Submitted : 20 Januari 2023, Accepted : 3 Februari 2023, Published : 21 Februari 2023 Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
One  Man  One  SPPT  As  An  Innovation  To  Increase  Taxpayer  Awareness  In  PBB Payments In The City Of Ternate
One  Man  One  SPPT  Sebagai  Inovasi  Untuk  Meningkatkan  Kesadaran  Wajib  Pajak Dalam Pembayaran PBB Di Kota Ternate
Ahmad Yani Abdurrahman 1* , Aswir Hadi 2
Universitas Khairun Ternate 1,2 ahmadyani@unkhair.ac.id 1 , aswirh@gmail.com 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to determine innovations in the management of land and building tax or PBB payments implemented by the Regional Tax and Retribution Management Agency for the City of Ternate and the impact on increasing awareness of paying taxes and the realization of PBB revenues in Ternate City. The research  method  used  in  this  research  is  explorative  descriptive  in  nature  with  a  focus  on  solving problems, then data is collected, compiled, explained and analyzed. The unit of analysis in this study are stakeholders related to PBB management as well as interviews with authorized officials as well as other primary and secondary data. The results of this study prove that the One Man One SPPT activity is quite effective  in  increasing  public  awareness  of  paying  taxes.  With  the  socialization  and  two-way communication approach pattern, One Man One SPPT has contributed to the realization of PBB at the end of the fiscal year even though PBB revenues are still fluctuating but the results show an increasing trend.
Keywords: Innovation, Awareness, One Man One SPPT

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  inovasi  pengelolaan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  atau PBB yang dilaksankan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate serta dampak pada peningkatan  kesadaran  membayar  pajak  serta  realisasi  penerimaan  PBB  di  Kota  Ternate.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif  eksploratif dengan ciri memusatkan pada pemecahan masalah, kemudian data dikumpulkan, disusun, dijelaskan  dan di analisis. Unit analisis dalam penelitian ini para stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan PBB  serta wawancara pejabat yang berwewenang maupun data primer dan sekunder lainnya.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan One Man One SPPT cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Dengan pola pendekatan sosialisasi dan komunikasi dua arah, One Man One SPPT telah  memberikan kontribusi  terhadap  realisasi  PBB  diahkir  tahun  anggaran  meskipun  penerimaan  PBB  masih  bersifat fluktuatif namun hasilnya menunjukan tren peningkatan.
Kata Kunci :  Inovasi, Kesadaran, One Man One SPPT

## 1. Pendahuluan
Tahun  2009  Kota  Ternate    dibentuk  sebagai  daerah  otonom  berdasarkan  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate. Sebelumnya  Ternate  adalah  kota  adminstratif  sekaligus    ibukota  Kabupaten  Maluku  Utara. Sebagai  daerah  otonom  baru,    pembentukan  Kotamadya  Ternate  membawa  konsekuensi adanya tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah untuk mampu melaksanakan tugas pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat,  termasuk  mengurangi ketergantungan  keuangan  pada  Pemerintah  Pusat.  Meskipun  penyelenggaraan  otonomi daerah  paska  reformasi  telah  memasuki  dua  dekade  namun  ketergantungan  fiskal  terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rasio pendapatan asli daerah dalam APBD yang relatif rendah.
Banyak  faktor  penyebab  dari  rendahnya  kontribusi  pendapatan asli  daerah  terhadap APBD  dimana  satu  diantaranya  adalah  strategi  dan  kebijakan  pengelolaan  sumber  sumber pendapatan asli daerah. Ini tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Ternate untuk mengoptimalkan  sumber  pendapatan  asli  daerah.  Minimnya  potensi  sumber  daya  alam membuat  Pemerintah    Kota  Ternate  mengoptimalkan  sektor  jasa  dan  perdagangan  sebagai basis utama sumber pendapatan daerah. Salah satu potensi pendapatan daerah Kota Ternate adalah pajak daerah. Pajak Daerah yang dikelola saat ini  berdasarkan Undang Undang Nomor ; 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak  Hiburan,  Pajak  MBLB,  Pajak  Parkir,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Air Tanah, BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Ternate baru  serahkan  pada  tahun  2014  sebagai  bagian  dari  Pajak  Daerah  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
Untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah pemerintah Kota Ternate  membentuk organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pajak berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate maupun Peraturan Daerah Kota Ternate  Nomor 5 Tahun 2013 tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Organisasi  Perangkat  Daerah  tersebut  adalah  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD.
