## POLITIK INTERVENSI NEGARA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PRAKTIK MAGANG MERDEKA
Arya Kusnanta 1 , Irwansyah 2
1 Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia
2 Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia
Koresponden email: aryakusnanta123@gmail.com Koresponden email: irwansyah.ma@office.ui.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menjelaskan  kepentingan  negara  melakukan  intervensi  hubungan industrial  melalui  program  Magang  Merdeka  pada  mahasiswa  di  Indonesia. Analisis  berlandaskan  teori  Hyman  (2008)  tentang  intervensi  negara  dalam hubungan industrial yang mengajukan premis adanya tiga kepentingan yang tidak selalu  sejalan,  yaitu:  (1)  Akumulasi  sebagai  upaya  mendorong  kinerja  ekonomi, produktivitas, dan daya saing. (2) Pasifikasi melalui kontrol sosial negara seperti penyediaan lapangan kerja di pabrik maupun represi langsung kepada tenaga kerja; dan  (3)  Legitimasi  untuk  meningkatkan  kesetaraan  dan  mendukung  partisipasi warga  dalam  mendapatkan  dukungan  pemerintahannya.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis informasi para pihak yang terlibat dalam program Magang Merdeka melalui data primer yang didapatkan dari wawancara  dengan  mitra  dan  peserta  program  Magang  Merdeka,  serta  data sekunder  dari  studi literatur  penelitian terdahulu yang  membahas  aspek  filosofis dan teknis dari program Magang Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan program Magang Merdeka mengakomodasi ketiga bentuk intervensi negara pada hubungan industrial.  Fungsi  akumulasi  menunjukkan  program  ini  membantu  mitra  untuk mendapatkan tenaga kerja yang fleksibel dan dibiayai pemerintah, sehingga dapat menciptakan  fleksibilitas  kerja.  Fungsi  pasifikasi  menunjukkan  upaya pembentukan  kepatuhan  birokrasi  bagi  perguruan  tinggi.  Fungsi  legitimasi menunjukkan  upaya  meraih  dukungan  program  dari stakeholder agar  program dapat berlanjut.
Keywords:  Hubungan Industrial, Pemagangan, Magang Merdeka

## PENDAHULUAN
Di tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) meluncurkan sebuah program yang bernama Merdeka Belajar – Kampus  Merdeka  (MBKM).  Program  MBKM  dirancang  sebagai  bentuk transformasi  pendidikan  di  Indonesia  –  yang  mana  MBKM  mendorong  inovasi pendidikan  tinggi  yang  fleksibel  dan  serbaguna,  didesain  untuk  menciptakan lingkungan  pembelajaran  yang  kreatif  dan  inklusif  sesuai  kebutuhan  mahasiswa dengan memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang beragam dan tambahan
kompetensi baik di dalam maupun di luar kampus (Meke et al., 2022). Program utama dalam MBKM mencakup kemudahan dalam pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, serta mempermudah perguruan tinggi negeri untuk bertransformasi menjadi PTN Berbadan Hukum (PTN-BH). Selain itu, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi serta memiliki kesempatan selama tiga semester untuk belajar di luar perguruan tinggi, termasuk melalui magang, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kegiatan kewirausahaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).
Salah satu program turunan dari program MBKM adalah Magang dan Studi Independen  Bersertifikat  (MSIB)  atau  program  Magang  Merdeka.  Secara  garis besar, program magang dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran berbasiskan pekerjaan  ( work-based  learning )  yang  ditujukan  oleh  instansi  pemerintahan maupun  swasta  kepada  mahasiswa  perguruan  tinggi  untuk  mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja awal guna meningkatkan daya saing mereka di pasar  tenaga  kerja  yang  kompetitif  dan  memberikan  kesempatan  berpartisipasi untuk menerima pembelajaran langsung tentang karir masa depan tertentu hingga mempersiapkan mereka untuk bekerja penuh waktu setelah lulus (Franette, 2015; Mala et al., 2020; Bawica, 2021). Magang juga disebut dapat berkontribusi untuk negara dalam membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang tangguh, mudah beradaptasi,  dan  tahan  saat  krisis  sehingga  negara  di  berbagai  wilayah  mulai mengadopsi  pelaksanan  praktik  pemagangan  (European  Centre  for  the Development of Vocational Training, 2022). Hal ini yang tercermin dalam tujuan utama  dibentuknya  program  Magang  Merdeka  yaitu  bentuk  pembelajaran berbasiskan  pekerjaan  yang  penting  bagi  mahasiswa  perguruan  tinggi,  yang bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pengalaman  kerja  awal  guna meningkatkan  daya  saing  di  pasar  tenaga  kerja  yang  kompetitif  serta mempersiapkan  mereka  untuk  karir  masa  depan  (Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).
Magang  Merdeka  kemudian  membangun  fokus  pemerintah  agar  dapat memainkan peran kunci dalam membantu dunia industri untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkompetensi dengan cara mengembangkan keterampilan mahasiswa guna membangun “jembatan” antara lulusan dan dunia kerja (Siminjuntak et al., 2022). Kemdikbudristek  –  melalui  tim  MSIB  –  memastikan  bahwa  program  ini dapat menjadi persiapan mahasiswa pasca lulus menuju dunia kerja dan sebaliknya dunia  industry  dan  dunia  kerja  dapat  menyerap  lulusan  perguruan  tinggi  yang berkompetensi.  Program  ini  menjadi  salah  satu  dari  8  (delapan)  program  utama yang  diminati  oleh  mahasiswa  di  Indonesia.  Tercatat  sebanyak  151.724  orang mahasiswa pendaftar program MSIB dari total 285.968 orang pendaftar program MBKM secara keseluruhan di tahun 2024 atau batch 6 bagi program MSIB (Data Tim MSIB, 2024). Ini kemudian menunjukkan bahwa peminat program Magang Merdeka  termasuk  tinggi  karena  mencapai  53% dari  total  keseluruhan  pendaftar program  MBKM  di  tahun  2024,  yang  mana  hal  itu  juga  menjadi  bagian  dari pencapaian tim MSIB (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei, 2024).
Namun praktik Magang Merdeka mendapatkan beberapa kritik terkait fokus dan  teknis  program.  Pertama,  konsep  program  Magang  Merdeka  ini  merupakan
suatu bentuk yang “baru” dari pemagangan yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan  Magang  Merdeka  berbeda  dengan  konsep  pemagangan  yang  diatur oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  Permenaker  No.  6  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan Pemagangan  di  Dalam  Negeri  yang  lebih  ditujukan  untuk  pencari  kerja  atau pelatihan  professional,  sehingga  program  Magang  Merdeka  tidak  menggunakan landasan  terkait  program  pemagangan  tersebut.  Akibatnya  terdapat  “kekosongan hukum” terkait landasan hukum penyelenggaraan pemagangan sehingga berpotensi menyebabkan posisi mahasiswa sebagai peserta magang rentan terhadap eksploitasi dan  ketidaksesuaian  kerja  selama  program  Magang  Merdeka  (L.  Tobing,  2017 dalam Syah & Taun, 2023; Adinda, 2022). Program Magang Merdeka ini menjadi suatu  bentuk  praktik  pemagangan  yang  baru  dengan  Kemdikbudristek  yang mengambil  alih  tanggung  jawab  untuk  segala  proses  pelaksanaan  program pemagangan, seperti halnya pemberian uang saku, pengaturan terhadap kurikulum atau materi pemagangan oleh Kemdikbudristek kepada perusahaan, hingga adanya potensi  pemaksaan  agar  universitas  memberikan  rekognisi  atau  konversi  Satuan Kredit Semester (SKS) hingga 20 SKS.
Kedua, program ini dianggap terlalu mengarahkan perguruan tinggi menjadi "pabrik"  tenaga  kerja  untuk  industri  (Hadinata,  2021)  karena  kerap  kali  narasi Mendikbudristek Nadiem Makarim sering menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan, sehingga program ini bertujuan menyiapkan mahasiswa agar lebih kompetitif di pasar kerja dan mendukung visi Indonesia  Emas  2045  melalui  pengembangan  keterampilan  (Kemdikbudristek, 2023).  Permata  Adinda  (2022)  mengutip  pernyataan  Presiden  Joko  Widodo berharap kolaborasi perguruan tinggi dengan industri bisa menciptakan mahasiswa yang utuh dengan budi pekerti dan visi kebangsaan yang baik, sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan  seperti  Magang  Merdeka  untuk  membentuk  mahasiswa  yang “ideal”. Berdasarkan kedua hal tersebut, menunjukkan adanya sebuah bentuk atau kepentingan  negara  untuk  melakukan  intervensi  hubungan  industrial  yang  mana menurut  Hyman  (2008)  negara  memiliki  fungsi  yang  luas  dan  seringkali kontradiktif  dalam  intervensi  hubungan  industrial  karena  terlihat  adanya  upaya Kemdikbudristek  untuk  mengatur  hubungan  industrial bipartite –  antara  pekerja dan pemberi kerja.
Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengajukan pertanyaan utama yaitu: “Bagaimana  bentuk  kepentingan  negara  dalam  perannya  melakukan  intervensi terhadap  hubungan  industrial  melalui  program  Magang  Merdeka?”  Tulisan  ini menganalisis  kepentingan  negara  dalam  intervensi  hubungan  industrial  melalui program  Magang  Merdeka  pada  mahasiswa  menggunakan  teori  Hyman  (2008) yang  menyebutkan  negara  memiliki fungsi  yang luas  dan  seringkali  kontradiktif dalam  hubungan  industrial.  Hyman  mengidentifikasi  tiga  fungsi  utama  negara: akumulasi,  pasifikasi,  dan  legitimasi.  Akumulasi  melibatkan  dukungan  negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan modal melalui kebijakan yang menguntungkan pelaku pasar. Pasifikasi mencakup kontrol sosial melalui penyediaan lapangan kerja atau represi langsung terhadap tenaga kerja. Legitimasi melibatkan intervensi sosial untuk meningkatkan kesetaraan dan partisipasi warga, mempertahankan dukungan populer terhadap pemerintah.
Penulis mengasumsikan bahwa program Magang Merdeka mencerminkan tiga peran negara dalam intervensi hubungan industrial: akumulasi, pasifikasi, dan legitimasi.  Pertama,  fungsi  akumulasi  terlihat  dari  upaya  negara  memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja tambahan yang fleksibel dan dibiayai pemerintah,  mendukung  akumulasi  keuntungan  perusahaan.  Kedua,  fungsi pasifikasi dijalankan dengan merepresi potensi gerakan mahasiswa dan membentuk mahasiswa "ideal" yang mengikuti program pemerintah. Ketiga, fungsi legitimasi tercermin dalam upaya meraih dukungan dari sektor swasta dan mahasiswa, karena program ini dianggap memberikan solusi win-win: perusahaan mendapatkan tenaga kerja  tanpa  biaya,  sementara  mahasiswa  mendapatkan  pelatihan  kerja  untuk meningkatkan kompetensi di industri.

## TINJAUAN PUSTAKA
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  praktik  Magang Merdeka menciptakan sebuah “perspektif baru” dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, tetapi dikhawatirkan menciptakan potensi gap dalam tujuan pendidikan tinggi di Indonesia yang lebih menekankan pada fokus pemenuhan kebutuhan dunia industri  terhadap  tenaga  kerja.  Hadinata  (2021)  dalam  tulisannya  menganalisis bahwa  program  Kampus  Merdeka  dan  program  turunannya  terlalu  menekankan pada fokus terhadap pendekatan pasar dan kebutuhan industri karena fokus program ini semata hanya dibuat sebagai penyedia tenaga kerja siap pakai dan berpotensi untuk mengabaikan aspek pendidikan secara demokratis yang menyiapkan warga negara  yang  kritis.  Penulis  kemudian  menjelaskan  bahwa  MBKM  tidak  dapat sepenuhnya  menjawab  tantangan  terhadap  perbaikan  kualitas  pendidikan  di Indonesia,  karena  kembali  lagi  hanya  terfokus  pada  pemenuhan  kebutuhan  dari dunia industri.
Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Riandy dan Tapiheru (2022) dan Wirayudha  (2023)  mengungkap  bahwa  program  Magang  Merdeka  lebih  fokus mempersiapkan mahasiswa untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif dengan membawa  risiko  prekarisasi  dan  eksploitasi  dengan  potensi  mengorbankan kesejahteraan  dan  perlindungan  mahasiswa,  seperti  potensi  eksploitasi  selama magang,  pembayaran  yang  tidak  layak,  perjanjian  kerja  yang  tidak  jelas,  dan kondisi  kerja  yang  tidak  memadai,  hingga  berada  dalam  posisi  rentan  terhadap bentuk  "perbudakan  modern"  karena  mahasiswa  sebagai  sosok powerless yang mencerminkan  ketidaksetaraan  dalam  hubungan  pekerjaan  dan  memunculkan kesenjangan dalam perlindungan hak-hak mahasiswa pekerja magang.
Permasalahan  lain  terkait  program  Magang  Merdeka  adalah  kejelasan terhadap  landasan  hukum  program  terkait  pelaksanaan  praktik  pemagangan  dan posisi mahasiswa selaku peserta magang. Melalui penelitian Syah & Taun (2023) menyoroti  masalah  regulasi  terkait  posisi  hukum  mahasiswa  dalam  program Magang Merdeka dan perlindungan hukum mereka sebagai peserta magang dalam konteks  ketenagakerjaan.  Meskipun  panduan  program  MSIB  menetapkan kewajiban  bagi  mitra  industri  untuk  mematuhi  undang-undang  ketenagakerjaan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan regulasi terkait status mahasiswa sebagai peserta magang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara peran magang sebagai pembelajaran dan pelatihan kerja untuk tujuan pekerjaan.
Kekosongan hukum dalam perlindungan mahasiswa magang menyebabkan ketidakpastian  dalam  pelaksanaan  program,  yang  menimbulkan  masalah  seperti keterlambatan  pembayaran  uang  saku  dan  pemutusan  kerjasama  sepihak.  Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas untuk memberikan perlindungan hukum  yang  pasti  bagi  mahasiswa  Magang  Merdeka.  Melalui  tulisan  ini  dapat memberikan gambaran terkait dengan perbedaan konsep dan gap antara Magang Merdeka  versi  Kemdikbudristek  dengan  praktik pemagangan  milik  Kementerian Ketenagakerjaan.

