Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENGATURAN PEMBERIAN RESTITUSI DALAM SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 22-K/PMT-II/AD/II/2022)
Anissa Rahmawati 1 , Otto Yudianto 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: anissarahmawati795@gmail.com 1 , otto@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Memberikan  suatu  keadilan  atau  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  adalah  salah  satu bentuk  hak  yang  dimiliki  oleh  korban  maupun  keluarga  korban  yang  dapat  disebut  hak  restitusi,  yang bertujuan  agar  dapat  meringankan  penderitaan  maupun  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  tindak pidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pentingnya  pemberian  restitusi  bagi  pembunuhan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK), merupakan bentuk nyata bahwa negara Indonesia  mendukung  untuk  melindungi  serta  memberikan  keadilan  bagi  korban  kejahatan,  atas pertanggungjawaban negara kepada rakyatnya. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk mengajukan petisi ke pengadilan atas pemberian  hak  ganti  rugi  dan  hak  restitusi  bagi  korban,  keluarganya,  atau  pengacaranya.  Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  No.  1  Tahun  2022  membahas  bagaimana  aplikasi  diproses  dan  bagaimana korban kejahatan  diberi  kompensasi.  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  dalam Pasal  98  ayat  (1)  mengatur terkait  penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian.  Penulisan  ini  menemukan  fakta  bahwa  dalam peradilan  pidana  di  Indonesia  masih  jarang  di  terapkan  oleh  hakim  dalam  pemutusan  perkara penggabungan  tuntutan  ganti  rugi  dan  dalam  memberikan  restitusi  kepada  korban  kejahatan merupakan  wujud  pertanggungjawaban  negara  tentang  perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang efektif  kepada  korban.  Namun  terkait  dengan  hal  tersebut  dalam  praktiknya  dalam  pemberian  suatu restitusi  masih  kurangnya  pengawasan  oleh  LPSK  terhadap  korban  setelah  menerima  restitusi,  karena data-data  yang  ada  kurang  memadai,  serta  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  minimnya anggaran penunjang dalam pemberian restitusi.
Kata Kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana.

## Abstract
Providing a justice or legal protection for victims of criminal acts is a form of right owned by the victim and the victim's family which can be called the right of restitution, which aims to alleviate suffering and losses caused by a crime. This study aims to determine the importance of granting restitution in a crime of murder. In Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (UU PSK), it is a concrete form that the Indonesian state supports protecting and providing justice for victims of a crime, for state accountability to the people. As for the processes or phases pertaining to the application for the awarding of rights to compensation and rights to  restitution  by  victims,  their  families,  or  their  proxies  via  the  Witness  and  Victim  Protection  Agency (LPSK),  they  have  the  right  to  petition  to  court.  Procedures  for  Completing  Applications  and  Granting Restitution and Compensation to Crime Victims, as outlined in Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2022. The Criminal Procedure Code (KUHAP) in Article 98 paragraph (1) regulates the merger of cases for compensation. This writing finds the fact that in criminal justice in Indonesia it is still rarely applied by judges  in  deciding  cases  of  merging  compensation  claims  and  in  granting  restitution  to  victims  of criminal acts which is a form of state responsibility regarding effective protection of human rights (HAM) for  victims.  However,  related  to  this,  in  practice,  in  the  provision  of  restitution,  there  is  still  a  lack  of
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
supervision  by  the  LPSK  towards  victims  after  receiving  restitution,  because  the  available  data  is inadequate, as well as a lack of Human Resources (HR) and the lack of a supporting budget in granting restitution.
Keywords: Restitution, Victims, Crime

## PENDAHULUAN
Korban kejahatan pada dasarnya adalah subjek yang paling dirugikan secara materiil dan immateriil. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya berupa fisik, tetapi juga psikis yang  dapat  menimbulkan  trauma  jangka  panjang  (Farhana,  2010).  Hal  ini  tentunya  akan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga korban tindak pidana, apalagi jika pelaku tindak  pidana  tidak  memberikan  pertanggungjawaban  berupa  ganti  rugi  atau  restitusi, mengingat  bahwa  restitusi  ini  merupakan  suatu  bentuk  nyata  dari  perlindungan  hukum terhadap korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah ataupun Negara.
Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak masuk  akal  jika  berbicara  tentang  hukum  luput  dari  dasar  keadilan,  karena  pada  hakikatnya hukum  yang  memberikan  keadilan  kepada  masyarakat  justru  menjadi  boomerang  khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, hal ini dinilai tentunya sangat merugikan bagi  korban,  kondisi  penegakan  hukum  di  Indonesia  dinilai  sangat  kritis  dilihat  dari  proses peradilan  yang  kurang  menguntungkan  bagi  korban  tindak  pidana  serta  dalam  praktiknya disusupi hegemoni mafia peradilan (Soediro, 2019).
Dalam Maklumat Presiden Nomor 35 Tahun 2020, yang mengubah Maklumat Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yang memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban,  restitusi  didefinisikan  sebagai  kompensasi  yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga,  jika  kompensasi  tersebut  merupakan  kompensasi dari negara karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Peristiwa hukum pidana mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran kasus atau  perkara  yang  akan  dipecahkan,  kemudian  memberikan  keadilan  kepada  para  pencari keadilan, baik yang terlibat langsung dalam perkara maupun tidak langsung, seperti orang yang mendambakan hukum, memberikan keadilan dan kebenaran (Husin & Husin, 2016).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Karena  kejahatan  adalah  tindakan  pelaku  terhadap  negara,  maka  sistem  peradilan pidana  disusun  untuk  mengejar  pelaku  tindak  pidana,  bukan  untuk  melayani  kepentingan korban  kejahatan.  Kepentingan  negara  dan  masyarakat,  bukan  kepentingan  warga  negara individu,  adalah  inti  dari  keberadaan  sistem  peradilan  pidana.  Karena  bukan  tanggung  jawab hukum  pidana  untuk  menanggung  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kejahatan  yang  dilakukan oleh korban kejahatan, kerugian ini dipandang sebagai bencana yang harus dibayar oleh korban itu sendiri (Marasabessy, 2016)
Terkait  dengan  hak  korban  tindak  pidana  khususnya  dalam  pemberian  restitusi  belum mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Masih  belum  seimbang  apabila  dibandingkan  dengan perhatian  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  Seharusnya  hak  pelaku  maupun  hak  korban  tindak pidana haruslah diberi bobot perhatian yang seimbang dalam berbagai sudut pandang, baik dari sisi kemasyarakatan, keilmuan bahkan dalam hal kemanusiaan  (Sujarwo, 2020). Karena aturan legislatif  Indonesia  masih  mengutamakan  keselamatan  pelaku,  maka  hak-hak  korban  kurang diberi bobot dalam sistem peradilan pidana dan dalam praktik peradilan (berorientasi pelaku) (Mulyadi, 2012).
Hak asasi manusia berkaitan dengan hak-hak setiap orang yang dijamin akan dilindungi oleh  negara,  dan  siapa  pun  yang  merampasnya,  baik  sengaja  atau  tidak,  akan  dikenakan hukuman  sebagaimana  ditentukan  oleh  beratnya  pelanggaran.  Sejumlah  undang-undang  dan peraturan  memberikan  deskripsi  rinci  tentang  hak  asasi  manusia  yang  dapat  dipelajari  secara mendalam.  Adalah  tanggung  jawab  setiap  orang  untuk  memastikan  bahwa  pemerintah menjunjung tinggi kewajiban mereka untuk mempromosikan, melindungi, dan memelihara hak asasi  manusia.  Pancasila  memiliki  definisi  filosofis  yang  pada  dasarnya  menggabungkan karakteristik  kemanusiaan,  dan  negara  Indonesia  sendiri  sangat  mendukung  keberadaan  hak asasi  manusia,  sebagaimana  dibuktikan  oleh  berbagai  peraturan  terkait  seputar  hak  asasi manusia. Dasar dari konsep HAM adalah abstrak, yaitu apa yang dijelaskan dalam bentuk yang lebih  konkrit,  sehingga  memperoleh  kekuatan  hukum  dalam  melaksanakan  implementasi, Pelanggaran terhadap HAM dapat berupa tindakan ( by commission ) dan karena pembiaran ( by omission ).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Ketika  berhadapan  dengan  kasus-kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang mengerikan,  sangat  penting  untuk  memastikan  keselamatan  saksi  dan  korban,  karena pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan transnasional yang mengakibatkan kerusakan berwujud  dan  tidak  berwujud  yang  berkontribusi  pada  rasa  tidak  aman  secara  umum.  Cara hidup  normal  para  korban  dan  keluarga  mereka  hancur  sebagai  konsekuensi  langsung  dari kerusakan  dan  kerugian  yang  mereka  derita.  Dengan  mendefinisikan  kepentingan  yang  harus dilindungi  oleh  hak  hukum,  perlindungan  hukum  berusaha  untuk  memastikan  kepentingan tersebut  dilindungi  melalui  penggunaan  upaya  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum (Palekahelu et al., 2020).
Dalam  situasi  yang  melibatkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  UU  26  tahun  2000 memprioritaskan  perlindungan  korban.  Pemerintah  memberlakukan  PP  No.  2  Tahun  2002 untuk  melindungi  korban  dan  saksi  pelanggaran  HAM  berat.  PP  adalah  aturan  pelaksanaan Pasal 34 (3) UU 26 Tahun 2000 yang mengatur Pengadilan HAM, namun substansinya tidak ada dalam aturan dasar yang mengatur perlindungan korban dan saksi (Audina, 2020)
Putusan  No.  63/Pid.B/2022/PN  dalam  tindak  pidana  kekerasan  yang  mengakibatkan kematian  menyatakan  bahwa  terdakwa  bersama-sama  membayar  restitusi  untuk  ahli  waris korban,  berbeda  dengan  Putusan  No.  22-K/PMT-II/AD/II/2022,  dimana  putusan  hakim  tidak merinci  bentuk  pemberian  restitusi  kepada  korban,  keluarga  korban,  atau  pihak  ketiga  dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer. Mengingat dalam Putusan Nomor  22-K/PMT-II/AD/II/2022  perbuatan  pelaku  dalam  menghabisi  nyawa  korban  sangat kejam  serta  mengenaskan,  dalam  hal  ini  2  sejoli  yang  menunggangi  sepeda  motor  sebagai korban ini bertabrakan dengan kendaraan roda empat yang ditumpangi oleh terdakwa Kol inf Priyanto  beserta  anak  buahnya  mengalami  tabrakan  dengan  sepeda  motor  korban  hingga kedua korban terluka parah, pada saat kejadian dibantu oleh para warga yang sedang lewat di tempat  kejadian  perkara  (TKP)  singkat  cerita  akhirnya  pelaku  beserta  anak  buahnya memindahkan  kedua  korban  ke  dalam  mobil  dan  kedua  anak  buahnya  berinisiatif  untuk mengantarkan  ke  puskesmas  terdekat  namun  di  tolak  oleh  pelaku  dan  berencana  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
membuang  kedua  korban  yang  dalam  keadaan  masih  hidup  ke  sungai  dengan  maksud menghilangkan jejak, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan HAM.
Berdasarkan  penelitian  dari  disiplin  kriminologi,  frasa  "korban  kejahatan"  pertama  kali digunakan dalam studi viktimisasi dan kemudian diadopsi oleh hukum pidana dan/atau sistem peradilan  pidana.  "Hak-hak  korban  harus  dipandang  sebagai  bagian  yang  melekat  pada keseluruhan sistem peradilan pidana," kata Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku. Deklarasi PBB No. A/Res/40/34 tanggal 6 September 1985 mendefinisikan "korban" sebagai:
Any person or group who suffers physical or mental injury, emotional suffering, financial loss, or a substantial impairment of their fundamental rights as a direct result of criminal acts or omissions that violate criminal laws applicable within member states, including laws prohibiting criminal abuse of power, is considered a victim.
Setiap  orang  atau  kelompok  yang  menderita  cedera  fisik  atau  mental,  penderitaan emosional,  kerugian  finansial,  atau  gangguan  substansial  dari  hak-hak  dasar  mereka  sebagai akibat  langsung  dari  tindakan  kriminal  atau  kelalaian  yang  melanggar  hukum  pidana  yang berlaku  di  negara-negara  anggota,  termasuk  undang-undang  yang  melarang  penyalahgunaan kekuasaan kriminal, dianggap sebagai korban.
Korban,  dalam  konteks  ini,  adalah  mereka  yang  menanggung  tekanan  emosional  dan psikologis  sebagai  konsekuensi  langsung  dari  tindakan  orang  lain  yang  dimotivasi  oleh kepentingan  pribadi  atau  oleh  tujuan  yang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  dasar korban. Definisi ini berasal dari Arif Gosita. Menurut Kamus Black’s Law “Perlindungan adalah (1)  a.  tindakan  melindungi:  pertahanan;  tempat  berlindung  kejahatan;  pelestarian  dari kehilangan,  cedera  atau  gangguan;  seperti  yang  kita  temukan  perlindungan  di  bawah  hukum yang  baik  dan  administrasi  yang  jujur;  b.  sebuah  contoh  dari  ini;” (2)  orang  yang  atau  yang melindungi.
Hak-hak  korban,  seperti  yang  diklaim  oleh  Arif  Gosita,  antara  lain:  abstrak,  semu,  dan tidak langsung.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
1) Korban  berhak  atas  kompensasi  atas  keadaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang mengakibatkan penderitaannya, berdasarkan kapasitas pelaku untuk membayar korban dan  tingkat  partisipasi/peran  korban  dalam  melakukan  kejahatan,  bersama  dengan ketidakmampuan dan penyimpangan.
2) Menolak untuk membalas pelaku viktimisasi (tidak mau diberi kompensasi karena tidak membutuhkannya).
3) Ahli waris korban berhak atas kompensasi jika ia meninggal sebagai akibat dari kegiatan tersebut.
4) Menerima pelatihan dan penyembuhan.
5) kembali kepadanya sebagai pemilik yang sah.
6) Dapatkan keamanan dari ancaman korban saat melapor dan bersaksi.
7) Konsultasikan dengan pengacara.
8) Mengambil tindakan hukum (recht middelen).
Sedangkan, terhadap aspek ini maka J.E. Sahetapy juga menentukan hak-hak korban berupa:
1) Menerima layanan (bantuan, restitusi, kompensasi)
2) Menolak untuk melayani ahli warisnya.
3) memperoleh kembali hak propertinya
4) Dia akan menolak menjadi saksi jika dia tidak memiliki perlindungan.
5) Menerima perlindungan dari ancaman pelaku jika informan menjadi saksi.
6) Dapatkan informasi tentang masalah yang mereka hadapi.
7) Dapat melakukan tugas
8) Menerima bantuan yang sesuai sebelum ke, selama, dan setelah percobaan
9) Mendapatkan bantuan dengan nasihat hukum
10) Menggunakan upaya hukum
Ketika  membahas  hak-hak  korban  dan  hak-hak  kerabat  korban  tindak  pidana,  KUHP (selanjutnya  disebut  KUHAP)  dan  KUHAP  (selanjutnya  disebut  KUHAP)  hanya  memberikan sedikit  detail.  Undang-Undang  menetapkan  beberapa  hak,  termasuk  hak  atas  perwakilan hukum  dan  akses  ke  informasi  mengenai  penyelidikan  kejahatan  yang  dilakukan  terhadap
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
korban.  Pembunuhan  adalah  pembunuhan  terencana  terhadap  satu  atau  lebih  manusia  oleh satu  atau  lebih  individu  lain  yang  melanggar  hukum.  Pembunuhan  didefinisikan  sebagai kejahatan  terhadap  kehidupan  seseorang  dan  tunduk  pada  ketentuan  BAB  XIX  Buku  II  KUHP. Doodslage  (pembunuhan)  adalah  manifestasi  paling  umum  dari  kejahatan  ini  karena  secara harfiah membunuh korban. Pembunuhan tergolong kejahatan terhadap kehidupan (misdrijven tegen het leven) karena secara langsung mengancam kehidupan orang lain.
Penyelidikan  terhadap  kasus  22-K/PMT-II/AD/II/2022  di  hadapan  Pengadilan  Militer Tinggi  II  Jakarta  dijamin  karena  ini  adalah  salah  satu  kasus  yang  paling  menarik  untuk  diteliti dan  mungkin  memiliki  konsekuensi  hukum.  Terdakwa  telah  didakwa  dengan  pembunuhan berencana  berdasarkan  Pasal  340  KUHP,  yang  membawa  hukuman  maksimum  mati  atau penjara  seumur  hidup  jika  terbukti  bersalah  (Pieter  &  Silambi,  2019),  namun  fokus  utamanya yakni terkait penerapan hak korban maupun keluarga korban dalam pemberian restitusi tidak di laksanakan.  Dengan  demikian  hal  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  terabaikannya  suatu  hak serta  kepentingan  korban  tindak  pidana  didalam  tataran  normatif  Perundang-Undangan (Surbakti, 2011).
Pada  kenyataannya,  diyakini  bahwa  sistem  peradilan  nasional  tidak  memperhitungkan hal ini, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa hukum tampaknya lebih bersimpati kepada penjahat  daripada  kepada  korban  mereka.  Dalam  hukum  pidana,  perlindungan  hukum  bagi penjahat lebih formal. Karena hak-hak korban hanya dinyatakan dalam satu pasal KUHP (14 C), pengadilan  akan  memberikan  hukuman  bersyarat  dengan  kondisi  percobaan  umum  dan khusus. Penjahat harus membayar restitusi dalam jangka waktu tertentu, kadang-kadang jauh lebih pendek dari masa percobaan.
UU  PSK  adalah  UU  No.  31  Tahun  2014,  yang  mengubah  UU  No.  13  Tahun  2006,  yang juga  dikenal  sebagai  UU  Perlindungan  Saksi.  Perhatian  pemerintah  harus  diarahkan  pada keberadaan korban kejahatan seperti marginalisasi dan kerugian yang ditimbulkan seolah-olah keadaan  yang  harus  ditanggung  oleh  korban  itu  sendiri;  jika  tidak,  akan  sangat  menyedihkan jika terus terjadi di negara hukum tanpa jaminan hak dan pemulihan kerugian yang diderita.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Peraturan  terkait  memberikan  suatu  bukti  nyata  bahwa  negara  Indonesia  sudah selangkah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban  kejahatan.  Pada  Pasal  7  UU  PSK mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
1. Kompensasi untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah hak asasi manusia yang mendasar.
2. Kewajiban  pelaku  untuk  menebus  kesalahan  dengan  membayar  restitusi  atau  bentuk imbalan lainnya.
Seseorang yang telah menjadi korban kegiatan kriminal pasti akan menghadapi masalah hukum  yang  serius.  Dia  sudah  menjadi  korban  oleh  penolakan  sistem  peradilan  pidana,  dan sekarang dia harus melalui cobaan berat menjadi korban lagi. Hal ini didasari oleh kesan bahwa posisi  sebagai  korban  telah  dikuasai  oleh  negara,  sehingga  keterlibatan  korban  dalam  proses peradilan selanjutnya untuk membela haknya dipandang memberatkan sistem yang ada. Selain itu, juga dianggap mempengaruhi ke efektifitas dan efisiensi kerja para aparat penegak hukum.
Korban  kejahatan  memiliki  hak  hukum  untuk  meminta  restitusi  atas  kerugian  yang timbul  sebagai  akibat  dari  kegiatan  kriminal.  Butir  4  bagian  I  -  Prinsip  Umum  Deklarasi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Penuntutan  dan  Bantuan  Korban  Kejahatan  menegaskan bahwa tanggung jawab masing-masing negara dalam memenuhi hak-hak korban tindak pidana adalah sebagai berikut: The victim should be able to forgive the offender as one of the goals of the justice system. Restitution of stolen property is one kind of compensation, as is monetary reimbursement  for  the  victim's  loss,  damages,  injuries,  and  mental  anguish;  payment  for  the victim's  suffering;  and  service  to  the  victim.  The  criminal  justice  system  needs  to  be  a  strong advocate for restitution.
Hak  asasi  manusia  diakui  sebagai  kenyataan  di  Indonesia,  yang  ditunjukkan  oleh pembentukan peraturan  untuk perlindungan  hak-hak  individu, dan  negara  memiliki tiga tugas yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia:  mengakui,  menjaga,  dan  memenuhi.  Agar  suatu negara tidak dipandang acuh tak acuh terhadap hak-hak warganya, ia harus memenuhi ketiga tanggung  jawab  tersebut.  Dengan  demikian  negara  wajib  memberikan  segala  sesuatu  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pemenuhan HAM tersebut baik yang bersifat normatif ataupun secara administratif karena jika tidak dijalankan maka negara tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap HAM.
Sebagai  saksi  korban,  korban  dan  orang  yang  mereka  cintai  seringkali  menjadi  satu- satunya  orang  yang  berpartisipasi  dalam  proses  peradilan.  Akibatnya,  banyak  korban  atau kerabat  korban  yang tidak  puas  dengan tuntutan  pidana  yang  diajukan oleh  kantor  kejaksaan dan/atau  atas  perintah  pengadilan,  melihat  mereka  tidak  cukup  dibandingkan  dengan  nilai keadilan.  Kepentingan  korban  atau  keluarga  korban  bukanlah  fokus  dari  sistem  peradilan pidana;  sebaliknya,  ada  di  sana  untuk  menghukum  mereka  yang  bertanggung  jawab  atas kejahatan tersebut. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum atau pemerintah.
Dalam  upaya  untuk  mereformasi  sistem  peradilan  pidana,  penting  untuk  memberikan bobot yang sama terhadap hak-hak korban dan pelaku. Setiap orang yang telah menjadi korban kejahatan  memiliki  hak  untuk  bebas  dari  bahaya  lebih  lanjut,  dan  mereka  juga  memiliki  hak untuk  restitusi  dan  kompensasi  finansial.  Namun,  Undang-Undang  diam  tentang  mekanisme bagaimana  menyelesaikan  permintaan  restitusi  dan  kompensasi.  Mahkamah  Agung Massachusetts  (MA)  telah  mengeluarkan  PERMA  No.  1  tahun  2022,  yang  mendefinisikan aplikasi  dan  prosedur  kompensasi  untuk  korban  kejahatan.  Ini  adalah  persyaratan  hukum kompensasi  dan  reparasi.  PP  Nomor  7  Tahun  2018,  sebagaimana  direvisi  dengan  PP  No.  35 Tahun 2020, memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan korban. Proklamasi Publik No. 43 Tahun 2017 menyangkut reparasi sederhana.
34  Pasal  dan  8  Bab  PERMA  No.  1 Tahun 2022 mengatur  restitusi dan  kompensasi  atas pelanggaran  tertentu.  Pasal  2  Perma  menjamin  kompensasi  bagi  korban  kejahatan  tertentu, termasuk  "pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat,"  "terorisme,"  "perdagangan  manusia," "diskriminasi  ras  dan  etnis,"  "kejahatan  yang  terkait  dengan  anak-anak,"  dan  "kejahatan  lain yang  diatur  dalam  keputusan  LPSK,"  sebagaimana  didefinisikan  oleh  undang-undang  dan peraturan. Pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme adalah pelanggaran non-pidana yang dapat  dihukum  dengan  kompensasi  moneter,  menurut  undang-undang  dan  peraturan.  Ganti rugi  setelah  Perma  1  Tahun  2022  akan  sama  seperti  pada  Qanun  Edisi  7  Tahun  2013  tentang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Hukum  Acara  Jinayat.  Pelaku  atau  pihak  ketiga  membayar  ganti  rugi  kepada  korban  atau keluarganya setelah kejahatan. Menurut Pasal 4 Perma, korban kejahatan berhak atas:
Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
1. Kompensasi atas kekayaan dan/atau pendapatan yang hilang;
2. Ganti  rugi,  baik  uang  maupun  nonmaterial,  menderita  sebagai  akibat  dari  penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh tindakan kriminal;
3. Penggantian  biaya  medis  dan/atau  psikologis  korban,  serta  kerugian  tambahan  yang diderita  sebagai  konsekuensi  dari  perilaku  kriminal,  seperti  pengeluaran  korban  yang tidak masuk akal untuk hal-hal seperti transportasi dan perwakilan hukum.
Pasal  5  Perma  menguraikan  persyaratan  administrasi  untuk  kompensasi.  Permintaan reparasi  harus  ditujukan  dalam  bahasa  Indonesia  kepada  hakim  atau  ketua  pengadilan  yang duduk secara pribadi atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan Distrik, Hak Asasi Manusia, Militer, Militer Tinggi, dan Syariah semuanya dapat mendengar klaim kerusakan. Pasal  9  Perjanjian  Tetap  menjamin  korban,  kerabat,  ahli  waris,  dan  wali  yang  sah  dapat mengajukan pengaduan perdata.
1. Tuntutan restitusi ditolak karena terdakwa telah dibebaskan atau dibebaskan dari proses pengadilan.
2. Permintaan  restitusi  dikabulkan  dan  pelaku  dihukum,  namun  ada  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  korban  yang  belum  dimintai  restitusi  atau  telah  diminta  tetapi  tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.
Ketika  pelaku  tidak  dapat  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkannya  secara  penuh, negara  turun  tangan  untuk  melakukannya.  Undang-undang  tersebut  menjamin  korban terorisme dan pelanggaran serius hak asasi manusia dalam bentuk kompensasi berikut:
1. Kompensasi atas hilangnya harta benda dan/atau pendapatan
2. Ganti  rugi  yang  diderita  sebagai  akibat  dari  penderitaan  yang  terkait  langsung  dengan tindakan kriminal, seperti cedera atau kematian
3. Biaya terapi dan/atau penggantian biaya pengobatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
4. Kerusakan berwujud dan tidak berwujud lainnya yang ditimbulkan oleh korban sebagai konsekuensi dari tindak pidana.
Korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  serius  yang  dilakukan  dengan  cara  prosedural dapat  diberi  kompensasi  dalam  bentuk  beasiswa  pendidikan,  prospek  kerja,  atau  cara  non- moneter  atau  alami  lainnya.  Sesuai  dengan  Pasal  18  Perma  No.  1  Tahun  2022,  jika  nama terdakwa  belum  diketahui  atau  tidak  diketahui,  maka  tuntutan  ganti  rugi  tidak  perlu mencantumkan  identitas  pelaku  tindak  pidana,  dan  sebaliknya.  Penggugat  diizinkan  untuk mengejar  ganti  rugi  moneter  dan  klaim  restitusi  pada  saat  yang  bersamaan.  LPSK  menerima permohonan kapan saja, termasuk saat pelakunya sedang diadili.
Studi pertama yang membandingkan dan membedakan melihat evolusi hukum pidana di Indonesia dari sudut pandang kerabat korban pembunuhan dan bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi  (Tajuddin  &  Tarsan,  2019).  Kedua  studi  ini  sebanding  karena  sama-sama  berfokus pada  perlindungan  kebebasan  individu.  Keputusan  Nomor  46-K/PM  II-11/AD/VI/2013 membandingkan  pelanggaran  HAM  dan  tanggung  jawab  negara  terhadap  korban,  dengan penekanan pada poin terakhir ini (Wajdi & Imran, 2021). Perbandingan yang ketiga yakni pada tulisan yang sebelumnya mebahas mengenai pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana (Wijaya & Purwadi, 2018). Kebaruan dalam penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni fokus utamanya yakni penerapan pemberian restitusi sebagai tanggungjawab negara dalam melindungi para korban maupun keluarga korban. Penelitian ini berfokus pada pemberian restitusi sebagai tanggungjawab negara dalam melindungi HAM serta hak korban maupun keluarga korban tindak pidana pembunuhan dan melalui prosedural sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

## METODE PENELITIAN
Secara  khusus,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penyelidikan  hukum  yang  dikenal sebagai "penelitian hukum normatif," yang menjelajahi kanon untuk mencari teori, doktrin, dan aksioma  panduan  yang  dapat  diterapkan  pada  berbagai  masalah  hukum.  Bahwa  dalam penelitian  hukum  normatif  tidak  membutuhkan  penelitian  di  lapangan  namun  penelitian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hukum  normatif  merujuk  pada  analisis  kasus  dengan  menggunakan  data  primer  dari  sumber kepustakaan.  Sumber  primer  dan  sekunder,  serta  pendekatan  hukum  dan  intelektual, digunakan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Pemberian Restitusi kepada korban tindak pidana Pembunuhan
Korban  didefinisikan  sebagai  orang  yang  mengalami  kerugian  fisik,  mental,  atau ekonomi sebagai akibat langsung dari kegiatan kriminal, berdasarkan Pasal 1 ayat 3, UU No. 31 Tahun  2014,  yang  mengubah  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Hak-hak calon saksi dan korban tidak dibahas dalam KUHAP, oleh karena itu undang-undang ini adalah  hal  baru.  Korban  kejahatan,  yang  paling  menderita  ketika  perilaku  ilegal  terjadi,  tidak menikmati  perlindungan  hukum  yang  sama  dengan  penjahat.  Yang  menyebabkan  korban  dan keluarga  korban  rupanya  tidak  dirawat  ketika  penjahat dihukum.  Keadilan dan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  harus  diberikan  kepada  korban  atau  kerabat  korban  yang  hak- haknya  telah  rusak  secara  substansial  atau  immateriil.  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  NRI  1945 menyatakan,  "Semua  warga  negara  memiliki  peran  merangkap  dalam  hukum  dan pemerintahan dan harus mempertahankannya tanpa terkecuali."
Sebagai  korban  kejahatan,  Anda  memiliki  hak  untuk  diberi  kompensasi  atas  kerugian yang  Anda  derita  sebagai  akibat  dari  tindakan  pelaku,  tetapi  sistem  yang  diatur  untuk memberikan  kompensasi  tersebut  sering  dianggap  tidak  dapat  diandalkan.  Menurut  buku Muladi Human Rights, Politics, and the Criminal Justice System, faktor terpenting dalam konsep regulasi  untuk  perlindungan  korban  tindak  pidana  adalah  dengan  mempertimbangkan  sifat kerugian yang dialami korban. Bagi korban, kehilangan bukan hanya tentang hal-hal yang hilang atau  kerugian  yang  mereka  alami  secara  fisik.  Memulihkan  hak-hak  korban  atau  keluarga korban setelah kejahatan keji dilakukan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan akal sehat. Alasan untuk menawarkan kompensasi adalah:
1. Sebagai wujud ganti kerugian yang dirasakan oleh korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku selain itu restitusi sebagai wujud memidana pelaku,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
2. Dengan adanya restitusi sebagai upaya untuk penentu besar kerugian yang di timbulkan, hal ini sebagai media pencegahan karena memperingatan jika seorang akan melakukan suatu  perbuatan  melawan  hukum  maka  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas perbuatannya.
3. Kondisi  restitusi  membuat  pelaku  sangat  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah dilakukan  dengan  memaksanya  untuk  menerima  kerusakan  yang  disebabkan  oleh tindakannya  dengan  memaksanya  untuk  membayar  sejumlah  uang  atau  jenis kompensasi lain kepada korban.
Restitusi lebih bersifat personal karena dibayarkan langsung dari pelaku kepada korban dan keberadaannya terkait langsung dengan luka tulus korban yang ditimbulkan oleh perilaku pelaku  sendiri.  Akibatnya,  ada  hubungan  langsung  antara  pelanggaran  dan  kerugian  finansial korban  dalam  reparasi  (Dennis  F,  2018).  Karena  keunggulan  LPSK  dalam  proses  permohonan restitusi  dan  fungsinya  sebagai  perwakilan  negara  untuk  perlindungan  saksi  dan  korban,  LPSK tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan  kompensasi  korban  dan  saksi.  UU  PSK  menetapkan dalam Pasal 13 bahwa LPSK akan melaporkan kepada Presiden dan memberikan update status tanggung jawab LPSK sekurang-kurangnya setiap tahun.
Pekerjaan  kantor  kejaksaan  diperlukan  untuk  menyembunyikan  kepentingan  korban tindakan ilegal di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebutkan dalam Surat Perintah Jaksa Agung  No.  B-63/E/2/1994  tentang  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana.  Menurut  pedoman, kerugian korban termasuk dalam total kerugian orang lain. Secara khusus, ini mengacu pada 98 KUHAP. Dengan isi sebagai berikut:
a. Untuk  menggunakan  Pasal  98  KUHAP  dalam  melindungi  hak-hak  korban  kejahatan, berusahalah  untuk  mengintegrasikan  permintaan  mereka  dengan  proses  pidana mereka.
b. Korban kejahatan dan keluarganya dididik sejak dini tentang hak mereka untuk meminta restitusi dari penjahat.
c. Pengadilan telah didekati untuk memperoleh perspektif yang sama.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
d. Korban  atau  keluarganya  mungkin mempertimbangkan  untuk  meminjam  bukti,  seperti sebagai mobil, yang berfungsi sebagai sumber daya bagi mereka.
e. Upaya  lain  yang  sedang diupayakan  yang  berpotensi  membantu  korban kejahatan  dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan partisipasi masyarakat (khususnya di kalangan korban kejahatan) dalam penegakan hukum, seperti mendorong korban  untuk  segera  melaporkan  kejahatan,  menjadi  saksi,  dan  berpartisipasi  dalam upaya pencegahan kejahatan.
Rekomendasi  ini,  jika  dimasukkan  ke  dalam  praktik  hukum,  tidak  diragukan  lagi  akan melindungi hak dan kepentingan korban. Terutama ketika bergabung dengan kasus ganti rugi. Jaksa  Penuntut  Umum  akan  memulai  saluran  kontak  formal  dengan  korban  untuk  membahas kompensasi  atas  kerugian  materiil  korban.  Pengacara  yang  mengejar  dakwaan  pasti  akan memasukkan kerugian finansial korban ke dalam kasus mereka. Selain itu, diusulkan agar hak- hak  korban  dipulihkan  dengan  kompensasi  uang  jika  terdakwa  dinyatakan  bersalah  atas tuduhan  tersebut.  Tanggung  jawab  utama  jaksa  adalah  menangani  permohonan  reparasi, restitusi,  dan  kompensasi.  Klaim  korban  atas  kompensasi,  restitusi,  atau  ganti  rugi  dapat langsung dipenuhi di bidang otoritas mereka.
Artinya, jaksa penuntut umum dapat memperhatikan kepentingan terbaik korban ketika mereka  meminta  pemulihan  atau  kompensasi.  Namun,  dalam  praktiknya,  Jaksa  Agung  jarang menggunakan pasal ini, dan KUHP, UU PSK, dan Keputusan Presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang  Pemberian  Santunan  dan  Bantuan  Restitusi  kepada  Saksi  dan  Korban  tidak  mudah dilaksanakan  dalam  proses  penegakan  hukum.  Akibatnya,  korban  akan  memiliki  lebih  sedikit pilihan ketika mencari restitusi keuangan untuk kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari kegiatan  kriminal.  Proses  pengajuan  klaim  ganti  rugi  adalah  khas  Indonesia.  Mekanisme kompensasi  jarang  digunakan  dalam  praktik,  memberi  kesan  bahwa  itu  tidak  efektif.  Namun, jika  diterapkan  dengan  benar,  itu  dapat  memulihkan  kerugian  korban  lebih  awal  tanpa membatalkan  hukuman,  memberikan  pelaku  manfaat  dari  efek  jera  dari  hukuman  yang  akan diperoleh, dan mungkin menggandakan efeknya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Namun,  di  sini  ada  hubungannya  dengan  perbedaan  hukuman  antara  hukum  perdata dan  hukum  pidana.  Pemberian  ganti  rugi  lebih  terbatas  dalam  hukum  pidana  daripada  dalam hukum  perdata.  Dalam  hal  ini,  kompensasi  yang  dipermasalahkan  adalah  reparasi  pidana berdasarkan  UU  Peradilan  Militer  31  Tahun  1997.  Juri  dapat  menggunakan  kelonggaran  yang diberikan  oleh  Pasal  14c  KUHP  dengan  memberlakukan  pembatasan  pada  kerusakan  yang diberikan dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Ini adalah berita bagus bagi korban, tetapi tidak semua hakim siap mengikuti pasal 14c KUHP, yang menyatakan bahwa keputusan tentang  kerusakan  berada  di  luar  kompetensi  pengadilan  dalam  kasus  pidana.  Menggunakan hak  untuk  meminta  ganti  rugi  atau  kerusakan  sangat  tidak  biasa.  Dasar  penegakan  hukum adalah  menegakkan  hak  dan  tanggung  jawab  yang  dipenuhi,  sehingga  ketika  ada  kekurangan permintaan  kompensasi  atau  permintaan  integrasi  klaim  restitusi,  penyidik  harus  menggali lebih dalam untuk  mencari  tahu  alasannya.  Dalam  hukum pidana,  ganti rugi  tidak  ada.  Hanya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  31 Tahun  1997,  Tentang  Peradilan  Militer,  yang  menyediakan  sumber  hukum  yang  definitif tersebut.
Biaya yang harus ditanggung oleh asuransi pidana karena cedera yang diderita sebagai akibat  dari  kejahatan.  Jika  korban  mengajukan  klaim  atas  kerusakan,  baik  material  maupun non-material,  klaim  tersebut  akan  diajukan  di  pengadilan  sipil  dan  dipertimbangkan berdasarkan kemampuannya sendiri. Selain itu, korban akan melalui dua jenis pengadilan yang berbeda:  pengadilan  pidana  untuk  penuntutan  tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan  terhadap  korban,  dan  pengadilan  sipil  untuk  klaim  kompensasi  yang  diajukan  oleh korban.  Ketika  kedua  jalan  hukum  ini  dikejar,  kasus  pengadilan  mungkin  akan  berlangsung untuk sementara waktu dan menghabiskan banyak uang. Ini tidak sesuai dengan tagihan untuk asas  murah,  cepat,  dan  mudah.  Meskipun  benar  bahwa  Pengadilan  Militer  tidak  mendengar atau  memutuskan  masalah  perdata,  mereka  tidak  mengecualikan  potensi  menggabungkan klaim kerusakan saat mendengar atau memutuskan kasus pidana. Meskipun Pasal 183-187 UU No. 31 Tahun 1997 yang berkaitan dengan Peradilan Militer menguraikan prosedur yang harus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
diikuti dalam situasi seperti itu, pada kenyataannya kasus pidana jarang ditangani dengan cara ini ketika ditambah dengan tuntutan ganti rugi.
Karena ganti rugi diatur oleh hukum perdata, pengadilan sipil yang dipimpin oleh hakim sipil  adalah  tempat  yang  tepat  untuk  memeriksa  klaim  kerusakan  ini.  Sedangkan  masalah peradilan pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam Pasal 98 KUHAP dan Pasal 183 UU No. 31 Tahun 1997, tuntutan  ganti  rugi  digabungkan  dalam  proses  pidana  secara  bersamaan.  Jika  tindakan  yang menjadi  dasar  dakwaan  di  Pengadilan  Tinggi  Militer/Militer  mengakibatkan  hilangnya  orang lain, Hakim Ketua dapat memerintahkan sidang atas permintaan orang yang memutuskan untuk menggabungkan gugatan kerusakan dengan gugatan pidana, sesuai Pasal 183 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

## Prosedur Pemberian Restitusi
Ketentuan  Restitusi  KUHAP  Sebagai akibat  dari  kurangnya  pedoman,  korban  kejahatan akan  lebih  sulit  mengejar  kompensasi.  Satu  masalah  adalah  bahwa  korban  mungkin  tidak mengetahui  semua  kerugian  mereka  yang  membuat  mereka  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  bantuan  keuangan.  Kedua,  korban  tidak  tahu  kapan  permohonan  restitusi dilakukan:  bolehkah  korban  mengajukan  restitusi  ke  LPSK  segera  setelah  tindak  pidana, sebelum  jaksa  melapor,  atau  sebelum  pengadilan  mencapai  keputusan?  Untuk  menambah penghinaan  terhadap  cedera,  korban  tidak  tahu  langkah  apa  yang  harus  diikuti  jika  pelaku menolak  atau  tidak  mampu  membayar  ganti  rugi  yang  diminta.  Keempat,  bahkan  jika  ada perintah  pengadilan  yang  memerintahkan  pelaku  untuk  melakukan  restitusi  kepada  korban, korban tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk mendapatkan uang itu. Itu sudah ada sebelum  undang-undang  Psk  dirumuskan. Namun  perlindungan  ini hanya  berlaku  bagi  korban pelanggaran  serius  hak  asasi  manusia  atau  tindakan  terorisme.  Satu  pasal  dalam  UU  PSK mengatur ketentuan reparasi:

## Pasal 7
(1) Selain hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 5 dan 6, setiap korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(2) Korban,  kerabatnya,  atau  penasihat  hukumnya  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan  HAM  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  bagi  korban  pelanggaran  HAM  berat melalui LPSK.
(3) LPSK  bertanggung  jawab  melaksanakan  pembayaran  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(4) Pemberian  kompensasi  bagi  korban  kejahatan  teroris  diatur  oleh  aturan  hukum  yang mengatur penghapusan tindak pidana teroris.
Proklamasi Publik (PP) No. 44 Tahun 2008, yang membahas tentang Bantuan Korban dan Saksi,  Restitusi,  dan  Kompensasi.  Menurut  PP,  restitusi  didefinisikan  sebagai  "segala  jenis kompensasi  yang  dibayarkan  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga  kepada  korban  atau  keluarganya dengan  imbalan  pengembalian  harta  benda  korban  atau  keluarganya,  kompensasi  atas kehilangan atau penderitaan, atau pembayaran kembali untuk kegiatan tertentu" (Pasal 1 ayat 5).  Melalui  Pasal  20  ayat  2  dan  3,  korban,  keluarganya,  atau  pengacara  dengan  surat  kuasa khusus  dapat  mengajukan  permohonan  ganti  rugi  secara  tertulis  ke  pengadilan.  Tidak  ada batasan  waktu  untuk  mengajukan  permohonan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah diberikan kekuatan hukum akhir berdasarkan Pasal 21.
Jika  restitusi  memakan waktu  lebih  dari 30  hari  setelah  menerima  laporan dari  korban dan  LPSK,  pengadilan  akan  mengeluarkan  perintah  mendesak  kepada  pelaku  yang memerintahkannya  untuk  membayar  restitusi  dalam  waktu  14  hari  sejak  tanggal  pesanan (barang diterima). Pada kenyataannya, PP No. 44 Tahun 2008 persyaratan kepulangan tunggal terbukti  berat  (Magistri  &  Jaya,  2020).  Meskipun  UU  No.  13  dan  Proklamasi  Presiden  No.  44 Tahun 2008 mengatur tata cara restitusi, banyak hakim dan jaksa memilih kombinasi tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 98 KUHAP karena lebih pasti, kuat, dan fleksibel. PP No. 44 Tahun 2008  telah  dikritik  oleh  beberapa  aparat  penegak  hukum  yang  mengklaim  bahwa  skema kompensasinya melanggar KUHAP.
Penggantian tersebut diterbitkan sesuai dengan Peraturan LPSK No.1 Tahun 2010, yang menjabarkan  standar  operasional  prosedur  pelaksanaan  dan  pelaksanaan  restitusi,  dan  PP No.44  Tahun  2008,  yang  membahas  kompensasi,  restitusi,  dan  bantuan  kepada  saksi  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
korban.  Proses  restitusi  diatur  oleh  Pasal  7  ayat  1  huruf  b  jo  dan  Pasal  7  ayat  2  UU  13/2006. Pedoman tambahan dirinci dalam PP 44/2008. Pembayaran yang dilakukan oleh pelaku sebagai restitusi  kepada  korbannya  disebut  kompensasi  berdasarkan  UU  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## KESIMPULAN
KUHAP  mengawasi  proses  pemberian  kompensasi  kepada  korban  kejahatan  ilegal. Selain  itu,  undang-undang  PSK  telah  memungkinkan  pelaku  kejahatan  untuk  membayar reparasi  kepada  korban  kejahatan  pidana.  Masalah  ganti  rugi  benar-benar  diatur  oleh  hukum perdata;  akibatnya,  pengadilan  sipil  dan  hakim  sipil  memiliki  kemampuan  untuk  memeriksa kerusakan.  Sementara  itu,  UU  No.  31  Tahun  1997  yang  berkaitan  dengan  Peradilan  Militer mengatur  tentang  proses  pidana.  Pasal  183  UU  No.  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer mencampuradukkan masalah perdata dan pidana yang sebelumnya tidak diatur oleh UU No. 31 (Kapten Chk Agustono, n.d.).
Korban  tindak  pidana  yang  menggunakan  sistem  untuk  mencari  kompensasi  gabungan harus mematuhi batasan dan bentuk kompensasi yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Prosedur  aplikasi  sudah  menantang  tanpa  harus  memasukkan  korban kejahatan  di  dalamnya.  Tidak  semua  korban  tindakan  ilegal  berhak  meminta  ganti  rugi  jika tuntutan  restitusi  mengikuti  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  UU  No.  31  Tahun  2014.  Agensi memutuskan  jenis  klaim  apa  yang  dapat  dibuat  oleh  korban  kesalahan  untuk  mencari kompensasi.
Korban  berhak  atas  kompensasi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  98,  ayat  1,  KUHAP  jika tindakan  yang  menimbulkan  dakwaan  dalam  kasus  pidana  yang  diperiksa  oleh  pengadilan negeri  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  dan  hakim  pengadilan  memutuskan  untuk menggabungkan klaim ganti rugi dengan kasus pidana atas permintaan korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Audina, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat ( Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional). Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam , 5 (1). https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464
Dennis F, D. (2018). Restoring Restitution: The Role Of Proximate Causation In Child Pornography Possession Cases Where Restitution Is Sought. Cardozo Law Review , 33 (2),
268.
Farhana. (2010). Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia (Human Trafficking). Sinar Grafika. Husin, K., & Husin, B. R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (D. M. Listianingsih, Ed.). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?id=cOWCEAAAQBAJ&pg=PA48&hl=id&source=gbs_toc_ r&cad=2#v=onepage&q&f=false
Kapten Chk Agustono, S. (n.d.). Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer . Retrieved 24 December 2022, from https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/PENGGABUNGAN_PERKARA.pdf Magistri, N. R. C., & Jaya, N. S. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (1). Marasabessy, F. (2016). RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU. Jurnal Hukum & Pembangunan , 45 (1), 53. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9
Mulyadi, L. (2012). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . 01 (1). https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/145/ 156
Palekahelu, J. D., Nasution, K., & Yudianto, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal YUSTITIA , 21 (1), 17. https://doi.org/10.0324/yustitia.v21i1.813
Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Jurnal Restorative Justice , 3 (No 1), 77 – 78.
Soediro, S. (2019). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. Kosmik Hukum , 19 (1). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083
Sujarwo, H. (2020). PEMBAHARUAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM. Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam , 20 (1). https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1614
Surbakti, N. (2011). Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum , 14 (1), 97.
Tajuddin, M. A., & Tarsan, I. R. (2019). Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurisprudentie :
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 6 (2).
https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072
Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. Jurnal Komisi Yudisial , 14 (No 2), 232 – 234. https://doi.org/DOI: 10.29123/jy.v14i2.445
Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 6 (2).
https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728