SDM  yang  berkualitas  sangat  diperlukan  dalam  proses  pembuatan  dan mempercepat dokumen tersebut agar keuangan desa bisa segera dimanfaatkan.
Penelitian ini dilakukanpada  pada pemerintah desa di Kab. Rokan Hulu yang berbeda dengan    penelitian  terdahulu  menggunakan  sampel  pada  Pemerintah  Desa  di  Kab.  Indragiri Hilir. Penelitian ini juga  memiliki ruang lingkup yang luas yaitu sebanyak 10 kecematan.
Berdasarkan  uraian    di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  "untuk  menguji transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat  dan  kualitas  SDM  terhadap  pengelolaan keuangan desa."

## LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menyatakan, "Dana Desa adalah dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  diperuntukan  bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."
Permendagri  No.  20  Tahun  2018  menyebutkan,  "Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa."

## Transparansi
"Transparansi adalah pengelolaan uang yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Setiap orang berhak  memperoleh  informasi  sesuai  ketentuan  undang-undang"  (UU  14,  2008).  Agar  hak- hak masyakarat desa bisa terpenuhi dan agar munculnya konflik bosa tercegah, maka prinaip transparansi  betul-betul  dibutuhkan.  Pengawasan  keuangan  desa  bisa  dijalankan  pihak berwenang bila diimplentasikannya transparansi (Mardiasmo, 2009:18).
Transparansi  yang  pemerintah  terapkan  bersama  aparat  desa  bisa  dipercayai  publik lewat  disediakannya  informasi  dan  dijaminnya  kemudahan  dalam  mendapat  informasi  yang benar dan mencukupi  (Rosidi &  Anggraeni  2013:20). Di samping itu , lewat  informasi  yang transparan,  kontrol  sosial  dari  masyarakat  bisa  dipermudah.    Impelentasi  transparansi  harus diimbangi  dengan  kejujuran  dan  keterbukaan  bagi  masyakarat  yang  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  masyakarat  berhak  diberitahu  transparansi  perihal  tanggung  ajwab pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang diamanatkan terhadapnya.
Penelitian (Rahmah, 2019), (Sukmawati & Alfi 2019), (Rosyidi Iet.al., 2018), (Umami &  Nurodin  2017)  dan  (Gayatri et.al., 2017)  mengindikasikan,  "ada  pengaruh  transparansi terhadap  pengelolaan  keuangan  desa."  Dari  penjabaran  di  atas,  maka  hipotesis  penelitian ini yaitu:

## H1 : transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

## Akuntabilitas
Mardiasmo  (2009)  mengemukakan,  "Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  dan/atau  yang berwenang  meminta  pertanggungjawaban  berupa  laporan  dengan  prinsip  bahwa  setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  merupakan  hal  yang  penting  untuk menjamin jilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi  kegiatan, mulai perencanaan, hingga realisasi  atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkannya akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai  konsekuensi  hukum,  maka  aparatur  pelaksana  pemerintah  akan  berupaya menerapkan  konsep  akuntabilitas  tersebut  dalam  pengelolaan  pemerintahan  termasuk pengelolaan keuangan."
Penelitian  (Rahmah,  2019), (Umami  &  Nurodin 2017), (Safrizal,  2019), (Sukmawati &  Alfi  2019)  dan  (Gayatri et.al., 2017).  Hasil  penelitian  mereka  mengindikasikan  adanya pengaruh  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh  karenanya,  hipotesis penelitian ini yaitu:

