INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 799-807 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/Pn. Medan)
Suci Izdihar Hulwa 1 ✉ , Rizky Khairani Br Ginting 2 , Debora Merlani Purba 3 , Cici Stevani Siahaan 4 , Parlaungan Gabriel Siahaan 5 , Dewi Pika Lb Batu 6
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Email: suciizdiharhulwa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang mengandung unsur suatu sistem yang  menyajikan  informasi  yang  tidak  benar  atau  keliru  mengenai  suatu  benda,  sehingga  benda tersebut  dari  luar  tampak  seolah-olah  sesuai  dengan  kenyataan,  padahal  sebenarnya  jauh  dari kenyataan. realitas. Oleh karena itu, pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  tindak  pidana  pemalsuan tanda tangan pada suatu akta tanah ditinjau dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasarnya.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yurisprudensi normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan bahan atau data sekunder  dan  juga  penelitian  hukum  kepustakaan.Jadi  KUHP  telah  mengatur  pemalsuan  sesuatu sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam KUHP.Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP hingga Pasal 276 KUHP. Kata Kunci : Tindak pidana, pemalsuan tanda tangan, KUHP

## Abstract
The crime of counterfeiting is a type of crime that contains elements of a system that presents incorrect or  incorrect  information  about  an  object,  so  that  the  object  from  the  outside  appears  as  if  it corresponds to reality, even though in fact it is far from the actual reality. Therefore, counterfeiting can be a threat to society's survival. The purpose of this research is to find out how the criminal act of forging a signature on a land deed is viewed from Article 263 of the Criminal Code (Decision No. 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan. The type of research used by researchers in this research is the normative juridical research method. Legal research This is done by researching library materials or secondary data as the basic material. The approach used in this research is a normative jurisprudence approach, namely legal research carried out by researching library materials or secondary data and also library legal research. So the Criminal Code has regulated falsification of something as one of the forms of criminal  acts  included  in  the  Criminal  Code  (KUHP).  Forgery  itself  is  regulated  in  the  CHAPTER  of document falsification as regulated in Article 263 of the Criminal Code to Article 276 of the Criminal Code.
Keyword: Crime, signature forgery, KUHP

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentunya  tidak  akan  pernah  bisa  terlepas  dengan hukum. Hal tersebut dikarenakan manusia dan hukum itu ialah dua intensitas yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, dimana ada manusia pasti ada hukum yang mengikut, karena hukum merupakan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya  hukum,  manusia  seperti  berjalan  tanpa  arah.  Hukum  dalam  pembuatannya mengandung larangan yang dimana apabila dilanggar maka pelanggarnya akan diancam dengan pidana (sanksi hukum).
Meskipun didalam setiap kehidupan  manusia telah di  atur oleh hukum, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap hal tersebut sehingga merugikan banyak pihak. Salah satu kejahatan yang sering kali dianggap sepele adalah pemalsuan. Salah satu tindak pemalsuan yang banyak dijumpai saat ini yaitu pemalsuan tandatangan. Kejahatan pemalsuan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  membuat  sesuatu  yang  berisi ketidakbenaran  dan  perbuatan  tersebut  dapat  merugikan  orang  lain.    Sehingga  dapat dikatakan bahwa tindak kejahatan pemalsuan sangat  bertentangan  dengan norma  serta kepercayaan masyarakat.
Pada dasarnya pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan,  sedangkan  pemalsuan  diartikan  sebagai  proses,  cara,  atau  perbuatan memalsukan”. Sehingga dapat diartikan bahwa pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat, sebagaimana yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal
263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan. Pasal 263 berbunyi:
Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau
1) menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Namun demikian, tidak semua pemalsuan tanda tangan dan surat dapat dipidanakan.
Menurut R. Susilo, seorang ahli pidana, tindakan pemalsuan surat dan tanda tangan yang dapat dipidanakan adalah tindakan memalsukan surat jenis berikut:
1. Surat yang menunjukkan hak, seperti ijazah, karcis, tiket bioskop, dan lain sebagainya.
2. Surat perjanjian, seperti akta jual beli tanah.
3. Surat pembebasan utang baik itu yang ditulis mandiri, seperti surat biasa atau kwitansi, faktur, invoice, dan dokumen lainnya.
4. Surat  keterangan  atas  suatu  peristiwa,  seperti  akta  kelahiran,  surat  kematian,  surat keterangan tidak mampu, buku kas, dan lain-lain
Akibat  adanya  kemajuan  dalam  kehidupan  saat  ini,  terkhususnya  dalam  kemajuan teknologi  tentunya  membuat  semakin  mudahnya  juga  orang-orang  yang  tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya merugikan orang lain, misalnya seperti yang sering dijumpai di berita, internet, surat kabar maupun televisi, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan. Dan hal tersebut tentunya sangat memperihatinkan mengingat dampaknya terhadap korban yang bisa dikatakan cukup serius.
