## Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa
Khojanah Hasan 1) , Maria Erlinda Tanesab 2)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

## Abstrak
Tujuan, - Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa pada desa di Kabupaten Sidoarjo. Desain/Methodologi/Pendekatan - Menggunakan 78 Desa di Kabupaten Sidoarjo. Pengujian analisis data menggunakan SPSS dalam menentukan adanya pengaruh ataupun tidak pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
Temuan penelitian - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Aloksi Dana  Perimbangan  Desa  di  Desa-desa  Kabupaten  Sidoarjo  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2017-2019 berpengaruh positif terhadap Belanja Desa.
Orisinalitas/nilai - Hasil penelitian ini memiliki nilai tambah yang berkontribusi dalam memperkuat konsep pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa, baik secara parsial maupun simultan.
Kata kunci : Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana perimbangan desa, belanja desa Jenis artikel: Artikel penelitian

## The effect of village original income, village funds, and allocation of village balance funds on village expenditures

## Abstract
Purpose, - This study aims to examine and analyze how the influence of village original income, village funds and the allocation of village balance funds on village expenditures in villages in Sidoarjo Regency. Design/methodology/approach - Using 78 villages in Sidoarjo Regency. Testing data analysis using SPSS in determining whether or not there is an effect of the independent variable on the dependent variable.
Findings  - The  results  showed  that  Village  Original  Income,  Village  Funds,  and  Allocation  of  Village Balance  Funds  in  Sidoarjo  Regency,  East  Java  Province  in  2017-2019  had  a  positive  effect  on  Village Expenditures.
Originality/value - The results of this study have added value that contributes to strengthening the concept of the influence of village original income, village funds, and the allocation of village balance funds on village spending, either partially or simultaneously.
Keywords : Village original income, village fund, allocation of village balance funds, village expenditures Paper type: Research Paper
P-ISSN: 2685-4724 | E-ISSN: 2798-9577
Vol 2, No 3 Desember 2021
Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi Vol 2, No 3, 2021  pp. 166-177 2685-4724 2798-9577
Published in the Jurnal Manajemen sains dan Organsasi. Published by FEB UPR Publishing Limited. This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence . Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors .
Received 20 August 2021 Revised 1 Oktober 2021, 15 Oktober 2021, 1 November 2021 Accepted 20 November 2021

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Perangkat  desa  diangkat  oleh kepala  desa  dan  bertugas  untuk  membantu  jalannya  pemerintahan  desa.  Dimana  hal  ini menjadi  fokus  dari  kebijakan  pemerintah  terkait  pembangunan  desa  terutama  dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan kebijakan.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintah Perimbangan Keuangan antara pusat  dan  daerah  Yang  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004.  Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang keuangan negara dan daerah. Dalam mengelola keuangan desa juga perlu direncanakan  dengan  sebaik-baiknya,  salah  satunya  dalam  mengelola  belanja  desa  yang diantaranya  menyangkut  dasar  hukum,  program  atau  kegiatan  yang  akan  di  laksanakan, jadwal  pelaksanaan,  siapa  yang  menjadi  pelaku  aktifitas  dalam  melaksanakan  program, berapa besar anggaran yang dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan  program/kegiatan  yang  dimaksud.  Jumlah  anggaran  belanja  pada  APBDes maupun  alokasi  untuk  setiap  program/kegiatan  merupakan  jumlah  tertinggi  yang  dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang di perkirakan akan di terima oleh pemerintah desa.
Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa dan dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  penyelenggaraan  kewenangan  Desa.  Darwanto  & Yustikasari  (2007)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  anggaran  belanja  seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Dalam hal ini sumber- sumber  dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  Belanja  Desa  diantaranya  terdiri  dari Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa),  Dana  Desa  (DD),  Alokasi  Dana  Perimbangan  Desa (ADPD).
Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola  semua  potensi-potensi  yang  dimiliki  sehingga  perekonomiannya  menjadi  lebih baik. Belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Selain pendapatan Asli Desa, dana desa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana desa yang diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten di provinsi jawa timur yang memiliki 18 kecamatan,  322  desa  dan  31  keluruhan.  Kabupaten  sidoarjo  memiliki  potensi  yang  cukup besar  dalam  rangka  pengenmbangan  kemajuan  desanya.  Sesuai  dengan  perarturan  Bupati Sidoarjo tahun 2019 Beberapa pendapatan asli desa meliputi: hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadya, partisipasi masyarakat dan  gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang  sah.  Dana  desa  yang  berasal  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
Adapun anggaran pendapatan dan Belanja Desa dari sampel 78 desa yang ada di kabupaten sidoarjo tahun 2017-2019 sebagaimana berikut:
Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari sampel 78 desa yang ada di kabupaten sidoarjo tahun 2017-2019
No  Tahun  PaDesa Dana Desa ADPD Belanja Desa 1 2017 7.510.837.377 63.826.657.179 56.854.046.179 145.885.212.190 2 2018 7.253.836.966 59.498.984.935 55.853.933.575 129.404.112.675 3 2019 8.481.037.965 66.634.321.765 61.438.314.144 142.925.959.475
Sumber data: Sipede Kemendesa
Dari data diatas dapat dilihat bahwa kontribusi dana desa dan alokasi dana perimbangan desa  lebih  besar  dari  apada  kontribusi  pendapatan  asli  desa.  Fenomena  masalah  dalam penelitian ini yaitu jika pendapatan asli desa dan dana desa naik maka diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika pendapatan asli desa dan dana desa turun maka akan diikuti pula dengan  turunya  belanja  desa.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pembuktian  untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan dan hubungannya antara pendapatan asli desa dan dana desa dengan belanja desa.
Dalam penelitian sebelumnya yaitu Dasuki (2020) menyatakan PADesa dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.  Kemudian dalam  penelitian dilakukan oleh Rokhmawan (2018) menyatakan bahwa PADesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa di Bidang Pertanian tahun 2017 di Kabupaten Sragen, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang Pertanian tahun 2017 di Kabupaten  sragen.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulistiyoningtyas  (2017) menyatakan  bahwa  Pendapatan  asli  desa  dan  Alokasi  dana  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Baron, Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di kecmatan Baron.
Jadi dapat disimpulkan  bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh peneliti berbeda-beda. Sesuai  dengan  hasil  penelitian  diatas  membuat  daya  tarik  peneliti  untuk  menganalisis bagaimana  pengaruh  pendapatan  asli  desa,  dana  desa  dan  alokasi  dana  perimbangan  desa terhadap belanja desa pada desa di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu peneliti merumuskan Apakah ada pengaruh pendapatan asli desa (PADesa), Dana Desa, alokasi dana perimbangan desa  (ADPD)  terhadap  belanja  desa  pada  desa-desa  dikabupaten  Sidoarjo.  Adapun  tujuan penelitian ini, peniliti ingin mengetahui pengaruh pendapatan asli desa (PADesa), Dana Desa dan  Alokasi  Dana  Perimbangan  Desa  terhadap  belanja  desa  pada  desa-desa  dikabupaten Sidoarjo.
Menurut  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  pendapatan  desa  meliputi  semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 menjelaskan  pendapatan  asli  Desa  adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  kewenangan  Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.  Sumber-sumber pendapatan asli desa menurut Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, hasil swadya partisipasi, dan gotong royong dan lain- lain pendapatan desa.
Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa pun ditentukan 10 % dari dan diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap, anggaran yang bersumber dari APBN  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  guna
meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan  desa.  Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
Adapun sumber pendapatan dana desa meliputi dana yang bersumber dari APBN, Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa dari kabupaten/kota, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Tujuan dan fungsi dana desa Mengacu kepada UU nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, maka masyarakat secara umum diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam alur penyaluran dana desa yaitu dari APBN yang disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke APBD.
Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggeraan  pemerintah,  pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Penggunaan  Dana  Desa  dan  Rencana  kerja pemerintah  desa.  Dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.
Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pencairan dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi  hasil  retibusi  daerah  dan  Alokasi  Dana  Desa  dilakukan  bertahap  sesuai  pembagian  dua  tahap dalam satu tahun anggaran.
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana  Desa (DD),  Alokasi Dana Desa (ADD),  bagi hasil pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi  dan  bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.
Ketentuan belanja desa sangat umum dan tidak ada batas  maksimum maupun minimum untuk alokasi tertentu. Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat  yang  bersamaan.  Konsekuensi  positifnya  desa  mempunyai  keleluasaan  untuk merencanakan  pengalokasian  anggaran  dalam rangka memenuhi  kebutuhan  pembangunan, sedangkan potensi konsekuensi negatif bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dalam postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa (kepala  desa,  perangkat  desa  dan  BPD)  dibandingkan  kebutuhan  warga.  Dengan  model ketentuan  seperti  ini,  maka  alokasi  belanja  di  APBDes  tergantung  pada  dinamika  politik anggaran  desa  (Irawan  et  al.,  2018).  Jenis  jenis  belanja  desa  sebagaimana  tertuang  dalam Permendagri pasal 19 tahun 2020, terbagi 4 jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.
Dalam mewujudkan desa yang mandiri, desa dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desanya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan  Asli  Desa  bertujuan  untuk  melatih  kemandirian  setiap  desa  dalam  mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukung  oleh  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  keuangan  maka  diharapkan  dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa  dengan  cara  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa.  Setiap  desa  memiliki  sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan.
Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli  desa  yang  diperoleh.  Semakin  besar  pendapatan  asli  desa  yang  diperoleh  maka  akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.
H1: Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa.
Pemerintah pusat memberikan dana desa secara umum dengan prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana  desa.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  dana  desa  yang  ditransfer  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  desa  harus  sepenuhnya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  belanja desa.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana  desa  diutamakan  dilakukan  secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa bila dana desa mengalami kenaikan maka nilai belanja desa juga akan naik.
H2 : Dana Desa berpengaruh Positif terhadap Belanja Desa.
Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten  setelah  dikurangi  dana  alokasi khusus.  Alokasi  Dana  Desa  ini  dapat  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan  pembangunan  di  tingkat  desa.  Dengan  adanya  Alokasi  Dana  Desa,  desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Irawan et al., (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Alokasi dana perimbangan desa dengan belanja desa. Jadi semakin tinggi nilai alokasi dana perimbangan desa maka nilai belanja desa juga akan naik.
H3: Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh positif Terhadap belanja desa.
Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  72  disebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang berasal dari terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa,  Dana  Desa  yang  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  Alokasi  Dana Perimbangan  Desa  yang  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  daerah.  Ketiga  dana tersebut saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa dalam membangun sebuah desa yang maju. Jika pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa yang
Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian
diperoleh setiap desa tinggi maka kebutuhan akan belanja desa nya pun akan tinggi juga. H4 : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa

## 2. Metode
Objek  penelitian  ini  dilakukan  di  kabupaten  Sidoarjo,  periode  yang  diambil  dalam penelitian  ini  periode  tahun  2017-2019. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanaja Desa yang diunduh dari situs  web https://sid.kemendesa.go.id .  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan menggunakan data sekunder.
Populasi dari penelitian ini adalah pemerintahan desa kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 322 desa dan 31 kelurahan sehingga total populasinya adalah 353. Sampel adalah bagian dari populasi  yang  mempunyai  karakteristik  dianggap  dapat  mewakili  keseluruhan  populasi. Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengunakan  rumus  Slovin  dengan standar  eror  10%.  Rumus  Slovin  adalah  Suatu  sistem  matematis  yang  digunakan  untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. Rumus slovin ini juga biasa digunakan jika populasi objek yang diteiliti sangat luas.  Sehingga  dengan  hasil  n  =  N/1  + N.e 2 =  353/1 +  353.0.1 2 =  78  desa  yang dijadikan sampel. Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 3 x 78 = 234 data.
Data Pendapatan Asli Desa, dana desa, dan Belanja Desa tahun anggaran tahun 2017-2019 diperoleh  dari  Sid-Kemendesa ( https://sid.kemendesa.go.id ). Adapun  pengukuran  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS.

## 3. Hasil  penelitian
Dari  hasil  pengumpulan  data  sekunder  mengenai  Pendapatan  Asli  Desa,  Dana  Desa, Alokasi  Dana  Perimbangan  Desa  dan  Belanja  Desa  pada  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  di Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2017 – 2019.  Maka  nilai  Minimum,  Maksimum,  Mean  dan Standar  deviasi  dari  variabel  penelitian  Pendapatan  Asli  Desa,  Dana  Desa,  Alokasi  Dana Perimbangan Desa dan Belanja Desa, adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Deskriptif statistik N Minimu m Maximu m Mean Std. Deviation PAD 234 8 666 99.38 70.096 DD 234 670 997 811.77 72.937 ADPD 234 356 999 744.19 100.831 BD 234 82 261 178.71 21.631 Valid N (listwise) 234 Sumber: data sekunder, diolah 2021
1. Pendapatan Asli Desa (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai Maximum sebesar 666 dan Mean sebesar 99,38 sedangkan Standar deviasi PAD sebesar 70.096
2. Dana Desa (DD) memiliki nilai minimum sebesar 670, nilai maximum sebesar 997 dan nilai mean sebesar 811.77 sedangkan standar deviasi DD sebesar 72.937
3. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) memeiliki nilai minimum sebesar 356, nilai maximum sebesar 999 dan nilai mean sebesar 744.19 sedangkan standar deviasi ADPD sebesar 100.831
4. Belanja Desa (BD) memiliki nilai minimum sebesar 82, nilai maximum sebesar 261 dan nilai mean sebesar 178.71 sedangkan standar deviasi BD sebesar 21.631
Salah  satu  cara  termjudah  untuk  melihat  normalitas  residual  adalah  dengan  melihat normal  probability  plot yang  membandingkan  distribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residul akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal , maka garis yang menggambarkan  data  sesungguhnya  akan  mengikuti  garis  diagonal.  Adapun  hasil  uji normalitas dengan menggonakan normal probability plot dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 2. Uji Normalitas dengan Norma P-Plot
Sumber : data sekunder, diolah 2021
Pada grafik normal probability plot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.
Uji  statistik  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  menguji  normalitas  residual  adalah  uji statistik non-parametrikKolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05. Adapun uji normalitas dengan uji one sample kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual N 234 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 24.78789804 Most Extreme Differences Absolute .059 Positive .059 Negative -.031 Test Statistic .059 Asymp. Sig. (2-tailed) .047 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: data sekunder, diolah 2021
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel diatas, nilai Kolmogorov-Smirnov 0,059 dengan  probabilitas  signifikansi  0,47  lebih  dari  α  =  0,05,  berarti  data  terdistribusi  secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.Dalam penelitian ini, menganalisis perubahan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Belanja Desa. Adapun hasil pengolahan data tersebut dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients
Std.
Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 37.696 12.962 2.908 .004 PAD .045 .017 .143 2.693 .008 DD .098 .018 .331 5.579 .000 ADPD .076 .013 .356 5.934 .000
a. Dependent Variable: BD Sumber : data sekunder, diolah 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui model persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3
Y = 37.696+ 0.045X1 + 0.098X2 + 0.076X3
1. Berdasarkan hasil persamaan berikut, Konstanta dalam regresi sebesar 37.696 dan bertanda positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  desa,  dana  desa  dan  alokasi  dana perimbangan  desa  memiliki  nilai  nol  (0)  maka  belanja  desa  akan  meningkat  sebesar 238.554. artinya jika pendapatan asli desa,dana desa dan alokasi dana perimbangan desa maka belanja desa mengalami peningkatan.
2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Desa (X1) sebesar 0.0045 dan bertanda positif. Artinya bahwa  setiap  kenaikan  besaran  1  satuan pada  variabel  pendapatan asli  desa maka  akan meningkatkan Belanja Desa sebesar 0.045.
3. Koefisien regresi Dana Desa (X2) sebesar 0,098 dan bertanda positif. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran 1 satuan pada variabel Dana Desa maka akan meningkatkan belanja desa sebesar sebesar 0,098.
4. Koefisien  regresi  Alokasi  Dana  Perimbangan  Desa  (X3)  sebesar  0,076,  dan  bertanda positif.  Artinya  bahwa  setiap  kenaikan  besaran  1  satuan  pada  variabel  Alokasi  Dana Perimbangan Desa maka akan meningkatkan belanja desa sebesar sebesar 0,076. Selanjutnya  yaitu  melihat  koefisien  determinasi  (R²)  guna  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Nilai  R²  yang  kecil  berarti kemampuan  independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang mendekati  satu  berarti  variabel  independen  memberikan  hamper  semua  informasi  yang dibutuhkan  untuk  memprediksikan  variabel  dependen.  (Tabachnick,  1996).  Koefisien Determinasi tampak pada gambar berikut :
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .616 a .379 .371 17.156 a. Predictors: (Constant), ADPD, PAD, DD b.  Dependent Variable: BD
Sumber : data sekunder, diolah 2021
Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,371 atau sebesar 37,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja desa dipengaruhi sebesar 37,1% oleh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa. Sedangkan 62,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain tiga variabel independen dalam penelitian ini.
Berikutnya dilakukan Uji stastik F yang pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua varaibel  independen  yang  dimasukan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama- sama  terhadap  variabel  dependen  Hipotesis  nol  yang  hendak  diuji  adalah  apakah  semua parameter dalam model sama dengan nol.

## Tabel 6. Hasil Uji F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 41324.786 3 13774.929 46.802 .000 b Residual 67695.030 230 294.326 Total 109019.816 233

## Sumber : data sekunder, diolah 2021
Berdasarkan kolom sig. pada tabel 4.8 hasil uji F diatas, diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Dan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 46.802 > 2.643680 maka Ho  ditolak  Ha  diterima.  Hal  ini  berarti  pendapatan  asli  desa,  dana  desa  dan  alokasi  dana perimbangan    desa  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  belanja  desa  sehingga  hipotesis keempat pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.
Tabel 7. Hasil Uji Parsial Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 37.696 12.962 2.908 .004 PAD .045 .017 .143 2.693 .008 DD .098 .018 .331 5.579 .000 ADPD .076 .013 .356 5.934 .000 a. Dependent Variable: BD
Sumber : data sekunder, diolah 2021
Hasil uji parsial adalah sebagai berikut :
1. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai thitung pada pendapatan asli desa adalah sebesar  2.693  dengan  nilai  dan  tingkat  signifikan  sebesar  0.008.  karena  nilai  thitung  > ttabel yaitu 2.693 > 1.970332 dan nilai signifikansinya 0.008 < 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja desa terbukti kebenarannya. Nilai t positif menunjukkan bahwa pendapatan asli desa mempunyai hubungan yang searah dengan belanja desa.
2. Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  thitung  pada  dana  desa  adalah  sebesar 5.579 dengan nilai dan tingkat signifikan sebesar 0.000. karena nilai thitung > ttabel yaitu 5.579 > 1.970332 dan nilai signifikansinya 0.000 < 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja desa terbukti kebenarannya. Nilai t positif menunjukkan
bahwa Dana desa mempunyai hubungan yang searah dengan belanja desa.
3. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai thitung pada Alokasi dana perimbangan desa adalah sebesar 5.934 dengan nilai dan tingkat signifikan sebesar 0.000. karena nilai thitung > ttabel yaitu 5.934 > 1.970332 dan nilai signifikansinya 0.000 < 0.05 maka Ha diterima  dan  Ho  ditolak.  Dengan  demikian  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  bahwa Alokasi  dana  perimbangan  desa  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  belanja desa terbukti kebenarannya. Nilai t positif menunjukkan bahwa Alokasi dana perimbangan desa mempunyai hubungan yang searah dengan belanja desa.

## 4. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan dana aloksi  perimbangan  desa  terhadap  belanja  desa  pada  Desa-desa  di  kabupaten  Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 dilakukan pembahasan sebagai berikut:
1. Pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa Variabel  pendapatan  asli  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  desa.  Karena nilai thitung bertanda positif dan nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2.693 > 1.970332 dan nilai sig. lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.008 < 0.05 berarti variabel pendapatan asli desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai pendapatan asli desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa maka belanja desa juga akan rendah.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan asli desa adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal-usul  dan kewenangan skala local desa. Pendapatan asli desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil  kekayaan  desa,  hasil  swadaya  dan  partisipasi,  hasil  gotong  royong,  dan  lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa sebagian besar  digunakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan  desa  dalam  skala kecil. Pendapatan asli desa yang diperoleh setiap desa di Indonesia masih sangat rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa. Pendapatan asli desa masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan masih rendahnya kemandirian keuangan desa karena pendapatan asli desa yang  diperoleh  setiap  desa  di  kabupaten  Sidoarjo  masih  sedikit.  Oleh  sebab  itu  karena pendapatan  asli  desa  yang  diperoleh  masih  sedikit  desa  dituntut  untuk  meningkatkan pendapatan asli desanya sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik. Selain itu juga dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik dalam mengelola keuangan maka akan  dapat  mengoptimalkan  sumber-  sumber  yang  ada  didaerahnya  untuk  memenuhi kebutuhan belanja desa salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh signifikan positif terhadap belanja desa pada Desa-desa dikabupaten Sidoarjo tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2020) dan Dasuki (2020) yang menyatakan  bahwa  pendapatan  asli  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  desa. Sehingga  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan  asli  desa  berpengaruh signifikan positif terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Pengaruh Dana desa terhadap Belanja desa Variabel dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Karena nilai thitung bertanda positif dan nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 5.579 > 1.970332 dan nilai sig.  lebih  kecil  dari  0.05  yaitu  0.000  <  0.05  berarti  variabel  Dana  desa  memiliki  arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai dana desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai Dana desa maka belanja desa juga akan rendah.
Menurut  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  dana  desa  merupakan  dana  yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
pemerintah  desa  sebesar  10%.  Dana  desa  yang  diterima  oleh  setiap  desa  berbeda-beda sesuai  dengan  alokasi  dasar  dan  alokasi  formula  masing-masing.  Prioritas  penggunaan dana  desa  untuk  belanja  desa  ditujukan  pada  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa dana  desa  berpengaruh  terhadap  belanja  desa.  Artinya  kebijakan  pemerintah  dalam memberikan dana transfer berupa dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Mulyani  (2020)  dan  Irawan  et  al.,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  dana  desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Pengaruh Alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa. Variabel alokasi dana perimbangan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.
Karena nilai thitung bertanda positif dan nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 5.934 > 1.970332 dan nilai sig. lebih kecil dari 0.05. yaitu 0.000 < 0.05 berarti variabel Alokasi dana  perimbangan  desa  memiliki  arah  hubungan  positif  dengan  belanja  desa.  Semakin tinggi  nilai  alokasi  dana  perimbangann  desa  maka  belanja  desa  akan  semakin  tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai alokasi dana perimbangan desa maka belanja desa juga akan rendah.
Secara  teoritis  Alokasi  dana  perimbangan  desa  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi  dana  alokasi  khusus.  Rincian  Besaran  Alokasi  Dana  Perimbangan  Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut jadi dapat  disimpulkan  bahwa  dana  desa  berpengaruh  terhadap  belanja  desa.  Hasil  dari penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  tersebut  yang  menunjukan  bahwa  alokasi  dana perimbangan  desa  berpengaruh  terhadap  belanja  desa.  Artinya  Kebijakan  pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa alokasi dana perimbangan desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Irawan et al., (2018) yang menyatakan bahwa alokasi dana perimbangan  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  desa.Sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa alokasi dana perimbangan desa berpengaruh terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Pengaruh Pendapatan asli desa, Dana desa, dan Alokasi dana perimbangan desa terhadap Belanja desa.
Variabel pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa seacara bersama-sama  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  belanja  desa.  Hal  ini  dibuktikan dengan uji simultan Fhitung > Ftabel yaitu 46.802 > 2.643680 mempunyai hubungan yang searah dengan nilai sig. 0.000 < 0.05. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belanja desa tergolong tinggi, hal ini dikarenakan pendapatan desa yang diperoleh oleh setiap desa tahun  ketahun  semakin  meningkat  sehingga  mengakibatkan  kebutuhan  belanja  desanya juga meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irawan  et  al.,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa Pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa secara bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  desa.  Sehingga  hipotesis  keempat  yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Pengaruh  Pendapatan  Asli Desa, Dana Desa, dan Aloksi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa di Desa-desa Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019, maka pada akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan pada Desa-desa di Kabupaten Sidoarjo yang diketahui bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa, kemudian Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh  positif  signifikan  Belanja  desa,  serta  Pendapatan  Asli  Desa,  Dana  Desa  dan Alokasi  Dana  Perimbangan  Desa  secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Belanja desa.

## Daftar Pustaka
Darwanto,  &  Yustikasari,  Y.  (2007).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar , 1 – 5.
Dasuki, T. M. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kab. Majalengka. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi , 1 (2), 41 – 54.
Irawan, M. A. S., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017). Jurnal Aksara Public , 2 (4), 190 – 202. Mulyani, H. S. (2020). Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi , 1 (1), 28 – 46.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan  Desa.  31  Desember  2014.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 2093. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2020.  Pengukuran Indeks  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  24  Maret  2020.  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015.  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2015.  18  Februari  2015.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  297. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 29 April 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Jakarta.
Rokhmawan, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa  Bidang  Pertanian  Tahun  2017  (Studi  Empiris  Di  Seluruh  Desa  Se-Kabupaten Sragen) . Skripsi [Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. Diakses melalui http://eprints.ums.ac.id/68245/
Sulistiyoningtyas,  L.  (2017).  Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. Simki-Economic , 1 (3), 1 – 15.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  19  Mei  1999.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  15  Oktober  2004.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.