SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Penanggung Jawab Sumardi Efendi, M.Ag (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Editor In Chief M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## Editor
Husamuddin MZ, MA (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Ida Rahma, MH (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Asy’ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I (IAIN Kediri)
Sufrizal, M.Sh (IAIN Langsa)
Layout Muflihatul Fauza, ME (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal ............................................................................................. 1 -14
Pre  –  Trial  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk  Perlindungan
Hak-Hak Tersangka Iskandar ............................................................................................................... 15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo ...................................................................... 29-41
Wakaf  Benda  Tidak  Bergerak  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz ......................................................................... 42 -53
Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bumi  Sari  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia .............................................................................................. 54 -67
Penanganan  Tindak  Pidana  Khalwat  Di  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami ..................................................................................................... 68 -81

## Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana
Suci Fitria Ningsih 1 , Arif Wibowo 2
1,2, IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia Email Konfirmasi: ptksuci@gmail.com 1 , arifwibowo@iainptk.ac.id 2

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  dalam  perspektif  hukum  pidana.  Sanksi  hukum  terhadap pelaku  tindak  kekerasan  untuk  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku,  dan  hal  ini sebagai  bagian  dari  hukum  pidana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode,  dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder yang diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  seperti  buku,  jurnal, monograf  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa;  Pertama,  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  salah  satu  bagian  dari  upaya  penegakan  hukum  dalam hukum pidana. Kedua, pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  sistem  hukum Indonesia harus mendapat perhatian yang lebih serius dan tegas agar meminimalisir tindak  pidana  yang  sering  terjadi  tersebut  dari  Negara  dan  penegak  hukum. Keempat,  pelaksanaan  pencegahan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  sebagai  instrumen  yang  selaras  dengan  kerukunan  berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

## Kata kunci: Sanksi, Pelaku, KDRT, Tindak Pidana, Hukum Pidana

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  dimana  menurut  Logemann  dikutip oleh  M.  Solly  Lubis  Negara  merupakan  “suatu  organisasi  kemasyarakatan  yang bertujuan  dengan  kekuasaannya  yang  mengatur  serta  menyelenggarakan  suatu masyarakat”  (Lubis,  2002).  Negara  sebagai  wadah  bagi  suatu  bangsa  dalam mencapai cita-cita atau tujuan dari suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam  pemikiran  mengenai  hukum  dan  negara  dimana  seseorang  dapat  memilah tujuan  dari  negara  atau  masyarakat  yang  dibentuknya.  Dimana  tujuan  negara  itu adalah  menyelenggarakan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  rakyatnya  agar  menjadi masyarakat  yang  adil  dan  makmur  (Soehino,  2003).  Sedangkan  hukum  menurut Achmad  Ali  yaitu  “seperangkat  kaidah  atau  aturan  yang  tersusun  dalam  suatu
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat” (Ali, 2002).
Pada hakekatnya perceraian terjadi apabila suatu hubungan suami istri tidak menemukan lagi keharmonisan dalam perkawinannya. Definisi perceraian di dalam Undang-Undang  perkawinan  tidak  tiatur  secara  tegas  dan  terperinci,  hanya  saja ditentukan  bahwa  perceraian  hanyalah  suatu  sebab  dari  putusnya  perkawinan, disamping  sebab  lain  yakti  kematian  dan  putusan  pengadilan  (Wibowo,  2021). Faktor  terbesar  penyebab  terjadinya  perceraian  dalam  rumah  tangga  adalah kekekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Yuliani, 2015).
Rumah  tangga  merupakan  organisasi  terkecil  dalam  masyarakat  yang terbentuk  karena  adanya  ikatan  perkawinan.  Biasanya  keluarga  terdiri  dari  ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering sekali dalam rumah tangga juga ada sanak  saudara  yang  ikut  bertempat  tinggal,  misalnya  orang  tua  baik  dari  suami maupun  istri,  saudara  kandung  atau  tiri  dari  kedua  belah  pihal,  kemenakan  dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu  rumah  tangga  yang  bekerja  dan  tinggal  bersama-sama  dalam  sebuat rumah (Soeroso, 2010).
Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan  kepada  perempuan  dan  anak  perempuan  karena  jesnis  kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerahan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, pemerkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang kepada anak,  pelacuran  paksa,  dan  penganiayaan  untuk  anak  perempuan.  Lebih  luas  lagi kekerasan  terhadap  perempuan  meliputi  setiap  tindakan  pemaksaan  secara  verbal atau  fisik,  pemaksaan  atau  perampasan  kebebasan  yang  membahayakan  jiwa, ditujukan kepada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun secara psikologis,  penghinaan  atau  perampasan  kebebasan  secara  sewenang-wenang sehingga mengekalkan subornasi perempuan (Hakimi, 2001).
Hukum  pidana  sebagai  salah  satu  instrumen  hukum  nasional  yang merupakan  produk  pemikiran  manusia  yang  sengaja  dibuat  untuk  melindungi semua korban dan semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk  melindungu  hak-hak  individu  dan  masyarakat  sangat  relevan  dan  terkait dengan  program  untuk  melindungi  perempuan  dari  tindak  kekerasan.  Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (Muladi, 2005).
Perempuan  merupakan  suatu  individu  yang  mengemban  misi  ganda  dalam kehidupan  berkeluarga  dan  bermasyarakat.  Misi  pertama  perempuan  adalah pelanjut  keturunan  yang  tidak  dapat  tergantikan  oleh  laki-laki.  Misi  kedua perempuan  adalah  sebagai  seorang  ibu  yang  merupakan  suatu  alasan  mengapa perempuan  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  khusus  untuk  dilindungi  dan juga  dihormati  setiap  hak-haknya.  Itulah  mengapa  semua  perbuatan  yang  terkait
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
dengan  kejahatan  terhadap  perempuan  seperti  tindak  pidana  kekerasan mendapatkan  perhatian  didalam  hukum  pidana.  Bahwa  dalam  kenyataannya kedudukan  oerempuan  masih  dianggap  tidak  sejajar  dengan  laki-laki,  perempuan seringkali  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  seperti  kekerasan  fisik, psikis,  sampai  pada  timbulnya  korban  jiwa.  Pandangan  tersebut  mengisyaratkan bahwa  perempuan  masih ditempatkan  pada  posisi  marginalisasi.  Perempuan  tidak sebatas pada objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki (Martha, 2003).
