## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP UUPKDRT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Oleh :

## Ahmad Yunus
Email : ahmadyunus37x@gmail.com Universitas Ibrahimy Situbondo

## Supianto
Email : supianto@uij.ac.id Universitas Islam Jember

## Abstrak
Rumah  tangga  yang  harmonis  bisa  terjadi  karena  beberapa  faktor  yang  mendukung, diantaranya  adalah  faktor  kenyamanan,  kecocokan,  adanya  tujuan  dan  kepercayaan. Sebaliknya,  rumah  tangga  yang  tidak  harmonis  terjadi  karena  adanya  beberapa  faktor penyebab,  diantaranya  tidak  adanya  kecocokan  dan  sering  terjadi  konflik.  Penelitian  ini berfokus pada bagaimanakah tingkat pemahaman dan dampak dari pemahaman masyarakat terhadap  UUPKDRT.  Tingkat  pemahaman  masyarakat  Desa  Cangkring,  Kecamatan Jenggawah,  terhadap  Undang-Undang  PKDRT  adalah  masih  rendah.  Mereka  tidak  tahu bahwa  kekerasan  itu  banyak  macamnya,  antara  lain  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikologis, kekerasan  seksual,  kekerasan  ekonomi  dan  kekerasan  penelantaran  rumah  tangga.  Dampak dari  rendahnya  pemahaman  masyarakat  Desa  Cangkring  tentang  Undang-Undang  PKDRT dan  juga  rendahnya  pemahaman  tentang  berbagai  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga menyebabkan tingginya kejadian kekerasan dalam rumah tangga baik terjadi secara disadari atau tidak.
Kata kunci : Pemahaman, Kekerasan dalam rumah tangga, dampak

## Abstract
Harmonious households can occur due to several factors that support, including factors such as  comfort,  compatibility,  the  existence  of  goals  and  trust.  Conversely,  households  that  are not  harmonious  occur  because  of  several  factors,  including  the  lack  of  compatibility  and frequent conflicts. This research focuses on how the level of understanding and the impact of community understanding of UUPKDRT. The level of community understanding of Cangkring Village, Jenggawah Subdistrict, regarding the PKDRT Law is still low. They do not know that there are many kinds of violence, including physical violence, psychological violence, sexual violence,  economic  violence  and  domestic  violence  violence.  The  impact  of  the  low understanding  of  the  people  of  Cangkring  Village  on  the  PKDRT  Law  and  also  the  low understanding of various forms of violence in household causes the high incidence of violence in the household whether it is realized consciously or not.
Keywords: Understanding, Domestic violence, impact

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral  di  kalangan  masyarakat  dan  juga bagian dari ibadah. Allah telah menciptakan segala sesuatunya untuk berpasang- pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Allah memberikan karunia kepada manusia dengan  adanya  sebuah  ikatan  pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini  bertujuan  untuk  melanjutkan  keturunan atau generasi penerusnya. Menurut Undang-Undang  No  1  tahun  1974  Pasal  1 tentang  perkawinan dijelaskan  bahwa perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. 1
Rumah  tangga  merupakan  unit terkecil  dalam  masyarakat  sebagai  wadah dan  proses  pergaulan  hidup. 2 Dalam membina rumah tangga ada yang berlangsung  secara  harmonis  dan  ada  juga yang mengalami sebaliknya. Rumah tangga yang harmonis bisa terjadi karena beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah
1 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis -
Viktimologis , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.
62
2 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Keluarga  Tentang Ikhwal  Keluarga,  Remaja  dan  Anak ,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1
faktor  kenyamanan,  kecocokan,  adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya, rumah tangga  yang  tidak  harmonis  terjadi  karena adanya beberapa faktor penyebab, diantaranya  tidak  adanya  kecocokan  dan sering  terjadi  konflik.  Konflik  yang  terjadi dalam  kehidupan  berumah  tangga  memang tidak  bisa  untuk  dipungkiri.  Ada  pasangan yang  mampu  dan  berhasil  menyelesaikan konflik itu dengan baik seperti musyawarah yang  dilakukan  antara  kedua  belah  pihak. Namun  sebaliknya,  konflik  yang  berakhir dengan  tidak  baik  akan  berujung  dengan tindak kekerasan didalam keluarga.
Menurut  Pasal  89  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan ialah  membuat  orang  pingsan  atau  tidak berdaya  disamakan  dengan  menggunakan kekerasan. 3 Tindak  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  bukanlah  sesuatu hal baru yang kita dengar. Kekerasan dalam rumah  tangga  tersebut  sebagian  besar dialami  oleh  istri  yang  dilakukan  oleh suami  mereka  sendiri.  Faktor  pendorong terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dapat  disebabkan  oleh  adanya  berbagai faktor,  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  dari luar/lingkungan  atau  faktor  dari  dalam  diri pelaku  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga. 4
3 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010), hlm.58
4 Ibid . hlm. 75
Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi  di  mana  saja,  kapan  saja  dan  oleh siapa  saja. 5 Bentuk  kekerasan  terhadap perempuan  yang  juga  dapat  dikategorikan sebagai  kejahatan  seksual  atau gender based  violence adalah  kekerasan  dalam keluarga  atau  yang  dikenal  dengan  istilah domestic  violence . 6 Pengertian  KDRT (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan  atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah  tangga. 7 Kekerasan  dalam  rumah tangga  sendiri  bisa  terjadi  karena  berbagai hal dan alasan.
Berdasarkan  studi  yang  dilakukan dengan menggunakan analisis gender ternyata  banyak  ditemukan  ada  manifestasi ketidakadilan  seperti: pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap  kaum  perempuan, kedua ,  terjadi subordinasi  terhadap  salah  satu  jenis kelamin, umumnya kepada kaum
5 Fathul  Djannah, Kekerasan  Terhadap  Istri , (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 2
6 Dadang  S.  Anshori,  dkk, Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum  Wanita ,  (Bandung:  Pustaka  Hidayah, 1997), hlm. 79
7 Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, Bab I Ketentuan Umum,
perempuan, ketiga ,  pelabelan  negative ( stereotipe) terhadap jenis kelamin tertentu, dan  akibat  dari  stereotipe  itu  terjadi diskriminasi  serta  berbagai  ketidakadilan lainnya, keempat ,  kekerasan  ( violence ) terhadap  jenis  kelamin  tertentu,  umumnya perempuan,  karena  perbedaan  gender, kelima ,  karena  peran  gender  perempuan adalah  mengelola  rumah  tangga,  maka banyak  perempuan  menanggung  beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama ( burden ). 8 Persoalan  kekerasan  dalam rumah  tangga  menyangkut  juga  persoalan hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia adalah  hak-hak  yang  dimiliki  manusia semata-mata karena ia manusia. 9
Namun  demikian,  pada  kenyataan- nya  sebagian  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  (perempuan/istri)  dari  suami memilih  untuk  diam  atau  memendam  apa yang  sebenarnya  terjadi  pada  diri  mereka dan  bertahan  dalam  rumah  tangganya. Seringkali  tindak  kekerasan  semacam  ini disebut hidden  crime (kejahatan  yang tersembunyi).  Disebut  demikian,  karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan  publik.  Banyak  istri  yang  tidak melaporkan tindak kekerasan yang
8 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 72-75
9 Aroma  Elmina  Martha, Proses  Pembentukan Hukum  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di Indonesia  dan  Malaysia ,(Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 39
dialaminya,  bahkan  cenderung  menutup- nutupi  masalah  ini,  karena  takut  akan cemoohan  dari  masyarakat  maupun  dari keluarga  sendiri. 10 Budaya  masyarakat  ikut berperan  dalam  hal  ini,  karena  tindak kekerasan  apapun  bentuknya  yang  terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan  masalah  keluarga,  di  mana orang  luar  tidak  boleh  mengetahuinya. Apalagi  anggapan  bahwa  hal  tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi. 11
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka  isu  yang  muncul  yaitu  apakah masyarakat  mengatahui  dan  memahami adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004    tentang  penghapusan  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  mengatur  secara khusus  tentang  tindakan  kekerasan  dalam rumah  tangga  serta  dampaknya  terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Desa  Cangkring  adalah  salah  satu desa  dari  8  desa  di  kecamatan  Jenggawah Kabupaten  Jember.  Berdasarkan  Data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten Jember Tahun 2017, jumlah penduduk Desa Cangkring Adalah 9264  orang,  yang terdiri dari  4.759  laki-laki  dan  4.865  Perempuan. Dari jumlah tersebut yang telah melangsungkan  perkawinan  adalah  6.878
10 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-
Viktimologis ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010), hlm. 1-2
11 Ibid . hlm. 61-62
orang.  Adapun  penduduk  yang  belum bersekolah    sejumlah  1.765  orang,  yang masih  bersekolah  sejumlah  2.185  orang, penduduk  yang  tidak  lulus  SD  sejumlah 1.264  orang,  lulus  SD  sejumlah  1.387 orang,  lulus  SMP  sejumlah  1.315,  lulus SMA sejumlah 1.443 orang.
Desa  Cangkring  merupakan  desa yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam.  Hal  ini  tercermin  dari  banyaknya masjid  dan  lembaga-lembaga  pendidikan Islam.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Jember, penduduk yang beragama  Islam  berjumlah  9234  orang, beragama  Kristen  44  Orang,  beragama Katolik  7 Orang, beragama Hindu 5 orang. Adapun  rumah  peribadatan  yang  ada  di Desa Cangkring yaitu 19 Masjid.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Kabupaten Jember, mayoritas masyarakat Desa Cangkring bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian yang berupa persawahan dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, kedelai, cabai, sayuran dan buah-buahan.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah tingkat pemahaman masyarakat  terhadap  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2004  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga ?
2. Bagaimana  dampak  dari  pemahaman masyarakat  tentang  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2004  Tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga  terhadap  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga ?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2.1  Pemahaman  Masyarakat  Terhadap
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 Tentang
Penghapusan

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  (Terhadap  Perempuan) dalam  Rumah  Tangga,  secara  ringkas adalah  setiap  tindakan  kekerasan  verbal maupun  fisik,  pemaksaan  atau  ancaman pada  nyawa  yang  dirasakan  pada  seorang perempuan,  apakah  masih  anak-anak  atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik  atau  psikologis,  penghinaan  atau perampasan  kebebasan  dan  yang  me- langgengkan  subordinasi  perempuan.  Ada- pun  pengertian  kekerasan  dalam  rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan  Pasal  1  Deklarasi  Penghapusan Tindakan  Kekerasan  terhadap  Perempuan dapat  disarikan  sebagai  setiap  tindakan berdasarkan  jenis  kelamin  yang  berakibat kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan secara  fisik,  seksual,  atau  psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang  baik  yang  terjadi  di
depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). 12
Lebih  tegas  lagi  dapat  dikatakan bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  rumah  tangga  terutama  digunakan untuk  mengontrol  seksualitas  perempuan dan  peran  reproduksi  mereka.  Hal  ini sebagaimana  biasa  terjadi  dalam  hubungan seksual  antara  suami  dan  istri  di  mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus  dipenuhi  kebutuhannya,  dan  hal  ini tidak terjadi sebaliknya.
Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan  bahwa  beberapa  hal  di  bawah ini  dapat  dikategorikan  sebagai  unsur  atau indikasi  kekerasan  terhadap  perempuan dalam rumah tangga yaitu: 13
1. Setiap  tindakan  kekerasan  baik  secara verbal  maupun  fisik,  baik  berupa tindakan  atau  perbuatan,  atau  ancaman pada nyawa.
2. Tindakan  tersebut  diarahkan  kepada korban  karena  ia  perempuan.  Di  sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku  menganggap  wajar  melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
12 Rahman, Anita. (2006). Pemberdayaan PerempuanDikaitkan  Dengan  12  Area  of Concerns (Issue Beijing, 1995) . Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
13 WHO.  (2006). Menggunakan  Hak  Asasi  Manusia Untuk  Kesehatan  Maternal  dan  Neunatal:  Alat untuk  Memantapkan  Hukum,  Kebijakan,  dan Standar Pelayanan. Jakarta: Dep. Kes. RI.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dll.
4. Tindakan  kekerasan  tersebut  dapat merugikan  fisik  maupun  psikologis perempuan.
5. Tindakan  kekerasan  tersebut  terjadi dalam  lingkungan  keluarga  atau  rumah tangga.
Dalam  konteks  Indonesia,  kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan  hukum,  dan  sistem  hukum (materiil  hukum,  aparat  hukum,  budaya hukum)  yang  ada  kurang  responsif  dalam melindungi kepentingan perempuan.
KUHAP  sangat  minim  membicarakan  hak dan  kewajiban  istri  sebagai  korban,  ia hanya  diposisikan  sebagai  saksi  pelapor atau  saksi  korban.  Begitu  pula  yang tercantum dalam Undang-Undang. Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  31 ayat  (3):  “Suami  adalah  kepala  rumah tangga  dan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga. Meski  demikian,  KUHP  juga  memuat peluang  istri  untuk  mendapat  keadilan. Kekerasan  dan  penganiayaan  terhadap  istri dalam  KUHP  merupakan  tindak  pidana yang  sanksinya  lebih  besar  sepertiga  dari tindak  pidana  penganiayaan  biasa  atau dilakukan  oleh  dan  terhadap  orang  lain, sebagaimana  diterangkan  dalam  Pasal  351 s.d.355 KUHP.
Pernyataan  dalam  KUHP  tersebut dipertegas  lagi  dengan  keluarnya  Undang-
Undang.  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) pada  tanggal  22  September  2004  yang merupakan  hasil  kerja  cukup  panjang  dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah,  parlemen,  dan  tentu  saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh  lembaga-lembaga  yang  mempunyai perhatian  serius  terhadap  penyelesaian  ke- kerasan  dalam  rumah  tangga  dan  pem- bangunan  hukum  yang  adil  bagi  seluruh lapisan masyarakat.
Adapun  definisi  kekerasan  dalam rumah  tangga  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  yaitu:  “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Gejala-gejala  istri  yang  mengalami kekerasan  adalah  merasa  rendah  diri, cemas,  penuh  rasa  takut,  sedih,  putus  asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit  kepala,  mengalami  kesulitan  tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya,  kesemutan,  nyeri  perut,  dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika  anda  membaca  gejala-gejala  di  atas, tentu  anda  akan  menyadari  bahwa  akibat
kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi  psikologis  yang  waktu  penyem- buhannya tidak pernah dapat dipastikan. 14
Ratna  Batara  Munti  menjelaskan bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi  dalam berbagai  bentuk  sebagaimana  diringkaskan di bawah ini yaitu : 15
1. Kekerasan fisik, langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai
pengrusakan vagina (kekerasan seksual)
dan  kekerasan  fisik  secara  tidak langsung yang biasanya berupa memukul  meja,  membanting  pintu, memecahkan  piring,  gelas,  tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan  psikologis,  Kekerasan  psikis adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  seksual adalah  setiap  perbuatan  yang  berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan  hubungan  seksual  dengan cara  tidak  wajar  dan/atau  tidak  disukai, pemaksaan  hubungan  seksual  dengan
14 Komnas  Perempuan  (2002). Peta  Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Ameepro.
15 Rahman, Anita. (2006). Pemberdayaan PerempuanDikaitkan  Dengan  12  Area  of Concerns (Issue Beijing, 1995) . Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
orang  lain  untuk  tujuan  komersial dan/atau tujuan tertentu tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
4. Kekerasan  Ekonomi,  berupa  tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang,  membiarkan  atau bahkan  memaksa  istri  bekerja  keras, juga  tidak  memberi  nafkah  setelah terjadi  perceraian  meskipun  pengadilan memutuskan.
5. Penelantaran  rumah  tangga  adalah seseorang  yang  menelantarkan  orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemelihara- an  kepada  orang  tersebut.  Selain  itu, penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap orang yang mengakibatkan keter- gantungan  ekonomi  dengan  cara  mem- batasi  dan/atau  melarang  untuk  bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga  korban  berada  di  bawah kendali orang tersebut.
Gabungan  dari  berbagai  kekerasan sebagaimana  disebutkan  di  atas  baik  fisik, psikologis, maupun ekonomis. Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut dapat  diketahui  bahwa  kekerasan  tersebut adalah suatu tindakan yang out of
control yang dapat  menjadi  kebiasaan jahat yang  dapat  merugikan  pasangan.  Adapun faktor-faktor  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  rumah  tangga  khususnya yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan  oleh  Diana  Ribka,  juga  oleh Istiadah  yang  dapat  diringkaskan  sebagai berikut: 16
1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
2. Ketergantungan ekonomi.
3. Kekerasan sebagai alat untuk
menyelesaiakan konflik.
Jika  dimuka  telah  diterangkan mengenai  faktor  pertama  kekerasan  dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan  istri,  baik  dalam  hal  pendidikan, pergaulan,  penguasaan  ekonomi  baik  yang mereka  alami  sejak  masih  kuliah,  di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat  di  mana  mereka  tinggal,  dapat menimbulkan  persaingan  dan  selanjutnya dapat  menimbulkan  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Bahwa  di  satu  sisi suami  tidak  mau  kalah,  sementara  di  sisi lain  istri  juga  tidak  mau  terbelakang  dan dikekang.
16 Sciortino,  Rosalia  dan  Ine  Smyth.  (1997) . Harmoni:  Pengingkaran  KekerasanDomestik  di Jawa. Jurnal Perempuan, Edisi: 3, Mei-Juni.
Terkadang  pula  suami  melakukan kekerasan  terhadap  istrinya  karena  merasa frustai  tidak  bisa  melakukan  sesuatu  yang semestinya  menjadi  tanggung  jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang:
1. Belum siap kawin.
2. Suami  belum  memiliki  pekerjaan  dan penghasilan  tetap  yang  mencukupi kebutuhan rumah tangga.
3. Masih  serba  terbatas  dalam  kebebasan karena  masih  menumpang  pada  orang tua atau mertua.
Dalam  kasus  ini  biasanya  suami mencari  pelarian  kepada  mabuk-mabukan dan  perbuatan  negatif  lain  yang  berujung pada  pelampiasan  terhadap  istrinya  dengan memarahinya,  memukulnya,  membentak- nya  dan  tindakan  lain  yang  semacamnya. Kesempatan  yang  kurang  bagi  perempuan dalam  proses  hukum.  Pembicaraan  tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal  ini  penting  karena  bisa  jadi  laporan korban  kepada  aparat  hukum  dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman  dalam  keluarga.  Hal  ini juga  terlihat  dari  minimnya  KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban  istri  sebagai  korban,  karena posisi  dia  hanya  sebagai  saksi  pelapor  atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan,  sangat  minim  kesempatan  istri
untuk  mengungkapkan  kekerasan  yang  ia alami.
Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya  dialami  oleh  istri  saja  tetapi  juga anak-anaknya.  Adapun  dampak  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  menimpa  istri adalah: 17
1. Kekerasan  fisik  langsung  atau  tidak langsung  dapat  mengakibatkan  istri menderita  rasa  sakit  fisik  dikarenakan luka  sebagai  akibat  tindakan  kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun  atau  bahkan  hilangnya  gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak  bisa  merespon  secara  normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan  psikologis  dapat  berdampak istri  merasa  tertekan,  shock,  trauma, rasa  takut,  marah,  emosi  tinggi  dan meledak-ledak,  kuper,  serta  depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari  yang  diperlukan  istri  dan anak-anaknya.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di atas,  bahwa  kekerasan  tersebut  juga  dapat
17 WHO.  (2006). Menggunakan  Hak  Asasi  Manusia Untuk  Kesehatan  Maternal  dan  Neunatal:  Alat untuk  Memantapkan  Hukum,  Kebijakan,  dan Standar Pelayanan. Jakarta: Dep. Kes. RI.
berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara  langsung  dirasakan  oleh  anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi  pada  ibunya,  maupun  secara  tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak  yang hidup  di  tengah  keluarga  seperti  ini  juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran  anak  terkadang  bukan  meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya.
Menurut  hasil  penelitian,  menyak- sikan  kekerasan  adalah  pengalaman  yang amat  traumatis  bagi  anak-anak.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dialami  anak- anak  membuat  anak  tersebut  memiliki kecenderungan  seperti  gugup,  gampang cemas  ketika  menghadapi  masalah,  sering ngompol,  gelisah  dan  tidak  tenang,  jelek prestasinya  di  sekolah,  mudah  terserang penyait  seperti  sakit  kepala,  perut,  dan asma,  kejam  kepada  binatang,  Ketika bermaian sering meniru bahasa  yang kasar, berperilaku  agresif  dan  kejam,  suka minggat,  dan  suka  melakukan  pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  ia  lihat  adalah  sebagai  pelajaran  dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan  penganiayaan  adalah  hal  yang  wajar dalam  sebuah  kehidupan  berkeluarga. Pemahan  seperti  ini  mengakibatkan  anak berpendirian bahwa:
a. Satu-satunya  jalan  menghadapi  stres dari  berbagai  masalah  adalah  dengan melakukan kekerasan.
b. Tidak perlu menghormati perempuan.
c. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaiakan berbagai persoalan adalah baik dan wajar.
d. Menggunakan  paksaan  fisik  untuk mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja.
Di samping dampak secara langsung terhadap  fisik  dan  psikologis  sebagaimana disebutkan  di  atas,  masih  ada  lagi  akibat lain  berupa  hubungan  negatif  dengan lingkungan  yang  harus  ditanggung  anak seperti:
1. Harus  pindah  rumah  dan  sekolah  jika ibunya  harus  pindah  rumah  karena menghindari kekerasan.
2. Tidak bisa berteman atau
mempertahankan  teman  karena  sikap ayah yang membuat anak terkucil.
3. Merasa disia-siakan oleh orang tua.
Kebanyakan  anak  yang  tumbuh dalam rumah tangga  yang penuh kekerasan akan  tumbuh  menjadi  anak  yang  kejam. Penelitian  membuktikan  bahwa  50%-80% laki-laki yang memukuli istrinya atau anak- anaknya,  dulunya  dibesarkan  dalam  rumah tangga  yang  bapaknya  sering  melakukan kekerasan  terhadap  istri  dan  anaknya. Mereka  tumbuh  dewasa  dengan  mental
yang  rusak  dan  hilangnya  rasa  iba  serta anggapan  bahwa  melakukan  kekerasan terhadap istri adalah bisa diterima. 18
Rumah  tangga  merupakan  unit terkecil  dalam  masyarakat  sebagai  wadah dan  proses  pergaulan  hidup. 19 Membina rumah  tangga  ada  yang  harmonis  dan  juga sebaliknya.  Rumah  tangga  yang  harmonis bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya kenyamanan, kecocokan, adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya, rumah  tangga  yang  tidak  harmonis  terjadi karena  beberapa  faktor  diantaranya  tidak adanya  kecocokan  dan  sering  terjadi konflik. Konflik dalam kehidupan berumah tangga memang tidak bisa untuk dipungkiri. Ada  pasangan  yang  bisa  menyelesaikan konflik  itu  dengan  baik  seperti  musya- warah, namun konflik yang berakhir dengan tidak  baik  akan  berujung  dengan  tindak kekerasan.
Gejala-gejala  istri  yang  mengalami kekerasan  adalah  merasa  rendah  diri, cemas,  penuh  rasa  takut,  sedih,  putus  asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit  kepala,  mengalami  kesulitan  tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya,  kesemutan,  nyeri  perut,  dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika  anda  membaca  gejala-gejala  di  atas,
18 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan Transformasi  Sosial, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 17-18
19 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Keluarga  Tentang Ikhwal  Keluarga,  Remaja  dan  Anak ,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1
tentu  anda  akan  menyadari  bahwa  akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan. 20
Kekerasan  terhadap  perempuan  bisa terjadi  di  mana  saja,  kapan  saja  dan  oleh siapa  saja. 21 Bentuk  kekerasan  terhadap perempuan  yang  juga  dapat  dikategorikan sebagai  kejahatan  seksual  atau gender based  violence adalah  kekerasan  dalam keluarga  atau  yang  dikenal  dengan  istilah domestic  violence . 22 Pengertian  KDRT (kekerasan  dalam  rumah  tangga)  adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan  atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah  tangga. 23 Kekerasan  dalam  rumah tangga  sendiri  bisa  terjadi  karena  berbagai hal dan alasan.
20 Komnas  Perempuan  (2002). Peta  Kekerasan Pengalaman  Perempuan  Indonesia. Jakarta: Ameepro.
21 Fathul  Djannah, Kekerasan  Terhadap  Istri , (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 2
22 Dadang  S.  Anshori,  dkk, Membincangkan Feminisme:  Refleksi  Muslimah  Atas  Peran Sosial  Kaum  Wanita ,  (Bandung:  Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 79
23 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1
Gambaran mengenai tingkat pemahaman  masyarakat  Desa  Cangkring, Kecamatan  Jenggawah  terhadap  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah rendah, hal ini nampak ketika masyarakat  diwawancara  langsung  oleh peneliti dan diminta untuk mengisi kuisioner.  Mayoritas  masyarakat  yang diteliti  oleh  peneliti  tidak  tahu  bahwa  ada Undang-Undang  khusus  Nomor  23  Tahun 2004  yang  mengatur  tentang  penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sehingga tingkat  pemahaman  mereka  juga  rendah tentang  macam-macam  kekerasan  yang sudah diatur dalam Undang-Undang PKDRT tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat sekaligus  ketua  RT,  bernama  Mistaha beserta istrinya, menjelaskan bahwa mereka berdua belum pernah tahu jika ada Undang- Undang  khusus  yang  mengatur  tentang kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Mereka juga  tidak  mengetahui  bahwa  kekerasan bukan  hanya  sekedar  kekerasan  fisik, namun  juga  ada  kekerasan  dari  segi  psikis. Mereka  hanya  tahu  jika  ada  seorang  suami yang  memukul  istrinya  secara  berlebihan artinya  mengakibatkan  luka  parah  pada  si istri  itu  bisa  dikatakan  kekerasan  dalam rumah tangga dan bisa dihukum pidana.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan beberapa  masyarakat  yg  lain  yaitu  Ibu Husnia,  bapak  Saiful,  Ibu  Tatik  dan
suaminya,  Ibu  Fatmawati  dan  suaminya, Ibu  Nafil  dan  suaminya,  dan  beberapa warga  yang  lain.  Rata-  rata  warga  hanya mengetahui  bahwa jika  ada seorang suami yang  memukul  istrinya  secara  berlebihan artinya  mengakibatkan  luka  parah  pada  si istri  itu  bisa  dikatakan  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  bisa  dihukum.  Mereka tidak  tahu  tentang  Undang-Undang  khusus yang  mengatur  tentang  kekerasan  dalam rumah  tangga,  mereka  tidak  tahu  bahwa kekerasan itu banyak macamnya, antara lain kekerasan  fisik,  kekerasan  psikologis, kekerasan  seksual,  kekerasan  ekonomi  dan kekerasan penelantaran rumah tangga.
2.2. Dampak Dari Pemahaman
Masyarakat Tentang Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004
Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap Terjadinya Kekerasan
Dalam

## Rumah Tangga
Kekerasan  (Terhadap  Perempuan) dalam  Rumah  Tangga  secara  ringkas, adalah  setiap  tindakan  kekerasan  verbal maupun  fisik,  pemaksaan  atau  ancaman pada  nyawa  yang  dirasakan  pada  seorang perempuan,  apakah  masih  anak-anak  atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik  atau  psikologis,  penghinaan  atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan  subordinasi  perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah
tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan  Pasal  1  Deklarasi  Penghapusan Tindakan  Kekerasan  terhadap  Perempuan dapat  disarikan  sebagai  setiap  tindakan berdasarkan  jenis  kelamin  yang  berakibat kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan secara  fisik,  seksual,  atau  psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang  baik  yang  terjadi  di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). 24
Lebih  tegas  lagi  dapat  dikatakan bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  rumah  tangga  terutama  digunakan untuk  mengontrol  seksualitas  perempuan dan  peran  reproduksi  mereka.  Hal  ini sebagaimana  biasa  terjadi  dalam  hubungan seksual  antara  suami  dan  istri  di  mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus  dipenuhi  kebutuhannya,  dan  hal  ini tidak terjadi sebaliknya.
Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan  bahwa  beberapa  hal  di  bawah ini  dapat  dikategorikan  sebagai  unsur  atau indikasi  kekerasan  terhadap  perempuan dalam rumah tangga yaitu: 25
24 Rahman, Anita. (2006). Pemberdayaan PerempuanDikaitkan  Dengan  12  Area  of Concerns (Issue Beijing, 1995) . Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
25 WHO.  (2006). Menggunakan  Hak  Asasi  Manusia Untuk  Kesehatan  Maternal  dan  Neunatal:  Alat untuk  Memantapkan  Hukum,  Kebijakan,  dan Standar Pelayanan. Jakarta: Dep. Kes. RI.
1. Setiap  tindakan  kekerasan  baik  secara verbal  maupun  fisik,  baik  berupa tindakan  atau  perbuatan,  atau  ancaman pada nyawa.
2. Tindakan  tersebut  diarahkan  kepada korban  karena  ia  perempuan.  Di  sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku  menganggap  wajar  melakukan tindakan kekerasan terhadap
perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dll.
4. Tindakan  kekerasan  tersebut  dapat merugikan  fisik  maupun  psikologis perempuan.
5. Tindakan  kekerasan  tersebut  terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.
Dalam  konteks  Indonesia,  kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan  hukum,  dan  sistem  hukum (materiil  hukum,  aparat  hukum,  budaya hukum)  yang  ada  kurang  responsif  dalam melindungi kepentingan perempuan.
KUHAP  sangat  minim  membicarakan  hak dan  kewajiban  istri  sebagai  korban,  ia hanya  diposisikan  sebagai  saksi  pelapor atau  saksi  korban.  Begitu  pula  yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  31 ayat  (3):  “Suami  adalah  kepala  rumah
tangga  dan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga. Meski  demikian,  KUHP  juga  memuat peluang  istri  untuk  mendapat  keadilan. Kekerasan  dan  penganiayaan  terhadap  istri dalam  KUHP  merupakan  tindak  pidana yang  sanksinya  lebih  besar  sepertiga  dari tindak  pidana  penganiayaan  biasa  atau dilakukan  oleh  dan  terhadap  orang  lain, sebagaimana  diterangkan  dalam  Pasal  351 s.d.355 KUHP.
Pernyataan  dalam  KUHP  tersebut dipertegas  lagi  dengan  keluarnya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) pada  tanggal  22  September  2004  yang merupakan  hasil  kerja  cukup  panjang  dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah,  parlemen,  dan  tentu  saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh  lembaga-lembaga  yang  mempunyai perhatian  serius  terhadap  penyelesaian kekerasan  dalam rumah  tangga  dan pembangunan  hukum  yang  adil  bagi seluruh lapisan masyarakat.
Adapun  definisi  kekerasan  dalam rumah  tangga  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  yaitu:  “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau
perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Data  dari  hasil  Survei  Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak  Kekerasan  terhadap Perempuan  menurut  Pelaku ,  menunjuk- kan  bahwa:  sebanyak  51,1%  (pelaku: suami);  11,7%  (pelaku:  orang  tua/mertua, anak/cucu,  dan  famili);  19,6%(pelaku: tetangga);  2,5%(pelaku:  atasan/majikan); 2,9  (pelaku:  rekan  kerja);  0,2%  (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya).
Gejala-gejala  istri  yang  mengalami kekerasan  adalah  merasa  rendah  diri, cemas,  penuh  rasa  takut,  sedih,  putus  asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit  kepala,  mengalami  kesulitan  tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya,  kesemutan,  nyeri  perut,  dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika  anda  membaca  gejala-gejala  di  atas, tentu  anda  akan  menyadari  bahwa  akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan. 26
Ratna  Batara  Munti  menjelaskan bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi  dalam
26 Komnas  Perempuan  (2002). Peta  Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Ameepro.
berbagai  bentuk  sebagaimana  diringkaskan di  bawah  ini  yaitu  : 27 Kekerasan  fisik, Kekerasan  psikologis,  Kekerasan  Seksual, Kekerasan  ekonomi,  Penelantaran  rumah tangga.
Gabungan  dari  berbagai  kekerasan sebagaimana  disebutkan  diatas  baik  fisik, psikologis, maupun ekonomis. Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut dapat  diketahui  bahwa  kekerasan  tersebut adalah suatu tindakan yang out of control yang dapat  menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.
Dampak dari rendahnya pemahaman masyarakat Desa Cangkring tentang Undang-Undang PKDRT dan juga rendahnya  pemahaman  tentang  berbagai bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga menyebabkan tingginya kejadian kekerasan dalam  rumah  tangga  baik  disadari  atau tidak.  Hal  ini  didasarkan  pada  hasil wawancara langsung antara peneliti dengan beberapa  masyarakat  Desa  Cangkring  dan juga  didasarkan  pada  hasil  pengisian kuisioner oleh masyarakat Desa Cangkring.
