## ANALISIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES SURABAYA
Talitha Nabilah 1 , Mas Anienda Tien F 2 1,2 Univeristas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: talithanabilah7@gmail.com, masaniendaa.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  perjanjian  pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya serta mengetahui dan menganalisis upaya  penyelesaian  wanprestasi  pada  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya.  Jenis  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka/dokumen, literatur, karya tulis ilmiah, perundang – undangan yang berlaku, serta wawancara dari beberapa sumber yang terkait. Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam  pengimplementasian  perjanjian  pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya masih terdapat ketidaksesuaian. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut maka PT. Astra Credit Companies Surabaya melakukan upaya penyelesaian dalam perjanjian pembiayaan ini terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, baik dengan cara memberi peringatan maupun lewat jalur litigasi.
Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Wanprestasi.

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the implementation of financing agreements with fiduciary guarantees at PT. Astra Credit Companies Surabaya and know and analyze efforts to resolve defaults at PT. Astra Credit Companies Surabaya. This type of research uses a type of empirical juridical research with  data  sources  obtained  directly  from  the  community.  The  source  of  data  in  this  study  is  using primary  data  and  secondary  data.  This  research  data  collection  method  was  obtained  through literature / document studies, literature, scientific papers, applicable legislation, and interviews from several  related  sources.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  in  the  implementation  of financing  agreements  with  fiduciary  guarantees  at  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  still  has discrepancies. With this discrepancy, PT. Astra Credit Companies Surabaya makes efforts to resolve this financing agreement against defaults committed by debtors, either by giving warnings or through litigation.
Keywords: Financing Agreement, Fiduciary Guarantee, Default.

## PENDAHULUAN
Kehadiran lembaga keuangan di Indonesia di era yang semakin modern ini memudahkan para nasabah  lembaga  keuangan  tersebut  dalam  hal  perencanaan  finansialnya.  Efek  dari perkembangan  jaman  dan  perkembangan  teknologi  tersebut  menimbulkan  adanya  suatu kebutuhan  masyarakat  untuk  memiliki  kendaraan  yang  lebih  canggih  dan  lebih  modern. Dengan  munculnya  produk – produk  kendaraan  yang  lebih  baru,  lebih  canggih,  dan  lebih modern, membuat sifat konsumtif dari manusia muncul dan memiliki minat untuk mengganti
kendaraan yang sudah mereka miliki dengan kendaraan yang lebih baru dengan cara menukar kendaraan lamanya ataupun dengan membeli kendaraan baru dan tidak dapat dipungkiri sifat konsumtif ini juga akan muncul di dalam masyarakat yang belum memiliki kendaraan, yang mana mereka juga ingin memiliki kendaraan.
Situasi  seperti  di  atas  merujuk  kepada  kemajuan  lembaga  pemberi  pinjaman  di  Indonesia. Tetapi,  dengan  sistem  penyaluran  dana  yang  masih  menggunakan  cara  konvensional, masyarakat  cenderung  merasa  dirugikan  karena  pasokan  dana  tersebut  antara  penawaran dana dan permintaan dana tidak sesuai. Dalam hal ini, bank menjadi lembaga yang melakukan penawaran dan permintaan dana tetapi pada kenyataannya bank tidak cukup sanggup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan masyarakat.  Maka dari itu muncul lembaga – lembaga non-bank, salah satunya yaitu lembaga pembiayaan. Fenomena tersebut negara, yang memiliki fungsi untuk mengatur semua interaksi masyrakat agar berjalan dengan tertib dan berkeadilan, mengeluarkan regulasi berupa Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tersebut menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan bukan bank. Menurut Pasal 1  angka  (4)  Keputusan  Presiden  No.61  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan, menjelaskan  bahwa  lembaga  keuangan  bukan  bank  adalah  badan  usaha  yang  melakukan kegiatan  di  bidang  keuangan  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  menghimpun  dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannnya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan – perusahaan.
Selanjutnya  Keputusan Presiden No.61  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan  tersebut ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.1251/KMK/013/1988  yang kemudian  dicabut  dan  disempurnakan  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 448/KMK.017/200  tentang  Perusahaan  Pembiyaan.  Dalam  perkembangannya  kemudian pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan, untuk menggantikan peraturan presiden sebelumnya.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.9  Tahun  2009  tentang Lembaga  Pembiayaan  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  lembaga  pembiayaan adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayan  dalam  bentuk  penyediaan  dana atau barang modal. Apabila dibandingkan dengan negara – negara maju, kehadiran industri
lembaga  pembiayaan  di  Indonesia  belum  terlalu  lama.  Menurut  beberapa  sumber menjelaskan  bahwa  industri  pembiayaan  ini  mulai  muncul  di  Indonesia  pada  tahun  1974. Kehadiran industri pembiayaan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut, berdirilah PT. Pembangunan Armada  Niaga  Nasional  pada  1975.  Perusahaan  tersebut  mengganti  Namanya  menjadi  PT. (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, pemerintah memnuka lebih luas lagi untuk bisnis pembiayaan dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura , dan kartu kredit.
Lahirnya  lembaga  pembiayaan  sangat  menguntungkan  bagi  masyarakat,  Pasal  6  Peraturan Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan  Pembiayaan  menjelaskan  bahwa pembiayaan  konsumen  ( consumer  finance )  adalah  kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan barang  berdasarkan  kebutuhan  konsumen  dengan  pembayaran  secara  angsuran.  Jadi, kehadiran  lembaga  pembiayaan  memang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi masyarakat.
Pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang sering dilakukan antara lain adalah leasing. Dimana leasing ini merupakan metode yang cukup baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal,  yaitu  dengan  jalan  membayar  angsuran  tiap  bulan  atau  tiap  triwulan  kepada perusahaan leasing yang mana berarti perusahaan – perusahaan dapat menggunakan barang modal  tanpa  harus  memilikinya. Leasing ini  tidak  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  merupakan  suatu  perjanjian  yang  didasarkan  pada  asas  kebebasan berkontrak. Hal tersebut sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Per data, yang berbunyi “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik". Setiap  perjanjian  kredit  terutama  perjanjian  leasing,  jaminan  merupakan  hal  yang  penting karena  jaminan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur  untuk memberikan  keyakinan  atau  kepastian  bahwa  debitur  akan  memenuhi  prestasinya  sesuai
yang diperjanjikan. Selain itu mereka juga kurang mengetahui tentang proses penyelesaian masalah wanprestasi. Yang mereka ketahui jika mereka tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pada waktu yang ditentukan maka mobilnya akan ditarik oleh pihak kreditur.
Secara garis besar, ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis. Jaminan fidusia juga digunakan dalam perusahaan pembiayaan. Jaminan fidusia  sendiri  diatur  di  dalam  Undang – Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.  Di  dalam  Pasal  1  Undang – Undang  Nomor  42  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa “Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".
Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,  sebagai  agunan bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Piutang  adalah  hak  untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud,  yang  terdaftar  maupun  yang  tidak  terdaftar, yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  atau hipotek.
Sering kali persoalan baru akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat  yang  ditentukan.  Hal  ini  menyebabkan  kreditur  merasa  tidak  aman,  dan  untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentu akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan, guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang  telah  ditentukan,  dan  disepakati  sebelumnya  diantara  kreditur  dan  debitur.  Setiap pembelian kredit selalu disertai barang jaminan guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit.
Salah  satu  contoh  perusahaan  perkreditan  yang  menjalankan  usaha  pembiayaan  yang bergerak  dalam  bidang  penyediaan  dana  mayoritas  untuk  pembiayaan  kendaraan  mobil adalah PT. Astra Credit Companies (PT. ACC) Surabaya. PT. Astra Credit Companies (PT. ACC) Surabaya  adalah perusahaan  pembiayaan  di  luar  bank dan  lembaga  keuangan  bukan  bank, yang  khusus  didirikan  untuk  melakukan  kegiatan  yang  bergerak  di  dalam  bidang  usaha penyediaan  dana,  yang  akan  digunakan  konsumen  atau  masyarakat  dalam  menjalankan usahanya. PT. Astra Credit Companies Surabaya akan menyediakan dana untuk pembayaran mobil  baru  ataupun  mobil  bekas  yang  akan  dibeli  oleh  konsumen  dan  untuk  selanjutnya konsumen  membayar  dengan  cara  bertahap  kepada  teller  PT.  Astra  Credit  Companies Surabaya.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian berbasis kepada ilmu  hukum  normatif  yaitu  perundang – undangan  namun  bukan  mengkaji  sistem  norma dalam  aturan  perundangan,  tetapi  mengamati  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam  masyarakat.  Obyek  yang  dikaji  dalam  penelitian dengan tipe tersebut adalah perilaku masyarakat yang timbul dikarenakan adanya interaksi dengan sistem nroma yang berlaku.
Metode penelitian dengan tipe yuridis empiris ini dipilih dalam penelitian ini guna mendukung penulisan  agar  dapat  memperoleh  sumber  data  secara  konkret  terhadap  Analisis Implementasi  Perjanjian  Pembiayaan  Dengan  Jaminan  Fidusia  pada  PT.  Astra  Credit Companies Surabaya.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris  adalah  data  yang  diperoleh  secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini vaitu menggunakan data primer dan data sekunder.
Berdasarkan  sifat  penelitian  ini  yang  menggunakan  metode  penelitian  bersifat  deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan  data  sekunder.  Deskriptif  tersebut  meliputi  isi  dan  struktur  hukum  positif,  yaitu  suatu
kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaiakan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Hukum Para Pihak Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia
PT.  Astra  Credit  Companies  yang  sebelumnya  bernama  PT.  Astra  Sedaya  Finance berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kurang lebih 24 (dua puluh empat) kantor cabang, yang  salah  satunya  adalah  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya.  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor:  KEP-080/KM.6/2003  tentang  Pemberian  Izin Pembukaan  Cabang  PT.  Astra  Sedaya  Finance,  memberikan  izin  untuk  membuka  kantor cabang di Surabaya dengan alamat Komplek Ruko Icon 21 Blok S No. 5-6, Surabaya.
PT. Astra Credit Companies Surabaya menjalakan usahanya bersasarkan Keputusan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  1093/KMK.013/1989  tentang  Pemberian  Izin  Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT. Astra Credit Companies. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa pemberian izin adalah dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi kegiatan pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit.
PT. Astra Credit Companies Surabaya  memiliki beberapa pelayanan jasa dan produk antara lain:

## 1. Cars and Commercial Financing
Pelayanan  yang  diberikan  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  untuk  menyediakan kendaraan  yang  baru  kepada  konsumen  sesuai  dengan  keinginannya  dan  memverikan keringanan  dalam  pembayaran  uang  muka  seerta  konsumen  dapat  menyesuaikan  berapa lama waktu cicilan yang diinginkan. Tidak hanya membiayai kendaraan baru, PT. Astra Credit Companies Surabaya pun memfasilitasi pembiayaan mobil bekas semua merek.

## 2. C2C Financing
Pelayanan ini adalah pembiayaan kredit mobil baik dari kenalan maupun teman dan bisa untuk merek apa saja. C2C Financing memiliki banyak kelebihannya diantaranya memiliki keringanan didalam  pembayaran  uang  muka,  persyaratan  yang  tidak  menyusahkan  konsumen,  bisa menyesuaikan jangka waktu.

## 3. ACP
PT. Astra Credit Companies Surabaya Credit Protection merupakan perlindungan asuransi jiwa yang  diperuntukkan  seluruh  nasabah  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya.  Jika  terjadi  hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, cacat total sementara atau tetap maka nasabah PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  atau  ahli  waris  akan  terbebas  dari  kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara, PT. Astra Credit Companies Surabaya tidak hanya memberikan fasilias  pembiayaan  kepada  kendaraan  bermotor  roda  4  yang  bermerek  di bawah  naungan Astra, jadi kendaraan merek lain juga dapat dibiayai oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya. Namun,  guna  untuk  memajukan  Astra  tentunya  lebih  menonjolkan  produk  dari  Astra  itu sendiri.
Hubungan hukum ialah hubungan yang diatur oleh hukum dan merupakan hak dan kewajiban warga  atau  pribadi  yang  satu  terhadap  warga  atau  pribadi  yang  lain  dalam  hidup bermasyarakat. Singkatnya, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi akan dikenakan sanksi menurut hukum.
Hubungan  hukum  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  perikatan  yang  lahir  akibat  peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang – undang dan perjanjian. Isi hubungan hukum adalah  hak  dan  kewajiban  secara  timbal  balik.  Pihak  yang  satu  mempunyai  hak  untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan tersebut dan sebalilknya. Bentuk hubungann hukum yang selalu ada dalam kegiatan sehari – hari antara lain  ialah  individu  dengan  individu,  individu  dengan  kelompok  maupun  kelompok  dengan kelompok. Di dalam konteks pembiayaan konsumen, bentuk hubungan hukumnya antara lain:
Gambar 1 Skema Hubungan Para Piha
k pada Perjanjian Pembiayaan
Sumber: Wawancara dengan Staff PT. Astra Credit Companies Surabaya
1. Debitur menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa.
2. Debitur melakukan negoisasi dengan kreditur mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal.  Dalam  hal  ini,  debitur  dapat  meminta lease  quotation yang  tidak  mengikat  dari kreditur.  Dalam  quotation  terdapat  syarat-syarat  pokok  pembiayaan  leasing,  antara  lain: keterangan  barang,  harga  barang, cash  security  deposit , residual  value ,  asuransi,  biaya administrasi, jaminan uang sewa (lease rental), dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Kreditur mengirimkan letter of offer atau comittment letter kepada debitur yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan kreditur untuk membiayaai barang modal yang dibutuhkan, debitur menandatangani dan mengembalikannya kepada kreditur.
4. Penandatangan  kontrak  leasing  setelah  semua  persyaratan  dipenuhi  debitur,  dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi debitur, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman  order  beli  kepada  supplier  disertai  instruksi  pengiriman  barang  kepada debitur sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6. Pengiriman  barang  dan  pengecekan  barang  oleh  debitur  sesuai  pesanan  serta menandatangani  surat  tanda  terima  dan  perintah  bayar  selanjutnya  diserahkan  kepada supplier.
7. Penyerahan  dokumen  oleh  supplier  kepada  kreditur  termasuk  faktur  dan  bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh kreditur kepada supplier.
9. Pembayaran angsuran secara berkala oleh debitur kepada kreditur selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya.
Hubungan  antara  pihak  kreditur  (perusahaan  pemberi  biaya)  dengan  konsumen  (debitur sebagai pihak yang menerima biaya) adalah hubungan yang bersidat kontraktual, maksudnya adalah didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. pihak  perusahaan  pemberi  biaya  berkewajiban  untuk  memberi  sejumlah  uang  untuk pembelian  sesuatu  barang  konsumsi,  sedangkan  pihak  konsumen  sebagai  penerima  biaya memiliki kewajiban untuk membayar kembali uang yang diberikan dengan cara mengangsur
kepada pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen  adalah  sejenis  perjanjian  kredit  yang  diatur  di  dalam  Kitab  Undang – Undang Hukum  Perdata.  Kedudukan  hukum  para  pihak  dalam  jaminan  fidusia  dengan  perjanjian pembiayaan konsumen sendiri tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 8 dan 9 dimana Kreditur sebagai pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang dan Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang – undang.
Syaiful Anwar selaku Recovery Head PT. Astra Credit Companies Surabaya menjelaskan bahwa perjanjian  pembiayaan  konsumen  ini  dilakukan  oleh  Kreditur  (Lembaga  Pembiayaan)  dan Debitur  (Konsumen)  yang  sepakat  untuk  menjalankan  perjanjian  sesuai  dengan  objek  yang telah dibayarkan dengan uang muka terlebih dahulu dari Debitur. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban masing – masing pihak, yaitu Kreditur dan Debitur. Setelah adanya klausul tersebut barulah lahir peralihan kepemilikan oleh Kreditur terhadap Debitur. Klausul adalah ketentuan  tersendiri  dari  suatu  perjanjian,  yang  salah  satu  pokok  pasalnya  diperluas  atau dibatasi.
Hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
Perihal Pemberi Fidusia (Debitur) Penerima Fidusia (Kreditur) Hak 1. Menguasai benda fidusia dan  dapat  mengalihkan  benda persediaan. 2. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia. 3. Menerima  kembali  hak milik atas benda fidusia, jika telah melunasi utangnya. 1. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia. 2. Menjual benda fidusia jika debitur wanprestasi. 3. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia. 4. Memindahkan benda fidusia,  jika  benda  fidusia  tidak dirawat pemberi fidusia. Kewajiban 1. Menjaga  dan  merawat benda  fidusia  agar  tidak  turun nilainya. 2. Melaporkan keadaan benda  fidusia  kepada  penerima fidusia. 3. Melunasi utangnya. 1. Melaksanakan pendaftaran  Akta  Jaminan  Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 2. Memberikan  kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai. 3. Menyerahkan kelebihannya  kepada  pemberi fidusia.
4. Menyerahkan kembali hak  milik  atas  benda  fidusia kepada  pemberi  fidusia,  jika piutangnya  telah  dilunasi  oleh debitur.
Tabel 1 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia
Sumber: Buku Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia .
Sedangkan berikut adalah hasil wawancara dengan Pak Aris, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
Perihal Pemberi Fidusia (Debitur) Penerima Fidusia (Kreditur) Hak & Kewajiban 1. Debitur dengan ini
menyatakan  berhak  dan  berwenang untuk  menerima  fasilitas  pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pembiayaan. 2. Bahwa atas fasilitas pembiayaan  yang  diberikan  oleh kredtur,  debitur  wajib  membayar setiap  angsuran  secara  tepat  waktu setiap  bulannya  sebagaimana  yang sudah  ditentukan  dalam  perjanjian pmbiayaan dan tidak dapat menggunakan  alasan  apapun  untuk menunda  pembayaran  atau  membuat permohonan  penjadwalan  kembali pembayaran atas peristiwa – peristiwa yang terjadi pada debitur.
3. Debitur wajib melakukan pembayaran  angsuran  sesuai  dengan tanggal  jatuh  tempo  yang  berlakuu. Dalam  hal  terjadi  keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan  dipercepat,  maka  debitur akan dibebankan biaya denda/penalty sebagaimana  diatur  dalam  syarat  dan ketentuan ini.
4. debitur wajib memberitahukan atau melakukan pengkinian  secara  tertulis  kepada kreditur  mengenai  nomor  telepon, alamat  surat  menyurat  namun  tidak
1.
Kreditur berhak melakukan konfirmasi  pembelian  atau  pemesanan atas  barang  serta  jika  dipandang  perlu melakukan  pemesanan  barang  kepada penjual.
2. Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokuman kepemilikan  barang,  membuat,  meminta dibuatkan  serta  menandatangani  tanda penerimaan  atas  dikumen  kepemilikan barang tersebut.
3.
Kreditur berhak untuk memberikan  surat  peringatan  dan/atau soamsi  apabila  debitur  lalai  atau melakukan  wanprestasi  dengan  tidak melaksanakan  kewajiban  dan/atau  hal – hal  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian ini.
4.
Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter yang berakibat. Tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka kreditur akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran  debitur  kepada  kreditur sebagaimana  akan  diberutahukan  secara tertulis  kepada  debitur  dan  dalam perjanjian ini debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.
terbatas  pada  alamat  email,  alamat rumah,  alamat  penagihan  dan/atau alamat  lain  yang  digunakan  untuk tujuan  korespondensi  sehubungan dengan  perjanjian  ini  dan  setiap perubahannya  setiap  kali  debitur melakukan perubahan. 5. Bahwa  selama  debitur  masih berutang kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan berikut perjanjian  lain  yang  terkait,  maka segala pajak, asuransi dan beban/biaya lainnya sekarang ataupun yang timbul dikemudian hari  akan dikenakan  pada barang/kendaraan jaminan wajib dibayar  seluruhnya  oleh  debitur sendiri. 6. Debitur  menyetujui  untuk melaksanakan  setiap  tagihan  yang dimillikinya  terhadap  kreditur  atau badan  lannya  secara  terpisah  atau tersendiri,  terlepas  apakah  taghihan tersebut  berhubungan  atau  tidak dengan perjanjian ini atau yang timbul oleh  transaksi  ini  atau  oleh  sebab apapun  juga.  Debitur  menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat  dijadikan  alasan  untuk  tidak membayar atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban – kewajiban debitur berdasarkan  perjanjian  ini  berikut perjanjian/pernyataan lain yang berkaitan dengan perjanjian ini. 7. Debitur wajib mengesampingkan  seluruh  hak  untuk melakukan  perjumpaan  hutang  'set-
off”  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 1425  sampai  dengan pasal  1435 KUHPerdata dan seluruh hak lain yang serupa  dengan  perjumpaan  hutang
“set - off”.
8. Debitur  berkewajiban  untuk menjaga  dan  merawat  terhadap
kendaraan  yang  merupakan  objek
pembiayaan  selama  jangka  waktu pembiayaan.
Tabel 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Pada PT. Astra Credit Companies Surabaya
Sumber: Wawancara dengan Pak Aris (staff)
Singkatnya,  hak  dan  kewajiban  masing – masing  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan konsumen tersebut menjelaskan bahwa kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan objek jaminan  kepada  debitur,  sedangkan  hak  kreditur  adalah  menerima  sejumlah  uang  dari debitur.  Debitur  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pokok  angsuran  dan  bunga  sesuai dengan  yang  disepakati  oleh  pihak  kreditur  dan  debitur  dalam  jangka  waktu  tertentu, sedangkan  hak  debitur  adalah  menerima  objek  jaminan  yang  dipinjamkan  oleh  kreditur kepada debitur.
Implementasi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies Surabaya

## Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia
Perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  pada  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya memiliki anatomi seperti berikut:
1. Komparisi
Di dalam komparisi ini menerangkan tentang pihak – pihak yang melakukan perjanjian. Pada perjanjian  ini  terdapat  2  (dua)  pihak  yang  akan  disebut  dengan  Kreditur  (PT.  Astra  Credit Companies Surabaya) dan Debitur.
2. Fasilitas pembiayaan
Bagian  ini  berisikan  bahwa  berdasarkan  permohonan  debitur,  kreditur  telah  menyatakan setuju menyediakan fasilitas pembiayaan untuk debitur. Di dalam bagian ini juga menjelaskan tentang perincian pembiayaan mulai dari harga dari objek/kendaraan, uang muka, biaya-biaya yang harus dibayarkan sebelum pencairan pembiayaan, pokok utang, suku bunga, hingga nilai angsuran pembiayaan per bulan.
3. Rincian barang pembiayaan
Bagian ini menjelaskan tentang rincian objek/kendaraan di dalam perjanjian ini yaitu seperti merek, tahun kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, dan BPKP.
4. Ketentuan tambahan
Bagian ini menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan yang dilampirkan bukan  merupakan  bagian  yang  terpisah  dari  perjanjian  pembiayaan.  Serta  menyebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan ini  menjadi  beban  dan  tanggung  jawab  debitur  secara  sepenuhnya  dan  wajib  dibayarkan debitur atas permintaan dari kreditur.
Syarat dan ketentuan dari perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surabaya dilampirkan  setelah  Perjanjian  Pembiayaannya.  Berikut  syarat  dan  ketentuan  perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surabaya:
1. Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian perjanjian pembiayaan.
2. Pasal  2  menjelaskan  tentang  jangka  waktu  dimana  perjanjian  pembiayaan  tersebut berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian oleh para pihak dan berakhir pada saat debitur sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada kreditur.
3. Pasal 3 menjelaskan tentang hak dan kewajiban debitur.
4. Pasal 4 menjelaskan tentang hak dan kewajiban kreditur.
5. Pasal 5 menjelaskan tentang tata cara dan tempat pembayaran.
6. Pasal 6 menjelaskan tentang pengikatan jaminan secara fidusia.
7. Pasal 7 menjelaskan tentang pernyataan dan jaminan.
8. Pasal 8 menjelaskan tentang asuransi.
9. Pasal 9 menjelaskan tentang wanprestasi.
10. Pasal 10 menjelaskan tentang bentuk penyelesaian.
11. Pasal 11 menjelaskan tenang penjaminan silang.
12. Pasal 12 menjelaskan tentang penanggungan utang.
13. Pasal 13 menjelaskan tentang larangan untuk debitur.
14. Pasal 14 menjelaskan tentang hukum yang dipakai dan yurisdiksi pengadilan.
15. Pasal 15 menjelaskan tentang ketentuan lain.
Gambar 2 Bagan Tahapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan di PT.

## Astra Credit Companeies Surabaya
Sumber: Wawancara Staff PT. Astra Credit Companies Surabaya
Berikut  adalah  tahapan – tahapan  dalam  pelaksanaan  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian pembiayaan dalam PT. Astra Credit Companies Surabaya:
1. Permohonan Kredit
Kredit yang dilakukan oleh pada PT. Astra Credit Companies Surabaya hampir sama dengan kredit yang dilakukan oleh bank. Kredit yang dimaksud adalah pemberian pinjaman ole PT. Astra Credit Companies Surabaya kepada debiturya dalam jumlah tertentu untuk pembiayaan mobil,  dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  bersama  antara  kreditur  dan  debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunga kredit.
Yang  pertama  dilakukan  dalam  permohonan  kredit  adalah  calon  debitur  datang  ke dealer/showroom yang dikehendaki untuk membeli mobil, yang cara pembayarannya secara berkala  tau  kredit  dengan  menentukan  PT.Astra  Credit  Companies  Surabaya  sebagai  pihak yang akan mendanai kredit tersebut. Selanjutnya calon debitur mengisi formulir aplikasi dan memenuhi  persyaratan  kredit  untuk  diajukan  ke  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya. Adapun caranya adalah sebagai berikut:
a. Pihak  salesman  dari  dealer/showroom  datang  langsung  ke  PT.  Astra  Credit  Companies Surabaya  untuk  menyerahkan  aplikasi  dan  persyaratan  yang  telah  dilengkapi  olej  calon debitur.
b. Pihak dealer/showroom mengirim fax kepada PT. Astra Credit Companies Surabaya, yang berisi aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur.
c. Aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur diambil oleh pihak PT. Astra Credit Companies Surabaya ke dealer/showroom yang bersangkutan.
d. Adapun aplikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur dalam pengajuan kredit mobil, antara lain:
a) Ketentuan umum
Ketentuan  umum  yang  dimaksud  antara  lain  yaitu  bunga  kredit  berbeda-beda  tergantung pada merk mobil dan status mobil (mobil baru atau bekas) yang akan dikredit.
1. Jangka waktu kredit antara 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun.
2. Besarnya kredit disesuaikan dengan pendapatan calon debitur.
b) Syarat umum
Syarat umum terdiri daari:
1. Foto copy KTP
- Menikah : foto copy suami/istri pemohon
- Belum menikah : foto copy KTP pemohon
2. Foto copy kartu keluarga
3. Surat persetujuan
- Konsumen pribadi: surat persetujuan suami/istri
- Konsumen perusahaan: surat persetujuan komisaris
c) Data pekerjaan
Data  pekerjaan  yang  harus  dilampirkan  dalam  pengajuan  kredit  pemilikan  mobil,  sesuai dengan profesi debitur.
d) Data jaminan
Yang menjadi jaminan dalam perjanjian disini adalah mobil itu sendiri. Selama kredit belum dilunasi ole calon debitur, maka surat-surat kepemilikan atas mobil yang dikreditkan dipegang oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya.
Setelah  semua  persyaratan  dipenuhi,  maka  permohonan  kredit  diajukan  ke Dealer  Service Officer (DSO)  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  untuk  dilakukan  proses  registrasi.
Kemudian data tersebut dimasukkan ke komputer yang dikenal dengan istilah QDOR ( Quick Data Quick Review ).
2. Survey
Survey  dilakukan  oleh  pihak  Surveyor  dari  perusahaan  pembiayaan  dengan  mendatangi rumah calon debitur tau perusahaan calon debitur (jika ada) dan survey ke perusahaan tempat calon debitur bekerja untuk membandingkan data yang diberikan dengan keadaan keuangan calon  debitur  yang  sebenarya.  Pihak  Surveyor  akan  mencatat  semua  data  yang.  diperoleh pada catatan Order Survey. Selanjutnya bagian proses dokumen memasukkan data tersebut ke  dalam  komputer  sebagai  data  perusahaan  dan  menghitung  besarnya  kredit  per  bulan dengan cara perhitungan sebagai berikut.
On The Road (OTR)
= Rp. X Uang Muka x% dari OTR = Rp. X - = Rp. X Asuransi Kredit = Rp. X + Pokok Hutang = Rp. X Bunga Flat/tahun…% x … tahun = Rp. X +
Jumlah Hutang
= Rp. X
Perhitungan  bunga  yang  digunakan  Astra  Credit  Companies  Surabaya  adalah  Flat,  yaitu besarnya  bunga  yang  dibebankan  setiap  bulannya  adalah  tetap.  Hal  in  bertujuan  untuk mempermudah perhitungan besarnya angsuran tiap bulan.
3. Analisis Kredit
Bagian analisa kredit ini akn menganalisa data-data calon debitur dari hasil survey (terutama data  keuangan),  dengan  hasil  perhitungan  besamya  angsuran  tiap  bulan  yang  dibebankan kepada  calon  debitur.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengukur  kemampuan  calon  debitur  dalam membayar  kewajibannya  di  masa  yang  akan  datang. Karena  yang  sangat  diperhatikan  oleh bagian kredit adalah kemampuan membayar dari calon debitur, bukan prinsip penilaian kredit. Setelah selesai dianalisis, data-data calon debitur dikirim ke bagian komite kredit, yaitu kepala bagian ktredit dengan memberikan catatan pada berkas yang berisi data-data calon debitur untuk proses lebih lanjut.
4. Wawancara
Wawancara  adalah  cara  yang  dilakukan  oleh  kreditur  untuk  memperoleh  informasi  dari debitur  dengan  cara  tanya  jawab.  Wawancara  dilakukan  oleh  kepala  bagian  kredit  kepada calon  debitur,  cukup  melalui  telepon.  Namun  apabila  mash  ada  persyaratan  yang  kurang, maka  wawancara  dilakukan  dengan  tatap  muka  secara  langsung  dengan  calon  debitur. Misalnya,  foto  copy  KTP  dari  calon  debitur  kurang  jelas  atau  persyaratan  lain  yang  belum dipenuhi.  Setelah  semua  selesai,  kepala  bagian  kredit  mengadakan  musyawarah  dengan manajer  dan  pimpinan  cabang  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya,  untuk  memutuskan besarya kredit yang akan diberikan atas pengajuan kredit yang disetujui.
5. Keputusan atas pengajuan kredit
Keputusan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :
a. Kredit disetujui
Persetujuan kredit diberikan kepada calon debitur yang telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya dan dianggap mampu untuk membavar  kewajibannya  kepada  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  di  masa  yang  akan datang. Hal ini didasarkan atau sangat mengacu pada analisis kredit yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak PT. Astra Credit Companies Surabaya.
b. Kredit ditolak
Pengajuan kredit ditolak dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah data calon debitur kurang lengkap, persyaratan yang telah ditetapkan tidak dilengkapi, dan kurangnya kemampuan calon debitur untuk membayar kewajibannya. Apabila pengajuan kredit ditolak, maka  bagian  kredit  akan  memberitahukan  langsung  kepada  calon  debitur  melalui  telepon ataupun kepada dealer/showroom yang bersangkutan. Semua data-data calon debitur tidak dikembalikan dikarenakan data-data yang ada pada pihak PT.
Astra Credit Companies Surabaya hanya berupa foto copy saja.
c. Document print
Bagi calon debitur yang telah disetujui, maka semua dokumen yang diperlukan akan dibuat oleh bagian Document Print . Dokumen-dokumen tersebut adalah:
a. Dokumen perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
b. Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan. fidusia.
c. Syarat pernyataan bersama.
d. Surat kuasa.
e. Document Checklist (dokumen yang berisi pemeriksaan atas kelengkapan data debitur).
f. Perhitungan pembayaran A/P ( Account Payable ).
g. Foto copy KTP debitur dan suami/istri.
h. Order survey.
i. Aplikasi.
j. Pernyataan dan konfirmasi
k. Surat persetujuan suami atau istri (bila ada).
Setelah  semua  lengkap,  selanjutnya  kepala  bagian  kredit  (Credit  Head)  menandatangani dokumen-dokumen tersebut untuk dikirim ke bagian pengisian.
6. Proses validasi (pencairan kredit)
Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ditentukan ketika kredit yang dimaksud cair/valid. Dan pada saat itu juga mobil yang dikredit sudah dapat digunakan oleh debitur. Besarnnya angsuran pertama yang harus dibayar oleh debitur adalah sebagai berikut:
Angsuran pertama = uang muka murni + asuransi + administrasi (termasuk fee fidusia / biaya notaris) + angsuran pokok dan bunga.
Pada tanggal jatuh tempo ini, pihak dealer akan menagih angsuran pertama kepada debitur dengan perhitungan seperti tersebut di atas. Dan sisa hutang debitur akan dibayar oleh PT. Astra  Credit  Companies Surabaya  kepada  dealer,  sehingga  untuk  selanjutnya  debitur harus membayar kepada perusahaan pembiayaan dengan perhitungan sebagai berikut :

## Angsuran kedua = Angsuran pokok per bulan + bunga per bulan (flat)
Angsuran  kedua  in  harus  dibayar  kepada  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  satu  bulan kemudian setelah pembayaran angsuran pertama (tanggal jatuh tempo).
7. Filling document
Semua dokumen yang sudah ditandatangani oleh kepala bagian kredit, akan dibuat dalam 4 (empat)  rangkap  oleh  bagian  Filling  Document  yang  masing-masing  akan  dikirim  kepada debitur, notaris, kantor pusat, dan dan yang satu untuk disimpan di perusahaan sebagai data pelanggan.
Analisa Implementasi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Astra Credit Companies Surabaya
Di dalam implementasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya terkadang ditemukan ketidaksesuaian di proses awal, dimana kreditur memberikan format perjanjian pembiayaan dan membacakan poin – poin dari isi perjanjian tersebut dengan alasan efisiensi waktu kepada debitur yang mengakibatkan sering kali debitur hanya  mengikuti  petunjuk  dari  kreditur  dan  langsung  menandatangani  perjanjian  tersebut tanpa membaca dengan seksama isi dari perjanjian pembiayaan tersebut. Dimana apabila hal ini dilakukan secara sengaja terus – menerus akan menyebabkan dampak yang kurang baik kedepannya.
Seperti  salah  satu  contohnya,  di  dalam  perjanjian  sudah  tertulis  dengan  jelas  bahwa  BPKB kendaraan bermotor akan diberikan setelah 14 hari kerja pelunasan terpenuhi, namun banyak debitur yang mengeluh bahwa PT. Astra Credit Companies Surabaya tidak memberikan BPKB kendaraan  bermotornya  pada  hari  yang  sama  dengan  hari  pelunasan  kendaraan  bermotor tersebut. Selain itu, jika debitur wanprestasi akan dikenakan denda sebesar 0.5% dari total tagihan yang harus dilunasi, namun debitur mengeluhkan bahwa jumlah tersebut terlalu besar dan  debitur  tidak  mengetahui  bahwa  jumlahnya  sebesar  itu.  Padahal,  hal  tersebut  sudah tertuang di dalam perjanjian.
Setelah  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tersebut  ditanda  tangani    kedua  belah  pihak, Kreditur  memberikan  format  berisi  Surat  Kuasa  untuk    mendaftarkan  jaminan  fidusia  ke Notaris  yang  bersangkutan.  Jika  sudah  ditandatangani  oleh  Debitur,  selanjutnya  Kreditur mendaftarkan jaminan  fidusianya ke Notaris lalu Notaris mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur melalui website resmi Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Jawa  Timur.  Jaminan  fidusia  ini  harus  didaftarkan  secara  online  dalam waktu 30 hari oleh Notaris. Jika melewati waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian yang telah didaftarkan secara otomatis akan expired oleh sistem internet. Jadi diharuskan untuk membuat  perjanjian  yang  baru.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 2 yang menegaskan bahwa Lembaga Pembiayaan yang melakukan pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  dengan  pembebanan  jaminan  fidusia wajib  mendaftarkan  jaminan  fidusia  dimaksud  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
Pihak  Lembaga  Pembiayaan  sudah  dapat  memastikan  bahwa  setiap  jaminan  fidusia  pasti didaftarkan  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Jawa  Timur  karena  Lembaga Pembiayaan  itu  sendiri  diawasi  pelaksanaannya  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  hal  ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  juga  kerap  mendapatkan  permasalahan  dalam pengimplementasian  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia,  antara  lain  adalah sebagai berikut:
1. Debitur  membayar  tagihan  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  disepakati,  namun  saat dilakukan eksekusi tidak diizinkan;
2. Debitur mengalihkan ataupun menggadaikan objek jaminan yang mana sebenarnya hal ini dapat dikenakan sanksi pidana:
a. Sebagai pembeli
- Melanggar Pasal 372 KUHP (penggelapan);
- Melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
b. Sebagai penjual
- Melanggar Pasal 480 KUHP (penadahan).
3. Debitur mengatasnamakan orang lain (bukan keluarga inti) di dalam perjanjian.
4. Debitur hilang (kredit macet).
Apabila debitur melakukan hal – hal tersebut diatas, lalu PT. Astra Credit Companies Surabaya telah  melakukan  berbagai  penanganan  namun  tetap  tidak  diindahkan  dalam  proses pembayaran, maka PT. Astra Credit Companies Surabaya memilliki hak untuk menarik objek jaminan dari debitur melalui pihak ketiga yaitu debt collector dengan menunjukkan setifikat fidusia dari objek jaminan yang akan ditarik tersebut. Syaiful Anwar selaku Recovery Head PT. Astra  Credit  Companies  Surabaya  mengatakan  bahwa  sebelum  Lembaga  Pembiayaan memberikan  kuasanya  kepada debt  collector untuk  mengeksekusi  objek  jaminan, debt collector diberikan 2 (dua) kuasa:
1. Surat kuasa, untuk mengeksekusi;
2. Sertifikat fidusia;
3. Data pembayaran;
4. Bukti serah terima kendaraan.
Namun,  di  dalam  pelaksanaannya,  terdapat  perbedaan  pemahaman  antara  Lembaga Pembiayaan dengan  Kepolisian.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  Kepolisian  mengacu  pada  KUHP sedangkan  Lembaga  Pembiayaan  pada  Undang-Undang  Fidusia  Pasal  15.  Kepolisian berpendapat bahwa:
1. Pengambilan objek jaminan hanya diperbolehkan jika terdapat putusan pengadilan.
2. Seorang debt collector boleh mengeksekusi objek jaminan atas pendampingan kepolisian yang didahulukan dengan permohonan ke Kepolisian.
Padahal di dalam pelaksanaannya, objek jaminan dapat diambil hanya dengan menunjukkan sertifikat fidusia dari objek jaminan tersebut dan hal ini dibenarkan baik oleh Rehan SH., MH selaku  Pelayanan  Fidusia  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Jawa  Timur  serta Syaiful  Anwar  selaku  Recovery  Head  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya.  Dikarenakan menurut  Pasal  15  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia    sertifikat  fidusia  sudah  memiliki  hak eksekutorial, maka kedudukannya sama seperti putusan pengadilan.
Perbedaan juga masih terdapat dalam implementasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia  ini,  dimana  saat debt  collector menarik  objek  jaminan  tidak  menunjukkan  sertifikat fidusia dan hal tersebut disayangkan oleh Recovery Head PT. Astra Credit Companies Surabaya karena  kejadian  tersebut  murni  di  luar  kuasa  Recovery  Head  PT.  Astra  Credit  Companies Surabaya. Lembaga Pembiayaan (PT. Astra Credit Companies Surabaya) hanya memberikan penyuluhan terkait fidusia serta memberikan surat kuasa untuk mengeksekusi objek jaminan dan sertifikat fidusia. Eksekusi objek jaminan ini bisa berakibat fatal jika tidak menunjukkan sertifikat  fidusia  dan  dalam  beberapa  kasus  dimana debt  collector tidak  menunjukkan sertifikas fidusia dikarenakan adanya kesalahan dari pihak lembaga pembiayaan, yaitu salah satunya  adalah  pihak  lembaga  pembiayaan  tidak  mendaftarkan  obyek  jaminan  fidusia tersebut.  Kasus  seperti  ini  dapat  terjadi  dalam  proses  kredit  dimana  BPKB  yang  dijadikan jaminan  dalam  kredit  tidak  didaftarkan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia  sehingga menyebabkan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia. Permasalahan dari tidak didaftarkannya BPKP ke kantor pendaftaran fidusia adalah disaat debitur wanprestasi, maka eksekusi yang dilakukan  akan  dianggap  cacat  hukum  oleh  lembaga  keuangan.  Maka  apabila  tidak  adanya sertifikat fidusia dikarenakan kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dalam eksekusinya
kreditur  hanya  dapat  mengeksekusi  obyek  benda  jaminan  fidusia  dengan  cara  menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan KUHPer.
Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. Pelepasan hak katas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau;
c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Maka, jika utang yang dijamin dengan fidusia sudah terhapus atau adanya pelepasan hak atas jaminan  fidusia  oleh  penerima  fidusia  atau  musnahnya  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia,  maka  sudah  dapat  diajukan  pendaftaran  penghapusan  jaminan  fidusia.  Namun, terkadang penghapusan tersebut tidak dilakukan, karena akan timbul masalah jika jaminan fidusia tersebut tidak dihapuskan karena tidak ada ikatan yang mengikat antara objek jaminan yang sudah lepas jaminannya dengan pendaftarannya dalam fidusia.
Berbeda  dengan  pemblokiran  yang  seharusnya  ditangani  oleh  Notaris,  di  dalam implementasinya  pemblokiran  tidak  lagi  melibatkan  Notaris  karena  yang  dimaksud pemblokiran  dalam  hal  ini  bukan  pemblokiran  jaminan  fidusianya,  melainkan  pemblokiran terhadap  objek  jaminannya  saja.  Pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  menyatakan bahwa pemblokiran langsung dilakukan ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terkait surat – surat berharga yang berhubungan dengan objek jaminan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Lembar Pajak, Faktur, dan Form A.
Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitur Kepada PT. Astra Credit Companies Surabaya Wanprestasi  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh  debitur,  tetapi  kreditur  juga  dapat melakukannya.  Di  dalam  praktiknya,  wanprestasi  yang  kerap  terjadi  di  dalam  perjanjian pembiayaan adalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut disebabkan prestasi kreditur untuk memberikan pinjaman telah dilakukan saat dimulainya perjanjian. Selain itu, perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dana sehingga kecil kemungkinan kreditur akan menyimpang dari tujuan dan maksud perusahaan.
Untuk  dapat  mengetahui  apakah  di  dalam  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia tersebut terjadi wanprestasi, maka harus mengacu kepada hak dan kewajiban dari para pihak
yang membuat perjanjian. Karena timbulnya wanprestasi dimulai dari tidak dipenuhinya hak dan kewajiban.
Di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia PT. Astra Credit Companies Surabaya di  Pasal  9  perjanjian  tersebut  menyatakan  bahwa  debitur  telah  wanprestasi  apabila memenuhi klausul seperti berikut:
1. Debitur  lalai  membayar salah  satu  angusran  atau  angsuran – angsurannya,  atau debitur melalaikan kewajibannya.
2. Harta  kekayaan  debitur  disita,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  atau  harta  kekayaan debitur  menjadi  objek  perkara  yang  menurut  kreditur  sendiri  dapat  mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban – kewajibannya.
3. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap dan menurut kreditur sendiri  debitur  tidak  mampu  menyelesaikan  kewajiban – kewajibannya,  kecuali  apabila penerima  dan/atau  penerus  hak/atau  para  ahli  warisnya,  dengan  persetujuan  kreditur menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban kreditur.
4. Debitur  berada  di  bawh  pengampuan  atau  karena  sebab  apapun  yang  menyebabkan debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang  lagi untuk melakukan tindakan pengurusan,  atau  kepemilikan  atas  dan  terhadap  kekayaannya,  baik  sebagian  atau seluruhnya.
5. Debitur  mengajukan  permohonan  kepailitan  atau  penundaan  pembayaran  hutang – hutangnya  atau  debitur  dinyatakan  pailit  atau  sesuai  permohonan  kepailitan  diajukan terhadap debitur atas permintaan pihak manapun.
6. Debitur dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat kreditur sendiri debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban – kewajibannya.
Dalam  pelaksanaannya,  bentuk  wanprestasi  yang  sering  terjadi  pada  PT.  Astra  Credit Companies Surabaya adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh debitur dan/atau terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan. Di dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa apabila debitur telat membayar angsuran maka debitur wajib membayar untuk setiap hari  keterlambatan  pembayaran  kepada  kreditur  denda  keterlambatan  atas  jumlah  nilai
pembayaran  angsuran  utang  pokok  dan  bunga  perbulan  yang  diperhitungkan  untuk  setiap harinya  sebesar  0.5%  (nol  koma  tiga  persen)  per  hari  dari  keseluruhan  jumlah  kewajiban debitur  yang  telah  jatuh  tempo  dan  wajib  membayar  biaya  administrasi  untuk  setiap keterlambatan  pembayaran  (biaya  administrasi  keterlambatan)  per  angsuran  yang  jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaliguus dan seketika tanpa didahului teguran oleh kreditur kepada pihak debitur.
Di tahun 2022 tercatat PT. Astra Credit Companies Surabaya mempunyai 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) debitur yang  melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, berikut adalah tabel perjanjian yang masuk:
No. Bulan Jumlah Debitur 1. Januari 173 2. Februari 86 3. Maret 185 4. April 157 5. Mei 202 6. Juni 180 7. Juli 245 8. Agustus 168 9. September 194 10. Oktober 177 11. November 143 12. Desember 169 JUMLAH 500
Tabel 3 Jumlah Perjanjian dengan Jaminan Fidusia selama Tahun 2022

## Sumber: Hasil Wawancara dengan Staff PT.Astra Credit Companies Surabaya
Sebanyak  500  (lima  ratus)  debitur  yang  melakukan  perjanjian  pembiyaan  dengan  jaminan fidusia,  tidak  semua  debitur  dapat  memenuhi  kewajibannya  terhadap  PT.  Astra  Credit Companies.  Terdapat  155  (seratus  lima  puluh  lima)  debitur  yang  wanprestasi,  wanprestasi yang dilakukan antara lain kredit macet, telat angsuran, menyewakan objek jaminan, merubah bagian dari kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan, serta menjual sebelum proses pelunasan. Dari pernyataan diatas dapat disajikan dalam
No.
Bulan
bentuk tabel seperti berikut:

## Tabel 4 Jumlah Debitur Wanprestasi 2022

## Sumber: Hasil Wawancara dengan Staff PT.Astra Credit Companies Surabaya
Menurut  tabel  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  selama  tahun  2022  untuk  jenis  wanprestasi kredit  macet  terdapat  5  kasus di bulan  Januari, 6  kasus  di  bulan  Februari,  8  kasus di  bulan Maret, 6 kasus di bulan April, 3 kasus di bulan Mei, 10 kasus di bulan Juni, 6 kasus di bulan Juli, 8 kasus di bulan Agustus, 4 kasus di bulan September, 7 kasus di bulan November, 10 kasus di bulan Desember. Untuk jenis wanprestasi telat angsuran terdapat masing – masing 4 kasus di bulan Januari, April, November dan Desember, dan masing – masing 3 kasus telat angsuran di bulan Februari, Juni, September, lalu masing – masing 5 kasus telat angsuran di bulan Mei dan Agustus, lalu terdapat 2 kasus di bulan Maret dan 1 kasus telat angsuran di bulan Oktober. Lalu untuk kasus debitur menyewakan obyek jaminan terdapat masing – masing 3 kasus di bulan  Januari,  Juli,  Desember  dan  masing – masing  terdapat  2  kasus  debitur  menyewakan obyek jaminan di bulan Juni, Oktober, November lalu terdapat 4 kasus debitur menyewakan obyek jaminan di bulan Agustus dan 1 kasus di bulan September. Untuk kasus debitur yang
Jenis
Wanprestasi
Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Agt  Sep  Okt  Nov  Des
1. Kredit Macet 5 6 8 6 3 10 6 8 4 0 7 10 2. Telat Angsuran 4 3 2 4 5 3 8 5 3 1 4 4 3. Menyewakan Obyek Jaminan 3 0 0 0 0 2 3 4 1 2 2 3 4. Merubah bagian dari kendaraan 0 2 0 1 2 0 1 0 2 2 1 2 5. Menjual sebelum proses pelunasan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH 155
merubah bentuk dari obyek jaminan terdapat masing – masing 2 kasus di bulan Februari, Mei, September,  Oktober,  Desember  dan  masing – masing  1  kasus  debitur  menyewakan  obyek jaminan  di  bulan  April,  Juli,  November.  Selanjutnya,  untuk  kasus  debitur  menjual  obyek jaminan sebelum pelunasan terjadi terdapat 3 kasus dalam setahun, yakni 2 kasus di bulan Maret dan 1 kasus di bulan Desember.

## Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya
Di dalam isi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa kreditur berhak menarik kendaraan  konsumen apabila lalai atau tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam  praktiknya,  hal  tersebut  jarang  dilakukan  karena  didasarkan  kepada  pertimbangan bahwa keterlambatan belum tentu disebabkan oleh debitur sendiri, tetapi juga dimungkinkan kesalahan pihak administrasi PT. Astra Credit Companies Surabaya.
PT.  Astra  Credit  Companies  tidak  akan  melakukan  penarikan  kendaraaan  terlebih  dahulu sebelum upaya – upaya berikut ini dilaksanakan:
1. Pengiriman surat
Ini  merupakan  langkah  awal  dari  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  yang  bersifat administratif. Dilakukan kepada debitur  yang  mengalami  keterlambatan pembayaran  mulai dari satu hari sampai tujuh hari. Berikut ialah macam – macam surat pemberitahuan:
a. Surat Pemberitahuan
Surat  ini  berisi  penjelasan  mengenai  keterlambatan  yang  dilakukan  debitur  dengan menyebutkan nomor perjanjian, nomor langganan, mobil yang dijaminkan serta tanggal jatuh tempo  pembayaran.  Surat  pemberitahuan  ini  diberikan  kepada  debitur  yang  mengalami keterlambatam satu sampai tiga hari dan juga berisi permohonan maaf apabila pengirimannya bertepatan dengan pembayaran angsuran.
b. Surat Teguran
Surat ini merupakan kelanjutan dari surat pemberitahuan apabila belum ada tanggapan dari debitur.  Dikirim  sampai  lima  hari  keterlambatan  pembayaran  angsuran  dan  bersifat  pada peringatan  awal.  Di  dalam  surat  teguran  ini  disebutkan  juga  denda  yang  timbul  akibat keterlambatan pembayaran.
c. Surat Peringatan Terakhir
Surat peringatan terakhir juga merupakan kelanjutan dari surat teguran dan dikirim kepada debitur yang mengalami keterlambatan selama tujuh hari setelah surat pemberitahuan tidak ditanggapai. Apabila surat ini tidak dilaksanakan maka upaya yang dilakukan PT. Astra Credit Companies Surabaya adalah menarik mobil tersebut seperti yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
2. Pengumuman melalui media massa
PT.  Astra  Credit  Companies  akan  sampai  ditahap  ini  apabila  semua  surat  yang  telah dilayangkan tersebut tidak dilakukan oleh debitur dan alamat debitur sudah tidak diketahui, tahap ini juga bisa disebut dengan somasi.
3. Pemblokiran STNK dan BPKB
Apabila pengumuman melalui media massa juga tidak diindahkan oleh debitur, maka upaya selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  adalah  dengan melakukan pemblokiran STNK dan BPKB milik debitur sampai dengan debitur melaksanakan kewajibannya kembali.
Apabila upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka penarikan kendaraan dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dipilih karena berbagai  kelemahan  yang  melekat  pada  badan  pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa, baik  kelemahan  yang  dapat  diperbaiki  ataupun  tidak,  maka  banyak  kalangan  yang  ingin mencari cara lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan. Dalam hal ini  diperlukan  adanya  musyawarah  dari  kedua  belah  pihak  yang  sepakat  untuk menyelesaikannya di luar pengadilan
Apabila  suatu  perkara  tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai  oleh  pihak-pihak  yang berperkara,  jalan  terakhir  yang  dapat  ditempuh  adalah  memohon  penyelesaian  melalui pengadilan negeri. Proses beracara litigasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses  peradilan  di  dalam  pengadilan.  Jalur  litigasi  dimana  dalam  jalur  litigasi  ini  dibagi menjadi  dua  macam  yakni  jalur  Perdata  dan  jalur  Pidana.  Untuk  jalur  perdata  ditempuh melalui  suatu  proses  gugatan.  Untuk  itu,  penggugat  mengajukan  gugatan  kepada  ketua pengadilan  negeri  yang  berwenang.  Penyelesaian  perkara  ini  dilakukan  dengan  jalan penyitaan. Mobil yang sudah ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan dapat langsung dijual secara  lelang  tau  di  bawah  tangan  dengan  harga  yang  layak.  Apabila  mobil  telah  terjual,
kreditur wajib membayar semua ongkos, pajak, dan melunasi semua hutang dan dendanya serta  memenuhi  segala  kewaiiban  debitur  kepada  kreditur.  Jika  terdapat  kelebihan  hasil lelang, kreditur wajib meyerahkan sisa uang kepada debitur.
Dan juga sebaliknya jika hasil penjualan tidak mencukupi pelunasan hutang dan denda serta seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, maka debitur wajib membayar sisa hutang kepada kreditur selambat - lambatnya dua minggu setelah pemberitahuan. Khusus untuk pengalihan barang  terhadap  pihak  ketiga,  kreditur  dapat  meminta  ataupun  dapat  mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur dengan cara membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur telah merugikan pihak kreditur. Selain  itu  pihak  kreditur  pun  dapat  melakukan  eksekusi  mobil  yang  menjadi  jaminan.  Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
Berikut  adalah  data  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya dalam  menyelesaikan  wanprestasi  yang  terjadi  di  dalam  perjanjian  pembiayaan  dengan jaminian fidusia selama 1 (satu) tahun di Tahun 2022:
Tabel 5 Jumlah Kasus Yang Terselesaikan di Tahun 2022
No. Upaya Penyelesaian
Jumlah Penyelesaian Per- 3 (Tiga) Bulan Jan – Mar Apr - Jun Jul -Sept Okt - Des 1. Pegawai lapangan melakukan penarikan obyek 7 11 5 7 2. Kreditur memberikan surat pemberitahuan jatuh tempo 5 10 6 4 3. Untuk kasus menyewakan obyek jaminan, maka akan dilakukan penarikan obyek jaminan 3 2 5 7 4. Untuk kasus debitur merubah bagian kendaraan, maka akan diberikan penanganan serius oleh pegawai lapangan 2 3 3 5 5. Untuk kasus menjual sebelum proses pelunasan, maka akan dilakukan penarikan obyek jaminan serta akan diproses secara litigasi 2 0 0 1 Jumlah Kasus Yang Terselesaikan 88
Sumber: Hasil Wawancara dengan Staff PT.Astra Credit Companies Surabaya
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya untuk menangani wanprestasi seperti Tabel 4 adalah untuk kredit macet maka upaya penyelesaian yang dilakukan adalah akan dilakukan penarikan obyek pembiyaan sesuai dengan perjanjian fidusia dan upaya yang sama dilakukan apabila terdapat debitur  yang  menyewakan  obyek  jaminan.  Di  dalam  kasus  debitur  menjual  obyek  jaminan sebelum proses pelunasan, PT. Astra Credit Companies akan melakukan penarikan unit dan akan memproses kasus tersebut melalui litigasi yaitu akan diproses secara pidana karena telah melakukan  penggelapan  serta  akan  dilakukan  pemblokiran  STNK/BPKP  ke  DIRLANTAS setempat.  Lalu,  apabila  debitur  telat  membayar  angsuran  maka  pihak  PT.  Astra  Credit Companies Surabaya akan mengirimkan surat pemberitahuan jatuh tempo.
Selama  1  (satu)  tahun  di  Tahun  2022,  telah  terdapat  155  (seratus  lima  puluh  lima)  kasus debitur wanprestasi dan selama 1 (satu) tahun itu pula PT. Astra Credit Companies Surabaya telah  menyelesaikan  88  (delapan  puluh  delapan  kasus)  debitur  yang  wanprestasi  dengan rincian  selama  bulan  Januari  hingga  Maret  telah  menyelesaikan  19  (Sembilan  belas)  kasus wanprestasi,  bulan  April  hingga  Juni  telah  menyelesaikan  26  (dua  puluh  enam)  kasus wanprestasi,  bulan  Juni  hingga  September  telah  menyelesaikan  19  (Sembilan  belas)  kasus wanprestasi, dan bulan Oktober hingga Desember telah menyelesaikan 24 (dua puluh empat) kasus wanprestasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi  dari  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan  fidusia  di  PT.  Astra  Credit Companies  Surabaya  dilaksanakan  dengan  membuat  perjanjian  pembiayaan  yang  berisi tentang  nama  debitur  dan  kreditur,  jenis  dan  tipe  kendaraan,  tata  cara  pembayaran, kewajiban  debitur  dan  pemilik  kendaraan,  pernyataan  dan  jaminan,  pemberian  jaminan, pembatasan  hak  debitur  dan  pemilik  kendaraan,  pemeriksaan  kendaraan,  kerugian  dan kerusakan  kendaraan,  asuransi,  pengalihan,  kuasa – kuasa,  kejadian  cidera  janji,  denda keterlambatan  dan  biaya – biaya,  pembayaran  sebelum  berakhinya  perjanjian,  definisi – definisi, pembuktian hutang, dan lain – lain. Di dalam implementasi perjanjian pembiayaan
dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya salah satunya adalah terdapat beberapa debitur yang masih  belum  sepenuhnya  memahami  isi  perjanjian  yang  berakibat  debitur  tersebut melakukan wanprestasi.
2. Dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan  fidusia  pada  PT.  Astra  Credit  Companies  Surabaya  melakukan  beberapa  tahap sebelum  melakukan  penarikan  kendaraan.  Langkah  pertama  adalah  dengan  mengirimkan surat  kepada  debitur,  surat  pun  terdapat  3  macam  surat,  yang  pertama  ada  surat pemberitahuan  yang  berisi  tentang  penjelasan  keterlambatan  pembayaran  yang  dilakukan oleh  debitur,  lalu  dilanjutkan  dengan  surat  teguran  dan  surat  peringatan  terakhir.  Apabila tahapan pengiriman surat pemberitahuan juga tidak diindahkan oleh debitur, maka PT. Astra Credit Companies akan melakukan somasi, lalu dapat dilanjutkan dengan pemblokiran STNK dan BPKB. Tetapi apabila suatu perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melalui proses litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adonara, Firman Floranta, Aspek- Aspek Hukum Perikatan , Mandar Maju, Jember, 2014. Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Anonym.  2022.  Astra  Credit  Company. https://id.wikipedia.org/wiki/Astra_Credit_Company diakses pada 20 November 2022 pukul 09.00 WIB.
Astuti, I.D., 2010. Perjanjian pembiayaan dalam bentuk leasing dengan jaminan fidusia dalam perspektif peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta . Donald, H., 2018. Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia . Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2).
Hariri, Wawan Muhwan, Hukum Perikatan , Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Hermansah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Hermanto, E. dan Irianto, S., 2020. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance . Notary Law Research, 1(1).
Isnaeni, Mochammad, Hukum Jaminan Kebendaan , LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2016. Kamello, Tan, Hukum Jaminan Fidusia , PT. Alumni, Medan, 2004.
Kemenkumham Kanwil NTT. 2021. “Kemenkumham NTT Sosialisasikan Pelayanan Fidusia: Ada Kepastian Hukum, Atas Seti ap Jaminan Fidusia.”. https://ntt.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/beritautama/6875-kemenkumham-ntt-sosialisaskan-pelayanan-fidusiaada- kepastian-hukum atas-setiap-jaminan-fidusia-2 diakses pada 10 November 19.00 WB.

## Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Kusuma  Aji,  Petra.  “ Akibat  Hukum  Perjanjian  Fidusia  terhadap  Benda  yang  Dijaminkan .”. Pengadilan Negeri Lembata.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010. Masruhan, Metode Penelitian Hukum , Hilal Pustaka, Surabaya, 2013.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Muhammad,  Abdul  Kadir, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  Dan  Pembiayaan ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Muljadi, Kartini, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Nabila,  Tiara.  2022.  “Mengenal  Jaminan  Fidusia”.  Lembaga  Bantuan  Hukum  “Pengayoman”
Universitas Katolik Parahyangan. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal- jaminan-fidusia/ diakses pada 10 November 2022 pukul 19.35 WIB. Paparang, F., 2014. Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia . Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1(2).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
Peraturan Presiden Republlik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Setiono,  G.C.  dan  Sulistyo,  H.,  2021. Cidera  janji  dalam  perjanjian  kredit  jaminan  fidusia . Transparansi Hukum, 4(1).
Siamat,  Dahlan, Manajemen  Lembaga  Keuangan ,  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, 2001.
Sidik, Salim H, Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermassa, Jakarta, 2003.
Suparmono, Gatot, Perjanjian Utang-Piutang , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Undang – Undang  No.  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan  dan  Peraturan Pelaksanaannya.
Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Usman, Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Wawancara dengan Aris Setiawan, Supervisor PT. Astra Credit Companies Surabaya, Kantor PT. Astra Credit Companies Surabaya, tanggal 22 Januari 2023.
Wawancara dengan Madya Saptono, Surveyor PT. Astra Credit Companies Surabaya, Kantor PT. Astra Credit Companies Surabaya, tanggal 22 Januari 2023
Wijaya,  Gunawan, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Seri  Hukum  Bisnis) ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2005.
Winarno, J., 2013. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia . Jurnal Independent, 1(1).
Yani, S., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia . UNES Law Review, 2(3).
Yasir, M., 2016. Aspek Hukum Jaminan Fidusia . SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 3.