## Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

## Fauzi Iswari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat Email: iswari.fauzi@gmail.com

## Abstract
The  aims  of  this  paper  is  to  describe  justice  enforcement  and  the  urgency  of  the  element  of justice  in  law enforcement  against  human  rights  violations  in  Indonesia.  The type  of research the author uses in this paper is the study of normative law (normative legal  research) the data acquisition  of  library  materials  or  secondary  data.  The  data  analysis  techniques  (legal materials) used is to use qualitative analysis. So to draw the conclusions of each data, whether in the form of principles, conceptions, or in the form of rules and legal norms, will be described analytically descriptively. From the results of research conducted, it can be understood that law enforcement  is  just  law  enforcement  that  does  not  merely  apply  the  rules  of  law  but  law enforcement that starts from the sense of community justice. As for the realization of justice in law  enforcement  against  human  rights  violation  cases  that  is  by  evaluating  human  resources enforcing the law, law enforcement facilities, and community legal culture.
Keywords: Justice; Law Enforcement; Human Rights

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  tentang  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dan urgensi  unsur keadilan  dalam  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusian (HAM) di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang perolehan datanya dari bahan-bahan pustaka atau  data  sekunder.  Adapun  teknik  analisis  data  (bahan  hukum)  yang  dipergunakan  adalah dengan  menggunakan  analisis  secara  kualitatif.  Jadi  untuk  menarik  kesimpulan  setiap  data, baik  berbentuk  asas-asas,  konsepsi,  maupun  berbentuk  kaidah  serta  norma  hukum,  akan diuraikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa penegakan  hukum  yang  berkeadilan  adalah  penegakan  hukum  yang  tidak  semata-mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi  penegakan hukum yang bertitik tolak pada rasa  keadilan  masyarakat.  Adapun  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  penegakan  hukum terhadap  kasus  pelanggaran  HAM  yaitu  dengan  mengevaluasi  sumber  daya  manusia  yang menegakan hukum, fasilitas penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.
Kata Kunci: Keadilan; Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia
Volume 1 No. 1, Juli 2017 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  modern  yang  menjadikan  hukum  sebagai  mediator  untuk memediasi kepentingannya ketika terjadi perbenturan antara kepentingan yang satu  dengan  yang  lainnya,  secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  hukum merupakan  sebagai  solusi  atas  masalah  yang  muncul  dalam  masyarakat. Mengenai  hal  ini,  mungkin  senada  dengan  pendapat  Roscou  Pound  yang mengemukakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk  melindungi  kepentingan manusia ( law as tool of social engineering ). 1 Selanjutnya jika kita meminjam istilah Aristoteles,  manusia  sebagai  makhluk  sosial  ( zoon  politicon )  dalam kehidupannya, ia sering terlibat kepentingan yang satu dengan yang lainnya. 2
Hukum  merupakan  pranata  sosial  yang  hidup  di  masyarakat  guna mengontrol  kehidupan  di  tengah-tengah  masyarakat  ( social  control ).  Menurut Muladi  sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Harun 3 ,  bahwa  hukum  mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang  menjamin  keselarasan  antara  ketertiban  yang  bersifat  lahiriah  dan ketentraman yang bersifat bathiniah. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan  semata-mata,  tetapi  juga  harus  memancarkan  perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) warga negara.
Hukum belum dapat disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan.  Bentuk  hukum  terutama  dapat  dilihat  melalui  kaidah-kaidah yang  dirumuskan  secara  eksplisit.  Di  dalam  kaidah-kaidah  atau  peraturan- peraturan  hukum  terkandung  tindakan-tindakan  yang  harus  dilaksanakan, seperti  penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu,  masalah  pokok  dalam  hukum selain  masalah  pembentukan  hukum  juga  masalah  penegakan  hukum. 4 Masalah penegakan hukum, merupakan persoalan yang selalu menarik untuk
1 H.  Salim,  HS, Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum, (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2010), hlm. 41
2 Abdoel Jamali, Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 1 3 M. Harun, Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga  Kedaulatan  Negara ,  Artikel  dalam  “Jurnal  Rechts  Vinding”,  Vol.  5  No.  1,  April  2016, hlm. 112.
4 Bonarsius  Saragih, Berkeadilan  yang  Dilakukan  oleh  Polri  (Telaah  Filsafat  Hukum), Artikel dalam “Jurnal Wawasan Hukum”, Vol. 22 No. 01, Februari 2010, hlm. 31.
dikaji,  di  manapun  dan  kapanpun.  Hal  ini  karena  persoalan  tersebut  selalu berkembang  dari waktu ke waktu dan tidak pernah habis-habisnya. Orientasi dari  penegakan  hukum  itu  sendiri  idealnya  adalah  tidak  terlepas  dari menciptakan  keadilan  bagi  setiap  individu  masyarakat.  Jika  hal  ini  yang menjadi perhatian semua penegak hukum, maka dengan sendirinya penegakan hukum  akan  mendatangkan  dampak  yang  positif  bagi  semua  kalangan,  baik masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.
Penegakan   hukum   pada   hakikatnya   merupakan   interaksi   antara berbagai  perilaku   manusia   yang   mewakili   kepentingan-kepentingan   yang berbeda  dalam   bingkai   aturan   yang   telah  disepakati  bersama.  Oleh  karena itu,  penegakan  hukum  tidak  dapat  semata-mata   dianggap   sebagai   proses menerapkan hukum  sebagaimana  pendapat  kaum   legalistik.  Namun  proses penegakan hukum  mempunyai  dimensi  yang  lebih  luas  daripada  pendapat tersebut,  karena  dalam  penegakan  hukum  akan  melibatkan  dimensi  perilaku manusia. 5 Jadi  dapat  dipahami,  bahwa  penegakan  hukum  bukanlah  semata- mata  mengaktualisasikan  apa  yang  ada  dalam  undang-undang  atau mengedepankan sisi kepastian hukum tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai  keadilan  ( justice  value ),  dan  kemanfaatan  dari  penegakan  hukum tersebut bagi masyarakat. Penegakan hukum yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum akan berimplikasi pada tidak tercapainya makna hakiki dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan, kebahagiaan, dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM). 6
Di sisi lain, secara materil penegakan hukum berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuaannya  di  dalam  masyarakat.  Penegakan  hukum  pada  dasarnya tidaklah  sebatas  penegakan  undang-undang,  tapi  lebih  tepatnya  yang
5 Zudan  Arif  Fakrulloh, Penegakan  Hukum  Sebagai  Peluang  Menciptakan  Keadilan, Artikel dalam “Jurnal Jurisprudence” , Vol. 2, No. 1, Maret 2005: hlm. 22-23.
6 Lihat, Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum, Artikel dalam “Jurnal Mimbar Hukum”, Vol. 21 No. 2 Juni 2009, hlm. 342.
ditegakan sesungguhnya adalah sistem hukum. 7 Adapun salah satu subsistem terpenting  dalam  sistem  hukum  tersebut  adalah  struktur  hukum  atau  aparat penegak hukum 8 . Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa  sistem  hukum  memiliki  tiga  unsur  yaitu  stuktur  hukum,  substansi hukum,  dan  kultur  hukum. 9 Sedangkan  secara  konseptual,  sejatinya  inti  dari penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menserasikan  hubungan  nilai-nilai yang  terjabar  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap,  mengejewantah,  dan  sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 10
Namun  yang  terjadi  pada dewasa ini jika  kita mengamati,  melihat   dan merasakan bahwa penegakan hukum di Negara ini berada  pada kondisi  yang kurang  menggembirakan.  Masyarakat  tidak  jarang  mempertanyakan   kinerja, objektivitas,  dan  netralitas  atau  independensi aparat  penegak   hukum  dalam menjalankan  fungsinya  terutama  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus pelanggaran  HAM.  Ini  merupakan  sebuah  gambaran  yang  idealnya  tidak terjadi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Implikasi  dari  itu  semua, masyarakat  tidak  lagi  bersikap  pasif  dalam  melihat  kasus-kasus  hukum  yang dalam penanganannya terdapat disparitas sosial dan ketidakadilan. Di sisi lain, dalam  konteks  sosiologis  masyarakat  justru  menampakan  sikap  reaktif terhadap  adanya  ketidakmampuan  hukum  mengatasi  permasalahan  yang sedang terjadi.
Sebagai contoh, proses penegakan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama  yang  dilakukan  oleh  Basuki  Tjahaya  Purnama  (Ahok)  di  penghujung
7 Lihat, Musakkir, Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia, dalam  Buku  Bunga  Rampai  (Problematika  Hukum  dan  Peradilan  di  Indonesia),  (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 136-137.
8 Menurut  Hikmahanto  Juwono,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sunyoto,  secara  tradisional institusi  hukum  yang  melakukan  penegakan  hukum  adalah  kepolisian,  kejaksaan,  badan peradilan,  dan  advokat,  selain  institusi  tersebut  juga  ada,  institusi  lain  seperti  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktoral Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. (Sunyoto, Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Artikel  dalam  “Jurnal  Dinamika  Hukum”,  Vol.  8,  No.  3, September 2008, hlm. 199)
9 Musakkir, Op.Cit., hlm. 141 10 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Cet.  Ke-10), (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 5
tahun  2016  silam.  Kasus  tersebut  sangat  menyita  perhatian  publik  karena terkesan dalam penanganannya sarat kepentingan dan ketidakadilan, sehingga klimaknya  terjadilah  gerakan  Bela  Islam  I,  II,  dan  III.  Aksi  tersebut  mereda setelah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  memvonis Ahok dua tahun penjara.
Di  sisi  lain,  respon  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  dapat  juga dilihat  dari  hasil  survei  enam  bulanan  Litbang Kompas .  Sebagaimana  dikutip dari  harian  Kompas  edisi  19  Juni  2017  di  halaman  9  dengan  judul  "Dua  Sisi Penegakan  Hukum  Pemerintah" 11 .  Dalam  survei  tersebut,  tingkat  kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum relatif masih tinggi, yaitu sebanyak 53 persen masyarakat mengaku puas. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan survei serupa pada enam bulan sebelum pelaksanaan survei April 2017, yaitu 51  persen.  Namun,  masih  ada  bidang  penegakan  hukum  yang  masih  belum terasa  gregetnya  oleh  publik  adalah  penuntasan  kasus  pelanggaran  hak  asasi manusia (HAM) dan menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum. Dari hasil  survei  kali  ini,  kedua  aspek  itu  memperlihatkan  tren  yang  menurun. Dalam  penuntasan  kasus  pelanggaran  HAM  hanya  48,  3  persen  sedangkan pada  survei  Litbang Kompas enam  bulan  sebelumnya  masih  pada  kisaran  54 persen,  sementara  dalam  menjamin  perlakuan  yang  sama  hanya  menempati 50,7 persen, sedangkan pada survei sebelumnya masih pada kisaran 53 persen.
Hasil survei tersebut, terutama menyangkut penuntasan kasus HAM dan menjamin  perlakuan  yang  sama  oleh  aparat  penegak  hukum,  merupakan sebagai  jawaban  dari  adanya  disparitas  sosial  dalam  penegakan  hukum  di negara ini. Sementara Undang-undang Dasar (UUD 1945) dalam Pasal 27 ayat (1) telah menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum ( equality  before  the  law ).  Idealnya  dalam  penegakan  hukum  tidak  mengenal istilah  tebang-pilih  seperti  yang  termaktub  dalam  UUD  1945,  namun  hal  itu masih  saja  terjadi  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan
11 Lihat,  https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/06/19/dua-sisi-penegakan- hukum-pemerintah/, diakses 10 Juli 2017
hukum  mengalami  penurunan  dan  hukum  sebagai  jalan  bagi  masyarakat dalam mencari keadilan seakan-akan hanya sekedar semboyan.
Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial akan berakibat  pada  kewibawaan  hukum  itu  sendiri.  Masyarakat  memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa dalam  lingkungan  hidupnya.  Sikap  apriori  masyarakat  terhadap  hukum  dan krisis  kepercayaan  mereka  kepada  aparat  penegak  hukum  mengakibatkan tindakan  pelampiasan  dengan  cara  main  hakim  sendiri  dalam  menangani masalah-masalah  di  tengah-tengah  mereka,  sehingga  hukum  itu  dapat dikatakan tidak berfungsi (mandul). 12
Mengacu pada uraian di atas,  permasalahan yang  akan diuraikan dalam tulisan  ini  yaitu:  terkait  dengan  bagaimana  penegakan  hukum  yang berkeadilan  dan  peranan  unsur  keadilan  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Meminjam  pribahasa  latin,  berbunyi: fiat  justisia  et  pereat  mundus  (ruat coelum) ;  yang  artinya; hukum  yang  berkeadilan  harus  dilaksanakan  sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun juga langit runtuh karenanya). 13 Pribahasa latin tersebut menyiratkan suatu komitmen yang  sangat tinggi untuk mewujudkan keadilan  di  dalam  kehidupan  bersama.  Kehidupan  yang  memiliki  kehendak kuat untuk menyajikan seperangkat teks keadilan berdasarkan cita-cita hukum suatu  bangsa.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Esmi  Warasih  yang dikutip  oleh  Mumuh  M.  Rozi  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  fokus
12 Ismansyah dan Henni Muchtar, Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian  Permasalahan  Hukum, Artikel  dalam  “Jurnal  Demokrasi”,  Vol.  IX  No.  1  Th.  2010, hlm. 169
13 Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, Membangun Hukum Indonesia , (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 87.
utama  dalam  proses  reformasi  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 14
Mengingat tujuan akhir hukum adalah keadilan. 15 Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah  sistem hukum yang  paling  cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum  harus  terjalin  erat  dengan  keadilan,  hukum  adalah  undang-undang yang  adil,  bila  suatu  hukum  konkrit,  yakni  undang-undang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  maka  hukum  itu  tidak  bersifat normatif  lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum  bila  memenuhi  prinsip-prinsip  keadilan.  Dengan  kata  lain,  adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. 16
Sifat  adil  dianggap  sebagai  bagian  konstitutif  hukum  adalah  karena hukum  dipandang  sebagai  bagian  tugas  etis  manusia  di  dunia  ini,  artinya manusia  wajib  membentuk  hidup  bersama  yang  baik  dengan  mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesui pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa  keadilan  menjadi  unsur  konstitutif  hukum.  Huijbers  menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum:
a. Pemerintah  negara  manapun  selalu  membela  tindakan  dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya
b. Undang-undang  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan seringkali  dianggap  sebagai  undang-undang  yang  telah  usang  dan tidak berlaku lagi.
