## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat
Elsa Yunara¹, Isra Yeni 2 , Muhammad Irfan 3
1,2,3 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia * Korespondensi: elsayunara17@gmail.com , israyeni1991@fe.unp.ac.id

## Abstract
Sustainable  economic  development  requires  people  who  are  able  and empowered to meet their needs and escape from poverty. It can be seen that the HDI for women is always below the HDI for men every year. This study aims  to  identify  women's  empowerment  in  the  economy  and  politics  can improve  women's  development  in  West  Sumatra.  With  the  Panel  Least Squares (PLS) method then proceed with the classical assumption test, with a  panel  regression  model.  Research  on  19  districts/cities  in  West  Sumatra with  a  span  of  5  years.  The  results  showed  that  female  professional  staff, women's  income  contribution  had  a  positive  and  significant  effect  on women's  development,  women  entrepreneurs  had  a  negative  and insignificant  effect  on  women's  development,  women  in  parliament  had  a positive and insignificant effect on women's development in West Sumatra. It can be concluded that women's empowerment in the economy and politics is very important for the development of a country. From the results of this study  it  is  suggested  to  the  government  to  pay  more  attention  to  women's empowerment so as to achieve women's development and improve gender- equitable welfare.
Keyword : Women's Development, Empowerment, Politics, Economy

## Abstrak
Dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dibutuhkan  masyarakat  yang mampu  dan  berdaya  memenuhi  kebutuhannya  dan  melepaskan  diri  dari kemiskinan,  dilihat  dari  IPM  perempuan  selalu  berada  di  bawah  IPM  laki- laki  tiap  tahunnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi pemberdayaan  perempuan  dalam  ekonomi  dan  politik  dapat  meningkatkan pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat.  Dengan  metode  Panel  Least Squares  (PLS)  lalu  dilanjutkan  dengan  uji  asumsi  klasik,  dengan  model regresi  panel.  Penelitian  terhadap  19  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat dengan  rentang  waktu  5  tahun.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tenaga profesional  perempuan,  sumbangan  pendapatan  perempuan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pembangunan  perempuan,  pengusaha perempuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan, perempuan di parlemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap  pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat.  Dapat  disimpulkan pemberdayaan  perempuan  dalam  ekonomi  dan  politik  sangatlah  penting untuk  pembangunan  suatu  Negara.  Dari  hasil  penelitian  ini  disarankan kepada  pemerintah  agar  lebih  memperhatikan  pemberdayaan  perempuan sehingga tercapai pembangunan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan gender.
Kata Kunci : Pembangunan Perempuan, Pemberdayaan, Politik, Ekonomi Kode Klasifikasi JEL: A20, P00, P46

## Info Artikel
Diterima: 22 Mei 2023
Disetujui: 29 Juni 2023
Terbit daring: 01 Juni 2023
DOI: -
Sitasi: Yunara, E, Yeni, I, & Irfan, M, (2023).
Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat, 5(2).

## PENDAHULUAN
Pembangunan  perempuan  merupakan  bagian  dari  pembangunan  manusia  berbasis gender.  Pembangunan  perempuan  memiliki  dampak  terhadap  kualitas  yang  dimilikinya sehingga  perempuan  mampu  menjadi  mitra  kerja  aktif  laki-laki  dalam  mengatasi masalah-masalah  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  diarahkan  pada  pemerataan pembangunan  dan  perempuan  yang  berkualitas  turut  mempengaruhi  kualitas  generasi penerus  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  dimasa  depan.  Pembangunan perempuan  dengan  kesetaraan  gender  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030 sejalan dengan salah satu tujuan SDGs  ( Sustainable  Development  Goals )  (Kementerian  PPPA,  2020).  Meskipun  saat  ini upaya  untuk  meningkatkan  peran  dan  kualitas  perempuan  dalam  pembangunan  telah banyak dilakukan, namun kesenjangan gender masih terjadi.
Kesenjangan  gender  merupakan  kondisis  dimana  terdapat  ketidaksetaraan  antara  laki- laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan.  Dikarenakan  perbedaan  peran,  tanggung  jawab, kedudukan,  dan  pembagian  kerja  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  ditetapkan  oleh masyarakat  berdasarkan  sifat  perempuan  dan  laki-laki  yang  dianggap  pantas  menurut norma,  adat  istiadat,  kepercayaan  atau  kebiasaan  masyarakat.  Ketidakadilan  gender diakibatkan  oleh  kondisi  ketidak  adilan  dari  sistem  dan  struktur  sosial,  sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut (BPS, 2022).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  menemukan  bahwa  ketimpangan  gender  dalam pendidikan  dan  ketenagakerjaan  memiliki  dampak  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  hilang  akibat  ketimpangan  gender  dalam ketenagakerjaan  empat  kali  lebih  besar  dibandingkan  ketimpangan  gender  dalam pendidikan  (Klasen  &  Lamanna,  2009).  Sementara  itu,  (Amory,  2019)  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  ketimpangan  gender  dalam  ketenagakerjaan perempuan masih rendah dan sangat jauh tertinggal dari laki-laki.  (Aktaria & Handoko, 2012)  juga  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  antara ketimpangan  gender  yang  diwakili  oleh  tiga  indikator  ( Gender  Inequality  Index  (GII), Gender Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measure (GEM) terhadap pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di  wilayah  provinsi  kalimantan  tengah.  Artinya semakin  tinggi  ketimpangan  gender  di  wilayah  provinsi  kalimantan  tengah  maka pertumbuhan  ekonominya  semakin  menurun,  begitu  juga  sebaliknya  semakin  rendah ketimpangan  gender  di  wilayah  provinsi  kalimantan  tengah  maka  pertumbuhan ekonominya semakin meningkat.
Sedangkan  (Seguino,  2000)  berpendapat  lain  tentang  kesenjangan  gender  dalam  upah, Seguino  menyatakan  bahwa  kesenjangan  upah  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam pertumbuhan  ekonomi  di  Asia  memiliki  dampak  positif  terhadap  ekspor.  Upah  yang diberikan  kepada  perempuan  di  industri  ekspor  melengkapi  kebijakan  NIC  (Negara Industri Baru) tingkat pertama, yang mengarahkan investasi ke industri yang ditargetkan dan  membantu  perusahaan  naik  tangga.  Yang  akan  memicu  penjualan  ekspor,  pada akhirnya meransang penyediaan devisa yang diperlukan bagi perekonomian ini.
Secara  agregat  ketimpangan  gender  di  Indonesia  masih  sangat  memprihatinkan,  pada tahun  2020  ketimpangan  gender  di  Indonesia  sembilan  belas  provinsi  dari  tiga  puluh empat  Provinsi  masih  dibawah  nasional,  dengan Indek  Pembangunan  Gender (IPG) terendah Provinsi Papua sedangkan IPG tertinggi Provinsi DI Yogyakarta, pembangunan yang  merata  antar  wilayah  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  pembangunan  nasional (Kemenpppa,  2021),  namun  masih  terdapat  gap  capaian  manfaat  hasil  pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan
dan  kesehatan.  Ini  adalah  fakta,  meski  ada  kemajuan  dalam  kesetaraan  gender  akhir- akhir ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi.
Salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat, sebagai etnis minangkabau yang memiliki sistem  sosial  yang  menempatkan  perempuan  pada  posisi  sentral.  Seharusnya  dengan sistem  sosial  ini  kesetaraan  gender  dapat  tercapai.  Namun  dalam  kenyataannya,  di Sumatera Barat kesetaraan gender belum dapat tercapai dengan baik. Salah satu buktinya dapat  dilihat  dari  indeks  pembangunan  manusia  laki-laki  dan  perempuan  kabupaten/ kota di Sumatera Barat.
Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

## Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinisi Sumatera Barat Tahun 2021
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa capaian indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan dan laki-laki di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 belum  merata.  Dimana  IPM  tertinggi  adalah  kota  padang,  dengan  IPM  laki-laki  sebesar 87,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 86,97 persen menandakan bahwa IPM laki-laki naik sebesar 0,08 persen. Sedangkan IPM perempuan sebesar 81,66 persen juga mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya di  angka  81,44  persen.  Dengan  IPM  terendah  adalah  kabupaten  kepulauan  mentawai, dengan  IPM  laki-laki  sebesar  66,43  persen  dibandingkan  tahun  sebelumnya  meningkat dari  66,17  persen  angka  ini  menandakan  bahwa  IPM  laki-laki  naik  sebesar  0,26  persen dan  IPM  perempuan  sebesar  59,66  persen  juga  mengalami  peningkatan  sebesar  0,38 persen  dibandingkan  tahun  sebelumnya  di  angka  59,28  persen.  Meskipun  mengalami peningkatan  pada  tiap  kabupaten/kota  capaian  IPM  perempuan  selalu  berada  di  bawah IPM  laki-laki  Dimana  hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  di  Sumatera  Barat  kedudukan perempuan  masih  belum  setara  dengan  laki-laki.  Kondisi  ini  berkaitan  erat  dengan kontruksi  sosial  patriaki  yang  menempatkan  posisi  perempuan  lebih  rendah  daripada laki-laki.
Salah  satu  penyebab  utama  rendahnya  IPM  perempuan  adalah  masih  rendahnya kontribusi  perempuan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  ekonomi  maupun  politik. Dalam  bidang  ekonomi,  perempuan  juga  perlu  diberikan  kesempatan  untuk  menduduki posisi  pengambilan  keputusan,  baik  sebagai  pengusaha  ataupun  pekerja.  Memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam area publik seperti dunia kerja, bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri. Dengan hadirnya perempuan pasar tenaga kerja lebih kompetitif dan berwarna (Seguino, 2000).
Kontribusi perempuan di pasar tenaga kerja masih jauh lebih rendah dibandingkan laki- laki.  Salah  satunya  pada  tenaga  kerja  profesional,  dari  tahun  2017  hingga  2019  tenaga kerja  profesional  perempuan  di  Sumatera  Barat  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan dari 57,64% di tahun 2017 menjadi 55.36% pada tahun 2019. Namun, di tahun 2020  mengalami  peningkatan  hingga  58.97%.  Hal  ini  merupakan  angka  tertinggi  sejak beberapa tahun terakhir, bahkan menjadi provinsi peringkat pertama yang menyumbang tenaga  profesional  perempuan  tertinggi  di  Indonesia.  Dapat  diartikan  bahwa  secara bertahap  pemberdayaan  gender  di  Indonesia,  terutama  di  Sumatera  Barat  mengalami kemajuan.
Namun dilihat dari persentase sumbangan pendapatan perempuan di Sumatera Barat dari tahun  2017  hingga  2020  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dari  37,40%  di  tahun 2017 menjadi 37,57% pada tahun 2020. Ini menandakan bahwa kesejahteraan perempuan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dapat diartikan bahwa  secara bertahap pemberdayaan  gender  di  Indonesia,  terutama  di  Sumatera  Barat mengalami kemajuan.
Namun dilihat dari persentase pengusaha perempuan di Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga  2020  berfluktuasi,  persentase  pengusaha  perempuan  paling  tinggi  pada  tahun 2018 sebesar 37,55% namun pada tahun selanjutnya turun hingga angka 34,97%, dalam empat  tahun  terakhir  ini  merupakan  angka  terendah.  Pada  tahun  2020  meningkat menjadi 36,55%. Ini menandakan bahwa kesejahteraan perempuan di Provinsi Sumatera Barat ada peningkatan, namun peningkatannya belum stabil.
Faktor  selanjutnya  adalah  rendahnya  partisipasi  perempuan  dalam  pengambilan keputusan  publik  (politik).  Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  diharapkan  akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan. Dengan adanya perempuan di parlemen, maka ada perwakilan untuk mengawali dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap gender (Rahmaniah Syarifah Ema, 2016).
Ditingkat  nasional  menurut  hasil  pemilu  di  tahun  2019,  wakil  perempuan  di  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 20,87 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Sedangkan di tingkat daerah (di DPRD) sebesar 30,88 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pemilu pada tahun 2014 sebesar 25,47 persen (BPS,  2021).  Untuk  di  DPR  angka  ini  masih  jauh  dari  harapan  Undang-Undang  (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mengamanatkan minimal 30 persen wakil perempuan di parlemen. Di Sumatera Barat sendiri, wakil perempuan di parlemen sangat jauh di bawah laki-laki.
Berdasarkan  data  persentase  perempuan  di  parlemen  di  provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2017 sampai 2020 lebih di dominasi oleh laki-laki. Anggota parlemen perempuan sangat jauh tertinggal jumlahnya dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki. Seperti yang terlihat  pada  tabel  keterlibatan  perempuan  di  parlemen  pada  tahun  2017  sebesar  11% namun pada tahun 2020 keterlibatan perempuan menurun di angka 5%. Ini menandakan keterlibatan  perempuan  dalam  politik  masih  sangat  lemah,  namun  (Tusianti,  2021) mengatakan  semakin  banyaknya  perwakilan  perempuan  di  parlemen,  maka  kedudukan perempuan semakin kuat, termasuk untuk permasalahan yang dihadapi perempuan dapat disuarakan dan diselesaikan, terutama urusan kesejahteraan perempuan yang dipandang belum merata dan setara dengan laki-laki.
Elsa Yunara, Isra Yeni, Muhmmad Irfan: Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam …………………. 83
Tabel  1  Perkembangan  Tenaga  Profesional  Perempuan,  Sumbangan
Pendapatan  Perempuan,  Pengusaha  Perempuan  dan  Perempuan di Parlemen di Sumatera Barat Tahun 2017 sampai 2020 Tahun 2017 2018 2019 2020 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional 57,64 55,48 55,36 58,97 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan 37,40 37,48 37,51 37,57 Persentase Pengusaha Perempuan 35,94 37,55 34,97 36,55 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen 11 11 5 5

## Sumber : Badan Pusat Statitik Sumatera Barat, 2021
Pemberdayaan  perempuan  dalam  ekonomi  merupakan  suatu  proses  agar  perempuan memiliki daya dan kekuatan untuk lebih berkualitas, dan menghilangkan ketergantungan serta melepaskan diri dari kemiskinan (Gerrity et al., 2007). Kesetaraan gender menjadi salah  satu  solusi  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  pencapaian  kesetaraan gender  artinya  menghilangkan  kesenjangan  pembangunan  antara  laki-laki  dan perempuan  disegala  bidang  (Arifin,  2018).  Sedangkan,  pemerdayaan  perempuan  dalam politik  bermakna  keterlibatan  perempuan  dalam  dunia  politik  untuk  menyampaikan permasalahan  perempuan  dan  lebih  memahami  dalam  membuat  kebijakan  yang  pro perempuan  serta  berperan  lansung  dalam  pengambilan  keputusan  yang  adil  bagi perempuan (World bank Report 2011, 2011). Sedangkan (Kertati, 2019) Menyatakan ada keterkaitan antara keterwakilan politik dengan pemberdayaan perempuan. Keterwakilan perempuan  di  parlemen  sebagai  indikator  bagi  pencapaian  IDG  memberikan  dampak positif terhadap pembangunan perempuan.
Tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis tentang:  Pengaruh  tenaga  profesional  perempuan,  sumbangan  pendapatan  perempuan, pengusaha  perempuan,  perempuan  di  parlemen  terhadap  pembangunan  perempuan  di provinsi  Sumatera  Barat.  Manfaat  penelitian  sebagai  referensi  pengetahuan  untuk pengembangan  ilmu  ekonomi  sumber  daya  dan  ilmu  ekonomi  pembangunan  dan  dapat memberikan  gambaran  serta  masukan  bagi  pemerintah  atau  instansi  terkait  selaku pengambil  kebijakan  agar  bisa  melihat  lebih  cermat  tentang  pengaruh  pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik terhadap pembangunan perempuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data panel 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dari tahun 2017-2021.  Dengan  variabel  bebas  Tenaga  Profesional  Perempuan  (X1),  Sumbangan Pendapatan  Perempuan  (X2),  Pengusaha  Perempuan  (X3)  mewakili  pemberdayaan perempuan  dalam  ekonomi  dan  Perempuan  di  Parlemen  (X4)  mewakili  pemberdayaan perempuan  dalam  politik,  dan  variabel  terikat  Pembangunan  Perempuan  (Y).  Dengan metode  analisis  regresi  panel Panel  Least  Squares  (PLS) ,  dengan  uji  pemilihan Fixed Effect Model (FEM). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh X1, X2,  X3,  X4  terhadap  Y,  dilanjutkan  dengan  Uji  Asumsi  Klasik  yaitu  Uji  Normalitas,  Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi. Model estimasi dalam penelitian ini sebagai berikut:
(1)
Dimana  (Y)  adalah  Pembangunan  Perempuan,  (X1)  adalah  Tenaga  Profesional Perempuan,  (X2)  adalah  Sumbangan  Pendapatan  Perempuan,  (X3)  adalah  Pengusaha Perempuan,  (X4)  Perempuan  di  Parlemen,  (β)  adalah  konstamta,  (t)  adalah  banyaknya waktu, (i) adalah banyaknya data, (e) adalah error term .
Jenis  penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif.  Dengan menggunakan  data  sekunder  yang  diperolah  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sumatera Barat dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia. Dengan cara mengambil data dari publikasi BPS dan Kemen PPPA. Penelitian ini menggunakan data 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan  rentang  waktu  5  tahun,  yaitu  dari  tahun  2017  sampai  2021.  Dengan  indikator masing-masing  variabel  yaitu  (Y)  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  berjenis kelamin  perempuan,  (X1)  Persentase  Tenaga  Profesional  Perempuan,  (X2)  Persentase Sumbangan  Pendapatan  Perempuan,  (X3)  Persentase  Pengusaha  Perempuan,  (X4) Persentase Perempuan di Parlemen,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dibutuhkan  masyarakat  yang  mampu  dan berdaya  memenuhi  kebutuhannya  dan  melepaskan  diri  dari  kemiskinan  sehingga meningkatkan  taraf  hidup.  Salah  satunya  dengan  pemberdayaan  perempuan  dalam ekonomi dan politik. dengan diwakili oleh variabel bebas Tenaga Profesional Perempuan (X1),  Sumbangan  Pendapatan  Perempuan  (X2),  Pengusaha  Perempuan  (X3)  mewakili pemberdayaan  perempuan  dalam  ekonomi  dan  Perempuan  di  Parlemen  (X4)  mewakili pemberdayaan perempuan dalam politik, dan variabel terikat Pembangunan Perempuan (Y).
Berdasarkan dari hasil output analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa tenaga profesional perempuan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat.  Dengan koefisien regresi 0.0313, artinya apabila tenaga profesional perempuan meningkat sebesar 1  persen  maka  pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat  akan  meningkat  sebesar 0.0313 persen.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Tusianti,  2021) yang menemukan bahwa perempuan sebagai tenaga kerja profesional berpengaruh positif terhadap  IPM  perempuan.  Perempuan  sebagai  tenaga  kerja  profesional  pada  umumnya mempunyai  pemasukan  yang  lebih  tinggi  dan  pendidikan  yang  tinggi,  hal  inilah  yang mendorong  meningkatnya  pembangunan  perempuan  baik  pada  dimensi  pendidikan maupun  ekonomi.  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  ekonomi  pembangunan  yang menyatakan  bahwa  keberhasilan  pembangunan  suatu  Negara  apabila  kemampuan masyarakatnya yang meningkat untuk memenuhi kebutuhannya (Todaro, 2003). Dengan meningkatnya  tenaga  kerja  profesional  perempuan  hal  ini  menandakan  pemberdayaan perempuan  akan  meningkat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehingga  akan meningkatkan  pembangunan  perempuan  itu  sendiri  dan  pada  akhirnya  meningkatnya pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat.
Penelitian ini juga sejalan dengan teori (George J. Borjas, 2013) yang menyatakan bahwa selain  modal  manusia  tenaga  kerja berkemampuan  tinggi  akan  mendapatkan  upah  yang besar  sedangkan  pekerja  dengan  berkemampuan  rendah  akan  mendapatkan  upah  yang kecil.  Artinya  ketika  perempuan  bekerja  sebagai  tenaga  kerja  profesional  maka perempuan  tersebet  bekerja  dengan  keahlian  khusus  yang  menjadi  karakteristik  yang meningkatkan produktifitas dan pendapatannya.
Berdasarkan  hasil  regresi  estimasi Fixed  Effect  Model (FEM)  pada  tabel  2  maka  dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y = 12.1273 + 0.0313X1 + 1.6551X2 – 0.0129X3 + 0.0291X4 (2)
Elsa Yunara, Isra Yeni, Muhmmad Irfan: Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam …………………. 85
Tabel 2 Hasil Output Fixed Effect Model (FEM)
Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 10/24/22   Time: 07:11 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 19 Total panel (balanced) observations: 95
Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 12.12734 5.970196 2.031314 0.0459 X1 0.031317 0.010639 2.943652 0.0044 X2 1.655111 0.171319 9.660982 0.0000 X3 - 0.012976 0.017103 -0.758681 0.4505 X4 0.029127 0.021009 1.386419 0.1699 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.996434      Mean dependent var 71.0958 9 Adjusted R-squared 0.995345      S.D. dependent var 5.87670 8 S.E. of regression 0.400970      Akaike info criterion 1.217138 Sum squared resid 11.57592      Schwarz criterion 1.83544 5 Log likelihood - 34.81404      Hannan-Quinn criter. 1.46698 0 F-statistic 914.5321      Durbin-Watson stat 2.14148 0 Prob(F-statistic) 0.00000 0

## Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 8, 2022
Berdasarkan  hasil  output  analisis  data  penelitian  serta  uji  hipotesis  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa  sumbangan  pendapatan  perempuan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat.  Dengan  koefisien regresi  1.6551,  artinya  apabila  sumbangan  pendapatan  perempuan  meningkat  sebesar  1 persen maka pembangunan perempuan di Sumatera Barat akan meningkat sebesar 1.6551 persen.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  partisipasi  perempuan  dalam sumbangan  pendapatan  keluarga  mampu  memberikan  pengaruh  besar  terhadap pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat  di  bandingkan  variabel  lainnya  dalam penelitian  ini.  Dengan  meningkatnya  persentase  sumbangan  pendapatan  perempuan menunjukkan keberdayaan perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial dalam keluarga. Sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara. Sehingga
meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  tentunya  akan  meningkatkan  pembangunan perempuan  itu  sendiri.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  kesetaraan  gender  (Washington, 2005)  yang  mengatakan  bahwa  kesetaraan  gender  adalah  bagian  penting  dari  strategi pembangunan  yang  mengupayakan  pemberdayaan  semua  orang  untuk  melepaskan  diri dari  kemiskinan  dan  meningkatkan  taraf  hidup.  Artinya  dengan  meningkatnya kemampuan perempuan dalam sumbangan pendapatan keluarga mengindikasikan bahwa perempuan  tersebut  berdaya  secara  ekonomi  yang  mampu  memberikan  kontribusi terhadap  pendapatan  keluarga  tidak  mengharapkan  pendapatan  dari  suami  (laki-laki) saja, pada akhirnya berdampak pada kesetaraan gender.
Berdasarkan  hasil  output  analisis  data  penelitian  serta  uji  hipotesis  yang  dilakukan menunjukkan bahwa pengusaha perempuan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dengan koefisien regresi -0.0129, artinya  apabila  pengusaha  perempuan  meningkat  sebesar  1  persen  maka  pembangunan perempuan di Sumatera Barat akan menurun sebesar 0.0129 persen. hasil penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Herlina,  2016)  yang  berpendapat  bahwa kesempatan  kerja  perempuan  menikah  di  Kabupaten  Cirebon  pada  umumnya  mereka memilih bekerja dan pekerjaan yang dipilih adalah sektor informal sebagai pekerjaan yang banyak dimasuki karena sektor ini tidak membutuhkan banyak persyaratan seperti sektor formal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tenaga  kerja  perempuan  sebagai  pengusaha merupakan  pekerjaan  yang  termasuk  kedalam  sektor  informal,  tidak  meningkatkan pembangunan  perempuan  dikarenakan  tenaga  kerja  yang  memilih  bekerja  sebagai pengusaha  baik  bekerja  sendiri,  bekerja  dibantu  buruh  tidak  tetap  maupun  bekerja dibantu  buruh  tetap  kebanyakan  pendidikan  rendah  dan  penghasilan  yang  didapatkan tidak  menentu.  Sedangkan  ukuran  dalam  pembangunan  perempuan  yang  digunakan adalah harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita. Sedangkan perempuan  yang  bekerja  sebagai  pengusaha  kebanyakan  berpendidikan  rendah  dan pendapatan  yang  didapat  juga  tidak  menentu.  Hal  ini  menjadikan  bahwa  pengusaha perempuan  berpengaruh  negatif  terhadap  pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat namun pengaruhnya tidak signifikan.
Berdasarkan hasil analisis data penelitian serta uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa  perempuan  di  parlemen  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap pembangunan  perempuan  di  Sumatera  Barat.  Dengan  koefisien  regresi  0.0291,  artinya apabila  pengusaha  perempuan  meningkat  sebesar  1  persen  maka  pembangunan perempuan di Sumatera Barat akan meningkat sebesar 0.0291 persen. Hasil penelitian ini sesuai  dengan  teori  pemberdayaan  perempuan  (DIY,  2017)  pemberdayaan  perempuan merupakan  upaya  pemampuan  perempuan  untuk  memperoleh  akses  dan  kontrol termasuk dalam politik agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan  masalah.  Dengan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  mengindikasikan perempuan  bias  menyampaikan  aspirasi  dari  kaumnya  dalam  pembuatan  kebijakan- kebijakan  untuk  kaumnya  sehingga bisa  meningkatkan  pembangunan perempuan. Hasil penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  (Tusianti,  2021)  menemukan  bahwa persentase  perempuan  di  parlemen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  IPM perempuan.  Dengan  meningkatnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik  memberikan pengaruh  pada  kualitas  perempuan  tentunya  akan  meningkatkan  pembangunan perempuan. Keberadaan perempuan dalam pemerintah dan kepemimpinan salah satunya di  parlemen  dapat  memberikan  aspirasi  bagi  perempuan  itu  sendiri.  Sedangkan  apabila perempuan  ada  di  kursi  legislatif  dapat  menghasilkan  hukum  dan  peraturan  yang komprehensif dalam membela dan menyelesaikan permasalahan kaumnya.

## SIMPULAN
Dapat  disimpulkan  pemberdayaan  perempuan  dalam  ekonomi  dan  politik  sangatlah penting  untuk  pembangunan  suatu  Negara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan tenaga  profesional  perempuan,  sumbangan  pendapatan  perempuan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pembangunan  perempuan,  pengusaha  perempuan  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan, perempuan di parlemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pemberdayaan  perempuan  sehingga  tercapai  pembangunan  perempuan  dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan gender.

## DAFTAR RUJUKAN
Aktaria,  E.,  &  Handoko,  B.  S.  (2012).  Ketimpangan  Gender  Dalam  Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  Dan Pembangunan , 13 (2), 194.
Amory,  J.  D.  S.  (2019).  Peranan  Gender  Perempuan  Dalam  Pembangunan  Di  Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 1 – 15. Arifin,  S.  (2018).  KESETARAAN  GENDER  DAN  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DI INDONESIA  GENDER  EQUALITY  AND  ECONOMIC  GROWTH  IN  INDONESIA Perekonomian global saat ini menuntut pembangunan ekonomi suatu negara harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan y.
Kajian , 23 (1), 27 – 41. BPS. (2021). Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2019-2020 . BPS Pusat. BPS. (2022). Gender . Badan Pusat Statistik. DIY, B. (2017). Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat . George J. Borjas. (2013). Labor Economics (6th ed., pp. 305 – 334). Douglas Reiner. Gerrity,  J.  C.,  Osborn,  T.,  &  Mendez,  J.  M.  (2007).  Women  and  Representation:  A Different View of the District? Politics and Gender , 3 (2), 179 – 200. Herlina,  E.  (2016). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kesempatan  Kerja  Wanita  dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Cirebon. Oleh : Ellin Herlina Alumni Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur . Kemenpppa. (2021). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021 . Kementerian PPPA. (2020). Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 8 (1), 15 – 21.
Kertati,  I.  (2019).  Kontribusi  Keterwakilan  Perempuan  Di  Legislatif  Dalam  Indeks Pembangunan  Gender  (Idg). Transparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi , 2 (1), 62 – 72.
Klasen,  S.,  &  Lamanna,  F.  (2009).  The  impact  of  gender  inequality  in  education  and employment  on  economic  growth:  New  evidence  for  a  panel  of  countries. Feminist Economics , 15 (3), 91 – 132. Rahmaniah  Syarifah  Ema.  (2016). Pendidikan  Politik  Berperspektif  Gender  sebagai Solusi  Meningkatnya  Keterpilihan  Perempuan  di  Parlemen .  Pontianak, Thetanjungpuratimes.Com.
Seguino, S. (2000). Accounting for gender in asian economic growth. Feminist Economics ,
6 (3), 27 – 58. Todaro. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (kedelapan). Erlangga. Todaro. (2006). Pembangunan Ekonomi (ke sembila). Tusianti,  E.  (2021). Apakah  Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Ekonomi  dan  Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia ? Does Empowerment of Women in Economy  and  Politics  Have  Enhanced  HDI  of  Indonesian  Women ?  Pendahuluan . 21 (2), 204 – 219. Washington.  (2005). Engendering  Development:  Pembanguan  Berperspektif  Gender
(Melalui perspektif gender dalam hak, sumberdaya, dan aspirasi) (R. Yulfita (ed.)). Dian Rakyat.
World bank Report 2011. (2011). 2011 58988 .
Zimmerman, L. A., Koenig, L. R., Pulerwitz, J., Kayembe, P., Maddeleno, M., & Moreau, C. (2021).  The  Intersection  of  Power  and  Gender:  Examining  the  Relationship  of Empowerment and Gender-Unequal Norms Among Young Adolescents in Kinshasa, DRC. Journal of Adolescent Health , 69 (1), S64 – S71. Zubaedi. (2013). BUKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT.pdf (p. 270).