JPPI Vol 11 No 1 (2021) 41 - 62

## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
32a/E/KPT/2017
e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402

## Doi:10.17933/jppi.2021.110103

## Pengembangan Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi TIK: Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender untuk ASN dan Masyarakat

## National Talent Development in ICT Research and Innovation: Gender- Based Planning and Budgeting for Civil Servants and Society
Hedi M Idris
Pusat Pengembangan Literasi Dan Profesi, Badan litbang SDM kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, 10110, Indonesia hedi002@kominfo.go.id
Naskah Masuk: 16 Oktober 2021 ; Revisi : 23 November 2021 ; Diterima: 23 November 2021

## Abstrak
Di Indonesia, pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Namun, implementasi instruksi presiden belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kajian ini dilakukan sebagai salah satu upaya  merespon  peraturan  tersebut.  Metode  Meta-SWOT  digunakan  untuk  mendapatkan  peta  strategi  dan  prioritas keputusan tentang Pengembangan Talenta Nasional bidang Riset dan Inovasi TIK. Variable input terdiri dari sumber daya  dan  kompetisi/tantangan,  yang  dianalisis  menggunakan  analisis  internal  berdasarkan rarely,  imitability, dan organization (RIO).  Adapun  analisis  eksternal  didasarkan  pada  aspek  Politik,  Ekonomi,  Sosio-Kultur,  Teknologi, Ekologi,  dan  Legal/Hukum  (PESTEL).  Hasil  penentuan  strategi  pengembangan  Talenta  Nasional  bidang  Riset  dan Inovasi  TIK  ini  meliputi  dua  program  yakni  (1) Assessment  Centre  Program (ACP);  (2) Woman  in  Technology Development  Program (WiTDev).  Kedua  program  dikaji  dari  tiga  aspek,  yakni  aktivitas,  produktivitas,  dan sustainability. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa sektor pendidikan bagi perempuan sangat penting dalam mendorong terjadinya transformasi digital nasional berbasis gender. Pendidikan talenta digital perempuan adalah salah satu kunci pembangunan ekonomi digital berbasis gender. Strategi pembangunan sumber daya talenta bagi perempuan harus tetap dikoordinasikan  dengan  bidang  prioritas  dan  tujuan  pembangunan  nasional  yang  ditetapkan.  Sehingga,  ketika  terjadi perubahan arah kebijakan, pembangunan sumber daya talenta perempuan dapat segera menyesuaikan.
Keywords: Talenta digital, Gender, TIK, Talenta Nasional, Inovasi TIK

## Abstract
In  Indonesia,  gender  mainstreaming  in  national  development  is  regulated  in  Presidential  Instruction  No.  9  of  2000. However, the implementation of the regulation has not yet been fully implemented. This study was conducted to respond to these regulations. Meta SWOT method is used to obtain a strategic map and decision priorities regarding the National Talent  Development  in  ICT  Research  and  Innovation.  The  input  variables  consist  of  resources  and competition/challenge, which are analyzed using internal analysis based on rarely, imitability, and organization (RIO). The external analysis is based on Politics, Economics, Socio-Culture, Technology, Ecology, and Legal/Legal (PESTEL). The results of discussions are the National Talent development strategy in ICT Research and Innovation  includes two programs.    The  programs  are  (1)  Assessment  Center  Program  (ACP)  and  (2)  Woman  in  Technology  Development Program (WiTDev). The two programs are studied from three aspects, namely activity, productivity, and sustainability. This  study  concluded  that  the  education  for  women  sector  is  crucial  in  encouraging  gender-based  national  digital transformation. Women's digital talent education is one of the keys to the development of a gender-based digital economy. The strategy for developing talent resources for women must continue to be coordinated with the state's priority areas and national development goals. So that, if a change happens in policy direction, the development of women's talent resources can immediately adjust.
Keywords:  Digital  Talent,  Gender,  ICT,  National’s  Talent,  ICT  Innovation  Keywords:  Digital  Talent,  Gender,  ICT, National Talent, ICT Innovation
Key Words : obligations, commitments, compliance, operators

## PENGEMBANGAN TALENTA NASIONAL BIDANG RISET DAN INOVASI TIK: PERENCANAAN DAN

## PENGANGGARAN BERBASIS GENDER UNTUK ASN DAN MASYARAKAT
Hedi M. Idris Pusat Pengembangan Literasi Dan Profesi Kementerian Komunikasi Dan Informatika hedi002@kominfo.go.Id
Naskah diterima: Bagian ini akan diisi oleh redaksi pelaksana jurnal Penelitian Pos dan Informatika

## Abstrak
Di Indonesia, pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000.  Namun,  implementasi  instruksi  presiden  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Kajian  ini  dilakukan sebagai salah satu upaya merespon peraturan tersebut. Metode Meta-SWOT digunakan untuk mendapatkan peta strategi dan prioritas keputusan tentang Pengembangan Talenta Nasional bidang Riset dan Inovasi TIK. Variable input  terdiri  dari  sumber  daya  dan  kompetisi/tantangan,  yang  dianalisis  menggunakan  analisis  internal berdasarkan rarely, imitability, dan organization (RIO). Adapun analisis eksternal didasarkan pada aspek Politik, Ekonomi,  Sosio-Kultur,  Teknologi,  Ekologi,  dan  Legal/Hukum  (PESTEL).  Hasil  penentuan  strategi pengembangan Talenta Nasional bidang Riset dan Inovasi TIK ini meliputi dua program yakni (1) Assessment Centre Program (ACP); (2) Woman in Technology Development Program (WiTDev). Kedua program dikaji dari tiga  aspek,  yakni  aktivitas,  produktivitas,  dan  sustainability.  Dalam  kajian  ini  disimpulkan  bahwa  sektor pendidikan  bagi  perempuan  sangat  penting  dalam mendorong  terjadinya  transformasi  digital  nasional  berbasis gender.  Pendidikan  talenta  digital  perempuan  adalah  salah  satu  kunci  pembangunan  ekonomi  digital  berbasis gender. Strategi pembangunan sumber daya talenta bagi perempuan harus tetap dikoordinasikan dengan bidang prioritas dan tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan. Sehingga, ketika terjadi perubahan arah kebijakan, pembangunan sumber daya talenta perempuan dapat segera menyesuaikan.
Keywords: Talenta digital, Gender, TIK, Talenta Nasional, Inovasi TIK

## Abstract
In Indonesia, gender mainstreaming in national development is regulated in Presidential Instruction No. 9 of 2000. However, the implementation of the regulation has not yet been fully implemented. This study was conducted to respond  to  these  regulations.  Meta  SWOT  method  is  used  to  obtain  a  strategic  map  and  decision  priorities regarding  the  National  Talent  Development  in  ICT  Research  and  Innovation.  The  input  variables  consist  of resources and competition/challenge, which are analyzed using internal analysis based on rarely, imitability, and organization (RIO). The external analysis is based on Politics, Economics, Socio-Culture, Technology, Ecology, and  Legal/Legal  (PESTEL).  The  results  of  discussions  are  the  National  Talent  development  strategy  in  ICT Research and Innovation includes two programs.  The programs are (1) Assessment Center Program (ACP) and (2) Woman in Technology Development Program (WiTDev). The two programs are studied from three aspects, namely  activity,  productivity,  and  sustainability.  This  study  concluded  that  the  education  for  women  sector  is crucial in encouraging gender-based national digital transformation. Women's digital talent education is one of the keys to the development of a gender-based digital economy. The strategy for developing talent resources for women must continue to be coordinated with the state's priority areas and national development goals. So that, if a change happens in policy direction, the development of women's talent resources can immediately adjust.
Keywords: Digital Talent, Gender, ICT, National’s Talent, ICT Innovation Keywords: Digital Talent, Gender, ICT, National Talent, ICT Innovation

