## KOMPARASI HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN INTERNASIONAL

## Sahlani
Sahlaros44@yahoo.com
(Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang).

## Abstrak:
Al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum  Islam  memberikan  penghargaan  yang  tinggi terhadap  hak  asasi  manusia.  Dalam  hadits  Nabi  SAW  bersabda  dalam  khutbah  haji Wada’: Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram/mulia-dilindungi atas kalian seperti haramnya/mulianya-dilindunginya hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini. (Shahih Al-Bukhari no 105, dan Shahih Muslim no 1218).  Piagam  Madinah  terdiri  dari  47  pasal.  Prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dalam Piagam  Madinah  adalah:  1),  interaksi  secara  baik  dengan  sesama,  baik  pemeluk  islam maupun  non  muslim. 2) , saling  membantu  dalam menghadapi  musuh  bersama.  3),  membela mereka yang teraniaya. 4) , saling menasehati. Kelima 5), menghormati kebebasan beragama. Hal  ini  dilakukan  demi  nilai  tertinggi  yang  dapat  digapai  oleh  manusia  yang  menopang dirinya kepada tingginya peradaban.

## Kata kunci: HAM, Islam, Internasional.

## A. Pendahuluan
Islam adalah agama rahmatal lil'alamin,  manusia sebagai  makhluk  mulia tidak  selalu  mampu  mengimplementasikan nilai luhur yang diketahui, baik dari agama yang  bersumber  dari  wahyu  atau  pun berasal  dari  logika  yang  mendeteksi  nilai mulia.  Ego  seseorang  yang  diliputi  oleh nafsu menggerakkan orang untuk melakukan  tindakan  yang  merugikan. Masyarakat  dunia  telah  berupaya  untuk melahirkan  norma-norma  yang  dapat memagari  keberlangsungan  perdamaian dan  anti  penindasan.  Jauh  sebelumnya Islam  telah  mengajarkan  norma-norma bahkan jauh lebih rinci dan lebih kokoh.
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam perspektif syariah dan Deklarasi Internasional  memiliki  kesamaan  dan perbedaan.
Persamaannya, keduanya
adalah  pengontrol  dan  ukuran  nilai  dan keduanya  merupakan  konsep.  Masing- masing  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu
kemaslahatan  manusia  agar  hidup  aman, bahagia  dan  jauh  dari  pengerusakan. Perbedaan keduanya HAM dalam perspektif  Deklarasi  Internasional  lebih diterima  oleh  masyarakat  internasional karena  dianggap  lebih  akomodatif  dan terlepas  dari  subjektifitas  keagamaan. Sebaliknya dalam perspektif syariah hanya diakui  oleh  umat  Islam,  meskipun  secara substansial  HAM dalam  perspektif syariah lebih detail dan rinci cakupannya dibandingkan dengan HAM dalam perspektif PBB. Seperti diketahui, artikel 1 sampai  dengan  29  piagam  PBB  tentang HAM  telah  merekomendasikan  untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak  asasi  dan  kebebasan  bagi  seluruh umat  manusia,  tanpa  membedakan  ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. 1 Hak
1 United Nations, “The Universal Declaration of  Human Rights”, dalam Microsoft Encarta 2006 . Microsoft Corporation. All Rights Reserved, 1993- 2005.
Asasi  Manusia  internasional  jika  dilihat dalam perspektif sejarah, secara kelembagaan  itu  muncul  dalam  kehidupan manusia  sejak  tahun  1215  M  dengan Piagam Magna  Charta di  Inggris  yang isinya membatasi kekuasaan raja.
Masalah Hak Asasi Manusia, merupakan  masalah  yang  tidak  ada habisnya  dan  menarik  untuk  dibicarakan hingga sekarang.
Di satu sisi
pendeklarasian HAM layak untuk
ditampilkan agar tidak lagi terjadi diskirminasi  baik  secara  fisik  maupun psikis  kepada  orang  lain.  Namun  di  sisi lain,  HAM  dijadikan  tameng  untuk melanggar hak asasi itu sendiri.

## B. Pembahasan
1. Ayat-ayat
Al-Qur’an yang
Menunjukkan adanya HAM
a. Dalam  Al-Qur’an  terdapat  80  ayat tentang hidup, pemeliharaan  hidup dan penyediaan  sarana  kehidupan,  misal salah satunya dalam QS. Al-Maidah[5]: 32.
ﻦِﻣ
ﻦﻣ ﻪﻧﹶﺃ ﹶﻞﻴِﺋﺍﺮﺳِﺇ ﻲِﻨﺑ ﻰﹶﻠﻋ ﺎﻨﺒﺘﹶﻛ ﻚِﻟﹶﺫ ِﻞﺟﹶﺃ ِﺽﺭﻷﺍ  ﻲِﻓ  ٍﺩﺎﺴﹶﻓ  ﻭﹶﺃ  ٍﺲﹾﻔﻧ  ِﺮﻴﻐِﺑ  ﺎﺴﹾﻔﻧ  ﹶﻞﺘﹶﻗ ﺎﻤﻧﹶﺄﹶﻜﹶﻓ ﺎﻫﺎﻴﺣﹶﺃ ﻦﻣﻭ ﺎﻌﻴِﻤﺟ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﹶﻞﺘﹶﻗ ﺎﻤﻧﹶﺄﹶﻜﹶﻓ ﻨِّﻴﺒﹾﻟﺎِﺑ ﺎﻨﹸﻠﺳﺭ ﻢﻬﺗَﺀﺎﺟ ﺪﹶﻘﹶﻟﻭ ﺎﻌﻴِﻤﺟ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻴﺣﹶﺃ ِﺕﺎ
ِﺽﺭﻷﺍ  ﻲِﻓ  ﻚِﻟﹶﺫ  ﺪﻌﺑ  ﻢﻬﻨِﻣ  ﺍﲑِﺜﹶﻛ  ﱠﻥِﺇ  ﻢﹸﺛ
ﹶﻥﻮﹸﻓِﺮﺴﻤﹶﻟ ) ٣٢ (
Oleh  karena  itu,  Kami  tetapkan ( suatu hukum ) bagi Bani Israil bahwa barang siapa  membunuh  seseorang,  bukan karena  orang  itu  membunuh  orang lain,  atau  bukan  karena  berbuat kerusakan  di  bumi,  maka  seakan-akan dia  telah  membunuh  semua  manusia.
Barang  siapa  memelihara  kehidupan seorang  manusia,  maka  seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua
manusia.  Sesungguhnya  rasul  Kami telah  datang  kepada  mereka  dengan ( membawa ) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara  mereka  setelah  itu  melampaui batas di bumi. (QS. Al-Maidah[5]: 32. 2 b. Al-Qur’an  juga  menjelaskan  150  ayat tentang  ciptaan  dan  makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan,  misal  salah  satunya  dalam QS. Al-Hujarat [49] :13.
c. Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang  kezaliman  dan  orang-orang yang  berbuat  zalim  dalam  sekitar  320 ayat  dan  memerintahkan  berbuat  adil dalam  50  ayat  yang  diungkapkan dengan kata: adl, qisth dan qishsh .
d. Dalam  Al-Qur’an  terdapat  sekitar  10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa  untuk  menjamin  kebebasan berfikir, berkeyakinan
dan
mengutarakan  aspirasi,  misal  salah satunya yang ditemukan dalam QS. Al- Kahfi[18]: 29.
e. Ayat-ayat  lain  yang  menunjukkan penghormatan  HAM  dalam  ajaran Islam  antara  lain:  Hak  Persamaan  dan Kebebasan  (QS.  Al-Isra:  70,  An  Nisa: 58, 105, 107, 135 dan Al-Mumahanah:
8). Hak Hidup (QS. Al-Maidah: 45 dan Al  -  Isra:  33).  Hak  Perlindungan  Diri (QS.  al-Balad:  12  -  17,  At-Taubah:  6). Hak  Kehormatan  Pribadi  (QS.  At- Taubah:  6).  Hak  Keluarga  (QS.  Al- Baqarah: 221, Al-Rum: 21, An-Nisa 1, At-Tahrim: 6). Hak Keseteraan Wanita dan Pria (QS. Al-Baqarah: 228 dan Al- Hujrat:  13).  Hak  Anak  dari  Orangtua (QS.  Al-Baqarah:  233  dan  surah  Al- Isra:  23  -  24).  Hak  Mendapatkan Pendidikan  (QS.  At-Taubah:  122,  Al-
2 Terjemahan al-Qur’an QS al-Maidah (5): 32 ini diambil dari Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Saudi  Arabia,  Fahd  Publisher,  2003, Hlm. 34.
Alaq: 1 - 5). Hak Kebebasan Beragama (QS. Al-kafirun: 1 - 6, Al-Baqarah: 136 dan  Al  Kahti:  29).  Hak  Kebebasan Mencari  Suaka  (QS.  An-Nisa  :  97,  Al Mumtaharoh:  9).  Hak  Memperoleh Pekerjaan  (QS.  At-Taubah:  105,  Al- Baqarah:  286,  Al-Mulk:  15).  Hak Memperoleh  Perlakuan  yang  Sama (QS.  Al-Baqarah  275  -  278,  An-Nisa
161, Al-Imran: 130). Hak Kepemilikan (QS.  Al-Baqarah:  29,  An-Nisa:  29). Dan Hak Tahanan (QS. Al-
Mumtahanah : 8).

## 2. Hadits  yang  Menunjukkan  Adanya HAM:
Hak  asasi  manusia  (HAM)  dalam kitab-kitab  hadits  shahih,  hasan,  dan musnad-musnad,  tidak  hanya  satu  bentuk, di  antaranya  bahwa  Nabi  SAW  bersabda dalam khutbah haji Wada’:
ِﺮﻴﹶﻏ ﻦِﻣ ِﺪﻴِﻧﺎﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ِﻥﺎﺴِﺤﹾﻟﺍﻭ ِﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ﻲِﻓ ﺖﺒﹶﺛﻭ ﺟﻭ ﹶﻼﺴﻟﺍ  ِﻪﻴﹶﻠﻋ  ،ﻪﻧﹶﺃ  ٍﻪ ِﺔﺒﹾﻄﺧ  ﻲِﻓ  ﹶﻝﺎﹶﻗ  ،ﻡ ] ِﺔﺠﺣ [ ِﻉﺍﺩﻮﹾﻟﺍ : “ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻢﹸﻜﺿﺍﺮﻋﹶﺃﻭ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃﻭ ﻢﹸﻛَﺀﺎﻣِﺩ ﱠﻥِﺇ ﻲِﻓ ،ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻛِﺮﻬﺷ ﻲِﻓ ،ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻜِﻣﻮﻳ ِﺔﻣﺮﺤﹶﻛ ،ﻡﺍﺮﺣ ﺍﹶﺬﻫ ﻢﹸﻛِﺪﹶﻠﺑ

## ”
Telah  tetap  (keshahihannya)  dalam  kitab- kitab  shahih,  hasan,  dan  musnad-musnad, tidak hanya satu bentuk, bahwasanya Nabi shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  bersabda dalam khutbah haji Wada’: Sesungguhnya darah  kalian,  harta-harta  kalian,  dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram/mulia-dilindungi atas kalian seperti haramnya/mulianya-dilindunginya
hari kalian  ini  di  bulan  kalian  ini  di  negeri kalian ini. 3
3 Bukhari, Shahîh  al-Bukhârî  no.105:  Kitâb al-Janâiz, Kairo,  Dâr  al-Hadîts,  t.t.  jilid  II,  hlm. 345;  Muslim, Shahîh  Muslim  no.  1218:  Kitâb  al- Qadr, Dâr al-Hadîts, t.t., jilid IV, hlm. 351.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
radhiyallahu ‘ anhu , Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; ِﷲﺍ ﻰﹶﻟِﺇ ِﺱﺎﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑﹶﺃ ﹲﺔﹶﺛﹶﻼﹶﺛ : ٍﻎﺘﺒﻣﻭ ،ِﻡﺮﹶﳊﺍ ﻲِﻓ ﺪِﺤﹾﻠﻣ ِﺮﻴﻐِﺑ ٍﺉِﺮﻣﺍ ِﻡﺩ ﺐِﻠﱠﻄﻣﻭ ،ِﺔﻴِﻠِﻫﺎﹶﳉﺍ ﹶﺔﻨﺳ ِﻡﹶﻼﺳِﻹﺍ ﻲِﻓ

## ﻪﻣﺩ ﻖﻳِﺮﻬﻴِﻟ ﻖﺣ
Manusia  yang  paling  dimurkai  Allah adalah  tiga  golongan;  Orang  yang melakukan  pelanggaran  di  tanah  haram, orang  yang  mencari-cari  tradisi  jahiliyah padahal  telah  masuk  Islam,  dan  orang yang berupaya untuk menumpahkan darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan.” (HR. Bukhari)

