## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)
Indy Zhafira 1* , Ismansyah 2 , Yoserwan 3 1,2,3 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
*Corresponding Author: indyzhafiraa@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 29/07/2023 Pencemaran  nama  baik  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  termasuk  ke dalam  kualifikasi  penghinaan.  Pencemaran  nama  baik  diatur  dalam  Pasal  310
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  dalam  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Tujuan  dari  adanya  aturan  hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik (goeden  naam)  seseorang.  Namun  dalam  penerapannya  ditemukan  adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang diterapkan oleh hakim selaku aparat penegak hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (2)  Analisis pertimbangan  hakim  dalam  putusan  nomor  1909K/Pid.Sus/2021  tentang pencemaran  nama  baik  dikaitkan  dengan  Surat  Keputusan  Bersama  Pedoman Implementasi  Undang-Undang    ITE.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  bertumpu  pada  sumber  data  sekunder sebagai  data  rujukan  utama.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  didapatkan kesimpulan (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Untuk  menentukan  telah  dipenuhinya  unsur  pencemaran  nama  baik  dalam Undang-Undang  ITE  harus  merujuk  pada  Pasal  310  KUHP.  (2)  Dari  putusan nomor  1909K/Pid.Sus/2021  yang  penulis  teliti,  maka  dapat  dianalisis  bahwa putusan  hakim  dalam  perkara  tersebut  telah  menyimpangi  beberapa  poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE,  tepatnya  poin  (j)  dan  (k).  Padahal  Surat  Keputusan  Bersama  Undang- Undang  ITE  dikeluarkan  pemerintah  untuk  menjadi  pedoman  dalam  penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian hukum.
Direvisi, 22/08/2023 Dipublikasi, 03/10/2023

## Kata Kunci:
Pencemaran Nama Baik; Surat Keputusan Bersama Undang- Undang ITE; Kepastian Hukum

## Abstract
Keywords: Defamation; Joint Decree of the ITE Law; Legal Certainty Defamation  is  one  of  the  criminal  acts  included  in  the  qualifications  of  insult. Defamation  is  regulated  in  Article  310  of  the  Criminal  Code  and  in  Article  27
Paragraph  (3)  of  the  Electronic  Information  and  Transaction  Law.  The purpose of having legal rules regarding defamation is to protect the dignity and worth of everyone, especially regarding one's honor (eer) and good name (goeden naam). However, in practice it  was found that there was a discrepancy between written defamation laws and what was applied by judges as law enforcement officers. The formulation of the problem discussed in this study is to analyze (1) Arrangements for  criminal  acts  of  defamation  in  the  Criminal  Code  and  Article  27  Paragraph (3)  of  the  Information  and  Electronic  Transactions  Law  (2)  An  analysis  of  the judge's  considerations  in  the  decision  number  1909K/Pid.Sus/2021  concerning
defamation  associated  with  the  Joint  Decree  on  Guidelines  for  the Implementation of the ITE Law. The research method used is normative research, namely  research  that  relies  on  secondary  data  sources  as  the  main  reference data.  The  results  obtained  from  the  research  concluded  (1)  Arrangements regarding criminal acts of defamation are regulated in Article 27 paragraph (3) of  the  Electronic  Information  and  Transaction  Law.  To  determine  whether  the elements  of  defamation  in  the  ITE  Law  have  been  fulfilled,  one  must  refer  to Article  310  of  the  Criminal  Code.  (2)  From  the  decision  number 1909K/Pid.Sus/2021  which  the  author  examined,  it  can  be  analyzed  that  the judge's  decision  in  this  case  has  deviated  from  several  guidelines  for  the implementation  of  Article  27  paragraph  (3)  of  the  ITE  Law  as  contained  in  the Joint Decree on Guidelines Implementation of the ITE Law, to be precise points (j) and (k). Even though the Joint Decree on the ITE Law is a regulation issued by the government to serve as a guide in the application of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law which aims to create legal certainty.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik yang berkembang pesat pada saat ini  merupakan  sarana  penunjang  yang  sangat  mudah  dan  cepat  bagi  masyarakat  untuk menyebarkan  informasi,  sehingga  diperlukan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik sebagai aturan yang dapat memberikan batasan masyarakat  agar tidak merugikan orang  lain  secara  materil  maupun  non  materil  seperti  pencemaran  nama  baik.  Pencemaran nama  baik  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  termasuk  ke  dalam  kualifikasi penghinaan. 1 Tindak  pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  beragam  wujudnya antara  lain  menistakan,  memfitnah,  melapor  secara  memfitnah,  dan  menuduh  secara memfitnah. 2
