## PENETRASI ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP HUKUM ISLAM  DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA
Muhammad Arsad Nasution
(Lecturer of Sharia and law Sciences Faculty at State College for Islamic Studies Padangsidimpuan)
Email: Regar_nani@yahoo.co.id

## Abstract
Custum  has  influence  the  Islamic  Law  ecpecialy  related  to  merriage  law.    Key points  where  customary  law,  including  the  law  of  Islam  is  at  the  event  making  a proposal, the party walimah and household peorses dispute resolution in this case a husband  and  wife.  Thus  the  intersection  between  customary  law  and  Islamic  law can be obtained in the process of grounding the Islamic law. Islamic law can not be earthed  directly  without  a  device  equipped  with  the  customary  law.  Attitude contradicting  Islamic  law  with  customary  law  as  a  whole  will  make  Islamic  law looks stiff and coused adherents have a narrow view of making it easier for the fire hostility.
Key Words : Penetration, Batak, Islamic Law and the District of Batang Angkola

## Abstrak
Adat memiliki pengaruh dalam hukum islam khususnya hukum pernikahan. Yang terpenting adalah hukum adat, termasuk hukum islam yang membuat acara, acara walimah dan resepsi pernikahan untuk suami dan istri. Dengan demikian pedoman hukum  adat  dan  hukum  islam  dapat  dihasilkan  dalam  proses  yang  mendalam tentang  hukum  islam.  Hukum islam  tidak  dapat  dikembangkan  tanpa  dilengkapi dengan  hukum  adat.  Kebiasaan  yang  berlawanan  antara  hukum  islam  dengan hukum adat akan menjadikan hukum islam terlihat kaku dan para pengikut akan mengikuti sebuah padangna yang sempit dalam membuat hal ini menjadi mudah untuk membuat api permusuhan.
Kata Kunci : Penetrasi, Adat Batak, Hukum Islam dan Kecmatan Batang Angkola

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Uruf 1 mempengaruhi perkembangan hukum Islam berikutnya dalam kehidupan sosial  yang  tidak  mempunyai  undang-undang  (hukum)  maka  uruf  atau  kebiasaanlah yang  berlaku  di  daerah  itu.  Uruf  mempunyai  fungsi  hakim  dalm  kehidupan  manusia tradsional. Di anrtara uruf tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Syari’at datang untuk  menyaring  keberadaan  uruf  ini  maka  uruf  yang  baik  diterima  sebagai  sebuah
1 Urf  adalah  kebiasaan  kebanyakan  orang  dalam  kata-kata  dan  perbuatan, ia  tidak  bisa  terwujud  kalau tidak  dilakukan  oleh  banyak  orang., ia harus  berlaku  dalam masyarakat  dan atau  sering  diberlakukan.  Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm., 89
syari’at yang tetap eksis sedangkan uruf yang buruk dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 2 bahkan dalam pandangan sarjana hukum positif uruf dipandang sebagai salah  satu  sumber  undang-undang,  dimana  aturan-aturannya  dikumpulkan  dan diundangkan  sehingga  terbentuk  sebuah  peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku mengikat pada masyarakat.
Syari’at  Islam  datang  kemudian  banyak  mengakui  tindakan-tindakan  dan  hak- hak  yang  sama-sama  dikenal  oleh  syari;at  Allah  dan  masyarakat  arab  sebelumnya,  di samping banyak memperbaiki dan mengapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu  syari’at  Islam  juga  membawa  hukum-hukum  baru  yang  mengatur  segala  sendi kehidupan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya atas dasar peperluan dan bimbingan  kepada  penyelesaian  yang  sebaik-baiknya.  Oleh  karena  itu  aturan-aturan Tuhan  yang  masih  universal  tersebut  masih  membutuhkan  uruf  yang  berkembang dalam masyarakat sebagai pelengkap syari’at tersebut. 3
Perkembangan  sosial  menuntuk  perkembangan  hukum  secara  kontiniuitas sehingga  persoalan-persoalan  yang  muncul  dalam  masyarakat  dapat  diselesaikan berdasarkan  aturan  hukum  yang  baku.  Pleksiblitas    hukum  Islam  menjadi  ciri  has kesempurnaannya  karena  dapat  merespon  perkembangan  sosial  dengan  pemberian respon positif terhadap kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang selalu berkembang dari masa-kemasa. 4
Penerimaan hukum adat yang dilakukan oleh hukum Islam terjadai pada daerah persinggahan  hukum Islam  tersebut.  Termasuk daerah  tanah  batak  angkola  peneterasi hukum  Islam  dengan  adat  istiadatnya  berjalan  secara  terus  menerus.  Tarik  menarik antara  hukum  adat  batak angkola dengan  hukum  Islam      terjadi  terus  menerus dalam masyarakat  batak.  Aspek  yang  paling  dominan  dalam  hal  ini  adalah  penetarasi  adat dengan  hukum  Islam  dalam  masalah  perkawinan  dan  kewarisan.  Seperti  penjelasan hukum Islam tentang peminangan ( Khitbah) dalam konsep nash tidak diuraikan secara rinci tentang metode dan managemen pelaksanaannya, maka kekosongan ini diisi oleh hukum adat  yang berlaku dalam masyarakat Batak Angkola.
Kondisi  ini  menarik  perhatian  penulis  untuk  meneliti  bagian-bagian  penting penetrasi atau pergumulan hukum Islam dengan Adat Batak Angkola. Tulisan ini akan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiyah berbentuk penelitian yang berjudul:
“ Penetrasi  Adat  Batak  Angkola  terhadap  Hukum  Islam  Di  Kecamatan  Batang Angkola”.
2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
2 Ibid., hlm.,  90
3 Ibid., hlm., 92
4 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Hlm., 278
a. Perangkat  apa  yang  dipakai  oleh  hukum  Islam  untuk menerima  hukum  adat Batak Angkola.
b. Bagaiman bentuk penerimaan hukum Islam terhadap hukum Adat Batak Angkola.
c. Bagaian hukum apa saja yang menjadi lapangan pergumulan hukum Islam dan Adat Batak Angkola
3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
a. Perangkat  yang  dipakai  oleh  hukum  Islam  untuk  menerima  hukum  adat  Batak Angkola.
b. Bentuk penerimaan hukum Islam terhadap hukum Adat Batak Angkola.
c. Bagaian  hukum  yang  menjadi  lapangan  pergumulan  hukum  Islam  dan  Adat  Batak Angkola

## METODE YANG DIGUNAKAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, karena peneliti antara lain  ingin  medeskripsikan  tentang  pergumulan  antara  hukum  Islam  dan  Adat  Batak Angkola  dari  sudut  pandang  orang  yang  diteliti  (imforman).  Selanjutnya  dari  deskripsi tersebut  ingin  ditemukan  penjelasan  tentang  Perangkat  yang  dipakai  oleh  hukum  Islam untuk  menerima  hukum  adat  Batak  Angkola,  bentuk  penerimaan  hukum  Islam  terhadap hukum  Adat  Batak  Angkola,  dan  bagian  hukum  yang  menjadi  lapangan  pergumulan hukum  Islam  dan  Adat Batak  Angkola. Oleh  karena itu  penelitian ini  relevan  jika  didekati dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Oleh  sebab  itu yang  diperlukan  adalah kata-kata  atau  keterangan  dari  orang-orang  yang  terlibat  langsung  maupun  orang-orang yang  ada  hubungannya  dengan  pokus  penelitian  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  bukan angka-angka.  Sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  Bogdan  dan  Taylor  yang  mndefenisikan metode penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 5

## LATAR PENELTITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Batang  Angkola  salah  satu  Kecamatan  yang terletak  di  daerah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan.  Letaknya  berada  pada  sebelah  selatan berbatasan dengan Kecamatan Sayur Matinggi, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan  Tenggara,  sebelah  Timur  dan  Baratnya  diapit  oleh  dua  bukit  barisan. Kecamatan ini terletak pada nol derazat sampai dengan satu derazat Lintang Utara dan 98 derazat  50  Menit  Bujur  Timur 6 Awalnya  kecamatan  ini  berbatasan  langsung  dengan Kabupaten  Madina,  namun  karena  terjadi  pemekaran  wilayah  maka  daerah  ini  terbagi
5 Lexy Moleong, Metodologi Penliltian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1989),  hlm., 3
6 Kantor Camat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapabuli Selatan Tahun 2009
menjadi  dua  yaitu  kecamtan  Batang  Angkola  dan  Kecamtan    Sayur  Matinggi.  Mayoritas desa-desanya berada di pinggiran jalan raya Mandailing-Natal. Desa-desa ini tergolong yang paling  luas  wilayahnya  dan  padat  penduduknya.  Di  samping  tiu  masih  terdapat  daerah desa-desa  pedalaman  mulai  dari  Desa  Siunjam  sampai  dengan  desa  Sibuluele.  Desa-desa pedalaman ini bisa dimasuki melalui desa Tolonag Julu, dapat juga melalui desa Muaratais, dan  dari  Kecamatan  Padangsidimpuan  Timur  yaitu  lewat  Simpang  Pulo  Bauk.  Letak  desa pedalaman ini berada dikaki perbukitan bukit barisan sebelah timur. 7
Masyarakat Batang Angkola Mayoritas beragama Islam. Hampir delapan puluh pesersen pensusuknya baeragama Islam, dua puluh persen beragama kristen katolik dan protestan.
Pola  kehidupan  beragama  masyarakat  terakumulasi  dengan  baik.  Masing-masig pemeluk  agama  menghargai  pemeluk  agama  yang  lain.  Konplik  yang  berbau  sara  hampir tidak  pernah  terjadi  di  daerah  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  ikatan  adat-istiadat masyarakat batak yang sangat memperhatikan hubungan kekerabatan marga.
Dengan  demikian  ada  tiga  aturan  hukum  yang  sering  mengatur  masyarakat  Batang Angkola yaitu:
1. Hukum  Adat  Batak.  Hukum  ini  melintasi  batasan-batasan  keagamaan  berlaku universal  dan  sering  menjadi  alat  komunikasi  antara  agama  dalam  Masyarakat Batang Angkola.
2. Hukum Islam dengan pendekatan pemahaman klasik yang dipelopori oleh kaum tua atau  orang-orang  yang  mengatasnakan  dirinya  dengan  organisasi  Nahdatul  Ulama (NU).
3. Hukum Islam dengan pendekatan pemahaman moderen yang dipelopori oleh kaum muda yang menamakan dirinya dengan organisasi Muhammadiyah.
Sebenarnya  perbedaan  yang  sering  telihat  dalam  pengamalan  keagamaan masyarakat kaum tua dan kaum muda hanya dalam masalah-masalah ibadah seperti shalat dan  puasa,  akan  tetapi  dalam  hal  muamalah  seperti  perkawinan,  kewarisan,  dan  bidang muamalat  lainnya  tidak  begitu  terlihat  perbedaannya.  Jabatan-jabatan  keagamaan    yang terkait dalam bidang mu’amalah tidak dibeda-bedakan di antara kedua kelompok organsasi agama Islam ini seperti pengangkatan P3NTR dan lain sebagainya.

## SUMBER DAN JENIS DATA
Lofland  dan  Loflan  menyatakan  bahwa  sumber  data  utama    dalam  penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan tambahan. 8 Informan awal dalam  penelitian ini  dipilih  secara  purposive,  diantaranya individu  atau  orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang menjadi pokus penelitian.
7 Ibid
8 Lexy Moleong, Metodologi Penliltian... .... 1989, hlm. 112
Bila  dalam  proses  pengumpulan  data  untuk  menemukan  masalah  yang  menjadi pokus  penelitian  ini  tidak  muncul  atau  data  belum  memadai,  maka  dilanjutkan  mencari informan yang baru ( snowboll sampling ).

## METODE PENGUMPULAN DATA
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  dari  para imforman  penelitian  terkait  dengan  Penetrasi  Adat  Batak  Angkola  terhadap  Hukum  Islam Di  Kecamatan  Batang  Angkola  tersebut  adalah  Observasi,  yaitu  peneliti  merupakan instrumen utama dalam melakukan observasi untuk mengumpulkan data tentang penelitian ini.    Wawancara 9 yang  dilakukan  peneliti  terhadap  informan  bersifat  non-struktur,  bebas dan  terbuka.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  adanya  rasa  enggan,  kaku,  canggung, atau  bahkan  menyembunyikan  informasi  yang  sebenarnya  karena  ada  perasaan  takut  atas kasus  mereka  disebar  luaskan.  Selain  itu  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  mereka memahami  maksud-maksud  pertanyaan  yang  disampaikan  oleh  peneliti. 10 Catatan Lapangan, yaitu catatan yang dibuat oleh peneliti secara tersendiri sebagai bahan dasar hasil penelitian yang kemudian disempurnakan setelah kembali dari lapangan.

## PEMBAHASAN
1.  Sistem Perembesan Hukum Islam   pada Periode Awal Masuknya Keindonesia
Persentuhan ajaran Islam dengan norma adat selalu terjadi diberbagi tempat dan masa.  Persentuhan  ini  tidak  mengakibatkan  pertentangan  dan  disharmonisasi  antara ajaran Islam  dengan  adat  apabila  ajaran Islam dan  adat dipandang  sebagai  norma  yang membawa  manusia  berperadaban.  Ajaran  Islam  pada  satu  posisi  memerlukan  hukum adat sebagai landasan untuk diterapkan dalam masyarakat. Biasanya ajaran Islam seperti ini  berkenaan  dengan mu.amalah    antara  manusia  dengan  manusia lainnya,  akan  tetapi tidak  menutup  kemungkinan  ajaran  Islam  membutuhkan  hukum  adat  dan  lembaganya dalam aspek ibadah dan seluruh ajaran-ajaran Islam lainnya. Oleh karena itulah hukum Islam  mempunyai  mekanisme  khusus  dalam  melakukan  penerimaan  dan  penyelarasan dengan tradisi dan adat setempat. Mekanisme tersbut adalah:
a. Penerimaan dan penyerapan hukum adat dengan pendekatan metode isltimbath uruf.
Uruf  di dalam kajian ushul fiqh secara bahasa diartikan dengan kebiasaan yang berlaku  dalam  perkataan,  perbuatan  atau  meninggalkannya  karena  telah  menjadi kebiasaan  umum.    Sedangkan  menurut  istilah  adalah    sesuatu  yang  telah  menjadi kebiasaan  dan  diterima  oleh  tabiat  yang  baik  serta  telah  dilakukan  oleh  penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash dan syara’. 11
9 Cik hasan  Bisri, Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,  (Jakarta:  Raja  Grapindo  Persada, 2004) hlm, 292
10 Soejaono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm., 230
11 H.A Syafi’I Karim, Fiqh – Ushul Fiqh , (Bandung: Pustaka Setia, 1995), hlm., 85
Oleh  karena  itulah  ahli  fiqh  mengularkan  beberapa  kaidah  fiqh  tentang  hukum adat diantaranya:
اعرش فورعملاك افرع فورعملا 12
Artinya: Sesuatu yang bagus menurut urf sama dengan yang ma’ruf menurut syara’ Kaidah  ini  memberikan  ma’na  bahwa  aturan-aturan  yang  diterapkan  oleh  urf yang berdampak pada kebaikan dan ketenteraman masyarakat maka syara’pun akan menganggap  ini  sebagai  sebuah  aturan  yang  baik  walaupun  syara’  sendiri  tidak mengatur hal tersebut.
اعرش طورسملاك افرع طورسملا 13
Artinya: Sesuatu yang disyaratkan uruf sama dengan yang disyaratkan syara’
Kaidah  ini  juga  memberikan  pengertian  bahwa  persyaratan-persyaratan  yang titepkan  oleh  syara’  dalam  sebuah  tradis,  upacara  masyarakat  setempat  apabila bersumber dari akal budi yang sehat dan baik akan sama dengan yang dipersyaratkn syara’ walaupun syara’ tidak mengaturnya sedetiel aturan adat tersebut.
عرشلاب تباقلاك فرعلاب تباثلا 14
Artinya:  sesuatu  yang  dipandang  tetap  oleh  uruf  sama  seperti  apa  yang  tetap menurut syara’
Kaidah  ketiga  ini  memberikan  penjelasan  bahwa  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan oleh uruf yang membawa pada keteraturan masyarakat dan ketenteraman mereka akan sama dengan apa yang ditetapkan oleh syara’.
Ahli fiqh memberikan kaidah yang berkaitan dengan penerimaan hukum Islam terhadap hukum adat  yaitu:
1. Uruf  yang tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  akan diterima  oleh  hukum Isalam sebagai sebuah aturan yang mengikat masyarakat.
2. Uruf  yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam  akan  ditolak  oleh  hukum  Islam karena dianggap memberikan kemafsadatan kepada manusia.

## 2.  Pergumulan Hukm Adat Dengan Hukum Islam Di Kecamatan Batang Angkola
a. Upacara Perkawinan
Upacara  perkawinan  yang  dilakukan  dalam  masyarakat  Kecamatan  Batang Angkola  merupakan  percampuran  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat  setempat yang  berlaku  dalam  masyarakat  adat  Kecamatan  Batang  Angkola.  Percapuran  ini sifatnya  saling  melengkapi  antara  unsur  yang  satu  dengan  unsur  lainnya.  Hukum Islam  disatu  sisi  memberikan  pedoman  yang  bersifat,  filosofis,  umum  atau  universal sedangkan  hukum  adat  meberikan  rincian-rincian  khusus,  sederhana,  praktis  dan aflikatif.  Dikatakan  khusus  karena  hukum  adat  mengatur  hal-hal  mendetail  sampai pada  masalah  terkecil  dalam  aturannya,  sederhana  karena  aturannya  mudah
12 Ibid ., hlm., 86
13 Ibid.
14 Ibid .
dipahami,  praktis  karena  pelaksanaanya  mudah  tidak  berbelit-belit  dan  aflikatif karena aturan-aturannya lebih dominan pada masalah-masalah pelaksanaan langsung di  lapangan.  Oleh  karena  itu  perpaduan  hukum  Islam  dan  hukum  adat  dalam masalah  perkawinan  saling  melengkapi  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  inilah yang      dikatakan  oleh  seorang  alim  ulama  di  Kecamatan  Batang  Angkola  yang mengatakan  bahwa  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat itu  saling  melengkapi oleh karena  itu  tidak  boleh  dipertentangkan  apalagi  harus  dijadikan  ajang  perdebatan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 15

## b. Peminangan
Sebelum  peminangan  dilakukan  terdapat  proses  negosiasi  yang  serius antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Proses ini dimulai setelah ada  pemberitahuan  dari  seorang  laki-laki  bahwa  ia  telah  mengikat  sebuah  janji pernikahan  dengan  seorang  perempuan  yang  dikasihinya.  Mereka  berdua    telah sepakat untuk memasuki jenjang perkawinan  dan hati keduanya telah menyatu. 16
Proses  untuk  memastikan  keteguhan  calon  mempelai  perempuan    dalam melangsungkan  pernikahan,  maka  pihak  keluarga  calon  mempelai    laki-laki mengutus kahanggi, anak boru, dan moranya untuk menanyakan secara langsung keteguhan  maksud  melangsungkan  pernikahan  dari  pihak  calon  mempelai perempuan.  Dalam  persidangan  tersebut  keluarga  calon  mempelai  laki-laki membawa  napuran  serta  peralatan  lengkapnya  untuk  pembuka  khobar  atau  hajat dari  keluarga  pihak  calon  mempelai  laki-laki.  Keluarga  calon  mempelai  laki-laki akan diterima dengan baik oleh keluarga mempelai perempuam. 17
Persidangan  dimulai  dengan  penyuguhan  napuran  kepada  pihak  keluarga perempuan. Pihak keluarga perempuan ketika itu akan dihadiri juga oleh beberapa orang  kahanggi,  anak  boru.    Anak  boru  dari  pihak  keluarga  calon  mempelai laki- laki akan menaruhkan napuran kepada pihak keluarga perempuan, setelah napuran ini  diterima  dengan  baik  oleh  keluarga  perempuan  maka  pihak  keluarga  laki-laki mendapatkan  keizinan  untuk  mengutarakan  hajat  mereka.    Hajat  tentang permintaan  ketegasan  dari  pihak  calon  mempelai  perempuan  tentang kesungguhannya  untuk  melangsungkan  pernikahan  dengan    calon  mempelai perempuan akan diutarakan terlebih dahulu dari barisan anak boru pihak keluarga calon  mempelai  perempuan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  barisan  kehanggi mereka. 18
15 Wawancara pribadi dengan responden pada tanggal 2 Nopember 2010 di desa Sorik Kecamatan Batang Angkola.
16 Wawancara Pribadi dengan Harajaon adat di Desa padang Kahombu 30 Oktober 2010
17 Ibid.
18 Ibid.
Setelah  pemaparan  hajat  dari  pihak  keluarga  calon  mempelai  perempuan selesai maka  acara mambalosi dilanjutkan  dari  pihak  calon  mempelai  perempuan. Acara mambalosi khobar dari pihak calon mempelai laki-laki ini juga dimulai dari barisan  anak  boru,  kemudian  kahanggi-kahanggi  mereka  dan  terakhir  dilanjutkan oleh  barisan  mora  mereka.    Inti  jawaban  yang  mereka  berikan  seputar  penjelasan bahwa  penegasan  tentang  keteguhan  hati  calon  mempelai  perempuan  untuk melangsungkan  pernikahan  dengan  calon  mempelai  laki-laki  tergantung  pada jawaban  langsung  dari  calon  mempelai  perempuan.  Sidang  ketika  itu  disekor beberapa  minit  untuk  menanyakan kesungguhan  hati  calon mempelai  perempuan tersebut.  Orang  yang  berhak  menanyakannya  adalah    anak  boru  dari  pihak keluarga  calon  mempelai  perempuan.    Dua  orang  anak  boru    dari  keluaga  calon mempelai  perempuan  akan  menanyakan  kesungguhan  hati  calon  mempelai perempuan  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Ketika  diperoleh  jawaban  tentang kesediaannya  maka  anak  boru  yang  ditugaskan  untuk  menanyakan  hal  tersebut akan melaporkan tanggapan dari calon mempelai perempuan tentang keridhaannya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki. 19
Setelah  laporan  ini  diterima  maka  persidangan  dilanjutkan  kembali.  Anak boru dari keluarga mempelai perempuan akan menjelaskan tentang kesediaan calon mempelai  perempuan  dalam  melangsungkan  pernikahan  dengan  calon  mempelai laki-laki.  Pernyataan  ini  kemudian  diperkuat  dengan  penegasan  dari  barisan kahanggi  mereka  dan  kemudian  ditutup    dengan  penegasan  dan  penguatan  dari mora mereka.
Proses  selanjutnya  adalah  ucapan  terima  kasih  atas  dari  keluarga  pihak calon mempelai laki-laki atas kesungguhan hati calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki. Esensi dari sidang ini sebenarnya  untuk  mendengarkan  secara  resmi  pengakuan  dari  calon  mempelai perempuan tentang keridhaannya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mepelai  laki-laki  tersebut.  Pengakuan  ini  menjadi  mengikat  secara  hukum  adat karena telah diikrarkan didepan sidang adat. Pengingkaran terhadap pengakuan ini akan  dikenakan  dengan  sangsi  hukum  adat  pula.  Oleh  karena  itu  seorang  calon mempelai  perempuan  yang  telah  memberikan  penegasan  tentang  keridhaannya untuk  melangsungkan  pernikahan  dengan  calon  mempelai  laki-laki  yang meminangnya  di  depan  sidang  adat  menjadi  penegasan  yang  tertinggi    di  depan masyarakat adat. 20
Dilihat dari perspektif hukum Islam  proses  penegasan langsung dari calon mempelai  perempuan  tentang  keridhaannya  untuk  melangsungkan  pernikahan
19 Ibid.
20 Wawancara Pribadi dengan Harajaon di desa Benteng Huraba tanggal 13 Nopember 2010
dengan  calon  mempelai  laki-laki  merupakan  proses  perwujudan    bahwa pernikahan  antara  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  harus  atas  dasar keridhaan dari masing-masing pihak.
Setelah  proses  penegasan  keridhaan  melangsungkan  pernikahan  dari  calon mempelai  perempuan  dengan  calon  mempelai  perempuan  selesai,  maka  proses awal  peminangan  telah  selesai.  Pihak  keluarga  laki-laki  boleh  permisi meninggalkan  porum  atau  boleh  melanjutkan  sidang  adat  keproses  penegasan parnipion 21 . Apabila  pihak  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  ingin  kembali melanjutkan  sidang  adat  untuk  menetukan  berapa  parnipion  yang  harus  mereka musyawarahkan di sidang adat keluarga calon mempelai laki-laki maka anak boru dari  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  mencoba  bernegosiasi  dengan  anak  boru dari  calon  mempelai  perempuan.  Anak  boru  dari  keluarga  pihak  calon  mempelai perempuan akan merumbukkan apakah  sidang adat untuk menetapkan parnipion bisa  dilanjutkan    kepada  pihak  kahanggi  dan  moranya.  Kebolehan  dilanjutkannya sidang  adat  untuk  menetapkan  parnipion  harus  berdasarkan  alasan  yang  sesuai dengan hukum adat. Diantara alasan tersebut ialah jauhnya jarak tempuh domisili pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan  calon mempelai perempuan, atau terbatasnya waktu yang tersedia untuk melangsungkan seluruh proses pernikahan karena alasan pekerjaan dan tugas. Alasan-alasan ini dapat diungkapkan oleh anak boru  dari  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  agar  sidang  adat  dapat  dilanjutkan. Apabila  alasan-alasan  ini  dapat  diterima  oleh  pihak  calon  mempelai  perempuan maka  sidang  adat  dapat  dilakukan  kembali  dengan  mengajukan  kembali  napuran serta perlengkapannya kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. 22
Persidangan  kemudian  dilanjutkan  dengan  topik  pembahasan  adalah musyawarah  menetapkan  jumlah  mahar  antara  pihak  mempelai  perempuan dengan pihak mempelai lakil-laki. Pihal keluar calon mempelai laki-laki tidak serta merta menayakan berapa jumlah mahar yang akan diserahkan, namun bahasa yang dipakai  adalah parnipion sebagai  kata  kiasan  berapa  jumlah  mahar  yang  akan diserahkan  kepada  pihak  keluarga  mempelai  perempuan.  Pihak  kelurga  calon mempelai  laki-laki  menyatakan  hajat  mereka  yang  ingin  mengetahui  berapa parnipion  (sejumlah  mahar)  yang  harus  diserahkan  kepada  calon    mempelai perempuan. 23
Penyampaian    hajat  pada  tahap  kedua  ini  juga    didahului  dari  kelompok anak  boru,  masing-masing  mereka  menyampaikan  keinginan  mereka  untuk mengetahui berapa mahar yang akan disampaikan kepada keluarga pihak laki-laki
21 Parnipion yaitu  jumlah  pernyataan  jumlah  mahar  yang  harus  dibayarkan  oleh    mempelai  laki-laki terhadap mempelai perempuan untuk dimusyawarah dalam rapat adat keluarga calon mempelai laki-laki.
22 Wawancara Pribadi dengan Hatobangon di desa Pintu Padang tanggal 20 Nopember 2010
23 Ibid.
untuk  dimusyawarahkan  dalam  keluarga  mereka.    Kemudian  penyampaian  hajat ini  diperkuat  oleh    barisan  kahanggi  dan  ditutup  dengan  penyampaian  hajat  dari pihak  mora  mereka.  Setelah    penyampaian  hajat    ini  selesai  maka  pihak  keluarga calon  mempelai  perempuan  akan  menjawab  (mambalosi)  khobar  mereka  yang didahului oleh barisan anakboru mereka dilanjutkan dengan barisan kahanggi dan ditutup  dengan  mora  dari  keluarga  calon  mempelai  perempuan.  Ini  dari  khobar mereka adalah menerima permintaan keluarga calon memplai laki-laki yang ingin mengetahui berapa parnipion yang mereka akan musyawarahkan di keluarga calon mempelai perempuan. Untuk menentukan jumlah mahar tersebut tidak serta merta bisa dijawab begitu saja. Keluarga inti dari calon mempelai permempuan berumbuk sebentar  dan  bermusyarah  dengan  keluarga  lainnya  untuk  menentukan  jumlah mahar (hantaran) yang akan diberikan pihak keluarga calon mempelai. Penentuan mahar  ini  tidak  diserahkan  kepada  calon  mempelai  perempuan  akan  tetapi ditentukan  oleh  kedua  orang  tuannya  dengan  mempertimbangkan    pendapat  dari anggota  keluarga  lainnya.  Tingginya  mahar  sangat  ditentukan  oleh  pendidikan, pekerjaan, dan keturunan keluarga calon mepelai perempuan. 24
Setelah  musyawarah  keluarga  calon  mempelai  perempuan  selesai  untuk menetukan  jumlah hantaran maka  sidang  adat  mulai  digelar  kembali  dengan menyampaikan  jumlah  hantaran    yang  akan  decanter    oleh  keluarga  calon mempelai perempuan pada tanggal dan hari yang sudah ditetapkan. Penyampaian hasil rembuk keluarga calon mempelai perempuan dalam penentuan jumlah mahar tersebut,  diawali  dari  kelompok  anak  boru  kemudian  diperkuat  oleh  kahanggi mereka dan ditutup dengan penghabaran dari anak boru mereka. 25
Setelah  penyampaian  penentuan  mahar  dikhabarkan  anakboru,  kahanggi, dan mora dari keluarga calon mempelai perempuan, maka pihak keluarga laki-laki akan  menyahuti  penghabaran  tersebut  dengan  menyampaikan  bahwa parnipion yang  telah  disampiakan  oleh  pihak  anakborum  kahanggim,  dan  mora  dari  pihak keluarga perempuan akan disampikan dan dimusyawarakan dalam sidang  adat di keluarga  calon  mempelai  laki-laki.  Jawaban  ini  pun  tetap  sama-sama  disampikan oleh anak boru, kahanggi, ,dan mora dari pihak keluarga laki-laki.
Setelah rangkaian ini selesai maka pihak keluarga laki-laki mohon izin untuk pamit  dan  pada  hari  berikutnya  anak  boru,  kahanggi,  dan  mora  yang  diutus tersebut  akan  melaporkan  hasil  negosiasi mereka dengan  pihak  keluarga laki-laki. Mereka  pun  kembali  bermusyawarah  bagaimana  cara  menyelesaikan  dan menanggapi  parnipion  yang  dikhabarkon  oleh  utusan  tersebut.  Dalam  kondisi seperti  ini  pihak  keluarga  laki-laki  akan  kemmbali  bermusyawarah  dengan
24 Ibid.
25 Ibid.
kahanggi,  anak  boru  dan  moranya  bagaimana  cara  menghadapi  beban  yang diberikan  oleh  pihak  keluarga  calon  mempelai  perempuan  tersebut.  Kalau  pihak keluarga laki-laki orang yang berkecukupan maka proses penerimaan lebih mudah dilakukan, akan tetapi bagi keluarga yang sederhana maka solusi yang ditawarkan adalah marpege-pege . 26
Setelah  uang  hantaran  (mahar)  sudah  diperoleh  maka  uang  hantaran  ini diserahkan  kepada  orangtua  dan  keluarga  calon  mempelai  perempuan  dengan didampinhi  oleh  anak  boru,  mora,  dan  kahanggi  keluarga  calon  mempelai peremuan.  Proses  sidang  penyerahan  hantaran  sama    seperti    sidang-sidang sebelumnya yaitu dengan menyuguhkan napuran lengkap dengan syarat-syaratnya sebagai  penghormatan  pembuka  hata,  setelah itu    orang kaya  dari  pihak keluarga calon  mempelai  perempuan  mempersilahkan  keluarga  calom  mempelai  laki-laki untuk mengutarakan hajat mereka yang diawali dari barisan anak boru, kahanggi, dan  mora.  Kemudian  keluarga  calon  mempelai  perempuan  menjawab  (mangalusi khobar)    penyerahan  hantaran  ini  yang  diawali  dari  pihak  anak  boru,  kahanggi, kemudian  mora  mereka.  Pada  sidang  ini  juga  dimusyawarahkan  hari  pernikahan dan pesta (walimah) pernikahan mereka. 27

## 3. Walimah/ Pesta Pernikahan
Standar  walimah  dalam Islam  sangat sederhana, hanya menyiapkan undangan dan hidangan  makanan  kepada  para  kaum  keluarga  sahabat  dan  undangan  lainnya.  Saat sekarang  ini    acara  walimah  sering  dibumbuhi  dengan  acara  ceramah  akama  seputar pernikahan dengan dilengkapi kata-kata sambutan dari ahl baik (suhut), anak boru, mora dan  harajaon  serta  pastak-pastak  parhutaon  lainnya.  Acara  seperti  ini  tidak  disebut maradat karena banyak komponen komponen adat yang tidak dilakukan.
Pernikahan  sebagai  upacara  yang  dihormati,  maka  pesta  pernikahan  dilengkapi dengan upacara pernikahan secara adat. Pernikahan maradat identik dengan mangkobar adat  yang    dilakukan  pada  saat  akan  dilangsungkannya  pernikahan.  Mangkobar  adat dapat  dilakukan  sebelum  dilangsungkan  pernikahan  atau  sekaligus  bersamaan  antara acara  pernikahan  dengan  mangkobar  adat.  Kalau  mangkobar  adat  dilakukan  terlebih dahulu dari pada pernikahan, biasanya mangkobar adat dilakukan  pada malam sebelum dilangsungkan  pernikahan.  Kalau  mangkobar  adat  dilakukan  seiring  dengan  acara pernnnikahan  dan  walimah  maka  acara  mangkobar  adat  dilakukan  pada  lokasi  yang berbeda.    Selain  itu    mangkobar  adar mangulak  ari berbeda  dengan  mangalap  boru,
26 Marpege-pege  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menghimpun  dana  pelaksanaan  biaya pernikahan dengan mengundang kaum kirabat dan handai tolan yang ada di sekitar mereka.
27 Wawancara Pribadi dengan hatobangon di desa Pasar lama tanggal 27 Nopember 2010
mangulak ari berarti ada oleh-oleh yang dibawa dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. 28
Mangkobar  adat  mangalap  boru  biasanya  dihadiri  oleh  anakboru,    kahanggi  dari keluarga  laki-laki.    Sebelumnya  anak  boru  dengan  kahanggi  dari  pihak  mempelai  laki- laki  harus manopot anak  boru  dan  kahanngi  di  tempat  dimana    keluarga  mempelai perempuan  tinggal.    Manopot  kahanggi  atau  anakboru  perlu  dilakukan  agar  pihak keluarga  mempelai  laki-laki    tidak  merasa  asing  dilokasi  tempat  tinggal  keluarga mempelai perempuan. manopot kahanggi juga dikenakan biaya sesuai dengan adat istiadat setempat.    Manopot  kahanggi  biasanya  dilakukan  sehari  sebelum  dilangsungkannya mangkobar  adat.  Pengangkatan  anak  boru  dan  kahanggi  setempat    penting  dilakukan untuk melakukan  penyesuaian  dengan tradisi dan kebiasaan setempat. 29
Makkobar  adat  dihadiri  oleh  undangan-undangan  khusus  diantaranya  kahanggi, anakboru, mora dari keluarga mempelai perempuan, hatobangon harajaon cerdik pandai alim ulama dan orang kaya mereka.  kemudian dari pihak mempelai laki-laki adalah anak boru  dan  kahanggi  mereka.    Makkobar  adat  dimulai  dari  penyugungan burangir  lima masarakkap dihadapan  harajaon,  hatobangon,  cerdik  pandai,  alim  ulama  kahanggi anakboru,  mora  seluruh  yang  hador  dalam  acara  makkobar  adat  boru.  Setelah  napuran itu diterima oleh harajaon maka pihak dari keluarga mempelai laki-laki mengemukakan hajat  mereka  inti  pembicaraan  diawali  dari  penjelasan  bahwa  calon  mempelai  laki-laki telah  punya  kesepakatan  dengan  calon  mempelai  perempuan  untuk  melangsungkan pernikahan. Penjelasan ini disampaikan oleh kahanggi dan anakboru dari keluarga calon mempelai  laki-laki.    Kahanggi  dan  anakboru  topotan  selalui  orang  pertama  yang menyampaikan  pembicaraan  (makkobar),  kemudian  diperkuat  oleh  kahanggi  dan anakboru dari keluarga mempelai laki-laki.  Kemudian  pemberitahuan ini dijawab oleh pihak  kahanggi  anakboru  mora,  hatobangan    dan  menyerahkan  keputusannya  kepada harajaon.  Mempelai  perempuan  kemudian  ditanyak  oleh  anak  boru  dari  keluarga memepelai  perempuan  tentang  persetujuannya  untuk  menikah  dengan  mempelai  laki- laki, kalau  seandainya mempelai  perempuan  setuju  maka  anak  boru  yang diutus  untuk menanyak  mempelai  perempuan  tersebut  melaporkan  hasilnya  kepada  harajaon hatobangan,  alim  ulama  cerdik  pandai.  Setelah  tahapan  ini  selesai    dilanjutkan  dengan pembicaraan  kedua  tentang  hajat  keluarga  mempelai  laki-laki  untuk  mempersunting gadis  mereka  setelah burangir  lima  sarangkap di  suguhkan.  Hajat  ini  juga  disampaikan lebih  dahulu  oleh  kahanggi  dan  anakboru  topotan  kemudian  diperkuat  oleh  anak  boru dan kahanggi  dari  mempelai laki-laki.   Kemudian  hata  mangalusi  kembali  disampaikan oleh  kahanggi,  anakboru,  mora,  hatobangon,    bahwa  keinginan  yang  disampaikan  oleh barisan  anakboru,  kahanggi  dari  mempelai  laki-laki  sangatlah  baik  dan  mulia,  namun
28 Wawancara Pribadi dengan Harajaon desa Sorik tanggal 3 Desember 2010
29 Ibid.
keizinan untuk mempersunting gadis mereka diserahkan kepada harajaon karena beliau dianggap  yang  paling  pandai  mengatur  seluruh  paradaton  di  kampong  tersebut.  Kata penutup  disampaikan  oleh  harajaon apakah mereka  membawa  sejumlah  parabiton,  sere namosok,  sere  hasahatan,  sakadangan,  dan  horbo  sabara.    Lalu  pertanyaan  ini  dijawab oleh barisan kahanggi anakboru dari mempelai laki-laki secara bergantian yang terlebih dahulu dijawab oleh kahanggi, anakboru topotan. Inti jawaban adalah menghiba kepada harajaon  bahwa  mereka  yang  dating  adalah  orang  biasa  punya  banyak  keterbatasan terutama  dalam  bidang  ekonomi,  kedatangan  mereka  ingin  memperkuat  tali  ukhuah Islamiyah.  Maka  harajaon  memberikan kesempatan  kepada  kepada  kahanggi anakboru, mora  dari mempelai perempuan untuk bermusyawarah seberapa besar beban yang harus diselesaikan oleh kahanggi anakboru mempelai laki-laki. Beginilah jawab-berjawab antara kedua  belah  pihak  sampai  ditemukan  kesepakatan  sesuai  dengan  adat  dan  istiadat setempat. Setelah ditemukan kesepakatan maka diberikan kesempatan kepada kahanggi anakboru dari mempelai laki-laki  untuk membawa dan menyerahkan  beban  mereka itu ke sidang adat. 30
Keluarga mempelai laki-laki mengadakan musyawarah diluar porum dan berselang setelah  itu  mereka  membawa  beban  yang  diberikan  kepada  mereka  kesidang  adat. Burangir  lima  sarangkap kembali  di  suguhkan  kepada  raja  sebagai  permohonan  izin  atas penyampaian hajat mereka. Setelah burangir diterima maka kahanggi anakboru topotan dari mempelai perempuan kembali menyampaikan hajat mereka bahwa sere sahatan, sere namoso,  horbo  sabara,  abit  parabiton  telah  mereka  banyak  seperti  hasil  kesepakatan mereka.  Khobar  ini kemudian diperkuat oleh kahanggi anak boru dari barisan mempelai perempuan.  Kemudian    barisan  kahanggi,  anak  boru,  hatobangon,    cerdik  pandai,  alim ulama  menjawab/mambalosi  khobar  mereka  dengan  menyampaikan  terima  kasih  atas kesungguhan  dan  ketulusan  mereka  menyelesaikan  beban  mereka  sebagai  wujud kesungguhan  mereka  terhadap  anak  gadis  mempelai    perempuan  tersebut  dan kesunggungan  mereka  untuk  menjalin  khubungan  silaturrahmi  yang  lebih  erat  lagi melalui tali perkawinan diantara anak-anak mereka.
Acara  makkobar  adat  ini  diakhiri  dengan  bacaa-bacaan  yang  disampaikan  kepada arwah-arwah  sanak  pamili  yang  telah  mendahului  mereka  dan  memohon  acara perkawinan  ini  berlangsung  baik  dan  sukses  serta  diterima  Allah  dengan  keridhaanya. Apabila  makkobar  adat  dilangsungkan  sebelum  akad  pernikahan  ,  biasanya  makkobar adat  dilakukan  pada  malam  sebelum  hari  dilangsungkan    pernikahan  dan  pernikahan dilaksanakan  pada  besok  harinya  dengan  dihadiri  kembali  oleh  kahanggi,  anakboru, mora,  hatobangon,  harajaon,  cerdik  pandai  dan  alim  ulama  sekampung    untuk menghadiri  pelaksanaan  pernikahan  mereka.  Biasanya  akad  pernikahan  dilangsungkan pada pagi hari sebelum waktu dhuha  kemudian pesta pernikhan dilangsungkan setelah
30 Ibid.
akad  pernikahan  diselesaikan.  Kadang-kadang  akad  perkawinan  dilaksungkan bersamaan  dengan  pelaksanaan  mangkobar  adat  semua  ini  diserahkan  kepada kesepakatan kedua belah pihak. 31
Bagian  terakhir  dari  acara  adat  pernikahan  itu  adalah  melepas  pemberangkatan kedua calon mempelai ke keluarga mempelai laki-laki. Acara ini dihadiri oleh kahanggi anakboru,  mora,  hatobangon,  cerdik  pandai  dan  alim  ulama  dari  keluarga  mempelai perempuan,  demikian  juga  keluarga  dari  pihak  mempelai  laki-laki  yang  datang  untuk mangalap  boru  tersebut.  Seluruh  perlengkapan  perabotan  keluarga  biasanya  sudah dilengkapi disini demikian juga oleh-oleh untuk keluarga laki-laki. Acara dimulai dengan penyerahan mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki dengan menceritakan segala kekurangannya  supaya  diperbaiki  dan  dilengkapi,  disertai  dengan  bimbingan  dari keluarga mempelai laki-laki . penyerahan ini disampaikan oleh kahanggi anakboru, mora, hatobganon,  alim  ulama,  dan  cerdik  pandai.  Dalam  acara  ini  juga  dilingkapi  dengan nasehat-nasehat  untuk  kedua  mempelai.  Selanjutnya,  kelurga  laki-laki  akan  menjawab khobar  dari  keluarga  perempuan  ini  dengan  menyampaikan  penerimaan  mereka  apa adanya  mempelai  perempuan  serta  akan  membimbing  dan  mendidiknya  kejalan  yang benar.  Kemudian  oleh-oleh  yang  dibawakan  oleh  keluarga  mempelai  perempuan  akan disampaikan  kepada  keluarga  inti  laki-laki  serta  diiringi  dengan  ucapan  terima  kasih. Acara terakhir ditutup dengan do’a semoga kedua mempelai memperoleh keluarga yang mawaddah, warahmah, dan sakinah.
Dalam  acara  pemberangkatan  ini  juga  dilengkapi  dengan  acara manghadang-hadang sian anak namboruna artinya kedua calon mempelai akan dihambat oleh anak namborunya ketika  kedua  mempelai  akan  berangkat.  Inti  pertanyaan  adalah  kemana  mereka,  apa tujuan mereka, apakah seluruh adat istiadat telah deselesaikan. Kalau jawab berjawab ini sudah  selesai  maka  kedua  mempelai  akan  direlakan  oleh  anak  namborunya  berangkat. Acara  ini  dibuat  untuk  menunjukkan  kerelaan  anak  namboru  melepas  boru  tulangnya dibawa  laki-laki  lain  yang  seharusnya  ia  yang  paling  berhak  dengan  mempelai perempuan ini.

## 4.   Martamba Keluarga
Kedua mempelai diterima oleh keluarga inti dari mempelai laki-laki. Kemudian undangan  disampaikan  kepada  anak  boru,  mora,  kahanggi,  hatobangon,  harajaon,  alim ulama,  dan  cerdik  pandai  atas  kedatangan  kedua  mempelai.  Acara  ini  diawali  dengan penyuguhan  burangir  kepada  harajaon  sebagai  pengawal  pembicaraan.  Anak  boru, kahanggi yang diutus menjemput kedua mempelai akan menceritakan seluruh hal ihwal pelaksanaan agama (penikahannya) dan adatnya. Secara bergiliran mereka menceritakan hal tersebut untuk saling melengkapi. Kemudian kahanggi, anakboru, mora, hatobangon, harajaaon,  alim  ulama,  dan  cerdik  pandai  akan  menerima  kedua  mempelai  dan
31 Ibid.
mengucapkan  terima  kasih  atas  jerih  payah  kelurga  mempelai  perempuan  yang  sudah menyelesaikan adat dan agama kedua mempelai. Setelah itu santan pamborga-borgoi pun di suguhkan untuk dicicipi bersama. 32
Seandainya  dikeluaga  mempelai  laki-laki  tidak  diadakan  lagi  pesta  maka acaranya  sampai  pada  tahap  ini  saja,  akan  tetapi  kalau  acara  pesta  penikahan  juga dilangsungkan  di  keluarga  laki-laki,  maka  dalam  acara  ini burangir  lima  sarangkap disuguhkan  kembali  sebagai  pambuka  khobar  kepada  harajaon  dan  hatobangon  bahwa dalam  keluarga  mempelai  laki-laki  diadakan  acara  pesta  pernikahan.  Kemudian hatobangon  dan  harajaon  akan  mabalosninya  dan  mengarahkan  acara  musyawarah untuk  mesukseskan  acara  ini.    Pada  acara  ini  akan  dibicarakan  seluruh  hal-hal  yang berkaitan dengan pesta pernikahan tersebut.
Bentuk  pesta  pernikahan dalam keluarga laki-laki dapat  dilakukan dengan  tiga bentuk kegiatan yaitu:
a. Pesta gorang atau horja godang, pesta ini biasanya mengundang keluarga baik dari kampung  itu  sendiri  maupun  dari  luar  kampung  lainnya,  pestanya  besar  dan biasanya sembilihannya adalah kerbau.
b. Mangupa-ngupa pesta ini biasanya tergolong sedang dan undangan pada pesta ini hannya satu kampung saja dan keluarga dekat, biasanya sembelihan pada pesta ini adalah kambing.
c. Pesta kenduri, pesta ini biasanya hanya pesta biasa dan tidak ada persyaratan yang disembelih,  nuansanya  lebih  Islami  karena  acara  makkobari  yang  melibatkan symbol-simbol  adat  tidak  dipakai  yang  ada  hanyalah  nasehat  untuk  kedua mempelai. 33

## 5.   Penyelesaian Pertikaian Rumah Tangga
Pernikahan  yang  telah  dilangsungkan  tidak    selamanya  berjalan  mulus,    sering terjadi  salah  paham  antara  suami  isteri  yang  berujung  pada  pertengkaran.  Dalam  adat batak  Angkola  ada  mekanisme  yang  dilakukan  ketika  terjadi  pertengkaran  atau ketidaksepahaman  antara  suami  isteri.  Seorang  isteri  kalau  tidak  setuju  terhadap perbuatan suaminya ia tidak boleh mengadu kepada orang tuanya atau sanak saudaranya ia dianjurkan oleh adat mengadu kepada mertuanya atau pihak keluarga suaminya agar mereka menasehati suaminya. Sebaliknya kalau suami merasa perbuatan isterinya tidak sesuai dengan aturan rumahtangganya maka apabila ia kewalahan menasehati isterinya, ia  dianjurkan  untuk  mengadukan  hal  ini  kepada  keluarga  isterinya  agar  mereka menasehati isterinya tersebut.
32 Wawancara Pribadi dengan hatobangon desa Mondang  11 Desember 2010
33 Ibid.
Pada saat pertikaian suami isteri meningkat maka mekanisme adat membolehkan mereka untuk pisah ranjang untuk kembali kekeluarganya masing-masing dalam istilah hukum  adat marangin-angin ,  namun  pada  masa  ini  tetap  diberikan  nasehat    dari  kedua belah pihak keluarga agar mereka kembali rukun dan bersatu dalam keluarga.

## HASIL PENELITIAN/ Analisis Penulis
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  sumbangan  hukum  adat  terhadap  pewarnaan hukum Islam sangat besar keberadaanya. Hukum Islam sering memberikan aturan hukum secara makro atau garis besarnya saja untuk aturan pelaksanaannya sering dilengkapi oleh hukum  adat.  Misalnya  aturan  peminangan  Islam  hanya  memberikan  garis  besar  tentang system  memilih  isteri  atau  suami  dengan  berpegang  pada  keturunannya  yang  baik, kecantikannya, tingkat ekonominya, dan pengamalan agamanya.  Di samping itu Nabi Saw memberikan  larangan  untuk  meminang  perempuan  yang  dalam  peminagan  orang  lain. Tetapi  tekhnik  peminangan  terkait  dengan  siapa  yang  harus  meminangnya,  bagaimana proses  peminangannya,  dan  berbagaimacam  proses  peminangan  selanjutnya  diserahkan kepada  adat  istiadat  setempat.  Dalam  bidang  ini  hukum  adat  melengkapi  hukum  Islam terkait  dengan  siapa  yang  harus  datang  meminang  yaitu  kahanggi  dan  anak  borunya, keluarga inti seperti ayah atau saudara kandung tidak diperbolehkan adat untuk ikut serta dalam  meminang  karena  pertimbangan  hal-hal  negative  seandainya  peminangan  ditolak, atau  tawar menawar  mahar yang  terlalu  tinggi  dan lain  sebagainya.    Cara  meminang  juga dilengkapi  oleh  hukum  adat  yaitu  dengan  membawa burangir  lima  sarangkap melakukan penghormatan dengan memberikan hata-hata makkobari dan lain sebagainya. Oleh karena itu  proses  peminangan  dan  teknik  pelaksanaannya  lebih  banyak  dilengkapi  oleh  hukum adat dari pada hukum Islam.
Terkait  dengan  pelaksanaan walimahtul  urusy hadits  Rasulullah  hanya  terkait dengan  anjuran  dilaksanakannya  walimah  dengan  standar  paling  rendah  mengkurbankan seekor kambing. Terkait dengan teknik pelaksanaannya diserahkan kepada adat dan istiadat setempat.  Hukum  adat    datang  melengkapinya  dengan  melangsungkan  acara-acara  adat seperti mankkobar adat, patuakkon, tuppuk tulang, burangir lima sarangkap, dan lain sebagainya. Proses  makkobar  yang  diawali  dengan  makkobar  sabagas,  makkobar  sahuta,  martahi, marpege-pege, mangalap boru, haroroan boru,  pabotohon martamba dibagasna, marsantan, horja  haroroan  boru,  dan  lain  sebagainya  dilengkapi  oleh  hukum  adat.  Seluruh  rangkaian pelaksanaan  proses  perkaiwinan  dengan  perpaduan  hukum  adat  dengan  hukum  Islam merupakan  satu  semangat  untuk  mensakralkan  pernikahan  dan  tidak  menganggap pernikahan sebagai akad yang biasa saja. Di samping itu derajat perempuan lebih terangkat dan  dimuliakan  karena  seluruh  rangkaian  acara  ini  bersumber  dari  kerelaan  seorang perempuan  menjadi  isteri  dari  seorang  laki-laki  yang  meminangnya.  Sudah  menjadi kebiasaan  pasangan  suami  isteri  yang  dihormati  pernikahannya  dengan  membesarkannya
melalui walimah yang dilengkapi dengan pesta adat, tali perkawinannya lebih utuh karena ada  pertimbangan  besar  kalau  terjadi  pertengkaran  atau  perceraian  ada  rasa  malu  karena mereka sudah diadatkan dan dihormati secara agama dan adat.
Dalam hal proses mendamaikan suami isteri yang cecok dalam rumah tangganya, hukum Islam datang dengan secara umum. Diantara garis besar yang diberikannya adalah penjelasan tentang teknik menasehati isteri dengan kata-kata, bila tidak berubah dilanjutkan dengan tindakan pisah ranjang, bila tidak berobah juga diberikan pukulan pengajaran yang tidak  membawa  kecalakaan  pada  dirinya.  Selanjutnya  hukum  Islam  menganjurkan pengangkatan  ahli  juru  damai  seandainya  keduanya  masih  dalam  pertengkaran  dan percekcokan  terus  menerus.  Adapaun  teknik  menasehati,  pengangkatan  pihak  ketiga  yang mendamaikan  dilengkapi  oleh  hukum  adat  yaitu  dalam  hukum  adat  kalau  terjadi pertengkaran  suami  isteri,  suami  harus  mencari angin  ke  warung  kopi    agar  pertengkaran tidak terjadi lebih lama. Suami tidak dibenarkan berlama-lama dirumah melandeni isterinya yang sedang emosinya naik, adat lebih menekankan seorang suami lebih bertindak dewasa dan  rasional  karena  dalam  bahasa  adat  isteri  itu  kalau  sudah  dibiarkan  emosinya  maka kemarahannya  akan  reda  dan  lebih  mudah  dinasehati  dari  pada  dilawan  dengan pertengkaran  yang  sama.  Seandainya  pertengkaran  terus  menerus  dan  suami  sudah berusaha menasehatinya maka hukum adat memberikan saran agar sumai mengadukannya kepada pihak keluarga isterinya tentang perilaku isterinya, ataupun sebaliknya kalaui sumai yang  tidak  baik  perangainya  dan  isteri  tidak  sabar  lagi  maka  ia  mengadukannya  kepada keluarga  suaminya.  Dalam  hukum  adat  sangat  di  larang/  dipantangkan  untuk  mengadu kepada keluarga masing-masing, umpamanya suami mengadu kepada keluarganya seperti ayah  dan  saudara-saudaranya,  ataupun  seorang  isteri  mengadukan  hal  dan  perangai suaminya  kepada  keluarganya,  karena  menurut  pertimbangan  adat  hal  itu  akan  menyulut api pertengkaran yang lebih besar dan keluarga besar dari kedua belah pihak akan terlibat pada  permusuhan  hanya  karena  pertengkaran  suami  isteri  yang  sekopnya  kecil  pada awalnya.
Seandainya  peroses  pendamaian  ini  tidak  berhasil  adat  juga  datang  dengan memberikan  keizinan  kepada  mereka  untuk  pisah  rumah  yang  diistilahkan  dengan marangin-angin .  Dengan  demikian  hukum  adat  merupakan  unsure  penting  dalam melengkapi  pelaksanaan  hukum  Islam  di  lapangan  terkait  dengan  teknik  pelaksanaan hukum Islam tersebut.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian penulis terlihat bahwa hukum adat telah banyak masuk ke dalam hukum  Islam  terkait  dengan  masalah-masalah  perkawinan.  Poin-poin  penting  tempat hukum  adat  merasuk  pada  hukum  Islam  tersebut  adalah  pada  acara  peminangan,  pesta walimah,  dan  peorses  penyelesaian  sengketa  rumah  tangga  dalam  hal  ini  suami  isteri.
Dengan demikian titik temu antara hukum adat dan hukum Islam itu dapat diperoleh pada proses  pembumian  hukum  Islam  tersebut.  Hukum  Islam  tidak  dapat  dibumikan  secara langsung tanpa dilengkapi dengan perangkat hukum adat tersebut. Sikap mempertentangkan  hukum  Islam  dengan  hukum  adat  secara  keseluruhan  akan  membuat hukum  Islam  terlihat  kaku  dan  mengkibatkan  pemeluknya  memiliki  pandangan  sempit sehingga mempermudah terjadinya api permusuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Zuhaily, Wahbah. Al-Wasith fi al-Ushul al-Fiqh al-Islami , Damsik, al-Mathba’ah al-Ilmiyah, 1969
Ashiddieqy,TM. Hasbi. Pengantar Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1994
Benda, Harry J. The Crescent and the Rising Sun, The Hague, 1985
Bisri, Cik hasan. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial , Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2004
Faisal, Sanafiah. Penelitian Kualitatif, M alang, YA3 1990
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1970
Karim, H.A Syafi’I. Fiqh – Ushul Fiqh , Bandung, Pustaka Setia, 1995
Moleong, Lexy. Metodologi Penliltian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda karya, 1989
Noer,Deliar. The Modernist Muslim Movement in Indonesia , KL, London, 1973
Notosusanto, Organisasi dan Juris prudensi Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1963
Partanto, Pius A. dan M.Dahlan AL Barry, Kamus Ilmiyah Populer, Surabaya, Arkola, 1994
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia., Jakarta, Raja Grapindo Persada, 1995
Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. Pengantar Hukum Islam II, Jakarta, Bulan Bintang, 1981
Shihab,  M.Quraish. dkk., Sejarah dan Ulul al-Qur’an , Jakarta, Pustaka Pirdaus, 1999
Soekamto, Soejaono. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI-Press, 1986
St.Roestam  dkk. Menelusuri  Perkekmbangan  Sejarah  Hukim  dan  Syari’at  Islam, Jakarta,  Kalam Mulia, 1992
Suminto, H.Aqib. Politik Islam Hindia Belanda , Jakarta.,LP3ES, 1986
Surjaman, Tjun. (ed), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Bandung, Rosda Karya, 1991
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh jilid I, Surabaya, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997
Thalib, Sajuti. Receptio a Contrario, Jakarta, Bina Aksara, 1982
Wahid, Abdulrahman. et.al., Kontraversi Pemikiran Islam di Indonesia , Bandung, Rosda Karya, 1991