## PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

## NENA NURHASANAH

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  belum  baiknya  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Cimindi.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  adanya  masyarakat yang  belum  memiliki  penghasilan  yang  dapat  mencukupi  kebutuhannya,  kemudian  masyarakat juga  cenderung  mengandalkan  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  hal    ini  terjadi dikarenakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  ada  belum  optimal  dimanfaatkan  dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat masih minim.
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  jumlah  informan sebanyak 30 orang, (Kepala Desa 1 orang, Kepala Dusun 9 orang, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  1  orang,  anggota  kelompok  tani  10  orang,  anggota  perempuan  tani  1  orang,  dan anggota  kelompok  usaha  8  orang).  Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaan  dan  teknik  triangulangsi,  yang  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  display  data,  dan  verifikasi  yang diinterprestasikan secara kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh  Pemerintah  Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  tidak berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  4  dimensi  yang  diteliti,  hanya  1  dimensi  yang  sudah cukup  baik  dilakukan.  Adapun  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Desa  Cimindi  adalah bahwa  terdapat  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  dimana  faktor  internal, mencakup  dari  dana  yang  di  butuhkan  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut  tidak  kunjung  turun, dan  sumber  daya  perangkat  desa  yang  masih  kurang  untuk  melakukan  kegiatan  pemberdayaan, dan  faktor  eksternal  yaitu  masyarakatnya  sendiri  yang  memang  kurang  begitu  antusias  untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh  Pemerintah Desa, diantaranya karena  faktor usia. Sementara  itu  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  yaitu  melakukan  berbagai perencanaan  dan  memasukan  kegiatan  tersebutkedalam  agenda  tahunan  seperti  RAPBDes  yang akan  dilakukan  dalam  jangka  satu  tahun  ke  depan, Pemerintah  Desa  juga  melakukan  sosialisasi dengan menyempatkan untuk datang langsung ke setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat

## I. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemberdayaan  masyarakat menurut  Mardikanto  (2014:  114)  harus  meliputi beberapa upaya pokok diantaranya:
1.  Bina  kemanusiaan,  2.  Bina  Usaha,  3. Bina  Lingkungan,  4.  Bina  Lembaga,  begitu  juga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa  pemberdayaan masyarakat  desa adalah: Upaya  mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  prilaku,  kemampuan,  kesadaran, serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Sedangkan menurut
peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-
Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa bagian  ke  tiga  paragraf  1  Pasal  126  tentang pemberdayaan  masyarakat:  1).  Pemberdayaan masyarakat  Desa  bertujuan  memampukan  Desa dalam  melakukan  aksi  bersama  sebagai  suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata  kelola  lembaga  kemasyarakatan  Desa  dan lembaga  adat,  serta  kesatuan  tata  ekonomi  dan lingkungan.  2).  Pemberdayaan  masyarakat  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan oleh  Pemerintah,  Pemerintah  daerah  provinsi, Pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  Pemerintah Desa,  dan  pihak  ketiga  3).  Pemberdayaan masyarakat  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah  Desa,  lembaga  kemasyarakatan Desa,  lembaga  adat  Desa,  BUMDesa,  badan kerja  sama  antar-Desa,  forum  kerja  sama  Desa,
dan  kelompok  kegiatan  masyarakat  lain  yang dibentuk untuk mendukung
kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Pemberdayaan  Masyarakat  khususnya bagi masyarakat desa sangat perlu dilakukan, hal ini  dikarenakan  meningkat  atau  menurunnya kesejahteraan  masyarakat  sangat  di  tentukan  dari kemampuan  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan adanya kegiatan pemberdayaan tersebut diharapkan  masyarakat  mampu  untuk  mengatur hidupnya  sendiri  dan  memiliki  daya  guna  bagi keberlangsungan hidupnya.
Berdasarkan  penjajagan  awal  diketahui masih  adanya  permasalahan  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  oleh  Pemerintah  Desa,  dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:
1. Terbatasnya  kapasitas  individu  sumberdaya manusia yang berada di Desa Cimindi dalam menerima  segala  materi  pelatihan  dan penyuluhan  yang  dilakukan  Pemerintah Desa sehingga mengakibatan kurang berjalanya proses pemberdayaan yang dilakukan.
2. Terdapat  beberapa  usaha  kecil  rumahan yang  berada  di  Desa  Cimindi  namun keberlangsungan  usaha  kecil  tersebut  hanya terjadi beberapa saat saja.
3. Kurangnya  sarana  dan  prasaran  pendukung usaha  perekonomian  masyarakat,  dimana masih  ada  usaha  kecil  yang  menggunakan peralatan tradisional  untuk melakukan produksinya.
4. Koperasi  sebagai  salah  satu  lembaga  yang mendukung  keberlangsungan  usaha  kecil dan pertanian  yang berada di Desa Cimindi, dalam  segi  peminjaman  modal,  belum dimanfaatkan  secara  optimal,  dimanahanya sebagian    masyarakat  yang  melakukan peminjaman  modal  pada  koperasi  tersebut dan  ada  beberapa  masyarakat  yang  sulit untuk mengembalikan pinjaman.

## II. Tinjauan teoritis
2.1. Pengertian Pelayanan
Istilah  pemberdayaan  dapat  diartikan  juga sebagai  upaya  memenuhi  kebutuhan  yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan  untuk  melakukan  pilihan  dan mengontrol lingkungannya  agar  dapat  memenuhi keinginan  keinginannya,  termasuk  aksebilitasnya terhadap  sumber  daya  yang  terkait  dengan pekerjaan sosialnya dll. (Mardikanto 2015:26 ).
Secara lebih rinci Slamet (Anwas 2014:49) menekankan  bahwa:  Hakikat  pemberdayaan adalah  bagaimana  membuat  masyarakat  mampu
membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya  sendiri.  Istilah  mampu  disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi,  memiliki  kesempatan,  melihat  dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama,  tahu  sebagai  alternatif,  mampu mengambil  keputusan,  berani  mengambil  resiko, mampu  mencari  dan  menangkap  informasi  serta mampu  bertindak  secara  inisiatif.  Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia: Pemberdayaan adalah  proses,  cara,  perbuatan  memberdayakan atau  pemberian  kewenangan  dan  kepercayaan kepada  masyarakat  setempat  untuk  menentukan berbagai  bentuk  program  kegiatan  pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi  dan  advokasi  guna  peningkatan  taraf kesejahteraan sosialnya. 2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan  ekonomi  yang  merangkum nilai–nilai  sosial.  Pada  bagian  lain  Subejo  dan Supriyanto  (Mardikanto  2015:  45)  menjelaskan bahwa:  pemberdayaan  masyarakat    memiliki keterkaitan  erat  dengan sustainable  development dimana  pemberdayaan  masyarakat  merupakan suatu  prasyarat  utama  serta  dapat  diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat  menuju  suatu  keberlanjutan  secara ekonomi,  sosial  dan  ekologi  yang  dinamis. Menurut  Sumodiningrat  (dalam  Mardikanto  dan Soebiato  2015:  52)  “pemberdayaan  masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan  yang  mereka  miliki”.  Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut  dua  kelompok  yang  saling  terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang diberdayakan. Dalam  penulisan  ini  hanya  ada  satu variabel penelitian yaitu Pemberdayaan
Masyarakat.  Kemudian  peneliti  mengambil upaya  pokok  setiap  Pemberdayaan  Masyarakat menurut  Mardikanto  (2014:113)  dengan  aspek fokus kajian sebagai berikut:
a. Bina Manusia dengan indikator:
- Pengembangan  kapasitas  individu  yang meliputi  kapasitas  kepribadian  baik berupa  pengetahuan  di  bidang  pertanian, usaha dan lain-lain.
- Pengembangan  mutu  sumber  daya  baik melalui pelatihan rutin maupun
penyuluhan.
b. Bina Usaha dengan indikator:
- Pemerintah  desa  melakukan  pembinaan kepada  masyarakat  dalam  upaya  untuk melakukan  pengembangan  jejaring  dan kemitraan. - Pengembangan  sarana  dan  prasarana pendukung usaha perekonomian masyarakat. c. Bina Lingkungan dengan indikator:
- Melakukan
pembinaan terhadap masyarakat  untuk  melakukan  pelestarian lingkungan  agar  terjaganya  sumberdaya alam yang dimiliki. - Memberikan pengetahuan kepada
masyarakat  agar  melakukan pemanfaatan sumber  daya  yang  dimiliki  secara  tepat dan efektif.
d. Bina Kelembagaan dengan indikator:
- Penguatan  KUD  (Koperasi  Unit  Desa) untuk  melaksanakan  fungsi  pengelolaan dan  pemasaran  hasil  produksi  atau pertanian.
- Penguatan  BUMDes  khususnya  yang melaksanakan  fungsi  perkreditan  atau pinjaman modal bagi masyarakat.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  atau  menggambarkan  secara tepat  dan  utuh  dari  sifat  individu,  kelompok, keadaan  dan  gejala  lain  dalam  suatu  masyarakat serta berusaha untuk menganalisis data  yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat  oleh  pemerintah  Desa  Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran. Mayer dan Greenwood (dalam Silalahi, 2012: 27) mengemukakan  “penelitian  deskriptif  kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia,  benda,  atau  peristiwa”.  Pada  dasarnya, deskripsi kualitatif
melibatkan proses konseptualisasi  dan  menghasilkan  pembentukan skema-skema  klasifikasi.  Deskripsi  seperti  ini melambangkan tahap
permulaan dari perkembangan suatu disiplin.
Subyek  penelitian  ini  adalah  Kepala
Desa, Kepala Dusun, Kelompok masyarakat tani,
Kelompok  perempuan  tani,  Kelompok  usaha, Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  untuk mengetahui bagai mana pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran dengan jumlah informan sebanyak 30 orang.
Kemudian  sejumlah  data  yang  diperoleh melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi, dianalisis  secara  langsung.  Analisis  dilakukan dengan logika ”induktif-abstraktif” dengan mengacupada  konsep  Milles  dan  Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) yang disebut dengan interactive model yang terdiridari tiga  alur  yaitu: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan dan verifikasi.
IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Pelaksanaan  Pemberdayaan  Masyarakat di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  pada  hasil  penulisan  dapat diketahui  bahwa  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur harus memperhatikan
upaya pokok
pemberdayaan  masyarakat  yang  di  kemukakan oleh Mardikanto 2015: 114 ialah sebagai berikut:
1. Bina Manusia Berdasarkan  penelitian  pelaksanaan  bina manusia  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bahwa memang  kegiatan  itu  belum  cukup  baik dilakukan  karena  masyarakat  di  Desa  Cimindi masih  sangat  minim  pengetahuannya  dalam upaya  untuk  meningkatkan  daya  guna  bagi kehidupannya.
2. Bina usaha Berdasarkan  hasil  penelitian  Bina  Usaha
yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  masih belum  begitu  maksimal  hal  ini  dikarenakan  asih kurangnya  pengembangan  sarana  dan  prasarana dan  pengembangan  jejaring  kemitraan  sebagai jembatan  untuk  memasarkan  hasil  produksi masyarakat.
3. Bina Lingkungan Berdasarkan  hasil penelitian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan oleh  Pemerintah  Desa  bahwa kegiatan itu sudah cukup terlaksana karena sudah dilakukan  pada  saat  ada  musyawarah  dan pemerintah  telah  melakukan  penanaman  bibit pohon untuk memberikan contoh kepada masyarakat.
4. Bina kelembagaan Berdasarkan  hasil  penelitian pelaksanaan bina kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  belum  cukup baik,  dikatakan  demikian  karena  keberadaan BUMDes  belum  bisa  menjalankan  fungsinya dengan  baik,  seperti  fungsi  perkreditan  dan permodalan  yang  seharusnya  bisa  memberikan kemudahan dari segi keuangan untuk masyarakat,
kemudian  dari  fungsi  KUD  sendiri  juga  belum cukup  baik  dikarenakan  keterbatasan  sumber daya  manusia  yang  mengelola  KUD  tersebut belum  memiliki  kemampuan  untuk  menjalankan KUD dengan baik.
4.2. Hambatan-hambatan yang dihadapi
Pemerintah  Desa  dalam  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur.
Untuk  dapat  menganalisis  hambatan- hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan Cigugur,  penulis  mengacu  kedalam  empat dimensi  dalam  upaya  pokok  pemberdayaan, namun  terdapat  dimensi  yang  belum  berjalan dengan baik sehingga menemukan hambatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Masih  kurangnya  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pengembangan  kapasitas  individu yang  meliputi  kapasitas  kepribadian  baik berupa  pengetahuan  di  bidang  pertanian, usaha dan lain – lain.
2. Masih  rendahnya  mutu  kualitas  sumber daya manusia yang ada di Desa Cimindi.
3. Masih  kurangnya  pengembangan  jejaring dan kemitraan.
4. Sarana  dan  prasarana  pendukung  usaha perekonomian masyarakat belum didapatkan secara merata. 5. Pelestarian lingkungan masih jarang dilakukan
6. Masyarakat  belum  memanfaatkan  sumber daya yang dimiliki secara tepat dan efektif.
7. KUD (Koperasi  Unit Desa) belum  mampu untuk menjalankan fungsi perkreditan.
8. Perkreditan  atau  pinjaman  modal  yang  di selenggarakan oleh BUMDes belum dimanfaatkan dan berjalan dengan baik. Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat penulis  simpulakan,  bahwa  terdapat  beberapa hambatan  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  yaitu  masih  kurangnya  kegiatan penyuluhan  dan  pelatihan  dalam  meningkatkan kemampuan  individu  maupun  kelompok,  belum maksimalnya pengembangan jejaring dan kemitraan,  dan  kurang  maksimalnya  fungsi kelembagaan BUMDes dalam bidang perkreditan dan permodalan. 4.3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh
Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur.
Untuk  dapat  menganalisis  upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan Cigugur,  penulis  mengacu  kedalam  empat dimensi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,  sehingga  upaya  yang  dilakukan berdasarkan hambatan yang ada.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  Desa  melakukan  perencanaan untuk  melakukan  kegiatan  pengembangan kapasitas  individu  dengan  cara  yang  tepat seperti mengadakan pengajian dan musyawarah. 2. Dengan memasukkan kegiatan
pengembangan  kualitas  mutu  sumber  daya manusia yang dimiliki kedalam agenda rutin yang dilakukan seperti Rancangan Anggaran Pembelanjaan Desa agar bisa berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Pemerintah desa merencanakan akan melakukan pelatihan kepada Perangkat Desa agar memiliki kemampuan dalam membangun jejaring kemitraan yang memang sangat dibutuhkan.
4. Meningkatkan  komunikasi  yang  lebih  baik lagi  dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah  atau    agar  bisa  bekerja  sama  dalam memenuhi  saran  dan  prasarana yang diperlukan.
5. Pemerintah  Desa  melakukan  penanaman bibit-bibit  pohon  di  lahan-lahan  yang memang diperlukan penanaman.
6. Pemberian  pengetahuan  oleh  Pemerintah Desa  dilakukan  disela  sela  acara  besar  yang diadakan oleh masyarakat setempat.
7. Pemerintah  Desa  melakukan  pemberian pengetahuan  kepada  anggota  KUD  agar menjalankan fungsinya dengan lebih optimal. 8. Untuk BUMDes Pemerintah Desa melakukan  pengaturan  ulang  pegawai  di dalamnya  agar  menghindari  penyelewengan yang sebelumnya pernah terjadi.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Cimindi  adalah  dengan  melakukan  berbagai
perencanaan  untuk  melakukan  pelatihan  maupun penyuluhan  dan  pemberian  pengetahuan  kepada masyarakat  agar  mampu  menjadi  masyarakat yang mandiri dan berdaya guna.

## V.SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah penulis  lakukan  di  Desa  Cimindi  Kecamatan Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  mengenai “Pelaksanaan  Pemberdayaan  Masyarakat  oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan Cigugur  Kabupaten  Pangandaran”.  Maka  dapat penulis simpulkan sebagaimana berikut ini:
1. Pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat oleh
Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan  Cigugur  yang  bertujuan  untuk menciptakan  masyarakat  yang lebih  mandiri dan  mampu  untuk  mengatur  kehidupannya sendiri  dan  mampu  untuk  menentukan tujuan  dan  masa  depan  hidupnya,  memang belum  dilaksanakan  dengan  baik  oleh Pemerintah Desa. Masih kurang maksimalnya  pelaksanaan  pemberdayaan tersebut  dikarenakan  dalam  segi  kesiapan Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan tersebut, misalnya dalam melakukan
pembinaan  dan  pelatihan  masih  sedikit kegiatan  yang  di  lakukan,  sehingga  hal  itu belum  bisa  terealisasikan  dengan  baik. Begitu  pula  hasil  observasi  yang  telah dilakukan  oleh  penulis,  diketahui  bahwa Pemerintah  Desa  memang  kurang  memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap kegiatan pemberdayaan. 2. Berdasarkan  hasil  penelitian,  hambatan- hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur diantaranya: 1). Pemerintah  masih  kurang  untuk  melakukan setiap kegiatan pemberdayaan, 2). Rendahnya  mutu  sumber  daya  masyarakat, 3).  Kurangnya  pengembangan  jejaring kemitraan, 4). Kurang meratanya sarana dan prasaran  pendukung  perekonomian,  5). Masih kurangnya kegiatan pelestarian lingkungan,  6).  Sumber  daya  alam  yang dimiliki  belum  dimanfaatkan  dengan  baik,
7). Fungsi perkreditan KUD belum berjalan,
8).    Perkreditan  dan  permodalan  belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian,  upaya  yang telah  dilakukan  Pemerintah  Desa  untuk mengatasi  hambatan  yang  ditemukan  dalam
pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten  Pangandaran.  Diantaranya  yaitu: 1)  Pemerintah  melakukan  perencanaan,  2) Memasukan kegiatan pemberdayaan kedalam  anggaran  pembelanjaan  desa,  3)
Memberikan  pelatihan  kepada  perangkat desa,  4)  Menjalin  komunikasi  yang  lebih baik, 5) Melakukan penanaman bibit pohon, 6)  Pemberian  pengetahuan  dalam  sela kegiatan masyarakat, 7) Pemberian pengetahuan  kepada  anggota  KUD,  8) Pemerintah  melakukan  pengaturan  ulang keanggotaan BUMDes.

## 5.1 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  makan penulis  dapat  mengemukakan  beberapa  saran sebagai  bahan  untuk  pertimbangan  dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran, sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat  oleh  Pemerintah  Desa  di  Desa Cimindi  Kecamatan  Cigugur,  diharapkan Perangkat Desa memiliki kemampuan dalam setiap  bidang  kegiatan  pemberdayaan,  Hal itu  penting  dilakukan  sebagai  suatu  dasar pengetahuan  yang  mesti  dimiliki  untuk melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang di  temui  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat itu sendiri diharapkan Pemerintah  Desa  untuk  mengembangkan jejaring  kemitraan  dan  menambah  sarana dan  prasarana  pendukung  perekonomian masyarakat.
3. Pemerintah  Desa  sebaiknya  meningkatkan lagi  komunikasi  dan  pelatihan  kepada masyarakat  agar  kegiatan  pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas, Oos M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat  di  Era  Global. Bandung: CV Alfabeta Mardikanto,  Totok  dan  Soebiato,  Poerwoko. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik.
Bandung: Alfabeta.
Sholeh,  Chabib.  2014. Dealetika  Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat. Bandung: Fokusmedia. Silalahi, Ulber. 2012. Metode penelitian administrasi. Bandung: Unpar Pers.
Usman,  Sunyoto.  2010. Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
A. Dokumen Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.

## IDENTITAS PENULIS
Nena  Nurhasanah,  Tempat  Tanggal Lahir: Ciamis, 10 Oktober 1994, Alamat Rumah: Dusun  Cirawa,  RT/RW  002/005  Desa  Cimindi, Kecamatan  Cigugur,  Kabupaten  Pangandaran. Alamat e-mail: nenacms2015@gmail.com . Tercatat  sebagai  mahasiswa  pada  Program  Studi Ilmu  Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.