## PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ABH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## Mansari
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

## Abtrak
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan kesempatan kepada aparatur Gampong untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan diversi dan restoratif justice. Kenyataan menunjukkan masih adanya masyarakat cenderung melakukan melalui mekanisme formal. Data anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dirilis oleh BPS pada tahun 2012 berjumlah 20 kasus, tahun 2013 berjumlah 7 kasus, tahun 2014 berjumlah 14 kasus dan tahun 2015 berjumlah  10  kasus.  Penelitian  bertujuan  mendeskripsikan  pelaksanaan  diversi  di  Kota  Banda  Aceh, keterlibatan  aparatur  Gampong  dan  faktor  pendukung  serta  penghambatnya.  Penelitian  ini  termasuk penelitian  yuridis  empiris  dengan  menggunakan  data  melalui  wawancara  dan  studi kepustakaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  diversi  belum  dilaksanakan  secara  maksimal,  keterlibatan  aparatur Gampong ketika kasus dibawa kepada sistem peradilan pidana dan factor pendukung pelaksanaan diversi karena adanya aturan yang memadai, antusias aparatur Gampong, SDM telah mampu memahami konsep diversi,  sarana  dan  prasarana    yang  memadai  sesuai  dengan  nilai-nilai  adat  dan  budaya.  Faktor  yang menghambat  yaitu  lebih  mengutamakan  sistem  peradilan  formal,  ganti  rugi  yang  besar,  pemahaman masyarakat masih kurang .
Kata Kunci : Diversi, Restoratif Justice, Anak yang berhadapan dengan hukum, Qanun Aceh

## A. Pendahuluan
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan peluang kepada  aparatur  Gampong  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Mekanisme  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  pendekatan  diversi  dan restoratif  justice.  Diversi  merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.  Pasal 41 Ayat (1) menyatakan bahwa tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  Ayat  (1)  dilakukan  dengan pendekatan  kesejahteraan  dan  keadilan.  Ayat  (2)  Pasal  tersebut  lebih  tegas  lagi menyatakan  “Pendekatan  kesejahteraan  dan  keadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (1),  berupa  penghukuman  terhadap  anak  dengan  pendekatan  diversi  dan  keadilan pemulihan.  Kemudian  Pasal  42  Qanun  Nomor  11  Tahun  2008  menyatakan  tehnik pelaksanaan diversi melibatan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pemberian kesempatan penyelesaian melalui mekanisme diversi tidak terlepas dari meningkatnya  angka  anak-anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  penyelesaian
Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
masalah  hukumnya  menggunakan  jalur  formal  yang  berakhir  di  pengadilan  dengan putusan  pidana  penjara.  Data-data  empiris  seperti  dilansir  dari  situs  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  tahun  2013  menunjukkan  angka  yang mencengangkan.  Pada  tahun  2010  narapidana  anak  berjumlah  547,  pada  tahun  2011 melonjak drastis menjadi 3672, kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi 3635 1 .
Selanjutnya  berdasarkan  catatan  dari  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  tahun 2011sebagaimana  dilansir  pada  tanggal  19  Januari  2012,  sepanjang  tahun  2011  KPA menerima  1.851  pengaduan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  diajukan  ke Pengadilan  di seluruh  Indonesia.  52  %  dari  angka  tersebut  kasus  pencurian,  diikuti  oleh kekerasan,  perkosaan,  narkoba  dan  penganiayaan.  Sekitar  89,8  %  berakhir  pada pemidanaan dengan putusan pidana 2 .
Menurut  data  statistik  dari  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh,  pada  tahun  2012 berjumlah 20 kasus, tahun 2013 berjumlah 7 kasus, tahun 2014 berjumlah 14 kasus. (Banda Aceh Dalam Angka, BPS Provinsi Aceh, Tahun 2015).  Sementara data anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berjumlah  10  kasus.  Terdapat  dua  kemungkinan  dalam penyelesaian kasus anak ini. Pertama, dilakukan melalui mekanisme formal yaitu adanya dilakukan diversi tetapi gagal, dan yang kedua tidak dilakukan sama sekali.
Berdasarkan  data-data  empiris  di  atas  mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  diversi dengan  melibatkan  tokoh  agama,  tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat  tidak  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Seharusnya  melalui  diversi  inilah  diharapkan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dapat  menjalani  kehidupan  yang  sama  dengan  anak-anak  lain yakni bisa  mendapatkan  pendidikan yang baik dari orang tua dan mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Namun, sebaliknya bila kehidupannya dihabiskan dibalik jeruji besi, akan mempengaruhi masa depannya. Padahal pada usia tersebut anak sangat membutuhkan pendidikan yang memadai demi kehidupannya di masa depan yang lebih baik.

