## MEDIA SOSIAL DAN PARTISIPASI PEMILU LEGISLATIF DI KOTA JAYAPURA
Syamsudin Usman 1 , Arum Septiani Putri 1
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Syamusman01@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mencoba  untuk  melihat  seberapa  jauh  peran  media  social dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih  legislatif  pada  tahun  2019  di  Kota  Jayapura.  Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor media sosial tidak memberikan andil yang signifikan dalam meningkatkan  partisipasi  pemilihan  legislatif  di  Kota  Jayapura  tahun  2019.  Perangsang  politik merupakan faktor dominan dalam merangsang pemilih untuk memilih anggota legislatif di Kota Jayapura  2019.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif yakni, dengan menganilsa hasil pengumpulan data melalui wawancara, studi pusataka maupun observasi.  Kemudian  data  diolah  dan  di  ambil  kesimpulan.  Fokus  dan  lokus  dari  penulisan  ini adalah penduduk di Kota Jayapura yakni di distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, distrik Heram dan Muara Tami yang telah memiliki hak pilih. Fakta lain  yang ditemukan dalam penelitian  ini,  bahwa  karakteristik  pribadi  tidak  memberikan  dampak  bagi  pemilih  untuk menentukan  pilihannya.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam  kampanye  bukan  murni  datang  dari kesadaran  diri  pribadi,  melainkan  hanya  ikut-ikutan,  sehingga  penyampaian  visi,  misi,  maupun program calon legilslatif tidak mempengaruhi pemilih untuk memberikan pilihannya dalam kotak suara.  Pemilihan  serentak  tahun  2024  diharapkan  setiap  partai  politik  berperan  untuk memberikan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  sehingga  dapat  meningkatakan  partisipasi pemilih  untuk  menentukan  pilihannya.    Calon  legislatif  dapat  memanfaat  media  sosial  dalam bentuk kampanye menyampaikan visi, misi, program untuk merangsang pemilih datang ke TPS.
Keywords: : Media sosial, partisipasi, pemilih, legislative, Partai politik

## ABSTRACK
The  purpose  of  this  study  is  to  see  how  far  the  role  of  social  media  has  in  increasing  the participation of legislative voters in 2019 in Jayapura City. This study found that the social media factor  did  not  contribute  significantly  to  increasing  involvement  in  the  legislative  elections  in Jayapura City in 2019. Political stimulation was the dominant factor in stimulating voters to elect members  of  the  legislature  in  Jayapura  City  in  2019.  The  approach  used  in  this  study  was descriptive  qualitative,  namely,  by  analyzing  the  data  collection  results  through  interviews, central studies,  and  observation. Then the  data is  processed,  and  conclusions  are  drawn. The focus  and  locus  of  this  writing  are  residents  in  Jayapura  City,  namely  in  the  districts  of  North Jayapura,  South  Jayapura,  Abepura,  Heram,  and  Muara  Tami  districts,  who  already  have  the right to vote. Another fact found in this study is that personal characteristics do not impact voters' choices.  Public  participation  in  the  campaign  does  not  come  purely  from  emotional  self- awareness  but  only  joins  in  so  that  the  conveyance  of  the  vision,  mission,  or  program  of  the legislative  candidate  does  not  influence  voters  to  cast  their  vote  at  the  ballot  box.  In  the  2024 simultaneous  elections,  each  political  party  will  provide  political  education  to  the  public  to increase  voter  participation  in  determining  their  choice.  Candidates  for  the  legislature  can  use social media through campaigns conveying the vision, mission, and programs to stimulate voters to come to TPS.
Keywords: Social media, participation, voter, legislative, Political parties

## 1.     PENDAHULUAN
Media social sangat berperan dalam perkembangan  sikap  dan  perilaku  manusia modern. Penggunaan media social seperti whatapps,  facebook,  Instagram,  merupakan  hal yang  sudah  menjadi  kebutuhan  masyarakat  di Indonesia.  Indonesia  merupakan  negara  ke  lima terbesar dalam penggunaan internet yaitu sebanyak 150 juta jiwa pengguna,  dengan tingkat penetrasi  sebanyak  56%  [1],  dengan  demikian media social merupakan salah satu alat komunikasi  yang  paling  sering  di  gunakan  oleh masyarakat Indonesia. Media sosial seperti twitter, Instagram,  facebook,  tik-tok,  youtube  sering digunakan untuk berbagi informasi di dunia maya. Menurut  Priyanto  A  dkk,  media  social  dapat digunakan  sebagai  sarana  komunikasi  dan informasi  bagi  KPU  untuk  sarana  sosialisasi dalam tahapan pelaksanaan Pemilu [2]. Sedangkan  menurut  Luthfi  Ulfa  Ni’amah,  media social  dapat  digunakan  oleh  kandidat  dalam membentuk  opini  kons-tiuen  dalam  partisipasi politik  [3].  Oleh    karena    itu,    melalui    media sosial,    kandidat    dapat    melakukan    komunikasi politik    dengan    para    pendukung    atau    kons- tiuennya, untuk   membangun   atau   membentuk
opini      publik      dan      sekaligus      memobilisasi dukungan      politik  secara  masif.  Pemanfaatan media  sosial  juga  telah  meningkatkan    jaringan komunikasi  politik,  relasi  politik  dan  partisipasi politik  masyarakat  dalam  Pemilu. Hal  ini  sering kita  jumpai  dalam  masa-masa  kampanye  politik para    kandidat    calon    Kepala    Daerah    yang sedang    maju    dalam    kompetisi    pemilihan Kepala    Daerah    (Pilkada),    maupun    kandidat calon    presiden    dalam    Pilpres,    dan    dalam pemilihan  anggota  legislatif  (Pileg)  (Ratnamulyani [4].
