## JEMASI: Jurnal  Ekonomi  Manajemen  dan  Akuntansi
Vol.  19, No. 2, Desember  2023 Website:  http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## PENGARUH  PENGETAHUAN   DAN PENGHASILAN  TERHADAP  KEPATUHAN WAJIB PAJAK  DENGAN SANKSI  SEBAGAI  VARIABEL  MODERASI
Endang  Kusdiah  Ningsih 1 ,  Titin  Vegirawati 2 ,  Rudi  Ananda 3 ,  Hermanto 4
1 Universitas  IBA,  Palembang,  Indonesia,  endanghasan62@gmail.com
2 Universitas  IBA,  Palembang,  Indonesia,  titinvegirawati@gmail.com
3 Universitas  IBA,  Palembang,  Indonesia,  rudiananda1975@gmail.com
4 Universitas  IBA,  Palembang, Indonesia, hermatoalyafiq@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.726

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  tingkat pendapatan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dengan  sanksi  perpajakan sebagai  variabel  moderasi.  Lokasi  penelitian  adalah  kota  palembang  dengan  populasi  wajib pajak  kendaraan  bermotor  R2+R3.  Penentuan  jumlah  sampel  didasarkan  pada  rumus  Isaac  dan Michael.  Teknik  analisis  datanya  adalah  kuantitatif  dengan  menggunakan  SEM-PLS  sebagai alat  analisisnya.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  kota  palembang.  Variabel  sanksi  perpajakan  mempunyai  pengaruh negatif  dan  tidak  signifikan  sebagai  variabel  moderasi  dalam  hubungan  pengetahuan perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hasil  lebih  lanjut  juga menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap hubungan  tingkat  pendapatan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.
Kata Kunci :  Pengetahuan  Perpajakan,  Pendapatan,  Sanksi,  Kepatuhan  Wajib  Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penghasilan  terbesar  baik  negara,  propinsi  maupun kota. Pada tahun 2022, penerimaan negara  dari sektor pajak sebesar 65,37%, sedangkan  sisanya sebesar  34,63%  berasal  dari  penerimaan  negara  bukan  pajak.  (  (Kemenkeu,  2023).  Untuk tingkat  daerah,  penerimaan  pajak  provinsi  Sumatera  Selatan  sebesar  44,72%,  terbesar  kedua setelah  dana  perimbangan  yaitu  50,14% ( (BPS, 2023) .
Penerimaan  pajak  kota  Palembang  juga  memberikan  sumbangan  terbesar  pada Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  khususnya  pajak  daerah  yaitu  85,68%  pada  tahun  2022  , meningkat  dibandingkan  dari  tahun  2021 sebesar 72,32% ( (DJPK, 2023).
Hasil  penelitian  (Casroni,  Wulandari,  Dumadi,  &  Ernitawati,  2022)  menyatakan  bahwa pajak  daerah  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yaseer  &  Widajantie,  2022)  juga  menyatakan  bahwa  pajak daerah  memberikan  pengaruh  terhadap  PAD,  yaitu  apabila  terjadi  peningkatan  pajak  daerah maka  PAD pun  mengalami  peningkatan.
Menurut  UU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Derah  dan  Retribusi  Daerah  bahwa salah  satu    komponen  pajak  daerah  adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  yaitu  pajak  atas kepemilikan  atau  penguasaan  kendaraan  bermotor.  PKB  mempunyai  pengaruh  positif  dan siginifikan  terhadap  PAD  (  (Haryadi,  Kamaruddin,  &  Hamdani,  2019).  Hasil  uji  analisis  yang dilakukan  oleh  (Setiawan  &  Isporima,  2021)  juga  menunjukkan  bahwa  PKB  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  PAD.  Perkembangan  pajak  daerah  kota  Palembang  dan  kontribusi PKB dari  tahun  2019-2021, terlihat  pada tabel  1 berikut  ini  :
Tabel  1. Perkembangan  Pajak Daerah  dan Pajak Kendaraan  Bermotor  Kota Palembang
Tahun  2019-2022 Tahun Pajak Daerah (dalam  milyar RP) Pajak Kendaraan Bermotor  (dalam  Rp) % tase kontribusi 2019 832,06 245.963.450,500 29,56 2020 787,92 295.963.450.500 37,56 2021 838,14 288.907.927,250 34,47
Sumber:  Bapenda,  2023
Pada  tabel  1  terlihat  bahwa  kontribusi  PKB  terhadap  pajak  daerah  selama  periode  2019- 2020  mengalami  peningkatan  dengan  proporsi  yang  cukup  besar.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  PKB  merupakan  pajak  yang  potensial  untuk  meningkatkan  penerimaan  kota Palembang.  Jumlah  penerimaan  PKB  dipengaruhi  oleh  jumlah  kendaraan  bermotor  yang membayar  pajak.  Tabel  2,  berikut  ini  menunjukkan  perkembangan  jumlah  kendaraan  bermotor dan persentase  kendaraan  bermotor  yang  membayar  pajak  selama  tahun  2019-2021.
Tabel  2. Jumlah  Kendaraan  Bermotor  Kota Palembang  Tahun  2019-2021 Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor (R2+R3)  (dalam unit) Jumlah  Kendaraan Bermotor  (R2+R3)  yang membayar  pajak (dalam unit) Persentase  Jumlah Kendaraan  Bermotor (R2+R3)  yang  membayar pajak (dalam  %) 2019 384.449 111.815 29,08 2020 377.259 151.815 40,24 2021 377.908 140.799 37,26
Sumber:  Bapenda,  2023
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2020  jumlah  kendaraan  bermotor  yang membayar  pajak  sebesar  40,24%,  terjadi  peningkatan  dibandingkan  tahun  2019  sebesar 29,08%. Akan  tetapi  terjadi  penurunan  di tahun  2021 menjadi  sebesar 37,26%.
Ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PKB  menyebabkan  jumlah  tunggakan PKB  semakin  meningkat.  Pada  tahun  2020,  jumlah  tunggakan  sebesar    Rp.  473.603.  700.000 lebih  besar  dibandingkan  jumlah  tunggakan  di  tahun  2019  yaitu    Rp.  242.175.360.000, sementara  itu,  ditahun  2021  kembali  mengalami  peningkatan  menjadi  sebesar  Rp. 499.144.060.000,-.
Masih  sedikitnya  persentase  pemilik  kendaraan  bermotor  untuk  membayar  pajak  serta besarnya  tunggakan  PKB  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  masih  rendah.  Penelitian tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  telah dilakukan  antara  lain  :  (1)  (Pramesty  &  Rosyadi,  2022),  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  kesadaran  wajib  pajak,  akses  pajak,  kualitas  pelayanan,  sanksi  pajak,  dan  pengetahuan
perpajakan berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  bayar pajak  pada pajak  kendaraan  bermotor; (2)  (Gaol,  Purwoko,  &  Revida,  2023)  ,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  baik  secara  parsial maupun  simultan  variabel  kualitas  kondisi  ekonomi,  sanksi  pajak,  dan  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  di Samsat  Medan  Selatan.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  pada  penelitian  ini    menguji  pengaruh  faktor pengetahuan  pajak  dan  kondisi  ekonomi  (tingkat  penghasilan)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dengan  sanksi  pajak  sebagai  variabel  moderasi.  Penggunaan  sanksi  pajak  sebagai  variabel moderasi  dapat  memperkuat  atau  memperlemah  hubungan  antara  variabel  pengetahuan  pajak dan  tingkat  penghasilan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Gambar  1  berikut  ini  menunjukkan kerangka  berpikir  dalam  penelitian  ini  :
Sumber  : data diolah,  2023
Gambar  1 : Kerangka  Pemikiran

## TINJAUAN  PUSTAKA Kepatuhan  Wajib  Pajak
Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak    ( tax  compliance )  yakni  merujuk  pada  IBFD International  Tax  Glosary, Tax  Compliance atau  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  tindakan yang  bersifat  prosedural  dan  administratif  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kewajiban  wajib pajak  yang  didasarkan  pada  aturan  pajak  yang  berlaku.  (Anggerni,  2023).  Terdapat  2  (dua) jenis  kepatuhan  pajak, yaitu:  (Vivian,  2022)
a. kepatuhan  formal  adalah  suatu  perilaku  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban perpajakannya  secara formal  sesuai  dengan  norma  perpajakan  yang  berlaku.
b. kepatuhan  materiil  adalah  suatu  perilaku  dimana  Wajib  Pajak  secara  substantif  memenuhi ketentuan  materiil  perpajakan,  yaitu  sesuai  dengan  jiwa  dan  undang-undang  perpajakannya.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Paul Webbey  ada 5(lima)  yaitu  : (pusdiklat-pajak,  2017)
a) Inequity, sistem  perpajakan  yang  tidak  adil  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan.,  artinya semakin  wajib  pajak  merasa  adil  ,  maka  semakin  terdorong  untuk  patuh.  Dengan  kata  lain, kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi  oleh  sistem  dan perlakukan  pemerintah.
b) Opportunity  for  Non  Compliance,  k esempatan  untuk  tidak  patuh  muncul  pada  saat  wajib pajak  mempelajari  lebih  dalam  aturan-aturan  pajak,  sehingga  diketahui  celah  untuk  tidak patuh
c) Individual  Difference, kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  usia,  jenis  kelamin,  tingkat Pendidikan.  Hasil  penelitian  Webbey  menunjukkan  bahwa  wanita  dan  orang  dengan  usia lanjut  cenderung  untuk  patuh  terhadap  pajak.
d) Social  Norms, jika  dalam  suatu  negara,  banyak  masyakarat  yang  tidak  patuh  terhadap  pajak dan  tidak  terjadi  resiko  apapun  sehingga  menjadi  norma  sosial.  Dengan  kata  lain,  jika ketidakpatuhan  menjadi  normal  sosial  di  suatu  negara,  maka  akan  sangat  sulit  untuk meningkatkan  tingkat  kepatuhan.
e) Dissatisfaction with Revenue Authorities, jika wajib pajak merasa tidak dibantu oleh otoritas pajak  dan  cara  kerjanya  dirasa  tidak  effisien,  maka  hal  ini  akan  mendorong  wajib  pajak untuk  menjadi  tidak  patuh.
Keputusan  kepatuhan  pajak dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  seperti  :  (Farida,  17) 1) Demografi
Pertama  yakni  usia,  wajib  pajak  yang  berusia  muda  lebih  cenderung  mengambil  risiko dan  kurang  sensitif  terhadap  sanksi.  Yang  kedua  adalah  jenis  kelamin,  dari  3  penelitian  yang dikutip  oleh Chau  and  Leung ,    2  diantaranya  menyatakan  bahwa  wajib  pajak  perempuan  lebih patuh  pajak  dibandingkan  dengan  wajib  pajak  laki-laki.  Sedangkan  1  penelitian  lainnya menyatakan  bahwa  wajib  pajak  wanita  lebih  cenderung  untuk  tidak  mematuhi  pajak.  Terakhir adalah  pendidikan,  wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan  pajak  yang  tinggi  akan  lebih cenderung  untuk  mematuhi  pajak  sedangkan  wajib  pajak  yang  tidak  mengetahui  hukum-hukum perpajakan  lebih  cenderung  untuk  tidak  mematuhi  pajak.  “Wajib  pajak  yang  berpengetahuan pajak  tinggi  memiliki  keputusan  kepatuhan  pajak  yang  lebih  patuh  dibandingkan  dengan  wajib pajak yang  berpengetahuan  pajak rendah”.

