(Wadah Informasi Ilmiah dan Kreativitas Intelektual Pendidikan)
VOLUME 24 NOMOR 1 MARET 2016  Aktivitas Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Sistem Ekskresi dengan Menggunakan Metode Peta Konsep Di SMPN 2 Banda Aceh Anita Noviyanti (1-7)  Meningkatkan Hasil Belajar Rangkaian R-L-C melalui Jigsaw Siswa Kelas XII TKJ.2 SMK Negeri 1 Bireuen Bima Albert (8-17)  Meningkatkan Hasil Belajar Tekanan Hidrostatis melalui NHT Siswa Kelas X TPTU SMK Negeri 1 Bireuen Fatimah Abubakar (18-27)  Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia M. Yusuf (28-34)  Meningkatkan Hasil Belajar Norma Masyarakat Indonesia melalui STAD Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jeumpa Yusrawati (35-44)  Meningkatkan Ketrampilan Menyusun RPP Berbasis K13 melalui Modeling KKKS Gugus III SD Negeri 28 Peusangan Kabupaten Bireuen Zainuddin (45-55)  Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan oleh Nasabah dan Korporasi Zulfan Yusuf (56-66)  Kajian Pedagogical Content Knowledge Calon Guru
Rini Sulastri (67-70)
 Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX-2 Semester I Tahun 2013/2014 Materi Sejarah Terjadinya Uang dan Pengertian Uang melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Di SMP Negeri 1 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Usmayani (71-87)  Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Teks Teks Iklan dalam Surat Kabar melalui Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Kelas IX-2 Semester I Tahun Ajaran 2014/2015 SMP Babul Istiqamah Susoh A.Rani (88-105)  Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Materi Organ Pernafasan melalui Metode Alat Peraga Kelas V
Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 pada SD Negeri 12 Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Aidar (106-119)
 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Penulisan Laporan Perjalanan dengan Menggunakan Metode Penugasan Di Kelas VIII-1 Semester I Tahun 2014/2015 SMP Negeri Tunas Nusa Kabupaten Aceh Barat Daya Hasmanidar (120-132) Diterbit Oleh FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu Volume 24 Nomor 1 Hal 1-132 Banda Aceh Maret 2016
Publikasi Online: jurnal.serambimekkah.ac.id/jurnal-fkip/
PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
Oleh M. Yusuf *

## Abstrak
Perkembangan budaya politik di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan  ciri-ciri  yang  lebih  khas.  Istilah  budaya  politik  meliputi  masalah  legitimasi, pengaturan  kekuasaan,  proses  gejolak  masyarakat  terhadap  kekuasaan  yang  memerintah. Dengan  demikian,  budaya  politik  langsung  mempengaruhi  kehidupan  politik  dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber daya masyrakat.  Almond  dan  verba  mendefinisikan  budaya  politik  sebagai  suatu  siap  orientasi yang  khas warga  Negara  terhadap  sistem  politik  dan  aneka  ragam  bagiannya,  dan  sikap terhadap peranan warga Negara yang ada didalam sistem itu. Dengan kata lain bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Budaya  Politik  Indonesia  saat  ini  adalah  Campuran  dari  Parokial,  Kaula,  dan  Partisipan, dari segi budaya Politik Partisipan, Semua ciri-cirinya telah terjadi di Indonesia dan ciri-ciri budaya  politik  Parokial  juga  ada  yang  memenuhi  yaitu seperti  berlangsungnya  pada masyarakat  tradisional  dan  pada  budaya  politik  kaula  ada  yang  memenuhi  seperti  warga menyadari  sepenuhnya  otoritas  pemerintah.  Kecendrungan  Neo-patrimonisalistik  dimana salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya  budaya  politik  yang  bersifat neo-patrimonisalistik;  artinya  meskipun  memiliki atribut  yang  bersifat  modern  dan  rasionalistik  seperti  birokrasi,  perilaku  negara  masih memperlihatkan  tradisi  dan  budaya  politik  yang  berkarakter  patrimonial. Perkembangan budaya  politik  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  peradaban  budaya  politik yang  terjadi  di Indonesia.
Kata Kunci : Budaya Politik dan Perkembangannya di Indonesia

## PENDAHULUAN
Setiap warga  Negara  Indonesia  dalam kesehariannya  hampir  selalu  bersentuhan dengan  aspek-aspek  politik  praktis  baik  yang bersimbol maupun tidak.
Proses pelaksanaanya  dapat  terjadi  secara  langsung atau  tidak  langsung.  Secara  tidak  langsung, berarti  sebatas  mendengar  informasi  atau berita-berita  tentang  peristiwa  politik  yang terjadi. Secara langsung , berarti orang tersebut terlibat  dalam  peristiwa  politik  tertentu. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga Negara dengan  pemerintah  institusi-institusi  di  luar pemerintah  (non-formal)  telah  menghasilkan dan  membentuk  variasi  pendapat,  pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua system politik.
Perkembangan budaya politik di Indonesia  merupakan  bagian  dari  kebudayaan masyarakat  dengan  ciri-ciri  yang  lebih  khas. Istilah  budaya  politik  meliputi  masalah
legitimasi,  pengaturan  kekuasaan,  proses gejolak  masyarakat  terhadap  kekuasaan  yang memerintah. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut  pola  pengalokasian  sumber- sumber  daya  masyrakat.  Budaya  politik merupakan sistem nilai dan keyakinan dimiliki bersama  oleh  masyarakat.    Almond  dan  verba mendefinisikan  budaya politik  sebagai  suatu siap  orientasi  yang  khas  warga  Negara terhadap  sistem  politik  dan  aneka  ragam bagiannya,  dan  sikap  terhadap  peranan  warga Negara  yang  ada  didalam  sistem  itu.  Dengan kata  lain  bagaimana  distribusi  pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu.
Budaya  Politik  Indonesia  saat  ini  adalah Campuran dari Parokial, Kaula, dan Partisipan, dari segi budaya Politik Partisipan, Semua ciri- cirinya  telah  terjadi  di  Indonesia  dan  ciri-ciri budaya  politik  Parokial  juga  ada  yang

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
memenuhi  yaitu seperti  berlangsungnya  pada masyarakat tradisional dan pada budaya politik kaula  ada  yang  memenuhi  seperti  warga menyadari  sepenuhnya  otoritas  pemerintah. Setelah era reformasi memang orang menyebut Indonesia  telah  menggunakan  budaya  Politik partisipan  karena  telah  bebasnya  Demokrasi, partisipatifnya  masyarakat  dan  tidak  tunduk akan keputusan atau kinerja pemerintah baru .
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain:
1. Bagaimana pengertian dari budaya politik?
2. Apa  saja komponen  dan  tipe  budaya politik?
3. Bagaimana perkembangan  budaya  politik di Indonesia?
Makalah ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk menjelaskan dan meningkatkan  pemahaman peserta  didik  tentang budaya  politik, serta mengetahui proses  perkembangan  budaya politik di Indonesia
1. Peserta  didik memahami    dan    mengerti konsep budaya politik
2. Peserta  didik mengetahui komponen  dan tipe budaya politik
3. Peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajar konsep budaya politik dan mengetahui  proses  perkembangan  budaya politik  di  Indonesia  serta  dapat  diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## PEMBAHASAN Pengertian Budaya Politik
Budaya  politik merupakan  pola  perilaku suatu  masyarakat  dalam  kehidupan  bernegara, penyelenggaraan  administrasi  negara,  politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan  yang  dihayati  oleh  seluruh  anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat  di  artikan  sebagai  suatu  sistem  nilai bersama  suatu  masyarakat  yang  memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Ada  banyak  sarjana  ilmu  politik  yang telah  mengkaji  tema  budaya  politik  sehingga terdapat  variasi  konsep  tentang  budaya  politik yang  kita  ketahui.  Namun  bila  diamati  dan dikaji  lebih  jauh,  derajat/tingkat  perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar sehingga tetap  dalam  satu  pemahaman  dan  rambu-
rambu  yang  sama.  Berikut  ini  merupakan pengertian  budaya  politik  menurut  beberapa ahli  ilmu  politik.  Berikut  ini  merupakan pengertian  budaya  politik  menurut  beberapa ahli ilmu politik adalah sebagai berikut : a. Rusadi Sumintapura
Budaya  politik  tidak  lain  adalah  pola tingkah  laku  individu  dan  orientasinya terhadap  kehidupan  poltik  yang  dihayati  oleh para anggota suatu system politik. b. Sidney Verba
Budaya  politik  adalah  suatu  system kepercayaan empirik, symbol-symbol eksresif, dan  nilai-nilai  yang  menegaskan  suatu  situasi di mana tindakan politik dilakukan.
c. Alan R. Ball Budaya  politik  adalah  suatu  susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai  masyarakat  yang  berhubungan dengan sIstem politik dan isu-isu politik.
d. Austin ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan  tentang  politik  dan  pemerintahan yang  dipegang  secara  bersama-sama,  sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik. e. Gabriel  A.  Almond  dan  G.  Bingham powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan,  nilai,  dan  keterampilan  yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan  dan  pola- pola  khusus  yang terdapat  pada  bagian-bagian  tertentu  dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas  (dalam  arti  umum  atau  menurut  para ahli), dapat ditarik beberapa batasan konseptual  tentang  budaya  politik  sebagai berikut:
1). Bahwa  konsep    budaya    politik    lebih memberikan    penekanan    pada  perilaku- perilaku  nonaktual  seperti  orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan- kepercayaan.
2). Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya  politik  adalah  sisitem  politik, artinya  pembicaraan  tentang  budaya politik tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang sistem politik. 3).  Budaya  politik  merupakan  deskripsi konseptual yang menggambarkan
komponen-komponen budaya politik dalam
tataran massif, atau
mendeskripsikan  masyarakat  di  suatu Negara atau wilayah, bukan per individu.

