## STATUS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM RANAH HUKUM NASIONAL INDONESIA

## ¹Ratu Sheeva Amadea, ²Siti Resnawati, ³Afandi Sitamala
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten.
Correspondent email : ratusheeva@gmail.com
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved :
: : :
4 Maret 2022
20 April 2022 25 April 2022
6 Mei 2022

## Abstract
The United Nations Security Council (UNSC) is one of the six principal organs of the United Nations  (UN),  charged  with  ensuring  international  peace  and  security,  recommending  the admission of new UN members to the General Assembly, and approving any changes to the UN  Charter.  Its  powers  include  establishing  peacekeeping  operations,  enacting international sanctions, and authorizing military action. The UNSC is the only UN body with the  authority  to  give  a  binding  resolution  on  member  states.  This  research  shows  that  the Security  Council  as  the  major  of  the  United  Nations  has  the  main  task  of  maintaining international  peace  and  security  as  mandated  in  the  United  Nations  Charter.  Actions  that can  be  taken  by  the  Security  Council  are to  investigate  any  dispute  that  is  deemed  to  be  a threat  to  international  peace  and  security,  provide  recommendations  on  method  of  how  to dispute  contention,  and  take  action  against  aggression.  In  carrying  out  its  functions,  the Security Council need to move accordingly to the provisions of the United Nations Charter and applying the international law principles in particular, the principle of peaceful and fair settlement  of  a  dispute.  With  the  existing  resolution,  each  country  must  adopt  every resolution to regulate it in their country include Indonesia.
Keywords: International Law; United Nation; Security Council.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organiasi internasional yang terbentuk pada  tanggal  24  Oktober  1945.  PBB  merupakan  organisasi  terluas  dan  terlengkap  dan batasannya  melingkupi  seluruh  Negara  dan  organisasi  di  dunia,  termasuk  yang  angota maupun  yang  bukan.  Dengan  cakupan  ruang  lingkup  negara  yang  sangat  luas  tersebut, PBB  dikategorikan  sebagai  organisasi  yang  memiliki  peranan  amat  kompleks.  luas  dan pelik  permasalahan  yang  ditangani  PBB  sebagai  organisasi  internasional.  Sesuai  yang dituangkan dalam tugas dan fungsi yang dimiliki oleh PBB yaitu seperti yang tercantum pada Bab 1 Pasal 1 Piagam PBB, yakni sebagai berikut :
1) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional;
2) Melakukan  kerja  sama  internasional  di  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya,  atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
3) Menjadi  pusat  penyelarasan  segala  tindakan  bersama  terhadap  negara  yang membahayakan perdamaian dunia.
PBB dalam hal ini diperlukan sebagai penengah bagi negara-negara dunia dalam menjaga  perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Karena  negara  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai subjek Hukum Internasional dasarnya membutuhkan bantuan dalam menjalankan kebijakan juga menyelesaikan perkara maupun sengketa yang terjadi dengan negara lain. Hingga  dalam  kegiatan  bekerjasama  dengan  negara  lain  perlu  adanya  penengah  dalam proses  perjalanannya.  Maka  disitulah  peran  PBB  bergerak  melalui  organisasinya  yaitu Dewan Keamanan PBB. Karena Dewan Kemanan PBB  menyelesaikan sengketa dengan cara  mengeluarkan  keputusan,  dalam  hal  ini  para  negara  anggota  seringkali  dijadikan perdebatan  mengenai  bagaimana  suatu  negara  tersebut  akan  patuh  terhadap  keputusan yang  dikeluarkan.  Maka  beberapa  negara  melakukan  sebuah  ratifikasi  dan  keputusan tersebut memiliki status sebagai hukum nasional di para negara anggota.
Sehubungan dengan hal diatas maka yang akan dibahas pada jurnal kali ini yaitu mengenai “ Status  Hukum  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  dalam  Ranah  Hukum Nasional Indonesia.” Karena melihat Dewan Keamanan PBB ( UNSC ) sebagai salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan  hubungan internasional. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk  mengurusi  masalah  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional  sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk  menerima  dan  melaksanakan  keputusan-keputusan  Dewan  Keamanan,  termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB  yang  dianggap  menyalahi  prinsip-prinsip  Piagam  PBB  dan  mengancam
pemeliharaan  perdamaian. 1 Sebagaimana  bentuk  pengadopsian  keputusan  DK-PBB dianggap sebagai komitmen dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia secara utuh.
Melihat  kebelakang  bahwa  pada  tahun  2019  muncul  permasalahan  ketika Indonesia  menjadi  anggota  non-tetap  untuk  Dewan  Keamanan  PBB.  Pada  hal  tersebut dikarenakan  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  untuk  menetapkan  sebuah  Resolusi Dewan Keamanan  PBB  untuk  dijadikan sebuah hukum  nasional dan memiliki kejelasan pada  status  hukumnya  di  Indonesia.  Karena  sebuah  keputusan  Dewan  Keamanan  PBB diperlukan  untuk  adanya  sebuah  implementasi  untuk  melakukan  sebuah  pelaksanaan politik  luar  negeri  Indonesia. 2 Atas  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  ditarik  pokok permasalahan  yang  akan  dibahas  yakni  Bagaimana  keberadaan  hukum  dari  Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Hukum Nasional.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  metode  yuridis  normatif,  yaitu  dengan pendekatan penelitian asas-asas hukum yang dilakukan terhadap beberapa kaidah hukum yang meriapak patokan berperilaku terhadap hukum primer dan sekunder, sepanjang hal- hal  tersebut  mengandung  kaidah-kaidah  hukum. 3 Yang  dimaksudkan  dari  penelitian yuridis  adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  studi  kepustakaan.  Sedangkan  normatif adalah penelitian yang mengacu pada hubungan antara satu peraturan dan peraturan lain dalam praktiknya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian deskriptif analitis  yaitu kegiatan  yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna  suatu  aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan  penyelesaian  permasalahan  hukum yang  menjadi  objek  kajian.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  analisa  terhadap permasalahan  mengenai  Status  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  dalam  Ranah  Hukum Nasional Indonesia. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder ini dimaksudkan  meneliti  dari  buku,  jurnal,  teori,  pendapat  para  ahli,  dan  lain-lain.  Yang tentunya  data-data  tersebut  berkaitan  dengan  hukum  dan  konvensi  yang  berlaku.  Data sekunder ini meliputi beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. 4
Teknik  pengumpulan  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  atau library research .  Penelitian  kepustakaan  ini  adalah  teknik  yang  dilakukan  dengan  cara mempelajari bahan bacaan  yang  ada pada buku-buku, teori-teori,  jurnal  yang ada dalam
1 Suryokusumo, Sumaryo. Studi kasus hukum organisasi internasional. Indonesia: Alumni, 1993. hlm.17.
2 https://kemlu.go.id/portal/id/read/503/berita/urgensi-ketentuan-nasional-penerapan-keputusan-dewan- keamanan-pbb
3 Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, Kencana Preneda Media Group, Jakarta 2005, hlm.6.
4 Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 27-28.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
internet,  dan  lain-lain. 5 Penelitian  skripsi  ini  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis. Di dalam  penelitian  hukum  normatif,  pengelolaan  data  berarti  kegiatan  untuk  mengadakan sistematisasi  terhadap  bahan  bahan  hukum  tertulis.  Data  yang  diperoleh  melalui  studi pustaka  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dan  diurutkan  menjadi  uraian  dasar  Analisa data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analistis  yaitu  dengan menganalisa  secara  lengkap  dan  komprehensif  keseluruhan  data.  Dalam  hal  ini,  peneliti menguraikan  Status  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  dalam  Ranah  Hukum  Nasional Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Internasional  Mengenai  Pengambilan  Keputusan  Oleh Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional
Pengambilan keputusan  oleh Dewan Keamanan  PBB dapat  dilakukan melalui pemungutan suara atau tidak. Keputusan yang tidak menggunakan suara dapat melalui konsensus  atau  aklamasi  atas  saran  ketua  sidang  yang  bersifat  ruling  maupun  usul. Penerimaan  konsensus  ini  dilakukan  bagi  negara  yang  tidak  ingin  menghambat keputusan  tidak  setuju  atas  usul  yang  diajukan,  dengan  hal  tersebut  nutusan walaudiartikan bagi sesuatugara dapat menyatakan keberatan untuk tidak terikat dalam keputusannya.  Pengaturan  hukum  internasional  mengenai  pengambilan  keputusan dengan  pemungutan  suara  diatur  dalam  Pasal  18,  19,  20  dan  27  Piagam  PBB. Pengambilan keputusan didasarkan atas prinsip  “ one nation one vote ” dan didasarkan nilai  ekonomi,  dan  geografis  yang  disebut  “ weighted  voting ”.  tersebut  memberikan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB suatu hak vero yang eksklusif di Dewan  Keamanan.  Penyelesaian  permasalahan  yang  bersifat  prosedural  memerlukan suara dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Cina, Perancis,Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai syarat utama seperti yang tercantum pada Pasal 27  ayat  (3)  Piagam  PBB.  Hal  tersebut  memberikan  wewenang  PBB  untuk penyelesaian permasalahan sengketa internasional.
Penyelesaian  suatu  sengketa  internasional  erat  kaitannya  dengan  peraturan hukum  internasional  yang  mengatur  mengenai  permasalahan  yang  menjadi  sebuah sengketa.Sejarah  perkembangan  penyelesaian  sengketa  internasional  berhubungan dengan  sejarah  terbentuknya  hukum  internasional  sebagai  peraturan-peraturan  dan ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  serta  mengatur  hubungan  negara-negara  dan subjek  hukum  lainnya  dalam  kehidupan  masyarakat  internasional.  Upaya-upaya penyelesaian  sengketa  telah  menjadi  perhatian  penting  di  masyarakat  internasional sejak  awal  abad  ke-20.  Upaya-upaya  ini  ditunjukan  untuk  menciptakan  hubungan
5 Anwar , Saifuddin. Metode Penelitian. Cet III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset . 2001. hlm.1.
antar  negara  yang  lebih  baik  berdasarkan  prinsip  perdamaian  dan  keamanan internasional.  Peranan  hukum  internasional  dalam  menyelesaikan  sengketa internasional  adalah  memberikan  cara  bagaimana  para  pihak  yang  bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. 6
Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian sengketa mempunyai tujuan utama yang  tercantum  dalam  Piagam  PBB  yaitu  menyelamatkan  generasi  penerus  dari bencana  peperangan.  Dengan  memperhatikan  kegagalan  dari  Liga  Bangsa-Bangsa para  pendiri  memutuskan  untuk  mengambil  dua  langkah  guna  menghindari  nasib sebagaimana yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa.
Tujuan  utama  pembentukan  PBB  adalah  memelihara  perdamaian  dan keamanan  internasional  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  piagam  PBB  yaitu sebagai berikut : 7
1) Menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  dan  untuk  itu:  untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman;
2) Terhadap  perdamaian,  dan  untuk  menekan  tindakan  agresi  atau  pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip  keadilan  dan  hukum  internasional,  penyesuaian  atau  penyelesaian sengketa  internasional  atau  situasi  yang  mungkin  mengakibatkan  pelanggaran perdamaian;
3) Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan  terhadap  prinsip  persamaan  hak  dan  penentuan  nasib  sendiri masyarakat,  dan  untuk  mengambil  tindakan  yang  tepat  lainnya  untuk memperkuat perdamaian universal;
4) Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang  karakter  ekonomi,  sosial,  budaya,  atau  kemanusiaan,  dan  dalam memajukan  dan  mendorong  penghormatan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar  bagi  semua  tanpa  membedakan  ras,  jenis  kelamin,  bahasa,  atau  agama; dan
5) Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  PBB  mengambil  langkah-langkah  bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Dalam kaitan dengan usaha-
6 Buana, Dedek. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dan Kekerasan, http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damaidan-kekerasan/.
7 Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945)
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
usaha  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  PBB  telah  meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu : 8
1) Prinsip  untuk  menyelesaikan perselisihan internasional secara damai  (pasal  2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII Piagam);
2) Prinsip  untuk  tidak  menggunakan  ancaman  atau  kekerasan  (Pasal  2  ayat  4 Piagam);
3) Prinsip  mengenai  tanggung  jawab  untuk  menentukan  adanya  ancaman  (Pasal 39);
4) Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam); dan
5) Prinsip  umum  mengenai  kerjasama  di  bidang  pemeliharaan  perdamaian  dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).
