## ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PT. BPR Ganto Nagari 1954

## Immu Puteri Sari dan Dwi Nova Azana Fakultas Ekonomi UMSB

## Abstrak
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP) digunakan  untuk  entitas  yang  tidak  mempunyai  akuntabilitas  publik  signifikan. Penggunaan  SAK-ETAP  bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat  bertujuan  untuk  mempermudah BPR  dalam  menerapkan  standar  akuntansinya  namun  tetap  memperhatikan  harmonisasi dengan  standar  akuntansi  internasional  yang  berlaku.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimanakah  penerapan  SAK  ETAP  dalam  penyusunan  laporan  keuangan yang  terdapat dalam  neraca  pada PT.  BPR  Ganto Nagari  1954 Lubuk  alung pada tahun 2015.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu melakukan  analisis  dalam  proses  kegiatan  penelitian  menggunakan  daftar  pertanyaan untuk pengurus dan pengelola PT. BPR Ganto Nagari 1954 berkaitan dengan penyusunan laporan  keuangan  yang  terdapat  dalam  neraca  yang  diterapkan  oleh  PT.  BPR  Ganto Nagari  1954  dan  kemudian  dideskripsikan  sesuai  dengan  teori  dan  kepustakaan  yang diperoleh.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  penyusunan  neraca  pada  PT.  BPR Ganto  Nagari  1954  telah  disajikan  sesuai  dengan  SAK  ETAP  dan  Pedoman  Akuntansi BPR yaitu PT. BPR Ganto Nagari sudah melengkapi pos-pos umum yang harus disajikan dalam neraca seperti pos-pos yang terdapat dalam akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas. Berdasarkan  pada  Pedoman  Akuntansi  BPR  yang  telah  disesuaikan  dengan  SAK  ETAP terdapat  tiga  pokok  kebijakan  akuntansi  yang  berlaku  dalam  neraca  adalah  tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pos-pos yang ada pada neraca. Sesuai dengan hasil pernyataan yang ditulis berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR telah diisi oleh orang yang  bertanggungjawab  (bagian  keuangan  dari  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954),  masih terdapat beberapa pernyataan yang belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954. Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  adalah  dalam  penyusunan  laporan  keuangan khususnya neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954 lebih mematuhi dan menerapkan Pedoman Akuntansi BPR yang telah disesuaikan dengan  SAK ETAP sepenuhnya agar neraca yang disajikan jelas sehingga dapat dipahami, relevan, diandalkan dan dapat dibandingkan. Kata kunci: Laporan Keuangan, SAK ETAP, dan PT. BPR Ganto Nagari 1954

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  merupakan  produk  akhir  dari  proses  atau  kegiatan  akuntansi dalam  satu  kesatuan.  Proses  akuntansi  dimulai  dari  pengumpulan  bukti-bukti  transaksi yang  terjadi  sampai  pada  penyusunan  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang berkualitas  dapat  memberikan  informasi  yang  relevan,  komprehensif,  andal  dan  dapat diperbandingkan. Untuk mencapai kualitas tersebut, suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip–prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Indonesia, prinsip akuntansi ini  disusun  dalam  standar  akuntansi  keuangan  (SAK)  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan Akuntan Publik (IAI).
Penerapan  PSAK  50  dan  PSAK  55  bagi  BPR  dipandang  tidak  sesuai  dengan karakteristik  operasional  BPR  dan  memerlukan  biaya  yang  besar  dibandingkan  dengan manfaat  yang diperoleh  maka  BPR memerlukan  standar  akuntansi  keuangan  yang  sesuai. Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia    Nomor:  11/37/DKBU-Penetapan  Penggunaan Standar  Akuntansi  Keuangan  bagi  BPR  pada  tanggal  31  Desember  2009,  maka  Bank Indonesia  menetapkan  standar  akuntansi  keuangan  bagi  BPR  menggunakan  SAK-ETAP yang diterapkan sejak 1 Januari 2010 namun berlaku efektif 1 Januari 2011.
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP) digunakan  untuk  entitas  yang  tidak  mempunyai  akuntabilitas  publik  signifikan. Penggunaan  SAK-ETAP  bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat  bertujuan  untuk  mempermudah BPR  dalam  menerapkan  standar  akuntansinya  namun  tetap  memperhatikan  harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku.

