Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016

## Pemikiran  Afzalur  Rahman  Tentang  Tata  Kelola  Pertanahan  dan Relevansinya di Indonesia

## Abubakar Sidik
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: abubakarsidik_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
In  economic  activity  appeared  the  three  actors  in  it;  State,  the  private  sector,  and communities  that  each  had  different  bargaining  positions,  such  as  access  to  capital  and political  access  with  respect  to  natural  resources  such  as  land  that  limited.  Changes  in economic  perspective  view  toward  the  rapidly  developing  ground.  Currently  the  ground further  highlighted  its  function  as  capital  assets  and  commodities,  the  mastery  and utilization of land depended on market mechanisms. This meant that capitalist contributed to intervene the mastery and ownership of land. This affected concentrated on a handful of people  who  had  big  capital  with  more  tendency  to  speculative  rather  than  productive. Results  of  the  research  which  was  found  that  Rahman  had  a  general  idea  that  the fundamental principle of the whole body  of norms or rules in economic activity was turn the  attitude  of  altruism, namely  the  altruistic rather than  personal  interests.  In  particular, first; Rahman rationale was, as a basic theological importance of managing in the form of hard  work  to  meet  the  livelihood  so  that  they  did  not  fail  or  lagging  from  others  in  the struggle  for  survival.  Rahman  explained  that  the  emphasis  on  man's  efforts  to  obtain  a source  of  livelihood  was  one  of  the  fundamental  economic  principles  in  Islam;  if  this principle  ignored  it  will  meet  with  failure  causing  poverty  and  starvation.  Secondly,  in terms of basic thoughts of Rahman on the corporate governance of the land of Islam over to an aspect of the economic approach based on the production of the agricultural sector, ranging from the certainty of land ownership which affected toward the result of increased production,  land  distribution,  the  production  of  the  agricultural  sector  which  emphasized the  holding  of  insurance  with  the  principles  of  "  mutuality  "and"  cooperative  "as  both  a preventative  and  a  recovery  in  production  activities,  improvement  of  human  resources (HR), and the determination of minimum wages by using a calculation in accordance with the  basic  necessities.  Third,  based  on  the  basic  thoughts,  Rahman  had  relevance  to  the corporate  governance  of  land  in  Indonesia,  the relevance  contained  in  the  constitution  or the Indonesian positive laws that applied today.
Keywords: Thought, Scarcity, Altruism, Corporate Governance, Land.

## Abstrak
Di  dalam  kegiatan  ekonomi  tampil  tiga  pelaku  didalamnya;  Negara,  pihak  swasta,  dan masyarakat  yang  masing-masing  memiliki  posisi  tawar  yang  berbeda,  berupa  akses terhadap modal dan akses politik berkenaan dengan sumber daya alam berupa tanah yang terbatas.  Perubahan  pandangan  perspektif  ekonomi  terhadap  tanah  berkembang  secara cepat.  Saat  ini  tanah  lebih  menonjolkan  fungsinya  sebagai  aset  modal  dan  komoditas,
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  bergantung  pada  mekanisme  pasar.  Artinya  kapitalis turut  mengintervensi  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Hal  ini  mengakibatkan terkonsentrasi  pada  segelintir  orang  yang  memiliki  modal  besar  dengan  kecendrungan lebih  kepada  spekulatif  ketimbang  produktif.  Hasil  penelitin  yang  ditemukan  bahwa Rahman    memiliki  pemikiran  secara  umum  bahwa  prinsip  mendasar  keseluruhan  bentuk norma  atau  aturan  dalam  aktifitas  ekonomi  adalah  menghidupkan  sikap  altruisme,  yaitu dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Secara khusus pertama;  dasar  pemikiran  Rahman  yaitu,  sebagai  dasar  teologi  pentingnya    mengelolah dalam  bentuk  kerja  keras    untuk  memenuhi  penghidupan  agar  mereka  tidak  mengalami kegagalan atau tertinggalnya dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya. Rahman  menjelaskan  bahwa  penekanan  atas  usaha  manusia  untuk  memperoleh  sumber penghidupan  merupakan  salah  satu  prinsip  ekonomi  yang  mendasar  dalam  Islam,  jika prinsip  tersebut  di  abaikan  makan  akan  menemui  kegagalan  sehingga  menimbulkan kemiskinan  dan  kelaparan  yang  parah.  Kedua,dalam  hal  pokok-pokok  pikiran  Rahman tentang  tata  kelola  pertanahan  Islam  lebih  kepada  aspek  pendekatan  ekonomi  berbasis produksi  sektor  pertanian,  mulai  dari  kepastian  kepemilikan  tanah  yang  berpengaruh terhadap  hasil  produksi  meningkat,  distribusi  tanah,  produksi  sektor  pertanian  yang menekankan  diadakannya  asuransi  dengan  prinsip  prinsip  “mutualitas”  dan  “koperatif” baik  sebagai  pencegahan  dan  pemulihan  dalam  aktivitas  produksi,  peningkatan sumberdaya  manusia  (SDM),  dan  penentuan  upah  minimum  dengan  menggunakan perhitungan  sesuai  dengan  kebutuhan  pokok.  Ketiga,  berdasarkan  pokok-pokok  pikiran tersebut,Rahman memiliki relevansi dengan tatakelola pertanahan di Indonesia , relevansi tersebut terdapat pada  konstitusi atau hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini.
Kata Kunci: Pemikiran, kelangkaan (scarcity), altruisme, mengelolah, Pertanahan.
Umat  manusia  dibawah  kepemimpinan  Barat,  telah  mengalami  empat  ideologi  ekonomi utama  dalam  kurun  tiga  ratus  tahun  terakhir,  yaitu  kapitalisme,  sosialisme,  nasionalisme fasisme, dan Negara kesejahteraan (welfare state) . Chapra (1992) dan Naqvi (1993) bahwa dalam semua ideologi tersebut didasarkan secara fundamental dan corak pada premis Barat bahwa  agama  dan  moralitas  tidak  relevan  untuk  mengatasi  problem-problem  ekonomi umat  manusia,  sehingga  urusan-urusan  ekonomi  lebih  tepat  jika  dipecahkan  dengan menggunakan hukum-hukum perilaku ekonomi dan bukan ajaran moral tertentu.
Ideologi  yang  di  jalankan  terlihat  dari  bentuk  aktivitas  ekonominya,  seperti kapitalisme  membangun  pondasinya  diatas  prinsip  usaha  privat  yang  tak  terbatas, sosialisme  membangun  meleniumnya  lewat  badan  usaha  milik  Negara (BUMN),  fasisme merupakan  racikan  antar  dua  ideologi  untuk  mencapai  pemenuhan  kekuasaan  dan petualangan  militer.  Sedangkan  Negara  kesejahteraan  dibangun  atas  campuran  antara kapitalisme atas belas kasih sosialis, maka tercermin bahwa sumber daya alam bagi paham ekonomi  konvensional  merupakan  hasil  usaha  manusia  itu  sendiri,  karena  tanpa  diiringi dengan ketauhidan.
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Kebanyakan aktivitas  ekonomi manusia  tergantumg  secara langsung  pada tanah, bahkan pada saat itupun sebagaimana dimasa lalu, seperti berburu, mencari ikan, memberi makan  binatang  ternak,  produksi  pertanian,  tanaman,  mineral,  logam,  bahan  mentah industri,  tenaga  listrik,  air  dan  berbagai  macam  sumber  daya  alam  lainnya  (Chaudhary, 2012: 161).
Tanah  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  karena  fungsi  dan  perannya mencakup  berbagai  aspek  sosial,  ekonomi,  politik  maupun  budaya,  dengan  jumlah penduduk  yang  selalu  bertambah  sedangkan  lahan  tanah  yang  sangat  terbatas  ditambah dengan  perkembangan  pembangunan  sehingga  mengakibatkan  fungsi  tanah  sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Di dalam kegiatan  ekonomi  menurut  Sumardjono  (2009)  tampil  tiga  pelaku  didalamnya,  yakni Negara,  pihak  swasta,  dan  masyarakat  yang  masing-masing  memiliki  posisi  tawar  yang berbeda,  karena  perbedaan  didalam  akses  terhadap  modal  dan  akses  politik  berkenaan dengan berkenaan dengan sumber daya alam berupa tanah yang terbatas.
Di  tinjau  dari  aspek  ekonomi,  tanah  sebagai  sumber  daya  ekonomi  berkembang sejak adanya teori ekonomi klasik, menurut Limbong (2013), teori ini berkontribusi pada munculnya  praktek  kolonialisme  yang  pada  gilirannya  menjadikan  daerah  jajahan  atau koloni  sebagai  sumber  penghasilan  bahan  perdagangan.  Artinya,  kolonialisme  pada awalnya merupakan bentuk penjajahan ekonomi karena daerah jajahan merupakan daerah penghasil  rempah-rempah  yang  pada  waktu  itu  menjadi  mata  dagangan  utama  di  Eropa. Hal tersebut dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Indonesia dianggap sebagai salah-satu aset lokasi penghasil komoditi perkebunan yang strategis.
Lebih  lanjut  Limbong  (2013)  dan  Sumardjono  (2009)  menjelaskan  bahwa perubahan  pandangan  perspektif  ekonomi  terhadap  tanah  berkembang  secara  cepat.  Saat ini tanah lebih menonjolkan fungsinya sebagai aset modal dan komoditas, penguasaan dan pemanfaatan  tanah  bergantung  pada  mekanisme  pasar.  Artinya  kapitalis  turut mengintervensi  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Hal  ini  terkonsentrasi  pada  segelintir orang yang memiliki modal besar dengan kecendrungan lebih kepada spekulatif ketimbang produktif. Chapra (2000) memberikan gambaran contoh tentang wilayah-wilayah pedesaan di  Negara-negara  muslim,  tempat  mayoritas  penduduk  tinggal,  sejumlah  kecil  tuan-tuan tanah,  dan  sejumlah  kecil  rentenir  memiliki  kekuasaan  monopoli  akses  keuangan  hal  ini menimbulkan  eksploetasi  penduduk  pedesaan    serta  membunuh  insentif  mereka  dan menghambat  pertumbuhan output ,  serta  memperpanjang  kemiskinan  dan  kesenjangan ekonomi.
Dengan  penguasan  tanah  oleh  sekelompok  pemilik  modal,  maka  petani  tidak dapat  melakukan  aktifitas  produksi  pertanian,  sehingga  masyarakat  pedesaan  akan melakukan  urbanisasi  ke  kota  untuk  mencari  pekerjaan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya, dengan menghadapi kehidupan yang tidak sehat, sehingga control sosial berkurang dengan upah yang rendah, maka mengakibatkan meningkatnya kriminalitas dan keresahan sosial.
Secara  lahiriah,  manusia  tidak  bisa  dipisahkan  dari  tanah;  oleh  karena  itu, bagaimana  tanah  itu  dikuasai  oleh  manusia  baik  sebagai  individu  maupun  kelompok,
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
bagaimana negara mengatur dan mengelola penguasaan tanah, dan bagaimana penguasaan tersebut  dijamin  oleh  hukum,  menjadi  isu  yang  sangat  penting  dalam  sejarah  peradaban manusia. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai politis, sosial dan magis religious sebagaimana masih berlaku di berbagai daerah di Indonesia (Hutagalung , 2012: 69).
Kebutuhan  masyarakat  masih  bisa  dipenuhi  oleh  sumber  daya  yang  ada,  maka tidak  akan  terjadi  persoalan,  namun  sebaliknya  manakala  kebutuhan  seseorang  atau masyarakat akan barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa tersebut, maka akan terjadilah apa yang disebut kelangkaan (Nopirin 2000). Selain itu juga menurut Efendi bahwa persoalan yang hangat dibahas abad ke 20 ini adalah permasalahan kependudukan (bevolking  vraagstuk), yaitu  masalah  pertambahan  penduduk  yang  begitu cepat, yang jauh melampaui pertambahan produksi bahan makanan (Efendi, 1996: 42). Hal ini merupakan  permasalahan  yang harus  dipecahkan  oleh manusia,  yaitu  bagaimana  agar pertambahan penduduk itu diimbagi dengan pertambahan produksi bahan makanan.
Dalam  kasus  kelangkaan    proses  produksi  menjadi  peran  utama.  Tanah  yang menjadi  faktor  utama dalam  produksi,  dengan mengelola  dari lahan  yang  tidak  produktif menjadi  lahan  produktif  merupakan  proses  manusia  untuk  memakmurkan  bumi  dan menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.
Keabsahan  keuntungan  bagi kegiatan  produksi dalam  ekonomi  Islam  tidak  perlu di  sangsikan  lagi.  Ajaran  Islam  bersikap  sangat  positif  dan  proaktif  terhadap  upaya manusia  untuk  mencari  keuntungan  sepanjang  cara  yang  dilakukan  tidak  melanggar syariat,  upaya  mencari  keuntungan  merupakan  konsekuensi  dari  aktivitas  kerja  produktif yang dilakukan seseorang (P3EI, 2008: 240).
Produksi pertanian yang memanfaatkan tanah atau lahan yang tidak di kelola oleh pemilik  tanahnya  dengan  sistem  sewa-menyewa  merupakan  kegiatan  ekonomi  untuk memanfaatkan  tanah  yang  tidak  digarap  oleh  pemiliknya  dengan  tujuan  memakmurkan bumi  serta  memenuhi  kebutuhan  dasar,  namun  sebaliknya  hal  ini  akan  terjadi ketidakseimbangan  ketika  modal  menyewa  tidak  sesuai  dengan  pendapat  pengelola. Contoh pada masa lalu di bawah kekuasaan orang-orang Romawi dan Persia, para petani merasa  berat  dengan  peraturan-peraturan  sewa  yang  menindas.  Mereka  menjadi  sasaran berbagai  kekejaman  yang  dilakukan  oleh  para  pemungut  sewa  serta  tingginya  sewa  yang ditetapkan  tampa  mempertimbangkan  kondisi  tanah  dan  kemampuan  membayar  para petani (Rahman 1995: 196). Contoh lain Penegakan  hukum pertanahan melalui kemasan turunan  undang-undang  pokok  agrarian  (UUPA)  sejak  diundangkannya  pada  tahun  1960 dari masa ke  masa mengalami hambatan  implementasi dan semakin jauh dari inti tujuan semula  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  terwujudnya  kebebasan  dan  kepastian hukum pemilikan  tanah, penguasaan, pengelolaan yang  saling menguntungkan  berbagai pihak,  namun  yang  terjadi  adalah  semakin  menekan  orang  lemah    dan  berpihak  kepada pemilik modal dan penguasa yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat (Sinjar, 2010: 8).
Kesetaraan  dalam  penghasilan  dan  pengeluaran  menjadi  faktor  utama  dalam produksi,  dengan  hal  tersebut  kesejahteraan  akan  menjadi  jaminan  setiap  pihak  yang
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
melakukan aktivitas ekonomi, namun untuk mewujudnya hal tersebut  perlu adanya pihak ketiga sebagai pengontrol antara pemilik tanah dan pengelolah.
Dalam  sistem  pengolaan  tanah  atau  lahan  maka  akan  selalu  melibatkan  modal, perjanjian, tenaga kerja dan upah (Rahman, 1995: 143) Tanah yang menjadi pokok dalam proses  produksi  menjadi  penghalang  ketika  tanah  mengalami  penyempitan  ataupun distribusi  tanah  yang  tidak  seimbang,  Indonesia  yang  merupakan  Negara  agraria  yang cukup  luas  pertanahannya,  memiliki  masalah  terkait  distribusi  lahan,  menurut  Suswono (2014)  berdasarkan  data  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  saat  ini  rasio  untuk distribusi lahan ada pada angka 0,562; ini berarti distribusi penguasaan lahan di Indonesia sudah sangat timpang. Salah satu penyebab dari ketimpangan ini adalah terbatasnya lahan yang  siap  dimanfaatkan  bagi  kegiatan  pertanian.  Kementerian  Pertanian  sejak  awal menargetkan  adanya  pencetakan  areal  pertanian  baru,  utamanya  lahan  sawah  minimal 100.000 hektar setiap tahunnya, namun dalam kenyataannya jumlah ini sangat sulit untuk dicapai,  terutama  karena  sulitnya  untuk  mendapatkan  lahan  yang  bisa  dicetak  menjadi lahan pertanian.
Memandang berbagai persoalan aktivitas ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan  distribusi,  Islam  yang  memiliki  ajaran  yang  komplit,  serta    kebangkit  yang  sedang berlangsung  dihampir  semua  Negara  muslim  telah  menciptakan  kebutuhan  akan  sebuah gambaran  integratif  dan  jelas  dari  program  yang  akan  ditawarkan  oleh  Islam  untuk mewujudkan  kebahagiaan  yang  dicita-citakan  dan  menjelaskan  berbagai  persoalan  yang kini  sedang  dihadapi  umat  manusia  terutama  dalam  bidang  ekonomi  untuk  membuat kesempatan  kerja  penuh,  mengentaskan  kemiskinan,  memenuhi  kebutuhan  pokok,  dan meminimalkan ketidak merataan pendapatan dan kekayaan.
Dari  beberapa  masalah  diatas  penulis  mengangkat  sebuah  karya  ilmiah  yang berbentuk  tesis  dengan  judul:  Pemikiran  Afzalur  Rahman  tentang  tata  kelola  pertanahan Islam  dan relevansinya  di  Indonesia.  Afzalur  Rahman  yang  merupakan  seorang  ekonomi Islam terkemuka (Chaudhary,2012), dan pemikirannya berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, lebih khusus perkembangan perbankkan syariah dan asuransi, karya  intelektualnya  dokrin  ekonomi  Islam (Economic  Doctrines  of  Islam  ) ,    banyak dijadikan rujukan dalam penulisan buku-buku ekonomi Islam di Indonesia.
