NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY:
Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur
Windy Paskawati Suwarno Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana E-mail: windybellabong@yahoo.com
Pamerdi Giri Wiloso Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana E-mail: girindra_abhiyoga@yahoo.co.id
Wilson M.A. Therik Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana E-mail: wilsontherik@gmail.com

## Abstract
The  case  of  human  trafficking  in  NTT  has  become  an  unresolved  case. Most  of  the  case  of  human  trafficking  in  NTT  are  migrant  workers. Human  trafficking  cases  are  effected  by  the  actors  involved  in  the network of problems. ANT (Actor Network Theory) is used as a review to describe the various roles of actors in human trafficking networks and is used to find the point of problem of human trafficking cases in NTT. The results of this study indicate an indication of the onvolvement of actors of human  trafficking  groups  participating  in  trafficking  networks.  And poverty is a major factor in the rise and fall of human trafficking in NTT. And the poverty is a major factor in the unstoppable of human trafficking in  NTT.  The  results  of  this  study  also  led  to  the  solution  of  economic empowerment as a way out of poverty to end human trafficking cases in NTT.
Keywords:  Human  Trafficking,  TKI,  Actor  Network  Theory,  Poverty, Economic Empowerment, NTT

## PENDAHULUAN
Persoalan human  trafficking  (perdagangan  manusia)  di  Nusa  Tenggara Timur (NTT) masih belum selesai. Setiap tahun NTT selalu dihadapkan dengan
masalah kemanusiaan ini bahkan, NTT saat ini menjadi salah satu daerah dengan kasus trafficking terbanyak di Indonesia. Dari tahun ke tahun persoalan ini tak kunjung selesai. Korban jiwa sudah ratusan orang. Sayangnya pemerintah dan aparat  penegak  hukum  belum  berhasil  menghentikan  persoalan  pelik  ini. Banyaknya  kasus human  trafficking  yang  berkedok  pengiriman  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  mengindikasikan  adanya  tindak  pidana human  trafficking (perdagangan orang) oleh mafia berjejaring.
NTT  merupakan  satu  dari  lima  provinsi  di  Indonesia  yang  menjadi penyumbang  terbanyak  TKI  yang  berangkat  ke  luar  negeri.  Para  TKI  itu sebagian besar dikirim tanpa dokumen resmi bahkan tanpa dokumen oleh calo dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang tidak bertanggung  jawab.  Saat  ini  terdapat  1,3  juta  TKI  yang  berada  di  luar  negeri. Dari jumlah itu, setiap tahun 19 ribu TKI dideportasi ke daerah masing-masing karena  tidak  memiliki  dokumen  resmi.  Sekitar  60  persen  TKI  asal  NTT  yang berada di luar negeri bekerja sebagai pembantu atau tenaga tata laksana rumah tangga.  Terus  meningkatnya  jumlah  korban human  trafficking  berkedok pengiriman  TKI,  karena  mereka  yang  direkrut  adalah  warga  yang  tinggal  di daerah  pedesaan  dengan  tingkat  ekonomi,  pendidikan,  dan  sumber  daya manusia (SDM) rendah (Tempo 2016) 1 .
Tahun 2016, 54 jenazah TKI diterima di terminal cargo El Tari, Kupang. Sebagian peti jenazah pulang dengan alamat palsu, dengan alamat pasti hanya terminal cargo. Di tahun 2014 dari 1.021 orang yang ditangani pihak berwajib, sebanyak  605  diduga  merupakan  korban human  trafficking.  Pada  tahun  2015 sebanyak 1.004 orang yang ditangani, 468 orang diantaranya terindikasi korban perdagangan orang. Hampir semua korban merupakan TKI tidak berdokumen resmi.  Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan Institute  of  Resource  Governance and Sosial Change (IRGSC), pelaku perdagangan orang terbesar dilakukan oleh PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) sebanyak 61% di  tahun  2014,  dan  45%  di  tahun  2015sedangkan  jumlah  pelaku  yang  tidak diidentifikasi sebanyak 17% (2014), dan 32% (2015) (Pos Kupang, 2017) 2 .
Berdasarkan laporan dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia pada tahun 2014, sedikitnya 7.193 orang dengan 82 persen perempuan dan 18 persen laki-laki telah teridentifikasi sebagai TKI non prosedural. Mereka
1 NTT Termasuk Pemasok TKI Ilegal Terbanyak di Indonesia https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/11/058795061/ntt-termasuk-pemasok-tki-ilegal- terbanyak-di-indonesia Diunduh 20-11-2016 pukul 09.00 WIB
2 Metamorfosis Perbudakan http://kupang.tribunnews.com/2017/01/16/metamorfosis-perbudakan-i diunduh 17-1-2017, pukul 08.06 WIB
telah  mendapat  bantuan  langsung  berupa  biaya  pemulangan,  rehabilitasi, penuntutan  hukum,  dan  reintegrasi  sosial.  Kasus  pengiriman  TKI  non prosedural  yang  berujung  pada  kasus human  trafficking  di  NTT  semakin mencemaskan dan terus menjadi sorotan publik. Data dari kasus yang diadvokasi oleh Rumah Perempuan Kupang dari tahun 2012 sampai Juli 2015 telah terjadi sedikitnya 312 kasus. Dari data kasus trafficking itu dirincikan, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 42 kasus,  tahun 2013 terjadi 15 kasus dengan jumlah korban sebanyak 122 orang. Tahun 2014 sebanyak 12 kasus dengan jumlah korban 131 orang  dan  pada  tahun  2015  per  bulan  Juli  sebanyak  8  kasus  dengan  jumlah korban sebanyak 18 orang, sehingga totalnya sebanyak 312 kasus yang ditangani oleh Rumah Perempuan Kupang. Pemerintah provinsi NTT membentuk Satgas TPPO  sekitar  akhir  tahun  2013, untuk  penanggulangan  permasalahan human traffickingyang  sampai  dengan  saat  ini  sudah  turut  andil  dalam  mencegah ratusan  calon TKI tidak berdokumen keluar dari NTT. Namun demikian, upaya- upaya ini belum maksimal mencegah jatuhnya korban. Usaha pemerintah yang lain  adalah  pembentukan  LTSA  (Layanan  Terpadu  Satu  Pintu)  dan  program Desmigratif (Desa Migran Aktif).
Dalam  kasus human  trafficking  di  NTT  terlihat  beberapa  jaringan  yang mempengaruhi  keberadaannya  baik  jaringan  yang  memberantas human trafficking  maupun  jaringan  yang  sebagai  perekrut  atau  bisa  disebut  mafia human  trafficking.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori  ANT ( Actor Network Theory) atau Teori Jaringan Aktor  dalam mengkaji  bagaimana dan siapa/apa saja yang terkait dengan permasalahan human trafficking di NTT, dan penggambaran jaringan yang terkait di dalamnya. Hubungan harus berulang kali  “dilakukan”  atau  jaringan  ak an  larut.  Teori  ANT  sebagai  tinjauan  teori utama akan sangat berperan untuk menjabarkan aktor-aktor yang berperan dan mencari titik permasalahan pada kasus human trafficking di NTT.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  kemukakan  bahwa  NTT adalah  penyumbang  kasus human  trafficking  tertinggi  di  Indonesia  dengan kedok  pengiriman  TKI,  maka  penelitian  ini  difokuskan  pada  penggambaran tentang kondisi permasalahan human trafficking yang menimpa para TKI asal NTT  yang  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  ANT.  Lokasi  penelitian yang dipilih adalah  Kabupaten Kupang, NTT.  Berdasarkan data BP3TKI NTT, Kabupaten  Kupang  merupakan  pengirim  TKI  terbanyak  di  NTT  dan  juga merupakan  lokasi  pertama  penerapan  program  Desmigratif  yang  oleh pemerintah  provinsi  NTT.  Dengan  penjabaran  penelitian  mendeskripsikan permasalahan TKI ilegal asal NTT yang berdasarkan data dari berita surat kabar dan data dari lapangan, yang dilanjutkan dengan analisa dari peran pemerintah,
gereja dan LSM dalam penanggulangan kasus human trafficking  di NTT, fokus penelitian ini sekaligus merupakan pokok pikiran (tujuan yang hendak dicapai) dalam penelitian ini.
Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat bagi studi-studi penelitian  tentang  ketenagakerjaan  di  Indonesia  maupun  diskusi  teoretis  dan perdebatan  teoretis  tentang human  trafficking  yang  masih  relevan  untuk penelitian  lanjutan.  Dan  secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia  terutama  di  NTT  sebagai  penyumbang  kasus human  trafficking tertinggi di Indonesia.

## TINJAUAN TEORI
Actor Network Theory (ANT)
Actor-Network  Theory  (ANT)  berkembang  sejak  pertengahan  1980-an, melalui riset-riset empiris oleh Bruno Latour (1987), Michel Callon (1986), dan John Law (1987). ANT melihat pekerjaan sains secara fundamental tidak berbeda dari aktifitas-aktifitas sosial. Kerangka konseptual ANT adalah mengeksplorasi proses-proses  kolektif  dari  sosioteknis.  ANT  menggunakan  prinsip  simetri umum  untuk  menjelaskan  fenomena  sosial  dan  bukan  berangkat  dari pendekatan-pendekatan  determinisme  sosial,  baik  makro  maupun  mikro. Prinsip  yang  ke  dua  adalah  heterogenitas  utama,  dimana  sebuah  analisis berangkat  dari  jaringan  yang  memiliki  unsur-unsur  manusia  maupun  non manusia,  yakni  artefak  material.  Entitas  sosial  dan  entitas  teknik  merupakan realitas tunggal membentuk jaringan  sebagai aktor. Terdapat beberapa konsep penting  dalam  ANT,  yaitu  aktor/aktant  dan  jaringan  (network).  Aktor mendefinisikan hubungan antara satu sama lain dengan perantara: seorang aktor pencipta  perantara  dan  menuliskan  makna  sosial  ke  dalamnya.  Perantara menggambarkan  jaringan  sekaligus  menyusun  jaringan  tersebut  dengan memberi  mereka  bentuk  (Callon,  1991).  Aktor  biasanya  ditemukan  dalam bentuk teks, artefak teknis, uang, atau keterampilan manusia. Jaringan adalah keterkaitan antara manusia, komponen teknologi, organisasi atau badan-badan teknologi ( technology bodies) yang memiliki kepentingan terkait (Walsham & Sahay, 1999).
ANT  mendasari  kerangka  kerja  konseptualnya  dengan  suatu  pandangan kemenjadian  ( in  the  becoming),  melalui  serangkaian  penerjemahan  dalam konfigurasi-konfigurasi relasi (Callon, 1991). Hal yang fundamental bagi ANT
bukanlah keadaan ( state) melainkan gerak. Keberadaan entitas sosial merupakan keberadaan  yang  bersifat  performatif,  para  aktor  itulah  yang  memberikan keberadaan  entitas  sosial  melalui  kinerja  ( performance)  mereka.  Namun demikian,  bukan  berarti  bahwa  keberadaan  entitas  sosial  mendahului keberadaan  aktor-aktor  dan  aksi-aksi  mereka.  Entitas  sosial  mengalami penyusunan,  pembongkaran  dan  penyusunan  kembali  secara  terus  menerus melalui performance yang berlapis-lapis. Cara pandang ANT yang khas tentang aksi dan aktor adalah adanya keagenan manusia dan non-manusia (objek-objek teknis)  (Callon  and  Law,  1989;  Callon,  1991).  Perbedaan  mendasar  dari keagenan  manusia  dan  nonmanusia  (objek-objek  teknis)  adalah  agen  manusia memiliki  pilihan-pilihan,  memutuskan  pilihan-pilihan,  dan  mengharapkan sesuatu  dari  aksi-aksinya.  Sebaliknya,  agen  non-manusia  (material)  tidak memiliki pilihan-pilihan. ANT memandang perbedaan ini tidak relevan dalam analisis empiris atas aksi. Untuk tujuan analisis, atribut aksi dapat diberikan juga pada  objek-objek  teknis.  Penyebabnya,  meski  manusia  sebagai  inisiator  aksi, proses  beraksi  tidak  sepenuhnya  berada  dalam  kendali  inisiator  tersebut. Perantara  manusia  dan  non-manusia  memberikan  efek-efek  tertentu  yang mempengaruhi  aktor  manusia.  Karena  agen-agen  manusia  dan  non-manusia sama-sama memberikan kontribusi ke dalam aksi, maka analisis atas aksi harus memperlakukan keduanya secara simetris.
Jaringan  sosial  merupakan  hubungan-hubungan  yang  tercipta  antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal  maupun  bentuk  informal.  Hubungan  sosial  adalah  gambaran  atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial  yang  aktif  dan  bersifat  resiprosikal  (Damsar,  2002:157).  Dalam  melihat aktivitas sekelompok individu itu menjadi suatu aksi sosial maka disitulah teori jaringan sosial berperan dalam sistem sosial. Hampir seluruh masalah sosiologi adalah masalah agregasi, yaitu bagaimana aktivitas sekelompok individu dapat menimbulkan  efek  sosial  yang  dapat  diamati.  Hal  inilah  yang  membuat  ilmu sosiologi  sangat  sulit  untuk  memahami  dan  mengerti  suatu  fenomena  secara mendalam.  Teori  jaringan  sosial  berangkat  dari  pengkajian  atas  variasi bagaimana perilaku individu berkumpul ( aggregate) menjadi perilaku kolektif.
Dalam hal ini analisis jaringan sosial lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kelompok berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana  mereka  seharusnya  berperilaku.  Analisis  jaringan  sosial  memulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama dalam kajian sosiologis  adalah  mempelajari  struktur  sosial  dalam  menganalisis  pola  ikatan
yang  menghubungkan  anggota-anggota  kelompoknya.  Granovetter  (2005) melukiskan hubungan ditingkat mikro itu seperti tindakan yang melekat dalam hubungan  pribadi  konkrit  dan  dalam  struktur  (jaringan  sosial)  terhadap hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai seperti kekayaan, kekuasaan, dan informasi.

## Pekerja Migran
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu  relatif  menetap.  Pekerja  migran  mencakup  sedikitnya  dua  tipe,  yaitu pekerja  migran  internal  dan  pekerja  migran  internasional.  Pekerja  migran internal  adalah  orang  yang  bermigrasi  dari  tempat  asalnya  untuk  bekerja  di tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  wilayah  Indonesia.  Pekerja  migran internal sering diidentikkan dengan orang desa yang bekerja di kotasedangkan pekerja  migran  internasional  adalah  mereka  yang  meninggalkan  tanah  airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain(Suharto, 2005:177).
Keputusan  seseorang  untuk  melakukan  migrasi  ditentukan  oleh  banyak faktor. Todaro (1995) menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang sangat selektif  mempengaruhi  setiap  individu  dengan  ciri-ciri  ekonomi,  sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi  dan  non  ekonomi  dari  masing-masing  individu  juga  bervariasi. Beberapa  faktor  non  ekonomis  yang  mempengaruhi  keinginan  seseorang melakukan migrasi adalah (Damandiri, 2010) 3 (1) Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung  dalam  organisasi-organisasi  sosial  yang  sebelumnya  mengekang mereka;  (2)  Faktor-faktor  fisik,  termasuk  pengaruh  iklim  dan  bencana meteorologis,  seperti  banjir  dan  kekeringan;  (3)  Faktor-faktor  demografi, termasuk  penurunan  tingkat  kematian  yang  kemudian  mempercepat  laju pertumbuhan  penduduk  suatu  tempat;  (4)  Faktor-faktor  kultural,  termasuk pembinaan  kelestarian  hubungan  keluarga  besar  yang  berada  pada  tempat tujuan  migrasi;  dan  (5)  Faktor-faktor  komunikasi,  termasuk  kualitas  seluruh sarana  transportasi,  sistem  pendidikan  yang  cenderung  berorientasi  pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.
3 “Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Indonesia”, http://www.damandiri.or.id/file/ safridaipbbab3.pdf, diakses tanggal 24 Januari 2017 pukul 20.15 WIB.
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Di Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi karena tidak ada akses  untuk  mendapatkan  peluang-peluang  kerja.  Terdapat  dua  faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Pertama, faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan)  atau  kesehatan  rendah  atau  ada  hambatan  budaya  (budaya kemiskinan).  Faktor  kedua  berasal  dari  luar  kemampuan  seseorang.  Hal  ini terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan) sehingga dapat  membatasi  atau  memperkecil  akses  seseorang  untuk  memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia.
TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  dapat  dikelompokan  menjadi  TKI prosedural  dan  TKI  non  prosedural,  TKI  prosedural  adalah  tenaga  kerja Indonesia  yang  hendak  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri  dengan  mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat- surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI prosedural akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari  pemerintah  negara  penerima.  Oleh  karena  itu  para  TKI  ini  juga  harus melengkapi  persyaratan  legal  yang  diajukan  oleh  pihak  imigrasi  negara penerima.
TKI  prosedural  selanjutnya  akan  terdaftar  di  instansi  pemerintah kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan,  dan terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Para TKI  posedural  juga  memiliki  perjanjian  kerja,  yaitu  perjanjian  antara  pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara  tanpa  deskriminasi,  penempatan  TKI  prosedural  diarahkan  untuk menempatkan  tenaga  kerja  pada  jabatan  yang  sesuai  dengan  keahlian, keterampilan,  bakat,  minat  dan  perlindungan  hukum.    TKI non  procedural adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin  resmi  untuk  bekerja  di  tempat  tersebut,  para  TKI  ini  tidak  mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima. Empat kategori pekerja asing dianggap illegal: (1) Mereka yang bekerja di luar masa  resmi  mereka  tinggal,  (2)  Mereka  yang  bekerja  di  luar  ruang  lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka. (3) Mereka yang bekerja tanpa status
kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin. (4) Orang-orang yang memasuki negara  itu  secara  tidak  sah  untuk  tujuan  terlibat  dalam  kegiatan  yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.
Human Trafficking
Human  trafficking  (perdagangan  manusia)  merupakan  salah  satu  kasus kemanusiaan  akibat  dari  rusaknya  nilai  moral,  spiritual,  mental  dan  karakter dari  kemanusiaan.  Secara  sederhana, trafficking  adalah  sebuah  bentuk perbudakan modern 4 . Kebanyakan korban trafficking dirayu ke kota besar atau ke  luar  negeri  dengan  janji  diberi  pekerjaan  menarik  seperti pelayan, penjaga toko  dan  pekerja  rumah  tangga,  tapi  malah  ditipu  dan  dipaksa  ke  dalam pekerjaan  yang  menyiksa  atau  bahkan  prostitusi,  tetapi  untuk  saat  ini human trafficking  dapat  terjadi  dimanapun  ada  kesempatan  dan  wadah penampungannya.
Ada beberapa bentuk human trafficking yang terjadi, yaitu: Pertama, Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks - baik diluar negeri maupun di wilayah Indonesia. Kedua,  Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT) – baik  di  luar  maupun  di  wilayah Indonesia. Ketiga,  Kerja  Migran – baik  di  luar  maupun  di  wilayah  Indonesia. Keempat,  Penari,  Penghibur  &  Pertukaran  Budaya – terutama  di  luar  negeri. Kelima,  Beberapa  Bentuk  Buruh/Pekerja  Anak – terutama  di  Indonesia.
Keenam, Traffiking/Penjualan Bayi – baik di luar negeri maupun di Indonesia.
Definisi yang paling banyak diterima di seluruh dunia adalah definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengatakan bahwa trafficking adalah “perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman, atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan posisi yang rentan atau pemberian  atau  penerimaan  pembayaran  atau  tunjangan  untuk  mencapai kesepakatan  seseorang  memiliki  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan eksploitasi.” (Suplemen konvesi PBB mengenai kejahatan transnasional, 2000).
Di NTT sendiri korban kasus human trafficking sebagian besar adalah para TKI. Sering menjadi perdebatan bahwa TKI bukan sepenuhnya korban human trafficking, karena adanya para calonTKI yang sudah mengerti peraturan tetapi karena  ingin  mudah  dan  cepat,  calon  TKI  tersebut  memutuskan  untuk berangkat secara non prosedural, karena menganggap jalan untuk menjadi TKI prosedural, sulit dan lama. Perlu kita ketahui bahwa ada dua pengelompokkan pidana untuk kasus pengiriman TKI, yaitu TPPO (Tindak Pidana Perdagangan
4 www.stoptrafficking.or.id
Orang)  untuk  kasus human  trafficking  dan  TPPM  (Tindak  Pidana Penyelundupan  Orang)  untuk  kasus people  smuggling.  Cukup  banyak  orang belum memahami benar soal perbedaan TPPO dan TPPM sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan perdebatan mengenai status dari kasus para TKI. Di bawah ini ada bagan yang bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan dari TPPO dan TPPM menurut penjabaran kriteria unsur dari sisi hukum 5 :
Tabel 1.1 Perbedaan TPPO dan TPPM
Kriteria TPPO TPPM Undang-Undang Pasal  2  UU  No.  21  Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian Unsur Pelaku Setiap Orang (orang perseorangan dan atau badan hukum), korporas, dan penyelenggara negara (pejabat imigrasi dan pejabat lainnya) Unsur Proses Urutan  pelaksanaan  atau kejadian  yang  terjadi  secara alami  atau  didesain,  yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Urutan  pelaksanaan  atau  kejadian yang  terjadi  secara  alami  atau didesain,  yang  meliputi  aktivitas pemindahan  seseorang,  membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang (secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi) yang tidak memiliki hak secara  sah  untuk  memasuki  wilayah Indonesia  atau  keluar  dari  wilayah Indonesia  dan/  atau  masuk  wilayah negara lain. Unsur Cara Bentuk perbuatan atau tindakan  tertentu  dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau  memberi  bayaran  atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari  orang  yang  memegang kendali atas orang lain Bentuk  perbuatan  atau  tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin  proses  dapat  terlaksana, dengan  menggunakan  dokumen  sah maupun palsu,
atau tanpa menggunakan  dokumen  perjalanan, baik  melalui  pemeriksaan  imigrasi maupun tidak. Dalam TPPM, pelaksanaannya  tidak  menggunakan Kekerasan  atau  paksaan  karena orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya  proses  penyelundupan dan menyepakati cara yang dilakukan untuk melintasi batas suatu negara. Unsur Tujuan/ Akibat Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan terwujud sebagai  akibat  dari  tindakan pelaku  TPPO  yang  meliputi Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan /atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku dalam menyelundupkan orang, yaitu
5 Perang Melawan Perdagangan Orang. Paul SinlaEloE. Buku ini belum diterbitkan oleh penulis, tetapi peneliti diberikanijin dan kesempatan untuk membaca dan menggunakannya sebagai referensi.
Kriteria TPPO TPPM eksploitasi orang atau mengakibatkan orang terekploitasi. mendapatkan  keuntungan  berupa finansial ketika tujuan melintasi perbatasan  negara  yang  dilakukan secara ilegal terwujud. Unsur Locus Delicte Tempat  terjadinya  TPPO adalah  di  wilayah  Negara Republik Indonesia. Tempat  terjadinya  TPPM  adalah  di wilayah  Indonesia  atau  keluar  dari wilayah  Indonesia  dan  /atau  masuk wilayah negara lain.
Perbedaan antara TPPO dan TPPM yang signifikan hanya terdapat pada unsur  cara  dan  tujuan.  Pelaku  TPPM  tidak  menggunakan  kekerasan  atau paksaan sedangkan TPPO menggunakan cara kekerasan, paksaan, penculikan, penyekapan dll. TPPM bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh  pelaku  TPPM  bukan  dari  perbuatan  yang  eksploitatif  melainkan keuntungan  yang  diperoleh  berdasarkan  kesepakatan  antara  pihak  yang diselundupkan  dan  penyelundup.  Sedangkan,  pada  TPPO  tujuannya  adalah melakukan  eksploitasi.  Artinya,  keuntungan  didapatkan  oleh  pelaku  TPPO adalah hasil eksploitasi atas korban.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  studi  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak  pemahaman  yang  mendalam  (Moleong,  2008).  Untuk pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi terutama pemberitaan media cetak NTT tentang kasus pengiriman TKI  di  NTT  selain  pengumpulan  data  sekunder  dari  lembaga  terkait.  Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi dari berbagai sumber (Moleong, 2008).

## GAMBARAN PERMASALAHAN HUMAN TRAFFICKING DI NTT
Analisa Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman TKI di NTT
Analisa  kasus  human  trafficking  pada  korban  diperuntukkan  untuk penggambaran  kasus human  trafficking  dari  sisi  perkembangan  kasus  para korban  yang  terjadi  untuk  membentuk  suatu  alur  yang  jelas  mengenai bagaimana  keadaan  permasalahan  carut  marut  tersebut.  Analisa  kasus  ini berdasarkan analisis isi dari berita tiga surat kabar lokal NTT yaitu Victory News, Timor  Express,  dan  Pos  Kupang  dalam  kurun  waktu  2014-September  2017 dengan  pemilihan  subjek  berita  sesuai  kasus  yang  akan  dianalisa.  Kasus  yang
dianalisa dipilih menurut kriteria pembahasan yaitu pertama kasus menggebrak penyadaran  khalayak  mengenai  permasalahan human  trafficking  berkedok pengiriman  TKI,  yang  kedua  adalah  kasus  korban human  trafficking  yang dipidana  mati,  ketiga,  kasus  TKI  korban  penyiksaan,  dan  keempat,  kasus kematian TKI yang berbuntut pada indikasi adanya penjualan organ tubuh.

## Kasus Medan
Kasus  Medan  terjadi  di  awal  tahun  2014  dengan  diawali  dengan  kasus Kematian  TKW  asal  TTS  Mencurigakan  (Victory  News,  22  Februari  2014) sampai pada terbongkarnya kasus perbudakan maut di sarang walet yang dikenal sebagai  Tragedi  Medan 6 .  Kasus  ini  menjadi  gebrakan  penyadaran  untuk khalayak  di  NTT  bahwa  kasus human  trafficking  yang  berkedok  TKI  sudah sangat  kritis.  Ketiga  media  surat  kabar  lokal  NTT,  selama  3  bulan  terus memberitakan  tentang  pembongkaran  dan  perkembangan  kasus  hukum  dari kasus ini. dari kasus Medan, bisa dianalisa bahwa kinerja dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan human trafficking asal NTT sangatlah lamban, sebelum dari  kasus  Medan  mencuat  banyak  kasus  TKI  yang  silih  berganti  tidak  ada penanganan yang serius. Pembiaran ini menimbulkan tragedi perbudakan yang seharusnya dapat dicegah sebelumnya. Pemprov dan Polda NTT terlalu lamban merespon kasus penyekapan puluhan TKI asal NTT di Medan. Dari 25 TKI yang disekap dan dipekerjakan secara tidak manusiawi, dua orang sudah meninggal, delapan dirawat di rumah sakit, satu TKI berhasil kabur ke NTT dan nasib yang lainnya pada saat itu belum diketahui. Kejadian ini sudah dilaporkan pada Polda dan Pemprov NTT pada Februari 2013 oleh Eri Ndun, TKI yang berhasil kabur. Namun tidak adanya respon membuat kasus ini menelan banyak korban. Baru setelah  ada  korban,  Polda  menetapkan  dua  tersangka  yakni  Rebeca  Oematan Ledoh  dan  Damaris,  calo  PT  Paulisa, perusahaan  yang  bertanggungjawab  atas pengiriman  para  TKW  ke  Medan.  Sementara,  bos  perusahaan  ini,  Helena Pakpahan  sudah  kabur. 7 Dari  kasus  ini  tercermin  bagaimana  lambatnya penanganan kasus TKI oleh pemerintah dan polisi. Kinerja dengan melakukan pembiaran  membuat  permasalahan  kasus human  trafficking  berkedok  TKI semakin  pelik  dengan  berjatuhannya  para  korban  yang  seharusnya  bila pemerintah dan polisi bergegas bertindak, korban akan terselamatkan.
Kasus Wilfrida Soik
Wilfrida  Soik  merupakan  salah  satu  TKI  yang  bermasalah  di  negara penempatan.  Ia  mendapatkan  vonis  pidana  mati  karena  membunuh  majikan.
6 Berita Victoy News 4 Maret 2014, “Maut di Sarang Walet”
7 Berita Victory News 1 Maret 2014 “Pemprov Lamban Respon Penyekapan Puluhan TKW”
Permasalahan  ini  muncul  di  awal  Januari  2014.  Wilfrida  diduga  mengalami gangguan  jiwa  sejak  dari  daerah  asalnya. 8 Pekerjaan  Wilfrida  penuh  tekanan, tidak hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tetapi Wilfrida diharuskan merawat orang sakit dan juga memandikan anjing yang dimiliki oleh majikan, waktu istirahat pun dirampas, pekerjaan yang sangat berat dan penuh tekanan. Dalam  proses  penyelidikan  kaus,  ditemukan  kesalahan  perekrutan,  Wilfrida hanya diberi pelatihan selama satu minggu di Malaysia sebagai Pembantu rumah tangga  tanpa  pelatihan  merawat  orang  sakit  sebelum  ditempatkan.  Dalam penyelidikan  pula  terungkap  bahwa  nyawa  Wilfrida  dihargai  Rp  15  juta  dari majikan  yang  membayar  kepada  perekrut  Wilfrida. 9 Pembelaan  dan pendampingan dari LSM peduli human trafficking pun berdatangan. Para LSM, gereja  dan  masyarakat  mendesak  pemerintah  untuk  menyelamatkan  nasib Wilfrida dari hukuman mati di Malaysia. Pawai dukungan kebebasan Wilfrida, Lilin untuk Wilfrida dan kegiatan partisipatif sebagai bentuk dukungan kepada Wilfrida  dilaksanakan  oleh  para  masyarakat  dan  pegiat  peduli  kasus human trafficking. Semua proses hukum dan perkembangan kasus intens diberitakan di tiga surat kabar lokal NTT, bahkan juga menjadi sorotan di media nasional. Pada 25  Agustus  2015 10 setelah  perjalanan  kasus  dan  proses  hukum  yang  panjang, Wilfrida  Soik  dinyatakan  bebas  dari  pidana  hukuman  mati  karena  dapat dibuktikan bahwa dalam pengirimannya Wilfrida sudah menderita depresi dari daerah  asalnya  dan  kemudian  mendapatkan  tekanan  bertbu-tubi  pada  saat  ia bekerja  di  penempatannya.  Dari  kejadian  ini  dapat  dianalisa,  bahwa  ketika semua pihak baik pemerintah, LSM, gereja dan masyarakat menaruh perhatian besar dan bersatu dalam penanganan kasus korban human trafficking berkedok TKI , korban tersebut akan terselamatkan.

## Kasus Mariance Kabu
Kisah  Mariance  Kabu  menggemparkan  masyarakat  NTT.  Kisah  ini menjadi hidup dan jelas karna korban pulang dalam keadaan hidup tetapi harus mengalami  penderitaan  cacat  seumur  hidup.  Dimulai  dari  munculnya  kasus dalam media surat kabar lokal NTT pada Juni 2015, kasus ini  menjadi sorotan publik karena cerita kekejaman penyiksaan yang dialami oleh Mariance Kabu yang dilakukan oleh majikannya di Malaysia. Mariance Kabu berangkat menjadi TKI  secara  non  procedural  yang  prosesnya  dilaksanakan  oleh  perekrut .  “saya pigi ke rumah bapa di desa, lalu ada orang yang menghampiri bapa menawarkan pekerjaan untuk saya di Malaysia, lalu saya ditanya bapa mau atau sonde, saya
8 Berita Victory News 18 Februari 2014 “Wilfrida Terbukti Mengalami Gangguan Jiwa”
9 Berita Victory News 27 Januari 2014, “Harga Wilfrida Rp 15 Juta”
10 Berita Victory News 2 6 Agustus 2015 ”Wilfrida Soik Bebas”
pikir kebutuhan anak saya banyak, maka saya mengiyakan ajakan itu, pagi saya berangkat  dari  sini,  sore  saya  sudah  di penampungan  di  Malaysia.” 11 . Diceritakan bahwa setelah 2 minggu di penampungan, Ibu Mery (panggilan Ibu Mariance Kabu) mendapatkan pekerjaan di apartemen untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat jompo. Tapi selama 8 bulan Ibu Mery bekerja siksaan fisik yang  ia  dapat.  Bekerja  selama  24  jam  dengan  pantauan  CCTV  dan  tidak diperbolehkan memakai baju saat bekerja. Ibu Mery lolos dari penyiksaan ketika ia melemparkan sebuah surat untuk minta pertolongan kepada tetangga sebelah apartemen, lalu sejam kemudian polisi datang dan membawanya ke rumah sakit.
Kasus Masiance Kabu menjadi pembicaraan serius khalayak NTT pada waktu itu, karena para khalayak dapat melihat “hasil penyiksaan”. Proses hukum dari Mariance Kabu tidak semulus Wilfrida Soik, menurut wawancara dengan penulis sampai detik ini ia tidak mengetahui bagaimana nasib hukumnya dan hak-hak yang harus ia dapatkan, majikan bebas dari tuntutan hukum dan tidak ada kejelasan untuk pembelaannya. Sekarang Mariance Kabu hanya berkegiatan di rumah dan sesekali diundang dalam penyuluhan atau pun seminar tentang human trafficking di Kota Kupang. Tidak ada yang bisa ia kerjakan lagi untuk pemasukan  penghasilannya  karena  cacat  yang  ia  derita,  dan  sampai  saat  ini belum ada bantuan modal atau pelatihan pemberdayaan yang diterimanya untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, ia masih menunggu dan hanya berharap pada kasusnya segera selesai dan ia menerima hak gajinya.

## Kasus Yufrinda Selan
Yufrinda Selan salah satu korban human trafficking berkedok TKI asal NTT  yang  pulang  dalam  keadaan  tidak  bernyawa  dengan  laporan  akibat  dari bunuh  diri,  terindikasi  mengalami  penyiksaan  bahkan  muncul  anggapan kecurigaan adanya penjualan organ tubuh yang dialaminya, karena hasil otopsi yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  dan  LSM  menunjukkan  bahwa  jenazah Yufrinda Selan menunjukkan adanya bekas penyiksaan dan organ tubuh tidak pada tempatnya lagi. 12 Tetapi dari pihak BP3TKI mengatakan bahwa tidak ada indikasi  penjualan  organ  tubuh  dari  Yufrinda  Selan,  semua  anggota  tubuh lengkap, tetapi memang karena prosedur dari otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit di Malaysia. 13 Yufrinda Selan adalah salah satu TKI yang direkrut oleh calo mafia human  trafficking  yang  pulang  dalam  keadaan  meninggal  dan  menjadi
11 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Mariance Kabu di kediamannya di Kota Kupang pada tanggal 15 Oktober 2017
12 Berita Timor Express 11 Agustus 2016 “Polda Otopsi Jenazah Yufrinda” , Timor Express 12 Agustus 2016 “Otak Yufrinda Dipindahkan ke Perut”
13 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Siwa BP3TKI NTT di Kota Kupang pada tanggal 24 Agustus 2017
perhatian  khalayak  karena  kejanggalan-kejanggalan  pada  laporan  visum penyebab  meninggal  dan  kondisi  jenazahnya.  Keluarga  Yufrinda  Selan  hanya mendapatkan uang santunan saja dari pemerintah, tidak ada uang asuransi yang diterimanya  karena  pemberangkatan  non  prosedural.  Keluarga  pun  tak  bisa berbuat  banyak  dan  menyelidiki  lebih  lanjut  karena  status  keilegalan  dari Yufrinda  Selan.  Hanya  dari  kematian  Yufrinda  Selan  para  mafia  dan  jaringan perekrut TKI dapat dipidanakan dan sekali lagi membuka mata khalayak NTT, bahwa  kasus  TKI  asal  NTT  yang  menjurus  pada  tindak  pidana  perdagangan manusia  sudah  dalam  fase  yang  kritis.  Dan  menggugah  kembali  masyarakat, LSM, Gereja peduli korban human trafficking untuk memberikan kritikan pedas terhadap kinerja pemerintah yang tidak serius dalam menangani permasalahan human trafficking.
Dari  semua  gambaran  kasus  yang  telah  dipaparkan,  dianalisis  dengan teori  ANT  akan  terlihat  pada  aktan-aktan  yang  terbentuk  dalam  jaringan perekrut TKI non prosedural, sampai adanya korban human trafficking di NTT. Dengan  kacamata  teori  ANT  kita  dapat  melihat  peran  dari  aktor-aktor  yang terlibat pada kajian kasus. Bagaimana para  PPTKIS dengan calonya merekrut, sampai  terlihat  pula  peran  dari  keluarga  dan  juga  menelisik  pula  peran  dari pemerintah, para penegak hukum, gereja LSM, dll. Selanjutkan akan dijabarkan kembali dari masing-masing aktor yang berperan dalam jaringan kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI dengan dibagi dua bagian kelompok besar dari  aktan  yang  memberikan  pengaruh  secara  bersebrangan  yaitu,  jaringan pemberantas human  trafficking  dan  juga  jaringan  perekrut  korban  human trafficking.

## JARINGAN PEMBERANTAS HUMAN TRAFFICKING
Pemerintah
Di  tahun  2014,  Pemerintah  Provinsi  NTT  banyak  mendapat  kritikan pedas mengenai kinerja dalam penanganan  kasus human trafficking. Berita di tiga media surat kabar NTT seringkali mengkritik sikap pemprov yang lamban dalam  menangani  kasus human  trafficking.  Dari  proses  hukum  yang  terjadi banyak  kasus  polisi  mengamankan  para  calon  TKI,  didata  dan  dimintai keterangan  lalu  diserahkan  ke  Dinas  Nakertrans  lalu  dipulangkan.  Tidak  ada penyelesaian  secara  hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  mafia human trafficking berkedok pengiriman TKI. 14
14 Berita Victory News 2 Mei 2014 “Kasus TKI Ilegal tak ada Penyelesaian”
Dari  banyaknya  kasus human  trafficking  dengan  korban  para  TKI pemprov  membentuk  SATGAS  TPPO  (Satuan  Gugus  Tugas  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang)  yang  dibentuk  sekitar  tahun  2013,  yang  terdiri  dari berbagai unsur pemerintah dan swasta seperti Nakertrans, Biro Pemberdayaan Perempuan,  Biro  Kesra,  Biro  Hukum,  Polisi,  TNI,  Satpol  PP  dan  LSM.  Tetapi penanganan pemberantasan permasalahan human trafficking oleh Satgas TPPO belum bisa menangani secara signifikan dan tuntas. Banyak sekali kritikan yang diberikan  baik  oleh  pegiat,  LSM,  masyarakat,  dan  media  untuk  kinerja  Satgas TPPO.  Dan  sampai  saat  ini  permasalahan trafficking  dari  kasus  TKI  tetap merajalela, bahkan semakin canggih modusnya.
Permasalahan  pemalsuan  dokumen  juga  merupakan  peranan  dari pemerintah  yang  secara  sistem  keamanan  kependudukan  kalah  dengan  para perekrut untuk memalsukan data dari CTKI. Hasil dari wawancara dengan Kak Juan  Selan,  Dispenduk  Kabupaten  Kupang,  bahwa  dari  hasil  penelusuran pemalsuan data CTKI banyak terjadi sebelum tahun 2014, atau sebelum adanya e-KTP. Dengan adanya e-KTP pengawasan pada data dokumen kependudukan akan tertata dalam satu system yang berkoordinasi dengan berbagai lembaga, hal ini meminimalisasikan adanya pemalsuan data dokumen dari seseorang. Dengan banyaknya  pemalsuan  dokumen  yang  biasanya  pemalsuan  tersebut  memakai data Kabupaten Kupang sebagai tujuan alamat pengganti dari calon TKI untuk mempermudah kepengurusan data calonTKI bagi para perekrut, maka data yang menyebutkan bahwa Kabupaten Kupang sebagai pengirim terbanyak TKI asal NTT,  patut  dipertanyakan  kembali.  Karena  ketika  data  korban human trafficking ditelusuri, banyak dari korban yang beralamat palsu.
Dalam analisis teori ANT, pemerintah adalah peran utama yang harus berperan  dalam  jaringan  pemberantasan human  trafficking.  Karena pemerintahlah  yang  membuat  kebijakan – kebijakan  untuk  penanggulangan kasus human  trafficking  berkedok  pengiriman  TKI.  Pemerintah  berada  pada posisi pertama dalam anggota aktor pemberantas human trafficking. Disini kita bisa  melihat  bagaimana  kinerja  pemerintah  yang  belum  maksimal  dengan adanya kasus human trafficking yang belum terselesaikan sampai saat ini. Baru- baru  ini  pemerintah  mengeluarkan  2  program  yaitu  LTSA  (Layanan  Terpadu Satu  Pintu)  dan  Desmigratif  (Desa  Migran  Aktif)  yang  bertujuan  untuk penanggulangan  kasus  human  trafficking  pada  permasalahan  TKI,  yang nantinya  kedua  program  ini  juga  akan  masuk  dalam  aktan  pada  koordinasi penjabaran analisis teori ANT.

## LTSA-P2TKI NTT
Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA-P2TKI)  Provinsi  NTT  diresmikan  pada  tanggal  4  September  2017 15 . LTSA-P2TKI  merupakan  program  pemerintah  yang  diperuntukkan  untuk penanganan dan pencegahan adanya TKI non procedural, dengan adanya LTSA- P2TKI  ini  diharapkan  mewujudkan  para  TKI  untuk  memperoleh  pelayanan cepat, tepat, terpadu dan tuntas. LTSA-P2TKI melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk asuransi dan bank. Yaitu yang terdiri dari Dinas Nakertrans, BP3TKI, Imigrasi,  BPJS  Ketenagakerjaan,  Klinik  kesehatan,  perbankan  yakni  BNI  dan BRI.
Tetapi  sampai  satu  bulan  dari  pra  launching,  LTSA-P2TKI  NTT mengalami kendala, yaitu belum semua mitra aktif di sekretariat LTSA-P2TKI. Sampai pada penulis mengunjungi sekretariat LTSA-P2TKI di Kota Kupang pada tanggal  13  Oktober  2017  dan  di  Kabupaten  Kupang  pada  tanggal  16  Oktober 2017  diperkuat  dengan  munculnya  berita  di  Timor  Express  18 Oktober  2017, hanya petugas Dinas Nakertrans yang sudah standby di kantor tersebut untuk melayani pengurusan ketenagakerjaan. Sementara penulis mewawancarai pihak Imigrasi  dan  BP3TKI,  mengatakan  pihaknya  belum  bersedia  hadir  di  LTSA karena belum ada layanan koneksi yang memadai, serta dari pihak Imigrasi yang dikatakan  paling  sulit  untuk  bergabung  dengan  LTSA,  karena  sistem  Imigrasi yang  tidak  dapat  dipindahkan,  karena  pihak  Imigrasi  menerbitkan  dokumen negara, jadi untuk ketersediaan pengadaan alat di banyak tempat memerlukan anggaran  yang  sangat  besar,  karena  harga  alat  penerbitan  paspor  sangatlah mahal.  Dan  juga  untuk  sistem  pembuatan  Imigrasi  yang  terpusat  dalam  satu wilayah, maka akan diprediksikan bila berada di banyak tempat, tidak akan bisa memaksimalkan pelayanan.

## Desmigratif
Program  Desmigratif  (Desa  Migran  Aktif)  dimunculkan  oleh pemerintah  seiring  dengan  diresmikannya  LTSA-P2TKI  pada  tanggal  4 September 2017. 16 NTT pun kebagian 20 desa di 10 kabupaten dari 120 desa yang ditetapkan secara nasional untuk tahun 2017. Desa-desa tersebut, yakni Buraen dan  Camplong  II  di  Kabupaten  Kupang,  Bokong  dan  Tubuhue  di  Kab.  TTS, Riang Kemie dan Helanianguwuyo di Flores, Letekonda dan Walandimu di SBD, Rangga  Talo  dan  Azuramba  Barat  di  Ende,  Lefo  Kisu  dan  Mawar  di  Alor,
15 Berita Victory News, 5 September 2017 “Gubernur : LTSA- P2TKI Ganggu Bisnis PJTKI”
16 Berita Timor Express, 8 September 2017 “ Kemenaker Garap 20 Desmigratif di NTT”
Namosain dan Naimata di Kota Kupang, Desa Done dan Bobo di Sikka, Asomanu dan Kabuna di Belu, Akmen dan Usapinonos di Kab.TTU.
Ada  4  hal  utama  yang  dilakukan  di  Desmigratif,  pertama,  penyediaan informasi  terkait  ketenagakerjaan  di  daerah  tujuan,  sehingga  TKI  maupun keluarga  TKI  punya  kepastian  tentang  kondisi  di  negara  tujuan.    Kedua, pelatihan  dan  bimbingan  untuk  mengelola  usaha  produktif.  Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga TKI untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bimbingan keagamaan bagi keluarga dan anak-anak. Dan yang keempat adalah koperasi produktif.
Kelompok  kegiatan  tersebut  tentunya  dapat  berjalan  dengan  baik apabila  Kepala  Desa,  Aparatur  Desa  dan  Seluruh  Masyarakat  Desa  menjadi sumber inspirasi dan motor penggeraknya, baik secara mandiri bagi Desa yang cukup  mampu  melaksanakan  Program  Desmigratif,  maupun  dengan  bantuan pendamping  konsultan  bagi  Desa  yang  masih  tertinggal  kemampuannya. Disamping  itu  kementrian  dan  lembaga  terkait  perlu  sekali  memberikan perhatian  dan  keberpihakan  kepada  masyarakat  dengan  porsi  yang  sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensi Desa yang ada. Mulai dari perhatian dan pembimbingan penuh bagi Desa yang tidak mampu, hingga menjadikannya sebagai Desa percontohan Program Desmigratif bagi Desa yang sudah berhasil.
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas,  dapat  dianalisa  bahwa  kunci keberhasilan  Program  Desmigratif  terletak  pada  keberhasilan  pimpinan  desa, baik formal maupun informal, dalam menggerakkan inisiatif masyarakat desa, baik  secara  mandiri  maupun  dengan  didukung  oleh  kementrian/lembaga/ BUMN/BUMD/Asosiasi Pengusaha/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/  Gereja  atau  tokoh  agama/dan  lain-lain.  Sehingga  tidak  dapat diabaikan tentang pentingnya fasilitas penyiapan mekanisme koordinasi antar kementrian atau lembaga pendukung Program Desmigratif.
Penulis  sempat  mengunjungi  Desa  Desmigratif  di  Desa  Camplong  II, Kabupaten  Kupang  pada  tanggal  16  Oktober  2017  untuk  mengikuti  acara pembukaan  pelatihan  masyarakat  desa  Desmigratif.  Akan  dilaksanakan pelatihan kuliner, pertanian dan peternakan. Untuk kuliner sendiri akan dilatih pembuatan  juice  jambu  mete  karena  potensi  Camplong  II  adalah  jambu  mete dan  belum  terkelola  dengan  maksimal.  Tetapi  saat  penulis  menanyakan bangaimana pemasarannya? Berapa lama masa kadaluarsa dari juice tersebut dan dijawab  hanya  tiga  hari,  disini  penulis  memikirkan  akan  kesuliatan  dalam memasarkan produk tersebut karena masa waktu produk yang singkat. Tetapi ini  belum  bisa  menjadi  satu  kesimpulan  bagaimana  keberhasilan  program
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 2, 2018: 107-135
Desmigratif  tersebut  karena  program  ini  baru  saja  di launching,  harus  ada pengamatan dan penelitian lebih lanjut.
Penegak Hukum (Polisi, TNI, Pengawas Bandara dan Pelabuhan, dll)
Dari hasil pengamatan data pada tiga surat kabar lokal NTT yaitu Victory News,  Timor  Express,  dan  Pos  Kupang  selama  periode  2014-September  2017 didapati  rangkuman  peran-peran  dari  penegak  hukum  (Polisi,  TNI  pengawas Bandara  dan  Pelabuhan  dll)  dalam  penanggulangan  kasus human  trafficking berkedok  pengiriman  TKI.  Untuk  saat  ini  peran  yang  dilakukan  oleh  para penegak hukum adalah dengan melakukan tindakan preventif maupun represif. Tindakan  preventif  yaitu  dengan  melakukan  patrol,  membangun  pos-pos penjagaan di tempat-tempat seperti bandara, pelabuhan maupun terminal dan juga melakukan penyulusan sosialisasi kepada masyarakat. Dan secara represif dengan  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  serta melakukan pelimpahan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
Tetapi  hasil  tersebut  bukan  dari  perjalanan  yang  mulus  untuk mengeluarkan suatu tindakan tegas dalam penanganan kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI. Ratusan kritikan, peristiwa mewarnai pemberitaan di surat kabar lokal NTT mengenai kinerja para aparat penegak hukum. Diawali dari  pembiaran  dan  tidak  tegasnya  kinerja  para  penegak  hukum,  sampai akhirnya  banyak  korban  yang  bejatuhan,  kritik  dari  media  dan  masyarakat membanjiri  kolom-kolom  berita  di  surat  kabar  lokal  NTT.  Sampai  pada  ada indikasinya keterlibatan petinggi polisi yang terungkap dalam kasus Rudy Soik 17 . Juga  ada  indikasi  keterlibatan  anggota  TNI  AL  dalam  meloloskan  pengiriman TKI tanpa dokumen resmi di pelabuhan Tenau 18 . Sampai pada keterlibatan pihak Imigrasi 19 dan pegawai bandara 20 dalam meloloskan CTKI non prosedural pada saat  pengurusan  paspor  sampai  dengan  pemberangkatan  di  Bandara  El  Tari, kasus yang menghebohkan terkait dengan kasus Medan karena diakui bahwa 20 calon  TKI  ditukar  dengan  satu  mobil  Xenia 21 .  Sampai  pada  kasus  terakhir lolosnya  terdakwa  kasus human  trafficking,  Diana  Aman,  yang  diindikasikan adanya  keterlibatan  dari  penegak  hukum  dalam  jaringan  mafia human trafficking.
Dari pemaparan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI merupakan peran juga dari jaringan mafia
17 Berita Victory News 24 Januari 2015, “Kesaksian Rudy Soik Seret Adrian Masang”
18 Berita Victory News, 28 Januari 2015, “Oknum Militer Mafia TKI”
19 Berita Timor Express, 3 September 2016, “Pegawai Imigrasi Kupang Disel”
20 Berita Timor Express, 23 Agustus 2016, “Dua Pegawai Bandara Tersangka Trafficking”
21 Berita Timor Express 24 agust us 2016, “20 Calon TKW Ditukar 1 Mobil Xenia”
human trafficking yang ada di dalam badan para penegak hukum. Tetapi dengan semakin terkuaknya permasalahan dalam tubuh penegak hukum ini membuat para penegak hukum memperbaiki sistem dan kinerjanya. Dengan teori ANT, hal  ini  dianalisis  dan  dijabarkan  bagaiman  peran  dari  penegak  hukum.  Bila digolongkan ke jaringan pemberantas human trafficking akan terlihat satu garis besar  yang  sangat  berhubungan  dan  harus  tergabung  dalam  jaringan pemberantas human trafficking, tetapi ketika dipaparkan kasus keterlibatannya penegak  hukum  dalam  jaringan  perekrut human  trafficking,  ternampak  pula satu  garis  abu-abu  yang  menghubungkan  penegak  hukum  dengan  kelompok pelaku human trafficking.
Peran Gereja
Sampai  saat  ini  belum  semua  gereja  bersatu  untuk  peduli  dalam penanganan korban human trafficking. Hanya beberapa gereja yang  memiliki pelayanan  khusus  untuk  pendampingan  korban  dan  intens  mengikuti  dan memberikan perhatian untuk kasus human trafficking di NTT. Malah didapati kasus  dimana  pendeta  salah  satu  gereja  di  NTT  menjadi  penyalur  TKI non procedural  untuk  bekerja  di  luar  negri  dan  juga  pendeta  membantu  PJTKI bermasalah  dalam  memberikan  uang  sebagi  tebusan  kasus  masalah.  Berikut cuplikan hasil wawancara dengan Kak Conny (LSM PIAR) 22
“ kemarin ada kasus justru ibu pendeta (salah satu gereja di NTT) yang justru  bekerja  sama  dengan  calo  mencarikan  calon  TKI  yang  ada  di jemaatnya, jadi penyalur begitu ceritanya. Aiih kacau sudah. Dan ada kasus TKI yang mati di Malaysia, kemudian PJTKI yang bersangkutan, TKI  tersebut  TKI non  procedural,  PJTKI  meminta  tolong  kepada pendeta  untuk  berbicara  damai  deng  keluarga  supaya  keluarga  tidak menuntut PJTKI tersebut. Pendeta itu bilang ke keluarga “Tuhan pung ambil dia su selesai, itu pung takdir dia, ini ada uang untuk bayar ganti dia,  bersyukur  kita  pung  orang  bertanggung  jawab,  jadi  su  selesai  sa kasus ini” aiiiih, gila itu pendeta.”
Tetapi  di lain sisi  banyak  juga  gereja  yang peduli  dan  berperan  dalam penanggulangan permasalahan human trafficking, salah satunya adalah GMIT (Gereja  Masehi  Injili  di  Timor),  yang  mempunyai  Bidang  Advokasi  yang membantu  pendampingan  dan  menyuarakan  kebenaran  dan  keadilan  untuk para korban terkait kasus human trafficking. GMIT bersama para tokoh agama dan  LSM  peduli kasus  human  trafficking  di  NTT  membuat  banyak  gerakan untuk  menolak  dan  mengutuk  kegiatan human  trafficking.  Salah  satunya dengan  penerbitan  buku,  Gereja  Melawan  Human  Trafficking.  Penulis  turut serta  datang  diacara  peluncuran  dan  bedah  buku  tersebut  di  kantor  Sinode
22 Hasil perbincangan dengan Kak Conny, LSM PIAR NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017.
GMIT,  Kota  Kupang  pada  tanggal  5  September  2017.  Buku  ini  merupakan kumpulan  cerita  dan  himpunan  laporan  hasil  dari  lokakarya  yang  telah diselenggarakan  oleh  GMIT  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  di  NTT  yang peduli isu human trafficking.
Penulis  juga  mewawancarai  Pdt  Emmy  Sahertian,  Ketua  Bidang Advokasi  GMIT  untuk  berbincang  mengenai  program-program  yang  akan dilakukan untuk upaya penanganan kasus human trafficking 23 . Gereja berperan serta dalam penanganan kasus human trafficking dalam litigasi dan non litigasi. Proses hukum, mengkritisi kebijakan dari pemerintah dan juga pendampingan konseling  kepada  korban human  trafficking.  Penulis  fokus  pada  program pemberdayaan apa yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh GMIT untuk para korban human trafficking dan juga para purna TKI yang notabene kebanyakan dari  mereka  merupakan  anggota  jemaat  dari  gereja  GMIT.  Sampai  saat  ini memang  belum  ada  pelaksanaa  program  pemberdayaan  khusus  untuk  para korban  dan  purna  TKI,  baru  sampai  pada  tahap  perencanaan  program  untuk pembentukan  shelter  bagi  para  korban  yang  di  dalamnya  akan  ada  kegiatan pelatihan  pemberdayaaan  disamping  dengan  program  pendampingan  untuk para korban kasus human trafficking. Untuk pelaksanaan program ini memang terhambat pada pengadaan anggaran khusus untuk program ini. Dana diakonial selama ini masih diperuntukkan dan dipusatkan untuk  jalannya anggaran acara gereja, pembangunan gedung dan kesejahteraan pendeta dll.

## Peran LSM
LSM peduli human trafficking di NTT tergabung dalam Aliansi Menolak Perdagangan  Orang  Nusa  Tenggara  Timur  (AMPERA  NTT).  Banyak  LSM  di NTT  yang  bergerak  dalam  advokasi  dan  pendampingan  korban human trafficking.  Dari  sekian  banyak  LSM  di  NTT,  penulis  mengunjungi  ataupun wawancara  beberapa  diantaranya,  yaitu,  LSM  PIAR,  Rumah  Perempuan Kupang,  SBMI  NTT  (Serikat  Buruh  Migran  Indonesia)  dan  JPIT.  LSM-LSM tersebut bergerak dibidang advokasi untuk membantu para korban dalam proses hukum dan mendapat keadilan, dan juga dalam pendampingan konseling korban kasus human trafficking dan juga pendampingan terhadap para TKI yang sedang bermasalah  terkait  dengan  statusnya  yang  non  prosedural.  Tetapi  dengan banyaknya LSM yang muncul di NTT tercium indikasi pula adanya perang antar LSM dalam memperebutkan kasus penanganan korban. Kurangnya koordinasi dan  integrasi  antar  LSM  diduga  menjadi  penyebab  permasalahan  tersebut. 24
23 Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 di kantor gedung Sinode GMIT di Kota Kupang.
24 Hasil perbincangan dengan Kak Conny, LSM PIAR NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017.
Tetapi pada hakekatnya semua LSM bergerak dengan satu misi yang sama yaitu membantu  para  korban  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  kesejahteraan  dan juga  LSM  berperan  dalam  pengawasan  dan  pengkritikan  atas  kebijakan  dan kinerja dari pemerintah. Hanya satu yang belum bisa penulis temukan adalah adanya program pemberdayaan khusus untuk para korban dan purna TKI yang merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kasus human trafficking. Dan tidak ditemukan pula LSM yang fokus dalam program pemberdayaan untuk para korban human  trafficking  dan  juga  untuk  para  purna  TKI.  Padahal  LSM pemberdayaan  sangat  diperlukan  dalam  regulasi  penanganan  kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI.

## Peran Media
Media sangat berperan dalam pemberitaan  kasus human trafficking di NTT baik media surat kabar koran maupun media surat kabar online, sehingga dapat  menyedot  perhatian  dari  khalayak  untuk  peduli  terhadap  kasus human trafficking  di  NTT.  Penulis  intens  membedah  file  dari  tiga  media  surat  kabar koran lokal NTT (Victory News, Timor Express, Pos Kupang) karena tiga media ini termasuk media yang intens memberikan informasi mengenai kasus human trafficking dan satu-satunya pula media yang masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat NTT daripada media lainnya.
Dengan  adanya  tiga  media  surat  kabar  lokal  di  NTT,  pemberian perhatian pada kasus human trafficking membentuk pola pikir dan kegiatan dari para  khalayak  pembaca.  Ketika  ada  kasus  dari human  trafficiking  diberitakan secara  intens  maka  reaksi  dari  khalayak  pun  akan  muncul  dan  terbaca  pada berita-berita  di  waktu  selanjutnya.  Dari  penelitian  ini  dapat  disadari  peranan dari media surat kabar di NTT sangatlah penting, karena media surat kabar di NTT yang merupakan satu-satunya media yang menjadi pilihan dari khalayak untuk mendapatkan informasi karena belum ada media dalam bentuk lain yang intens dalam pemberitaan atau penyajian informasi di NTT, menjadi salah satu media yang berperan dalam pembentukan euphoria pada khalayak di NTT.
Teori ANT memakai Principle of Generated Symmetry, dimana manusia dan non-manusia digabungkan dalam sebuah framework konseptual yang sama. Dalam  hal  ini  manusia  dan  non-manusia  sering  keduanya  dapat  bertindak sebagai  ‘actant’  (aktan).  Jadi  media  di  sini  pun  termasuk  dalam  aktor  yang berperan dalam jaringan pemberantas human trafficking berkedok pengiriman TKI di NTT.

## Masyarakat
Masyarakat juga termasuk dalam aktor pemberantas human trafficking. Bila  tidak  ada  peran  dari  masyarakat  semua  kebijakan  dan  usaha  akan  sia-sia. Masyarakat harus membuka mata dan peduli terhadap kasus human trafficking. Untuk  sampai  saat  ini  menurut  pengamatan  dan  hasil  wawancara  dengan beberapa  informan,  hanya  sebagian  masyarakat  NTT  yang  sudah  menaruh perhatian  dan  menjadi  pengawas  sosial  dalam  perannya  dalam  jaringan pemberantas human  trafficking.  Hanya  masyarakat  yang  sudah  menerima penyuluhan  maupun  yang  karena  pengalaman  anggota  keluarga  atau  dirinya sendiri  menjadi  korban human  trafficking.  Masyarakat  juga  dalam  beberapa kasus  (kasus  Wilfrida  Soik  dll)  sudah  berperan  dalam  kegiatan  kemanusiaan yang bertujuan untuk membela hak-hak dari korban human trafficking, serta mendesak  dari  pemerintah  dan  penegak  hukum  untuk  segera  menuntaskan kasus human trafficking di NTT.

## JARINGAN  PEREKRUT  KORBAN HUMAN  TRAFFICKING  BERKEDOK PENGIRIMAN TKI
PPTKIS
Dari  data  BP3TKI  NTT  jumlah  dari  PPTKIS  (Pelaksana  Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) adalah 42 PPTKIS, 39 merupakan kantor cabang yang beroperasi NTT dan yang 3, merupakan kantor pusat yang beroperasi di NTT. Data tersebut merupakan data dari PPTKIS yang mendaftarkan diri sebagai PPTKIS resmi di BP3TKI NTT. Tetapi dari keterangan yang ada dalam data tidak semua  PPTKIS  aktif  dan  ada  penempatan.  Permasalahan  ketidakjelasan  status dari  PPTKIS  itu  lah  yang  menyebabkan  seringnya  ada  nama  PPTKIS  yang terdaftar terlibat dalam tindak pidana human trafficking 25 . Mereka yang tidak aktif  dan update  dalam  memberikan  laporan  ke  BP3TKI  itulah  yang  sering menjadi  alat  bagi  para  perekrut  untuk  menjerat  para  korban  CTKI  dengan mengatasnamakan PPTKIS yang resmi dan terdaftar di BP3TKI.
Dihubungkan  dengan  teori  ANT,  PPTKIS  ilegal  adalah  pelaku  yang berperan utama sebagai aktor yang mensukseskan adanya TKI  non procedural dalam  jaringan  perekrut human  trafficking.  PPTKIS  juga  berperan  dalam pemalsuan dokumen, penjeratan terhadap CTKI, penempatan yang bermasalah, merampas  hak  dari  TKI  sampai  pada  banyaknya  kasus  penyiksaan  pada  saat
25 Wawancara dengan Bapak Siwa, Kasi Perlindungan dan penempatan TKI, BP3TKI NTT pada tanggal 24 Agustus 2017.
CTKI berada di penampungan 26 . Dengan banyaknya korban, banyak pula pelaku PPTKIS  yang  dijerat  hukum.  tetapi  sampai  dengan  saat  ini  korban  masih berjatuhan, mengindikasikan bahwa PPTKIS ilegal dalam selubungnya, masih banyak  yang  bekerja  menjerat  para  korban  CTKI  sampai  dengan  tindakan memperdagangkan manusia.
Calo Korban Human Trafficking
Calo adalah aktor utama yang tergabung dalam jaringan perekrut human trafficking yang paling terdepan dalam menjerat korban/Calon TKI. Otak dari perekrutan  Calon  TKI  secara  non  prosedural  ada  pada  sang  perekrut.  Mereka dengan lihai menjerat para korban demi segepok rupiah. Segala cara dipakai oleh para  perekrut  untuk  menjerat  korbannya,  dari  segi  memakai  budaya  dengan memberikan  uang  mahar  (oko  mama  atau  sirih  pinang)  kepada  keluarga  atau orang  tua  korban  untuk  melancarkan  aksi  mereka  “membeli”  sang  anak  atau anggota keluarga yang menjadi sasaran. Mereka juga tidak segan untuk memakai pendeta  dalam  menjalankan  aksinya,  “ Mereka  pakai  itu  pung  pendeta  deng omong, beta su berdoa ko ini memang Tuhan mo pakai untuk bekerja di sana, supaya  ko  bisa  bantu  bapa  mama  keluar  dari  kesusahan ” 27 percakapan  itu merupakan  cerita  dari  Kak  Conny  (PIAR  NTT)  yang  menceritakan  salah  satu perekrut  yang  menggunakan  pendeta  untuk  menjerat  korban.  Dan  masih banyak lagi cara yang digunakan para perekrut untuk menjerat korban untuk diperdagangkan. Seringkali pula perekrut adalah seorang purna TKI yang punya jaringan  mafia human  trafficking  yang  kuat  di  negara  penempatan,  yang menjerat korban dengan “pengalamannnya”, mer eka menunjukkan kesuksesannya  lalu  mengajak  Calon  TKI  untuk  berangkat  bekerja  yang dijanjikan kesuksesan seperti dirinya. Padahal setelah sampai di negara tujuan mereka dijual.
Peran  dari  perekrut  masuk  dalam  skema  teori  ANT,  mereka  berada dalam garis depan di penempatan aktor pelaku human trafficking. Mereka secara langsung  menemui  korban  dan  memprosesnya  secara  non  prosedural.  Sampai saat  ini  para  perekrut  masih  merajalela,  mereka  akan  dianggap  dan  dijerat hukum sebagai perekrut ilegal apabila sudah ada  korban. Sampai saat ini pula korban terus berjatuhan yang artinya masih ada para perekrut yang aktif untuk mencari  korban.  Ketika  kasus human  trafficking  menjadi  pembicaraan  dan pengawasan menjadi ketat mereka akan bersembunyi, tetapi ketika pengawasan kendor mereka akan bergerak kembali mencari mangsa.
26 Hasil wawancara dengan purna TKI, mama Esterina Baok dan Bapa Amos Sufnera di Desa Sirlaen, Amarasi Barat pada tanggal 11 Oktober 2017
27 Hasil wawancara dengan Kak Conny Tiluata LSM PIAR NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017.

## Keluarga
Keluarga  di  sini,  dipetakan  dengan  teori  ANT  masuk  dalam  jaringan perekrut human  trafficking,  karena  menurut  penelusuran  kasus  human trafficking,  justru  para  keluargalah  yang  mengawali  adanya  tindak  human trafficking. Paman, bibi, atau orang yang dihormati dalam keluarga yang sering pula berperan dalam menjual anggota keluarga mereka. Mereka berhubungan dengan  para  perekrut/calo  untuk  mencari  mangsa,  biasanya  akan  dicari  dari anggota  keluarga  mereka dulu  yang  “kelihatannya”  membutuhkan  bantuan. Para perekrut biasanya memakai anggota yang dihormati dalam keluarga sebagai alat untuk menjerat korban. Dan keluarga lah yang menjadi faktor pertama kali adanya human  trafficking,  karena  kondisi  ekonomi  dan  pengawasan perlindungan  terhadap  anggota  keluarga  mereka  yang  sangat  longgar. Ketidaktahuan  dan  pendidikan  yang  rendah  juga  menjadi  faktor  keluarga berperan dalam menjual anggota keluarganya.

## DISKUSI DAN KESIMPULAN
Untuk lebih jelas, bagian diskusi dan kesimpulan dari semua penjabaran hasil penelitian yang sudah dipaparkan, penulis membuat satu bagan yang akan memperjelas kembali tentang struktur para aktor/aktan dan jaringan pada kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI di NTT. Dan juga melalui bagan ini dapat  diperjelas  pula  penyebab  utama  dari  keadaan unstoppable  human trafficking di NTT.
Gambar 1.1 Peta Pemikiran Alur Aktor Terkait Human Trafficking di NTT
Dari  bagan  pemikiran  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  teori  ANT menjabarkan  peran-peran  dari  aktor  yang  tergabung  dalam  kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI di NTT. Kasus human trafficking di NTT terbagi  atas  dua  jaringan  yaitu  pemberantas human  trafficking  dan  pelaku human trafficking. Dari hasil analisis, ketidakberhasilan jaringan pemberantas dalam  penanganan  kasus human  trafficking  di  NTT  karena  berdasarkan  dari kasus-kasus yang terjadi ada indikasi bahwa adanya keterlibatan beberapa aktan penting  ke  dalam  jaringan  perekrut human  trafficking  sehingga  pengentasan terkendala oleh aktan-aktan yang juga secara terselubung terlibat dan bertindak melindungi aktan dari prekrut human trafficking.
Dan  juga  hal  yang  paling  penting  dan  utama  yang  mempengaruhi keadaan unstoppable  human  trafficking  di  NTT  adalah  faktor  kemiskinan diantara faktor pendorong dan penarik lainnya. Faktor kemiskinan dari daerah asal  korban human  trafficking  lah  yang  menjadi  faktor  yang  paling  sulit diberantas untuk saat ini, karena kemiskinan masalah kompleks yang terhubung dengan semua faktor dari kondisi daerah. Salah satu faktor yaitu kondisi geografi tanah NTT yang 70% terdiri dari batu karang. Pengelolaan lahan hanya 36,5% saja  dari  total  lahannya  yang  digunakan  untuk  aktivitas  manusia.  Sisanya merupakan  area  hutan  lindung.  Sayangnya,  lahan  yang  hanya  36,5%  tersebut juga  merupakan  lahan  kritis,  sehingga  sulit  dimanfaatkan  oleh  warga  sekitar untuk  mencukupi  kebutuhan  ekonomi.  Lahan  kritis  merupakan  lahan  yang sangat kering pada musim kemarau, namun cepat ditumbuhi ilalang pada musim hujan. Karakteristik tersebut menyebabkan lahan kritis tidak bisa dipakai untuk pertanian,  perkebunan,  maupun  kehutanan 28 .  Dan  juga  faktor  dari  SDM masyarakat NTT yang belum terlatih untuk mengembangkan potensi lain dari NTT,  padahal  banyak  sekali  potensi-potensi  yang  terpendam  dari  NTT, Pariwisata salah satunya disamping peternakan dan perikanan.
Pemberantasan  kasus human  trafficking  berkedok  pengiriman  TKI  di NTT  bisa  ditanggulangi  apabila  semua  aktor  terkait  bersatu  dalam  kegiatan pemberantasan  kasus  tersebut.  Berbagai  program  pemerintah  sudah dicanangkan  sebagai  solusi  dari  pemberantasan  kasus human  trafficking berkedok  pengiriman  TKI  tetapi  belumlah  maksimal  dalam  pelaksanaannya. Semua pihak juga dari aktan masyarakat, juga gereja sebagai lembaga yang paling dekat  dengan  masyarakat  di  NTT  harus  bersinergi  dalam  penanganan  kasus human  trafficking  di  lingkungan  sekitar  mereka.  Penulis  juga  menyimpulkan bahwa  kasus human  trafficking  seolah  kurang  mendapat  tempat  dalam  ruang
28 Studi Kasus: Memperbaiki Lahan Kritis di NTT, greenbudgeting.org diunduh pada tanggal 12 September 2017, pukul 00.32
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 2, 2018: 107-135
publik masyarakat. Beberapa organisasi kemanusiaan sering menyerukan “Stop Bajual Orang”, namun tetap saja seruan itu masih sangat kurang untuk menjadi bahan  pertimbangan  dalam  pengaruh  kebijakan  dari  pemerintah.  Penulis mengamati  bahwa  kaum  muda  sebagai  bagian  dari  aktan  masyarakat  NTT khususnya para pemuda dan mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan dan agen kontrol kebijakan ternyata tidak terlalu sentisif dan peduli terhadap kasus ini.  Dalam  wawancara  dengan  Ibu  Pdt  Emmy  Sahertian 29 ,  penulis  juga menyimpulkan  bahwa  pemuda  gereja  pun  belum  melakukan  gerakan  yang signifikan  dalam  gerakan  anti human  trafficking,  hanya  ada  beberapa  saja dengan  sukarela  tergabung  dalam  gerakan  ini,  yang  lain  beralasan  takut  dan tidak mengerti persoalan human trafficking. Hal ini menjadi satu keprihatinan bahwa pemuda dan mahasiswa NTT masih jauh dari agen perubahan. Kampus tidak  lagi  menjadi  ladang  bertumbuhnya  nasionalisme  dan  idealisme.  Seakan kampus  hanyalah  tempat  untuk  belajar,  begitupun  dengan  gereja  yang  hanya menjadi  rutinitas  ibadah  para  pemuda.  Pemuda  dan  mahasiswa  dalam  hal  ini kehilangan  jati  dirinya  sebagai  nasionalisme  sejati.  Gerakan  dari  pemuda  ini sejatinya dapat menjadi motor penggerak perubahan dan agen kontrol kepada kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari kebutuhan masyarakat.
Dan dari gambaran kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI di  NTT  yang  sudah  dijabarkan,  peneliti  membuat  satu  hipotesa  bahwa  hanya pemberdayaan  masyarakat  sebagai  satu-satu  ide  solusi  penanggulangan permasalahan human trafficking dengan korban para TKI dan juga pengentasan permasalahan  kemiskinan.  Pemberdayaan  yang  difokuskan  untuk  para  purna TKI  dan  masyarakat  desa  untuk  dapat  mengatasi  permasalahan  kemiskinan, migrasi berulang pada purna TKI dan penanganan pengelolaan remitansi yang tidak  tepat  guna.  Langkah  strategis  yang  harus  diambil  adalah  pemberdayaan ekonomi, sebab akar dari permasalahan human trafficking berkedok pengiriman TKI adalah kemiskinan. Selain dari program Desmigratif dari pemerintah, untuk mendukungnya diperlukan juga adanya program pemberdayaan dari pihak lain untuk pemerataan keberhasilan dari pemberdayaan purna TKI. Terkait dengan permasalahan  peran  gereja  dan  LSM  yang  belum  signifikan  bergerak  dalam bidang pemberdayaan, peneliti mengkonstuksikan suatu model pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh gereja, LSM pemberdayaan maupun masyarakat (para pemuda, mahasiswa, dan para pegiat) untuk korban human trafficking dan para Purna  TKI  dengan  melakukan  pemberdayaan  mandiri  sebagai  solusi  untuk mengentaskan kemiskinan yang menjerat para korban kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI. Konstruksi yang tepat untuk pemberdayaan mandiri,
29 Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 di kantor Sinode GMIT di Kota Kupang.
akan dapat dikonstruksikan secara jelas dengan penelitian lanjutan yang fokus pada model pemberdayaan mandiri. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

## REFERENSI
Adams, Richard H. and John Page. 2005. Do International Migration and Remmitances Reduces Poverty in Developing Countries?. World Development Vol. 33, No. 10.
Adams, Richard H .and Alfredo Cuecuecha. 2010. The Economic Impact of International Remittances  on  Poverty  and  Household  Consumption  and  Investment  in Indonesia.  Policy  Research  Working  Paper  The  World  Bank  Development Prospects Group East Asia and Pacific Region.
Agusyanto,  Ruddy.  2007 .  Jaringan  Sosial  dalam  Organisasi.  Jakarta:  PT Raja  Grafindo
Indonesia
Ahmadi, Abu. 2003. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
Ala,  Andre  Bayo.  1996. Kemiskinan  dan  Strategi  Memerangi  Kemiskinan.  Liberty,
Yogyakarta.
Bungin,  Burhan.  2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Bungin,  Burhan.  2007. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif.  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Callon,  M.  1991. Techno-economic  networks  and  ir-reversibility.  In  J.  Law  (Ed.),  A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. Routledge,
London.
Damsar, MA, 2002 . Sosiologi Ekonomi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Demartoto,  Argyo.  2009. Kebutuhan  Praktis  dan  Strategis  Gender,  Menyoal  TKW Indonesia  yang  akan  Dikirim  Ke  Luar  Negeri.  Sebelas  Maret  University  Press,
Surakarta.
Granovetter M,  2005. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes.
Hardum, S.Edi, 2016. Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
Tim  JPIT  dan  Supriatno,  2017. Gereja  Melawan  Human  Trafficking.  Majelis  Sinode
Gereja Kristen Pasundan, Bandung.
Hugo  Graeme  J.  1993. Indonesia  Labour  Migration  to  Malaysia:  Trends  and  Policy Implication. South Asian Jurnal of Social Science, Vol. 21 No. 1.
Ihalauw,  John  J.O.I.  2000. Bangunan  Teori.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Satya Wacana, Salatiga.
Latour,  B.  1992. of  Where  are  the  missing  masses?  The  sociology  a  few  mundane artifacts. In W. E. Bijker and J. Law (Eds.). Shaping technology/ building society: Studies in sociotechnical change. Cambridge, MA and MIT Press, London.
Law,  J.  2003. Notes  on  the  Theory  of  the  Actor  Network:  Ordering,  Strategy  and Heterogeneity. Centre for Science Studies, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN.
Mantra,  Ida  Bagoes.  1981. Population  Movement  in  Wet  Rice  Communities.  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Mantra,  Ida  Bagoes,  Kasto  dan  Abdul  Haris  2001. Mobilitas  Pekerja  Perempuan Indonesia ke Arab Saudi: Masalah Kekerasan dan Perlindungan Hukum (Kasus di Kabupaten  Cilacap).  Laporan  Penelitian  Hibah  Bersaing  Perguruan  Tinggi, Direktorat  Pembinaan  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Tidak di terbitkan.
Milles, Mathew B dan A, Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nawawi, Hadarari. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. UGM Press, Yogyakarta.
Nugroho,  Riant.  2006. Kebijakan  Publik;  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi. Gramedia, Jakarta.
Parson, Wayne. 2008. Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.
Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Poerwandari E. Kristi.1998. Metode Penelitian Sosial. Universitas Terbuka, Jakarta.
Ritzer, George. 2011. Globalization the Essentials. Wiley Blackwell, USA.
Soetrisno,  Loekman.1997. Kemiskinan,  Perempuan,  dan  Pemberdayaan.  Penerbit
Kanisius, Yogyakarta.
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta, Bandung.
Sudjana, Eggi. 2009. Melepas Ranjau TKI: Strategi Pemberdayaan Buruh Migran.
RMBooks, Jakarta.
Suparlan,  Supardi.  1995. Kebudayaan  Kemiskinan  dalam  Kemiskinan  di  Perkotaan  :
Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan. YOI, Yogyakarta.
Todaro,  Michael  P.  1995. Pembangunan  Ekonomi  Di  Dunia  Ketiga  (Edisi  Indonesia). Erlangga, Jakarta.
Triyanti, Moko dan Arifandi. 2013. Remitansi: Determinan Dan Dampak Terhadap Pembangunan Daerah Asal. Kajian Studi Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Jakarta.
Zlotnik, Hania 1992. Empirical Identification of International Migration Systems dalam Mary M. Kritz, Lin Leam Lim, Hania Zlotnik. International Migration Systems, A Global Approach. Clarendon Press, Oxford.