ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## Pemenuhan Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Endang Kustini 1 ; Rini Dianti 2
1-2) Universitas Pamulang. Email : abiyufay@gmail.com , fauzi.rini71@gmail.com ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL ILMIAH

## MANAJEMEN FORKAMMA
Vol.4 , No.1, November 2020 Halaman  : 24 –  36 © LPPM & FORKAMMA
Prodi Magister Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )   : 2599-171X ISSN ( print )     : 2598-9545
Keyword : Disabilities; State Civil Apparatus (ASN); Rights and Obligations of Disabilities
JEL. classification : O15,

## Contact Author :

## PRODI MAGISTER MANAJEMEN & FORKAMMA UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalforkamma.unpam@gmail.com
Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak aparatur sipil negara  (ASN)  penyandang  disabilitas  di  Pemprov  DKI  Jakarta. Sesuai  Undang-undang  RI  pasal  28D  ayat  (2)  dan  Undang- undang  no  8  tahun  2016 pasal  11  tentang  hak  penyandang disabilitas  yang  menyebutkan “setiap  penyandang  disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, kewirausahaan  dan  koperasi ”.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatf.  Penelitian dilaksanakan  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Dinas  Tenaga Kerja,  Transmigrasi  dan  Energi,  Dinas  Sosial  Pemprov  DKI Jakarta. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASN  penyandang  disabilitas  di  Pemprov  DKI  Jakarta  masih belum  terlaksana  dengan  baik,  pada  CPNS  tahun  2018  di Pemprov  DKI  Jakarta  ada  64  formasi  untuk  CPNS  disabilitas dan 23 ASN penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan Pemprov  DKI  Jakarta,  hal  ini  terjadi  karena  kurangnya sosialisasi,  informasi  perekrutan  /seleksi  penerimaan  ASN disabilitas,  kurangnya  fasilitas  infrastruktur  sarana  dan prasarana pendukung dan adanya diskriminasi pada pekerjaan dan posisi tertentu.
This research discusses the fulfillment of the rights of the state civil  servants  (ASN)  of  persons  with  disabilities  in  the  DKI Jakarta  Provincial  Government.  Persons  with  disabilities  have the  same  rights  as  non-disabled  workers,  according  to  Law  of the  Republic  of  Indonesia  Article  28D  paragraph  (2)  and  Law No.  8  of  2016  Article  11  concerning  the  rights  of  persons  with disabilities  which  states  "every  person  with  disabilities  has equal rights and opportunities in employment, entrepreneurship and cooperatives ”. This research is a descriptive study  with a qualitative  approach.  This  research  was  conducted  at  the Regional  Civil  Service  Agency,  Department  of  Manpower, Transmigration  and  Energy,  Social  Service  of  DKI  Jakarta Provincial  Government.  The  results  showed  that  the  fulfillment of  ASN  rights  for  persons  with  disabilities  in  the  DKI  Jakarta Provincial  Government  has  not  been  carried  out  properly,  in 2018  CPNS  in  the  DKI  Jakarta  Provincial  Government  there were  23  ASNs  with  disabilities  working  in  the  DKI  Jakarta Provincial  Government,  this  happened  due  to  lack  of socialization  and  recruitment  information  selection  of  ASN  with disabilities,  lack  of  supporting  infrastructure  facilities  and infrastructure and discrimination in certain jobs and positions. .
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## PENDAHULUAN
“ Hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  merupakan  milik  setiap  warga  negara Indonesia,  tidak  terkecuali  warga  negara  penyandang  disabilitas.  Meskipun konstitusi memberikan  hak  yang  sama  bagi  warga  negara,  namun  kesempatan  penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan  sangat  rendah  dibandingkan  dengan masyarakat  umumnya.  Mendapatkan  pekerjaan  adalah  hal  penting  bagi  penyandang disabilitas  sama  seperti  kebutuhan  dasar  lain,  diantaranya  pendidikan,  kesejahteraan dan  kenyamanan ” (Rozali  dkk,  2017).  Dalam  dunia  kerja,  “penyandang  disabilitas dihadapkan pada berbagai hambatan, tantangan penyandang disabilitas untuk bekerja bisa  dalam  beragam  bentuk  dan  dalam  berbagai  tingkatan,  baik  dari  dalam  maupun luar  dunia  kerja,  diantaranya  tingkah  laku  dan  diskriminasi,  pendidikan  dan  pelatihan ( United  Nations-ESCAP ,  2015).  Sebagian  masyarakat  masih  menganggap penyandang disabilitas sebagai golongan yang bergantung pada orang lain dan hanya memerlukan belas kasihan. Pandangan ini mendiskriminasikan penyandang disabilitas sehingga  tidak  memiliki  kehidupan  yang  mandiri.  Dengan  lahirnya  Undang-undang” Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  “memberikan  peluang  kerja  yang  cukup signifikan  bagi  penyandang  disabilitas.  Undang-undang  ini  memberikan  jaminan  bagi penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah maupun pihak swasta sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2).  Pasal  53  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Badan Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  wajib  memperkerjakan  paling sedikit 2%(dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Perusahaan  swasta  wajib  memperkerjakan  paling  sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.
Undang-undang  yang  memberikan  kesempatan  kepada  penyandang  disabilitas menjadi  (ASN)  adalah  UU  No.  5  Tahun  2014  pasal  1  angka  22  yang  menyebutkan “Sistem  merit  adalah  kebijakan  dan  manajemen  ASN  yang  berdasarkan  pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar  belakang,  politik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal  usul,  jenis  kelamin,  status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”.
Di antara kota-kota besar di Indonesia, “Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara dan juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa” (BPS DKI Jakarta 2015).
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Tabel 1   Jumlah Penduduk DKI Jakarta berdasarkan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Penduduk (jiwa) Kepulauan Seribu 23.011 Jakarta Selatan 2.164.070 Jakarta Timur 2.817.994 Jakarta Pusat 910.381 Jakarta Barat 2.430.410 Jakarta Utara 1.729.444 Jumlah 10.075.310
Sumber: SUPAS BPS 2015
Dari  jumlah  penduduk  DKI  Jakarta  berdasarkan  kabupaten/kota  sesuai  tabel diatas  terdapat  sekitar  1.3  juta  jiwa  yang  merupakan  penyandang  disabilitas.  Rincian mengenai jumlah penyandang disabilitas di DKI Jakarta tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 tentang jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas sebagai berikut:

## Tabel 2  Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas
Jenis Disabilitas Jumlah (jiwa) Kesulitas/Gangguan melihat 470.595 Kesulitan Gangguan mendengar 163.020 Kesulitan Menggunakan Kaki/berjalan 246.036 Kesulitan Menggunakan Tangan/jari 106.202 Kesulitan/Gangguan Mengingat atau berkonsentrasi 156.929 Gangguan perilaku/Emosional 97.864 “Kesulitan/Gangguan Berbicara dan/atau Memahami berkomunikasi dengan orang lain” 85.661 Jumlah 1.326.307
Sumber: SUPAS BPS 2015
Dari  tabel  diatas  DKI  Jakarta  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  di  Indonesia, terdapat  pula  jumlah  penyandang  disabilitas  yang  tinggi  dengan  perbandingan  8:1  yang artinya disetiap 8 orang penduduk Jakarta terdapat 1 orang penyandang disabilitas. Yang kemudian  menjadi  persoalan  adalah  apakah  dengan  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang tersedia  dapat  memfasilitasi  semua  penduduk  Jakarta  tersebut.  “Untuk  menangani penyandang disabilitas tidak hanya diperlukan sebuah rehabilitas, namun juga diperlukan aksesibilitas,  kesetaraan  dan  keadilan  dimana  kaum  disabilitas  dapat  berperan  penuh sebagai masyarakat dan warga negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memberikan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam hal kesetaraan peluang  dan  hak  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Penyediaan  aksesibilitas fisik  didalam fasilitas  umum  juga  harus  mempertimbangkan  derajat  kecacatannya,  secara  umum penyandang  disabilitas terbagi  menjadi  3 yaitu,  cacat fisik,  cacat  mental,  cacat fisik  dan mental.  Bagi  penyandang  disabilitas  mental  adanya  aksesibilitas  fisik  tidak  terlalu diperhitungkan  karena  secara  fisik  banyak  dari  penyandang  disabilitas  mental  yang memiliki fisik sempurna, namun bagi penyandang disabilitas fisik hal ini sangat membantu mereka untuk tetap bisa beraktivitas seperti orang normal”.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## A. KAJIAN LITERATUR

## Disabilitas
Penyandang  “Disabilitas  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  penyandang diartikan  dengan  orang  yang  menyandang  (menderita)  sesuatu.  Sedangkan  disabilitas merupakan  kata  bahasa  Indonesia  yang  berasal  dari  kata  serapan  bahasa  Inggris disability (jamak: disabilities ) yang berarti cacat atau ketidakmampuan”.
Penyandang Disabilitas “menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention  On  The  Right  Of  Person  With  Disabilities (Konvensi  Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual,  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi  penuh  dan  efektif  berdasarkan  persamaan  hak.  Secara  konstitusional mereka  (penyandang  disabilitas)  memiliki  hak  yang  sama  untuk  dapat  hidup  sejahtera dengan  cara  mendapatkan  kerja  dan  bekerja  dengan  layak.  Sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  28A  Undang–Undang  Dasar  1945  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Kemudian  hak  untuk  mendapatkan  kerja  yang  layak  secara  khusus  diatur  dalam Pasal 27 Ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Selain  itu  terdapat  pula  Pasal  28D  Ayat  (2)  Undang  – Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki hak  untuk  bekerja  dan  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  serta  layak  dalam hubungan  kerja  tersebut.  Pemenuhan  hak–hak  tersebut  tentu  tidak  bisa dilepaskan  dari kewajiban  pemerintah  daerah  sebagai  salah  satu  pemegang  kekuasaan.  Pemerintah daerah  memiliki  kuasa  untuk  membuat  peraturan/kebijakan  sebagai  representasi pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan  dan  melindungi  hak  tersebut.  Kewajiban pemerintah  daerah  ini  tertuang  dalam  Pasal  28I  bahwa  perlindungan,  pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah daerah”.

## Hak-Hak Disabilitas
Pasal  1  angka  1  “Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang Cacat”,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  9,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3670).  Peraturan  Daerah  Provinsi “Lampung  Nomor  10  Tahun  2013  tentang  Pelayanan  dan    Pemenuhan  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas”.  Pasal  4 Ayat  2  UU  no  8  tahun  2016  ini  menjabarkan  lanjutan “ragam  definisi  penyandang  disabilitas  serta  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan Sosial”,  Jilid  20, Nomor  2,  Oktober  2019,  47-62  139  sifat  yang  mendasari  pendefinisian  “ragam penyandang disabilitas di Indonesia”, yaitu “penyandang Disabilitas ganda atau multi”.
UU  no.  8  tahun  2016  “sangat  berbeda  dengan  UU  no.  4  tahun  1997,  perbedaan utamanya antara lain bahwa”:
a. Definisi “penyandang disabilitas di Undang-Undang yang baru ini jelas membawa pesan  dunia  yang  dirangkumkan  dalam  konvensi  hak  asasi  penyandang disabilitas (UNCRPD), yang tidak berfokus sekedar pada keterbatasan yang ada pada  penyandang  disabilitasnya  melainkan  pada  hasil  interaksi  antara lingkungan  dan  sikap  masyarakat.  Jadi  tidak  memojokkan  atau  melabel  yang mengalami  disabilitas  sebagai  individu  yang  tidak  normal/abnormal, sebagaimana yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun1997”.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
b. Definisi  penyandang  disabilitas  “Undang-Undang  yang  baru  ini  juga  membawa pesan  bahwa  disabilitas  adalah  bagian  dari  keragamanan/ diversity ,  bagian  dari pengalaman  alami  umat  manusia”.  Setiap  individu  “berkemungkinan  untuk mengalami  disabilitas  dimana  pun  dan  kapan  pun.  Bukan  merupakan  ketidak beruntungan  bagi  orang  yang  mengalaminya (personal  tragedy) sebagaimana pemahaman yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun 1997”.
c. Klasifikasi  penyandang  disabilitas  di  “Undang-Undang  no  8 tahun  2016  ini  juga sangat  berbeda  dari  klasifikasi  sebelumnya.  Di  Undang-undang  ini  ada  5 klasifikasi  (termasuk  penyandang  disabilitas  ganda)”  sedangkan  di  Undang- Undang  no.  4  tahun  1997  “hanya  3  klasifikasi  termasuk  cacat  ganda  (fisik  dan mental)”.  Di  Undang-Undang  yang  baru  ini  “penyandang  disabilitas  fisik  tidak termasuk  kategori  yang  dulu  di  Undang-undang  no  4  tahun  1997  adalah penyandang  cacat  fisik  yaitu  penyandang  gangguan  fungsi  penglihatan/netra, gangguan  fungsi  pendengaran/rungu,  dan  gangguan  fungsi  bicara/wicara”. Penyandang  ketiga  “kategori  gangguan  tersebut  kini  terkategori  sebagai penyandang  disabilitas  sensorik.  Demikian  juga  dengan  yang  dulu  hanya  satu kategori  yaitu  penyandang  cacat  mental,  kini  di  Undang-Undang  no.  8  tahun 2016  dibedakan  menjadi  dua  kategori  yaitu  penyandang  disabilitas  mental  dan penyandang  disabilitas  intelektual,  yang  memang  memiliki  perbedaan  yang sangat mendasar”.

## Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas
Dalam  KBBI,  Aparatur  Negara  didefinisikan  sebagai  “alat  kelengkapan  Negara”, meliputi  “bidang  kelembagaan,  ketatalaksanaan,  dan  kepegawaian,  yang  mempunyai tanggung  jawab  melaksanakan  roda  pemerintahan  sehari-  hari”.  Berdasarkan  UU  No.  5 Tahun 2014, disebutkan “beberapa pengertian terkait dengan aparatur sipil Negara”, yaitu
:
a. ASN  adalah “profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.
b. Pegawai  ASN  adalah  “PNS  dan  PPPK,  yang  diangkat  oleh  pejabat  Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan dgaji berdasarkan peraturan perundang- undangan”.
c. PNS adalah “warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai  pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  Pembina  kepegawaian  untuk menduduki jabatan pemerintahan”.
d. PPPK  adalah  “warga  Negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah”.
ASN  adalah  “profesi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah”.  Pembahasan  tentang  “ASN merupakan  bagian  dari manajemen keegawaian  Negara  dibawah  kewenangan  Presiden sebagai kepala pemerintahan” (passal 4 ayat 1 UUD NRI 1945).
Sistem  merit  dalam  “Undang-Undang  ASN  adalah  sistem  yang  diterapkan  dalam pelaksanaan  manajemen ASN  guna  mewujudkan  profesi  ASN  yang  memiliki  kewajiban mengelola  dan  mengembangkan  dirinya  dan  wajib  mempertanggungjawabkan kinerjanya”.  Sehingga  dengan  hadirnya  “UU ASN  ini  dapat  membawa  angin  segar  bagi penyandang  disabilitas  yang  ingin  menjadi  PNS”.  Meskipun  penyandang  disabilitas “memiliki  keterbatasan  kemampuan  berupa  kecacatan  fisik”,  akan  tetapi  penyandang disabilitas “tetap mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari”.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Dalam penjelasan pasal 65 ayat (1) huruf b “UU ASN dijelaskan bahwa syarat sehat jasmani  bagi  penyandang  disabilitas  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pelaksanaan pekerjaan”. Jadi, ketika penyandang  disabilitas telah  lolos seleksi  “CPNS  dan kemudian diangkat  menjadi  PNS  maka  pekerjaannya  akan  disesuaikan  dengan  derajat  kecacatan yang dimilikinya”.
Aparatur Sipil Negara (ASN) “penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang  sama  dengan  pegawai  lainnya  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  layak”.  Hal  ini dikuatkan  oleh  pendapat  Abdillah  (2015)  yang  mengatakan  bahwa  “penyandang disabilitas  sebagai  bagian  dari  warga  negara  yang  rentan  terhadap  diskriminasi memerlukan perlindungan lebih dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  atas  dasar  kesamaan  hak  dan kesempatan dengan warga negara lainnya”.

## B. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, subyek penelitian adalah Pemerintah daerah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  dan  dokumentasi. Pemeriksaan  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan cross  check sehingga penelitian  ini  memiliki  sampel  sebanyak  12  orang,  4  orang  dari  dinas  dan  8  orang  dari ASN disabilitas. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Setelah  data  dikumpulkan,  kemudian  dianalisis  data  dengan  “ Analysis Interactive  Model Miles  dan  Huberman”  (Sugiyono,  2014).  Proses  analisis  data  “terbagi menjadi  empat  tahap  yaitu”:  1)mengumpulkan  data,  2)reduksi  data,  3)display  data, 4)penarikan/verifikasi kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
CPNS tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 64 formasi untuk pelamar disabilitas saat lowongan lalu dengan jumlah pelamar 45 orang. Setelah melalui tahapan seleksi ada 23 penyandang disabilitas, baik tuna netra, tuna daksa, dan tuna rungu yang dinyatakan lolos sebagai CPNS dan kini bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tersebar  di  sejumlah  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD).  “Terdapat  beberapa tantangan  dan  permasalahan  yang  tidak  hanya  dihadapi  oleh  pemerintah,  tapi  bagi penyandang  disabilitas  memiliki  tantangan  tersendiri  dalam  mendapatkan  kesempatan kerja,  tantangan  itu  antara  lain:  terbatasnya  kesempatan  kerja,  karena  hanya  jenis pekerjaan/jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh penyandang disabilitas, kesenjangan antara  kompetensi  dengan  persyaratan  kerja  yang  ditentukan  oleh  pengguna  dan terbatasnya  informasi  yang  tersedia  di  pasar  kerja  untuk  penyandang  disabilitas. Kemampuan  kerja  para  penyandang  disabilitas  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  kesehatan mereka,  namun  faktor  tingkah  laku  dan  kepribadian  lebih  berpengaruh  kepada kemampuan kerja”. (Lavasani, Wahat & Ortega, 2015)
Menurut  Dieny  Istiqomah (Kepala subbidang  perencanaan pegawai  BKD  Pemprov DKI  Jakarta)  menjelaskan:  “ Pelaksanakan  proses  seleksi  administrasi  CPNS  Pemprov DKI  Jakarta  baik  formasi  umum,  cumlaude  atau  disabilitas  sesuai  dengan  ketentuan dalam Permen PAN yang berlaku untuk pengadaan CPNS. ” Untuk detail mengenai jenis formasi, persyaratan, tata cara pendaftaran, proses seleksi, dan ketentuan lainnya dapat dilihat  pada  website  bkddki.jakarta.go.id.  Adapun  mengenai  ketentuan-ketentuan  untuk
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
disabilitas  yang  boleh  mengikuti  CPNS/PNS  di  lingkungan  pemprov  DKI  sudah  tertera pada website BKD DKI secara online, adapun ketentuannya sebagai berikut :
a. Lulusan “Perguruan Tinggi Dalam Negeri jenjang, Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV),  dan  Strata  1  (S.1)  dari  program  studi  yang  terakreditasi  pada  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT)  dan  atau  LAM  PT Kes/Pusdiknakes  pada  saat  kelulusan  yang  dibuktikan  dengan  tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengn nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal  2,50.  Terhadap  ijazah  yang  ditetapkan  pada  saat  sertifikat akreditasinya dinyatakan tidak berlaku, maka pelamar wajib melampirkan surat pernyataan  surat  keterangan  dari  pejabat  yang  berwenang  pada  BAN-PT  dan atau  LAM  PT  Kes/Pusdiknakes  yang  menyatakan/menerangkan  akreditasi program studi perguruan tinggi pelamar saat kelulusan”;
b. Lulusan “Perguruan Tinggi Luar Negeri jenjang Strata 1 (S.1), Diploma IV (D.IV) dan Diploma III (D.III) memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan nilai konversi Indeks Prestasi KumuJatif (IPK) Minimal 2,50”;
c. Khusus  untuk  “pelamar  pada  formasi  jabatan  guru  yang  memiliki  sertifikasi pendidik  sesuai  dengan  jabatan  yang  dilamar  (Iinier)  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  atau  Kementerian  Riset  dan Teknologi  atau  Kementerian  Agama  wajib  mengunggah  hasil  scan  sertifikasi pendidik asli pada saat mendaftar untuk pengganti SKB setelah diverifikasi dan dinyatakan valid oleh Panitia Seleksi”;
d. Khusus untuk “pelamar pada formasi jenis jabatan dokter, dokter gigi, perawat ahli,  perawat  terampil,  perawat  gigi  terampil,  bidan  terampil,  apoteker,  asisten apoteker,  fisioterapi  terampil,  nutrisionis  ahli,  nutrisionis  terampil,  perekam medis terampil, pranata laboratorium kesehatan terampil, radiographer terampil, refraksionis optisien, sanitarian ahli, dan sanitarian terampil wajib mengunggah hasil scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku. Surat Tanda Registrasi (STR) internship tidak berlaku untuk jabatan dokter dan dokter gigi”;
e. Wajib  melampirkan  “Surat  Keterangan  Disabilitas  dari  dokter  Rumah  Sakit Pemerintah  puskesmas  yang  menerangkan  jenis  dan  derajat  tingkat kedisabilitasannya”;
f. Melampirkan verifikasi “persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi  dengan  jenis  dan  derajat  kedisabilitasannya,  sebelum  pelaksanaan ujian  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  sesuai  dengan  undangan  dari  panitia seleksi daerah”;
g. Memiliki sertifikat “TOEFL, IELTS, atau yang sejenis yang dibuat paling lambat tahun  2018  atau  yang  masih  berlaku  saat  mendaftar  dengan  nilai  TOEFL minimal 400 atau lELTS minimal 3,5 atau yang setara”;
h. Bagi pelamar “penyandang dilsabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi cumlaude , wajib mememuhi seluruh persyaratan yang tercantum pada formasi umum dan atau formasi cumlaude”;
i. Wajib  melampirkan  (mengunggah)  “surat  keterangan  resmi  dari  dokter  pada Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya pada saat mendaftar”;
j. Melakukan  verifikasi  “persyaratan  pendaftaran  untuk  memastikan  kesesuaian formasi  dengan  jenis  dan  derajat  tingkat  kedisabilitasannya,  sebelum pelaksanaan  ujian  Seleksi  Kompetensi  Dasar (SKD)  sesuai  dengan  undangan dari panitia seleksi daerah”.
Meski  baru  dibuka  lagi  lowongan ASN  Pemprov  DKI  Jakarta  bagi  disabilitas  pada 2018, sebenarnya pembukaan ini sudah dilakukan sejak lama. Meski begitu, tidak semua kuota yang tersedia bisa terserap. BKD  Provinsi  DKI  Jakarta mencatat  “pelamar  CPNS
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
DKI  Jakarta”  pada  2019  tercatat  50.528  pelamar.  Peserta  yang  “dinyatakan  lolos administrasi  dan  memenuhi  syarat  sebanyak  41.217  orang,  sisanya  9.311  tidak  lolos”. Pemprov DKI Jakarta membuka 3.380 formasi CPNS meliputi tiga bidang yakni tenaga kesehatan,  tenaga  pengajar/guru  dan  tenaga  teknis  maupun  administrasi.  Tes  seleksi dilaksanakan  menggunakan  metode 'computer  asisted' Tes  Badan  Kepegawaian Negara.  Sebanyak  440  laptop disediakan  untuk  peserta  tes.  Peserta  disabilitas  tetap mengikuti  tes  yang  sama  dengan  peserta  umum  yakni  dengan  sistem  CAT ('computer asisted) , mereka akan mengikuti tes bersama peserta lainnya.
Menurut  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta berkomitmen  memberikan  kesetaraan  dan  keadilan  sosial.  Termasuk,  bagi  penyandang disabilitas  untuk  menjadi  PNS.  Pada  CPNS  tahun  2018  Pemprov  DKI  Jakarta mengalokasikan 64 formasi  untuk  pelamar  disabilitas saat  lowongan  lalu dengan  jumlah pelamar  45  orang. Setelah  melalui  tahapan  seleksi  ada  23  penyandang  disabilitas,  baik tuna  netra,  tuna  daksa,  dan  tuna  rungu  yang  dinyatakan  lolos  sebagai  CPNS. Setelah melalui tahapan seleksi ada 23 penyandang disabilitas, tuna netra, tuna daksa, dan tuna rungu  yang  dinyatakan  lolos  sebagai  CPNS.  kini  bekerja  di  lingkungan  Pemprov  DKI Jakarta “yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah” (SKPD).
Sumber: https://bkddki.jakarta.go.id/.
Dinas  Sosial  paling  banyak  jumlah  ASN  penyandang  disabilitas,  yang  lainnya merata di tahun 2019, Pemprov DKI telah melakukan monitoring terhadap 31 perusahaan dengan jumlah penempatan kerja sebanyak 183 penyandang disabilitas. Lalu, tahun 2018 Dinas Sosial juga turut memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produksi (UEP) kepada 144 penyandang disabilitas netra, dengan harapan bisa memulai usaha mandiri.
“Lingkungan sosial di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah mendukung suasana kerja bagi  PNS  Disabilitas,  tidak  ada  diskriminasi  terhadap  pegawai  ASN  disabilitas.  Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mapun UPT dibawah Dinas Sosial sudah memfasilitasi sarana dan  prasarana  bagi  disabilitas.  Gedung-gedung  Dinas  Sosial  dan  UPT  sudah  terdapat ramp,  akses  untuk  absensi  pun  sudah  dipermudah.  Dan  implementasi  sudah  sesuai dengan  kondisi  yang  diharapkan  oleh  CPNS  disabilitas.  PNS  Disabilitas  di  lingkungan Dinas  Sosial  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  melakukan  pekerjaannya  dengan  baik,  sesuai dengan  kondisi  yang  diharapkan.  Pekerjaan  yang  diberikan  disesuaikan  dengan
No. SKPD Jumlah 1. Dinas Komunikasi, informatika dan statistik prov DKI Jakarta 1 2. Dinas Perpustakaan dan kerasipan prov DKI Jakarta 2 3. Badan “Pajak dan retribusi daerha prov DKI Jakarta” 2 4. Dinas Cipta karya, “tata ruang dan pertanahan prov DKI” Jakarta 1 5. Dinas Tenaga kerja, transmigrasi dan energi prov DKI Jakarta 2 6. Dinas Pendidikan prov DKI Jakarta 7 7 Dinas Kependudukan dan catatan sipil prov DKI Jakarta 1 8. Dinas Pariwisata dan kebudayaan prov DKI Jakarta 1 9. Dinas Sosial prov DKI Jakarta 4 10.  Badan pengelola aset daerah prov DKI Jakarta 1 11.  Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan prov DKI Jakarta 1 Total 23
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
kemampuan  mereka  masing-masing.” (Wawancara  dengan  Rosihan Arsyad  Ka  subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Pemprov DKI). Upaya yang sudah dilakukan oleh Disnaker Pemprov DKI dalam membantu pemberdayaan tenaga kerja disabilitas.
a. Melakukan sosialisasi “UU no.8 Tahun 2016 dan PP no 52 tahun 2019” tentang kuota satu persen untuk perusahaan swasta dan kuota dua persen untuk BUMN, BUMD dan instansi pemerintah.
b. Menghimbau  yayasan/pengelola  Tenaga  Kerja  Disabilitas  membentuk  Bursa Kerja Khusus Tenaga Kerja Disabilitas pada lembaganya.
c. Menyelenggarakan  pelatihan  ketrampilan  untuk  meningkatkan  kualitas  Tenaga Kerja Disabilitas.
d. Memberikan  kesempatan  kepada  Tenaga  Kerja  Disabilitas  untuk  mengikuti pelatihan di PPKD (Pusat Pelatihan Kerja Daerah)
e. Melakukan pendataan Tenaga Kerja Disabilitas
f. Pembekalan penempatan bagi disabilitas
g. Menyelenggarakan  Bimtek  Pengelola  Tenaga  Kerja  Disabilitas  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  Tenaga  Kerja  Disabilitas  dalam  rangka mengupayakan agar memperoleh pekerjaan (formal/informal) sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.
Kendala umum yang dihadapi bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas meliputi 2 faktor:
a. Faktor Internal
1) Masih ada sebagian penyandang disabilitas yang kurang percaya diri
2) Ketidaksesuain  jenis  “ketrampilan  Tenaga  Kerja  Penyandang  Disabilitas dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja yang ada”
3) Adanya  hambatan  “intern  pribadi  dari  Tenaga  Kerja  Penyandang  Disabilitas baik dari diri sendiri maupun keluarganya”
b. Faktor Eksternal
1) Belum  tersosialisasi  praktek  bisnis  yang  sukses  memanfaatkan  potensi disabilitas
2) Kesadaran pengusaha yang masih rendah atas Peraturan Undang-Undang no 8/ tahun 2016
3) Terbatasnya kesempatan kerja yang terbuka bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
4) Stigma negatif sebagian masyrakata terhadap Tenaga Kerja Disabilitas
5) Tidak ada data yang valid tentang populasi disabilitas termasuk data angkatan kerja disabilitas
Upaya  Disnaker  untuk  penanganan  Tenaga  Keja  Disabilitas  sebagai  standar kompetesi  kerja  adalah  Disabilitas  yang  masuk  usia  kerja/produktif,  perlunya Suport system yang baik dari lembaga/pengelola Tenaga Kerja Disabilitas, Lembaga/perusahaan yang  memenuhi  syarat  berkewajiban  mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Disabilitas  sesuai dengan  Undang-Undang  no  8/tahun  2016.  Sedangkan  program  yang  sudah  dilakukan oleh  Disnaker  Pemprov  DKI  dalam  penanganan  Tenaga  Kerja  Disabilitas  meliputi: Memberikan  kesempatan  untuk  mengikuti  pelatihan  pada:  PPKD  di  5  wilayah  Pemprov DKI, PPKD industri Pasar Rebo, PPKD khusus las condet
a. Peningkatan ketrampilan bagi Tenaga Kerja Disabilitas di bidang: Tata boga dan sablon, otomotif kendaraan roda 2, hidroponik, komputer, education toys, sulam pita, pijat tradisional, agrobisnis, servis Hp
b. Sosialisasi peraturan di bidang penempatan Tenaga Kerja Disabilitas
c. Bimbingan teknis antar kerja bagi pengelola Tenaga Kerja Disabilitas
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## D. KESIMPULAN
1. Pemprov  DKI  memberikan  dukungan  kepada  penyandang  disabilitas  agar  bisa bekerja di pemerintahan, meskipun memiliki kekurangan, penyandang disabilitas juga  memiliki  hak  yang  sama  dengan  lainnya,  mendapatkan  pekerjaan  yang layak  sesuai  dengan  kemampuan,  karena  selama  ini    mereka  kerap  kali menghadapi  kesulitan,  seperti  terbatasnya  pelatihan  ketrampilan  hingga lapangan  kerja.  Pemenuhan  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  bagi  ASN penyandang  disabilitas  di  Pemprov  DKI  Jakarta  dapat  dikatakan  belum terpenuhi .
2. Ada  “beberapa  tantangan  dan  permasalahan  yang  tidak  hanya  dihadapi  oleh pemerintah, tapi bagi penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mendapatkan  kesempatan  kerja,  tantangan  itu  antara  lain:  terbatasnya kesempatan  kerja,  karena  hanya  jenis  pekerjaan/jabatan  tertentu  yang  dapat diduduki  oleh  penyandang  disabilitas,  kesenjangan  antara  kompetensi  dengan persyaratan  kerja  yang  ditentukan  oleh  pengguna  dan  terbatasnya  informasi yang  tersedia  di  pasar  kerja,  kurangnya  pendidikan  dan  pelatihan,  lingkungan yang  sulit  diakses  karena  kurangnya  fasilitas  pendukung  untuk  penyandang disabilitas:.
3. Pelaksanakan  proses  seleksi  administrasi  CPNS  Pemprov  DKI  Jakarta  baik formasi umum, cumlaude atau disabilitas sudah sesuai dengan ketentuan dalam PermenPAN  yang  berlaku  untuk  pengadaan  CPNS.  Dan  upaya-upaya  yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kuota dua persen tenaga kerja  penyandang  disabilitas  dengan  menyebarkan  pengumuman  kepada organisasi  disabilitas  yang  dikoordinir  oleh  Dinas  Sosial  dan  melakukan sosialisasi melalui media online .
4. Dinas  Sosial  paling  banyak  jumlah  ASN  penyandang  disabilitas,  yang  lainnya merata  di  tahun  2019,  Pemprov  DKI  telah  melakukan  monitoring  terhadap  31 perusahaan  dengan  jumlah  penempatan  kerja  sebanyak  183  penyandang disabilitas. Lalu, tahun 2018 Dinas Sosial juga turut memberikan bantuan Usaha Ekonomi  Produksi  (UEP)  kepada  144  penyandang  disabilitas  netra,  dengan harapan bisa memulai usaha mandiri. Lingkungan sosial di Dinas Sosial Provinsi DKI  Jakarta  sudah  mendukung  suasana  kerja  bagi  PNS  Disabilitas,  tidak  ada diskriminasi terhadap pegawai ASN disabilitas. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mapun  UPT  dibawah  Dinas  Sosial  sudah  memfasilitasi  sarana  dan  prasarana bagi  disabilitas.  Gedung-gedung  Dinas  Sosial  dan  UPT  sudah  terdapat  ramp, akses  untuk  absensi  pun  sudah  dipermudah.  Dan  implementasi  sudah  sesuai dengan  kondisi  yang  diharapkan  oleh  CPNS  disabilitas.  PNS  Disabilitas  di lingkungan  Dinas  Sosial  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  melakukan  pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pekerjaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing.
5. Implementasi  dari  Undang-undang  no.8  tahun  2016  belum  dapat  terealisasi dengan  baik,  masih  perlu  perbaikan  dan  evaluasi  untuk  kedepannya  nanti. Kepedulian  dan  keseriusan  semua  pihak  sangat  diharapkan  khususnya  jajaran pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten  dan  kota  serta seluruh  lapisan  masyarakat  yang  menjadi  bagian  dari  struktur  negara,  harus bersiap-siap  melaksanakan  tugasnya  masing-masing  dalam  berbagai  urusan termasuk  urusan  sosial  dan  tentu  saja  urusan  penyandang  disabilitas  menjadi tanggung jawab bersama mengimplementasikan undang-undang ini.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## Saran:
1. Perlunya  perhatian  serta  pengawasan  khusus  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta dalam  melaksanakan  tes  seleksi  rekrutmen  pegawai  bagi  penyandang disabilitas,  berdasarkan  pengelompokan  jenis  keterbatasan  masing-masing penyandang disabilitas dengan cara pendampingan.
2. Memfasilitasi infrastruktur sarana dan prasarana pendukung sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan aktivitas bekerja.
3. Mensosialisasikan informasi perekrutan atau seleksi penerimaan ASN disabilitas melalui  media  cetak  dan  elektronik,  Dinas  sosial  pemprov  DKI  Jakarta  melalui panti  pembinaan  dengan  persyaratan  utama  bagi  penyandang  disabilitas  sehat rohani sehingga tidak ada diskriminasi.
4. Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  membuka  program  bursa  kerja  khusus penyandang  disabilitas sebagai wadah apresiasi  bagi penyandang disabilitasyang  memiliki  kemampuan  dan  keahlian  sehingga  mereka  mampu berkreativitas  akan  merasa  serta  program  pemerintah  bagi  penyandang disabilitas.
5. Menambah  kuota  untuk  ASN  disabilitas  sebagai  wujud  dari  tanggung  jawab negara  terhadap  masyarakatnya  dengan  tidak  mengganti  posisi  kuota  ASN disabilitas dengan ASN non disabilitas.
6. Dapat memaksimalkan peran penyandang disabilitas sebagai ASN di lingkungan pemprov DKI Jakarta, perbaikan dan pengembangan perlu dilakukan terhadap 2 unsur penunjang, yakni sarana prasarana dan skills atau keahlian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  J.  2015.  Pelaksanaan  Pemilu  Yang  Aksesibel  Dan  Non-Diskriminasi  Sebagai Upaya  Pemenuhan  Hak-Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas. Jurnal  HAM .  Vol  6 (1), 39-49.
Abdul  Khakim,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  cet.  II,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.
Adioetomo,  S.M.,  D.  Mont,  and  Irwanto.  2014.  Persons  with  Disabilities  in  Indonesia: Empirical  Facts  and  Implications  for  Social  Protection  Policies,  Jakarta, Indonesia, Demographic Institute, Faculty of
Aloysius  Uwiyono  dkk, Asas-asas  Hukum  Perburuhan,  (Jakarta:  PT  Rajagrafindo,  2014, Cetakan Kedua), hlm. 30
Bob Hasan Ingin Pengusaha Sediakan Lapangan Kerja Tunanetra,” http://economy.okezone.com/read/2016/01/26/320/1297346/bob-hasan-ingin- pengusaha-sediakan-lapangan-kerja-tunanetra
E.  Imma  Indra  Dewi  W,  SH.,  M.Hum  dan  V.  Sundari  Handoko,  S.Sos.,  M.Si.,  2012, Pemberdayaan  Penyandang  Cacat  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 9.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Hardjo  Prajitno  dkk,  Purbadi,  Hukum  Ketenagakerjaan, Tanggerang  Selatan:  Universitas Terbuka, 20017.
H.B. Sutopo,Metode Penelitian Kualitatif, Surakarata: UNS Press, 2002.
Iman  Soepomo,  Pengantat  Hukum  Perburuhan,  (Jakarta:  Djambatan,  1999,  Cetakan Kedua Belas), hlm. 36
Istifarroh.,  &Nugroho, W  C.  2019.  Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan  Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. Mimbar Keadilan , Vol 12 (1), 21-34.
Jurnal: Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4, 2014, hlm. 472.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  ,Edisi  Ke  empat,  (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008.
Kusuma.& Napsiyah, S.2007. Disabiitas sebuah pengantar. Jakarta: PIC UIN Jakarta
Lestari,  E.  Y  et  al,  2017.  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di  Kabupaten Semarang  Melalui  Implementasi  Convention  On  The  Rights  Of  Persons  With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Integralistik . Vol 2 (1), 1-9.
Lalu  Husni,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.
Munir  Fuady,  Pengantar  Hukum  Bisnis, (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti,  2012,  Cetakan Keempat), hlm. 191
Nawir.  2009.  Expose  data  penyandang  cacat  berdasarkan  klasifikasi  ICF  Tahun  2009, ditulis pada tanggal 17 Februari 2009
Ningsih,  E.  R.  2014.  Mainstreaming  Isu  Disabilitas  Di  Masyarakat  Dalam  Kegiatan Penelitian  Maupun  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Di  Stain  Kudus. Jurnal Penelitian , Vol 8 (1), 71-92.
Lesmana, R., & Ayu, S. D. (2019). Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan  Pembelian  Kosmetik  Wardah  PT  Paragon  Tehnology  And Innovation. Jurnal Pemasaran Kompetitif , 2 (3), 59-72.
Sunardi,  N.,  &  Lesmana,  R.  (2020).  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Manajemen  Keuangan  Desa  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program  Desa Sejahtera  Mandiri  Di  Desa  Cihambulu,  Kec.  Pabuaran,  Kab.  Subang. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi) , 3 (3), 277-288.
Peraturan  Pemerintah  daerah  Nomor  43  Tahun  1998  Tentang  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pe-nyandang Cacat
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  10  Tahun  2011,  Tentang  Perlindungan Penyandang Disabilitas
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  107  Tahun  2014,  Tentang Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Purinami, A et l. 2018. Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. Jurnal Pekerja Sosial. Vol 1 (3), 234-244.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Suhartoyo,  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja/buruh  penyandang  Disabilitas  di Indonesia.
Sunardi,  N.,  Lesmana,  R.,  Tumanggor,  M.,  &  Kadim,  A.  (2019).  Implementasi  Ilmu Manajemen dalam Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Abdul Kadim, Yayasan Ar-Rohim, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan. Jurnal Abdi Masyarakat Humanis, 1(1).
Imma  Indra  Dewi  W,  SH.,  M.Hum  dan  V.  Sundari  Handoko,  S.Sos.,  M.Si.,  2012, Pemberdayaan  Penyandang  Cacat  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 9.
Susiana,  Wardah,  2019,  Pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan pekerjaan di BUMN, Law Reform Volume 15 No.2 Tahun 2019
Istifarroh.,  &  Nugroho,  Widhi  Cahyo.  (2019).Perlindungan  Hak  Disabilitas  Mendapatkan Pekerjaan  Di  Perusahaan  Swasta  Dan Perusahaan  Milik  Negara. Mimbar Keadilan, Vol.12, (No.1), p.32
Lavasani, Seyed Shoban., Wahat, Noor Wahiza Abdul., & Ortega, Adriana. (2015). Work Ability of  Employees  with  Disabilities  in  Malaysia. Disability,  CBR  &  Inclusive Development, Vol.26, (No.2), p.22.
Dewi,  U.  (2015).  Implementasi  kebijakan  Kuota  bagi  Penyandang  Disabilitas  untuk Mendapatkan  Pekerjaan  di  kota  Yogyakarta. Natapraja, Jurnal  kajian  Ilmu Administrasi Negara, Vol.3,(No.2), p.81.
Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of  Per-son  With  Disabilities  (Konvensi  Mengenai  Hak  –  Hak  Penyandang Disabilitas)
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Pe-nyandang Cacat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang no.39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.