KOPI DI PRIANGAN  ABAD XVIII-XIX
PRIANGANS COFFEE IN XVIII-XIX CENTURY

## Lasmiyati
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Jln. Cinambo No.136 Ujungberung - Bandung lasmiyatinizam@gmail.com
Naskah Diterima: 25 Februari 2015 Naskah Direvisi:27 Maret 2015 Naskah Disetujui:29 April 2015

## Abstrak
Sejak  20  Juli  1818  Keresidenan  Priangan  terdiri  atas  Cianjur,    Bandung,  Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Daerah tersebut sebagai penghasil kopi.   Kopi pada saat itu merupakan komoditas  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  bangsa  Eropa,  sehingga  memicu    VOC  untuk  memasok kopi  dari  pegunungan  Priangan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  dengan  tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa biji kopi yang ditanam di Priangan dapat tumbuh subur, bahkan sewaktu Cianjur dijabat oleh Wiratanu III  dapat  menyerahkan  hasil  tanaman  kopi  melebihi  kabupaten  lainnya.  Selama  kopi  dalam pengawasan VOC, harga di pasaran terus naik, namun di tingkat  petani harga kopi sangat rendah, akibatnya para  petani banyak yang  meninggalkan perkebunan. Ketika kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda, Daendels  merangkul para bupati untuk bekerja sama  dalam  hal penanaman kopi.  Bupati dan bawahannya mendapatkan persentasi dari penanaman kopi tersebut, namun  sayang  penduduknya  dipekerjakan  untuk  membangun  infrastruktur  tanpa  imbalan,  rakyat pun banyak  yang  mati kelaparan. Masa pemerintahan Van  der Cappelen, penanaman   kopi     di Priangan  mengalami  penurunan    seiring  dengan  wabah  penyakit  yang  melanda  Keresidenan Priangan. Pada masa kepemimpinan Van den Bosch, penanaman kopi  dipadukan dengan tanaman lainnya,  seperti  kapas,sutera,  dan  lain-lain.  Meskipun  kopi  di  pasaran  dunia  terus  naik,  namun penanaman kopi tidak membuahkan hasil yang maksimal.
Kata kunci : Priangan, kopi abad 18-19.

## Abstract
In  the  20th  century,  Priangan  territory;  Cianjur,  Bandung,  Sumedang,  Limbangan (Garut),  Sukapura  (Tasiklamalaya),  and  Ciamis  was  known  as  the  region  producer  of  coffee. Coffee  at  that  time  was  a  commodity  that  needed  by  the  Europeans,  thus  triggering  the  VOC  to come to Priangan mountains. This study uses a heuristic method to the stage of history, criticism, interpretation, and historiography. It was obtained an information from the result of this research that the coffee beans which is grown in Priangan can flourish easily. When Cianjur was held by Wiratanu  III,  Cianjur  be  able  to  deliver  the  coffee  plant  exceedeed  other  districts.  During  the coffee was  in VOC controled, market prices continued to rise, but at the farm level the price was very low, as the result many farmers left plantations. When the power of VOC was replaced by the Dutch, Daendels approached the regents to work together on coffee growing.  The Regent and his subordinates  would  get  benefit  of  the  coffee  growing,  but  unfortunately  the  population  was employed to build infrastructure without reward hence too many people were dying of hunger. In the  reign  of  Van  der  Cappelen,  the  coffee  cultivation  in  Priangan  decreased  since  the  disease outbreaks that hit Priangan Residen. During the reign of Van den Bosch, the coffee plantation was combined with other crops, such as cotton, silk, and others. Although coffee in the world market continued to rise, but the cultivation of coffee does not produce maximum results.
Keywords : Priangan, Coffe, Planting Forced.
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232 218

## A. PENDAHULUAN
Pada  abad  ke-18  kopi  sangat dibutuhkan  oleh  bangsa-bangsa  di    Eropa, permintaan  kopi  melonjak  dengan  harga yang  terus  naik  membuat  komoditas  kopi menjanjikan.  VOC (Veerenigde  Oost Indische  Compagnie) sebuah  kantor dagang  milik  Belanda  memanfaatkan peluang tersebut.  VOC berkeinginan menjadi pemasok utama di pasaran Eropa.
Peluang  dagang  yang  laku  di  pasaran
Eropa  di  antaranya  teh,  tebu,  dan  kopi, kesemuanya  tumbuh subur di pegunungan Priangan 1 .
Priangan  menurut  Ekadjati  adalah wilayah di bagian selatan Jawa Barat yang terbentang  antara  Cianjur  di  sebelah  barat sampai  dengan  Ciamis  di  sebelah  timur. Pada  abad  ke-18  kopi  berhasil  ditanam  di wilayah    Priangan.    Permintaan  kopi  yang terus  meningkat,  membuat    penanaman kopi  di  Priangan  juga  meningkat.    Artikel ini  akan  membahas  mengenai  “Kopi  di Priangan Abad ke-18 – 19. Permasalahannya  adalah  sejak  kapan  dan apa  dampaknya  sejak  diberlakukannya
Tanam  Paksa di Priangan serta bagaimana kehidupan masyarakat  Praingan pada abad ke-18 - 19.
Ada  beberapa  artikel  atau  tulisan terdahulu    baik  berupa  laporan  penelitian atau  pun  buku.  Tulisan  terdahulu  tersebut adalah Laporan Penelitian yang ditulis oleh Reiza  Dienaputera  “Perubahan    Sosial Politik  di  Cianjur  (1816-1942).  Dari laporan  penelitian  dikupas  bahwa  dengan
1 Kata  Priangan  muncul  pada  masa  Kesultanan Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung. Sultan Agung  pernah  mengklaim  bahwa  seluruh  wilayah Jawa  Barat  kecuali  Banten  dan  Cirebon  berada  di bawah kekuasaannya. Klaim Sultan Agung tersebut membuat  Raden  Suriadiwangsa  ketakutan.  Atas kemauannya  sendiri  Raden  Suriadiwangsa  datang ke  Mataram  menyatakan  pengakuannya  bahwa Sumedang  berada  di  bawah  kekuasaan  Mataram. Karena  ketulusan  hati  Raden  Suriadiwangsa mengakui kekuasaan Mataram, maka wilayah yang dikuasai Raden Suriadiwangsa dinamakan Prayangan yang  artinya  tulus    ikhlas.  Nama
Prayangan kemudian  berubah  menjadi  Priangan (Muhsin, 2008: 11).
dijadikannya Cianjur sebagai pusat kekuasaan  Kolonial,  otomatis  Cianjur  pun menjadi    ibukota  Keresidenan  Priangan. Dengan demikian kedudukan Cianjur lebih tinggi  dibandingkan  dengan  kabupaten lainnya. Residen Priangan yang mengawasi  pelaksanaan Preangerstelsel khususnya  penanaman  kopi  bertempat tinggal  di  Bandung.  Sejak  tahun  1864  ibu kota  Keresidenan  Priangan  dipindahkan dari  Cianjur  ke  Bandung.    Dengan berpindahnya  ibu  kota  keresidenan  dari Cianjur  ke  Bandung  maka    ‘arti  penting’ Cianjur  menurun  di  mata  pemerintah Kolonial. Tulisan Reiza Dienaputra lainnya  mengenai  Cianjur    berjudul Cianjur dalam  buku  “Sejarah  Kota-kota Lama  di  Jawa  Barat”.  Buku  tersebut mengulas  mengenai  penduduk  Cianjur mengalami  kemajuan.  Hal  itu  didorong dengan  keberhasilannya    Cianjur  sebagai penghasil kopi.
Dari beberapa artikel yang terdahulu, ada  sisi  yang  kosong  yaitu  dampak  dari adanya penanaman kopi di Priangan.  yang dalam    artikel  ini  perlu  dilakukan penulisan.  Tujuan  artikel  ini  untuk menjawab  pertanyaan  yaitu    sejak  kapan penanaman kopi diberlakukan di Priangan; dampak  adanya  Tanam  Paksa;  dan bagaimana kehidupan masyarakat Priangan abad ke-18 – 19.
Tulisan  ini  dibatasi  pada  ruang  dan waktu.  Ruang  penelitian    mengambil lokasi  di  Kabupaten  Priangan,  alasannya adalah  pada  abad  ke-17  bupati  Cianjur
Wiratanu III berhasil meningkatkan pendapatan  dari  penanaman    kopi.        Atas keberhasilannya,  Wiratanu  III    mendapat hadiah  dari  VOC  berupa  wilayah    di sekitarnya        untuk  bergabung  dengan wilayah  Wiratanu.    Masa  kekuasaan Wiratanu III, Cianjur mengalami perluasan wilayah.  Pada  abad  ke-19  pemerintah Kolonial menerapkan  wajib tanam kopi di Priangan khususnya
di Cianjur. Pendapatan  pemerintah  Kolonial  pun semakin  bertambah  namun  kehidupan rakyat semakin hari semakin menderita.
219 Dalam artikel ini penulis menggunakan  pendekatan  sejarah    dan ekonomi. Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa sejarah ekonomi mencakup  dalam  pelbagai  aspeknya  yang semakin  menonjol,  lebih-lebih  setelah proses modernisasi. Di mana-mana semakin  memfokuskan  perhatian  pada pembangunan ekonomi, dari sistem produksi  agraris  ke  sistem  produksi industrial.  Dengan  terbentuknya  jaringan navigasi  atau  transportasi  perdagangan  di satu pihak dan di pihak lain jaringan antara daerah  industri  dan  daerah  bahan-bahan mentah,  muncullah  satu  sistem  global ekonomi.  Sistem  ini  mempunyai  implikasi luas  dan  mendalam  tidak  hanya  di  bidang ekonomi  tetapi  erat  hubungannya  dengan bidang  politik.  Dari  pertumbuhan  sistem ekonomi  global  yang  kompleks  dapat diekstrapolasikan  beberapa  tema  penting seperti:  1)  proses  perkembangan  ekonomi dari  sistem  agraris  ke  sistem  industrial,
termasuk organisasi pertanian, pola perdagangan, lembaga-lembaga, keuangan, kebijakan komersial, dan pemikiran  (ide)  ekonomi;  2)  pertumbuhan akumulasi modal mencakup peranan pertanian, pertumbuhan penduduk, peranan perdagangan    internasional;  3)  proses industrialisasi  beserta  soal-soal  perubahan sosialnya;  4)  sejarah  ekonomi  yang bertalian erat dengan permasalahan ekonomi, seperti kenaikan harga, konjungktur  produksi  agraria,  ekspansi perdagangan,  dan  sebagainya;  dan  5) sejarah ekonomi kuantitatif yang mencakup  antara  lain  Gross  National Product (GNP) per capita income (Kartodirdjo,  1992:  136-137).  Tulisan  ini akan  mengambil  pendekatan  dalam  satu aspek  sejarah  ekonomi  yang  bertalian  erat dengan  permasalahan  ekonomi,  seperti kenaikan  harga,  konjungktur  produksi agraria, ekspansi perdagangan, dan sebagainya.    Dari  pendekatan  tersebut dapat  dianalogikan  bahwa  pembangunan ekonomi,  dari  sistem  produksi  agraris  ke sistem produksi industrial, kekuatan ekonomi  akan  menjadi  pemusatan  pasar
seandainya didukung oleh jaringan navigasi dan transportasi.
Kuntowijoyo    berpendapat  bahwa Sejarah  Ekonomi  mempelajari  manusia sebagai  pencari  dan  pembelanja.  Daniel Thorner  yang  ditulis  oleh  Kuntowijoyo berpendapat bahwa ekonomi petani merupakan  sebuah  kategori  dalam  sejarah ekonomi,  yaitu    dalam  bidang  produksi, masyarakat  terlibat  dalam    produksi agrarian;  penduduknya  harus  lebih  dari separuhnya  terlibat  dalam  pertanian;  ada kekuasaan negara dan lapisan kekuasaannya;  ada  pemisahan  antara  desa dengan  kota,  jadi  ada  kota-kota  dengan latar  belakang  desa-desa;  dan  satuan produksinya  ialah  keluarga  rumah  tangga petani (Kuntowiijoyo, 2003: 95).

## B. METODE  PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah metode  sejarah  yang  meliputi    tahap heuristik,  yaitu      tahap  mencari  dan menemukan  sumber,  baik  sumber  primer maupun sekunder. Pada tahap ini pencarian sumber antara lain dilakukan di Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan  Provinsi  Jawa  Barat,  dan Perpustakaan  Fakultas  Sastra  Universitas
Padjadjaran  Bandung.  Langkah  berikutnya adalah  melakukan  kritik  sumber,    untuk mengetahui  apakah  dari  sumber  satu  dan sumber  lainnya  valid  dan  dapat  dipercaya. Setelah  sumber-sumber    dikritik  baik ekstern maupun intern. Langkah berikutnya adalah interpretasi dan dianalisis, baru kemudian dilakukan penulisan atau historiografi, yaitu merangkaikan fakta hingga menjadi tulisan sejarah.

## C. HASIL DAN BAHASAN

## 1. Kopi  di Priangan
Kopi  pertama kali ditemukan pada tahun  850  oleh  seorang  gembala  Arab    di Mocha  yaitu  sebuah  pelabuhan  di  daerah
Yaman bernama Kaldi. Dari Arab kemudian  menyebar  ke  belahan  dunia (Yogaswara,  1991:1).  Di  negeri  Belanda, minuman  kopi  (“ kahwa ”  menurut  bahasa
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232
220
setempat)  mula-mula  di  perkenalkan  oleh Pieter van den Broecke  pada 1616. Tidak lama  kemudian  minuman  ini    menjadi populer di negeri Belanda. Pada akhir abad ke-17, permintaan kopi di pasar perdagangan  di  Eropa  terhadap  kopi semakin  meningkat.  Untuk  memenuhi permintaan  pasar,  VOC  membeli  kopi  di pelabuhan  Mocha  dan  menjualnya  dengan harga  tinggi,  namun  keuntungannya  tidak signifikan  dikarenakan  terjadi  persaingan dengan Turki. Untuk menghadapi persaingan, VOC mencoba untuk menghasilkan kopi sendiri. VOC kemudian mencoba menanam kopi di daerah Gunung Sahari  Batavia    (Jalan  Ancol  sekarang). Pada  1696,  Gubernur  Jenderal  van  Hoorn dan Zwaardecroon menerima biji kopi dari mertuanya yang bertugas di Malabar India. Saat  ditanam  di  kebun  milik  Horn  di sekitar Batavia dan Cirebon  ternyata kopi yang  dihasilkan  sangat  baik,  sehingga mereka menyimpulkan di Tatar Sunda kopi dapat tumbuh  baik.  Ketika  van  Hoorn  dan Zwaardecroon  mengirimkan kopi Jawa ke Batavia  sebagai  bahan  promosi    untuk pasaran  perdagangan  ke  Eropa,  mereka berkeyakinan  bahwa  kopi  Jawa  akan mendapatkan  hasil  yang  menjanjikan. Turunlah  instruksi  dari  De  Heren  XVII kepada VOC untuk membudidayakan kopi di  Pulau  Jawa  (Badan  Pengembangan informasi  daerah  Kabupaten  Bandung, 2003: 28).
Pada 1705, VOC menguasai seluruh wilayah  Priangan,  meskipun  demikian VOC belum menempatkan Priangan sebagai  daerah  yang    dapat  diawasi langsung.  Jabatan  pengawas  dipercayakan kepada  pangeran  Aria  Cirebon  sebagai opziener para  bupati  di  daerah  Priangan. Pada  1707,  VOC    menetapkan  daerah Tatar  Sunda  (Batavia,  Priangan,  dan Cirebon)  untuk  melaksanakan  penanaman wajib  kopi.  Wilayah  Priangan  meliputi Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan  Sukapura (Ekadjati, 1991: 2). Daerah Priangan akan dijadikan daerah
percontohan  pembudidayaan  kopi  untuk Pulau  Jawa.  Bibit  kopi  yang  telah
diujicobakan  kemudian  dibagikan  kepada para  bupati  untuk  dibudidayakan  di daerahnya  masing-masing.  Para  bupati  di Priangan  memperoleh  biji  kopi  hasil ujicoba  di  Batavia,  sedangkan  bupati Bandung  dan  bupati  lainnya  dari  Priangan Barat dan Priangan Timur memperoleh biji kopi  hasil  uji  coba  dari  Kesultanan Cirebon.    Dengan  demikian    di  daerah Tatar  Sunda  sistem  pembudidayaan  kopi dilaksanakan secara resmi.

## a. Bandung
Pada  1712  Abrahan  van  Riebek mendarat  di  Pelabuhan  Ratu  sambil membawa benih kopi. Tanaman ini dicoba ditanam  di  lahan  yang  subur  dan  berhasil tumbuh  dengan  baik.  Sejak  abad  ke-18, pemerintah  Hindia  Belanda  mendirikan perkebunan kopi di Keresidenan Priangan. Pieter  Engelhard  membuka  perkebunan kopi    di  daerah  selatan  lereng  Gunung Tangubanperahu. Panen kopi pertama pada 1807 hasilnya sangat memuaskan, sehingga  pemerintah  Hindia  Belanda memperluas  areal  penanaman  kopi  di lereng  Gunung  Patuha,  Mandalawangi, Galunggung,  dan  Malabar.  Pembuatan lahan  perkebunan  kopi    di  pegunungan tersebut  dilakukan  dengan  cara swidden atau  tebang  bakar.  Selain  itu,  penduduk pun  diwajibkan  untuk  menanam  kopi  di semua  pemilik  tanah  pertanian;  semua pemilik  pekarangan;  kebun;  kebun  buah- buahan;  dan  yang  memiliki  kolam  ikan seluas ¼ bahu  (± 500 tumbak atau 7.130 m².  Pada  1865,  wajib  kerja  bagi  pemilik tanah/tegalan  adalah  sebau  sampai  dua bahu  atau  52  hari  per  tahun.  Bagi  yang memiliki  setengah  bau  sawah/tegalan adalah  26  hari,  dan  memiliki  seperempat bahu sawah/tegalan adalah  13 hari (Yogaswara, 1991:2-3).
b.  Cianjur Aria  Wiratanu  III  merupakan bupati    Cianjur  I.  Empat  tahun    setelah diberlakukannya  penanaman  kopi  di  Tatar Sunda  (tahun  1711),  ia  berhasil  menyetor
tanaman  kopi 2 hampir  100  pon  kepada VOC. Harga yang ia peroleh 50 gulden per pikul (1 pikul sama dengan 125 pon). Pada 1726,  pembudidayaan  kopi    meluas  ke dataran  tinggi  Priangan.  Pada  1726,  VOC berhasil  menjadi  penyalur  kopi.  Setengah hingga  tiga  perempat  dari  perdagangan kopi  dunia  berasal  dari  VOC  yang setengahnya  dihasilkan  dari  Priangan bagian barat yaitu Cianjur  (Breman, 2014, 61).        Aria  Wiratanu    III    juga  mendapat sebutan sebagai penguasa pribumi pertama yang  berhasil  menyerahkan  kopi  kepada VOC.  Aria Waratanu III mendapat hadiah dari  Gubernur  Jenderal  Van  Swoll  berupa Distrik  Jampang  yang  terletak  di  bagian timur  Cianjur  Selatan.  Pada  1713-1718 Aria  Wiratanu  III  juga  mendapat  hadiah dari  Gubernur  Jenderal  Zwaarde  Kroon berupa daerah Segarakidul  yang terletak di bagian  barat  Cianjur  Selatan  atau  sebelah barat  distrik  Jampang    hingga  perbatasan
2 Sejak abad ke-17, VOC terlibat perdagangan kopi di  Laut  Merah  dan  Teluk  Persia.  Pada  akhir  tahun 1707,  Gubernur  Jenderal  J.  van  Hoorn  ia memberitahukan kepada
atasannya telah membagikan  tanaman  kopi  kepada  pelbagai  kepala pribumi  dari  Batavia  sampai  Cirebon,  namun  di dataran  rendah  tanaman  kopi  tidak  berkembang.  Ia pun  mengalihkan  tanaman  kopinya  ke  Karawang dan  pegunungan  yang  daerahnya  lebih  tinggi, ternyata  hasilnya  lebih  memuaskan  (Breman,  2014: 61).
Tanaman kopi ini  biasanya tumbuh di atas tanah yang subur dengan ketinggian antara 5.000-6.000 m di atas permukan laut. Biji kopi yang ditanam  awal mulanya  diperkenalkan  oleh  seorang  warga  Negara Belanda  bernama  Abraham  van  Riebek  (1712).  Ia mendarat  di  Pelabuhan  Ratu  sambil  membawa  biji kopi dan langsung ditanam  dan dapat menghasilkan kopi  yang  bagus.  Sejak  abad  ke-18,  pemerintah Hindia  Belanda  mendirikan  perkebunan  kopi  di Keresidenan Priangan.
Keberhasilan  menanam  kopi  di  perkebunan Priangan  kemudian  dilanjutkan  di  daerah  selatan
Gunung  Tangkuban  Perahu.  Pada  panen  pertama 1807 hasilnya sangat memuaskan sehingga pemerintah  Hindia  Belanda  menambah  areal penanaman  kopi  di  lereng  Gunung  Patuha, Mandalawangi, Galunggung, dan Malabar.
Penduduk  juga  diwajibkan  menanam  kopi  di  semua lahan tanah pertanian, semua milik tanah pekarangan,  kebun  buah-buahan,  kolam  ikan  yang luasnya ¼ bahu atau 7.130 m² (Yogaswara, 1991:2).
Banten.  Aria  Wiratanu  III  juga  mendapat sebutan  sebagai  penjual  besar  kopi  yang terkenal  (Dienaputra,  2000:  136).  Dengan bertambahnya    wilayah  Cianjur    maka Cianjur  pada  masa  pemerintahan  Aria Wiratanu    III  mengalami  perluasan wilayah.  Dengan  demikian penanaman kopi  pun   meluas.  Untuk  itu    Wiratanu  III dapat  menghasilkan  uang  bagi  pemerintah Belanda    dan  dapat  pula  meningkatkan taraf  hidup  rakyat  Cianjur  pada  waktu  itu. (Suryaningrat, 1982: 48-49).
Aria Wiratanu III dapat mengurus kopi dari  tanah  miliknya  dan  tanah    rakyatnya. Dari  pengurusan  kopi  tersebut,  Aria Wiratanu  III  dapat  menyetorkan  kopi  ke VOC paling banyak dibandingkan  dengan setoran dari kabupaten lain (Suriadiningrat, 1982:  116).  Budi  daya    kopi  semasa
Wiratanu III berkuasa sangat menguntungkan  VOC,  sehingga  VOC memberikan sejumlah uang untuk meningkatkan penghasilan bupati.

## c. Sukapura
Ngabehi  Wirawangsa  diangkat  oleh
Sultan Agung sebagai bupati Sukapura atas jasanya  dalam  menumpas  pemberontakan Dipati Ukur. Ia bergelar Raden
Tumenggung  Wiradadaha.  Oleh  Sultan Agung Wiradadaha diberi kekuasaan untuk memimpin  wilayah  terluas  dibandingkan dengan  wilayah  Kabupaten  Bandung  dan Kabupaten  Parakanmuncang  (Falah,  2010: 28).
Raden  Tumenggung  Wiradadaha memerintah  dari  tahun  1674  hingga  1727 dan  mendapat  sebutan Dalem  Sawidak . Dalam mengelola administrasi pemerintahannya,  ia  membagi  ke  dalam empat urusan kewenangan
yang dipercayakan  kepada  empat  patih.  Bukti- bukti  mengenai  prestasi  pemerintahan Dalem  Sawidak pada  rakyatnya  yaitu  di bidang  pesawahan  dan  saluran  irigasi. Seiring dengan diserahkan wilayah
Priangan  dari  Mataram  kepada  VOC secara  tidak  langsung Sukapura masuk ke dalam kekuasaan bangsa asing.
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232 222 Pada 9 Februari 1705, Kumpeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai  bupati  Priangan,  dengan  demikian Sukapura  masuk  ke  dalam  wilayah Keresidenan  Priangan.  Penerapan  sistem monopoli  di  Priangan  menjadi  target  yang dicapai kumpeni atas kekuasaan Sukapura. Target yang menjadi monopoli di Priangan adalah  kayu,  kopi,  tarum/nila,  kapas, lada, kapulaga,  dan  produk  lainnya.  Penerapan sistem monopoli tersebut dilakukan dengan sistem nengah dalam tradisi budidaya padi (Salim, 2014: 113). Dimana pihak kumpeni  (kreditur)  memberikan  utang benih  kepada  pribumi,  kemudian  meminta penjualan  setengah  dari  hasil  panen pribumi  dengan  harga  rendah.  Pada periode  awal  penerapan  sistem  monopoli kumpeni,  Sukapura  adalah  kabupatian paling  penting  dengan  kontribusi  hasil bumi  terbesar.    Produk    unggulan  hasil bumi    kabupaten  Sukapura  adalah    kapas, indigo,  dan  lada.  Produk  tersebut  tidak lepas  dari  wilayah  Kabupaten  Sukapura yang  begitu  luas  dengan  kekayaan  alam yang  begitu  melimpah.  Sampai  tahun 1830,  65  %  wilayah  Sukapura  berupa hutan,  dari  luas  wilayah  tersebut  tanaman kopi  tidak  begitu  populer  (Salim,  2014: 117).
Sepeninggal  Dalem  Sawidak,  ia digantikan oleh putranya yaitu R. Subamanggala bergelar Raden Tumenggung  Wiradadaha  V.  Semenjak
Wiradadaha  V  berkuasa,  tidak  banyak prestasi  yang  dicatat  oleh  Kumpeni.  Dari catatan  Kumpeni  bahwa  dari  tahun  1820- 1832  Kabupaten  Sukapura  sama  sekali tidak  menyerahkan  hasil  budi    daya  kopi.
Padahal kabupaten lainnya sedang bergairah menanam kopi guna menyokong agenda  monopoli  kumpeni.  Akibatnya pada 1811, kolonial memutus kepemimpinan Wiradadaha sekaligus menghapus Kabupaten Sukapura dari   peta kolonial  dan  menggabungkan  ke  dalam Kabupaten  Limbangan.  Sejak  tahun  1913, secara resmi Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya.

## d. Sumedang
Pada  1791,  Raden  Aria  Surianagara dikukuhkan menjadi bupati Sumedang dan mendapat  gelar  tumenggung.  Bertepatan dengan  diangkatnya  Gubernur  Jenderal Daendels    sebagai  gubernur  Jenderal Hindia  Belanda  terjadilah  peristiwa  Cadas Pangeran.  Peristiwa  tersebut  berkaitan dengan  pembuatan  Jalan  Raya  Pos  (Grote Postweg).  Alasan  pembangunan  Jalan Raya  Pos  untuk  kelancaran  pengangkutan kopi. Pada masa pemerintahan Tumenggung Surianagara, kabupaten Sumedang  mengalami  kemajuan    di berbagai  bidang.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari peningkatan  produksi  kopi,  yang  semula 2.500  pikul    bisa  ditingkatkan  menjadi 8000 pikul bahkan pernah mencapai 12000 pikul.  Waktu  tempuh  pengangkutan  juga dapat diperpendek dari 22-66 hari menjadi 2-6 hari. Hal itu disebabkan ada perubahan rute  yang  tadinya  dari  Cikao  menjadi langsung ke Karangsembung.
Tumenggung  Adipati  Surianagara  juga tidak  segan-segan  pergi  ke  desa  guna mengontrol keadaan kebun kopi rakyat.  Ia memberikan  pelajaran  bagaimana  cara menanam,  mengurus,  dan  memilih  tanah yang  baik  untuk  kebun  kopi,  sehingga tanah  Sumedang  yang  sebenarnya  tidak cocok  untuk  ditanami  kopi  mampu memberikan  hasil  tanaman  kopi  yang sangat baik (Lubis, 2008: 162-163).

## e. Limbangan
Limbangan merupakan sebuah kabupaten  yang  secara de  facto dibawah kekuasaan  Sumedang.  Dilihat  dari  luas wilayahnya,  Limbangan  lebih  sempit  dan jumlah  penduduknya  pun  lebih  sedikit apabila  dibandingkan  dengan  Kabupaten Bandung,  Cianjur,  dan  Sukapura.  Ketika Sultan  Agung  melakukan  reorganisasi wilayah  di  Priangan  Timur,  Limbangan termasuk  dalam  pecahan  wilayah,  sebab menurut  Rangga  Gempol,  Limbangan hanya merupakan sebuah kampung, disebabkan  hanya  mempunyai    200 umpi . Pada  1705,  Limbangan  dilepaskan  dari
223 Kabupaten Sumedang dan menjadi kabupaten tersendiri (Warjita, 2009: 5). Selama Daendels berkuasa, ia melakukan hervorming ,  yaitu  pengaturan kembali  bidang  pemerintahan,  pertanian dan  perkebunan  kopi.  Ia  menghapus Kabupaten  Limbangan,  batas  wilayahnya dimasukkan ke  Kabupaten  Bandung,
Cianjur,  dan  Sumedang.  Alasannya  batas wilayah Kabupaten Limbangan terdiri dari pecahan-pecahan  kecil  yang  terletak  di wilayah kabupaten lain dan tidak menghasilkan kopi. Rakyatnya yang berada di pecahan-pecahan kafling tersebut tidak mau dipekerjakan di kebun kopi yang berdekatan  dengan  kabupaten  lain.  Untuk memungkinkan rakyat tersebut dipekerjakan  di  kabupaten  terdekat,  satu- satunya  jalan  memasukkan  kafling  yang bersangkutan ke kabupaten yang berbatasan. Tanah Limbangan yang kurang cocok  untuk  tanaman  kopi,  dari  tahun  ke tahun  hasilnya  menurun,  hingga  akhirnya tidak  ada  tanaman  kopi  (Surianingrat, 1985: 186).

## 2. Pasang Surut Kopi di Priangan
Pangeran  Aria  Cirebon  meninggal tahun 1723. Dengan meninggalnya Pangeran  Aria  Cirebon,  VOC  tidak mengangkat penggantinya, melainkan mengubah  kebijakan  penyerahan  wajib menjadi  penanaman  wajib  kopi  dan seluruh  hasilnya  diserahkan  kepada  VOC.
Para bupati sebagai tangan kanan kumpeni dalam  urusan  kopi  mendapat  tambahan penghasilan, sebaliknya rakyat yang membudidaya  kopi  mendapat  penderitaan (Badan  Pengembangan  Informasi  Daerah
Kabupaten Bandung, 2003: 30). Memasuki  pertengahan  abad  ke-18, harga  kopi  di  pasaran  Eropa  terus    naik. Hal  itu  mendorong  kebutuhan  kopi  di pegunungan  Priangan  ikut  naik.  Tanaman kopi  yang  dibudidayakan  di  pekarangan rumah  petani  mulai  tidak  mencukupi kebutuhan. Untuk memenuhinya, pemerintah  VOC  menganjurkan  agar penanaman  kopi  bukan  hanya  di  lahan pekarangan  milik  petani  melainkan  dapat
dilakukan  di  lahan  di  sekitar  kampung. Menanam  kopi  juga  dilakukan  di  kebun- kebun  liar  dengan  cara  membabat  habis tanaman liar untuk dibuka  lahan  tanaman kopi,    dan  menanam  kopi  yang  masih muda. Untuk mendapatkan manfaat ekonomis,    di  antara  pohon  kopi  ditanami padi.    Setelah  memakan  waktu      empat tahun,  tanaman  kopi  di  kebun  liar  sudah dapat  dipetik.  Penyetorannya  dilakukan dengan cara yang sama dengan penyetoran kopi  yang  dilakukan  oleh  petani,  yaitu diserahkan  kepada  kepala  setempat  atau kepada pedukuhan pusat.
Untuk  menampung  hasil  panen  kopi, pada  pertengahan  abad  ke-18,  VOC membangun  gudang-gudang  kopi  yang terletak di tepi Sungai Citarum dan Cikao. Dari  gudang,      kopi  diangkut  dengan perahu hingga ke pantai. Sesampai di halte terakhir,      perahu  tidak  dapat  melaju dengan  dua  arus,  pengangkutan  pun diangkut  melalui  jalan  darat  dengan hewan  beban  yang  memakan  waktu  dua bulan      (Breman,  2014:    65).  Pada  1744, penduduk  wajib  menanam  dan  menyetor kopi  ke  tempat  pengumpulan  yang ditunjuk,  wajib  membangun    gudang,  dan wajib  jalan,  dan  pekerjaan  lainnya  yang diperintah oleh VOC.
Sebelum  diangkut  dengan  hewan beban,  kopi  terlebih  dahulu    ditimbang untuk  membagi    jumlah  kopi  yang  akan diangkut.  Hewan  beban  akan  mengangkut seperempat  pikul  gunung  (55,5  pon). Dalam  satu  hari  seekor  kerbau  dapat mengangkut  dua  kali.    Pada  abad  ke-18, Cianjur  berkembang  menjadi  gudang  kopi terpenting  bagi  VOC.  Pada  abad  itu  jalan yang  dilewati  masih  merupakan  jalan setapak.    Dengan  meningkatnya  jumlah kopi  yang  akan  dikirim,    perbaikan  jalan mulai dilakukan. Alat angkut yang tadinya menggunakan  pikulan,  kemudian  berubah menjadi  angkutan  yang  ditarik  dengan kerbau atau kuda.
Kebutuhan akan kopi di pasaran Eropa yang  semakin  meningkat  pada  1763, saudagar    Cina  ikut  berperan  dalam penjualan  kopi.  Kemunculan  saudagar
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232
224
Cina  tersebut  seolah  membuka  peluang usaha  mereka  di  kala  VOC  menurunkan harga  kopi  dan  membelinya  dengan  harga rendah.  Pemilik  kopi  yang  terus  merugi tidak    mau  lagi  menjual  kopinya  kepada VOC,  justru  mereka  mulai  menjual  hasil panenannya ke pasar di Batavia. Di sinilah saudagar  Cina  mulai  membuka  peranan. VOC  yang  merasa  ada  persaingan  dalam penerimaan  hasil  panen  kopi.  VOC  pun melarang  kegiatan    saudagar  Cina  untuk membeli hasil panen kopi dan menganggapnya sebagai monopoli. Meskipun  mendapat  larangan  dari  VOC, saudagar  Cina  tetap  melakukan  perbedaan harga baik yang ditetapkan oleh VOC atau pun  harga  yang  dipatok  oleh  (pedagang gelap)  saudagar    Cina.      VOC  yang    tidak mau  membayar  harga  kopi    lebih  tinggi, menyebabkan petani untuk tidak menyetorkan hasil panennya kepada VOC. Untuk menghindari supaya tidak menyetorkan ke gudang VOC, petani lebih memilih  membuang  hasil  panennya  atau menimbunnya agar jangan sampai membawanya ke gudang. Bahkan ada pula
petani yang menyerahkannya ke tengkulak dengan  harga  yang  lebih  tinggi  daripada kepada  VOC.  Adanya  penurunan  harga kopi  secara  drastis,  telah  memicu    petani untuk  melaksanakan transaksi ilegal. Para kepala pribumi seharusnya mengawasi  pengumpulan  kopi  dari  para petani sampai masuk gudang VOC. Namun kenyataannya  dalam  pengangkutan  kopi ke  gudang  VOC,  isi  pikulan  seringkali berpindah tangan. Seiring semakin mendekati  pantai  harga  yang  ditawarkan oleh  tengkulak  harganya  semakin  tinggi. Hal  itu  memicu  maraknya  penjualan  kopi ke  pihak  tengkulak.  Seorang  bupati  yang lalai  menyetorkan  kopinya  tidak  sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, akan mendapatkan  tuduhan  bahwa  ia  dan bawahannya  telah  melakukan  transaksi kepada  pihak  swasta.  Dengan  adanya kejanggalan-kejanggalan
dalam hal penjualan kopi tersebut, VOC menerapkan pelarangan bagi pihak swasta untuk tinggal di wilayah Priangan.
Pada  akhir  abad  ke-18,  setoran  kopi terus  meningkat  hal  itu  didorong  oleh kebutuhan  di  Negeri  Belanda  yang  terus meningkat.  Pada  saat  itu  kopi  mulai dinikmati  oleh  masyarakat  dari  kalangan bawah  (Breman,  2014:    69).  Namun  di balik  melonjaknya  permintaan  kopi  di Negeri  Belanda    penduduk  banyak  yang berpindah tempat  tinggal. Mereka mencari beban  kerja  yang  lebih  ringan.  Pilihan tempat tinggal yang mereka tuju adalah ke Banten  dan  Jawa  Tengah,  padahal  tempat tersebut  lebih  gersang    dibandingkan dengan pegunungan Priangan yang tanahnya    subur.      Alasan  penduduk berpindah  tempat  tinggal,  karena    merasa berat  dengan  adanya  setoran  wajib  yang ditetapkan oleh VOC. Dengan adanya perpindahan penduduk  tersebut,  VOC  tidak  bisa menerima,    VOC    menyebutkan  bahwa petani  yang    meninggalkan  daerahnya adalah  pembelot,  mereka  perlu  diberi hukuman karena telah merugikan perkebunan.

## a. Daendels
Pada    1799  VOC  bubar,    kekuasaan atas  Pulau  Jawa  diambil  alih  oleh Pemerintah   Hindia Belanda. Pemerintah Hindia  Belanda  tetap  melanjutkan  upaya- upaya  Kumpeni  dalam  urusan  penanaman kopi,  di  antaranya  mengeluarkan  Instruksi No.  5  tahun    1800,  mengenai  penanaman kopi  supaya  dilakukan  pada  bulan-bulan November,  Desember,  dan  Januari,  agar hasilnya  baik.  Setiap  keluarga  juga diharuskan  menanam  250  pohon.    Selain itu juga keluar Instruksi No. 9 yang isinya bupati dan opsiner betul-betul
membayarkan uang kopi kepada rakyatnya dengan lancar.  Pemerintah Hindia Belanda juga  mengatur  soal  harga,  upah,  ongkos angkut,  dan  kuota  penanaman.  Selain  itu Pemerintah  Kolonial  juga  mengeluarkan peraturan  yang  isinya  agar  petani  wajib menanam  pohon  kopi  tambahan,  namun para  petani  kopi  mengeluh    tidak mempunyai waktu untuk  merawat  pohon kopi secara teratur dan saksama.
Pada  1802,    Pemerintah  Hindia Belanda  kembali  mengeluarkan  peraturan yang  berisi    mengenai  penurunan  jumlah pohon  menjadi  500,    usulan  tersebut  juga ditolak.    Pada  1808  Lawick,    seorang pengusaha  perkebunan  kopi  mengusulkan agar petani menanam pohon kopi sebanyak-banyaknya  bila  perlu  diadakan perluasan  lahan  di  seluruh  kabupaten.
Usulan  Lawick  juga  tidak  dihiraukan, yang  ada  justru  para  petani    yang meninggalkan  tanah  perkebunan  semakin bertambah. Pada  1808,  Daendels  tiba  di    Pulau Jawa  dan  diangkat  menjadi  Gubernur Jenderal untuk Pulau Jawa. Untuk meningkatkan hasil panen kopi,  Daendels melakukan  reformasi  birokrasi.  Salah  satu perfectur yang  dibentuk  oleh  Daendels adalah Prefectur Preanger yang dikelompokkan  berdasarkan  kemampuan kabupaten  tersebut  dalam  menghasilkan kopi. Dengan demikian Kabupaten Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang digabungkan dengan Batavia  dengan  nama Jacatrasche  en Preanger-Regentschappen. Sementara daerah  Sukapura,  Limbangan,  dan  Galuh yang  merupakan  daerah  minus  kopi digabungkan dengan Cirebon dengan nama Kesultanan  en  Cheribonsche  Preanger- Regenchappen (Ekadjati,  1993:  253). Selain  melakukan  reformasi  birokrasi, Daendels  lebih      memilih  untuk  bekerja sama dengan para bupati. Bupati diposisikan  sebagai  bawahan  dari  pejabat Belanda.  Daendels  beranggapan  bahwa untuk  meningkatkan  kas    pemerintah
Kolonial,  tanpa  kerja  sama  dengan  bupati keinginan  untuk  meraih  laba  terancam gagal.          Dengan  demikian  setiap  habis panen, petani harus menyetorkannya kepada  bupati.  Berkaitan  dengan  kopi  di Cianjur  (Priangan),  Daendels  berhasil meniadakan  masalah  bagi  hasil  kepada para  bangsawan.  Namun  dari  hasil penjualan  kopi,  Daendels    memberikan persentasi  kepada  bupati  dan  bawahannya. Petani yang menyerahkan  hasil panen kopi kepada  bupati,  bupati  akan  mendapatkan
2,5 gulden dari setiap rijkdaalder (ringgit, 2,5, yang diperoleh bupati dari setiap pikul kopi),  dan  12 suiter diperuntukkan  bagi kepala  bawahannya.  Itulah  imbalan  yang diterima bangsawan pribumi atas keterlibatan mereka dalam tananam kopi.
Dengan  peran  serta  bupati,      pada 1808,  wajib  tanam  kopi  meningkat  tajam. Jumlah  pohon  di  Jawa  bertambah  lebih dari  45  juta  batang  dari  26.956.467    tiga tahun  kemudian  mencapai  72.669.467. Selain  bekerja  sama  dengan  bupati, Daendels  mengangkat  inspektur  jenderal urusan  kopi  yang  dijabat  oleh  C.von
Winckelman dengan tugas urusan pemenuhan kewajiban  pribumi dan hanya terbatas  di  Kabupaten  Priangan.  Pada tahun  itu,    Daendels  juga  mengharuskan anak-anak  pada  usia  14  tahun  dapat dipekerjakan, mereka harus bekerja sebagai tenaga  pembantu orang tuanya. Pada  1809,    Daendels  menaikkan setoran  petani  kepada  bupati  menjadi seperlima dari hasil panen. Jumlah setoran yang  ditetapkan  Daendels  terus  naik dibandingkan dengan setoran yang ditetapkan  sebelumnya.  Dengan  demikian kenaikan  setoran  kepada  bupati  tersebut dibebankan  kepada  rakyat,  dan  tanpa mengurangi  beban  kas  kolonial.    Pada 1809, Daendels melakukan penataan pemukiman    bagi  penduduk.  Daendels menghindarkan    pola  pemukiman  yang menyebar.    Penduduk  diperintahkan  untuk tinggal  di  desa    yang  minimal  jumlah penduduknya    ditentukan.    Pemukiman dengan  penduduk  kurang  dari    6  kepala keluarga  (KK)  tidak  diperbolehkan    dan mereka  harus  bergabung  dengan  lokasi yang  lebih  besar.    Di  Cianjur  untuk mengurusi  kependudukan  dipercayakan kepada  pemuka  agama.  Pemuka  agama diberi  kepercayaan  selain  yang  berkaitan dengan  keagamaan  seperti  memimpin ibadah, membacakan
Al-Qur’an, menghadiri  selamatan  juga  diberi  tugas tambahan yaitu sebagai pencatat kelahiran, kematian,  dan  perkawinan  di  sekitar  yang mereka tempati. Dengan tugas-tugas tersebut  pemuka  agama  di  Cianjur  diakui
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232
226
sebagai  tokoh  pemerintahan  pribumi.
Namun sayangnya pada 1810 ada pelarangan  bagi    para  pemuka  agama  di Cianjur  untuk  menunaikan  ibadah  haji  di
Mekah.
Untuk  mencegah  menurunnya    hasil tanaman  kopi,  pada  1810  Daendels memerintahkan  bagi    setiap  keluarga diwajibkan  untuk  menanam  200  bibit setiap tahun, karena pohon yang sudah tua akan  mati, dan  pohon bisa berbuah hanya bertahan  lima  tahun.  Pengadaan  pohon pengganti  harus  dijaga    seperlima  dari jumlah  pohon  yang  ada  setiap  tahun.
Penyetoran  hasil  panen  kopi,    dilakukan pengawasan dengan melibatkan pemerintah.  Pajak  dicatat  dalam  register. Buku  kopi  harus  dibuat  dan  diperlihatkan oleh  atasan  kerja  mereka.    Untuk menghindarkan agar penduduk tidak meninggalkan  tempat  tinggal  akibat  beban kerja  yang  terlalu  berat,  mereka  dicarikan jalan keluar yaitu diizinkan menanam kopi di  lahan  yang  kurang  cocok,  dengan demikian  penduduk yang akan  melarikan diri dapat ditekan.   Pada 1810, panen kopi mengalami  peningkatan  hingga    120.000 pikul (Bremn, 2014: 111).
Untuk  memerangi  kecurangan  dan kesemrawutan,  Daendels   menyeragamkan berat pikulan setoran kopi. Untuk meringankan beban pengangkutan, dibangun  gudang-gudang  kopi,    melarang memungut  ongkos    terhadap  petani,    dan memerintahkan  pembayaran  uang  kopi langsung  pada  saat  penyetoran  kepada petani.    Untuk  mensejahterakan  para bupati,  bupati menerima komisi tersendiri yaitu  satu rijksdaalder per  pikul  seberat 128 pon. Jauh lebih ringan daripada petani yaitu 225 pon per pikul. Dari komisi yang diterima bupati, seperempatnya diserahkan kepada  kepala  bawahannya,  dan  utang- utang  bupati  kepada  pemerintah  Kolonial dihapuskan.
Dilihat  dari  hasil  panen  kopi  dalam kurun waktu antara 1808-1821,
penghasilan kopi yang paling tinggi terjadi pada  tahun  1810  yaitu  sebanyak  93.057 pikul  dan  paling  sedikit    pada  tahun  1811
yaitu  sekitar  19.675  pikul.  Dalam  wajib tanam kopi tersebut ada yang wajib tanam di tanah milik rakyat dan ada yang ditanam di  tanah  milik  swasta.  Namun    hasil tanaman kopi yang ditanam di tanah milik swasta hasilnya kurang memuaskan apabila  dibandingkan  dengan    hasil tanaman  kopi  yang  ditanam  di  tanah rakyat.    Keterlibatan    rakyat  dalam menanam  kopi  disebabkan  harga  kopi waktu  itu  termasuk  tinggi  maka  dapat mendorong tingginya upah. Dengan mahalnya harga kopi, pemerintah  kolonial pun  harus  mengeluarkan  uang  banyak antara  lain  guna  melakukan  pembelian kopi-kopi dari rakyat,  mendirikan gudang- gudang kopi, dan biaya ongkos angkut dari perkebunan  ke  gudang-gudang.  Untuk pengangkutan  kopi  dari    perkebunan  yang jauh  lokasinya  digunakan  alat  angkut pedati  yang  ditarik  kerbau  yang  biasa digunakan untuk  membajak sawah.  Untuk pengangkutan  menggunakan    pedati  bisa mencapai  7  sampai  dengan  10  pikul dengan jarak tempuh kira-kira  7 sampai 9 km.  Adapun  jarak  tempuh  di  atas  sepuluh kilometer  menggunakan  pedati    memakan waktu antara satu sampai dua minggu. Hal tersebut  dapat  memungkinkan  adanya penghadangan pencurian di tengah perjalanan. Namun tidak semua petani
memanfaatkan  pedati  untuk  mengangkut hasil  panen  kopi  ke  gudang.  Apalagi seandainya  binatang    yang  ia  miliki  hanya terbatas    untuk  membajak  sawah.  Mereka lebih memilih menyetorkan sendiri dengan cara  dipikul  meskipun  mereka  akan mendapat hasil lebih sedikit.
Kondisi  jalan  di  Priangan  tidak seluruhnya mulus, bahkan banyak ditemukan  jalan-jalan  terjal,  sehingga pengangkutan  barang  dirasakan  sangat menyulitkan. Pengangkutan
barang menggunakan  gerobak  ongkosnya  pun sangat   mahal, sehingga akan berpengaruh pada  upah  tenaga  kerja.  Bagi    yang bepergian  tidak  jauh  dengan    jalan    pos dapat  menggunakan  kereta  pos,  dan  yang bepergian  dekat  cukup  menggunakan
pedati.  Akan  tetapi    apabila  kondisi  jalan sangat buruk, tidak memungkinkan pengangkutan  kopi  berjalan  sesuai  jadwal. Kapal  sebagai  pengangkut  kopi  ke  luar wilayah harus menunggu lama di pelabuhan, sebaliknya kopi-kopi di gudang-gudang penampungan, baik gudang  di  pelabuhan  atau  pun  gudang  di pedalaman   mutunya menjadi turun karena menunggu lama 3 . Selain diperbolehkan penanaman kopi di lahan-lahan liar, juga dilakukan pengelompokan  daerah  sebagai  penghasil kopi. Selain itu Daendels juga membangun infrastruktur  jalan  raya,  berupa  jalan  raya pos  yang  menghubungkan  Jakarta-Bogor- Puncak-Cianjur-Bandung-Sumedang. Daerah  Jawa  Barat  yang  dilewati  Jalan
Raya  Pos    adalah  Serang,  Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Cirebon (Dienaputra, 2000:139). Ia juga membangun  jembatan  untuk  transportasi berat  yang  menggunakan  kerbau/kuda.
Salah  satu  jembatan  yang  melintas  di  atas Sungai  Cisokan  dan    Sungai  Citarum didirikan  tempat  penyeberangan  khusus ferry perahu tambang.
Pengangkutan    kopi    yang  jumlahnya terus meningkat dari pegunungan Priangan ke  pantai,  pada  akhirnya  menimbulkan masalah,  sebab  jalan  yang  biasa  dilalui oleh  pengangkut  beban  binatang  pada musim  hujan  tidak  dapat  dilalui.  Hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan para petani  dan  rakyat.  Adapun  pembangunan jalan  raya  pos  hanya  berlaku  untuk kalangan  tertentu.  Pengangkut  kopi  tetap tidak  diperkenankan  melewati  jalan  raya pos    tersebut  dengan  alasan    jalan    akan cepat  rusak.
Upaya  untuk  terus  meningkatkan tanaman  kopi,  bukan  hanya  bupati  yang mendapatkan bonus sebesar satu
rijksdaalder (ringgit,  2,5  gulden)  dari setiap  pikul  kopi    yang  berasal  dari wilayah  kerjanya,  namun  seperempatnya
3 (http:// pustaka.unpad.ac.id) .
adalah  bagian  dari  kepala  bawahannya seperti  patih  dan cutak .  Pendapatan tersebut  bagi cutak nilainya  tergolong cukup  besar,  namun  bagi  kepala  pribumi dinilai  rendah.  Sehingga  bagi  kepala rendahan  ia  akan  menarik  uang    kopinya dari petani, karena mereka tidak menerima ganti  rugi.  Pejabat  Eropa  juga  mendapat bagian dari persentase kopi.  Komitir akan mendapat  seperempat rijksdaalder dari setiap pikul, dan pengawas akan mendapat seperempat rijksdaalder . Untuk membayar sederet kepala rendahan tersebut,  Daendels  membebani  petani dengan  menaikkan  cukai    yang  tadinya sepersepuluh  menjadi  seperlima  (Breman, 2014: 174).
Rupanya  keputusan  Daendels  untuk menaikkan    hasil  tanaman  kopi  setiap tahun hanya untuk mengisi kas pemerintahan    Belanda  serta  untuk memberikan  komisi  kepada  para    pejabat baik  untuk  bupati,  kepala  bawahan,  dan pejabat  Belanda  lainnya.  Di  tingkat    yang paling bawah, dalam hal ini penduduk dan petani,  Daendels  membebaninya  dengan penderitaan.    Di  satu  sisi  Daendels meningkatkan sarana dan prasarana namun di  lain  sisi  mengambil  tenaga  rakyat sebagai penyedia pekerja untuk membangun infrastruktur, baik jalan maupun  jembatan.   Sebenarnya Daendels akan  membayar  pekerja  yang    melakukan pekerjaan pembangunan jalan, tetapi karena  kekurangan  anggaran    maka  dia tidak dapat menepati janjinya. Rakyat yang dibebani  pekerjaan  pembangunan  jalan tersebut  sangat  berat  dan  melelahkan apalagi pekerjaan tersebut memakan waktu berbulan-bulan akibatnya banyak penduduk  yang  mati  dan  melarikan  diri. Untuk  menekan  supaya  penduduk  tidak ada    yang  melarikan  diri  Daendels mengeluarkan peraturan yang berisi, bahwa  seluruh  penduduk  suatu  distrik wajib  ikut  serta  dalam  kerja  pengabdian, apabila masih terjadi pekerja yang melarikan  diri,  mereka  akan  ditempatkan ke  tempat  yang  lebih  jauh  dari  tempat tinggal  mereka.  Peraturan  wajib  kerja
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232
228
bukan  hanya  untuk  pembuatan  jalan melainkan  untuk  penjagaan  pos-pos  dan perkantoran  Belanda.  Tindakan  Daendels menekan  penduduk  dengan  tenaganya tanpa mempedulikan fisik dan kesehatannya.  Tuntutan  pekerjaan  yang begitu  berat  tidak  didukung  bayaran  yang setimpal.  Jangankan    untuk  membantu kehidupan  keluarga  petani  dan  rakyat, untuk  diri  pekerja  sendiri  pun  tidak diperlihatkan,  tidak  sedikit  dari  para pekerja  tidak  pulang  ke  rumahnya,  ada yang    melarikan  diri  atau  pun  meninggal dunia. Daendels mengakhiri masa tugasnya sebagai gubernur jenderal pada 1811.

## b. Raffles
Kepemimpinan Daendels berakhir seiring    Pemerintah  Hindia  Belanda  jatuh ke  tangan  Inggris.  Pemerintah  Inggris mempercayakan Thomas Stamford Raffles
(1811-1816)  sebagai  gubernur  jenderal  di Pulau  Jawa.  Sebenarnya  Raffles  sejalan dengan  pemikiran  Daendels,  yaitu  daerah Pegunungan  Priangan  merupakan  sumber utama  keuangan  pemerintahan  jajahan.
Selama menjabat sebagai gubernur jenderal,    Raffles  membuat  peraturan mengenai  sewa  tanah  ( landrent ).  Untuk melindungi  hasil  kopi,  di  Priangan dibebaskan  dari landrent .    Bersamaan dengan  itu,  di  Benua  Eropa  terjadi  Perang Napolen.  Dampak  dari  perang  tersebut, Raffles    menemukan  gudang-gudang    di Priangan  yang  dipenuhi  dengan  kopi. Adanya  penumpukan    kopi  di  gudang tersebut karena kurang lancarnya penjualan akibat  adanya  pemblokiran    Perang Napoleon  (Breman,  2014,  121).  Raffles akhirnya  memerintahkan  kepada  kepala gudang untuk tidak menerima setoran kopi, kopi untuk diekspor masih memungkinkan dalam jumlah sedikit yaitu ke Amerika. Di masa  pemerintahan  Raffles,  ia  tidak memperbolehkan  saudagar    Cina    serta bangsa  lainnya  untuk  bermukim  di Priangan.
Di Priangan, Thomas Stamford Raffles memperkenalkan istilah keresidenan. Sejak saat  itulah  dikenal    istilah  residen  sebagai
pemimpin keresidenan yang berkedudukan di  ibukota  keresidenan.  Pada  abad  ke-19, luas  Keresidenan  Priangan  kurang  lebih 21.524  km²,  yang  berbatasan  dengan sebelah  utara  Keresidenan  Batavia  dan Cirebon,  sebelah timur berbatasan dengan Keresidenan  Cirebon  dan  Banyumas, sebelah  selatan  dan  barat  daya  adalah Samudera Hindia, dan sebelah barat adalah Keresidenan  Banten.  Batas    wilayahnya adalah sebelah utara rangkaian pegunungan  Salak-Gede  dan  Burangrang- Tangkuban  Perahu,  sebelah  timur    Sungai Citanduy,  sebelah  barat  adalah  Pelabuhan Ratu  dan  Ciletu,  dan  sebelah  tenggara adalah  Cilauteureun.  Wilayah  Priangan juga  merupakan  daerah  vulkanis  karena dibentuk  oleh  gunung-gunung  berapi dengan  ketinggian  antara  1.800  hingga 3.000 m di atas permukaan laut   (Muhsin. 2008: 14-15).
Selama  kepemimpinannya,  Raffles melakukan  penataan  infrastruktur  jalan,
meskipun pembangunannya sebatas membangun jalan-jalan baru ke pedalaman  pada  beberapa  ruas  jalan  raya pos yang telah dibangun Daendels.  Selain itu, Raffles membentuk daerah Preangerlanden yaitu  menggabungkan daerah-daerah  atas  bentukan  Daendels menjadi  satu.  Daerah-daerah  tersebut adalah    Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang  yang  dibentuk  pada 1815.  Pada  1816,  daerah Preangerlanden menjadi Preanger  Regentshappen .  Pada masa pemerintahan Raflles inilah Keresidenan  Priangan  dibentuk  disusul dengan pembentukan karesidenan-
karesidenan lainnya seperti Banten, Buitenzorg,  Cirebon,  Tegal,  Pekalongan, Kedu,  Semarang,  Surakarta,  Yogyakarta, Jepara  dan  Yuwana,  Rembang,  Gresik, Surabaya,  Pasuruan,  serta  Probolinggo, dengan Basuki dan Panarukan.

## c. Van der Capplen
Kekuasaan  Inggris    di  Pulau  Jawa berakhir  tahun  1816.  Pihak  Inggris mengembalikan kekuasaan atas Pulau Jawa kepada  pemerintah  Hindia  Belanda.  Atas
serah  terima  tersebut,  Pemerintah  Hindia Belanda  mengirimkan  tiga  komisaris jenderal yaitu Mr. C. Th. Elout, G.A.G. Ph Baron van der Cappelen, dan A.A Buykes, untuk  mengambil  alih  kekuasaan  Inggris dan  mengatur  pemerintahan  selanjutnya. Setelah  kira-kira  bertugas  dua  setengah tahun jabatan komisaris jenderal dihapuskan.  Pemerintahan  Hindia  Belanda dipimpin  oleh  Gubernur  Jenderal  van  der Cappellen. Seiring  dengan  dibukanya  jalan pos, Van der Capellen menyadari pentingnya peranan bupati untuk keberhasilan  pemerintahan  Kolonial.  Ia mengangkat  kedudukan  bupati  di  Jawa termasuk di Jawa Barat dari status pegawai menjadi  kepala  daerah.  Kedudukannya berada  di  bawah assisten  resident yang berfungsi sebagai penasehat bupati. Dengan demikian dalam lingkungan pemerintahan,  bupati  adalah    saudara mudanya  asisten  residen  (Ekadjati,  1992: 289). Van der Cappelen menilai mengenai persentase dari hasil penanaman kopi  yang  diberikan  kepada  bupati  dinilai terlalu  kecil.    Itulah  sebabnya  pada  1820, Van der Cappelen mengeluarkan peraturan yang isinya: Residen harus memperlakukan bupati sebagaimana adiknya;  merinci  yang  menjadi  tanggung jawab pribumi seperti meningkatkan pertanian, memperbaiki sarana transportasi, menindak perbuatan kejahatan, dan  membuat register (Breman, 2014: 185). Van der Cappelen beranggapan bahwa kepala distrik menjadi pemeras  karena  mereka  tidak  mempunyai pilihan lain kecuali menambah penghasilan mereka  yang    minim  dengan  cara-cara terlarang.  Pada  1821,  Inspektur  Keuangan Van  Haak  dipercaya  untuk  melakukan penelitian di Limbangan. Dalam penelitian ia  menyimpulkan  bahwa  ada  ketimpangan antara jumlah pohon yang ditanam dengan jumlah keseluruhan yang produktif. Perbedaan  jumlah  itu  berarti    bahwa Keluarga  yang  mendapat  beban  tugas dalam  penanaman  kopi  tidak  memenuhi
norma  1.000 pohon per tahun yang masih berlaku  bagi  mereka.  Penyebab  tidak terpenuhinya disebabkan pada masa pemerintahan  Inggris  banyak  kebun  yang dirusak atau ditelantarkan sehingga produktivitasnya terganggu (Breman, 2014:  187).  Dengan  merebaknya  wabah kolera      pada  1822,    petani  kopi  menjadi korbannya.  Pasalnya    turunnya  produksi beras  dan  melambungnya  harga  memicu penduduk  Priangan  kekurangan  beras. Apalagi petani kopi waktunya tersita untuk penanaman  kopi  dan  tidak  ada  waktu  lagi untuk menanam  padi, kelaparan pun tidak dapat dihindari.

## d. Van den Bosch
Kepemimpinan  Van  der  Cappellen berakhir pada 1826, ia digantikan oleh Van den  Bosch.  Pemberlakukan  sistem  Tanam Paksa  oleh  Van  den  Bosch    pada  1830, memaksa  rakyat  petani  di  sebagian  besar wilayah  Jawa  melakukan  penanaman  dan penyetoran  dari  berbagai  jenis  tanaman untuk keperluan ekspor pemerintah Kolonial.  Van den  Bosch dikenal sebagai peletak  dasar  Tanam  Paksa    menekankan untuk  mendahulukan  penanaman  nila daripada  kopi.    Namun  pada  1833, penanaman nila mengalami kegagalan, dan rakyat yang harus menanggungnya,
sehingga penanaman kopi kembali mendapat prioritas. Masa kepemimpinan Van den Bosch prospek  kopi  kembali  meningkat.  Seiring dengan  meningkatnya  permintaan  kopi  di pasar Eropa, Van den Bosch menginstruksikan penanaman kopi ditambah menjadi 40 juta pohon per tahun.
Penanamannya  dibagi  ke  dalam  daerah perbukitan  di    barat,  tengah,  dan  timur Pulau Jawa. Namun penduduk sudah mulai enggan  untuk  menanam  kopi.  Pemerintah Kolonial  memperkirakan  dengan  produksi 100 juta pikul akan dipanen lebih dari 263 juta  pohon.    Dengan  perkiraan  satu  pohon kopi  akan  berbuah  sepertiga  pikul. Kebutuhan    lahan  yang  luas,  tidak  lagi tersedia di dekat tempat tinggal petani. Jadi perluasannya  mengarah  ke  tempat  yang
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232 230
lebih  tinggi,        dengan  ketinggian  1.000 sampai  1.500    meter.  Lahan  tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pembabatan hutan, sulitnya medan, gangguan  cuaca,  dan  binatang  buas menghampiri  para  pembabat  hutan.  Tata cara penanaman kopi pada masa pemerintahan    Van  den  Bosch  dilakukan kurang cermat,  kondisi rawan  longsor pun seolah  dipaksakan  dan    penanaman terburu-buru.    Sesuatu  yang  terburu-buru tentunya  akan  menghasilkan  sesuatu  yang kurang  baik.                Pada  1866-1867,  Van Rees  tanggal  di  Priangan  selama  enam bulan, ia mengumpulkan keterangan tentang penanaman kopi, mobilisasi tenaga kerja,  dan  campur  tangan  para  bangsawan di  Priangan.  Menurutnya    penanaman  dan penyetoran  kopi  didasarkan  kerja  paksa.
Penaman kopi tahun  1856 yang menghasilkan 70 juta pohon yang berbuah, sejak  itu  disusul  dengan  penurunan, bahkan  tahun  1866,  para  pekerja  tidak punya  pilihan.  Mereka  tinggal  di  kebun karena  jaraknya  jauh  dari  rumahnya. Penghasilan  para  petani  sudah  naik  turun, dan  kadang  tidak  mendapatkan  upah.  Van Rees  kemudian    mengusulkan  untuk diadakan  reformasi,    yaitu  membebaskan penduduk  dari  beban  kerja  pengabdian. Sejak awal abad ke-19, pembuat kebijakan kolonial telah mencoba mengurangi kekuasaan  bupati  yang  sewenang-wenang, namun  para  bupati  tidak  menginginkan adanya reorganisasi tersebut. Penanaman  wajib  kopi  masih  terus dijalankan karena memberikan keuntungan terbesar  bagi  pemerintah.  Pada  akhir  abad ke-19,  mulai  muncul  suara-suara  yang menentang  soal  penanaman  wajib  ini. Keberatan  tersebut  terus  berkelanjutan hingga  tahun  1892.  Van  Hoeten  akhirnya mengajukan  mosi  agar  penanaman  wajib dihapuskan. Tahun 1917 penanaman wajib kopi ini dihapuskan.

## D. PENUTUP
Priangan  yang  meliputi  Cianjur, Bandung,  Sumedang,  Limbangan,  dan Sukapura    merupakan  daerah  penghasil
kopi . Cianjur  pada  masa  kepemimpinan Wiratanu  III,  sempat    menyetorkan  kopi kepada  VOC  yang  jauh  lebih  banyak dibandingkan  dengan    bupati  lainnya  di Priangan.    Kopi  yang  tumbuh  subur  di
Pegunungan Priangan merupakan komoditas  yang    dibutuhkan  di  Benua Atlantis,  waktu  itu  VOC  merupakan pemasok utama kopi, itulah sebabnya VOC menjadi  penyalur  kopi  dari  Pegunungan Priangan.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  para penguasa  sangat  memberatkan  petani.  Itu terjadi  ketika  Priangan  jatuh  ke  tangan VOC.  Mereka  menghendaki  para  petani untuk  menanam  kopi    dari  tanaman sukarela  menjadi  tanaman  wajib.  VOC juga  mempermainkan  harga.  Menurunkan harga  kopi  di  saat  harga  kopi  di  pasaran Eropa meningkat. Sistem tanam paksa kopi di Priangan sudah terjadi sejak masa VOC. VOC  mengharuskan  menanam  kopi  di pekarangan  milik  bupati,  dengan  panen kopi  yang  begitu  menjanjikan,  petani diharuskan  untuk  menanam  kopi  di pekarangan  milik  mereka.  Begitu  hasil panennya  melimpah,  dengan  sekehendak hatinya  VOC  mengurangi  pembelian  kopi dari  rakyat,  sedangkan  pengangkutan  ke kapal  tidak  didukung  dengan  sarana transportasi  yang  memadai.  Di  tengah adanya  penurunan  harga  kopi  oleh  pihak VOC, muncullah Saudagar dari Cina yang mampu  membeli    kopi  di  atas  standar harga  yang  telah  ditetapkan  oleh  VOC, petani  pun  lebih  memilih  untuk  menjual kopinya  ke  saudagar  Cina.  Meskipun dengan  risiko  terkena  hukuman,  akan tetapi  tidak  sedikit  petani  yang  melarikan diri  dan  bermukim  di  luar  Pegunungan Priangan.
Beralihnya  kekuasaan  dari  VOC kepada  pemerintahan  Belanda,  Daendels memerhatikan peran pemuka agama dalam keikutsertaannya  menangani  panen  kopi dan  bupati  diberi  peran  untuk  menerima setoran  kopi  dari  petani  dan  mendapat komisi    lebih    dari    sebelumnya.    Petani diperbolehkan    untuk  menanam  kopi  di lahan-lahan  liar,  agar  hasilnya  terus
Kopi Di Priangan Abad XVIII-XIX  (Lasmiyati)
meningkat.  Namun  di  balik  itu,  Daendels memberikan  komisi  kepada  bupati  dan bawahannya serta pejabat Belanda lainnya. Namun  sayang  rakyat  harus  menderita. Selain  diwajibkan  menanam  kopi  juga adanya  kerja  paksa  untuk    membangun sarana  dan  prasarana,  baik  jalan  atau  pun perkantoran.
Pada  abad  ke-19,  di  pasaran  Eropa kopi  masih  tetap  tinggi.  Van    den  Bosch yang  berkeinginan  untuk  meningkatkan panen  kopi  di  Pegunungan  Priangan  tidak mendapat  hasil  yang  maksimal.  Pasalnya lahan  untuk  penanaman  kopi  yang  sudah diperluas  hingga  ke  tempat  yang  lebih tinggi  yaitu  hingga  1.000  m  di  atas permukaan  laut,  hasilnya  justru  menurun. Pasalnya Van den Bosch tidak belajar dari gubernur  jenderal  terdahulu.    Para  pejabat yang dipercaya untuk mengawasi penanaman  kopi  tidak  berpengetahuan mengenai  penanaman  kopi,  dari  mulai memilih    bibit  atau  pun  lahan.  Sehingga dengan  kebun  yang  begitu  luas,  hasil panennya justru menurun. Van Rees  yang melakukan  penelitian  mengenai  turunnya panen  kopi  tersebut    memberikan  jalan keluar  bahwa  di  Priangan  perlu  diadakan reformasi  dan  reorganisasi.  Namun  para bupati tidak menyetujui adanya
reorganisasi  tersebut.  Setelah  Van  Hoeten mengajukan  mosi  agar  penanaman  wajib kopi  agar  dihapuskan,  maka  pada  1917, penanaman wajib kopi dihapuskan.

## DAFTAR SUMBER
A. Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian
Lasmiyati , Euis Thresnawaty, Endang Nurhuda, Adeng,  Herry Wiryono, Heru Erwantoro, Iwan  Roswandi,  M.  Halwi  Dahlan. “Sejarah  Kota  Cianjur  (1800-1945)”
dalam Jurnal Penelitian Edisi 27/Desember 2002.  Hlm. 108-162. Dienaputra, D. Reiza., Drs. M.Hum., Agusmanon  Yuniadi,  “Perubahan  Sosial Politik  di  Cianjur  (1916-1942)”,  dalam Laporan Penelitian Fakultas Sastra
Universitas Padjadjaran.
Ekadjati,  Edi  S,  Dr.,  “Historiografi  Priangan”, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra,
Universitas  Padjadjaran, 1991.
Warjita, “Lintasan Sejarah Garut dari Masa ke Masa”, dalam Makalah Seminar Sejarah Garut. Garut: 18-19 Maret 2009.
Yogaswara, Yoyo,  “Kopi di Daerah Priangan” Makalah Kursus Sejarah , 1991.

## B. BUKU
Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2003. Sejarah kabupaten Bandung, Konsentrasi Kajian Kabupaten Bandung Dalam Perspektif  Sejarah .    Badung:  Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.
Breman, Jan, 2014.
Keuntungan  Kolonial  dari  Kerja  Paksa, Sistem  Perdagangan  dari  Tanam  Paksa Kopi  di  Jawa  1720-1870. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
Dienaputera, Reiza, 2000. Cianjur , dalam  Sejarah Kota-kota  Lama di Jawa Barat. Bandung: Alqaprint.
Ekadjati, Edi S. et al., 1992.
Sejarah  Pemerintahan  Jawa  Barat. Kerjasama  UNPAD  dan  Pemprov  Jawa Barat, tidak diterbitkan.
------------------------., 1993. Sejarah  Pemerintahan  di  Jawa  Barat.
Bandung:    Pemprov  Daerah  Tk  I  Jawa Barat, tidak diterbitkan.
Falah, Miftahul, 2010.
Sejarah Kota Tasikmalaya (1820-1942).
Bandung: Uga Tatar Sunda dan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat Kartodirdjo, Sartono, 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi  Sejarah. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. Kunto, Haryoto, 2008. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 217 - 232 232
Kuntowijoyo. 2003.
Metodologi Sejarah, edisi kedua . Yogyakarta: Tiara Wacana .
Kutoyo  Sutrisno,  Soewadji  Sjafei,  Boedi Soesilo Poerwo, Sukirman Dharmmaulya,  Masykuri,  Suhartinah Sudiyono, Sri Sutjianingsih, 1986. Sejarah Ekspedisi Pasukan Sultan Agung  ke  Batavia. Jakarta:  Proyek
IDSN,  Direktorat  Sejarah dan  Nilai Tradisional,  Depdikbud.
Lubis, Nina Herlina, 2008.
Sejarah  Sumedang  dari  Masa  ke  Masa. Sumedang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Salam, Muhajir (Pemimpin Umum), 2014. Dinamika  Perekonomian  Tasikmalaya pada Era Kolonial, Historia Soekapoera, Vol.  1  No.  2.  Tasikmalaya:  Historia Institute.
Suriadiningrat, Bayu, 1982. Sajarah  Cianjur  Sareng  Raden  Aria Wiratanu  Dalem  Cikundul  Cianjur. Jakarta: Rukun Warga Cianjur.
--------, 1982.
Mengenal Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Memperingati Hari Jadi Cianjur  ke-306  (1677-1983). Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
………………………., 1985.
Pustaka Kabupatian I Bhumi Limbangan Dong Garut. Tidak diterbitkan.

## C. Internet
Muhsin,  Mumuh  Z,  dalam  “Terbentuknya Keresidenan  Priangan”,  diakses  dari www.  pustaka unpad.ac.id ,  tanggal  20 Maret 2008, jam. 13.48..