## H2 : akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

## Partisipasi Masyarakat
Keuangan  desa  bisa  terkelola  dengan  didasarkan  pada  asas-asas  transparan, akuntabel,dan  partisipatif.  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan,  "Partisipatif
adalah  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  menyertakan  kelembagaan  desa  dan  unsur masyarakat  desa.  Unsur  masyarakat  antara  lain  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat, tokoh  pendidikan,  perwakilan  kelompok  tani,  kelompok  nelayan,  kelompok  perajin, kelompok  masyarakat  miskin  dan  kelompok  perempuan."  Dalam  mengelola  keuangan  desa, masyakarat bisa andil dalm kegiatan kemasyarakatan, contohnya  pembangunan desa.
Simanjutak  (2013:96)  mengemukakan,  "Hak  masyarakat  desa  dapat  terpenuhi  dan akan  tumbuh  rasa  keswadayaan  dan  memiliki  dari  segenap  masyarakat  dalam  upaya pembangunan  desa,  jika  masyarakat  berpartisipasi  aktif  mengambil  peran  dalam  semua tahapan  pengambilan  keputusan,  seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan kebijakan-kebijakan  yang  langsung  mempengaruhi  kehidupan  mereka  dalam    sebuah program.  Dengan  menjadi  partisipatif,  maka  akan  tersalurkannya  hak,  aspirasi  dan  gagasan masyarakat. Tingkat partisipasi ditentukan dengan keikutsertaan pengambilan keputusan oleh masyarakat  dan  rasa  tanggungjawab  mereka  dalam  menjalankan  kegiatan  yang  menyangkut kebutuhan masyarakat itu sendiri."
Penelitian  (Rahmah,  2019),  (Safrizal,  2019),  (Masruhin  &  Elfan  2019),  (Julianto, 2019)  dan  (Perdana,  2018)  mengindikasikan,  "partisipasi  masyarakat  memengaruhi pengelolaan keuangan desa." Dari penjabaran di atas, maka hipotesis penelitian ini:

## H3 : partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

## Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM menjadi hal paling krusial bagi organisasi, sebab majunya organisasi ditentukan hal  ini.  Agar  bisa  merealisasikannya,  maka  dibutuhkan  pendidikan  dan  pelatihan  (Rusby, 2017: 140).
"Kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang  terkait  dengan  sistem  pelaporan  keuangan harus  memiliki  sumber  daya  yang  berkualitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik. Sumber  daya  yang  berkualitas  tersebut  harus  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan,  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang  keuangan. Sumber daya yang berkaitan yaitu dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini  disebabkan  karena  sumber  daya  manusia  tersebut  telah  mengetahui  dan  memahami  apa yang  akan  dikerjakan  dengan  baik  sehingga  penyajian  laporan  keuangan  bisa  tepat  waktu" (Sembiring,  2013:2).  SDM  yang  berkualitas  dibutuhkan  salam  mengelola  keuangan  desa termasuk pertanggungjawabannya. Bila aparatur desa profesional, maka pengelolaannya akan terimplementasi dengan baik.
Penelitian  (Ramadan,  2019),  (Wulandari,  2018),  (Rulyanti,  2016)  dan  (Sugiarti  & Yudianto  2017)  mengindikasikan,  "SDM  memengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa." Dari penjabaran di atas, maka  dihipotesiskan :

## H4 : kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  yaitu  desa-desa  di  Kab.  Rokan  Hulu  yang jumlahnya 139 desa. Sementara waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada bulan Maret dan April 2020.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  yaitu  "Pemerintah  Desa  di  Kab.  Rokan Hulu"  yang  jumlahnya  139  desa  dengan  metode  pengambilan  sampelnya  " Proportional Stratified Random Sampling" yakni "teknik  pengambilan sampel pada populasi yang variatif dan mempunyai  strata yang diambil sampelnya yakni  dari  tiap sub populasi  yang jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah anggota dari tiap-tiap sub populasi."  Sampel pada penelitian ini yaitu  58  desa  di  Kab.  Rokan  Hulu.  Responden  penelitian  ini  yaitu  yaitu  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan  Keuangan  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dengan  total responden sebanyak  232 orang.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  pada  penelitian  ini  ialah  kuantitatif,  yakni  diwujudkan  dalam  skor  atas jawaban yang responden sampaikan perihal pertanyaan di kuesioner. Adapun sumber datanya yaitu  data  primer.  Sugiono  (2012:193)  mengemukakan,  "Sumber  primer  adalah  sumber  data yang diperoleh langsung oleh peneliti.  Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung melalui penyampain kuisioner."

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  bentuknya  ialah  kuisioner,  yakni diaplikasikan  dalam  menghimpun  data  lewat  pemberian  sejumlah  pertanyaan  kepada responden.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Berikut adalah operasional variabel yang pengukurannya lewat 5 skala likert.