Perlindungan yang diinginkan oleh setiap korban adalah perlindungan yang dapat  memberikan  rasa  adil  bagi  setiap  korban  kekerasan  rumah  tangga  yang mayoritas  dikualifikasi  sebagai  tindak  kekerasan  fisik  terhadap  perempuan,  yaitu Pasal  351  sampai  dengan  Pasal  356  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP). Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan yang dalam hal ini bersifat umum. Selain itu,  didalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP)  yang  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban  perempuan  dari  kekerasan  fisik  juga  diatur didalam  Pasal  6,  Pasal  16  mengenai  perlindungan,  dan  Pasal  44  mengenai  sanksi pidananya dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UUPKDRT).
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan  persoalan  yang  sulit untuk  dipecahkan  karena  terdapat  banyak  alasan  yang  dapat  menyebabkan terjadinya hal tersebut, yaitu pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyadari dengan  apa  yang  dilakukan  merupakan  suatu  tindak  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT).  Kemudian  bisa  saja  pelaku  menyadari  bahwa  perbuatan yang  telah  dilakukannya  tersebut  merupakan  tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT),  namun  pelaku  mengabaikannya  karena  berlindung  dibawah norma-norma  tertentu  yang  telah  ada  dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  pelaku menganggap  tindakan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan  suatu hal yang wajar.
Perlindungan hukum yang diharapkan oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan  perlindungan yang dapat menimbulkan rasa yang adil bagi korban yang mana mayoritasnya merupakan perempuan. Pada prinsipnya hal ini merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga hal ini merupakan  suatu  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan  merupakan  suatu kejahatan  yang  mana  korbannya  perlu  untuk  mendapat  perlindungan  baik  dari aparat pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan suatu masalah  khususnya  mengenai  ketentuan dalam  hukum  pidana  yang  mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan karena adanya suatu pengaduan.
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode,  dengan  pendekatan  yuridis  normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ( library research ) seperti buku, jurnal, monograf, peraturan perundang- undangan  serta  sumber  online  yang  dapat  dipercaya  kredibilitasnya,  setelah mengumpulkan data, selanjutnya ditranskrip dan dipilah dengan membentuk suatu narasi  yang  bisa  dipahami,  kemudian  disentesis  untuk  diambil  kesimpulan- kesimpulan  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  penelitian  ini,  kemudian  hasilnya disajikan  kehadapan  publik  luas  dalam  bentuk  narasi  yang  diawali  dari pendahuluan dan ditutup dengan kesimpulan.

## Pembahasan/hasil

## A. Tindak Pidana
Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dikenal juga dengan istilah strarbaar feit , dalam kepustakaan tentang Hukum Pidana dikenal dengan  istilah  delik.  Tindak  pidana  merupakan  suatu  pengertian  yuridis,  berbeda dengan  istilah  perbuatan  jahat  atau  kejahatan.  Dalam  yuridis  formal,  tindak kejahatan merupakan bentuk tigkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- larangan  dan  kewajiban-kewajiban  tertentu  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  warga negara  wajib dicantumkan  dalam  Undang-Undang  maupun  Peraturan  Pemerintan, baik ditingkat pusat maupun daerah (Lamintang, 1996).
Tindak  pidana  adalah  kelakuan  manusia  yang  dirumuskan  dalam  Undang- Undang  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang  patut  dipidana  dan  dilakukan dengan  kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan  perbuatan  dengan  pidana  apabila  ia  mempunyai kesalahan,  seseorang  mempunyai  kesalahan  apabila  pada  waktu  melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Hamzah, 2001).

## B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (KDRT)  menurut  Pa l sa l l  1  Unda l ng-Unda l ng Pengha l pusa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l :
“Setia l p  perbua l ta l n  terha l da l p  seseora l ng  teruta l ma l perempua l n  ya l ng  bera l kiba l t timbulnya l kesengsa l ra l a l n a l ta l u penderita l a l n seca l ra l fisik, seksua l l, psikologis, da l n a l ta l u penela l nta l ra l n  ruma l h  ta l ngga l ,  terma l suk  a l nca l ma l n  untuk  mela l kuka l n  perbua l ta l n pema l ksa l a l n, a l ta l u pera l mpa l sa l n kemerdeka l a l n seca l ra l mela l wa l n hukum da l la l m lingkup ruma l h ta l ngga l .”
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
Menurut  dra l ft  usula l n  perba l ika l n  a l ta l s  ra l nca l nga l n  Unda l ng-Unda l ng,  a l rti Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (KDRT)  ya l ng  diusulka l n  da l la l m  ba l da l n  legisla l tif DPR ta l ngga l l 6 Mei Ta l hun 2003 da l la l m Pa l sa l l 1 a l ngka l 1 disebutka l n ba l hwa l Kekera l sa l n Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (KDRT)  a l da l la l h  setia l p  perbua l ta l n  terha l da l p  seora l ng perempua l n  ya l ng  piha l k  tersubordina l si  la l innya l ,  ya l ng  bera l kiba l t  timbulnya l kesengsa l ra l a l n  a l ta l u  penderita l a l n  fisik,  seksua l l,  ekonomi,  da l n  a l ta l u  psikologis, terma l suk  a l nca l ma l n  untuk  mela l kuka l n  perbua l ta l n,  pema l ksa l a l n,  da l n  pera l mpa l sa l n kemerdeka l a l n seca l ra l sewena l ng-wena l ng da l la l m lingkup ruma l h ta l ngga l .
Da l ri  bebera l pa l definisi  dia l ta l s  terliha l t  untuk  sia l pa l Unda l ng-Unda l ng  ini diberla l kuka l n,  tida l kla l h  sema l ta l -ma l ta l untuk  kepentinga l n  perempua l n  sa l ja l .  Teta l pi untuk semua l ora l ng da l n mereka l ya l ng menga l la l mi subordina l si, da l la l m kenya l ta l a l nnya l buka l n  ha l nya l perempua l n,  ba l ik  ya l ng  dewa l sa l ma l upun  ya l ng  a l na l k-a l na l k,  mela l inka l n la l ki-la l ki ba l ik dewa l sa l ma l upun a l na l k-a l na l k (Rika l , 2006).
Fa l kta l menunjukka l n  ba l hwa l sela l ma l ini  korba l n  ya l ng  menga l la l mi  Kekera l sa l n Da l la l m  ruma l h  ta l ngga l (KDRT)  ma l yorita l snya l a l da l la l h  perempua l n.  Ha l l  ini  penting untuk  dipa l ha l mi  ka l rena l ma l sih  a l da l a l ngga l pa l n  da l ri  bebera l pa l ma l sya l ra l ka l t  ya l ng mema l nda l ng  sinis  ba l hwa l Unda l ng-Unda l ng  ini  a l da l seba l ga l i  tuntuta l n  ya l ng  terla l lu dibua l t-bua l t  untuk  kepentinga l n  ka l um  perempua l n  sa l ja l .  Ba l hka l n  pemerinta l h menga l kui  ba l hwa l sela l ma l ini  perempua l n  ya l ng  menja l di  ma l yorita l s  korba l n  da l la l m Kekerera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l ,  sehingga l mela l lui  pertimba l nga l n  ini,  ma l ka l dibua l tka l nla l h Unda l ng-Unda l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l ya l ng menya l ta l ka l n  pemerinta l h  juga l menga l kui  ba l hwa l Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (KDRT)  merupa l ka l n  pela l ngga l ra l n  ha l k  a l sa l si  ma l nusia l da l n  merupa l ka l n  keja l ha l ta l n terha l da l p  ma l rta l ba l t  ma l nusia l serta l bentuk  diskrimina l si  ya l ng  ha l rus  diha l puska l n. Kemudia l n  dita l mba l hka l n  ba l hwa l korba l n  kekera l sa l n  ya l ng  ma l yorita l s  a l da l la l h perempua l n,  ha l rus  menda l pa l tka l n  perlindunga l n  da l ri  Nega l ra l a l ta l u  ma l sya l ra l ka l t  a l ga l r terhinda l r da l n juga l terbeba l s da l ri kekera l sa l n a l ta l upun a l nca l ma l n kekera l sa l n, penyiksa l a l n, a l ta l u perla l kua l n ya l ng merenda l hka l n dera l ja l t ma l upun ma l rta l ba l t ma l nusia l (A l rifin, 2019).
C. Fa l ktor Penyeba l b Terja l dinya l Tinda l k Pida l na l Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT)
Menurut  Rifka l A l nnisa l fa l ktor  penyeba l b  terja l dinya l tinda l k  pida l na l Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT) a l nta l ra l la l in (A l nnisa l , 2010):
1. Motif (Doronga l n Seseora l ng Berbua l t Sesua l tu) a. Terga l nggunya l motif  biologis,  ma l ksudnya l kebutuha l n  biologis  pela l ku Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (KDRT)  menga l la l mi  ga l nggua l n  a l ta l u  tida l k ma l mpu  tersa l lurka l n.  Sehingga l menga l kiba l tka l n  pela l ku  menuntut  pemua l sa l n kebutuha l n  tersebut,  na l mun  usa l ha l menuntut  pemua l sa l n  kebutuha l n  tersebut menyimpa l ng ta l npa l meliba l tka l n komunika l si ya l ng ba l ik seba l ga l ima l na l mestinya l .
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
b. Terga l nggunya l motif  psikologis,  ma l ksudnya l terteka l n  oleh  perbua l ta l n pa l sa l nga l n, seperti sua l mi sa l nga l t membelenggu a l ktivita l s istri da l la l m a l ktua l lisa l si diri, mema l ksa l ka l n istri utntuk mengiktu semua l kema l ua l n sua l mi.
c. Terga l nggunya l motif  teologis,  ma l ksudnya l intera l ksi  ma l nusia l denga l n  tuha l n menga l la l mi  ga l nggua l n,  ketika l ha l l  ini  menyimpa l ng,  ma l ka l kemungkina l n  a l ka l n muncul  usa l ha l pemberonta l ka l n  untuk  memua l ska l n  kebutuha l n.  Contohnya l pernika l ha l n  beda l a l ga l ma l a l nta l ra l sua l mi  da l n  istri,  ya l ng  ma l na l kedua l nya l tida l k ma l mpu  mengerti  sa l tu  sa l ma l la l in,  tida l k  a l da l tengga l ng  ra l sa l da l la l m  kelua l rga l , kedua l nya l ha l nya l la l h  mementingka l n  keperca l ya l a l n  ma l sing-ma l sing,  sela l njutnya l ya l ng timbul a l da l la l h ketida l kha l rmonisa l n a l nta l ra l kedua l nya l . d. Terga l nggunya l motif  sosia l l,  ma l ksudnya l intera l ksi  a l ta l u  komunika l si  a l nta l ra l sua l mi  istri  tida l k  da l pa l t  berla l ngsung  denga l n  ba l ik.  Sehingga l a l pa l bila l terja l di perbeda l a l n  a l ta l u  kesa l la l hpa l ha l ma l n,  ha l nya l mengedepa l nka l n  ego  da l ri  ma l sing- ma l sing ta l npa l a l da l nya l intera l ksi timba l l ba l lik ya l ng ba l ik hingga l menurut mereka l kekera l sa l nla l h ya l ng da l pa l t mena l nga l ni ma l sa l la l h.
2. Ha l ra l pa l n/Impia l n, setia l p pa l sa l nga l n sua l mi istri mempunya l i sua l tu impia l n tenta l ng a l pa l ya l ng a l ka l n dica l pa l i da l la l m kelua l rga l nya l , contohnya l impia l n a l ga l r kelua l rga l nya l hidup seja l htera l denga l n berkecukupa l n a l ka l n teta l pi impia l n tersebut tida l k ma l mpu mengha l da l pi kenya l ta l a l n sehingga l ya l ng terja l di a l da l la l h tuntuta l n kepa l da l pa l sa l nga l n ta l npa l menca l ri ja l la l n kelua l r bersa l ma l .
3. Nila l i/Norma l ,  da l pa l t  menyeba l bka l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (KDRT) jika l terja l di penyimpa l nga l n terha l da l p nila l i da l n norma l ya l ng a l da l di da l la l m kelua l rga l a l ta l u  tida l k  dila l ksa l na l ka l nnya l nila l i  di  da l la l m  kelua l rga l .  Contohnya l implementa l si nila l i  etika l ya l ng  sa l la l h,  tida l k  a l da l nya l pengha l rga l a l n  a l ta l u  penghorma l ta l n  da l ri  istri terha l da l p sua l mi a l ta l u seba l liknya l , tida l k a l da l nya l keperca l ya l a l n sua l mi terha l da l p istri, tida l k berja l la l nnya l pera l n da l n fungsi da l ri ma l sing-ma l sing a l nggota l kelua l rga l .
Menurut Mufida l h, a l da l bebera l pa l fa l ktor ya l ng menja l di a l la l sa l n munculnya l tida l k pida l na l Kekera l sa l n Dsla l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT) ya l ng terja l di di ma l sya l ra l ka l t, ya l itu:
1. A l da l t  pa l tria l rki  ya l ng  meleta l kka l n  keduduka l n  golonga l n  ya l ng  mempunya l i kekua l sa l a l n  dia l ngga l p  lebih  ba l ik.  Dima l na l pria l dira l sa l ka l n  lebih  da l ripa l da l wa l nita l da l n  berbua l t  ta l npa l peruba l ha l n,  da l n  bersifa l t  kodra l ti.  Pengunggula l n  posisi  pria l a l ta l s wa l nita l ini membua l t perempua l n a l da l pa l da l keduduka l n ra l puh seba l ga l i korba l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT).
2. Stigma l a l ta l u  pemberia l n  la l bel  nega l tif  ya l ng  merugika l n,  contohnya l pria l perka l sa l , ka l sa l r,  sementa l ra l wa l nita l muda l h  menyera l h  da l n  lema l h  a l pa l bila l menga l la l mi tinda l ka l n  buruk.  Prinsip ini dipa l ka l i  seba l ga l i  da l lih  ya l ng  dia l ngga l p  la l zim  a l pa l bila l wa l nita l menja l di korba l n tinda l k pida l na l Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT). 3. Pena l fsira l n  a l ga l ma l ya l ng  bertenta l nga l n  denga l n  nila l i  universa l l  a l ga l ma l .  A l ga l ma l kera l p  dija l dika l n  seba l ga l i  pembena l ra l n  pela l ku,  sementa l ra l a l ga l ma l memberika l n ga l ra l nsi terha l da l p ha l k da l sa l r setia l p individu, seperti upa l ya l menga l rtika l n nusyuz,
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
ya l itu  sua l mi  da l pa l t  mengga l mpa l r  pa l sa l nga l nnya l denga l n  da l lih  membimbing  a l ta l u sa l a l t  istri  tida l k  ingin  mela l kuka l n  hubunga l n  intim  ma l ka l sua l mi  memiliki  ha l k untuk mengga l mpa l r serta l resiko untuk istri ya l kni dikutuk ma l la l ika l t.
4. Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l terja l di  ma l la l h  memperoleh  pembena l ra l n  da l ri ma l sya l ra l ka l t  da l n  menjelma l seba l ga l i  komponen  da l ri  kelua l rga l ,  a l da l t,  da l n  ba l ngsa l , serta l dija l la l nka l n  di  ma l sya l ra l ka l t,  sela l njutnya l menjelma l seba l ga l i  komponen kehidupa l n  ya l ng  suka l r  dihila l ngka l n,  seka l lipun  pa l sti  a l ka l n  memba l wa l kerugia l n untuk seluruh piha l k.
5. Pa l sa l nga l n sua l mi tida l k sa l ma l -sa l ma l mengerti, tida l k sa l ma l -sa l ma l mema l ha l mi. Ma l ka l a l pa l bila l terda l pa l t perseterua l n kelua l rga l , intera l ksi tida l k berla l ngsung mulus seperti seha l rusnya l (Ha l ra l ha l p, 2021).
D. Bentuk-Bentuk Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT)
Kekera l sa l n  ya l ng  terja l di  da l la l m  ruma l h  ta l ngga l menurut  Pa l sa l l  5  Unda l ng- Unda l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l meliputi:
1. Kekera l sa l n Fisik Menurut  Pa l sa l l  6  Unda l ng-Unda l ng  Pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h Ta l ngga l , “Kekera l sa l n fisik merupa l ka l n perbua l ta l n ya l ng menga l kiba l tka l n ra l sa l sa l kit, ja l tuh  sa l kit,  a l ta l u  luka l bera l t”.  Menurut  dra l ft  ra l nca l nga l n  Unda l ng-Unda l ng Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l ya l ng  dibua l t  oleh  lemba l ga l Ba l ntua l n  Hukum A l sosia l si Perempua l n Indonesia l untuk kea l dila l n, kekera l sa l n fisik dia l rtika l n seba l ga l i sa l kit, cidera l , luka l , a l ta l u ca l ca l t pa l da l tubuh seseora l ng.
2. Kekera l sa l n Psikis Menurut  Pa l sa l l  7  Unda l ng-Unda l ng  Pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h Ta l ngga l ,  “Kekera l sa l n  psikis  merupa l ka l n  perbua l ta l n  ya l ng  menga l kiba l tka l n keta l kuta l n, hila l ng ra l sa l perca l ya l diri, hila l ngnya l kema l mpua l n untuk bertinda l k, ra l sa l tida l k berda l ya l , da l n/a l ta l u penderita l a l n psikis bera l t pa l da l seseora l ng”.
Penjela l sa l n  inti  penting  ka l rena l untuk  membuktika l n  kekera l sa l n  psikis  terma l suk tida l k muda l h da l n tida l k setia l p ora l ng da l pa l t menila l i ba l hwa l seseora l ng menga l la l mi kekera l sa l n  psikis,  terma l suk  ha l kim.  Untuk  menga l ta l si  kesulita l n  da l la l m pembuktia l n ini Unda l ng-Unda l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l memberika l n  gebra l ka l n  terba l ru  denga l n  ca l ra l menga l juka l n visum  psikia l trium ya l ng dila l kuka l n oleh mereka l ya l ng a l hli da l la l m bida l ngnya l .
A l da l pun perbua l ta l n ya l ng digolongka l n kekera l sa l n psikis a l da l la l h seperti menghina l , menga l nca l m, a l ta l u mena l kut-na l kuti seba l ga l i sa l ra l na l untuk mema l ksa l ka l n kehenda l k, da l n juga l mengisla l si istri da l ri dunia l lua l r.
Menurut  Pusa l t  Komunika l si  Keseha l ta l n  Berspektif  Gender,  “Kekera l sa l sa l n  psikis meliputi juga l memba l ta l si istri da l la l m mela l ksa l na l ka l n progra l m kelua l rga l berenca l na l da l n memperta l ha l nka l n ha l k-ha l k reproduksinya l seba l ga l i perempua l n”.
3. Kekera l sa l n Seksua l l
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
Menurut  Pa l sa l l  8  Unda l ng-Unda l ng  Pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h Ta l ngga l ,  “Kekera l sa l n  seksua l l  merupa l ka l n  pema l ksa l a l n  hubunga l n  seksua l l  ya l ng dila l kuka l n terha l da l p ora l ng ya l ng meneta l p da l la l m lingkup ruma l h ta l ngga l tersebut, a l ta l u  pema l ksa l a l n  hubunga l n  seksua l l  terha l da l p  sa l la l h  seora l ng  da l la l m  lingkup ruma l h  ta l ngga l nya l denga l n  ora l ng  la l in  untuk  tujua l n  komersia l l  da l n/a l ta l u  tujua l n tertentu”.
Ketentua l n  ini  cukup  penting  ka l rena l peleceha l n  seksua l l  a l da l la l h  tinda l ka l n  ya l ng mengga l nggu kenya l ma l na l n seseora l ng da l n menimbulka l n a l nca l ma l n ba l gi seseora l ng ka l rena l ha l l  tersebut  da l pa l t  menga l ra l h  pa l da l terja l dinya l kekera l sa l n  seksua l l. Peleceha l n  seksua l l  juga l terma l suk  perbua l ta l n  ya l ng  tida l k  menyena l na l ngka l n dila l kuka l n seperti konta l k fisik, bercumbu, mera l yu, memperliha l tka l n konta l k fisik da l n  tuntuta l n  seks,  ba l ik  denga l n  ka l ta l -ka l ta l ma l upun  tinfa l ka l n  ka l rena l da l pa l t menimbulka l n ma l sa l la l h ba l gi kea l ma l na l n da l n keseha l ta l n menta l l.
4. Penela l nta l ra l n Ruma l h Ta l ngga l
Menurut  Pa l sa l l  9  Unda l ng-Unda l ng  Pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h Ta l ngga l , “ (1). Setia l p ora l ng dila l ra l ng menela l nta l rka l n ora l ng da l la l m lingkup ruma l h ta l ngga l nya l ,  pa l da l ha l l  menurut  hukum  ya l ng  berla l ku  ba l ginya l a l ta l u  ka l rena l persetujua l n  a l ta l u  perja l njia l n  ia l wa l jib  memberita l ka l n  kehidupa l n,  pera l wa l ta l n,  a l ta l u pemeliha l ra l a l n  kepa l da l ora l ng  tersebut.  (2).  Penela l nta l ra l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t  (1)  juga l berla l ku  ba l gi  setia l p  ora l ng  ya l ng  menga l kiba l tka l n keterga l ntunga l n  ekonomi  denga l n  ca l ra l memba l ta l si  da l n/a l ta l u  mela l ra l ng  untuk bekerja l ya l ng la l ya l k dida l la l m a l ta l u di lua l r ruma l h sehingga l korba l n bera l da l diba l wa l h kenda l li ora l ng tersebut”.
Contohnya l seperti  mengeksploita l si  istri  denga l n  ca l ra l menyuruh  istri  bekerja l , teta l pi  kemudia l n  pengha l sila l nnya l diminta l sua l mi  da l n  istri  tida l k  memiliki  a l kses a l pa l pun  terha l da l p  pengha l sila l n  tersebut,  mema l ka l i  da l n  menjua l l  ba l ra l ng-ba l ra l ng milik istri denga l n keperlua l n ya l ng tida l k jela l s, da l n seba l ga l inya l .
Berda l sa l rka l n  definisi  di  a l ta l s  mengena l i  bentuk-bentuk  kekera l sa l n,  terliha l t ba l hwa l Unda l ng-Unda l ng  Pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l berusa l ha l untuk  melindungi  korba l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (KDRT).  Da l la l m Unda l ng-Unda l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l ini ha l k-ha l k korba l n menda l pa l t penga l kua l n da l n tela l h dia l tur oleh Unda l ng-Unda l ng.
E. Sa l nksi Pida l na l Tinda l k Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT)
Kebija l ka l n  formula l tif  terha l da l p  jenis  sistem  sa l nksi  pida l na l ( stra l fsoot )  da l n la l ma l nya l sa l nksi pida l na l ( stra l fma l a l t ) tersebut a l khirnya l bermua l ra l pa l da l ba l ga l ima l na l ca l ra l pela l ksa l na l a l n  pida l na l ( stra l fmodus ),  ja l di  da l ri  sudut  sistem  pembina l a l nnya l ( trea l tment ) da l n kelemba l ga l a l nnya l a l ta l u intitusinya l .
Ilmu  pengeta l hua l n  Hukum  Pida l na l juga l mengena l l  4  sistem  perumusa l n la l ma l nya l sa l nksi pida l na l (stra l fma l a l t), ya l itu:
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
1. Sistem fixed/definite sentence berupa l a l nca l ma l n pida l na l ya l ng suda l h pa l sti 2. Sistem indefinite sentence berupa l a l nca l ma l n la l ma l nya l pida l na l seca l ra l ma l ksimum 3. Sistem indetermina l te  sentence berupa l tida l k  ditentuka l n  ba l ta l s  ma l ksimum  pida l na l sehingga l ba l da l n pembua l t Unda l ng-Unda l ng menyera l hka l n sepenuhnya l kebija l ka l n (direksi)  pida l na l kepa l da l a l pa l ra l t  pela l ksa l na l pida l na l ya l ng  bera l da l pa l da l tingka l ta l n ya l ng  lebih  renda l h,  misa l lnya l da l la l m  meneta l pka l n  ukura l n,  sifa l t,  a l ta l u  la l ma l nya l pida l na l untuk mela l kuka l n keja l ha l ta l n tertentu.’
4. Sistem determina l te  sentence berupa l ditentuka l nnya l ba l ta l s  minimim  a l ta l u ma l ksimum la l ma l nya l a l nca l ma l n pida l na l .
Sebelum  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  23  Ta l hun  2004  Tenta l ng  Pengha l pusa l n Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l diberla l kuka l n,  penega l k  hukum  memperguna l ka l n Pa l sa l l  356  KUHP  untuk  menjera l t  pela l ku  kekera l sa l n  da l la l m  ruma l h  ta l ngga l .  Pa l sa l l tersebut  menya l ta l ka l n:  Pida l na l ya l ng  ditentuka l n  da l la l m  Pa l sa l l  351,  353,  354,  da l n  355 da l pa l t  dita l mba l h  sepertiga l nya l :  Jika l si  pela l ku  mela l kuka l n  keja l ha l ta l n  kepa l da l ibunya l , ba l pa l knya l ya l ng sa l h, isterinya l (sua l minya l ) a l ta l u a l na l knya l .
Pa l da l implementa l sinya l ,  Unda l ng-Unda l ng  pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  da l la l m Ruma l h Ta l ngga l mengguna l ka l n sistem perumusa l n a l lterna l tif berupa l a l nca l ma l n pida l na l penja l ra l a l ta l u  denda l .  Bentuk  perumusa l n  ini  terda l pa l t  da l la l m  ba l b  VIII  Pa l sa l l  44 (kekera l sa l n  fisik),  Pa l sa l l  45  (kekera l sa l n  psikis),  Pa l sa l l  46,  Pa l sa l l  47  da l n  Pa l sa l l  48 (kekera l sa l n  seksua l l),  serta l Pa l sa l l  49  (penela l nta l ra l n).  Pa l sa l l  44  Unda l ng-Unda l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l menentuka l n (Ja l nna l h, 2017):
1. Setia l p  ora l ng  ya l ng  mela l kuka l n  perbua l ta l n  kekera l sa l n  fisik  da l la l m  lingkup  ruma l h ta l ngga l seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 5 huruf a l , dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling  la l ma l 5  (lima l )  ta l hun  a l ta l u  denga l n  denda l pa l ling  ba l nya l k  Rp 15.000.000.-.
2. Da l la l m  ha l l  perbua l ta l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  menga l kiba l tka l n korba l n  menda l pa l t  ja l tuh  sa l kit  a l ta l u  luka l bera l t,  dipida l na l denga l n  pida l na l penja l ra l pa l ling la l ma l 10 ta l hun a l ta l u denda l pa l ling ba l nya l k Rp 30.000.000.-.
3. Da l la l m perbua l ta l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (2) menga l kiba l tka l n ma l tinya l korba l n, dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling la l ma l 15 ta l hun a l ta l u denda l pa l ling ba l nya l k Rp 45.000.000.-.
4. Da l la l m ha l l perbua l ta l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ua l t (1) dila l kuka l n oleh sua l mi terha l da l p isteri a l ta l u seba l liknya l ya l ng tida l k menimbulka l n penya l kit a l ta l u ha l la l nga l n untuk  menja l la l nka l n  pekerja l a l n  ja l ba l ta l n  a l ta l u  ma l ta l penca l ha l ria l n  a l ta l u  kegia l ta l n seha l ri-ha l ri,  dipida l na l denga l n  pida l na l penja l ra l pa l ling  la l ma l 4  bula l n  a l ta l u  denda l pa l ling ba l nya l k Rp 5.000.000.-.
Pa l sa l l  45  Unda l ng-Unda l ng  pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l menentuka l n:
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
1. Setia l p ora l ng ya l ng mela l kuka l n perbua l ta l n kekera l sa l n psikis da l la l m lingkup ruma l h ta l ngga l seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 5 b dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling la l ma l 3 (tiga l ) ta l hun a l ta l u denda l pa l ling ba l nya l k Rp 9.000.000.00.-.
2. Da l la l m ha l l perbua l ta l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) dila l kuka l n oleh sua l mi terha l da l p istri a l ta l u seba l liknya l ya l ng tida l k menimbulka l n penya l kit a l ta l u ha l la l nga l n untuk  menja l la l nka l n  pekerja l a l n  ja l ba l ta l n  a l ta l u  ma l ta l penca l ha l ria l n  a l ta l u  kegia l ta l n seha l ri-ha l ri,  dipida l na l denga l n  pida l na l penja l ra l pa l ling  la l ma l 4  (empa l t)  bula l n  a l ta l u denda l pa l ling ba l nya l k Rp 3.000.000,00.-.
Pa l sa l l  46  Unda l ng-unda l ng  Pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l menentuka l n:
Setia l p  ora l ng  ya l ng  mela l kuka l n  perbua l ta l n  kekera l sa l n  seksua l l  seba l ga l ima l na l dima l ksud  da l la l m  Pa l sa l l  8  huruf  a l dipida l na l denga l n  pida l na l penja l ra l pa l ling  la l ma l 12 (dua l bela l s) ta l hun a l ta l u denda l pa l ling ba l nya l k Rp 36.000.000,00.-.
Pa l sa l l  47  Unda l ng-Unda l ng  Pengha l pusa l n  kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l menentuka l n:
Setia l p  ora l ng  ya l ng  mema l ksa l ora l ng  ya l ng  meneta l p  da l la l m  ruma l h  ta l ngga l nya l mela l kuka l n  hubunga l n  seksua l l  seba l ga l ima l na l dima l ksud  da l la l m  Pa l sa l l  8  huruf  b dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling singka l t 4 (empa l t) ta l hun da l n pida l na l penja l ra l pa l ling la l ma l 15 (lima l bela l s) ta l hun a l ta l u denda l pa l ling sedikit Rp 12.000.000,00-. A l ta l u denda l pa l ling ba l nya l k Rp 300.000.000,00.-.
Pa l sa l l  48  Unda l ng-Unda l ng  pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l menentuka l n:
Da l la l m  ha l l  perbua l ta l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  da l la l m  Pa l sa l l  46  da l n  Pa l sa l l  47 menga l kiba l tka l n  korba l n  menda l pa l t  luka l ya l ng  tida l k  memberi  ha l ra l pa l n  a l ka l n  sembuh sa l ma l seka l li,  menga l la l mi  ga l nggua l n  da l ya l pikir  a l ta l u  kejiwa l a l n  sekura l ng-kura l ngnya l sela l ma l 4  (empa l t)  minggu  terus-menerus  a l ta l u  1  (sa l tu)  ta l hun  tida l k  berturut-turut, gugur a l ta l u ma l tinya l ja l nin da l la l m ka l ndunga l n, a l ta l u menga l kiba l tka l n tida l k berfungsinya l a l la l t reproduksi, dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling singka l t 5 (lima l ) ta l hun da l n pida l na l penja l ra l pa l ling  la l ma l 20  (dua l puluh)  ta l hun  a l ta l u  denda l pa l ling  sedikit  Rp 25.000.000,00.- da l n denda l pa l ling ba l nya l k Rp 500.000.000,00.-.
Pa l sa l l  49  Unda l ng-Unda l ng  Penga l ha l pusa l n  kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l menentuka l n:
Dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling la l ma l 3 (tiga l ) ta l hun a l ta l u denda l pa l ling ba l nya l k Rp 15.000.000,00.- setia l p ora l ng ya l ng:
1. Menela l nta l rka l n  ora l ng  la l in  da l la l m  lingkup  ruma l h  ta l ngga l nya l seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 9 a l ya l t (1)
2. Menela l nta l rka l n ora l ng la l in seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 9 a l ya l t (2)
Da l la l m  ha l l  penela l nta l ra l n  ini  tida l k  dijela l ska l n  perbeda l a l n  sa l nksi  pida l na l terha l da l p  penela l nta l ra l n  ekonomi  a l ta l u  penela l nta l ra l n  na l fka l h  la l hir  ba l tin.  A l pa l bila l penela l nta l ra l n  ya l ng  terja l di  a l da l la l h  ha l nya l penela l nta l ra l n  ekonomi  ma l ka l penja l tuha l n
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
sa l nksi  pida l na l penja l ra l tida l kla l h  tepa l t,  a l ka l n  lebih  ba l ik  jika l pida l na l ya l ng  dija l tuhka l n berupa l pida l na l denda l denga l n  ba l ta l s  minimum  da l n  ma l ksimum  serta l ga l nti  kerugia l n terha l da l p  korba l n  ya l ng  ditela l nta l rka l n.  Ja l di  korba l n  pun  mera l sa l ka l n  ha l knya l dipenuhi oleh hukum.
Keputusa l n ha l kim da l la l m menja l tuhka l n pida l na l kepa l da l pela l ku sepenuhnya l a l da l dita l nga l n ha l kim. A l pa l bila l dika l ji lebih da l la l m terha l da l p Unda l ng-Unda l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n da l la l m Ruma l h Ta l ngga l ya l ng menga l nut rumusa l n pida l na l a l lterna l tif berupa l pida l na l penja l ra l a l ta l u  denda l ,  bisa l ja l di  ha l kim  memutuska l n  denga l n  menja l tuhka l n pida l na l denda l sa l ja l . A l da l nya l piliha l n ini a l ka l n sa l nga l t menguntungka l n pela l ku, sehingga l pela l ku tida l k perlu menja l la l ni pida l na l penja l ra l da l la l m kurun wa l ktu tertentu.
A l da l bebera l pa l ha l l ya l ng pa l tut menja l di pemikira l n bersa l ma l da l ri perspektif teori pemida l na l a l n da l n tujua l n diberla l kuka l nnya l Unda l ng-Unda l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l . Ha l l-ha l l tersebut a l da l la l h:
1. Peneta l pa l n  pida l na l penja l ra l ja l ngka l pendek da l la l m  ha l l  ini  tida l kla l h  a l ka l n  memberi da l mpa l k  positif  a l pa l pun,  ba l hka l n  menimbulka l n  da l mpa l k  nega l tif  seperti  stigma l pa l da l pela l ku,  penga l ruh  buruk  da l ri  sesa l ma l na l pi  di  la l pa l s,  rusa l knya l hubunga l n perka l wina l n,  da l n  a l kiba l t  la l in  terha l da l p  a l na l k  da l la l m  kelua l rga l ya l ng  menga l la l mi KDRT tersebut.
2. Jika l ha l kim  mema l ng  mempertimba l ngka l n  berba l ga l i  ha l l  ya l ng  sifa l tnya l meringa l nka l n  pa l da l diri  pela l ku,  ma l ka l seba l iknya l ha l kim  menera l pka l n  sa l nksi pida l na l bersya l ra l t, ya l ng tida l k berda l mpa l k nega l tif sa l ma l seka l li. Ba l hka l n da l la l m ha l l ini ha l kim da l pa l t memberika l n sya l ra l t-sya l ra l t tertentu ya l ng justru da l pa l t mencega l h pela l ku mengula l ngi perbua l ta l n KDRT.
Meliha l t  ura l ia l n  ini  mema l ng  upa l ya l penentua l n  sa l nksi  pida l na l ha l rus  suda l h dimula l i  mela l lui  penelitia l n  ya l ng  menda l la l m  untuk  menja l ring  pa l nda l nga l n  da l n dina l mika l ma l sya l ra l ka l t serta l nila l i-nila l i ya l ng berkemba l ng dida l la l mnya l . Ha l nya l denga l n ca l ra l inila l h ma l ka l a l ka l n diperoleh ga l mba l ra l n ya l ng a l kura l t mengena l i penentua l n sa l nksi pida l na l da l la l m ketentua l n hukum pida l na l , terma l suk KDRT.
Kesimpula l n
Pa l ra l pela l ku  tinda l k  pida l na l Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l bisa l sa l ja l beba l s da l ri  sega l la l tuntuta l n  hukum  a l pa l bila l korba l n  tida l k  mela l porka l n  a l ta l u  membua l t penga l dua l n a l ta l u menca l but penga l dua l a l nnya l pa l da l ha l l perbua l ta l n pela l ku tinda l k pida l na l tersebut jela l s mela l ngga l r ha l k a l sa l si ma l nusia l . Pemberia l n sa l nksi pida l na l ha l nya l berupa l pida l na l penja l ra l a l ta l u denda l minimum da l n ma l ksimum.
Da l fta l r Pusta l ka l
A l li, A l . (2002). Mengua l k Ta l kbir Hukum (Edisi Kedua l ). PT Toko Gunung A l gung.
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
A l nnisa l ,  R.  (2010). Kekera l sa l n  Terha l da l p  Perempua l n  Berba l sis  Gender .  Women  Crisis Centre.
Ha l kimi,  M.  (2001). Membisa l Demi  Ha l rmoni,  Kekera l sa l n  Terha l da l p  Istri  da l n  Keseha l ta l n Perempua l n di Ja l wa l Tenga l h . LPKGM FK UGM.
Ha l mza l h, A l . (2001). Bunga l Ra l mpa l i Hukum Pida l na l da l n Ca l ra l Pida l na l . Gha l lia l Indonesia l .
La l minta l ng,  P.  A l .  F.  (1996). Da l sa l r-Da l sa l r  Hukum  Pida l na l Indonesia l .  PT  Vitra l A l ditya l Ba l kti.
Lubis, M. S. (2002). Ilmu Nega l ra l (Ceta l ka l n ke-5). Ma l nda l r ma l ju.
Ma l rtha l , A l . E. (2003). Perempua l n Kekera l sa l n da l n Hukum . UII Pres.
Mula l di,  M.  (2005). Ha l k  A l sa l si  Ma l nusia l ,  Ha l keka l t,  Konsep  da l n  Implika l sinya l Da l la l m Perspektif Hukum da l n Ma l sya l ra l ka l t . Refika l A l dita l ma l .
Rika l , S. (2006). Perempua l n da l n Penyelesa l ia l n Kekera l sa l n da l la l m Ruma l h Ta l ngga l . Citra l Ditya l Ba l kti.
Soehino, S. (2003). Ilmu Nega l ra l (Ceta l ka l n ke-7). Liberty Yogya l ka l rta l .
Soeka l nto,  S.  (2004). Fa l ktor-Fa l ktor  Ya l ng  Mempenga l ruhi  Penega l ka l n  Hukum .  Ra l ja l Gra l findo.
Soeroso,  M.  H.  (2010). Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l da l la l m  Perspektif  Yuridis- Viktimologi . Sina l r Gra l fika l .
Wibowo, D. A l ., Da l hlia l Ha l lia l h, da l n A l rif. (2021). Fa l ktor-Fa l ktor Penyeba l b Cera l i Guga l t Usia l 16-25  Ta l hun  da l la l m  Kontruksi  Hukum  Ha l kim  di  Penga l dila l n  A l ga l ma l Pontia l na l k Kela l s 1-A l Pontia l na l k. A l l-Usroh , Vol I (1) , 17.
Yulia l ni, M. R., Fitri. (2015). Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT) Seba l ga l i Sa l la l h Sa l tu  Isu  Keseha l ta l n  Ma l sya l ra l ka l t  Seca l ra l Globa l l. Jurna l l  Keseha l ta l n  Ma l sya l ra l ka l t A l nda l la l s , Vol. 9, No.2 .
http://jurna l l.fkm.una l nd.a l c.id/index.php/jkma l /a l rticle/view/191/176
Ha l ra l ha l p,  B.  S.  F.,  Windi  Sri  Wa l hyuni,  Dessy  A l gustina l .  (2021). Pertimba l nga l n Pengguna l a l n  Sa l nksi  Pida l na l seba l ga l i  Ultimum  Remedium  da l la l m  Tinda l k  Pida l na l Kekera l sa l n Ruma l h Ta l ngga l . Vol 17 No.1 , 36.
Ja l nna l h,  M.  (2017).  Penera l pa l n  Sa l nksi  Pida l na l Terha l da l p  Pela l ku  Kekera l sa l n  Da l la l m Ruma l h  Ta l ngga l Da l la l m  Perspektif  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  23  Ta l hun  2004 Tenta l ng  pengha l pusa l n  Kekera l sa l n  Da l la l m  Ruma l h  Ta l ngga l (Studi  Putusa l n Np.616/Pid.B/2010/PN-Ra l p. Jurna l l Ilmia l h “A l dvoka l si,” Vol 05, No.2 , 48.
A l rifin, A l . S., Ridwa l n. (2019). A l na l lisis Upa l ya l Perlindunga l n da l n Pemuliha l n Terha l da l p Korba l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h Ta l ngga l (KDRT) Khususnya l A l na l k-A l na l k da l n
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan... Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo
Perempua l n. Jurna l l  Ilmia l h  Muqoddima l h , Vol  3,  No.1 .  http://jurna l l.um-
ta l psel.a l c.id/index.php/muqoddima l h/a l rticle/view/677/pdf
Kita l b Unda l ng-Unda l ng Hukum Pida l na l
Unda l ng-Unda l ng No. 23 Ta l hun 2004 Tenta l ng Pengha l pusa l n Kekera l sa l n Da l la l m Ruma l h
Ta l ngga l