## B. Kajian Pustaka
Menurut  sejarah  perkembangan  hukum  pidana,  kata  “ diversion ”  pertama  kali dikemukakan  sebagai  kosa  kata  pada  laporan  pelaksanaan  peradilan  anak  yang disampaikan  Presiden  Komisi  Pidana  Anak  ( President’s  Crime  Commissions )  Australia  di
1 Yutirsa, “Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Vol.2. No. 2 Tahun 2013, Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, 2013, hlm. 232.
2 Sofian Parerungan, “Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak”, Majalah Hukum Varia Peradilan , No. 347 Oktober 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014, hlm. 83-84.

## Mansari
Amerika  Serikat  pada  tahun  1990.  Sebelum  dikemukakannya  istilah  diversi,  praktik pelaksanaan  seperti  diversi  telah  ada  sebelum  tahun  1960  ditandai  dengan  berdirinya peradilan anak ( children’s Courts ) sebelum abad ke – 19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi untuk melakukan peringatan ( policy cauntioning ). Praktiknya telah  berjalan  di  Negara  bagian  Victoria  Australia  pada  tahun  1959,  diikuti  oleh  negara bagian Queensland pada tahun 1963.(Diah, 2011 86).
Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Delinquency a sociological Aproach sebagaimana  dikutip  oleh  Diah,  menyatakan  bahwa diversion  is  an  attempt  to  divert,  or channel out, youthful offender from the juvenile justice system ” (Diversi adalah sebuah tindakan atau  perlakuan  untuk  mengalih/menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari sistem peradilan pidana).
Konsep restoratif justice merupakan konsep di mana korban dan pelaku sama- sama  dilibatkan  dalam  penyelesaian  masalah  yang  menimbulkan  keruian  bagi korban.  Sehingga  konsep  ini  secara konstruktif akan  menyadarkan  anak  yang melaksanakan  tindak  pidana  akan  kesalahan  mereka,  dengan  kata  lain  pelaku nantinya akan menyadari bahwa pidana adalah kewajiban bukan pembalasan. 3 Menurut Muladi, restoratif justice atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang  menekankan  pada  memulihkan  kerugian  yang  disebabkan  atau  ditimbulkan oleh  perbuatan  pidana.  Memulihkan  kerugian  ini  akan  tercapai  dengan  adanya proses-proses  kooperatif  yang  mencakup  semua  pihak  yang  berkepentingan 4 . Konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  dan  korbannya  sendiri.  Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah  menjadi proses dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  konflik  yang  lebih  mengandalkan  cara tanpa  kekerasan  fisik,  dengan  mengendalikan  hati  yang  panas.  Tetapi,  berkepala dingin  atau  tidak,  sesungguhnya  setiap  sengketa  itu  selalu  saja  teriringi  emosi amarah  para  pihak.  Oleh  karenanya,  peran  mediator  pada  saat  berlangsungnya mediasi sangat penting agar terciptanya suasana damai dan kondusif. Tugas seperti itu kadangkalanya sangat sulit dilakukan 5 .