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
Dengan  memahami  pengertian  budaya  politik, kita  akan  memperoleh  paling  tidak  dua mannfaat, yakni:
a. Sikap  warga  Negara  terhadap  system politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan,  dukungan,  serta  orientasinya terhadap sistem politik itu.
b. Hubungan  antara  budaya  politik  dengan system politik atau factor-factor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

## Komponen-komponen Budaya Politik
Menurut Ranney,
budaya politik
memiliki dua komponen utama, yaitu orientasi kognitif  (cognitive  orientations  )dan  orientasi afektif  (affective  orientation).  Sementara  itu,
Almond
dan Verba dengan
lebih komprehensif mengacu  pada  apa yang dirumuskan Parsons dan
Shils tentang klasifikasi  tipe – tipe  orientasi,  bahwa  budaya politik  mengandung  tiga  komponen  objek politik berikut:
a. Orientasi    kognitif    :  berupa    pengetahuan tentang  kepercayaan  pada            politik, peranan,  dan  segala  kewajiban  serta  input dan outputnya.
b. Orientasi afektif : berupa perasaan terhadap sistem  politik,  peranannya,        para  actor, dan penampilannya.
c. Orientasi  evaluatif:  berupa  keputusan  dan pendapat tentang objek- objek politik yang secara  tipikal  melibatkan  standar  nilai  dan kriteria informasi dan perasaan.
Secara  umum  budaya  politik  terbagi  atas tiga :
1. Budaya  politik  apatis  (acuh,  masa  bodoh, dan pasif)
2. Budaya  politik  mobilisasi  (didorong  atau sengaja dimobilisasi)
3. Budaya politik partisipatif (aktif)

