## PEMURNIAN SISTEM PRESIDENSIL DAN PARLEMEN DUA KAMAR DI INDONESIA SEBAGAI GAGASAN PERUBAHAN UUD
1945

## Harry Setya Nugraha
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Cikditiro No. 1 Kota Baru Yogyakarta
Email: Harrysn22@gmail.com

## Abstrak
Dalam  tatanan  ideal,  konstitusi  suatu  negara  haruslah  sejalan  dengan  nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945)  masih  belum  sejalan  dengan  nilai-nilai  konstitusionalisme  itu  sendiri.  Hal  ini dapat dilihat dari biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia serta tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan di Indonesia, apakah berkayuh pada sistem parlemen  tiga  kamar  ataukah  pada  sistem  parlemen  dua  kamar.  Tulisan  hukum  ini ditulis  untuk  mengkaji  bagaimana  desain  ideal  sistem  pemerintahan  presidensil  dan kamar  parlemen  di  Indonesia.  Pada  bagian  akhir  tulisan  hukum  ini,  disimpulkan bahwa  terdapat  5  gagasan  yang  perlu  menjadi  materi  perubahan  dalam  UUD  NRI 1945 dalam rangka mewujudkan sistem presidensil yang lebih murni. Selain itu, dalam upaya mempertegas parlemen dua kamar di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan  adalah  merubah  paradigma  MPR  yang  semula  dianggap  sebagai  sebuah lembaga yang memiliki keanggotaan tersendiri, menjadi MPR yang merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DPD. Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang  digagas  menjadi  lebih  ideal,  DPR  dan  DPD  haruslah  diposisikan  dalam  strata yang sama dalam hal fungsi dan kewenangannya
Kata  Kunci: Perubahan  Kelima  UUD  NRI  1945;  Sistem  Presidensil;  Parlemen  dua kamar.

## ABSTRACT
In  the  ideal  order,  constitution  of  a  state  must  be  harmonized  with  the  values  of constitutionalism.  However,  in  the  reality  today,  Indonesian  Constitution  (The  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia)  is  still  not  in  line  with  the  values  of constitutionalism.  It  can  be  viewed  from  the  bias  of  Presidentialism  construction  in Indonesia and the ambiguity of the parliamentary chamber system, whether it is based on the three chambers parliamentary system or on the two chambers parliamentary system.  This  study  reviews  on  how  is  the  ideal  design  of  presidential  system  of government and parliamentary chamber in Indonesia. The final section of this article concluded that there are 5 notions in which need to be put into the material changes in the  1945  Constitution  to  incarnate  the  purer  presidential  system.  Furthermore,  to emphasize  the  two  chambers  parliament  in  Indonesia,  the  first  step  that  must  be
undertaken  is  to  change  the  paradigm  of  the  MPR  which  at  first  considered  as  an institution that has its own membership, which is a joint session forum between DPR and DPD. Additionally, to make the initiated two chambers of parliament more ideal, DPR and DPD must be positioned in equal strata in terms of the function and authority.
Keywords: Fifth Amendment of UUD NRI 1945, Presidential System, Two chambers of parliamentary

## A. PENDAHULUAN
Mengawali tulisan hukum ini, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan oleh  penulis. Pertama, bahwa  menjadi  keniscayaan  suatu  negara  mempunyai peraturan  dasar  negara  (konstitusi)  yang  diubah  seiring  dengan  perubahan dinamika  suatu  negara  sebagai  implikasi  dari  ketidaksempurnaan  konstitusi  yang dimiliki  oleh  setiap  negara. Kedua, bahwa  dengan  konstitusi  yang  jauh  lebih sempurna  pun  belumlah  cukup menjamin  bahwa  implementasi  dari  mandat konstitusi bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya.
Menyadari  ketidaksempurnaan  tersebut,  dalam  pemikiran  yang  paling sederhana,  konstitusi  sebagai  kontrak  sosial  politik  haruslah  memiliki  konstruksi konstitusionalisme  yang  menegaskan  pembatasan  kekuasaan  dan  jaminan  hak rakyat  melalui  implementasi  dari  konstitusi  itu  sendiri.  Oleh  karenanya  untuk menentukan  kemana  konstitusi  menjadi  lebih  baik,  tidaklah  cukup  jika  hanya melalui  proses  yang  demokratis  dengan  menggali  akar  kesejahteraan  sosial, ekonomi,  budaya,  dan  politik  suatu  bangsa,  melainkan  juga  harus  mampu memberikan  ruang  transformatif  yang  cukup  guna  membangun  karakter konstitusionalisme.
Menurut  Carl  J.  Friedrich  dalam  bukunya  yang  berjudul Constitutional Government  and  Democracy ,  konstitusionalisme  mengandung  gagasan  bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan  yang  diharapkan  akan  menjamin  bahwa  kekuasaan  yang diselenggarakan  tidak  disalahgunakan  oleh  mereka  yang  mendapat  tugas  untuk memerintah (Marzuki, 2010: 4). Oleh karenanya, persoalan yang dianggap penting dan menjadi ruh dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau  pembatasan  terhadap  kekuasaan  pemerintahan  (Asshidiqie,  2011:  18). Pemberlakuan  paham  konstitusionalisme  dalam  konstitusi,  setidaknya  perlu mengadopsi beberapa hal: (1) Sistem Separation of Power atau Distribution of Power yang  disertai checks and  balances; (2)  Sistem  Kekuasaan  Peradilan  yang  merdeka dan  mandiri,  utamanya  lebih  memberdayakan  peradilan  adminstrasi;  (3) Pengakuan  hak-hak  sipil  dan  politik  warga,  utamanya  yang  berkaitan  dengan pemilihan  umum  dan  pemilukada;  (4)  Pembatasan  masa  jabatan-jabatan  publik dalam  negara;  (5)  Memberikan  kewenangan  pengaduan  konstitusional ( constitutional complaint) bagi Mahkamah Konstitusi.
Lebih lanjut konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern  pada  umumnya  dipahami  bersandar  pada  tiga  elemen  kesepakatan ( consensus ), yaitu: pertama kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama ( the
general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government ). Kedua kesepakatan  tentang the  rule  of  law sebagai  landasan  pemerintahan  atau penyelenggaraan  negara (the  basis  of  government). ketiga kesepakatan  tentang bentuk  institusi-institusi  dan  prosedur-prosedur  ketatanegaraan  ( the  form  of institutions and procedures ) (Asshidiqqie, 2011:18).
Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa konstitusi sebenarnya tidak dapat terlepas  dari  konsep  konstitusionalisme  (Buiardjo,  2008:  21).  Artinya  dapat dipahami  bahwa  konstitusi  haruslah  berdasarkan  konstitusionalisme,  atau dengan kata lain konstitusi yang ideal adalah konstitusi yang mampu memuat pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan kekuasaan pemerintah secara tegas. Hal ini diperkuat  oleh  Harjono  (2008:  21)  yang  menganalogikan  konstitusi  laksana bangunan  rumah,  sedang  konstitusionalisme  adalah  ilmu  arsitektur  atau  teknik sipilnya.  Dengan  demikian,  secara  sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa  konstitusi adalah  produk  konstitusionalisme,  sementara  konstitusionalisme  merupakan  teori atau doktrin tentang konstitusi itu sendiri.
Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  1945  masih  jauh  dari  ruh konstitusionalisme  itu  sendiri,  meskipun  dalam  perjalanannya  telah  mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama pada tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Bahkan yang sangat disayangkan  adalah  dalam  praktik  ketatanegaraan  selama  berlakunya  UUD  NRI 1945  justru  membawa  negara  Indonesia  ke  dalam  otoritarianisme  politik  dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip negara hukum (MPR, 2004:12).
Sebagai  contoh,  sebelum  terjadinya  proses  perubahan,  banyak  ahli  yang menyebut bahwa konstitusi kita menganut paham excecutive heavy. (Mahfudz MD, 2004:  7)  Oleh  karena  itu  perubahan  dilakukan  dengan  maksud  untuk  membatasi kekuasaan  eksekutif  agar  tidak  terlalu  dominan,  namun  ternyata  substansi perubahan yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat kali) tersebut hanya menggeser paham excecutive  heavy menjadi legislative  heavy .  Secara  prosedural  perubahan berhasil  dilakukan.  Namun  dari  segi  substansi,  ruh  konstitusionalisme  sebagai tujuan perubahan gagal terwujudkan.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  betapa  besarnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ternyata jika ditelusuri sangat berimplikasi terhadap  bangunan  sistem  presidensialisme  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia. Sebut  saja  terkait  kewenangan  DPR  dalam  hal  memberikan  pertimbangan  guna menerima penempatan duta negara lain. Pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUD NRI 1945  menyebutkan  “Presiden  menerima  penempatan  duta  negara  dengan memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”.  Biasanya  kewenangan menerima duta negara lain adalah domain eksekutif atau Presiden, maka ketentuan adanya  pertimbangan  DPR  menunjukkan  dominasi  kekuasaan  DPR  yang  telah memasuki  domain  Presiden  ( Albert  Hasibuan,  “ Politik:  Perubahan  ke  5  UUD” , http://www.slideshare.net/AritonagKurus/perubahan-kelima-uud-1945,  diakses pada  1  Desember  2016) . Hal  tersebut  membuat  konsep  presidensial  yang  dianut
oleh negara Indonesia menjadi bias dan kemudian membuat tidak sedikit ahli yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem “presidensil rasa parlemen”. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, disebut seb agai sistem “kuasi”.
Tidak hanya itu, permasalahan tidak dielaborasinya konsep konstitusionalisme  ke  dalam  UUD  NRI  1945  juga  terlihat  pada  bangunan  kamar parlemen  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Hasil  perubahan  yang “memangkas” beberapa kewenangan p enting MPR sekaligus membuatnya tidak lagi ditempatkan  sebagai  lembaga  negara  tertinggi  menambah  kegalauan  kita  tentang jawaban  atas  pertanyaan,  apakah  Indonesia  menggunakan  dua  kamar  parlemen ( bicameral ) atau justru tiga kamar parlemen ( trikameral )? Alhasil, tidak sedikit ahli yang  kemudian  berspekulasi  dengan  mengatakan  bahwa  Indonesia  menggunakan sistem Soft  Bicameral dalam  sistem ketatanegaraanya.  Permasalahan  sebagaimana terurai, menurut penulis merupakan suatu hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata,  perlu  sekiranya  dilakukan  upaya  untuk  merubah  UUD  NRI  1945  dengan memperkuat  sistem  pemerintahan  Presidensil  di  Indonesia  dan  memperjelas bangunan kamar parlemen Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Gagasan Pemurnian Sistem Pemerintahan Presidensil
Sebelum  kita  berbicara  mengenai  gagasan  tentang  pemurnian  sistem presidensil  di  Indonesia,  perlu  kita  pahami  terlebih  dahulu  beberapa  ciri  khusus suatu  negara  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  yang  menggunakan  sistem pemerintahan Presidensil.
Menurut  ilmu  ketatanegaraan,  ada  beberapa  ciri-ciri  khusus  di  mana  suatu negara  dikatakan  menganut  sistem  presidensial.  Adapun  ciri  sistem  presidensial tersebut adalah: (1) Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan; (2) Presiden  tidak  dipilih  oleh  parlemen,  tetapi  langsung  dipilih  langsung  oleh  rakyat ( popular  elected );  (3)  Presiden  bukan  bagian  dari  parlemen,  dan  tidak  dapat diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses pemakzulan ( impechment ); dan (4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen (Indrayana, 2008: 198). Apabila ciri tersebut kita benturkan dengan sistem pemerintahan yang sedang dijalankan  oleh  negara  Indonesia,  maka  benarlah  adanya  bahwa  negara  Indonesia menggunakan  sistem  pemerintahan  Presidensil.  Hal  ini  secara  sederhana  dapat dilihat dari empat sisi: (1) Presiden Indonesia berkedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan; (2) Presiden Indonesia tidak dipilih oleh parlemen, melainkan  diplih  langsung  oleh  rakyat;  (3)  Presiden  Indonesia  bukan  bagian  dari parlemen dan tidak dapat diberhentkan oleh parlemen; dan (4) Presiden Indonesia tidak  dapat  membubarkan  parlemen.  Namun  pertanyaan  yang  kemudian  muncul adalah  apakah  instrumen  hukum  yang  ada  saat  ini  telah  mendukung  pelaksanaan sistem Presidensial tersebut secara ideal?
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kesepakatan  para  pendiri  negara  ( founding fathers )  untuk  menjalankan  pemerintahan  menggunakan  sistem  presidensial
memberikan  konsekuensi  bahwa  eksekutif  (presiden)  diposisikan  sebagai  satu institusi penyelenggara kekuasaan negara tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Ada  beberapa  alasan  yang  mendasari  penggunaan  sistem  presidensial  oleh  para pendiri  negara  ( founding  fathers )  antara  lain:  (1)  Untuk  menjaga  stabilitas pemerintahan;  (2)  Memperkuat  posisi  dan  dominasi  Presiden  yang  ditegaskan dalam UUD NRI 1945; (3) Negara yang baru merdeka tidak cukup pengetahuan; dan (4) Adanya pengaruh ketokohan Soekarno dan sistem Moh. Hatta (Saraswati, 2012: 139).
Menelisik dari aspek sejarahnya, diketahui bahwa sebelum terjadinya proses perubahan, sistem presidensial Indonesia dijalankan dengan tidak begitu tegas. Hal ini dikarenakan Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh MPR dan berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada MPR. Sifat pertanggungjawaban  kepada  MPR  tersebut  memperlihatkan  adanya  unsur parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut negara Indonesia ketika  itu  (Asshiddiqie,  “ Institute  Peradaban  dan  Gagasan  Penguatan  Sistem Pemerintahan” , http://www.jimly.com/makalah/namafile/123/SISTEM_PRESIDENT IL.pdf , diakses pada 2 Agustus 2016).
Namun sejak konstitusi diubah (tepatnya perubahan ketiga), presidensialisme di Indonesia sudah lebih murni. Dikatakan lebih murni karena Presiden yang semula dipilih  oleh  MPR,  kini  beralih  dipilih  oleh  rakyat  dan  tidak  pula  memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada MPR.
Pergeseran  sistem  pemerintahan  yang  demikian  itu  membawa  perubahan yang  juga  begitu  drastis  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Namun disayangkan,  perubahan  yang  penulis  maksud  bukan  ke  arah  suatu  perbaikan,
melainkan kearah otoritarianisme kekuasaan yang berujung pada dikesampingkannya nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.
Besarnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Presiden  dalam  sistem  Presidensil tanpa  dibarengi  dengan  kontrol  yang  baik  dari  legislatif  maupun  yudikatif  dalam kenyataannya  telah  menimbulkan  suatu  kesewenang-wenangan  ( abuse  of  power ). Misalnya di era Soeharto, sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi Soeharto sangat  otoriter  dalam  memimpin.  Presiden  Soeharto  pernah  menjabat  sebagai Presiden  selama  30  tahun.  Selama  masa  jabatannya  tersebut,  kekuasaan  Presiden begitu besar tanpa adanya kontrol yang begitu berarti dari cabang kekuasaan yang lainnya,  sehingga  UUD  NRI  1945  sebelum  perubahan  sering  disebut  sebagai executive heavy (Suharto, 2006: 110).
Berlandaskan  pada  realita,  maka  para  penyelenggara  negara  ketika  itu menyadari akan perlunya suatu kontrol terhadap Presiden agar tidak terjadi abuse of power . Selanjutnya, semangat untuk mengontrol Presiden ini diwujudkan melalui perubahan UUD NRI 1945. Namun, ternyata hasil perubahan tersebut memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada DPR, khususnya setelah perubahan keempat. Sehingga  yang  terjadi  adalah  pergeseran  dari executive  heavy menjadi legislative heavy .  Dengan  hasil  perubahan  yang  demikian  itu,  justru  memberikan  dampak tereduksinya sistem presidensial yang dianut oleh negara Indonesia.
DPR  seakan  menumpahkan  seluruh  dendam  dan  serapahnya  karena  hampir 32 tahun (1966-1998) dikekang dan berada di bawah komando eksekutif (Presiden) ( http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18016/4/Chapter%20I.pdf), diakses  pada  2Agustus  2016).    Secara  lebih  jelas,  yang  dimaksud legislative  heavy dapat dilihat dari beberapa pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengindikasikan kekuasaan DPR terlalu dominan, di antaranya yaitu Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (5).
Tidak hanya itu, sangat banyak hak interpelasi yang digunakan oleh legislatif untuk  mengkritisi  kebijakan  pemerintah.  Kegiatan  untuk  meminta  keterangan kepada  Presiden  yang  terangkum  dalam  hak  interpelasi  DPR  tersebut  menurut hemat  penulis  mengindikasikan  adanya subordinate antara  DPR  dengan  Presiden, sehingga seolah-olah terkesan kedudukan DPR berada di atas Presiden.
Konteks  yang  lain,  UUD  NRI  1945  juga  memberikan  kewenangan  legislasi kepada  Presiden  sebagaimana  amanat  Pasal  20  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Setiap rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk  mendapat persetujuan bersama”. Hal i ni tentu tidak relevan dengan sistem presidensil.
Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sistem  presidensil  dalam  UUD  NRI 1945  sudah  lebih  murni,  namun  dalam  menjalankan  kewenangannya,  konstitusi tidak  menjelaskan  kapan  Presiden  diposisikan  sebagai  Kepala  Negara  dan  kapan pula  diposisikan  sebagai  Kepala  Pemerintahan.  Konstitusi  hanya  menyebutkan posisi  Presiden  sebagai  kepala  Pemerintahan  (Pasal  4  ayat  1),  tidak  menyebutkan posisi  Presiden  sebagai  Kepala  Negara.    Oleh  karena  itu,  penguatan  sistem Presidensil melalui perubahan kelima UUD NRI 1945 perlu dilakukan. Hal ini sejalan dengan salah satu butir kesepakatan dasar yang disusun oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I dalam  pembahasan  perubahan  UUD  NRI  1945,  yaitu  mempertegas  sistem pemerintahan presidensial (Siahan, 2012: 254).
Kesepakatan  dasar  untuk  mempertegas  sistem  pemerintahan  presidensil bertujuan  untuk  memperkukuh  sistem  pemerintahan  yang  stabil  dan  demokratis yang  dianut  oleh  Negara  Republik  Indonesia  dan  telah  dipilih  oleh  pendiri  negara pada tahun 1945 (Huda, 2008: 207). Penguatan sistem presidensial usulan penulis tidak bermaksud untuk mengembalikan Indonesia pada rezim yang otoriter dengan memberikan  kewenangan  yang  lebih  kepada  Presiden,  melainkan  untuk menyeimbangkan  kekuasaan  yang  dimiliki  Presiden  sebagai  Eksekutif  dan  DPR sebagai  Legislatif.  Sehingga  tidak  terjadi  lagi  feenomena legislative  heavy maupun executive heavy .
Sebagai  upaya  penguatan  sistem  presidensil  tersebut,  penulis  mengusulkan lima usulan  untuk  kemudian  dirumuskan  menjadi  pasal-pasal  dalam  gagasan perubahan  ulang,  di  antaranya  adalah: pertama, mencabut  kewenangan  legislasi yang  dimiliki  Presiden.  Kewenangan  legislasi  yang  dimaksud  adalah  kewenangan badan  legislatif  dalam  membentuk  dan  membahas  undang-undang  yang  menjadi kewenangannya  secara mutlak.  Hal  ini  sejalan  dengan  ciri  sistem  Presidensil  yang menyebutkan  bahwa  Presiden  bukan  merupakan  bagian  dari  parlemen  dan  di perkuat  oleh  teori Trias  Politica yang  menyebutkan  bahwa  “ketiga  j enis  cabang
kekuasaan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif haruslah terpisah satu sama lain, baik  mengenai  tugas  (fungsi)  maupun  mengenai  alat  perlengkapan  (organ)  yang menyelengarakannya  (Budiardjo,  2008:  282).  Sehingga,  menghilangkan  fungsi legislasi  dari  diri  Presiden  merupakan  pilihan  yang  dianggap  tepat  dalam  rangka memperkuat  sistem  Presidensil  di  Indonesia.  Namun  agar  terdapat  suatu mekanisme check and ballance antara Presiden dan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi,  Presiden  diberikan  hak  veto  atas  rancangan  undang-undang  yang  telah disetujui oleh DPR. Pembahasan lebih lanjut mengenai hak veto akan dibahas dalam pembahasan berikut ini.
Kedua, Presiden  diberikan  hak  veto  dalam  pengesahan  undang-undang. Gagasan ini berangkat dari kegelisahan penulis terhadap Pasal 20 ayat 5 UUD NRI 1945  yang  menegaskan  bahwa  “Dalam  hal  rancangan  undang -undang  yang  telah disetujui  bersama  tersebut  tidak  disahkan  oleh  Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh hari  semenjak  rancangan  undang-undang  tersebut  disetujui,  rancangan  undang- undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan”. Bunyi pasal tersebut  memberikan  pengertian  bahwa  Presiden  tidak  mempunyai  alternatif  lain selain menyetujui RUU yang diajukan oleh DPR.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  perlu  diketahui  bahwa  proses  legislasi menurut  rumusan  UUD  NRI  1945  dilakukan  oleh  dua  institusi  politik  secara bersama,  yaitu  DPR  dan  Presiden.  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyebutkan bahwa  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk  Undang - Undang.” Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.”  Dan  Pasal  20  ayat  (2) menyebutkan  bahwa,  “Setiap  Undang -Undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujua n bersama”.
Melalui  ketiga  Pasal  tersebut,  secara  implisit  dapat  dimaknai  bahwa  baik Presiden maupun DPR pada dasarnya memiliki hak untuk menolak suatu rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan harapan. Hak inilah yang kemudian akrab dikenal  dengan  sebutan  hak  veto  dalam  proses  legislasi.  Ini  terlihat  dari  kalimat “mendapat persetujuan bersama” pada Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945.
Mengutip  apa  yang  disampaikan  oleh  Parialis  Akbar,  ketiga  pasal  tersebut dapat dimaknai bahwa (Akbar, 2013:201):
1. Kekuasaan  Legislasi  DPR  sepenuhnya  tidak  men- downgrade kewenangan legislasi  Presiden,  karena  Presiden  masih  diberikan  hak  untuk  mengajukan RUU dan membahas bersama suatu rancangan undang-undang.
2. Baik DPR maupun Presiden memiliki hak  veto, yakni dalam bentuk menolak melakukan pembahasan dan persetujuan RUU di DPR selalu diwakili oleh para pembantunya atau kementrian/lembaga yang ditunjuk. Perintah Presiden bisa juga  berupa  penolakan  untuk  membahas  suatu  RUU.  Namun  bagi  DPR  yang fraksinya  berasal  dari  partai  yang  memerintah,  tentu  akan  menjadi  masalah tersendiri  karena  harus  menempuh  kompromi  bahkan  voting  dalam memutuskan penolakan pembahasan bersama sebuah RUU.
3. Hak  veto  bukanlah  suatu  yang  diharamkan  bahkan  sangat  dimungkinkan dalam suatu negara demokrasi yang ditempuh melalui prosedur demokrasi itu sendiri.
Menanggapi  hal  tersebut,  jika  hak  veto  Presiden  ditempatkan  hanya  dalam proses pengesahan rancangan undang-undang, tentu hak tersebut menjadi suatu hal yang  ada  namun  seolah-olah  tidak  ada.  Bahasa  Arab  menyebutnya “wujuduhu  ka adamihi” (ada  tetapi  seolah-olah  tidak  ada) . Mengapa  demikian,  sebab,  konsepsi “pengesahan” sebagaimana termuat di dalam Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 hanya bersifat administratif belaka (Yuda, 2010:  259). Artinya, tanpa adanya pengesahan dari  Presiden  pun  suatu  rancangan  undang-undang  akan  tetap  menjadi  undang- undang setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Untuk  itu,  definisi  hak  veto  dalam  gagasan  yang  penulis  ajukan  haruslah dimaknai sebagai hak yang tidak hanya ditempatkan pada proses pengesahan yang sifatnya  administrasi  belaka,  melainkan  di  balik  ketidakmauan  Presiden mengesahkan  suatu  rancangan  undang-undang  menjadi  undang-undang  terdapat akibat  hukum  yang  mengikat  bagi  si  pembuat  undang-undang.  Artinya,  undang- undang tersebut harus dibahas kembali oleh legislatif untuk kembali mendapatkan persetujuan bersama di antara mereka.
Agar Presiden tidak semena-mena dalam mengunakan hak vetonya, hak veto tersebut dapat ditolak oleh DPR dengan persyaratan tertentu, salah satunya  adalah dengan  dukungan  mayoritas  DPR  sekitar  dua  per  tiga  suara  parlemen.  Sebagai contoh  hak  veto  Presiden  dalam  konstruksi  presidensialisme  seperti  Amerika Serikat.  Presiden  secara  jelas  mempunyai  hak  veto  dalam  proses  pengesahan undang-undang.  Presiden dapat  menggunakan  hak  veto  untuk  menolak rancangan undang-undang  yang  telah  diputuskan  parlemen.  Namun,  parlemen  juga  dapat menganulir veto ( override ) dengan dukungan mayoritas kongres ( Senate dan House of  Representative ),  sekitar  dua  pertiga  suara  di  parlemen.  Jika  setelah  voting ternyata Kongres menyatakan rancangan undang-undang tersebut harus disahkan, Presiden wajib mengesahkannya menjadi undang-undang (Yuda, 2010: 259).
Beberapa gagasan lain yang masih berkenaan dengan hal ini, pertama dalam melakukan  veto,  Presiden  harus  menyertakan  alasan-alasan  keberatannya  secara jelas kepada DPR; dan kedua Presiden diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari dalam  melakukan  pengkajian  terhadap  hasil  rancangan  undang-undang  yang dilakukan  oleh  DPR.  Pemberian  jangka  waktu  selama  30  hari  ini  dengan rasionalisasi  bahwa  karena  Presiden  harus  menimbang  dan  menilai  rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui  DPR  serta  harus  menyerap  aspirasi  rakyat dalam  menilaian  rancangan  undang-undang  tersebut.  Melihat  beban  Presiden tersebut  maka  sangat  logis  sekiranya  apabila  Presiden  diberikan  waktu  30  hari, sebab  tidak  singkat  dan  tidak  terlalu  lama.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa pemberian  hak  veto  kepada  Presiden  di  sini  untuk  mempertegas  pemisahan kekuasaan ( sparation of power ) antara legislatif dengan eksekutif.
Dari  beberapa  usulan  perubahan  pada  Pasal  20  UUD  NRI  1945,  penulis mencoba mengkonversinya ke dalam bahasa perundang-undangan sebagai berikut:
Ius Constitutum: Ius Constituendum: Pasal 20 Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang. (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang. (2) Setiap  rancangan  undang-undang dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (2) Setiap rancangan undang-undang memerlukan  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat pengesahan Presiden untuk menjadi undang-undang. (3) Jika  rancangan  undang-undang  itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan  lagi  dalam persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat masa itu. (3) Jika  suatu  rancangan  undang- undang tidak mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat  rancangan  tersebut  tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden  mengesahkan  rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui bersama  untuk  menjadi  undang- undang. (4) Presiden sebagai kepala pemerintahan mengesahkan rancangan  undang-undang  yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat selambat- lambatnya  tiga  puluh  hari  untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam  hal  rancangan  undang- undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh hari  semenjak  rancangan  undang- undang tersebut disetujui, rancangan  undang-undang  tersebut sah  menjadi  undang-undang  dan wajib diundangkan. (5) Jika  dalam  waktu  selambat- lambatnya tiga puluh hari Presiden  tidak  mengesahkan rancangan  undang-undang  dan tidak dikembalikan kepada Dewan  Perwakilan  rakyat,  maka rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. (6) Jika  dalam  waktu  selambat- lambatnya tigapuluh hari Presiden  tidak  mengesahkan rancangan  undang-undang  dan dikembalikan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat beserta dengan alasan-alasan keberatannya, maka Dewan
Perwakilan  Rakyat  wajib  untuk membahas  kembali  rancangan undang-undang tersebut. (7) Rancangan  undang-undang  yang dikembalikan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat    dibahas selambat-lambatnya dalam waktu  tiga  puluh  hari  dan  harus disetujui  oleh  minimal  2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pengesahan Presiden.
Ketiga, menegaskan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala  Pemerintahan.  Konstruksi  politik  sistem  presidensil  tidak  mengenal pembedaan  dan  pemisahan  antara  kedudukan  sebagai  Kepala  Negara  dan  kepala pemerintahan  (Yuda,  2010:  259).  Artinya,  kedudukan  sebagai  Kepala  Negara  dan kepala  pemerintahan  menyatu  dalam  satu  jabatan  Presiden.  Hal  ini  tentu  sangat berbeda  dengan  sistem  parlementer  yang  membedakan  dan  memisahkan kedudukan sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan.
Meskipun  tidak  dibedakan  mengenai  kedudukan  sebagai  Kepala  Negara  dan kepala  pemerintahan,  tugas  dan  wewenang  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan kepala  pemerintahan  haruslah  diatur  secara  tegas  dalam  konstitusi.  Namun,  UUD NRI  1945  tidak  secara  tegas  menyebutkan  kapan  seorang  Presiden  menjalankan kewenangannya  sebagai  Kepala  Negara  dan  kapan  seorang  Presiden  menjalankan kewenangannya  sebagai  kepala  pemerintahan.  UUD  NRI  1945  hasil  perubahan keempat  hanya  menyebut  Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan  sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 1.
Oleh  karena  itu,  penulis  mengusulkan  untuk  mempertegas  tugas  dan wewenang  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  dengan menambahkan kalimat “Kepala Negara” dalam Pasal 4 ayat 1. Sehingga redaksi pa sal yang diusulkan penulis dalam Pasal 4 ayat 1 adalah “Presiden memegang kekuasaan sebagai  Kepala  Negara  dan  kepala  pemerintahan menurut Undang- Undang  Dasar”. Selain itu, penegasan tersebut juga memudahkan masyarakat awam dalam membaca dan memahami konstitusi.
Kemudian  sebagai  konsekuensi  logis  dari  penyebutan  Kepala  Negara  dalam Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  maka  pasal-pasal  dalam  konstitusi  yang berhubungan  dengan  kedudukan  Presiden  dalam  menjalankan  kewenangannya akan dipertegas dengan penyebutan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. Untuk  memperjelas  usulan  tersebut,  berikut  akan  disebutkan  usulan  penyusun terkait kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945:
a. Presiden sebagai Kepala Negara:
1) Presiden  sebagai Kepala  Negara  memegang  kekuasaan  yang  tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
2) Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dengan  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian,  dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1)).
3) Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dalam  membuat  perjanjian internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,  dan/atau  mengaharuskan  perubahan  atau  pembentukan undang-undang  harus  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Pasal 11 ayat (2)). 4) Presiden  sebagai  Kepala  Negara  menyatakan  keadaan  bahaya  yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).
5) Presiden  sebagai  Kepala  Negara  memberikan  grasi,  amnesti,  abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 dan 2).
6) Presiden  sebagai  Kepala  Negara  memberi  gelar,  tanda  jasa,  dan  lain- lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
b. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
1) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berhak mengajukan rancangan undang-undang  kepada  DPR,  baik  Rancangan  Undang-undang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau  APBN,  maupun  non APBN (Pasal 5 ayat 1).
2) Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan  menetapkan  Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang (Pasal 5 ayat 2).
3) Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan  berwenang  mengangkat  dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat 2).
4) Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan  mengesahkan  rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (Pasal 20 ayat 4).
5) Pasal 22 ayat (1) sampai (4) sudah menegaskan kedudukan Presiden sebagai  Kepala  Pemerintahan,  sehingga  tidak  perlu  penambahan kalimat “Presiden sebagai kepala pemerintahan”.
Keempat, pengangkatan  duta  dan  konsul  dapat  langsung  dilakukan  oleh Presiden  tanpa  harus  didahului  dengan  pertimbangan  DPR.  Namun  apabila konsultasi tersebut dibutuhkan oleh Presiden, maka Presiden dapat melakukannya. Artinya,  pertimbangan  DPR  terhadap  Presiden  berkenaan  dengan  pengangkatan duta dan konsul tidak bersifat mengikat. Adapun alasan yang mendasari usulan ini adalah  karena  Presiden  dalam  kewenangannya  sebagai  Kepala  Negara  dapat langsung mengangkat duta dan konsul. Hal ini senada dengan Albert Hasibuan yang berpendapat  bahwa  ketidaksempurnaan  UUD  NRI  1945  pascaperubahan, berdasarkan  fenomena  dominasi  kekuasaan  DPR  atau legislative  heavy .  Salah  satu
bukti pada Pasal 13 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memeperhatikan pertimbangan DPR. Biasanya kewenangan menerima duta negara lain adalah domain eksekutif atau Presiden, maka ketentuan adanya  pertimbangan  DPR  menunjukkan  dominasi  kekuasaan  DPR  yang  telah memasuki  domain  Presiden  ( Hasibuan,  “ Politik:  P erubahan  ke  5  UUD” , (http://www.slideshare.net/AritonagKurus/perubahan-kelima-uud-1945),  diakses pada 1 Desember 2016).
Kelima, meskipun  upaya  pemurnian  sistem  pemerintahan  presidensil  dalam konteks ini cakupannya bukan pada tatanan UUD NRI 1945, namun menjadi perlu untuk  diperhatikan  bahwa  upaya  lain  yang  dapat  kita  lakukan  guna  memurnikan sistem  pemerintahan  presidensil  adalah  dengan  melakukan  penyederhanaan terhadap  partai  politik.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  perpaduan  antara  sistem pemerintahan  presidensil  dan  sistem  multipartai  bukanlah  pasangan  yang  serasi untuk  mengasilkan  sistem  presidensial  yang  efektif.  Jika  terus  dipaksakan  maka sistem presidensial akan menjadi lemah dan memperburuk kondisi pemerintahan. Mekanisme yang digunakan untuk menyederhanakan partai politik dari multi partai ekstream  menuju  ke  multi  partai  sederhana  atau  bahkan  untuk  mendapatkan  dua partai besar yang bersaing dalam pemilu, digunakan mekanisme ambang batas atau sering disebut dengan threshold (Al-Arif, 2015: 254).
2. Kedudukan  Kamar  Parlemen  di  Indonesia  (Gagasan  Penguatan  Sistem

## Bicameral )
Sebelum dilakukanya perubahan ketiga terhadap UUD NRI 1945, di tingkatan pusat  dikenal  adanya  dua  badan  perwakilan  rakyat  yakni  MPR  dan  DPR.  Dengan adanya  dua  badan  perwakilan  tersebut,  tidak  sedikit  para  ahli  yang  kemudian berpendapat  bahwa  Indonesia  menganut sistem  parlemen  dua  kamar  ( bicameral ). Inilah  kemudian  yang  menjadi  awal  kesalahan  dalam  berfikir  ketika  itu.  Dengan sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  demikian,  tidaklah  berarti  bahwa  negara Indonesia  menganut  parlemen bicameral .  Hal  ini  dikarenakan  MPR  dan  DPR mempunyai  fungsi  yang  berbeda  (Thaib,  2002:  10).  Fungsi  dan  kewenangan  MPR ketika itu adalah menetapkan UUD NRI 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 2 UUD NRI  1945).  Sementara  fungsi  dan  kewenangan  DPR  adalah  menyusun  Undang- Undang (UU), mengawasai pemerintah, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden.
Kenyataan  bahwa  Indonesia  menganut  parlemen  dua  kamar  ( bicameral ) sebenarnya baru terlihat ketika dilakukannya perubahan ketiga terhadap UUD NRI 1945 oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang menghapuskan MPR sebagai  lembaga  negara  tertinggi  dan  membentuk  DPD  sebagai  lembaga  yang dianggap mampu merepresentasikan perwakilan rakyat/daerah. Dengan fungsi DPD yang  menyerupai  DPR  dalam  hal  legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan, menjadikannya  sebagai  kamar  tersendiri  selain  DPR.  Inilah  kemudian  yang dinamakan sebagai sistem parlemen dua kamar ( bicameral ) dalam ketatanegaraan Indonesia. Lantas timbul sebuah pertanyaan bahwa bagaimana dengan MPR?
Dahlan Thaib telah menjelaskan bahwa MPR tidaklah dapat dimaknai sebagai lembaga karena dalam kenyataanya MPR merupakan sidang gabungan ( join session ) antara kedua lembaga legislatif yang menjadi bagian daripada kamar yang berbeda tersebut. Dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Madya Hukum Tata Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 4 Mei 2002, Dahlan Thaib mengatakan (Thaib, 2002: 10):
“Di  dalam  menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya,  kedua  badan  legislatif  itu (DPR  dan  DPD)  berjalan  sendiri-sendiri,  tetapi  bisa  juga  bersidang  bersama untuk  membahas  persoalan  yang  dianggap  penting.  Persidangan  bersama antara  badan  legislatif  itulah  yang  disebut  sebagai  MPR.  Dengan  demikian, dengan dihapusnya MPR sebagai lembaga, keberadaan MPR tetap diperlukan, yaitu  sebagai  forum  bersama  antara  DPR  dan  DPD.  Dengan  kata  lain,  MPR sebagai  forum  dan  bukan  sebagai  lembaga,  maka  MPR  tidak  perlu  lembaga, tetapi hanya merupakan sidang gabungan ( join session ) antara kedua lembaga legislatif.  Adapun  ketua  sidang  dalam  gabungan  itu,  dipilih  berdasarkan kesepakatan anggota dari dua badan legislatif tersebut.” Akan  tetapi,  ide bicameralisme atau  struktur  parlemen  dua  kamar  tersebut mendapat tentangan yang keras dari kelompok-kelompok konservativ di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD NRI 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang sekarang tidak dapat disebut menganut sistem parlemen dua kamar ( bicameral ) sama sekali (Asshiddiqie, 2012: 126).
Hal  senada  dikemukakan  oleh  Jimly  Asshiddiqie,  ia  menganggap  dengan keadaan  ketatanegaraan  yang  demikian  tidak  semata-mata  menjadikan  negara Indonesia menganut sistem parlemen dua kamar ( bicameral ), melainkan menganut sistem  parlemen  tiga  kamar  ( trikameral )  karena  terdiri  atas  DPR,  DPD  dan  MPR yang ketiganya dapat dikatakan lembaga yang berdiri sendiri. Untuk mepertegas hal tersebut,  ia  mengatakan  bahwa  DPR  maupun  DPD  sama  sekali  tidak  menjadi cakupan dari kewenangan yang dimiliki oleh MPR sebagaimana termuat dalam Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat (2) dan (3), MPR mempunyai kewenangan untuk (1) mengubah dan  menetapkan  Undang-Undang  Dasar;  (2)  memberhentikan  Presiden  dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; (3) memilih Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  untuk  mengisi  kekosongan  dalam  jabatan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  Undang-Undang  Dasar;  dan  (4) mengadakan  sidang  MPR  untuk  mengucapkan  sumpah/janji  jabatan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden.  Sehingga  ia  menafsirkan  bahwa  sidang  MPR  untuk mengambil keputusan mengenai keempat hal tersebut sama sekali bukanlah sidang gabungan antara DPR dan DPD melainkan sidang MPR sebagai lembaga tersendiri. Inilah  kemudian  yang  dijadikan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  sebagai  argumen  penguat untuk  mengatakan  bahwa  sistem  parlemen  yang  dianut  oleh  Indonesia  saat  ini adalah sistem parlemen tiga kamar ( trikameral) (Asshiddiqie, 2012: 126 . ) Menanggapi  dua  pendapat  yang  berbeda  tersebut,  penulis  dapat berkesimpulan  bahwa  telah  terjadi  kesalahan  penafsiran  terhadap  UUD  NRI  1945 yang dalam perjalanannya berimplikasi pada tidak adaannya kepastian kedudukan ketatanegaraan  Indonesia,  berkayuh  antara  sistem bicameral ataukah trikameral .
Ketidakpastian  tersebut  kemudian  berpengaruh  terhadap  kinerja  DPD  dan hubungan  kelembagaan  antara  DPD  dengan  DPR  maupun  DPD  dengan  Presiden (Huda,  2008:  384).  Pilihannya  sekarang  adalah  apakah  kita  akan  memperjelas kedudukan  MPR  sebagai  sebuah  lembaga  yang  permanen  dalam  artian  kita menyatakan  diri  sebagai  negara  yang  berlandaskan  parlemen  tiga  kamar (t rikameral )  ataukah  menghilangkan  tafsir  bahwa  MPR  merupakan  lembaga  yang memiliki  anggota  tersendiri  dalam  sistem  ketatanegaraan  dalam  artian  kita menyatakan  secara  tegas  sebagai  negara  yang  berlandaskan  parlemen  dua  kamar ( bicameral ).  Karena  hanya  dengan  begitulah  negara  ini  akan  terbebaskan  dari belenggu ketidakpastian jalan mana yang akan dipilih.
Menilik kembali pada pendapat yang dikemukakan oleh Dahlan Thaib bahwa negara Indonesia tidak dapat dikatakan menganut parlemen dua kamar ( bicameral ) karena berbedanya fungsi yang dimiliki oleh MPR maupun DPR.  Secara sederhana dapat  disimpulkan  bahwa  ketika  kita  ingin  menjadikan  suatu  lembaga  menjadi beberapa  kamar  yang  berbeda,  lembaga  tersebut  haruslah  memiliki  fungsi  yang sama.  Ketika  kita  benturkan  dengan  masa  kekinian,  menjadi  tidak  mungkin memaksakan MPR yang notabennya tidak memiliki fungsi yang sama halnya dengan DPR  dan  DPD  untuk  bersama-sama  menduduki  tiga  kamar  yang  berbeda.  Maka dapat  dimaknai  bahwa  dengan  keadaan  yang  demikian,  Indonesia  tidaklah  dapat dimaknai sebagai negara yang menganut parlemen tiga kamar ( trikameral ) . Karena di antara ketiga tersebut (MPR, DPR, dan DPD), MPR tidaklah memiliki fungsi yang sama  dengan  DPR  maupun  DPD.  Sehingga  tepatlah  jika  kita  mempertegas  bahwa negara Indonesia menganut parlemen dua kamar ( bicameral ), dengan DPR sebagai kamar satu dan DPD di kamar lainnya.
Sebagai konsekuensi atas hal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan dalam  upaya  memperkuat  sistem bicameral adalah  menghilangkan  kata  “anggota - anggota"  dalam  komposisi  keanggotaan  MPR  agar  tidak  ada  lagi  tafsir  yang mengatakan  bahwa  MPR  merupakan  lembaga  sendiri  yang  memiliki  anggota. Karena dengan susunan kata yang menyebutkan “MPR terdiri dari anggota -anggota DPR  dan  DPD”  tidaklah  menggambarkan  bahwa  negara  Indonesia  menganut parlemen  dua  kamar  ( bicameral ).  Sebaliknya,  ketika  kita  melakukan  perubahan susunan MPR yang semula terdiri dari anggota- anggota DPR dan DPR menjadi “MPR terdiri dari DPR dan DPD”, hal tersebut menegaskan tafsir bahwa negara Indonesia menganut parlemen dua kamar ( bicameral ) .
Hal ini diperkuat oleh Ni’matul Huda yang mengatakan bahwa dalam susunan dua  kamar,  bukan  anggota  yang  menjadi  unsur,  tetapi  badan  yaitu  DPR  dan  DPD. Seperti Congress Amerika  Serikat  yang  terdiri  dari Senate dan House  of representatives .  Jika  anggota  yang  menjadi  unsur,  maka  MPR  adalah  badan  yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD (Huda, 2008: 384). Berikut adalah redaksi yang harus dilakukan perubahan dalam UUD NRI 1945:
Ius Contitutum : Ius Contituendum: Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  dan anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  yang dipilih melalui pemilu dan lebih lanjut diatur dalam undang- undang.” “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat terdiri  atas  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang dipilih  melalui  pemilihan  umum  dan lebih  lanjut  diatur  dalam  undang- undang”.
Konsekuensi  lain  atas  hal  tersebut  adalah  perlu  suatu  nama  bagi  badan perwakilan  yang  mencerminkan  unsur  perwakilan  tersebut,  seperti Congress sebagai  nama  badan  perwakilan  yang  terdiri  dari Senate dan House  of Representative. Nama yang digagas untuk badan perwakilan dua kamar di Indonesia adalah  tetap  menggunakan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Sebagai konsekuensi  penggunakaan  nama  MPR  sebagai  nama  sistem  dua  kamar,  dengan begitu  MPR  tidak  lagi  menjadi  suatu  lingkungan  jabatan  yang  memiliki  wewenang sendiri. Wewenang MPR (baru) melekat pada wewenang DPR dan DPD, atau seperti dalam  UUD  Amerika  Serikat  dan  lain-lain  negara  dengan  sistem  dua  kamar,  yang tentunya  adalah wewenang  Congress,  Parliament,  Staten  Generaal yang pelaksanaannya dilakukan oleh kamar-kamar perwakilannya (Manan, 2006: 54). Lebih  lanjut,  agar  parlemen  dua  kamar  ( bicameral )  yang  penulis  gagas  ini benar-benar  menjadi  ideal,  DPD  dan  DPR  haruslah  diposisikan  dalam  strata  yang sama.  Jangan sampai  ada  satu  di  antara  dua  lembaga  tersebut yang  justru  terlihat hanya sebagai lembaga penunjang atau auxiliary. Seperti yang terjadi saat ini, DPD dalam  konstruksi  UUD  NRI  1945  terlihat  sebagai  lembaga  yang  bertugas  untuk menunjang  DPR  dalam  bidang  legislasi.  Fenomena  demikian  itu  membuat  DPD paling jauh  hanya  dapat  disebut  sebagai co-legislator, daripada  legislator  yang sepenuhnya (Huda, 2008: 207).
Oleh  karenanya,  agar  cita bicameral dapat  terwujudkan  di  Indonesia, penguatan  fungsi  dan  kewenangan  DPD  menjadi  suatu  keharusan.  Namun  begitu, kita juga harus memperhatikan bahwa meskipun kedudukan dan fungsi antara DPR dan  DPD  adalah  sama,  tetapi  tetap  perlu  diberikan  suatu  pembedaan  dalam beberapa  hal,  misalnya  saja  terkait  tugas  pembahasan  dan  pengesahan  rancangan undang-undang (Thaib, 2002:18).
Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan penguatan terhadap DPD guna mewujudkan Indonesia dengan sistem parlemen dua kamar ( bicameral ) adalah: pertama, terkait fungsi legislasi. Telah dikatakan sebelumnya bahwa posisi DPD  dalam  konstruksi  UUD  NRI  1945  berkenaan  dengan  fungsi  legislasi  lebih terlihat  sebagai  penunjang  atau auxiliary terhadap  DPR,  sehingga  DPD  paling jauh hanya dapat disebut sebagai co-legislator, daripada legislator yang sepenuhnya. Oleh
karena  itu  menjadi  logis  sekiranya  DPD  diberikan  kewenangan  untuk  ikut membahas  dan  memutus  terhadap  rancangan  undang-undang.  Tetapi  meskipun demikian,  harus  diingat  bahwa  antara  DPR  dan  DPD  haruslah  diberikan  suatu pembeda. Terdapat beberapa skenario pemberdayaan DPD dalam hal fungsi legislasi yang diusulkan sejumlah ahli dan politisi: (1) dalam bidang legislasi kedudukan DPD tidak  perlu  sepenuhnya  setara  atau  sama  luasnya  dengan  DPR;  (2)  kewenangan legislatif  DPD  cukup  terbatas  pada  bidang-bidang  yang  sekarang  sudah  tercantum dalam  UUD  NRI  1945  dan  itu  pun  tetap  bersama  dengan  DPR;  (3)  kewenangan legislasi DPD dirumuskan dengan berbagai cara, seperti di negara-negara lain, mulai dari  hak  menolak  (veto),  mengembalikan  ke  DPR,  atau  hanya  menunda;  (4) kewenangan  pengawasan  DPD  memiliki  kekuatan  hukum  sama  dengan  DPR  agar fungsi pengawasan efektf.
Dari  empat  sekenario  tersebut,  penulis  melihat  bahwa  skenario  pertama adalah pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal  ini  dikarenakan  DPD  merupakan  lembaga  yang  memang  didesain  berbeda dengan DPR, terutama di bidang legislasi. Pemberian kewenangan legislasi bagi DPD tentu saja dirancang tidak sama persis dengan DPR, mengingat bahwa hakikat dari DPD  memang  sebagai  kamar  yang  berbeda  dari  DPR  sehingga  kewenangannya berbeda.  Perbedaan  tersebut  adalah:  (1)  pelibatan  DPD  dalam  persetujuan perjanjian internasional yang diajukan Presiden untuk dijadikan UU ratifikasi. Tidak semua  persetujuan  DPD  dilakukan  untuk  semua  perjanjian  internasional.  Hanya perjanjian-perjanjian  internasional  yang  menyangkut  daerah  yang  memerlukan persetujuan  DPD.  Misalnya  mengenai  perjanjian  internasional  tentang  eksplorasi sumber daya alam yang berada di daerah. (2) penguatan DPD dalam bidang legislasi adalah penambahan kewenangan DPD dalam pembuatan UU yang berkaitan dengan daerah. Penambahan tersebut adalah dengan menambah persyaratan bahwa dalam membuat  UU  atau  legislasi  membutuhkan  pembahasan  dan  persetujuan  dari  DPD bersama dengan DPR.
Kedua, terkait keanggotaan DPD yang belum memperlihatkan perimbangan di antara  keduanya  sehingga  mekanisme checks  and  balances di  antara  dua  kamar tersebut dirasa tidak akan berjalan secara efektif. Dalam perubahan ketiga UUD NRI 1945  ditegaskan  bahwa  anggota  DPD  dari  setiap  provinsi  jumlahnya  sama.  Jika dikalkulasikan,  jumlah  anggota  DPD  tersebut  tidak  lebih  dari  sepertiga  jumlah aggota DPR. Selisih jumlah tersebut kemudian berimplikasi pada saat menentukan quorum dalam sidang MPR. Bila diterapkan ketentuan one man one vote (satu orang satu  suara),  berarti  DPR  dapat  mengabaikan  kehadiran  DPD.  Artinya  forum  MPR tidak memerlukan persetujuan DPD karena jumlah DPR yang menjadi mayoritas.
