PENGUATAN MANIFESTASI NILAI KEADILAN PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ERA KONTEMPORER
Celina Tri Siwi Kristiyanti 1

## ABSTRACT
Rise of globalization has a positive impact but also has a negative impact on all sectors, particularly law enforcement in Indonesia. Law enforcement practice continues without an adequate basis resulting in injustice. Efforts are needed as preventive and curative measures That is Pancasila Justice manifestation strengthening law enforcement in the contemporary era. That is normative research method with a philosophical approach, approach to the concept and approach to the case. Results obtained that law enforcement must prioritize the implementation of the noble values of Pancasila which leads to the achievement of equitable realization of the state (welfare state).
Keywords : Pancasila Justice, Law Enforcement, Contemporary Era.

## INTISARI
Derasnya arus globalisasi memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Praktik penegakan hukum juga terus berlangsung tanpa landasan yang memadai sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Maka diperlukan upaya sebagai langkah preventif dan kuratif yakni penguatan manifestasi Keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh bahwa penegakan hukum harus mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila yang bermuara pada pencapaian terwujudnya negara berkeadilan ( welfare state ).
Kata Kunci  :  Keadilan Pancasila, Penegakan Hukum, Era Kontemporer.
1 Korespondensi pada celin_fh@widyakarya.ac.id

## A. Latar Belakang Masalah
Era Kontemporer berkaitan dengan globalisasi yang merupakan proses mendunia (global) telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga proses filterisasi mesti dilakukan oleh setiap bangsa di dunia tidak terkecuali Indonesia. Derasnya arus globalisasi memiliki dampak positif dan memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, tanpa terkecuali khususnya terkait penegakan hukum di Indonesia.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar, karena memiliki banyak potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini penting dicermati untuk melihat pergerakan pengaruh-pengaruh eksternal saat ini sebagaimana medan pertarungan kepentingan kekuatan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Segala gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan seharusnya  berparameterkan pada Pancasila serta semangatnya yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini mutlak dilakukan agar bangsa ini tidak tergoyahkan dalam menghadapi pertarungan kepentingan termasuk paham atau ideologi transnasional yang keluar masuk tanpa mengenal batas teritorial.
Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang besar baik secara geografis teritorial maupun secara demografis sudah barang tentu menjadi obyek yang menarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengambil keuntungan akan keunggulan ini. Entah secara persuasif maupun intimidasi, hal itu pasti akan dilakukan.
Ini sudah dibuktikan dengan adanya sejarah penjajahan selama 350 tahun oleh bangsa Belanda. Penjajahan jaman dulu yang identik dengan represifitas telah bertransformasi menjadi penjajahan secara halus baik dalam lini ekonomi, politik, hukum, maupun lini lainnya.
Sebagai negara-negara pemenang pada Perang Dunia II dengan ideologinya yaitu  liberalisme, serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang pesat di belahan dunia Barat menjadikan mereka sebagai penggerak utama proses globalisasi saat ini. Liberalisme secara operasional dapat berbentuk demokratisasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kebablasan. Artinya hal ini tidak sesuai dengan semangat nilai-nilai luhur yang sebenarnya telah hidup selama ribuan tahun di tengah masyarakat. Hak dan kebebasan mesti diparitaskan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Inilah inti dari negara hukum berdasarkan Pancasila.
Guna menangkal isu hukum global kontemporer baik preventif maupun kuratif perlu direfleksikan serta dikaji kembali ideologi Pancasila sebagai landasan filosofis. Ideologi Pancasila bukan hanya sebagai kumpulan ide atau gagasan-gagasan kebangsaan semata, melainkan mesti dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kelak dalam mencapai tujuan dan cita-citanya bangsa ini tetap menjadi bangsa yang bertumpu pada nilai-nilai luhurnya sendiri, bukan berdasarkan paham dan ideologi import. Pancasila sendiri
merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdiri dari gugusan ribuan pulau yang dikenal dengan “Nusantara”.
Pancasila mengajarkan bahwa heterogenitas dalam masyarakat yang ada bukan untuk diperuncing atau dikonfrontasikan, melainkan mesti disintesakan menjadi satu kekuatan positif dalam rangka membangun bangsa ini menuju cita-citanya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Hal ini sudah dibuktikan oleh the founding fathers ketika berdebat panjang lebar dalam forum BPUPKI maupun PPKI ketika hendak mendirikan Negara Indonesia. Dialektika antara golongan agamis dan golongan nasionalis telah menemui kata sepakat untuk mendirikan negara yang pluralistis ini berdasarkan Pancasila.
Pancasila sudah semestinya tidak dikonfrontasikan dengan alasan agama tertentu untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Negara Indonesia adalah sebuah religious nation state berdasarkan Pancasila bukan merupakan negara agama, bukan pula negara sekuler. Dalam konteks Indonesia, negara hanya boleh mengintervensi sebatas menjaga agar antar umat beragama dalam beribadah tidak diganggu maupun mengganggu pihak lain. Esensi sebagai ideologi bangsa, Pancasila bukan penganut individualisme sebagaimana liberalisme, juga bukan penganut kolektivisme sebagaimana komunisme. Pancasila menganut paritas atau keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dengan titik tekan pada
perwujudan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan pada sila ke-5. Pluralitas suku, etnis, bahasa, budaya, adat istiadat, agama, termasuk kepentingan sangat membutuhkan toleransi yang tinggi agar tidak menimbulkan chaos di tengah masyarakat. Semua itu mesti direspon dengan sikap saling pengertian dan gotong royong.
Pancasila sebagai jati diri bangsa kini kian kehilangan rumahnya. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai kausa materialis 2 Pancasila, dalam kehidupan sehari-harinya, kini justru tidak lagi mencerminkan dirinya sebagai kausa yang melahirkan Pancasila. Pancasila sebagai sebuah ideologi 3 bangsa Indonesia yang di dalamnya mengandung ide, pengertian, gagasan dan cita-cita tidak boleh ditinggalkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan hingga penyusunan putusan hakim. Pembentuk undang-undang dan hakim sebagai pembentuk hukum secara formal tentu menyadari bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan ideologi yang bersifat terbuka, yang artinya, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. 4 Tiga dimensi tersebut secara praktis dicita- citakan terwujud dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila termasuk meletakkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang wajib dijabarkan secara konkrit
2 Kaelan,1996, Filsafat Pancasila, Paradigma , Yogyakarta, hlm. 34.
3 Ibid, hlm.38
4 Ibid, hlm. 42
ke dalam konstitusi maupun sumber hukum positif lainnya termasuk putusan hakim. Penegakan hukum harus mengedepankan pelaksanaan nilai- nilai luhur Pancasila yang bermuara pada pencapaian terwujudnya negara berkeadilan ( welfare state ).

## B.  Rumusan Masalah
1.  Mengapa diperlukan penguatan manifestasi nilai keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer?
2.  Bagaimana upaya mewujudkan penegakan hukum di era kontemporer dengan penguatan manifestasi Pancasila?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ( legal research ), atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang berupa bahan hukum. Dalam penelitian yuridis normatif digunakan pendekatan filosofis, pendekatan konsep serta pendekatan kasus yaitu meneliti kesesuaian penegakan hukum dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila sebagai landasan filosofis yang sekaligus merupakan volkgeist (jiwa bangsa).

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Penguatan manifestasi nilai keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer
Dalam pergaulan dunia yang kian global, bangsa yang menutup diri dari dunia luar pasti akan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan
bangsa-bangsa lain. Era kontemporer berkaitan dengan isu global yang tidak hanya dihadapi oleh satu negara tetapi mengancam sejumlah negara tertentu. Maka konsep pembangunan modern harus membuat bangsa dan rakyat Indonesia membuka diri dalam upaya untuk menyerap masuknya ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan nilai-nilai sosial politik yang berasal dari kebudayaan bangsa lain. Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai terserap semuanya.
Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama diabaikan, misalnya sistem demokrasi yang berkembang di tanah air sudah mengarah kepada paham  liberalisme. Padahal, negara Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong- royong, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Dalam kondisi yang seperti ini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memegang peranan penting. Pancasila akan menilai sesuatu yang dapat diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai baru yang berkembang nantinya akan tetap berada pada kepribadian bangsa Indonesia.
Ni l a i - n i l a i   Pa n c a s i l a   h a r u s dikonkritkan dalam penegakan hukum. Sepak terjang penegakan hukum selama 2016 merupakan isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah dan DPR 5 . Dalam kurun waktu tersebut,
5 http://mappifhui.org/2016/12/21/kaleidoskop- penegakan-hukum-indonesia-2016/.
dinamika yang terjadi di level legislasi, kebijakan, institusi hingga peradilan menjadi penting untuk disikapi. Isu utamanya adalah permasalahan institusi peradilan Tahun 2016. Berdasarkan catatan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, terdapat 13 Hakim, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan yang diduga terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2016. Ironisnya, diantara oknum pengadilan yang diduga terlibat tersebut adalah Hakim Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terhadap permasalahan korupsi peradilan tersebut, MaPPI FHUI melihatnya dari tiga hal, yakni rekrutmen, pengawasan, dan pimpinan.
J i k a   d i t e l u s u r i   s a l a h   s a t u permasalahan  korupsi peradilan maka akan sangat berkaitan dengan kualitas SDM yang merupakan hasil dari rekrutmen Mahkamah Agung. Tahun 2016, Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan rekrutmen Hakim Ad- hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Proses kali ini pun tak luput dari masalah dimana hampir 75% calon hakim ad hoc tersebut tidak memiliki pengetahuan hukum dan tidak mengetahui tentang tindak pidana korupsi. Permasalahan ini muncul karena Mahkamah Agung belum menetapkan suatu standar kebutuhan dan kriteria Hakim Tipikor yang ideal sehingga orang-orang yang tidak berkualitas bisa lolos proses seleksi. Selain itu, sebagian besar calon hakim ad hoc juga memiliki catatan mengenai integritasnya. 6
6 Ibid.
Selanjutnya, sinergitas dan koordinasi pengawasan yang dilakukan antara Badan Pengawasan MA dan KY tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang MA tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan hakim yang dilakukan oleh KY. Di sisi lain, MA dan KY sering berbeda pendapat dalam melihat pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perdebatan kedua lembaga juga sangat terasa dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim, khususnya berkaitan dengan konsep shared responsibility antara MA dan KY dalam pengelolaan manajemen hakim.
Permasalahan tidak berhenti pada tataran etik dan disiplin hakim. Sejak tahun 2009 penindakan terhadap hakim yang diancam dengan sanksi berat dilakukan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sayangnya, hasil keputusan MKH tidak serta merta diikuti dengan langkah penegakan hukum. Padahal, setengah dari kasus yang ditangani MKH adalah kasus penyuapan dan permainan perkara. 7 Ada dua kasus yang persidangannya selalu menjadi sorotan publik di tahun 2016, yaitu kasus pembunuhan Wayan Mirna Salhin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso dan kasus penodaan agama dengan tersangka Basuki Tahaja (Ahok). Sorotan publik yang begitu besar, terutama melalui media massa, menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip praduga tak bersalah sebagai salah satu elemen penting dari fair trial.
Pemberitaan secara langsung dan terus menerus suatu proses persidangan ibarat pisau bermata dua. Pertama membangun kesadaran publik mengenai pentingnya keterbukaan dalam proses peradilan merupakan hal yang penting. Proses peradilan harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan prosesnya. Publik harus dapat melihat dan merasakan bahwa proses peradilan memang benar-benar memberikan rasa adil. Masyarakat kadangkala dibuat bingung dengan pemberitaan yang dilakukan tanpa adanya verifikasi data/fakta. Terlebih apabila pemberitaan justru memberikan pengaruh pada sidang pengadilan yang sedang berjalan. 8
Dalam persidangan Jessica, Majelis Ha k i m   m e mp e rs i l a h k an   m e d i a melakukan siaran langsung di setiap tahapan persidangan. Pemberitaan dilakukan secara terus menerus, bahkan ketika pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya sedang berlangsung. Hal ini sangat berpotensi mengganggu integritas proses persidangan karena semua orang, termasuk saksi yang belum diperiksa, dapat menyaksikan secara langsung keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Hal ini tentunya melanggar ketentuan mengenai pemeriksaan saksi di KUHAP dan tentang larangan campur tangan dalam urusan peradilan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perbaikan diperlihatkan dalam pemeriksaan kasus Ahok, majelis tidak lagi memberikan kebebasan penuh kepada pers dan media untuk
8 Ibid.
meliput secara langsung tetapi hanya diperbolehkan pada proses pembacaan berkas dan tidak pada proses pembuktian pemeriksaan alat bukti. 9
Ketersediaan data kriminalitas yang akurat sangat penting untuk menghasilkan kebijakan pidana yang tepat dan berdampak uas. Dengan memanfaatkan data kriminalitas, negara dapat merumuskan strategi pencegahan dan penindakan kejahatan yang efektif, mengalokasikan sumber daya secara tepat guna, serta dapat mengukur keberhasilan kinerja penegakan hukum.
Sayangnya, pengelolaan data kriminal yang akurat, menyeluruh, terintegrasi dan berkelanjutan masih menjadi kendala di Indonesia. Data kriminalitas yang ada saat ini hanya terbatas pada data yang dilaporkan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Data ini memiliki kelemahan, karena tidak mencerminkan kondisi rill kriminalitas Indonesia. 10
Kedua, data kriminalitas yang dilaporkan oleh institusi yang ada juga bermasalah. Pengelolaan data kriminal selama ini dilakukan oleh masing-masing institusi dengan cara dan nomenklatur yang berbeda satu dengan yang lain. Selain itu, data dari institusi penegak hukum juga seringkali tidak akurat. Sebagai contoh, untuk pencatatan jumlah kasus dan tersangka narkotika pada tahun 2015, data yang dilaporkan dalam Refleksi Akhir Tahun Kinerja POLRI 2015 berbeda dengan data Statistik
Kriminal 2015 (BPS) padahal data BPS bersumbernya dari data POLRI. 11
C ar ut   m ar ut ny a   p e n c at at an kriminalitas di Indonesia berimplikasi pada buruknya perencanaan penegakan hukum. Pada April 2016 Jaksa Agung mengeluhkan kekurangan anggaran yang diberikan pada Kejaksaan. Kurangnya anggaran Kejaksaan tak lain disebabkan buruknya basis data yang digunakan sebagai acuan penganggaran. Hingga saat ini, kejaksaan belum mampu menentukan berapa anggaran ideal yang diperlukan untuk menyelesaikan satu kasus pidana karena tidak memiliki data dapat menunjukkan berapa rata-rata lama penanganan perkara, jumlah saksi yang dibutuhkan, serta kebutuhan khusus kejaksaan di daerah terkait perkara- perkara khusus seperti ilegal logging dan illegal fishing , yang berimplikasi langsung pada besarnya anggaran yang diperlukan.
Praktik penegakan hukum juga terus berlangsung tanpa landasan yang memadai. Untuk perkara narkotika, misalnya, penegak hukum cenderung lebih sering menggunakan pasal kepemilikan (Pasal 111 dan 112 Narkotika) dan pembelian narkotika (Pasal 114 UU Narkotika) dibandingkan dengan pasal penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) hanya karena pasal kepemilikan dan pembelian narkotika lebih  mudah dibuktikan, memuat ancaman pidana yang lebih berat, serta lebih praktis untuk dieksekusi. Kebijakan ini tidak terbukti membawa hasil yang signifikan. Mengacu pada penelitian 11 Ibid.
Badan Narkotika Nasional, prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2015 meningkat 0,02 dibanding tahun sebelumnya. 12
Selain itu, praktik penanganan perkara narkotika justru menyebabkan data tahanan di penjara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan dari tahun 2012-2015, tahanan dan terpidana narkotika lebih dari setengah kapasitas rutan dan lapas. Dari presentase tersebut, pengguna menempati hampir seperempat dari kapasitas penjara di Indonesia. Padahal beberapa studi dari berbagai negara telah menunjukkan bahwa pemenjaraan untuk pengguna narkotika tidak dapat memberikan efek jera, berbiaya mahal, dan justru menimbulkan  korban sampingan (keluarga terpidana). 13
Data bidang hukum di Indonesia merupakan gambaran adanya isu global kontemporer. Karakterisitik isu-isu global kontemporer sebagai ancaman keamanan nontradisional adalah:
1.  Isu global kontemporer yang merupakan ancaman keamanan bersifat nontradisional tersebut tidak terpusat pada satu negara tertentu saja. Dengan demikian, ancaman yang merupakan bagian dari isu-isu global kontemporer ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tetapi telah mengancam s ejum l a h negara ter tentu sekaligus (memiliki dimensi regional dan global). Oleh karena
itu, isu-isu global kontemporer sering disebut sebagai “ancaman keamanan transnasional”.
2.  Isu global kontemporer tidak terfokus pada suatu lokasi geografis tertentu saja. Berdasarkan karakter geografisnya, isu-isu ini seringkali sulit “dikenali” karena sifatnya yg melewati batas-batas antarnegara hingga batas-batas regional (transnasional).
3.  Isu-isu global kontemporer tidak dapat dihadapi hanya dengan kekuatan militer semata. Memang kekuatan militer dapat digunakan dalam eskalasi yang mengarah pada konflik bersenjata. Akan tetapi, kekuatan militer pada jangka panjang tidak dapat lagi digunakan secara efektif untuk mengatasi ancaman isu-isu global tersebut.
4.  Persoalan keamanan yang menjadi isu-isu global kontemporer telah mengancam eksistensi suatu negara maupun individu-individu yang merupakan bagian dari negara tersebut.
Dalam penegakan hukum masa kini perlu dikaji pemikiran dan pemikir masa lalu sebagai suatu kekuatan yang dijadikan landasan filosofis mengenai keadilan secara menyeluruh. Salah satu aspek penting untuk mencapai tujuan hukum adalah aspek keadilan. Bagir Manan 14 , berpendapat bahwa hakim bukan mulut undang-undang, juga bukan mulut hukum. Namun
secara ideal putusan hakim semaksimal mungkin harus merupakan resultante dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, karena ketiga aspek tersebut merupakan tujuan dari hukum.
Menurut Plato untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dengan negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang essensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diduga. 15
Keadilan sebagai tujuan penegakan hukum memiliki ragam makna sehingga memiliki beragam definisi pula. Ulpianus mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya ( iustia est contants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi ). 16 Selanjutnya Hans Kelsen mengartikan keadilan sebagai: “ Justice is social happiness guaranteed by a social order ”. 17
15 Wolfgang Friedmann, 1953, Legal Theory , Steven and sons Ltd., London, 1953, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, 1993, Teori dan Filsafat Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 17.
16 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung,  hlm. 163.
17 Hans Kelsen, 1957, What Justice?: Justice, Politic and law in the Mirror of Science , University of California Press, p.2.
(terjemahan bebas: keadilan  adalah kebahagiaan sosial, “keadilan  adalah kebahagiaan sosial yang dijamin oleh tatanan sosial”.
Menurut John Rawls, sebuah masyarakat dikatakan baik bila didasarkan pada dua prinsip yaitu fairness yang menjamin bagi semua anggota, apa pun kepercayaannya dan nilai-nilai, kebebasan semaksimal mungkin, dan veil ignorance yang hanya membenarkan ketidaksamaan sosial dan ekonomis apabila ketidaksamaan itu dituntut dalam jangka panjang, justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung. 18 Lebih lanjut John Rawls menguraikan bahwa kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asali dimana hak- hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. 19
Pancasila sebagai dasar filosofi b a n g s a   d a n   n e g a r a   I n d o n e s i a memiliki kaitan erat dengan teori- teori kebenaran dan keadilan. Dalam kedudukannya yang demikian maka hendaknya Pancasila itu tidak hanya dimengerti sebagai indoktrinasi yang
18 John Rawls, 1996, A Theory of Justice , Havard University Press, Cambrigde, Massachusets, diterjemahkan  dalam  Teori  Keadilan  dan Politik untuk Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.
19 Andre Ata Ulan, 2001, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls , Yogyakarta, Kanisius, hlm. 26-28.
bersifat imperatif. Dalam perkembangan Pancasila, bukanlah dasar negara yang bersifat statis. Dari sejarah penggalian hingga kepada dikukuhkannya sebagai dasar negara Pancasila itu bersifat dinamis. Dipengaruhi oleh pergerakan jiwa bangsa ( volkgeist ) akan suatu harapan yang dirangkum dalam sila- sila Pancasila. Dinamisasi ini yang mengukuhkan Pancasila tanpa ada yang menyangsikannya menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber tertib hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang menuntut pelaksanaan dan pengamanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimaksud.
Keadilan Pancasila, ialah keadilan yang proporsional atau seimbang, yang melindungi kepentingan-kepentingan, baik kepentingan perseorangan atau individu maupun kepentingan bersama atau kepentingan kolektif, atau lebih dikenal dengan keadilan substantif, yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan b erkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan yang demokratik”, “keadilan yang nasionalistik”, dan “berkeadilan sosial”.
Jika dianalogikan pada putusan hakim tercantum kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, terkandung 2 (dua) makna utama, 20 pertama kata “demi keadilan” selalu dikaitkan dengan hukum dan perundang-undangan. Walaupun 20 J. Djohansjah, 2007, Reformasi MA Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman , Disertasi, Bandung, hlm. 24.
dalam kenyataannya, hukum atau undang-undang tidak sama artinya dengan keadilan. Keadilan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian hukum atau undang-undang. Dalam kata “demi  keadilan” terkandung prinsip pertimbangan keadilan secara horisontal yang dikaitkan dengan fungsi peradilan masyarakat, yaitu memberikan keadilan dengan menerapkan perimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individual.
P a d a   k a l i m a t   k e d u a   y a k n i “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, terkandung pengertian mengenai pertanggungjawaban secara vertikal antara hakim dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian teori keadilan dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipertentangkan. Pancasila di samping sebagai falsafah negara juga sebagai sumber hukum Negara Indonesia. 21
Pemahaman keadilan Pancasila harus dimaknai secara terintegrasi. Pancasila memuat 5 (lima) sila dimana satu dengan yang lain berkaitan bahkan menjadi satu sistem mewujudkan keadilan.  Sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud tanpa memahami serta melaksanakan dengan baik ke-4 sila yang lain.
Notonagoro 22 menyatakan bahwa secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal 21 AMW  Pranarka,  1985, Sejarah  Pemikiran Pancasila , CSIS, Jakarta, hlm. 283.
22 Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer , Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 57.
mengandung makna bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa prima . Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk  manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok Negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila 2). Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3). Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu  keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.
Mewujudkan keadilan perlu adanya spiritualitas. Spiritualitas keadilan merupakan pendorong adanya suatu itikad baik dari kedalaman nurani yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa (sila 1), sehingga mewujudkan k e a d i l a n   y a n g   m e m a n u s i a k a n manusia tanpa adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM namun adanya kesetaraan perlakuan (sila 2), keadilan yang menjunjung tinggi persatuan bangsa (sila 3), keadilan yang demokratis (sila 4), keadilan yang bertujuan
menyejahterakan rakyat secara merata dan berkelanjutan (sila 5).
Penguatan manifestasi nilai keadilan Pancasila bagi penegakan hukum perlu dikonkritkan dengan upaya nyata. Para pelaku penegakan hukum di era kontemporer sebagai jaman dengan berbagai isu global yang dihadapi berbagai negara harus memiliki jiwa sekaligus pelaku pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dibutuhkan penegakan hukum terintegrasi dalam sistem hukum yang kokoh berpedoman pada Pancasila secara utuh bukan parsial guna mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2.  Upaya mewujudkan penegakan hukum di era kontemporer dengan penguatan manifestasi nilai keadilan Pancasila sebagai landasan filosofis dan volkgeist (jiwa bangsa) Di Indonesia agar dapat segera terwujud penerapan hukum responsif dan mengharmoniskan unsur negara, unsur sosial, dan unsur moral dan keagamaan di Indonesia sesuai “ Triangular concept ” dari Wrener Menski, maka sudah saatnya penutup mata sang dewi keadilan dilepas, sehingga hukum di Indonesia benar-benar mampu menatap keseluruhan realitas hukum yang berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam perundang-undangan.
Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai
interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Hukum responsif diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah- masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat. Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat. Berkaitan dengan karakter dasar  hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.
Seperti apa yang dipikirkan oleh Nonet dan Seznick, menurut Prof. Satjipto Rahardjo, sebetulnya bisa dikembalikan kepada pertentangan antara analytical jurisprudence di satu pihak dan sociological jurisprudence di lain pihak. Analytical jurisprudence berkutat di dalam sistem hukum positif dan ini dekat dengan tipe hukum otonom pada Nonet. Baik aliran analitis maupun Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Hukum tidak hanya rules (logic & rules ), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis.
Teori hukum responsif jika dikaitkan dengan triangular concept of legal pluralism dimaknai pada tiga tipe utama pendekatan hukum yaitu hukum yang diciptakan oleh masyarakat, hukum yang diciptakan oleh negara dan hukum yang timbulnya melalui nilai serta etika. Bahwa ketiga unsur tersebut bersifat plural. Untuk mudah memahami digambarkan oleh Wrener Menski, yaitu nomor 1 pada segitiga unsur ‘masyarakat’ ( number 1 to the triangle of society ), nomor 2 pada
unsur ‘negara’ ( number 2 to the triangle of state ), dan nomor 3 pada dunia nilai serta etika ( number 3 to the realm of values and ethics ). Dari hal tersebut menjadi alasan, mengapa satu tipe teori hukum terhadap dirinya sendiri, tidak akan bekerja untuk menjelaskan sifat alami hukum yang hakikatnya bersifat plural.
Jadi menur ut Mensk i untu k memperkenalkan representasi grafis dari level of intrisic the second pluralisme hukum, dimulai dengan hukum yang ditemukan di dalam kehidupan sosial, karena di kehidupan sosial itulah merupakan tempat dimana hukum selalu berlokasi. Bahwa tak ada masyarakat tanpa hukum, pada poros pusat dalam the triangle of society , norma-norma sosial dan proses-proses yang menghasilkan beberapa validitas dan kewenangan dari lingkungan etika dan nilai-nilai. Secara menyeluruh, citra intrinsik dari pluralisme hukum terdapat dalam the triangle of society . Hal itu membuktikan bahwa ini juga merupakan kehidupan klutur, tetapi kultur yang barangkali juga secara intrisik bersifat plural dan bersifat meluas ke dalam kehidupan kenegaraan dan ke alam nilai. Dengan demikian, hal itu berarti bahwa analisis kultural juga akan memperoleh manfaat dari penerapan  metode analisis kesadaran pluralitas ( pluralitas-conscious analytical methods ). Me ng h a d api   e r a   g l o b a l i s a s i dunia, pakar hukum modern telah meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang cenderung ekstrem sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, apakah yang normatif
(positivistik), empiris (sosiologis, antropologis, psikologis dan lainnya) atau pendekatan nilai dan moral (filosofis), teori triangular concept of legal pluralism (konsep segitiga menghadapi pluralism hukum di era globalisasi dunia). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut guna mewujudkan harmonisasi secara proporsional tiga ide hukum dari Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian undang-undang. Dengan selalu digunakannya kata “hukum dan keadilan” secara bersamaan, terkesan bahwa makna “supremasi dan penegakan hukum” bukan semata- mata “supremasi/penegakan undang- undang” saja, tetapi lebih mengandung makna substantif yaitu supremasi/ penegakan nilai-nilai substantive/ materiil. Dengan kata lain tidak sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal (formal/legal certainty atau formal law enforcement ), tetapi “ substantive/material certainty ”. Terlebih dengan penegasan, bahwa “peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menjadi Pasal  2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009) yang menurut Barda Nawawi Arief mengandung makna penegakan nilai-
nilai substansial. 23
L e bi h   l anjut   B ard a   Naw aw i menyatakan: “perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan ( the dispension of justice ) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila. Dari pernyataan ini pun, tersimpul perlu dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “keadilan Pancasila”, yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, keadilan berkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan yang demokratik nasionalistik, dan berkeadilan sosial”. Ini berarti keadilan yang ditegakkan juga bukan keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Terlebih dalam peradilan pidana yang lebih menekankan pada keadilan/ kebenaran materiil, bukan keadilan/ kebenaran formal seperti dalam peradilan perdata.
Keadilan berketuhanan, hal ini sesuai dengan bunyi irah-irah putusan hakim yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari kalimat tersebut terkandung pengertian mengenai pertanggungjawaban secara vertikal antara hakim dan Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dan keadilan seharusnya tidak hanya didasarkan pada tuntunan undang-undang, tetapi juga harus berdasar pada “tuntunan Tuhan”.
Pemahaman berikutnya “keadilan Pancasila”, di samping mengandung makna “keadilan berketuhanan”, juga mengandung makna keadilan
23 Barda Nawawi Arief, 2011, Pendekatan Keilmuan dan  Pendekatan  Religius  Dalam  Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (pidana) di Indonesia , Penerbit Undip, Semarang, hlm. 92-93.
b erkemanusiaan (humanistik)”. Makna  keadilan berkemanusiaan ini mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia. Istilah “kemanusiaan” berarti kesadaran, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai hidup manusiawi secara universal. Nilai-nilai hidup manusiawi yang dimaksudkan di sini ialah pertimbangan baik buruk secara kodrati berada dalam hati nurani manusia yang sesuai dengan ide kemanusiaan. 24 Hal ini adalah sebagai implementasi sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang berarti dan bermakna menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.
Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara har us menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Hal ini mengandung makna bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil; adil dalam arti hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Nilai yang terkandung dalam “Keadilan berkemanusiaan (humanistik)” adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk
24 Noor MS Bakery, 2001, Orientasi Pancasila , Liberty, Yogyakarta, hlm. 102.
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung t i ng g i   h a k - h a k   a s a s i   m anu s i a , menghargai  kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
D a l a m   p e r s p e k t i f   k e a d i l a n b e r ke m anu s i a an   ( hu m an i s t i k ) , pengakuan terhadap hak asasi manusia harus dibarengi pula dengan kewajiban asasi manusia yaitu bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan b e r m a s y ar a k at ,   b e r b ang s a   d an bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Keadilan yang nasionalistik, mengandung makna bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Hal ini semata- mata merupakan implementasi dari sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia” yang mempunyai arti dan makna nasionalisme; cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia; menghilangkan
penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, dan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 25 . Negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dikenal dengan istilah Bhineka Tunggal Ika.
Menurut Kaelan mengatakan negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama, dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan kepada individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Nilai nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religious. Nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Hal ini nilai Persatuan Indonesia didasari dan
25 Op.cit., hlm. 81.
dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Nilai yang terkandung dalam keadilan yang nasionalistik adalah bahwa keadilan yang harus diwujudkan dalam bumi Indonesia adalah keadilan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yang menghindari adanya konflik horizontal antar warga negara yang berbeda paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama dan yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa dan humanistik.
Keadilan yang demokratik merupakan implementasi dari sila keempat Pancasila. Adapun arti dan makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah bahwa hakikat sila ini adalah demokrasi, permusyawaratan, ar tinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama dan dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Intinya adalah pada keharusan untuk musyawarah. Hal ini tercermin dengan adanya musyawarah, yang memungkinkan dan diakomodasikannya dissenting opinion dalam pengambilan putusan.
Musyawarah dan akomodasi terhadap sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini juga tercermin pada kode etik hakim sebagai pedoman perilaku hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu bahwa: Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh,
tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun; Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislative serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan; Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.
B e r k e a d i l a n   s o s i a l ,   d i   s i n i mengingat bukan hanya menegakkan keadilan formal tetapi juga keadilan substansial maka dalam penegakan keadilan Pancasila ini juga dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam arti umum. Keadilan sosial ini sebagai pengejawantahan dari sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mempunyai makna dan arti sebagai berikut:
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat; seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan b a g i   k e b a h a g i a a n   b e r s a m a menurut potensi masing-masing; dan melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dalam perwujudan “keadilan sosial” adalah keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat (keadilan sosial) dengan tidak membeda- bedakan orang, melindungi yang lemah serta berguna bagi masyarakat.
Keadilan Pancasila memiliki indikator-indikator sebagai berikut:
a. Menegakkan keadilan dan kebenaran kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga, kerabat maupun golongan/kaum dan menegakkan keadilan dan kebenaran secara obyektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif atau hawa nafsu, dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung:
1)  Prinsip persamaan ( equality / non diskriminatif);
2)  Prinsip obyektifitas (tidak subjektif);
3)  Prinsip tidak pilih kasih ( non- favoritisme /non nepotisme);
4)  Prinsip  tidak berpihak ( fairness/impartial );
b.  Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; dan adanya kewajiban asasi manusia; menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama; dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk pada pembatasan y a n g   d i t e t a p k a n   d e n g a n undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
c.  Keadilan yang harus diwujudkan d a l a m   b u m i   I n d o n e s i a adalah  keadilan yang dapat m e m p e r s a t u k a n   b a n g s a Indonesia, yang menghindari adanya konflik horizontal antar warga negara yang berbeda paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama, dan yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa dan humanistik;
d.  A s a s   m u s y a w a r a h   d a l a m pengambilan putusan yang didasarkan pada hati nurani, y ang   me mu ng k i n k an   d an diakomodasikannya  dissenting o p i n i o n   s e b a g a i   w u j u d kebebasan berpendapat yang bertanggungjawab;
e.  Keadilan yang mencerminkan ras a  ke adi lan masyara kat (keadilan sosial) dengan tidak memb eda-b edakan orang, melindungi yang lemah dan berguna bagi masyarakat.
Namun prinsip tidak terwujud dalam berbagai penerapan konsep keadilan ketika para pihak yang seharusnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan dan ketidaksetaraan tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan sosial sehingga dibutuhkan perbaikan yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan yang proporsional. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan ( balance ) atau jatah bagian ( proportion ), dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai ‘perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa’, kendatipun kita perlu menambahkan kepadanya ‘dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda’. 26
Penegakan hukum tidak lepas dari membangun peradilan yang bermartabat menuntut adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas produk pengadilan dan memperkuat rasa tanggung jawab personal para hakim dan institusional lembaga peradilan. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya para hakim kadangkala menghadapi aturan-aturan legal yang memiliki tepian yang kasar (tekstur terbuka) atau menghadapi dilemma yuridis adanya dua atau lebih undang-undang yang bertentangan. Dalam menghadapi situasi hukum yang seperti itu, HLA Hart dan Austin meminta hakin mengembangkan kebijakannya untuk memutus perkara.
Hakim yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memeriksa
26 HLA Hart, 2009, Konsep Hukum , Nusa Media, Bandung,  hlm. 246.
dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dalam memutus suatu perkara haruslah selalu bertindak professional, bertanggungjawab kepada hukum, masyarakat dan pencari keadilan, hati nurani dan moral, dan yang paling tinggi putusan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan bunyi irah-irah dalam setiap putusan hakim yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dalam fenomena di masyarakat, masih banyak terdengar suara-suara sumbang yang menilai dan mengkaji putusan pengadilan (hakim) yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim hanya sebagai corong undang-undang, hakim tidak mau menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau dengan pendek kata “putusan hakim tidak adil”.
Untuk itu, sebagai perwujudan pelaksanaan kemandirian hakim maka untuk menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya hakim dalam mengkonstitusi itu lebih dulu melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal suatu undang- undang tidak jelas dan tidak lengkap maka hakim lebih dulu menafsirkan “menurut jiwa undang-undang dasar dan menurut Pancasila yang berintikan kekeluargaan sebagai jiwa masyarakat kita. 27
27 Soediman Kartohadiprojo, 1975, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan , Jakarta,  hlm. 203.
Saat ini dalam hal perwujudan asas kepastian hukum, maka hakim lebih cenderung mempertahankan norma- norma hukum tertulis (undang-undang). Penekanan kepastian hukum ini bukan hanya berarti undang-undang saja, sebab hukum lebih luas dari undang-undang, karena hukum itu meliputi hukum tertulis (undang-undang) juga hukum tidak tertulis (kebiasaan atau hukum adat). Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan undang-undang. 28
S e me nt ar a   p e r w uju d an   as as kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi berguna untuk manusia, yaitu orang banyak (masyarakat) dan tidak hanya kepada  para pihak yang berperkara. Secara ideal bahwa kepentingan pribadi hendaknya seoptimal mungkin dipenuhi, namun tanpa mengurangi atau dapat merugikan kepentingan pribadi-pribadi lain, atau pihak-pihak yang berperkara.
Dalam penegakan hukum, hakim memiliki peran yang sangat penting. Hakim dianggap mengetahui semua hukumnya ( ius curia novit ) yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya. Memang tidak ada satu hukum atau undang-undang mengatur yang selengkap-lengkapnya mencakup semua masalah mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa berubah (dinamis).
Upaya mewujudkan penegakan hukum di era kontemporer dimaknai bahwa hukum merupakan kesatuan sistem yang terintegrasi. Hukum
28 Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban , Penerbit UKI Press, Jakarta,  hlm. 135.
sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat, hukum yang bersifat demokratis dan egaliter yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum yang menjamin pemenuhan  keadilan baik keadilan formal dan keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan Pancasila sebagai landasan filosofis serta sebagai jiwa bangsa ( volkgeist) . Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan secara komprehensif dalam penegakan hukum baik dari aspek normatif, empiris serta nilai dan moral (filosofis). Bila ada pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses mewujudkan keadilan perlu ada sanksi yang menimbulkan efek jera. Penegakan hukum di era kontemporer sudah seharusnya mengatur secara khusus sanksi bagi para penegak hukum yang tidak memiliki “jiwa” keadilan sosial, yang tidak mampu mewujudkan dan menjamin keadilan bagi semua golongan, tidak memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), tidak demokratis, tidak transparan dalam proses persidangan, serta berlaku diskriminasi. Nilai Pancasila seharusnya melekat pada diri para penegak hukum, khususnya profesi hakim yang memutuskan perkara dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan yang Maha Esa”.

## E. Kesimpulan
Isu global kontemporer tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tetapi telah mengancam sejumlah negara tertentu sekaligus (memiliki dimensi regional dan global) salah satunya adalah Indonesia.
Guna antisipasi preventif dan kuratif diperlukan penguatan manifestasi keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer. Hal ini perlu dimaknai secara utuh dan terintegrasi. Keadilan Pancasila ialah keadilan yang proporsional atau seimbang, yang melindungi kepentingan-kepentingan, baik kepentingan perseorangan atau individu maupun kepentingan bersama atau kepentingan kolektif, atau lebih dikenal dengan keadilan substantif, yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan b erkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan yang demokratik”, “keadilan yang nasionalistik”, dan “berkeadilan sosial”.
Upaya penegakan hukum dengan penekanan pada manifestasi nilai Pancasila mewujudkan keadilan sosial dimaknai bukan hanya menegakkan keadilan formal tetapi juga keadilan substansial. Maka dalam penegakan keadilan Pancasila tetap memperhatikan dan mempertimbangkan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam arti umum. Keadilan sosial ini sebagai pengejawantahan dari sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Penegakan hukum tidak lepas dari membangun peradilan yang bermartabat berdasar Pancasila menuntut adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas produk pengadilan dan memperkuat rasa tanggung jawab personal para hakim dan institusional lembaga peradilan.

## Daftar Pustaka
Buku Ali, Achmat, 2009, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan ( Judicialprudence ), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Bakery, Noor MS, 2001, Orientasi Pancasila , Liberty, Yogyakarta. Djohansjah, J, 2007, Reformasi MA Menuju  Independensi Kekuasaan Kehakiman , Disertasi, Bandung. Friedmann, Wolfgang, 1953, Legal Theory , Steven and sons Ltd., London, 1953, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, 1993, Teori dan Filsafat Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hart, HLA, 2009, Konsep Hukum , Nusa Media, Bandung Kelsen, Hans, 1957, What Justice? : Justice, Politic and law in the Mirror of Science , University of California Press.Ulan, Andre Ata, 2001, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius , Yogyakarta.
Kartohadiprojo, Soedirman, 1975,
Pengantar Tata Hukum Indonesia ,
Pembangunan, Jakarta.
Kaelan,1996, Filsafat Pancasila , Paradigma, Yogyakarta.
Manan, Bagir, 2007, dalam Varia
Peradilan bulan Pebruari
Nawawi Arief, Barda, 2011, Pendekatan
Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi  Penegakan Hukum (pidana) di Indonesia , Penerbit Undip, Semarang.
Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer , Pantjuran Tudjuh, Jakarta. Pranarka, AMW, 1985, Sejarah Pemikiran Pancasila , CSIS, Jakarta. Rawls, John, 1996, A Theory of Justice , Havard University Press, Cambrigde, Massachusets, diterjemahkan dalam Teori Keadilan dan Politik untuk Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung Rahardjo, Satjipto, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban , Penerbit UKI Press, Jakarta.

## Internet
http://mappifhui.org/2016/12/21/ kaleidoskop-penegakan-hukum- indonesia-2016/.