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  empiris  yang bertujuan untuk mengetahui perilaku aparatur Gampong dalam melaksanakan ketentuan-
3 Nurnaningsih Amriani, “Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restoratif Justice ”, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012, hlm. 72.
4 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: Universitas Diponegoro, 1995,  hlm. 125.
5 Damanik, et, al, Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM , cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005, hlm. 7.
Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
ketentuan  hukum  tertulis  di  wilayahnya,  khususnya  mengenai  praktek  penyelesaian kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  diselesaikan  oleh  tokoh-tokoh masyarakat.  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  didapatkan  melalui  wawancara  dengan  aparatur Gampong,  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  Advokat,  Pekerja  Sosial,  petugas  BAPAS  dan  observasi pelaksanaan  diversi,  bahan  hukum  sekunder  didapatkan  melalui  studi  dokumentasi melalui  buku-buku,  jurnal  dan  hasil-hasil  penelitian  di  perpustakaan  yang  membahas tentang diversi dan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia.

## D. Pembahasan
Masyarakat Aceh sangat kental dengan nilai-nilai  kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipraktekkan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupannya. Setiap perselisihan dan konflik dalam masyarakat, mekanisme penyelesaiannya ditempuh secara  kekeluargaan,  yang  pada  akhirnya  berakhir  dengan  perdamaian.  Penggunaan mekanisme  tersebut  tidak  hanya  pada  kasus  yang  menimpa  pada  orang  dewasa,  tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak juga menggunakan pola penyelesaian yang sama. Pada  saat  ini  pola  penyelesaian  melalui  pendekatan  kekeluargaan  mulai  ditinggalkan. meskipun  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008  memberikan  kesempatan  kepada aparatur  Gampong  terlibat  dalam  memberikan  solusi  yang  terbaik  untuk  mengakhiri konflik yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi, namun sebagian masyarakat lebih memilih menempuh jalur hukum formal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan menyelesaikan di meja pengadilan.
Pelaksanaan diversi di  wilayah  yurisdiksi  Kota  Banda  Aceh  juga  tidak  berjalan dengan  maksimal,  baik dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  orang  dewasa  ataupun yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan beberpa pihak yang terlibat dalam  suatu  konflik  pidana  khususnya  pihak  keluarga  korban  terhadap  model penyelesaian  pada  tingkat  Gampong  yang  menggunakan  cara  penyelesaian  secara  adat yang  biasanya  berakhir  dengan  perdamaian.  sehingga  pihak  keluarga  korban  lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi melalui jalur hukum pidana
Pola  penyelesaian diversi pada  tingkat  Gampong  dianggap  tidak  mencerminkan keadilan  kepada  korban.  Korban  yang  telah  mengalami  kerugian  dari  tindakan  pelaku menginginkan agar pelaku merasakan hukuman pembalasan yang setimpal sebagai akibat dari  perbuatannya.  Orang  tua  korban  akan  merasa  puas  manakala  pelaku  dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana 6 .
6 Rizki Ramadhan, Penyidik Polresta Banda Aceh, wawancara, 13 Januari 2016.