Rahman  mengambil  beberapa  ayat  al-Qur’an  sebagai  dasar  teologi  pentingnya mengelolah  dalam  bentuk  kerja  keras    untuk  memenuhi  penghidupan  agar  mereka  tidak mengalami  kegagalan  atau  tertinggalnya  dari  orang  lain  dalam  berjuang  demi kelangsungan hidupnya.  Artinya: “ Supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya” (QS. al-Qashash: 73). Artinya: “ Dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya (QS. ar- Ruum: 23).
Rahman  menjelaskan  bahwa  penekanan  atas  usaha  manusia  untuk  memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi  yang mendasar dalam Islam, jika  prinsip  tersebut  di  abaikan  maka  akan  menemui  kegagalan  sehingga  menimbulkan kemiskinan  dan  kelaparan  yang  parah.  Sebuah  ayat  al-Qur’an  yang  sangat  terkenal menyatakan  bahwa  : “tidak  ada  sesuatu  yang  diperoleh  manusia  selain  apa  yang  telah diusahakannya” (QS.  an-Najm:  39),  ia  memahami  dari  ayat  tersebut  merupakan  sebuah
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
peringatan  keras  kepada  manusia  yang  malas  dan  tidak  mau  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Kemudian  Rahman  mendasari  pentingnya  mengelola  atau  memproduksi sebagaimana di jelaskan dalam ayat: Artinya: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan  padanya  gunung-gunung  dan  Kami  tumbuhkan  padanya  segala  sesuatu menurut ukuran. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya” (QS.al-Hijr: 19-20).
Rahman  menjelaskan  bahwa  tujuan  Allah  menciptakan  bumi  ialah  untuk diberikan  kepada manusia agar  dapat  mengelola  sumber-sumber  yang  ada  di  bumi untuk memperoleh  rezeki,  maka  ketika  manusia  memiliki  tanah  harus  di  kelola  dengan  tujuan untuk  memakmurkan  manusianya  sendiri  (Rahman,  1995:  228).  Dapat  dipahami  bahwa Allah  menciptakan  bumi  merupakan  bukti  kebesaran-Nya  yang  di  perlihatkan    kepada manusia, supaya manusia semakin kuat imannya selain itu bumi diciptakan sebagai tempat yang  tidak  sia-sia  untuk  manusia  memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  melalui  kerja  keras dengan mengelola isi bumi tersebut.
Selanjutnya  yang  menjadi  dasar  utama  Rahman  (Rahman, 1992:230)    dalam hal pentingnya  pengelolaan  tanah  adanya  larangan  dalam  menelantarkan  tanah,  Nabi Muhammad berkata; “Jika seseorang mempunyai tanah, maka ia harus membudidayakan atau  meminjamkannya  kepada  saudaranya  dan  tidak  boleh  dibiarkan  tak  terolah”. Kemudian  begitu  pentingnya  dalam  pengelolan  tanah  Nabi  Muhammad  menegaskan bahwa; “seandainya kamu mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir besok hari, maka kamu harus tetap menanam pohon”.
Bumi  yang  tidak  digarap  maka  dianggapnya  bagaikan  jasad  manusia  yang  tidak memiliki roh, bumi atau lahan tersebut sama dengan ketiadaannya, karena tidak memiliki manfaat  yang  jelas  bagi  sekelilingnya,  terutama  pada  masyarakat  di  lingkungannya. Manusia  ditantang  untuk  membangunkannya  dari  Penggarapan  lahan  mati  (Muhammad, 1986:  134) menjadi  prioritas  dari  Umar Radhiyallahu  'Anhu agar  lahan tersebut  berjiwa, hidup.  Salah  satu  cara  untuk  memiliki  tanah  pada  masa  khalifah  dengan  rujukan  hadits Nabawi ,  “Barangsiapa  yang  menggarap  tanah  yang  tidak  dimiliki  seseorang,  maka  dia lebih  berhak  untuknya (HR.  Bukhari  no.  2335),  Umar  sangat  memperhatikan  tanah  mati untuk  dihidupkan,  dengan  tidak  hanya  menganjurkan  untuk  dihidupkan,  namun  juga membantu  terwujudnya  lahan  mati  tersebut  untuk  bermanfaat  dengan  cara  membantu pengelolaannya,  melalui  peralatan  maupun  bantuan  lainnya  yang  dapat  memberikan semangat  kepada  yang  mengelolanya.  Umar  berprinsip  bahwa  pengelolaan  tanah  tidak boleh  ditunda-tunda,  atau  terbengkalai  lama,  tanah  diciptakan  untuk  dimanfaatkan  untuk kemakmuran orang banyak, (Qardhawi, 1995: 112) bahkan beliau mengeluarkan kebijakan yang tegas  masalah batasan waktu, yakni tidak diperbolehkan melampaui tiga tahun untuk menganggur.
Inilah yang mendasari pemikiran Rahman tentang tata kelola pertanahan, dengan beberapa  tahap pertama, manusia  di  perintahkan  untuk  mengelola  atau  bekerja  keras terhadap ciptaan Tuhan berupa tanah kedua, jika manusia tidak bisa mengelola tanah yang dimilikinya maka harus di pinjamkan atau disewakan kepada  saudara atau kerabat dekat
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
kemudian  kepada  orang  lain.  Selanjutnya  Pengelolaan  atau  produksi  menjadi  bagian penting  dalam  proses  aktifitas  ekonomi,  sehingga  terjadinya  keseimbangan  antara pertumbuhan penduduk dengan luas lahan yang dapat di kelola.

## Relevansi Pemikiran
Tata  kelolah  pertanahan  di  Indonesia  belum  begitu  diperhatikan  dalam  kajian  ekonomi Islam. Meskipun Rahman bukanlah orang Indonesia, karena berkat pemikirannya tentang ekonomi  Islam  maka  pemikirannya  banyak  dijadikan  rujukan  dalam  bidang  lembaga keuangan  Islam  seperti  perbankkan  dan  asuransi,  Maka  dari  pada  itu  menurut  Rahman untuk  meningkatkan    tanah  pada  industri  pertanian  dibutuhkan  kepastian  dalam kepemilikan tanah, distribusi tanah, adanya jaminan resiko pertanian, upah dalam produksi dan peningkatan sumber daya manusia.
Dalam  pembahasan  ini,  akan  dilihat  beberapa  relevansi  pemikiran  Rahman dengan  pelaksanaan  tata  kelola  pertanahan  di  Indonesia.  Relevansi  tersebut  tentu berdasarkan  komponen-konponen  tata  kelola  pertanahan  Islam  yang  menjadi  pemikiran Rahman sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di depan.
Kepemilikan  Tanah. Negara  Indonesia  adalah  Negara  agraris  dimana penduduknya  sebagian  besar  bermata  pencaharian  dibidang  pengelolan  tanah  (pertanian) baik  sebagai  petani  pemilik  tanah,  penggarap  tanah  maupun  sebagai  buruh  tani.  Oleh karena  itu  tanah  sebagai  tempat  berusaha  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  bagi kelangsungan  hidup  masyarakat.  Setiap  orang  membutuhkan  tanah  karena  aktivitas  atau kegiatan  orang  yang  tidak  membutuhkan  tanah  (Siregar,  2005:  2).  Pentingnya  arti  tanah bagi  kehidupan  manusia  ialah  karena  kehidupan  manusia  itu  sama  sekali  tidak  dapat dipisahkan tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kartasapoetra, 1985: 1).
Hukum  kepemilikan  tanah  di  Indonesia  dapat  dilihat  pada  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agrari yang merupakan turunan dari pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar (UUD) 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumarjono (2009) bahwa bumi, air, ruang angkasa dan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan  kekayaan  nasional  bangsa  Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan menjadi hak dasar setiap orang (Sumarjono, 2009), kemudian menurut Limbon (2013) secara  filosofi  makna  tanah  di  Indonesia  yaitu  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa, bersifat megic religious, bersifat universal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan ruang hidup  bagi  manusia  dan  dalam  pasal  tersebut  mengandung  makna  pemberian  kekuasaan Negara  untuk  mengatur  sumber daya  alam  yang  terkandung  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mensejahterakan segenap rakyat Indonesia.
Pemikiran  konstitusi tersebut memiliki relevan  pemikiran  Rahman  pada  variabel kepemilikan  tanah,  menurut  Rahman  (Rahman,  1995;  312)  mengartikan  secara  umum tanah merupakan memberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia dan secara khusus
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
tanah dikuasa menyatakan bahwa hubungan hukum negara dengan tanah bukan hubungan pemilikan,  tetapi  hubungan  penguasaan  atas  tanah,  sedangkan  masyarakat  tidak  ada  hak mutlak,  maka  dari  pada  itulah  Rahman  mengangap  penting  adannya  pembatasan  dalam kepemilikan tanah.
