## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PELIMPING KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: erwandi.unka@gmail.com
Abstrak: Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu diwilayah perdesaan. Peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi  keluarga  penerima  manfaat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  permasalahan Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Desa Pelimping  Kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten  Sintang.  Metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  menemukan  di  desa  Pelimping  masih  ada keluarga miskin yang  tidak masuk  sebagai  penerima  manfaat  PKH,  penetapan  penerima  PKH tidak  sesuai  data pemeritah  desa  karena  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  dengan  tidak melibatkan  pemerintah  desa  secara  langsung.  sedangkan  proses  penyaluran  bantuan  PKH dilakukan  oleh  pemerintah  kecamatan.  Pengawasan  terhadap  penerima  manfaat  dalam pemanfaatan bantuan masih terbatas.
Kata Kunci : Peran; Pemerintah Desa; Program Keluarga Harapan.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  pada  hakekatnya yaitu  suatu  kondisi  serba  terbatas  atau kekurangan  yang  dialami  oleh  individu atau  keluarga  sehingga  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  secara layak  dan  sesuai  dengan  keharusannya. Salah  satu  yang  menjadi  beban  bagi masyarakat  khususnya  keluarga  miskin yaitu  kurangnya  akses  kesehatan  dan juga  pendidikan  sehingga  diperlukan program khusus yang bersifat menyeluruh  bagi  keluarga  miskin tersebut.
Undang  -  Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  mengatur kewenangan  desa  yaitu  Pasal  19 Kewenangan Desa meliputi: a.
kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul; b.  kewenangan  lokal  berskala  Desa;  c. kewenangan  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota;  dan  d.  kewenangan lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada hal tersebut kewenangan dalam pelaksanaan  program  keluarga  harapan melibatkan  pemerintah  desa  dalam berbagai  proses  salah  satunya  yaitu pendataan keluarga miskin.
Berdasarkan  pada  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  1  tahun  2018
Tentang  Program  Keluarga  Harapan. Berdasarkan  pada  Permensos  Nomor  1 tahun  2018  Tentang  PKH  tersebut khususnya  pada  pasal  2  menyatakan bahwa  PKH  bertujuan  “a.  untuk meningkatkan  taraf  hidup  keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin  dan  rentanc.  Menciptakan perubahan  perilaku  dan  kemandirian keluarga  penerima  manfaat  dalam mengakses  layanan  kesehatan  dan pendidikan  serta  kesejahteraan  sosial”.
Menurut Suharto
(2005:23) pembangunan  sosial  adalah  strategi yang  bertujuan  meningkatkan  kualitas kehidupan  manusia  secara  paripurna. Pembangunan  sosial  lebih  berorientasi pada  prinsip  keadilan  sosial  ketimbang pertumbuhan  ekonomi.  Beberapa  sektor yang menjadi pusat perhatian pendekatan  ini  mencakup  pendidikan, kesehatan,  ketenagakerjaan,  jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Program Keluarga Harapan yang  selanjutnya  di  sebut  PKH merupakan  bentuk  program  kebijakan pemerintah  pusat  yang  di  berikan kepada  masyarakat  di  seluruh  wilayah dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat  PKH.  Mengenai  kebijakan publik  ( public  policy )  sudah  banyak diungkapkan para ahli untuk memperjelas  makna  dari  kebijakan.
Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh  David  Easton  sebagaimana  yang dikutip oleh Nugroho (2008:53)
mendefenisikan  sebagai  akibat  aktivitas pemerintah  ( the  impact  of  gevernment
activity ).  Menurut  Dye  sebagaiman dikutip oleh Winarno (2002:15) kebijakan publik  adalah  apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  dan  tidak dilakukan.
Menurut
Santoso (1993:4) pandangan  mengenai  kebijakan  publik dapat  dibagi  ke  dalam  dua  wilayah katagori  yaitu  (1)  pendapat  para  ahli yang  menyamakan  kebijakan  publik dengan  tindakan-tindakan  pemerintah, (2) Pendapat para ahli yang memberikan perhatian  khusus  pada  pelaksanaan kebijakan.  Pendapat  pertama  melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan  dan  penilaian.  Menurut pandangan  ini  kebijakan  publik  secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan,  implementasi  dan  evaluasi kebijakan.  Sedangkan  pandangan kedua melihat kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan.
Lebih  lanjut  menurut Suryawati (2005:122)  hidup  dalam  kemiskinan bukan  hanya  hidup  dalam  kekurangan uang  dan  tingkat  pendapatan  rendah, tetapi  juga  banyak  hal  lain,  seperti tingkat  kesehatan  dan  pendidikan rendah,  perlakuan  tidak  adil  dalam hukum,  kerentanan  terhadap  ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam  menentukan  jalan  hidupnya sendiri.  Menurut  Soekanto,  (2002;243) Pengertian  “Peranan  merupakan  aspek dinamisi  kedudukan  (status).  Apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,  maka  ia  menjalankan suatu  peranan.” Menurut  Komaruddin
(1994;768)    mengungkapkan  konsep tentang peran (role) sebagai berikut :
1. Bagian  dari  tugas  utama  yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola  perilaku  yang  diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian  suatu  fungsi  seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi  yang  diharapkan  atau menjadi  karakteristik  yang  ada padanya.
Peran pemerintah
desa diharapkan  tidak  hanya  pada  saat pendataan  akan  tetapi  sampai  pada tahap  pengawasan  agar  program  PKH tepat  sasaran  serta  bantuan  yang diberikan  juga  dapat  dimanfaatkan secara  maksimal  oleh  keluarga  tidak mampu  sebagai  penerima  manfaat. Menurut Widodo (2002 : 89) pengawasan berasal  dari  kata  awas  yang  artinya melihat  dengan  jelas,  dapat  melihat dengan  baik.  Lebih  lanjut  Widodo (2002:89)  kata  awas  dapat  ditambah dengan  imbuhan  meng  dan-I  menjadi mengawasi yang berarti melihat dengan seksama akan tingkah laku atau sesuatu, mengamati dengan baik. Dengan demikian  pengawasan  adalah  subjek (orang)  yang  melakukan  pekerjaan pengawasan  yaitu  secara  personal  atau lembaga,  dan  pengawasan  adalah kegiatan  pemantauan  yang  sedang dilakukan.
Selanjutnya menurut pendapat Suparno (2003 : 223)
“pengawasan atau legislasi adalah upaya mencegah  terjadinya  kesimpang  siuran dalam  pelakasanaan  kegiatan  yang merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan”

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  rancangan  penelitian  dalam kategori  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 :  6  )  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan  dan  sebagainya,  secara  holistik yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  ilmiah.  Lebih  lanjut  Nazir (2003:54)  mengatakan  bahwa:  ”Metode penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode dalam  meneliti  status sekelompok  manusia, suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar fenomena yang diselidiki”.
Berdasarkan  pendapat  tersebut dapat  disimpulkan  bahawa  metode deskriptif    adalah  suatu  prosedur pemecahan masalah dengan cara memberikan  gambaran  yang  jelas tentang  suatu  keadaan  aktual  pada  saat penelitian dilakukan tanpa ada perlakuan  terhadap  objek  yang  diteliti. Penelitian  dengan  jenis  deskriptif termasuk  dalam  pendekatan  kualitatif, menurut  Mardalis  (  2003  :  24  )  metode penelitian  adalah  suatu  cara  atau  teknis yang  dilakukan  dalam  proses  penelitian sebagai  upaya  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  yang  dijalankan  untuk memperoleh  fakta-fakta  dan  prinsip- prinsip  dengan  sabar,  hati-hati  dan sistematis untuk mewujudkan
kebenaran.
Adapun  yang  menjadi  subjek dalam  penelitian  adalah  :  Kepala  Desa Pelimping  Kecamatan  Kelam  Permai Kabupaten  Sintang  dan  Pendamping keluarga  harapan  di  Desa  Pelimping Kecamatan  Kelam  Permai.  Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan  untuk  memecahkan  masalah dalam  penelitian  ini  di  gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data  yang  dikumpulkan  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Observasi (Pengamatan) ,  Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan mengamati tempat (place) dimana  Peran  Pemerintah  Desa Dalam  Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang,  pelaku (aktor) yang melakukan  pekerjaan,  kegiatan (activity) yang dilakukan.
b. Wawancara (Interview), Dalam penelitian ini penulis mengadakan  wawancara  atau interview  dengan  orang  yang menjadi subjek penelitian.
c. Studi
Dokumentasi, Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk  menggali  data  sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Analisis  data  dilakukan  dengan mengorganisasikan
data,
menjabarkannya  kedalam  unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  kedalam
pola, memilih data mana yang dianggap penting  dan  yang  akan  dipelajari,  serta membuat  kesimpulan.  Jadi  data  yang bersifat  menyeluruh  menyangkut  peran pemerintah  desa,  selanjutnya  diuraikan atau  dipecah-pecah  menjadi  bagian- bagian  atau  komponen-komponen  yang lebih kecil sehingga komponen- komponen  itu  dapat  dibandingkan, diperkirakan  dan  diperhitungkan  dan akhirnya  dapat  disimpulkan  secara objektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kecamatan  Kelam  Permai  terletak di antara 0° 021 Lintang Utara sampai 0° 201 Lintang Selatan dan 111° 201 Bujur Timur  – 111°  351  Bujur  Timur.  Batas  wilayah administratif  Kecamatan  Kelam  Permai yaitu:  Sebelah  Utara  :  berbatasan  dengan Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan  Kecamatan Ketungau Hilir, Sebelah Selatan : berbatasan dengan  Kecamatan  Dedai,  Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sintang Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu  Sebelah  Barat  :  berbatasan  dengan Kecamatan  kayan  Hilir  Kecamatan  Kelam Permai  memiliki  luas  wilayah  terkecil setelah  Kecamatan  Sintang  dan  Kecamatan Binjai Hulu, dengan luas wilayah 52.380 Ha atau  2,42  persen  dari  luas  wilayah Kabupaten  Sintang.  Dari  luas  tersebut, 28.088  Ha  merupakan  lahan  pertanian, sedangkan  sisanya  22.927  Ha  merupakan lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kelam Permai  terdapat  tempat  wisata  yang  juga merupakan salah satu simbol dari Kabupaten  Sintang,  yang  dikenal  dengan sebutan “Bukit Kelam”.
Desa  Pelimping  merupakan  salah satu  desa  yang  secara  administratif  berada pada  wilayah  Kecamatan  Kelam  Permai, Secara administratif desa Pelimping
berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan  Kabupaten  Kapuas  Hulu  (Desa Miau  Merah),  sebelah  selatan  Desa  Gemba Raya,  sebelah  barat  Desa  Sungai  Lais, Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Desa Sepan  Lebang.  Secara  geografis  Desa Pelimping  berada  pada  daerah  perbukitan atau  dataran  tinggi  sehingga  potensi  hasil hutan masih  relatif  tersedia  hingga  saat  ini. Pemanfaatan sumber daya alam yang relatif subur  di  Desa  Pelimping  selama  ini  masih bersifat  manual  atau  masih  di  kelola  secara tradisional  oleh  karenanya  secara  ekonomi kehidupan  masyarakat  di  Desa  Pelimping belum  sebanding  dengan  hasil  dan  potensi alam  yang  tersedia,  oleh  karena  itu diperlukan  perhatian  pemerintah  dalam rangka  memberikan  pemahaman  dan pendampingan  kepada  masyarakat  agar dapat  meningkatkan  taraf  kehidupan ekonomi  setiap  keluarga  secara  mandiri. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  jumlah penduduk  di  desa  Pelimping  dapat  dilihat pada data tabel berikut ini :
Tabel.  1.  Komposisi  penduduk  Desa  Pelimping berdasarkan jenis kelamin tahun 2019 No  Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-laki 640 jiwa 2. Perempuan 625 jiwa Jumlah 1.265 jiwa Sumber : Kantor Desa Pelimping Tahun 2020 Mata pencaharian
penduduk masyarakat di Desa Pelimping umumnya di bidang  pertanian  dan  perkebunan  karet. Adapun  mata  pencaharian  pokok  di  Desa Pelimping secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel  2.  Jumlah  Penduduk  Menurut  Mata Pencaharian
Sumber : Monografi Desa Pelimping, Tahun 2020 Jumlah  masyarakat  miskin  yang masih  memerlukan  bantuan  sosial  seperti bantuan  sosial  keluarga  harapan  tentunya masih  relatif  ada.  adapun  jumlah  penerima PKH  di  desa  Pelimping  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.
Tabel.  3.  Daftar  nama-nama  masyarakat penerima  PKH  di  Desa  Pelimping  Tahun 2020 No  DUSUN NAMA PENERIMA PKH 1 Bubur Tapang 1. Mariana Sinia 2. Derisiyana 3. Reda 4. Yustina Yuliana Nia 5. Hertina Mariana 2. Pelimping Baru 1. Saka 2. Apolonia Limas 3. Asnawati 4. Tibersius 5.  Maria  Magdalena Renin 6. M. Regina Apik 7. Tripina Kenayang 8.  Yohana  Farnsiska Noviyanti 9. Apling 10. Melibui 11. Sandora Yohana Mata pencaharian Jumlah Penduduk Persentase Petani Pedagang Pegawai Negeri TNI/Polri Tukang bangunan Jasa 446 19 2 1 8 2 93,1 4,0 0,2 0,2 2,0 0,4 Jumlah 478 100
12. Ensuni 13. Dayang 3. Bubur Nyala  1. ida Yanti 2. Maria Anti 3. Astina Selvia Rati 4. Ensayan 5. Rosiana 6. Purnamawati 7. Supriyadi 8. Lini 9. Antonia Tinui 10. Yohana Ajinah 11. Antonius Juwi 12. Sukirjo 13. Yuliana Rina 14. Marselina Ajun 4 Kerapa lambang 1. Sulam 2. Paulina Kilau 3. Veronika 4. Fransiska M.M Alia 5. Korneliana Bunga 6.Isah 7. Ani 8. Sipa 9.Melisa 10. yohana Sayu 11. Irena Suatina 12. Lustiana Antonia Empuni 5. Tapian Taduh 1. Felisia Fransiska 2. Lanik 3. Adriana Gusmiati 4. Agnes Kurniati 5. Helena Norma Yunita 6. Parak Lita Sandai 7. Alis 8. Lusia Verasi 9. Apolonia Teletina 10. Prengky 11. L. Pulamendi 12. Veronika Ayang Jumlah 67 Kepala Keluarga
Sumber : Kantor Desa Pelimping Tahun 2020.
Berdasarkan pada hasil  wawancara dengan  Kepala  Desa  Pelimping  Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang diperoleh informasi untuk pendataan masyarakat yang tergolong  tidak  mampu  sejak  dulu sesungguhnya  sudah  ada  kriterianya. Sedangkan untuk kriteria pada Dinas Sosial juga tidak jauh berbeda sehingga data yang ada  pada  pemerintah  desa  prosesnya  agar lebih  akurat.  Selanjutnya  di  kemukakan Kepala  Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam Permai  Kabupaten  Sintang  untuk  proses akurasi  data  keluarga  tidak  mampu menyesuaikan dengan pedoman yang sudah diberikan  dari  dinas  Sosial  melalui pendamping  Keluarga  Harapan  tingkat kecamatan.
Berikutnya  di  paparkan  juga  oleh Kepala  Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam Permai  Kabupaten  Sintang  dalam  hasil wawancara  bahwa  dalam  proses  pendataan tersebut  aparatur  desa  yang  membidangi harus  turun  ke  lapangan  memastikan  data tersebut  melalui  dokumentasi.  Pentingnya pendataan kembali agar diperoleh data yang akurat  untuk  memastikan  jumlah  keluarga tidak mampu yang harus diusulkan kepada Dinas  Sosial  untuk  memperoleh  bantuan dari  Program  Keluarga  Harapan  yang selanjutnya di sebut PKH.
Berdasarkan pada hasil  wawancara yang  telah  diperoleh  dan  terhimpun  dari Kepala  Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam Permai  Kabupaten  Sintang  dapatlah  di deskripsikan bahwa untuk proses pendataan pada  setiap  keluarga  tidak  mampu dilakukan  secara  bersama-sama  dengan pendamping  PKH  tingkat  kecamatan. Koordinasi  tersebut  agar  dalam  pendataan diperoleh  kebenaran  dan  juga  seluruh keluarga  tidak  mampu  dapat  masuk  dalam data-data  Dinas  Sosial.  Koordinasi  dalam
validasi  data  yang  sudah  ada  pada pemerintah desa untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengusulan sehingga tidak ada  perbedaan  bagi  setiap  keluarga  yang berhak dalam memperoleh manfaat PKH.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Pendamping  keluarga  harapan  di Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam  Permai diperoleh  data  informasi  yaitu  proses penerima  manfaat  PKH  sebelumnya  harus melalui pendataan terlebih dahulu. Pendataan  keluarga  yang  tidak  mampu memang  sudah  ada  pada  pemerintah  desa akan  tetapi  perlu  di  tinjau  kembali  untuk memastikan  kriteria-kriterianya.  tujuan  dari pendataan  keluarga  tidak  mampu  agar program  PKH  lebih  tepat  sasaran  dan  bagi masyarakat dapat terdata seluruhnya.
Selanjutnya  dari  hasil  wawancara dengan  Pendamping  Keluarga  Harapan  di Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam  Permai bahwa  data  pada  pemerintah  desa kemudian  dip  roses  dan  di  validasi  lebih baik  sehingga  mudah  untuk  di  usulkan. Usulan  dari  pemerintah  desa  langsung kepada
Dinas Sosial dan untuk penetapannya  ada  pada  Dinas  Sosial. selanjutnya  data  valid  yang  sudah  diproses akan  disampaikan  kepada  pemerintah  desa yang  selanjutnya  keluarga  kurang  mampu akan  memperoleh  bantuan  sesuai  dengan besar  program  tersebut  secara  merata. Keterlibatan pemerintah desa dalam hal data sangat  penting  bagi  pelaksanaan  program PKH  karena  pemerintah  desa  merupakan sistem pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Berlandaskan pada hasil
wawancara  dengan  Pendamping  Keluarga Harapan  di  Desa  Pelimping  Kecamatan Kelam  Permai  dapatlah  di  deskripsikan proses pendataan yang dilakukan bertujuan agar  data  sesuai  dengan  kondisi  yang  riil atau nyata. Selain itu validasi data lapangan merupakan  kunci  dari  data  yang  akan
diproses  oleh  Dinas  Sosial  menjadi  data valid.  Adanya  mekanisme  pendataan tersebut  dilakukan  dengan  bekerjsama  atau berkoordinasi  dengan  pendamping  PKH  di daerah  masing-masing.  Validasi  data berikutnya  akan  disampaikan  secara  resmi dari  Dinas  Sosial  yang  kemudian  akan mendapat  realisasi  bantuan  PKH  setiap bulannya  sesuai  dengan  alokasi  dana  yang tersedia di kabupaten.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam  Permai Kabupaten  Sintang  diperoleh  informasi bahwa  sistem  pengawasan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  bersifat  langsung kepada masyarakat penerima bantuan PKH. Pengawasan tersebut dalam bentuk pelaporan  dari  pendamping  kecamatan kepada  pemerintah  desa  untuk  mengetahui apakah  seluruh  penerima  di  desa  tersebut sudah memperoleh bantuan yang dibagikan. Selanjutnya  di  kemuakan  oleh  Kepala  Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten  Sintang  di  peroleh  informasi yaitu  untuk  mengetahui  langsung  kepada penerima PKH kepala desa melalui aparatur desa  juga  langsung  menanyakan  kepada masyarakat sebagai penerima bantuan PKH. Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah desa sebagai tindak lanjut dari kewenangan sebagai  pemerintah  desa  untuk  tujuan  agar masyarakatnya  dipastikan  memperoleh bantuan sesuai dengan aturan.
Mengacu  pada  hasil  wawancara yang  telah  diperoleh  dari  Kepala  Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten  Sintang  dapatlah  dijelaskan bahwa  keterlibatan  pemerintah  desa  dalam hal  ini  karena  adanya  kewenangan  selaku pemerintahan  kepada  masyarakatnya  yang telah  dinyatakan  sebagai  penerima  PKH. Hal  ini  selanjutnya  dikoordinasikan  kepada pendamping  tingkat  kecamatan  sebagai laporan  bagi  pendamping  untuk  tetap memperhatikan  makanisme  penyaluran.
Tujuan  pemerintah  desa  melaksanakan pengawasan  agar  masyarakat  penerima dapat  menggunakan  bantuan  PKH  sesuai dengan  kondisinya.  Selain  itu  setiap keluarga  yang  memperoleh  juga  sudah diberi  informasi  agar  bantuan  tersebut hanya untuk konsumsi dirinya dalam rumah tangga. Keterlibatan pemerintah desa sangat penting  perannya  karena  pemerintah  desa dapat  langsung  mengetahui  berbagai informasi  jika  dalam  berbagai  pemanfaatan oleh  masyarakat  tidak  untuk  konsumsi keluarganya.
Berikutnya hasil wawancara dengan  Pendamping  keluarga  harapan  di Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam  Permai diperoleh  informasi  bahwa  untuk  lebih efektifnya  pengawasan  khususnya  pada penerima bantuan PKH diperlukan keterlibatan dari pemerintah desa.
Pemerintah  desa  merupakan  pemerintahan yang  langsung  mengetahui  dengan  jelas kondisi  masyarakatnya  oleh  karena  akan lebih  mudah  untuk  mengarahkan  dan mendampingi  atau mengawasi  penggunaan bantuan  PKH  tersebut.  Di  paparkannya bahwa  bantuan  PKH  dapat  saja  di salahgunakan  misalnya  di  jual  pada  orang lain  sehingga  penerima  lebih  memerlukan uang daripada barang. Hal inilah yang perlu di  antisipasi  dari  pemerintah  untuk  dapat mengawasi pemanfaatan  dari  bantuan  PKH tersebut.
Berlandasakan pada hasil
wawancara  yang  telah  diperoleh  dan terhimpun  dari  Pendamping  keluarga harapan  di  Desa  Pelimping  Kecamatan Kelam  Permai  dapatlah  dijelaskan  manfaat pengawasan  ditujukan  agar  setiap  bantuan PKH dapat langsung dimanfaatkan masyarakat  penerima  bantuan.  Walaupun pada  dasarnya masyarakt  juga  memerlukan aspek lainnya seperti keuangan, akan tetapi bantuan PKH dimaksudkan untuk
membantu  dalam  hal  konsumsi  rumah tangga.
Berikutnya disampaikan juga bahwa  pendamping  PKH  salah  satunya berfungsi mendampingi dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga memberikan pendidikan  pada  masyarakat  terhadap substansi  dari  bantuan  tersebut.  bantuan tersebut  diberikan  agar  masyarakat  kurang mampu  dapat  meningkatkan  ketahanan rumah tangga  sehingga memerlukan bantuan  untuk  konsumsi  yang  lebih  baik dan sehat. Sedangkan dari aspek produktivitasnya  di  perlukan  kebijakan lainnyas sehingga masyarakat dapat menghasilakn berbagai hasil termasuk uang dalam menunjang ekonomi rumah tangganya. Hasil wawancara
dengan pendamping  PKH  di  Desa  Pelimping Kecamatan  Kelam  Permai  mengatakan dalam  proses  penerimaan  bantuan  dari Dinas  Sosial  tersebut  selalu  di  awasi  oleh pemerintah  kecamatan  dan  pemerintah desa. Pengawasan tersebut dengan meminta keterangan  dari  penerima  bantuan  apakah sudah  menerima  sesuai  dengan  pembagian yang  ada.  selanjutnya  di  sampaikan  juga oleh  pendamping  PKH  di  Desa  Pelimping Kecamatan Kelam Permai bahwa penggunaan  bantuan  juga  dipantau  oleh pemerintah desa dan juga pendamping PKH kecamatan.
Hasil  observasi  lapangan  terlihat adanya sistem pemantauan dari  pemerintah desa melalui peran kepala seksi kesejahtraan masyarakat.  Adapun  kegiatan  kepala  seksi kesra  dalam  sistem  pengawasan  yaitu dengan menghimpun informasi dari masyarakatnya tentang penggunaan bantuan  sosial  PKH.  Data  dan  informasi kemudian di koordinasikan dengan pendamping kecamatan dan juga pemerintah kecamatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan beberapa aspek yaitu : 1. Pendataan Penerima manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan  pemerintah  desa  untuk diusulkan  kepada  Dinas  Sosial sehingga  dapat  di  validasi  serta  di tentukan sebagai penerima berdasarkan pada kewenangan Dinas  Sosial  sebagai  leading  sektor penetapan penerima bantuan PKH. 2. Pengawasan  Penggunaan  Bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan dalam dua bentuk melalui pemerintah desa mengawasi pemanfaatan  oleh  penerima  agar tidak  di  salah  gunakan,  sedangkan pengawasan  dari  pendamping  PKH kecamatan mengawasai secara keseluruhan  mulai  dari  data  sampai pada  tahapan  pelaporan  kepada
Dinas  Sosial  dengan  berkoordinasi dengan pemerintah desa Saran Penelitian yaitu :
1. Meningkatkan sistem pendataan bagi masyarakat yang belum memperoleh bantuan  PKH  namun  dalam  kondisi yang  masih  kurang  mampu  dan secara ekonomi mengalami keterbatasan sehingga secara kuantitas  jumlah  keluarga  penerima bantuan  dapat  terakomodir  secara merata.
2. Pada  masa  yang  akan  datang pemerintah  dapat  mengikutsertakan berbagai  elemen  masyarakat  dalam aspek pengawasan seperti perguruan tinggi dan lembaga sosial kemasyarakatan  di  desa  sehingga pengawasan dapat dilakukan
menyeluruh  pada  semua  kepala keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
Mardalis. 2003. Metode Penelitian Suatu Pendekatan . Jakarta : Rineka Cipta.
Moleong    J.    Lexy.  2005. Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Bandung  :  PT.
Remaja Rosdakarya.
Nasir,  M.  1988. Metode  Penelitian ,  Jakarta: Ghalia.
Nugroho, D. Riant. 2008. Kebijakan Publik Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Santoso,  Amir.  1993.  Analisis  Kebijakan Publik  Suatu  pengantar.  Jakarta Gramedia.
Soekanto, Soerjono (1993). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung: ALFABETA. Suparno.  2003. Penilaian  Kinerja  Dan Pengembangan Karyawan.
Yogyakarta : BPFE.
Widodo M.S, Joko. 2002. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja . Malang : BayuMedia. Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta
: Media Pressindo.

## Artikel Jurnal
Suryawati, Criswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensi . Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 8 Nomor 3.
Undang-Undang dan Peraturan Menteri
Undang - Undang Nonmor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan