## PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DARI TINDAKAN PERSAINGAN CURANG

## Oleh : Dody Safnul

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari UU No. 30/2000 tentang rahasia dagang dan mengetahui tindakan apa yang diambil apabila terjadinya persaingan curang dalam rahasia dagang. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan apabila terjadi sengketa bisnis antara pemilik/ pemegang Rahasia Dagang  dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka pemilik/pemegang Rahasia Dagang dapat menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian  sengketa. Pada umumnya para pihak yang bersengketa tentang Rahasia Dagang memilih cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya masalah Rahasia Dagang merupakan masalah perdata sehingga diperlukan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, efisien, dan tertutup. Selain itu, melalui cara ini, pemilik atau pemegang Rahasia Dagang tidak akan kehilangan Hak Rahasia Dagangnya karena tidak diketahui oleh masyarakat serta nama baiknya tidak tercemar.
Kata kunci : rahasia dagang dan persaingan curang

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia telah memiliki pengaturan tentang rahasia dagang yang tertuang dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut undang-undang rahasia dagang) yang telah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000. UU ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang, lahirnya UU rahasia dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi ke ikut sertaan indonesia dalam persetujuan tentang aspek- aspek dagang dari hak atas kepemilikan intelektual (HaKI).
Sebelum lahirnya UU rahasia dagang ini pemerintah juga pernah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang undisclosed information. Akan tetapi RPP itu mempunyai kelemahan antara lain adalah karena peraturan perundangan yang dibuat adalah dalam bentuk peraturan pemerintah, padahal peraturan perundangan yang dibuat seharusnya dalam bentuk undang-undang. Hal ini disebabkan karena rahasia dagang merupakan suatu bentuk hak atas kepemilikan intelektual (HaKI) tersendiri yang berbeda dari bentuk HaKI lainnya, sehingga tidaklah tepat jika ketentuan yang dibuat hanya sekedar peraturan pelaksanaan dari undang-undang HaKI lainnya.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :
1. Untuk mengetahui penerapan dari UU No. 30/2000 tentang rahasia dagang.
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang diambil apabila terjadinya persaingan curang dalam rahasia dagang.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang rahasia dagang  berperan antar pelaku usaha

## 1.3. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang, sehingga dapat diketahui apakah landasan legalitas yang telah memadai untuk menggambarkan tentang perlindungan rahasia dagang dari tindakan persaingan curang.
Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ( Library Research ) dalam hal ini, penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber- sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perlindungan rahasia dagang.
Data sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

