## PERSYARATAN MODAL MINIMUM PT PMA: ANALISIS HUKUM DAN TINJAUAN KASUS
Luh Putu Yeyen Karista Putri a
a Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Email: yeyenkarista@undiknas.ac.id
Naskah diterima: 07 Agustus; revisi: 30 Oktober; disetujui: 30 November 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2093

## Abstrak
Persyaratan modal minimum bagi PT PMA menghambat investasi asing dan berdampak negatif bagi daya saing Indonesia. Disisi lain, persyaratan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk  menganalisis  kesesuaian  antara  persyaratan tersebut  dengan  kewajiban  berdasarkan  perjanjian  investasi  internasional.  Persyaratan  tersebut bertentangan  dengan national  treatment, tetapi  tidak  semua  perjanjian  investasi  internasional  yang melibatkan Indonesia memuat klausula tersebut . Beberapa perjanjian mengatur pengecualian dimana negara  dapat  memberikan  perlakuan  berbeda  terhadap  investor  asing  atas  dasar  perlindungan kepentingan  publik . Indonesia  menjustifikasi  persyaratan  tersebut  untuk  mencegah  investor  asing menguasai  sektor  vital,  melindungi  UMKM  dari  persaiangan  tidak  imbang,  dan  melindungi kepentingan  kreditor.  Akan  tetapi,  lemahnya  pengawasan  menyebabkan  maraknya  penggunaan perjanjian nominee untuk menyiasati persyaratan ini. Besaran modal minimum yang ditetapkan tidak proporsional  karena  diberlakukan  untuk  semua  bidang  usaha  tanpa  mempertimbangkan karateristiknya.  Persyaratan  ini  memberatkan  karena  investor  wajib  memenuhi  nilai  investasi minimum Rp. 10 Miliar diluar tanah dan bangunan. Pengawasan melibatkan notaris dan sistem yang terintegrasi akan mendorong kepatuhan terhadap persyaratan ini. Pemerintah juga dapat melindungi kepentingan nasional dengan memberdayakan UMKM dan menggunakan kriteria yang lebih relevan seperti  mewajibkan  inestor  asing  menggunakan  teknologi  ramah  lingkungan  atau  berkontribusi secara sosial.
Kata Kunci: Hukum Investasi Indonesia; Penanaman Modal Asing; Persyaratan Modal Minimum

## Abstract
The  minimum  capital  requirement  for  FDI  inhibits  foreign  investment  and  adversely  affects Indonesia's competitiveness. However, this requirement is necessary to protect the national interest. The  normative  legal  research  method  is  employed  to  analyze  the  conformity  between  this requirement with obligations under international investment agreements (IIAs). This requirement is contrary to national treatment, however, not all IIAs involving Indonesia provide such clauses. Some IIAs provide exceptions where a state can give different treatment to foreign investors for the sake of public interest. Indonesia justifies this requirement to prevent foreign investors from controlling vital sectors,  protect  MSMEs  from  unfair  competition,  and  protect  the  interests  of  creditors.  However, weak  supervision  has  led  to  the  widespread  use  of  nominee  agreements  to  circumvent  this requirement. The minimum amount of capital is disproportionate because it is applied to all business fields  without  considering  their  characteristics.  This  requirement  is  burdensome  because  investors are  required  to  meet  a  minimum  investment  of  Rp.  10  billion  excluding  land  and  buildings. Supervision involving notaries and integrated systems will encourage compliance. The government can also protect national interests by empowering MSMEs and using more relevant criteria such as requiring foreign investors to use environmentally friendly technology or contribute socially.
Keywords:  Indonesian  Investment  Law;  Foreign  Direct  Investment  (FDI);  Minimum  Capital

## Requirements

## LATAR BELAKANG
Investasi  merupakan  aspek  penting  dalam  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. 1 Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  berupaya  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif untuk menarik investor asing. Investasi asing sangat diperlukan bagi Indonesia sebagai modal untuk  mengeksplorasi  sumber  daya  alam  dan  potensi  ekonomi  yang  masih  belum  optimal. Investasi  juga  diharapkan  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat. 2 Untuk  mendukung  iklim  investasi,  pemerintah  Indonesia melakukan  reformasi  perizinan  berusaha  sejak  tahun  2018  dan  puncaknya  dengan diundangkannya  UU  Cipta  Kerja. 3 Akan  tetapi  masih  terdapat  satu  persyaratan  yang  justru berpotensi menghambat investasi asing.
Investor  asing  yang  melakukan  penanaman  modal  secara  langsung  ( foreign  direct investment /  FDI)  di  Indonesia  wajib  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT  PMA)  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  5  (2)  UU  PT. 4 Meskipun  pendiri  perseroan  diberikan  kebebasan untuk menentukan besaran modal dasar perseroan tapi terdapat syarat khusus bagi PT PMA sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32  (2)  UUPT  yang  telah  diubah  UU  Cipta  Kerja. Berdasarkan Pasal 189 (2) PP 5/2021, total investasi minimum untuk PT PMA adalah Rp. 10 Miliar  di  luar  tanah  dan  bangunan  per  bidang  usaha  per  lokasi. 5 Konsekuensinya,  investor asing  wajib  meningkatkan  jumlah  investasi  sesuai  dengan  jumlah  bidang  atau  lokasi  usaha yang  dipilih.  Adapun  25%  dari  modal  dasar  tersebut  harus  ditempatkan  dan  disetor  penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (1) UUPT.
Pada  prakteknya,  persyaratan  ini  menyebabkan  beberapa  investor  asing  tidak  bisa berinvestasi di Indonesia. Dengan kata lain, hanya investor asing dengan modal sangat besar yang  bisa  berinvestasi  di  Indonesia.  Akibatnya,  beberapa  investor  asing  memilih  untuk berinvestasi  di  negara  lain  sehingga  berdampak  negatif  bagi  daya  saing  Indonesia  ditengah dunia  yang  kompetitif.  Opsi  lain  bagi  investor  asing  yakni  berinvestasi  di  Indonesia menggunakan nominee .  Meskipun nominee atau  perjanjian  pinjam  nama  secara  tegas dilarang,  tapi  dalam  prakteknya  banyak  kecurangan  yang  dilakukan  karena  lemahnya pengawasan. 6 Triwis  (2016)  dan  Indriani  (2017)  dalam  penelitiannya  memberikan  analisis hukum terhadap praktik nominee dalam PT PMA akan tetapi kedua penelitian tersebut tidak membahas  mengenai  penyebab  maraknya  praktik  penggunaan nominee . 7 Akar  masalah  dari praktik nominee tersebut  adalah  persyaratan  yang  menghambat  investor  asing  untuk berinvestasi.  Beberapa  penelitian  seperti  Yuniarti  dan  Zaidun  (2019)  serta  Taduri  (2021)
1 Ervina  Rahmadila,  Halim  Trirejeki,  and  Ibnu  Muhdir,  “Determination  of  Foreign  Direct  Investment  in Indonesia Development: Case Study Indonesia and Malaysia,” Management and Economics Journal (MEC-J) 5, no. 3 (December 31, 2021): 248.
2 Januari  Nasya  Ayu  Taduri,  “The  Legal  Certainty  and  Protection  of  Foreign  Investment Againsts  Investment Practices in Indonesia,” Lex Scientia Law Review 5, no. 1 (2021): 120.
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , 2020.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas , 2007.
5 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Resiko , 2021.
6 Iin  Indriani,  “Perkembangan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Dan  Praktik  Penggunaan  Nominee  Oleh  Investor Asing,” in Seminar Ilmiah Nasiona: Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu , 2017, 252.
7 Ibid.,  253;  Sigit  Teteki  Triwis,  “Analisis  Kekuatan  Perjanjian  Nominee  Saham  Dalam  Perseroan  Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA),” Acta Comitas 1, no. 15 (2016): 24.
membahas  mengenai  kebijakan  Indonesia  terhadap  investor  asing. 8 Sari  (2020)  membahas secara  mendetail  mengenai  syarat  pendirian  PT  PMA. 9 Kendati  demikian,  belum  ada penelitian  yang  membahas  secara  khusus  mengenai  persyaratan  modal  minimum  Rp.  10 Miliar bagi PT PMA pasca diundangkannya UU Cipta Kerja.
Tulisan ini akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan perlukah persyaratan modal minimum  bagi  PT  PMA.  Bagian  pertama  akan  membahas  kesesuaian  persyaratan  tersebut dengan  kewajiban  Indonesia  berdasarkan  perjanjian  investasi  internasional  dan  kepentingan nasional.  Bagian  kedua  akan  membahas  pengawasan  dan  dampak  negatif  persyaratan tersebut.  Pada  bagian  terakhir  akan  dipaparkan  kesimpulan  perlu  atau  tidaknya  persyaratan modal  minimal  serta  saran  yang  berguna  bagi  pembuat  kebijakan  dan  pihak-pihak  terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan notaris.

## METODE
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum  normatif  yang  bertujuan  untuk  menganalisis kesesuaian  antara  persyaratan  modal  minimal  dengan  perjanjian  investasi  internasional  dan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. 10 Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengkaji efektivitas  dari  persyaratan  modal  minimum  bagi  PT PMA  dengan  memaparkan  kelemahan dalam  pengawasan  dan  dampak  negatif  yang  ditimbulkannya. 11 Bahan  hukum  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  (UU  Cipta Kerja,  UU  PT,  UU  Penanaman  Modal  dan  PP  5/2021),  perjanjian  investasi  internasional (BITs  dan  TIPs  yang  melibatkan  Indonesia)  serta  beberapa  putusan  pengadilan  mengenai kasus terkait nominee dalam PT PMA. Penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang diperoleh menggunakan teknik kepustakaan. 12 Analisis disajikan dalam  bentuk  deskriptif  kualitatif  untuk  memberikan  kesimpulan  terhadap  pertanyaan perlukah dan efektifkah persyaratan modal minimum bagi PT PMA.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## National Treatment vs. Kepentingan Nasional
Salah  satu  upaya  Indonesia  untuk  menarik  investor  asing  yaitu  dengan  membuat  perjanjian internasional  dengan  negara  lain  mengenai  perlindungan  dan  promosi  investasi.  Perjanjian investasi  yang  hanya  melibatkan  dua  negara  disebut Bilateral  Investment  Treaties (BITs). Sedangkan Treaty  with  Investment  Provision (TIPs)  adalah  perjanjian  internasional  yang biasanya  mengatur  tentang  perdagangan,  melibatkan  dua  negara  atau  lebih  dan  memuat ketentuan  atau  bab  khusus  tentang  investasi.  Ruang  lingkup  perlindungan  yang  terdapat dalam BITs atau TIPs berbeda-beda tergantung dari kesepakatan negara yang membuatnya.
Pada  umumnya,  BITs  atau  TIPs  memuat  perlindungan  bagi  investor  asing  terhadap nasionalisasi  ( expropriation ),  tindakan  semena-mena  ( arbitrary  measures )  dan  perlakuan diskriminatif ( discriminatory treatment ) oleh otoritas negara tempat investasi dilakukan ( host
8 Muchammad  Zaidun  and  Yuniarti  Yuniarti,  “The  Foreign  Direct  Investment  Policy  Which  Reflects  the Proportional Protection,” Yuridika 34, no. 2  (2019): 133;  Ayu  Taduri,  “The  Legal  Certainty  and  Protection  of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia,” 409.
9 Indah Sari, “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 61–62.
10 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Banten: Unpam Press, 2018), 73.
11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021), 31.
12 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , 60.
State ). 13 Ada dua tipe perlindungan terhadap perilaku diskriminatif bagi investor asing, yaitu Most  Favored  Nation (MFN)  dan national  treatment .  Ketentuan  MFN  mewajibkan  negara ( host State ) untuk memberikan perlakuan yang tidak lebih merugikan ( no less favorable) bagi investor  dari  suatu  negara  dibandingkan  investor  dari  negara  lain  sedangkan national treatment melindungi  investor  asing  dari  perlakuan  diskriminatif  dibanding  investor  dalam negeri atau domestik.
National  treatment merupakan  konsep  yang  diadopsi  dari  hukum  perdagangan internasional. 14 Dalam konteks perdagangan barang ( General Agreement on Tariff and Trade / GATT),  terdapat  larangan  untuk  menerapkan  pajak  internal  atau  peraturan  yang  lebih merugikan dibanding dengan yang diterapkan terhadap produk domestik serupa. 15 Ketentuan ini  dibuat  untuk  mencegah  proteksionisme  dan  menciptakan  kesetaraan  dalam  pasar  yang kompetitif. 16 Sedangkan dalam konteks investasi, ruang lingkup national treatment lebih luas karena  mencakup  perdagangan  internasional  barang,  jasa,  teknologi,  dan  aktivitas  ekonomi lainnya. 17 Beberapa  negara  berkembang  membatasi  ruang  lingkup  perlindungan national treatment . 18 Kesenjangan  finansial  dan  teknologi  antara  investor  asing  ( multinational enterprise )  dengan  pengusaha  domestik  merupakan  alasan  utama  bagi  pemerintah  negara berkembang  untuk  memberikan  perlakuan  istimewa  kepada  pengusaha  domestik  dibanding investor asing. 19 Berdasarkan Pasal 6 (1) UU Penanaman Modal, pemerintah Indonesia secara eksplisit  mengatur  mengenai Most  Favored  Nation (MFN) treatment .  Ketentuan  ini  tidak berlaku  apabila  terdapat  perjanjian  internasional  khusus  yang  memberikan  perlakuan istimewa  bagi  investor  dari  negara  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  6  (2)  UU Penanaman  Modal.  Di  sisi  lain,  UU  Penanaman  Modal  tidak  mengatur  mengenai national treatment karena  adanya  kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang  lebih  memihak,  melindungi dan memberdayakan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 20
Hingga  pertengahan  2022,  Indonesia  telah  terlibat  dalam  74  BITs.  Kendati  demikian, hanya  27  BITs  yang  masih  berlaku.  Indonesia  juga  terlibat  dalam  22  TIPs  dimana  18 diantaranya masih berlaku. 21 Adapun muatan dari BITs atau TIPs yang melibatkan Indonesia berbeda-beda.  Kebanyakan  perjanjian  tersebut  ditandatangani  sebelum  adanya  model  atau formulasi standar BITs generasi baru. 22 Meskipun ada beberapa BITs atau TIPS yang dibuat
13 David Price, “Indonesia’s Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment?,” Asian Journal of International Law 7, no. 1 (January 1, 2017): 126; Adinda G Balqis Tegarmas, “Perlindungan  Kepentingan  Nasional  Melalui  Klausula  Dalam  Bilateral  Investment  Treaty,” Jurist-Diction 2, no. 6 (2019): 1916.
14 Balqis Tegarmas, “Perlindungan Kepentingan Nasional Melalui Klausula Dalam Bilateral Investment Treaty,” 1921.
15 Peter Van den Bossche and Werner Zdouc, The Law and Policy of the Word Trade Organization; Text, Cases and Materials , Fourth. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 344.
16 Appellate Body of the World Trade Organization, Korea-Taxes on Alcoholic Beverages , 120 (1999).
17 United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development, National  Treatment:  UNCTAD  Series  on  Issue  in International Investment Agreements (United Nations, 1999), 9.
18 Jeswald W Salacuse, “BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their Impact on Foreign Investment in Developing Countries,” International Lawyer 24 (1999): 668, https://scholar.smu.edu/til/vol24/iss3/7http://digitalrepository.smu.edu.
19 Balqis Tegarmas, “Perlindungan Kepentingan Nasional Melalui Klausula Dalam Bilateral Investment Treaty,” 1922.
20 Nur Gemilang Mahardhika, “An Epilogue To Bilateral Investment Treaties Regime And The Fate Of Foreign Investments Protection In Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 1 (January 1, 2022): 105.
21 UNCTAD Investment Policy Hub, “International Investment Agreements Navigator.”
22 Price,  “Indonesia’s  Bold  Strategy  on  Bilateral  Investment  Treaties:  Seeking  an  Equitable  Climate  for Investment?,” 142.
menggunakan  model  baru,  tapi  secara  garis  besar  ketentuan  perlindungan  terhadap  investor tetap sama. 23 Bahkan Mahardika (2022) menganalisa bahwa beberapa BITs yang melibatkan Indonesia memiliki muatan yang sama persis. 24
Kebijakan  Indonesia  untuk  tidak  memperpanjang  sejumlah  perjanjian  investasi internasional  ( mass-termination ) tidak  membuat  Indonesia  secara  otomatis  terbebas  dari kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan national  treatment . 25 Indonesia  masih  terikat dengan  beberapa  perjanjian  yang  mengatur  mengenai national  treatment .  Beberapa diantaranya seperti Pasal 3 (1) Indonesia-Denmark BITs; Pasal 3 (1) Indonesia-Finland BITs; dan Pasal 7 (4) Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Selain  itu,  beberapa  perjanjian  juga  memiliki sunset  clause sehingga  negara  tetap berkewajiban  memberikan  perlindungan  meskipun  perjanjian  sudah  berakhir. 26 Salah  satu contohnya  yaitu  Pasal  14  (3)  Indonesia-Germany  BITs  yang  mengatur  bahwa  perlindungan terhadap  investor  asing  masih  tetap  berlaku  hingga  20  tahun  sejak  perjanjian  berakhir. Beberapa  BITs  lain  memuat sunset  clause yang  berlaku  10  tahun  atau  15  tahun  sejak diakhirinya  perjanjian.  Perjanjian  yang  memuat  sunset  clause  yang  berlaku  10  tahun  antara lain:  Pasal  12  (4)  Indonesia-Singapore  BITs  dan  Pasal  15  (4)  Indonesia-Denmark  BITs. Sedangkan  perjanjian  yang  memuat  sunset  clause  yang  berlaku  15  tahun  yaitu  Pasal  16  (4) Indonesia-Finlandia BITs.
Untuk dapat menjawab pertanyaan apakah persyaratan modal minimum Rp. 10 Miliar bagi PT PMA melanggar kewajiban internasional, harus dilakukan analisis terhadap masing- masing ketentuan dalam perjanjian investasi internasional. Apabila dalam perjanjian investasi internasional tidak terdapat kewajiban national treatment, maka persyaratan modal minimum bagi  PT  PMA  tidak  melanggar  kewajiban  internasional.    Perjanjian  investasi  internasional yang tidak mengatur mengenai national treatment seperti Indonesia-Iran BITs dan Indonesia- Qatar  BITs.  Apabila  perjanjian  investasi  internasional  mengatur  tentang national  treatment, maka  harus  dilakukan  dua  tahap  analisis.  Analisis  tahap  pertama  yaitu  menentukan  ruang lingkup perlindungan national treatment dan tahap kedua yaitu menentukan apakah terdapat pengecualian ( exception ) yang berlaku.
Perlindungan national  treatment biasanya  berlaku  setelah  bisnis  didirikan  ( post-entry ) akan tetapi ada juga perjanjian yang memuat ketentuan pre-entry sekaligus post enty national treatment . 27 Berdasarkan  formulasi  pasal-pasal  dalam  BITs  atau  TIPs  yang  melibatkan Indonesia,  dapat  dikelompokkan  tiga  kategori  ruang  lingkup national  treatment . Pertama , pasal  yang  tidak  secara  eksplisit  menjabarkan  ruang  lingkup  dari  perlindungan national treatment .  Contohnya  yaitu  Pasal  3  (1)  Indonesia-Germany  BIT  dan  Pasal  3  (2)  Indonesia- Rusia  BIT  yang  hanya  memuat  kewajiban national  treatment tanpa  menjabarkan  batasan ruang  lingkupnya. Kedua ,  pasal  yang  membatasi  kewajiban national  treatment hanya  pada tahap post-entry. Misalnya  Pasal  4  (1)  Indonesia-Singapore  BIT  dan  Pasal  3  (3)  Indonesia- Saudi  Arabia  BIT  yang  menyatakan  secara  eksplisit  perlindungan national  treatment hanya berlaku  pada  tahap post-entry (setelah  investasi  masuk  dan  didirikan)  meliputi  manajemen,
23 Gemilang  Mahardhika,  “An  Epilogue  To  Bilateral  Investment  Treaties  Regime  And  The  Fate  Of  Foreign Investments Protection In Indonesia,” 110.
24 Ibid., 102.
25 Ibid., 96–97.
26 Price,  “Indonesia’s  Bold  Strategy  on  Bilateral  Investment  Treaties:  Seeking  an  Equitable  Climate  for Investment?,” 141.
27 Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law , Second. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 226.
pelaksanaan,  operasi  dan  penjualan  atau  pengalihan  investasi.  Sedangkan  Pasal  3  (1) Indonesia-Denmark  BIT  dan  Indonesia-Finlandia  BIT  secara  tegas  menyatakan national treatment diberikan  setelah  investasi  masuk  ( once  admitted ). Ketiga ,  pasal  yang  memuat kewajiban pre-entry dan post-entry. Contohnya  yaitu  Pasal  7.4  Indonesia-Korea  CEPA  dan Pasal  14.4  Indonesia-Australia  CEPA  yang  berlaku  bukan  hanya  pada  tahap post-entry tapi juga  pada  tahap pre-entry yang  meliputi  proses  pendirian  dan  akuisisi.  Modal  minimum merupakan  salah  satu  persyaratan  pendirian  perusahaan  ( establishment ) yang  merupakan bagian  dari  tahap pre-entry. Apabila  perjanjian  investasi  internasional  hanya  mengatur national treatment pada tahap post-entry (kategori kedua) , maka persyaratan modal minimum PT  PMA  di  Indonesia  tidak  melanggar  kewajiban  internasional.  Jika  perjanjian  investasi internasional  tergolong  kategori  pertama  atau  ketiga,  maka  harus  dilakukan  analisis  tahap kedua yaitu menentukan pengecualian dari ketentuan national treatment.
Berdasarkan  UNCTAD  Report,  terdapat  beberapa  pengecualian  yang  umumnya ditemukan  dalam  perjanjian  investasi  internasional.  Pertama,  pengecualian  umum  yang berlaku  untuk  semua  ketentuan  secara  keseluruhan  dalam  perjanjian,  bukan  hanya pengecualian  terhadap national  treatment. Biasanya  ketentuan  ini  dibuat  dalam  pasal khusus. 28 Contohnya  Pasal  39  Indonesia-Singapore  BIT  yang  mengatur  pengecualian  dari kewajiban  (termasuk national  treatment ) demi  melindungi  moralitas,  kesehatan,  dan ketertiban  umum.  Kedua,  pengecualian  terhadap  kewajiban national  treatment dalam  aspek tertentu  misalnya,  perpajakan  atau  hak  kekayaan  intelektual. 29 Contohnya  Pasal  3  (5) Indonesia-Saudi  Arabia  BIT  dan  Pasal  7.2.4.c  Indonesia-Korea  CEPA  yang  mengatur pengecualian  terhadap  kewajiban national  treatment dalam  hal  perpajakan.  Ketiga, pengecualian  terhadap national  treatment pada  sektor  tertentu. 30 Contohnya  Annex  1 Indonesia-Singapore  BIT  yang  memuat  pengecualian  terhadap national  treatment untuk sektor pelayanan kesehatan publik, penyediaan air, pengelolaan limbah cair, dan real estate . Keempat,  pengecualian  berdasarkan  pertimbangan  kepentingan  negara  berkembang. Contohnya  Protokol  2  Indonesia-Swiss  BIT  yang  mengatur  pengecualian  terhadap national treatment demi  kepentingan  pembangunan  ekonomi  nasional  Indonesia. 31 Pengecualian kategori kedua tidak relevan karena tidak ada satupun perjanjian investasi internasional yang melibatkan  Indonesia  yang  mengatur  pengecualian  dari  subjek  khusus  berupa  persyaratan modal  minimum.  Pengecualian  kategori  ketiga  juga  tidak  relevan  karena  persyaratan  modal minimum  untuk  PT  PMA  berlaku  bagi  semua  investor  asing  tanpa  memandang  sektor.  Jika perjanjian  investasi  internasional  tidak  mengatur  sama  sekali  mengenai  pengecualian,  maka Indonesia dapat dikatakan telah melanggar kewajiban national treatment .  Persyaratan modal Rp. 10 M per bidang usaha per lokasi hanya diberlakukan kepada investor asing, sedangkan bagi  investor  dalam  negeri  tidak  ada  ketentuan  modal  minimum  dalam  pembentukan  PT. Perbedaan  perlakuan  ini  sangat  membebani  investor  asing  apalagi  syarat  modal  minimum tersebut tidak termasuk nilai tanah dan bangunan.
Jika  perjanjian  investasi  internasional  mengatur  pengecualian  kategori  pertama  dan keempat, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah persyaratan modal minimum diberlakukan
28 United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development, National  Treatment:  UNCTAD  Series  on  Issue  in International Investment Agreements , 44.
29 Ibid., 45.
30 Ibid., 46; Salacuse, “BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their Impact on Foreign Investment in Developing Countries,” 668.
31 United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development, National  Treatment:  UNCTAD  Series  on  Issue  in International Investment Agreements , 49.
berdasarkan  tujuan  yang  sah  ( legitimate  purpose ),  yaitu  untuk  mempertahankan  ketertiban umum  atau  mendukung  pembangunan  ekonomi  nasional.  Apabila  tidak  dibatasi, national treatment dikhawatirkan  justru  akan  mematikan  daya  saing  pengusaha  lokal  karena  adanya ketimpangan  dalam  hal  finansial,  sumber  daya  manusia,  dan  teknologi  dengan  perusahaan asing  besar  ( transnational  corporation /  TNC). 32 Dengan  kata  lain  Indonesia  menerapkan persyaratan modal minimum bagi PT PMA untuk memfilter agar investor yang masuk benar- benar memiliki komitmen investasi skala besar, jangka panjang dan menyerap banyak tenaga kerja. 33 Persyaratan modal minimal Rp. 10 miliar bagi PT PMA per bidang usaha per lokasi, akan  mencegah  investasi  asing  skala  kecil  masuk  ke  Indonesia  sehingga  dapat  melindungi usaha-usaha domestik dari persaingan.
Disatu sisi, persyaratan ini dianggap bertentangan dengan tujuan UU Cipta Kerja yakni menciptakan  iklim  investasi  kondusif.  Disisi  lain,  persyaratan  ini  memiliki  peran  penting untuk  menjaga  kendali  negara  terhadap  sektor  ekonomi  penting  dan  perlindungan  terhadap UMKM  yang  rentan  terhadap  persaingan.  Jika  ditinjau  berdasarkan  persfektif  historis, negara-negara maju ketika masih menjadi negara penerima investasi asing ( capital-importing countries )  juga  menerapkan  kebijakan  tertentu  untuk  memastikan  agar  investor  asing  tidak menguasai  sektor  ekonomi  vital  dalam  negeri. 34 Apabila  sektor  ekonomi  vital  suatu  negara dikuasai  oleh  investor  asing  maka  negara  akan  menjadi  sangat  tergantung  dan  kehilangan kendali  terhadap  sumber  dayanya.  China  membuktikan  bahwa  meskipun  terkesan  protektif, kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional bukan merupakan penghalang utama bagi investor  asing  untuk  berinvestasi. 35 Oleh  karena  itu,  negara  harus  menyesuaikan  kebijakan terhadap  investasi  asing  dengan  status  perkembangan  dan  industri  dalam  negerinya. 36 National  treatment hanya akan memberikan manfaat  yang lebih besar daripada efek negatif yang  ditimbulkannya  jika  industri  dalam  negeri  telah  mencapai  level  tertentu  untuk  bisa bersaing dengan kompetitor besar. 37
Selain  untuk  melindungi  UMKM  dari  persaingan,  persyaratan  tersebut  juga  penting untuk melindungi kreditor atau pihak ketiga yang akan berhubungan dengan PT PMA. Modal perusahan  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  menentukan  kredibilitas  perusahaan  dan dapat  dijadikan  sebagai  jaminan. 38 Modal  menjadi  sangat  penting  karena  PT  memiliki karakteristik  utama  yaitu  tanggung  jawab  terbatas.  Pemegang  saham  hanya  bertanggung jawab  sebesar  modal  yang  ditanamkan  pada  PT.  Apabila  tidak  ada  persyaratan  modal minimum  bagi  PT  PMA,  maka  akan  menimbulkan  risiko  suatu  perusahaan  tidak  dibentuk dengan  modal  yang  memadai  ( undercapitalized ).  Dalam  hal  perusahaan  pailit,  kreditor  atau karyawan  tidak  dapat  menagih  piutang  melebihi  jumlah  yang  diinvestasikan  oleh  investor. Persyaratan  modal  minimum  Rp.  10  Miliar  bagi  PT PMA  dapat  meminimalisir  risiko  gagal bayar yang merugikan kreditor atau karyawan akibat penyertaan modal yang tidak memadai.
32 Ibid., 48; Salacuse, “BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their Impact on Foreign Investment in Developing Countries,” 668.
33 Balqis Tegarmas, “Perlindungan Kepentingan Nasional Melalui Klausula Dalam Bilateral Investment Treaty,” 1910.
34 Ha-Joon  Chang, Regulation  of  Foreign  Investment  in  Historical  Perspective  Discussion (Maastricht, December 2003), 37.
35 Ibid., 14.
36 Ibid., 28.
37 Ibid., 7.
38 Xavier Nugraha, Krisna Murti, and Saraswati Putri, “Third Parties’ Legal Protection over Agreed Authorized Capital Amount by Founders in Limited Liability Companies,” Lentera Hukum 6, no. 2 (July 28, 2019): 177.

## Kelemahan Pengawasan dan Dampak Negatif
Setidaknya  ada  dua  alasan  mengapa  persyaratan  modal  minimum  bagi  PT  PMA  tetap diperlukan. Pertama, untuk melindungi kepentingan nasional agar sektor ekonomi vital tidak dikuasai investor asing dan sekaligus melindungi UMKM dari persaingan yang tidak imbang dengan  TNC.  Kedua,  persyaratan  tersebut  penting  untuk  memastikan  kredibilitas  suatu  PT PMA dan menjaga kepentingan kreditor atau pihak ketiga dari risiko penyertaan modal yang tidak  memadai  ( undercapitalized ).  Manfaat  tersebut  hanya  akan  bisa  dirasakan  jika persyaratan  modal  minimum  bagi  PT  PMA  dapat  diimplementasikan  dengan  baik.  Akan tetapi, pada praktiknya, lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyimpangan.
Ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  meregulasi  penanaman modal  asing  (FDI).  Pertama,  Indonesia  mewajibkan  investor  asing  yang  melakukan penanaman modal secara langsung (FDI) untuk membentuk PT PMA berdasarkan Pasal 5 (2) UU  PT.  Kedua,  Indonesia  membatasi  bidang  usaha  yang  tersedia  bagi  penanaman  modal asing.  Pembatasan bidang usaha bagi  investor asing dilakukan melalui beberapa cara  antara lain:  mencantumkan  bidang  usaha  yang  tertutup  bagi  investor  asing  pada  daftar  negatif investasi  (DNI),  menentukan  batas  maksimal  kepemilikan  saham,  mewajibkan  kemitraan dengan  UMKM  atau  koperasi,  membatasi  lokasi  yang  diizinkan  bagi  investasi  asing,  dan kewajiban  memenuhi  perizinan  khusus. 39 Ketiga,  Indonesia  menetapkan  total  investasi minimum untuk PT PMA sebesar Rp. 10 Miliar di luar tanah dan bangunan per bidang usaha per lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 189 (2) PP No. 5/2021. Apabila PT PMA memiliki cabang  di  lokasi  lain  atau  melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang  lain,  maka  nilai  total investasinya  harus  ditingkatkan  Rp.  10  Miliar  per  lokasi  dan  per  bidang  usaha.  Total  nilai investasi  berbeda dengan modal disetor dari suatu PT. Meskipun modal minimum PT PMA adalah Rp. 10 Miliar, tapi saat pendirian pemegang saham modal dapat menyetorkan minimal 25% dari total nilai investasi sesuai ketentuan Pasal 33 (1) UU PT.
Pengawasan  terhadap  implementasi  regulasi  tentang  pembatasan  bidang  usaha  bagi investor  asing  sudah  secara  otomatis  terintegrasi  dalam  sistem Online  Single  Submission (OSS). OSS berbasis resiko merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja demi mewujudkan kepastian  hukum,  memberikan  kemudahan  berusaha,  dan  mendorong  investasi.  Proses perizinan  menjadi  lebih  sederhana  dan  dapat  diproses  secara  cepat  karena  pengajuannya dilakukan  secara  online  melalui  OSS.  Pelaku  usaha  baik  perorangan  ataupun  badan  usaha dapat  mengajukan permohonan perizinan dari mana saja dan kapan saja. Bagi  pelaku usaha berbadan hukum (termasuk PT), tidak perlu melakukan input data perusahaan secara manual karena OSS telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. 40 Selanjutnya  pelaku  usaha  berbadan hukum  hanya  perlu  menginput  rincian  yang  diperlukan.  Salah  satunya  mengisi  data  bidang usaha  dan  lokasi  usaha.  Apabila  bidang  usaha  atau  lokasi  yang  dipilih  tidak  sesuai  dengan persyaratan  yang  ditentukan  maka  sistem  OSS  secara  otomatis  akan  menolak  permohonan dan  proses  pengajuan  tidak  dapat  dilanjutkan.  Misalnya,  bidang  usaha  yang  dipilih  ternyata merupakan bidang usaha tertutup bagi investor asing atau melebihi persyaratan kepemilikan saham maksimal yang ditentukan. 41 Sistem monitoring otomatis dan terintegrasi dalam OSS
39 Wildatul  Fitri  Tatiara  and  Toshihiro  Kudo,  “The  Impact of  Negative  Investment  List  (NIL)  Introduction on Investment Decisions of Foreign and Domestic Investors in Indonesia,” The  Journal  of Indonesia  Sustainable Development Planning 2, no. 2 (August 23, 2021): 164.
40 Panduan  Online  Single  Submission,  “Perizinan  Berusaha  Usaha  Menengah  Kecil  Risiko  Menengah  Tinggi Dan Tinggi-Badan Usaha,” 24.
41 Ibid., 85.
sangat  efektif  untuk  mencegah  pelanggaran  terhadap  peraturan  tentang  pembatasan  bidang usaha bagi investor asing.
Sedangkan  sistem  pengawasan  terhadap  penyetoran  modal  PT  masih  mengandalkan kesadaran  masing-masing  pemegang  saham  dan  notaris.  Notaris  sangat  berperan  dalam pendirian suatu PT. Berdasarkan Pasal 7 (2) UUPT, PT wajib didirikan dengan akta notaris. Biasanya  bukti  penyetoran  modal  pada  awal  pendirian  PT  diserahkan  oleh  para  pemegang saham  kepada  notaris.  Notaris  kemudian  menginput  data  pendirian  PT  termasuk  komposisi modal ke sistem AHU online. Data yang terekam pada database AHU online secara otomatis terintegrasi dengan database OSS, termasuk data modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. 42 Kendati  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  penyimpangan  dari  aturan yang ditetapkan apabila pengawasan dari notaris  masih lemah. Validitas dan keabsahan dari data  pendirian  PT  yang  diinput  sepenuhnya  bergantung  pada  kejujuran  dari  para  pemegang saham  dan  notaris.  Selama  ini,  penginputan  data  modal  suatu  PT  dilakukan  secara  manual oleh  notaris  dalam  sistem  AHU.  Sebelum  melakukan  pengunggahan  data,  notaris  wajib mengisi  pernyataan  yang  menjamin  kebenaran  data  yang  diinput,  kesesuaian  data  tersebut dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  kesediaan  bertanggungjawab  apabila  terbukti terjadi pelanggaran. 43 Kendati demikian, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk mengunggah bukti  penyetoran  modal  seperti  bukti  transfer  atau  rekening  koran  perusahaan.  Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal minimum bagi PT PMA, perlu dilakukan integrasi  sistem  OSS,  AHU  dan  rekening  dari  perusahaan.  Dengan  demikian,  pengawasan akan  lebih  mudah  dilakukan  karena  PT  PMA  yang  belum  memenuhi  persyaratan  modal minimum yang dibuktikan dengan penyetoran modal ke rekening perusahaan, secara otomatis tidak bisa melanjutkan proses pengajuan izin berusaha.
Meskipun  besaran  modal  minimum  yang  diwajibkan  bagi  PT  PMA  adalah  Rp.  10 miliar  di  luar  tanah  dan  bangunan,  tapi  pada  implementasinya  banyak  investor  asing  yang tidak  memenuhi  jumlah  tersebut.  Pada  awal  pendirian  perusahaan,  pemegang  saham  hanya diwajibkan  menyetorkan  minimum  25%  dari  modal  dasar  yang  tertera  pada  akta  pendirian. Selanjutnya,  realisasi  investasi  termasuk  penyetoran  modal  tambahan  diinput  melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pelaku usaha menginput realisasi investasinya secara  periodik  setiap  tiga  bulan  sekali.  Akan  tetapi,  tidak  ada  timbal  balik  ( feedback ) ataupun  verifikasi  yang  dilakukan  untuk  mengecek  keabsahan  laporan  yang  dikirimkan. LKPM  tidak  menjamin  bahwa  pemegang  saham  akan  memenuhi  persyaratan  total  nilai investasi  minimum  Rp.  10  Miliar  bagi  PT  PMA.  Apalagi  tidak  ada  batas  waktu  kapan investor  asing  harus  menyetorkan  modal  sebesar  Rp.  10  Miliar.  Dengan  kata  lain, implementasi persyaratan modal minimum tidak efektif.
Besaran modal minimum yang disyaratkan bagi PT PMA berlaku untuk semua bidang usaha  terlepas  dari  karakteristiknya  masing-masing.  Beberapa  bidang  usaha  memang memerlukan modal yang besar seperti sektor finansial karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah. Akan tetapi ada juga beberapa bidang usaha yang tidak harus memiliki modal besar seperti penatu ( laundry ) atau toko roti ( bakery ). Ada juga bidang usaha yang sebagian besar investasinya  ditanamkan  dalam  bentuk  tanah  atau  bangunan  seperti  villa.  Dalam  Pasal  189 (2)  PP  5/2021,  perhitungan  modal  minimum  bagi  PT  PMA  tidak  termasuk  nilai  tanah  dan bangunan. Hal ini akan memberatkan investor justru menanamkan sebagian besar modalnya pada  tanah  dan  bangunan.  Konsekuensinya,  hanya  investor  asing  skala  besar  yang  dapat
42 Ibid., 21.
43 Ibid., 25.
memenuhi  persyaratan  modal  minimum  Rp.  10  Miliar.  Investor  asing  yang  tidak  mampu memenuhi  persyaratan  modal  minimum  tersebut  memiliki  dua  pilihan.  Pertama,  melakukan investasi  di  negara  lain  yang  lebih  menawarkan  kemudahan  dibanding  Indonesia.  Hal  ini akan  berimbas  pada  daya  saing  Indonesia  sebagai  negara  tuan  rumah  investasi  ( host  State ). Investor  asing  yang  jeli  melihat  peluang  pasar  di  Indonesia  akan  mengupayakan  cara  untuk menyiasati persyaratan tersebut agar tetap bisa berinvestasi di Indonesia. Pilihan kedua bagi investor  asing  yang  tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  modal  minimum  tapi  tetap  ingin berinvestasi  di  Indonesia  yaitu  menggunakan  perjanjian nominee. Biasanya  perjanjian nominee dibuat oleh pihak pertama yaitu pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang saham  dalam akta pendirian suatu  PT  ( legal/registered owner ) dan pihak kedua  yaitu pihak yang  sebenarnya  memiliki  uang/  modal  yang  ditanamkan  dalam  suatu  PT  ( beneficial owner ). 44 Pasal  33  (1)  UU  Penanaman  Modal  memuat  larangan  pembuatan  perjanjian  atau pernyataan kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Kemudian Pasal  33  (2)  UU  Penanaman  Modal  juga  mengatur  bahwa  perjanjian nominee yang  dibuat dinyatakan  batal  demi  hukum. 45 Dengan  kata  lain,  perjanjian  nominee  tidak  menimbulkan akibat  hukum.  Konsekuensinya  kedudukan  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  kembali seperti  semula  dimana  pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai  pemegang  saham  ( legal/ registered  owner ) dianggap  sebagai  pemegang  saham  secara  normatif  sekaligus  substantif (materi),  sedangkan  pemilik  modal  yang  sebenarnya  ( beneficial  owner )  tidak  memiliki  hak atas saham tersebut. Pemegang saham yang namanya tercatat ( legal/registered owner ) wajib mengembalikan  uang  yang  diberikan  oleh  pemilik  modal  sesungguhnya  sebagai  hutang. 46 Meskipun  secara  tegas  dilarang,  tapi  dalam  prakteknya  banyak  pihak  yang  melakukan perjanjian nominee untuk  menyiasati  peraturan  salah  satunya  persyaratan  modal  minimum bagi  PT  PMA  yang  dianggap  terlampau  besar.  Para  pihak  telah  mengetahui  perjanjian tersebut  melanggar  hukum  akan  tetapi  ada  kebutuhan  dimana  pihak beneficial  owner perlu meminjam  nama  warga  negara  Indonesia  (WNI)  agar  bisa  menyiasati  persyaratan  modal minimum bagi PT PMA, dan pihak legal/registered owner yang dipinjam namanya biasanya mendapat  manfaat  dari  perjanjian nominee berupa  uang  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain. Selain  itu,  belum  adanya  sistem  pengawasan  otomatis  dan  terintegrasi  membuat  penegak hukum  kesulitan  untuk  mendeteksi  apalagi  menindak  pihak  yang  membuat  perjanjian nominee . 47 Apabila  pengawasan  diperketat  dan  pihak  yang  terdeteksi  membuat  perjanjian nominee ditindak  secara  tegas  misalnya  diberi  sanksi,  maka  akan  menimbulkan  efek pencegahan atau deterrence effect. Saat  ini, pengawasan terhadap perjanjian nominee masih sangat  lemah  sehingga  risiko  terdeteksinya  perjanjian nominee sangat  kecil  atau  mungkin tidak  terdeteksi  sama  sekali.  Akibatnya  investor  asing  bisa  membuat  perjanjian nominee tanpa  terdeteksi.  Dengan  kata  lain,  manfaat  yang  diperoleh  dari  perjanjian nominee lebih besar  daripada  risiko  seperti  sanksi  yang  akan  diberikan  mengingat  pengawasan  dan  sistem deteksi yang lemah. Selain melanggar ketentuan hukum, penggunaan perjanjian nominee juga menimbulkan  risiko  bagi  para  pihak.  Contohnya  ketika registered  owner menyalahgunakan
44 Triwis, “Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA),” 47.
45 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , 2007.
46 Indriani,  “Perkembangan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Dan  Praktik  Penggunaan  Nominee  Oleh  Investor Asing,” 259.
47 Triwis, “Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA),” 22.
kepercayaan yang diberikan oleh beneficial owner sehingga menyebabkan kerugian materiil dan diperkarakan di pengadilan. 48
Maraknya  perjanjian nominee membuat  persyaratan  modal  minimum  Rp.  10  Miliar bagi  PT  PMA  menjadi  tidak  efektif.  Investor  asing  dapat  dengan  mudah  menyiasati persyaratan  tersebut  dengan  melakukan  perjanjian nominee atau  pinjam  nama  dengan. Akibatnya,  banya  PT  yang  sebenarnya  dimili  oleh  investor  asing  bersaing  secara  bebas dengan UMKM tanpa tunduk pada regulasi seperti persyaratan modal minimum. Hal ini tentu akan  berdampak  buruk  bagi  daya  saing  UMKM.  Selain  itu,  penyimpangan  dari  persyaratan modal minimum juga dapat berdampak buruk bagi perlindungan terhadap kreditor atau pihak ketiga  dari  resiko  gagal  bayar  dalam  hal  perusahaan  pailit  ( undercapitalized ).  Persyaratan modal  minimum  bagi  PT  PMA  dalam  implementasinya  tidak  tepat  sasaran.  Meskipun  pada awal  pendirian  perusahaan  modal  telah  disetor  sesuai  dengan  jumlah  yang  dipersyaratkan, akan tetapi pemegang saham dapat dengan mudah menarik kembali nominal tersebut setelah proses  pendirian  perusahaan  selesai.  Walaupun  jumlah  modal  minimum  yang  ditetapkan besar,  akan  tetapi  lemahnya  pengawasan  membuat  persyaratan  tersebut  mudah  mudah disiasati. Lemahnya pengawasan akan menimbulkan ketidakadilan bagi PT PMA yang jujur dan  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan.  Selain  itu,  pengawasan  yang  lemah  juga merugikan  penanam  modal  dalam  negeri  yang  bermitra  dengan  investor  asing.  Apalagi penggolongan  penanaman  modal  asing  (PMA  tidak  ditentukan  berdasarkan  kepemilikan saham mayoritas. Berdasakan Pasal 1 angka 2 UU Penanaman Modal, apabila terdapat unsur penanaman modal asing baik seluruhnya maupun sebagian, maka penanaman modal tersebut tegolong  sebagai  penanaman  modal  asing.  Dengan  kata  lain  meskipun  kepemilikan  saham asing sangat kecil bahkan hanya 1%, maka penanaman modal tersebut tergolong penanaman modal asing dan wajib tunduk pada persyaratan modal minimum Rp 10 Miliar. Dalam hal ini, persyaratan  modal  minimum  bukanya  berkontribusi  positif  terhadap  daya  saing  pengusaha lokal  tapi  justru  menghambat  kemudahan  berusaha,  transfer  teknologi  dan  kemitraan  antara pengusaha asing dan pengusaha lokal.
Persyaratan modal minimum bagi PT PMA pada praktiknya tidak berkontribusi positif terhadap  perlindungan  kepentingan  nasional  tapi  justru  berdampak  negatif  terhadap kemudahan  berusaha.  Perlindungan  terhadap  kepentingan  nasional  tidak  hanya  dapat diupayakan melalui persyaratan modal minimum. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan kriteria  lain  yang  lebih  relevan  dan  memberikan  kontribusi  positif.  Contohnya,  pemerintah dapat  mewajibkan  investor  asing  menggunakan  teknologi/energi  ramah  lingkungan. 49 Alternatif lain misalnya mewajibkan investor asing untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal atau memberikan kontribusi sosial seperti corporate social responsibility (CSR).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  antara  lain  persyaratan modal minimum bagi PT PMA bertentangan dengan prinsip perlindungan national treatment karena  persyaratan  tersebut  diterapkan  secara  diskriminatif  hanya  terhadap  investor  asing. Untuk  menentukan  apakah  Indonesia  melanggar  kewajiban  internasional,  perlu  dilakukan
48 Pengadilan  Negeri  Denpasar, Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  485/Pdt.G/2015/PN.Dps. ,  9 (2016).
49 I.  Gusti  Ngurah  Parikesit  Widiatedja  and  I.  Gusti  Ngurah  Wairocana,  “The  Lack  of  the  Environmental Concern in Indonesia’s Bilateral Investment Treaties,” Hasanuddin Law Review 3, no. 3 (December 1, 2017): 243.
analisis  dua  tahap  yaitu:  1)  menentukan  apakah  perjanjian  investasi  internasional  yang melibatkan  Indonesia  memuat  perlindungan national  treatment yang  masih  berlaku;  dan  2) menentukan  validitas  alasan  pembenar  sebagai  pengecualian  dari  ketentuan national treatment yang diatur dalam perjanjian investasi  internasional terkait . Oleh karena itu, perlu dilakukan  analisis  individual  berdasarkan  masing-masing  ketentuan  dalam  perjanjian  terkait ( case  by  case  basis ).    Secara  umum,  Indonesia  menggunakan  alasan  perlindungan kepentingan  nasional  sebagai  dasar  pembenaran  penerapan  persyaratan  modal  minimal  bagi PT PMA. Persyaratan tersebut diperlukan untuk a) melindungi UMKM dari persaingan yang tidak imbang dengan TNC; b) mencegah investor asing menguasai sektor ekonomi vital; dan c) melindungi kreditor atau pihak ketiga dari risiko gagal bayar apabila perusahan pailit.
Persyaratan  modal  minimum  Rp.  10  Miliar  bagi  PT  PMA  menyebabkan  beberapa investor asing tidak bisa berinvestasi di Indonesia sehingga berdampak negatif terhadap daya saing  Indonesia  sebagai host  State .  Besaran  modal  minimum  yang  ditetapkan  tidak proporsional karena dihitung per bidang usaha per lokasi dan diterapkan untuk semua bidang usaha  tanpa  mempertimbangkan  karakteristik  masing-masing  sektor.  Selain  itu,  persyaratan ini  memberatkan  pelaku  usaha  lokal  yang  bermitra  dengan  investor  asing  apalagi  nilai investasi  tersebut  diluar  tanah  dan  bangunan.  Banyak  investor  asing  yang  menyiasati persyaratan  ini  dengan  membuat  perjanjian nominee dengan  WNI  sehingga  dapat  lolos  dari persyaratan  modal  minimum  bagi  PT  PMA.  Lemahnya  pengawasan  menimbulkan penyimpangan sehingga implementasi persyaratan tersebut menjadi tidak efektif.
Sistem  pengawasan  terhadap  persyaratan  modal  minimum  bagi  PT  PMA  perlu ditingkatkan  demi  mewujudkan  iklim  investasi  yang  kondusif  di  Indonesia.    Untuk meningkatkan  kepatuhan,  pemerintah  dapat  memberlakukan  disinsentif  bagi  investor  yang belum  memenuhi  persyaratan  modal  minimum  berupa  hambatan  saat  memproses  perizinan berusaha. Selain itu, perlu diadakan integrasi data rekening perusahaan dengan sistem AHU online  untuk  menjamin  keabsahan  data  permodalan  perusahaan  yang  diinput  oleh  notaris. Disamping  menerapkan  syarat  modal  minimum  yang  bersifat  protektif,  pemerintah  dapat meningkatkan daya saing UMKM dengan upaya yang bersifat memberdayakan atau suportif. UU  Cipta  Kerja  beserta  peraturan  pelaksanaanya  telah  mengatur  secara  rinci  mengenai kemudahan,  pelindungan,  dan  pemberdayaan  UMKM.  Untuk  itu,  pemerintah  harus memastikan  agar  peraturan  tersebut  dapat  diimplementasikan  dengan  baik.  Perlindungan terhadap  kepentingan  nasional  juga  dapat  diupayakan  menggunakan  kriteria  yang  lebih relevan  misalnya  mewajibkan  investor  menggunakan  teknologi/  energi  ramah  lingkungan, memaksimalkan  penyerapan  tenaga  kerja  lokal  dan  memberikan  kotribusi  sosial  (CSR). Kriteria  tersebut  lebih  memberikan  dampak  positif  dibanding  menentukan  modal  minimum bagi PT PMA yang besarannya fantastis tapi hanya bersifat formalitas dan mudah disiasati.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, 2021.
Appellate Body of the World Trade Organization. Korea-Taxes on Alcoholic Beverages (1999).
Ayu Taduri, Januari Nasya. “The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia.” Lex Scientia Law Review 5, no. 1 (2021).
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . Banten: Unpam Press, 2018.
Balqis  Tegarmas,  Adinda  G.  “Perlindungan  Kepentingan  Nasional  Melalui  Klausula Dalam Bilateral Investment Treaty.” Jurist-Diction 2, no. 6 (2019).
Bossche,  Peter  Van  den,  and  Werner  Zdouc. The  Law  and  Policy  of  the  Word  Trade Organization;  Text,  Cases  and  Materials .  Fourth.  Cambridge:  Cambridge  University  Press, 2017.
Chang,  Ha-Joon. Regulation  of  Foreign  Investment  in  Historical  Perspective Discussion . Maastricht, December 2003.
Dolzer,  Rudolf,  and  Christoph  Schreuer. Principles  of  International  Investment  Law . Second. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Gemilang  Mahardhika,  Nur.  “An  Epilogue  To  Bilateral  Investment  Treaties  Regime And  The  Fate  Of  Foreign  Investments  Protection  In  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum 29, no. 1 (January 1, 2022): 93–117.
Indonesia,  Republik. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja , 2020.
Indriani,  Iin.  “Perkembangan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Dan  Praktik  Penggunaan Nominee  Oleh  Investor  Asing.”  In Seminar  Ilmiah  Nasiona:  Membangun  Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu , 2017.
Nugraha,  Xavier,  Krisna  Murti,  and  Saraswati  Putri.  “Third  Parties’  Legal  Protection over  Agreed  Authorized  Capital  Amount  by  Founders  in  Limited  Liability  Companies.” Lentera Hukum 6, no. 2 (July 28, 2019): 173.
Panduan  Online  Single  Submission.  “Perizinan  Berusaha  Usaha  Menengah  Kecil Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi-Badan Usaha.”
Pengadilan  Negeri  Denpasar. Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor 485/Pdt.G/2015/PN.Dps. (2016).
Price, David. “Indonesia’s Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment?” Asian Journal of International Law 7, no. 1 (January 1, 2017): 124–151.
Rahmadila,  Ervina,  Halim  Trirejeki,  and  Ibnu  Muhdir.  “Determination  of  Foreign Direct  Investment  in  Indonesia  Development:  Case  Study  Indonesia  and  Malaysia.” Management and Economics Journal (MEC-J) 5, no. 3 (December 31, 2021): 247–254. Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko , 2021.
———. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , 2007. ———. Undang-Undang Perseroan Terbatas , 2007.
Salacuse,  Jeswald  W.  “BIT  by  BIT:  The  Growth  of  Bilateral  Investment  Treaties  and Their  Impact  on  Foreign  Investment  in  Developing  Countries.” International  Lawyer 24 (1999). https://scholar.smu.edu/til/vol24/iss3/7http://digitalrepository.smu.edu.
Sari,  Indah.  “Syarat-Syarat  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  Di  Indonesia  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020).
Tatiara, Wildatul Fitri, and Toshihiro Kudo. “The Impact of Negative Investment List (NIL)  Introduction  on  Investment  Decisions  of  Foreign  and  Domestic  Investors  in Indonesia.” The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning 2, no. 2 (August 23, 2021): 160–175.
Triwis, Sigit Teteki. “Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA).” Acta Comitas 1, no. 15 (2016). UNCTAD Investment Policy Hub. “International Investment Agreements Navigator.”
United Nations Conference on Trade and Development. National Treatment: UNCTAD Series on Issue in International Investment Agreements . United Nations, 1999.
Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit, and I. Gusti Ngurah Wairocana. “The Lack of the Environmental  Concern  in  Indonesia’s  Bilateral  Investment  Treaties.” Hasanuddin  Law Review 3, no. 3 (December 1, 2017): 231–245.
Zaidun,  Muchammad,  and  Yuniarti  Yuniarti.  “The  Foreign  Direct  Investment  Policy Which Reflects the Proportional Protection.” Yuridika 34, no. 2 (2019).