Apabila  terjadi  sengketa  yang  mengancam  perdamaian  dunia,  maka  badan- badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa :
“Untuk menjadi agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya  dengan  lancar  dan  tepat,  maka  anggota-anggota memberikan  tanggung  jawab  utama  kepada  Dewan  Keamanan  untnk memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  dan  menyetujui agar  supaya  Dewan  Keamanan  dalam  menjalankan  kewajiban- kewajiban bagi penanggung-jawaban ini benindak atas nama.”
Berdasarkan  rumusan  tersebut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam menjalankan  tindakannya  dengan  lancar  dan  tepat,  maka  anggota  memberikan tanggung  jawab  utama  kepada  dewan  keamanan  dalam  memelihara  perdamaian  dan keamanan  internasional  dalam  penyelesaian  sengketa.  Selain  itu,  ada  beberapa  pasal yang  sangat  penting  untuk  dikemukakan  terkait  dengan  kewajiban  negara  dalam menghadapi sengketa internasional adalah: 9
a) Pasal  2  (3)  Piagam  PBB  yang  menyatakan  bahwa  : “All  member  shall  settle their  international  dispute  by  peaceful  means  in  such  a  manner  that international peace and security, and justice, are not endangered.”
b) Pasal 2 (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa : “All member shall refrain in  their  int  relationsfrom  the  threat  or  use  offorce  against  the  territorial integrity or political independence ofany State, or in other manner inconsistent with the purposes ofthe UN Charter.”
c) Pasal  33 Piagam  PBB  yang menyatakan  bahwa : “The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance ofinternational
8 Suryokusumo, Sumaryo. Studi kasus hukum organisasi internasional. Indonesia: Alumni, 1993. hlm. 8.
9 Merrills,  John.  "The  Means  of  Dispute  Settlement."  In International  Law.  5th  ed,  edited  by  Malcolm  Evans. Oxford: Oxford University Press, 2018. Law Trove, 2018. doi: 10.1093/he/9780198791836.003.0018., p. 530.
peace  šf  security,  shall,  first  of  all,  seek  a  solution  by  negotiation,  enquiry, mediation,  conciliation,  arbitration,  judicial  settlement,  resort  to  regional agencies arrangement, or other means oftheir own choice.”.
Dari  ketentuan-ketentuan  di  atas  dapat  penyelesaian  sengketa  Internasional dapat  dilakukan  melalui  pemungutan  suara  atau  tidak.  Keputusan  yang  tidak menggunakan  suara  dapat  melalui  konsensus  atau  aklamasi  atas  saran  ketua  sidang yang  bersifat  ruling  maupun  usul.  Selain  itu,  tidak  ada  pula  kewajiban  untuk menggunakan  prosedur  sesuai  urutan  yang  diberikan  oleh  Pasal  33  Piagam  dengan demikian,  kewajiban  pihak-pihak  bersengketa  adalah  harus  menyelesaikan sengketanya  secara  damai.  Para  pihak  yang  merasa  kegagalan  untuk  memperoleh penyelesaian  secepat  mungkin  mewajibkan  mereka  untuk  tetap  melanjutkan  mencari upaya penyelesaian dengan cara damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama.
Negara  harus  senantiasa  menahan  diri  dari  segala  tindakan  yang  dapat memperbesar  masalah,  mengancam  perdamaian  keamanan,  serta  mempersulit  upaya penyelesaian  damai.  Kewajiban  ini  tidak  hanya  untuk  menggunakan  cara-cara penyelesaian  sengketa  secara  damai,  tetapi  juga  menjaga  dan  menahan  diri  dari tindakan-tindakan  yang  makin  memperburuk  situasi  seperi  melakukan  penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan  yang tidak harus dilakukan oleh negara-negara  yang bersengketa. Selain itu,Penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan sangat merugikan negara yang bersengketa, dengan melakukan penyelesaian sengketa dengan kekerasan  maka  tidak  adanya  lagi  hubungan  diantar  keduanya  dan  bisa  mengancam dalam kerja sama dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya.
Penyelesaian  sengketa  merupakan  tahap  yang  penting  dalam  menyelesaikan kasus  perselisihan  antarnegara  yang  harus  diselesaikan  sesuai  Konvensi  Interasional ataupun  aturan  lain.  Dengan  adanya  Konvensi  Internasional  yang  mengatur penyelesaian  sengketa  maka  penyelesaian  sengketa  akan  dilakukan  sesuai  dengan Konvensi Internasional tersebut atau aturan lain. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat me-manage dan mengontrol  dirinya  untuk  tidak  semakain  memperburuk  situasi  yang  dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.

## 2. Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa
Sebagai  tugas  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yaitu  menjaga  dan  memelihara perdamaian dunia seperti yang tercantum pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa:
“Memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional  dan  untuk tujuan  itu  melakukan  tindakan-tindakan  bersama  yang  efektif  untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran- pelanggaran  terhadap  perdamaian;  dan  akan  menyelesaikan  dengan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
jalan. damai, serta sesuai  dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional,  mencari  penyelesaian  terhadap  pertikaian-pertikaian internasional  atau  keadaan.  keadaan  yang  dapat  mengganggu perdamaian.”
Organ-organ  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  hal  ini  yang  memiliki  tugas menjaga  perdamaian  dunia  seperti  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa. Berdasarkan  tugasnya  yang  telah  disebutkan  dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  yaitu  untuk  menjamin  agar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dapat  menjalankan tugasnya  maka  anggota-anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  memelihara perdamaian  dan  keamanan  internasional. 10 Maka  dalam  hal  ini,  Dewan  Keamanan PBB  dalam  tugas  dan  fungsinya  memiliki  hak  dan  wewenang  dalam  menyelesaikan suatu  sengketa  dengan  mengeluarkan  suatu  keputusan  yang  lalu  dibentuk  untuk dijadikan sebuah resolusi.
Dasar  hukum  yang  mengatur  pengambilan  keputusan  oleh  Dewan  Keamanan disebutkan sebagai berikut: 11
“ The voting procedure of the Security Council is governed by Article 27  of  the  UN  Charter  and  Rule  40  of  the  Provisional  Rules  of Procedure. Article 27 provides that decisions of the Security Council are  made  by  an  affirmative  vote  of  nine  members,  whereas  each member has one vote. ”
Dewan  Keamanan  melakukan  pengambilan  keputusan  bisa  dengan  cara melalui  pemungutan  suara  ataupun  tidak. 12 Keputusan  oleh  Dewan  Keamanan  yang melalui voting, mengenai  hal-hal  prosedural  ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan  anggota. 13 Keputusan  mengenai  hal  lainnya  (bukan  prosedural)  seperti penyelesaian  sengketa  dan  tindakan  kekerasan  ditetapkan  dengan  suara  setuju  dari sembilan  anggota  termasuk  suara  anggota-anggota  tetap. 14 Yang  tidak  melalui pemungutan  suara  dapat  dilakukan  melalui  konsensus  ataupun  aklamasi,  baik  yang dilakukan  atas  saran  ketua  sidang  yang  bersifat  ruling  maupun  usul  anggota  tanpa terdapat  pihak  yang  menolak. 15 Sebagaimana  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan oleh  Dewan  Keamanan  ini  merupakan  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Dengan saran  ketua  sidang  yang  bersifat rulling ini  maka  jika  memang  benar  dapat  memberi sebuah sumbangan bagi penyelesaian sengekta yang efektif dan kekal bagi perbedaan pendapat yang ada.
10 Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
11 United  Nations. “Procedural  Vote ”.  23  November,  2020  https://www.securitycouncilreport.org/un-security- council-working-methods/procedural-vote.php
12 Habeahan,  Riswan  Efendi.  “ Peranan  Dewan  Keamanan  PBB  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Internasional (studi Kasus Vietnam Utara-Vietnam Selatan)”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 54.
13 Pasal 27 Ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
14 Pasal 27 Ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
15 Suryokusumo, Sumaryo. Studi kasus hukum organisasi internasional. Indonesia: Alumni, 1993. hlm.151-152.
Dewan  Keamanan  terdiri  dari  beberapa  negara  anggota  tetap  dan  negara- negara tersebut memiliki hak veto maka keputusan mengenai hal prosedural sekaligus merupakan penggunaan hak veto daripada kelima negara tetap tersebut yaitu Amerika Serikat,  Rusia,  Inggris,  Perancis  dan  Cina  walau  suara  negara-negara  tersebut  tidak harus  bulat.  Sebagaimana  hak  veto  telah  disepakati  di  San  Francisco  pada  awalnya dikarenakan oleh 2 alasan yaitu : 16
1) Kepentingan anggota tetap Dewan keamanan dan sumbangannya membenarkan  harus  adanya  perhatian  atas  setiap  keputusan  yang  bersifat substansial.
2) Bahwa  harus  ada  kesepakatan  bersama  untuk  memberikan  jaminan  bahwa kekuatan  besar  tersebut  akan  bekerja  sama  dan  terlibat  pada  konflik  terbuka yang dapat membahayakan organisasi PBB.
Menurut  Pasal  25  Piagam  PBB  bahwa  keputusan  yang  dikeluarkan  Dewan Keamanan PBB berkesinambungan dengan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa, maka  para  pihak  yang  terkait  wajib  untuk  melaksanakan  keputusan  tersebut. 17 Beberapa  hal  diklasifikasikan  untuk  diputuskan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB  apabila keputusan  melalui  sebuah  mayoritas  mutlak  ataupun  dua  pertiga  harus  menyangkut masalah masalah penting sebagai berikut: 18
a) Mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;
b) Pemilihan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Anggota ECOSOC dan anggota Dewan Perwalian;
c) Masuknya negara baru sebagai anggota;
d) Untuk menanggulangi hak dan keistimewaan keanggotaan;
e) Adanya pengeluaran anggota secara paksa;
f) Masalah yang berkaitan dengan sistem perwalian; dan
g) Masalah yang menyangkut anggaran.
Bagi  hal  non-prosedural  walau  harus  adanya  persetujuan  kelima  negara  tetap tersebut memang harus bulat, tanpa adanya hak veto mereka karena masalah tersebut menyangkut langsung kepada perdamaian dan keamanan dunia. Disebutkan bahwa: 19 “ Except for votes on procedural questions which are determined by a simple  majority,  action  cannot  be  taken  on  an  issue  that  is  brought before the Security Council if any one of the permanent members vote ‘no’ on a draft resolution. The ability of a permanent member to stop a draft resolution from being adopted by voting ‘no’ is called the veto power. ”
16 Leeland M Goodrich. The United Nations Security Council . New York: The Free Press, London, 1972, p . 33
17 Huala, Adolf. "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional." RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2004. Hlm. 99].
18 Pasal 18 ayat (2) Piagam PBB dan Rule 83 dari Rule of Procedure Majelis Umum.
19 United  Nations. “Procedural  Vote ”.  23  November,  2020  https://www.securitycouncilreport.org/un-security- council-working-methods/procedural-vote.php
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Dalam  pemungutan  suara  tersebut,  masing-masing  negara  memiliki  1  hak suara. 20 Namun menurut Sumaryo Suryokusumo ada beberapa masalah yang dijumpai oleh  Dewan  Keamanan  PBB  dalam  pengambilan  keputusan  masalah  non-prosedural, yaitu : 21
1) Apabila kelima negara anggota tetap memberikan suara afirmatif namun tidak mencapai  9  suara  afirmatif  karena  nsebuah  negara  anggota  tidak  tetap melakukan penolakan, maka keputusan tidak dapat diambil.
2) Apabila  tercapai  9  suara  afirmatif  tetapi  ada  suatu  negara  anggota  tetap  yang menyatakan  penolakan,  maka  suara  ini  berpengaruh  dan  membuat  batalnya keputusan, disebabkan terletaknya hak veto pada suara tersebut.
3) Berbeda persoalan dengan suara abstain yang diberikan oleh sebuah atau lebih negara anggota tetap  yang tidak diperhitungkan  dalam Pasal  27 Piagam  PBB, maka  dalam  pengambilan  keputusan  haruslah  dicari  tambahan  minimal  dari anggita tidak tetap sejumlah negara anggota tetap yang menyatakan abstain.
4) Apabila salah satu anggota tetap maupun tidak terlibat dalam pertikaian maka pihak  tersebut  menurut  Bab  IV  dan  Pasal  52  ayat  (3)  Piagam  PBB  haruslah abstain  dan  dengan  sendirinya  memerlukan  penggantian  suara  afirmatif  dari negara anggota lainnya untuk mencapai 9 suara afirmatif.
Dari pengambilan keputusan ini, terdapat dua dampak, menurut Derek Bowett bahwa  keputusan  tersebut  antara  dapat  dibantah  atau  tidak  dapat  dibantah.  Ia menyatakan  bahwa  “ The  Two  Possible  Views  of  the  Effect  of  Security  Council Decisions: 22
a. Security  Council  Decisions  are  Conclusive  and  Irrebuttable  as  Regards  the Measures Approved or Condemned by Those Decisions.
b. Security Council Decisions are prima facie to be Presumed Valid and Binding, but their Binding Force may be Rebutted on Proof that they are ultra vires or Contrary to the UN Charter. ”
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  badan-badan  utama  dalam  Organ asional  dutur  dalam  Anggaran  dasarnya.  Sesuai  perkembangan  yang  ada  Organisasi Internasional  harus  menciptakan  ketentuan  baru  melalui  proses  permberikan  hukum, ketentuan  hukum  tersebut  dapat  bersifat  internal  Organisasi  internasional  tersebut, maupun  eksternal  yakm  hubungannya  antar  organisasi  internasional  dengan  subyek hukum  internasional  lainnya  Dalam  hubungan  eksternal  inilah  kemudian  keputusan- keputusan  dari  suatu  Organisasi  internasional  bedakan  atas  Rekomendasi,  Deklarasi,
20 Pasal 27 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
21 Suryokusumo, Sumaryo. Studi kasus hukum organisasi internasional. Indonesia: Alumni, 1993. hlm. 154.
22 Bowett,  Derek. The  Impact  of  Security  Council  Decisions  on  Dispute  Settlement  Procedures , European Journal of International Law , Volume 5, Issue 1, 1994: P. 89– 101, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a035901
Konvensi  dan  Peraturan  mengikat  yang  diatur  dalam  Pasal  25  Piagam  PBB  yang menyatakan  bahwa  “Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui  untuk menerima  dan  menjalankan  keputusan-keputusan  Dewan  Keamanan  sesuai  dengan Piagam ini.”
Berdasarkan  rumusan  diatas  bahwa  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  sebagai keputusan  yang  mempunyai  sifat  mengikat  secara  hukum  bagi  para  anggota  PBB Resolusi  yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah salah satu instrument yundis  yang  dipergunakan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  internasional  dan berisikan  tentang  apabila  adanya  ketidaksetujuan  negara-negara  anggota  terhadap keputusan  yang  telah  dibentuk  oleh  Dewan  Keamanan,  negara-negara  tersebut  tetap harus mengikuti apa yang telah diputuskan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia.

## 3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Sebagai Dasar Hukum Bagi Negara Anggota
Setiap sengketa  yang diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB menghasilkan sebuah  keputusan  yang  kemudian  dijadikan  resolusi  yang  sebagaimana  harus diimplementasikan oleh para negara-negara anggota PBB sebagai hukum nasionalnya. Resolusi  tersebut  juga  digunakan  oleh  para  negara  anggota  untuk  penyelesaian sengketa internasional. Resolusi sebagaimana adalah merupakan keputusan dari suatu masalah  yang  telah  disetujui  melalui  konsesus  mapupun  penmungutan  suara  yang berdasarkan  aturan  serta  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  oleh  organisasi  internasional atau badan  yang bersangkutan. 23 Menurut Black’s Law Dictionary resolusi  adalah “ a formal  expression  of  the  opinion  or  will  of  an  official  body  or  a  public  assembly, adopted by vote; as a legislative resolution”. 24
Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  pada  dasarnya  telah  memiliki  kekuatan mengikat di dalam hukum internasional bagi para negara anggota. Seperti yang tertulis pada Piagam PBB Pasal 25 yang berbunyi “ The Members of the United Nations agree to  accept  carry  out  decisions  of  the  Security  Council  in  accordance  with  present Charter”. Bunyi  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  keputusan  yang  dikeluarkan Dewan  Keamanan  PBB  berkesinambungan  dengan  fungsinya  untuk  menyelesaikan sengketa,  maka  para  pihak  yang  terkait  wajib  untuk  melaksanakan  keputusan tersebut. 25 Apabila adanya ketidaksetujuan negara-negara anggota terhadap keputusan yang  telah  dibentuk  oleh  Dewan  Keamanan,  negara-negara  tersebut  tetap  harus mengikuti apa yang telah diputuskan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia.
23 Tirta, A. Leovardi. 2011. “Kekuatan Resolusi Majelis Umum Pbb (Unga) Dan Dewan Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional.” Jurnal Yustika 14 (1): 93–107.
24 Black,  Henry  Campbell.  1934.  “Black’s  Law  Dictionary.” Virginia  Law  Review 20  (4).  JSTOR:  493. doi:10.2307/1066423. p . 1310.
25 Huala, Adolf. "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional." RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2004. Hlm. 99].
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Sehubungan  dengan  menjaga  komitmen  terhadap  menjalankan  keputusan Dewan Keamanan PBB, Resolusi Dewan Keamanan ini sebagaimana dalam beberapa negara diadopsi untuk  menjadi  hukum  nasionalnya. Misalnya negara Singapore telah memiliki United  Nations  Act  Singapore untuk  Resolusi  DK-PBB. 26 Dalam  hal  ini Negara Republik Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB  semestinya  melakukan  hal  yang  serupa  dengan  meratifikasinya  dan menjadikannya  hukum  nasional.  Namun  mengenai  hal  ini  masih  menjadi  perdebatan bagi  Indonesia  sendiri.  Padahal  seharusnya  regulasi  tersebut  diadakan  untuk  menjadi sebuah  jembatan  resolusi  tersebut  menjadi  ketentuan  hukum  nasional  negara-negara anggota PBB.
Sebuah  hukum  untuk  dapat  diadopsi  oleh  suatu  negara  sebagaimana  harus merupakan  sumber  hukum  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  38  ayat  (1) Statuta  Mahkamah  Internasional  yang  berbunyi: “The  Court,  whose  function  is  to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:
a) International  conventions,  whether  general  or  particular,  establishing  rules expressly recognized by the contesting states;
b) International custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c) The general principles of law recognized by civilized nations;
d) Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”
Menurut  pernyataan  pasal  diatas,  beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa Resolusi  yang  dihasilkan  oleh  DK-PBB  sebagaimana  dapat  dikategorikan  sebagai customary  law karena  telah  diputuskan  oleh International  Court  of  Justice bahwa Resolusi  tersebut  merupakan sebuah opinio juris. Terdapat  dua elemen untuk  sebuah kebiasaan  internasional  dapat  dijadikan  sebuah  sumber  hukum  internasional, diantaranya : 27
1) Praktek  negara-negara.  Beberapa  unsur  yang  dilihat  dalam  praktek  negara adalah  seberapa  lama  hal  tersebut  sudah  dilakukan  secara  terus-menerus, keseragaman serta kadar kebiasaan yang dimunculkan oleh tindakan tersebut.
2) Opinio  Juris  Sive  Necessitatis. Pengakuan  subjektif  dari  negara  yang melakukan  sebuah  kebiasaan  internasional  tertentu  dan  memiliki  kehendak untuk memandang kebiasaan internasional sebagai sebuah hukum.
26 Normand  Edwin  Elnizar, Dirjen  HPI  Kemenlu:  Resolusi  DK  PBB  Mengikat  Hukum  Nasional  Indonesia ,  25 Juli 2018 https://www.hukumonline.com/berita/a/dirjen-hpi-kemenlu--resolusi-dk-pbb-mengikat-hukum- nasional-indonesia-lt5b5820dfc3f61?page=3
27 http://bennysetianto.blogspot.com/2006/30/03/sumber-hukum-internasional.html
Starke  menjelaskan  melalui  pembagian  hukum  internasionalnya  mengatakan bahwa  Resolusi  DK-PBB  masuk  kedalam  kategori  keputusan  serta  penataan organisasi  internasional  sehingga  bisa  dikategorikan  sebagai  sumber  hukum internasional  yang  merupkan  sumber  material. 28 Dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  J.G Starke  bahwa  sebuah  keputusan  dari  organisasi  internasional  dapat  dijadikan  sebuah pembentukan kaidah hukum apabila dalam ketentuan sebagai berikut : 29
a. Keputusan tersebut merupakan suatu langkah antara atau langkah akhir dalam evolusi  kaidah  kebiasaaan  seperti  kaidah  yang  mengatur  fungsi-fungsi konstitusional  dari  lembaga  internasional  itu.  Jadi  apabila  sebuah  keputusan, ketetapan  ataupun  rekomendasi  dari  organ  lembaga  internasional  itu  dipakai dalam sebuah praktek hukum internasional;
b. Resolusi  organ  lembaga  internasional  secara  sah  merumuskan  prinsip  bagi tugas  intern  lembaga  internasional  yang  memiliki  daya  berlaku  hukum  secara penuh yang mengikat anggota serta organ lembaga tersebut;
c. Kekuasaan  yang  melekat  oleh  konstitusinya  untuk  menentukan  suatu  batas kewenangan,  maka  setiap  keputusan  mengenai  masalah  yurisdiksi  dapat memiliki daya berlaku untuk pembentukan hukum;
d. Organ  diberikan  kewenanangan  untuk  memberikan  ketetapan  yang  mengikat mengenai  interpretasi  instrumen  konstitusi  lembaga  tersebut,  maka  keputusan akan menjadi bagian dari hukum organisasi internasional yang bersangkutan;
e. Beberapa  organ  diberikan  sebuah  kewenangan  untuk  memberikan  keputusan yang berdaya laku kuasi-legislatif ang mengikat; dan
f. Opini  dari Commitees  of  Jurist yang  secara  khusus  diperuntahan  oleh  organ suatu lembaga internasional untuk menyelidiki permasalah hukum.
Pasal 25 Piagam PBB sudah menyatakan bahwa Resolusi DK-PBB merupakan Sumber  Hukum  Internasional  yang  mengikat  anggotanya.  Maka  seharusnya  resolusi tersebut  dapat  diadopsi  menjadi  sebuah  hukum  nasional  oleh  para  negara-negara anggota.  Masih  menjadi  sebuah  permasalahan  semenjak  Indonesia  masuk  menjadi anggota  non-tetap  pada  DK-PBB  untuk  atau  mengiplementasikan  resolusi  DK-PBB. Padahal bagi negara anggota lainnya sudah memiliki regulasi nasional untuk mengatur sebuah  Resolusi  DK-PBB.  Sebagian  besar  hambatan  dari  adanya  Resolusi  DK  PBB adalah tidak semua resolusi tersebut sejalan dengan hukum nasional Indonesia. Maka diperlukan  sebuah  regulasi  untuk  memformulasi  khusus  resolusi  DK-PBB  tersebut. Indonesia  dengan  status  sebagai  anggota  non-tetap  DK-PBB  seharusnya  memiliki kewajiban  untuk  melaksanakan  sebuah  resolusi  yang  telah  ditetapkan  oleh  DK-PBB
28 Starke, J.G; Bambang Iriana Jayaatmaja,. Pengantar hukum internasional.. Jakarta : Sinar Grafika, 1992. hlm. 63.
29 Ibid.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
karena  dalam  pelaksanaannya  DK-PBB  akan  memberikan  sanksi  bagi  para  negara- negara yang tidak menaati resolusi yang telah dikeluarkan.
Mengingat  bahwa  Indonesia  sebagai  anggota  dari  PBB,  maka  terikat  dengan pasal  25  Piagam  PBB  menyatakan  bahwa  Indonesia  seharusnya  terikat  pada  resolusi tersebut  secara  otomatis.  Maka  dari  itu,  dengan  melaksanakan  kewajiban  sebagai negara PBB untuk menjaga perdamaian internasional sangat perlu untuk membangun payung  hukum  yang  khusus  untuk  melaksanakan  Resolusi  DK-PBB.  Sebagaimana kepentingan nasional seharusnya harus berakhir pada saat adanya hukum internasional yang  disetujui  bersama,  maka  dari  itu  seharusnya  Resolusi  DK-PBB  diutamakan dalam  hal  ini.  Negara  Indonesia  yang  menganut  asas  legalitas,  sebagaimana  yang mengintikan  bahwa  suatu  pelaksanaan  hukum  harus  memiliki  dasar  dan  tidak  dapat dihukumnya  sebuah  pebuatan  apabila  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengaturnya.  Maka  dari  itu  menjadi  suatu  urgensi  penting  bagi  Indonesia  untuk membuat  dasar  hukum  bagi  Resolusi  DK-PBB.  Status  hukum  Resolusi  DK-PBB  di Indonesia bergantung pada pandangan Indonesia terhadap Resolusi DK-PBB baik itu dipandang  sebagai  sebagai  hukum  kebiasaaan  ataupun  sebaliknya  sebagai  hukum internasional  yang  bersifat  material  ataupun  soft  law.  Maka  diperlukannya  sebuah dasar  hukum  untu  DK-PBB  ini  dapat  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Dikatakan  oleh Hakim  Agung  dalam  diskusi  terarah  di  FH  UNPAD,  perlu  diperhatikan  lagi  untuk hukum internasional tersebut sesuai dengan kepentingan nasional atau tidak. 30
Sebuah  hukum  internasional  untuk  diratifikasi  oleh  Negara  Indonesia  adalah dengan  cara  mengesahkannya  melalui  peraturan  perundang-undangan  oleh  Presiden sebagai  kepala  negara.  Konsep  tersebut  merupakan  konsep  transformasi  dimana merupakan  suatu  proses  harmonisasi  hukum  internasional  ke  dalam  sebuah  hukum nasional  yang  secara  tidak  langsug  menyatakan  sebuah  hukum  nasional  dan  hukum internasional  merupakan  hukum  yang  terpisahkan. 31 Sebuah  hukum  internasional sebagaimana dapat dianut oleh Indonesia bisa diperhatikan Pasal 11 UUD 1945, yang berbunyi :
1) Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2) Presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian  internasional  diatur  dengan  undang- undang.
30 Ibid.
31 Kusumaatmadja, Mochtar, Etty R. Agoes. Bandung : Alumni, 2015, hlm. 86.
Berdasarkan  bunyi  pasal  diatas,  Indonesia  dapat  mengadopsi  suatu  hukum internasional apabila berbentuk suatu perjanjian internasional ataupun hukum tertulis. Resolusi  DK-PBB  sebagaimana  belum  tertulis  secara  jelas  di  dalam  hukum  nasional Indonesia,  bahkan  belum  memiliki  ketentuan  yang  jelas  sekalipun  itu  di  dalam konstitusi Negara Indonesia. Belum adanya status yang jelas bagi resolusi tersebut  di Indonesia  disebabkan  oleh  masih  adanya  keraguan  dari  bentuk  keputusan  tersebut. Keraguannya  adalah  apakah  resolusi  tersebut  termasuk  ke  dalam  kesepakatan  seperti perjanjian  internasional  atau  hanya  berupa  keputusan  yang  mengikat  secara  hukum saja  yang lalu dijadikan  sebuah kebiasaan internasional. Karena sebuah resolusi  DK- PBB  sebagaimana  dalam  hal  ini  merupakan  keputusan  dari  sebuah  organisasi internasional,  dimana  dari  bunyi  pasal  diatas  disebutkan  bahwa  hukum  internasional diadopsi apabila ketentuan tersebut merupakan perjanjian internasional.
Hukum  nasional  indonesia  sebagaimana  mengenai  peratifikasian  hukum internasional  dalam  bentuk  selain  perjanjian  internasional  belum  ditetapkan.  Hal  ini menyebabkan Resolusi DK-PBB tidak memiliki status yang tetap bagi hukum nasional Indonesia melainkan hanya sebatas ketentuan hukum internasional yang harus dipatuhi oleh  Indonesia  sebagai  anggota  dari  PBB.  Bahkan  konstitusi  Indonesia  sendiri dikatakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  tidak  mengandung  ketentuan  perihal ratifikasi. 32 Sebagaimana  peratifikasian  hanya  didasarkan  pada  dasar  hukum pembuatan  perjanjian  internasional  yaitu  Pasal  11  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dari  penjelasan  oleh  Starke  bahwa sebuah keputusan organisasi internasional dapat dijadikan hukum nasional tidak cukup kuat untuk Indonesia mengadopsi Resolusi DK-PBB tersebut. Karena Indonesia belum memiliki dasar hukum untuk mendukung adanya peratifikasian sebuah keputusan dari organisasi internasional.
Sebagai  salah  satu  sumber  hukum  internasional,  Resolusi  DK-PBB sebagaimana  hanya  dalam  bentuk  keputusan  organisasi  saja  yang  dikuatkan  oleh ketentuan  Piagam  PBB  untuk  diikuti  oleh  setiap  negara  anggota.  Indonesia  dapat menerapkan  Resolusi  DK-PBB  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  hukum internasional  saja  namun  tidak  bisa  menerapkannya  kepada  hukum  nasional  dan menjaga  perdamaian  dunia  secara  utuh  karena  tidak  dapat  meratifikasi  keputusan tersebut.  Sedangkan  Indonesia  kembali  pada  hal  Asas  Legalitas  dimana  suatu  hal harus  memiliki  aturannya.  Maka  demi  menerapkan  Prinsip  Kepastian  Hukum, Resolusi DK-PBB ini harus memiliki dasar hukum yang pasti untuk Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB menjaga keamanan dan perdamaian internasional secara utuh. Maka keadilan dan kemanfaatan hukum juga akan terjamin.
32 Ibid , hlm. 132.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlu  diingatkan  kembali  bahwa  berdasarkan  Pasal  25  Piagam  PBB  bahwa Resolusi  DK-PBB  sangat  mengikat  secara  hukum.  Namun  tidak  bersesuaian  dengan prinsip  hukum  perjanjian  internasional  yang  diatur  oleh  Konvensi  Wina  1969  yaitu berupa Pacta  Sunt  Nec  Nocent  Nec  Prosunt yang  diakibatkan  oleh  suatu  resolusi tersebut  dapat  mengikat  negara-negara  yang  bukan  merupakan  anggota  PBB.  Maka secara otomatis  resolusi tersebut  bertentangan dengan hukum  nasional kita mengenai perjanjian  internasional  yaitu  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian Internasional. Yang selanjutnya perlu diperhatikan kembali sebelum adanya pengadopsian  maka  harus  adanya  pengkajian  lebih  dalam  mengenai  resolusi  tersebut untuk  mengetahui  status  hukum  yang  pasti  bagi  resolusi  dan  tidak  bertentangan dengan  hukum  nasional  Indonesia.  Jadi  hingga  saat  ini  untuk  status  hukum  Resolusi DK-PBB  belum  memiliki  status  hukum  yang  pasti  dan  masih  dijadikan  sebuah pertimbangan  oleh  negara  ini  guna  melindungi  negara  dari  peraturan  perundang- undangan yang merugikan negara itu sendiri.

## D. KESIMPULAN
Pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berlandaskan  dengan  upaya-upaya  yang  diutamakan  untuk  menciptakan  hubungan  antar negara  yang  lebih  baik  berlandaskan  prinsip  perdamaian  dan  keamanan  internasional. Peranan  hukum  internasional  dalam  menyelesaikan  sengketa  internasional  adalah memberikan  cara  bagaimana  para  pihak  yang  bersengketa  menyelesaikan  sengketanya menurut hukum internasional. Hal ini senada dengan  yang tercantum pada tujuan utama pembentukan  PBB  dan  prinsip  dalam  Piagam  PBB.  Sehubungan  dengan  mengikatnya keputusan  atau  Resolusi  DK-PBB  maka  para  negara  anggota  diharapkan  dapat mengadopsinya  ke  dalam  hukum  nasionalnya  sebagai  komitmen  dalam  menjaga keamanan  dan  perdamaian  internasional  secara  utuh.  Resolusi  DK-PBB  sudah  diadopsi sebagai  hukum  nasional  oleh  banyak  negara,  namun  dalam  hal  ini  Indonesia  yang memiliki status sebagai anggota tidak tetap DK-PBB belum memiliki kepastian terhadap adanya  pengadopsian  resolusi  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  tidak  memiliki dasar  hukum  untuk  meratifikasi  sebuah  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi internasional.  Karena  untuk  saat  ini  Indonesia  hanya  memiliki  dasar  hukum  untuk peratifikasian  hukum  internasional  dengan  bentuk  Perjanjian  Internasional.  Maka Resolusi  DK-PBB  belum  memiliki  status  hukum  yang  pasti  di  Indonesia  dikarenakan oleh  belum  adanya  dasar  hukum  yang  tetap  untuk  Resolusi  tersebut  diratifikasi.  Selain itu,  beberapa  ketentuan  sebuah  DK-PBB  sebagaimana  pada  bentuknya  sebuah  resolusi tersebut  harus  dikaji  terlebih  dahulu  agar  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Nasional Negara  Indonesia.  Untuk  memenuhi  prinsip  kepastian  hukum  serta  terjaminnya  asas kemanfaatan  hukum  maka  Indonesia  memiliki  urgensi  untuk  membuat  dasar  hukum
ratifikasi  terhadap  keputusan  organisasi  internasional,  yang  sebagaimana  mengikat  para negara anggota. Untuk saat ini Indonesia memiliki status sebagai anggota tidak tetap dari Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  maka  harus  memiliki  payung  hukum terhadap  Resolusi  tersebut  sebagai  bentuk  dari  adanya  komitmen  untuk  menjaga perdamaian dan keamanan internasional secara utuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Adolf,  Huala. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional . Raja  Grafindo  Persada:  Jakarta, 2004.
Kusumaatmadja,  Mochtar  and  Etty  R.  Agoes. Pengantar  Hukum  Internasional .  Bandung,  : Alumni, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2005. Merrils,  John. The  means  of  Dispute  Settlement ,  International  Law,  Oxford  Universiy  Press, 2003.
Saifuddin, Anwar . Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset , 2001.
Starke, J.G and Bambang Iriana Jayaatmaja. Pengantar hukum internasional. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
Suryokusumo,  Sumaryo. Studi  Kasus  Hukum  Organisasi  Internasional .  Bandung  :  Alumni, 1993.

## Jurnal
Black,  Henry  Campbell.  “Black’s  Law  Dictionary.” Virginia  Law  Review Vol.  20,  No.  (4).
JSTOR, 493. doi:10.2307/1066423.
Leovardi  Tirta,  A. “Kekuatan  Resolusi  Majelis  Umum  Pbb  (Unga)  Dan  Dewan  Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional.”, Jurnal Yustika Vol. 14, No. (1): 93–107. 2011.
Riswan  Efendi  Habeahan, Peranan  Dewan  Keamanan  PBB  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Internasional  (studi  Kasus  Vietnam  Utara-Vietnam  Selatan), Universitas  Sumatera Utara, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

## Dokumen
Derek Bowett , The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 19-36 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Website/Internet
Dedek  Buana,  http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damaidan- kekerasan/
Normand Edwin Elnizar, Dirjen HPI Kemenlu: Resolusi DK PBB Mengikat Hukum Nasional Indonesia ,  25  Juli  2018  https://www.hukumonline.com/berita/a/dirjen-hpi-kemenlu-- resolusi-dk-pbb-mengikat-hukum-nasional-indonesia-lt5b5820dfc3f61?page=3
Benny
Setianto, http://bennysetianto.blogspot.com/2006/30/03/sumber-hukum- internasional.html
United  Nations,  “Security  Council”,  https://www.un.org/en/model-united-nations/security-
council United Nations. “Procedural Vote ”. 23 November, 2020
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working- methods/procedural-vote.php