## ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA
Oleh : Rudyanti Dorotea Tobing STIH Tambun Bungai Palangka Raya Email : rudyanti-tobing@yahoo.com

## Abstrak
Salah  satu  asas  yang  dijunjung  tinggi  dalam  hukum  perjanjian  adalah  asas  kebebasan  berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Dari  ketentuan  Pasal  tersebut  berarti  bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah diakui mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, tetapi pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh beberapa faktor yaitu itikad baik dan penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden atau undue influence ). Salah satu perwujudan dari asas kebebasan berkontrak adalah munculnya perjanjian modal ventura. Pasal 1 angka  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  18/PMK.010/2012  tentang  Perusahaan  Modal  Ventura menyebutkan bahwa: “Perusahaan Modal Ventura ( Venture Capital Company ) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan ( investee company ) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan  dalam bentuk pembelian obligasi  konversi,  dan/atau  pembiayaan  berdasarkan  pembagian  atas  hasil  usaha.”  Pembentukan Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM sebagai  Perusahaan  Pasangan  Usaha  (PPU).  Fungsi  utama  PMV  adalah  penyertaan  modal  ( equity participation ) kepada PPU, terutama wirausaha pemula. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa: “Perusahaan Modal Ventura ( Venture Capital Company ) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan ( investee company ) untuk jangka waktu tertentu  dalam  bentuk  penyertaan  saham,  penyertaan  dalam  bentuk  pembelian  obligasi  konversi, dan/atau  pembiayaan  berdasarkan  pembagian  atas  hasil  usaha.”  Pembentukan  Perusahaan  Modal Ventura  (PMV)  di  Indonesia  adalah  untuk  melakukan  pembiayaan  kepada  UMKM  sebagai Perusahaan  Pasangan  Usaha  (PPU).  Fungsi  utama  PMV  adalah  penyertaan  modal  ( equity participation )  kepada  PPU,  terutama  wirausaha  pemula.  Pemberian  kredit  dan  pinjaman  langsung layaknya bank oleh PMV kepada PPU menunjukkan bahwa PMV tidak menerapkan asas itikad baik. PMV melakukan perjanjian ini dengan pelaku usaha karena memahami benar keadaan pelaku usaha yang sangat membutuhkan pinjaman. Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki kewenangan untuk melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  layaknya  kredit  perbankan.  Meskipun  perjanjian  modal ventura didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, akan tetapi karena melanggar prinsip itikad baik, kepatutan  dan  undang-undang  maka  perjanjian  modal  ventura  ini  tidak  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian.

## Kata kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Modal Ventura

## Abstract
One of the principles upheld in contract law is the principle of freedom of contract.. Article 1338 paragraph (1) of the KUH Perdata that "All treaties made legally valid as law for those who made it". The provisions of Article means that agreements are made legally binding on the parties
acknowledged  that  making  a  law.  The  principle of  freedom  of  contract is  recognized  by  the  KUH Perdata, but is essentially restrained by the KUH Perdata itself. The principle of freedom of contract is limited by several factors, namely good faith and misbruik van omstandigheden or Undue Influence. One  embodiment  of  the  principle  of  freedom  of  contract  is  a  venture  capital  agreement.  Article  1 paragraph 2 of Regulation of the Minister of Finance No. 18 / PMK.010 / 2012 on the Venture Capital Company states that: "Venture Capital Company is a business entity that conducts business financing /  equity  into  a  company  (investee  company)  for  a  certain  period  in  the  form  of  shares  of  stock, participation in the form of the purchase of convertible bonds and / or financing based on the division in the results. " The purpose of the Venture Capital Company in Indonesia is to finance to SMEs as Partnership  Company.  The  main  function  of  is  Venture  Capital  Company  is  equity  (equity participation) to the Partnership Company, especially entrepreneurs beginners. Giving credit and direct  loans  like  banks  by  Venture  Capital  Company  to  the  Partnership  Company  indicates  that Venture Capital Company does not apply the principle of good faith. Venture Capital Company into this contract with businesses for understanding the true state of the business operators are in dire need  of  loans.  Venture  Capital  Company  when  in  fact  it  does  not  have  the  authority  to  make  an agreement like the borrowing bank credit. Although venture capital agreement based on the principle of freedom of contract, but because it violates the principle of good faith, decency and the laws of the venture capital agreement did not qualify the validity of the agreement.

## Keywords : The Principle of Freedom of Contract , Venture Capital Company

## A. Pendahuluan
Salah  satu  asas  hukum  yang  dijunjung tinggi  dalam  hukum  perjanjian  adalah  Asas  ke- bebasan  Berkontrak.  Asas  kebebasan  Berkon- trak dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Ing- gris  dituangkan  dengan  istilah  “ Freedom  of Contract ” atau “ Liberty of Contract ” atau “ Par- ty Autonomy ”. Istilah yang pertama lebih umum dipakai  daripada  yang  kedua  dan  ketiga.  Asas Kebebasan  Berkontrak  adalah  refleksi  dari  per- kembangan  paham  pasar  bebas  yang  dipelopori oleh  Adam  Smith.  Adam  Smith  dengan  teori ekonomi laissez  faire menjadi  dasar  pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitaria- nisme . Utilitarianisme dan  teori  klasik laissez faire dianggap  saling  melengkapi  dan  sama-sa- ma  menghidupkan  pemikiran  liberal  individua- listis. 1
Pada  abad  sembilan  belas,  seiring  dengan makin berpengaruhnya doktrin pemikian ekono- mi laissez  faire ,  asas  kebebasan  berkontrak menjadi prinsip umum dalam mendukung persa- ingan bebas. Asas kebebasan berkontrak  menja-
1 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Per- lindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Per- janjian  Kredit  Bank  Indonesia ,  Penerbit  Institut  Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 17.
di penjelmaan hukum ( legal expression ) prinsip pasar bebas. Asas kebebasan berkontrak menja- di  paradigma  baru  hukum  kontrak  yang  sangat diagungkan  para  filsuf,  ahli  hukum,  dan  penga- dilan. Pengadilan lebih mengedepankan asas ke- bebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam  putusan-putusannya.  Bahkan  asas  kebe- basan berkontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas ( unrestricted free- dom of contract ). 2
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (selanjutnya  ditulis  KUHPerdata)  dan perundang-undangan  lainnya  tidak  ada  ketentu- an yang secara tegas menentukan tentang berla- kunya  asas  kebebasan  berkontrak  bagi  perjan- jian-perjanjian  yang  dibuat  menurut  hukum  In- donesia. Namun tidaklah berarti bahwa asas ke- bebasan berkontrak tidak menguasai hukum per- janjian  Indonesia.  Berlakunya  asas  kebebasan berkontrak  dalam  perjnjian  Indonesia,  dapat  di- simpulkan  dari  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  per- data yang berbunyi :
“Semua perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang bagi me-
2 Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Ber- kontrak ,  Penerbit  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 1
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...
reka yang membuatnya”.
Menurut  Subekti,  cara  menyimpulkan  ke- bebasan berkontrak ini adalah dengan jalan me- nekankan  perkataan  “semua”,  kata  yang  ada  di muka perkataan perjanjian. 3 Dalam asas kebeba- san  berkontrak  terkandung  suatu  pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan  perjanjian,  bebas  dengan  siapa  saja mengadakan perjanjian, bebas tentang apa  yang diperjanjikan  dan  bebas  untuk  menetapkan  sya- rat-syarat perjanjian.
Salah satu wujud dari asas kebebasan ber- kontrak  di  Indonesia  adalah  bermunculannya berbagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUH Per- data.  Salah  satu  perjanjian  yang  muncul  adalah perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  oleh  lembaga pembiayaan.  Lembaga  pembiayaan  dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lemba- ga  keuangan  lain  yang  dapat  memberi  bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya.  Meskipun  demikian,  dalam  kenya- taannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana  tersebut.  Kesulitan  memperoleh  dana  ter- sebut  disebabkan  oleh  masing-masing  lembaga keuangan  ini  menerapkan  ketentuan  yang  tidak dengan  mudah  dapat  dipenuhi  oleh  pihak  yang membutuhkan dana. 4
Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif,  lembaga  pembiayaan  juga  mempu- nyai  peranan  penting  dalam  hal  pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan.  Aspirasi  dan  minat  masyarakat dalam pembangunan di bidang ekonomi ini bisa terwujud  jika  ada  pihak  yang  memfasilitasinya. Lembaga  pembiayaan  sebagai  sumber  pembia- yaan  dapat  memberikan  kontribusinya  dalam bentuk  bantuan  dana  guna  menumbuhkan  dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat ter- sebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pem- biayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usa- ha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial
3 Subekti, Aneka Perjanjian , Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hal. 4
4 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1
yang  umum  dialami  yaitu  faktor  permodalan. 5
Salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan  adalah  modal  ventura  ( venture  ca- pital ).  Dewasa  ini  istilah  modal  ventura  sudah meluas  penggunaannya,  baik  di  kalangan  dunia usaha  maupun  dalam  tata  pergaulan  hukum  di Indonesia. Istilah modal ventura merupakan ter- jemahan dari terminologi bahasa Inggris, ventu- re  capital yang  berarti  sesuatu  yang  mengan- dung  risiko  atau  dapat  pula  berarti  sebagai  usa- ha.  Jadi  secara  harfiah  modal  ventura  berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. 6
Secara institusional dan formal usaha mo- dal  ventura  ini  baru  ada  setelah  keluarnya  Ke- putusan  Presiden  No.  61  Tahun  1988  tentang Lembaga  Pembiayaan  dan  Keputusan  Menteri Keuangan  No.  1251/KMK.013/1988  tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiaya-  an (selanjutnya  ditulis Perpres No. 9 Tahun 2009). Lebih lanjut Modal Ventura diatur secara khusus dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 18/PMK.010/2012  tentang  Perusahaan  Modal Ventura (selanjutnya ditulis Permenkeu No. 18/ PMK.010/2012).
Pasal 1 angka 2 Permenkeu No. 18/PMK. 010/2012 menyebutkan bahwa:
“Perusahaan Modal Ventura ( Venture Ca- pital  Company )  yang  selanjutnya  dising- kat  PMV  adalah  badan  usaha  yang  mela- kukan  usaha  pembiayaan/penyertaan  mo- dal  ke  dalam  suatu  perusahaan  ( investee company ) untuk jangka waktu tertentu da- lam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam  bentuk  pembelian  obligasi  konver- si, dan/atau pembiayaan berdasarkan pem- bagian atas hasil usaha.”
Pembentukan  Perusahaan  Modal  Ventura (selanjutnya  ditulis  PMV)  di  Indonesia  adalah untuk  melakukan  pembiayaan  sebanyak-ba- nyaknya  kepada  Usaha  Kecil  dan  Menengah (selanjutnya  ditulis  UKM).  Sifat  pembiayaan modal ventura adalah di samping memenuhi ke- butuhan keuangan, juga memenuhi kebutuhan
5 Ibid. , hal. 2
6 Ibid ., hal. 19
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...
non  keuangan  yaitu  pendampingan  manajemen. Untuk  memenuhi  kebutuhan  non  keuangan  ini dibutuhkan keahlian spesifik sesuai dengan jenis usaha  penerima  modal  ventura.  PMV  dalam menjalankan  usahanya  dilakukan  dengan  cara penyertaan  modal  ke  dalam  Perusahaan  Pasa- ngan  Usaha  (selanjutnya  ditulis  PPU).  Dalam melakukan  penyertaan  modal  tersebut  PMV  ti- dak sekedar merupakan semacam lembaga sosi- al  yang  bersifat philantropic atau charity yang menjalankan usahanya berdasarkan tanggung ja- wab sosial dan rasa belas kasihan. PMV adalah lembaga bisnis yang bertolak pada high risk dan high  return  investment serta  bukan  suatu  usaha yang  spekulatif.  Konsep  dasar  modal  ventura adalah  pembiayaan  dalam  bentuk  penyertaan modal ( equity participation ) ke dalam perusaha- an pasangan usaha.
Penyertaan modal oleh PMV ini tidak da- pat  disamakan  dengan  perjanjian  pinjam  me- minjam atau perjanjian kredit perbankan. Dalam perjanjian modal ventura tidak ada pinjaman se- jumlah uang, sehingga kedudukan PMV bukan- lah sebagai Kreditur, melainkan sebagai partner usaha  bagi  PPU.  Pada  beberapa  waktu  ditemu- kan  kondisi  bahwa  sebanyak  70%  industri  mo- dal  ventura  saat  ini  melenceng  dari  fungsi  uta- manya  yaitu  penyertaan  modal  ( equity  partici- pation ) kepada PPU, terutama wirausaha pemu- la.  Saat  ini,  mayoritas  industri  modal  ventura bergerak  di  bidang  pemberian  kredit  dan  pinja- man langsung layaknya bank. 7
Keadaan  ini  dipicu  oleh  semakin  banyak- nya  pelaku  usaha  yang  membutuhkan  pinjaman untuk  usahanya.  industri  modal  ventura  tidak hanya  dibutuhkan  bagi start  up  company tetapi high potential economy . Di sisi lain masih ba-
dengan PMV. Perjanjian dibuat layaknya seperti perjanjian  kredit  perbankan.  Dalam  perjanjian tersebut juga mengharuskan adanya jaminan ke- bendaan. Jaminan ini dibuat dalam bentuk pem- bebanan Hak Tanggungan.
PMV melakukan perjanjian ini dengan pe- laku usaha karena memahami benar keadaan pe- laku usaha yang sangat membutuhkan pinjaman. Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki ke- wenangan  untuk  melakukan  perjanjian  pinjam meminjam layaknya kredit perbankan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  jenis  penelitian hukum normatif ( legal research ) 8 yakni peneliti- an  yang  mengkaji  peraturan  perundang-unda- ngan dalam suatu tata hukum yang koheren. Pe- nelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.
Abdulkadir Muhammad mengatakan, 9 “penelitian  hukum  normatif  mengkaji  hukum yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah yang  berlaku  dalam  masyarakat”.  Dalam  kon- teks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Ab- dulkadir Muhammad berpendapat bahwa peneli- tian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  as- pek  yaitu  :  aspek  teori,  aspek  sejarah,  filsafati, perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  me- ngikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek te- rapan atau implementasinya.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai  sumber  utamanya.  Oleh  karenanya,  pe- nelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum po-
nyaknya  pelaku  usaha  yang  tidak   memahami hakekat  sesungguhnya  dari  perusahaan  modal ventura. Pelaku usaha menganggap bahwa PMV adalah sama seperti bank yang memberikan pin- jaman.
Dalam  ketidak  mengertiannya  dan  dalam kondisi yang terdesak, banyak pelaku usaha yang melakukan  perjanjian  pinjam   meminjam
7 Berubah  Jadi  70%  Modal  Ventura  'Bank',  http://mdn. biz.id/n/160724/http://www.medanbisnisdaily.com/news/r ead/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah -jadi-bank/#.VcwevX0wwdU diposting 28 April 2015, diakses 25 Maret 2016
8 Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka.  Penelitian  hukum  normatif  ini  men- cakup : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) pene- litian  terhadap  sistemtaik  hukum;  (3)  penelitian  terhadap taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horisontal;  (4)  perbandi- ngan  hukum;  (5)  sejarah  hukum.  Soerjono  Soekanto  dan Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjau- an  Singkat ,  Edisi  1,  Cet.  V,  (Jakarta  :  PT  RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.23-24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustaka- an  di  Dalam  Penelitian  Hukum ,  Pusat  Dokumentasi  Hu- kum Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1979, hal.15
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum ,
PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 51
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...
sitifnya, dalam arti “menghimpun, memaparkan, mensistemasi,  menganalisis,  menafsirkan  dan menilai  norma-norma  hukum  positif  yang  ber- kaitan dengan konsep perjanjian kredit sindikasi yang  berasaskan  demokrasi  ekonomi,  berdasar- kan dan dalam kerangka tatanan atau sistem hu- kum  yang  berlaku  dimana  hukum  adalah  salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem aktivitas PerjanjianModal Ventura.