## Tabel 2. Definisi Operasional
Variabel Sumber Indikator Pernyataan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor  20  Tahun 2018 a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan
d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban 1-6 7-23 24-26 27 28, 29 Transparansi Mardiasmo (2009: 19) a. Informatif ( Informativeness) ) b. Keterbukaan (Openess)
c. Pengungkapan (Disclouser 1-3 4-6 7-9 Akuntabilitas Sugista (2017) a. Tercapainya tujuan pengelolaan keuangan desa b. Keterlibatan oleh tim pelaksana c. Adanya laporan pertanggungjawaban 1 2-4 5,6
Partisipasi Masyarakat Sugista (2017) a. Keterlibatan dalam perencanaan b. Keterlibatan dalam pelaksanaan c. Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil 1 2,3 4,5 Kualitas  Sumber Daya Manusia Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo & Aguswidodo (2016) a. Pendidikan b. Pelatihan c. Pengalaman 1 2-4 5

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  mempunyai  empat  hipotesis  yang  pengujiannya  yaitu  lewat  bantuan " Statistical  Product  and  Service  Solution "  (SPSS).  Pengujian  1  hingga  4  mengaplikasikan "model analisis regresi linear" berikut:.
Y = α+ b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 3 +b 4 X 4 + e

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menerapkan  data  primer  lewat  penyebaran  kuesioner  kepada  para responden.  Dari jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 232 kuesioner, namun yang diterima kembali  jumlahnya  220  kuesioner.  Oleh  karenanya,  yang  tidak  kembali  jumlahnya  12 kuesioner.

## Tabel 3. Distribusi Sebaran Kuesioner
Keterangan Jumlah Presentase Jumlah kuesioner yang disebar 232 100% Jumlah kuesioner yang kembali 220 94,82% Jumlah kuesioner yang tidak kembali 12 5,17% Jumlah kuesioner yang dapat diolah 220 94,82% Sumber : Data Primer, 2020
Hasil Uji Statistik Deskriptif .
Hasil uji statistik dekriptif dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif Statistik Variabel N Min Max Mean Std. Dev. Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 220 2 5 4,57554 0,517840 Transparansi (X1) 220 3 5 4,52929 0,515206 Akuntabilitas (X2) 220 3 5 4,49924 0,522430
Partisipasi Masyarakat (X3) 220 3 5 4,51818 0,593133 Kualitas SDM (X4) 220 1 5 4,51454 0,669610

## Sumber: Data Olahan, 2020
Tabel 4 mengindikasikan, statistik penelitian yakni Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di mana  nilai  minimumnya  2,  nilai  maksimumnya  sebanyak  5.  Nilai  tengahnya  ( mean )  yaitu 4,57554  dengan  standar  deviasi  0,517840.  Transparansi  (X1)  nilai  minimumnya  3,  nilai maksimumnya  sebanyak  5.  Nilai  tengahnya  yaitu  4,52929  dengan  standar  deviasi  0,515206. Akuntabilitas  (X2)  nilai  minimumnya  yaitu  3,  nilai  maksimumnya  5.  Nilai  tengahnya  yaitu 4,9924  dengan  standar  deviasi  0,522430.  Partisipasi  Masyarakat  (X3)  bernilai  minimum  3, nilai  maksimumnya  sebanyak  5.  Nilai  tengahnya  yaitu  4,51818  dengan  standar  deviasi 0,593133.  Kualitas  SDM  (X4)  dengan  nilai  minimum  1,  nilai  maksimum  yaitu  5.  Nilai tengahnya yaitu 4,51454 dengan standar deviasi 0,669610.

## Hasil Uji Validitas Data
Uji  validitas  mengindikasikan  kecermatan  dan  ketepatan  kuesioner.  Agar  bisa mengidentifikasi  validitas  dari  tiap  variabel,  maka  rhitung  dieperbandingkan  dengan r  tabel, dan  r  tabel  penghitungannya  dengan  df  =  N  –  2.  Jumlah  respondennya  yaitu  220,  oleh karenanya  df  =  220  –  2  =  218,  r(0,05;218)  =  0,132.  Bila  r hitung >  r tabel maka  pernyataannya tergolong valid.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas
Item Corrected Item – Total Correlation R table Keterangan Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 0,308-0,626 0,132 Valid Transparansi (X 1 ) 0,438-0,719 0,132 Valid Akuntabilitas (X 2 ) 0,567-0,700 0,132 Valid Partisipasi Masyarakat (X 3 ) 0,375-0,794 0,132 Valid Kualitas SDM (X 4 ) 0,540-0,763 0,132 Valid
Sumber: Data output SPSS 22,0

## Hasil Uji Reliabilitas Data
Uji  reabilitas  mengindikasikan  sejauh  mana  instrumen  bisa  dipercayai  dan diaplikasikan  alat  penghimpun  data.  Metode  yang  diterapkan  ialah  Alpha  Cronbach. Insturmen penelitian dinyatakan reliabel bila nilai alphanya > 0,60.
Tabel 6. Hasil Uji Reliability No  Variabel Koefisien Alpha Keterangan 1. Pengelolaan Keuangan Desa 0,901> 0,60 Reliabel 2. Transparansi 0,795> 0,60 Reliabel 3. Akuntabilitas 0,732> 0,60 Reliabel 4. Partisipasi Masyarakat 0,607> 0,60 Reliabel 5. Kualitas SDM 0,691> 0,60 Reliabel
Sumber: Data Output SPSS 22,0

## Hasil Uji Normalitas Data
Pada  penelitian  ini,  uji  normalitas  data  bisa  dicermati  dari  " normal  probability  plot". Pengambilan  keputusannya  menerapkan    uji  normalitas  analisis  grafik  berikut  yang didasari(Santoso, 2010:213):
1. Bila  datanya  memencar  di  area  garis  diagonal  dan  mengikuti  garis  itu,  maka  asumsi normalitas terpenuhi .
2. Bila datanya memencar jauh dari diagonal dan atau garis diagonal tidak diikutinya, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: Data Output SPSS 22,0

## Hasil Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  ialah  keadaan  hubungan  linear  antara  variabel  bebas  pada  model regresi. Salah satu  pengujiannya bisa dicermati  dari  " Variance Inflation Factor (VIF)" . Jika nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, maka gejalanya tidak muncul.

## Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Ket Tolerance VIF 1 (Constant) Transparansi .602 1.662 Tidak Terdapat Multikolinearitas Akuntabilitas .562 1.780 Tidak Terdapat Multikolinearitas Partisipasi Masyarakat .884 1.131 Tidak Terdapat Multikolinearitas Kualitas SDM .588 1.702 Tidak Terdapat Multikolinearitas
Sumber: Data output SPSS 22,0
Pendeteksian  muncul  tidaknya  gejalan  ini  bisa  dijalankan  lewat  metode  "chart (diagram scatterplot)" , yakni:
1. Bila  didapati  pola  tertentu  yang  diwujudkan  dalam  titik-titik  dan  menampakkan keteraturan  suatu  poto  (berombak,  memencar,  lalu  menjadi  sempit),  maka  terjadi heteroskedastisitas.
2. Bila  didapati  kejelasan  pola  dan  titik-titiknya  memencar  ke  atas  dan  di  bawah  0  pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak muncul.
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data output SPSS 22

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil analisis regressi berganda dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 51.017 7.035 7.251 .000 Transparansi (H1) .709 .178 .261 3.984 .000 Akuntabilitas(H2) .690 .258 .182 2.680 .008 Partisipasi Masyarakat(H3) .486 .231 .113 2.100 .037 Kualitas SDM (H4) 1.026 .230 .295 4.457 .000
Sumber: Data output SPSS 22,0
Y =  51,017 + 0,709 X 1 + 0,690 X 2 + 0,486 X 3 + 1,026 X 4 + e

## Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000  < 0,05, maka dapat disimpulkan H o1 ditolak  dan  H a1 diterima  yang  berarti  transparansi  berpengaruh  terhadap  pengelolaan keuangan desa. Hal ini  menunjukkan semakin transparan pemerintah desa maka semakin baik
pengelolaan keuangan desa.   Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  berarti pengelolaan  uang  yang  tidak  dirahasiakan  dan  tidak  tersembunyi  dari  masyarakat,  serta dilakukan  sesuai  kaidah  hukum  dan  aturan  yang  berlaku.  setiap  orang  berhak  memperoleh informasi  sesuai  ketentuan  undang-undang  (Undang-Undang  14,  2008).  Prinsip  transparansi ini penting agar keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik  di  masyarakat  desa.  Keuangan  desa  dapat  dikontrol  dan  diawasi  oleh  pihak  yang berwenang  jika  diterapkannya  transparansi,  dikarenakan  transparansi  tersebut  dibangun  atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2009:18).
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  hasil  penelitian  Umami  dan  Nurodin  (2017)  yang menyatakan  bahwa  semakin  transparansi  pemerintah  desa  makan  semakin  baik  pengelolaan keuangan  desa.  Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  hasil  penelitian  Rahmah  (2019), Sukmawati dan Alfi (2019), Rosyidi et.al., (2018) Gayatri, Latrini, dan Widhiyani (2017).

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel  tabel  8  mengindikasikan,  nilai  signifikansi    0,008  <  0,05  yang  berarti    H o2 ditolak  dan  H a2 diterima  yang  berarti  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan keuangan  desa.    Dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  baik  akuntabilitas  maka  akan  semakin baik  pengelolaan  keuangan  desa.    Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  desa  telah  melaksanakan prinsip  akuntabilitas,  diantaranya  adanya  laporan    mengenai  rincian  dana  penggunaan keuangan kepada masyarakat.
Menurut  Mardiasmo  (2009).  Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang berwenang meminta pertanggungjawabn berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan  keuangan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa, sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  merupakan  hal  yang  penting  untuk menjamin jilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi  kegiatan, mulai perencanaan, hingga realisasi  atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan  keuangan  desa  sangat  dibutuhkannya  akuntabilitas  yang  wajib  dilakukan  oleh public  dan  institusi  pengawasan  yang  mempunyai  konsekuensi  hokum,  maka  aparatur pelaksana  pemerintah  akan  berupaya  menerapkan  konsep  akuntabilitas  tersebut  dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan.
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  hasil  penelitian  Umami  dan  Nurodin  (2017)  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  desa  telah  melaksanakan  pelaporan  yang  sesuai  dengan mekanisme pertanggungjawabannya. Penelitian ini  senada dengan penelitian Rahmah (2019), Safrizal (2019), Sukmawati dan Alfi (2019) dan Gayatri et.al., (2017).

