Vol. 12 No. 3 Mei-Juni 2023

## AKAD-AKAD UMUM DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI SYARI’AH DI INDONESIA

## Mhd. Abyan Fauzi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mhd.fauzy123@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  kepustakaan  melalui  penelaahan  sejumlah  literatur seperti  buku, jurnal  dan tulisan  lainnya  dengan data  primer  yang  diperoleh  dari peraturan perundang-undangan  serta  fatwa-fatwa  Majeslis  Ulama  Indonesia  yang  berkaitan  dengan asuransi syari’ah. Tulisan ini menitikberatkan pada pembahasan akad-akad umum yang ada pada  asuransi  syari’ah  di  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  akad-akad  umum dalam  asuransi  syari’ah  di  Indonesia  serta  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan akad-akad  tersebut.  Kesimpulan  penelitian  ini  mengungkap  bahwa  berdasarkan  beberapa peraturan  perundang-undangan  serta  beberapa  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia , dalam asuransi  syari’ah  akad  yang  digunakan  adalah  akad tabarru’ dan  akad tijārah .  Akad tabarru’ adalah akad dengan jenis hibah yaitu dengan menyetorkan sejumlah premi  yang merupakan hibah dari peserta asuransi yang diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong sesama  peserta  asuransi  tanpa  mengharapkan  keuntungan.  Sementara  akad tijārah adalah akad dengan jenis komersial dengan cara investasi dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan porsi yang ada dalam akad.
Kata kunci : asuransi syari’ah, akad tabarru’, akad tijārah .

## Abstract
This  article  is  the  result  of  library  research  through  the  study  of  a  number  of  literatures such  as  books,  journals  and  other  writings  with  primary  data  obtained  from  laws  and regulations  and the fatwas  of the Indonesian  Ulema Council  related to sharia insurance. This paper focuses on the discussion of general contracts that exist in sharia insurance in Indonesia with the aim of knowing the general contracts in sharia insurance in Indonesia and the problems associated with these contracts. The conclusion of this study reveals that based on several laws and regulations and several fatwas of the Indonesian Ulema Council ,  in  sharia  insurance  the  contracts  used  are  tabarru'  and  tijarah  contracts  .  Tabarru  ' contract is an agreement with a type of grant, namely by depositing a number of premiums which  are  grants  from  insurance  participants  which  are  intended  as  funds  to  help  fellow insurance  participants  without  expecting  a  profit.  Meanwhile,  the  tijarah  contract  is  a commercial type of contract where the investment and profits are shared according to the portion contained in the contract.
Keywords: Shari’ah Insurance, Tabarru' Contract , Tijarah Contract.

## Pendahuluan
Tingginya laju perkembangan lembaga keuangan syari’ah (LKS) saat ini terbilang cukup  pesat  dan  signifikan.  Banyaknya  lembaga  keuangan  syari’ah  seperti  Bank Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, dan juga termasuk  Asuransi Syari’ah, merupakan suatu bentuk  kepedulian umat  Islam  dalam  rangka  meningkatkan dan memanfaatkan konsep ekonomi syari’ah.
Kompleksitas  ekonomi  menuntut  akan  adanya  sistem  penjaminan  risiko. Penjaminan  risiko  tersebut  dapat  diakomodir  oleh  lembaga  asuransi  syari’ah  yang memang dibentuk untuk lembaga penjaminan dan pertanggungan. Lebih lanjut, asuransi syari’ah  wajib  memperhatikan  dan  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  syariat  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  Al-Quran  dan  As-Sunnah  (Ajib,  2019).  Oleh  karena  itu, lembaga asuransi  syari’ah harus menghindari praktik ribā, garar, maisir dan beberapa perihal yang dilarang dalam syariat Islam lainnya.
Asuransi  syari’ah adalah suatu  lembaga  keuangan  yang  kegiatannya bergerak di bidang  penjaminan  dan  pertanggungan.  Pada  dasarnya,  sistem  operasional  asuransi syari’ah  dan  asuransi  konvensional  hampir  sama  dari  segi  tugas  dan  fungsinya.  Akan tetapi,  asuransi  syari’ah  mempunyai  prinsip  berlandaskan  syariat  Islam  serta  adanya aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaannya, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia.  Artinya,  selain  legitimasinya  berpijak  pada  peraturan  perundang-undangan, dasar hukumnya juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Salah  satu  perbedaan  yang  mendasar  antara  asuransi  syari’ah  dan  asuransi konvensional  terletak  pada  aspek  peralihan  risiko  (Fauzi,  2019).  Dalam  asuransi konvensonal,  sistem  risiko  adalah  transfer  risiko,  dimana  risiko  peserta  asuransi ditanggung  penuh  oleh  perusahaan  asuransi  berdasarkan  klaim  yang  diajukan. Sementara  asuransi  syari’ah,  konsep  dasarnya  adalah tabarru’/ tolong-menolong, dan sistem barbagi risiko ( risk sharing) dimana risiko kerugian dibebankan kepada sesama peserta asuransi (Azizah, 2019).
