## HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYA’IYAH BANDA ACEH
Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana Mansari adalah Dosen Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Iman Jauhari adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Azhari Yahya adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah & Muhammad Irvan Hidayana adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsyiah

## Abstrak
Salah  satu  kewajiban  orangtua  pasca  terjadinya  perkawinan  adalah  memelihara,  melindungi, mendidik  dan  mengasuh  anak  hingga  dewasa.  Penentuan  orang  yang  mengasuh  anak  pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ada pula hak asuh anak diberikan kepada ayah seperti putusan Nomor  55/Pdt.G/2012/Ms-Bna (kepada  ibu  dan  ayah),  Putusan  Nomor  65/Pdt.G/2011/MS-Bna  (kepada  ayah),  Putusan  Nomor 66/Pdt.G/2012/MS-Bna  (kepada  ayah),  Putusan  Nomor  225/Pdt.G/2009/MS-BNA  (kepada  ibu), Putusan  Nomor    261/Pdt.G/2010/MS-BNA    (kepada  ibu).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim  menetapkan  pengasuh  anak,  tinjauan  yuridis  dan konsekuensi  hukum  terhadap  penetapan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian.  Penelitian  normatif  ini menggunakan bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 1974, bahan hukum sekunder berupa putusan  hakim  dan  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  dan  eksiklopedia  hukum.  Penyajian  data dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pertimbangan  hakim  menetapkan  pengasuh  anak  pasca  perceraian  yaitu:  adanya  tuntutan dari  penggugat/tergugat  (pemohon/termohon),  melalui  putusan  verstek,  demi  kepentingan  terbaik bagi  anak.  Penetapan  ibu  atau  ayah  sebagai  pengasuh  anak  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  selama  menjamin  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  baik  ibu maupun  ayah  memiliki  hak  untuk  mengasuh  anak  meskipun  ibu  orang  yang  lebih  berhak mengasuhnya.  Disarankan  kepada  hakim  agar  dalam  memutuskan  pengasuh  anak  tidak  hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan  kepada  pengambil  kebijakan  agar  menjadi  kajian  ini  sebagai  referensi  dalam merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik.
Kata Kunci  : Hak Asuh, Perceraian, Kebijakan Hakim.

## A. Pendahuluan
Konsekuensi  yang  muncul  dari  berakhirnya  sebuah  hubungan  perkawinan  adalah adanya  keharusan  untuk  menjaga  dan  memelihara  anak  hingga  dewasa  serta  mandiri dalam  kehidupannya.  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengatur beberapa  kewajiban  orangtua  setelah  perceraian.  Menurut  Pasal  41  Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut;
3. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur tentang akibat yang muncul setelah perceraian. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayiz  diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Pasca  perceraian  bukan  berarti  menghilangkan  kewajiban  orangtua  memelihara anak,  akan  tetapi  kewajiban  tersebut  masih  tetap  berlangsung  hingga  anak  dewasa  dan dapat  berdiri  sendiri.  Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  sebagaimana  dikutip  oleh  Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala  hal-hal  yang  memudharatkan  bagi  anak,  pemberian  tempat  tinggal  untuk  anak sebagai  tempat  berteduh  dan  memberikan  pendidikan  kepada  anak  sesuai  dengan kemampuannya 1 . Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi runag lingkup pemeliharaan anak  selain  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Menurutnya  persoalan  ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya. 2 .
Anak  merupakan  suatu  anugerah  Allah  yang  sangat  besar  yang  harus  dijaga dengan  baik  agar  menjadi  anak  yang  berguna  bagi  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu, kedua  orang  tua  harus  mengasuh,  mendidik,  memelihara,  melindungi  dan  menumbuh kembangkan  anak  dengan  baik.  Selain  itu,  kedua  orang  tua  berkewajiban menyelenggarakan  pendidikan  dalam  keluarga  atau  rumah  tangga,  sebagai  manifestasi
1 Zulfa  Djoko  Basuki, Dampak  Perkawinan  Campuran  terhadap  Pemeliharaan  Anak  (Child  Custody ) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, Jakarta: Yarsif  Watampone, 2005, hlm. 32.
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235.
Mansari dkk,
dari  pemeliharaan  amanah  yang  diberikan  Allah  kepadanya  dan  realisasi  atas  tanggung jawab yang dipikulnya. 3
Perlindungan  hukum  terhadap anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental rights and freedoms of children )  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak. 4 Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  anak.  Prinsip  utama  yang  harus  dijadikan prioritas perlindungan anak yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan Pasal  3  Ayat  (1)  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  menentukan  bahwa  semua  tindakan  yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun  swasta,  lembaga  peradilan,  lembaga  pemerintah  atau  badan  legislatif,  maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. 5
Prinsip  tersebut  menjadi  sinyal  bagi  penyelenggara  perlindungan  anak  bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan  anak  harus  dikedepankan  kebutuhan  yang  diinginkan  oleh  anak  bukan  dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa. 6 Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendasari pada kepentingan terbaik bagi anak.
Putusan  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam  melaksanakan  tugas  yustisialnya  di Pengadilan memiliki konsekuensi hukum atas setiap putusan yang diputuskannya. Untuk menjamin  perlindungan  terbaik  bagi  anak  dalam  setiap  putusan  hakim  tentunya  harus mempertimbangkan  berbagai  aspek  yang  mempengarhui  masa  depan  anak.  Terutama sekali  terkait  dengan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pengasuh.  Hal  ini bertujuan agar anak tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya atau  tidak  memenuhi  kriteria  pengasuh  yang  telah  ditetapkan  dalam  ketentuan  hukum Islam.
Dalam  hukum  Islam  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon pengasuh  anak.  Sayyid  Sabiq  mensyaratkan  tujuh  syarat  yang  harus  dimiliki  oleh pengasuh  anak,  yaitu:  berakal  sehat,  dewasa,  mampu  mendidik,  amanah  dan  berbudi,
3 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 195.
4 Mahmudin Kobandaha,  Perlindungan Hukum  Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Vol. 23, No. 8, Januari/2017 Jurnal Hukum Unsrat, hlm. 83.
5 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hlm. 56.
6 M.  Nasir  Djamil, Anak  Bukan  untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  UNDANG-UNDANG  Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 30.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
Islam,  ibunya  belum  kawin  lagi  dan  merdeka. 7 Zakiah  Drajat  menentukan  enam  syarat bagi  pengasuh  anak,  yaitu:  tidak  terikat  dengan  pekerjaan,  mukallaf,  mampu melaksanakan hadanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak menikah dengan laki-laki lain dan tidak membenci kepada anak. 8
Sementara Syaikh Hasan Ayyub menetapkan delapan syarat, yaitu : berakal, baligh, mampu mendidik, amanah (dapat dipercaya), bermoral, berakhlak mulia, Islam dan tidak bersuami  lagi. 9 Menurut  Abdul  Manan,  orang  yang  tidak  amanah  dan  berbudi  luhur mengakibatkan  tidak  nyaman  kehidupan  anak.  Bahkan  tidak  jarang  anak  akan  meniru sikap orang tersebut dalam kehidupannya. 10 Banyaknya syara-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh menuntut hakim memiliki rasa kepekaan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap ke persidangan
Aspek  yang  perlu  dikaji  dalam  persidangan  yang  dapat  mendukung keberlangsungan  kehidupan  anak  yaitu  kecakapan  seorang  pengasuh.  Hal  ini  perlu diketahui  dengan  menanyakan  kepada  saksi-saksi  yang  dihadirkan  ke  persidangan. Hakim  sebelum  menyerahkan  hak  asuh  tersebut  benar-benar  memperhatikan  kesibukan dan  keluangan  waktu  seorang  pengasuh.  Meskipun  secara  aturan  hukum  sebagaimana yang diatur dalam KHI, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apabila anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa bila anak masih berusia 12 tahun maka ibu menjadi orang yang lebih berhak mengasuh anak. Meskipun ibu lebih berhak seorang ayah  tetap  diberikan  kesempatan  untuk  mengunjungi  anak  tersebut.  Selain  itu,  seorang ayah berkewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak hingga dewasa. Dasar  hukum  lain  yang  menentukan  ibu  lebih  mengasuh  anak  didasarkan  pada  Hadits yang menyatakan bahwa:
Artinya :
“Dari Abdullah bin Amru: ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah,  anakku  ini  dulu  perutku  yang  mengandungnya,  susuku  sebagai siraman  baginya,  dan  pengasuhan  yang  aku  lakukan  sebagai  perlindungan, Ayahnya  sekarang  telah  menthalak  serta  ingin  meminta  anak  ini  dariku”.
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jil. 7, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 241-244.
8 Zakiyah Darajat , Ilmu Fiqh, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 161.
9 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, cet. 1 , Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 451. 10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana, 2008.

