## KORUPSI DAN KERUGIAN NEGARA YANG BERLIPAT STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI PADA RUPBASAN KELAS II PURWOKERTO
S. Agung Kalbuadi 1 , Ipoeng Martha Marsikun 2 , Denok Kurniasih 3 , Muslih Faozanudin 4
Magister Administrasi Public, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Email: s.kalbuadi@mhs.unsoed.ac.id

## Abstrak
Korupsi  merupakan  suatu  tindakan  yang  sangat  merugikan  negara.  Uang  hasil korupsi biasanya sudah dimanfaatkan oleh koruptor untuk membeli aset- aset baik bergerak  maupun  tidak  bergerak,  apabila  aset  tersebut  menjadi  barang  bukti  dan disita  oleh  negara,  maka  akan  terjadi  kerugian  negara  dalam  penangananya  dari tahap penyidikan sampai incraht putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aset- aset hasil tindak pidana korupsi menambah kerugiaan negara  dalam  proses  penegakan  hukum  dari  penyidikan  sampai  dengan  incraht. Dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif. Dengan demikian maka diharapkan  dapat  diketemukan  model  yang  lebih  baik  untuk  mengatasi  kendala yang  ada  sehingga  dimasa  mendatang  dapat  dibuatkan  aturan  guna  mengurangi kerugian negara terhadap pengelolaan aset-aset tindak pidana korupsi.
Kata kunci : Korupsi, Kerugian, Pengelolaan, benda sitaan

## Abstract
Corruption is an act that is very detrimental to the state. Corruption proceeds are usually  used  by  corruptors  to  purchase  assets,  both  movable  and  immovable,  if these  assets  become  evidence  and  are  confiscated  by  the  state,  then  there  will  be losses  for  the  state  in  handling  them  from  the  investigation  stage  to  obtaining  a court  decision.  This  study  aims  to  find  out  how  assets  resulting  from  corruption crimes  add  to  state  losses  in  the  law  enforcement  process  from  investigation  to incraht. By using a qualitative descriptive analysis method. Thus, it is hoped that a better model can be found to overcome the existing constraints so that in the future regulations  can  be  made  to  reduce  state  losses  from  the  management  of  assets  of corruption.