## KERANGKA TEORI
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  teori  Hyman  (2008)  yang  dalam bukunya “ The State in Industrial Relations ” menyatakan bahwa negara memiliki peran dalam intervensi hubungan industrial dengan kepentingan yang "luas dalam konteks  spektrumnya,  tetapi  seringkali  kontradiktif  satu  dengan  yang  lainnya" (Hyman, 2008: 261-262). Hyman membagi kepentingan negara dalam intervensi hubungan  industrial  ke  dalam  tiga  premis  utama:  akumulasi,  pasifikasi,  dan legitimasi. Analisis ini didasarkan pada contoh negara-negara Amerika Serikat dan Eropa, sementara penelitian lanjutan oleh Hutchinson (2016)
mengkontekstualisasikan ketiga fungsi negara tersebut dalam dinamika hubungan industrial  di  negara-negara  berkembang  dan Newly  Industrializing  Countries (NICs)  dengan  studi  kasus  di  Filipina.  Ketiga  fungsi  negara  tersebut  menurut Hyman (2008) adalah:
1. Akumulasi,  yaitu  negara  memiliki  fungsi  dan  kepentingan  dengan  berperan menyediakan tenaga kerja sebagai upaya dalam mendorong kinerja ekonomi, produktivitas,  dan  daya  saing.  Namun,  Hyman  dalam  tulisannya  menyoroti perdebatan penting tentang apakah diperlukan intervensi aktif dari negara untuk mencapai  tujuan  tersebut,  atau  apakah  pasar  harus  "dibebaskan”  karena kebijakan  non-intervensi  atau  deregulasi  sebenarnya  merupakan  bentuk intervensi atau regulasi tersendiri. Dengan kata lain, membiarkan pasar berjalan tanpa  campur  tangan  pemerintah  juga  merupakan  kebijakan  yang mempengaruhi pasar dan hubungan industrial. Hutchison dalam penelitiannya memberikan  contoh  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Marcos,  Filipina mengimplementasikan  kebijakan  Industrialisasi  Berorientasi  Ekspor  (Export- Oriented  Industrialisation  /  EOI)  sebagai  bentuk  utama  intervensi  negara terhadap  pasar  tenaga  kerja  yang  memungkinkan  perusahaan  multinasional membangun industri di Filipina, sehingga negara dapat menyediakan lapangan kerja yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional (Hutchison, 2016). Praktik  ini  menunjukkan  bahwa  kepentingan  negara  lebih  dominan  daripada akumulasi  kapital  oleh  perusahaan  swasta,  meskipun  akumulasi  kapital  tetap menjadi pondasi utama perekonomian negara.
2. Pasifikasi,  yaitu  fungsi  dan  kepentingan  negara  dalam  intervensi  hubungan industrial melalui kontrol sosial negara dengan metode-metode formal, seperti penyediaan  lapangan  kerja  di  pabrik  maupun  represi  langsung  ( direct repression )  sebagai  bentuk  eksploitasi  buruh  dan  meredam  potensi  gerakan buruh  “kiri”  yang  dianggap  mengancam  kestabilan  pemerintah.  Penelitian Hutchison di Filipina menunjukkan bahwa metode ini berhubungan langsung
dengan  pembatasan  mobilisasi  kolektif,  terutama  kekuatan  kiri  yang  secara periodik mengancam ketertiban. Pasifikasi tercermin dalam bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap pekerja serikat yang dilakukan dengan impunitas oleh aktor  negara  dan  non-negara  (Hutchison,  2016).  Pasifikasi  sering  digunakan untuk  menjamin  stabilitas  politik  yang  mendukung  kepentingan  akumulasi ekonomi, baik oleh negara maupun pihak swasta.
3. Legitimasi,  yaitu  fungsi  dan  kepentingan  negara  dalam  intervensi  hubungan industrial untuk menjaga persetujuan publik dengan mengejar kesetaraan sosial dan memfasilitasi partisipasi tenaga kerja dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Berbeda  dengan  pasifikasi  yang  merupakan  bentuk  represi,  legitimasi  adalah pengakuan  atau  insentif  dari  negara  untuk  mendapatkan  dukungan  publik. Dalam  konteks  penelitian  Hutchison  (2016)  di  Filipina,  pemerintah  secara periodik  berupaya  meredakan  tuntutan  dan  protes  buruh  dengan  langkah- langkah  promosi  kesetaraan,  meski  tanpa  penegakan  hukum  yang  efektif. Metode  ini  digunakan  untuk  mengintervensi  pasar  tenaga  kerja  guna membangun dukungan massa, khususnya dari segmen tenaga kerja, terhadap pemerintah  dalam  menyediakan  lapangan  kerja  yang  layak.  Metode  ini digunakan  sebagai  instrumen  penyeimbang  dalam  hubungan  bipartit  antara perusahaan  dan  pekerja  yang  seringkali  eksploitatif,  dengan  negara  berperan sebagai penengah dalam hubungan tripartit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Bryman  (2012,  p.  380)  menyebutkan  bahwa  pendekatan  kualitatif  adalah pendekatan  penelitian  yang  dicirikan  dengan  penggunaan  teori  atau  kategorisasi yang didapatkan dari proses pengumpulan dan analisis data yang menghasilkan data bersifat  induktif  untuk  mendeskripsikan  suatu  peristiwa  melalui  kata-kata  dan bahasa  pada  suatu  konteks  yang  khusus  dan  melalui  beberapa  metode  alamiah. Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  digunakan  dalam  menginterpretasikan dan  memahami  bentuk  kepentingan  negara  terkait  intervensi  pada  hubungan industrial  melalui  pelaksanaan  program  Magang  Merdeka  pada  mahasiswa  di Indonesia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan melalui  pengumpulan  data  berupa  wawancara  semi  terstruktur  dengan  beberapa informan (identitas dirahasiakan) yang dipilih melalui teknik purposive sampling dalam  jangka  waktu  bulan  Maret  hingga  Mei  2024,  yaitu  tim  program  MSIB Kemdikbudristek sebagai institusi penyelenggara program Magang Merdeka untuk mendapatkan informasi terkait esensi dan penyelenggaraan teknis program Magang Merdeka, 5 (lima) perusahaan mitra program Magang Merdeka untuk memperoleh informasi mengenai dampak atau benefit dari adanya program Magang Merdeka terhadap  performa  perusahaan,  dan  10  (sepuluh)  mahasiswa  peserta  Magang Merdeka  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  kondisi  praktik  kerja  selama pelaksanaan Magang Merdeka. Penulis juga menggunakan data sekunder dari studi literatur  berupa  sumber  bahan  bacaan  dan/atau  penelitian,  seperti  buku,  artikel jurnal, rilis pernyataan resmi Kemdikbudristek, dan dokumen lainnya yang dapat memperkuat data hasil penelitian mengenai esensi secara filosofis maupun teknis
dari program Magang Merdeka yang menunjukkan keterkaitan kepentingan negara terhadap intervensi hubungan industrial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Transformasi  Pendidikan  Tinggi  Dalam  Pemenuhan  Kebutuhan Dunia Industri
Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan pendidikan transformatif  yang  diluncurkan  oleh  Kemdikbudristek  Republik  Indonesia  pada tahun  2020  di  bawah  kepemimpinan  Menteri  Nadiem  Makarim.  Kebijakan  ini mendukung  kerangka  ekosistem  pentahelix,  yang  mencakup  sinergi  antara perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri, bisnis, masyarakat, dan pemerintah melalui konsep Work-Integrated Learning (WIL). Tujuannya adalah membangun masyarakat  yang  kompetitif,  cerdas,  fleksibel,  kreatif,  inovatif,  terampil, berintegritas, produktif, dan berkarakter sesuai prinsip Pancasila (Rustandi, 2020; Sodik  et  al.,  2021;  Afriansyah  et  al.,  2022).  Lahirnya  kebijakan  MBKM  terkait dengan  proyek  pemerintah  Indonesia  di  sektor  pendidikan,  yakni Indonesian Managing  Higher  Education  for  Relevance  and  Efficiency (IMHERE)  yang dirancang oleh Bank Dunia melalui Higher Education Reform – Policy Framework Education (HER-PFE)  (Gani  et  al.,  2022).  Ini  menjadi  dasar  terbentuknya Perguruan  Tinggi  Negeri  Berbadan  Hukum  (PTN-BH)  yang  mendorong transformasi  pendidikan  tinggi  sebagai  corporate  university  dan  mempermudah perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik dalam maupun luar negeri (Yulianto et al., 2021; Muslim et al., 2021).
Salah satu program turunan dari MBKM adalah Magang Merdeka. Program ini dibuat dengan latar belakang menurut wawancara tim MSIB dan buku panduan program  Magang  Merdeka  bahwa  pemerintah  menganggap  mahasiswa  kurang terlibat  dalam  dunia  kerja  ketika  mengikuti  magang  yang  relatif  jangka  pendek sehingga kurang efektif dalam memberikan pengalaman dan keterampilan industri bagi  mahasiswa.  Kemendikbudristek  kemudian  merancang  program  Magang Merdeka.dengan tujuan mengoreksi program magang jangka pendek tersebut agar kompetensi  soft  skills  dan  hard  skills  mahasiswa  lebih  meningkat  dan meningkatkan  keterserapan  tenaga  kerja  pasca  lulus  di  dunia  industri  dan  dunia kerja (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei 2024; Tim Microdential, 2021). Menariknya,  menurut  tim  MSIB,  program  ini  juga  dibentuk  sebagai  sarana penyaluran  dana  Kemdikbudristek  kepada  mahasiswa  –  setara  dengan  beasiswa KIP  Kuliah  atau  Bidikmisi  –  tetapi  dengan  penugasan  langsung  di  industri  dan dunia kerja. Penyaluran dana pendidikan ini telah menjadi amanat yang tertuang dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang menyebutkan bahwa dana pendidikan – di luar gaji dan biaya pendidikan kedinasan -- dialokasikan 20% dari APBN dan APBD. Magang Merdeka menyalurkan dana Bantuan  Biaya  Hidup  (BBH)  hingga  Rp  2.800.000  per  bulan  untuk  setiap mahasiswa  peserta  program.  Penyaluran  dana  ini  yang  kemudian  menjadi  “daya tarik” bagi mahasiswa agar mau mengikuti program karena jaminan magang yang mendapatkan upah.
Kebijakan MBKM ini perlu dicermati punya dampak pada cara perguruan tinggi  beradaptasi  dan  strategi  keberlanjutan  mereka,  yang  mendekatkan
pendidikan  tinggi  pada  praktik  komersialisasi.  Perguruan  tinggi  didorong  aktif seolah-olah  "menjual"  mahasiswa  ke  dunia  industri  (Susilo,  2021).  Akibatnya, kurikulum dapat diubah kapan saja untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri, yang  memposisikan  mahasiswa  sebagai  investasi  di  universitas  (Abdullah  & Osman,  2017;  Kodrat,  2021).  Ini  mencerminkan  upaya  terhadap  neoliberalisasi pendidikan  tinggi,  di  mana  negara  menggunakan  kekuatannya  untuk mengintervensi hubungan industrial. Paradigma bergeser dari transfer pengetahuan ke kompetisi pasar, menganggap pendidikan sebagai komoditas ekonomi yang bisa diperdagangkan (Brewis, 2018; Toyibah, 2018; Gani et al., 2022).
Dalam program Magang Merdeka, negara dikritik beberapa kajian seperti berperan  dalam  "manufakturisasi  kurikulum"  yang  terlalu  fokus  menghasilkan sumber  daya  manusia  semata  sesuai  kebutuhan  dunia  industri  (Susilo,  2021). Program  ini  menjadikan  mahasiswa  selayaknya  “konsumen”  dalam  pasar  global untuk bebas memilih barang – dalam hal ini kegiatan yang paling relevan dengan kebutuhan dunia industri (Cannella & Ljunberg, 2017). Dampaknya adalah bahwa pendidikan  tinggi  berubah  menjadi  sesuatu  yang  diperdagangkan  dengan penekanan yang kuat pada persaingan, pengukuran, penilaian, dan kecenderungan untuk  terus  memprioritaskan  faktor  ekonomis  sehingga  pendidikan  untuk  lebih mengedepankan  keberhasilan  individu  dalam  nilai  ekonomis  sebagai  karakter sukses  yang  memiliki  nilai  moral  dalam  masyarakat  (Evans,  2020).  Konstruksi sukses  yang  mengikuti  pasar  inilah  kemudian  berpotensi  menciptakan  kondisi merasa terasing atau alienasi bagi mereka yang minat terhadap hal-hal yang kurang sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  akibat  kurangnya  kendali  atas  pilihan  mereka ( operational  powerlessness )  dan  persepsi  bahwa  kebijakan  tidak  memiliki  nilai sosial yang relevan ( societal powerlessness ) (Tummers, 2017).
Negara  dan  Hubungan  Industrial:  Bentuk  Intervensi  Negara  Terhadap Hubungan Industrial Melalui Program Magang Merdeka
Berdasarkan  arah  program  yang  dianggap  terlalu  fokus  terhadap neoliberalisasi  pendidikan  tinggi  dan  pemenuhan  kebutuhan  industri,  penulis kemudian tertarik untuk menganalisis keterkaitan antara program Magang Merdeka dengan kepentingan negara terhadap intervensi hubungan industrial – sebagaimana yang dituliskan oleh Hyman bahwa terdapat tiga bentuk kepentingan negara yaitu akumulasi, pasifikasi, dan legitimasi. Bagian ini akan menguraikan dinamika dari ketiga bentuk kepentingan ini yang ditemukan dari pengumpulan data empirik pada pelaku-pelaku di Magang Merdeka.
Menurut Hyman, fungsi akumulasi adalah peran negara dalam menyediakan tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja ekonomi, produktivitas, dan daya saing. Jika  dikaitkan  dengan  Magang  Merdeka,  informan  tim  MSIB  menyebutkan pelaksanaan  program  Magang  Merdeka  memperhatikan  kepentingan  akumulasi terkait pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga  kerja  karena  berangkat  dari  permasalahan  ketenagakerjaan  yaitu  kondisi bonus  demografi  dan  tingkat  pengangguran  terbuka  lulusan  perguruan  tinggi sebesar 5,32% (data tim MSIB, 2024). Tim MSIB menjelaskan bahwa pihaknya memastikan  agar  program  ini  menguntungkan  mitra  untuk  mendapatkan  talenta mahasiswa  yang  siap  magang  dan  menguntungkan  mahasiswa  sebagai  peserta dengan  mendapatkan  tempat  magang  di  perusahaan  ternama  nasional  hingga
internasional dengan kurikulum pelatihan kerja/ mentoring yang dilaksanakan oleh mentor dari luar negeri dengan cara memonitoring proses rekrutmen dan seleksi bagi mitra maupun peserta.
Akumulasi  bentuk  keuntungan  ini  kemudian  diukur  melalui end-point survey tim riset MSIB yang menyebutkan terdapat beberapa akumulasi keuntungan alumni peserta program Magang Merdeka seperti mendapatkan gaji sebesar 1,78 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 0,22 kali UMP, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah hanya selama  1,1  bulan  dibandingkan  rata-rata  nasional  selama  4  bulan,  dan  rata-rata perusahaan mitra program Magang Merdeka di berbagai jenis industri mendapatkan sebanyak 100 hingga 150 orang pekerja dari peserta program Magang Merdeka. Ini menujukkan  bahwa  Kemdikbudristek  berupaya  untuk  mengoreksi  keadaan  yang mana sebelumnya mahasiswa lulusan perguruan tinggi kurang berkompeten dalam dunia  kerja  –  yang  dijelaskan  dari  adanya  perbedaan  besaran  upah  dan  waktu tunggu – sehingga Kemdikbudristek mengintervensi dengan memberikan sebuah program yang diklaim dapat meningkatkan kualitas dari mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut.
Dari  perspektif  mitra  program  Magang  Merdeka,  program  ini  dianggap sebagai  "simbiosis  mutualisme"  yang  memberikan  akumulasi  keuntungan  antara kebutuhan  dunia  industri  dan  pemerintah. Pemerintah  menyediakan  tenaga  kerja tambahan  secara  "gratis"  dan  mitra  program  berperan  sebagai  "perpanjangan tangan" untuk transfer pengetahuan kepada mahasiswa sesuai kebutuhan industri (PT JI dan PT ED, wawancara dengan penulis, Maret 2024). Magang Merdeka lebih inovatif dibandingkan program magang sebelumnya karena memungkinkan praktik hubungan industrial yang sebelumnya sulit dilakukan karena durasi magang yang pendek,  sekarang  melalui  program  Magang  Merdeka  perusahaan  mendapatkan tenaga kerja tambahan selama 5 bulan dan mengatasi kurang efektifnya magang jangka  pendek  bagi  mahasiswa  dan  industri  (Tim  Microdential,  2021).  Namun program  yang  menawarkan  konsep  "merdeka"  dan  perbedaan  peraturan  ini berimplikasi  terhadap  fleksibilitas  praktik  kerja  yang  tidak  lagi  memandang relevansi  jurusan  peserta  magang  sehingga  memungkinkan  mahasiswa  memilih pekerjaan yang diinginkan tanpa melihat kesesuaian program studi dan perusahaan dapat dengan bebas memberikan beban pekerjaan kepada peserta (Pekerja PT P dan PT I, wawancara dengan penulis, April 2024).
Selain  itu,  program  Magang  Merdeka  juga  meringkan  beban  biaya operasional perusahaan karena mendapatkan tenaga kerja tambahan dibiayai oleh pemerintah  yang  membantu  operasional  mereka  dibandingkan  harus  merekrut peserta magang non-Magang Merdeka yang menambah beban biaya uang saku dan operasional  perusahaan,  terutama  di  masa  pendapatan  menurun  seperti  yang dialami perusahaan media (informasi penurunan pendapatan bersifat rahasia). Hal ini  juga  menjadi  kesempatan  bagi  perusahaan  dapat  melakukan  efisiensi  jumlah karyawan karena peserta magang dapat menggantikan peran karyawan tetap atau kontrak tanpa biaya tambahan, yang pada akhirnya menekan posisi karyawan tetap dan  berpotensi  menyebabkan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  demi  efisiensi (Pekerja PT A, perusahaan media, wawancara, April 2024). Hal ini yang kemudian menjadi sebuah potensi untuk perusahaan secara lebih lanjut melakukan tindakan
PHK  secara  sewenang-wenang  karena  menganggap  peserta  Magang  Merdeka cukup dalam
Dari  perspektif  mahasiswa  sebagai  peserta  program  Magang  Merdeka ditemukan bahwa informan penelitian ini menyadari kepentingan akumulasi negara dalam  intervensi  hubungan  industrial.  Dalam  fungsi  akumulasi,  program  ini dirancang  untuk  menjembatani  kesenjangan  antara  kebutuhan  industri  dan kompetensi  tenaga  kerja,  memberikan  pengalaman  nyata  di  dunia  kerja,  dan mengatasi persoalan keterserapan lulusan perguruan tinggi pasca lulus (A.F., H.E., dan  R.A.,  wawancara,  Maret  2024).  Mahasiswa  mengapresiasi  kebebasan mengeksplorasi  minat  mereka  meski  tidak  selalu  sesuai  dengan  program  studi, mengingat  relevansi  antara  studi  dan  pekerjaan  sering  tidak  sepenuhnya  sejalan. Menurut pandangan peserta, program ini menguntungkan kedua belah pihak yang mana  perusahaan  mendapatkan  tenaga  kerja  gratis  karena  telah  dibiayai  melalui skema  BBH  yang  dibiayai  pemerintah,  sementara  mahasiswa  mendapatkan kesempatan  magang  di  perusahaan  yang  tergolong  ternama  melalui  proses pendaftaran dan rekrutmen yang jelas dan terjamin oleh pemerintah, upah bulanan yang memadai melalui skema BBH, konversi SKS hingga 20 SKS yang menjadikan mereka  tidak  perlu  berkuliah  di  dalam  kampus,  dan  kurikulum  magang  yang terstruktur serta proses mentoring yang jelas (H.S.K., J.M., dan L.K., wawancara dengan penulis, Maret 2024).
Namun terdapat pengakuan dari salah satu peserta program, bahwa dengan adanya kesempatan untuk ikut program Magang Merdeka selama 2 (dua) semester atau  berkesempatan  memenuhi  SKS  hingga  40  SKS,  hal  ini  yang  kemudian menimbulkan potensi untuk mengabaikan beberapa mata kuliah yang sebenarnya penting untuk dipelajari di dalam program studi (L.K., wawancara dengan penulis, Maret, 2024). Hal ini yang kemudian menegaskan bahwa pada akhirnya perguruan tinggi seakan berperan hanya sebatas “mencetak” tenaga kerja untuk lebih fokus pada  kegiatan  di  dunai  kerja  dan  dunia  industri,  sehingga  lebih  memberikan akumulasi keuntungan kepada dunia industri dibandingkan perguruan tinggi. Tidak hanya  itu,  pengakuan  peserta  lainnya  menjelaskan  bahwa  mereka  cenderung mendaftar  di  perusahaan  besar  dan  ternama  dibandingkan  perusahaan  kecil  atau perusahaan  rintisan  ( startup  company )  karena  berkaitan  dengan prestige (G.A., wawancara  dengan  penulis,  Maret,  2024).  Pernyataan  tersebut  pada  akhirnya membuktikan bahwa program MSIB cenderung menguntungkan perusahaan besar atau ternama dibandingkan perusahaan kecil – padahal program MSIB dirancang agar salah satunya dapat membantu perkembangan perusahaan kecil atau startup .
Keuntungan  ini  menunjukkan  bahwa  Magang  Merdeka  mengakomodasi kepentingan  negara  dalam  mendorong  kinerja  ekonomi  baik  bagi  mitra  maupun peserta.  Produktivitas  perusahaan  meningkat  dengan  tenaga  kerja  yang  dibiayai pemerintah, dan mahasiswa memperoleh pelatihan kerja yang membekali mereka menjadi  tenaga  kerja  berdaya  saing  global,  sehingga  diharapkan  berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun hal ini yang kemudian menjadi celah untuk dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan praktik yang merugikan bagi  karyawan  tetap  yang  dapat  di-PHK  kapan  saja  karena  perusahaan  merasa tercukupi oleh kehadiran peserta program Magang Merdeka yang dibiayai negara.
Tidak hanya itu, program ini juga terkesan lebih mengakomodasi perusahaan besar dibandingkan perusahaan yang tergolong kecil atau rintisan ( startup company ). Sisi pasifikasi pada pelaksanaan program ini tidak tercermin dalam bentuk kekerasan  fisik  secara  langsung  oleh  Kemdikbudristek,  tetapi  ada  ruang  potensi bagi perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja "gratis" ini dengan leluasa dan mengarah  pada  potensi  tindakan  eksploitasi.  Riandy  dan  Tapiheru  (2022) menjelaskan  bahwa  program  ini  membuat  mahasiswa  menjadi  sosok powerless , mencerminkan  ketidaksetaraan  dalam  hubungan  kerja  dan  kesenjangan perlindungan hak-hak mahasiswa magang. Program ini juga berpotensi menjadikan pendidikan  berfungsi  sebagai  aparatus  ideologis  negara  ( Ideological  State Apparatus/ ISA)  yang  menegaskan  bahwa  kurikulum  pendidikan  tidak  hanya mentransfer keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memperkuat ketaatan pada aturan  negara,  sehingga  lulusannya  siap  menjadi  tenaga  kerja  yang  mendukung kebutuhan  pasar  dan  negara  (Rachmat  et  al.,  2022).  Ketaatan  ini  kemudian mengatur  kondisi  yang  seakan  harus  patuh  kepada  Kemdikbudristek  sebagai pelaksana program ini – baik itu bagi perguruan tinggi, perusahaan mitra, maupun mahasiswa peserta. Hal ini terlihat dalam beberapa kesempatan yang disampaikan oleh  Menteri  Nadiem  Makarim  –  salah  satunya  perihal  ketaatan  bagi  perguruan tinggi melalui rektor hingga kepala program studi untuk memberikan konversi SKS yang  sesuai  dengan  arahan  Kemdikbudristek  (Widiyana,  2021).  Hal  ini  yang kemudian  berimplikasi  terhadap  potensi  pemaksaan  bagi  program  studi  untuk menyesuaikan  perubahan  kurikulum  agar  dapat  memberikan  konversi  hingga sebesar  20  SKS  yang  telah  disepakati  sejak  awal  pelaksanaan  program  di  setiap batch .
Saat ini juga, terdapat pemberlakuan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru yang  ditetapkan  oleh  Kemdikbudristek  kepada  perguruan  tinggi.  IKU  terbaru ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 3/M/2021 yang menetapkan tiga indikator utama IKU, yang mana salah satunya adalah kualitas lulusan diukur dengan mendapat pekerjaan layak dan pengalaman di luar kampus. Indikator utama ini yang kemudian diturunkan pada IKU 1 yaitu Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak yang secara garis besar menjelaskan agar perguruan tinggi memenuhi kriteria-kriteria seperti gaji yang didapatkan lulusan 1,2 kali  lipat  dari  upah  minimum  dan  waktu  masa  tunggu  mendapatkan  kerja  yang kurang  dari  6  bulan  pasca  mendapatkan  ijazah,  serta  IKU  2  yaitu  Mahasiswa Mendapat  Pengalaman  di  Luar  Kampus  yang  mana  hal  ini  mencerminkan  dari esensi pelaksanaan program MSIB itu sendiri yang memberikan kesempatan untuk belajar  di  luar  kampus  hingga  2  semester. Penerapan  IKU  baru  ini  menciptakan "kompetisi"  dan  dorongan  untuk  mematuhi  IKU  karena  adanya  sistem penghitungan  poin.  Setiap  pencapaian  target  standar  emas,  yaitu  tolok  ukur keunggulan  bagi  tiap  IKU,  memberikan  tambahan  10  poin.  Apabila  perguruan tinggi dapat memenuhi poin IKU tersebut, maka akan berimplikasi pada Bantuan Operasional PTN (PTN) bagi PTN Selain Badan Hukum serta tambahan Bantuan Pendanaan  PTN  Badan  Hukum  (BPPTNBH)  (Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi, 2021).
Adanya sebuah arahan agar perguruan tinggi – dari rektorat hingga Tingkat program studi – untuk memberikan konversi 20 SKS dan adanya penerapan IKU
sebagai  bentuk  pemberian  dana  operasional  bagi  perguruan  tinggi,  dapat  dilihat sebagai  salah  satu  bentuk underlay  mechanism untuk  menjalankan  potensi pasifikasi yang dijalankan oleh Kemdikbudristek kepada perguruan tinggi. Kembali pada konsep ISA, akhirnya menjadikan Kemdikbudristek menciptakan pendidikan sebagai  alat  untuk  memperkuat  ketaatan  pada  aturan  negara  dengan  tujuan perguruan tinggi dapat “memproduksi” mahasiswa siap menjadi tenaga kerja yang mendukung  kebutuhan  industry  dan  negara  (Rachmat  et  al.,  2022).  Langkah- langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menstandardisasi output pendidikan, mengurangi  otonomi  akademik,  dan  memaksa  perguruan tinggi  untuk  mengikuti arahan pemerintah. Fokus pada pemenuhan IKU, pemberian konversi 20 SKS yang kemungkinan tidak sesuai dengan kurikulum program studi, dan terlalu fokus pada pengembangan  tenaga  kerja  sesuai  kebutuhan  industri  berpotensi  mengabaikan peran penting pendidikan tinggi dalam pengembangan pribadi, sosial, budaya, dan kemampuan kritis mahasiswa yang dibutuhkan dalam masyarakat yang kompleks dan dinamis.
Pandangan yang mengkritisi Magang Merdeka juga penulis dapatkan dari salah  satu  informan  peserta  program  yang  menyebutkan  bahwa  program  ini berpotensi mengubah atau mengintervensi budaya mahasiswa, menjadikan mereka lebih menerima kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan mereka (H.S.K.,  wawancara,  Maret  2024).  Informan lebih  lanjut  menyebutkan  implikasi program  Magang  Merdeka  ini  menjadikan  mahasiswa  hanya  berfokus  untuk mendapatkan  BBH  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Selain  itu juga,  mahasiswa  harus  mematuhi  peraturan-peraturan  yang  dijalankan  oleh pemerintah dan juga perusahaan, seperti ketaatan untuk mengisi logbook sebagai bentuk  monitoring  kegiatan  peserta  dan  ketaatan  untuk  memenuhi  arahan perusahaan  walaupun  berpotensi  berbeda  dari jobdesc yang  diberikan.  Kritik  ini menunjukkan  bahwa  program  Magang  Merdeka  bisa  menciptakan  budaya kepatuhan yang kuat di kalangan mahasiswa. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi  kemampuan  mahasiswa  untuk  berpikir  kritis  dan  mempertanyakan kebijakan atau praktik yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai- nilai akademik dan etis, serta kemampuan berpikir kritis yang sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi mahasiswa di perguruan tinggi.
Selanjutnya dikaitkan dengan penjelasan premis fungsi legitimasi dari teori Hyman,  program  Magang  Merdeka  dapat  dilihat  sebagai  bentuk  upaya  agar pemerintah mendapatkan dukungan publik melalui fasilitasi perusahaan mitra dan mahasiswa  dengan  mencerminkan  komitmen  Kemdikbudristek  untuk menghubungkan  angkatan  kerja  dengan  dunia  usaha  dan  industri  global  melalui program Magang Merdeka yang dipandang sebagai program win win solution . Tim MSIB  secara  aktif  melakukan  berbagai  kegiatan  pembentukan  legitimasi  publik seperti  sosialisasi,  webinar,  campus  fair,  dan  berbagai  kegiatan  lainnya  yang bertujuan  untuk  menciptakan  legitimasi  berkelanjutan  pada  program  ini  hingga pemerintahan  selanjutnya  (Tim  MSIB,  wawancara  dengan  penulis,  Mei  2024). Melalui  narasi  visi  Indonesia  Emas  2045,  Kemdikbudristek  berupaya  untuk membentuk  mahasiswa  sebagai  angkatan  kerja  yang  mendukung  kebijakan pemerintah,  dengan  menekankan  pentingnya  kesuksesan  individu  dalam  nilai ekonomis sebagai karakter sukses yang juga memiliki nilai moral dalam masyarakat
(Evans,  2020).  Upaya  legitimasi  yang  dibangun  Kemdikbudristek  terukur  pada animo  47  ribu  mahasiswa  dari  berbagai  perguruan  tinggi  di  seluruh  Indonesia terlibat menjadi peserta Angkatan/Batch 6 MSIB pada periode Februari hingga Juni 2024 (Kemdikbudristek, 2024). Tidak hanya itu, berdasarkan data end-point survey tim MSIB juga menyebutkan bahwa sekitar 70% dari total keseluruhan mitra dan 50%  dari  total  keseluruhan  mahasiswa  peserta  program  menyatakan  dukungan untuk program ini agar dilanjutkan (Tim MSIB, wawancara dengan penulis, Mei 2024)
Legitimasi  pada  negara  juga  datang  dari  perusahaan  mitra  program  yang melihat  program  ini  menguntungkan  perusahaan  dari  segi  dukungan  operasional dan  pengurangan  beban  biaya  pekerja  (PT  JI  dan  PT  ED,  wawancara  dengan penulis, Maret, 2024). Pemerintah mendapat citra positif dan dukungan politik dari kalangan  pengusaha  yang  mendapatkan  tenaga  tambahan  sehingga  berpotensi memperkuat  dukungan  legitimasi  kepada  pemerintah  (PT  I,  wawancara  dengan penulis, Maret, 2024). Sedangkan dari perspektif mahasiswa peserta, program ini meningkatkan  legitimasi  pemerintah  di  mata  mereka  karena  terpenuhinya pengalaman  kerja  dengan  mendapatkan  tambahan  uang  saku  yang  memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa (K.K.; H.M.; dan B.A., wawancara dengan penulis, Maret,  2024).  Mahasiswa  menilai  bahwa  program  Magang  Merdeka  cenderung lebih  mempermudah  untuk  mendapatkan  tempat  magang  dibandingkan  harus mencari tempat magang secara mandiri, dan juga terkait kepastian pemberian uang saku melalui skema BBH menjadikan daya tawar program ini yang cenderung lebih menguntungkan  bagi  mahasiswa  sebagai  peserta.  Dukungan-dukungan  ini  yang kemudian menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan dalam pembentukan program Magang Merdeka untuk mendapatkan legitimasi berupa dukungan populer dari  kalangan  swasta  dan  juga  mahasiswa  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang mereka buat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa program ini memerlukan legitimasi dari para stakeholder  seperti  peserta  program,  perusahaan  mitra  dunia  industri,  hingga lembaga pemerintahan. Program ini menjadi salah satu benchmark dari pelaksanaan kebijakan MBKM oleh Kemdikbudristek. Keberlanjutan program ini juga sangat bergantung  bagaimana  dinamika  politik  dan  pemerintahan  –  utamanya  saat pemerintahan  selanjutnya  (Tim  MSIB,  wawancara  dengan  penulis,  Mei,  2024). Pergantian pemerintahan bisa membawa perubahan dalam prioritas dan kebijakan, terlebih lagi pada persoalan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendanai  program.  Dukungan  dari  pemerintah,  komitmen  perusahaan  mitra, kepuasan peserta, serta manajemen yang efektif dan berkelanjutan adalah elemen kunci  yang  harus  diperhatikan  untuk  memastikan  program  ini  tetap  relevan  dan bermanfaat dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  mengajukan  pertanyaan  “Bagaimana  bentuk  kepentingan negara dalam perannya melakukan intervensi terhadap hubungan industrial melalui program Magang Merdeka?” Berdasarkan analisis temuan studi empirik di tulisan ini  ditemukan  bahwa  bentuk  intervensi  negara  dalam  hubungan  industrial  yang terjadi pada Magang Merdeka, adalah bentuk intervensi yang mengutamakan fungsi
akumulasi,  pasifikasi,  dan  legitimasi.  Program  Magang  Merdeka  merupakan program  yang  dibentuk  dengan  tujuan  mengoreksi  program  pemagangan sebelumnya  yang  dianggap  oleh  pemerintah  kurang  efektif  dalam  meningkatkan kompetensi soft  skills dan hard  skills mahasiswa  karena  berdurasi  pendek,  serta program  ini  dibuat  sebagai  sarana  penyaluran  dana  Kemdikbudristek  kepada mahasiswa dengan penugasan langsung di industri dan dunia kerja.
Fungsi akumulasi diwujudkan melalui program yang menguntungkan mitra dengan membantu efisiensi beban operasional perusahaan dalam merekrut tenaga kerja tambahan karena telah dibiayai oleh BBH, serta mendapatkan talenta magang yang  dapat  bekerja  dalam  konsep  fleksibilitas  kerja.  Program  ini  juga menguntungkan  mahasiswa  peserta  karena  mendapatkan  kesempatan  magang  di perusahaan ternama, upah bulanan memadai, konversi SKS, dan kurikulum magang terstruktur  dengan  mentoring  jelas.  Sisi  pasifikasi,  program  ini  membentuk kepatuhan  birokratis  perguruan  tinggi  untuk  memenuhi  konversi  20  SKS  dan pelaksanaan IKU. Hal ini mengarah pada pasifikasi perguruan tinggi, mengurangi otonomi  akademik,  serta  membentuk  budaya  kepatuhan  mahasiswa  dan  institusi pendidikan  yang  fokus  pada  pemenuhan  kebutuhan  industri  dan  pemerintah, mengabaikan  pengembangan  holistik  dan  kritis  mahasiswa.  Kemudian  dari  segi legitimasi, program Magang Merdeka berfungsi sebagai alat legitimasi pemerintah agar  mahasiswa  mendukung  visi  Indonesia  Emas  2045.  Sementara  secara administratif,  program  Magang  Merdeka  ini  menguntungkan  pemerintah  karena menjadi  sarana  penyaluran  anggaran  belanja  negara  yang  mensyaratkan  alokasi total 20% pada sektor pendidikan. Artinya fungsi legitimasi politik dari kebijakan Magang Merdeka ini sangat lah kuat.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran akademis terhadap  studi  mengenai  praktik  pemagangan  di  Indonesia.  Namun  tentunya penelitian ini memerlukan penelitian lanjutan yang diharapkan dapat mengisi gap penelitian  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  terkait  bentuk-bentuk  kepentingan negara  yang  lebih  spesifik,  seperti  halnya  mekanisme  yang  dijalankan  oleh pemerintah  maupun  perusahaan  untuk  mengukur dampak  akumulasi  keuntungan dari  adanya  program  Magang  Merdeka,  upaya  pasifikasi  terhadap  birokrasi pelaksanaan – yaitu melalui perguruan tinggi maupun pejabat kementerian, maupun bentuk  atau  upaya  mobilisasi  dukungan  yang  dilakukan  kepada  industri  maupun mahasiswa  dalam  bentuk  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  hubungan  industrial. Selain itu juga karena keterbatasan pencarian informan penelitian, dapat dibahas pada penelitian lebih lanjut dengan mengambil latar informan dari jurusan rumpun kesehatan  dan  eksakta  untuk  melihat  mekanisme  pelaksanaan  MBKM  maupun MSIB di kedua rumpun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bryman,  A.  2012. Social  Research  Methods ,  4th  Edition.  Oxford:  Oxford University Press.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku  Panduan  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka .  Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Hyman, R. 2008. “The State in Industrial Relations”, dalam Blyton, et al (Eds.),
SAGE Handbook of Industrial Relations . Los Angeles: SAGE. Tim  Microdential.  2021. Panduan  Singkat  Magang  Dan  Studi  Independen Bersertifikat  Untuk  Mahasiswa .  Jakarta:  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Tummers, L. 2017. Bureaucracy and Policy Alienation . In: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (3rd edition), edited by A. Farazmand (ed.). 1-8. New York: Springer Nature

## Artikel Jurnal
Afriansyah,  A.,  Voak,  A.,  Fairman,  B.,  Suryono,  I.  L.,  &  Muslim,  F.  2022.
Implementing Kampus Merdeka: The Journey of a Thousand Miles Begins with One Tentative Step. Journal of Resilient Economies , 2(2): 49-54. Bawica,  I.  M.  2021.  The  Effects  of  Internship  Program  on  the  Employability Readiness. International Journal of Academe and Industry Research , 2(3): 86-101.
Brewis, E. 2018. Fair access to higher education and discourses of development: a policy analysis from Indonesia. Compare: A Journal of Comparative and International Education , 49(3): 1-18.
Cannella, G. S., & Koro-Ljungberg, M. 2017. Neoliberalism in higher education: Can we understand? Can we resist and survive? Can we become without neoliberalism? Cultural Studies Critical Methodologies , 17(3): 155–162. European Centre for the Development of Vocational Training. 2022. Built to last: apprenticeship vision, purpose, and resilience in times of crisis: short papers from the Cedefop community of apprenticeship experts. Cedefop working paper , No 12.
Evans,  M.  2020.  Navigating The  Neoliberal  University:  Reflecting  on  Teaching Practice  as  A  Teacher-Researcher-Trade  Unionist. British  Journal  of Sociology of Education , 41(4): 574-590.
Hadinata,  F.  2021.  Analisis  Filosofis  Implementasi  Merdeka  Belajar  sebagai Instrumen Kesetaraan dan Pendidikan Demokratis. MOZAIK
HUMANIORA , 21(2): 158–168.
Hasan, A. & Hoesin, S. H. 2022. Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan  “Kampus  Merdeka”  Oleh  Kementrian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  Dan  Teknologi. PALAR  (Pakuan  Law  Review) ,  8(1): 667-678.
Hutchinson,  J.  2016.  The  State  and  Employment  Relations  in  the  Philippines. Journal of Industrial Relations , 58(2): 183-198.
Kodrat,  D.  2021.  Industrial  Mindset  of  Education  in  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka (MBKM) Policy. Jurnal Kajian Peradaban Islam , 4(1): 9-14. Mala,  G.,  Akash,  G.,  &  Jewel,  S.  2020.  A  Study  On  Impact  Of  Internship  On Regular  Studies  Of  Undergraduate  Students. International  Journal  of Advance and Innovative Research , 7(1): 92-99.
Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. 2022. Dampak Kebijakan Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  di Indonesia. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 4(1): 675-685
Rachmat,  Hartono,  &  Muharrar,  S.  2022.  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM): Objektifikasi Kritis Pendidikan Seni. BOTING LANGI: Jurnal Seni Pertunjukan , 1(4): 215-225.
Siminjutak,  P.,  Voak,  A.,  &  Fairman,  B.  2022.  A  Historical  Account  of  VET Interventions  in  Indonesia:  Which  Way  forward? Asian  Journal  of University Education , 18(2): 544-553.
Sodik,  J.,  Purwiyanta  &  Wijayanti,  D.  L.  2021.  Research  Synergy  Foundation Village Economic Potential For The Implementation Of Learning Building Village  /  KKN  Thematic  MBKM  Program  Economic  Study  Program Development  Department  Of  Economics,  Faculty  Of  Economics  And Business  Of  The  UPN  "Veteran"  Yogyakarta.  R SF  Conference  Series: Business, Management And Social Sciences, 1(3): 179-184.
Syah, E.  H.  & Taun.  2023.  Tinjauan  Program  Magang  Kampus  Merdeka  dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan. EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , 22(1): 31-44.

## Dokumen Lainnya
Gani, A. W., Malliongi, M. T., & Zainuddin, M. S. 2022. Neoliberalism and Higher Education  in  Indonesia  (Re-scrutinizing  the  policy  of  the  Independent Campus). Seminar  Nasional  Hasil  Penelitian  2022  “Membangun  Negeri dengan  Inovasi  tiada  Henti  Melalui  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat” . LP2M-Universitas Negeri Makassar Muslim, A. Q., Muttaqin, A., Aziz, A. L., Putri, D. M. S., & Sabila, A. I. 2021. The Twists and Turns of State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH) as a Form of Decentralization of Higher Education in Indonesia. 3rd Annual International  Conference  on  Public  and  Business  Administration (AICoBPA 2020) . Atlantis Press.
Riandy, D. & Tapiheru, J. E. S. 2022. Di Balik Magang: Normalisasi Prekarisasi Mahasiswa  dalam  Iklim  Neoliberal  (Studi  Kasus  Magang  "Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka"  di  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  dan  Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Skripsi . Universitas Gadjah Mada. Susilo, J. 2021. Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi Restrukturalisasi Institusi Dan Perlawanan Gerakan Mahasiswa Kini (Studi Pasca PTN-BH UGM 2012- 2020). Skripsi . Universitas Gadjah Mada.
Toyibah, D. 2018. Neoliberalism and Inequality in Higher Education. Proceedings of  the  1st  International  Conference  on  Recent  Innovations  (ICRI  2018) : 1590-1597.
Wirayudha,  N.  A.  2023.  Eksploitasi  Mahasiswa  Pekerja  Magang  dalam Pemagangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai Bentuk Perbudakan Modern. Skripsi . Universitas Indonesia

## Artikel Online
Adinda,  P.  2022.  Normalisasi  Magang  oleh  Kampus  Merdeka  di  Tengah Kosongnya Perlindungan Hukum. Diakses dari ( https://projectmultatuli.org/normalisasi-magang-oleh-kampus-merdeka- di-tengah-kosongnya-perlindungan-hukum/ , diakses 8 Februari 2024).
Kemdikbudristek.  2024.  Program  MSIB  Angkatan  6  Kemendikbudristek  Siap Hasilkan  40.000  Lebih  Talenta  Muda  Masa  Depan,  (Online),
( https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/02/program-msib- angkatan-6-kemendikbudristek-siap-hasilkan-40000-lebih-talenta-muda- masa- depan#:~:text=Pada%20tahun%20ini%2C%20telah%20terpilih,program% 20MSIB%20diluncurkan%20pada%202021 , diakses 29 Maret 2024) Kemdikbudristek. 2023. Vokasifest x Kampus Merdeka Bahas Pentingnya Kampus Merdeka  sebagai  Wadah  Pengembangan  SDM  Unggul,  (Online),
( https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/vokasifest-x-kampus- merdeka-bahas-pentingnya-kampus-merdeka-sebagai-wadah- pengembangan-sdm-unggul , diakses 29 Maret 2024)
Rustandi,  D.  2020.  Merajut  Ekosistem  Pentahelix  melalui  Merdeka  Belajar:
Kampus  Merdeka,  (Online),    ( https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar- dikti/kabar/merajut-ekosistem-pentahelix-melalui-merdeka-belajar- kampus-merdeka/ , diakses 11 Maret 2024). Widiyana,  E.  2021.  Nadiem  Sebut  Banyak  Kepala  Prodi  Langgar  Aturan  soal MBKM, (Online), ( https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-
5777092/nadiem-sebut-banyak-kepala-prodi-langgar-aturan-soal-mbkm , diakses 24 Juni 2024)

## Wawancara Informan
A.F., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. B.A., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. G.A., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. H.E., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. H.M., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. H.S.K., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
J.M., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. K.K., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. L.K., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. Pekerja PT A, perusahaan media, wawancara dengan penulis, April 2024.
Pekerja PT P., perusahaan asuransi, wawancara dengan penulis, April 2024
Pekerja PT ED, perusahaan media, wawancara dengan penulis, Maret 2024. Pekerja PT I, perusahaan konsultan, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
Pekerja PT JI, perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi, wawancara dengan penulis, Maret 2024.
R.A., peserta program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Maret 2024. Tim MSIB, institusi penyelenggara program Magang Merdeka, wawancara dengan penulis, Mei 2024.