## Mansari dkk,
Rasulullah  kemudian  bersabda  kepada  sang  wanita,  “kamu  lebih  berhak  atas anakmu selama kamu belum menikah“.(H.R. Abu Daud) 11 .
Dengan memperhatikan dasar hukum di atas menunjukkan bahwa ibu adalah orang yang berhak  mengasuh  anak,  namun  pada  tataran  empiris  putusan  hakim  sangat  beraneka ragam.  Sebagian  putusan  hakim  memberikan  hak  asuh  kepada  ibu,  dan  tidak  menutup kemungkinan  hakim  memberikan  hak  asuh  anak  kepada  ayah.  Pemberian  hak  asuh tersebut  dikarenakan  adanya  fakta-fakta  yang  disampaikan  ke  persidangan  oleh  kedua belah pihak.
Putusan hakim yang memberikan hak pengasuhan kepada ibu dapat dilihat dalam putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna yang memberikan hak pengasuhan anak kepada ibu. Dalam Point 4 putusan hakim tersebut menyatakan Menetapkan seorang anak nama Anak kandung kedua, umur 7 tahun berada dibawah asuhan Termohon;
Berbeda  halnya  dengan  putusan  hakim  nomor  65/Pdt.G/2011/MS-Bna.  Dalam putusan  tersebut  majelis  hakim  memberikan  hak  asuh  kepada  ayah  (Tergugat).  Point  2 diktum  amar  putusan  menyatakan  bahwa  Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  dari Tergugat  terhadap  Penggugat  Menetapkan  Tergugat  sebagai  Pengasuh  anak  yang bernama anak kandung sampai anak tersebut mumayyiz ;
Kemudian  ada  juga  putusa  lainnya  yang  memberikan  hak  asuh  kepada  ayah melalui  putusan  hakim  nomor  66/Pdt.G/2012/MS-Bna.  Point  ketiga  putusan  tersebut menyatakan bahwa Menetapkan dua orang anak bernama Anak kandung pertama , umur 5 tahun dan Anak kandung kedua, 2 tahun yang belum mumayyiz berada dibawah asuhan Tergugat  selaku  ayah  kandungnya  sampai  anak-anak  tersebut  dewasa  menurut  Hukum atau dapat berdiri sendiri ;
Kemudian  dalam  putusan  hakim  Nomor  225/Pdt.G/2009/MS-BNA  yang memberikan  hak  asuh  kepada  ibunya.  Point  ketiga  diktum  amar  putusan  hakim menentukan  bahwa  Menetapkan  3  (tiga)  orang  anak,  yang  masih  dibawah  umur  berada dalam  asuhan/pemeliharaan  Penggugat  sampai  anak-anak  tersebut  dewasa  menurut hukum (berusia 21 tahun). Selanjutnya dalam putusan Nomor 261/Pdt.G/2010/MS-BNA majelis hakim menempatkan anak kandung ketiga dan anak kandung keempat berada di bawah pengasuhan ibunya.
Dengan  memperhatikan  kelima  putusan  di  atas,  dapat  diklasifikan  dua  kategori pemberian  hak  asuh  pasca  perceraian.  Sebagian  putusan  memberikan  hak  asuh  kepada ibu, dan sebagian yang lain memberikan hak asuh kepada ayah. Hal ini tidak terlepas dari
11 Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, cet. 1, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani,    cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 47.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
pertimbangan-pertimbangan  dan  fakta-fakta  yang  terungkap  ke  persidangan  yang disampaikan  oleh  suami  atau  isteri  dalam  memperebutkan  hak  hadhanah  kepadanya. Hakim  yang  akan  menentukan  ibu  atau  ayah  yang  cocok  dan  sesuai  dengan  kualifikasi pengasuh yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

## B. Pembahasan

## 1. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
Setiap putusan hakim selalu dilandasi dengan pertimbangan yang melandasinya. Ahmad Mujahidin  menyatakan  bahwa  putusan  pengadilan  harus  memuat  alasan  dan  dasar putusan  harus  memuat  pula  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 12 Hal yang  dinyatakan  oleh  Syarif  Mappiasse  yang  menyatakan  bahwa  asas  yang  terkandung dalam suatu putusan yaitu adanya alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci serta harus memuat pasal-pasal. 13
Pertimbangan hukum menjadi pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang telah  dilahirkannya.  Baik  putusan  yang  berkaitan  dengan  perkara  perdata,  pidana,  tata usaha  negara  dan  putusan  yang  diputuskan  oleh  hakim  di  pengadilan  militer  tidak terlepas dari pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkannya. Termasuk  di  dalamnya  dalam  memutuskan  hak  asuh  anak  pasca  terjadinya  perceraian orangtuanya.
Hal  yang  sama  juga  diterapkan  oleh  hakim  dalam  memutuskan  hak  pengasuhan anak dalam memutuskan putusan sebagaimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, berikut ini akan dikemukakan terlebih dahulu pertimbangan hakim, kemudian akan  dianalisis  berdasarkan  kaedah-kaedah  hukum  yang  sesuai  dengan  teori-teori  yang terdapat dalam ilmu hukum.
a. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna
Putusan  tersebut  merupakan  perkara  cerai  talak  di  mana  suami  mengajukan perceraian  kepada  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh.  Dalam  putusannya  hakim memberikan  hak  pengasuhan  anak  pasca  terjadinya  perceraian  kepada  ibu  dan  ayah. Dalam  putusan  tersebut  terdapat  dua  orang  anak,  di  mana  anak  yang  pertama  telah berumur 13 tahun sementara anak kedua berumur 7 tahun. Anak pertama yang berumur 13  tahun  diserahkan  kepada  ayah  dan  anak  kedua  yang  berumur  7  tahun  diserahkan
12 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama, Jakarta:  IKAHI,  2008,  hlm. 338.
13 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim , Jakarta: Pranada Media Group, 2015, hlm. 41.
Mansari dkk,
kepada  ibu.  Hal  ini  sebagaimana  termaktub  dalam  point  empat  diktum  amar  putusan hakim  yang  menyatakan  bahwa  Menetapkan  seorang  anak  nama  Anak  kandung  kedua, umur 7 tahun berada dibawah asuhan Termohon.
Pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar anak ditetapkan di bawah asuhannya,  kemudian  Termohon  (ibu)  dalam  jawabannya  meminta  supaya  kedua  anak tersebut  baik  yang  telah  berumur  13  tahun  dan  15  tahun  berada  di  bawah  asuhannya. Langkah selanjutnya, dalam replik pemohon meminta supaya anak ditetapkan di bawah asuhannya.  Dalam  repliknya  pemohon  menyatakan  bahwa  anak  yang  tertua  sudah berumur 13 tahun dan mohon ditetapkan dibawah asuhan Pemohon, sedangkan 1 orang lagi masih berumur 7 tahun, tidak keberatan ditetapkan dibawah asuhan Termohon dan biaya hidup dan pendidikannya akan Pemohon berikan sejumlah Rp500.000.- tiap bulan;--- Dasar  pertimbangan  hakim  memberikan  hak  asuh  kepada  ayah  dan  ibu  dalam putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna adalah sebagai berikut:
Menimbang bahwa anak yang bernama Anak kandung pertama telah berumur 13 tahun  atau  telah  mumayyiz,  maka  diserahkan  kepadanya  untuk  menentukan tempat  tinggalnya,  ayahnya  atau  ibunya  sesuai  dengan  Pasal  105  huruf  b  KHI, sedangkan  biaya  hidupnya  tetap  menjadi  tanggungan  ayahnya  sampai  dengan dewasa/mandiri;
Menimbang  bahwa  anak  yang  bernama  Anak  kandung  kedua  masih  berumur  7 tahun  atau  belum  mumayyiz,  maka  sesuai  dengan  Pasal  105  huruf  a  KHI, ditetapkan  dibawah  asuhan  Termohon  selaku  ibunya  dan  biaya  hidup  dan pendidikan dibebankan kepada Pemohon selaku ayahnya minimal Rp 500.000.- tiap bulan  untuk  saat  ini  dan  selanjutnya  disesuaikan  dengan  pertubuhan  dan kebutuhannya sampai dengan dewasa/mandiri;
Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim memberikan hak asuh anak yang telah  berumur  13  tahun  kepada  ayahnya.  Sementara  anak  yang  masih  berusia  7  tahun diserahkan hak pengasuhannya kepada ibu.

## b. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna
Putusan  tersebut  berawal  dari  adanya  gugatan  perceraian  antara  penggugat dengan  tergugat  sehingga  mengajukan  perkaranya  kepada  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda Aceh.  Berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan  menunjukkan  bahwa  setelah melangsungkan  perkawinan  antara  pasangan  suami  isteri  telah  dikaruniai  seorang  anak
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
yang  berumur  4  tahun.  Dalam  petitum  gugatan  penggugat  memohon  kepada  majelis hakim agar anak tersebut diberikan kepadanya.
Berdasarkan  petitum  tergugat  terkait  pengasuhan  anak  yang  meminta  kepada hakim  agar  anak  ditempatkan  di  bawah  asuhan  ibunya,  maka  tergugat  (ayah)  dalam jawabannya menyatakan bahwa Pengugat menyatakan mencabut tuntutan tentang nafkah anak  baik  posita  maupun  petitum  gugatan  karena  antara  Penggugat  dengan  Tergugat telah  sepakat  hak  asuh  anak  diberikan  kepada  Tergugat  hanya  memohon  agar  kepada Penggugat diberi kesempatan yang cukup untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
Berdasarkan  jawab  menjawab  dalam  proses  persidangan  sebagaimana  yang  telah disebutkan  di  atas,  maka  hakim  dalam  point  2  diktum  amar  putusannya  menyatakan bahwa Menetapkan Tergugat sebagai Pengasuh anak yang bernama anak kandung sampai anak  tersebut  mumayyiz  dan  Menghukum  Tergugat  untuk  memberi  kesempatan  yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada diktum 3 diatas.
Dasar pertimbangan hakim memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  setentang  hadhanah  terhadap  seorang anak  yang  bernama  Anak  kandung  yang  semula  diajukan  baik  dalam  posita maupun  petitum  telah  diselesaikan  secara  damai  antara  Penggugat  dengan Tergugat  dimana  mereka  sepakat  hak  asuh  anak  diserahkan  kepada  Tergugat selaku  ayahnya  dengan  ketentuan  diberi  kesempatan  yang  cukup  kepada Penggugat  untuk  bertemu  dengan  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat kesepakatan antara Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka hak asuh anak detetapkan kepada Tergugat sampai anak tersebut mumayyiz ;
Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas,  majelis hakim memberikan  hak asuh  anak kepada  ayah dengan  syarat  ayah  memberikan  waktu yang cukup bagi ibunya untuk menjenguk anaknya.
c. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/MS-Bna
Putusan  tersebut  berawal  dari  adanya  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh penggugat  terhadap  tergugat  yang  diajukan  kepada  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh. Perkawinan antara penggugat dengan tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing- masing  berumur  5  tahun,  dan  2  tahun.  Dalam  petitum  gugatannya  penggugat  meminta supaya anak tersebut ditempatkan di bawah asuhannya.