## PENDAHULUAN
Perkembangan Revolusi Industri 4.0 memberi  banyak  ruang  bagi  perempuan  untuk memanfaatkan  teknologi,  utamanya  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan produktivitas. Perempuan dan laki- laki  memiliki  kesetaraan,  sehingga  memperoleh kesempatan  dan  peluang  yang  sama  untuk mengakses, menggunakan dan menguasai teknologi (TIK). Peran perempuan dalam science, technology, engineering, dan mathematics (STEM)  perlu  ditingkatkan  untuk  berpartisipasi aktif  dalam  transformasi  digital  menuju  industry 4.0.  Data  dari  BPS  menyebutkan  bahwa  rasio tenaga kerja perempuan di Industri STEM hanya sebesar  30%. 1 Selain  itu,  secara  nasional  juga disebutkan bahwa persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal hanya 22,99% pada tahun  2015  dan meningkat  tidak  signifikan  pada tahun 2016, 2017, dan 2018, yaitu masing-masing 24,07%,  24,36%,  dan  24,13%  (Sardjoko et  al. , 2020). Lebih lanjut mapping yang dilakukan oleh Badan  Ekonomi  Kreatif  dan  MIKTI  (Bekraf, 2018), menyebutkan bahwa founder dari seluruh perusahaan rintisan (Start Up) Indonesia sebanyak 91, 18 % adalah laki-laki dan hanya 8,82% yang perempuan. Oleh karena itu, perempuan Indonesia  masa  kini  harus  mengambil  bagian dalam berbagai sector, khususnya dalam perkembangan  teknologi  untuk  meningkatkan perekonomian digital nasional baik dalam sector formal,  maupun  sebagai  penggiat  startup, engineer,  entrepreneur  atau  pebisnis  lainnya. Karena pada dasarnya teknologi dapat
dioptimalkan  oleh  siapa  saja,  dan  dari  latar belakang  apapun.  Namun,  dibutuhkan  kemauan untuk menggali kemampuan diri dan meningkatkan kompetensi agar dapat berkembang dan berdaya saing.
Laporan  World  Economic  Forum  2020 memprediksi  bahwa  pada  tahun  2025  akan terdapat  85  juta  pekerjaan  yang  hilang  dan tergantikan  oleh  97  juta  pekerjaan  baru.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  peluang  yang  bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang sedang bersiap menghadapi  bonus  demografi.  Namun  hadirnya pekerjaan  baru  bukan  tanpa  tantangan.  Laporan yang  sama  melihat  perlunya  upskilling  dan reskilling  bagi  pekerja  yang  akan  datang.  Selain perkembangan  teknologi,  kehadiran  pandemi Covid-19  juga  turut  mengakselerasi  proses transformasi  digital  dalam  organisasi.  Berbagai sektor,  baik  swasta  dan  publik,  dipaksa  untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi dalam  menjalankan  operasional  bisnis  mereka. Kemampuan  memahami  dan  mengoperasikan teknologi tak ayal menjadi semakin penting. Jika tidak  disikapi  dengan  baik,  perubahan  lapangan kerja dan percepatan transformasi digital ini justru dikhawatirkan akan semakin memperburuk jurang kesejahteraan  bagi  wanita,  anak  muda,  dan pekerja  dengan  pendapatan  rendah.  Laporan OECD  menyebutkan  bahwa  hingga  tahun  2020, jumlah  perempuan  yang  bekerja  di  bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih terbilang  rendah.  Permasalahan  yang  sama  juga didapatkan dari  hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH).  Talenta  digital  perempuan  masih
sangat  sulit  ditemui  di  pasar  kerja.  Oleh  karena itu,  peran  sektor  publik  menjadi  krusial  untuk menjembatani  perubahan  yang  hadir  di  depan mata.
Peran  gender  sebagai  pelaku  teknologi informasi  telah  menjadi  pembahasan  yang menarik  dalam  berbagai  penelitian  (Gnambs, 2021;  McGee,  2018).  Pada  tahun  1970-an, ekonomi  dan  masyarakat  mengalami  revolusi informasi  dan  pengetahuan  demi  mengamankan alat  produksi  (Bell  &  Holroyd,  2009;  McLuhan, 1964; Porat, 1984). Revolusi teknologi informasi dan  komunikasi  membawa  manfaat  yang  besar bagi  dunia.  Posisi  perempuan  memainkan  peran penting dalam proses tersebut. Perempuan dalam proses  pembangunan  global,  menjadi  kekuatan penting dalam mendorong perdamaian dunia dan pembangunan ekonomi,  serta mengejar kemajuan sosial.  Mempromosikan  kesetaraan  gender  dan akumulasi  modal  manusia  perempuan  telah menjadi  kategori  penting  dalam  pembangunan berkelanjutan.
Di  Indonesia,  hal  ini  telah  diatur  dalam Instruksi  Presiden  No.  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Pembangunan Nasional.  Definisi  pengarusutamaan  gender menurut  Instruksi  Presiden  tersebut  adalah mengintegrasikan  pelaksanaan  pengarusutamaan gender dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas kebijakan  dan  program  pembangunan  nasional (Indonesia,  2000).  Melalui  instruksi  presiden setiap lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dapat  mengintegrasikan  program  pemberdayaan perempuan  ke  berbagai  sektor  pembangunan sesuai  dengan  kewenangan  dan  fungsinya masing-masing  dan  melakukan  pengembangan
pelaksanaan inpres tersebut secara sistematis dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Persoalan  yang  dihadapi,  implementasi  atas peraturan tersebut belum maksimal dijalankan, di Indonesia akses perempuan terhadap pengetahuan dan  alat  produksi  di  bidang  teknologi  informasi dan  komunikasi  masih  terbatas.  Penyebabnya adalah  kesenjangan  gender,  perempuan  hanya memiliki  akses  terbatas  ke  media  digital  dan memiliki peluang lebih sedikit dibanding laki-laki ketika  ikut  serta  dalam  komunitas  Teknologi Komunikasi Informasi (Suwana & Lily, 2017).
Minimnya  perempuan  dalam  pekerjaan  di bidang teknologi informasi pun telah menyebabkan  mereka  kehilangan  keuntungan dalam menggunakan teknologi informasi di bidang ini,  dan  mereka  pasti  kehilang  beberapa  hak terkait,  termasuk  keterbatasan  akses  informasi (Fountain, 2000). Keterbatasan teknologi informasi di sini memperlihatkan bahwa perempuan masih absen dalam bidang perkembangan teknologi informasi, perangkat dan teknologi informasi masih dikuasai laki-laki, dan marginalisasi  perempuan  masih  terlihat  jelas dalam  penggunaan  dan  konsumsi perangkat dan teknologi informasi. Pada deklarasi terakhir KTT Dunia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Masyarakat  Informasi,  telah  diakui  bahwa kesenjangan  gender  digital  ada  dan  pada  forum tersebut  mereka  berkomitmen  untuk  melakukan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam  menyelesaikan  kesenjangan  tersebut (Goggin, 2015). Pengakuan tersebut memperlihatkan  bahwa  kesenjangan  informasi antara  subyek  kegiatan  informasi  yang  berbeda telah menjadi persoalan global, dan ini merupakan
fenomena  diferensiasi  sosial  baru  yang  muncul dalam proses informatisasi sosial kontemporer.
Persoalan ketidaksetaraan ini tentu membatasi  kemampuan,  peluang,  dan  prestasi perempuan. Meskipun banyak kebijakan informasi dan komunikasi yang dibuat pemerintah dengan menargetkan daerah pedesaan dan miskin, namun  sayangnya  sebagian  besar  kebijakan tersebut  jarang  mengangkat  persoalan  gender. Melalui analisis persoalan gender dalam kebijakan informasi dan komunikasi, diharapkan dapat  membantu  perempuan  untuk  mengatasi persoalan  hidup  yang  berhubungan  langsung dengan penguasaan teknologi informasi.
Harapannya,  mereka  mendapatkan  kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi informasi dan industri terkait, mendapatkan  peluang  untuk  menggunakan e- commerce di  usaha  kecil  dan  mikro,  serta mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan,  pendidikan  dan  komunikasi,  dan terakhir mendapatkan kesempatan terjun ke dunia politik dan mendapatkan kekuatan ekonomi yang setara dengan laki-laki.
Situasi  ini  menuntut  perempuan  wajib mengambil  peran  pada  bidang  ini,  mereka  dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  sebagai  kekuatan  baru  untuk berpartisipasi  dalam  masyarakat.  Transformasi dan  kemajuan  perempuan  berkelanjutan  sangat dibutuhkan sebagai modal dasar bagi perempuan agar  dapat  melintasi  kesenjangan  digital  dan menembus  batasan  dan  hambatan  teknologi informasi.  Menganalisis  talenta  nasional  bidang riset  dan  inovasi,  khususnya  rekomendasi perencanaan  pelatihan  TIK  adalah  tujuan  dari policy  paper  ini  agar  pemberdayaan  gender
berbasis  teknologi  dan  informasi  dapat  menjadi gerakan nasional.

## METODE
Kajian  ini  menggunakan  metode  Meta- SWOT (Agarwal et al., 2012) untuk mendapatkan peta  strategi  dan  prioritas  keputusan  tentang kelayakan  implementasi  program  yang  akan datang  (Gambar  1).      Metode  ini  dipilih  karena analisisnya lebih sistematik dibandingkan SWOT analisis  yang  umum,  sehingga  pengambilan keputusan  bisa  dilakukan  secara  bertahap (sequential). Meta-SWOT juga tidak menganggap  pasar  dan  faktor  lainnya  dalam lingkungan  kompetitif  sebagai  tetap  (given), tetapi  mengundang  perencana    memulai  analisis dari  sumber  daya  dan  kapabilitas  dalam menentukan keunggulan kompetitif.
Meta-SWOT membantu pengambil keputusan  dalam  menemukan  dan  mengenali peluang  sehingga  dapat  menjadi  berharga  bagi masa  depan.  Analisis  pada  kajian  ini  didasarkan pada  kebijakan  dan  pelaksanaan  program sebelumnya,  khususnya  yang  dilakukan  oleh Kominfo.  Gambar 1 menunjukkan analisis Meta- SWOT  yang  terdiri  dari  input  yang  meliputi sumber  daya  dan  kompetisi/tantangan,  analisis internal  berdasarkan rarely,  imitability,  dan organization (RIO), analisis eksternal berdasarkan aspek aspek Politik, Ekonomi, Sosio- Kultur,  Teknologi,  Ekologi,  dan  Legal/Hukum (PESTEL)  yang  digunakan  untuk  melakukan evaluasi  strategi.  Selanjutnya  output pada model ini terdiri dari Peta kompetitif, peta strategi, dan prioritas strategi.
Gambar 1 . Meta-SWOT pengembangan talenta nasional berbasis Gender

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemunculan  era  revolusi  industri  4.0  telah membawa pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak  dapat  dipungkiri,  saat  ini  banyak  negara telah  bersiap  untuk  melakukan  akselerasi
transformasi  digital  di  semua  sektor  kehidupan, tak  terkecuali  Indonesia.  Salah  satu  dari  empat arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait  percepatan  transformasi  digital  nasional adalah  urgensi  penyiapan  sumber  daya  manusia yang  memiliki  keterampilan  digital,  baik hard skill maupun soft skill.

## a. Analisis Internal
Pada  kegiatan  online  academy  melalui program  Digital  Talent  Scholarship  (DTS) pendaftar peserta perempuan masih cukup rendah yaitu 19,8% dari total 30.074 peserta laki-laki dan perempuan,  namun  pada  keterterimaan  di program ini jumlah peserta perempuan meningkat menjadi 20,1% dari total 22.345 peserta laki-laki dan perempuan (Tabel 1). Selanjutnya yang paling menarik  adalah  tingkat  kelulusan  peserta perempuan meningkat menjadi 20,9% dari 11.035 yang  lulus  peserta  laki-laki  dan  perempuan.  Hal ini  menunjukkan,  peserta  perempuan  juga sebenarnya cukup konsisten dalam hal keberhasilan  mengikuti  program  akademi  online dan memiliki daya saing dengan peserta laki-laki.
Bagi Hafkin & Taggart (2001), kesenjangan gender  terjadi  disebabkan  oleh  tiga  hal;  (1) perempuan  jarang  terlibat  dalam  penilaian kebutuhan  teknologi  informasi  dan  komunikasi untuk pembangunan; (2) perempuan menganggap bahwa  teknologi  informasi  diperuntukkan  bagi kelas  atas  bukan  untuk  perempuan;  (3)  terdapat
penundaan  yang  cukup  besar  dalam  mengatasi keterbatasan  yang  dihadapi  perempuan  dalam mengakses  ruang  informasi  yang  dianggap 'publik'  (Hafkin  &  Taggart,  2001).  Pada  sudut pandang lain, Odame et al .  (2005),  mengungkap bahwa rata-rata perempuan memiliki lebih sedikit pendapatan,  pendidikan,  waktu,  mobilitas  dan kendala agama atau budaya yang membatasi akses dan  penggunaan  teknologi    Di  sisi  lain,  budaya tradisional  juga  menentukan  bahwa  laki-laki memiliki  waktu  luang  untuk  dihabiskan  setelah menyelesaikan  pekerjaan  sehari-hari,  sedangkan perempuan  perlu  terus  menyelesaikan  pekerjaan rumah  setelah  sekian  waktu  bekerja.  Perempuan dibatasi  di  area  tertentu  dan  tidak  bisa  bermain penuh  dengan  bakat  mereka.  Dengan  demikian, secara  budaya,  perempuan  lebih  mendasarkan pada adat istiadat, fisiologi, dan keluarga daripada bakat  dan  ini  menyebabkan  perempuan  tidak berdaya  secara  kultural.  Kehadiran  organisasi perempuan  dibutuhkan  untuk  memainkan  peran aktif  dalam  mengembangkan  sektor  teknologi informasi dan komunikasi agar bias gender dapat diatasi.
Tabel 1 . Partisipasi gender dalam program Digital Talent Scholarship 2020 Program Laki-Laki Perempuan Pendaftar Diterima Lulus % Lulus Pendaftar Diterima Lulus % Lulus DIGITALS SKILLS 1902 1240 856 40.8 1121 760 515 40.4 PYTHON 3954 2480 800 24.4 1092 652 213 24.6 HTML, CSS & JAVASCRIPT BATCH 2 2898 2665 1597 37.5 997 935 532 36.3 HTML, CSS & JAVASCRIPT BATCH 1 2585 2571 1291 33.4 732 729 387 34.7 CCNA NETWORK ENGINEERING 3774 2661 1044 28.2 559 366 146 28.5 ANDROID DEVELOPER (KOTLIN) 2109 1681 976 36.7 396 322 186 36.6 CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS 2611 1759 854 32.7 348 208 89 30.0 IT ESSENTIALS 811 803 376 31.9 225 224 102 31.3
Program Laki-Laki Perempuan Pendaftar Diterima Lulus % Lulus Pendaftar Diterima Lulus % Lulus AUGMENTED REALITY 521 425 263 38.2 150 122 77 38.7 ASSOCIATE CLOUD ENGINEER 1148 896 288 24.3 139 104 24 18.8 CONTAINERS, KUBURNETES, AND OPENSHIFT 1140 287 153 34.8 78 13 5 27.8 OPEN STACK ADMINISTRATOR 422 165 81 32.9 55 19 4 17.4 IOS DEVELOPER (SWIFT) 255 211 145 40.7 52 47 31 39.7 TOTAL 24130 17844 8724 5944 4501 2311 PROSENTASE 80.2 79.9 79.1 19.8 20.1 20.9
Dari  sudut  pandang  akademis, Pertama, penelitian tentang isu perempuan Indonesia dalam konteks pembangunan sumber daya talent bidang teknologi  informasi  dan  komunikasi  sangat dibutuhkan  dalam  pembangunan  Indonesia berkelanjutan, dan ini dapat membantu program- program  pemberdayaan  perempuan  sejenis  yang selama  ini  tersedia. Kedua, artikel  ini  berfokus pada  respon  kebijakan  negara  terhadap  isu-isu perempuan  Indonesia  di  bidang  penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terakhir , analisis terkait kebijakan negara dalam menanggapi  isu  perempuan  Indonesia  dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dipelajari,  hasilnya  dapat  digunakan  sebagai
referensi  dan  menjadi  solusi  bagi  masalah perempuan  di  Indonesia.  Artikel  ini  akan mengkaji kebijakan negara terhadap isu perempuan  Indonesia  dan  mengeksplorasi  soal kebijakan negara  dan  kontribusinya  terhadap  isu perempuan  di  Indonesia  terutama  dalam  bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai  modal  pembangunan  Indonesia  yang berkelanjutan.  Selain  itu  daya  dukung  bagi pengarusutamaan  pengembangan  profesi  IT kepada  perempuan  harus mendapatkan  perhatian secara  serius,  seperti  komitmen  pimpinan, jejaring,  rencana  dan  anggaran,  diklat  talenta digital  berbasis  gender,  dan  lain-lain.  Daya dukung tersebut dapat terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2 . Analisis causal loop diagram (CLD) diklat gender
Mengingat informatisasi merupakan kekuatan  penting  yang  telah  dikonfirmasi  dalam proses modernisasi ekonomi dan sosial di negara- negara  di  seluruh  dunia,  maka  memperkenalan profesi IT kepada perempuan sejak dini adalah hal yang sangat krusial untuk dilakukan. Perempuan wajib  memberikan  perhatian  secara  serius  atas peran informatisasi dalam pembangunan masyarakat  secara  keseluruhan.  Perempuan  juga harus mampu mendalami bagaimana menerapkan teknologi  informasi  sebagai  usaha  dalam menjawab  segala  persoalan  yang dihadapi, serta menciptakan  kondisi  agar  perempuan  memiliki kualitas nilai talenta di bidang TIK.
Penggunaan kekuatan kolektif pun diperlukan  agar  gerakan  pengenalan  terhadap profesi  IT  berjalan  dengan  efektif.  Selain  itu, melalui pembangunan kekuatan kolektif perempuan, komunitas perempuan dapat memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan  kebijakan.  Pembentukan  komunitas Women in Information Technology (WIT) sebagai forum  bagi  perempuan  untuk  saling  bertukar
informasi, belajar, dan bertumbuh bersama dapat dibentuk.  Sifat  komunitas harus mengedepankan partisipasi  subjek  sosial,  perempuan  harus  dapat menangani  hubungan  antar  subjek  dengan  baik dan  berkualitas agar konstruksi sosial komunitas dapat berfungsi secara maksimal.
Keterlibatan stakeholders turut  dibutuhkan agar  komunitas  WIT  mendapatkan  arahan  dan panduan  dalam  penggunaan  dan  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara maksimal.  Dalam  konteks  teori  pemerintahan, keterlibatan stakeholders dapat  dipahami sebagai upaya membangun mekanisme jejaring kelembagaan  yang  wajar  dalam  mengatasi persoalan  yang  muncul,  yang  acapkali  belum teratasi  oleh  lembaga  pemerintah  yang  ada. Keterlibatan  stakeholders  cukup  penting,  dalam membantu negara untuk mewujudkan optimalisasi program.
Optimalisasi  program  tercapai  manakala, tatakelola pengetahuan teknologi informasi secara bertahap  dapat  memasuki  kehidupan  perempuan dan  terintegrasi  ke  dalam  kehidupan  sehari-hari,
Revolusi Industri 4.0 Demand Digital Talent berbasis Gender Kompetensi TIK Jejaring Sapres Diklat Digital Talent Berbasis Gender Persepsi Komitmen Pimpinan SDG Pengarus Utamaan Gender Rengar (Rencana &Anggaran) Kelembagaan
dan  ketika  penggunaan  teknologi  informasi menjadi  gaya  hidup,  itu  berarti  teknologi informasi sedang mengalami transformasi menjadi budaya digital. Perubahan ini merupakan perubahan  ekologi  tata  kelola  pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif, mampu menyesuaikan dan bahkan mempromosikan  transformasi  model  tata  kelola baru yang ramah perempuan.
Di  era  masyarakat  informasi,  bukan  era masyarakat industri, kebugaran jasmani tidak lagi menjadi faktor utama persaingan. Modal manusia, sosial  dan  informasi  menggantikan  pentingnya modal  fisik  (Adrion et  al .,  2008;  Snyder  &
Hoffman,  1995).  Teknologi  informasi  juga memungkinkan perempuan untuk mengintegrasikan keluarga dan pekerjaan, sehingga membentuk jalur baru untuk pengembangan  karir  dan  perkembangan  sosial (Fountain, 2000). Kekuatan analisis internal pada konteks  ini  ditekankan  pada  upaya  melakukan evaluasi  sumberdaya  dan  kapabilitas  program talenta digital perempuan menggunakan V(RIO), yakni Value, Rarity, Imitability , Organization .
Value  merupakan  nilai  sumber  daya  atau kemampuan  perempuan  dalam  mengeksploitasi peluang  atau  mengatasi  ancaman  yang  mungkin dihadapi  dimasa  depan. Rarity merupakan identifikasi  sumber  daya  atau  kemampuan perempuan dalam menghadapi pesaing, termasuk mampu memberikan kontribusi bagi pembentukan  blueprint  IT,  baik di  pemerintahan maupun  masyarakat  luas.  Selain  itu,  program memberikan  fasilitasi  antara  alumni  program dengan stakeholders untuk mengimplementasikan kompetensi  yang  diperoleh  dari  program  talenta digital. Imitability , adalah identifikasi
kemampuan  perempuan,  apakah  terlibat  secara sistematis  dalam program talenta digital. Organization,  merupakan  proses  identifikasi apakah kebijakan pengarusutamaan gender dalam bidang  IT  mampu   mempercepat  pembangunan digital secara berkelanjutan, dan mampu menjadikan perempuan sebagai agen digital.

## b. Analisis Eksternal
Berdasarkan hasil survei IMD World Digital Competitiveness  Ranking  yang  dirilis  awal Oktober 2020, daya saing digital Indonesia masih di  peringkat  56  dari  63  negara.  Peringkat Indonesia  dilaporkan  mengalami  peningkatan pada  faktor future  readiness tetapi  terjadi penurunan  di  faktor  teknologi  dan  knowledge, khususnya pada sub-sektor talent dan sub-sektor training & education.
Sementara  itu,  berdasarkan  laporan  World Bank  (2020),  skor Human  Capital  Index (HCI) Indonesia  pada  tahun  2020  meningkat  jika dibandingkan  dengan  tahun  2018  yakni  berada pada  angka  0,54.  Hasil  survei  lainnya  mengenai kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  juga dikeluarkan  oleh  UNDP  (2020)  dalam Human Development Index (HDI), laporan ini menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat  107  dari  189  negara.  Meskipun  skor Human Capital Index ( HCI) dan peringkat Human Development  Index  ( HDI)  tersebut  mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  namun  posisi  Indonesia  masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.  Berdasarkan  data  tersebut,  dapat dilihat  bahwa pengembangan  kualitas  sumber daya  manusia  menjadi  hal  yang  krusial  untuk
dilakukan,  sekaligus  menjadi  aspek kunci  untuk dapat  beradaptasi  dengan tantangan transformasi digital di masa depan.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan  individu  agar  mampu  menangani berbagai tugas dengan menggunakan kemampuan yang  sesuai  dengan  jenis  pekerjaan  yang  ada. Werner  dan  DeSimone  (2009)  mendefinisikan pengembangan  sumber  daya  manusia  sebagai serangkaian  aktivitas  yang  sistematis  dan terencana  yang  dirancang  oleh  organisasi  untuk memberikan  kesempatan  kepada  anggotanya untuk  mempelajari  keahlian  yang  diperlukan untuk  memenuhi  persyaratan  kerja  saat  ini  dan yang  akan  datang.  Sementara  itu,  dalam  teori manajemen  sumber  daya  manusia  dinyatakan bahwa  satu  bentuk  pengembangan  sumber  daya manusia adalah melalui pendidikan dan pelatihan (Hamidi,  2014).  Menurut  Patrick  sebagaimana dikutip dalam Schmidt (2007), pelatihan didefinisikan  sebagai  pengembangan  sistematis dari  pengetahuan,  keterampilan,  dan  keahlian yang  dibutuhkan  oleh  seseorang  untuk  secara efektif melakukan tugas atau pekerjaan tertentu.
Sementara  itu  menurut  Ruhana  (2012), pengembangan  berbeda  dengan  pelatihan  baik dilihat dari segi fokus, jangka waktu, dan ukuran efektivitas. Fokus pada pelatihan adalah kegiatan pembelajaran dan melakukan hal spesifik seperti mendemonstrasi  teknik  dan  proses.  Sementara pengembangan  berada  pada  pemahaman  konsep dan  konteks  informasi  seperti  pengembangan pendapat  dan  pengembangan  kapasitas  untuk menjalankan  tugas.  Dari  sisi  jangka  waktu, pelatihan  dilaksanakan  dalam  waktu  yang  lebih singkat  sedangkan  pengembangan  cenderung
membutuhkan  waktu  lebih  lama.  Ukuran efektivitas  pelatihan  antara  lain  adalah  penilaian kinerja, analisis manfaat-biaya, tes kelulusan serta sertifikasi. Sementara pengembangan menitikberatkan  pada  kualifikasi  individu  yang tersedia ketika dibutuhkan, peluang promosi serta keunggulan kompetitif berbasis SDM.
Dalam  penyelenggaraan  suatu  program pengembangan SDM, tentunya diperlukan perencanaan matang agar program dapat berjalan dengan  baik  dengan  tingkat  keberhasilan  yang tinggi.  Selain  itu,  diperlukan  standar  dan mekanisme  tertentu  yang  dituangkan  dalam dokumen resmi seperti SOP agar pengembangan SDM  dapat  terselenggara  secara  sistematis. Seperti  yang  dikutip  dalam  Simamora  (2001), tahapan pengembangan SDM secara umum antara lain sebagai berikut:
[1] Tahap  pertama:  Tahapan  ini  dimulai  dari identifikasi  kebutuhan  pengembangan  baik pengetahuan  maupun  keahlian.  Pada  tahap ini  proses  pengembangan  apa  yang  paling cocok  bagi  individu  tertentu  akan  digali dengan  melakukan  asesmen  mengenai kekuatan  dan  area  pengembangan  dari  tiap individu.  Asesmen  dapat  dilakukan  dengan melalui  pola assessment  center atau  juga melalui  observasi  dan  evaluasi  dari  atasan masing-masing.
[2] Tahap  kedua:  Pada  tahap  ini,  langkah selanjutnya merumuskan program pengembangan apa yang cocok bagi individu yang  bersangkutan  berdasarkan  data  hasil asesmen. Dalam perumusan program pengembangan  hasil  asesmen  ini,  tidak hanya  berdasar  pada  kelemahan  individu, namun  harus  lebih  bertumpu  pada  kekuatan
yang  dimiliki  (pendekatan  semacam  ini disebut sebagai strength-based development ).  Jenis  program  atau  proses pengembangan  yang  disusun  juga  tidak hanya  berupa training  di  kelas.  Ada  banyak alternatif  program  pengembangan  lain seperti: Mentoring (karyawan yang dianggap senior dan memiliki keahlian khusus menjadi mentor  bagi  sejumlah  karyawan  lainnya), Project/special assignment (penugasan khusus untuk menambah job exposure), Job enrichment (memperkaya  bobot  pekerjaan) dan On-the-job training.
[3] Tahapan  ketiga:  langkah  selanjutnya  adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan yang telah disusun. Dalam tahap ini, setiap progres pelaksanaan program  di  monitor  efektivitasnya  dan kemudian  pada  akhir  program  dievaluasi dampaknya  terhadap  peningkatan  kinerja individu  yang  bersangkutan,  dan  juga  pada organisasi.
Banyak  dari  kita  sepakat  jika  teknologi  di bidang  informasi  dan  komunikasi,  terutama internet, merupakan kekuatan pendorong menuju era baru. Tetapi, harapan, cita-cita dan keinginan
bagi  setiap  perempuan  untuk  mendapatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  baru  masih jauh  dari  kenyataan.  Sehingga,  pada  Gambar  3 dapat  dilihat  bahwa  pembahasan  perempuan berkaitan  dengan  bidang  sain,  teknologi,  dan keteknikan masih banyak dibahas oleh peneliti di berbagai negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa klaster yang berkaitan dengan perempuan  selalu  berkaitan  dengan  pembahasan IT,  seperti  ( woman-IT  workforce-IT  indutry, employee), dan  pada  Gambar  4 (female- computing-computer) .  Banyak  perempuan  yang tidak bisa berbahasa Inggris, padahal sumber daya Internet hampir rata-rata berbasis bahasa Inggris. Kenyataan  ini  semakin  menghalangi  perempuan dalam  memanfaatkan  dan  penggunaan  TIK. Ditambah dengan kurangnya pelatihan keterampilan komputer bagi perempuan. Hambatan ini membawa masalah yang lebih besar bagi kelangsungan hidup perempuan. Kelemahan tersebut  membuat  laki-laki  menjadi  dominan, laki-laki hampir menempati sebagian besar posisi berketerampilan  tinggi,  sementara  perempuan terkonsentrasi  pada  pekerjaan  berketerampilan rendah. Situasi ini mengakibatkan pola pemisahan gender menguat.
Persoalan status dominasi antara perempuan dan  laki-laki  di  bidang  teknologi  informasi memang  perlu  ada  pembuktian.  Pertama,  kita harus  melihat  perkembangan  pendidikan  dan sejarah  perempuan  dalam  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena yang dapat dijumpai, rata-rata perempuan banyak kehilangan motivasi  belajar  karena  akses  ke  informasi  yang lemah, selain itu sebagian besar perempuan tidak menyadari  permintaan  dan  kebutuhan  mereka sendiri  akan  TIK,  karena  posisi  mereka  yang kurang  beruntung  dalam  menerima  pendidikan. Kedua,  melihat  hal  ini,  apakah  perempuan mencapai  50%  atau  lebih  sebagai  pelaku  aktif dalam  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Hasil  perhitungan  tersebut  tentu sangat mempengaruhi bentuk kebijakan di sektor teknologi  informasi  dan  desain  masyarakat informasi  terkini.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah apakah  desain  masyarakat  informasi  kita mengalami kesenjangan gender?
Analisis eksternal dalam konteks perencanaan  program  talenta  digital  perempuan didekati  dengan  berdasarkan  pada  aspek  politik, ekonomi,  sosial-kultur,  teknologi,  ekologi,  dan legal/hukum  (PESTEL).  Pendekatan  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada sisi politik, pelibatan  perempuan  dalam  berbagai  sektor, termasuk  IT  sebagai  bentuk  gerakan  kesetaraan gender. Pada sisi ekonomi, meletakkan perempuan  sebagai  pelaku  ekonomi  digital nasional, pada sisi sosiokultural, mengikis stigma bahwa  bidang  penguasaan  teknologi  digital,  dan informasi  hanya  diperuntukkan  bagi  laki-laki. Pada sisi teknologi, perkembangan teknologi dan informasi  menjadi  pendukung  bagi  perempuan untuk berprofesi atau bekerja di industri IT. Pada
sisi  ekologi,  munculnya  komunitas Women  in Information Technology (WIT) diberbagai negara memberikan energi positif bagi perempuan untuk dapat  berprofesi  sebagai  ahli  IT.  Pada  sisi hukum,  dukungan pemerintah melalui peraturan menjadi  dasar  hukum  dalam  pengarusutamaan gender dalam bidang IT. Pada analisis eksternal, evaluasi dampak, kemungkinan peningkatan, dan derajat  urgensi  memberikan  informasi  penting dalam metodologi. Evaluasi dampak terlihat dari upaya percepatan pembangunan IT yang dilakukan  oleh  pemerintah  sehingga  secara sistemik  dapat  membentuk  agen  digital  berbasis gender di tengah-tengah masyarakat. program ini turut menyumbangkan kemungkinan peningkatan seperti  tenaga  talenta  perempuan  di  bidang  IT meningkat,  bermunculannya  produk-produk  IT yang dikerjakan oleh para perempuan Indonesia, meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor industri  IT  berskala  nasional.  Adapun  derajat urgensi  dari  program  ini  adalah  terjadinya percepatan  transformasi  digital  nasional,  dengan melibatkan perempuan sebagai talenta digital IT.
c. Strategi (Evaluasi, Peta, dan Prioritas)
Strategi  pengembangan Talenta  Nasional bidang Riset dan Inovasi TIK yang direncanakan, meliputi  strategi  jangka  pendek  (aktivitas), menengah  (produktivitas),  dan  jangka  panjang (sustainability). Tahapan aktivitas sebagai strategi jangka pendek merupakan suatu tahapan identifikasi  kualitas  talenta  digital  perempuan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami arah kebijakan jangka menengah program. Tahap produktivitas  sebagai  strategi  jangka  menengah merupakan  langkah  lanjutan  program  aktivitas dengan  tujuan  mendapatkan  langkah-langkah nyata  dalam  merealisasikan  program  jangka
pendek.  Pada  tahapan  ini  dituntut  untuk melakukan koordinasi untuk penempatan melalui Sistem  Informasi  Monitoring  Alumni  Sertifikasi (SIMONAS) yang merupakan aplikasi job portal berupa market place yang mempertemukan Suply (alumni pelatihan dan sertifikasi TIK dan Demand Talenta Digital (DUDI) dan pemberdayaan talenta
digital perempuan ASN dan Masyarakat bersama stekholders  (Kementrerian,  Lembaga,  Bappeda Kota/Provinsi,  Industri  dan  pengguna  TIK lainnya)  khususnya  untuk  mendukung  program smart  city dan  e-government.  Seluruh  rangkaian strategi  pengembangan  talenta  nasional  TIK untuk perempuan dapat terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2 . Strategi pengembangan talenta nasional TIK untuk perempuan.
A. AKTIVITAS No Strategi Program Kegiatan Input, output, sasaran, RTL, dan Waktu A.1  Assessment Centre Program (ACP) - Menguji kompetensi softskill dalam identifikasi masalah di bidang
TIK melalui metode
problem analysis, leaderless group discussion, role play, in basket, dan behavioral event interview - Menguji kompetensi hardskill kemampuan handson/skill praktek dalam menyelesaikan kasus real TIK sesuai dengan bidang minat. Softskill
Input:
- Peserta dihadapkan pada suatu permasalahan dalam bentuk kasus  tertentu  dibidang  TIK,  kemudian  peserta  diminta untuk  mampu  melakukan  identifikasi  masalah  terhadap kasus tersebut serta memberikan rekomendasi
- Peserta diminta untuk membuat rancangan terhadap kasus TIK  tertentu  dan  mendiskusikannya  di  dalam  kelompok kecil untuk kemudian dihasilkan suatu keputusan terhadap permasalahan yang ada.
- Peserta  dihadapkan  pada  suatu  permasalahan  TIK  dalam tim kerja dimana ia harus menjalankan peran tertentu dan memberikan coaching kepada  tim  kerja  terhadap permasalahan TIK yang terjadi.
- Peserta  dituntut  untuk  menjalankan  suatu  peran  tertentu dalam  manajemen  dan  diminta  untuk  melakukan pengelolaan kerja dan melakukan pengambilan keputusan terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
- Peserta  menjalankan  proses  interview  yang  terstruktur dengan asesor guna menggali kompetensi bidang TIK.

## Output:
- Kemampuan  peserta  menyelesaikan  persoalan  dan merumuskan rekomendasi solusi
- Kemampuan peserta dalam mengambil keputusan - Kemampuan  peserta  memberikan coaching kepada  tim kerja - Kemampuan peserta mengelola tim kerja dan mengambil keputusan yang tepat - Dapat diketahuinya kompetensi peserta Hardskill Input: - Peserta  menjalani  serangkaian  test  praktek  untuk menyelesaikan studi kasus Bidang TIK
- Peserta mengikuti test kompetensi yang diselenggarakan oleh  Lembaga  sertifikasi  profesi  (LSP)  nasional  atau penyelenggara sertifikasi internasional lainnya.
Output:
A. AKTIVITAS No Strategi Program Kegiatan Input, output, sasaran, RTL, dan Waktu - Kemampuan  peserta  membuat  produk  TIK  untuk menyelesaikan  sebuah  studi  kasus  sesia  dengan  bidang TIK yang dimintainya.
- Peserta mendapatkan sertifikasi profesi bidang TIK.

## Sasaran:

## ASN Perempuan dan Masyarakat Perempuan
Pelaksana program dan pemangku kepentingan yang terkait:
Kominfo bekerjasama dengan perguruan tinggi, industri, Lembaga sertifikasi profesi (LSP) Nasional, dan Lembaga sertifikasi internasional.
Rencana Tindak Lanjut:
1. Menentukan  spesifikasi  bidang  dan  kurikulum  yang menjadi  prioritas  program  talenta  digital  bagi  perempuan ASN  dan  Masyarakat  bersama  perguruan  tinggi  dan industri.
2. Kominfo  bekerjasama  dengan  LSP  dan  Lembaga sertifikasi  internasional  untuk  melaksanakan  program sertfikasi profesi.
Waktu: 6 bulan A.2  Woman in Technology Development Program (WiTDev): Program Pengembangan Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi TIK untuk Perempuan Pelatihan membuat proyek-proyek inovasi TIK berdasarkan studi kasus/ blue print di institusi pemerintah, industri, dan masyarakat. Input:
1. Peserta mengikuti program pelatihan terstruktur sesuai dengan kurikulum talenta digital.
2. Peserta mengikut program dengan format Hackathon , untuk menyajikan dan bertukar informasi hasil produk TIK yang dihasilkan dari pelatihan.

## Output:
1. Peserta mendapatkan pengetahuan dan skill dalam mengembangkan produk TIK sesuai dengan bidang minat talenta digital yang diikuti.
2. Terbangunnya jejaring TIK berdasarkan bidang minat atau konsetrasi talenta digital bidang TIK.
Sasaran: ASN Perempuan /Masyarakat Perempuan
Pelaksana program dan pemangku kepentingan yang terkait:
Kominfo bekerjasama dengan perguruan tinggi, dan industri.

## Renacana Tindak lanjut:
1. Menyelenggarakan  program  talenta  digital  perempuan berdasarkan  prioritas  bidang  talenta  digital  bagi perempuan
2. Membentuk  komunitas  alumni  wadah Women  in Technology  (WiT) terdiri  dari  unsur  pemerintah,
industri, perguruan tinggi, ASN, dan masyarakat.
Waktu:
6 Bulan

## B. PRODUKTIVITAS
No Strategi Program Kegiatan Input, output, sasaran, RTL, dan Waktu B.1 Assessment Centre Program (ACP) Evaluasi feedback dari stakeholders pengguna alumni talenta digital bagi perempuan ASN
dan Masyarakat.
Input:
1. Membuat  kuesioner/survey  bagi  stakeholders  (industry, unit/satker  di  pemerintahan,  masyarakat,  dll)  pengguna alumni  talenta  digital  bagi  perempuan  ASN  dan masyarakat untuk mendapatkan feedback kinerja.
2. Membuat kuesioner/survey bagi alumni talenta digital bagi perempuan  ASN  dan  masyarakat  untuk  mendapatkan feedback  link  and  match  materi  pelatihan  dengan  kasus yang ada di lapangan.

## Output:
1. Informasi  kemampuan  adaptasi  dan  kompetensi  alumni talenta digital bagi perempuan ASN dan Masyarkat untuk menyelesaikan persoalan bidang TIK di lapangan.
2. Informasi tingkat keberhasilan program talenta digital bagi perempuan  ASN  dan  Masyarakat  untuk  menyelesaikan persoalan bidang TIK di lapangan.

## Sasaran:
Peserta/Alumni talenta digital ASN Perempuan dan Masyarakat Perempuan

## Pelaksana program dan pemangku kepentingan yang terkait:
Kominfo bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Industri, Unsur lain pengguna TIK (seperti Kementerian/Lembaga, Litbang, Bappeda, dan Masyarakat)
Rencana Tindak Lanjut:
1. Merancang kuesioner untuk mendapatkan feedback dari alumni talenta digital perempuan ASN dan Masyarakat,
serta stakeholders pengguna alumni.
2. Melakukan  evaluasi feedback untuk  memberikan rekomendasi perbaikan kurikulum dan penyelenggaraan program  talenta  digital  bagi  perempuan  ASN  dan Masyarakat.
Waktu: 6 bulan

## B. PRODUKTIVITAS
No Strategi Program Kegiatan Input, output, sasaran, RTL, dan Waktu B.2 Woman in Technology Development Program (WiTDev): Program Pengembangan Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi TIK untuk Perempuan Developer Program : Pengembangan dan Pengelolaan sistem dan inovasi TIK Input: 1. Talenta  digital  perempuan  terlibat  dalam  proyek pengembangan inovasi TIK jangka pendek/menengah di  pemerintahan  pusat/daerah,  industri,  dan  pengguna layanan TIK di masyarakat.
2. Talenta digital terlibat aktif pengembangan inovasi TIK jangka  Panjang termasuk  didalamnya  pengembangan smart city di daerah atau blueprint pengembanan inovasi TIK lainnya.

## Output:
Produk TIK alumni talenta digital perempuan ASN dan masyarakat yang diimplementasikan dan dimanfaatkan di pemerintahan, industri, masyarakat, maupun pengguna TIK lainnya.

## Sasaran:
Peserta/Alumni talenta digital Peserta ASN Perempuan /Masyarakat Perempuan
Pelaksana program dan pemangku kepentingan yang terkait:
Kominfo bekerjasama dengan Bappeda Kota/Provinsi, Industri, Perguruan Tinggi, dan Komunitas Women in Technology (WiT)

## Renacana Tindak lanjut:
Melakukan koordinasi untuk penempatan dan pemberdayaan talenta digital perempuan ASN dan Masyarakat bersama stekholders (Kementrerian, Lembaga, Bappeda Kota/Provinsi, Industri dan pengguna TIK lainnya)
Waktu: 6 Bulan C. SUSTAINABILITY No Strategi Program Kegiatan Input, output, sasaran, RTL, dan Waktu C.1  Assessment Centre Program (ACP) Focus Group Discussion Input:
1. Evaluasi  keterserapan  dan  produktivitas  talenta  digital perempuan ASN dan Masyarakat di lapangan.
2. Evaluasi  kiprah  anggota  komunitas  Women  in Technology  (WiT)  dalam  keterlibatan  pengembangan inovasi TIK.

## Output:
1. Rekomendasi  perbaikan  program  pembinaan  talenta digital  perempuan  ASN  dan  Masyarakat  yang diselenggarakan oleh kominfo.
2. Rekomendasi pembinaan komunitas Women in Information  Technology  (WiT)  agar  lebih  berkiprah optimal dalam pengembangan inovasi TIK.
Sasaran:
Alumni Talenta digital perempuan dan komunitas Women in Technology (WiT).
Pelaksana program dan pemangku kepentingan yang terkait:
Women in Information Technology (WiT) bekerjasama dengan Kominfo, Industri, Perguruan Tinggi.
Rencana Tindak Lanjut:
1. Menyelenggarakan Focus Group Discussion
2. Menyampaikan  hasil  focus  group  discussion  kepada Kominfo. Waktu: 6 bulan A.2 Woman in Technology Development Program (WiTDev): Program Pengembangan Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi TIK untuk Perempuan Women in Technology (WiT) Forum Input: 1. Penyelenggaraan  Women  in  Technology  (WiT)  forum secara rutin untuk melakukan evaluasi keterserapan dan produktivitas  talenta  digital  perempuan  ASN  dan Masyarakat di lapangan.
2. Alumni talenta digital perempuan ASN dan masyarakat terlibat  aktif  sebagai  agen  untuk  membangun smart people dalam  transformasi  digital  nasional  menuju revolusi industri 4.0.

## Output:
1. Saran  penyempurnaan  program  dan  kurikulum  talenta digital perempuan ASN dan Masyarakat
2. Berkembangnya  komunitas  alumni  dalam  wadah Women  in  Technology  (WiT) yang  lebih  luas  sebagai pemanfaat  TIK  baik  itu  produk  alumni  talenta  digital perempuan ASN dan masyarakat dan produk inovasi lain untuk  efesiensi  dan  efektivitas  layanan  masyarakat  dan industri.

## Sasaran:
Alumni talenta digital perempuan ASN dan Masyarkat, Komunitas Women in Technology (WiT).
Pelaksana program dan pemangku kepentingan yang terkait:
Women in Information Technology (WiT) bekerjasama dengan Kominfo, Industri, Perguruan Tinggi.

## Rencana Tindak Lanjut:
Memfasilitasi program pengembangan komunitas Women in Information Technology (WIT) untuk sosialisasi pemanfaatan produk inovasi TIK untuk membangun kemandirian dengan semangat partisipatif baik ASN,
Masyarakat, dan industry
Waktu: 6 bulan

## REKOMENDASI
Bagian  ini  akan  menguraikan  hal-hal yang  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  pada policy paper ini, yang meliputi sasaran kebijakan,
actor kunci kebijakan, alasan mengapa kebijakan akan  mencapai  sasaran,  dan  rekomendasi kebijakan.

## a. Sasaran kebijakan
Adapun  sasaran  kebijakan  dalam  kajian pengembangan  talenta  nasional  bidang  riset  dan inovasi  TIK  berbasis  gender  untuk  ASN  dan masyarakat adalah sebagai berikut:
[1] Tersusunnya program Pengembangan
Talenta  Nasional  yang  responsif  Gender
(kasus Talenta SDM untuk Riset dan Inovasi bidang TIK)
[2] Mengurangi Kesenjangan Gender dalam ketersediaan talenta programmer untuk menyongsong
Revolusi Industri 4,0.
[3] Tersusunnya penganggaran program pengembangan  SDM  bidang  TIK  untuk kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  talenta digital  yang  responsif  gender,  efisien  dan efektif.

## b.  Aktor kunci kebijakan
Pada Gambar 5 disajikan fungsi setiap actor kunci  yang  akan  membentuk  komunitas  Women in  Technology,  yang  terdiri  dari  pemerintah, perguruan  tinggi,  perusahaan/industry,  Apartus sipil negara (ASN), dan masyarakat. Setiap actor dapat didekripsikan perannya sebagai berikut:
[1] Pemerintah.  Menyediakan  regulasi  dan fasilitasi bagi perguruan tinggi,
perusahaan/industri,  masyarakat,  dan  ASN untuk  penyelenggaraan  program  Talenta digital perempuan.
[2] Perguruan  Tinggi.  Bekerjasama  melalui program kampus merdeka belajar, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagi resources,  baik  sumberdaya  dan  perangkat pelatihan,  maupun  sumber  daya  manusia sebagai  ahli  dalam  program  talenta  digiital
perempuan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat dilibatkan dalam pembuatan kurikulum teknis pembuatan materi teknis penyelenggaraan  program  Talenta  digital perempuan.
[3] Perusahaan/Industri. Persuahaan dapat terlibat  dalam  memberikan  saran  skill  dan informasi  kebutuhan  IT  di  perusahaan, sehingga  akan  memberikan  saran  link  and match  antara  program  Telenta  Digital Perempuan dengan kebutuhan IT di perusahaan. Perusahaan juga dapat dilibatkan dalam program penyiapan kurikulum  dan  lokasi  magang  bagi  peserta Program Talenta Digital Perempuan.
[4] Masyarakat. Masyarakat sebagai objek aktor yang  akan  menerima  manfaat  dari  Program ini.  Sehingga,  ketersediaan  talenta  digital akan  mempercepat  proses  transformasi  di masyarakat  dari  berbagai  sektor,  seperti pendidikan,  akses  terhadap  layanan  publik pemerintah, dan terutama kemampuan digital untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melalui e- commerce. Selain itu, keberadaan talenta digital masyarakat juga akan menjadi agen  pemerintah  sebagai  partisipasi  aktif untuk mensukeskan pelayanan digital pemerintah.
[5] ASN.  ASN  terlibat  aktif  sebagai  penerima manfaat  program  ini,  terutama  untuk pengembangan  IT  di  unit  tempat  bekerja ASN dan juga dapat sebagai agen bagi ASN yang  lain  untuk  mengoptimalkan  IT  dalam pengabdian  dan  meningkatkan  efektifitas pelayana terhadap masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Gambar 5 . Aktor kunci kebijakan
c. Alasan mengapa kebijakan akan mencapai sasaran
Perempuan adalah kunci dalam mempersiapkan desain sosial di masa depan. Hal ini  dapat  terlihat  dari  peran  perempuan  yang cukup  diperhitungkan  dalam  jaringan  organisasi multidimensi. Dalam sebuah organisasi multidimensi  sangat  membutuhkan  keterampilan manajemen  seperti  roda  pengambilan  keputusan ekonomi  dan  politik,  dan  perempuan  seringkali pandai dalam keterampilan tersebut, tidak peduli dalam hal teknologi, manajemen, atau organisasi, perempuan  tidak  kalah  dari  laki-laki  (Morrison, 1992).  Perempuan  juga  dapat  menunjukkan pengaruh  mereka  dengan  lebih  baik  dibanding laki-laki dalam penciptaan modal sosial.
Keterampilan  manajemen  dengan  karakteristik yang dinamis, persaingan yang terbuka dan penuh dengan  ketidakpastian  dan  ambiguitas  adalah tantangan  yang  acapkali  dapat  diatasi  oleh perempuan  (Morrison,  1992).  Saat  ini,  sumber daya manusia masyarakat informasi membutuhkan  lebih  banyak  perempuan  untuk berpartisipasi sebagai ahli TIK, pemilik teknologi, dan  perancang  teknologi  (Temple et.  al .,  2019).
Strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan  level pendidikan  perempuan,  agar dapat mendekati  pendidikan  laki-laki.  Ini membantu perempuan untuk mengambil tindakan nyata dalam mengubah status quo perempuan saat ini.  Sektor  pendidikan  bagi  perempuan  sangat penting, mengingat pendidikan perempuan adalah salah  satu  kunci  pembangunan  ekonomi  dan sosial.  Dengan  demikian  strategi  pembangunan sumber  daya talenta  bagi  perempuan  harus tetap dikoordinasikan  dengan  bidang  prioritas  dan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh negara, agar  ketika  terjadi  perubahan  arah  kebijakan, pembangunan sumber daya talenta bagi perempuan dapat segera menyesuaikan.

## d. Rekomendasi & Kebijakan
Adapun rekomendasi dari kajian ini meliputi rekomendasi  jangka  pendek,  jangka  menengah, dan jangka panjang.
1) Rekomendasi jangka pendek
Memastikan bahwa activitas berjalan optimal secara effective dan effisien melalui :
[1] Program Assessment Centre Program (ACP), yang diberikan dengan menentukan
spesifikasi  bidang  dan  kurikulum  yang menjadi prioritas program talenta digital bagi perempuan  ASN  dan  Masyarakat  bersama perguruan  tinggi  dan  industri.  Mendorong Kominfo untuk bekerjasama dengan LSP dan Lembaga  sertifikasi  internasional  untuk melaksanakan program sertfikasi profesi.
[2] Program
Woman
in Technology Development  Program  (WiTDev),  yang diberikan dengan menyelenggarakan program talenta digital perempuan berdasarkan  prioritas  bidang  talenta  digital bagi perempuan, serta mendorong terbentuknya  komunitas  alumni  dalam wadah  Women  in  Technology  (WiT)  yang terdiri  dari  unsur  pemerintah,  industri, perguruan tinggi, ASN, dan masyarakat.

## 2. Rekomendasi jangka menengah
Mengupayakan  agar produktivitas program terjaga bahkan meningkat, dimana
[1] Pada  program  Assessment  Centre  Program (ACP),  direncanakan  untuk  mendapatkan feedback dari alumni talenta digital perempuan  ASN  dan  Masyarakat,  serta stakeholders pengguna alumni, serta melakukan evaluasi feedback untuk memberikan rekomendasi perbaikan kurikulum  dan  penyelenggaraan  program talenta  digital  bagi  perempuan  ASN  dan Masyarakat.
[2] Pada  program  Woman  in  Technology Development Program (WiTDev), dilakukan koordinasi untuk penempatan dan
pemberdayaan  talenta  digital  perempuan
ASN  dan  Masyarakat  bersama  stekholders (Kementrerian, Lembaga, Bappeda
Kota/Provinsi,  Industri  dan  pengguna  TIK lainnya).
3.  Rekomendasi jangka panjang
Memelihara Sustainability program, dimana [1] Pada  program  Assessment  Centre  Program (ACP), feedback hasil post evaluasi diberikan  kepada  penyelenggara  program, agar keberlangsungan program bisa dijalankan secara lebih baik.
[2] Pada  program  Woman  in  Technology Development  Program  (WiTDev),  adalah mendorong terfasilitasinya program pengembangan komunitas Women in Information Technology (WIT) untuk sosialisasi  pemanfaatan  produk  inovasi  TIK untuk  membangun  kemandirian  dengan semangat partisipatif baik ASN, Masyarakat, dan industri.
Sedangkan kebijakan yang  diusulkan  adalah sebagai berikut :
1. Menggagas  dan  memperkuat  program- program  Cross  Cutting  Issues  di  bidang pengembangan  talenta  digital/TIK  berbasis gender  dengan  didukung  oleh  monev  yang handal dan penyusunan composit indeks.
2. Memperkuat  e-govt  dan  smart  city  serta program  satu  data  Indonesia  dengan pengembangan  talenta  digital  masyarakat dan  ASN  melalui  program  Manajemen Talenta  Nasional  serta  perluasan  data terpilah.
3. Pemberian penghargaan kepada KL,
PEMDA  &  OPD  yang  mengembangkan program/kegiatan  cross  cutting  issues  yang baik dan unggul.

## KESIMPULAN
Kesimpulan policy  paper ini  adalah bahwa sektor pendidikan bagi perempuan sangat penting dalam mendorong terjadinya transformasi digital nasional yang responsif gender.
Pendidikan digital talent perempuan adalah salah satu kunci pembangunan ekonomi digital berbasis gender.  Strategi  pembangunan  sumber  daya talenta  digital  yang  responsif  gender  harus  tetap dikoordinasikan  dengan  bidang  prioritas  dan tujuan  pembangunan  nasional  yang  ditetapkan oleh  Negara  dalam  hal  ini  Bappenas  dan  KSP pada Grand Design Manajemen Talenta Nasional (MTN),  agar  ketika  terjadi  perubahan  arah kebijakan,  pembangunan  sumber  daya  talenta digital bagi perempuan dapat segera menyesuaikan.
Hal  diatas  disebabkan  karena  Pendidikan  digital talent  perempuan  merupakan  salah  satu  kunci pembangunan  ekonomi  digital  berbasis  gender. Derajat urgensi dari program ini adalah terjadinya percepatan  transformasi  digital  nasional,  dengan melibatkan perempuan sebagai talenta digital IT. Strategi  pengembangan  Talenta  Nasional  bidang Riset  dan  Inovasi  TIK  ini  meliputi  dua  program yakni (1) Assessment Centre Program (ACP); (2) Woman  in  Technology  Development  Program (WiTDev)  yang  dikaji  dari  tiga  aspek,  yakni aktivitas, produktivitas, dan sustainability. Aktor kunci  dari  kebijakan  ini  adalah  pemerintah, perguruan  tinggi,  perusahaan/industri,  Apartus sipil negara (ASN), dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrion,  W.  R.,  Biskup,  S.,  Boisvert,  D.,  Clarke, L., Fountain, J., Grocer, P., … Wiens, A.
(2008).  Broadening      participation  in computing: K12-Community-college- university-  graduate  pathways.  In 2008 38th  Annual  Frontiers  in  Education Conference (pp. S4F-15). IEEE.
Agarwal,  R.,  Grassl,  W.  and  Pahl,  J.  (2012), "Meta‐SWOT:  introducing  a  new strategic  planning  tool",  Journal  of Business Strategy, Vol. 33 No. 2, pp. 12- 21. https://doi.org/10.1108/02756661211206 708
Bell, J., & Holroyd, J. (2009). Review of human reliability assessment methods Review of human  reliability  assessment  methods. Health  and  Safety  Executif  Research Report , RR679 .
Fountain,  J.  E.  (2000).  Constructing  the information society: Women, information technology,  and  design. Technology  in society , 22 (1), 45-62.
Gnambs,  T.  (2021).  The  development  of  gender differences in information and communication technology (ICT) literacy in  middle  adolescence. Computers  in Human Behavior , 114 , 106533
Goggin,  G.  (2015).  Communication  rights  and disability  online:  Policy  and  technology after  the  World  Summit  on  the
Information
Society. Information, Communication  &  Society , 18 (3),  327–
341.
Hafkin,  N.  J.,  &  Taggart,  N.  (2001). Gender, information  technology,  and  developing countries:  An  analytic  study .  Office  of Women  in  Development,  Bureau  for Global  Programs.  Field  Support  and Research,  United  States  Agency  for International Development.
Odame, H., Guihuan, L., Terada, M., McKay, B.,
Wambui, M., & Muturi, N. (2005). Gender and  ICTs  for  Development. Gender  and ICTs for Development , 13–143.
Indonesia, P. R. (2000). Instruksi Presiden No. 9 Tahun  2000  Tentang  Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
McGee, K. (2018). The influence of gender, and race/ethnicity on advancement in information technology  (IT).
Information  and  Organization , 28 (1),  1- 36.
McLuhan,  M.  (1964).  In  Understanding  Media: The  Extensions  of  Man,  chapter  1:  The
Medium  is  The  Message.  London  and
New York.
Morrison,  A.  M.  (1994).  Psychological  and behavioral assessment profiles of executive men and women. Breaking the Glass Ceiling: Can Women Reach the Top of  America’s  Largest  Corporations. Reading, MA: Addison-Wesley , 191 .
Porat,  M.  U.  (1984).  The  information  economy. Vol.  I.  Definition  and  measurement. Superintendent  of  Documents,  U.S.
Government Printing Office, Washington, D.C. 20402 (Stock No. 003- 000-00512-7).
Sardjoko, S., Sulistyaningrum, W. S., Azhar, M. A., Tresna, Y. D., Rahayu, S., Handayani, R.,  &  Nafi’ah,  U.  (2020). Indeks Pembangunan  Pemuda  Indonesia  2019 . (W.  Purbaningrum,  Ed.).  Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/ Bappenas.
Snyder, T. D., Dillow, S. A., & Hoffman, C. M.
(2009).  Digest  of  Education  Statistics, 2008.  NCES  2009-020. National  Center for Education Statistics .
Suwana,  F.,  &  Lily.  (2017).  Empowering Indonesian  women  through  building digital media literacy. Kasetsart  Journal of Social Sciences , 38 (3), 212-217.
Temple, J. R., Strasburger, V. C., Zimmerman, H., & Madigan, S. (2019). Sexting in youth: cause for concern? The  Lancet  Child  and  Adolescent Health , 3 (8), 520-521.