## Competence of Religious Courts to Terminate Marriages on the Basis of Religious Conversion; Why is Supreme Court
Jurisprudence Overruled?
Muhammad Idris Nasution 1 Syafruddin Syam 2
12 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: 1 malimkadir@gmail.com 2 syafanikiya@gmail.com

## Abstract
Cancellation or fasakh of marriage  due to religious conversion is not included in the family cancellation of marriage as part of the competence of the Religious Courts, but it is  implemented  through  divorce  institutions,  giving  rise  to  disparities  in  decisions between  fasakh, talak bain and talak raj'i  permission. The author found two Supreme Court decisions that canceled and corrected the decisions of two High Religious Courts that canceled a marriage because it was proven that one of the husband and wife had a religious  conversion.  The  Supreme  Court  is  of  the  opinion  that  the  permit  to  impose talak raj'i is more appropriate on the grounds according to the posita and petitum of the petition. The Supreme Court consistently applies this rule in its two decisions, but the author finds eleven decisions of the Religious Courts in the following years still impose fasakh if it is proven that one of the married couples is an apostate (out of Islam), even though it is not used as an excuse for divorce and is not requested by the party in the petitum.  In  this  article,  the  author  will  examine  the  legal  considerations  of  eleven Religious Court decisions using an explanatory method and presented qualitatively. The results  of  the  author's  study  show  that  the  judge's  consideration  is  influenced  by  the judge's perception of the application of the ultra petita principle with the principle of ex aequo et bono, the judge's perception of the adjudication of fiqh schools and the judge's perception of the independence of judges and compliance with jurisdiction.
Keywords : fasakh, conversion of religion, religious court, jurisprudence

## Abstrak
Pembatalan  atau  fasakh  nikah  atas  dasar  peralihan  agama  tidak  termasuk  ke  dalam rumpun  pembatalan  nikah  dalam kompetensi  Pengadilan  Agama, tetapi ia  diterapkan melalui lembaga perceraian sehingga memunculkan disparitas putusan antara fasakh, talak bain dan izin talak raj’i. Penulis menemukan dua putusan Mahkamah Agung yang membatalkan  dan  memperbaiki  putusan  dua  Pengadilan  Tinggi  Agama  yang  telah memfasakh suatu perkawinan karena telah terbukti  terjadinya peralihan agama salah
Volume 18Nomor 1, Halaman 76-103 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## ISTINBATH
satu pasangan suami istri. Mahkamah Agung berpendapat izin menjatuhkan talak raj’i lebih  tepat  dengan  alasan  sesuai  posita  dan  petitum  permohonan.  Mahkamah  Agung konsisten  menerapkan  kaidah  ini  dalam  dua  putusannya,  tetapi  penulis  menemukan sebelas  putusan  Pengadilan  Agama  beberapa  tahun  setelahnya  tetap  menjatuhkan fasakh  atas  dasar  terbuktinya  peralihan  agama  salah  seorang  pasangan  suami  istri meskipun  tidak  dijadikan  alasan  perceraian  dan  tidak  diminta  oleh  pihak  dalam petitumnya.  Dalam  artikel  ini,  penulis  akan  mengkaji  pertimbangan-pertimbangan hukum  sebelas  putusan  Pengadilan  Agama  tersebut  dengan  menggunakan  metode eksplanatif  dan  disajikan  secara  kualitatif.  Hasil  kajian  penulis  menunjukkan pertimbangan hakim dipengaruhi persepsi hakim terhadap penerapan asas ultra petita dengan  asas  ex  aequo  et  bono,  persepsi  hakim  terhadap  penarjihan  mazhab-mazhab fikih serta persepsi hakim atas kemandirian hakim dan kepatuhan yursiprudensi.
Kata Kunci: fasakh, peralihan agama, Pengadilan Agama, yurisprudensi

## PENDAHULUAN
Tulisan ini berangkat dari dua putusan Mahkamah Agung; Putusan Nomor 724 K/AG/2012  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg.  dan  Putusan  Nomor  322  K/AG/2014  yang  memperbaiki amar  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Banten  Nomor  62/Pdt.G/2013/PTA.Btn.,  di mana kedua putusan Pengadilan Tinggi Agama ini telah memfasakh atau membatalkan suatu  perkawinan  atas  dasar  terjadinya  peralihan  agama.  Majelis  Hakim  Mahkamah Agung  menilai  terhadap  kasus  perceraian  tersebut  lebih  tepat  untuk  menjatuhkan putusan  pemberian  izin  talak  daripada  fasakh.  Pertimbangannya,  penerapan  putusan fasakh terhadap perkawinan tersebut tidak sesuai dengan alasan posita dan petitum surat permohonan (ultra petita), walaupun telah terbukti terjadinya peralihan agama pasangan atau salah satu pasangan.
Peralihan  agama  bukanlah  fenomena  asing  pada  masyarakat  plural  seperti Indonesia, negara yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui beragam agama. Konversi  agama  ini  banyak  terjadi  demi  perkawinan  dan  dalam  perkawinan. 1 Pada pemeriksaan  perkara-perkara  perceraian,  seringkali  ditemukan  fakta  peralihan  agama
1 Khairiah,  FENOMENA  KONVERSI  AGAMA  DI  KOTA  PEKANBARU  (KAJIAN TENTANG  POLA  DAN  MAKNA). TOLERANSI:  Media  Ilmiah  Komunikasi  Umat Beragama , 10 (2), K. 2019, 151-175;  U. Sumbulah, KONVERSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: Kajian Makna bagi Pelaku dan Elite Agama-agama di Malang. Analisis: Jurnal Studi Keislaman , 13 (1), 2013, 79-110.
salah seorang atau kedua pasangan kepada agama lain, apakah peralihan agama tersebut sebagai pemicu keretakan rumah tangga, 2 atau sebagai akibat ketidakrukunan keluarga, atau  hanya  sebagai  fakta  belaka  yang  tidak  terkait  dengan  keharmonisan  keluarga. Kompilasi Hukum Islam menentukan peralihan agama sebagai alasan perceraian jika ia merupakan  pemicu  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga, 3 berbeda  dengan doktrin  fikih  klasik  pada  umumnya  yang  menganggap  peralihan  agama  sebagai  fakta belaka sudah cukup menjadi dasar pemutusan hubungan perkawinan. 4
Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara jelas akibat hukum peralihan agama  salah  satu  atau  kedua  pasangan  suami  istri,  apakah  perceraian  talak  atau pembatalan perkawinan ( fasakh ). Bab pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,  Pasal  70,  71  dan  72,  tidak  mencatumkan  peralihan  agama  atau  murtad,  tetapi secara tidak langsung menyinggung pembatalan perkawinan karena murtad pada Pasal 75.  Ketidaktegasan  ini  menimbulkan  interpretasi  berbeda  di  kalangan  hakim  dalam putusannya,  namun  disparitas  ini  seharusnya  telah  selesai  dengan  kedua  Putusan Mahkamah  Agung,  bahwa  penerapan fasakh adalah  apabila  fakta  peralihan  agama tersebut dijadikan sebagai alasan posita dan diminta para pihak dalam petitumnya.
Realitanya disparitas putusan di lingkungan Peradilan Agama tetap terjadi dalam menyikapi  akibat  hukum  peralihan  agama  salah  satu  atau  kedua  pasangan  suami  istri ini. Penulis menemukan sebelas putusan Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2019 sampai  dengan  2021,  hal  mana  berarti  terjadi  beberapa  tahun  setelah  Putusan Mahkamah Agung, putusan-putusan tersebut memfasakh suatu perkawinan karena telah terbukti terjadi peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri, meskipun peralihan agama tersebut bukan sebagai pemicu keretakan rumah tangga, tetapi sebagai fakta belaka, dan pihak sendiri tidak meminta fasakh dalam petitumnya.
2 Hasil studi Hamid Pongoliu terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2009-2013 menunjukkan masalah pindah agama sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga suami istri. Hamid Pongoliu, "Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo." Al-Mizan 11.1 (2015): 45-56. 3 Sesuai dengan Pasal 116 huruf (h) KHI, namun menurut Rahmiati, karena pada Pasal 40  dan  44  KHI  telah  melarang  perkawinan  beda  agama,  maka  diksi  yang  mengakibatkan ketidakrukunan rumah tangga tidak diperlukan lagi. Rahmiati, “PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD (Telaah Kritis Terhadap pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam).” Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , (2018) 12(1), 71-81.
4 Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah (Damaskus: Dar Al-Fikr,  2010), hal. 588.
Dalam  artikel  ini,  penulis  akan  mengkaji  pertimbangan-pertimbangan  hakim Pengadilan  Agama  dalam  sebelas  putusan  tersebut,  yang  menurut  asumsi  sederhana telah  melakukan  ultra  petita  dan  menyimpangi  ketentuan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung.  Sebelas  putusan  tersebut,  penulis  ambil  dari  Direktori  Putusan  Mahkamah Agung RI, terhadapnya akan dianalisis menggunakan metode eksplanatif dan disajikan secara kualitatif dengan membaginya pada tema-tema tertentu.

## PEMBAHASAN

## A. Fasakh Nikah Menurut Fikih dan Hukum Positif
Pemutusan  hubungan  perkawinan  dalam  konsep  fikih  terdiri  dari  dua  jenis, pemisahan  dalam  bentuk  talak  dan  pemisahan  dalam  bentuk  fasakh.  Fasakh  sendiri dapat  berdasarkan  kerelaan  suami  istri  yang  disebut  khuluk  atau  berdasarkan  putusan pengadilan. 5 Perbedaan  antara  talak  dan  fasakh  ini  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek: Pertama, hakikat  keduanya berbeda. Talak itu mengakhiri akad perkawinan dan status kehalalan antara suami istri tidak benar-benar hilang kecuali telah talak bain. Sedangkan fasakh  ini  membatalkan  akad  perkawinan  dari  asalnya  dan  menghilangkan  kehalalan antara keduanya. 6 Fasakh ini secara etimologi berarti naqdh atau pembatalan. Al-Qarafi mendefinisikannya dengan:
ترا نكي مل نأك لصﻻا نم دقعلا مكح عاف
“mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi”. Pada dasarnya berlaku umum untuk semua jenis pembatalan akad, tetapi ia telah melekat dengan pembatalan akad  perkawinan. 7 Sabiq  mendefinisikannya sebagai  pembatalan  dan pelepasan  ikatan yang mengikat kedua suami istri ( naqdhuh wa hall ar-rabithah allati terbuth bain az- zawjain ). 8
5 Wahbah  Az-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuh (Damaskus:  Darul  Fikr,  1985), hal. 348
6 Ibid, hal. 348
7 Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, and Fawwaz Bin Adenan. "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī." El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga,  2019, 2.1: 97-122.
8 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Kairo: Al-Fath lil I’lam Al Arabi, 1945), hal. 202
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memuat  pengaturan  pembatalan perkawinan,  tetapi  tidak  menegaskan  maksud  pembatalan  tersebut.  Tetapi  dengan mencermati  pengaturannya,  Undang-Undang  ini  membedakan  antara  pembatalan  dan pencegahan  perkawinan.  Pada  Pasal  13  disebutkan  bahwa  perkawinan  dapat  dicegah apabila  ada  orang  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan.  Kemudian pada  Pasal  22  disebutkan  bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan. Bunyi  kedua  pasal  ini  hampir  mirip,  yang  membedakannya  adalah  pencegahan dilakukan sebelum berlangsung perkawinan, sedangkan pembatalan dilakukan terhadap perkawinan yang telah berlangsung. Kemudian serupa dengan konsep fasakh, Pasal 28 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  menegaskan  pembatalan  perkawinan  berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
Aspek  kedua,  yang  membedakan  talak  dengan  fasakh  adalah  sebab-sebabnya. Talak  tidak  terjadi  kecuali  atas  akad  perkawinan  yang  telah  sah. 9 Sedangkan  fasakh dapat  disebabkan  oleh  kecacatan  yang  terjadi  dalam  akad  atau  kondisi  tertentu  yang muncul kemudian yang mencegah keberlangsungannya. 10 Cacat yang terjadi dalam akad misalnya  apabila  setelah  berlangsungnya  akad  terbukti  bahwa  wanita  yang  diakadkan tersebut  merupakan  saudara  perempuan  sepersusuan,  maka  perkawinan  tersebut difasakh.  Sedangkan  contoh  kondisi  tertentu  yang  muncul  kemudian  adalah  apabila salah seorang suami istri murtad dari Islam, maka perkawinannya pun difasakh.
Kompilasi Hukum Islam membedakan dua jenis sebab pembatalan nikah. Jenis pertama  sebab  yang  menjadikan  perkawinan  batal  demi  hukum,  seperti  perkawinan yang  dilakukan  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah,  semenda  dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan. Sedangkan jenis kedua adalah sebab yang dapat membatalkan perkawinan, seperti   seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau  perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau
9 Wahbah  Az-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuh (Damaskus:  Darul  Fikr,  1985), hal. 348
10 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Kairo: Al-Fath lil I’lam Al Arabi, 1945), hal. 202
dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. 11 Pembedaan dua jenis sebab ini barangkali muncul berdasarkan mazhab KHI yang membedakan konsep nikah batil dengan nikah fasid .
Selanjutnya akibat hukum dari fasakh ini berbeda dengan talak. Menurut fikih, fasakh  tidak  mengurangi  bilangan  talak.  Talak  sebelum  terjadi dukhul mewajibkan suami  membayar  setengah  mahar,  berbeda  dengan  fasakh  sebelum dukhul tidak mewajibkan sesautu apapun untuk dibayarkan kepada perempuan. Talak terbagi kepada dua, yaitu talak raj’i dan talak bain. Fasakh berbeda dengan talak raj’i yang bisa rujuk, tetapi  dapat  dikatakan  hakikatnya  sama  dengan  talak  bain  karena  memutus  ikatan perkawinan  saat  itu  juga. 12 Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  28  ayat  (1)  menganut asas  bahwa  pembatalan  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Pembatalan nikah berarti membatalkan ikatan perkawinan sejak terjadinya akad, namun Kompilasi  Hukum  Islam  mengecualikan  pembatalan  nikah  atas  dasar  murtad,  bahwa putusan pembatalan nikah tidak berlaku surut terhadapnya. 13

## B. Kompetensi Pengadilan Agama Memfasakh Perkawinan atas Dasar Peralihan Agama
Kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang,  antara  lain  perkawinan. Pada  penjelasan  Pasal  ini  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “perkawinan” adalah  hal-hal  yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  mengenai
11 Departemen  Agama  R.  I,  Kompilasi  Hukum  Islam. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
12 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Kairo: Al-Fath lil I’lam Al Arabi, 1945), hal. 203
13 Departemen  Agama  R.  I,  Kompilasi  Hukum  Islam. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), Pasal 75.
perkawinan  yang  berlaku  yang  dilakukan  menurut  syari’ah,  antara  lain  pembatalan perkawinan. 14
Ketentuan  pembatalan  ( fasakh )  perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pasal  22  Undang-Undang  Perkawinan mengatur suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Oleh  karena  Pasal  ini  menghubungkan pembatalan  nikah  dengan  syarat-syarat  perkawinan,  maka  untuk memperjelas  maksud pasal  ini  harus  merujuk  pada  pasal-pasal  yang  mengatur  syarat-syarat  perkawinan, selain  ketentuan  yang  secara  tegas  diatur  oleh  Undang-Undang  ini,  seperti  Pasal  24 tentang  pembatalan  perkawinan  karena  dirinya  masih  terikat  dengan  salah  satu  dari kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar  masih  adanya  perkawinan,  Pasal  26  tentang pembatalan  perkawinan  yang  dilangsungkan  di  muka  pegawai  pencatat  perkawinan yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah  atau  yang  dilangsungkan  tanpa dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi,  dan  Pasal  27  tentang  pembatalan  perkawinan  yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
Kompilasi  Hukum  Islam lebih  rinci  terkait pengaturan  pembatalan  perkawinan ini,  bahkan  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  ia  membedakan  sebab-sebab pembatalan  perkawinan.  Pasal  70  KHI  menguraikan  perkawinan  batal  demi  hukum apabila: 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i; 2) seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; 3) seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al  dukhul  dan  pria  tersebut  dan  telah  habis  masa  iddahnya;  4)  perkawinan  dilakukan antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah;  semenda  dan  sesusuan  sampai
14 Lebih  lanjut  pemabahasan  penulis  dalam  subbab  ini  bukna  terkait  dengan  kompetensi Pengadilan Agama terkait dengan asas personalitas keislaman, karena terkait hal tersebut teah diputuskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/ 1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka  3  huruf  (a),  bahwa  Pengadilan  Agama  berwenang  dalam  memutus  perkara  perceraian  akibat murtad,  karena  status  hukum  yang  dilihat  ialah  saat  dilangsungkannnya  perkawinan.  Fatmawati, Kewenangan  peradilan  agama  dalam  memutus  perkara  perceraian  akibat  murtad. Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan, 2017,  2(1),  26-33.  Penulis  dalam  subbab  ini  ingin memperjelas lembaga mana yang menjadi pijakan Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkawinan dengan alasan murtad, apakah Pengadilan Agama berwenang memutusnya melalui lembaga pembatalan nikah atau mesti melalui lembaga perceraian.
derajat  tertentu  yang  menghalangi  perkawinan  menurut  pasal  8  Undang-undang  No.1 Tahun 1974; dan 5) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.