Media  social  meupakan  salah  satu  sarana yang  efektif  untuk  menyampaikan  informasi kepada  masyarakat.  Posisi  strategis  media  social sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi politik  di  negara  demokrasi  seperti  Indonesia, untuk  mewujudkan  negara  demokrasi,  adalah dengan  berpartisipasi  dalam  Pemilu.  Partisipasi politik  erat  kaitannya  dengan  demokrasi  dan legitimasi.  sehingga  partisipasi  politik,  demokrasi dan  legitimasi  memiliki  hubungan  yang  sangat erat.
Partisipasi  juga  berarti  bahwa  kelompok mengenal  masalah  mereka  sendiri,  mengkaji
pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
Partisipasi  sebagai  wujud  dari  keinginan untuk mengembangkan  demokrasi melalui  proses desentralisasi  dimana  di  upayakan  antara  lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikut  sertakan  masyarakat  dalam  proses perencanaan  dan  pembangunan  masyarakatnya. Partisipasi  dapat  juga  berarti  bahwa  pembuat keputusan menyarankan kelompok
atau masyarakat
ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat.
Partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pemilu dapat  dijadikan  sebagai  kontrol  masyarakat terhadap  suatu  pemerintahan.  Herbert  Mc  Closky dalam  Meriam  Budiarjo  mengatakan  bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan penguasa  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung  dalam  proses  pembentukan  kebijakan public.  Sedangan  menurut  Meriam  Budiarjo partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif dalam  kehidupan  politik,  dengan  jalan  memilih pemimpin  negara  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah [5] selanjutnya  partisipasi    politik    menurut    Michael Rush    dan    Philip    Althoft  dalam  Damsar  yang  di kutip  oleh  Arniti  menyebutkan  bahwa  partisipasi politik    sebagai    kegiatan    warga    negara    biasa dalam    mempengaruhi    proses  pembuatan    dan pelaksanaan    kebijakan    umum    dan    dalam    ikut serta    menentukan    pemimpin  pemerintahan. Segala    kegiatan    warga    Negara    yang mempengaruhi    proses    pembuatan    serta pelaksanaan    kebijakan    umum   termasuk   dalam memilih    pemimpin    pemerintahan    dapat digolongkan  sebagai  kegiatan  partisipasi  politik [6].  Alat  ukur  untuk  mengetahui  partisipasi, demokratisasi,  dan  legitimasi  warga  negara Indonesia  dapat  dilihat  salah  satunya  melalui perilaku politiknya.  Perilaku politik itu dapat dilihat dari  berbagai  jenis  yaitu  melalui  aktivitas  dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum [6].
Verba    dalam  wibowo  dkk,  menyebutkan bahwa bentuk-bentuk    partisipasi    politik    akan memiliki    perbedaan,    terutama    dalam    hal motivasi,     sumberdaya     serta     efek,     serta kemampuan     dalam     hal     penggandaannya. Aktivisme        politik        lain        memiliki        banyak kelebihan      ketimbang      sekadar      tindak      politik prosedural    seperti    voting.    Tindakan    kaya
informasi    seperti    melakukan    kontak    dengan pejabat  menjadi  mekanisme  mediasi  yang  tepat untuk menyampaikan pesan spesifik dan rinci [7].

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  pendekatan deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  metode  dalam meneliti  suatu  kelompok  manusia,  suatu  objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  suatu peristiwa secara sistematis dan factual berdasarkan  fakta-fakta  ataupun  fenomena  yang terjadi [8].
Sugiono  dalam  Ratnamulyani  dkk  mengatakan bahwa  metode  kualitatif  adalah  ”disebut  pula metode penelitian naturalistik karena penelitiannya    dilakukan    pada      kondisi      yang alamiah [4].
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  data yang  telah  di  kumpulkan  melalui  wawancara, pengamatan  dan  studi  Pustaka,  kemudian  diolah dengan  metode  triangulasi  selanjutnya  di  ambil kesimpulan.
Yang  dijadikan  sebagai  focus  pengumpulan  data adalah masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih dan berlokasi di Kota Jayapura.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Media Social dan Partisipasi Politik Perkembangan  media  sosial  tidak  dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. mengalami perkembangan yang sangat cepat dan berpengaruh  pada  semua  aspek kehidupan,  tidak terkecuali  di  ranah  politik.  Ni’amah  dalam tulisannya  mengatakan  bahwa  media    Sosial mendukung    adanya    interaksi    social    yang memiliki    fungsi,    peran    dan    dampak  bagi kehidupan    masyarakat.  Facebook,    Twitter, YouTube  dapat    menjadi  instrument    baru    dalam diseminasi  informasi  politik  tentang  pemilu  dan kandidat.  Media  sosial  dapat  dimanfaatkan  dalam proses  pembentukan  opini  tentang  kesadaran partisipasi politik.
Dalam proses pemilihan umum dan penyampaian    program    kerja    pasangan    calon pada    masa  kampanye,  media    sosial    menjadi salah satu alat yang sangat strategis. Media sosial
dapat  digunakan    untuk    memberitakan    isu-isu politik    yang    sedang    terjadi    sehingga  menjadi bahasan yang   menarik. Ini dapat dilihat langsung melalui  trending  topic,  jumlah  hashtag  atau  tagar dan unggahan   yang   dilakukan   oleh   warganet. Keberadaan      media    sosial    ini    juga membangun  kedekatan    antara    publik    dengan dengan  pemilihnya [3].