## 2) Peluang  ketidakpatuhan
Wajib  pajak  melakukan  penghindaran  pajak  dapat  disebabkan  adanya  peluang.  Unsur pertama  peluang  tersebut  adalah  tingkat  pendapatan,  wajib  pajak  yang  memiliki  pendapatan rendah  lebih  cenderung  untuk  tidak  patuh  pajak  karena  mengakui  banyak  beban  atau  biaya yang  dikeluarkan.  Unsur  kedua  adalah  sumber  pendapatan,  wajib  pajak  yang  berstatus karyawan  dan  mendapatkan  gaji  dari  tempat  mereka  bekerja  memiliki  kecempatan  kecil  untuk melakukan  tindakan  ketidakpatuhan  dibandingkan  wiraswasta.  Itu  artinya,  wajib  pajak  orang pribadiyang  berstatus  sebagai  karyawan  cenderung  patuh.  Unsur  ketiga  adalah  pekerjaan, pekerjaan
3) Sikap dan  Persepsi
Terdapat  2  unsur  sikap  dan  persepsi  wajib  pajak  memilih  untuk  menghindari  pajak. Pertama  kewajaran  sistem  pajak,  ini  berkaitan  dengan  tingkat  keadilan  yang  dirasakan  oleh wajib  pajak.Wajib  pajak  mempertimbangkan  tingkat  manfaat  yang  dirasakan  atas  apa  yang mereka  bayarkan  dan  beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  wajib  pajak  tertentu  dengan  wajib pajak  lainnya.  Kedua  pengaruh  teman,  wajib  pajak  akan  patuh  pajak  atau  tidak  dapat dipengaruhi

## 4) Sistem  pajak atau  struktur
Kelompok  terakhir  adalah  sistem  pajak  atau  struktur  pajak  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  pajak.  Disini  terdapat  3  unsur  yakni  kompleksitas  sistem  pajak,  peluang pemeriksaan  dan  sanksi  dan  tarif.  Pertama  mengenai  kompleksitas  sistem  pajak,  peraturan  atau system  pajak    ini  harus  bertujuan  untuk  menjadi  sederhana,  dimengerti  dan  jelas  dalam  rangka meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Karena  semakin  sulit  sistem  pajak  maka  akan  menyebabkan wajib  pajak  enggan  memenuhi  kewajibannya.  Kedua  unsur  peluang  pemeriksaan  dan  sanksi, secara  umum,  probabilitas  audit  yang  lebih  tinggi  dan  hukuman  berat  mendorong  kepatuhan pajak.  Namun  sanksi  pajak  yang  tinggi  akan  lebih  efektif  jika  dikombinasikan  dengan peningkatan  risiko  pemeriksaan  audit  pajak.  Pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  dengan  optimal jika  kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  terencana,  professional  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku  dan  focus  serta  berdasarkan  strategi  tertentu  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Faktor  kepatuhan  pajak  yang  terakhir  dalam  kelompok  sistem  pajak adalah  tarif,  tarif  pajak  yang  tinggi  dapat  menyebabkan  wajib  pajak  melakukan  penghindaran pajak.

