## RESPONSIVITAS PEMERINTAH MELALUI ELEKTRONIK
GOVERNMENT ( E-GOV ) DI KOTA MAKASSAR

## GOVERNMENT RESPONSIVITY THROUGH ELECTRONIC GOVERNMENT (E-GOV) IN MAKASSAR CITY
Oky Nur Pratiwi 1 , Zulfan Nahruddin 2 , Asri Nur Aina 3 , dan Indar Arifin 4
1 Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar email: oky.nur.pratiwi@unm.ac.id
2 Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin email: zulfannahruddin@rocketmail.com
3 Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar email: asrinuraina@unm.ac.id
4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin email: indararifin123@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui responsivitas pemerintah melalui elektronik government (e-gov) di  Kota  Makassar. Electronic  Government yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu oleh pemerintah, guna memberikan pelayanan yang efektif dan cepat kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut tanpa terkecuali. Dinas Kominfo Kota  Makassar  telah  menyediakan  pegawai  yang  berkompetensi,  agar  dapat  melakukan  tugas  dan  fungsi mereka dengan baik. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, wajib melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diskominfo menyediakan layanan yang cepat, baik dalam merespon kebutuhan masyarakat, mudah dan praktis. Dinas Kominfo telah menyediakan berbagai informasi yang tepat mengenai Kota Makassar, serta menyediakan informasi secara transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
Kata Kunci : Responsivitas; Elektronik Government; Pelayanan Publik

## Abstract
The purpose of this study is to determine government responsiveness through electronic government (e-gov) in the city of Makassar. Electronic Government in this research is the use of information and communication technology as a tool by the government in order to provide effective and fast services to the community. This research uses a descriptive-qualitative method. The results of the study show that all people can enjoy these services  without  exception.  The  Makassar  City  Communication  and  Information  Service  has  provided competent employees so they can carry out their duties and functions properly. The government, as a public servant, is obliged to serve the community well and in accordance with its needs. Diskominfo provides services that are fast, good at responding to community needs, easy, and practical. The Ministry of Communications and  Informatics  has  provided  accurate  information  regarding  the  city  of  Makassar,  as  well  as  providing information in a transparent and reliable manner to the public without discrimination.
Keywords : Responsivity; Electronic Government; Public Service

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  pada  hakekatnya merupakan  suatu  bentuk  pelayanan  yang dilakukan organisasi pemerintah, dan diharapkan  dapat  memberikan  kepuasan  pada masyarakat.  Karena  pemerintahan  dibentuk pada hakekatnya adalah  untuk pelayanan,  dan pelayanan  yang  dimaksud  kepada  seluruh masyarakat  tanpa  pandang  bulu,  mereka  ada untuk  melayani  masyarakat,  maka pemerintah dapat  dikatakan  sebagai  pelayan  masyarakat. Pelayanan publik salah satu perwujudan bahwa pemerintah  ada  untuk  melayani  masyarakat sebagai  abdi  masyarakat  disamping  juga sebagai abdi Negara . (Arifin, 2010).
Pelayanan  publik  menjadi  sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah,  sehingga,  kondisi  ini  menuntut pemerintah  untuk  terus  melakukan  perbaikan yang  signifikan  (Rahmadana  et  al.,  2020).
Pemerintah melalui birokrasi sebagai perpanjangan tangan   dalam proses pelayanan publik  yang  baik  akan  menjadi  tumpuan harapan yang tidak bisa  berpangku  tangan   di tengah era perubahan masyarakat.
Pelaksanaan  pelayanan  publik  sesuai tuntutan  perubahan,  bukanlah  pekerjaan  yang mudah,  terlebih  ketika  arus  globalisasi menyentuh seluruh asepek kehidupan bernegara  yang  membawa  serta  pelayanan publik harus melakukan  perubahan paradigma (Rahmat, 2013). Perubahan paradigma ini tentu saja  akan  sangat  penting  di  dalam  memaknai
pelayanan  publik  yang  lebih  menyentuh kepentingan masyarakat berdasarkan kehendak dan kebutuhan (Saggaf et al., 2018).
Kehendak dan kebutuhan masyarakat kini semakin  kompleks,  terlebih  ketika  revolusi industri  teknologi  memasuki  ranah  kehidupan masyarakat  yang  tak  bisa  terbantahkan. Tuntutan pemerintah melalui good governance yakni sebuah gerakan tiga elemen (masyarakat, pemerintah  dan  swasta)  pun  juga  semakin menekan  pemerintah  untuk  segera  melakukan perubahan  terhadap  organisasinya  (Raba, 2006). Ini tentu sangat penting agar pemerintah sebagai  organisasi  (publik)  dapat  bersanding serasi dengan organisasi privat (swasta) dengan organisasi  masyarakat  (misalnya  LSM  dan berbagai organisasi lain yang tumbuh ditengah masyarakat).  Ketiga  organisasi  ini  harus tumbuh  searah  agar  pelaksanaan  pemerintah bisa berjalan seimbang.
Keseimbangan  tentu  saja  tidak  datang dengan  sendirinya,  karena  ada  fenomena ditengah  masyarakat,  bahwa  organisasi pemerintahan  dikenal  sangat  lamban  dan ketinggalan  jaman  jika  disandingkan  dengan organisasi privat (swasta),  maupun  organisasi masyarakat  lainnya.  Organisasi  swasta  dan organisasi  masyarakat  dalam  berbagai  hal memberi respon yang lebih cepat dibandingkan dengan organisasi pemerintah dalam pelaksanaan  pelayanan  (Hisbani  et  al.,  2015). Hal ini dipengaruhi oleh respon teknologi yang
Oky Nur Pratiwi dan Zulfan Nahruddin dan Asri Nur Aina dan Indar Arifin / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 61 – 81
lebih cepat dan kemampuan sumber daya yang yang lebih baik.
Menurut Purba et al. (2019) kemampuan sumber  daya  yang  lemah  (sebagai  salah  satu indikator penyebab) membuat banyak keluhan dari masyarakat yang sangat mengarah kepada kualitas pelayanan publik. Selain itu, kuantitas petugas  layanan  publik  kadang  kala  tidak sebanding  dengan  beban  pelayanan  sehingga menyebabkan  waktu  layanan  bertambah  lama (Laily & Utami, 2022). Padahal pelayan publik yang  harusnya  melayani  masyarakat  agar kebutuhannya  dapat  terpenuhi,  dengan  jalan yang  lebih  mudah  dan  cepat  ternyata  tidak tercermin  pada  kenyataannya.  Pelayan  publik kenyataannya sangat lamban dan berbelit-belit, membuat masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani merasa bahwa pelayanan publik dalam pemerintahan  tidak  menjalankan  tugasnya dengan  benar  (Lestari,  2019).  Pada  dasarnya pelayanan merupakan usaha yang
mempertinggi  kepuasan  pelanggan  ( whatever enhances  customer  satisfication) ,  selain  itu sesungguhnya  haruslah  membangun  kesan yang  dapat  memberikan  citra  positif  dimata pelanggan  karena  jasa  pelayanan  yang diberikan  dengan  cepat  dan  biaya  yang terkendali/ terjangkau bagi pelanggan.
Pelaksanaan  pelayanan  yang  cepat  serta biaya yang terkendali  kepada masyarakat dapat menghasilkan  efektivitas  dan  efisiensi  seiring dengan  perkembangan  teknologi,  dimana
sistem  komputerisasi  yang  semakin  canggih yang  mampu  melahirkan  bentuk  pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Masyarakat telah banyak menggunakan komputer dan handphone ini mebuktikan bahwa, telah terjadi revolusi  digitalisasi.  Internet  dan  handphone telah  menjadi  kebutuhan  masyarakat  dalam melakukan beberapa hal, bahkan telah banyak Negara  yang  menggunakan  internet  sebagai ruang dimana masyarakat dapat mengeluarkan pendapat demi peningkatan kualitas pelayanan publik negara tersebut.
Pelayanan  publik  oleh  negara  melalui pemerintah  dan  dilaksanakan  melalui  aparat birokrasi  sekarang  telah  berada  di  era globalisasi (Parjaman et al., 2019). KemajuanTeknologi  Informasi  (TI)  yang demikian  pesat,    memudahkan  komunikasi antar masyarakat di dunia tanpa perlu mediator dan  tanpa  mengenal  batasan  (negara,  suku, agama, waktu). Masyarakat juga telah  banyak yang mengenal arti pentingnya teknologi, dan kulitas kehidupan masyarakat telah meningkat, peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat menyebabkan  meningkatnya  tuntutan  standar pelayanan (Elyas, 2018).
Standar pelayanan dalam era pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang semakin  luas,  sehingga  sistem  informasipun menjadi suatu kebutuhan untuk mempermudah dan  mempercepat dalam menghasilkan informasi yang terbaru (Fauzi et al., 2023).  Hal
inilah  yang  mendorong  pemerintah  untuk meningkatkan  pelayaan  publik,  dengan memberikan  layanan  baru  berbasis  teknologi kepada masyarakat melalui teknologi informasi baik  dalam  bentuk  gambar,  text,  grafik  dan suara.
Pelayanan  yang  berbasiskan  teknologi dikarenakan  tuntutan/dorongan    kemajuan teknologi itu sendiri dan kebutuhan masyarakat yang  makin  lama  makin  meningkat  dan membutuhkan  kecepatan  dalam  pelayanan. Pelayanan  publik  harus  terus  mengalami transformasi dalam bidangnnya,  salah satunya dalam bidang teknologi, untuk mengefisienkan waktu  yakni  dengan  menerapkan  elektronik governmnet (e-Gov) dalam pelayan publik.
Penerapan e-Gov dalam pelayanan publik menjadi  sebuah  tuntutan  dan  kewajiban pemerintah  untuk  melaksanakannya  sesuai dengan  aturan  Kepres  No.3/2003  tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-Gov sedangkan Pelayanan Publik berdasarkan  Undang  Undang  No.25  tahun 2009.  Aturan  tersebut  pada  intinya  adalah memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik, meningkatkan  efisiensi  dan transparansi,  serta banyak  manfaat  positif  lainnya  maka  e-Gov merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan.
e-Gov  menjadi  sangat  populer  sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ( Informatioan and Communication
Technology-ICT ).  Berbagai  negara  di  belahan dunia berlomba mengimplementasikan dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan  akhirnya  diharapkan  meningkatkan kualitas  pelayanan  pemerintahan  terutama dalam lingkup pelayanan mesyarakat sehingga dapat  bermanfaat  bagi  segenap  warga negaranya  dan  tentu  saja  akan  memberi penilaian terhadap pemerintahan.
Untuk kasus di Indonesia, pemanfaatan e- gov dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa  dan  bernegara  secara  fundamental, dari  sistem  kepemerintahan  yang  otoriter  dan sentralistik menuju ke system kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan  kewenangan  pusat  dan  daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut  terbentuknya  kepemerintahan  yang bersih,  transparan,  dan  mampu  menjawab tuntutan  perubahan  secara  efektif.  Sistem manajemen  pemerintah  yang  selama  ini merupakan  sistem  hirarki  kewenangan  dan komando  sektoral  dikembangkan  menjadi sistem  manajemen  organisasi  jaringan  yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. e- Gov dilaksanakan di Indonesia karena  adanya tuntutan  masyarakat  yang  berbeda  namun berkaitan  erat,  yaitu;  (1)  Tuntutan  pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia,
dapat  diandalkan  dan  terpercaya,  serta  mudah dijangkau  secara  interaktif  ;  (2)  Keinginan masyarakat  agar  aspirasi  mereka  didengar, sehingga  pemerintah  harus  memfasilitasi partisipasi  dan  dialog  publik  di  dalam perumusan kebijakan negara.
Membicarakan e-government (e-gov)  di Indonesia  maka  banyak  pendekatan  keilmuan yang bias dilakukan apakah melalui pendekatan teknologi komunikasi dan informasi,
manajemen, politik dan  pemerintahan ataukah sosial. Namun yang paling banyak mewacanakan  adalah  dari  pihak  kaca  mata teknologi dan manajemen pemerintahan. Aspek yang  lain  masih  kurang  terlihat  dan  sedikit sekali terlibat dalam isu e-government . Padahal, e-government merupakan  suatu  penerapan konsep  dan  teknologi  yang  membutuhkan banyak pendekatan keilmuan sehingga aplikasi yang  dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara (pemerintah)  dapat  terwujud  secara  ideal  dan komprehensif.  Oleh  karena  itu,  maka  tidak heran  bila  penerjemahan  e-gov  masih  sangat dangkal  sehingga  implementasinyapun  masih kurang optimal. Secara faktual pelaksanaan e- gov  beberapa  masih  dinilai  sebagai  proyek “gagah-gagahan”  atau  bahkan  hanya  proyek yang  harus  diikuti  mirip  model  pakaian  yang lagi  ngetrend.  Artinya,  kebanyakan  dari  para penyelanggara e-gov baik lembaga
pemerintahaan maupun lembaga non pemerintahan  masih  merasa  “aman’  dan
“nyaman”  dengan  kepemilikan  website  tanpa peduli  lagi  pada  optimalisasi  pemanfaatan  e- gov.  Pada  sisi  lain,  ada  tuduhan  miring  yang berkesan  seolah-olah  e-gov  hanyalah  proyek “jualan” para “pedagang” teknologi komunikasi  dan  informasi  baik  hardware maupun softwarenya kepada pemerintah.
Pemerintah  akan  terus  berusaha  untuk menemukan  strategi  dalam  mengembangkan standar  mutu  pelayanan  publik  dalam  rangka perbakan mutu pelayanan publik ( better public services). Beberapa Negara yang menggunakan aplikasi dalam pemerintahannya mengesankan bahwa  Negara  yang  ingin  memperbaiki  mutu pelayanan  publiknya,  harus  berani  berinovasi dalam manajemen pelayanan dan meningkatkan pelayanan publiknya.
Sistem  Informasi  pelayanan  publik sebagai  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi penyimpanan  dan  pengelolaan  informasi  serta mekanisme  panyampaian  informasi  dari peneyelenggara kepada msyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, ataupun tulisan, bahasa,  gambar  yang  disajikan  secara  manual ataupun  elektronik.  Teknologi  Informasi sebagai  variabel  yang  paling  penting  dalam mendukung  terlaksananya  administrasi  publik yang efisien, efektif, berkeadilan dan tentunya akuntabel. Teknologi Informasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk
mempermudah  segala  urusan  yang  awalnya sulit  menjadi  lebih  mudah  malalui  berbagai
Oky Nur Pratiwi dan Zulfan Nahruddin dan Asri Nur Aina dan Indar Arifin / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 61 – 81
cara  oleh  pemerintah  yang  berkompetensi dalam bidangnya.
Pelaksanaan  kegiatan  e-Gov  yang ditujukan  untuk  mempermudah  segala  urusan masyarakat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah  untuk  masyarakat  pada  suatu daerah, pada pasal 21 Perda No. 3 Tahun 2009 disebutkan  bahwa  Dinas  Komunikasi  dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan,  membina  dan  mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, meliputi pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media, pemberdayaan  kelembagaan  serta  pos  dan telekomunikasi.  Untuk  mempermudah  segala urusan  dalam  pelayanan  publik  dalam  rangka efisien  dan  efektivitas  pelayanan  masyarakat dari  pemerintah.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  responsivitas  pemerintah melalui elektronik government (e-gov) di Kota Makassar.

## KAJIAN LITERATUR
E-Government  (E-Gov)  dan  pelayanan publik  mengungkap  pentingnya  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) dalam  meningkatkan  efisiensi,  transparansi, dan  responsivitas  pelayanan  publik.  Buku "Implementing  and  Managing  eGovernment: An  International  Text"  oleh  Heeks  (2006) memberikan  gambaran  menyeluruh  tentang implementasi  dan  pengelolaan  E-Gov  secara
global,  dengan  penekanan  pada  kebijakan, strategi,  dan  infrastruktur  teknologi  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  pelayanan publik. Laporan "E-Government Survey 2018" yang  diterbitkan  oleh  UN  DESA  (United Nations  Department  of  Economic  and  Social Affairs)  UNDES  (2018)  mencakup  survei global  tentang  perkembangan  E-Gov  di berbagai  negara,  termasuk  pelayanan  publik elektronik  dan  interaksi  pemerintah-warga. Studi  oleh  Moon  (2002)  menganalisis  evolusi E-Gov  di  tingkat  kota  dan  mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Dampak  positif  pelayanan  publik  elektronik terhadap  penyediaan  pelayanan  di  tingkat pemerintah daerah di Zambia.
Preferensi  masyarakat  terhadap  layanan publik  elektronik  di  Jerman,  sementara  studi oleh  Heeks  (2006)  memberikan  wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi adopsi E-Gov.  Dengan  tinjauan  pustaka  ini,  dapat dipahami pentingnya E-Gov dalam meningkatkan  pelayanan  publik  melalui penerapan  TIK  dan  berbagai  faktor  yang memengaruhi kesuksesan implementasinya.
e-Gov dapat memberikan dampak positif yang  signifikan  terhadap  pelayanan  publik. Beberapa  manfaat  yang  dapat  dicapai  melalui implementasi  e-Gov  meliputi:  pertama, meningkatkan  kepuasan  masyarakat:  dengan akses yang mudah dan cepat melalui platform digital, warga negara dapat mengakses layanan
publik  tanpa  harus  menghadapi  hambatan administratif  yang  rumit.  Hal  ini  dapat meningkatkan  kepuasan  masyarakat  terhadap pemerintah  dan  mengurangi  tingkat  keluhan atau ketidakpuasan terhadap pelayanan publik.
Kedua, ffisiensi dan penghematan biaya: E-Gov dapat mengurangi biaya operasional dan administratif  melalui  otomatisasi  proses, pengurangan  kertas,  dan  penghematan  waktu. Proses  pelayanan  yang  manual  dan  lambat dapat  digantikan  dengan  sistem  yang  lebih efisien, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  pemerintah dan masyarakat.
Ketiga,  peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas:  Dalam  e-Gov,  semua  transaksi dan  keputusan  pemerintah  dapat  dicatat  dan dilacak  secara  elektronik.  Hal  ini  membantu menciptakan  tingkat  transparansi  yang  lebih tinggi, di mana warga negara dapat melihat dan memantau  aktivitas  pemerintah  dengan  lebih mudah. Selain itu, adanya bukti elektronik juga dapat  digunakan  sebagai  dasar  akuntabilitas dalam melakukan audit dan investigasi.
Keempat,  peningkatan  partisipasi  dan keterlibatan  masyarakat:  Melalui  platform  e- Gov,  masyarakat  dapat  berpartisipasi  secara aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Mereka dapat memberikan masukan, menyampaikan  keluhan,  dan  berinteraksi dengan  pemerintah  secara  langsung  melalui saluran  komunikasi yang telah disediakan.  Ini
membantu  membangun  hubungan  yang  lebih kuat  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  serta meningkatkan keterlibatan warga dalam urusan publik.
Kelima,  peningkatan  keamanan  data:  E- Gov membutuhkan langkah-langkah keamanan yang  kuat  untuk  melindungi  data  pribadi  dan informasi  sensitif  warga  negara.  Dengan adanya  sistem  keamanan  yang  tepat,  seperti enkripsi  data  dan  penggunaan  protokol keamanan  yang  canggih,  pemerintah  dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan  dan  diproses  dalam  konteks  e- Gov tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah.
Dalam  rangka  mewujudkan  e-Gov  yang sukses,  penting  bagi  pemerintah  untuk  terus memperbarui  dan  memperbaiki  sistem,  serta memastikan  adanya  kesadaran  dan  pelatihan yang  memadai  bagi  pegawai  pemerintah  dan masyarakat  dalam  penggunaan  teknologi digital. Dengan demikian, e-Gov dapat menjadi alat  yang  efektif  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  dan  memenuhi  harapan masyarakat  akan  pemerintah  yang  modern, transparan, dan responsif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  dijelaskan dalam  bentuk  deskriptif  tentang  pelayanan publik  dalam  rangka  efisien  dan  efektivitas
pelayanan  masyarakat  dari  pemerintah.  Kota Makassar  yang  bukan  hanya  sebagai  pintu gerbang  juga  sebagai  pusat  pelayanan  di Kawasan  Timur  Indonesia  berpeluang  dalam pengembangan  khususnya  pelayanan  pada sektor perhubungan laut dan udara yang  telah giatnya  melakukan  sinergitas  antar  sektor- sektor  baik  pada  bidang  perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata,
perindustrian,  pertanian  dan  perkebunan  yang akan  memacu  perkembangan  roda  ekonomi Makassar.
Dalam  proses  pengumpulan  data  dalam penelitian ini, selain melalui studi kepustakaan peneliti  juga  melakukan  observasi  serta interview  (wawancara)  kepada  beberapa informan.  Interview  (wawancara)  kepada informan dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti  dari  informan  yakni  mengenai  respon pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan e-Gov  dalam  pelayanan  publik.  Informan tersebut  yakni,  kepala  bidang  aplikasi  dan Infromatika  dan  beberapa  staff  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
Dalam melaksanakan interview (wawancara),  sebagai  instrumen  interview (wawancara)  peneliti  menggunakan  pedoman wawancara  yang  disusun  berdasarkan  fokus penelitian  dan  mengacu  kepada  defenisi operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman wawancara ini terdiri dari
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan pertanyaan  yang  sifatnya  mendetail.  Hal  ini dilakukan  agar  peneliti  dapat  menghasilkan data yang akurat serta lengkap akan informasi yang dibutuhkan dalam studi ini.

## HASIL PENELITIAN

## Pelayanan  yang  Berbasis  Kebutuhan Masyarakat
Pelayanan  yang  dilakukan  kepada masyarakat dalam berbagai hal oleh pemerintah adalah  salah  satu  upaya  untuk  memuaskan masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi secara  global  yang  mendorong  masyarakat Indonesia  untuk  mengikuti  perkembangan tersebut,  dan  ini  juga  menjadi  alasan pemerintah untuk terus mengikuti perkembangan  dalam  bidang  pelayanannya. Penyampaian  Informasi  kepada  masyarakat adalah salah satu hal yang paling penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik.
Undang-Undang  no  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  dan  Instruksi Presiden  No.3  tahun  2003  tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic  Government,  maka  pemerintah harus  melakukan  perubahan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  menggunakan  Electronic Governement,  secara  tidak  langsung  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  sebagai  dinas yang  bertugas  dalam  hal  itu  yang  tercantum pada  pasal  21  Perda  No.3  Tahun  2009,
berkewajiban melakukan pelayanan melalui e- Gov,  demi peningkatan  kualitas  pemerintahan di Kota Makassar.