Pada  tahun  2019  media  sosial  sudah  menjadi fenomena  yang  tidak  asing  lagi  digunakan  oleh masyarakat  di  Indonesia.  Namun  demikian penggunaaan  media  sosial  mengandung  nilai postif  dan  negative  seperti  “pisau  bermata  dua” [2].
Dengan  adanya  media  sosial  masyarakat dengan  gampangnya  menerima  informasi  baik  itu yang  bersifat  positif  maupun  juga  bersifat  negatif yang tentunya akan turut mempegaruhi padangan masyarakat terhadap para calon. Ini juga semakin menegaskan  bahwa  kita  mengalami  keterbukaan informasi  dengan  semakin  meningkatknya  peran media masa baik cetak maupun elektronik [9].
Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi maupu DPRD Kab. Kota  dengan  Pemilu  Presiden.  Berdasarkan  data Bawaslu  Kota  Jayapura,  jumlah  daftar  pemilih tetap  pada  Pemilu  2019  sebanyak  300.752 pemilih,  terdiri  dari  pemilih  perempuan  sebanyak 140.807  atau  sekitar  46,8%,  dan  pemilih  laki-laki seanyak  159.945  atau  sekita  53,2%.  Dengan jumlah  pemilih  terbanyak  di  Distrik  Abepura  dan jumlah  88.425  pemilih  sedangkan  terkecil  di Distrik Muara Tami sebanyak 10.982 pemilih.
Jumlah  tempat  pemungutan  suara  atau  TPS sebanyak  1.262  buah,  jumlah  daerah  pemilihan ada  4,  terbagi  atas  Dapil  Jayapura  selatan sebanyak  10  kursi,  Dapil  Jayapura  Utara sebanyak  10  kursi,  Dapil  Muata  Tami  dan  Heram 8  kursi  dan  Dapil  Abepura  senayak  12  kursi  total jumlah  kursi  yang  diperebutkan  sebanyak  40 kursi,  ini  mengacuh  pada  UU  Pemilu  Nomor  7 tahun  2017  pasal  191  ayat  2e  bahwa  daerah dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  400.000  – 500.000 maka jumlah kursi sebanyak 40 kursi.
KPU  Kota  Jayapura  sebagai  salah  satu Lembaga penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura telah memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan  program  kerja  dan  tahaapan Pemilu.  Informasi  dari  Devisi  Teknis  Pelaksanaan Pemilu  dan  Hubungan  Partisipasi  Masyarakat (HUPMAS)  KPU  kota  jayapura  menyampaikan bahwa:
KPU Kota Jayapura punya akun media sosial seperti  facebook,twitter,  youtube,  dan  instagram hampi  semua  media  sosial  kita  punya  dan  itu semua  terus  berjalan  aktif  sampai  sekarang, media-media  itu  juga  salah  satunya    yang  kita pakai untuk terus lebih menjangkau masyarakat di samping bertemu secara langsung lewat sosialisasi langsung juga pastinya.
Hal  yang  sama  seperti  yang  disampaikan  oleh Koordinator Sekertariat BAWASLU bahwa : “Ada beberapa penyampaian-penyampaian dengan  media  sosial  ya  kami  punya  facebook, twitter, kami kota jayapura punya studio kemudian lembaga  keterbukaan  informasi  kami  punya semua  dan  semua  itu  jalan  dengan  baik  ya  untuk masyarakat bisa lebih tahu kegiatan kalau kita ada sosialisasi  disini  dan  informasi-informasi  terkait BAWASLU”
Sebagian    masyarakat  pemilih  di  Kota Jayapura  telah  memanafaatkan  media  sosial sebagai  sumber  informasi,  penggunaan  media sosial  seperti  facebook  dan  twitter  di  guanakan untuk  lebih  penarik  partisipasi  para  pemilih.  Dan hal itu sudah terlihat bisa lebih menarik minat para pemilih.  Seperti  halnya  wawancara  dengan  Nani Karno sebagai  berikut :
“Waktu  melihat  di  media  sosial  banyak  yang memposting  soal  pasang  calon  ini  itu  teman- teman  saya  membicarakan  itu  di  bagi  di  beranda facebook mereka membagi foto. Saya jadi tertarik lihat  yang  mereka  bahas  tentang  calon  masing- masing  sampert  jadinya  lucu  saja  mereka  bahas sambil memberi pendapat masing-masing”.
Bahwa  orang  lebih  tertarik  berpartisipasi karena  mendapat  pengaruh  dari  media  massa seperti  facebook.  Hal  yang  sama  disampaikan juga  dalam  wawancara  dengan  Dorkas  Waimuri sebagai  berikut :
Saya  banyak  mendapatkan  informasi  dari  social media  saya  lihat  di  facebook  banyak  sekali  yang kirim-kirm  gambar  komentar-komentar,  apalagi persaingannya sangat sengit, banyak sekali akun- akun  yang  memposting  kelebihan  dan  kurangan masing-masing,  saya  jadi  lebih  semangat  untuk ikut  berkomentar  dan  mencoblos  pada  hari pelaksanaannya.