Aturan  terkait  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  diatur  dalam  Bab  XVI  Tentang Penghinaan,  yaitu  dalam  Buku  Kedua  (Kejahatan)  yang  dimuat  dalam  Pasal  310-321  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pencemaran  nama  baik  diatur  dalam  Pasal  310  KUHP. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan  martabat  setiap  orang,  khususnya  mengenai  harga  diri  kehormatan  ( eer )  maupun  nama baik  ( goeden  naam )  seseorang. Selain  itu,  aturan  mengenai  pencemaran  nama  baik  juga dimuat  dalam  aturan  perundang-undangan  lainnya,  yaitu  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  pencemaran  nama  baik diatur  dalam  Pasal  27  Ayat  (3)  yang  dirumuskan  dengan  rumusan  “Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” 3
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  27  Ayat  (3)  UU  ITE,  unsur  “memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran  nama  baik  Pasal  310  KUHP.  Ketentuan  tersebut  meliputi:  unsur  kejahatannya,
1 Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja, Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang  ITE  Dalam  Perkara  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial  Terhadap  Kelompok  Orang , Jurnal Fundamental JUSTICE Vol.3 No. 1 Maret 2022.
2 Anton  Hendrik  Samudra, Pencemaran  Nama  Baik  Dan  Penghinaan  Melalui  Media  Teknologi  Informasi Komunikasi  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UU  ITE ,  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  Vol.5  No.1  2020, hlm. 96.
3 Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.
alasan  pembenarnya,  maupun  doktrin  umum  dalam  penggunaannya. 4 Namun  dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat, Pasal ini sangat banyak menimbulkan perdebatan dan perbincangan oleh para akademisi dan aktivis. Delik “pencemaran nama baik” pada pasal ini dinilai  multitafsir.  Pasal  ini  dikatakan  sebagai  “pasal  karet”. 5 Sehingga  pasal  ini  sering menimbulkan banyak jeratan hukum kemasyarakatan dalam operasionalisasi deliknya.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang sudah  beberapa  kali  mengalami  uji  materiil  sejak  diundangkan  pada  tahun  2008.  Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan subtansi yang terkandung di dalam Undang-Undang  ITE  ini.  Publik  menilai  terdapat  beberapa  subtansi  pengaturan  dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir sehingga muncul istilah ”Pasal Karet” yang tafsirannya sangat  subjektif  dari  penegak  hukum  ataupun  pihak  lainnya. 6 Namun,  Putusan  MK  Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang  ITE adalah konstitusional  dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,  hak asasi  manusia,  dan  prinsip-prinsip  negara  hukum.  Pemerintah  justru  merevisi  Undang- Undang  ITE  dan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  tentang  Pedoman Implementasi  atas  Pasal  Tertentu  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7
Terdapat  beberapa  kasus  yang  menunjukkan  bahwa  perlu  dilakukan  reformasi  dalam substansi pasal 27 ayat 3 UU ITE, Salah satunya kasus Saiful Mahdi Ph.D dosen Universitas Syiah  Kuala  Banda  Aceh  dalam  Putusan  Nomor  1909  K/Pid.Sus/2021  yang  telah  diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021 lalu. Dikatakan bahwa  Saiful  Mahdi,  doktor  alumni  Cornell  University  Amerika  Serikat  ini  mengirimkan pesan  ke whatsapp  group para  dosen  Syiah  Kuala  seperti  berikut:  “Innalillahi  wainna  ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”.
Terkait  hal  tersebut  Saiful  Mahdi  telah  dinyatakan  terbukti  melakukan  pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan, padahal  di  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  tentang  Pedoman  Implementasi  atas  Pasal Tertentu  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik disebutkan dengan jelas bahwa bukan delik pencemaran nama baik apabila konten tersebut disebarkan ke dalam grup tertutup.
