## Efektivitas  Hukum  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan Barang Dan Jasa di Sulawesi Selatan
Hendrik Dengah 1 , Mujibur Rahman 2 1 Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia
2 Universitas Negeri Manad, Indonesia
mujiburrahman@unima.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  factors  that  influence  investigations  into criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in South Sulawesi. The type  of  research  used  is  empirical  legal  research  and  is  oriented  towards  primary  legal materials, namely the results of field research located at the South Sulawesi Regional Police and the Makassar City Resort Police. The legal research carried out focuses attention on legal issues as a problem regarding the existence of a gap between the imperatives, namely orders and prohibitions (das sollen) contained in various laws and what actually happens according to the visible facts (Das Sein). The results of the research show that the factors influence the investigation of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services are (1) Legal Factors, namely the difficulty of proof for investigators to fulfill the elements contained in the law on criminal acts of corruption, (2) Law Enforcement Factors , namely the lack of maximum  capacity  for  law  enforcement  officers  in  carrying  out  their  duties  as  parties  to institutions  that  form  and  implement  applicable  laws,  (3)  Facilities  and  Infrastructure Factors, namely the lack of provision of main facilities and supporting facilities which are very influential  in  the  law  enforcement  process,  (4)  Community  Factors,  namely  because  low awareness from the community will make law enforcement difficult and (5) Cultural Factors, namely a lack of understanding of cultural values as a concept that must be adhered to based on spiritual values. Based on the results that have been found, it is hoped that investigators will  be  more  assertive  in  carrying  out  their  duties,  further  improve  quality  by  attending formal  or  non-formal  education,  improve  and  improve  facilities  and  infrastructure  or  all supporting facilities in the investigation process
Keywords : Investigating Corruption Crimes, Legal Effectiveness, Corruption Crimes Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  atau  dalam  istilah  asing  disebut  sebagai “procurement” muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa pada satu instansi, istilah pengadaan barang dan jasa atau procurement mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau adminstrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas  pada  pemilihan  rekanan  proyek  dengan  bagian  pembelian (purchasing) atau perjanjian  resmi  kedua  belah  pihak  saja,  tetapi  mencakup  seluruh  proses  sejak  awal perencanaan,  persiapan,  perijinan,  penentuan  pemenang  tender  hingga  tahap pelaksanaan  dan  proses  administrasi  dalam  pengadaan  barang,  pekerjaan  atau  jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya (Fauzan, 2013 :1). Lebih spesisik lagi, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD,

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5 No. 1 April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan barang  tidak  terbatas  pada  barang  yang  berwujud,  tetapi  juga  barang  yang  tidak berwujud.  Barang  tidak  berwujud  umumnya  adalah  jasa,  misalnya  jasa  konsultansi (Argyo Demartoto, 2007 : 8).
Pengadaan  barang  dan  jasa  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  pihak  pengguna untuk  mendapatkan  atau  mewujudkan  barang  dan  jasa  yang  diinginkannya,  dengan menggunakan metode  dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu,  dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan  sebaik-  baiknya,  maka  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  pengguna  dan penyedia  haruslah  selalu  berpatokan  pada  filosofi  pengadaan  barang  dan  jasa,  tunduk kepada  etika  dan  norma  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  berlaku,  mengikuti  prinsip- prinsip, metode  dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku (Fenner dan Gretta, 2003 : 9).
Peningkatan  percepatan  perekonomian  Indonesia  menyebabkan  meningkatnya pula  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  sebagai  penunjang  utama  pembangunan  agar dapat  terlaksananya  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat (public  service )  berupa pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  baik  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana. Pengadaan  yang  dimaksud  merupakan  proses  kegiatan  untuk  memenuhi  dan menyediakan kebutuhan dan pasokan barang dan jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan  bisnis  yang  dapat  mempengaruhi  keseluruhan proses  arus  barang  dan  jasa  yang  merupakan  bagian  penting  dalam  proses pembangunan (Teguh Prasetyo, 2011).
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  prakteknya,  pengadaan  barang  dan  jasa ternyata  menimbulkan  beberapa  implikasi  negatif  yang  dilakukan  oleh  oknum pemerintah,  pejabat  pembuat  komitmen,  kelompok  kerja  pengadaan  maupun  pihak- pihak penyedia atau rekanan yang seringkali dipicu akan persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Dalam  penegakan  hukum  dan  percepatan  perekonomian  di  Indonesia  tentang barang dan jasa, pemerintah telah melegalisasi peraturan yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018  tentang  pengganti  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  dan  perubahannya  tentang pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  yang  dalam  aturan  tersebut  menjunjung beberapa  prinsip  dasar  mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa  yaitu  Efisien,  Efektif, terbuka dan bersaing, Transparan, adil atau tidak deskrimintaif dan Akuntabel (Syaiful Bahri Anshori, 2004).
Dikeluarkannya kebijakan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 guna mengatur pengadaan barang dan jasa merupakan jawaban pemerintah guna memperbaiki system pengelolaan  keuangan  Negara,  dimana  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  untuk  mewujudkan good  governance dalam  perihal  pengelolaan  keuangan Negara seringkali ditemukan permasalahan yang bersifat administrative maupun sampai ke ranah tindak pidana.
Berdasarkan  salah  satu  ungkapan  yang  dihaturkan  oleh  Wakil  Ketua  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yaitu  Alexander  Marwata  melalui  awak  media Kompas.com bahwa kebanyakan kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dan merujuk kepada data yang dimiliki oleh KPK menunjukkan bahwa 90 % kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, walaupun dalam proses pengadaan barang dan jasa terebut memiliki aplikasi khusus untuk pelayanannya secara elektronik atau e-procurement tetapi  hal  tersebut  tidak  cukup  untuk  menutup  celah  korupsi (Kompas.com) .
Spesifik  ke  wilayah  hukum  Sulawesi  selatan,  kasus  yang  dihaturkan  oleh Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditkrimsus)  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan melalui  subdit  III  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)    pada  Agustus  2023  yang  telah melakukan  pemeriksaan  berkas  bersama  dengan  Lembaga Anti  Corruption  Committee
Sulawesi  (ACC  Sulawesi) menyatakan  bahwa  data  terbaru  yang  merupakan  hasil  audit BPK  adalah  telah  terjadi  dugaan  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa terhadap  pengadaan  bantuan  sosial  (Bansos)  Covid-19  di  Makassar  pada  tahun  2020. Dihaturkan kembali bahwa terdapat 327 orang saksi yang terlibat atass dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut (Rakyat Sulsel Fajar). Sesuai data yang tercatat di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam kurun waktu  beberapa  tahun  terakhir  yaitu  sejak  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2021 terdapat 14 Laporan dengan jumlah 20 orang tersangka mengenai kasus tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## Gambar I
Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Apabila  diuraikan,  pada  tahun  2018  terdapat  4  laporan  kasus  dengan  jumlah  8 orang tersangka, pada tahun 2019 terdapat 3 laporan dengan jumlah 5 orang tersangka, pada tahun 2020 terdapat 3 kasus dengan jumlah 3 orang tersangka dan pada tahun 2021 terdapat 4 laporan dengan jumlah 4 orang tersangka.
Persoalan  ini  berdampak  pada  kegagalan  pemerintah  dalam  memenuhi  hak konstitusional  rakyat  Indonesia.  Salah  satu  kegagalan  pemerintah  dalam  memenuhi  hak konstitusional rakyat Indonesia  berupa  kesejahteraan  adalah  tingginya  korupsi  yang kemudian    melahirkan    ketidaksejahteraan  bagi  masyarakat,  korupsi  yang  telah  meluas dan berakar di Indonesia telah menghancurkan harapan bangsa atas mimpi kesejahteraan yang  selalu  didambakan,  bahkan  mengancam  eksistensi  negara  yang  seharusnya mewujudkan mimpi kesejahteraan tersebut.
Dalam  suatu  proses  penegakan  hukum  yang  di  dalamnya  termasuk  juga  terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan,  tetapi  juga  dibutuhkan  instrument  penggeraknya  yaitu  institusi- institusi  penegak  seperti  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Republik Indonesia,  Komisi  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Peradilan  dan  lembaga pemasyarakatan,  di  samping  Penasehat  Hukum  (Advokat  Pengacara).  Manifestasi ketertiban dan keadilan adalah dambaan dalam setiap lingkup Masyarakat. Setiap individu menginginkan kehidupan dimana dia bisa hidup dengan tenang.
Polisi  sebagai  aparatur  Negara  dalam  hal  penegakan  hukum  memiliki  kedudukan dan  peranan  yang  sangat  penting  yaitu  sebagai  pemelihara  keamanan  yang  dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta Polisi
pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang  hukum  dan  yang  kedua  ialah  kekuasaan  polisi  dalam  bidang  pemerintahan,  dari kedua  kekuasaan  tersebut  melahirkan  tiga  fungsi  utama  dalam  kepolisian  yaitu  sebagai aparat  penegak  hukum,  sebagai  pelayan  yang  didalamnya  termasuk  penjaga  ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

## METODE
Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang  mencakup  proses  identifikasi  dan  efektifitas  hukum  (Syahruddin  Nawi,  2018:17). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (das  sollen) yang  termuat  dalam  berbagai  perundang-undangan  dan  apa  yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (Das Sein). Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik yang ada di Polda Sulsel  dengan  penentuan  sampel  dilakukan  dengan  cara random  sampling melalui wawancara  dan  kuisioner.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  kualitatif,  cara  ini  dilakukan  untuk  memenuhi  kecukupan  data.  Analisis  data secara  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  menguji  data  dengan  konsep  atau  teori  serta jawaban  yang  diperoleh  dari  responden  untuk  menghasilkan  data  atau  informasi  dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa jelas berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang lain, membutuhkan sinergi yang besar antara pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk untuk menentukan dan membuktikan pelaku tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi  menyangkut  berbagai  hal  yang  sifatnya  kompleks.  Faktor-faktor  penyebabnya bisa  dari  internal  pelaku-pelaku  korupsi,  celah  dari  aturan-aturan  hukum  yang  ada  dan bisa  juga  bisa  berasal  dari  situasi  lingkungan  yang  kondusif  bagi  seseorang  untuk melakukan  korupsi.  Apapun  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut, sebagai aparat penegak hukum khususnya sebagai penyidik mempunyai tugas akan hal itu untuk di kerja tuntaskan (Fazzan, 2015 : 14). Sebagai  mana  pernah  diterangkan,  bahwa  dalam  proses  penyidikan,  kriminalistik merupakan  sarana  yang  secara  teknis  berfaedah  untuk  memecahkan  masalah-masalah yang  timbul  dalam  suatu  perkara  pidana  (Kriminal)  dari  segi  bukti-bukti  dari  si  pelaku bagi penyidik mempergunakan alat bukti :
a. Saksi  hidup  yaitu  orang  yang  menyaksikan/melihat  atau  mengetahui  atau mendengar sendiri atau korban hidup.
b. Bukti  fisik  yaitu  Bukti-bukti  benda  yang  di  persiapkan,  di  buat,  di  peroleh,  di simpan, di pergunakan, di alihkan, di sembunyikan, ditinggalkan, dan sebagainya oleh si pelaku.
Sedangkan  dari  segi  perbuatan  kejahatan  beserta  akibatnya  yang  di  lakukan  si  pelaku, penyidik mempergunakan bukti-bukti yang dapat meliputi :
a. Bukti saksi (saksi mata) termasuk saksi ahli.
b. Bukti fisik
c. Korban  hidup  antara  lain  korban,  korban  luka,  cacat  fisik,  atau psikis/kejiwaan/kepribadian(sementara,  dalam  jangka  waktu  lama/  seumur hidup).
d. Mayat (jenazah)
Korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  isu  penting  dalam  penelitian  dan kajian hukum, bisnis ekonomi maupun dalam bidang ilmu sosial karena pengadaan barang dan jasa yang Efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang
dan  jasa  yang  terjangkau  dan  berkualitas  yang  juga  akan  berdampak  pada  peningkatan pelayanan publik.