## Mansari dkk,
Tergugat  dalam  jawabannya  menyampaikan  yang  pada  intinya  mengakui  isi gugatan  Penggugat  tersebut  dalam  hal  perselisihan  yang  terus  menerus  dan  tidak  ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun damai, namun ia tidak mengakui kurang memberi nafkah dan melarang orang tuanya untuk menjenguk penggugat dan cucunya. Selanjutnya dalam duplik Tergugat meminta agar majelis hakim memberikan hak asuh kepada dirinya selaku ayah kandung.
Berdasarkan  jawab  menjawab  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka melalui  point  ketiga  diktum  amar  putusan  yang  menyatakan  bahwa  Menetapkan  dua orang anak bernama Anak kandung pertama , umur 5 tahun dan Anak kandung kedua, 2 tahun yang belum mumayyiz berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa menurut Hukum atau dapat berdiri sendiri.
Dasar  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  memutuskan  demikian  adalah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  Penggugat  pada  kesimpulan  akhirnya  dengan  sukarela menyatakan  bahwa  mengenai  pengasuhan  anak-anaknya  tersebut  rela  diasuh  oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan mencabut posita gugatan angka 7 dan atau petitum tentang  angka  3  dan  4  gugatan  Penggugat,  kemudian  Tergugat  juga  menerima  amanah pengasuhan  anak-anak  itu  dibawah  asuhannya  tanpa  membebani  biaya  hadhanah, kesehatan, dan pendidikan kepada Penggugat tetapi menjadi tanggungan Tergugat sendiri sampai anak-anak tersebut dewasa menurut Hukum, atau dapat beridiri sendiri;
d. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2009/MS-BNA
Putusan  tersebut  merupakan  putusan  yang  diputuskan  oleh  hakim  Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Masing-masing anak berumur 11 tahun, anak kedua berumur 9 tahun dan anak ketiga berumur 10 bulan.
Dalam  petitum  gugatannya,  penggugat  memohon  kepada  majelis  hakim memutuskan  supaya  ketiga  anak  tersebut  berada  di  bawah  asuhannya.  Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat tidak pernah menghadiri ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui pemeriksaan fakta-fakta yang terungkap ke persidangan, kemudian majelis hakim memutuskan dalam diktum amar putusannya sebagaimana termaktub dalam point 4 amar putusan yaitu Menetapkan 3 (tiga) orang anak, yang masih dibawah umur berada dalam  asuhan/pemeliharaan  Penggugat  sampai  anak-anak  tersebut  dewasa  menurut hukum (berusia 21 tahun).
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
Adapun  dasar  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  memutuskan  perkara  tersebut dalam  putusan  verstek  dan  menetapkan  ibu  sebagai  pengasuh  anak  adalah  sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dua  kali  dipanggil  melalui  Siaran  RRI  Banda Aceh  untuk  menghadap  di  persidangan  sesuai  maksud  Pasal  26  Peraturan Pemerintah  Nomor.9  Tahun  1975,  akan  tetapi  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pula menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  kuasanya,  sedangkan  ketidak hadirannya  itu  tidak  disebabkan  oleh  alasan  yang  sah,  oleh  karena  itu  gugatan Penggugat  harus  diputuskan  secara  Verstek  tanpa  perlu  kepada  bukti-bukti  yang lain sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.
Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat ke persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak akan mempergugakan hak bantahannya  terhadap  gugatan  Penggugat,  karenanya  berarti  pula  membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam perkara ini;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu untuk mengasuh tiga orang anak.

## e. Putusan Nomor  261/Pdt.G/2010/MS-BNA
Putusan  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  dengan  Nomor  Register 261/Pdt.G/2010/MS-BNA  diajukan  oleh  penggugat  di  mana  penggugat  mengajukan perceraian  terhadap  suaminya. Berkaitan  dengan  hak  asuh  anak  penggugat memintanya dalam  petitum  gugatan  yang  menyatakan  bahwa    Menetapkan  Penggugat  sebagai pengasuh  anak  yang  bernama:  Anak  Kandung  III  umur  6  tahun  dan  Anak  Kandung  IV umur ,4 tahun.   Sementara anak pertama dan kedua telah meninggal dunia.
Berdasarkan gugatan tentang pengasuhan anak, tergugat (suami) meminta kepada majelis  hakim  supaya  dua  orang  anak  yang  masih  hidup  supaya  ditetapkan  di  bawah asuhannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Penggugat dalam repliknya yang meminta kepada hakim agar tetap berada di bawah pengasuhannya. Kemudian melalui duplik yang disampaikan  secara  lisan,  tergugat  menyatakan  tidak  akan  memberikan  biaya  nafkah anaknya bila anak tersebut tidak berada dalam asuhannya.
Berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim memutuskan sebagaimana yang termaktub dalam point 4 putusan yang bunyinya Menetapkan anak yang bernama: Anak Kandung III umur 6 tahun dan Anak Kandung IV umur, 4 tahun dibawah asuhan Penggugat.

