## IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN

## (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)
Muhammad Naufal Arifiyanto, Eko Januar Pribadi STKIP PGRI Jombang naufal.stkipjb@gmail.com dan 8520ej@gmail.com
Abstract  : This study aims to (1) understand, identify and analyze the criminal acts of the law enforcement process liquor in the year 2014 to 2015 in Jombang Police. (2)  to  understand,  identify  and  analyze  the  implementation  of  the  law  of  criminal offenses  liquor.  (3)  to  understand,  identify  and  analyze  causal  criminal  offense liquor. This  type  of  research  is  descriptive  research  with  a  qualitative  approach seeks  to  describe  or  provide  an  overview  of  the  phenomenon  and  the  events  that occurred.  The  location  of  this  research  at  the  police  station  and  Jombang Jombang.Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. This data is analyzed by using the method of collection, reduction and verification and presented in the form of descriptive analysis. The conclusion in  this  study  (1)  The  Regional  Regulation  No.  16  of  2009  on  the  supervision  and control  of  liquor  in  Jombang  has  been  efficient  and  effective  as  existing  laws regulate  the  circulation  of  liquor.  (2)  Local  legislation  is  able  to  address  the problemsarising  from  the  crime  of  drinking.  With  sanctions  that  still  apply  10% (ten percent) of the maximum sanction, it is expected to be free liquor can be added as a reference Jombang zero in offenses liquor.
Keyword : Juridical Studies, The Crime of Liquor.
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  memahami,  mengidentifikasi  dan menganalisis  tindak  pidana  dari  proses  penegakan  hukum  untuk  minuman  keras  di tahun  2014  hingga  2015  di  Polres  Jombang.  (2)  untuk  memahami,  mengidentifikasi dan  menganalisis  pelaksanaan  hukum  pelanggaran  pidana.  (3)  untuk  memahami, mengidentifikasi  dan  menganalisis  minuman  keras  tindak  pidana  kausal. Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Lokasi penelitian ini di kantor polisi dan Jombang Jombang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  ini  dianalisis dengan  menggunakan  metode  pengumpulan,  reduksi  dan  verifikasi  dan  disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  (1)  Peraturan  Daerah  No.  16  tahun  2009  tentang pengawasan  dan  pengendalian  minuman  keras  di  Jombang  telah  efisien  dan  efektif karena undang-undang yang ada mengatur sirkulasi minuman keras. (2) Perundangan lokal  mampu  mengatasi  masalah  penjualan  dari  kejahatan  minum.  Dengan  sanksi yang  masih  menerapkan  10%  (sepuluh  persen)  dari  sanksi  maksimum,  diharapkan bebas dari rujukan nol dalam pelanggaran minuman keras.
Kata Kunci: Studi Yuridis, Tindak Pidana Ringan.

## Pendahuluan
Kasus  miras  oplosan  yang kembali  mengisi  pemberitaan  di  tanah air,  sebulan  terakhir  ini  tidak  hanya membuat  masyarakat  perihatin  atas kondisi ini, tetapi membuat pemerintah menjadi wabah penyakit masyarakat.Puluhan  nyawa  melayang dan  ratusan  orang  dirawat  di  rumah sakit  akibat  mengonsumsi  minuman dengan  campuran  zat  -zat  kimia berbahaya.Beberapa kasus terjadi peserta  miras  oplosan  telah  meregang nyawa  saat  merayakan  pergantian tahun,  sehingga  perlu  adanya  tindakan baik masyarakat maupun pemerintah.
Tindakan  tersebut  di  atas merupakan  sebuah  perilaku  manusia yang  abmoral  dan  tidak  bermartabat dalam segala bentuk perubahan perilaku yang bisa menjadi suatu sikap anti-sosial ,  sehingga  memunculkan faktor-faktor penentu penyebab terjadinya kejahatan dan kriminalitas.
Kriminalitas menimbulkan hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam masyarakat.    Kriminalitas  disebabkan adanya  penyesuaian  yang  salah  dalam diri  manusia.  Manusia  mengalami banyak  tekanan  dan  kurang  tepatnya sosialisasi  dalam  masyarakat.  Tekanan yang    menimbulkan  kriminalitas  bisa saja  datang    dari  berbagai  hal,  seperti ekonomi  keluarga,  pergaulan  yang
salah  dan  rasa  ingin  tahu  yang berlebih.  Tekanan  yang  terjadi  dalam kriminalitas,  banyak  yang  disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah minuman  berakohol  atau  minum- minuman keras.
Beberapa  fenomena  kasus pada  target  minuman  keras  beralkohol menunjukkan  sejumlah  fakta  yang tidak  terkendali  di  Indonesia,  Pada tahun  2014  sebagaimana  peneliti  lihat di media elektronik telah dimusnahkan minuman  keras  sebanyak  4.071  liter arak  putih,    714    botol  bir    bintang, dan  223  botol bir  hitam,  sedangkan tersangka    sudah  menjalani  sidang sebanyak  541  kasus.  Pemusnahan minuman  keras  tersebut  dilakukan guna  menciptakan  situasi  aman  dan kondusif  saat  pergantian  2014  ke 2015 1 .
Selain  itu  di  awal  tahun 2015, bulan februari, polisi menemukan sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat untuk meracik minuman keras oplosan. Rumah tersebut  digrebek  Satuan  Sabhara Polres  Jombang,  hasilnya  petugas berhasil mengamankan sejumlah bahan
1 Wibisono,  Yusuf.  2015.  Pabrik  Miras Oplosan Diberebek Polres Jombang,
online:http://beritajatim.com/hukum_kriminal/
230300/pabrik_miras_oplosan_digerebek_polr es_jombang.html  diakses  pada  10  Agustus 2016
yang digunakan untuk meracik minuman  keras  oplosan  dan  ratusan tutup  botol  kemasan  dalam  sebuah karung, serta 64,5 liter minuman keras jenis arak) 2 . Pada subtansi  pokok  KUHP, Tindak  pidana  minuman  keras  diatur dalam  pasal  300,  pasal  492,  pasal  536 –  539  yang  memiliki  unsur  pidana yaitu  membuat  mabuk,  mabuk  di khalayak  ramai  dan  menjual  secara bebas.  Tindak  pidana  minuman  keras menurut  KUHP,  sebagaimana  tertuang dalam pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum  minuman  yang  memabukan serta  pasal  492  KUHP  yang  diartikan dalam  keadaan  mabuk  mengganggu ketertiban  umum.  Pasal    536    KUHP menjual    minuman    keras    pada    anak dibawah  umur 3 .
Berdasarkan permasalahan
di atas, maka perlu adanya pemberlakuan dan keberpihakan hukum,  karena  Indonesia  dihadapkan pada prinsip negara hukum yang sudah tersusun secara sistematis baik struktur,  substansi  dan  kultur  hukum yang  kemudian  harus  dilaksanakan oleh  aparat  penegak  hukum  yang
2 Ibid.
3 Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum
Pidana.Jakarta: PT.Rineka Cipta, hal. 109.
mengantisipasi  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh pelaku hukum, termasuk  dalam  perbuatan  dan  niat jahat  pelaku  dalam  perbuatan  miras, sehingga  harus  dilaksanakan  apa  yang menjadi prinsip-prinsip ketertiban hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kebahagiaan  hukum  dalam  mencapai supremasi hukum (supreme of the law) .

## Rumusan Masalah
Bagaimana pelaksaanaan hukum  tindak  pidana  minuman  keras pada  tahun  2014-2015  di  Polres Jombang?
Tujuan dan Manfaat Penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk  memahami,  mengidentifikasi dan  menganalisis  pelaksaanaan  hukum terhadap tindak pidana minuman keras pada  tahun  2014-2015  di  Polres Jombang.
Penelitian ini bermanfaat bagi:
a. Pemerintah
Dapat  dipergunakan  dan dimanfaatkan  sebagai  bahan  per- bandingan  studi  hukum  yang  lebih mendalam dalam rangka penyusunan  peraturan  perundang- undangan  berkaitan  dengan  akar masalah  dan  modus  operandi  yang dilakukan oleh pelaku, serta pelaksaanaan hukum terhadap tindak  pidana  minuman  keras  pada
tahun 2014-2015 di Polres Jombang.
b. Penegak Hukum
Mampu memberikan
sumbangan  pemikiran  bagi  Polres Jombang,  Satuan  Polisi  Pamong
Praja dan Hakim Pengadilan Negeri  dalam  proses  penegakan hukum mampu menegakkan hukum-hukum  pengawasan  dan pengendalian  minuman  keras  di Jombang  sebagai  bentuk  alasan memberantas minuman keras. c. Masyarakat.
Mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat  dalam menanggapi  dan
mengambil keputusan terhadap pelaksaanaan  hukum  sosiologis terhadap  tindak  pidana  minuman keras  pada  tahun  2014-2015  di Polres  Jombang  di  Indonesia  dan tidak terpengaruh dan mengorbankan  dirinya  untuk  ikut serta  dalam  segala  aktivitas  dalam kegiatan  yang  melanggar  nilai etika, moral, ideologi, norma hukum  dan  agama.  Remaja  dan anak-anak diprioritaskan agar d. Analisis Hukum.
Penelitian ini akan
bermanfaat  sebagai  bahan  analisa hukum  tentang  pengawasan  dan pengendalian minum minuman
keras  di  Jombang  agar  analisis hukum dalam pembuatan perundang-undangan dalam
tingkatan  daerah  lebih  baik  pada masa yang akan datang.
e. Civitas Akademika
Penelitian ini akan bermanfaat  sebagai  bahan  bacaan dalam rangka menambah
pengetahuan dan pemahaman keilmuan  di  bidang  ilmu  hukum agar  terjadi  pencegahan  tindak pidana  minuman  keras  di  kalangan mahasiswa  atau  civitas  akademika. Penelitian  ini  akan  bermanfaat sebagai bahan dan sarana pembelajaran  tentang  hukum  acara pidana.
Tinjauan Pustaka.
a) Tindak Pidana
Menurut Adami
Chazawi,  “tindak  pidana  dapat dikatakan  berupa  istilah  resmi dalam  perundang-undangan  negara Indonesia” 4 . Hampir seluruh perundang-undangan Indonesia menggunakan  istilah  tindak  pidana untuk  merumuskan  suatu  tindakan yang  dapat  diancam  dengan  suatu pidana  tertentu,  dimana  tindakan yang  dilakukannya  tersebut  adalah
4 Chazawi,  Adami.  2002.  Pelajaran  Hukum Pidana      Bagian  I.  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada, hal.67.
tindakan yang melawan atau melanggar  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sehingga tindakan  tersebut  dapat  diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi  individu  yang  melakukannya maupun  bagi  orang  lain  yang mengetahuinya.
b) Teori Penegakan Hukum
Lawrence  M.    Friedman, melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu
menyaratkan  berfungsinya  semua komponen  sistem  hukum.  Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri  dari  tiga  komponen,  yakni komponen  struktur  hukum (legal structure) ,  komponen  substansi hukum (legal substance) dan komponen  budaya  hukum (legal culture) .
Struktur  hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka,  bentuk  abadi  dari  suatu sistem.  Substansi  hukum (legal substance) aturan-aturan dan
norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-
lembaga, kenyataan, bentuk perilaku  dari  para  pelaku  yang diamati  di  dalam  sistem.  Adapun kultur  atau  budaya  hukum (legal culture) merupakan gagasan-
gagasan,  sikap-sikap,  keyakinan- keyakinan,  harapan-harapan  dan pendapat tentang hukum.
Pada teori tersebut secara social  legal  research penerapan penegakan  hukum  harus  didukung oleh  mental  dan  sikap  aparat penegak  hukum  yang  selalu  tetap berkomitmen  dalam  memberantas tingkat  tindak  pidana  miras  di kalangan remaja sekarang dan akan datang, terutama di  Kota Jombang. Fakta hukum inilah mengakibatkan perilaku-perilaku itu datang dengan cara tertentu seperti mabuk- mabukan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan perbuatan asusila  lainnya,  sehingga  tidak  ada yang  tahu  pengawasan  orang  tua maupun pengendalian dan
pengawasan (controling) terhadap anak pada usia remaja.
c) Teori Implementasi Hukum
Berdasarkan Widodo 5 , Implementasi  hukum  adalah  suatu proses    yang    melibatkan  sejumlah sumber-sumber    daya    yang    di dalamnya  termasuk  manusia,  dana, dan  kemampuan  operasional,  baik oleh  pemerintah  maupun  swasta
5 Widodo,  Joko.  2001.    Good  Governance, Telaah  Dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan Kontrol Birokrasi, Pada Era Desentralisasi dan Otonomi  Daerah.  Surabaya:  Insan  Cendekia, hal. 193.
(individu  atau  kelompok)  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan dalam pembangunan hukum. Implementasi
hukum merupakan  salah  satu  tahap  dalam proses  kebijakan  hukum  dalam sebuah  negara,  yang  biasanya dilaksanakan sesudah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas, termasuk  tujuan  jangka  pendek, menengah,  dan  panjang.  Sebuah kebijakan  hukum  tentunya  tidak akan  bermanfaat  apabila  tidak diimplementasikan, hal ini disebabkan    oleh    kebijakan hukum  akan    menimbulkan    hasil (out  come) yang    dapat  dinikmati terutama  oleh  sekelompok  sasaran (target  group) .  Harus  pula  diingat bahwa  suatu  program  kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai  dampak  atau  tujuan yang diinginkan.
d) Minuman Keras
Minuman  keras  adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan  kesadaran.  Di  berbagai negara,  penjualan  minuman  keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya  orang-orang  yang  telah
melewati  batas  usia  tertentu 6 . Penyalahgunaan alkohol dan minuman  keras  telah  menjadi masalah pada hampir setiap negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol  di  setiap  negara  berbeda- beda tergantung pada kondisi sosio kultural,  pola  religius,  kekuatan ekonomi,  serta  bentuk  kebijakan dan  regulasi  alkohol  di  setiap negara 7 .
Kultur
masyarakat
bawah  saat  ini  masih  suka  dengan senang-senang dan
menghamburkan uang hanya untuk memuaskan  hati  semata  yakni dengan  membeli  miras  di  warung, bahkan  dilakukan  saat  malam  hari supaya tidak dapat diketahui semua orang  (remang-remang)  terutama anak  remaja  sampai  usia  dewasa. Hal  ini  terjadi  di  Kota  Jombang, dan  masih  ditemukan  remaja  pada usia  muda  yang  masih  melakukan perbuatan  miras  dengan  berbagai status sosialnya dan menjadi budaya  di  kawasan  pedesaan  dan perkotaan.
6 Darmawan,    S.  2010.    Pengertian    Minuman Keras dan Dampaknya. Online, http://www.MIRASANTIKA/1.htm  diakses  1
Juli 201
7 Sisworo,H.  2008.  Pengertian  minuman  keras dan akibatnya. Online,http://www.

## Metodologi Penelitian.
a) Rancangan dan Jenis Penelitian
Karakteristik  penelitian kualitatif  menurut  Bogdan  dan Biklen  dalam  Sugiyono  tahun 2011,  dalam  penelitian  kualitatif adalah  (1)  penelitian  dilakukan pada  kondisi  alamiah    dengan langsung    ke    sumber    data  dan peneliti  adalah    instrumen    kunci,
(2) penelitian kualitatif lebih bersifat  deskriptif  sehingga  data yang  terkumpul  berbentuk  kata- kata  atau  gambar,  (3)  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  pada proses,  (4)  penelitian  kualitatif melakukan  analisis secara induktif, dan (5) penelitian lebih
menekankan  makna  (data  dibalik
yang teramati) 8 .
Penelitian
kualitatif dilakukan  secara  intensif,  peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan,  mencatat  secara  hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis  refektif  terhadap  berbagai dokumen yang ditemukan di
lapangan  dan  membuat  laporan secara mendetail.
Penelitian
kualitatif  pada  dasarnya  kajian pustaka yang bertumpu pada
8 Sugiyono.    2013.  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta, hal.18.
fenomenologi. Fenomenologi sebagai dasar teoritis utama penelitian  kualitatif.  Peneliti  pada penelitian  kualitatif  berorientasi pada teori yang sudah ada. Penelitian  kualitatif  dibatasi  pada suatu  pernyataan  sistematis  yang berkaitan dengan seperangkat prosisi  yang  berasal  dari  data  dan diuji kembali secara empiris.
b) Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi  di  Polres  Jombang  dan daerah Jombang terpidana berada.
c) Metode Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data yang  dibutuhkan  dalam penelitian ini,    dengan    cara  menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.
(1) Wawancara:  pertemuan  dua orang  untuk  bertukar  informasi dan ide melalui tanya
(2) jawab, sehingga dapat dikontruksikan  makna  dalam suatu topik tertentu.
(3) Dokumentasi:  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen bisa  berbentuk  tulisan,  gambar atau  karya  monumental  dari seseorang.
(4) Observasi:  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistimatik terhadap unsur-unsur yang
tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek
penelitian.
d) Metode Analisis Data
(1) Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang
diperlukan yang dilakukan terhadap  berbagai  jenis  dan bentuk  data  yang  ada  di lapangan kemudian data tersebut dicatat. (2) Reduksi Data Menurut Moleong
menyatakan: reduksi data
adalah  identifikasi  satuan  yaitu bagian  terkecil  yang  ditemukan dalam  data  yang  memiliki makna  bila  dikaitkan  dengan fokus  dan  masalah  penelitian, kemudian  memberikan  kode pada  setiap  satuan  agar  dapat ditelusuri  datanya  berasal  dari sumber  mana  supaya  dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian  ini,  proses  reduksi data  dapat  dilakukan  dengan mengumpulkan  data  dari  hasil wawancara  dan  dokumentasi
kemudian dipilih dan dikelompokkan
berdasarkan
kemiripan data.
(3) Penyajian Data Penyajian  data  adalah “pengumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan”).  Kemudian  dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian di organisasikan sebagai  bahan  penyajian  data. Data  tersebut  disajikan  secara deskriptif yang didasarkan pada aspek  yang  diteliti,  sehingga dimungkinkan gambaran seluruhnya      atau  sebagian tertentu dari aspek yang diteliti.
(4) Verifikasi Data
Langkah selanjutnya yang  penting  adalah  verifikasi data atau kesimpulan. “Penarikan kesimpulan hanyalah  sebagian  dari  satu kegiatan dari selama konfigurasi yang utuh”. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi  selama  penelitian berlangsung.
A. Pembahasan 1. Pembangunan Penegakan Hukum Didasari Atas Pendapat Lawrence M. Friedman Keberhasilan  penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya  semua  komponen sistem  hukum.  Sistem  hukum dalam  pandangan  Friedman terdiri  dari  tiga  komponen, yakni komponen struktur hukum (legal  structure),
komponen  substansi  hukum (legal substance) dan
komponen budaya hukum
(legal  culture) .  Struktur  hukum
(legal  structure) merupakan
batang  tubuh,  kerangka,  bentuk abadi dari suatu sistem.
Struktur
hukum minuman  keras  terdapat  pada Perda  Jombang  Nomor  16 tahun  2009  faktor  hukumnya sudah  baik  karena  dalam  Perda tersebut  telah  diatur  secara detail  dari  golongan  dan  kadar minuman  keras  sampai  dengan sanksi.  Substansi  hukum  yang berarti  produk  hukum,    proses pembuatan dan penerapan hukumnya,    yang    berkaitan dengan masalah mentalitas.
Pembuatan yang melalui proses
yang  panjang  mebuahkan  hasil yang  baik,  dibuktikan  dengan empat  tahap  paripurna  DPRD Kab.  Jombang.  Adapun  budaya hukum  atau Legal    Culture , yakni  gagasan-gagasan,    sikap- sikap,    keyakinan-  keyakinan, harapan-harapan  dan  pendapat tentang hukum.
Proses penegakan hukum  berjalan  dengan  baik dikarenakan adanya faktor hukum yang mengatur pengawasan  dan  pengendalian minuman  keras  di  Jombang. Peraturan  Daerah  Nomor  16 Tahun  2009  telah  dirancang untuk menekan peredaran minuman  keras  yang  ada  di Jombang. Inisiatif dewan merupakan  salah  satu  usaha pemberantasan  minuman  keras. Pemberantasan  minuman keras sesuai  dengan  pertimbangan bahwa penyalahgunaan minuman  beralkhohol  dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketertiban masyarakat, perkembangan
mental serta kepribadian seseorang, sehingga keberadaan Minuman Beralkohol perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian.
Pengawasan dan pengendalian membutuhkan
sarana  atau  fasilitas,  hal  ini sesuai  dengan  pasal  6  dalam Bab  Pembinaan.  Perda  itu menjelaskan, Bupati melakukan pembinaan  mental,  spiritual terhadap korban minuman
beralkohol,  hal  ini  merupakan
faktor  sarana  atau  fasilitas, Bupati  bisa  membentuk  Pokja
Pemberantasan
Minuman
beralkohol  dengan  melibatkan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah dan instansi terkait. Dalam wawancara dengan staf pemerintah kabupaten  sarana  tersebut  yang menyediakan  fasilitas  adalah Dinas Sosial. Namun di sisi lain yakni pihak kepolisian mengungkapkan  hal  berbeda yakni korban
kecanduan minuman keras tidak ada fasilitas pembinaan mental serta kepribadian, kalau pecandu
narkoba  ada  rehabilitasi  untuk yang kecanduan narkoba. Peneliti mengungkap selama ini korban  kecanduan  minuman keras hanya diberi sanksi hukuman,  hubungan  kepolisian dan pemerintah kabupaten perlu mengupayakan  instansi  terkait
melakukan pembinaan bagi pecandu minuman keras. Bupati  bisa  mengkaji  data identitas terpidana tindak
pidana  minuman  keras  dan jumlah sanksi yang telah diterima,  sehingga  pembinaan bisa  dilakukan  bagi  pecandu minuman keras.
Proses penegakan
hukum  tidak  lepas  dari  peran masyarakat  yang  ikut  serta dalam berperan aktif memberantas tindak pidana minuman  keras.  Peran  aktif masyarakat yakni untuk
melaporkan  kepada  petugas atau  pejabat  yang  berwenang apabila mengetahui secara langsung  atau  menduga  kuat adanya  kegiatan  memproduksi, menjual,
menyimpan,
mengoplos  dan/atau  menimbun serta meminum minuman beralkohol  tanpa  izin  dari Bupati.
Petugas  atau  Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan wajib menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada  pelapor.  Peran  aktif terungkap dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009,
memerlukan usaha yang maksimal. Masyarakat di Jombang,  mayoritas  dengan rasa  keagamaan  yang  kuat mampu  memberantas  minuman beralkohol. Adanya perlindungan bagi pelapor
dapat mengatasi ketakutan
pelapor jika melaporkan tersangka tindak pidana minuman keras. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang  didasarkan  pada  karsa manusia  di  dalam  pergaulan hidup masyarakat dalam mengawasi  dan  mengendalikan peredaran minuman keras. Karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia khususnya masyarakat Jombang membentuk kebudayaan agama  yang  baik. Pondok  pesantren  merupakan salah satu ungkapan narasumber sebagai suatu
bentuk kebudayaan yang
mampu menekan peredaran minuman keras.
2. Implementasi Hukum Tindak Pidana Minum Minuman Keras Implementasi
hukum merupakan  salah  satu  tahap dalam  proses  kebijakan  hukum dalam  sebuah  negara.  Sebuah kebijakan hukum tentunya tidak akan  bermanfaat  apabila  tidak diimplementasikan, hal ini disebabkan oleh kebijakan
hukum akan menimbulkan hasil
(out come) yang dapat
dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran (target group). Implementasi  hukum Peraturan  Daerah  Nomor  16 Tahun 2009 menimbulkan hasil yang baik.  Minuman keras bisa menjadi awal dari tindak pidana yang  lain,  baik  bisa  merugikan diri  sendiri  maupun  orang  lain, dikarenakan tindak pidana minuman keras seringkali terjadi  tidak  membuat  mabuk secara langsung bagi pengguna, hanya  kehilangan  kesadaran diri pengguna. Kehilangan kesadaran  di  jalan  bisa  terjadi kecelakaan, kehilangan kesadaran bersama teman lawan jenis bisa terjadi pemerkosaan, dan pembunuhan, serta kasus kriminal lainnya.
Permasalahan tersebut memerlukan implementasi hukum agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.  Dengan  demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah
peraturan ditetapkan  dan  dana  disediakan untuk  membiayai  implementasi hukum  tersebut.  Implementasi hukum  bagaimana  hukum  itu bekerja dapat dilihat dari elemen penting. Pertama,
struktur  hukum  yaitu  aparat penegak hukum, institusi,
administrasi, dan sarana penegakan hukum.
Kedua,  subtansi  hukum
yaitu  peraturan  hukum  yang dimaksud adalah Peraturan Daerah  Nomor  16  Tahun  2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kabupaten  Jombang.  Ketiga, budaya  hukum  dalam  tindak pidana  minuman  keras  ini masyarakat  mampu  menekan
minuman keras melalui
masyarakat yang mayoritas memiliki  rasa  keagamaan  yang kuat  sebagai  nilai  yang  baik. Ketiga  elemen  hukum  tersebut merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  terpisahkan  satu  dengan
yang  lainnya,  karena  satu  sama lain  saling  mempengaruhi,  dan saling melengkapi dalam pelaksanaan hukum (law implementation) maupun dalam penegakan hukum (law enforcement).
Implementasi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana  minuman  keras  dalam proses  penindakan  sudah  baik dalam menindak pengguna minuman  keras.  Hanya  saja pelaksanaan  hukumnya  kurang maksimal terkait perizinan- perizinan  peredaran  minuman keras,  jika  di  Kabupaten  tidak ada satupun yang mendapat izin atau  tempat  berizin  menjual belikan  minuman  keras,  masih diketemukan minuman- minuman keras yang beredar di Jombang.
3. Causalitas Tindak  Pidana
Minuman Keras Alasan terpidana meminum minuman keras, karena pengaruh teman. Diketemukan  yakni  pengaruh pergaulan menjadi faktor determinan penyalahgunaan alkohol  atau  minuman  keras. Pengaruh  pergaulan    suatu kelompok    massa    bisa    jadi
menjadi akar permasalahan minuman  keras.  Tanpa  disadar individu-individu dalam kelompok massa akan mengalami  pengaruh  satu  sama
lain. Ini menjadi faktor
pendorong atau faktor eksternal yang  peneliti  temukan  dalam kasus minuman  keras  ini.
Sistem  norma  dan  nilai  dalam suatu  keluarga  bisa    mulai berkurang    dengan  adanya kelompok massa dalam masyarakat  yang  sedikit  demi sedikit  meninggalkan  norma- norma.  Norma  yang  sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat  mampu  mendorong keluarnya  individu  dari  hal yang  baik  pada  hal  yang  buruk terhadap individu tersebut.
Individu-individu  yang membentuk masyarakat hendaknya diperkuat rasa ketaatannya  pada  hal-hal  yang positif,  baik  mampu  bergaul dengan keluarga
dan masyarakat.  Individu  yang kuat mampu  menahan  diri  dari  rasa ingin  tahu hal-hal  negatif,  yang tentu  saja  hal  negatif  tersebut tidak  ada  yang  mengajari  dari kehidupan sosial primer individu tersebut
yakni
keluarga.  Jika  individu  itu  kuat untuk  menahan  dirinya  sendiri maka  rasa  taat  pada  aturan, hukum  dan  pemerintah  akan timbul.
Respon  dan  motif  yang terpidana  akui  terpidana  adalah disebabkan  rasa  ingin  tahu  dari seseorang,    sesuai    dengan kebutuhan tumbuh kembangnya,    remaja    selalu ingin mencari pengalaman baru atau sering juga dikatakan taraf coba-coba.  Taraf  coba-coba inilah  yang  mendorong  motif eksperimental dalam tindak pidana  minuman  keras.  Tidak hanya itu terpidana juga mengakui  bahwa  meminum minuman  keras  tersebut  saat bersama  teman-temannya.  Hal ini  menjadi  permasalahan  yang serius,  yakni  individu  yang memiliki  rasa  ingin  tahu  dan sifat rekreasional bersama teman-teman di  cafe. Ditambah lagi  kondisi  terpidana  sedang dalam  pikiran  yang  berat  atau bisa  disebut  dalam  masalah. Peneliti  menemukan  3  (tiga) motif  yang  ditemui  dalam terpidana yang baru saja pertama kali menggunakan minuman keras.
Sisi lain terpidana merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terkait penangkapan  dirinya  secara langsung.  Hal  tersebut  mampu menghilangkan motif penyalahgunaan minuman keras  bagi  terpidana  karena terpidana  tidak  rutin  meminum minuman  keras  dan  motif ketergantunga  tidak  dialami oleh terpidana karena penggunaan  minuman  keras masih  tergolong  sangat  ringan.
Terpidana  termasuk  individu
pada fase yang ringan.
Terpidana tidak sampai memiliki  perilaku  yang  agresif,
emosional,  acuh  dan  apatis pada sekelilingnya.
Sebab hal tersebut adalah  hukum  denda  yang terpidana  terima  yakni  sebesar Rp. 300.000 yang harus dibayarkan  atas  perbuatannya meminum minuman keras.
Denda tersebut menurut peneliti masih  dalam  taraf  yang  ringan yakni  denda  maksimal  Rp. 3.000.000 pada pasal 7 ayat (4) Peraturan  Daerah  Nomor  16 Tahun 2009.
Peraturan
Daerah tersebut mengatur sanksi-sanksi yang  diterima  oleh  orang  yang meminum-minum minuman keras  dengan  pidana  kurungan paling  lama  tiga  bulan  dan denda  Rp.  3.000.000  (tiga  juta rupiah).  Peneliti  mengungkap hal  tersebut  cukup  efisien  bagi peminum  minuman  keras  yang ringan. Hukuman tersebut dapat menimbulkan jera bagi peminum-minuman  beralkohol atau  minuman  keras  dengan motif ringan.
Peneliti menganalisa hal tersebut bisa membuat jera bagi terpidana  karena  ada  dua  hal, yakni  pertama,  dalam  sektor ekonomi yang masih menengah ke  bawah,  uang  Rp.  300.000 tergolong  sangat  banyak.  Uang sebanyak itu mampu digunakan untuk biaya hidup dalam seminggu  paling  tidak.  Kedua, kurungan  tiga  hari,  terpidana tidak ada akses untuk pulang ke rumah atau aktivitas keseharian,  hal  tersebut  dalam menekan  emosional  terpidana untuk menyesali perbuatannya.
Hal tersebut mampu mengubah cara pandang masyarakat  bahwa  terpidana
adalah  orang  yang  kurang  baik dan  perlu  digunakan  sebagai contoh  masyarakat  agar  tidak terulang lagi hal seperti itu, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan mempengaruhi terpidana bahwasanya pernah tidak berkelakuan  baik,  untuk  itu akan membuat terpidana
melamar pekerjaan.
Sanksi-sanksi tersebut cukup  menimbulkan  jera  bagi terpidana  dan  menimbulkan efek-efek  negatif  yang  bisa dijadikan  contoh  masyarakat lain.  Sanksi  dan  efek  yang diterima hanya sebagai dampak yang terpidana terima. Dampak lain  yang  terpidana  terima adalah  pada  dirinya  sendiri, yakni  individu  terpidana. Tentu dampak  yang  terpidana    terima dari  temuan    peneliti    masih
ringan yakni dampak psikoneurologis. Dampak tersebut menyebabkan gangguan neurosis yakni terpidana  mengakui  tidak  bisa tidur    dan    masih    memikirkan kejadian    yang    telah  terpidana alami.    Dampak    tersebut mengakibatkan syarafnya terkejut  atas  hal  yang  telah
menimpa  dirinya  yang  tak pernah  terjadi  pada  dirinya, maka terpidana mengalami dampak psikoneurologis. Dampak fisik dan dampak sosial tidak diketemukan peneliti pada terpidana  yang  baru  pertama kali  mencoba  dan  jera  dalam tindak  pidana  minuman  keras. Hal ini terungkap karena terpidana  tidak    mengalami gangguan  fisik  penyakit    yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara  lain  serosis  hati,  kanker, penyakit  jantung  dan  syaraf. Sebagian  besar  kasus  serosis hati  (liver  cirrhosis)  yang  akan dialami  oleh  peminum  berat yang kronis. Selain itu terpidana mengakui sudah bergaul  dengan  teman-teman yang  ada  tetapi  tidak  lagi meminum minuman keras.
Simpulan
Secara umum Peraturan
Daerah  Nomor  16  Tahun  2009 tentang
pengawasan dan pengendalian  minuman  keras  di Kabupaten  Jombang  sudah  efisien dan  efektif  sebagai  hukum  yang ada  mengatur  peredaran  minuman keras.  Dalam  hukum  tersebut
mengatur  izin  peredaran  minuman keras,  terhitung  dari  kadar  dan golongan sampai sanksi-sanksi yang  diterima  oleh  pelanggar. Adanya  peraturan  daerah  tersebut mampu  menanggulangi  masalah- masalah  yang  muncul  dari  tindak pidana minum minuman keras.
Pemberantasan minuman keras menjadi tugas semua kalangan  masyarakat,  baik  aparat penegak hukum, bagaimana Kabupaten  Jombang  bebas  dari
minuman beralkohol. Dengan sanksi  yang  masih  diterapkan  10%
(sepuluh persen) dari sanksi
maksimal,  maka  diharapkan  untuk bebas minuman keras bisa ditambahkan sebagai acuan Kabupaten  Jombang  zero  dalam tindak pidana minuman keras. Mayoritas masyarakat Jombang memiliki rasa keagaaman yang kuat, dapat menekan perkembangan minuman keras dengan  peran  aktif  masyarakat, kalangan  pelajar  dan  mahasiswa, yang diutamakan say no minuman beralkohol  atau  minuman  keras. Upaya  tersebut  bukan  hanya  tugas kepolisian,  tetapi  seluruh  elemen masyarakat. Masyarakat perlu peran  aktif  untuk  menanggulangi adanya kasus-kasus minuman keras
yang  muncul  di  kemudian  hari. Mencegah  lebih  baik  sebelum terjadi  tindak  pidana  minuman keras,  termasuk  menyelamatkan generasi-generasi menuju kehidupan yang lebih sehat

## Daftar Pustaka
Cahyanto,  Subuh.  2006.  Tinjauan Yuridis  Sosiologis  Terhadap Pesta  Minuman  Keras    Dalam Tradisi  Pementasan  Seni  Reog Ponorogo (Studi di Desa Sawoo Kecamatan  Sawoo  Kabupaten Ponorogo). Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang Chazawi,Adami.2002.Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Darmawan,    S.2010.    Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya. Online,http://www.MIRASAN TIKA/1.htm diakses 1 Juli 2016 Fatkhuri,Muh Wildan. 2010. Efektifitas PERDA Minuman Keras Terhadap  Tindak  Kriminal  di Kabupaten  Kulon  Progo  (Studi Atas  Perda  No.01  Tahun  2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Lamintang,P.A.F.1997.Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti Manan,H.Bagir. Konsistensi Pembangunan  Nasional  Dan Penegakan Hukum.,Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia
(IKAHI)  I.S.S.N-International Standars  Serial  Number    No. 0215-0247.,    Varia    Peradilan; Majalah    Hukum  Tahun  Ke Xxiii  No.  275  Oktober  2008., Jakarta Pusat.
Moeljatno.  2000.  Asas-Asas  Hukum Pidana.  Jakarta:  PT.  Rineka
Cipta
Moeljatno. 2007. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT.Bumi Askara Moleong,  J.  Lexy.  2011.  Metode
Penelitian Kualitatif.  Bandung: PT Remaja Rosda karya
Pratama,V.N.Dimas.    2013.  Perilaku Remaja  Pengguna  Minuman Keras  di  Jatigono  Kecamatan Kunir  Kabupaten  Lumajang.
Surabaya: Departemen Promosi Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku FKM Universitas Airlangga Prodjomidjojo, Martiman. 1995. Memahami Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesian  I .Jakarta: Pradnya Pramita Rahardjo,  Satjipto.  1983.    Masalah Penegakan  Hukum.    Bandung:
Sinar  Baru.
Sarwono. S.W. 2011. Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Simons.  1992. Leerbook  van  Het Nederlandsche Strafrecht, (terjemahan).  Bandung:  Pioner Jaya
Soekanto,  Soerjono.  1983.  Faktor- Faktor  Yang    Mempengaruhi Penegakan  Hukum.  Jakarta: Rajawali
Sudarto.1990. Hukum Pidana I.
Semarang: Yayasan Sudarto
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta Tjitrosoedibio,R  Subekti.  2005.Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Pramita Wibisono,Yusuf. 2014. Polres Jombang  Musnahkan  Ribuan Liter Miras, online http://beritajatim.com/hukum_k riminal/227340/polres_jombang _musnahkan_ribuan_liter_mira s.html diakses  pada  9  Agustus 2016 Wibisono,  Yusuf.  2015.  Pabrik  Miras Oplosan Diberebek Polres Jombang, online: http://beritajatim.com/hukum_k riminal/230300/pabrik_miras_o plosan_digerebek_polres_jomb ang.html diakses pada10 Agustus 2016 Widianarko,Budi dkk. 2000. Teknologi,  Produk,  Nutrisi  & Kemanan. Jakarta Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol  Birokrasi,  Pada  Era Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia Winarno,  Budi.  2004.  Teori  Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta, Media Pesindo