## Pajak  Kendaraan  Bermotor
Menurut  Permendagri  Nomor  82  Tahun  2022  tentang  “Dasar  Pengenaan  Pajak Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  Dan  Pajak  Alat  Berat  Tahun 2022”  bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  selanjutnya  disingkat  PKB  adalah  pajak  atas kepemilikan  dan/atau  penguasaan  Kendaraan  Bermotor.  Kendaraan  Bermotor  adalah  semua kendaraan  berodabeserta  gandengannya  yang  digunakan  di  semua  jenis    jalan  darat  atau kendaraan  yang  dioperasikan  di  air  yang  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu  menjadi tenaga  gerak kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan.

## Pengetahuan  Pajak
Pengetahuan  perpajakan  adalah  informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  wajib  pajak sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan  dan  menempuh  arah  atau  strategi  tertentu sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya  di  bidang  perpajakan  (Sari,  Santhi,  & Yadnyana,  2021).  Pengetahuan  perpajakan  atau  pemahaman  perpajakan  yang  dimilki  oleh wajib  pajak harus  meliputi  :  (Mulyati  & Ismanto,  2021)
 Pengetahuan  mengenai  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara Perpajakan
 Pengetahuan  mengenai  Sistem  Perpajakan  Indonesia
 Pengetahuan  mengenai  Fungsi  Perpajakan.
Wajib  pajak  akan  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  pengetahuan  pajak  seseorang karena  dengan  pengetahuan  pajak  yang  tinggi  para  wajib  pajak  sadar  akan  kewajibannya  dan tahu  akan akibtanya  jika  tidak  mematuhi  kewajibannya  (Hertati,  2021)

## Tingkat  Penghasilan
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  mendefinisikan Penghasilan  adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia  yang  dapat  dipakai  untuk
konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  wajib  pajak  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun. Menurut  (Yanti,  2018)  tingkat  pendapatan  merupakan  sebuah  tingkatan  keuangan  wajib  pajak, jika  pendapatan  rendah  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  pendapatan  tersebut  sebagai  salah  satu tekanan  bagi  kehidupan  wajib  pajak  dimana  wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  rendah mereka  akan  mneghindari  untuk  membayar  pajak  hal  ini  dikarenakan  kondisi  ekonomi  yang buruk  karena  pengeluaran  yang  dikeluarkan  untuk  kebutuhan  keluarga  lebih  besar  daripada pendapatannya.

## Sanksi Pajak
Sanksi  pajak  dikenakan  apabila  wajib  pajak  melangar  peratutan  yang  berlaku.  Oleh karena  sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa  wajib  pajak  akan  mematuhi  undang-undang perpajakan.  Indikator  sanksi  pajak adalah  (Mulyati  & Ismanto,  2021)
 Keterlambatan  melaporkan  dan membayarkan   pajak harus  dikenakan  sanksi
 Tingkat  penerapan  sanksi
 Sanksi  digunakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak
 Penghapusan  sanksi  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak

## METODE PENELITIAN

## Variabel  Penelitian
Variabel  penelitian  adalah  karakter,  atribut  atau  segala  sesuatu  yang  terbentuk  atau  yang menjadi  perhatian  dalam  suatu  penelitian  sehingga  mempunyai  variasi  antara  satu  objek  yang satu  dengan  objek  yang  lain  dalam  satu  kelompok  tertentum  kemudian  ditarik  kesimpulannya (Riadi,  2020). Selanjutnya,  menurut  (Riadi,  2020), jenis-jenis  variabel  terdiri  dari  :
a. Variabel  terikat,  sering  disebut  dengan  variabel  dependen  yaitu  variabel  yang  dipengaruhi atau  yang  menjadi  akibat  karena  adanya  varaibel  bebas.  Dalam  penelitian  ini,  variabel terikat  yaitu  Kepatuhan  Wajib  Pajak dan diberi  symbol  Y
b. Variabel  bebas,  sering  disebut  dengan  variable  independent  yaitu  variabel  yang mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab  perubahan  atau  timbulnya  variabel  terikat.  Dalam penelitian  ini  terdapat  dua  variabel  bebas    Pengatahuan  Pajak  dengan  simbol  X1  dan  tingkat penghasilan  dengan  simbol  X2
c. Variabel  moderator  merupakan  variabel  antara  adalah  sebuah  tipe  khusus  dari  variabel bebas,  yaitu  variabel  bebas  sekunder  yang  diangkat  untuk  menentukan  apakah  variabel tersebut  mempengaruhi  hubungan  antara  vraibael  primer  dan  variabel  terikat.  Dalam penelitian  ini  variabel  moderator  adalah  Sanksi  Pajak dengan  simbol  X3.

## Jenis dan  Sumber  Data
Untuk  mendapat  data  dan  informasi  yang  lengkap,  akurat,  jelas  serta  valid  mengenai variable  yang  diteliti  maka  diperlukan  jenis  dan  sumber  data  yang  tepat.  Jenis  dan  sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Data  primer,  yaitu  hasil  wawancara  dengan responden  tentang  kepatuhan  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  (2)  data sekunder  yang  mencakup  data  (a),  penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak  (b)  data  realisasi penerimaan PKB  Kota Palembang.  Sumber data  adalah Badan  Pusat Statitstik  (BPS) dan  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  serta  literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian.