Pelaku  korupsi  pengadaan  barang  dan jasa  tidak  lagi  terbatas  pada  pejabat  Negara, namun  telah  menyeret  aktor-aktor  lain  yang  diantaranya  adalah  kalangan  pengusaha, pegawai  di  bidang  lembaga  Negara  dan  pemerintah  selain  itu  terdapat  juga  calo  kasus, direktur perusahaan dan kalangan elit politik yang sasarannya bukan saja APBN / APBD dan sejumlah sumber daya ekonomi Negara seperti BUMN namun juga kekuasaan yang di posisikan dapat berperan sinergis dengan pengadaan barang dan jasa (Ridwan, 2014 : 32).
Pada  umumya  faktor  yang  banyak  mempengaruhi  efektivitasnya  suatu  perundang- undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut (Salim HS, 2013 : 303). Kajian efektifitas  adalah  suatu  strategi  perumusan  masalah  yang  bersifat  umum,  yaitu perbandingan  antara  kenyataan  hukum dan  ideal hukum secara  khusus,  terlihat  jenjang antara hukum dalam actus dengan hukum dalam teori.
Menurut  IPTU  MUHAMMAD  SALIH,  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi khususnya  mengenai  barang  dan  jasa  tentu  sangat  berbeda  prosesnya  dengan  tindak pidana  yang  lain.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  khusus  sehingga penyidikan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  memiliki  kekhususan  ataupun karakteristik  tersendiri  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  yang  lain.  Perbedaannya terletak pada tiga lembaga yang berwenang dalam proses penyidikannya yaitu penyidikan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  dari  hukum,  maka  kita  pertama-tama harus  dapat  mengukur,  “sejauh  mana  aturan  hukum  itu  ditaati  atau  tidak  ditaati.  Tentu saja  jika  suatu  aturan  hukum  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang  menjadi  sasaran ketaatannya,  kita  akan  mengatakan  bahwa  aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah efektif (Achmad Ali, 2009 : 375).
Soerjono  Soekanto  mengatakan  dalam  melihat  proses  dan  efektivitas  hukum  akan dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2011 : 11):
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dalam pergaulan hidup.
Menurut Achmad Ali, walaupun aturan ditaati itu efektif namun perlu dipertanyakan lebih  lanjut  derajat  efektivitasnya.  Seseorang  menaati  atau  tidak  suatu  aturan  hukum tergantung  dari  kepentingannya  dimana  kepentingan  itu  bermacam-macam  diantaranya yang  bersifat compliance , identification,  internalization dan  masih  banyak  kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya rendah  karena  membutuhkan  pengawasan  yang  terus  menerus.  Berbeda  kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization , yaitu ketaatan karena aturan  hukum  tersebut  benar-benar  cocok  dengan  nilai instrinsik yang  dianutnya,  maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi (Jimly Ashidiqie, 2012 : 40).
Berikut  penulis  akan  memaparkan  hasil  Kuesioner  yang  dibagikan  kepada  20 Responden  yang  merupakan  Penyidik  Tipikor  di  Polrestabes  Makassar  yang  pernah menangani kasus atau Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut :

## Tabel I
Hasil Kuisioner Terhadap 20 Responden Yang Merupakan Penyidik Mengenai Faktor-
Faktor yang mempengaruhi Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. No Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Frekuensi Persentase 1. Faktor Hukum 8 40 2. Faktor Penegak Hukum 6 30 3. Faktor Sarana dan Prasarana 3 15 4. Faktor Masyarakat 2 10 5. Faktor Budaya 1 5 Jumlah 20 100
Sumber : Hasil Kuisioner, Olah angket 2023
Dari  Tabel  Diatas  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses penyidikan  atas  tindak  pidana  korupsi  barang  dan  jasa  dipengaruhi  oleh  5  faktor  yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Apabila  dianalisis  maka  faktor  hukum  mempunyai  8  frekuensi  dengan  persentase 40%,  faktor  penegak  hukum  mempunyai  6  frekuensi  dengan  persentase  30%,  faktor sarana dan prasarana mempunyai 3 frekuensi dengan persentase 15%, faktor masyarakat mempunyai  2    frekuensi  dengan  persentase  10%  dan  yang  terakhir  adalah  faktor kebudayaan  sebanyak  1  frekuensi  dengan  persentase  5%.  Dapat  disimpulkan  bahwa faktor yang paling mempengaruhi penyidikan atas tindak pidana korupsi barang dan jasa adalah faktor hukum.
Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitasnya suatu perundang-undangan adalah profesional  dan optimal  pelaksanaan  peran,  wewenang  dan  fungsi  para  penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut (Yahya Harahap, 2009 : 51). Kajian efektifitas adalah suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan antara kenyataan  hukum  dan ideal  hukum secara  khusus,  terlihat jenjang  antara hukum  dalam actus dengan hukum dalam teori (Koesparmono Irsan, 2005 : 26) .
Hukum  mengandung  unsur  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Dalam  praktik penerapannya  tidak  jarang  terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan. Kepastian  hukum  sifatnya  konkret  berwujud  nyata,  sedangkan  keadilan  bersifat  abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu  perkara secara penerapan undang- undang  saja,  maka  ada  kalanya  keadilan  itu  tidak  tercapai.  Maka,  ketika  melihat  suatu permasalahan  mengenai  hukum  setidaknya  keadilan  menjadi  prioritas  utama.  Karena hukum  tidak  semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum  tertulis  saja,  melainkan  ikut  juga
mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilia intrinsik subyektif dari masing-masing orang (Koesparmono Irsan, 2005 : 26) .
Faktor hukum sangat berpengaruh dalam proses penyidikan itu sendiri karena sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Tipikor ada dua unsur pasal yang utama sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh penyidik sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi yaitu dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yaitu perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian keuangan atau perekonomian Negara yang sedangkan dalam pengadaan  barang  dan  jasa  perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  dari  pelaku pengadaan yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan mekanisme dan tata kelola serta peraturan yang berlaku pada proses pengadaan itu sendiri. Peraturan yang dilanggar seperti kontrak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan, peraturan LKPP dll.
Menurut  Bapak  AIPTU  ABDUL  WAHAB,  terkait  proses  penyidikan  di  Unit  Tipikor Polrestabes  Makassar  khususnya  mengenai  kasus  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP dan juga (PERKAP) Peraturan Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019.  Dalam  aturan  tersebut  khususnya  dalam  pasal  1  Butir  2 KUHAP memberikan definisi dari penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan dengan  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  mana  yang  akan  menunjukkan  unsur tindak  pidana  yang  tujuannya  untuk  menemukan  tersangka,  dari  hal  tersebut  sudah sangat jelas bahwa untuk menilai efektivitas dari suatu penyidikan dapat dinilai dari segi aturan hukum yang ada sebagai batasan untuk para penyidik dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum.
Efektif  atau  tidaknya  suatu  aturan  tergantung  bagaimana  penegak  hukum menjalankan  masing-masing  tugasnya.  Faktor  penting  yang  mempengaruhi  mekanisme bekerjanya  aparat  penegak  hukum  adalah  Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai perangkat  sarana  dan  prasarana  pendukung  dan  mekanisme  kerja  kelembagaannya, Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya  dan Perangkat  peraturan  yang mendukung baik  itu  dari  kinerja  kelembagaannya  maupun  yang  mengatur  materi  hukum  yang dijadikan sebagai standar kerja.
Penegakan  hukum  berkaitan  dengan  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan  hukum (law  enforcement). Bagian-bagian  dari Law  enforcement itu  adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum  secara  proporsional.  Aparatur  penegak  hukum  melingkupi  pengertian  mengenai institusi  penegak  hukum  dalam  arti  sempit  yan  dimulai  dari  kepolisian,  kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun  aparatur  diberikan  kewenangan  dalam  melaksanakan  tugasnya  masing-masing yang  meliputi  kegiatan  penerimaan  laporan,  penyidikan,  penututan,  pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.
Selain faktor hukum dan penegak hukum juga terdapat faktor sarana dan prasarana, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.  Ruang  lingkup  utamanya  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi  sebagai  faktor pendukung  dan  fasilitas  pendukung  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.  Sering  terjadi  bahwa  suatu  peraturan  sudah  difungsikan,  padahal fasilitasnya  belum  tersedia  lengkap  dan  kondisi  semacam  ini  hanya  akan  menyebabkan kontra-produktif  yang  harusnya  memperlancar  proses  justru  mengakibatkan  terjadinya kemacetan.
Tersedianya  fasilitas  yang  berwujud  sarana  dan  prasarana  bagi  aparat  pelaksana didalam  melakukan  tugasnya  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  penyidikan,  sarana
prasarana  yang  dimaksud  adalah  fasilitas  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai efektivitas  hukum.  Sehubungan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  dikatakan  dengan istilah  fasilitas  ini  adalah  patokan  efektivitas  elemen – elemen  tertentu  dari  prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Fasilitas  pendukung  secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  untuk mencapai  tujuan.  Ruang  lingkup  utamanya  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi  sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.  Sering  terjadi  bahwa  suatu  peraturan  sudah  difungsikan,  padahal fasilitasnya  belum  tersedia  lengkap  dan  kondisi  semacam  ini  hanya  akan  menyebabkan kontra-produktif  yang  harusnya  memperlancar  proses  justru  mengakibatkan  terjadinya kemacetan.
Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat  yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum  juga  bergantung  pada  kemauan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa  dilakukan  adalah  sosialisasi  dengan  melibatkan  lapisan-lapisan  sosial,  pemegang kekuasaan  dan  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Perumusan  hukum  juga  harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.
Faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum  yang  terakhir  adalah  kebudayaan, faktor  kebudayaan  yang  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  faktor  masyarakat  sengaja dibedakan,  karena  didalam  pembahasannya  diketengahkan  masalah  sistem  nilai-nilai yang  menjadi  inti  dari  kebudayaan  spiritual  atau  nonmaterial.  Hal  ini  dibedakan  sebab sebagai  suatu  sistem  maka  hukum  akan  mencakup  semuanya  yaitu  struktur,  substansi, dan  kebudayaan.  Struktur  yang  mencakup  wadah  atau  bentuk  dari  sistem  tersebut umpamanya  menyangkut  tatanan  lembaga-lembaga  hukum  formal,  hukum  antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.
Bapak  BRIGPOL  WAHYUDI  menyatakan  bahwa  kebudayaan  yang  di  dukung  dalam suatu sistem tatanan tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada penganutnya  di  dalam  bentuk  nilai-nilai  dan  kaidah-kaidah,  yang  walaupun  demikian tidak  jarang  suatu  kebudayaan  memberikan  kesempatan-kesempatan  ataupun  peluang- peluang  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  kadang-kadang menyimpang  atau  malah  memberikan  kesempatan  akan  terjadinya  suatu  kejahatan. Memang  perlu  diakui  bahwa  kesempatan  ataupun  peluang  tersebut  tidaklah  diberikan dengan niat agar disalahgunakan , disamping itu juga maka sudah jelas pasti ada sesuatu hal-hal  yang  belum  diatur  oleh  kaidah-kaidah  yang  ada  sehingga  tidak  ada  patokan berperilaku pantas antar sesama manusia.
Kehidupan yang etis berarti kita akan hidup secara semestinya yaitu sesama manusia harus saling membantu dan melindungi, yang antara lain mencakup sikap tindak ataupun perilaku yang tidak serakah dan mementingkan diri sendiri. Segala kemungkinan terburuk dari semua kejahatan-kejahatan yang ada tidak akan terjadi apabila dalam suatu tatanan kebudayaan  dalam masyarakat  menanamkan  dua  asas  penting  yang menyatakan  bahwa apa  yang  tidak  ingin  dialami,  janganlah  menyebabkan  orang  lain  mengalaminy  dan  apa yang dapat diperoleh, maka biarkanlah pihak-pihak lain juga mendapatkannya.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang  dan  jasa  di  Sulawesi  Selatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku  tetapi  dalam  penerapan  pelaksanannya  belum  berjalan  secara  efektif  karena terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses  penyidikan  tersebut. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai
acuan  agar  proses  penyidikan  di  kemudian  hari  dapat  terlaksana  dengan  baik  dengan meminimalisir  hal-hal  yang  dapat  penghambat  pekerjaan  penyidik  dalam  menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
Penegakan hukum yang merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan  sekaligus  nilai-nilai yang  ada  di  belakang  norma  tersebut  dan  para  penegak  hukum dalam  hal  ini  penyidik  harus  memahami  benar-benar  spirit  hukum  ( legal  spirit )  yang mendasari  peraturan  hukum  yang  harus  ditegakkan  dan  dalam  hal  ini  akan  berkaitan dengan  berbagai  dinamika  yang  terjadi  dalam  proses  pembuatan  perundang-undangan ( law making process ) dan bagaimana menerapkan perundang-undangan yang ada. Suatu proses  yang  dilakukan  sebagai  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berjalannya penyidikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku merupakan salah satu fungsi dari penyidik itu sendiri untuk menegakkan hukum.
KESIMPULAN Penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan kurang  efektif  yang  disebabkan  oleh  beberapa  kendala,  yakni  faktor  hukum  karena susahnya  pembuktian  bagi  penyidik  untuk  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  dalam undang-undang  tindak  pidana  korupsi,  faktor  Penegak  Hukum  karena  kurang maksimalnya  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pihak  dari institusi  yang  membentuk  dan  menerapkan  hukum  yang  berlaku,  faktor  sarana  dan Prasarana karena kurangnya penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas utama dan fasilitas  pendukung  yang  sangat  berpengaruh  dalam  proses  penegakan  hukum,  faktor masyarakat  karena  suatu  efektivitas  hukum  juga  bergantung  pada  kemauan  dan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan  hukum,  dan  faktor  budaya  karena  kurangnya  pemahaman  nilai-nilai  budaya sebagai  konsep  yang  harus  dianut  berdasarkan  nilai  spiritual  yaitu  antara  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  dianggap  baik  dan  menjauhi  perbuatan-perbuatan  yang dianggap buruk.
Berdasarkan  kendala  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  maka  sepatutnya Penyidik  Polri  untuk  meningkatkan  kualitas  atau  sumber  daya  dengan  mengikuti pelatihan  ataupun  pendidikan  khusus  baik  secara  formal  maupun  non-formal  mengenai penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  meningkatkan kelengkapan  sarana  dan  prasarana  ataupun  segala  fasilitas  pendukung  yang  digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan Jasa.

## REFERENSI
Abdul Kadir Hamid dan Nur Fadhilah Mappaselleng, 2021, Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praktis, Yogjakarta : Arti Bumi Intaran. Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana.
Adam Podgercky, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , Jakarta: Bina Aksara Amin,  I,  2018, Sifat  Melawan  Hukum  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jatiswara  Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2.
Andi  Hamzah,  2002, Pemberantasan  Korupsi  Ditinjau  dari  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Ansari,  M.  I.,  2016 ,  Integrity  Pact  Implementation  of  Procurement  of  Goods/Services  To Realize That Clean Government , Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
Ansorie Sabuan, dkk, 1990, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa Antonius Sujata, 2000, Reformasi dalam Penegakan Hukum , Jakarta : Djambatan.
Anthon F. Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita – Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme  Kontrol  dan  Akuntabilitas  Peradilan  Pidana ,  Bandung  :  PT  Refika Aditama,
Argyo  Demartoto,  2007, Perilaku  Korupsi  di  Era  Otonomi  Daerah:  Fakta  Empiris  dan Strategi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia ,  (Surakarta:  Universitas  Sebelas Maret Surakarta, 2007). Baharuddin Lopa, 1997, Masalah Korupsi dan Pemecahannya , Jakarta: Kipas Putih Aksara. Basrief  Arief,  2006, Korupsi  dan  Upaya  Penegakan  Hukum  (Kapita  Selekta). Jakarta:  PT. Adika Remaja Indonesia.
Bryan  A.  Garner  (ed.),  1999, Black‟s  Law  Dictionary.  Seventh  Edition ,  St.  Paul  Minesota:
West Publishing.
Chaerudin dkk., 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,
Bandung: Refika Editama.
Darwan  Prints,  2002, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Fazzan, “ Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ”. Jurnal Ilmiah Islam Futura .Vol. 14. No. 2, Februari 2015 Fauzan,  2013, Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Di  Lembaga Pemerintahan  (Suatu  Tinjauan  Analisis  Preventif), Dosen  Fakultas  Syari’ah  dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
Fenner,  Gretta,  2003, Controlling  Corruption  in  Asia  and  the  Pacific:  an  Overview.  Papers Presented  at  the  4th  Regional  Anti-Corruption  Conference  of  the  ADB/OECD  Anti- Corruption Initiative for Asia and the Pacific . Kuala Lumpur. Hartana, M.  2015, Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak  Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Jurnal Panggung Hukum. Herbert L. Packer, 1968, The Limits of the Criminal Sanction , California: Stanford University Press.
I Gusti Ketut Ayu Rachmi, 2013, Korupsi pengadaan Barang dan jasa pemerintah : Realitas Antagonis  Dalam  Mewujudkan  Clean  Governance  di  Indonesia, Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Jimly Ashidiqqie  dan  M.  Ali  Safa’at,  2012, Teori  Hans  KelsenTentang  Hukum .  Jakarta: Konstitusi Press.
Koesparmono  Irsan.  2005. Kejahatan  Korporasi  Suatu  Pengantar  dan  Korupsi .  Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Perubahan Keempat  Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  presiden  Nomor  16  Tahun  2018, tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah.
Ridwan, “Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Peran  Serta  Masyarakat” . Kanun Jurnal Ilmu Hukum . No. 6 4, Thn XVI, Desember 2014. Ridwan, “Peran  Lembaga  Pendidikan  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia” . Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12 No.3 September 2012. Ridwan, 2014, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat ”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum . No. 6 4, Thn XVI, Desember 2014. Salim  HS  dan  Erlis  Septiana  Nurbani.2013. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Tesis  dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Press.
Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali Pres
Syaiful  Bahri  Anshori.  2004. Gerakan  Moral  Nasonal  Pemberantasan  Korupsi, Jakarta : Kerjasama PBNU-Muhammadiyah dan Kemitraan. Syahruddin  Nawi  dan  Rahman  Syahruddin,  2018, Penelitian  Hukum  Normatif  Versus Penelitian Hukum Empiris , Makassar : KRETAKUPA Plus Makassar.
Tampubolon,  S.  M.  2014.  Peran  Pemerintah  dalam  Upaya  Pemberantasan  Korupsi Kaitannya  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Journal  Lex  et Societatis.
Teguh Prsetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Nusa Media, Bandung, 2011,. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  di  ubah  melalui  undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yahya  Harahap,  M.  2009. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan dan Penuntutan) . Jakarta: Sinar Grafika.
Copyright Holder :
© Hendrik Dengah, Mujibur Rahman (2024)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: