## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KAWASAN WISATA DUSUN LUNGKAK DESA KETAPANG RAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## ASSISTANCE TO STRENGTHEN COMMUNITY CAPACITY FOR PREVENTION OF NARCOTICS ABUSE AND TRAFFICKING IN
THE TOURISM AREA OF   LUNGKAK HAMLET, KETAPANG RAYA VILLAGE, EAST LOMBOK REGENCY

## Idi Amin, Lalu Saipudin, Taufan
Universitas Mataram Corresponding email : idiaminfh@unram.ac.id

## Abstrak
Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. U ntuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.
Kata kunci : Komunitas Pencegahan; Penyalahgunaan Narkotika;

## Abstract
Efforts to prevent and eradicate narcotics need to be carried out comprehensively by involving various components. In addition to law enforcers, based on the mandate of the law, the role of society is very important to eradicate the circulation and rob of narcotics. For this reason, efforts to deal with narcotics crime, in addition to criminal prevention through criminal law means by the National Narcotics Agency and the Police, must also be directed at efforts to prevent and eliminate factors that have the potential to cause criminal acts. In accordance with the mandate of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, non-penal efforts or preventive efforts can be put forward through the role of the community. In order to provide a good understanding of the wider community regarding prevention efforts, especially from the role of the community, it is necessary to provide counseling so that people know and understand correctly about the prohibitions in the prevention and eradication section of passing Narcotics. Therefore, the purpose of implementing this community service activity is to provide knowledge and understanding to the community in the field of educational institutions.
Keywords: Prevention Community; Narcotics Abuse;

## A. PENDAHULUAN
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah barang bukti yang diamankan polisi selama bertindak. “Tahun 2019 polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu. Tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton.” 1
Pada tahun 2021, BNN kembali menegaskan tren peredaran narkotika di masa pandemi Covid-19 belum mengalami penurunan. Sebaliknya, tren peredaran narkotika saat pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan. “Kalau kita lihat perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan (narkotika) di Indonesia, terutama pada saat adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu tahun ini, pada kenyataannya kita melihat belum adanya penurunan, bahkan kita melihat tren perkembangan yang meningkat. Hingga saat ini BNN telah berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu sejumlah lebih dari 1 ton. Selain sabu, BNN telah menyita narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak. Terutama tentang kejadian-kejadian penyelundupan narkoba yang berhasil kita gagalkan, di mana sampai saat ini bulan Februari 2021, sudah lebih dari 1 ton narkotika jenis sabu yang disita oleh BNN. Demikian juga narkotika golongan satu jenis ganja, yang cukup banyak.” 2
Permasalahan narkotika yang sebelumnya juga menjadi permasalahan global, mengalami signifikansi selama pandemi Covid-19. Masa Covid-19 justru menjadi periode peningkatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Permasalahan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Sehingga di masa Covid-19 yang mengalami peningkatan, akan menimbulkan permasalahan masa depan yang mengancam generasi bangsa.
Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka, mengutip pandangan Satjipto Rahardjo, 3 bahwa penggunaan hukum digunakan sebagai social engineering atau social engineering by law dan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 4 hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam keadaan ini hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel mapun imateriel dari perbuatan- perbuatan yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagai tujuan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
1 CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20201118143942-12-571377/da- ta-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona, diakses pada 18 Februari 2021
2 Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Arman Depari seusai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-un- gkap-tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat, diakses pada tanggal 18 Februari 2021
3 Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum , Cet.Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 218-219
4 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Cet. Ke-7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 129
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 260~267
Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pidana. Rumusan UU No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum, pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika.
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum ( substance of the rule ), struktur ( structure ) dan budaya hukum ( legal culture ). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata. 5 Maka, aktualisasi diwujudkan melalui segala tindakan baik itu peran struktur hukum dalam penerapan substansi hukum, terutama masyarakat sebagai pembentuk kultur hukum. Hubungan antar peranan ini merupakan unsur menyuluruh sistem hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak dapat diwujudkan tanpa keterlibatan semua elemen sistem hukum.
Peran masyarakat dalam penegakan hukum ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 6
Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam pengabdian pada masyarakat ini berjudul: “Pendampingan Penguatan Kapasitas Komunitas Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur Tim Peneliti”

## B. METODE YANG DIGUNAKAN
Maka dari itu, penyuluhan memperhatikan beberapa hal:
•  Penyuluhan  menggunakan  beberapa  pendekatan/metode  seperti  sosialisasi  dan diseminasi, atau berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat.
•  Penyuluhan melibatkan peran komunitas potensial.
5 M. Lawrence Friedman, 1975, The Legal System: A Sosial Science Perspective , Russell Sage Foundation, New York, page 11-20.
6 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cet.Ke-5, RajaGrafindo Persa- da, Jakarta, hlm. 45
•  Target penyuluhan meliputi masyarakat, komunitas atau pemuda di kawasan wisata.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penyuluhan yang dilakukan dapat berupa sosialiasi dan diseminasi, dengan menggunakan alat bantu dan/ atau alat peraga. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Lucie Setiana, 2001: 2) Menurut Arifin (2001;62) adalah hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan datang. (Walgito, 1989: 5)

## a. Tinjauan Terhadap Narkotika
Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang  berarti  membiuskan”. 7 Istilah lain dari narkotika adalah narcoticum atau obat tidur. Narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. 8 Di Indonesia terminologi narkoba lebih familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Selain narkoba, sebutan lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza, menunjuk pada ketiga zat tersebut yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. 9 Pengaturan psikotropika di Indonesia dimulai sejak adanya Undang- undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penggunaan resmi psikotropika adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebagai berikut:
Pasal 3
7 Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggula ngannya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, hal. 5
8 Soedjono Dirjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 4
9 Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan , http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2010/11/23/2010-11-23__19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Mei 2020
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 262~267
Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah:
a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
c. memberantas peredaran gelap psikotropika
Pasal 4
(1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
(2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
(3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.
Penggunaan resmi narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 7 adalah hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara substansi tujuan penggunaan Narkotika dan Psikotropika memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, narkotika dan psikotropika memiliki perbedaan, perbedaan ini sesuai dengan jenis dan golongannya.
Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, selain itu penanganannya juga bersifat khusus, artinya bahwa pengaturan pidana narkotika merupakan ketentuan hukum pidana khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 pengertian Narkotika adalah:
“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis mau- pun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hi- langnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”
Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat- Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan. 10 Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan. 11

## b. Tinjauan Tentang Penanggulangan Tindak Pidana
Mewujudkan tujuan pokok negara diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan efisien, karena penegakkan hukum merupakan tahap penting dalam tetap menjaga
10 Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 15
11 Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro, 1999, Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pra- muka saka bhayangkara, Jakarta, hal. 3
supremasi hukum sebagai negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 12
a.  Penerapan hukum pidana (criminal law application);
b.  Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
c.  Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).
Disamping sarana penal, masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.
Barda Nawawi 13 berpandangan bahwa seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara pendekatan intregral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan.
Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (sosial defency policy). 14 Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat atau social welfare dan perlindungan masyarakat atau social defence . Akan Tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. 15
Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban
12 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta., hal. 41-42
13 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 79.
14 Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penang- gulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hal. 76.
15 Ibid . hal. 78.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 264~267
dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Untuk itu, selain fungsi utama hukum pidana sebagai alat untuk penindakan juga sebagai cara untuk membentuk pola kesadaran hukum masyarakat.

## c. Tinjauan Tentang Peran Masyarakat
Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih subtansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional. Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan prilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial.
Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. 16

## 1. Pengaturan Peran Serta Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika. 17
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 dan Pasal 54 UndangUndang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. 18
Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menjamin bahwa Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaandan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
16 Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, 1987, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakar- ta, hlm. 257.
17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108
18 Ibid.

## 2. Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ten- tang Badan Narkotika Nasional
Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana nar- kotika juga terdapat dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 ten- tang Badan Narkotika Nasional Pasal 49: dalam rangka memberikan kes- empatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat. 19 Pasal 50 menyebutkan: wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa forum koordi- nasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan. 20
Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada Bab II tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 2 disebutkan: 21
(1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a.  Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika; dan
b. Melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.
(2) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk:
a. Mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
b.  Desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan penjangkauan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol.

## d. Hasil Kegiatan
Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pendampingan Penguatan Kapasitas Komunitas Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur, dengan metode ceramah disampaikan materi yang meliputi:
1.  Pengantar umum tentang narkotika dan fungsi hukum;
2. Pengantar umum tentang hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana narkotika;
3.  Penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
4.  Bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika ;
19 Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Himpunan Perundan- gUndangan Republik Indonesia, (Jakarta, BNN RI, 2011), hal.261
20 Ibid.
21 Ibid . hal. 384
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 266~267
Ruang lingkup materi yang disampaikan sesuai tertulis di atas terlebih dahulu memberikan pengantar narkotika mencakup narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut bertujuan agar lebih sistematis sehingga peserta mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perbuatan yang dilarang, penegakan hukum, upaya pencegahan dan peran masyarakat. Tahap penyuluhan hukum memiliki target memperkuat kesadaran hukum dan lahirnya semanagt kelembagaan untuk melakukan upaya yang berkelanjutan.
Tahap pembimbingan hukum dilaksanakan setelah penyuluhan, yang terlebih dahulu diberikan pemahaman dasar. Pada penyuluhan telah menghasilkan komitmen bersama sebagai jembatan pada tahap pendampingan, sehingga dengan sendirinya ada kemauan yang kuat dari pihak lembaga pendidikan untuk melaksanakan kegiatan yaitu membentuk tim anti narkotika yang didalamnya berisikan anggota guru, siswa, osim dan Pembina. Telah dilaksanakan pembekalan terhadap tim untuk memperkuat pemahaman tentang peran masyarakat dan mekanisme pelaporan maupun pelibatan masyarakat lain. Tim ini kemudian yang merawat spirit memberantas narkotika, sebagai agen dan melaporkan hal-hal yang mencurigaka, menghubungkan kepada pihak-pihak berwajib seperti polisi, BNN maupun instansi terkait.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil kegiatan dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama , Kegiatan pendampingan hukum tentang Pendampingan Penguatan Kapasitas Komunitas Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu penyuluhan dan pembimbingan. Kegiatan penyuluhan hukum disampaikan dengan ceramah/presentasi dan diskusi, mencakup materi pengantar umum tentang narkotika dan fungsi hukum, pengantar umum tentang hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana narkotika, penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika . Tahap pembimbingan hukum dilaksanakan kegiatan penguatan pengetahuan komunitas lingkar kawasan pantai Lungkak. Dilaksanakan pembekalan terhadap tim untuk memperkuat pemahaman tentang peran masyarakat dan mekanisme pelaporan maupun pelibatan masyarakat lain. Tim ini kemudian yang merawat spirit memberantas narkotika, sebagai agen dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan, menghubungkan kepada pihak-pihak berwajib seperti polisi, BNN maupun instansi terkait. Kedua, bahwa proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan, peserta menyimak dengan baik. Hal ini ditunjukan oleh respon peserta yang ditunjukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan pada sesi tanya jawab/diskusi. Pada tahap pendampingan ditunjukan dengan pembentukan tim dan pelaksanaan pembekalan untuk memperkuat aspek pencegahan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, (Bina Aksara, Jakarta; 1987).
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Cet.Ke-2, (Kencana, Jakarta. 2010)
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Cet. ke-2, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005).
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, ( Kencana, Jakarta, 2007).
Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggula ngannya, (Yayasan Bina Taruna, Jakarta;1985)
Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro, Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pramuka saka bhayangkara, Jakarta, 1999)
Lawrence Friedman, The Legal System: A Sosial Science Perspective ,  (Russell Sage Foundation, New York; 1975).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Cet. Ke-7, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta; 2015)
Ridha Ma’roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, ( PT. Bina Aksara, Jakarta;1987) Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cet.Ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2004)
Satjipto Rahardjo, , Ilmu Hukum , Cet.Ke-8, (Citra Aditya Bakti, Bandung; 2014)
Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , (Citra Aditya Bhakti, Bandung;1990) Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan , http://www.bnn. go.id/portal/uploads/post/ 2010/11/23/2010-11-23__19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Mei 2020
CNN Indonesia, Rabu,  18/11/2020 , https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama- pandemi-corona , diakses pada 18 Februari 2021
Deputi Pemberantasan BNN  Irjen (Purn) Arman Depari seusai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021) , dikutip dalam Detiknews.com, https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap- tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat, diakses pada tanggal 18 Februari 2021
Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Himpunan PerundangUndangan Republik Indonesia, (Jakarta, BNN RI, 2011), hal.261
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108