## Keywords: Corruption, loss, management, confiscated goods

## Pendahuluan
Secara  etimologi,  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  corruption  dari  kata  kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyuap (Hasan, 2019).  Makna  ini  bersesuaian  dengan  penjelasan  Aristotle  dalam  karyanya  De Generatione  et  Corruptione  bahwa  korupsi  (corruption),  sebagai  lawan  dari pembentukan/  pembangkitan  (generation),  mengacu  pada  sesuatu  yang  mengalami kemerosotan, atau yang binasa (Endro, 2017).
S. Agung Kalbuadi 1 , Ipoeng Martha Marsikun 2 , Denok Kurniasih 3 , Muslih Faozanudin 4
Praktek-  praktek  korupsi  sudah  terjadi  sejak  jaman  romawi,    sekitar  tahun  1200 sebelum  masehi,  di  jaman  kekaisaran  Romawi,  Hammurabi  dari  Babilonia memerintahkan  kepada  seorang  gubernur  provinsi  untuk  menyelidiki  suatu  perkara penyuapan  (Tawang,  2020).  Sampai  sekarang  masih  sering  terdengar  kabar  praktek rasuah  yang  sangat  merugikan  masyarakat  tidak  hanya  suap  tapi  sudah  berkembang sesuai  dengan  keinginan  para  oknum  untuk  memperkaya  diri  sendiri.  Bentuknya beragam  ada  yang  menyebut  uang  pelicin,  uang  administrasi,  uang  fotocopy,  uang rokok  atau  apapun  yang  mereka  pungut  diluar  ketetentuan  yang  berlaku  (Hamson  & Makkah, 2021).
Selanjutnya Syed Hussein Alatas membedakan tipologi korupsi, yaitu: a) Korupsi Transaktif  (transactive  corruption),  yaitu  korupsi  yang  menunjukkan  adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan bersama dan kedua pihak aktif menjalankan perbuatan tersebut. b) Korupsi Ekstroaktif (extortive corruption),  yaitu  korupsi  yang  menyertakan  tekanan  di  mana  pihak  pemberi  dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, dan hal- hal  yang  dihargainya.  c)  Korupsi  Insentif  (insentive  corruption),  yaitu  korupsi  dalam bentuk  penawaran  barang  atau  jasa  tanpa  ada  hubungan  langsung  dengan  keuntungan yang akan diperoleh, selain keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang. d) Korupsi  Suportif  (supportive  corruption),  yaitu  korupsi  dengan  penciptaan  suasana kondusif untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan korupsi yang sudah ada. e) Korupsi Nepotistik (nepostistic corruption), yaitu korupsi yang menunjukkan pemberian perlakuan khusus kepada teman atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. f) Korupsi  Defensif  (defensive  corruption),  yaitu  korupsi  yang  dilakukan  untuk mempertahankan diri dari pemerasan. Orang yang memeras merupakan pelaku korupsi, sedang  korban  pemerasan  bukan  pelaku  korupsi.  g)  Korupsi  Autogenik  (autogenic corruption),  yaitu  korupsi  yang  dilakukan  secara  individu  untuk  mendapatkan keuntungan  atas  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  hanya  diketahui  oleh  dirinya sendiri.
Di Indonesia praktek korupsi tumbuh subur hampir disemua elemen birokrasi, di era  reformasi  yang  diharapakan  menjadi  era  baru  setelah  orde  baru  yang  dianggap korup, malah semakin menjadi jadi dari atas sampai bawah ada praktek korupsi seiiring desentralisasi kekuasaan (Syahroni & Sujarwadi, 2018). Harapan untuk perubahan yang lebih  baik  tentunya  sangat  ditunggu-  tunggu  oleh  masyarakat,  upaya  melawan  korupsi dapat  dilakukan  dengan  merubah  mindset/pola  pikir  masyarakat  pada  umumnya  dan para penyelenggara negara pada khususnya, selain juga meniadikan lingkungan maupun sistem yang mendukung adanya tindakan anti korupsi. Dimulai dari diri sendiri dan hal terkecil (Nastiti et al., 2020).
Koruptor  telah  membelajakan  hasil  korupsinya  dengan  berbagai  asset,  baik bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Persoalan  baru  muncul  ketika  asset-  asset  tersebut disita  oleh  negara  karena  terkait  kasus  korupsi  (Bayuaji,  2019).  Negara  yang  telah dirugikan  oleh  praktek-  praktek  korupsi,  harus  juga  menanggung  pengelolaan  barang- barang  sitaan  hasil  tindak  pidana  korupsi  dari  tahap  penyidikan  hingga  mendapat putusan pengadilan yang tetap/ Incracht (Setiawan, 2022).
Barang-  barang  sitaan  negara  hasil  tindak  pidana  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  44  ayat  1  bahwa Benda  Sitaan  disimpan  dalam  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  (Lestari, Trisna, & Effida, 2020). Selanjutnya sering disebut Rupbasan, merupakan satu- satunya
Korupsi dan Kerugian Negara yang Berlipat Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Rupbasan Kelas II Purwokerto
tempat  sah  untuk  menyimpan  barang  sitaan  berdasarkan  KUHP.  Sehingga  semua barang- barang sitaan negara hasil tindak pidana harus disimpan di Rupbasan. Termasuk barang  sitaan  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  proses  pengelolaan  barang-barang sitaan tersebut  mengeluarkan banyak biaya  agar  dapat  terjada kualitas dan manfaatnya seiring berjalanya proses peradilan (Shadiq, 2018).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  metode  empiris  dengan spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berupaya  untuk  menggambarkan  tentang  Kerugian  negara  yang  ditimbulkan  dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi. Analisis bahan dalam penelitian ini  menggunakan  diskriptif  kualitatif,  digunakan  untuk  menganalisis  Kerugian  negara untuk mengelola barang sitaan Tindak Pidana Korupsi.

## Hasil dan Pembahasan
Negara  sangat  dirugikan  oleh  ulah  para  koruptor.  Berdasarkan  data  Indonesia Coruption Wacth (ICW), pada tahun 2021 potensi kerugian negara sebagai berikut :

## Sumber : Indonesia Coruption Wacth
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  diketahui  potensi  kerugian  negara  hasil  tindak pidana korupsi pada tahun 2021 sebesar Rp. 29,438 Triliun. Besarnya kerugian negara tersebut  menjadi  semakin  miris  jika  melihat  situasi  krisis  sekarang  ini,  dimana dibutuhkan  banyak  uang  untuk  penanganan  krisis  dan  upaya  untuk  bangkit  dari  krisis Kesehatan dan berlanjut menjadi krisis ekonomi.
Banyak  asset  yang  dikorupsi  telah  berubah  wujud  menjadi  benda  baik  bergerak maupun  tidak  bergerak.  Karena  tersangkut  kasus  korupsi  maka  benda-  benda  tersebut harus  di  sita  oleh  negara  dalam  proses  hukum.  Sebagai  contoh  Kasus  eks  Bupati
S. Agung Kalbuadi 1 , Ipoeng Martha Marsikun 2 , Denok Kurniasih 3 , Muslih Faozanudin 4
Banjarnegara,  Budi  Sarwono  yang  tersangkut  korupsi  pengadaan  pada  Dinas  PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi,  terdapat  beberapa barang yang disita oleh penyidik KPK dan dititipkan di Rupbasan Purwokerto.
Sumber : Dok. Rupbasan Purwokert
Rincian  barang  sitaan  penyidik  KPK  dalam  kasus  korupsi  Bupati  Banjarnegara dapat dilihat pada gambar berikut :
FORMULIR BASAN DAN BARAN 14B LAPORAN BULANAN KLASIFIKASI DAN PENEMPATAN BASAN DAN BARAN HASIL TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KHUSUS No Nomor Registrasi Tanggal Masuk Nama Barang Instansi Jumlah Satuan Perkara a.n Klasifikasi Golongan Nilai (Rp.) Kondisi 1 2 3 4 05/01/1900 6 8 9 10 11 12 13 14 15 KBM HONDA HR-V RU warna putih orchid mutiara R-1320-AM, 1 UNIT
UMUM MOBIL/TRUK 335.000.000 BAIK Kunci Kontak KBM Honda HRV RU1 1.5 E Plus CVT CKD 1 BUAH
UMUM LAIN-LAIN 1 BAIK DUMP TRUCK HINO WARNA HIJAU KOMBINASI R-8086-OD 1 UNIT UMUM TRUK 200.000.000 BAIK DUMP TRUCK HINO WARNA PUTIH KOMBINASI R-1870-CW 1 UNIT UMUM TRUK 200.000.000 BAIK DUMP TRUCK HINO WARNA PUTIH KOMBINASI R-8433-OD 1 UNIT UMUM TRUK 200.000.000 BAIK KBM TOYOTA HILUX WARNA PUTIH R-9228-M 1 UNIT UMUM MOBIL/TRUK 250.000.000 BAIK KK 1 BUAH UMUM LAIN-LAIN 1 BAIK KK 1 BUAH UMUM LAIN-LAIN 1 BAIK KK 1 BUAH UMUM LAIN-LAIN 1 BAIK KK 1 BUAH UMUM LAIN-LAIN 1 BAIK TINGKAT KEPOLISIAN Jenis Tindak Pidana/ Pasal KEDY AFANDI dan BUDHI SARWONO 22/07/2022 KEDY AFANDI dan BUDHI SARWONO 1 KHUSUS Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana W13- RUP06/RBS1/DR/K/02/2022/ 0014 02/12/2022 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUPBASAN KELAS II PURWOKERTO Jl.Jenderal  Sudirman  No.104 Purwokerto Telepon : 0281 636963 emai : rupbasan.klas2.purwokerto@gmail.com
Sumber : Data Rupbasan Purwokerto
Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  5  Unit  kendaraan  bermotor yang dititipkan oleh penyidik KPK di Rupbasan Purwokerto dengan nilai asset sebesar Rp. 1.185.000.000,- (Satu Miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah).
Apabila  benda-benda  tersebut  telah  disita  maka  diperlukan  langkah-langkah dalam  pengelolaan  benda  sitaan  tersebut  agar  selalu  terwat  dengan  baik,  dan  tidak mengalami penurunan nilai asset yang drastis. Pengelolaan barang sitaan negara diatur
Korupsi dan Kerugian Negara yang Berlipat Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Rupbasan Kelas II Purwokerto
dalam Pemenkumham No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, untuk  selanjutnya  untuk  petunjuk  teknis  pelaksanaanya  dituangkan  dalam  Keputusan Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015. Salah satu poin pentingnya adanya  tugas  untuk  pemeliharaan  Barang  sitaan  dan  Barang  Rampasan  yang  sering disebut Basan Baran, untuk menjaga kualitasnya.
Rupbasan  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  fisik  Basan  Baran, dalam  pelaksanaan  tugas  pemeliharaan  dilaksanakan  oleh  petugas  pemelihara.. Petugas pemelihara bertugas :
1. Melakukan  pemeliharaan  fisik  Basan  dan  Baran  secara  berkala  sesuai  dengan Standar pemeliharaan Basan dan Baran;
2. Menginventarisir Basan dan Baran yang memerlukan pemeliharaan khusus;
3. Dalam  melakukan  pemeliharaan  Basan  dan  Baran  dapat  mengikut  sertakan pihak ketiga atas izin Kepala Rupbasan;
4. Mencatat  hasil  pemeliharaan  pada  kartu  pemeliharaan  dan  menggantungkanya pada Basan dan Baran;
5. Mencatat hasil pemeliharaan ke dalam buku pemeliharaan;
6. Melaporkan  hasil  pemeliharaan  Basan  dan  Baran  kepada  Kepala  Rupbasa melalui pejabat Administrasi;
7. Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Rupbasan untuk diberitahukan kepada instansi  yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis  jika  terjadi  kerusakan  atau penyusutan Basan dan Baran.
Maksud  pemeliharaan  adalah  untuk  memelihara  dan  merawat  fisik  Basan  dan Baran  selama  disimpan  di  Rupbasan.  Sedangkan  tujuan  pemeliharaan  adalah  untuk mencegah terjadinya kerusakan Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan.
Tata  Cara  Pemeliharaan  Basan  dan  Baran  dibagi  menjadi  2  (dua)  jenis pemeliharaan yaitu:
1. Pemeliharaan Basan dan Baran umum;
2. Pemeliharaan Basan dan Baran khusus.
Berikut ini adalah tabel hasil pengelolaan Basan dan Baran Umum dan Khusus:
S. Agung Kalbuadi 1 , Ipoeng Martha Marsikun 2 , Denok Kurniasih 3 , Muslih Faozanudin 4

## A. TINGKAT KEPOLISIAN.
Korupsi dan Kerugian Negara yang Berlipat Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Rupbasan Kelas II Purwokerto

## B. TINGKAT KEJAKSAAN.
S. Agung Kalbuadi 1 , Ipoeng Martha Marsikun 2 , Denok Kurniasih 3 , Muslih Faozanudin 4

## C. TINGKAT PENGADILAN NEGERI

## D. PENGADILAN TINGGI, MAHKAMAH AGUNG DAN EKSEKUSI
FORMULIR BASAN DAN BARAN 14B LAPORAN BULANAN KLASIFIKASI DAN PENEMPATAN BASAN DAN BARAN HASIL TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KHUSUS
No Nomor Registrasi Tanggal Masuk Nama Barang Instansi Jumlah Satuan Perkara a.n Klasifikasi Golongan Nilai (Rp.) Kondisi 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 1
Khusus 363 pencurian BB5/01/f/08 24-01-2008 Mekanik, KBM Box HIACE,No.Pol R-1175-HE PN Purwokerto 1 UNIT RUSDI als RISWAN bin AHMAD YUSUF Umum Mobil 2.000.000 Rusak Berat 2 Umum 363 pencurian BB3/62/a/17 11-01-2017 Kertas, BPKB SPM Suzuki / FR80N Nopol: R-5241-GA PN Purwokerto 1 LEMBAR Dwi Handika bin Budi Sahyono Berharga Surat Berharga 1 Baik 3 Umum 480 penadahan BB3/63/a/17 11-01-2017 Kertas, STNK SPM Suzuki / FR80N Nopol: R-5241-GA a.n Ahmad Sutejo PN Purwokerto 1 LEMBAR Dwi Handika bin Budi Sahyono Berharga Surat Berharga 1 Baik 4 Umum 480 penadahan BB3/61/f/17 11-01-2017 Mekanik, SPM Suzuki / FR80N Nopol: R-5241-QE (Nopol terpasang R-5241-GA) Th. 1980 warna kuning PN Purwokerto 1 UNIT Dwi Handika bin Budi Sahyono Umum Motor 1.000.000 Rusak 4 3.000.002
263 1.728.684.034 Jenis Tindak Pidana/ Pasal PENGADILAN TINGGI, MAHKAMAH AGUNG DAN EKSEKUSI JUMLAH BASAN DAN BARAN SD MEI 2023 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUPBASAN KELAS II PURWOKERTO Jl.Jenderal  Sudirman  No.104 Purwokerto Telepon : 0281 636963 emai : rupbasan.klas2.purwokerto@gmail.com
Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan menggunakan metode Preventive Maintenance  secara  berkala  sesuai  waktu  yang  ditentukan  berdasarkan  standar pemeliharaan Basan dan Baran. Untuk benda sitaan tertentu memerlukan pemeliharaan yang segera dapat dilaksanakan pemeliharaan secara darurat (Emergency).
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kegiatan  pemeliharaan  Basan  dan Baran di Rupbasan adalah :
1. Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan dilaksanakan jenis dan sifat Basan Baran itu sendiri di Gudang tempat penyimpanan.
2. Pemeliharaan Basan dan Baran dilaksanakan:
a. Secara berkala yaitu dilakukan minimal dua kali seminggu;
b. Secara  darurat  yaitu    dilakukan  segera  terhadap  benda  sitaan  tertentu  yang memerlukan perawatan/ pemeliharaan;
Korupsi dan Kerugian Negara yang Berlipat Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Rupbasan Kelas II Purwokerto
3. Memperhatikan  secara  khusus  terhadap  benda  sítaan  tertentu  yang  berbahaya, berharga dan lain-lain;
4. Mencatat  dan  melaporkan  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  secara yuridis jika terjadi kerusakan dan atau penyusutan terhadap benda sitaan;
5. Mencatat dan menilai hasil-hasil dari kegiatan pemeliharaan;
6. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan yang ditandatangani oleh pejabat yang membidangi pemeliharaan Basan;
7. Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan pemeliharaan.
Dokumentasi  Pemeliharaan  Barang  Sitaan  hasil  tindak  pidana  korupsi  oleh  KPK yang disimpan di Rupbasan Purwokerto.
Pencucian KBM roda 4
Pengisian BBM
S. Agung Kalbuadi 1 , Ipoeng Martha Marsikun 2 , Denok Kurniasih 3 , Muslih Faozanudin 4
Pengecekan Kondisi Mesin secara berkala
Barang-  barang  sitaan  yang  dipelihara  dengan  baik  tentunya  memerlukan  biaya yang tidak sedikit. Berikut disampaikan data anggaran program teknis untuk pengeloaan Basan Baran pada Rupbasan di Jawa Tengah :
Sumber: Pagu Anggaran TA 2022 Kanwil Kemenkumham Jateng
Dari  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  anggaran  2022  untuk  biaya pengelolaan  barang  sitaan  yang  tersimpan  di  Rupbasan  Wilayah  Jawa  Tengah  sebesar Rp.  1.435.195.000,-  (Satu  milyar  empat  ratus  tiga  puluh  lima  juta  seratus  Sembilan puluh lima ribu rupiah).
Tingginya biaya yang dikeluarkan negara untuk mengelola barang- barang sitaan yang  salah  satunya  hasil  tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  permasalahan  yang harus segera dicarikan solusi, supaya negara tidak dirugikan berkali- kali atas tindakan rasuah yang dilakukan oleh koruptor (Sari, 2022).

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  Negara  sangat  dirugikan  oleh tindakan  koruptor,  besarnya  angka  yang  dikorupsi  menjadikan  beban  negara  sehingga kegiatan-  kegiatan  pembangunan  yang  direncanakan  akan  gagal  karena  ketebatasan moneter. Kerugian negara terhadap aksi korupsi tidak berhenti pada saat pengungkapan kasus.  Benda-  benda  sitaan  hasil  tindak  pidana  korupsi  dalam  suatu  proses  peradilan
Korupsi dan Kerugian Negara yang Berlipat Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Rupbasan Kelas II Purwokerto
sampai  mendapatkan  keputusan  hukum  tetap  ( Incracht) ,  harus  dikelola  dengan  baik supaya tidak terjadi penurunan nilai dan fungsi asset. Dalam proses pengelolaan benda sitaan tersbut membutuhkan biaya yang banyak dan dibebankan kepada negara. Hal itu membuat negara kembali dirugikan dirugikan dengan harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengelola benda- benda sitaan hasil tindak pidana korupsi.
S. Agung Kalbuadi 1 , Ipoeng Martha Marsikun 2 , Denok Kurniasih 3 , Muslih Faozanudin 4

## DAFTAR PUSTAKA
Bayuaji, Rihantoro. (2019). Prinsip hukum perampasan Aset koruptor dalam perspektif tindak pidana pencucian uang . Laksbang Justisia.
Endro,  Gunardi.  (2017).  Menyelisik  Makna  Integritas  dan  Pertentangannya  dengan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 3 (1), 131–152.
Hamson, Zulkarnain, & Makkah, H. M. (2021). Membedah Anatomi Korupsi . Penerbit NEM.
Hasan, Khairuddin. (2019). Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi. At- Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam , 81–97.
Lestari,  Rachmatika,  Trisna,  Nila,  &  Effida,  Dara  Quthni.  (2020).  Tanggung  Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang  Rampasan  Hasil  Tindak  Pidana. Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan  Hukum Dan Keadilan , 4 (2).
Nastiti, Hafidha, Fazri, Kevin Alfian, Pratama, Renaldo Adi, Ashshiddiqie, Muhammad Iqbal,  Salsabila,  Hana,  Pasha,  Ongko  Fatahilah,  Alvionita,  Vinny,  Rasyidi, Muhammad  Farhan,  Ayunin,  Yunia  Khurota,  &  Maulidan,  Moh  Fiqih  Aldy. (2020). Media  Kiblat  Baru  Politik  Indonesia (Vol.  7).  Prodi  Ilmu  Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan ….
Sari,  Intan  Permata.  (2022). Kebijakan  Reformulasi  Ketentuan  Pidana  Denda  Dalam Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia . Universitas Islam Riau.
Setiawan,  Yogi  Nugraha.  (2022). Eksekusi  Barang  Sitaan  Berupaaset  Tidak  Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi .
Shadiq,  Milzam.  (2018). Tata  Cara  Pemeriksaan  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Binjai .
Syahroni,  Maharso,  &  Sujarwadi,  Tomy.  (2018). Korupsi,  bukan  budaya  tetapi penyakit . Deepublish.
Tawang,  Dian  Adriawan  Dg.  (2020).  Suap  Dalam  Tidak  Pidana  Korupsi  Yang Ditangani  Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Hukum  Pidana  Dan Pembangunan Hukum , 3 (1).