## PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR PROFESI DOKTER

## Hasrul Buamona
Kantor Hukum HB&Partners HB Institute Pusat Studi Hukum Kesehatan dan Kebijakan Publik Email: asrul.rul36@yahoo.com

## Abstrak
Profesi  dokter  yang  merupakan  profesi  tertua  serta  profesi  mulia  dengan  tugas memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, dihadapkan dengan permasalahan dokter  yang  tidak  berkeinginan  untuk  mengabdi  secara  utuh  kepada  masyarakat tanpa  membedakan  latar  belakang  ekonomi  dan  sosial.  Ini  seolah  betentangan dengan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar Negara Indoensia. Tulisan ini mengkaitkan hubungan  antara  profesi  dokter  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  nilai  dasar negara  Indonesia.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  dokter  dalam  menjalankan profesi dokter belum menjiwai nilai Pancasila, dikarenakan masih banyak dokter yang ingin  mencari  keuntungan  ekonomi  dalam  menjalankan  profesi  dokter,  serta  nilai Pancasila  hanya  dijadikan  sebagai  seremonial.  Sepantasnya  nilai  Pancasila dimasukan  dalam  kurikulum  akademik  dokter  agar  supaya  menjadi  kredo  dokter untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien sepenuh hati.

## Kata Kunci: Pancasila; Nilai Dasar; Profesi Dokter

## Abstract
The  medical  profession  which  is  the  oldest  profession  and  the  noble  one  for  he/she medical services to provide relief to the patient, is faced with the problem of doctors who  make  different  between  people  economically  and  socially.  Thus  be  in contradiction  of  ‘Pancasila’  (Indonesian  Five  Pillars)  which  is  the  essential  core  of Indonesia as a state. This paper connects between ‘Pancasila’ as a fundamental value of the Indonesian state and doctors as profession. The results showed that doctors in running the medical services are not animating the values of Pancasila, that is because there  are  still  many  doctors  who  only  view  his  profession  as  economic  benefit.  The values of Pancasila  are thought  formally not practically. So it is urgent  to enact the values  of  Pancasila  into  academic  curriculum  for  he/she  who  become  doctor  will conduct the services full of conscience.

## Key Words: Pancasila; Base of Values; Doctors

## A. PENDAHULUAN
Profesi  dokter  merupakan  salah  satu  profesi  tertua  di  dunia  selain  profesi advokat. Profesi dokter juga disebut sebagai sebagai profesi mulia (nobile officium), hal ini dikarenakan hadirnya profesi dokter bertujuan untuk memberi kesembuhan bagi masyarakat yang sedang sakit dengan penuh hati nurani (Buamona, 2015: 3).
Profesi dokter memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban keilmuan dan teknologi.  Salah  satunya  ilmuwan  Islam  Ibnu  Sina  yang  merupakan  bapak kedokteran dunia yang tidak hanya membangun  pfondasi keilmuan profesi dokter dari hal teknis saja, namun juga sampai pada tatanan etika kedokteran dan sumpah kedokteran.  Lebih  dari  itu,  ia  turut  membangun  filsafat  kedokteran  yang bersandarkan pada al Quran dan Sunah.
Kemajuan  profesi  dokter,  baik  dalam  pendidikan  sampai  pada  pelayanan medis terbaik dokter terhadap masyarakat (pasien), menjadi tolak ukur kemajuan suatu  negara.  Negara  maju  di  dunia  seperti  Jepang  dan  Singapura  begitu  serius membangun  sumber  daya  manusia  melalui  eksistensi  dokter,  termasuk  pula membangun  infrastruktur  pelayanan  medis.  Karena  bagi  mereka  pembangunan dalam  ruang  lingkup  pelayanan  kesehatan  merupakan  tolak  ukur  sebuah  negara yang tidak hanya maju, namun juga menghargai hak kesehatan manusia sebagai Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Bagaimana  dengan  Indonesia,  bukankah  negara  Indonesia juga  menganut  asas  welfare  state  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Alinea  ke-4 Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  dasar  hukum  negara.  Saat  ini  tidak  banyak Sarjana Kedokteran yang ingin mengabdi di daerah terpencil di Indonesia. Minimnya fasilitas  menjadi  salah  satu  penyebab  utama.  Ada  juga  anggapan  bahwa  kuliah  di bidang ini membutuhkan banyak biaya, sehingga bekerja di pedalaman dengan gaji minim, tentu tidak akan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
Pendidikan  dokter  yang  terbilang  mahal  dibandingkan  dengan  pendidikan lainnya, memicu karakter dokter jauh dari nilai Pancasila. Dokter akan lebih berpikir menjalankan profesinya dengan tujuan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi semata dengan cara pragmatis, sehingga pengabdian kepada masyarakat yang tidak mampu  secara  ekonomi  dan  sosial  tidak  menjadi  tujuan  utama  sebagaimana  yang termuat dalam sumpah kedokteran.
Terkait  dengan  minimnya  dokter  yang  mengabdi  pada  daerah  terpencil  di Indonesia,  sehingga  pernah  dibahas  dalam  diskusi  "Potensi  dan  Peran  Institusi Pendidikan  dalam  Penyediaan  Tenaga  Kesehatan  untuk  Daerah  Terpencil, Perbatasan  dan  Kepulauan  (DTPK)"  di  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Gadjah Mada  (UGM)  belum  lama  ini.  Sehingga  dr.  Dwi  Handono  menilai,  salah  satu  cara memperbaiki  minimnya  minat  dokter  muda  mengabdi  di  daerah  terpencil  adalah dengan  memperbaiki  kurikulum.  Menurutnya,  perlu  ada  tambahan  kurikulum berbasis  lokal  dan  wawasan  Nusantara  mengingat  wilayah  Indonesia  yang  sangat luas, termasuk daerah terpencil (Rifa Nadia Nurfuadah, “Sarjana Kedokteran Enggan
Mengabdi di Daerah Terpencil”, http://news.okezone.com/amp/2015/03/30/65/1126446/sarjana-kedokteran-enggan-
mengabdi-di-daerah-terpencil , diakses 15 Februari 2016).