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 8 mengindikasikan nilai signifikansi  0,037 < 0,05, makadapat disimpulkan H o3 ditolak  dan  H a3 diterima  yang  artinya  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh  karenanya,    semakin  besar  partisipasi  masyarakat  maka pengelolaan keuangan desa akan semakin baik.
Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,dan  partisipatif. Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  menjelaskan  bahwa  partisipatif  adalah penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  mengikutsertakan  kelembagaan  desa  dan  unsur masyarakat  desa.  unsur  masyarakat  antara  lain  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat, tokoh  pendidikan,  perwakilan  kelompok  tani,  kelompok  nelayan,  kelompok  perajin, kelompok  perempuan,  dan  kelompok  masyarakat  miskin.  Dalam  pemberdayaan  masyarakat
terhadap  pengelolaan  keuangan  desa,  masyarakat  dapat  turut  berpartisipasi  dan  ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan seperti pembangunan desa.
Hak  masyarakat  desa  dapat  terpenuhi  dan  akan  tumbuh  rasa  keswadayaan  dan memiliki  dari  segenap  masyarakat  dalam  upaya  pembangunan  desa,  jika  masyarakat berpartisipasi  aktif  mengambil  peran  dalam  semua  tahapan  pengambilan  keputusan,  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan  kebijakan-kebijakan  yang  langsung mempengaruhi  kehidupan  mereka  dalam    sebuah  program  (Simanjutak,  2013:96).  Adanya partisipatif  maka  akan  tersalurkannya  hak,  aspirasi  dan  gagasan  masyarakat.  Tingkat partisipasi  ditentukan  dengan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan rasa  tanggungjawab  mereka  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  menyangkut  kebutuhan masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat  selalu  terlibat  dalam  penyusunan  arah  dan  kebijakan umum  keuangan  desa  dan  terdapat  adanya  pemberian  kritik  dan  saran/masukan  dari masyarakat
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Julianto et.al., (2019)  yang  menyatakan  bahwa partisipasi  masyarakat  memiliki  hubungan  searah  terhadap  keberhasilan  pengelolaan keuangan  desa,  hal  ini  berarti  semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  masyarakat,  maka  tingkat keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa  akan  semakin  tinggi  pula.  Penelitian  ini  senada dengan penelitian  Masruhin  dan Elfan (2019), Rahmah (2019), Safrizal (2019) dan Perdana (2018)  yang  mengindikasi  adanya  pengaruh  partisipasi  masyarakat  pada  pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel  8 memperlihatkan nilai signifikansi  0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan  H o4 ditolak  dan  H a4 diterima  yang  berarti  kualitas  SDM  berpengaruh  terhadap  pengelolaan keuangan  desa.  Hal  ini  menunjukkan  semakin  tinggi  kualitas  Sumber  daya  manusia  maka semakin  baik  pengelolaan  keuangan  desa.  Sumber  daya  manusia  adalah  sesuatu  yang terpenting  bagi  organisasi,  karena  sangat  jelas  sekali  bahwa  sumber  daya  manusia  itu menentukan sekali kemajuan organisasi dan untuk mendapatkan itu diperlukan pelatihan dan pendidikan (Rusby, 2017: 140).
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik,  kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang terkait  dengan  sistem  pelaporan  keuangan  harus  memiliki  sumber  daya  yang  berkualitas. Sumber  daya  yang  berkualitas  tersebut  harus  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan,  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang  keuangan. Sumber  daya  yang  berkaitan  dapat  menghemat  waktu  pembuatan  laporan  keuangan.  Hal  ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan  dikerjakan  dengan  baik  sehingga  penyajian  laporan  keuangan  bisa  tepat  waktu (Sembiring,  2013:2).  Berkaitan  dengan  dana  desa  tentu  saja  sumber  daya  manusia  yang berkualitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya.  Jika  aparatur  desa  berkompeten  dalam  mengelola  keuangan  desa akan terlaksana dengan baik.
Laporan keuangan yang berkualitas tidak boleh dibuat oleh sembarang orang. Orang- orang  yang  membuat  laporan  keuangan  tersebut  haruslah  orang  yang  benar-benar  ahli dibidangnya.  Oleh  karena  itu,  Pengelolaan  keuangan  desa  harus  memiliki  sumber  daya manusia (SDM) yang mampu dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa tersebut, semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan (Situmorang, 2018: 58)
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ramadan  (2019)  yang  menyatakan bahwa pemerintah desa sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan perangkat desa  dalam  pelatihan-pelatihan  yang  berhubungan  dengan  akuntansi  dan  pengelolaan keuangan  desa.  Penelitian  ini  senada  dengan  penelitian  Wulandari  (2018),  Rulyanti  (2016)
dan  Sugiarti  dan  Yudianto  (2017)  yang  mengindikasikan  kualitas  SDM  memengaruhi pengelolaan keuangan desa.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan, "Trnsparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kab. Rokan Hulu."
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  di  antaranya  :  1)  Hanya  meneliti  pada  pemerintah desa  se-Kabupaten  Rokan  Hulu.  Hal  ini  menyebabkan  hasil  dari  penelitian  ini  tidak  dapat menggambarkan  kondisi  seluruh  pemerintahan  desa  secara  umum.  2)  Penelitian  ini  hanya sebagian  kecil  melakukan  wawancara  langsung  kepada  responden,  selebihnya  kuesioner ditinggalkan  karena  mengingat  lamanya  waktu  penelitian  jika  semua  responden  dilakukan secara wawancara. Akan tetapi, karena adanya kuesioner yang ditinggalkan tersebut, jawaban responden  tidak  bisa  peneliti  kendalikan.  Oleh  karenanya,  jawaban  tersebur  belum  tentu melukiskan  situasi  yang  sesungguhnya.  3)  Penelitian  ini  hanya  menggunakan  "transparansi, akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan  kualitas  SDM".  Sementara  itu,  masih  banyak variabel lain yang memungkinkan memengaruhi pengelolaan keuangan desa.
