## SEJARAH DAN DINAMIKA PRAKTIK HAK ULAYAT TANAH DI DESA PROBUR UTARA HABOLLAT KABUPATEN ALOR

## THE HISTORY AND DYNAMIC OF CUSTOMARY LAND TENURE IN THE VILLAGE OF PROBUR UTARA HABOLLAT, ALOR DISTRICT

## Sudiyono
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI sudiyono.suwito@gmail.com.

## Abstract
This  article  aims  to  describe  the  history  as  well  as  the  dynamics  of  customary  land  tenure  in Probur Utara Habollat Village Alor District. There are six factors influencing the dynamics of customary  land  tenure,  namely:  (1)  The  expansion  of  village  administration  area  as  a consequence of  the rising demand on public services; (2) The rising of the village infrastructure development, that needs legal formal regulation on land; (3) The customary land tenure, which is closely related with the local system believe, in the recent days have changed along with the process  of  Islamization  and  Christianization;  (4)  The  implementation  of  community  forestry programme under government’s control that has weakened the  authority  of traditional leaders in  the  land  use  management;  (5)  The  land  titling  policy  from  the  local  government  of  Alor District that has shifted the land rights from the community rights to the personal rights; and (6) The very weak social economic life of the Beilel as a minority tribal group.
Keywords: dynamic, customary land tenure, Probur Utara Habollat Village

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  dinamika  praktik  hak  ulayat  tanah  pada  masyarakat  Desa  Probur  Utara Habolat  Kabupaten  Alor.  Setidaknya  ada  enam  faktor  yang  telah  melahirkan  terjadinya dinamika  praktik  hak  ulayat  tanah,  yakni:  (1)  Pemekaran  wilayah  administrasi  desa  sebagai konsekuensi  dari  meningkatnya  tuntutan  pelayanan  publik;  (2)  Pembangunan  prasarana  fisik desa  yang  membutuhkan  pijakan  aturan  hukum  formal;  (3)  Praktik  hak  ulayat  tanah  yang memiliki  kaitan  erat  dengan  sistem  kepercayaan  masyarakat,  telah  berubah  dengan  adanya Islamisasi  dan  Kristenisasi  yang  memengaruhi  keberagamaan  masyarakat;  (4)  Pelaksanaan program  hutan  kemasyarakatan    dibawah  kontrol  pemerintah  yang  berdampak  pada melemahnya  kewenangan  pemimpin  tradisional  dalam  mengelola  peruntukan  tanah;  (5) Kebijakan  sertifikasi  tanah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Alor  telah  berdampak pada  pergeseran  hak  kepemilikan  tanah  dari  milik  kommunal  ke  milik    pribadi;  serta  (6) Lemahnya kondisi sosial ekonomi Suku Beilel sebagai kelompok suku minoritas.
Kata kunci : dinamika, hak ulayat tanah, Desa Probur Utara Habollat

## Pendahuluan
Berbicara  mengenai  status  hukum pertanahan  di  Indonesia,  kita  akan  dihadapkan pada  fakta  yang  menyangkut  kemajemukan praktik  hak  ulayat  tanah.  Menurut  ahli  ilmu hukum  adat  Hazairin,  keberagaman  lembaga pengelola  tanah  adat  atau  lazim  pula  disebut tanah  ulayat,  tampak  dalam  berbagai  istilah seperti Desa di  Jawa, Marga di  Sumatera Selatan, Nagari di  Minangkabau, Huria di Tapanuli, Wanua di  Sulawesi  Selatan,  dan Temukung di  Alor,  adalah  kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan  untuk  sanggup  berdiri  sendiri,
yaitu  mempunyai  kesatuan  hukum,  kesatuan penguasa,  dan  kesatuan  lingkungan  hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua  anggotanya.  Praktik  hak  ulayat  tanah menekankan  kesamaan  hak  dan  kewajiban  atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya tanah pada suatu wilayah teritorial tertentu. Karakteristik kehidupan mereka berciri komunal,  di  mana  gotong  royong,  tolong- menolong,  perasaan  senasib  dan  sepenanggungan mempunyai peran yang besar dalam melangsungkan kehidupan (Zakaria, 1999: 150)
Mengacu pada konsep
yang dikemukakan oleh C van Vollenhoven
sebagaimana  dikutip  oleh  Soekanto  (1981:  90), hak  ulayat  tidak  semata-mata  menjalankan  hak dan  kewajiban  bersama,  melainkan  juga menunjuk pada hak kedaulatan persekutuan adat tertentu.  Hak  kedaulatan  di  sini  menunjuk  pada subjek  hukum,  dalam  hal  ini  Suku  Beilel sebagai  pemegang  hak  kedaulatan  atas  tanah ulayat.  Warga  lain  yang  tidak  termasuk  dalam warga  persekutuan    hidup  setempat  tidak mempunyai  hak  apa  pun,  kecuali  atas  izin subjek  hukum  yang  berhak  atas  wilayah  yang bersangkutan.  Dengan  kata  lain,  esensi  dari konsep hak ulayat adalah kedaulatan persekutuan  hidup    setempat  atas  wilayah  yang menjadi  wilayah  ulayatnya.  Selanjutnya  konsep pemegang  kedaulatan,  dimaksudkan  bahwa persekutuan masyarakat adat yang bersangkutan memiliki  kewenangan  mengatur  ke  dalam  dan ke luar atas wilayah teritorial yang menjadi hak ulayatnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  praktik hak  ulayat  tanah    lebih  menunjuk  pada  sifat eksklusivitasnya.
Sebagai perbandingan yang bisa dijadikan  rujukan  dalam  membahas  praktik  hak ulayat  tanah,  tampaknya  juga  bisa  dilihat  pada praktik  hak  ulayat  laut.  Beberapa  kajian menyebutkan,  misalnya  praktik  hak  ulayat  laut ( sea  tenure ),  lebih  menunjuk  pada  seperangkat hak  dan  kewajiban    timbal  balik  yang  muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Selanjutnya Sudo (1983) mengatakan  bahwa sea  tenure adalah  suatu sistem  yang  beberapa  orang  atau  kelompok sosial  memanfaatkan  wilayah  laut,  mengatur tingkat  eksploitasi  pada  wilayah  tersebut,  yang berarti  juga  melindunginya  dari  kerusakan lingkungan  dari  tingkat  eksploitasi  yang berlebih.  Melengkapi  batasan  Sudo,  Akimichi (1991) mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan ( property  rights )  memunyai  arti    sebagai memiliki  ( to  own ),  memasuki  ( to  acces )  dan memanfaatkan  ( to  use ).  Dalam  kaitannya dengan  aspek  legalitas,  pelaksanaan  hak  ulayat terletak pada adanya pengakuan dari pihak luar. Dalam  konteks  hak  ulayat  tanah  Suku  Beilel pengakuan  itu  datang  dari  suku-suku  lain  yang tinggal  di  Desa  Probur  Utara  Habollat, masyarakat desa sekitar, maupun dari pemerintah daerah setempat, sekalipun pengakuan tersebut tidak secara tertulis. Pollnac (1983:280) menyebut bahwa pengakuan tersebut bersifat extra-legal ,  karena  hanya  didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang  dilakukan masyarakat,  dan  tidak  menurut  hukum  formal.
Bertolak  dari  paparan  tersebut  praktik  hak ulayat  membahas  beberapa  hal  menyangkut obyek  hak  ulayat  yakni  wilayah  teritorial, kelompok  sosial  pemegang  hak  yakni  pemilik hak  ulayat,  aturan  dan  sanksi,  serta  aspek legalitasnya.
Terkait  dengan  hak  kepemilikan,  tanah ulayat,  tanah  adat,  atau  tanah  marga  termasuk dalam  kategori  pemilikan  sumberdaya  milik bersama  ( common  property  rights ).  Kelompok masyarakat yang berhubungan dengan sumberdaya  tanah  milik  bersama  mempunyai hak untuk tidak mengikutsertakan individu yang tidak berasal dari kelompok mereka. Sementara itu,  setiap  anggota  kelompok  masyarakat    yang terkait  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumberdaya tanah mempunyai hak dan kewajiban memelihara kelestarian dan ketertiban  sesuai  dengan  aturan  yang  telah disepakati bersama. 1
Sisi  lain  perlu  diketahui  bahwa  praktik hak ulayat  sangat berkaitan erat   dengan  sistem kepercayaan masyarakat. Sanki akibat pelanggaran  adat  tidak  selalu  diberkan  dalam bentuk  hukuman  secara  fisik  dan  materi  berupa denda  adat  oleh  masyarakat,  tetapi  juga  dalam
1 Terdapat  empat  jenis  hak  kepemilikan atas sumberdaya,  yakni  (1)  Sumberdaya  alam  milik negara  ( state  property ).  Setiap  individu  mempunyai kewajiban  mematuhi  aturan  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  atau  departemen  yang  mengelola sumberdaya alam. Sebaliknya departemen mempunyai  hak  untuk  memutuskan  aturan  main penggunaannya.  Contoh  sumberdaya  milik  negara adalah  tanah  hutan.  (2)  Sumberdaya  alam  milik pribadi  ( private  property ).  Setiap  individu  pemilik sumberdaya alam mempunyai hak untuk memanfaatkan  sumberdaya  alam  sesuai  dengan aturan  dan  norma  yang  berlaku  ( socially  acceptable uses )  dan  mempunyai  kewajiban  untuk  menghindari pemanfaatan  sumberdaya  yang  eksesif  dan  tidak dibenarkan  menurut  kaidah  norma  yang  berlaku (socially  unacceptable  uses ).  Lahan  pertanian  yang dimiliki  perorangan  termasuk  dalam  jenis  ini.  (3) Sumberdaya  milik  umum  atau  milik  bersama ( common  property ).  Kelompok  masyarakat  yang berhubungan  dengan  sumberdaya    milik  bersama mempunyai  hak  untuk  tidak  mengikutsertakan individu  yang  tidak  berasal  dari  kelompok  mereka. (4)  Sumberdaya  alam  tidak  bertuan  ( open  access ). Tidak  ada  unsur  kepemilikan    di  dalam  sumberdaya alam  yang  tidak  bertuan.  Dengan  demikian  setiap orang  dari  kelompok  sosial  manapun  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  mengaksesnya.  Siapa cepat dia dapat (Arifin, 1999: 18–19)
bentuk kekuatan  eligio magis. Masuknya ajaran beberapa  agama  moderen  seperti  Kristen rotestan,  dan  Islam,  sedikit  atau  banyak  tela brkontribusi terhadap meluntrnya sistem kepercayaan masyarakat (Pollnac, 1983:28)
Sudah  barang  tentu  praktik  hak  ulayat hanya  dapat  berjalan  pada  masyarakat  petani tradisional,  dengan  struktur  pemerintahan  adat yang  masih  kuat  sehingga  tegaknya  aturan  adat masih  cukup  kuat  ditopang  oleh  wibawa kepemimpinan  adat.  Ketika  birokrasi  pemerintah sudah sedemikian intensif masuk pada pemerintah desa melalui UU No. 5 Tahun 1975 tentang  Pemerintah  Desa,  dan  segala  aspek kehidupan  ditentukan  oleh  pemerintah  desa, maka  tidak  disadari  bahwa  perkembangan  ini telah  menggerogoti  wibawa  kepemimpinan masyarakat  adat,  dan  pada  ujungnya  juga berdampak  pada  semakin  lemahnya  aturan- aturan adat.
Seiring dengan perjalanan waktu, tuntutan pembangunan yang semakin meningkat,  menghendaki  adanya  kepastian hukum.  Status  tanah  adat  yang  tidak  didukung dengan  bukti-bukti  keterangan  tertulis  bila bermsalah, di depan hukum tidak bisa dijadikan sebagai  bukti  atas  kepemilikan  tanah  seseorang atapun sekelompok komunitas, meskipun diakui keberadaannya secara hukum. Hal ini menunjukkan  bahwa  keberadaan  hukum  adat yang berlaku dipandang oleh para pihak penentu kebijakan  masih  dianggap  tidak  memiliki kekuatan  hukum.  Adapun  beberapa  program pembangunan  yang  diperkenalkan  di  Desa Probur Utara Habollat meliputi bangunan sarana pendidikan,  peribadatan,  kesehatan,  pemerintahan, dan Program Hutan Kemasyarakatan. Sementara itu,  pada  tingkat  makro,  yakni  pemerintah Kabupaten  Alor  juga  tengah  menggalakkan program pengentasan kemiskinan melalui kebijakan Program Pertanahan Nasional (Pronas) dari Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) melalui pemberian sertifikasi  tanah  secara  gratis  kepada  petani. Program sertifikasi tanah di Kabupaten Alor ini memberikan  sertifikat  tanah  secara  gratis kepada  kelompok  petani  miskin  sebanyak  1000 sertifikat  setiap  tahunnya.  Program  ini  sudah dimulai  pada  tahun  2008  dengan  memberikan sertifikat kepada tujuh desa meliputi; Desa Alila Selatan,  Dulolong,  Lembur  Tengah,  Pandai, Moru,  Merdeka,  dan  Desa  Bandar.  Melalui kantor  Badan  Pertanahan  Nasional    (BPN) Kabupaten  Alor  pada  tahun  2009  juga  sudah
memberikan  sejumlah  1000  sertifikat  tanah tersebar di lima desa. Rinciannya adalah sebagai berikut; Desa Mataru Timur Kecamatan Mataru sebanyak  250  bidang,  Desa  Ternate  Kecamatan Alor  Barat  Laut  sebanyak  250  bidang,  Desa Taman  Mataru  sebanyak  250  bidang,  Desa Merdeka  Kecamatan  Pantar  Timur  sebanyak 100 bidang, dan Desa Lakwati Kecamatan Alor Tengah  sebanyak  150  bidang  (http://www. timorexpres.com).
Menurut  informasi  yang  disampaikan oleh  staf  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Alor,  menyatakan  bahwa  seluruh tanah garapan penduduk di Kabupaten Alor bisa ditingkatkan  statusnya  menjadi  hak  milik dengan syarat dapat membuktikan hak garapnya dengan  menunjukkan  Surat  Pemberitahuan Pajak  Tahunan  (SPPT)  kepada  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Alor.  Program pensertifikatan  tanah  ini  berlaku  menyeluruh pada  wilayah  kabupaten  Alor.  Tujuan  dari program  pensertifikatan  tanah  ini  adalah  untuk mendapatkan  kepastian  hukum,  sehingga  dapat menarik investor. Bagi petani, adanya kepastian hukum  menyangkut  hak  kepemilikan  tanah diharapkan  dapat  mendorong  petani  untuk meningkatkan  produktivitas  tanah  melalui investasi  teknologi  baru  di  bidang  pertanian. Dengan  memegang  sertifikat  tanah    juga  dapat menjadi  jembatan  bagi  petani  untuk  dapat mengakses modal ke lembaga-lembaga keuangan yang sah seperti perbankkan, sehingga keterbatasan modal dalam pengembangan sektor pertanian dapat diatasi. Pada ujungnya program ini  diharapkan  dapat  mengentaskan  kemiskinan (Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Hak  Tanah dan  Pendaftaran  Tanah  Kantor  BPN  Kabupaten Alor,  29  Juni  2013).  Di  Desa  Probur  Utara Habollat  sendiri,  usaha  pensertifikatan  tanah, sudah  dilakukan  oleh  warga  desa  yang bermukim di Dusun B Kampung Habollat sejak tahun  1991.  Hingga  saat  ini,  dari  sejumlah  258 Kartu  Keluarga  (KK)  sudah  terdapat  100  KK yang  sudah  mengantongi  sertifikat  tanah pekarangan.  Diantara  warga  malah  sudah  ada yang  mensertifikatkan  tanah  kebun/ladang garapannya  (Wawancara  dengan  Kepala  Dusun B  Kampung  Habollat,  23  Juni  2013).  Sudah dapat  diduga  bahwa  dalam  waktu  yang  tidak akan lama lagi tanah-tanah pekarangan penduduk  yang  sampai  saat  ini  belum  memiliki sertifikat  tanah    juga  akan  terkena  program pensertifikatan tanah.
Program pensertifikatan tanah ini tampaknya  akan  terus  berlanjut.  Terpilihnya pasangan Presiden Joko Widodo–Wakil
Presiden  Jusuf  Kalla  dalam  periode  2015–2019 yang  membidani  lahirnya  “Kabinet  Kerja” dengan    kementerian  baru  yakni  Kementerian Agraria dan Tata Ruag yang berkomitmen akan melanjutkan  program  Land  Reform  dengan membagikan tanah seluas 9 juta ha, (www.republika.co.id.sleman) sudah dapat diprediksi  akan  berdampak  pada  melemahnya hukum  adat.  Dapat  dibayangkan  kalau  semua tanah  adat  berubah  kepemilikannya  dari  “tanah komunal”  menjadi  tanah  yang  dimiliki  secara individu,  jelas  dasar  pengaturannya  bukan hukum  adat  lagi,  tetapi  tunduk  pada  hukum pertanahan  nasional.  Hal  ini  berarti  bukan sekedar memperlemah hukum adat, tetapi justru malah  mematikan  hukum  adat  itu  sendiri.  Niat baik  pemerintah  untuk  melindungi  tanah  adat memang  harus  diapresiasi,  tetapi  apakah  harus dalam  bentuk  pensertifkatan  tanah,  atau  ada kebijakan perlindungan lain yang dapat memberi  ruang  sehingga  praktik  hak  ulayat tanah dapat tetap bertahan.
Perlu  diketahui  bahwa  tulisan  ini  fokus pada pemaparan kasus perkembangan pembangunan  infrastruktur  desa,  pembangunan sektor  kehutanan,  dan  pensertifikatan  tanah yang dilakukan oleh penduduk pendatang warga Desa  Habollat  yang  didukung  oleh  kebijakan pemerintah serta respons ketua adat  suku Beilel selaku  garda  depan  penjaga  hak  ulayat  tanah. Mengingat  waktu  penelitian  ini  dilakukan sebelum  pemerintahan  “Kabinet  Kerja”  di bawah  kempinan  Presiden  Joko  Widodo,  maka pembahasan dalam tulisan ini tidak menjangkau pada  implemenasi  kebijakan  pertanahan  pada era  pemerintahan  yang  baru  “Kabinet  Kerja” Joko  Widodo.  Kendatipun  demikian,  dapat diprediksi  bahwa  pensertifikatan  tanah  adat akan  berdampak  pada  melemahnya  praktik  hak ulayat tanah.
Sehubungan dengan perkembangan tersebut,  maka  menarik  untuk  dipertanyakan masih  adakah  praktik  hak  ulayat  tanah  di  Desa Probur  Utara  Habollat.  Kalau  memang  masih ada,  seperti  apa  keberadaannya  dan  bagaimana implementasinya. Menghadapi berbagai tekanan tersebut,  sudah  dapat  diprediksi  bahwa  praktik hak  ulayat  tanah  akan  mengalami  dinamikanya tersendiri.  Artikel  ini  bermaksud  mendeskripsikan sejarah  dan  dinamika  praktik  hak  ulayat  tanah, yang  terjadi  akibat  dari  berbagai  kebijakan
pembangunan  yang  dilakukan  di  Desa  Probur Utara Habollat. Tulisan ini diangkat berdasarkan kompilasi data yang ditemukan selama penelitian  lapangan  Program  Prioritas  Nasional Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (Pronas LIPI)  Pelestarian  Bahasa  Minoritas  Yang Terancam  Punah  pada  tahun  anggaran  2011- 2014.  Data  tersebut  berupa  informasi-informasi yang  disampaikan  oleh  masyarakat,  pejabat terkait dengan masalah pertanahan dalam hal ini Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten Alor,  keterangan-keterangan  yang  disampaikan melalui  wawancara  mendalam  dengan  Ketua Adat  Suku  Beilel,  data-data  yang  dunduh  dari internet,  dan  buku-buku  literatur  yang  terkait dengan  masalah  pertanahan  dan  kehutanan. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat hasil sampingan,  maka  tulisan  ini  masih  bersifat kajian awal.

## Sejarah Tanah Ulayat Suku Beilel
Suku  Beilel  merupakan  salah  satu kelompok  suku  yang  bermukim  di  Dusun  A Lola,  Desa  Probur  Utara  Habollat,  Kecamatan Alor  Barat  Daya,  Kabupaten  Alor.  Kelompok suku yang lain yakni; Dohin, Bering, Barai, dan Kelon,  tinggal  di  kampung  Lanleki.  Kelompok sub  suku  lainnya;  Hamalelang,  Dikalelang, Nalentau, Damoi Aramang, Kula Afeng, Kalong Aramang, Fariu Aramang, dan Kafola Aramang, bermukim  di  Kampung  Habollat  Dusun  B. Mereka  bergabung  menyebut  dirinya  sebagai “Orang  Habollat”.  Jumlah  “Orang  Habollat” menurut  catatan  Monografi  Desa  Probur  Utara Habollat  pada  tahun  2010  mencapai  800  jiwa. Penduduk  yang  bermukim  di  Dusun  A  Lola berjumlah  423  jiwa,  62  orang  diantaranya adalah  Suku  Beilel,  selebihnya  adalah  Suku Abui,  Kui,  Kelon,  Pura,  dan  Dulolong  Alor Kecil.  Mereka  adalah  pendatang  yang  melalui perkawinan  dengan  penduduk  setempat  atau alasan  kepentingan  dagang  yang  kemudian bermukim  di  sekitar  Pasar  Tradisional  Lola. Secara  keseluruhan  penduduk  Desa  Probur Utara  Habollat  berjumlah  1223  jiwa.  Mereka bermatapencaharian  sebagai  petani  ladang berpindah.
Dilihat dari komposisi jumlah penduduk menurut  etnis,  Suku  Beilel  sesungguhnya merupakan  kelompok  suku  minoritas  dibanding dengan suku-suku pendatang lain yang bermukim  di  Desa  Probur  Utara  Habollat. Kendatipun  sebagai  kelompok  suku  minoritas, Suku  Beilel  merupakan  penduduk  asli  Desa
Probur  Utara  Habollat  yang  memiliki  tanah ulayat. Kepemilikan tanah  ulayat tersebut dapat dibuktikan melalui penelusuran sejarah asal usul penduduk Desa Probur Utara Habollat. Menurut ceritera  mitologi  asal  usul  Suku  Beilel  berasal dari keturunan Moyang Mama Beilel. Diceriterakan  bahwa  Beilel  adalah  seorang wanita  pertama  kali  yang  bermukim  dimuka bumi  wilayah  hutan  adat  Suku  Beilel.  Wanita tersebut melahirkan seorang anak laki-laki. Ari- ari  dari  kelahiran  anaknya  oleh  Mama  Beilel dikubur  disamping  tempat  tinggalnya.  Pada malam harinya ari-ari tersebut  berubah menjadi seekor  babi.  Oleh  Mama  Beilel  babi  tersebut selalu  diberi  makan  setiap  malam.  Tetapi anehnya  pada  siang  harinya  berubah  menjadi batu  hitam  berbentuk  bulat  telur.  Setiap  hari batu tersebut terus bertambah, dan Mama Beilel terus memberinya makan setiap malam. Sampai pada akhirnya berjumlah sebanyak 30 butir batu hitam.  Satu  butir  diantaranya  telah  pergi mengembara  tidak  diketahui  entah  kemana perginya, sehingga yang tersisa tinggal 29 butir. Hingga  sekarang  Suku  Beilel  meyakini  bahwa nenek  moyang  mereka  berasal  dari  babi.  Situs Lolong sekaligus menjadi tempat pemujaan bagi Suku Beilel.
Untuk  menghormati  moyang  “Mama Beilel”,  ritual  pemujaan  dilakukan  setiap  kali dalam  setahun.  Biasanya  jatuh  pada  bulan Desember  bersamaan  waktunya  dengan  umat Nasarani  merayakan  hari  Natal  dan  tahun  baru. Adapun  benda-benda  ritual  yang  dipersembahkan seperti  beras  dan  ayam  jantan.  Ayam  jantan dipotong  dan  darahnya  dioleskan  pada  batu mesbah.  Daging  ayam  kemudian  dimasak  dan dimakan  dengan  nasi  oleh  seluruh  warga  yang mengikuti upacara persembahan tersebut. Upacara  pessembahan  juga  dapat  dilakukan, apabila  ada  salah  seorang  warga  Suku  Beilel yang terkena musibah, misalnya hasil kebunnya dicuri  orang.  Untuk  dapat  mengetahui  siapa pelaku  pencurian  tersebut,  pihak  kurban  cukup mengadakan  upacara  persembahan  dengan memohon  untuk  ditunjukkan  pelakunya.  Bila permohonannya dikabulkan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, pelaku pencurian sudah dapat diketahui, misalnya seluruh hasil tanamannya  rusak  diserang  oleh  kawanan  babi hutan, atau orang yang diduga pelaku pencurian diserang kawanan babi hutan sampai jatuh sakit yang tidak dapat disembuhkan sebelum meminta  maaf  atas  perbuatannya  kepada “Mama  Beilel”  melalui  perantara  Kepala  Suku
Beilel. Seiring dengan perkembangan kehidupan beragama  masyarakat  melalui  Kristenisasi  yang dilakukan  oleh  para  misionaris,  upacara persembahan  Suku  Beilel  tersebut  sejak  tahun 1980-an  diubah  menjadi  persembahan  dengan mengganti  benda  ritual  dengan  sejumlah  uang yang  persembahannya  dilakukan  di  gereja. Besarnya  uang  persembahan  tergantung  pada keiklasan  Suku  Beilel,  biasanya  berkisar  antara Rp25.000,-  (dua  puluh  lima  ribu  rupiah)  - Rp50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah),  Uang tersebut kemudian digunakan sebagai sumbangan  pembangunan  gereja.  (wawancara dengan Bapak Karim, 27 Juni 2013)
Tempat  “Mama  Beilel”  bersemayam dan  ritual  persembahan  dilangsungkan  oleh Suku Beilel ini menjadi Kampung Pertama Suku Beilel. Situs tersebut berujud  tanah tebing  yang curam.  Pada  dasar  tebing  terdapat  tanah  datar tempat  mesbah.  Pada  tanah  datar  ini  terdapat sejumlah  29  butir  batu  hitam  halus  sebesar genggaman  tangan  orang  dewasa.  Di  atas  batu- batu  tersebut  terdapat  lempengan  batu  hitam, tempat Suku Beilel melakukan upacara persembahan kepada “Mama Beilel”. Di sekitar lokasi  persembahan  terdapat  berbagai  jenis tanaman  kayu-kayuan,  bambu,  kemiri,  kenari, dan kelapa, yang kesemuanya membentuk hutan rimba. Di tempat ini juga terdapat sumber mata air  yang  mengalir  sepanjang  tahun.  Tepat  di bawah mesbah terdapat hulu Sungai Buaya yang mengalir  ke  arah  utara  bertemu  dengan  hulu Sungai  Wokang  yang  mengalir  ke  arah  selatan dan  bermuara  di  permukiman  penduduk Kampung  Lanleki.  Tempat  tersebut  merupakan kampung  pertama  Suku  Beilel.  Tidak  diketahui kapan tepatnya penduduk Suku Beilel bermukim di kampung itu. Diperkirakan sekitar dua  abad  lebih,  terhitung  dari  generasi  Ke  tiga dari  keluarga  Bapak  Karim  (64  tahun),  Bapak Usman  (63  tahun),  dan  Bapak  Muhamad  (74 tahun)  (Wawancara  dengan  Bapak  Karim,  27 Juni 2013).
Peninggalan  sejarah  yang  masih  dapat diketemukan  berupa  satu  tiang  rumah    yang masih  tegak  berdiri  hingga  sekarang,  satu  buah kuburan  makam  moyang  Lakmrouk,  sebilah pedang  dan  10  buah  kelinting  yang  bentuknya seperti  lonceng  gereja  yang  di  dalamnya terdapat  logam  berat  sebesar  biji  kelereng.  Bila benda  ini  digoyang-goyang  akan  berbunyi kelinting-kelinting. Kedua benda tersebut disimpan  di  rumah  Muchlisin  (keponakan  Pak Karim selaku Kepala Adat). Benda peninggalan
sejarah    tersebut  oleh  masyarakat  Suku  Beilel dipandang  sebagai  benda  keramat  peninggalan moyang  mereka.  Ke  dua  benda  tersebut  akan dikeluarkan  dan  digunakan  sebagai  senjata  saat musuh menyerang.
Kampung  kedua  Suku  Beilel  berada  di Laibuk  sekitar  500  m  ke  arah  barat  dari  situs Kampung  Lolong/Bangyah,  atau  sekitar  2  km dari Kantor Desa Probur Utara Habollat ke arah timur menapaki perbukitan. Diperkirakan penduduk Suku Beilel pindah ke Laibuk sekitar tahun  1950-an  awal.  Perpindahan  ini  dilakukan setelah terjadi wabah penyakit yang mengakibatkan  kematian  masal  penduduk  Suku Beilel  (wawancara  dengan  Bapak  Karim,  29 Juni  2013).  Versi  lain  dari  saksi  sejarah  orang sezaman  yang  sampai  saat  ini  masih  hidup berusia  90  tahun  yakni  Bapak  Bernadus  Mohar mengatakan  bahwa  perpindahan  tersebut  terjadi pada  masa  pendudukan  Jepang.  Mereka  pindah ke  Kampung  Laibuk  untuk  menghindari  wabah penyakit  yang  berakibat  pada  kematian  massal Suku  Beilel.  Tidak  diketahui  jenis  wabah penyakit  apa  yang  menimpa  penduduk  Suku Beilel  waktu  itu,  hanya  diketahui  bahwa  orang yang terkena demam pada sore dan malam hari, keesokan  harinya  tau-tau  sudah  meninggal. (Wawancara dengan Bapak Bernadus Mohar 22 Juni  2013).  Tiga  moyang  yang  pindah  ke Laibuk,  yakni  Matius  Malaipin,  Hinlik  (Koli Tukung), dan Rahim Banton. Ke tiganya adalah anak  keturunan  Lakmrouk.  Lakmrouk  sendiri meninggal  saat  penduduk  Suku  Beilel  masih bermukim di kampung pertama dan  makamnya masih bisa diketemukan  di Kampung Bangyah, dan  selanjutnya  Malaipin,  Hinlik  (Kolitukung) meninggal makamnya ada  di Kampung Laibuk sekitar  tahun 1950-an,  saat Bapak Karim masih berusia  sekitar  dua  tahun.  Sepeninggal  ayahnya Malaipin, Karim kecdil yang waktu itu bernama Kanai  Aye  yang  artinya  buah  kenari  dalam bahasa  Kafoa,  berada  di  bawah  asuhan  ibunya (istri  ke  dua  Malaipin)  yang  kemudian  kawin dengan  pamannya  Rahim  Banton.  Rahim Banton  kemudian  menggantikan  kedudukan Mateus  Malaipin  sebagai  Kepala  Suku  Beilel sampai  meninggal  pada  tahun  1988.  Makam Rahim  Banton  berada  di  ujung  Utara  Kampung Habollat, tepat berada di pinggir jalan  arah dari Kampung  Lola  menuju  Kampung  Habollat. Sepeninggal Rahim banton jabatan Kepala Suku Beilel  dipegang  oleh  Bapak  Karim  Malaipin sampai sekarang.
Pada tahun 1950-an akhir, sejumlah 30 Kepala Keluarga dari Kampung Makong Afeng (bukit  di  atas  Desa  Buraga  berbatasan  dengan Desa  Probur  Utara  Habollat  di  sebelah  utara) yang terdiri dari Suku Hamalelang, Balailelang, Dikalelang,  Kula  Afeng,  Kalong  Aramang, Fariu  Aramang,  Kafola  Aramang,  dan  Damoi Aramang, pindah ke Kampung Laibuk bergabung  dengan  Suku  Beilel.  Mereka  adalah pendatang  dari  Munaseli  P.  Pantar.  Menurut catatan  sejarah  mereka  peristiwa  peperangan antara  Kerajaan  Pandai  melawan  Kerajaan Munaseli  pada  abad  ke  14  (Sejarah  dan  Nilai- Nilai  Tradisional  Di  Kabupaten  Alor  2009), membuat  suasana  di  Munaseli  menjadi  tidak aman.  Keadaan  ini  mendorong  perpindahan penduduk keluar dari P. Pantar. Setelah melalui pengembaraan  melewati  beberapa  tempat  dan berlangsung  dalam  waktu  yang  cukup  lama, dimulai  dari  Halerman,  Wakapsir,  Dulolong Alor  Kecil,  Mataru,  Pintu  Mas,  Buraga,  dan akhirnya  sampailah  di  suatu  tempat  yang bernama  Kampung  Makong  Afeng.  Bukti sejarah  atas  pengembaraan  moyang  “Orang Habollat”  adalah  berupa  gong  dan  moko  yang mereka bawa dari Munaseli. Mereka  membangun tempat  pemujaan  di  Makong  Afeng  yang bernama “Mesbah Moulouk”. Tarian persembahan “Lego-Lego”  didendangkan  buat  persembahan moyang  “Orang  Habollat”  Bapak  Baa  yang bersemayam  di  Munaseli.  (Wawancara  dengan sejumlah  tokoh  masyarakat  yang  disaksikan oleh  Bapak  Ibrahim  Kepala  Desa  Probur  Utara Habollat, 12 Mei 2012).
Pada tahun 1960-an awal karena lokasi Kampung  Laibuk    terasa  sempit  mendorong mereka untuk bersama-sama pindah ke Kampung  Habollat  yang  sekarang  (kampung ketiga).  Di  Kampung  Habollat  permukiman penduduk Suku Beilel masih bergabung dengan kelompok suku pendatang dari Munaseli. Dalam perjalanan  sejarahnya,  pada  Suku  Beilel perpindahan  penduduk  tersebut  masih  berlanjut sampai  ke  Dusun  A  Lola  yang  sekarang (kampung ke empat). Orang-orang yang berasal dari  Kampung  Makong  Afeng  menamakan dirinya  sebagai  “Orang  Habollat”.  Nama  ini diambil  berdasarkan  nama  Kampung  Tempat tinggal  mereka.  Hal  ini  menunjukkan  adanya pergeseran  identitas,  dari  ikatan  genealogis  ke ikatan teritorial. Mereka adalah pemeluk agama Nasrani Kristen protestan. Sementara itu orang- orang  yang  berasal  dari  Suku  Beilel  tetap menamakan  dirinya  sebagai  “Orang  Beilel”.
Nama ini diambil berdasarkan ikatan genealogis dengan  “Mama  Beilel”.  Setelah  tinggal  di Dusun  A  Lola,  mereka  memeluk  agama  Islam.
Perpindahan “Orang-Orang Beilel” dari Kampung  Habollat  menuju  Dusun  A  Lola, menurut keterangan Bapak Karim erat kaitannya dengan  masalah  perkawinan  antar  suku.  Suku Beilel  karena  jumlahnya  sedikit  hanya  tiga keluarga,  maka  tidak  mampu  lagi  membayar mas  kawin  dalam  bentuk  sejumlah  moko. Alasan  ini  mendorong  “Orang-Orang  Beilel” kawin di Lola dengan cara Islam.
Selain  situs  Lolong,  Suku  Beilel  juga masih memiliki situs bersejarah lainnya sebagai bukti atas kepemilikan tanah ulayat, yakni Situs Lola.  Ceritera  situs  Lola  diawali  dengan pertemuan empat orang laki-laki di Pantai Lola. Dua  orang  berasal  dari  Suku  Beilel  bernama Milimun dan Lakpai, dan dua orang lagi berasal dari  Suku  Malolong  dari  Alor  Kecil  bernama Hukung  dan  satu  orang  lagi  laki-laki  berasal dari  Suku  Gelai  bernama  Pori.  Suatu  hari Milimun  dan  Lakpai  turun  ke  laut  mencari binatang  siput,  Hukung  dan  Pori  menegur Milimun    dan  Lakpai,  jangan  mencari  siput  di laut,  ambil  saja  ikan  di  perahu  banyak.  Sejak pertemuan  pertama  keempat  orang  itu  berjanji untuk  bertemu  kembali  di  tempat  yang  sama. Selang  satu  minggu  kemudian  mereka  bertemu kembali  ditempat  yang  mereka  sepakati bersama, Milimun dan Lakpai membawa segala macam  jenis  hasil  kebun,  seperti,  talas,  jagung, ubi  kayu,  ubi  jalar,  pisang,  dan  sebagainya. Sebaliknya  Hukung  dan  Pori  membawa  segala macam jenis ikan. Di tempat itu mereka makan bersama, dan sisanya dibawa ke rumah masing- masing.
Tujuh  hari  berikutnya  mereka  bertemu kembali  di  tempat  yang  sama.  Di  tempat  ini mereka  bersumpah  setia  untuk  tidak  saling berperang dan membunuh, karena merasa sama- sama  masih  saudara.  Sebagai  saksi  sejarah  atas sumpah  perdamaian  tersebut,  maka  Hukung diminta  untuk  membawa  sebatang  pohon beringin  dari  Alor  Kecil.  Keempat  orang  itu kemudian  menggali  bersama-sama,  memegang pohon  beringin  untuk  ditanam  bersama-sama. Setelah  pohon  beringin  ditanam,  mereka berempat  segera  mengangkat  sumpah,  masing- masing  duduk  di  atas  batu  yang  mereka  bawa. Sumpah  ini  dilakukan  dengan  menyilangkan tangan,  masing-masing  memotong  telunjuk jarinya  dan  darah  yang  menetes  ke  dalam mangkok  yang  bercampur  dengan  air  tawar,  air
laut,  segera  diminum  oleh  keempat  orang tersebut.  Sumpah  darah  ini  didahului  dengan mengucapkan secara bersama-sama yang bunyinya,  “sumpah  darat,  sumpah  laut,  sumpah air, sumpah tanah”, selama hidup turun-temurun saling menghormati, tidak boleh saling memfitnah,  apa  lagi  tunjuk  jari  dimuka  pamali, apa  lagi  saling  baku  pukul.  Sumpah  ini disaksikan  oleh  pohon  beringin,  dan  sebagai hasil sumpah mangkok darah ini anak cucu dari keempat  moyang  tersebut  bebas  mencari  lokasi tempat  untuk  berjualan  di  pasar  Lola.  Pohon beringin  itu  sendiri  oleh  masyarakat  setempat lazim  disebut  sebagai  “Pohon  Sejarah”.  Usia Pasar  Lola  itu  sendiri  sudah  setua  usia  pohon beringin.  Hingga  saat  ini  di  tempat  tersebut dipantangkan  untuk  saling  tunjuk  jari  di  mata apabila  ada  kesalahpahaman,  sebab  bila  itu dilakukan  akan  mendatangkan  mara  bahaya yang  akan  menimpa  pada  mereka  yang  sedang bertengkar.  Keempat  batu  tempat  duduk moyang  di  tempat  tersebut  kemudian  menjadi mesbah  tempat  persembahan  yang  dikeramatkan. Mesbah  tempat  keramat  tersebut  kini  sudah dibangun  los  pasar  yang  diplester  semen  secara permanen.  (Wawancara  dengan  Bapak  Karim Kepala  Adat  Suku  Beilel,  27  Juni  2013). Bertolak  dari  keberadaan  situs-situs  bersejarah tersebut,  maka  tidak  diragukan  lagi  bahwa keberadaan hak ulayat tanah memang merupakan milik Suku Beilel.
Bukti lain atas kepemilikan tanah ulayat Suku Beilel adalah adanya pengakuan dari suku lain  atau  orang  luar.  Hal  ini  ditunjukan  pada prosedur  yang  harus  ditaati  bila  suku  lain  atau orang  luar  akan  menggunakan  tanah  untuk berbagai keperluan, harus meminta izin terlebih dahulu  kepada  Kepala  Adat  Suku  Beilel. Misalnya  untuk  membuka  areal  perladangan seseorang  harus  meminta  izin  terlebih  dahulu kepada  Kepala  Adat  Suku  Beilel    yakni  Bapak Karim  Malaipin  sebagai  Tuan  Yanah 2 ( anai
2 Istilah  tuan  tanah  dalam  tulisan  ini janganlah  dibayangkan  dan  disejajarkan  dengan landlords, sebagai  orang  yang  karena  kedudukannya dapat  bertindak  sewenang-wenang  terhadap  anggota suku  sebagai  penggarap  tanah  ulayat.  Dalam kehidupan  kesehariannya,  seorang  tuan  tanah  tidak mendapat perlakuan istimewa dari petani penggarap, seperti  kewajiban  menyerahkan sebagian dari  panen, bekerja  di  ladang  atau  rumah  kepala  suku  atau  tuan tanah.  Ringkasnya tuan  tanah  adalah  suatu kedudukan  yang  bersifat  turun-temurun,  berfungsi sebagai  pengatur  penggunaan tanah  suku,  dalam arti
adul dalam bahasa Kafoa). Untuk memohon izin pembukaan lahan, terdapat ketentuan adat harus disampaikan  dengan  menggunakan  bahasa Kafoa  dengan  tutur  kata  dan  sikap  yang  sopan. Lazimnya saat meminta izin, seseorang membawa  rokok  ( kabag dalam  bahasa  Beilel sama dengan bahasa Kafoa), sirih ( bumet dalam bahasa  Beilel)  dan  pinang  ( nenek dalam  bahasa Beilel).  Saat  bertemu  dengan  Tuan  Tanah, rokok,  sirih,  dan  pinang  disodorkan  terlebih dahulu  di  atas  meja  kepada  Tuan  Tanah.  Saat Tuan Tanah mulai menikmati rokok dan pinang, disusul  kemudian  oleh  si  peminta  izin  ikut menikmati  rokok  dan  bersirih,  barulah  orang berbicara  dengan  lemah  lembut  menyampaikan maksudnya  kepada  Tuan  Tanah.  Norma-norma adat  ini  penting  diperhatikan  untuk  terkabulnya permohonan  izin  membuka  ladang.  Tidak diperhatikannya  norma-norma  adat  tata  krama dalam  memohon  izin  pembukaan  ladang,  bisa berakibat  fatal  akan  ditolaknya  permohonan tersebut.
Setelah  permohonan  izin  ini  disampaikan, keesokan  harinya  Tuan  Tanah  akan  meninjau lokasi  untuk  menentukan  apakah  lokasi  yang diinginkan  sudah  ada  orang  lain  yang  pernah menggarapnya atau belum. Bila sudah ada yang menggarap,  pihak  pemohon  diharuskan  meminta izin terlebih dahulu kepada penggarap sebelumnya.  Bila  diizinkan,  maka  Tuan  Tanah akan  memberi  izin  untuk  menggarapnya.  Atas jasa  baik  Tuan  Tanah  yang  telah  memberi  izin penggarapan  lahan,  maka  pada  setiap  akhir panen Tuan Tanah mendapatkan imbalan berupa pemberian  sebagian  hasil  panen,  besarnya tergantung  pada  keiklasan  si  penggarap  ( ang oko  widi  aho dalam  bahasa  Beilel).  Sesuai dengan  ketentuan  adat,  hak  yang  diberikan kepada  seseorang hanya bersifat hak garap, dan bukan hak kepemilikan. Hak garap ini tidak bisa dipindah  tangankan  tanpa  sepengetahuan  Tuan Tanah.  Hak  garap  ini  bisa  diwariskan  kepada ahli  warisnya  atas  persetujuan  Tuan  Tanah. Tanah  garapan  ini  juga  tidak  boleh  diperjual belikan,  karena  tanah  adalah  warisan  leluhur untuk  dapat  melangsungkan  kehidupan  bagi anak  cucunya.  Bagi  masyarakat  suku  Beilel sebagai  pemangku  tanah  ulayat,  tanah  adalah barang  yang  sakral,  bukan  seperti  benda  yang memiliki nilai ekonomi yang lazim
dia  memiliki  kewenangan  untuk  mengizinkan, menolak,  atau  mengatur  penggunaan  tanah  ulayat oleh warga adatnya.
diperjualbelikan di pasar.   Penggarap juga tidak boleh  menebang  jenis  kayu-kayu  tertentu  yang sudah  dinyatakan  sebagai  milik  adat,  yakni pohon  kayu merah ,  kayu ipi, kayu nitos ,  kayu hamajang /kayu  wangi,  dan  pohon  kayu-kayuan lainnya yang tumbuh sendiri secara alami. Jenis tanaman  kayu-kayuan  tersebut  dilindungi  adat karena  mampu  menyerap  air,  menahan  erosi, dan kayunya digunakan sebagai bahan bangunan  rumah  penduduk.  Bagi  orang  yang ketahuan menebang pohon adat, akan dikenakan sanksi  adat  berupa  pengembalian  pohon  adat yang  sudah  ditebang  kepada  Tuan  Tanah  dan denda  adat  berupa  pemberian  moko  ( hal dalam bahasa  Beilel)  dan  gong  ( gong dalam  bahasa Beilel) sebagai benda adat.
Bagi orang yang membuka ladang tanpa seizin tuan tanah, bila ketahuan akan mendapatkan  sanksi  adat,  berupa  membayar denda adat berupa moko, dan atas kesalahannya orang  akan  di  arak  keliling    kampung  sambil berteriak  mengakui  atas  kesalahannya.  Kalaupun tidak  ketahuan,  orang  akan  menerima  sanksi berupa  musibah  yang  bakal  diterima,  yakni mendapat serangan  secara  fisik sekawanan babi hutan,  atau  dimusnahkan  tanamannya  oleh serangan  babi  hutan.  Kepercayaan  seperti  itu masih  cukup  kuat  dianut  pada  sebagian masyarakat.
Tindak  kriminal  pencurian  hasil  kebun milik orang lain bila ketahuan akan dihadapkan kepada sidang adat. Sidang  adat akan memutuskan  denda  adat  berupa  pembayaran dengan  benda  adat  berupa  gong  atau  moko. Jenis  mokonya  tergantung  dari  berat  ringannya pelanggaran.  Kecuali  denda  adat,  si  pelanggar juga  akan  diarak  keliling  kampung  sambil membawa  barang  yang  dicuri  ( taka dalam bahasa  Beilel),  dan  mengucapkan  secara  keras atas  kesalahannya  dimuka  umum.  Ucapan tersebut  misalnya,  “saya  mencuri  jagung” ( bataka  na  ongku  inie dalam  bahasa  Beilel), “saya  mencuri  pisang”  ( bataka  na  moi  med dalam  bahasa  Beilel),  “saya  mencuri  ubi”  ( teko taka dalam  bahasa  Beilel).  Hukuman  adat  ini dimaksudkan  agar  seseorang  membuang  jauh- jauh  atas  sikap  kemalasannya.  Aturan  adat  ini berlaku sama, baik kepada Suku Beilel, maupun suku-suku yang lain.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Alor melalui  dinas  terkait,  dalam  hal  ini  Dinas Kehutanan,  hingga  saat  ini  masih  mengakui keberadaan  tanah  ulayat  milik  Suku  Beilel.
Pemberian  tanda  batas  berupa  patok  pembatas antara kawasan hutan lindung dengan hutan adat merupakan  bukti  atas  pengakuan  keberadaan tanah  ulayat  Suku  Beilel  di  Desa  Probur  Utara Habollat.  Tanah  ulayat  Suku  Beilel  ini membujur dari arah utara Sungai Buaya sebagai batas alam  terus ke arah selatan  sejauh kurang lebih 15 km sampai pada  Sungai  Wokang  yang bermuara  di  kampung  Lanleki,  Desa  Probur Utara  Habollat.  Tepat  berbatasa    dengan  tanah ulayat  Suku  Beilel  adalah  tanah  lapang  milik Suku  Dohin  yang  bermukim  di  Kampung Lanleki  (Wawancara  dengan  Bapak  Abraham Klakiq  Pensiunan  Pegawai  Dinas  Kehutanan salah  satu  staf  yang  terlibat  dalam  Program Hutan Kemasyarakatan dan Bapak Karim Ketua Adat  Suku  Beilel,  29  Juni 2013).  Tanah  lapang tersebut  ditinggalkan  oleh  Suku  Dohin  karena tandus, dan mereka kemudian pindah bermukim di  Kampung  Lanleki  (Wawancara  dengan Bapak  Ahmad  B  Khoilal,  Kepala  Kampung Lanleki  25  April  2013).  Di  areal  tanah  lapang ini,  semula  dijadikan  sebagai  areal  tempat perburuan rusa oleh  masyarakat yang tinggal di sekitarnya, yakni dari Desa Matraben, Habollat, Halerman,  dan  Lanleki.    Oleh  pemerintah  pada tahun  1995  diambil  alih  penguasaan  dan pengelolaannya  untuk  pengembangan  Program Hutan  Kemasyarakatan.  Tanah  lapang  seluas 1200  ha  ini  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Alor  melalui  Dinas  Kehutanan  dibagi-bagikan kepada  sejumlah  600  orang  petani  peserta Program  Hutan  Kemasyarakatan.  Selain  itu, Program Hutan Kemasyarakatan juga mengambil  lokasi  tanah  ulayat  Suku  Beilel. Lokasi  tersebut  terletak  antara  Dusun  A  Lola sampai Dusun B Habollat  seluas 25 hektar.
Menurut  Ombo  Sutya    Pradja  (1999: 125)  terdapat  lima  syarat  keberadaan  praktik hak  ulayat  tanah,  yakni  adanya  (1)  Kesatuan manusia yang hidup secara teratur; (2) Menetap di  suatu  wilayah  teritorial  tertentu;  (3) Mempunyai  penguasa-penguasa  yang  ditaati; dan  (4)  Mempunyai  kekayaan  yang  berwujud ataupun  tidak  berwujud,  seperti  benda-benda peninggalan  sejarah,  situs-situs  peninggalan sejarah, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan lokal,  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  dianut masyarakat. Dengan seperangkat kekayaan yang dimilikinya  itu  terciptalah  ikatan  solidaritas masyarakat,  merasa  senasib  sepenanggungan, dan  tidak  ada  niat  atau  fikiran  untuk membubarkan diri dari ikatan itu untuk selama- lamanya.  Sementara  itu,  syarat  kelima  adalah
adanya  hukum  yang  ditaati  atau  dipatuhi  dalam masyarakat hukum adat itu. Hukum adat adalah keputusan-keputusan  hukum  yang  mempunyai wibawa,  pengaruh,  berlaku  serta  merta  dan dipatuhi sepenuh hati. Dengan demikian, hukum adat  hanya  dapat  diketahui  dan  dilihat  dalam bentuk  keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh para  fungsionaris  hukum  adat  yang  biasanya diduduki  oleh  pemuka-pemuka  adat.  Bertolak dari  kriteria  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa keberadaan praktik hak ulayat tanah suku Beilel masih  cukup  eksis,  sekalipun  sudah  banyak mengalami  perubahan,  akibat  berbagai  tekanan yang  datang  dari  luar,  utamanya  pemberlakuan hukum formal.
Seperti  kita  ketahui  bahwa,  efektivitas aturan  adat  sangat  ditentukan  oleh  wibawa kepemimpinan  adat.  Dalam  kondisi  sekarang wibawa tersebut telah digerogoti oleh  hadirnya birokrasi  pemerintahan  desa  yang  mengambil alih  peran  tokoh  adat  dalam  mengurus  segala aspek kehidupan. Saat ini lembaga Dewan Adat dipimpin  oleh  bapak  Karim,  dan  anggotanya terdiri  dari  Bapak  Zakarias    Bekamau,  Bapak Hinlek,  Bapak  Kornelis  Mola,  dan  Bapak Martin  Pesingkai.  Peran  pemuka  adat  yang masih menonjol hanya tampak dalam penyelenggaraan  perkawinan  adat,  mulai  dari acara  melamar (terang  kampung ),  acara  tawar menawar  menyangkut  besarnya  mas  kawin, hingga  menghantar  pengantin  wanita  ke  rumah pengantin laki-laki. Rumah adat tempat dilangsungkannya  musyawarah  dan  sidang  adat kini  juga  sudah  tidak  ada  lagi.  Hingga  saat  ini, belum  ada  rencana  untuk  membangun  kembali rumah  adat  tersebut.  Dalam  perkembangannya, aturan-aturan adat itu sebagian sudah menghilang  dan  sebagian  yang  lain  masih bertahan  seperti  pemberian  izin  pembukaan lahan,  dan  pemberian  sanksi  denda  adat. Tampak  jelas  bahwa  berbagai  kebijakan pemerintah dan program-program pembangunan yang  dilaksanakan  selama  ini  telah  turut  andil dalam  membentuk  dinamika  praktik  hak  ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat.
Sementara itu, posisi minoritas penduduk  Suku  Beilel,  rendahnya  status  sosial ekonomi  dibanding  dengan  kaum  pendatang, terbatasnya akses informasi menyangkut hukum pertanahan, tiadanya pihak ke tiga yang mampu memberikan  advokasi  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  masyarakat  adat,  kesemuanya telah  memberi  kontribusi  terhadap  melemahnya praktik hak ulayat tanah pada Suku Beilel.

## Program-Program Pembangunan yang Telah Dilaksanakan
Beberapa  program  pembangunan  yang dilakukan  di  Desa  Probur  Utara  Habollat  yang berkaitan  langsung  dengan  tanah  ulayat  Suku Beilel  antara  lain;  pembangunan  berbagai prasarana  fisik  desa,    seperti  pembangunan Kantor Desa Probur Utara Habollat tahun 2000, pembangunan  Sarana  pendidikan  SDN  III Probur Utara Habollat tahun 1961 dan menyusul gedung  SMPN  Satap  Probur  Utara  Habollat 2013), pembangunan sarana kesehatan
Posyandu 2012 melalui Program Pemberdayaan
Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM), pembangunan  Gereja  Kristen  Protestan  2012, pembangunan  prasarana  Peningkatan  Sanitasi Lingkungan  (Pansimas)  dari  Pusat,    Hutan Kemasyarakatan  dan  program  pensertifikatan tanah  garapan  penduduk.  Program-program pembangunan  tersebut  dalam  implementasinya lebih  banyak  melibatkan  peran  serta  tokoh formal masyarakat, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun,  tokoh  agama,  dan  pendidikan  serta menjadikan aturan perundangan sebagai pijakan hukumnya.  Peran  tokoh  adat  terasa  sangat minimal terbatas pada pemberian izin pengadaan tanah untuk tapak bangunan.  Semua program-program  pembangunan  tersebut  satu dengan yang lain saling terkait dan berkontribusi  terhadap  kelangsungan  praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat.

## 1. Pembangunan Prasarana Desa
Kurun  waktu  antara  tahun  1962-2013 sudah  banyak  pembangunan  prasarana  desa yang  dibangun.  Pada  tahun  1962  dibangun Sekolah Dasar Negri III Probur Utara Habollat. Untuk  keperluan  tersebut,  tanah  seluas  180  x 157  m2  ha  sudah  dilakukan  pelepasan  adat. Pelepasan  tanah  adat  itu  dilakukan  oleh  Bapak Banton  (almarhum)  selaku  Kepala  Suku  Beilel, diketahui  oleh  Pemerintah  Desa  Tomas  B. Loban,  dan  selanjutnya  diserahkan  kepada Kepala  Sekolah  SDN  Probur  III.  Berita  acara penyerahan  tanah  adat  itu  sudah  dibuat  secara tertulis. Demikian keterangan yang disampaikan oleh  Bapak  Karim  selaku  Tuan  Tanah  Suku Beilel  yang  juga  dituturkan  oleh  Kepala  Dusun B  Habollat  (Wawancara  dengan  Kepala  Dusun B. Habollat 23 Juni 2013).
Tahun  2000  dalam  areal  tanah  tersebut dibangun  Kantor  Balai  Desa  Probur  Utara Habollat.  Dibangunannya  kantor  balai  desa  ini
merupakan  tindak  lanjut  dari  dikabulkannya tuntutan pemekaran desa pada tahun 1999, yang semula  kampung  Habollat  masih  bergabung dengan desa induknya yakni Desa Probur Utara yang  berkedudukan  di  Matraben  (sekitar  6  km ke  arah  selatan  kantor  Desa  Probur  Utara Habollat).  Pada  tahun  2010  mulai  dibangun Gereja  Kristen  Protestan  seluas  20  m  x  30  m. Bangunan  ini  selesai  pada  bulan  Maret  2013. Sebagai  Tuan  Tanah  Bapak  Karim  mendapat kehormatan  untuk  melakukan  peletakkan  batu pertama dan memukul gong, pertanda dimulainya  sebuah  pekerjaan  bangunan.  Pada saat menjelang selesainya pembangunan, Bapak Karim  juga  mendapat  kehormatan  untuk “menyorongkan”  atap  seng  yang  paling  awal. Selain  itu  bentuk  kehormatan  yang  lain  adalah dilibatkan dalam rapat-rapat persiapan pembangunan serta dimintai izin untuk persetujuan  mendirikan  bangunan  tersebut. Bangunan  Gereja  diresmikan  oleh  Bupati  Alor pada  bulan  Maret  2013.  Pada  saat  acara sambutan  peresmian  bangunan  tersebut,  Bupati menjanjikan  akan  membuat  surat  hibah  tanah ulayat  seluas  180  x  157  m 2 ,  agar  bangunan- bangunan  yang  ada  berdiri  di  atas  tanah  yang sah  menurut  hukum  formal.  Pada  tahun  2012, dalam  areal  yang  sama  berdiri  bangunan Posyandu  melalui  program  Pemberdayaan Nasional  Masyarakat  Mandiri  (PNPM).  Dalam kompleks areal seluas itu hingga Mei 2013 telah berdiri  tiga  bangunan,  yakni  Gedung  SDN  III Probur  Utara  Habollat,  Kantor  Balai  Desa
Probur Utara Habollat, dan Bangunan Posyandu.  Selain  bangunan  tersebut,  Dinas Pekerjaan  Umum  melalui  Direktorat  Jenderal Pengairan  Propinsi  bekerja  sama  dengan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Alor  mulai  tahun  2009 melaksanakan  pembangunan  sanitasi  lingkungan berupa  pengadaan  air  bersih  melalui  bangunan saluran  perpipaan  dan  bak  penampung  air. Program  ini  dilanjutkan  dengan  jambanisasi keluarga di Kampung Habollat.
Pada  setiap  program  pembangunan tersebut,  Bapak  Karim  terlibat  secara  langsung, mulai  dari  pemberian  izin  pendirian  bangunan, peletakkan  batu  pertama,  sampai  peresmian sebuah  bangunan.  Pada  akhir  bulan  Mei  2013 pemerintah  daerah  Kabupaten  Alor  berencana membangun  sarana  pendidikan  SMP  N  Satu Atap  Habollat  yang  rencananya  akan  dibangun bersebelahan  dengan  Gedung  Sekolah  SDN  III Probur  Utara  Habollat.  Semua  persiapan  sudah dilakukan,  panitia  pengadaan  bangunan  sudah
intensif mengadakan rapat-rapat pertemuan, dan patok pemancangan papan pengumuman bangunan sudah siap ditancapkan.
Mengetahui  rencana  tersebut,  Bapak Karim  mempertanyakan  peruntukkan  tanah seluas 180 x 157 m 2 yang semula diperuntukkan hanya  bangunan  SDN  Probur  III,  kenapa sekarang muncul banyak bangunan.  Sebaliknya pihak  pemerintah  desa  tidak  pernah  merasa bersalah,  karena  penyerahan  tanah  ulayat tersebut  sudah  dilakukan  oleh  Bapak    Rahim Banton  (almarhum  selaku  Kepala  Suku  Beilel sebelum  Bapak  Karim)  kepada  Kepala  Sekolah SDN  Probur  III  pada  tahun  1962.  Penyerahan tanah ulayat tersebut disahkan oleh Kepala Desa Probur  Tomas  B.  Loban  (almarhum).  Bukti tertulis  surat  tersebut  masih  ada  dan  sudah diketahui  juga  oleh  Bapak  Karim  Malaipin selaku  Tuan  Tanah  dan  Kepala  Suku  Beilel yang  baru.    Kasus  “sengketa  tanah”  ini  masih terus  berlangsung,  sementara  bangunan  harus segera  dibangun,  sebab  tahun  ajaran  baru  2013 akan segera dimulai pada bulan Juli 2013.
Dalam  kaitan  dengan  status  tanah, bangunan  Kantor  Desa  Probur  Utara  Habollat, dari tanah seluas 180 x 157 m 2 sudah diserahkan sebagian tanah dari Kepala Sekolah SDN Probur III  kepada  Kepala  Desa  Probur  Utara  Habollat pada  tahun  2000.  Tahun  2010  juga  sudah diserahkan tanah untuk bangunan gereja Kristen Protestan  Desa  Probur  Utara  Habollat  tanah seluas  20  m  x  30  m.    Dalam  waktu  yang  tidak akan  lama  lagi  bangunan  sekolah  SMPN  Satap Probur  Utara  juga  akan  segera  dibangun, menempati lahan bersebelahan dengan bangunan  gedung  SDN  Probur  III,  sebanyak tiga  lokal.  Pemancangan  proyek  pengerjaan bangunan  tersebut  akan  dilakukan  pada  tanggal 4 Juli 2013.
Belakangan berkembang wacana pemekaran  desa,  dari  Desa  Probur  Utara Habollat  dimekarkan  menjadi  Desa  Probur Utara  Habollat  dan  Desa  Lola.  Wacana pemekaran  ini  datang  dari  beberapa  tokoh masyarakat  Kampung  Lola.  Alasannya  karena jarak  yang  jauh  yang  dipisahkan  secara geografis  berupa  perbukitan  antara  Kampung Lola dengan pusat pemerintahan Desa Habollat, sehingga masyarakat Kampung  Lola  merasakan betapa  tidak  optimalnya  pelayanan  publik  yang dapat  diberikan  oleh  pemerintah.  Usulan pemekaran  ini  bahkan  sudah  dimajukan  ke DPRD  Kabupaten  Alor  dan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Alor.  Atas  usulan  ini,  Camat  Alor Barat  Daya  selaku  perwakilan  pemerintah daerah dan sejumlah anggota dewan menindaklanjuti  dengan  datang  langsung  ke rumah  Kepala  Suku  Beilel  Bapak  Karim menanyakan  tanggapan  Kepala  Suku  Beilel terhadap wacana pemekaran desa tersebut. Atas pertanyaan  tersebut  secara  deplomatis  Bapak Karim  menjawab,  tidak  keberatan  atas  usulan tersebut,  tetapi  dengan  syarat  Kantor  Desa Habollat  harus  pindah  dari  tempat  yang sekarang.  Alasannya  bila  Kantor  Desa  yang sekarang  masih  tetap  di  Habollat,  sementara Suku  Beilel  tinggal  di  “Desa  Lola”  dan  bukan lagi sebagai warga Desa Habolllat, sama artinya dengan upaya melonggarkan ikatan Suku Beilel dengan tanah ulayatnya. Penolakan Kepala Suku Beilel  ini  berakibat  gagalnya  usulan  pemekaran desa.
Uraian  tersebut  di  atas  menunjukkan bahwa  kehadiran  tokoh  adat  dalam  setiap kancah  pembangunan  masih  tampak,  bahkan dalam kancah politik lokal masih diperhitungkan,  kendatipun  telah  dirasakan semakin  melemah.  Minimalnya  keterlibatan tokoh  adat,  tampak  pada  sebatas  pemberian tanda  kehormatan  yang  sifatnya  hanya  sekedar formalitas belaka.

## 2. Pembangunan Hutan Kemasyarakatan
Program  Hutan  Kemasyarakatan  di Indonesia  dimulai  dengan  gerakan  nasional rehabilitasi  lahan  kritis  melalui  program reboisasi  dan  penghijauan  pada  tahun  1980-an. Program  reboisasi  mengambil  lokasi  hutan negara,  sedang  penghijauan  mengambil  lokasi tanah  milik  rakyat.  Tujuan  dari  program reboisasi dan penghijauan adalah untuk menekan laju tingkat kerusakan hutan dan lahan kritis. Degradasi hutan pada saat itu menjadi isu serius, terutama  sesudah kebakaran hutan  yang besar  pada  tahun  1983,  yang  membakar  sekitar 3  juta  hektar  hutan.  Aktivitas  perladangan berpoindah  dituduh  sebagai  penyebab  utama kebakaran  (Lindayanti,  2003:  57).  Menurut sumber Departemen Kehutanan (1986), mencatat  bahwa    tingkat  kerusakan  hutan mencapai  500.000  ha  per  tahun,  dengan  total kumulatif mencapai 40 juta ha pada pertengahan tahun  1980-an.  Sesuai  dengan  paradigma pembangunan  kehutanan  pada  saat  itu,  praktik perladangan  berpindah  dinilai  merusak  dan melakukan  pemborosan  sumberdaya.  Petani yang  tinggal  di  dalam  dan  sekitar  hutan  yang
terisolasi,  dinilai  “terbelakang”,  “masyarakat terasing”,  “menjalankan  kehidupan  dengan hukum  adat  yang  statis”,  karena  itu  mereka perlu  dibina,  dibimbing,  dan  diarahkan  agar meninggalkan  praktik  perladangan  berpindah menuju pertanian menetap (Peluso, 1992: 125)
Program  penanggulangan  lahan  kritis mendapatkan  momentumnya  saat  Presiden Soeharto  membuka  pidato  Pekan  Penghijauan Nasional  pada  tahun  1987  yang  menunjukkan kekhawatiran  serius  terhadap  degradasi  lahan hutan    akibat  praktik  perladangan  berpindah yang merupakan alasan utama bagi Departemen Kehutanan  untuk  memberikan  perhatian  yang lebih  serius  pada  aktivitas  pertanian  ladang berpindah.  Melalui  pidato  tersebut  presiden menghimbau kepada pemerintah daerah, departemen  sektoral, dan perusahaan perkayuan untuk  berperan  aktif  dalam  upaya  pengendalian aktivitas  perladangan  berpindah.  Departemen Kehutanan  meresponsnya  secara  cepat  dengan memberi  instruksi kepada  gubernur-gubernur di luar  Jawa  untuk  mengkoordinasikan  langkah- langkah upaya pengendalian aktivitas perladangan  berpindah (Lindayanti, 2003: 57).
Sebagai  tindak  lanjut  dari  instruksi tersebut, di Daerah Kabupaten Alor implementasi  kebijakan  tersebut  dilakukan dalam  bentuk  program  penanggulangan  lahan kritis  melalui  program  penghijauan  pada  tahun 1987, dengan mengembangkan tanaman lamtoro dan gamal. Kedua jenis tanaman tersebut dipilih berdasarkan  beberapa  pertimbangan,  yakni mampu  tumbuh  pada  lahan  marjinal,  memiliki perakaran  yang  kuat  sehingga  dapat  menahan erosi  serta  mampu  meningkatkan  kesuburan lahan,  kayunya  keras  dan  memiliki  kandungan energi  yang  tinggi,  sehingga  tepat  untuk penyediaan kayu bakar, daunnya bisa digunakan untuk  pakan  ternak.  Program  penghijauan  ini telah menghasilkan meluasnya tanaman lamtoro dan  gamal  menyebar  di  seluruh  wilayah Kabupaten Alor.  Di sepanjang kanan–kiri jalan Dusun  Beharuin  menuju  Dusun  Tulta  Desa Alila,  Kecamatan  Alor  Barat  Laut,  sepanjang kurang  lebih  5  km  tanaman  lamtoro  dan  gamal telah menutup rapat lahan berbatuan kapur yang tandus dan terbuka (Siburian dkk, 2009: 38). Di Desa  Probur  Utara  Habollat,  kedua  jenis tanaman  tersebut  tumbuh  subur  membentuk rimba di sepanjang kanan–kiri jalan  dari Dusun A  Lola  menuju  Dusun  B  Habollat  sepanjang kurang lebih 4,5 km.
Program  Reboisasi  dan  Penghijauan dilanjutkan dengan Program Pembinaan Masyarakat  Desa  Hutan  (PMDH)  dan  Hutan Kemasyarakatan pada tahun 1990-1995. Program  Pembinaan  Masyarakat  Desa  Hutan didanai oleh perusahaan pemegang konsesi Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH),  sedang  program Hutan  Kemsayarakatan  didanai  dari  Annggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).  Program PMDH  dikukuhkan  melalui  SK  Menhut  No: 691/Kpts-  II/1991  tentang  HPH  Bina  Desa  dan Pembinaan  Masyarakat  Desa  Hutan,  sedang program  Hutan  Kemasyarakatan  dikukuhkan melalui  SK  Menhut  No:  622/Kpts–II/1995 tentang Hutan Kemasyarakatan. Tujuan pembinaan masyarakat desa hutan adalah untuk memperbaiki  situasi  sosial  ekonomi  desa  yang berada  di  dalam  maupun  sekitar  konsesi  HPH. Tujuan  program  Hutan  Kemasyarakatan  adalah merehabilitasi  lahan  yang  rusak,  melakukan pembinaan  masyarakat  peladang  berpindah, sambil  pada  saat  yang  sama  menciptakan peluang  kerja  (Lindayanti,  2003:  59).  Melalui keputusan  menteri  yang  baru  di  era  reformasi program  Hutan  Kemasyarakatan  diatur  dalam SK  Menhutbun  No:  677/Kpts-II/1999  tentang Hutan  Kemasyarakatan.  Menurut  Keputusan Menteri tersebut, Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan  hutan  negara  yang  dicadangkan  dan ditetapkan  oleh  menteri  untuk  diusahakan  oleh masyarakat setempat dengan tujuan memanfaatkan  hutan  secara  lestari  sesuai dengan  fungsinya  dan  menitikberatkan  pada kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  ketentuan  ini terdapat  paradigma  baru  dalam  pengelolaan hutan,  yakni  adanya  pengusahaan  hutan kemasyarakatan  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  (1)  Masyarakat  sebagai  pelaku  utama dalam  pengambilan  manfaat;  (2)  Masyarakat sebagai  pengambil  keputusan  dan  menentukan sistem  pengusahaan;  (3)  Pemerintah  sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan; (4) Menjamin kepastian  hak  dan  kewajiban  semua  pihak;  (5) Kelembagaan  pengusahaan  ditentukan  oleh masyarakat;  dan  (6)  Pendekatan  didasarkan  pada keanekaragaman  hayati  dan  keanekaragaman budaya (Praja, 1999: 127).
Sebagai  tindak  lanjut  dari  program Hutan  Kemasyarakatan,  di  Desa  Probur  Utara Habollat mengambil lokasi  bekas areal program penghijauan  dengan  menambah  beberapa  jenis tanaman  baru  yakni  jati  kapur,  mahoni,  dan tanaman  kayu  cendana.  Pada  tahun  2004 program  Hutan  Kemasyarakatan  dilanjutkan
dengan  program  Gerakan  Nasional  Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GERHAN) dengan mengambil  lokasi  seluas  25  ha  di  sepanjang kanan–kiri  jalan  dari  Dusun  A  Lola  menuju Dusun B Habollat.
Program hutan kemasyarakatan di Desa Probur  Utara  Habollat  dinilai  cukup  berhasil. Tanah-tanah  perbukitan  yang  kritis  kini  sudah berubah  menjadi  hutan  rimba.  Ukuran  tinggi dan  lingkar  batang  pohon  sudah  cukup  besar. Ketinggiannya  mencapai  15-20  m,  bahkan  ada yang  lebih.  Lingkar  batang  berdiameter  antara 20-30 cm. Di beberapa tempat tanaman kayu jati yang ditanam di kebun penduduk sudah banyak yang  mulai  ditebang,  dijual  dalam  bentuk papan-papan,  dipakai  sebagai  bahan  material bangunan  rumah,  dan  sebagian  diolah  menjadi bahan  prabotan  rumah  tangga,  seperti  kursi, meja,  almari,  dan  tempat  tidur.  Pakan  ternak dari  daun  lamtoro  dan  gamal  tersedia  cukup melimpah, potensi ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan  usaha  ternak  sapi  dan  kambing melalui program
Anggaran Untuk
Mensejahterakan  Masyarakat  (Anggur  merah) tahun  anggaran  2012.  Ketersediaan  kayu  bakar juga  cukup  melimpah.  Keberhasilan  program Hutan  Kemasyarakatan  telah  menghantarkan masyarakat  petani  Desa  Probur  Utara  Habollat mencapai prestasi juara Lomba Hutan Kemasyarakatan  tingkat  Kabupaten  Alor  pada tahun  2007.  Suatu  prestasi  yang  cukup membanggakan buat masyarakat.
Lalu  apa  kaitannya  program  Hutan Kemasyarakatan  dengan  praktik  hak  ulayat tanah Suku Beilel? Seperti telah dijelaskan pada uraian  sebelumnya,  bahwa  program  Hutan Kemasyarakatan  telah  mengambil  lokasi  tanah ulayat Suku Beilel. Klaim pemerintah atas hutan adat serta program-program pembangunan yang diintroduksikan  memiliki  alas  hukum  formal yang  dinilai  lebih  memiliki  kepastian  hukum dan  kekuatan  hukum.  Jenis-jenis  tanaman  baru yang  diperkenalkan  juga  bukan  jenis  tanaman adat,  yang  dikemudian  hari  akan  menimbulkan permasalahan,  siapa  yang  berhak  mengatur  dan memanfaatkan  tanaman  baru  hasil  program Hutan  Kemasyarakatan  tersebut?  Jawaban terhadap  beberapa  pertanyaan  tersebut  telah mengarahkan  pada  pembahasan  mengenai dinamika praktik hak ulayat tanah Suku Beilel.

## Dinamika  Praktik  Hak  Ulayat  Tanah  Suku Beilel
Seiring  dengan  meningkatnya  laju pembangunan,  tuntutan  terhadap  pemenuhan kebutuhan  dasar seperti  pendidikan  dan kesehatan tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi  pelayanan  publik  tersebut,  maka pengadaan  berbagai  prasarana  desa  harus dibangun.  Agar  mendapatkan  kepastian  hukum atas  berdirinya  bangunan-bangunan  tersebut dipandang perlu adanya bukti-bukti tertulis yang ditandatangani  oleh  pemerintah  setempat  yang sah.  Dengan  kata  lain  pelepasan  tanah  ulayat yang dilakukan secara adat  masih dinilai belum cukup  memiliki  kekuatan  hukum.  Proses  ini telah  dimulai  sejak  tahun  1962  oleh  Kepala Desa  Probur  Induk  Tomas  B.  Loban.  Plepasan tanah  ulayat  Suku  Beilel  seluas  180  x  157  m 2 yang diserahkan dari Kepala Suku Beilel dalam hal  ini  Bapak  Banton  mewakili  Suku  Beilel kepada  Kepala  Sekolah  SDN  Probur  III, disaksikan  oleh  warga  Desa  Probur  dan disahkan  oleh  Kepala  Desa  Probur  Tomas  B. Loban.  (Surat  Keterangan  Penyerahan  Tanah Ulayat  Suku  Beilel  Kepada  Kepala  Sekolah SDN  Probur  III,  tahun  1962)  Peristiwa pelepasan  tanah  ulayat  yang  diperkuat  dengan pembuatan  surat  berita  acara  pelepasan  tanah tersebut  menjadi  tonggak  sejarah  dalam  urusan pertanahan di mana pelepasan tanah secara adat dinilai  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  bila tidak  diikuti  dengan  keterangan  resmi  secara tertulis  yang  disahkan  dan  disaksikan  oleh pejabat  yang  berwenang.  Sejak  saat  itulah segala hal yang berhubungan dengan tanah tidak bisa meninggalkan kewenangan kepala desa.
Dalam  kaitan  dengan tanah  dan aktivitas  yang  dilakukan  di  atasnya  seiring dengan  berjalannya  pemerintahan  desa,  maka pemerintah  desa  juga  dituntut  kewajiban  untuk melakukan  penagihan  pemembayaran  pajak bumi  kepada  seluruh  warga  petani  Desa  Probur Utara Habollat. Untuk itu diperlukan surat bukti atas penggarapan tanah oleh seorang penggarap yang  isinya  meliputi  luas,  batas,  dan  isi  tanah garapan,  yang  diketahui  oleh  pemerintah  desa. Atas  dasar  surat  tanah  garapan  ini,  pemerintah daerah  mengeluarkan  perhitungan  pengenaan pajak, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan  (SPPT)  kepada  penggarap.  Sampai pada  tahap  ini,  kewenangan  sepenuhnya  berada di  tangan  Kepala  Desa.  Kewenangan  Kepala Suku  Beilel  selaku  Tuan  Tanah  hanya  sampai pada memberi izin hak penggarapan tanah yang
diberikan  oleh  pemohon  secara  lisan.  Menurut keterangan  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  Kabupaten  Alor,  tanah-tanah  garapan penduduk  itu  bisa  ditingkatkan  statusnya menjadi  hak  milik  yang  dibuktikan  dengan pemilikan sertifikat tanah, dengan syarat bahwa yang  bersangkutan  telah  memiliki  SPPT. Menyangkut  kewenangan  mengatur  Kepala Adat  Suku  Beilel  hanya  sebatas  tanah-tanah yang  berada  di  luar  tanah  garapan  penduduk. Kepala adat tidak boleh mencampuri tanah yang sudah  digarap  secara  individu.  (Wawancara dengan  Maskum    Eng  Oe  Kepala  Seksi  Hak Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah,  Kantor  BPN Kabupeten Alor, 29 Jui 2013)
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nusa Tenggara  Timur  No:  8  Tahun  1974  tentang Pelaksanaan  Penegasan  Hak  Atas  Tanah  malah lebih  tegas  lagi  dinyatakan  dalam  Pasal  2,  ayat 1,  bahwa;  “tanah  bekas  penguasaan  masyarakat hukum  adat  dinyatakan  sebagai  tanah-tanah dibawah  penguasaan  pemerintah  daerah  cq Gubernur  Kepala  Daerah”.  Penegasan  ini menunjuk  pada  hasil  Simposium  Terbatas Persoalan  Tanah  Suku  di  NTT  yang  diadakan pada  bulan  Mei  1972.  Hasil  simposium  itu berkesimpulan bahwa tida ada lagi tanah suku di NTT (www.cribd.com/19981569/TANAH- ULAYA-DI-NUSA-TNGGARA-TIMUR# Scriba).
Menanggapi  keterangan  pihak  BPN Kabupaten  Alor  menyangkut  soal  status  tanah, Kepala  Adat  Suku  Beilel  selaku  pihak  yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin penggarapan  tanah  ulayat,  mengatakan  bahwa izin  yang  diberikan  hanya  sebatas  hak menggarap,  penggarab  juga  tidak  dibenarkan mengalihkan  hak  garapnya  kepada  orang  lain tanpa  sepengetahuan  kepala  adat  Suku  Beilel. Penggarap  juga  tidak  dibenarkan  mewariskan hak  garapnya  kepada  ahli  waris  tanpa sepengetahuan  kepala  adat  Suku  Beilel.  Semua tanah  garapan  yang  sudah  tidak  digarap  lagi oleh penggarapnya, kembali hak penguasaannya kepada  Suku  Beilel.  Kepala  Adat  Suku  Beilel juga  memiliki  hak  untuk  ikut  campur  mengatur pemanfaatan  tanah  yang  ada  dalam  garapan orang.  Seperti  misalnya  melarang  pada  si penggarap untuk menebang tanaman kayu-kayu adat,  sekalipun  berada  di  areal  tanah  garapan penduduk.  Karena  itu  barang  siapa  menebang kayu  adat  tanpa  sepengetahuan  Kepala  Adat Suku  Beilel  akan  dikategorikan  sebagai  tindak pencurian.
Dahulu  ketika  Kepala  Suku  Beilel masih dipegang oleh Rahim Banton (meninggal 1988)  kasus-kasus  pencurian  akan  diadili melalui  sidang  adat.  Termasuk  dalam  kategori tindak pencurian  adalah membuka ladang tanpa seizin kepala adat Suku Beilel, menebang pohon adat  tanpa  seizin  kepala  adat  Suku  Beilel, mencuri  tanaman  hasil  tanaman  pada  kebun orang. Dalam sidang adat itulah akan ditentukan besarnya  sanksi  adat  berupa  membayar  moko, atau  gong.  Jenisnya  tergantung  berat  dan ringannya  pelanggaran.  Selain  itu  si  pelanggar juga  akan  dikenakan  hukuman  keliling  desa diarak  warga  sambil  membawa  benda  yang dicuri dan dipaksa harus mengakui kesalahannya  dengan  mengucapkan  secara keras.
Sejak  kepala  adat  Suku  Beilel  dijabat oleh  Bapak  Karim  Malaipin  (1990-sekarang (tahun 2013 saat penelitian dilakukan)) pelanggaran adat itu cukup diselesaikan dengan datang  mengakui  kesalahannya  dan  meminta maaf  kepada  kepala  adat  Suku  Beilel.  Dengan pemberian  maaf  oleh  kepala  adat  Suku  Beilel dan mengembalikan benda yang dicuri, permasalahannya sudah dianggap selesai. Alasan sebagian orang memilih cara penyelesaian  seperti  ini,  karena  masih  percaya pada  kekuatan  magis  roh  moyang  Suku  Beilel, sehingga  orang  takut  akan  balasan  yang  akan diterima  dari  Mama  Beilel.  Sebagian  yang  lain memiliki  alasan  lebih  suka  menempuh  jalan damai,  karena  tidak  suka  ribut-ribut  dengan tetangga,  atau  demi  menghormati  tua-tua  desa. Kasus-kasus  pelanggaran  adat  menyangkut tindak  pencurian  itu,  akhir-akhir  ini  sering terjadi.  Kasus  yang  paling  baru  adalah  tindak pencurian  kayu  adat  yang  dilakukan  oleh  salah seorang  warga  Kampung  Habollat  dengan menebang  kayu  hamajang/kayu  wangi.  Kayu tersebut  cukup  besar,  ukuran  dua  depa  orang dewasa yang dilingkarkan saja tidak mencukupi. Pohon  itu  tumbuh  di  atas  tanah  garapan  si “pencuri”. Menurut pengakuan pihak si penggarap  lahan,  ia  tidak  melakukan  tindak pencurian  sebagaimana  dituduhkan  oleh  kepala adat  Suku  Beilel,  tetapi  menebang  pohon  milik sendiri.  Ia  merasa  memiliki  pohon  itu  karena sudah  menggarapnya  selama  berpuluh-puluh tahun. Intensitas hubungan si penggarap dengan tanah  garapannya  telah  menciptakan  hubungan yang  memiliki  ikatan  psikologis  yang  kuat dengan  tanah  garapannya.  Ditambah  dengan pemilikan  bukti  surat  SPPT  bahwa  tanah
tersebut  sudah  dipajaki,  maka  ia  merasa  berhak memiliki  tanah  garapan  dan  seluruh  isinya. Dihadapan  sidang  pengadilan  yang  digelar  di kantor  desa  pada  tanggal  4  Mei  2013,  pihak Kepala  Adat Suku Beilel tetap menuduh bahwa dia  telah  melakukan  tindak  pencurian  tanaman adat,  karena  itu  dia  harus  dikenakan  sanksi denda  adat.  Sidang  pengadilan  yang  dipimpin oleh  Kepala  Desa  itu  akhirnya  memutuskan bahwa  pihak  pelanggar  harus  membayar  denda adat  berupa  1  buah  moko  tanah  cap  kawat seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima  ratus  ribu  rupiah).  Bila  ditaksir  dengan nilai  uang,  besarnya  mencapai  Rp.10.000.000 (sepuluh  juta  rupiah).  Pihak  si  pelanggar  sudah menyanggupi  untuk  membayar  pada  20  Juni 2013. Surat kesanggupan tersebut ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh pemerintah desa setempat  dalam  hal  ini  Kepala  Desa  Bapak Ibrahim  Lapaibel.  Dalam  realisasinya  ternyata sampai  pada  tanggal  yang  dijanjikan  pihak pelanggar  belum  juga  membayar  denda  adat yang  telah  mereka  sepakati  bersama,  tanpa alasan  yang  belum  diketahui  kepala  adat  Suku Beilel maupun kepala desa sendiri. (Wawancara dengan Kepala Adat Suku Beilel, 29 Juni 2013)
Syarat  seseorang  untuk  meminta  izin membuka  ladang  kepada  kepala  adat  Suku Beilel sejak di jabat oleh Bapak Karim Malaipin juga  sudah  jarang  dilakukan,  umumnya  orang membuka  ladang  dulu  baru  kemudian  meminta surat  keterangan  pengarapan  tanah  kepada kepala  desa.  Pemberian  imbalan  sebagian  hasil kebun  kepada  Kepla  Adat  Suku  Beilel  atas diizinkannya  membuka  ladang,  kini  juga  sudah tidak  dilakukan  lagi.  Perkembangan  terakhir juga  diketahui  bahwa  tanah-tanah  garapan penduduk  dalam  resalitasnya  juga  sudah diwariskan  garapannya  kepada  anak-anaknya tanpa  sepengetahuan  kepala  adat  Suku  Beilel. Bahkan  sebagian  orang  sudah  melakukan  jual beli tanah garapan, tanpa sepengetahuan Kepala Adat  Suku  Beilel.  Menanggapi  kasus-kasus pertanahan  seperti  itu,  pihak  BPN  Kabupaten Alor  berpendapat  bahwa,  kasus  pencurian tersebut  bila  diselesaikan  secara  hukum,  maka pihak  kepala  adat  Suku  Beilel  akan  kalah.  Soal pewarisan  tanah  juga  dibenarkan  meskipun tanpa  sepengetahuan  Kepala  Adat  Suku  Beilel, demikian  juga  jual  beli  tanah  garapan  yang sudah  memiliki  bukti  pembayaran  pajak  SPPT, dibenarkan sepanjang mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Wawancara dengan Kepala Seksi
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Alor 29 Juni 2013).
Proses marjinalisasi kewenangan kepala adat Suku Beilel dalam pengelolaan tanah ulayat juga  terjadi  pada  implementasi  program  Hutan Kemasyarakatan.  Program  Hutan  Kemasyarakatan telah  mengambil  lokasi  tanah  ulayat  seluas  25 hektar.  Seluruh  tahapan  program  kegiatan menyangkut  pemilihan  jenis  tanaman,  cara menanam,  pemeliharaan,  pengaturan  jarak tanam, teknologi yang digunakan, pemeliharaan, serta  memilih  peserta  yang  terlibat  dalam program  kegiatan,  dan  bentuk  kelembagaan semuanya  dilakukan  oleh  petugas  pemerintah. Untuk menjalankan program Hutan Kemasyarakatan  tersebut,  dibentuklah  dua kelompok,  yang  anggotanya  berjumlah  25 orang. Satu kelompok beranggota 20 orang, dan kelompok satunya lagi beranggota 15 orang. Di beberapa  wilayah  lain  kelembagaan  ditentukan dalam  bentuk  koperasi,  dan  bukan  lembaga setempat  (Campbell,  2003:  150).  Ada  indikasi kuat  bahwa  campur  tangan  birokrasi  melalui pembentukan  koperasi  ini  dimaksudkan  untuk memberi  akses  kepada  pemerintah  melakukan kontrol  dalam  pengelolaan  kawasan  hutan.  Bila lembaga  yang  digunakan  adalah  lembaga  adat, pemerintah  akan  menghadapi  kesulitan  melakukan kontrol  pengelolaan  kawasan  hutan  yang menjadi  tanggung  jawabnya.  Dalam  hal kewenangan  pengelolaan,  hal  ini    bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam Kepmenhutbun  No:  677/Kpts-II/1999  yang memberikan  sepenuhnya  pelaksanaan  program Hutan  Kemasyarakatan  kepada  masyarakat setempat.  Dalam  kaitannya  dengan  hak  ulayat tanah, Kepmenhutbun ini tegas-tegas menegasikan  kewenangan  kepala  adat  dalam pemberian  izin  pemanfaatan  lahan  kepada warga persekutuannya. Hal ini ditegaskan dalam poin  ke-4  di  mana  Pemerintah  menjamin kepastian  hak  dan  kewajiban  semua  pihak (Pradja,  1999:  127).  Dengan  kata  lain  izin penggarapan  lahan/pengelolaan  yang  diberikan oleh kepala adat  Suku Beilel selaku tuan tanah kepada  warga  Desa  Probur  Utara  Habollat selama  ini  dinilai  belum  menjamin  adanya kepastian hak.
Dalam  kaitan  dengan  status  tanah garapan  penduduk,  seiring  dengan  berjalannya roda pemerintahan desa, timbul kewajiban yang harus  dipenuhi  sebagai  warga  negara    yakni membayar  pajak  bumi.  Untuk  menentuka besaran  pajak  bumi  yang  harus  dibayar,  maka
pencatatan  menyangkut  siapa  nama  penggarap, luas  garapan  tanah,  batas  dan  isinya  menjadi penting  untuk  diketahui  oleh  pemerintah  desa. Tanah  garapan  tersebut  diajukan  kepada Dispenda  Kabupaten  Alor,  untuk  dijadikan sebagai  dasar  pengenaan  pajak  bumi  yang tertera  dalam  Surat  Perhitungan  Pajak  Tahunan (SPPT).  Dengan  mengantongi  SPPT  ini, penguasaan  tanah  menjadi  mutlak  berada  pada kewenangan  seseorang,  dan  status  tanah  ini sudah  bisa  diwariskan  kepada  ahli  warisnya yang  berhak  dan  sah  secara  hukum  untuk diperjualbelikan  sepanjang  mendapat  persetujuan dari  ahli  warisnya.  Penguasaan  tanah  yang dibuktikan  dengan  pemilikan  SPPT,  dapat ditingkatkan  statusnya  menjadi  hak  milik. Dengan kata lain, legalisasi hak pemilikan tanah sudah  dimulai  ketika  tanah  garapan  seseorang sudah  disahkan  oleh  pemerintah  desa  setempat, dan selanjutnya bila kewajiban membayar pajak sudah  dipenuhi,  maka  langkah  terakhir  menuju hak kepemilikan tanah sudah terpenuhi. Apalagi pemerintah  Daerah  Kabupaten  Alor,  dalam upaya percepatan program pengentasan kemiskinan  dan  menggalakkan  investasi  telah menempuh kebijakan pensertifikatan tanah sejak tahun  2008.  Di  Desa  Probur  Utara  Habollat pensertifikatan  tanah  bahkan  sudah  dimulai sejak tahun 1991, atas inisiatif warga sendiri dan swadaya  murni  masyarakat.  Kebijakan  ini ditempuh agar ada kepastian hukum pertanahan sehingga merangsang investor untuk menanamkan  modalnya.  Karena  kebijakan pertanahan  ini  berlaku  menyeluruh  di  semua wilayah  Kabupaten  Alor,  maka  bisa  dipastikan bahwa cepat atau lambat tanah-tanah pekarangan  dan  ladang  garapan  penduduk  yang belum  memiliki  sertifikat  tanah  akan  menjadi sasara  program  kebijakan  pertanahan.  Menurut informasi  dari  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan Pendaftaran  Tanah  Kantor  BPN,  sesungguhnya campur  tangan  kewenangan  pengelolaan  kepala adat  pada  tanah  garapan  penduduk  yang  sudah mendapatkan  pengesahan  hak  garap  dari pemerintah  desa  setempat  sudah  berakhir. Penegasan  hukum  atas  kepemilika  tanah dibuktikan  dengan  kepemilikan  sertifikat  tanah.
Proses  legalisasi  hak  milik  tanah  ini  menandai berakhirnya  kewenangan  Kepala  adat  Suku Beilel  dalam  mengatur  peruntukan  tanah  pada bidang-bidang  tanah  yang  telah  dimiliki  secara individu.  Proses  ini  tampaknya  akan  terus berlanjut dan tidak mudah dibendung, mengingat  faktor  internal  dari  Suku  Beilel sendiri yakni jumlahnya yang minoritas, tingkat
pendidikan  warganya  yang  rendah,  terbatasnya akses  informasi,  dan  tidak  dimilikinya  jaringan dengan  lembaga  lain  yang  bersedia  melakukan advokasi  terhadap  berbagai  bentuk  penekanan dari  luar  yang  dapat  mengancam  eksistensi praktik  hak  ulayat  tanah  di  Desa  Probur  Utara Habollat.
Perkembangan  ini  telah  melahirkan kompleksitas  soal  pertanahan  yang  dihadapi oleh  Kepala  Adat  Suku  Beilel  khususnya  dan warga  Suku  Beilel  selaku  pemangku  tanah ulayat pada umumnya. Ironisnya, hingga saat ini masyarakat  pemangku  tanah  ulayat  dalam  hal ini  Suku  Beilel  dan  kepala  adat  Suku  Beilel Bapak Karim, masih bersikukuh pada pendiriannya  bahwa  selaku  kepala  adat  yang memiliki kewenangan penuh mengatur peruntukkan  tanah,  masih  menganggap  bahwa tanah  ulayat  yang  digarap  oleh  penduduk  dan tanah pekarangan sebagai permukiman penduduk hanya berstatus sebagai tanah garapan atau  hak  pakai  untuk  istilah  hukum  sekarang. Berubahnya  status  sebagian  tanah  garapan  dan pekarangan penduduk menjadi tanah milik yang dibuktikan  dengan  pemilikan  surat  seritifikat tanah, hingga saat ini juga belum diketahui oleh kepala  Suku  Beilel  khususnya  dan  masyarakat pemangku  tanah  ulayat  Suku  Beilel  pada umumnya.  Dalam  pendiriannya  selaku  kepala adat  tidak  pernah  merasa  memberikan  tanah tersebut  kepada  seseorang  untuk  dimiliki, kecuali  hanya  diberi  izin  untuk  menggarapnya. Sebagai  tanah  garapan  tidak  boleh  dipindah- tangankan  hak  garapnya,  diwariskan,  tanpa seizin    tuan  tanah,  apa  lagi  menjualnya.  Kalau tanah  tersebut  sudah  tidak  digarap  lagi  karena menurun  tingkat  kesuburannya,  maka  status tanah  tersebut  kembali  kepada  tanah  ulayat Suku Beilel yang status kepemilikannya bersifat komunal. Pengambilan tanah ulayat seluas 25 ha untuk  pengembangan  Hutan  Kemasyarakatan yang  kemudian  mengalihkan  kewenangan pengelolaannya  kepada  pemerintah  juga,  telah menggusur  kewenangan  mengatur  peruntukkan tanah  ulayat  yang  selama  ini  dimiliki  oleh kepala Suku Beilel.
Di  daerah  lain  seperti  masyarakat  adat Kecamatan  Alor  Timur  telah  melakukan kegiatan  menggelar  forum  pertemuan  kampung masyarakat  adat  yang  melibatkan  tokoh  suku dan  tokoh  adat  di  kabupaten  Alor  pada  tanggal 10  September  2010  menuntut  pengembalian tanah-tanah  ulayat  yang  diklaim  sebagai kawasan  hutan  negara.  Tahun  berikutnya
ratusan  masyarakat  dari  8  kampung  di Kecamatan  Alor  Timur  dan  tokoh-tokoh  adat dari  17  Kecamatan  di  Kabupaten  Alor mengadakan kegiatan Temu Kampung
Masyarakat  Adat  (TEKAD).  Kegiatan  ini diadakan di Kampung Tipiting Kecamatan Alor Timur pada tanggal 10 September 2011, dihadiri oleh  Dandim  1622  Letkol  Aminudin,    Wakil Ketua  DPRD  II  Kabupaten  Alor  James Takalapeta  SH,    anggota  DPRD  Marten  Maure SH, Kis Larakang, S, sos, dan sejumlah pejabat pemerintah  kabupaten  lainnya.  Pertemuan  ini dipandu oleh Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Kabupaten  Alor  Pontius  Wali  Mau.  Tujuan Temu  Kampung  Masyarakat  Adat  (TEKAD) adalah  membangun  kesepahaman  masyarakat adat  untuk  memperjuangkan    eksistensi  hak ulayat  tanah  di  Alor.    Bidang  tanah  produktif yang  sebelumnya  diklaim  sebagai  tanah kawasan hutan negara diminta untuk dikembalikan kepada masyarakat untuk dijadikan  lokasi  pembangunan  sarana  umum demi kesejahteraan hidup masyarakat.
( http://www.beritanda.com )
Persoalan  tanah  ulayat  di  Desa  Probur Utara  Habollat  kedepan  akan  menjadi  semakin rumit  dengan  keluarnya  putusan  Mahkamah Konstitusi  pada  tanggal  16  Mei  2013  yang mengabulkan  sebagian  gugatan  uji  materi  oleh Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN) pada kasus gugatan Masyarakat Adat Kenegerian  Kuntu  Kepri,  dan  Masyarakat  Adat Kasepuhan    Cisitu  Banten  terhadap  ketentuan mengenai  hutan  adat  dalam  UU  No.  41/1999 tentang  Kehutanan  ( Kompas ,  4  Juli  2013). Kendati  putusan  atas  pengakuan  tanah  ulayat oleh  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berlaku  surut, putusan  ini  bisa  memicu  konflik  internal  antara sebagian  warga  masyarakat  Desa  Probur  Utara Habollat  yang  sudah  mengantongi  sertifikat tanah  dengan  kelompok  masyarakat  pemangku tanah ulayat. Bila program pensertifikatan tanah terus dilanjutkan, hal ini sekaligus menunjukkan sikap inskonsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertanahan.

## Kesimpulan
Uraian  tersebut  di  atas  menjelaskan bahwa  berdasarkan  fakta  historis  dan  sosio- antropologis  tampak  jelas  keberadaan  praktik hak ulayat tanah di Desa Probur Utara Habollat. Dalam  hal-hal  tertentu  eksistensi  praktik  hak ulayat  tanah  itu  masih  bertahan,  seperti pemberian  izin  oleh  Tuan  Tanah  dalam
membuka  ladang,  penjatuhan  sanksi  terhadap pelanggaran  aturan-aturan  adat  belum  sepenuhnya ditinggalkan.  Penguasaan  tanah  ulayat  secara fisik juga masih bertahan setidaknya pada tanah- tanah  yang  berada  di  luar  tanah  garapan penduduk.  Bagi  orang  luar  yang  bukan  warga Desa  Probur  Utara  Habollat  yang  ingin memanfaatkan  tanah  ulayat  tersebut  tidak dimungkinkan  tanpa  mendapat  izin  dari  Tuan Tanah Kepala Suku Beilel. Kendati harus diakui bahwa  dalam  perkembangannya  menunjukkan adanya kecenderungan semakin terdegradasinya kewenangan  Tuan  Tanah  Suku  Beilel  dalam mengatur  peruntukan  tanah  ulayatnya.  Proses marjinalisasi  kewenangan  ini  diawali  dengan merosotnya kewibawaan pemimpin adat, dengan  hadirnya  pemerintahan  desa.  Seiring dengan  bergeraknya  roda  pemerintahan,  maka hampir  setiap  program  pembangunan  yang dicanangkan  pemerintah  diletakkan  tanggung jawabnya  pada  pemerintah  desa,  termasuk dalam  menjalankan  kebijakan  pertanahan,  oleh karena pemerintahan desa merupakan perpanjangan  tangan  dari  birokrasi  pemerintah. Seperti  proses  legalisasi  tanah  pekarangan  dan garapan  dilakukan  oleh  kepala  desa.  Kemudian proses pelepasan tanah ulayat secara adat untuk keperluan  mendirikan  tapak  bangunan  juga dipandang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum, tanpa  ada  persetujuan  dari  pemerintah  desa. Kewenangan kepala desa dalam legalisasi tanah pekarangan  dan  garapan  ini  telah  mengakhiri kewenangan  Tuan  Tanah  dalam  mengatur peruntukkan  tanah  pada  tanah  pekarangan  dan garapan  yang  dikuasai  secara  individu.  Hak untuk  mengatur  peruntukan  tanah  oleh  Tuan Tanah,  hanya  tersisa  pada  tanah-tanah  ulayat yang belum digarap penduduk. Dengan dijalankannya  kebijakan  sertifikasi  pertanahan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Alor, kepemilikan  tanah  ulayat  sebagian  telah mengalami  pergeseran  dari  kepemilikan  yang bersifat  komunal  kepemilikan  yang  bersifat individu.
Proses  marjinalisasi  kewenangan  Tuan Tanah  Suku  Beilel  untuk  mengelola  tanah ulayatnya  juga  tampak  dalam  menjalankan kebijakan  pembangunan  disektor  kehutanan.
Klaim penempatan
program Hutan Kemasyarakatan pada tanah ulayat Suku Beilel, juga  dikerangkai  melalui  aturan  perundangan yang  ada.  Pada  tahap  selanjutnya,  penempatan program  Hutan  Kemasyarakatan  pada  tanah ulayat  yang  diklaim  negara  tersebut  juga
membawa  konsekuensi  beralihnya  kewenangan pada istansi pemerintah terkait untuk mengelolanya.  Implementasi  program  Hutan Kemasyarakatan  meletakkan  tanggungjawab pelaksanaannya  kepada  instansi  terkait  dalam hal  ini  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Alor. Semua  tahapan  kegiatan  mulai  dari  penentuan lokasi,  pemilihan  jenis  tanaman,  teknologi penanaman, pemeliharaan, dan siapa-siapa yang berhak ikut dalam program hutan kemasyarakatan semua ditentukan oleh pemerintah.  Tindakan  tersebut  jelas  telah melangkahi kewenangan Tuan Tanah disamping itu  juga  melanggar  ketentuan  yang  berlaku sebagaimana  tercantum  dalam  SK  Menhut  No. 677/Kpts-II/1999  tentang  Hutan  kemasyarakatan yang  menekankan  pada  perlunya  partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan program pada setiap tahapan kegiatan.
Hal tersebut menunjukkan masih bertahannya paradigma lama dalam pengelolaan hutan.  Prinsip  bahwa  pengelolaan  hutan  secara akademik  masih  mendominasi  pada  aparat birokrasi  pemerintah  di  jajaran  Departemen Kehutanan.  Pada  instansi  pemerintah  ini berkumpul  para  rimbawan,  sebagai  rimbawan memiliki  kewajiban  mengelola  hutan  yang dibebankan  oleh  negara  dipundaknya.  Berbekal dengan  pendidikan  formal  yang  dimilikinya, mereka  berpandangan  bahwa  hanya  merekalah yang  memiliki  kemampuan  dan  kewenangan untuk  mengelola  hutan.  Praktik  perladangan berpindah dinilai merusak hutan dan melakukan pemborosan sumberdaya (Peluso, 1992) Karena itu aktivitas tersebut minimal harus dikendalikan  kalau  tidak  bisa  dihentikan  sama sekali.  Apa  pun  nama  kebijakan  pembangunan yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat  tepian hutan,  seperti  HPH  Bina  Desa,  Program  Hutan Kemasyarakatan, tujuannya sama yakni mengalihkan masyarakat petani ladang berpindah  untuk  menjadi  petani  menetap.  Hal yang  sama  juga  dilakukan  terhadap  Program Hutan  Kemasyarakatan  agar  tidak  meluas memasuki hutan lindung. Selain untuk mengendalikan  aktivitas  perambahan,  pembinaan yang  dilakukan  juga  bertujuan  mengalihkan agar  mereka  menjadi  petani  menetap.  Sikap pandang  para  perumus  kebijakan  sedperti  itu telah melahirkan sentralisasi kebijakan pembangunan  sektor  kehutanan,  sekaligus menegasikan kedaulatan masyarakat adat beserta kearifan lokal yang dimilikinya.
Lalu  di  mana  letak  pengakuan  hukum atas  keberadaan  hak  ulayat  tanah    itu  ?  Secara yuridis  pengakuan  itu  mudah  dijumpai  dalam aturan  perundangan  yang  ada,  misal  dalam UUD  1945  dalam  Pasal  18  dinyatakan  bahwa “negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya    sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”, kemudian  Pasal  17  UUPK  No:  5  tahun  1967, yang  kemudian  direvisi  menjadi  UUPK  No:  41 tahun  1999  tentang  Kehutanan,  diatur  dalam Pasal  4  ayat  (3)  yang  berbunyi  “Penguasaan hutan  oleh  negara  tetap  memperhatikan  hak masyarakat  hukum  adat,  dengan  kepentingan nasional”.  Peraturan  Menteri  Negara    Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 5 tahun 1999  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah Hak  Ulayat    Masyarakat  Hukum  Adat  Pasal  1 menyebutkan  bahwa  “tan  ah  ulayat  adalah bidang tanag yang di atasnya terdapat hak ulayat dari  suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu”. Terakhir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No:  35 /PUU-X/2012  tentang  Hutan  Adat  yang menegaskan  bahwa  hutan  adat  adalah  hutan yang  berada  di  wilayah  adat  dan  bukan  lagi hutan negara.
Uraian  tersebut  di  atas  menunjukkan bahwa  secara  hukum  keberadaan  tanah  ulayat jelas  diakui  negara,  demikian  juga  secara de facto praktik  hak  ulayat  tanah  di  Desa  Probur Utara  Habollat  nyata-nyata  ada,  hal  ini  bisa dibuktikan  melalui  fakta  sejarah,  pengakuan suku-suku  lain  atas  kepemilikan  tanah  ulayat Suku Beilel, akan tetapi kelangsungan hidupnya telah  didominasi  atau  dihancurkan  oleh  negara. Apakah  praktik  hak  ulayat  Suku  Beilel bertentangan dengan kepentingan nasional, atau kepentingan  umum  ?  Sudah  barang  tentu  Suku Beilel  sebagai  pemangku  tanah  ulayat,  bisa berargumen  dengan  mengajukan  pertanyaan, apakah  praktik  hak  ulayat  Suku  Beilel  yang dilakukan  selama  ini  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  ?  Apakah  keberadaan Suku  Beilel  besrta  aktivitas  perladangan  dan praktik  hak  ulayat  tanahnya  itu  sendiri  bukan merupakan  bagian  dari  kenasionalan  bangsa Indonesia  ?  Bukankah  praktik  hak  ulayat  itu dilakukan  justru  demi  melindungi  kepentingan umum  ?  Faktanya  dominasi  negara  melalui kebijakan  pembangunan  telah  memperlemah keberadaan  hak  ulayat  tanah  Suku  Beilel.  Bila tidak  ada  kebijakan  perlindungan  tanah  adat  di
Daerah Provinsi NTT  umumnya dan khususnya ditingkat  Kabupaten  Alor,  maka  ke  depan  bisa dipastikan  hak  ulayat  tanah  Suku  Beilel  akan hilang.  Peristiwa  kehilgan  tanah  ulayat  sudah terjadi  pada  Suku  Waibalun  di  Flores  Timur  di mana hak penguasaan tanah ulayatnya dibangun berdasarkan ikatan genealogis. Proses pengambilan hak ulayat tanah diakukan melalui pembangunan  berbagai  infrastruktur  desa, pensertifikatan  tanah  secara  individu  dan bahkan praktik jual beli tanah.  (Badan Kesatuan Bangsa,  Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat Provinsi  NTT  dan  Pusat  Studi  dan  Advokasi Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Nusa  Cendana, Kupang, 2013).
Langkah ke arah perlindungan hak ulayt tanah  sesungguhnya  telah  dilakukan  oleh  LSM PIAR–NTT  dan  NGO  Oxfam–GB  dengan melakuka diskusi kelompok terfokus di kabupaten  Kupang  Kota  Kupang,  Kabupaten TTS,  dan  Kabupaten  Rote  Ndao  2008.  Diskusi ini ditujukan sebaai bahan dasar guna perumsan naskah  akademik  bagi  Perda  Pengakuan  dan Penguatan Komunitas Masyarakat Hukum Adat. Hasil  kajian  tersebut  telah  disampaikan  kepada DPRD  masing-masing,  namun  hngga  saat  ini belum  menghasilkan  Perda  (www.Cribd.com/ doc/199815679/TANAH-ULAYAT-I-NUSA- TENGGARA-TIMUR#scribd).
Praktik  hak  ulayat  tanah  di    NTT memiliki  keragaman  yang  tinggi,  karena  itu dibutuhkan kebijakan perlindungan yang berbeda  di  setiap  wilayah.    Di  tingkat  nasional menurut  Grifith  (1986)  sebagaimana  dikutip Noer Fauzi (1999, 186) pluralisme hukum akan tetap  hidup.  Dalam  rumusan  Grifith,  “ Legal prularism  is  the    fact.  Legal    centralism  is  a mith,  an  ideal,  a  claim,  an  illusion”. Benarkah demikian  ?  Perjalanan  sejarahlah  yang  akan menanti, sekaligus menjadi saksi atas kebenaran pandangan Grifith.

## Daftar Pustaka
Akimichi,  T.  (1991).  Anthropology  of  Fishing, dalam Annual  Review  of  Anthropology , Annual Review Inc.
Arifin, B. (1999). “Kebijakan Ekonomi Kerakyatan: Intervensi Pemerintah Dalam Sistem Pengelolaan Sumberdaya Alam” dalam Menggugat Posisi
Masyarakat  Adat  Terhadap  Negara .
Jakarta: Panitia Bersama Saresehan dan
Konggres  Masyarakat  Adat  Nusantara
dengan  Lembaga  Studi  Pers  dan Pembangunan (LSPP). Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan  Masyaakat  Provinsi  Nus
Tenggara  Timur  dan  Pusat  Studi    dan Advkasi  Hak  Asasi  Manusia,  Universitas Nusa  Cendana.  (2013).  Laporan  Hasil Penelitian  “ Peta Konflik  Di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  2004-  2013 ”. Kupang.
Campbell,  J.Y.  (2003).  “Beragam  Pandangan Mengenai Hutan Kemasyarakatan”, dalam  Kemana  Harus  Melangkah? Masyarakat,  Hutan,  dan  Perumusan Kebijakan  di  Indonesia.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Fauzi,  N.  (1999).  “Sengketa  Tenurial  Atas Tanah  dan  Kekayaan  Alam  Kepunyaan Masyarakat  Adat”,  dalam Menggugat Posisi  Masyarakat  Adat  Terhadap
Negara . Jakarta: Panitia Bersama Saresehan  dan  Konggres  Masyarakat
Adat  Nusantara  dengan  Lembaga  Studi
Pers dan Pembangunan.
Lindayanti, R. (2003), “Gagasan dan Kelembagaan  dalam  Kebijakan  Perhutanan Sosial”, dalam Kemana Harus
Melangkah?  Masyarakat,  Hutan,  dan Perumusan  Kebijakan  di  Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Pradja,  O.S.  (1999).  “Hutan  dan  Masyarakat Adat”.  dalam Menggugat  Masyarakat Adat Terhadap Negara . Jakarta: Panitia Bersama  Saresehan  dan  Konggres Masyarakat  Adat  Nusantara  dengan Lembaga  Studi  Pers  dan  Pembangunan (LSPP).
Peluso, N.L. (1992). Rich Forests, Poor People:
Resource  Control  and  Resistance  in
Java . Berkeley: University of California Press.
Pollnac,  R.B.  (1983).  Investigating  Territorial Use  Rights  Among  Fishermen,  dalam K.  Ruddle  &  T.  Akhimichi  (Eds.). Maritime  Institutions  in  the  Western Pacifi c.  Osaka,  Senri    Ethnological Studies  No:  17,  National  Musseum  of Ethnology.
Republika.co.id.sleman.  “Kementerian  Agraria Akan Dorong Pengakuan Hak Komunal Tanah Adat”, diakses 7 Juli 2015.
Siburian,  R.  dkk.  (2009), Strategi  Peningkatan Ketahanan  Pangan  yang  Berkelanjutan di Daerah: Sebuah Bunga Rampai Studi Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Alor . Jakarta: LIPI Press.
Soekanto,  S.  (1981). Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Sudo,  K.  (1983).  “Social  Organization  and Types  of  Sea  Tenure  in  Micronesia”, dalam  Ruddle,  Kenneth  dan  Johannes, R. E (ed): Traditional Marine Resource Mannagement  in  thePacific  Basinan Anthology , Jakarta, UNESCO/ROSTSEA.
Surmiati Ali, 1995 . Hak Ulayat Laut
Masyarakat  Maritim,  Desa  Bindusi, Kecamatan  BiakNumfor,  Irian  Jaya , Pusat  Penelitian  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan (PMB-LIPI), Jakarta.
Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Arkeologi,
Sejarah,  dan  Nilai  Tradisional.  2009. Sistem  Pemerintahan  Tradisional  di Kabupaten Alor . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.
www.timorexpres.com. diakses 29 Juni 2013.
www.beritanda.com. diakses 29 Juni 2013. www.Cribd.com/doc/19981579/TANAH- ULAYAT-NUSA-TENGGARA- TIMUR#scribd, diakses 22 Juli 2015.
Zakaria,  R.Y.  1999,  “Kembalikan  Kedaulatan
Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat,  dalam
Menggugat  Masyarakat  Adat  Terhadap Negara, Panitia Bersama Saresehan dan Konggres  Masyarakat  Adat  Nusantara dengan  Lembaga  Studi  Pers  dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.

## Sumber Informasi
Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Tanah  Dan Pendaftaran  Tanah  di  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten Alor 29 Juni 2013.
Wawancara  dengan  Bapak  Karim  Malaipin,
Kepala  Adat  Suku  Beilel,  27  dan  29 Juni 2013. Wawancara dengan Abraham Kalakiq
Pensiunan  Pegawai  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Alor  Selaku  Mantan  Staf yang  terlibat  dalam  Program  Hutan Kemasyarakatan  di  Desa  Probur  Utara Habollat, 29 Juni 2013.
Wawancara  dengan  Ahmad  B  Khoilal,  Kepala Kampung Lanleki 25 April 2012.
Wawancara  dengan  Ibrahim  Lapaibel,  Kepala Desa  Probur  Utara  Habollat,  23  Juni 2013
Wawancara  dengan  Kepala  Dusun  B  Habollat,
23 Juni 2013.
Wawancara  dengan  Bernadus  Mohar  (96) sebagai  saksi  sejarah  keberadaan  Suku Beilel, 22 Juni 2013.

## Lampiran 1

## Sketsa Tanah Ulayat Suku Beilel

## Silsilah keturunan Suku Beilel