Dalam  profesi  dokter  ada  tiga  aturan  dasar  yang  mengatur  ruang  lingkup dokter,  yaitu:  (1)  etika  kedokteran;  (2)  disiplin  ilmu  kedokteran;  dan  (3)  hukum (Hukum  Pidana,  Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Administrasi).  Namun  sebelum berbicara  tiga  aturan  tersebut,  perlu  diketahui  bahwa  dokter  dalam  menjalankan profesinya  wajib  diambil  sumpah  yang  dikenal  dengan  sumpah  kedokteran
(Hippocartic  Oath).  Sumpah  kedokteran  tersebut  menjelaskan  sebagai  berikut (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  1960  Tentang  Lafal Sumpah Dokter Presiden Republik Indonesia):
“Saya  akan  membaktikan  hidup  saya  guna  kepentingan  perikemanusiaan; Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya; Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga  martabat  dan  tradisi  luhur  jabatan  kedokteran  Saya  akan merahasiakan  segala  sesuatu  yang  saya  ketahui  karena  pekerjaan  saya  dan karena  keilmuan  saya  sebagai  Dokter;  Kesehatan  penderita  senantiasa  akan saya utamakan; Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar  dengan  sungguh-sungguh  supaya  saya  tidak  terpengaruh  oleh pertimbangan  Keagamaan,  Kebangsaan,  Kesukuan,  Politik  Kepartaian  atau Kedudukan  Sosial;  Saya  akan  memberikan  kepada  Guru-guru  saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya; Teman-sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung; Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; Sekalipun diancam, saya tidak akan  mempergunakan  pengetahuan  Kedokteran  saya  untuk  sesuatu  yang bertentangan  dengan  hukum  perikemanusiaan;  Saya  ikrarkan  sumpah  ini dengan  sungguh-sungguh  dan  dengan  mempertaruhkan  kehormatan  diri saya”.
Menurut  penulis sumpah  kedokteran  di  atas, merupakan  kaidah  dasar  yang memiliki ikatan moral yang mendasari bagi dokter untuk terikat secara moral dan etika, di mana dalam sumpah kedokteran tersebut, dokter diharuskan menggunakan tidak hanya keilmuan secara profesional, namun lebih dari itu harus menggunakan keilmuan  untuk  kepentingan  kemanusiaan  dengan  penuh  hati  nurani.  Apabila dokter dalam menjalankan profesi kedokteran mampu menghayati dan menjalankan secara utuh isi sumpah kedokteran. Maka dokter tersebut telah menjadikan profesi dokter sebagai profesi mulia (nobile officium).
Telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  dokter  memiliki  aturan  dasar  yakni  etika kedokteran,  disiplin  ilmu  kedokteran,  dan  hukum.  Etika  kedokteran  merupakan aturan yang mengatur ruang lingkup dokter terkait dengan perilaku baik terhadap pasien, teman sejawat, dan keluarga pasien, serta menjunjung sumpah kedokteran. Disiplin  ilmu  kedokteran  merupakan  aturan  yang  mengatur  ruang  lingkup  dokter dalam  hal  menjalankan  keilmuan  kedokterannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kapasitas  dokter  tersebut,  sebagai  contohnya  dokter  tidak  boleh  menjalankan tindakan kedokteran terhadap pasien yang bukan keilmuan profesionalnya. Apabila dilanggar,  maka  tidak  hanya  etika  kedokteran  dan  sumpah  kedokteran  saja  yang dilanggar,  namun  juga  telah  melanggar  hukum.  Sedangkan  hukum  merupakan ultimum  remidium  artinya  ketika  secara  disiplin  ilmu  kedokteran  dokter  telah terbukti  salah  (sengaja  atau  lalai)  menggunakan  keilmuannya  terhadap  pasien, maka  hukum  melalui  institusi  negara  yang  berwenang  dapat  meminta pertanggungjawaban hukum kepada dokter.
Sementara  di  sisi  lain,  menjadi  hal  penting  untuk  mengkaji  profesi  dokter dilihat dari nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah dasar negara Indonesia. Ini penting, dikarenakan selama ini  secara  garis  besar  pendidikan  tentang  Pancasila  di negara
ini  mulai  memudar,  dan  nilai-nilai  Pancasila  hanya  dijadikan  sebagai  seremonial belaka ketika memperingati hari Pancasila. Selain itu ketika dokter terkena masalah hukum  karena  dugaan  kesalahan  medis  dokter  (malpraktik  dokter),  masyarakat, internal  dokter,  menteri  kesehatan,  serta  penegak  hukum  hanya  sebatas  melihat kasus semata, tanpa meneliti lebih jauh apakah dokter Indonesia dalam pendidikan kedokteran  telah  diberi  pendidikan  Pancasila,  dan  telah  pula  menjiwai  nilai-nilai pancasila  dalam  setiap  menjalankan  profesi  kedokteran.  Berangkat  dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam kajian ini yakni, apakah dokter dalam menjalankan profesinya telah menjiwai nilai-nilai Pancasila?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Profesi Dokter
Sejarah  menunjukkan  bahwa  di  Mesir  kuno,  seperti  apa  yang  ditemukan dalam bentuk tulisan pada dinding piramida, sudah ada pembedahan antara dokter (physician),  dan  para  pemulih  kesehatan  magis  (magician).  Imhotep  yang  hidup kira-kira  tahun  3000  SM.  dinobatkan  sebagai  ilāh  orang  Mesir  Kuno.  Ia  digelari dengan  sebutan  “The  Good  Physican  of  Gods  and  Men”,  karena  pertolongan- pertolongan yang diberikannya kepada mereka yang menderita sakit dan penyakit, menyembuhkan  dan  memulihkan  kesehatan  manusia,  serta  menyediakan peristirahatan  yang  sempurna  bagi  mereka  yang  dilanda  tekanan  mental  dan emosional.  Para  ahli  meracik  obat-obatan  dan  rempah-rempah  dalam  kitab perjanjian lama (keluaran 30: 25-35) sudah hampir pasti adalah orang-orang yang dididik dan dilatih dalam salah satu kuil yang didirikan untuk memuliakan Imhotep (Tengker, 2005: 5).
