## C ORRUPTIO
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 1, January - June 2020. PP: 37-48 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Reversed Proof as an Effort to Optimize the Handling of Corruption in Indonesia
Hafizah Hasan
hafizah.hasan@ui.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Pembuktian Terbalik; Optimalisasi .
Keywords: Reversed Proof; Optimization.
DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2072
Tindak  pidana  korupsi  seiring  dengan perkembangan  jaman  semakin  marak terjadi.  Sehingga  menuntut  para  penegak hukum  dan  sistem  peradilan  hukum  di Indonesia  untuk  melakukan  suatu  upaya dalam mengoptimalisasi penanganan tindak pidana korupsi dengan memfokuskan  pada  sistem  pembuktian. Singapur  merupakan  salah  satu  negara yang sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik dan menurut Transparency  International  Corruption Perceptions Index (TI-CPI) 2019, Tindak pidana  korupsi  di  Singapura  berada  di peringkat  keempat  sebagai  negara  yang tindak  pidana  korupsi  terendah  dari  180 negara  dan  wilayah  oleh  karena  itu penelitian ini akan menjelaskan mengenai  penanganan  dan  pencegahan tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  serta Submitted: Feb 28, 2020; Reviewed: Mar 16, 2020; Accepted: Apr 20, 2020

## A. Pendahuluan
The  Corruption  Perceptions  Index (CPI)  melakukan  perbandingan  terhadap  pejabat pemerintah dan pengusaha di 180 negara. Peningkatan tindak pidana korupsi di negara-negara berkembang  akan  semakin  meningkat  apabila tengah  berlangsung  kampanye  atau  pemilihan umum  di  negara  tersebut.  Menurut  CPI  fokus  utama  pemerintah  hanya  kepada  pihak-pihak yang  berada  dan  berpengaruh  sehingga  menciptakan  terjadinya  peluang  untuk  melakukan tindak  pidana  korupsi. 1 Tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang  berpotensi untuk  dapat  menghancurkan  kehidupan,  kesejahteraan  sosial  bangsa  dan  negara.  Kemajuan teknologi juga memiliki dampak terhadap tindak pidana korupsi. 2 Korupsi di Indonesia terjadi secara meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak  social  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  maka  pemberantasan  korupsi  perlu
1 Transparency  International  The  Global  Coalition  Against  Corruption,  “Corruption  Perceptions  Index  2019” ,  di https://www.transparency.org/cpi2019 Pada Tanggal 12 Februari 2020, Pukul 23.40 WIB.
2 Purwaning  M  Yanuar,  “Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi  (Berdasarkan  Kovensi  PBB  Anti  Korupsi  2003)  dalam  Sistem Hukum Indonesia”, (Bandung: Alumni, 2007), Hal. 25.
mengupayakan  optimalisasi  pembuktian terbalik  melalui  studi  kepustakaan  yang membandingkan penerapan sistem pembuktian  terbalik  di  negara  Singapura dengan  menggunakan  logika  deduktif untuk  menarik  hal-hal  umum  menjadi khusus sebagai hasil dari penelitian ini.

## Abstract
Corruption  occurs  along  with  the development  of  the  increasingly  common era, which demands law enforcement and the  legal  justice  system  in  Indonesia  to make an effort in optimizing the handling of corruption by focusing on the evidence system.  Singapore  represents  one  of  the countries that has implemented a reverse proof system. According to the Singapore 2019 Transparency International Corruption  Perceptions  Index  (TI-CPI), the third position with the lowest level of corruption. Therefore Singapore's achievements  will  help  to  measure  the efforts  to  optimize  the  handling  and prevention  of  fraud  in  Indonesia. Through a literature study that compares the  reversal  proof  system  in  the  country of  Singapore  by  using  deductive  logic  to draw  general  matters  for  research results.
dilakukan  dengan  cara  luar  biasa. 3 Dalam  memberantas  korupsi,  KPK  melakukan penangkapan  demi  penangkapan  terhadap  pelaku  korupsi.  Penangkapan  tersebut  terus dilakukan seolah-olah tidak pernah habis cerita tentang tersangka korupsi. Hari ini ditangkap besok harinya muncul lagi penangkapan terhadap pelaku lainnya. 4
Negara  Singapura  merupakan  negara  satu-satunya  yang  meraih  peringkat  10  besar sebagai  negara  yang  kategori  tindak  pidana  korupsi  paling  rendah  yang  dipertahankan  sejak tahun  1995  menurut Political  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC)’s  2018  dan Transparency International. 5
Penanganan  tindak  pidana  korupsi,  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara  maupun  swasta ditangani oleh lembaga bernama CPIB ( Corrupt Practices Investigation Bureau's ). Singapura menyebut korupsi adalah tindakan menerima, meminta untuk atau memberi gratifikasi apapun sebagai  bujukan  atau  hadiah  bagi  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  maksud korupsi.  Korupsi  merupakan  penyalahgunaan  kekuasaan  politik. 6 Ada  banyak  bentuk gratifikasi atau suap di Singapura, mulai dari uang, tindakan seks, properti, janji, dan layanan. Sementara,  imbalan  yang  termasuk  bagian  dari  suap  atau  gratifikasi  itu  tak  sekadar  proyek atau  keuntungan,  namun  bisa  juga  informasi  rahasia  atau  hak  istimewa  lainnya. 7 Efek  yang ditimbulkan  dari  tindak  pidana  korupsi  akan  berdampak  dalam  waktu  yang  berkepanjangan, korupsi  juga  menyebabkan  tidak  efesiennya  birokrasi  dan  meningkatkan  biaya  administrasi dalam suatu birokrasi itu sendiri. 8
CPIB  di  tahun  2018  berhasil  menangani  80%  kasus  yang  mayoritas  dari  sektor  swasta sehingga  112  orang  didakwa  di  Pengadilan  atas  tindak  pidana  korupsi.  Dasar  Hukum Singapura  yaitu The  Statutes  of  The  Republic  of  Singapore  Prevention  of  Corruption  Act (Chapter  241)  mengatur  ketentuan  hukuman  bagi  pelaku  tindak  korupsi.  Poin 5  Part  III Offences  and  Penalties berisikan  bahwa  setiap  orang  sendiri  maupun  bersama  siapapun melakukan korupsi atau menerima gratifikasi akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari $100.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun atau keduanya. 9
Hasil  survei Transparency  International mencatat  IPK  Indonesia  pada  2019  berada  di peringkat  85  dari  180  negara. 10 Statistik  korupsi  tahunan  yang  dikeluarkan  oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) juga menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi pada sektor publik tetap rendah selama bertahun-tahun. Political and Economic Risk Consultancy (PERC)  menempatkan  Singapura  sebagai  negara  yang  paling  tidak  korup  dalam  Laporan 2019 tentang Korupsi di Asia, posisi yang telah di pegang sejak 1995. Berdasarkan the World
3 Heni Siswanto, “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi,” FIAT JUSTISIA 9, no. 1 (April 19, 2016): 1-16, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584. hlm 6. 4 Oksidelfa  Yanto,  “Efektifitas  Putusan  Pemidanaan  Maksimal  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Rangka  Pengentasan  Kemiskinan,” Syiah  Kuala  Law  Journal 1,  no.  2  (August  15,  2017):  18–36, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8471. hlm 20.
5 Singapore  Government ,  “Singapore  Remains  One  Of  The  Least  Corrupt  Countries  In  The  World” ,  di https://www.cpib.gov.sg/singapore-remains-one-least-corrupt-countries-world  Pada  Tanggal  12  Februari  2020,  Pukul  23.41 WIB.
6 Atnan,  “Fenomena  Korupsi  Pejabat  Publik  Di  Jawa  Barat  ,” JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik) ,  (2014): 131-146, http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/434/376. hlm 134.
7 Raras D Adining, “Memberantas Korupsi Sektor Swasta: Berkaca dari Singapura” , di (https://news.detik.com/kolom/d4602380/memberantas-korupsi-sektor-swasta-berkaca-dari-singapura),  (12  Februari  2020, Pukul 23.42 WIB).
8 Wicipto Setiadi, Muhammad Arafah Sinjar, and Heru Sugiyono, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , vol. 8, no. 3 (May 15, 2019): https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V8I1.296. hlm. 252.
9 Lis  Yuliawati  dan  Reza  Fajri, “Ramai  di  Medsos  Hukuman  Koruptor  di  Singapura,  Ini  Bedanya  dengan  RI ”,  di (https://www.vivanews.com/berita/nasional/8684-ramai-di-medsos-hukuman-koruptor-di-singapura-ini-bedanya-dengan- ri?medium=autonext) (12 Februari 2020, Pukul 23.43 WIB).
10 https://www.transparency.org/country/IDN.
Justice  Project  Rule  of  Law  Index 2019,  Singapura  juga  berada  di  peringkat  ke-3  sebagai negara Asia teratas dari 126 negara yang tidak terdapat tindak pidana korupsi. 11
Menurut  pendiri  Singapura  Lee  Kuan  Yew  mengatakan  sumber  daya  alam  Indonesia merupakan  anugerah  dan  modal  yang  dapat  merubah  status  negara  berkembang  menjadi negara  maju  tetapi  potensi  tersebut  sulit  terwujud  dikarenakan  tindak  pidana  korupsi  yang mengakibatkan  kekayaan  alam  Indonesia  terkikis  sehingga  menyebabkan  konflik  ditengah masyarakat karena eksplorasi sumber daya alam tanpa adanya kemakmuran di masyarakat. 12 Penegakan  hukum  terkait  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dilakukan  oleh  beberapa instasi  yang  terdiri  dari  Polisi,  Jaksa  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  berwenang untuk  itu. 13 Upaya  pemberantasan  korupsi  sendiri  sudah  dimulai  sejak  Orde  Lama  tepatnya pada  1957  lewat  panitia  Retooling  Aparatur  Negara.  Upaya  pemberantasan  korupsi  tak berhenti  hingga  kini.Salah  satu  upaya  dalam  mengoptimalkan  penanganan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yaitu  dengan  penerapan  pembuktian  terbalik  mengenai  tindak  pidana gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Selain itu upaya untuk mencegah korupsi, dilakukan dengan berbagai tindakan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. 14
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka  rumusan  masalah yang  akan  diteliti  adalah  Bagaimana  upaya  optimalisasi  penanganan  dan  pencegahan  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  dengan  menerapkan  pembuktian  terbalik.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yaitu  penelitian  yang  diolah  dengan  menggunakan statistika  yang  berlandaskan  positivisme  yang  menekankan  fakta-fakta  objektif  yang  bebas nilai. 15 Peneliti  akan  menggunakan  metode  kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  data  dan informasi  dengan  bantuan  macam-macam  materiil  seperti  buku-buku,  artikel-artikel,  tesis, disertasi  dan lain-lain.  Pada  hakikatnya  data  yang  diperoleh  dijadikan  pondasi  dasar 16 untuk mengkaji  berbagai  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  yang  menerapkan  sistem pembuktian terbalik  atau pembalikan  beban pembuktian, dengan membandingkan penerapan sejak mulainya penerapan sistem pembuktian terbalik. Peneliti menggunakan Logika Deduktif dalam  penarikan  kesimpulan  dari  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  yang menerapkan  sistem  pembuktian terbalik sehingga penarikan kesimpulan diambil dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. 17

## B. Hasil Pembahasan
Hukum di Indonesia dikenal sulit untuk ditafsirkan karena tidak memiliki gambaran yang solid  dan  strategi  jangka  panjang  yang  jelas  serta  rancangan  undang-undang  yang  sering berubah.  Penyebab  utama  tindak  pidana  korupsi  yaitu  proses  pengambilan  keputusan  yang terdesentralisasi, ketidakpastian  hukum, regulasi  yang berbelit-belit, sistem pemilihan umum di Indonesia yang memfasilitasi tindak pidana korupsi. The legal system in the country is very 11 “ Singapore  Maintains  High  Score  for  Transparency  International  Corruption  Perceptions  Index  2019” ,  di ( https://www.cpib.gov.sg/press-room/press-releases/singapore-maintains-high-score-transparency-international-corruption), (12 Februari 2020, Pukul 23.44 WIB).
12 I  Ketut  Patra  Junaidi, “ Korupsi,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  di  Indonesia ” , Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia , Vol 3 No 1, 2018, Hal. 71.
13 Markhy  S.  Gareda,  “Perbuatan  Menghalangi  Proses  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Pasal  21 UU  No.  31  Tahun  1999  Juncto  Uu  No.  20  TahUN  2001,” LEX  CRIMEN ,  vol.  4,  February  13,  2015, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7009/6514. hlm 135
14 Disiplin F Manao, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Wawasan Yuridika , vol. 2, no. 1 (March 31, 2018): 1-22. http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/view/158. hlm 5.
15 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 7.
16 Kartini Kartono, “Pengantar Metodologi Riset Sosial”, Cetakan Ketujuh (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.31.
17 Jujun S. Suriasumantri, “Filsafat Ilmu”, (Jakarta: Sinar Harapan. 2003), hlm. 48.
complex,  with  a  large  number  of  different  courts  (military,  public,  religious,  administrative, anti-corruption and so on) that form part of a complex hierarchy. 18
Kasus-kasus tindak pidana korupsi menjadi perhatian publik terutama gratifikasi dan suap yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  pemerintah  yang  sulit  dibuktikan  oleh  Jaksa  ketika  tahap penuntutan.  Sehingga  pemberlakuan  pembuktian  terbalik  merupakan  salah  satu  upaya  untuk dapat memberikan tuntutan kepada para terdakwa.
Dasar  lahirnya  pembuktian  terbalik  di  sistem  hukum  acara  pidana  berdasarkan  masalah penegakan  hukum  kasus  korupsi,  Latar  belakang  pelaku  berpengaruh  besar  karena perbuatannya  dilakukan  secara  terstruktur  dan  tertata  mempengaruhi  proses  peradilan  yang kesulitan melakukan pembuktian. 19
Ketentuan  baru  yang  ter  dapat  di  Pasal  12B  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 mengenai  Gratifikasi,  yaitu  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  sarana  elektronik  atau  tanpa  sarana elektronik.  Kedudukan  jaksa  pada  pembuktian  terbalik  tidak  hanya  membawa  kasus  korupsi ke  pengadilan  tetapi  harus  memiliki  setidaknya  dua  alat  bukti  yang  sah  yang  sudah  tercatat dalam berita acara penyidikan (BAP), dari bukti-bukti tersebut dikeluarkannya surat dakwaan dan  diserahkan  kepada  terdakwa.  Ketika  proses  persidangan  terdakwa  berkewajiban  untuk membuktikan  benar  atu  tidaknya  dakwaan  dari  Jaksa,  hal  ini  merupakan  dasar  dari  sistem pembuktian  terbalik. 20 Pembuktian  didasarkan  pada  alat-alat  pembutian  yang  disebuut undang-undang  secara  positif. 21 Praktik  pembuktian  kasus  korupsi  dengan  pembalikan pembuktian di Indonesia belum pernah dilaksanakan. Akan tetapi praktik praktik pembuktian perkara  tindak  pidana  korupsi  di  berbagai  negara  telah  dilaksanakan  seperti  di  Hongkong. 22 Bahwa penerapan Asas pembuktian terbalik untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dikenal sangat  rumit  dan  sulit  ini  pada  satu  sisi  memang  relevan  dan  penting.  Terlebih  lagi  jika dilandasi tujuan untuk mempercepat langkah-langkah penyelematan keuangan/perekonomian negara yang dapat terancam "bangkrut" akibat korupsi. 23
Status  terdakwa  sebelum  diberikan  putusan  pengadilan  berdasarkan "Presumption  of Innocence" sehingga tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), dalam peradilan di Indonesia beban pembuktian merupakan kewajiban dari Jaksa.
18 Ortrun Merkle, “Indonesia Overview of Corruption And Anti-Corruption” , Transparency International Secretariat, 2018. 19 Supriyadi Widodo Eddyono, “ Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya ” , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, Juni 2011, hlm. 270.
20 Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, “ Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi ” , Lex Jurnalica Vol. 7 No.2, April 2010, hlm. 176.
21 Wahyu Wiriadinata, “Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian,” Jurnal Konstitusi , vol. 9, no. 2 (May 20, 2012): 314-332, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/133. hlm 321..
22 Lilik  Mulyadi,  “Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (March 31, 2015): 101, https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132. hlm 117.
23 M  Abdul  Kholiq  et  al.,  “Asas  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Kejahatan  Korupsi,” Jurnal Hukum  IUS QUIA IUSTUM , vol. 9, no. 20 (2002): 55-67, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4939. hlm 60.

## Tabel 1.1: Pembuktian Terbalik yang dilakukan Terdakwa
Sanggup  atau  tidak  sanggupnya  terdakwa  dalam  membuktikan  harta  bendanya  tidak mempengaruhi  tindak  pidana  pokoknya,  pembuktian  ini  hanya  berpengaruh  langsung terhadap harta benda. Oleh karena itu pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik amar putusan pembebasan melainkan hanya untuk membuktikan status harta tersebut sehingga harta tersebut tidak jadi dirampas oleh pengadilan. Akibat hukum dari pembuktian harta benda yang didapatkan secara melawan hukum atau murni pendapatan halal, tetap tidak berpengaruh terhadap tindak pidana yang didakwakan. 24
24 Muh. Arief Syahroni, “ Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi ”, Jurnal Ilmu Hukum , Agustus 2019 – Januari 2020, hlm. 131
Tabel 1.2: Landasan Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian dalam UU Tipikor
Berdasarkan  teoritik  Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Acara  Pidana  terdapat  tiga  teori hukum pembuktian, yang terdiri dari 25 :
1. Undang-Undang Positif
Adanya  alat  -  alat  bukti  yang  memiliki  keterbatasan  berdasarkan  aturan  Undang  - Undang.
2. Keyakinan Hakim
Adanya  kebebasan  yang  diberikan  kepada  hakim  dalam  memberikan  keputusan  yang berdasarkan  keyakinan  dari  dalam  dirinya  dan  tidak  memiliki  keterikatan  dengan  suatu peraturan.
3. Undang-Undang Negatif
4. Hakim  diperbolehkan  dalam  memberikan  sanksi  pidana  terdapat  alat  bukti  bersifat terbatas  yang  telah  diatur  Undang-Undang  dan  adanya  keyakinan  hakim  terhadap keberadaan bukti - bukti tersebut.
Asas Legalitas merupakan asas yang memiliki keterkaitan erat terhadap ketentuan dalam pembuktian hukum pidana. 26 Pembuktian merupakan aturan mengenai jenis – jenis alat bukti
25 Tommy F Sumakul and Johny Lembong, “Penerapan Sistim Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut  Uu  No.  20  Tahun  2001,” LEX  CRIMEN ,  vol.  VII,  no.  3    (July  4,  2018), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20015. hlm 168.
26 Sasongko , Hari dan Lely Rosita, “Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”, (Jakarta, Sinar Wijaya, 1999), hlm. 6.
yang  dapat  diterima  oleh  pengadilan  sehingga  terbentuknya  keyakinan  hakim  dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. 27
Skema Filosofi Penerapan Metode Pembuktian Terbalik dalam Penanganan  Kejahatan Korupsi 28
Pembuktian terbalik berdasarkan pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana bersifat terbatas hanya untuk perampasan. Pembuktian atas dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada Jaksa. Berdasarkan  dakwaan  Jaksa  dinyatakan  terbukti  bersalah  telah  melakukan  pelanggaran  dan harta bendanya akan dirampas. Status harta harus dapat dibuktikan oleh terdakwa asal usulnya dan  bukan  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Penerapan  pembuktian  terbalik  terbatas  tidak  bisa dilakukan  dengan  ketentuan  asas  Lex  Temporis  (berlaku  surut)  karena  dimungkinkan  akan menyebabkan pelanggaran  HAM, asas  Legalitas, dan menimbulkan asas  Lex Talionis (balas dendam). 29
27 Von  feurbach merupakan  sarjana  hukum  pidana  jerman  (1775-1833)  yang  dikenal  setelah  merumuskan  asas  Legalitas atau Nullum delictum mulla  poena sine pravia legi poenali dalam pepatah latin, dalam bukunya “lehrbuch des peinlicchen Recht ” 1801. 28 Suhartoyo, “Argumen  Pembalikan  Beban  Pembuktian,  Sebagai  Metode  Prioritas dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang” , (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 206 29 Wahyu Wiriadinata, “ Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian ” , Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013, hlm. 129

## Skema Argumen Penerapan Metode Pembuktian Terbalik Sebagai Metode Utama dalam Pemberantasan Korupsi
Penyimpangan  asas-asas  tersebut  dalam  penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  dalam hukum  pidana  memiliki  dasar  yang  kuat  baik  secara  teori  maupun  praktik  akan  tetapi legislatif  tidak  seharusnya  ragu  dalam  memberlakukan  sistem  pembuktian  terbalik  secara tegas memberikan  pengecualian terhadap perkara-perkara  yang mendesak seperti kasus bom bali, 30 jika diterapkan kepada tindak pidana korupsi yaitu kesempatan pelaku untuk melarikan diri ke luar negeri sehingga lolos dari sanksi pidana atas perbuatannya.  Pertimbangan terkait hak  asasi  manusia  hanya  akan  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk berlindung dan melepaskan diri dari jangkauan pidana.
Negara-negara anglo  saxon, seperti  Singapura  dan  Inggris  yang  sudah  terlebih  dahulu menerapkan  sistem  pembuktian  terbalik  juga  mensyaratkan  adanya  sifat  limitatif  (terbatas) dan eksepsional (khusus).  Sistem Pembalikan Beban Pembuktian ini tidak pernah ada  yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan gratification (pemberian) yang berkaitan dengan suap. 31

## C. Kesimpulan
Permulaan  saat  mulai  diterapkannya  sistem  pembuktian  terbalik  memiliki  banyak kontradiksi  dikarenakan  banyaknya  perspektif  mengenai  penerapannya  dan  beranggapan bahwa  dengan  diterapkannya  sistem  pembuktian  terbalik  akan  menghilangkan  peran  jaksa dalam mencari bukti-bukti dalam tindak pidana korupsi banyaknya persepsi yang mengatakan bahwa  adanya  pergeseran  terhadap  peran  jaksa  dalam  melakukan  pembuktian  terhadap terdakwa  atau  tersangka  akan  tetapi  dalam  prakteknya  tersangka  atau  terdakwa  hanya
30 Defif Tri Rizky, Tesis: “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifuddin” , (Depok: UI,2012), hlm. 137
31 Andi Harnzah, "Perkembangan Pidana Khusus" , Cetakan Pertarna, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.
membuktikan  bahwa  aset  yang  dimiliki  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana  korupsi  dan jaksa tetap dengan perannya untuk membuktikan kesalahan dari tersangka atau terdakwa.
Upaya  optimalisasi  penanganan  dan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dengan menerapkan  pembuktian  yang  bersifat  terbatas  dan  berimbang  dan  menggunakan  sistem pembuktian  negatif  menurut  Undang  -  Undang  yang  sudah  diatur  dalam  UU  No.  31  tahun 1999 dan KUHAP. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yakni mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  bersangkutan  dengan  Penuntut  Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

## Daftar Pustaka
A. Buku Harnzah,  Andi,  1991, Perkernbangan  Pidana  Khusus ,  Cetakan  Pertarna,  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Kartono, Kartini, 1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan Ketujuh, Bandung: Mandar Maju.
Merkle,  Ortrun,  2018, Indonesia  Overview  of  Corruption  And  Anti-Corruption ,  Transparency International Secretariat.
Rizky, Defif Tri, 2012, Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi  (Studi  Kasus:  Perkara  Korupsi  Atas  Nama  Terdakwa  Syarifuddin .  Tesis. Depok.Universitas Indonesia.
Sasongko, Hari dan Lely Rosita. 1999. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Jakarta, Sinar Wijaya.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Suhartoyo.  2019. Argumen  Pembalikan  Beban  Pembuktian,  Sebagai  Metode  Prioritas  dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang .  Depok: Rajawali Pers.
Suriasumantri, Jujun S.,2003. Filsafat Ilmu. Jakarta: Sinar Harapan. Yanuar, Purwaning M, 2007. Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Kovensi PBB Anti Korupsi 2003) dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: Alumni.
B. Jurnal
Abdul  Kholiq,  M,  Af  Asas  Pembuktian  Terbalik  dalam  Penyelesaian,  Asas  M  Pembuktian Terbalik  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kejahatan  Korupsi  Abdul  Kholiq,  and  Af  Abstract. “Asas  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Kejahatan  Korupsi.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM . Vol. 9, 2002.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4939.
Atnan.  “Fenomena  Korupsi  Pejabat  Publik  Di  Jawa  Barat  .”    JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik), 2014. http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/434/376.
Eddyono,  Supriyadi  Widodo.  2011. “ Pembebanan  Pembuktian  Terbalik  Dan  Tantangannya ” . Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2.
Gareda,  Markhy  S.  “Perbuatan  Menghalangi  Proses  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan    Pasal  21    Uu  No.  31  Tahun  1999    Juncto  Uu  No.  20  Tahun  2001.” LEX CRIMEN . Vol. 4, February 13, 2015. http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan.
Junaidi,  I  Ketut  Patra,  2018. “ Korupsi,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  di  Indonesia ” . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , Vol 3 No 1.
Manao,  Disiplin  F.  “Penyelesaian  Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Aparatur  Pemerintah  Dari Segi  Hukum  Administrasi  Dihubungkan  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal Wawasan Yuridika . Vol. 2, March 31, 2018.
http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/view/158.
Muliawan, Anatomi dan Carli Caniago. 2010. “ Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi ” , Lex Jurnalica , Vol. 7 No.2.
Mulyadi,  Lilik.  “Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Dihubungkan  Dengan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Anti  Korupsi  2003.” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 4,  no.  1  (March  31,  2015):
101. https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132.
Setiadi,  Wicipto,  Muhammad  Arafah  Sinjar,  and  Heru  Sugiyono.  “Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . Vol. 8, May 15, 2019. https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V8I1.296.
Siswanto,  Heni.  “Pembangunan  Penegakan  Hukum  Pidana  Yang  Mengefektifkan  Korporasi Sebagai  Subjek  Tindak  Pidana  Korupsi.” FIAT  JUSTISIA 9,  no.  1  (April  19,  2016). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584.
Syahroni,  Muh.  Arief,  2020, “ Pembalikan  Beban  Pembuktian  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ”, Jurnal Ilmu Hukum .
Sumakul,  Tommy  F,  and  Johny  Lembong.  “Penerapan  Sistim  Pembalikan  Beban  Pembuktian Dalam  Gratifikasi  Menurut  Uu  No.  20  Tahun  2001.” LEX  CRIMEN .  Vol.  VII,  July  4, 2018. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20015.
Wiriadinata,  Wahyu.  “Korupsi  Dan  Pembalikan  Beban  Pembuktian.” Jurnal  Konstitusi .  Vol.  9, May 20, 2012. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/133.
Yanto,  Oksidelfa.  “Efektifitas  Putusan  Pemidanaan  Maksimal  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Rangka  Pengentasan  Kemiskinan.” Syiah  Kuala  Law  Journal 1,  no.  2 (August 15, 2017): 18–36. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8471.
C. Internet Lis Yuliawati dan Reza Fajri, “Ramai di Medsos Hukuman Koruptor di Singapura, Ini Bedanya dengan RI ”,  di  (https://www.vivanews.com/berita/nasional/8684-ramai-di-medsos- hukuman-koruptor-di-singapura-ini-bedanya-dengan-ri?medium=autonext).  (12  Februari 2020).
Raras  D  Adining, “Memberantas  Korupsi  Sektor  Swasta:  Berkaca  dari  Singapura” ,  di (https://news.detik.com/kolom/d-4602380/memberantas-korupsi-sektor-swasta-berkaca- dari-singapura). (12 Februari 2020).
“ Singapore Maintains High Score for Transparency International Corruption Perceptions Index 2019” ,  di ( https://www.cpib.gov.sg/press-room/press-releases/singapore-maintains-high- score-transparency-international-corruption). (12 Februari 2020).
“Singapore  Remains  One  Of  The  Least  Corrupt  Countries  In  The  World” ,  di (https://www.cpib.gov.sg/singapore-remains-one-least-corrupt-countries-world). (12 Februari 2020).