Beberapa  warga  antara  lain,  Ibu nafil,  Ibu  suliha,  Ibu  Fatmawati,  Ibu  Tatik, Ibu  Anisa,  Ibu  zainab,  Ibu  maimunah,  Ibu Rohimah,  mereka  menjelaskan  bahwa
27 Rahman, Anita. (2006). Pemberdayaan PerempuanDikaitkan  Dengan  12  Area  of Concerns (Issue Beijing, 1995) . Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
ketika bertengkar dengan suaminya, mereka kadang-kadang mendapat ucapan kasar dari suaminya dan menyebabkan ibu-ibu tersebut  tertekan  secara  psikis,  bahkan menyebabkan ibu-ibu ini mengalami penurunan  nafsu  makan  karena  psikisnya tertekan  setelah  bertengkar  dengan  suami. Bahkan  ada  beberapa  warga  Cangkring yang  statusnya  sebagai  istri  mendapat kekerasan secara fisik ringan dari suaminya ketika bertengkar.
Beberapa  suami  istri  yang  telah peneliti  wawancara  dan  peneliti  minta untuk mengisi kuisioner mengatakan bahwa hanya  mengetahui    jika  ada  seorang  suami yang  memukul  istrinya  secara  berlebihan artinya  mengakibatkan  luka  parah  pada  si istri  itu  bisa  dikatakan  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  bisa  dihukum.  Mereka tidak  tahu  tentang  Undang-Undang  khusus yang  mengatur  tentang  kekerasan  dalam rumah  tangga,  mereka  tidak  tahu  bahwa kekerasan itu banyak macamnya, antara lain kekerasan  fisik,  kekerasan  psikologis, kekerasan  seksual,  kekerasan  ekonomi  dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  diambil  ke- simpulan sebagai berikut:
1. Tingkat  pemahaman  masyarakat  Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, terhadap  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masih  rendah.  Mereka  tidak  tahu  bahwa kekerasan  itu  banyak  macamnya,  antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi  dan  kekerasan  penelantaran rumah  tangga.  Bahkan  sebahagian  besar warga  tidak  tahu  jika  ada  Undang- Undang  khusus  yang  mengatur  tentang kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini didasarkan  pada  hasil  penelitian  berupa kegiatan  wawancara  dan  pengisian kuisioner  yang  dilakukan  oleh  peneliti kepada masyarakat Desa Cangkring.
2. Dampak  dari  rendahnya  pemahaman masyarakat  Desa  Cangkring  tentang Undang-Undang  PKDRT  dan  juga rendahnya  pemahaman  tentang  berbagai bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga menyebabkan tingginya kejadian kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik terjadi secara disadari atau tidak. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara langsung antara peneliti dengan
beberapa  masyarakat  Desa  Cangkring
dan juga didasarkan pada hasil pengisian
kuisioner oleh masyarakat Desa Cangkring.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap  Perempuan  di  Indonesia dan  Malaysia ,  2013  (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,)
Dadang  S.  Anshori,  dkk, Membincangkan Feminisme:  Refleksi  Muslimah  Atas Peran  Sosial  Kaum  Wanita ,  1997 (Bandung: Pustaka Hidayah,)
Fathul Djannah, Kekerasan Terhadap Istri , 2003 (Yogyakarta: LKiS,)
Khoiruddin  Nasution, Pengantar  Studi Islam , 2010 (Yogyakarta: ACAdeMIA,) Komnas Perempuan. Peta Kekerasan
Pengalaman  Perempuan  Indonesia.
(2002) Jakarta: Ameepro. Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial, 2012 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah  Tangga:  Dalam  Perspektif Yuridis  -  Viktimologis ,  2010  (Jakarta: Sinar Grafika)
Dep.  Kes.  RI. Neunatal:  Alat  untuk Memantapkan Hukum, Kebijakan, dan Standar Pelayanan. Jakarta:
Rahman,  Anita.  (2006). Pemberdayaan PerempuanDikaitkan  Dengan 12 Area
of  Concerns  (Issue  Beijing,  1995) .
Tidak diterbitkan, Universitas
Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak , 2009 (Jakarta: Rineka Cipta,)
Sciortino,  Rosalia  dan  Ine  Smyth.  (1997) .
Harmoni:  Pengingkaran  Kekerasan Domestik di Jawa. Jurnal Perempuan,
Edisi: 3, Mei-Juni.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Republik
Indonesia Tahun 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004
Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

## Internet
https://aepnurulhidayat.wordpress.com/201 5/04/06/makalah-tugas-kekerasan-dalam- rumah-tangga-aep-nurul- hidayah_rkm126201/comment-page-1/

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Ahmad  Yunus adalah  dosen  tetap  pada Prodi  Ilmu  Hukum  Universitas  Ibrahimy Situbondo. Menyelesaikan pendidikan
Sajana  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas Jember tahun 2015.
Menyelesaikan pendidikan magister dengan konsentrasi  hukum  pidana  pada  program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Jember tahun 2018.
Supianto adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.
Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Jember tahun  2007  dan  Magister  Hukum  pada Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Jember  pada  tahun 2012.