Dengan maraknya terjadi kasus-kasus tersebut, tentunya membuat banyak masyarakat yang menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perseorangan yang mempunyai  hubungan  dengan  perusahaan  atau  sebaliknya  perusahaan  membutuhkan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh seseorang sekaligus tanda tangan seseorang sebagai bukti tertulis sebagai lambang yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai  penanda  pribadi.  Munculnya  suatu  kejahatan  terpacu  karena  para  pelaku
menginginkan cepat kaya dengan cara instan dengan melanggar hukum dan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah dengan melakukan pemalsuan surat dimana pemalsuan  surat  tersebut  sering  kita  mendengar  adanya  berita  di  internet,  surat  kabar maupun televisi mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan,  yang  ujungnya  bermuara  kepada  keinginan  pelaku  untuk  mendapatkan keuntungan secara finansial dengan cara yang tidak benar.
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :
1) Kebenaran  (kepercayaan)  yang  pelanggarannya  dapat  tergolong  dalam  kelompok kejahatan penipuan;
2) Ketertiban  masyarakat,  yaitu  pelanggarannya  tergolong  dalam  kelompok  kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat. Menurut Adami Chazawi:
Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal  263  KUHP  dan  termasuk  dalam  delik  dolus  atau  delik  yang  memuat  unsur kesengajaan. Jadi KUHP telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana  (KUHP).  Pemalsuan  sendiri  diatur  dalam  BAB  XII  Buku  II  KUHP,buku  tersebut mencantumkam  bahwa  yang  termasuk  pemalsuan  hanyalah  berupa  tulisan-tulisan saja,termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana.
Tindak  Pidana  pemalsuan  surat  dan  tanda  tangan  atau  yang  biasa  disebut  dengan forgery merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi  pemalsuan,  hal  ini  dikarenakan  tulis  tangan  dan  tanda  tangan  identik  dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam proses pembuktiaanya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik).
Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.  Tanda  tangan  erat  kaitannya  dengan  tulisan  tangan  seseorang,  dari  tulisan tangan  dapat  mengungkapkan  kepribadian  sejati  termasuk  emosi,  ketakutan,  kejujuran, pertahanan dan banyak hal lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang berusaha untuk mengubah  tulisan  tangannya,  hal  tersebut  dapat  diidentifikasi  sebagai  ketidakjujuran. Sebagaimana kasus yang terjadi di Medan Nomor 55/Pid.Pra/2023 PN Medan di Pengadilan Negeri Medan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti. Objek penelitian nya adalah tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada suatu akta tanah ditinjau dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/PN. Pengumpulan data dapat dilakukan  dengan  dua  cara  riset  kepustakaan  (library  research),  yakni  pengumpulan informasi  dari  hasil  riset  serta  berbagai  bacaan,  seperti  buku,  peraturan  perundang- undangan, surat kabar, majalah,  serta  internet, riset  ilmiah, yakni menggunakan metode lapangan  ketika  calon  peneliti  mengunjungi  lokasi  riset  serta  memperoleh  jawaban  atas masalah yang diajukan, dan riset berikut menggunakan riset lapangan dengan mengunjungi situs riset  investigasi  kejahatan Madden  Polarsteps untuk menjawab  pertanyaan dengan mengajukan masalah.
Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan menggunakan  pendekatan  perundang  undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan konseptual  ( Conseptual  Approach).  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian bahan-bahan hukum  tersebut  dikumpulkan  dalam  bentuk  studi  dokumen.  Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis kualitatif atau memaparan hasil-hasil penelitian dalam bentuk narasi yang logis dan preskriptif, juga dengan mengualifikasi data yang diperoleh kemudian mereduksi data-data tersebut sampai diperoleh data yang paling rinci dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan
Kejahatan adalah deskripsi dari koneksi antara aktivitas yang dilarang menurut hukum, yang  disertai  dengan  ancaman  hukuman  kepada  siapa  pun  yang  melanggar  larangan tersebut. Tindakan pemalsuan merujuk pada praktik yang melibatkan penyajian sebagian dari  suatu  situasi  sebagai  tidak  benar  atau  palsu  berdasarkan  pada  fakta-fakta  yang tampaknya valid dari luar, sementara sebenarnya mempengaruhi situasi yang sebenarnya. Pemalsuan surat adalah sekelompok catatan berupa kata dan kalimat yang dibentuk dari huruf  dan  angka,  yang  diciptakan  dengan  berbagai  cara  yang  mungkin  untuk menyampaikan  makna  yang  dihasilkan  dari  pikiran  manusia.  Oleh  karena  itu,  sebagai respons  terhadap  masalah  ini,  diperkenalkan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  untuk
membantu menjaga ketertiban hukum dan memenuhi harapan masyarakat terkait dengan surat. Tindak pidana pemalsuan surat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan  untuk  mencapai  keuntungan  pribadi  atau  bersama,  baik  dalam  tindak  pidana bersama-sama  atau  penyertaan.  Dalam  konteks  ini,  tindak  pidana  atau  kejahatan  dapat dilakukan oleh siapa saja, entah secara bersamaan atau oleh beberapa individu pada waktu yang berbeda, atau bahkan oleh sekelompok individu secara bersama-sama.
Tindakan pemalsuan awalnya dapat digolongkan sebagai bentuk penipuan, namun tidak semua tindakan penipuan dapat dianggap sebagai pemalsuan. Tindakan pemalsuan masuk dalam  kategori  penipuan  ketika  seseorang  dengan  sengaja  memberikan  representasi tentang  sesuatu,  seperti  surat  atau  barang,  seolah-olah  itu  adalah  asli  atau  miliknya. Representasi semacam ini dapat mengecoh orang lain, membuat mereka percaya bahwa apa  yang  diwakilkan  atas  barang  atau  surat  tersebut  adalah  benar  atau  asli.  Pemalsuan tulisan (surat) terjadi ketika isi surat tersebut yang sebenarnya tidak benar disajikan seolah- olah benar
Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu selalu terjadi karena berbagai faktor,  dan  faktor  pendorong  yang  paling  dominan  dalam  tindakan  kriminal  ini  adalah tekanan ekonomi atau masalah  pemenuhan kebutuhan hidup yang  semakin meningkat, mendorong individu untuk mencari cara-cara yang tidak sah guna memenuhi kebutuhan mereka
Tindak  pidana,  berdasarkan  jenisnya  dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut:  Menurut KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kejahatan (rechtsdelict) yang diatur dalam Buku II KUHP Pasal 104 hingga Pasal 488, dan Pelanggaran (wetdelict) yang diatur dalam Buku III KUHP Pasal 489 hingga Pasal 569. Kejahatan merujuk pada perbuatan yang bertentangan  dengan  prinsip  keadilan,  meskipun  hukum  tidak  secara  khusus mengancamnya dengan hukuman pidana. Sementara itu, Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai pelanggaran hukum  karena  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pembagian  tindak  pidana menjadi  kategori  "Kejahatan"  dan  "Pelanggaran"  bukan  hanya  menjadi  dasar  bagi pengelompokan KUHP menjadi Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam hukum secara keseluruhan.
2. Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Akta Atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Kronologi dalam Putusan Nomor 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan, kasus yang terjadi di Sumatera Utara, dimana dalam kasus tersebut diselesaikan dalam tujuh kali persidangan dan  penulis  mulai  mengikuti  persidangan  pada  Senin  4  September  2023  bertempat  di
Pengadilan Negeri Medan oleh Pemohon Hendra Syahdani S.H., M.Kn, Termohon Kapolda Sumut,    Kuasa  Hukum  Termohon  Kombes  Pol  Andry  Setiawan,  S.I.K.,  M.H,  objek permohonan  “Tidak  Sahnya  Penetapan  Tersangka”  dengan  agenda  sidang  Penyerahan Kuasa,  dimana  surat  kuasa  adalah  surat  yang  berisi  tentang  pemberian  kuasa  kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan pemberian kuasa (lastgeving, Bid) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa
Pada persidangan kedua dengan agenda Jawaban Selasa 5 September 2023 diberikan kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis.  Selanjutnya  pada  persidangan ketiga dengan agenda Replik. Replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam perkara perdata. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Kemudian  pada  persidangan  tanggal  6  dengan  agenda  Duplik  termohon  dan mendatangkan saksi dan bukti pemohon, namun persidangan di undur karena saksi tidak dapat berhadir pada saat persidangan dan tanggal 7 barulah dapat dilaksanakan agenda Duplik dan hadirnya saksi dalam persidangan.
Agenda  pada  Jum’at  8  September  2023  adalah  agenda  bukti  surat  dan  saksi termohon.  Kemudian,  pada  Senin  11  September  persidangan  dengan  agenda  konklusi, penggunaan  kesempatan  untuk  mengajukan  kesimpulan  ini  sangat  penting  bagi  kuasa hukum  kedua  belah  pihak.  Melalui  proses  ini,  seorang  kuasa  hukum  akan  menganalisis argumen-argumen yang diajukan dalam gugatan atau tanggapan yang diberikan selama persidangan.  Hasil  dari  analisis  ini  akan  menentukan  apakah  argumen  dalam  gugatan terbukti atau tidak, dan kemudian kuasa hukum penggugat akan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan. Sebaliknya, kuasa hukum tergugat akan meminta  kepada  Majelis  Hakim  agar  menolak  gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak penggugat.  Pada  agenda  Selasa  12  September  pembacaan  putusan  yang  mana  hakim memutuskan menolak seluruhnya esepsi pemohon dan menonak seluruhnya permohonan pemohon serta membebankan biaya persidangan ke Negara sebesar Nihil.

## 3. Bentuk Sanksi Pidana Pemalsuan Tanda Tangan
Tindak  pidana  pemalsuan  dalam  Pasal  263  KUHP  dapat  dijelaskan  sebagai  dua perbuatan yang dilarang atau diancam hukuman, yaitu "penciptaan surat palsu (valschelijk)" dan "pengubahan surat (vervalsen)". Perbuatan penciptaan surat palsu (valschelijk) adalah tindakan membuat surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi keseluruhannya atau sebagian tertentu tidak sesuai dengan kenyataan atau bertentangan dengan kebenaran,
atau palsu, atau berisi informasi yang tidak benar, atau menciptakan surat dengan cara yang membuatnya tampak tidak benar. Surat yang dihasilkan dari perbuatan menciptakan surat palsu ini disebut sebagai "surat palsu" atau "surat yang tidak asli".
Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti culpa (kelalaian), yang dalam KUHP semuanya delik sengaja, tidak ada delik culpa dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat.  Pidana  tambahan  yang  diterapkan  ialah  pencabutan  hak  dan  tidak  ada perampasan.

## SIMPULAN
Kejahatan  pemalsuan  adalah  jenis  kejahatan  di  mana  terdapat  unsur  sistem  yang menyajikan  informasi  yang  tidak  benar  atau  palsu  tentang  suatu  objek,  sehingga  objek tersebut terlihat dari luar seolah-olah sesuai dengan kenyataan, meskipun sebenarnya jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, tindakan pemalsuan ini tentunya dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat karena selain dapat merugikan orang lain, tindak kejahatan pemalsuan ini juga sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan  putusan  perkara  nomor  55/Pid.Pra/2023/PN.  Medan,  Jaksa  penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan komulatif yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang dimana dalam tuntutannya Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan. Dan selain itu apabila dilihat dari posisi kasusnya dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan selama dipersidangan maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim sudah  memperhitungkan  semua  fakta  yang  dihadirkan  dalam  persidangan,  baik  dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang ada, sehingga terdakwa divonis satu tahun dua bulan pidana penjara.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam putusan nomor: 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  yang  mana  dalam pertimbangannya menilai dan menerapkan pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua pasal 264  ayat  (2)  KUHP  untuk  memidana  terdakwa  sesua  dengan  tuntutan  penuntut  umum menurut peneliti sudah tepat. Dari segi perimbangan yuridis di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam pasal di dakwakan telah terbukti.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Dian Pratiwi, Marnan A.T. Mokorimban, And Ronny Sepang. “Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” Jurnal Lex Crimen 11,  No. (3) (2022): Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/40798.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, 2009.
Hak, Pernyataan, D I Pengadilan, And Negeri Padang. “No Title” 9, No. 196 (2021): 33– 40.
Hukum, Jurnal Daulat. “No Title” 1, No. 1 (2018): 1– 12.
Hukum, Pertanggungjawaban, Terhadap Pelaku, Tindak Pidana, Pemalsuan Tanda, Tangan
Dalam, Penerbitan Sertifikat Tanah, Studi Kasus, Et Al. “Artikel” 2 (2020): 748– 66.
International, Kluwer Law. “Common Market Law Review.” Common Market Law Review 46, No. 2004 (2009): 1113 – 34. Https://Doi.Org/10.1017/S0165070x00028436.
Itmam, Muhammad Shohibul. “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective.”
Justicia Islamica 16, No. 2 (2019): 367 – 94. Https://Doi.Org/10.21154/Justicia.V16i1.1639. Puspitasari, Ikka. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana.” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 8 No.1, No. 3 (2018): 1 – 14.
Rorie, Ronald E, Keterangan Saksi, And Keterangan Ahli. “1 2 3 4” X, No. 9 (2021): 25– 34.
Tandatangan,  Pemalsuan,  Dalam  Penerbitan,  Surat  Mandat,  Saksi  Pemilu,  Dalam Persepektif, Hukum Pidana, Tand a Tangan, And Surat Mandat.  “Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al- Hikmah Vol. 2, No. 4, Desember 2021 683” 2, No. 4 (2021): 683– 705.