## KURIKULUM DAN KONTROVERSI BUKU TEKS SEJARAH DALAM KTSP
Oleh Ketut Sedana Arta Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNDIKSHA

## ABSTRAK
Abad  ke-21  merupakan  abad  ilmu  pengetahuan yang  dapat mempengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  oleh  karena  itu  guru  sejarah harus  memiliki  kompetensi  sebagai  guru  sejarah  yang  profesional  artinya  harus ada upaya terus-menerus meningkatkan profesionalisme guru sejarah antara lain menyangkut  harga  diri  yang  tinggi  sebagai  pengemban  profesi  guru  sejarah, penguasaan pengetahuan sejarah yang luas, mendalam serta mutahir, penguasaan keterampilan  yang  tinggi  dalam  strategi  pembelajaran  sejarah,  sikap  kreatif inovatif  serta  antisipatif  terhadap  perkembangan  serta  tuntutan  zaman.  Hal  lain yang tidak kalah pentingnya adalah, seorang sejarawan pendidik tidak usah takut untuk  memberikan  materi  sejarah  yang  kontroversial,  hal  ini  penting  agar  bisa melatih  siswa  di  sekolah  agar  bisa  berpikir  kritis  analitis  terhadap  jalannya peristiwa  sejarah,  apalagi  KTSP  memberikan  ruang  gerak  yang  demikian  luas sehingga pembelajaran sejarah tidak kering dan membosankan.
Kata Kunci : Kurikulum, kontroversi, buku teks sejarah.

## ABSTRACT
The 21st century is the century of knowledge that can affect all aspects of human life,  and  therefore  must  have  a  history  teacher  competence  as  a  professional teacher  of  history  means  there  must  be  a  continuous  effort  enhance  the professionalism  of teachers, among others  concerning the  history of self-esteem as  a profession  carrier  history teacher, mastery of a broad historical  knowledge, in-depth  and  up  to  date,  high-skill  acquisition  in  the  history  learning  strategy, creative and innovative attitude adaptable to the development and demands of the times. Another thing that is not less important is, a historian educators do not be afraid  to  give  the  material  a  controversial  history,  it  is  important  to  be  able  to train students in the school to be able to think critically analytical on the course of  historical  events,  which  KTSP  gives  wiggle  room  is  so  large  that  learning history is not boring.
Keywords: Curriculum, controversy, history textbooks.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  masa  pembangunan  bangsa,  salah  satu  fungsi  utama  pendidikan tidak  lain  ialah,  pengembangan  kesadaran  nasional  sebagai  sumber  daya  mental dalam  proses  pembangunan  kepribadian  nasional  beserta  identitasnya.  Struktur kepribadian  nasional  tersusun  dari  karakteristik  perwatakan  yang  tumbuh  serta melembaga  dalam  proses  pengalaman  sepanjang  kehidupan  bangsa.  Dengan demikian kepribadian nasional serta identitas bertumpu pada penglaman kolektif bangsa.  Jadi,  pada  sejarahnya.  Dalam  konteks  pembentukan  idenrtitas  nasional, pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental. (Sartono Kartodirdjo, 2005: 121)
Sejak zaman kolonial Belanda pendidikan sejarah telah memegang peran penting  dalam  kurikulum  di  Indonesia.  Suatu  kenyataan  yang  ada  bahwa  dalam setiap  perubahan  kurikulum  mata  pelajaran  sejarah  selalu  tercantum  sebagai suatu  mata  pelajaran  yang  wajib  dipelajari  siswa.  Memang  dalam  organisasi kurikulum  terjadi  perbedaan,  misalnya  pada  waktu  kurikulum  1975  di  mana sejarah  merupakan  bagian  integral  dari  IPS  tetapi  dalam  organisasi  kurikulum semacam itu pun kedudukan sejarah tetap penting.
Dalam  perjalanannya  sebagai  mata  pelajaran  dalam  kurikulum  SR/SD, SMP,  SMA/SMU,  dan  SMK  pelajaran  sejarah  diwakili  oleh  berbagai  mata pelajaran.  Sejarah  adalah  nama  mata  pelajaran  yang  digunakan  di  SD;  Sejarah, Sejarah  Indonesia/Kebangsaan,  Sejarah  Umum/Dunia  digunakan  baik  di  SMP maupun di SMU; Sejarah Kebudayaan, Sejarah Kesenian digunakan di SMU dan SMK.  Apapun  nama  yang  dipergunkan,  pendidikan  sejarah  merupakan  bagian penting dalam upaya mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan tugasnya di masa mendatang.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  adakah  peran  pendidikan  yang diemban  sejarah  akan  berlangsung  seperti  yang  ada  pada  saat  sekarang  ataukah suatu  pemikiran  baru  sudah  harus  dikembangkan.  Permasalah  ini  muncul  jika diingat  bahwa  suasana  kehidupan  politik,  sosial,  budaya,  ekonomi,  negara  dan bangsa  pada  awal-awal  tahun  kemerdekaan,  bahwa  pada  awal  Orde  Baru  dan awal  reformasi  sudah berbeda jauh dengan keadaan sekarang dan keadaan  yang
akan  datang.  Sebagai  wahana  pendidikan,  kurikulum  sejarah  sudah  harus memperhitungkan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  di  masa sekarang  dan  masa  mendatang,  mengingat  apa  yang  diperoleh  siswa  di  sekolah dalam  pendidikan  sejarah  di  masa  kini  akan  digunakan  dan  dijadikan  bagian kehidupan  mereka  di  masa  mendatang.  Masa  mendatang  anak  tersebut  dimulai ketika  mereka  menamatkan  unit  pendidikan  tersebut  dan  berlangsung  terus sampai  mereka  menyelesaikan  tugasnya  sebagai  warga  bangsa  dan  manusia (Hamid Hasan, 1996 : 136).
Namun  ada  apa    dengan  kurikulum  sejarah?  Itulah  pertanyaan  yang muncul  di  benak  kita  ketika  mendengar  berita  terkait  pelarangan  beredarnya buku-buku  teks  sejarah  untuk  SMP-SMA  sederajat  oleh  Kejaksaan  Agung. Sebelum pelarangan itu dilakukan, beberapa waktu lalu kita pun sudah disuguhi pemberitaan di televisi, radio, maupu koran nasional terkait diperiksanya kepala Pusat  Kurikulum  Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas)  oleh  Kejaksaan Agung. Pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan beredarnya buku sejarah untuk SMP-SMA sederajat yang tidak mencantumkan kata PKI di belakang penyebutan G 30 S (Gerakan 30 September), salah satu peristiwa sejarah politik yang pernah terjadi  di  Indonesia  tahun  1965.  Pertanyaan  ini  wajar  muncul  karena  memang sudah  sejak  lama  pelajaran  sejarah  di  sekolah  sering  menimbulkan  kontroversi. Sebut  saja  di  antaranya  keberadaan  mata  pelajaran  Pendidikan  Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang mengundang reaksi. PSPB dinilai sarat dengan kepentingan politik untuk melestarikan kekuasaan Orde Baru melalui penanaman “nilai-nilai”  sejarah  perjuangan  bangsa  sejak  kemerdekaan  sampai  masa pemerintahan  Orde  Baru.  Ada  lagi  soal  konflik  dalam  penyusunan  buku  babon setebal  enam  jilid  berjudul  Sejarah  Nasional  Indonesia,  yang  berakhir  dengan mundurnya  beberapa  sejarawan  penulisnya  yang  ingin  tetap  mempertahankan prinsip akademis daripada harus mengikuti kemauan penguasa. ( http://www.atmajaya.  ac.id/content.asp?f=0&id=3549 ).  Demikian  pula  analisis terhadap  kurikulum  sejarah  yang  belum  sesuai  dengan  karakteristik  pengajaran sejarah.  Keadaan  yang  demikian  menarik  ditelaah  tentang  posisi  dan  fungsi pengajaran sejarah dalam KTSP.

## II. PEMBAHASAN

## A. Analisis Kurikulum Sejarah dalam KTSP
Beberapa  pakar  pendidikan  sejarah  maupun  sejarawan  memberikan pendapat  tentang  fenomena  pembelajaran  sejarah  yang  terjadi  di  Indonesia diantaranya  masalah  model  pembelajaran  sejarah,  kurikulum  sejarah,  masalah materi  dan  buku  ajar  atau  buku  teks,  profesionalisme  guru  sejarah  dan  lain sebagainya. Yang pertama adalah masalah model pembelajaran sejarah. Menurut Hamid  Hasan  dalam  Alfian  (2007)  bahwa  kenyataan  yang  ada  sekarang, pembelajaran  sejarah  jauh  dari  harapan  untuk  memungkinkan  anak  melihat relevansinya  dengan  kehidupan  masa  kini  dan  masa  depan.  Mulai  dari  jenjang SD  hingga  SMA,  pembelajaran  sejarah  cenderung  hanya  memanfaatkan  fakta sejarah  sebagai  materi  utama.  Tidak  aneh  bila  pendidikan  sejarah  terasa  kering, tidak  menarik,  dan  tidak  memberi  kesempatan  kepada  anak  didik  untuk  belajar menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah.
Pendapat  tersebut  disebabkan  kurikulum  pendidikan  sejarah  selalu diasosiasikan  dengan  pandangan  yang  dinamakan  ” Perenialisme ”  yang memandang  bahwa  pendidikan  sejarah  haruslah  mengembangkan  tugas  sebagai wahana transmission of culture . Menurut pandangan ini maka pengajaran sejarah hendaklah  diajarkan  sebagai  pengetahuan  yang  membawa  siswa  pada penghargaan  yang  tinggi  terhadap  ” the  glorius  past ”.  Kurikulum  sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi penerus untuk  menghargai  hasil  karya  agung  bangsa  di  masa  lampau,  memupuk  rasa bangga sebagai bangsa, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan nasional.
Pandangan kedua adalah pandangan esensialisme. Menurut pandangan ini kurikulum  sejarah  haruslah  mengembangkan  pendidikan  sejarah  sebagai pendidikan disiplin ilmu dan bukan hanya terbatas pada pendidikan pengetahuan sejarah.  Dalam  pandangan  aliran  esensialisme  siswa  yang  belajar  sejarah haruslah  diasah  kemampuan  intelektualnya  sesuai  dengan  tradisi  intelektual sejarah  sebagai  disiplin.  Kemampuan  intelektual  keilmuan  antara  lain menghendaki  kemampuan  berpikir  kritis  dan  analitis  terutama  dikaitkan  dengan konteks  berpikir  yang  didasarkan  filsafat  keilmuan.  Pendidikan  berpikir  yang
bersifat  lateral  menjadi  kepedulian  pendidikan  sejarah  yang  mendasarkan  diri pada pandangan pendidikan esensialisme.
Pandangan ketiga dalam pandangan kurikulum sejarah adalah pandangan rekonstruksi sosial. Dalam pandangan ini kurikulum pendidikan sejarah haruslah diarahkan  pada  kajian  yang  menyangkut  kehidupan  masa  kini  dengan  problem masa  kini.  Pengetahuan  sejarah  diharapkan  dapat  membantu  siswa  mengkaji masalah  yang  ada  dalam  kedalaman  yang  memadai  dan  mendasar  untuk memecahkan  permasalahan  yang  dikemukakan,  membentuk  kemampuan  pada diri  siswa  untuk  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  masyarakat  dimana  ia menjadi  anggotanya,  dan  memiliki  kemampuan  untuk  memperbaiki  keadaan masyarakat  pada  masa  sekarang.  Orientasi  kepada  kehidupan  masa  kini  dalam pandangan  ini  menuntut  siswa  menggunakan  pengetahuan  dan  pemahamnannya mengenai  kecendungan-kecendrungan  yang  terjadi  di  masa  lampau  sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan siswa masa kini.
Pandangan  tersebut  di  atas  dalam  pengembangan  kurikulum  sejarah hendaknya  terintegrasi,  artinya  sebagai  wahana  pendidikan,  kurikulum  sejarah harus  memperhatikan  kepentingan  siswa,  harapan  terhadap  tugas  yang  akan mereka  emban  di  masa  mendatang  berdasarkan  tantangan  yang  dapat diperkirakan  dan  sifat  khas  materi  pendidikan  sejarah,  di  atas  kepentingan kategorisasi  keilmuan  yang  eksklusif  dan  tajam.  Artinya  kurikulum  pendidikan sejarah  dapat  diarahkan  untuk  mencapai  berbagai  tujuan  seperti  pengembangan rasa kebangsaan, kebanggaan atas prestasi gemilang masa lalu bangsa, kesadaran akan  dirinya  sebagai  individu  dari  anggota  masyarakat/bangsa,  kemampuan berpikir  analitais  dan  kritis,  memiliki  kemampuan  prosesual  khas  sejarah, kemampuan  prosesual  bermasyarakat,  mampu  menarik  pelajaran  dari  peristiwa masa lampau untuk digunakan dalam melanjutkan prestasi gemilang bangsa bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang (Hamid Hasan, 1988).
Namun tugas berat yang diemban oleh sejarah akan semakin berat dengan alokasi  waktu  yang  yang  sangat  minim  hanya  1  jam  pelajaran  dan  itupun terintegrasi  dalam  materi  IPS  di  SMP,  tentu  tujuan  pendidikan  sejarah  yang tercakup  dalam  pandangan  perenialisme,  esensialisme,  dan  pandangan
rekonstruksi  sosial  sulit  akan  dicapai.  Demikian  pula  materi  sejarah  di  SMA, seperti  yang  dikemukakan  Hamid  Hasan  (1996)  sesuai  dengan  fungsi institusional SMA dan kematangan psikologis siswa, tujuan kurikulum sejarah di SMA dapat diarahkan pada kemampuan berpikir kritis, analisis, dan keterampilan prosesual yang didasarkan pada disiplin ilmu sejarah. Mereka sudah dapat mulai diperkenalkan  dengan  berbagai  cara  kerja,  cara  analisis  dan  juga  wawasan keilmuan sejarah. Hal ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan dan mempersiapkan peserta  didik  untuk  memasuki  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  jenjang  ini pendidikan  sejarah  tidak  lagi  menambah  keluasan  tentang  berbagai  peristiwa yang  terjadi  tetapi  mendalami  peristiwa  tertentu,  dengan  kata  lain  pendidikan sejarah  di  SMA  diarahkan  kepada  tujuan  pendidikan  sejarah  sebagai  disiplin ilmu.  Namun  jika  dianalisis  seperti  dibawah  ini  maka  kurikulum  sejarah  perlu untuk dicermati kembali:
1.  Contoh  mata  pelajaran  sejarah  dalam  KTSP  (SMA)  serta  analisis berkaitan dengan karakteristik pembelajaran sejarah adalah :
Kelas  Sem Al wkt Jur Standar Kompetensi Kompetensi Dasar X 1 1 Memahami prinsip dasar ilmu sejarah Menjelaskan  pengertian  dan ruang lingkup ilmu sejarah Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam  masyarakat  Indonesia masa  pra-aksara  dan  masa aksara Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah
Berdasarkan  Standar  Kompetensi  dan  kompetensi  Dasar,  terdapat Kompetensi Dasar menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah di kelas X  semester  1,  akan  pas  kalau  diberikan  kelas  XII  semester  2,  sehingga  ada kontinuitas  dengan  Perguruan  Tinggi.  Alasan  yang  dapat  dikemukakan  di  sini adalah siswa-siswa tersebut haruslah mempunyai penguasaan materi kesejarahan yang  cukup  dan  mumpuni,  dan  metodologi  penelitian  sejarah  yang  kuat  (G.J Renier (1997:113).
Hal  lain  yang  perlu  menjadi  sorotan  kita  bersama  adalah  jumlah  jam sejarah yang semakin berkurang, kalau kita lihat pada masa orde baru (kurikulum 1994),  mata  pelajaran  sejarah  tetap  bisa  diperjuangkan  2  jam  pelajaran  setiap jenjang  pendidikan,  namun  kini  terbalik  keadaannya,  jumlah  jam  sejarah dikurangi atau tidak merata lagi seperti dalam analisis alokasi waktu dalam KTSP di SMA, kelas X semester 1 hanya mendapat 1 jam pelajaran sejarah, di semester 2 mendapat 2 jam pelajaran sejarah. Di kelas XI IPS dan kelas XII IPS semester 1  dan  2    mendapat  3  jam  pelajaran.  Kelas  XI  IPA  semester  1  dan  2    hanya mendapat  1  jam  pelajaran.  Sementara  kelas  XI  bahasa  dan  kelas  XII  bahasa semester  1  dan  2  hanya  mendapat  2  jam  pelajaran  sejarah.  Seharusnya  pakar sejarah  yang  duduk  di  pusat  bisa  memperjuangkan  pemerataan  jam  sejarah  dan bisa diperjuangkan agar pelajaran sejarah bisa masuk UNAS.

## B. Kontroversi Buku Teks Sejarah
Bambang Purwato (2009:1) menyatakan kontroversi dalam pembelajaran sejarah adalah  sejarah sebagai materi bahan ajar, atau kurikulum sebagai sebagai hasil  kebijakan  birokratis-akademis  untuk  memandu  perencanaan  dan pelaksanaan  pembelajaran.  Senada  dengan  pendapat  tersebut  Asvi  Warman Adam  (2009)  kontroversi  mengandung  makna  perdebatan,  persengketaan, pertentangan.
Kontroversi  dalam  meteri  sejarah  tidak  dipersoalkan  pada  masa  Orde Baru, hal tersebut bisa dimaklumi karena Orde Baru termasuk pemerintahan yang otoriter,  yang  tidak  memberikan  celah  adanya  kebebasan  berpendapat.  Hanya boleh  ada  satu  versi  sejarah  (resmi),  yang  berbeda  akan  dilarang.  Kontroversi sejarah  dimulai  ketika  bulan  Desember  1965  Jenderal  Abdul  haris  Nasution mengerahkan  dosen  UI  dan  asisten  dosen  sejarah  UI  untuk  membuat  crash program buku ”40 hari kegagalan G30S”. Versi tentara kemudian menjadi versi pemerintah  telah  dikeluarkan  tanpa  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  yang mendalam.
Di  Dalam  buku  Sejarah  Nasional  Indonesia  jilid  6  yang  disunting Nugroho  Notosusanto  tahun  1975  yang  uraiannya  semakin  lengkap,  dijadikan
rujukan  menjadi  bahan  bacaan  untuk  SMA  dan  SMP.  Kritik  dilakukan  oleh sejarawan  UGM  Sartono  Kartodirdjo  dengan  mengundurkan  diri  sebagai  tim penulis Sejarah Nasional Indonesia. Kontroversi lainnya Tahun 1984 terbit buku Pejuang dan Prajurit  yang disunting Nugroho Notosusanto,  wajah Sukarno pada saat  proklamasi  17  Agustus  1945  tidak  kelihatan.  Sejarawan  Abdurrachman Surjomihardjo  langsung  memprotes  dengan  menelpon  penerbit  Sinar  Harapan. Dalam cetakan kedua tahun 1986, sosok Sukarno sudah muncul kembali.
Pasca reformasi yang ditandai dengan kebebasan mengeluarkan pendapat termasuk kemerdekaan pers, muncul kritik terhadap monopoli kebenaran sejarah yang  dimiliki  penguasa.  Penghentian  film  penghianatan  G30S/PKI  dilakukan sejak  tanggal  30  September  1998.  Padahal  sejak  tahun  1980-an  film  ini merupakan  tayangan  wajib  seluruh  saluran  televisi  setiap  malam  menjelang percobaan  kudeta  1965.  Pihak  AURI  meluruskan  sejarah  mereka  antara  lain melalui  buku  Menyingkap  Kabut  Halim  1965.  Dalam  buku  tersebut  pihak Angkatan  Udara  ingin  memperlihatkan  bahwa  Halim  Perdanakusuma  bukan sarang  PKI,  pembunuhan  para  jenderal  terjadi  di  Lubang  Buaya  bukan  di pangkalan angakatan udara. Ada anggota AURI yang terlibat G30S, tetapi bukan sebagai  institusi.  Kedatangan  Sukarno  ke  Halim  bukan  persekongkolan melainkan prosedur operasi baku penyelamatan presiden pada suasana darurat. Kontroversi  dalam  sejarah  memang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  karakteristik pembelajaran  sejarah  itu  sendiri,  yang  oleh  Widja  (1996)  dikatakan  pelajaran sejarah memang sulit membebaskan diri dari misi serta cirinya yang khas sebagai pembentuk  citra  diri  bangsa  yang  tidak  lain  sebagai  suatu  amanat  politis  yang harus  diemban  pelajaran  sejarah  sepanjang  masa.  Pendapat  ini  senada  dengan Surjomiharjo  (1996)  yang  menyatakan  bahwa  sejak  zaman  Hindia  Belanda, melalui zaman Jepang, dan masa merdeka sekarang ini, pendidikan sejarah tidak dapat dilepaskan dari pandangan politis yang dominan pada suatu masa.
Ketika  pasca  reformasi  bergulir  banyak  fakta  sejarah  baru  yang terungkap.  Seperti  Inspirator  serangan  1  Maret  1949  atas  Yogyakarta  ternyata adalah  Sri  Sultan  Hamangku  Buwono  IX  .  Kontroversi  lain  juga  muncul  ketika orang  mulai  mempertanyakan  kembali  otentisitas  naskah  Supersemar  yang
diberikan Soekarno kepada Soeharto, menjelang terjadinya peralihan kekuasaan, yang  disinyalir  bukan  naskah  asli  dan  isinya  tidak  memuat  apa  yang sesungguhnya dikehendaki Soekarno saat itu. Dan, beberapa waktu, hangat pula dibicarakan  seputar  buku  Habibie  yang  mengundang  kontroversi  baru  karena mengungkapkan  fakta  yang  dibantah  oleh  Prabowo  sebagai  salah  satu  pelaku sejarah  dalam  peristiwa  yang  dikisahkan  Habibie  di  dalam  bukunya  tersebut. Masih  banyak  contoh  lainnya  yang  bisa  disebutkan.  Di  antaranya  yang  agak ringan  dan  sempat  menghiasi  kontroversi  pelajaran  sejarah  adalah  soal pembabakan  sejarah,  soal  perbedaan  orientasi  dalam  pendidikan  sejarah  dan padatnya materi pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, sampai soal keaslian wajah Gajah Mada yang bertahun-tahun sempat akrab di benak kita sejak SD.
Permintaan  Mendiknas  Kontroversi  kurikulum  sejarah  saat  ini  yang terungkap  setelah  adanya  pemeriksaan  Kejaksaan  Agung  terhadap  Kepala  Pusat Kurikulum  Depdiknas,  dan  dilanjutkan  dengan  pelarangan  terhadap  sejumlah buku-buku  pelajaran  sejarah  menarik  untuk  kita  cermati.  Peristiwa  tersebut bermula  dari  permintaan  Menteri  Pendidikan  Nasional  (Mendiknas)  Bambang Sudibyo kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa buku-buku pelajaran sejarah tingkat  SMP  sampai  SMA  sederajat  yang  tidak  mencantumkan  kata  PKI  pada penyebutan  G  30  S.  Buku-buku  itu  dinilai  tidak  sesuai  dengan  kurikulum. Kejaksaan  Agung  sendiri  menyebutkan  bahwa  pemeriksaan  ini  sebagai  bagian dari  prosedur  untuk  memastikan  apakah  buku-buku  tersebut  memiliki  potensi mengganggu ketertiban umum atau tidak
Pertanyaannya  sekarang,  salahkah  para  penyusun  buku  tersebut menghilangkan  kata  PKI  sehingga  buku-buku  mereka  harus  ditarik  dari peredaran?  Apakah  buku-buku  tersebut  selama  terbitnya  telah  menimbulkan gangguan  ketertiban  umum?  Jika  acuannya  adalah  Kurikulum  2006  yang  sah dikeluarkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22,  23, dan 24 Tahun 2006 yang telah mencantumkan kata PKI pada penyebutan G30 S, maka  penyusunan  buku  tersebut  memang  patut  dipertanyakan,  terlepas  dari kenyataan  bahwa  gerakan  tersebut  secara  riil  hanya  menyebutkan  gerakannya sebagai G 30 S
Persoalannya,  tidak  sedikit  buku  pelajaran  sejarah  yang  terbit  saat  itu disusun  berdasarkan  Kurikulum  2004  yang  memang  sudah  menghilangkan  kata PKI.  Bahkan,  salah  satu  indikator  dari  kompetensi  dasar  yang  harus  dikuasai peserta  didik  adalah  membandingkan  beberapa  pendapat  tentang  peristiwa Gerakan  30  September.  Salah  satu  buku  pelajaran  sejarah  yang  terbit  di  Jakarta untuk  siswa SLTA kelas 3 dan disusun dengan cara mengikuti  versi Kurikulum 2004 telah mengutip beberapa pendapat yang berbeda versinya satu dengan yang lain  dalam  mengungkap  peristiwa  G  30  S  tersebut.  Secara  keilmuan  buku  ini cukup  objektif,  artinya  ditulis  dengan  menyertakan  lebih  dari  satu  pendapat. Akan tetapi, persoalannya menjadi semakin rumit ketika Mendiknas menyatakan bahwa  Kurikulum  2004  merupakan  kurikulum  eksperimen  buatan  Pusat Kurikulum Depdiknas yang belum disahkan. Artinya, buku-buku sejarah tersebut dinilai tidak sesuai dengan kurikulum “resmi” yang berlaku saat itu dan saat ini, yaitu  Kurikulum  1994  dan  Kurikulum  2006.  Mungkin  kita  patut mempertanyakan alasan para penyusun buku pelajaran sejarah tersebut, mengapa mereka sampai mengadopsi Kurikulum 2004, yang sebenarnya masih merupakan eksperimen  dan  belum  disahkan.  Akan  tetapi,  sebelum  pertanyaan  tersebut bergulir, patut pula kita ajukan pertanyaan mendasar: mengapa Kurikulum 2004 yang  masih  merupakan  eksperimen  tersebut  telah  diterbitkan  oleh  pusat kurikulum, apalagi disertai dengan kata pengantar oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan  Menengah  serta  Kepala  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Depdiknas? Bagaimana  mempertanggungjawabkan  kurikulum  eksperimen  yang  dinyatakan belum  sah  dan  terdapat  kekeliruan  tetapi  sudah  dilaksanakan  di  sejumlah sekolah?  Perlu  diingat,  eksperimen  terhadap  kurikulum  berarti  melakukan eksperimen  terhadap  jutaan  anak-anak  Indonesia!  Terlalu  berlebihan  Saat  ini sejumlah  buku  sejarah  di  tingkat  SMP-SMA  sederajat  yang  ditulis  berdasarkan Kurikulum  2004  telah  dilarang  oleh  Kejaksaan  Agung  dan  wajib  ditarik  dari peredaran. Sebagai pihak yang berwenang, tentu kita dapat memaklumi tindakan Kejaksaan  Agung  meneliti  dan  menyelidiki  buku-buku  yang  “dianggap”  dapat mengganggu  ketertiban  umum.  Hanya  saja,  kekhawatiran  akan  terjadinya gangguan  ketertiban  umum  dalam  konteks  pembelajaran  sejarah  tentu  dapat
dikatakan  berlebihan.  Sebab,  kenyataannya  materi  sejarah  tentang  peristiwa tahun  1965  yang  diajarkan  oleh  guru-guru  sejarah  sebenarnya  tetap  mengacu pada Kurikulum  1994. Penyitaan buku sejarah kurikulum  2004 didasarkan pada Surat  Keputusan  Kejaksaan  Agung  Nomor  019/A-JA/10/  2007  tanggal  5  Maret 2007 tentang pelarangan buku sejarah tahun 2004 dan Surat Perintah Kejaksaan Agung  Nomor  Ins.  003/A-JA/03/  2007 tentang instruksi penarikan buku  sejarah kurikulum 2004 dari wilayah Indonesia .
Menurut  Hasan  ,  sejarah  di  sekolah  itu  bukan  sejarah  murni.  Artinya, terdapat  upaya untuk  membangun sikap dan mentalitas bangsa. Misalnya  dalam pandangan  resmi  pemerintah,  PKI  terlibat.  Jangan  sampai  sejarah  menimbulkan kebencian karena masa lalu dianggap musuh. Ketika Orde Lama jatuh, setiap hal yang berkaitan dengan Orde Lama dihindari, ketika Orde Baru runtuh, setiap hal yang  berkaitan  dengan  Orde  Baru  dijauhi.  Kisah  sejarah  mungkin  gelap,  atau cemerlang, dan justru dari sana kita belajar, bukan berarti memusuhinya.  Orang yang bersalah dan mendapat hukuman tidak perlu diungkit terus menerus, apalagi sampai  diwariskan  ke  generasi  penerusnya.  Namun  tidak  lantas  membuat  kita menjadi  tidak  waspada.  Kewaspadaan  yang  hadir  seyogyanya  tidaklah berlebihan.  Menurut  Sjamsudin,  tidak  masalah  mengetengahkan  isu-isu kontroversial  dalam  sejarah  bangsa  kepada  siswa,  justru  akan  membuat  mereka menjadi  kritis,  hanya  saja  perlu  dibuat  arahan  .  Guru  harus  berhati-hati  dan berupaya  untuk  menyesuaikan  materi  dengan  tingkat  pemikiran  siswa.  Siswa sekolah dasar dan menengah pertama biasanya berpikir konkret, jadi diupayakan bagaimana  mengemas  materi  agar  sesuai  dengan  perkembangan  mereka  yang berbeda dari cara berpikir siswa SMA, apalagi logika berpikir mahasiswa. ( http:// isolapos.upi.edu/arsip/naskah.php?edisi=37&halaman=5 ).  Pendapat  ini  senada dengan  Abdullah  (1996)  yang  menyatakan  bahwa  sebagai  hasil  proses  belajar, pendidikan/pengajaran  sejarah  mestinya  lebih  mengutamakan  pencapaian  nilai intinsik  berupa  ”learning  capacity”  yang  menjadi  pangkal  pengembangan kemampuan  nalar,  karena  sejarah  sebagai  substansi  proses  pendidikan  sejarah pada  hakekatnya  adalah  corak  wacana  intelektual  yang  kritis  dan  rasional, bukan kotbah tentang kisah masa lampau.
Apabila  karakteristik  pelajaran  sejarah  seperti  ini,  ditarik  dalam  konteks strategi  metodologisnya  akan  terlihat  suatu  kecendrungan  bahwa  pengajaran sejarah  akan  sulit  pula  membebaskan  diri  dari  orientasi  penyajian  yang  berbau ekstrinsik/instrumental.  Pengajaran  sejarah  akan  cenderung  mengutamakan pendekatan  reseptip  dalam  arti  meminimalkan  peluang  learning capasity untuk lebih  memperkokoh  proses self-knowledge dan self-understanding yang diharapkan  (Widja,  1996  :  179).  Pelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS), khususnya sejarah, sering dianggap sebagai pelajaran hafalan dan membosankan. Pembelajaran  ini  dianggap  tidak  lebih  dari  rangkaian  angka  tahun  dan  urutan peristiwa  yang  harus  diingat  kemudian  diungkap  kembali  saat  menjawab  soal- soal  ujian.  Kenyataan  ini  tidak  dapat  dipungkiri,  karena  masih  terjadi  sampai sekarang.  Pembelajaran  sejarah  yang  selama  ini  terjadi  di  sekolah-sekolah dirasakan  kering  dan  membosankan.  Menurut  cara  pandang  pedagogy  kritis, pembelajaran  sejarah  seperti  ini  dianggap  lebih  banyak  memenuhi  hasrat dominant  group  seperti  rezim  yang  berkuasa,  kelompok  elit,  pengembang kurikulum  dan  lain-lain,  sehingga  mengabaikan  peran  siswa  sebagai  pelaku sejarah zamannnya (Anggara, 2007:101).
Apa  yang  harus  dilakukan  guru  sejarah  untuk  mengantisipasi  keadaan ini?  Sebagai  guru  sejarah  atau  sejarawan  pendidik  kita  harus  memberikan apresiasi  terhadap  KTSP  yang  sedang  dilaksanakan, karena  kandungan kurikulumnya  menciptakan  suasana  ilmiah  sekaligus  nasionalis.  Kontroversi G30S PKI tidak hanya sebatas pembubuhan 3 huruf setelah G30S yang kemudian terselesaikan,  akan  tetapi  tersajikan  berbagai  versi  terhadap  tafsiran  peristiwa tahun 1965, yang amat memungkinkan mengajak anak didik untuk berpikir kritis sekaligus menilai. Hal tersebut dimungkinkan karena penjabaran di sekolah oleh guru  sejarah  terhadap  standar  kompetensi,  kompetensi  dasar,  sampai  dengan indikator  yang  sesuai  dengan  kondisi  satuan  pendidikan,  kemudian  menemukan berbagai kendala. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan buku teks harus ada kriteria  yang  baik.  Salah  satu  kriteria  buku  cetak  yang  baik  menurut  Kochar (2008)  adalah  buku  cetak  harus  bersih  dari  indoktrinasi.  Buku  cetak  harus menyajikan pandangan yang adil tentang berbagai macam ide yang disampaikan
pada  fase  kehidupan  tertentu.  Buku  ini  harus  tidak  mengandung  sekumpulan pendapat  yang  sempit,  tidak  mengandung  terlalu  banyak  nasionalisme  hingga cenderung  membelenggu,  kaku,  dan  resmi.  Buku  ini  harus  tidak  menanamkan kebiasaan memberikan tanggapan secara spontan tanpa berpikir terlebih  dahulu, penilaian  yang  menyakitkan  dan  tanggapan  yang  emosional.  Pandangan  yang bias  dan  prasangka  penulis  harus  tidak  tercermin  didalam  lembaran  buku  cetak. Buku  cetak  yang  dipergunakan  siswa  harus  mengatakan  kebenaran  yang sesungguhnya, dan tidak ada yang lain selain kebenaran.
Ada  bahaya  dibalik  pemakaian  buku  cetak  tunggal  karena  akan menciptakan  batasan-batasan.  Siswa  cenderung  mengembangkan  ide  yang  salah bahwa  sejarah  sama  artinya  dengan  buku  cetak.  Dan  sebagus  apapun  buku tersebut  tidak  akan  cukup  untuk  mendukung  siswa  dalam  belajar.  Jadi,  saran alternatifnya adalah gunakan buku cetak tunggal sebagi pendukung, dan sediakan serangkaian  buku  cetak  lainnya  yang  masing-masing  mewakili  subjek permasalahan  dari  sudut  pandang  yang  berbeda.  Cara  ini  akan  meminimalkan kecenderungan untuk bergantung sepenuhnya pada buku cetak. Selain itu, siswa akan  mampu  membandingkan  dan  menyelaraskan  sudut-sudut  pandang  yang berbeda (Kochar, 2008:175).
Selama  ini,  guru  hanya  melaksanakan  apa  yang  digariskan  dalam  uraian kurikulum,  tapi  tidak  demikian  pada  kurikulum  sekarang  ini.  Salah  satu  makna didalamnya  ialah  jangan  masih  terkungkung  sebagai  “guru  sejarah  yang birokratif”,  yang  hanya  mengikuti  apa  yang  diinstruksikan  atasan,  akan  tetapi, dengan KTSP haruslah menjadi “guru sejarah yang profesional”, yakni guru yang menentukan,  berpikir  kreatif,  dan  kontekstual.  Dengan  demikian,  seharusnya kurikulum  sejarah  untuk  sekolah,  diwujudkan  menjadi  pembelajaran  yang bermakna,  tidak  sekedar  hafalan  belaka.  Menurut  Sardiman,  seharusnya pembelajaran sejarah yang bermakna lebih menanamkan kesadaran sejarah, yakni belajar  masa  lampau  untuk  membangun  hari  depan  lebih  baik.  Sejarah  bukan selalu  identik  masa  lalu.  Kita  harus  menarik  materi  sejarah  dalam  dimensi kekinian  dengan  mendekatkan  materi  pembelajaran  dengan  kebutuhan  dan kedekatan masalah peserta didik.

## III. PENUTUP
Perubahan  besar  yang  melanda  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  karena faktor  globalisasi,  atau  memasuki  abad  ke-21  yang  disebut  abad  ilmu pengetahuan  perlu  disiapkan  secara  dini  tamatan  sejarah  yang  memiliki kompetnsi  yang  dibutuhkan  agar  bisa  hidup  atau  sukses  pada  abad  ilmu pengetahuan.  Untuk  itu  calon  guru  sejarah  harus  mengisi  diri  dengan  berbagai keterampilan  mengajar  dan  secara  terus-menerus  menimba  pengetahuan  dengan membaca buku-buku baru yang bernuansa sejarah.
Penting juga apa yang diekmukakan oleh Widja (2002), bahwa harus ada upaya  terus-menerus  meningkatkan  profesionalisme  guru  sejarah  antara  lain menyangkut  harga  diri  yang  tinggi  sebagai  pengemban  profesi  guru  sejarah, penguasaan pengetahuan sejarah yang luas, mendalam serta mutahir, penguasaan keterampilan  yang  tinggi  dalam  strategi  pembelajaran  sejarah,  sikap  kreatif inovatif serta antisipatif terhadap perkembangan serta tuntutan zaman.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah, seorang sejarawan pendidik tidak  usah  takut  untuk  memberikan  materi  sejarah  yang  kontroversial,  hal  ini penting  agar  bisa  melatih  siswa  di  sekolah  agar  bisa  berpikir  kritis  analitis terhadap jalannya peristiwa sejarah, apalagi KTSP memberikan ruang gerak yang demikian  luas  sehingga  pembelajaran  sejarah  tidak  kering  dan  membosankan. Lambat  laun  sejarah  tidak  lagi  dalam  posisi  termarjinalkan  di  kalangan  siswa, serta  mampu  menghilangkan  sikap  yang  pesimis  terhadap  pelajaran  sejarah  di semua jenjang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian, Magdalia. 2007. ‘Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi’. Makalah. Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Ikatan  Himpunan  Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia (IKAHIMSI). Universitas Negeri Semarang, Semarang, 16 April 2007.
Anggara,  Boyi.  2007.  ‘Pembelajaran  Sejarah  yang  Berorientasi  pada  Masalah- Masalah  Sosial  Kontemporer’. Makalah .  Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional Ikatan  Himpunan  Mahasiswa  Sejarah  Se-Indonesia  (IKAHIMSI).  Universitas Negeri Semarang, Semarang, 16 April 2007
Abdullah,  Taufik.  1996.  Di  sekitar  Pengajaran  Sejarah  yang  Reflektif  dan Inspiratif. Dalam Sejarah No. 6 (Februari 1996).
Asvi  Warman  Adam.  2005.  ”Artikel” Perubahan  Kurikulum  Sejarah  Jangan Hanya  Materi .  (http://www.suarapembaruan.com/News/2005/12/02/).  Di  akses tanggal 24 April 2009.
Asvi Warman Adam. 2009. Kontroversi: Proses dan Implikasi Bagi Pengajaran Sejarah (Makalah). Disampaikan dalam Seminar Nasional, tanggal 28 Mei 2009 di UNS.
Bambang  Purwanto.  2009.  Sejarah,  Kurikulum  dan  pembelajaran  Kontroversi: Sebuah  Catatan  Diskusi  (makalah).  Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional, tanggal 28 Mei 2009 di UNS.
Dudung  Abdurahman. 2007. Metodologi  Penelitian Sejarah .  Yogyakarta :  AR- RUZZ MEDIA
Elliot,  S.N.  et  al.  2000.  Educational  Psychologi:  Effective  Teaching,  Effetive Learning. Boston. Mc. Graw Hill.
Hamid  Hasan.  1988 .  Pendidikan  Sejarah  di  SMA .  Makalah  di  sajikan  dalam Seminar Nasional Sejarah di Bandung.
------------ 1996. Kurikulum dan Buku Teks Sejarah . Jakarta : Depdikbud.
------------UPI, Menyingkap  Kontroversi  Kurikulum  Sejarah  2004 ,  2006, ( http://isolapos.upi.edu/arsip/naskah.php?edisi=37&halaman=5 ) . Diakses tanggal 23 April 2009.
Kochar, S.K. 2008. Pembelajaran Sejarah . Jakarta : Grasindo
Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta : Bentang Budaya.
Renier, G.J. 2000. Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah . Muin Umar (Penerjemah). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sartono Kartodirdjo. 2005. Sejak Indische Sampai Indonesia . Jakarta : Kompas. Suparman.  2008.  “Artikel” Kontroversi  Sejarah  dan  “Kurikulum  Eksperimen ”.
(http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=3549)  .  Di  akses  tanggal  24 April 2009.
Surjomihardjo.  Abdurrachman.1996.”  Pendidikan  Sejarah  dalam  Tiga  Zaman”. Dalam Sejarah No. 6 (Februari 1996).
Widja,  I  Gde.  1996. Permasalahan  Metodologi  dalam  Pengajaran  Sejarah  di Indonesia  Suatu  Tinjauan  Reflektif  Dalam  Mengantisipasi  Perkembangan  Abad XXI .  Dalam  Konggres  Nasional  Sejarah  1996  Sub  Tema  Perklembangan  Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah. Jakarta : Depdikbud.