## 2. Kajian Teoritis dan Pembahasan
2.1.  Perlindungan Rahasia Dagang Menurut UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang Pemerintah telah memberlakukan UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000 yang merupakan pengaturan baru bagian HaKI di bidang Rahasia Dagang, sebagai konsekuensi Indonesia ikut menyetujui dan menandatangani dalam kesepakatan (TRIPs- WTO). Dengan demikian Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi rahasia dagang dari tindakan persaingan curang sesuai dengan standar perlindungan TRIPs, sebagaimana diatur dalam pasal 39 TRIPs dan Pasal 10bis Konvensi Paris.
Tindakan persaingan curang berakibat pada bocornya suatu informasi rahasia dagang mendorong makin terasanya kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang dalam upaya menjalankan perusahaan yang semakin terbuka dan berkembang di era globalisasi ekonomi dalam kegiatan perdagangan Nasional dan Internasional. Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000 yang dirujuk dari Pasal 39 TRIPs dan Pasal 10bis Konvensi Paris, maka pengungkapan ataupun peneriman informasi rahasia dagang secara tidak sah, serta pemanfaatannya yang dilakukan tanpa izin pemiliknya dan secara bertentangan dengan hukum adalah termasuk satu kegiatan persaingan yang bertentangan dengan praktek- praktek jujur yang berarti suatu kegiatan persaingan curang.
Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana informasi dagang yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Juga bagaimana perlindungan hukum menurut UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000 terhadap pemilik rahasia dagang dari tindakan persaingan curang. Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik rahasia dagang terhadap penyelesaian perkara yang menyangkut rahasia dagang.
Menurut analisis penulis suatu informasi dagang dapat dikategorikan sebagai informasi rahasia dagang apabila informasi tersebut bersifat tertulis, tidak diketahui oleh umum, di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang. Sehingga dengan terpenuhinya setiap kategori informasi dagang sebagai rahasia dagang, maka terdapat hubungan yang mengakibatkan dapat disebut atau dilindunginya atau tidak dilindunginya suatu rahasia dagang.
Dapat dikatakan bahwa perlindungan rahasia dagang menurut UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000 yang diberikan bersumber dari hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang atau penerima lebih lanjut hak rahasia dagang dalam bentuk perjanjian merahasiakan secara tertulis dan perjanjian lisensi rahasia dagang dengan pihak yang tidak berhak memanfaatkan rahasia dagang secara tidak benar dan memperolehnya secara berlawanan dengan hukum serta bertentangan dengan praktek-praktek jujur dalam kegiatan persaingan bisnis yang merupakan satu kegiatan persaingan curang. Perjanjian tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal HAKI dan dapat diterapkan oleh pemilik rahasia dagang terhadap karyawan, mitra bisnis atau orang-orang yang dianggap rawan akan membocorkan informasi rahasia dagang. Sehingga apabila terdapat perkara yang menyangkut rahasia dagang maka upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik rahasia dagang dengan menentukan pilihan sebagai alternatif penyelesaian yaitu, secara perdata dengan mengajukan gugatan kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang berdasarkan Pasal 1365 BW, atau akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000; secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang berdasarkan Pasal 14 untuk dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000. Dan/atau melalui abritase atau alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, konsiliasi dan cara-cara lain yang disepakati para pihak).
Dari uraian di atas menggambarkan bahwa pemilik rahasia dagang dalam menjaga nilai kerahasiaan informasi rahasia dagang yang dimiliki harus bersikap aktif dan represif. Dimana perlindungan yang diatur dalam UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000 diberikan apabila pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga rahasia dagang yang dimilikinya dengan perjanjian merahasiakan, lisensi ataupun cepat responsif terhadap penggunaan rahasia dagang secara tidak sah oleh pihak lain dengan mengadukannya pada yang berwajib atau berwenang agar segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.

## 2.2. Upaya Pemilik Rahasia Dagang dalam Mempertahankan Eksistensi Rahasia Dagangnya untuk Mengatasi Persaingan Tidak Sehat
2.2.1. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang
a. Hak Pemilik Rahasia Dagang
Pasal 4 Undang-Undang  Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik Rahasia Dagang terhadap Rahasia Dagangnya untuk :
1.   Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2.  Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan  Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk
kepentingan yang bersifat komersial.
Berdasarkan pasal ini, pemilik Rahasia Dagang mempunyai Hak Monopoli untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis  untuk memperoleh keuntungan ekonomis.
Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik Rahasia Dagang juga  berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut  dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Di samping hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus  bersedia mengungkapkan setiap bagian dari Rahasia Dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki resiko bahwa Rahasia Dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana (Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang).
Hal yang sama dilakukan pula oleh pengadilan di Amerika Serikat, di mana pengadilan harus melindungi kerahasiaan suatu Rahasia Dagang dalam rangka proses pemeriksaan dan proses litigasi pada umumnya. Setiap orang yang terlibat dalam  proses litigasi itu pun tidak boleh meng-ungkapkan Rahasia Dagang sebelum memperoleh persetujuan dari pengadilan ( Pasal 5 UTSA (USA)
Hal yang senada dianut pula oleh Kanada yang menetapkan bahwa pengadilan dapat membuat perintah untuk melindungi Rahasia Dagang. Selama dalam proses perkara pengadilan dapat melangsungkan dengar pendapat secara tertutup, memerintahkan semua atau beberapa catatan proses penuntutan untuk disegel, atau memerintahkan setiap orang yang terlibat dalam proses penuntutan untuk tidak mengungkap-kan Rahasia Dagang dimaksud tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan (Pasal 11 UTSA (Canada)).
Pada Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dinyatakan bahwa “Hak Rahasia Dagang adalah Hak Atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini”.
Berdasarkan ketentuan ini, maka secara eksplisit diatur tentang hak dari pemilik Rahasia Dagang (Pasal 4), yaitu:
a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk mengunakan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan ketentuan ini, pemilik Rahasia Dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimiliknya dalam kegiatan bisnis dan bersifat komersil untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berarti  bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang saja yang berhak memberikan izin kepada  pihak lain untuk mengunakan Rahasia Dagang yang dimiliknya melalui perjanjian lisensi.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan Pengalihan Hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang  diberi perlindungan
dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang).
Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:
1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian.
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan Hak Rahasia Dagang).
4. Izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang yang memenuhi syarat untuk dilindungi.
5. Izin tersebut diberikan dengan waktu tetentu dan syarat tertentu.
Selain itu, berdasarkan ketentuan ini pula, maka pemilik Rahasia Dagang  berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapakan Rahasia   Dagang miliknya kepada pihak ketiga yang bersifat komersil yang dapat merugikan kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki formula atau ramuan  yang unik dalam memproduksi suatu barang, atas ramuan itu, perusahaannya selalu mendapat untung. Oleh karena itu, pemilik Rahasia Dagang atas formula/ramuan itu  hanya ingin memakai sendiri untuk kepentingan bisnisnya dan tidak bersedia memberikan lisensi kepada pihak lain.
Prinsip dari lisensi bersifat non ekslusif, artinya bahwa lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemiliknya untuk memberikan lisensi kepada  pihak ketiga lainnya, apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut.
Perjanjian lisensi kerap kali dilakukan secara tidak seimbang atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja (biasanya yang diuntungkan adalah pemberi lisensi atau Licensor ), sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain (penerima lisensi), dan kerugian itu bahkan juga dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara, baik langsung atau tidak langsung (Suyud Marono & Amir Angkasa, 1999:41). Dengan melihat pengalaman atau untuk melakukan tindakan pencegahan yang ditimbulkan akibat dari  perjanjian lisensi maka Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 menentukan bahwa: “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang  berlaku.”
Jika perjanjian lisensi mencantumkan hal-hal diatas, maka Direktorat Jenderal HAKI wajib menolak pencatatan lisensi itu. tidak hanya itu saja, Direktorat Jenderal HAKI perlu untuk melaporkannya kepada komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pencatatan perjanjian lisensi tidak perlu menguraikan isi Rahasia Dagang yang dilisensikan itu agar kerahasiaan yang terdapat dalam perjanjian Rahasia Dagang itu tetap terjamin. Yang diperlukan hanyalah data para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi (misalnya nama dan alamat pemberi dan penerima lisensi, royalti dan masa perjanjian lisensi)
Dengan pencatatan itu dapat memberikan perlindungan tidak hanya kepada pemberi lisensi dan penerima lisensi saja, tetapi juga kepada pihak ketiga, khususnya masyarakat yang perlu mengetahui bahwa benar penerima lisensi mempunyai hak untuk memanfaatkan secara komersial Rahasia Dagang dalam produk barang atau jasa mereka.
Dalam perjanjian lisensi Rahasia Dagang  dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan
yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya, perjanjian  lisensinya mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia.

## b. Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang
Pemilik Rahasia Dagang memiliki suatu kewajiban atas Rahasia Dagang tersebut. Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan  informasi yang dimiliknya dari pihak-pihak yang berusaha dengan berbagai cara  memperolehnya untuk kepentingan usahanya.
Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini dapat ditempuh melalui ketentuan- ketentuan yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan memberikan perlindungan apabila pemilik Rahasia Dagang tersebut menjalankan kewajibannya untuk menjaga Rahasia Dagangnya.
Pemilik Rahasia Dagang juga dibebani kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari Rahasia Dagangnya serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini memang mengandung resiko karena Rahasia Dagang yang dimilikinya dapat terpublikasikan. Oleh karena itu, hakim dapat meminta agar sidang dilakukan secara tertutup demi kepentingan bisnis dari pemiliknya serta mengurangi tingkat kerugian yang dideritanya.

## 2.2.2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa Hak Rahasia Dagang adalah Hak Atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang ini (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak Rahasia Dagang ini diklasifikasikan sebagai Hak Milik,  sehingga sebagai Hak Milik, Rahasia Dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Undang-Undang Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa- peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya Hak Rahasia  Dagang. Pengalihan Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui proses Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.
Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu Pengalihan Hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk  menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Rahasia Dagang tersebut.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain  yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan di sini  misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.
Di samping itu Pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Hak Rahasia Dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan Hak Rahasia Dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial (Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang).
Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar Pengalihan Rahasia Dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia  Dagang dalam
jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga  Rahasia Dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang  biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik (Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang).
Selama memberikan lisensi, Pemilik Rahasia Dagang tetap boleh  melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan Rahasia Dagang yang dimilikinya. Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian  lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada Pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya Hak Rahasia Dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud.
Sebagai catatan, perlu dikemukakan pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dimaksud dalam  ketentuan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk Pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun Perjanjian lisensi Rahasia Dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya Rahasia Dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari Rahasia Dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap Pengalihan Hak Rahasia Dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia, juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan anya data yang bersifat administratif saja.
Baik dokumen Pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HAKI akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga (Ahmad M. Ramli, 2001:126 ).
Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang menyebutkan beberapa cara pengalihan Hak Rahasia Dagang kepada orang lain, yakni bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai Hak Milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang melalui Pewarisan terjadi demi hukum  sebagai akibat meninggalnya pihak pemilik Rahasia Dagang, jelas mengakibatkan  beralihnya secara hukum semua hak-hak dan kewajiban yang melekat pada Rahasia Dagang dari
pewaris (Pemilik Rahasia Dagang), sedangkan Pengalihan melalui Hibah dan Wasiat tidak terjadi demi hukum,  melainkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, sehingga hak atas Rahasia Dagang menurut hukum sah beralih atau dialihkan kepada penerima hibah dan penerima wasiat. Peristiwa hukum tertentu tersebut didasarkan pada hukum yang mengatur mengenai hibah dan wasiat sesuai dengan golongan penduduknya.
Demikian pula Pengalihan Hak Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui Perjanjian yang tertulis (akta) atau dapat dilakukan karena sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan seperti melalui putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang diatas bersifat limitatif artinya proses Pengalihan Hak Rahasia Dagang tersebut tidak boleh mencantumkan klausula time constraint , dengan kata lain pengalihan hak itu bersifat final dalam arti tidak boleh dibatasi oleh waktu.
Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar karena UU Paten, Merek dan Hak Cipta yang ada telah memerintahkan pengaturan hal ini.

## 2.2.3.  Pemilik Rahasia Dagang Dalam Mempertahankan Eksistensi Rahasia Dagangnya Untuk Mengatasi Persaingan Tidak Sehat
Sebagai suatu bentuk HAKI suatu informasi harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diklasifikasikan sebagai Rahasia Dagang, kriteria yang harus dipenuhi adalah bahwa informasi itu harus memiliki nilai dan sifat kerahasiaan yang dapat digunakan untuk aktivitas bisnis. Dalam hal ini seorang pemilik Rahasia Dagang harus dapat menunjukkan bahwa informasi itu memiliki eksistensi dan nilai komersial, tidak diketahui umum dan memerlukan biaya-biaya untuk merahasiakannya.
Dalam proses pengadilan seseorang yang merasa hak atas informasi yang dirahasiakannya dilanggar harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pengambil- alihan Rahasia Dagang secara tidak sah oleh tergugat. Dalam Hukum Perdata Intenasional hal seperti ini dikatagorikan sebagai unjust enrichment Rahasia Dagang yang meliputi rumus, pola, cara kerja, atau kompilasi dari informasi yang secara ekonomis dapat digunakan dalam suatu aktivitas bisnis harus pula memiliki nilai yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk dapat menghasilkan produk dari perusahaan Rahasia Dagang.  Rahasia Dagang harus hanya diketahui oleh pemilik di mana fakta-fakta itu digunakan untuk kepentingan bisnisnya.
Diketahuinya informasi itu oleh karyawan bukanlah satu hal yang menghilangkan hak seseorang atas Rahasia Dagang itu, dengan kata lain pemilik boleh menginformasikan kepada karyawanya tentang Rahasia Dagang yang dimilikinya untuk melindungi Rahasia Dagang tersebut dari kemungkinan penyalahgunaan suatu perjanjian yang isinya menyatakan bahwa karyawan harus memegang teguh rahasia itu dan tidak menyalahgunakannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (Ahmad M Ramli, 2001:84).
Rahasia Dagang, sebagai salah satu bentuk HAKI, memiliki kekhasan, keunikan, dan perbedaan dengan bentuk-bentuk HAKI lainnya. Sifat non disclousure (ketidakterbukaan) dari Rahasia Dagang ini merupakan unsur pokok yang membedakannya dari bentuk HAKI lainnya.
Apabila informasi itu telah diungkapkan kepada umum tanpa menghiraukan perlunya menyembunyikan informasi tersebut maka gugurlah sifat rahasia itu dan informasi itu tidak lagi dilindungi dalam Rahasia Dagang. Selain itu, kedudukan sebagai Rahasia Dagang juga akan hilang apabila pihak lain menemukan informasi tersebut melalui penelitian, pameran umum atau publikasi kepustakaan. Oleh karena itu, pemilik/ pemegang Rahasia Dagang harus melakukan langkah-langkah yang konkret untuk mempertahankan eksistensi Rahasia Dagang yang dimilikinya dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Untuk mempertahankan Rahasia Dagang yang dimilikinya, pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melakukan berbagai cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Langkah-langkah tersebut terdiri dari: 1. Membuat Perjanjian Tertulis
Perjanjian tertulis ini dilakukan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga dan disebut dengan perjanjian Merahasiakan (Secrecy  Agreement). Yang menjadi objek perjanjian ini tidak hanya data dan informasi yang termasuk katagori Rahasia Dagang, tetapi juga mencakup tentang pengalaman teknik berkenaan dengan proses pengolahan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, pengendalian mutu, dan informasi mengenai formula yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada perjanjian ini juga dicantumkan bahwa pemilik Rahasia Dagang sebagai pemberi Rahasia Dagang bersedia  mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada Penerima Rahasia Dagang dalam  jangka waktu yang telah ditetapkan. Penerima Rahasia Dagang berkewajiban merahasiakan dan tidak mengungkapakan Rahasia Dagang tersebut kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi Rahasia Dagang. Oleh karena itu, harus diperjanjikan dengan tegas bahwa informasi itu adalah suatu hak kepemilikan sehingga penerima hak tidak akan menggunakannya untuk  kepentingan usahanya. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan yang berkaitan dengan  perjanjian pokok dan tetap berlaku seterusnya apabila jangka waktu perjanjiannya telah berakhir.
2.  Membuat Perjanjian Kerja Antara Pihak Perusahaan Dengan Karyawan
Perjanjian kerja ini disebut dengan Employment Agreement and Confidentiality Agreement . Dalam perjanjian kerja tersebut harus diatur dengan tegas bahwa karyawan tidak boleh meng-ungkapkan Rahasia Dagang perusahaan diluar tugasnya, seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian, bahkan dalam kegiatan seminar atau pameran yang diselenggarkan perusahaan. Klausula ini disebut dengan Non-Disclosure of Confidential information .
Dengan kata lain, pengungkapan Rahasia Dagang hanya dapat diberikan kepada karyawan di bidang terntentu saja dengan persyaratan tertentu yang bersifat rahasia. Pada perjanjian kerja inipun harus pula dinyatakan dengan tegas bahwa apabila karyawan tersebut tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut, maka ia tetap berkewajiban merahasiakan Rahasia Dagang milik perusahaan tersebut dari pihak lainnya. Namun demikian, tanpa adanya perjanjian kerja ini, seorang karyawan seharusnya tidak membocorkan Rahasia Dagang perusahaan tempat ia bekerja kepada pihak yang tidak berwenang karena sudah merupakan kewajibannya. Dengan adanya perjanjian kerja ini, maka akan menjamin adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari.
3. Rahasia Dagang harus selalu dimasukkan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Dengan demikian, seluruh dokumen yang berkaitan dengan Rahasia Dagang harus dibubuhi tanda “rahasia”, dibuat kode-kode rahasia, disimpan pada lemari yang terkunci, dan karyawan yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu dengan membuat tanda “hanya untuk orang tertentu saja”. Pihak perusahaan harus membuat sistem kontrol atas penguinjung atau tamu yang mengunjungi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pihak perusahaan perlu mencatat siapa saja yang datang ke perusahaan.
4. Pihak perusahaan memuat tanda pengenal bagi semua orang seperti karyawan, bahkan direktur untuk menghindari masuknya pihak luar ke dalam perusahaan.
5. Pihak perusahaan harus pula membuat buku masuk bagi siapa saja yang memasuki departemen pada perusahaan tersebut yang bukan merupakan tempatnya, ketentuan ini perlu mengingat adanya hubungan antar departemen dalam perusahaan tersebut.

## 2.3. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Rahasia Dagang
Dalam era globalisasi, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pemilik Rahasia Dagang  karena tanpa adanya perlindungan hukum tersebut, akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu semakin maraknya persaingan usaha tidak sehat (unfair competition ) yang akan merugikan perusahaannya.
Perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang dibutuhkan oleh pemilik Rahasia Dagang sesungguhnnya bersifat keperdataan, yang berarti bersumber dari hubungan keperdataan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak yang pada awalnya tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat komersil dengan cara menggunakan Rahasia Dagang tersebut tanpa izin pemiliknya ataupun memperolehnya dengan cara berlawanan dengan hukum.
Hubungan keperdataan itu diatur secara eksklusif, baik dalam perjanjian, kebiasaan, peraturan perundang-undangan, maupun peraturan perusahaan yang berlaku pada suatu kurun waktu tertentu.
Para pihak yang terlibat hubungan ini harus tunduk pada ketentuan yang disepakati tersebut dan menjaga objek yang ditetapkan sebagai Rahasia Dagang, dengan demikian sifat rahasia yang terkandung dalam Rahasia Dagang sesungguhnya berada di luar ketentuan pidana.

## 2.4.  Perlunya UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dalam Rahasia Dagang
Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur mengani perjanjian dan kegiatan yang dilarang.  Namun Undang-undang nomor 5 tahun 1999 juga mengatur menganai perjanjian dan kegiatan yang dikecualikan tersebut bilamana dilakukan maka diperbolehkan secara hukum dan dilindungi oleh undang-undang.   Hal ini tertuang dalam Pasal 50 Undang-undang nomor 5 tahun 1999, yakni:
a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku; atau
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
c. Perjanjian penerapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk mematok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
f. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
i.  Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
Penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak menjelaskan perjanjian- perjanjian tersebut lebih lanjut.  Padahal pasal pengecualian ini penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkannya. Disamping ketidakjelasannya, di- khawatirkan hal ini jug adapat menimbulkan penyalahgunaan.  Sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi banyak interpretasi terhadap pasal ini.
Telah disebutkan bahwa banyak hal atau perjanjian yang dilarang oleh Undang- undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni hal-hal atau perjanjian yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan suatu Praktik Monopoli dan atau suatu persaingan curang dalam bisnis. Namun dalam suatu kaidah hukum, meskipun telah diatur secara umum, terkadang terdapat beberapa pengecualian didalamnya.  Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah disebutkan beberapa hal yang dikecualikan dari hal-hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut.  Dalam hal ini Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat walaupun  belum lengkap benar tetapi secara cukup terperinci telah mengatur pengecualian-pengecualian terhadap perjanjian atau hal-hal yang dilarang. Artinya meskipun kelihatannya ada beberapa perbuatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan atau persaingan curang, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan undang-undang mengecualikannya.
Salah satu hal yang dikecualikan dari pasal 50 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Jika kita melihat konsepsi tujuan dari perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh Negara adalah pada kesimpulannya untuk melindungi pemilik hak atas HaKI untuk meningkatkan daya cipta dan melindungi ciptaan yang dihasilkan sebagai buah dari kemampuan intelektual seseorang.  Yang mana berarti dalam konsepsi perlindungan yang diberikan terdapat eksklusifitas yang diberikan dan bersifat individualistis.
Dengan adanya perlindungan HaKI, maka diharapkan terwujudnya iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar dan lebih banyak. Hal ini terjadi titik awal dalam pencapaian persaingan usaha yang sehat.  Namun patut diakui bahwa semua HaKI mengandung karakteristik monopoli atau anti persaingan pasar.  Oleh karena itu meski memiliki karakteristik
monopolistik dan anti persaingan pasar, maka diperlukan batasan-batasan atas HaKI untuk dilindungi dan ini sudah merupakan hukum yang bersifat universal.
Dengan adanya pemberian perlindungan atas HaKI, maka pemegang hak secara tidak langsung telah melakukan pemusatan suatu kekuatan yang ada pada dirinya. Dan bilamana dimanfaatkan secara maksimal melalui cara ekonomi, akan terwujud sifat monopolistis dari kepemilikan atas hak tersebut yang kemudian akan membawa kondisi pasar ke arah anti kompetitif yang monopolistis.
Dari pasal 50 Undang-undang No. 5 tahun 1999 secara tidak langsung dan terbuka untuk menyatakan bahwa pemanfaatan atas perjanjian yang berkenaan dengan HaKI untuk keperluan usaha adalah dibenarkan dan dilindungi oleh negara.  Meskipun kita ketahun bahwa dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah dilarang Perjanjian Lisensi yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini yang dikatakan kontradiktif.  Namun demikian, untuk dapat melihat batasan yang diberikan, kita dapat melihat kepada filosofi dasar dan tujuan perumuan dari pasal tersebut.

## 3. Kesimpulan dan Saran
3.1. Kesimpulan
1. Pemilik rahasia dagang dalam menjaga nilai kerahasiaan informasi rahasia dagang yang dimiliki harus bersikap aktif dan represif. Dimana perlindungan yang diatur dalam UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000 diberikan apabila pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga rahasia dagang yang dimilikinya dengan perjanjian merahasiakan, lisensi ataupun cepat responsif terhadap penggunaan rahasia dagang secara tidak sah oleh pihak lain dengan mengadukannya pada yang berwajib atau berwenang agar segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.
2. Sistem Perlindungan Rahasia Dagang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena terdapat ketentuan di dalamnya bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai landasan bagi perlindungan yang efektif  terhadap berbagai bentuk informasi yang bersifat rahasia yang dikatagorikan sebagai Rahasia Dagang melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat, jadi alasan pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sama dengan alasan pemberian perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk HAKI lainnya.
3.  Untuk mempertahankan Rahasia Dagang pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melakukan berbagai cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Apabila terjadi sengketa bisnis antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang  dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka  pemilik/pemegang Rahasia Dagang dapat menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian  sengketa. Pada umumnya para pihak yang bersengketa tentang Rahasia Dagang memilih cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya masalah Rahasia Dagang merupakan masalah perdata sehingga diperlukan
penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, efisien, dan tertutup. Selain itu, melalui cara ini, pemilik atau pemegang Rahasia Dagang tidak akan kehilangan Hak Rahasia Dagangnya karena tidak diketahui oleh masyarakat serta nama baiknya tidak tercemar.

## 3.2. Saran
1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang sesuai dengan standar TRIPs, sewajarnyalah pemerintah mensosialisasikannya kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha yang pada umumnya tidak memahami manfaat dari Rahasia Dagang yang dimilikinya terhadap aktivitas bisnisnya sehingga menganggap informasi rahasia tersebut sebagai informasi umum dan milik umum.
2. Upaya perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang harus dijalankan dengan benar sehingga para investor asing berkeinginan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikan, penulis berharap bangsa Indonesia mampu bersaing dengan investor asing tersebut dalam era globalisasi.

## Daftar Pustaka
Ahmad M. Ramli, “Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingan dengan Ketentuan Amerika Serikat dan Kanada.” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13.
Ahmad M. Ramli, “Tanggapan Atas Rancangan Undang-undang tentang Penyelesaian Sengketa“ Makalah disampaikan pada seminar sosialisasi atas RUU APS. Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman R.I. Jakarta, 1999.
Koesnadi HardJosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, cet. Kesebelas, Yogyakarta Gajah Mada University, 1994. Hlm. 374.
Marono, Suyud & Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aset Hukum Bisnis, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,  1999.
Marsudi Triatmodjo, “Alternatif Sengketa Lingkungan (Industrialisasi V Masyarakat)” disampaikan dalam Seminar Industrialisasi dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Diselenggarakan oleh LOKTIK X KN Kimia. FMIPA UGM. Yogyakarta 28 Maret 1996.
Nandang Strisno, “Dasar-dasar  Penyelesaian Sengketa Alternatif.” Makalah Disampaikan dalam Pelatihan Alternatif Dispute Resolution (ADR). Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII Kerja Sama dengan The Asia Foundation Yogyakarta Tanggal 19 s/d 22 Agustus 1999.
Ramli. Ahmad M, Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung, Mandar Maju, 2001.

## Trade Related Aspects Of Intelectual Property (TRIPs)
Tunggal, Iman Syahputra Dan Herjandono, Heri, Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade secrets), Jakarta, Harvarindo, 2000. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 242.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 No. 33).
Widjaja, Gunawan, Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang, Business News, 2001.
Winata, Rizwanto Dan Gautama Sudargo, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Yahya Harahap, Arbitrase, Jakarta Pustaka Kartini, 1991.
Zairin Harahap, “ADR Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.”
Disampaikan pada Diskusi Alternatif Dispute Resolution. Diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII. Yogyakarta Tanggal 5 Maret 1999.