## 3. Pengertian  Hak  Asasi  Manusia (HAM)
Dalam  kamus  bahasa  Inggris  “hak” diartikan  dengan  “ right ”  dengan  berbagai makna: the  right  solution ,  yakni  sesuatu yang  benar; a  right  time ,  yakni  sesuatu yang  lurus; is  the  right  man  for  the  job , yakni  sesuatu  yang  cocok  atau  sesuai. 4
Kata hak yang dipergunakan dalam bahasa sehari-hari,  berasal  dari  bahasa  Arab “ Haq ”  yang  terbentuk  dari  huruf ﺡ dan ﻕ dengan makna dasar yang berarti mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan benar. 5 Analisis  morfologis  “haq”  adalah ﺎﻘﺣ ﻖﳛ ﻖﺣ dengan  makna  etimologi  sesuatu yang  benar,  nyata,  pasti,  tetap.  Dapat  juga berarti wajib dikatakan: ﺍﺬﻛ ﻞﻌﻔﺗ ﻥ ﺍ ﻚﻜﻴﻠﻋ ﻖﳛ
“wajib bagi kamu melakukan yang begini”.
4 Munir Ba’al Al-Bahi, al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary. Baerut: Dar al-Ilm li al- Malayin, 1979), hlm. 798.
5 Ibn  Faris  Abi  al-Husain  Ahmad  ibn Zakariyah, Mu’jam  al-Maqayis  al-Lugat ,  Juz  II.
(Cet. I; Baerut Dar al-Fikr, 1962), hlm. 15.
Diartikan  pula  sebagai  justifikasi  dalam melakukan sesuatu. 6
Lafal asasi ,  berakar kata  yang terdiri dari  huruf ا dan ﺱ mempunyai  makna pokok “sesuatu  yang  tetap” dan  “ sesuatu yang  kekal” .  Diartikan  pula  sebagai “ bangunan  dasar ” 7 Bentuk  plural  dari ﺱﺍ
adalah ﺱﺎﺳ  ﺍ .  Di  dalam  Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia,  hak  asasi  diartikan sebagai  hak  dasar  atau  hak  pokok  seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. 8 Hak-hak  Asasi  Manusia adalah  hak-hak  yang  dimiliki  manusia menurut  kodratnya,  yang  tak  dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan kaena itu bersifat suci. 9
Prinsip-prinsip  umum  tentang  hak- hak  asasi  manusia  yang  dicanangkan Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1948  dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan  HAM  bagi  bangsa-bangsa, terutama  yang  bergabung  dalam  badan tertinggi dunia  itu hingga  saat ini. Prinsip- prinsip  umum  tersebut  dikenal  dengan Universal  Declaration  of  Human  Rights, UDHR  (Pernyataan  Semesta  tentang  Hak- hak  Asasi  Manusia).  Dinyatakan  pula bahwa  deklarasi  tersebut  bukanlah  sebuah dokumen  yang  secara  sah  mengikat,  dan beberapa  ketentuannya  menyimpang  dari peraturan-peraturan  yang  ada  dan  diterima secara umum. Walaupun demikian, beberapa  ketentuannya  mengatur  prinsip-
6 Ibrahim Anis,et al. al-Mu’jam al-Wasit, Juz I (Cet. I; Baerut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 1815.
7 Ibn  Faris  Abi  al-Husain  Ahmad  ibn Zakariyah, Mu’jam  al-Maqayis  al-Lugat ,  Juz  II., hlm. 37.
8 Tim Penyusun Kamus Departemen
Pendidikan  dan  Kebudayaan  R.I.,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: t.p, 1988), hlm. 292.
9 Ian  Brownlie, Dokumen-dokumen  Pokok Mengenai  Hak  Asasi  Manusia ,  (Jakarta:  UI  Press 1993), hlm. 26
prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan.Dalam kapasitasnya,
deklarasi  tersebut  secara  tidak  langsung benar-benar  sah,  dan  dianggap  oleh Majelis  Umum  dan  beberapa  ahli  hukum sebagai bagian dari undang-undang perserikatan bangsa-bangsa. 10
4. HAM; Sejarah dan Eksistensinya
a. Sejarah Singkat Kelembagaan HAM
Secara  nilai  hak  asasi  manusia dimiliki oleh  semua  individu  bahkan  sejak penciptaan  manusia  pertama.  Apabila menoleh  ke  sejarah,  maka  akan  didapati bahwa jauh sebelum Barat mendeklarasikannya, hak-hak asasi tersebut  telah  termaktub  dalam  aturan resmi  “Negara  Madinah”  yang  dipimpin oleh Rasulullah saw dan  biasa diistilahkan dengan  Piagam  Madinah.  Yang  paling menakjubkan,  bahwa  piagam  tersebut merupakan  dokumen  resmi  pertama  kali dalam  sejarah  mengandung  prinsip  dan kaedah kenegaraan serta nilai-nilai kemanusiaan  yang  sebelumnya  belum dikenal  oleh  umat  manusia. 11 Namun secara  kelembagaan,  embrionya  muncul sejak  tahun  1215  diatas  dalam  Piagam Magna  Charta,  hingga  lahirlah Petition  of Rights tahun  1627,  kemudian  berkembang hingga tahun 1628 pada negara yang sama muncul "Bill  of  Rights" yang  menegaskan bahwa  manusia  adalah  sama  dihadapan hukum (equality before the Law) .
Di  Perancis,  Rousso  dengan  Kontrak Sosial (Social  Contract) dan  Montesque dengan Trias Politikanya (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) telah menyuarakan
10 Ian Brownlie, hlm.. 26
11 Nurcholish  Madjid,  ”Agama  dan  Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni” dalam Budhy  Munawar  Rachman  (ed.), Kontekstualisasi Doktrin  Islam  Dalam  Sejarah (Cet.  II;  Jakarta: Temprint, 1995), hlm. 590.
inti-inti  makna  hak  asasi  manusia.  Tahun 1787  di  negara  ini  juga  lahir  "The  French Declaration"  yang  melahirkan  statemen- statemen berikut:
1) Larangan penangkapan sewenang- wenang
2) Pentingnya praduga tak bersalah (Presumtion of Innocent)
3) Kebebasan  berekspresi (Freedom  of expression)
4) Kebebasan  beragama (Freedom  of religion)
5) Perlindungan  hak  milik (the  right  of Property) .
Di Tiongkok kita mengenal Min Tsu,
Min  chuang,  dan  min  seng ,  yang  berarti kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.  Pada  pasca  perang  dunia kedua,
Presiden Amerika
Serikat
"Rosevelt"  menyatakan  statemennya  yang dikenal  dengan "Four  Freedom (Empat Kebebasan):
1) Bebas  berpendapat  dan  berekspresi (Freedom of speech and expression)
2) Bebas  dari  ketakutan (Freedom  from fear)
3) Bebas  dari  kekurangan  (Freedom  from want)
4) Bebas beragama (Freedom of religion) Pernyataan  inilah  menurut  sejarah sebagai  cikal  bakal  lahirnya  Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (The universal  declaration  of  human  rights) di PBB  pada  tanggal  10  Desember  1948.
Deklarasi ini menyatakan:
1) Hak untuk hidup
2) Kemerdekaan dan keamanan badan
3) Hak  untuk  diakui  kepribadiannya menurut hukum
4) Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama  dengan  orang  lain  menurut hukum
5) Hak  untuk  mendapat  jaminan  hokum dalam  perkara  pidana  seperti  diperiksa
di  muka  umum,  dianggap  tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
6) Hak  untuk  masuk  dan  keluar  wilayah suatu negara
7) Hak  untuk  mendapat  hak  milik  atas benda
8) Hak  untuk  bebas  untuk  mengutarakan pikiran dan perasaan
9) Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat 10) Hak untuk berapat dan berkumpul
11) Hak untuk medapatkan jaminan sosial 12) Hak untuk mendapatkan pekerjaan
13) Hak untuk berdagang
14) Hak untuk mendapatkan pendidikan
15) Hak  untuk  turut  serta  dalam  gerakan kebudayaan dalam masyarakat
16) Hak  untuk  menikmati  kesenian  dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
b. Eksistensi Hak Asasi Manusia
(HAM) Internasional
Secara  idealisme,  kita  memandang positif  eksistensi  HAM  Internasional, sebab hal itu mengandung unsur kebajikan pembawa  kemaslahatan.  Siapa  pun  yang mempromosikan HAM layak untuk didukung.  Namun  praktiknya  seringkali HAM dijadikan standar normatif dan barat sebagai  pengontrolnya  dan  keuniversalan HAM  internasional  tidak  selalu  layak menembus  budaya  lokal.  Hingga  dari  sini tampak pemakasaan nilai yang secara tidak langsung  merupakan  bentuk  penjajahan moral  dan  budaya.  Selain  itu  HAM terkadang  digunakan  sebagai  retorika untuk  menutupi  standar  ganda  dalam kebijakan  politik  dan  ekonomi  barat. Selain  itu  sering  kita  menjumpai  adanya penyetopan  bantuan  luar  negeri  dan pemblokiran  perdagangan  dunia  yang dihubungkan  dengan  pelanggaran  HAM. Inilah  faktor  penyebab  beratnya  dunia ketiga  termasuk  dunia  Islam  untuk mengakui  keabsahan  HAM  internasional.
Disamping  Islam  juga  memiliki  formula yang  khas  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM);

## 5. Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan Syariah
Ada  satu  pertanyaan  penting  terkait dengan  tema  bahasan  kali  ini:  Mengapa masalah  HAM  tidak  terbahas  secara khusus  dalam  Islam  sejak  seribu  tahun lebih  dari  zaman  kerasulan.?  Mengapa baru  abad  sekarang-sekarang  ini  ramai dibicarakan  permasalahan  HAM  dalam masyarakat  muslim.?  Kedua  pertanyaan diatas  secara  tidak  langsung  menunjukkan terjadinya  perubahan  tatanan  sosial  yang baru.  HAM  dalam  perspektif  internasional jika  dibicaraka  dari  sisi  idealisme  lebih simpel  jikan  dibandingkan  dengan  Islam. Pembahasan  HAM  dan  pembentukan lembaga terkait dalam kontek dan konsumsi internal menunjukkan penurunan dan  kemunduran  dalam  memandang  islam sebagai way  of  life .  Kedewasaan  dan kematangan umat Islam dalam hal ini perlu dipertanyakan.  Sebab  sangat  jelas,  tidak adanya  pembahasan  HAM  secara  khusus dalam kurun yang cukup lama menunjukkan  kemapanan  umat  dalam memahami makna agama, menghayati, dan mengamalkan tanpa ada lembaga
pengontrol selain agama. Namun kaitannya ke eksternal, pembahasan HAM mengandung  unsur  positif.  Paling  tidak memperluas wawasan dalam kancah pluralitas  umat  yang  kian  memesat  guna mengkaunter  problematika  global  bahwa Islam memiliki formula yang khas.
Hak  asasi  manusia  memiliki  sifat yang  legal,  artinya  hak-hak  itu  tidak bergantung  kepada  adanya  suatu  negara atau  undang-undang  dasar,  lepas  dari
pemerintah yang tengah berkuasa. 12
Korelasi  antara  HAM  Internasional  dan syariah  adalah juz' (bagian)  dengan kull (keseluruhan).  Cakupan  yang  dimilki syariah  melebihi  HAM.  Sangat  jauh sebetulnya  bandingan  antara  Yang  Kuasa dengan  manusia.  Abdul  Qadir  telah mengatakan  dalam  bukunya "At  Tasyri'  al Jina'i  al  Islamiy" :  "Syariat  tidak  bisa disetarakan  dengan  hukum  wadh'i  (buatan manusia)  dan  tak  benar  mengkiyaskan syariah  dengan  hukum  tersebut.  Sebab tabiat keduanya jauh berbeda." 13
Permasalahannya  sekarang  cuma  syariah diakui  dan  dijalani  oleh  umat  Islam  saja, meskipun  secara  nilai  tak  sedikit  dari  non muslim  mengakui  keberadaannya.  Itu  pun tak  seluruhnya  diimplementasikan  oleh umat  Islam  itu  sendiri.  Bahkan  tak  sedikit dari  kalangan  umat  Islam  mengetahui HAM  internasional  lebih  banyak  dari syariah.  Fenomena  seperti  itulah  yang menyebabkan  pihak  Islam  mengikuti aturan  permainan  HAM  ala  PBB.  Jadi masalahnya  subjek  bukan  objek  Pola hubungan antara umat Islam dengan HAM internasional  disatu  pihak  menolak  untuk bersahabat.  Sebab  keberadaannya  bahkan segala  jenis  sekutunya  seperti  Amnesty Internasional  dianggap  tidak  melahirkan kontribusi positif, bahkan sebaliknya hanya pengrusakan.  Kelompok  seperti  ini  bisa terwakili  dengan  Ayatullah  Khomaini. Tahun  1981  beliau  berkata:  "Hati-hatilah! Segala unsur kekuatan setan dan sekutunya seperti Amnesty Internasional dan organisasi lain telah bersatu untuk menghancurkan  Republik  Islam  kita  ini
12 H.A.R. Tilaar, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia (Bandung: P.T. Alumni, 2001), hlm. 21.
13 Abdul  Qadir  Audah, At  Tasyri  al  Jina'i  al Islamiy , Muaassasah ar risalah, 1994
dan tak mengizinkannya untuk berkembang.  Kita  tahu  bahwa  Amnesty Internasional yang minta izin untuk datang ke  Iran  dan  memerikasa  apa  yang  sedang terjadi  disini  sebenarnya  membawa  misi untuk  datang  dan  mengecam  negara  kita. Mereka  bersatu  untuk  menghancurkan gerakan  Islam  kita  ini,  yang  tidak  lain berarti  menghancurkan  Islam.  Mereka takut  dengan  Islam  dari  awalnya  memang mereka  takut.  Tapi  sekarang  mereka seakan  tertampar  mukanya  oleh  Islam. Ketakutan  mereka  pun  semakin  menjadi- jadi." 14 Dilain  pihak  ada  segolongan  yang mencoba  menafsirkan  HAM  internasional dengan tafsiran yang moderat dan mengusakan  adanya  keharmonisan  antara syariah dan HAM Internasional. Kemudian memperjuangkan  keharmonisan  itu  untuk tetap eksis. Yang bisa dikatagorikan dalam kelompok  ini  misalnya  Profesor  Abdullah Ahmad  An  Naim,  aktivis  HAM  di  Sudan yang  mendapat  reputasi  internasional dalam  pembelaannya  terhadap  HAM. Lebih lanjut  dia menyatakan harus diadakan  tafsir  baru  terhadap  Al  Qur'an yang  bisa  meredam  ketegangan  antara HAM internasional dan syariah.
Sebagai  pelajar  sekaligus  sebagai bagian  dari  komunitas  muslim,  dalam melihat fenomena aktifitas HAM internasional tidak ada salahnya memandang sebagaimana kelompok kedua. Selama nilai-nilai HAM internasional  tidak  merusak  norma-norma agama  dan  tidak  disalahguanakan.  Sebab selain  sejalan  dengan  ajaran  agama, kondisi  seperti  itu  juga  mengandung  nilai plus dalam berinteraksi dengan negara lain. Apalagi di era globalisasi ini ketergantungan  antara  satu  negara  dengan
14 Jurnal Islamika, Ibid
yang  lain  sangat  tinggi.  Namun  jika  apa yang  dikatakan  oleh  Ayatullah  Khumaini itu benar, mengapa tidak bersikap sebagaimana beliau bersikap.
6. Komparasi  HAM  dalam  Perspektif Islam dan Internasional Bahwa muatan
HAM yang terkandung  dalam  Syariah  jauh  lebih sempurna  dari  HAM  internasional.  Untuk lebih  kongkrit  bukti-bukti  dibawah  ini dapat dijadikan landasan keotentikannya.
a. Hak-hak  yang  termaktub  dalam  Al Qur'an dan Deklarasi PBB
1) Hak  persaudaraan,  kerjasama,  dan persamaan  antar  semua  golongan.(QS. Ali Imran: 103). (QS. Al-Maidah: 2)
2) Hak  untuk  hidup,  kebebasan  dan kemanusiaan. (QS. An Nisa: 92)
3) Hak  bebas  dari  perbudakan.  (QS.  An Nisa: 92)
4) Hak  muamalah  yang  baik,  bebas  dari paksaan  dan  aniaya. (QS.  At  Taubah:
6)
5) Hak  dalam  hukum  dan  peradilan.(QS. An Nisa: 58)
6) Hak pengakuan terhadap rahasia dalam hidup  dan  kekhususan  individu. (QS. Al Hujurat: 12)
7) Hak kebebasan  berpergian, pindah dan singgah. (QS. Al Ankabut: 56)
8) Hak melakukan pernikahan dan berkeluarga.(QS. An Nahl: 72)
9) Hak  kepemilikan  harta.  (QS.  An  Nisa:
29) 10) Hak menganut pemikiran, bermasyarakat, dan beraqidah. (QS. Al Baqarah: 256)
11) Hak  bebas  mengadakan  perkumpulan dan  membentuk  badan-badan.(QS.  Ali Imran: 103)
12) Hak  berserikat  dalam  hukum  dan pekerjaan. (QS. As Syura: 38)
13) Hak ketentraman sosial dan perekonomian. (QS. Al A'raf: 32) 14) Hak  seorang  ibu  dan  anak  kecil.  (QS. Luqman: 14) 15) Hak dalam pengajaran dan budaya.(QS. Fathir: 8) b. Hak-Hak yang Termaktub dalam Al Qur'an dan Tidak Termaktub dalam Deklarasi Internasional
1) Mencapai  kesempurnaan  akal  dan penjagaan (ri'ayah ). (QS. An Nisa: 5)
2) Hak anak yatim. (QS. An Nisa: 2)
3) Hak penjagaan diri. (QS. Al Anfal: 60)
4) Hak  untuk  mendapatkan  maaf.  (QS  Al An'am: 54)
5) Hak dalam waris. (QS. An Nisa:7)

## 7. Contoh  Kasus  Benturan  HAM  dan Syariah
Menurut  laporan  Free  doom  house untuk  tahun  2015,  tidak  ada  negara  Islam atau negara muslim yang dapat
dikatagorikan
"bebas (free) dari
pelanggaran  HAM.  jika  diperiksa,  rekor untuk negara-negara yang menjadi anggota organisasi  konfrensi  islam  (OKI)  adalah "Tidak  Bebas (Not  Free (NF))  atau Setengah Bebas  ( Partly Free (PF).
Indonesia  dan  Malaysia  misalnya  dinilai PF. 15 Penilaian  tersebut  bisa  jadi  berbasis kepada persepsi yang berbeda tentang nilai pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dari  berbagai  pihak.  Itulah  ada beberapa kalangan yang menolak keuniversalitasan HAM, karena
landasannya  yang  kerap  subyektif  dan adanya  perbedaan  budaya  ( Culture  Based Resistence to Rights ).
Berkaitan dengan masalah keislaman yang  sering  diangkat  sebagai  pelanggaran HAM oleh pihak internasional, diantaranya larangan pernikahan antara dua orang yang
15 https:  //freedomhouse.org/report/freedom- world/2015
berbeda  agama,  masalah  pembagian  harta waris, masalah hukuman, dan lain sebagainya.  Satu  dari  sekian  contoh  yang kita bisa anggkat adalah masalah pembagian harta waris. Sebetulnya pembicaraan  mengenai  harta  waris  dalam persepektif syariah dan hukum internasional sangat jauh bersebrangan dan itu  sulit  untuk  diadakan  komparasi.  dalam deklarasi  internasional  tentang  HAM  yang menjadi  sumber  hukum  internasional lainnya  yang  ditetapkan  pada  tanggal  10 desember  1948  oleh  majlim  umum  PBB tidak  ada  satu  pasal  pun  dari  30  pasal tersebut  yang  berbicara  mengenai  harta waris  cuma  ada  satu  pernyataan  yang  ada sedikit  hubngannya  dengan  objek  ini, termaktub dalam konfrensi
intenasionaldalam penghapusan segala bentik  dikriminasi  RAS  yang  dikeluarkan oleh  majlis  umum  PBB  tanggal  25 november  1963.  Itupun  sangat  global  dan tertulis  pada  ranting  pasal  5.D.  (IV), berbunyi "Hak untuk mewarisi (the right to inherit) .  Berbeda  dengan  Islam,  persoalan dikupas  secara  detail  sehingga  tidak  ada problematika  pembaguan  harta  waris  yang tidak terjawab. hal itu dapat terbukti dalam Al Qur'an diberbagai ayat. seperti surat Al Baqarah :180, An Nisa : 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan  176  serta  surat  Al  Maidah  :106 ditambah  dengan  hadits-hadits  nabi  dan ijtihad sahabat dan tabi'in lainnya.
Dari  situlah  tampak  perbedaan  jelas antara  syariat  dan  hukum  internasional dalam  membahas  harta  waris.  Islam menjadikan  masalah  pembagian  harta waris  dalam  BAB  fardhu  sedangkan hukum internasional memandangnya sebagai  hak  bukan  kewajiban.  Hanya problematika  harta  waris  yang  sering menjadi  konflik  dari  kedua  sistem  itu adalah  dari  segi  akses  dan  prakteknya. Islam  memandang  jelas  perbedaan  kedua
jenis  kelamin  dikarenakan hak  dan kewajiban  mereka  berbeda.  Sedang  dalam hukum  internasional  tidak  ada  pemilahan seperti  itu  sehingga  terjadilah  benturan antara  keduanya  dari  pijak  ini  kemudian masalah  jenis  kelamin  dalam  pembagian harta  waris  terus  dihubungkan  denga HAM.
Keadilan  merupakan  sentral  obyek bahasan masing-masing syariat dan hukum internasional.  Kata al-‘adl dalam  Al-quran menurut  Al-Baidhawi  dalam  Pulungan bermakna  “pertengahan  dan  persamaan”. 16
Walaupun satu tujuan kemasahatan namun dalam  prakteknya  dalam  hukum  tersebut saling bertolak belakang. Bagaimana tidak, perbandingan  harta  waris  yang  diterima anak laki-laki dan perempuan dalam Islam 2:1  (baca  QS.  An  Nisa  ;  176).  Sedang hukum internasional
menegaskan
perbandingan tersebut 1:1 tanpa membandingkan perbedaan jenis kelamin.
Siapapun  megakui  bahwa  keadilan bukan  berarti  sama  rata  tanpa  mengenal kondisi.  Lebih  dari  itu  keadilan  meletakan sesuatau  pada  posisinya  yang  tepat.  Satu contoh  yang  sering  kita  dengar,  dalam keluarga seorang ayah dikatakan tidak adil bila  ia  memberikan  uang  samarata  antara seorang  kakak  yang  belajar  di  universitas dan  adiknya  yang  belajar  di  SD.  Aksioma seperti  ini  juga terdapat  juga  hukum  waris dalam  islam.  Artinya  memberikan  bagian masing-masing  sesuai  dengan  persinya. Laki-laki dalam kondisi tersebut mendapatkan  dua  kali  lipatdari  wanita  itu bukan  berarti  melanggar  HAM  atau memandang  superioritas  terhadap  kaum laki-laki.  Sebab  tuntutan  anak  laki-laki lebih  banyak  dari  pada  perempuan. Seorang  laki-laki  memiliki  kewajiban
16 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau dari Pandangan Al-Qur`an , hlm. 225.
untuk  membiayai  kehidupannya  sendiri, mahar,  nafkah  istri,  nafkah  anak  dan nafkah  kedua  orang  tuanya  yang  fakir. 17
Dan wanita tidak dibebani seperti itu.
Penyamarataan  harta  waris  laki-laki dan  wanita  dengan  alasan  bahwa  QS.  An Nisa:  176  tersebut  ditirunkan  pada  masa dimana  tugas  mencari  nafkah  keluarga sepenuhnya  dibebankan  kepad  anak  laki- laki  kurang  beralasan.  Sebab  sampai sekarangpun  sebagai  seorang  suami  tetap terbebani  untuk  mencari  nafkah  untuk keluarga  dan  itu  wajib.  Sekalipun  si  istri kerja, pada prinsipnya itu bukan kewajiban dia.  Dan  itu  boleh-boleh  saja  menurut pandangan islam, selama hal tersebut tidak bertentangan  dengan  ajaran  islam.  Jika hukum  waris  dirubah  secara  mutlak  1:1 dengan  alasan  membela  wanita  karena mereka  sudan  banyak  mencari  nafkah,  itu justru  menambah  beban  bagi  wanita.  Si istri  dalam  kondisi  seperti  ini  telah terbebani  kewajiban  lain  selain  mengurusi urusan  rumah  tangga.  Hal  itu  disebabkan karena  si  wanita  telah  terlegitimasi  oelh kedudukannya  yang  tidak  berbeda  dengan pria  dalam  hak  dan  kewajiban.  Bahkan sekalipun dituntun untuk terjadi perubahan. Mengapa kedudukan lainnya tidak dibahas seperti  pemberian  mahar,  mengapa  harus laki-laki yang memberi.?
Dari fenomena tersebut minimal bagi si  istri  telah  mengurangi  keterlibatannya dalam  mendidik  anak.  Bukankan  ibu adalah  pendidik  bagi  anak.  Seorang penyair berkata: ibu adalah sekolah, jika ia mempersiapkannya  maka  ia  menyiapkan bangsa  yang  unggul  kualitasnya.  justru dengan  perbandingan  antara  laki-laki  dan perempuan 2:1 adalah motivasi bagi kedua belah  pihak  untuk  saling  melengkapi.
17 Wahbah Az Zuhaily, Dr., Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu , Dar al-Fikr
Sebab masing-masing mempunyai keistimewaan.  Jadi  aturan  hukum  waris yang  ada  dalam  nash  benar-benar  pada porsinya.  Jika  ditelusuri  lebih  mendalam lagi, tidak selamanya perbandingan itu 2:1. ini  adalah  bukti  kongkrit  bahwa  islam memandang  kemaslahatan.  Di  tempat tertentu  bisa  jadi  perbandingan  itu  1:1, sebagaimana  terjadi  pada  ayah  dan  ibu yang  mendapat  harta  waris  dari  anak mereka  yang  meninggal  sedang  anak tersebut mempunyai anak. Dengan demikian  masing-masing  kedua  orang  tua mendapat  1/6  (QS.  ayat  11).  Sebab  hajat kedua  orang  tua  dalam  kondisi  yang demikian  sama  besarnya.  Begitu  juga bagian  saudara/i  yang  mewarisi  harta  dari saudara  mereka  yang  tidak  mempunyai ayah  dan  anak  dalam  Qur'an  dikenal edngan  nama  Kalalah.  Disini  bagian saudari  ibu  sama  dengan  saudara  ibu. Bahkan ada beberapa tempat dimana pihak wanita mendapat lebih dari laki-laki seperti seorang istri meninggal. Dia meninggalkan suami,  ibu  dua  orang  suadara  dan  saudari ibu.  Maka  saudari  ibu  mendapat  1/6 masing-masing memdapat 1/12.
Kesimpulannya  2:1  itu  sudah  adil. 18
Sebab  keadilan  itu  memberikan  sesuatu kepada  anggota  masyarakat  sesuai  dengan status,  fungsi  dan  jasa  masing-masing dalam  masyarakat (Distributive  Justice).
Ariestoteles membedaka antara distributive justice dan corrective justice .
18 Mahmud  Syaltuth  menyebutkan  keadilan merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam sistem yang berorientasi kepada Tuhan. Dikatakannya, "Keadilan adalah sistem Allah SWT. dan  syari'ah-Nya".  Baca  Mahmud  Syaltut, Islam Aqidah  wa  Syari'ah (Cairo:  Dar  al-Qalam,  1966), hlm. 453.
8. Perbedaan  Konsep  Antara  HAM Dalam Islam Dengan HAM Universal  Declaration  of  Human Right
a. HAM Islam
1) Bersumber  pada  ajaran  Al-Qur’an  dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
2) Bersifat  Theocentris.  Hak-hak  dasar manusia sebagai anugerah yang
diberikan Allah SWT. 3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Kepentingan  sosial  lebih  diutamakan Karena  manusia  disebut  makhluk sosial.
5) Manusia  sebagai  makhluk  yang dititipi hak-hak dasar oleh Allah SWT.
b. HAM  UDHR  (Universal  Declaration of Human Right)
1) Bersumber  pada  pemikiran  filosofis semata. Keberhasilan dari ikhtiar tersebut dengan dikeluarkanya Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia  ( Universal  Declaration  of Human  Right )  pada  tahun  1948  oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.
2) Bersifat  Antrophocentris,  Kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak  lain  yang  lebih  berdaulat  dari manusia.
3) Lebih  mementingkan  hak  dari  pada kewajiban.
4) Lebih bersifat individualist akan memunculkan sikap egois
5) Manusia  sebagai  pemilik  sepenuhnya hak-hak dasar.

## C. Penutup
Al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum Islam  memberikan  penghargaan  yang tinggi  terhadap  hak  asasi  manusia.  Dalam al-Qura’an terdapat 80 ayat tentang  hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan.  150  ayat  tentang  ciptaan  dan
makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam  penciptaan.  Terdapat  320  ayat  al- Qur’an  mengetengahkan  sikap  menentang kezaliman  dan  orang-orang  zalim  dan  50 ayat memerintahkan berbuat adil. Terdapat 10  ayat  yang  berbicara  tentang  larangan memaksa  untuk  menjamin  kebebasan berfikir,  berkeyakinan  dan  mengutarakan aspirasi.  Hak  asasi  manusia  dalam  hadits diantaranya bahwasanya Nabi SAW
bersabda
dalam khutbah haji
Wada’: Sesungguhnya  darah  kalian,  harta- harta  kalian,  dan  kehormatan-kehormatan kalian  itu  haram/mulia-dilindungi  atas kalian seperti haramnya/mulianya- dilindunginya  hari  kalian  ini  di  bulan kalian ini di negeri kalian ini. ( Shahih Al- Bukhari  no  105,  dan  Shahih  Muslim  no 1218). Piagam  Madinah  terdiri  dari  47 pasal.  Prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia dalam  Piagam  Madinah  adalah: Pertama , interaksi  secara  baik  dengan  sesame,  baik pemeluk islam maupun non muslim. Kedua ,  saling  membantu  dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga , membela mereka yang teraniaya. Keempat ,
saling menasehati.
Dan kelima , menghormati kebebasan beragama. Hal ini dilakukan  demi  nilai  tertinggi  yang  dapat digapai  oleh  manusia  yang  menopang dirinya kepada tingginya peradaban. Sebab "Islam  itu  tinggi  dan  tidak  ada  yang melebihi tingginya."

## DAFTAR PUSTAKA
Al-qur’an al-karim
Al Alim, Yusuf Hamid, Dr., Al Maqaashid al Aammah lisy Syariah al Islamiyah , ad  Daar  al  Islamiyyah  lil  kitaab  al islamiy, riyadh, 1994
Abdul  Qadir  Audah, At  Tasyri  al  Jina'i  al Islamiy , Muaassasah ar risalah, 1994
Ahmad  Kosasih, Ham  dalam  prespektif Islam , Jakarta: Salemba, 2003
Anis,  Ibrahim.  et  al. al-Mu’jam  al-Wasit, Juz  I.  Cet.  I;  Baerut:  Dar  al-Fikr, 1985.
Bukhari, al-T.T. Shahîh Bukhari: Kitâb al- Janâiz. Kairo: Dâr al-Hadîts
Dalizar  Putra, Ham  menurut  al-Qur’an. Jakarta: Husna zikra, 1995
Harun Nasution dan Bakhtiar Efendi (Ed),
Hak-hak  Asasi  Manusia ,  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
Hasbi Ash-Shiddiqi, Mutiara Hadis ,
Jakarta: Bulan Bintang, 1975
Ian  Brownlie, Dokumen-dokumen  Pokok
Mengenai Hak Asasi Manusia ,
Jakarta: UI Press 1993 Ismail Thaib, Oksidentalis Versus
Orientalis , Yogyakarta: Toko Kitab Beirut,
2011
Kuntjoro  Purbopranoto, Hak-hak  Asasi Manusia  dan  Pancasila ,  Jakarta: Pradya Paramita, 1982
Muhammad  Ali  al-Iyazi, al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum , Teheran: t.tp 1373 _sofware
Maktabah as-Syamilah v. 3.48
Muslim.  T.T., Shahîh  Muslim:  Kitâb  al- Qadr. Kairo: Dâr al-Hadîts.
Syaukat  hussain, Hak  Asasi  Manusia dalam  Islam ,  Jakarta:  Gema  insan press, 1996
Saiful  Amin Ghofur, Profil Para Mufassir Al-Qur’an, Yogyakarta: Pustaka
Insan Madani, 2008
Pulungan, Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah  Ditinjau  dari  Pandangan
Al-Qur`an .  Jakarta;  Rajawali  Press,
1999.
Tilaar, H.A.R. Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan  Indonesia .  Bandung: P.T. Alumni, 2001. Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  R.I., Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta: t.p, 1988. United Nations, “The Universal
Declaration  of  Human  Rights”, dalam Microsoft  Encarta  2006 . Microsoft  Corporation.  All  rights reserved, 1993-2005.
Wahbah  Az  Zuhaily,  Dr., Al-Fiqh  al- Islamy  wa  adillatuhu ,  Dar  al-Fikr, Beirut, Libanon