## PAPUA DALAM MEDIA: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA BARAT

## PAPUA IN MEDIA: FRAMING ANALYSIS ABOUT SPECIAL AUTONOMY AT WEST PAPUA

## Efa Rubawati
Universitas Airlangga, Surabaya – Indonesia rubawatiefa@gmail.com

## Abstract
The construction of the reality of Papuan society in the media is considered to be the actual reality. The media does not fully present what is relevant to the reality. Framing affects news reporting on similar problems, such as  special  autonomy  in  West  Papua.  This  paper  describes the  construction of  reality  conducted  by  the  media, using Robert N. Entman's framing analysis of Radar Sorong and Antara West Papua. The results show Radar Sorong emphasized that special autonomy in West Papua needs to be evaluated, while Antara West Papua tends to support the application of special autonomy, albeit with an emphasis on new schemes. The construction of the Papuan  reality  in  the  media  towards  the  reporting  of  special  autonomy  occurs  because  of  economic  and political  interests,  as  well  as  media  hegemony  and  the  regime  of  representation  and  the  influence  of structuration in media institution.
Keywords: reality construction, framing, media, Papua.

## Abstrak
Konstruksi realitas masyarakat Papua dalam media menghadirkan sebuah realitas yang dianggap sebagai realitas sebenarnya.  Realitas  media  tidak  sepenuhnya  relevan  dengan  realitas  sebenarnya. Framing mempengaruhi pemberitaan  permasalahan  yang  sama,  seperti  otonomi  khusus  di  Papua  Barat.  Tulisan  ini  memaparkan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media, menggunakan analisis framing Robert N. Entman terhadap Radar Sorong dan Antara Papua Barat . Hasilnya menunjukkan Radar Sorong menekankan bahwa otonomi khusus di Papua Barat perlu dievaluasi, sedangkan Antara Papua Barat cenderung mendukung penerapan otonomi khusus, meskipun  dengan  penekanan  pada  skema  baru.  Konstruksi  realitas  Papua  dalam  media  terhadap  pemberitaan otonomi  khusus  terjadi  karena  faktor  kepentingan  ekonomi  dan  politik,  hegemoni  media  dan  rezim representasi,serta pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media.
Kata kunci: konstruksi realitas, framing , media, Papua.

## Pendahuluan
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tentang  penduduk  miskin  di  Indonesia  per september  2017,  menunjukkan  persentase  pulau Papua  mendominasi,  yakni  Papua  27,76%  dan Papua  Barat  23,12%.  Urutan  selanjutnya  NTT 21,38%,  Maluku  18,29%,  Gorontalo  17,14%, Bengkulu  15,59%,  dan  Aceh  15,92%  (Statistik, 2018).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa Provinsi  Papua  menempati  peringkat  pertama jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  yang disusul  peringkat  kedua  masih  dari  wilayah Papua,  yaitu  Provinsi  Papua  Barat.  Kondisi  ini sangat  ironis,  karena  Papua  merupakan  salah satu pulau yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia.  Ini  jelas  mengindikasikan  bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
di  Papua  belum  berorientasi  pada  kepentingan masyarakat.
Eksploitasi  dan  eksplorasi  produksi sumber daya alam yang sangat tinggi  dilakukan oleh para pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri,  dan  juga  oleh  pemegang  otoritas  di lembaga-lembaga  publik,  sedangkan  masyarakat tidak  mendapatkan  manfaat  yang  layak  (Papua, 2006).  Menurut    Paul,  salah  satu  aktivis  Papua (dalam  (Andrianto,  2001),  adanya  eksploitasi kekayaan alam yang disertai minimnya pembangunan  dan  infrastruktur  penunjang,  serta buruknya  pelayanan  kesehatan  hingga  tingginya angka  kemiskinan  merupakan  runtutan  panjang dari  polemik  Papua,  yang  menyebabkan  rakyat Papua menuntut kemerdekaan, karena selama ini hidup dalam ekploitasi dan penindasan. Diskursus  yang  berkembang  adalah  eksploitasi
alam  tanpa  mempertimbangkan  asas  keadilan, kekayaan  alam  diambil  tanpa  permisi  dan  tanpa adanya perundingan tentang upaya  memperbaiki kesejahteraan.
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  Otonomi  Khusus  untuk  meredam keinginan  dan  tuntutan  masyarakat  Papua  untuk merdeka  dan  memisahkan  diri  dari  Indonesia. Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Suryawan (2011),  untuk  meredam  tuntuan  kemerdekaan pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Undang Undang  Nomor  21  tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  Provinsi  Papua  (UU  Otsus)  yang ditandangani  Presiden  Indonesia  ketika  itu, Megawati  Soekarnoputri,  dan  mulai  diberlakukan pada  21  November  2001.  Namun  sayangnya, sejak  diberlakukan  dana  Otsus  di  Papua  dan Papua  Barat,  pengalokasian  dana  Otsus  ternyata kurang  tepat  sasaran,  sehingga  pembangunan yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan. Menurut  Malak  (2012),  pembangunan  Papua adalah pembangunan yang sesuai dengan karakter, nilai-nilai,  dan  jati  diri  orang  Papua,  sehingga sejumlah  kemajuan  yang  dicapai  adalah  sesuatu yang  sesuai  atau  selaras  dengan    keinginan  orang Papua.  Sebaliknya  sejumlah  persoalan  atau bahkan  kegagalan  yang  menghadang  proses pembangunan  yang  tidak  membuahkan  hasil terjadi  karena  tidak  sejalan  dengan  karakter, nilai-nilai,  dan  jati  diri  orang  Papua,  tidak memperhatikan  apa  yang  sebenarnya  dibutuhkan oleh orang Papua.
Banyak  studi  yang  telah  membahas mengenai otonomi khusus di Papua. Sebut saja Suryawan  (2011),  dalam  tulisan  jurnal  “Komin Tipu  Komin:  Elit  Lokal  dalam  Dinamika Otonomi  Khusus  dan  Pemekaran  Daerah  di Papua” menunjukkan bahwa otonomi khusus dan pemekaran  di  Papuaberimplikasi  pada  semakin jauhnya  cita-cita  untuk  pemberdayaan  orang Papua.  Hal  ini  disebabkan  elit  lokal  dalam lingkaran  kekuasaan  memanfaatkan  otonomi khusus  untuk  mengeruk  keuntungan  pribadi maupun  kelompok,  sehingga  terjadilah  yang disebut  “Papua  makan  Papua”.  Sementara  itu, Rochendi  (Rochendi  &  Saleh,  2017)dalam “Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi  Khusus  Di  Provinsi  Papua  Barat” menunjukkan  implementasi  otonomi  khusus  di Papua  Barat  ternyata  berbeda  dengan  yang tergambarkan  pada  undang-undang.  Fakta  di lapangan memperlihatkan bahwa pendampingan, pembinaan,  dan  pengawasan  pemerintah  pusat belum  terlihat.  Meskipun  demikian,  dari
tulisan-tulisan tersebut, belum ada tulisan yang membahas  mengenai  peran  serta  media terhadap  otonomi  khusus  di  Papua.  Padahal, media  memiliki  peranan  yang  sangat  penting, karena  media  mampu  menciptakan  realitas  di tengah  masyarakat.  Dengan  menggunakan framing media  untuk  menentukan  informasi yang  diperoleh  masyarakat,  dalam  hal  ini adalah pemberitaan mengenai otonomi khusus Papua.
Berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya yang  menitikberatkan  pada  hubungan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  serta  dampak dari  otonomi  khusus  di  Papua  dan  Papua Barat,  maka  tulisan  ini  melihat  dari  sisi  peran media.  Media  yang  dianalisis  adalah  media lokal,  yakni Radar  Sorong dan Antara  Papua Barat . Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta media lokal dalam membingkai pemberitaan mengenai otonomi khusus di Papua serta  bagaimana  konstruksi  yang  dilakukan hingga  berita  sampai  ke  masyarakat.  Masalah utama  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah “Bagaimana  Papua  dalam  media?”.Kemudian pertanyaan  tersebut  penulis  jabarkan  dalam  tiga rumusam masalah; Bagaimana konstruksi realitas  media  terhadap  Papua?,Bagaimana framing media  lokal Radar  Sorong dan Antara Papua Barat dalam pemberitaan mengenai otsus di Papua Barat?, dan F aktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  adanya  konstruksi  dan framing dalam sebuah media?

## Konstruksi  Sosial  Masyarakat  Papua  oleh Media
Media  massa  dalam  hal  ini  sebagai representasi simbolis dan nilai dalam masyarakat nyatanya telah membentuk stereotip yang sering merugikan  pihak  tertentu  (Badara,  2014).  Lebih lanjut,  media  massa  mempengaruhi  pembentukan citra  tentang  lingkungan  sosial  yang  timpang, bias, dan tidak cermat yang kemudian menimbulkan stereotip . Stereotip adalah gambaran umum tentang individu, bersifat klise, dan seringkali tidak benar. Media massa sebagai wahana  dalam  menjalankan  komunikasi  massa sejak  pertama  kali  keberadaannya  telah  mampu mengubah  berbagai  pemikiran,  perasaan,  dan bahkan mengarahkan pada satu tindakan tertentu (Zakiah, 2017).
Hal  yang  menarik  dari  teks  di  media massa  adalah  melalui  teks  media,  masyarakat mengetahui  realitas.  Artinya,  teks  media  bisa
membawa realitas tentang dunia, tetapi bisa juga hanya  sebagian  dari  penggambaran  fenomena, karena  cara  media  menghadirkan  realitas  akan menghasilkan  informasi  yang  dipahami  berbeda pula.  Realitas  media  sebagaimana  digambarkan oleh  Bitzer  (2017)  adalah  sesuatu  yang mengaburkan,  menipu, dan  manipulatif. Pandangan realitas  media  tersebut  setidaknya  didasarkan pada  tiga  alasan. Pertama, media  tidak  hanya sekedar  menghadirkan  peristiwa,  tapi  juga membentuk  peristiwa. Kedua, media  lebih tertarik  pada  peristiwa  aneh,  konflik,  unik,  dan yang  tidak  biasa  terjadi  di  masyarakat. Ketiga, adanya  kepentingan  dalam  proses  produksi  teks media  dari  kualitas  pekerja  media,  budaya organisasi,  ataupun  kepentingan  ideologis  dari pemilik  dan  kelompok  kepentingan  yang berafiliasi pada media.
Ketiga  alasan  tersebut  menyebabkan gambaran  tentang  peristiwa  menjadi  bias.Di Papua  contohnya;  konstruksi  dalam  teks  atas peristiwa  di  media,  bukanlah  peristiwa  yang sebenarnya. Hal inilah yang kemudian dikatakan oleh  Walter  Lippmann  (dalam  (Wahid,  2017) sebagai Distorsi Berita. Teori tentang surat kabar dan  radio  ini  muncul  pada  tahun  1920-antetapi masih  relevan  untuk  menjelaskan  peran  media dalam menghadirkan realitas masyarakat saat ini. Dalam  teori distorsi  berita ,  media  menyajikan konstruksi realitas sosial bukan apa adanya, tapi lewat  proses  penjagaan  agenda  ( gate-keeping & agenda-setting ) sebelum disajikan kepada masyarakat.  Agenda  mediadiwujudkan  melalui teks berita yang menghadirkan bayangan realitas yang dibangun media, sehingga berita yang hadir di masyarakat  distorsif dan bias.
Terlepas  dari  berbagai  permasalahan mengenai  konten  dan  teks  di  media  massa,  baik konvensional  maupun  media  baru,  hal  itu  tidak dapat dipisahkan dari posisi dan fungsi media di tengah  masyarakat.  Menurut  McQuail  dalam Subiakto dan Ida (2015) media dianggap sebagai a  mirror  of  events  in  society  and  the  world, implying  a  faithful  reflection .  Media  menjadi cermin  dari  berbagai  peristiwa  yang  ada  di masyarakat  dan  dunia,  merefleksikan  apa adanya. Media sering menampilkan berita “tidak bersalah”–jikaisi media penuh dengan kekerasan, konflik, dan berbagai keburukan lainnya, karena menurut mereka faktanya demikan, media hanya sebagai  refleksi  fakta,  terlepas  dari  suka  atau tidak  suka.  Sebagaimana  dalam  pandangan positivisme,  media  massa  dipahami  sebagai  alat penyaluran  pesan,  dari  komunikator  (wartawan,
jurnalis)  ke  khalayak  (pendengar,  pembaca  atau pemirsa). Media  massa  dilihat  sebagai  alat  yang netral,  mempunyai  tugas  utama  penyalur  pesan, tidak  ada  maksud  lain  jika  media  tersebut menyampaikan  suatu  peristiwa  atau  kejadian sebagai  realitas  yang  sebenarnya  serta  tidak ditambah dan tidak dikurangi.
Sementara itu, dalam pandangan konstruktivisme, media massa dipahami sebaliknya.  Media  massa  bukan  hanya  saluran pesan,  tetapi  ia  juga  subjek  yang  mengonstruksi realitas,  lengkap  dengan  pandangan,  bias,  dan pemihakannya.  Dalam  tulisan  ini,  media  massa dipandang  sebagai  agen  konstruksi  sosial  yang mendefinisikan  realitas  (Hamad,  2004). Angle , arah,  dan framing dari  isi  media  merupakan cermin  realitas,  yang  diputuskan  oleh  para profesional  media,  dengan  demikian  khalayak tidak  sepenuhnya  bebas  untuk  mengetahui sesuatu  yang  mereka  inginkan.  Hal  ini  karena media  merupakan filter atau getekeeper yang menyeleksi  berbagai  hal  untuk  diberi  perhatian atau  tidak.  Media  memilih  isu,  informasi,  atau bentuk content yang  lain  berdasar  standar  para pengelolanya.  Sehingga,  khalayak  mendapatkan informasi  yang  “dipilihkan”  oleh  media  tentang apa-apa  yang  layak  diketahui  dan  mendapat perhatian (Subiakto & Ida, 2015).
Dalam  teori  konstruksi  realitas  oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) disebutkan  bahwa  realitas  media  dalam  teks berita  merupakan  satu  diantara  sekian  banyak realitas yang dikonstruksi oleh wartawan melalui proses  internalisasi  dan  eksternalisasi.  Bahasa adalah  unsur  utama  dalam  proses  pembentukan realitas, karena melalui bahasa seorang wartawan menarasikan  berita  baik  dalam  bentuk  tertulis (teks)  maupun  yang  lainnya(Badara,  2014). Dalam  media  massa,  khususnya  surat  kabar, keberadaan  bahasa  tidak  lagi  hanya  sebagai  alat untuk  menggambarkan  sebuah  realitas,  tetapi dapat  menentukan  gambaran  (makna  citra) mengenai  suatu  realitas,  mempengaruhi  realitas yang  muncul  dibenak  masyarakat  (Badara, 2014).  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Zakiyah (2017) bahwa citra adalah penggambaran tentang realitas  dan  tidak  harus  sesuai  dengan  realitas, citra  adalah  dunia  menurut  persepsi.  Citra  yang digambarkan  media  merupakan  sikap  pada seseorang, sesuatu atau objek tersebut.
Dalam  melakukan  konstruksi  atas realitas, menurut Sujiman (dalam (Badara, 2014) ada  tiga  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pekerja
media  yang  mempengaruhi  pembentukan  citra. Pertama pemilihan  simbol  (fungsi  bahasa)  yang dipilih  untuk  mempengaruhi  makna  yang muncul. Kedua, pemilihan  fakta  yang  akan disajikan  (strategi framing )  dipandang  sebagai sebuah  strategi  penyususunan  realitas  sedemikian rupa,  sehingga  dihasilkan  sebuah  wacana. Pembentukan frame didasarkan  atas  berbagai kepentingan  internal  maupun  eksternal  media, baik teknis, ekonomis, politis maupun ideologis. Ketiga, kesediaan  memberi  tempat  (agenda setting )  yaitu  menyediakan  ruang  atau  waktu untuk  sebuah  pemberitaan.  Sehingga  fungsi media  dalam  membentuk  makna,  melakukan interpretasi  melalui  media  massa  terhadap berbagai  peristiwa  di  Papua,  dapat  mengubah interpretasi  masyarakat  di  luar  Papua  terhadap realitas dan pola tindakan masyarakat Papua.
Sementara  itu,  Burhan  Bungin  dalam bukunya Konstruksi  Sosial  Media  Massa memberikan  koreksi  atas  kelemahan  atau
kekurangan  dari  teori  Konstruksi  Sosial  atas Realitas  Peter  L.  Berger,  yaitu  dengan  melihat kondisi  perkembangan  zaman  yang  berimbas kepada hubungan-hubungan sosial antara individu  dengan  kelompoknya  (Bungin,  2015). Teori  “Konstruksi  Sosial  Media  Massa”  oleh Burhan  Bungin  merevisi  pendekatan  itu  dengan melihat  variabel  atau  fenomena  media  massa yang  substansif  dalam  proses  eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi. Sifat dan kelebihan  media  massa  telah  memperbaiki  dan melengkapi  kelemahan  proses  konstruksi  sosial atas realitas yang berjalan lambat.Substansi teori konstruksi  sosial  media  massa  adalah  pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi  sosial  berlangsung  dengan  sangat cepat dan sebarannya merata dengan menempatkan  seluruh  kelebihan  media  massa dan  efek  media.  Proses  konstruksi  sosial  media massa  oleh  Burhan  Bungin  dapat  digambarakan sebagai berikut.
Menurut Burhan Bungin, proses kelahiran konstruksi sosial media massa berlangsung dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut (Bungin, 2015).
(1) Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi
Menyiapkan  materi  konstuksi  sosial  media massa adalah tugas redaksi media massa.Tugas  itu  didistribusikan  pada desk
editor yang  ada  di  setiap  media  massa.  Ada tiga  hal  penting  dalam  penyiapan  materi konstruksi  sosial. Pertama, keberpihakan media  massa  kepada  kapitalisme.  Artinya, media  massa  digunakan  oleh  kekuatan- kekuatan  kapital  untuk  dijadikan  sebagai mesin  penciptaan  uang  atau  pelipatgandaan modal. Kedua, keberpihakan  semu  kepada masyarakat.  Artinya,  bersikap  seolah-olah simpati,  empati,  dan  berbagai  partisipasi
kepada  masyarakat,  tetapi    ujung-ujungnya adalah  “menjual  berita”  dan  menaikkan rating . Ketiga, keberpihakan kepada kepentingan umum. Artinya sebenarnya adalah visi setiap media  massa.  Akhir-akhir  ini  visi  tersebut tak  pernah  menunjukkan  jati  dirinya,  tetapi slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.