Menurut  Bernard  Barber,  profesi  mengandung  esensi  sebagai  berikut (Dahlan,2000:18):
a. membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi yang hanya dapat dipelajari secara sistematik;
b. orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat;
c. memiliki mekanisme kontrol terhadap perilaku pemegang profesi; dan
d. memiliki sistem reward.
Sementara  definisi  dokter  dan  dokter  gigi sebagaimana  yang  termuat  dalam Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  No.29  Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran adalah  “Dokter,  dokter  spesialis,  dokter  gigi,  dan  dokter  gigi  spesialis  lulusan pendidikan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.
Ketika  membahas  pengertian  dokter  dan  dokter  gigi  secara  keseluruhan seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  tidak  terlepas  juga  dengan  pengertian profesi  kedokteran  yang  menjalankan  praktek  kedokteran.  Dikarenakan  pada  sisi lain praktek kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan  hanya  boleh  dilakukan  oleh  kelompok profesional  kedokteran  tertentu,
dan  telah  mendapatkan  izin  dari  institusi  yang  berwenang,  serta  bekerja  sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Nusye, 2009: 31).
Suatu  tindakan  dokter  yang  profesional  disebut  legeartis  jika  tindakan  itu dilakukan sesuai dengan standar profesi dokter yang diindikasikan dengan tindakan yang dilakukan secara teliti dan sesuai ukuran medic. Kaitannya dengan hal tersebut dapat  dikemukakan  melalui  jurisprudensi  Supreme  Court  of  Canada  1956  yang memberikan komentar tentang Principle of Liability seorang dokter yang terdiri dari lima unsur sebagai berikut (Hatta, 2013: 84):
a. tindakan yang teliti dan hati-hati;
b. sesuai standar medis;
c. sesuai dengan kemampuan dokter menurut ukuran tertentu;
d. dalam situasi dan kondisi yang sama; dan
e. keseimbangan antara keseimbangan tindakan dengan tujuan.
H.J.J.  Lenen,  mengemukakan  bahwa  tujuan  ilmu  kedokteran  adalah  sebagai berikut (Ameln, 1991):
a. het genezen en vookomen van ziekte. Maknanya adalah menyembuhkan dan mencegah penyakit. Seorang dokter wajib melakukan tindakan medis yang ada gunanya, yaitu tindakan medis yang mengandung kemungkinan untuk menyembuhkan  pasien  atau  memberhentikan  proses  penyakit,  atau mencegah  suatu  penyakit.  Tindakan  yang  tidak  ada  gunanya,  misalnya dalam  memperpanjang  proses  kematian  seorang  pasien  dapat menimbulkan  suatu  masalah  karena  tindakan  medis  tersebut  tidak ditujukan pada tujuan medis.
b. het  verzachten  van  lijden.  Maknanya  meringankan  penderitaan  seorang pasien.  memperingan  penderitaan  pasien  menjadi  tujuan  tradisional pengobatan yang merupakan bagian persetujuan terapeutik. Meringankan penderitaan  berarti  bahwa  dokter  harus  berusaha  mencegah  sebanyak mungkin adanya penderitaan yang bisa terjadi akibat tindakan medis.
c. het  begeleiden  van  de  patient,  waaronder  begrepen  stervens  begeleiding. Maknanya  membimbing  pasien,  termasuk  dalam  hal  ini  membimbingny dalam mengahadapi akhir hidup.

## 2. Etika Kedokteran
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban (Pusat Bahasa Kementrian  Republik  Indonesia,  2008:  399).  Kaitannya  dengan  etika  menurut Bartens,  menjelaskan  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno  yaitu  ethos  dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak  dari  ethos  adalah  ta  etha  artinya  adat  kebiasaan.  Dari  bentuk  jamak  ini terbentuklah istilah etika yang oleh filusuf Yunani Aristoteles (384-332 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral (Supriadi, 2010: 9).
Sedangkan menurut  James  J.  Spillane  S.J.,  yang  mengungkapkan  bahwa etika atau  ethic  lebih  memperhatikan  atau  mempertimbangakan  tingkah  laku  manusia
dalam  pengambilan  keputusan  moral.  Etika  mengarahkan  atau  menghubungkan penggunaan  akal  budi  individual  dengan  objektivitas  untuk  menentukan “kebenaran”  atau  “kesalahan”  dan  tingkah  laku  seseorang  terhadap  orang  lain. Selain itu dalam istilah latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos, sehingga dari  perkataan  tersebut  lahirlah  moralitas  atau  yang  sering  diistilahkan  dengan perkataan moral (Suhrawardi, 1994: 1).
Lebih  lanjut  bahwa  dalam  bahasa  agama  islam,  istilah  etika  ini  merupakan bagian  dari  akhlak.  Menjadi  bagian  dari  akhlak  bukanlah  sekedar  menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal  yang  lebih  luas,  seperti  bidang  akidah,  ibadah,  dan  syariah.  Dalam  Bahasa Indonesia  perkataan  etika  ini  kurang  begitu  populer  dan  lazimnya  istilah  ini  lebih sering digunakan di kalangan terpelajar. Kata yang sepadan dengan itu serta lazim dipergunakan  di  tengah-tengah  masyarakat  adalah  perkataan  “susila”  atau “kesusilaan”.  Kesusilaan  berasal  dari  bahasa  Sansekerta,  yaitu  terdiri  dari  kata  su dan  sila.  Kata  “su”  berarti  bagus,  indah,  cantik.  Sedangkan  “sila”  berarti  adab, kelakuan,  perbuatan  adab  (sopan  santun  dan  sebagainya),  akhlak,  moral.  Dengan demikian perkataan “susila” atau kesusilaan dapat berarti adab yang baik, kelakuan yang  bagus,  sepadan  dengan  kaidah-kaidah,  norma-norma  atau  peraturan- peraturan yang berlaku (Suhrawardi, 1994: 1).
Sejalan dengan ini, apabila dikaitkan dengan Akhlak dalam Islam cakupannya sangatlah  luas,  yaitu  menyangkut  etos,  etis,  moral,  dan  estetika  sebagai  berikut (Supriadi, 2010: 9):
a. etos  mengatur  hubungan  seseorang  dengan  khaliknya,  serta kelengkapan ulūhiyah dan rubūbiyah, seperti terhadap rasul-rasul Allah, kitab-kitab-Nya, dan sebagainya;
b. etis  mengatur  sikap  seseorang  terhadap  dirinya  dan  terhadap  sesama dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya;
c. moral  mengatur  hubungan  dengan  sesama,  namun  berlainan  jenis dan/atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
d. estetika  merupakan  cabang  dari  filsafat  yang  memiliki  rasa  keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.
Beranjak dari pengertian etika dari beberapa pakar tersebut, maka menurut A. Sonny  Keraf,  etika  dipahami  dalam  pengertian  moralitas  sehingga  mempunyai pengertian yang lebih luas dalam pelaksanaan di manapun itu. Etika dapat dipahami sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem  situasi  nyata  atau  situasi  khusus  tertentu.  Etika  adalah  filsafat  moral,  atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral,  tentang  bagaimana  harus  bertindak  dalam  situasi  konkret.  Dalam perkembangannya, etika dapat dibagi menjadi dua: (1) etika perangai; dan (2) etika moral.  Etika  perangai  adalah  adat  istiadat  atau  kebiasaan  yang  menggambarkan perangai  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  di  daerah  tertentu,  pada  waktu tertentu  pula.  Etika  perangai  tersebut  diakui  dan  berlaku  karena  disepakati
masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku seperti, berbusana adat, pergaulan remaja, perkawinan semenda, dan upacara adat (Supriadi, 2010: 8). Sebagai cabang filsafat,  etika  membahas  tentang  moralitas  manusia.  Dalam  beberapa  buku,  etika diartikan sebagai filsafat tingkah laku (perilaku), sedangkan dalam buku-buku yang lain disebut sebagai filsafat moral (Podejawijatna,1990: 12).
Sejak semula etika profesi kedokteran dilandaskan pada asas-asas etika umum yang  mengatur  hubungan  manusia  pada  umumnya.  Maksudnya,  masyarakat berwenang  menilai  dan  mengoreksi  apabila  etika  tersebut  tidak  ditaati.  Keluhan masyarakat yang pada akhir-akhir ini timbul, hendaknya diterima sebagai masukan yang  konstruktif  dalam  rangka  mengembangkan  kode  etik  kedokteran  itu  sendiri. Kalaupun  arti,  fungsi,  isi,  dan  bentuk  dari  kode  etik  kedokteran  dipahami, dimengerti oleh para dokter, maka baginya wajib secara moral untuk mengamalkan sesuai dengan tujuan dibentuknya kode etik tersebut (Astuti, 2009: 39).
Dasar  etika  profesi  kedokteran,  dapat  dijabarkan  menjadi  enam  asas  etika yang  bersifat  universal,  yang  juga  tidak  akan  berubah  dalam  etika  profesi kedokteran, yaitu (Yunanto, 2010: 8-9):
a. Asas  menghormati  otonomi  pasien  (Principle  of  Respect  to  The Patient’s Autonomy)
pasien mempunyai kebebasan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh  dokter  serta  memutuskan  apa  yang  terbaik  bagi  dirinya  sendiri, sehingga kepadanya perlu diberikan informasi yang cukup. Pasien berhak untuk menghormati pendapat dan keputusannya, dan tidak boleh dipaksa. Oleh karenanya perlu adanya informed consent.
b. Asas Kejujuran (Principle of Vercity)
Dokter hendaknya mengatakan hal yang sebenarnya secara jujur akan apa yang  terjadi,  apa  yang  dilakukan,  serta  akibat/risiko  yang  dapat  terjadi. informasi  yang  diberikan  hendaknya  disesuaikan  dengan  tingkat pendidikan  pasien.  Selain  jujur  kepada  pasien,  dokter  juga  harus  jujur kepada diri sendiri.
c. Asas tidak merugikan (principle of non-malefience)
Dokter  berpedoman  primum  non  nocere,  tidak  melakukan  tindakan  yang tidak  perlu,  dan  mengutamakan  tindakan  yang  tidak  merugikan  pasien, serta  mengupayakan  resiko  fisik,  resiko  psikologis,  maupun  resiko  sosial akibat tindakan tersebut seminimal mungkin.
d. Asas manfaat (princple of benefience)
Semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien guna mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya. Dokter  wajib  membuat  rencana  perawatan  yang  berlandaskan  pada pengetahuan  yang  sahih  dan  dapat  berlaku  secara  umum.  Kesejahteraan pasien perlu mendapat perhatian yang utama. Resiko yang mungkin timbul dikurangi  sampai  seminimal  mungkin  sementara  manfaatnya  harus semaksimal mungkin bagi pasien.

## e. Asas Kerahasiaan (principle of confidentality)
Dokter  harus  menghormati  rahasia  pasien,  meskipun  pasien  tersebut sudah meninggal dunia.
f. Asas Keadilan (principle of justice)
Dokter harus berlaku adil, tidak memandang kedudukan atau kepangkatan, tidak  memandang  kekayaan,  dan  tidak  berat  sebelah  dalam  merawat pasien.

## 3. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien
Hubungan pasien dan dokter dalam upaya penyembuhan dipahami tidak lagi sekedar  hanya  pengobatan  pada  umumnya,  tetapi  dipahami  sebagai  hubungan terapeutik  (kontraktual).  Pasien  diwajibkan  memahami  hak  dan  kewajiban  dalam setiap  upaya  penyembuhan  kesehatannya  oleh  dokter.  Upaya  ini  harus  diperoleh dari  kerja  sama  antara  pasien  dengan  dokter,  dikarenakan  dalam  perjanjian terapeutik kedudukan antara pasien dan dokter adalah sejajar, terkait dengan semua upaya  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter,  demi  kesembuhan  pasien  dari penyakit  (Hasrul  Buamona,  “Kajian  Yuridis  Tentang  Rekam  Medis”, http://www.lbhyogyakarta.org/2013/05/kajian-yuridis-tentang-rekam-medis/ , diakses 24 Mei 2013).
Menurut penulis, hubungan hukum adalah hubungan antara sesama manusia, badan  hukum  dengan  manusia,  serta  badan  hukum  dangan  badan  hukum  lain, sebagai  subjek  hukum  yang  terikat  oleh  suatu  hubungan  kontraktual  (terapeutik) maupun  undang-undang secara  luas,  yang  telah disepakati  sehingga  menimbulkan hak  dan  kewajiban  dari  hubungan  hukum  tersebut.  Apabila  dikaitkan  hubungan antara  pasien  dan  dokter  atau  dokter  gigi  merupakan  suatu  hubungan  yang  lebih mengarah kepada pelayanan kesehatan atau yang sering dikenal dalam dunia medis sebagai health provider dan health receiver. Perjanjian atau biasanya disebut dengan hubungan terapeutik merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dokter dan  pasien  yang  menghasilkan  kesepakatan  melalui  persetujuan  tindakan kedokteran (informed consent). Perjanjian terapeutik ini merupakan hal khusus yang terdapat dalam dunia medis, dikarenakan objek dari perjanjian tersebut merupakan upaya  penyembuhan  kesehatan.  Terkait  perjajian  terapeutik  turut  diatur  dalam Pasal  1233  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  “tiap-tiap  perikatan  dapat dilahirkan dari suatu perjanjian maupun karena undang-undang”. Terkait pasal ini, apabila hanya dilihat pada suatu perjanjian, maka akan lebih cenderung pada aspek hukum  perdata  terkait  wanprestasinya  dokter  atau  pasien  dalam  hubungan terapeutik. Namun apabila dilihat dalam konteks karena undang-undang, kepatutan, dan  kepentingan  perlindungan  kesehatan  pasien  yang  menjadi  tanggung  jawab negara,  maka  aspek  hukum  baik  perdata  dan  pidana  bisa  masuk  untuk  meminta pertanggung  jawaban  hukum  kepada  dokter  maupun  pasien  yang  lalai  dalam menjalankan hubungan terapeutik karena telah terjadi perbuatan melawan hukum.
Ketika hubungan dokter dan pasien disertai dengan permintaan dokter untuk mendapatkan  imbalan  jasa  dari  klien  (pasien)  dan  klien  (pasien)  bersedia memenuhinya  maka  terjadilah  hubungan  yang  disebut  sebagai  hubungan
kontaraktual.  Pada  hubungan  kontraktual  terdapat  kewajiban  dan  hak  dari  kedua belah  pihak  yang  harus  dihormati  serta  tanggung  jawab  jika  ada  yang  tidak memenuhi  kesepakatan  tersebut.  Karena  sifat  hubungan  yang  tidak  seimbang tersebut  maka  faktor  kepercayaan  memegang  peran  penting.  Pasien  hendaknya bersikap  jujur  atas  upaya  yang  akan  dilakukan  dokter  untuk  menolong  pasien. Selain  itu  dokter  juga  harus  dapat  dipercaya  bahwa  ia  akan  menyimpan  rahasia pasien  serta  tidak  akan  mengungkapkan  rahasia  itu  kepada  siapapun  tanpa persetujuan pasien kecuali atas perintah undang-undang. Saling percaya dan saling dapat  dipercaya  ini  sangat  penting  dalam  menjaga  hubungan  yang  akan memungkinkan  dokter  mencari  penyelesaian  bagi  keluhan  pasiennya  (Yunanto, 2010: 13).
Berdasarkan hubungan tersebut terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam  bidang  ilmu  biomedis.  Hanya  dokter  yang  aktif  sedangkan  pasien  bersifat pasif.  Hubungan  ini  berlangsung  berat  sebelah  dan  tidak  sempurna  karena merupakan pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap yang lain. Oleh karena hubungan  dokter-pasien  merupakan  hubungan  antar  manusia,  maka  lebih dikehendaki  hubungan  yang  mendekati  persamaan  hak  antar  keduanya  adalah kewajiban  kedua  belah  pihak  untuk  menciptakan  kemitraan  untuk  saling  terbuka (Yunanto, 2010: 14).
Sebenarnya  pola  dasar  hubungan  dokter  dan  pasien,  terutama  berdasarkan keadaan  sosial  budaya  dan  penyakit  pasien,  menurut  Szas  dan  Hollender  (1956), dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (Maramis dan Daeng, 2005: 21):
a. Activity-Passivity
Pola hubungan ini terjadi pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat. Pola terapi terjadi dalam keadaan pasien tidak berdaya.
b. Guidance-Cooperation
Hubungan membimbing kerjasama, seperti halnya hubungan antara orang tua  dengan  remaja.  Pola  ini  terjadi  bila  keadaan  penyakit  pasien  tidak terlalu  berat,  misalnya  penyakit  infeksi  baru  atau  penyakit  akut  lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerja sama.  Walaupun  dokter  mengetahui  lebih  banyak,  ia  tidak  semata-mata menjalankan wewenangnya, namun mengharapkan kerja sama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat dan anjuran dokter.
c. Mutual Participation
Filosofi  dasar  dari  pola  pendekatan  ini  adalah  berdasarkan  pemikiran bahwa  setiap  manusia  memiliki  martabat  dan  hak  yang  sama.  Pola  ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatan dengan melakukan medical check up atau pada pasien yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi  atau  diabetes  melitus.  Pasien  secara  sadar  dan  aktif  berperan dalam pengobatan terhadap dirinya sendiri.

## 4. Nilai-Nilai Pancasila
Mengungkap kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa yang bersifat terbuka, flexibel,  dan  dinamis  seiring  dengan  era  reformasi  yang  terjadi  sekarang  ini, merupakan  isu  yang  sangat  relevan.  Kenyataan  menunjukkan  betapa  derap reformasi  yang  terjadi  terkesan  melupakan  dan  bahkan  meninggalkan  Pancasila yang menjadi way of life, sehingga reformasi berjalan tanpa kendali, lupa pada jati diri bangsa yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sejak berdirinya (Mansyur, 2012: 274).
Penekanan  orientasi  pada  manusia  sebagaimana  nilai-nilai  yang  terkandung dalam sila Pancasila, menurut Magnis Suseno mencakup 5 (lima) hal sebagai berikut (Mansyur, 2012: 283-284):
a. Pembangunan  hukum  hanya  dapat  dipertahankan  apabila  dilandasi  oleh sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak  memperlakukan  manusia  sebagai  objek  perencanaan,  tidak  pernah mengorbankan  pihak  yang  satu  demi  keuntungan  pihak  lain  dan  tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang  lain. Pengejawantahan sikap  ini  sesuai  dengan  sila  ke-2  Pancasila,  “Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab”.
b. Pembangunan  hukum  tidak  menjadikan  manusia  sebagai  objek  sasaran atau  bahkan  sarana  dan  korban  bagi  usaha  kemajuan.  Maka,  hendaknya pembangunan  tidak  dilaksanakan  secara  paternalistik  dan  teknokratis, melainkan  secara  dialogis  dan  partisipatif.  Pengejawantahan  sikap  ini, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
c. Menghormati  martabat  manusia  secara  konkrit  yang  berarti  menjamin segi-segi asasi manusia. Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila ke-2 dan ke-4 Pancasila.
d. Mengoperasikan  prinsip-prinsip  hormat  terhadap  martabat  manusia  ke dalam  struktur  dan  lembaga  kehidupan  masyarakat.  Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila ke-5, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.
e. Sikap hormat terhadap martabat manusia bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan  tuntutan  normatif  terhadap  penentuan  prioritas pembangunan. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila ke-2 dan ke-3.
Objek  filsafat  Pancasila  ialah  seluruh  realitas  yang  dialami  oleh  manusia,
terlepas dari  disadari atau  tidak oleh  manusia. Seluruh  realitas itu ingin dipahami dan ingin diketahui oleh filsafat Pancasila. Argumentasi dalam Pancasila harus dapat dipulangkan  kembali  atau  dipertanggungjawabkan  kembali  kepada  postulat- postulat  ilmu  Pancasila.  Postulat  tersebut  di  antaranya  sebagai  berikut (Wreksosuharjo, 2014: 41):
a. Ontologi Pancasila harus sampai pembahasan mengenai Postulat Ontologis Pancasila,  yaitu  bahwa  Allah  itu  ada, manusia  itu  ada,  dan  benda itu  ada.
Bagi  masyarakat  bangsa  Indonesia,  mengenai  persoalan  adanya  Allah  itu
sebenarnya sudah bukan persoalan lagi. Artinya disertai bukti-bukti ilmiah atau  tidak,  bagi  bangsa  Indonesia  bahwa  Allah  itu  ada  sudah  menjadi keyakinannya.
b. Antropologia Metafisika Pancasila, di mana filsafat manusia Pancasila harus menghasilkan  pemahaman  mengenai  hakikat  manusia  Pancasila  yang monopluralis,  yang  berarti  ditemukannya  postulat  aksiologis  Pancasila. Sebagai  pemikir  kefilsafatan,  seorang  filusuf  mempersoalkan  apakah sebenarnya diri kita yang disebut manusia? Filsafat Pancasila berpendapat bahwa  manusia  itu  sungguh-sungguh  ada  dan  itu  adalah  manusia  yang utuh. Apabila manusia itu tidak ada, maka Pancasila pun tidak ada. Namun, harap  diingat  bahwa  Pancasila  itu  bukan  agama.  Pancasila  adalah  filsafat yang merupakan hasil bekerjanya akal budi manusia.
c. Pancasila  adalah  sumber  nilai  dan  sumber  pedoman  bagi  seluruh  rakyat dan  bangsa  Indonesia  dalam  menghadapi  hidup,  melakukan  tugas-tugas hidup,  menyelesaikan  persoalan  hidup,  dan  menempatkan  diri  dalam sistem  kegiatan  kehidupan  bersama,  guna  mencapai  tujuan  hidup kemanusiaan.  Ada  orang  pemeluk  suatu  agama  yang  berpendapat  “Aku tidak  mau  melaksanakan  Pancasila,  kalau  Pancasila  itu  harus  dijadikan sumber  nilai  dan  sumber  pedoman,  karena  itu  berarti  bahwa  aku  telah melaksanakan  sinkretisme  agama  yang  aku  peluk  dengan  Pancasila. Pendapat  dan  pendirian  itu  sesungguhnya  salah.  Sesungguhnya  adalah bahwa  memang  ada  pengaruh  timbal  balik  antara  agama-agama  yang diakui  sah  di  Indonesia  dengan  Pancasila.  Agama-agama  di  Indonesia mempunyai pengaruh material kepada Pancasila dan Pancasila mempunyai pengaruh formal yuridis dan moral kepada agama-agama di Indonesia.
Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para pendiri Negara  Republik  Indonesia  ditetapkan  sebagai  landasan  kefilsfatan  dalam  menata kerangka  dan  struktur  dasar  organisasi  negara  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam  UUD  1945.  Pancasila  adalah  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang mengungkapkan  pandangan  bangsa  Indonesia  tentang  hubungan  antara  manusia dan  Tuhan,  manusia  dan  sesama  manusia,  serta  manusia  dan  alam  semesta  yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta (Sidharta, 2009: 181).
Hal senada juga sama dengan kaidah Adat Se Atoran di bumi Sula Kesultanan Ternate yang memiliki nilai etika dan moral, yang juga memiliki kerterkaitan tidak hanya  antar  sesama  manusia  sebagai  subjek  hukum,  melainkan  juga  dengan  alam dan  Allah  Swt.  Esensi  dari  nilai-nilai  Adat  Se  Atoran  tersebut    menjelaskan  bahwa keberadaan manusia harus dimuliakan. Maka dengan ini, dalam Adat Se Atoran jelas terlihat ada hubungan vertikal manusia dengan Allah Swt, dan hubungan horizontal antara  manusia  dengan  sesama  manuisa  beserta  sesama  mahluk  hidup  lain termasuk  alam.  Sehingga  menjadi  patut  bahwa  nilai-nilai  yang  luhur  ini,  harus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasrul Buamona. Opini Koran Malut Post, 24 Agustus 2016).
Sebagai  sistem  nilai,  Pancasila  merupakan  “base-values”  dan  sekaligus  juga merupakan “goal-values” (Sidharta, 2009: 181). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada beberapa  dekade  terakhir,  ada  kerisauan  pada  sementara  komponen  bangsa terhadap  arah  dan  perkembangan  politik hukum nasional  yang  semakin  tidak  lagi menempatkan  Pancasila  sebagai  sumber  pembentukan,  pelaksanaan,  maupun penegakkannya. Kondisi seperti itu menjadi relevan dipertanyakan, mengapa terjadi inkonsistensi  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  UUD  1945  dalam  politik hukum  nasional?  Kajian  yuridis-sosiologis  menunjukkan  bahwa  faktor  utama munculnya  permasalahan  itu  karena  bangsa  ini  agaknya  berada  dalam  kesesatan berpikir tentang hukum (Sudjito, 2016: 6).
Abdul Kadir Besar menyatakan Pancasila tergolong nilai instrinsik, yaitu nilai- nilai  yang  menjadi  dambaan  orang,  berkat  apa  adanya  dia,  berkat  ciri-ciri  yang dimilikinya,  atau  relasi  antar  ciri.  Dengan  demikian  Pancasila  sebagai  sistem  nilai akan mantap berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (way of life) apabila semua warga  negara  sebagai  komponen  bangsa  telah  meyakini  kebenaran  nilai-nilai Pancasila.  Hasil  dari  proses  perburuan  kebenaran  hakiki  atas  tiga  hal:  manusia, alam, serta Tuhan Yang Maha Esa, akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma (Sudjito, 2007: 3).

## 5. Pancasila dalam Profesi Dokter
Profesi  dokter  dengan  nilai-nilai  Pancasila  memiliki  hubungan  yang  erat. penulis melihat hubungan erat tersebut dipengaruhi oleh profesi kedokteran  yang berkedudukan  di  wilayah  negara  Indonesia  yang  menjadikan  Pancasila  sebagai norma  dasar  bernegara.  Pancasila  itu  sendiri  merupakan  nilai  universal  yang sebenarnya tidak hanya diberlakukan bagi negara Indonesia saja,  namun memiliki nilai universal yang bisa digunakan oleh profesi kedokteran yang ada di negara lain. Ini  karena  Pancasila  memiliki  nilai  transedental  yang  dapat  diaplikasikan  dalam moral  dan  etika  yang  harus  dimiliki  oleh  dokter  untuk  memberi  pelayanan  medis kepada pasien dengan sikap yang penuh hati nurani.
Namun  dalam  perjalanan  profesi  dokter  pada  saat  sekarang  nilai-nilai Pancasila terasa jauh dan krisis dari segala kegiatan profesi dokter. Pada dasarnya ini  tidak  hanya  terjadi  dalam  profesi  dokter,  namun  dalam  profesi  lain  seperti advokat. Pendidikan khusus profesi advokat tidak memuat Pancasila sebagai bahan pembelajaran  bagi  calon  advokat.  Seharusnya  menjadi  penting  ketika  nilai-nilai Pancasila  dimasukan  dalam  pembelajaran  profesi  dokter  pada  khususnya, dikarenakan  dalam  menjalankan  profesinya  ke  depan  diwajibkan  untuk memberikan pelayanan medis yang penuh hati nurani tanpa membedakan-bedakan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi pasien.
Dalam  menjalankan  profesi  dokter,  baik  secara  personal  maupuun  secara organisasi,  tidak  bisa  melepaskan  nilai-nilai  Pancasila.  Ini  karena  nilai-nilai Pancasila  memiliki  kaitan  dan  pertanggungjawaban  secara  transedental  kepada Allah Swt, serta dengan manusia itu sendiri sebagai wujud dari kemanusiaan yang adil  dan  beradab,  atau  dalam  Islam  dikenal  dengan  raḥmatan  lil  ’ālamīn,  artinya keadiran manusia di muka bumi harus memberi manfaat bagi orang lain. Menurut
penulis,  Pancasila  yang  merupakan  nilai-nilai  dasar  bernegara  harus  dibangunkan kembali dari tidur yang panjang. Pancasila pada Orde Baru hanya dimanfaatkan oleh kekuasaan  untuk  mengamankan  kekuasaan,  dan  bukan  untuk  tujuan  membangun negara dan masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dasar bernegara, sehingga  dampaknya  sekarang  nilai-nilai  Pancasila  terasa  asing  khususnya  bagi profesi dokter itu sendiri.
Melihat usaha yang telah dilakukan oleh internal profesi dokter sendiri untuk menumbuhkan  nilai  pengabdian  dokter  kepada  masyarakat  belum  dirasa  cukup dikarenakan keuntungan ekonomi yang dijadikan tujuan utama oleh sebagian besar dokter. Sehingga dengan beragamnya persoalan yang ada, sudah saatnya nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai paradigma yang termuat dalam proses pendidikan dokter. Penting kemudian agar Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai seremonial belaka dalam setiap memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila sudah saatnya dijadikan  sebagai  sebuah  paradigma  keilmuan  yang  mendasar  dan  utama  dalam setiap  proses  pendidikan  dokter.  Apabila  nilai-nilai  Pancasila  tidak  dimuat  dalam pendidikan  dokter,  maka  akan  berdampak  pada  jauhnya  nilai  pengabdian  bagi dokter  sebagaimana  dalam  sumpah  kedokteran,  sehingga  berdampak  juga  pada berkurangnya  nilai  etika  kedokteran  sampai  pada  ketidakmauan  dokter  yang mengabdi  di  daerah  terpencil  di  seluruh  wilayah  negara  kesatuan  republik Indonesia.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan dan Saran
Sejauh ini terlihat bahwa profesi dokter dalam menjalankan profesinya masih jauh dari nilai Pancasila itu sendiri, terlihat dengan masih banyak dokter yang tidak memiliki  keinginan  untuk  mengabdi  penuh  hati  nurani  kepada  masyarakat  yang kurang  mampu  khususnya  yang  berada  di  daerah terpencil.  Dikarenakan  motivasi sejak awal, yang hanya ingin mencari keuntungan ekonomi setelah menjadi dokter, dengan alasan biaya pendidikan dokter yang sangat mahal. Hal disebabkan dokter dalam  akademiknya  hanya  berfokus  pada  teori  dan  praktik  medis,  tanpa mempelajari  dan  menjiwai  secara  komprehensif  nilai-nilai  Pancasila  yang seharusnya menjadi nilai dasar profesi dokter, selain sumpah kedokteran. Selain itu nilai  Pancasila  hanya  dijadikan  sebagai  serimonial  dan  hanya  untuk  memenuhi syarat formil akademik dokter.

## 2. Saran
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  serta  seluruh  dekan  fakultas kedokteran  dan  kedokteran  gigi  harus  menyusun  kurikulum  pendidikan  dokter yang tidak hanya disusun berbasis akademik medis dokter dan berbasis nusantara, namun  juga  harus  ditambahkan  ataupun  memasukan  nilai  dasar  Pancasila  dalam kurikulum pendidikan dokter dalam setiap tingkatan pendidikan dokter (Spesialis, Primer, S2, dan S3). Sehingga di masa mendatang, dokter tidak hanya berwawasan akademik  medis  dokter  dan  nusantara  saja,  namun  juga  memiliki  karakter  nilai-
nilai  Pancasila,  serta  tidak  membeda-bedakan,  baik  dari  sisi  sosial  dan  ekonomi, maupun kewilayahan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU, MAKALAH, DAN JURNAL
Astuti, Endang Kusuma (2009). Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis
Di Rumah Sakit. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Ameln, Fred (1991). Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta: Grafika Tama Jaya. Buamona,  Hasrul  (2015).  Tanggung  Jawab  Pidana  Dokter  dalam  Kesalahan  Medis.
Yogyakarta: Parama Publishing.
Dahlan,  Sofwan  (2000).  Hukum  Kesehatan.Rambu-Rambu  bagi  Profesi  Dokter. Semarang: BP UNDIP.
Maramis,  Willy  F.  dan  Daeng,  Handoko  (2005).  Ethical  Aspect  in  Patient-Doctor Relationship  (Biomedical  Ethic),  (Surabaya,  Dutch  Foundation  For Postgaraduate  Medical  Courses  In  Indonesia).  Surabaya:  Units  Airlangga University School Of Medicine.
Hatta, Moh. (2013). Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik. Yogyakarta: Liberty.
Nusye,  Jayanti  K.I.  (2009).  Penyelesaian  Hukum  Dalam  Malpraktek  Kedokteran.
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Suhrawardi, K. Lubis (Tanpa Tahun). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Mansyur,  M.  Ali  (2012).  “Pancasila  Sebagai  Dasar  Pengembangan  Ilmu  Hukum Indonesia”.  Menggagas  Hukum  Progresif  Indonesia.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Podejawijatna, I.R. (1990). Etika:Filsafat Tingkah Laku. Jakarta: Rineka Cipta.
Pusat  Bahasa  Kementrian  Republik  Indonesia  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Kemendiknas Press.
Sidharta, B. Arief (2009). Refleksi  Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah  penelitian tentang  fundasi  kefilsafatn  dan  sifat  keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia). Bandung: CV. Mandar Maju.
Shidarta (2009). Moralitas Profesi Hukum. Bandung: Refika Aditama.
Suseno,  Frans  Magnis  (1991).  Etika  Dasar:  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral. Yogyakarta: Kanisius.
Supriadi (2010). Etik dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Sudjito  (2016).  “Pancasila  Sebagai  Dasar  Filsafat  dan  Paradigma  Ilmu  Hukum”. Makalah Program Doktor Ilmu Hukum UII. Yogyakarta.
Tengker, Fredy (2007). Hak Pasien. Bandung: CV Mandar Maju. Yunanto, Ari (2010). Hukum Pidana Malpraktik Medik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Wreksosuharjo,  Sunarjo  (2014).  Berfilsafat  Menuju  Ilmu  Filsafat  Pancasila. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  1960  Tentang  Lafal Sumpah Dokter Presiden Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## C. MEDIA CETAK
Koran Malut Post 24 Agustus 2016.

## D. INTERNET
http://www.lbhyogyakarta.org/2013/05/kajian-yuridis-tentang-rekam-medis/ http://news.okezone.com/amp/2015/03/30/65/1126446/sarjana-kedokteran- enggan-mengabdi-di-daerah-terpencil