## ANALISIS PERMASALAHAN KOPERASI BAITUL MAAL
WA TAMWIL (KBMT) PERKOTAAN (Studi Kasus KBMT di Kota Bogor)

## Ahmad Khoirudin Nashr Akbar
Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor
Abstract: Microfinance as an effective tool provides financial service for those who do not have the access or could not be accessed by a commercial bank or other financial institution. The Growth of Baitul Maal wa tamwil (BMT) as one of the Islamic financial institution is very fast and massive. There are many challenges and obstacles that inhibit the growth of it, either from internal or external of BMT. The purpose of this study is to identify the issues faced by the urban of BMT (Bogor City), used Analytic Network Process (ANP). The study also attempt to provide solution of the BMT problem faced. The result of this study showed that the problem of internal Issues was more dominant than External Issues, with the priority level of 54%. Based on the Internal Problems aspect, the dominant issue was the problem of “Low Quality and understanding of Human Resource”. Meanwhile an aspect of the external problem is “the strictness of Business Competition”. Furthermore, the solution could be implemented are 1) Training for Human Recourse 2) BMT Mentoring by the relevant government.
Keywords: Microfinance, BMT, and Analytic Network Process (ANP )
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah institusi  yang  dapat  bertahan  terhadap  krisis  yang terjadi  di  beberapa  negara.  Krisis  keuangan  tahun 1997 dan 1998 yang melanda Indonesia menunjukkan bahwa unit usaha ini menjadi jalan keluar yang dapat mempertahankan  kestabilan  perekonomian  negara. Dikarenakan  pentingnya  UMKM  maka  pemerintah juga harus mempersiapkan bagaimana mengembang- kan  UMKM  tersebut.  salah  satunya  adalah  dengan memberi  dukungan  kepada  Lembaga  Keuangan Mikro,  agar  dapat  menyalurkan  dana  kepada masyarakat.
Pertumbuhan UMKM di Indonesia begitu pesat, selama  tahun  2012  jumlah  UMKM  sebanyak 1.328.147 (Depkop). Namun kondisi tersebut berbeda pada  tahun  2010,  dimana  dari  hasil  survei  rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan bahwa 62% rumah tangga  tidak memiliki tabungan sama sekali. Jumlah kepemilikan rekening tabungan masih di bawah 50% dari total penduduk Indonesia. Saat  ini  yang  hanya  sekitar  19,6%  masyarakat Indonesia berusia di atas 15 tahun yang mempunyai rekening tabungan. (Wibowo, 2013)
Gambaran jumlah penabung di atas dapat menjadi representasi dari jumlah pengguna jasa layanan bank,
baik dalam segi tabungan, pembiayaan dan jasa lain- nya.  Sehingga  hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  tersentuh  dengan pelayanan perbankan, dan sudah selayaknya mereka mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Hadirnya  Lembaga  keuangan  Mikro  (LKM) menjadi  jalan  keluar  yang  tepat  untuk  mencukupi kebutuhan dana bagi UMKM atau mereka yang tidak tersentuh  oleh  pelayanan  bank  ( unbanked ).  Hal  ini dikarenakan  LKM  adalah  lembaga  yang  dapat  me- nyentuh  hingga  ke  level  terendah  dari  masyarakat. Oleh karena itu LKM adalah sarana yang tepat untuk menjawab permasalahan diatas, diantaranya mengu- rangi  jumlah  kemiskinan  dan  membantu  UMKM dalam  mempertahankan  perekonomian  negara.
LKM  memiliki  dua  bentuk  yaitu:  LKM  yang berlandaskan Islam dalam pengoprasiannya dan LKM yang tidak melandaskan Islam dalam proses operasi- nya (konvensional). Ditinjau dari pembagian wilayah Kementrian Koperasi dan UMKM, dibedakan men- jadi dua: LKM (koperasi) perkotaan dan pedesaan.
Terdapat  beberapa  Lembaga  Keuangan  Mikro Islam di Indonesia, salah satunya adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Riwajanti (2014) juga mengata- kan bahwa BMT memiliki karakter yang unik, yang