14 Mumuh  M.  Rozi, Peranan  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  sistem  Peradilan  pidana dikaji  menurut  undang-undang Nomor  18  tahun  2003  tentang  advokat, Artikel  dalam  “Jurnal Mimbar Justitia”, Vol. VII No. 01 Edisi Januari-Juni 2015, hlm. 629
15 Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh perilaku kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, menurut teori ini tujuan hukum  adalah  merealisasikan  atau  mewujudkan  keadilan.  (Yohanes  Suhardin, Op.Cit., hlm. 343)
16 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalatn Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 70.
c. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenamya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum. 17
Begitu  pentingnya  keadilan  dalam  penegakan  hukum  sehingga  dalam penegakan  hukum  tidak  dapat  semata-mata   dianggap   sebagai   proses menerapkan hukum  sebagaimana  pendapat  kaum   legalistik.  Namun  proses penegakan hukum  mempunyai  dimensi  yang  lebih  luas  daripada  pendapat tersebut,  karena  dalam  penegakan  hukum  akan  melibatkan  dimensi  perilaku manusia. 18 Upaya  penegakan  hukum  juga  merupakan  bagian  dari  penerapan hukum  yang  semestinya  dapat  berjalan  selaras  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Sedangkan  kesadaran  hukum  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh rasa  keadilan  masyarakat. 19 Lebih  lanjut  menurut  Soerjono  Soekanto,  hukum dapat  berfungsi  dengan  baik  diperlukan  keserasian  dan  hubungan  antara empat faktor, yakni:

## 1. Hukum dan peraturan itu sendiri
Kemungkinannya  adalah  bahwa  terjadi  ketidak  cocokan  dalam peraturan  perundang-undangan  mengenai  bidang-bidang  kehidupan tertentu.  Kemungkinan  lainnya  adalah  ketidakcocokan  antara peraturan  perundang-undangan  dengan  hukum  tidak  tertulis  atau hukum  kebiasaan.  Kadangkala  ketidakserasian  antara  hukum  tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum Penegak  hukum  antara  lain  mencakup  hakim,  polisi,  jaksa,  pembela, petugas  pemasyarakatan,  dan  seterusnya.  Apabila  peraturan perundang-undangan  sudah  baik,  akan  tetapi  jika  mental  penegak hukum  kurang  baik,  maka  akan  terjadi  pada  sistem  penegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya  baik,  akan  tetapi  fasilitas  kurang  memadai,  maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. 20
17 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 53.
18 Zudan Arif Fakrulloh, Loc.Cit., hlm. 22-23 19 Yohanes Suhardin, Op.Cit., hlm. 344 20 Soerjono  Soekanto, Teori  Sosiologi  tentang  Pribadi  dalam  Masyarakat ,  (Jakarta:  Ghlmia Indonesia, 1998), hlm. 83-84.
Namun dipihak lain, perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan  hukum,  padahal  tujuan  akhirnya  adalah  keadilan.  Pernyataan  di atas  merupakan  isyarat  bahwa  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat  tidak mungkin  seragam.  Hal  ini  disebabkan  keadilan  merupakan  proses  yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan  keadilan.  Keadilan  bergerak  di  antara  dua  kutub  tersebut.  Pada suatu  ketika  keadilan  lebih  dekat  pada  satu  kutub,  dan  pada  saat  yang  lain, keadilan  lebih  condong  pada  kutub  lainnya.  Keadilan  yang  mendekati  kutub Naminem Laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan  yang  bersifat  netral.  Akan  tetapi  jika  yang  dipersoalkan  adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui  suatu tata hukum yang adil orang  dapat  hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. 21
Pada  dasarnya  secara  teoritis  penegakan  hukum  memiliki  tiga  tiang penyangga, hal ini sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch (1878-1949), yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian. 22 Idealnya  dalam  penegakan hukum  ketiga  hal  tersebut  harus  senantiasa  menjadi  pijakan  agar  penegakan hukum  betul-betul  terimplementasi  di  tengah  masyarakat  dan  mendatangkan ketentraman  lahir  dan  bathin.  Berkenaan  dengan  keadilan,  hal  inilah  yang menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum.

