Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016

## Kabupaten Semarang
( Studi kasus di desa Randugunting Kecamatan Bergas )
Dra.Dyah Hariani, MM, Universitas Diponegoro
dyahhariani@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  negara  dalam mensejahterakan  masyarakatnya,maka  pembangunan  dari  tingkat  tingkat  desa perlu  dilakukan  guna  menunjang  pemerataan  pembangunan.  Salah  satu  upaya pemerintah  dalam  hal  pembangunan  ialah  melalui  program  dana  desa  melalui Peraturan  Bupati  Semarang  No  71  Tahun  2016  tentang  tata  cara  pembagian  dan penetapan    dana  Desa  di  Desa  Randugunting,  Kecamatan  Bergas  Kabupaten Semarang,  sehingga  perlu  dilakukan    evaluasi  kebijakan  terhadap  program  dana desa  agar  a  dapat  mewujudkan  pemerataan  pembangunan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Upaya  untuk memberikan  penilaian  atau  evaluasi  kebijakan  dana  desa  dapat  dilihat  melalui karakteristik  evaluasi  kebijakan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan evaluasi  kebijakan.  Karakteristik  evaluasi  kebijakan  terdiri  dari  fokus  nilai, interdependensi  fakta  nilai,  orientasi  masa  kini  dan  masa  lampau,  dualitas  nilai, adapun kendala evaluasi  kebijakan dapat  dilihat  dari kendala psikologis,  kendala ekonomis,  kendala  teknis,  kendala  politis,  dan  kendala  sumber  daya  evaluasi. Desa  Randugunting  merupakan  kawasan  yang  perlu  dikembangkan,  sehingga diperlukan  berbagai  pertimbangan  untukdapamengoptimalkan  pelaksanaan evaluasi kebijakan program dana desa di Desa Randugunting.
Kata kunci: Pembangunan, Dana Desa, Evaluasi Kebijakan

## Abstract
Development  is  one  of  the  country's  benchmarks  in  the  welfare  of  its  people,  so development  from  the  village  level  needs  to  be  done  to  support  equitable development. One of the government's efforts in terms of development is through a village  fund  program  through  Semarang  Regent  Regulation  No.  71  of  2016 concerning the procedures for the distribution and determination of village funds in  Randugunting  Village,  Bergas  District,  Semarang  Regency,  so  that  policies need to be evaluated on village fund programs so that they can realize equitable development.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach. Efforts to provide an assessment or evaluation of village fund policies can be seen through  the  characteristics  of  policy  evaluations  and  constraints  faced  in implementing policy evaluations. The characteristics of policy evaluation consist of a focus on values, interdependence of fact values, present and past orientation, value  duality,  while  the  constraints  on  policy  evaluation  can  be  seen  from psychological  constraints,  economic  constraints,  technical  constraints,  political constraints, and constraints on evaluation resources. Randugunting Village is an area that needs to be developed, so the variety of considerations are needed to be able to optimize the implementation of village fund program program evaluation in Randugunting Village.
Keywords: Development, Village Funds, Policy Evaluation

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembangunan  Nasional  adalah  perubahan yang  dilakukan  tidak  hanya  disektor  ekonomi, namun  juga  meluas  ke  sektor  sosial  dan  politik, Daerah  memiliki  kewenangan  sendiri  untuk melakukan pembangunan di wilayahnya,ini tidak terlepas  dari  diterapkannya  Otonomi  Daerah. Pembangunan  Daerah  sebenarnya  berakar  dari pembangunan ditingkat desa.Pelaksanaan Pemerintahan Desa memiliki hak otonomidengan didukun  Undang  Undang  no  6  tahun  2016 tentang Desa diantaranya adalah terkait pengelolaan  keuangan  dan  alokasi  dana  desa, pemilihan Kepala Desa serta proses pembangunan Desa.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  sedang melakukan upaya untuk meningkatkan Pembangunan Nasional melalui beberapa program,  salah  satunya  adalah  Dana  Desa sehingga  diharapkan  laju  pembangunan  daerah yang  diawali  dengan  pembangunan  Desa  dan Kabupaten/Kota  akan  terciptanya  kesimbangan dan pemerataan.
Desa  Randuguntingmerupakan  salah  satu penerima  Dana  Desa  dalam  wilayah  Kabupaten Semarang.Berdasarkan Pasal 12 (1) PP Nomor 8 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  PP Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa, bupati/walikota  menetapkan  Dana  Desa  untuk setiap  Desa  di  wilayahnya.  Bupati  Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor  71  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pembagian  dan  Penetapan  Dana  Desa  Setiap Desa  Kabupaten  Semarang  Tahun  Anggaran
2017.  Sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  tersebut, rincian  dana  desa  dihitung  berdasarkan  alokasi dasar  dan  alokasi  formula.  Alokasi  dasar dihitung  berdasarkan  alokasi  dasar  kabupaten yang  dibagi  jumlah  desa,  sedangkan  alokasi formula dihitung berdasarkan:
a) Jumlah  penduduk,  dengan  bobot  variabel 25%.
b) Jumlah  penduduk  miskin,  dengan  bobot variabel 35%.
c) Luas wilayah, dengan bobot variabel 10%.
d) Tingkat  kesulitan  geografis,  dengan  bobot variabel 30%.
Penelitian  ini  mengambil  lokus  di  Desa Randugunting,  Kecamatan  Bergas  Kabupaten Semarang.    Desa  Randugunting  merupakan kawasan  yang  memerlukan  kebijakan  dana  desa sebagai  upaya  mewujudkan  pembangunan  desa dan  pemerintahan  desa  yang  berjalan  dengan baik, sehingga hal ini dapat menjadi pemerataan pembangunan antara di desa dan di kota.Dengan demikian,  peneliti  tertarik  untuk  mengambil judul  tentang  “Evaluasi  Kebijakan  Dana  Desa Peraturan  Bupati  Semarang  Nomor  71  Tahun
2016 Kabupaten Semarang di Desa
Randugunting”.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  Evaluasi  Kebijakan  Dana  Desa
Peraturan  Bupati  Nomor  71  Tahun  2016 Kabupaten Semarang di Desa
RanduguntingKecamatan Bergas ?
2. Apa  saja  hambatan  Evaluasi  Kebijakan  Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten  Semarang  di  Desa  Randugunting Kecamatan Bergas?

## C. Tujuan Penelitian
1.  Mendeskripsikan  Evaluasi  Kebijakan Dana  Desa  Peraturan  Bupati  Nomor  71 Tahun  2016  Kabupaten  Semarangdi Desa Randugunting Kecamatan Bergas.
2   Mendeskripsikan    hambatan-hambatan Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa
Randugunting Kecamatan Bergas.

## D.  Tinjauan Pustaka

## Administrasi Publik
Menurut Chandler & Plano dalam Yeremias T.  Keban  (2014:3)  mendefinisikan  administrasi publik  sebagai  proses  mengatur  dan  mengelola sumber  daya  publik  untuk  memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan  dalam  kebijakan  publik. Dapat  dipahami  bahwa,  administrasi  publik merupakan serangkaian kerjasama yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  melaksanakan urusan-urusan  pemerintahan  dalam  mencapai tujuan negara.

## Kebijakan Publik
Menurut  Nugroho  (2006:  36)  menyatakan bahwa  kebijakan  publik  ialah  keputusan  otoritas negara  yang  bertujuan  mengatur  kehidupan bersama.  Kebijakan  diartikan  sebagai  kegiatan melakukan  atau  tidak  melakukan  sebagai  upaya pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan.

## Evaluasi Kebijakan
Menurut  William,  N.  Dunn  dalam  Nugroho (2014),  evaluasi  diartikan  sebagai  penaksiran,
pembagian angka (rating),dan penilaian. Evaluasi kebijakan berkenaan dengan menghasilkaninformasi mengenai
kinerjakebijakan, yaitu seberapa valid
kebutuhan,  nilai,  dan  kesempatan  telahmampu
diraih melalui tin dakan dari kebijakan publik, memberikansumbangan  pada  klarifikasi  dan kritik terhadap
nilai-nilai yang mendasaripemilihan  tujuan  target,  memberikan sumbangan  pada  aplikasi  metodemetodeanalisis kebijakan  lainnya,  termasuk  juga  perumusan masalah danrekomendasi.

## Karakteristik Evaluasi Kebijakan
Menurut  Dunn  (1999:608-609),  evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya  dari  metode-  metode  analisis kebijakan lainnya:
1) Fokus Nilai.
Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut  keperluan  atau  nilai  dari  suatu kebijakan  dan  program,  terutama  usaha  untuk menentukan  manfaat  atau  kegunaan  sosial kebijakan atau program. Kerena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan,  evaluasi  mencakup  prosedur untuk  mengevaluasi  tujuan-tujuan  dan  sasaran itu sendiri.
2) Interdependensi Fakta-Nilai.
Tuntutan  evaluasi  tergantung  baik  “fakta” maupun  “nilai”.  Untuk  menyatakan  bahwa kebijakan  atau  program  tertentu  telah  mencapai tingkat  kinerja  yang  tertinggi  (atau  rendah) diperlukan  tidak  hanya  bahwa  hasil-hasil kebijakan  berharga  bagi  sejumlah  individu,
kelompok  atau  seluruh  masyarakat.  Oleh  karena itu,  pemantauan  merupakan  prasyarat  bagi evaluasi.
3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.
Tuntutan  evaluatif,  berbeda  dengan  tuntutan- tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.  Evaluasi  bersifat  retrospektif  dan  setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga  mencakup  premis-premis  nilai,  bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
4) Dualitas Nilai.
Nilai-nilai  yang  mendasari  tuntutan  evaluasi mempunyai  kualitas  ganda,  karena  mereka dipandang  sebagai  tujuan  dan  sekaligus  cara. Nilai-nilai  sering  ditata  di  dalam  suatu  hirarki yang  merefleksiakan  kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

## E.  Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakandesain penelitian kualitatif deskriptifyang dilakukan dengan teknikwawancara,  observasi  dandokumentasi. Informan  yang  dipilihadalah  aktor  yang  terlibat langsungdalam  pelaksanaan  kebijakan  danadesa di  Desa  Randugunting  Kecamatan  Bergas Kabupaten  Semarang.  Sementara  analisis  data dilakukandengan  metode  analisis  Miles  dan Huberman yang langkahnya terdiridari kondensasi  data,  penyajian  data,dan  penarikan kesimpulan .

## PEMBAHASAN

## 1. Focus Nilai
Evaluasi  terutama  merupakan  usaha  untuk menentukan  manfaat  atau  kegunaan  sosial kebijakan  atau  program.  Nilai  manfaat  dari adanya  dana  desa  di  desa  Randugunting  selain pembangunan  infrastruktur  dimana  jalan  desa sudah  dapat  dikatakan  baik  semua.Sasaran  dan Tujuan  dari  dana  desa  di  desa  Randugunting dirasa  sudah  cukup  tepat  dikarenakan  telah diadakan Musyawarah Desa/Musdes yang kemudian disusun skala prioritas bahwa apa saja yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  desa Randugunting.  Adapun  evaluasi  mengenai  dana desa  dilaksanakan  setiap  1Minggu  atau  satu bulan  sekali  oleh  internal  perangkat  desa tergantung  dari  kebutuhan,  yang  kemudian dilakukan juga di MusDes 2 kali dalam setahun.

## 2. Interdependensi  Fakta Nilai
Tuntutan evaluasi tergantu baikfakta maupun  nilai .Untuk  menyatakan  bahwa kebijakan  atau  prgramtertentu  telah  mencapai tingkat  kinerja    tertinggi  (  rendah)  harus didukung oleh bukti bahwa hasil hasil kebijakan secara  aktual  merupakan  konsekwensi  dari  aksi aksi yang dilakukan  untuk memecahkan msalah tertentu.
Hadirnya  dana  desa  sangat  membantu kegiatan  pemberdayaan  kepada  masyarakat Randugunting  yang  kemudian  berlanjut  menjadi pembinaan,  dimana  dengan  adanya  TPQ  dan insentif  untuk  guru  TPQ.  Selain  itu,  dana  desa merupakan upaya untuk mewujudkan pembinaan anak  usia  dini  di  desa  Randugunting,  yaitu
dengan memberikan insentif kepada guru PAUD, pembinaan  kader  JUMANTIK  yang  dulunya minim  sekarang  menjadi  cukup.  Adapun pelaksanaan  dana  desa  sudah  sesuai  dengan PerBup  nomor  71  tahun  2016  dan  sudah  dapat dikatakan sangat baik dan membantu masyarakat desa,  salah  satu  contoh  dengan  sudah  baiknya akses jalan desa/infrastruktur memberikan kemudahan  petani  dalam  membawa  hasil pertaniannya  dari  sawah.  Hasil  dari  kebijakan dana  desa  pada  intinya  membuat  desa  sangat terbantukan terutama dari bidang ekonomi yakni jalan usaha tani.

## 3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau
Tuntutan  Evaluasi  berbeda  dengan  tuntutan advokatif,diarahkan  pada  hasil  sekarang  dan masa lampau,ketimbang hasilmasa depan.
Kebijakan  dana  desa  sangat  membantu masyarakat desa, terutama petani dalam membawa hasil sawahnya (padi) yang dahulunya harus  menggunakan  angkutan  umum  sekarang sudah bisa dengan kendaraan motor dikarenakan kondisi jalan desa yang semakin baik. Perbedaan yang mencolok dari sebelum dan sesudah adanya kebijakan  dana  desa  yakni  jalan  desa  sudah sangat  baik  dan  memudahkan  masyarakatnya untuk mengakses jalan tersebut.
Pembinaan kader JUMANTIK yang semakin  baik  juga  sangat  membantu  mencegah penyakit  Demam  berdarah  yang  sebelumnya sering  terjadi  pada  masyarakat  desa.  Selain  itu, sebelumnya  pembinaan  ibu-ibu  PKK  masih bingung  terhadap  dana  yang  digunakan  untuk pembayaran guru ngaji Randugunting.

## 4. Dualitas Nilai
Nilai nilai  yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai  kualitas  ganda,karena  dipandang sebagai  tujuan  sekaligus  cara,  Evaluasi  sama dengan  rekomendasi  sejauh  berkenaan  dengan nilai yang ada.
Dana desa yang dimanfaatkan oleh perangkat  desa  Randugunting  dibuat  melalui Musyawarah
Dusun, Lokakarya dan Musyawarah  Pembangunan  Desa.  Kemudian dari  MusDes tersebut disusunlah skala perioritas untuk melakukan pembangunan desa.
Dengan adanya pelaksanaan dana desa yang baik  maka  karangtaruna  desa  Randugunting menjadi sangat terbantukan dan berlomba-lomba memikirkan  kesenian  apa  saja  yang  bisa dikembangkan  dan  kemudian  membuat  anak- anak muda (remaja) desa tersebut sangat antusias berkecimpung  dalam  kesenian  seperti  Reog. Adapun  pihak  yang  bertugas  mengevaluasi  dan memonitor  perangkat  desa  dalam  penerpaan kebijakan  dana  desa  dilakukan  oleh  Inspektorat dan pendamping desa .
Hambatan-hambatan Evaluasi Kebijakan Dana  Desa  Peraturan  Bupati  No.  71  Tahun 2016 Kabupaten Semarang

## 1. Kendala Psikologis
Secara  psikologis,  aparat  Pemerintah  dan pelaksana  kebijakan  masih  banyak  yang  alergi terhadap  kegiatan  evaluasi.  Kegiatan  evaluasi dipersepsikan sebagai ancaman, terutama mereka yang seringkali melakukan penyimpangan terhadap  tugas  dan  pekerjaannya.  Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan  dana  desa  masih  seringkali  terjadi,
sehingga hal tersebut
menyebabkan terhambatnya  pembangunan  desa.  Akan  tetapi, tidak demikian yang ditemui di Desa Randugunting  kecamatan  Bergas  Kabupaten Semarang.  Para  perangkat  desa  sangat  terbuka dan transparan dalam menerima kedatangan Tim Audit  Dana  Desa.  Tim  Audit  yang  bertugas mengevaluasi  terhadap  implementasi  dana  desa di  Desa  Randugunting  antara  lain  adalah Inspektorat,  BPK,  dan  Pemerintah  Kabupaten Semarang. Agenda auditing terhadap implementasi  kebijakan  dana  desa  disesuaikan dengan  Peraturan  Bupati  No.  71  Tahun  2016 Kabupaten Semarang  yang diadakan rutin  setiap seminggu  sekali.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  kegiatan  evaluasi  terhadap implementasi  dana  desa  di  Desa  Randugunting sudah  optimal.  Para  perangkat  desa  mendukung kegiatan  evaluasi  yang  merupakan  suatu  hal krusial  untuk  dilaksankan.  Tujuan  dari  adanya evaluasi  tersebut  adalah  untuk  mewujudkan efektivitas pemanfaatan dana desa yang berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  dan sebagai  upaya  untuk  mencegah  timbulnya kebocoran  dana  yang  disebabkan  oleh  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## 2. Kendala Ekonomis
Bagaimanapun  kegiatan  Evaluasi  tetap  saja membutuhkan  Anggaran  tertentu  sesuai  dengan bobot  pekerjaan    yang  akan  diambil.  Anggaran juga  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap implementasi  kebijakan  dana  desa.  Adapun anggaran  yang  tersedia  untuk  pelaksanaan evaluasi  di  Desa  Randugunting  sudah  cukup
memadai.  Anggaran  yang  tersedia  diambil  dari APBDes.  Dana  yang  tersedia  digunakan  untuk membeli  kebutuhan  para  pihak  audit  dalam melaksanakan  evaluasi  terhadap  implementasi dana  desa  di  Desa  Randugunting  seperti  untuk biaya snack dan  keperluan  lain  bagi  para evaluator  yang  melakukan  pengawasan.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dana desa sudah didukung oleh adanya anggaran yang memadai.

## 3. Kendala Teknis
Evaluator  sering  dihadapkan  pada  masalah tidak  tersedianya  cukup  data  dan  informasi terkini  terkait  dengan  implementasi  kebijakan dana desa. Data-data terkait dengan pengelolaan dana  desa  menjadi  informasi  dan  bukti pertanggungjawaban  aparat  desa  kepada  tim audit. Apabila data atau informasi tidak tersedia, kegiatan  evaluasi  juga  akan  terhambat.  Adapun kendala  yang  ditemui  di  Desa  Randugunting adalah data yang tersedia belum dikelola dengan baik. Proses pengarsipan data masih menggunakan  cara  manual,  sehingga  pencarian data  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan seringkali  data  tidak  tersedia  karena  hilang maupun  terselip  di  tempat  lain.    Belum  adanya penerapan e-government dalam  pengarsipan dokumen  terkait  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Randugunting  menyebabkan  kegiatan  evaluasi menjadi  terhambat.  Kegiatan  pelatihan  terkait dengan pemanfaatan e-government dalam pengelolaan  dokumen  pengelolaan  dana  desa sangat  dibutuhkan  bagi  para  perangkat  desa. Semua lapisan perangkat desa sangat
membutuhkan  pemahaman  terkait  pemanfaatan e-government untuk  mewujudkan  keefektifan dalam  pengarsipan  dokumen,  terutama  untuk pengarsipan dokumen dana desa.

## 4. Kendala politis
Evaluasi  sering  terbentur  bahkan  gagal karena  alasan  politis.  Masing-masing  kelompok cenderung  saling  menutupi  kelemahan  dari implementasi atau programdikarenakan kepentingan-kepentingan  tertentu.  Hal  ini  juga menjadi  penghambat  para  evaluator  untuk melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dana desa.  Akan tetapi, kendala  politis  di  Desa  Randugunting    dirasa sangat  minim.  Semuakegiatan  pembangunan yang  menggunakan  dana  desa  sebelumnya  telah di  Musyawarakan  dengan  masyarakat  desa. Dalam kegiatan musyawarah dilakukan penyusunan  skala  prioritas  kebutuhan  bagi pembangunan desa untuk mengadakan pembanngunan infrastruktur desa seperti pembangunan  jalan,  fasilitas  olahraga,  maupun untuk  mendukung  pengembangan  kreativitas masyarakat  melalui  pengadaan  peralatan  musik dan  kesenian  budaya.  Adanya  transparansi  yang diterapkan  oleh  para  aparat  desa  memberikan kemudahan  bagi  tim  evaluator  untuk  melakukan evaluasi  terkait  dengan  pengelolaan  dana  desa. Para  aparatur  desa  memberikan  bukti-bukti pembangunan  fisik  dari  dana  desa  yang  telah dianggarkan. Selain itu, tim evaluator juga dapat mengkros check kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa di Desa Randugunting.

## 5. Kendala Sumber Daya Evaluasi
Pekerjaan mengevaluasi  kebijakan bukanlah hal  yang  mudah,kegiatan  evaluasi  memerlukan kompetensi  khusus,  sesuai  dengan  bidang kebijakannya.  Para  evaluator  harus  memiliki profesional dalam melaksanakan kegiatan evaluasi  terhadap  implementasi  kebijakan  dana desa.  Evaluator  disini  sebagai  aktor  utama  yang menentukan  keberhasilan  dari  pengelolaan  dana yang  tersebar  di  desa-desa.  Hasil yang didapatkan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk mengevaluasi  pengimplementasian  dana  desa  di Randugunting adalah Inspektorat dan BPK. Para pihak  evaluator  sudah  memiliki  kompetensi khusus  untuk  menilai  implementasi  dana  desa. Adapun  pelaksanaan  pengawasaan  terhadap pengelolaan  dana  desa  yaitu  meliputi  evaluasi APBDes,  evaluasi  kesesuaian  penggunaan, evaluasi  pembukuan  dan  pengoperasian  sistem aplikasi,  evaluasi atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawan,  pengujian  kelengkapan  dan ketepatan  waktu  laporan.  Peran  dari  pihak inspektorat  adalah  melaksanakan  pengawasan  di lapangan,  sedangkan  BPK  merupakan  instansi yang  diberi  kewenangan  untuk  mengevaluasi melalu  LPJ  yang  harus  disusun  oleh  Desa Randugunting yang dikumpulkan melalui camat. Dengan  demikian,  peran  yang  dijalankan  oleh masing-masing  evaluator  sudah  dapat  dikatakan optimal  karena  telah  memiliki  kompetensi dibidanngnya.  Adapun  kendala  yang  timbul  di perangkat  desa  adalah  keterbatasan  kemampuan sdm terhadap penggunaan IT, sehingga pengelolaan data kurang efektif.

## Kesimpulan
Pelaksanakaan  Dana  Desa  di  Desa Randugunting  sudah  dapat  dikatakan  sesuai dengan  Kebijakan  Dana  Desa  Peraturan  Bupati No.  71  Tahun  2016  Kabupaten  Semarang. Evaluasi  Dana  Desa  dapat  dikur  melalui  nilai, orientasi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau,  dan  dualitas  nilai.  Berdasarkan  hasil penelitian  dilapangan  menunjukkan  bahwa secara keseluruhan, evaluasi terhadap implementasi  dana  desa  di  Desa  Randugunting sudah  dapat  dikatakan  optimal.  Adanya  sikap para  aparatur  yang  transparan  dalam  menerima kedatangan  tim  evalutor,  tersedianya  dana  yang mencukupi untuk kegiatan evaluasi, tidak adanya unsur poitis  yang mempengaruhi dana desa, dan kompetensi  bagi  pihak-pihak  evaluator  menjadi pendukung dalam  pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap  implementasi  kebijakan  dana  desa  di Desa  Randugunting.  Adapun  kendala  yang ditemui  terletak  pada  pengarsipan  yang  belum menggunakan  e-government,  sehingga  dokumen terkait  dana  desa  susah  ditemukan  bahkan banyak yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa kendala teknis pengelolaan dokumen terkait dana desa  menjadi  hambatan  bagi  pihak  evaluator dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang strategis untuk mengatasi  permsalahan  tersebut  sehingga  dapat memberikan  kelancaran  dalam  pelaksanaan pengawasan  implementasi  dana  desa  di  desa Randugunting,  Kecamatan  Bergas,  Kabupaten Semarang.

## Rekomendasi Kebijakan
1. Perangkat Desa Randugunting dapat menjalin kerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi  dalam
memberikan pelatihan sebagai kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat.
2. Para  perangkat  Desa  Randugunting  dapat menyusun  Bumdes  melalui  musyawarah bersama untuk menemukan potensi desa yang
dapat dimanfaatkan
3. Kepala  Desa  harus  lebih  meningkatkan peranannya dalam menyelenggarakan
otonomi desa melaui pendidikan, penyululuhan, pelatihan  , bintek bintek untuk memperlancar pembanguan di desanya, terutama dalam penerapan e-government bagi para  perangkat  desa.  Hal  tersebut  sebagai upaya  untuk  mewujudkan  efektivitas  dalam pengolahan  data-data  terkait  dana  desa, sehingga  mudah  dalam  pencarian  data  ketika diperlukan sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak evaluator.

## Daftar Pustaka
Buku - buku:
Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. Administrasi Publik . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Dunn,  William  N.  1999. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy
Analisys.Yogyakarta : Gava Media.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor : Ghalia Indonesia.
Nugroho, R. 2006. Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Gramedia: Jakarta.
Pasolong,  Harbani.  2008. Teori  Administrasi Publik . Bandung : Alfabeta.
Thoha,  Miftah.  2008. Ilmu  Administrasi  Publik Kontemporer . Jakarta: Kencana.
Undang – Undang: Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.
Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data  wilayah Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Jurnal - jurnal:
Aljannah,  Siti.  2017  .”Evaluasi  Alokasi  Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan
Tambusai  Utara  Kabupaten  Rokan  Hulu”.
Jurnal.
Citra,  Dewi  Larasati  dan  Muhammad  Okto Adhitama.  2017.  “Monitoring  dan    Evaluasi
Program  Dana  Desa  (DD)  sesuaidengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa”. Jurnal.
Garrat. 2002. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
Saputra, I Wayan. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”. Jurnal Pendidikan Ekonomi.
Setio, Kabul Utomo, Sudamo dan Didik G. Suharto. 2018.”Analisis Good
Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal.