Pariwisata Dan Pelacuran Anak: Sebuah Input Bagi Pengambil Kebijakan

## Marisa Elsera
(marisaelsera@yahoo.com)
(Jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji)

## Abstract:
Tourism  and  prostitution  like  ants  and  sugar,  as  inseparable.  Where  there  is  a  growing  tourism destination,  there  helped  grow  prostitution.  Prostitution  is  happening  in  the  area  of  tourism destinations often do not grow with the unintended, but also grow naturally. These days, children and  young  women  prostituted  in  Indonesia  are  increasingly  being  published.  Young  women trapped  in  prostitution  is  growing  like  mushrooms  in  the  rainy  season.  Riau  Islands  Province (Riau)  as  one  of  the  provinces  which  become  the  leading  tourist  destinations  in  Indonesia  also inseparable  from  the  phenomenon  of  prostitution.  Causes  of  child  prostitution  in  Riau  diverse, ranging  from  geographic  location  Kepri  near  neighboring  countries,  Riau  Islands  as  a  tourist destination,  economic  pressure,  entangled  syndicates  pimp,  child  prostitution  orientation  shifted into the  temptation of fun and  luxury.  Pleasure (fun),  meaning they  are  prostituting themselves not for economic reasons but rather to want to have fun. This occurs due to the interpretation of children  and  adolescents  who  deviate  (from  the  morals  and  values  of  society  Indonesia)  towards virginity  and  illicit  sexual  relations.  Then,  some  are  prostituting  themselves  because  of  the temptation for luxury and life style.

## Key Words : Touirsm, Prostitution, Tenagers, Anomie

## Pendahuluan
Perlindungan  terhadap  hak-hak dan  kesejahteraan  anak  sudah  dijamin  di dalam  Undang-Undang  Perlindungan anak yang diterapkan di Indonesia, yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Konsekuensi  dari  ditetapkannya produk hukum yang demikian,
mengharuskan  Negara  melindungi  anak dari  bentuk-bentuk  tindakan  yang  tidak manusiawi yang
mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti merampas hak-hak anak, terutama dalam  hal  kekerasan  dan  diskriminasi yang  menjadikan  anak  sebagai  korban. Adapun  pihak  yang  bertanggungjawab dan  berkewajiban  dalam  memberikan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 20 adalah  Negara,  Pemerintah,  Pemerintah
Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali.
Namun,  kendati  sudah  berusaha di  lindungi  dengan  produk  hukum, nyatanya praktik kekerasan dan eksploitasi  yang  tidak  mencerminkan pemberian  jaminan  perlindungan  anak masih  cukup  tinggi.  Salah  satu  masalah dalam  penegakan  UU  Perlindungan  anak adalah human  trafiking yang  tak  jarang berujung  pada  eksploitasi  dan  prostitusi anak.  Permintaan  terhadap  seks  anak telah  memicu  terjadinya  perdagangan seks  anak  secara  global.  Sementara  itu, penyebab  lainnya  seperti  kemiskinan, diskriminasi dan keinginan untuk memiliki  kehidupan  yang  lebih  baik membuat  anak-anak  dan  remaja  menjadi rentan. Anak-anak rentan untuk diperdagangkan  karena  mereka  lemah,
belum
berpengalaman,
kurang
berpendidikan  dan  mudah  dimanfaatkan dan ditipu oleh orang yang dewasa.
Direktorat  Jendral  pengembangan Destinasi Pariwisata
Kementerian Kebudayaan  dan  Pariwisata  Republik Indonesia  menyatakan  dari  tahun  1972- 2008  telah  tercatat  lebih  dari  13.703  anak korban  eksploitasi  seksual  di  daerah- daerah  tujuan  wisata  di  40  desa  di  6 provinsi,  yaitu  Bali,  NTB,  Jawa  Tengah, Kepulauan  Riau,  Jawa  Barat  dan  Jawa Timur.  Setiap  tahunnya  diperkirakan  ada 100.000  anak  dan  perempuan  yang diperdagangkan, sekitar 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di  Indonesia  masih  berumur  dibawah    18 tahun.
UNICEF  memperkirakan  ada sekitar  40.000-70.000  anak  Indonesia  yang menjadi  korban  eksploitasi  seksual. 1
1 UNICEF. Diakses dari http//www.unicef.org?infobycountry/Indonesi a_23650.html Anak-anak usia 15-18 tahun dari Indonesia  diperdagangkan  ke  Malaysia, Hongkong  dan  Singapura  untuk  tujuan seksual,  banyak  dari  mereka  yang diperdagangkan  dari  Indonesia  melalui Kepulauan Riau,
Kalimantan dan Sulawesi  ke  daerah-daerah  wisata  di Mayalsia dan Singapura. 2 Komisi Nasional
Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa  23  provinsi,  tercatat  lebih  dari 2.000 kasus perdagangan anak di Indonesia  ada  tahun  2007,  sebagian  besar melalui  Batam  (400)  kasus  dan  Jakarta dari  daerah-daerah  pengirim  di  Jawa, Indramayu dan Sukoharjo. 3 Munculnya  pelacuran  anak  di Kepri  tak  lepas  dari  letak  geografis  Kepri yang  cukup  strategis  karena  berbatasan dengan  Negara-negara  tetangga  seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Alasan lainnya,  Kepri  merupakan  salah  satu destinasi  wisata  unggulan  di  Indonesia dimana  sebuah  daerah  wisata  sulit  untuk melepaskan  diri  dari  dampak-dampak yang  tidak  diinginkan  yang  muncul sebagai akibat dari pertumbuhan pariwisata suatu daerah.

## Pembahasan Pariwisata Dan Pelacuran
Pariwisata  dan  pelacuran  tak dapat  dipisahkan.  Munculnya  fenomena pelacuran  sebagai  akibat  dari  tumbuhnya pariwisata dalam sebuah daerah. Dampak yang tidak diinginkan dari perkembangan wisata  itu  seolah  tidak  dapat  dielakkan bagi  wilayah  yang  menjadikan  dirinya sebagai  daerah  destinasi  wisata.  Kawasan
2 US  State  Departement.  Trafiking  in  Persons Report 2008-Indonesia, 4 June 2008.
3 Nugraha,Panca ‚Child Trafiking on The Rist in West Nusa Tenggara. 14 Agustus 2008. The Jakarta Post
pelacuran memang biasanya terletak pada wilayah wisata yang strategis.
Anak yang dipaksa untuk melacurkan  dirinya  pada  umumnya mengalami  pemalsuan  identitas.  Jika  kita datang  ke  daerah  lokalisasi,  maka  anak- anak yang dilacurkan tersebut diperkenalkan  sebagai  PSK  yang  telah cukup umur. Padahal, anak-anak tersebut masih  dibawah  umur.  Berdasarkan  hasil penelitian ini, telah ditemukan 4 PSK yang masih  berada  dibawah  umur  namun disamarkan usianya. Anak-anak ini belum memiliki  KTP  Kepri  melainkan  masih memiliki KTP daerah asalnya.
Keberadaan  mereka  di  Kepri tidak lain karena korban awalnya direkrut dengan  tawaran  bekerja  di  restoran, pabrik dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga sebelum mereka dipaksa masuk ke dalam prostitusi. Anak-anak itu mengalami eksploitasi  dalam  perbudakan seksual  komersial.  Sebanyak  2  anak  yang dilacurkan,  awalnya  direkrut  melalui media  jejaring  internet  sosial  ke  dalam perdagangan  seks.  Perkenalan  anak-anak tersebut dengan Mr.X yang pada akhirnya mengirim  mereka  ke  Kepri  untuk  dijual dan  kemudian  dilacurkan.  Sementara  itu, 2  informan  lainnya  menjadi  PSK  karena mereka ingin memenuhi gaya hidup yang diatas  standar  kemampuan  orang  tua mereka di daerah asal.
Pariwisata  di  Kepulauan  Riau merupakan  salah  satu  sektor  utama  yang membantu kemajuan pertumbuhan ekonomi  di  Kepulauan  Riau,  Indonesia. Kekayaan  alam,  seni,  dan  budaya merupakan  salah  satu  bidang  penting dalam  pariwisata  di  Kepulauan  Riau. Alam  Kepulauan  Riau  memiliki  iklim tropis,  dengan  2.408  pulau  yang  30% diantaranya  tidak  berpenghuni.  Pulau Bawah  di  Kepulauan  Anambas  termasuk dalam  pulau  tropis  terbaik  se-Asia  versi
CNN.  Selain  itu,  Pantai  Sisi  di  Natuna juga  menjadi  salah  satu  pantai  alami terbaik  di  dunia  versi  majalah  Island tahun  2006.  Pulau  Penyengat  dan  Pulau Bintan  juga  merupakan  contoh  daerah tujuan  wisata  terpopuler  di  Kepulauan Riau.  Kota  Batam  merupakan  pintu gerbang  pariwisata  utama  ketiga  di Indonesia,  setelah  Bali  dan  Jakarta. Sebanyak 2,25 juta orang atau sekitar 25% dari jumlah wisatawan asing di Indonesia masuk  melalui  Batam.  Pada  tahun  2013, 1.859.066  orang  wisatawan  mancanegara berkunjung  ke  Kepulauan  Riau.  Jumlah ini  naik  5,18%  dari  tahun  sebelumnya. Kota  Batam  menjadi  tujuan  utama  para turis.  Di  peringkat  kedua,  terdapat Kabupaten Bintan disusul Kota Tanjungpinang  dan  Kabupaten  Karimun. Jumlah wisman dari Singapura merupakan  yang  terbesar  yaitu  51,23% dari  seluruh  jumlah  wisman  yang berkunjung.  Disusul  oleh  Malaysia  di peringkat kedua dengan 14,72%.
Sedangkan negara lainnya rata-rata masih sekitar  5%  yang  terdiri  dari  negara Tiongkok,  Korea  Selatan,  India,  Filipina, Jepang,  Inggris,  Australia,  dan  Amerika Serikat. 4
Kunjungan  wisatawan  yang  ramai menjadikan  Kepri  sebagai  daerah  wisata yang  menjadi  tujuan.  Namun,  seiring dengan  perkembangan  pariwisata  yang demikian pesat membawa
pengaruh/dampak  sosial  budaya  bagi masyarakat  Kepri.  Maksudnya,  akan terjadi  perubahan  sosial-budaya  akibat kedatangan  wisatawan.  Kepri  mengalami perubahan  sosial  dan  kultural  sebagai akibat adanya pengaruh dari budaya luar yang  dibawa  wisatawan.  Pengaruh  itu
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Ke pulauan_Riau diakses 2 Mei 2015
dijelaskan  Wood  sebagai  akibat  adanya intruksi  dari  luar,  umumnya  dari  sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap budaya  penerima  yang  lebih  lemah. Perubahan  tersebut  akan  membawa  pada homogenisasi  budaya,  dimana  identitas etnik  lokal  akan  tenggelam  dalam bayangan sistem industri dengan teknologi  barat.  Hal  inilah  yang  telah terjadi  di  Kepri  dimana  identitas  dan budaya  Melayu  mulai  memudar  dan tergantikan dengan nilai dan budaya baru dari  para  pendatang  baik  wisatawan maupun perantau.
Seks  dan  prostitusi  merupakan bagian  integral  dari  pariwisata.  Bahkan tourism-oriented  prostitution  has  become an  integral  part  of  the  economic  base  in several  regions  of  South-East  Asia. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan  salah  satu  motivasi  orang melakukan  perjalanan  wisata.  Bahkan hampir  70-80  persen  wisatawan  dari Jepang  ke  Asia  memiliki  motivasi  seks dalam perjalanannya. 5 Mengamati  trend  yang  demikian, membuat pengusaha pariwisata berupaya untuk memenuhi motivasi para wisatawan  tersebut  dengan  membuka prostitusi. Perkembangan
prostitusi/pelacuran  ini  pada  akhirnya menyebabkan terjadinya komiditisasi terhadap  manusia  (pelaku  prostitusi). Pelacuran  menjadi  salah  satu  bisnis  yang selalu  menyertai  perkembangan  sebuah destinasi pariwisata, termasuk Kepri.
Perkembangan pelacuran di daerah  wisata  Provinsi  Kepri  kini  mulai menggunakan  pekerja  seks  anak.  Sulit untuk  mengidentifikasi  pelacuran  anak yang ada di Kepri karena pada umumnya usia  anak  disembunyikan.  Terbukanya kedok  pelacuran  anak  baru  terjadi  jika
5 I  Gede  Pitana  dan  Putu  Gayatri  2004. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi
sudah  ada  warga  yang  melaporkan  atau justru  anak  yang  dilacurkan  itu  sendiri yang melaporkan dirinya. Sebuah kasus di lokalisasi  batu  15,  Tanjungpinang  pada 2015  didapati  pekerja  seks  anak  hamil. Pada  2011  dan  2013  juga  kedapatan pelacur anak  yang  terjaring razia,  mereka biasa  beroperasi  di  daerah  lokalisasi  batu 24 dan batu 80, Bintan.
Pelacuran  anak  di  batu  80  atau sering  disebut  Bukit  Senyum,  menjadikan anak  sebagai  obyek  seks.  Anak  masih berusia  15  tahun.  Pekerja  seks  anak  ini dilacurkan  oleh  ibunya  sejak  berusia  13 tahun  di  Bukit  Senyum.  Ibu  dari  anak yang  dilacurkan  ini  merupakan  seorang wanita  pekerja  seks  sekaligus  mucikari  di daerah  Bukit  Senyum.  Anak  yang dilacurkan  ini  ditempatkan  di  daerah lokalisasi batu 80. Anak tersebut kemudian  hamil  dan  telah  melahirkan seorang  bayi  perempuan.  Nenek  si  bayi berusaha untuk mengadopsi anak tersebut namun ditolak oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan karena dianggap profesinya  sebagai  pelacur  dan  mucikari akan  membuat  anak  ditempatkan  pada lingkungan  yang  kurang  baik  bagi perkembangan dirinya nanti.
Fenomena pelacuran anak di Kepri sulit untuk diidentifikasi karena dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi. Instansi pemerintah daerah pun mengaku tidak memiliki angka anak yang dilacurkan.  Meski  begitu,  di  beberapa lokalisasi yang ada di Kepri menyediakan anak  yang  dilacurkan.  Guna  mengakali pihak berwajib, usia anak dipalsukan.
Pelacuran anak tidak hanya ada di daerah lokalisasi saja, tapi prostitusi anak yang  dilakukan  secara  online  juga  mulai tumbuh.  Modus  operandinya  adalah dengan  menjajakan  seks  melalui  media sosial. Anak ditawarkan melalui facebook, twitter  dan  blackberry  message  service. Tarif  langganan  mulai  dari  Rp  500.000
sampai  Rp  1.000.000.  alasan  anak  masuk dalam  prostitusi  anak  karena  penipuan, eksploitasi hingga tuntutan gaya hidup.
Penghasilan  yang  cukup  tinggi setiap  kali  dilacurkan  membuat  anak tertarik  untuk  masuk  ke  dalam  prostitusi online.  Tidak  hanya  anak  yang  putus sekolah, anak yang masih di bangku SMP dan  SMA  pun  ada  yang  melacurkan dirinya.  Data  dari  Badan  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga  Berencana  (BPPPA-KB)  Kota Batam  menyebutkan  bahwa  sekitar  40-an anak  perempuan  di  bawah  umur  jadi korban  trafiking  (perdagangan  manusia) dan  dijerumuskan  ke  dunia  prostitusi. Kebanyakan,  anak-anak  di  bawah  umur itu masuk ke Batam lewat jalur pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh Batam. 6 Berkembangnya  prostitusi  anak secara online tidak hanya disebabkan oleh kemajuan  teknologi  saja,  melainkan  juga karena  letak  geografis  dan  potensi pariwisata Kepri sehingga menarik wisatawan  untuk  berlibur  sekaligus mencari  kesenangan  seks.  Gaya  hidup modern  yang  menuntut  biaya  tinggi membuat anak terjebak dalam prostitusi.
Wood  melihat  pariwisata  adalah 'pengaruh luar yang kemudian terintegrasi  dengan  masyarakat',  dimana masyarakat mengalami proses
menjadikan  pariwisata  sebagai  bagian dari  kebudayaannya,  atau  apa  yang disebut sebagai proses 'turistifikasi' (touristification).  Di  samping  itu  perlu juga  diingat  bahwa  konsekuensi  yang dibawa  oleh  pariwisata  bukan  saja terbatas  pada  hubungan  langsung  host- guest. Pengaruh di luar interaksi langsung ini  justru  lebih  penting,  karena  mampu menyebabkan restrukturisasi pada berbagai  bentuk  hubungan  di  dalam masyarakat (Wood, 1984).
6 Jawapos terbit 30 April 2015
Secara teoritis, Cohen (1984)
mengelompokkan  dampak  sosial  budaya pariwisata  ke  dalam  sepuluh  kelompok besar, yaitu:
1)  dampak  terhadap  keterkaitan  dan keterlibatan  antara  masyarakat  setempat dengan  masyarakat  yang  lebih  luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya; 2) dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat; 3) dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial;
4)  dampak  terhadap  migrasi  dari  dan  ke daerah pariwisata;
5)  dampak  terhadap  ritme  kehidupan sosial masyarakat;
6)  dampak  terhadap  pola  pembagian kerja;
7)  dampak  terhadap  stratifikasi  dan mobilitas sosial; 8) dampak  terhadap  distribusi  pengaruh dan kekuasaan; 9) dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial; dan 10) dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.
Pelacuran  merupakan  salah  satu dari  10  poin  dampak  sosial  budaya pariwisata  yang  dikemukakan  Cohen. Pada  poin  kesembilan  disebutkan  bahwa ada  dampak  terhadap  meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial,
salah  satunya  adalah  pelacuran  baik dewasa maupun anak. Pelacuran merupakan salah satu perbuatan menyimpang karena bertentangan dengan nilai  dan  norma  yang  dianut  oleh masyarakat Indonesia. Namun begitu, ada tempat-tempat  tertentu  yang  memang dilegalkan  untuk  pelacuran  atau  yang disebut dengan lokalisasi. Selain lokalisasi yang memang dilegalkan oleh pemerintah kota, juga menjamur pelacuran terselubung.
Penguatan Kontrol Sosial Penguatan Kontrol Sosial
membuat  kita  wajib  mempertanyakan bagaimana  ikatan  dalam  masyarakat (bond  to  society).  Seperti  halnya  yang diungkapkan  Sosiolog,  Hirschi,  bahwa individu itu melakukan perilaku menyimpang atau tidak tergantung bagaimana  ikatan  dalam  masyarakatat. Ketika bonding anak  dengan  masyarakat sekitar  mulai  dari  keluarga  hingga lingkungan tempat tinggalnya begitu erat, maka  akan  sangat  kecil  kemungkinan mereka untuk melakukan perilaku menyimpang.    Namun  sebaliknya,  ketika bonding anak dengan masyarakat sekitarnya  lemah  maka  potensi  untuk melakukan perilaku menyimpang menjadi sangat  kuat.  Maka,  tidak  mengherankan jika  anak  yang  tidak  menjalin  keterikatan yang  kuat  dengan  keluarga  akan  mudah terbuai  untuk  melakukan  pelacuran. Terlebih bagi anak atau remaja yang tidak sempurna  dalam  mendapatkan  sosialisasi primer sejak kecil.
Oleh sebab pentingnya bond to society bagi anak, maka perlu diperhatikan pula 4 cara bagaimana individu mengikat diri dengan masyarakat  seperti  pemikiran  Hirschi: pertama,  keterikatan  dengan  orang  lain disebut  sangat  mempengaruhi  anak dalam  berperilaku.  Jika  keterikatan  yang kuat  terbangun  dengan  orang  tua,  teman dan adat istiadat (dalam hal positif) maka kecil kemungkinan anak itu akan berperilaku  menyimpang.  Dengan  kata lain,  keterikatan  anak  dengan  orang  lain itu  akan  mencegah/  menahannya  untuk melakukan pelacuran.
Kedua,  komitmen  dengan  persesuaian. Maksudnya, seseorang
yang
menggunakan  waktu  dan  tenaganya dalam tindakan lazim cenderung menahan  seseorang  untuk  melakukan prilaku  menyimpang.  Misalnya,  jika  anak
memanfaatkan  waktu  dan  tenaganya untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan  yang  halal,  mengembangkan keterampilan  maka  kecil  kemungkinan mereka akan terjebak dalam pelacuran.
Ketiga,  keterlibatan  dalam  kegiatan  yang lazim.  Maksudnya,  orang  hanya  menjaga dirinya sendiri agar sibuk melakukan hal- hal  yang  lazim  secara  norma  dan  nilai- nilai di masyarakat sehingga mereka tidak punya  waktu  untuk  ikut  serta  dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Jika anak  yang  melacurkan  dirinya  memiliki kegiatan-kegiatan positif seperti bimbingan  belajar  dan  penyaluran  hobi yang positif serta kegiatan yang menghabiskan  waktu  dalam  hal  yang lazim tadi tentu akan rendah kemungkinan  untuk  mereka  melacurkan dirinya.
Keempat,  kepercayaan  pada  keabsahan moral  aturan-aturan  sosial  menjadi  cara untuk  mengikatkan  diri  remaja  dengan masyarakat.  Seseorang  yang  mempunyai keyakinan moral yang kuat bahwa mereka akan mengikuti aturan-aturan masyarakat yang  lazim  tentu  akan  berpikir  ratusan kali  untuk  melakukan  perbuatan  amoral. Namun  sebaliknya,  ketika  seseorang  itu tidak  yakin  pada  moral  dan  nilai-nilai yang  berlaku  di  masyarakat,  maka  dia berpotensi  untuk  menerobos  nilai  dan moral  itu.  Anak  yang  meyakini  bahwa keperawanan  adalah  sesuatu  yang  sakral dan  tidak  untuk  dirusak  sebelum  akad nikah  serta  tidak  untuk  diperjual  belikan, tentu  saja  tidak  akan  mau  menjadi pelacur.  Namun  sebaliknya,  bagi  anak yang  menganggap  bahwa  keperawanan itu nothing ,  tentu  saja  dia  akan  dengan mudah melacurkan dirinya.
Begitu pentingnya ikatan dengan masyarakat
dalam pembentukan
kepribadian  anak  seharusnya  membuat orangtua dan masyarakat lebih peduli. Di
usia  remaja,  anak  yang  sedang  mencari jati  diri  tentu  akan  sangat  labil.  Ketika orang  tua  dan  lingkungan  sekitar  tidak mampu  menjadi  kontrol  bagi  prilaku remaja,  maka  perilaku  menyimpang seperti melacur akan semakin marak.

## Kontrol Sosial Lemah
Pemikiran lain tentang kontrol sosial juga datang dari Psikolog Ivan
Nye.
Menurutnya,  ada  4  jenis  control  sosial yang  bisa  dilakukan  agar  tidak  terjadi perilaku  menyimpang,  yakni:  pertama kontrol  dalam.  Kontrol  ini  didapatkan dari  dalam  diri  seseorang.  Kontrol  itu akan  berjalan  jika  orang  itu  memiliki konsep  diri  yang  positif.  Kedua,  kontrol tidak  langsung.  Control  seperti  ini didapatkan  dari  perasaan  kasih  sayang terhadap  seseorang,  menghormati,  cinta, segan  dan  kebutuhan  untuk  menjaga nama  baik.  Ketika  remaja  putri  memiliki seseorang  yang  ia  harga,  hormati  dan cintai  maka  dia  secara  tidak  langsung akan  mengontrol  dirinya  untuk  tidak melakukan  pelacuran  karena  tidak  ingin menyakiti orang yang ia cintai tersebut.
Ketiga,  kontrol  langsung.  Disinilah  peran dari  orang  tua,  teman  sebaya  polisi  dan semua elemen masyarakat untuk mengontrol  tindak-tanduk  anak  dan remaja.  Guna  mengatasi  pelacuran  yang semakin  marak,  maka  diharapkan  orang tua  bisa  mengkontrol  putri  mereka, begitupun dengan masyarakat sekitar dan kepolisian.  Keempat,  yakni  pemuasan kebutuhan  yang  sah.  Hal  ini  juga  tak kalah  pentingnya.  Ketika  orang  tua  bisa memenuhi  kebutuhan  anak  dengan  cara- cara  yang  legal,  seperti  pakaian  yang layak,  uang  jajan  yang  cukup  dan kebutuhan  lainnya  maka  potensi  anak untuk  melakukan  pelacuran  akan  bisa ditekan.
Hal ini  tentu  ada benarnya,  karena faktor ekonomi  menjadi  salah  satu  penyebab terbesar remaja putri melakukan pelacuran.  Ketika  kebutuhan  mereka dapat terpenuhi, hasrat untuk mendapatkan uang dari menjual diri tentu dapat  ditekan.  Berbeda  halnya  jika pemuasan  kebutuhan  yang  sah  tidak dapat  terpenuhi,  maka  remaja  putri  akan berupaya untuk mendapatkannya meskipun harus dengan melacur.

## Hukum Lemah
Kasus  anak  dan  remaja  putri  dilacurkan yang mencuat ke permukaan sudah cukup banyak. Laporan-laporan lembaga advokasi  atas  kasus  Eksploitasi  Seksual komersial  Anak  (ESKA)  nyatanya  belum dapat  ditindaklanjuti  karena  ketentuan hukum  yang  masih  belum  memberikan efek  jera  bagi  para  pelaku  yang melakukan eksploitasi seksual pada anak.
Oleh  sebab  itu,  revisi  kerangka  hukum menyangkut  hak  anak  harus  disesuaikan dengan
standar internasional. Maksudnya, semestinya perlu ada jaminan pengajuan kasus-kasus kekerasan ke  pengadilan  tidak  berhenti  karena ambivalensi  interpretasi  hukum  dan lemahnya hukuman bagi pelaku pelanggaran.
Perlindungan anak dan remaja di Indonesia masing tergolong lemah. Hal ini dapat  dilihat  dari  kebijakan  pemerintah soal  anak  yang  lebih  kuratif.  Misalnya dalam  hal  dana  yang  dianggarkan  untuk perlindungan anak, lebih banyak digunakan untuk kuratif sementara untuk kegiatan yang bentuknya preventif seperti penguatan keluarga tidak diperhatikan.
UU  Perlindangan  Anak  Nomor  23  Tahun 2002  yang  telah  ada  tampak  sangat  focus penyediaan layanan terpadu menyebar di daerah perkotaan sementara kasus kekerasan  dan  eksploitasi  anak  banyak
juga terdapat di daerah urban. Ini menjadi salah  satu  indikator  lemahnya  kapasitas manajemen perlindungan anak.

## Sumbangan Ide Kebijakan
Meskipun Indonesia telah mengembangkan  Rencana  Aksi  Nasional Penghapusan  Perdagangan  Orang  dan Eksploitasi  Seksual  Anak  yang  dibuat melalui  Keputusan  Menko  Kesra  No 25/2009, namun kemajuan yang diperoleh sangat  minim.  Pemerintah  pusat  kurang memiliki  kekuatan  dalam  mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil  langkah  kongkrit  dalam mencegah dan menghapuskan perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Kasus-kasus eksploitasi perdagangan orang khususnya perdagangan
anak masih
terus berlangsung higng sekarang. Kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mengatasi masalah ini masih sangat terbatas, mereka bukan saja minim dari segi anggaran tapi juga minim dari segi keahlian.
Diperlukan  satu  model  aksi  yang  dapat mengatasi  pelacuran  anak.  Program  yang disusun  haruslah  diorientasikan  pada penarikan  anak-anak  yang  berada  dii lokalisasi,  karaoke  dan  tempat-tempat rawan pelacuran anak lainnya. Pemerintah  perlu  memikirkan  penguatan fungsi  lembaga  yang  selama  ini  ada  dan memahami child traffiking mainstreaming. Aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah harus sinergi dalam menyelesaikan persoalan  pelacuran  anak,  bukan  malah saling  menuding  yang  berakibat  pada pelemahan  aksi  penyelamatan  anak  yang terkesploitasi.  Pengembangan  program pencegahan  yang  lebih  kontekstual  dan berkelanjutan  sangat  diperlukan  agar anak  sejak  dini  dapat  dibentengi  dari praktek eksploitasi.
Sejauh  ini,  upaya  Pemda  mengatur tentang  mekanisme  keberadaan  pusat rehabilitasi  non  panti  berakibat  pada peleburan  lokasi-lokasi  praktek  prostitusi ke  dalam  Pusat  Rehabilitasi  Sosial  Non Panti.  Pusat  Rehabilitasi  Sosial  Non  Panti menyediakan  pembinaan  agama,  sosial dan  ekonomi.  Goal  dari  perda  ini  adalah penutupan tempat-tempat prostitusi setelah
3 tahun sejak perda diimplementasikan.  Namun  hingga  2015 belum  nampak  upaya  penutupan  seperti yang diharapkan.
Referensi:
1. Ritzer,
George dan Douglas J.Goodman .  Teori  Sosiologi.  2008. Yogyakarta : Kreasi Wacana
2. Jones,PIP. Pengantar  Teori-Teori
Sosial . 2010. Jakarta: Yayasan Obor 3. Kompas.com/150.000 Anak Indonesia  Jadi  Korban  Pelacuran diunduh 22 Maret 2014
4. I Gede Pitana dan Putu Gayatri 2004. Sosiologi Pariwisata.
Yogyakarta: Andi
5. www.yayasansetara.org diunduh pada 22 Maret 2014
6. www.wikipedia.com/EnjoKosai diunduh pada 22 Maret 2014
7. United  States  Departement  of State. 19 June 2012
8. International Catholic Migration Commision (ICMC) and American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Centre).
Trafiking of Women and Children in Indonesia. 2003.
9. UNICEF. Diakses dari http//www.unicef.org?infobycount ry/Indonesia_23650.html
10. US State Departement. Trafiking in Persons Report 2008-Indonesia, 4 June 2008.
11. Nugraha,Panca ‚Child Trafiking on The Rist in West Nusa Tenggara. 14 Agustus 2008. The Jakarta Post http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwi sata_di_Kepulauan_Riau  diakses  2  Mei 2015