## TINJAUAN PU S TAKA Bank Perkreditan Rakyat
Menurut  Undang–Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  Bank Perkreditan  Rakyat  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank  Perkreditan  Rakyat  merupakan  lembaga  perbankan  dibawah  pengawasan Bank  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

## Fungsi,  Kegiatan BPR, dan Larangan kegiatan BPR
Menurut  Manurung  (2004:135),  fungsi  Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah  sebagai berikut:
1. Memberikan  pelayanan  perbankan  kepada  masyarakat  yang  sulit  atau  tidak memiliki akses ke Bank Umum.
2. Membantu pemerintah untuk mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di daerah pedesaan dapat lebih dipercepat.
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendidik  dan  mempercepat  pemahaman  masyarakat  terhadap  pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.
Menurut  pasal  13  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  kegiatan  yang  dilakukan BPR untuk menjalankan fungsinya antara lain :
a) Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  menerima  tabungan  mereka dalam  bentuk  deposito  berjangka,  tabungan  dan/atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.
b) Memberikan kredit.
c) Menyediakan  pembiayaan  dan  penempatan  dana    berdasarkan  Prinsip  Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
d) Menempatkan  dananya  dalam  bentuk  Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),  deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Adapun  menurut  pasal  14  Undang–Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  BPR  dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :
a) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
c) Melakukan usaha penyertaan modal
d) Melakukan usaha perasuransian
e) Melaksanakan usaha lain diluar usaha yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang

## Tujuan Pendirian BPR
Menurut Irmayanto (2004:103) pendirian BPR memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Diarahkan untuk  memenuhi kebutuhan  jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
b. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang.
c. Melayani  kebutuhan  modal  dengan  prosedur  pemberian  kredit  yang  mudah  dan sesederhana  mungkin  sebab  yang  dilayani  adalah  orang-orang  yang  relatif  rendah pendidikannya.
d. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat  dalam  berhemat  dan  menabung  dengan  menyediakan  tempat  yang  dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

## Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  pada  tanggal  17  Juli  2009  telah  menerbitkan Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  yang diterapkan  bagi  entitas  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik  yang  signifikan.  Namun, regulator  dapat  menetapkan  entitas  yang  mempunyai  akuntabilitas  publik  yang  signifikan untuk menggunakan SAK-ETAP (Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat:2010). Menurut SAK IAI (2013:115) SAK-ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang  dimulai  pada  atau  setelah  1  Januari  2011.  Jika  SAK  ETAP  diterapkan  dini,  maka entitas  harus  menerapkan  SAK  ETAP  untuk  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. SAK ETAP diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  menilai  bahwa  penyusunan  laporan  keuangan  berdasarkan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  berbasis  IFRS (International  Financial  Reporting Standards )  dinilai  terlalu  rumit  dan  akan  menyulitkan  pengusaha  berskala  kecil  dan menengah.  Mengingat  jenis  usaha  di  Indonesia  sebagian  besar  berskala  kecil  dan menengah, maka SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME (Small Medium Enterprises) dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas.

## Komponen Laporan Keuangan BPR
Dalam  Pedoman  Akuntansi  Bank  Perkreditan  Rakyat  (2010:15),  adapun komponen-komponen laporan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu:
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukan:
a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
b. Perubahan  ekuitas  selain  perubahan  yang  timbul  dari  transaksi  dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
4. Laporan arus kas, dan
5. Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  berisi  ringkasan  kebijakan  akuntansi  yang signifikan dan dan informasi penjelasan lainnya Menurut Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (Pedoman Akuntansi Bank
Perkreditan Rakyat, 2010:12), penyajian laporan keuangan sebagai berikut:
1. Laporan  keuangan  harus  menyajikan  secara  wajar  posisi  keuangan,  kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset  disajikan  berdasarkan  karakteristiknya  menurut  urutan  likuiditas,  sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
3. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang  dikelompokkan  secara  berjenjang  dari  kegiatan  utama  BPR  dan  kegiatan lainnya.
4. Catatan  atas  laporan  keuangan  harus  disajikan  secara  sistematis  dengan  urutan penyajian  usaha  sesuai  komponen  utamanya  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca sesuai dengan laba rugi, laporan perubahan ekuitas  dan  laporan  arus  kas  yang  sifatnya  memberikan  penjelasan  baik  yang bersifat  kualitatif  maupun  kuantitatif,  termasuk  komitmen  dan  kontijensi  serta transaksi-transaksi lainnya.

## Akuntansi Aset
Dalam  Pedoman  Akuntansi  BPR  dijelaskan  bahwa  aset  adalah  sumber  daya  yang dikuasai  BPR  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  diharapkan  menjadi  sumber perolehan manfaat ekonomi dimasa depan (Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010:19). Pos-pos yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:
a. Kas
b. Kas dalam valuta asing
c. Sertifikat Bank Indonesia
d. Pendapatan bunga yang akan diterima
e. Penempatan pada bank lain (giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito)
f. Kredit
g. Agunan yang di ambil alih
h. Aset tetap dan inventaris
i. Aset tak berwujud
j. Aset lain-lain

## Akuntansi Kewajiban
Akuntansi kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu  dan  penyelesaiannya  diharapkan  mengakibatkan  arus  keluar  dari  sumber  daya  milik BPR  yang  mengandung  manfaat  ekonomi.  Pos-pos  kewajiban  yang  umum  dimiliki  BPR adalah:
a. Kewajiban segera
b. Utang bunga
c. Utang pajak
d. Simpanan
e. Simpanan dari bank lain
f. Pinjaman diterima
g. Dana setoran modal-kewajiban
h. Kewajiban imbalan kerja
i. Pinjaman subordinasi
j. Modal pinjaman
k. Kewajiban lain-lain

## Akuntansi Ekuitas
Ekuitas  adalah  hak  residual  atau  aset  BPR  setelah  dikurangi  semua  kewajiban. Unsur  ekuitas  dapat  disubklasifikasikan  dalam  neraca  menjadi  pos-pos  ekuitas,  misalnya modal  disetor,  tambahan modal  disetor,  saldo laba, cadangan  umum dan  cadangan  tujuan yang  disajikan  dalam  pos-pos  terpisah.  Klasifikasi  tersebut  menjadi  relevan  untuk pengambilan  keputusan  pemakai  laporan  keuangan  apabila  pos  tersebut  mengindikasikan pembatasan  hukum  atau  pembatasan  lainnya  terhadap  kemampuan  perseroan  untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Komponen ekuitas untuk BPR terdiri dari:
a. Modal
b. Dana setoran awal-ekuitas
c. Laba atau rugi yang belum direalisasi
d. Surplus revaluasi aset tetap
e. Saldo laba

## METODE PENELITIAN Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954  yang  berada  di  Jl. Jendral Sudirman  No.  16  Lubuk  Alung  Kabupaten Padang Pariaman.  Waktu  pelaksanaan penelitian yaitu pada Desember 2016 – Maret 2017.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Menurut  Moleong  (2007:5) “Penelitian  Kualitatif  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  latar  ilmiah,  dengan  maksud menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai metode yang ada.

## Metode Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas,  penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1) Penelitian Kepustakaan ( library research )
2) Penelitian lapangan ( field research )
3) Dokumentasi
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Data primer
b) Data sekunder
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari PT. BPR Ganto Nagari 1954 yang berupa Laporan Keuangan periode 2015.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisis  data  yang  diambil  melalui  survei.  Dimana  di  dalam analisa  deskriptif  ini  melakukan  analisis  dalam  proses  kegiatan  penelitian  menggunakan daftar  pertanyaan  untuk  pengurus  dan  pengelola  BPR  yang  berkaitan  dengan  sistem pelaporan  keuangan  yang  diterapkan  oleh  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954  kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan dan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  merupakan  tabel  perbandingan  penyajian  neraca  SAK  ETAP  dan  SAK  BPR dengan penyajian neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954.

## Tabel.1
Perbandingan Penyajian Neraca menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian
Neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954 No. Akun pada Neraca SAK ETAP SAK BPR Hasil Penelitian Ket. 1. Aset Aset minimal menyajikan pos-pos berikut: a. Kas dan setara kas b. Piutang  usaha  dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi
e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud Pos-pos aset yang disajikan oleh BPR: a. Kas b. Kas dalam valuta asing c. Sertifat Bank Indonesia d. Pendapatan bunga yang akan diterima e. Penempatan pada Bank lain f. Kredit g. Agunan yang di ambil alih h. Aset tetap dan inventaris i. Aset tidak berwujud j. Aset lain-lain Aset menyajikan pos-pos: a. Kas b. Kas  dalam  valuta asing c. Sertifikat Bank Indonesia d. Pendapatan bunga yang akan diterima e. Penempatan pada Bank lain f. Kredit g. Agunan yang di ambil alih h. Aset tetap dan inventaris i. Aset tidak berwujud j. Aset lain-lain Sesuai 2. Kewajiban Kewajiban minimal menyajikan pos-pos berikut: a. Utang  usaha  dan utang lainnya b. Aset dan kewajiban lainnya c. Kewajiban diestimasi Pos-pos  kewajiban  yang disajikan oleh BPR: a. Kewajiban segera b. Utang bunga
c. Utang pajak
d. Simpanan e. Simpanan  dari  Bank lain f. Pinjaman diterima g. Dana  setoran  modal- kewajiban h. Kewajiban imbalan kerja i. Pinjaman subordinasi j. Modal pinjaman k. Kewajiban lain-lain Kewajiban menyajikan pos-pos: a. Kewajiban segera b. Utang bunga
c. Utang pajak d. Simpanan e. Simpanan  dari  Bank lain f. Pinjaman diterima g. Dana setoran modal- kewajiban h. Kewajiban  imbalan kerja i. Pinjaman subordinasi j. Modal pinjaman
k. Kewajiban lain-lain Sesuai 3. Ekuitas Entitas  menyajikan  pos, judul  dan  sub  jumlah lainnya Pos-pos ekuitas yang disajikan oleh BPR: a. Modal b. Dana  setoran  modal- ekuitas c. Laba/rugi yang belum direalisasi d. Surplus revaluasi aset tetap e. Saldo lada Ekuitas  menyajikan  pos- pos: a. Modal b. Dana setoran modal- ekuitas c. Laba/rugi yang belum direalisasi d. Surplus revaluasi aset tetap e. Saldo lada
Sesuai
Sumber: SAK BPR, PA BPR dan Neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954
Analisis Perbandingan Penyajian Neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954 dengan

## Neraca Menurut SAK ETAP
Secara  umum penyajian  neraca PT.  BPR Ganto  Nagari 1954 sudah sesuai  dengan peraturan  SAK  ETAP.  Dasar  pencatatan  neraca  pada  komponen  aset  PT.  BPR  Ganto Nagari 1954 menggunakan dasar akrual yang sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.
A s et a. Kas
Dalam perlakuan akuntansi pada PT. BPR Ganto Nagari 1954, pengakuan dan pengukuran transaksi kas diakui sebesar nilai nominal. Penyajian kas disajikan dalam pos tersendiri dan hal yang diungkapkan yaitu rincian jumlah kas.
b. Kas dalam valuta asing Dalam  neraca  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pos  kas  dalam  valuta  asing  tidak dilengkapi  dengan  nilai  nominal  pada  aktualisasinya  belum  terjadi  transaksi  terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
c. Sertifikat Bank Indonesia Dalam  neraca  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pos  Sertifikat  Bank  Indonesia  tidak dilengkapi  dengan  nilai  nominal  pada  aktualisasinya  belum  terjadi  transaksi  terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
d. Pendapatan bunga yang akan diterima Pendapatan  bunga  yang  akan  diterima  entitas  berasal  dari  pendapatan  bunga  dari kredit  dengan  kualitas  lancar  yang  telah  diakui  sebagai  pendapatan  tetapi  belum diterima pembayarannya. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP, bunga harus diakui secara akrual.
e. Penempatan pada bank lain
Dalam  perlakuan  akuntansi  pada  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pengakuan  dan pengukuran  giro,  tabungan  dan  deposito  diakui  sebesar  nilai  nominal  sedangkan sertifikat  deposito  diakui  sebesar  nilai  perolehan.  Penyajian  tabungan  dan  deposito disajikan  sebesar  nilai  nominal.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  SAK  ETAP  yaitu penempatanpada  bank  lain  dapat  memberikan  manfaat  ekonomi  masa  depan  yaitu kelancaran aktivitas operasional.
f. Kredit
Kredit  disajikan  dineraca  sebesar  pokok  kredit/baki  debet  dikurangi  provisi serta  ditambah  biaya  transaksi  yang  belum  diamortisasi.  Penyisihan  kerugian  berasal dari  penyisihan  yang  dibentuk  untuk  menutup  kemungkinan  kerugian  yang  timbul sehubung dengan penanaman dana ke dalam kredit. Saldo penyisihan kerugian kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP karena memberikan  manfaat  ekonomi  di  masa  depan dan  mempunyai  nilai  atau  yang dapat diukur dengan andal.
g. Agunan yang diambil alih
Dalam  neraca  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pos  agunan  yang  diambil  alih  tidak dilengkapi  dengan  nilai  nominal  pada  aktualisasinya  belum  terjadi  transaksi  terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
h. Aset tetap dan inventaris
Dalam  perlakuan  akuntansi  PT.  BPR    Ganto  Nagari  1954,  pada  saat  pengakuan awal  aset  tetap  dan  inventaris  diakui  sebesar  biaya  perolehan.  Hal  ini  sudah  sesuai dengan peraturan SAK ETAP.
i. Aset tidak berwujud
Aset tdak berwujud diakui sebesar biaya perolehan. Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari  1954,  pos  aset  tidak  berwujud  tidak  dilengkapi  dengan  nilai  nominal  pada aktualisasinya  belum  terjadi  transaksi  terkait  dengan  pos  tersebut  namun  tetap disajikan  dalam  neraca  yang  diisyaratkan  oleh  Bank  Indonesia  yang  acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
j. Aset lain-lain
Aset  lain-lain  diakui  pada  saat  terjadinya  transaksi  sebesar  biaya  perolehan.  Aset lain-lain  disajikan  secara  gabungan,  kecuali  nilainya  material  maka  wajib  disajikan tersendiri  dalam  neraca.  Hal  yang  harus  diungkapkan  yaitu  rincian  aset  lain-lain  dan kebijakan  akuntansi.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  SAK  ETAP  karena  memiliki manfaat di masa akan mendatang dan biaya dapat dihitung secara andal.

## Kewajiban
a. Kewajiban segera
Dalam  perlakuan  akuntansi  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pengakuan  dan pengukuran transaksi kewajiban  segera diakui pada saat kewajiban  telah jatuh tempo  dan kewajiban  segera  disajikan  sebesar  jumlah  yang  harus  disajikan.  Hal  yang  harus diungkapkan  yaitu  rincian  kewajiban  segera  dan  penjelasan  untuk  kredit  yang  bersaldo kredit. Pada pos kewajiban segera PT. BPR Ganto Nagari 1954 sudah sesuai dengan SAK ETAP.
b. Utang bunga
Dalam  perlakuan  akuntansi  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  utang  bunga  diakui sebesar  jumlah  bunga  kontraktual,  baik  untuk  akrual  bunga  maupun  yang  telah  jatuh tempo.  Utang  bunga  disajikan  sebesar  jumlah  yang  harus  disajikan.  Hal  yang  harus diungkapkan  pada  pos  utang  bunga  yaitu  rincian  utang  bunga  yang  berasal  dari  akrual bunga  bunga  jatuh  tempo  dan  rincian  utang  bunga  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki hubungan  istimewa  dengan  BPR.  Pada  pos  utang  bunga  sudah  sesuai  dengan  peraturan SAK ETAP.
c. Utang pajak
Dalam  perlakuan  akuntansi  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  utang  pajak  diakui sebesar  jumlah  yang  harus  disetorkan  ke  kas  Negara  dan  disajikan  sebesar  jumlah  yang harus  disajikan.  Hal  yang  harus  diungkapkan  yaitu  kerugian  fiskal  yang  masih  dapat dikompensasi keperiode berikutnya dan rincian komponen utama beban pajak penghasilan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.
d. Simpanan
Dalam  perlakuan akuntansi pada PT.  BPR Ganto  Nagari  1954,  transaksi tabungan diakui  sebesar  nominal  penyetoran  atau  penarikan  yang  dilakukan  penabung  dan  saldo tabungan  disajikan  sebesar  jumlah  kewajiban  BPR  kepada  pemilik  tabungan,  sedangkan transaksi deposito  diakui sebesar nilai  nominal  yang tercantum  dalam  bilyet  deposito  dan deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.
e. Simpanan dari bank lain
Dalam  perlakuan  akuntansi  simpanan  dari  bank  lain  pada  PT.  BPR  Ganto  Nagari 1954  yaitu  transaksi  tabungan  diakui  sebesar  nominal  penyetoran  atau  penarikan  yang
dilakukan  oleh  bank  lain  dan  saldo  tabungan  disajikan  sebesar  jumlah  kewajiban  BPR kepada  bank  lain  pemilik  tabungan,  sedangkan  transaksi  deposito  diakui  sebesar  nilai nominal  yang  tercantum  dalam  bilyet  deposito  dan  deposito  disajikan  sebesar  jumlah nominal  atau  sebesar  kewajiban  BPR  yang  diperjanjikan.  Hal  ini  memiliki  manfaat  bagi entitas  dan  jumlah  yang  harus  diselesaikan  dapat  diukur  secara  andal,  berarti  pada  pos simpanan dari bank lain sudah sesuai dengan SAK ETAP.
f. Pinjaman yang diterima
Dalam neraca PT. BPR Ganto Nagari 1954, pos pinjaman diterima tidak dilengkapi dengan  nilai  nominal  pada  aktualisasinya  belum  terjadi  transaksi  terkait  dengan  pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca  yang diisyaratkan oleh  Bank Indonesia  yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
g. Dana setoran modal-kewajiban
Dalam  neraca  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pos  dana  setoran  modal-kewajiban tidak  dilengkapi  dengan  nilai  nominal  pada  aktualisasinya  belum  terjadi  transaksi  terkait dengan  pos  tersebut  namun  tetap  disajikan  dalam  neraca  yang  diisyaratkan  oleh  Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
h. Kewajiban imbalan kerja
Dalam  perlakuan  akuntansi  kewajiban  imbalan  kerja  pada  PT.  BPR  Ganto  Nagari 1954, kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR  dalam  suatu  periode  tertentu.  Kewajiban  imbalan  kerja  jangka  pendek  disajikan dalam pos kewajiban segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.
i. Pinjaman subordinasi
Dalam  neraca  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pos  pinjaman  subordinasi  tidak dilengkapi dengan nilai nominal pada aktualisasinya belum terjadi transaksi terkait dengan pos  tersebut  namun  tetap  disajikan  dalam  neraca  yang  diisyaratkan  oleh  Bank  Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
j. Modal pinjaman
Dalam  neraca  PT.  BPR Ganto  Nagari  1954,  pos  modal  pinjaman  tidak  dilengkapi dengan  nilai  nominal  pada  aktualisasinya  belum  terjadi  transaksi  terkait  dengan  pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca  yang diisyaratkan oleh  Bank Indonesia  yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
k. Kewajiban lain-lain
Dalam  perlakuan  akuntansi  pada  pos  kewajiban  lain-lain  PT.  BPR  Ganto  Nagari 1954,  kewajiban  lain-lain  diakui  sebesar  jumlah  yang  harus  diselesaikan  dan  disajikan secara  gabungan,  kecuali  nilainya  material  maka  wajib  disajikan  tersendiri  dalam  neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pos kewajiban lain-lain yaitu rincian kewajiban lain- lain. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

## Ekuitas
a. Modal
Dalam perlakuan akuntansi, penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan  ketentuan  anggaran  dasar  BPR  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  menggambarkan hubungan  keuangan  yang  ada.  Tambahan  modal  disetor  (agio  saham)  diakui  pada  saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non-kas dan tambahan  modal  disajikan  dalam  kelompok  ekuitas.  Modal  sumbangan  diakui  pada  saat diterimanya  sumbangan  berupa  kas  atau  aset  non-kas  dari  pemilik  dan  disajikan  dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun tambahan modal disetor. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP.

## b. Dana setoran modal-ekuitas
Dana  setoran  modal  yang  dinyatakan  memenuhi  ketentuan  permodalan  yang berlaku  direklasifikasi  dari  kewajiban  ke  ekuitas  sebesar  jumlah  dana  yang  memenuhi ketentuan  permodalan  yang  berlaku.  Dana  setoran  modal-ekuitas  disajikan  dalam  pos tersendiri  setelah  pos  modal.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  SAK  ETAP  bahwa  entitas memberikan  laporan  mengenai  ekuitas  sedemikian  rupa  sehingga  memberikan  informasi mengenai sumbernya secara jelas.
c. Laba/rugi yang belum direalisasi
Dalam  perlakuan  akuntansi,  laba/rugi  yang  belum  direalisasi  dari  surat  berharga dalam  kategori  tersedia  untuk  dijual  diakui  pada  tanggal  pelaporan  dan  disajikan  sebagai pos  terpisah  dalam  ekuitas.  Dalam  neraca  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  pos  pinjaman subordinasi  tidak  dilengkapi  dengan  nilai  nominal  pada  aktualisasinya  belum  terjadi transaksi terkait dengan pos tersebut namun tetap disajikan dalam neraca yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia yang acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.
d. Surplus revaluasi aset tetap
BPR dalam melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara  nilai  revaluasi  dengan  nilai  tercatat  sebelum  dilakukan  revaluasi  dicatat  pada  pos surplus  revaluasi  aset  tetap.  Surplus  revaluasi  aset  tetap  dicatat  sebagai  pos  tersendiri dalam ekuitas.
e. Saldo laba
Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan umum, cadangan tujuan, dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

## Kebijakan Akuntansi Penyusunan Neraca pada PT. BPR Ganto Nagari 1954
Sesuai dengan hasil pernyataan yang telah diisi oleh orang yang bertanggungjawab (bagian keuangan dari PT. BPR Ganto Nagari 1954), maka penulis dapat mendiskripsikan bahwa:
1. Terdapat 15 pernyataan yang masih belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954  yang  terdiri  atas  6  item  pengakuan,  4  item  penyajian,  dan  5  item pengungkapan.
2. 6  item  pengakuan  yaitu  40%  dari jumlah  pernyataan  yang  belum diterapkan, item tersebut berhubungan dengan akun yaitu:
 Aset tetap dan inventaris
 Simpanan
 Simpanan dari Bank lain
 Kewajiban imbalan kerja
 Modal
3. 4 item penyajian yaitu 26,7% dari jumlah pernyataan yang belum diterapkan, item tersebut berhubungan dengan akun:
 Penempatan bunga yang akan dan penempatan pada Bank lain
 Penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan
 Kewajiban imbalan kerja
4. 5 item pengungkapan  yaitu 33,3% dari jumlah pernyataan  yang belum diterapkan, item tersebut berhubungan dengan akun:
 Pendapatan bunga yang akan diterima dan penempatan pada Bank lain
 Aset tetap dan inventaris
 Modal
Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis, dari 126 item pernyataan yang sesuai dengan Pedoman  Akuntansi BPR terdapat 15  item  yang tidak diterapkan oleh PT. BPR  Ganto  Nagari  1954  yaitu  6  item  pengakuan,  4  item  penyajian,  dan  5  item pengungkapan,  yang  artinya  penerapan  kebijakan  akuntansi  berdasarkan  Pedoman Akuntansi  BPR  yang  telah  disesuaikan  dengan  SAK  ETAP  sudah  diterapkan  pada  PT. BPR Ganto Nagari 1954 sebesar 88% tapi masih belum sepenuhnya diterapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa:
1. Peneliti  telah  melakukan  perbandingan  antara  penyajian  neraca  menurut  SAK  ETAP dan  SAK  BPR  dengan  penyajian  neraca  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954,  dalam penyusunan  neraca  pada  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954  telah  disajikan  sesuai  dengan SAK  ETAP  dan  Pedoman  Akuntansi  BPR  yaitu  PT.  BPR  Ganto  Nagari  sudah melengkapi  pos-pos  umum  yang  harus  disajikan  dalam  neraca  seperti  pos-pos  yang terdapat dalam akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas.
2. Berdasarkan pada Pedoman Akuntansi BPR yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP terdapat  tiga  pokok  kebijakan  akuntansi  yang  berlaku  dalam  neraca  adalah  tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pos-pos yang ada pada neraca. Sesuai dengan hasil  pernyataan  yang  ditulis  berdasarkan  Pedoman  Akuntansi  BPR  telah  diisi  oleh orang  yang  bertanggungjawab  (bagian  keuangan  dari  PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954), terdapat  126  pernyataan  yang  diantaranya  ada  beberapa  pernyataan  yang  belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 yang terdiri atas 6 item pengakuan, 4 item penyajian dan 5 item pengungkapan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan untuk PT. BPR Ganto Nagari  1954  yaitu  seharusnya  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  khususnya  Neraca PT.  BPR  Ganto  Nagari  1954  lebih  mematuhi  dan  menerapkan  Pedoman  Akuntansi  BPR yang telah  disesuaikan  dengan  SAK  ETAP sepenuhnya agar Neraca  yang disajikan  jelas sehingga dapat dipahami, relevan, diandalkan dan dapat dibandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  2006.  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/26/PBI/2006  Tentang  Bank Perkreditan Rakyat. www.bi.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_82606.aspx.
Diakses 20 Oktober 2016. .  2009.  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  11/37/DKBU-Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi bagi Bank Perkreditan Rakyat . www.bi.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_82606.aspx. Diakses 20
Oktober 2016.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat. Irmayanto, Juli, dkk. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Universitas Trisakti. Manurung, Sofyan dan Prathama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan dan Ekonomi
Moneter . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan. Sekretariat Negara, Jakarta.
Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. 2010. Pedoman Akuntansi
Bank
Perkreditan Rakyat. IAI. Diunduh 20 Oktober 2016.