Maka  dari  latar  belakang  permasalahan  diatas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini ialah:
4 Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and  Ajeng  Gandini  Kamilah,  2016, Menimbang  Ulang  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dalam  Putusan Pengadilan:  Pertimbangan  Putusan  Pengadilan  Terkait  Penggunaan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  No  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia ,  Jakarta,  Institute  for  Criminal  Justice Reform.
5 Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE  Dan  Formulasi  Hukum  Perlindungan  Freedom  Of  Speech  Dalam  HAM ,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Ekonomi Vol. 9 No. 2 2021.
6 Wiwoho, J., Kharisma, D. B., & Wardhono, D. T. K. Financial Crime In Digital Payment. Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1, 2022.
7 Dona  Budi  Kharisma.  Kepatuhan  Dan  Kesadaran  Hukum  Kritis:  Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/Puu-Vii/2009 Tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Jurnal  Rechtsvinding  Vol.  11  No.1, April 2022.
1. Bagaimanakah  pengaturan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah  tinjauan  teori  kepastian  hukum  terhadap  putusan  nomor  1909 K/Pid.Sus/2021  tentang  pencemaran  nama  baik  dikaitkan  dengan  Surat  Keputusan Bersama UU ITE?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  judul  dan  rumusan  masalah  yang  terdapat  di  dalam  penelitian  ini,  maka penelitian  ini  sudah  jelas  bertumpu  pada  penelitian  normatif  atau  penelitian  kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 8 Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama  Baik  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dikaitkan  Dengan  Pasal  27  Ayat (3)  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik:  Studi  Putusan  Nomor  1909 K/Pid.Sus/2021.

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Dan  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik
1. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tindak pencemaran nama baik diatur dalam  KUHP, Bab  XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.
a) Penistaan secara lisan ( smaad ) atau melalui tulisan ( smaadschrift ) Pasal 310 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 310 KUHP menyatakan:
1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2) Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  diancam  karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
3) Tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP yaitu:
a. Dengan sengaja:
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  sengaja  adalah  dimaksudkan (direncanakan)  memang  diniatkan  tidak  secara  kebetulan.  Sengaja  termasuk  unsur subjektif,  yang  ditujukan  terhadap  perbuatan.  Artinya  pelaku  mengetahui
8 Soerjono  Soekanto,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, hlm.14.
perbuatannya  dan  pelaku  menyadari  mengucapkan  perkataan  yang  mengandung pelanggaran  terhadap  kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain  atau  perkataan  itu mengandung unsur menghina/menista.
b. Melawan hukum:
Melawan  adalah  menentang  atau  menyalahi.  Artinya  pelaku  yang telah  melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan niatan hatinya sudah jelas melawan hukum.
c. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain : Kata  menyerang  yang  dimaksud bukan  menyerbu,  tetapi  melanggar  atau  merusak kehormatan  dan  nama  baik.  Perbuatan  pelaku  dapat  mengakibatkan  korban  merasa kehormatan  atau  martabatnya  direndahkan,  sehingga  membuat  korban  merasa  malu dan sakit hati.
d. Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu : Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “ bepaald feit ” yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya.
e. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum: Didalam  penerapannya,  unsur  ini  memerlukan  kecermatan  karena  harus  dapat dibuktikan  bahwa  maksud  dari  perbuatan  pelaku  adalah  agar  perbuatan  yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh umum atau masyarakat.
R.  Soesilo  menyatakan  bahwa  supaya  dapat  dihukum  menurut  pasal  ini,  maka penghinaan  itu  harus  dilakukan  dengan  cara  “menuduh  seseorang  telah  melakukan perbuatan  tertentu  dengan  maksud  agar  tuduhan  itu  tersiar”  (diketahui  oleh  orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  310  KUHP,  apabila  tuduhan  tersebut dilakukan dengan tulisan  (surat)  atau  gambar,  maka  kejahatan  itu dinamakan  menista dengan  surat.  Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. 9

## 2. Pengaturan  Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Perkembangan  teknologi  informasi  mampu  mendorong  perubahan  dewasa  ini. Internet  menjadi  media  paling  efektif  dan  efisien  yang  memudahkan  manusia  untuk saling  berinteraksi  satu  dengan  lainnya  disegala  penjuru  dunia.  Penyimpangan  dalam bernteraksi  berpotensi  memicu  timbulnyasuatu  gesekan  atau  dengan  kata  lain ketersinggungan  yang  menimbulkan  masalah. 10 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Teransaksi  Elektronik  (Selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE) adalah  produk  hukum  yang  mengatur  tentang  segala  permasalahan  di  dunia  maya  atau internet. 11
9 Eko Sopoyono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter , Diponogoro Law Journal Vol. 5 No. 3, 2016, Halaman 13.
