## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2009  TENTANG  PENGAWASAN  DAN  PENGENDALIAN  MINUMAN BERALKOHOL DIKOTA SEMARANG

## Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarini, Arikha Saputra
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang E-mail : aricahaya14@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords:
The Role of the Civil Service Police Unit, Sales and Purchase Violations, Alcohol The  Civil  Service  Police  Unit  (Satpol-PP)  is  a government  apparatus  at  the  regional  level  which has  the  function  to  carry  out  Regional  Regulations and Regional Head Regulations on the basis of Law 23  of  2014  concerning  Regional  Government.  Then this  was  continued  in  Government  Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit.  Therefore,  considering  the  importance  of  the role  of  Satpol-PP  in  enforcing  regional  regulations, this  'research'  aims to  find  out  how  the  'role of  the police  unit'  civil  service  in  Semarang  City  is  in enforcing  regional  regulations  No.  8  of  2009 concerning  'Supervision'  and  'Control  of  alcoholic beverages.  in  the  city  of  Semarang.  The  research method used is the normative juridical method with case studies on enforcement by the Civil Service Police Unit  (Satpol-PP)  in  Semarang  City  whose  data includes: data on cafes, restaurants, karaoke places and/or places where alcohol drinks do not meet the requirements as regulated in Regional Regulation No. 8 of 2009, there are still many restaurants that do not meet  the  requirements  stipulated  in  the  legislation. Therefore, the role played by the Civil Service Police Unit is by litigation, namely the enforcement process as  stipulated  in  the  Criminal  Procedure  Code  and Administrative  Sanctions  in  the  form  of administrative termination in the form of temporary suspension.

## Abstrak
Kata kunci: Peran Satuan Polisi Pamong Praja PP, Pelanggaran Jual-Beli, Alkohol
Corresponding Author: Aris Nursetyabudi ,     e-mail :
aricahaya14@gmail.com
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) merupakan perangkat Pemerintahan yang berada pada tingkat daerah dimana memiliki fungsi untuk menjalankan Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah dengan  alas  Hukum  Undang – Undang  23  Tahun
2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Kemudian  Hal tersebut  diteruskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi Pamong Praja . Maka menyimak pentingnya peran Satpol-PP dalam penegakanI‘Peraturan‘Daerah‘maka‘Penelitian‘ini bertujuan  untuk  Mengetahui  bagaiman a  ‘Peran Satuan Polisi‘Pamong Praja‘Kota Semarang  Dalam penegakan perda No 8‘Tahun 2009 Tentang‘Pengawasan‘Dan‘Pengendalian  minuman Beralkohol  Dikota  Semarang.  Adapun  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  Yuridis Normatif dengan studi kasus pada penegakan oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol-PP)  di  Kota Semarang  yang  datanya  meliputi  :  data  café, restoran,  tempat  karaoke  dan/atau  tempat penyedia  minuman  alkohol  yang  tidak  memenuhi syarat  sebagaiamana  diatur  dalam  Perda  No.  8 Tahun 2009, masih banyaknya restoran yang tidak memenuhi  syarat  yang  diatur  dalam  aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peran yang dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yakni dengan  langkah  litigasi  yaitu  proses  penegakan sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  dan  Sanksi Administratif  berupa  penghentian  Administratif berupa penghentian sementara.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  bagian  dari  sebuah  sistem  penyelenggaraan kenegaraan  Republik  Indonesia,  dimana  Otonomi  daerah  ini  merupakan  konsep pemberikan kekuasaan kepada kepala daerah untuk menjalankan tongkat ekstafet penyelenggaraan  pemerintah  dari  pemerintah  pusat,  sehingga  pemerintahan  di tingkat  daerah  dapat  menjalankan  penyelenggaraan  pemerintah  agar  berjalan dengan baik.
Dalam  menjalankan  peranan  otonomi  daerah,  Pemerintah  Daerah  memiliki beberapa  metode  salah  satunya  yaitu  membuat  Peraturan  Daerah.  Perda
merupakan  aturan  hukum  pidana  lokal  yang  dibuat  oleh  lembaga  yg  berwenang didaerah  propinsi  maupun  kabupaten  atau  kota.  Setiap  Peraturan  Daerah  pada dasarnya  memiliki  maksud  dan  tujuan  yg  baik  dalam  pembentukannya,  minimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemajuan didaerahnya. Agar sebuah pelaksanaanya dapat berjalan efektif Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Polisi PamongPrraja yang memiliki peran strategis dalam turut serta menjaga  ketertiban  daerah  dengan  alas  hukum  Undang – Undang  23/2014 kemudian  diteruskan  melalui  peraturan  daerah  tingkat  provisi  dan/atau  kota seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jo Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
Berkembangnya zaman di Indonesia memiliki dampak terhadap kebiasaan para masyarakat salah satunya adalah oleh adanya kebiasaan meminuman alcohol yang pada  dewasa  ini  semakin  marak  terjadi  di  dalam  masyarakat  akibat  dari kebudayaan luar negeri, beberapa daerah memiliki cara untuk membuat minuman yang serupa seperti halnya di Kota Semarang yaitu memiliki congyang.
Peredaran  Alkohol  sangat  marak  terjadi  di  Kota  Semarang  sangatlah  marak khusunya pada perayaan tahun baru atau hari – hari besar. Hal tersebut amat sangat berpengaruh  terhadap  ketertiban  umum  dan  ketentaraman  para  warga  apabila tidak  dilakukan  sebuah  tindakan  pencegahan  dan  pengendalian  melalui  sebuah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Terhadap  hal  peredaran minuman alcohol yang  terjadi  di  Kota  Semarang  yang  Pemerintah  Daerah  kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Peraturan tersebut memiliki makna  untuk  mengatur  tata  cara  pengurusan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan Minuman  Alkohol  (SIUP – MB).  Hal  tersebut  dilakukan  Pemerintah  Daerah  agar penjualan  Minuman  beralkohol  dikota  Semarang  menjadi  teratur.  Pro – Kontra terhadap  peraturan  tersebut  mengakibatkan  masih  banyak  para  pengusaha  yang memang  konotasinya  menjual  minuman  beralkohol  tidak  menaati  regulasi  yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Pada  Tahun  2019,  terdapat  data  25  (dua  lima)  orang  penjual  minuman beralkohol dari total 128 tempat hiburan yang terdiri dari 59 tempat karaoke, 32 bar, serta 37 panti pijit di Semarang yang mendaftarkan dari ribuan sebuah toko yang ada di Semarang.
Satpol  PP  tersebut  memiliki  peran  strategis  untuk  Pemerintahan  yang  baik, menyelenggarakan  ketentraman,  ketertiban  umum,  serta  menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan yang ada di masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan an Pengendalian Minuman Beralkohol Di kota Semarang.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijabarkan pada penulisan skripsi ini yakni :
1. Bagaimana Peran  Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam Penegakan Perda  No  8  Tahun  2009  Tentang  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Minuman Beralkohol Dikota Semarang?
2. Bagaimana  Hambatan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Semarang  dalam Penegakan  Perda  No  8  Tahun  2009  Tentang  Pengawasan  Dan  Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang?

## METODE PENELITIAN
Pada Peneltian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan menggunakan cara befikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum  yang  sudah  dibuktikan  bahwa  dia  benar  dan  kesimpulan  itu  maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus .1
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  kebenaran  koheren  adalah  sesuatu pengetahuan  teori,  pernyataan    proposisi,  atau  hipotesis  yang  dianggap  benar apabila  sejalan  dengan  pengetahuan,  teori,  pernyataan,  proposisi,  atau  hipotesis liannya, yaitu porposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan prosisi sebelumnya yang dianggap benar .2

## PEMBAHASAN
Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  Penegakan  Perda  Nomor  8 Tahun 2009  Tentang  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  Dikota Semarang.
Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) haruslah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pihak yang termuat pada peraturan tersebut, yaitu alat negara, instansi terkait, PPNS, serta kecamatan maupun kelurahan/desa setempat. Namun, Bidang PPUD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak dilakukan koordinasi karena  operasi  pengawasan  dan  pengendalian  peredaran  minuman  beralkohol dianggap  sebagai  hal  yang  sensitif,  insidental,  dan  rahasia.  Penegakan  yang dilakukan  oleh  Perangkat  Satpol  PP  khususnya  dalam  tindakan  pengawasan  dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat du acara yaitu cara preventif dan represif, yang mana cara preventif adalah cara pencegahan, pencegahan  yang  dimaksud  adalah  untuk  memberikan  kesadaran  kepada masyarakat  khusunya  para  pedagang  dan  para  pengguna  dengan  sosiasliasi  agar kelak dapat mematuhi hukum yang berlaku.
Selanjutnya,  pada  prakteknya  dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di  Kota  Semarang  dilakukan  dengan  metode  patrol  keliling  Razia  dalam  rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman yang mengandung alkohol yang terdapat  di  Kota  Semarang,  hal  ini  dilakukan  oleh  Satpol  PP  agar  para  pengedar makin tertib.
1 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , Metodologi Peneltian , Mandar Maju:Bandung , 2002 , Hal.23
2 A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , Ilmu Pengetahuan ( Sebuah Tujuan Filosofis ) , Kanisius ; Yogyakarta , 201 , Hal. 68
Selanjutnya  terhadap  pengedar  yang  melanggar  ketentuan  perjualan sebagaimana  diatur  dalam  Nomor  8  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol adalah dengan melakukan penyitaan dan penutupan sementara restoran.
Hasil wawancara kepala bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan (PPUD)  Bapak  Marthen  Stefanus  Da  Costa,  AP:  jajaran  Satpol  PP  Kota  Semarang memiliki  tugas  untuk  melakukan  tindakan  penegakan  dan  pengawasan  terhadap jalannya Peraturan Daerah 3 .
Yang dimaksud pada pengawasannya tersebut adalah pengawasan internal dan eksternal, pengawasan internal dilakukan dengan melakukan Razia – Razia secara terjadwal dan teratur, selanjutnya pengawasan eksternal dilakukan dengan tindak lanjut  dengan  laporan/pengaduan  dari  masyarakat  yang  ada  terkait  dengan peredaran – peredaran  minuman  alcohol di  tempat  yang  mengganggu ketertiban umum.
Selama tahun 2021 khususnya pada bulan Desember 2021 terdapat £ Tempat yang melakukan pelanggaran terkait Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  di  Kota  Semarang  ini. Diantaranya ialah café gala – gala yang berada di wilayah Jolotundo, Happy Puppy Jl. Pandanaran No. 6 Kel. Pekunden dan Liq Store Jl. Setia Budi No.15, pada tahap Penyidikan, tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf D Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  dalam hal  ini  Satpol PP berhak  untuk  melakukan  penyitaan terhadap hal yang diperlukan dalam proses Penyidikan. Maka terhadap para Café tersebut dilakukan Penyitaan dan dilakukan pemberhentian sementara.
Sehingga  dapat  disimpulkan  terhadap  penegakan  khususnya  Perda  Nomor  8 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Satpol PP. ibarat seperti ujung tombak seperti itulah peran serta Satpol-PP Kota Semarang.
Hambatan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  Penegakan  Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2009  Tentang  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Minuman Beralkohol Dikota Semarang.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  menegakkan  Perda  tentunya  Satpol  PP mengalami  keterbatasan – keterbatasan  dalam  menjalankan  tugasnya,  tentu keterbatasan pun terdapat faktor – faktor yang menghambat yakni :
1. Terbatasnya  SDM  pada  personil  Polisi  Pamong  Praja,  sehingga  hal  ini  antara tugas  dan  kapasitas  personil  tidak  seimbang,  ketidakseimbangan  ini mengakibatkan banyaknya tugas – tugas yang tertunda, bahkan sudah melewati batas tenggang waktu yang ada.
2. Masih kurangnya  pengetahuan  masyarakat  khususnya  yang  menjual  minuman beralkohol  tentang  regulasi  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  8  Tahun  2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perederan Minuman Beralkohol.
3. Banyaknya  para  penjual  illegal  yang  menjual  minuman  beralkohol  dengan metode penyelundupan yaitu dengan memasukkan minuman beralkohol di botol minum kemudian dijual secara eceran dan imasukkan kedalam plastik.
3 Wawancara dengan Kabid PPUD, 5 Januari 2022
4. Masih terbatasnya sarana dan prasaran sehingga Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya,  melakukan  metode  pengecekan  minuman  dengan  metode  mencium dari aroma minuman tersebut.
5. Tidak  terciptanya  koordinasi  secara  baik  dan  optimal  dari  masing – masing instansi terkait.
6. Kurang kuatnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar sehingga masih banyak pelanggar yang setelah dihukum, masih sering mengulangi kesalahannya.
7. Stigma yang buruk antara masyarakat terhadap Satpol PP yang terkesan arogan dan mengobrak abrik segala restoran, padahal perlu diketahui bahwa satpol PP disitu hanya menegakkan peraturan daerah yang diperintahkan oleh Undang – Undang yang berlaku sehingga dalam hal ini ketika satpol PP mejnalanan tugas yang ada malah terdapat perlawanan dari masyarakat setempat.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  dalam  2  (dua)  cara,  yaitu  preventif  dan represif.  Adapun  tindakan  preventif  dilakukan  jika  memungkinkan  dan  masih adanya  kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhi  hukum.  Sedangkan  tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya menegakan Peraturan Daerah tentunya Satpol PP mengalami  keterbatasan-keterbatasan  dalam  menjalankan  tugasnya,  tentu keterbatasan pun terdapat faktor yang menjadi penghambat yakni :
a. Terbatasnya  SDM dalam personil Polisi Pamong Praja, sehingga hal ini antara tugas  dan  kapasitas  personil  tidak  seimbang,  ketidakseimbangan  ini mengakibatkan  banyaknya  tugas – tugas  yang  tertunda,  bahkan  sudah melewati batas tenggang waktu yang ada.
b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya yang menjual minuman beralkohol tentang regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perederan Minuman Beralkohol.
c. Banyaknya  para  penjual  illegal  yang  menjual  minuman  beralkohol  dengan metode  penyelundupan  yaitu  dengan  memasukkan  minuman  beralkohol  di botol minum kemudian dijual secara eceran dan dimasukkan kedalam plastik.
d. Masih  terbatasnya  sarana  dan  prasaran  sehingga  Satpol  PP  dalam melaksanakan  tugasnya,  melakukan  metode  pengecekan  minuman  dengan metode mencium aroma dari minuman tersebut.

## Rekomendasi
Adapun saran atau masukan terhadap peredaran minuman beralkohol yang ada di kota Semarang yaitu dengan cara sebagai berikut :
1. Penegakan yang dilakukan oleh Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP)  khususnya  dalam  tindakan  pengawasan  dan  pengendalian  peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat du acara yaitu cara preventive dan represif, yang mana cara preventif adalah cara pencegahan, pencegahan yang dimaksud  adalah  untuk  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  khusunya para pedagang dan para pengguna dengan sosiasliasi agar kelak dapat mematuhi hukum yang berlaku.
2. Selanjutnya, pada prakteknya dalam menegakkan  Perda Nomor  8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dilakukan  dengan  metode  patrol  keliling  Razia  dalam  rangka  pengawasan, pengendalian dan peredaran minuman beralkohol yang ada di Semarang, hal ini dilakukan oleh Satpol PP agar para pengedar makin tertib.
3. Selanjutnya  terhadap  pengedar  yang  melanggar  ketentuan  perjualan sebagaimana  diatur  dalam  Nomor  8  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  dan Pengendalian  Peredaran  Minuman  Beralkohol  adalah  dengan  melakukan penyitaan dan penutupan sementara restoran.
4. Perlu adanya kesadaran dari pemerintah terlebih penegak hukum hukum untuk bertindak  secara  tegas  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Dengan  penindak tegas  para  penjual  maupun  pengedar minuman  beralkohol tanpa ijin,  maupun yang menjual tidak pada tempatnya.
5. Diperlukan  kontrol  sosial  dari  masyarakat  yang  lebih  aktif  untuk  mengurangi peredaran minuman berlakohol yang saat ini cukup memprihatinkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Sonny Keraf dan Mikhael Dua , Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis) , Kanisius ; Yogyakarta , 201 , Khakim,
Abdul. 2003. Pengantar   Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Moh Nazir , Metode Penelitian , Ghalia Indonesia : Jakarta , 1985 Muchtadi TR, Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Bogor: PAU IPB. Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Peneltian, Mandar Maju:Bandung , 2002 ,
Soerdjono Soekanto, Penegakan   Hukum, (Bandung, Binacipta, 1993)
Peraturan Perundang-Undangan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 22/MENKES/SK/II/1998 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 22/MENKES/SK/II/1998 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Internet/Website
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html https://tunas63.wordpress.com/2010/04/16/sejarah-satpol-pp Pengertian Minuman Keras Oplos. http://edisicetak.joglosemar.co/berita/minuman-kerasoplosan- 107417.html