Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal 25-56 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

## Gunawan Kusmantoro
Corporate Secretary Mahakarya Group gunawankusmantoro@gmail.com

## ABSTRAK
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran,    penyelenggaran  penyiaran  nasioal  dilakukan melalui  pola  jaringan  yang  adil  dan  terpadu  yang  dikembangkan  dengan  membentuk  Sistem  Stasiun  Jaringan.  Setiap Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang lahir sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002  tentang  Penyiaran  wajib  melaksanakan  Sistem  Stasiun  Jaringan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dimana penelitian ini akan menguji ketentuan tentang Sistem Stasiun Jaringan yang berlakukan pada peristiwa hukum in concreto atau menguji penerapan ketentuan Sistem Stasiun Jaringan pada praktik atau pelaksanaannya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  normatif-empiris. Melalui  pendekatan  ini,  penelitian  dilakukan  dengan  dua  tahap.  Pertama,  mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum  yang mengatur tentang Sistem Stasiun Jaringan. Kedua, mengkaji penerapan ketentuan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga  Penyiaran  Swasta  Jasa  Penyiaran  Televisi  seusai  dengan  konsep  Sistem  Stasiun  Jaringan.  Namun  dalam praktiknya, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaksanaannya sempat tertunda-tunda selama sekitar sepuluh tahun dan prinsip dasar yang ingin dicapai yakni keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi ternyata tidak terwujud.
Kata kunci: penyiaran, sistem stasiun jaringan, keberagaman kepemilikan, keberagaman isi, kepastian hukum

## ABSTRACT
Based  on  policy  No.  32  of  2002  about  Broadcasting,  national  broadcasting  is  conducted  through  a  fair  and  integrated network  pattern  developed  by  establishing  a  Network  Station  System.  Any  Broadcasting  Institution  of  Private  Television Broadcasting Services born before and after the coming into effect of policy No. 32 of  2002 about Broadcasting is obliged to implement Network Station System. This research is a  normative legal research or doctrinal legal research where this research will test the provisions on Network Station System which apply to legal event in concreto or test application of provision of Network Station System to practice or its implementation. Approach method used in this research is normatif- empiris approach. Through this approach, the study was conducted in two step. First, review the legal provisions governing the  Network  Station  System.  Second,  examine  the  application  of  the  provision  of  Network  Station  System  by  Private Broadcasting Institution Broadcasting Service of Television. The results showed that the implementation of Network Station System by Private Broadcasting Institution Broadcasting Services Television has been in accordance with the concept of Network Station System. In practice, however, the implementation of the Network Station System in Indonesia caused legal uncertainty as its implementation was delayed for about ten years and the basic principle to be achieved was the diversity of ownership and the diversity of content was not realized.
Keywords: broadcasting, network stasion system, diversity of ownership, diversity of content, legal certainty

## A. PENDAHULUAN
Sistem Stasiun Jaringan pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi dapat dikatakan sebagai konsep baru yang dilaksanakan dalam sistem penyiaran di Indonesia. Sistem Stasiun Jaringan tersebut  adalah  amanat  dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang berlaku sejak 28 Desember 2002. Undang-undang Penyiaran mencitakan adanya suatu sistem  penyiaran  nasional  yakni  terdapatnya  lembaga  penyiaran  dengan  pola  jaringan  yang  adil  dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
Sistem Stasiun Jaringan ini mengubah secara fundamental sistem penyiaran di Indonesia yang berlaku sebelumnya yakni sistem penyiaran yang terpusat atau tersentralisasi. Dalam sistem penyiaran yang terpusat, negara atau pemerintah secara dominan mengatur dan menguasai penyiaran. Sebaliknya, lahirnya  UU  Penyiaran  mendegradasi    peran  negara  (pemerintah)    dan  menempatkan  publik  sebagai pemilik dan pengendali utama penyiaran. Sistem Stasiun Jaringan berusaha diwujudkan dalam semangat demokratisasi melalui kebijakan desentralisasi di bidang penyiaran.
Kebijakan  Sistem  Stasiun  Jaringan  dengan  pola  jaringan  yang  adil  dan  terpadu  dilaksanakan sebagai  pemenuhan  dua  prinsip  dasar  penyiaran  yakni    terwujudnya diversity  of  ownership (keberagaman kepemilikan) dan diversity of content (keberagaman isi) sebagai syarat penyiaran yang demokratis. 1 Keberagaman  kepemilikan  adalah  jaminan  bahwa  kepemilikan  penyiaran  tidak  terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang, kelompok, atau badan usaha. Prinsip ini juga diharapkan akan menjamin iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri penyiaran di Indonesia. Sedangkan prinsip keberagaman  isi  adalah  tersedianya  informasi  yang  beragam  bagi  publik  berdasarkan  jenis  program maupun isi program. 2
Berdasarkan UU Penyiaran, Sistem Stasiun Jaringan diwujudkan dengan membentuk lembaga penyiaran  jaringan  dan  stasiun  lokal.  Artinya,  setiap  LPS  Jasa    Penyiaran    Televisi  yang  ingin menyiarkan siaran di suatu daerah harus mengembangkan jaringan dengan stasiun-stasiun televisi lokal di  setiap  daerah.  Melalui  kebijakan  ini  diharapkan  dapat  mendorong  keikutsertaan  sebanyak-banyak orang  untuk  berusaha  di  bidang  penyiaran  serta  membangkitkan  potensi  lokal  melalui  penyiaran televisi. 3
1 Judhariksawan, Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  tentang  Aspek  Hukum,  Penyiaran  Dalam  Rangka  Pembentukan Budaya Hukum (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014), hlm. ii.
2 Ibid.
3 Muhammad Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 147.
Undang-Undang Penyiaran memberikan batas waktu  bagi  LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk menyesuaikan  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan.  Lembaga  Penyiaran  Swasta  Jasa  Penyiaran Televisi  yang ada diberi waktu tiga tahun untuk membentuk Sistem Stasiun Jaringan, sedangkan LPS Jasa  Penyiaran  Radio  diberi  waktu  dua  tahun.  Undang-Undang  Penyiaran  juga  mengatur  bahwa Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai  stasiun  relai,  sebelum diundangkannya Undang-Undang ini  dan  setelah  berakhirnya  masa  penyesuaian,  masih  dapat  menyelenggarakan  penyiaran  melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama dua tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.
Untuk  melaksanakan  ketentuan  UU  Penyiaran  terkait  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Swasta  pada  16  November  2005.  Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur ketentuan teknis pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan. Yang dimaksud dengan Sistem Stasiun Jaringan adalah  terdapatnya  lembaga  penyiaran  swasta  yang  bertindak  sebagai  induk  jaringan  dan  lembaga penyiaran  swasta  yang  bertindak  sebagai  anggota  jaringan.  Induk  jaringan  berkedudukan  di  ibukota provinsi dan bertindak sebagai koordinator anggota jaringan, sedangkan anggota jaringan berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga Penyiaran Swasta juga mengatur tentang jangkauan wilayah siaran yang dibatasi paling banyak 75% dari  jumlah  provinsi  di  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  juga  mengatur  kewajiban  yang  harus dilaksanakan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi antara lain kewajiban untuk melepaskan kepemilikan saham,  kewajiban  untuk  melepaskan  kepemilikan  stasiun  relai,  kewajiban  melaporkan  pemusatan kepemilikan dan penguasaan, dan kewajiban melaporkan izin siaran. Lembaga Penyiaran Swasta juga wajib  memuat  siaran  lokal.  Kewajiban  tersebut  adalah  upaya  pemerintah  untuk  menerapkan  prinsip dasar  penyiaran  yakni  mewujudkan  keberagaman  kepemilikan  dan  keberagaman  isi.  Pemerintah memberikan batas waktu kepada lembaga penyiaran swasta untuk melepaskan kepemilikan sahamnya paling  lambat  28  Desember  2006  dan  melepaskan  kepemilikan  stasiun  relainya  paling  lambat  28 Desember 2007.
Sebelum  batas  waktu  pelepasan  kepemilikan  stasiun  relai  berakhir  pada  28  Desember  2007, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 19 Desember 2007 mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi
dan
Informatika (Permenkominfo) Nomor:
32/Per/M.KOMINFO/12/2007  Tentang  Penyesuaian  Penerapan  Sistem  Stasiun  Jaringan  Lembaga
Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi. Peraturan ini memberikan batas akhir 28 Desember 2009 bagi LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk segera melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan.
Menteri Komunikasi dan Informatika pada 19 Oktober 2009 kembali mengeluarkan Peraturan Menkominfo  Nomor:  43/PER/M.KOMINFO/10/2009  Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Melalui Sistem  Stasiun  Jaringan  oleh  Lembaga  Penyiaran  Swasta  Jasa  Penyiaran  Televisi.  Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 tidak memberikan kerangka waktu bagi pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi.
Pada  praktiknya,  kewajiban  yang  diberikan  UU  Penyiaran  untuk  membentuk  Sistem  Stasiun Jaringan  selama  sekitar  sepuluh  tahun  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi. Masa penyesuaian selama 5 tahun gagal dimanfaatkan LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk membentuk Sistem  Stasiun  Jaringan.  Masa  penyesuaian  ini  justru  diwarnai  dengan  pertentangan  atau  konflik kepentingan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Meskipun pemerintah memberikan toleransi dengan memperpanjang waktu pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan hingga  28  Desember  2009,  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  tetap  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban tersebut.
Pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  baru  mendapatkan  perhatian  dari  LPS  Jasa  Penyiaran Televisi  setelah  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  mengeluarkan  Peraturan  Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Peraturan ini bisa dipandang sebagai titik awal dimulainya kembali pelaksanaan  Sistem Stasiun Jaringan setelah lama tertunda-tunda.
Peraturan  Menteri  ini  dikeluarkan  dengan  menyertakan  adanya  sanksi  administrasi  bagi  LPS Jasa  Penyiaran  Televisi  yang  tidak  segera  mengajukan  permohonan  persetujuan  pelaksanaan  Sistem Stasiun  Jaringan  yakni  tidak  diperpanjangnya  izin  penyelenggara  penyiaran  (IPP).  Pengajuan permohonan  persetujuan  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  kepada  Menteri  Komunikasi  dan Informatika harus mencantumkan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan daftar stasiun relai yang ada dalam IPP serta menentukan induk stasiun jaringan dan anggota jaringan. 4
Lembaga  Penyiaran  Swasta  Jasa  Penyiaran  Televisi  juga  diminta  berkoordinasi  dengan pemerintah daerah dalam pendirian badan hukum lokal. Apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota  masyarakat  daerah  untuk  mendirikan  stasiun  penyiaran  lokal  atau  ada  alasan-alasan  khusus
4 Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  dan  Perangkat  Pos  dan  Informatika  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI, “Pelaksanaan Stasiun Televisi Berjaringan Sejak Tanggal 28 Desember 2009: Siaran Pers No.232/PIH/KOMINFO/12/2009,”  diakses  20  Januari  2017, http://www.postel.  go.id/berita-pelaksanaan-stasiun- televisi-berjaringan-sejak-tanggal-28-desember-2009-26-1041
yang ditetapkan pemerintah, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki LPS. Lembaga Penyiaran Swasta  diminta menjajaki kerjasama dengan LPS  lokal yang sudah berizin atau mendirikan LPS baru bagi daerah yang belum ada stasiun relai. Lembaga Penyiaran Swasta dapat membentuk badan hukum baru untuk proses pembentukan LPS lokal yang berasal dari stasiun relai yang akan dilepas. 5
Untuk menghindari sanksi administrasi berupa tidak diperpanjangnya  IPP, LPS Jasa Penyiaran Televisi kemudian mengajukan permohonan untuk pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia. Secara bertahap Sistem Stasiun Jaringan yang diamanatkan UU Penyiaran dan peraturan pelaksananya, mulai dilaksanakan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi.
Hingga tahun 2016, terdapat 15 LPS Penyiaran Jasa Televisi yang menjalankan Sistem Stasiun Jaringan. Dari 15 LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut,  10  LPS Jasa Penyiaran Televisi diantaranya merupakan  televisi  nasional existing yaitu  televisi  nasional  yang  sudah  ada  sebelum  berlakunya  UU Penyiaran. Kesepuluh televisi existing tersebut adalah RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans7, ANTEVE, TV One, dan Metro TV. Kesepuluh televisi existing inilah yang cukup lama  diberikan  toleransi  waktu  untuk  melakukan  penyesuaian  dalam  menjalankan  Sistem  Stasiun Jaringan. Sedangkan 5 LPS Jasa Penyiaran Televisi lainnya adalah televisi yang  IPP-nya diterbitkan setelah UU Penyiaran berlaku dan otomatis harus menjalankan Sistem Stasiun Jaringan, yaitu iNews TV, Kompas TV, RTV, Net TV dan O Channel.
Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan yang dijalankan 15 LPS Jasa Penyiaran Swasta Televisi sebagaimana kehendak regulasi penyiaran dapat digambarkan sebagai berikut:
(1) Sebanyak 14 (empat belas) LPS Jasa Penyiaran Televisi termasuk diantaranya 10 (sepuluh) televisi existing menetapkan  induk  stasiun  jaringannya  berkedudukan  di  Jakarta  dengan  jangkauan  wilayah siaran Jabodetabek;
(2)  Sebanyak  satu  (1)  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  yakni  iNews  TV  menetapkan  induk  stasiun jaringannya  berkedudukan  di  Medan,  Sumatera  Utara  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Medan, Sumatera Utara;
(3)  Anggota  stasiun  jaringan  yang  dimiliki  oleh  10  (sepuluh)  televisi existing sebagaian  besar menggunakan  badan  hukum  baru  yang  dibentuk  induk  stasiun  jaringan  atau  berada  dalam  satu perusahaan yang sama dengan stasiun indik jaringan;
(4) Anggota stasiun jaringan dari 5 (lima) diluar televisi existing sebagian besar melakukan perjanjian kerjasama melakukan jaringan atau berafiliasi dengan televisi lokal di daerah; dan
(5) Terdapat ratusan televisi lokal yang tidak menjadi anggota stasiun jaringan dari suatu induk stasiun jaringan dalam Sistem Stasiun Jaringan.
5 Ibid.
(6)  Sebagian  besar  induk  stasiun  jaringan  masih  menyelenggarakan  siaran  lokal  yaitu  siaran  yang bermuatan lokal pada daerah tersebut dengan durasi 10% dari seluruh waktu siaran perharinya.
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat diidentifikasi  permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, yakni bagaimanakah konsep dan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan  menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. 6 Penelitian ini akan menguji ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto yakni menguji praktik atau pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi sesuai atau tidak dengan konsep Sistem Stasiun Jaringan yang diatur dalam UU Penyiaran. Pembahasan dalam penelitian akan dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta terkait pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi dengan hukum in abstracto yakni ketentuan yang mengatur tentang Sistem Stasiun  Jaringan  dalam  UU  Penyiaran.  Hasil  akhir  dalam  penelitian  ini  akan    diketahui  bagaimana hukum yang secara faktual mengatur masalah yang akan diteliti ( in concreto ) tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif- empiris. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama, mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum    yang  mengatur  tentang  Sistem  Stasiun  Jaringan  yakni  UU Penyiaran,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  50  Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi, dan  Permenkominfo Nomor 43 Tahun  2009  Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Melalui  Sistem  Stasiun  Jaringan  Oleh  Lembaga Penyiaran  Swasta  Jasa  Penyiaran  Televisi.  Kedua,  penerapan  ketentuan-ketentuan  tentang  Sistem Stasiun  Jaringan  tersebut  yakni  praktik  atau  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  oleh  LPS  Jasa Penyiaran Televisi.
6 Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum dalam dua tipologi yakni penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum  dan penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  yang  meliputi  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  dan  efektivitas  hukum. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum doktrinal yang mencakup penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu, dan  penelitian  hukum  non  doktrinal  yakni  penelitian  berupa  studi-studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di masyarakat ( socio legal research ).

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1. Kepastian Hukum
Radbruch  menyatakan  ada  empat  hal  mendasar  yang  berhubungan  dengan  makna  kepastian hukum,  yaitu:  (1)  Bahwa  hukum  itu  positif,  artinya  bahwa  hukum  positif  itu  adalah  perundang- undangan; (2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan; (3) Bahwa fakta  itu  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindarkan  kekeliruan  dalam pemaknaan,  disamping  mudah  dilaksanakan;  dan  (4)  Bahwa  hukum  positif  itu  tidak  boleh  mudah diubah. 7
Menurut  Utrecht, kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian  yakni  adanya  aturan  yang bersifat  umum  yang  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  dan  yang  tidak  boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 8

## 2. Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)
Head  and  Sterling  mendefinisikan  Sistem  Stasiun  Jaringan  sebagai: “...two  or  more  stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satellites ”. Artinya: “dua atau lebih lebih stasiun yang saling berhubungan melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terestrial, satelit) yang memungkinkan terjadinya penyiaran program secara serentak. Jadi Sistem Stasiun Jaringan adalah sejumlah stasiun  penyiaran yang saling berhubungan untuk dapat  menyiarkan program secara serentak. 9 Hiebert, Ungurait, Bohn menekankan pada aspek organisasional dengan mengatakan bahwa siaran  berjaringan  merupakan    pengorganisasian  program,  marketing,  teknis  dan  administrasi  dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan. 10
Sedangkan Ashadi Siregar menyatakan bahwa sistem penyiaran  jaringan, yaitu adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman dan bersifat terkait dalam pasokan
7 Bambang Widiyantoro, Teori Hukum dan Konsep Penulisan Tesis (ttp, 2015), hlm. 85
8 Ibid., hlm. 99.
9 Seperti dikutip oleh K.B. Primasanti, “Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia.” Jurnal Ilmiah SCRIPTURA , Vol. 3. No. 1 (Januari 2009), hlm. 86.
10 Ibid., hlm. 86.
( feeding )  program. Siaran berjaringan secara umum diartikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran. 11
Menurut Morissan, terdapat dua pihak dalam sistem siaran jaringan yakni: (1)  Stasiun jaringan atau disebut juga dengan stasiun induk yaitu stasiun siaran yang menyediakan program. Stasiun induk pada  dasarnya  tidak  memiliki  wilayah  siaran  sehingga  stasiun  induk  tidak  dapat  menyiarkan programnya tanpa bekerjasama dengan stasiun lokal yang memiliki wilayah siaran; (2) Stasiun lokal yang terdiri dari stasiun lokal independen dan stasiun lokal afiliasi yaitu stasiun lokal yang bekerjasama (berafiliasi) dengan salah satu stasiun induk untuk menyiarkan program stasiun induk di wilayah siaran lokal dimana stasiun afiliasi berada. Stasiun afiliasi memiliki wilayah siaran namun sifatnya terbatas di daerah tertentu saja. Kerjasama ini menghasilkan siaran berjaringan karena terdapat sejumlah stasiun lokal yang berafiliasi untuk menyiarkan siaran stasiun induk. 12
Jadi dalam berjaringan harus ada stasiun jaringan dan ada stasiun afiliasi. Namun untuk dapat disebut “jaringan” juga terdapat ketentuan jumlah minimal stasiun penyiaran yang mau bergabung untuk membentuk  suatu  jaringan  penyiaran.  Jumlah  minimal  stasiun  penyiaran  ini  harus  dipenuhi  terlebih dahulu agar dapat dinyatakan sebagai stasiun berjaringan secara hukum. Karenanya menurut Head dan Sterling, stasiun jaringan harus membentuk jaringan minimal yang diakui secara hukum. 13

## 3. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia
Dalam  konsepsi  sistem,  Sistem  Stasiun  Jaringan  memuat  adanya  bagian-bagian  atau  sub-sub sistem  yakni  stasiun  induk  jaringan  dan  stasiun  anggota  jaringan.  Stasiun  induk  jaringan  merupakan pusat atau sumber program atau isi siaran yang akan didistribusikan kepada stasiun-stasiun lain sebagai anggota jaringannya. Sedangkan anggota jaringan merupakan stasiun televisi penerima isi program dari stasiun  jaringan.  Dalam  praktiknya,  stasiun  anggota  jaringan  ini  merupakan  stasiun  yang  bersiaran dalam lingkup lokal dan berjumlah lebih dari satu.
Hubungan yang dijalin oleh stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan, dapat dilakukan dalam dua model hubungan. Pertama, hubungan antara stasiun induk jaringan dengan stasiun anggota jaringan dimana stasiun anggota jaringan tidak dimiliki stasiun induk jaringan. Kerjasama ini misalnya dalam distribusi atau siaran program tertentu. Kedua, hubungan antara stasiun induk jaringan dengan stasiun anggota jaringan dimana stasiun anggota jaringan menjadi milik stasiun induk jaringan. Stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan berada dalam suatu perusahaan yang sama. Sehingga dalam
11 Ashadi Siregar, Menyingkap Media Penyiaran: Membaca Televisi, Melihat Radio (Jogjakarta: LP3Y, 2001), hlm. 27.
12 Morrisan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi (Jakarta: Kencana Prenada,  2008), hlm. 109.
13 Ibid.
sistem  ini,  kerjasama  tidak  hanya  mendistribusikan  program  dari  induk  jaringan  kepada  anggotanya melainkan berkaitan dengan kepemilikan, manajemen, dan operasionalisasi pada stasiun anggotanya.
Di beberapa negara yang menerapkan Sistem Stasiun Jaringan memiliki ketentuan yang berbeda dalam  menetapkan  ketentuan  minimal  suatu  jaringan  yang  dibentuk.  Di  Amerika  Serikat  misalnya, untuk dapat dikatakan sebagai suatu Sistem Stasiun Jaringan, stasiun induk jaringan paling sedikit harus memiliki 25 stasiun anggota jaringan. Kriteria jaringan tersebut diatur oleh Komisi Penyiaran Amerika Serikat yakni FCC ( the Federal Communications Commission ) yang mendefinisikan jaringan sebagai: “ Any program service that offers at least 15 hours programming each week to at least 25 stations in 10 states .”  (Setiap  program  yang  melakukan  siaran  minimal  15  jam  setiap  minggu  kepada  minimal  25 stasiun di 10 wilayah negara bagian).
Pengaturan  tentang  Sistem  Stasiun  Jaringan  di  Indonesia  juga  mensyaratkan  adanya  stasiun induk  jaringan  dan  stasiun  anggota  jaringan.  Pasal  5  Permenkominfo  Nomor  43  Tahun  2009 menyebutkan  bahwa  stasiun  induk  jaringan  merupakan  stasiun  penyiaran  yang  bertindak  sebagai koordinator  yang  siarannya  direlai  oleh  stasiun  anggota  dalam  sistem  stasiun  jaringan.  Sedangkan stasiun anggota merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan yang melakukan  relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.
Pasal 5 juga mengatur bahwa setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu Sistem Stasiun Jaringan dan stasiun anggota dalam Sistem Stasiun Jaringan hanya dapat berjaringan dengan  1  (satu)  stasiun  induk.  Menurut  ketentuan  Pasal  6  Permenkominfo  Nomor  43  Tahun  2009, stasiun  induk  berkedudukan  di  ibukota  provinsi.  Sedangkan  stasiun  anggota  dapat  berkedudukan  di provinsi, kabupaten dan kota. Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksananya tidak mengatur kriteria minimal stasiun anggota jaringan dalam Sistem Stasiun Jaringan.
Pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  di  Indonesia  saat  ini  dapat  dikatakan  relatif  baru dilaksanakan  oleh  Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS)  Jasa  Penyiaran  Televisi  karena  baru  berjalan sekitar lima tahun. Saat ini terdapat 15 stasiun televisi yang menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan. Dari  15  stasiun  televisi  tersebut,  10  diantaranya  adalah  televisi existing yang  memiliki  kewajiban berdasarkan  UU  Penyiaran  dan  peraturan  pelaksanannya  untuk  menyesuaikan  atau  mengubah  pola siaran nasionalnya menjadi siaran berjaringan. Kesepuluh televisi existing tersebut adalah RCTI, Global TV, MNC TV, SCTV, Indosiar, ANTEVE, Trans TV, Trans7, TV One, dan Metro TV. Lima stasiun televisi lainnya lahir setelah berlakunya UU Penyiaran dan secara otomatis wajin menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan adalah iNews TV, Kompas TV, RTV, NET, dan O Channel.