Selanjutnya konsep  kepemilikan tanah dalam UUPA  bersifat komunalistik yang senantiasa  memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  peribadi  dan  kepentingan umum  sesuai  dengan  esensi  tanah  yang  mempunyai  fungsi  sosial,  sifat  komunalistik religious tersebut terdapat pada. pasal 6 UUPA: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosail. Pasal  7 Untuk  tidak  merugikan  kepentingan  umum,  maka  pemilikan  dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
Selanjutnya  Rahman  menjelaskan  kepastian  kepemilikan  tanah  bagi  petani sebagai  objek  produksi  memiliki  kaitan  terhadap  peningkatan  hasil  produksi,  pernyataan tersebut  Rahman  menganggap  sebaiknya  tanah  yang  dimiliki  sebaiknya  di  kerjakan sendiri,  maka  Ia  melarang  kepemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee,  secara  hukum positif  Indonesia  adanya  relevansi  terhadap Asas  Usaha  Secara  Aktif  oleh  Pemiliknya ; Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertaniannya (Harsono, 2003: 487). Kewajiban ini diatur dalam  Pasal  10  UUPA.  Pasal  10  ayat  (1)  UUPA  menentukan  sebagai  berikut: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan  mengerjakan  atau  mengusahakannya  sendiri  secara  aktif,  dengan  mencegah cara-cara pemerasan”.
Sebagai  pelaksanaan  dari  ketentuan  tersebut  Pemerintah  menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti  Kerugian  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 1964 (selanjutnya disebut PP 224/1961). Pada prinsipnya PP 224/1961 melarang pemilikan tanah pertanian secara absentee .
Selengkapnya, ketentuan ini melarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah tersebut. Larangan ini tidak berlaku terhadap  pemilik  tanah  yang  bertempat  tinggal  di  kecamatan  yang  berbatasan  dengan kecamatan  tempat  letak  tanah  yang  bersangkutan,  dengan  syarat  jarak  antara  tempat tinggal  pemilik  itu  dan  tanahnya  masih  memungkinkan  untuk  pengerjaan  tanah  tersebut secara efisien. (Harsono, 2003: 45).
Tujuan  dari  larangan  pemilikan  tanah  secara absentee adalah  agar  hasil  yang diperoleh dari penguasaan tanah pertanian tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah tempat tanah tersebut berada.3 Pasal 3 ayat (1) PP 224/1961 mewajibkan pemilik  tanah  yang  bertempat  tinggal  di  luar  kecamatan  tempat  letak  tanahnya  untuk mengalihkan  hak  atas  tanah  tersebut  kepada  orang  lain  yang  bertempat  tinggal  di kecamatan  tempat  letak  tanah  tersebut.  Apabila  tidak  ingin  memindahkan  hak  atas tanahnya  kepada  orang  lain,  PP  224/1961  mewajibkan  si  pemilik  tanah  untuk  pindah  ke kecamatan  di mana tanah  tersebut  berada.  Ketentuan ini tidak  berlaku  bagi mereka  yang
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus  lainnya  yang  dapat  diterima  oleh  Menteri  Agraria.  Bagi  pegawai-pegawai  negeri dan  pejabat-pejabat  militer  serta  yang  dipersamakan  dengan  mereka,  yang  sedang menjalankan  tugas  Negara,  perkecualian  tersebut  berlaku  hanya  pada  pemilikan  tanah pertanian  sampai  seluas  2/5  dari  luas maksimum  pemilikan  dan  penguasaan  tanah. Peraturan  pemerintah  nomor  224/1961  memberikan  jangka  waktu  selama  6  bulan  sejak berlakunya  peraturan  pemerintah  kepada  pemilik  tanah  yang  tinggal  di  luar  kecamatan tempat  tanah  tersebut  untuk  melakukan  pengalihan  tanah  pertanian  atau  pindah  tempat tinggal  ke  daerah  tanah  pertanian  tersebut  berada.  Jangka waktu  selama 6  bulan  tersebut terhitung  sejak  berlakunya  PP  224/1961.  Ternyata  jangka  waktu  6  bulan  tersebut  tidak cukup, sehingga Menteri Agraria melalui Keputusan Menteri Agraria No. Sk VI/Ka/1962 memperpanjangnya  hingga  31  Desember  1962.  Apabila  setelah  31  Desember  1962 kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan,  maka  tanah  yang  bersangkutan  diambil  oleh Pemerintah dengan ganti kerugian.
Apabila pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat letak tanahnya selama 2 tahun berturut-turut, sehingga ia menjadi pemilik absentee , maka ia wajib untuk memindahkan  hak  milik  atas  tanahnya  kepada  orang  lain  yang  bertempat  tinggal  di Kecamatan letak tanah tersebut paling lambat 2 tahun sejak ia meninggalkan kediamannya. Namun  apabila  ia  melaporkan  kepindahannya  kepada  pejabat  setempat,  maka  kewajiban untuk memindahkan hak atas tanahnya berlaku paling lama 1 tahun setelah jangka waktu 2 tahun tersebut berakhir. (Harsono, 2003, 74).
Pemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee  juga  dapat  terjadi  karena  pewarisan. Apabila  seseorang  memiliki  hak  atas  tanah  pertanian  di  luar  Kecamatan  di  mana  ia bertempat tinggal yang diperolehnya dari warisan, maka dalam jangka waktu 1 tahun sejak si  pewaris meninggal  dunia,  si  ahli  waris  diwajibkan  untuk  memindahkan hak  atas  tanah tersebut kepada orang lain yang tinggal di Kecamatan di mana tanah tersebut berada atau ia  wajib  untuk  pindah  ke  kecamatan  letak  tanah  tersebut.   Jangka  waktu  tersebut  dapat diperpanjang  oleh  Menteri  Agraria  apabila  terdapat  alasan  yang  wajar,  hal  ini  memiliki kesamaan atas pemikiran Rahmat tentang landasan dasar pengelolaan tanah.
Adapun  cara  memperoleh  kepemilikan  menurut  hukum  positif  melalui  beberapa proses  diantaranya;  1)  Hak  milik  terjadi  karena  memang  dialihkan  dari  pemilik  awal  ke pemilik  berikutnya,  sebagaimana  termaktub  dalam  pasal  20  ayat  (2)  UUPA,  ”  hak  milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain,” Dengan cara beralih dan dialihkan bisa saja beralih  karena  pengalihan  yang  disengaja  agar  lepas  dari  pemegangnya  ke  pihak  lain, seperti  halnya  bila  terjadi  pengalihan  karena  ahli  waris,  jual  beli,  hibah  ataupun  berupa wasiat; 2) Pemilikan tanah juga dapat diperolehkan karena ketentuan hukum adat, seperti pemilikan tanah dari upaya dengan jalan membukatanah baru, mewarisi tanah, menerima tanah karena pembelian, hadiah dan lain-lain. (Sudiyat, 1981: 9-10); 3) Pepemilikan juga bisa  terjadi  karena  ketetapan  pemerintah.  Tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  diberikan kepada  pemohon  terhadap  suatu  hak  atas  tanah.  Seperti  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan,  hak  pakai  untuk  dirubah  menjadi  hak  milik;  dan  4)  Berdasarkan  undang- undang, yaitu beberapa hak atas tanah sebelum berlaku UUPA dikonversikan menjadi hak milik  apabila  mempunyai  syarat-syarat  untuk  menjadi  hak  milik.  Kepentingan  umum
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
diprioritaskan menjadi di atas segala-galanya, di dalam UUPA hak milik atas tanah tidak bersifat  abadi,  bilamana  tanah  sudah  terlepas  dari  fungsi  sosialnya  maka  negara  berhak untuk melepaskan dari pemiliknya.
Dalam  pembatasan  kepemilikan  tanah  yang  terdapat  pada  UUPA  hanya pembatasan  pada  lahan  pertanian  saja,  sedangkan  untuk  tanah  non  pertanian  peraturan pembatasannya  belum  dibuat,  oleh  karena  itu  menurut  penulis  dalam  pelaksanan  amanat UUPA  masi  banyak  yang  harus  dilakukan  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  untuk memperbaiki  dan  menjalannkannya  secara  optimal  dan adil.  Namun  secara  umum terkait proses kepemilikan tanah atas warga memiliki relevansi dengan pemikiran Rahman, selain itu    Sinjar  menegaskan  Islam  tegas  hanya  mengenal  tiga  jenis  kepemilikan,  yakni pemilikan  individu,  negara  dan  public.  (al-Nabhani,  1990:79).  Kepemilikan  individu adalah  izin  syar’i  sehingga  seseorang  bisa menguasai tanah  secara mutlak,  pemilik  tanah tersebut  ada  kebebasan  untuk  mengelolanya,  menghadiahkan  kepada  orang  lain, mewakafkan maupun mewariskannya berdasarkan syara’.

## Distribusi Tanah
Indonesia  adalah  negara  agraris,  tanah  merupakan  hal  yang  mutlak  yang  harus  dimiliki oleh  masyarakat  agraris.  Karena  Negara  kesatuan  republik  Indonesia  sebagian  besar rakyatnya  menggantungkan  kehidupannya  pada  tanah,  dalam  hal  ini  berada  pada  bidang pertanian,  Masalah  tanah,  terutama  penguasaan  tanah  merupakan  masalah  klasik  yang terjadi dalam masyarakat agraris. Dalam permasalahan tersebut salah satu pemecahannya adalah  distribusi tanah (Landreform). Landreform dianggap mampu memecahkan masalah agraria  yang  ada.  Menurut  Cahpra  (Cahpra,  2000:  266)    Pentingnya  land  reforms  untuk menciptakan  iklam  egalitarian  dan  demokrasi  yang  divisualisasikan  oleh  Islam  tidak dianggap enteng, distribusi tanah merupakan determinasi utama bagi distribusi pendapatan dan  timbulnya  kemiskinan.  Negara-negara  yang  berhasil mencapai  tingakat  pertumbuhan ekonomi dengan distribusi kepemilikan tanah yang merata seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Costa Rica, telah berhasil mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Sementara Negara-negara yang membiarkan kosentrasi kepemilikan tanah pertanian tetap mengalami  insiden  kemiskinan  yang  lebih  tinggi  dan  distribusi  pendapatan  yang  lebih tidak merata.
Distribusi  dalam  pandangan  Islam  mengajarkan  bagaimana  pentingnya  usaha untuk  mewujudkan    peningkatan  dan  pembagian  bagi  hasil  kekayaan  agar  sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan,  sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan  tidak  hanya  beredar  di  antara    golongan  tertentu  saja  (Rahman,  1995:  276).  Dalam UUPA  memiliki  asas  keadilan  sosial,  pasal  13  ayat  1.  (Zumrokhatun,  2014:  33). Pemerintah  berusaha  agar  supaya  usaha-usaha  dalam  lapangan  agraria  diatur sedemikian  rupa,  sehingga  meninggikan  produksi  dan  kemakmuran  rakyat  sebagai  yang dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (3)  serta  menjamin  bagi  setiap  warga  Negara  Indonesia derajat  hidup  yang  sesuai  dengan  martabat  manusia,  baik  bagi  diri  sendiri  maupun keluarga.
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Pendistribusian tanah yang jelas termasuk bagaimana batasan tanah di Indonesia perlu  diperjelas,  walaupun  memang  menghadapi  kesukaran  karena  wilayah  Indonesia sangat luas dan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada daerah padat penduduk ada juga yang  sangat  sedikit  penduduknya.  Pengendalian  pemilikan  dan  penguasaan  tanah dilakukan antara lain melalui instrumen pembatasan luas tanah yang dapat dimiliki dengan sesuatu  hak.  Menetapkan  luas  untuk  satu  keluarga  dengan  memperhatikan  luas  daerah, jumlah  penduduk  dan  faktor-faktor  lainnya.  Ketentuan  ini  agar  jangan  sampai  ada  orang atau  kelompok  tertentu  menumpuk  tanah  yang  melebihi  kepatutan,  sehingga  berakibat dapat memunculkan kesenjangan sosial ekonomi.
Pasal  17  UUPA  mengatur  luas  maksimum  tanah  yang  boleh  dimiliki  dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. Undang-undang Nomor 56 tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, mengatur luas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai seseorang atau satu keluarga. Lendreform biasanya dapat dilaksanakan bila ada tanah yang melebihi batas maksimum diambil alih pemerintah dengan pemberian ganti rugi  kepada  pemiliknya,  kemudian  bagikan  kepada  rakyat  yang  membutuhkan  dengan melalui redistribusi yang adil (Sinjar, 2010: 38). Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-undang No  56  Tahun  1960 menegaskan  bahwa  pemerintah mengadakan usaha–usaha  agar  setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar agar mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup layak, hal ini terealisasi pada masyarakat transmigrasi Sumatra Selatan.
Namun  disisi  lain  dikalangan  masyarakat  pertanian  terdapat  kesenjangan  antara mereka  pemilik  tanah  yang  memiliki  tanah  kurang  dua  hektar  dibandingkan  dengan mereka  yang  memiliki  tanah  seluas  dua  hektar  atau  lebih.  (Sumardjono,  28:  2009). Pemilikan  tanah  dalam  batas  minimum  itu  pun  masih  dimungkinkan  untuk  dipecah menjadi  bagian  yang  lebih  kecil  secara  pewarisan.    Lebih  lanjut  menurut  Sumardjono (2009)  distribusi  penguasaan  tanah  yang  timpang  telah  menunjukkan  dampak  yang merugikan.  Penguasaan  tanah  untuk  industry  dan  pemukiman  dengan  sekala  besar  telah memaksa alih fungsi tanah pertanian dengan segala konsekuensinya.

## Jaminan Resiko Pertanian
Pertanian  yang  menurut  Rahman  (Rahman,  1992:  215)  merupakan  industri  dasar  dan menjadi  tulang  punggung  dunia  Islam,  karena  pertanian  menyediakan  bahan  makanan yang  penting  ataupun  bahan-bahan  mentah  bagi  industri-industri  yang  pengelolan  bahan pada waktunya, selain itu sektor pertanian juga untuk kesejahteraan umat manusia. Selain itu Pertanian memiliki banyak keunggulan ia mengembangkan tanah dan memberi makan kepada manusia.  (Chapra, 2001:  156).  Untuk mengasilkan secara maksimal  perlu  adanya inovasi  teknologi  pertanian,  sehingga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam pengembangan industri pertanian. (Rahman, 2007: 236)
Menurut data dari lembaga Japan Official Development Assitance (ODA) bahwa, Kurang lebih 18% dari penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian, sebagian besar dalam  skala  sangat  kecil.  Oleh karena  2/3 dari  penduduk miskin  di negara  ini  bekerja  di
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
sektor pertanian, maka kemajuan di sektor pertanian berpengaruh pada bangkitnya industri yang berhubungan dan pada akhirnya bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan.
Selanjutnya Rahman menegaskan dengan sektor industry pertanian yang memiliki peran penting bagi bernegara, maka konsep pemikiran tentang tatakelolah pertanahan pada variabel  pertanian,  Rahman  memiliki  konsep  tentang  proteksi  dan  pemulihan  sektor pertanian  terhadap resiko  yang  tidak  di  inginkan  merupa  asuransi  dengan  prinsip mutual dan  koprasi.  Indonesia  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  yaitu  kurang  lebih  18%  dari penduduk  di  Indonesia  bekerja  di  sektor  pertanian,  namun  disisi  lain  menurut  lembaga Himpunan  Pemerhati  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (HPLI),  Indonesia  merupakan negara dengan  potensi  bencana (hazard  potency) yang  sangat  tinggi.  beberapa  potensi  bencana yang  ada  antara  lain  adalah  bencana  alam  seperti  gempa  bumi,  gunung  meletus,  banjir, tanah  longsor,  maka  untuk  menanggulangi  hal  tersebut  pemerintah  (Permen)  melalui peraturan  menteri  pertanian nomor  50/OT.140/6/2007/ tentang  pedoman  penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian.
Adapun  bentuk  penanggulangan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  petani  yang terkena dampak dari bencana, penanggulangan dampak bencana dilaksanakan pada tahap pascabencana,  yakni  meliputi  kegiatan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  (bab  II  nomor 50/OT.140/6/2007)  sebagai  berikut:  (1).  Rehabilitasi.  Rehabilitasi  bidang  pertanian  pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan : perbaikan ekosistem daerah bencana, perbaikan  sarana  dan  prasarana  pertanian,  pemberian  bantuan  sarana  produksi  seperti benih/bibit,  pupuk,  pestisida/vaksin  dan  obat-obatan  ternak,  serta  alat  mesin  pertanian, pemulihan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, dan pemulihan fungsi kelembagaan tani dan pedesaan.
Rekonstruksi.  Rekonstruksi  bidang  pertanian  pada  lokasi  pascabencana dilaksanakan  melalui  kegiatan  :  pembangunan  kembali  sarana  dan  prasarana  pertanian, penerangan  rancang  bangun  yang  tepat  dan  penggunaan  peralatan  pertanian  yang  lebih baik  dan  tahan  bencana,  peningkatan  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat petani,  peningkatan  fungsi  pelayanan  publik,  peningkatan  partisipasi  dan  peran  serta lembaga  dan  organisasi  kemasyarakatan,  dunia  usaha  dan  masyarakat;  dan  peningkatan pelayanan utama kegiatan pertanian dalam masyarakat.
Selanjutnya  dalam hukum  positif  Indonesia  juga  mengatur tentang  perlindungan (protection petani dalam menghadapi kegagalan panen berupa asuransi pertanian terdapat pada Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani; Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa.
Pasal 33 : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:  menentukan  jenis  tanaman  dan  menghitung  luas  tanam  yang  rusak,
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
menentukan  jenis  dan  menghitung  ternak  yang  mati;  dan  menetapkan  besaran  ganti  rugi tanaman dan/atau ternak.
Bagian Ketujuh: Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim Pasal 34 : Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  membangun  sistem peringatan  dini  dan  penanganan  dampak  perubahan  iklim  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam. Pasal 35: (1)  Pemerintah  wajib  melakukan  prakiraan  iklim  untuk  mengantisipasi  terjadinya  gagal panen.  Dan  (2)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib mengantisipasi  terjadinyagagal  panen  dengan melakukan:  peramalan  serangan  organisme pengganggu  tumbuhan,  serangan  hama,  dan/atau  wabah  penyakit  hewan  menular;  dan upaya  penanganan  terhadap  hasil  prakiraan  iklim  dan  peramalan  serangan  organisme pengganggu  tumbuhan,  serangan  hama,  dan/atau  wabah  penyakit  hewan  menular. Pasal 36 :  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sistem  peringatan  dini  dan  penanganan  dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan Asuransi Pertanian. Pasal 37 : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  berkewajiban  melindungi  Usaha  Tani  yang dilakukan  oleh  Petani  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (2)  dalam  bentuk Asuransi Pertanian. (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk  melindungi  Petani  dari  kerugian  gagal  panen  akibat:  bencana  alam,  serangan organisme  pengganggu  tumbuhan,  wabah  penyakit  hewan  menular,    dampak  perubahan iklim;  dan/atau  jenis  risiko-risiko  lain  diatur  dengan  Peraturan  Menteri. Pasal  38 (1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  menugaskan  badan usaha  milik  negara  dan/atau  badan  usaha  milik  daerah  di  bidang  asuransi  untuk melaksanakan  Asuransi  Pertanian.  (2)  Pelaksanaan  Asuransi  Pertanian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pasal  39 :  (1)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya  memfasilitasi  setiap  Petani  menjadi  peserta  Asuransi  Pertanian.  (2) Fasilitasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  kemudahan  pendaftaran  untuk menjadi  peserta,  kemudahan  akses  terhadap  perusahaan  asuransi,  sosialisasi  program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau bantuan pembayaran premi. (3) Pelaksanaan  fasilitasi  asuransi  Pertanian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur dengan  Peraturan  Menteri.  Maka  dari  pembahasan  tentang  pemikiran  Rahman  tentang tatakelolah  pertanahan  pada  variabel  pertanian  memiliki  relevansi  pada  perlindungan (protection) dan pemulihan pertanian berupa asuransi pertanian.
Namun di sisi lain industri pertanian Indonesia tidak memiliki kedaulatan, maka terjadinya  paradoks,  kondisi  ini    terjadi  semenjak  zaman  penjajahan  Belanda.  Menurut Karmana. (2009) sejak zaman Belanda sistem pertanian di Indonesia sudah terbagi menjadi dua,  yaitu  sistem  ekonomi  pribumi  (bumiputera)  dan  sistem  ekonomi  perkebunan (kapitalis).  Lebih  lanjut  Karmala  menjelaskan  bahwa  Sistem  ekonomi  pribumi  terbagi menjadi tiga bagian, yaitu padi, holtikultura, serta perkebunan rakyat. Pada kenyataannya perkebunan yang dikelola rakyat hanya menghasilkan bahan mentah yang tidak langsung diolah,  selain  itu  kaum  kapitalis  kini  telah  merambah  lahan-lahan  pertanian  tradisional, yaitu dengan melakukan konversi lahan petani tradisional.
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Sumber  Daya  Manusia  Islam (Islamic  Human  Capital  Planning) .  Dalam peningkatan modal perlu adanya tenaga kerja yang memiliki kecakapan pada bidang yang di produksi, selain membedakan tenaga kerja Rahman (1995), untuk memiliki kecakapan dalam bidang produksi maka perlu adanya pemberdayaan (empowerment ) yang merupakan hak  petani  yang harus  diberikan  dari  negara,  Inilah  yang  dimaksudkan  oleh  khalifah  Ali bin  Abi  Thalib,  bahwa  “harga  seorang  manusia  bergantung  pada  keterampilan  yang dimilikinya”. Dalam hal ini, beliau pun memasukkan konsep nilai tenaga kerja yang diukur dari  kemampuan  tenaga  kerja  tersebut  dalam  menghasilkan  suatu  produk  (Beik,  2012). Betapa  pentingnya  pemberdayaan  manusia  dalam  Islam,  Rahman  (1995:  267)  melalui sabdah  Rasulullah  s.a.w  Artinya  : Orang  yang  berilmu  (alim)  merupakan  pewaris  para Nabi,  mereka  meninggalkan  ilmu  pengetahuan  sebagai  harta  pusaka  mereka,  barang siapa  mewariskannya,  niscaya  akan  mendapatkan  keberuntungan  yang  besar. (  Riwayat Daud).
Sebenarnya  dengan  membandingkan  diantara  ilmu  pengetahuan  dengan kesehatan, Rasulullah s.a.w telah memperlihatkan suatu rahasia atas kemajuan manusia. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara pendidikan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu pendidikan dan latihan perlu untuk kecakapan kerja. Hal ini selaras yang terdapat pada UU  nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemberdayaan (empowerment) yang  dimaksud  yaitu,  Pemberdayaan  Petani  adalah  segala  upaya  untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui strategi: Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pendampingan, Pengembangan sistem dan  sarana  pemasaran  hasil  Pertanian,  Konsolidasi  dan  jaminan  luasan  lahan  pertanian, Kemudahan  akses  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  informasi,    Penguatan  Kelembagaan Petani.
Dengan  diadaknnya  pelatihan  bagi  petani  sebagai  unsur  terpenting  dalam produksi, maka isu kelangkaan yang di sampaikan oleh paham ekonomi kapitalis sebagai persoalan,  bagi  Rahman  (Haneef,  2010:  17)  memandang  kelangkaan  tidak  sebagai persoalan  kelangkaan  sumber  daya  berhadapan  dengan  keinginan  yang  tak  terbatas, melainkan  sebagai  keterbatasan  manusia  untuk  menggunakan  kecakapan  yang  telah  di anugerahkan Tuhan kepadanya berhadapan dengan sumber-sumber yang mencukupi yang telah diciptakan-Nya bagi manusia.
Maka  menurut  Rahman  kecakapan  berproduksi  menjadi  faktor  utama  dalam meningkatkan produksi selain tanah yang harus dimiliki petani, dengan produksi pertanian meningkat  maka  pajak  yang  diperoleh  pemerintah  akan  meningkat  (Beik,  2012)  dan mengalami  ekspansi  kekayaan  (Chapra,  2001:  156)  selain  itu  juga  ketika  hasil  petani meningkat dan mencapai nisab zakat, maka pendapatan aspek filantropi akan meningkat.

## Upah
Didalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dijelaskan  bahwa  pembangunan  ketenagakerjaan  sebagai  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk meningkatkan harkat  dan harga  diri  tenaga  kerja serta  mewujudkan  masyarakat  sejahtera,  adil  dan  makmur  dan  merata,  baik  materiil maupun  spiritual.  Demikian  pula  pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak dimensi  dan  keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya  dengan  kepentingan  tenaga  kerja selama,  sebelum  dan  sesudah  masa  kerja  tetapi  juga  keterkaitan  dengan  kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan lain sebagainya.
Hal  ini  sebagaimana  terlihat  pada  factor  pertimbangan  upah  minimum  di Indonesia yang di atur dalam Permenaker No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi tentang kebutuhan hidup layak (KHL) dalam permenaker No 13 Tahun 2012. Adapun factor-faktor yang  dipertimbangkan  dalam  penetapan  upah  minimum  meliputi  (Pasal  6  ayat  2 Kepmenakertrans No 13 Tahuh 2012).
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sejak diluncurkannya Undang-undang nomor 13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  pemerintah  menetapkan  standar  Kebutuhan  Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 4 yang berbunyi: Pemerintah menetapkan upah minimum ................ berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan pertumbuhan ekonomi.;
Ketentuan  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam Kepmenakertrans  No  17  Tahun  2005  yang  kemudian  di  revisi  melalui  Kepmenakertrans No  13  Tahun  2012.  tentang  Komponen  dan  Pentahapan  Pencapaian  Kebutuhan  Hidup Layak.  Adapun  standar  KHL  ini  terdiri  dari  7  kelompok  &  60  komponen  Kebutuhan: Makanan & Minuman 11 Komponen, Sandang 13 Komponen, Perumahan 26 Komponen, Pendidikan  2  Komponen,  Kesehatan  5  Komponen,  Transposrtasi  1  Komponen,  dan Rekreasi & Tabungan 2 Komponen.
Selengkapnya  standar  KHL  ini  dapat  di  lihat  pada  Lampiran  1.  Berdasarkan standar  kebutuhan  ini  kemudian  dewan  pengupahan  propinsi  atau  kabupaten/kota melakukan survey harga yang di lakukan secara berkala (Pasal 3 ayat 1 Kepmenakertrans No  13  Tahun  2012)      untuk  menentukan  nilai  KHL.  Nilai  KHL  yang  ditetapkan  oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota kemudian disampaikan kepada Gubernur secara berkala (Pasal 5 Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012).
Produktivitas  Makro.  Pengertian  produktivitas  di  sini  adalah  produktivitas  di tingkat  makro  dan  bukan  produktivitas  di  tingkat  mikro  (perusahaan).  Di  mana produktivitas  tersebut  merupakan  hasil  perbandingan  antara  jumlah  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dengan  jumlah  tenaga  kerja  pada  periode  yang  sama  atau  lebih dikenal dengan pendapatan per kapita. Dalam hal ini kita dapat mengukur ratio nilai upah minimum terhadap pendapatan per kapita di daerah tersebut.
Pertumbuhan  Ekonomi.  Pengetian  dari  pertumbuhan  ekonomi  di  sini  adalah tingkat  perkembangan  perekonomian  di  daerah  setempat  yang  di  gambarkan  oleh  angka
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
perkembangan  pendapatan  kotor  daerah  setempat  atau  di  kenal  Produk  Domestik  Bruto (PDRB).  Dalam  hal  ini  kenaikan  upah  riel  (setelah  mempertimbangkan  angka  inflasi) maksimalnya  adalah  sebesar  kenaikan  PDRB,  atau  tingkat  Upah  Minimum  yang  di tetapkan tidak boleh lebih besar dari pendapatan percapita. Kenaikan upah minimum yang maksimal adalah sama dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita di daerah setempat.  Misalkan  perkiraan  angka  inflasi  6%  dan  pertumbuhan  PDRB  6,7%  maka kenaikan upah minimum maksimal adalah 12,7%.
Kondisi  Pasar  Kerja.  Kondisi  pasar  kerja  merupakan  perbandingan  jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama. Data  Statistik  tahun  2011  jumlah  pencari  kerja  terdaftar  di  Propinsi  Jakarta  sebanyak 10.245  tenaga  kerja;  lowongan  kerja  yang  tersedia  hanya  1.245  tenaga  kerja  dan penempatan  tenaga  kerja  sebanyal  754  tenaga  kerja.  Berarti  hanya  mampu  menampung 1245/10245  =  0,12 atau  12,15%  dari total  pencari  kerja.  Hal  ini  bermakna  kondisi  pasar kerja  yang  tidak  seimbang  antara  pencari  kerja  dengan  lowongan  kerja  yang  tersedia. Terkait  dengan  upah  minimum,  maka  kenaikan  upah  minimum  akan  sangat  membatasi lapangan  pekerjaan  yang  ada  dan  menambah  jumlah  pengangguran  yang  sudah  cukup tinggi. Sedang di lihat dari lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja maka dari jumlah tersebut  hanya  754/1245  (60  %)  lowongan  kerja  yang  tersedia  yang  dapat  dipenuhi  oleh para pencari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian (gap) yang cukup besar  antara  keahlian  yang  dibutuhkan  dalam  lowongan  pekerjaan  dengan  keahlian  yang dimiliki oleh para pencari kerja.
Usaha yang paling tidak mampu (marginal). Sebagaimana negara yang memiliki pasar kerja dualistic, dimana 32% dari buruh bekerja di Sektor ekonomi formal dan 68% bekerja  sektor  informal.  Maka  berdasarkan  ketentuan  yang  ada  seyogyanya  Upah minimum  juga  turut  mempertimbangkan  usaha  yang  paling  marginal.  Menurut  Lumban Gaol  (2009)  jika  penetapan  upah  minimum  tidak  memparhatikan  kemampuan  usaha marginal  maka  dikhawatirkan  akan  dapat  mempengaruhi  kelompok  buruh  yang  bekerja pada  usaha  marjinal.  Ada  kecenderungan  mereka  akan  ikut  menuntut  kanaikan  upah seperti  kenaikan  upah  minimum.  Kondisi  seperti  ini  tentu  akan  sangat  menyulitkan  bagi kelompok marjinal sehingga dapat berdampak mematikan kelompok usaha tersebut.
Dari  kelima  faktor  diatas,  KHL  merupakan  faktor  dasar  dalam  penentuan  upah minimum di mana nilai KHL diperoleh melalui survey harga. Faktor-factor lainnya seperti produktivitas,  pertumbuhan  ekonomi  dan  usaha  marginal  lebih  merupakan  faktor penyelaras  atas  nilai  upah  minimum yang  akan  di  tetapkan  oleh  Gubernur.  Hal  ini sebagaimana dijelaskan pada Permenakertrans No 17/2005 Pasal 2 ayat (1): KHL sebagai dasar  dalam  penetapan  upah  minimum  merupakan  peningkatan  dari  kebutuhan  hidup minimum. dan  juga  pasal  4  ayat  (5): Dalam  hal  Gubernur  menetapkan  upah  minimum Provinsi,  maka  penetapan  upah  minimum  didasarkan  pada  nilai  KHL  Kabupaten/Kota terendah  di  Provinsi  yang  bersangkutan  dengan  mempertimbangkan  produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
Ini  menunjukkan  bahwa  nilai  KHL  hasil  survey  merupakan  basis  utama  dalam penentuan upah minimum, tetapi keputusan nilai upah minimum yang tepat adalah dengan
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
mempertimbangkan  tingkat  produktivitas  makro,  pertumbuhan  ekonomi,  kondisi  pasar kerja  dan  usaha  marginal  di  daerah  setempat.  Dalam  situasi  nyata,  factor  produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha marginal lebih merupakan keputusan yang  bersifat  politis  karena  bukan  merupakan  penjumlahan  persentase  atas  produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan persentase usaha marjinal.
Selain itu dalam proses produktif yang di kelolah orang lain, maka harus adanya upah  yang  layak,  Rahman  (1995)  harga  yang  dibayarkan  kepada  pekerja  atas  jasanya dalam  produksi  kekayaan  seperti  faktor  produksi lainnya,  tenaga  kerja diberikan  imbalan atas  jasanya,  dengan  dasar  prinsip  keadilan  dalam  hal  ini  Rahman  menolak  pemerataan upah  pada  setiap  buruh,  dalam  merumuskan  ketentuan  upah  minimum  yaitu  pendapatan yang di peroleh sesuai dengan kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal,  maka  menurut  penulis  adanya  relevan  dari  segi  prinsip  dalam  penetapan  upah minimum antara pemikiran Afzalur Rahman dan hukum positif Indonesia.

## Kesimpulan
Setelah melacak pemikiran Afzalur Rahman dalam bukunya Dokrin Ekonomi Islam, maka di  peroleh  beberapa  kesimpulan,  yaitu:  Yang  mendasari  pemikiran  Afzalur  Rahman tentang tata kelolah pertanahan yaitu, sebagai dasar teologi pentingnya  mengelolah dalam bentuk kerja keras  untuk memenuhi penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau  tertinggalnya  dari  orang  lain  dalam  berjuang  demi kelangsungan hidupnya.  Rahman menjelaskan  bahwa  penekanan  atas  usaha  manusia  untuk  memperoleh  sumber penghidupan  merupakan  salah  satu  prinsip  ekonomi  yang  mendasar  dalam  Islam,  jika prinsip  tersebut  di  abaikan  makan  akan  menemui  kegagalan  sehingga  menimbulkan kemiskinan dan kelaparan yang parah.
Dalam hal  pokok-pokok  pikiran  Afzalur  Rahman  tentang  tata  kelola  pertanahan Islam  lebih  kepada  aspek  pendekatan  ekonomi  berbasis  produksi  sektor  pertanian,  mulai dari  kepastian  kepemilikan  tanah  yang  berpengarus  terhadap  hasil  produksi  meningkat, distribusi tanah, produksi sektor pertanian yang menekankan diadakannya asuransi dengan prinsip  prinsip  “mutualitas”  dan  “koperatif”  baik  sebagai  pencegahan  dan  pemulihan dalam  aktivitas  produksi,  peningkatan  sumberdaya  manusia  (SDM),  dan  penetuan  upah minimum dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan kebutuhan pokok. Berdasarkan pokok-pokok  pikiran  tersebut,  bisa  disimpulkan  bahwa  pemikiran  Afzalur  Rahman memiliki relevansi  dengan  tata  kelola pertanahan  di  Indonesia  saat  ini, relevansi tersebut terdapat pada  konstitusi atau hukum positif Indonesia.
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Daftar Pustaka
Chapra,    M.  Umer  .  (1992). Islam  and  the  Economic  Challenge. Nairobi:  The  Islamic Foundation.
------------  (2000). Sistem  Moneter  Islam  (towards  a  just  monetary  system) .  Terj  Ikhwan Abdin Basri. Gema Insani Press, Jakarta.
-----------(2001). Masa Depan Ilmu Ekonom ( Sebuah Tinjaun Islam). Terj Ikhwan Abdin Basri. Gema Insani Press, Jakarta.
Chaudhry,  Muhammad  Sharif.  (2012). Sistem  Ekonomi  Islam  (Prinsip  Dasar) .  Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Edi  Swasono,  Sri.  (2009). Membangun  Ekonomi  Rakyat .  (Surabaya:  Universitas  17 Agustus 1945). Effendi,  Muhammad.  (1996.). Ekonomi  Islam  (Suatu  Pendekatan  Berdasarkan  Ajaran Qur’an dan Hadis) . Al- Mukthar. Palembang.
Engineer,  Asghar  Ali.  (1987). Islam  dan  Pembebasan .  Terj.  Hairus  Salim.  LKIS, Yogyakarta. Espositi,  L.  John.  (2002). Ensiklopedi  Oxford  Dunia  Islam  dan  Modern .  Terj.Eva    Y.N, dkk. Mizan, Bandung. Haneef,  Mohamed  Aslam.  (2010). Pemikiran  Ekonomi  Islam  Kontemporer  (analisis Komparasi terpilih ) . Terj. Suherman Rosyidi. Rajawali Press, Jakarta. Harsono,  Boedi.  (2003). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Ed.  Rev.  Cet.  10.  Jakarta: Djambatan. Jakarta. Hart,  Michael  H.  (1978). Seratus  Tokoh  yang  Paling  Berpengaruh  dalam  Sejarah .  Terj. Mahbub Djunaidi. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.
Hutagalung,  Arie  S,  dkk.  (2012). Hukum  Pertanahan  di  Belanda  dan  Indonesia .  Terj.
Eddy Riyadi Terre. Pustaka Larasan. Bali.
Kailani.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif  Interdisipliner  bidang  (sosial,  budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora). Paradigma. Yogjakarya. Kahf,  Monzer.  (1978). The  Islamic  Economy:  Analytical Study  of the  Functioning  of the Islamic Economic System , Muslim Students Association of the USA. And Canada. Plainfield.
Mannan. (1980). Islamic Economics. Theory and Practice. Idara-I Adabiyah-I. Delhi. al  Mawardi,  Abu  al  Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib.  (1989). Al-Ahkam  as- Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah . Dar al Wafa. Kairo. Mubyarto, S. (1994). Pengantar Ekonomi Pertanian . LP3E. Jakarta. Muhammad, Bushar. (2004). Pokok-Pokok Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta. Muhammad, Hafiz al-Din ibn Muhammad Ibn Syihab.(1986). Al-Fatâwa al-Bazâzî Juz II. Beirut: Dâr ihya' al-Turâts al-'Arabî. al-Nabhani.(1990). al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam . Beirut: Dar al-Ummah. An -Nabahan ,  M.  Faruq.  (2000). Sistem  Ekonomi  Islam:  Pilihan  Setelah  Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis , (terj) Muhadi Zainuddin. UII Press. Yogyakarta.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  dkk.  (2012). Pengantar  Eksklisif  Ekonomi  Islam .  Kencana. Jakarta. Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. (2008). Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankkan Syariah . Kafa Publishing. Bandung.
Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Tata Kelola Pertananhan dan Relevansinya di Indonesia Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Nopirin. (2000). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro . BPFE. Yogjakarta. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). Ekonomi Islam . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Qaradhawi, Yusuf. (1999).Hukum Zakat. Terj. Salman Harun dkk. Mizan. Bandung. ------------.(1993). Halal  dan  Haram  dalam  Islam .  Terj.  Mu'ammal  Hamidy.  Bina  Ilmu. Jakarta.
------------.(1995). Norma dan Etika Ekonomi Islam , dari judul asli Daur al-Qiyâm waal-
Iqtishâd al-Islâm . Penterjemah Zainal Arifin. Gema Insani Press. Jakarta.
Rahman,  Afzalur.  (1995). Dokrin  Ekonomi  Islam  Jilid  2 .  Terj.  Soeroso  dan  Nastangin. Dana Bakti Wakaf. Yogjakarta.
----------(1997). Muhammad Sebagai Seorang Pedagang . Yayasan Swarna. Jakarta.
-----------  (1989). Al-  Qur’an  Sebagai  Sumber  Ilmu  Pengetahuan .  Terj.  Arifin.  Bina Aksara. Jakarta.
---------- (1995). Indeks Al- Qur’an . Bina Aksara. Jakarta. ----------- (1991). Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Seorang Pemimpin Militer . Terj. Anas Sidik. Bumi Aksara. Jakarta.
-----------(1994). Muhammad  S.A.W.  Ensiklopedi  Sirah,  Dakwah,  Dan  Islam. Terj.  Zarah
Saleh. Dewan Bahasa dan Pustaka Kemitraan Malaysia. Kuala Lumpur.
-------------  (2002). Tuhan  Perlu  Disembah  Eksplorasi  Makna  Salat  dan  Manfaat  Shalat Bagi Hamba . Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
------------(2007). Ensiklopediana  Ilmu  Dalam  Al-Quran:  Rujukan  Terlengkap  Isyarat- Isyarat Ilmiah . Terj. Taufiq Rahman. Mizania. Bandung. Siagian, Sondang. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara. Jakarta. Sadr,  Muhammad  Baqir.  (1981). Iqtisaduna .  World  Organization  for  Islamic  Servicer. Tehran. Siregar, Tampil Anshari. (2005). Mempertahankan Hak Atas Tanah . Multi Grafik: Medan. -------------(2011). Pendaftaran  Tanah  Kepastian  Hak. Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara. Medan.
Sinjar,  Muhammad  Arafah  (2010).  “  Kajian  Terhadap  Undang-Undang  Pokok  Agraria
(UUPA)  Dalam  perspektif  Hukum  Islam”. Disertasi pada  Sekolah  Pasca  Sarjana
(SPS) Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Suhandi, Hendi. (2002). Fiqh Muamalat . Rajawali Press. Jakarta. Sujono dan Abdurahman. (1998). Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Reneka Cipta. Jakarta.
Sukardja, Ahmad (2012). “Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Pertahanan Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum  Islam .  Disertasi Pada  Sekolah  Pascasarjana (SPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumardjono,  Maria  S.W.  (2006) Kebijakan  Pertanahan:  Antara  Regulasi  dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
----------  (2009). Tanah  (Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya) .  Kompas. Jakarta.
Suprayono,  Imam  dan  Tobroni.  (2001).  Metodologi  Penelitian  Sosial  Agama.  Rosda Karya. Bandung. Suryana,  Achmad.  (2003). Kapita  Selekta  Evolusi  Pemikiran  Kebijakan  Ketahanan Pangan . BPFE. Yogjakarta.
Abubakar Sidik
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 1, Juni 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Suswono  (2014).  “Optimalisasi  Sistem  Pengelolaan  Agraria  dan  Ekonomi  Islam  menuju Kemandirian  Ekonomi  Indonesia”, makalah  disajikan  pada  “Internasional  dalam Temu Ilmiah Nasional (temilnas) . Malang. 27 Maret 2014. Ash-Shiddiqy,  Hasbi.  (2001). Pengantar    Fiqh  Mu’amalah. Pusataka  Rizki  Putra. Semarang. Shihab, M. Quraish. (2003). Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an) . Lentera Hati. Jakarta. Taleghani, Sayyed Mahmud. (1983). Islam and Ownership . Mazda Publishers. Lexington. Tarigan,  Azhari  Akmal.  (2012). Tafsir  Ayat-Ayat  Ekonomi  (Sebuah  Eksplorasi  Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur’an) . Citapustaka Media Perintis. Bandung. at-Tariqi,  Abdullah  Abdul  Husain.  (2004). Ekonomi  Islam:  Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan . Magistra Insania Press. Yogyakarta. Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Peraturan  Menteri  Pertanian  (permenta)  Nomor  50/permentan/ot.140/6/2007  Tentang
Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian. Zumrokhatun,  Siti  dan  Darda  Syahrizal.  (2014). Undang-Undang  Agraria  dan Aplikasin ya. Dunia Cerdas: Jakarta.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor: Per.17/Men/Viii/2005  Tentang  Komponen  Dan  Pelaksanaan    Tahapan  Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK). (2009). Universitas Brawijaya.