Education Achievment: Journal of Science and Research Volume 3, Issue 3, November 2022 Journal Homepage: http://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr
Kebijakan  Pendidik  Dan  Tenaga  Kependidikan  MI  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Aceh Tenggara
Muhammad Idris Maas Zaid 1 , Saleh Adri 2 , Harli 3 1,2,3 STIT Babussalam Aceh Tenggara Corresponding Author : idrisbangah@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to describe how the policies of the Ministry of Religion of Islam  in  Southeast  Aceh  towards  educators  and  education  staff.  This research uses descriptive qualitative. The research was conducted at the Office  of  the  Ministry  of  Religious  Affairs  in  Southeast  Aceh.  The  data collection technique begins with presenting the data obtained in the field. After that, data reduction, namely selecting and sorting the required data, then followed by verification, namely the conclusion of data according to the problem under study. Based on the results of this study, it shows that the policies of educators and education staff, the Office of the Ministry of Religion of Islam in Southeast Aceh, found that the government's policies towards educators and education staff regarding the basic competencies of educators and education staff, teacher education, class rank of teachers and policies, the Office of the Ministry of Religion, Aceh Tenggara Dalam towards educators and educational staff.
Kata Kunci Policy of Educators, Educational Staff, MI

## PENDAHULUAN
Pembangunan pendidikan bukan urusan yang sederhana, melaikan urusan yang menyangkut  berbagai  pihak,  berbagai  aspek  dan  dimensi  dengan  sifatnya  yang  luas dan mendalam. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Sistem Pendidikan  Nasional  Nomor  20  tahun  2003.  Dalam  rangka    melaksanakan  Undang- Undang  tersebut,    Peraturan  Pemerintah  telah  menetapkan  Nomor  32  TAHUN  2013 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  yang  mencakup  standar  kompotensi  lulusan, standar isi, standar isi, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum.
Perkembangan  zaman  dan  tantangan  zaman  yang  sangat  pesat  saat  ini,  maka kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  harus  dititik beratkan karena mengingat keberhasilan suatu pendidikan juga tergantung bagaimana kebijakan  suatu  pemerintah  terhadap  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dalam meningkatkan  kuwalitas    profesional  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  untuk memajukan  kualitas  pendidikan  di  suatu  MI,  beradasarkan Peraturan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2010. Tentang Pendidik dan Tenaga kependidikan; 1)  Pembinaan  Guru  Pendidikan  Agama  secara  nasional  dilakukan  oleh  Direktur Jenderal  atau  pejabat  yang  diberi  tugas  oleh  Menteri,  2) Pembinaan  Guru  Pendidikan
Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, 3) Pembinaan  Guru Pendidikan  Agama  tingkat  Kabupaten/Kota  dilakukan  oleh  Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diarahkan  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  kualifikasi melalui  pendidikan,  pelatihan,  sertifikasi,  pengayaan  wawasan  dan  pengalaman, pemagangan,  apresiasi,  kompetisi,  penugasan,  keikutsertaan  dalam  organisasi  profesi pendidik, dan bentuk lainnya.
Maka dalam memajukan suatu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ada tiga faktor penentu  kualitas  atau  mutu  pendidikan,  yaitu  (a)  orang  (pendidik),  (b)  program (kurikulum)  dan  (c)  institusi  (pimpinan).  Dengan  demikian  upaya  pemenuhan  dan perwujudan  segenap  standar  pendidikan  nasional  idealnya  harus  didukung  oleh personal  (orang)  yang  berkualitas,  dibarengi  dengan  program  (kurikulum)  yang  baik serta institusi(pimpinan)yang efektif Guru adalah ujung tombak penentu keberhasilan pelaksanaan  pendidikan.  Ralitas  dilapangan  bahwa  untuk  mamajukan  pendidikan yang  lebih  banyak  diperhatikan  adalah  standart  nasional  pendidikan,  sehingga  tidak memperhatikan standart pendidik dan tenaga pendidikan. Tentu ada kesalahan dalam menentukan  suatu  kebijakan,  Namun,  ketika  kegagalan  kebijakan  terjadi,  maka  perlu dikaji  apakah  karena  perumusan  kebijakan  tersebut  memang  buruk  atau  kesalahan dalam mengimplementasikannya.
Standar Pendidikan Nasional merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Standar  Nasional  Pendidikan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional  Pendidikan bertujuan menjamin mutu  pendidikan  nasional  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat.  Standar  Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Salah  satu  standar  dari    delapan  Standar  Pendidikan  Nasional  standar  pendidik dan  tenaga  kependidikan.  Pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Kualifikasi  akademik yang  dimaksudkan  adalah  tingkat  pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  pendidik  yang  dibuktikan  dengan  ijazah  dan/atau  sertifikat  keahlian  yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
1. Kompetensi pedagogik;
2. Kompetensi kepribadian;
3. Kompetensi profesional; dan
4. Kompetensi sosial.
Berdasarkan  permasalahan  diastas  maka  penulis  ingin  mengkaji  kebijakan  apa saja yang diambil oleh pemerintah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam memajukan  Madrasah  Ibtidaiyah.  Dengan  tujuan  agar  tidak  selalu  fokus  perhatian pemerintah  pada  peningkatan  mutu  kualitas  dan  kuantitas  SD/MI  saja,  tetapi  pada peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan.  Tulisan  (hasil penelitian) ini mencoba memberi jawaban dalam memajukan pendidikan di Madrasah Ibtidiyah.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah ( field research ) dengan pendekatan kualitatif deskriptif . peneliti dalam penelitian di awali dengan penelitian literatur yang sejenis, kemudian ke lapangan.  Penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan    data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  sebagai  prilaku  yang diamati.  Penelititan  dengan  mencari  data-data  jumlah  MI  yang  ada  di  Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara. Kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil Kantor Kementerian  Agama  Aceh  Tenggara  dalam    memajukan  kualitas  dan  kuantitas Madrasah Ibtidaiyah di Aceh Tenggara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kantor  Kementerian  agama  Aceh  Tenggara Provinsi  Aceh.  Data  yang  dapat  disajikan  mulai  dari  data  jumlah  MI  ,guru  baik  PNS maupun  Non  PNS,  yang  bersertifikasi  ataupun  yang  belum,  dan  kebijakan  yang dalakukan  Kantor  Kementerian  Agama  Aceh  Tenggara  dalam  meningkatkan  kulitas dan kuantias MI di Aceh Tenggara.
Jumlah  MI  yang  terdata  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Tenggara. Baik yang swata maupun yang negeri.
Tabel 1.
Rekapitulasi Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022 Tingkat Madrasah Ibtidaiyah
NO NAMA SEKOLAH DATA GURU PNS GBPNS  JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

## MIN ALUR BULUH GABUNGAN MIN JONGAR
MIN KUTA BATU MIN KUTA UJUNG MIN KUTACANE MIN LAWE SAGU MIN LAWE SIGALA GALA MIN LAWE SUMUR MIN SIMPANG SEMADAM MIN TANJUNG MIN TERUTUNG PEDI MIS AL-IKHLAS MIS BADRUL ULUM MIS BAMBEL MIS BIAK MULI ALUR LANGSAT MIS BUKIR MERDEKA MIS DARUNNASHIHIN MIS KUTA CINGKAM MIS KUTAMBARU MIS LAWE DUA MIS LAWE KONGKER MIS PULO KEMIRI LAWE PINIS MIS SUKARIMBUN MIS TERUTUNG PAYUNG
MIS TITI MAS
MIS TITI PASIR
MIS NURUL ULUM 7 15 6 7 24 7 9
12 7 7 5 0 0
12 4 7 0 6 12 5 4 4 4 9 2 7 0 4 11 13 4 20 13 5 8 10 0 8 7 9 14 7 6 10 8 8 7 8 10 10 6 14 7 9 11 26 19 11 44 20 14 20 17 7 13 7 6 26 11 13 10 14 20 12 12 14 14 15 16 14 9 JUMLAH 182 236 418
Jumlah    MI  yang  terdata  di  Kemenag  Aceh  Tenggara  hanya  sebanyak  27  MI, dengan jumlah rata-rata guru sebanyak 418 tentu ini merupakan sebuah bilangan yang sangat disayangkan karena ketidaksesuian antara jumlah sekolah dengan pendidik dan tenaga pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.
Tabel 2.
Jumlah Guru Yang  Sudah Dan Yang Belum Sertifikasi Yang Terdata Di
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara NO NAMA SEKOLAH DATA GURU SERTIFIKASI PNS SERTIFIKASI GBPNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

## MIN ALUR BULUH GABUNGAN MIN JONGAR
MIN KUTA BATU MIN KUTA UJUNG MIN KUTACANE MIN LAWE SAGU MIN LAWE SIGALA GALA MIN LAWE SUMUR MIN SIMPANG SEMADAM MIN TANJUNG MIN TERUTUNG PEDI MIS AL-IKHLAS MIS BADRUL ULUM MIS BAMBEL MIS BIAK MULI ALUR LANGSAT MIS BUKIR MERDEKA MIS DARUNNASHIHIN MIS KUTA CINGKAM MIS KUTAMBARU MIS LAWE DUA MIS LAWE KONGKER MIS PULO KEMIRI LAWE PINIS MIS SUKARIMBUN
MIS TERUTUNG PAYUNG MIS TITI MAS MIS TITI PASIR MIS NURUL ULUM 7 15 6 7 24 7 9
12 7 7 5 0 0
12 4 7
0 6 12 5 4 4 4 9
2 7 0
2 4
3 3 6 2 3 4 4 0 3 5 1 10 4 4 2 3
4 4 3 3 4 3 4 3 0 JUMLAH 182 91

## Tabel 3.

## Data  Pendidikan Guru Dan Pangkat Serta Golongan
NO NAMA SEKOLAH PENDI DIKAN GURU PANGKAT GOLONGAN D3  S1  4A  4B  3A  3B  3C  3D  2B  2A 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

## MIN ALUR BULUH
GABUNGAN
MIN JONGAR MIN KUTA BATU MIN KUTA UJUNG MIN KUTACANE MIN LAWE SAGU MIN LAWE SIGALA GALA MIN LAWE SUMUR MIN SIMPANG SEMADAM MIN TANJUNG MIN TERUTUNG PEDI MIS AL-IKHLAS MIS BADRUL ULUM MIS BAMBEL MISBIAK MULI ALUR LANGSAT MIS BUKIR MERDEKA MIS DARUNNASHIHIN MIS KUTA CINGKAM MIS KUTAMBARU MIS LAWE DUA MIS LAWE KONGKER MIS PULO KEMIRI LAWE PINIS MIS SUKARIMBUN MIS TERUTUNG PAYUNG MIS TITI MAS MIS TITI PASIR
MIS NURUL ULUM 2 4 4 3 0
0 9 22 15 8 44 20 14 20 17 7 13 7 6 26 11 13 9 10 15 5 12 14 8 10
16 14 9
2 4 7 10 16
10 13 5 4 1 1 0 0 5 1 4 0 2 5 3 1 1 2 4 1 2 0
3 6 5 2 10 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 7 3 3 5 2 3 2 1 2 1 3
2 3
2 2 2 4 2 2 5 4 2 1 2 1 1 1
2 1
5 2 2 1 3 2 1 2 2
Tabel 4.

## Seluruh Jumlah Siswa Yang  Terdata Namanya Di Kantor Kementeran Agama
Kabupaten Aceh Tenggara Pada Tahun  2022 Adalah  Sebagai Berikut
NO NAMA SEKOLAH DATA SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 MIN ALUR BULUH GABUNGAN

## MIN JONGAR
MIN KUTA BATU MIN KUTA UJUNG MIN KUTACANE MIN LAWE SAGU MIN LAWE SIGALA GALA MIN LAWE SUMUR MIN SIMPANG SEMADAM MIN TANJUNG MIN TERUTUNG PEDI MIS AL-IKHLAS
MIS BADRUL ULUM MIS BAMBEL MIS BIAK MULI ALUR LANGSAT MIS BUKIR MERDEKA MIS DARUNNASHIHIN
MIS KUTA CINGKAM MIS KUTAMBARU MIS LAWE DUA MIS LAWE KONGKER MIS PULO KEMIRI LAWE PINIS MIS SUKARIMBUN
MIS TERUTUNG PAYUNG MIS TITI MAS
MIS TITI PASIR
MIS NURUL ULUM 137 210 148 277 663 209 217 312 251 176 160 52 133 366 43 123 66 136 137 70 78 71 126 113 96 182 38 JUMLAH 4590
Kantor kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dalam bidang pendidikan khususnya  pada  MI    memiliki  program  yang  diadakan    oleh  Kantor  Kementerian Agama  Aceh Tenggara, upaya yang dialkukan untuk mengadakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Jumlah    MI  yang  terdata  di  Kemenag  Aceh  Tenggara  hanya  sebanyak  27  MI, dengan jumlah rata-rata guru sebanyak 418 tentu ini merupakan sebuah bilangan yang sangat disayangkan karena ketidaksesuian antara jumlah sekolah dengan pendidik dan tenaga pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.
Pendidik  dan  tenaga  pendidikan  di  MI  ada  yang  status  profesinya  yang  sudah bersertifikasi sebanyak 182 dan yang belum bersertifikasi 236. Angka yang jauh berbeda ini  tentu  berpangaruh  kepada  kemajuan  suatu  Madrasah.  Jumlah  siswa  Madraah Ibtidaiyah yang terdata di  Kemenag aceh Tenggara jumlah keseluruhannya sebanyak 4590, dari jumlah keseluruhan MI.
Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Tenggara  dalaam  bidang pendidikan  memilki  program  unggul  khususnya  pada  MI  adalah  program Musyawarah  Guru  Mata    Pelajaran  (MGMP).  Tujuan  pengadaan  program  agar menunjang  kemampuan  pendidik  dalam  mengembangkan  kretifitas  dalam  mengajar sehingga mampu membangun aspek kognitif, psikomotorik dan spritual peserta didik.

## Pembahasan
Madrasah  Ibtidaiyah  merupakan  sebuah  lembaga  institusi  pendidikan  yang berada  di  bawah  kebijakan  Kementerian  Agama.  Madarsah  Ibtidaiyah  di  Bawah Kemenag  Aceh    Tenggara  berjumlah  27  dengan  jumlah  begitu  sedikit  dibandingkan dengan  jumlah  Sekolah  Dasar  di  Aceh  Tenggara  sebanyak  52.  Jumlah  yang  berbeda hampir 50% tentu menandakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Aceh Tenggara mengalami penurunan  kualitas    dan  kuantitas,  padahal  Wujudnya  Madrasah  sebagai  salah  satu varian kelembagaan pendidikan dan pendidikan islam di Indonesia.
Peran guru di Madrasah merupakan hal harus diperhatikan, karena keberhasilan suatu  madrasah  tergantung  juga  kepada  keberhasilan  guru  dalam  mengembangkan kreativitas  mengajar.  Jumlah  guru  yang  PNS  182  dan  yang  GBPNS  236  dari  jumlah keseluruhannya  sebanyak  418,  dari    guru    PNS  yang  bersertifikasi  ada  sebanyak  182 dan  yang  belum  bersertifikasi  sebanyak  91  dari  jumlah  keseluruhan  GBPNS  sebnyak 236. Tentu dengan jumlah yang sedemikian sangat mempengarauhi keberhasilan suatu madrasah,  karena  keterbatasan  pendidik  disekolah  akan  dapat  mempengaruhi keberhasilan madrasah dalam peningkatan kualaitas madrasah.
Mengapa  ini  bisa  terjadi,  apa  karena  kurang  tanggapnya  pemerintah  setempat dalam  mengambil  kebijakan  untuk  memajukan  sebuah  Madrasah  dengan  banyaknya guru yang bersertifikasi? Padahal dalam pasal 40 UU No.20 Th.2003 Sisdiknas memuat ketentuan  bahwa ” Penghasilan  dan  jaminan  kesejahteraan  sosial  yang  pantas  dan memadai ”, maka langkah yang  harus dilakukan pemerintah setempat adalah dengan memilih  guru  yang  sudah  memiliki  syarat  untuk  bisa  sertifikasi    guna  menunjang kesejahteraan  guru  dengan  mendapat  kan  sertifikasi  dengan  mengikuti  program pelatihan,  sehingga  bisa  menjadi  guru  yang  profesional.  Selain  itu,  dengan  adanya program  sertifikasi  ini  akan  berdampak  juga  kepada  profesionalisme  guru  adalah sebagai berikut: (1) perlakuan pasca sertifikasi, (2) sisttem pendidikan yang manusiawi, (3)  perekruta  tenaga  pendidik  profesional  eksklusif,  (4)  pemberlakuan  sistem  kontrak secara profesional.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang pendidik/guru BAB I Pasal I adalah “Kualifikasi Akademik adalah ijajah jenjang pendidikan akademik yang harus dimilki oleh  seorang  sesuai  dengan  jenis,  jenjang,  dan  satuan  pendidikan  formal  di    tempat penugasan”, maka syarat pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah harus yang sudah  memiliki  kualalifikasi  ijazah  Strata  Satu  (S1).  Guru  madrasah  Ibtidaiyah  Aceh Tenggara,  sebagian  sudah  memenuhi  kualifikasi  walaupun  ada  sebagian  yang  belum, ini  diakibatkan  banyaknya  guru  yang  hanya  lulusan  Sekolah  Pendidikan  Guru  (SPG) atau  setara  dengan    Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  disaat  berlakunya  Peraturan Pemerintah  terhadap  guru,  maka  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  adalah  untuk memberikan  kesempatan  terhadap  guru  yang  memiiki  kualifikasi,  untuk  melanjutkan studi  S1  untuk  memenuhi  kualifikasi.  Langkah  kebijakan  yang  diambil  pemerintah untuk  memberikan  kesempatan  untuk  studi  merupakan  hal  yang  baik  guna  untuk menunjang kompetensi pedagodik guru dan kompetensi Profesional.
Kompetensi  guru  Madrasah  aceh  tengara  terbilang  ketertinggalan  karena sebagaian  guru    yang  belum  mengusai  kompetensi  sosial,  yaitu  sebagian  guru  belum mampu  menggunakan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  secara  fungsional. Kebijakan  pemerintah  setempat  sangat  diperperlukan  untuk  mengatasi  permasalahan ini tujuannya agar guru-guru tidak ketinggalan informasi tentang dunia pendidikan.
Keberhasilan  suatu  madrasah  dalam  peningkatan  kualitas  madrasah,  tidak terlepas  dari  kebijakan  pemerintah  terhadap  kesejahteraan  pendidik  dan  tenaga kependidikannya  serta    Kompotensi  guru.  Sertifikasi  guru  salah  satu  upaya  untuk menunjang  kesejahteraan  guru  dan  terutama  lagi  untuk  menunjang  kemapuan pendidik  mengolah  kerativitas  model  pembelajaran,  karena  untuk  mendapatkan sertifikasi  guru  pada  tahun  2013,  telah  terbit  pedoman  penyelengaraannya  yang didalamnya ada beberapa perubahan baik mekanisme penyelengaraan maupun proses penetapan peserta. Perubahaan pada proses penetapan peserta yaitu penetapan peserta dilaksanakan  setelah  selesai  uji  kompetensi  dan  uji  kompetensi  di  ikuti  seluruh  guru yang bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dan dipublikasikan secara oline, penetapan  sasaran/kuota  berdasarkan  keseimbangan  usia  dan  keadlian  proposional jumlah peserta antar provinsi.

## KESIMPULAN
Dari uraian di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah Madrasah  Ibtidaiyah  yang terdata  27,  untuk  siswanya  sebanyak  4590,  dn  gurunya  sejumlah  418.  Selain  itu kebiajakan  lainnya  terhdpguru  adalah  dengan  membuat  program  mengadakan musyawarah  guru  mata  mata  pelajaran  (MGMP).  Kebijakan  pendidik  dan  tenaga kependidikan Kantor kementerian Agama Islam Aceh Tenggara masih terbilang belum
memuaskan  karena  masih  banyaknya  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  belum mendapatkan sertifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Imron, Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia :  Proses,  Produk,  dan  Masa  Depannya, Ed. I, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 13.
Anonim, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 20.
Hamzah  Nur,  “ Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan” ,Jurnal  Midtek,  Volume  1,  No  2, Oktober 2009, Hlm 4-5
Irianto,  Yoyon    Bahtiar, Kebijakan  Pembaruan  Pendidikan :  Konsep,  Teori,  dan  Model, (Rajawali, Jakarta, 2011), hlm 189
Ihyani Malik, Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru), Vo, 1 No. 1 April 2011 (Otoritas, Jurnal Ilmu Pmerintahan).
Oxford University, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Edisi II, Cet V; Oxford: Oxford University Press,1995, h. 319
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 184.
Tilaar,  H.A.R . Revitalisasi  Fakultas  Ilmu  Pendidikan,  Sertifikasi  Profesi  Guru, Reorganisasi LPTK dan Restrukturisasi Program Studi: ”Suatu Wacana Konseptual” Jurnal Tenaga Kependidikan, Vol.1 No. 2, Agustus 2006.
Sri Tutur Martanangs ih, “Analisis Ragam Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembngan Profesional” makalah  mahasiswi  Unversitas Ahmad Dahlan, hlm, 253