Hal  yang  sama  disampaikan  juga  dalam wawancara  dengan  Maria  Roberta  sebagai berikut  :  Saat  pemilu  2019  teman-teman  kerja saya membagikan foto-foto calon mereka masing- masing,  banyak  sekali  facebook  beranda  saya karna  teman  posting  soal  calon  mereka  akhirnya saya  ikut  milih  calon  yang  teman  saya  kasih  tau
juga karna tidak tahu harus nyoblos yang mana di telivisi juga banyak  bahas pemilu.
KPU  dan  BAWASLU  Kota  Jayapura  juga menyampaikan  menggunakan  media  sosial  untuk lebih menarik minat masyarakat.  Menurut analisis saya  memang  media  massa  mempunyai  andil cukup  besar  dalam  mempengaruhi  minat  pemilih dalam  berpolitik,  apalagi  di  era  globalisasi  seperti ini  media  sosial  hampir  dipergunakan  semua kalangan  dan  semua  umur.  Media  sosial  bisa menjadi  cara  yang  efektif  yang  dapat  di  lakukan pemerintah  untuk  bisa  mempengaruhi  para pemilih  dalam  berpolitik  untuk  menekan  angka yang tidak ikut memilih misalnya.

## 3.2 . Partisipasi  Pemilih  dalam  Pemberian Suara
Partisipasi  pemilih  dalam  pemberian  suara adalah  aspek  yang  sangat  penting  dalam  sistem demokrasi.  Ini  mencerminkan  keterlibatan  warga negara  dalam  memilih  perwakilan  mereka  dan memiliki  dampak  langsung  pada  legitimasi  dan representativitas  pemerintahan.  Berikut  adalah beberapa  hal  yang  perlu  dipahami  tentang partisipasi pemilih dalam pemberian suara:
1. Hak dan Kewajiban: Partisipasi pemilih dalam pemberian  suara  adalah  hak  dan  kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. Pemilih memiliki  hak  untuk  menentukan  pemimpin mereka  dan  berkontribusi  dalam  proses pengambilan  keputusan  politik.  Kewajiban untuk  menggunakan  hak  pilih  juga  merupakan tanggung  jawab  warga  negara  dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi.
2. Memilih  Perwakilan: Dalam  pemilihan  umum, pemilih  memilih  perwakilan  mereka,  seperti anggota  parlemen,  walikota,  atau  presiden. Partisipasi  pemilih  memungkinkan  pemilih untuk  mempengaruhi  komposisi  pemerintahan dan  kebijakan  yang  akan  diterapkan.  Dengan memilih  perwakilan  yang  mewakili  nilai  dan kepentingan mereka, pemilih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara.
3. Merefleksikan  Keinginan  dan  Preferensi: Partisipasi  pemilih  dalam  pemberian  suara adalah cara bagi individu untuk mengekspresikan  preferensi  politik  mereka. Melalui pemilihan, pemilih dapat menyampaikan  pandangan  mereka  tentang isu-isu  penting,  ideologi  politik,  dan  arah kebijakan  yang  mereka  anggap  penting. Dengan demikian, partisipasi pemilih mencerminkan suara dan kehendak rakyat.
4. Mencerminkan  Kepesertaan  dalam  Proses Demokrasi: Partisipasi  pemilih  adalah  cara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.  Dengan  menggunakan  hak  pilih mereka, pemilih memberikan legitimasi kepada pemerintahan  dan  memainkan  peran  dalam pengambilan  keputusan  politik.  Partisipasi pemilih  yang  tinggi  mencerminkan  keinginan masyarakat  untuk  berkontribusi  dalam  tata kelola negara.
5. Memperkuat  Representativitas: Partisipasi pemilih
yang luas meningkatkan representativitas sistem politik. Semakin banyak  pemilih  yang  berpartisipasi,  semakin besar  kemungkinan  bahwa  hasil  pemilihan akan
mencerminkan preferensi dan kepentingan  yang  lebih  luas  di  masyarakat. Dengan  demikian,  partisipasi  pemilih  yang tinggi  mendukung  representasi  yang  lebih akurat dan adil.
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, penting  untuk  memiliki  sistem  pemilihan  yang inklusif dan mudah diakses, menyediakan informasi yang transparan tentang proses pemilihan  dan  kandidat,  serta  mengedukasi masyarakat  tentang  pentingnya  partisipasi  politik. Selain  itu,  upaya  untuk  menghilangkan  hambatan seperti intimidasi, diskriminasi, atau pemilih malas juga  penting  untuk  mendorong  partisipasi  pemilih yang maksimal.
Partisipasi  pemilih  di  Kota  Jayapura  pada pemilihan  umum legislatif  Tahun 2019 mengalami peningkatan. Jika pada pemilihan legislative tahun 2014  tingkat  partisipatif  di  Kota  Jayapura  sebesar 74%  naik  diatas  85%  pada  pemilihan  legislative tahun 2019 ini hal yang positif bagi perkembangan demokrasi di Kota Jayapura. Menurut Sem Refasi selaku devisi teknis, data dari KPU kota Jayapura partisipasi  tidak  hanya  dilihat  dari  antisuia masyakarat  untuk  memilih  saja  tetapi  bagaimana partisipasi  masyarakat  dalam  mengawal  proses pemilihan  dari  tahapn  perencanaan,  pendaftaran Parpol,  pendaftaran  Caleg,  kampanye,  masa tenang  sampai  hari  pencoblosan  seperti  yang disampaikan sebagai berikut :
“  Menyangkut  pemilu  bukan  tentang  kesana  mau nyoblos,  partisipasi  masyarakat  dalam  suatu demokrasi  yang  di  sebut  pemilu  itu  dilakukan dengan  tahapan  pemilu  itu  sendiri  mulai  dari tahapan  perencanaan  sesuai  dengan  jadwal hingga tahappan sampai kepada  masyarakat bisa menyalurkan  hak  politik  dia  melalui  pencoblossan kemarin.  Kalau  hitung-hitung  dari  sisi  partisipasi kemarin cukup luar biasa untuk kita kota jayapura
jumlah  partisipasi  sekitar  85%  kemarin.  Sehingga partisipasi  ini  merupakan  sesuatu,  kemarin  juga dari  rekapitulasi  hasil  perolehan  suara  baru  kita bisa mengukurnya disitu berapa yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan  hak  pilih  baik  laki-laki  atau  pun perempuan.