## Populasi  dan  Sampel
Populasi  adalah  seluruh  elemen  dalam  penelitian  meliputi  objek  dan  subjek  dengan  ciri dn  karakteristik  tertentu.  (Amin,  Garancang,  &  Abunawas,  2023).  Selanjutnya,  berdasarkan perbedaan  populasi  dibagi  menjadi  2  yaitu  (1)  populasi  adalah  populasi  yang  ditentukan  sesuai dengan  yang  tertera  dalam  masalah  penelitian  dan  (2)  populasi  survei  adalah  populasi  yang terliput  di  dalam  penelitian  yang  sedang  dilaksanakan.  Penelitian  ini  menggunakan  populasi target  yaitu  wajip  pajak  kendaraan  bermotor  (R2+R3)  kota  Palembang  tahun  2022  sebanyak 382.685  WP.  Sampel  secara  sederhana  diartikan  sebagai  bagian  dari  populasi  yang  menjadi sumber  data  yang  sebenarnya  dalam  penelitian.  (Amin,  Garancang,  &  Abunawas,  2023). Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah    metode  Isaac  dan Michael  dengan  rumus  :
𝑠 = 𝜆 2 .𝑁.𝑃.𝑄 𝑑 2 (𝑁−1) + 𝜆 2 .𝑃.𝑄 dengan taraf  kesalahan  ( level of  significance )  5%, maka  diperoleh  jumlah sampel  sebanyak  384 wajib  pajak.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  analisis  kuantitatif  dengan pengolahan  kuestioner  menggunakan  model Structural  Equation  Modelling  Partial  Least Square (SEM-PLS).  Analisis  SEM-PLS  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  model struktural( inner  model )  dan  model  pengukuran  ( outer  model )Tujuan  dari  penggunaan  model ini  adalah  untuk  memahami  pola  korelasi/kovarians  antar  variable  dan  menjelaskan  variannya sebanyak  mungkin  dengan  model  yang  ditentukan  ( (Rahadi,  2023)

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Outer Model
Nilai  validitas  konstruk  dan  reabilitas  dari  setiap  variable  disebut outer  model .  Dalam PLS-SEM, nilai  validitas  konstruk  terdiri  dari  :
1. Uji  Validitas  konvergen
Validitas  konvergen  mempunyai  makna  bahwa  seperangkat  indikator  mewakili  suatu variabel  laten  dan  yang  mendasari  variable  laten  tersebut  (Meiryani,  2021).  Nilai  validitas konvergen  dapat  diperoleh  dari  nilai  Average  Variance  Extracted  (AVE).  Hasil  pengujian validitas  konvergen  adalah  sebagai  berikut:
Sumber:  Data diolah  2023 Gambar  2 : AVE  Bar
Nilai  Average  Variance  Extraced  (AVE)  >0,5  menyatakan  bahwa  satu  variable  laten  mampu menjelaskan  lebih  dari  50%  varian  dari  indikator-indikatornya  dalam  rata-rata  atau  seluruh variable  penelitian  ini  telah  memenuhi  validitas  konvergen  dengan  baik.
2. Uji  Validitas  Diskriminan
Validitas  diskriminan  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  konsep  dari  masing- masing  model  laten  berbeda  dengan  variable  lainnya.  (Meiryani,  2021).  Dalam  SEM-PLS, pengujian  validitas  diskriminan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) . Hasil  perhitungan  validitas  diskriminan  terlihat  pada table  3 berikut  :
Tabel  3. HTMT X1 X2 X3 Y X3 x X1 X3 x X2 X1 X2 0.831 X3 0.836 0.820 Y 0.812 0.791 0.848 X3 x X1 0.554 0.445 0.632 0.578 X3 x X2 0.480 0.485 0.595 0.561 0.884
Sumber:  Data diolah  2023
Tabel  HTMT  tersebut  menunjukkan  bahwa  semua  nilai  HTMT  <0,9,  maka  dapat  dinyatakan bahwa  nilai  konstruk  valid.
3. Uji  Reabilitas
Reabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memilikikonsistensi  bila  pengukuran  dilakukan  secara  berulang.  (Sugiyono,  2019).  Tujuan pengujian  reabilitas  ini  adalah  untuk  mengethaui  sejauhmana  konsistensi  hasil  suatu  penelitian apabila  digunakan  secara  berulang-ulang.  Semakin  tinggi  tingkat  reabilitasnya,  maka  hasil penelitian  semakin  bisa  diandalkan.  Reabilitas  sutau  konstruk  dapat  diukur  dengan menggunakan Cronbach’s  Alpha dan Composite  Reliability .  Tabel  4  memperlihatkan  hasil perhitungan  reabilitas.
Tabel  4. Reabilitas

## Sumber: Data diolah 2023
Tabel  4  menunjukkan  bhawa  setiap  variabel  memiliki  nilai cronbach’s  alpha dan composite reliability >0,7,  maka  hasil  perhitungan  tersebut  menunjukkan  tingkat  reliabilitas  dari  masing- masing  konstruk  berkorelasi  tinggi.

## Inner Model
Inner  model merupakan  model  struktural  yang  dipergunakan  untuk  memprediksi  hubungan sebab-akibat  atau  kausalitas  antar  variabel  laten  atau  variabel  yang  tidak  dapat  diukur  secara
Cronbach's  alpha Composite  reliability (rho_a) Keterangan X1 0.858 0.864 Realibel X2 0.871 0.872 Realibel X3 0.854 0.861 Realibel Y 0.901 0.904 Realibel
langsung.  Pengujian  model  struktural  ( inner  model )  menggunakan    prosedur Bootstrapping dan Blindfolding dalam  SEM  PL  seperti  (1)  R  Square  pada  konstruk  endogen  (2)  Effect  Size  (F Square),  (3)Estimate  for  Path  Coefficients.
1. Uji  R-Square
R-square  disebut  juga  sebagai  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk    menjelaskan seberapa  besar  data  dependen  dapat  dijelaskan  oleh  data  independen,  sedangkan  R  square adjusted  dapat  mengukur  tingkat  keyakinan  penambahan  variabel  independen  secara  tepat dalam  menambah  daya  prediksi  model.  Tabel  5  memperlihatkan  hasil  perhitungan  R-Square dan R-Square  Adjusted.
Tabel  5. R-Square  dan R-Square Adjusted
Sumber:  Data Diolah,  2023.
Nilai  R-Square  yang  diperoleh  adalah  0,762  artinya  76,2%  variable  dependen  dapat  dijelaskan oleh  variable  independent,  sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variable  lain  diluar  model.

## 2. Uji  F-Square
F-Square  dipergunakan  untuk  melihat  sejauhmana  suatu  variabel  dalam  model  struktural dapat dipengaruhi  oleh  sejumlah  variabel  yang  berbeda.
Tabel  6. F-Square
Sumber:  Data Diolah,  2023.
Nilai  F-Suqare  pada  tabel  6  diatas  menunjukkan  adalah  ≤  0,15  berarti  variabel  independen memberikan  efek  atau pengaruh  kecil  terhadap  variable  dependen.

## 3. Uji  Estimate  for  Path  Coefficients
Nilai  path  coefficient  dan  nilai  signifikansi  p-value  digunakan  dalam  melakukan  uji hipotesis.  Nilai  path  coefficient  berada  diantara  -1  sampai  dengan  +1.  Jika  nilai  path  -1 menunjukkan  adanya  hubungan  negatif,  nilai  0  berarti  tidak  ada  korelasi  dan    +1  terdapat hubungan  positif.  Sedangkan,  nilai  p-value  dengan  alpha  5%  atau  kurang  dari  0,05.  Apabila nilai  dari  p-value  <0,05  maka  hipotesis  dinyatakan  signifikan,  namun  jika  nilai  dari  p-value >0,05 maka  hipotesis  dinyatakan  tidak  signifikan.  (Mutumanikam,  22)
Tabel  7. Path  Coefficients  dan p-value
Variabel  Dependen R-Square R-Square Adjusted Y 0.762 0.759 Variabel  Independen F Square X1 0.000 X2 0,095 X3 0,107
Sumber:  Data Diolah,  2023.

## Pembahasan
Dalam  menganalisis  pengaruh  pengetahuan  pajak  (X1),  dan  tingkat  penghasilan  (X2) terhadap  Kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (Y)  dengan  sanksi  pajak  (X3)  sebagai variabel  moderasi,  diperlukan  output  grafik    secara  lengkap,  seperti  terlihat  pada  gambar  3 berikut  ini  :
Sumber:  Data Diolah,  2023.
Gambar  3 : Output  Grafik

## Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  seperti  yang  terlihat  pada  gambar  2  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa  pengetahuan  pajak  berpengaruh  positif  (path  coefficient  =  0.011)  dan  signifikan  (p- value = 0,001  ≤ 0,05)  terhadap kepatuhan  wajib pajak  kendaraan bermotor  di Kota  Palembang. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Karlina  &  Ethika,  2020) bahwa  semakin  tinggi  pengetahuan  yang  dimiliki  wajib  pajak  maka  akan  semakin  tinggi  juga kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor.
Hasil  peneltian  yang  dilakukan  oleh  (Priyatna  &  Witono,  2022)  menyatakan  bahwa semakin  banyak  pengetahuan  yang  dimilki  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan wajib   pajak dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor.

## Pengaruh  Tingkat  Penghasilan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Tingkat  pendapatan  berpengaruh  (X2)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota  Palembang.
Path Coefficient p-value Keterangan X1  Y 0,011 0,001 Postif  dan Siginifikan X2  Y 0,308 0,00 Positif  dan signifikan X3  Y 0,522 0,00 Positif  dan signifikan X3 x X1  Y -0,044 0,460 Negatif  dan tidak signifikan X3 x X2  Y 0,000 0,548 Tidak  ada hubungan  dan tidak  signifikan
Pernyataan  ini  didasarkan  pada  output  grafik  (gambar  2),  dimana path  coefficient bertanda positif  dan nilai p-value ≤ 0,05 yang  berarti  signifikan.
Hasil  penellitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Putri  &  Efrizal Syofyan,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  penghasilan  tidak  berpengaruh  siginifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Dengan  kata  lain,  besar    kecilnya pendapatan    yang    diterima    oleh    wajib    pajak    berpengaruh    tetapi    tidak  signifikan    terhadap kepatuhan    wajib    pajak    dalam    membayar    pajak    kendaraan    bermotor.  Wajib  pajak      yang berpenghasilan    tinggi    belum    tentu    patuh    dalam    membayar    pajak    begitu    juga  sebaliknya wajib  pajak   yang   berpenghasilan  rendah   belum   tentu  tidak   patuh   dalam  membayar  pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Widi  &  Suharno,  2020)  juga  menyatakan  bahwa “Tingkat  Penghasilan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor”  tidak  terbukti  kebenarannya.

## Interaksi Pengetahuan  Pajak  dengan  Sanksi Perpajakan
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  interaksi  pengetahuan  pajak  dengan  sanksi  pajak berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  waijb  pajak  sebesar  -0,044.  Artinya  variabel  sanksi pajak  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  pengetahuan  wajib  pajak  dengan  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  Penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Mulyani,  2018) menyatakan  bahwa  bertambahnya  variabel  sanksi  pajak  tidak  dapat  memperkuat  hubungan pengetahuan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  berbeda  diperoleh  dari  penelitian  (Dyani &  Badjuri,  2023)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  mampu  memoderasi  pengetahuan perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.

## Interaksi Tingkat  Penghasilan   dengan  Sanksi Perpajakan
Berdasarkan  perhitungan  yang  ditampilkan  pada  gambar  2,  menyatakan  bahwa  interaksi tingkat  penghasilan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  -0,00,  artinya  sanksi  bukan variable  moderasi.  Dengan  kata  lain,  Sanksi    pajak    tidak    berpengaruh    secara    signifikan terhadap    kepatuhan    wajib    pajak  kendaraan    bermotor  dikarenakan    pada    indikator    sanksi diberikan  sesuai    dengan    pelanggaran  yang    dilakukan    masih    banyak    yang    belum    mampu diberikan    sanksi    yang    sesuai    dengan  pelanggaran  yang  dilakukannya.  (Sanjaya  &  Sofianty, 2023)

## KESIMPULAN  DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  maka kesimpulan  yang  diperoleh  adalah  sebagai  berikut:
1. Pengetahuan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  di Kota Palembang
2. Tingkat  pendapatan  berpengaruh  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor  di Kota Palembang.
3. Interaksi  pengetahuan  pajak    dengan  sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan waijb  pajak
4. Interaksi  tingkat  penghasilan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  -0,00,  artinya  sanksi bukan  variable  moderasi.
Suatu Penelitian  akan  berguna  apabila  hasil  penelitian  tersebut  dapat  memberikan  kontribusi terhadap  perbaikan  dan  perkembangan  penelitian  di  masa  selajutnya,  Oleh  karena  itu, rekomendasi   yang  dapat diberikan  adalah  sebagai  berikut:
1. Pada  penelitian  selanjutnya  dirokemndasikan  untuk  menamah  jumlah  variabel  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.
2. Diharapkan  penelitian  berikutnya  dapat  memperluas  jumlah  sampel  tidak  hanya  terbatas pada R2 dan R3
3. Pengetahuan  wajib  perlu  ditingkatkan  lagi  melalui  sosialisasi  perpajakan  kepada Masyarakat  atau wajib  pajak kendaraan  bermotor  khususnya.

## REFERENSI
Amin,  N.  F.,  Garancang,  S.,  &  Abunawas,  K.  (2023).  Konsep  Umum  Populasi  dan  Sampel dalam  Penelitian. Jurnal PILAR : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol 14(1) , 15-31. Anggerni,  S.  (2023,  Maret  25). Mengenal  Tax  Compliance .  Retrieved  from  Pajakku: https://www.pajakku.com/read/bb34b200-e050-46b4-a06d-250f6d33ff44/Mengenal- Tax-Compliance
BPS.  (2023,  Agustus  16). Realisasi  Pendapatan  Pemerintah  (Ribu  Rupiah),  2020-2022 . Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan: https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/555/1/realisasi-pendapatan-pemerintah.html Casroni,  Wulandari,  H.  K.,  Dumadi,  &  Ernitawati,  Y.  (2022).  Analisis  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Brebes. Jurnal Kewarganegaraan Vol.6(3) , 5515-5525. DJPK.  (2023,  Agustus  5). Postur  APBD  Kota  Palembang .  Retrieved  from  Postur  APBD: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi=06&pemda=07 Dyani,  W.  P.,  &  Badjuri,  A.  (2023).  Determinan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Sanksi Sebagai Pemoderasi. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Vol.6(2) , 2022-2033.
Farida,  A. (17). Misteri  Kepatuhan  Pajak. AKUNTABEL Vol.14(2) , 122128.
Gaol,  D.  L.,  Purwoko,  A.,  &  Revida,  E.  (2023).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Smast  Medan  Selatan. Journal  on  Education  Vol 5(4) , 11083-11097.
Haryadi,  W.,  Kamaruddin,  &  Hamdani.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7(2) , 212-221.
Hertati,  L.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pengetahuan  Pajak  dan  Modernisasi  Sistem  Adminitasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. JRAK  :  Jurnal  Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 7(2) , 59-70.
Karlina, U.  W.,  & Ethika,  M.  H. (2020).  Pengaruh  Pengetahuan Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak dan  Sanksi  Perpajakan  terhadaap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal Kajian AKuntansi dan Auditing (JKAA) Vol.15 (2) , 143-154. Kemenkeu. (2023,  Januari  4). Kinerja  Penerimaan Negara  Luar  Biasa  Dua  Tahun  Berturut- turut . Retrieved from Kemerntrian Keuangan Republik Indonesia:
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja- Penerimaan-Negara-Luar-Biasa
Meiryani.  (2021,  Agustus  12). Memahani  Validitas  Konvergen  dalam  Penelitian  Ilmiah .
Retrieved  from  Article  Binus  University:  accounting.binus.ac.id
Mulyani,  A.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Kesadaran  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  dengan  Sanksi  Perpajakan  sebagai  Variabel  Moderating  (  Studi
Pada Kanotr Samsat Wilayah I Kota Makassar). Jurnal Ilmiah Akuntansi : Imprest Vol 1(1) , 487-500.
Mulyati,  Y.,  &  Ismanto,  J.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  E-filling,  Pengetahuan  Pajak  dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Pegawai  Kemendikbud. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) Vol.4(2) , 139-155.
Mutumanikam.  (22).  Pengaruh  Sustainability  Report  Dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Nilai Perusahaan  dengan  Profitabilitas  sebagai  variabel  Moderasi. Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Akuntansi 18(1) , 31-39.
Pramesty,  D.  A.,  &  Rosyadi,  M.  E.  (2022).  Faktor-faktor  yang  mem[engaruhi  kepatuhan  wajib pajak pada Pajak Kendaraan  Bermotor. E-Jurnal Akuntansi TSM Vol 2(1) , 355-373. Priyatna,  S.,  &  Witono,  B.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Samsat  Drive  Thru,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Akuntanbilitas  Pelayanan  Publik Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor. IKRAITH-EKONOMIKA  Vol 5(1) , 134-141. pusdiklat-pajak. (2017, Desember 29). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  - Paul Webley . Retrieved from Kemenkue Learning Center:
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-part-4-faktor-yang-mempengaruhi- kepatuhan-wajib-pajak-paul-webley/detail/
Putri,  P.  O.,  &  Efrizal  Syofyan,  E.  M.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Sanksi  Administrasi,  Tingkat Pendapatan dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  Samsat  Kota  Padang). Jurnal  Ekplorasi  Akuntansi  Vol 1(3) , 1569-1588.
Rahadi,  D. R. (2023). Pengantar PLS-SEM. Tasikmalaya:  Lentera  Ilmu  Madani. Riadi,  M.  (2020,  September  20). Pengertian  dan  Jenis-jenis  Variabel  Penelitian .  Retrieved from  Kajian  Pustaka:  kajianpustaka.com
Sanjaya,  F.  W.,  &  Sofianty,  D.  (2023).  Pengaruh  sanksi  pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Bandung  Conference  Series: Accountancy Vol 3(1) , 447-452.
Sari,  K.,  Santhi,  N.  L.,  &  Yadnyana,  I.  K.  (2021).  Pengetauan  Perpajakan,  Sanksi  pajak, Kesadaran Wjib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. E-Jurnal Akuntansi  Vol 3 (4) , 925-936.
Setiawan,  D.,  &  Isporima,  M.  (2021).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jawa Barat. Jurnal JISIPOL Vol 5(3) , 23-36.
Sugiyono.  (2019). Metode Penilitian Kuantitaif, Kualitatid dan R&D. Bandung:  Alfabeta. Vivian, Y.  F.  (2022, Desember  20). Ayo Patuh  Pajak  Untuk Indonesia  Maju .  Retrieved  from Pajakku: https://www.pajakku.com/read/630d87f3767ce5265ee937c8/Ayo-Patuh- Pajak-Untuk-Indonesia-Maju
Widi,  G.,  &  Suharno,  S.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Penghasilan,  dan Akuntanbilitas  Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor (  Studi  Kasus  Pada  Kantor Samsat  Surakarta). Jurnal  Akuntansi  dan  Sistem Informasi Teknologi Universitas Slamet Riyadi Surakarta Vol 7(2) , 56-67.
Yanti,  W.  D.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Pajak  dan  Kondisi  Keuangan  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Akuntansi AKUNESA Vol 6(2) , 1-24.
Yaseer, H., & Widajantie, T.  D. (2022). Pengaruh Pajak  Daerah dan Restribusi Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jatim. JIMEA  :  Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Ekonomi dan Akuntansi Vol.6(1) , 611-619.