Menanggapi hal tersebut, dalam praktek ketatanegaraan jangka panjang perlu dipertimbangkan  agar  komposisi  anggota  DPD  ditambah  dengan  mempergunakan sistem  bukan  jumlahnya  sama  setiap  provinsi,  melainkan  jumlah  anggota  DPD disesuaikan  dengan  persebaran  penduduk  di  suatu  provinsi  tertentu.  Sebagai perbandingan,  di  Amerika  Serikat,  senat  setiap  anggota  bagian  memiliki  2  orang senator untuk mewakili mereka dalam senat, tidak tergantung dari luas daerah dan
jumlah  penduduk  di  negara  bagian  tersebut.  Para  senator  dipilih  melalui  pemilu lokal  dan  memiliki  jabatan  selama  6  tahun.  Penggantian  senator  tidak  dilakukan serentak. Setiap 2 tahun sekali diadakan pemilihan anggota senat, di mana 1/3 dari anggota  senat  habis  masa  jabatannya  dan  diganti  dengan  anggota  baru  (Sinamo, 2010: 138-139). Perlu diingat, perbaikan dalam hal keterwakilan daerah lewat DPD menjadi  sesuatu  hal  yang  perlu.  Dengan  begitu,  sistem  dua  kamar  ( bicameral )  ini bisa saling mengisi, mengimbangi, dan menjaga ( checks and balances ) antar lembaga perwakilan.
Ketiga, berkaitan dengan pemaknaan MPR sebagai sebuah forum antara DPD dan  DPR.  Implikasi  dari  hal  tersebut  secara  tidak  langsung  membuat  kewenangan yang  semula  berada  pada  MPR  kini  melekat  pada  DPR  dan  DPD.  Oleh  karena  itu sudah semestinya DPD memiliki kewenangan dalam hal mengubah dan menetapkan UUD  NRI  1945,  melantik  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  serta  usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang seluruhnya harus dilakukan bersama DPR dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Itulah beberapa usulan ataupun gagasan yang dapat penulis ajukan berkenaan dengan  pemurnian  sistem bicameral di  Indonesia.  Perlu  diketahui  bahwa  pada dasarnya,  seluruh  gagasan  ini  berangkat  dari  suatu  keinginan  penulis  untuk menjadikan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  lebih  baik  ke  depannya.  Menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesia lebih baik ke depannya haruslah dimaknai sebagai ikhtiar  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  sebagaimana  yang  termuat  dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni “memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pada dasarnya, gagasan perubahan ulang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan karena  konstruksi  UUD  NRI  1945  masih  jauh  dari  ruh  konstitusionalisme.  Hal tersebut  terlihat  pada  pelaksanaan  sistem  presidensil  yang  belum  berjalan  secara tegas  dan  tidak  adanya  kepastian  kedudukan  ketatanegaraan  Indonesia  apakah berkayuh  pada  sistem bicameral ataukah trikameral .  Untuk  mempertegas  sisem presidensil  dan  memperjelas  kedudukan  sistem  parlemen  tersebut,  maka perubahan ulang UUD NRI 1945 menjadi suatu keharusan.
Dalam rangka memurnikan sistem pemerintahan presidensil, hal yang harus dilakukan  adalah pertama, mencabut  kewenangan  legislasi  yang  dimiliki  Presiden. Kewenangan  legislasi  yang  dimaksud  adalah  kewenangan  badan  legislatif  dalam membentuk  dan  membahas  undang-undang  yang  menjadi  kewenangannya  secara mutlak; kedua ,  agar  terdapat suatu  mekanisme check  and  balance antara  Presiden dan  DPR  dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi,  Presiden  diberikan  hak  veto  atas rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui  oleh  DPR  dengan  berbagai persyaratan  yang  telah  ditentukan; ketiga, menegaskan  kewenangan  Presiden sebagai  Kepala  Negara  dan  sebagai  Kepala  Pemerintahan  sebagai  identitas
presidensialisme  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia; keempat, menghilangkan kewajiban  Pesiden  untuk  meminta  pertimbangan  DPR  dalam  pengangkatan  duta dan konsul;  dan kelima, melakukan penyederhanaan terhadap partai politik.
Sementara  berkaitan  dengan  ketidakjelasan  kedudukan  sistem  parlemen  di Indonesia,  berdasarkan  kajian  yang  telah  penulis  lakukan,  disimpulkan  bahwa sebenarnya  konstruksi  yang  dibangun  pada  kamar  parlemen  Indonesia menggunakan  konsep  dua  kamar  parlemen  ( bicameral )  yang  terdiri  dari  DPR  dan DPD. Namun dalam pelaksanaannya, sistem bicameral tersebut ternyata juga belum mampu  berjalan  secara  tegas.  Untuk  menegaskan  sistem bicameral tersebut, langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  merubah  paradigma  MPR  yang semula  dianggap  sebagai  sebuah  lembaga  yang  memiliki  keanggotaan  tersendiri, menjadi MPR yang merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DPD.

## 2. Saran
Selanjutnya,  agar  sistem bicamera l  yang  penulis  gagas  menjadi  lebih  ideal, DPR  dan  DPD  haruslah  diposisikan  dalam  strata  yang  sama  dalam  hal  fungsi  dan kewenangannya.  Jangan  sampai  ada  satu  diantara  dua  lembaga  tersebut  justru terlihat hanya sebagai lembaga penunjang atau auxiliary seperti halnya yang terjadi saat  ini.  Oleh  karenanya,  penguatan  fungsi  dan  kewenangan  DPD  menjadi  suatu keharusan.  Penguatan tersebut meliputi pertama, berkaitan dengan fungsi legislasi; kedua, terkait  dengan  keanggotaan  DPD; dan  ketiga  melekatkan  kewenangan  MPR ke dalam kelembagaan DPR dan DPD.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU, MAKALAH, DAN JURNAL
Akbar, Patrialis (2013) Hubungan Lembaga KePresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presediden. Jakarta: Total Media
Al-Arif,  Yasin  (2015). Anomali  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Pasca  Perubahan UUD 1945, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 2. Asshiddiqie, Jimly (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
______________________  (2012). Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Budiardjo,  Miriam    (2008) Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT Gramedia  Pustaka Utama. Harjono  (2008). Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa  Pemikiran  Hukum  Dr.  Harjono, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Huda, Ni’matul (2004). Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945 , Yogyakarta: FH UII Press. __________________  (2008). UUD  1945  dan  Gagasan  Perubahan  Ulang ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
__________________  (2010). Gagasan  Perubahan  (ulang)  UUD  1945  (usalan  untuk
penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman), Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5. Indrayana,  Denny  (2008). Negara  Antara  Ada  dan  Tiada  Reformasi  Hukum Ketatanegaraan . Jakarta: Kompas. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (2004). Buku  I:  Naskah  Akademik  Kajian
Komprehensif  Komisi  Konstitusi tentang  Perubahan  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: MPR RI.
Manan, Bagir (2006). Teori dan Politik KonstitusiI. Jakarta: Konstitusi Press.
Marzuki, Laica (2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme . Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 4. Saraswati,  Retno  (2012). Desain  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  yang  Efektif , MMH, Jilid 41.
Siahan,  Pataniari  (2012). Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Pasca Perubahan UUD 1945 . Jakarta: Konpress. Sinamo,  Nomensen  (2010). Perbandingan  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:    Permata Aksara.
Suharto,  Susilo  (2006). Kekuasaan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Periode Berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945 . Yogyakarta:  Penerbit  Graha  Ilmu.
2006
Thaib, Dahlan (2002). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945) . Yogyakarta: FH UII Press. Yuda,  Hanta  (2010). Presidensialisme  Setengah  Hati .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pusaka Utama.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## C. INTERNET
http://www.slideshare.net/AritonagKurus/perubahan-kelima-uud-1945 http://www.jimly.com/makalah/namafile/123/SISTEM_PRESIDENTIL.pdf http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18016/4/Chapter%20I.pdf