## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 2, 2023, pp. 147-158
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Toleransi terhadap gratifikasi sebagai prediktor korupsi: Studi komparasi Indonesia dan Hong Kong
Alva Supit 1, 2, a *, Billy Lau 1, b , Patrick Cheng 1, c 1 City University of Hong Kong. 83 Tat Che Avenue, Hong Kong S.A.R.
2 Universitas Negeri Manado. Jl. Kampus Unima Tondano 95618, Indonesia
a alvasupit2-c@my.cityu.edu.hk ; b chiunlau2-c@my.cityu.edu.hk; c pptcheng2-c@my.cityu.edu.hk * Corresponding Author
Abstrak : Korupsi merupakan masalah global yang dihadapi oleh setiap negara di seluruh dunia. Perilaku koruptif tidak berkembang dalam waktu yang singkat, dan oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi yang lebih dini, proksimal dan kurang kelihatan. Dalam penelitian ini, dengan mem- bandingkan indeks persepsi korupsi dan faktor sosiokultural antara Indonesia dan Hong Kong, dilakukan studi kualitatif tentang fenomena gratifikasi, yaitu suatu tindakan memberikan imbalan uang atau barang kepada petugas pelayanan publik untuk pelayanan yang mereka berikan, meskipun layanan tersebut sudah merupakan pekerjaan mereka. Subjek penelitian diambil dari mahasiswa atau lulusan baru ( fresh graduate ) dari Hong Kong dan Indonesia. Selama wawancara, ditemukan adanya perbedaan antara responden Hong Kong  dan  Indonesia  dalam  hal  pengalaman  dimintai  imbalan,  persepsi  dan  dorongan  untuk  memberi imbalan,  serta  kecenderungan  untuk  menerima  imbalan  saat  melakukan  transaksi  pelayanan  publik. Responden Indonesia umumnya lebih toleran, familier, dan permisif terhadap perilaku memberi/menerima imbalan dibandingkan responden Hong Kong. Alasan di balik fenomena ini kemudian diselidiki, dan kore- lasi  antara  permisivitas  dengan  indeks  persepsi  korupsi  Indonesia  dan  Hong  Kong  diteliti.  Dari  hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa pemberantasan korupsi harus disertai dengan intervensi sosiokul- tural dan pendidikan dini terhadap subjek yang naif, untuk mencegah mereka terpapar budaya permisif terhadap gratifikasi, yang dapat bertindak sebagai prediktor perilaku korupsi di kemudian hari.
Kata Kunci : Gratifikasi; Korupsi; Budaya; Indonesia; Hong Kong
How to Cite : Supit, A., Lau, B., & Cheng, P. (2023). Tolerance to gratification as a proxy for corruption:  Comparison  between  Indonesia  and  Hong  Kong.  Integritas  :  Jurnal Antikorupsi, 9(2), 147 – 156. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.914

## Pendahuluan
Di seluruh dunia, korupsi dipandang sebagai suatu tindakan kriminal. Namun, korupsi dapat juga bermanifestasi dalam berbagai macam tindakan yang bisa terlihat lebih ringan dan bahkan tidak disadari. Di Indonesia, tindakan memberikan uang atau barang kepada pejabat publik untuk sebuah pelayanan dapat dianggap sebagai turunan dari korupsi yang dikenal sebagai “gratifikasi” . Hal ini diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 pasal 12B tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi. Namun, terdapat area abu-abu dalam pengimplementasian hal ini, khususnya bila ditinjau dari  sudut  pandang  sosiokultural  di  Indonesia.  Contohnya  adalah  berapa  jumlah  uang  yang diperlukan untuk mengkategorikan sebuah tindakan pemberian sebagai gratifikasi, serta konteks di mana transaksi ini terjadi. Hal ini dapat bersifat multitafsir, tergantung pada interpretasi para pelaku. Oleh karena itu, pemberantasan gratifikasi tidak hanya merupakan masalah hukum saja; sebaliknya, studi etnografi diperlukan untuk memperlengkapi intervensi terhadap gratifikasi. Hal ini karena tradisi suka memberi telah berakar di berbagai bagian masyarakat Indonesia secara turun-temurun, dan seperti yang dikatakan oleh Meyer (2016), tradisi akan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai aturan kolektif yang disebut “budaya”.
Hong  Kong 1 dan  Indonesia  merupakan  dua  negara  yang  tergolong  pada  dua  kategori  yang berbeda  pada  Indeks  Persepsi  Korupsi  ( Corruption  Perception  Index ).  Pada  tahun  2019,  Hong Kong menempati peringkat 16 dari 198 negara (skor: 76/100), sedangkan Indonesia menempati
1 Sejak tahun 1997, Hong Kong merupakan wilayah administrasi khusus Republik Tiongkok dengan tetap mempertahankan otonominya hingga tahun 2047.
peringkat 85 dengan skor 40/100 (Transparency International, 2019). Hong Kong dan Indonesia adalah contoh dua klaster yang mewakili derajat kolektivisme yang berbeda (Murphy-Berman & Berman, 2002). Pada dimensi Hofstede (1984), Hong Kong menunjukkan derajat kolektivisme 2 yang  tinggi,  bersifat  maskulin,  memiliki  jenjang  kekuasaan  yang  lebar,  dan  tidak  menyukai ketidakpastian. Dewasa ini Hong Kong semakin menampilkan nilai-nilai individualisme seperti instrumentalisme dan kontraktualisme (Murphy-Berman & Berman, 2002). Indonesia, di sisi lain, meskipun  dikatakan  memiliki  tingkat  kolektivisme  yang  sama,  menunjukkan  suatu  keunikan berupa  penghindaran  ketidakpastian  yang  lebih  rendah  dan  bersifat  lebih  feminim  (Murphy- Berman  &  Berman,  2002).  Perbandingan  antara  Indonesia  dan  Hong  Kong  pada  dimensi kolektivisme Hofstede ini menjadi relevan dalam mengkaji perilaku koruptif, karena Triandis et al. (2001) dan Li, Triandis, & Yu (2006) menunjukkan bahwa masyarakat kolektif lebih rentan terhadap perilaku koruptif dibandingkan dengan masyarakat yang lebih individualistis.