10 Edmon Makarim, 2010, Kompilasi Hukum Telematika , PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 36.
11 Ibid, hlm. 37.

## Pasal 27
1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan  atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hakmendistribusikan  dan  atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan  atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan  atau pencemaran nama baik;
4) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan  atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan  atau pengancaman.
Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu :
a. Unsur setiap orang :
Yang  dapat  mempertanggungjawabkan  suatu  perbuatan  tindak  pidana adalah  orang  atau  manusia.  Setiap  orang  adalah  subyek  hukum  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang  yang  memiliki  dan  menggunaan  akun  media  sosial  dan  menggunaknya untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.
b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :
Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui  sesuatu.  Pengertian  dengan  sengaja  dapat  ditafsirkan  sebagai perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  tindakan  melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan  cara-cara  seperti  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi,  bukanlah  orang  yang  berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 12
c. Unsur  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik :
Mendistribusikan  dapat  diartikan  sebagai  menyalurkan  (membagikan, mengirimkan)  kepada  beberapa  orang  atau  ke  beberapa  tempat,  sehingga mendistribusikan  informasi  artinya  membagikan  informasi  yang  dimiliki kepada  perorangan,  golongan,  kelompok  atau  kepada  orang  banyak. Sedangkan  mentransmisikan  dapat  diartikan  mengirimkan  atau meneruskan pesan  dari  seseorang  kepada  orang  lain,  sehingga  mentransmisikan  informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain.  Selain  itu,  dapat  diaksesnya  dapat  diartikan  sebagai  jalan  masuk  untuk dapat  menggunakan  informasi  elektronik.  Diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  artinya  sama  dengan  mendistribusikan,  hanya targetnya adalah keseluruhan orang.
12 Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik . Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 99.
d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik:
Unsur memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan merujuk kepada  ketentuan  Bab  XVI,  Buku  II  KUHP  tentang  penghinaan  ( belediging ), khususnya  yang  berkaitan  dengan  Pasal  310  dan  311.  Unsur  umum  delik penghinaan  adalah  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain.
Setiap  penghinaan  tujuannya  adalah  memandang  rendah  atau  merendahkan martabat  atau  kehormatan  seseorang  sehingga  menimbulkan  perasaan memalukan  bagi  korbannya.  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  sifatnya  adalah  delik penyebarluasan  sehingga  yang  dicari  adalah  orang  yang  menyebarluaskan informasi  di  media  sosial  yang memiliki  muatan  penghinaan  atau  pencemaran nama baik. 13
Pelaku  penghinaan  atau  pencemaran  nama baik melalui  media sosial  dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak  pidana melalui  media  elektronik.  Dalam  putusan  Mahlkamah  Konstitusi  No. 50/PPU-VI/2008  jo.  Putusan  MK  No.  2/PUU-VII/2009  bahwa  penerapan  Pasal  27  ayat (3) ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak menjelaskan unsur  pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk  kepada  unsur  pencemaran  nama  baik  dalam  Pasal  310  sampai  Pasal  321 KUHP. 14

## 3. Pengaturan  Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia,  Jaksa  Agung  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  229 Tahun  2021,  Nomor  154  Tahun  2021  dan  Nomor  KB/2/VI/2021  tentang  Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (SKB  Pedoman  Implementasi  UU  ITE) merupakan  SKB  yang  ditetapkan  pada  23  Juni  2021  oleh  tiga  lembaga  negara  yaitu Kementerian  (Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia),  Jaksa  Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SKB  ini  dibuat  akibat  dari  pelaksanaan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  masih  menimbulkan  multitafsir  dan  kontroversi  di  lingkungan masyarakat  sehingga  dibuatlah  Surat  Keputusan  Bersama  ini  agar  dapat  menjadi pedoman  implementasi  bagi  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya. 15
13 Ibid , hlm. 83.
14 Adami  Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan , Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, hlm. 75.
15 Point B Menimbang Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa  Agung  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  229  Tahun  2021,  Nomor  154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam upaya mengatasi  beberapa pasal multitafsir yang menimbulkan kontroversi di  masyarakat  yang  disebutkan  sebelumnya,  pemerintah  menetapkan  Surat  Keputusan Bersama  tentang  pedoman  implementasi  UU  ITE  untuk  menjadi  acuan  dalam  memutus suatu  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  yang  didakwakan kepada  Saiful  Mahdi.  Dalam  SKB  tersebut,  terdapat  sebanyak  12  (dua  belas)  poin pedoman implementasi yang terdiri dari poin a – l, yaitu sebagai berikut 16 :
a. Sesuai  dasar  pertimbangan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 50/PUU/VI/2008  Tahun  2008, dan Penjelasan Pasal  27 ayat  (3) UU ITE,  pengertian muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  merujuk  dan  tidak  bisa dilepaskan  dari  ketentuan  Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP,  Pasal  310  KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan  sesuatu  hal agar  diketahui  umum.  Sedangkan  Pasal  311  KUHP  berkaitan  dengan  perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bukan  sebuah  delik  pidana  yang  melanggar Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  jika  muatan  atau  konten  yang  ditransmisikan, didistribusikan,  dan/atau  dibuat  dapat  diaksesnya  tersebut  adalah  berupa  penghinaan yang  kategorinya  cacian,  ejekan,  dan/atau  kata-kata  tidak  pantas.  Untuk  perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud  Pasal  315  KUHP  yang  menurut  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  tidak  termasuk  acuan  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU ITE;
c. Bukan  delik  yang  berkaitan  dengan  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan,  dan/atau  dibuat  dapat  diaksesnya  tersebut  adalah  berupa  penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
d. Dalam  hal  fakta  yang  dituduhkan  merupakan  perbuatan  yang  sedang  dalam  proses hukum  maka  fakta  tersebut  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  kebenarannya  sebelum Aparat  Penegak  Hukum  memproses  pengaduan  atas  delik  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
e. Delik  pidana  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  adalah  delik  aduan  absolut  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  45  ayat  (5)  UU  ITE.  Sebagai  delik  aduan  absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
f. Korban  sebagai  pelapor  harus  perseorangan  dengan  identitas  spesifik,  dan  bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
g. Fokus  pemidanaan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  bukan  dititikberatkan  pada  perasaan
16 Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
korban,  melainkan  pada  perbuatan  pelaku  yang  dilakukan  secara  sengaja  ( dolus ) dengan  maksud  mendistribusikan/mentransmisikan/membuat  dapat  diaksesnya informasi  yang  muatannya  menyerang  kehormatan  seseorang  dengan  menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
h. Unsur  “supaya  diketahui  umum”  (dalam  konteks  transmisi,  distribusi,  dan/atau membuat  dapat  diakses)  sebagaimana  harus  dipenuhi  dalam  unsur  pokok  ( klacht delict ) Pasal 310 dan  Pasal  311  KUHP  yang  menjadi  rujukan  Pasal  27  ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
i. Kriteria  “supaya  diketahui  umum”  dapat  dipersamakan  dengan  “agar  diketahui publik”.  Umum  atau  publik  sendiri  dimaknai  sebagai  kumpulan  orang  banyak  yang sebagian tidak saling mengenal;
j. Kriteria  “diketahui  umum”  bisa  berupa  unggahan  pada  akun  sosial  media  dengan pengaturan  bisa  diakses  publik,  unggahan  konten  atau  mensyiarkan  sesuatu  pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam  grup  percakapan,  serta  lalu  lintas  isi  atau  informasi  tidak  ada  yang mengendalikan,  siapapun  bisa upload dan  berbagi  ( share )  keluar,  atau  dengan  kata lain tanpa adanya moderasi tertentu ( open group );
k. Bukan  merupakan  delik  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  dalam  hal konten  disebarkan  melalui  sarana  grup  percakapan  yang  bersifat  tertutup  atau terbatas,  seperti  grup  percakapan  keluarga,  kelompok  pertemanan  akrab,  kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
l. Untuk  pemberitaan  internet  yang  dilakukan  institusi  Pers,  yang  merupakan  kerja jurnalistik  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang  Pers,  diberlakukan  mekanisme  sesuai  dengan  Undang-  Undang  Nomor  40 Tahun  1999  tentang  Pers  sebagai lex  specialis ,  bukan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.
Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan  secara pribadi  mengunggah  tulisan  pribadinya  di  media  sosial  atau  internet,  maka  tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).
Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Nomor  1909  K/PID.SUS/2021  Tentang Pencemaran Nama Baik Dikaitkan Dengan Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE 1. Putusan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Putusan  Nomor 1909K/Pid.Sus/2021
Kasus  Saiful  Mahdi  bermula  ketika  ia  menulis  di  grup Whatsapp 'Unsyiah  Kita' pada  Maret  2019  yang  berisi  kritikan  terhadap  hasil  penerimaan CPNS di  lingkungan Fakultas  Teknik  Universitas  Syiah  Kuala  pada  2018,  yang  mana  isi  dari  pesan  yang dikirimkan ke Whatsapp group para dosen Syah Kuala tersebut adalah sebagai berikut:
“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan  FT  Unsyiah  saat  tes  PNS  kemarin.  Bukti  determinisme  teknik  itu  sangat mudah dikorup?”
Dekan  Fakultas  Teknik  Unsyiah,  Taufiq  Saidi,  kemudian  melaporkan  Saiful  ke polisi  dengan  tuduhan  pencemaran  nama  baik  berbekal  tulisan  di  grup Whatsapp itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  RI  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perbuhanan  atas
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Terhadap  unsur-unsur  Pasal  27  ayat  (3)  Jo.  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perbuhanan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Majelis  Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut  telah  terpenuhi  menurut  hukum. Hakim  kemudian  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh  juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## 2. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Nomor  1909K/Pid.Sus/2021  Dalam Perspektif Kepastian Hukum
Putusan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dijatuhkan hakim  kepada  Saiful  Mahdi  dalam  Putusan  Nomor  1909K/Pid.Sus/2021  tersebut kemudian menjadi kontroversi dalam masyarakat. Seyogyanya, apabila berkaca pada 12 (dua  belas)  poin  pedoman  implementasi  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  ITE  yang terdiri dari poin  a sampai dengan l,  perbuatan yang dilakukan Saiful Mahdi  tidak dapat dikatakan  sebagai  pencemaran  nama  baik  karena  tidak  memenuhi  2  (dua)  diantara  12 (dua  belas)  poin  tersebut,  yaitu  poin  (j)  dan  (k)  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan mengirimkan pesan yang dilakukan Saiful Mahdi tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3)  UU  ITE  terkait  muatan  yang  didistribusikan  atau  ditransmisikan  atau  dapat diaksesnya  berupa  penilaian,  pendapat,  hasil  evaluasi  atau  sebuah  kenyataan  ataupun konten  yang  disebar  melalui  grup  yang  tertutup  yang  diberi  contoh  seperti  grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.
Maka,  berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  yang  dilakukan  Saiful Mahdi  bukan  merupakan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik.  Saiful  Mahdi  hanya mengirimkan pesan tersebut ke dalam grup yang bersifat tertutup, yaitu grup yang hanya beranggotakan  para  dosen  Universitas  Syah  Kuala.  Saiful  Mahdi  tidak  mengirimkan pesan  tersebut  ke  dalam  grup  percakapan  yang  bersifat  terbuka  dimana  siapapun  bisa bergabung  dalam  grup  percakapan  tersebut,  sehingga  perbuatan  Saiful  Mahdi  tidak memenuhi  unsur  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Surat Keputusan  Bersama  Pedoman  Implementasi  Undang-Undang  ITE.  Namun,  perbuatan Saiful Mahdi tersebut pada nyatanya diputus bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan,  mentransmisikan  dan  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pencemaran  nama  baik”  oleh hakim.
Dengan  demikian,  berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  putusan hakim  dalam  Perkara  Nomor  1909K/Pid.Sus/2021  adalah  putusan  yang  menyimpangi ketentuan  Surat  Keputusan  Bersama  Pedoman  Implementasi  Pasal  27  ayat  (3)  poin  (j) dan  (k).  Perbuatan  terpidana  yang  tidak  memenuhi  unsur  pada  rumusan  2  (dua)  poin
tersebut nyatanya tetap divonis bersalah, sehingga tidak ada jaminan ditegaknya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut.
Menyoal  putusan  hakim  berarti  juga  menyorot  hakim  dan  tugasnya  sebagai pelaksana  hukum  maupun  sebagai  pencipta  hukum.  Tugas  hakim  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  tidak  lain  adalah  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Ketiga  proses  tersebut  kelak mengejawantah dalam putusan yang tidak lain merupakan mahkota dari hakim tersebut. 17 Oleh  karena  itu,  hakim  harus  dapat  mempertimbangkan  dengan  cermat  seluruh  perkara yang dilimpahkan kepadanya.
Putusan yang dibuat oleh hakim sejatinya harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya  ketertiban  dan  keadilan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ketidakpastian  hukum akan  menimbulkan  kekacauan  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  akan  saling  berbuat sesuka  hati  serta  bertindak  main  hakim  sendiri.  Idealnya  putusan  hakim  harus  mampu mengkombinasikan  tiga  hal  sekaligus,  yakni  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan. Namun seringkali keadaannya tidak sesederhana itu.
Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan justitiabeln terhadap  tindakan sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. 18

## KESIMPULAN
Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  namun  Pasal  27  Ayat  3  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Eleketronik tidak mengandung definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk menentukan telah dipenuhinya  unsur  pencemaran  nama  baik  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik harus merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu  dalam  memproses  pengaduan  terkait  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  harus  menggunakan  rujukan  pada  Pasal  310  dan  311  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Dari  putusan  Nomor  1909K/Pid.Sus/2021  yang  penulis  teliti,  maka  dapat  dianalisis bahwa  putusan  hakim  dalam  perkara  tersebut  telah  menyimpangi  beberapa  poin  pedoman implementasi  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  yang  dimuat  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  Undang-Undang  ITE,  tepatnya poin  (j)  dan  (k).  Hakim  yang  mengadili  perkara  tersebut  telah  mengabaikan  perintah  yang disebutkan  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  UU  ITE,  padahal  Surat  Keputusan  Bersama Undang-Undang  ITE  merupakan  aturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian
17 Rifqi  Qowiyul  Iman,  2022, Putusan  Hakim  antara  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan .  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama.
18 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty, hlm. 145.
hukum  terhadap  kontroversi  Undang-Undang  ITE  yang  dinilai  multitafsir.  Dengan  begitu, kepastian hukum dalam putusan tersebut sejatinya belum terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  2016. Hukum  Pidana  Positif  Penghinaan  (Edisi  Revisi) .  Malang:  MNC Publishing.
Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah. 2016. Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3)  UU  ITE  dalam  Putusan  Pengadilan:  Pertimbangan  Putusan  Pengadilan  Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Anton Hendrik Samudra, Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi  Komunikasi  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UU  ITE ,  Jurnal  Hukum  & Pembangunan Vol.5 No.1, 2020.
Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM , Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 9 No. 2, 2021. Dona Budi Kharisma, Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  50/PUU-VI/2008  Dan  Nomor  2/Puu-Vii/2009  Tentang  Pengujian Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik , Jurnal Rechtsvinding Vol. 11 No.1, April 2022.
Edmon Makarim, 2010, Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta : PT Raja Grafindo.
Eko  Sopoyono, Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Tindak  Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter , Diponogoro Law Journal Vol. 5 No. 3, 2016. Rezkyta  Pasca  Abrini  Daeng  Ngiji,  Sigid  Suseno,  Budi  Arta  Atmaja, Penerapan  Pasal  27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang , Jurnal  Fundamental JUSTICE. Vol.3 No. 1, Maret 2022.
Rifqi Qowiyul Iman, 2022, Putusan Hakim antara Kepastian Hukum dan Keadilan .
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik . Jakarta: Rineka Cipta. Soerjono  Soekanto,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty.
Wiwoho,  J.,  Kharisma,  D.  B.,  &  Wardhono,  D.  T.  K, Financial  Crime  In  Digital  Payment,
Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1, 2022.