## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD
Nurmalasari 1 Ismet Ismatullah 2
Eris Darsawati 3
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: nurmalasari044@ummi.ac.id
2 Fakultas Ekonimi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: ismet.ismatullah@ummi.ac.id
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: erisdarsawati20@gmail.com

## Abstrak
Dalam  rangka  pelaksanaan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  agar  memiliki  kesempatan  yang sama  seperti  yang  di  cita-citakan  bangsa  Indonesia,  Pemerintah  terus  berupaya  untuk mengoptimalisasi  terhadap  perkembangan  daerah  di  seluruh  Indonesia  melalui  upaya  peningkatan kualitas sumber daya yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Penelitian ini  bertujuan  untuk  melihat  dan  menganalisis  penerimaan  pajak  daerah  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kotaa Sukabumi. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  analisis  yang  telah  peneliti  lakukan  pada  Badan  Pengelolaaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi dan Wajib pajak Hotel, Restora, dan parkir, menunjukan bahwa : 1)  tentang  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Sukabumi  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota Sukabumi dari pajak hotel, restoran dan parkir, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, dan setiap tahun nya melampaui taerget yang sudah di tetapkan. 2) tentang Kendala saat peningkatan penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Sukabumi,  banyak  sekali  kendala  yang  telah  di  ketahui  seperti masih kurang nya tingkat kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, adanya penghindaran pajak oleh  wajib  pajak,  banyak  orang  yang  enggan  membayar.  3)  tentang  cara  pemerintah  menaikan penerimaan  pajak  daerah,  yaitu  dengan  melakukan  inovasi  seperti  mengeluarkan  PANTAS  (Pajak Online Kota Sukabumi, e-BPHTB, dan tapping Box.
Kata Kunci : Penerimaan, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pelaksanaan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  agar  memiliki  kesempatan yang  sama  seperti  yang  di  cita-citakan  bangsa  Indonesia,  Pemerintah  terus  berupaya  untuk mengoptimalisasi  terhadap  perkembangan  daerah  di  seluruh  Indonesia  melalui  upaya  peningkatan kualitas sumber daya yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Di Indonesia Otonomi  daerah  yang  berlaku  di  dasarkan  pada  Undang  –  Undang  No  6  Tahun  2014  tentang pemerintah daerah yang mengatur mengenai pemberian kewengan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  menurut  rencana  yang  sudah  di  tetapkan  dan  sesuai  dengan perundang – undangan yang berlaku, dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah jadi mempunyai  kebebasan  untuk  membuat  kewenangan  yang  bisa  di  berlakukan  untuk  kemajuan  dan kemakmuran  daerah  nya,  hal  ini  tentu  mempunyai  dampak  positif  bagi  keberlangsungan  daerah  itu sendiri, dalam menjalankan kebijakan ini harus di barengi dengan pengelolaan manajemen yang baik, supaya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Aggota  komisi  A  DPRD  kota  Palangkaraya  Noorkhalis  Ridha  menjelaskan  pemerintah  Kota Palangkaraya belum memaksimalkan upaya nya dalam menggali potensi pendapatan daerah. Padahal secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  salah  satunya  yang berasal dari sektor pajak “faktor utama penyebab minimnya pendapatan sektor pajak ialah kurang nya kesadaran dari masyarkat dalam memenuhi kewajiban nya untuk membayar pajak, sedikit banyak nya akan  bepengaruh  pada  potensi  pendapatan  daerah  melalui  sektor  pajak  tersebut,  jadi  pada  tahun anggaran  baru  kita  berharap  mendapatkan  solusinya.  Masih  banyak  yang  menjadi  kendala  dalam memperoleh  pendapatan  yang  maksimal  contoh  saja  saat  tim  melakukan  penagihan  namun  yang
bersangkutan  tidak  berada  di  tempat  dan  masih  banyak  alasan  lain  nya  untuk  menghindari  dari petugas.  Untuk  itu  pemkot  di  rasa  perlu  melakukan  evaluasi  serta  mencari  ide  kreatif  untuk memecahkan masalah tersebut,” beber Ridha (Kaltengpos.co, 2020).

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menyatakan  bahwa  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  di  sebut  Pajak,  merupakan  iuran  wajib  yang  di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.
Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi  wajib pajak kepada daerah yang terutang baik wajib Pajak  orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Secara  umum  pajak  adalah  pungutan  dari  masyarakat  oleh  Negara  (pemerintah)  berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat di paksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  (kontra  prestasi/balas  jasa)  secara  langsung,  yang  hasilnya  di gunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan.  hal  ini  menunjukan  bahwa  pajak  adalah  pembayaran  wajib  yang  di  kenakan berdasarkan  undang-undang  yang  tidak  dapat  di  hindari  bagi  yang  berkewajiban  dan  bagi  mereka yang tidak mau membayar pajak dapat di lakukan paksaan (Siahaan, 2016, p. 7).
Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  33  tahun  2004,  yang  di  maksud  dengan  PAD  adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari  hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun  2004 Pendapatan  Asli  Daerah  yang selanjutnya  di  sebut  PAD,  yaitu  penerimaan  yang  di  peroleh  daerah  dari  sumber  –  sumber  dalam wilayah  sendiri  yang  di  pungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang  – undangan yang berlaku.
Menurut  Halim  (Iryanie,  2017:23)  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  semua penerimaan  yang  di  peroleh  daerah  dari  sumber  –  sumber  dalam  wilayah  sendiri  yang  di  pungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku.  Sektor pendapatan  daerah  memegang  peranan  yang  sangat  penting,  karena  melalui  sektor  ini  dapat  di  lihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
Menurut  (Anggoro,  2017,  p.  18)Sumber  –  sumber  yang  bisa  di  kembangkan  daerah  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:
1. Pajak Daerah, yaitu pajak – pajak yang di tentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para  pembayar  pajak  (wajib  pajak)  tidak  menerima  imbalan  secara  langsung  dari  pemerintah daerah.  Contoh  dari  pajak  daerah  adalah  pajak  kendaraan  bermotor,  pajak  hiburan,  pajak  rumah makan/restoran, pajak iklan dan sebagainya.
2. Retribusi  Daerah,  yaitu  pungutan  yang  di  kenakan  kepada  masyarakat  yang  menikmati  secara langsung  fasilitas  tertentu  yang  di  sediakan  pemerintah  daerah.  Pungutannnya  juga  harus  di tuangkan  dalam  peraturan  daerah.  Contoh  dari  pendapatan  ini  adalah  retribusi  parkir,  retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  di  pisahkan,  yaitu  pendapatan  yang  di  peroleh  dari pengelolaan badan – badan usaha milik daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain – lain PAD yang  sah,  yaitu pendapatan  yang di peroleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan  tersebut  di  atas.  Pendapatan  ini  antara  lain  adalah  hasil  penjualan  kekayaan  daerah yang  tidak  di  pisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang  asing,  serta  komisi  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

## METODE PENELITIAN Objek Penelitian
Objek  penelitian  adalah  suatu  tema  atau  inti  permasalahan  yang  akan  di  teliti  oleh  peneliti untuk  mendapatkan  informasi  atau  gambaran  yang  jelas  dari  permasalahan  tersebut.  Dan  kemudian peneliti akan menarik kesimpulannya dari permasalahan yang sedang di teliti tersebut.
Berdasarkan  yang  sudah  di  paparkan  di  atas  maka  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah Pajak  Daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dengan  demikian  peneliti  melaksanakan  penelitian  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kota  Sukabumi.  Karena  BPKD  merupakan  suatu instansi pengelolaan keuangan Daerah. Adapun tujuan di lakukannya penelitian ini untuk mengetahui Penerimaan pajak daerah dalam menigkatkan pendapatan asli daerah.

## Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, di kembangkan dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu  pada gilirannya dapat di gunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

## Sampel Sumber Data
Sampel  dalam  penelitian  kualitatif  bukan  di  namakan  responden,  tetapi  sebagai  narasumber atau  partisipan,  teman  dan  guru  dalam  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  informannya adalah  karyawan  yang  bekerja  di  BPKD  Kota  Sukabumi.  Sampel  dalam  penelitian  kualitatif  juga bukan  di  sebut  sampel  statistic  melainkan  sampel  teoritis,  karena  tujian  penelitia  kualitatif  adalah menghasilkan teori.  Adapun dalam penelitian ini yang menjadi situasi sosial (situatation social ) nya adalah  pelaku  nya  yaitu  karyawan  BPKD  dan  wajib  pajak.  Tempatnya  nya  yaitu  Di  kantor  BPKD. Aktivitasnya nya yaitu mengelola keuangan daerah dan membayar kewajibannya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  –  langkah  yang  di  lakukan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