## Mansari
Aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim  akan  memproses hukum  setiap  perkara  pidana  yang  diajukan  kepadanya  sesuai  dengan  mekanisme  yang diatur  berdasarkan  hukum  formil.  Penyelesaian  kasus  pidana  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  selain  berpedoman  pada  KUHAP  juga  berpedoman  pada  acuan  khusus yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang terdapat  UU  tersebut  memberikan  aturan  khusus  bagi  penegak  hukum  dalam menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  dengan  menggunakan pendekatan restoratif justice melalui diversi.
Selain  itu,  tidak  maksimalnya  pelaksanaan  diversi  melalui restoratif  justice dikarenakan masyarakat tidak memahami konsep diversi secara komprehensif. Masyarakat masih  kurang  memahami  konsep diversi bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Mereka  menganggap  apabila  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  jika  diproses  hukum melalui mekanisme hukum formal maka akan langsung dijatuhkan sanksi pidana  penjara oleh  hakim.  Fakta  lapangan  menunjukkan  sebagian  kasus  yang  diselesaikan  melalui mekanisme  sistem  peradilan  pidana  anak  tidak  dijatuhkan  sanksi  pidana  penjara. Adakalanya  hakim  menjatuhkan  hukuman  sanksi  sosial  kepada  anak  tersebut,  dengan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau menitipkannya di LPKS 7 .
Sebenarnya dengan adanya restoratif justice melalui pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu mempertemukan pelaku atau orang  tuanya  dengan  korban  dan  pelaku  bertanggungjawab  terhadap  perbuatannya. Pertemuan antara pelaku, korban dan  pihak-pihak lain yang dilibatkan berusaha supaya menghasilkan  kesepakatan  untuk  mengakhiri  kasus  tindak  pidana  yang  mereka  alami. Seringkali  dalam  pelaksanaannya  tidak  mencapai  kesepakatan  dikarenakan  berbagai faktor  yang  melatarbelakanginya.  Apalagi  pada  kasus-kasus  penganiayaan  yang menimbulkan kerugian phisik maupun phisikis pada korban.
Partisipasi  masyarakat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan  tempat  yang  strategis  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008.  Pasal  40 Ayat (3) Qanun tersebut dinyatakan bahwa Penyelesaian kasus hukum diluar pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  melibatkan  peran  serta  masyarakat. Selanjutnya  dalam  Ayat  (4)  Pasal  tersebut  merincikan  kembali  aparatur  Gampong  yang dilibatkan  yaitu  Peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.
Perhatian  Pemerintah  Aceh  dan  DPRA  terhadap  pelaksanaan  perlindungan  anak sangatlah  besar.  Terobosan  supaya  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum diperlakukan dengan konsep diversi menjadi salah satu bukti kemajuan dalam menangani
7 Firmansyah, Pegawai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wawancara, 19 Januari 2016.
Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  secara  nasional.  Hukum  posistif  Indonesia ( ius  constitutum )  mengenal  adanya  kewajiban  bagi  setiap  aparat  penegak  hukum melakukan diversi dalam penyelesaian kasus pidana oleh anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang pemberlakuannya dimulai sejak tahun 2014. Aceh telah memperkenalkan empat tahun sebelum UU SPPA disahkan. Bahkan beberapa wilayah di Aceh Besar telah membentuk Reusam  Gampong untuk  menangani  anak-anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Usaha  ini  dilakukan  atas  kerjasama  antara  Pusat  Kajian  Pendidikan  dan Masyarakat (PKPM)-Restoratif Justice Working Group-Unicef pada tahun 2015 8 .
Keseriusan  Pemerintah  Aceh  untuk  menangani  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  kurang  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Masih  adanya masyarakat yang melaporkan langsung kepada Kepolisian jika terdapat anak melakukan tindak  pidana  menjadi  salah  satu  bukti  konkrit  yang  menunjukkan  bahwa  Qanun  Aceh Nomor  11  Tahun  2008  belum  berjalan  maksimal.  Masyarakat  yang  menjadi  korban  dari tindakan yang dilakukan anak lebih percaya kepada aparat penegak hukum dibandingkan dengan pola penyelesaian di tingkat Gampong 9 .
Kenyataan  lain  juga  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  pelaksanaan diversi yang dilakukan  di  tingkat  Kepolisian  melibatkan  aparatur  Gampong.  Hasil  observasi  peneliti pada  proses diversi di  tingkat  Kepolisian  di  Polsek  Jaya  Baru,  tidak  terlihat  keterlibatan aparatur Gampong dalam penyelesaian kasus tersebut. Bahkan Geusyik Gampong di mana perkara  tersebut  terjadi  tidak  mengetahui  bahwa  warganya  terlibat  dalam  kasus  tindak pidana tersebut 10 .
Terdapat juga kondisi dimana Geusyik  baru mengetahui tentang warganya yang terlibat kasus pidana ketika diminta untuk hadir ke Pengadilan untuk melakukan diversi. Laporan  tersebut  diperoleh  Geuchik  pada  saat  kasus  anak  sudah  dilimpahkan  ke Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh . Melalui diversi tersebut,  tercapai  sebuah  kesepakatan bahwa  anak  dikembalikan  kepada  orang  tuanya  dan  sanksi  sosial  untuk  membersihkan mesjid selama tiga bulan 11 .
Keterlibatan  aparatur  Gampong  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  wilayahnya.  Adanya  keterlibatan  aparatur Gampong  memberikan  dampak  positif  bagi  penyelesaian  kasus-kasus  anak.  Keterlibatan aparatur Gampong sangat berpengaruh dalam melakukan diversi . Hal ini dikarenakan, pelaku merupakan  warganya.  Nasehat-nasehat  yang  diberikan  oleh  Geusyik  pada  saat diversi lebih besar pengaruh untuk didengar oleh para pihak daripada yang disampaikan oleh Jaksa 12 .
8 Muslim Zainuddin, Direktur PKPM Aceh, wawancara, 20 Januari 2016.
9 Eviana, Kanit PPA POLDA ACEH, wawancara,  21 Januari 2016.
10 Yufrizal, Keuchik Gampong Lam Jamee, wawancara, 14 Januari 2016.
11 Harmidi, Keuchik Gampong Rukoh, wawancara, 2 Januari 2016
12 Evi Puspita,  Wawancara, 13 Desember 2015

## Mansari
Namun  demikian,  besarnya  peran  aparatur  Gampong  tidak  akan  memiliki  arti yang  besar  jika  aturan  hukum  tentang diversi, khususnya  Qanun  Aceh Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Perlindungan  Anak  tidak  lengkap  mengatur  tentang  masalah diversi ini. Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Perlindungan  Anak  daya  fungsinya  sangat lemah  sekali  dibandingkan  dengan  UU  Nomor  11  Tahun  2012.  UU  mewajibkan  kepada setiap  tingkat  pemeriksaan  kasus  anak  untuk  menyelesaikanya  dengan  menggunakan diversi dan restoratif  justice .  Bahkan  sebelum  diajukan judicial review dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  110/PUU-X/2012  mengancam  dengan  hukuman  pidana penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 96. Ketentuan  tersebut  menentukan  bahwa  Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Berbeda halnya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang hanya menentukan melibatkan aparat Gampong seperti tokoh agama dan tokoh adat sebagaimana diatur dalam Pasal  40  Ayat  (3)  dan  (4).  Pasal  40  Ayat  (3)  menentukan  Penyelesaian  diluar  pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  melibatkan  peran  serta  masyarakat. Selanjutnya  Pasal  40  Ayat  (4)  menentukan  peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dengan  mengikutsertakan  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan lembaga-lembaga lain  yang peduli terhadap perlindungan anak. Artinya  ketentuan tersebut tidak  memiliki  daya  paksa  yang  menggigit  para  pihak  yang  tidak  melaksanakannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.
Kiranya  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008  perlu  belajar  pada  UU  SPPA  untuk menetapkan sanksi kepada aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan melakukan diversi . Pencantuman sanksi pidana dalam Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak bagi aparat  penegak  hukum  yang  tidak  menyerahkan  kasus  anak  kepada  aparatur  Gampong bukanlah  hal  yang  mustahil  untuk  dilakukan.  Fakta  telah  menunjukkan  bahwa  di  Aceh pernah adanya Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah, Kepolisian dan Majlis Adat Aceh  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  secara  adat  Gampong  sebagaimana  yang  diatur dalam  SKB  Nomor  189/677/2011:  1054/MAA/XH/2011:  B/121/1/2012  tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.
Pelaksanaan diversi di wilayah hukum Banda Aceh memiliki faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan diversi adalah:
a. Regulasi Memadai
Sejumlah  regulasi  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang berhadapan dengan hukum, yaitu:
Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan

## Anak
1) Undang  Nomor  35  tahun  2014  revisi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
4) PERMA  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5) Qanun  Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Mukim  dalam  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6) Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Gampong  dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
7) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.
8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga-Lembaga Adat.
9) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
10) Kesepakatan  Bersama  antara  Kepala  Kepolisian  Daerah  Aceh  dan  Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry, Presidium Balai Syura  Ureung  Inong  Aceh,  Ketua  Persatuan  Wartawan  Indonesia  Aceh  dan Ketua  Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia  Aceh  tentang  Penitipan  Peran Forum  Kemitraan  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM)  ke  dalam Tuha  Peut Gampong / Sarak  Opat /Majelis  Duduk  Setikar  Kampong  atau  nama  lain, tertanggal 2 Maret 2010.
11) Keputusan Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat  Aceh  tentang  Penyelenggaraan  Peradilan  Adat  dan  Mukim  atau  nama lain di Aceh tertanggal 20 Desember 2011.
12) Pergub  Aceh  Nomor  60  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
b. Antusiasnya Aparatur Gampong
Aparatur Gampong menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan  kepada  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.    Aparatur  Gampong dalam hal ini bertindak sebagai garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian di antara para pelaku tindak pidana anak dan korban atau keluarganya.

## c. SDM Penegak Hukum Sudah Mampu Memahami Konsep Diversi
SDM  yang  dipersiapkan  oleh  negara  yang  berperan  pada  saat  berlangsungnya diversi terdiri  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional,  Kepolisian
pada tingkat penyidikan, Kejaksaan dan pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tahap pengadilan.  Semua  elemen  tersebut  telah  mampu  memahami  konsep  diversi  dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara baik. 13

## d. Instrumen Lembaga-Lembaga Pendukung Sudah Lengkap
Hadirnya  UU  Nomor  11  Tahun  2012  telah  melahirkan  lembaga-lembaga  baru sebagai sarana pendukung terlaksananya diversi . Lembaga pendukung yang dimaksudkan di  sini  berupa  tempat  penitipan  anak  yang  dilakanakan  oleh  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial,  berhadapan  dengan  hukum  selama  proses  hukum  berjalan 14 .  Pada tahap  penyidikan  anak-anak  pada  umumnya  tidak  ditahan,  dan  tidak  dibuat  surat perintah  penahanan.  Anak  ditempatkan  di  LPKS  guna  mencari  penyelesaian  yang  tepat dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat. 15

## e. Sesuai dengan Nilai Adat Budaya Aceh
Wilayah Aceh memiliki pranata sosial tersendiri dalam menyelesaikan persoalan- persoalan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan budaya yang  berkembang  serta  dipraktekkan  secara  terus  menerus.  Pelaksanaan  peradilan  adat melalui  mekanisme musyawarah dan mufakat tidak hanya dilaksanakan terhadap kasus yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  semata.  Bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum pula diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Akan tetapi, proses pelaksanaannya berbeda dengan proses peradilan adat yang diterapkan kepada orang dewasa.
Pelaksanaan diversi bagi  anak  yang  berhadapan  hukum  di  wilayah  Banda  Aceh, selain  memiliki  faktor  pendukung  juga  mengalami  sejumlah  faktor  yang  menghambat pelaksanaannya.  Adapun  faktor  pendukung  pelaksanaan diversi yaitu  adanya  sejumlah regulasi  yang  memadai  yang  mengatur  tentang diversi dan  perlindungan  anak  pada umumnya, antusiasnya aparatur Gampong, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai  penegak  hukum  yakni  Polisi,  Jaksa,  Hakim  dan  Advokat  sudah  mampu memahami secara baik konsep diversi , instrument dan sarana prasarana pendukung yang memadai,  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  adat  dan  budaya  masyarakat  Aceh.  Sebaliknya faktor  yang  menghambat  berjalannya diversi ditentukan  oleh  karena  pihak  korban menginginkan  penyelesaian  kasus  anak  melalui  mekanisme  pengadilan  formal,  jumlah ganti  rugi  yang  terlalu  besar,  pemahaman  masyarakat  masih  kurang  terhadap diversi , aparat  penegak  hukum  yang  telah  dilatih  dipindahkan  ke  tempat  lain,  keluarga  korban tidak pernah hadir pada saat berlangsungnya proses diversi dan anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.
13 Rudi Bastian, Advokat, wawancara,  25 Januari 2016.
14 Firmansyah, Pegawai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wawancara, 19 Januari 2016
15 Eviana, Kanit PPA POLDA ACEh, wawancara, 21 Januari 2016
Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan

## Anak

## E. Kesimpulan
1. Pelaksanaan restorative  justice melalui diversi di  wilayah  yurisdiksi  Banda  Aceh berdasarkan  Qanun  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Perlindungan  Anak  belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebagian aparat penegak hukum tidak  mengetahui  dalam  Qanun  tersebut  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  penyelesaiannya  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif  justice dan diversi . Kegagalan pelaksanaan diversi dikarenakan oleh budaya hukum masyarakat yang  lebih  memilih  ranah  pengadilan  formal  daripada  pengadilan  non  formal yakni  peradilan  Gampong  dan  pemahaman  masyarakat  masih  sangat  rendah terhadap konsep diversi.
2. Aparatur Gampong adakalanya dilibatkan dalam pelaksanaan diversi dan ada pula yang  tidak  dilibatkan.  Keterlibatan  aparatur  Gampong  manakala  kasus  anak dinaikkan ke tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Keberadaannya dalam pelaksanaan diversi hanya  sebagai  pihak  yang  mendampingi  dan  memberikan pandangan-pandangannya  terhadap  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak, dan tidak dapat memaksakan pihak korban dan keluarganya untuk berdamai dengan keluarga anak sebagai pelaku.
3. Pelaksanaan diversi bagi  anak  yang  berhadapan  hukum  di  wilayah  Banda  Aceh, selain  memiliki  faktor  pendukung  juga  mengalami  sejumlah  faktor  yang menghambat pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan diversi yaitu adanya  sejumlah  regulasi  yang  memadai  yang  mengatur  tentang diversi dan perlindungan anak pada umumnya, antusiasnya aparatur Gampong, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sudah mampu memahami secara baik konsep diversi, instrument dan sarana prasarana pendukung yang memadai, dan sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Aceh. Sebaliknya faktor yang menghambat berjalannya diversi ditentukan  oleh  karena  pihak  korban  menginginkan  penyelesaian  kasus  anak melalui  mekanisme  pengadilan  formal,  jumlah  ganti  rugi  yang  terlalu  besar, pemahaman  masyarakat  masih  kurang  terhadap diversi, aparat  penegak  hukum yang telah dilatih dipindahkan ke tempat lain, keluarga korban tidak pernah hadir pada saat berlangsungnya proses diversi dan anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.

## Referensi
Damanik,  et,  al, Modul  Pelatihan  Mediasi  Berspektif  HAM ,  cet.  1,  Jakarta:  Komnasi  HAM, 2005.
Diah Sulastri Dewi, Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia , Varia Peradilan , No. 306 Mei 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.
Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana , Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
Nurnaningsih Amriani, “Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restoratif Justice ”, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.
Septa Candra, Restoratif Justice : Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,  “ Jurnal RechtsVinding Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Vol.  2  No.  2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.
Sofian  Parerungan,  “Penerapan  Diversi  dalam  Persidangan  Anak”, Majalah  Hukum  Varia Peradilan , No. 347 Oktober 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014.
Yutirsa, “Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia”,  Vol.2.  No.  2  Tahun  2013, Jurnal  Rechtvinding  Media Pembinaan  Hukum  Nasional, Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, 2013.
Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak