ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kampar
Ilham Yuri Nanda 1 ; MHD Rafi Yahya 2, * ; Fitriyah 3 ; Teguh Yuwono 4
1 Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang , Indonesia; ilhamnanda99@gmail.com
2 Fakultas Psikolog dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab, Pekanbaru, Indonesia; mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id
3,4 Departemen Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
* Correspondence : mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id

## Kata kunci
Analisis Pengaruh, Covid- 19, Kebijakan Pulbik, Pembatasan Sosial
Berskala Besar, Partisipasi Masyarakat

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat menyikapi kasus Covid-19  yang  melanda  dunia  termasuk  Indonesia  yang  mengkonsepkan kebijakan physical  disntancing atau  pembatasan  sosial  berskala  besar  baik  dipusat maupun  daerah.  Masalah  difokuskan  pada  bagaimana  partisipasi  masyarakat terhadap  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang  diterapkan  oleh pemerintah  Kabupaten  Kampar  dalam  menangani  kasus  Covid-19.  Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Jeff dan Shah dari teori ini akan dapat dilihat bagaimana perspektif masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh  pemerintah.  Metode  yang  digunakan  adalah  kuantitatif,  dan  data-data dikumpulkukan  melalui  penyebaran  kuesioner  atau  angket  dan  diperkuat  oleh wawancara  dari  skateholder  serta  dianalisis  secara  kualitatif.  Kajian  ini menunjukkan bahwa masyarakat reaksi Kabupaten Kampar kurang setuju dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ketidak setujuan masyarakat Kabupaten  Kampar  didominasi  pada  rentan  usia  30  tahun  ke  bawah  yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesehatan yang didasari dengan rasa egois  serta  temuan  ini  melihat  reaksi  publik  yang  menuai  kritikan  yang  perlu dievaluasi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  kampar  karena  masih  dianggap menjadi batasan bagi masyarakat yang menghambat perekonomian, pendidikan.

## ABSTRACT
This article aims to see how public participation responds to the Covid-19 case that has hit the world, including Indonesia, which has conceptualized a policy of physical distancing or large-scale social restrictions both at the central and regional levels. The problem is focused on how the community participates in the Large- Scale Social Restrictions policy implemented by the Kampar Regency government in handling the Covid-19 case. In order to approach this problem, the theoretical references of Jeff and Shah are used. From this theory, it will be seen how the public's perspective on the policies implemented by the government. The method used is quantitative, and the data is collected by distributing questionnaires and reinforced by interviews with stakeholders and analyzed qualitatively. This study shows that the reactionary community of Kampar Regency does not agree with the existence of the Large-Scale Social Restrictions policy. The disapproval of the people of Kampar Regency is dominated by the vulnerable aged 30 and under who show  a  lack  of  concern for  health which  is based  on selfishness and  this finding sees a public reaction that has drawn criticism that needs to be evaluated by the Regional Government of Kampar Regency because it is still considered a limitation for the community which hinders the economy, education.

## Keywords
Influence Analysis, Covid-19, Public Policy, Large-Scale Social Restrictions, Community Participation

## Pendahuluan
Akhir  tahun  2019,  dunia  digemparkan  dengan  merebaknya  penyakit Penumonia yang tidak wajar. Diketahui awal mulai virus ini berasal dari Wuhan ibu Kota  Provinsi  Hubei,  Tiongkok.  Virus  ini  merupakan  penyakit  menular  yang menular melalui tetesan air liur atau keluar dari hitung ketika terinfeksi batuk atau bersin(WHO 2020). Sebagian besar kasus COVID-19 memiliki tanda dari gejala flu, seperti demam, batuk, pilek, dan pusing dalam kondisi berat sehingga mengalami sesak napas yang berat yang merupakan gejala umum pada penyakit biasa sehingga susah untuk dikenali secara spesifik(Wu et al. 2020)
Penyebaran  virus  ini  yang  sangat  pesat  di  belahan  dunia  dan  begitu  juga Indonesia.  Indonesia  yang  pada  awalnya  merasa  mampu  membentengi  diri  dari serangan  pandemi  ini  ternyata  tidak  mampu  membentengi  diri  dari  serangan pandemi.  Dibuktikan  pada  tanggal  14  Februari  2020,  Indonesia  mengkonfirmasi kasus  pasien  positif  COVID-19  pertama.  Pemerintah  Indonesia  tidak  tinggal  diam dan memberikan fokus yang lebih besar dengan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah  untuk  bersiap  menerima  serangan  pandemi  ini,  salah  satunya  adalah penyediaan  Rumah  Sakit  selama  24  jam  yang  bersiap  dan  siaga  untuk  melayani pengaduan  dan  pemeriksaan  terhadap  orang-orang  yang  bergejala (Mas’udi  and Winanti 2020).
Laju  penyebaran  pandemi  akhirnya  telah  menyebar  ke  seluruh  Provinsi, Kabupaten/Kota,  bahkan  hingga  ke  pelosok  desa.  Dengan  meningkatnya  angka kasus  yang  bertambah  setiap  harinya  menimbulkan  kekhawatiran  dari  berbagai kalangan  masyarakat.  Melihat  tingginya  tingkat  persebaran  yang  begitu  cukup mengharuskan  pemerintah  untuk  segera  menetapkan  langkah  strategis  untuk pengawasan  kesehatan(Harapan  et  al.  2020).  Pemerintah  juga  harus  mampu memberikan solusi yang tepat untuk penanganan kesehatan(Wajdi et al. 2020).Salah satu upaya yang diambil untuk mengatasi penyebaran virus ini adalah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini dilakukan untuk memutus  dan  mengendalikan  penyebaran  virus  yang  dapat  mengancam  sistem kesehatan negara.
Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  didasarkan  kepada  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019. Maka kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang resmi diambil oleh  pemerintah  yang  dapat  diterapkan  di  daerah-daerah  Indonesia  berdasarkan kepada izin dari Menteri Kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19.
Pada  dasarnya,  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  bertujuan  untuk mengurangi  interaksi  sosial  fisik  antara  individu  guna  meminimalkan  resiko penularan virus. Beberapa langkah yang diterapkan dalam kebijakan ini antara lain pembatasan perjalanan, penghentian kegiatan pendidikan, penutupan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, restoran, dan lain sebagainya.
Sebenarnya  salah  satu  bentuk  pembatasan  sosial  yang  paling  efektif  adalah penerapan lockdown atau  karantina  wilayah.  Pada  saat lockdown ,  masyarakat diharapkan untuk tinggal di rumah dan hanya melakukan perjalanan yang penting, seperti  untuk  mencari  makanan  atau  keperluan  medis  yang  mendesak.  Selain  itu, kebijakan ini juga dapat melibatkan pengaturan jam operasional untuk sektor-sektor esensial  seperti  pasar,  rumah  sakit,  dan  apotik.  Namun  dikarenakan  resiko  yang didapat  dari  kebijakan lockdown dan  belum  matangnya  pemahaman  masyarakat tentang lockdown tersebut  kebijakan  ini  urung  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia. Pemerintah lebih memilih untuk menerapkan kebijakan rekayasa sosial yang sesuai dengan perhitungan mereka dan dinilai cocok bagi masyarakat Indonesia
Dalam sejumlah laporan majalah Forbes yang berjudul “Deep Anal ysis of Global Pandemic  Data  Reveals  Important  Insight” yang  menganalisis  dalam  bentuk peringkatka  penangan  COVID-19  di  seluruh  dunia  telah  menempakan  Indonesia pada  kategori  resiko  tinggi  dan  berada  pada  peringkat  ke  18  dari  20  negara  yang berada  pada  kategori  yang  sama(Colangelo  2020).  Laporan  tersebut  sedikit banyaknya menggambarkan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah masih cukup rendah.
Berdasarkan  dengan  hal  itu,  adanya  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  daerah, pemerintah  Kabupaten  Kampar  memutuskan  sebuah  kebijakan  PSBB  yang  diikuti dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Kampar  Nomor:  360-416/V/2020  Tentang Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (2019).  Dengan  diberlakukannya  kebijakan  PSBB,  pemerintah mengharapkan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  menerapkan  kebijakan  ini. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  yang  paling  dibutuhkan  adalah  kesadaran  dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program kebijakan.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan  yang  akan dilakukan oleh suatu individu untuk mengikuti kegiatan apapun maupun peraturan yang ada dan telah ditetapkan. Berkaitan dengan kebijakan publik, partisipasi perlu diperlakukan  karena  menjadi  salah  satu  faktor  agar  kebijakan  publik  yang  telah dilaksanakan oleh pemerintah berhasil sesuai dengan tujuannya. Menurut Hosnan dalam Romi Aqmal menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu jargon yang telah mengemuka saat ini pemerintah yang baik ( good governance) . Oleh sebab  itu  proses  pemerintah  yang  dijalan  atas  dasar  partisipasi  masyarakat  telah memiliki  salah  satu  karakteristik  sebagai  pemerintahan  yang  baik(Aqmal  2020). Kebijakan atau regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas dan partisipasi masyarakat, dan seluruh pihak terkait menjadi sangat  penting  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai bahaya dari penyebaran COVID-19 ini(Karyono, Rohadin, and Indriyani 2020).
Menurut Jeff dah Shah good governance juga digunakan untuk melihat partisipasi melalui  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah,  jumlah  masyarakat yang  berpartisipasi  dalam  pembangunan  daerah,  tingkat  kuantitas  dan  kualitas
masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap  masyarakat  menjadi  lebih  peduli  terhadap  setiap  langkah  pembangunan. Menurut  Theron dan  Mchunu  dalam  Muhammad  Mulyadi  partisipasi  masyarakat mengacu  pada  penciptaan  peluang  yang  memberikan  ruang  bagi  anggota masyarakat  untuk  secara  aktif  terlibat  dan  menarik  manfaat  dari  kegiatan  yang diikuti(Mulyadi 2020).Menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada  di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi(Adi 2007).
Menurut  Conyers  dalam  Fathurrahman  menyebutkan  terdapat  tiga  alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting (Fadil 2013)  yaitu:  1)  Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna  memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya  proyek  pembangunan  serta  proyek-proyek  akan  gagal.  2)  Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan  dalam  proses  persiapan  dan  perencanaan,  karena  mereka  akan  lebih mengetahui  seluk  beluk  proyek  tersebut  akan  mempunyai rasa  memiliki  terhadap proyek tersebut. 3) Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat  dilibatkan  dalam  pembangunan  masyarakat  mereka  sendiri.  Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turun “urun rembug” (memberikan saran)  dalam  menentukan  jenis  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  didaerah mereka.
Sosial  Berskala  Besar  akan  membuat  masyarakat  Kabupaten  Kampar  tidak senang karena terbatasnya akses dan mobilitas atau ruang gerak, meskipun di lain sisi  masyarakat  juga  tidak  senang  dan  khawatir  dengan  lajunya  pergerakan  virus yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Keresahan  masyarakat akan kebijakan PSBB dilatarbelakangi oleh adanya keharusan untuk merubah kebiasaan mereka yang kini telah dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan PSBB ini membuat ruang gerak  masyarakat  terbatasi  yang  menyebabkan  kegiatan  tidak  dapat  terlaksana, pedagang-pedagang  yang  tidak  bisa  berjualan,  peliburan  tempat  sekolah,  yang menyulitkan  masyarakat  mendapatkan  penghasilan  untuk  kebutuhan  ekonomi dikarenakan pendapatan tertinggi masyarakat Kabupaten Kampar didominasi oleh Pedagang  dan  juga  Petani.  Oleh  sebab  itu  juga  yang  menjadi  pemicu  masyarakat tidak  mematuhi  protokol  yang  diatur  di  dalam  kebijakan  PSBB,  seperti  tidak menggunakan masker, tempat-tempat umum yang masih buka di luar jam yang telah ditentukan sehingga tidak terjadinya physical distancing .
Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar menjadi persoalan kurang efektifnya penanganan  pandemi  ini  karena  langkah  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  dimana  belum  terdapat  kewenangan  yang  cukup  jelas  dalam  penanganan COVID-19 sehingga kemudian menyebabkan banyak kepala daerah yang cenderung
mengambil kebijakan yang bervariasi dan berbeda satu sama lain(Andiraharja 2020). Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Imas Novita Juaningsih dkk, menegaskan bahwa  jaminan  terhadap  kesejahteraan  keamanan  masyarakat  telah  dilakukan pemerintah melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur sesuai dengan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Peraturan  Pemerintah.  Namun, penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  penanganan  COVID-19  dikatakan  tidak efektif karena masyarakat yang belum sepenuhnya memahami urgensi dari kondisi kesehatan,  sosialisasi  sehingga  menimbulkan  rekomendasi  untuk  meningkatkan kesadaran terhadap COVID-19(Juaningsih et al. 2020)
Pada  dasarnya  kebijakan  non-populer  ini  diterapkan  sebagai  bentuk perlawanan  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  COVID-19.  Namun,  hadirnya kebijakan  PSBB  memaksa  masyarakat  memiliki  efek  samping  dari  upaya  untuk merubah kebiasaan mereka di berbagai aspek. Masyarakat dituntut banyak hal baru sebagai  penyesuaian-penyesuaian  ataupun  membentuk  kebiasaan  baru.  Efek samping  yang  menyebabkan  dinamika  dari  kebijakan  inilah  yang  menjadi  alasan ketertarikan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengangkat  tulisan  tentang  Analisis Pengaruh  Kebijakan  PSBB  terhadap  Masyarakat  di  Kabupaten  Kampar  dengan tujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kepercayaan  masyarakat  dalam  implementasi kebijakan  PSBB  di  Kabupaten  kampar,  untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat dalam menaati aturan yang diterapkan dalam kebijakan PSBB, serta untuk melihat bagaimana physical  distancing yang  diaplikasi  melalui  kebijakan  PSBB  oleh pemerintah  Kabupaten  Kampar.  Penelitian  ini  berkontribusi  bagi  kajian  dan keilmuan  bagi  pemerintah  untuk  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah dalam  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  yang  baik  dalam  sebuah kebijakan  tentu  dilakukan  dengan  sukarela  karena  merasa  masing-masing mempunyai  tanggung  jawab  yang  dan  kepentingan  yang  sama.  Pemerintah  tidak bisa  bekerja  sendirian  dan  perlu  memerlukan  partisipasi  dari  semua  komponen masyarakat,  baik  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  untuk  dapat  mencapai  tujuan kebijakan bersama.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  Kuantitatif.  Penelitian kuantitatif merupakan penelitian berupa angka dan analisis-analisis menggunakan statistik (Sugiyono 2018). Dan penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan yang menggunakan statistik dengan  kata  lain  dalam  penelitian  kuantitatif  peneliti  berangkat  dari  sebuah  teori menuju data dalam bentuk angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan dari teori  yang  telah  diuji  kebenarannya  (Tanzeh  2006).  Dalam  penelitian  ini menggunakan  Kuantitatif  karena  peneliti  ingin  melihat  reaksi  masyarakat  dalam kebijakan  PSBB  dan  metode  ini  dianggap  sebagai  metode  yang  cocok  digunakan untuk menjawab penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat
Kabupaten  Kampar  dengan  menggunakan  rumus  Slovin.  Sampel  penelitian  ini dengan penarikan random sampling yang pengambilan sampel dari anggota populasi yang  dilakukan  secara  acak  tanpa  memperhatikan  strata  dalam  populasi tersebut(Sugiyono  2018).  Dalam  penelitian  ini  juga  melakukan  pengumpulan  data melalui  wawancara  kepada stakeholder dengan  tujuan  memperkuat  dan  validasi terhadap respon masyarakat Kabupaten Kampar.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  dapat  diukur  dari  tingkat keberhasilannya yang bersifat realistis dengan kultur yang ada ditingkat pelaksanaan kebijakan.  Kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  terhadap  kebijakan  PSBB untuk melihat bagaimana masyarakat Kabupaten Kampar menerima kebijakan yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah.  Kepercayaan  ( trust )  adalah  kepercayaan pihak  tertentu  terhadap  yang  lain  dalam  melakukan  hubungan  transaksi berdasarkan  keyakinan  bahwa  orang  yang  dipercayainya tersebut  memiliki  segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan(Priansa 2017)
Tabel 1 . Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah
No Item Penilaian Skala Penilaian Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 1 Percaya  akan  tujuan  kebijakan  PSBB  untuk mengurangi penyebaran COVID-19 57% 37% 6% 2 PSBB  merupakan  cara  yang  tepat  untuk menekan penyebaran COVID-19 57% 37% 6% 3 Pemerintah menjalankan kebijakan PSBB sesuai yang ditetapkan 28% 62% 10% 4 Pemerintah  menyediakan  sarana  prasarana selama kebijakan PSBB 27% 56% 17% Total 42% 48% 10%
Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti, (2021)
Dari  kuesioner  yang  telah  disebarkan  42%  Masyarakat  Kabupaten  Kampar mempercayai  bahwa  kebijakan  PSBB  untuk  mengurangi  penyebaran  dan  untuk menekan  penyebaran COVID-19.  Masyarakat  mempercayai  bahwa  kebijakan  yang ditetapkan telah sesuai aturan yang ditetapkan dan telah menyediakan sarana dan prasarana seperti adanya penyediaan fasilitas kesehatan, tempat isolasi, serta adanya penyemprotan  disinfektan  di  lingkungan  masyarakat.  Dan  berdasarkan  kuesioner tersebut  48%  masyarakat  kurang  setuju  akan  kebijakan  PSBB  untuk  mengurangi penyebaran  COVID-19,  dengan  beberapa  alasan  yaitu  kebijakan  PSBB  yang diterapkan  masih  dirasa  kurang  efektif  dan  tidak  berjalan  dengan  lancar  karena masih terindikasi masyarakat yang berkumpul di kerumunan, tempat-tempat umum yang  masih  ramai  didatangi.  Dan  berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan  10%
masyarakat sama sekali tidak setuju terhadap kebijakan PSBB dengan alasan sarana dan  prasarana  yang  diberikan  pemerintah  tidak  merata  bahkan  ada  yang  tidak mendapatkan fasilitas selama kebijakan PSBB diberlakukan.

## 2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
Jumlah  masyarakat  yang  berpartisipasi  untuk  mengetahui  seberapa mengetahui  masyarakat  yang  berpatisipasi  dalam  sebuah  kebijakan.  Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kebijakan PSBB di Kabupaten Kampar dengan menyadari  pentingnya  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Partisipasi  masyarakat adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah  dan potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan,  dan  pengambilan  keputusan  tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  mengevaluasi  perubahan  yang  terjadi (Adi 2007).
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam
Pembangunan No Item Penilaian Skala Penilaian Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 1 Mengetahui isi kebijakan PSBB 40% 46% 14% 2 Mengetahui  dan  memahami aturan PSBB 40% 50% 10% 3 Mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan PSBB 24% 45% 31% 4 Mengajak teman-teman selingkungan  untuk  mematuhi protokol kesehatan selama PSBB 39% 50% 11% 5 Mengingatkan teman-teman yang lain akan aturan PSBB yang ditetapkan 37% 43% 20% Total 36% 47% 17%
Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti (2021)
Partisipasi  masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan  dan pengambilan  keputusan  tentang  alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah, pelaksanaan  upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi 2007).
Reaksi publik terhadap kebijakan PSBB ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat  Kabupaten  Kampar.  Berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan  36% presentasi berpendapat setuju dengan kebijakan PSBB serta ikut berpartisipasi dalam penerapan  kebijakan  PSBB  seperti  mematuhi  protokol  kesehatan,  mengajak masyarakat lain untuk mematuhi protokol kesehatan, dan 47% masyarakat kurang setuju atau kurang berpartisipasi dalam kebijakan PSBB dengan  alasan banyaknya masyarakat  yang  belum  memahami  konsep  dari  kebijakan  PSBB  serta  tidak mematuhi  aturan  protokol  kesehatan.  Kemudian,  17%  masyarakat  tidak  setuju
terhadap  kebijakan  PSBB  dengan  alasan  masyarakat  tidak  pernah  mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan yang akan ditetapkan.
Dalam  hal  ini,  hasil  mengenai  reaksi  publik  masyarakat  juga  dikuatkan  oleh statemen dari stakeholder Kabupaten  Kampar  yang  mengatakan  bahwa “ sosialisasi yang  dilakukan  pemerintah  telah  dilaksanakan  dan  juga  diinformasikan  dalam beberapa media sosial dan media cetak yang telah dilaksanakan hampir menyeluruh di  desa  atau  kecamatan  di  Kabupaten  Kampar.  Namun  hal  ini  difokuskan  pada daerah-daerah yang besar atau dominan saja. Dan sebagian masyarakat dengan total 60% hanya mematuhi aturan jika adanya petugas satgas Covid yang menegur, dan dalam persentase 60% tersebut berada pada rentang umur 30 tahun kebawah atau dalam usia remaja hingga dewasa, untuk usia 30 tahun keatas sudah bisa dikatakan tertib dalam menjalankan protokol kesehatan ” .

## 3. Tingkat kuantitas dan kualitas (kritik dan saran) untuk pembangunan
Tingkat  kuantitas  dan  kualitas  dalam  penerapan  kebijakan  PSBB  ini  berupa kritik dan saran unutk mengetahui kualitas dari suatu kebijakan yang diperoleh dari pendapat dan reaksi masyarakat Kabupaten Kampar
Tabel 3 . Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan
Saran) Untuk Pembangunan No Item Penilaian Skala Penilaian Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 1 Tidak  berpergian  ketempat keramaian  atau  umum  selama kebijakan PSBB 36% 54% 10% 2 Melaksanakan  kebijakan  Work From Home (WFH) 27% 26% 47% 3 Mengikuti  Pendidikan  Jarak Jauh 42% 12% 46% 4 Penerima  program  bantuan langsung  tunai  yang  diberikan pemerintah selama PSBB 30% 0% 70% 5 Bantuan  langsung  tunai  dapat mencukupi sisi ekonomi selama PSBB 8% 22% 70% Total 28% 23% 49%

## Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti (2021)
Dalam  penelitian  ini  ditemui  hasil  berupa  kritik  dan  saran  oleh  masyarakat Kabupaten Kampar terhadap kuantitas dan kualitas kebijakan PSBB yang diterapkan. Berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan  didapatkan  28%  masyarakat  setuju  untuk menaati segala aturan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengikuti segala bentuk arahan seperti arahan untuk tidak bepergian ke tempat ramai atau umum. Dan 23% masyarakat  kurang  setuju  dengan  alasan  bahwa  masih  adanya  masyarakat  yang merasa kebijakan PSBB menghambat pekerjaan mereka yang rata-rata berada pada perkumpulan  orang-orang  ramai,  dan  bantuan  yang  diberikan  berupa  Bantuan
Langsung  Tunai  (BLT)  tidak  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  mereka  jika  menaati protokol kesehatan. Selanjutnya 49% masyarakat tidak setuju dengan kebijakan PSBB karena  merasa  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  tidak  merata  dan  tidak  sesuai kriteria pemberian.
Dalam hal ini mengenai kritik dan saran oleh masyarakat Kabupaten Kampar terhadap kualitas dan kuantitas yang diperkuat oleh stakeholder Kabupaten Kampar Kebijakan PSBB ini sangat sulit mengatur pada usia 19 tahun atau menginjak usia remaja  dikarenakan  sifat  remaja  yang  masih  ingin  bebas  dan  berkumpul-kumpul. Dan  pemberian  BLT  dirasakan  juga  kurang  tepat  sasaran  karena  pihak  dari pemerintahan  yang mengatakan bahwa pemberian ini telah sesuai dengan kriteria yang  telah  diberikan  RT/RW,  namun  hal  itu  tidak  ditemukan  jika  sesuai  dengan kriteria yang ditetapkan bagi siapa yang pantas untuk mendapatkan dan tidak pantas untuk mendapatkan. Serta dalam bidang pendidikan pun juga dirasa sangat tidak efektif karena tidak adanya kontrol dari orang tua terhadap pendidikan anak yang terbagi antara mencari kebutuhan rumah tangga dan urusan keluarga.
Berdasarkan hasil kritik dan saran kualitas dan kuantitas adalah selama adanya pandemic dan diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini banyak dampak yang terjadi untuk masyarakat. Dampak yang spesifik terjadi pada bidang ekonomi  karena  adanya  kebijakan  tersebut  banyak  masyarakat  yang  tidak  bisa bekerja  di  luar  rumah,  kurang  nya  pendapatan  masyarakat  yang  menyebabkan masyarakat kabupaten Kampar tidak bisa menghidupi kehidupannya. Oleh sebab itu pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  mengenai  bantuan  langsung  tunai  untuk masyarakat.  Akan  tetapi  bantuan  tersebut  masih  banyak  mendapatkan  kendala karena  bantuan  yang  diberikan  bisa  dikatakan  banyak  yang  tidak  tepat  sasaran. Bantuan  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  masyarakat  yang membutuhkan. Melihat dan mendengar dari masyarakat yang merasa sedih karena dirinya pribadi yang tidak mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah

## 4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan
Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlangsung lama secara  tidak  langsung  pemerintah  mengharapkan  membuat  kebiasaan  masyarakat yang  mudah  untuk  beradaptasi.  Oleh  sebab  itu  hasil  dari  sub  ini  menunjukkan bagaimana perubahan sikap masyarakat selama kebijakan PSBB diterapkan.
Pada  instrumen  ini  melihat  terjadinya  perubahan  sikap  masyarakat  sebelum dan  setelah  adnaya  kebijakan  PSBB  yang  menjadi  lebih  peduli  terhadap  setiap langkah  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Perubahan  Sosial  atau  perubahan masyarakat  mengacu  pada  adanya  perubahan-perubahan  dalam  berbagai  pola tindakan dan acuan bagi pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat(Suparlan 2008).
Berdasarkan  tabel  4  sebanyak  44%  masyarakat  setuju  bahwa  kebijakan  PSBB dapat  merubah  pola  kehidupan  dengan  alasan  masyarakat  lebih  memperdulikan
kesehatannya  dengan  mematuhi  segala  bentuk  arah  pemerintahan  dengan  selalu menggunakan masker, hand sanitizer , physical distancing atau apapun kebijakan yang diberlakukan  pemerintah.  Kemudian  46%  masyarakat  kurang  setuju  dengan memperdulikan  kesehatan  mereka  dengan  alasan  kebutuhan  ekonomi.  Karena masyarakat yang masih berpikiran bahwa jika hanya berdiam dirumah dan menjaga physical  distancing tidak  akan  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Dan  10% masyarakat Kabupaten Kampar tidak setuju bahkan tidak memperdulikan kebijakan PSBB  yang  berlangsung  terus  menerus  yang  membuat  masyarakat  menjadi  bosan dan  mengabaikan  segala  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  termasuk  protokol kesehatan.
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih
Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan No Item Penilaian Skala Penilaian Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 1 Pandemic membuat jauh lebih peduli terhadap kesehatan 74% 18% 8% 2 Mengikuti segala bentuk arahan selama pandemic 42% 53% 5% 3 Mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker 46% 49% 5% 4 Menjalankan aturan physical distancing 45% 47% 8% 5 Mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan handsinitizer 37% 48% 15% 6 Bersedia untuk dikarantina apabila terkena COVID-19 51% 43% 6% 7 Akan mematuhi kebijakan PSBB 38% 48% 14% 8 Jenuh dengan kebijakan PSBB yang terlalu lama 39% 55% 6% 9 Tidak tahan dengan kebijakan PSBB dan mengabaikan protokol kesehatan 31% 48% 21% Total 44% 46% 10% Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti (2021)
Dalam  hal  ini,  hasil  mengenai  perubahan  sikap  masyarakat  menjadi  lebih peduli  terhadap  setiap  langkah  pembangunan  juga  dikuatkan  oleh statement dari stakeholder Kabupaten  Kampar  yang  mengatakan  bahwa “ untuk  tetap  menjaga masyarakat pemerintah menghimbau kepada RT/RW atau Kecamatan untuk selalu
mengingatkan  masyarakat  agar  tetap  dapat  memenuhi  protokol  kesehatan.  Akan tetapi,  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  mengikuti  kebijakan  tetap  berada  pada rentan  usia  dibawah  30  tahun.  Bahkan  bisa  dikatakan  yang  melakukan protocol kesehatan  itu  tidak  semua  masyarakat  bahkan  ada  beberapa  kecamatan  yang  bisa dikatakan zero atau nihil dalam menerapkan protocol kesehatan. Selama pelaksanaan kebijakan  PSBB  hambatan  yang  pemerintah  dapatkan  itu  berupa  kesadaran  dari masyarakat  nya  sendiri,  dan  pemerintah  sudah  melakukan  yang  maksimal,  dan ditinjau dari hasil setelah diterapkan nya PSBB dan segala jenis nya bisa dikatakan efektif  akan  tetapi  catatan  itu  kembali  lagi  kepada  batas-batas  usia  yang menerapkannya ”
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  ditemui  bahwa  terjadinya  perubahan  sikap masyarakat  menjadi  lebih  peduli  terhadap  setiap  langkah  pembangunan  adalah dengan  adanya  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Kampar masyarakat  telah  mengalami  perubahan  seperti  masyarakat  yang  sudah  mulai terbiasa  untuk  menggunakan  masker,  selalu  membawa hand  sanitize r  serta masyarakat jauh lebih peduli terhadap kesehatan mereka seperti menjaga pola hidup, berolahraga agar tidak terjadinya fisik yang lemah.
5. Rekapitulasi Reaksi Publik Tentang Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar
Gambar 1 . Rekapitulasi Reaksi Publik

## Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)
Berdasarkan rekapitulasi reaksi publik yang objek penelitian yaitu Masyarakat Kabupaten Kampar terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kampar.  Berdasarkan data rekapitulasi di atas dan dengan penjelasan tentang  Teknik  Pengukuran  dimana  persentase  sebesar  34-  66%  masuk  dalam kategori kurang setuju, dengan jumlah responden 41 orang dengan persentase 41% yang artinya setiap indikator penelitian yang dihasilkan dari tanggapan responden masyarakat Kabupaten Kampar adalah Kurang Setuju.
42 36 28 44 48 36 23 46 10 17 49 10
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Kritik dan Saran Perubahan Sikap Masyarakat Rekapitulasi Reaksi Publik Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju

## Kesimpulan
Partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Kampar  sudah  cukup  terlibat  dari kepercayaan  kepada  pemerintah,  jumlah  masyarakat  yang  berpartisipasi,  tingkat kuantitas dan kualitas (kritik dan saran), dan adanya perubahan sikap masyarakat menjadi  lebih  baik  terhadap  setiap  langkah  pembangunan  dalam  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Partisipasi  masyarakat  Kabupaten  Kampar terhadap  kebijakan  PSBB  sangat  membantu  dalam  menekan  angka  penyebaran COVID-19. Namun, penerapan kebijakan PSBB yang terlalu lama membuat keluhan masyarakat  yang  semakin  tinggi  yang  mengakibatkan  ekonomi,  pendidikan,  dan sosial terganggu serta sarana dan prasarana seperti bantuan yang diberikan belum mencukupi bagi kebutuhan masyarakat dan pembagian yang tidak merata. Hasil dari penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  faktor  umur  pada  masyarakat  Kabupaten Kampar  menentukan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  penerapan  kebijakan PSBB  tersebut.  Dibuktikan  oleh stakeholder yang  menangani  kebijakan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  di  Kabupaten  Kampar  yang  mengatakan  bahwa ketidakpatuhan  masyarakat  Kabupaten  Kampar  didominasi  rentan  usia  30  tahun kebawah  yang  berada  pada  Gen  Milenial  dan  Gen  Z  yang  tidak  mempunyai kesadaran dan rasa peduli dengan adanya kebijakan, yang ingin merasa bebas dan tidak  memperdulikan  kesehatan.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah  Kabupaten Kampar  perlu  meninjau  kembali  sarana  atau  prasarana  atas  kebijakan  PSBB  yang diberikan.

## Referensi
Adi, Isbandi Rukminto. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas:
Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Fisip UI Press .
Andiraharja,  Diyar  Ginanjar.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  Pada  Penanganan Covid-19. Jurnal  Politik  Pemerintahan  Dharma  Praja 13(1):52 – 68.  doi: 10.33701/jppdp.v13i1.1005.
Aqmal,  Romi.  (2020).  Pendidikan  Keluarga  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Program  Keluarga  Berencana  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Desa  Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. TANJAK: Journal of Education and Teaching 1(2):2013 – 2222. doi: 10.35961/tanjak.v1i2.159.
Colangelo, Margaretta. (2020). Pandemic Data Reveals Important Insights. April 13,
1 – 11.
Fadil, Fathurrahman. (2013).Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah.” Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal II(8):287 – 94.
Harapan,  Harapan,  Naoya  Itoh,  Amanda  Yufika,  Wira  Winardi,  Synat  Keam, Haypheng Te, Dewi Megawati, Zinatul Hayati, Abram L. Wagner, & Mudatsir. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Literature Review. Journal of Infection and Public Health 13(5):667 – 73. doi: 10.1016/j.jiph.2020.03.019.
Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, & Dzakwan NurIrfan.
(2020).  Optimalisasi  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Covid-19 Terhadap  Masyarakat  Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 7(6):509 – 18.
Karyono,  Karyono,  Rohadin  Rohadin,  &  Devia  Indriyani.  (2020).  Penanganan  Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2(2):164. doi: 10.24198/jkrk.v2i2.29127.
Mas’udi, Wawan, & Poppy S. Winanti, eds. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID- 19 Di Indonesia : Kajian Awal . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mulyadi,  Mohammad.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penanganan Penyebaran Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII(8):13 – 18.
Priansa,  Donni  Juni.  (2017).  Perilaku  Konsumen  Dalam  Persaingan  Bisnis Kontemporer.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Suparlan,  Parsudi.  (2008).  Dari  Masyarakat  Majemuk  Menuju  Masyarakat Multikultural;(Buku  Kumpulan  Tulisan  Prof.  Parsudi  Suparlan,  Ph.  D.  In Memorium, Editor: Chrysnanda. DL Dan Yulizar Syafri); 2008. Jakarta. Penerbit JPKIK .
Tanzeh, Ahmad. (2006). Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya: Elkaf .
Wajdi, Muh Barid Nizarudin, Iwan Kuswandi, Umar Al Faruq, Zulhijra, Khairudin,
&  Khoiriyah.  (2020).  Education  Policy  Overcome  Coronavirus,  A  Study  of Indonesians. EDUTEC :  Journal  of  Education  And  Technology 3(2):96 – 106.  doi: 10.29062/edu.v3i2.42.
World Health Organization. (2020). Coronavirus Disease . doi: 10.1016/c2020-0-01739-1.
Wu,  Canrong,  Yang Liu,  Yueying  Yang,  Peng  Zhang,  Wu  Zhong,  Yali  Wang,  Qiqi Wang, Yang Xu, Mingxue Li, Xingzhou Li, Mengzhu Zheng, Lixia Chen, & Hua Li.  (2020).  Analysis  of  Therapeutic  Targets  for  SARS-CoV-2  and  Discovery  of Potential  Drugs  by  Computational  Methods. Acta  Pharmaceutica  Sinica  B 10(5):766 – 88. doi: 10.1016/j.apsb.2020.02.008.