## KRIMINALISASI TERHADAP HAKIM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK
oleh: Hana Krisnamurti 

## ABSTRAK
Kriminalisasi terhadap hakim yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pembentuk undang-undang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan kriminalisasi terhadap hakim dinilai melanggar prinsip independensi peradilan dan independensi hakim yang lazimnya diikuti pula dengan hak konstitusional hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity), sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kebijakan Kriminalisasi terhadap hakim berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Kontruksi hukum yang terdapat dalam ketentuan pidana Undang-Undang SPPA dinilai sebagai suatu kebijakan yang dipaksakan dan salah sasaran subjek hukum (error in subjecto) .
Kata Kunci: Kriminalisasi, Sistem Peradilan Pidana Anak
A . Pendahuluan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk undang-undang dasar Indonesia yaitu, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan “rechtstaat” di kurung; dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yang artinya digunakan dengan ukuran pandang hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia. 1 Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat pernyataan secara tegas tentang negara hukum dan istilah tersebut tidak secara eksplisit muncul baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, tetapi muncul di dalam Penjelasan UUD 1945 dan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yakni sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat).
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1 Padmo Wahjono, Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979, hlm. 7.
Mahfud M.D. mengatakan :
“Negara hukum dalam arti formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang sehingga menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang atau apa yang ditetapkan oleh badan legislatif, sedangkan Negara hukum dalam arti material melihat bahwa hukum bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang dipentingkan adalah nilai keadilannya. Seperti yang berlaku di Inggris misalnya, bisa saja undang-undang dikesampingkan bilamana bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya penegakkan hukum itu berarti penegakkan keadilan dan kebenaran.” 2
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi Negara yang menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 melakukan kekuasaan kehakiman bersama lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang (ayat 1); susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang (ayat 2). 3 Penjelasan terhadap pasal tersebut memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum. Salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak. Kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (prime power) . Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 4
2 Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 131-132.
3 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
4 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Basic Principles On Independence of The Judiciary , yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29 Nopember 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Juga dapat dilihat pada Beijing Statement Of Principles Of The Independence The Law Asia Region Of The Judiciary di Manila tanggal 28 Agustus 1997, dimana didalamnya ditegaskan bahwa:
1) Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat;
2) Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.
Bambang Soetiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menyatakan kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 5 1) Kemandirian Lembaganya/Institusinya. a . Tidak tergantung pada lembaga-lembaga lain, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga- lembaga lainnya, yang dapat mempengaruhi integritas dan kemandiriannya.
b . Tidak mempunyai hubungan hirarkhis ke atas secara formal, di mana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan kepada pengadilan dibawahnya, maka hubungan hirarkhis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum. 2) Kemandirian Proses Pengadilannya Kemandirian proses peradilan dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak- pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. 3) Kemandirian Hakimnya Kemandirian hakim di sini dapat dibedakan tersendiri, karena hakimnya secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenang dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.
5 Ma’shum Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 , Yogyakarta, Total Media,2009, hlm. 56-58.
Prinsip Independensi kekuasaan kehakiman telah diakui oleh duniaInternasional, beberapa instrumen hukum International mengakui pentingnya independesi peradilan, antara lain Universal Declaration of Human Rights (article 10), International Convenan on Civil dan Political Rights (ICCPR) (article 14), Vienna Declaration on Program for Action 1993 (paragraph 27), International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, New Delhi 1982, dan Universal Declaration on the Independece of Justice, Montreal 1983. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. 6
Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim di negara Indonesia merupakan kedudukan yang sangat tinggi. 7 Akan tetapi menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan. 8 Demi terciptanya
putusan hakim yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan serta membuat para hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara,maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR pada tanggal 30 Juli 2012mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Seiring perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum belum secara komprehensif diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Maka dibentuklah Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang SPPA).