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya:  1)  Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  tidak hanya  pada  pemerintah  desa  se-Kabupaten  Rokan  Hulu    tetapi  juga  dilakukan  pada  obyek penelitian  yang  lain.  2)  Perlu  dilakukan  wawancara  kepada  seluruh  responden  yang memungkinkan dapat untuk dipantau secara langsung dan respon juga bisa bertanya langsung kepada  peneliti  perihal  pertanyaan  yang  barangkali  tidak  bisa  dipahami  yang  akhirnya jawaban  tiap  responden  bisa  peneliti  kendalikan  dan  kejujuran  jawaban  mereka  bisa terperoleh  3)  Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  memberi  tambahan  variabel  bebas  lain  yang tidak dijelaskan pada studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
BPK  RI  Perwakilan  Riau.  2017. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ferina, I.  S.,  Burhanuddin.,  &  Lubis,  H. (2016). Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hilir ). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol. 14, No. 3. Hal. 321-3
Gayatri,  Latrini,  M.  Y.,  &  Widhiyani,  N.  L.  S.  (2017).  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangn  Dana  Desa  untuk  Mendorong  Kemandirian  Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2:175-182.
Ismail, M., Widagdo, A. K., &  Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi  Pengelola Dana Desa . Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 19 No. 2. ISSN 1979 – 6471
Julianto,  P.,  &  Dewi.  G.  A.  K.  R.S.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Penggunaan Sistem  Keuangan  Desa,  Kompetensi  Pendamping  Desa  serta  Komitmen  Pemerintah Daerah  Terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  Ilmial  Akuntansi. Vol.4, No. 1. Hal.22-42.
Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta Masruhin,  A.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen Organisasi,  Partisipasi  Masyarakat,  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Perangkat  Desa  di  Kecematan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). Journal  of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa .
Perdana,  K.  W.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen Organisasi  Pemerintah  Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Bantul. Jurnal Program Studi Akuntansi.
Putera,  Syahrul,  K.  R.,  &  Halim,  H.  (2010). Cara  praktis  Menyusun  dan  Merancang Peraturan  Daerah  (Studi  Kajian  Teoritis  dan  Praktis  Disertai  Manual). Jakarta: Kencana Prenada Group.
Rahmah,  S.  S.  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Partisipasi  Masyarakat terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa . Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis. Universitas Riau
Ramadan,  S.  W.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  sumber  Daya  Manusia,  Transparansi,  dan Pemanfaatan  Teknologi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Bendosari,  Kecamatan  Polokarto,  dan Kecamatan  Mojolaban  di  KabupatenSukoharjo). Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta
Rompas, Pati, & Lengkong. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecematan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif. Vol. 01, No. 01
Rosyidi,  M.,  Azlina.  N.,  &  Putra,  A.  A.  (2018).  Pengaruh  Transparansi,  Kompetensi  dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. JOM FEB 01(01)
Rulyanti.  D.  (2016).  Pengaruh  Regulasi,  Komitmen  Organisasi,  Komunikasi  dan  Sumber Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dengan  Pengelolaan  Keuangan Desa  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten Bondowoso). Tesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
Rusby, Z. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Santoso,  S.  (2010). Statistik  Parametrik,  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS. Jakarta:  PT Gramedia.
Sembiring,  F  .L.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Di Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal Universitas Negeri Padang Simanjutak, B. A. (2013). Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkat Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Situmorang,  Y.  B. (2018).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Riau
Sugiarti.  E.  &  Yudianto.  I.  (2017).  Analisis  Faktor  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Partisipasi  Penganggaran  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Survei  Pada Desa-Desa di  Wilayah Kecematan Klari, Kecematan Karawang Timur, Kecematan Majalaya dan Kecematan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Jurnal Universitas Widyatama. Sugiono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta Sugista,  R  .A.  (2017).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  terhadap  Pembangunan  Desa  (Studi  Empiris  di Kabupaten  Lampung  Selatan). Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis.  Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Sukmawati,  F  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Keuangan Desa . Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM. Vol. 2 No. 1
Umami,  R.  &  Nurodin,  I.  (2017).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Keuangan Desa . Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Vol. 6 No. 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Desa
Wulandari. S. (2018). Pengaruh Sumber Daya Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian  Internal,  Transparansi,  Aksesibiltas,  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma. Klaten.
Paripurna (2019). Pengelolaan dana desa masih bermasalah . Diakses dari http://dpr.go.id Dewi, R. S. (2018). ABDes belum tuntass, sebagian Bankeu desa riau belum bisa dicairkan . Diakses  dari  http://m.goriau.com/berita/baca/apbdes-belum-tuntas-sebagian-bankeu- desa-di-riau-belum-bisa-dicairkan.html
Ihsanuddin  (2018). ICW: Ada 181 kasus korupsi  dana desa, rugikan negara Rp 40,6 miliar . Diakses  dari  https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181- kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all
Abiduloh, F. Z. (2018).. Realisasi pencairan dana desa masih terganjal persyaratan . Diakses dari  https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pencairan-dana-desa-masih-terganjal- persyaratan/
Riauterkini.com.  (2018). 49  desa  di  rohul  belum  cairkan  dana  desa  tahapsatu,  ternyata  ini masalahnya .
Diakses dari
https://riauterkini.com/usaha.php?arr=132324&judul=49%2520Desa%2520di%2520R ohul%2520Belum%2520Cairkan%2520Dana%2520Desa%2520Tahap%2520Satu,%2 520Ternyata%2520Ini%2520Masalahnya
Warta  Pengawasan  (2015). Membangun  good  governance  menuju  clean  government .  Vol. XXII/Edisi HUT ke - 70 RI 2015 ISSN : 0854-0519.