Hal  itu  juga  sejalan  dengan  yang  di sampaikan  secara  langsung  oleh  Anna  Fakdawer Koordinator Sekertariaat
BAWASLU Kota Jayapura sebagai berikut :
“  Kalau  kita  melihat  waktu  itu  di  tingkat  Distrik waktu  pemilu  2019  saya  melihat  partisipasi masyarakat di atas 50% karna sebagian menggunakan  hak  suaranya  tetapi  juga  ada  yang menjadi  kendala  yaitu  penempatan  TPS  tadi  itu, yang di KTP domisilinya  dimana , memilih di TPS yang  mana  dan  itu  yang  menjadi  kendala. Antusias pemilih untuk menyalurkan hak demokrasinya  untuk  memilih  anggota  legislative tidak  hanya  terpengarug  oleh  media  social  tetapi juga  dikarenakan  ada  aclon  legislative  yang  di sukai,  seperti  yang  disampaikan  oleh  oleh  Umi Habibah sebagai berikut :
“  Waktu  Pemilu  2019  sepertinya  antusias  teman- teman  saya  kayanya  luar  biasa,  mereka  ikut memilih  kasih  hak  suaranya.  Saya  ikut  juga  kasih hak  suara  karna  memang  mau  ikut  saja  karna kebetulan  saya  liat  ada  calon  yang  saya  suka. Memang  ikut  memilih  juga  kewajibban  sebagai warga negara yang baik.
Selain  dikarenakan  kesukaan  terhadap  calon anggota  legislative,  partisipasi  pemilih  juga dikarenakan  saudara  atau  teman  yang  juga mengajak  untuk  dating  ke  TPS  seperti  yang disampaikan  oleh  Wajumiati  Kaimudin  sebagai berikut :
“Kemarin  pemilu  2019  saya  ikut  memberikan  hak suara  saya,  itu  ke  tempat  nyoblos  atau  TPS  nya saya banyak  dengan  -   yang lain sangat banyak di TPS jadi agak antri. Ikut kasih hak suara karna memang sudah jadi hak setiap warga negara buat ikut  kebetulan  ada  teman  ya  sudah  sama-sama pergi nyoblos malas juga kalau sendiri”.
Partisipasi  masyarakat  pada  momen  pemilu tidak  hanya  dilihat  dari  tingginya  angka  pemilih yang  hadir  menggunakan  hak  suara  di  tempat pemungutan  suara.  Namun,  diukur  dari  tingkat kesadaran  masyarakat  serta  keterlibatan  aktif dalam  seluruh  tahapan  penyelenggaraan  pemilu. Hasil  diskusi  dengan  masyarakat  pemilih  tentang pemanfaatn  media  sosial  untuk  kepentingan Pemilu  didapati  bahwa  masyarakat  lebih  banyak
menggunakan  media  sosial  untuk  kepentingan pribadi  diluar  pemilu,  begitupula  dengan  calon lagislatif  tidak  menggunakan  media  sosial  untuk menyampaikan  visi,  misi  dan  program  kerja. Sosialosasi  lebih  banyak  menggunakan  media spanduk  dan  poster  seperti  yang  dilakukan  oleh salah satu Caleg di Dapil Abepura:
“Bahwa
untuk Sosialisasi kami lebih menggunakan  spanduk  dan  poster  untuk menarik hati para pemilih”.
Pendapat  yang  sama  disampaiakan  juga  oleh Caleg Dapil Heram dan Muara Tami:
“Kami lebih memaksimalkan tempel-tempel poster dan sapanduk. Kalua melalui facebook, Instagram,  kami  merasa  tidak  maksimal  sebab kebanyakan digunakan untuk game”.
Sebelum  melaksanakan  pemilu  itu  biasa  ada diskusi-diskusi  sama  sosialisasiso-sialisasi  ya tentunya,  sosialisasi  tentang  pemilu  biasanya  ke pemilih  pemula  ke  sekolah-sekolah,  kemudian  ke disabilitas terus ke yang terkaitlah yang ada relasi dengan  bawaslu  untuk  diskusi-diskusi  apa  yang perlu di evaluasi lagi.
Dari beberapa informasi yang ditemukan dalam pengolahan  data  bahwa  masyarakat  tidak  terlalu tertarik  untuk  menggunakan  media  sosial  dalam mencari  informasi  tentang  calon  yang  akan  di pilih.  Pemilih  lebih  focus  untuk  mengurus kepentingan  dan  keperluan  pribadi,  tetapi  ada juga yang dikarenakan
keterbatasan penegetahuan tantang politik, selain itu dikarenakan  ikut-ikutan  seadanya  saja  seperti yang  disampaikan  oleh  beberapa  narasumber sebagai berikut: wawancara dengan Suriani : “Membicarakan  soal  politik  saat  mau  pemilu  tidak terlalu  tertarik,  karna  teman  bicara  nya  juga  tidak ada  dan  masih  sibuk  mengurus  keluarga  juga paling  ya  hanya  sekedar  mencari  tahu  siapa calon-calon nya nanti.”