Dalam  pelaksanaanya,  asuransi  syari’ah  mempunyai  akad-akad  tertentu  yang merupakan  dasar  suatu  kontrak  peserta  asuransi.  Akad-akad  tersebut  menjadi  poin penting dalam menentukan sebuah kebijakan asuransi, seperti pengelolaan, keuntungan, risiko dan berbagai ketentuan lainnya.
Artikel  ini  berisi  tentang  penjelasan  akad-akad  umum  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan  asuransi  syari’ah  di  Indonesia,  serta  bagaimana  mekanisme pengelolaan berdasarkan suatu akad tertentu.

## Metode
Dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan mengkaji  berbagai  literatur,  buku,  jurnal,  tulisan  lain,  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan  dan  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  terkait  dengan  topik  pembahasan.  Materi-materi  tersebut  dianalisis  dengan metode  deskriptif  analitik  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  akad-akad  umum pada lembaga asuransi syari’ah di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan Tinjauan Umum Asuransi Syari’ah
Asuransi  adalah  sistem  jaminan  sosial  dan  jaminan  kesejahteraan  bersama  yang dirancang  berdasarkan  kesepakatan  untuk  saling  tolong  menolong.  Tujuan  asuransi adalah  untuk  mengurangi  risiko  atau  kerugian  dari  kemungkinan  terjadinya  kematian, kecelakaan,  cidera,  kerugian  komersial  dan  termasuk  juga  di  dalammnya  kerugian  di bidang  perdagangan  dan  perusahaan  (Ichsan,  2014).  Selain  itu,    asuransi  dapat mengumpulkan  dana  yang  cukup  besar  yang  kemudian  dapat  dialokasikan  untuk pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat dan menguntungkan terhadap pemegang polis, tetapi juga terhadap masyarakat umum secara luas (Sudarsono, 2018).
Dari segi kata, asuransi berawal dari bahasa Belanda yaitu assurantie. Sementara istilah  hukumnya,  asuransi  dikenal  sebagai verzekering dengan  makna  pertanggungan (Amrin, 2006). Undang-undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asuransi syari’ah ialah serangkaian perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan pemegang polis, serta perjanjian di antara pemegang polis.
Berdasarkan  defenisi  di  atas,  adanya  perjanjian  di  antara  pemegang  polis menandakan  adanya  kesiapan  dan  kesanggupan  di  antara  sesama  peserta  untuk menjamin  satu  sama  lain  terhadap  kerugian  yang  dialami  di  masa  depan.  Kesiapan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari asuransi syari’ah yang merupakan tujuan dan fungsi utamanya.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  fatwanya,  juga  memberikan  definisi asuransi syari’ah sebagai upaya untuk saling melindungi dan saling membantu di antara sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan/atau tabarru’, yang menawarkan skema pengembalian untuk menghadapi suatu risiko melalui akad tertentu dengan prinsip syari’ah.
Fatwa  tersebut  juga  menjelaskan  dan  mengatur  bahwa  dana  asuransi  syari’ah selain  untuk  dikomersialkan (tijārah ),  juga  wajib    diperuntukkan  untuk  hibah ( tabarru’ ).  Artinya,  jika  pendanaan  diperuntukkan  untuk  hibah,  maka  pihak  pengelola tidak harus memberikan keuntungan dari nilai investasi kepada pemilik modal ( ṣāḥib al- māl) (Sula, 2004).
Definisi asuransi syari’ah atau takāful sebenarnya memiliki arti yang cukup luas. Abu Zahrah mendefinisikan takāful sebagai suatu komitmen antara orang perseorangan yang  tinggal  dalam    masyarakat  tertentu.  Dengan  demikian, takāful merupakan tanggungjawab  bersama  antara  umat  Islam,  dan  dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  saling menolong,  saling  membantu  dan  saling  menjamin  terhadap  satu  sama  lain  (Anwar, 2007).  Oleh  karena  itu, takāful menekankan  pada  aspek  gotong  royong  ( mutual cooperation ),  saling  melindungi  ( mutual  protection )  dan  saling  memberikan tanggungjawab ( mutual responsibility ), dalam rangka meningkatkan taraf hidup sesama masyarakat (Ichsan, 2014).
Berdasarkan beberapa definisi di  atas, maka asuransi  syari’ah  dapat  disimpulkan sebagai  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  terikat  dalam  suatu perjanjian  untuk  menghadapi  risiko  yang  mungkin  terjadi  di  masa  depan,  dengan
ketentuan  pemegang  polis  harus  membayar  premi  dengan  jumlah  tertentu  kepada perusahaan  asuransi  sebagai  jaminan.  Sementara  istilah takāful sendiri merupakan suatu lembaga yang dibentuk sebagai lembaga penjamin yang bersifat tolong-menolong, dan  bukan  untuk  tujuan  komersial  atau  pengembangan  dana.  Akan  tetapi,  meskipun dikomersialkan, maka praktik pembagiannya harus sesuai dengan akad yang disepakati di dalam kontrak dengan prinsip syariat Islam.

## Akad-akad Umum dalam Asuransi Syari’ah
Pada prinsipnya, asuransi syari’ah merupakan hubungan tanggung menanggung di antara sesama pihak. Artinya ketika pihak yang satu mengalami kerugian, maka saat itu juga  pihak  yang  lain  akan  mempunyai  kewajiban  untuk  menanggung  kerugian  itu. Hubungan hukum pertanggungan itu harus didasarkan pada akad-akad tertentu sebagai dasar  atasa  suatu  perikatan.  Adanya  akad  akan  menjadi  aturan  hukum  yang  harus dipatuhi oleh semua pihak dalam menjalankan suatu produk asuransi tertentu.
Pada  praktiknya,  ketika  calon  peserta  akan  mengikuti  atau  membeli  produk asuransi  pada lembaga asuransi  syari’ah, maka perusahaan  asuransi  akan memberikan akad-akad tertentu. Akad tersebut juga harus mengikuti ketentuan syari’ah tanpa adanya unsur garar (penipuan), maisir (perjudian), ribā, ẓulm (penganiayaan), risywah (suap), dan lain sebagainya.
Dalam fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syari’ah, hanya terdapat dua  akad  dalam  penyelenggaraan  asuransi  syariah  di  Indonesia,  yaitu  akad tabarru’ dengan jenis  hibah, dan akad tijārah dengan jenis akad muḍārabah. Akan tetapi,  pada tahun  2006,  DSN-MUI  kembali  mengeluarkan  fatwa  yang  mengatur  bahwa  akad wakālah  bil  ujrah dan  akad muḍārabah  musytarakah boleh  diterapkan  pada  lembaga keuangan  syariah,  termasuk  asuransi  syariah  yang  merupakan  turunan  daripada  akad tijārah.
Adapun  penjelasan  mengenai  akad-akad  umum  yang  digunakan  dalam  asuransi syari’ah adalah sebagai berikut:

## 1. Akad Tabarru’ (Hibah)
Akad tabarru’ adalah suatu akad yang menyertai  segala produk asurasi syari’ah yang bertujuan untuk  agenda tolong-menolong, dan bukan untuk  pengembangan dana. Akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad bisnis/komersial karena ketentuan  dari tabaru’ itu sendiri adalah hibah.
Dalam  akad tabarru’, peserta  memberikan  hibah  yang  akan  digunakan  untuk membantu  peserta  lain  yang  mengalami  musibah.  Sementara  perusahaan  bertindak hanya  sebagai  pengelola  dan  perantara  hibah  (Rafsanjani,  2016).  Artinya  secara kolektif, peserta adalah penanggung bagi peserta lain.
Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dana tabarru’ adalah dana dari  seluruh  peserta  yang  dialokasikan  untuk  mambantu  peserta  lain  yang  mengalami musibah. Oleh karena itu, dana tabarru’ bukanlah suatu dana yang mengandung unsur tabungan,  karena  dana  tersebut  murni  diperuntukkan  untuk  santunan  dalam  rangka
tolong-menolong (Fadilah & Makhrus, 2019). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dana  yang  dihimpun  melaluia  akad tabarru’ tidak  boleh  dialokasikan  untuk  biaya operasional perusahaan asuransi, apalagi diklaim sebagai pendapatan perusahaan.
Perusahaan  asuransi  dilarang  menggunakan  dana tabarru’ untuk  kepentingan perusahaan seperti biaya operasional, pemeliharaan dan sebagainya,  jika  merujuk pada defenisi dan ketentuan akad wakālah . Sebab, dana yang ada dalam akad tabarru’, harus dilaksanakan  dan  dikelola  dengan  mengguakan  akad wakālah . Wakālah sendiri  adalah pemberian  kuasa  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  untuk  dan  atas  nama pemberi kuasa (Hidayat, 2018). Oleh karena itu, aturan dan kedudukan antara pengelola sebagai  penerima  kuasa,  dan  peserta  sebagai  pemberi  kuasa  disusun  sedemikian  rupa untuk meminimalisir terjadinya perselisihan di antara pihak.
Kedudukan  antara  pengelola  dan  peserta  dalam  akad tabarru’ pada  asuransi syari’ah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI. Kedudukan para pihak dinyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa  dalam  akad tabarru’, peserta  memberikan  dana  hibah  yang  akan digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang  mengalami musibah;
b. Bahwa  peserta  secara  individu  bertindak  sebagai  penerima  dana tabarru’ dan secara kolektif bertindak sebagai penanggung;
c. Bahwa  perusahaan  asuransi  berkedudukan  sebagai  pengelola  dana tabarru’ berdasarkan akad wakālah dari para peserta (Fadilah & Makhrus, 2019).
Ketentuan akad tabarru' secara detail diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia.  Akad tabarru' dalam  peraturan  tersebut  wajib  memuat sekurang-kurangnya :
a. kesepakatan di antara peserta untuk saling menolong satu sama lain (ta’āwun);
b. hak  dan  kewajiban  masing-masing  peserta  baik  secara  individu  maupun  secara kolektif;
c. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan klaim;
d. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadinya pembatalan;
e. ketentuan  mengenai  alternatif  dan  persentase  pembagian surplus  underwriting; dan
f. ketentuan lain yang disepakati.
Beberapa ketentuan yang telah ditetapkan di atas, menjadi acuan pembuatan suatu perjanjian  di  antara  perusahaan  asuransi  syari’ah  dan  peserta  dalam  akad tabarru’. Ketentuan-ketentuan  tersebut  harus  adil  dan  berimbang  sebagaimana  asas konsensualitas  dan  kebebasan  berkontrak,  serta  tidak  adanya  unsur  penipuan  dan paksaan.
2. Akad Tijārah
Akad tijārah merupakan salah satu akad dalam ekonomi syari’ah yang digunakan untuk tujuan komersial (for profit transaction) . Bentuk  akad yang digunakan pada akad tijārah (dalam hal asuransi syari’ah) adalah akad wakālah bil ujrah, akad muḍārabah, dan akad muḍārabah musytarakah. Ketentuan akad tijārah dapat beralih menjadi akad tabarru' apabila  pemilik  dana  ( ṣaḥibul  māl) bersedia  melepaskan  haknya,  sehingga perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap pemilik dana.
Akad tijārah digunakan  untuk  mengelola  dan  dari  premi  yang  dibayarkan  oleh peserta kepada perusahaan yang berkedudukan sebagai pengelola (muḍārib), sedangkan peserta  diposisikan  sebagai  pemilik  dana (ṣāḥibul  māl) .  Apabila  perjanjian  berakhir karena sebab tertentu, maka premi yang menggunakan akad tijārah harus dikembalikan beserta bagi hasilnya.
Adapun jenis-jenis akad tijārah pada praktik asuransi syari’ah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:
a. Akad Wakālah bil Ujrah (Agency)
Akad wakālah  bil  ujrah adalah  suatu  akad  dengan    memberikan  kewenangan kepada  perusahaan  asuransi  untuk  mengelola  dana  peserta  dengan  memberikan  suatu ujrah ( fee ) tertentu. Akad ini dapat digunakan pada produk asuransi yang memuat unsur tabungan (saving, maupun tabarru ’ (non-saving) .    Akan  tetapi  jika  akad wakālah  bil ujrah digunakan  untuk  mengelola  dana tabarru’, maka  perusahaan  wajib  melakukan pemisahan antara dana dari  akun tabarru’ dan dana dari akun tijārah.
Akad wakālah sejatinya adalah kontrak yang tidak mengikat dengan artian, bahwa baik  yang  diwakilkan  (pemberi  kuasa:  dalam  hal  ini  pemilik  modal)  ataupun  agen (penerima  kuasa:  dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi)  boleh  menarik  diri  kapanpun dengan  persetujuan  bersama,  meskipun  batas  waktu  di  dalam  kontrak  belum  berakhir. Hal  tersebut  berangkat  dari  pemahan  definisi  akad wakālah itu  sendiri  (Muchtar  & Najma, 2019).
Meskipun  akad wakālah tidak  mengikat  seperti  akad  lainnya,  namun  kedudukan serta  ketentuannya  tetap  mengikat  dan  menjadi  hukum  bagi  para  pihak.  Adapun beberapa ketentuan yang terdapat dalam akad wakālah bil ujrah antara lain:
1) perusahaan merupakan wakil atau penerima kuasa untuk mengelola dana;
2) peserta  baik  secara  individu  ataupun  kelompok  dalam  produk saving dan tabarru’ , bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa);
3) perusahaan  tidak  diperkenankan  untuk  mewakilkan  kembali  atas  kuasa  yang diterimanya kepada pihak lain, kecuali adanya izin dari pemberi kuasa;
4) akad wakālah bersifat amanah ( yad amānah ) dan bukan  merupakan tanggungan (yad  ḍaman). Dengan  demikian,  penerima  kuasa  tidak  menanggung  risiko terhadap  kerugian  investasi  dengan  mengurangi  biaya  yang  telah  diterimanya, kecuali  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh  kelalaian  atau  wanprestasi  yang dilakukan penerima kuasa;
5) erusahaan tidak berhak menerima bagian dari keuntungan investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakālah (Nomor, 2AD).
Ketentuan akad wakālah bil ujrah selanjutnya diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
1) Adanya objek yang diberikan kuasa untuk pengelolaannya;
2) Aturan  mengenai  hak  dan  kewajiban  peserta  baik  secara  kolektif  dan/atau individu sebagai pemberi kuasa;
3) Aturan  hak  dan  kewajiban  penerima  kuasa  termasuk  kewajiban  untuk bertanggungjawab  terhadap  segala  bentuk  kerugian  yang  terjadi  dalam mengelola  risiko  dan/atau  mengelola  investasi  yang  disebabkan  oleh  kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kuasa;
4) Aturan mengenai batasan kuasa atau kewenangan yang diberikan;
5) Ketentuan mengenai jumlah, cara serta waktu pemotongan upah (fee);
6) ketentuan lain yang disepakati.
Beberapa  ketentuan  dalam  akad wakālah  bil  ujrah yang  telah  diatur  sedemikian rupa,  merupakan  suatu  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  bersama  agar  pihak  pemberi kuasa ataupun penerima kuasa dapat memberikan kepercayaan terhadap satu sama lain. Pelaksanaan wakālah  bil  ujrah harus  dilakukan  dengan  bijaksana  agar  tujuan  akad tersebut, yaitu investasi berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan.
b. Akad Muḍārabah (Partnership)
Akad muḍārabah adalah  akad  kerjasama  atas  suatu  usaha  tertentu  di  antara  satu pihak  sebagai  pemilik  modal  ( ṣāḥibul  māl) dan  pihak  lain  sebagai  pengelola,  dengan ketentuan  keuntungan  dibagi  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  (Al-Jaziri,  1991). Sedangkan  apabila  usaha  yang  dijalankan  itu  tidak  berjalan  dengan  baik  sampai mengalami  kerugian,  maka  kerugian  tersebut  ditangguh  penuh  oleh  pemilik  modal selama  tidak  ditemukan  adanya  unsur  kesengajaan,  kelalaian  dan  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  si  pengelola  (MA’INAH  &  MAZHAB,  n.d.).  Dalam  kaitannya  dengan asuransi syari’ah, peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik dan penyedia seluruh modal  ( ṣāḥibul  māl), dan  perusahaan  asuransi  berkedudukan  sebagai  pengelola (muḍārib).
Sebagaimana  akad wakālah pada  pembahasan  sebelumnya,  akad muḍārabah pada prinsipnya juga merupakan akad yang tidak mengikat (akad jāiz). Oleh karena itu, baik pemilik modal ataupun pengelola, boleh membatalkan kontrak dengan syarat harus adanya persetujuan bersama di antara mereka (AL-GHAZZI, n.d.).
Meskipun  akad muḍārabah digolongkan  kepada  akad jāiz, namun  ketentuan- ketentuan  akad muḍārabah harus  diatur  dan  ditetapkan  sedetail  mungkin  demi tercapainya  perlindungan  hukum  serta  kepastian  di  antara  pihak.  Ketentuan  tersebut harus memuat paling sedikit antara lain:
1) hak  dan  kewajiban  peserta  secara  kolektif  dan/atau  individu  sebagai ṣāḥibul  māl (pemilik dana);
2) hak dan kewajiban perusahaan sebagai muḍārib (pengelola dana);
3) batasan kewenangan yang diberikan peserta kepada perusahaan;
4) pembagian, cara dan waktu pembagian keuntungan; dan
5) ketentuan lain yang disepakati.
Akad muḍārabah yang  diterapkan  pada  sistem  perbankan  dan  yang  diterapkan pada  asuransi  syari’ah  mempunyai  perbedaan  dalam  pelaksanaannya.  Di  dalam  sistem perbankan,  biasanya  pemilik  modal  adalah  bank  dan  pengelolanya  adalah  nasabah. Sementara  dalam  asuransi  syari’ah  adalah  kebalikannya.  Oleh  karena  itu,  akad muḍārabah dalam asuransi  syariah adalah  akad muḍārabah-musytarakah. Akan tetapi, ketentuan  umum  akad muḍārabah tetap  melekat  dan  harus  dipenuhi  dalam  sistem asuransi syari’ah.
Sakir  Sula  dalam  bukunya  memberikan  gambaran  terhadap  pengimplementasian akad muḍārabah pada  asuransi  syari’ah.  Ia  menggambarkan  bahwa  ketentuan muḍārabah harus  dihitung  berdasarkan  pada  kinerja  yang  sebenarnya.  Selain  itu, pembayaran  tidak dilakukan dengan cara offset secara langsung dengan premi renewel kecuali  atas  permintaan  peserta.  Oleh  karena  itu,  pembayaran muḍārabah tidak  dapat dilakukan di muka.
Mengenai persyaratan pembayaran muḍārabah, juga harus dilakukan ketika polis telah  jatuh  tempo,  premi  (kontribusi)  telah  dibayar  penuh,  serta  tidak  ada  pembayarnn klaim  selama  periode convered. Sementara  mengenai  perhitungan muḍārabah, dilakukan dengan formula periode takāful (perusahaan, kontribusi, tanggal pembayaran, dan rate muḍārabah.
Adapun  mengenai  tata  cara  perhitungan muḍārabah, besarnya muḍārabah yang dihitung, diperoleh dengan cara rata-rata tertimbang dari surplus underwraiting . Selain itu, rasio muḍārabah dapat diperoleh dengan membagi rata-rata tertimbang muḍārabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan ke atas.
Mengenai  tata  cara  pembayaran muḍārabah, cadangan muḍārabah harus dibagikan  kepada  peserta  yang  selesai  masa  pertanggungannya  dengan  menggunakan rate  atas  premi  yang  disetor  oleh  peserta . Sedangkan  kriteria  peserta,  adalah  peserta yang yang tidak mendapatkan manfaat klaim. Oleh karena itu, peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan, diberikan muḍārabah secara proporsional. Peserta yang telah jatuh tempo polis asuransinya, dikirimi surat konfirmasi untuk menentukan pembayaran muḍārabah. Pengiriman surat konfirmasi tersebut, bersamaan dengan pengiriman surat konfirmasi  perpanjangan  yang  dilakukan customer  care. Apabila  peserta  memberikan konfirmasi muḍārabah , maka diserahkan ke divisi keuangan untuk segera dibayarkan. Sistem  pembayaran muḍārabah kepada  peserta,  dapat  dilakukan  melalui  bank dengan  cara  transfer,  pemberian  dalam  bentuk  cek,  atau  diberikan  secara  tunai.  Selain itu,  dapat  juga  melalui  koperasi  peserta.  Pembayaran  dapat  diberikan  kepada  lembaga zakat, berdasarkan persetujuan peserta.
c. Akad Muḍārabah Musytarakah
Akad muḍārabah  musytarakah— (perpaduan  akad muḍārabah dan  akad musyarakah)— adalah akad muḍārabah yang pengelola atau muḍāribnya (dalam hal ini perusahaan asuransi syari’ah) turut menyertakan modalnya dalam kegiatan usaha yang
disepakati.  Artinya  perusahaan  asuransi  selain  bertindak  sebagai  pengelola  dana,  juga sekaligus  menjadi  pemilik  dana  itu  sendiri.  Merujuk  kepada  fatwa  DSN-MUI, mekanisme  pembagian  hasil  investasi  dalam  akad muḍārabah  musytarakah adalah sebagai berikut: (Ubaidillah, 2022) Cara pertama :
1) hasil  investasi  dibagi  terlebih  dahulu  antara  perusahaan  asuransi  (sebagai muḍārib )  dengan  peserta  (sebagai ṣāḥibul  māl )  sesuai  dengan  nisbah  yang disepakati;
2) bagian  hasil  investasi  sesudah  disisihkan  untuk  perusahaan  asuransi  (sebagai muḍārib ),  dibagi  antara  perusahaan  asuransi  (sebagai musytarik )  dengan  peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.
Cara kedua :
1) hasil  investasi  dibagi  secara  proporsional  antara  perusahaan  asuransi  (sebagai musytarik ) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing;
2) bagian  hasil  investasi  sesudah  disisihkan  untuk  perusahaan  asuransi  (sebagai musytarik )  dibagi  antara  perusahaan  asuransi  sebagai muḍārib dengan  peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Dalam akad muḍārabah musytarakah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2010  tentang  Penerapan  Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari’ah dan  juga  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  harus  memuat  ketentuan  sekurang- kurangnya:
1) hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau secara individu sebagai ṣāḥibul māl (pemilik dana);
2) hak  dan  kewajiban  perusahaan  sebagai muḍārib (pengelola  dana)  termasuk kewajiban  perusahaan  untuk  menanggung  seluruh  kerugian  yang  terjadi  dalam kegiatan  pengelolaan  investasi  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan,  kelalain,  atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan secara sengaja;
3) batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan;
4) cara dan waktu penentuan  besaran kekayaan peserta dan kekayaan perusahaan;
5) bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investai; dan
6) ketentuan lain yang disepakati.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa MUI serta Peraturan Menteri  Keuangan  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut,  maka  perbedaan  yang mendasar  antara  akad muḍārabah dan muḍārabah  musytarakah adalah  terletak  pada penyertaan  modal.  Dalam  akad muḍārabah ,  perusahaan  hanya  bertindak  sebagai muḍārib (pengelola  dana/penerima  kuasa)  dan  seluruh  dana  murni  bersumber  dari peserta.  Sementara  dalam  akad muḍārabah  musytarakah, perusahaan  bukan  hanya bertindak  sebagai muḍārib (pengelola  dana/penerima  kuasa),  tetapi  juga  sebagai investor  atau  pemilik  dana  untuk  kegiatan  suatu  usaha  yang  diperjanjikan  (Rampai,
n.d.).  Dengan  demikian,  maka  perusahaan  asuransi  syari’ah  dalam  akad muḍārabah musytarakah menduduki  tiga  posisi  (peran)  yaitu,  sebagai  wakil  (penerima  kuasa), sebagai muḍārib (pengelola), dan sebagai syārik (pemberi modal).
Dari beberapa akad di atas, yang lebih disukai dalam penggunaannya adalah akad wakālah  bil  ujrah. Akad wakālah lebih  disukai  karena  dianggap  memberikan perlindungan  asuransi  yang  lebih  baik  daripada  jenis  akad muḍārabah dan  akad muḍārabah  musytarakah. Hal  itu  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  peran  perusahaan sebagai muḍārib dan/atau sebagai syārik lebih  dominan  daripada  peserta  (pemilik modal).  Sedangkan  apabila    berkaitan  dengan  dana tabarru’ ,  dalam  akad wakālah memisahkannya  menjadi  dana  risiko  ( risk  fund) dan  dana  investasi (invesment  fund). Dana  risiko  diperuntukkan  untuk  membayar  klaim/santunan  terhadap  pihak  yang membutuhkan  ataupun  peserta  yang  mengalami  kerugian.  Sementara  dana  investasi, digunakan untuk usaha investasi dengan prinsip syari’ah (Ashal, 2017).
Banyaknya  ketentuan  dan  aturan  mengenai  penerapan  akad-akad  umum  dalam asuransi  syari’ah  merupakan  suatu  upaya  preventif  atas  terjadinya  hal-hal  yang  dapat merugikan  pihak,  terutama  peserta  asuransi.  Hal  itu  tentu  saja  berangkat  daripada definisi  asuransi  itu  sendiri  yang  mana  adalah  sebagai  lembaga  penjamin,  dan  bukan sebagai  lembaga  keuangan  yang  berorientasi  kepada  pengembangan  dana.  Dengan demikian,  praktik  investasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  asuransi  syari’ah  yang melibatkan  peserta  secara  langsung,  harus  dilakukan  pengawasan  secara  baik  demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari’ah di Indonesia.

## Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  di  atas  tentang  akad-akad  umum  dalam  penyelenggaraan asuransi  syari’ah  di  Indonesia,  serta  ketentuan-ketentuannya,  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan antara lain:
1. Asuransi  syari’ah  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  dimana pihak  yang  satu  merupakan  pengelola  yang  bertindak  sebagai  penanggung,  dan pihak  lain  sebagai  pemberi  dana  yang  bertindak  sebagai  tertanggung.  Kegaiatan asuransi  harus  berdasarkan  prinsip  syari’ah  dengan  tujuan  utama  untuk  tolong- menolong sesama peserta, dan di sisi lain juga sebagai kegiatan berinvestasi untuk mencari keuntungan.
2. Akad tabarru’ merupakan akad dengan bentuk hibah, dan akad untuk pengelolaan dana.  Akan  tetapi,  meskipun  dana tabarru’ merupakan  dana  hibah,  lembaga asuransi  yang  merupakan  lembaga profit  oriented diperbolehkan  untuk menginvestasikan dana tersebut agar lebih produktif.
3. Akad tijārah adalah  akad  dengan  jenis  bisnis  atau  komersial.  Akad  ini  lebih cenderung kapada orientasi keuntungan. Pelaksanaan asuransi dengan akad tijārah memberikan  pengelolaan  secara  penuh  kepada  pihak  perusahaan,  dengan  harapan dana  yang  dikumpulkan  dapat  diinvestasikan  dalam  bentuk  usaha  berprinsip syari’ah dengan keuntungan dibagi sesuai porsi dalam akad.
4. Akad muḍārabah adalah  bagian  dari  akad tijārah yang  mana  peserta  asuransi bertindak sebagai ṣāḥibul māl dan perusahaan asuransi bertindak sebagai muḍārib.
Dalam  akad  ini  peserta  menyetorkan  sejumlah  premi  untuk  diinvestasikan, sementara muḍārib adalah  pengelolanya.  Keuntungan  dari  hasil  investasi  adalah profit sharing sesuai dengan akad dalam perjanjian.
5. Akad muḍārabah  musytarakah yang  juga  merupakan  bagian  akad tijārah adalah akad yang pengelola dana, juga menyertakan modalnya terhadap kegiatan investasi yang  diperjanjikan.  Sistem  keuntungan  dari  investasi  dibagi  berdasarkan  modal yang disetor sesuai dengan yang telah diperjanjikan akad.

## DFTARPUSTAKA
Ajib, Muhammad. (2019). Asuransi syariah .
Al-Ghazzi, I. B. N. Qasim. (N.D.). Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib Karya Muhammad .
Al-Jaziri,  Abdul  Rahman.  (1991). Al-Fiqh’ala  al-Mazahib  al-Arba’ah .  Hakikat Kitabevi.
Amrin,  Abdullah.  (2006).  Sharia  Insurance. PT.  Elex  Media  Komputindo  Gramedia Group: Jakarta .
Anwar, Khoiril. (2007). Asuransi syariah, halal & maslahat . Tiga Serangkai.
Ashal,  Farid  Fathony.  (2017).  Kedudukan  Akad  Tijarah  dan  Akad  Tabarru’Dalam Asuransi Syariah. HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 3 (2), 238–252.
Azizah,  Imaniar Mahmuda Umi  Karimatul. (2019). Studi Komparasi  Asuransi  Syariah Dengan Asuransi Konvensional. Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan , 4 (1), 56–69.
Fadilah, Amalia, & Makhrus, Makhrus. (2019). Pengelolaan dana tabarru’pada asuransi syariah  dan  relasinya  dengan  fatwa  dewan  syariah  nasional. Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1), 87–103.
Fauzi,  Wetria.  (2019). Hukum  Asuransi  di  Indonesia.  Padang .  Andalas  University Press. Ichsan, Reza Nurul.(2020). Pengaruh Sistem ….
Hidayat, Enang. (2018). Transaksi Ekonomi Syariah . Remaja Rosda Karya.
Ichsan,  Nurul.  (2014). Pengantar  Asuransi  Syariah .  Referensi  (Gaung  Persada  Press Group).
Ma’inah,  M.  U.  D.,  &  Mazhab,  Perbandingan.  (N.D.). Ketentuan  Diversi  Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Komparasi Antara Hukum Positif Dan .
Muchtar, Evan Hamzah, & Najma, Siti. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang. Jurnal Asy-Syukriyyah , 20 (1), 1–25.
Nomor,  Peraturan  Mahkamah  Agung.  (2AD).  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari’ah. Analisa  Bahan  Hukum  Yang  Digunakan  Dalam  Penelitian Tesis Ini Adalah .
Rafsanjani, Haqiqi. (2016). Akad Tabarru’Dalam Transaksi Bisnis. Jurnal Masharif Al-
Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 1 (1).
Rampai, Bunga. (n.d.). Mindset .
Sudarsono, Heri. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi . Ekonisia FE UII.
Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional . Gema Insani.
Ubaidillah, M. Ibnu. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN MUI/III/2006  Tentang  Akad  Mudharabah  Mustarakah  Pada  Asuransi  Syariah  Di PT.  Aj  Central  Asia  Raya  Cabang  Cirebon .  S1  Hukum  Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.