## Mansari dkk,
Adapun  dasar  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  memberikan  hak  pengasuhan anak kepada ibu yaitu:
Menimbang, bahwa setentang pengasuhan anak yang bernama M. Khalisun Akbar, umur 6 tahun, dan Anak Kandung IV, umur 4 tahun ,maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dan ditetapkan pengasuhan anak tersebut menjadi hak Penggugat sebagai ibunya ;
Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  biaya  pemeliharaan  anak  tersebut,  sesuai dengan  ketentuan  pasal  105  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  ditanggung  oleh Tergugat selaku ayahnya, akan tetapi oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan memberikan nafkah buat anaknya jika tinggal bersama tergugat, maka Penggugat akan menafkahi sendiri biaya kehidupan untuk anak-anaknya ;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  menyatakan  akan  menafkahi  sendiri biaya  penghidupan  anak–anaknya  maka  Majelis  Hakim  tidak  menetapkan  lagi dalam  putusan  sebagaimana  tuntutan  Penggugat  dalam  posita  no.  7  dan  Petitum no.  6  gugatan  Penggugat,  tentang  biaya  nafkah  anak  yang  ditanggung  oleh Tergugat selaku ayahnya;
Menimbang,  bahwa  kewajiban  orang  tua  untuk  menafakahi  anak  anak  mereka tetap melekat pada diri orang tua sianak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri ;
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di atas majelis hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada ibunya pasca perceraian.
Melalui  berbagai  putusan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  penetapan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian  dapat  dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
Pertama ,  hak  anak  diberikan  kepada  ibu.  Hak  asuh  anak  diberikan  kepada  ibu dikarenakan  bahwa menurut Pasal 105 KHI ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz  sedangkan  apabila  telah  mumayyiz  diberikan  kebebasan  bagi  anak  memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.
Kedua , hak asuh anak diberikan kepada ayah. Hal ini dilakukan oleh hakim apabila adanya  keinginan  dari  suami  atau  ayah  untuk  meminta  kepada  hakim  agar  anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditetapkan di bawah pengasuhannya.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
Ketiga ,  anak  diberikan kepada  ibu  dan ayah.  Bentuk  putusan  seperti  ini  bilamana antara ibu dan ayah saling memperebutkan hak asuh anak dan keduanya saling meminta kepada hakim untuk mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Adapaun  dasar yang menjadi  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  hak  asuh anak disebabkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu:
Pertama ,  melalui  permintaan  salah  satu  pihak  antara  suami  isteri. Kedua ,  adanya kesepakatan  bersama  yang  terjadi  di antara  penggugat atau  tergugat atau  pemohon  dan termohon  untuk menyerahkan  hak  asuh  anak  supaya ditempatkan  di  bawah  asuhan  ibu atau  ayahnya. Ketiga ,  melalui  putusan  verstek  atau  putusan  tanpa  adanya    kehadiran tergugat  ke  persidangan  sehingga  secara  tidak  langsung  suami  mengabaikan  haknya untuk  mendapatkan  si  anak.  Meskipun  tanpa  hadirnya  tergugat  majelis  hakim  dapat memutuskannya  dalam  bentuk  putsuan  verstek  kepada  ibu. Keempat ,  dasar  hakim selanjutnya dalam memberikan hak asuh anak yaitu didasarkan pada pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz.

## 2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Asuh AnakPasca Perceraian  kepada Ibu dan Ayah dalam Putusan Hakim
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori hakim Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh dalam memberikan hak asuh anak. Sebagian  diberikan  kepada  ibu  dan  sebagian  lagi  ada  pula  putusan  yang  diberikan  hak asuhnya kepada ayah. Bahkan ada pula dalam satu putusan hakim yang memberikan hak asuh  anak  kepada  ibu  dan  ayah  sekaligus.  Untuk  itu,  berikut  ini  akan  dialisis  dalam perspektif  normatif  dan kaedah-kaedah yang  berlaku  dalam  ilmu  hukum  terkait  dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut.
a. Pertimbangan Adanya Tuntutan Para Pihak dalam Petitum Gugatan
Tuntutan  atau  petitum  merupakan  salah  satu  bagi  penting  dari  sebuah  gugatan. Dengan adanya petitum tersebut dapat menjadi diterima atau tidaknya suatu gugatan. Hal ini  dikarenakan,  melalui  petitum  itulah  para  pencari  keadilan  menuntut  supaya kepemilikan dan keberhakannya kembali melalu jalur pengadilan. Bahkan melalui petitum itulah cara bagi seseorang untuk mendapatkan haknya.
Mukti  Arto  dalam  bukunya  yang  berjudul Penemuan  Hukum  Islam  dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan  menyatakan  bahwa  ada  dua  cara  yang  bisa  dilakukan  oleh  pencari  keadilan untuk  mendapatkan  hak  keperdataannya  di  pengadilan,  yaitu  melalui  petitum  atau
Mansari dkk,
tuntutan  penggugat  dan  pula  dilakukan  dengan  cara  penggunaan  hak ex  officio hakim karena jabatannya untuk memutuskan di luar dari yang dituntut oleh para pihak di dalam gugatan atau permohonannya. 14
Lebih  lanjut  A.  Mukti  menjelaskan  bahwa  hak  perdata  yang  didapatkan  melalui tuntutannya  ini  dikarenakan  adanya  rasa  ingin  menuntut  kembali  hak  yang  sebenarnya menjadi  kepemilikannya  yang  telah  diambil  oleh  orang  lain.  Hakim  mengadili  dan memutuskan  apa  yang  telah  dimintakan  sesuai  dengan  bukti-bukti  dan  fakta-fakta  yang terungkap ke persidangan. Hakim dapat mengabulkan apabila telah terbukti bahwa dialah sebagai pemilik hak yang sebenarnya terhadap suatu objek yang dipersengketakan. 15
Dalam konteks putusan hak hadhanah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka baik ibu maupun ayah telah menuntut dalam petitum gugatan maupun jawabannya supaya anak ditempatkan di bawah pengasuhannya. Untuk menunjukkan bahwa dirinya lah  yang  lebih  berhak  mengasuh  anak  pasca  perceraian,  maka  langkah  yang  ditempuh adalah membuktikan alasan-alasan supaya hakim menyerahkan hak asuh kepadanya.
Hal-hal yang perlu dibuktikan di antaranya adalah bahwa dirinya telah memenuhi rukun  dan  syarat  untuk  mengasuh  anak,  bahwa  ia  memiliki  ikatan  nasab  dengan  anak tersebut,  berlakuan  baik  dalam  menjaga  dan  memelihara  kehidupan  anak  manakala ditetampatkan di bawah pengasuhannya. Hal ini semuanya diatur dalam rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh.
Syaikh  Hasan  Ayyub  menentukan  bahwa  syarat  bagi  orang  yang  akan mengembankan  tugas  untuk  melakukan  hadanah terdiri  dari  delapan,  yaitu  :  berakal, baligh,  mampu  mendidik,  amanah  (dapat  dipercaya),  bermoral,  berakhlak  mulia,  Islam dan tidak bersuami lagi 16 . Untuk menunjukkan bahwa masing-masing pihak sangat berhak mengasuh  anak,  maka  syarat-syarat  tersebut  harus  terpenuhi  dan  disampaikan  ke pengadilan melalui saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan.
Menurut  Ahmad  Mujahidin,  maksud  dari  membuktikan  adalah  menyakinkan majelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan kata  lain membuktikan  adalah  kemampuan  bagi  penggugat dan  tergugat  memanfaatkan hukum  pembuktian  untuk  mendukung  dan  membenarkan  hubungan  hukum  terhadap peristiwa yang didalilkan atau yang dibantah terkait dengan perkara yang dipersoalkan. 17
Oleh  karenanya,  penggugat  maupun  tergugat  harus  membuktikan  dalil-dalil  bahwa  ia lebih berhak mengasuhnya dibandingkan dengan yang lain.
14 A.  Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Membangun  Sistem  Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 25.
15 Ibid., hlm 26.
16 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, cet. 1 , Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001 , hlm. 451. 17 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama, Jakarta:  IKAHI,  2008,  hlm. 232.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
b. Pertimbangan Karena Adanya Kesepakatan Bersama Para Pihak
Dalam  persoalan  pemeliharaan  anak,  baik  ibu  maupun  ayah  memiliki  hak  untuk mengasuh  dan  menjaganya  meskipun  ibu  lebih  berhak  mengasuh  di  antara  keduanya. Secara aturan memang ibu lebih berhak  mengasuh anak, akan tetapi ayah juga memiliki hak  untuk  mengasuh  anak  tersebut.  Hak  ayah  mengasuh  anak  diatur  dalam  Pasal  156 huruf a KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah  dan  ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka  kedudukannya digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
Dengan demikian, dapat  dipahami  bahwa  ayah  berada  pada  posisi  kedua  setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Ulama Syafi‟iyah mengurutkan orang- orang  yang  lebih  berhak  mengasuh  anak  dari  garis  perempuan  yaitu  ibu,  ibunya  ibu, saudara  perempuan,  bibi  dari  ibu,  kemudian  putri-putri  saudara  laki-laki,  putri-putri saudara  perempuan,  kemudian  bibi  dari  ayah,  kemudian  setiap  orang  yang  termasuk mahram dan berhak mendapatkan warisan sebagai „as ᾱ bah sesuai urutan waris 18 .
Penetapan  salah  satu  pihak  sebagai  pihak  yang  berwenang  mengasuh  dan memeliharanya  tidak  menutup  kemungkinan  pihak  lain  untuk  menjenguk  dan memberikan  perhatian  kepada  anak.  Pihak  lain  tetap  diberikan  hak  untuk  bertemu  dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Dengan demikian anak selain mendapatkan kasih sayang dari ibunya jika diasuh oleh ibu dapat pula mendapatkan kasih sayang dari ayahnya.
Pada  hakikatnya  kedua  orangtua  berkewajiban  memelihara  anak  meskipun hubungan perkawinannya telah putus. Dalam Al-Quran Allah Swt. Berfirman:
                                                                                                                                               
                                   
Artinya :
18 Wahbah  az-Zuhaily, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu, cet.  10,  (terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani  dkk), Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 63.
Mansari dkk,
“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang  bahan-bahan  bakarannya  manusia  dan  batu,  neraka  itu  dijaga  dan  dikawal  oleh malaikat-malaikat  yang  keras  dan  kasar  (layanannya)  mereka  tidak  durhaka  kepada  Allah dalam  segala  yang  diperintahkan-Nya  kepada  mereka,  dan  mereka  pula  tetap  melakukan segala yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahr ῑ m : 6)
Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban untuk memelihara diri dan keluarganya dari api  neraka.  Dalam  konteks  hubungan  rumah  tangga,  ayah  merupakan  pimpinan  di dalamnya  yang  akan  dimintai  pertanggungjawaban  terhadap  kepemimpinannya.  Ayah memiliki  orang  yang  berada  di  bawah  pimpinannya  yaitu  isteri  dan  anak-anaknya. Manakala terjadinya perceraian tetap adanya kewajiban untuk memelihara anak-anak dari api  neraka  dengan  cara  mendidik  dan  membesarkannya  sesuai  dengan  tuntunan  dan ajaran agama Islam.

## c. Pertimbangan dalam Putusan Verstek
Putusan hakim dalam bentuk verstek merupakan putusan yang diputuskan hakim di  mana  tergugat  tidak  hadir  ke  persidangan.  Meskipun  tergugat  tidak  hadi  ke persidangan,  hakim  dapat  memutuskannya.  Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  Verstek adalah pernyataan di mana tergugat tidak menghadiri pada sidang yang pertama. Apabila pada hari sidang berikutnya yaitu sidang kedua setelah adanya penundaan tergugat masih tidak hadir juga, maka hakim dapat menjatuhkan putusan dalam putusan verstek. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya tergugat tidak pernah hadir. 19
Hak asuh anak pasca perceraian seringkali hakim putuskan dalam bentuk putusan verstek.  Ketidakhadiran  tergugat  tidak  menghalangi  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya.  Tergugat  atau  ayah  yang  tidak  pernah  menghadiri  ke  persidangan  berarti dapat didefinisikan sebagai bentuk tidak memperjuangkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya. Hak yang diberikan oleh hukum yaitu dapat dapat memperoleh hak asuh anak bila mampu menunjukkan bahwa ibu tidak memiliki sifat yang baik atau tidak memenuhi kriteria pengasuh anak.
Apabila  dapat  dibuktikan  adanya  sikap  yang  tidak  baik,  maka  hak  asuh  dapat beralih  kepada  dirinya.  Hal  ini  dikarenakan  hakim  akan  memberikan  hak  asuh  anak kepada  pengasuh  yang  mampu  menjaga  dan  memeliharanya  hingga  dewasa.  Berkaitan dengan sikap baik ini, ada sebuah riwayat yang menyatakan terjadinya perebutan antara ibu dengan ayah.
19 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 87.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim, di mana terdapat  dua orang tua yakni ayah dan ibu yang sedangk bersengketa dan memperebutkan  anaknya di hadapan Hakim. Kemudian hakim meminta kepada anak tersebut untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Berdasarkan perintah tersebut, lalu anak memilih ayah sebagai pengasuhnya.  Ibu  tidak  menerima  terhadap  pilihan  anak  tersebut,  kemudian memprotesnya  dengan  berkata  kepada  hakim  “Tanyakanlah,  mengapa  dia  memilih ayahnya. Kemudian Hakim yang memeriksa perkara tersebut menanyakan kepada anak. Kemudian  berdasarkan  pertanyaan  tersebut,  anak  menjawab  “Setiap  hari  ibuku mengirimkanku  kepada  seorang  penulis  dan  seorang  ahli  fiqh,  di  mana  keduanya memukulku.  Sedangkan  ayah,  membiarkanku  bermain  bersama  anak-anak  yang  lain. Berdasarkan  jawaban  anak  tersebut,  Hakim  memutuskan  si  anak  tinggal  bersama ibunya. 20 .  Berdasarkan  riwayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  seorang  pengasuh  harus memiliki  sikap  yang  baik  dan  memberikan  pendidikan  yang  baik  kepada  anak  sesuai dengan bakat dan keinginannya.
Riwayat  di  atas  mencerminkan  bahwa  betapa  kemaslahatan  menjadi  lebih diutamakan  dibandingkan  jenis  kelamin.  Meskipun  anak  pada  kenyataannya  memilih tinggal bersama ayahnya, tapi karena dampak buruk yang akan dialami bila anak tersebut berada  di  bawah  asuhan  ayahnya,  maka  hakim  memutuskan  untuk  menempatkan  anak berada di bawah asuhan ibunya.
Ketiadaan  tergugat  yang  dapat  ke  Mahkamah  untuk  memperjuangkan  haknya, berarti ayah tidak dapat menunjukkan sikap yang tidak baik yang dimiliki oleh si ibu atau kekurangan-kekurangan  lain.  Akibatnya  hakim  memutuskan  dalam  bentuk  putusan verstek  sesuai  dengan  yang  dituntut  oleh  ibu  dalam  gugatannya.  Ayah  dianggap  telah mengabaikan hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak menghadiri ke persidangan.
Aturan yang mengatur tentang verstek diatur  diatur dalam ketentuan Pasal 125-129 HIR  dan  Pasal  149-153  R.Bg.  Dalam  peraturan  tersebut  verstek  diartikan  putusan  yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ( default without reason ). Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa melalui proses pemeriksaan secara biasa atau secara contardictoire dan  tidak  ada  bantahan  dari  pihak  tergugat  ( optegenspraak )  disebut pemeriksaan  dengan  cara  verstek  ( default  procedure ). 21 Tidak  adanya  bantahan  yang disampaikan  oleh  pihak  laawan  berarti  semakin  mudah  bagi  majelis  hakim  dalam
20 Al-Imam Muhammad al-Syaukani , Nailu al-Authar, hlm. 306.
21 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  agama, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 212.
Mansari dkk,
memutuskan  perkara  tersebut.  Oleh  karena  penggugat  (ibu)  mengajukan  penetapan supaya dirinya ditempatkan di bawah asuhannya, maka karena disebabkan tidak adanya bantahan maka dengan mudah majelis hakim memberikan asuh anak kepada ibunya.
Tujuan  hukum  sebenarnya  ingin  memberikan  kemanfaatan  yang  sebesar-besarnya kepada  masyarakat  termasuk  memberikan  perlindungan  yang  terbaik  bagi  anak.  Dalam teori utilities yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa manusia akan bertindak  agar  mendapatkan  kebagiaan  yang  sebesar-sebesarnya  serta  menghindari  dari penderitaan-penderitaan yang terjadi. 22 Sebenarnya tujuan dari pemberian hak asuh anak adalah  untuk  menjamin  agar  kehidupan  anak  menjadi  lebih  nyaman  dan  damai  dalam lingkungannya.  Tujuannya  adalah  untuk  mencapai  penyelenggaraan  perlindungan  anak sebagaimana yang telah digarisbawahi dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut  Mansari,  prioritas  utama  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dan dikedepankan  dalam  menyelenggaraan  perlindungan  anak  menjadi  lebih  baik  adalah adanya  aspek  kemashlahatan  demi  terwujudnya  kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( the  best interest of the child ). 23 Dengan memberikan perhatian pada aspek ini maka dapat dipastikan kehidupana anak menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupannya pada masa yang akan datang.
Pemberian hak anak dalam putusan verstek ini bertujuan supaya anak tersebut tidak terabaikan  dan  bersesuaian  dengan  Penyelenggaraan  perlindungan  anak,  yaitu  untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan. 24 Oleh karenanya sangatlah tepat penggunaan kekuasaan kehakiman yang digunakan oleh hakim dengan  memutuskan  dalam  putusan  verstek.  Dengan  adanya  putusan  verstek  ini,  si  ibu memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas seorang pengasuh.
d. Pertimbangan Karena Didasarkan pada Pasal 105 KHI
Dalam  ketentuan  Pasal  105  KHI  menyatakan  bahwa  Dalam  hal  terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.
22 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 17.
23 Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh”, Jurnal Petita , Volume 1 Nomor 1, April 2016.
24 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak , Klaten: Cempaka Putih, 2008, hlm. 14.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
Ketentuan  tersebut  memberikan  beberapa  petunjuk  bagi  penegak  hukum  yaitu hakim di Mahkamah Syar‟iyah, anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun  lebih  berhak  diasuh  oleh  ibunya.  Petunjuk  yang  kedua  dari  ketentuan  tersebut adalah bilamana anak telah berumur 12 tahun ke atas anak tersebut dapat memilih tinggal bersama  ibu  atau  ayahnya.  Kemudian  petunjuk  yang  ketiga  yaitu  tanggungjawab memberikan biaya pengasuhan anak tetap menjadi kewajiban orangtuanya.
Berkaitan dengan  ibu  lebih  berhak mengasuh  anak  berarti  bahwa  ibu  merupakan yang  lebih  berhak  mengasuh  anak.  Ibu  dapat  saja  menerima  atau  menolak  haknya tersebut. Orang yang memiliki hak memiliki kekuasaan untuk menerima atau menolaknya. Menurut  Hasanuddin  AF,  hak  adalah  wewenang  yang  diberikan  hukum  kepada  subjek hukum 25 .  Dengan  kata  lain  ibu  mendapatkan  pengakuan  dari  aturan  hukum  bahwa  ia lebih  berhak  mengasuh  anak,  karenanya  dapat  saja  untuk  memanfaatkannya  atau menolaknya. Dengan demikian, penerimaan atau penolakan ibu terhadap hak asuh anak tidaklah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Dalam hal penolakan terhadap pengasuhan hak pengasuhana anak ini, Al-Bassam menyatakan bahwa siapapun yang menggugurkan atau tidak menerima hak pengasuhan, maka  dengan  demikian  dapat  dikatakan  gugurlah  bagi  dirinya  untuk  mendapatkan  hak pengasuhan tersebut, karena ia telah berpaling darinya. Akan tetapi ia dapat kembali lagi mendapatkan  hak  tersebut  kapan  saja  manakala  keiginan  untuk  mendapatkannya kembali 26 . Dengan kata lain, ibu dapat saja mendapatkan kembali hak asuh anak hingga 12 tahun  umur  anak.  Jikalau  telah  melewati  umur  12  tahun,  ibu  tidak  lagi  lebih  berhak mengasuh anak, akan tetapi anak telah dapat menentukan pilihan sendiri untuk memilih tinggal bersama ibu maupun ayahnya.
Berkaitan dengan nafkah ini menjadi tanggungjawab ayah untuk memberikannya hingga anak tersebut dewasa. Hal ini dinyatakan dalam Hadits Nabi Saw.
Artinya :
Dari Aisyah radhiyallahu „anha, ia berkata, “ Hindun binti utbah – istri Abu sufyan – pernah masuk menemui Rasullullah SAW, lalu dia berkata, „ wahai Rasulullah ! sesungguhnya Abu sufyan itu laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup  buatku  dan  anak-anakku,  kecuali  apabila  aku  mengambilnya  tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa? „ maka beliau menjawab‟, ambillah dari
25 Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004, hlm. 86.
26 Al-Bassam  Abdullah  bin  Abdurrahman, Syarh  al-Bul ῡ ghul  Mar ᾱ m, jil.  6,  terj.  Thahirin  Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 69.
Mansari dkk,
hartanya  dengan  cara  yang  ma‟ruf  yang  cukup  buatmu  dan  anak-anakmu,  “  ( Mutaffaq „alaih ) 27 .
.
Hadits  tersebut  menjelaskan  tentang  kewajiban  seorang  ayah  untuk  membiayai segala  kebutuhan  keluarga  yang  menjadi  kewajibannya.  Apabila  tidak  diberikan  karena sifatnya  yang  kikir,  maka  isteri  dapat  mengambil  harta  suami  untuk  digunakan  sebagai kebutuhan kehidupan.

## C. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dari  bab  satu  hingga  bab empat dapat disimpulkan bahwa:
Hak  asuh  anak  pasca  terjadinya  perceraian  yang  diputuskan  oleh  hakim Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  terdiri  dari  tiga  kategori,  yaitu: Pertama ,  hak  asuh diberikan kepada ibu. Kedua , hak asuh diberikan kepada ayah. Ketiga , hak asuh diberikan kepada ibu dan ayah dalam satu putusan. Dasar yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan calon pengasuh bagi anak pasca perceraian yaitu:
Pertama , melalui permintaan salah satu pihak antara suami isteri.
Kedua ,  adanya  kesepakatan  bersama  yang  terjadi  di  antara  penggugat  atau tergugat  atau  pemohon  dan  termohon  untuk  menyerahkan  hak  asuh  anak  supaya ditempatkan di bawah asuhan ibu atau ayahnya.
Ketiga , melalui putusan verstek atau putusan tanpa adanya  kehadiran tergugat ke persidangan  sehingga  secara  tidak  langsung  suami  mengabaikan  haknya  untuk mendapatkan  si  anak.  Meskipun  tanpa  hadirnya  tergugat  majelis  hakim  dapat memutuskannya dalam bentuk putsuan verstek kepada ibu.
Keempat , didasarkan Pada pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz.
Dalam  perspektif  yuridis  menunjukkan  bahwa  pemberian  hak  asuh  anak  kepada  ibu maupun ayah sebelum anak dewasa tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam  Pasal  105  KHI  menentukan  bahwa  ibu  merupakan  orang  yang  lebih  berhak mengasuh anak sebelum anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun. Apabila telah berumur 12 tahun anak dapat memilih tinggal bersama ibu maupun ayahnya dan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab ayah.
27 Al  Imam  Muhammad  Asy-Syaukani,  Nailul  Authar,  terj.  Adib  Bisri  Musthafa,  dkk,  juz  vii, (Semarang: Asy-Syifa‟, 1994), hlm. 280.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
Ibu sebagai orang yang memiliki hak dapat saja melepaskan atau mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak, karena orang yang memiliki hak dapat mempergunakan atau mengabaikannya.  Ayah  memiliki  hak  mengasuh  anak  setelah  ibu  sebagaimana  diatur dalam Pasal 156 huruf a KHI di mana urutan pengasuh bagi anak yang belum mumayyiz yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari  ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kemashlahatan bagi dirinya menjadi prioritas utama dalam mengasuh anak.

## Mansari dkk,

## Referensi
A.  Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Membangun  Sistem Peradilan  Berbasis  Perlindungan  Hukum  dan  Keadilan, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  Jakarta: Kencana, 2008.
Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, cet. 1, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani,    cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: IKAHI, 2008.
Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: IKAHI, 2008.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, juz vii, (Semarang: Asy-Syifa‟, 1994.
Al-Bassam  Abdullah  bin  Abdurrahman, Syarh  al-Bul ῡ ghul  Mar ᾱ m, jil.  6,  terj.  Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak , Klaten: Cempaka Putih, 2008.
Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak  (Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
M.  Nasir  Djamil, Anak  Bukan  untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  UNDANG-UNDANG Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Undang-Undang-SPPA), Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015.
Mahmudin  Kobandaha,    Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia, Vol.  23,  No.  8, Januari/2017 Jurnal Hukum Unsrat.
Mansari,  “Pertimbangan  Hakim  Memberikan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Ayah:  Suatu Kajian Empiris di  Mahkamah  Syar‟iyah Banda  Aceh”, Jurnal  Petita , Volume  1 Nomor 1, April 2016.
Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya‟iyah Banda Aceh
Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah, jil.  7,  terj.  Nor  Hasanuddin,  cet.  1,  Jakarta  Selatan:  Pena Pundi Aksara, 2006.
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, cet. 1 , Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001 , Syarif  Mappiasse, Logika  Hukum  Pertimbangan  Putusan  Hakim ,  Jakarta:  Pranada  Media Group, 2015.
Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, cet. 10, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jakarta: Gema Insani, 2007.
Zakiyah Darajat , Ilmu Fiqh, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Zulfa  Djoko  Basuki, Dampak  Perkawinan  Campuran  terhadap  Pemeliharaan  Anak  (Child Custody ) Tinjauan  Hukum  Perdata  Internasional, cet.  1,  Jakarta:  Yarsif Watampone, 2005.