## Tipe-tipe Budaya Politik
· Budaya  politik  parokial  yaitu  budaya politik  yang  tingkat  partisipasi  politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat  dapat  di  katakan  Parokial  apabila frekuensi  orientasi  mereka  terhadap  empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau  tidak  memiliki  perhatian  sama  sekali terhadap  keempat  dimensi  tersebut.  Tipe budaya  politik  ini  umumnya  terdapat  pada masyarakat  suku  Afrika  atau  masyarakat
pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak  ada  peran  politik  yang  bersifat  khusus. Kepala  suku,  kepala  kampung,  kyai,  atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang  ada,  baik  peran  yang  bersifat  politis, ekonomis atau religius.
· Budaya  politik kaula  (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan  sudah  relatif  maju  baik  sosial maupun  ekonominya  tetapi  masih  bersifat pasif.  Budaya  politik  suatu  masyarakat  dapat dikatakan  subyek  jika  terdapat  frekuensi orientasi  yang  tinggi  terhadap  pengetahuan sistem  politik  secara  umum  dan  objek  output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan  yang  di  buat  oleh  pemerintah. Namun  frekuensi  orientasi  mengenai  struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.  Para  subyek  menyadari  akan otoritas  pemerintah  dan  secara  efektif  mereka di arahkan  pada  otoritas  tersebut.  Sikap masyarakat  terhadap  sistem  politik  yang  ada ditunjukkan  melalui  rasa  bangga  atau  malah rasa  tidak  suka.  Intinya,  dalam  kebudayaan politik  subyek,  sudah  ada  pengetahuan  yang memadai  tentang  sistem  politik  secara  umum serta proses penguatan  kebijakan  yang di buat oleh pemerintah.
· Budaya  politik  partisipan,yaitu  budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang  sangat  tinggi.  Masyarakat  mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.  Dan  juga  merupakan  suatu  bentuk budaya  politik  yang  anggota  masyarakatnya sudah  memiliki  pemahaman  yang  baik mengenai  empat  dimensi  penentu  budaya politik.  Mereka  memiliki  pengetahuan  yang memadai  mengenai  sistem  politik  secara umum,  tentang  peran  pemerintah  dalam membuat  kebijakan  beserta  penguatan,  dan berpartisipasi  aktif  dalam  proses  politik  yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada  peran  pribadi  yang  aktif  dalam  semua dimensi  di  atas,  meskipun  perasaan  dan evaluasi  mereka  terhadap  peran  tersebut  bisa saja bersifat menerima atau menolak.

## Budaya  Politik  yang  Berkembang  di Indonesia
Gambaran  sementara  tentang  budaya politik  Indonesia,  yang  tentunya  harus  di telaah  dan  di  buktikan  lebih  lanjut,  adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :
a. Konfigurasi  subkultur  di  Indonesia  masih aneka  ragam,  walaupun  tidak  sekompleks yang  dihadapi  oleh  India  misalnya,  yang menghadapi  masalah  perbedaan  bahasa, agama,  kelas,  kasta  yang  semuanya  relatif masih rawan/rentan.
b. Budaya  politik  Indonesia  yang  bersifat Parokial-kaula  di  satu  pihak  dan  budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam
mempergunakan  hak  dan  dalam  memikul tanggung  jawab  politiknya  yang  mungkin di  sebabkan  oleh  isolasi  dari  kebudayaan luar,  pengaruh  penjajahan,  feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
c. Sikap  ikatan  primordial  yang  masih  kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa  sentimen  kedaerahan,  kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap  keagamaan  tertentu;  purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
d. Kecendrungan  budaya  politik  Indonesia yang  masih  mengukuhi  sikap  paternalisme dan  sifat  patrimonial;  sebagai  indikatornya dapat  di  sebutkan  antara  lain  bapakisme, sikap asal bapak senang.
e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya)  dengan  pola-pola  yang telah  lama  berakar  sebagai  tradisi  dalam masyarakat. Hirarki yang tegar/ketat dimana masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat  lain  di  Indonesia,  pada  dasarnya bersifat hirarkis.  Stratifikasi  sosial  yang hirarkis  ini  tampak  dari  adanya  pemilahan tegas  antara  penguasa  (wong  gedhe)  dengan rakyat  kebanyakan  (wong  cilik).  Masing- masing  terpisah  melalui  tatanan  hirarkis  yang sangat  ketat.  Alam  pikiran  dan  tatacara  sopan santun  diekspresikan  sedemikian  rupa  sesuai dengan  asal  usul  kelas  masing-masing. Penguasa  dapat  menggunakan  bahasa  'kasar' kepada rakyat  kebanyakan.  Sebaliknya, rakyat harus  mengekspresikan  diri  kepada  penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain  tercemin  pada  cara  penguasa  memandang diri dan rakyatnya.·
Kecendrungan Patronage dimana pola hubungan Patronage merupakan  salah  satu budaya  politik  yang  menonjol  di  Indonesia. Pola  hubungan  ini  bersifat  individual.  Dalam kehidupan  politik,  tumbuhnya  budaya  politik
semacam  ini  tampak  misalnya  di  kalangan pelaku  politik.  Mereka  lebih  memilih  mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya. Kecendrungan Neo-patrimonisalistik dimana  salah  satu  kecendrungan  dalam kehidupan  politik  di  Indonesia  adalah  adanya kecendrungan  munculnya  budaya  politik  yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun  memiliki  atribut  yang  bersifat modern  dan  rasionalistik  seperti  birokrasi, perilaku  negara  masih  memperlihatkan  tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Ciri-ciri birokrasi modern:
 Adanya  suatu  struktur  hirarkis  yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
 Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang  masing-masing  mempunyai  tugas dan tanggung jawab yang tegas
 Adanya  aturan-aturan,  regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya  organisasi  dan  tingkah laku anggotanya
 Adanya  personel  yang  secara  teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar  karier,  dengan  promosi  yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

## Budaya Politik di Indonesia
Budaya  politik  di  Indonesia  merupakan perwujudan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat  Indonesia  yang  diyakini  sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan kegiatan  polituk  kenegaraan.  Budaya  politik Indonesia selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Tetapi itu hanya terjadi pada  daerah  perkotaan  dan  pedesaan  yang telah  maju,  sedangkan  pada  daerah-daerah terpencil  itu  tidak  terjadi  perubahan  karena kurangnya pendidikan dan informasi
Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis.  Seperti  juga  di  negara-negara demokrasi  lainnya,  sistem  politik  di  Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Kekuasaan legislatif  dipegang  oleh  sebuah  lembaga bernama  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  yang  terdiri  dari  dua  badan  yaitu  DPR yang  anggota-anggotanya  terdiri  dari  wakil- wakil  Partai  Politik  dan  DPD  yang  anggota-
anggotanya  mewakili  provinsi  yang  ada  di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. MPR dulunya adalah lembaga tertinggi  negara.  Namun  setelah  amandemen ke-4  MPR  bukanlah  lembaga  tertinggi  lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandemen  UUD  1945  pada  periode  1999- 2004.  Seluruh  anggota  MPR  adalah  anggota DPR,  ditambah  dengan  anggota  DPD  (Dewan Perwakilan  Daerah).  Anggota  DPR  dan  DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan  lima  tahun.  Anggota  MPR  saat  terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di  Indonesia  adalah  Kabinet  Presidensial sehingga  para  menteri  bertanggung  jawab kepada  presiden  dan  tidak  mewakili  partai politik  yang  ada  di  parlemen. Lembaga Yudikatif  sejak  masa  reformasi  dan  adanya amandemen  UUD  1945  dijalankan  oleh Mahkamah  Agung,  Komisi  Yudisial,  dan Mahkamah  Konstitusi,  termasuk  pengaturan administrasi  para  hakim.  Meskipun  demikian keberadaan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia tetap dipertahankan.

## Peradaban Budaya Politik di Indonesia
Budaya  Politik  Indonesia  saat  ini  adalah Campuran dari Parokial, Kaula, dan Partisipan, dari  segi  budaya  Politik  Partisipan  ,  Semua ciri- cirinya telah terjadi di Indonesia dan ciri- ciri  budaya  politik  Parokial  juga  ada  yang memenuhi  yaitu seperti  berlangsungnya  pada masyarakat tradisional dan pada budaya politik kaula  ada  yang  memenuhi  seperti  warga menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah.
Setelah  era  reformasi  memang  orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya
masyarakat  dan  tidak  tunduk  akan  keputusan atau  kinerja  pemerintah  baru  .  Perlu  diketahui ketika  era  orde  baru  Demokrasi  dikekang. Segala  bentuk  media  dikontrol/diawasi  oleh pemerintah  lewat  Departemen  Penerangan supaya  tidak  mempublikasikan  kebobrokan pemerintah.
Peradaban  budaya  politik  di  Indonesia terbagi kedalam beberapa zaman yaitu sebagai berikut:
1. Zaman Penjajahan Belanda
Zaman ini partai-partai politik tidak dapat hidup  damai  dan  tentram.Hal  ini  disebabkan setiap partai yang menentang akan ditangkap,diasingkan, dipenjarakan atau disingkirkan.Partai-partai  yang  pernah  ada pada  zaman  belanda  diantaranya  adalah Indische Partij (1912), National Indische Partij (1919), Indische Social Demokratische Veriniging  (ISDV)  Tahun  1915,  Partai Komunis Indonesia(1920), Partai Serikat Islam (1923), Partai Nasional Indonesia (1927),Permufakatan Perhimpunan Politik
Kebangsaan  Indonesia  (1927),  Partai Serikat Islam  Indonesia  (1930),  Partai  Indonesia (1931), Partai Indonesia Raya (1935), Gerakan Rakyat  Indonesia  (1937),  Gabungan  Politik Indonesia (1939).
2. Zaman Penjajahan Jepang Pada  masa  awal  pendudukan,  Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya: a)  mengizinkan  bendera  Merah Putih dikibarkan di samping benderaJepang, b) melarang  penggunaan  bahasa  Belanda, c) mengizinkan  penggunaan  bahasa  Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan d) mengizinkan  menyanyikan  lagu  Indonesia
Raya.  Kebijakan  Jepang  yang  lunak  ternyata tidak  berjalan  lama.  Jenderal Imamura mengubah  semua  kebijakannya.  Kegiatan politik  dilarang  dansemua  organisasi  politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya  untuk  kepentingan Jepang  itu sendiri.  Organisasi-organisasi  yang  didirikan Jepang antara lain Gerakan Tiga A, Putera, dan Jawa Hokokai.
3. Zaman Orde Lama
Budaya  politik  yang  berkembang  pada era ini masih diwarnai dengan sifatprimordialisme. Tokoh politik memperkenalkan gagasan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom). Gagasan tersebut  menjadi  patokan  bagi  partai-partai yang berkembang pada era Demorasi Terpimpin.  Dalam kondisi  tersebut  tokoh politik dapat memelihara keseimbangan politik.Selain  itu,  paternalisme  juga  bahkan dapat  hidup  lebih  subur  di  kalanganelit-elit politiknya. Pengaturan soal-soal kemasyaraktan  lebih  cenderung  dilakukan secarapaksaan. Hal ini bisa dilihat dari adanya

## M. Yusuf, Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia
teror mental yang dilakukan kepada kelompok-kelompok  atau  orang-orang  yang kontrarevolusi  ataupun  kepada  aliran-aliran yang  tidak  setuju  dengan  nilai-nilaimutlak yang telah ditetapkan oleh penguasa.
Dari  masyarakatnya  sendiri,  besarnya partisipasi  berupa  tuntutan yangdiajukan kepada  pemerintah  juga  masih  melebihi kapasitas  sistem  yangada.  Namun,  saluran inputnya  dibatasi,  yaitu  hanya  melalui  Front Nasional.  Input-input  yang  masuk  melalui Front  Nasional  tersebut menghasilkan  output yang  berupa  output  simbolik  melalui  bentuk rapat-rapat raksasa yang hanya menguntungkan rezim
yang
sedang berkuasa.Jadi  masyarakat  berada  pada  tingkat budaya  politik  kaula,  karena diciptakan  atas usaha dari rezim Zaman Orde Lama.
4. Zaman Orde Baru
Gaya politik yang didasarkan primordialisme  pada  era  Orde  Baru  sudah mulai  ditinggalkan.  Sifat  birokrasi  yang bercirikan patron-klien melahirkan tipe birokrasi  patrimonial.Dari  penjelasan  diatas, mengindikasikan bahwa budaya politik yangberkembang  pada  era  Orde  Baru  adalah budaya politik subjek. Dimanasemua keputusan  dibuat oleh  pemerintah,  sedangkan rakyat hanya bisatunduk di bawah pemerintahan
otoriterianisme Soeharto.
Kalaupun  adaproses  pengambilan  keputusan hanya  sebagai  formalitas  karena  keputusan kebijakan  publik  yang  hanya  diformulasikan dalam lingkaran elit birokrasi dan militer.
5. Zaman Reformasi Pada  masa  ini  masyarakat  mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.  Dan  juga  merupakan  suatu  bentuk budaya  politik  yang anggota  masyarakatnya sudah  memiliki  pemahaman  yang  baik mengenai dimensi penentu budaya politik.Mereka  memiliki  pengetahuan  yang memadai  mengenai  sistem  politik secara umum,  tentang  peran  pemerintah  dalam membuat  kebijakan beserta  penguatan,  dan berpartisipasi  aktif  dalam  proses  politik  yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada  peran  pribadi  yangaktif  dalam  semua dimensi  di  atas,  meskipun  perasaan  dan evaluasi mereka  terhadap  peran  tersebut  bisa saja bersifat menerima atau menolak.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  penulisan  dan  pembahasan  yang ada dapat disimpulkan bahwa:
1. Budaya  politik merupakan  pola  perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara,  penyelenggaraan  administrasi negara,  politik  pemerintahan,  hukum, adat  istiadat,  dan  norma  kebiasaan  yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di  artikan  sebagai  suatu  sistem  nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan  kolektif  dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. 2. Menurut Ranney, budaya politik memiliki  dua  komponen  utama,  yaitu orientasi  kognitif  (cognitive  orientations )dan orientasi afektif (affective
orientation).  Sementara  itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu  pada  apa  yang  dirumuskan Parsons dan Shils tentang  klasifikasi tipe-tipe orientasi.
3. Budaya  politik  Indonesia  yang  bersifat Parokial-kaula  di  satu  pihak  dan  budaya politik  partisipan  di  lain  pihak,  di  satu segi  masa  masih  ketinggalan  dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh  isolasi dari  kebudayaan luar,  pengaruh  penjajahan,  feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
4. Budaya  politik  di  Indonesia  merupakan perwujudan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat  Indonesia  yang  diyakini sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan kegiatan  kegiatan  polituk  kenegaraan. Budaya  politik  Indonesia  selalu  berubah mengikuti  perkembangan  zaman.  Tetapi itu  hanya  terjadi  pada  daerah  perkotaan dan pedesaan yang telah maju, sedangkan pada  daerah-daerah  terpencil  itu  tidak terjadi  perubahan  karena  kurangnya pendidikan dan informasi.
5. Kecendrungan Neo-patrimonisalistik
dimana  salah  satu  kecendrungan  dalam kehidupan  politik  di  Indonesia  adalah adanya  kecendrungan  munculnya budaya politik yang bersifat
neo-
patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki  atribut  yang  bersifat  modern
Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku  negara  masih  memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

## Saran
Berkaitan  dengan kesimpulan  di  atas, maka  dikemukakan  saran  bahwa peserta  didik hendaknya  dapat  membaca  dan  memahami sekaligus  dapat  mempelajari  perkembangan budaya  politik  di  Indonesia lainnya,  hal  ini untuk  mendorong  motivasi  dan  kreatifitas siswa  dalam  mempelajari  dan  memahami semua  aspek budaya  politik dalam  kehidupan sehari-hari

## DAFTAR PUSTAKA
Elly M. Setiadi. 2002. PPKn . Jakarta : PT. Sarana Panca Karya Nusa. http://pelajaran-lengkap.blogspot.com/ pengertian-macam-macam-budaya- politik.html Error! Hyperlink reference not valid. http://menarailmuku.blogspot.com/budaya- politik.html http://www.indonesia.go.id/in/sekilas- indonesia/politik-dan-pemerintahan http://www.indonesia.go.id/in/sekilas- indonesia/peradapan-politik.html http://www.slideshare.net/nisakhairani/ciri- ciri-budaya-politik-yang-berkembang - di-indonesia?related=1 Retno  Listyarti. 2013. Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

## M. Yusuf, Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia