## IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH MELALUI OPTIMALISASI DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (SEBUAH PENDEKATAN KERANGKA DASAR)
Eko Prasojo 1 Reza Widhar Pahlevi 2 1 STIES Putera Bangsa Tegal Email: ekoprasojo60@gmail.com
2 Universitas Islam Indonesia Email: rezawp@uii.ac.id

## ABSTRAK
Berkembangnya  ekonomi  syariah,  khususnya  lembaga  keuangan  syariah  menuntut  adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya untuk mengaplikasikannya. Sampai saat ini banyak fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan optimal.  Disamping  itu  banyaknya masyarakat rasional  yang  belum  siap menggunakan  produk  lembaga keuangan dengan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah.  Harapan  waktu  yang  akan  datang,  semua  pihak  termasuk  masyarakat  harus  terus  mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.
Isu tentang kepatuhan syariah senantiasa aktual di mana pihak perbankan syariah dituntut untuk inovatif dan berorientasi pada bisnis, sebagaimana perbankan sistem konvensional. Fakta ini mendorong perbankan  syariah  untuk  mengambil  posisi  sedemikian  rupa  antara  keharusan  mengakomodasi  tuntutan nasabah  dan  bisnis  sebagaimana  tersebut  yang  boleh  jadi  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan keterikatan oleh apa yang disebut dengan kepatuhan syariah. Seluruh jajaran  lembaga keuangan syariah wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggung jawab  setiap  individu  dan  tidak  semata-mata  tanggung  jawab  dari  divisi  Kepatuhan,  demikian  juga budaya  kepatuhan  ( Compliance  Culture )  juga  merupakan  unsur  penting  dari  seluruh  kegiatan  yang dilakukan oleh Bank mulai dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank.

## Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Kepatuhan  syariah  adalah  suatu  aspek  yang  membedakan  antara  sistem  ekonomi  syariah dengan  sistem  ekonomi  konvensional  atau  antara  perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional. (Rahman, 2008;  Syafei, 2005;  Abduh, 2012;  Ahmed, 2014).  Pada konteks perbankan, hal ini menjadi isu yang krusial, karena saat ini, system bank syariah masih mengikuti sistem bank konvensional pada aspek produk, sumber daya manusia atau operasional. Masyarakat masih mempersepsikan bank syariah adalah sistem yang sama dengan bank konvensional (Malik, 2011; Ahmed, 2014). Terdapat faktor yang menyebabkan  masih  melekatnya  persepsi  tersebut  dari  masyarakat  sendiri,  praktisi  bank  syariah  atau regulator. Indonesia seperti negara lainnya, masih mengakui dual banking system, dimana konvensional dan syariah sama diakui dan berlaku (Mardian, 2015).
Fungsi kepatuhan memiliki konsep dasar sebagai pengelola risiko dan pelaksana yang bertugas untuk  melakukan  koordinasi  kepada  seluruh  unit  kerja  dalam  menjalankan  manajemen  risiko  (risk management).  Fungsi  kepatuhan  yang  utama  yaitu  melakukan  kegiatan  pengawasan  secara  preventif
dalam  hal  manajemen  lembaga  keuangan  syariah  seperti  bank  syariah,  pasar  modal,  asuransi  syariah, pegadaian syariah, serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Untuk mewujudkan  budaya  kepatuhan  dalam  mengelola  risiko  perbankan  islam  maka  dibutuhkan  upaya kepatuhan  syariah  yang  mana  menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  kerangka  manajemen  risiko  dan mewujudkan  budaya  kepatuhan  dalam  mengelola  risiko  perbankan  islam.  Kepatuhan  syariah merupakan  wujud  pemenuhan  seluruh  prinsip  syariah  dalam  lembaga  yang  memiliki  wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah (Greuning dan Iqbal, 2011).
Kehadiran  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  dan  Dewan Pengawas  Syariah (DPS) adalah sebagai pihak  yang  ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal. Hal ini menjadi tanggung  jawab  yang  berat  karena  bank  syariah  beroperasi  membawa  ketinggian  nama  “Islam”.  Baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di bank syariah akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri.  Apabila  terdapat  bank  syariah  yang  melanggar  prinsip  syariah,  maka  masyarakat  tidak  hanya menyalahkan  bank  syariah  bersangkutan,  tapi  juga  bisa  menyalahkan  Islam.  Masyarakat  akan beranggapan  bahwa  Islam  tidak  memiliki  sistem  ekonomi  yang  baik  karena  adanya  pelanggaran tersebut. Inilah realita yang dihadapi. Masyarakat seperti “tidak adil” dalam memberikan hukuman. Jika ada bank syariah yang melanggar syariah, maka semua bank syariah akan dianggap sama dan mereka akan  pindah  ke  bank  konvensional.  Sebaliknya,  jika  ada  bank  konvensional  bermasalah,  kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional yang lain (Baehaqi, 2017).
Menyelaraskan keberadaan bank syariah,  Otoritas  Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan perbankan syariah yang  efektif  dan  konsisten  pada  prinsip-prinsip  syariah.  Bentuk  kerjasama  ini  yakni  dengan dibentuknya  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Dewan  Syariah Nasional (DPS) merupakan sebuah institusi dibawah majelis ulama indonesia yang telah dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip- prinsip hukum islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah dan mengawasi  pelaksanaan  serta  implementasi  konsep  syariah  di  operasional  perbankan  syariah. Wewenang  DSN  adalah  untuk  membuat  fatwa  atau  aturan  yang  berkaitan  dengan  seluruh  transaksi perbankan syariah. Selain  itu, untuk menghasilkan perbankan syariah yang efektif dan konsisten pada prinsip-prinsip syariah maka dibentuklah dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi  usaha  dan  kegiatan  operasional  bank  syariah  agar  sesuai  dengan  prinsip  dan  aspek perbankan  syariah  dengan  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  DSN.  Selain  itu,  DPS  juga  bertugas mengkomunikasikan  usul  dan  saran  mengenai  pengembangan  produk  dan  jasa  bank  syariah  kepada DSN (Sudarsono, 2003).
DPS  bertanggung  jawab  atas  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  sesuai dengan  prinsip  syariah  termasuk  juga  dalam  bidang  investasi  atau  proyek  yang  ditangani  oleh  bank syariah  dan  tentunya  bank  syariah  harus  mengkondisikan  dengan  prinsip  syariah  (Shofanisa,  2017). Elemen  yang  memiliki  wewenang  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kepatuhan  syariah  adalah Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  terdiri  dari  pakar  syariah  yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip  syariah.  Dewan  syariah  mengemban  tugas  dan  tanggung  jawab  besar  serta  berfungsi  sebagai bagian  pemangku  kepentingan  untuk  melindungi  hak  investor  dan  pengusaha  yang  meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finnasial. Dewan syariah mengemban tugas yang memiliki lima  isu  tata  kelola  perusahaan  terkait  keterbukaan,  konsistensi,  kompetensi,  independensi,  dan kerahasiaan.  Pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  harus  ditekankan  pada  peran  aktiv  dari  seluruh  elemen organisasi  yang  terdiri  dari  direktur  yang  membawakan  fungsi  kepatuhan  di  bank  islam,  kepala  unit kepatuhan  dan  satuan  kerja  kepatuhan  untuk  mengelola  risiko  kepatuhan.  Kepatuhan  merupakan tanggung  jawab  bersama  yang  dilaksanakan  oleh  seluruh  karyawan  bank  dari  atasan  sampai  bawahan (Sahroni dan Karim, 2017).
Nafis  (2018)  mengemukakan  bahwa  regulasi  yang  terkait  dengan  sharia  compliance  dapat bervariasi  disebabkan  adanya  berbagai  aliran  pemikiran  islam  yang  dikelola  oleh  anggota  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  perbankan  islam.  Wahid  (2016)  mengkaji  tentang  Pola  Transformasi  Fatwa Ekonomi  Syariah  DSN-MUI  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia.  Penelitiannya menghasilkan  kesimpulan  bahwa  penyerapan  fatwa  DSN-MUI  dalam  peraturan  perundang-undangan terbagi menjadi 3 (tiga) model. Pertama, model copy paste atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundangundangan. Kedua, pola subtantif yakni hanya mengambil subtansi dari fatwa kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  dengan  bahasa  yang lebih  formal.  Ketiga,  memperluas  ketentuan  fatwa  atau  menerjemahkan  ketentuannya  yang  bersifat umum  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  operasional  sehingga  dapat  diterapkan.  Dalam  prakteknya,  tidak semua  kegiatan  operasional  perbankan  syariah  berjalan  baik.  Kasus  yang  terkait  prinsip  syariah  juga pernah  terjadi,  seperti  kasus  BSM  Bogor,  BRI  Syariah  Yogyakarta,  Bukopin  Syariah  Bukittinggi  dan sebagainya.  Terjadinya  kasus  tersebut,  karena  beragam  faktor  seperti  tatakelola  yang  tidak  efektif, sumber daya manusia, peran dewan pengawas syariah dan perilaku oknum masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  kuantitatif  (Sugiyono,  2017)  adalah “ Metode  penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat positivisme,digunakan   untuk meneliti pada populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data bersifat  kuantitatif/statistik,dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan”.  Sugiyono
(2010)  mengemukakan  bahwa  analisis  data  merupakan  kegiatan  setelah  data  dari  seluruh  sumber terkumpul  menggunakan  statistik.  Dalam  penelitian  ini  akan  menganalisa  3  variabel  penelitian Pemasaran  yang  terdiri  dari    variabel    Beban      Kerja  (X1),  Stres  Kerja  (X2),  terhadap  Turnover Intention  (Y).  Agar  setiap  jawaban  dapat  dihitung  maka  setiap  jawaban  yang  dilakukan  kepada responden  diberikan  skor,  alat  yang digunakan adalah skala likert.

## PEMBAHASAN
Ketertarikan  masyarakat  akan  keuangan  dan  perbankan  syariah  meningkat  beberapa  dekade akhir  ini  telah  merambah  tidak  hanya  mengembangkan  dan  memunculkan  kegiatan  ekonomi,  terlebih lagi keuangan dan perbankan islam merupakan hal yang diminati oleh berbagai pihak. Beberapa negara sedang mereformasi kerangka kerjanya untuk mengakomodasi sistem tersebut. Dewasa ini telah terjadi pergeseran  paradigma  dalam  bidang  perbankan  islam  modern  menuju  produk-produk  yang menggabungkan yang menyerupai bank-bank konvensional, yang memiliki berbagai bentuk lain untuk stabilitas  keuangan  serta  patuh  kepada  prinsip-prinsip  syariah  islam.  Jaballah  (2018)  mengemukakan bahwa  dana  islam  merupakan  ekuitas  perusahaan  yang  sesuai  dengan  syariah  (hukum  Islam).  Syariah merupakan  prinsip  dalam  islam  yang  tidak  memperbolehkan  adanya  bunga,  ketidakpastian,  judi, pembiayaan  kegiatan  ekonomi  tertentu,  pembagian  risiko,  pembagian  keuntungan,  serta  transaksi keuangan  yang  dibiayai  kembali.  Penyedia  dana  islam  dalam  rangka  menghindari  prinsip  islam  yang dilarang  maka  penyedia  dana  islam  indeks  islam,  indeks  islam  yang  digunakan  seperti  Indeks  Pasar Islam  Dow  Jones  (DJIMI).  Perusahaan  penyedia  dana  islam  yang  ingin  masuk  kedalam  indeks  islam maka  perusahaan  harus  melakukan  penyaringan  (Rahim  dan  Masih,  2016).  Semua  kegiatan  penyedia dana islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DJIMI telah menentukan batas atas untuk rasio total  utang  terhadap  kapitalisasi  pasar,  jumlah  kas  dan  dana  berbunga  untuk  kapitalisasi  pasar  serta piutang ke kapitalisasi pasar.
Menurut  Aysan  et  al.,  (2016),  paradigma  Profit  Lost  Sharing  (PLS)  merupakan  dasar pembiayaan  islam.  Karena  sistem  bunga  dilarang  maka  perbankan  islam  memperlakukan  deposan sebagai  investor  daripada  sebagai  kreditur.  Berdasarkan  sistem  Profit  Lost  Sharing  (PLS)  istilah transaksi keuangan secara ideal mencerminkan penyebaran tingkat risiko dan return antara kedua belah pihak  yaitu  kreditur  dan  debitur.  Kedua  belah  pihak  baik  kreditur  dan  depitur  harus  sepakat  untuk berbagi  kerugian  dan  keuntungan  dalam  investasi.  Profit  Lost  Sharing  (PLS)  juga  memiliki  banyak kekurangan terlebih lagi keuangan islam dalam prakteknya juga lebih banyak mengadopsi model non- PLS.  Model  non-PLS  ini  terutama  mencakup  pembiayaan  mark  up  dan  margin  keuntungan  yang didasarkan  pada  keunikan  keuangan  islam.  Perbankan  islam  yang  mampu  mengadopsi  Profit  Lost Sharing (PLS) akan mendapatkan keuntungan terutama dalam halpembagian kerugian investasi antara debitur dan kreditur.
Menurut  Kabir  (2018),  maqasid  shariah  adalah  konsep  luas  yang  berjalan  di  luar  hubungan transaksional  dari  lembaga  keuangan.  Meskipun  demikian,  bank-bank  Islam  memiliki  cara  lain  untuk menetapkan tujuan syariah. Dalam konteks tertentu, ada tiga elemen utama yang melekat pada realisasi maqasid bank syariah.  Ketiga elemen tersebut yaitu  pendidikan individu, membangun  keadilan sosial, dan  menarik  minat  publik.  Fakta  dilapangan  menunjukkan  bahwa  mayoritas  perbankan  islam  lebih cenderung berorientasi keuntungan daripada memenuhi maqasid.
Maqasid  syariah  merupakan  tujuan  utama  yang  harus  direalisasikan  dari  wujudnya  sistem ekonomi  Islam, termasuk  bank syariah.  Implikasi dari tujuan ini lebih  dari sekedar tujuan pemenuhan kebutuhan  masyarakat,  tetapi  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  dan  keadilan  pada  5 (lima)  aspek  tujuan  syariah  dari  agama  (diin),  akal,  keturunan,  harta  dan  kehormatan  (Ahmed,  2014). Pada tingkatan transaksi, implikasi maqasid ini harus terpenuhi dalam rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi  seperti  kepemilikan,  transaksi  atas  objek  yang  memiliki  underlying  asset,  dan  adanya perpindahan  kepemilikan.  Aturan  ini  berkaitan  dengan  substansi  hubungan  risiko  dan  return.  Kaidah fiqh menjelaskannya dengan terminologi al-ghurmu bil ghunmi dan al-kharaj bi dhaman (Al-Suwailem, 2000), setiap keuntungan yang diperoleh harus berbanding dengan tingkat risiko yang melekat padanya. Keuntungan  yang  diperoleh  tanpa  ada  risikonya,  maka  termasuk  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip syariah (Ahmed, 2014).
Berkembangnya  ekonomi  syariah,  khususnya  lembaga  keuangan  syariah  menuntut  adanya pemenuhan  prinsip  syariah.  DSN-MUI  dan  DPS  sebagai  pihak  yang  memberikan  jaminan  terhadap kepatuhan  syariah  telah  berupaya.  Sampai  saat  ini  banyak  fatwa  yang  diterbitkan.  Namun  berbagai keterbatasan  terutama  sumber  daya  menyebabkan  penegakan  kepatuhan  syariah  belum    berjalan maksimal.  Disamping  itu  banyaknya  masyarakat  rasional  yang  belum  siap  menggunakan  prinsip syariah  secara  murni  ikut  menyumbang  belum  maksimalnya  pemenuhan  prinsip  syariah.  Kedepan, semua  pihak  termasuk  masyarakat  harus  terus  mendukung  perkembangan  ekonomi  syariah  dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.
Berdasarkan  Undang-undang  No.21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  dengan  jelas menyatakan bahwa eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penggalian potensi  dan  wujud  kotribusi  masyarakat  dalam  perekonomian  nasional.  Hal  tersebut  dilaksanakan dengan  pengembangan  sistem  ekonomi  berdasarkan  nilai  islam  (syariah)  dengan  mengangkat  prinsip- prinsip  syariah  kedalam  sistem  hukum  nasional.  Prinsip  berlandaskan  pada  nilai-nilai  keadilan, kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  keuniversalan  (rahmatan  lil  alamin),  dari  penjelasan  undang-undang perbankan  syariah  tersebut  maka  jelas  kandungan  sharia  compliance  merupakan  suatu  konsekuensi logis  dari  sistem  keuangan  islam.  Menurut  Rofiq  (2016),  menegaskan  bahwa  sharia  complance merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan pasar keuangan islam yang sangat besar
di Indonesia, apabila tidak jelas adanya jaminan sharia compliance dari operasional perbankan syariah dan  industri  jasa  keuangan  syariah  non  bank  maka  dapat  berimplikasi  menguatnya  anggapan  bahwa tidak  ada  perbedaan  signifikan  antara  perbankan  konvensional  dan  perbankan  syariah.  Dengan  kata lain, mengabaikan pentingnya potensi dan harapan besar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata (Setyowati, 2017).
Pentingnya  kajian  ini  mengingat  dalam  perkembangan  perbankan  syariah  di  indonesia kecenderungan  meningkat  pada  tahun  2016  market  share  perbankan  syariah  sebesar  5.13  %  dan mengalami  peningkatan  pada  tahun  2017  menjadi  5.74%.  jika  dibandingkan  dengan  perbankan konvensional pada akhir 2017, perbankan syariah mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 15.2 % sedangkan  perbankan  konvensional  hanya  mengalami  perkembangan  sebesar  8.4  %  (www.pikiran- rakyat.com). selain itu secara global negara berkembang seperti Qatar, Malaysia, Uni Emirat Arab  dan Turki,  Indonesia  dianggap  sebagai  kekuatan  pendorong  keuangan  islam  di  masa  depan.  Industri keuangan  islam  termasuk  perbankan  syariah  di  Indonesia  sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan  dan berpengaruh secara global.

## Pendekatan Teoritis Konseptual
Kemunculan  perbankan  syariah  di  dunia  pada  dekade  1960-an  dan  1970-an  dilatar  belakangi oleh  banyak  faktor.  Menurut  Saeed  (2004)  faktor-faktor  yang  terpenting  adalah  upaya  para  eksponen kebangkitan Islam dalam memahami hukum bunga sebagai riba, melimpahnya kekayaan minyak pada negara-negara muslim di kawasan Teluk, dan penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk  dipraktekkan  pada  beberapa  negara  muslim  sebagai  bentuk  kebijakannya.  Dengan  demikian dapat  dikemukakan  bahwa  kemunculan  perbankan  syariah  tidak  bisa  dipisahkan  dari  adanya  motivasi keagamaan.  Sebuah  keyakinan  akan  keharaman  bunga  bank  di  satu  sisi,  dan  keharusan  untuk mengaplikasikan  ajaran  Islam  secara  keseluruhan  termasuk  di  bidang  ekonomi  dan  perbankan  di  sisi yang  lain.  Konsekuensinya  adalah  kepatuhan  syariah  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari perbankan syariah. Bahkan menjadi unsur terpenting dari perbankan syariah. Sebab, kepatuhan syariah merupakan unsur pembeda perbankan syariah dari perbankan konvensional. Dalam ungkapan yang lain tanpa  kepatuhan  syariah  sebagai  unsur  inti,  eksistensi  perbankan  syariah  adalah  nonsen  (Baehaqi, 2017).
Kedudukan  bank  Syariah  dalam  undang-undang  sangat  mempengaruhi  ruang  gerak  bank Syariah  pada  suatu  negara.  Bank  Syariah  yang  beroperasi  dibawah  undang-undang  perbankan  syariah akan  lebih  leluasa  beroperasi  secara  syariah  dibandingkan  dengan  bank  syariah  yang  beroperasi dibawah  undang–undang  perbankan  secara  umum.  Menurut  Ascarya  (2017),  karena  alasan karakteristik,  bank  Syariah  yang  khas  dan  berbeda  dengan  bank  konvensional,  bank  Syariah  akan
terbelenggu  ruang  geraknya  apabila  dibatasi  dengan  perundangan  perbankan  konvensional.  Misalnya, bank syariah dibawah perundangan bank konvensional mungkin tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli barang, mungkin tidak dibolehkan untuk melakukan sewa menyewa barang, padahal bank syariah dibolehkan akad jual beli (murabahah, salam, atau istishna) maupun sewa (ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik).
Kebijakan atau pendekatan pengembangan produk yang dipilih oleh otoritas perbankan syariah ikut menentukan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Pendekatan pengembangan produk yang  hati-hati  terhadap  prindip-prinsip  syariah  akan  mengarah  pada  produk  dan  jasa  yang  selalu compliance  to  Syariah  principle  sesuai  dengan  prinsip  –  prinsip  syariah.  Konsekuensinya  ialah pengembangan  produk  menjadi  lebih  lambat.  Sebaliknya,  pendekatan  pengembangan  produk  yang pragmatis dan  market driven pada umumnya akan lebih mengarah pada variasi produk yang beraneka ragam  seiring  dengan  produk  serupa  diperbankan  konvensional.  Pendekatan  ini  pada  umumnya menganut  ketentuan-ketentuan  syariah  yang  lebih  longgar  sehingga  instrument  dan  produk  yang dihasilkan kreatif dan inovatif mengikuti permintaan pasar.
Untuk  melihat  tingkat  kepatuhan  suatu  lembaga,  khususnya  pada  lembaga  keuangan  syariah dapat  diukur  dengan  teori  legitimasi  (legitimacy  theory).  Teori  legitimasi  merupakan  suatu  kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai lembaga/perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku, di mana lembaga tersebut telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang  berlaku.  Legitimasi  dianggap  sebagai  upaya  menyamakan  persepsi  atau  asumsi  bahwa  tindakan yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  merupakan  tindakan  yang  diinginkan,  pantas,  dan  sesuai  dengan sistem  norma,  nilai,  kepercayaan  dan  definisi  yang  dikembangkan  secara  sosial.  Legitimasi  dianggap penting bagi lembaga/perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang  strategis  bagi  perkembangan  lembaga/perusahaan  ke  depan.  Untuk  melakukan  efektivitas  dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya. Pertama, protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan  kebijakan,  ketentuan,  dan  peraturan  yang  berlaku  melalui  analisis  di  bidang  keuangan, akuntansi,  operasional  dan  kegiatan  lainnya  dalam  pemeriksaan  maupun  pengawasan.  Kedua, konstruktif,  yaitu  menjaga  tingkat  kehematan  penggunaan  sumberdaya  dan  efektivitas  hasil  yang maksimal  melalui  saran  perbaikan  dan  informasi  obyektif  untuk  melakukan  review  pada  semua tingkatan  manajemen.  Ketiga,  konsultatif,  yaitu  memberikan  rekomendasi  yang  bermanfaat  bagi seluruh  manajemen  sebagai  penyempurnaan  kebijakan  dalam  rangka  mencapai    tujuan    organisasi melalui    identifikasi    segala    kemungkinan  risiko  dan  penyimpangan  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan  efisiensi  penggunaan  sumberdaya  dan  dana,  sehingga  penyimpangan  dapat  terdeteksi (Baehaqi, 2017).
Menurut Asrori (2011), kewajiban manajemen bank syariah menyediakan informasi kepatuhan terhadap  prinsip  syariah  telah  dipayungi  oleh  AAOIFI  dalam  Accounting,  Auditing  and  Governance Standard  for  Islamic  Financial  Institution  (AAGSIFI).  Untuk  memenuhi  penyediaan  informasi kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip  –  prinsip  syariah,  menurut  Hameed  et  al.,  (2003), merekomendasikan  islamicity  disclosure  index  yang  dikembangkan  berlandaskan  tiga  indikator pengungkapan  islami  yaitu  sharia  compliance,  corporate  governance,  dan  social  environment disclosure.  Dari  tiga  komponen  indikator  tersebut  yang  relevan  sebagai  pertanggung  jawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah adalah pengungkapan sharia compliance dengan maksud untuk menjamin  kepatuhan  bank  islam  terhadap  prinsip  syariah.  Menurut  Asrori  (2011),  untuk  memperoleh jawaban terkait pengungkapan kepatuhan syariah, adalah menggunakan pendekatan keperilakuan yakni menerapkan ilmu (teori) keperilakuan pada akuntansi  (Haniffa dan Hudaib, 2001).  Teori keperilakuan yang digunakan untuk memprediksi intensi (minat) akuntan dan manajer bank Syariah terhadap praktik pengungkapan  sharia  compliance  sebagai  pertanggung  jawaban  kepatuhan  bank  syariah  terhadap prinsip  syariah  dengan  menggunakan  Theory  of  Recent  Actional  (TRA)  dari  Ajzen  dan  Viesbhein (1980).
Ketika  intensi  (minat)  menerapkan  pengungkapan  Sharia  Compliance  adalah  keinginan  atau kehendak individu manajer bank syariah ataupun akuntan bank syariah terhadap praktik pengungkapan sharia  compliance  sebagai  instrumen  pertanggung  jawaban  penyediaan  informasi  kepatuhan  bank syariah  terhadap  prinsip  syariah.  Seperti  dikemukakan  pada  teori  terdahulu  yang  mengacu  pada  teori tindakan  beralasan  model  Ajzen  dan  Viesbhein  (1980)  untuk  memperoleh  penjelasan  secara  empiris bagaimana  perilaku  manajer  dan  akuntan  menerapkan  praktik  pengungkapan  sharia  compliance menggunakan prediktor intensi individu manajer dan akuntan menerapkan praktik pengungkapan sharia compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah.
Kepatuhan  syariah  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  framework  manajemen  risiko  untuk mewujudkan  budaya  kepatuhan  dalam  mengelola  risiko  perbankan  islam.  Kepatuhan  syariah  (sharia compliance) memiliki standard internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic financial service board  (IFSB)  dimana  kepatuhan  syariah  merupakan  bagian  dari  tata  kelola  lembaga  (corporate governance).  Kepatuhan  syariah  merupakan  manifestasi  pemenuhan  seluruh  prinsip  syariah  dalam menjaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan  tersebut  adalah  nilai,  perilaku,  dan  tindakan  yang  mendukung  terciptanya  kepatuhan  bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

## Pendekatan Empiris Praktis
Industri perbankan syariah nasional terus meningkat dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak tahun 1992. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU PbS), pengaturan tentang bank Syariah di Indonesia masih menyatu dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  (UUP)  dan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  beserta  peraturan  pelaksanannya.  Bentuk  peraturan  pelaksanaannya  berupa  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Keuangan,  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia.
Peraturan  dalam  UU  tersebut  masih  dipandang  belum  kuat  untuk  menjadi  landasan.  Keadaan demikian  mendorong  Bank  Indonesia  (selanjutnya  disebut  BI)  mengeluarkan  aturan  dalam  bentuk Peraturan  BI  dan  Surat  Edaran  BI.  Di  antara  Peraturan  BI  (selanjutnya  disebut  PBI)  yang  diterbitkan antara  lain  PBI  Nomor  7/35/PBI/2005  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, serta PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  oleh  Bank  Umum Konvensional.  Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  bank  Syariah  di  Indonesia,  maka  sejak  tahun 2011, BI terus menambah PBI yang terkait dengan regulasi perbankan syariah setiap tahunnya. Bahkan setelah  kewenangan  dan  tanggung  jawab  membuat  regulasi  berpindah  dari  BI  ke  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK), peraturan-peraturan terkait bank Syariah pun terus dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU  Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  menyatakan  bahwa  OJK  memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan di era globalisasi.
Dampak globalisasi keuangan (financial global) dan pasar bebas (laissez-faire) berdampak pada kehati-hatian pelaku industri dan bisnis keuangan islam untuk menjaga aspek kepatuhan Syariah (sharia compliance) sebagai alat pencegahan kemungkinan risiko dan fraud di sektor riil. Begitu juga tantangan terhadap  inovasi  produk  keuangan  harus  dilakukan  dengan  melakukan  penyesuaian  antara  manfaat, dinamika masyarakat serta kondisi perekonomian global. Hal ini diterapkan untuk membuktikan bahwa nilai – nilai islam mampu dan eksis dalam persaingan bisnis, perdagangan di globalisasi modern serta menjaga keberlangsungan usaha (sustainability) perbankan islam di Indonesia. Menurut Sukardi (2010), fungsi  kepatuhan  sebagai  tindakan  dan  langkah  preventif  yang  bersifat  eks-ante,  untuk  memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank islam. Untuk itu,  bank  islam  wajib  memahami  seluruh  ketentuan  perundangan  yang  berlaku  sehingga  menjadi tanggung  jawab  setiap  individu  dari  jajaran  tertinggi  yaitu  direksi  sampai  pegawai  terendah  jajaran
bank.  Begitu  juga  inovasi  produk  perbankan  islam  mengacu  pada  standard  Syariah  (sharia  standard) dan sharia governance, pedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan islam, kesesuaian akad dan tidak mendzolimi masyarakat sebagai konsumen. Hal  ini  menjadi  penting  bahwa  jika  bank  islam  tidak  bias  menjaga  nilai-nilai  islam  dalam  bisnis  dan persaingan keuangan global, maka berarti nilai-nilai islam tidak sesuai dan tidak relevan dengan zaman.
Sharia compliance akan menjadi sebuah konsekuensi logis dari munculnya kegiatan bisnis yang mengacu pada system keuangan islam. Menurut Wilson (2006), bahwa keputusan bisnis yang mengacu pada  keimanan  dalam  praktiknya  berarti  mengikuti  hukum  Syariah  dengan  memperhatikan  kehalalan atau diizinkan, dan menghindari apa yang haram atau dilarang. Dalam islam perdagangan harus disertai persetujuan  Bersama  dengan  penekanan  pada  kepastian  kontrak  untuk  menghilangkan  gharar (ketidakpastian)  atau  ambiguitas.  Dalam  perspektif  manusia  sebagai  khalifah  maka  dapat  dikatakan bahwa CEO sebuah perusahaan bisnis dapat dianggap sebagai khalifah yang bertanggung jawab kepada Allah  SWT  atas  semua  tindakannya.  Menurut  Setyowati  (2017)  menyatakan  bahwa  hubungan  antara muatan  konsep  khilafah  dengan  sharia  compliance  tersebut  senada  dengan  konsep  penata  layanan dalam  agama  Nasrani.  Menurut  Chapra  dan  Ahmed  (2002),  menegaskan  bahwa  memang  banyak investor diteluk dan Malaysia yang ingin berinvestasi dengan jaminan khusus sharia compliance.

## Peran DPS dan DSN untuk Meningkatkan Kepatuhan Syariah
Elemen  yang  memiliki  otoritas  dan  wewenang  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap kepatuhan  Syariah  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Dewan  Pengawas  Syariah  melengkapi tugas  mengawasi  yang  diberikan  oleh  komisaris  dimana  kepatuhan  syariah  semakin  penting  untuk dilakukan  dikarenakan  adanya  permintaan  dari  nasabah  agar  bersifat  inovatif  dan  berorientasi  bisnis dalam  menawarkan  instrument  dan  produk  baru  serta  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum islam (Greening dan Iqbal, 2011).  Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas  dan  operasional  institusi  finansial  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip–prinsip Syariah.  Dewan  Syariah  mengemban  tugas  dan  tanggung  jawab  besar  yang  berfungsi  sebagai  bagian stakeholder karena mereka adalah pelindung hak investor yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial.
Pengembangan  inovasi  produk  keuangan  syariah  perbankan  syariah  harus  dirancang instrumennya dan sesuai dengan standard internasional (Lewis dan Lativa, 2007), inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestic  di  Indonesia.  Inovasi  produk  yang  dikembangkan  sudah  harus  disesuaikan  dengan  kualitas produk, kehandalan, sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, dan teknologi, serta perluasan jaringan
pelayanan  dan  berpedoman  pada  fatwa  MUI  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (Trianta, 2009).
Terdapat  permasalahan  dalam  kepatuhan  syariah  antara  lain  yaitu  pemenuhan  sharia compliance  pada  akad  murabahah  di  bank  syariah  terkait  masalah  pajak  ganda  yang  terjadi  pada pemerapan system murabahah, pemebrlakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat pada jangka waktu pembayaran (adanya prinsip time value of money) ada pembayaran cicilan, pajak  ganda bukanlah satu-satunya masalah dibidang  sharia compliance, terdapat beberapa  persoalan  di salah sau unit  perusahaan syarah (UUS) yaitu kasus berkaitan dengan transaksi derivative  pada  induk  konvensionalnya.  Kemudian  terkait  transaksi  yang  terjadi  di  pasar  modal, transaksi  yang  dilakukan  para  investor  saat  transaksi  jual  beli  saham  tidak  dapat  dimonitoring  secara keseluruhan  apakah  transaksi  tersebut  sah  di  dalam  hukum.  Permasalahan    lainnya  adalah  kontrok perbankan  Syariah  sangat  kurang  terutama  tentang  praktik-praktik  dalam  produk-produk  di  bank Syariah.
Sementara  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  bertugas  dalam  mengamati  operasional syariah  sangat  terbatas  dan  banyak  DPS  yang  bekerja  di  bank  Syariah  tidak  fokus  karena  banyaknya jabatan  yang  mereka  emban  bahkan  kurangnya  peningkatan  kualitas  DPS  di  Lembaga  keuangan Syariah.  Kemudian  mencegah  terjadinya  fraud  sepeerti  penggelapan  uang  setoran  nasabah  yang dilakukan  oleh  pegawai  yang  berdampak  pada  kerugian  di  pihak  bank,  complain  nasabah  terhadap kegagalan  transfer  dana,  sidystreaming  (pencairan  pembiayaan)  pegawai  yang  semula  diepruntukan renovasi  rumah  tetapu  dibelikan  emas,  kemudian  dijadikan  barang  jaminan  dengan  nominal  dibawah pencairan,  tindakan  meminjam  uang  hasil  pencairan  pembiayaan  nasabah  oleh  pejabat  bank.  Hal  lain yang  merupakan  yang  menjadi  penyimpangan  kualitas  dan  kapabilitas  perbankan  islam  dan menimbulkan sharia compliance, adanya kepentingan bisnis dari para dewan direksi terkait keuntungan perusahaan karena pada saat rapat umum pemegang saham maka  kepentingan profit menjadi indikator utama  dalam  kemajuan  peningkatan  usaha  sehingga  orientasi  perusahaan  atau  lembaga  adalah mementingkan  kepentingan  pemegang  saham  bukan  mengambil  manfaat  dari  fungsi  lembaga  sebagai intermediary finance serta kepentingan stakeholder (supplier, nasabah, karyawan, produsen, mitra kerja, regulator, dan lain-lain).
Disamping itu eksistensi perbankan islam menimbulkan persaingan pelaku bisnis pada dimensi staff  dan  karyawan  bank  syariah.  Terjadi  budaya  pengambilan  karyawan  antar  bank  Syariah  hal  ini disebabkan  oleh  lajunya  tingkat  pertumbuhan  dan  perkembangan  perbankan  islam  tanpa  diiringi  oleh persiapan  sumber  daya  manusia  perbankan  islam  yang  kompeten.  Bahkan  terjadi  political  will  dalam pengembangan peraturan atau regulasi perbankan islam.
Secara eksplisit permasalahan inovasi produk bermunculan seiring dengan perkembangan bank syariah  dimana  pengembangan  dan  inovasi  produk  bank  syariah  belum  mampu  menjawab  kebutuhan pasar  dan  berdaya  saing  tinggi.  Pengembangan  serta  inovasi  produk  belum  melalui  proses  inovasi produk  yaitu  inovasi  produk  belum  dikembangkan  dengan  dukungan  teknologi  informasi  dan telekomunikasi untuk  pengembangan  produk maka transaksi perbankan harus dilakukan secara digital karena  merupakan  kebutuhan  masyarakat  atau  konsumen,  pengembangan  dan  inovasi  produk disesuaikan dengan karakter bisnis disektor riil dan inovasi produk diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan produk bank syariah (Warde, 2000).
Perlu mempertimbangkan aspek inovasi bisnis yaitu kebutuhan customer secara komprehensif, harga  yang  kompetitif  serta  kemasan  produk  yang  inovatif  sesuai  standard  internasional.  Pemahaman sumber  daya  manusia  di  industri  perbankan  syariah  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  belum maksimal,  minimnya  keberlangsungan  program  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  industri  perbankan syariah di Indonesia pada masyarakat bahkan masih terdapat tindakan yang tidak konsisten dari pelaku bisnis  syariah  terhadap  operasional  bank  syariah.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  industry  keuangan syariah  untuk  memberikan  layanan  kepada  pelanggan  dan  menciptakan  produk  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  sebagai  upaya  untuk  mengembangkan  dan  membesarkan  industri  perbankan syariah.
Secara  lebih  komprehensif  mekanisme  pengawasan  di  bank  syariah  meliputi    komposisi, karakteristik,  struktur,  dan  mekanisme  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  Dewan  Komisaris  dan  Direksi (Abdullah,  2010).  Fungsi  pengawasan  terhadap  kepatuhan  syariah  di  bank  syariah  dijalankan  oleh lembaga  pengawas  yang  beranggotakan  orang-orang  dengan  kompetensi  tertentu.  Para  pengawas tersebut selain memiliki kemampuan mampu memahami ketentuan  hukum  Islam sekaligus juga harus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Pemahaman terhadap hukum islam memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip  islam  dalam  ketentuan  operasional  bank  syariah,  sedangkan  pemahaman  mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.
DPS bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  DPS  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  DPS  melengkapi  tugas pengawasan  yang  diberikan  komisaris,  di  mana  kepatuhan  syariah  semakin  penting  untuk  melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan  produk  baru  serta  untuk  memastikan  kepatuhan  syariah  terhadap  hukum  Islam.  Akan  tetapi  yang
terjadi di dalam praktiknya, pengawasan aspek syariah ini belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa  aspek,  di  antaranya  adalah  belum  optimalnya  peran,  manajemen  organisasi  maupun kompetensi yang dimiliki oleh DPS. Salah satu penyebabnya masih rendahnya tingkat kepatuhan bank Syariah  adalah  karena  belum  idealnya  komposisi  dari  DPS  yang  mayoritas  diisi  oleh  para  akademisi syariah  dan  belum  mengakomodir  dara  para  praktisi  bidang  ekonomi,  keuangan  maupun  akuntansi. Selain  itu  disebabkan  belum  kuatnya  peran  DPS,  juga  dikarenakan  pengawasan  syariah  pada  bank syariah  lebih  banyak  dilakukan  oleh  Divisi  Kepatuhan  Syariah  semata.  Kenyataannya  DPS  di  bank syariah selama ini masih banyak yang hanya dijadikan sebagai obyek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah, yang berfungsi untuk sekedar mengisi sturktur di institusi perbankan syariah.
Peranan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari  sisi  kebenaran  syariah,  terutama  pada  saat  mengeluarkan  produk-produk  perbankan.  Dengan demikian,  selain  tata  kelola  yang  baik  dari  sisi  manajemen  perusahaan,  tata  kelola  pengawasan  dan pengembangan  yang  dilakukan  oleh  DPS  menjadi  tolok-ukur  mendasar  dalam  kesuksesan  penerapan sharia governance pada bank syariah di Indonesia.

## KESIMPULAN
Upaya kepatuhan syariah telah dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya manusia di bank syariah menyebabkan penegakan kepatuhan  syariah  belum  berjalan  maksimal.  Di  samping  itu  banyaknya  masyarakat  rasional  yang belum  siap  menggunakan  prinsip  syariah  secara  murni  ikut  menyumbang  belum  maksimalnya pemenuhan  prinsip  syariah.  Peran  DPS  yang  belum  optimal  dapat  berdampak  terhadap  risk management.  Jenis  manajemen  risiko  yang  terkait  erat  dengan  peran  DPS  adalah  risiko  reputasi  yang selanjutnya  berdampak  pada  displaced  commercial  risk,  seperti  risiko  likuiditas  dan  risiko  lainnya. Langkah  pengutan  peran  DPS  dapat  ditempuh  melalui  berbagai  aspek  di  antaranya  mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada bank Syariah oleh MUI dan BI. Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah  yang  baik.  Pengelolaan  bank  Syariah  tidak  bisa  lepas  dari  pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana  masyarakat  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah.  Peranan  DPS  dalam  menjaga  kepatuhan syariah  berkaitan  erat  dengan  pengelolaan  perusahaan  dari  sisi  kebenaran  syariah,  terutama  pada  saat mengeluarkan produk-produk perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, M. Z. (2012). Bank Customer Classification in Indonesia:Logistic Regression Vis-à-vis Artificial Neural Networks. World Applied Sciences Journal .
Abdullah, M. A. (2010). Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Ahmed,  H.  (2014).  Islamic  Banking  and  Shari’ah  Compliance:  A  Product  Development  Perspective. Journal of Islamic Finance , 15-29.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. MA: Addison-Wesley.
Al-Suwailem,  S.  (2000).  Towards  an  Objective  Measure  of  Gharar  in  Exchange. Islamic  Economics Studies , 7 (1 & 2) , 61-102.
Ascarya. (2017). Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Asrori.  (2011).  Pengungkapan  Syariah  Compliance  dan  Kepatuhan  Bank  Syariah  Terhadap  Prinsip Syariah. JDA Jurnal Dinamika Akuntansi, 3, 1 .
Aysan,Ahmet  F,  Mustafa  Disli  ,  Meryem  Duygun  ,  Huseyin  Ozturk.  (2018).  Religiosity  versus rationality:  Depositor  behavior  in  Islamic  and  conventional  banks. Journal  of  Comparative Economics. Vol 46 , 1–19.
Baehaqi,  J.  (2017).  Kerangka  Yuridis  Kepatuhan  Syariah  Dalam  Operasional  Perbankan  Syariah  Di Indonesia. al-Daulah Vol 7. No 1 .
Chapra, & Ahmed. (2002). Toward a Just Monetary System. United Kingdom: Islamic Foundation.
Greuning,  H.  V.,  &  Iqbal,  Z.  (2011). Analisis  Risiko  Perbankan  Syariah  (Risk  Analysis  For  Islamic Banks). Jakarta: Salemba Empat.
Hameed, S. (2003). Alternatif Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. Paper Presented in the Internastional Conference on Information System and Islam at the IIUM , 1-34.
Jaballah,  Jamil,  Jonathan  Peillex,  dan  Laurent  Weill.(2017).  Is  Being  Sharia  compliant  worth  it? Economic Modelling Vol 10. 1-10 .
Kabir,  M.  H.,  &  Aliyu,  S.  (2018).  A  contemporary  survey  of  islamic  banking  literature.  Journal  of Financial Stability. Journal of Financial Stability 34 , 12–43.
Lewis, M., & Lativa, A.-G. L. (2007). Islamic Banking: Principles, Practis and Prospect. Massacusetts: Edward Elgar.
Malik,  M.  S.  (2011).  Controversies  that  make  Islamic  banking  controversial:  An  analysis  of  issues  and challenges. American Journal of Social and Management Sciences , 41-46.
Mardian,  S.  (2015).  Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1 .
Nafis, AlamaSara, Sophia Binti Zainuddin Syed, Aun R.Rizvi. (2018). Ramifications of varying banking regulations on performance of Islamic Banks. Borsa Istanbul Review .
Rahim,  Adam,  Masih,  Mansur.(  2016).  Portfolio  diversification  benefits  of  Islamic  investors  with  their major  trading  partners:  evidence  from  Malaysia  based  on  MGARCH-DCC  and  wavelet approaches. Econ. Modell. 54 , 425–438.
Rahman,  A.  R.  (2008).  Shariah  Audit  for  Islamic  Financial  Services:  The  Needs  and  Challenges. ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS) , pp. 114.
Rofiq, A. (2016). Tanggung Jawab Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam  Menjamin  Kepatuhan  Syariah  Perbankan  Syariah,  Modul  Pelatihan  Pembuatan  Akta Notariil  Dalam  Praktik  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Jakarta:  Modul  Pelatihan  Pembuatan Akta Notariil Dalam Praktik .
Saeed,  A.  (2004). Bank  Islam  dan  Bunga  Studi  Kritis  dan  Interpretasi  Kontemporer  tentang  Riba  dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sahroni, Karim, O. d., & Adiwarman. (2017). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan Ekonomi. Depok: Rajawali Press.
Setyowati,  R.  (2017).  Rasionalitas  Pendekatan  Sharia  Compliance  Dalam  Meningkatkan  Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol 1. No1 .
Shofanisa,  &  Nurul,  A.  (2017).  Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Akta  Pembiayaan  Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance). Yuridika: Volume 32 No. 2 , 189- 209.
Sudarsono,  H.  (2003). Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  Dan  Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Sukardi, B. (2010). Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. Surakarta: IAIN.
Syafei, A. W. (2005). The Responsibility and Independence of Shariah Advisors and the Shariah Review Process ini Indonesia Islamic Banks. Malaysia: IIUM.
Triyanta,  A.  (2005).  Implementasi  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Islam  (Syariah)  (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 16 .
Wahid,  &  Hasan,  S.  (2016).  Pola  Trasformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-MUI  dalam  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Ahkam. Vol 4 No 2 , 171-198.
Warde, I. (2000). The Revitalization of Islamic Profit-and-loss Sharing,” Proceeding of the The Harvard University Forum on Islamic Finance. Islamic Finance Information Program Centre for Middle Easter Studies .