## IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 4 HURUF (A) UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAYANAN JARINGAN WIFI INDIHOME DI KOTA SINGARAJA
I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri, Si Ngurah Ardhya,  Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Indonesia
e-mail : ( gayatriwid@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , sari.adnyani@undiksha.ac.id )

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  terkait  Implementasi Ketentuan  Pasal  4  Huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  Terkait  Pelayanan  Jaringan  Wifi  IndiHome  serta  mengetahui  bagaimana menindaklanjuti  kekeliruan  informasi  pelayanan  yang  dialami  konsumen  pada  Kontrak Berlangganan Wifi IndiHome. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja. Jenis Penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat deskriptif.  Teknik  penentuan  sampel  penelitian  yang  digunakan  adalah  Teknik Nonprobability Sampling dengan  bentuk Purposive  Sampling .  Data  penelitian  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  secara  kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pasal  4  Huruf  (a) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  belum  dapat terimplementasi dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Adapun bentuk pertanggung jawaban  pihak  Telkom  Singaraja  dalam  menindaklanjuti  kekeliruan  informasi  yaitu  dengan memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  Pusat  Bantuan  melalui  Call  center  atau  Media  Sosial IndiHome Care.
Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Konsumen, Pusat Bantuan, Jaringan Internet

## Abstract
This study aims to find out and analyze the implementation of the provisions of Pasal 4 Huruf  (a)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  concerning  Consumer  Protection  Regarding IndiHome Wifi Network Services and to find out how to follow up on service information errors experienced by consumers on IndiHome wifi subscription contracts. The research method used in this study is a descriptive empirical legal research. The Non-Probability Sampling technique in the form of Purposive Sampling was employed to determine the study sample size. The research data obtained were then analyzed qualitatively. Based on the research results show that Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 concerning consumer protection has not been implemented properly, this is influenced by the lack of optimal law enforcement factors, facilities and  facilities  factors,  community  factors,  as  well  as  cultural  factors.  The  act of  responsibility given by the Telkom Singaraja regarding to the misinformation is providing assistance in a form of a Help Centre via Call or official Indohome Care social media.
Keywords : Implementation, Consumer Protection, Help Center, Internet Network

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi informasi  di era  modern  saat  ini  semakin berkembang.
Dalam
meningkatkan produktivitas masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan, memunculkan  teknologi  informasi  yang biasa disebut dengan internet ( Interconnection
Networking ). Interconnection  Networking atau  internet adalah  sebuah  sistem  komunikasi  global yang  menghubungkan  komputer-komputer dan  jaringan-  jaringan  komputer  diseluruh dunia.  Dengan  menghubungkan  komputer dan  jaringan  membuat  komunikasi  antar individu  satu  dengan  yang  lainnya  dapat berjalan  dengan  baik  (Nurjanan,  2016:  2). Selain  menjaga  komunikasi  yang  baik, internet  juga  memberikan  dukungan  besar terhadap dunia usaha, sehingga menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam suatu  transaksi.  Salah  satu  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  yang  bergerak  di bidang  jasa  layanan teknologi  informasi  dan komunikasi  dan  jaringan  telekomunikasi  di Indonesia  yaitu  PT  Telkom  Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).
TelkomGrup mengimplementasikan  stategi  bisnis  dan operasional  perusahaan  yang  berorientasi kepada pelanggan ( customer-oriented ) (Telkom,2021). Dengan adanya  stategi  yang dicanangkan oleh TelkomGrup bagi konsumen, maka diperlukan perlindungan hukum yang pasti bagi pengguna jasa telekomunikasi dengan produsen baik dalam  kegiatan bisnis maupun kegiatan sehari-hari.
IndiHome  merupakan  singkatan  dari Indonesia  Digital  Home,  sebuah  produk layanan yang dirilis oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Layanan yang ditawarkan berupa internet, Telepon Rumah dan  Layanan  Televisi  Interaktif.  Telkom menyediakan persyaratan yang sudah ditentukan agar dapat dilakukan
pemasangan  Wifi  IndiHome.  Pemasangan Wifi  IndiHome  tersebut  akan  menimbulkan hubungan
kontraktual (Kontrak Berlangganan)  antara  PT  Telkom  dengan pelanggan.  Dalam  menyediakan  kontrak, akan  berisi ketentuan-ketentuan  yang  sudah ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak
oleh  pihak  Telkom,  dan  wajib  dipenuhi Pelanggan, kontrak tersebut dikenal dengan perjanjian  baku  atau  Kontrak  Berlangganan yang  berisi  data  pelanggan,  data  layanan IndiHome, informasi tambahan, tanda tangan  Para  Pihak,  Syarat  Ketentuan termasuk  penambahan  dan  perubahan (Syarat&Ketentuan, 2021: 1). Dengan kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak maka akan terciptanya perjanjian sah.
Hampir  seluruh  masyarakat  pada saat  ini  menjadi  konsumen  pengguna layanan internet, terutama di masa pandemi yang  sedang  melanda  dunia.  Menurut laporan We Are Social, penggunaan internet di  Indonesia  pada  Januari  2021,  jumlahnya mencapai 202,6 juta atau sekitar 73,3 persen dari  populasi  masyarakat,  sehingga  secara tahunan, jumlah pengguna bertambah hingga  15,5  persen  atau  sekitar  27  juta pengguna  internet  di  Indonesia (bisnis.com, 2020).
Penggunaan layanan internet
menjadi sangat dibutuhkan karena peraturan
pemerintah yang
mengharuskan  untuk  setiap  pekerja  Work From  Home  (WFH)  akibat  dari  adanya pandemi Covid-19. “WFH  merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengalihkan  setiap  kegiatan offline  menjadi kegiatan online dengan menggunakan layanan internet” (Prawesty,2021:1).
Segala  aktivitas  digital  dilakukan dengan  menggunakan  layanan  internet  baik pendidikan,  pekerjaan,  bisnis,  pemenuhan kebutuhan  dan  lain  sebagainya.  Dengan adanya  aktivitas  digital,  dan  pertumbuhan teknologi  yang  semakin  berkembang,  maka pengguna  internet  tidak  ingin  merasakan jaringan  yang  tidak  stabil  sehingga  akan menggangu  aktivitas  konsumen.  Dalam mewujudkan keseimbangan pelayanan antar kedua pihak, layanan IndiHome menawarkan  kontrak  baku  berlangganan yang dimana dalam  kontrak  tersebut memuat  hak  dan  kewajiban  dari  masing- masing  pihak  baik  Telkom  dan  Pihak Pelanggan.Penyediaan layanan internet IndiHome  banyak  memiliki  kelebihan  yang diberikan,  namun  adapun kekurangan  yang sering  dirasa  seperti  gangguan  jaringan, pelayanan yang cukup lambat bagi sebagian orang,  dan  kekeliruan  pada  suatu  informasi
pelayanan yang menyebabkan tidak
terpenuhinya pelayanan terhadap konsumen.  Hal  ini  menyebabkan  tidak terpenuhi  salah  satu  hak  atas  kenyamanan yang  terdapat  pada  Pasal  4  huruf  (a) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum merupakan bagian yang  tak  terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis yang  sehat.  Kegiatan  bisnis  yang  sehat harus
terciptanya keseimbangan perlindungan  hukum  antara  konsumen  dan pelaku usaha (Hamid,2017:4). Dalam peningkatan  upaya  meminimalisir  kerugian konsumen maka  memerlukan  perlindungan sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakan.  Namun  pelaku  usaha  juga  harus diberikan  perlindungan  karena  keberadaan pelaku  usaha  sama  pentingnya  dengan konsumen  dalam  perekonomian  negara. Sehingga  perlindungan  konsumen  bukan semata-  mata  membalik  kedudukan  yang lemah  menjadi  kuat  atau  malah  sebaliknya, tetapi bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda (Hamid,2017:5).
Jika  kita  lihat  mengenai  syarat ketentuan  telkom  sendiri  yang  dimana aturan tersebut dibentuk dengan mengadopsi  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
konsumen  dalam  hal  pencegahan  terhadap ketidaknyamanan pelanggan. sehingga syarat  ketentuan  yang  diterbitkan  oleh Telkom sudah memenuhi Undang-Undang
Perlindungan Konsumen,  namun  kenyataanya  yang  kita lihat di lapangan masih ada Pelanggan yang tidak  terpenuhi  haknya  seperti  lambatnya pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha. Permasalahan di atas mengacu pada Pasal  4  huruf  (a)  mengenai  hak  atas kenyamanan konsumen, yang dimana konsumen  tidak  merasakan  kenyamanan akibat  gangguan  jaringan  serta  lambatnya pelayanan  yang dilaksanakan,  hal  ini  yang menimbulkan kerugian kepada konsumen.
Adapun salah satu observasi terhadap konsumen yang merupakan seorang  pengusaha  jual-beli  photocard. Dalam  menjalankan  usahanya  konsumen menggunakan internet untuk mencari produk sampai  dengan  menjual  produk  tersebut. Permasalahan terhadap lambatnya
perbaikian  gangguan  jaringan yang  dialami konsumen menjadi kendala dalam menjalankan  usaha.  Kerugian yang  dialami konsumen  berupa  materil  yang  dimana konsumen  harus  membeli  kuota  tambahan untuk  dapat  mengakses  internet.  Tujuan awal konsumen menggunakan Wifi sebenarnya  untuk  menghemat  pembelian kuota  yang  cukup besar,  mengingat  bahwa konsumen menggunakan beberapa smartphone serta laptop untuk  menjalankan usahananya.  Bilamana  terjadi  gangguan jaringan, konsumen akan mengalami kerugian  secara  materil  dalam  pembelian kuota  karena  tidak  dapat  menggunakan layanan internet.
Namun  ada  juga  kondisi  dimana kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap  prosedur  pelaporan  gangguan yang  dialamai  pengguna  jaringan  Wifi IndiHome di Kota Singaraja. Banyak pelanggan  yang  hanya  menandatangani kontrak tanpa membaca dan memperhatikan poin-poin  penting  yang  didapat  sebagai konsumen,  sehingga  apabila  konsumen mengalami kerugian, konsumen tidak mengambil tindakan apapun karena kurangnya pemahaman.
Berdasarkan  kondisi  diatas,  dengan mengaitkan  ketentuan perundang-undangan yang  berlaku  serta  fakta  yang  terjadi dilapangan,  maka  telah terjadi  kesenjangan antara norma dan  kenyataan dalam masyarakat  yang  dimana  tidak  selamanya berjalan sesuai dengan
yang diharapkan.Dalam hal ini, lambatnya pelayanan  pada  saat  gangguan,  dan kekeliruan  pelanggan  terhadap  tata  cara pelaporan  gangguan  terkait  jaringan  wifi IndiHome.
Kesenjangan tersebut mengakibatkan kerugian  terhadap konsumen  yang  dimana tidak terpenuhinya pelayanan pada ketentuan pada  pasal  4  huruf  (a)  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  mengenai hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa,  maka  penting  untuk dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai kondisi tersebut. Dengan adanya kesenjangan  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  hukum.  Adapun judul penelitian hukum ini adalah “Implementasi  Ketentuan  Pasal  4  Huruf (a) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terkait
Pelayanan  Jaringan  Wifi  IndiHome  Di  Kota Singaraja”.

## RUMUSAN MASALAH
1) Bagaimana implementasi ketentuan pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  terkait  pelayanan  jaringan  Wifi
IndiHome di Kota Singaraja?

## 2)
Bagaimana  tindak  lanjut  dalam kekeliruan informasi pelayanan yang dialami konsumen  pada  kontrak  berlangganan  Wifi IindiHome di Kota Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris merupakan penelitian yang dilakukan melalui  penelitian lapangan  secara  langsung (Nurhayari, Ifrani,dkk, 2021:13). Sifat penelitian yang digunakan  dalam  melakukan penelitian  adalah  deskriptif.  Penelitian  ini bertujuan
untuk mendeskripsikan Perlindungan  Konsumen  terhadap  hak  atas kenyamanan dalam pelayanan barang dan/atau  jasa,  serta  kekeliruan  terhadap suatu  informasi  pelayanan  yang  dialami konsumen mengenai gangguan jaringan Wifi IndiHome di Kota Singaraja.
Adapun sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Dalam pengumpulan data primer dan data  sekunder,  maka  penulis  menggunakan tiga  jenis  pengumpulan  bahan  hukum  yaitu teknik  studi  dokumen,  teknik  observasi,  dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel  penelitian menggunakan teknik nonprobability sampling. Adapun bentuk dari Teknik Non  Probability  Sampling yang digunakan  dalam  penelitian  hukum empiris ini  adalah Purposive  Sampling. Data  yang diperoleh  untuk  penelitian  ini  dianalisis  dan diolah  secara  kualitatif  kemudian  data  akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan  data  yang dilakukan  yaitu  data dikerjakan  sehingga  berhasil  mendapatkan kebenaran- kebenaran untuk mencari jawaban  terkait  permasalahan  yang  ada guna  mendapatkan  kesimpulan  sebagai akhir  dari  penelitian.  Pengumpulan  bahan hukum  hasil  penelitian  yang  sempurna
(Adnyani,  2016  :  223)Setelah  dilakukan penyajian bahan hukum  Langkah selanjutnya yakni  penarikan  kesimpulan  (Adnyani,  2015: 68-80).

## PEMBAHASAN
Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (a)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen Terkait Pelayanan jaringan Wifi IndiHome di  Kota Singaraja.
Perlindungan konsumen yang dibentuk  oleh  pemerintah  dalam  peraturan perundang-undangan sebagai usaha bersama antara konsumen dan pelaku usaha telah  diatur  dengan  jelas  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang  dimana  pada Pasal  1  Ayat  1  menyatakan  bahwa “Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  utnuk  memberikan  perlindungan kepada konsumen”.  Dalam  kebijakan  yang dirumuskan  dengan  tujuan  yang  jelas biasanya dikenal dengan implementasi.
Implementasi
adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut dapat  membawa  hasil  sebagaimana  yang diharapkan  (Nurfadilah,  2020:  2).  Jika pelaksanaan  yang  penting  dari  sebuah kebijakan-kebijakan yang ada tidak terlaksanakan  dengan  baik  maka  akan menjadi rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip yang tidak dapat terimplementasi.  Dalam  Undang-  Undang Perlindungan Konsumen, dibagi menjadi dua subjek  yaitu  konsumen  dan pelaku  usaha. Dengan  adanya  hal  ini,  maka  dapat diketahui  pihak  mana  saja  yang  dapat mempergunakan
Undang- Undang Perlindungan Konsumen dalam
mempertahankan  haknya.  Dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  terdapat tujuan  dari  Perlindungan  Konsumen  yang dinyatakan dalam Pasal 3 UUPK, antara lain (Tampubolo, 2016:60): Meningkatkan kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 1. Mengangkat harkat dan martabat
konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif
pemakaian barang dan/atau jasa;
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen; 3.
Menciptakan sistem perlindungan  konsumen  yang  mengandung unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi;
4. Menumbuhkan kesadaran
pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab dalam  berusaha;
5. Meningkatkan  kualitas  barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa, kesehatan,  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan konsumen.
Namun  pada  kenyataanya  seringkali konsumen tidak meningkatkan pemerdayaan dirinya  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut  hak-haknya  sebagai  konsumen. Hal  ini  tercermin  dari  masih  adanya konsumen yang tetap mengacuhkan ketidaknyananan  yang  dirasa  pada  saat menggunakan barang dan/atau jasa. Menurut  Hornby,  Konsumen  ( consumer ) adalah  seorang  yang  membeli  barang  atau menggunakan  jasa  (Atsar&Apriani,  2018: 2). Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen diatur  secara  tegas  pada  Pasal  4  huruf  (a) berbunyi: “Hak atas kenyamanan, keamanan dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini sangat penting mengingat salah satu hak konsumen adalah memperoleh  hak  atas  kenyamanan  agar konsumen terhindar dari kerugian.
Adapun permasalahan  gangguan jaringan yang seringkali dirasa  oleh pengguna  jarigan  Wifi  IndiHome  di  Kota Singaraja  antara  lain  terhambatnya aktivitas kelas  online,  pembuatan  tugas- tugas,  ujian online dengan batas waktu, serta menghambat  pekerjaan  terutama  pada proses  pencarian  produk  hingga  menjual produk  tersebut,  sehingga  menimbulkan kerugian seperti kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan pada saat berjualan  online  dan  pembelian  kuota  untuk beberapa laptop dan smartphone.
Pengaturan  yang  tegas  merupakan  wujud dari  perlindungan  hukum  bagi  konsumen
yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Menurut Moch. Isnaeni perlindungan hukum dipersiapkan  oleh  pembentuk  Undang- Undang  untuk  mengantisipasi  ketidakadilan yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  dalam kontrak dan mengantisipasi adanya eksploitasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  yang  mempunyai bergaining  position yang lebih unggul dari pihak lain (Subekti&Sri, 2020: 59). Perlindungan hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu perlindungan Hukum
Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan  Hukum  Preventif  yaitu perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan  upaya  Perlindungan  Hukum Preventif  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen dan Kontrak Berlangganan
IndiHome guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.
Selanjutnya Perlindungan Hukum Represif  merupakan  perlindungan  akhir berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara  dan hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan suatu  pelanggaran  (Novira,Rai,dkk,  2020: 6). Dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan
Konsumen  pada  Pasal  7  huruf  (f)  sebagai aturan yang diberikan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam  menjalankan  aturan  tersebut  agar dapat  terimplementasikan  perlu  adanya penegakan hukum. Berdasarkan pasal 44 UUPK kedudukan YLKI sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  (LPKSM)  yaitu  lembaga  non pemerintah  yang  terdaftar  dan  diakui  oleh pemerintah  serta  mempunyai  wewenang menangani perlindungan konsumen.
Di dalam memberikan jaminan kepada pelanggan, Telkom sendiri memberikan jaminan untuk servis pelanggan yang  dikenal  dengan  SLG  ( Service  Level Guarantee )  yaitu  batas  maksimal  dalam perbaikan gangguan jaringan dengan jangka waktu 3×24 jam. Jika teknisi datang melebihi dari jangka waktu yang diberikan maka akan diberikan kompensasi dalam bentuk
potongan  tagihan.  Pemotongan  tagihan akan diberikan sesuai dengan waktu gangguan  yang  dialami  oleh  pelanggan yang  dimana  bila  terjadi  gangguan  selama 10  hari  maka  potongan  tagihan  akan dihitung dengan memperhitungkan (  10 ⁄30  × jumlah  total  )  dari  gangguan  jaringan tersebut.  IndiHome  sendiri  tidak  dapat menjamin  jaringan  untuk  selalu  dalam keadaan  stabil,  tetapi  Telkom  menekan gangguan hanya boleh ada di angka 30%.
Ketika  ingin  mengetahui  efektivitas dari  hukum,  maka  harus  mengukur  sejauh mana  hukum  itu  ditaati oleh  sebagian  besar target, sehingga nanti dapat dikatakan aturan hukum  yang  bersangkutan  efektif.  Adapun efektivitas menurut Soerjono Soekanto yang menjelaskan  bahwa  efektif  atau  tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :
Faktor  Hukum  yang  dimana  aturan- aturan yang hidup dalam masyarakat mampu mengatur  kehidupan  masyarakat  seperti Undang-Undang. Dalam hal kerugian konsumen  yang  terjadi  di  Kota  Singaraja, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  serta syarat  ketentuan  Telkom  menjadi  aturan yang  dimana  mampu  mengatur  kehidupan masyarakat.  Dalam  hal  faktor  hukum  itu sendiri  tidak  ada  masalah,  permasalahan yang timbul dapat diselesaikan
menggunakan
Undang-Undang serta syarat&ketentuan Telkom  yang sudah diciptakan,  maka  sudah  terdapat  faktor hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah dan pihak Telkom.
1.
Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun  menerapkan  hukum tersebut  yang dimana  mampu  memberikan  kepastian, keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  secara proporsional.  Dalam  kerugian  konsumen terkait  gangguan jaringan  wifi  IndiHome  di Kota  Singaraja,  belum  ada  tindak  lanjut dalam  merealisasikan  Undang-  Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Namun bilamana terjadi sengketa,  maka  sengketa  tersebut  dapat diselesikan  melalui  YLKI  sebagai  Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yaitu
lembaga  non pemerintah  yang  terdaftar  dan diakui oleh pemerintah serta mempunyai
wewenang menangani
perlindu ngan konsumen.          Dalam          pelaporan gangguan jaringan yang dilakukan konsumen kepada  pihak  Telkom,  maka  pihak  Telkom akan menyelesaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2.
Faktor  Sarana  dan  Fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum  untuk mencapai tujuan. Menurut Soerjono Soekanto,  bahwa  fasilitas  yang  mendukung penegak  hukum  agar  lancar  antara  lain, mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan yang  cukup,  dan  seterusnya.  Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelayanan jaringan wifi  IndiHome  di  Kota  Singaraja,  faktor sarana  dan  fasilitas  yang  diberikan  pihak Telkom  yaitu  mengawasi  setiap  gangguan yang  terjadi  dengan  menekan  gangguan hanya di angka 30%. Gangguan yang terjadi diatasi  dengan  menyediakan  teknisi  serta alat yang  cukup  untuk  menghindari  angka gangguan  lebih  dari  30%.  Selanjutnya pelayanan  yang  diberikan  yaitu  mengenai pelaporan gangguan jaringan dengan menggunakan  aplikasi  MyIndiHome  sering membuat  masyarakat  merasa  ragu,  hal  ini dirasakan  pada  saat  teknisi  cukup  lama datang untuk memperbaiki jaringan, mengingat  bahwa  ketentuan  mengenai nomor  token  yang  sudah  diterima  atau belum.  Dalam  hal  ini  kurangnya  fast  respon pihak  telkom  terhadap  pelayanan  IndiHome Care  yang  disediakan  oleh  pihak  telkom harus  lebih  diperhatikan.  Sehingga  perlu adanya  upaya  peningkatan  layanan  dan pemberian informasi yang lebih jelas kepada konsumen.
3. Faktor
masyarakat yang
bertujuan  untuk mencapai kedamaian didalam  masyarakat.  Faktor masyarakat  ini berkaitan  terhadap lingkungan  yang  dimana hukum  tersebut  berlaku  dan  diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Singaraja  bahwa  masih  ada  aturan  yang tidak dapat terealisasikan kepada masyarakat, yaitu mengenai ketidakpedulian masyarakat terhadap  syarat  ketentuan  yang diberikan  oleh  pihak  Telkom sendiri.  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  tidak  menyadari bahwa  memiliki  hak  yang  dapat  diklam kepada  pihak  Telkom  sewaktu –  waktu  bila
terjadi kerugian yang dirasa oleh konsumen. 4.
Faktor  terakhir  adalah  faktor kebudayaan  yang  dimana  berkaitan  dengan faktor  masyarakat. Faktor budaya ini merupakan  sikap  manusia  yang  berlaku dimana  bila  terus  menerus dilakukan  akan membudaya  dan  dianggap  lazim  oleh masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di Kota  Singaraja,  dapat  dikatakan  bahwa konsumen masih memiliki kesadaran rendah dalam membaca, yang dimana dalam syarat ketentuan  tersebut  memuat  hak-hak  yang didapatkan  oleh  konsumen.  Pada  pasal  5 huruf  (a)  mengenai  kewajiban  konsumen yang dimana, konsumen berkewajiban membaca  atau mengikuti  petunjuk  informasi dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa,demi  keamanan  dan keselamatan.  Dengan  adanya  hal  tersebut, maka perlu adanya edukasi kepada pegawai dan teknisi Telkom agar dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada konsumen  yang  memiliki  kesadaran rendah  agar rendahnya  respek  masyarakat akan  hal  tersebut  tidak  terus  menerus menjadi  kebiasaan  yang  nantinya  akan membudaya  dan  dapat  merugikan  para pihak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa efektivitas  hukum  belum  dapat  dikatakan berjalan  dengan  baik  karena  pada  faktor penegak  hukum,  faktor  sarana,  faktor masyarakat,  serta  faktor  budaya  belum dapat terealisasi secara maksimal, mengingat  masih  adanya  hal  yang  harus lebih  ditekankan  dan  direalisasikan.  Hal  ini terbukti  pada  faktor  penegak  hukum  belum ada  tindak  lanjut  dalam  merealisasikan ketentuan  yang  ada,  sehingga  sengketa konsumen hanya dapat diselesaikan melalui YLKI.  Kemudian  perlu  adanya  upaya peningkatan layanan dan pemberian
informasi yang lebih jelas terkait memunculkan  nomor  token  pada pelaporan gangguan  di  aplikasi  MyIndiHome  untuk mendukung  faktor  sarana  itu  sendiri,  dan diperlukan  edukasi  kepada  teknisi  Telkom agar  memahami  syarat  ketentuan  bagi pelanggan untuk nantinya dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada  konsumen  yang  memiliki kesadaran rendah  mengenai  syarat  ketentuan  yang disepakati  para  pihak, dan  bagi  konsumen berkewajiban membaca pemanfaatan barang dan/atau jasa sesuai dengan pasal 5
huruf  (a) UUPK,  sehingga  terpenuhi  faktor masyarakat dan  faktor budaya untuk mewujudkan efektivitas hukum dapat berjalan dengan baik.
Berkaitan  dengan  hubungan  hukum antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  itu sendiri akan timbul perjanjian sah yang pada saat itu dianggap telah melakukan kesepakatan  mengenai  suatu  hal,  sehingga satu pihak berhak menuntut hak tersebut dan satu  pihak  berkewajiban  untuk  memenuhi perjanjian  tersebut.  Hubungan  hukum  ini sangatlah  penting  untuk  mengetahui  akibat hukum para pihak dan dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya perjanjian tersebut. Perlindungan konsumen  belum  sepenuhnya terealisasikan  dengan  maksimal.  Hal  ini terjadi  karena  sebagian  besar  masyarakat khususnya  pelanggan  wifi  IndiHome  tidak mengetahui terkait keberadaan hak konsumen  pada Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  Selain itu  beberapa  faktor  lain seperti ketidaknyamanan
dalam menggunakan  wifi,  informasi  yang  kurang dipahami,  kebingungan  dalam  pelaporan gangguan jaringan,  pelanggan  yang  enggan untuk memproses gangguan, serta meminta ganti kerugian yang dialami.
Ketidaktahuan konsumen atau pelanggan wifi IndiHome terkait keberadaan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan Konsumen  tidak  bisa disalahkan sepenuhnya. Hal seperti ini wajar terjadi  akibat  kurangnya  pemahaman  atau pembinaan  kepada  masyarakat  terkait  hak konsumen  yang  diatur  secara  khusus  pada Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Lembaga  terkait  dan  Telkom  Singaraja kurang memberikan pembinaan serta informasi kepada konsumen.
Tindak Lanjut Dalam Kekeliruan Informasi Pelayanan yang Dialami Konsumen pada Kontrak Berlangganan Wifi IndiHome. Dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat  dihadapkan  dengan  berbagai macam iklan dan promosi yang diperoleh dari pelaku usaha agar mereka dapat mengenalkan  produk  kepada  orang  lain. Meskipun  kedua  istilah  tersebut  mempunyai makna  sebagai  kegiatan  mengenalkan
produk  atau  perusahaan  kepada  orang  lain (masyarakat),  tetapi  keduanya  mempunyai karakteristik yang berbeda.
Iklan ( advertisement ) adalah produk yang dihasilkan  dari  kegiatan beriklan  (periklanan atau advertisement ).  Jadi,  iklan  adalah produknya (barangnya, pesannya, bendanya)  sedangkan  periklanan  adalah proses  kegiatan,  mulai  dari  merancang, membuat hingga kampanye iklan ke masyarakat  (Kriyantono,  2013:  5).  Dalam kegiatan promosi, seseorang atau perusahaan  dapat  menggunakan  berbagai media,  dapat  berbentuk  personal  (tatap muka  langsung),  media  nirmassa  (melalui direct  mail)  sampai  dengan  media  massa (radio,  TV,  film,  surat  kabar)  (Kriyantono, 2013: 7). Pelaku
usaha dalam mengedarkan,
menawar
kan, mengiklankan,  dan  memperdagangkan barang dan/atau jasa harus dilakukan sesuai dengan  kondisi  maupun  standar  mutu barang sesungguhnya.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha tidak hanya dibebani  hak  dan  kewajiban  saja,  tetapi pelaku usaha juga bertanggungjawab memberikan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen  apabila  konsumen  mengalami kerugian  akibat  dari  informasi yang  kurang jelas.  Adapun  pertanggung  jawaban  dari pihak  Telkom Singaraja dalam suatu kekeliruan informasi sesuai dengan ketentuan  Telkom  yang  berlaku.  Semua kekeliruan  informasi  yang  dialami konsumen atau  pelanggan  menjadi  tanggung  jawab telkom  baik  dari  menindaklanjuti  laporan pelanggan  mengenai  sambungan  layanan sampai dengan kompensasi akibat kerugian yang  dialami  pelanggan.  Prinsip  tanggung jawab  itu  sendiri  merupakan sesuatu  yang penting dalam hukum perlindungan konsumen,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  19 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: (1) Pelaku  usaha  bertanggung
jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2)
Ganti
rugi sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau  penggantian
barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  tidak  menghapuskan  kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Berkaitan  dengan  syarat  ketentuan Telkom Singaraja yang diatur secara khusus untuk  diberikan  kepada  konsumen.  Dalam perjanjian baku tersebut memuat semua hal antara  konsumen/pelanggan  pengguna  wifi IndiHome  dengan  pihak  Telkom  yang meliputu  Pengertian,  Hak  dan  kewajiban Konsumen,  Hak  dan  Kewajiban  Telkom, Tanggung Jawab Pelanggan, Larangan Bagi Telkom,  Sanksi,  Klaim  Keberatan  atas Tagihan  Telkom,  Pembatasan  Tanggung Jawab  Telkom,  dan  hal  penting  lainnya. Dengan  adanya  hal  ini,  Telkom  memiliki perjanjian baku yang  memang sudah ditetapkan  secara  Nasional  dari  pusat mengingat bahwa Telkom merupakan Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Kontrak  ini biasa  dikenal  dengan  Kontrak  Perjanjian Digital.  Kontrak  ini  biasa  dikenal  dengan Kontrak Perjanjian Digital yang dimana pada saat  pelanggan  melakukan  registrasi  akan diberikan  isi  dari  kontrak  perjanjian  yang nantinya  akan  ditandatangani  secara  digital agar  dapat  dipertanggung  jawabkan  oleh kedua belah pihak.
Tindak lanjut dalam kekeliruan informasi pelayanan yang dialami konsumen pada  kontrak  berlangganan  wifi  indihome. Seringkali  konsumen  mengacuhkan  isi  dari kontrak  perjanjian  berlangganan,  konsumen hanya sekedar  menandatangani tanpa memperhatikan dengan baik
syarat&ketentuan  yang  sudah  disusun  oleh
Telkom.  Telkom  Singaraja  bekerjasama dengan beberapa mitra yang dapat menyebabkan  kekeliruan  tersebut  muncul, maka  dari  itu  Telkom  Singaraja  berusaha untuk  memberikan kenyamanan kepada  pelanggan  dalam  menggunakan jaringan  Wifi  IndiHome.  Solusi  Telkom Singaraja  untuk  menindaklanjuti  kekeliruan tersebut yaitu dengan meluruskan kekeliruan konsumen dan pelaku usaha, baik penyebab Telkom  maupun  pihak  mitra  kerja  Telkom singaraja.  Jika  kekeliruan  tersebut  hingga menimbulkan kerugian secara materil,
Telkom  Singaraja  akan  bertanggung  jawab dengan  mengganti  kerugian  pelanggan. Dalam  hal  ini  kerjasama  dari  pelanggan sangat diperlukan agar tidak ada kebingungan  maupun  kesalah  pahaman, terutama  bagi  pelanggan  yang  sungkan untuk memproses laporan lebih dari 1 (satu) kali agar ketidaknyamanan akibat kekeliruan informasi  tersebut  dapat  diatasi  oleh  pihak Telkom.
Telkom Singaraja memberikan pelayanan  dalam  bentuk  Pusat  Bantuan sebagai solusi untuk menyelesaikan kendala layanan IndiHome pelanggan.  Kendala yang  dialami  konsumen/pelanggan dapat  disampaikan melalui call center  atau  media  sosial  IndiHome  Care yang sudah disediakan oleh Telkom sebagai tindak  lanjut  Telkom  Singaraja  dalam menangani  kekeliruan  informasi  pelayanan yang dialami konsumen. Selain itu konsumen juga bisa menyampaikan pengaduan  layanan  dengan  mudah  melalui aplikasi  myIndiHome  dan  memilih  topik bantuan  sesuai  dengan  keluhan.  Dalam menggunakan  aplikasi  tersebut  konsumen yang  masih  mengalami  kekeliruan  pada pelaporan gangguan jaringan
melalui
aplikasi myIndiHome, hanya perlu memastikan  bahwa  setelah  memilih  topik bantuan  pada  aplikasi  harus  keluar  nomor tiket,  jika  nomor  tiket ini  tidak  muncul  maka kekeliruan  informasi  akan  muncul  antara konsumen  dan  Pihak  Telkom  Singaraja karena pelaporan gangguan jaringan tersebut  sebenarnya  tidak  sampai  ke Telkom Singaraja.
Pengaturan  sanksi  baik  dari  Kontrak berlangganan  Telkom  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berlangsung untuk mengarahkan
kedua  pihak  terutama  pelaku  usaha  dan konsumen  agar  tidak  melakukan  perbuatan melawan  hukum.  Hal  ini  berguna  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan pelaku usaha sehingga menciptakan iklim  usaha  yang  sehat.  Untuk  itu  sanksi sendiri  merupakan  salah  satu  wujud  dari akibat  hukum  yang  dapat  mengembalikan keadaan  menjadi  lebih  baik  atau  kembali semula manakala terjadi pelanggaran (rehabilitasi)  sekaligus  untuk  mencegah terulangnya perbuatan yang pernah dilakukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan diatas,  maka  dapat  dirumuskan  2  (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut :
1. Ketentuan  Pasal  4  huruf  (a) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terkait kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen  pada  pengguna  jaringan  wifi IndiHome  belum  terimplementasi  dengan baik,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  belum optimalnya  faktor  penegak  hukum  yang dimana  belum  ada  tindak  lanjut  dalam merealisasikan ketentuan  yang  ada,  faktor sarana  dan fasilitas mengenai upaya peningkatan layanan serta  pemberian informasi  terkait  munculnya  nomor  token pada  pelaporan  gangguan  aplikasi  My IndiHome. Kemudian faktor masyarakat dan budaya  yang  saling  berkaitan  untuk  dapat mengedukasi teknisi Telkom dalam memahami  syarat  ketentuan,  sehingga teknisi dapat menyampaikan informasi dengan  jelas  kepada  konsumen  yang memiliki  kesadaran  rendah  agar  nantinya tidak membudaya dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak. 2. Tanggung jawab Telkom
Singaraja  dalam  menindaklanjuti kekeliruan informasi  yang  dialami  konsumen  terkait informasi pelayanan pada kontrak berlangganan  yaitu  dengan  memberikan pelayanan  dalam  bentuk  Pusat  Bantuan melalui  Call  center  atau  Media  Sosial IndiHome Care untuk  mengklarifikasi kekeliruan tersebut  kepada konsumen. Dalam  hal  ini  kerjasama  dari  pelanggan sangat diperlukan agar tidak ada kebingungan  maupun  kesalah  pahaman, terutama  bagi  pelanggan  yang  sungkan
untuk memproses laporan lebih dari 1 (satu) kali agar ketidaknyamanan akibat kekeliruan informasi tersebut  dapat  diatasi  oleh  pihak Telkom.

## SARAN
Berdasarkan pembahasan  diatas, maka  peneliti  dapat  merumuskan  2  (dua) saran, yaitu sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah dan Telkom
Singaraja diharapkan dapat memberikan  sosialisasi  mengenai  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang perlindungan Konsumen dan Kontrak Berlangganan terkait syarat ketentuan sesuai dengan aturan. Telkom Singaraja
diharapkan  dapat mengedukasi teknisi mengenai  syarat  ketentuan  agar  teknisi dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada  pelanggan  terkait  hak-hak  yang dilindungi,  sehingga  nantinya  masyarakat dapat  meningkatkan pemberdayaan  dirinya dalam memilih,  menentukan,  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
2. Bagi  konsumen  diharapkan untuk lebih memperhatikan informasi maupun  kontrak  perjanjian  yang ada  pada perjanjian  yang  sudah  diberikan  oleh  pihak Telkom. Konsumen  berkewajiban membaca pemanfaatan barang dan/atau jasa sesuai  dengan  pasal  5  huruf  (a)  UUPK Kerjasama dari pelanggan sangat diperlukan agar tidak ada kebingungan maupun kesalah pahaman,  terutama  bagi  pelanggan  yang sungkan  untuk  memproses  laporan  lebih dari  1  (satu),  kali  agar  ketidaknyamanan akibat  kekeliruan  informasi  tersebut  dapat diatasi  oleh  pihak  Telkom  dan  hak-hak konsumen  maupun  pelaku  usaha  dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation
Analysis Between The Improvement  Tax  With  Tourism Development  In  The  Lovina Singaraja  Area  (Case  Study  In The Buleleng District). International Journal of Business,  Economics  and  Law ,
4 (2).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November).
Perlindungan  Hukum  Indikasi
Geografis  Terhadap  Kerajinan
Tradisional Tenun Gringsing
Khas  Tenganan.  In Seminar
Nasional  Pengabdian  kepada Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani, Ni Ketut Sari. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal  Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
Atsar,  Abdul,  Rani  Apriani.  (2018). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Hamid,  A.  H.  (2017). Hukum  Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: Sah Media. https://www.telkom.co.id/sites /about-
telkom/id_ID/page/profil-dan- riwayat-singkat-22, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 Indonesia,  Telkom. (2021,
Kriyantono,  Rachmat.  (2013).  Manajemen Periklanan: Teori  Dan  Praktek. Malang:  Universitas  Brawijaya Press. Nurfadilah, Fahrizal. (2020). Implementasi Strategi Pembangunan  Infrastruktur Desa Oleh Pemerintah Desa Pananjung Kecama tan  Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2018. Universitas  Siliwangi,  Fak  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2.
Nurhayari,  Yati,  Ifrani,  M.Yasir  Said. (2021).
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia  (JPHI). Metodologi Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif Ilmu Hukum , 13.
Nurjanah,  Tanti  Siti,  Etik  Insanudin. (2016).
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Menggunakan Python dan Sqlmap Pada Windows , 2.
Prawesty,  Nurya.  (2021). Pengaruh  Kualitas Layanan Internet Service Provider Seluler Pada  Kepuasan Mahasiswa Terhadap  Perkuliahan  Daring Masa Pandemi Covid-19. Universitas  Islam  Negeri Sunan
Ampel Surabaya, Fak Sains Dan Teknologi, 1. September 4). Tentang Telkom.  Profil  dan  Riwayat Singkat . Diambil kembali dari
Profil  dan  Riwayat  Singkat  -
Telkom:
Subekti,  Veronika  Nugraheni  Sri.  (2020).
Perlindungan Hukum bagi Konsumen  Rumah  Tapak  dalam Kontrak  Jual  Beli  Berdasarkan Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli. Surabaya:  CV.  Jakad  Media Publishing. Syarat  Ketentuan.  (2021).  Draf  PT Telkom Indonesia. Draf Syarat & Ketentuan Layanan IndiHome , 1. Tampubolo,  Wahyu  Simon.  (2016).  Jurnal Ilmiah "Advokasi". Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang Und ang  Perlindungan Konsumen , 53-
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen.