Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 1-7| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE
I Gusti Dama Galang Devara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  membawa  dampak  terhadap  segala  kegiatan  masyarakat,  salah  satunya  ialah  adanya layanan tranportasi online seperti yang disediakan oleh Gojek, Grab, Uber, dan yang lainnya yang tidak hanya menyediakan  layanan  transportasi  tetapi  juga  layanan  antar-jemput  barang,  makanan  dan  yang  lainnya. Menggunakan jasa transportasi online mensyaratkan pengguna memiliki aplikasinya dan mendaftarkan diri mereka. Akan tetapi, data pribadi pengguna jasa tersebut sering disalahgunakan oleh para pengemudi ( driver ) untuk alasan dan tujuan tertentu. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal ini, suatu pegaturan hukum yang khusus yang menjadi payung  hukum  untuk  melindungi  setiap  pengguna  dari  penyalahgunaan  data  pribadinya  oleh driver .  Kajian  ini menelaah  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa  transportasi  online  yang  dilakukan  dalam  desain penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pasal dan ayat undang-undang tentang transportasi dan beberapa undang-undang  terkait  lainnya.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa transportasi  online  dari  penyalahgunaan  data  pribadinya  berbentuk  perlindungan  hukum  represif.  Penggunajasa transportasi  online  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  kepada  pihak  penyelenggara  jasa  transportasi  online  dan juga  dapat  mengajukan  gugatan  pidana  tentang  tindakan  pengendara/pengemudi  secara  langsung  kepada pengendaranya  tanpa  beratasnamakan  penyedia  jasa  transportasi  online.  Upaya  penyelesaian  kasus penyalahgunaan  data  pribadi  pengguna  jasa  transportasi  online  yang  menimbulkan  sengketa  dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase dan pengadilan. Ketiga penyelesaian sengketa ini sesuai dengan Pasal 45Ayat  (1), (2)  UUPK  dan  Pasal  6  UU  Arbitrase.  Mengenai  tindakan  pembatalan  penggunaan  jasa  transportasi online secara semena-mena oleh pengguna jasa adalah sebuah objek yang penting dikaji menurut tataran hukum dalam penelitian selanjutnya.
Kata Kunci : Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Transportasi Online

## Abstract
Technological developments have brought an impact on all community activities, one of which is the emersion of online transportation services such as those provided by Gojek, Grab, Uber, and others which do not only provide the services of riding but also the services of the delivery of goods, food and others. Using online transportation services requires users to download the application and register themselves. However, the personal data of the service users are often misused by drivers for certain reasons and purposes. To overcome and anticipate this, a strict legal regulation appearing as the legal umbrella to protect each online transportation user from misuse of their personal data by the driver is necessary. This study examines the forms of legal protection for users of online transportation services. Conducted in the design of normative legal research, the study makes use of articles and paragraphs of the laws on transportation and several other related laws. The results of the study indicate that legal protection for users of online transportation services from misuse of their personal data takes the form of repressive legal protection. Online transportation service users are permitted to file a civil suit to the online transportation service  provider  and  to  file  a  direct  criminal  suit  regarding  the  acts  of  the  driver,  not  on  behalf  of  the  online transportation service provider. Efforts to resolve the dispute-causing acts of misuse of personal data of online transportation  service  users  can  be  made  through  deliberations,  arbitration  and  courts.  The  three  forms  of settlement are in accordance with Article 45 Paragraph (1), (2) of the Indonesian Basic Agrarian Law and Article 6  of  the  Arbitration  Law.  Regarding  the  act of  arbitrary  canceling  the  use  of online  transportation  services  by service users appears a crucially urgent object to be studied from a legal perspective in the next studies.
