Volume 5 No. 2 (2021)
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…

## DAMPAK PERJANJIAN SEPIHAK TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET
Mulyadi 1 , Rohadi 2 , Sarip 3
1 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon 2 3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Email@: mulyadicipati@gmail.com , rohadi.mh@umc.ac.id , sarip@umc.ac.id

## Abstract
Cooperatives occupy a very respectable position in the Indonesian economy. Etymologically, a cooperative  is  an  association  or  economic  organization  consisting  of  people  or  entities  that provide freedom of entry and exit as members. With the existence of an institution in the form of a cooperative such as the example of the Mekar Mandiri cooperative which collects funds from its members then distributes the funds back to the cooperative members and the general public and creates problems, namely what are the factors that cause bad credit in the Mekar Mandiri Cooperative.  And how  are  the  efforts  to  resolve  bad  loans  at  the  Mekar  Mandiri Cooperative. In the research to compile this journal using the type of empirical legal research, law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in everyday life, the type of approach used for writing this journal uses a fact approach and a statutory approach. This  journal  research  is  descriptive  in  nature  aimed  at  accurately  describing  whether  or  not there is a relationship between the results of the study stating the factors causing the occurrence of bad loans in the Mekar Mandiri Cooperative
Keywords: Cooperative, Credit, Agreement.
Volume 5 No. 2 (2021)
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…

## Abstrak
. Koperasi  menepati  kedudukan  yang  sangat  terhormat  dalam  perekonomian Indonesia.  Koperasi  yang  secara  etimolog  merupakan  suatu  perkumpulan  atau organisasi  ekonomi  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  yang memberikan  kebebebasan  masuk  dan  keluar  sebagai  anggota.  Dengan  adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh koperasi Mekar Mandiri yang menghimpun  dana  dari  para  anggotanya  kemudian  menyalurkan  kembali  dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum dan menimbulkan permasalahan  yaitu  apa  sajakah  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kredit  macet pada Koperasi Mekar Mandiri. Dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada  Koperasi  Mekar  Mandiri.  Didalam  penelitian  untuk  menyusun  jurnal  ini mempergunakan  jenis  penlitian  hukum  empiris,  hukum  dikonsepkan  sebagai suatu  gejala  empiris  yang  dapat  diamati  dalam  kehidupan  sehari-hari,  jenis pendekatan yang digunakan untuk penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan fakta  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  jurnal  ini  bersifat deskriptif bertujuan mengambarkan secara tepat ada tidaknya hubungan antara Hasil  penelitian  menyatakan  factor  penyebab  terjadinya  kredit  macet  pada Koperasi Mekar Mandiri
Kata Kunci: Kredit, Koperasi, Perjanjian.
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…

## A. Pendahuluan
Kata kredit berasal dari bahasa Latin credere yang artinya kepercayaan. Maksud  dari  percaya,  bagi  pemberi kredit adalah percaya kepada penerima  kredit  bahwa  kredit  yang disalurkan  pasti  harus  dikembalikan sesuai  dengan  perjanjian. 1 Sedangkan bagi  penerima  kredit  mempunyai kewajiban  membayar  sesuai  jangka waktu  yang  telah  disepakati.  Pada hakikatnya  anggota  koperasi  dalam penelitian  merupakan  suatu  lembaga ekonomi  yang  sangat  diperlukan  dan penting untuk dipertahankan, koperasi  merupakan  alat  bagi  orang- orang  yang  ingin  meningkatkan  taraf hidupnya. 2 Koperasi  merupakan badan  usaha  atau  lembaga  keuangan yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi  sekaligus  gerakan  ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 3 menyebutkan  “Koperasi  bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun  tatanan  perekonomian
1 Billy Dicko Stepanus Harefa and Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK),” Privat Law IV, no. 2 (2016): 113 – 22.
2 Suhariyono AR, “Perumusan Sanksi
Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,” Perspektif 17, no. 1 (2012): 20 – 30, https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1. 91.
nasional  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  maju,  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan
Undang- Undang Dasar 1945”. Koperasi Serba Usaha Mekar Mandiri Pangenan  juga  berusaha  untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat  dalam  hutang  rentenir, dengan jalan meningkatkan tabungan dan  mengatur  pemberian  pinjaman uang  dengan  bunga  yang  serendah rendahnya,  koperasi  Serba  Usaha Mekar Mandiri Pangenan menghimpun dana dari para anggotan yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. 3 Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun  dan  menyalurkan  dana dalam  bentuk  pinjaman  atau  kredit, koperasi  serba  usaha  Mekar  Mandiri Pangenan  berusaha  memberikan kemudahan dalam layanan pemberian kredit Apabila suatu koperasi mempunyai  NPL  yang  tinggi,  maka akan  memperbesar  biaya,  baik  biaya pencadangan aktiva produktif maupun  biaya  lainnya,  dengan  kata lain  semakin  tinggi  NPL  suatu koperasi,  maka  hal  tersebut  akan mengganggu kinerja koperasi tersebut. Menurut  Hariyani  (2012:  52) tentang  “NPL  atau  rasio  kredit bermasalah,  rasio  ini  menunjukkan bahwa kemampuan manajemen koperasi  dalam  mengelola  kredit
3 Harefa and Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK).”
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
bermasalah  yang  diberikan  oleh koperasi.  Sehingga  semakin  tinggi rasio  ini  maka  akan  semakin  buruk kualitas  kredit  yang  menyebabkan kredit  bermasalah  semakin  besar maka kemungkinan koperasi bermasalah semakin besar”. 4 Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penulis  mengambil  judul  “ Dampak Perjanjian Sepihak terhadap Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada Koperasi Serba Usaha mekar Mandiri Pangenan ”. KREDIT MACET
Pengertian  Kredit  Macet  Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh Koperasi bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya,  namun  tidak  menutup kemungkinan  dalam  penyalurannya terjadi  masalah  atau  kredit  macet, baik  itu  masalah  yang  disengaja maupun  yang  tidak  disengaja.
Menurut  (Hariyani,  2012).  "Kredit macet adalah suatu kondisi
pembiayaan  yang  ada  penyimpangan (deviasi)  atas  terms  of  lending  yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan  itu  sehinggah  terjadi keterlambatan,  diperlukan  tindakan yuridis atau diduga ada kemungkinan potensi loss".Penyebab Kredit Bermasalah Ismail (2013) menyatakan,  banyak  faktor  yang menyebabkan  Kredit  Macet    salah satu  Penyebab  Kredit  Bermasalah Ismail  (2012)  menyatakan,  banyak faktor  yang  menyebabkan  kredit tersebut menjadi bermasalah, yaitu :
4 Sigit Riyanto et al., “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja,” 5 Oktober 2020 , vol. 5 (Yogyakarta, 2020).
1. Analisis  kurang  tepat,  sehingga tidak  dapat  memprediksi  apa yang  akan  terjadi  dalam  kurun waktu  selama  jangka  waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan. 2. Keterbatasan pengetahuan karyawan  terhadap  jenis  usaha debitur  sehingga  tidak  dapat melakukan  analisis  yang  tepat dan akurat.
3. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait. Penelitian ini di desain menggunakan penelitian hukum empiris,  dengan  pendekatan  kasus masalahnya  secara  konseptual  dan sosiologis  yang  dilakukan  pada  KSU Mekar  Mandiri  di  Kecamatan Pangenan.  Data  primer  yaitu  data lapangan,  data  yang  diperoleh  di lokasi  penelitian  yaitu  pada  KSU Mekar  Mandiri  di  Kecamatan Pangenan.  Data  sekunder  yaitu  dari kepustakaan,  data  yang  diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur  yang  sesuai  atau  berkaitan dengan  permasalahan  yang  dibahas sehingga  data  yang  telah  terkumpul dijadikan  sebagai  landasan  teori maupun  penjelasan  atau  pelengkap. 5 Pengumpulan  data  primer  yang digunakan  adalah  dengan  teknik
5 Sarip, “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara,” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210, https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128.
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
wawancara yaitu menggunakan pedoman  pertanyaan  atau  interview kepada informan yang dapat memberi penjelasan  mengenai  permasalahn yang dihadapi. 6 Setelah data-data yang dibutuhkan  terkumpul,  maka  data tersebut  selanjutnya  diolah  dan dianalisis dengan mengunakan teknik pengolahan  data  secara  kualitatif sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  di lapangan  secara  bermutu  dalam bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis, runtun  dan  tidak  saling  tumpang tindih yang nantinya akan mempermudah pemahaman (Sugiyono, 2005). Setiap  artikel  yang  berasal  dari hasil  penelitian  wajib  mencantumkan metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis  yang  peneliti  lakukan  dalam penelitiannya.  Bukan  lagi  membahas definisi  dari  sebuah  metode. 7 Dalam metode penelitian perlu dicantumkan pendekatan  yang  dilakukan,  jenis penelitian, sumber data, cara pengambilan data, teknik pengecekan keabsahan  data.  Metode  yang digunakan  harus  disertai  dengan referensi. Metode
penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas.
6 Diana Fitriana et al., “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia,” UNIFIKASI:
Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73. 7 Sarip Sarip and Diana Fitriana, “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.87 7.

## B. Rumusan Masalah
Penelitian  ini    Mengacu  pada penelitian  sebelumnya  yang  di lakukan  oleh  I  putu  Surya  dengan tema    Penyelesaian  Kredit  macet melalui  upaya  Litigasi  pada  Koperasi Simpan  Pinjam  surya  mandiri  Kab gianyar. adapun perbedaan  penelitian ini  dengan  penelitian  sebelumnya adalah Tempat , Waktu dan hasil dari penelitian.  Dalam  penelitian  ini dilakukan  penelitian  pada  Koperasi serba usaha mekar Mandiri Pangenan. Sedangkan persamaan pada penelitian terdahulu  yaitu  penelitian  yang dilakukan  sama  sama  membahas mengenai  kredit  macet  yang  terjadi pada masing-masing objek penelitian.
C. Pembahasan 1. Keberadaan Hukum Koperasi Koperasi  berdasarkan  asal  usul katanya berasal dari co dan operation, yang  mengandung  arti  kerja  sama untuk  mencapai  tujuan. 8 Kata Koperasi  tersebut  dalam  bahasa Indonesia  sebelum  tahun  1958, dikenal dengan ejaan Kooperasi akan tetapi selanjutnya berdasarkan undang – undang  nomer  79  tahun 1958  kooperasi  diubah  menjadi
8 Seno Wibowo Gumbira, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Kukuh Tejomurti Tedjomurti, “The Urgency of Presidential Policy to Revitalize and Maintain the Existence of Cooperatives Based on Pancasila,” Sriwijaya Law Review 3, no. 2
(2019): 199, https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss2.28 9.pp199-224.
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
Koperasi.  Oleh  sebab  itu  definisi koperasi  adalah  suatu  perkumpulan yang  beranggotakan  orang – orang atau  badan,  yang  memberikan kebebasan  masuk  dan  keluar  sebagai anggota,  dengan  bekerjasama  secara kekeluargaan  menjalankan  usaha, untuk  mempertinggi  kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Widiyanti dan Suninda dalam Widiyanto 2012). Sedangkan  menurut  Undang – Undang  Republik  Indonesia  No.  25 Tahun  1992  tentang  perkoperasiaan menegaskan bahwa: Koperasi Indonesia  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan  orang  -  orang  atau badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat  yang  berdasarkan  atas  azas kekeluargaan. 9 Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, koperasi merupakan  suatu  perkumpulan  yang beranggotakan  orang – orang  atau badan berdasarkan prinsip kekeluargaan  yang  bertujuan  untuk kesejahteraan para anggotanya. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi 1. Landasan  dan  Azas  Koperasi Menurut Undang – undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian  menyatakan  bahwa koperasi  berlandaskan  Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945
9 Sarip Sarip, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (April 4, 2019): 60, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.19 10.
serta  berdasarkan  atas  azas kekeluargaan.
2. Tujuan Koperasi Menurut Undang – Undang  No  25  Tahun  1992 Tentang  perkoperasian  pasal  3 “Koperasi  bertujuan  memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya,  serta  ikut  membangun tatanan  perekonomian  nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang  maju,  adil,  dan makmur  berlandaskan  Pancasila dan  Undang – undang  Dasar 1945”. Adapun fungsi koperasi menurut Undang – undang No 25 Tahun 1992 tentang  perekonomian  (pasal  4) adalah sebagai berikut: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota  pada  kasusnya  dan masyarakat  pada  umumnya  untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan ketahanan  perekonomian  nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 4. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan mengembangkan  perekonomian nasional  yang  merupakan  usaha bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Adapun pengertian kredit menurut  Undang – undang  Nomer 14  Tahun  1967  tentang  pokok –
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
pokok  perbankan,  yang  dimaksud kredit  adalah:  “penyediaan  uang  atau tagihan – tagihan  yang  didapatkan disamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  pinjam – meminjan antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban  melunasi  utang –
utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  jumlah  bunga  yang telah ditetapkan” . Sedangkan  berdasarkan  Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang  perbankan,  yang  dimaksud dengan  kredit  adalah  penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat disamakan,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antar  bank  dengan  pihak  lain  yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga. Menurut  M.  Sinungan  dalam Widiynto (2012) kredit dapat dibedakan  menjadi  beberapa  jenis yaitu:  1)  Menurut  tujuannya  kredit dibagi  atas  :  a)  Kredit  Konsumsi Adalah  kredit  yang  dipergunakan untuk  memperoleh  barang – barang konsumsi bagi pemenuhan kebutuhan  sehari – hari.  Contoh: kredit  untuk  pembelian  alat  rumah tangga,  mebel,  dan  lain – lain.    b)
Kredit  produksi  Adalah  kredit  yang digunakan untuk pembiayaan produksi  atau  kegiatan  usaha. Contoh:  kredit  untuk  pembelian bahan mentah. c) Kredit perdagangan
Adalah  kredit  yang  diberikan  dengan tujuan  untuk  membeli  barang –
barang  yang  akan  dijual  kembali, terdiri dari perdagangan dalam negeri maupun  perdagangan  dalam  negeri maupun perdagangan luar negeri Pengertian Kredit Bermasalah Kredit bermasalah  menurut  Agus  Sudrajat adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah  tidak  sanggup  membayar sebagian  atau  seluruh  kewajiban kepada  bank  seperti  yang  telah diperjanjikan.  Kredit  bermasalah menurut  SE.  BI.  No  26/4/bppp Tanggal 29 Mei 1993 dalam Suryanto (20017). Kredit digolongkan bermasalah apabila: 1. Tidak  memenuhi  kriteria:  lancar, kurang lancar, dan diragukan atau 2. Memenuhi  kriteria  diragukan, tetapi  dalam  jangka  waktu  21 bulan sejak digolongkan diragukan belum  ada  pelunasan  atau  usulan penyelamatan kredit.
3. Kredit  tersebut  penyelesaiannya telah  diserahkan  pada  pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang
Negara  atau  telah  diajukan pengganti  ganti  rugi  perusahaan asuransi kredit.
Analisis  Debitur  Cenderung Bermasalah  Dalam  Kredit  Menurut Djohan  Suryana  dalam  artikel “kenapa Terjadi Kredit Bermasalah?” dalam  hal  ini  ada  masalah  internal perusahaan yang menyebabkan mereka  tak  mampu  memenuhi kewajibannya, antara lain: 1. Manajemen atau pemilik perusahaan tidak memiliki pengalaman  dan kapabilitas dalam bisnisnya. 2. Terjadi perubahan perilaku manajemen, manajemen tidak bisa
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
memenuhi  komitmen  pribadi, manajemen  tidak  kompak  dan sering  bertengkar  satu  sama  lain, manajemen melanggar dan melalaikan perjanjian kredit, pinjaman  digunakan  tidak  sesuai dengan  tujuan  kredit,  laporan, catatan, dan pengendalian keuangannya  morat  marit,  tidak ada  regenerasi  dari  pemilik  atau manajemen yang sekarang, ataupun  memasuki  product  lines baru yang berada diluar jangkauan expertise mereka.
3. Memiliki  keinginan  dan  ngotot untuk  menjalankan  perjudian bisnis  dan  resiko  yang  tidak semestinya,  pricing  yang  tidak realistis, kelalaian dalam mempertahankan standar perusahaan,  perlengkapan  yang sudah  kuno,  tidak  efisien,  dan tidak berguna, kehilangan product lines  utama,  franchises,  hak distribusi,  atau  sumber  pasokan, ataupun kehilangan satu atau lebih pelanggan  utama  yang  sehat keuangannya,  apabila  jika  ada konsentrasi  atau  ketergantungan kepada  pelanggan – pelanggan tersebut. 4. Pembelian investory yang spekulatif  atau  pembelian  yang terlalu berlebihan, menerima kontrak  atau  pesanan  yang  tak dapat  dipenuhi  karena  kurangnya produktivitas atau kapasitas, menumpuknya  persediaan  barang yang  rusak,  ketinggalan  zaman, atau  formula  yang  salah,  ataupun sering  terjadi  pemogokan  atau
tuntutan  terhadap  kesejahteraan pekerja.
5. Pejabat kredit bank/koperasi harus selalu “pasang telinga”, rajin memonitor aktivitas debitor, sering  mengunjungi  tempat  usaha debitur, dan tidak hanya melakukannya  pada  saat  awal pemberian kredit.
Faktor – faktor  Kredit  Macet Ada  2  faktor  yang  menyebabkan kredit  bermasalah  dalam  Suryanto (2012),  seperti:  faktor  internal  dan eksternal.  Adapun  faktor  internal, seperti :
1. Adanya self deadling atau tindakan kecurangan aparat pengelola kredit. 2. Adanya  pengetahuan  yang  minim dari pengelola kredit.
3. Jeleknya kebijaksanaan perkreditan yang  bersangkutan  kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh  bank  atau  koperasi  yang bersangkutan pada nasabah. Adanya sikap ceroboh, lalai, dan menganggap  mudah  pengelolaan kredit  tersebut.  Sedangkan  faktor Eksternal, Seperti: 1. Kegiatan  perekonomian  secara makro/politik.
2. Kebijaksanaan  pemerintah  diluar jangkauan  pihak  bank  atau koperasi yang bersangkutan.
3. Adanya  tekanan  dari  berbagai pihak. Adapun  beberapa  penelitian terdahulu  yang  melakukan  penelitian tentang  kredit  bermasalah  adalah sebagai berikut:   I putu Surya (2021) dengan  tema  Penyelesaian  Kredit macet  melalui  upaya  Litigasi  pada
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
Koperasi  Simpan  Pinjam  surya mandiri  Kab  gianyar.  Penelitian  ini menggunakan  Penelitian  hukum empiris  dengan  pendekatan  kasus masalahnya  secara  konseptual  dan sosiologis  Data  primer  yaitu  data lapangan,  data  yang  di  peroleh  di lokasi  penelitian  yaitu  pada  KSP Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar yang ada hubungannya dengan materi yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini yaitu mengenai masalah penyelesaian  kredit  macet  melalui upaya  litigasi  pada  KSP  Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar. Data sekunder yaitu dari kepustakaan,  data  yang  diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur  yang  sesuai  atau  berkaitan dengan  permasalahan  yang  dibahas sehingga  data  yang  telah  terkumpul dijadikan  sebagai  landasan  teori maupun  penjelasan  atau  pelengkap.
Pengumpulan  data  primer  yang digunakan  adalah  dengan  teknik wawancara yaitu menggunakan pedoman  pertanyaan  atau  interview kepada informan yang dapat memberi penjelasan  mengenai  permasalahn yang  dihadapi. 10 Setelah  data-data yang  dibutuhkan  terkumpul,  maka data  tersebut  selanjutnya  diolah  dan dianalisis dengan mengunakan teknik pengolahan  data  secara  kualitatif sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  di lapangan  secara  bermutu  dalam bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis, runtun  dan  tidak  saling  tumpang tindih yang
nantinya akan mempermudah pemahaman).
10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009).
Dari  hasil  wawancara  dengan pengawas  dan  Kepala  Bagian  Kredit KSP.  Surya  Mandiri,  faktor  eksternal menyebabkan terjadinya kredit macet di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Surya mandiri  adalah  menjurus  diakibatkan dari faktor nasabah yakni: 1. Adanya  kegagalan  yang  menimpa perusahaan  atau  usaha  nasabah terus mengakibatkan debitur menjadi rugi dan berimbas kepada pembayaran  kredit  yang  telah berlangsung  sebab,  jika  nasabah tersebut mengalami kegagalan atau musibah mengakibatkan penghasilan debitur menjadi menurun  yang  dikarenakan  oleh tanggungan beban kerugian. 2. Adanya  pademi  covid  19  yang mengakibatkan terjadinya penurunan  ekonomi  di  dalam usaha  anggota  koperasi  yang meminjam  kredit  karena  ada peraturan perbatasan jam kerja.
3. Beberapa  anggota  di  KSP  Surya Mandiri  sebagian  bekerja  menjadi buruh,  petani,  dan  nelayan. Pendapatan mereka dapat dikatakan  rendah  dan  kurang mencukupi Bilamana tidak terdapat musim kerja mereka akan mengakibatkan  krisis  keuangan, sehingga berdampak kepada kredit.  Perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya Penyelesaian Kredit macet melalui upaya Litigasi  kalau penelitian ini penyelesaian  melalui  Non  Ligitasi / melalui Musyawarah .
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
2. Keberadaan  Koperasi  dan Penyelesaian Kredit Koperasi Prinsip  KSU  ala  Friedrich
William  Raiffeisen  (2012)  tersebut mencerminkan  bahwa  KSU  haruslah dibangun  atas  usaha  dan  semangat swadaya  dari  anggotanya  melalui usaha dan simpan Pinjam berdasarkan  kerjasama  dan  saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota  KSU  haruslah  ada  suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSU secara swadaya, di mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSU tersebut,  dengan  cara  :  Tekad  untuk tidak  tergantung  kepada  bantuan modal  dari  siapapun,  termasuk  dari pemerintah Hanya menyimpan (menabung) uang di KSU, setiap kali mempunyai  kelebihan  uang  dari kebutuhan  sehari  hari,  langsung ditabung di KSU. Kredit  dalam  dunia  Keuangan dapat di definisikan sebagai penyedian  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan  atau  pembagian  hasil keuntungan.  Terdapat  Perjanjian dalam  melakukan  suatu  pinjaman kredit.  Perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua orang  itu  saling  berjanji  untuk melakukan sesuatu hal. Secara umum faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah  faktor  internal  merupakan
faktor  penyebab  kredit  macet  yang berasal  dari  kesalahan  pihak  lembaga itu sendiri: 1. Kurangnya  ketelitian  dari  pihak Lembaga keuangan dalam memberikan  kredit  kepada  setiap nasabah. 2. Lemahnya  system  informasi  dan pengawasan  dalam  mengajukan kredit. 3. Adanya  campur  tangan  yang berlebih dalam mengambil keputusan  kredit.  Seperti  halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan.
4. Pengikatan  jaminan  kredit  tanpa adanya jaminan yang cukup. 5. Ketidakmampuan dalam manajemen  pecatatan  di  dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan  yang  terjadi  di  dalam koperasi tersebut. Faktor  ekternal  merupakan faktor  penyebab  kredit  macet  yang berasal  dari  pihak  nasabah.  Kegiatan ekonomi  dan  tingginya  suku  bunga kredit terjadinya Covid 19 mempunyai  dampak  yang  luas terhadap  kegiatan  ekonomi  terutama pada  sektor-sektor  usaha  disamping masih  relatif  tingginya  tingkat  bunga sebagai  akibat  terjadinya  likuidasi  di pasar  yang  menyebabkan  terpaksa menaikan suku bunga kredit. Pemanfaatan  iklim  dunia  perbankan yang  tidak  sehat  oleh  nasabah  yang tidak  bertanggung  jawab,  hal  ini sering  kali  dimanfaatkan  oleh beberapa  nasabah  dengan  cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
prinsip pemberian kredit yang sehat. 11
Adanya  musibah  yang  menimpa nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan  karena  adanya  nasabah yang  mendapatkan  musibah  seperti kematian,  kebakaran  pada  tempat usahanya,  pencurian,  maupun  hal-hal lain  yang  bersifat  musibah.  Faktor yang  sering  menjadi  penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan  Pinjam  Karya  Artha  Sedana tersebut  cenderung  disebabkan  oleh faktor nasabah yaitu :
1. Adanya  kegagalan/musibah  yang menimpa perusahaan/usaha nasabah sehingga membuat debitur  menjadi  rugi  dan  secara langsung  berpengaruh  terhadap pembayaran  kredit  yang  sedang berlangsung karena apabila nasabah  mengalami  kegagalan  / musibah memyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang  yang  disebabkan  oleh tanggungan beban kerugian.
2. Tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah  sehingga  menyebabkan tidak  lancar  pembayaran  kredit.
Masih ada beberapa nasabah yang bersifat  seperti  ini,  melihat pembayaran awalnya baik-baik saja namun  setelah  bulan  berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya.
3. Adanya  pinjaman  kredit  tanpa sepengetahuan  pihak  keluarga/ kerabat.  Hal  ini  terjadi  karena
11 Harefa and Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
44/PDT.G/2015/PN.YYK).”
adanya  nasabah  yang  mengajukan kredit  dengan  jaminan  namun tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat, sehingga menyebabkan  perselisihan  pada keluarga/kerabat  tersebut  dengan nasabah.
4. Adanya  penyalahgunakan  kredit oleh  nasabah.  Hal  ini  terjadi karena  apa  yang  menjadi  tujuan untuk  di  berikannya  kredit  tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan  faktor  yang  sering menjadi penyebab terjadinya kredit  macet  pada  KSU.  Mekar Mandiri tersebut cenderung disebabkan  oleh  nasabah  yaitu Faktor-faktor ini berasal dari sudut eksternal  maupun  internal,  faktor yang  bersifat  eksternal  tersebut adalah keadaan perekonomian dari debitur  yang  tidak  mendukung perkembangan  usahanya,  disuatu sisi  debitur  memiliki  etikat  baik untuk membayarnya dan dikarenakan  pula  usaha  debitur mengalami suatu musibah misalnya  debitur  mengalami  sakit atau  kebakaran,  hal  ini  dapat mempengaruhi kualitas kredit atau menyebabkan  kredit  bermasalah, selain  itu  faktor  yang  bersifat internal tersebut dikarenakan pada umumnya  pihak  analisis  kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi  tidak  di  perhitungkan sebelumnya. Adanya kredit bermasalah apabila  macet  yang  menjadi  beban bagi  koperasi  menjadi  salah  satu indikator  penentu  kinerja  koperasi, oleh  karena  itu  adanya  kredit
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat  dan  akurat  dan  memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segara. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat  bergantung  pada  kondisi kredit  bermasalah  apabila  macet  itu sendiri.  Untuk  menyelamatkan  dan menyelesaikan  kredit  macet  ada  dua strategi  yang  ditempuh.  Upaya  yang dilakukan  Koperasi  Serba  Usaha Mekar  Mandiri  apabila  terjadi  kredit bermasalah  yaitu  melalui  mekanisme pemanggilan,  pemanggilan  tersebut dilakukan  pihak  koperasi  selaku kreditur  bertujuan  untuk  mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum  dapat  melunasi  hutangnya, dengan  melakukan  dialog  antara kreditur  dengan  debitur. 12 Sehingga dengan  demikian  akan  tercipta  suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Rescheduling (penjadwalan  kembali)  merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan  terhadap  beberapa  syarat perjanjian  kredit  yang  berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan  jumlah  angsuran  dan  bila perlu dengan penambahan kredit.
12 Otih Handayani and Adi Sulistiyono,
“Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat,” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 3 (2020): 244 – 55, https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020. 244-255.
Cara  ini  dilakukan  berdasarkan penelitian  dan  perhitungan  yang dilakukan  oleh  pihak  koperasi,  pihak debitur tidak mampu dalam melunasi kewajibannya  membayar  anggsuran pokok  maupun  kewajiban  lainnya. Rescheduling dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Memperpanjang  jangka  waktu kredit,  Dalam  memperpanjang waktu  kredit,  debitur  diberikan keringanan  dalam  masalah  jangka waktu  pelunasan  kredit,  misalnya perpanjangan  jangka  waktu  kredit dari  sepuluh  bulan  menjadi  dua belas  bulan,  sehingga  debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya. 2. Memperpanjang  jangka  waktu angsuran,  Hal  ini  hampir  sama dengan  jangka  waktu  kredit, jangka  waktu  angsuran  kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya  dari  18  kali  menjadi  30 kali  dan  hal  ini  tentu  saja  jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran Dan bagi kredit bermasalah  yang  tidak  dapat diselesaikan  atau  ditagih  kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja  (kepala  bagian  kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian  kredit  yang  sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus  dengan  cara  melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah  atau  macet  diadakan kesempatan baru sehingga terhindar  dari  masalah.  Penelitian
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
ini    Berbeda  dengan  Penelitian yang  sebelumnya  yaitu  mengenai masalah penyelesaian kredit macet melalui  upaya  litigasi  pada  KSP Surya  Mandiri  di  Kabupaten Gianyar. Pengertian kredit berrmasalah  adalah  kredit  yang tidak  lancar  atau  kredit  dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan  yang  diperjanjikan, misalnya  persyaratan  mengenai pembayaran  bunga,  pengambilan pokok  pinjaman,  peningkatan margin  deposit,  pengikatan  dan peningkatan agunan,
dan sebagainya.
D. Simpulan dan Saran Berdasarkan  dari  uraian  dan pembahasan  diatas,  maka  dapatlah ditarik  kesimpulan  yang  menjadi faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kredit  macet  pada  koperasi    Serba Usaha Mekar Mndiri adalah terjadinya  kredit  macet  di  Koperasi Serba Usaha mekar Mandiri Pengenan  yakni  faktor  internal  yang mempengaruhi  kredit  macet  yaitu rendahnya kemampuan pihak koperasi  dalam  melakukan  analisa kredit,  lemahnya  sistem  dalam pengikatan jaminan kredit, dan masih mementingkan  unsur  kekerabatan yang berlebihan sehingga mengesampingkan  aturan  -  aturan yang  berlaku. 13 Faktor  ekternal  yang
13 Endang Suprapti and Arihta Esther Tarigan, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspe ktif Hukum Dan Keadilan,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 1 (2021): 147 – 58, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377.
mempengaruhi  kredit  macet  yaitu terjadinya  penurunan  pendapatan nasabah,  adanya  kegagalan  usaha yang  menimpa  anggota  atau  usaha nasabah  sehingga  membuat  debitur menjadi  rugi  dan  secara  langsung berpengaruh  terhadap  pembayaran kredit yang sedang berlangsung, tidak adanya itikad baik dari pihak nasabah sehingga  menyebabkan  tidak  lancar pembayaran  kredit,  adanya  pinjaman kredit  tanpa  sepengetahuan  pihak keluarga/kerabat, adanya penyalahgunakan kredit oleh nasabah. 14 Dan  upaya  penyelesaian kredit  macet  pada  koperasi  Serba Usaha Mekar Mandiri Pangenan yaitu diberikan  peringatan,  musyawarah untuk  menyelesaikan  kredit  macet debitur dengan cara melalui mekanisme pemanggilan yang dilakukan  Pihak  Koperasi  selaku Kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, jika sudah  jatuh  tempo  pihak  koperasi berhak untuk mengambil barang/kendaraan sesuai yang dijaminkan dikoperasi.
Islam  tidak  membatasi  inovasi dan  kreatifitas  dalam  bermuamalah, namun ada ketegasan dalam batasan- batasan  yang  tidak  boleh  dilakukan. Meskipun  saat  ini  penjualan  produk menggunakan berbagai macam media, termasuk media sosia linstagram,  pihak  yang  melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan  penghasilan. Endorser
14 Perlindungan Hukum et al., “Simposiu m Hukum Indonesia” 1, no. 8 (2019): 1– 13.
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
dalam  menawarkan  produk  harus memberikan  informasi  yang  benar dan tidak ada unsur penipuan, karena akan  menjadi ghara jika  hal  tersebut dilakukan.  Islam  mengajarkan  dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi  pada  uang,  namun  juga keberkahan. Daftar Pustaka
AR, Suhariyono. “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.” Perspektif 17, no. 1 (2012): 20 – 30. https://doi.org/10.30742/persp ektif.v17i1.91. Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73. Gumbira, Seno Wibowo, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Kukuh Tejomurti Tedjomurti. “The Urgency of Presidential Policy to Revitalize and Maintain the Existence of Cooperatives Based on Pancasila.” Sriwijaya Law Review 3, no. 2 (2019): 199. https://doi.org/10.28946/slrev. vol3.iss2.289.pp199-224. Handayani, Otih, and Adi Sulistiyono. “Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat.” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 3 (2020): 244 – 55.
https://doi.org/10.14710/mmh .49.3.2020.244-255. Harefa, Billy Dicko Stepanus, and Tuhana. “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK).” Privat Law IV, no. 2 (2016): 113 – 22. Hukum, Perlindungan, Bagi Pencipta, Yang Karya, Secara Ilegal, and H A K Cipta. “Simposium Hukum Indonesia” 1, no. 8 (2019): 1 – 13. Riyanto, Sigit, Maria S.W Sumardjono, Susilowati, Eddy O.S Hiariej, Ari Hernawan, Dahlan Hasan, Mailinda Eka Yuniza, et al. “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” 5 Oktober 2020 . Vol. 5. Yogyakarta, 2020. Sarip. “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara.” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210.
https://doi.org/10.30596/dll.v4 i2.3128. Sarip , Sarip. “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (April 4, 2019): 60. https://doi.org/10.21143/jhp.v ol49.no1.1910.
Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. “Legal Antropology Approach
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…

## on The Application of Village
Website in Digital Economic Era in Indonesia.” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
5, no. 2 (2018): 96.
https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v5i2.877.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif
Dan Kualitatif . Bandung:
Alfabeta, 2009. Suprapti, Endang, and Arihta Esther Tarigan. “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 1 (2021): 147 – 58. https://doi.org/10.15408/sjsbs. v8i1.19377.
Chaniago,  Arifinal.  Ekonomidan Koperasi. Bandung : CV Rosda Karya, 1998 Departemen Koperas dan Pembinaan  Pengusaha  Kecil Bekerjasama dengan PT. Kloang  Klede  Jaya  Putra Timur,  1995,  Kewirausahaan Indonesia  dengan  Semangat 17-8-45. Departemen  Koperasidan  Usaha Kecil Menengah, 2001, Undang-Undang  RI  No.  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Departemen  Koperasidan  Usaha Kecil Menengah, 2001, Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pinjam Oleh Koperasi. Departemen  Koperasidan  Usaha Kecil Menengah, 2001, Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah  Republik  Indonesia No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pinjam  Oleh Koperasi. Departemen  Koperasidan  Usaha Kecil Menengah, 2001, Keputusan  Menteri  Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah  Republik  Indonesia No.194/Kep/M/IX/1998 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi. Djojahadikusumo,  Soemitro,  1993. Koperasi,  Jakarta:  Rajawali Press  Karta  sapoetradan  A.  G Karta sanoetradan kawan. 2001, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945, Jakarta : PT Rineka Cipta Hamzah, Andi. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Rineka Cipta Partadiredja Atje, 2000, Manajemen Koperasi,  Jakarta,  Penerbit Bharata, Siwijatmo, JB. Djarot, 1992 Manajemen Koperasi, Edisi  5 BPFE, Yogyakarta. Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1995. Metodologi  Penelitian  Hukum dan  Jurimetri.  Jakarta  :  Ghalia Indonesia Sutantya  Raharja  Hadhi  kusuma. 2000, Hukum Koperasi Indonesia,  Jakarta  PT  Raja Grafindo Persada
Mulyadi, Rohadi, Sarip. P eran Serta…
Ismail,  Manajemen  Perbankan  Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana, Jakarta, 2011. ,
Manajemen  Perbankan:  Dari  Teori Menuju Aplikasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010. Iswi  Hariyani,  Restrukturisasi  dan Penghapusan  Kredit  Macet, PT.  Elex  Media  Komputindo, Jakarta, 2010. Jimmy  Joses  Sembiring,  2011.  Cara menyelesaikan  Sengketa  di  luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Aarbitrase. Kasmir,  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya,  PT  Raja Grafindo ,Jakarta, 2007. , Kasmir,  Dasar-Dasar  Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Malayu  S.P  Hasibuan,  Dasar-Dasar Perbankan,  PT  Bumi  Aksara, Jakarta, 2004). Muchdarsah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta, 2003. Muhammad,  Djumhana.  (2006).
Hukum Perbankan di Indonesia.
Citra Aditya Bakti. Bandung. Munir Fuady, 2005, Pengantar  Hukum  Bisnis,  Menata Bisnis  Modern  di  Era  Global, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung. UN