Penelitian terhadap Kebebasan Berkontrak dalam  Perjanjian  Modal  Ventura  ini  dilakukan dengan pendekatan yaitu : a) pendekatan filsafat ( philosophycal  approach );  b)  pendekatan  pera- turan perundang-undangan ( statute approach ); c)  pendekatan  konseptual  ( conceptual  appro- ach ),  d)  pendekatan  historis  ( historical  appro- ach ).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Modal  Ventura  sebagai  Pembiayaan  bagi Usaha Kecil dan Menengah
Konsep  dasar  modal  ventura  adalah  pem- biayaan dalam bentuk penyertaan modal ( equity participation ) ke dalam PPU. Penyertaan modal oleh PMV ini tidak dapat disamakan dengan pe- nyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal  pada  perusahaan  lain  dapat  digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakte- ristik  tertentu  yang  membedakan  dengan  usaha lain  sekalipun  usaha  tersebut  sejenis.  Beberapa karakteristik  yang  melekat  pada  usaha  modal ventura tersebut adalah sebagai berikut : 10
1) Bantuan  pembiayaan  pada  perusahaan pasangan  usaha  bukan  dalam  bentuk pinjaman (loan), tetapi dalam bentuk pe- nyertaan  modal  ( equity  participation ) atau setidak-tidaknya pinjaman yang da- pat dialihkan ke equity ( convertible );
2) Bantuan  pembiayaan  bersifat  sementara, sampai  pada  waktunya  dilakukan  dives- tasi, dengan ketentuan tidak boleh mele- bihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
3) Penyertaan  modal  bersifat  jangka  pan- jang  ( long  term ),  biasanya  di  atas  3  (ti- ga) tahun;
4) Pembiayaan ini berisiko tinggi  ( high
10 Sunaryo , Op.Cit. , hal. 26
risk )  karena  tidak  didukung  dengan  ja- minan ( collateral );
5) Motif  utamanya  tetap  bisnis,  yaitu mengharapkan  keuntungan  yang  tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas risiko yang tinggi;
6) Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen ( hand on management ) pada perusahaan pasangan usaha;
7) Investasi  modal  biasanya  dilakukan  ter- hadap  perusahaan  yang  tidak  punya  ak- ses untuk memperoleh kredit dari bank;
8) Umumnya  ditujukan  pada  perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memi- liki potensi besar untuk berkembang;
9) Pemodal  ventura  merupakan  personifi- kasi  manusia  unggul  yang  mampu  men- cari  dan  melihat  peluang  bisnis,  profe- sional, kreatif, inovatif dan dinamis, ser- ta memiliki jiwa entrepreneurship .
Pendirian PMV bukanlah tanpa ada tujuan dan manfaat. Sebagai lembaga bisnis, usaha mo- dal ventura sudah tentu berorientasi untuk mem- peroleh keuntungan yang besar mengingat usaha ini  mempunyai  tingkat  risiko  yang  tinggi  ( high risk ).  Meskipun  demikian,  bukan  berarti  usaha modal ventura ini tidak mempunyai misi huma- nistik  ( humanistic  institution ),  yaitu  lembaga penolong bagi usaha  yang masih lemah. Di sini usaha modal ventura dapat memberikan banyak manfaat  bagi  pengembangan  usaha,  khususnya bagi UKM) yang banyak terdapat di Indonesia.
Tujuan kegiatan usaha PMV, diatur secara tegas  dalam  Pasal  3  Permenkeu  No.  18/PMK. 010/2012, yaitu :
1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang  pada  tahap  awal  usahanya  menga- lami kesulitan dana;
3. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan;
4. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap kemunduran usaha;
5. Pengembangan  proyek  penelitian  dan rekayasa;
6. Pengembangan  berbagai  penggunaan teknologi  baru  dan  alih  teknomogi  daik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ... Rudyanti D. Tobing
7. Membantu  pengalihan  kepemilikan  pe- rusahaan.
Dari ketentuan di atas nampak jelas bahwa kegiatan  usaha  dari  PMV  antara  lain  adalah membantu  perusahaan  atau  UKM  yang  berada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan, pada  tahap  pengembangan  dan/atau  pada  tahap kemunduran usaha. Hal ini sejalan dengan seja- rah  Modal  Ventura  di  Indonesia,  yakni  pendiri- an PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh pemerintah  pada  tahun  1973  sebagai  PMV  per- tama di Indoensia yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
Menurut  KPHN  Hoedhiono  Kadarisman, maksud  dan  tujuan  didirikannya  PT  Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini adalah untuk : 11
1. menumbuhkan  dan  mengembangkan  ke- mampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah  dengan  mengusahakan  segala bantuan yang diperlukan untuk mencapainya, tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat;
2. Membantu  kelancaran  pertumbuhan  pe- rusahaan kecil dan menengah dengan ja- lan  mengadakan  penyertaan  modal  sa- ham  dalam  perusahaan-perusahaan,  dan memberikan pinjaman jangka  menengah /panjang  serta  menyediakan  bantuan  ke- ahlian  yang  diberikan  untuk  mengatasi masalah  manajemen  perusahaan  yang bersangkutan;
3. Membantu  menciptakan  kondisi  berusa- ha  yang  baik  bagi  pengusaha  kecil  dan menengah  agar  mereka  dapat  tumbuh menjadi  pengusaha  yang  dapat  diandal- kan.
Menurut  Dahlan  Siamat,  pembiayaan modal  ventura  di  samping  berorientasi  untuk memperoleh  keuntungan  yang  tinggi,  dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan untuk : 12
1. Memungkinkan dan mempermudah pen- dirian suatu perusahaan baru;
11 KPHN  Hoedhiono  Kadarisman, Modal  Ventura  Alter- natif  Pembiayaan  Usaha  Masa  Depan, IBEC,  Jakarta, 1995, hal. 118.
12 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan , Lem- baga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 337.
2. Membantu  membiayai  perusahaan  yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan  usahanya,  terutama  pada taha-tahap awal;
3. Membantu  perusahaan  baik  pada  tahap pengembangan  suatu  produk  maupun pada tahap mengalami kemunduran;
4. Membantu  terwujudnya  dari  hanya  satu gagasan  menjadi  proyek  jadi  yang  siap dipasarkan;
5. Memperlancar  mekanisme  investasi  da- lam dan luar negeri;
6. Mendorong  pengembangan  proyek re- search and development ;
7. Membantu  pengembangan  teknologi  ba- ru dan memperlancar terjadinya alih tek- nologi;
8. Membantu  dan  memperlancar  pengali- han kepemilikan suatu perusahaan.
Di samping tujuan di atas, Martono meng- inventarisasi  beberapa  manfaat  dilihat  dari  sisi Perusahaan  Pasangan  Usaha  ( Investee  Compa- ny ) yaitu sebagai berikut : 13
1. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan. Pada umumnya  perusahaan  pasangan  usaha merupakan  perusahaan  kecil  yang  me- merlukan  penambahan  dana  untuk  me- ningkatkan kegiatan usahanya. Perusaha- an  kecil  dan  baru  pada  awal  perkemba- ngan  biasanya  sulit  untuk  mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Dengan adanya pembiayaan  modal  ventura,  perusahaan kecil  dan  masih  dalam  awal  perkemba- ngan  dapat  menjadi  perusahaan  pasa- ngan  usaha  sehingga  dapat  memperoleh bantuan dana untuk meningkatkan kegia- tan usahanya.
2. Kemungkinan berhasil usaha lebih besar. Seseorang yang menemukan produk atau suatu  ciptaan  baru  belum  tentu  mampu mepmproduksi dan berhasil memasarkan hasil  produknya.  Pelaksanaan  produksi dan  pemasaran  produk  membutuhkan suatu keahlian, pengalaman dan jaringan pemasaran  yang  dapat  menjamin  kelan- caran  usaha.  Dengan  masuknya  modal ventura yang memiliki kemampuan  ma-
13 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain ,Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal. 129
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...
najemen  dan  latar  belakang  bisnis  yang kuat  sebagai  partner  usaha,  kemungki- nan  berhasilnya  perusahaan  pasangan usaha akan menjadi lebih besar.
3. Peningkatan efisiensi pemasaran produk. Pada  awal  dilakukannya  kegiatan  pro- duksi  biasanya  kegiatan  pemasarannya tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh ke- giatan  pemasaran  dilakukan  sendiri  dan jumlah  produksinya  masih  relatif  kecil. Dengan  masuknya  modal  ventura  yang dapat  memberikan  bantuan  dana,  bantu- an  manajemen,  juga  memiliki  jaringan pemasaran  yang  luas,  maka  Perusahaan Pasangan  Usaha  dapat  meingkatkan  efi- siensi pemsaran produknya.
