## PELAKSANAAN  PROGRAM  JAMSOSTEK  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  HUKUM   TENAGA  KERJA

## DAHLIA

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract: Jamsostek program is a form of economic and social protection programs to provide protection in the form of compensation for the loss of income in the form of cash and protection  in  the  form  of  services,  care  or  treatment  at  the  time  of  a  worker  hit  by certain  risks.  Jamsostek  existence  as  living  safeguard  employment  in  a  company  is very  beneficial,  and  therefore  as  a  measure  to  ensure  the  life  of  labor,  the  company will enter the workforce in Jamsostek program managed by PT. JAMSOSTEK.
Key words: Jamsostek Program,  Worker Protection Law

## PENDAHULUAN
Salah  satu  keberhasilan  pembangunan  nasional  adalah  kualitas  manusia  Indonesia,  yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia  tidak  mungkin  tercapai  tanpa  adanya  jaminan  hidup  yang  pasti  untuk  didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia (Abdul Khakim,2003:ix).
Dalam  hal  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  maka  sudah  selayaknya  tenaga  kerja mendapat  jaminan  perlindungan  baik  yang  menyangkut  keselamatannya,  kesehatannya  maupun kelangsungan  hidupnya  setelah  tenaga  kerja  tersebut  tidal  lagi  bekerja.  Pemerintah  melalui Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  Tentang  Jaminan  Sosial  tenaga  Kerja  berupaya malakukan hal itu. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja  (Jamsostek) menurut UU Nomor 3 Tahun 1992 adalah : Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan  yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, bersalin,  hari  tua  dan  meninggal  dunia.  Berdasaarkan  dari  pengertian  tersebut  kiranya  dapat diketahui bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengandung aspek-aspek sebagai berikut :
1. Memberikan  perlindungan  dasar  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimal  bagi  tenaga kerja  beserta keluarganya.
2. Merupakan  penghargaan  kepada  tenaga  kerja  yang  telah  menyumbangkan  tenaga  dan fikirannya kepada perusahaan tempat dimana mereka bekerja.
3. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian   berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan  yang hilang.
4. Menciptakan  ketenangan  bekerja,  karena  adanya  upaya  perlindungan  terhadap  resiko-resiko kerja  dan upaya pemeliharaan terhadap tenaga kerja.
5. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja akan menciptakan ketenangan bekerja yang pada akhirnya  mendukung  kemandirian  dan  harga  diri  manusia  dalam  menghadapi  resiko  sosial ekonomi.
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  diberikan  bukan  tanpa  alasan,  dalam  arti  ada  hal  atau dasar  yang memotivasi dimana kebijaksanaan tenaga kerja dibidang jaminan sosial mempunyai keselarasan  dengan  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  pancasila  yaitu  dalam  rangka pembangunan  manusia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya,  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur  dan  merata  baik  material  maupun spiritual. Sementara kita ketahui bahwa pembangunan itu bersifat dinamis, dimana sangat besar pengaruhnya  didalam  kehidupan  manusia.  Penggunaan  teknologi  diberbagai  sektor  kegiatan manusia,  kegiatan  usaha  semakin  meningkat  dan  tidak  terlepas  pula  dari  resiko  yang  akan menimpa,  mengancam  keselamatan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  tenaga  kerja,  sehingga  perlu penanganan secara serius terhadap perlindungan tenaga kerja.
Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja disuatu  perusahaan  sangat  besar  manfaatnya,  tidak  hanya  bagi  tenaga  kerja  tetapi  juga  bagi perusahaan.  Oleh  karena  sebagai    langkah  untuk  menjamin    tenaga  kerja,  kiranya  perusahaan sangat  perlu  memasukkan  tenaga  kerjanya  dalam  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK. Perusahaan yang telah memasukkan tenaga kerjanya  ke dalam program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  berarti  menunjukkan  bahwa  perusahaan  tersebut  secara bijaksana telah berfikir dan bertindak untuk :
1. Melindungi  para  buruhnya  sedemikian  rupa  dalam  menghadapi  kecelakaan  kerja  yang mungkin saja terjadi, baik karena adanya mutakhir, maupun karena penempatan tenaga kerja pada proyek-proyek diluar daerah dalam rangka menunjang pembangunan.
