## HARMONISASI KETENTUAN SPS DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN INDONESIA
Demeiati Nur Kusumaningrum 1 , Septian Nur Yekti 2
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,  Universitas Muhammadiyah Malang Email: demeiati.nk@umm.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang Email: dyahwakil1@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menganalisis  pengaruh  rezim  perdagangan  internasional  terhadap  struktur  domestik Indonesia.  Standart  Sanitasi  dan  Fitosanitasi  (SPS)  merupakan  bagian  dari  kesepakatan  AoA  yang  menjamin konsumen menikmati produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi dan berupaya memastikan bahwa peraturan kesehatan  dan  produk  yang  ketat  tidak  digunakan  sebagai  instrumen  untuk  melindungi  produsen  dalam  negeri. Tujuan  dari  penulisan  ini  menjawab  bagaimana  harmonisasi  kesepakatan  SPS  berdasarkan  perspektif  politik ekonomi  pemerintah  Indonesia.  Melalui  praktik  liberalisasi  perdagangan,  penerapan  tindakan  sanitasi  dan fitosanitasi  menjadi  bagian  dari  mitigasi  gangguan  terhadap  ketahanan  pangan  Indonesia  yang  berada  pada kewenangan  Kementerian  Pertanian.  Strategi  pemerintah  Indonesia  dalam  penerapan  ketentuan  SPS mempertimbangkan: 1) perkembangan tantangan perdagangan internasional pada aspek peningkatan daya saing komoditas Indonesia dan 2) skema kerjasama ASEAN yang berfokus pada kebijakan Indonesia National Single Window.
Kata kunci : ASEAN; harmonisasi; kesepakatan SPS; politik; perdagangan

## ABSTRACT
This  paper  analyzes  the  influence  of  the  international  trade  regime  on  the  domestic  structure  of Indonesia. Sanitation and Phytosanitary Standards (SPS)  are part of the Agreement  on Agriculture  (AoA) that ensures consumers enjoy safe and healthy products for consumption and strive to ensure that strict health and product regulations are not used  as instruments to protect domestic producers. The purpose of this paper is to answer how the harmonization of SPS agreements based on the political economy perspective of the Indonesian government.  Through  the  practice  of  trade  liberalization,  the  implementation  of  sanitation  and  phytosanitary measures become part of the mitigation policy concern onthe matter of Indonesia’s food security issue which is under  the  authority  of  the  Ministry  of  Agriculture.  The  Indonesian  government's  strategy  of  applying  SPS provisions considers: 1) the development of international trade challenges on improving the competitiveness of Indonesian  commodities  and 2)  ASEAN  cooperation  schemes  that  focus  on  Indonesia  National  Single  Window (INSW) project.
Keywords : ASEAN; harmonization; politics; SPS agreement; trade

## Pendahuluan
Dalam  studi  hubungan  internasional, kita  memahami  bahwa  proses  pembuatan kebijakan  pemerintahan  dapat  dipengaruhi  oleh faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal dimaknai sebagai kondisi domestik negara, baik meliputi  aspek  ekonomi,  keamanan  dan  sosial
masyarakat. 1 Hal  ini  berhubungan  dengan bagaimana negara menerjemahkan
1 “The analytical approach of  foreign policy   rest on multiple  determinants,  including  the  state‟s  historic tradition, geographical location, national interest, and purposes ane security needs.” Thompson & Macridis (1976:3), Foreign  Policy  in  World  Politics ,  Fifth Edition,  Prentice-Hall,  Inc.,  New  Jersey;  Kegley  &
kapabilitasnya sebagai basis kekuatan/kekuasaan yang oleh H. J. Morgenthau disebut „ elements of national  power’ .  Sementara,  faktor  eksternal lebih merujuk pada pengaruh sistem internasional yang berbentuk kesepakatan kerjasama  regional,  ketegangan  politik,  krisis ekonomi yang berimbas secara global, serta arus perdagangan  bebas  yang  berkontribusi  terhadap perekonomian  negara. 2 Dalam  tulisan  ini, kebijakan  Indonesia  menerapkan  ketentuan Sanitasi  dan  Fitosanitasi  (SPS)  merupakan wujud dari transnasionalisme liberalisasi perdagangan yang dipengaruhi oleh kesepakatan dalam  forum  organisasi  perdagangan  dunia (WTO).
Transnasionalisme prinsip-prinsip liberalisasi  perdagangan  dalam  kesepakatan GATTs  berdampak  terhadap  struktur  domestik negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia.  Struktur  domestik  yang  dimaksud dalam  tulisan  ini,  menaruh  perhatian  pada harmonisasi  kebijakan  pemerintah,  baik  berupa ketetapan  perundang-undangan  maupun  peran dari unit-unit politik yang ada dalam pemerintahan sebagai konsekuensi peran. Tulisan  ini  meyakini  bahwa  harmonisasi kebijakan  masing-masing  negara  anggota  WTO relatif berbeda berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan ekonomi yang dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  internal  dan eksternal pemerintahannya.
Berdasarkan definisinya, „ sanitary ‟ dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan ( animal  health ). Sementara, „Phytosanitary‟ merujuk pada kesehatan tanaman  ( plant  health ).  WTO  menjelaskan pengertian  „ Sanitary  and  Phytosanitary (SPS)‟ sebagai  „ food  safety  and  animal  and  plant health ‟. 3 Persetujuan Penerapan Tindakan
Wittkopf  (1999:43-70),  “The  International  and Internal  Determinants  of  State‟s  Foreign  Policy” dalam World  Politics  Trend  and  Transformation , Seventh Edition, Macmillan Press, United States
2 Ibid.
3 World Trade Organization, Understanding the WTO Agreement  on  Sanitary  and  Phytosanitary  Measures, Sanitary  and  Phytosanitary  Measures:  Introduction. Trade  Topics  of  World  Trade  Organization .  2017. Diunduh
dari
Sanitasi  dan  Fitosanitasi  mulai  berlaku  dengan dibentuknya  Organisasi  Perdagangan  Dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Pernyataan ini  menyangkut  penerapan  peraturan  keamanan pangan  dan  hewan  dan  tumbuhan  yang dipublikasikan  sejak  bulan  Mei  1998.  Teks Perjanjian  SPS  dibuat  sesuai  Akta  Terakhir Putaran  Negosiasi  Perdagangan  Multilateral Uruguay,  yang  ditandatangani  di  Marrakesh pada tanggal 15 April 1994. Menurut Sekretariat WTO,  ketentuan  SPS  ditujukan  agar  konsumen mendapat  produk  yang  aman  dan  sehat  untuk dikonsumsi serta untuk memastikan bahwa suatu peraturan kesehatan dan keamanan produk yang ketat tidak dijadikan instrumen untuk melindungi produsen domestik. 4
Adapun  ketentuan  SPS  merupakan bagian  dari  kesepakatan  bidang  pertanian ( Agreement  on  Agriculture -  AoA).Tujuan persetujuan  bidang  pertanian  adalah  untuk melaksanakan  reformasi  perdagangan  dalam sektor  pertanian  dan  membuat  kebijakan- kebijakan yang lebih berorientasi pasar. Harapannya, tingkat prediktabilitas dan keamanan negara-negara pengimpor dan pengekspor  lebih  terjamin.  Tujuan  mendasar dari kesepakatan SPS adalah untuk menjaga hak kedaulatan pemerintah manapun untuk memberikan  tingkat  perlindungan  kesehatan yang  dianggapnya  sesuai  dan  memastikan bahwa  hak  kedaulatan  ini  tidak  disalahgunakan untuk tujuan proteksionisme. 5
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e .htm
4 D.  Harsono,  A.  Heryana,  A.  Rahadian,  T. Purnajaya,  dan  T.  Hanif,  Sekilas  tentang  WTO.  (E. Yusuf,  A.  Sinambela,  F.  Dwiandika,  &  T.  P. Soetikno,  Eds.)  (Ketiga).  Jakarta:  Departemen  Luar Negeri  RI.  2003.;  Peter  Greenhalgh. Trade  Issues Background  Paper :  Sanitary  and  Phyto-Sanitary (SPS)  Measures  and  Technical  Barriers  to  Trade (TBT). Project  PR  26109,  1–11.  July  2004.  Policy Research  –  Implications  of  Liberalization  of  Fish Trade  for  Developing  Countries.  Diunduh  dari http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202_Greenhalgh_Tra de%20issues%20background%20paper.%20%28wor king%20paper%29%202004.pdf
5 World Trade Organization, Understanding the WTO Agreement  on  Sanitary  and  Phytosanitary  Measures, Sanitary  and  Phytosanitary  Measures:  Introduction. Trade  Topics  of  World  Trade  Organization .  2017.
39 Demeiati Nur Kusumaningrum & Septian Nur Yekti | Harmonisasi Ketentuan SPS dalam Perspektif Kepentingan Indonesia
Perjanjian SPS dibangun sebagai langkah-langkah  untuk  memastikan  keamanan pangan  bagi  konsumen  dan  untuk  mencegah penyebaran hama atau penyakit di antara hewan dan tumbuhan. Tindakan sanitasi dan fitosanitasi ini  dapat  mengambil  banyak  bentuk,  seperti mengharuskan produk berasal dari daerah bebas penyakit,  pemeriksaan  produk,  perawatan  atau pemrosesan  produk  tertentu,  penetapan  tingkat residu  pestisida  maksimum  yang  diizinkan  atau penggunaan hanya aditif tertentu yang diizinkan di  makanan.  Tindakan  tersebut  berlaku  untuk makanan  yang  diproduksi  di  dalam  negeri  atau penyakit  hewan  dan  tumbuhan  lokal,  serta produk yang berasal dari negara lain.
Masing-masing anggota WTO diizinkan untuk  menggunakan  standar  yang  berbeda  dan metode  pemeriksaan  produk  yang  berbeda. Boleh  jadi  satu  negara  memiliki  standar keamanan  produk  yang  lebih  ketat/  lebih  tinggi dibanding  negara  lainnya.  Selama  hal  ini  dapat dibuktikan  secara  saintifik  dan  ilmiah  serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan  dan  akuntabel,  maka  penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya. 6
Tentunya, hal ini berpeluang menimbulkan permasalahan baru bagi kesepakatan  perdagangan  bebas.  Pada  satu  sisi, negara  maju  mampu  memperluas  pasarnya  di negara-negara  berkembang,  sementara  negara- negara  berkembang  kesulitan  menjangkau  pasar di  negara  maju  karena  standar  keamanan  dan kesehatan produk sebagai implementasi kebijakan SPS cukup ketat dan bias interpretasi.
Sebagai  negara dengan  PDB  terbesar  di Asia Tenggara, Indonesia diyakini akan memaksimalkan  peluang  dan  keuntungan  dari pasar  ASEAN  yang  semakin  terbuka  dan kompetitif.  Sehingga,  masuknya  produk  luar negeri  yang  berkualitas  dan  aman  bagi masyarakat  menjadi  perhatian  serius  bagi pemerintah Indonesia.
Diunduh
dari
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e .htm
6 Ibid.
Integrasi  masyarakat  ekonomi  ASEAN (MEA)  yang  diberlakukan  sejak  31  Desember 2015  merupakan  sebuah  cita-cita  besar  untuk memajukan perekonomian negara-negara anggota  ASEAN  melalui integrasi  ekonomi  dan kerjasama yang erat antar negara anggota. MEA yang  dibentuk  pada  ASEAN Summit ke-13  di Singapura pada 20 November 2007, bercita-cita menjadikan ASEAN sebagai kawasan pasar dan basis  produksi  tunggal  yang  dapat  bersaing secara  global  dengan  prinsip  kebebasan  aliran barang, jasa, pekerja, investasi dan modal antara sepuluh  negara  anggotanya.  Cita-cita  tersebut dituangkan  dalam  empat  pilar  MEA  yaitu terbentuknya  pasar  dan  basis  produksi  tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan integrasi dengan perekonomian global. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  tulisan  ini bertujuan  menganalisis  harmonisasi  kebijakan SPS  dalam  perspektif  pemerintah  Indonesia yang  ditinjau  dari  kepentingan  politik  ekonomi sebagai anggota WTO dan  masyarakat ekonomi ASEAN.

## Teori Liberal Institusionalis
Robert  O.  Keohane  dan  Joseph  Nye menjelaskan bahwa terdapat relasi antara situasi perdamaian dengan kesuksesan kerjasama internasional.  Kepuasan  para  negara  anggota dalam  kesepakatan  internasional  dimaknai sebagai keberhasilan negara-negara mengakomodasi kepentingan nasionalnya melalui  lingkup  kerjasama  yang  lebih  luas. Rezim internasional berkembang seiring dengan masalah-masalah  negara  yang  membutuhkan komitmen  penyelesaian  jangka  panjang  dan berdampak secara global. 7
Para  pemikir  liberal  institusionalis menekankan  prinsip-prinsip  perdagangan  bebas pada  semua  aspek  kerjasama  internasional dimana  akses  pasar  yang  sama  dan  komitmen ekonomi yang terbuka diyakini akan mewujudkan  kesejahteraan  bersama.  Konsepsi ini  mendorong  lahirnya  organisasi  perdagangan
7 Scott  Burchil,  “Liberalism”  dalam Theories  of International  Relations (hlm.  64).  Third  Edition, Palgrave Macmillan, New York. 2005.
dunia  yang  dikenal  sebagai  WTO.  Lembaga  ini menjadi  forum  perundingan  perdagangan  bebas sejak tahun 1995. Sistem perdagangan multilateral  tidak  dapat  dihindari,  sehingga pemerintah  perlu  menyesuaikan  diri  dengan aturan-aturan  WTO termasuk kesepakatan perdagangan  bebas  produk  pertanian  (AoA) yang  dijelaskan  dalam  beberapa  studi  kasus implementasi ketentuan sanitasi dan fitosanitasi.
Sertifikasi keamanan dan kualitas produk  ekspor  pada  dasarnya  wajib  diupayakan bagi  tiap-tiap  produsen  tidak  hanya  sebagai standar  perdagangan  internasional  tetapi  juga dalam rangka keberhasilan akses pasar di negara tujuan  dan  membangun  kepercayaan  konsumen terkait reputasi produsen. Standar keamanan dan kualitas  produk  yang  mengacu  pada  ketentuan SPS  menjadi  indikator  bagaimana  regulasi nasional  negara-negara  anggota  WTO  tidak menjadi  penghalang  bagi  akses  pasar  dan semangat kompetisi secara global. 8
Rantai perdagangan internasional memuat  berbagai  aturan  dan  melibatkan  multi- aktor  yang  menjadi  determinan  dalam  transaksi ekspor-impor. Pertama, produsen yang direpresentasikan oleh perusahaan harus menjamin  kualitas  dan  keamanan  produk  sesuai aturan-aturan  umum  WTO  di  mana  terdapat jaminan  perlindungan  terhadap  konsumen  dan lingkungan hidup (AoA, TBT dan SPS). Hal ini mendorong lahirnya berbagai lembaga penjamin kualitas yang membantu para produsen mengadopsi sertifikasi perdagangan internasional termasuk BRC, ISO dan Codex. 9
8 Dell‟Aquila  dan  Caccamisi,  FAO. Accessing Market Opportunities: Quality and Safety  Standards .
2006. Diunduh
dari
http://www.fao.org/docrep/010/a1146e/a1146e05.pdf ;  WTO.  Understanding  the  WTO  Agreement  on Sanitary  and  Phytosanitary  Measures,  Sanitary  and Phytosanitary  Measures:  Introduction. Trade  Topics of  World  Trade  Organization .  2017.  Diunduh  dari https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e .htm
9 WTO.  Understanding  the  WTO  Agreement  on Sanitary  and  Phytosanitary  Measures,  Sanitary  and Phytosanitary  Measures:  Introduction. Trade  Topics of  World  Trade  Organization .  2017.  Diunduh  dari https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e .htm;  Demeiati  Nur  Kusumaningrum,  Ekonomi
Selain  itu,  pemerintahan  negara  tujuan ekspor  ( host  country )  pada  umumnya  memiliki lembaga/instansi penjamin kualitas dan keamanan  produk  yang  mengeluarkan  aturan- aturan  nasional  yang  harus  dipatuhi  oleh  pihak pengekspor.  WTO  mengizinkan  masing-masing negara anggota memiliki standar yang memenuhi  kaidah  ilmiah  sebagai  regulasi nasional.  Hal  ini  digunakan  sebagai  standar penilaian  sehingga  suatu  negara  tidak  dapat begitu saja menghakimi atau memberi perlakuan diskriminatif  di  antara  negara-negara  yang memiliki kondisi identik. 10
Namun,  pemenuhan  ketentuan  SPS menjadi  tantangan  bagi  masing-masing  negara mengingat kebebasan dari WTO terkait regulasi nasional para anggota. Mengutip pendapat Bruce A.  Silverglade,  bahwa  perjanjian  SPS  lebih menekankan  pada  pendekatan  keamanan  dan kesehatan dibandingkan dengan masalah fasilitasi perdagangan bebas. 11 Dengan meningkatnya  arus  perdagangan  internasional yang  beresiko  menyebarkan  patogen  ke  seluruh
Politik Perdagangan Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi.  Dalam  Winda  Hardyanti  dan  Nurudin (eds.), Mozaik  Kebijakan  Sosial  Politik  Menuju Masyarakat  Ekonomi  ASEAN .  Yogyakarta:  Buku Litera. 2016.
10 D.  Harsono,  A.  Heryana,  A.  Rahadian,  T. Purnajaya,  dan  T.  Hanif,  Sekilas  tentang  WTO.  (E. Yusuf,  A.  Sinambela,  F.  Dwiandika,  &  T.  P. Soetikno,  Eds.)  (Ketiga).  Jakarta:  Departemen  Luar Negeri  RI.  2003.;  Demeiati  Nur  Kusumaningrum, Ekonomi Politik Perdagangan Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi. Dalam Winda Hardyanti dan Nurudin  (eds.),  Mozaik  Kebijakan  Sosial  Politik Menuju  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  Yogyakarta: Buku  Litera.  2016.;  WTO.  Understanding  the  WTO Agreement  on  Sanitary  and  Phytosanitary  Measures, Sanitary  and  Phytosanitary  Measures:  Introduction. Trade  Topics  of  World  Trade  Organization.  2017. Diunduh dari https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e .htm 11 Bruce  A  Silverglade,  The  WTO  Agreement  on Sanitary  and  Phytosanitary  Measures :  Weakening Food  Safety  Regulations  to  Facilitate  Trade? Food and  Drug  Law  Journal  55  No.4. 517-524  ref.39. 2000. Diunduh dari http://www.autodealerscam.org/documents/fdlwtofn. pdf
dunia  dalam  hitungan  jam  melalui  komoditas perdagangan,  tulisan  Silverglade  menilai  perlu adanya  standar  kesehatan  dan  keamanan internasional yang konsisten dalam perdagangan internasional  yang  selama  ini  belum  dipenuhi oleh perjanjian SPS.
Dalam penerapan perjanjian SPS terdapat  beberapa  kendala,  di  mana  Silverglade (mencatat  adanya  perbedaan  standar  yang dipakai  oleh  negara-negara  anggota  WTO. 12
Pada  dasarnya,  WTO  menetapkan  standar kesehatan  dan  keamanan  sesuai  dengan  aturan Codex  yang  merupakan  sebuah  badan di bawah PBB. Namun demikian, WTO memperbolehkan negara anggota memakai standar kesehatan yang lebih  tinggi,  selama  standar  tersebut  ditetapkan berdasarkan uji ilmiah dan tidak ditujukan untuk menghambat perdagangan bebas.
Contoh  kasus  dalam  hal  ini  adalah sengketa  perdagangan  antara  Amerika  Serikat dan  Uni  Eropa  terkait  dengan  gugatan  Amerika Serikat  atas  aturan  Uni  Eropa  yang  melarang masuknya  daging  dengan  rekayasa  hormon  ke pasar Uni Eropa. Aturan ini merugikan Amerika Serikat,  sebab  selain  aturan  ini  lebih  tinggi  dari standar  Codex,  komoditas  daging  Amerika Serikat  mengandung  hormon  pertumbuhan. Setelah Amerika Serikat memenangkan gugatan ini  di Dispute  Setlement  Body ,  Uni  Eropa  tidak mencabut  aturan  ini.  Sebagai  upaya  balasan, Amerika  Serikat  menerapkan  tarif  100% terhadap  produk-produk  makanan  senilai  $  117 juta  dari  Uni  Eropa  yang  masuk  ke  negaranya. Kondisi ini menyebabkan harga barang perdagangan  internasional  meningkat  di  mana kondisi  tersebut  adalah  hal  dasar  yang  ingin dihindari oleh WTO. 13
Beberapa  hal  yang  digarisbawahi  dari tulisan  Silverglade  adalah  perjanjian  SPS nyatanya tidak memadai untuk menjaga keamanan  dan  kesehatan,  namun  cenderung
12 Ibid.
13 Bruce  A  Silverglade,  The  WTO  Agreement  on Sanitary  and  Phytosanitary  Measures :  Weakening Food  Safety  Regulations  to  Facilitate  Trade? Food and  Drug  Law  Journal  55  No.4. 517-524  ref.39.
2000. Diunduh dari http://www.autodealerscam.org/documents/fdlwtofn. pdf
semata-mata dibuat untuk memfasilitasi perdagangan  bebas.  Pertama,  perjanjian  SPS masih memungkinkan bagi negara-negara anggota  untuk  menurunkan  standar  keamanan dan kesehatan negara mitra dagangnya. Kesepakatan  SPS  memungkinkan  semakin lancarnya perdagangan bebas namun mengabaikan  standar  kesehatan  dan  keamanan yang  telah  ditetapkan  dan  dipercaya  menjadi upaya  utama  dalam  melindungi  masyarakat negara mitra dagang.
Lebih lanjut, SPS juga memperbolehkan suatu  negara  untuk  menuntut  negara  mitra  yang memiliki  standar  keamanan  dan  kesehatan  yang terlalu  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kasus upaya  Amerika  Serikat  untuk  mencari  akses pasar atas produk peternakan yang mengandung antibiotik untuk manusia yang menurut berbagai temuan ilmiah, produk tersebut dapat merugikan kesehatan masyarakat Uni Eropa.
Kedua,  dalam  menetapkan  standar keamanan  dan  kesehatan,  SPS  mengandalkan standar  yang  dibuat  oleh  Codex  Alimentarius Commission  (Codex).  Pada  kenyataannya, Codex  tidak  bebas  dari  kepentingan.  Pada beberapa  kasus,  keputusan  dan  standar  yang dibuat oleh Codex dipengaruhi oleh aktor negara dengan kepentingannya yang tentu saja menurunkan  standar  keamanan  dan  kesehatan yang  semestinya  untuk  kepentingan  fasilitasi perdagangan bebas.
Ketiga,  SPS  tidak  menaruh  perhatian yang  memadai  terhadap  kepentingan  negara berkembang.  Dalam  pasal  10  SPS  disebutkan bahwa negara berkembang hendaknya mendapatkan  bantuan  teknis  terkait  pemenuhan standar  keamanan  dan  kesehatan.  Bantuan  ini seharusnya  diberikan  oleh  negara  maju  demi keuntungan  kedua  belak  pihak.  Negara  maju mendapatkan  barang  impor  yang  sesuai  standar dan  negara  berkembang  memperoleh  akses pasar. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki  komitmen  kuat  dalam  memberikan bantuan  teknis,  namun  pelaksanaannya  tidak sesuai  dan  tidak  sebanyak  komitmen  yang dibuat.  Terakhir,  menurut  Silverglade  SPS memiliki sistem equivalency agreement , di mana negara mengakui standar keamanan dan
kesehatan  negara  mitra  perdagangan  ekuivalen dengan standar yang dimilikinya. Pada kenyataannya,  tidak  semua  negara  yang  diakui ekuivalen memiliki standar yang sama. Misalnya dari  26  negara  yang  memiliki equivalency agreement dengan  Amerika  Serikat,  hanya  22 negara  yang  benar-benar  memiliki  mekanisme keamanan  dan  kesehatan  yang  ekuivalen.  Tentu saja  dalam  hal  ini,  SPS  tidak  menjamin keamanan dan kesehatan konsumen.
Tulisan Silverglade memberikan beberapa  rekomendasi,  pertama,  hendaknya negara-negara  anggota  WTO  dapat  menentukan standar  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan masing-masing. Standar tersebut lebih ditekankan dari pendekatan perlindungan keamanan  dan  kesehatan  daripada  fasilitasi perdagangan.  Kedua,  SPS  hendaknya  lebih menerapkan  ketentuan  bahwa  standar  Codex tidak  mengikat.  Sejauh  ini  Codex  berperan terlalu kuat dalam menentukan standar keamanan dan kesehatan.
Studi  kasus  lainnya  dari  Bates  M. Bathan  and  Flordeliza  A.  Lantican  menganalisa tentang  dampak  pelaksanaan  perjanjian  SPS terhadap  ekspor  komoditas  nanas  di  Filipina. 14 Buah  nanas  adalah  salah  satu  produk  unggulan Filipina.  Negara  ini  menempati  urutan  kedua setelah  Filipina  dalam  ekspor  berbagai  produk olahan  nanas.  Berbagai  jenis  nanas  terdapat  di Filipina,  diantaranya  Smooth  Cayenne,  Queen, Cabezona  dan  Sugarloaf.  Di  antara  4  jenis komoditas  nanas  tersebut,  terdapat  dua  jenis yang  menjadi  minat  utama  pasar  internasional. Negara  ini  memproduksi  sekitar  1,5  juta  metrik ton  Nanas  segar  senilai  $  6,9  milyar  dari  tahun 1985  sampai  2006.  Untuk  meningkatkan perdagangan nanas, Filipina berupaya melakukan  diversifikasi  selain  negara-negara pasar  utama  (tradisional)  ekspor  nanas  Filipina yaitu  Jepang,  Korea  Selatan,  Kanada,  Belanda, dan Amerika Serikat.
14 Bates  M.  Bathan  dan  Flordeliza.  A.  Lantican, Economic  Impact  of  Sanitary  and  Phytosanitary Measures  on  Phillippine  Pineapple  Exports. J. ISSAAS , 15(1), 126–143.  2009.  Diunduh  dari http://issaas.org/journal/v15/01/journal-issaas-v15n1- bathan-lantican.pdf
Dalam perdagangan internasional nanas, Filipina  mengadopsi  perjanjian  SPS  yang menjadi kewajiban negara-negara anggota WTO.  Negara  ini  berusaha  memenuhi  standar kesehatan  dan  keamanan  sesuai  perjanjian  SPS untuk  menjaga  kompetitivitas  komoditas  nanas. Untuk  standar  komoditas  nanas,  Filipina memiliki standar yang setara dengan Codex dan standar yang ditetapkan oleh mitra perdagangan utama  yaitu  Jepang,  Korea  Selatan,  Kanada, Belanda, dan Amerika Serikat.
Tulisan ini menganalisa dampak perdagangan  nanas  sebelum  dan  setelah  adopsi perjanjian  SPS  yaitu  dari  tahun  1985-1994  dan dari  tahun  1995-2005.  Dari  analisa  yang dilakukan Bathan dan Lantican, didapatkan hasil bahwa  daya  saing  komoditas  nanas  tidak terpengaruh setelah pelaksanaan perjanjian SPS, karena  standar  SPS  nanas  yang  ditetapkan  oleh Filipina  setara  dengan  negara  tujuan  ekspor utama  dan  Codex.  Filipina  hanya  mengalami masalah  standar  dengan  negara  tujuan  Australia yang menetapkan standar SPS yang lebih tinggi.
Bathan  dan  Lantican  juga  menyebutkan pada  kasus  di  mana  negara  anggota  WTO  tidak memiliki  standar  sendiri,  Filipina  mengikuti ketetapan  institusi  pembuat  standar  SPS  yaitu: (1) FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (2) World  Organization  for  Animal  Health (OIE);  and  (3)  FAO International  Plant Protection  Convention (IPPC),  dengan  bantuan organisasi  internasional  lain  yang  menaruh perhatian  pada  keamanan  bahan  makanan  dan kesehatan  tumbuhan.  Hal-hal  yang  ditetapkan oleh  institusi-institusi  tersebut  diantaranya adalah  kandungan  bahan  kimia  dan  residu pestisida maksimal dalam komoditas perdagangan.  Namun  demikian,  karakteristik dari  aturan  ini  adalah  bahwa  negara  anggota memiliki  opsi compliance dan non-compliance . Dengan  demikian,  ketetapan  standar  SPS  ini tidak terlalu mengikat.
Adapun  ketetapan-ketetapan  spesifik mengenai  perjanjian  SPS di  Filipina dituangkan dalam  berbagai  undang-undang,  keputusan presiden, aturan-aturan administratif, dan sebagainya. Ketetapan tersebut (1), The Consumers  Act  of  the  Philippines (RA  7394)
yang  mengatur  tentang  standarisasi  produk  dan keamanan  konsumen.  BAFPS  menjadi  lembaga yang didirikan berdasarkan aturan ini. Badan ini memformulasikan  dan  menerapkan  standar kualitas dalam prosesing, pengawetan, pengemasan,  pelabelan,  kegiatan  impor-ekspor, distribusi,  dan  pengiklanan  produk-produk pertanian  dan  perikanan,  mengadakan  riset tentang  standarisasi  produk,  menghubungkan standar lokal dengan internasional, dan mengadakan  inspeksi  berkala  pada  pengolahan tanaman,  penyimpanan  fasilitas,  penyembelihan hewan  dan  pasar  untuk  memastikan  kesegaran, keamanan dan kualitas produk.
(2)  Aturan  SPS  di  Filipina  termaktub dalam The Agriculture and Fisheries Modernization  Act  of 1997 (RA  8435)  yang tidak  hanya  bertujuan  untuk  memodernisasi sektor  pertanian  dan  perikanan,  tetapi  juga mempersiapkannya untuk menghadapi globalisasi.  Selanjutnya,  (3) The  Republic  Act 3639  yang  menghasilkan  pembentukan  BPI yaitu  lembaga  yang  menyediakan  pelayanan karantina dan dan analisa residu pestisida untuk ekspor  dan  impor  tanaman.  Berkaitan  dengan penggunaan  pestisida,  BPI  mengeluarkan  LOI 986 yang menghasilkan pembentukan laboratorium  pestisida  di  berbagai  penjuru negara  untuk  memonitor  residu  pestisida  pada hasil panen.
Ditambah  lagi,  (4)  Keputusan  Presiden No.  1144,  melahirkan  FPA.  Prosedur  karantina impor  di  Filipina  adalah  pertama-tama  harus mengisi  Form  Izin  Impor  di  BPI.  Sebelum mengeluarkan  izin  impor,  evaluasi  dan  analisa resiko  ternak  harus  dilakukan.  Untuk  impor, identifikasi bahaya genetically modified organisms (GMOs), dibutuhkan evaluasi, persetujuan, dan monitoring dari the Institutional Biosafety Committee (IBC) dan the National  Committee  on  Biosafety  of  the Philippines (NCBP). Selanjutnya adalah persetujuan  pengajuan  dan  pembayaran  biaya adminitrasi.  Untuk  inspeksi  kedatangan  impor, hal-hal  yang  harus  ditunjukkan  adalah  sertifikat phytosanitary  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Karantina  negara  asal,  izin  impor  yang dikeluarkan  oleh  PQS,  tagihan  pendaratan  atau
pesawat,  dan  fotokopi  daftar  muatan  kargo  dan pernyataan  masuk  dari  Badan  Kepabeanan. Untuk  ekspor,  hal-hal  yang  harus  dipenuhi adalah izin impor dari negara tujuan, memenuhi pengajuan  sertifikasi  phytosanitary,  sampel ekspor diinspeksi, diuji, dan difevifikasi dikirim ke PQS atau tujuan ekspor sebelum muatan yang sebenarnya menurut Bathan dan Lantican.
Bathan dan Lantican juga
membandingkan standar keamanan dan kesehatan komoditas nanas yang diterapkan oleh Filipina  dengan  berbagai  .standar,  di  antaranya Codex, standar Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan  Australia  sebagai  negara  tujuan  ekspor utama  berbagai  produk  olahan  nanas  dari Filipina.  Hasil  perbandingan  menunjukkan bahwa  standar  SPS  produk  nanas  segar  Filipina setara  dengan  standar  yang  diterapkan  oleh Codex,  Korea  Selatan,  dan  Jepang.  Untuk komoditas  nanas  kalengan,  standar  Filipina setara  dengan  Amerika  Serikat  dan  Jepang. Standar  Filipina  setara  dengan  Amerika  Serikat dan Belanda untuk produk ekstrak nanas. Untuk produk jus nanas, standar Filipina setara dengan Amerika  Serikat  dan  Kanada.  Di  antara  negara- negara  tujuan  ekspor  nanas,  Filipina  hanya mengalami  kesulitan  terkait  standar  dengan Australia  yang  menerapkan  karantina  untuk skema  manajemen  resiko  untuk  mencegah  70 dari 186 hama memasuki negaranya.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan, Bathan  dan  Lantican  menyebutkan  bahwa  nilai produksi,  konsumsi,  panen,  dan  ekspor  nanas Filipina  mengalami  kenaikan  dari  sebelum sampai  setelah  penerapan  SPS  (1985-2006). Tulisan  ini  menggunakan  hitungan  regresi berdasar  nilai  tukar  mata  uang,  produksi domestik, dan harga ekspor yang mempengaruhi kenaikan  nilai  ekspor  nanas.  Variabel  harga nanas  domestik  yang  tinggi  mempengaruhi penurunan  nilai  ekspor,  karena  produsen  lebih memilih  menjual  nanas  di  pasar  domestik. Sedangkan  variabel  SPS,  menurut  tulisan  ini tidak  mempengaruhi  nilai  ekspor  nanas,  karena standar SPS yang diterapkan Filipina telah setara dengan  Codex  dan  beberapa  negara  tujuan ekspor utama kecuali Australia yang menerapkan  standar  lebih  tinggi.  Dengan
demikian,  pasca  penerapan  SPS,  komoditas nanas  Filipina  tetap  kompetitif  di  pasar internasional.
Tulisan  Jacqueline  Peel  membahas tentang  perluasan  cakupan  kesepakatan  SPS. 15
Bertolak dari sengketa EC-biotechnology , tulisan  ini  membahas  mengenai  laporan  Panel WTO  yang  menangani  sengketa  tersebut.  Dari laporan panel yang berisi ribuan halaman, kedua pihak  yang  bersengketa,  yaitu  Amerika  Serikat dan  Uni  Eropa  sama-sama  mengklaim  bahwa masing-masing dari para pihak tersebut berpotensi  memenangkan  sengketa.  Amerika Serikat  menyatakan  bahwa  inovasi  teknologi dapat  menghindarkan  berbagai  macam  resiko kesehatan  dari  komoditas  yang  dibuat  dengan teknologi  termasuk  rekayasa.  Di  sisi  lain,  Uni Eropa  dan  pihak environmentalist mengklaim bahwa  rekayasa terhadap produk  makanan  akan membahayakan  kesehatan  serta  pencabutan moratorium  impor  daging  mengandung  hormon merupakan langkah yang tidak tepat. Tulisan ini pada  dasarnya  menggarisbawahi  mengenai perluasan cakupan kesepakatan SPS yang secara konvensional dimaknai sempit, kemudian berkembang  mencakup  isu  yang  lebih  luas, bahkan  mencakup  isu  lingkungan  terkait perdagangan.
Secara sempit, fokus dari para negosiator dalam SPS adalah pada resiko terkait dengan produk-produk pertanian, seperti produk-produk daging atau tanaman impor yang mungkin  membawa  hama  atau  penyakit.  Pada bagian  ini  juga  dibahas  tentang  kesaling- terkaitan  antara  SPS,  TBT,  dan  aturan  lain dalam  GATT  yang  termasuk non-tariff  barrier (NTB).  Penulis  mengatakan  bahwa  terdapat aturan yang saling terkait antara ketiga perjajian WTO tersebut. Namun demikian, SPS merupakan perjanjian yang paling spesifik yang hanya mengatur tentang keamanan dan kesehatan  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan.
15 Jacqueline  Peel,  A  GMO  by  Any  Other  Name Might  Be  an  SPS  Risk!:  Implications  of  Expanding the  Scope  of  the  WTO  Sanitary  and  Phytosanitary Measures  Agreement. The  European  Journal  of International  Law 17  no.5 .  2006.  Diunduh  dari http://ejil.org/pdfs/17/5/107.pdf
Sehingga, apabila terjadi sengketa terkait aturan SPS,  Panel  hendaknya  melihat  dari  aturan  SPS terlebih  dahulu,  baru  apabila  tidak  terdapat aturannya  kemudian  merujuk  pada  aturan perjanjian  yang  lebih  luas,  yaitu  TBT  atau GATT.
Lebih  lanjut,  dengan  perkembangan  isu yang  ada,  kemungkinan  saling  terkait  aturan tidak hanya terjadi antara SPS dengan perjanjian lain  di  WTO,  namun  juga  rezim  lain,  seperti rezim  lingkungan.  Tidak  jarang  isu  terkait masalah keamanan dan kesehatan juga berdampak  terhadap  lingkungan.  Dapat  diambil contoh,  bahwa  SPS  memperbolehkan  negara anggota  untuk  menetapkan  standar  SPS  yang lebih  tinggi  dari  yang  ditetapkan  WTO  selama standar  tersebut  didasarkan  pada  uji  ilmiah  dan belum ada aturannya di standar WTO.
Fokus  analisis  pada  tulisan  ini  menaruh perhatian  pada  perspektif  kebijakan  pemerintah Indonesia  tentang  harmonisasi  perjanjian  SPS pada sektor perdagangan. Landasan kepentingan pemerintah  dalam  mengoptimalkan  kepentingan ekonomi  di  tengah  kesepakatan  liberalisasi perdagangan  ASEAN  menjadi  determinan  yang mempengaruhi strategi harmonisasi kebijakan.

## Analisis

## Harmonisasi Ketentuan SPS Dalam Tinjauan Kepentingan Indonesia
Aturan  perdagangan  multilateral  yang disepakati dalam forum WTO menjadi instrumen  untuk  mencapai  kepentingan  politik- ekonomi negara anggotanya. Strategi pemerintah
Indonesia dalam penerapan ketentuan SPS mempertimbangkan: 1)
perkembangan tantangan perdagangan internasional pada aspek peningkatan daya saing komoditas  Indonesia  dan  2)  skema  kerjasama ASEAN yang berfokus pada kebijakanIndonesia National Single Window.
Penerapan  ketentuan  SPS  di  Indonesia termaktub  dalam  83  aturan  pengkarantinaan yang  terhitung  dari  periode  penetapan  4  Juli 2017  dari  20  Juni  2006.  Ketika  semua  negara terlibat  dalam  arus  pasar  bebas,  konsekuensi yang  harus  diterima  adalah  persaingan  yang
tajam  antar  negara.  Eksistensi  Badan  Karantina Pertanian  menjadi  bagian  penting  dalam kebijakan  ketahanan  atau  kedaulatan  pangan melalui  mitigasi  gangguan  terhadap  ketahanan pangan. 16
Kementerian  Pertanian  melalui  kinerja Badan Karantina menjadi institusi yang berperan dalam menilai keamanan dan kelayakan komoditas  pertanian  yang  diperdagangkan  baik yang  akan  diekspor  maupun  yang  datang  dari luar negeri. Badan Karantina Pertanian (Barantan)  merepresentasikan  salah  satu  peran penting Kementerian Pertanian di mana lembaga tersebut  bertanggungjawab  terhadap  penyediaan sumberdaya  pertanian  yang  berkelanjutan  guna menjamin keamanan pangan. Pendirian Barantan  merupakan  amanat  dari  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  1992  tentang Karantina  Hewan,  Ikan,  dan  Tumbuhan. Keberadaan lembaga tersebut mendukung strategi  pemerintah  untuk  menjaga  kelestarian sumberdaya  alam  hayati  hewan  dan  tumbuhan melalui penyelenggaraan pengkarantinaan.
Balai Karantina menjadi Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  yang  bertugas  memeriksa, mengasingkan,  mengamati,  memperlakukan, menolak,  memusnahkan,  dan  membebaskan komoditas  perdagangan  yang  diyakini  sebagai media  pembawa  hama  dan  penyakit  ke Indonesia.  Lebih  jauh,  pelaksanaan  fungsi lembaga  tersebut  diwujudkan  melalui  kegiatan (1)  pengawasan  dan  sertifikasi  impor  dan ekspor,  (2)  verifikasi  dan  audit  kesesuian persyaratan  teknis,  serta  penetapan  kawasan/ area  dan  (3)  sertifikasi  karantina  antar  area dalam  rangka  mewujudkan  daya  saing  pasar internasional. 17
Pendirian  Badan  Karantina  Pertanian menjadi  tindakan  nyata  pemerintah  Indonesia
16 Barantan,  Kementerian  Pertanian, Rencana Strategis  Badan  Karantina  Pertanian  2015-2019 . 2015.
Diunduh dari http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Doc uments/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi_ Renstra_BARANTAN_2015_201.pdf;
Badan Karantina Pertanian, Notifikasi SPS Indonesia. 2017. Diunduh  dari  http://karantina.pertanian.go.id/page- 75-notifikasi-sps-indonesia.html
17 Ibid.
sebagai  komitmen  pelaksanaan  kesepakatan AoA.  Karantina  merupakan  salah  satu  dari  3 unsur  teknis  (CIQ)  berdasarkan  ketentuan internasional ( Annex IX) yang
bertanggungjawab dan mempunyai wewenang di tempat  pemasukan  dan  pengeluaran  suatu negara.  Adapun  kelembagaan  dan  manajemen organisasi  dalam  komitmen  tersebut,  didukung oleh  kesepakatan-kesepakatan  yang  bersumber dari  WTO,  Organisasi  Pangan  &  Pertanian (FAO),  Organisasi  Kesehatan  Hewan  Sedunia (OIE),  Konvensi  Internasional  Perlindungan Tanaman (IPPC), dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX).
Kegiatan utama Badan Karantina Pertanian  meliputi  6  (enam)  program  :  (1) Peningkatan  Sistem  Karantina  Hewan  dan Keamanan  Hayati  Hewani,  (2)  Peningkatan Sistem  Karantina  Tumbuhan  dan  Keamanan Hayati  Nabati,  (3)  Peningkatan  Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan,  (4)  Dukungan    manajemen  dan dukungan  teknis  lainnya,  (5)  Peningkatan Kualitas  Penyelenggaraan  Laboratorium  Uji Standard  dan  Uji  Terap  Teknik  dan  Metode Karantina  Pertanian,  (6)  Peningkatan  kualitas pelayanan
Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati.
Sebagai anggota WTO, Indonesia melaksanakan  hasil  kesepakatan  SPS  yang mengatur  tata  cara  perlindungan  terhadap kesehatan  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan  serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.
Adopsi
perjanjian
SPS
diinternalisasikan  melalui  peran  Barantan  yaitu: (1)  mengoperasionalkan  persyaratan  teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3  (tiga)  titik  yaitu  sebelum  masuk  ( pre  border ), di  tempat  pemasukan  ( at  border )  dan  setelah pemasukan  ( post  border )  dalam  upaya  tindakan perlindungan  terhadap  kesehatan  manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; (2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui  pemeriksaan,  audit,  verifikasi  dan sertifikasi  karantina  ekspor  agar  persyaratan teknis  yang  ditentukan  negara  pengimpor  dapat terpenuhi; (3) turut serta memverifikasi
persyaratan  teknis  negara  tujuan  ekspor  agar tetap  dalam  koridor  perjanjian  SPS;  (4)  sebagai „ Notification  Body ‟  dan  „ National  Enquiry Point ‟ SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk  dari  komunikasi  persyaratan  teknis (dengan  organisasi  internasional  dan  negara mitra) yang akan diberlakukan. 18
Adapun  latar  belakang  kepentingan politik-ekonomi  harmonisasi  kesepakatan  SPS dipengaruhi oleh kerangka kerja ASEAN terkait penguatan  intergasi  kawasan  dalam  skema masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
Bagaimana  relevansi  kinerja  karantina  dalam skema MEA dapat dipahami dari upaya fasilitasi kelancaran  arus  barang/  produk  pertanian  yang diperdagangkan  secara  global.  Negara-negara ASEAN  penting  untuk  membangun  kesetaraan sistem manajemen resiko terkait arus perdagangan di kawasan. 19
Berdasarkan visi MEA 2025, penguatan sistem  kebijakan  dan  struktur  kelembagaan mutlak untuk mendukung kelancaran perdagangan  dan  industri  manufaktur  (ASEAN, n.d.).Sementara,  diantara  tiga  pilar  MEA:  (1) politik  dan  keamanan,  (2)  ekonomi,  dan  (3) sosial  budaya,  mitigasi  gangguan  terhadap ketahanan  pangan  lebih  merujuk  pada  pilar ekonomi.  Dalam  hal  ini,  aspek  pengkarantinaan mendukung target pemerintah dalam meningkatkan  daya  saing  produk  Indonesia  di pasar ASEAN.
Menurut Kementerian Pertanian, pemahaman  terhadap  daya  saing  meliputi  tidak hanya komoditas/produk, tetapi juga manajemen dan  organisasi  serta  pengembangan  inovasi  dan teknologi.  Mengingat,  salah  satu  faktor  yang dinilai sebagai hambatan teknis adalah
18 Barantan,  Kementerian  Pertanian,  Rencana Strategis  Badan  Karantina  Pertanian  2015-2019.
2015.
Diunduh dari http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Doc uments/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi_ Renstra_BARANTAN_2015_201.pdf
19 Banun  Hartini,  “Menuju  Indonesia  Single  Risk Manajement (ISRM),” Publikasi PP-INSW, Kementerian  Keuangan  RI,  Edisi  Kedua .  Semester  I Tahun 2017. Diunduh dari
http://www.insw.go.id/public/INSWMagzEd.2_Layo utDesign-WebRes.pdf
keberadaaan/status  penyakit  dari  komoditas perdagangan. 20
Berdasarkan  ketentuan  internasional,  hal ini  berkaitan  dengan  prevalensi  hama  dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di  suatu  area/  kawasan,  sistem  surveilans  yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun. Aspek pengkarantinaan  mendukung  target  pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia  di  pasar  MEA  terutama  komoditas yang  berasal  dari  UKM  ASEAN.  Pemahaman terhadap  daya  saing  meliputi  tidak  hanya komoditas/  produk,  tetapi  juga  manajemen  dan organisasi  serta  pengembangan  inovasi  dan teknologi. Menurut sistem liberalisasi perdagangan,  salah  satu  faktor  yang  dinilai sebagai  hambatan  teknis  adalah  keberadaaan/ status penyakit dari komoditas perdagangan. 21
Dalam  mewujudkan  Indonesia  yang berdaya  saing  di  era  MEA,  Badan  Karantina mendukung  implementasi  percepatan  pelayanan ekspor-impor  yang  efisien  bekerjasama  dengan instansi  lainnya.  Badan  Karantina  melakukan pemeriksaan  petikemas  sebelum  menuju  Bea Cukai yang mana sebelumnya, pemeriksaan Bea Cukai  untuk  pengeluaran  SPPB  dilakukan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dari pihak Balai  Karantina.  Kebijakan  tersebut  merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.12/2015  tentang  Tindakan  Karantina  Hewan dan  Tumbuhan  terhadap  Pemasukan  Media Pembawa  Hama  Penyakit  Hewan  Karantina (HPKH) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina  (OPTK)  di  Tempat  Pemeriksaan Karantina (TPK) dan Peraturan Menteri Keuangan  (Permenkeu)  No.  23/2015  tentang Kawasan  Pabean  dan  Tempat  Penimbunan Sementara. 22
20 Barantan,  Kementerian  Pertanian,  Rencana Strategis  Badan  Karantina  Pertanian  2015-2019.
2015. Diunduh dari
http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Doc uments/Humas/Informasi%20Setiap%20Saat/Narasi_
Renstra_BARANTAN_2015_201.pdf
21 Ibid.
22 Tiara  Dianing  Tyas,  “Karantina  Siap  Berikan Layanan  Cepat,” Tabloid  Sinar  Tani. 3  Agustus
2015. Diunduh dari
Menurut Erry Akbar Panggabean, GM PT  Pelindo  III  (Persero)  TPK  (Tempat Pemeriksaan  Karantina)  Semarang,  “terjadinya dua  kali  gerakan  ekstra  terkait  pemeriksaan karantina petikemas impor di TPK, TPKS perlu melakukan handling petikemas tersebut dari CY Impor  ke  Tempat  Pemeriksaan  Karantina. Setelah dilakukan pemeriksaan Karantina, petikemas tersebut dilakukan gerakan lagi untuk ditempatkan di CY Ex-Behandle .”
Namun,  sejak  17  Maret  2016,  TPKS berlakukan  kebijakan  baru  terkait  pelaksanaan kegiatan pemeriksaan petikemas impor satu kali. Sebagai  contoh  di  Pelabuhan  Semarang,  kinerja Badan  Karantina  merujuk  pada  Surat  dari  Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Nomor:1352/KR.020/L.12.B/03/16 di mana Manajemen TPKS mengambil kebijakan dengan hanya  mengenakan  1  kali  biaya  gerakan  ekstra terkait  pemeriksaan  karantina  petikemas  impor. Untuk  1  unit  petikemas  20  feet  biaya  yang dikenakan  sebesar  Rp.  653.400,-,  dan  40  feet sebesar Rp. 924.000,-. Hal ini dilakukan sebagai respon  dari  aspirasi  para  eksportir  untuk mengurangi biaya logistik. 23
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Karantina  tersebut  merupakan  bagian  dari koordinasi  18  lembaga  negara  yang  terlibat dalam  Indonesia  National  Single  Window (INSW)  yang  menjadi  kesepakatan  ASEAN SINGLE  WINDOW (ASW). National  Single Window beroperasi  dan  berintegrasi  untuk mempercepat penyelesaian ekspor impor melalui penyederhanaan  dan  harmonisasi  prosedur  serta standarisasi informasi. Prakarsa ASW dikenalkan  pada  kesepakatan  kepala  ASEAN  di Bali  tanggal  7  Oktober  2003,  dalam  Deklarasi ASEAN Concord II  (Bali Concord II).  Tujuan dari  ASW  ditargetkan  untuk:  1)  Mempercepat alur  proses  kegiatan  perdagangan  internasional, 2)  Menciptakan  lingkungan  proses  yang
http://tabloidsinartani.com/content/read/karantina- siap-berikan-layanan-cepat/
23 Ellya,  “Akomodir  PPJK  dan  Importir,  TPKS Berlakukan  Kebijakan  Baru  Karantina  Petikemas Impor” Berita  Jateng. 4  April  2016.  Diunduh  dari http://beritajateng.net/akomodir-ppjk-dan-importir- tpks-berlakukan-kebijakan-baru-karantina-petikemas- impor/
terintegrasi  dalam  proses  pengeluaran  barang yang  sejalan  dengan  praktek  perdagangan internasional,  3)  Mengurangi  alokasi  waktu  dan sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  proses pengeluaran barang. 24
Petugas Karantina berkewajiban memeriksa  fisik  dan  dokumen  komoditas pertanian impor  sebelum  diperiksa  oleh  petugas Bea dan Cukai ketika peti kemas datang di TPK. Uji coba kebijakan ini dimulai pada Maret 2015. Dwelling  time  adalah  waktu  bongkar  muat  dari mulai  kapal  sandar  atau  barang  diturunkan sampai  barang  keluar  dari  pelabuhan. Dwelling time dibagi tiga dalam katagorisasi. Pertama, pre customs clearance , customs clearance dan push customs  clearance .  Pre  customs  clearance adalah waktu yang diperlukan untuk pengurusan perijinan  sampai  selesai  karantina.  Customs clearance  itu  kaitannya  dengan  bea  cukai. Selanjutnya, Push  customs  clearance merujuk pada  urusan  „tracking‟,  bagaimana  peti  kemas keluar dari pintu pelabuhan. 25
24 “Membuka Sumbat Dwelling Time” Publikasi PP-
INSW,  Kementerian  Keuangan  RI, Edisi  Perdana . 2016. Diunduh dari
http://www.insw.go.id/public/INSWMagz_Edisi_I_-
_2016.pdf
25 Tiara  Dianing  Tyas,  “Karantina  Siap  Berikan Layanan Cepat,” Tabloid Sinar Tani. 3 Agustus 2015. Diunduh dari http://tabloidsinartani.com/content/read/karantina- siap-berikan-layanan-cepat/
Tabel 1. Indonesia National Single Window
Sumber: INSW (2017:29)
Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Banun Harpini  adanya  peraturan  mampu  menurunkan dwelling  time  yang  sebelumnya  4  hari  menjadi kurang  lebih  1,3  hari.  Badan  Karantina menggunakan  metode  pemeriksaan  sampling yang  difasilitasi  dengan  Mobil  Laboratorium. Pada  masa  uji  coba  kebijakan  Maret-Juni, pemeriksaaan  karantina  mencapai  target  waktu SLA  terendah  1,20-3  jam  sebanyak  86%  dan tertinggi  33-62,40  jam  sebanyak  14%.  Dampak kebijakan tersebut turut menyumbang keuntungan  yang  signifikan  bagi  importir  yang mampu  mengurangi  biaya  rata-rata  Rp  500.000 per  peti  kemas  dan  memudahkan  pembayaran pada  satu  tempat  saja.  Menurut  Banun, kebijakan  baru  ini  menjadi  salah  satu  upaya mengharmonisasikan  pelayanan  ekspor-impor Indonesia yang berstandar internasional. 26
26 Agus  Karyono  (n.d.),  “Dwelling  Time  dan Karantina” Badan  Karantina  Pertanian  Kelas  II Gorontalo. 20  Agustus  2017.  Diunduh  dari http://gorontalo.karantina.pertanian.go.id/post/dwelli ng-time-dan-karantina; Tiara Dianing Tyas, “Karantina  Siap  Berikan  Layanan  Cepat,”  Tabloid Sinar  Tani.  3  Agustus  2015.  Diunduh  dari http://tabloidsinartani.com/content/read/karantina- siap-berikan-layanan-cepat/;  Juwita,  “Pelindo  III efisienkan  biaya  pemeriksaan  peti  kemas  impor” Antara  News. 4  April  2016.  Diunduh  dari
Hama  dan  penyakit  menjadi  penyebab rusaknya tanaman dan hasil pertanian Indonesia yang  berdampak  terhadap  krisis  pangan.  Hama dan penyakit yang berasal dari produk pertanian impor  yang  masuk  ke  Indonesia  harus diwaspadai.  Dengan  perubahan suhu temperatur bumi  dan  kondisi  geografis  akibat  perubahan iklim, banyak muncul varian organisme pengganggu  tanaman  pangan  yang  masih menjadi  penelitian  dan  membutuhkan  metode penanganan  khusus.  Oleh  sebab  itu,  dengan meningkatnya interaksi negara melalui perdagangan internasional, peran strategis Badan  Karantina  Pertanian  menjadi  perhatian serius  bagi  pemerintah.  Mengingat,  krisis pangan  adalah  isu  yang  mengemuka  sejak pembahasan  PBB  tentang  pemanasan  global. Berdasarkan  peran  dan  fungsi  karantina, hambatan  teknis  dalam  perdagangan  sektor pertanian harus ditekan sekecil-kecilnya meliputi  keberadaan  hama  dan  penyakit  serta organisme  pengganggu  tumbuhan  di  suatu  area/ kawasan,  sistem  surveilans  yang  dimiliki  dan dilaksanakan  dan  sistem  pengendalian  yang dibangun.
http://www.antaranews.com/berita/553467/pelindo- iii-efisienkan-biaya-pemeriksaan-peti-kemas-impor
Instansi Perizinan Final Instansi Inspeksi Pemerintah 1. Kemendag 2. BPOM 3. Kemenkes 4. BPTN 5. Kemenlinghut 6. Kominfo 7. Kemenperin 8. Kementan
9. Polri
10. Kementerian ESDM
1. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 2. Karantina Hewan di Badan Karantina
Pertanian
3. Karantina Tumbuhan di Badan Karantina
Pertanian
4. Dirjen Bea dan Cukai

## Kesimpulan
Melalui  pembahasan  tersebut  di  atas, diharapkan  tulisan  ini  mampu  memberikan gambaran  eksistensi  perjanjian  SPS  yang diadopsi  oleh  Indonesia  sebagai  konsekuensi dari rezim perdagangan internasional.
Bagaimanapun,  era  globalisasi  menawarkan perubahan-perubahan yang bisa diartikan positif dan  negatif  oleh  semua  pihak.  Namun  apapun orientasinya, negaradiwajibkan untuk mencermati  peluang  dan  tantangan  dalam kerjasama internasional.
Adapun  isu  mitigasi  ketahanan  pangan yang  berhubungan  dengan  perjanjian  bidang pertanian (SPS-AoA) tersebut menjadi tantangan tersendiri  akan  legitimasi  pemerintah  dan kekuasaannya dalam menjalankan peran sebagai tiang  penyangga  kehidupan  ekonomi  bangsa. Sehingga,  dibutuhkan  peran  negara  dalam mewujudkan  ketahanan  pangan  di  tengah perjuangan  menghadapi  mekanisme  liberalisasi pasar.  Konsistensi  pemerintah  dalam  hal menjamin  kesejahteraan  masyarakat  tidak  dapat direalisasikan tanpa menciptakan birokrasi yang sehat  dan  sistem  politik  yang  kuat  untuk  saling mendukung  satu  sama  lain.  Untuk  itu,  adopsi perjanjian SPS diyakini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kepentingan masyarakat terhadap produk pangan yang sehat dan berkualitas.

## Daftar Pustaka
ASEAN  (n.d.). ASEAN  Economic  Community  - ASEAN  |  ONE  VISION  ONE  IDENTITY ONE  COMMUNITY .  Diakses  23  Oktober
2017 pada http://asean.org/asean-
economic-community/ Barantan  (2015).  “Rencana  Strategis  Badan Karantina Pertanian 2015-2019”. Kementerian Pertanian . Diakses 12 Agustus 2017 pada http://karantina.pertanian.go.id/fileman/U ploads/Documents/Humas/Informasi%20 Setiap%20Saat/Narasi_Renstra_BARAN
TAN_2015_201.pdf
Barantan  (2017).  “Notifikasi  SPS  Indonesia”.
Badan  Karantina  Pertanian .  Diakses  2 Februari 2017 pada http://karantina.pertanian.go.id/page-75- notifikasi-sps-indonesia.html
Bathan,  Bates  M.  dan  Lantican,  Flordeliza.  A.
(2009). “Economic Impact of Sanitary and Phytosanitary  Measures  on  Phillippine Pineapple  Exports”. J.  ISSAAS ,  15(1),
126–143.  Diakses  2  Februari  2017  pada http://issaas.org/journal/v15/01/journal- issaas-v15n1-bathan-lantican.pdf
Burchil,  Scott  et  al.  (2005), Theories  of International  Relations ,  Third  Edition,
Palgrave Macmillan, New York.
Dell‟Aquila  &  Caccamisi  (2006).  “Accessing Market  Opportunities:  Quality  and  Safety Standards”. FAO  2006 .  Diakses  2 Februari 2017 pada http://www.fao.org/docrep/010/a1146e/a1 146e05.pdf
Ellya  (2016).  “Akomodir  PPJK  dan  Importir,
TPKS Berlakukan Kebijakan Baru Karantina  Petikemas  Impor”. Berita Jateng 4  April  2016.  Diakses  2  Februari
2017
pada http://beritajateng.net/akomodir-ppjk-dan- importir-tpks-berlakukan-kebijakan-baru- karantina-petikemas-impor/
Greenhalgh,  Peter.  (2004).  “Policy  Research  – Implications  of  Liberalization  of  Fish Trade  for  Developing  Countries”. Trade Issues  Background  Paper :  Sanitary  and Phyto-Sanitary  (SPS)  Measures  and Technical  Barriers  to  Trade  (TBT). Project  PR  26109,  1–11.  July  2004. Diakses 2 Februari 2017 pada http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202_Gree nhalgh_Trade%20issues%20background
%20paper.%20%28working%20paper%2
9%202004.pdf
Harsono,  D.,  Heryana,  A.,  Rahadian,  A., Purnajaya, T., & Hanif, T. (2003). Sekilas
tentang WTO . (E. Yusuf, A. Sinambela, F. Dwiandika,  &  T.  P.  Soetikno,  Eds.) (Ketiga). Jakarta: Departemen Luar
Negeri RI. Hartini,  Banun  (2017).  “Menuju  Indonesia Single  Risk  Manajement  (ISRM)”. Publikasi PP-INSW. Kementerian
Keuangan  RI .  Edisi  Kedua  Semester  I Tahun  2017.  Diakses  20  Agustus  2017 pada http://www.insw.go.id/public/INSWMagz Ed.2_LayoutDesign-WebRes.pdf
INSW  (2016).  “Membuka  Sumbat  Dwelling Time”.  Publikasi  PP-INSW. Kementerian Keuangan RI . Edisi Perdana Tahun 2016. Diakses 2 Februari 2017 pada
http://www.insw.go.id/public/INSWMagz _Edisi_I_-_2016.pdf
Juwita  (2016).  “Pelindo  III  efisienkan  biaya pemeriksaan  peti  kemas  impor”. Antara News 4  April  2016.  Diakses  20  Agustus 2017 pada http://www.antaranews.com/berita/55346 7/pelindo-iii-efisienkan-biaya-
pemeriksaan-peti-kemas-impor
Karyono,  Agus  (n.d.).  “Dwelling  Time  dan
Karantina”. Badan  Karantina  Pertanian Kelas  II  Gorontalo .  Diakses  20  Agustus
2017 pada http://gorontalo.karantina.pertanian.go.id/ post/dwelling-time-dan-karantina
Kegley  Jr.,  Charles  &  Eugene  R.  Wittkopf (1999),  “The  International  and  Internal Determinants  of  State‟s  Foreign  Policy”,
World Politics Trend and Transformation ,
Seventh Edition, Macmillan Press, United
States
Kusumaningrum, Demeiati Nur (2016). “Ekonomi Politik Perdagangan
Internasional:  Sertifikasi  Keamanan  dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi”,
Mozaik  Kebijakan  Sosial  Politik  Menuju Masyarakat  Ekonomi  ASEAN .  Winda Hardyanti  dan  Nurudin  (eds.).  Buku Litera: Yogyakarta.
Macridis,  Roy  C.  (ed.),  (1976), Foreign  Policy in  World  Politics ,  Fifth  Edition, Prentice- Hall, Inc., New Jersey
Peel, Jacqueline (2006). “A GMO by Any Other Name Might Be an SPS Risk!: Implications  of  Expanding  the  Scope  of the  WTO  Sanitary  and  Phytosanitary Measures  Agreement”. The  European Journal  of  International  Law Vol.  17 no.5.  Diakses  2  Februari  2017  pada http://ejil.org/pdfs/17/5/107.pdf
Silverglade,  Bruce  A.  (2000).  The  WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures :  Weakening  Food  Safety Regulations to Facilitate Trade ? Food and Drug  Law  Journal  2000  Vol.55  No.4 pp.517-524  ref.39  Diakses  2  Februari 2017
pada http://www.autodealerscam.org/document
s/fdlwtofn.pdf
Tyas,  Tiara  Dianing  (2015).  “Karantina  Siap Berikan  Layanan  Cepat”. Tabloid  Sinar Tani 3  Agustus  2015.  Diakses  2  Februari
2017 pada
http://tabloidsinartani.com/content/read/ka rantina-siap-berikan-layanan-cepat/

## WTO  (2017).  “Understanding  the  WTO
Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures”.  Sanitary  and  Phytosanitary Measures:  Introduction. Trade  Topics  of World  Trade  Organization .  Diakses  2 November 2011 pada https://www.wto.org/english/tratop_e/sps _e/spsund_e.htms