Sedangkan hasil wawancara dengan Wajumiati  Kaimudin  pernyataan  yang  sama  juga di sampaikan sebagai  berikut :
“Saya  tidak  terlalu  suka  bicara  politik  takut  nanti malah  sembarang  nanti  ada  yang  salah.  Saya juga  kurang  paham  politik  jadi  tidak  tau  harus membahas  apa  ya  cuma  siapa  nama  calon-calon nya begitu saja”.
Hasil  wawancara  dengan  Julita  Citra  Dewi sebagai berikut :
“Saya  dengan  teman  kantor  saya  kadang membicarakan  calon  ini  dengan  calon  ini bagaimana  ya,  ya  hanya  sekedar  membanding- bandingkan  calon  ini  dengan  yang  ini  kaya  gitu
saja,  kira-kira  siapa  ya  yang  akan  jadi  dapat kursi”.
Hal  yang hampir sama juga di sampaikan oleh Ammar Daffa  sebagai berikut :
“Menurut  saya  tidak  terlalu  penting  ngomongin politik  karna  saya  juga  tidak  terlalu  paham  politik, politik  juga  suatu  hal  yang  membosankan  kalau menurut  saya,  jadi  itu  kenapa  saya  tidak  gabung untuk diskusi-diskusi politik karena membosankan.    Diskusi-diskusi  politik  seperti  itu sepertinya belum ada

## 3.3.  Kampanye
Kampanye  adalah  kegiatan  penting  yang dilakukan dalam ajang kontestasi politik. Kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan  oleh  kandidat  politik  atau  partai  politik untuk  memperkenalkan  visi,  misi,  dan  program mereka  kepada  publik  serta  mempengaruhi pendapat dan pilihan pemilih
Berikut  adalah  beberapa  alasan  mengapa kampanye penting dalam kontestasi politik:
1. Memperkenalkan Kandidat:
Kampanye memungkinkan kandidat politik untuk memperkenalkan  diri  mereka  kepada  pemilih.
Melalui
kampanye, kandidat
dapat menggambarkan  latar  belakang,  pengalaman, dan  kompetensi  mereka,  sehingga  pemilih dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.
2. Mempromosikan  Visi,  Misi,  dan  Program : Kampanye  memberikan  kesempatan  kepada kandidat politik untuk mengkomunikasikan visi, misi,  dan  program  mereka  kepada  publik.  Ini memungkinkan pemilih untuk memahami pandangan  politik  kandidat  dan  mengukur kesesuaian dengan kepentingan mereka sendiri.
3. Meningkatkan  Partisipasi  Politik: Kampanye dapat  meningkatkan  partisipasi  politik  dengan mendorong pemilih untuk terlibat dalam proses pemilihan.  Melalui  kampanye  yang  efektif, kandidat  dapat  memotivasi  pemilih  untuk mendaftar sebagai pemilih, mempelajari isu-isu politik,  dan  secara  aktif  terlibat  dalam pemilihan.
4. Mendorong  Diskusi  dan  Debat: Kampanye sering  kali  menjadi  platform  untuk  diskusi  dan debat  mengenai  isu-isu  politik  yang  penting. Kandidat  politik  dapat  berdebat  dengan  rival politik mereka, mengadakan pertemuan dengan  pemilih,  atau  berpartisipasi  dalam
forum publik. Ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mendengarkan berbagai pandangan  dan  mempertimbangkan  argumen yang  disajikan  sebelum  membuat  keputusan pemilihan.
5. Membangun  Dukungan  dan  Menggalang Suara: Kampanye  merupakan  waktu  di  mana kandidat  politik  berusaha  untuk  membangun basis  dukungan  dan  menggalang  suara. Mereka  mengadakan  pertemuan  umum,  tur kampanye,  dan  berinteraksi  langsung  dengan pemilih.  Dalam  proses  ini,  kandidat  berharap untuk mendapatkan dukungan
dan mempengaruhi  pemilih  agar  memilih  mereka saat pemilihan dilaksanakan.
Tujuan  kampanye  politik  itu  adalah  untuk memobilisasi  dukungan  terhadap  suatu  hal  atau seorang  kandidat.  Kampanye  merupakan  cara mempengaruhi  orang  lain  agar  ia  memiliki wawasan,  sikap,  dan  perilaku  sesuai  dengan kehendak  atau  keinginan  pemberi  informasi. Kampanye  adalah  kegiatan  organisasi  peserta pemilu  yang  dilaksanakan  untuk  mempengaruhi pemilih  dalam  rangka  usaha  memperoleh  suara sebanyak-banyaknya  dalam  pemilihan  kepala daerah.  Kampanye  sebagai  salah  satu  rangkaian penting  dalam  proses  pemilu  sudah  semestinya menjadi  perhatian  serius  peserta  pemilu  untuk meyakinkan  pemilih  dengan  menawarkan  visi, misi,  program,  dan/atau  citra  diri  peserta  pemilu, menjadi  ruang  komunikasi  politik  antara  peserta pemilu dan masyarakat [10].
Dalam  kegiatan  kampanye  masyarakat  di Kota Jayapura sudah mengikuti kampanye sesuai dengan  tujuan  kampanye  yang  sebenarnya karena  dalam  kegiatan  tersebut  tidak  hanya mencari  hiburan  saja  namun  untuk  mendukung calon  kepala  daerah  tertentu.  Berikut  hasil wawancara  mengenai  partisipasi  pemilih  dalam kampanye  di  ungkapkan  langsung  dari  Bapak Sem  Revasi  selaku  Devisi  Teknis  Pelaksanaan Pemilu  dan  Hubungan  Partisipasi  Masyarakat (HUPMAS) sebagai berikut:
“Kita  bisa  lihat  kalau  masyarakat  sangat  antusias saat  kampanye,  artinya  masyarakat  sangat menyambut baik adanya pemilu seperti itu”.
Pemanfaatan  media  social  untuk  kampanye tidak  dilakukan  secara  maksimal  oleh  para  calon legislative, para calon lebih banyak menggunakan cara-cara konvensional dalam menyampaikan visi, misi maupun  program  kerja.  Kampanye  dilakukan dengan  panggung  hiburan,  pawai,  pembagian
baju,  mebagi  kartu  nama,  komunikasi  politik antara  calon  legilalatif  dengan  pemilih  lebih kepada  komunikasi  satu  arah  seperti  yang disampaikan  oleh  beberapa  sumber  informan berikut :
“Kampanye  saat  pemilu  2019  mereka  antusias nya tingga  ya  untuk setiap calon-calon  yang  yang berkampanye,  artinya  mereka  pasti  mengikuti untuk  mendengar  visi  misinya  calon  dan  yang menentukan pilihan  sesuai hati nuraninya. Model kampanye nya seperti biasa ya kampanye terbuka seperti panggung hiburan dan pawai”.
Wawancara dengan Jihan Fadila sebagai berikut : Saat  ada  kampanye  saya  ikut,  ikut  pawai  keliling kota  dan  membagi-bagikan  baju  calon.  Karena  di ajak  keluarga  supaya  tau  aja  politik  dan  pemilu waktu itu, juga bisa menambah pengalaman. Aulya  Purnamadewi  sebagai    berikut  :  Waktu  itu saya  ikut  kampanye  pakai  baju  calon  dan membagi-bagikan  kartu  nama  calon  ke  sekitar tempat  tinggal  sama  ke  teman-teman  kebetulan yang  jadi  calon  ayah  saya  sendiri  jadinya  ikut kampanye  sekalian  bikin  rame  dan  seru-seruan pasti nambah pengalaman juga Hal  yang  sama  juga  seperti  wawancara  dengan Dita Fasha sebagai berikut :
Saat  ada  kampanye  saya  ikut  ada  karna  tertarik saja  ada  yang  di  selenggarakan  di  hotel  juga tempatnya bagus iya sudah ikut aja dan panggung hiburannya ikut pawai, iya pakai baju yang di bagi- bagi  juga  ada  gambar  calon  anggota  legislatif juga,  seru-seruan  juga  buat  mengisi  waktu  luang juga kemarin.

## 3.4. Perangsang Politik
Karakteristik  pribadi  seseorang  merupakan faktor  pendorong  sesorang  dalam  berpartisipasi politik.  Para  pemilih  di  Kota  Jayapura  mempunyai karakteristik  pribadi  sosial  yang  berbeda-beda. Pemilih di Kota Jayapura masih bersifat tradisional. Sebagain besar 60-76% memilih calon anggota  dengan  tidak  memperhatikan  visi,  misi, program  yang  diusulkan  oleh  para  kandidat. Pemilih  lebih  tertarik  untuk  melihat  figure  pribadi dari  calon  yang  akan  di  pilih,  kedekatan emosional, etnis tertentu serta ketokohan.
Para pemilih lebih memilih calon yang secara keuangan  dan  ekonomi  lebih  siap.  Menurut  data KPU  Kota  Jayapura  anggota  DPRD  Kota Jayapura  lebih  50%  adalah  anggota  baru  dan tidak  berlatar  belakang  politik  tetapi  pengusaha. Ini  juga  dibenarkan  oleh  salah  satu  anggota DPRD  yang  mengatakan  bahwa  anggota  DPRD Kota  Jayapura  50%  adalah  anggota  baru  yang
rata-rata berprofesi sebagai pengusah.
Media  social  tidak  memiliki  peran  yang sangat  besar  untuk  mempengarhi  pemilih  dalam memilih  calon  legislative  dengan  dengan  karakter pribadi social yang kuat seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut: “Karna  etnis,suku,  dan  agama  apalagi  kita  di Papua  ya  masih  dengan  adat-adatnya  pasti sebagian  masyarakat  ada  yang  begitu  kita  tidak bisa bilang tidak, di Papua sendiri masih ya masih banyak  yang  memilih  karna  dia  satu  marga keluarga saya masih ada hubungan keluarga pasti itu.  Kalau  agama  tidak  begitu  ya  hanya  saja seperti  dari  satu  keluarga  atau  masih  ada hubungan keluarga yang banyak saya lihat.
Kita  ini  khususnya  di  Papua  pasti  masih  ada yang  mempertimbangkan  dari  satu  nama  marga, saudara  dari  keluarga  masih  banyak  yang  seperti itu.   Namun demikian ada juga yang memilih tidak berdasarkan  etnis  atau  agama  tertentu  tapi memilih  didasarkan  karean  kewajiban  sebagai warga  negara.  wawancara  dengan  Rosdiana sebagai berikut:
“Saya  kalau  untuk  ikut  partisipasi  karena  alasan satu  etnis,suku  atau  agama  kemarin  itu  tidak karna  ikut  memang  sudah  kewajibban  warga negara  berpartisipasi  dalam  pemilu  yang  hanya  5 tahun  sekali  tidak  usahlah  melihat  dari  segi  etnis atau  agama  begitu  ya  di  lihat  dari  hasil-hasil kerjanya saja”.