## Data Primer
Menurut  Sugiyono  (2017,  p.  137)  “data  primer  adalah  data  yang  di  peroleh  dari  hasil melakukan  penelitian  secara  langsung  ke  lapangan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  data  yang akurat”. Data primer di peroleh dengan cara :

## Observasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk melihat sejauh mana analisis penerimaan pajak daerah.

## Wawancara
Menurut  Sugiyono  (2017,  p.  137)  wawancara  di  gunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga  apabila  peneliti  ingin  mengetahui  hal  –  hal  dari  responden  yang  lebih  mendalam  dan  jumlah respondennya sedikit / kecil. Dari hasil wawancara, peneliti akan memperoleh data berupa gambaran umum  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah(BPKD)  ,  struktur  organisasi,  tugas  dan  wewenang pegawai  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD),  kebijakan  dan  prosedur  pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Data Sekunder
Menurut  Sugiyono  (2017,  p.  137)  “Data  sekunder  adalah  data  yang  di  peroleh  dari  informan secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini  berupa  data  yang  di  kumpulkan  melalui  dokumen  resmi  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (BPKD)”.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2017,  p.  247)  dalam  penelitian  kualitatif,  data  di  peroleh  dari  berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data  yang bermacam  – macam (Triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai data nya jenuh.

## Analisis Sebelum Lapangan
Menurut    Sugiyono  (2017,  p.  245) penelitian  kualitatif  telah  melakukan  analisis  data  sebelum melakukan penelitian sebenernya atau dengan kata lain sebelum terjun  untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan di gunakan  untuk  menentukan  fokus  penelitian.  Namun  demikian  fokus  penelitian  ini  masih  bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan.

## Analisis Selama dan Setelah di Lapangan
Menurut  Sugiyono  (2017,  p.  246)  analisis  data  penelitian  kualitatif,  di  lakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Pada saat  wawancara,  peneliti  sudah  melakukan  anlisis  terhadap  jawaban  yang  di  wawancarai.  Apabila jawaban  yang  di  wawncarai  setelah  di  analisis  belum  memuaskan,  maka  peneliti  akan  melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga di peroleh data yang kredibel.

## Data Reduction (Reduksi data)
Menurut Sugiyono (2017, p. 247) mereduksi  data berarti merangkum, memilih  hal  – hal yang pokok, memfokuskan pada  hal  – hal yang penting serta di  cari tema dan polanya. Dengan demikian data  yang  telah  di  reduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah  peneliti untuk mengumpulkan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan, seperti computer, notebook dan lain sebagainya.

## Data Display (Penyajian Data)
Menurut    Sugiyono  (2017,  p.  249)  setelah  data  di  reduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart dan  sebagainya.  Menurut  Miles  dan  Huberman yang  paling  sering  di  gunakan  dalam  penyajian  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  teks  yang bersifat naratif.
Conlusion Drawing and Verification (Kesimpulan dan Verifikasi)
Menurut  Sugiyono  (2017,  p.  252)  menyatakan  bahwa  kesimpulan  awal  yang  di  kemukakan masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak  di  temukan  bukti  –  bukti  yang  kuat  yang mendukung  pada  tahapan  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang  di kemukakan  pada  tahap  awal  di  dukung  oleh  bukti  –  bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti kembali  kelapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  di  kemukakan  merupakan kesimpulan kredibel.
Menurut  Sugiyono  (2017,  p.  253)  menyatakan  bahwa  kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif merupakan  temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan  dapat  berupa  deskrisi  atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis / teori.

## HASIL PEMBAHSAN

## Penerimaan Pajak  Daerah di Kota Sukabumi
Di  Kota  Sukabumi  terdapat  Sembilan  pajak  daerah,  yang  terdiri  dari  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah, Pajak  PBB  P2,  dan  Pajak  BPHTB,  di  antara  Sembilan  pajak  daerah  yang  ada  di  kota  Sukabumi, penulis  berfokus  mengambil  tiga  pajak  Daerah  yaitu  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  dan  Pajak  Parkir. Berikut merupakan Grafik Pajak.
Daerah Kota Sukabumi secara keseluruhan dari tahun 2018 – 2019 :
Sumber  : Booklet Pajak Daerah Kota Sukabumi 2019 (BPKD) Gambar 1
Grafik Pajak Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2019
Sumber : Booklet Pajak Daerah Kota Sukabumi 2019 Gambar 2
Grafik Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018 – 2019
Berdasarkan grafik di atas, bisa di lihat bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 – 2019 sudah  mencapai  target,  bahkan  melampaui  targetnya,  pada  tahun  2018  target  pajak  hotel  yang  di tetapkan  adalah  sebesar  Rp.  2.724.533.880,  dan  realisasi  yang  tercapainya  adalah  sebesar  Rp. 3.298.485.460.  Kemudian,  pada  tahun  2019  target  yang  telah  di  tetapkan  adalah  Rp.  3.003.553.780, dan raealiasasi yang tercapai adalah sebesar Rp. 4.141.859.159.
Kenaikan  penerimaan  pajak  tersebut  diperoleh  dari  banyaknya  kunjungan  pelanggan  hotel dibeberapa  hotel  yang  ada  di  kota  sukabumi,karena  begitu  banyak  nya  potensi  hotel  yang  ada  di sukabumi  seperti  salah  satu  hotel  yang  ada  di  Kota  Sukabumi  yaitu  Hotel  Balcony,  yang  banyak memiliki potensi seperti dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan tempat – tempat wisata, dekat dengan  pusat  pemerintahan,  dan  letaknya  strategis,  dengan  banyaknya  pengunjung  yang  datang  ke tempat wisata,  maka akan berpengaruh juga ke banyak nya pengunjung hotel, sehingga meningkatkan pendapatan pajak hotel.
2,724,533,880 3,003,553,780 3,298,485,460 4,141,859,159 - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 2018 2019 Pajak Hotel Target Realisasi
Tetapi  disamping  itu,  terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh  beberapa  hotel  di  kota  Sukabumi salah  satunya  Hotel  Balcony  ini,  dikarenakan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  pada  seluruh wilayah diberbagai dunia, salah satunya  Indonesia, berpengaruh  pula pada wilyah-wilayah Indonesia termsuk  wilayah  kota  Sukabumi.  Di  tahun  2020  sekarang  ini,  kemungkinan  besar  mempengaruhi kondisi  hotel,  dimana  biasanya  terdapat  banyak  pengunjung  tetapi  untuk  tahun  ini  pengunjung cenderung  menurun.  Hal  tersebut  akan  berakibat  pula  pada  pendapatan  hotel,  dimana  apabila pendapatan  hotel menurun maka penerimaan  untuk pajak  hotel juga akan menurun.  Sehingga  target dan realisasi untuk tahun 2020 tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
Pada  saat  kondisi  pandemi  sudah  hampir  kembali  normal,  pihak  hotel  akan  mensiasatinya dengan  memberikan  berbagai  promo  menarik,  dan  pelayanan  yang  lebih  menguntungkan  bagi pengunjung.  Selain  itu  pihak  hotel  juga  dapat  memeberikan  berbagai  fasilitas  terbaru  yang  dapat membuat  pengunjung  lebih  nyaman.  Seperti  memeprluas  wilayah  hotel  dan  penambahan  maupun perbaiakan pada berbagai fasilitas yang telah disediakan.

## Sumber : Booklet Pajak Daerah Kota Sukabumi 2019

## Gambar 3

## Grafik Penerimaan Pajak Restoran Tahaun 2018 – 2019
Berdasarkan  grafik  di  atas,  bisa  di  lihat  bahwa  penerimaan  pajak  restoran  pada  tahun  2018  – 2019 sudah mencapai target, bahkan melampuai target yang sudah di tetapkan, pada tahun 2018 target pajak  restoran adalah sebesar Rp. 7.507.800.000, dan reaslisasi  yang di  capainya  adalah sebesar Rp. 9.442.155.298.  Kemudian  pada  tahun  2019  target  yang  sudah  di  tetapkan  adalah  sebesar  Rp. 8.139.900.000 dan realisasi yamg tercapai adalah Rp. 12.312.877.115.
Kenaikan penerimaan pajak restoran tersebut di peroleh dari banyak nya kunjungan konsumen yang datang ke testoran yang ada di Kota Sukabumi, karena banyak nya potensi restoran pada sektor pajak  restoran  memiliki  potensi  yang  bagus  untuk  penerimaan  daerah  karena  di  kota  dan  kabupaten Sukabumi,  banyak  tempat  wisata,  maka  penerimaan  pajak  restoran  dapat  meningkat  sehingga kontribusi  terhadap  Pendapatan  asli  daerah  cukup  baik.  Restoran  menyediakan  makanan  atau minuman dengan di pungut bayaran begitu juga dengan rumah makan, kantin, kafe dan sejenisnya.
Selain memiliki potensi yang baik terdapat hambatan – hambatan di sektor pajak restoran, salah satu hambatannya yaitu, adanya wabah Covid-19 berdampak pada pendapatan pajak restoran. Karena banyak  restoran  yang  harus  tutup,  kurang  lebih  empat  bulan,  yang  mengakibatkan  omset  restoran menurun.  Untuk  menghadapi  kendala  yang  ada,  akibat  covid-19  yang  sebagian  restoran, mengandalkan  pengimiman  makanan  menggunakan  jasa  ojek  online,  tetapi  untuk  saat  ini  semenjak PSBB tidak berlaku lagi, restoran sudah buka kembali dan pengunjung restoran sudah mulai ramai.
7,507,800,0 00 8,139,900,0 00
9,442,155,2
98 12,312,877, 115 - 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 2018 2019 Pajak Restoran Target Realisasi

## Kendala Saat Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Andri  Suryandi  Kepala  Sub  Bidang  Bagi  Hasil Pajak  pada  kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota  Sukabumi  mengenai  kendala  yang muncul  saat  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Sukabumi  diperoleh  hasil  bahwa “Kendalanya  yaitu  kurangnya  tingkat  kesadaran  masyarakat,  dari  segi  pendaftaran,  pelaporan  dan pembayaran, dan penagihan”
Meningkatkan  pajak  daerah  pastinya  tidaklah  mudah,  akan  selalu  ada  kendala  yang  di  hadapi oleh  pemerintah  daerah  mengenai  pajak  yang  dikelolanya.  Masih  banyak  daerah  yang  sulit  dalam meningkatkan  pendapatan  pajak  daerahnya.  Kendala  tersebut  dapat  diketahui  dengan  masih kurangnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  adanya  penghindaran  pajak  (tax aversion)  oleh  wajib  pajak,  banyak  orang  yang  enggan  membayar.  Salah  satu  alasan  kenapa  masih banyaknya yang tidak membayar pajak adalah ketidak tahuan masyarakat akan penting nya membayar pajak dan masyarakat belum mengetahui manfaat dan fungsi dari pajak. Masyarakat tidak tahu bahwa peran  serta  masyarakat  dalam  membayar  pajak  adalah  sebagai    subjek  pajak  yang  tentu  sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.
Selain  kurangnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  kendala  yang selanjutnya adalah ada pada bagaimana pengelolaan pajak daerah itu sendiri, kendala pengelolaan nya adalah :
l.  Pendaftaran hanya dapat di lakukan pada loket resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada saat pendaftaran wajib pajak harus di lakukan di loket resmi BPKD, ketika yang mendaftar di loket resmi BPKD membludak sedangkan jumlah petugas pendata tidak memadai, tentu saja wajib pajak harus menunggu dan mengantri beberapa jam karena banyak nya wajib pajak yang mendaftar, hal tersebut  akan  membuat  wajib  pajak  merasa  tidak  nyaman  dan  bahkan  wajib  pajak  dapat meninggalkan  tempat  pendaftaran  sebelum  waktunya,  hal  itu  yang  mengakibatkan  wajib  pajak enggan untuk membayar pajak karena untuk daftar saja harus menunggu lama.
2. Pelaporan dan pembayaran hanya dapat di lakukan pada loket resmi BPKD, ketika yang melapor di loket resmi BPKD membludak hal ini juga tentu akan memakan  waktu yang lama menunggu ber jam – jam dan akhirnya banyak wajib pajak tidak melapor Surat pemberitahuan pajak daerah nya dan Surat Pemberitahuan pajak daerah yang tidak di laporkan tepat waktu.
3.  Pada  saat  penagihan  pajak  oleh  pemerintah  kepada  wajib  pajak  yang  telat  membayar  pajak  atau tidak  patuh  akan  kewajibannya  membayar  pajak  atau  menunggak,  masih  belum  adanya  juru  sita, untuk menyita asset wajib pajak yang menunggak tersebut, dan upaya penagihan untuk orang yang menunggak itu baru sebatas teguran, dan terbatasnya sumber daya manusia penagih.
Adapun solusi yang di pimiliki pemerintah BPKD adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan  sosialisasi  lebih  detail  bahwa  betapa  penting  nya  kita  membayar  pajak,  sosialisasi bisa di lakukan lewat media cetak, media elektronik, outdoor dan indoor.
2. Adanya  upaya  penagihan  tambahan  yaitu  adanya  mobil  keliling,  untuk  memudahkan  wajib  pajak dalam membayar kewajiban nya, mobil keliling ini di lakukan rutin 3 kali dalam 1 minggu.
3. Pemasangan plang pengawasan,  di  lakukan  kepada  wajib pajak PBB dengan tunggakan tertentu, pemasangan di lakukan setelah di dahului penagihan dengan surat teguran.
4. Pemasangan  stiker  pengawasan,  di  lakukan  kepada  wajib  pajak  hotel,  restoran,  dan  hiburan, dengan tunggakan tertentu, dan di dahului dengan pemberitahuan dan surat teguran.

## Cara Pemerintah Menaikan Penerimaan Pajak Daerah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Asep  Kepala  Sub  Bidang  Penagihan  pada  kantor Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota  Sukabumi  mengenai  cara  pemerintah  dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi diperoleh hasil bahwa “untuk peningkatan pajak  daerah  kita  mengadakan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pajak  daerah,  terus  kita  juga  selalu melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk saat ini kita punya upaya untuk merekam transaksi,  alat  rekam  transaksi  itu  berupa  tapping  box,  ”,  dan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Teten selaku  Kepala  Sub  Bidang  penyuluhan  mengenai  cara  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  di  Kota  Sukabumi  diperoleh  hasil  bahwa  “cara  pemerintah  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  dengan  kita  bersosialisasi,  sosialisasinya  ada  sosialisasi  tidak  langsung  yaitu  dengan media cetak dan elektonik, dan sosialisasi secara langsung yaitu kita mengundang wajib pajak nya”.
Pemerintah  daerah  pastinya  mengharapkan  peningkatan  dalam  masalah  pendapatan  pajak daerah setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi PR setiap daerah untuk merealisasikan harapan tersebut. Ada  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan pajak  daerah  baik  dari  inovasi  maupun  dari  startegi.  Inovasi  yang  di  lakukan  seperti  pengembangan system  online  Pajak  Daerah  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pelaporan,  pembayaran,  dan pendaftaran.  Pembuatan  aplikasi  pendukung  untuk  mengubah  pengelolaan  pendekatan  pemungutan pajak.  Melakukan  kerjasama  dengan  instansi  terkait  seperti  kejaksaan  negeri,  Pejabat  Pembuaatan Akta  Tanah  (PPAT),  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Pajak  Pratama  (BPN,  KP  Pratama),  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP).  Menyusun  konsep  upaya penagihan  tambahan  di  luar  yang  sudah  di  atur    dalam  Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  (KUPD). Selain  inovasi  strategi  tentu  juga  harus  di  lakukan    agar  pendapatan  daerah  tersebut  bisa  meningkat dari  tahun  ke  tahun.  pemerintah  Sukabumi  juga  tentu  saja  mempunyai  strategi  tertentu  untuk  bisa meningkatkan pendapatan pajak daerah, seperti yang dijelaskan berikut ini:
Pemerintah juga mempunyai strategi berupa inovasi pelayanan publik, inovasi tersebut adalah:
1. PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi)
Aplikasi PANTAS atau di kenal dengan Pajak Online Kota Sukabumi merupakan suatu aplikasi pelaporan  pajak  daerah  secara online. Pembangunan  aplikasi  PANTAS online ini  bertujuan  untuk memeberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk  melaporkan  kewajiban  pajaknya,  dimana  Wajib Pajak  (WP)  dapat  melaporkan  pajaknya  menggunakan  formulir  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD)  yang  bisa  di  unduh  melalui  website  subdomain  :  pantas.sukabumikota.go.id.  laporan  ini akan  di  verifikasi  oleh  petugas  Badan  Pengelolaan  Kota  Sukabumi,  dan  apabila  sudah  sesuai  akan divalidasi dan di tetapkan sebagai ketetapan pajak.
Dalam PANTAS ini yang baru bisa di layani adalah 7 (Tujuh) jenis pajak non Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB).    Artinya  Pajak  Daerah  yang  besifat self  assessment yakni  pajak  restoran,  hotel,  hiburan parkir, dan lain – lain.
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online ( e- BPHTB) Aplikasi  BPHTB online atau  yang  lebih  di  kenal  dengan e -BPHTB  adalah  BPHTB  di  buat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan atau pembayaran pajak, aplikasi  ini  di  bangun  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  masyarakat  yang  akan  melakukan pembayran  BPHTB  atas  transaksi  jual  beli  tanah  dan  atau  bangunan,  di  samping  juga  memudahkan dalam  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pelaporan  transaksi  dari  PPAT,  karena  aplikasi  ini terkoneksi dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki oleh PPAT sehingga setiap transaksi jual beli yang terjadi dapat langsung di pantau melalui sistem online BPHTB. Dengan  di  bangunnya  sistem  aplikasi e- BPHTB  di  harapkan  tidak  akan  ada  kebocoran  dalam pengelolaan  pajak  yang  bersumber  dari  BPHTB  sehingga  dapat  menunjang  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran melalui pemasangan Tapping Box
Sebagai  salah  satu  upaya  mengamankan  potensi  pajak  daerah,  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  telah  melakukan  pemasangan  alat  perekam  transaksi  berupa Tapping  Box pada  lokasi  wajib pajak.  Tujuan  dari  pemasangan Tapping  Box ini,  adalah  sebagai  salah  satu  sarana  pengaplikasian pajak online ,  dimana  dengan  aplikasi  pajak online di  harapkan  dapat  mengoptimalkan  penerimaan pajak melalui pemantauan secara langsung transaksi yang terjadi di Wajib Pajak.
Sistem pajak online ini sudah di uji cobakan pada 10 (sepuluh)  lokasi Wajib Pajak yang ada di kota Sukabumi, di mana wajib pajak  yang terpasang Tapping Box ini terhubung dengan  sistem yang ada  pada  badan  pengelolaan  keuangan  daerah  kota  Sukabumi.  Dengan  penerapan  pajak online , pengawasan  terhadap  wajib  pajak  menjadi  lebih  kontrol,  dimana  hal  ini  di  sebabkan  karena  setiap transaksi dapat langsung terekam dan dapat dipantau secara langsung melalui monitor pajak yang ada pada badan pengelolaan keuangan daerah Kota Sukabumi.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  di  bahas,  tentang  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota Sukabumi maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi dari pajak hotel, restoran dan parkir, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, dan setiap tahun nya melampaui taerget yang sudah di tetapkan.
2. Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  di  paparkan,  tentang  Kendala  saat  peningkatan penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Sukabumi  banyak  sekali  kendala  yang  telah  di  ketahui seperti  masih  kurang  nya  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  mebayar  pajak,  adanya penghindaran  pajak  oleh  wajib  pajak,  banyak  orang  yang  enggan  membayar.  Tetapi pemerintah  juga  mempunyai  solusinya  untuk  mengahadapi  kendala  yang  muncul  yaitu mengadakan  sosialisasi  lebih  detail  lagi,  adanya  upaya  penagihan  tambahan  yaitu  dengan adanya  mobil  keliling,  adanya  pemasangan  plang  pengawasan,    dan  pemasangan  stiker pengawasan bagi mereka yang telat atau tidak membayar pajak nya.
3. Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  di  bahas,  tentang  cara  pemerintah  menaikan  penerimaan pajak  daerah,  yaitu  dengan  melakukan  inovasi  seperti  :  pengembangan  sistem  online  pajak daerah  untuk  menyelesaikan  permasalahan,  pelaporan,  pembayaran,  dan  pendaftaran  melaui situs  web  PANTAS  (Pajak  Online  Kota  Sukabumi),  e-BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan),  Tapping  –  Box  (untuk  pelaksanaan  dan  pengawasan  pajak  hotel  dan restoran)  dengan  penerapan  pajak  Online,  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  menjadi  lebih terkontrol. Dimana hal ini di sebabkan setiap transaksi dapat langsung terekam dan dapat  di pantausecara  langsung  melalui  monitor  pajak  yang  ada  pada  badan  pengelolaan  keuangan daerah Kota Sukabumi.

## REFERENSI
Kaltengpos.co.  (2020). Tingkat  Kesadran  Masyarakat  Masih  Rendah . https://kaltengpos.co/berita/- 39189-tingkat_kesadaran_masyarakat_membayar_pajak_masih_rendah.html#
Siahaan,  M.  P.  (2016). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Revisi).  PT  RAJAGRAFINDO PERSADA.
Iryanie, P. A. W. dan E. (2017). Pajak Daerah Dalam Pendaptan Asli Daerah . CV BUDI UTAMA.
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . UB Press.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta cv.