Sedangkan  Pasal  71  KHI  menerangkan  suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila  1)  seorang  suami  melakukan  poligami  tanpa  izin  Pengadilan  Agama;  2) perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui  masih  menjadi  isteri  pria  lain yang mafqud; 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; 4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; 5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau  dilaksanakan  oleh wali  yang  tidak berhak; dan 6)  perkawinan  yang  dilaksanakan dengan paksaan.
Dari  sekian banyak sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diuraikan dalam Kompilasi  Hukum  Islam  ini, tidak disinggung  soal  pembatalan  atau fasakh  nikah  atas dasar peralihan agama atau murtad. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan di beberapa  negara  lain,  seperti  Yordania  dalam  Qanun  Ahwal  Syakhshiyyah  Urduni Nomor  15  Tahun  2019  Pasal  30  dengan  tegas  menerangkan  bahwa  suatu  akad perkawinan  batal  dalam  hal,  antara  lain  perkawinan  seorang  muslim  laki-laki  dengan perempuan  bukan  ahli  kitab  dan  perkawinan  seorang  muslimah  perempuan  dengan lelaki  bukan  muslim. 15 Hal  mana  sesuai  dengan  doktrin  mayoritas  ulama  fikih  yang memfasakh  perkawinan  dengan  sebab  peralihan  agama  salah  satu  suami  istri  karena menjadikannya sebagai ikatan perkawinan beda agama. 16
Kompilasi  Hukum  Islam  mencatumkan  peralihan  agama  ini sebagai  salah  satu alasan  perceraian  dengan  penambahan  klausul  “yang  menyebabkan  terjadinya ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga.”  Dengan  demikian,  kasus  ini  tidak  termasuk dalam  rumpun pembatalan nikah melainkan dalam rumpun perceraian. Oleh karena ia digolongkan  pada  rumpun  perceraian,  maka  harus  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
15 Qanun Ahwal Syakhshiyyah Urduni Nomor 15 Tahun 2019.
16 Wahbah  Az-Zuhaili, Mausu’ah  Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Al-Qadhaya  Al-Mu’ashirah (Damaskus:  Dar Al-Fikr,   2010),  hal.  588;  Abdul  Karim  Zaidan, Al-Mufashshal  fi  Ahkam Al- Mar’ah  wa  Al-bait  Al-Muslim  fi  Asy-Syari’ah  Al-Islamiyah (Beirut:  Muassasah  Ar-Risalah, 1993), hal. 109.
yang  menentukan  perkara  tersebut  harus  melalui  proses  perdamaian  dan  harus  ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Berbeda  dengan  rumpun  perkara  pembatalan  nikah  yang  tidak  mewajibkan  mediasi (Pasal 4 PERMA Mediasi) dan tidak mengharuskan terjadinya broken marriage.
Tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak menutup peluang pembatalan atau fasakh nikah atas dasar peralihan  agama ini. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyinggung soal  pembatalan  nikah  atas  dasar  murtad,  yang  mana  teksnya  berbunyi  “perkawinan yang  batal  karena  salah  satu  suami  atau  isteri  murtad.”  Demikian  pula  apabila  kita merujuk  pada  definisi pembatalan  perkawinan  yang  dimuat  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan  bahwa  suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak memenuhi  syarat-syarat  perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan  memang  tidak mencatumkan persyaratan para pihak harus seagama, tetapi bila merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang  yang  menggantungkan  keabsahan  suatu  pernikahan  dengan  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka sangat patut untuk mempertimbangkan  persyaratan  seagama  yang  diajukan  pada  Pasal  40  Kompilasi Hukum  Islam  yang  melarang  perkawinan  seorang  pria  dengan  wanita  yang  tidak beragama Islam. 17
Dengan  demikian,  kompetensi  Pengadilan  Agama  untuk  memfasakh  atau membatalkan perkawinan atas dasar peralihan agama ini merupakan sebuah kasus yang unik.  Pengadilan  Agama  menggunakan  lembaga  perceraian  untuk  memfasakh perkawinan  atas  dasar  peralihan  agama  bukan  lembaga  pembatalan  perkawinan. Sebenarnya  Pengadilan  Agama  dapat  saja  memberlakukan  perceraian  atas  dasar peralihan  agama  ini  karena  memang  terdapat  mazhab  fikih  yang  menganggap pemutusan perkawinan dalam kasus ini berbentuk talak bukan fasakh, 18 daripada harus mengkompromikan  dua  lembaga  pemutusan  perkawinan.  Barangkali  hakim  berpikir lebih  sulit  untuk  mengkompromikan  mazhab  fikih  karena  akan  terbentur  dengan pemahaman  fikih  masyarakat,  daripada  mengkompromikan  lembaga  pemutusan perkawinannya.
17 Rahmiati,  “PUTUSNYA  PERKAWINAN  KARENA  MURTAD  (Telaah  Kritis  Terhadap pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam).” Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , (2018) 12(1), 71-81.
18 Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah (Damaskus: Dar Al-Fikr,  2010), hal. 588; Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar’ah wa Al-bait Al- Muslim fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), hal. 109.

## C. Perceraian atas Dasar Peralihan Agama Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  724  K/AG/2012  membatalkan  putusan Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  Nomor  043/Pdt.G/2012/PTA.Smg.  yang membatalkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Semarang  Nomor  1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena telah terbukti terjadinya peralihan agama Termohon atau istri, yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon sendiri. Namun Pemohon dalam petitumnya tidak meminta  hakim  untuk  memfasakh  perkawinannya  dengan  ibu  anak-anaknya  tersebut, Pemohon  hanya  meminta  untuk  diberikan  izin  menjatuhkan  talak  tiga.  Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan mengadili  sendiri  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’I terhadap Termohon. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait pokok pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:
“Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Semarang  telah  salah  menerapkan  hukum,  sebagaimana  dasar  pertimbangan judex facti bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil  beragama  Kristen,  sewaktu  nikah  saja  beragama  Islam,  dan  setelah  nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang.
Bahwa pertimbangan demikian hanya tepat untuk dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan  alasan  murtad,  dan  bila  murtad  tersebut  merupakan  fakta,  maka hukumnya adalah fasakh.
Bahwa alasan-alasan  tersebut  (nomor  2 sampai 7)  tidak  dapat  dibenarkan,  oleh karena  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  dan  Pengadilan  Agama  Semarang pada  prinsipnya  sama  dalam  hal  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  Kasasi  dan Termohon  Kasasi  tidak  dapat  dipertahankan  lagi.  Perbedaannya  hanya  terletak pada  pendudukan  masalah  yaitu  apakah  permohonan  izin  untuk  menjatuhkan talak atau perceraian dengan alasan murtad.” 19
Selanjutnya  pada  tahun  2014,  Mahkamah  Agung  kembali  memutuskan  dalam Putusan  Nomor  322  K/AG/2014  yang  memperbaiki  amar  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama  Tangerang  Nomor  1165/Pdt.G/2012/PA.Tng.  yang  mana  telah  memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon  karena telah terbukti Termohon/istri telah
19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/AG/2012
kembali ke agama Kristen Protestan. Mahkamah Agung tidak sepakat dengan putusan tersebut, pertimbangannya sebagai berikut:
“Menimbang,  bahwa  terlepas  dari  pertimbangan  tersebut  di  atas,  menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Judex Facti /Pengadilan Tinggi Agama Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang harus diperbaiki sepanjang  mengenai ex  eaquo  et  bono (petitum  subsidair)  dan  biaya  mut’ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:
-  Bahwa  masalah  kewenangan  Pengadilan  Agama  adalah  sesuai  dengan  bukti nikah  keduanya,  karena  pernikahan  di  Kantor  Urusan  Agama  maka  perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
-  Bahwa  tentang  fasakh,  meskipun  secara  agama  dan  hukum  acara  dapat diterapkan  yaitu  dengan  mengabulkan  tuntutan ex  eaquo  et  bono tetapi  dalam perkara in  casu lebih  tepat  dengan  alasan  sesuai  posita  dan  petitum  surat permohonan Pemohon/Termohon Kasasi.” 20
Mencermati  pertimbangan  dua  putusan  ini,  Mahkamah  Agung  sebenarnya sepakat  bahwa  Peradilan  Agama  berwenang  untuk  memfasakh  suatu  perkawinan  atas dasar  peralihan  agama  atau  murtad,  tetapi  Mahkamah  Agung  menegaskan  perkara tersebut  bukan  melalui  lembaga  pembatalan  nikah  tetapi  melalui  lembaga  perceraian, “perceraian  berdasarkan  alasan  murtad”.  Dalam  dua  perkara  ini,  peralihan  agama Termohon/istri telah menjadi fakta di persidangan. Berdasarkan fakta inilah Pengadilan Tinggi  Agama  memutus  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  dengan  fasakh. Tetapi  Mahkamah  Agung  menilai  pertimbangan  tersebut  hanya  tepat  untuk  dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad.
Murtad  sebagai  alasan  perceraian  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah murtad  yang  menyebabkan  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga.  Dengan  demikian, murtad  sebagai  fakta  belaka  dalam  perkawinan  tidak  cukup  dijadikan  sebagai  dasar pemutusan  perkawinan.    Kaidah  ini  berbeda  dengan  doktrin-doktrin  fikih  yang memandang murtad sebagai fakta sudah cukup untuk memutus ikatan perkawinan suami istri. Zaidan menegaskan 21

## ةقرفلا
نيجوزلا دحا ةدر سفنب تبثت
` 20 Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/AG/2014
21 Abdul  Karim  Zaidan, Al-Mufashshal  fi  Ahkam  Al-Mar’ah  wa  Al-bait  Al-Muslim  fi  Asy- Syari’ah Al-Islamiyah (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), hal. 110.
Nu’man Abdur Razzaq  As-Samirra’i mengutip kesepakatan ulama  dalam  kasus suami murtad, maka putuslah ikatan perkawinannya dengan istrinya. 22

## قفتي
هتأرما هنم تناب دترا اذا ملسملا نا ىلع ءاهقفلا
Hal  sama juga  diatur pada  Pasal  153  Qanun  Uni  Emirat  Arab  Nomor  22 Tahun  2006 tentang Qanun Keluarga, bahwa ikatan suami istri putus dengan fakta kemurtadan salah seorang atau kedua pasangan suami istri. 23
Di  samping  itu,  putusan  fasakh  atas  suatu  perkawinan  atas  dasar  terjadinya peralihan agama atau murtad suami atau istri mesti didasarkan pada petitum pihak. Jika pihak tidak meminta putusan fasakh, maka menurut Mahkamah Agung pengadilan tidak semestinya  menjatuhkan  fasakh.  Barangkali  ini  dapat  dipahami  karena  paling  tidak Mahkamah Agung berpendapat bentuk pemutusan hubungan atas dasar peralihan agama ini tidak mutlak fasakh tetapi dapat berbentuk talak, apakah itu talak bain ataupun talak raj’i.  Sehingga  terhadap  permintaan  Pemohon  untuk  diizinkan  menjatuhkan  talak  ini tetap dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dalam mazhab Maliki, peralihan agama salah seorang suami  istri memutuskan perkawinan. Pendapat populer dalam mazhab ini, bentuk putusnya perkawinan tersebut adalah talak bukan fasakh . Apakah talak raj’i atau talak bain , dalam mazhab ini terjadi pula  perbedaan  pendapat. 24 Namun  Mahkamah  Agung  tidak  taklid  buta  terhadap mazhab  Maliki  ini  karena  tetap  membuka  peluang  untuk  memfasakh  perkawinan  atas dasar peralihan agama salah satu suami istri.

## D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Menyimpangi Yurisprudensi Mahkamah Agung
Penulis  menelusuri  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  dan  menemukan sebelas putusan Pengadilan Agama yang memfasakh suatu perkawinan, meskipun fakta tersebut bukan pemicu ketidakrukunan rumah tangga dan pihak tidak meminta putusan fasakh dalam petitumnya.
22 Nu’man  Abdur  Razzaq  As-Samirra’I, Ahkam  Al-Murtad  fi  Asy-Syari’ah  Al-Islamiyyah.
(Riyadh: Dar Al-Ulum,  1983), hal. 217.
23 Qanun Uni Emirat Arab Nomor 22 Tahun 2006 tentang Qanun Keluarga.
24 Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah (Damaskus: Dar Al-Fikr,  2010), hal. 588; Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar’ah wa Al-bait Al- Muslim fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), hal. 109.

## Harmonisasi Asas Ultra Petita dan Ex Aequo et Bono
Salah satu asas dalam hukum acara perdata di Peradilan Agama adalah asas ultra petitum  partium  atau  ultra  petita,  yang  memberi  pengertian  bahwa  hakim  tidak  boleh memberikan putusan yang melebihi daripada yang dituntut oleh Penggugat. Pelanggaran terhadap asas ini  disamakan  dengan telah  melanggar  prinsip rule  of law. Hakim yang mengabulkan  melebihi  petitum  penggugat  dianggap  telah  melampaui  batas wewenangnya,  walaupun  dengan  adanya  petitum  subsidair ex  aequo  et  bono . 25 Pada putusan-putusan  Pengadilan  Agama  yang  memfasakh  perkawinan atas  dasar  peralihan agama  meskipun  tidak  diminta pihak  dalam  petitumnya,  hakim  menggunakan  petitum subsidair ex aequo et bono. Dapat dilihat misalnya dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan  Agama  Simalungun  Nomor  665/Pdt.G/2020/PA.Sim.  “berdasarkan  fakta hukum  yang  terdapat  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  berpendapat  untuk mengesampingkan  gugatan  primer  dari  Penggugat  dan  akan  menimbang  gugatan subsider.” 26
Alasan  hakim  untuk  memutus  berdasarkan  asas ex  aequo  et  bono ini  bukan berdasarkan  petitum  pihak,  dapat  dilihat  misalnya  dari  pertimbangan  hukum  Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn,
“Bahwa  meskipun  Penggugat  dalam  petitum  angka  (2)  meminta  agar  Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, namun oleh  karena  telah  ternyata  salah  satu  pihak  i.c.  Penggugat  keluar  dari  agama Islam  (murtad),  yang  mana  terhadap  perkawinan  a  quo  tidak  lagi  berlaku pemutusan  perkawinan  dengan  tata  cara  talak,  maka  permintaan  Penggugat sebagaimana  dimaksud  harus  dipahami  sebagai  permintaan  untuk  melepaskan ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  selanjutnya  dengan mempertimbangkan  petitum  subsidair,  Majelis  Hakim  menetapkan  putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dengan tata cara fasakh.” 27
Hakim menganggap fakta kemurtadan salah satu pasangan menjadikan petitum gugatan  tidak  dapat  lagi  diberlakukan,  dan  menurut  pertimbangan  hukum  Putusan Pengadilan  Agama  Manokwari  Nomor  110/Pdt.G/2020/PA.Mw.,  petitum  penggugat harus  disesuaikan  disesuaikan.  Pengadilan  Agama  Batu  Licin  dalam  Putusan  Nomor
25 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2019), hal . 24-25. 26 Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 665/Pdt.G/2020/PA.Sim.
27 Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn
56/Pdt.G/2020/PA Blcn. menganggap bahwa permintaan pihak untuk perceraian bukan fasakh  harus  dapat  dipahami  sebagai  ketidaktahuan  Penggugat  akan  hukum  sehingga pengadilan  perlu  memberikan  jalan  keluar  apalagi  kondisi  rumah  tangga  Penggugat dengan  Tergugat  sudah  tidak  bisa  lagi  dirukunkan  kembali,  oleh  karena  itu  Majelis Hakim akan mengadili secara subsider sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat.
Menurut  sebagian  hakim,  penerapan  putusan  fasakh  ini  tidak  bertentangan dengan  asas  ultra  petita  karena  fasakh  dan  talak  berakibat  sama,  yaitu  putusannya perkawinan,  sebagaimana  dikemukakan  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Palangka Raya  Nomor  428/Pdt.G/2020/PA.Plk  dan  Putusan  Pengadilan  Agama  Klaten  Nomor 1097Pdt.G/2020/PA.Klt. Di samping itu, Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj mengutip pendapat “Dr. Sunarto, SH, MH dalam bukunya Peran Aktif  Hakim  dalam  Perkara  Perdata, cetakan  Prenadamedia  Group,  tahun  2015, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa terkait asas ex a quo et bono maka  hakim  dalam  putusannya  dapat  memutus  melebihi  petitum  sepanjang penggugat  telah  menguraikan  dalam  posita  gugatannya.” 28 Amran  Suadi  sendiri berpendapat  bahwa  asas ex  a  quo  et  bono dapat  dibenarkan  sepanjang  masih  dalam kerangka  yang  selaras  dengan  pokok  gugatan  (primer).  Jika  tuntutan  primer  tidak dikabulkan,  maka  tuntutan  subsider  dapat  dipertimbangkan  hakim  selama  masih  ada kaitan dengan tuntutan primer. 29

## Kontestasi Mazhab fikih
Pada  umumnya,  putusan-putusan  Pengadilan  Agama  tersebut,  antara  lain Putusan  Nomor  19/Pdt.G/2020/PA.Kmn,  Nomor  107/Pdt.G/2020/PA.Jpr.,  Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj, Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Plk dan Nomor
75/Pdt.G/2020/PA.Tse.,  mengutip  pendapat  Sayyid  Sabiq  dalam  kitab Fiqh  Sunnah , yang berbunyi:
ةقرفلل ةبجوم امهنم دحاو ىأ ةدر نﻷ ،رخﻷاب امهنم لك ةقﻼع تعطقنا ةجوزلاوأ جوزلا دترا اذإ اﺨسﻓ ربتعت
28 Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj 29 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2019), hal .
24-25.
Artinya:  “Bilamana    terjadi    murtad    ( riddah )    suami    atau    isteri    maka    terputuslah ketergantungan    masing-masing    dari    keduanya    terhadap    lainnya,  karena    murtad salah    satu    dari    suami    isteri    mengharuskan    putus  diantara    keduanya,    putusnya hubungan  ini  dii’tibarkan (digambarkan)  dengan  fasakh.”
Hal  mana  memang  selaras  dengan  pendapat  mayoritas  ulama  fikih.  Kenapa dikatakan mayoritas, karena masih terdapat mazhab Maliki yang memandang perceraian atas  dasar  peralihan  agama  ini  diputus  dalam  bentuk  talak  bukan  fasakh. 30 Namun tampaknya  hakim-hakim  Pengadilan  Agama  ini  menganut  pendapat  mayoritas  ulama untuk  tetap  menjatuhkan  fasakh,  meskipun  berbeda  dengan  tuntutan  pihak.  Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung yang tidak kaku terhadap doktrin fikih mayoritas, di mana Mahkamah Agung keluar dari mazhab mayoritas menuju mazhab fikih minoritas agar lebih sesuai dengan alasan posita dan petitum permohonan.
Pendapat  fikih  lain  yang  diutarakan  dalam  pertimbangan  hukum  putusan- putusan  Pengadilan  Agama  adalah  mempersamakan  akibat  hukum fasakh dan  ikrar talak,  sebagaimana  dikemukakan  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya Nomor  428/Pdt.G/2020/PA.Plk  dan  Putusan  Pengadilan  Agama  Klaten  Nomor 1097Pdt.G/2020/PA.Klt,  “bahwa fasakh dan  ikrar  talak  berakibat  sama,  yaitu putusannya  perkawinan.” 31 Menurut  penulis,  pertimbangan  ini  dapat  dibenarkan  dari satu  sisi  bahwa fasakh dan  talak  memang  sama-sama  memutus  ikatan  perkawinan. Tetapi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, akibat hukum fasakh dan talak ini berbeda, 32 terutama  antara fasakh dan  talak raj’i . Fasakh tidak  bisa  rujuk  berbeda dengan  talak raj’i yang  bisa  rujuk.  Kesamaan  memang  dapat  ditemukan  jika  yang diminta adalah talak bain karena talak bain karena memutus ikatan perkawinan saat itu juga sebagaimana fasakh . 33
30 Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah (Damaskus: Dar Al-Fikr,  2010), hal. 588; Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar’ah wa Al-bait Al- Muslim fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), hal. 109 31 Putusan  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  Nomor  428/Pdt.G/2020/PA.Plk;  Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1097Pdt.G/2020/PA.Klt.
32 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hal. 348.
33 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Kairo: Al-Fath lil I’lam Al Arabi, 1945), hal. 203. Pemikiran  untuk  mempersamakan  antara fasakh dengan  talak bain ini  juga  barangkali bersumber dari pemikiran bahwa dalam kasus cerai  gugat, dipersamakan dengan khulu’, yang mana menurut mazhab fikih tertentu disamakan hukumnya dengan fasakh. Nurhadi, FASAKH
Dengan  demikian,  dalam  mempersamakan  akibat fasakh dan  talak  ini  harus diperhatikan apakah petitum pihak adalah talak bain atau talak raj’i. Dalam dua Putusan Mahkamah Agung kebetulan Pemohon meminta izin menjatuhkan talak, dengan suami sebagai Pemohon maka dimungkinkan akan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu  raj’i.  Dengan  pertimbangan  bahwa  fasakh  berbeda  dengan  talak  raj’i,  dapat dipahami  mengapa  Mahkamah  Agung  berpendapat  lebih  sesuai  talak  daripada  fasakh dalam  kasus  tersebut,  karena  akibat  hukum  keduanya  tidak  dapat  dipersamakan  dan karenanya akan melanggar ketentuan asas ultra petita. Berbeda halnya apabila petitum pihak meminta dijatuhkan talak bain, dalam kasus ini hakim dapat berargumen bahwa penjatuhan putusan fasakh tidak melanggar asas ultra petita karena sejatinya berakibat hukum sama, hanya harus disesusaikan dengan hukum Islam.

## Antara Kemandirian Hakim dan Kepatuhan Yurisprudensi
Yurisprudensi  adalah  keputusan  hakim  yang  selalu  dijadikan  pedoman  hakim lain  dalam  memutuskan  kasus-kasus  yang  sama. 34 Menurut  Soepomo,  yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting bagi hakim bawahan dalam menemukan hukum obyektif. Pada negara-negara Anglo Saxon, terhadap putusan hakim yang lebih dahulu  yang  sama  dearajatnya  atau  lebih  tinggi  berlaku  asas precedent, yang  berarti mengikat  hakim.  Kepatuhan  terhadap  yurisprudensi  ini  memang  diperlukan  dalam mencegah  terjadinya  kesimpangsiuran  atau  disparitas  putusan  hakim,  sehingga mengaburkan kepastian hukum. Namun menurut Bellefroid, seorang hakim tidak terikat kepada  keputusan  hakim  lain. 35 Menurut  Pasal  1917  KUH  Perdata,  keputusan  hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang perkaranya diselesaikan menurut keputusan itu. Oleh karena itu secara prinsip hakim lain tidak terikat kepada keputusan itu.
Pada  putusan-putusan  yang  menjadi  obyek  kajian  penulis  tidak  ditemukan pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  menyinggung  soal  yurisprudensi  Mahkamah Agung;  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  724  K/AG/2012  ataupun  Putusan  Nomor 322  K/AG/2014.  Dengan  asumsi  para  hakim  telah  mengetahui  dua  putusan  ini,  maka
NIKAH  IS  TALAK  KHULU  '  IN  THE  PERCEPTIVE  OF  MUQARANAH  MAZAHIB  FIL AL-FIQH AND MAQASHID SYARI'AH, El-Mashlahah, Vol. 10, No. 1, 2020.
34 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika,  2016), hal. 160.
35 Ibid. Hal. 160-162.
dapat  dikatakan  bahwa  hakim-hakim  tersebut  tidak  mengikatkan  pendapatnya  kepada dua  putusan  Mahamah  Agung  itu.  Tetapi  bukan  berarti  hakim  di  sini  tidak  patuh terhadap  ketentuan  Mahkamah  Agung  karena  penulis  menemukan  dua  putusan Pengadilan  Agama  Bogor  Nomor  369/Pdt.G/2020/PA.Bgr.  dan  Putusan  Pengadilan Agama    Kaimana  Nomor  19/Pdt.G/2020/PA.Km  justru  mengutip  Hasil  Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2011 sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. 36

## KESIMPULAN
Salah satu manfaat kepatuhan terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung adalah untuk  mengurangi  disparitas  putusan  sehingga  tercipta  kepastian  hukum.  Namun kepastian hukum bukanlah satu-satunya tujuan yang hendak dicapai dalam penegakan hukum,  ada  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum.  Penafsiran  hakim  terhadap  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  sering  mengalami  perbedaan  sehingga  ditemukan putusan-putusan yang berbeda meski dalam kasus yang relatif serupa. Dalam artikel ini, terjadi  disparitas  antara  dua  Putusan  Mahkamah  Agung  dengan  putusan-putusan Pengadilan Agama setelahnya dalam penerapan fasakh terhadap suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama salah satu suami istri. Mahkamah Agung berpendapat meskipun telah terbukti terjadinya peralihan agama atau murtad, tetap lebih baik untuk memutus sesuai dengan alasan posita dan petitum permohonan. Berbeda dengan sebelas Putusan  Pengadilan  Agama  yang  memutus  tidak  berdasarkan  petitum  melainkan berdasarkan  asas ex  aequo  et  bono dengan  beragam  argumen.  Mahkamah  Agung berpendapat  dalam  kasus  perceraian  atas  dasar  peralihan  agama  ini  dapat  diterapkan hukum  talak  bukan  mutlak  fasakh,  sebagaimana  dalam  mazhab  Maliki  sendiri berpandangan bahwa murtad tidak berakibat fasakh melainkan talak. Menurut sebagian hakim,  akibat  hukum  fasakh  tidak  berbeda  dengan  talak  sehingga  sebenarnya  tidak melebihi  tuntutan  pihak,  namun  dalam  mempertimbangkan  hal  ini  perlu  dibedakan antara talak bain dan talak raj’i karena akibat hukumnya akan berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
As-Samirra’I,  Nu’man  Abdur  Razzaq.  (1983). Ahkam  Al-Murtad  fi  Asy-Syari’ah  Al- Islamiyyah. Riyadh: Dar Al-Ulum.
36 Putusan  Pengadilan  Agama  Bogor  Nomor  369/Pdt.G/2020/PA.Bgr.;  Putusan  Pengadilan Agama  Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Km.
Az-Zuhaili,  Wahbah.  (2010). Mausu’ah  Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Al-Qadhaya  Al- Mu’ashirah. Damaskus: Dar Al-Fikr.
Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Darul Fikr.
Departemen Agama, R. I. (2001). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
Djawas,  Mursyid,  Amrullah  Amrullah,  and  Fawwaz  Bin  Adenan.    (2019).  "Fasakh Nikah  dalam  Teori  Maṣlaḥah  Imām  Al-Ghazālī." El-USRAH:  Jurnal  Hukum Keluarga 2.1: 97-122.
Fatmawati, F. (2017). Kewenangan peradilan agama dalam memutus perkara perceraian akibat  murtad. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan, 2(1), 26-33.
Khairiah,  K.  (2019).  FENOMENA  KONVERSI  AGAMA  DI  KOTA  PEKANBARU (KAJIAN  TENTANG  POLA  DAN  MAKNA). TOLERANSI:  Media  Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 10 (2), 151-175.
Nurhadi, N. (2020). FASAKH NIKAH IS TALAK KHULU ' IN THE PERCEPTIVE OF MUQARANAH MAZAHIB FIL AL-FIQH AND MAQASHID SYARI'AH,
El-Mashlahah, Vol. 10, No. 1.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pongoliu, H. (2015). Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Al-Mizan , 11(1), 45-56.
Rahmiati,  R.  (2018).  PUTUSNYA  PERKAWINAN  KARENA  MURTAD  (Telaah Kritis  Terhadap  pasal  116  huruf  “h”  Kompilasi  Hukum  Islam). Al  Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 12(1), 71-81.
Sabiq, Sayyid. (1945). Fiqh As-Sunnah. Kairo: Al-Fath lil I’lam Al Arabi.
Suadi,  Amran.  (2019). Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Sumbulah, U. (2013). KONVERSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: Kajian Makna  bagi  Pelaku  dan  Elite  Agama-agama  di  Malang. Analisis:  Jurnal  Studi Keislaman , 13 (1), 79-110.
Soeroso, R. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Qanun Uni Emirat Arab Nomor 22 Tahun 2006 tentang Qanun Keluarga.
Qanun Ahwal Syakhshiyyah Urduni Nomor 15 Tahun 2019.
Zaidan, Abdul Karim. (1993). Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar’ah wa Al-bait Al-Muslim fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.