(2) Tahap Sebaran Konstruksi
Prinsip  dasar  dari  sebaran  konstruksi  sosial media  massa  adalah  semua  informasi  harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya  dan  setepatnya berdasarkan  pada agenda  media.  Apa  yang  dipandang  penting oleh  media,  menjadi  penting  pula  bagi pemirsa atau pembaca.
(3) Pembentukan Konstruksi Realitas
(a) Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas
Tahap  berikut  setelah  sebaran  konstruksi, ketika  pemberitaan  (penceritaan)  telah sampai  pada  pembaca  dan  pemirsanya (penonton),  yaitu  terjadi  pembentukan konstruksi  di  masyarakat  melalui  tiga tahap  yang  berlangsung  secara  generik– Pertama, konstruksi realitas pembenaran; kedua,  kesediaan  dikonstruksi  oleh media  massa;  ketiga,  sebagai  pilihan konsumtif.
(b) Pembentukan Konstruksi Citra
Pembentukan  konstruksi  citra  adalah bangunan  yang  diinginkan  oleh  tahap konstruksi.Bangunan  konstruksi  citra yang  dibangun  oleh  media  massa  ini terbentuk dalam dua model; model good news , yaitu konstruksi sebagai pemberitaan yang baikdan model bad news, cenderung  mengkonstruksi  kejelekan atau citra buruk pada objek pemberitaan.
(4) Tahap Konfirmasi
Konfirmasi  adalah  tahapan  ketika  media massa memberi kesempatan kepada pembaca,  pemirsa,  atau  penonton  untuk memberi  argumentasi  dan  akuntabilitas terhadap  pilihannya  untuk  terlibat  dalam tahap  pembentukan  konstruksi.  Bagi  media, tahapan  ini  perlu  dilakukan  sebagai  bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan- alasan  konstruksi  sosial.  Sementara  itu, bagi pembaca  atau  penonton,  tahapan  ini  juga sebagai  bagian  untuk  menjelaskan  mengapa
ia  terlibat  dan  bersedia  hadir  dalam  proses konstruksi sosial.
Berkaitan  dengan  konstruksi  realitas yang  dilakukan  oleh  media  terhadap  teks  berita, maka  masyarakat  sebagai  penerima  informasi dari  media  harus  bersikap  terhadap  pemberitaan tersebut.  Masyarakat  memperoleh  dan  mencari informasi  melalui  berbagai  media,  sebagaimana yang  dikatakan  oleh  Marshall  McLuhan,  media menjadi  perpanjangan  keberadaan  manusia (McLuhan,  1964).  Lebih  dari  itu,  keberadaan media  dipahami  sebagai  perpanjangan  indera manusia–koranatau  surat  kabar  merupakan perpanjangan  indera  penglihatan,  radio  sebagai perpanjangan  dari  indera  pendengaran,  dan televisi sebagai perpanjangan indera penglihatan dan  pendengaran.  Hal  tersebut  yang  kemudian membuat media semakin dekat dengan masyarakat,  menjadikan  masyarakat  tidak  dapat terlepas dari keberadaan media dalam kehidupan sehari-hari.
Salah  satu  tujuan  utama  media  adalah memberikan  informasi  yang  kredibel  dan  dapat dipercaya,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Undang-undang  Pers  No.  40/1999,  maupun  UU Penyiaran  No.  32/2002  dan  berbagai  regulasi lain  yang  mengatur  cara  kerja  media  serta membawa misi etika komunikasi yang bertujuan untuk kepentingan publik. Sebagaimana dikatakan  Abdul  Wahid  (2017),  bahwa  sesuai dengan  fungsi  sosial  yang  melekat  pada  media selama  ini,  maka  masyarakat  memiliki  hak  atas informasi yang akurat dari media. Namun dalam implementasinya,  media  tidak  melihat  sejauh mana  masyarakat  hidup  dan  membutuhkan  teks media sebagai sumber informasi yang terpecaya. Media  dengan  ideologi  dan  perspektif  yang dimilikinya  kemudian  dapat  memiliki  perspektif yang  berbeda  dalam  menampilkan  realitas.  Ada perbedaan  antara  realitas  subjektif  dan  realitas media.  Realitas  subjektif  adalah  realitas  hasil persepsi  masyarakat  sendiri  terhadap  suatu peristiwa,  realitas  hasil  pengalaman  masyarakat berinteraksi dengan fenomena-fenomena. Sementara itu,  realitas  media  adalah  realitas  yang masyarakat  baca  (atau  dengar  dan  tonton)  di media,  yang  merupakan  realitas  hasil  konstruksi media yang dibingkai berdasarkan kaidah-kaidah jurnalisme (BM, 2012).
Kondisi  inilah  yang  kemudian  membuat media  memproduksi  teks  yang  bias  dan  tidak jelas dalam mendefinisikan persoalan sesungguhnya.  Sementara  masyarakat  dipaksa
menerima  suguhan  media,  yang  kemudian menjadikan  realitas  media  tersebut  sebagai realitas  yang  sebenarnya.  Pada  titik  inilah masyarakat  perlu  sadar  bahwa  teks  media  tidak selalu  menghadirkan  informasi  yang  sesuai dengan  realitas  yang  terjadi  sebenarnya,  tetapi telah  diproduksi  dan  dikonstruksi  yang  didasari atas  kepentingan  ekonomi  maupun  politik. Kesadaran  kritis  masyarakat  atas  teks  media dalam  hal  ini  merupakan  sebuah  keharusan. Terdapat  tiga  alasan  sebagai  dasar  dari  sikap kritis masyarakat terhadap media (Wahid, 2017). Pertama, hilangnya  hak masyarakat  atas informasi yang benar. Jika masyarakat menerima realitas  media  mentah-mentah  atas  informasi yang  dikemas  dalam  teks  berita  tentang  Papua, maka masyarakat kehilangan hak untuk mendapat  informasi  yang  benar.  Realitas  media menjadi  realitas yang sesungguhnya.
Kedua, adanya  kelompok  kepentingan (ekonomi  maupun  politik)  menjadikan  teks media sebagai gagasan dominan. Ketiga , adanya popularitas  konten  media  yang  mengarah  pada penyeragaman  selera  di  masyarakat.  Keseragaman ini menjadi penghalang dan pengikis keberagaman budaya di masyarakat dalam hal ini masyarakat  Indonesia.  Dalam  kasus  media  di Indonesia,  dapat  diasumsikan  bahwa  budaya Jawadan  berita  dari  Jakarta  menjadi  tema dominan  dalam  media  massa,  karena  “pusat Indonesia”  berada  di  Pulau  Jaw,  khususnya Jakarta.  Dalam  konteks  ini,budaya  lainnya direpresentasikan  kecil  atau  bahkan  terjadi misrepresentasi  dari  realitas  sesungguhnya.  Hal inilah  yang  kemudian  membuat  masyarakat selain kritis terhadap teks media, juga memahami hubungan antara budaya, bahasa dan representasi (Wahid, 2017).
Istilah  representasi  mengacu  pada bagaimana  seseorang,  kelompok,  gagasan,  atau pendapat  tertentu  ditampilkan  sebagaimana mestinya. Urgensi representasi terlihat dalam dua hal.Pertama,  apakah  seseorang,  kelompok,  atau gagasan tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya.  Kedua,  bagaimana  representasi  tersebut ditampilkan  (Badara,  2014).  Ketika  membahas representasi,  maka  tidak  dapat  dipisahkan  dari bahasa  dan  budaya.  Bahasa  dalam  hal  ini  yang tertulis  dalam  bentuk  teks  berita,  yang merepresentasikan sekaligus misrepresentasi sebuah peristiwa. Seseorang atau kelompok yang ditampilkan  dengan  baik  akan  ditampilkan dengan  pemilihan  diksi  bahasa  yang  baik  pula. Ada  dua  cara  media  memaknai  realitas  melalui
bahasa.Pertama,  memilih  fakta  yang  didasarkan pada  asumsi  wartawan  yang  tidak  mungkin melihat  peristiwa  tanpa  perspektif.  Kedua, menuliskan fakta, yaitu proses yang berhubungan dengan bagaimana pemilihan fakta yang  disajikan  kepada  masyarakat  (Badara, 2014).
Sementara  itu,  dalam  representasi boleh  jadi  terdapat  pula  misrepresentasi,  yaitu ketidakbenaran  penggambaran  atau  kesalahan penggambaran.  Hal  tersebut  terjadi  karena  ada ekskomunikasi ( excommunication ) yang merupakan pengeluaran  seseorang  dari  pembicaraan  publik. Ini  adalah  salah  satu  strategi  media  dalam menghadirkan atau justru menghilangkan seseorang,  suatu  kelompok,  dan  berbagai  identitas lainnya. Selanjutnya, eksklusi ( ezclusion ) berhubungan  dengan  pengucilan  seseorang, gagasan, dan kelompok dari pembicaraan publik. Hal  ini  dilakukan  dengan  pembatasan  apa  yang bisa  dan  tidak  bisa  didiskuksikan,  siapa  yang boleh  dan  tidak  boleh  membicarakan  hingga pada  klasifikasi  mana  yang  baik  dan  mana  yang buruk bagi masyarakat (Badara, 2014).
Framing Media:  Sorotan  Otsus  Antara  Ada dan Tiada
Pemberitaan mengenai otonomi khusus di  Papua  Barat  dibingkai  dan  dicitrakan  oleh media  secara  berbeda,  baik  itu  media  nasional maupun  media  lokal.  Imitasi  atau  reproduksi yang disebutkan Baudrillard dalam karyanya The precession  of  Simulacra dalam  Durham  dan Kellner  (Durham  &  M.,  2006) “Such  would  be the  sucessive  phases  of  the  image:  it  is  the reflection of the reality; it has no relation to any relity whatsoever; it is its own pure simulacrum” .  Dari  situ  terlihat  beberapa tahapan-tahapan  citra  dalam  teks.P ertama, citra merupakan representasi dari realitas. Kedua , citra menutupi  realitas. Ketiga, citra  menggantikan realitas  yang  telah  sirna,  menjadi  simulakrum murni.
Lebih  lanjut,  lewat  berbagai  instrumen yang dimilikinya media ikut membentuk realitas yang  terkemas  dalam  pemberitaan.  Pemberitaan mengenai  Papua  misalnya,  selalu  diberitakan sebagai  daerah  konflik,  kemiskinan,  buruknya kesehatan, ketertinggalan dalam bidang pendidikan, ketertinggalan  infrastruktur,  dan  ketertinggalan dalam  bidang  lainnya.  Hal  itu  tidak  sepenuhnya menunjukkan  realitas  yang  sebenarnya,  tetapi juga  menggambarkan  bagaimana  media  ikut
berperan  dalam  mengonstruksi  realitas.  Media memilih  kejadian  yang  perlu  dan  tidak  perlu ditampilkan sebagai bahan berita.
Media  memilih  orang  atau  tokoh sebagai  sumber  berita  berdasarkan  kriterianya sendiri  sehingga  hasil  pemberitaannya  pun cenderung  sepihak.  Dengan  demikian,  media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber  berita,  melainkan  juga  mendefinisikan peristiwa dan sumber berita. Lewat pemberitaan, media  dapat  membingkai  peristiwa  dengan bingkai  tertentu.  Peristiwa  yang  telah  terbingkai adalah  yang  didengar  dan  dibaca  khalayak. Khalayak tidak dapat melihatnya dari bingkainya sendiri.
Berita yang dianalisis dalam tulisan ini merupakan  berita  dari  Harian Radar  Sorong ”Jokowi  Harus  Perhatikan  Implementasi  Otsus” pada Jumat, 13 April 2018; “Kemiskinan Nyata, Minta Penggunaan Dana Otsus Dievaluasi” pada Minggu,  18  Maret  2018;  serta  “Implementasi Otsus  Masih  Menyisakan  Banyak  Pekerjaan” pada  Sabtu,  13  Januari  2018.  Sementara  itu, berita  dari Antara  Papua  Barat yang  digunakan adalah  “Bupati  Inginkan  Dana  Otsus  Untuk Rumah  Layak  Huni”  pada  Rabu,  31  Januari 2018.  “Teluk  Wondama  Apresiasi  Penerapan Skema Baru ;embagian Dana Otsus Papua Barat” pada  Kamis,  14  Desember  2017;  serta“Kepala Suku:  Dana  Otsus  Bisa  Ciptakan  SDM Pariwisata  Wondama”  pada  Rabu,  1  Maret 2017.Berikut  ini  adalah  analisis  terhadap  berita- berita tersebut.
A. Elemen Define Problems (Mendefinisikan Masalah)
• Radar Sorong :
o Presiden harus memperhatikan pemanfaatan dana Otsus (13 April 2018).
o Implementasi dana Otsus perlu dievaluasi (18 Maret 2018)
o Penggunaan  dana  Otsus  belum  tepat sasaran (13 Januari 2018)
• Antara Papua Barat :
o Salah satu penggunaan dana Otsus untuk membangun rumah (31 Januari 2018)
o Masyararakat Teluk Wondama apresisasi skema Otsus baru  (14 Desember 2017)
o Pemanfaatan dana Otsus dapat meningkatkan pariwisata (1 Maret 2017)
B. Elemen Diagnose Cause (Memperkirakan Masalah atau Penyebab Masalah)
• Radar Sorong :
o Pemanfaatan dana Otsus yang tidak tepat sasaran (13 April 2018).
o Penggunaan  dana  Otsus  belum  merata (18 Maret 2018)
o Masyarakat  belum  merasakan  secara nyata  dampak  dari  adanya  Otsus  (13 Januari 2018)
• Antara Papua Barat :
o Kurang pahamnya masyarakat mengenai dana Otsus (31 Januari 2018)
o Skema  lama  Otsus  kurang  efektif    (14 Desember 2017)
o Pemanfaatan  Otsus  bukan  hanya  untuk pembangunan  infrasturktur  (1  Maret
2017)
C. Elemen Make Moral Judgement
(Membuat keputusan moral)
• Radar Sorong :
o Presiden  harus  memperhatikan  dan mengkaji  kembali  penggunaan  dana Otsus (13 April 2018).
o Penggunaan  dan  penyerapan  dana  Otsus harus dievaluasi (18 Maret 2018)
o Pemanfaatan  dana  Otsus  harus  dalam bentuk  nyata  dirasakan  oleh  masyarakat (13 Januari 2018)
• Antara Papua Barat :
o Pemanfaatan dana Otsus untuk membangun rumah (31 Januari 2018)
o Pelakasaan  skema  baru  Otsus  Papua Barat  (14 Desember 2017)
o Memaksimalkan penggunaan dana Otsus untuk  kemajuan  Pariwisata  (1  Maret 2017)
D. Elemen Suggest  Remedies (Menekankan penyelesaian)
• Radar Sorong :
o
Pemerintah Pusat (Presiden) dan Pemerintah  Daerah  harus  bersama-sama menilai kembali penggunaan dana Otsus (13 April 2018).
o Perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan  dana  Otsus  dalam  semua segi (18 Maret 2018)
o Pemanfaatan  dana  Otsus  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua (13 Januari 2018)
• Antara Papua Barat :
o Membangun  rumah  layak  huni  warga lewat dana Otsus (31 Januari 2018)
o Skema baru 90:10 dapat lebih mengefektifkan  penggunaan  dana  Otsus bagi daerah  (14 Desember 2017)
o Pariwisata  adalah  salah  satu  kekuatan
Papua  yang  dapat  didanai  dari  Otsus  (1
Maret 2017)
Berita tentang Papua di media merupakan  hasil  dari  konstruksi  media  yang mempengaruhi pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Papua adalah dari yang  mereka  lihat  dan  dengar  yang  telah dikonstruksi  oleh  media.  Sebagaimana  pendapat Niklas  Luhmann  (dalam  (Wahid,  2017)  bahwa realitas  media  sebagai  realitas  kedua  atas kehidupan masyarakat. Dalam beberapa pemberitaan Papua  misalnya,  bisa  jadi  yang  dipilih  atau diekspos  hanya  mengenai  ketertinggalan  di beberapa  pelosok  desa,  sementara  kemajuan, keberhasilan,  dan  prestasi  di  daerah  lain  tidak diekspos. Sehingga, dapat dipahami bahwa lewat teks  berita  yang  disajikan  di  media,  para khalayak (pembaca, pendengar, penonton) digiring untuk memahami realitas yang dibingkai oleh  media  massa  yang  kemudian  menjadikan realitas media tersebut sebagai realitas sesungguhnya.
Pemahaman masyarakat terhadap realitas  tergantung  pada  realitas  pola  media. Media  ternyata  tidak  hanya  menginformasikan sesuatu  tetapi  juga  memaknakan  sesuatu  lewat berita-berita  dan  informasi  yang  disuguhkan kepada khalayak. Dalam hal ini dapat dicontohkan bahwa masyarakat Indonesia memahami  Papua  adalah  dari  apa  yang  mereka lihat dan dengar di media mengenai pemberitaan di  Papua.  Konstruksi  sosial  masyarakat  Papua yang  dibingkai  dalam  pemberitaan  media membentuk  sebuah  realitas  baru  di  tengah masyarakat  mengenai  sebuah  permasalahan, dalam  tulisan  ini  membahas  mengenai  otonomi khusus  di  Papua  Barat.  Dengan  demikian, pemahaman  masyarakat  mengenai  otonomi khusus  tergantung  bagaimana  media  menghadirkan berita tentang otonomi khusus tersebut.
Dari  hasil  temuan  data,  penulis menganalisis setiap berita sesuai elemen framing Robert  N.  Entman  dan  hasilnyaadalah  sebagai berikut.

## Framing  Radar  Sorong OTSUS  PERLU DIEVALUASI
Fakta  yang  ditonjolkan  oleh Radar Sorong adalah  implementasi  dana  Otsus  perlu dievaluasi,  karena  penggunaan  dan  penyerapan anggarannya  belum  efektif  serta  tepat  sasaran. Dana  Otsus  yang  sudah  terlaksana  17  tahun  di Papua  dan  Papua  Barat  masih  meninggalkan banyak  persoalan.  Sebagaimana  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  angka  kemiskinan  di pulau  Papua  (Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat) memegang  ranking  tertinggi  di  Indonesia, buruknya  pelayanan  kesehatan,  ketertinggalan diberbagai bidang, contohnya pendidikan, ekonomi  dan  sosial,  adalah  salah  satu  bukti belum berhasilnya penggunaan dana Otsus. Pada berita 13 April 2018, bertepatan dengan hadirnya Presiden  Joko  Widodo  ke  Sorong,  Papua  Barat dijadikan sebuah perenungan kembali akan nasib Otsus  kedepan.  Meskipun  kunjungan  tersebut tidak  berkaitan  dengan  Otsus,  tetapi Radar Sorong memilih  memberitakan  kedatangan Presiden  tersebut  yang  kemudian  dikaitkan dengan  penggunaan  dana  Otsus.  Dalam  hal  ini, Radar Sorong memberikan isu atau saran bahwa penggunaan  dana  otsus  perlu  dievaluasi  oleh Presiden.
Sementara itu, pada pemberitaan mengenai tingginya angka  kemiskinan ditengah- tengah  berlimpahnya  dana  Otsus, Radar  Sorong melihat  belum  ada  bukti  tentang  keberhasilan penggunaan  dana  Otsus,  baik  dari  segi infrastruktur  maupun  pengembangan  sumber daya  manusia.    Meskipun  infrastruktur  menjadi salah satu segi yang dinilai signifikan perkembangannya,  tetapi  pembangunan  ini belum  sampai  hingga  ke  pelosok-pelosok  desa. Selain  itu,  pengembangan  ekonomi  kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan belum mendapatkan  perhatian  dari  penggunaan  dana otsus.  Dalam  hal  ini Radar  Sorong membingkai bukan  saja  penggunaan  dana  otsus  yang  kurang tepat  sasaran,  tetapi  juga  menyorotifakta  bahwa Papua dan Papua Barat belum  memiliki regulasi yang  jelas  terkait  pemanfaatan  dana  otsus tersebut.  Hal  ini  tentu  menjadi  kekhawatiran, karena tanpa regulasi dan pengaturan yang jelas, penggunaan dana Otsus tidak terarah, tidak jelas pemanfaatannya,  serta  dalam  hal  ini  masyarakat yang  menjadi  korban,  karena  dana  otsus  tidak menjangkau kebutuhan masyarakat Papua.
Selanjutnya  mengenai  implementasi dana  Otsus  yang  dinilai  kurang  tepat  sasaran,
Radar  Sorong menonjolkan  aspek  Hak  Asasi Manusia.  Dalam  masalah  ini,  penggunaan  otsus dinilai  masih  meninggalkan  banyak  persoalan, salah  satu  yang  terpenting  adalah  aspek penegakan,  penghormatan,  dan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM).  Bukan hanya  mengenai  HAM,  penggunaan  dana  Otsus masih  jauh  dari  upaya  menjangkau  layanan kebutuhan  dasar,  seperti  transportasi,  usaha ekonomi  mikro  kecil,  serta  pemberdayaan perempuan  Papua. Radar  Sorong menggambarkan penggunaan  dana  Otsus  di  Papua  harus  segera dievaluasi,  ditinjau  kembali  dalam  pemerataannya serta tujuan dan fungsi otsus yang tepat sasaran. Hal  ini  memberikan  informasi  kepada  Pembaca, bahwa  Otsus  sudah  seharusnya  ditinjau  dan dievaluasi  kembali,  sehingga  dapat  dipahami bahwa  saat  ini  Papua  Barat  berada  pada  situasi darurat Otsus. Dari ketiga pemberitaan di Radar Sorong ,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa Radar Sorong membuka wacana sekaligus memberikan informasi  tentang  masalah  dibalik  penggunaan Otsus.  Tindakan Radar  Sorong adalah  sebuah awal  memecahkan  masalah  dengan  memberikan beberapa gambaran.
Lebih  lanjut, Radar  Sorong banyak menggunakan kalimat langsung dalam penulisan beritanya.  Granato  menyebutkan  bahwa  kutipan langsung  penting  untuk  menerangkan  kepribadian dari subjek karena kutipan tersebut menunjukkan pilihan  kata  dan  pola  dari  bacaan  (Atmadja, 2014).  Sumber    yang  berbicara  memperlihatkan subjek  utama  secara  lebih  efektif  dibandingkan hanya  eksposisi  atau  deskripsi  dari  penulis tentang  subjek  utama.  Dengan  memasukkan kutipan  langsung  pernyataan  narasumber,  maka Radar Sorong menunjukkan emosi atau perasaan yang  dirasakan  kepada  pembaca,  dalam  hal  ini menjadi  representasi  masyarakat  Papua  mengenai implementasi dana otsus.
Framing  Antara  Papua  Barat MENDUKUNG PENERAPAN SKEMA BARU
DANA

## OTSUS
Berbanding  terbalik  dengan Radar Sorong yang  lebih  menonjolkan  sisi  negatif  dari penggunaan  dana  Otsus, Antara  Papua  Barat sebaliknya  melihat  dari  sisi  positif  dari penggunaan  dana  Otsus,  terutama  penerapan skema  baru.  Pada  pemberitaan  01  Maret  2017, Antara Papua Barat menampilkan sosok Kepala suku  sebagai  pemimpin  atau  tokoh  penting dalam  masyarakat  Papua  yang  berpendapat bahwa  dana  Otsus  bisa  menciptakan  SDM
PariwisataWondama.  Peluang  wisata  di  teluk Wondama  tidak  kalah  dengan  daerah  lainnya, hanya  saja  belum  dikelola  dan  dimaksimalkan dengan baik. Dalam hal ini Antara Papua Barat berusaha  memberi  informasi  serta  meyakinkan pembaca  bahwa  salah  satu  pemanfaatan  dana otsus  bisa  melalui  pariwisata.  Pengembangan pariwisata bukan hanya masalah objek alam atau tempat wisatanya saja, tetapi membutuhkan pula pelatihan  SDM,  terutama  bagi  generasi  muda untuk  mempersiapkan  teluk  Wondama  menjadi salah  satu  tujuan  wisata  juga  perlu  diperhatikan yang pembiayaannya melalui dana otsus.
Antara Papua Barat berusaha membingkai  berita  otsus  ini  dengan  sisi  yang berbeda,  mencoba  melihat  potensi  yang  bisa dikembangkan  melalui  dana  otsus,  melalui pemberitaan  pada  kamis,  14  Desember  2017 tentang  apresiasi  masyarakat  Wondama  dalam penerapan skema baru dana otsus. Antara Papua Barat menginformasikan kepada pembaca bahwa ada  harapan  yang  lebih  baik  dari  penggunaan dana otsus, karena selama ini pembahasan adalah mengenai  kegagalannya  saja.  Skema  baru  yang diterapkan  dalam  penggunaan  dana  otsus  mulai 2018  adalah  90:10,  90%  dana  otsus  akan mengalir  ke  daerah,  sementara  provinsi  hanya mengelola 10% dari total dana otsus. Perubahan skema tersebut diharapkan dapat lebih mengoptimalkan  penggunaan  dana  otsus  di daerah.
Sementara  itu,  pada  rabu,  31  Januari 2018, Antara  Papua  Barat menonjolkan  bentuk konkrit  dari  penggunaan  dana  otsus,  salah satunya  adalah  membangun  rumah  layak  huni bagi  masyarakat.  Pembangunan  rumah  untuk warga  ini  adalah  salah  satu  bentuk  nyata  dari implementasi  dana  otsus,  sehingga  warga  dapat merasakan  langsung  pemanfaatan  dana  otsus tersebut.  Tahun  2018  akan  dibangun  400  unit rumah  di  teluk  Wondama,  selain  juga  fasilitas umum lainnya, yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan,dan perkenomian. Dari ketiga pemberitaan  di Antara  Papua  Barat ,  dapat disimpulkan bahwa Antara membingkai otsus ini dari  sisi  keberhasilan  serta  rencana  strategis  ke depan.  Masih  ada  harapan  yang  lebih  baik  dari penggunaan dana otsus di kemudian hari dengan manajemen  dan  aturan  yang  mempuni  serta ditopang dengan kualitas SDM.
Reese menyebutkan pembingkaian terhadap sebuah topik, baik individual, kelompok,  dan  organisasi  dapat  menentukan
peran  sebagai  protagonis,  antagonis,  atau penonton.  Ketika  sebuah  ide,  topik,  aksi,  atau kejadian  yang  tidak  terlalu  dikenal  publik  telah dibingkai, maka interpretasinya dipengaruhi oleh frame tersebut  (Atmadja,  2014).  Berdasarkan teori tersebut, Antara Papua Barat mengkonstruksi pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai aktor protagonis dalam implementasi penggunaan dana otsus  yang  berusaha  memaksimalkan  berbagai potensi guna pemanfaatan dana otsus yang tepat sasaran.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Isi Berita di Media
Menurut  hasil  penulisan  oleh  Mursito, dalam  Realitas  Media  (BM,  2012)  menemukan hasil  bahwa  media  memilih  orang  atau  tokoh sebagai  sumber  berita  berdasarkan  kriterianya sendiri  sehingga  hasil  pemberitaannya  pun cenderung  sepihak.  Dengan  demikian,  media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber  berita,  melainkan  juga  mendefinisikan peristiwa dan sumber berita. Lewat pemberitaan, media  membingkai  peristiwa  sehingga  peristiwa yang  telah  terbingkai  itulah  yang  didengar  dan dibaca  masyarakat.  Artinya  masyarakat  membaca peristiwa atau berita yang telah dikonstruksi oleh media.  Oleh  Karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa masyarakat tidak mempersepsi peristiwa melainkan mempersepsi berita tentang peristiwa, sehingga  mereka  tidak  dapat  memisahkan  dari bingkainya  sendiri.  Masyarakat  “membaca peristiwa”  yang  fakta-faktanya  telah  diseleksi, diformat, diberi struktur, dan menuruti perspektif media–ceritatentang  suatu  peristiwa  bergantung pada bagaimana media mengkonstruksinya (BM, 2012).
Ada  beberapa  hal  yang  mempengaruhi konstruksi  sosial  media  juga framing yang dilakukan oleh media terhadap sebuah pemberitaan, diantaranya sebagai berikut.

## Kepentingan Media Economics
Konstruksi  sosial  media  ternyata  tidak lepas  dari  eksistensi  media,    jika  dilihat  dari pendekatan media  economics (Subiakto  &  Ida, 2015).  Dalam  pandangan  ini,  media  merupakan hasil  persilangan  dari  kehendak  pasar,  produk, dan  teknologi.  Keberadaannya  memerlukaan biaya  tetap  yang  tinggi,  menyebabkan  kekuatan modal  dan  kedekatan  pemasang  iklan  telah menarik  ke  pusat  ekonomi,  yaitu  Jakarta. Persaingan antarmedia, membuat media
berusaha  mendapatkan  keuntungan  sebesar- besarnya tanpa memandang sisi idealisme. Selera masyarakat  ditentukan  oleh  media,  bukan  media ditentukan oleh masyarakat.
Hal  itu  sejalan  dengan  pendapat  Tony Thwaites,  dkk  (2009)yang  melihat  institusi media  bukan  tentang  penyediaan  pelayanan publik  kepada  masyarakat,  tetapi  menyangkut kebertahanan  hidup  dan  keberuntungan  di  dunia perdagangan.  Oleh  karena  itu,  institusi  media dalam membuat berita merepresentasikan kepentingan  seluruh  publik  (yaitu  pemodal  dan masyarakat),  meskipun  pada  akhirnya  terdapat keberpihakan. Kepentingan media dibuat tampak sejalan  dengan  kepentingan  publik,  makna  dan realitas  media  ditawarkan  kepada  masyarakat atau  publik  sebagai  sesuatu  yang  telah  disetujui dan merupakan refleksi dari hasrat dan keinginan masyarakat,  meskipun  pada  kenyataannya  isi media merupakan kepentingan kelompok semata.Inilah  yang  disebut  sebagai  hegemoni media.  Media  membuat  masyarakat  menyetujui dan menganggap penyajian teks media merupakan sebuah kebenaran yang mutlak, salah satu contohnya berita tentang Papua.
Membahas  mengenai media  economic , bisnis media merupakan bisnis yang berbeda dari bisnis  kebanyakan.Hal  ini  disebabkan  bisnis media melibatkan segitiga yang saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Sisi  pertama adalah  pembaca,  pemirsa,  atau  pendengar,  sisi kedua  adalah  pemasang  iklan,  dan  sisi  ketiga adalah  warga  (Wahid,  2017).  Berbeda  dengan bisnis  pada  umumnya,  dalam  bisnis  media, pembaca,  pemirsa,  atau  pendengar  bukanlah pelanggan  ( customer ).  Mereka  hanya  ditempatkan sebagai  pihak  yang  bekerja  pada  media  untuk menghasilkan rating .  Kemudian,  hasil rating tersebut  dijual  oleh  media  kepada  pemasang iklan–semakinbanyak rating, klik, dan oplah akan meningkatkan biaya pemasangan iklan.
Ini  merupakan  sebuah  alasan  logis, mengapa informasi pada media –baikitu televisi, radio,  internet–  diberikan  kepada  pembaca, pemirsa,  dan  pendengar  secara  gratis.  Bahkan pada media cetak, pembaca hanya membutuhkan biaya  sedikit  untuk  mengganti  ongkos  produksi. Hal ini disebabkan biaya produksi sebagian besar dibebankan  kepada  para  pemasang  iklan,  bukan pembaca.  Sehingga,  manajemen  media  berusaha untuk  membuat  konten  semenarik  mungkin, bukan demi kepentingan pembaca, pemirsa, atau pendengar,  melainkan  untuk  meningkatkan
rating , agar dapat dijual kepada pemasang iklan. Tak  heran  banyak  isi  atau  konten  media  yang tidak  berkualitas  tetapi  tetap  disuguhkan.Hal  itu karena rating nya tinggi.

## Hegemoni Media dan Rezim Representasi
Bersama  hegemoni  media,  penciptaan makna  dibangun  melalui  media  massa;  lewat televisi,  radio,  koran,  majalah,  maupun  media sosial  seperti  portal  berita  dan  berbagai  situs penyedia  infromasi  lainnya.  Makna  bersama yang diturunkan dari teks media dapat mengatur dan  mengendalikan  isu  atau  nilai  yang berkembang di masyarakat. Makna juga mendorong masyarakat untuk mendekatkan pada preferensi  identitas  tertentu,  yang  membedakan ‘kita  dan  mereka’.  Inilah  yang  disebut  Stuart Hall  (2003)  sebagai the  cultural  circuit, pembentukan  makna  dalam  paktik  sebuah kebudayaan  di  masyarakat  yang  mencakup produksi,  konsumsi,  regulasi,  representasi,  dan identitas.
Representasi  berasal  dari  bahasa  Inggris, representation yang  berarti  perwakilan,  gambaran, atau penggambaran. Secara sederhana, representasi  dapat  diartikan  sebagai  gambaran mengenai  suatu  hal  yang  terdapat  dalam kehidupan  yang  digambarkan  melalui  suatu media.  Representasi  menurut  Chris  Barker (2004)  adalah  konstruksi  sosial  yang  perlu memahami  makna  tekstual  dari  beragam konteks. Representasi  merupakan aktivitas membentuk  ilmu  pengetahuan  yang  dilakukan oleh  semua  manusia,  seperti  penggunaan  tanda (gambar, bunyi, dan lain-lain) untuk menghubungkan,  menggambarkan,  memotret, atau mereproduksi sesuatu yang dilihat, diindera, dibayangkan,  atau  dirasakan  dalam  bentuk  fisik tertentu (Danesi, 2011).
Pada tahun 2010, Eugenia Siapera dalam bukunya  yang  berjudul Cultural  Diversity  and Global  Media  The  Mediation  of  Difference (Siapera,  2010)  mengemukakan  konsep  baru yang  bernama  rezim  representasi.  Istilah  rezim representasi  sendiri  secara  longgar  didasarkan pada konsep Michel Foucault tentang “ regime of truth ” atau rezim  kebenaran,  yang  menunjukkan konvergensi ide-ide dan wacana  dengan struktur kekuasaan dan mekanisme  yang  mempertahankan sesuatu  sebagai  sebuah  "kebenaran".  Dalam melakukan  upaya  penentuan  dan  pembentukan sebuah  kebenaran,  rezim  tersebut  mengecualikan, memodifikasi,  membatasi,  meminggirkan,  dan
mengendalikan  gagasan  dan  wacana  lain  yang berada  di  luar  kebenaran.  Berangkat  dari  hal tersebut,  Siapera  kemudian  membangun  konsep rezim  representasi  dengan  mempertahankan implikasi  politik  dan  isu-isu  yang  berkaitan dengan  distribusi  kekuasaan  di  masyarakat, klaim  terhadap  kebenaran  dan  akurasi,  dan pengecualian  yang  dikenakan  oleh  rezim perwakilan  tertentu  yang  digagas  oleh  konsep rezim  kebenaran.  Dengan  demikian,  gagasan rezim  representasi  mencoba  menyoroti  karakter hegemonik  representasi,  atau  dalam  kata  lain, tidak  ada  rezim  representasional  tunggal  yang mampu  mengendalikan  sepenuhnya  representasi dalam satu bidang.
Siapera  (2010)  kemudian  mengemukakan gagasan  bahwa  rezim  representasional  sebagai operasi  dalam  hierarki  representasional,  ketika rezim  tertentu  mendominasi  lainnya,  meskipun masih  memungkinkan  beberapa  ruang  untuk rezim  lain  untuk  bersaing.  Dalam  membedakan antara  rezim  yang  berbeda,  gagasan  rezim representasi  menitikberatkan pada pertimbangan keteraturan  dan  sistematis  yang  terkait  dengan rezim  yang  bekerja  dalam  satu representasi.  Hal tersebut  menunjuk  pada  stabilitas  atau  inti tertentu  dalam  setiap  rezim.  Ada  tema  dan gambar yang berulang yang menunjukkan bahwa representasi tertentu milik rezim tertentu.
Dalam tulisan yang sama, Siapera (2010) kemudian mengklasifikasikan rezim representasi menjadi  lima  jenis  yakni Racist  regime, Domesticated  difference  regime,  The  regime  of commodification  of  difference,  Essentialized difference  regime,  dan  Alternative  regime. Pembagian klasifikasi rezim representasi tersebut didasarkan  pada  tiga  kriteria.P ertama ,  rezim representasi    membentuk  seperangkat  kata  dan gambar,  ide  dan  pandangan,  argumen  dan pendapat  yang  secara  sistematis  membangun perbedaan  dalam  cara-cara  tertentu  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  pemilik  rezim. Kedua ,  cara  sarana  rezim-rezim  ini  beroperasi yang  dapat  mengidentifikasi  tema  utama  dari satu  rezim  representasi. Ketiga ,  melihat  tujuan utama  atau  yang  ingin  dicapai  oleh  masing- masing rezim.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami bahwa representasi merupakan konstruksi realitas  melalui  perpaduan  simbol  yang  dapat dipahami  secara  bersama.  Representasi  bukan hanya  gambaran  dunia  apa  adanya,  tetapi  selalu terkait  dengan  konteks  dan  tujuan.  Melalui
media massa, gagasan sampai kepada masyarakat  yang  diarahkan  pada  pandangan tertentu  sesuai  dengan  maksud  dari  pembuat teks.  Representasi  dihadirkan  dari  pandangan kelas  yang  dominan.Hal  ini  disebabkan  budaya massa  menuntut  adanya  keseragaman,  standar, dan  lebih  mudah  dipahami  bersama.  Perbedaan dalam  media  massa  dapat  dijadikan  sebagai  alat untuk mendapatkan keuntungan; sebagai sasaran komodifikasi  media.  Akhirnya,  representasi simbol-simbol  dominan  ini  melahirkan  penindasan terhadap kelompok minoritas (Wahid, 2017).
Jika dikaitakan dengan berita mengenai Papua  dari  jumlah  persentase  1,1%,  tentu  berita mengenai  Papua  menjadi  “berbeda”  dibandingkan berita  lainnya,  terutama  dominasi  berita  dari Jakarta.  Hal  itu  membuat  berita-berita  Papua menjadi  menarik  serta  menjadi  komoditas  berita dengan  nilai  jual  lebih.  Akhirnya,  masyarakat– terutamabagi  mereka  yang  tidak  dapat  melihat secara  nyata  realitas  sesungguhnya  keadaan  di Papua–memahamiPapua  melalui  realitas  media dalam  teks  berita.  Keterbatasan  ruang,  waktu, dan  sumberdaya  di  media  tidak  memungkinkan realitas  di  masyarakat  Papua  diambil  secara penuh  dan  disajikan  apa  adanya.  Teks  media dengan  demikan  merupakan  hasil  penyederhanaan dari  kompleksitas  realitas  di  masyarakat  Papua, memberikan  pilihan  representasi  Papua  dalam sebuah teks media.
Selanjutnya  mengenai framing yang dilakukan oleh Radar Sorong dan Antara Papua Barat ,  dapat  dipahami  adanya  hegemoni  media dan  rezim  representasi.  Sebut  saja  rezim domesticated difference regime (Siapera, 2010).Dalam  rezim  ini  perbedaan  dipahami secaradangkalkemudian dibangunsebagai sesuatu yang dianggap aman dan tidak mengancam. Atau dalam  kata  lain  perbedaan  dalam  rezim representasi  ini  diremehkan,  dianggap  tidak penting,  atau  dikubur  didalam  karpet. Antara Papua  Barat berusaha  melakukan  ini  dalam framing beritanya  mengenai  otonomi  khusus  di Papua  Barat.  Mereka  berusaha  meredam permasalahan otonomi khusus, menggantikannya dengan  berbagai  prestasi  yang  mungkin  sangat kecil  porsinya,  sehinggapermasalahan  otonomi khusus dianggap bukan suatu masalah besar dan bukan persolan yang membahayakan.
Sementara  itu, Radar  Sorong memilih untuk  menggunakan alternative  regime yang mencoba  menghindari  pemahaman  tunggal tentang  perbedaan  budaya.  Perbedaanidentitas
tetap  menjadi  pertanyaan  terbuka.  Rezim representasi  ini  menciptakan  ambiguitas  dan ambivalensi vis-a-vis identitas  dan  perbedaan; menggunakan  kreativitas  dalam  pertemuannya dengan perbedaan dan identitas; serta memobilisasi  keragaman  perspektif.  Rezim representasi ini berkontribusi untuk refleksi terus menerus  tentang  identitas  dan  perbedaan; mempertanyakan moralitas sederhana dari kebaikan-buruk  yang  ditemukan  di  rezim  lain; serta  menciptakan  kemungkinan  politik  baru (Siapera,  2010). Radar  Sorong melihat  bahwa persoalan otonomi khusus perlu untuk didiskusikan  kembali,  jangan  ada  pemahaman tunggal  mengenai  permasalahan  ini.  Perlu adanya  pertanyaan  terbuka,  salah  satunya  dari media  maupun  masyarakat  untuk  mengetahui permasalahan  yang  dialami  dalam  implementasi dana otonomi khusus. Dalam hal ini, pemerintah, media,  dan  juga  masyarakat  menjadi  pengawal otonomi khusus di Papua Barat.
Pengaruh Strukturasi dalam Framing Media
Meskipun Radar  Sorong dan Antara Papua  Barat adalah  dua  media  lokal  di  Papua Barat,  tetapi  kedua  media  ini  membingkai penggunaan  dana  otsus  dalam  bingkai  yang berbeda.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa framing media sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya  tidak  terlepas  dari  pengaruh  strukturasi dalam  sebuah  institusi  media.  Jika  mengaitkan dengan  teori  stukturasi  media,  Vincent  Mosco (2009) melihat bahwa baik struktur maupun agen memiliki  peran  yang  sama  penting  dalam menentukan  sistem  komunikasi.  Mosco  melihat strukturasi  sebagai  proses  tempat  struktur  sosial saling  ditegakkan  oleh  para  agen  sosial  dan masing-masing struktur melayani satu sama lain. Dalam  pemahaman  yang  coba  dikembangkan oleh  Vincent  Mosco,  ekonomi  politik  media secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  media adalah  institusi  politik  dan  institusi  ekonomi yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khayalak  umum.  Dalam  perspektif  strukturasi yang memiliki tendensi tentang perubahan sosial, sesuatu  yang  menggambarkan  struktur  diproduksi dan  direproduksi  oleh  agen  manusia  yang bertindak  melalui    struktur-struktur  sebagai medium.
Strukturasi  adalah  proses  menciptakan hubungan  sosial, terutama  yang  diselenggarakan di sekitar kelas sosial, gender, dan ras. Ekonomi politik  komunikasi  mencakup  literatur  tentang kelas  sosial,  terutama  dari  perspektif  kategoris,
mengeksplorasi  pentingnya  kekuatan  kelas. Dalam bukunya, Mosco (2009) juga menjelaskan beberapa  jenis  penulisan  yang menandai penulisan  kontemporer  di  kelas  sosial  yang mengikuti  tradisi  yang  panjang  dengan  meneliti peran media, termasuk berita dan hiburan dalam pembangunan  kelas  sosial  (Mosco,  2009). Beberapa  dari  representasi  ini  memperkuat stereotip  kelas  sosial  tetapi  dengan  cara  yang berbeda.
Bila  dikaitakan  kembali  dengan framing media Radar  Sorong dan Antara  Papua  Barat , dapat  penulis  pahami  bahwa  adanya  strukturasi media  mempengaruhi framing yang  dilakukan. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Mosco (2009)    bahwa  adanya  agen-agen  sebagai  elit dalam  sebuah  media  menjadi  penentu  sebuah framing media.  Agen-agen  yang  dimaksud adalah pemilik media, redaktur, dan editor.Selain itu, ada juga agen lain di luar insitusi media yang juga berpengaruh, yaitu pemerintah dan pemasang  iklan.  Selain  mengaitkan  hal  ini dengan  teori  dari  Mosco,  penulis  juga  dapat menganalisis  serta  mengambil  sebuah  kesimpulan berdasarkan  observasi  dan  pengalaman  yang dialami oleh penulis.
Berdasarkan  pengalaman  meliput  dan hasil observasi pada media lokal di Papua Barat, melalui  liputan  Ekonomi  dan  Pembangunan, dalam  berita feature mengenai  peran  mama- mama  Papua  (sebutan  untuk  ibu-ibu  asli  Papua) dalam menopang perekonomian keluarga, penulis  menemukan  satu  hal  yang  menarik. Ketika itu, masyarakat umum, pemerhati, hingga anggota  dewan  menyayangkan  kondisi  tempat berjualan mama-mama yang tidak layak, yaitu di pinggir  jalan  dan  sangat  tidak  layak  untuk berjualan, berbeda jauh dengan kondisi di dalam pasar  yang  mayoritas  diisi  oleh  pedangang  dari suku pendatang. Awalnya penulis juga memiliki pemahaman  dan  pendapat  yang  sama.Namun, ketika  penulis  ditugaskan  untuk  menulis  berita tersebut,  melalui  observasi  dan  wawancara dengan  pedagang,  baik  mama-mama  Papua maupun  para  pendatang,  penulis  menemukan suatu kenyataan yang lain.
Hasil wawancara yang dilakukan menghasilkan hal diluar dugaan.Ternyata pemahaman  mengenai  tidak  layaknya  tempat berjualan  mama-mama  adalah  tidak  tepat. Lapak-lapak  para  penjual  pendatang  di  dalam pasar  merupakan  lapak  milik  mama-mama  yang secara  sengaja  disewakan  kepada  mereka,  dan
mereka  (pendatang)  harus  membayar  sewa  per bulannya  kepada  mama-mama  Papua  yang kemudian  memilih  berjualan  di  pinggir  jalan. Kemudian, setelah penulis mewawancarai beberapa  mama  Papua,  mereka  ternyata  lebih nyaman  berjualan  di  pinggir  jalan,  karena  lebih dilihat  pembeli  daripada  di  dalam  pasar,  selain itu,  dengan  menyewakan  lapak  di  dalam  pasar kepada pendatang dapat menghasilkan  penghasilan tambahan untuk mama-mama Papua tersebut.
Fakta  ini  ingin  penulis  angkat  dalam berita  yang  ditugaskan  kepada  penulis.Namun, ketika  sampai  di  meja  editor,  diputuskan  bahwa berita  tersebut  tidak  dapat  terbit.  Alasannya cukup  mencengangkan.Dikatakan  oleh  editor bahwa apa yang ditulis sangat bagus, tetapi tidak dapat  terbit  karena  konten  beritanya  yang “membahayakan”. Berdasarkan pengalaman tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pemahaman editor  tentang  “membahayakan”  adalah  karena dapat  menyinggung  atau  mematahkan  argumentasi berbagai pihak yang secara sengaja mengkonstruksi kondisi  tempat  jualan  mama-mama  Papua sebagai  sesuatu  sebagai  berita  yang  memiliki nilai jual tersendiri.
Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa stukturasi  media  mempengaruhi framing media, dalam kasus Radar Sorong secara tidak langsung melakukan  “perlawanan”  kepada  pemerintah soal  dana  otsus.Namun,apa  yang  dilakukan  oleh Radar  Sorong belum  sampai  pada  tahap  kritis. Radar  Sorong baru  sampai  pada  tahap  memberi informasi  kepada  masyarakat  bahwa  ada permasalahan  dalam  pemanfaatan  dana  Otsus, kemudian  memberikan  saran  kepada  beberapa pihak, salah satunya Presiden untuk mengevaluasi dan meninjau kembali pemanfaatan serta implemtasi  penggunaan  dana  otsus. Framing ini memiliki  argumentasi.  Meskipun  secara  strukturasi Radar  Sorong di  bawah  naungan  Jawa  Pos, tetapi Radar  Sorong berada  dalam  kawasan Sorong,  Papua  Barat  yang  secara  struktural  di bawah  naungan  pemerintah  daerah.  Pemberitaan yang dilakukan oleh Radar Sorong mengedepankan framing yang  kritis  dengan  didukung  data-data yang signifikan.
Berbeda dengan framing yang dilakukan oleh Antara Papua Barat yang secara strukturasi berkantor  pusat  di  Jakarta  dan  memiliki  kantor perwakilan di daerah. Keberadaan Antara Papua Barat belum  lama  di  tanah  Cendrawasih  yang berkantor di Manokwari ini, tentu perlu apresiasi lebih  dari  pemerintah  daerah  salah  satunya
dilakukan  dengan  cara  mendukung  program pemerintah. Antara Papua Barat berusaha untuk “pro”  dengan  melakukan framing dalam  berita otsus  mengenai  keberhasilan  dan  harapan  otsus kedepan.  Dengan  menonjolkan  dampak  positif otsus, Antara  Papua  Barat berusaha  mengaburkan dampak  negatif  penggunaan  otsus,  kekurangan serta kegagalan pemanfaatnnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keberadaan Antara Papua Barat di tanah Papua melalui pemerintah daerah.

## Penutup
Konstruksi  realitas  sosial  masyarakat Papua  dalam  media  membuat  masyarakat memahami Papua dari apa yang disuguhkan oleh media.  Media  mengkonstruksi  pemberitaan– salahsatunya  mengenai  otonomi  khusus,  selain tergantung pada idealisme dalam sebuah instansi media,  juga  dipengaruhi  oleh  kemampuan wartawan  dalam  melakukan  internalisasi  dan eksternalisasi  berita.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  kita  harus  mampu  menjadi  masyarakat yang  cerdas  dalam  memilih  dan  memilah informasi  melalui  media,  agar  hak  masyarakat untuk  mendapatkan  informasi  yang  layak  dan akurat dapat terwujud.
Radar  Sorong berusaha  membingkai berita  mengenai  Otsus  Papua  Barat  dari  sudut pandang  pemanfaatan  dan  penyerapan  yang belum  maksimal. Radar  Sorong mencoba memberi  saran  kepada  Pemerintah  sekaligus memberi  informasi  kepada  masyarakat  bahwa ada  “masalah”  dengan  implementasi  dana  otsus selama  ini,  sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi dana  otsus  agar  pemanfaatan  otsus  kedepan dapat sesuai dengan yang diharapkan serta sesuai dengan  kebutuhan  dan  keingian  masyakarat. Framing yang  dilakukan Radar  Sorong belum sepenuhnya  mengkritisi  Pemerintah,  tetapi  telah berupaya menyadarkan Pemerintah dan masyarakat lewat berita yang diterbitkannya.
Berbeda  dengan Antara  Papua  Barat yang  melihat  dari  sudut  pandang  keberhasilan dana otsus. Masih ada  cara untuk menggunakan dana  otsus  agar  tepat  sasaran,  salah  satunya dengan  membangun  rumah  untuk  masyarakat. Antara  Papua  Barat berusaha  melihat  adanya sisi  positif  dari  dana  otsus,  yang  salah  satunya ditonjolkan  dengan  berita  tentang  apresiasi masyarakat teluk Wondama terhadap dana otsus. Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa Antara  Papua Barat berusaha  untuk  meredam  berbagai
pertanyaan seputar Otsus dan semua  kegagalannya, dengan  menonjolkan  bahwa  dana  otsus  tidak semuanya gagal ataupun tidak tepat sasaran; ada juga yang berhasil bahkan diapresiasi masyarakat.
Framing kedua  media  lokal  ini nyatanya  tidak  lepas  dari  kepentingan  ekonomi dan  politik  media.  Dalam  hal  ekonomi,  berita yang  ditampilkan  mengenai  dana  otsus  secara tidak langsung mengundang minat para pembaca,  berita  yang  “laris”  di  pasaran. Sementara  itu,  dari  sisi  politik,  kedua  media  ini juga  perlu  mempertimbangkan  serta  mengikuti sistem  politik  media  yang  ada  di  Papua  Barat, sehingga, penting bagi media untuk mengakomodasi Pemerintah  Daerah  meskipun  secara  strukturasi kepemilikan  kedua  media  ini  terpusat.  Pengaruh stukturasi  dalam  institusi  media,  melalui  agen- agen  yang  secara  strukural  lebih  tinggi,  juga dapat mempengaruhi framing sebuah media.

## Daftar Pustaka
Andrianto,  T.T.  (2001). Mengapa  Papua Bergejolak? Yogyakarta:  Gama  Global Media.
Atmadja,  X.L. (2014). Analisis Framing Terhadap  Pemberitaan  Sosok  Basuki Tjahaja  Purnama  (Ahok)  Di  Media Online. Jurnal E-Komunikasi .
Badara,  A.  (2014). Teori,  Metode,  dan Penerapannya  pada  Wacana  Media. Jakarta: Kencana.
Barker,  C.  (2004). The  Sage  Dictionary  of Cultural Studies. Australia: Sage.
Berger, P.L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction  of  Reality. USA:  Pinguin Books.
Bitzer, L. (2017). Philosophy and Retoric. Dalam A.  Wahid, Masyarakat  dan  Teks  Media
(hlm. 139). Malang: UBPress.
BM,  M.  (2012). Realitas  Media. Semarang: Spikom.
Bungin,  B.  (2015). Konstruksi  Sosial  Media Massa. Jakarta: Kencana.
Danesi,  M.  (2011). Pesan,  Tanda,  dan  Makna. Yogyakarta: Jalasutra.
Durham,  M.G.,  &  M.,  K.D.  (2006). Media  and Cultural Studies. Australia: Blackwell.
Eriyanto.  (2004). Analisis  Framing:  Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS.
Hall,  S.  (2003). Representation:  Cultural Representation  and  Signifying  Practies.
London: SAGE Publications.
Hamad,  I.  (2004). Konstruksi  Realitas  Politik Dalam  Media  Massa:  Sebuah  Studi Critical  Discourse  Analysis  terhadap Berita-berita  Politik. Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Malak,  S.  (2012). Otonomi  Khusus  Papua. Jakarta: Ar Rafi.
McLuhan,  M.  (1964). Understanding  Media: The  Extension  of  Man. London:  The MIT Press.
Mosco,  V.  (2009). The  Policital  Economy  of Communication. London: SAGE Publication. Papua, P. (2006). Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta:  Mengapa  Tanah  Papua  Terus Bergejolak?
Jakarta: Sentralisme Production.
Rochendi,  &  Saleh,  K.A.  (2017).  Hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Papua
Barat. Jurnal  Kajian  Politik  dan Masalah Pembangunan , 103 - 119.
Siapera,  E.  (2010). Cultural  Diversity  and
Global Media The Mediation of Difference. USA: Wiley Blackwell.
Sitompul,  A.V.  (2017).  Pengaruh  Dana  Bagi Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus  dan  Dana  Otonomi Khusus  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  (Studi  Kasus  pada  Kabupaten/ Kota  di  Wilayah  Provinsi  Papua  dan Papua  Barat). Doctoral  dissertation, Universitas Sebelas Maret .
Statistik,  B.P.  (2018). Profil  Kemiskinan  di Indonesia  September  2017. Jakarta:
Badan Pusat Statistik.
Subiakto,  H.,  &  Ida,  R.  (2015). Komunikasi Politik,  Media  dan  Demokrasi. Jakarta:
Kencana.
Suryawan, I.N. (2011). Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 140 - 143.
Thwaites,  T.,  Davis,  L.,  &  Mules,  W.  (2009). Introducing Cultural And Media Studies: Sebuah  Penekatan  Semiotik. Yogyakarta: Jalasutra.
Wahid,  A. (2017). Masyarakat dan  Teks Media. Malang: UBPress.
Zakiah,  K. (2017).  Citra  Bangsa  Dalam  Bingkai Media. Komunikasi UNSEOD .