4. Peningkatan bankabilitas .  Perusahaan yang baru dan mengalami kesulitan dana biasanya juga memiliki manajemen yang lemah.  Dengan  kondisi  yang  demikian para kreditur termasuk bank kurang ber- minat  untuk  memberikan  pinjaman.  De- ngan masuknya modal ventura, akan me- ningkatkan  kepercayaan  para  kreditur/- bank untuk memberikan pinjaman kepa- da perusahaan tersebut.
5. Peningkatan  tingkat  likuiditas.  Pembia- yaan modal ventura dengan cara penyer- taan modal tidak perlu  membayar beban bunga  dan  angsuran  utang.  Hal  ini  ber- beda  dengan  utang  bank  yang  menim- bulkan  kewajiban  membayar  angsuran utang dan beban bunga. Dengan demiki- an, penambahan modal penyertaan seca- ra  langsung  akan  meningkatkan  tingkat likuiditas perusahaan.
6. Peningkatan tingkat rentabilitas. Dengan bantuan  penambahan  dana  sekaligus bantuan  manajemen  yang  memiliki  te- naga-tenaga profesional  dan berpengala- man, maka kegiatan produksi dan pema- saran akan lebih efektif dan efisien. Vo-
2.  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  per- janjian Modal Ventura
Pada basis (landasan) suatu sistem kaidah/ norma  hukum  terdapat  kaidah-kaidah  penilaian yang  fundamental,  yang  dinamakan  asas-asas hukum. Kata asas memiliki beragam makna. Se- cara  gramatikal  asas  sering  dipadankan  dengan “alas”  atau  “landasan”.  Makna  asas  menurut Poerwadarminta adalah kebenaran yang menjadi tumpuan  berpikir  atau  berpendapat. 14 Apabila kata asas digabungkan dengan kata hukum, yak- ni menjadi asas hukum, maka maknanya adalah kebenaran  yang  dipergunakan  sebagai  tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. 15
Pemaknaan  sederhana  terhadap  asas  hu- kum tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa asas hukum merupakan landasan atau da- sar  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hu- kum,  baik  ia  merupakan  materi,  penegakan, maupun pelaksanaannya. 16
Gagasan  tentang  asas  hukum  sebagai  kai- dah  penilaian  fundamental  dalam  suatu  sistem hukum  banyak  ditemukan  dalam  karya-karya para  teoritisi  hukum.  Paul  Scholten  misalnya menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai  berikut  :  “Pikiran-pikiran  dasar,  yang terdapat  di  dalam  dan  di  belakang  system  hu- kum  masing-masing  dirumuskan  dalam  aturan- aturan  perundang-undangan  dan  putusan-putu- san  hakim,  yang  brkenaan  dengannya  ketentu- an-ketentuan  dan  keputusan-keputusan  indivi- dual dapat dipandang sebagai penjabarannya”. 17
Dari definisi Scholten di atas, terlihat bah- wa asas-asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri yang sebagian termasuk ke dalam sistem hukum,  tetapi  sebagian  lainnya  tetap  berada  di luarnya. Dalam hal pikiran Scholten terarah pa- da sistem hukum positif. Peranan ganda dari asas hukum  berkenaan  dengan  sistem  hukum  positif itu  berkaitan  dengan  sifat  (karakter)  khas  asas hukum  sebagai  kaidah  penilaian  ( waarde-
lume  produksi  dan  penjualan  dapat  di- tingkatkan.  Biaya  produksi  dan  pema- saran  dapat  ditekan,  dan  pada  akhirnya akan  meningkatkan  kemampuan  mem- peroleh laba (rentabilitas).
14 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Pe- nerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 61 15 Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam , Pener- bit Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 113
16 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum , Pe- nerbit Bayumedia, Malang, 2005, hal. 90.
17 J.H. Bruggink alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Ten- tang Hukum , Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 119.
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...
Rudyanti D. Tobing
ringsnomen ). Asas hukum mengungkapkan nilai yang  harus  diperjuangkan  untuk  mewujudkan- nya,  tetapi  yang  hanya  sebagian  saja  dapat  di- realisasikan  dalam  hukum  positif,  maka  asas hukum itu berada dalam sistem tersebut. Sejauh tidak demikian halnya, maka asas hukum berada di  belakangnya.  Fungsi  asas  hukum  adalah  me- relaisasikan  ukuran  nilai  itu  sebanyak  mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan pe- nerapannya. 18
Salah  satu  asas  yang  dijunjung  tinggi  da- lam  hukum  perjanjian  adalah  asas  kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata di- kenal  sebagai  perwujudan  asas  kebebasan  ber- kontrak.  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  ber- bunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan Pasal terse- but berarti bahwa perjanjian-perjanjian yang di- buat secara sah diakui mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Asas Ke- bebasan  Berkontrak  menurut  hukum  perjanjian Indonesia  meliputi  ruang  lingkup  sebagai  beri- kut  :  (1)  kebebasan  untuk  membuat  atau  tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan untuk memi- lih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjan- jian;  (3)  kebebasan  untuk  menentukan  klausula dalam perjanjian yang dibuatnya; (4) kebebasan untuk  menentukan  objek  perjanjian;  (5)  kebe- basan  untuk  menentukan  bentuk  suatu  perjanji- an; dan (6) kebebasan untuk menerima atau me- nyimpangi  ketentuan  undang-undang  yang  ber- sifat opsional (aanvullend optional ). 19
Salah  satu  perwujudan  asas  kebebasan berkontrak  adalah  timbulnya  perjanjian  modal ventura. Perkembangan Usaha Modal Ventura di Indonesia  masih  dinilai  lamban.  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) memantau industri modal ven- tura  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  kondisinya kurang  baik  jika  dibanding  industri  lain  baik lembaga pembiayaan maupun industri keuangan non  bank  secara  umum.  Bahkan,  sejak  pertama industri  ini  dikembangkan  hingga  akhir  2014, pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan  perkembangan  signifikan  sekali- pun masih menunjukkan tren pertumbuhan.
Total aset industri modal ventura  pada
18 Ibid . 19 Sutan Temy Sjahdeini, Op. Cit ., Hal. 65
2014  tumbuh  9,10%  dari  Rp  8,24  triliun  pada 2013 menjadi Rp 8,99 triliun pada akhir Desem- ber  2014.  Namun, market  share industri  modal ventura  saat  ini  masih  sangat  kecil  bila  diban- ding  industri  jasa  keuangan  lainnya  seperti  in- dustri perusahaan pembiayaan. Industri pembia- yaan  yang  dikembangkan  pemerintah  pada  pe- riode  yang  hampir  bersamaan  dengan  industri modal  ventura  memiliki  pertumbuhan  cukup signifikan. Di mana saat ini total aset perusaha- an  pembiayaan  sudah  mencapai  Rp  420,44  tri- liun pada akhir 2014. Dengan demikian, apabila dibandingkan  dengan  industri  pembiayaan  ter- sebut, total aset industri perusahaan modal ven- tura hanya sekitar 2,14% dari total aset industri pembiayaan. Dalam skala yang lebih besar lagi, apabila  dibanding  dengan  jumlah  total  seluruh aset industri keuangan non bank sebesar Rp 1.351  triliun,  maka  market  share  perusahaan modal  ventura  relatif  masih  sangat  kecil,  yaitu hanya sebesar 0,67%. 20
Selain  perkembangan  industri  tersebut berjalan lambat, bahkan, core business dari PMV telah  banyak  bergeser  dari  tujuannya  se-  mula. Hal  ini  ditandai  dengan  minimnya  aktivi-  tas dalam bentuk penyertaan kepada PPU baik dalam bentuk equity participation maupun pem- belian obligasi  konversi. 21 Sebanyak  70%  indus-  tri modal  ventura  saat  ini  melenceng  dari  fungsi utamanya  yaitu penyertaan modal ( equity parti- cipation )  kepada  PPU,  terutama  wirausaha  pe- mula. Saat ini, mayoritas industri modal ventura bergerak  di  bidang  pemberian  kredit  dan  pinja- man langsung layaknya bank. 22
Salah  satu  contoh  dari  perjanjian  modal ventura yang bergerak di bidang pemberian kre- dit  dan  pinjaman  langsung  layaknya  bank  ada- lah perjanjian yang dilakukan antara PT.  Sarana
20 OJK: Perkembangan Industri Modal Ventura RI Ku- rang Baik Disfiyant Glienmourinsie http://ekbis.sindo news.com/read/994272/34/ojk-perkembangan-industri- modal-ventura-ri-kurang-baik-1430105390 diposting Se- nin, 27 April 2015 diakses tanggal 25 Agustus 2016 21 OJK Susun Aturan Soal Modal Ventura , http://www.hu kumonline.com/berita/baca/lt553de83c2f0f4/ojk-susun- aturan-soal-modal-ventura diposting Senin, 27 April 2015, diakses tanggal 25 Agustus 2016
22 70% Modal Ventura Berubah Jadi 'Bank' http://www. medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70p ersen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VgIOmH2rgdU diposting 28 April 2015, diakses 25 Agustus 2016
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...

## Rudyanti D. Tobing
Kalteng  Ventura  (selanjutnya  ditulis  PT.  SKV) dengan  Tri  Akbar  Samsi  Silam.  Dengan  kasus posisi sebagai berikut :
Tri  Akbar  Samsi  Silam  mendapat  proyek pengadaan barang/jasa dari Kantor Dinas Peker- jaan Umum Bidang Sumber Daya Air Pemerin- tah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  Angga- ran  2014  di  Palangka  Raya  yaitu  pekerjaan Pembangunan  Jaringan  Raya  D.  R  Desa  Kam- pung Melayu Kabupaten Katingan dengan surat perjanjian (kontrak) Nomor: 302/KRTK-APBD/ SDA/DPUKT/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, harga borongan Rp. 913.200.000,- dalam waktu pekerjaan 180 hari kalender.
Untuk  membiayai/memodali  pekerjaan tersebut  Tri  Akbar  Samsi  Silam  mengajukan kerjasama  pembiayaan/penyertaan  modal  kepa- da PT. SKV. Permohonan tersebut ditanggapi
oleh  PT.  SKV  dan  membuat  Akta  Perjanjian Pembiayaaan dengan pola bagi hasil di hadapan Notaris  Ellys  Nathalina  di  Palangka  Raya  pada tanggal  15  April  2014  dengan  Akta  Perjanjian Pembiayaan Nomor 36.
Dalam  perjanjian  disepakati  pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000,0 (empat ratus juta ru- piah)  dengan  imbalan  bagi  hasil  24%  setahun, jangka  waktu  pembiayaan  adalah  selama  6 (enam)  bulan.  Dan  sebagai  jaminan  dalam  per- janjian tersebut adalah berupa tanah dan bangu- nan rumah yang dibebani Hak Tanggungan ber- dasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 156/2014 tanggal 15 April 2014.
Penerima  pembiayaan  tidak  menerima  se- penuhnya dana yang ada dalam perjanjian pem- biayaan,  akan  tetapi  dipotong  dengan  biaya- biaya dengan rincian sebagai berikut :
Penyertaan Modal sebesar Rp. 400.000.000,- Pengurangan : - Provisi 1% X Rp. 400.000.000,- Rp.  4.000.000,- - Biaya administrasi 1% X Rp. 400.000.000,-  Rp.  4.000.000,- - Biaya Notaris Rp. 6.400.000,- - Asuransi rumah dan jiwa Rp. 2.190.000,- - Titipan bagi hasil 3 bulan yaitu angsuran 1 bulan sebesar Rp. 8.000.000,- Rp. 24.000.000,- Rp.42.190.000,- Jumlah penyertaan modal yang diterima Rp. 357.810.000,-
Karena sesuatu hal maka Tri Akbar Samsi Silam belum dapat memberikan bagi hasil sepe- nuhnya  dan  mengembalikan  modal  kepada  PT. SKV.  Pada  tanggal  28  Januari  2015  dilakukan pelelangan  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  Palangka  Raya  atas  barang jaminan  yang  dimenangkan  oleh  Yuniasi  Rim- bun.
Pada bulan Januari Tri Akbar Samsi Silam melalui  kuasa  hukumnya  Aminuddin  Lingga, SH. MH. dan Walden Sihaloho, SH. MH. meng- ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan menggugat PT. SKV sebagai Ter- gugat  I,  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ta- nah  (PPAT)  Ellys  Nathalina,  SH.  MH.  sebagai Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia (RI) Cq Kementerian Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional (BPN) RI cq. Kantor Wila- yah BPN Provinsi Kalimantan Tengah cq. Kan- tor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagai Ter- gugat  III.,  Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI) Cq. Kementerian Keuangan RI cq Kantor Wila- yah  DKJN  Kalimantan  Selatan  dan  Tengah  cq. Kantor  Pelayanan  Negara  dan  Lelang  Palangka Raya sebagai Tergugat  IV dan Yuniasi Rimbun sebagai Tergugat V.
Substansi  gugatan  dari  Penggugat  adalah pembatalan  perjanjian,  dengan  alasan  bahwa Tergugat  I  sebagai  lenbaga  pembiayaan  telah melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat I Nomor 6 Tahun  1997  dan  ketentuan  Peraturan  Perun- dang-undangan  tentang  Lembaga  Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...

## Rudyanti D. Tobing
Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  ten- tang Lembaga Pembiayaan jo Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2012  tentang Perusahaan Modal Ventura, dengan modus ope- ransi yaitu Tergugat I membuat perjanjian pem- biayaaan  dengan  Penggugat  namun  isi  perjanji- an  bukan  perjanjian  pembiayaan  atau  penyerta- an modal melainkan dibuat menjadi hutang piu- tang bagi Penggugat.
Atas  perkara  ini  dengan  Putusan  Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Plk, tanggal 12 Agustus 2015, Hakim  yang  menangani  dengan  diketuai  oleh Mulyanto,  SH.MH.  dengan  Hakim  Anggo-  ta Yuli  Atmaningsih,  SH.  M.Hum.  dan  I  Wayan Sugitarwan, SH menolak gugatan Penggugat se- luruhnya  dan  menghukum  penggugat  untuk membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara ini sebesar Rp. 1.831.000,- (satu juta de- lapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Pertimbangan  dari  hakim  adalah  bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan dalam hu- kum  perjanjian  pembiayaan  antara  Terguagat  I dengan Penggugat di hadapan Tergugat  II  yaitu Perjanjian Pembiayaan  No. 39 tanggal 15 April 2014  adalah  tidak  sah  karena  bertentangan  de- ngan  akte  pendirian  perusahaan  tergugat  I  dan ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku, untuk  membuktikan  hal  tersebut.  Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya bahwa an- tara  Tergugat  I  dengan  Pengggugat  telah  sepa- kat untuk membuat dan menandatangani perjan- jian  pembiayaan  per  tanggal  15  April  2014  de- ngan  Akta  No.  39,  yang  dibuat  dan  ditandata- ngani  secara  notariil  di  hadapan  Ellys  Nathali- na, SH. MH. Notaris dan PPAT di Palangka Ra- ya/Tergugat  II  berikut  dengan  perjanjian acces- soirnya . Berdasarkan hal tersebut maka tidak bi- sa  membatalkan  akte  perjanjian  yang  telah  di- buat antara Tergugat I dengan penggugat secara Notariil yang berupa Akte otentik, sehingga de- ngan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 tersebut haruslah ditolak. Menimbang bah- wa karena tuntutan Penggugat pada petitium ke- 2 yang menjadi pokok pesoalan dalam perkara ini telah  ditolak,  maka  tuntutan  Penggugat  pada petitum  yang  selebihnya  tidak  relevan  lagi  un- tuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dito- lak pula.
Pertimbangan  hakim  dalam  perkara  terse- but menitik beratkan bahwa antara Tergugat I
dengan  Pengggugat  telah  sepakat  untuk  mem- buat  dan  menandatangani  perjanjian  pembiaya- an  per  tanggal  15  April  2014  dengan  Akta  No. 39,  yang  dibuat  dan  ditandatangani  secara  no- tariil di hadapan Ellys Nathalina, SH. MH. No- taris dan PPAT di Palangka Raya/Tergugat II.