Data  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Ternate  tahun 2021menunjukan  penerimaan  Pajak  Daerah  mengalami  trend  peningkatan  yang  sangat signifikan.  Tabel  realisasi  penerimaan  Pajak  Daerah  selama  lima  tahun.  Tahun  2015 penerimaan  dari  sector  pajak  daerah  mencapai  Rp.34.574.257.082  dari  target,  Rp. 31.700.500,00,  kemudian  pada  tahun    2019  penerimaan  dari  pajak  daerah  mencapai  Rp. 57.986.091.584  dari  target  Rp.  54.960.000.000.  Artinya  setiap  tahun  kontribui  pajak  daerah terhadap APBD Kota Ternate selalu melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian dari 10  jenis  pajak  hanya  5  jenis  pajak  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restaurant,  pajak  reklame,  pajak penerangan jalan dan BPHTB selalu menunjukan trend peningkatan yang stabil dimana setiap tahun  terus  meningkat  dan  pencapai  target  kemudian  5  jenis  pajak  lainnya  termasuk  PBB penerimaannya selalu bersifat fluktuatif dalam pencapaian target.
Sebagai  jenis  pajak  yang  memiliki  obyek  dan  subyek  pajak  terbesar,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  semestinya  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah,  tetapi  dalam  kenyataannya  justru  dalam  lima  terahkir  hanya  tiga  tahun  mampu mencapai  target  penerimaan.  Disisi  lain  pertumbuhan  wajib  pajak  setiap  tahun  mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhnan ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Data  tunggakan  oajak  bumi  dan bangunan (Tumuli et al., 2016).
Istilah  inovasi  merupakan  istilah  yang  sudah  tidak  asing  bagi  masyarakat  modern ditengah  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknolgi  termasuk  perkembangan  teknologi, komunikasi  dan  informasi.  inovasi  adalah  merupakan  gagasan,  tindakan  atau  barang  yang dianggap  baru  oleh  seseorang.  Tidak  menjadi  soal  sejauh  dihubungkan  dengan  tingkah  laku manusia,  apakah  ide  baru  itu  betul  betul  baru  atau  tidak  jika  diukur  dengan  selang  waktu digunakannya atau ditemukannya pertama kali (Hanafi dan Abdullah, 1987).
Inovasi  memiliki  pengertian    tidak  hanya  sebatas  membangun  dan  memperbaharui namun juga dapat didefenisikan secara luas, memanfaatkan ide ide baru untuk menciptakan produk,  proses  dan  layanan  (Susanto,  2010).  Dalam  konteks  pelayanan  publik  inovasi pemerintah tidak selalu identik dan harus berbasis teknologi tapi inovasi juga mempermudah dan berorientasi meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga membantu masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Undang undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional  Penelitian, Pengebangan dn Penerapan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi,  menjelaskan  inovasi  merupakan  kegiatan
penelitian,  pengembangan,    dana  atau  perekayasaan  yang  bertujuan  mengembangkan penerapan  praktis  nilai  dan  konteks  ilmu  pengetahuan  yang  baru  untuk  menerapan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi (Mudrajad Kuncoro, 2014; Faisol 2022).
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan Pajak adalah konribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang  undang  dengan tidak  menapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerag  bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat Rochmat Semitro (dalam Mardiasmo, 2011).
Dari  pengertian  tersebut  pajak  memiliki  karakteristik  yaitu  merupakan  iuran  dari rakyat kepada negara dan negara lah yang berhak memungutnya, iuran dimaksud berupa uang kemudian  pungutuan  pajak  harus  berdasarkan  undang  undang  serta  peraturan pelaksanaannya  tanpa  kontra  prestasi  dari  negara  secara  langsung  serta  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara  maupun  pengeluaraan  untuk  kepentingan  masyarakat  luas (Aisah  &  Sari  2022).  Dari  penjelasan  ini  dapatlah  dipahami  bahwa  pajak  fungsi  budgeter sebagai sumber dana pemerintah, juga sebagai regulastor untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang  pembanungnan  ekonomi,  social  dan  sebagainya (Trihana & Ismunawan, 2022).
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki,  dikuasai  dan  atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  (Zuraida,  2012). Pengertin  bumi  adalah  permukaan  bimu  yang  meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman  serta luas  wilayah  Kabupaten  /Kota,  sedangkan  bangunan  adalah  konstruksi  teknikyang  ditanam atau  diletakan  secara  tetap  pada  tanah  atau  pedalaman  perairan  atau  laut.  Pajak  Bumi  dan Bangunan  menurut  Undang  undang  Nomor  28  tahun  2009    terdiri  dari  Perkotaan  dan Perdesaan, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan.
Istilah One Man One SPPT dapat  diterjemahkan setiap orang  orang satu SPPT, orang dalam penelitian ini adalah Pegawan Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diangkat oleh Walikota Ternate dan ditempatkan pada Organisadi Perangkat Daerah Pengelola PBB yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Derah, termasuk juga pegawai Kelurahan dan Pegawai Non ASN yang diangkat Walikota Ternate (Irwan Taufiq dkk, 2017).
Dalam Undang Undang undang Kepegawain menjelaskan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh pejbat yang berwewenang dan dserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan  SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran  pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  yang  terutang  kepada  wajib pajak. Proses penerbitan SPPT diawali dengan pendataan dan pendaftaran obyek pajak dengan dilengkapi dokumen yang dipersyartkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tercantum data obyek pajak antara lain, nama dan alamt obyek dan subyek pajak luas bangunan, luas bumi, nilai jual obyek pajak atau NJOP, besaran  ketetapan  pajak,    tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  pajak.  SPPT  menjadi  dasar  bagi wajib  pajak  untuk  melakukan  pembayaran  pajak  ataupun  mengajukan  keberatan  atas penetapan  pajak.  SPPT  merupakan  siklus  terahir  dari  mekanisme  pengelolaan  PBB  setiap tahun.  SPPT    berfungsi  sebagai  dokumen  yang  dapat  melengkapi  dan  melindungi  asset  dan berguna  sebagai  dokumen  yang  menggambarkanan  pajak    yang  harus  dilunasi  wajib  pajak dalam satu tahun pajak. SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Secara normatif penerbitan  SPPT  diatur  melalui  Peraturan  Kepala  Daerah  yang  secara  keseluruhan  berisi
informasi  data  yang  memuat  mulai  dari  Nomor  seri  hingga  tanda  tangan  petugas  secara keselurahan berjumlah 24 item.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskam bahwa kesadaran adalah keinsyafan, keadaan,  mengerti  hal  yang  dirasakan  atau  dialami  oleh  seseorang.  kesadaran  adalah  sikap sesorang  yang  secara  sukarela  menaati  semua  peraturan  sadar  akan  tugas  dan  tanggung jawabnya (Hasibuan, 2012). Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa kesadaran merupakan suasana batin seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai individu maupun warga negara. Dengan memiliki kesadaran seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dan menjauhi segala bentuk larangan. Begitu pula dengan kesadaran membayar pajak merupakan suatu itikad baik seseorang  untuk  menunaikan  keajibannya  selaku  warga  masyarakat  maupun  warga    negara untuk  membayar  pajak  berdasarkan  hati  nurani  yang  tulus  dan  ikhlas  tanpa    tekanan  dan paksanaan.
Gambaran tersebut diatas membuktikan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih menyimpan  sejumlah  permasalahan.  Permasalahan  klasik  hamper  terjadi  disebagian  besar pemerintah daerah paska penyerahan PBB P2 kepada daerah antara lain masalah data wajib pajak,  tunggakan  pajak  dan  masih  banyak  lain  membutuhkan  solusi  dan  sikap  responsive pemerintah daerah untuk mengtasi sehingga penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan bisa menjadi salah satu primadona pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Ternate. Dari uraian yang    telah  dijelaskan  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  inovasi  pengelolaan  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang dilaksankan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  Kota  Ternate  serta  dampak  pada  peningkatan  kesadaran  membayar  pajak  serta realisasi penerimaan PBB di Kota Ternate.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  obyek penelitian di lokasi yang terkait secara dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retrubisi  Kota Ternate  serta petugas pajak yang tersebar di beberapa kelurahan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengelola  data primer yang  diperoleh  pada  lokasi  penelitian  sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  dan  dikeloa melalui  wawancara  kepada  wajib  pajak  yang  dipilih  secara  acak  pada  beberapa  kelurahan (Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1989).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas  penagihan  pajak  melalui  one man one SPPT dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ternate.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis  model interaktif yang menurut Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2008) meliputi tahapan yang harus dilalui yaitu , reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan KarakteristikWP
Secara garis besar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Ternate dapat diklasifikasi dalam tiga golongan. Golongan pertama yaitu wajib pajak atau WP yang memiliki kesadaran membayar  PBB.  Ciri  WP  golongan  tersebut  yaitu  setiap  tahun  mendatangi  Kantor  Kelurahan atau  BP2RD  untuk  mengambil  SPPT  dan  membayar  PBB.  Bahkan    sebelum  penerbitan  SPPT, WP ini  sudah menghubungi petugas kelurahan untuk memperoleh SPPT. WP ini dikelompokan sebagai WP yang menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara sehingga mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Golongan kedua  adalah WP yang  membayar  pajak  bukan  didasarkan  pada  kesadaran  individual  tapi  membayar  pajak karena  pembayaran pajak telah menjadi prasyarat dalam kaitan dengan  birokrasi pemerintah. Golongan  ini  membayar  pajak  apabila  berkaitan  dengan  urusan  perizinan,  agunan  bank termasuk  penerbitan  sertifikat  hak  milik  atau  SHM.  Dan  golongan  yang  ketiga  adalah  WP
belum memiliki kesadaran membayar pajak.  WP golongan ini baru membayar pajak apabila didatangi  petugas  penagih    dan  sebaliknya  tidak  didatangi  petugas  maka  kewajibannya menjadi tunggakan atau piutang pajak.
Dari    ketiga  karakteristik  WP  dimaksud  secara  kuantitatif  jumlah  WP  yang  belum memiliki kesadaran membayar PBB cukup besar dan tersebar pada delapan kecamatan di Kota Ternate. Meskipun nilai nominal dari WP kategori ini persentasi kecil dari realisasi penerimaan PBB    namun  secara  kuantitatif  sangat  besar  jumlahnya.  Bahkan  WP  kategori  ini  menjadi potensi  yang  sangat  besar  karena    NJOP  nya  terus  mengalami  perubahan  setiap  saat  . Perubahan NJOP dengan sendiri akan merubah besar penetapan pajak. Dengan demikian WP kategori  ini  harus  dioptimalkan  melalui  kegiatan  intensifikasi  maupun  esktensifkasi penerimaan PBB.

## Mekanisme Pemungutan PBB
Berdasarkan  regulasi  baik  UU  maupun  Peraturan  Daerah  pemungutan  PBB  masuk kategori  Official  Assesmnt  System.    Dimana  System  ini  memberikan  wewenang  penentuan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat pemerintah yang melaksanakn tugas dibidang pajak atau pendapatan daerah. Dengan demikian wajib pajak berada dalam posis pasif karena perhitungan  pajak  terutang  dihitung  oleh  petugas  pajak.  Setelah  melaksanakan  perhitungan dan penetapan maka akan terbit surat ketetapan pajak atau SKP (Winarno Surahmad, 1982).
Secara  umum  mekanisme  pemungutuan  PBB  dimulai  dari  pendaftaran  yang merupakan  kegiatan  menghimpun  informasi  tentang  obyek  dan  subyek  PBB  dengan  isian formulir  tertentu.  Tahapan  selanjutnya  adalah  pendataan  kegiatan  ini  merupakan  proses melengkapi  dan  menatausahakan  data  subyek  dan  obyek  PBB  sebagai  bahan  menetapkan besaran  pajak.  Kemudian  penilaian  adalah  tahapan  untuk  menentukan  nilai  ekonomis  NJOP sebagai  dasar  pengenaan  pajak  dan  tahapan  terakhir  adalah  penetapan  oleh  fiskus  berupa penetapan NJOP, SPPT SKPD dan SKPDLB. Setelah melalui tahapan ini selanjutnya wajib pajak akan memperoleh SPPT yang diserahkan oleh petugas atau melalui e-SPPT untuk selanjutnya melakukan pembayaran pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

## Pelaksanaan One Man One SPPT
Setelah melalui mekanisme penyerahan SPPT kepada wajib pajak kemudian   petugas penagihan    akan  melakukan  evaluasi  dan  monitoring  pelaksanaan  pembayaran  PBB  setiap bulan.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  realisasi  penerimaan  PBB  yang  tersebar  di delapan kecamatan  di Kota Ternate sekaligus menilai kesadaran masyarakat membayar pajak. Berdasarkan data   BP2RD potensi PBB dalam tiga tahun terakhir yang besar namun realisasi penerimaannya belum optimal. Banyak factor penyebab rendahnya realisasi penerimaan PBB dan  yang  paling  dominan  adalah  kesadaran  masyarkat,  menyusul  domisili  wajib  pajak  dan system pelayanan (Rosjidi, 1992).
Mengingat  PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi dan kontrbusi  terhadap  PAD sehingga  membutuhkan  optimalisasi  melalui  terobosan  dan  inovasi. Inovasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi seperti digitalisasi penagihan  pajak  juga  melalui  pendekatan  persuasif  dan  humanis  kepada  wajib  pajak  secara personal  sehingga  dapat  menggugah  kesadaran  individual  maupun  kolektifitas  masyarakat untuk membayar PBB.
Pelaksanaan One Man One SPPT merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan system jemput bola, melaksanakan sosialisasi di tempat. Kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah operasi sisir dimana seluruh karyawan BP2RD mulai dari  pejabat  struktural  hingga  staf,  termasuk  perangkat  keluruhan  melakukan  sosialisasi  dan penagihan  dengan  membawa  SPPT  PBB  pada  wajib  pajak.    Dengan  sasaran  menyisir  wajib pajak yang mempunyai tunggakan PBB atau wajib pajak yang  belum menyadari kewajibannya
sebagai  warga  negara  untuk  membayar  pajak.    Jadwal  One  Man  One  SPPT  ditetapkan  pada akhir Tri Wulan III dan Tri Wulan IV dimana pada waktu tersebut sudah terlihat tren realisasi penerimaan  PBB.  Jika  realisasi  masih  belum  mencapai  target  maka  kegiatan  One  Man  One SPPT lebih diintensifikan pada wilayah atau kelurahan yang masih rendah realisasi penerimaan PBB.  Kegiatan  One  Man  One  SPPT  merupakan  inovasi  yang  secara  substansial  ingin menciptakan  relasi  social  dan  emosional  antara  wajib  pajak  dan  fiskus  dengan  pola  face  to face. Dalam hal ini fiskus ketika menyampaikan SPPT PBB
Selain  berdampak  pada  realisasi  penerimaan  PBB  kegiatan  One  Man  One  SPPT  juga mempermudah wajib pajak sekaligus meningkatkan kepercayaan wajib pajak pada fiskus. Ini karena pembayaran pajak dilakukan secara transparan dimana wajib pajak memperoleh bukti pembayaran  yang  sah  dan  terkoneksi  dengan  server  BP2RD  maupun  Bank  persepsi  yang ditunjuk Pemerintah Kota Ternate. Dengan demikian wajib Pajak tidak akan ragu  membayar pajak  pada  petugas  One  Man  One  SPPT  tetapi  sebaliknya  akan  bertambah  kesadaran  untuk membayar pajak. Dengan melaksanakan pendekatan dan komunkasi secara intensif dilapangan masyarakat  yang  awal  enggan  membayar  pajak  ahirnya  merasa  sadar  akan  kewajibannya maupun memahami fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun telah memberi kontribusi terhadap realisasi PAD akan tetapi kegiatan One Man  One  SPPT  masih  diperhadapakan  dengan  sejumlah  permasalahan.  Dukungan  sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasaran termasuk anggaran dan fasilitas mobile yang terbatas masih menjadi hambatan  BP2RD melakukan intensifikasi pemungutan PBB.

## 4. Penutup
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal  dari  sektor  pajak  yang  di  kelola  Pemerintah  Kota  Ternate  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Ternate  Nomor  05  Tahun  2013  perlu  diintensifkan  baik  melalui  kegiatan intensifikasi  dan  ekstensifikasi  PBB.  Upaya  tersebut  telah  dilaksanakan  melalui  mekanisme pengelolaan  PBB  mulai  dari  kegiatan  pendaftaran  sampai  pada  pembagian  SPPT  pada  wajib pajak.  One  Man  One  SPPT  merupakan  salah  satu  inovasi  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat    membayar  pajak.  Kegiatan  ini  adalah  bentuk  inovasi  yang  bersifat  human approach,  sebagai  media  komuniasi  dan  persuasi  sekaligus  memungut  PBB  yang  efektif. Mengingat  kesadaran  membayar  pajak  merupakan  faktor  yang  menentukan  keberhasilan program  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  PBB  yang  tidak  saja  tergantung  pada  penggunaan teknologi digital tetapi juga aspek sosial yaitu membangun relasi antar wajib pajak dan fiskus.
Dalam  kaitan  dengan  efektifitas  pelaksanaan  One  Man  One  SPPT  perlu  diterbitkan payung hukum sebagai landasan  kegiatan  serta peningkatan kapasitas SDM,  pelibatan aparat kelurahan dan pemanfaan tekonologi informasi dan komunikasi sehingga mempermudah kerja team One Man One SPPT.

## Daftar Pustaka
Aisah, L., & Sari, A. K. (2022). Komunikasi Interpersonal Relawan Pajak Dan Wajib Pajak Orang Pribadi  Melayani  Pelaporan  SPT  Via  E-Filing. Digital  Economic,  Management  and Accounting Knowledge Development (DEMAnD) , 4 (1), 15-22.
Faisol,  I.  A.  (2022).  Studi  Kualitatif:  Peran  Tax  Center  terhadap  Kepatuhan  Perpajakan  Orang Pribadi  Saat  Implementasi  Regulasi  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Jurnal  IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan , 3 (1, Juni), 20-29. Hasibuan. (2012). Manajemen SDM. edisi Revisi cetakan Ke 13. Jakarta : Bumi Aksara. Hanafi dan Abdullah. (1987). Memasyaraktkan Ide ide Baru . Usaha Nasional : Surabaya. Irwan  Taufiq  Ritonga,  dkk.  (2017). Metoda  Penghitungan  Potensi  PAD. Jogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan edisi revisi, Jogyakarta . Penerbit : Andi.
Masri Singarimbun & Sofian Effendi. (1989). Metode Penelitian Survey . Jakarta : LP3ES, Mudrajad Kuncoro. (2014). Menuju Era Baru Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga. Rosjidi. (1992). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta. Susanto. (2010). Management Games . Jakarta: Kompas.
Trihana, S., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Surakarta. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (12), 4025-4036.
Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Manado). Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 4 (3). Winarno Surahmad. (1982). Pengantar Penelitian Ilmiah . Bandung : Tarsito. Zuraida, Ida. (2014). Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta : Sinar Grafiti.
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Ternate Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan  Daerah  Kota  Ternate,  Nomor  05  Tahun  2013  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.