## SEWA GUNA USAHA (LEASING) DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

## Oleh:

## NINING WAHYUNINGSIH

## ABSTRAK
Sewa  guna  usaha  adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan barang  modal  baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi  (financial lease)  maupun  sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi  (operating  lease)  untuk digunakan oleh penyewa guna usaha  (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran  secara  berkala. Teknik  pembiayaan  leasing dibagi dalam dua jenis transaksi leasing yaitu Finance lease dan Operating lease. Di Indonesia yang umum dilakukan dan diterapkan pada perusahaan pembiayaan  adalah  financial  lease. Dalam  kajian  ini  membahas  leasing konvensional yang ternyata dalam prakteknya menyalahi ketentuan syariah Islam.
Kata kunci : leasing, lessor, lessee.

## A. PENDAHULUAN
Peran  Perusahaan  pembiayaan  saat  ini  terasa  sangat dibutuhkan,  sejalan  dengan  berkembangannya  dunia  bisnis  dan persaingan  yang  ketat,  lembaga  pembiayaan  dapat  menjadi alternative  bagi pengembangan beberapa sector usaha. Peranan dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang  memerlukan  sumber  dana  pembiayaan  baik  untuk  keperluan
investasi,  modal  kerja,  atau  konsumsi,  yang  diharapkan  dapat bermanfaat mendorong perekonomian nasional.
Memperhatikan  fenomena  yang  terjadi saat  ini,  banyaknya keinginan  dan  kemampuan  masyarakat  memiliki kendaraan  pribadi, motor  atau  mobil.    Adanya  kemudahan  dalam  proses  pembelian kendaraan    bermotor  dan  banyaknya  penawaran  dari  perusahaan pembiayaan  yang  menyebabkan  keinginan  untuk  memiliki kendaraan impian menjadi kenyataan.
Transaksi  pembelian  kendaraan  secara  kredit  dalam perusahaan pembiayaan yaitu sewa guna usaha atau leasing menjadi pilihan  masyarakat  saat  ini,  namun  pemahaman  masyarakat  tentang leasing umumnya  masih  terbatas.    Oleh  karena  itu  penulis  tertarik untuk mengambil tema tentang leasing.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

## Bagaimanakah transaksi leasing dalam pandangan syariah

## C. PEMBAHASAN

## PENGERTIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Perusahaan  pembiayaan  adalah  badan  usaha  diluar  bank  dan lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  khusus  didirikan  untuk melakukan  kegiatan  yang  termasuk  dalam  bidang  usaha  lembaga pembiayaan. 1 Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah:
1) Sewa guna usaha (leasing)
2) Anjak piutang (factoring)
3) Usaha kartu kredit (credit card)
4) Pembiayaan konsumen (consumer finance)
11 Keputusan  Menteri  keuangan  Nomor:448/KMK.017/2000  tentang  perusahaan pembiayaan  yang  diubah  dengan  keputusan  Menteri  Keuangan  No.  172/KMK.06/2002, dan PMK No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
Selain beroperasi menggunakan system konvensional juga dapat menggunakan  berdasarkan  prinsip  syariah. Prinsip  syariah  adalah prinsip  yang  didasarkan  kepada  ajaran  Al-Quran  dan  Sunnah. Dalam  konteks  Indonesia,  prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum islam  dalam  kegiatan  perbankan  dan  keuangan  berdasarkan  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam penetapan  fatwa  di  bidang  syariah. System  keuangan  syariah didasari  oleh  dua  prinsip  utama,  yaitu  prinsip sy ar’ i dan  prinsip
tabi’i. 2 Prinsip syar’i diantaranya kebebasan bertransaksi, bebas dari maghrib  (maysir,  gharar,  riba),  bebas  dari  memanipulasi  harga, semua orang berhak mendapat informasi yang akurat agar bebas dari ketidaktahuan  dalam  bertransaksi, pihak  yang  bertransaki  harus mempertimbangkan  kepentingan  pihak  ketiga  yang  mungkin  dapat terganggu,  transaksi  didasarkan  pada  kerja  sama  yang  saling menguntungkan  dan  solidaritas,  setiap  transaksi  dalam  rangka kemaslahatan manusia, dan mengimplementasikan zakat.
Sedangkan  prinsip tabi’i adalah  prinsip  yang  dihasilkan  melalui interpretasi  akal  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  menjalankan  bisnis seperti  manajemen  permodalan,  manajemen cash  flow,  manajemen resiko dan lainnya.
Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah adalah  pembiayaan berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk  mengembalikan  pembiayaan  tersebut  dalam  jangka  waktu tertentu  dengan  imbalan  bagi  hasil. 3
Beberapa  perusahaan
2 Mohammad  Obaidullah ,  Islamic  Financial  Services , (Saudi  Arabia:  Islamic  Economic Research Centre, 2005), hal 10-15.  Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets (Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing, 20050 hal 26-28.
3 Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor:  PER- 03/BL/2007  tentang  kegiatan  perusahaanpembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah. Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor; PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan
pembiayaan  syariah  di  Indonesia, yaitu  PT  Federal  International Finance, PT Semesta Citra Dana, PT Mandala Multifinance Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Amanah Finance, PT Fortuna Multi  Finance,  PT  Trust  Finance  Indonesia  Tbk, PT  Capitalinc Finance, PT Al ijarah Indonesia Finance, PT Trimamas Finance, PT Nusa Surya Ciptadana.

## PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA
Beberapa  pengertian  sewa  guna  usaha  atau leasing adalah sebagai berikut: 4
Financial accounting standard board (FASB-13): Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.
The international accounting standard (IAS-17) A lease as an agreement where by the lessor conveys to the lessee in return  for  rent  the  right  to  use  an  assets  for  an  agreed  period  of time. Sewa  guna usaha  adalah  suatu  perjanjian  dimana lessor menyediakan  barang  (asset)  dengan  hak  penggunaan  oleh lessee dengan  imbalan  pembayaran  sewa  untuk  suatu  jangka  waktu tertentu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan  Pembiayaan,  yang  dimaksud dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan  barang  modal  baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak
dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  Kedua peraturan ini telah  disetujui  oleh  DSN-MUI  melalui  surat  Nomor  B-23/DSN  MUI/XI/2007  tanggal  29 November 2007.
44 Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga  Keuangan (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi kelima, hlm 523.
opsi  (finance  lease)  maupun  sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi (operating  lease)  selama  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan pembayaran  secara  berkala. Dengan  demikian,  sewa  guna  usaha merupakan  suatu  kontrak  atau  persetujuan  sewa  menyewa.    Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.
Sedangkan  yang  dimaksud  Sewa  guna  usaha  (leasing) syariah  adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  barang  modal baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi (finance  lease) maupun  sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi (operating  lease)  untuk digunakan  oleh  penyewa  guna  usaha (lesse)  selama  jangka  waktu tertentu  berdasarkan  pembayaran  secara  angsuran  sesuai  prinsip syariah. 5
Jenis  transaksi leasing dibagi  dalam  dua  kategori  yaitu Finance  lease dan Operating  lease. Dalam finance  lease,
perusahaan leasing sebagai lessor  adalah  pihak  yang  membiayai penyediaan  barang  modal. Lessee memilih  barang  modal  yang
dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik modal tersebut melakukan  pemesanan,  pemeriksaan  serta  pemeliharaan barang  modal  yang  menjadi  objek  transaksi leasing.    Selama  masa leasing,  lessee melakukan  pembayaran  sewa  secara  berkala  sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value).  Kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai  serta  bunganya, yang merupakan  pendapatan  perusahaan leasing.  Sedangkan dalam Operating lease, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di lease kan.  Berbeda dengan finance lease,  dalam operating  lease jumlah  seluruh  pembayaran  berkala tidak  mencakup  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh barang  modal  tersebut  berikut  dengan  bunganya.    Perbedaan  ini
5 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta;Kencana,2010), Cetakan kedua, hlm 394.
disebabkan  perusahaan leasing mengharapkan  keuntungan  justru dari penjualan barang modal yang di lease kan atau melalui beberapa kontrak leasing lainnya. Operating  lease dalam  pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di lease kan tersebut.    Berbeda  dengan finance  lease,  pada operating  lease objek leasing diakhir  masa  kontrak  merupakan  hak  milik lessor untuk  kemudian  dilakukan  pemasaran  kembali  barang  modal tersebut. Lessor dalam operating  lease bertanggung  jawab  atas
segala  biaya  pelaksanaan lease  antara  lain  biaya  asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal.  Perbedaan lain dengan finance  lease adalah  angsuran operating  lease tidak menggambarkan  keseluruhan  biaya  perolehan  barang.    Hal  ini disebabkan lessor mengharapkan  keuntungan  dari  kontrak leasing berikutnya. Kegiatan operating  lease di  Indonesia tidak  begitu umum  dilakukan  karena  alasan-alasan  tertentu  antara  lain  tidak tersedianya dukungan pasar sekunder atas barang bekas leasing dan alasan teknis lainnya, misalnya tempat gudang penyimpanan. 6
Dalam  setiap  transaksi  leasing  terdapat  paling  tidak  5  pihak yang berkepentingan, yaitu: 7
1) Lessor,  yaitu  pihak  yang  menyewakan  barang  dan dapat  terdiri  dari  beberapa  perusahaan. Lessor merupakan  perusahaan  yang  menyediakan  jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. 2) Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
6 Dahlan Siamat, Ibid, hlm 530-539.
7 Dahlan Siamat, Ibid
3) Supplier adalah  perusahaan  atau  pihak  yang mengadakan  atau  menyediakan  barang  untuk  dijual kepada lessee dengan  pembayaran  secara  tunai oleh
lessor. 4) Bank terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut,
namun  pihak  bank  memegang  peranan  dalam  hal penyediaan  dana  kepada lessor terutama  dalam mekanisme leverage  lease dimana  sumber  dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. 5) Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung  risiko  terhadap  perjanjian  antara lessor dengan lessee.

## PRINSIP OPERASIONAL USAHA LEASING SYARIAH
Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah al- muntahiyah bi al-Tamlik. 8
Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak  guna (manfaat)  atas  suatu  barang  dalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran  sewa (ujrah),  antara  perusahaan  pembiayaan  sebagai pemberi  sewa  ( mu’ajjir) dengan  penyewa  (musta,jir)  tanpa  diikuti pengalihan  kepemilikan  barang  itu  sendiri. Landasan  syariah  akad ini  adalah  Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN-MUI/IV/2000  tentang pembiayaan ijarah.
Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik adalah  akad  penyaluran  dana untuk  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  barang  dalam waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa (ujrah), antara  perusahaan pembiayaan  sebagai  pemberi  sewa  ( mu’ajjir )  dengan  penyewa (musta’jir )  disertai  opsi  pemindahan  hak  milik  atas  barang  tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.  Landasan syariah akad
8 Andri Soemitra, ibid, hlm 351.
ini  adalah  fatwa  DSN-MUI  No.27/DSN-MUI/III/2002  tentang al- ijarah al- Muntahiyah bi al-Tamlik atau al-ijarah wa al-Iqtina.

## TELAAH LEASING DALAM KACA MATA SYARIAH
Dalam  bahasan  ini  hanya  membahas leasing konvensional. Bahasan  ini  tidak  membahas leasing syariah. Dan yang  ditelaah adalah finance  leasing.    Untuk  menilai  transaksi  tersebut  menurut pandangan  syariah,  harus  dikaji  ketentuan  syariah  tentang  jual  beli, sewa  menyewa (ijarah),  gadai  (rahn)  dan  riba.    Dengan  mengkaji fakta leasing tersebut dan mengaitkannya dengan ketentuan syariah, dapat diuraikan sebagai berikut: 9
Pertama, dalam  transaksi leasing terjadi  dua  transaksi  atau akad  dalam  satu  akad,  yaitu  transaksi  sewa  menyewa (ijarah)  dan transaksi  jual  beli (bay’ ).    Transaksi  tersebut  menyalahi  ketentuan syariah. Rasulullah  saw  melarang  dua transaksi  dalam  satu  akad (HR.Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani). Akad sewa dalam hal ini jelas karena sewa menjadi inti dari leasing, sedangkan akad jual beli nampak  karena  disepakati  adanya  perpindahan  pemilikan  barang secara  langsung  begitu  jangka  waktu leasing selesai  dan  seluruh angsuran dibayar lunas.
Kedua, akad tamlik (pemindahan pemilikan suatu harta) baik jual  beli,  hibah  atau  hadiah  menurut  jumhur  fukaha  tidak  boleh berupa al- ‘aqd  al - mu’allaq (akad  yang  dikaitkan  dengan  syarat) ataupun al- ‘aqd al mudhaf (akad yang dikaitkan dengan waktu yang akan  datang).    Sedangkan  dalam  transaksi leasing,  akad  tamlik dalam  bentuk  jual  beli,  hibah  atau  hadiah  yang  terjadi  tidak demikian. Akad  tamlik    (jual-beli,hibah  atau  hadiah)dalam  leasing dikaitkan dengan syarat  dan waktu  yang akan datang.  Akad tamlik dalam leasing memiliki  dua  kemungkinan  yaitu  mungkin
9 Yahya Abdurrahman , Mengungkap keharaman leasing , (Bogor;Al-Azhar Press, 2010), cetakan II, hlm 13-32.
berlangsung  dan  mungkin  tidak  berlangsung.    Akad  itu  akan berlangsung jika lessee melunasi semua angsuran, dan akan itu tidak akan  berlangsung  jika lessee tidak bisa melunasi  angsuran  sesuai ketentuan.
Ketiga, selama jangka waktu leasing sampai semua angsuran lunas,  dianggap  yang  berlaku  adalah  akad  sewa  (ijarah).  Menurut ketentuan  syariah,  konsekwensi  akad  ijarah,  selama  jangka  waktu sewa/leasing,  kendaraan  tersebut  adalah  milik lessor (bank  atau lembaga  pembiayaan).    Faktanya  bahwa  STNK  dan  BPKB  atas nama Lessee,  artinya  milik lessee. Konsekwensinya  akad  ijarah lainnya  adalah  kendaraan  tersebut  milik lessor maka  berada  dalam tanggungan  lessor  artinya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  selama jangka  waktu  leasing  yang  bukan  merupakan  biaya  operasional merupakan  tanggung jawab lessor (misalnya hilang karena di curi), sedangkan  biaya  operasional  (misalnya  ganti  oli) menjadi tanggungan lessee.    Dalam  akad leasing, semua  resiko  dan  biaya menjadi  tanggungan lessee,  yang  demikian  menyalahi  ketentuan syariah.    lessor akan  menarik  kendaraan  dari lessee  jika  tidak sanggup  membayar  angsuran,  alasannya  yang  berlangsung  adalah akad sewa, artinya lessor menganggap kendaraan tersebut miliknya, bukan milik lessee.
Keempat,  adanya  denda  jika  terlambat  membayar  angsuran. dalam  masalah  ini,  angsuran  dalam  akad leasing sesuai  dengan peraturan  yang  ada  statusnya  sebagai  pembayaran  sewa  bulanan. Namun  dalam  praktek  umumnya  angsuran  itu  dianggap  sebagai angsuran  harga  pembelian  secara  kredit.    Jika  dianggap  sebagai angsuran  harga  beli  secara  kredit,  maka  merupakan  utang (dayn). Denda  keterlambatan  angsuran  merupakan  tambahan  pembayaran dayn  karena  adanya  tambahan  atau  perpanjangan  tempo pembayaran.    Ini  merupakan  riba nasiah. Jika  dianggap  sesuai peraturan  perundangan  yaitu  sebagai  pembayaran  sewa  bulanan, ketika  sudah  jatuh  tempo  pembayaran  kemudian lessee belum
membayarnya  dan lessor  memberi  waktu,  hakikatnya  pada  saat  itu lessor  telah  mengutangkan  uang  sewa  sampai tempo  dibayar  oleh lessee, maka dende keterlambaan merupakan tambahan pembayaran atas utang yang diberikan, ini merupakan riba nasiah.
Kelima, masalah  penarikan  barang  yang  dilease  dari lessee ketika lessee tidak mampu  membayar sesuai ketentuan. Alasan yang sering  dikemukakan  adalah  motor  itu  dijadikan  agunan.    Dalam ketentuan  syariah,  adanya rahn (agunan)  disyaratkan  adanya dayn (hutang).    Dalam leasing hal  ini  tidak  terpenuhi  karena  selama jangka  waktu  leasing  yang  berlaku  adalah  akad  sewa. Menurut ketentuan  pasal  34  uu  no.42/1999  tentang  jaminan  fidusia,  bahwa jika  ada  kelebihan  hasil  penjualan  dari  sisa  kewajiban,  maka kelebihan  itu  harus  dikembalikan  kepada  pemberi  jaminan, sebaliknya  jika  hasil  penjualan masih  kurang  untuk  menutupi  sisa kewajiban maka pemberi jaminan berkewajiban melunasi kewajiban tersebut. Namun praktek  penarikan  kendaraan  dalam  akad leasing tidak  demikian. Leesse tidak  mengetahui  apakah  hasil  penjualan kendaraan tersebut ada kelebihannya atau tidak.
Keenam,  uang  muka  yang  dibayar  oleh  nasabah  berstatus apa? Sebagai uang muka sewa atau uang muka jual beli kredit? Jika statusnya  sebagai  uang  muka  jual  beli  kredit,  maka  terjadi  dua transaksi dalam satu akad.  Jika dianggap sebagai uang sewa, maka ketentuan ijarah tidak dikenal uang muka sewa.  Adapun uang sewa yang dibayarkan dimuka kontrak sewa menyewa secara syar’i adalah boleh. Namun uang muka itu uang sewa untuk jangka waktu kapan? Karena  setiap  bulannya lessee masih  membayar  angsuran  sampai lunas, angsuran itu dianggap uang sewa.
Ketujuh,  akad leasing memuat  kesepakatan  bahwa lessor sepakat  untuk  mengadakan  (membeli)  barang  untuk  setelah  itu disewa  oleh lessee. itu  menunjukan  bahwa,  pada  saat
melangsungkan  akad leasing,  lessor sebenarnya  belum  memiliki lebih barang  tersebut. Contohnya:  jika  calon  pembeli  datang  ke
suatu dealer kendaraan (motor), apabila melakukan pembelian secara kontan  maka  berhubungan  dengan  dealer,  namun  apabila  akan melakakukan  pembelian  secara  kredit  akan  ditunjukan  ke  meja lembaga  pembiayaan.    Timbul  suatu  pertanyaaan  mengapa  bila pembelian secara kredit tidak langsung berhubungan dengan dealer, yang mana dealer juga penjual (motor) tersebut? Jawabannya adalah lembaga  pembiayaan  tersebut  malakukan  transaksi leasing terlebih dahulu  dengan  calon  pembeli  (nasabah),  lalu  lembaga  pembiayaan membeli (motor) ke dealer, kemudian menyerahkan kepada nasabah. Dalam  ketentuan  syariah,  syarat  jual  beli,  hibah,  hadiah  ataupun sewa menyewa barang adalah bahwa barang tersebut haruslah secara sempurna merupakan milik penjual, pemberi hibah, pemberi hadiah atau pihak yang menyewakan (lessor). Rasul saw bersabda: “jangan engkau  jual  sesuatu  yang  bukan  milikmu” (HR  Abu  Dawud,  an- Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Baihaqi).

## D. SIMPULAN
Perusahaan leasing atau sewa guna usaha, kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan nasabah. Pembiayaan disini artinya jika nasabah membutuhkan barang modal dengan  cara  disewa  atau  dibeli  secara  kredit,  maka  pihak  leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian.
Dengan  mengkaji  tentang  fakta leasing menurut  kaca  mata syariah  terdapat  beberapa  hal  penting  yaitu:  Pertama,  dalam transaksi leasing terjadi dua transksi atau akad dalam satu transaksi yaitu transaksi sewa-menyewa (ijarah) dan transaksi jual beli ( bay’ ). Kedua,  transaksi  pemindahan  kepemilikan  (misalnya  kendaraan) dalam  bentuk  jual  beli,  hibah  atau  hadiah  disandarkan  pada  syarat dan  waktu  yang  akan datang. Ketiga,  selama  jangka  waktu leasing sampai  angsuran  lunas,  dianggap  yang  berlaku  adalah  akad  sewa (ijarah). Keempat,  adanya  denda  jika  terlambat  membayar angsuran.    Denda  tersebut  merupakan  tambahan  pembayaran  atas
hutang yang diberikan yang merupakan riba nasiah. Kelima, praktek penarikan barang (kendaraan) ketika lessee tidak mampu membayar, tidak sesuai ketentuan UU tentang jaminan fidusia. Keenam, status uang  muka  yang  dibayar  nasabah  semakin  menegaskan  terjadinya dua  transansi  dalam  satu  akad. Ketujuh, lessor menyewakan  dan mengalihkan kepemilikan (kendaraan) sebelum memilikinya. Maka dilihat  dari  fakta-fakta yang  ada,  akad  leasing (konvensional) tersebut batil.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri  Soemitro. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah.    Jakarta. Kencana Prenada Media Group.  2010
Dahlan  Siamat. Manajemen  Lembaga  Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan.  Edisi Kelima.  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  2005. Kashmir. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya. Jakarta.    PT Raja Grafindo Persada.  2008.
Martono.    Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain. Cetakan  keempat.
Yogyakarta.  Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.  2007.
Yahya  Abdurrahman.    Mengungkap  keharaman  Leasing. Serial Ekonomi dan Bisnis Islam.  Bogor.  Al Azhar press.  2010