Keywords: Personal Data; Legal Protection; Online Transportation

## I. PENDAHULUAN
Pada era saatini, masyarakat Indonesia kian hari menginginkan perubahan dalam hidup mereka, mulai dalam  gaya  berpakaian  sampai  pada  gaya  hidup  dalam  aktivitas-aktivitasnya  agar  beroperasi  secara instan.  Keinginan  masyarakat  untuk  mengikuti  cara  dan  gaya  kehidupan  orang  barat  atau  luar  negeri memicu perubahan yang semakin hari terjadi semakin pesat pada setiap inividu. Pada era globalisasi ini, hal ini  diakui  kebenarannya.  Pada masa  globalisasi  juga  agar  suatu  Negara  dapat  beradaptasi  dengan perkembangan  dan  kemajuan  negara-negara  lainnya,  negara  tersebut  harus  memenuhi  tiga  syarat mendasar, yaitu perlindungan hak atas harta individu, bidang-bidang pasar,dan persaingan bisnis yang sehat  (Atmasasmita,  2014).  Semakin  lama  perkembangan  teknologi,  khususnya  internet,  semakin menyebar secara menyeluruh ke dunia hingga ke Indonesia. Akibatnya, pengguna teknologi informasi internet di Indonesia menjelang tahun 2014 meningkat secara drastis (Sitompul, 2004).
Selain media komunikasi dalam bentuk internet, masyarakat memiliki dan menggunakan telepon seluler yang  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mempermudah kegiatan masyarakat, seperti memperoleh barang  dan  jasa  dalam  waktu  yang lebih  singkat  (Schwab,  2016;  Daeng dkk., 2017;  Koyoga,  2015). Layanan antar-jemput makanan, berbelanja kebutuhan pribadi dan keluarga, antar-jemput barang, hingga mencari  kendaraan  untuk  pergi  keluar  rumah  pada  jaman  sekarang  dapat  dilakukan  hanya  dengan mengaksesnya  secara  online  menggunakan  platform  aplikasi  yang  telah  didesain  khusus  untuk melakukan  kegiatan  tersebut.  Proses  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan,  produk  atau  jasa, berlangsung dengan canggih karena dilakukan hanya dengan jari untuk mengkases menu-menu aplikasi di  telepon  genggam  atau  gawai.  Kendatipun  begitu,  seluruh  aplikasi  secama  itu  tidak  didesain  oleh penyedia produk atau jasa, atau dengan kata lain aplikasi ini disediakan dan dikelola oleh pihak ketiga yang menghubungkan antara penyedia produk atau jasa dengan penggunanya.
Sebagai  salah  satu  persyaratan,  setiap  pengguna  jasa  atau  produk  yang  ditawarkan  melalui platform  online  diwajibkan  untuk  mendaftar  atau  setidaknya  mengisikan  identitasnya  dan  pada  saat pengguna menyetujui untuk menggunakan jasa aplikasi online ini mereka diwajibkan untuk membiarkan aplikasi  tersebut  untuk  mempunyai  akses  terhadap  data-data  pribadi  mereka  yang  lain,  seperti  email, kontak  yang  ada  dalam  gawainya  hingga  informasi  lokasi  keberadaan  gawai  tersebut.  Sayangnya, kecanggihan ini terkadang disalahgunakan untuk bertindak tidak baik kepada pengguna atau konsumen pemilik  identitas  dimaksud  (Pratama  dkk.,  2016).  Sementara,  Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut  UUPK)  negara  Indonesia  menetapkan  bahwa  hak-hak  konsumen  harus  memiliki  kepastian  dan jaminan (Sidabalok, 2006). Dengan eksistensi UUPK pemilik usaha bisa terpacu  untuk meningkatkan daya  saingnya  dengan  mengutamakan  kepentingan  konsumen.  Salah  satu  pelaku  usaha  berbasis teknologi dibidang jasa layanan transportasi di Indonesia ialah Grab.
Grab adalah sebuah entitas pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan industri  dalam  bidang  transportasi.  Grab  bekerjasama  dengan  pengemudi-pengemudi  yang  memiliki pengalaman.  Adanya  jasa  layanan  ini  sangat  mempermudah  berbagai  kegiatan  masyarakat  yang cenderung  tidak  ingin  repot  serta  ingin  menghemat  waktu.  Saat  Grab  memberikan  pelayanannya, transportasi  yang  digunakan  adalah  kendaraan  dalam  wujud  sepeda  motor  dan  mobil,  sebagaimana kendaraan umum yang digunakan sebagai alat transportasi. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut LLAJ), yang dimaksud dengan kendaraan ialah mesin yang menggerakan benda dan rutenya tidak dijalankan diatas rel.