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPAmenyatakan: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”
Undang-Undang SPPA ini pun mengatur tentang pemidanaan terhadap hakim yang apabila memutus suatu perkara tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan
6 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia) , Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 218. 7 Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana , Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm.28. 8 Ibid. hlm 220.
yang berlaku dalam undang-undang tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101. Adanya ketentuan Pemidanaan terhadap hakim dalam undang-undang ini bagi sebagian masyarakat dianggap meruntuhkan independensi badan peradilan dan wibawa hakim.
Independensi hakim, selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara yang ditangani, mutlak dijaga dan dilindungi kelestariannya dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim. Pengaruh itu berupa intervensi, tekanan, ancaman, dan campur tangan dari pihak mana pun (dari pihak eksekutif dan legislatif). 9 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis mengenai permasalahan ini dengan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah kontruksi hukum dan asas-asas hukum yang terkandung dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 tentang ketentuan kriminalisasi terhadap hakim dalam Undang-Undang SPPA?
B . Pembahasan
Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia Internasional, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, yang menyatakan: “The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders an offence.” Undang-Undang SPPA memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana materiel dalam Undang-Undang SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang Diversi, Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pidana dan Tindakan. Sedangkan aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Penjatuhan Putusan serta Pemberian Petikan dan Salinan Putusan. Pasal 96 Undang-Undang SPPA menyatakan: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA, menyatakan: “Pada tingkat
9 Ibid.
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
Pasal 100 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan bahwa:“Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.” Sedangkan Pasal 35 ayat (3) menyatakan: “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.” Pasal 37 ayat (3): “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.” Pasal 38 ayat (3): “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”
Pasal 101 SPPA menyatakan: “Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.” Sedangkan Pasal 62 berbunyi: (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.”
Ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang SPPA tersebut mengundang keberatan sembilan hakim, yaitu: Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Dr. Drs. Habiburrahman M.Hum, Dr. Imam Subechi, S.H., M.H., Imron Anwari, SH., Spn., M.H., Suhadi, SH., M.H., H. Kadar Slamet, SH., M.Hum, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Drs. Abdul Goni, S.H., M.H., Mien Trisnawati, S.H., M.H. Selanjutnya, mereka sebagai para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang- UndangSPPA ke Mahkamah Konstitusi.
Alasan-alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 tersebut diantaranya adalah sebagai beikut: 10 A . Politik Kriminalisasi Hakim, Pejabat Pengadilan Dalam Undang-Undang SPPA
1. Bahwa terhadap rumusan ketentuan Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 dalam ketentuan pidana tersebut, apabila dilihat dari perspektif labeling terlihat bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memberi label terhadap perbuatan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pejabat Pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya (menjalankan prosedur hukum acara) sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana.

## 2.
Bahwa keputusan (decisions) pembentuk Undang-Undang yang menetapkan perbuatan Hakim, Pejabat Pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya (menjalankan prosedur hukum acara) dalam UU SPPA sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Politik kriminal oleh pembentuk undang-undang ini, dalam studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) disebut sebagai kriminalisasi (criminalization).
B . Ketentuan Pidana Materiil Bagi Hakim Dalam Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Dan Pasal 101 Undang-Undang SPPA, Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Secara Proporsional Bagi Hakim Sehingga Rumusan Dalam Ketentuan Tersebut Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Dalam menetapkan kebijakan hukum pidana, diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) yang bersifat pragmatis, rasional dan fungsional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (value judgment approach). Pendekatan kebijakan, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Sedangkan pendekatan nilai, pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosiofilosofis, sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. (Disarikan dari Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 27-33) Sehubungan dengan hal di atas, dalam konteks pembaharuan (hukum pidana) di masa mendatang (ius constituendum) , idealnya suatu hukum (hukum pidana materiel) setidak-tidaknya harus memenuhi lima karakteristik sebagai berikut:
a . hukum pidana nasional dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila;
b . hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia;
c . hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab;
d . hukum pidana mendatang harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif;
e . hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya dalam masyarakat.
