## LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL INDONESIA

## Ridwan
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Jalan A. Yani No. 40 A. Purwokerto E-mail: ridwanparadise@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 22 April 2016, revisi I tanggal 12 Mei 2016, dan revisi II tangga 17 Juni 2016
Abstract: The legislation of sharia economic law in Indonesia was born as a logical consequence of interaction and a dialogue between Islamic teachings and social environment. Therefore, the formulation, the character- istics and the expression of legislation of sharia economic law embodied in the form of diversity of local values (local wisdom) surrounding the growth of sharia economic law. Historical development of the legislation of sha- ria economic law in Indonesia features a dynamic character with typical of Indonesian values. Values, social, political and cultural settings become important elements affecting the pace and direction of the legislation of sharia economic law in Indonesia. This paper proves that Islamic law has appeared as one of the sub-system in the Indonesian national legal system, considering the enactment of various regulatory instruments in the form of laws as part of the Indonesian national law.
Keywords: Enactment, sharia economic law, national law, legislation, local values.
Abstrak: Legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan pers- inggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristk dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang ragam, sebangun dengan dengan keragaman nilai-nilai lokal ( local wisdom ) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Perkembangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tata nilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasi hukum  ekonomi syariah Islam di Indonesia.Tulisan ini membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnya berbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang / qanun sebagai hukum nasional Indonesia.
Kata Kunci: Positivisasi, hukum ekonomi syariah, hukum nasional, legislasi, nilai-nilai lokal.

## Pendahuluan
Perkembangan kajian akademik seputar ekonomi Islam maupun pertumbuhan lembaga keuangan Islam di tengah-tengah masyarakat
menjadi isu yang menarik untuk dikaji. 1 Kuat-
1  Perkembangan hukum ekonomi syariah di In- donesia dari sebelum periode kolonial hingga pasca kemerdekaan baik dari segi perkemban- gan pemikiran, praktik maupun kelembagaan

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 95-111)
nya dorongan masyarakat khususnya um- mat Islam tentang perlunya mengaplikasikan sistem hukum ekonomi yang berbasis pada hukum Islam kemudian direspon positif oleh pemerintah dengan lahirnya berbagai regulasi 2 seputar hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam.Kebijakan politik di Indone- sia memberikan dukungan pertama kali den- gan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasin- ya bank dengan sistem bagi hasil. Undang-un- dang ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasar- kan prinsip syariah".
Kehadiran negara dalam konteks hukum ekonomi didasarkan pada pemikiran bahwa negara adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang mampu menjadi sumber perekat keanekaragaman aspirasi masyarakat. Den- gan kewenangan regulatif yang dimilikinya, negara mampu memerankan dirinya sebagai penjamin bagi tegaknya keadilan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya se- cara adil. Al-Mawardi dalam kitab Ahkam al- Sulthaniyah secara jelas menggambarkan dua fungsi pokok yaitu untuk meneruskan misi kenabian dan mengatur pranata sosial. 3
hukum ekonomi syariah. Lihat Ahmad Mujahi- din, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2010), hlm. 6-11.
2  Regulasi sebagai sebuah istilah hukum berarti kegiatan atau proses menciptakan peraturan-pe- raturan dari "atas" (pemerintah) berupa ketentu- an-ketentuan norma yang abstrak yang berlaku umum yang sering disebut dengan regeling yang berarti aturan ataupun perundang-undangan da- lam arti luas. Lebih lanjut lihat Soerjono Soekan- to, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 244. 3  Abi Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah,
(Bairut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 5.
Mentrransformasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi empat landasan yakni lan- dasan fi loso fi s, sosiologis, yuridis dan politis. Pertama , landasan fi loso fi s berisi  nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai-nilai lain yang dianggap baik. Kedua , landasan sosiologis bahwa hukum harus menggambarkan keyaki- nan umum atau kesadaran hukum masya- rakat. Hukum lahir dan dibentuk sesuai den- gan hukum yang hidup ( the living law ) dalam masyarakat tidak sekedar merekam keadaan seketika ( moment opname ). Ketiga , landa- san yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan membentuk pe- rundang-undangan. Keempat , landasan politis merupakan kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan ketata- laksanaan  pemerintahan negara. 4
Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.Oleh kar- ena itu, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu personi fi kasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.
Tulisan ini akan melakukan pelacakan dinamika historis hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan melihat dimensi pergumu- lan hukum Islam berdialog dengan hukum nasional. Dengan peendekatan kesejarahan, artikel ini akan membuktikkan bahwa ter-
4 Suhartono, Menggagas Legislasi Hukum Ekono- mi Syariah ke Ranah Sistem Hukum Nasional , www.badilag.net, hlm. 10.
jadi proses dialog yang kreatif, dinamis dan produktif antara gagasan positi fi sasi hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari aspirasi sosiologis ummat Islam Indonesia dengan hu- kum nasional untuk diletakkan dalam konteks politik hukum di Indonesia.

## Pengertian dan Landasan Teoritis Hukum Ekonomi  Syariah
Istilah hukum ekonomi Syariah terdiri dari dua konsep pokok yaitu konsep hukum dan kon- sep ekonomi syariah. Untuk mengurai lebih lanjut penulis lebih dahulu akan menjelaskan konsep ekonomi Islam sebagai konsep pokok untuk kemudian dihubungkan dengan konsep hukum. Dalam literatur Arab, kata ekonomi diambil dari kata al-qashd yang berarti kelu- rusan cara atau bermakna adil/ keseimbangan. ( al-i’tidal wa al-tawassuth ). 5 Istilah ekonomi dalam lalu lintas pemaknaan akti fi tas ekono- mi merupakan lawan dari istilah pemborosan yaitu prilaku konsumtif dan penghematan ber- lebihan.
Sedangkan dalam terminologi su fi stik, istilah al-qasdh merupakan sikap batin ses- eorang dalam menghadapi situasi lapang maupun sempit, kaya atau miskin dan dalam keadaan senang atau susah tetap mampu men- jaga keseimbangan hidup. Seorang tidak mera- sa sombong dengan kekayaannya sekaligus tidak merasa hina dan rendah diri ketika mis- kin.Begitu pula seseorang tidak merasa harus
5  Beberapa ayat al-Qur’an yang menggambarkan makna keseimbangan adalah surat Lukman ayat 19 dan 32, surat al-Nahl ayat 9, surat al-Taubah ayat 42, surat Fatir ayat 32 dan surat al-Maidah ayat 66. Lihat Isa Abduh, Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam , (Kairo, Ma’had al-Dirasat, t,t), hlm. 18. Lihat pula Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan, Alih Bahasa M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magis- tra Insani Press, 2004), hlm. 13.
dihormati ketika menduduki jabatan karena ada kesadaran bahwa pada dasarnya jabatan itu sementara, karena pada asalnya seseorang lahir sebagai orang biasa. Tata nilai su fi stik yang terkandung dalam kata al-qashd ketika masuk dalam terminologi hukum ekonomi Is- lam menyiratkan konsep ekonomi yang diban- gun Islam adalah ekonomi yang berwawasan keadilan dan menjadikan ekonomi bukanlah tujuan tetapi sebagai sebuah instrument untuk mencapai falah (sukses) baik di dunia maupun akhirat dan inilah yang menjadi pandangan dunia ( worldview ) dan pandangan etis sekali- gus landasan pengembangan ekonomi Islam.
Istilah ekonomi dalam pengertian umum diartikan sebagai ilmu yang membicarakan mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk mengguna- kan sumber-sumber produktif  yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikanya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang atau yang akan datang un- tuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dan pola alokasi sumber-sumber. 6 Perkataan ekonomi berasal dari bahasa latin Oikonomia yang ter- diri dari dua kata oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos artinya mengatur. Kata ekonomi dalam bahasa Indonesia  diartikan dengan mengatur rumah tangga ( management of household or estate ). 7
6 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama , (Ja- karta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.
7  Abd. Salam Arief, “Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer”, dalam, Ainurrofiq (eds), Madzhab Jogja: Menggagagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, (Jogjakarta: Arruz Press,
Menurut Rachmad Soemitro, ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa se- bagai satu personi fi kasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat  yang saling berhadapan. Hukum ekonomi dengan demikian tidak dapat diap- likasikan sebagai bagian dari cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara multidisipliner dan multidimensional. 8
Istilah hukum ekonomi ( economic law ) sudah dikenal di Negara Inggris sejak tahun 1760 kemudian berkembang ke negara Eropa lainnya terutama negara yang mengalihkan kegiatan ekonomi dari pertanian ke isndus- tri. Di Perancis, hukum ekonomi dikembang- kan sejak 1830 sampai 850 dengan melaku- kan uni fi kasi dan kodi fi kasi hukum dagang Perancis ke dalam code civil serta kodi fi kasi hukum pidana code penal . Hukum ekonomi juga berlaku di Belanda yang mengambil alih Code Napoleon dan paham-paham yang di- dasarinya ke dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) 1838. Ketika Belanda menjajah Indonesia, kitab hu- kum BW dan WvK diberlakukan di Indonesia sejak 1848. Meskipun hukum ekonomi sudah dikenal di Indonesia sebagaimana diberlaku- kan oleh Belanda, namun waktu itu hukum ekonomi belum menjadi perhatian khusus Ekonomi Islam sebagai sebuah konsep, memiliki batasan konseptual tersendiri seba- gaimana yang dirumuskan oleh beberapa pa- kar ekonomi Islam, antara lain:
1.  Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Is- lam adalah ilmu pengetahuan sosial  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam
2.  M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah
2002), hlm. 202-203.
8 Abdul Mannan, Op. Cit., hlm. 381-382.
sebuah pengetahuan yang membantu upa- ya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam.
3.  Khursyid Ahmad, Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam per- spektif hukum Islam. 9
Dari tiga de fi nisi di atas, memberikan satu gambaran tentang konsep ekonomi Islam yang mana fungsi Islam pada kerangka terse- but diposisikan sebagai perspektif, sebagai sumber inspirasi moral-spiritual dengan ber- bagai perangkat etika yang ada sebagai dasar pijak merumuskan kerangka operasional dari seluruh akti fi tas usaha/bisnis yang bercirikan syari’ah.
Adapun pengertian ekonomi Islam yang dalam terminologi UU No. 3 Tahun 2006 dise- but dengan ekonomi syari’ah. Dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usa- ha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari’ah, antara lain meliputi: (1) bank syari- ah; (2) keuangan mikro syari’ah; (3) asuransi syari’ah; (4) reasuransi syari’ah; (5) reksa- dana syari’ah; (6) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; (7) sekuritas syari’ah; (8) Pembiayaan syari’ah; (9) pegadaian syari’ah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan (11) bisnis syari’ah.
Dalam paradigma Islam, tugas kekhali- fahan manusia adalah tugas mewujudkan ke- makmuran dan kesejahteraan.di muka bumi antara lain dengan berusaha mencari harta se- bagai bekal hidup di dunia dan menjadikanya
9  Mustafa Edwin Nasution, at.al, Pengenalan Ek- slusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16-17.
sebagai sarana mencapai akhirat. Islam men- gajarkan kepada umatnya agar meletakan dan memposisikan persoalan harta (kekayaan dun- iawi) dalam tinjauan yang relatif, yaitu per- lunya kesadaran bahwa harta kekayaan yang bersifat duniawi hakikatnya adalah milik Al- lah dan kepemilikanya bersifat semu. Artinya, bahwa kepemilikan manusia terhadap har- tanya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kepemilikan manusia atas harta benda tidak lebih sebuah amanah (titipan, as a trust ). 10
Kewenangan manusia atas kepemilikan harta ( proverty right ) dalam kaidah hukum Is- lam dilindungi dalam bingkai hifdzu al-maal sebagai salah satu prinsip al-kulliyat al-khams . 11
Harta kekayaan yang dimiliki seseorang  di samping sebagai instrumen ekonomis, juga mempunyai kandungan sosial-humanistik . 12
Oleh karena itu, dalam Islam tidak diperbo- lehkan  melakukan praktik monopoli 13 asset / harta. Dengan demikian pemilikan harta oleh seseorang haruslah disertai dengan pertang- gungjawaban secara moral.
10 Lihat al-Qur’an surat al-Maidah ayat 17. Mu- hammad Syafii Antonio mengelaborasi lebih lanjut tentang kedudukan dalam Islam, yaitu : 1) sebagai amanat ; 2) harta juga berfungsi sebagai perhiasan hidup; 3) Ujian keimanan; dan 4) Se- bagai bekal ibadah. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 9
11 Dalam kaidah hukum Islam dikenal lima prinsip dasar yang terumuskan dalam konsep al-Kul- liyat al-khams yaitu: khifdz al-din (agama), nafs
(jiwa), aql (akal), maal (harta) dan nasb (ketu- runan). Lihat Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri al- Islamy , (Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t), hlm. 296. 12 Lihat Adz-Dzariyat (51): 19.
13 Larangan monopoli dalam Islam secara konsep- tual diqiyaskan dengan larangan menimbun ba- rang ( al-ihtikar ) berdasarkan hadits:
لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ لةﻀﻧ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻌﻣ ﻦﻋ ﺐﻴﺴﳌا ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋ ﺊﻃﺎﺧ ﻻٕا ﺮﻜﺘﳛ ﻻ ﰒ ﲅﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﲆﺻ ﷲ
Lihat Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 728.
Kepemilikan harta benda dalam Is- lam berbeda secara idiologis dengan sistem ekonomi yang beridiologi liberal-kapitalistik dan komunistik. Aliran liberal kapitalistik yang bersumber dari teori laisser faire lais- ser aller memandang hak milik sebagai hak mutlak, setiap orang (individu) bebas untuk mencari, memiliki dan menggunakan menu- rut kemauanya sendiri secara bebas sehingga memberi ruang yang bebas lahirnya praktek monopoli dan eksploitasi untuk menindas kelompok ekonomi lemah. Sedangkan sys- tem ekonomi komunisme tidak mengakui hak milik perorangan, karena semua harta benda dimiliki dan dikuasai oleh negara. 14 Islam be- rada di antara dua ekstrimitas idiologi besar yang memposisikan sebagai sistem idiologi sintetis dengan mengedepankan prinsip mod- eratisme ( wasatiyah ).
Sistem ekonomi Islam memiliki karak- teristik yang khas dibanding dengan sistem ekonomi lain baik pada tataran landasan fi lo- so fi s maupun aplikasinya. Adapun beberapa tata nilai sistem ekonomi Islam adalah seba- gai berikut: 15
1.  Bersumber dari Tuhan dan agama ( ﻲﻧﺎﺑﺭ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍﻭ ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ). Sistem ekonomi Islam di- gali dari sumber ajaran Islam yang pokok yaitu al-Qur’an dan hadits. Sistem ekono- mi Islam mengarahkan pada penganutnya untuk menjadikan halal dan haram seba- gai dasar pijakan baik pada aspek produk- si, konsumsi ataupun distribusi.
2.  Ekonomi Pertengahan dan Berimbang ( ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍﻭ ﻪﻴﻄﺳﻮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ). Sistem ekonomi Islam merupakan system ekonomi tengah antara ekstrimitas ekonomi Kapitalis dan
14  Dirjen Bimas Islam Depag RI, Panduan Pember- dayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indo- nesia, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 12-13.
15  Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Op. Cit., hlm. 15-20.
Sosialis, mengambil jalan tengah antara individualism dengan komunalisme, ten- gah antara Sosialis dan Kapitalis.Tengah antara kepentingan individu dengan ke- pentingan kolektif. Semangat moderat- isme ekonomi Islam tergambar dari ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya “ Dan demikian (pula) kami men- jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan”
3.  Ekonomi berkecukupan da n Berkeadilan ( ﻝﺪﻌﻟﺍﻭ ﻪﻳﺎﻔﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ). Dalam Islam, manu- sia adalah khalifah Allah di muka bumi. Allah telah mmberi mandat kepada ma- nusia untuk mengelola bumi ini untuk ke- maslahatan hidup (al-Baqarah ayat 129). Oleh karena itu, semua potensi alam ada- lah milik Allah untuk digunakan bagi ke- makmuran dan mencukupi hidup manusia dan tidak boleh ada anggota masyarakat yang hidup dalam kelaparan dan selalu dalam ancaman hidup karena kekurangan makanan. Jaminan sosial dalam Islam di dasarkan pada dua asas pokok yaitu asur- ansi umum ( at-takaful al-ijtima’i ) dan hak masyarakat dalam mengakses sum- ber-sumber umum Negara. Asas pertama terkait dengan hak manusia untuk mem- peroleh hak hidup dasar, sedangkan asas kedua terkait dengan pemenuhan hidup dalam arti luas.
4.  Ekonomi Pertumbuhan dan Barakah.. Ekonomi Islam beroperasi atas dasar per- tumbuhan dan investasi harta dengan cara yang legal melalui bekerja. Bekerja da- lam Islam merupakan bagian dari akti fi - tas ibadah dan berdimensi ketuhanan jika kerja dipoisikan sebagai upaya memenuhi kewajiban agama memberi nafkah kepada keluarga. Bekerja dengan cara yang halal akan menghasilkan rizki halal dan pada saatnya akan melahirkan rizki yang ba-
rakah.
Dalam Islam, harta diposisikan sebagai aspek instrumental ( wasilah ) bukan tujuan ( ghayah ). Setiap muslim diwajibkan un- tuk bekerja mencari bekal dalam menjalani hidup di dunia. Sikap pasrah secara total sam- bil mengharap pemberian Tuhan atau orang lain merupakan sikap mental yang salah dan bertentangan dengan semangat ajaran Islam, Dalam Hadis, Nabi Muhammad bersabda “se- baik-baik amalan adalah orang yang bekerja dengan menggunakan tangan sendiri”.
Sistem ekonomi yang dikembangkan Islam adalah menyeimbangkan kebutuhan material dan kebutuhan etika sosial. 16 Dalam sistem ekonomi Islam hak individu dalam kepemilikan pribadi tidak boleh tak terba- tas, karena hal demikian dapat dipertahankan dengan merampas hak orang lain. Manusia bukanlah pemilik mutlak atas kekayaanya, se- baliknya yang dimilikinya tidak lebih sebagai amanah. 17
Relasi pemilik dengan benda yang dimi- liki merupakan problem universal dari ke- hidupan manusia yang proses pengaturannya (regulasi) mengalami proses yang dinamis antara  masyarakat dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Peng- aturan hubungan hak melahirkan berbagai konsep hukum yang menjadi acuan dasar ( basic framework ) bagi anggota masyarakat dalam mengatur akti fi tas kehidupan mereka terutama dalam masalah kehidupan ekonomi yang dalam hukum Islam disebut dengan hu- kum ekonomi syariah.Hukum Ekonomi Sya- riah’ berarti hukum ekonomi  yang digali dari
16 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 12-13.
17 Syed Nawwab Haider Naqvi, Islam, Economics, and Society , Alih Bahasa M. Saiful Anam, (Yog- yakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.147.
sistem Ekonomi Islam berlandaskan al-Quran, Hadis dan pendapat ulama fi qh sebagai pedo- man dalam mengatur lalu lintas ekonomi da- lam masyarakat. 18 Dengan mendasarkan pada sumber normative teks keagamaan, bangu- nan hukum ekonomi Islam berpijak pada tata nilai ekonomi dengan landasan moral spiritual agama.

## Dinamika Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Perkembangan hukum ekonomi Islam di In- donesia melalui sejarah yang panjang sejak masa sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan.Dalam lintasan sejarah Islam Indonesia, tergambar jelas bahwa embrio ekonomi Islam telah tersemaikan seiring den- gan datangnya arus perdagangan yang dibawa oleh para penyebar dakwah ke bumi nusan- tara. Aktivitas perdagangan yang mereka lakukan secara tidak langsung adalah proses transformasi ajaran agama dalam akti fi tas ekonomi. Ketika Belanda datang di bumi nu- santara pada abad XIV, para pedagang muslim melakukan perlawanan ekonomi atas kebi- jakan perdagangan Belanda yang monopolik dan perlawanan itu disebut sebagai gerakan jihad fi sabilillah.
Di era sebelum kemerdekaan, realitas ekonomi Islam lebih tampak dominan sebagai gerakan ekonomi ummat yang implementas- inya terlihat pada praktik ekonomi para peda- gang muslimyang mempraktikan bisnis islami dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki era kemerdekaan, diskursus ekonomi Islam men- galami perkembangan seiring dengan mobili- tas internal bangsa Indonesia dan sedikit ter-
18 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakar- ta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12-13. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam:
Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafi- ka, 2013), hlm. 19-21.
bukanya atmos fi r kehidupan sosial ekonomi dan politik.
Realitas  perbincangan  diskursif ekonomi Islam itu secara umum meliputi tiga tema. Pertama , pemikiran teori Islam tentang ekonomi. Kedua , konsep system ekonomi Is- lam. Ketiga , perekonomian umat Islam.Se- cara periodik, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dapat di- lihat dalam tiga periode yaitu periode Orda Lama (1945-1966), periode Orde Baru (1967 – 1991), periode pasca berdirinya bank Mua- malah (1992-2000) dan  periode pasca refor- masi (2001 sampai sekarang).
Setelah proklamasi kemerdekaan Repub- lik Indonesia tahun 1945, pemerintah dihadap- kan pada suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang beralaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia bersifat tidak tertulis dan berser- ak-serak dalam berbagai kitab yang berbeda antara satu dengan lainya. Pada tahun 1946, ditetapkan UU No 22 Tahun 1946 untuk men- jamin kepastian hukum dalam hal pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam.
Di samping itu, badan peradilan juga men- galami perkembangan pada tahun 1957 yaitu diundangkanya PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Lembaga Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di Jawa, Madura dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur. Untuk mendapat kesatuan dalam memeriksa dan me- mutus perkara, para hakim Pengadilan Agama berpedoman pada 13 macam kitab sebagi referensi hukum. Kemudian pada perkem- bangan selanjutnya lahirlah UU No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan dan PP No. 28 Ta- hun 1977 tentang Perwakafan Tanah, maka ini merupakan langkah baru menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertulis. Namun masih banyak bagian-bagian hukum Islam seperti hukum kewarisan, wasiat dan hibah belum menjadi hukum positif.
Perkembangan menarik dari perjalanan hukum Islam secara kelembagaan adalah dengan ditetapkanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama seba- gai salah satu dari empat lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung. 19
Adapun perkembangan pemikiran ekono- mi Islam pada periode awal kemerdekaan berbeda dengan perkembnagan kelembagaan hukum Islam.Diskursus ekonomi Islam be- lum menjadi kajian yang khusus tetapi hanya masuk pada tataran gagasan yang termuat da- lam beberapa paket kebijakan politik negera. Perkembangan ekonomi Islam pada periode Orde Lama tergambar dari beberapa kebi- jakan yaitu: (1) Rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta tahun 1947; (2) Rencana Urgensi Perekonomian di ketuai oleh Sumitro Djoyohadikusumo dan dibentuk oleh kabinet Nasir yang terkenal dengan program Benteng tahun 1951; (3) Rencana Lima Tahun yang dibuat oleh Biro Perancang Negara yang dike- nal dengan Rencana Djuanda tahun 1955 dan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Be- rencana atau Rencana Delapan Tahun diben- tuk oleh Dewan Perancang Nasional tahun 1960. 20
Pada periode ini, tokoh sentral yang men- jadi panutan dalam bidang ekonomi khusus- nya pengembangan ekonomi Islam adalah Muhammad Hatta. Salah satu buku karya Muhammad Hatta terkait dengan ekonomi
19 Ridwan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, Jurusan Sya- riah STAIN Pekalongn, Vol. 11 No. 2, Desember 2013, hlm. 312-313.
20 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam Geliat Per- bakan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Ma- lang Press, 2009), hlm. 53-55.
adalah buku dengan judul Ke Arah Indone- sia Merdeka .Buku ini secara jelas mengkaji masalah perekonomian yang bebas dari ceng- keraman kapitalisme internasional dan beliu ingin mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.Bangunan pemikiran Hatta dipengaruhi oleh komitmen beliu terhadap ajaran agama Islam dengan menawarkan kon- sep konsep keadilan sosial, koperasi, riba dan bunga bank.
Pencarian konsep pengembangan ekono- mi negara sesungguhnya juga menyiratkan adanya muatan idiologis sang penggagas dan pelaksana dari program ekonomi yang di bawanya. Dalam rangka memajukan ekonomi nasional pemerintah berusaha untuk mema- jukan pengusaha pribumi pada sektor riil di samping pemerintah juga melakukan nasion- alisasi terhadap perushaan-perusahaan asing untuk dimiliki Negara. Pelaku usaha pribumi yang pada umumnya seorang muslim telah menempatkan diskursus ekonomi nasional dalam bingkai gerakan ekonomi kebangsaan yang bersinggungan dengan semangat reli- gius berdialektika dengan kebijakan ekonomi politik pemerintah.
Perkembangan ekonomi Islam selan- jutnya pada periode Orde Baru (1967-1991) telah melahirkan pemikir ekonomi yang aktif mewacanakan ekonomi Islam sebagai sys- tem ekonomi alternatif antara lain Safrudin Prawiranegara, Ahmad Azhar Basyir, Zainal Abidin Ahmad, Halide, Mohtar Efendi, Didin S Damanhuri, AM Saefudin, Daud Ali dan M. Dawam Rahardjo. Tema-tema sentral ka- jian ekonomi mereka berkaitan dengan aliran- aliran ekonomi, tata ekonomi dunia, keadilan, kemiskinan, koperasi, zakat, pajak dan bank Islam.
Gagasan ekonomi Islam pada era Orde Baru memasuki babak baru mulai era 80- an yang mana pasar gagasan ekonomi Islam
yang awalnya diusung secara individual oleh tokoh-tokoh tertentu bergerak menjadi kesa- daran kolektif. Gambaran lahirnya kesadaran kolektif para ekonom Islam terlihat jelas den- gan munculnya forum-forum ilmiah yang membincang ekonomi Islam, antara lain : 1.  Seminar Nasional Pembangunan Ekono- mi dalam Pandangan Islam di IAIN Su- nan Ampel Surabaya tahun 1982. Semi- nar ini menghasilkan rumusan pemikiran bahwa sistem ekonomi Kapitalis dan Ko- munis keduanya berdasarkan pada penge- jaran material. Sedangkan ekonomi Islam system ekonominya mendasarkan pada moral spiritual dan etika.
2.  Seminar Nasional Penelitian Islam di Bandung tahun 1983 yang membincang tema kepemilikan dalam ekonomi Islam. Prinsip dasar dari seminar ini adalah up- aya kritik atas sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis yang memposisikan kepemi- likan bersifat mutlak atas dasar konsep materialisme.
3.  Seminar Nasional  Sistem Ekonomi Islam di Ujung Pandang tahun 1982 yang inti- nya adalah membincang sistem ekonomi Islam yang digagas oleh Halide Guru Be- sar Ilmu Ekonomi Universitas Hasanudin Ujung Pandang.
Menurut Halide, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang digali dari al- Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan urusan ekonomi. Bagi Halide, ekonomi Is- lam dapat dijadikan sebagai solusi untuk me- mecahkan persoalan ekonomi yang melanda dunia karena ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi Barat dalam pendekatanya yang hanya didasarkan pada perhitungan material- istik, untung, rugi, sekuler dan sedikit sekali memasukan muatan moral agama. Meskipun gagasan Halide masih bersifat normative- deduktif, akan tetapi pada level diskursus, ga-
gasan ekonomi Islam sudah masuk pada ranah ilmiah dan menjadi dasar pijak pengembangan ekonomi Islam pada level prakis-operasional.
Berbagai kebijakan umum di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru dalam kurun waktu 1967-1991, meliputi: (1) Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1967; (2) Rencana Pembangu- nan Lima Tahun Pertama (1969); (3) Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974); (4) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke- tiga (1979); (5) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1984); dan (6) Rencana Pem- bangunan Lima Tahun Keempat (1989). Ke- bijakan PMA dan PMDN dimaksudkan untuk menarik sebanyak mungkin partisipasinya swasta baik swasta maupun asing maupun da- lam negeri untuk menumbuhkan dunia usaha sebagai solusi mengatasi krisis yang dialami sebelumnya.
Dalam skala makro, Ekonomi Islam men- galami perkembangan dan kemajuan yang pesat setelah berdirinya Islamic Develop- ment Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1975. Hal ini mampu menarik perhatian dan mem- pengaruhi peta pemikiran praktik keuangan global secarasigni fi kan. Diskursus dan prak- tik ekonomi Islam  mampu memikat kalangan akademisi, professional maupun praktisi yang berkecimpung dalam perekonomian pada level internasional. Kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam berkembang bukan  saja di Negara-negara mayoritas muslim tetapi merambah hingga ke Negara-negara Barat.
Di Indonesia, munculnya ekonomi Is- lam secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992. Meskipun isu tentang ekonomi Islam relatif terlambat masuk, tetapi ada antusiasme yang kuat  untuk mempelajarinya. Kajian ekonomi
Islam dalam berbagai forum seminar, diskusi berjalan dinamis yang melibatkan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik perguruan tinggi yang dimiliki ummat Is- lam ataupun non muslim.
Lembaga keuangan syariah juga tum- buh pesat sejak tahun 2000 an sampai seka- rang ini yang menyebar ke seluruh provinsi. Tumbuhnya Baitulmal wa Tamwil (BMT) se- bagai lembaga  yang bergerak di bidang jasa pelayanan keuangan  di kelas mikro syariah hingga tahun 2010 jumlahnya mencapai 1.400 BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indo- nesia. Demikian juga tumbuh kembangya per- bankan syariah yang begitu massif.D i samp- ing itu juga terdapat perkembangan menarik terkait dengan lahirnya bank-bank syariah yang dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda. 21
Menurut  KH. Ma’ruf Amin (Ketua DSN-MUI) ketika menjadi Keynote Speech pada acara Seminar Kompilasi Nash dan Huj- jah Syar’iyyah Bidang Ekonomi Syariah pada tanggal 11-12 Juli 2006 menyatakan bahwa pada saat ini ekonomi syari’ah di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang cepat lembaga- lembaga keuangan Islam yang tersebar di se- luruh Indonesia. Di samping itu, kedudukan hukum lembaga keuangan syari’ah di Indo- nesia pada saat ini juga telah semakin kuat, yaitu ditandai dengan lahirnya UU No. 10 Ta- hun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini men- gakui dual banking system di Indonesia yaitu sistem konvensional dan syari’ah dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU
21 Ayif  Fathurrahman, “Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pers- pektif Filsafat Ilmu”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. IV, No. 2 Desember 2010, hlm. 182- 183.
No. 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang yang baru ini memberikan perluasan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.
Selain Undang-Undang, Fatwa Maje- lis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syari’ah Nasional (DSN) juga men- jadi landasan operasional lembaga keuangan syari’ah. Namun, karena fatwa bukan meru- pakan hukum (dalam pengertian ilmu hukum konvensional) maka tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum ( qadha’an ), dan fat- wa hanya mengikat secara agama ( diyanatan ). Ada 3 pendekatan yang dilakukan MUI dalam merespon problematika hukum ekonomi yang baru, yaitu: Pertama , mencari solusinya mela- lui dalil yang qathi ’ (pasti, tegas, dan jelas).
Jika ditemukan dalilnya, maka dalil inilah yang dijadikan pegangan. Kedua , mendasar- kan pendapat para ulama (aqwal ulama ). Bila terdapat perbedaan di antara ulama maka di- cari titik persamaannya. Jika tidak bisa dilaku- kan titik persamaan, maka dilakukan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat). Ketiga , jika poin pertama dan kedua tidak bisa dilaku- kan, maka akan dilakukan pendekatan ilhaqi (yaitu mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik yang juga merupakan ha- sil ijtihad ulama (hukum cabang).
Sehubungan dengan tambahan kewenan- gan yang cukup banyak kepadaPengadilan Agama sebagaimana pada UU No. 3 Tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, semen- tara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fi qh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional,kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah KHES) menjadi pedoman dan pegan- gan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama
khususnya, agar tidak terjadi disparitas putu- san Hakim, dengan tidak mengabaikan peng- galian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara hukum menjadi hukum ma- teriil yang menjadi pedoman bagi aparat Pera- dilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Sya- riah adalah upaya positi fi sasi hukum ekonomi Islam ke dalam ranah hukum nasional yang mengikat secara penuh atas perkara sengketa syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekosongon hukum yang mengatur sengketa ekonomi syariah.Dalam posisi demikian, maka kehadiran KHES sesungguhnya untuk melengkapi bagian penting dari Pengadilan Agama.

## Positivisasi  Hukum Ekonomi Syariah dalam  Hukum Nasional
Arus perkembangan masyarakat dengan ber- bagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya pe- rubahan sistem nilai dan hukum. Marx We- berdan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan re fl eksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubah- an sosial hubungannya dengan perubahan hu- kum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama , adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, kedua , adanya kontak atau kon fl ik antar kehidupan masyarakat, dan ketiga , adanya gerakan sosial ( social move-
ment ). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya pe- rubahan sosial.
Arus perubahan dan perkembangan hu- kum di Indonesia bergerak dinamis. Salah satu dinamika hukum yang terjadi dalam dua- puluh tahun ini adalah lahirnya geliat hukum ekonomi islam. Di Indonesia, perkemban- gan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai universi- tas negeri maupun swasta.Sementara itu da- lam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank.Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Mua- malat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seba- gaimana yang telah direvisi dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan dilengkapi oleh UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mentransformasikan hukum ekonomi Islam ke dalam hukum nasional adalah mem- injam teori hukumnya Hans Kelsen ( Stufen- bau des Rechts ). Menurut teori ini, berlaku- nya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukan- nya yaitu: 1. Ada cita-cita hukum ( rechtsidee ) yang merupakan norma abstrak; 2. Ada norma antara ( tussen norm, generelle norm, law in books ) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita; 3. Ada norma kongkret ( concrete norm ), sebagai hasil penerapan nor- ma antara atau penegakannya di pengadilan. 22
22 Bambang Iswanto, “Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesa”, Jurnal Mazahib, Vol. VII,
Proses legislasi sebuah undang-undang ataupun ketentuan hukum apapun dilihat dari sudut pandang sosio-legal , haruslah mencip- takan kepastian hukum nyata ( real legal cer- tainty) yang mana elemen-elemen dari leg- islasi itu mencakup lima hal pokok. Adapun lima elemen pokok dari legislasi adalah se- bagai berikut: Pertama , pembentuk legis- lasi merumuskan legislasi yang jelas ( clear ), terjangkau dan dapat dimengerti ( accessible) serta masuk akal ( realistic) . Kedua , admin- istrasi pemerintahan menjalankan dan me- naati legislasi tersebut dan mendorong warga masyarakat untuk juga menaati legislasi yang telah dibuat. Ketiga , mayoritas masyarakat menerima dan memandang legislasi tersebut sebagai, pada prinsipnya, berkeadilan ( just ). Keempat , sengketa atau kon fl ik (yang muncul atau berkaitan dengan implementasi legislasi) secara konsisten di bawa ke muka hakim yang berkedudukan bebas ( independent ) dan tidak berpihak ( impartial), yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan aturan-aturan tersebut. Kelima , putusan-putusan hakim-ha- kim demikian secara nyata dipatuhi. 23
Berkaitan dengan kondisi hukum Indo- nesia di atas, maka keberadaanhukum ekono- mi Islam setidaknya dimulai ketika hukum Islam telah diakui dalamtatanan hukum In- donesia.Pengakuan ini ditunjukkan dengan lahirnya KompilasiHukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Meskipun cakupan KHI masih sebataspada permasalahan hukum keluarga, namun momentum ini setidaknyamemberikan pengaruh mendalam bagi lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Islamyang bisa dijadikan
No. 2, Desember 2013, hlm. 12.
23 Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arnsc- heidt, Kajian Sosio-legal , dalam Sulistyowati Irianto dkk, (ed), (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Le- iden, Universitas Groningen 2012), hlm. 8.
sebagai ikon hukum ekonomi Islam di Indo- nesia.
Hukum Islam memiliki prospek dan po- tensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:
1.  Undang-undang yang sudah adadan ber- laku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-un- dang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya, atau UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangan- nya, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.  Jumlah penduduk Indonesiayang men- capai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signi fi kan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3.  Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak akti fi tas keagamaan masyarakat yang terjadi se- lama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan harta warisan.
4.  Kemauan politik pemerintah atau politi- cal will dari pemerintah dalam hal ini san- gat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.
Untuk lebih mempertegas keberadaan
hukum Islam dalam konstelasi hukum nasion- al dapat   dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasion- al Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hu- kum nasional lndonesia itu ialah:
1.  ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional lndonesia.
2.  ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3.  ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional lndonesia.
4.  ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 24
Upaya positi fi sasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan politik hukum yang melibatkan para pemegang otoritas un- tuk merumuskan hukum baik melalui proses insiatif pemerintah membuat produk hukum atau undang-undang yang dibahas dan disah- kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kaitanya dengan perkembangan regulasi hu- kum bidang ekonomi Islam terdapat beberapa produk hukum yang bisa ditampilkan, yaitu: 25
1.  Diundangkannya Undang-Undang No- mor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya Undang-Un- dang SBSN ini bertujuan untuk membi- ayai Anggara Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu de fi sit, termasuk juga
24 Muchsin, “Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional”, Mimbar Hu- kum , No. 68 Februari 2009, Jakarta, PPHIMM, hlm. 5-6.
25 Nevi Hasnita, “Politik Hukum Ekonomi Sya- riah”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum , IAIN Ar-Raniri Banda Aceh.
untuk pembiayaan proyek.
2.  Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum jelas.Dengan Undang-Un- dang Perbankan Syariah ini makin mem- perkuat landasan hukum perbankan Sya- riah sehingga dapat setara dengan bank konvensional.
3.  Pemerintah yang diwakili BUMN mendi- rikan Bank Syariah. Bukti nyata dari poli- tik ekonomi Islam yang diperankan pe- merintah dalam sektor industri perbankan syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbe- sarnya dari Bank Mandiri yang nota bene- nya bank BUMN, berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benenya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI  yang nota benenya bank BUMN, pe- gadaian syariah yang berada dibawah pe- rum pegadaian yang merupakan BUMN.
4.  Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  untuk melengkapi undang- undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan PP No. 42 Tahun 2006 ten- tang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004, ditambah Kepmen No. 4 Tahun 2009 ten- tang Administrasi Wakaf Uang. Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjuk- kan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal for- mal.
5.  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) MUI sebagai lem- baga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan
dengan kepentingan umat Islam Indone- sia
Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari Hukum Islam berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Secara kelembagaan sistem keuangan syariah yang diterapkan di- Indonesia meliputi lembaga keuangan bank dan non bank. Kedua sistem lembagaini sa- ma-sama memainkan peran penting dalam percaturan ekonomi syariah diIndonesia. Keduanya juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kendati berbeda, namun peran ked- uanya sangat menentukan dalam mencapai tujuan ekonomi syariah secara khusus dan ekonomi nasional secara umum.
Perkembangan ekonomi Syariah yang begitu pesat menuntut kebutuhan terhadap in- strumen hukum yang mendukung. Dari sinilah muncul istiah hokum ekonomi Islam. Dalam kaitan dengan ekonomi Islam, maka hukum ekonomi syariah pada satu sisi memiliki corak yang sama dengan hukum bisnis atau hokum dagang, namun pada sisi lain, akibat prinsip ekonomi Islam yang didasarkan padasumber- sumber dari al-Quran dan hadis, maka hukum ekonomi Islam juga memiliki corak yang menunjukkan nilai-nilai Islam terhadapnya. Hukum ekonomi Islam juga tidak dapat dipi- sahkan dari hukum Islam itu sendiri. Artinya, hukum ekonomi Islam adalah satu bagian dari hukum Islam secara keseluruhan. Den- gan demikian, maka membincangkan hukum ekonomi Islam menuntut adanya perhatian yang sama terhadap keberadaan hukum Islam itu sendiri. Pada posisi ini, negara memiliki peran yang signi fi kan dan menentukan dalam upaya positivisasi hukum ekonomi islam da- lam kerangka hukum nasional.
Kewenangan pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan regulasi di bidang ekono- mi didasarkan pada asumsi dasar bahwa nega- ra merupakan representasi dari institusi publik
yang tugas pokoknya adalah melindungi ber- bagai kepentingan masyarakat berdasarkan nilai kemaslahatan bersama. 26 Dalam posisi demikian ini negara mempunyai otoritas un- tuk melakukan intervensi kepemilikan indi- vidu atas dasar kemaslahatan. 27 Dengan de- mikian, nilai kemaslahatan adalah poros dari setiap kebijakan pemerintah.
Agar instrumen-instrumen ekonomi sya- riah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam men- ciptakan desain politik ekonomi syariah. De- sain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah da- lam kehidupan negara dan masyarakat.
1.  Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang- undangan beserta aturan-aturan turunan- nya menjadi sangat krusial untuk diper- hatikan. Para pemangku kepentingan ( stakeholder ) ekonomi syariah harus me- mikirkan desain regulasi yang dapat men- ingkatkan akselerasi peran dan pertumbu- han ekonomi syariah.
26 M. Umer Chapra, Islam and Economic Develop- ment , (New Delhi: Adam Publisher & Distribu- tors, 2007), hlm. 64-65.
27 Abdul Hamid al-Syarwani menceritakan bahwa pada zamannya telah terjadi kasus penggusuran tanah untuk kepentingan pengadaan jalan umum. Menurutnya pemerintah berhak untuk melaku- kan pembebasan tanah rakyatnya dengan syarat adanya kepentingan umum yang mengharuskan pembebasan tersebut dan adanya  ganti rugi dari negara untuk para pihak yang diambil tanahnya oleh negara yang diambil dari kas negara ( baitul mal ). Jika pemerintah tidak memberi ada ganti rugi maka pemerintah telah melakukan kedhali- man terhadap rakyatnya. Lebih lanjut lihat Abd al-Hamid Syarwani, Hawasyi al-Syarwani, Juz 6, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 216..
2.  Ranah kedua adalah ekspansi kelem- bagaan yang menitikberatkan pada upa- ya untuk meningkatkan ukuran industri ekonomi syariah yaitu bagaimana men- jadikan pangsa pasar ( market share ) per- bankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistem pendidi- kan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional.
3. Ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh kom- ponen bangsa, merupakan hal yang san- gat penting dalam menciptakan cara pan- dang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para economic agent . Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah ses- eorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan. 28
Penanaman nilai-nilai atau proses ide- ologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama , aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan prinsip kerja sama antar pe- bisnis dan lembaga ekonomi syariah. Kedua , edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi
28 Bambang Iswanto, Op. Ci.t, hlm. 16.
syariahan sejak dini. Ketiga , pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana. Jika pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik disertai perhatian yang maksimal pada tiga ra- nah ekonomi syariah yang teah dijelaskan di atas, maka perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indo- nesia.
Legislasi hukum ekonomi syariah da- lam bentuk hukum positif Indonesia muncul dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompi- lasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) meru- pakan wujud nyata dari pelembagaan hukum Islam/ fi qh yang tersebar dalam beberapa kitab fi qh dalam konteks hukum Negara. De- sain pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks politik hukum nasional men- cakup pada tiga ranah utama, yaitu ranah reg- ulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internal- isasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.
Muatan materi hukum yang terkand- ung dalam KHES banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran hukum ulama madzhab fi qh dan beberapa qanun / undang-undang dari negara-negara Islam.Secara metodologis, Tim Perumus KHES dalam menyusun struk- tur materi hukum banyak menggunakan me- tode eklektik / tal fi q dengan memcoba meng- kontruksi berbagai ragam pemikiran fi qh lalu dirumuskan ketentuan hukum dengan mem- pertimbangkan aspek lokalitas Indonesia. Dengan kata lain, KHESsebagai paket hukum ekonomi Syariah tetaplah mencerminkan wa- wasan keindonesiaan sebagai salah satu di- mensi distingtif dari hukum-hukum ekonomi syariah yang berlaku di Negara-negara mus-
lim lainya.

## Penutup
Dinamika sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekue- nsi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh kar- ena itu, formulasi, karakteristk dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang ragam, sebangun dengan dengan keragaman nilai-nilai lokal ( local wis- dom ) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah.
Perkembangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak yang dinamis dengan khas ke Indone- siaan. Tata nilai, setting sosial politik dan bu- daya menjadi elemen penting yang mempen- garuhi laju dan arah legislasi hukum  ekonomi syariah Islam di Indonesia. Berbagai teori pemberlakuan hukum Islam dalam konteks Indonesia dihubungkan dengan regulasi oleh pemilik otoritas politik membuktikan tesis di atas. Dalam perkembangan pembaharuan hu- kum Islam di Indonesia saat ini, hukum Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional In- donesia dengan lahirnya berbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang/ qanun sebagai hukum positif Indonesia.

## Bibliography
Abd al-Hamid Syarwani, Hawasyi al-Syarwa- ni, Juz 6, Bairut: Dar al-Fikr, t.t. Abi Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultani- yah, Bairut: Dar al-Fikr, 1960.
Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan, Alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Yogyakarta:
Magistra Insani Press, 2004.
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Da-
lam perspektif Kewenangan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,
Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Ainurro fi q, (ed), Madzhab Jogja: Menggaga- gas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Jogjakarta: Arruz Press, 2002.
Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri al-Islamy , Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t. Ayif  Fathurrahman, “Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu”, Jurnal Ekono- mi Islam La Riba, Vol. IV, No. 2 Desem- ber 2010.
Bambang Iswanto, “Ekonomi Islam dan Poli- tik Hukum di Indonesa”, Jurnal Maza- hib, Vol. VII, No. 2, Desember 2013, hlm. 12.
Dirjen Bimas Islam Depag RI, Panduan Pem- berdayaan Tanah Wakaf Produktif Strat- egis di Indonesia, Jakarta: Depag RI, 2003.
Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Is- lam: Sejarah, Teori dan Konsep, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2013.
Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
Isa Abduh, Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam ,
Kairo, Ma’had al-Dirasat, t.t.
Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arn- scheidt, Kajian Sosio-legal , dalam Su- listyowati Irianto dkk, (ed), (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas In- donesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbakan Syariah di Indonesia, Malang:
UIN Malang Press, 2009.
M. Umer Chapra, Islam and Economic Devel- opment , New Delhi: Adam Publisher &
Distributors, 2007.
Muchsin, “Kontribusi Hukum Islam terhadap
Perkembangan Hukum Nasional”, Mim- bar Hukum , No. 68 Februari 2009, Ja- karta, PPHIMM.
Muhammad Sya fi i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema In- sani Press, 2003. Mustafa Edwin Nasution, at. al, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kecana,
2006.
Nevi Hasnita, “Politik Hukum Ekonomi Sya-
riah”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik
Hukum , IAIN Ar-Raniri Banda Aceh.
Ridwan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Is- lam di Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, Jurusan Syariah STAIN Pekalongn, Vol. 11, No. 2, Desember 2013.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 2003.
Suhartono, Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syariah ke Ranah Sistem Hu- kum Nasional , www.badilag.net.
Syed Nawwab Haider Naqvi, Islam, Econom- ics, and Society , Alih Bahasa M. Saiful Anam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Ja- karta: Sinar Gra fi ka, 2008.