## Analisis Penerimaan Pajak Reklame
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
Annisa Pratiwi 1 , Oktariansyah 2 , Siti Mahmudah 3
1 Politeknik Piksi Input Serang, annisapatiwi1494@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  Advertising  Tax  Revenue  on  Regional  Original  Income  (PAD)  of Palembang City. The observed data is advertisement tax revenue data on local revenue (PAD) at the Palembang City Regional Tax Management Agency in 2012-2016. Data analysis and discussion used quantitative  methods  with  effectiveness  formulas  and  contribution  formulas.  The  results  of  the discussion can be seen that the advertisement tax revenue on the Palembang city's original revenue has  been  realized  well  (very  effectively)  but  in  2013  it  did  not  reach  the  realization.  While  the contribution for 5 years does not contribute. In connection with the above, the authors suggest that the local tax management agency of the city of Palembang is expected to hold outreach to the community, especially  taxpayers  in  paying  taxes  in  order  to  increase  the  local  revenue  (PAD)  of  the  city  of Palembang, especially the advertisement tax.

## Keywords: Advertising Tax, Local Revenue

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berujuan  untuk  mengetahui  Penerimaan  Pajak  Reklame  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota  Palembang.  Data  yang  diamati  merupakan  data  penerimaan  pajak  reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota  Palembang tahun  2012-2016.  Analisis  data  dan  pembahasan  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  rumus efektifitas dan rumus kontribusi. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  kota  Palembang  sudah  terealisasi  dengan  baik  (sangat  efektif) hanya  saja  pada  tahun  2013  tidak  mencapai  realisasi.  Sedangkan  kontribusi  selama  5  tahun  tidak berkontribusi.  Sehubungan  dengan  haldi  atas,  penulis  menyarankan  agar  badan  pengelolaan  pajak daerah  kota  Palembang  diharapkan    mengadakan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terutama  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  guna  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  kota  Palembang khususnya pajak reklame.
Kata kunci: Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  menjunjung  tinggi  hak dan  kewajiban  seseorang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  konteks pembangunan,  bangsa  Indonesia  sejak  lama  telah  merencanakan  suatu  gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional.
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  langsung  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik yang  bersifat  material  maupun  spiritual.  Pembangunan  nasional  diawali  dengan pembagunan  pondasi  ekonomi  sehingga  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi.Untuk itu  pemerintah  harus  berusaha  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  guna menunjang keberhasilan pembangunan.
Kemandirian  pembangunan  diperlukan  baik  ditingkat  pusat  maupun  tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
maupun  kabupaten/kota  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari pemerintahan pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh  oleh  pemerintah  pusat  agar  pemerintah  daerah  mempunyai  kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai prinsip ekonomi yang nyata.
Setelah  pemerintah  pusat  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 dan  diperbaruhi  dengan  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  pemerintah daerah  yang  terfokus  pada  otonomi  daerah  dan  Undang-Undang  No.  25  yang diperbaruhi  dengan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  maka  pemerintah  daerah  diberi  kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerah.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  otonomi  yang  maksimal  maka  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  dibidang  penerimaan  daerah  yang  berorientasi  pada peningkatan kemampuan daerah untuk  membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada pengalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah  dilaksanakan secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai  adalah  semakin  meningkatnya  proporsi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) secara  signifikan  dalam  pembiayaan  bagi  kegiatan  pelayanan  masyarakat  dan pembangunan.  Berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU  PEMDA  dalam  Pasal  157  menyebutkan sumber  pendapatan  tetap  yang  digunakan  untuk  membiayai  berbagai  kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang    Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  Pendapatan  Asli Daerah terdiri dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bersumber dari:
 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  secara bebas  dapat  digunakan  oleh  masing-masing  daerah  untuk  menyelengarakan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Guna  meningkatkan  kemampuan  dalam bidang  pendanaan  untuk  pembangunan,  Kota  Palembang  berusah  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  pajak  daerah.  Ditinjau  dari lembaga  pemungutnya,  pajak  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  pajak  pusat    (disebut juga  pajak  negara)  dan  pajak  daerah.  Salah satu  jenis  pajak  daerah  yang  dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Reklame.
Pajak  Reklame  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  reklame.  Dimana  yang dimaksud  dengan  reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk dan  corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial  memperkenalkan, menganjurkan,  mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap
barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
Berikut  ini  akan  disajiakan  Target  dan  Reslisasi  Penerimaan  Pajak  Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2012-2016.

## Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang
Tahun 2012-2016 Tahun Target Penerimaan Pajak Teklame Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pencapaian % 2012 Rp 9.000.000.000 Rp 9.182.077,878 102,02% 2013 Rp 9.200.000.000 Rp 8.731.561.027,26 94,91% 2014 Rp 13.500.000.000 Rp 14.185.516.850,50 105,08% 2015 Rp 14.890.000.000 Rp 15.318.826,606 102,88% 2016 Rp 15.604.719.571,97 Rp 16.567.211.469,38 106,17%
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang .
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tahun  2012  target  sebesar  Rp  9.000.000.000,00 sedangkan  realisasi  sebesar  Rp  9.182.077.878,00  atau  sekitar  102,02%  ,  pada tahun  2013  dimana  target  sebesar  Rp  9.200.000.000,00  sedangkan  realisasi sebesar Rp 8.731.561.027,26 atau sekitar 94,91% , pada tahun 2014 target sebesar Rp  13.500.000.000,00  sedangkan  realisasi  sebesar  Rp  14.185.516.850,50  atau sekitar 105,08% , pada tahun 2015 target sebesar Rp 14.890.000.000,00 sedangkan realisasi  sebesar  Rp  15.318.826.606,00  atau  sekitar  102,88%  ,  pada  tahun  2016 target sebesar Rp 15.604.719.571,97 sedangkan realisasi sebesar Rp 16.567.211.469,38  atau  sekitar  106,17%.  Dengan  ini  Pajak  Reklame  merupakan objek  yang  paling  menarik  bagi  penulis  karena  penerimaan  pajak  daerah  terutama pajak  reklame  dapat  memberikan  andil  yang  tidak  sedikit  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota  Palembang  guna  mengsukseskan pembangunan daerah Kota Palembang khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, dimana permasalahan dalam penelitian ini adalah melanjutkan penelitian terlahulu.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pengertian Pajak
Definisi  dan  pengertian  pajak  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  diantaranya adalah:
Menurut  Mardiasmo  (2016:1)  menyebutkan  definisi  pajak  menurut  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tiada  mendapat  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pendapat para ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib bagi wajib pajak dengan peraturan-peraturan tertentu, untuk kepentingan bersama serta mempermudah pemerintah menjalankan tugas-tugasnya terutama  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan tugas negara.

## 2. Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, diantaranya yaitu:
a) Fungsi Budgetair Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluarannya.
b) Fungsi mengatur ( legulernd )
Pajak  sebagai  alat  untuk  megatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 3. Pajak Negara Dan Pajak Daerah
Pengenaan  pajak  di  Indonesia  dapat  dikelompokan  menjadi  2  bagian,  yaitu: Pajak Negara dan Pajak Daerah.
a)  Pajak Negara
Pajak  negara  adalah  pajak  wewenang  pemungutannya  dimiliki  oleh  pemerintah pusat.  Pajak  negara  yang  sampai  saat  ini  masih  berlaku  adalah  :  Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah  (PPN  &  PPn  BM).  Bea  Materai,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHBT).
b)  Pajak Daerah
Pajak  yang  wewenangnya  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah.  Pajak  daerah  terdiri atas :
 Pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  air  pernukaan,  dan pajak rokok.
 Pajak  Kabupaten/Kota,  seperti  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logamdan batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak  bumi dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan.

## 4. Definisi Pajak Daerah
Menurut  Samudra  (2015:67)  Definisi  Pajak  Daerah  adalah  konstribusi  wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Mardiasmo  (2011:12)  Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari  pengertian  beberapa  para  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  Pajak  Daerah merupakan  pajak  yang  ditetepkan  pemerintah  daerah  dengan  Peraturan  Daerah (PERDA),  yang  wewenang  pemungutannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah dan  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

## Jenis Pajak Dan Objek Pajak
Menurut mardiasmo (2011:13) Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu : a. Pajak Provinsi
 Pajak Kendaraan Bermotor
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 Pajak Air Permukaan
 Pajak Rokok
b. Pajak Kabupaten/Kota
 Pajak Hotel
 Pajak Restoran
 Pajak Hiburan
 Pajak Reklame
 Pajak Penerangan Jalan
 Pajak Mineral Bukan Logan Dan Batuan
Khusus  dengan  daerah  yang  setingkat  dengan  daerah  provinsi,tetapi  tidak terbagi  dalam  daerah  kabupaten  /kota  otonom,  seperti  daerah  khusus  ibu  kota jakarta,  jenis  Pajak  yang  dapat  dipungut  merupakan  gabungan  dari  Pajak  untuk daerah provinsi dan daerah Pajak untuk kabupaten/kota.

## 5. Definisi Pajak Reklame Pengertian Pajak Reklame
Menurut  Perda  Kota  Palembang  Nomor  14  Tahun  2010  tentang  Pajak Reklame.Pajak  Reklame  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  reklame.  Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat dan perbuatan. Atau media yang bentuk dan  corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersil  memperkenalkan, menganjurkan,  mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.
Menurut Samudra (2015:216) Pajak Reklame adalah pajak daerah (kota/kabupaten),  akan  tetapi  untuk  daerah  yang  tidak  memiliki  Kota/Kabupaten seperti Jakarta, maka menurut Undang-Undang Nomor 18/1997 ynag menjadi pajak daerah  bagi  daerah  tersebut  adalah  gabungan  pajak  daerah  provinsi  dan  pajak daerah kota/kabupaten. Sedangkan Reklame ialah benda, alat atau perbuatan, yang menurut  bentuk  susunan  dan  atau  corak  ragamnya  dengan  maksud  untuk  mencari keuntungan  ( sales  promotion) dipergunakan  untuk  memperkenalkan,  menganjurkan atau  memujikan  suatu  barang,  jasa  atau  seseorang  yang  ditempatkan  atau  yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

## Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame
Menurut  Samudra  (2015:215)  dasar  hukum  pajak  reklame  dapat  diurut  sebagai berikut:
1.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.

## Tarif Pajak Reklame
Tarif  pajak  reklame  ditetapkan  setinggi-tinggi  25%.  Dan  dihitung  dengan memperhatikan  faktor  jenis,  bahan  yang  digunakan,  lokasi  penempatan,  waktu, jangka  waktu  penyelengaraan,  jumlah  dan  ukuran  reklame,  dan  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Palembang. Berikut contoh perhitungan reklame : a.  Reklame Papan/Billboard
Perhitungan normal :
Luas reklame : 20 M 2 Lokasi reklame : Jl.Kayu Putih (Jl. Ekonomi Kelas II) Letak reklame : Di dalam Saranaa dan Prasaranaa Kota Ketinggian Reklame : 10 m. RAB dari SIBP : Rp 30.000.000,00 Pajak per tahun = tarif x Nilai Sewa Reklame = 25% x (NSR x luas reklame) = 25% x (Rp 684.000.000,00 x 20 m 2 )
= 25% x (Rp 13.680.000,00) = Rp 3.430.000,00

## 6. Definisi Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Samudra  (2015:54)  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang  merupakan  pendapatan  asli  daerah.  pendapatan  asli  daerah  adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah,  dan  lainnya  yang  merupakan  pendapatan  asli  daerah  itu  yang  digali  atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.
Menurut  Mardiasmo  (2011:12)  Dasar  hukum  pemungutan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  adalah  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  dimana  Pendapatan  asli  daerah  merupakan pendapatan  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  pendapatan  daerah  dan  dikelolah sendiri oleh sumber pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di  daerah.  Dengan  kata  lain  pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  yang diterima  oleh  pemerintah  daerah  atas  sumber-sumber  atau  potensi  yang  ada  pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.
Dari  pengertian  para  ahli  diatas,  maka  penulis  menyimpulkan  Pendapatan  Asli Daerah adalah pengelolaan sumber daya alam yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah  berdasarkan  peraturan  sesuai  Undang-Undang  yang berlaku  di  daerah  atau  pendapatan  yang  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  perusahhan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk membiayai kegiatan daerahnya.

## Sumber Pendapatan Asli Daerah
Sumber-sumber pelaksanaan disentralisasikan terdiri dari pendapatan asli daearh (PAD),  dana  perimbangan,  pinjaman  daerah,  dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah.
Sumber  pendapatan  asli  daerah  merupakan  sumber  keuangan  daerah  yang  digali dan wilayah daerah yang bersangkutan.
Menurut  Samudra  (2015:59)  sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  yaitu  terdiri dari:
1.  Hasil pajak daerah
2.  Hasil retribusi daerah
3.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4.  Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah

## 7. Efektifitas
Menurut  Hasibuan  (2011 :165)  “Efektifitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya, sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentuyang  secara  sadar  ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai baru dapat dikatakan efektif”.
Menurut  Halim  (2010:234)  “Rasio  efektifitas  adalah  menggambarkan kemampuan  PEMDA  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi di daerah”.
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif  apabila rasio  yang  dicapai  minimal  100  %.  Apabila  rasio  efektifitas  yang  dicapai  minimal 100% atau semakin tinggi efektifitas, maka kemampuan daerah semakin baik.

## 8. Kontribusi
Kontribusi  adalah  besaran  sumbangan  yang  diberikan  atas  sebuah  kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013:2)
Analisis  kontribusi  pajak  daerah  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  konstribusi  yang  dapat disumbangkan  dari  penerimaan pajak  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  maka  dibandingkan  antara  realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3)
Hasil  dari  kedua  rasio  keuangan  tersebut  selanjutnya  nanti  akan  digunakan untuk:
a. Mengukur efektifitas dalam realisasi pendapatan daerah.
b. Mengukur  kontribusi  sumber  pendapatan  dalam  pembentukan  pendapatan daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono (2016:2) “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu”.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2016:7) Metode Kuantitatif dinamakan metode tradisional,karena  metode  ini  sudah  cukup  lama  digunakan  sehingga  sudah mentradisi  sebagai  metode  untuk  penelitian.metode  ini  disebut  metode  positivistik karena  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme.  Metode  ini  sebagai  metode ilmiah/scientific  karena  telah  memenuhi  kaidah-kaidah  ilmiah  yaitu  kontrik/empiris, obyektif,  terukur,  rasional  dan  sistematis.metode  ini  juga  disebut  metode  discovery, karena  dengan  metode  ini  dapat  ditemukan  dan  dikembangkan  sebagai  iptek  baru. Metode  ini  disebut  metode  kuantitatif  karena  data  penelitian  berupa  angka-angka dan analisi menggunakan statistik.

## Populasi
Menurut  Sugiyono  (2016:80)  Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri atas  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Penerimaan  Pajak  Daerah  Daerah  Kota Palembang Tahun 2012-2016.

## Sampel
Menurut  Sugiyono  (2016:81)  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut  .  bila  populasi  besar,  dan  peneliti tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang  ada  di  populasi.  Untuk  itu  sampel  yang diambil dari populasi harus betul-betul refresentatif (mewakili).
Maka  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penerimaan  Pajak Reklame Kota Palembang tahun 2012-2016.

## Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga dapat  mudah  dipahami,  dan  temuannya  dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain, (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  komparatif  konstan (constant comparative analysis). Dengan mengunakan Rumus Efektifitas dan Rumus Kontribusi sebagai berikut:
Rumus efektifitas=
x 100%
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif  apabila rasio  yang  dicapai  minimal  100  %,  Apabila  rasio  efektifitas  yang  dicapai  minimal 100% atau semakin tinggi efektifitas, maka kemampuan daerah semakin baik.
Rumus Kontribusi =
x 100%
Tingkat  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dikatakan  berkontribusi apabila rasio yang dicapai minimal 30,10% atau lebih.

## D. HASIL PENELITIAN

## 1) Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Palembang
Realisasipenerimaan  Pajak  Reklame  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) selama  5  tahun  (2012-2016).  Penerimaan  pajak  reklame  terdiri  dari  target  dan realisasi  penerimaan,  sedangkan  pendapatan  asli  daerah  berupa  realisasi  total penerimaan. Berikut hasil berdasarkan penerimaan pajak reklame selama 5 tahun.

## Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2012-2016
No Tahun Target Realisasi PAD 1 2012 9.000.000.000,00 9.182.077.878,00 521.877.454.519,12 2 2013 9.200.000.000,00 8.731.561.027,26 689.103.604.093,88 3 2014 13.500.000.000,00 14.185.516.850,50 728.123.306.512,64 4 2015 14.890.000.000,00 15.318.876.606,00 734.820.204.068,92
5 2016 15.604.719.571,97 16.567.211.469,38 777.394.030.094,31
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang
Dari  tabel  dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  yang  tertinggi  adalah  penerimaan pada  tahun  2016  Rp  16.576.211.469,38  dan  penerimaan  terendah  adalah  pada tahun 2013 Rp 8.731.561.027,26. Pada total penerimaan PAD terbesar adalah pada tahun  2016  sebesar  Rp  777.394.030.094,31  sedangkan  penerimaan  PAD  terendah adalah  pada  tahun  2012  sebesar  Rp  521.877.454.519,12.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame selama 5 tahun sudah cukup baik karena hanya 1 tahun yang tidak terealisasi/mencapai target sedangkan 4 tahun sudah terealisasi. Ini berpengaruh terhadap konstribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota  Palembang.  Sedangkan  Pendapatan  Asli  Daerah  sendiri  selalu  mengalami peningkatan setiap tahunnya, Jadi untuk mengetahui Bagaimana Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, maka dapat dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu Efektifitas dan Konstribusi.

## 2) Analisis Efektifitas Pajak Reklame
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif  apabila rasio  yang  dicapai  minimal  sebesar  100%.  Apabila  rasio  efektifitas  yang  dicapai minimal 100% atau semakin tinggi efektifitas, maka kemampuan daerahpun semakin baik. Penerimaan pajak dapat dikatakan baik apabila realisasi pajak lebih besar dari target  penerimaan  PAD  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi.  Berdasarkan Peraturan  Daerah  No  14  tahun  2010  Kota  Palembang,  maka  kriteria  pengukuran efektifitas yang dilakukan yaitu :
1.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.
3) Perhitungan Terget Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2012-2016
1. Tahun 2012
Efektifitas =
x 100% = 102,02%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak reklame  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  daerah  Kota  Palembang  tahun  2012 sebesar  102,02%.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  penerimaan  pajak  reklame  tahun 2012 sangat efektif.
2. Tahun 2013
Efektifitas =
x 100% = 94,91%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak reklame  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota  Palembang  tahun  2013 sebesar 94,91%. Hasil ini menunjukan bahwa hasil penerimaan pajak reklame tahun 2013 tidak efektif.
3. Tahun 2014
Efektifitas = x 100% = 105,08%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak reklame  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota  Palembang  tahun  2014 sebesar  105,08%.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  hasil  penerimaan  pajak  reklame
tahun 2014 sangat efektif.
4. Tahun 2015
Efektifitas = x 100% = 102,88%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak reklame  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota  Palembang  tahun  2015 sebesar  102,88%.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  hasil  penerimaan  pajak  reklame tahun 2015 sangat efektif.
5. Tahun 2016
Efektifitas = x 100% = 106,17%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak reklame  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota  Palembang  tahun  2016 sebesar  106,17%.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  hasil  penerimaan  pajak  reklame tahun 2016 sangat efektif.

## Tabel Perhitungan Rasio Efektifitas Targer Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2012-2016
No  Tahun Target Realisasi % Fektifitas 1 2012 Rp 9.000.000.000,00 Rp 9.182.077.878,00 102,02% Sangat Efktif 2 2013 Rp 9.200.000.000,00 Rp 8.731.561.027,26 94,91% Tidak Efektif 3 2014 Rp 13.500.000.000,00 Rp 14.185.516.850,50 105,08% Sangat Efektif 4 2015 Rp 14.890.000.000,00 Rp 15.318.876.606,00 102,88% Sangat Fektif 5 2016 Rp 15.604.719.571,97 Rp 16.567.211.469,38 106,17% Sangat Efektif
Sumber data : Data yang diolah
Dari  tabel  berdasarkan  dari  hasil  perhitungan  rasio  efektifitas  dimana penerimaan  target  terhadap  realisasi  hanya  1  tahun  yang  tidak  efektif  yaitu  tahun 2013 sedangkan pada 4 tahun yang lain yaitu 2012, 2014,2015, 2016  sangat efektif. Dimana  tahun  2012  target  sebesar  Rp  9.000.000.000,00  sedangkan  realisasi sebesar Rp 9.182.077.878,00 atau sekitar 102,02% , pada tahun 2013 dimana target sebesar  Rp  9.200.000.000,00  sedangkan  realisasi  sebesar  Rp  8.731.561.027,26 atau  sekitar  94,91%  ,  pada  tahun  2014  target  sebesar  Rp  13.500.000.000,00 sedangkan  realisasi  sebesar  Rp  14.185.516.850,50  atau  sekitar  105,08%  ,  pada tahun  2015  target  sebesar  Rp  14.890.000.000,00  sedangkan  realisasi  sebesar  Rp 15.318.826.606,00  atau  sekitar  102,88%  ,  pada  tahun  2016  target  sebesar  Rp 15.604.719.571,97  sedangkan  realisasi  sebesar  Rp  16.567.211.469,38  atau  sekitar 106,17%.
Dari  data  diatas  dimana  realisasi  penerimaan  pajak  reklame  dari  tahun  2012- 2016  sudah  terealisasi  dengan  baik  hanya  saja  pada  tahun  2013  yang  tidak terealisasi (tidak efektif) hal ini disebabkan karena potensi pajak reklame yang ada di Kota Palembang banyak yang hilang dan mengalami penurunan.

## 4) Analisis Kontribusi Pajak Reklame
Menurut  Handoko  (2013:2),  Konstribusi  adalah  besaran  sumbangan  yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.
Analisis  konstribusi  pajak  daerah  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  konstribusi  yang  dapat disumbangkan  dari  penerimaan pajak  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  maka  dibandingkan  antara  realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3)
Untuk  menghitung  konstribusi  dan  penerimaan  objek  pajak  daerah  dan sumbangannya terhadap PAD maka digunakan formula sebagai berikut:
Rumus konstribusi = x 100%
Tabel Kriteria Konstribusi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan
Pajak Daerah Kota Palembang Klasifikasi Konstribusi Kriteria 0,00% - 10% Tidak Berkonstribusi 10% - 20% Kurang Berkonstribusi 20,10% - 30% Cukup Berkonstribusi 30,10% - 40% Berkonstribusi 40,10% - 50% Sangat Berkonstribusi Sumber : Halim Dalam Silmi Muammar Rizki : 2015
5) Perhitungan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Reklame  Dan  Total  PAD  Tahun 2012-2016 Menggunakan Konstribusi
1. Tahun 2012
Konstribusi =
x 100% = 0,18%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingakat  konstribusi  penerimaan  pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,18% (tidak berkontribusi).

## 2. Tahun 2013
Konstribusi = x 100% = 0,13%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingakat  konstribusi  penerimaan  pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,12% (tidak berkontribusi).

## 3.  Tahun 2014
Konstribusi = x 100% = 0,19%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingakat  konstribusi  penerimaan  pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,19% (tidak berkontribusi)
4.  Tahun 2015
Konstribusi = x 100% = 0,20%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingakat  konstribusi  penerimaan  pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,20% (tidak berkontribusi).

## 5.  Tahun 2016
Konstribusi = x 100% = 0,21 %
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diperoleh  tingakat  konstribusi  penerimaan  pajak
reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,21%. (tidak berkontribusi).

## Tabel Konstribusi Penerimaan Pajak Reklame
Tahun 2012-2016 No Tahun Realisasi PAD Persentase(%) 1 2012 Rp 9.182.077.878,00 Rp 521.877.454.519,12 0,18% 2 2013 Rp 8.731.561.027,26 Rp 689.103.604.093,88 0,13% 3 2014 Rp 14.185.516.850,50 Rp 728.123.306.512,64 0,19% 4 2015 Rp 15.318.876.606,00 Rp 734.820.204.068,92 0,20% 5 2016 Rp 16.567.211.469,38 Rp 777.394.030.094,31 0,21% Sumber data: Data yang dioa lah

## E. PEMBAHASAN
Konstribusi  dihitung  dengan  cara  membandingkan  antara  penerimaan  pajak reklame  dengan  total  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada  tahun  yang  sama, untuk  mengetahui  seberapa  besar  konstribusi  yang  diberikan  dari  Pajak  Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.  Maka disimpulkan bahwa pada tahun  2012  konstribusi  yang  diberikan  sebesar  0,18%.  Pada  tahun  2013  sebesar 0,13%.  Pada  tahun  2014  sebesar  0,19%.  Pada  tahun  2015  sebesar  0,20%.  Pada tahun  2016  sebesar  0,21%.  Berdasarkan  hasil  konstribusi  pajak  reklame  selama  5 tahun  (2012-1016)  menunjukan  bahwa  konstribusi  penerimaan  pajak  reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  masih  rendah,  yaitu  dengan  membandingkan jumlah pajak daerah yang dipungut oleh BPPD kota palembang sebanyak 13 macam pajak.  Jadi  rata-rata  penerimaan  pajak  reklame  harus  mencapai  10%  agar konstribusi  pajak  reklame  dianggap  besar  dan  berkonstribusi.  Konstribusi penerimaan  pajak  reklame  termasuk  rendah  jika  dibandingkan  dengan  12  macam penerimaan  pajak  daerah  yang  lain  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota Palembang.
Berdasarkan  PERDA  No.  14  Tahun  2010,  Pajak  Reklame  merupakan  pajak atas semua penyelenggaraan reklame. Penerimaan pajak reklame merupakan pajak yang  dipungut  atas  penyelenggaraan  reklame  berupa  reklame  megatron,  billboard, vidiotron,  reklame  kain,  reklame  udara,  reklame  apung,  reklame  suara  ,reklame peragaan, dan reklame selebaran.
Hasil  analisis  efektifitas  menunjukan  bahwa  terjadi  peningkatan  setiap tahunnya,  hanya  saja  ada  satu  tahun  yang  tidak  mencapai  target  atau  tidak terealisasi  yaitu  tahun  2013  dengan  target  sebesar  Rp  9.200.000.000,00  dan realisasi  Rp  8.731.561.027,26  dengan  persentase  94,91%,  dikatakan  tidak  efektif, adapun  untuk  tahun  2012  (102,02%),  2014  (105,08%),  2015  (102,88%),  2016 (106,17%)  sudah  terealisasi  dengan  baik  (sangat  efektif).  Sedangkan untuk  analisis konstribusi  penerimaan  pajak  reklame  yang  tertinggi  adalah  pada  tahun  2016  yaitu 0,21%  dan  konstribusi  penerimaan  terendah  adalah  pada  tahun  2013  yaitu  0,13%. analisis  konstribusi  dari  tahun  2012-2016  tidak  berkonstribusi  sehingga  hasil konstribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang  masih  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  realisasi  penerimaan  pajak  reklame masih  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  pendapatan  asli  daerah  kota Palembang.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
a) Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efektifitas  dari  tahun  2012-2016  penerimaan pajak  reklame  yang  sangat  efektif  adalah  pada  tahun  2012,  2014,  2015,  2016. Pada  tahun  2012  dengan  persentase  102,02%  (sangat  efektif),  tahun  2014 dengan  persentase  105,91%  (sangat  efektif),  tahun  2015  dengan  persentase 102,88%  (sangat  efektif),  dan  tahun  2016  dengan  persentase  106,17%  (sangat efektif).  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  target  yang  direalisasikan  oleh  pemerintah telah tercapai bahkan melebihi dari target yang diinginkan. Sedangkan penerimaan pajak  reklame  yang  tidak  efektif  adalah  pada  tahun  2013  dengan  persentase 94,91%  (tidak  efektif).  Hasil  ini  menunjukan  banwa  pada  tahun  2013  realisasi belum mencapai target yang diinginkan.
b) Berdasarkan  perhitungan  rasio  konstribusi  dari  tahun  2012-2016  penerimaan pajak  reklame  yang  tertinggi  dari  kelima  tahun  perhitungan  adalah  tahun  2016 dengan  konstribusi  yang  diberikan  untuk  penerimaan  pendapatan  asli  daerah (PAD)  adalah  sebesar  0,21%  dan  konstribusi  penerimaan  terendah  yang diberikan adalah pada tahun 2013 sebesar 0,13%. Hasil ini menunjukan bahwa konstribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih  rendah,  hal ini  dikarenakan  realisasi  Pajak  Reklame  masih  sangat  kecil jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah kota Palembang.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  dapat  memberikan  saran  yang dapat dijadikan bahan informasi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan analisis penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Palembang, sebagai berikut :
a) Penerimaan  pajak  reklame  sudah  efektif,  akan  tetapi  perlu  ditingkatkan  lagi karena  masih  ada  penerimaan  yang  belum  mencapai  target,  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  reklame  maka  Pemerintah  khususnya  dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang, diharapkan mengadakan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terutama  wajib  pajak  dalam membayar pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak reklame.
b) Sedangkan  konstribusi  penerimaan  pajak  reklame  masih  rendah.  Maka pemerintah  khususnyan  dalam  hal  ini,  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah (BPPD) kota Palembang perlu mengembangkan lagi objek pajak daerah (pajak reklame)  dengan  menambah  jenis  pajak  reklame  dan  potensi  penerimaan menjadi  lebih  besar  untuk  pajak  reklame.  Karena  dengan  semakin  besar konstribusi  yang  diberikan  oleh  Penerimaan  Pajak  Reklame  maka  akan semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul, 2004. Manajemen Keuangan Daerah , Edisi Refisi. (UPP) AMP YKPAN, Yogyakarta.
Hasibuan, Melayau, SP, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Pt Bumi Perkasa.

## Handoko,  Hani  T.  2013.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.Penerbit  BFFE,
Yogyakarta
Mardiasmo, 2011. Perpajakan . Penerbit Andi : Yogyakarta.
, 2016. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi, Yogyakarta.
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2010 Kota Palembang Tentang Pajak Reklame.
Samudra,  Aziz,  Azhari,  2015, Perpajakan  Di  Indonesia ,  Penerbit  PT  Raja  Grafindo persada: Jakarta
Sugiyono,  2016, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  RdanD ,  Bandung, Penerbit Alfabeta.
, 2013, Statistik Untuk Penelitian , Bandung, Penerbit Alfabeta.