Menurut  penulis,  putusan  hakim  dalam perkara  tersebut  adalah  tidak  tepat.  Pertimba- ngan  hakim  hanya  menekankan  bahwa  antara Penggugat  dan  Tergugat  telah  sepakat  untuk membuat  dan  menandatangani  perjanjian  pem- biayaan  yang  dibuat  secara  Notariil,  sehingga tidak  dapat  dibatalkan.  Putusan  hakim  hanya mendasarkan  pada  asas  kebebasan  berkontrak tanpa  mempertimbangkan  asas  itikad  baik  dan penyalahgunaan  keadaam  ( misbruik  van  oms- tandigheden atau undue influence ).
Perjanjian  pembiayaan  yang  dibuat  oleh PMV  serta  proses  pemberian  pembiayaan  me- nyerupai  pemberian  kredit  oleh  bank.  PMV meskipun  dalam  perjanjiannya  menggunakan istilah pembiayaan tetapi secara substansi isinya sama  dengan  perjanjian  kredit  bank.  Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV kepada PPU melanggar fungsi utama PMV yaitu  untuk  melakukan  pembiayaan  kepa-  da UMKM sebagai PPU. Fungsi utama PMV adalah penyertaan  modal  ( equity  participation )  kepada PPU, terutama wirausaha pemula sesuai dengan Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Keu-  angan No.  18/PMK.010/2012  tentang  Perusaha-  an Modal  Ventura  menyebutkan  bahwa:  “Peru- sahaan  Modal  Ventura  ( Venture  Capital  Com- pany ) adalah badan usaha  yang melakukan usa- ha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam sua- tu  perusahaan  ( investee  company )  untuk  jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan  dalam  bentuk  pembelian  obligasi konversi,  dan/atau  pembiayaan  berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”
Pemberian  kredit  dan  pinjaman  langsung layaknya bank oleh PMV ini dipicu oleh sema- kin banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman  untuk  usahanya.  Di  sisi  lain  masih banyaknya  pelaku  usaha  yang  tidak  memahami hakekat  sesungguhnya  dari  perusahaan  modal ventura.  Dalam  ketidak  mengertiannya  dan  da- lam kondisi yang terdesak, banyak pelaku usaha yang  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam dengan PMV. Perjanjian dibuat layaknya seperti
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...
Rudyanti D. Tobing
perjanjian kredit perbankan berikut dengan per- janjian jaminan dalam bentuk pembebanan Hak Tanggungan.  Ketika  PPU  wanprestasi,  maka agunan dieksekusi dan dilelang. Pemberian kre- dit  dan  pinjaman  langsung  layaknya  bank  oleh PMV seolah-olah berlandaskan pada asas kebe- basan berkontrak.
Asas  kebebasan  berkontrak  diakui  oleh KUH Perdata, tetapi pada hakikatnya banyak di- batasi oleh KUH Perdata itu sendiri. Pada heke- katnya  kebebasan  berkontrak  ini  dibatasi  oleh beberapa  faktor.  Menurut  Ridwan  Khairandy, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembatasan kebebasan berkontrak adalah :
1. Semakin  berpengaruhnya  ajaran  itikad baik, dimana itikad baik tidak hanya pa- da  pelaksanaan  kontrak,  tetapi  juga  ha- rus ada pada saat dibuatnya kontrak.
2. Makin  berkembangnya  ajaran  penyalah- gunaan  keadaam  ( misbruik  van  omstan- digheden atau undue influence ). 23
Asas  itikad  baik  dapat  disimpulkan  dari Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  yang  menya- takan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan de- ngan itikad baik”. Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengandung makna bah- wa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus ber- jalan dengan mengindahkan norma-norma kepa- tutan  dan  keadilan.  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH Perdata  pada  umumnya  dihubungkan  dengan Pasal  1339  KUH  Perdata,  bahwa  “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas di- tentukan di dalamnya, melainkan juga segala se- suatu  yang  menurut  sifatnya  persetujuan  ditun- tut  berdasarkan  keadilan,  kebiasaan,  atau  un- dang-undang”.  Itikad  baik  meliputi  tiga  fase perjalanan  kontrak,  yaitu pre  contractuele  fase , contractuele  fase ,  dan postcontractuele  fase. "Penyalahgunaan  keadaan"  ( misbruik  van  oms- tandigheden) sudah  diatur  dalam New  Burger- lijke  Wetboek (selanjutnya  ditulis  NBW ), se- dangkan  di  Indonesia  penyalahgunaan  keadaan muncul dari lapangan yurisprudensi.
Sekalipun  asas  kebebasan  berkontrak  ba- nyak  dibatasi  oleh  KUH  Perdata  itu  sendiri,  te- tapi  daya  kerjanya  masih  sangat  longgar.  Ke- longgaran  ini  telah  menimbulkan  ketimpangan- ketimpangan dan ketidak adilan bila para pihak
yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedu- dukannya  atau  mempunyai bargaining  position yang sama. Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak.  Negara  dapat  daja  mengatur  de-  ngan melarang klausula-klausula dalam suatu perjanjian yang dapat brakibat buruk atau meru- gikan  kepentingan  masyarakat.  Lebih-lebih  lagi di  alam  negara  republik  Indonesia  yang  berda- sarkan  Pancasila,  adalah  sudah  selayaknya  apa- bila  negara  tidak  membiarkan  pembuatan  per- janjian  hanya  semata-mata  diserahkan  kepada bekerjanya  mekanisme  asas  kebebasan  berkon- trak yang tidak terbatas.
Pemberian  kredit  dan  pinjaman  langsung layaknya  bank  oleh  PMV  kepada  PPU  menun- jukkan  bahwa  PMV  tidak  menerapkan  asas  iti- kad baik. PMV melakukan perjanjian ini dengan pelaku  usaha  karena  memahami  benar  keadaan pelaku  usaha  yang  sangat  membutuhkan  pinja- man.  Padahal  sesungguhnya  PMV  tidak  memi- liki  kewenangan  untuk  melakukan  perjanjian pinjam  meminjam  layaknya  kredit  perbankan. Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iti- kad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata pada umumnya dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata,  bahwa  “Persetujuan  tidak  hanya mengikat  apa  yang  dengan  tegas  ditentukan  di dalamnya,  melainkan  juga  segala  sesuatu  yang menurut  sifatnya  persetujuan  dituntut  berdasar- kan  keadilan,  kebiasaan,  atau  undang-undang”. Substansi  Pasal  1339  KUH  Perdata  pada  prin- sipnya  mempunyai  kandungan  yang  sama  de- ngan Pasal 6.248 paragraf 1 NBW yang menya- takan bahwa “kontrak tidak hanya mengikat apa yang secara tegas disepakati, tetapi juga kepada apa yang menurut sifat kontrak yang berasal da- ri hukum, kebiasaan atau persyaratan kerasiona- lan dan kepatutan”. 24
Itikad baik sudah harus ada sejak saat pro- ses  negosiasi  dan  penyusunan  kontrak  hingga pelaksanaan  kontrak.  PMV  tidak  menerapkan asas itikad baik sejak saat pra kontrak, penyusu- nan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Menu- rut  J.  M.  Van  Dunne,  daya  berlaku  itikad  baik meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan  “ the  rise  and  all  of  contract ”.  Dengan demikian itikad baik meliputi tiga fase perjala-
23 Ridwan Khairandy, Op.Cit ., hal. 3
24 Ibid .
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian ...
nan kontrak,  yaitu (i) pre contractuele fase , (ii) contractuele  fase ,  dan  (iii) postcontractuele  fa- se . 25
Menurut  Ridwan  Khairandy,  terlihat  jelas bahwa  teori  hukum  kontrak  klasik  yang  meru- pakan  refkesi  hukum  terhadap  teori  ekonomi laissez  faire ,  telah  mengesampingkan  atau  bah- kan  memusuhi  doktrin  itikad  baik. 26 Dalam  me- nilai  itikad  baik,  hakim  harus  memperhatikan kepatutan. Setiap kontrak harus didasarkan pre- tium  iustum yang  mengacu  kepada reason dan equality yang  mensyaratkan  adanya  keseimba- ngan  antara  kerugian  dan  keuntungan  bagi  ke- dua belah pihak dalam kontrak ( just price ). Hal tersebut  sejalan  dengan  tujuan  hukum  sendiri, yakni  merealisasikan  keadilan.  Isi  hukum,  ter- masuk isi kontrak harus memuat nilai-nilai kea- dilan.  Dalam  konteks  hukum  kontrak,  hakim memiliki  kewenangan  untuk  mencegah  terjadi- nya pelanggaran rasa keadilan. Dengan kewena- ngannya,  hakim  harus  mengurangi  atau  bahkan meniadakan  sama  sekali  suatu  kewajiban  kon- traktual  dari  suatu  kontrak  yang  mengandung ketidak adilan. 27
Asas  kebebasan  berkontrak  pun  dibatasi oleh  makin  berkembangnya  ajaran  penyalahgu- naan  keadaam  ( misbruik  van  omstandigheden atau undue  influence). Cacadnya  sepakat  sesuai perkembangan tidak hanya sebatas pada adanya dwang,  dwaling,  bedrog, tetapi  dalam  lapangan yurisprudensi  telah  dikenal  lagi  salah  satu  jenis penyebab  cacadnya sepakat,  yaitu  "penyalahgu- naan  keadaan"  ( misbruik  van  omstandigheden). "Penyalahgunaan  keadaan"  ( misbruik  van  oms- tandigheden) sudah  diatur  dalam New  Burger- lijke  Wetboek (selanjutnya  ditulis  NBW ), se- dangkan  di  Indonesia  penyalahgunaan  keadaan muncul dari lapangan yurisprudensi.
Dalam  NBW, misbruik  van  omstandighe- den diatur  dalam  Pasal  3:44  Iid  1  yang  menye- butkan  bahwa  perbuatan  hukum  dapat  dibatal- kan,  jika  terjadi  adanya  :  a)  ancaman  ( bedrei- ging ); b) penipuan ( bedrog );  penyalahgunaan
keadaan ( misbruik van omstandigheden) . 28
Cacadnya  sepakat  sesuai  perkembangan tidak  hanya  sebatas  pada  adanya dwang,  dwa- ling,  bedrog, tetapi  dalam  lapangan  yurispru- densi  telah  dikenal  lagi  salah  satu  jenis  penye- bab  cacadnya  sepakat,  yaitu  "penyalahgunaan keadaan"  ( misbruik  van  omstandigheden). "Pe- nyalahgunaan  keadaan"  ( misbruik  van  omstan- digheden) sudah  diatur  dalam New  Burgerlijke Wetboek (selanjutnya  ditulis  NBW ), sedangkan di  Indonesia  penyalahgunaan  keadaan  muncul dari lapangan yurisprudensi.
Dalam  NBW, misbruik  van  omstandighe- den diatur  dalam  Pasal  3:44  Iid  1  yang  menye- butkan  bahwa  perbuatan  hukum  dapat  dibatal- kan,  jika  terjadi  adanya  :  a)  ancaman  ( bedrei- ging );  b)  penipuan  ( bedrog );  penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden) . 29 Dalam perkara antara Tri Akbar Samsi Si- lam dengan PT. SKV, alangkah bijaknya apabi- la  Majelis  Hakim  menerapkan  ajaran  penyalah- gunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandighe- den). Unsur-unsur  dan  penggolongan  penyalah- gunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden) sangat tepat dipedomani untuk melindungi PPU yang  berada  dalam  kedudukan  ekonomi  lemah. Asas  itikad  baik  yang  terkandung  dalam  Pasal 1338  ayat  (3)  KUHPerdata  dapat  dijadikan  pe- doman untuk menerapkan ajaran penyalahguna- an keadaan ( misbruik van omstandigheden).
Salah  satu  keadaan  yang  dapat  disalahgu- nakan ialah adanya kekuasaan ekonomi ( econo- misch  overwicht )  pada  salah  satu  pihak,  yang mengganggu  keseimbangan  antara  kedua  pihak sehingga  tidak  ada  kehendak  yang  bebas  untuk memberikan  persetujuan  yang  merupakan  salah satu syarat bagi sahnya suatu perjanjian.
Menurut  Z.  Asikin  Kusumah  Atmadja, yang  penting  sekarang  ialah  menciptakan  bebe- rapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat  ditafsirkan  sebagai  kekuasaan  ekonomi yang  disalahgunakan.  Faktor-faktor  yang  dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalah-
25 Ibid ., hal. 118
26 Ridwan Khairandy, Kebebasan berkontrak & Pacta Sunt  Servanda  versus  Itikad  Baik  Sikat  yang  Harus Diambil  Pengadilan ,  FH  UII  Press,  Yogyakarta,  2015, Hal.59
27 Ibid ., hlm. 63
28 H.P.  Panggabean,  2010, Penyalahgunaan  Keadaan ( misbruik  van  omstandigheden)  Sebagai  Alasan  (baru) Untuk  Pembatalan  Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan Hukum  di  Belanda  dan  Indonesia), Liberty,  Yogyakarta, hal. 47 29 Ibid .
gunaan kekuasaan ekonomi antara lain : 30
1. adanya  syarat-syarat  yang  diperjanjikan, yang  sebenarnya  tidak  masuk  akal  atau yang  tidak  patut  atau  yang  bertentangan dengan  perikemanusiaan  ( onredelijke contractsvoorwaarden  atau  unfair  con- tract terms );
2. nampak  atau  ternyata  pihak  debitur  ber- ada  dalam  keadaan  tertekan  ( dwang  po- sitie );
3. apabila  terdapat  keadaan  dimana  bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain ke- cuali  mengadakan  perjanjian a  quo de- ngan syarat-syarat yang memberatkan;
4. nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak  seimbang  kalau  dibandingkan  de- ngan  prestasi  timbal  balik  dari  para  pi- hak.
Apabila  dijumpai  hal-hal  tersebut  maka hakim wajib meneliti apakah in concreto terjadi penyalahgunaan  kekuasaan  ekonomi.  Disinilah berhadapan  dengan  metode  tentang  penemuan hukum  yang  diharapkan  dapat  memberikan  pe- nyelesaian  bagi  para  pencari  keadilan.  Dalam perjanjian  pembiayaan  yang  dibuat  antara  PT. SKV dengan Tri Akbar Samsi Silam dapat dika- takan  bahwa  PT.  SKV  telah  melakukan  penya- lahgunaan  keadaan  ( mibruik  van  omstandighe- den )  terutama  penyalahgunaan  kekuasaan  eko- nomi. Hal ini dapat terlihat bahwa :
Pertama, adanya syarat-syarat  yang diper- janjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan  ( onredelijke  contractsvoorwa- arden atau unfair contract terms ); PT. SKV da- lam  menjalankan  usahanya  tidak  sesuai  dengan karakterikstik  dan  tujuan  dari  kegiatan  usaha modal ventura sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010 /2012. PT. SKV mendudukan diri sebagai kredi- tur  layaknya  sebuah  Bank,  bukan  sebagai  peru- sahaan  yang membantu  PPU. Meskipun perjan- jian tersebut merupakan perjanjian pembiayaan, akan  tetapi  isi  dari  perjanjian  tersebut  bukanlah perjanjian  pembiayaan  yang  sepatutnya.  Ter- bukti dalam perjanjian tersebut ada, titipan bagi hasil  3  (tiga)  bulan  sebesar  Rp.  24.000.000,- (angsuran 1 bulan sebesar Rp. 8.000.000,-).  PT.
30 H.P. Panggabean, Op.Cit ., hal. 101-102
PMV  yang  secara  normatif  seharusnya  menjadi mitra usaha bagi PPU dengan tujuan membantu PPU  untuk  mengembangkan  usahanya,  justru terlihat  sangat  mencekik  PPU.  Perjanjian  kredit perbankan saja tidak sekejam perjanjian ini  yang mengharuskan  membayar  angsuran  untuk 3 bulan pertama dengan langsung memotong dari pinjaman. Pada perjanjian kredit perbankan saja, masih  diberikan grace  periode yaitu  Debi-  tur diperbolehkan  untuk  tidak  mengangsur  pin- jamannya dalam beberapa jangka waktu tertentu hingga  usahanya  yang  dibiayai  oleh  kredit  dari bank dapat berjalan dengan baik.
Kedua,  nampak  atau  ternyata  pihak  debi- tur berada dalam keadaan tertekan ( dwang posi- tie ); Karena kebutuhan dana yang mendesak un- tuk  menjalankan  usahanya,  maka  Tri  Akbar Samsi Silam mau tidak mau, suka tidak suka dia harus  menandatangani  perjanjian  yang  telah  di- persiapkan  secara  baku  oleh  pihak  PT.  SKV. Kondisi ini dapat dikatagorikan sebagai keadaan tertekan.
Ketiga,  terdapat  keadaan  dimana  bagi  de- bitur  tidak  ada  pilihan-pilihan  lain  kecuali  me- ngadakan perjanjian a quo dengan syarat-syarat yang memberatkan; Dalam perjanjian antara PT. SKV dengan Tri Akbar Samsi Silam tidak terda- pat  keseimbangan  posisi  ( bargaining  position ). Tri Akbar Samsi Silam yang sangat membutuh- kan dana untuk proyeknya, tidak mempunyai pi- lihan-pilihan lain kecuali tunduk kepada syarat- syarat yang memberatkan, antara lain harus me- nyerahkan agunan sebagai jaminan atas hutang- nya, harus membayar berbagai biaya yang dipo- tong  dari  jumlah  pinjaman.  Pemotongan  ini  di- lakukan di awal.
Ke empat, nilai dari hasil perjanjian terse- but  sangat  tidak  seimbang  kalau  dibandingkan dengan  prestasi  timbal  balik  dari  para  pihak. Hasil dari perjanjian modal ventura  yang dinik- mati  oleh  PT  SKV  sangat  tidak  seimbang  de- ngan  prestasi  dari  Tri  Akbar  Samsi  Silam.  PT. SKV pun telah menjalankan usahanya yang ber- tentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Ke- uangan  Nomor  18/PMK.010/2012  yaitu  bahwa kegiatan  usaha  Perusahaan  Modal  Ventura  ada- lah penyertaan saham ( equity participation ), pe- nyertaan  melalui  pembelian  obligasi  konversi ( quasi equty participation ), dan/atau pembiaya-
an berdasarkan pembagian atas hasil usaha ( pro- fit/revenue sharing ).
Selanjutnya  dalam  Pasal  10  ditegaskan bahwa  kegiatan  usaha  Perusahaan  Modal  Ven- tura  disertai  dengan  pemberian  pelatihan  dan pendampingan  kepada  PPU  di  bidang  adminis- trasi,  akuntansi,  manajemen,  dan  pemasaran, serta  bidang  lainnya  yang  mendukung  kegiatan usaha PMV. Dari Pasal 10 ini terlihat jelas bah- wa  PMV  bukanlah  hanya  sekedar  pihak  yang menyediakan  dana  tetapi  juga  turut  membantu agar  perusahaan  pasangan  usahanya  yang  pada umumnya  berupa  UMKM  dapat  menjadi  lebih berkembang.  Hal  ini  sejalan  dengan  asas  de- mokrasi  ekonomi  yang  mengutamakan  kemak- muran masyarakat, bukan kemakmuran masing- masing individu.
PT.  SKV  hanya  mengeluarkan  sejumlah uang tanpa melakukan pembinaan terhadap PPU, tetapi  menuntut  mendapatkan  bagi  hasil,  tidak perduli  bahwa  PPU  mengalami  kerugian  dan kendala dalam menjalankan usahanya. PT. SKV hanya  ingin  menikmati  keuntungan  tetapi  tidak melakukan upaya apapun untuk membantu PPU, bahkan kerugian dibebankan sepenuhnya kepada PPU.  Selain  itu  terdapat  hubungan  kau-  sal ( causaal verband ) dalam perjanjian ini, ada- lah penting  bahwa  tanpa  menyalahgunakan  ke- adaan  yang  didasari  itikad  tidak  baik  itu  maka perjanjian itu tidak akan ditutup. Dalam perkara ini,  PT.  SKV  telah  menyalahgunakan  keadaan, dimana  PT.  SKV  telah  mengetahui  bahwa  Tri Akbar  Samsi  Silam  sangat  membutuhkan  tam- bahan modal untuk proyek yang sedang dikerja- kannya.  Apabila  PT  SKV  menjelaskan  secara rinci mengenai karakteristik dan tujuan dari mo- dal  ventura  kepada  Tri  Akbar  Samsi  Silam,  su- dah pasti tidak akan terjadi perjanjian ini.

## D. Penutup
Asas kebebasan berkontrak dalam perjnji- an Indonesia, dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH perddata yang berbunyi :
“Semua perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  me- reka yang membuatnya”.
Dalam  asas  kebebasan  berkontrak  terkan- dung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, be- bas  dengan  siapa  aia  mengadakan  perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.
Asas  kebebasan  berkontrak  diakui  oleh KUH Perdata, tetapi pada hakikatnya banyak di- batasi oleh KUH Perdata itu sendiri. Pada heke- katnya  kebebasan  berkontrak  ini  dibatasi  oleh beberapa  faktor  yaitu  itikad  baik  dan  penyalah- gunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden atau undue influence ). Asas itikad baik dapat di- simpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perda- ta  yang  menyatakan  bahwa  “Perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Itikad  baik dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  me- ngandung  makna  bahwa  pelaksanaan  dari  suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma  kepatutan  dan  keadilan.  "Penya- lahgunaan  keadaan"  ( misbruik  van  omstandig- heden) sudah  diatur  dalam New  Burgerlijke Wetboek (selanjutnya  ditulis  NBW ), sedangkan di  Indonesia  penyalahgunaan  keadaan  muncul dari  lapangan  yurisprudensi.  Pemberian  kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV kepada  PPU  menunjukkan  bahwa  PMV  ti-  dak menerapkan  asas  itikad  baik  dan  juga  me- lakukan penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden atau undue  influence ).  PMV melakukan  perjanjian  ini  dengan  pelaku  usaha karena  memahami  benar  keadaan  pelaku  usaha yang  sangat  membutuhkan  pinjaman.  Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki kewenangan untuk  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam layaknya kredit perbankan. Meskipun perjanjian modal  ventura  didasarkan  pada  asas  kebebasan berkontrak,  akan  tetapi  karena  melanggar  prin- sip  itikad  baik,  kepatutan  dan  undang-undang maka perjanjian modal ventura ini tidak meme- nuhi syarat sahnya perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum , Penerbit Bayumedia, Malang, 2005. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Laks- Bang Mediatama, Yogyakarta, 2008. Algra N.E. et. all, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia , Bina Cipta, Ja- karta, 1983.
Bruggink, J.H, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Ban- dung, 1996.
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta,  2001.
KPHN Hoedhiono Kadarisman, Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan , IBEC, Jakarta, 1995.
Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , Ekonisia, Yogyakarta, 2002. Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1990. Panggabean,  H.P., Penyalahgunaan  Keadaan ( misbruik  van  omstandigheden)  Sebagai  Alasan  (ba-  ru) Untuk  Pembatalan  Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan  Hukum  di  Belanda  dan  Indone-  sia), Liberty, Yogyakarta, 2010.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976. Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak , Universitas Indonesia Fakultas Hu- kum Pascasarjana, Jakarta, 2004.
Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik Sikap yang Harus Diambil Pengadilan , FH UII, Yogyakarta, 2015 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Edisi 1, Cet. V, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Soerjono  Soekanto  dan Sri Mamudji, 1979, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum , Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2010 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia , Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II , Balai Pustaka, Jakarta, 1998 Berubah  Jadi  70%  Modal  Ventura  'Bank',  http://mdn.biz.id/n/160724/  http://www.medanbisnis  daily. com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.Vc wevX0wwdU diakses tanggal 25 Agustus 2016
OJK: Perkembangan Industri Modal Ventura RI Kurang Baik Disfiyant Glienmourinsie http:// ekbis.sindonews.com/read/994272/34/ojk-perkembangan-industri-modal-ventura-ri-kurang- baik- 1430105390 diposting Senin, 27 April 2015 diakses tanggal 25 Agustus 2016
OJK Susun Aturan Soal Modal Ventura ,  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553de83c2f0f4 /ojk-susun-aturan-soal-modal-ventura  diposting  Senin,  27  April  2015,   diakses  tanggal  25 Agustus 2016
70% Modal Ventura Berubah Jadi 'Bank' http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28
/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VgIOmH2rgdU diposting 28 April 2015, diakses 25 Agustus 2016 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura