## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Najmi 1* Zainul Daulay 2
1,2 Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
* Corresponding Author: najmifhua@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 17/05/2023 Terbentuknya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (ASEAN  Economic  Community) juga  merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  Negara-negara  anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi  atau  blok-blok  perekonomian  regional  yang  terus  terbentuk  seiring dengan  terjadinya  perubahan  ekonomi  menuju  pasar  bebas  dalam  bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk  meningkatkan  daya  saing  internasional  perusahaan-perusahaan  dalam wilayah  tersebut.  Salah  satu  yang  kemudian  yang  diatur  dalam  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  juga  menyangkut  hak  kekayaan  intelektual.  Hak  kekayaan intelektual  khususnya  yang  bersifat  komunal  diantaranya  penggetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan lainnya merupakan aset bagi negara yang  harus  dilindungi.  Walaupun  pada  tingkat  internasional,  WIPO  belum berhasil  menyepakati  pengaturan  perlindungan  kekayaan  intelektual  komunal terkait  Sumberdaya  Genetik,  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional,  namun  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  telah  menegaskan  untuk melakukan  penguatan  perlindungannya  pada  pasar  perdagangan  regional  dan internasional  (foreign  markets).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penelitian  ini bertujuan untuk pertama, menganalisis kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam  perdagangan  regional  terkait  Kekayaan  Intelektual;  dan  kedua,  untuk memetakan  kebijakan  nasional  dalam  penguatan  perlindungan  Kekayaan Intelektual  Komunal.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan komparatif.
Direvisi, 19/05/2023
Dipublikasi, 07/07/2023

## Kata Kunci:
Pelaksanaan; Penguatan;
Perlindungan Kekayaan
Intelektual;  Masyarakat
Ekonomi ASEAN dan Komunal

## Abstract
Keywords: Implementation; Strengthening; Intellectual Property Protection; ASEAN and Communal Economic Community The  formation  of  the  ASEAN  Economic  Community  (ASEAN  Economic
Community) is also something that must be done by ASEAN member countries in order  to  face  the  global  economy  and  liberalization  in  international  trade.  In addition,  this  is  also  driven  by  the  increasing  number  of  regional  economic organizations  or  blocs  which  are  continuously  being  formed  in  line  with economic changes towards a free market in the form of trade liberalization. In this  case,  economic  regionalization  has  become  a  way  to  increase  the competitiveness of international companies in the region. One of the things that will be regulated in the ASEAN Economic Community also concerns intellectual property rights. Intellectual property rights, especially those that are communal, including traditional knowledge, traditional cultural expressions and others, are assets for the state that must be protected. Even though at the international level, WIPO  has  not  succeeded  in  agreeing  on  arrangements  for  the  protection  of communal  intellectual  property  related  to  Genetic  Resources,  Traditional Knowledge  and  Traditional  Cultural  Expressions,  the  ASEAN  Economic Community  has  declared  to  strengthen  its  protection  in  regional  and
international trading markets (foreign markets). Based on this, this study aims to first, analyze the policies of the ASEAN Economic Community in regional trade related to Intellectual Property; and secondly, to preserve the national policy in maintaining the protection of Communal Intellectual Property. The method used in this research is sociological juridical research with a comparative approach.

## PENDAHULUAN
Pada tataran internasional tidak ada keraguan tentang arti penting Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), 1 yakni Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 2 Spektrum  dan  skala  kepentingannya  cukup  Panjang  dan  penting.  Dari  sisi kemanfaatan,  tidak  hanya  berguna  bagi  peningkatan  nilai  tambah  ekonomi  tapi  juga  sangat berarti bagi perkembangan teknologi 3 , pelestarian lingkungan hidup dan keamanan  cadangan pangan 4 . Dari ruang lingkup, tidak hanya menjadi kepentingan negara berkembang tapi juga negara maju. Oleh sebab itu perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) 5 ini merupakan keniscayaan. Namun demikian belum ada kesepakatan bagaimana format hukum perlindungan  KIK  yang  berlaku  secara  internasional 6 sebagaimana  layaknya  pengaturan Kekayaan Intelektual konvensional.
1 “… communal intellectual property is a right collectively held by communities over their intellectual property. Such rights arise because the creation, maintenance, enhancement, and transformation of intellectual property is done by the community as a whole.”, Enninya S. Nwauche, The Emerging Right to Communal Intellectual Property, 19 Marq. Intellectual Property L. Rev. 221 (2015)., hlm. 225., http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol19/iss2/4 ,  diakses  pada  16  Maret  2023.    Kekayaan  Intelektual Komunal  juga  diartikan  sebagai  kekayaan  intelektual  yang  berupa  pengetahuan  tradisional,  sumber  daya genetik,  ekspresi  budaya  tradisional  dan  potensi  indikasi  geografis.    Pengertian  ini  lebih  merupakan  ruang lingkup kekayaan intelektual yang bersifat komunal sebagaimana di atur dalam Peraturan Mentri Kumham RI, nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intel;ektual Komunal. Lebih jauh lihat Pasal 1.
2 Zainul  Daulay,  “Legal  Politics  of  Protection  and  Ownership  of  Communal  Intellectual  Property:  A  Study ofTraditional Medicine Knowledge” dalam Journal   Equity   of   Law   and Governance, Vol. 2, No. 2, Oct 2022, hlm. 124., https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg
3 Statistics suggest that the use of traditional knowledge may increase the efficiency of screening plant resources for medicinal purposes by more than 400 per cent. The value of the world market for medicinal products derived from  leads  associated  with  traditional  knowledge  is  estimated  at  approximately  USD  43  billion.  It  is  further estimated  that  benefits  of  approximately  USD  5.4  billion  would  flow  to  Indigenous  and  local  communities around the world if multi- national corporations paid royalties for traditional knowledge used in food, agriculture and pharmaceuticals. Lebih jauh baca, Evana Wright, Intellectual Property Rights And China , Edward Elgar Publishing Limited The Lypiatts, United Kingdom, 2020, hlm. 4
4 “…. local and indigenous peoples have developed coping mechanisms through experience and experimentation which has been transmitted both orally and in practice from one generation to the next. Their knowledge and practices would seem to be an obvious source of information for dealing with the contemporary challenge of climate change, particularly because they have to survive in marginal agricultural conditions”. Baca lebih jauh, Michael  Blakeney,  “Local  Knowledge  and  Climate  Change  Adaptation”  dalam  Michael  Blakeney  and Kadambot  H.  M.  Siddique,  Editors, Local  Knowledge,  Intellectual  Property  and  Agricultural  Innovation, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020, hlm. 67.
5 Selanjtnya disebut dengan “KIK”.
6 “….,  the  international  system  is  horizontal,  consisting  of  over  190  independent  states,  all  equal  in  legal theory…and recognising no one authority over them.”, Lebih jauh, lihat, Malcolm N. Shaw, International Law , Fifth Edition, Cambridge, 2003, hlm. 6. Baca juga, Conway W. Henderson, Understanding International Law, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2020, hlm. 5 menyatakan bahwa, “ International law is the collection of rules and norms that states and other actors feel an obligation to obey in their mutual relations and commonly do obey ”.
Pada  tingkat  regional,  negara-negara  anggota  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN-  MEA (ASEAN  Economic  Community-AEC) 7 mempunyai  visi  yang  tegas  terkait  dengan perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk KIK. Dalam Cetak Biru MEA (AEC Blueprint 2025) 8 ,  secara  eksplisit  dinyatakan  bahwa  salah  satu  karakteristik  masyarakat  ekonomi ASEAN pada tahun 2025 adalah menjadi ASEAN yang dinamis, inovatif dan kompetitif. 9
Ide  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  pada  dasarnya  memang  di  dorong  oleh  berbagai perubahan  yang  terjadi  pada  perekonomian  dunia,  apalagi  dengan  kemunculan  dua  raksasa ekonomi dunia Asia yakni Cina dan India yang kini semakin di lirik dunia.  Kemudian pada KTT  ASEAN  ke-12  di  Cebu  pada  bulan  Januari  2007  telah  disepakati “Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  telah  menginstruksikan  Sekretariat  ASEAN  untuk  segera menyusun “Cetak Biru Komunitas ASEAN (ASEAN Economic Blue Print)” . Akhirnya, pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan Cetak Biru  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (ASEAN  Economic  Community-Blue  Print). Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau enter into force pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah  diratifikasi  oleh  10  negara  anggota  ASEAN.  Indonesia  dalam  hal  ini  meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008. 10
Sedangkan  Cetak  Biru  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  2015  merupakan grand  design yang  berisi  jadwal  strategis  yakni  tahapan  pencapaian  dari  masing-masing  pilar  Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana memuat 4 (empat) kerangka kerja atau pilar yaitu : 11
1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, “investasi”, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi,  perlindungan  konsumen,  hak  atas  kekayaan  intelektual,  pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce .
3. ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  perkembangan  ekonomi  yang  merata  dengan  elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa intergrasi  ASEAN untuk  negara- negara Kamboja, Laos, Mynmar dan Vietnam (dikenal dengan CLMV) yang termuat dalam Initiative for ASEAN Integration .
7 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) didirikan pada 8 Augustus 1967 dengan sekretarit berkedudukan di Jakarta. Asosiasi ini mempunyai anggota yang terdiri dari The  Member  States  of  the  Association  are  Brunei  Darussalam,  Cambodia,  Indonesia,  Lao  PDR,  Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam.
8 ASEAN  pada  tahun  2015  telah  mengartikulasikan  mimpinya  untuk  menjadi  suat  himpunan  regional  yang mempunyai “ satu visi, satu identity dan satu komuniti ” dalam satu cetak biru yang dikenal dengan Cetak Biru MEA 2015. Kemudian sesuai dengan perkembangan dirumuskan kembali dalam Cetak Biru MEA 2025 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling memperkuat. Lihat, Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint 2025, Jakarta, 2015, hlm. 1.
9 Kelima  karakterik  tersebut  adalah,  (i)  Ekonomi  yang  Sangat  Terintegrasi  dan  Kohesif;  (ii)  ASEAN  yang Kompetitif, Inovatif, dan Dinamis; (iii) Peningkatan Konektivitas dan Kerjasama Sektoral; (iv) ASEAN yang Tangguh, Inklusif, Berorientasi Rakyat, dan Berpusat pada Rakyat; dan (v) ASEAN Global., Ibid .
10 Piagam ASEAN, < www.kemlu.go.id > [diakses pada 14/03/2023].
11 Aida S Budiman, Pendahuluan , dalam : Sjamsul Arifin (eds.), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global , Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 15.
4. ASEAN  sebagai  kawasan  yang  terintegrasi  secara  penuh  dengan  perekonomian  global dengan  elemen  pendekatan  koheren  dengan  ekonomi  di  luar  kawasan  dan  meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.
Keempat pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Di samping itu juga terdapat target waktu pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN terbagi dalam empat fase yaitu  2008-2009,  2010-2011,  2012-2013  dan  2014-2015.  Cetak  biru  ini  menjadi  arah  bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015 bahkan Tahun 2025. Masing - masing  negara  berkewajiban  untuk  melaksanakan  komitmen  dalam  cetak  biru  untuk membentuk kredibilitas ASEAN. 12
Terbentuknya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  juga  merupakan  suatu  hal  yang  harus dilakukan  oleh  Negara-negara  anggota  ASEAN  dalam  rangka  menghadapi  perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan  terjadinya  perubahan  ekonomi  menuju  pasar  bebas  dalam  bentuk  liberalisasi perdagangan.  Dalam  hal  ini,  regionalisasi  ekonomi  telah  menjadi  cara  untuk  meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut.
Beragam bentuk kesepakatan perdagangan (persatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas dan pasar tunggal) dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan-keuntungan pasar bebas  seperti  ekonomi  skala  dalam  produksi,  sementara  di  saat  bersamaan  menghalangi keuntungan-keuntungan tersebut bagi pihak luar, kecuali mereka berinvestasi ke dalam pasar internal  dan  memenuhi  tuntutan  negara-negara  anggota  bagi  adanya  transfer  teknologi  dan penciptaan pekerjaan. 13 Dalam pandangan  Robert Gilpin dan Jean Milis bahwa regionalisasi juga menjadi fasilitas pengumpulan sumber–sumber daya dan pembentukan korporasi regional, dengan  demikian,  ini  menjadi  sebuah  strategi  penting  yang  digunakan  kelompok-kelompok negara untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka. 14
Negara-negara Anggota ASEAN mengakui pentingnya mempercepat integrasi ekonomi ASEAN  melalui  berbagai  prakarsa,  termasuk  Prakarsa  untuk  Integrasi  ASEAN,  Integrasi Sektor-Sektor  Prioritas  dan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  Dengan  demikian,  pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai salah satu organisasi regional dalam bidang ekonomi perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi regional di kawasan ASEAN 15 . Dengan  penetapan  karakter  yang  demikian,  masyarakat  ASEAN  akan  berkontribusi terhadap peningkatan produktifitas dan daya saing regional. Hal ini dapat dicapai, antara lain dengan mendorong peningkatan kreatifitas dan perlindungan pengetahuan. 16 Adapun strategi yang dirancang adalah memperkuat mekanisme regional untuk mendorong peningkatan karya cipta dan komersialisasi aset, termasuk pengembangan skema pendukung untuk UMKM dan sektor kreatif. Strategi ini harus diikuti dengan langkah yang kongkrit dan terukur.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Robert  Gilpin  and  Jean  Milis  Gilpin, The  Challenge  of  Global  Capitalism  (Tantangan  Kapitalisme  Global), terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna,  Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, 2002, hlm. 202 dan  hlm. 379.
15 Delfiyanti, “Kajian    Hukum  Implikasi  dari  ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement  (ACIA)  terhadap Pengaturan Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN” , Disertasi, Universitas Padjajaran, Tahun 2017, hlm. 295.
16 Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint 2025, Op.Cit ., hlm. 2. Lihat juga, Delfiyanti,
Ada  beberapa  langkah  yang  telah  dicanangkan  secara  tegas  dan  eksplisit  berkenaan dengan perlindungan KIK. Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN harus mengambil langkah peningkatkan  mekanisme  perlindungan  Indikasi  Geografis  (IG);  Sumberdaya  Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional (SGPTEBT) pada tingkat regional. Kedua, adanya keharusan membantu perlindungannya di internal negara-negara ASEAN 17 dan termasuk di pasar luar negeri. 18 Kedua langkah ini amat menarik untuk dicermati.
Pertanyaannya  adalah  bagaimana  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  melindungi KKI  dan  prinsip-prinsip  apa  saja  pada  tingkat  regional  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  yang dapat  dikembangan  pada  tingkat  nasional.  Penelitian  ini  penting  karena  pertama,  debat akademis  tentang  model  perlindungan  KKI  di  Indonesia  masih  belum  dapat  memberikan alternatif apakah model perlindungan hukum sue generis atau mengunakan model lain di luar perlindungan  hukum.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan alternatif  atau  sekurang-kurangnya  menegaskan  prinsip-prinsip  yang  harus  ada  dalam perlindungan KKI dalam kerangka sue generis .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat  yuridis  sosiologis. Permasalahan  pengaturan  KIK  akan  menjadi  obek  penelitian  dengan  melihat  bahan  hukum yang terkait dengan KIK terutama pada tingkat Regional MEA dan juga pada tingkat nasional sekuarang-kurangnya  dua  negara  yakni  Indonesia  dan  Malaysia.  Aalasan  utama  pemilihan Malaysia adalah negara ini telah memperbarui pengaturan KIK pasca Cetak Biru Masyarakat Ekonomi  ASEAN  Tahun  2025.  Selain  bahan  hukum  direncanakan  juga  untuk  mendapatkan informasi  dari  pelaku  pengaturan  KIK  yang  ada  di  Indonesia  yakni  Pejabat  Sekretarian ASEAN/ME,  pejabat  terkait  bidang  Kerjasama  Direktoran  Kekayaan  Intelektual, Kemenkumham.  Direncanakan  wawancara  dilaksanakan  dengan  berpedoman  daftar pertanyaan dasar yang akan berkembang sesuai  dengan informasi yang didapatkan. Analisis kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif  digunakan  baik  pada  mengolah  data  maupun  dalam penulisan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)
Sesuai dengan topik yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam kajian pustaka ini, ada 2 (dua) hal yang akan ditinjau. Pertama, debat akademis terkait dengan perlindungan KIK dan  kedua  terkait  dengan  peta  jalan  peneliti  berkenaan  dengan  topik  yang  dikaji.  Dalam tinjauan  pustaka  ini  akan  dilihat  pandangan  para  akademisi  terkait  issu  hukum  yang diperdebatkan sehingga state of the art dari kajian tergambar dengan baik. Dengan demikian akan dengan mudah diukur keaslian ( originality ) dan kebaruan ( novelty ) penelitian yang akan dilaksanakan.  Selain  itu  juga  dikemukakan  peta  jalan  ( road  map )  penelitian  peneliti  untuk
17 Pengaturan  KIK  di  Indonesia  hanya  diatur  dengan  Peraturan  Mentri  Kumham.  Lihat,  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual , Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal , Jakarta, 2019, hlm. 2
18 Dalam  kerangka  perdagangan MEA,  potensi  pelanggaran  kekayaan  intel;ektual  tidak  hanya  di dalam negeri melainkan  potensi  terbesar  ada  di  negara-negara  mitra  dagang  di  luar  negeri. Lebih  jauh  lihat  Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint 2025, Op.Cit ., hlm. 3.
melihat  tingkat  dan  intensitas  pemahaman  peneliti  terhadap  topik  penelitian  yang  diajukan. Kedua hal di atas sangat penting dikemukakan pada bagian ini.
Di  kalangan  para  akademisi  hampir  dapat  dikatakan  tidak  ada  perdebatan  siknifikan terkait  dengan  konsep  kekayaan  intelektual,  termasuk  arti  pentingnya.  Kekayaan  intelektual adalah properti yang bersifat tak-benda ( intangible ) 19 yang merupakan hasil ide-pemikiran atau reputasi komersial yang dilindungi oleh hukum baik secara internasional maupun nasional. 20 Hukum mengatur bagaimana kekayaan intelektual tersebut dikonstruksi sehingga menjadi hak eksklusif dimana pemiliknya mempunyai hak hukum ( legal right ) terkait dengan nilai ekonomi yang  muncul  atas  kreasi  atau  reputasinya.  Bahkan  dalam  bidang  hak  cipta  tidak  hanya  hak eksklusif ekonomi saja yang dilindungi tetapi juga hak moral pencipta atas ciptaaanya. Kedua hak eksklusif ini mempunyai nilai yang tinggi bagi pemilknya dan tidak dapat dibanding arti penting keduanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa serangkaian kaedah hukum yang mengatur  kekayaan  yang  bersifat  tak-benda  tersebut  adalah  hukum  kekayaan  intelektual ( intellectual property law ).
Hukum  kekayaan  intelektual  dapat  dibedakan  dari  karakter  kepemilikannya.  Ada kepemilikan kekayaan intelektual bersifat personal dan ada yang bersfat komunal. 21 Kekayaan intelektual  dalam  bentuk  kepemilikan  personal  telah  diatur  secara  internasional  dalam kerangka WIPO dan TRIPs yang terdiri dari terdiri kelompok Hak Cipta dan Hak Terkait dan kelompok hak Milik Industri. Pengaturan perlindungan kekayaan intelektual personal ini telah tebentuk  dan  teruji  sesuai  dengan  filosofi  yang  melatarbeklakanginya,  yakni  personal- individual  dan  kapitalistik.  Selanjutnya,  kepemilikan  kakayaan  intelektual  bersifat  komunal terdiri dari 4 (empat) bentuk yakni Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya  Tradisional  dan  Potensi  Indikasi  Geografi. 22 Hingga  saat  ini  belum  ada  standar perlindungan kekayaan intelektual komunal ini.
Pada  tingkat  internasional,  upaya  untuk  merumuskan  pola  perlindungan  KKI  telah dimulai  namun  hingga  saat  ini  belum  mencapai  kesepakatan.  Dalam  kerangka  WIPO, organisasi ini sejak tahun 2000 telah membentuk Komite Antarpemerintah tentang Kekayaan Intelektual  dan  Sumber  Daya  Genetik,  Pengetahuan  Tradisional  dan  Folklore
19 Alexander Peukert , A Critique Of  The Ontology Of Intellectual Property Law ,  Cambridge University Press, 2018,  hlm.  1.  Intellectual  property  (IP)  law  is  based  on  a  specific  notion  of  reality.  According  to  this understanding, there exist immaterial objects which are exclusively assigned to a rights holder. Unlike corporeal objects (‘things’), these immaterial objects cannot be touched, nor can their physical existence be measured as with  intangible,  yet  still  physical  data  or  software.  They  are  also  not  identical  with  specific  exemplars  of  a copyrightable work (e.g. a book or a digital file), with products, mechanical or other technical processes, with product  signs  on  packaging  or  advertising  material  etc.Instead  the  objects  protected  by  IP  law  are  merely accidentally embodied in these manifestations.
20 “ Intellectual property law is  that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and good will ”, David Bainbridge, Intellectual Property , fifth Edition, Person Longman, London, 2002, hlm.3. Hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh WIPO yang menyatakan, The World Intellectual Property Organization (WIPO), intellectual property “refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce ”. Lebih jauh lihat, Peggy Chaudhry  dan  Alan  Zimmerman, Protecting  Your  Intellectual  Property  Rights:  Understanding  the  Role  of Management, Governments, Consumers and Pirates, Springer, London, 2013, hlm. 2.
21 Pembahasan terkait kepemilikan personal dan komunal dalam Kekayaan Intelektual semstinya harus dianalisis melalui  teori  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Heller.  Lebih  jauh  terkait  dengan  Teori  Kepemilikan  dan Penerapannya,  baca  Zainul  Daulay,  Pengetahuan  Pengobatan  Tradisional,  Kajian  Teoretis-Emperis, RadjaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 10.
22 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal , Jakarta, 2019, hlm. 3
( Intergovernmental  Committee  on  Intellectual  Property  and  Genetic  Resources,  Traditional Knowledge and Folklore - IGC). 23

## Gambar 1: Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual
Sumber : Dirjen Kekayaan Intelektual Kumham RI
Pada  dasarnya  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  dalam  perlindungan  KIK  adalah penciptaan  kesejahteraan  manusia  itu  sendiri,  yakni  masyarakat  asli  melalui  perlindungan kebutuhannya yang paling dasar ( primary human being needs ). Dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada manusia ( human being centris ).  KIK tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli yang notabenenya ada di negara berkembang yang juga mempunyai kaedah- kaedah  tentang  kepemilikan  KIK tersebut.  Selain  itu  hal  lain  yang  juga  mengemuka  adalah adanya kenyataan bahwa pada umumnya sebagian besar negara berkembang merupakan negara kaya  keanekaragaman  hayati,  sementara  negara  maju  cenderung  memiliki  akses  yang  lebih besar ke sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk mengeksploitasi keanekaragaman hayati dan GR. Akibatnya, kebutuhan untuk mengatasi akses dan solusi pembagian keuntungan mengambil  dimensi  etis.  Dengan  demikan  negara  maju  harus  menahan  diri  dari  eksploitasi negara berkembang yang tidak adil. 24
Hal  ini  sangat  layak  untuk  menjadi  objek  kajian  dalam  rangka  perumusakn  konsep Perlindungan  KIK.  Dari  kajian  sementara,  ada  beberapa  studi  terkait  dengan    pengaturan perlindungan KIK.

## Instrumen  Yuridis  Pembentukan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (ASEAN  Economic Community)
Pembentukan Masyrakat  Ekonomi  ASEAN  tidak  lepas  dari  instrumen  hukum  yang terdapat pada Piagam ASEAN sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Piagam ASEAN, Pasal 1  Piagam  tentang  Tujuan  Piagam  ASEAN  dan  Pasal  9  Piagam  ASEAN.    Sedangkan penyusunan  Piagam  ASEAN  (selanjutnya  disebut  Piagam)  diawali  pada  tahun  2006  dengan
23 WIPO, ‘The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore’ (Background Brief No.
2, WIPO 2015) p 1-2
< https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_2.pdf >.
24 Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint 2025, Op.Cit ., hlm. 5
disepakatinya  Deklarasi  Kuala  Lumpur  Tentang  Pembentukan  Piagam  ASEAN (Kuala Lumpur  Declaration  on  the  Establishment  of  ASEAN  Charter) pada  KTT  ASEAN  ke-11. Berdasarkan  deklarasi  tersebut,  penyusunan  Piagam  ASEAN  mulai  dilakukan  melalui pembentukan Kelompok Ahli tentang Piagam ASEAN (Eminent Persons Group on the ASEAN Charter/EPG) yang  tugasnya  menyusun  rekomendasi  pembentukan  Piagam  tersebut.  Setiap negara  mengirimkan  satu  orang  wakil  dan  Indonesia  diwakili  oleh  Duta  Besar  Ali  Alatas, mantan  Menlu  RI.  Pada  pertemuan  EPG  tersebut,  Indonesia  menyampaikan  proposal rekomendasi  awal  yang  dikenal  dengan  Alatas'  Paper  sebagai  basis  pembahasan  EPG. Kelompok  ahli  ini  kemudian  mengadakan  pertemuan-pertemuan  dan  menyampaikan rekomendasi mengenai hal-hal yang dianggap perlu dimuat dalam Piagam kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. 25
Selanjutnya,  pada  KTT  ASEAN  ke-12  di  Cebu,  Filipina,  melalui  Deklarasi  Cebu mengenai Cetak Biru Piagam ASEAN para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN untuk membentuk Gugus Tugas Tingkat Tinggi mengenai penyusunan Piagam ASEAN (High Level Task Force on the drafting  of  the  ASEAN  Charter/HLTF), yang  akan  menindaklanjuti  hasil  rekomendasi  EPG menjadi suatu draf Piagam ASEAN. Dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili oleh Dian Triansyah Djani, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri. 26
Indonesia menjadi tuan rumah untuk pembahasan konsep Piagam pada pertemuan EPG dan HLTF. Pada pertemuan EPG ke-3 di  Ubud, Bali, tahun 2006, dilangsungkan konsultasi dengan  masyarakat  madani (civil  cociety), Organisasi  Non-Pemerintah,  akademisi,  dan perwakilan dad Majelis Antar-Parlemen ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary AssemblylAIPA) dan  pada  pertemuan  HLTF  ke-7  di  Jimbaran,  3ali,  tahun  2007,  dilakukan konsultasi dengan Komisi Nasional HAM dari empat negara ASEAN yang membahas gagasan pembentukan Badan HAM ASEAN.
Setelah  melewati  perundingan  yang  panjang,  pada  KTT  ASEAN  ke-13  tanggal  20 November  2007  di  Singapura  negaranegara  anggota  ASEAN  menandatangani  Piagam ASEAN.  Piagam  terdiri  atas  Mukadimah,  13  Bab,  55  Pasal,  dan  lampiran-lampiran  yang menegaskan  kembali  diberlakukannya  semua  nilai,  prinsip,  peraturan,  dan  tujuan  ASEAN seperti yang tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat, dan dokumen- dokumen  dasar  lain.  Agar  Piagam  tersebut  dapat  berlaku,  kesepuluh  negara  ASEAN  perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.
Selanjutnya, Piagam diratifikasi setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota  dan  disampaikan  instrumen  ratifikasinya  kepada  Sekretaris  Jenderal  ASEAN.  Tiga puluh hari setelah penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam mulai berlaku, yaitu pada tanggal 15 Desember 2908 Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008.
Dalam  Piagam  ASEAN  terdapat  lima  prioritas  kegiatan  untuk  mempersiapkan transformasi  ASEAN.  yaitu  penyusunan  Kerangka  Acuan (Term  of  ReferencelToR) pembentukan  Perutusan  Tetap  untuk  ASEAN (Permanent  Representatives  toA  SEAN), penyusunan Aturan dan Prosedur Dewan Koordinasi ASEAN dan Dewan Komunitas ASEAN (Rules  and  Procedures  ASEAN  Coordinating  Council  and  ASEAN  Community  Councils),
25 ASEAN Selayang Pandang , Op. Cit , hlm. 7
26 Ibid
penyusunan Protokol Tambahan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Supplementary Protocols  on  Dispute  Settlement  Mechanism), penyusunan  Perjanjian  Negara  Tuan  Rumah (Host Country AgreementlHCA), dan penyusunan TOR pembentukan Badan HAM ASEAN.
Untuk mencapai  prioritas  tersebut,  pada Pertemuan Tingkat  Menteri  ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) ke41 di Singapura, 21 Juli 2008, para Menlu ASEAN sepakat untuk membentuk  Panel  Tingkat  Tinggi  tentang  Badan  Hak  Asasi  Manusia  ASEAN (High  Level Panel on the ASEAN Human Rights Body/HLP) yang akan menyusun ToR pembentukan Badan HAM  ASEAN.  Beberapa  elemen  penting  yang  dibahas  dalam  pertemuan  ini  antara  lain kebutuhan  HLP  melakukan  konsultasi  dengan  pemilik  kepentingan  serta  batas  waktu penyerahan  konsep  pertama  ToR  kepada  Menlu  ASEAN  sebelum  KTT  ASEAN  ke-14  di Bangkok, Desember 2008, dan konsep final pada pertemuan Menlu ASEAN tahun 2009. 27 Para  Menlu  ASEAN  juga  memutuskan  untuk  membentuk  Kelompok  Ahli  Hukum Tingkat Tinggi tentang Tindak Lanjut Piagam ASEAN (High Level Legal Experts Group on the follow up to  the ASEAN  Charter/H LEG) yang akan menyusun instrumen terkait subjek hukum (legal  personality) ASEAN,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  khususnya  terkait dengan mekanisme arbitrase serta penyusunan instrumen hukum lain yang diperlukan Piagam ASEAN.
Dengan disepakatinya ToR CPR, negara-negara anggota ASEAN akan menunjuk atau mengangkat  Wakil  Tetap  (Watap)  ASEAN  setingkat  Duta  Besar  di  Jakarta.  Tugas  utama Watap  tersebut  adalah  untuk  menggantikan  tugas-tugas  Komite  Tsar  ASEAN (ASEAN Standing Committee) serta membantu pelaksanaan tugas Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Councill ACC) dan memfasilitasi koordinasi antara Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) dan Badan Kementerian Sektoral (Sectoral Ministerial Bodies) Para Menlu menyepakati bahwa Komite ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 2009.

## KESIMPULAN
Pada tataran internasional tidak ada keraguan tentang arti penting Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yakni Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.  Spektrum  dan  skala  kepentingannya  cukup  Panjang  dan  penting.  Dari  sisi kemanfaatan,  tidak  hanya  berguna  bagi  peningkatan  nilai  tambah  ekonomi  tapi  juga  sangat berarti bagi perkembangan teknologi, pelestarian lingkungan hidup dan keamanan  cadangan pangan. Dari  ruang lingkup, tidak hanya menjadi  kepentingan negara berkembang  tapi juga negara maju. Oleh sebab itu perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pada tingkat  regional,  negara-negara  anggota  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN-  MEA  (ASEAN Economic  Community-AEC)  mempunyai  visi  yang  tegas  terkait  dengan  perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk KIK. Dalam Cetak Biru MEA (AEC Blueprint 2025), secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2025 adalah menjadi ASEAN yang dinamis, inovatif dan kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida S Budiman, Pendahuluan , dalam : Sjamsul Arifin (eds.), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global , Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
27 Ibid, Hlm. 8.
Cetak Biru Komunitas  Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint), Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual ,  Modul  Kekayaan  Intelektual  Bidang  Kekayaan Intelektual Komunal , Jakarta, 2019. Delfiyanti, “Kajian    Hukum  Implikasi  dari  ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement (ACIA)  terhadap  Pengaturan  Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia  dalam  Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN” , Disertasi, Universitas Padjajaran, Tahun 2017.
Evana Wright, Intellectual Property Rights And China , Edward Elgar Publishing Limited The Lypiatts, United Kingdom, 2020
Enninya  S.  Nwauche,  The  Emerging  Right  to  Communal  Intellectual  Property,  19  Marq. Intellectual Property L. Rev. 221 (2015)
Michael  Blakeney,  “Local  Knowledge  and  Climate  Change  Adaptation”  dalam  Michael Blakeney  and  Kadambot  H.  M.  Siddique,  Editors, Local  Knowledge,  Intellectual Property and Agricultural Innovation, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020.
Malcolm N. Shaw, International Law , Fifth Edition, Cambridge, 2003.
Robert  Gilpin  and  Jean  Milis  Gilpin, The  Challenge  of  Global  Capitalism  (Tantangan Kapitalisme  Global), terjemahan  Haris  Munandar  dan  Dudy  Priatna,  Jakarta:  PT. RajaGarfindo Persada, 2002 Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint 2025 WIPO,  ‘The  WIPO  Intergovernmental  Committee  on  Intellectual  Property  and  Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore’ (Background Brief)
Zainul  Daulay,  “Legal  Politics  of  Protection  and  Ownership  of  Communal  Intellectual Property: A Study ofTraditional Medicine Knowledge” dalam Journal   Equity   of   Law and Governance, Vol. 2.