## a. PT Rajawali Citra Televisi (RCTI)
PT  Rajawali  Citra  Televisi  (RCTI)  adalah  televisi  swasta  pertama  yang  sejak  tahun  1990 menyelenggarakan  siaran  dengan  waktu  siaran  tanpa  batas  dan  jaungkauan  wilayah  siaran  secara nasional. Untuk menyelenggarakan siaran nasionalnya,  RCTI memiliki 47 stasiun relai yang tersebar di wilayah Indonesia. Berlakunya UU Penyiaran dan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009, memaksa RCTI memenuhi kewajiban untuk melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan mulai dilakukan RCTI sejak tahun 2012. Dalam Sistem Stasiun Jaringan, stasiun induk jaringan RCTI berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Saat ini RCTI memiliki 22  anggota  jaringan  yang  berkedudukan  di  22  provinsi  di  Indonesia.  Stasiun  anggota  jaringan  RCTI tidak berasal dari stasiun televisi lokal yang di daerah tetapi membentuk badan hukum baru di daerah sebagai    anggota  jaringannya.    Dengan  demikian  RCTI  dapat  dikatakan  menggunakan  model  O&O Network dimana induk dan anggota jaringan berada dalam satu perusahaan yang sama. Dalam hubungan ini, RCTI tidaknya hanya mendistribusikan program siarannya saja tetapi juga kepemilikan, manajemen, sumberdaya manusia, dan operasionalisasi pada anggotanya.
Anggota jaringan RCTI antara lain berkedudukan di Provinsi Aceh dengan menggunakan badan hukum baru PT RCTI Lima Belas dengan jangkaun wilayan siaran Banda Aceh. Anggota jaringan RCTI di  Sumatera  Utara  menggunakan  badan  hukum  PT  RCTI  Empat  dengan  jangkauan  wilayah  siaran Medan.  Di  Provinsi  Riau,  anggota  jaringan  RCTI  menggunakan  badan  hukum  PT  RCTI  Sepuluh, dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Pekanbaru.  Di  Jawa  Barat,  anggota  jaringan  RCTI  menggunakan badan  hukum  PT  RCTI  Satu  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Bandung,  Cimahi,  Padalarang,  dan Cianjur. Di Jawa Tengah, anggota jaringan RCTI menggunakan badan hukum PT RCTI Dua dengan jangkauan wilayah siaran Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, dan Kudus.

## b. PT Global Informasi Bermutu (Global TV)
Global TV adalah televisi swasta yang juga berada dibawah MNC Group. PT Global Informasi Bermutu atau Global TV yang didirikan pada tahun 1999 hingga Juli 2003, 70% kepemilikannya masih dikuasai oleh Bimantara Citra sedangkan sisanya dimiliki oleh Titian Paraputra Sejahtera milik Nasir Tamara  dan  Ralie  MS  Siregar. 14 Sejak  tahun  2003,  kepemilikan  saham  Global  TV  diambil  alih  oleh MNC. Untuk menyelenggarakan siarannya, Global TV didukung dengan 44 stasiun relai yang tersebar di wilayah Indonesia.
14 Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 38.
Sama  seperti  halnya  RCTI,  Global  TV  tidak  menggunakan  model affiliation  network dalam membangun  Sistem  Stasiun  Jaringan  tetapi  menggunakan  model  O&O  Network.  Anggota  jaringan dibentuk  dengan  menggunakan  badan  hukum  baru  di  daerah.  Stasiun  induk  jaringan  Global  TV berkedudukan  di  Jakarta,  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Jabodetabek.  Global  TV  memiliki  24 anggota stasiun jaringan yang berkedudukan di 24 provinsi di Indonesia.
Stasiun anggota jaringan Global TV di Sumatera Barat, misalnya, menggunakan badan hukum PT GTV Empat dengan jangkauan wilayah siaran Padang. Di Lampung, anggota jaringan Global TV menggunakan badan hukum PT GTV Satu dengan jangkauan wilayah siaran Tanjungkaran dan Metro. Di  Jawa  Timur,  anggota  jaringan  Global  TV  menggunakan  badan  hukum  PT  GTV  Tiga  dengan jangkauan  wilayah  siaran  Surabaya,  Lamongan,  Gresik,  Mojokerto,  Pasuruan,  dan  Bangkalan.  Di Sulawesi  Selatan,  anggota  jaringan  Global  TV  menggunakan  badan  hukum  PT  GTV  Enam  dengan jangkauan wilayah siaran Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Pangkajene.

## c. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV)
PT  Cipta  Televisi  Pendidikan  Indonesia  atau  TPI  berubah  nama  menjadi  MNC  TV  pada  20 Oktober  2010.  Sama  seperti  RCTI  dan  Global  TV,  MNC  TV  juga  membentuk  stasiun  anggota jaringannya  dengan  menggunakan  badan  hukum  baru  di  daerah  atau  tidak  melakukan  hubungan kerjasama dengan televisi lokal di daerah (tv lokal independen). Stasiun induk jaringan MNC TV juga berkedudukan  di  Jakarta,  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Jabodetabek.  Saat  ini  stasiun  anggota jaringan MNC TV sebanyak 25 anggota yang berkedudukan  di 25 provinsi di Indonesia.
Stasiun anggota jaringan MNC TV yang berada di Sumatera Selatan, misalnya, menggunakan badan hukum PT TPI Lima, dengan jangkauan wilayah siaran Palembang. Di Kepulauan Riau, stasiun anggota  MNC  TV  menggunakan  badan  hukum  PT  TPI  Enam,  dengan  jangkauan  wilayah  siaran Tanjungbalai dan Batam. Di Jawa Barat, stasiun anggota MNC TV menggunakan badan hukum PT TPI Satu dengan jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur.

## d. PT Surya Citra Televisi (SCTV)
Kepemilikan  saham  SCTV  pada  tahun  1998  hingga  tahun  2000  dikuasai  oleh  PT  Mitrasari Persada  dan  PT  Datacom  Asia.  Pada  1998,  PT  Mitrasari  Persada  menguasai  52,5%  sedangkan  PT Datacom Asia menguasai 47,5%. Halimah Bambang Trihatmojo, Aziz Mochdar, dan Peter F Gontha tidak lagi memegang saham di SCTV karena sahamnya dijual ke PT Datacom Asia. Namun ketiga orang tersebut  ternyata  juga  pemilik  dari  PT  Datacom  Asia.  Pada  tahun  2000  terjadi  perselisihan  yang mengakibatkan komposisi kepemilikan saham berubah lagi. PT Mitrasari Persada menguasai 73,15%
sedangkan PT Datacom Asia menguasai 26,85%. Pada tahun 2001, kepemilikan saham SCTV dikuasai oleh PT Surya Citra Media (73,15%) dan PT Datacom Asia 26,85%. 15
Pada tahun April 2002, PT Datacom Asia menjual sahamnya ke PT Surya Citra Media, sehingga PT Surya Citra Media menguasai 100% saham. Pemilik saham dari PT Surya Citra Media adalah PT Mitrasari Persada dan PT Abitama Mediatama. Pada 1 Juli 2002, SCTV go public . Struktur kepemilikan saham  SCTV  setelah  penawaran  perdananya  di  Bursa  Efek  Indonesia  dikuasai  oleh  PT  Surya  Citra Persada yakni sebesar 99,999% dan sisanya dikuasai Widyarini Pandey. 16 Pada tahun 2002, PT Elang Mahkota  Teknologi  (EMTEK)  yang  dimiliki  oleh  Eddy  Kusnadi  Sariaatmadja  mengakuisisi kepemilikan saham SCTV melalui PT Surya Citra Media (SCMA).
SCTV memiliki 39 stasiun transmisi yang memancarkan siarannya ke lebih dari 260 kabupaten/ kota dan mampu menjangkau lebih dari 180 juta penduduk. Tiga puluh sembilan stasiun transmisi atau stasiun relai SCTV tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sejak tahun 2012, SCTV secara bertahap melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Stasiun induk jaringan SCTV berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan  wilayah  siaran  Jabodetabek.  Stasiun  anggota  jaringan  SCVT  sebanyak  25  anggota  yang berkedudukan di 25 provinsi di Indonesia. Sebagai salah satu televisi existing, SCTV juga membentuk stasiun anggota jaringan dengan mendirikan badan hukum baru di daerah dan tidak melakukan afiliasi dengan stasiun televisi lokal yang ada di daerah. Sehingga model sistem jaringan yang dibentuk adalah O&O Network.
Stasiun anggota jaringan SCTV di Sumatera Utara menggunakan badan hukum PT Surya Citra Visi  Media,  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Medan.  Stasiun  anggota  jaringan  SCTV  di  Banten menggunakan  badan  hukum  PT  Surya  Citra  Mediatama,  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Cilegon. Stasiun anggota jaringan SCTV di Jawa Tengah menggunakan badan hukum PT Surya Citra Wisesa, dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Semarang,  Kendal,  Ungaran,  Demak,  Jepara,  dan  Kudus.  Di  Jawa Timur,  SCTV  menggunakan  PT  Elang  Citra  Perkasa  sebagai  badan  hukum  baru  untuk  stasiun anggotanya, dengan jangkauan wilayah siaran Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan.  Stasiun  anggota  jaringan  di  Papua  menggunakan  nama  badan  hukum  PT  Surya  Citra Cenderawasih, dengan jangkauan wilayah siaran Jayapura.

## e. PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
Kepemilikan Indosiar saat ini dikuasi PT Elang Mahkota Teknologi (EMTEK). EMTEK  pada 22 Juli 2011 secara penuh mengakuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk. (Indosiar). Pada tanggal tersebut,
15 Ibid., hlm. 37.
16 Ibid., hlm. 37.
EMTEK  yang  juga  menguasai  SCTV  menyelesaikan  penawaran  tender  untuk  Indosiar.  Sebanyak 1.165.335.371 saham atau 57, 53% pemegang saham Indosiar menerima penawaran tender pada harga Rp 950/saham dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 1.107 miliar. Setelah dijumlahkan dengan pembelian 551.708.684 atau 27,24% saham Indosiar sebelumnya pada 13 Mei 2011, maka EMTEK kini memiliki  84,77%  kepemilikan  saham  di  Indosiar. 17 Sebelum  diakuisi  EMTEK,  kepemilikan  saham Indosiar dikuasai oleh Salim Group melalui PT Prima Visualindo dan PT Holdika Perkasa.
Untuk mendukung siarannya secara nasional, Indosiar saat ini didukung dengan 33 stasiun relai yang  berada  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Dengan  kepemilikan  stasiun  relai  tersebut,  Indosiar mengklaim  mampu  menjangkau  180  juta  penduduk.  Pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  Indosiar dilakukan secara bertahap sejak tahun 2012. Stasiun induk jaringan Indosiar berkedudukan di Jakarta dengan wilayah jangkauan siaran Jabodetabek. Stasiun anggota jaringan yang sudah dibentuk Indosiar saat ini sebanyak 22 anggota yang berkedudukan di 22 provinsi di Indonesia. Indosiar juga membentuk stasiun  anggota  jaringannnya  dengan  membentuk  badan  hukum  baru  di  daerah  dan  tidak  melakukan afiliasi  dengan  stasiun  televisi  lokal.  Dengan  demikian  model  sistem  jaringan  yang  dibentuk  adalah model O&O Network.
Staisun anggota jaringan Indosiar di Jawa Barat menggunakan nama badan hukum PT Indosiar Bandung  Televisi,  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  meliputi  Bandung,  Cimahi,  Padalarang,  dan Cianjur. Stasiun anggota jaringan di Jawa Tengah menggunakan badan hukum PT Indosiar Semarang Televisi, dengan jangkauan wilayah siaran mencakup Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Jepara, dan Kudus.  Di  Jawa  Timur,  stasiun  anggota  jaringan  Indosiar  menggunakan  badan  hukum  PT  Indosiar Surabaya Televisi, dengan jangkauan wilayah siaran meliputi Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan,  dan  Bangkalan.  Stasiun  anggota  jaringan  di  Bali  menggunakan  nama  badan  hukum  PT Indosiar Dewata Televisi, dengan jangkauan wilayah siaran Denpasar.

## f. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
Trans TV mulai mengadakan siaran secara nasional pada 15 Desember  2001. Trans TV dimiliki secara penuh oleh pengusaha Chairul Tanjung. Televisi ini memiliki jangkauan siaran yang luas karena memiliki 49 stasiun relai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Trans TV sebagai salah satu televisi existing juga telah melakukan penyesuaian dengan membentuk Sistem Stasiun Jaringan secara bertahap. Stasiun induk jaringan Trans TV berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan wilayah siaran
17 Press  Release.  Diakses  pada  8  Januari  2017, http://www.emtek.co.id/files/uploads/  pressrelease/file/2016/May/ 25/57454a26771f8/14-press-release-tender-offer-26jul11-bhs-indo-f.pdf
Jabodetabek. Sedangkan stasiun anggota jaringan Trans TV yang sudah dibentuk saat ini mencapai 28 stasiun anggota jaringan yang berkedudukan di 22 provinsi di Indonesia.
Trans  TV  juga  mendirikan  badan  hukum  baru  bagi  stasiun  anggota  jaringannya,  dan  tidak berafiliasi  dengan  stasiun  televisi  lokal  yang  ada  di  daerah.  Sehingga  Trans  TV  juga  menggunakan model O&O Network. Trans TV memiliki lebih dari satu stasiun anggota jaringan di bebarapa provinsi seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Di Sumatera Barat, stasiun anggota jaringan Trans TV menggunakan badan hukum PT Trans TV Pekanbaru Padang  yang memiliki jangkauan wilayah siaran Padang dan Pariaman serta PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo yang meliputi wilayah siaran Bukittinggi dan Padang Panjang. Dua stasiun anggota jaringan Trans TV di Jawa Barat menggunakan  nama  badan  hukum  PT  Trans  TV  Jogyakarta  Bandung  dan  PT  Trans  TV  Sumedang Pangkalpinang.  PT  Trans  TV  Jogyakarta  Bandung  memiliki  jangkauan  wilayah  siaran  Bandung, Cimahi,  Padalarang,  dan  Cianjur.  Sedangkan  PT  Trans  TV  Sumedang  Pangkalpinang  memiliki jangkauan wilayah siaran di Majalengka. Dua stasiun anggota Trans TV di Kalimantan Timur yakni PT Trans  TV  Mataram  Samarinda  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Samarinda  serta    PT  Trans  TV Balikpapan dengan jangkauan wilayah siaran Balikpapan.

## g. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7)
Trans7 sebelumnya adalah TV7 yang dimiliki Kompas Gramedia Group. Pada awal berdirinya tahun 2001 hingga tahun 2003, saham kepemilikan TV7 masih dimiliki oleh Kompas Gramedia Group sebanyak 80% sedangkan sisanya dimiliki oleh Sukoyo dan Tarnabrata. 18 Pada 4 Agustus 2006, Trans Corp (PT Trans Corporation) atau PT Para Inti Investindo yang dimiliki Chairul Tanjung melalui PT Trans Corpora membeli 55% saham PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV7). Pada 15 Desember 2006, TV7 resmi berganti nama menjadi Trans7. Dalam menyelenggarakan siarannya, Trans7 memiliki 30 stasiun relai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengklaim mampu menjangkau lebih dari 130 juta orang.
Trans7 secara bertahap juga sudah melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan dengan membentuk stasiun anggota jaringan di daerah-daerah. Saat ini, Trans7 telah mendirikan 26 stasiun anggota jaringan yang  berada  24  provinsi.  Stasiun  induk  jaringan  Trans7  berkedudukan  di  Jakarta  dengan  jangkauan wilayah  siaran  Jabodetabek.  Stasiun  anggota  jaringan  Trans7  juga  dibentuk  dengan  menggunakan model O&O Network, sehingga stasiun anggota jaringannya dimiliki oleh PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh.
18 Ibid., 38.
Stasiun anggota jaringan Trans7 di Aceh menggunakan badan hukum PT Trans7 Aceh dengan jangkauan wilayah siaran Banda Aceh. Di Sumatera Barat, Trans7 memiliki dua stasiun anggota yang menggunakan nama badan hukum PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi dengan jangkauan wilayah siaran Batusangkar  dan  PT  Trans7  Padang  Aceh  yang  memiliki  jangkauan  wilayah  siaran  di  Padang  dan Pariaman. Di Jawa Barat, Trans7 juga memiliki dua stasiun anggota yang menggunakan badan hukum PT Yogyakarta Bandung dengan jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur serta PT Trans7 Sumedang Situbondo yang memiliki jangkauan wilayah siaran di Sumedang.

## h. PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
PT  Cakrawala  Andalas  Televisi  atau  ANTEVE  adalah  salah  satu  televisi existing yang menyelenggarakan  siarannya  dengan  dukungan  41  stasiun  relai  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah Indonesia dan mampu menjangkau lebih dari 193 kota dengan lebih dari 165 juta orang. 19
Tidak  jauh  berbeda  dengan  lembaga  penyiaran  swasta  televisi  lainnya,  kepemilikan  saham ANTEVE juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemegang saham ANTEVE pada awalnya adalah Bakrie Investindo (60%) dan Hasmuda Internusa (40%). Pada tahun 2001, struktur kepemilikan saham  ANTEVE  berubah  menjadi  Bakrie  Investama  (60%)  dan  PT  Capital  Manager  Asia  (CMA) Indonesia yang menguasai  40% saham. 20 Pada 30 April 2006, ANTEVE menjalin  kerjasama dengan STAR TV Hongkong. Kerjasama ini ditandai dengan masuknya 20% saham ANTEVE ke STAR TV Hongkong. Namun  pada tahun 2009, induk  usaha ANTEVE yakni  PT  Intermedia Capital  Tbk. yang dikendalikan anak Aburizal Bakrie yakni Anindya Bakrie mengakuisisi 99, 99% saham yang dimiliki STAR TV Hongkong. Saham PT Intermedia Capital sendiri dimiliki oleh PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA (89, 9997%), PT Prudential Life Assurance (5,4080%), dan masyarakat (4,5923%). 21
ANTEVE sejak tahun 2012 mulai melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan dengan membentuk stasiun  anggota  jaringan  di  daerah.  Stasiun  anggota  jaringan  yang  dibentuk  ANTEVE  juga menggunakan badan hukum baru dan tidak melakukan afiliasi dengan stasiun televisi lokal. Sehingga model yang digunakan ANTEVE sama dengan televisi existing lainnya yakni model O&O Network. Stasiun  induk  jaringan  ANTEVE  berkendudukan  di  Jakarta  dengan  wilayah  jangkauan  siaran Jabodetabek.  Stasiun  anggota  jaringan  yang  sudah  dibentuk  ANTEVE  sebanyak  11  anggota    yang berkedudukan di 11 provinsi di Indonesia.
19 Bisnis, diakses pada 12 Januari 2017, http://www.imc.co.id/bisnis.php
20 Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm.37.
21 Struktur Pemegang Saham, diakses pada 9 Januari 2017, http://www.imc.co.id/ struktur_pemegang_saham.php
Stasiun anggota jaringan ANTEVE di Sumatera Utara misalnya menggunakan badan hukum PT Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Stasiun anggota jaringan  di  Lampung  menggunakan  nama  badan  hukum  PT  Cakrawala  Andalas  Televisi  Lampung Kendari dengan jangkauan wilayah Tanjungkarang dan Metro. Stasiun anggota jaringan di Jawa Barat menggunakan  badan  hukum  PT  Cakrawala  Andalas  Televisi  Bandung  Bengkulu  dengan  jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Di Bali, stasiun anggota jaringan ANTEVE menggunakan badan hukum PT Cakrawala Andalas Televisi Bali Mataram dengan jangkauan wilayah siaran Denpasar.

## i. PT Lativi Media Karya (TV One)
PT Visi Media Asia Tbk. atau VIVA  dan PT Redal Semesta pada tahun 2007 mengambil alih seluruh saham yang ada di PT Lativi Media Karya atau Lativi. Pada 14 Februari 2008, VIVA mengubah nama Lativi menjadi TV One yang khusus menyiarkan program berita dan olahraga. Sebelum dikuasai oleh VIVA, kepemilikan saham Lativi dikuasai oleh Abdul Latief melalui Latief Corporation.  Lativi pertama  kali  menyelenggarakan  siarannya  pada  tahun  1999.  Dengan  menguasi  kepemilikan  saham Lativi, VIVA dengan demikian mengendalikan dua lembaga penyiaran swasta televisi yakni TV One dan ANTEVE.
TV One menyelenggarakan siaran dengan program siaran khusus berita dan olahraga memiliki 35  stasiun  relai  yang  mampu  menjangkau  172    kota  dengan  lebih  dari  160  juta  orang.  Stasiun  relai tersebut  tersebar  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia.  TV  One  saat  ini  menjalankan  Sistem  Stasiun Jaringan dengan induk jaringan berada di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodebatek. Stasiun anggota jaringan yang sudah terbentuk sebanyak 12 anggota yang berada di 12 provinsi di Indonesia. TV  One  juga  menggunakan  model  O&O  Network  dalam  mendirikan  stasiun  anggota  jaringannya. Stasiun anggota jaringan dibentuk dengan menggunakan badan hukum baru di daerah.
Stasiun  anggota  jaringan  TV  One  di  Sumatera  Utara  menggunakan  badan  hukum  PT  Lativi Mediakarya  Medan  Pekanbaru,  yang  memiliki  jangkauan  wilayah  siaran  Medan.  Stasiun  anggota jaringan di Jawa Barat menggunakan badan hukum PT Lativi Mediakarya Bandung, dengan jangkauan wilayan siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Di Jawa Timur, TV One mendirikan stasiun anggota  jaringannya  dengan  nama  badan  hukum  PT  Lativi  Mediakarya  Surabaya  Samarinda,  yang memiliki jangkauan wilayah siaran Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan.
j. PT Media Televisi Indonesia (Metro TV)
Metro  TV  mulai  menyelenggarakan  program  siarannya  sejak  25  November  2000.  Metro  TV didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia merupakan stasiun televisi swasta yang khusus menyiarkan program berita baik berasal dari dalam negeri (nasional) maupun dari luar negeri. Dalam menyiarkan program pemberitaannya,  Metro TV didukung dengan 25 stasiun relai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Pada awalnya, kepemilikan saham Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh (75%) dan PT Bimantara Citra  (25%).  Pada  Juni  2003,  PT  Bimantara  Citra  menjual  sahamnya  ke  PT  Centralindo  Pancasakti Cellular.  Kepemilikan  saham  Metro  menjadi  75%  dimiliki  Surya  Paloh  dan  25%  dimiliki  PT Centralindo Pancasakti Cellular. Secara de facto, Surya Paloh menguasai 100% saham Metro TV karena ia ternyata berada dibalik Centralindo. 22 Metro TV adalah salah satu anak perusahaan dari Media Group, kelompok usaha milik Surya Paloh yang juga merupakan pemilik surat kabar Media Indonesia.
Metro TV mengoperasikan Sistem Stasiun Jaringan dengan stasiun induk jaringan berkedudukan di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Hingga saat ini, Metro TV telah mendirikan stasiun anggota jaringan sebanyak 32 anggota yang berada di 28 provinsi di Indonesia. Metro TV juga mendirikan stasiun anggota jaringannya dengan menggunakan badan hukum baru dan tidak melakukan afiliasi dengan televisi lokal di daerah. Dengan demikian, Metro TV juga menggunakan model O&O Network.
Stasiun anggota jaringan Metro TV di Aceh didirikan dengan menggunakan badan hukum PT Media Telivisi Banda Aceh atau Metro TV Aceh dengan jangkaun wilayah siaran Banda Aceh. Stasiun anggota jaringan di  Sumatera Utara menggunakan PT Media Televisi Medan atau Metro TV Medan dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Sumatera Barat, Metro TV memiliki dua stasiun anggota jaringan,  dengan  menggunakan  badan  hukum  PT  Media  Televisi  Nusantara  V  dengan  jangkauan wilayah siaran Padang dan Pariaman serta PT Media Televisi Padang dengan jangkauan wilayah siaran Bukittinggi dan Padang Panjang. Di Jawa Barat, Metro TV juga memiliki dua stasiun anggota dengan menggunakan badan hukum PT Media Televisi Bandung dan PT Media Televisi Sumedang. PT Media Televisi  Bandung  memiliki  jangkauan  wilayah  siaran  Bandung,  Cimahi,  Padalarang,  dan  Cianjur. Sedangkan PT Media Televisi Sumedang memiliki jangkauan wilayah Sumedang.

## k. PT Net Televisi Mediatama (NET)
PT Net Televisi Mediatama atau NET adalah televisi swasta yang secara resmi diluncurkan pada 26  Mei  2013.  NET  yang  merupakan  singkatan  dari  News  and  Entertainment  Televisi  menggantikan siaran  Spacetoon  setelah  PT  Net  Mediatama  mengakuisi  saham  95%  saham  PT  Televisi  Anak
22 Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm.37.
Spacetoon.  NET  mengubah  program  siaran  anak-anak  Spacetoon  menjadi  program  hiburan  dan pemberitaan.  Siaran  NET    menjangkau  49  kota  di  Indonesia  melalui  stasiun  relai  yang  tersebar  di berbagai  daerah  di  Indonesia.  NET  yang  lahir  setelah  berlakunya  UU  Penyiaran  secara  otomatis menyelenggarakan  siaran  dengan  mengoperasikan  Sistem  Stasiun  Jaringan.  Stasiun    induk  jaringan NET berada di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Hingga sekarang ini, NET telah memiliki 34 anggota jaringan yang di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
Berbeda dengan 10 televisi existing yang semuanya mendirikan stasiun anggota jaringan dengan badan  hukum  baru  dengan  menggunakan  model  O&O  Network,  NET  menjalin  hubungan  dengan stasiun  anggota  jaringan  dengan  cara  berafiliasi  dengan  stasiun  televisi  lokal  di  daerah  ( affiliation network ).  NET  sebagian  menggunakan  jaringan  televisi  lokal  yang  dimiliki  Spacetoon  sebelumnya. Stasiun induk jaringan NET di Jakarta berafiliasi dengan PT Sarana Media Aceh sebagai stasiun anggota jaringan,  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Aceh.  Di  Sumatera  Utara,  stasiun  anggota  jaringan  NET adalah  PT  Televisi  Anak  Medan  atau  NET  Medan  dengan  jangkauan  wilayah  siaran  Medan.  Di Sumatera  Barat,  NET  berafiliasi  dengan  PT  Favorit  Mitra  Media  atau  Favorit  TV  sebagai  stasiun anggotanya,  dengan  jangkauan  wilayah  Padang.  Di  Riau,  NET  berafiliasi  dengan  PT  Riau  Channel Televisi atau Riau Channel Televisi sebagai stasiun anggota jaringan dengan jangkauan wilayah siaran Pekanbaru.
Di Jawa Tengah, NET berafiliasi dengan empat stasiun anggota jaringan yakni PT Tidar Media Citra Perkasa atau TMTV Magelang dengan jangkauan wilayah siaran Magelang, PT Media Televisi Purwokerto  atau  NET  Purwokerto  dengan  jangkauan  wilayah  Purwokerto,  Banyumas,  Cilacap, Purbalingga, Kebumen, PT Industri Televisi Semarang atau NET Semarang dengan jangkauan wilayah siaran Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus, dan PT Media Televisi Tegal atau NET Tegal dengan jangkauan wilayah siaran Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan.

## l. PT Deli Media Televisi (iNews)
Sebelum menjadi iNews TV, lembaga penyiaran swasta televisi ini bernama Maret 2008. Sejak 26  September  2011,  SUN  TV  berubah  nama  menjadi  SINDO  TV  yang  merupakan  perwujudan  dari sinergi antara SINDO Media bersama dengan SINDO Radio (Trijaya FM), Koran SINDO serta portal sindonews.com.
Pada 23 September 2014 Menteri Komunikasi dan Infromatika secara resmi memberikan izin stasiun  jaringan  bagi  SINDO  TV.  Pada  6  April  2015,  SINDO  TV  berubah  menjadi  iNews  TV  yang merupakan  singkatan  dari  Indonesia  News  Televisi.  Inews  TV  mengklaim  sebagai  televisi  yang
memiliki  jaringan  televisi  lokal  terbanyak  di  seluruh  Indonesia. 23 PT  Deli  Media  Televisi  (iNews) membentuk  stasiun  anggota  jaringan  dengan  membangun  kerjasama  atau  berafiliasi  dengan  stasiun- stasiun televisi lokal di daerah ( affiliation network ). Saat ini, iNews TV memiliki 36 stasiun anggota jaringan yang berada di 25 provinsi di Indonesia.
MNC Group menjadikan iNews TV sebagai stasiun televisi berjaringan yang khusus menyiarkan program  berita  lokal,  nasional,  dan  internasional.  Untuk  menyelenggarakan  siarannya,  iNews  TV didukung oleh 42 stasiun relai yang tersebar di wilayah Indonesia.

## m. PT Metropolitan Televisindo (RTV)
PT  Metropolitan  Televisindo  atau  Rajawali  Televisi  (RTV)  sebelumnya  bernama  B-Channel. Perubahan nama dari B-Channel menjadi RTV dilakukan pada 3 Mei 2014 dan saat ini kepemilikannya dikuasai  oleh  Rajawali  Corpora  yang  mengakuisisi  B-Channel  pada  tahun  2012.  B-Cahnnel  pertama kali  mengudara  pada  1  November  2009  sebagai  televisi  lokal  di  Jakarta  dan  mendeklarasikan  diri sebagai stasiun televisi berjaringan. Saat ini RTV menjangkau 32 kota/ kabupaten melalui stasiun relai yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Sebagai LPS Jasa Penyiaran Televisi yang menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan, stasiun induk jaringan RTV berkedudukan di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodebatek. Stasiun anggota jaringan RTV sebanyak 33 anggota yang berada di 24 di Indonesia. RTV membangun stasiun anggota jaringan dengan memanfaatkan jaringan lokal B-Channel yang sudah ada di beberapa daerah sebelumnya  dan  berafiliasi  dengan  stasiun  lokal  di  daerah  ( affiliation  network ).  Di  Sumatera  Utara, misalnya, RTV berafiliasi dengan PT Cahaya Nusantara Televisi atau CNTV dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Lampung, RTV berafiliasi dengan PT Langkah Laras Sejati (sebelumnya Krakatau TV atau B-Channel Lampung) dengan jangkauan wilayah siaran Tanjung Karang dan Metro.

## n. PT Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)
PT Cipta Megaswara Televisi atau Kompas TV adalah televisi lokal berjaringan yang dimiliki Kompas Gramedia. Kompas TV pertama kali melakukan siaran pada 9 September 2011 melalui jaringan televisi  lokal  di  daerah.  Saat  ini  siaran  Kompas  TV  dipancarluaskan  melalui  28  stasiun  relai  yang tersebar di berbagai kota/ kabupaten di Indonesia.
Kompas  TV  menjalankan  Sistem  Stasiun  Jaringan  dengan  stasiun    induk  jaringan  berada  di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Hingga saat ini, Kompas TV telah membangun stasiun anggota jaringan sebanyak 21 anggota jaringan yang berada di 18 provinsi di Indonesia. Stasiun
23 Profil Kami. Diakses pada 8 Januari 2017, http://www.i-newstv.com/profile
anggota jaringan didirikan dengan membangun kerjasama atau berafiliasi dengan stasiun televisi lokal yang ada di daerah ( affiliation network ). Di Sumatera Utara, misalnya, Kompas TV berafiliasi dengan PT Dairi Televisi Utama atau Dairi TV sebagai stasiun anggotanya, dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Bengkulu, Kompas TV berafiliasi dengan PT Bengkulu Televisi atau Bengkulu TV sebagai stasiun anggota jaringannya. Di Yogyakarta, Kompas TV berafiliasi dengan PT Reksa Birama Media atau RBTV dengan jangkauan wilayah siaran Jogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates.

## o. PT Omni Intivision (O Channel)
PT Omni Intivision atau O Channel adalah sebuah stasiun televisi lokal yang secara resmi mulai melakukan siaran dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek pada 16 Juni 205. Pada awalnya, O Channel  didirikan oleh  MRA Media dan PT EMTEK dengan kepemilikan saham masing-masing 50 persen.  Namun  pada  tahun  2007,  EMTEK  yang  juga  menguasai  SCTV  dan  Indosiar,  secara  penuh mengendalikan  O  Channel.  Siaran  O  Channel  dapat  ditangkap  di  beberapa  daerah  seperti  Bandung, Banjarmasin, Bima, Jakarta, Kalianda (Lampung), Pontianak, dan Solo.
O Channel mengoperasikan Sistem Stasiun Jaringan dengan Stasiun induk jaringan berada di Jakarta dengan wilayah jangkauan siaran Jabodetabek. Hingga sekarang ini, stasiun anggota jaringan O Channel  yang  dibentuk  dengan  melakukan  kerjasama  atau  afiliasi  dengan  stasiun  televisi  lokal  baru sebanyak 4 anggota jaringan. Stasiun anggota jaringan O Channel antara lain berada di Purwakarta yakni PT Raja Cipta Media Televisi atau Jatiluhur TV.

## 4. Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia
Pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  oleh  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  sebagaimana  diatur dalam  UU  Penyiaran,  PP  Nomor  50  Tahun  2005,  Permenkominfo  Nomor  32  Tahun  2007  dan Permenkominfo  Nomor  43  Tahun  2009  berlangsung  tanpa  adanya  kepastian  hukum.  Regulasi  yang mengatur adanya pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan, keberagaman kepemilikan melalui pelepasan kepemilikan saham dan stasiun relai serta keberagaman isi, tidak dijalankan sepenuhnya oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi. Bahkan selama hampir sepuluh tahun, kewajiban membangun Sistem Stasiun Jaringan gagal dilaksanakan.  Padahal  dalam  regulasi  tentang  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  memberikan toleransi  waktu  atau  penyesuaian  bagi  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  untuk  dapat  melaksanakan kewajibannya.
Berdasarkan ketentuan UU Penyiaran, PP Nomor 50 Tahun 2005, dan Permenkominfo Nomor 32  Tahun  2007,  LPS  Jasa  Penyiaran  Swasta  Televisi  mempunyai  waktu  7  tahun  untuk  dapat menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan. Namun waktu 7 tahun tersebut tidak dapat digunakan oleh LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  untuk  melaksanakan  Sistem  Stasiun  Jaringan.  Kurun  waktu  7  tahun tersebut justru diwarnai oleh konflik kepentingan yang timbul diantara lembaga penyiaran, pemerintah, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Konflik  kepentingan  itu  ditandai  dengan  pengajuan  uji  materi  ( judicial  review )  terhadap  UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh enam lembaga pada 12 Maret 2003. Keenam lembaga yang  mengajukan  uji  materi  dengan  Perkara  Nomor  005/PUU-I/2003  adalah  Ikatan  Jurnalis  Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan  Indonesia  (PPPI),  Asosiasi  Televisi  Siaran  Indonesia  (ATVSI),  Persatuan  Sulih  Suara Indonesia (Persusi), dan Komisi Televisi Indonesia (Komteve).
Keenam lembaga tersebut mempersoalkan politik hukum UU Penyiaran, yakni:
(a)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  telah  menciptakan  reinkamasi  dari  Departemen Penerangan  (Deppen)  untuk  mengontrol  dengan  ketat  kebebasan  dan  kemerdekaan  pers  di  bidang penyiaran  dengan  cara  politik  hukum  pembentukan  organisasi  tunggal  yaitu  KPI  dengan  mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut dipertanyakan;
(b) Negara melalui Undang-undang Penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran, baik televisi dan  radio  untuk  mengatur  dirinya  sendiri  yaitu  dengan  cara  politik  hukum  peniadaan  partisipasi organisasi  penyiaran  untuk  berperan  aktif  di  bidang  penyiaran,  khusus  mengenai  tata  cara  teknis penyiaran.
(c) Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan devide et impera (politik pecah belah) antar lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil terhadap antar  lembaga  penyiaran  yang  dapat  menimbulkan  sentimen  kecemburuan  antar  lembaga  penyiaran sehingga tidak menciptakan integrasi penyiaran nasional.
(d)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  mengintervensi  kebebasan  dan  kemerdekaan  pers penyiaran  atas  lembaga  penyiaran  yaitu  dengan  cara  politik  hukum  wajib  ralat  isi  siaranterhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar. (e)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  menghambat  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  atas  lembaga  penyiaran  yaitu  dengan  cara  politik  hukum  diskriminasi  antar  lembaga penyiaran berkaitan dengan jangkauan penyiaran.
(f) Negara melalui UU Penyiaran menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran nasional yaitu dengan carapolitik hukum diperketatnya pemberian izin maupun perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran. (g)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  menghambat  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi dengan cara politik hukum pembatasan isi siaran yang harus sebagian besar daridalam negeri terhadap lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.
(h)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  mengintervensi  kebebasan  dan  kemerdekaan  pers  di bidang  penyiaran  atas  lembaga  penyiaran  yaitu  dengan  cara  politik  hukum  pengontrolan  yangsangat ketat terhadap siaran iklan niaga.
(i)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  mengintervensi  kebebasan  dan  kemerdekaan  pers  di bidang  penyiaran  atas  lembaga  penyiaran  yaitu  dengan  cara  politik  hukum  lembaga  penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan.
(j)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  menciptakan  kebingungan  antar  lembaga  penyiaran  di dalam  pelaksanaan  Undang-undang  Penyiaran  yaitu  dengan  cara  politik  hukum  terdapatnya pertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya.
(k)  Negara  melalui  Undang-undang  Penyiaran  menciptakan  institusi  baru  untuk  menyusun  peraturan perundang-undangan  yaitu  dengan  cara  politik  hukum  pemberian  wewenang  kepada  KPI  untuk menyusun Peraturan Pemerintah. 24
Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juli 2004 mengeluarkan putusan Perkara Nomor 005/PUU- I/2003.  Dalam  putusannya,  MK  hanya  mengabulkan  sebagian  kecil  permohonan  dan  menolak permohonan selebihnya judicial review UU Penyiaran. MK menyatakan bahwa Pasal 62 ayat (1) 25 dan ayat  (2) 26 UU  Penyiaran  tidak  berlaku  sepanjang  mengenai  frase  “KPI  bersama.”  Jadi,  MK  tidak membatalkan keseluruhan isi pasal  tersebut. Selain Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), satu-satunya pasal lain yang dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 adalah Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran. 27 Itu pun sepanjang menyangkut frase “atau terjadi sanggahan.”
Dengan  putusan  MK  itu,  kewenangan  KPI  dalam  membuat  regulasi  penyiaran  menjadi  tidak absolut  lagi.  Dengan  menyatakan  bahwa Pasal  62  ayat  (1)  UU  Penyiaran  tidak  berlaku  sepanjang menyangkut  “KPI  bersama,”  maka  berarti  kewenangan  regulasi  penyiaran  diserahkan  sepenuhnya kepada  Pemerintah. 28 Regulasi  penyiaran  dimaksud  yang  tetap  sepenuhnya  menjadi  kewenangan pemerintah  untuk  mengaturnya  menyangkut  ketentuan  tentang  Lembaga  Penyiaran  Publik, 29 jumlah, cakupan  siaran  lokal,  regional  dan  nasional, 30 kepemilikan  silang, 31 tata  cara  dan  persyaratan  izin Lembaga Penyiaran Berlangganan, 32 pedoman kegiatan peliputan Lembaga Penyiaran Asing, 33 Sistem
24 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003.” Diakses 6 Januari 2017,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan005PUUI2003.pdf
25 Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
26 Pasal  62  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran:  “Peraturan  Pemerintah  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1) harus  ditetapkan paling  lambat  60  (enam  puluh) hari  setelah  selesai  disusun  oleh  KPI  bersama Pemerintah.”
27 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila  isi  siaran  dan/atau  berita  diketahui  terdapat  kekeliruan  dan/atau  kesalahan,  atau  terjadi  sanggahan  atas  isi  siaran dan/atau berita.”
28 MK  Pangkas  Kewenangan  Regulasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia.  Diakses  6  Januari  2017, http:// www.hukumonline.com/berita/baca/hol10830/mk-pangkas-kewenangan-regulasi-komisi-penyiaran-indonesia
29 Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”
30 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran  lokal,  regional,  dan  nasional,  baik  untuk  jasa  penyiaran  radio  maupun  jasa  penyiaran  televisi,  disusun  oleh  KPI bersama Pemerintah.”
31 Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran:  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pembatasan  kepemilikan  dan  penguasaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)    dan  pembatasan  kepemilikan  silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”
32 Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”
33 Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama pemerintah.”
Stasiun  Jaringan, 34 rencana  dasar  teknik  penyiaran  dan  teknis  perangkat  siaran, 35 izin menyelenggarakan siaran, 36 tata cara dan pemberian sanksi administrasi, 37 dan stasiun relai. 38
Persoalan lain yang menghambat pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi adalah adanya sengketa kewenangan antara KPI dan Pemerintah. Sengketa kewenangan antara KPI dan pemerintah berujung pada pengajuan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta oleh KPI ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan uji materi ke MA terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Swasta  oleh  KPI  diajukan  pada  16  Mei  2006.  KPI mengajukan 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Swasta  untuk  diujimaterikan  karena  dinilai  bertentangan  dengan  UU Penyiaran  dan  tidak  taat  azas  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 39
Lima  puluh  lima  (55)  materi  muatan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2005 Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Swasta  itu  dinilai  telah  merampas  dan mengebiri hak, tugas, kewenangan serta fungsi KPI sebagai lembaga negara yang independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagai dinyatakan dalam UU Penyiaran. Penyerahan kewenangan kepada Menteri untuk mengurusi bidang penyiaran khususnya Lembaga Penyiaran Swasta Televisi, dinilai KPI bertentangan dengan UU Penyiaran dan Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003.
KPI menyatakan bahwa 55 materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Swasta  yang  bertentangan  dengan  UU
34 Pasal  31  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran:  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”
35 Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
36 Pasal 33 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”
37 Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan  pemberian  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  disusun  oleh  KPI  bersama Pemerintah.”
38 Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun  relai,  sebelum  diundangkannya  Undang-undang  ini  dan  setelah  berakhirnya  masa  penyesuaian,  masih  dapat menyelenggarakan  penyiaran  melalui  stasiun  relainya,  sampai  dengan  berdirinya  stasiun  lokal  yang  berjaringan  dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.”
39 Lima puluh lima (55) Materi Muatan PP Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta adalah Pasal 4 ayat 2 dan 3, Pasal 5 ayat 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 dan 12, Pasal 6, Pasal 7 ayat 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, Pasal 8 ayat 3 dan 4, Pasal 9 ayat 1-13,  Pasal 11 ayat 1, 3, 4, Pasal 17 ayat 5,  Pasal 21 ayat 4 , Pasal 22 ayat a dan 3,  Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 34 ayat 6 , Pasal 35 huruf c dan d, Pasal 36 huruf g dan h, Pasal 37 ayat 3  , Pasal 38 ayat 3, Pasal 62 ayat 1, Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat 1 dan 2.
Penyiaran  telah  menimbilkan  kerugian,  yakni:  (a)  KPI  tidak  dapat  melakukan  fungsi,  tugas,  dan wewenang, dan kewajibannya untuk memberikan atau tidak memberikan dan/atau memperpanjang atau tidak memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran; (b) KPI tidak dapat memberikan masukan dan menyalurkan  aspirasinya  serta  kepentingannya  sebagai  regulator  penyelenggaraan  hal-hal  yang berkenaan  dengan  penyiaran;  (c)  KPI  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  wujud  peran  serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran; (d)  KPI  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  regulator  berkaitan  dengan  pemberian  sanksi administrasi dan pengaturan tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administrasi. 40
Terhadap  uji  materi  yang  diajukan  KPI  tersebut,  pemerintah  memberikan  jawaban  bahwa persoalan yang disampaikan KPI semuanya bermuara pada masalah kewenangan KPI. KPI dinilai hanya melakukan penafsiran terhadap materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta sehingga pemerintah menyatakan tidak dapat menunjukkan  ketentuan  mana  dari  peraturan  tersebut  yang  sesungguhnya  bertentangan  dengan  UU Penyiaran.
Berkaitan dengan kedudukan KPI sebagai “ independent regulatory body ” yang mengatur hal- hal mengenai penyiaran, pemerintah menyatakan bahwa hal itu bukan berarti KPI memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan UU Penyiaran, KPI telah diberi peran sebagai pemberi rekomendasi bagi permohonan izin penyiaran atau perpanjangan izin penyiaran, dan hal itu harus dilihat dalam konteks independensi dalam pembuatan pedoman penyiaran dan pengawasan mutu siaran yang berujung pada pemberian atau penolakan pemberian rekomendasi bagi pengeluaran atau perpanjangan izin penyiaran.
Karena  KPI  memiliki  peran  sebagai  pemberi  rekomendasi  izin  penyiaran,  maka  kewenangan pemberian  izin  berada  ditangan  pemerintah  yang  kewenangannya  didelegasikan  kepada  Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan kata lain, KPI tidak mungkin sekaligus pemegang kewenangan pemberi  izin  di  satu  sisi  dan  di  sisi  lain  menjalankan  amanat  UU  Penyiaran  sebagai  pemberi rekomendasi bagi penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi 55 materi muatan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga Penyiaran  Swasta  Televisi  yang  diajukan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Putusan  tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 19 Desember 2006.
40 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Putusan  Reg.No.  18P/HUM/2006.  Diakses  6  Januari  2017, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/27063/
Selain ke MA, KPI juga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Desember 2006. KPI mengajukan uji materi ke MK karena menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil,  dikurangi,  dihalangi,  diabaikan,  dan/atau  diruigikan  oleh  pemerintah.  Kewenangan konstitusional  yang  dipersengketakan  itu  adalah  kewenangan  pemberian  izin  penyelenggaraan penyiaran  dan  kewenangan  pembuatan  peraturan  dalam  hal  penyiaran.  Menurut  KPI,  kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pemyiaran diatur dalam Pasal  1 ayat  (14), 41 Pasal  33 ayat  (4), 42 dan Pasal 33 ayat (5) 43 UU Penyiaran. Sedangkan kewenangan untuk mengatur penyiaran terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran. 44
Dalam  amar  putusannya  pada  17  April  2007,  MK  menyatakan  permohonan  KPI  tidak  dapat diterima  ( niet  ontvankelijk  verklaard )  karena  MK  menilai  KPI  tidak  mempunyai  kedudukan  hukum ( legal  standing )  untuk  mengajukan  uji  materi  terhadap  sengketa  kewenangan  antarlembaga  negara. Menurut MK, kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 61 ayat (1) UU MK, yakni: (a) kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; dan (b) lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. Sedangkan KPI bukanlah lembaga negara  sebagaimana dimaksud  Pasal  24C ayat  (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 61 ayat (1) UU MK.
Konflik kepentingan yang terjadi melalui sengketa kewenangan tersebut membuat esensi Sistem Stasiun  Jaringan  sebagai  upaya  menciptakan  keberagaman  kepemilikan  dan  keberagaman  isi  tidak tercapai. Tidak ada LPS Jasa Penyiaran Televisi yang membangun stasiun jaringan dan stasiun lokal, sehingga upaya menciptakan keberagaman kepemilikan pun tidak terwujud.
Keberagaman isi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan juga tidak bisa dilaksanakan. Lembaga Penyiaran Swasta Televisi tetap menyelenggarakan siarannya yang berpusat di Jakarta  dan  dipancarluaskan  melalui  stasiun-stasiun  relainya  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah  di Indonesia. Tidak ada siaran yang diselenggarakan lembaga penyiaran swasta televisi yang berpusat di
41 Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk enyelenggarakan penyiaran.”
42 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;  c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
43 Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.” 44 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.”
Jakarta yang direlai atau disiarkan oleh televisi lokal melalui Sistem Stasiun Jaringan. Muatan siaran lokal dalam kerangka Sistem Stasiun Jaringan dengan demikian juga tidak tercapai. Kalaupun ada materi muatan lokal, muatan lokal tersebut hanya dikirim dari daerah. Materi tersebut diolah di Jakarta dan selanjutnya disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta televisi secara nasional. Sementara televisi lokal yang ada di Indonesia juga praktis hanya menyelenggarakan program siarannya yang bermuatan lokal.
Konflik  kepentingan  antara  lembaga  penyiaran  swasta  televisi,  pemerintah  dan  KPI  yang berujung pada uji materi UU Penyiaran ke MK dan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005  Tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Swasta,  berdampak  pada  penyusunan regulasi  Sistem  Stasiun  Jaringan  dan  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  oleh  Lembaga  Penyiaran Swasta Televisi. Kegagalan melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan baru pada 19 Desember 2007 dengan menerbitkan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi.
Kebijakan baru ini secara khusus mengatur penerapan Sistem Stasiun Jaringan terkait dengan pelepasan  kepemilikan  stasiun  relai.  Pasal  ayat  (10)  menyatakan:  “Penyesuaian  penerapan  Sistem Stasiun Jaringan menyangkut pelepasan kepemilikan stasiun relai oleh Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran  televisi  yang  telah  memiliki  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  (IPP)  dilaksanakan  secara bertahap paling lambat pada 28 Desember 2009. Jadi melalui kebijakan ini, lembaga penyiaran swasta jasa  penyiaran  televisi  diberikan  kelonggaran  waktu  2  tahun  lagi  sejak  berakhirnya  kewajiban melepaskan kepemilikan stasiun relainya pada 28 Desember 2007. Dengan demikian, total waktu yang diberikan  lembaga  penyiaran  swasta  jasa  penyiaran  televisi  untuk  menyelenggarakan  Sistem  Stasiun Jaringan adalah 7 tujuh tahun. Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 juga dilengkapi dengan rincian dan jadwal kegiatan dalam menyiapkan penerapan Sistem Stasiun Jaringan.
Rincian dan jadwal  kegiatan yang akan dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, sebagai berikut:
(1) Pengkajian UU Penyiaran dan keterkaitan dengan undang-undang lainnya akan dilaksanakan pada Januari hingga September 2008;
(2)  Peningkatan  kinerja  stasiun  lokal  dan  sosialisasi  penyiapan  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan dilaksanakan Januari 2008 hingga November 2009;
(3) Rencana Penetapan Menteri terkait aspek teknis Rencana Dasar Teknis Penyiaran, Rencana Induk Frekuensi Radio, penyelenggaraan penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan melalui sistem terestrial dan satelit, standar sistem dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran akan dikeluarkan paling lambat Juni 2009.
(4) Penyempunaan Peraturan Menteri terkait aspek perizinan dalam penerapan Sistem Stasiun Jaringan paling lambat Desember 2008.
(5) Penetapan Peraturan Menteri terkait penentuan daerah ekonomi maju dan kurang maju dan jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dalam cakupan wilayah siaran lokal paling lambat November 2009.
(6) Penyusunan opsi kebijakan diversity of ownership dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan paling lambat November 2009.
Selama  berlakunya  Permenkominfo  Nomor  32  Tahun  2007  Tentang  Penyesuaian  Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi atau selama kurun waktu dua tahun penyesuaian  (2007-2009),  Sistem  Stasiun  Jaringan  juga  gagal  dilaksanakan.  Salah  satu  kelemahan terbesar  dalam  Peraturan  Menteri  ini  adalah  tidak  memberikan  perintah  dan  panduan  yang  tegas langkah-langkah untuk menerapkan Sistem Stasiun Jaringan. Selama masa penyesuaian (2007-2009), misalnya mengenai pelepsan kepemilikan stasiun relai.
Permenkominfo  Nomor  32  Tahun  2007  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan “pelepasan kepemilikan stasiun relai” termasuk penjelasan kepada pihak mana staisun relai itu harus dilepas.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2005  memuat  pasal  pengecualian  yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta yang telah memiliki  stasiun relai sebelum tahun 2005 dapat  memiliki  saham  90%  di  stasiun  baru  yang  merupakan  transformasi  stasiun  relai  tersebut. Persoalannya adalah bagaimana dengan stasiun-stasiun relai yang didirikan setelah PP Nomor 50 Tahun 2005, kepada siapa stasiun-stasiun relai itu harus dilepaskan. Persoalan berikutnya adalah bagaimana jika kepemilikan stasiun relai tidak dilepaskan setelah tahun 2009. 45 Tidak adanya pengaturan yang jelas dan rinci membuat pelaksanaan Sistem Siaran Jaringan yang diberikan batas waktu 28 Desember 2009 kembali gagal dilaksanakan.
Kegagalan melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan kembali membuat Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.  Peraturan tersebut  mengatur  secara  rinci  tentang  Sistem  Stasiun  Jaringan,  relai  siaran  dan  siaran  lokal,  izin jangkauan wilayah siaran, pelepasan kepemilikan stasiun relai, kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru, dan sanksi jika LPS Jasa Penyiaran Televisi tidak menjalankan Sistem Stasiun Jaringan.
Adanya  ketentuan  sanksi  yang  menyatakan  bahwa  jika  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  tidak melaksanakan  kewajibannya  melaksanakan  Sistem  Stasiun  Jaringan  maka  izin  penyelenggaraan penyiaran tidak akan diperpanjang lagi, ternyata cukup efektif untuk mendorong LPS Jasa Penyiaran Televisi melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Untuk menghindari sanksi, LPS Jasa Penyiaran Televisi mulai  mengajukan  permohonan  persetujuan  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  kepada  Menteri Komunikasi  dan  Informatika.  Dalam  pengajuan  permohonan  tersebut,  LPS  Televisi  harus mencantumkan  wilayah  jangkauan  siaran  sesuai  dengan  daftar  stasiun  relai  yang  ada  dalam  Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) serta menentukan induk stasiun siaran dan anggota stasiun jaringan.
45 Ibid., hlm. 261.
Sejak tahun 2010, proses pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi pun dimulai.
Secara  bertahap  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  mulai  melaksanakan  Sistem  Stasiun  Jaringan. Namun  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  oleh  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  tidak  sepenuhnya berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  terutama  yang  terkait  dengan  pengaturan  tentang  pelepasan kepemilikan  stasiun  relai,  kepemilikan  dan  penguasaan  lembaga  penyiaran  swasta  sehingga  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Pengaturan  tentang  pelepasan  kepemilikan  stasiun  relai, kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta justru terkesan memberikan keberpihakan pada LPS Jasa Penyiaran Swasta terutama stasiun televisi existing .
Dalam Pasal 11 Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta  yang  sudah  mempunyai  stasiun  relai  di  ibukota  provinsi  wajib  melepaskan  kepemilikan  atas stasiun  relainya.  Apabila  tidak  terdapat  modal  yang  dimiliki  oleh  anggota  masyarakat  daerah  untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau adanya alasan khusus yang ditetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika  atau  Pemerintah  Daerah  Setempat,  status  kepemilikan  stasiun  relai  di  beberapa  daerah masih dapat dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.
Pasal 12 selanjutnya mengatur bahwa lembaga penyiaran swasta masih dapat menyelenggarakan penyiaran  melalui  stasiun  relainya  dalam  menjangkau  wilayah  siaran  sampai  terdapatnya  stasiun penyiaran lokal yang berjaringan di wilayah tersebut. Sedangkan Pasal 14 mengatur kepemilikan dan penguasaan  lembaga  penyiaran  swasta  baru, bahwa untuk  setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran  dan akan  dibentuk  badan  hukum  baru,  masyarakat  daerah  dapat memiliki  saham paling  sedikit 10%.
Pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  berlangsung  dalam  dua  karakteristik  yang  berbeda. Pertama, 10 LPS Jasa Penyiaran Televisi existing yakni RCTI, Global TV, MNC TV, SCTV, Indosiar, ANTEVE, TV One, Trans TV, Trans7, dan Metro TV membentuk anggota stasiun jaringannya dengan menggunakan  badan  hukum  baru  dimana  badan  hukum  baru  tersebut  kepemilikannya  (kepemilikan stasiun relai dan kepemilikan saham) tetap dikuasai oleh stasiun induk jaringan atau berada dalam suatu perusahaan yang sama (model O&O Network). Model yang dikembangkan oleh 10 LPS Jasa Penyiaran Televisi existing tersebut  tentu  saja  mengingkari  prinsip diversity  of  ownership  ( keberagaman kepemilikan ) yakni salah satu  prinsip  dasar kebijakan penyiaran yang ingin  diwujudkan melalui  UU Penyiaran.  Penggunaan  model  ini  pada  akhirnya  menyebabkan  ketidakadilan  bagi  ratusan  stasiun televisi  lokal  di  daerah  yang  tidak  berjaringan  karena  tidak  seimbangnya  persaingan  dengan  televisi existing .
Kedua, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan yang dilakukan oleh 5 LPS Jasa Penyiaran Televisi yang berangkat dari dari stasiun-stasiun televisi lokal. Kelima LPS Jasa Penyiaran Televisi yakni Net
TV,  Kompas  TV,  iNews,  RTV  dan  O  Channel  mendirikan  stasiun  anggotanya  dengan  melakukan perjanjian kerjasama melakukan jaringan ( affiliation network ). Model jaringan yang dibentuk tersebut juga  ternyata  tidak  sepenuhnya  menjamin  prinsip  keberagaman  kepemilikan.  Dalam  beberapa  kasus, stasiun induk jaringan justru mengakuisisi kepemilikan stasiun lokal yang menjadi anggota jaringannya atau menjadi pemegang saham mayoritas di televisi lokal yang menjadi anggota jaringannya.
Prinsip  kedua  yang  ingin  diwujudkan  melalui  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  adalah keberagaman isi ( diversity of content ). Keberagaman isi dapat dicapai melalui persentase durasi siaran dan kewajiban memuat siaran lokal. Pasal 8 ayat (1) Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 mengatur bahwa  dalam  Sistem  Stasiun  Jaringan,  program  siaran  yang  direlai  oleh  stasiun  anggota  dari  stasiun induk,  dibatasi  dengan durasi  paling banyak 90%  dari seluruh waktu  siaran per hari.    Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa induk jaringan yang sebagian besar berkedudukan di Jakarta tetap menguasai durasi siaran sedangkan hanya sebagian kecil durasi siaran (10%) stasiun anggota jaringan tidak merilai siaran dari induk jaringan.
Pasal  8  ayat  (3)  Permenkominfo  Nomor  43  Tahun  2009  juga  mengatur  bahwa  dalam  Sistem Stasiun Jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari. Dari ketentuan ini, televisi lokal yang menjadi stasiun anggota jaringan hanya diberikan  waktu yang sangat minim untuk dapat melakukan siaran lokal atau sekitar 2,5 jam dari seluruh waktu siaran per hari. Durasi ini secara bertahap sebenarnya bisa naik menjadi minimal 50% siaran lokal, namun hal itu tergantung pada kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta. Pengaturan  ini  tanpa  kerangka  waktu  yang  jelas  sehingga  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum bagi terwujudnya diversity of content dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia.
Pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  di  Indonesia  juga  dapat  menimbulkan  ketidakpastian hukum  terkait  tidak  adanya  pengaturan  atau  kriteria  jumlah  minimal  anggota  jaringan  dalam  suatu Sistem Stasiun Jaringan. Dalam konteks ini, apakah LPS Jasa Penyiaran Televisi yang memiliki sedikit anggota  jaringan  dan  kedudukannya  berada  di  kurang  dari  setengah  dari  seluruh  jumlah  provinsi  di Indonesia, dapat disebut sebagai stasiun televisi jaringan atau tidak. Sebanyak 12 LPS Jasa Penyiaran Televisi seperti RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, Trans TV, Trans7, SCTV, Indosiar, Metro TV, Kompas TV, NET, dan RTV memiliki anggota jaringan yang besar yang berada di lebih dari setengah dari seluruh jumlah provinsi di Indonesia. Namun ANTEVE, TV One, dan O Channel baru memiliki anggota jaringan yang tersebar di kurang dari setengah dari seluruh  jumlah provinsi di Indonesia.
RCTI memiliki anggota jaringan sebanyak 22 anggota yang berada di 22 provinsi, Global TV memiliki 24 anggota jaringan yang berada di 24 provinsi, MNC TV memiliki 25 anggota jaringan di 25 provinsi, SCTV memiliki 25 anggota jaringan di 25 provinsi, Indosiar memiliki 22 anggota jaringan di 22 provinsi, Trans TV memiliki 22 anggota jaringan di 22 provinsi, Trans7 memiliki 24 anggota jaringan
di  24  provinsi,  Metro  TV  memiliki  32  anggota  jaringan  yang  tersebar  di  28  provinsi,  Kompas  TV memiliki 21 anggota jaringan di 18 provinsi, NET memiliki anggota jaringan sebanyak 34 anggota yang tersebar  di  24  provinsi,  dan  RTV  memiliki  33  anggota  yang  tersebar  di  24  provinsi.  Sedangkan ANTEVE baru memiliki 11 anggota jaringan yang berada di  11 provinsi, TV One baru memiliki 12 anggota jaringan yang berada di  12 provinsi,  dan O Channel  yang baru memiliki 7 anggota jaringan yang berada di 7 daerah.

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
(1) Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan yang dilakukan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi di Indonesia telah sesuai dengan konsep sistem dan Sistem Stasiun Jaringan. Berdasarkan konsep tersebut, LPS  Jasa Penyiaran  Televisi  membentuk  stasiun  induk  jaringan  dan  stasiun  anggota  jaringan  sesuai  dengan ketentuan UU Penyiaran dan peraturan pelaksananya. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia dilakukan dengan tidak ada kriteria jumlah minimal anggota jaringan yang harus dibentuk.
(2)  Terdapat  dua  karakteristik  dalam  model  Sistem  Stasiun  Jaringan  yang  dikembangkan  LPS  Jasa Penyiaran Televisi. Pertama, sepuluh LPS Jasa Penyiaran Televisi yakni RCTI, Global TV, MNC TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans7, ANTEVE, TV One, dan Metro TV yang mengembangkan hubungan stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan dengan membentuk badan hukum baru di daerah dan menggunakan model O&O Network atau dengan kata lain stasiun anggota jaringan diimiliki oleh stasiun  induk  jaringan.  Kesepuluh  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi  tersebut  adalah  televisi  yang  ada sebelum  UU  Penyiaran  berlaku  dan  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  penyesuaian  dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan. Kedua, lima Lembaga Penyiaran Swata Jasa Penyiaran Televisi yang  lahir  setelah  UU  Penyiaran  berlaku  yang  mengembangkan  Sistem  Stasiun  Jaringan  dengan bekerjama atau berafiliasi ( Affiliation Network ) dengan stasiun-stasiun televisi lokal di daerah. Kelima LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut adalah iNews TV, NET, RTV, Kompas TV, dan O Channel.
(3) Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi di Indonesia tidak menjamin kepastian  hukum.  Pertama,  LPS  Jasa  Penyiaran  Televisi existing gagal  menjalankan  Sistem  Stasiun Jaringan sesuai dengan amanat UU Penyiaran dan peraturan pelaksananya. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan tertunda-tunda hampir selama 10 tahun tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada LPS Jasa Penyiaran  Televisi existing .  Kedua,  pelaksanaan  Sistem  Stasiun  Jaringan  gagal  mewujudkan keberagaman  kepemilikan  ( diversity  of  ownership )  dan  keberagaman  isi  ( diversity  of  content ) sebagaimana  diamanatkan  UU  Penyiaran  dan  peraturan  pelaksananya.  Pada  praktiknya,  LPS  Jasa
Penyiaran  Televisi  yang  bertindak  sebagai  stasiun  induk  jaringan  sebagian  besar  memiliki  atau menguasai saham mayoritas atas kepemilikan stasiun anggota jaringannya. Ketiga, UU Penyiaran dan peraturan pelaksananya tidak mengatur norma atau ketentuan yang mengatur tentang jumlah minimal stasiun  anggota  jaringan  dalam  suatu  Sistem  Stasiun  Jaringan.  Hal  tersebut  dapat  berdampak  pada penilaian tentang masuk atau tidaknya LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan.

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:
(1) Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan evaluasi kembali pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi terutama yang terkait dengan kewajiban pelepasan stasiun relai dan kepemilikan saham. Evaluasi ini diharapkan dapat membuka ruang bagi keikutsertaan masyarakat  sebagaimana  diatur  Pasal  14  Permenkominfo  Nomor  43  Tahun  2009  Tentang Penyelenggaran Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi.
(2) Pasal 14 tersebut menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan  lembaga  penyiaran  swasta  baru: (a)  Untuk  setiap  stasiun  relai  yang  tercantum  dalam izin  penyelenggaraan penyiaran  dan akan dibentuk  badan  hukum  baru,  masyarakat  daerah  dapat  memiliki  saham paling  sedikit 10%  (sepuluh perseratus);  (b)    Untuk  setiap    stasiun    relai  dan/atau    daerah    yang  tidak    tercantum    dalam    izin penyelenggaraan  penyiaran  dan  akan  dibentuk  badan  hukum  baru,  memiliki batasan  kepemilikan saham sebagai  berikut: 1. untuk  badan  hukum  kedua, masyarakat  daerah  dapat  memiliki saham sebesar  51%; 2. untuk  badan  hukum ketiga, masyarakat  daerah  dapat  memilikr  saham sebesar  80%; 3. untuk badan  hukum  keempat  dan  seterusnya,  masyarakat daerah dapat  memiliki  saham  sebesar 95%.  Pelibatan  masyarakat  yang  lebih  terbuka  dan  transparan  dalam  kepemilikan  saham  diharapkan dapat  mewujudkan  keberagaman  kepemilikan  ( diversity  of  ownership )  dalam  industri  penyiaran  di Indonesia.
(3)  Untuk  mewujudkan  keberagaman  isi  ( diversity  of  content )  sebagaimana  dicitakan  dalam  UU Penyiaran,  pemerintah dan KPI perlu mendorong LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk menambah durasi siaran lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaran Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi. Pasal 8 ayat 4  tersebut  memuat  ketentuan  tentang  keharusan  memuat  siaran  lokal  yang  dapat  ditingkatkan  paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran perhari.
(4)  Untuk  memperjelas  kriteria  suatu  Sistem  Stasiun  Jaringan  yang  dilaksanakan  oleh  LPS  Jasa Penyiaran Televisi, pengaturan tentang jumlah minimal  suatu  stasiun  anggota jaringan dalam Sistem
Stasiun  Jaringan  perlu  dimasukkan  dalam  penyusunan  perundangan-undangan  atau  dalam  revisi  UU Penyiaran dan/atau revisi dalam peraturan pelaksananya.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Agus Sudibyo. Ekonomi Politik Media Penyiaran . Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara. 2004 Ashadi Siregar. Menyingkap Media Penyiaran: Membaca Televisi, Melihat Radio . Jogjakarta: LP3Y. 2001
Bambang Widiyantoro. Teori Hukum dan Konsep Penulisan Tesis . Ttp. 2015 Muhammad Mufid. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran . Jakarta: Kencana. 2005 Morrisan. Manajemen  Media  Penyiaran:  Strategi  Mengelola  Radio  &  Televisi .  Jakarta:  Kencana Prenada.  2008

## 2. Jurnal
Judhariksawan. Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  tentang  Aspek  Hukum,  Penyiaran  Dalam Rangka  Pembentukan  Budaya  Hukum .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2014
K.B.  Primasanti.  “Studi  Eksplorasi  Sistem  Siaran  Televisi  Berjaringan  di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah SCRIPTURA . Vol. 3. No. 1 (Januari 2009)

## 3. Sumber Lain
Bisnis. Diakses pada 12 Januari 2017. http://www.imc.co.id/bisnis.php
Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  dan  Perangkat  Pos  dan  Informatika  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika RI. “Pelaksanaan Stasiun Televisi Berjaringan Sejak Tanggal 28 Desember 2009: Siaran  Pers  No.232/PIH/KOMINFO/12/2009.”  Diakses  20  Januari  2017. http://www.postel. go.id/berita-pelaksanaan-stasiun-televisi-berjaringan-sejak-tanggal-28-desember-2009-26- 1041
Mahkamah  Konstitusi.  “Putusan  Perkara  Nomor  005/PUU-I/2003.”  Diakses  6  Januari  2017.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan005PUUI20 03.pdf
MK  Pangkas  Kewenangan  Regulasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia.  Diakses  6  Januari  2017. http:// www.hukumonline.com/berita/baca/hol10830/mk-pangkas-kewenangan-regulasi-komisi- penyiaran-indonesia
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Putusan  Reg.No.  18P/HUM/2006.  Diakses  6  Januari  2017, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/27063/
Press Release. Diakses pada 8 Januari 2017. http://www.emtek.co.id/files/uploads/
pressrelease/file/2016/May/ 25/57454a26771f8/14-press-release-tender-offer-26jul11-bhs- indo-f.pdf Struktur Pemegang Saham, diakses pada 9 Januari 2017. http://www.imc.co.id/ struktur_pemegang_saham.php
Profil Kami. Diakses pada 8 Januari 2017. http://www.i-newstv.com/profile