2. Mendidik  para  buruhnya  supaya  berhemat/menabung  yang  dapat  dinikmatinya  apabila sewaktu-waktu terjadi suatu kejadian yang harus dihadapi buruh beserta keluarganya.
3. Melindungi  perusahaan  dari  kerusakan  kemungkinan  berjumlah  sangat  besar,  karena terjadinya  musibah  yang  menimpa  beberapa  karyawan,  dimana  setiap  kecelakaan  atau musibah sama sekali tidak diharapkan.
4. Memberikan  ketenangan  kerja  kepada  buruh  beserta  keluarganya,  karena  dengan  terjadinya kecelakaan  yang  sama  sekali  tidak  diharapkan,  mereka  telah  berhak  memperoleh  jaminan yang  layak  yang  tidak  perlu  sulit-sulit  mengurusnya  (Y.W.Sunindhia  dan  Ninik Widiyanti,1987:92).
Dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja berlaku prinsip gotong-royong dalam arti kerja sama  antara  yang  mampu  dan  yang  kurang  mampu,  antara  yang  berusia  tua  dan  yang  berusia muda, antara yang sehat dan yang sakit. Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja salah satu wujud  pemerataan  pembangunan.  Bagi  para  pesertannya,  jaminan  sosial  tenaga  kerja  juga menciptakan  kemandirian,  dalam  arti  tidak  menggantungkan  diri  pada  orang  lain  pada  waktu menghadapi  resiko  kehidupan.  Dengan  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  pesertanya  tidak  perlu menggantungkan diri pada orang lain pada saat pesertanya menjadi tua dan tidak mampu bekerja. Demikian juga peserta tidak perlu belaskasihan orang lain pada saat membutuhkan biaya untuk perawatan  sewaktu  menderita  sakit  atau  mengalami  kecelakaan.  Ketidak  tergantungan  pada orang  lain  ini  merupakan  manifestasi  kemandirian  yang  menempatkan  harga  diri  manusia  pada tingkat  yang  setinggi-tingginya.  Sifat  gotong-royong  dalam  sistem  jaminan  sosial  tenaga  kerja juga  menunjukkan  kerja  sama  unsur-unsur  tripartit.  Pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja mempunyai  peran  masing-masing  untuk  menentukan  kemajuan  yang  hendak  dicapai  melalui program  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Permasalahan  tenaga  kerja  memang  harus  diselesaikan secara bersama atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat diantara unsur tripartit tersebut.
Secara  normatif  pengaturan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  melalui  program jamsostek  mengandung  manfaat  yang  positif  bagi  tenaga  kerja  dilihat  dari  perspektif perlindungan  hukumnya.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  bagaimana  pelaksanaan  program jamsostek dengan dukungan data sekunder.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek)  menurut  UU  Nomor  3  Tahun  1992  adalah  : Suatu  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai  pengganti
sebagian  dari  penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat  peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal  dunia.  Berdasarkan  dari  pengertian  jamsostek  secara  yuridis  maka  dapat  ditemukan beberapa aspek yang terkandung dalam jamsostek, yaitu :
a. Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk tenaga kerja serta keluarganya.
b. Jamsostek merupakan  penghargaan  kepada  tenaga  kerja  yang  telah  menyumbangkan  tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
c. Dengan  adanya  upaya  perlindungan  dasar  tersebut  maka  Jamsostek  akan  memberikan kepastian  berlangsungnya  arus  penerimaan  penghasilan,  sebagai  pengganti  atau  seluruh penghasilan yang hilang.
d. Jamsostek menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap risiko ekonomi maupun sosial.
e. Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja dari para karyawan.
f. Dengan terciptanya ketenangan kerja pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga diri manusia  dalam  menerima  dan  menghadapi  resiko  sosial  ekonomi  (www.yahoo.com Jamsostek, Jakarta )
Menurut International Labour International (ILO),  Social Security pada prinsipnya adalah perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  warga  negaranya,  melalui  berbagai  usaha untuk menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkuranganya penghasilan.
Berdasarkan  dari  pengertian  di  atas  jelaslah  bahwa  jaminan  sosial  tenaga  kerja  adalah perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan  berupa  uang  (jaminan  kecelakaan  kerja, kematian  dan  tabungan  hari  tua)  dan  pelayanan  kesehatan  yakni  jaminan  pemeliharaan kesehatan.

## 2. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK ini diundangkan  berlandaskan dasar-dasar hukum yaitu :
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951  tentang  pernyataan  berlakunya  undang-undang pengawasan  perburuhan  tahun  1948  nomor  23  dari  Republik  Indonesia  untuk  seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 41).
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok Mengenai tenaga kerja (lembaran Negara Tahun 1969 nomor 55 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).
e. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1981  tentang  wajib  lapor  ketenagakerjaan  di  perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).

## 3.  Jenis-Jenis Program Jamsostek
Berdasarkan uraian yang ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dapat diketahui bahwa jenis-jenis atau ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi :

## a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor: Per-24/Men/vi/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  ditegaskan,  bahwa  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  terdiri  dari:  biaya  pengangkutan tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja,  Penggantian  Upah  Sementara  Tidak  Mampu Bekerja  (STMB),  biaya  perawatan  medis,  santunan  cacat  tetap/sebagian,  santunan  cacat  total tetap, santuanan kematian, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap dan beaya  rehabilitasi.  Lebih  lanjut  ditegaskan  bahwa  pengobatan  dan  perawatan  akibat  kecelakaan kerja sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh/untuk :
1. Dokter
2. Obat
3. Operasi
4. Rontgen, laboratorium
5. Perawatan Puskesmas Rumah Sakit Umum Kelas I
6. Gigi
7. Mata
8. Jasa tabib/sinshe/pengobatan tradisional yang mendapat izin resmi dari dari instansi yang berwenang, dengan maksimum biaya Rp. 4.000.000,-
Selain itu juga ditetapkan ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kecelakaan kerja ke Rumah Sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut :
1. Bilamana  hanya  menggunakan  jasa  angkutan  darat/sungai  maksimum  sebesar  Rp. 150.000,-
2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp. 300.000,-
3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp. 400.000,-
b. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari :
1. Jaminan Kematian, dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda atau Anak, dimana untuk santunan kematian adalah sebesar Rp. 3.000.000,00
2. Biaya Pemakamaan, sebesar Rp. 600.000,00
3. Santunan Berkala, sebesar Rp. 50.000,00/bulan selama 24 bulan

## c. Jaminan Hari Tua (JHT)
Terdiri dari  keseluruhan iuran yang telah disetor beserta hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua  dibayarkan  kepada  tenaga  kerja  yang  telah  mencapai  usia  55  tahun  atau  cacat  total  untuk selama-lamanya dan dapat dilakukan:
1. Secara  sekaligus  jika  jumlah  seluruh  Jaminan  Hari  Tua  yang  harus  dibayar  kurang  dari Rp. 3.000.000,00 atau
2. Secara  berkala  jika  seluruh  jumlah    Jaminan  Hari  Tua  mencapai  Rp.  3.000.000,00  atau lebih dan dilakukan paling lama lima tahun.
3. Pembayaran  Jaminan  Hari  Tua  secara  berkala  dilakukan  atas  pilihan  tenaga  kerja  yang bersangkutan.
4. Dalam  hal  tenaga  kerja  meninggalkan  wilayah  Indonesia  untuk  selama-lamanya,  maka pembayaran jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus.
d. Jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK), terdiri dari:
1. Rawat  jalan  tingkat  pertama  meliputi  :  pemeriksaan  dan  pengobatan  dokter  umum  dan dokter gigi, pemeriksaan diberikan tindakan medis sederhana.
2. Rawat jalan tingkat lanjutan berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh   dokter spesialis.
3. Rawat Inap
4. Pertolongan persalinan
Berdasarkan  surat  keterangan  dari  dokter  pemeriksaan  dan  atau  dokter  penasehat  PT. Jamsostek (Persero) menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan paling lama 1 (satu) bulan  sejak  diterimanya  pengajuan  pembayaran  jaminan.  Dalam  hal  tenaga  kerja  meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada ahli warisnya.
Berdasarkan  surat  keterangan  dari  dokter  pemeriksa  dan  atau  dokter  penasehat  PT. Jamsostek  (Persero)  menetapkan  akibat  kecelakaan  kerja  dan  membayar  santunan.  Peserta berhak atas manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja setelah membayar iuran. Pembayaran iuran  untuk  bulan  tertentu  merupakan  jaminan  untuk  mendapatkan  manfaat  antara  peserta mengalami risiko pada bulan berikutnya. Oleh sebab itu baik peserta maupun Penanggung Jawab Wadah/Kelompok, wajib menyetorkan iuran secara lunas kepada PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 4. Hakekat Jamsostek
Jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992 adalah  hak  bagi  setiap  tenaga  kerja  yang  sekaligusmerupan  kewajiban  bagi  pengusaha.  Pada hakekatnya  program  jaminan  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian berlangsungnya  arus  penerimaan  penghasilan  keluarga  sebagai  pengganti  sebagian  atau  seluruh penghasilan  yang  hilang.  Disamping  itu  program  jamsostek  mempunyai  beberapa  aspek,  antara lain :
1. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. merupakan penghargaan  bagi tenaga kerja  yang  menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.
Dengan demikian jamsostek mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasih orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko akibat kecelakaan kerja, kematian, sakit dan purna tugas.

## 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Jamsostek
Supaya lebih menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program sangat diperlukan mekanisme  pelaksanaan.  Secara  manajemen,  mekanisme  pelaksanaan  berisikan  standard operasional.  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  maupun peraturan pelaksanaannya tidak menetapkan secara tegas atau langsung mekanisme pelaksanaan Jamsostek.  Namun  jika  kita  kaji  secara  mendalam  maka  dapat  kita  rumuskan  mekanisme pelaksanaan  Jamsostek  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  suatu  perusahaan  dengan  bekerja  sama dengan pihak PT. Jamsostek sebagai berikut :
a. Sosialisasi
Perusahaan  seharusnya  melakukan  sosialisasi  tentang  program  Jamsostek  kepada karyawannya. Adapun sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan program Jamsostek kepada karyawan perusahaan. Sosialisasi ini boleh dilaksanakan pada saat proses rekruitmen karyawan atau setelah seseorang atau sekelompok orang diterima menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Sosialisasi ini harus mampu menjadikan karyawan benar-benar memahami secara rinci  perihal  program  Jamsostek,  khususnya  menyangkut  hak  dan  kewajibannya.  Dengan demikian  pihak  yang  melakukan  sosialisasi  tersebut  haruslah  orang-orang  yang  menguasai program  Jamsostek.  Jika  pihak  perusahaan  tidak  memiliki  orang  yang  mampu  melakukan sosialisasi secara baik, maka perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak PT. Jamsostek b. Pendaftaran
Setelah  karyawan  memahami  program  Jamsostek,  terutama  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajibannya,  maka  perusahaan  melakukan  pendaftaran  program  Jamsostek.  Sehubungan dengan  pendaftaran  ini  maka  pihak  perusahaan  menghubungi  dan  mengambil  formulir pendaftaran  dari  PT.  Jamsostek  untuk  diserahkan  dan  diisi  oleh  karyawan  yang  akan didaftarkan  menjadi  peserta  Jamsostek.  Setelah  dilakukan  pengisian  maka  pihak  perusahaan menyerahkan  formulir  yang  telah  diisi  kepada  PT.  Jamsostek  dan  menyerahkan  segala kewajiban agar para karyawan secara resmi terdaftar menjadi peserta program Jamsostek pada PT. Jamsostek. Selain itu, karyawan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta Jamsostek secara langsung pada PT. Jamsostek unit kerja terdekat.
c. Pelaksanaan dan Pelayanan
Setelah  karyawan  secara  resmi  menjadi  peserta  Jamsostek  selanjutnya  pihak  perusahaan memotong  sejumlah  gaji  karyawan  untuk  iuran  sebagai  peserta  Jamsostek  dan
menambahkan/menggabungkan  dengan  kewajiban  dari  pihak  perusahaan  untuk  diserahkan kepada  pihak  PT.  Jamsostek.  Hal  ini  dilakukan  setiap  bulan  dengan  tepat  waktu.  Pihak perusahaan  secara  rutin  juga  harus  mengumumkan  berbagai  informasi  yang  datang  dari  PT.
Jamsostek,  termasuk  di  antaranya  mengenai  saldo.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka transparansi  pelaksanaan  program  Jamsostek,  misalnya  dengan  cara  menempel  informasi tersebut  di  Papan  Pengumuman.  Tenaga  kerja  menerima  pelayanan  sesuai  dengan  jenis pelayanan  atau  program  yang  diikuti.  Oleh  karena  itu,  pihak  perusahaan  senantiasa  harus membantu  tenaga  kerja  dalam  memperoleh  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan  kondisi yang  dialami.  Selain  kelancaraan  administrasi,  kualitas  pelayanan  juga  menjadi  perhatian, seperti  bagaimana  pelayanan  kesehatan  oleh  klinik  atau  rumah  sakit  yang  digunakan  oleh tenaga kerja.

## 6. Program Jamsostek Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Terhadap Pekerja
Kepesertaan  tenaga  kerja  dalam  program  jamsostek  merupakan  hak  bagi  setiap  tenaga kerja.  Program  jamsostek  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja. Peran  serta  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  yang  semakin  meningkat  mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan  yang nantinya berimbas pada peningkatan produktivitas nasional.
Bentuk  perlindungan,  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  yang  dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha  bersama,  kekeluargaan  dan  gotong  royong  sebagaimana  terkandung  dalam  jiwa  dan semangat  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pada  dasarnya  program  jamsostek  menekankan  pada perlindungan  tenaga  kerja  yang  relatif  memiliki  kedudukan  yang  lemah.Oleh  sebab  itu
pengusaha  memikul  tanggung  jawab  utama  dan  secara  moral  pengusaha  mempunyai  untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Perlindungan  tenaga  kerja  yang  diperlukan  baik  yang  melakukan  pekerjaan  dalam hubungan  kerja  maupun  di  luar  hubungan  kerja  dilakukanmelalui  jamsostek.  Karena  melalui program ini diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja  (Siswanto Sastrohadiwiryo,2004:114).
Jamsostek  menanggulangi  resiko-resiko  kerja  sekaligus  akan  menciptakan  ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat  tercipta  karena  jamsostek  mendukung  kemandirian  dan  harga  diri  manusia  dalam menghadapi  berbagai  resiko  sosial  ekonomi  tersebut.  Selain  itu  jamsostek  diselenggarakan pendanaan  akan  memupuk  dana  yang  akan  menunjang  pembiayaan  pembangunan  nasional (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2004:114).
Jamsostek adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dalam lingkungan perusahaan dalam hal penyelamatan, perlindungan sehubungan dengan interaksi  kerja  yang  saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Jaminan  sosial  adalah pembayaran  yang  diterima  pihak  buruh  diluar  kesalahannya  tidak  melakukan  pekerjaan,  jadi menjamin  kepastian  pendapat  (income  security)  dalam  hal  buruh  kehilangan  upahnya  karena alasan diluar kehendaknya (Iman Soepomo, 1981:136).
Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa program jamsostek merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan sosial. Dikatakan demikian, karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk  santunan  berupa  uang  atas  berkurangnya  penghasilan  dan  perlindungan  dalam  bentuk pelayanan, perawatan atau pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko tertentu.
Keberadaan jamsostek sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja di suatu perusahaan sangat  besar  manfaatnya,  oleh  sebab  itu  sebagai  langkah  untuk  menjamin  hidup  tenaga  kerja, perusahaan  akan  memasukkan  tenaga  kerja  dalam  program  jamsostek  yang  dikelola  oleh  PT JAMSOSTEK.

## PENUTUP
Program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  (jamsostek)  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  ekonomi  dan  sosial  bagi  tenaga  kerja  untuk  menjamin  dan  meningkatkan kesejahteraan  tenaga  kerja  manakala  dihadapkan  pada  resiko-resiko  akibat  hubungan  kerja.
Pemerintah  melalui  regulasi  berupa  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  telah  memberikan  pengaturan  sedemikian  rupa  menuju  ke  arah perlindungan  terhadap  tenaga  kerja.  Pengusaha  sebagai  mitra  tenaga  kerja  perlu  berfikir  dan bertindak secara bijaksana untuk memasukkan tenaga kerja ke dalam program jamsostek.

## DAFTAR   PUSTAKA
Abdul  Khakim,2003,Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti
Iman Soepomo,1981,Pengantar Hukum Perburuhan,Jakarta : Djambatan
Siswanto  Sastrohadiwiryo,2003,Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia,Pendekatan  Administratif dan Operasional, Jakarta : Bumi Aksara
Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti,1987, Managemen Tenega Kerja, Jakarta: Bima Aksara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1992  Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan www.yahoo.com Jamsostek, Jakarta