(Disarikan dari Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Di Masa Mendatang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, Semarang)
Apabila kriteria kriminalisasi di atas dikaitkan dengan rumusan ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, maka terlihat jelas keputusan (decisions) pembentuk undang-undang untuk mengkriminalisasi perbuatan hakim sebagai pejabat fungsional dan/atau pejabat struktural yang memimpin lembaga pengadilan (pejabat pengadilan), dalam melaksanakan tugas justisialnya tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (policy oriented approach) maupun pada nilai (value judgment approach) , melainkan lebih ditekankan pada penilaian emosional (the emosionally laden value judgment approach) para pembentuk undang-undang. Proses kriminalisasi seperti ini mengakibatkan timbulnya: (a) Krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over criminalization) , dan (b) Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal law) dalam keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-UndangSPPA adalah peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, maka materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 haruslah mencerminkan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Sesungguhnya dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip- prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Apabila kriteria kriminalisasi di atas dikaitkan dengan rumusan ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101, maka terlihat jelas penetapan perbuatan sebagai suatu tindak pidana tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak pula memuat tujuan yang jelas dari pemidanaan tersebut.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, telah menghilangkan asas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama terhadap hukum bagi hakim, pejabat pengadilan dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
C . Pengaturan Ketentuan Pidana Materiil Bagi Hakim Dalam Undang-Undang SPPA Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24D ayat (1), sertaPasal 281 ayat (2) UUD 1945.
Apabila dilihat dari kerangka konsepsional UU SPPA, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 62 merupakan hukum pidana formal (hukum acara) anak, sedangkan ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 bukan merupakan hukum pidana materiil anak, melainkan hukum pidana materiil bagi hakim, pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan hukum pidana formal anak (prosedur hukum acara).
Pengaturan ketentuan pidana materiil bagi hakim, pejabat pengadilan dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA mencerminkan
adanya intervensi pembentuk undang-undang yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa tekanan, paksaan, ancaman terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya selaku pejabat fungsional dan/atau sebagai pejabat struktural yang memimpin lembaga pengadilan (pejabat pengadilan). Politik kriminalisasi demikian berpotensi melanggar prinsip indepedensi peradilan dan indepedensi hakim.
Independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya;
Implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 96 UU SPPA melanggar Prinsip Indepedensi Peradilan dan Independensi Hakim, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut : “Pertama, ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 96 UU SPPA tersebut, dapat menimbulkan kebimbangan bahkan rasa takut bagi hakim dalam mengadili. Perasaan bimbang atau takut hakim tersebut dalam beberapa kasus (di daerah) sangat mempengaruhi putusan hakim. Eksistensi sanksi pidana justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus perkara. Hal ini jelas melanggar prinsip independensi hakim yang lazimnya diikuti pula dengan hak konstitusional hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity) , sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. “
Ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 96 UU SPPA tersebut selain berpotensi menghalangi kebebasan hakim untuk melakukan terobosan hukum (judicial activism) ketika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan kepastian hukum yang adil (keadilan substantif), berpotensi pula merancang bangun hakim Indonesia menjadi terlalu formil legalistic yang selalu menempatkan kepentingan penegakan hukum demi hukum itu sendiri (keadilan prosedural/kepastian hukum) di atas kepentingan penegakan hukum demi keadilan (keadilan substantif/kepastian hukum yang adil), padahal dalam praktik peradilan pidana tidak jarang terjadi ketentuan normatif (das sollen) tidak seiring dengan kenyataan (das sein) karena kebenaran justru berada di luar undang-undang. Implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 96 UU SPPA melanggar Prinsip Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil bagi setiap warga
negara, dalam hal ini bagi Hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Bagaimanapun harus diakui bahwa terlalu banyak peraturan perundang-undangan berupa produk politik di negara kita ini yang senyatanya tertulis tetapi makna dari frasa yang dicantumkan di dalamnya tidak jelas (tidak pasti). Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana dalam salah satu asas tersebut menekankan harus adanya kejelasan rumusan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (vide Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 100 Undang-Undang SPPA pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat dikategorisasikan bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut :
Pertama, atas dasar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (ius constitutum) apabila hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa anak, kemudian masa penahanan tersebut telah berakhir, maka dengan sendirinya terdakwa anak harus dikeluarkan demi hukum. Tegasnya, ketika masa penahanan terdakwa anak telah berakhir, maka secara otomatis berlaku asas hukum pidana bahwa terdakwa anak harus dikeluarkan demi hukum tanpa perlu adanya penetapan hakim yang memerintahkan agar terdakwa anak dikeluarkan dari tahanan demi hukum, dan apabila ternyata terhadap terdakwa anak masih dilakukan penahanan, padahal masa penahanan tersebut telah berakhir maka seharusnya yang bertanggungjawab secara yuridis bukan hakim, tetapi pihak extra judicial yang tetap mempertahankan penahanan tersebut. Dari konstruksi hukum demikian, maka pembentuk Undang-Undang telah melakukan error in subjecto dengan melakukan kriminalisasi terhadap hakim atas perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukannya.
Kedua, tindakan pembentuk Undang-Undang dengan melakukan kriminalisasi terhadap hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan/atau kesalahan yang tidak dilakukannya tersebut melalui ketentuan Pasal 100 Undang- Undang SPPA pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat dikategorisasikan bersifat diskriminatif sehingga dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.
Implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 101 Undang-Undang SPPA melanggar Prinsip Indepedensi Peradilan dan Independensi Hakim, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: Terhadap Hakim yang dengan sengaja melakukan pelanggaran prosedural hukum acara pidana formil anak mengenai kewajiban “pemberian petikan putusan pada hari putusan diucapkan” (ketentuan Pasal 101 juncto Pasal 62 ayat (1) UU SPPA) dikenakan secara kumulatif 2 (dua) jenis ancaman sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif (ketentuan Pasal 95 UU SPPA).
Implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 101 Undang-Undang SPPA melanggar Prinsip Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil bagi
setiap warga negara, dalam hal ini bagi hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Tuntutan kewajiban “pemberian salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan” (ketentuan Pasal 101 juncto Pasal 62 ayat (2) Undang- Undang SPPA) yang dipaksakan melalui perspektif hukum pidana tersebut, apabila benar-benar diterapkan berpotensi menimbulkan banyak kendala maupun kegoncangan-kegoncangan dalam praktik peradilan, karena pembentuk Undang- Undang SPPA melalui ketentuan ini telah mengabaikan realitas-realitas sosial bahwa dalam praktik peradilan pidana, faktor perbuatan hakim bukan satu-satunya pendukung terjadinya penyimpangan terhadap prosedur hukum acara pidana formal. Akan tetapi, dapat didukung pula oleh faktor-faktor lain, seperti halnya: kendala peraturan perundang-undangan yang tidak jelas/kabur, kendala sarana dan prasarana yang tidak mendukung, kendala kondisi empiris peradilan di Indonesia, kendala keadaan alam/geografis Indonesia yang tidak mendukung, serta kendala prosedur administrasi perkara pada pengadilan, Kejaksaan, Lapas (pembimbing kemasyarakatan) dan sosial profesional.
Demikian beberapa alasan yang disampaikan para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang dituangkan dalam putusannya Nomor 110/PUU- X/2012 diantaranya sebagai berikut :
1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. 11
Dari sudut pandang ilmu kebijakan hukum pidana, perumusan kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa tindakan memang dapat dikatakan sebagai salah satu langkah dalam penanggulangan kejahatan. Ancaman hukuman yang berat sebenarnya bagus, sebab dapat memunculkan pengaruh pencegahan (deterrent
11 Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
effect) bagi subjek pelanggar hukum. Namun demikian, dalam setiap proses pembuatan kebijakan kriminalisasi, tentu terdapat banyak hal yang harus ditelaah terlebih dahulu, agar kebijakan tersebut menjadi layak dan dapat diterapkan secara efektif, artinya suatu kebijakan kriminalisasi tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa perhitungan dan pertimbangan yang matang.