## Ahmad Khoirudin, Nashr Akbar
tidak dimiliki oleh LKM secara umum: diantaranya 1) BMT adalah organisasi yang didasari oleh komu- nitas yang memiliki badan hukum koperasi. 2) Mem- berikan pelayanan keuangan bagi masyarakat bawah ( low level ) yang lebih fleksibel dan cepat dibanding- kan  dengan  Bank  Umum.  3)  BMT  juga  mencoba menanamkan  nilai  islam  dalam  setiap  aktifitasnya, termasuk dalam produk pembiayaannya. Dan hal ini menjadi kelebihan BMT dibandingkan dengan LKM secara  umum.
BMT adalah lembaga yang memiliki badan hukum yang sama dengan koperasi, maka pembagian wilayah juga terjadi pada BMT. Hal ini bertujuan untuk me- mudahkan  dalam  mengidentifikasi  kebutuhan  dan karakter dari  lembaga tersebut. Pembagian  ini juga berfungsi dalam penyebaran lembaga secara menye- luruh, tidak hanya di perkotaan namun juga pedesaan. Selain itu menurut (Susanto: 2015 dan Arkham: 2015) pembagian wilayah juga digunakan untuk mengidenti- fikasi  pendekatan  keuangan  mikro  apa  yang  dapat digunakan untuk masing- masing daerah. Selanjutnya, dengan  adanya  BMT  ini  maka  akan  dapat  menjadi sebuah opsi untuk mencapai pembangunan ekonomi. Dimana tujuan pembangunan ekonomi secara umum adalah memberikan kepuasan kepada setiap individu masyarakat dalam hal ini kecukupan dalam ekonomi. Dan bukan hanya pembangunan ekonomi saja yang dapat  dicapai  dengan  hadirnya  BMT,  namun  juga pembangunan  negara  yang  meliputi  pembangunan dalam hal pendidikan, kesehatan dan spiritual. Sehing- ga tercapai pembangunan yang berkelanjutan (World Bank, 2013).
Pembangunan yang berkelanjutan itu, tidak akan tercapai  dengan  hanya  memberikan  dana  atau pembiayaan  saja.  Namun  untuk  mencapainya, masyarakat  membutuhkan  pendidikan  dan  bantuan
untuk pengembangan usaha mereka. Dua hal tersebut dimiliki oleh LKM Islam (BMT). Diantaranya fungsi mediasi,  sebagai  lembaga  penyedia  dana  dan pembiayaan  serta  fungsi  pemberdayaan  yang  juga dilakukan  oleh  BMT.  Kedua  fungsi  diatas  dapat membantu  pencapaian  dari  tujuan  pembangunan tersebut.
Peluang bagi LKM Syariah begitu besar dalam pemberian kredit usaha ataupun yang lainnya kepada masyarakat. Hal ini yang menunjukkan bahwa LKM sangat dibutuhkan. Selain itu adanya LKM Syariah (BMT) menjadi  pilihan baru bagi  masyarakat yang rindu  akan  pelaksanaan  nilai  islam  dalam  kegiatan perekonomian.  Melihat  perkembangan  BMT  dalam hal ini dari perkembangan aset dari PBMT ventura sebagai perhimpunan BMT di Indenesia, dari tahun 2007 hingga 2012 mengalami peningkatan yang signi- fikan.  Pada  tahun  2007  total  aset  PBMT  Ventura adalah Rp. 8,19 Miliar hingga mencapai 139,09 Miliar pada tahun 2012.
Peningkatan  ini  menunjukkan  bahwa  semakin banyak peserta yang tergabung dalam perhimpunan ini. Dengan jumlah anggota pada tahun 2010 sejumlah 562  unit  BMT.  Hal  ini  menjadi  representasi  dari pertumbuhan BMT  di Indonesia  yang semakin  hari semakin  meningkat.  Dari  data  tersebut  pula  bisa disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat atas BMT sendiri begitu besar.
Namun  berbeda  halnya  yang  terjadi  di  Kota Bogor.  Menurut  Arkham  (2015),  di  Bogor  sendiri jumlah  BMT  menurun.  Dilihat  dengan  keputusan beberapa  BMT  yang  mengundurkan  diri  dari  Kota Bogor atau bahkan sudah non-aktif. Data dari dinas koperasi dan UMKM tercatat 750 unit koperasi dan hanya  353  yang  masih  aktif.  Dan  khususnya  BMT terdapat  13  BMT  di  Kota  Bogor.  9  dari  13  BMT
Gambar 1. Total Aset PBMT Ventura Sumber: PBMT Ventura
tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Hal ini menjadi seperti anomali, disaat data pusat mengalami pening- katan namun di Kota Bogor mengalami penurunan.
Aam  dan  Devi  (2012),  menyebutkan  bahwa terdapat  beberapa  masalah  yang  dihadapi  BMT  di Indonesia.  1)  Masalah  SDM,  dimana  kurangnya pemahaman praktisi baik dalam pengembanga BMT maupun  dalam  sisi  syariahnya,  2)  Masalah  teknis berkaitan dengan penyediaan data terbaru dan dana pengembangan BMT yang relatif kecil, 3) Masalah Legal/struktural, berkaitan dengan legal formal dan 4)  Masalah  Komunal/pasar, persaingan  yang  padat baik dari antar BMT maupun dengan tumbuh pesatnya warung- warung mikro yang di buat oleh bank- bank umum. Sehingga masih banyak yang harus dibenahi bersama.
Hasil  penelitian  terdahulu  diringkas  sebagai berikut: Hamzah, dkk (2013) menjelaskan permasalah yang terjadi pada BMT di Pekanbaru dan solusinya. Yaron dan Benjamin (1997), mencontohkan BRI Unit desa  telah  sukses  dalam  menyediakan  pelayanan keuangan bagi pedesaan. Riwajanti (2014), menerang- kan bahwa berdasarkan Head Count Index dan garis kemiskinan  yang  ditetapkan  oleh  BPS  pada  tahun 2012,  temuan  penting  menunjukkan  bahwa  pem- biayaan berkontribusi dalam mengurangi persentase penduduk miskin. Ascarya dkk (2007), menjelaskan terdapat 44 juta UMKM di Indonesia yang menopang 99.9% bisnis. Dan ironinya hanya 22.14% saja yang mendapatkan  fasilitas  keuangan.  Rahim  (2010) menjelaskan  bahwa  Islam  berpotensi  dalam memberikan  skema  atau  instrumen  yang  dapat digunakan dalam upaya membantu pencapaian tujuan dari microfinance. Ahmed  (2009)  menjelaskan bahwa  kredit  mikro  yang  berasal  dari  Bangladesh telah  menyebar  secara  global.  Dan  prestasi  yang dicapai  oleh  bangladesh  juga  baik.  Afriadi  (2012) menjelaskan  bahwa  berdasarkan  penelitian  yang dilakukannya permasalahan BMT dibagi menjadi dua aspek utama, internal dan eksternal. Susanti (2012) menjelaskan bahwa kendala yang ada dibagi menjadi dua.  Kendala  internal dan  eksternal  adalah  kendala utama.
Dengan  melihat  latar  belakang  inilah,  maka penelitian ini ingin menganalisis permasalahan BMT Perkotaan (studi kasus BMT di Kota Bogor).

## METODE
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Peneliti mendapatkan data
sekunder  yang  berasal  dari  Dinas  Koperasi  dan UMKM,  yaitu  Statistik  Perkembangan  Koperasi  di Kota  Bogor.  Data  primer  diperoleh  melalui:  (1) Indepth Interview , yaitu  wawancara secara  menda- lam untuk menjaring informasi yang detail mengenai objek  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian ini. (2) Survey Pakar dan Praktisi, yaitu pengumpulan data  yang  dititik  beratkan  bagi  kalangan  ekonom syariah dan para praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
Responden dalam penelitian ini dibedakan men- jadi dua kategori, yaitu kategori pakar dan praktisi. Pakar adalah para ahli ekonomi syariah dan akade- misi di bidang Ekonomi Islam. Praktisi adalah para ahli bidang keuangan Syariah baik itu dalam bidang LKMS maupun dalam bidang non LKMS, selain itu juga orang yang secara langsung terjun ke dalam prak- tek  kegiatan  Keuangan Mikro  Syariah  yang  paham betul akan masalah yang diangkat.
Data  dan  informasi  mengenai  pendapat  yang diwakili oleh para pakar dan praktisi disusun dalam bentuk model kerangka. Jika hasil kuesioner tentang tanggapan,  atau  pendapat  telah  terkumpul,  maka langkah  selanjutnya  adalah  analisis  hasil  yang diperoleh,  dengan  menggunakan  software  “ Super Decision ” .
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif- kualitatif  di  mana  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  apa  permasalahan  yang  dialami  BMT Perkotaan  khususnya Kota  Bogor. Untuk  mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini akan mencari tahu pendapat  para  pakar  dan  praktisi  dibidang  BMT, dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kuantitatif  digunakan  saat  pengolahan  data  melalui Super Decision untuk mengetahui skala prioritas dari hasil  pendekatan  kualitatif  yang  telah  dilakukan sebelumnya.
Gambaran  Umum  Metode  Analytic  Network Process  (ANP)
Menurut  Saaty  (2003, dalam Ascarya  2005) ANP  adalah  teori  umum  pengukuran  relatif  yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengu- kuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol. Meto- de  ini  dikembangkan  pertama  kali  oleh  Thomas  L Saaty,  yang  merupakan  perkembangan  dari  metode Analytic  Hierarchy  Process (AHP). ANP  merupa- kan  pendekatan  baru  dalam  proses  pengambilan keputusan tanpa membuat asumsi.

## Ahmad Khoirudin, Nashr Akbar
Ascarya  menjelaskan  (2005)  bahwa  ANP memiliki  beberapa  kelebihan,  yaitu  kemampuannya untuk  membantu  peneliti  dalam  melakukan  pengu- kuran sintesis sejumlah faktor-faktor dalam jaringan. Kemudian  kesederhanaan  konsep  membuat  ANP menjadi metodologi yang lebih umum dan lebih mudah diaplikasikan  untuk  studi  kualitatif  yang  beragam seperti pengambilan keputusan, forecasting , evaluasi, mapping, strategizing, alokasi sumber daya dan lain sebagainya.  Selain  itu  komparasi  dalam  kerangka ANP lebih objektif, prediksi yang lebih akurat, dan hasil yang lebih stabil.
ANP digunakan untuk pemecahan masalah yang bergantung  pada  alternatif  dan  kriteria  yang  ada. Menurut Saaty dan Vargas (2006) dalam teknis anali- sisnya, ANP menggunakan perbandingan berpasangan pada alternatif dan kriteria proyek. Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriteria, sub-kriteria, dan alter- natif, di mana masing-masing level memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam AHP disebut cluster yang  dapat  memiliki  kriteria  dan alternatif di dalamnya, yang disebut simpul. Saaty dan Vargas  (2006)  menyebut  hubungan  langsung  dari simpul  ke cluster dengan  nama outer  dependence . Sementara itu, terdapat simpul utama dan simpul yang akan dibandingkan  berada pada  cluster yang  sama, sehingga cluster ini terhubung dengan dirinya sendiri dan  membentuk  hubungan.  Hal  ini  disebut inner dependence .
Metode ANP  ini  digunakan  untuk  mengetahui keseluruhan pengaruh dari semua kriteria dan alter- natif. Oleh karena itu, semua kriteria harus diatur dan dibuat prioritas dalam suatu kerangka kerja jaringan, melakukan perbandingan dan sintesis untuk memper- oleh  urutan  prioritas  dari  sekumpulan  kriteria  ini. Kemudian kita turunkan pengaruh dari elemen dalam sistem feedback dengan  memperhatikan  masing- masing  kriteria. Akhirnya,  hasil  dari  pengaruh  ini dibobot dengan tingkat kepentingan dari kriteria, dan ditambahkan  untuk  memperoleh  pengaruh  keselu- ruhan dari masing-masing elemen (Saaty dan Vargas, 2006).

## Tahapan  Penelitian
Penelitian ini terdiri dari empat tahapan penelitian, tahapan pra penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi hasil. Tahapan pertama dimulai dari  pengidentifikasian,  menentukan  ide-ide  atau gagasan  dan  penentuan  objek  penelitian,  dan  hasil langkah  ini  berupa  topik  penelitian.  Langkah
selanjutnya dalam tahapan ini adalah perumusan ma- salah dan penentuan tujuan penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan membuat rancangan pengumpulan data.
Tahap kedua  dalam penelitian ini  yaitu dengan melakukan studi lapangan ke tempat penelitian yang bertujuan untuk memastikan  ketersediaan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekun- der. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber  pertama  melalui wawancara  dan  kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka maupun  instansi  terkait  yang  berhubungan  dengan penelitian, seperti Dias Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Badan Pusat Statistik.

## PEMBAHASAN  DAN  HASIL

## Identifikasi  Permasalahan  dan  Solusi

## Cluster  Masalah  dan  Solusi
Isi dari cluster ini terdiri dari permasalahanatau kendala  yang  menghambat  perkembangan  BMT sehingga  menyebabkan  matinya  beberapa  BMT  di kota  Bogor.  (i)  Cluster  Masalah  Internal  dan  (ii) Cluster  Masalah  Eksternal  (iii)  Cluster Alternatif Solusi. (i) Cluster Masalah Internal adalah penjabaran dari permasalahan atau kendala yang menyebabkan lambatnya  perkembangan  BMT  dari  internal  BMT itu sendiri. (ii) Cluster Masalah Eksternal adalah pen- jabaran dari permasalahan atau kendala yang meng- hambat perkembangan BMT dari luar BMT tersebut. (iii) Cluster Alternatif Solusi adalah penjabaran solusi yang di berikan untuk permasalahan yang telah terjadi.

## Masalah  Internal

## Kualitas  Sumber  Daya  Manusia
Permasalahan  dalam  Sumber  Daya  Manusia lebih kepada pemahaman terhadap fungsi dari BMT dan pelayanan dalam jasa keuangan syariah. Fungsi Baitul  Maal  Wa  Tamwil ada  dua:  1)  melakukan pengembangan  usaha  dan  2)  mengumpulkan  dana dalam bentuk ZISWAF dan menyalurkannya kepada masyarakat (Aziz, 2008). Fungsi ini sendiri sekarang beralih  tidak menjadi  dua lagi.  Sebagian besar  dari BMT hanya berfokus pada orientasi bisnis saja. Pada- hal dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan.

## Moral  Hazard
Moral hazard atau perilaku jahat dalam ekonomi adalah tindakan pelaku ekonomi yang menimbulkan
kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain  (Hariyanto,  2009).  Dalam  industri  keuangan banyak  sekali  bentuk-bentuk  moral  hazard,  seperti penggelapan  dana  nasabah,  suap  dalam  proses financing , pemalsuan laporan keuangan, dan masih banyak  yang  lainnya.  Moral  hazard  harus  sangat diperhatikan dalam industri keuangan karena moral hazard  dapat  menimbulkan  risiko  yang  cukup  ber- pengaruh  terhadap  suatu  lembaga  keuangan.  Peng- gelapan ini terjadi karena lemahnya kontrol dari atasan sehingga terdapat celah untuk melakukan kecurangan. Kasus seperti ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi bank tersebut.

## Produk  Kurang  Inovatif
Disini yang dimaksud adalah bagaimana inovasi produk  dapat  berjalan  dengan  baik.  Desainproduk yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  masih  itu-  itu  saja. Baik  dari  sisi  penghimpunan  dana  ataupun  penya- lurannya. Yang seharusnya dapat dikembangkan dan dimodifikasi  sehingga  lebih menarik  dan  memenuhi kebutuhan pasar.

## Sistem  Informasi  dan  Teknologi  yang  Kurang Memadai
Kurang  berkembangnya  sistem  Informasi  dan teknologi  yang digunakan  oleh  BMT menjadi  salah satu kendala dalam pengembangan BMT itu sendiri. Bagaimana jaringan dan penggunaan teknologi dapat menghasilkan  keefisiensian  dalam  transaksi  dan lainnya.  Hal  ini  yang menjadi  nilai  lebih  bagi  bank umum  yang  mengembangkan  usahanya  pada  ranah mikro. Mereka meiliki sistem informasi dan tekologi yanglebih maju.

## Masalah  Eksternal

## Ketatnya  Persaingan  Bisnis
Persaingan  bisnis  di  wilayah  perkotaan  yang semakin  berkembang.  Dengan  laju  perekonomian yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pedesaan menjadikan Kota sebagai tempat yang tepat untung mengembangkan bisnis. Khususnya bagi bank umum yang akan mengembang ke ranah mikro makan kota adalah  wilayah  yang  paling  awal  untuk  dijadikan tempat pengembangan bisnis. Dengan berbagai alasan dianatranya lebih menunjang dalam pengunaan tekno- logi dan sistem yang sudah mereka kembangkan.
BMT sebagai Lembaga  Keuangan Mikro akan sangat tertinggal dengan pesaingnya. Hal ini mejadi penyebab sulitnya perkembangan LKM di perkotaan.

## Kurangnya  Dukungan  Pemerintah
Pemahaman  masyarakat  terhadapa  keuangan syariah yang masih rendah. Dimana sebagian besar masyarakat  masih  menganggap  bahwa  keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional.

## Kurangnya  Pemahaman  Masyarakat
Menurut Arkham dukungan disini adalah terkait sosialisasi kelembagaan, ataupun terkait monitoring Lembaga.  Termasuk  dukungan  hukuman  terhadap BMT.

## Alternatif  Solusi
Pengembangan  Sistem  Informasi  dan  Teknologi pada  BMT
Pengembangan  sitem  informasi  dan  teknologi bagi  sebuah  perusahaan  adalah  sebuah  kebutuhan mendasar saat ini. Dengan perkembangan zaman saat ini  dan  semakin  mutakhirnya  teknologi,  menuntut perusahaan  untuk  menyediakan  pelayanan  yang efisien  dan  memudahkan.  Dengan  memaksimalkan teknologi yang ada. Misalnya dengam webbase untuk semua transaksi yang dilakukan dan penggunaan ATM bagi  perbankan  yang  memudahkan  bagi  konsumen dan berpeluang meningkatkan keuntungan lebih tinggi dari pesangnya.
Selain dari pada itu, pengembangan sistem infor- masi  dapat  digunakan  dalam  mengiklankan  produk baru  atau  inovasi  terbaru  dari  sebuah  perusahaan. Dengan  demikin cost  marketing dapat  ditekan serendah  mungkin  dengan  memaksmalkan  sistem informasi dan teknologi yang terbarukan. Yang paling penting saat ini bagi BMT adalah menyediakan Basis Informasi  Strategis  ( Strategic  Information  Base ) yang dapat mendukung daya saing perusahaan.

## Pelatihan  Bagi  SDM
Pelatihan ini dibutuhkan untuk meningkatkan pe- mahaman SDM tentang keuangan syariah dan tentang BMT itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas SDM BMT itu sendiri. Kua- litas yang memadai dan pemahaman yang tinggi akan menyebabkan  peningkatan  pada  pelayan  keuangan. Sehingga dengan pelayanan yang baik akan menye- babkan  anggota  merasa  puas  dan  tidak  beralih  ke lembaga  lainnya. Dikarenakan  BMT sendiri  adalah lembaga dengan status hukum koperasi yang menda- hulukan  asas  kekeluargaan  dan  mementingkan kebutuhan anggota terlebih dahulu.

## Ahmad Khoirudin, Nashr Akbar

## Pendampingan  Untuk  BMT
Pendampingan  terhadap  BMT  dari  pemerintah (Dinas Koperasi dan UMKM) sangat diutuhkan bagi keberlangsungan BMT itu sendiri. Salah- satu penye- bab  nonaktifnya  beberapa  BMT  disiyalir  akibab kurangnya  perhatian  pemerintah.  Dalam  hal  ini kurangnya kontroling dan pembinaan yang baik dari pemerintah yang berkaitan. Dengan adanya pendam- pingan dan kontroling yang baik terhadap BMT akan lebih akan dapat meminimalisir asimetric information dan peluang bangkrutnya lembaga.

## Penerapan  SOP  (Standard  Operating  Procedure)
Pembuatan SOP bagi sebuah perusahaan adalah sebuah keharusan. Hal ini digunakan dalam menun- jang  keberlangsungan  kinerja  perusahaan.  Dan kejelasan deskripsi kerja dari masing-masing bagian dalam  perusahaan.  Sehingga  efektifitas  kerja  dapat didapatkan. Namun tidak cukup hanya dengan mem- buat saja, tapi yang paling penting adalah pelaksanaan dari SOP itu sendiri. Hal ini digunakan utuk mebatasi gerak  karyawan  dan  meminimalisir  permasalahan Moral Hazard pada sebuah perusahaan.

## Penetapan  Regulasi  Yang  Mendukung
Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijak- an yang mendukung pertumbuhan usaha mikro secara umum, dan secara khusus Lembaga Keuangan Mikro. Regulasi baik dari tingkat nasional ataupun regional daerah.  Sehingga  tujuan  pengentasan  kemiskinan melalui  usaha  mikro  dan  keuangan  mikro  dapat berjalan dengan baik.

## Pengembangan  produk
Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  pelatihan  yang diberikan kepada SDM. Semikin sering pelatihan yang diberikan akan  memungkinkan dapat  mengembang- kan  kreatifitas  dan  memungkinkan  dalam  mengem- bangkan produk BMT. Misalkan dalam pooling fund (pengumpulan dana) dapat dilakukan pengembangan dalam produknya. Baik dalam objeknya yang diper- luas tidak hanya kepada individu namun pada perkum- pulan (majlis taklim) atau kepada masjid. Atau pada produknya itu sendiri dengan mengadopsi pada akad yang sudah di sahkan oleh Dewan Syariah Nasional.

## Sosialisasi  Kepada  Masyarakat Terkait  Keuangan Syariah
Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah  kurangnya  pemahaman  terhadap  keuangan syariah, maka diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.  Agar  tidak  terjadi  gagal  paham  dari masyarakat  atas  dasar  keuangan  syariah.  Yang menyebabkan mereka menganggap bahwa apa yang dibawa oleh islam tidaklah berbeda dengan apa yang dibawa oleh kapitalisme.

## Kerangka  Koseptual
Dari hasil intervie dan kajian pustaka maka dapat diidentifikasi  permasalahan  BMT  di  Kota  Bogor, sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga dari hasil identifikasi  tersebut  dapat  disimpulkan  kerangka konseptual dari penelitian ini sebagaimana gambar 2.
Gambar 2. Dekomposisi Permasalahan BMT di Kota Bogor Data diolah (2015)

## Sintesa  dan  Hasil
Hasil di atas adalah hasil wawancara kepada tujuh responden, yang terdiri dari pakar, prkatisi dan akade- misi. Dari hasil tersebut diproses dan diolah terlebih dahulu berdasarkan hasil kuesioner masing- masing responden dengan mengacu kepada kerangka jaringan ANP  (gambar 3).  dari  data  tersebut dihasilkan  dua supermatriks. Diantaranya berupa prioritas permasa- lahan dan prioritas solusi.
Hasil dari pengolahan tersebut dijadikan satu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat prioritas dari masing- masing aspek menuru para responden. Untuk mencapai  hasil  tersebut  maka  nilai  pendapat  dari masing-masing  responden  dihitung  rata-rata ( Geometric  Mean ) dan  nilai  kesepakatan  ( Rater Agreement ) dari para responden. Kedua nilai inilah digunakan  untuk  mnentukan  prioritas  dari  perma- salahan dan solusi menurut responden.

## Hasil  Rater  Agreement  dan  Geometric  Mean Permasalahan
Disini akan menjelaskan bagaimana pandangan dari  masing-  masing  responden  terhadapat  kedua aspek permasalahan melaluai hasil rater agreement (W). Dimana  dalam penelitian ini  penulis membagi permasalahan  menjadi  dua  aspek.  Yaitu  aspek permasalahan  internal  dan  permasalahan  eksternal. Sudah  dapat  dipastikan  bahwa  sebuah  kendala  dan permasalahan yang terjadi pada sebuah lembaga tidak akan  jauh  dari  kedua  aspek  diatas. Aspek  internal sebagai  inti  dalam  operasional  lembaga  dan  aspek ekstenal  sebagai  aspek  pendukung  dari  berjalannya lembaga  tersebut.
Dari hasil pengolahan data dapat dihasilkan grafik sebagaimana diatas. Masing- masing responden me- miliki pandangan yang berbeda dengan permasalahan ini. Dari grafik di atas responden pertama, ke-5 dan ke-7  menunjukkan  hasil  yang  sama.  Dalam  artian mereka  menyatakan  bahwa  masalah  ekternal  se- dangkan responden ke-2, ke-4 dan ke-6 menganggap bahwa masalah internal yang menjadi prioritas utama. Serta  responden  ke-3  yang  menganggap  bahwa keduanya memiliki tingkat prioritas yang sama.
Namun secara umum pandangan dari pakar me- nunjukkan bahwa, prioritas permasalahannya adalah masalah internal dengan nilai Geometric Mean (0,55). Untuk  prioritas  kedua  adalah  Masalah  Eksternal dengan  nilai Geometric  Mean (0,45)  dilihap  pada (Grafik: 4.4). Dalam hal ini tingkat kesepakatan ( Rater Agreement ) dari para pakar atas kedua sapek di atas adalah (W:0,02). Hal ini mendukung pandangan dari Afriadi  (2012)  yang  menjelaskan  dalam  tulisannya bahwa  yang  menjadi  prioritas  dalam  permasalahan internal dan eksternal BMT di Indonesia adalah per- masalahan Internal. Dimana menurutnya permalahan yang harus menjadi fokus utama adalah penyelesaian dari  permasalahan-permasalhan  internal.  Secara umum antar permasalahan BMT perkotaan dan per- masalahan BMT secara umum di Indonesia memiliki fokus yang sama yaitu permasalahan internal.
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Hamzah  (2013) bahwa fokus prioritas dalam penyelesaian masalaha operasional  BMT  di  Pekanbaru  juga  menunjukkan hasil yang sama. Yaitu permasalahan internal sebagai prioritas dalam penyelesaiannya. Namun hal ini tidak menujukkan  bahwa  permasalahan  eksternal  dapat diabaikan.  Dalam  beberapa  kasus  permasalahan
Gambar 3. Grafik Permasalahan BMT Pekotaan (Kota Bogor) Sumber: data diolah (penulis, 2015)

## Ahmad Khoirudin, Nashr Akbar
eksternal terdapat masalah yang dominan yang juga harus  diselesaikan.  Seperti  permasalahan  ketatnya persaingan bisnir dan kurangnya dukungan pemerin- tah  adalah  permsalahan  yang  juga  harus  segera diselesaikan.
Gambar 4. Hasil dari Permasalahan dari nilai Geometric Mean Hasil diolah oleh (penulis,2015)

## Gambar 5. Geometric Mean gabungan masalah
Data di olah oleh (penulis 2015)

## Hasil  Geometric  mean  Gabungan  Masalah
Gambar diatas adalah gambar dari hasil gabungan masalah keseluruhan. Baik masalah internal ataupun eksternal. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa masa- lah yang paling dominan adalah masalah “Ketatnya Persaingan Bisnis” dengan nilai (0,195) dilanjutkan dengan  masalah  “  Rendahnya  Kualitas  dan  Pema- haman SDM” dengan nilai (0,161) baru dilanjutkan dengan masalah “Kurangnya Dukungan Pemerintah” dengan nilai (0,155). Dari urutan prioritas masalah memang  menunjukkan  bahwa  permasalahan  dari aspek  masalah  eksternal  yang  menajdi  prioritas. Namun  sebagaimana  hasil  sebelumnya  dari  aspek
masalah menunjukkan masalah internal yang menjadi prioritas.
Apa yang dilihat seolah bertolak belakang, namun keputusan hasil tetap akan menjadikan masalah inter- nal  sebagai  masalah  prioritas.  Dengan  prioritas
utamanya adalah kurangnya kualitas dan pemahaman SDM. Hal ini dikarenakan masalah yang harus disele- saikan oleh BMT adalah menyelesaikan permasalah- an internalnya sebagai pokok utama. Baru dilanjutkan pada masalah eksternal sebagai pendukungnya. Bela- jar  dari  analogi  Rumah  dan  Pagar,  seseorang  tidak akan  memperbaiki  dan  memperindah  pagar  jika rumahnya sedang mengalami kerusakan. Begitu pula pada  BMT  penyelesaian  awal  harus  dari  internal sebagai inti dari kegiatan operasi dan keberlangsungan dari BMT itu sendiri. Selanjutnya di perbaiki apa yang akan mendukung perkembangan bisnis BMT dari sisi eksternalnya.

## Analisis Permasalahan Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (KBMT) Perkotaan

## Hasil  Rater  Agreement  dan  Geomatric  mean Alternatif  Solusi
Pada point ini akan diuraikan hasil dari pegolahan data yang diperoleh dari para responden. Berkenaan dengan alternatif solusi yang dapat diberikan kepada BMT.  Dalam  upaya  mengurangi  permasalahan- permasalahan yang  ada.
berarti  mereka  menganggap  bahwa  prioritas  pelak- sanaan  solusi  ini  harus  lebih  tinggi  dibandingkan dengan solusi lainnya.
Responden keempat menganggap bahwa “Pela- tihan Bagi SDM” adalah solusi yang paling dominan. Dengan artian bahwa prioritas pelaksanaan solusi ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan solusi lainya. Sedangkan  responden  kelima  dan  keenam  menggap bahwa  solusi  “Pembuatan  dan  Pelaksanaan  SOP” menjadi solusi yang paling dominan mernurut mereka. Yang bermakna bahwa  prioritas pelaksanaan solusi ini menurut mereka, harus lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.

## Gambar 6. Alternatif Solusi
Data diolah ( 2015)
Dari bagan di atas dapat disimpulkan pandangan dari  masing-  masing  responden  terhadap  aspek “Alternatif  Solusi”  responden  pertama  menyatakan bahwa alternatif solusi “Meningkatkan sistem infor- masi dan teknologi pada BMT” menjadi solusi yang paling dominan yang harus dilakukan oleh BMT di Kota  Bogor.  Sedang  responden  kedua  menyatakan bahwa solusi “Sosialisasi Kepda Masyarakat Terkait Keuangan  Syariah”  menjadi  solusi  yang  paling  do- minan. Dan menjadi prioritas dalam pelaksanaannya bagi BMT.
Sedang  untuk  responden  ketiga  dan  ketujuh menganggap  bahwa  solusi  “Pendamping  Terhadap BMT”  menjadi  solusi  yang  paling  dominan.  Yang
Gambar 7. Hasil Geometrik Mean Aspek Alternatif Solusi Data diolah oleh (penulis,2015)

## Ahmad Khoirudin, Nashr Akbar
Dari  gambar  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa secara  umum  responden  menganggap  Alternatif Solusi 1) Pelatiahan Bagi SDM menjadi solusi yang paling dominan  berdasarkan nilai Geomatric  Mean (0,184). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pema- haman dan kualitas SDM. Sehingga dapat meningkat- kan pelayanan dan berdampak pada tingkat kepuasan anggota. Dilanjutkan dengan solusi 2) Pendampingan Terhadap BMT.  Dengan nilai  (0,181). Pelaksanaan pendampingan dari pemerintah terkait kepada BMT dalam hal ini monitoring dan perhatian, akan dapat meningkatkan  kinerja  BMT.  Selain  itu  dapat  pula meminimalisir asimatric  information dan  penyalah gunaan wewenang atas dana oleh para pengurus yang akan  menyebabkan  bangkrutnya  lebaga  tersebut. sehingga kejadian yang saat ini terjadi nonaktifnya 9 BMT dari jumlah 14 unit BMT di kota Bogor.
Selanjutanya 3) Pembuatan dan penerapan SOP, menjadi  prioritas  ke-3  dalam  upaya  mengurangi permasalahan yang dihadapi pada BMT (0,14). Selain itu hal ini dapat membuat operasional BMT semakin lebih mudah, dengan diskripsi kerja yang sudah tetap. Serta  mengurangi  peluang  Moral  Hazard  dengan batasan dan peraturan yang sepakati.
Prioritas selanjutnya yaitu solusi 4) “Penetapan Regulasi yang Mendukung” (0,136). Solusi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah jika menginginkan Usaha  Mikro  dan  Lembaga  keuangan  Mikro  dapat berjalan dengan baik dan menjadi penopang pereko- nomian  negara.  Kelima,  “Meningkatkan  Sistem  IT pada BMT”, (0,122). Untuk prioritas keenam adalah solusi”  Sosialisasi  Kepada  Masyarakat  Terkait Keuangan Syariah”(0, 121) dan ketujuh adalah solusi “Pengembangan Produk” (0,112).

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di atas dapat diidentifikasi beberapa  permasalahan  yang  terjadi  pada  BMT Perkotaan khususnya Kota Bogor. Permasalahan ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama Masalah Internal dan Masalah Eksternal. Masalah Internal terdiri dari: 1) Permasalahan Moral Hazard, 2) Rendahnya Kuali- tas  dan  Pemahaman  SDM,  3)  Produk  Kurang  Ino- vatif  dan  4)  Sistem  IT  yang  Belum  Memadai. Sedangkan Masalah Eksternal terdiri dari: 1) Ketat- nya Persaingan Bisnis, 2) Kurangnya Dukungan Pe- merintah dan 3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat.
Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan oleh narasumber  terhadap  permasalahan  di  atas  adalah: 1)  Meningkatkan  Sistem  informasi  dan  Teknologi
pada BMT, 2) Pelatihan bagi SDM, 3) Pendamping Terhadap BMT, 4) Pembuatan dan Penerapan SOP, 5)  Pengembangan  Produk  6)  Penetapan  Regulasi yang Mendukung dan 7) Sosialisasi Kepada Masya- rakat Terkait Keuangan Syariah.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Ber- kaitan dengan cluster Masalah, setelah dibagi menjadi dua,  yaitu  permasalahan  internal  dan  eksternal. Menurut pakar permasalahan  yang prioritas adalah Masalah  Internal.  Hal  ini  dilihat  dari  nilai  masing masing permasalahan. Masalah Internal dengan nilai (0,545)  sedangkan  nilai  Masalah  Eksternal  dengan nilai  (0,454).  Meski  demikian  tidak  berarti  bahwa permasalahan dalam Cluster Masalah Eksternal tidak perlu  dikhawatirkan.  Namun  dengan  ini  prioritas utama  dalam  penyelesaian  masalah  adalah  pada Masalah Internal. Baru dilanjutkan dengan penyele- saian permasalahan Eksternal. (2) Berkaitan dengan Masalah Internal, menurut pakar masalah yang paling prioritas adalah Rendahnya Kualitas dan Pemahaman SDM (0,320), dilanjutkan dengan Produk yang Kurang Inovatif  (0,241),  Sistem  IT  yang  Belum  Memadai (0,236),  dan  Moral  Hazard  (0,202).  (3)  Berkaitan dengan Masalah Eksternal. Menurut pakar, prioritas utamanya terletak pada Ketatnya Persaingan Bisnis (0,392), Kurangnya Dukungan Pemerintah (0,313) dan Kurangnya  Pemahaman  Masyarakat  (0,295).  (4) Berkaitan dengan aspek Alternatif Solusi. Solusi yang prioritas  adalah  Pelatihan  bagi  SDM,  dengan  nilai (0,185),  Pendamping  Terhadap  BMT  dengan  nilai (0,181), selanjutnya, Pembuatan dan Penerapan SOP dengan nilai (0,142), Penetapan Regulasi yang Men- dukung dengan nilai (0,136), selanjutnya Meningkatkan Sistem  informasi dan Teknologi  pada BMT  dengan nilai  (0,122),  dilanjutkan  dengan  solusi  Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Keuangan Syariah dengan nilai  (0,121)  dan  terakhir  Pengembangan  Produk dengan nilai (0,112).

## DAFTAR  RUJUKAN
Al- Qur’an dan terjemah : Syaamil Quran Abdul Rahman, Abdul Rohim. 2010. Islamic microfinance: anethical alternative to poverty alleviatio. Humanomics Vol. 26 No. 4, 2010 pp. 284-295: Emerald Group Pub- lishing.
Ahmed, H. 2009. Financing Microenterprise: Analytical Study Of Islamic Microfinance Institution. Islamic Economic Studies Vol. 9.
Afriadi,  F.  2012. Analisis  Permasalahan  Internal  dan Eksternal BMT di Indonesia Periode tahun 1995- 2011. Skripsi mahasiswa STEI Tazkia.
Ascarya. 2005. Strategi pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia.
Proceeding seminar internasional Bank Indonesia, Jakarta. Ascarya.  2007.  Analitic  Network  Process  (ANP):
Pendekatan Baru dalam Penelitian Kualitatif, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indo- nesia. Jakarta. ( Working Paper).
Ascarya dan Diana, Y. 2007. The Profile of Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia and the Strat- egy to Enhance Islamic Financial Services through BaitulMaalwaTamwiel.  Bank  Indonesia.  ( Working Paper).
Aziz, A. 2008. Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta: Pkes Pub- lishing (Versi E-Book).
Hamzah, Z.R., dan Zulfadli, H. 2013. Analysis Problem of Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  Operation  in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Pro- cess (ANP) Approach: International Journal of Aca- demic Research in Business and Social Sciences Au- gust 2013, Vol. 3, No. 8.
Harianto, M. Moral Hazard dalam Transaksi Ekonomi: Perspektif Al-Qur an dan Hadis, Media Release 4 Desember,  Universitas  Muhamadiyah  Yogyakarta ,
Per 06 Oktober 2014 (http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ moral-hazard-dalam-transaksi-ekonomi-perspektif-al- quran-dan-hadis/).
Riwajanti, N.I. 2014. Exploring the Role of Islamic Micro- finance Institution in Poverty Alleviation Through
Microenterprises Development, A Case Study of Is- lamic  Financial  Cooperative  (BMT)  in  Indonesia. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 7 (March 2014), pp. 49–66.
Rusdiana, Aam, S., dan Abrista, D. 2012. Mengurai Masalah Dan  Solusi  Pengembangan  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: pendekatan BOCRANP : Proceeding  IsEF  “The  1 st Islamic  Economic  and Financil Research Forum: UIN Sultan Syarif Kasim. Susanti,  S.  2012. Analisis  Kendala-Kendalan  Pengem- bangan KBMT di Bogor Dengan Metode: Analytic network Process (Skripsi Mahasiswa STEITazkia). Saaty, Thomas L dkk. 2006. Decision Making With The Alaytic Network Process. Library of Congress Con- trol Number: 2006924673.
World Bank. 2013. Economic Development and Islamic Fi- nance: edited by Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor. International Bank for Reconstuction and Develop- ment/ The World Bank 1818 H StreetNW, Washing- ton DC 20433.
Wawancara  dengan  pak  Ali  Susanto  S.Pt,  M,Si.  Kasi.
Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor 20 September 15.
Wawancara  dengan Bpk.  Ir. Andi  Ihsan Arkham  ketua Tazkia Microfinan Center 9 Oktober 2015
Yaron, dan Benjamin, Mcdonald. 1997. Developing Rural Financial Market.