Perbandingan antara kebijakan, strategi, dan praktik pemberantasan korupsi antara Indonesia dan Hong Kong telah dibahas sebelumnya (Arifin et al., 2019; Kamil et al., 2018). Di Indonesia, kebijakan antikorupsi secara eksplisit ditunjukkan dalam pendidikan formal, sedangkan di Hong Kong termasuk dalam upaya pencegahan untuk pendidikan masyarakat. Di Indonesia, inisiasi pe- negakan hukum dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau kejaksaan, sementara di  Hong  Kong  sebagian  besar  diprakarsai  oleh  Independent  Commission  Against  Corruption (ICAC). Sebagai catatan, penghentian penyidikan korupsi (sebagai mekanisme keseimbangan hu- kum) diatur secara ekspresif dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak dalam undang-undang anti- korupsi Hong Kong (Ahwan & Santoso, 2022).
Penting  untuk  disadari  bahwa  para  koruptor  tidak  mengembangkan  perilaku  koruptif  ini dalam waktu yang singkat. Terdapat suatu fase prakondisi di mana perilaku koruptif yang lebih halus (seperti gratifikasi) diizinkan, yang pada akhirnya berujung pada kejahatan korupsi yang aktif dan eksplisit. Model Triandis et al (2001), oleh karena itu, tidak memiliki analisis kausalitas dan tidak memberikan penjelasan tentang prekursor awal korupsi, seperti gratifikasi, yang akan diselidiki dalam penelitian ini.
Salah satu perilaku korupsi yang kurang disadari adalah praktik memberi atau menerima im- balan tambahan atas pelayanan yang diberikan oleh pejabat publik. Di Indonesia, perilaku ini me- miliki istilah khusus 'gratifikasi' . Istilah baru yang dicetuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  RI  yang  mengacu  pada  “pemberian  dalam  arti  umum” ini  kemudian  dijabarkan  dalam konteks pelayanan pejabat publik atau urusan negara (Fazzan & Ali, 2015; Gede & Sugama, 2019). Penelitian-penelitian sebelumnya telah berusaha untuk mengidentifikasi penyebab grati-fikasi di Indonesia. Hamzah (2005) mengidentifikasi beberapa penyebab potensial, di antaranya upah pe- gawai negeri yang rendah dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari mereka, latar belakang sosial budaya Indonesia, dan kontrol yang tidak memadai.  Susanto & Fernando (2022) meninjau bahwa  gratifikasi  terjadi  karena  adanya  tekanan,  kesempatan,  dan  pembenaran  para  pelaku, diikuti dengan normalisasi oleh masyarakat. Menariknya, tekanan tersebut bisa muncul baik dari kebutuhan  pegawai  negeri  maupun  para  pengguna  jasa  pegawai  itu  sendiri,  misalnya  mereka yang  perlu mengurus dokumen  dalam waktu singkat, sehingga perlu  penanganan khusus oleh “ orang dalam ” .

## Sejarah dan Perkembangan Gratifikasi: Perspektif Indonesia
Istilah  “gratifikasi” dicetuskan  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Komisi  Pemberantasan Korupsi pada tahun 2001 sebagai kampanye untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sebelumnya, praktik memberi petugas hadiah berupa uang atau benda telah umum dilakukan, walaupun tanpa nomenklatur yang jelas. Beberapa sebutan untuk hal ini adalah "uang terima kasih" atau "uang rokok".
Dengan menggunakan pendekatan analisis historis, praktik korupsi primordial dapat diiden- tifikasi dengan memanfaatkan pementasan waktu historis. Hilman (2018) berpendapat bahwa gratifikasi berasal dari praktik kuno berupa pemberian upeti pada zaman kerajaan pra-Indonesia, yang terus dipraktikkan di era kolonial. Upeti adalah konsep pemberian hadiah kepada otoritas
2 Perlu dicatat bahwa Hofstede membandingkan Hong Kong dengan negara-negara Barat.
yang lebih tinggi, seperti raja yang berkuasa. Akar katanya adalah “ upatti ” (Sanskerta: bukti kese- tiaan). Telah menjadi praktik umum bahwa penguasa yang lebih rendah secara hierarkis akan mengirimkan  sebagian  dari  kekayaan  mereka  kepada  raja  yang  lebih  berdaulat  sebagai  tanda ketundukan dan rasa hormat, seperti yang dinyatakan oleh Hilman: “Dalam pemerintahan monar - ki,  konsep  memberi  sesuatu  untuk  mendapatkan  perlindungan,  keamanan,  atau  posisi  adalah praktik yang umum” (Hilman, 2018). Sejalan dengan itu, Sutherland menganggap upeti sebagai pola transaksi kekuasaan antara masyarakat dan penguasa, yang terus berlanjut bahkan ketika birokrasi Indonesia telah ditingkatkan menjadi sistem administrasi modern (Sutherland, 1979).
Dalam  budaya  Indonesia  modern,  terutama  dalam  masyarakat  yang  tidak  memiliki  pema- haman untuk membedakan pemberian dari gratifikasi, praktik gratifikasi dapat menjadi praktik umum atau prosedur standar. Namun, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang bermasalah dengan gratifikasi, karena fenomena ini juga mungkin terjadi di negara maju (Nadler & Schulman, 2006). Di luar konteks pelayanan publik, masyarakat di seluruh dunia selalu berbagi sumber daya melalui pertukaran hadiah untuk menjaga ikatan mereka dalam kelompok sosial. Meskipun hal ini  merupakan  perilaku  manusia  yang  umum  dan  universal,  hal  ini  terutama  didasarkan  atas kepercayaan, bukan kewajiban (Graycar & Jancsics, 2017).

## Gratifikasi sebagai Penanda Awal Perilaku Koruptif
Secara umum, seluruh anggota masyarakat tidak akan setuju dengan tindakan korupsi. Namun, sangat sering ditemui kasus di mana orang memberikan uang atau benda sebagai ungkapan rasa terima kasih. Tidak mengherankan, Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 34% responden berpendapat bahwa memberikan sejumlah uang kepada pejabat publik adalah  praktik  yang  “umum  dan  normal” (Lembaga  Survey  Indonesia,  2018).  Oleh  karena  itu, sebagaimana dikemukakan oleh Ruyadi et al (2016), gratifikasi dalam kedinasan adalah fenomena sosial,  bukan  hanya  fenomena  hukum  semata.  Kayam  (2005)  menggambarkan  fenomena  ini dalam konteks kelembagaan, seperti pendidikan. Guru yang menuntut uang tambahan dari siswa, petugas yang pulang sebelum waktunya, memanipulasi tagihan kantor, memanfaatkan kendaraan dinas  untuk  keperluan  pribadi,  dan  lain-lain,  dapat  dikatakan  sebagai  praktik  korupsi  kecil- kecilan yang tidak jarang  dijumpai sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat yang menggunakan jasa pegawai negara menunjukkan kecenderungan kultural untuk menghadiahi mereka dengan hasil panen, materi, balas jasa, bahkan uang, apapun motivasinya. Di lingkungan pemerintahan sendiri, sudah menjadi hal yang lumrah bagi pimpinan di bawahnya untuk memberikan hadiah kepada pejabat yang lebih tinggi sebagai tanda hormat, terima kasih, atau ketundukan, hingga dinyatakan ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2001.
Gratifikasi dapat berfungsi sebagai penanda awal untuk korupsi di masa depan karena bebe- rapa alasan. Pertama, keduanya melibatkan pengambilan risiko dan imbalan uang. Secara neuro- saintifik, perilaku ini tertanam dalam sistem penghargaan otak manusia (reward system), sehing- ga secara bawaan memberikan rasa puas bahkan kecanduan karena pelepasan molekul dopamin dari area tegmental ventral ke nukleus accumbens dan jaringannya (Ethridge et al., 2017; Schmidt et al., 2020). Seorang petugas dapat belajar dari waktu ke waktu bahwa layanan ( action ) mereka akan  berkaitan  dengan  hadiah  ( reward ) — sebuah  pola  dasar  dari  pengondisian  instrumental Skinner. Tidak adanya imbalan yang diharapkan (ketika pengguna layanan tidak memberikan im- balan apa pun) menyebabkan perasaan kehilangan, dan pada gilirannya, perilaku kompensasi lain dapat terjadi, seperti mengambil dana dari anggaran lain dengan pembenaran yang menyesatkan (“saya telah bekerja keras tapi tidak mendapatkan imbalan dari orang yang saya layani, dengan demikian, saya memiliki hak untuk mengambil uang dari dana ini") (Mulligan & Hajcak, 2018). Kedua, desensitisasi dapat terjadi dari waktu ke waktu, dalam hal hadiah yang diterima. Hadiah kecil yang diterima di awal karir  seorang pegawai mungkin tidak berbahaya; namun, ini akan memulai desensitisasi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan korupsi besar di kemudian hari (Garrett et al., 2016). Ketiga, lingkungan (superego, yang terkadang bertentangan, misalnya hu- kum vs. adat) akan berperan membentuk lanskap norma di dalam pikiran manusia. Di Indonesia misalnya, gratifikasi dilarang oleh undang-undang tetapi relatif lebih diperbolehkan oleh budaya. Dalam situasi yang saling bertentangan seperti ini, otak akan cenderung memilih hadiah langsung yang di depan mata ketimbang konsekuensi jangka panjang (seperti jeratan hukum). Mengingat
penegakan hukum terjadi lebih jarang terjadi dibandingkan dengan afirmasi budaya (yang terjadi terus-menerus  di  kehidupan  sehari-hari),  otak  manusia  pada  akhirnya  akan  mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk akhirnya menerima gratifikasi sebagai sebuah perilaku normal (Bahnik & Vranka, 2020).

## Perumusan Model
Pandangan spesifik suatu budaya terhadap gratifikasi dapat bertindak sebagai indikator apa- kah lingkungan tersebut lebih rentan terhadap korupsi. Selain itu, perilaku yang lebih kompro- mistis terhadap gratifikasi dapat memprediksi apakah seseorang akan lebih rentan melakukan korupsi di kemudian hari. Jika masyarakat tidak memiliki perilaku impulsif untuk memberi peng- hargaan kepada petugas berupa uang atau barang, maka petugas tidak akan berharap untuk men- dapatkan lebih dari gaji yang ditentukan, yang akan mencegahnya untuk secara aktif mengumpul- kan uang atau barang dari sumber lain selain gajinya. Karena penelitian ini bersifat cross-sectional , maka dengan demikian akan lebih berfokus pada argumen bagian pertama, yaitu untuk meneliti apakah terdapat perbedaan antara praktik dan paparan gratifikasi terhadap responden Indonesia dan Hong Kong, yang memiliki tingkat indeks persepsi korupsi yang berlawanan 3 . Lebih khusus lagi, pengalaman dan persepsi mahasiswa dan lulusan baru Indonesia dan Hong Kong tentang praktik memberikan uang/barang kepada pejabat publik sebagai imbalan tambahan atas layanan yang mereka berikan akan diteliti. Kemungkinan apakah hal ini dapat berfungsi sebagai penanda korupsi di masa mendatang akan didiskusikan, dengan menekankan aspek neuroekonomi dalam evolusi perilaku koruptif.
Gambar 1. Model penelitian. Hong Kong dan Indonesia berada di dua indeks persepsi korupsi yang berbeda. Penelitian saat ini memiliki hipotesis bahwa terdapat juga perbedaan budaya gratifikasi antara kedua negara tersebut, yang berkorelasi dengan indeks korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindakan memberikan uang atau hadiah kepada pejabat publik sebagai rasa terima kasih di kalangan mahasiswa dan lulusan baru di Hong Kong dan Indonesia serta persepsi mereka terhadap tindakan tersebut. Pertama, peristiwa atau penga- laman dimintai imbalan oleh pejabat publik (pengalaman dimintai gratifikasi) akan diteliti, dan jika ada, bagaimana reaksi responden terhadap peristiwa itu. Kedua, akan dilakukan eksplorasi apakah pernah ada dorongan, motivasi, dan tindakan dari responden untuk memberikan peng- hargaan kepada pejabat publik bahkan tanpa diminta (pengalaman pemberian gratifikasi), dan jika  ada ,  motivasi  di  baliknya.  Ketiga,  pendapat  responden  tentang  gratifikasi  atau  “ ungkapan terima kasih” untuk petugas (persepsi tentang pemberian gratifikasi) akan diteliti. Keempat, para responden akan ditempatkan dalam situasi imajiner di mana mereka bertindak sebagai pejabat publik. Setelah memberikan pelayanan publik, masyarakat menawarkan mereka hadiah atau uang sebagai  ungkapan  terima  kasih.  Para  responden  diberikan  pertanyaan  apakah  mereka  akan menerima  hadiah  tersebut.  Alasan  mereka  di  balik  pilihan  yang  mereka  ambil  lalu  diteliti (perilaku menerima gratifikasi).
3 Skor rendah menunjukkan korupsi yang tinggi, dan skor yang lebih tinggi mencerminkan korupsi yang rendah.

## Metode
Baik di Indonesia maupun Hong Kong, responden diambil dari mahasiswa dan lulusan baru dari  beberapa  perguruan  tinggi  negeri.  Karena  heterogenitas  populasi  siswa  di  Indonesia, responden dari daerah perkotaan (n=2) dan pedesaan (n=3) diikutsertakan dalam penelitian ini. Wawancara  dilakukan  pada  bulan  Maret  hingga  Desember  2020.  Penulis  pertama  (AS),  yang berbahasa Indonesia dan Inggris, melakukan wawancara dengan responden berbahasa Indonesia dan Inggris di Hong Kong, sebagian besar menggunakan perangkat telekomunikasi. Wawancara untuk responden Hong Kong dilakukan dengan bantuan BL (penutur bahasa Inggris, Mandarin, dan Kanton) dan PC (penutur bahasa Inggris dan Kanton). BL dan PC juga memberikan triangulasi dari perspektif Hong Kong tentang praktik gratifikasi Indonesia untuk memastikan integrasi lintas budaya ke dalam penelitian ini. BL dan PC mencantumkan pertanyaan turunan yang akan dibahas tentang gratifikasi di Indonesia dan Hong Kong, sehingga memberikan sudut pandang lain tentang fenomena yang kontras ini. Wawancara di Hong Kong dilakukan secara tatap muka atau melalui perangkat telekomunikasi. Karena usia responden dapat memengaruhi paparan mereka terhadap praktik gratifikasi dan mengubah ideologi mereka tentang hal tersebut, kami melakukan peneliti- an ini dalam sampel yang relatif homogen, yaitu mahasiswa yang terdaftar saat ini  di universitas serta  para  lulusan  baru  kurang  dari  6  bulan  ( fresh  graduate ).  Pertanyaan  untuk  responden dipersiapkan sebelumnya, menanyakan tentang hal-hal yang tercantum dalam rumusan model di atas: (1) pengalaman diminta memberikan uang/barang sebagai imbalan atas pelayanan publik oleh pejabat publik; (2) pengalaman memberikan uang/barang secara sukarela sebagai “ tanda terima kasih” kepada pejabat publik atas suatu pelayanan; (3) pendapat pribadi tentang praktik tersebut. Pertanyaannya bersifat terbuka, di mana setiap pertanyaan yang dijawab dapat meng- ungkapkan poin pertanyaan lainnya. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Kanton, tergantung kenyamanan responden. Catatan wawancara dan/atau rekaman diterjemah- kan ke dalam bahasa Inggris, ditranskrip, dan dikelompokkan berdasarkan tiga pertanyaan utama di  atas,  sementara  kata  kunci  dan  tema  yang  terungkap  direkam. Setelah  finalisasi  konstruksi argumen oleh penulis pertama (AS), penulis lainnya (BL dan PC) diundang untuk memvalidasi narasi  dan  memberikan  komentar  triangulasi  untuk  memperkaya  diskusi,  terutama  mengenai aspek  linguistik  dan  budaya  Hong  Kong.  Bila  perlu,  wawancara  tindak  lanjut  dilakukan  untuk sampai informasi yang diperoleh tersaturasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Pertimbangan Semantik
Di saat diskusi internal awal di antara ketiga penulis, terungkap bahwa istilah ‘ gratification ’ dalam  bahasa  Inggris  atau  Kanton  memiliki  arti  yang  berbeda  dari  bahasa  Indonesia  (berarti: kepuasan, tidak berhubungan dengan transaksi dalam konteks resmi). Tidak ada padanan bahasa Kanton  untuk  kata  “ gratifikasi ”  dalam  bahasa  Indonesia.  Istilah  yang  paling  dekat  adalah  “ penyuapan” ( 賄賂 ), yang merupakan tindakan ilegal untuk membuat pejabat publik melakukan hal di luar kewenangannya — dan akan menyesatkan jika digunakan dalam penelitian ini. Istilah terdekat berikutnya untuk uang pemberian adalah “ uang sa ku” ( 零用錢 ) dan “ lai si” ( 利是 ) dalam konteks tahun baru Imlek, yang justru lebih jauh dari makna kata “ gratifikasi ”. Oleh karena itu, peneliti  menghindari  penggunaan  istilah  bahasa  Inggris  "gratifikasi"  atau  transliterasi  bahasa Kanton-nya,  melainkan menggunakan  kata  "meminta  uang",  "memberikan  uang  terima  kasih", atau  "memberikan sesuatu  sebagai  ungkapan  terima  kasih"  selama  proses  wawancara,  sambil menjelaskan konteksnya kepada para responden.

## Pengalaman Dimintai Uang/Barang sebagai Imbalan
Semua responden Hong Kong (n=5) tidak pernah diminta untuk memberikan uang atau hadiah lain sebagai imbalan atas pelayanan pegawai publik, baik di dalam maupun di luar kampus. Lebih penting lagi, responden menyebutkan bahwa perilaku pejabat publik untuk mengharapkan atau menuntut  imbalan  lain  selain  dari  gajinya  ini “tidak  dapat  diterima” (“ unacceptable ”) .  Ketika ditanyai  lebih  lanjut  mengapa  petugas  tidak  boleh  meminta  atau  mengharapkan  imbalan  dari
pengguna, beberapa responden menganggap pertanyaan ini tidak masuk akal dan hanya men- jawab secara umum dan normatif, seperti “karena hal ini adalah pe layanan”. Singkatnya jawaban ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden dari Hong Kong tidak familier dengan konsep memberi penghargaan kepada pegawai negeri dengan imbalan fisik atau uang, terutama ketika petugas memintanya.
Sebaliknya, responden Indonesia (n=5), memiliki pengalaman yang lebih beragam. Responden yang  tinggal  di  daerah  perkotaan  melaporkan  lebih  sedikit  kejadian  dimintai  imbalan  untuk pelayanan publik, sedangkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan melaporkan beberapa kali peristiwa dimintai imbalan oleh pegawai publik. Seluruh responden Indonesia pernah mendengar setidaknya satu cerita tentang praktik gratifikasi dan pemerasan di ranah pelayanan publik. Di antara  responden  yang  pernah  mengalami  situasi  dimintai  imbalan  secara  langsung,  modus operandi oknum tersebut publik meliputi: (1) secara frontal meminta sejumlah uang bahkan sebe- lum  memulai  pelayanan,  mengacu  pada  “ kebiasaan ” 4 ;  (2)  menunda  urusan  sampai  keesokan harinya  dengan  alasan  yang  dibuat-buat 5 ;  (3)  melakukan  pekerjaan  secara  perlahan  sambil terlibat  dalam  percakapan  tentang  bagaimana  orang  sebelumnya  pernah memberikan mereka imbalan untuk jenis layanan yang sama di masa lalu 6 .

## Dorongan atau Tindakan Secara Sukarela Memberi Penghargaan Kepada Pejabat Publik Sebagai Ungkapan Terima Kasih
Hanya  satu  responden  Hong  Kong  yang  mempertimbangkan  untuk  menghadiahi  petugas dengan barang (bukan uang) untuk layanan yang telah diterimanya. Lebih khusus lagi, responden ini berniat untuk memberi penghargaan kepada dosennya yang dianggap “ baik ” di universitas tempat ia berkuliah. Namun, responden ini menekankan bahwa pemberian penghargaan harus dilakukan secara komunal sebagai satu kelas (bukan pribadi), dan hanya dilakukan setelah tahun akademik  berakhir.  Ini  adalah  jawaban  yang  paling  berbeda  di  antara  responden  Hong  Kong, karena  sisanya  tidak  memiliki  niat  atau  keinginan  sama  sekali  untuk  memberi  penghargaan kepada petugas publik mana pun atas layanan yang mereka berikan, baik di dalam maupun di luar kampus.  Mereka  tidak  pernah  memiliki  dorongan kompulsif  atau  bahkan  niat  untuk  memberi penghargaan  kepada  seorang  pegawai  negeri  atas  layanan  mereka.  Seorang  responden  meng- gambarkannya sebagai "pemberian yang tidak perlu". Selain itu, semua responden juga sangat yakin  bahwa  petugas  tidak  mengharapkan  imbalan  apa  pun  dari  pengguna  layanan,  sehingga tidak perlu untuk memberikan apa pun kepada mereka.
Responden Indonesia, sekali lagi, memiliki respons yang beragam. Responden dari kota besar tidak merasakan dorongan untuk memberi penghargaan kepada petugas, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka, “ bilang terima kasih saja sudah cukup.” Dia tidak menghubungkan tin - dakan ini dengan hukum, meskipun dia mengetahuinya; sebaliknya, dia lebih menekankan pada job description petugas, yang harus dilakukan tanpa imbalan tambahan. Responden dari daerah pedesaan cenderung lebih impulsif untuk memberi penghargaan kepada petugas setelah pelayan- an, khususnya: (1) jika pelayanannya memuaskan 7 , dan menariknya; (2) jika petugas tidak me- minta imbalan apapun. Berdasarkan pengakuan salah satu responden Indonesia, meskipun nam- paknya meskipun pegawai itu tidak meminta imbalan, mereka tetap berharap mendapatkan-nya, seperti yang dikatakannya: “kita perlu saling memahami,” mengacu pada tindakan memberi-kan ungkapan terima kasih atas layanan tersebut. Pengguna jasalah yang perlu memahami secara in- trinsik tentang keinginan yang tak terucapkan pegawai itu. Responden lain menyebutkan pembe- rian imbalan sebagai ungkapan terima kasih karena petugas “telah berbaik hati membantu kami”, meski responden ini tahu bahwa pekerjaan itu sudah menjadi tugas pegawai tersebut. Responden
4 “ Biasanya orang harus membayar segini.”
5 " Bos nggak ada hari ini, silakan kembali besok saja ya." Perlu diperhatikan bahwa ini adalah cerita subyektif yang diceritakan oleh responden. Fakta tentang ada tidaknya bos tidak bisa ditentukan oleh pewawancara.
6 "Dulu…. setelah mereka saya tolong… mereka memberi saya uang segini…”, mengutip seorang responden yang menirukan petugas.
7 Kriteria memuaskan dapat beragam, seperti sikap pegawai yang sopan, menjelaskan dengan baik, suka berbicara, serta menyelesaikan pekerjaan.
ini khususnya tidak mengetahui tentang undang-undang gratifikasi. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan rasa hormat kepada petugas sebagai perwakilan negara.
Dari uraian tersebut, setidaknya terdapat dua faktor yang mendasari pemberian berbasis rasa terima kasih ini di kalangan responden Indonesia: (1) empati yang tertanam di benak responden Indonesia  untuk  memberi  penghargaan  kepada  petugas,  dan  (2) rasa  hormat  kepada  petugas, mendorong mereka untuk mengajukan beberapa penghargaan, yang dalam hal ini sangat cocok dengan konsep upeti .
Karena responden Hong Kong tidak memiliki keinginan untuk memberi penghargaan kepada petugas, peneliti kemudian bertanya kepada mereka tentang situasi imajiner ketika petugas perlu bertindak  atau  menangani  kasus  mereka  atas  dasar  favoritisme;  misalnya,  jika  mereka  perlu memproses dokumen lebih cepat dan membutuhkan bantuan  khusus dari “orang dalam”. Dua responden mengemukakan bahwa skenario ini tidak mungkin terjadi — tetapi tetap tidak membe- narkan  tindakan  memberi  imbalan  kepada  petugas.  Salah  satu  responden  mengatakan  bahwa “selalu  ada  opsi  untuk  pemrosesan  cepat  dengan  biaya  tambahan, silakan  periksa  situs  web mereka”, menunjukkan bahwa kasus luar biasa seperti ini telah diantisipasi dan dimasukkan ke dalam  aturan  di  Hong  Kong,  sehingga  segalanya  menjadi  resmi. 8 Seorang  responden  ditanya apakah dalam kasus ini, dia bersedia memberi penghargaan kepada petugas sebagai imbalan atas 'bantuan pribadi', dan tanggapannya akhirnya mengacu  pada undang-undang seperti yang dia sebutkan: “tidak, karena itu merupakan penyuapan.”
Dari uraian di atas, ditemukan bahwa sistem birokrasi Hong Kong relatif transparan dan dapat diakses melalui situs web terkait, termasuk cara menangani kasus luar biasa. Hal serupa mungkin terjadi di kota-kota besar Indonesia; namun, mereka yang berasal dari pedesaan tidak memiliki kemampuan atau fasilitas untuk mengakses informasi tentang kelengkapan berkas dalam biro- krasi (Kumorotomo 2009). Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tidak mampu menyediakan sendiri  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan,  sehingga  memerlukan  bantuan  pribadi  dari petugas. Hal ini dapat meningkatkan rasa ketergantungan terhadap petugas, karena masyarakat tidak mengetahui terlebih dahulu tentang proses tersebut. Pada akhirnya, hal ini — dikombinasi- kan dengan rasa terima kasih dan rasa hormat dari pengguna layanan — dapat menciptakan ling- kungan yang permisif untuk terjadinya gratifikasi.
Persepsi Tindakan “Meminta Imbalan” oleh Pejabat Publik
Responden Hong Kong secara lugas menganggap tindakan seperti itu sama sekali tidak pantas dan memalukan. Namun, seorang responden, khususnya, menyebutkan bahwa hal ini dapat dite- rima “jika mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik”. Namun demikian, semua responden menyebutkan bahwa skenario tersebut sangat tidak mungkin terjadi di Hong Kong. Di sisi lain, salah seorang responden menemukan pertanyaan ini sulit untuk dipahami, di mana dia menye- butkan “pertanyaan ini tidak masuk akal”, yang mencerminkan betapa asingnya konsep gratifikasi ini dalam pemikirannya, yang ditegaskan lebih lanjut, “mungkin karena saya tinggal di Hong Kong sepanjang hidup saya, jadi saya tidak terpapar hal ini.”
Responden Indonesia secara umum setuju bahwa pejabat publik tidak boleh meminta imbalan dari pengguna, tetapi dengan tingkat dan alasan yang berbeda-beda. Secara umum, responden Indonesia akan menganggap permintaan frontal tidak pantas, dan tindakan seperti itu akan mem- buat petugas kehilangan rasa hormat dari responden. Akan lebih baik jika “kita memberikannya secara  sukarela”  sebagai  ungkapan  terima  kasih.  Seorang  responden  mengatakan,  “kami [masyarakat]  juga  tahu  bagaimana  berterima  kasih,  jadi  petugas  tidak  boleh  meminta  secara langsung; itu bikin malu ”. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa inisiatif pengguna jasa untuk memberikan penghargaan kepada petugas berasal dari rasa hormat internal untuk menghargai bantuan  yang  telah  mereka  terima,  bukan  ditekan  oleh  petugas  itu  sendiri.  Namun,  penelitian lanjutan berupa wawancara terhadap pegawai publik itu sendiri diperlukan, untuk mengklarifi- kasi apakah ada faktor lain di pihak pegawai tersebut untuk memfasilitasi terjadinya gratifikasi
8 Peneliti memeriksa beberapa situs web dan memang, ada beberapa opsi untuk pemrosesan jalur cepat dengan biaya tambahan yang resmi.
(yaitu  ekspektasi  implisit  atau  eksplisit  akan  imbalan — ataukah  ada  semacam  upaya  untuk mempersulit layanan agar terlihat lebih berbelit-belit dan meningkatkan rasa terima kasih klien).

## Kesediaan Menerima Imbalan dari Masyarakat: Sebuah Skenario Imajiner
Para  responden  diminta  untuk  membayangkan  bahwa  mereka  sekarang  adalah  pegawai negeri/layanan  publik.  Setelah  menyelesaikan  pelayanan  mereka,  klien  secara  sukarela mena- warkan hadiah atau uang kepada mereka sebagai ungkapan terima kasih. Mereka ditanyakan apa- kah akan menerima hadiah tersebut, lalu peneliti mengeksplorasi alasan di balik pilihan mereka.
Menariknya, seorang responden Hong Kong bersedia menerima hadiah dari pengguna layanan, seperti yang dikatakan, "ini semacam penghargaan atas kerja saya." Responden lainnya yang ter- sisa menolak untuk menerima segala bentuk imbalan dengan berbagai alasan dan cara. Seorang responden  mengatakan  dia  akan  "bercanda  dan menolak  dengan  sopan",  sementara  yang  lain akan "mengerti ketulusan mereka, tetapi tidak akan menerima". Menariknya, tidak ada responden Hong Kong yang menyatakan kepada klien bahwa perilaku mereka dapat menyebabkan tuntutan hukum. Resonden Hong Kong juga tidak akan secara terbuka mengungkapkan kekesalan mereka dan menolak hadiah dengan cara yang emosional.
Ketika ditanyakan kepada responden Indonesia, skenario imajiner ini memberikan cerita yang lebih panjang dan menarik. Dua responden Indonesia dari perkotaan dan satu dari daerah pede- saan akan dengan sopan menolak hadiah itu sekali saja dengan mengutip kalimat formal “ nggak perlu  repot-repot ”  atau  “ ah,  itu  sudah tugas  saya” .  Namun  mereka  menyadari  bahwa  sangat mungkin  masyarakat  yang  dilayani  akan  memaksa  untuk  menyerahkan  pemberian  tersebut dengan cara apapun yang memungkinkan, seperti menaruhnya ke atas meja atau menyelipkannya ke  tangan  atau  saku  petugas.  Pada  akhirnya,  responden  akan  berhenti  menolak  dan  akhirnya menerima saja hadiah itu. Dua responden yang tersisa (dari daerah pedesaan) akan menerima hadiah apa pun yang ditawarkan pengguna jasa dan langsung mengucapkan terima kasih. Mena- riknya,  semua responden  mengemukakan bahwa alasan menerima  pemberian tersebut adalah untuk menghormati pemberi hadiah , bukan karena motif ekonomi, seperti yang dikatakan salah satu  dari mereka,  “ itu  hanyalah  cara  mereka  mengucapkan  terima  kasih  dan  bukan  suap, jadi terima  saja.”  Semua  responden  mengetahui  tentang  hukum  gratifikasi,  tetapi  tidak  ada  yang membacakan hukum tersebut untuk menolak hadiah, karena mereka kebanyakan menganggap fenomena  ini  sebagai  “tradisi”.  Tak  satu  pun  dari  mereka  juga terpikirkan  untuk  melaporkan hadiah tersebut kepada pihak berwenang, sebagaimana diwajibkan oleh hukum Indonesia.
Perlu diingat bahwa responden dalam penelitian adalah mahasiswa atau lulusan baru, lajang, dan belum bekerja. Oleh karena itu, kenaifan para reseponden harus diperhitungkan saat meng- analisis  perilaku  mereka  yang  kurang  mencari  imbalan  uang.  Kebutuhan  moneter  selanjutnya dalam kehidupan di masa depan (terutama sesudah berkeluarga) dapat mengubah perilaku sese- orang, terutama dengan paparan berulang terhadap skenario yang sama, di mana desensitisasi dapat terjadi  (Garrett et al., 2016). Dalam penelitian ini, perlu  diperhatikan bahwa  responden Indonesia sudah sangat permisif untuk menerima  hadiah — meskipun  dipaksakan — dan  hal  ini dapat  menjadi  penanda  dari  perilaku  koruptif  di  kemudian  hari.  Mapuasari  dan  Mahmudah (2018) menegaskan bahwa lingkungan dapat menetapkan standar apakah gratifikasi itu “umum” dan “etis” dalam konteks budaya tertentu. Hal ini dapat mengarah pada rasionalisasi gratifikasi dalam pikiran para pelaku (baik pemberi maupun penerima), sehingga diperlukan pendekatan sosiokultural untuk memberantas gratifikasi.

## Keterbatasan Penelitian
Hasil  penelitian  ini  harus  ditafsirkan  dengan  hati-hati.  Meskipun  telah  ditunjukkan  bahwa Indonesia dan Hong Kong memiliki perbedaan dalam tindakan dan persepsi tentang gratifikasi — yang juga berkorelasi positif dengan peringkat korupsi global, hubungan kausal antara gratifikasi dan korupsi tidak dapat disimpulkan secara deduktif. Terdapat kemungkinan bahwa gratifikasi dan korupsi adalah dua rangkaian fenomena yang berbeda dengan faktor risiko yang berbeda, dan penelitian ini hanya menyoroti irisan kedua ekstremitas ini.
Peneliti  menyadari  bahwa  penelitian  ini  hanya  melibatkan  sampel  kecil  siswa  dari  kedua negara  dan  dapat  mengurangi  kemampuan  generalisasi.  Namun,  mengingat  homogenitas
informasi yang didapatkan dari kedua kelompok responden, penelitian kualitatif ini telah mem- berikan setidaknya indikasi awal bahwa perilaku dan persepsi gratifikasi di kalangan mahasiswa dan lulusan baru dapat memengaruhi perilaku mereka untuk terlibat secara aktif dalam gratifikasi di dunia nyata. Penelitian saat ini juga hanya memberikan perbandingan antara Indonesia dan Hong Kong, sambil mencoba mengkorelasikan perilaku gratifikasi dengan indeks korupsi. Ketika metode penelitian yang sama diterapkan ke negara-negara lain, hasil penelitian mungkin akan berbeda, karena korupsi dapat tergantung pada kekhasan budaya masing-masing negara. Selain itu,  hubungan  sebab  akibat  antara  indeks  gratifikasi  dan  korupsi  tidak  dapat  ditentukan  dari penelitian korelatif. Studi longitudinal untuk memantau persepsi kepuasan pada mahasiswa saat ini dan perilaku koruptif di masa depan akan diperlukan untuk membuat kesimpulan, meskipun secara  teknis  akan  sulit  dilakukan  karena  durasinya  yang  lama  dan  berbagai  masalah  teknis. Namun, untuk saat ini, pendekatan untuk melakukan kampanye perilaku anti-gratifikasi berbasis budaya dan pendidikan akan menjadi pilihan yang logis, di mana indeks korupsi di masa depan dapat diukur di masa depan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi ini. Diharapkan, pende- katan theranostik ini akan menghasilkan penurunan indeks korupsi yang terukur, yang juga dapat dianggap sebagai studi interventif yang berhasil.

## Simpulan
Responden Hong Kong dan Indonesia memiliki perbedaan dalam pengalaman mereka dimintai hadiah uang/fisik oleh pejabat publik serta persepsi mereka terhadap gratifikasi. Sikap yang lebih negatif  (misalnya,  penolakan)  terhadap  praktik  gratifikasi  ditunjukkan  oleh  responden  Hong Kong,  sedangkan  responden  Indonesia  relatif  lebih  toleran  dan  permisif.  Walaupun  terdapat korelasi antara permisivitas terhadap gratifikasi dan indeks korupsi di Indonesia dan Hong Kong, hubungan kausal antara kedua hal ini masih harus diteliti lebih lanjut. Untuk saat ini, merupakan langkah rasional bagi pemerintah Indonesia untuk memberantas gratifikasi dalam skala sekecil apapun, termasuk di tingkat sekolah dan universitas. Tindakan ini dapat dicapai melalui kom- binasi  penegakan  hukum  dengan  pendekatan  sosial  budaya  serta  pendidikan  pada  anak-anak muda yang naif, dibandingkan dengan pendekatan secara hukum saja di kemudian hari pada usia dewasa;  hal  ini  diperlukan  terutama  untuk  mencegah  tersaturasinya  generasi  muda  dengan pengaruh budaya permisif terhadap gratifikasi. Upaya menjangkau generasi muda semakin sering dilakukan akhir-akhir ini, seperti yang dilaporkan dengan Zainuddin et al. (2023) dengan meng- gunakan metode konseling kelompok. Usai penyuluhan, para siswa menyatakan komitmennya untuk menolak gratifikasi di masa depan. Agama juga memegang peran penting sebagai standar etika di Indonesia, sehingga pendekatan agamawi kepada siswa juga menjadi tindakan yang dapat dilakukan (Siregar et al., 2022). Menariknya, kegiatan-kegiatan ini ini dilakukan sebagai kerjasa- ma antara sekolah dan universitas sebagai bagian dari tri-dharma perguruan tinggi, yaitu peng- abdian masyarakat, yang menekankan pentingnya kerjasama sekolah-universitas dalam meng- atasi berbagai masalah, termasuk pendidikan antikorupsi (Harahap et al., 2023; Supit et al., 2023). Akhirnya, dalam sistem birokrasi, memberikan informasi yang jelas, yang dapat diakses secara daring, tentang suatu  prosedur birokratif tertentu dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada  pegawai  yang  bertugas,  yang  pada  akhirnya  mengurangi  rasa  keinginan  untuk  memberi imbalan kepada petugas.

## Referensi
Ahwan, A., & Santoso, T. (2022). Discontinuation of corruption investigation and prosecution: a comparison of indonesia, The Netherlands, and Hong Kong. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 22 (1), 1 – 16.
Arifin, R., Rodiyah, R., & Puspita, F. (2019). A comparative analysis of Indonesia’s KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption. Jambe Law Journal , 2 (2), 163 – 179. Bahnik, S., & Vranka, M. (2020). Punishment and corruption. PsyArXiv , under revi . https://psyarxiv.com/ew436/
Ethridge, P., Kujawa, A., Dirks, M. A., Arfer, K. B., Kessel, E. M., Klein, D. N., & Weinberg, A. (2017). Neural responses to social and monetary reward in early adolescence and emerging adulthood. Psychophysiology , 54 (12), 1786 – 1799. https://doi.org/10.1111/psyp.12957 Fazzan, F., & Ali, A. K. (2015). Gratification in the perspective of the positive law in Indonesia. Ar- Raniry , 2 (1), 173 – 190. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/7424 Garrett, N., Lazzaro, S. C., Ariely, D., & Sharot, T. (2016). The brain adapts to dishonesty. Nature Neuroscience , 19 (12), 1727 – 1732. https://doi.org/10.1038/nn.4426
Gede, D., & Sugama, D. (2019). The urgency of criminal sanctions renewal for criminal acts of gratification in Indonesia. Academic Research International , 10 (2). www.savap.org.pk Graycar, A., & Jancsics, D. (2017). Gift giving and corruption. International Journal of Public Administration , 40 (12), 1013 – 1023. https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1177833 Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional . Raja Grafindo Persada.
Harahap, N. D., Sitompul, S., Firmansyah, E., Siregar, A., & Wulandari, A. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat ,
2 (1), 55 – 58.
Hilman, Y. A. (2018). Praktik upeti dalam tradisi hegemoni nusantara (Telaah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia). Historia , 6 (2), 309. https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1268
Hofstede, G. (1984). Culture’s consequences: International differences in work -related values . Sage.
Kamil, D., Mukminin, A., Ahmad, I. S., & Abd Kassim, N. L. (2018). Fighting corruption through education in Indonesia and Hong Kong: comparisons of policies, strategies, and practices. Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) , 155 – 190.
Kayam, U. (2005). Dialog . Metafor Publishing. Kumorotomo, W. (2009). Inovasi daerah dalam mengurangi korupsi . https://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/inovasi-daerah-dalam- mengurangi-korupsi.pdf
Lembaga Survey Indonesia. (2018). National survey result: Trends of public perception of corruption in Indonesia . http://www.lsi.or.id/file_download/171
Li, S., Triandis, H. C., & Yu, Y. (2006). Cultural orientation and corruption. Ethics and Behavior , 16 (3), 199 – 215. https://doi.org/10.1207/s15327019eb1603_2
Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 4 (2 SE-Articles), 159 – 176. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279
Meyer, C. (2016). Transgenerational culture transfer as social constructions in intergenerational relationships. In C. Hunner-Kreisel & S. Bohne (Eds.), Childhood, Youth, and Migration (pp.
223 – 242). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31111-1_14
Mulligan, E. M., & Hajcak, G. (2018). The electrocortical response to rewarding and aversive feedback: The reward positivity does not reflect salience in simple gambling tasks. International Journal of Psychophysiology , 132 , 262 – 267. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2017.11.015
Murphy-Berman, V., & Berman, J. J. (2002). Cross-cultural differences in perceptions of distributive justice. Journal of Cross-Cultural Psychology , 33 (2), 157 – 170. https://doi.org/10.1177/0022022102033002003
Nadler, J., & Schulman, M. (2006). Favoritism, cronyism, and nepotism. International Journal of Behavioral Development , 37 (3), 202 – 210.
Ruyadi, Y., Syarif, E., & Sofyan, I. (2016). Gratifikasi dan pelayanan sipil: Suatu femonena sosial dalam kehidupan masyarakat. Sosietas , 6 (1). https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2865 Schmidt, C., Skandali, N., Gleesborg, C., Kvamme, T. L., Schmidt, H., Frisch, K., Møller, A., & Voon, V. (2020). The role of dopaminergic and serotonergic transmission in the processing of primary and monetary reward. Neuropsychopharmacology , 45 (9), 1490 – 1497. https://doi.org/10.1038/s41386-020-0702-3
Siregar, F. Z., Hafsah, H., & Siregar, R. S. (2022). Implementasi nilai-nilai kebijakan Kementerian Agama nomor 24 tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi pada kementerian agama (Studi Kasus Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Asahan). Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 10 (02).
Supit, A., Mautang, T., & Pangemanan, M. (2023). A school-university collaboration to promote school health and physical education in North Sulawesi, Indonesia. Christian Journal for Global Health , 10 (1), 43 – 46. https://doi.org/10.15566/cjgh.v10i1.761
Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis sosiologi korupsi terhadap praktik gratifikasi pada layanan publik pemerintah: Jurnal Kolaboratif Sains , 5 (12), 828 – 833. https://doi.org/10.56338/JKS.V5I12.3066 Sutherland, H. (1979). The making of a bureaucratic elite: The Colonial Transformation of the ... - Heather Sutherland . Asian Studies Association of Australia.
Transparency International. (2019). Results - 2019 - CPI - Transparency.org . https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/idn
Triandis, H. C., Carnevale, P., Gelfand, M., Robert, C., Wasti, S. A., Probst, T., Kashima, E. S., Dragonas, T., Chan, D., Chen, X. P., Kim, U., De Dreu, C., Van De Vliert, E., Iwao, S., Ohbuchi, K.-I., & Schmitz, P. (2001). Culture and deception in business negotiations: A Multilevel Analysis. International Journal of Cross Cultural Management , 1 (1), 73 – 90. https://doi.org/10.1177/147059580111008
Zainuddin, M., Karina, A. D., Suhud, H. K., & Susilowati, K. (2023). Peningkatan pemahaman tindak pidana gratifikasi sebagai upaya mempersiapkan generasi anti suap. Sang Sewagati Journal , 1 (1), 23 – 30. https://doi.org/10.37253/SASENAL.V1I1.7468