Kebijakan tentang kriminalisasi terhadap hakim yang terdapat dalam Pasal 96, Pasal 100, dan pasal 101 menurut pembentuk undang-undang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak.
Satu sisi Penulis sependapat dengan pemikiran para pembentuk Undang- Undang SPPA dan bahkan mengapresiasi maksud dan tujuan pembentuk undang- undang dalam menjalankan hak konstitusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun disisi lain pembentuk undang-undang kurang memiliki kehati- hatian pada saat membuat suatu kebijakan. Lebih khususnya penulis berpendapat sebagai berikut :
Pasal 96 Undang-Undang SPPA merupakan ketentuan pidana terhadap perbuatan dengan sengaja tidak menjalankan perintah diversi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang ditujukan terhadap para penegak hukum. Proses diversi dianggap sebagai pengaturan khusus terhadap proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Menurut pengamatan penulis dewasa ini bahwa kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan seorang anak hampir berbanding lurus dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang dewasa, oleh karena itu untuk melakukan proses diversi menurut penulis para penegak hukum khususnya hakim harus benar-benar dengan seksama meneliti apakah tepat untuk dilakukan proses diversi.
Apabila pada putusannya hakim memilih untuk menolak proses diversi dan melanjutkan pada proses persidangan, para pihak terkait/pemerintah harus benar-benar dengan seksama menilai putusan hakim tersebut. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam keputusannya, apabila ditemukan fakta bahwa keputusan hakim mengandung anasir terhadap pelanggaran kode etik maka dapat ditempuh jalur pengawasan hakim melalui Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Namun jika ditemukan faktatelah terjadinya kecurangan yang dilakukan hakim misalnya terkait dengan rekayasa fakta hukum maka kebijakan kriminalisasinyadapat beralih kepada tanggungjawab hukum profesi hakim. Tanggung jawab hukum profesi hakim yang demikian bersifat pidana diantaranya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (misalnya melanggar Pasal 6 dan/atau Pasal 12). Sehingga menurut penulis ketentuan Pasal 96 Undang-Undang SPPA tidak diperlukan. Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang SPPA mengandung kriteria dan alasan yang berkenaan dengan adanya perampasan kemerdekaan anak (deprived
liberty of the child) secara tidak sah dan tanpa legalitas karena telah melakukan penahanan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal yang dijadikan unsur tindak pidana dalam Pasal 100 diantaranya Pasal 35 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (3)dan Pasal 38 Ayat (3). Apabila diteliti dengan seksama isi ketiga pasal tersebut sebenarnya sudah mengakomodir maksud pembentuk undang-undang yaitu melindungi hak kemerdekaan anak yaitu dengan adanya kalimat “anak wajib dikeluarkan demi hukum”. Menurut penulis kalimat itu sudah cukup menjadi landasan bagi penegak hukum khususnya hakim untuk mengeluarkan anak jika prosesnya melebihi batas waktu yang diberikan undang- undang dan secara otomatis asas hukum acara pidana berlaku sehingga sangat tidak beralasan bagi hakim untuk “sengaja” menahan kemerdekaan anak. Selain itu asas hukum yang terdapat dalam Pasal 35 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (3) dan Pasal 38 Ayat (3) dapat ditemukan pula dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (serupa dengan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28). Ketentuan yang terdapat dalam KUHAP inipun bermaksud untuk melindungi hak tersangka dari kesewenang-wenangan penegak kukum dalam menjalankan proses perkara pidana tanpa harus membuat kriminalisasi terhadap penegak hukum yang bersangkutan.Kontruksi hukum dan asas hukum yang terdapat dalam KUHAP merupakan ketentuan umum (Lex Generalis) dari Undang-Undang SPPA sebagai ketentuan khusus (Lex Special). Seyogyanya hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pembuat undang-undang dalam membuat kebijakan pidana, kecuali jikaketentuan yang terdapat dalam KUHAP tersebut sudah dianggap tidak sesuai untuk diterapkan.
Penulis sependapat dengan para pemohon yang mengajukan uji materiil Pasal 100, yang mengatakan bahwa kontruksi hukum dalam Pasal 100 Undang- Undang SPPA adalah keliru dan pembentuk Undang-Undang telah melakukan error in subjecto dengan melakukan kriminalisasi terhadap hakim atas perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukannya. pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat dikategorisasikan bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.
Selanjutnya terhadap Pasal 101 Undang-Undang SPPA penulis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 62 Undang-Undang SPPA menurut penulis kurang tepat jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana (yang tertulis dalam Pasal 101) karena kontruksi hukum dalam Pasal 62 menurut penulis lebih berkaitan dengan teknis administratif suatu lembaga dan sanksi yang lebih tepat adalah sanksi administratif (sesuai dengan Pasal 95). Penulis sependapat dengan para pemohon yang mengatakan bahwa kontruksi hukum yang ada dalam Pasal 101 tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (policy oriented approach) maupun pada nilai (value judgment approach) , melainkan lebih ditekankan pada penilaian emosional (the emosionally laden value judgment approach) para pembentuk Undang-Undang. karena ketentuan Pasal 101 juncto Pasal 62 ayat (2) UU SPPA terkesan dipaksakan melalui perspektif hukum pidana.
C . Penutup Kebijakan kriminalisasi dalam Pasal 96 Undang-Undang SPPA terlalu berlebihan dan seyogyanya tidak perlu ada. Para pihak terkait/pemerintah harus benar-benar dengan seksama menilai pertimbangan hakim dalam menolak proses diversi. Apabila ditemukan fakta bahwa keputusan hakim mengandung anasir terhadap pelanggaran kode etik maka dapat ditempuh jalur pengawasan hakim melalui Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Namun jika ditemukan fakta telah terjadinya kecurangan yang dilakukan hakim misalnya terkait dengan rekayasa fakta hukum maka kebijakan kriminalisasinya dapat beralih kepada tanggungjawab hukum profesi hakim. Tanggung jawab hukum profesi hakim diantaranya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (misalnya melanggar Pasal 6 dan/atau Pasal 12). Pasal yang dijadikan unsur tindak pidana dalam Pasal 100 diantaranya Pasal 35 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (3) dan Pasal 38 Ayat (3). Apabila diteliti dengan seksama isi ketiga pasal tersebut sebenarnya sudah mengakomodir maksud pembentuk undang-undang yaitu melindungi hak kemerdekaan anak yaitu dengan adanya kalimat “anak wajib dikeluarkan demi hukum”. Kalimat itu sudah cukup menjadi landasan bagi penegak hukum khususnya hakim untuk mengeluarkan anak jika prosesnya melebihi batas waktu yang diberikan undang-undang dan secara otomatis asas hukum acara pidana berlaku sehingga sangat tidak beralasan bagi hakim untuk “sengaja” menahan kemerdekaan anak. Penulis sependapat dengan para pemohon yang mengatakan bahwa kontruksi hukum dalam Pasal 100 Undang-Undang SPPA adalah keliru dan pembentuk Undang-Undang telah melakukan error in subjecto . Unsur yang terkandung dalam Pasal 62 Undang-Undang SPPA kurang tepat jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana (yang tertulis dalam Pasal 101) karena kontruksi hukum dalam Pasal 62 lebih berkaitan dengan teknis administratif suatu lembaga dan sanksi yang lebih tepat adalah sanksi administratif (sesuai dengan Pasal 95). Ketentuan Pasal 101 juncto Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang SPPA terkesan dipaksakan melalui perspektif hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta, Prenada Media Group, 2008. Ma’shum Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 , Yogyakarta, Total Media, 2009.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, 1993. _______________ , Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, 2001. Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Di Masa Mendatang”,
Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana , Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987. Padmo Wahjono, “Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979. Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia) , Bandung, Widya Padjadjaran, 2009.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012