## MAKNA ISTILAH DAN  BAHASA HUKUM DALAM KONTEK KEADILAN
Dr. Jumadi, SH., MH. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

## Abstract
Language and Indonesia legal terms in the agreement were observed still showing  the  error  of  a  cliché,  such  as  inaccuracy  of  using legal  terms,  spelling, punctuation,  and  sentence.  Because  the  language  of  the  law  is  a  product  that  is intended  for  the  people  of  any  circle,  not  just  people  from  law  area,  but  the constituent  of  legal  documents  shooud  simplify  the  delivery  of  the  message  or intention  of  the  rules  or  statements  in  the  chapters  furthermore  the  readers  are more easily and quickly understand its contents. Effective content delivery needs to be supported by the rules of correct spelling Indonesian. Authors suggest that legal experts are also observers of Indonesian Language.
Keywords: Legal term, Justice

## Abstrak
Bahasa dan istilah hukum Indonesia di dalam surat perjanjian yang diamati masih  menunjukkan  kesalahan  yang  klise,  seperti  ketidaktepatan  dalam penggunaan istilah hukum, ejaan, tanda baca, dan kalimat. Karena bahasa hukum merupakan produk yang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan mana pun, bukan hanya orang dari kalangan hukum, seharusnya penyusun dokumen hukum lebih  menyederhanakan  penyampaian  pesan  atau  maksud  dari  aturan  atau pernyataan  di  dalam  pasal-pasalnya  sehingga  pembaca  lebih  mudah  dan  cepat mencerna isinya. Penyampaian isi  yang efektif perlu didukung oleh kaidah ejaan bahasa  Indonesia  yang benar. Penulis menyarankan agar  ahli hukum  adalah juga pemerhati bahasa Indonesia.
Kata Kunci :  Bahasa Hukum, keadilan

## PENDAHULUAN
arus  diakui  bahwa  hukum  di  Indonesia  masih  banyak  yang  materinya berasal  dari  hukum  produk  Belanda.  Hal  ini  mendapatkan  pijakan  yang kokoh secara hukum  melalui  Pasal  II Aturan Peralihan UUD 1945  yang menyatakan  bahwa  segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada  masih langsung  berlaku,  selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang Dasar  ini.  Secara  faktual  hingga  saat  ini  juga  masih  banyak  dijumpai  lembaga- lembaga  hukum  peninggalan  Belanda  yang  dipraktikan  dalam  kehidupan  sehari- hari, baik pada bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Bahasa  sehari-hari  pun  sering  didengar  masih  familiarnya  penggunaan istilah-istilah  berkaitan  dengan  hukum,  baik  oleh  praktisi  hukum  maupun masyarakat  awam.  Walaupun  demikian  terkadang  dalam  penggunaannya  kurang sesuai  dengan  makna  dari  istilah  yang  bersangkutan  diukur  dari  kacamata  teori- teori ilmu pengetahuan.
istilah  hukum  yang  muncul  saat  ini,  ternyata  tidak  hanya  istilah  hukum dari  bahasa  Belanda,  beberapa  dari  bahasa  lain  baik  dari  negara-negara  Eropa Kontinental,  Anglo  Saxon,  bahkan  perkembangan  terbaru  banyak  muncul peristilahan  dari  bahasa  Arab  yang  lebih  banyak  dipraktikkan  dalam  Hukum Lembaga  Keuangan.  Istilah  hukum  sendiri  sebenarnya  berasal  dari  Bahasa  Arab “ hukm ”, yang kemudian telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, termasuk juga istilah “ keadilan ” dan “ kemanfaatan ” sebagai tujuan hukum.
Istilah dari bahasa Belanda yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya misalnya fictie  hukum (setiap  orang  dianggap  tahu  undang-undang), fiat  justicia roat  coelum (tegakkanlah  hukum  meskipun  langit  akan  runtuh), lex  specialis derogat legi generali (mendahulukan hukum khusus dari pada hukum umum), res judicata  pro  veritate  habetur (putusan  hakim  selalu  dianggap  benar)  dan sebagainya.  Sementara  dari  Anglo  Saxon  System  dikenal  adanya  istilah Memorandum  of  Understanding (MoU)  yang  dalam  realitas  empiris  sering dipersamakan  dengan  perjanjian.  Kemudian  peristilahan  dari  bahasa  Arab  yang saat  ini  ada  di  masyarakat  khusunya  di  bidang  hukum  ekonomi  dan  keuangan misalnya  mengenai pembiayaan mudharabah ,  pembiayaan murabahah , pembiayaan musyarakah , pembiayaan qardh , riba , dan sebagainya.
Peristilahan  tersebut  jika  ditinjau  makna  dan  penggunaannya  sering  kali kurang tepat, sukar diterapkan, dan beberapa menjadi tidak logis serta cenderung hiperbolis. Penggunaan yang tidak tepat misalnya penyamaan antara MoU dengan perjanjian,  sementara  istilah  yang  sukar  penerapannya  misalnya  adagium lex specialis  derogat  legi  generali ,  dan  penggunaan  istilah  yang  tidak  logis  dan hiperbolis misalnya hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh ( fiat justitia roat coelum ).
Penggunaan-penggunaan  istilah  dimaksud  ada  yang  tepat  ketika diimplementasikan  dalam  realitas  praktik,  pun  beberapa  dirasa  kurang  tepat terutama  jika  ditinjau  dari  teori  kebenaran  dan  teori  keadilan.  Kebenaran  dan

## H
keadilan merupakan unsur yang hendak dituju oleh hukum. Oleh karena itu ketika berbicara tentang hukum orientasinya adalah pada kebenaran dan keadilan. Berarti masuk pembahasan mengenai bahasa, lebih khusus lagi dalam konteks ini adalah bahasa hukum.
Bahasa hukum Indonesia masih mencari gayanya sendiri. Istilah-istilahnya masih  belum  tetap  dan  sebagian  besar  masih  merupakan  terjemahan  belaka  dari istilah hukum Belanda. Dengan demikian istilah atau kalimat Indonesia itu masih mencerminkan  pengertian  hukum  Belanda  dan  alam  pikiran  hukum  Belanda. Bahasa hukum ini berbeda dengan bahasa sehari-hari atau bahasa kesusasteraan 1 .
Karakteristik bahasa hukum  Indonesia selain terletak pada komposisi dan gaya bahasa khusus dengan kandungan arti yang khusus, juga terletak pada istilah yang  dipakai 2 .  Hal  ini  disebabkan  karena  perumusan,  penyusunan,  penjabaran ketentuan-ketentuan  hukum,  selalu  berorientasi  demi  kepentingan  hukum  itu sendiri,  sehingga  perlu  menggunakan  kata,  istilah  atau  ungkapan-ungkapan  yang jelas, teliti, pasti, seragam, dan bersistem.
Kamus  Bahasa  Indonesia sendiri tidak memuat  secara defenitif mengenai pengertian  istilah  tersebut,  tetapi  dalam  buku  yang  berjudul  Bahasa  Hukum Indonesia  yang  disusun  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  istilah  merupakan  satu  atau  beberapa  kata  yang  digunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep. Mengingat istilah ini dalam konteks istilah hukum,  maka  konsep  yang  diungkapkan  tersebut  merupakan  sebuah  konsep tentang hukum.  Sehingga, dapat  dikatakan bahwa istilah hukum  adalah satu  atau beberapa kata yang dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep hukum.
Era reformasi membawa banyak perubahan dalam pola pemakaian bahasa dan  pemilihan  istilah,  akibat  dari  banyaknya  istilah  hukum  dan  lembaga  hukum dari  luar  masuk  dan  digunakan  dalam  praktik  hukum  di  Indonesia.  Makin dirasakan  pula  betapa  pentingnya  fungsi  bahasa  sebagai  media  komunikasi. Dengan  demikian  ahli  bahasa  dan  hukum  khususnya  semakin  memperdalam dirinya dalam mempelajari teori dan praktik bahasa.
Bahasa  dan  hukum  merupakan  satu  kesatuan.  Bahasa  hukum  harus memenuhi  syarat-syarat  serta  kaidah-kaidah  bahasa  karena  bahasa  hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk memahaminya.  Rumitnya  struktur  bahasa  hukum  ini  dipengaruhi  oleh  bahasa- bahasa  asing  terutama  bahasa  Belanda  dan  juga  kurangnya  pengetahuan  dari pembuat undang-undang akan tata bahasa Indonesia sendiri. Di samping itu juga karena  masih  adanya  anggapan-anggapan  bahwa  dunia  hukum  itu  terlalu  formal dan kompleks serta adanya ketidakpercayaan terhadap hukum pada umumnya. 3
1 Kusumadi  Pudjosewojo, Pedoman  Pelajaran  Tata  Hukum  Indonesia (Cetakan  kedelapan) (Sinar Grafika:Jakarta,1997), hlm. 52
2 Mustafa  Siregar, Bahasa  Hukum.  Artikel  pada  Jurnal  Compendium  Ilmu  Hukum  dan Kenotariatan (Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU:Medan,2003),  hlm. 5
3 Mustafa  Siregar, Bahasa  Hukum.  Artikel  pada  Jurnal  Compendium  Ilmu  Hukum  dan Kenotariatan ,  hlm. 5

## PEMBAHASAN

## A. Bahasa Hukum dalam Praktik

## 1. Bahasa
Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai  alat bagi  manusia untuk menyatakan  atau  melukiskan  suatu  kehendak,  perasaan,  fikiran,  pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain. 4 Bahasa memiliki peran yang sangat  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sering  dikatakan  pula  bahwa bahasa merupakan penjelmaan dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam pergaulan manusia bahasa menjadi alat penghubung yang mampu menyampaikan berbagai  pesan.  Pesan  yang  disampaikan  tersebut  berupa  simbol-simbol kebahasaan. 5 Rangkaian  dari  simbol-simbol  itulah  yang  kemudian  menjadikan sebuah bahasa terbentuk dan mempunyai makna, maka bahasa menjadi berfungsi. 6
Berkaitan  dengan  fungsi,  maka  melalui  bahasa  juga  merupakan pengkajian,  penguasaan  dan  penyebaran  ilmu  pengetahuan,  agar  lebih  menjadi lebih  efektif.  Bahasa  yang  dipelajari  dan  dipakai  dalam  dunia  ilmu  pengetahuan adalah bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan, memiliki ciri dan sifat umum. 7

## 2. Bahasa Hukum
Simposium  bahasa  dan  hukum  tahun  1974  yang  diselenggarakan  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  menghasilkan  rumusan  mengenai  apa  yang dimaksud dengan bahasa hukum  Indonesia. Bahasa hukum  Indonesia merupakan bahasa  Indonesia  yang  dipergunakan  dalam  bidang  hukum,  yang  mengingat
4 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Penerbit Alumni:Bandung,1992), hlm. 8 5 Sudjito, Dinamika  Bahasa  Hukum ,  Makalah  yang  disampaikan  pada  diskusi  bulanan  dosen- dosen  Fakultas  Hukum  UGM,  15  Desember  2007  di  Debating  Room  FH  UGM,  Bulaksumur. Yogyakarta, hlm. 1
6 Secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 1) Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam diri manusia, sekurang-kurangnya memaklumkan keberadaannya;  2)  Sebagai  alat  komunikasi,  bahasa  merupakan  saluran  perumusan  maksud, melahirkan perasaan dan memungkinkan manusia menciptakan kerja sama sesamanya; 3) Sebagai alat menyatakan integrasi dan adaptasi sosial; dan 4) Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial, maksudnya, yaitu usaha mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang-orang lain. Tingkah laku  itu  dapat  bersifat  terbuka  ( overt yaitu  tingkah  laku  yang  dapat  diamati  atau  diobservasi), maupun  yang  bersifat  tertutup  ( covert yaitu  tingkah  laku  yang  tidak  dapat  diobservasi).  Seluruh kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat diatur dengan menggunakan bahasa. Dalam kontrol  sosial,  bahasa  mempunyai  hubungan  dengan  proses-proses  sosialisasi  suatu  masyarakat. Lihat,Keraf, Gorys dalam Mustafa Siregar. Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan , hlm. 3
7 Ciri  dan  sifat  umum  bahasa  ilmiah:  1)  Lugas  dan  eksak  karena  menghindari  kesamaran  dan ketaksaan;  2)  Obyektif  dan  menekan  prasangka  pribadi;  3)  Memberikan  definisi  yang  cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran; 4) Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi; 5) Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya  dan  gaya  paparannya  berdasarkan  konvensi;  6)  Tidak  dogmatik  atau  fanatik;  7) Bercorak hemat, hanya  kata  yang diperlukan  yang dipakai;  dan 8)  Bentuk,  makna dan fungsinya lebih  mantap  dan  stabil  daripada  yang  dimiliki  kata  biasa.  Lihat,  Moeljono,  Anton  M.  dalam Hilman Hadikusuma. Bahasa Hukum Indonesia, hlm. 8-9.
fungsinya  mempunyai  karakteristik  sendiri,  oleh  karena  itu  bahasa  hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaedah-kaedah bahasa Indonesia. 8
Bahasa  hukum  adalah  bahasa  aturan  dan  peraturan  yang  bertujuan  untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus  tetap,  terang,  monosemantik  dan  memenuhi  syarat  estetika  bahasa Indonesia. 9 Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti  kaidah  bahasa  Indonesia  secara  umum.  Hal  tersebut  dimaksudkan supaya  tidak  membuka  peluang  interpretasi  ganda.  Hal  yang  disebut  terakhir  ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin.
Selain sulit dipahami, bahasa Indonesia  yang dipakai dalam dunia hukum ternyata seringkali tidak berhasil memancarkan kandungan atau isi hukum dengan baik,  sehingga  mengakibatkan  seseorang  menemui  kesulitan  menangkap  makna hukum  dalam  sebuah  perjanjian  atau  peraturan. 10 Bahasa  hukum  Indonesia  yang masih  menggunakan  semantik  (menyelidiki  makna  atau  arti  kata-kata  hukum ) , kata-katanyanya  masih  belum  baik,  sehingga  terkadang  ditemukan  istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas.
Bahasa dan hukum erat  kaitannya dalam menjelaskan kehidupan manusia dalam  masyarakat  dan  merupakan  sebagian  dari  penjelmaan  suatu  kebudayaan pada  suatu  tempat  dan  waktu.  Bahasa  dan  hukum  itu saling  berhubungan,  saling pengaruh,  malahan  dianggap  sebagai  penjelmaan  masyarakat  dan  kebudayaan, yang  sebaliknya  pula  dipengaruhi  baik  oleh  bahasa  maupun  oleh  hukum. 11 Sebagaimana  diketahui  bahwa  hukum  merupakan  salah  satu  sarana  untuk menciptakan  keteraturan  dan  ketertiban  sosial  masyarakat.  Ketentuan  hukum tersebut utamanya dirumuskan melalui bahasa, khususnya bahasa hukum.
Bahasa  hukum  adalah  bahasa  (kata-kata)  yang  digunakan  untuk merumuskan  dan  menyatakan  hukum  dalam  suatu  masyarakat  tertentu. 12 Hukum hanya  dapat  berjalan  efektif  manakala  ia  dirumuskan  melalui  bahasa  hukum dengan  tegas  dan  mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat, dan  harus  dapat  dikomunikasikan  dengan  baik  pada  subyek-subyek  hukum  yang dituju.
Sebagai  ilmu,  bahasa  hukum  mempunyai  obyek,  metode  dan  tujuan tertentu.  Obyek  garapan  bahasa  hukum  adalah  berupa  tanda-tanda  kebahasaan yang biasa digunakan dalam hukum, meliputi bahasa verbal (lisan), bahasa visual
8 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , hlm.194
9 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia . hlm. 3
10 Mustafa  Siregar, Bahasa  Hukum.  Artikel  pada  Jurnal  Compendium  Ilmu  Hukum  dan Kenotariatan , hlm. 2
11 Harkrisnowo  Harkristuti. Bahasa  Indonesia  Sebagai  Sarana  Pengembangan  Hukum Nasional, www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.
12 Mahadi  Sabarudin, Pembinaan  Bahasa  Hukum  Indonesia (Rosda  Offset:Bandung,1979), hlm. 50
(tulisan), gerak/isyarat, benda-benda, dan warna tertentu. Ciri khas bahasa hukum sebagai  pengetahuan  keilmuan  terletak  pada  landasan  ontologis  yang  mengacu pada  obyek  garapan  dan  apa  yang  ingin  diketahui  dari  kajian  terhadap  obyek tersebut,  landasan  epistemologis  yang  menentukan  metode  yang  dipakai  untuk memperoleh  dan  menggarap  obyek  yang  ditentukan,  sehingga  hasil  garapan tersebut  mempunyai  makna  dan  landasan  aksiologis  yang  menelaah  tujuan  dari segenap aktivitas keilmuan dan pemanfaatannya. 13
Secara  garis  besar  penggarapan  metode  pengolahan  tanda-tanda kebahasaan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menyusun, merangkai, atau mengorganisisr  tanda-tanda  kebahasaan  tersebut  sehingga  terwujud  sebuah susunan  atau  bangunan  baru  yang  punya  struktur  sehingga  bisa  disebut  sebagai bahasa hukum dan berusaha menafsirkan (menangkap atau mencari makna) yang terkandung pada tanda-tanda kebahasaan yang telah ada dan hadir dihadapan kita, sehingga  kita  tahu  persis  mengenai  tujuan  dan  kemanfaatannya,  baik  bagi  diri sendiri maupun orang lain, dalam konteks asal dan aslinya maupun dalam konteks keperluan  penafsirnya.  Sedangkan  tujuan  bahasa  hukum  adalah  menyampaikan pesan  tentang  kebenaran  dan  keadilan  dari  subyek  yang  menggarap  tanda-tanda kebahasaan kepada subyek lain. 14

## B. Istilah Hukum dalam Konteks Kebenaran dan Keadilan
Penggunaan  peristilahan  hukum  terutama  yang  berasal  dari  istilah  asing sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya sering kali tidak tepat ditinjau dari maknanya, dan dampaknya ketika istilah itu digunakan dalam praktik hukum di  masyarakat.  Pada  bagian  ini  akan  dikemukakan  beberapa  istilah  hukum  yang ditinjau dari dua pisau analisis yaitu teori kebenaran dan teori keadilan. Beberapa istilah  hukum  yang  akan  dianalisis  pada  bagian  ini  adalah  mengenai Memorandum  of  Understanding  (MoU),  teori  fiksi  hukum,  dan  adagium  hukum yaitu lex specialis derogat legi generali.

## 1. Memorandum of Understanding ( MoU)
Dalam Black’s  Law Dictionary diartikan memorandum is  to  serve  as  the basis  of  future  formal  contract .  Sedangkan understanding diartikan an  implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral . 15 Sehingga pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang  yang  didasarkan  pada  hasil  permufakatan  para  pihak,  baik  secara  tertulis
13 Sudjito, Dinamika Bahasa Hukum , hlm. 2 14 Sudjito, Dinamika Bahasa Hukum , hlm. 3 . 15 Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary ,  Sixth  Edition  (West  Publishing Company:USA,1990)
maupun  lisan.  Secara  gramatikal  MoU  biasa  diartikan  sebagai  nota kesepahaman. 16
Makna  lain  MoU  adalah,  “perjanjian  pendahuluan,  dalam  arti  nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena  itu  MoU  berisikan  hal-hal  yang  pokok  saja.  Adapun  mengenai  lain-lain aspek  dari  MoU  relatif  sama  dengan  perjanjian-perjanjian  lain”. 17 Bahkan  ada yang  mengartikan  sebagai  “dokumen  yang  memuat  saling  pengertian  di  antara para  pihak  sebelum  perjanjian  dibuat.  Isi  dari  MoU  harus  dimasukkan  ke  dalam kontrak,  sehingga  ia  mempunyai  kekuatan  mengikat”. 18 Unsurnya  terdiri  dari, pertama sebagai pembuka suatu kesepakatan 19 atau perjanjian pendahuluan, kedua dibuat  oleh  para  pihak  yang  merupakan  subjek  hukum, ketiga wilayah keberlakuannya  bisa  meliputi  regional,  nasional,  maupun  internasional,  keempat substansinya  adalah  kerjasama  berbagai  aspek  dan    kelima  jangka  waktunya tertentu. 20
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang  khusus  mengatur  tentang  MoU,  namun  substansi  MoU  sebagai  perjanjian pendahuluan,  maka  dikaitkan  dengan  ketentuan  perikatan  pada  umumnya  dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian ada  unsur  kesepakatan,  sesuai  makna  MoU.  Selain  itu  dalam  Pasal  1338  KUH Perdata  yaitu  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 21
Para  ahli  pun  belum  memiliki  jawaban  yang  pasti  tentang  kekuatan mengikat  MoU.  Sebahagian  menganggap  kesepakatan  adalah  substansi  MoU, maka dikatakan memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan layaknya sebuah perjanjian pada umumnya (bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai  masalah-masalah  pokok). 22 Pendapat  sebaliknya,  tetapi  bila  salah  satu pihak  tidak  memenuhi  isi  memorandum,  pihak  lain  tidak  mempersoalkan  hal tersebut  karena tidak mempunyai akibat hukum.
MoU berasal dari tradisi Anglo Saxon yang isinya merupakan janji untuk mengadakan  perjanjian.  Penggunaannya  dalam  praktik  hukum  di  masyarakat seringkali  tidak  tepat,  paling  tidak  penggunaannya  oleh  masyarakat  awam. Masyarakat  kebanyakan  masih  menyamakan  MoU  dengan  perjanjian.  Namun biasa  dalam  praktik,  isi  materi  muatan  MoU  seringkali  secara  substansial  sudah
16 H.  Salim  HS, Perancangan  Kontrak  dan  Memorandum  of  Understanding  (MoU) (Sinar Grafika:Jakarta,2007), hlm. 46
17 Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  dalam  Teori  dan  Praktik ,  Buku  Keempat  (Citra  Aditya  Bakti: Bandung,1997), hlm. 91
18 Erman Rajagukguk, Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia (Universitas Indonesia;Jakarta,1994), hlm. 4
19 H. Salim HS, Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Cetakan ketiga (Sinar Grafika:Jakarta,2006), hlm. 124
20 H. Salim HS, Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , hlm. 47
21 H. Salim HS, Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . hlm. 48
22 I.  G.  Ray  Wijaya, Merancang  Suatu  Kontrak  (Contract  Drafting)  Teori  dan  Praktik, Edisi Revisi (Kasaint Blanc:Jakarta), hlm. 102
merupakan  perjanjian,  tetapi  menggunakan  istilah  MoU.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan dampak yuridis yang berkepanjangan, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

## 2 . Fiksi Hukum
Fiksi (Latin fictio 23 ) menurut kamus bahasa Indonesia adalah cerita rekaan, hasil  khayalan  pengarang. 24 Sedangkan  hukum  diartikan  sebagai  peraturan  resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan  (kaidah  ketentuan);  mengenai  peristiwa  alam  yang  tertentu;  keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. 25
Istilah fictie atau fiksi  adalah menerima sesuatu  yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. 26 Dikaitkan dengan fiksi perundang- undangan,  bukan  fiksi  sebenarnya,  melainkan  dirumuskan  belaka  sebagai  fiksi. Fiksi  dipahami  dari  sudut  hasrat  pembentuk  undang-undang  untuk  memperoleh perumusan  yang  singkat,  yaitu  sebagai  alat  penolong  untuk  menghemat  jumlah peraturan dan pengertian. 27
Fiksi  hukum  yang  dikenal  adalah  “setiap  orang  dianggap  tahu  akan undang-undang”.  Hal  ini  didasarkan  pada  suatu  alasan,  bahwa  manusia mempunyai  kepentingan  sejak  lahir  sampai  mati.  Setiap  kepentingan  manusia tersebut  selalu  diancam  oleh  bahaya  di  sekelilingnya.  Oleh  karena  itu  manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang  salah  satunya  adalah  kaidah  hukum.  Karena  kaidah  hukum  melindungi kepentingan  manusia,  maka  harus  dipatuhi  manusia  lainnya.  Sehingga  timbul kesadaran  untuk  mematuhi  peraturan  hukum,  supaya  kepentingannya  sendiri terlindungi.  Dengan  demikian  ketidaktahuan  akan  undang-undang  tidak merupakan alasan pemaaf atau “ignorantia legis excusat neminem” .
Ditinjau  dari  teori  keadilan  penggunaan  fiksi  hukum  berpeluang menimbulkan  ketidakadilan,  karena  orang  yang  benar-benar  tidak  mengetahui peraturannya dikenai  hukuman  yang sama dengan orang  yang tahu. Jika  ditinjau dari aspek kepastian hukum fiksi hukum ini justru diperlukan sehingga tidak ada peluang seseorang berkelit dari jerat hukum.
23 Istilha fictio berarti  angan-angan,  bentuk  hukum,  kontruksi  hukum,  bangunan  hukum,  di samping  peraturan  undang-undang.  Lihat,  Andi  Hamzah, Kamus  Hukum (Ghalia  Indonesia: Jakarta,1986)
24 EM Zul Fajri, dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Difa Publisher
25 EM Zul Fajri, dkk, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
26 L.J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cetakan  kedua  puluh  sembilan  (Pradnya Paramita:Jakarta,2001), hlm. 407
27 LJ. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 408-410
3 . lex specialis derogat legi generali
Peraturan  yang  bersifat  umum  dikesampingkan  oleh  peraturan  yang bersifat  khusus  dengan  syarat  peraturan  dimaksud  berada  dalam  hierarki  yang sejajar. 28
Salah  satu  contoh  pertentangan  antara  undang-undang  yang  tidak  dapat diselesaikan  hanya  dengan  mengembalikan  kepada  asas  hukum lex  speciali derogat  legi  generali yakni  antara  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dengan Undang-Undang  Penanaman  Modal.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam salah satu pasalnya terdapat pertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria yakni pada pasal yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu  yang lebih lama (dalam UUPM) dibandingkan dengan jangka waktu  yang diatur  oleh  UUPA.  Padahal  sudah  jelas,  bahwa  Undang-Undang  Pokok  Agraria, konsepsi  awalnya  adalah  Undang-Undang  Payung  ( umbrella  act )  atau  Undang- undang  pokok.  Undang-undang  ini  juga  bersifat  sektoral,  dimana  terdapat  dua sektor  yang  saling  bertentangan,  yakni  sektor  pertanahan  (Badan  Pertanahan Nasional) dan sektor Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pengaturan masing-masing undang-undang juga tidak membuka kemungkinan untuk merujuk pada  suatu  aturan  yang  lebih  khusus.  Sehingga  pasal  yang  saling  bertentangan tersebut menjadi tidak dapat berlaku ( invalid ).
Berdasarkan  pada  kondisi  ini  tampak  bahwa  peristilahan  hukum  berupa asas  hukum lex  specialis  derogat  legi  generali tidak  implementatif  ketika diberlakukan.  Munculnya  Undang-undang  Penanaman  Modal  tersebut  untuk alasan  praktis  dapat  dibenarkan,  yaitu  untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang kondusif sehingga arus investasi akan masuk yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan.
Fenomena  ini  jika  ditinjau  dari  teori  keadilan  berpotensi  menimbulkan kondisi  tidak  adil,  karena  kebijakan  yang  tadinya  ditujukan  untuk  kepentingan rakyat  dalam  realitas  praktis  justru  hanya  menguntungkan  investor.  Hanya investor  dengan  capital  kuatlah  yang  akan  melakukan  eksploitasi  terhadap kekayaan bangsa ini.

## PENUTUP
Pemaknaan peristilahan hukum dalam praktik di masyarakat ternyata tidak selalu  tepat,  bahkan  ada  beberapa  istilah  yang  penggunaannya  sama  sekali  tidak tepat  sehingga  makna  sesungguhnya  menjadi  hilang  sama  sekali.  Dari  sisi  teori kebenaran dan keadilan beberapa peristilahan hukum ada yang dapat dibenarkan, namun banyak yang tidak dapat dibenarkan karena sangat kontekstual tergantung
28 Purnadi Purbacaraka, dkk. Perundang-undangan dan Yurisprudensi
(Alumni:Bandung,1979), hlm. 16-17
dari  sudut  mana  memandangnya  dan  standar  apa  yang  dipakai  untuk  mengukur kebenarannya.
Perlu  adanya  perhatian  dari  pembuat  dan  penegak  hukum  untuk meluruskan istilah yang dimaknai salah dalam praktik, misalnya dengan membuat undang-undang  sebagai  pedoman.  Di  samping  itu  peran  serta  masyarakat diperlukan,  misalnya  kalangan  akademisi  dan  profesional  yang  memang mengetahui  makna  istilah  tersebut  dengan  tepat  untuk  memberikan  sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
EM Zul Fajri, dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Difa Publisher, 2000.
Erman  Rajagukguk, Kontrak  Dagang  Internasional  dalam  Praktik  di Indonesia, Universitas Inonesia, Jakarta, 1994.
Harkristuti  Harkrisnowo, Bahasa  Indonesia  Sebagai  Sarana  Pengembangan Hukum Nasional . www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.
Hilman  Hadikusuma, Bahasa  Hukum  Indonesia, Penerbit  Alumni,  Bandung, 1992.
Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary ,  Sixth  Edition,  West Publishing Company, USA., 1990.
H.  Salim  HS, Kontrak  dan  Memorandum  of  Understanding  (MoU) ,  Sinar Grafika,  Jakarta,  2007.
-----------, Hukum  Kontrak, Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
I.  G.  Ray  Wijaya, Merancang  Suatu  Kontrak  (Contract  Drafting)  Teori  dan Praktik, Edisi Revisi, Kasaint Blanc, Jakarta, 2003.
Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia , Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan kedua puluh sembilan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  dalam  Teori  dan  Praktik ,  Buku  Keempat,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Mustafa  Siregar, Bahasa  Hukum.  Artikel  pada  Jurnal  Compendium  Ilmu Hukum  dan  Kenotariatan ,  Program  Pasca  Sarjana  Magister Kenotariatan USU, Medan, 2003.
Purnadi Purbacaraka, dkk . Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 1979.
Sabarudin  Mahadi, Pembinaan  Bahasa  Hukum  Indonesia, Rosda  Offset, Bandung, 1979.
Sudikno Mertokusumo, R.M. Teori dan Politik Hukum , Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
----------------, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar) ,  Liberty,  Yogyakarta, 1999.
Sudjito, Dinamika  Bahasa  Hukum.  Makalah  yang  disampaikan  pada  diskusi bulanan  dosen-dosen  Fakultas  Hukum  UGM ,  15  Desember  2007  di
Debating Room FH UGM, Bulaksumur. Yogyakarta.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum , Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.