Konsumen atau masyarakat yang ingin mencari jasa Grab tidak lagi harus melakukannya dengan cara yang konvensional, menunggu di setia pujung pangkalan atau tepi jalan. Dengan cara yang modern, setiap  orang  yang  membutuhkan  jasa  transportasi  dapat  memperolehnya  hanya  dengan  menekan beberapa tombol yang ada di gawai mereka, lalu pihak penyedia layanan akan mencarikan pengemudi dan setelah ditemukan pengemudi akan menemui pengguna jasa. Bukan saja proses pemesanan ini yang menjadi mudah, para pengguna atau pemeran jasa transportasi online juga dipermudah untuk mengenali para pengemudi yang akan menjemput mereka serta dapat berkomunikasi dengan mereka melalui fitur- fitur chat atau obrolan dan telepon  yang tersedia  dalam aplikasi.  Dengan demikian,  kespakatan atau ketidak sepakatan antara calon pengguna jasa transportasi dan pengemudi pun dapat dilakukan.Artinya, bila  calon  pengguna  jasa  atau  pengemudi  menemukan  kendala,  pemesanan  dapat  dibatalkan  melalui kesepekatan yang dilakukan melalui komunikasi. Kemudian, apabila penggunaan jasa transportasi telah selesai, para pengguna diharapkan untuk memberikan penilaian melalui pemberian ulasan atas jasa yang telah diterima. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Grab sebagai salah satu penyedia jasa transportasi
online  lebih  memberikan  jaminan  mutu  pelayanan  dibandingkan  dengan  jasa  transportasi  lain  yang beroperasi  secara  konvensional.  Karena  kecanggihannya  jasa  transportasi  initerkenalsecara  luas dikalangan masyarakat, khususnya di kota besar yang telah memiliki akses jaringan internet.
Untuk  dapat  mendapatkan  jasa  tersebut  layanan  internet  diperlukan.  Dengan  demikian, penggunaan layan ini dapat dilakukan dilakukan kapan dan di mana saja sepanjang akses internet telah tersedia. Di Indonesia, layanan internet telah menyentuh hampir seluruh daerah, terutama di pusat-pusat kota  dan  daerah  yang  telah  dilintasi  sarana  dan  prasana  transportasi.  Sayangnya,  kecanggihan  dan kemudahan  yang  diberikan  melalui  aplikasi  ini  juga  meningkatkan  resiko  bagi  pengguna  atau konsumennya.  Akibat  semakin  berkembangnya  sector  bisnis  dalam  transportasi  umum,  perlindungan hukum  yangada  belum  memiliki  kekuatan  yang  memadai  untuk  mengatur  segala  tindakan  ataupun ketentuan sanksi  dalam  bidang  tersebut  seperti  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  konsumen, termasuk konsumen layanan Grab. Hal ini karena risiko yang dapat terjadi pada pengguna jasa tersebut terwujud dalam berbagai macam, intimidasi terhadap pengguna yang telah memberi ulasan yang buruk (Tejomurti dkk., 2018). Salah satu tindakan yang lakukan kepada pengguna jasa transportasi online ialah penyalahgunaan data pribadi yang dibagikan melalui aplikasi online. Setiap proses transaksi jasa transportasi online menyaratkan permintaan informasi tentang data pribadicalon pengguna jasa guna mempermudah  akses  penyaluran  jasa  tersebut.  Di  masyarakat,  dengan  memberikan  data  pribadi  ini maka  dirasa  akan  timbul  risiko  barubagi  pemilik  data  tersebut.  Penyalahgunaan  data  pribadi  terjadi karena jika dilihat dari prosedur pemesanan layanan Grab ini dengan memasukkan data pribadi pengguna berupa  nama  dan  nomor  telepon  serta  email,  dan  melanjutkan  untuk  memesan  layananya,  maka  data pribadi  pengguna  akan  terlihat  pada  telepon  seluler  yang  dipegang  oleh  pengemudi  grab  yang  telah ditugaskan, selain itu tujuan pengguna juga akan terlihat pada telepon pengemudi tersebut.
Selain itu, setiap pengemudi yang telah ditugaskan oleh Grab untuk menjemput  konsumen akan memastikan  kembali  kepada  konsumen    kebenaran  telah  memesan  jasa  Grab  atau  tidak  dan  titik penjemputan  yang  sesuai  dengan  aplikasi.  Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung  pengemudi  bisa mengetahui nomor pribadi si pemesan jasa dan pengemudi juga dapat mengetahui alamat yang dituju atau  penjemputannya  yang  biasanya  dari  rumah.  Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa  apabila  pengemudi bertugas, pengemudi  tersebut  mengetahui  data  pribadi  si  pengguna  jasa  tersebut.  Sebenarnya  tidak masalah bila pengemudi mengetahui data pribadi dari konsumen tersebut asalkan dipergunakan selayak semestinya. Akan tetapi dalam hidup ini semua kesempatan ini dapat disalahgunakan untuk tujuan dan kepentingan  personal  yang  tentu  menimbulkan  resiko  berupa  kerugian-kerugian  bagi  pihak  tertentu. Penyalahguaan tersebut dapat merugikan pihak pengguna jasa Grab dan merasa privasinya terganggu.
Berdasarkan  latarbelakang  di  atas,  masalah  pokok  yang  perlu  diteliti  adalah1)  Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online atas penyalahgunaan data pribadinya? 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan konsumen pengguna jasa transportasi online apabila data pribadinya disalahgunakan? Tujuan di penelitian mengungkap bentuk perlindungan hukum atas  penyalahgunaan  data  pribadi  pengguna  jasa  transportasi  online  dan  tanggungjawab  hukum  oleh pelaku  penyalahgunaan  dimaksud  serta  menggambarkan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi online di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Pencarian informasi secara normatif berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus pada objek analisis dalam informasi yang diperoleh secara konseptual berkaitan dengan kajian ini. Penelitian  ini mengunakan desain dan metode penelitian hukum normatif.  Penelitian hukum normatif merupakan kajian kepustakaan yang memanfaatkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan  sebagai  datanya.  Di  samping  itu,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menerapkan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Penelitian  ini mempunyai dasar pelaksanaan yaitu undang-undang negara Republik Indonesia yang mengatur tentang transaksi online.
Dalam  kaitan  dengan  pendekatan  kasus,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengidentifikasi, mencatat,  dan  memahami  masalah  menurut  sudut  padang  hukum  positif.  Data-data  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  pasal-pasal  Undang-Undang  yang  berlaku  Indonesia,  seperti  Undang-udang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  1945,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Penulis menelitikasus penyalahgunaan data  pribadi  pengguna  jasa  transportasi  online  menggunakan metode normative dengan menelaah isu hukum yang didasari pada peraturan-peraturan hukum di Indonesia (Ahmad, 2008). Pertama-tama, fenomena  penyalahgunaan  data  pribadi  pengguna  jasa  transportasi  online,  khususnya  Grab, diidentifikasi.
Kemudian, Undang-Undang yang berlaku dan mengatur sektor transportasi online ditemukan dan diidentifikasi.  Setelah itu, Setelah  itu,  analisis  dilakukan  pada  Undang-Undang yang  telah  ditemukan untuk  menentukan  bentuk-bentuk  hukum  yang  berfungsi  melindungi  para  pengguna  jasa  transportasi online apabila data pribadi mereka disalahgunakan. Selain itu, mengacu dan berkaitan dengan Undang- Undang  yang  mengatur  tentang  transaksi  online  yang  meliputi  kewajiban  dan  hak-hak  penyedia  dan pengguna,  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pengguna  jasa  transportasi  online  apabila penyalahgunaan atas data pribadi mereka terjadi, kemudian, ditelaah dan dirumuskan. Hasil dari analisis kemudin  disajikan  secara  deskriptif  informal.  Pada  tahap  terakhir,  simpulan-simpulan  dari  penelitian ditarik  serta  rekomendasi-rekomendasi  terkait  masalah  transportasi  online  diberikan  untuk  berbagai pihak yang berkaitan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelindungan  Hukum  terhadap  Data  Pribadi  Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Salah satu kewajiban suatu Negara ialah memastikan bahwa setiap warga negaranya membentuk payung hukum yang tepat seperti yang disebutkan dalam UUD NKRI 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia  berlandaskan  hukum.  Setiap  warga  Negara  yang  baru  lahir  sudah  mendapatkan  hak  asasi manusia  dan  hak-haknya  sebagai  manusia.  Adanya  payung  hukum  ini  diharapkan  agar  setiap  warga Negara mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan hak asasi manusia apabila dikemudian hari timbul masalah yang diakibatkan oleh pihak ketiga bertujuan agar setiap masyarakat dapat menjalankan hak dan  kewajibannya  sebagai warga  Negara  Indonesia  (Rahardjo,  2000).  Berkaitan  dengan  konsumen, Negara Indonesia menyediakan fasilitas berlandaskan hukum untuk hak warga negaranya apabila tidak terpenuhi (Hadjon, 1987). Hak asasi manusia ialah sumber dari konsep tindakan pemerintah untuk dapat membantu mendapatkan posisi padahal dan kewajiban.
Perkembangan teknologi menawarkan dua sisi kepada masyarakat dan kehidupannya, seperti sisi positif  dan  sisi  negatif.  Kehadiran  teknologi  canggih  mengkonfirmasikan  bahwa  tindakan penyalahgunaan tidak hanya terjadi pada aspek-aspek yang adalah dalam dunia tetapi juga pada aspek yang berbentuk virtual atau dunia maya. Kehadiran transportasi online, seperti gojek, yang beroperasi secara online mempunyai manfaat yang efisien karena mampu mempermudah kegiatan masyarakat serta menghemat  biaya.  Sayangnya,  kesempatan  ini  ternyata  dapat  dimanfaatkan  untuk  fungsi  lain  yang memicu terjadinya bentuk kejahatan baru. Data pribadi pengguna jasa transportasi online ternyata dapat dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  mempunyai  terhadapnya  atasnya.  Kemunculan  ini  pun bukan sebuah hal yang dapat dipungkiri. Hal yang perlu dilakukan ialah bagaimana mengatasi hal itu, termasuk bagaimana mengantisipasi dan prosedur apa yang harus dilakukan apabila sudah terjadi.
Berkaitan  dengan  penyalahgunaan  data  pribadi  pengguna  jasa  transportasi  online,  khususnya Grab,  dari  perspektif  hukum  ini  bisa  dikaji  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  and  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  tersebut  ditetapkan  bahwa  Transaksi  Elektronik merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer, dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Dalam  konteks  semacam  ini,  terjadi  hak  dan  kewajiban  baik  bagi penyedia  jasa  maupun  penggunanya.  Kemudian,  dalam  angka  1  Undang-Undang  tersebut  ditentukan bahwa  informasi  elektronik  merupakan  suatu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gabmar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data  interchange (EDI),  surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Serangkaian  informasi  personal  yang  diberikan  oleh  pengguna  jasa  ke  dalam  aplikasi  jasa transportasi online Grab yang meliputi alamat nama, email, nomor telepon, dan kadang-kadang informasi akun media pembayaran termasuk dalam lingkup data yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor
11 ITE Tahun 2008 (UNTAD, 2016; Rosadi & Tahira, 2018; Anugerah & Indriani, 2018). Data pribadi yang diberikan oleh konsumen saat mendaftar pada aplikasi mobile transportasi online yang kemudian tersimpan  dalam  sistem  informasi  transportasi  seluler  onlie  adalah  bentuk  informasi  elektronik. Informasi ini digunakan oleh satu-satunya pengemudi transportasi seluler untuk melakukan pekerjaan mereka, yang meliputi menghubungi konsumen, mengetahui alamat dan posisi kehadiran pelanggan dan menyediakan layanan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh konsumen (Pratama dkk., 2016).
Peraturan  dibuat  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  apabila  di  kemudian  hari menimbulkan  sengketa atau  perbuatan hukum  dan  apabila dilanggar  mememiliki  hukumanya  sendiri. Perlindungan hukum ialah hal yang melindungi subjek-subjek hukumnya dalam hal ini ialah konsumen yang memiliki data pribadi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila dilanggar akan  dikenakan  suatu  sanksi.  Pelanggaran  perlindungan  data  dapat  dikenakan  tanggung  jawab administratif dan pidana di Indonesia. Sebagai aturan praktis, berdasarkan Peraturan Menkominfo 20, setiap  orang  yang  mengumpulkan,  memproses,  menganalisis,  menyimpan,  mempromosikan, mengumumkan, mentransmisikan, atau menerbitkan data pribadi tanpa hak untuk melakukannya akan dikenakan  sanksi  administratif  tertentu,  seperti  peringatan  lisan;  peringatan  tertulis;  penangguhan kegiatan; atau pengumuman di situs web yang relevan (Simpson & Sotto, 2019).
Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya proses transaksi dengan jasa transportasi online dengan Grab melibatkan konsumen melakukan pendaftaran yang mensyaratkannya memberikan data- data pribadinya melalui aplikasi Grab dan  data tersebut berbentuk informasi elektronik. Data tersebut tersimpan  di  dalam  aplikasi  Grab.  Setiap  kali  pengguna  menggunakan  jasa  transportasi  Grab,  data pengguna yang telah terdaftar menjadi data yang digunakan untuk meyambungkan dengan pengemudi (Pratama  dkk.,  2016).  Dengan  data  tersebut,  pengemudi  yang telah  ditunjuk  oleh  Grab  menghubungi pengguna untuk dapat melanjutkan proses pemberian jasa transportasi.
Hal ini terlihat sangat wajar dan seakan tidak memiliki risiko yang berarti. Sayangnya, kenyataan tidak  sejalan  dengan  harapan.  Terjadi  situasi  yang  meragukan  terkait  data-data  pengguna  yang  telah terinput dalam aplikasi Grab tersebut. Dengan alas an yang berbeda, data-data tersebut dapat dijadikan alat untuk menakut-nakuti pengguna jasa transportasi tersebut apabila member ulasan yang buruk atas pelayanan yang telah pengguna terima (Pratama dkk., 2016; Hadi dkk., 2019). Selain itu, hal lain bisa terjadi seperti data pengguna digunakan untuk melakukan peminjaman uang online. Tindakan-tindakan penyalahgunaan  semacam  ini  merupakan  bentuk  penyelewengan  penggunaan  data  dan  informasi konsumen tanpa konsumen bersangkutan mengetahui apapun tentang hal itu. Di Indonesia kerahasiaan data  konsumen  ini  dilindungi  oleh  Undang-Undang.  Apabila  dilanggar,  tindakan  tersebut  melanggar ketentuan Pasal 26 UU ITE tentang Data Pribadi dan  ketentuan tentang Hak Konsumen yang tertuang dalam Pasa 4 Huruf a dan d Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Widijowati dkk., 2019).
Meskipun sebenarnya belum ada perlindungan hukum yang secara khusus untuk melindungi data- data  elekteronik,  terdapat  aturan  hukum  yang  dapat  dijadikan  pedoman  untuk  mengimplementasikan jaminan dan perlindungan bagi warga Negara, terutama terkait dengan data pribadi elektronik (Rosadi, 2018). Bentuk Perlindungan hukum untuk data pribadi elektronik dibedakan menjadi dua macam yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif (Muchsin, 2003) . Bentuk perlindungan hukum reventif didominasi oleh tindakan pemerintah untuk mencegahnya suatu sengketa di  kemudian  hari.  Hal  ini  biasa  dilakukan  dengan  sosialisasi  atau  himbauan  kepada  masyarakatnya. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi melalui meja hijau atau pengadilan atau litigasi. Masyarakat Indonesia membutuhkan kejelasan peraturan yang berlaku karena dapat mengarahkan warga Indonesia menjadi lebih aman, baik dan  tertib  serta  dapat  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  individu  dan  dapat  membantu  mencapai tujuan  dari  peraturan  pada  umumnya  seperti  menciptakan  aman,  tentram,  damai,  sejahtera,  dan  adil. Segala aturan yang tertulis maupun tidak tertulisakan menjadi panutan bagiwarga Negara yang hidup pada Negara tersebut. Dewasa ini, akibat canggihnya sistem elektronik yang dapat mempermudah setiap kegiatan individu dari mendapatkan pelayanan hingga mudahnya mengumpulkan data yang dibutuhkan khususnya  data  pribadi  menimbulkan  keresahan  pada  pengguna  jasa  layanan  atas  penyalahgunaan informasi  yang  bersifat  pribadi mereka  pada internet.  Peraturan  delegasi  dari  UUITE  yakni  PPPSTE, menyebutkan  segala  data  yang  dijaga  dan  dipelihara  rahasianya  ialah  arti  dari  data  pribadi  (Maskun, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa data pribadi konsumen adalah biodata mereka sendiri.
Upaya yang Dapat Dilakukan Korban Penyalahgunaan Data Pribadi pada Jasa Transportasi Online Faktor utama dalam transaksi online adalah kesepakatan yang berbentuk elektronik. Apa yang dimaksud dengan  hal  tersebut  adalah  media  yang  berbentuk  digital.  Berikut  beberapa  keunggulan  dari menggunakan  kesepakatan  online  ialah  dari  segi  perusahaan  meningkatkan  efisiensi  dan  dari  segi perorangan  dapat  menjalankan  usahanya  semakin  luas  dan  mendapatkan  peluang  yang  banyak  yang dibuktikan dari aktivitas mereka  menjadi  lebih  mudah  dalam menawarkan  kerjasama  terhadap  pihak lain. Kemudahan yang diberikan dari sistem internet ini ialah peluang besar untuk bekerjasama antar kota  hingga  ke  seluruh  dunia.  Akibat  dari  kemudahan  tersebut,  perjanjian  online  mengalami peningkatan  peminat  walaupun  tanpa  melihat  para  pihak  satu  sama  lain  seperti  perjanjian  biasanya. Akan tetapi, meningkatnya jumlah peminat penggunaan jasa transportasi online menyiratkan perlunya perlindungan hukum. Sayangnya, dalam kecanggihan tersebut masih belum dapat terlindungi transaksi maupun para pihak secara menyeluruh akibat tidak adanya aturan yang mengatur khususnya pada syarat utama menjalankan aplikasi dengan memberikan data pribadi dan maraknya penyalahgunaan informasi dalam  kehidupan  nyata.  Dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  dan  pelaku  usaha  perlu  merencanakan untuk menerbitkan aturan mengenai privasi tersebut.
Sembari menunggu peraturan dibuat dan diterbitkan, perlunya tindakan sosialisasi dari pemerintah untuk menghimbau masyarakat dan meminimalisisr tindak pidana penyalahgunaan data privasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka bentuk peraturan konsumen jasa transportasi online berbentuk adanya aturan  tertulis  di  mana  kendaraan  online  masuk  ke  dalam  bidang  transaksi  online  maka  bentuk perlindungan hukumnya represif, pengguna jasa layanan transportasi online dapat melakukan gugatan perdata  kepada  pihak  penyelenggara  jasa  layanan  transportasi  online  dan  pengguna  jasa  layanan  bisa mengajukan gugatan secara pidana terhadap pengendara/pengemudinya langsung tanpa beratasnamakan penyelenggara jasa layanan transportasi online. Walaupun pengemudi diberikan akses untuk mengetahui data privasi konsumen akan tetapi mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang kehendak pribadinya, sehingga  untuk  meminimalisir  kejadian  yang  tidak  diinginkan  maka  pihak  penyedia  layanan memberikan  sanksi  kepada  pengemudi  apabila  mereka  bertindak  di  luar  batas  wajarnya  dengan memberikan  peringatan  hingga  pemblokiran  akun  di  mana  pengemudi  tersebut  tidak  akan  bisa  aktif menjadi pengemudi lagi. Apabila konsumen ingin melaporkan kejahatan yang dilakukan pengemudi, itu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap pengemudinya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online atas penyalahgunaan data pribadinya ialah berbentuk perlindungan hukum represif, pengguna jasa layanan transportasi online dapat  mengajukan  gugatan  perdata  kepada  pihak  penyelenggara  jasa  layanan  transportasi  online  dan pengguna  jasa  layanan  bisa  mengajukan  gugatan  secara  pidana  terhadap  pengendara/pengemudinya langsung tanpa beratasnamakan penyelenggara jasa layanan transportasi online. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna jasa transportasi online apabila data pribadinya disalahgunakan dan  menimbulkan  sengketa  antara  penyedia  transportasi  online,  pengemudi,  dan  konsumen  dapat dilakukan  dengan  cara musyawarah,  arbitrase  dan  pengadilan.  Ketiga  cara  penyelesaian  sengketa ini sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1), (2) UUPK dan Pasal 6 Nomor 30 Tahun 1999 UUPK.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  di  atas,  beberapa  rekomendasi  adalah:  pemerintah  sudah  seharusnya menetapkan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggara jasa transportasi online  agar  data  pribadi  dan  privasi  konsumen  terlindungi;  perusahaan  transportasi  online  perlu melakukan  seleksi  ketat  untuk  calon  pengemudi  demi  meminimalisir  terjadinya  hal-hal  yang  dapat merugikan konsumen; dan konsumen hendaknya membaca dan memahami isi kontrak elektronik ketika hendak menggunakan aplikasi untuk mengurangi risiko pelanggaran terhadap data pribadi oleh pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustaka Setia.
Anugerah, D. P., & Indriani, M. (2018). Data Protection in Financial Technology Services (A Study in
Indonesian Legal Perspective). Sriwijaya Law Review , 2 (1), 82–92.
https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.112.pp82-92 Atmasasmita, R. (2014). Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi . Predana Media. Daeng,  I.  T.  M.,  Mewengkang,  N.  N.,  &  Kalesaran,  E.  R.  (2017).  Penggunaan  Smartphone  dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado. E-Journal Acta Diurna , 6 (1), 1–15.
Hadi, H., Tejomurti, K., Imanullah, M. N., & Nurhidayatuloh. (2019). Online Transportation: Violation of Privacy Rights and Vulnerability to Sexual Violence by Drivers in Digital Platform-Based Work. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research , November ,  241–246. https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.61
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu.
Koyoga,  D. (2015).  Dampak  Penggunaan  Handphone  pada Masyarakat:  Studi  pada  Masyarakat  Desa Piungun Kecamatan Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Papua. Acta Diurna , 4 (4). Maskun. (2013). Kejahatan Siber (CyberCrime) . Kencana Prenada Group.
Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia . Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
Pratama, G. Y., Suradi, & Aminah. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi  Online  dari  Tindakan  Penyalahgunaan  Pihak  Penyedia  Jasa  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–19. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . PT. Citra Aditya Bakti.
Rosadi, S. D. (2018). Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era : Legal Framework in Indonesia. Brawijaya Law Journal , 05 (01), 143–157. https://doi.org/10.21776/ub.blj.005.01.09 Rosadi, S. D., & Tahira, Z. (2018). Consumer Protection in Digital Economy Era: Law in Indonesia. Mathematics Education Journal , 7 (1), 85–97. https://doi.org/10.29333/aje.2019.423a
Schwab,  K.  (2016).  The  Fourth  Industrial  Evolution.  In World  Economic  Forum (Issues  1–177). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Sidabalok, J. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Citra Aditya Bakti. Simpson, A. P., & Sotto, L. J. (2019). Data Protection & Privacy - 2020. In Law Business Research . Law Business Research.
Sitompul, A. (2004). Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace . Citra Aditya Bakti. Tejomurti, K., Hernawan, H., & Imanullah, Moch. Najib Indriyani, R. (2018). Legal Protection for Urban Online-Transportation  Users’  Personal  Data  Disclosure  in  the  Age  of  Digital  Technology. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 5 (3), 485–505.
UNTAD.  (2016).  Data  protection  regulations and international  data  flows:  Implications for  trade  and development. United Nations Conference on Trade and Development , 1–154. Widijowati, R. D., IdwanMariza, P., & Loin, R. (2019). Analysis Juridical of Transactions Through the Internet (E-Commerce) Related with Consumer Protection Law. KnE Social Sciences , 3 (14), 491– 505. https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4333