Olin  Borai  sebagai  berikut:  Tentunya  saja tidak  melihat  dari  agama,etnis,  dan  suku  kita melihat kedepannya hasil kerjanya atau bagaimana  kemarin  dia  kerjanya,  partisipasi dalam  pemilu  juga  tidak  sering-sering  kan  jarang jadi  ikut-ikut saja memang kasih hak suara sudah wajib.  wawancara  dengan  Nurhayati  sebagai berikut:
“Ikut  partisipasi  waktu  itu  kalau  karna  satu  etnis atau  agama  itu  tidak  karna  tidak  penting,  yang harus  dilihat  kan  hasil  kerja  dan  visi  misi  nya tanpa  lihat  agama  atau  etnisnya.  Yang  di harapkan pastinya hasil kerjanya apa hasil kerja di pengaruhi  dari  agama  atau  etnis  orangnya  tentu tidak”
Dari  penjelasan  yang  telah  diungkapkan beliau  terlihat  bahwa  faktor  partisipasi  pemilih karena karakteristik sosial atau dengan mempertimbangkan  dari  segi  ras,  etnis,  dan agama  juga  kurang  tepat  karna  menurut  yang  di sampaikan  bahwa  yang  menjadi  pertimbangan adalah visi misi dan bagaimana cara kerjanya. Pendidikan  politik  juga  aspek  yang  penting
mendukung meningkatkan partisipasi setiap pemilu  melalui  kegiatan  sosialisasi.  Pendidikan politik  merupakan  kewajiban  dari  setiap  partai politik, namun demikian pendidikan politik merupakan  tanggungjawab  setiap  warga  negara agar  dapat  memilih  anggota  legislative  yang  lebih berkualitas  agar  melahirkan  kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan pro terhadap masyarakat

## 4.  KESIMPULAN.
Perkembangan  teknologi  turut  mempengaruhi dalam  perkembangan  media  social.  Dengan ditemukannya  internet  sangat  mempengaruhi dalam  komunikasi  antar  manusia.  Jarak  bukan lagi  merupakan  masalah.  Dalam  dunia  politik pengaruhi media social dirasakan sangat dominan. Proses sosialisai program krja KPU Kota Jayapura  di  rasakan  lebih  terbantu  dengan menggunakan  media  social.  Informasi-informasi tahapan Pemilu dapat menggunakan media Sosial seperti facebook, Instagram dll.
Proses  kampanye  oleh  calon  legislative  pada Pemilu  2019  di  Kota  jayapura  belum  sepenuhnya memanfaatkan  media  social  sebagai  sarana kampanye.  Factor  usia  dan  melek  teknologi  juga sangat  mempengaruhi  penggunaan  media  sosial dalam menyampaikan visi, misi dan program kerja kandidat.  Kampanye  masih  menggunakan  cara- cara  konvensional  seperti  pasang  spanduk, pembagian  kartu  nama,  baju  kaos,  panggung hiburan,  pawai.  Porsi  untuk  media  social  masih kurang.  Factor  lain  yang  mempengaruhi  pemilih dalam  menentukan  pilihannya  lebih  didominasi oleh  ketokohan,  figure  dari  calon  legislative, kemapanan secara ekonomi, hubungan emosional. Untuk menjada partisipatif dari pemilih maka diperlukan Pendidikan politik yang merupakan  tanggtungjawab  partai  politik  maupun setiap  warga  negara  dan  para  kandidat  calon legislative yang harus dilakukan secara masiv.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]. Siregar, A. U. (2021). Penggunaan Media Sosial pada Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik Pasca Pemilihan Presiden 2019 di Kota Medan. JURNAL SIMBOLIKA: Research and
Learning in Communication Study , 7 (1). https://doi.org/10.31289/simbollika.v7i1.426 5
[2]. Priyanto, A., Purnomo, E. P., Fadhlurrohman, M. I., Fahamsyah, H., & Khairina, E. (2021). The Influence of Social Media (Instagram) of
Bantul’s General Election Commissions on Voters Participation in the 2019 Elections. Journal of Government and Civil Society , 5 (1). https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2924
[3]. Ni’amah, L. U. (2018). Pemilih Muda, Sosial Media dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung 2018. Al-I’lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 2 (1). https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.536
[4].  Ratnamulyani,  I.  A.,  &  Maksudi,  B.  I.  (2018). Peran  Media  Sosial  Dalam  Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di  Kabupaten  Bogor. Sosiohumaniora , 20 (2). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v2 0i2.13965
[5].  Budiardjo  Miriam.  (2007). Dasar-dasar  Ilmu Politik .
[6]. Arniti,  N.  K.  (2020).  Partisipasi  Politik
Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif  Di  Kota  Denpasar.  Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2).
https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
[7]. Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. Jurnal Kajian Komunikasi , 8 (2). https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433
[8]. Nazir. Moh. (2014). Metode Penelitian (Vol. 9).
[9]. Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. Jurnal ASPIKOM , 3 (4).
https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210
[10]. Perdana, A., & Wildianti, D. (2018). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Jurnal Bawaslu DKI , Desember (December 2018).