## 2. Unsur  Keadilan  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran HAM di Indonesia
Secara  konseptual,  sejatinya  inti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah
21 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 55-56 22 Yohanes Suhardin, Op.Cit., hlm. 344-345
yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan kedamaian  pergaulan  hidup. 23 Masalah  utama  penegakan  hukum  di  negara- negara  berkembang  khususnya  Indonesia  bukanlah  pada  sistem  hukum  itu sendiri. M. Syafi’ie 24 dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa problematika penegakan  hukum  memang  tidak an  sich dipengaruhi  oleh  situasi  penegakan hukumnya sendiri, tetapi juga sangat dipegaruhi oleh situasi politik, sosial dan rumusan yang terkandung dalam teks-teks hukum yang tidak terbangun secara sosiologis.
Di  samping  itu,  penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  terkungkung dalam  birokratisasi  dan  praktek  korupsi  yang  terbangun  secara  struktural . Realitas  tersebut  telah  menyebabkan  krisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap penegakan  hukum  tidak  terkecuali  terhadap  dugaan  pelanggaran  HAM. Adapun  faktor  yang  menyebabkan  adanya  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  hukum  adalah  (1)  adanya  perangkat  hukum,  baik  produk  legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial ( social justice );  (2)  lembaga  peradilan  yang  belum  independen  dan  imparsial;  (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory. 25
Idealnya dalam penegakan hukum, semua komponen terkait yang dalam teori  sistemnya  Friedmann  disebutkan  tiga  unsur  yaitu  struktur  hukum, substansi  hukum,  dan  kultur  hukum  harus  senantiasa  dievaluasi  agar penegakan hukum efektif di tengah masyarakat 26 . Ketiga  unsur tersebut pada dasarnya merupakan saling keterkaitan. Untuk diketahui, bahwa berfungsinya hukum  sangatlah  tergantung  pada  hubungan  yang  serasi  antara  ketiga  unsur
23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor....., Op.Cit., hlm. 5 24 M.  Syafi’ie, Problem  dan  Tranformasi  Politik  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  Artikel dalam “Jurnal Supremasi Hukum”, Vol. 2 No. 1, Juni 2013, hlm. 72 25 Ibid., hlm. 342 26 Romli Atmasasmita menegaskan ada empat masalah mendasar yang mendesak untuk diselesaikan,  yaitu  meliputi  reaktualisasi  sistem  hukum,  penataan  kelembagaan  aparatur hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan birokrasi. (Yohanes Suhardin, Op.Cit., hlm. 344)
tersebut.  Kepincangan  pada  salah  satu  unsur,  tidak  menutup  kemungkinan akan  mengakibatkan  bahwa  seluruh  sistem  akan  terkena  pengaruh negatifnya. 27 Misalnya,  kalau  hukum  tertulis  yang  mengatur  suatu  bidang kehidupan  tertentu  dan  bidang-bidang  lainnya  yang  berkaitan  berada  dalam kepincangan,  maka  seluruh  lapisan  masyarakat  akan  merasakan  akibat pahitnya.
Terkait  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  bertugas  menerapkan hukum  mencakup  ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  meliputi:  petugas  strata atas,  menengah  dan  bawah.  Maksudnya  adalah  sampai  sejauhmana  petugas harus  memiliki  suatu  pedoman  salah  satunya  peraturan  tertulis  yang mencakup  ruang  lingkup  tugasnya.  Dalam  penegakkan  hukum,  menurut Soerjono  Soekanto  sebagaimana  dikutip  oleh  Zainuddin  Ali,  kemungkinan penegak hukum mengahadapi hal-hal sebagai berikut:
a). Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
b). Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
c). Teladan  macam  apakah  yang  sebaiknya  diberikan  oleh  petugas  kepada masyarakat,
d). Sampai  sejauhmanakah  derajat  sinkronisasi  penugasan  yang  diberikan kepada  para  petugas  sehingga  memberikan  batas-batas  yang  tegas  pada wewenangnya. 28
Aparat  penegak  hukum  memiliki  fungsi  yang  sangat  strategis  dan signifikan  dalam  menegakan  hukum.  Hal  ini  tercermin  dari  para  aparat penegak  hukum  itu  merupakan  salah  satu  unsur  yang  paling  berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto:
yang  menjadi  hukum  itu  ialah  praktik  sehari-hari  oleh  pejabat  hukum. Kalau  pejabat-pejabat  hukum  termasuk  hakim-hakim,  jaksa-jaksa, advokat-advokat,  pokrol  bambu,  polisi-polisi  dan  pegawai-pegawai pemerintah  pada  umumnya  berubah  ini  berarti  bahwa  hukum  sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu. 29
27 Soerjono  soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat, cet.
Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 20
28 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 95.
29 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Op.Cit., hlm. 101
Jadi, menurut penulis wajar jika  pada dekade baru-baru ini berkembang asumsi  dan  spekulasi  negatif  di  tengah  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa hukum  sekarang  sudah  berubah  dan  keluar  dari  koridor  sebagaimana  yang telah  diatur  undang-undang.  Mungkin  inilah  salah  satu  penyebabnya, sebagaimana disebutkan oleh Daniel S. Lev di atas.
Lebih lanjut, berhubungan dengan budaya hukum masyarakat meliputi di dalamnya  cita  hukum  masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  etika profesi  para  aparat  penegak  hukum. 30 Cita  hukum  dan  kesadaran  hukum masyarakat  dipengaruhi  oleh  rasa  keadilan  masyarakat,  begitu  juga  dengan etika profesi para aparat penegak hukum ini juga beranjak dari rasa keadilan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum juga memiliki keharusan untuk berlaku adil  dan  membudayakan  perilaku  dan  tindakan  yang  menjunjung  tinggi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Argumentasi  lain  yang  lebih  relevan  dalam  konteks  kekinian  terkait problematika  penegakan  hukum  dikemukakan  oleh  Hikmahanto  Juwuno sebagaimana  disetir  oleh  Sunyuto  dalam  artikelnya,  bahwa  problem  dalam penegakan  hukum  meliputi  beberapa  hal  yaitu:  (1)  problem  pembuatan peraturan  perundang-undangan,  (2)  masyarakat  pencari  kemenangan  bukan pencari keadilan, (3) uang mewarnai penegakan hukum, (4) penegakan hukum hanya  sebagai  komoditas  politik,  penegakan  hukum  yang  diskriminatif  dan ewuh  pekewuh, (5)  lemahnya  sumber  daya  manusia,  (6)  advokat  tahu  hukum versus  advokat  tahu  koneksi,  (7)  keterbatasan  anggaran,  dan  (8)  penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. 31
Menurut  hemat  penulis,  apa  yang  diutarakan  oleh  Hikmahanto  tersebut merupakan  penilaian  yang  cukup  komprehensif  untuk  memberikan  jawaban terhadap  pertanyaan  kenapa  penegakan  hukum  terkait  dengan  pelanggaran HAM  belum  mampu  mendatangkan  keadilan,  terutama  yang  berkenaan
30 Yohanes Suhardin, Op.Cit., hlm. 344 31 Sunyoto, Op.Cit., hlm. 199
dengan  permasalahan  atau  problematika  penegakan  hukum  di  Indonesia. Problem pertama terletak pada pembuatan peraturan perundang-undangan, ini terjadi  karena  peraturan  perundang-undangan  seringkali  dibuat  secara  tidak realistis.  Pembuatan  peraturan  perundanng-undangan  yang  terkesan  pesanan elit  politik,  negara  asing  maupun  Lembaga  Keuangan  Internasional.  Hal  ini memberi  kesan  bahwan  peraturan  perundang-undangan  seolah-olah  dibuat sebagai komoditas. 32
Kedua ,  jamaknya  persepsi  masyarakat  Indonesia  bahwa  hukum merupakan  solusi  untuk  menumukan  kemenangan  bukan  keadilan.  Hal  ini berpotensi  menyebarluaskan  pemahaman  bahwa  keadilan  hanya  bisa didapatkan  dengan  kemenangan  atas  perkara  yang  diselesaikan  dengan menempuh  jalur  hukum.  Tipologi  masyarakat  mencari  kemenangan merupakan  problem  bagi  penegakan  hukum,  terutama  bila  aparat  penegak hukum  kurang  berintegritas  dan  rentan  disuap,  masyarakat  pencari kemenangan  akan  memanfaatkan  kekuasaan  dan  uang  agar  memperoleh kemenangan  atau  terhindar  dari  hukuman. 33 Persepsi  masyarakat  yang  salah dalam  berhukum  seperti  ini  akan  memicu  penghalalan  segala  cara  untuk memperoleh  kemenangan  seperti  menyuap  aparat  penegak  hukum  yang minim integritas.
Ketiga, uang  akan  mewarnai  penegakan  hukum.  Apabila  uang  telah mewarnai  penegakan  hukum,  maka  keadilan  akan  menjauh.  Disetiap  lini penegakan  hukum,  sangat  rentan  dan  terbuka  peluang  bagi  praktek  korupsi atau suap. Bagi mereka yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi. Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak  pada  si  miskin. 34 Kemudian  yang keempat, penegakan  hukum  hanya sebagai  komoditas  elit,  sehingga  akan  memicu  bahwa  hukum  berpihak  pada mereka yang memiliki jabatan strategis, koneksi dan pada pejabat hukum atau
32 Imron Rosyadi, Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia, Artikel dalam “Jurnal Sains dan Inovasi”, Vol. III No. 2 Tahun 2007, hlm. 80 33 Ibid.,
yang mempunyai akses pada keadilan. Penegakan hukum yang seperti ini akan cenderung diskriminatif dan menciderai rasa keadilan masyarakat.
Kelima, lemahnya  sumber  daya  manusia.  Salah  satu  bentuk  kelemahan sumber  daya  manusia,  khususnya  aparat  penegak  hukum  adalah  lemahnya mentalitas  aparat  penegak  hukum.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi lemahnya  mentalitas  aparat  penegak  hukum  di  antaranya  lemahnya pemahaman  agama,  ekonomi,  proses  rekruitmen  yang  tidak  transparan  dan lain  sebagainya.  Hal  ini  karena  berhasilnya  hukum  itu  menggerakkan  para warga  masyarakat  untuk  bertindak  sesuai  dengan  kemauan  hukum  itu  tidak hanya  tergantung  dari  peraturan  itu  sendiri  berikut  sanksi-sanksinya. Keberhasilan  itu  tergantung  dari  banyak  faktor  atau  dapat  dikatakan merupakan gabungan dari berbagai faktor, yaitu: aktivitas para pejabat hukum itu  sendiri  (polisi  dan  sebagainya),  terdapatnya  lembaga-lembaga  lainnya  di dalam  masyarakat  yang  mendukung  bekerjanya  sistem  hukum  itu,  dan terdapatnya kompleks kekuatan baik sosial, politik, ekonomi maupun lainnya yang bekerja atas diri para warga masyarakat itu. 35
Keenam, adanya  advokat  tahu  hukum  dan  advokat  tahu  koneksi. Pemahaman yang berkembang di tengah masyarakata bahwa seorang advokat diposisikan  sebagai  pembela  kliennya  merupakan  pemahaman  yang  sangat keliru.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  persepsi  negatif  dari  masyarakat  bahwa jasa  seorang  advokat  dipakai  untuk  membela  kepentingan  yang  memakainya atau  seorang  advokat  dibayar  untuk  meluruskan  yang  bengkok  dan mengaburkan  yang  telah  terang.  Sementara  tugas  dari  advokat  itu  sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang secara eksplisit  menegaskan  bahwa,  status  Advokat  adalah  Penegak  Hukum  dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. (Pasal 5 ayat 1). Dari bunyi pasal tersebut  sebagai  dapat  ditarik  sebuah  pengetahuan  sederhana,  bahwa meskipun advokat berada dipihak terdakwa (di pengadilan), akan tetapi dalam
35 Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 52-53
kapasitasnya  sebagai  penegak  hukum,  advokat  harus  membela  kepentingan- kepentingan  hukum. 36 Jadi  seorang  advokat  bukan  membela  siapapun  yang menghubungi/membayarnya  tapi  tugas  utamanya  membela  kepentingan hukum,  sehingga  lebih  tepatnya  profesi  advokat  itu  betul-betul  sebagai penegak  hukum,  bukan  sebagai  pembela  kepentingan  orang  yang  membayar jasanya.
Ketujuh, keterbatasan  anggaran.  Dengan  keterbatasan  anggaran  yang dialokasikan  untuk  penegakan  hukum  tentu  akan  mengganggu  stabilitas penegakan  hukum.  Bahkan  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  8  tahun 2016, delapan kemeterian/lembaga yang bekerja di wilayah penegakan hukum dipangkas  anggarannya.  Dikutip  dari  Gresnews.com  dan  Hukumonline.com, Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut sama saja  dengan  penghapusan  anggaran  untuk  kebutuhan  dan  kepentingan penegakan  hukum.  Hal  ini  akan  berpotensi  pada  kemandulan  dan  akan kesulitan dalam mengungkap setiap kasus hukum yang tengah terjadi.
Kedelapan, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Intervensi media  dalam  penegakan  hukum  memang  tidak  selamanya  tidak  baik,  karena adakalanya  media  mampu  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam memecahkan  dan  mengungkap  suatu  kasus,  namun  untuk  menjaga independensi penegakan hukum sudah seyogyanya dalam penegakan hukum tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk media massa.
Kedelapan  problem  yang  telah  diuraikan  di  atas,  sudah  sepatutnya menjadi  perhatian  semua  pihak  dalam  berhukum  khususnya  dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hal ini karena apapun penilaian yang diberikan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  sangat bergantung  dari  persepsi  apa  yang  dijadikan  tolak  ukur.  Apakah  aturan hukumnya,  aparat  penegak  hukumnya  atau  budaya  hukum  masyarakatnya? Hal  ini  karena  kebersesuaian  antara  komponen  atau  masing-masing  unsur tersebut  sangat  dibutuhkan  dalam  penegakan  hukum  yang  berkeadilan.
Penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dalam  penerapannya  harus  diakui  itu sangat sulit, alasannya sangat sederhana, karena persepsi keadilan antara yang diinginkan  oleh  masing-masing  orang  hampir  selalu  tidak  sama.  Untuk menjawab  itu  semua,  agar  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  HAM terhindar dari segala bentuk problematikanya dan mendatangkan rasa keadilan bagi  masyarakat  maka  kedelapan  problem  tersebut  harus  dievaluasi  secara berkelanjutan.

## C. PENUTUP
Penegakan  hukum  yang  berkeadilan  secara  umum  adalah  penegakan hukum  yang  tidak  semata-mata hanya  menerapkan  peraturan  perundang- undangan  tetapi  penegakan  hukum  yang  senantiasa  melibatkan  dimensi perilaku  manusia  dan  menjadikan  rasa  keadilan  masyarakat  sebagai  tolak ukurnya.  Penegakan  hukum  yang  adil  di  tengah  masyarakat  dipicu  oleh beberapa hal yaitu: (1) peraturan perundang-undangan, (2) masyarakat pencari kemenangan  bukan  pencari  keadilan,  (3)  uang  mewarnai  penegakan  hukum, (4)  penegakan  hukum  hanya  sebagai  komoditas  politik,  penegakan  hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh, (5) lemahnya sumber daya manusia, (6) advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, (7) keterbatasan anggaran, dan  (8)  penegakan  hukum  yang  dipicu  oleh  media  massa.  Jadi,  untuk menciptakan  keadilan  terhadap  kasus  pelanggaran  HAM  dalam  masyarakat kedelapan hal tersebut harus menjadi bahan kajian evaluasi, agar hukum yang ditegakan betul-betul mendatangkan keadilan bagi semua masyarakat.
Dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  hendaknya  baik lembaga legislatif maupun eksekutif harus senantiasa mempertimbangkan dan relevansi  sebuah  peraturan  perundang-undangan  dengan  kondisi  sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum idealnya tidak hanya  menjadi  corong  peraturan  perundang-perundangan  tetapi  hendaknya harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Sebagai masyarakat yang menjadikan  hukum  sebagai  panglima,  maka  sudah  seyogyanya  kesadaran
hukum dijadikan sebagai budaya positif yang  akan menuntun setiap perilaku dan  tindakan  dalam  keseharian  sehingga  mendatangkan  kemaslahatan  baik bagi diri pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
Anshori,  Abdul  Ghofur  dan  Sobirin  Malian. Membangun  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
Fakrulloh, Zudan Arif. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Artikel dalam “Jurnal Jurisprudence” . Vol. 2 No. 1. Maret 2005.
Harun,  M.. Reformulasi  Kebijakan  Hukum  terhadap  Penegakan  Hukum  Pidana Pemilu  dalam  Menjaga  Kedaulatan  Negara .  Artikel  dalam  “Jurnal  Rechts Vinding”. Vol. 5 No. 1. April 2016.
HS.,  Salim. Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum. Jakarta:  RajaGrafindo Persada. 2010.
Huijbers,  Theo. Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah. Yogyakarta:  Kanisius. 1995.
Ismansyah  dan  Henni  Muchtar. Pengembangan  Ilmu  Hukum  di  Indonesia: Reformasi  dalam  Penyelesaian  Permasalahan  Hukum. Artikel  dalam  “Jurnal Demokrasi”.Vol. IX No. 1 Th. 2010.
Jamali, Abdoel. Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 1993.
Musakkir. Problematika  Penegakan  Hukum  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum  di Indonesia. dalam  Buku  Bunga  Rampai  (Problematika  Hukum  dan Peradilan  di  Indonesia).  Jakarta:  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. 2014.
Rahardjo,  Satjipto. Aneka  Persoalan  Hukum  dan  Masyarakat. Bandung:  Penerbit Alumni. 1977.
Rosyadi,  Imron. Penegakan  Hukum  dalam  Masyarakat  Indonesia. Artikel  dalam “Jurnal Sains dan Inovasi”. Vol. III No. 2 Tahun 2007.
Rozi,  Mumuh  M.. Peranan  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  sistem  Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, Artikel dalam “Jurnal Mimbar Justitia”, Vol. VII No. 01 Edisi Januari-Juni 2015.
Saragih, Bonarsius. Berkeadilan yang Dilakukan oleh Polri (Telaah Filsafat Hukum). Artikel dalam “Jurnal Wawasan Hukum”. Vol. 22 No. 01. Februari 2010.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke- 10).  Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2011.
_______________. Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
_______________ dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. cet. Ketiga. Jakarta: Rajawali Press. 1987.
Suhardin,  Yohanes. Fenomena  Mengabaikan  Keadilan  dalam  Penegakan  Hukum. Artikel dalam “Jurnal Mimbar Hukum”. Vol. 21 No. 2 Juni 2009.
Sunyoto. Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Artikel  dalam  “Jurnal  Dinamika Hukum”. Vol. 8 No. 3.  September 2008.
Syafi’ie,  M.. Problem  dan  Tranformasi  Politik  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia . Artikel dalam “Jurnal Supremasi Hukum”. Vol. 2 No. 1. Juni 2013.

## Referensi Lain:
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003  tentang Advokat
Kompas. https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/06/19/dua-sisi- penegakan-hukum-pemerintah/,  diakses 10 Juli 2017