Kebijakan  yang  ada  dalam  pelaksanaan pelayanan  publik  dalam  bidang  e-Gov mengalami  banyak  rintangan,  salah  satunya dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat. Padahal  dalam  masa  sekarang,  ketika  arus globalisasi menyentuh segala aspek kehidupan, dimana  kebutuhan  masyarakat  harus  dipenuhi dengan  cepat,  masyrakat  selalu  berharap diberikan pelayanan yang baik dan memuaskan.  Masyarakat  tentunya  sangat berharap  pelayanan  publik  yang  baik,  yang dapat memenuhi kebutuhannya, pelayan publik yang dapat menyediakan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan harapan warga.
Pelayanan  publik  pada  masa  sekarang tentunya  tidak  akan  berjalan  sempurna  tanpa adanya  bantuan  teknologi  melalui  e-Gov.  e- Gov  ini ada  dan  disediakan untuk mempermudah  segala  urusan-urusan  yang berhubungan  dengan  pemerintahan  dengan menggunakan  pelayanan  berbasis  teknologi, baik itu informasi dan pelayanannya.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan kepada narasumber pada Diskominfo, didapatkan  kesimpulan  bahwa,  Diskominfo Kota  Makassar  sebagai  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  yang  sangat  mendukung  apa yang menjadi keinginan dari Pemerintah Pusat yang  juga tertuang pada  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memberikan pelayanan yang berbasis teknologi. Diskominfo sebagai  OPD  yang  memiliki  tugas  pokok merumuskan,  membina  dan  mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, meliputi pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media, pemberdayaan  kelembagaan  serta  pos  dan telekomunikasi,  telah  memberikan  pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk menyediakan  akses  internet  agar  masyarakat dapat mengakses internet termasuk mengakses pelayanan  publik  di  Kota  Makassar  dengan mudah.
Layanan  tersebut  yakni  penyediaan internet secara temporal yakni sesuai kegiatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  layanan selama  satu  tahun  serta  kontrak  kepada beberapa fasilitas umum seperti perpustakaan, puskesmas,  pasar  tradisional,  terminal  dan ruang  publik  lainnya,  termasuk  ruang  terbuka hijau. Support tersebut berupa akses point atau berupa modem wifi.
Selain  kepada  masyarakat,  Diskominfo Kota  Makassar  juga  menyediakan  akses internet kepada seluruh OPD sekota Makassar termasuk kecamatan. Layanan tersebut disediakan secara gratis dan disedikana dengan kualitas  yang terbaik. Seperti yang diutarakan oleh informan bahwa:
“Selain  menyediakan  akses  internet kepada  masyarakat,  diskominfo  juga menyediakan akses cepat berupa internet
metro dedicated dengan hingga 100mbps kepada  seluruh  OPD  sekota  Makassar termasuk kecamatan”.
Selain  menyediakan  akses  internet, Diskominfo  Kota  Makassar  juga  mengelola website www.makassarkota.go.id sebagai pusat informasi  layanan  Pemerintah  Kota  Makassar yang  dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat. Penyedia  Informasi  tentu  tidak  cukup  melihat kebutuhan  masyarakat  saat  ini  dengan pelayanan  yang  cepat  dan  tepat.  Pemerintah Kota Makassar ingin meweujudkannya dengan membuat aplikasi dalam pemberian pelayanan. Seperti yang dinyatakan oleh informan bahwa:
“Kami mengelola website kota www.makassarkota.go.id dan www.diskominfomakassar.go.id  selain itu  Diskominfo  juga  mengelola  hosting dan domain seluruh OPD dan menyiapkan IP public dan VPS bagi OPD dengan  aplikasi  layanan  ke  masyarakat dengan intensitas tinggi, intensitas tinggi ini    yakni  layanan  yang  luas,  melayani banyak masyarakat, kapasitas  RAM dan memori  tinggi  serta  dengan  tingkat keamanan data yang tinggi”
Pemerintah  Kota  Makassar  memiliki keinginan  besar  dalam  mengembangkan pelayanan berbasis teknologi kepada
masyarakat Makassar agar masyarakat makassar  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih efisien  dan  efektif.  Melalui  keinginannya tersebut, Walikota Makassar menghimbau pada setiap  OPD  terutama  yang  bergerak  dalam bidang  pelayanan  publik  wajib  memiliki aplikasi  dalam  melakukan  pelayanan  dan
pengelolaan  organisasinya.  Hal  tersebut diutarakan oleh salah satu informan:
“untuk mengembangkan pelayanan berbasis digital, Bapak Walikota mewajibkan setiap OPD untuk memiliki aplikasi  yang  dapat  mempermudah pelayanan  dan  pengorganisasian  setiap OPD”
Aplikasi  dan  website  yang  digunakan oleh  semua  SKPD  baik  yang  berfungsi  untuk pengelolaan  organisasi  dan  pelayanan  kepada masyarakat,  sebagian  merupakan  tanggung jawab  dari  Diskominfo  Kota  Makassar,  yakni dengan mengelola hosting dan domain seluruh OPD  dan  menyiapkan  IP  (Internet  Protocol) Address  dan  VPS  (Virtual  Private  Server) dengan aplikasi layanan  ke masyarakat dengan intensitas  tinggi  ,  yakni  dapat  melayani masyarakat dengan kapasitas besar.
Diskominfo sebagai OPD yang bertanggung jawab telah melakukan tugas dan fungsinya,  hanya  yang  menjadi  kendala aplikasi  yang  telah  dibuat  oleh  OPD,  kadang terkendala, dan akhirnya lama kelamaan tidak digunakan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh kurang  atau  tidak  tersedianya  sumber  daya manusia  yang  mampu  dalam  bidang  IT  yang mampu  mengelola  aplikasi  tersebut  secara mandiri.  Seperti  kita  ketahui  bahwa  aplikasi adalah  software  yang  rentan  bermasalah  dan perlu  pemeliharaan  oleh  SDM  yang  ahli dibidangnya.
Melihat  hal  tersebut  dapat  dipahami bahwa  respon  pemerintah  dalam  melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang  pelayanan  bebasis  e-Gov  di  Kota Makassar,  sudah  berjalan  walaupun  belum sempurna,  Dinas  Kominfo  telah  melakukan usaha  dalam  melakukan  pembinaan  dan pengembangan  dalam  bidang  informasi  dan teknologi  kepada  masyarakat,  baik  melalui OPD  maupun  kepada  masyarakat  langsung dengan  menyediakan  layanan  yang  dapat menunjang  e-Gov,  terlihat  juga  dari  hasil pemantauan  dan  evaluasi  SPBE  tahun  2022, Pemerintah  Kota Makassar mendapatkan  nilai Indeks 2,45 yakni Cukup,  walaupun masih ada kendala  karena  kurangnya  SDM  yang  ahli dalam bidang IT, sehingga dapat mempertahankan keberlanjutannya.
Sumber  Daya  Manusia  yang  Berbasis Komptensi
Upaya  peningkatan  produktifitas  kerja sangat berpengaruh dari sistem rekruitment dan pelatihan-pelatihan  yang  dilakukan  oleh  suatu dinas,  tingkat  pengetahuan  dan  keterampilan sangatlah  mempengaruhi  produktifitas  kerja. Disebabkan  tingkat  pengetahuan  dan  tingkat keterampilan tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang  ada  produktifitas  menjadi  rendah. Penempatan wilayah kerja harusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan  objektif,  seperti  mempertimbangkan  latar belakang  pendidikan,  pelatihan  yang  pernah
diikuti, pengalaman, minat dan bakat pegawai yang bersangkutan.
Kompetensi  dan  Profesionalisme  adalah dua  kata  yan  saling  berkaitan,  dalam profesional terdapat unsur kompetensi. Kompetensi mutlak harus dimiliki oleh seorang aparatur,  karena  kompetensi  merupakan keahlian  dari  aparatur  pemerintah  dalam melaksanakan  pekerjaannya.  kompetensi yang dimiliki,  agar  terjadi  peningkatan  dalam  hal pelayanan  kepada  publik.  Kompetensi  dan kualitas  pegawai  dinas  komunikasi  dan informatika  di  Kota  Makassar  sangatlah dibutuhkan,  dalam  usaha  meningkatkan kompetensi  pegawai,  maka  diadakakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang struktural  maupun  fungsional  yang  sesuai dengan  bidang  pekerjaannya.  Sumber  daya manusia yang bekerja pada Diskominfo juga di tempatkan sesuai dengan bidang keahliannya.
Sumber  Daya  Manusia  yang  Sadar dengan Hak Rakyat terhadap Pelayanan Publik
Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, wajib melayani masyrakat, masyarakat diibaratkan  raja  dalam  pelayanan.  Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan  dan  hak masyarakat  terhadap  kebutuhan  sebagai tanggung  jawab  Negara.  Pegawai  Dinas Kominfo  sebagai  instansi  pemerintah,  yang juga bertugas untuk melayani masyarakat, tidak terlepas  dari  kewajibannya  sebagai  pelayan masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan
masyarakat.  Dinas  Kominfo  bertugas  dan berkewajiban  untuk  menyediakan  informasi yang menyangkut berbagai  hal  yang
dibutuhkan
masyarakat, dan wajib menyediakan  jalan  agar  masyarakat  dapat langsung  berhubungan  dengan  pemerintah lewat media-media elektronik.
Menyediakan  infomasi  dan  pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu tugas dari dinas Kominfo Kota Makassar, Dinas Kominfo sebagai  dinas  yang  bekerja  di  bidang kominukasi  dan  informasi  sebagai  penyedia informasi kepada masyarakat yang membutuhkan  melalui  media-media  yang  ada termasuk melalui internet. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu staff Diskominfo Kota Makassar:
“Diskominfo Kota Makassar , mengelola website Kota Makassar, yang didalamnya berisi  semua  informasi  mengenai  Kota Makassar  dan  OPD  Kota  Makassar, hanya dengan membuka website www.makassarkota.go.id, masyarakat dapat  mengakses  informasi  selama pengakses  terkoneksi  ke  internet,  hal tersebut tentu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi ”.
Globalisasi membuat masyarakat meminta  pelayanan  yang  cepat,  tepat  dan murah, tidak berbelit-belit. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani memilki hak untuk dilayani oleh  pemerintah  khususnya  pegawai  Dinas Kominfo.
Menyadari  adanya  undang-undang keterbukaan  Informasi  Publik,  bahwa  segala
Informasi  yang  tidak  bersifat  rahasia  yang dimiliki  Negara,  masyarakat  berhak  untuk mengetahui  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor.  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan Informasi Publik.

## Penyediaan Akses yang Cepat dan Murah
Menyediakan  infomasi  dan  pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu tugas dari dinas Kominfo Kota Makassar, Dinas Kominfo sebagai  dinas  yang  bekerja  di  bidang komunikasi  dan  informasi  sebagai  penyedia informasi kepada masyarakat yang membutuhkan  melalui  media-media  yang  ada termasuk melalui internet.
Pemerintah  Kota  Makassar  melalui Diskominfo  menyediakan  website  yang  dapat diakses  yang  tentu  dapat  mempermudah masyarakat.  Sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan informan yang menyatakan:
“Pelayanan  melalui  website  dan aplikasi bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi,  hanya  dengan  membuka website  www.makassarkota.go.id  dan www.diskominfomakassarkota.go.id, dalam  website  tersebut  teleh  tersedia link  OPD  sekota  Makassar,  walaupun belum terlaksana disemua OPD karena terkendala beberapa hal”.

## Penyediaan  Pelayanan  Informasi  yang
Tepat .
Masyarakat  sebagai  pihak  yang  wajib dilayani, berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik  dari  pihak  pemerintah,  termasuk pelayanan  dalam  bidang  informasi.  Informasi
yang  diberikan  kepada  masyarakat  haruslah tepat  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan Globalisasi  menuntut  pemerintah  untuk melayani  masyarakat  secara  cepat  dan  tepat, Informasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah melalui  teknologi,  meyediakan  informasi melalui  teknologi,  salah  satunya  melalui internet  lewat  adanya  website  dan  blogspot yang  telah  disediakan  oleh  Dinas  Kominfo Kota Makassar, yang dapat diakses oleh setiap masyarakat  yang  membutuhkan  informasi, dengan mudah dan sesuai dengan dibutuhkan. Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  salah satu masyarakat:
“Saya pernah mengakses website Kota Makassar,  untuk  mengetahui  beberapa informasi  terkini  mengenai  harga sembako, dan informasi lainnya”.

## Jujur dan dapat Dipercaya
Pemerintahan  yang  baik  mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan  rasa  keadilan  masyarakat  terhadap  setiap kebijakan  publik  yang  ditempuh.  Masyarakat membutuhkan  pemerintah  yang  jujur  dalam memberikan  informasi  kepada  masyarakat secara transparan, transparansi harus dibangun dalam  rangka  kebebasan  aliran  informasi. Dengan  adanya  sikap  transpransi  terhadap masyarakat,  maka  masyarakat  dapat  percaya terhadap  informasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  dan  masyarakat  dapat  merasa bahwa pemerintah selalu menyediakan informasi yang dapat dipercaya.
Menurut salah satu informan dari diskominfo: “kami  menyediakan  informasi  yang dapat  diakses  oleh  setiap  warga masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut,  dan semua informasi yang  kami  sediakan  adalah  informasi yang  dapat  dipercaya,  kami  juga menyediakan  wadah  dalam website tersebut,  dimana  masyarakat  dapat menyampaikan  saran  dan  kritik  untuk pemerintah”.
Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu  menghendaki  tanggapan  dan  kritik  dari masyarakat.
Pelayanan  yang  Responsivines  dan  Tidak Diskriminatif.
Pelayanan  yang  cepat  respon  dalam memahami  masalah-masalah  yang  ada  dalam masyarakat  adalah  pelayanan  yang  sangat dibutuhkan.  Globalisasi  dan  berkembangnya teknologi menuntut pemerintah untuk melakukan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakatnya. Salah  satu informan dari staff diskominfo menyatakan bahwa: “dinas Kominfo  menyediakan  informasi  secara transparan, yang mana informasi dapat diakses oleh siapa saja tanpa membeda-bedakan”.
Wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa:
“sebagai  mahasiswa  saya  membutuhkan infromasi mengenai Kota Makassar dalam mengerjakan  beberapa  tugas  saya,  dan saya  merasakan  kemudahan  dalam mengakses  informasi  mengenai  Kota Makassar  baik  menyangkut,  APBD  dan infromasi lainnya”.
Oky Nur Pratiwi dan Zulfan Nahruddin dan Asri Nur Aina dan Indar Arifin / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 61 – 81
Masyarakat sebagai pihak yang dilayani selalu menuntut pelayanan yang memilki
Responsivitas dan akuntabilitas yang tinggi , di mana masyarakat selalu  ingin pelayanan  yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan yang dibuktikan dengan rasa puas dalam diri mereka.
Masyarakat sebagai pihak yang dilayani, sangat  membutuhkan  sikap  yang  tidak diskriminatif  terhadap  mereka,  karena  setiap warga  masyarakat  memiliki  kesamaan  hak dalam  pelayanan  publik,  setiap  warga  berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah sesuai yang dibutuhkan tanpa terkecuali.

## PEMBAHASAN
Pelayanan  yang  berbasis  kebutuhan masyarakat  merupakan  pendekatan  yang penting dalam memastikan penyediaan layanan publik  yang  efektif  dan  responsif.  Teori  yang relevan dalam konteks ini adalah " Approach to Needs "  oleh  Peter  Beresford  dan  Sarah  Carr.
Teori  ini  menggambarkan  bahwa  pelayanan yang  berbasis  kebutuhan  masyarakat  harus didasarkan  pada  pengertian  yang  mendalam tentang  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat yang  dilayani.  Teori  ini  menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan memperluas  proses  pengambilan  keputusan dalam  perencanaan  dan  penyediaan  layanan publik.
Penelitian  oleh  Murungi  &  Durojaye (2015)  tentang  pelayanan  kesehatan  yang
berbasis  kebutuhan  masyarakat  menunjukkan bahwa ketika layanan kesehatan dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan preferensi, kebutuhan, dan pandangan masyarakat,  kualitas  pelayanan  meningkat secara signifikan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat  dalam  perencanaan  dan  evaluasi layanan  kesehatan  untuk  mencapai  hasil  yang lebih baik.
Salah  satu  contoh  penerapan  pelayanan yang  berbasis  kebutuhan  masyarakat  adalah program  peningkatan  kualitas  pendidikan  di daerah  pedesaan.  Penelitian  oleh  Dinh  et  al. (2018) menunjukkan bahwa melalui pendekatan  ini,  program  pendidikan  dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat  pedesaan,  seperti  kurikulum  yang relevan  dengan  konteks  lokal,  pelatihan  guru yang sesuai, dan aksesibilitas yang lebih baik.
Selain  itu,  penelitian  oleh  World  Bank (2017)  menyoroti  pentingnya  mendengarkan suara  masyarakat  dalam  penyediaan  layanan dasar  seperti  air  bersih,  sanitasi,  dan transportasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi  masyarakat,  keberlanjutan  layanan dapat  ditingkatkan,  serta  meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berbasis  kompetensi  adalah  pendekatan  yang menekankan pada pengembangan dan
pemanfaatan  keterampilan,  pengetahuan,  dan kemampuan  individu dalam organisasi. Untuk mendukung  pembahasan  ini,  mari  kita  tinjau sedikit teori dan hasil penelitian terdahulu.
Teori  yang  relevan  dalam  konteks  ini adalah  "Kompetensi"  oleh  McClelland,  D.  C. (1987)  teori  ini  berfokus  pada  pentingnya mengidentifikasi  kompetensi  yang  diperlukan dalam pekerjaan dan mengembangkan karyawan  agar mencapai  kompetensi tersebut. Pendekatan  ini  memandang  kompetensi sebagai kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tertentu.
Penelitian  oleh  Brewster  &  Suutari (2005)  tentang  implementasi  manajemen kompetensi  menunjukkan  bahwa  organisasi yang menerapkan pendekatan berbasis kompetensi  berhasil  meningkatkan  kinerja individu  dan  organisasi  secara  keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya mengidentifikasi  kompetensi  kunci  dalam organisasi, menyusun program pengembangan yang relevan, dan melakukan penilaian kinerja berbasis kompetensi.
Salah satu contoh penerapan sumber daya manusia  yang  berbasis  kompetensi  adalah dalam  seleksi  dan  penempatan  karyawan. Penelitian oleh McClelland & Boyatzis (1982) menunjukkan  bahwa  penggunaan  pendekatan berbasis kompetensi dalam proses seleksi dapat meningkatkan  akurasi  prediksi  kesuksesan
kerja dan kinerja individu. Dengan mempertimbangkan  kompetensi  yang  relevan dengan posisi yang akan diisi, organisasi dapat memilih karyawan yang memiliki potensi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Organisasi yang menerapkan pendekatan berbasis  kompetensi  dalam  pengembangan karyawan cenderung mencapai hasil yang lebih baik  dalam  hal  peningkatan  kinerja  individu dan  kepuasan  kerja.  Penelitian  ini  menyoroti pentingnya menyusun program pengembangan yang berfokus pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan tuntutan pekerjaan.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang sadar dengan  hak  rakyat  terhadap  pelayanan  publik mengacu  pada  pentingnya  kesadaran  dan pemahaman  yang  dimiliki  oleh  para  pekerja publik  tentang  hak-hak  masyarakat  terhadap pelayanan yang berkualitas. Untuk mendukung pembahasan  ini,  mari  kita  tinjau  sedikit  teori dan hasil penelitian terdahulu.
Salah  satu  teori  yang  relevan  dalam konteks  ini  adalah  "Teori  Kewarganegaraan" oleh Marshall (1950). Teori ini mengemukakan bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak-hak sosial, politik, dan ekonomi yang harus dijamin oleh  negara.  Dalam  konteks  sumber  daya manusia,  teori  ini  menunjukkan  pentingnya para pekerja publik memahami dan menghormati hak-hak rakyat terhadap pelayanan publik yang bermutu.
Penelitian  oleh  Asante  et  al.  (2016)
tentang  kesadaran  dan  pemahaman  pekerja publik terhadap hak-hak masyarakat menemukan  bahwa  pemahaman  yang  kuat tentang  hak-hak  tersebut  berhubungan  positif dengan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan  yang  memperkuat  kesadaran pekerja  publik  tentang  hak-hak  masyarakat dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  yang responsif.
Salah satu contoh penerapan sumber daya manusia yang sadar dengan hak rakyat terhadap pelayanan  publik  adalah  melalui  mekanisme pengaduan  dan  umpan  balik  masyarakat. Penelitian oleh Grimmelikhuijsen et al. (2015) menunjukkan  bahwa  penerapan  mekanisme yang
memungkinkan masyarakat menyampaikan  pengaduan  dan  memberikan umpan  balik  terhadap  pelayanan  publik  dapat meningkatkan  akuntabilitas  dan  kesadaran pekerja publik terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat.
Selain  itu,  penelitian  oleh  Nair  et  al. (2018) menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka  dan  transparan  antara  pekerja  publik dan  masyarakat  dalam  menghormati  hak-hak rakyat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menemukan  bahwa  dengan  membangun hubungan yang saling percaya dan menghargai, pekerja  publik  dapat  lebih  peka  terhadap
kebutuhan  masyarakat  dan  memberikan pelayanan yang berkualitas.
Penyediaan akses yang cepat dan murah adalah faktor  penting  dalam  pelayanan  publik yang  efektif  dan  inklusif.  Untuk  mendukung pembahasan  ini,  mari  kita  tinjau  sedikit  teori dan hasil penelitian terdahulu.
Salah  satu  teori  yang  relevan  dalam konteks  ini  adalah  "Teori  Ketersediaan  dan Aksesibilitas"  oleh  Sen  (1988)  teori  ini mengemukakan bahwa akses yang mudah dan terjangkau  terhadap  layanan  dan  sumber  daya merupakan prasyarat penting bagi perkembangan  manusia  dan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  konteks  penyediaan  akses cepat  dan  murah,  teori  ini  menekankan pentingnya  mengurangi  hambatan-hambatan fisik,  keuangan,  dan  informasional  yang menghalangi  masyarakat  untuk  memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Penelitian  oleh  World  Bank  (2016) tentang aksesibilitas layanan publik menunjukkan  bahwa  pengurangan  biaya  dan waktu  yang  diperlukan  untuk  mengakses layanan  memiliki  dampak  positif  terhadap partisipasi dan kepuasan masyarakat.
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya mengoptimalkan infrastruktur fisik dan digital, serta  mengurangi  biaya  yang  terkait  dengan transportasi, administrasi, dan transaksi.
Salah satu contoh penerapan penyediaan akses cepat dan murah adalah melalui teknologi
Oky Nur Pratiwi dan Zulfan Nahruddin dan Asri Nur Aina dan Indar Arifin / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 61 – 81
informasi dan  komunikasi (TIK).  Penggunaan aplikasi dan platform digital dapat memfasilitasi  akses  yang  cepat  dan  murah  ke layanan publik, seperti perbankan, transportasi, dan  kesehatan.  Penelitian  ini  menekankan potensi  TIK  dalam  mengurangi  hambatan geografis  dan  mengoptimalkan  efisiensi pelayanan.
Pentingnya  kebijakan  publik  yang mendorong kerjasama sektor publik dan swasta dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang  terjangkau.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  kerjasama  semacam  itu  dapat meningkatkan aksesibilitas TIK dan mengurangi biaya bagi masyarakat. Penyediaan  pelayanan  informasi  yang tepat adalah faktor penting dalam meningkatkan  transparansi,  partisipasi,  dan kualitas  pelayanan  publik.  Untuk  mendukung pembahasan  ini,  mari  kita  tinjau  sedikit  teori dan hasil penelitian terdahulu.
Salah  satu  teori  yang  relevan  dalam konteks  ini  adalah  "Teori  Transparansi"  oleh Sørensen  &  Torfing  (2009).  Teori  ini menekankan  pentingnya  akses  terhadap informasi  yang  jelas,  akurat,  dan  terpercaya sebagai  landasan  bagi  partisipasi  masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan terhadap  pelayanan  publik.  Dalam  konteks penyediaan  pelayanan  informasi  yang  tepat, teori  ini  menyoroti  pentingnya  transparansi
dalam  menyediakan  informasi  yang  mudah dipahami dan berguna bagi masyarakat.
Penelitian  oleh  Fox  (2007)  tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik menemukan bahwa penyediaan informasi yang tepat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi korupsi, dan
meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menekankan pentingnya menyediakan informasi yang mudah diakses, komprehensif, dan aktual kepada masyarakat.
Salah satu contoh penerapan penyediaan pelayanan informasi yang tepat adalah melalui portal  pelayanan  publik  yang  terpadu. Penelitian oleh Hong et al. (2016) menunjukkan bahwa  portal pelayanan publik  yang menyediakan  informasi  yang  akurat,  terkini, dan  mudah  diakses  dapat  meningkatkan kepuasan masyarakat serta efisiensi pelayanan. Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  integrasi dan  standarisasi  informasi  yang  disediakan melalui portal pelayanan publik.
Pentingnya penggunaan teknologi analitik seperti big data dan kecerdasan buatan dalam menyediakan pelayanan informasi yang tepat.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa teknologi  analitik  dapat  membantu  dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan  data  secara  efektif, sehingga  meningkatkan  ketepatan  informasi yang disediakan kepada masyarakat.
Jujur  dan  dapat  dipercaya  merupakan prinsip  kunci  dalam  pelayanan  publik  yang berkualitas.  Integritas dan kepercayaan  adalah fondasi  yang  diperlukan  untuk  membangun hubungan  yang  kuat  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Untuk  mendukung  pembahasan ini,  mari  kita  tinjau  sedikit  teori  dan  hasil penelitian terdahulu.
Salah  satu  teori  yang  relevan  dalam konteks ini adalah "Teori Kepercayaan". Teori ini  menyatakan  bahwa  kepercayaan  adalah keyakinan positif yang mendasar bahwa pihak lain akan bertindak dengan cara yang jujur, adil, dan  dapat  diandalkan.  Dalam  konteks pelayanan  publik,  teori  ini  menekankan pentingnya  kepercayaan  antara  penyedia pelayanan  publik  dan  masyarakat  dalam menjaga integritas, konsistensi, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Kepercayaan  dan  kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan publik menemukan bahwa tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap pemerintah  dan  penyedia  pelayanan  publik berhubungan positif dengan kepuasan
masyarakat. Penelitian ini menyoroti
pentingnya  integritas  dan  kepercayaan  dalam membangun  hubungan  yang  kuat  antara pemerintah dan masyarakat.
Salah  satu  contoh  penerapan  jujur  dan dapat dipercaya dalam pelayanan publik adalah melalui penerapan standar etika dan tata kelola yang baik. Penelitian oleh Maesschalck  (2018)
menunjukkan  bahwa  penyediaan  pedoman etika yang jelas dan penerapan tata kelola yang baik dalam pelayanan publik dapat meningkatkan  integritas  dan  kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan.
Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap  pelayanan  publik.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  dengan  menyediakan informasi  yang  jelas,  terbuka,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat, penyedia  pelayanan  publik  dapat  membangun reputasi  yang  baik  dan  meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pelayanan  yang  responsif  dan  tidak diskriminatif  merupakan  aspek  penting  dalam memastikan  kesetaraan  akses  dan  perlakuan yang  adil  bagi  semua  individu  dalam masyarakat.  Untuk  mendukung  pembahasan ini,  mari  kita  tinjau  sedikit  teori  dan  hasil penelitian terdahulu.
Pentingnya  responsivitas  pemerintah dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.  Dalam konteks  pelayanan publik, teori  ini  menyoroti  pentingnya  memberikan respon yang cepat, efektif, dan relevan terhadap masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat.
Responsivitas pelayanan publik menemukan  bahwa  pelayanan  yang  responsif dapat  meningkatkan  kepercayaan,  kepuasan, dan  partisipasi  masyarakat.  Penelitian  ini menekankan pentingnya penyediaan
mekanisme  umpan  balik  yang  efektif, responsif,  dan  terbuka  untuk  melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan.
Salah  satu  contoh  penerapan  pelayanan yang  responsif  dan  tidak  diskriminatif  adalah melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM). Penelitian oleh Schapper et al. (2020) menunjukkan  bahwa  pendekatan  berbasis HAM dapat memastikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, inklusif, dan adil. Penelitian ini  menyoroti  pentingnya  mengintegrasikan prinsip-prinsip  HAM  dalam  perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelayanan publik.
Pentingnya  menghilangkan  bias  dan diskriminasi dalam pelayanan publik.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  adanya  bias dan diskriminasi dapat menghambat akses dan pengalaman  yang  adil  bagi  kelompok- kelompok  marginal  dan  rentan  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini mendorong penyediaan pelatihan dan kesadaran bagi petugas pelayanan publik untuk menghindari perilaku diskriminatif.
Perbedaan  dari  penelitian  terdahulu seperti  Nurani  et  al  (2015)  dan  Setianingrum (2020)  yang  juga  membahas  responsivitas terletak pada penelusuran pada pelayanan yang berbasis  kebutuhan  masyarakat.  Sumber  daya manusia  yang  berbasis  komptensi  dan  juga mencermati  sumber  daya  manusia  yang  sadar dengan  hak  rakyat  terhadap  pelayanan  publik
selain itu penelitian ini juga melihat penyediaan akses  yang  cepat  dan  Murah  dengan  temuan kendala  yang  terjadi  pada  website  masing- masing  OPD  terkendala  dalam  maintenance, karena Sumber Daya Manusia yang ahli dalam Teknologi Informasi masih kurang.

## KESIMPULAN
Dalam  mewujudkan  pelayanan  publik yang  responsif,  pemerintah  Kota  Makassar melalui  Dinas  Kominfo  telah  menyediakan layanan e-gov dalam beberapa  bentuk seperti: perangkat keras ataupun lunak untuk melayanai masyrakat, baik dengan cara langsung ataupun dengan  menggunakan  layanan  internet; pegawai  yang  berkompeten  untuk  melakukan tugas dan fungsi mereka dengan baik; informasi melalui website secara lengkap; website sentral yang di dalamnya tersedia link dengan OPD se- kota Makassar, pelayanan informasi yang tepat dan  mudah  dimengerti;  informasi  yang transparan  dan  dapat  dipercaya;  serta  website yang  cepat  respon  dan  tidak  diskriminatif karena  dapat  diakses  oleh  siapa  saja  tanpa dibeda-bedakan.    Kendala  yang  terjadi  pada website masing-masing OPD adalah permasalah dalam maintenance yang disebabkan karena Sumber Daya Manusia yang ahli  dalam  teknologi  informasi  masih  kurang dan  masih  membutuhkan  pengembangan kemampuan dalam mengelola website sehingga kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

## REFERENSI
Arifin, I. (2010). Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan  Sosial  Politik .  Makassar: Pustaka Refleksi.
Asante,  A.,  Price,  J.,  Hayen,  A.,  Jan,  S.,  & Wiseman, V. (2016). Equity in health care  financing  in  low-and  middle- income countries: a systematic review of evidence from studies using benefit and financing incidence analyses. PloS one , 11 (4), e0152866.
Brewster,  C.,  &  Suutari,  V.  (2005).  Global HRM:  aspects  of  a  research agenda. Personnel  Review , 34 (1),  5- 21.
Dinh,  C.  T.,  Burdyny,  T.,  Kibria,  M.  G., Seifitokaldani,  A.,  Gabardo,  C.  M., García de Arquer, F. P., ... & Sargent, E. H. (2018). CO2 electroreduction to ethylene  via  hydroxide-mediated copper  catalysis  at  an  abrupt interface. Science , 360 (6390), 783- 787. Elyas,  A.  H.  (2018).  Penggunaan  model pembelajaran e-learning dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Warta Dharmawangsa , (56).
Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ...
&  Rindi  Wulandari,  S.  (2023).
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  di Berbagai  Sektor  Pada  Masa  Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Fox,  J.  (2007).  The  uncertain  relationship between transparency and accountability. Development in practice , 17 (4-5), 663-671.
Grimmelikhuijsen,  S.,  Weske,  U.,  Bouwman, R.,  Tummers,  L.,  Van  Ryzin,  G.  G.,
James,  O.,  &  Jilke,  S.  R.  (2017). Public sector transparency . Universiteitsbibliotheek Utrecht
Heeks,  R.  (2006,  July).  Understanding  and measuring eGovernment: international benchmarking  studies.  In UNDESA workshop,“E-participation  and  E- government: Understanding the present  and  creating  the  future”, Budapest, Hungary (pp. 27-28).
Hisbani, N. A., Karim, M., & Malik, I. (2015).
Penerapan  Inovasi  Pelayanan  Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Kolaborasi: Jurnal
Administrasi Publik , 1 (3).
Hong,  T.,  &  Fan,  S.  (2016).  Probabilistic electric  load  forecasting:  A  tutorial review. International Journal of Forecasting , 32 (3), 914-938.
Laily, Y.M., & Utami, D. A. (2022). Kualitas
Pelayanan  Publik  Bidang  Layanan
Informasi  di  Kantor  Bersama  Samsat Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Negara , 28 (1), 65-88.
Lestari,  R.  A.  (2019).  Reformasi  Birokrasi Sebagai  Pelayan  Publik. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (1).
Maesschalck,  R.  (2018). The  Subjective Element  of  Crime:  a  Comparison between  Ecclesiastical,  and  Belgian Criminal  Law (Doctoral  dissertation, Ghent University).
Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class (Vol. 11, pp. 28-29). New York, NY: Cambridge.
McClelland, D. C. (1987). Human motivation . Cup Archive.
McClelland,  D.  C.,  &  Boyatzis, R.  E.  (1982). Leadership  motive  pattern  and  long- term success in management. Journal of Applied psychology , 67 (6), 737.
Moon, J. A. (2002). The module & programme development  handbook:  a  practical guide  to  linking  levels,  learning
outcomes  &  assessment .  Psychology Press.
Murungi,  L.  N.,  &  Durojaye,  E.  (2015).  The Sexual  and  Reproductive  Health Rights of Women with Disabilities in Africa:  Linkages  between  the  CRPD and the African Women's Protcol. Afr. Disability Rts. YB , 3 , 3.
Nair,  A.,  McGrew,  B.,  Andrychowicz,  M.,
Zaremba,  W.,  &  Abbeel,  P.  (2018, May).  Overcoming  exploration  in reinforcement learning with demonstrations. In 2018 IEEE international  conference  on  robotics and  automation  (ICRA) (pp.  6292-
6299). IEEE.
Nurani, A. S., Zauhar, S., & Saleh, C. (2015).
Responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif dalam  perspektif  new  public  service. Wacana Journal  of  Social  and Humanity Studies, 18 (4).
Parjaman,  T.,  Soedarmo,  U.  R.,  &  Enas,  E.
(2019). Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing Daerah  Di  Era  Global. Journal  of Management Review , 3 (3), 29-42.
Purba, H. E. D., Siregar, R. T., Damanik, S. E.,
&  Ginting,  M.  (2019).  Kualitas Pelayanan Publik Dalam Peningkatan
Kinerja  Di  Kantor  Lurah  Bah  Kapul Kecamatan  Siantar  Sitalasari  Kota Pematangsiantar. Jurnal Regional Planning , 1 (1), 13-30.
Raba,  M.  (2006). Akuntabilitas  konsep  dan Implementasi (Vol. 1). UMMPress.
Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin,  M.  A.,  Refelino,  J., Tojiri,  M.  Y.,  ...  &  Bahri,  S. (2020). Pelayanan  Publik .  Yayasan
Kita Menulis.
Rahmat, M. F. (2013). Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Izin Tempat Usaha Di Kota Kendari Menurut Perda No. 3 Tahun  2008  Tentang  Retribusi  Izin Usaha (Doctoral
dissertation,
Universitas Islam Indonesia).
Reynaers,  A.  M.,  &  Grimmelikhuijsen,  S. (2015).  Transparency  in  public– private partnerships: Not so bad after all?. Public Administration , 93 (3), 609-626.
Saggaf,  S.,  Said,  M.  M.,  &  Saggaf,  W.  S. (2018). Reformasi  Pelayanan  Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). SAH MEDIA.
Schapper, A., Unrau, C., & Killoh, S. (2020). Social  mobilization  against  large hydroelectric  dams:  A  comparison  of Ethiopia, Brazil, and Panama. Sustainable
Development , 28 (2), 413-423.
Sen,  A.  (1988). The  standard  of  living . Cambridge University Press.
Setianingrum,  T.  (2020).  Mempertanyakan Responsivitas  Pelayanan  Publik  pada Pengelolaan  Pengaduan  Kasus  UPIK di  Kota  Yogyakarta. Populasi,  24 (1), 1-25.
Sørensen,  E.,  &  Torfing,  J.  (2009).  Making governance  networks  effective  and democratic through
metagovernance. Public administration , 87 (2), 234-258.
UNDES.  (2018). UN  DESA|  United  Nations Department  of  Economic  and  Social Affairs . UNDES.
World Bank. (2017). World development report 2017:  Governance  and  the  law .  The World Bank.