## Analisis Tentang Model Madzhab Fiqh Muhammadiyah (Analisis Tentang Hukum Islam Dalam Perspektif Kaum Modernis Indonesia)
Achmad 1 *), Shodiq Abdullah 2 , Akhmad Shodikin 3 , Anne Haerany 4
1 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
2 UIN Walisongo Semarang, Indonesia
4 STEI Al-Ishlah Cirebon achmadkholiq@syekhnurjati.ac.id, shodiq@walisongo.ac.id, shodikin73@gmail.com , ahaerany73@gmail.com *Correspond Author

## Abstract
The  main  study  in this  research  is  about finding the  form  and  model  of  the  Muhammadiyah school  of  fiqh.  There  is  a  strong  assumption  that  Muhammadiyah  has  an  independent madhhab model of fiqh. However, the manhaj is not out of fiqh ahlu sunnah wal jama'ah. This research  model  is  qualitative,  and  in  its  discussion,  this  research  uses  descriptive  analysis methods,  while  obtaining  data  using  the  library  method  by  looking  for  books,  writings,  and journals related to Muhammadiyah, especially about ijtihad. From the results of this study, it was  found  that  the  Muhammadiyah  fiqh  model  in  its  tarjih  product  was  an  improved formulation  and  compilation  of  the  fiqh  model  used  by  the  previous  fiqh  schools.  From  the results of the ijtihad tarjih product, Muhammadiyah has an independent and binding model of fiqh for members of the Muhammadiyah association.
Keywords : Tarjih; Modernist; Independent madhhab.

## Abstrak
Kajian  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  mencari  bentuk  dan  model  madzhab  fiqh Muhammadiyah,  Ada  asusmsi  yang  kuat  bahwa  Muhammadiyah  memiliki  model  fiqh madzhab yang mandiri. Walaupun demikian manhajnya tidak keluar dari fiqh ahlu sunnah wal jama’ah.  Model  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  dan  dalam  pembahasannya  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  analisis,  sementara  dalam  memperoleh  data  menggunakan metode  kepustakaan  dengan  mencari  buku,  tulisan  dan  jurnal  yang  terkait  dengan Muhammadiyah,  khususnya  dalam  kaitan  ijtihad.  Dari  hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa model  fiqh  Muhammadiyah  dalam  produk  tarjihnya,  adalah  formulasi  ulang  yang disempurnakan dan kompilasi dari model fiqh yang digunakan oleh madzab fiqh sebelumnya. Dari hasil produk ijtihad tarjihnya maka Muhammadiyah memiliki model fiqih yang mandiri dan bersifat mengikat bagi anggota perseyarikatan Muhammadiyah.
Kata Kunci: Tarjih; Modernis; madzhab Mandiri.

## PENDAHULUAN
Sebagai gerakan keagamaan,
Muhammadiyah  lahir  bukan  semata-mata karena  pengaruh  unsur  modern  yang datang  dari  luar,  (Rifyal  Ka’bah,  1995) namun  yang  lebih  penting  adalah  bahwa kehidupan  umat  Islam  yang  terbelakang serta  menjamurnya  praktek  syirik,  bid’ah dan  khurafat  dalam  pengamalan  ajaran Islam  di  kalangan  komunitas  muslim keraton  Yogyakarta,  merupakan  faktor intern  sekaligus  kondisi  objektif  yang membidani kelahiran Muhammadiyah. Dengan  kata  lain,  bahwa  kemunculan Muhammadiyah adalah sebagai reaksi atas sikap  hidup  dan  pola  keberagamaan  umat Islam  yang  sudah  menyimpang  dari semangat ajaran aslinya.
Dalam usahanya
untuk memurnikan  pengamalan  ajaran  Islam ( purifikasi ) sekaligus mengangkat kehidupan umat (Majelis Tarjih Muhammadiyah, 1990, p. 7),
Muhammadiyah  lebih  berani  menerapkan sistem dan metode modern(Ira M. Lapidus, 1989,  p.  762);  meskipun  dalam  hal  ini Muhammadiyah  tidak  jarang  dinilai  hanya melakukan adopsi (Karel Steenbrink, 1995, pp.  22–23)  atau  lebih  mendasarkan  pada nilai-nilai prgamatis(Mas’udi, 1995, p. 20), yang  seringkali  menimbulkan  masalah baru yang tidak kalah pelik dan kompleksnya.  Dari  sinilah  kemudian  para ahli (baca: penulis) menyebut Muhammadiyah
sebagai gerakan tajdid ,  pembaharu, modernis , reformis ,  dan  sejenisnya.(Benda,  1980,  p. 70;  Deliar  Noer,  1991,  pp.  84–95;  Mitsuo Nakamura, 1983, pp. 11–16; Said, 1984, p. 14)  Jati  diri  Muhammadiyah  sebagai gerakan  tajdid  ini  semakin  diperkuat dengan  jargon-jargonnya,  seperti ijtihad, tidak  bermazhab,  kembali  kepada  al- Qur’an dan Hadits , dan sebagainya.
Secara  realitas,  sulit  bagi  orang untuk membantah bahwa pada awal peiode kebangkitannya Muhammadiyah telah menjalankan misinya dengan baik. Banyak
data  dan  fakta  yang  dapat  diajukan  untuk mendukung  hal  ini.  Bahkan  dengan gerakan  purifikasinya,  oleh  kelompok  lain yang  tidak  sefaham,  Muhammadiyah sering  dituduh  sebagai  ― Kaum  Wahabi Indonesia ‖ .
Melihat proses kelahiran dan dinamika Muhammadiyah pada masa awal di  atas,  penulis  sepakat  untuk  menyebut Muhammadiyah  sebagai  gerakan  pembaru atau  gerakan  tajdid,  terlebih  dalam  aspek purifikasinya.  Sebab,  sebagai  gerakan tajdid,  Muhammadiyah  —dalam  ukuran tertentu—  telah  mengembangkan  misi ganda  (Jayadi,  n.d.). Pertama ,  misi purifikasi  (Rahmawati  et  al.,  2017)  yaitu mengembalikan  semua  bentuk  kehidupan pada  contoh  zaman awal  Islam  ( puritane ). Sebagai  upaya  penting  yang  dilakukan adalah  membentengi  keyakinan  akidah Islam  serta  berbagai  bentuk  ritual  tertentu dari  pengaruh  sesat. Kedua, dengan landasan  universalitas  ajaran  Islam,  maka
Muhammadiyah kemudian mengembangkan usaha untuk mengimplemetasikan  ajaran  Islam  sesuai dengan tantangan perkembangan
kehidupan. Implementasi ini terutama pada ajaran-ajaran  yang  berkaitan  dengan  non- ibadah tertentu, seperti sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah kemanusiaan,  yang  sumber  dasar  ajaran ajaran  Islam  sendiri  hanya  memberikan prinsip-prinsip yang bersifat global.
Namun  demikian,  suatu  kenyataan pula  bahwa  pada  era  belakangan  ini, setidaknya  pada  dua  dasawarsa  terakhir, banyak kalangan termasuk para pendukungnya yang kritis yang mempertanyakan  kembali  gelar  tajdid Muhammadiyah;  karena  Muhammadiyah dinilai  telah  kehilangan  elan-tajdidnya, Muhammadiyah  mandul  serta  mengalami stagnasi pemikiran (Achmad Jainuri, 1995, p.  41). Skeptisisme ini  muncul  bukan sekedar  karena  Muhammadiyah  telah terjebak pada rutinisme ; tetapi keraguan itu lebih berkaitan pada ketajdidan Muhammadiyah dalam pengembangan
pemikiran  Islam,  terlebih  pemikiran  Islam yang  khas  Indonesia.  Bahkan  menurut Azyumardi,  bahwa  akar  kejumudan  itu terletak pada doktrin atau mungkin konsep teologisnya  yang  semakin  dipertanyakan relevansinya di tengah kehidupan masyarakat  pasca-modern  yang  sedang mengalami kebingunan dalam beragama.

## LITERATUR REVIEW
Kajian
tentang majelis tarjih Muhammadiah  sangat  banyak  dilakukan oleh  para  penulis  dan  peneliti  terdahulu. Hal  ini  menunjukan  bahwa  tema  tentang majelis  tarjih  memang  salah  satu  yang menarik. Dalam berbagai perspektif kaijan majelis  tarjih  telah  banyak  dilakukan antara lain:
1. Dwianto  (2020),  peran  Majelis  Tarjih secara  umum  dalam  pengembangan pemikiran,  dan  tidak  secara  spesifik membahas  tentang  model  istinbat dalam  tarjih,  selain  itu  tema  ini  juga spesifik meneliti tentang implementasinya di kawasan
Yogyakarta.
2. Setiawan  (2019),  fungsi  tarjih  dan tajdid dalam pengembangan pemikiran dalam  Muhammadiyah.  Model  tarjih dan  tajdid  sebagai  salah  satu  model pengembangan pemikiraran, walaupun ada sebagain membahas metode istinbat dalam tarjih tapi tidak bersifat menyeluruh dan detil terkait istinbath .
3. Amalia  (2019),  eksistensi  Majelis
Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah, pembahasanya
menekankan  tentang  peranan  tarjih dalam  pengembangan  pemikiran  di Muhammadiyah,  dan  tidak  secara spesifik  menjelasakan  tentang  metode istinbath  yang  dipakai  dalam  majelis tarjih.
4. Abdurrahman (2002), kontruksi hukum  islam  dan  metodologi  hukum Islam Muhammadiyah sebagai
organisasi modern di Indonesia. Penelitian  ini  cukup  komprehensip karena  memuat  dan  membahas  secara detil  dan  menyeluruh  terkat  kerangka berfikir  dan  metodologi  pembaharuan di Muhammadiah. Kajian dari penelitian  ini  sangat  luas  dan  umum, dan  tidak  spesifik  membahas  tentang metode istinbath dalam tarjih.
5. Abas  (2012),  model  ijtihad  yang dilakukan oleh Muhammadiah dengan tiga pendekatan,  yaitu burhani, bayani dan  Irfani.  Muhammadiyah  mencoba ketiganya  dijalin  berkelindan,  saling melengkapi,  dan  fungsional  sehingga hubungannya  bersifat  spiral  sirkular. Terkait  dengan  metode    istibath  tarjih sebagian kecil saja dari pembahasan di dalamnya.
6. Kholidah,  Yuslem  dan  Qorib  (2021), perkembangan  dan  perubahan  model ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah  dari  masa  ke  masa, dari  hasil  penelitiannya,  ditemukan bahwa  ada  pergesar  penggunaan ijtihad  oleh  Muhammdaiah  yang awalnya bersifat monodisiplin menjadi multidisiplin.Penelitian ini tidak secara  spesifik  membahas  tentang karakter    istinbath  dalam  tarjih Muhammadiah,  akan  tetapi  lebih menekankan  pembahsan  pada  aspak historis  perkembangan  metode  ijtihad Muhammadiyah.
7. Sulaeman  (2012),  hadits  hadits  yang sahih  yang  digunakan  dalam  tarjih Muhammadiyah,  dan  tidak  membahas secara khusus tentang metode istinbath dalam tarjih.

## METODE PENELITIAN
Model penelitian ini adalah kualitatif,  dan  dalam  pembahasannya penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis, sementara dalam memperoleh  data  menggunakan  metode kepustakaan  dengan  mencari  buku,  tulisan dan jurnal yang terkait dengan Muhammadiyah,  khususnya  dalam  kaitan ijtihad dan istinbath hukum.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Tulisan ini tidak untuk mendiskusikan masalah di atas secara lebih luas;  namun  lebih  difokuskan  kepada  satu aspek  penting  dari  Muhammadiyah,  yakni majlis  Tarjih  sebagai  lembaga  istinbath dan  ijtihad  hukum  (Muhammad  Abu Zahrah,  1958,  pp.  389–396).  Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana dan mungkin juga sejauh  mana  corak  pembaruan  pemikiran hukum Islam yang dikembangkan Muhammadiyah  melalui  Majlis  Tarjihnya. Tentunya  pembaruan  ini  dilakukan  dalam mengaktualisasikan  hukum  Islam  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat masa kini.
Karakteristik Fiqh Muhamadiyah Dalam Tarjih Satu bagian penting
dari
Muhammadiyah adalah Majlis Tarjih, yang didirikan
berdasarkan keputusan kongresnya  di  Pekalongan  pada  1927 (Burhani,  2020) . Dalam  sistem  organisasi Muhammadiyah  Majlis  Tarjih  sebagai sebuah  lembaga  hanya  ada  di  tingkat pimpinan  pusat,  wilayah  dan  daerah,  dan berada dalam jalur kepemimpinan horisontal  sehingga  keberadaannya  adalah sejajar  dengan  majlis,  biro  ataupun lembaga  khusus  lainnya  yang  setingkat. Secara  organisatoris,  Majlis  Tarjih  adalah pembantu pimpinan setingkat untuk melakukan  tugas-tugas  operasional  yang berkaitan dengan bidang hukum Islam dan fatwa keagamaan lainnya (Berkah, 2012).
Secara historis pembentukan Majlis
Tarjih dilatarbelakangi adanya kekhawatiran  bahwa  perbedaan (ikhtilaf) yang  terjadi  dalam  masyarakat  muslim,
masuk ke dalam oraganisasi Muhammadiyah  sehingga  menghambat kemajuannya (Muttaqin, 2018). Karena itu,
Majlis  Tarjih  dibentuk  dalam  rangka mengeluarkan  fatwa  dan    memastikan hukum tentang masalah yang
diperselisihkan  masyarakat  muslim,  baik masalah  yang  ada nash -nya  maupun  yang tidak (Nasih, 2013). Dalam perkembangan selanjutnya, Majlis Tarjih ini juga dimaksudkan sebagai
forum pengembangan pemikiran keislaman dengan  menyusun  keanggotaannya  dari kalangan  ulama  dan  cendekiawan  dari berbagai  disiplin  ilmu  yang  dilaksanakan secara rutin.
Sebagai  lembaga  ijtihad,  yang didalamnya  berkumpul  para  ulama  dan cendekiawan  dari  berbagai  disiplin  ilmu, maka  sistem  pengambilan  keputusan hukum yang ditempuh Majlis Tarjih adalah melaui forum musyawarah,(Bakhtiar, 2017)  sehingga  hukum  yang  diputuskan lembaga  tarjih  bukan  merupakan  hasil ijtihad  perorangan,  tetapi  sebagai  hasil musyawarah  secara  kolektif  atau ijtihad jama’I (Rosyadi, 2012) . Walaupun demikian, suatu kelemahan dan merupakan konsekwensi  logis  dari  sistem  ini  adalah bahwa  tidak  semua  permasalahan  yang dibahas  dapat  diputuskan  dan  sekaligus disepakati  hukum-hukumnya,  sehingga tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya ―penawaran‖ atau bahkan ikhtilaf . Mengenai  sistem  yang  ditempuh Majlis  Tarjih  dalam  rangka  memastikan ketentuan hukum tentang masalah-masalah yang  berkembang  dalam  masyarakat,  hal ini  secara  gamblang  dijelaskan  dalam Putusan  Muktamar  Tarjih  Muhammadiyah bahwa:
a. Dasar mutlak untuk berhukum dalam agama  Islam  adalah  al-Qur’an  dan al-Hadits;
b. Bahwa  dalam  menghadapi  soal-soal yang  terjadi  dan  sangat  mendesak untuk  diamalkannya,  mengenai  hal- hal  yang  tidak  bersangkutan  dengan ibadah mahdhah, padahal  alasan
atasnya  tidak  terdapat nash yang sharih baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, maka dipergunakan alasan dengan  jalan ijtihad dan  istinbath atas nash-nash yang  ada,  melalui persamaan illat ;  sebagaimana  telah dilakukan  oleh  Ulama Salaf  dan Khalaf.
Dari kutipan di atas dapat difahami bahwa,  jalan  yang  ditempuh  Majlis  Tarjih dalam  memastikan  ketentuan  hukum adalah  sebagai  berikut:  dalam  masalah- masalah ( aqidah, ibadah mahdhah, mu’amalat  dan    akhlaq )(Bus,  2020)  yang dalam  al-Qur’an  atau  al-Sunnah  shahihah terdapat  nashnya  yang  sharih,  maka ketentuan hukumnya didasarkan atas nash- nash tersebut;  atau    jika  terjadi ta’arudh al-Adillah , maka dilakukan tarjih.
Sementara terhadap masalah-masalah yang tidak  bersangkutan  dengan  bidang  ibadah mahdhah ,  yang  tidak  terdapat nash -nya yang  sharih  baik  dalam  al-Qur’an  ataupun al-Hadits,  maka  Majlis  Tarjih  memastikan ketentuan  hukumnya  dengan  jalan ijtihad dan istinbath melalui  persamaan  illat ( qiyas ) (Putra, 2017).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diambil beberapa pengertian.
Pertama , pembentukan Majlis Tarjih  adalah  urgen  sekali  dalam  rangka pergerakan  Muhammadiyah  di  bidang keagamaan.(Nurhayati  et  al.,  2019)  Majlis ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran alternatif, terutama di bidang  hukum  Islam.  Harapan  demikian cukup  beralasan  mengingat  kondisi  umat Islam  (Indonesia)  yang,  tidak  berbeda dengan  umat  Islam  di  negara-negara muslim lainnya, masih mengalami stagnasi pemikiran (kebekuan ijtihad) dan kebingungan  sikap  akibat  banyaknya madzhab  atau  aliran  yang  berkembang  di kalangan umat Islam.
Kedua ,
Dalam
konteks Muhammadiyah,  tarjih  adalah  sebuah majlis  atau  ―lembaga  hukum‖(Fitriyani,
2010)  yang  tidak  saja  melakukan  tarjih  – seperti yang dilakukan ulama ushul–, akan tetapi  juga  membahas  masalah-masalah tertentu  dengan  cara  ijtihad  dan istinbath . Dengan demikian, ruang lingkup bahasannya adalah meliputi bidang keagamaan  dan  sosial  kemasyarakatan; mencakup berbagai masalah yang berkaitan  dengan  aspek:  aqidah,  ibadah (mahdhah ), mu’amalat,  dan  akhlaq (etika dan moralitas). Namun demikian, dipilihnya  nama  ― Majlis  Tarjih ‖  adalah untuk menunjuk spesifikasi bidang kerjanya, yaitu mengadakan penelitian dan kajian  terhadap  landasan-landasan  (al- Qur’an  dan Sunnah) yang lebih kuat untuk menjadi  pengamalan  ajaran  Islam;  baik dalam  bidang  aqidah,  ibadah  maupun mu’amalat .
Ketiga ,  sebagai  ― lembaga  hukum ‖,
Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  mempunyai tugas  yang  cukup  berat,(Irfan,  n.d.)  tidak hanya  membahas  masalah-masalah  hukum yang  akan  difatwakan  kepada  umat  dan membahas  problem  aktual  yang  muncul dalam  masyarakat  sebagai  jawaban  Islam terhadap  tantangan  zaman;  tetapi  juga mensosialisasikan keputusan-keputusan
Majlis  kepada  jama’ah  khususnya  dan umat Islam umumnya.

## Reformulasi Tarjih
Diantara tugas berat yang diamanatkan  kepada  setiap  gerakan  tajdid, tak  terkecuali  Muhammadiyah,  adalah usaha  dan  pemikirannya  untuk  senantiasa mengaktualisasikan  hukum  selaras  dengan perkembangan  kehidupan  masyarakat.  Hal demikian  setidaknya  didasarkan  pada  dua hal: Pertama ,  keyakinan  atas  universalitas syari’at  Islam: Kedua ,  kesadaran  dan kesepakatan bahwa hukum Islam formulasi hasil ijtihad itu mengalamai perubahan dan perkembangan  selaras  dengan  perubahan keadaan dan perkembangan zaman. Tentunya,  sebagaimana  disepakati,  bahwa tugas  ini  lebih  diimplementasikan  pada ajaran Islam yang berkaitan dengan bidang mu’amalat dalam arti luas; seperti masalah
sosial kemasyarakatan dan masalah- masalah  kemanusiaan  lainnya.  Bahkan dalam  bidang  inipun  dibatasi  hanya  pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya  didasarkan  atas  dalil  yang zhanni .  Sementara  dalam  bidang  aqidah dan  ibadah  mahdhah  tidak  mungkin  dapat terjadi  perubahan  dan  perkembangan hukum.
Secara  historis,  usaha-usaha  untuk mengaktualisasikan  hukum  Islam  ini  telah dimulai  sejak  masa  shahabat,  kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya hingga  sampai  periode madzhab  arbaah (ulama  empat  Madzhab  fiqih),  yang kemudian  memunculkan  berbagai  aliran mazdhab.  Munculnya  karya-karya  besar dari  imam-imam  madzhab  merupakan bukti  otentik  dari  usaha-usaha  keras mereka  dalam  mengaktualisasikan  hukum Islam  pada  zamannya,  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  yang  mengitarinya. Bahkan, para imam madzhab ini tidak saja berhasil dalam mem-formulasikan sejumlah  ketentuan  hukum  dari  masalah- masalah yang berkembang pada zamannya, akan  tetapi  mereka  secara  cemerlang  juga berhasil  merumuskan  metodologi  atau kaidah-kaidah istinbath yang  oleh  para ulama  hingga  hari  ini  masih  diakui validitas dan keakuratannya. Periode inilah yang dalam perspektif sejarah perkembangan  pemikiran  Islam  disebut sebagai periode keemasan Islam.
Pada periode pasca imam madzhab (mulai  sekitar  abad  ke  4  H),  dunia pemikiran  Islam  mengalami  masa  vacum, dan  yang  terjadi  adalah  pertumbuhan  dan perkembangan madzhab itu sendiri. Dinamika  dan  kreatvitas  tinggi  untuk mengaktualisasikan  hukum  Islam  seperti yang  pernah  dilakukan  para    ulama sebelumnya, dapat dikatakan tiada berkembang  lagi  dikalangan  intelektual muslim. Sisa-sisa kreativitas dan keberanian  intellektual  yang  ada  banyak yang  hanya  merujuk  pada  tokoh  imam madzhab,  bahkan  masa  ini  segera  disusul oleh  masa  dengan  tingkat  kreativitas  dan
orsinalitas  intellektual  yang  lebih  rendah, yakni  masa  Syarah  dan  masa  Hasyiyah. Masa inilah yang dalam sejarah perkembangan  pemikiran  Islam  sering dikenal  dengan  masa  kemandekan  dalam pemikiran  Islam,  termasuk  hukum  Islam. Dari sinilah tradisi taqlid semakin menguat dan  muncul  anggapan  bahwa  pintu  ijtihad telah tertutup.
Dengan demikian, kaitannya dengan  pemikiran  hukum  Islam,  pada periode  pertengahan  ini  paling  tidak terdapat  dua  fenomena  yang  berkembang di dunia Islam, yakni:  kemandegan ijtihad, yang  membuat    umat  Islam  terjerumus  ke fikiran taqlid; dan ke-anekaragaman madzhab, yang seringkali dianggap membingungkan umat. Akibat  lebih lanjut dari  kondisi  ini  adalah  munculnya  sikap pesimis  di  kalangan  umat  Islam.  Keadaan demikian  berlangsung  cukup  lama,  hingga muncullah  tokoh-tokoh  pemikir  muslim beserta  gerakan-gerakannya  (sekitar  awal abad  ke-19  M)  yang  berarti  menandai munculnya  era  baru  yang  disebut  zaman kebangkitan  Islam.  Misalnya,  Mohammad ibn  Abd  al-Wahab  di  Saudi  Arabia, Mohammad  Abduh  di  Mesir,  dan  Ahmad Dahlan  dengan  Muhammadiyah-nya  di Indonesia.
Pada  periode  kebangkitan  Islam, menurut  Amir  Syarifuddin(Syarifuddin, 1993,  pp.  121–125),    bahwa  dalam  usaha untuk  mengembalikan  aktualitas  hukum Islam,  dan  menjembatani  jarak  antara hukum  Islam  sebagai  ajaran  teoritis  — sebagaimana  tertuang  dalam  kitab-kitab fiqh  hasil  pemikiran  mujtahid—  dengan kebutuhan  masyarakat  masa  kini  (praktis), terlihat  bahwa  ada  beberapa  corak  atau cara  yang  dikembangkan  di  negara-negara muslim, yaitu:
Pertama ,  berbentuk  kebijaksanaan administratif.  Misalnya,  aturan  adanya pencatatan  perkawinan  dan  batas  usia perkawinan  yang  pernah  diterapkan  di Mesir  menjelang  munculnya  undang- undang  perkawinan. Kedua ,  berbentuk aturan  tambahan,  yang  berarti  tanpa
mengubah  dan  mengurangi  materi  fiqh yang  sudah  ada,  dibuat  suatu  aturan  yang bersifat jalan keluar hingga masalah sosial dapat  diatasi.  Metode  ini  ditempuh  karena fiqh  menurut  apa  adanya  tidak  menjamin suatu  keadilan  menurut  pandangan  secara umum dalam masyarakat. Ketiga , berbentuk talfiq, yaitu menyusun beberapa pemikiran  atau  hasil  ijtihad  dalam  suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya  seperti  baru.  Hal  ini  terjadi karena jika digunakan satu hasil pemikiran fiqh  tertentu  dalam  menghadapi  suatu masalah  dalam  keseluruhanya  terlihat  ada titik-titik  lemah  yang  menyebabkan  fiqh tersebut  kehilangan  aktualitasnya.  Oleh karena  itu,  bagian-bagian  tertentu  dari suatu  madzhab  yang  masih  mengandung daya  aktualitas  digabung  menjadi  satu sehingga masalahnya dalam bentuk keseluruhan  menjadi  aktual,  meskipun berasal  dari  hasil  ijtihad  yang  berbeda.
Keempat, yaitu  re-interpretasi  dan reformulasi,  terutama  bagian–bagian  fiqh yang  dirasakan  tidak  aktual  lagi  dalam kondisi  tertentu  dikaji  ulang  dalilnya, terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah dikaji  dan  dijelaskan  oleh  imam  mujtahid untuk  menghasilkan  fiqh  pada  masanya, kembali  dikaji  dan  di  interpretasikan  lagi sesuai  dengan  model  hukum  dan  tuntutan masyarakat  masa  kini.  Formulasi  baru  ini dapat  saja  dituangkan  dalam  bentuk undang-undang ataupun berbentuk fatwa.
Dari  keempat teori re-aktualisasi yang  berkembang,  tampaknya  Majlis Tarjih  Muhammadiyah  menempuh  cara yang  terakhir,  yakni  re-interpretasi  dan reformulasi.  Hal  ini  barangkali  didasarkan pada  pandangan  bahwa,  ketiga  cara  yang disebut  pertama  terkesan  hanya  berbentuk penyelesaian    yang  bersifat  sementara  dan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.
Cara  demikian  menunjukkan  ketidak beranian  ulama  fiqh  untuk  mengkaji  dan membongkar  kembali  hasil  temuan  imam mujtahid  terdahulu,  walaupun  mereka merasa perlu mengkaji ulang terhadap fiqh
tersebut. Teori reinterpretasi dan reformulasi  yang  dikembangkan  Majlis Tarjih  dalam  rangka  mengaktualisasikan hukum  Islam  adalah  sejalan  dengan  jati diri  Muhammadiyah  sebagai  gerakan tajdid.

## Metodologi Fiqh Muhammadiayah
Permasalahan yang kemudian muncul  adalah,  bagaimana  metodologi yang  dikembangkan  Majlis  Tarjih  dalam usahanya untuk menginterpretasikan nash- nash al-Qur’an  dan  as-Sunnah  untuk merumuskan  dan  menghasilkan  ketentuan hukum.  Pertanyaan  ini  semakin  mendesak untuk  diajukan  ketika  Muhammadiyah menyatakan  diri  tidak  bermazdhab.  Untuk menjawab  pertanyaan  ini,    dapat  dikutip dari  penjelasan  Azhar  Basyir  (Ahmad Azhar  Basyir,  1994,  pp.  279–281)  yang menuliskan  bahwa  pokok-pokok manhaj Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  adalah sebagai berikut:(Alimuddin, 2015)
a. Dalam  beristidlal,  landasan  utama adalah  Al-Qur'an  dan  Sunnah Shahihhah (Maqbullah). ijtihad dan istinbath  berdasarkan  hal-hal  yang tidak  disebutkan  dalam  teks  dapat dilakukan  selama  tidak  berkaitan dengan bidang ta’abuddi dan benar- benar  ditujukan  untuk  mengisi kehidupan  manusia.  Dengan  kata lain,  Majelis  Tarjih  menerima ijtihad,  termasuk  qiyas  sebagai salah satu metodenya.
b. Putusan  ijtihad  dilakukan  melalui musyawarah,  sedangkan  persoalan ijtihadiyah diputuskan dalam ijtihad  jama’i.  Pendapat  salah  satu anggota  Majelis  Tarjih  tidak  dapat dianggap sebagai pendapat Majelis.
c. Dalam menyusun ketentuan hukum, Majelis Tarjih tidak mengingat  mazhab  mana  pun, tetapi pendapat imam mazhab dapat dipertimbangkan asalkan sesuai Al- Qur'an  dan  Sunnah  atau  prinsip- prinsip dasar lainnya.
d. Majelis  Tarjih  memiliki  prinsip terbuka  dan  toleran  dan  tidak menganggap  keputusannya  sendiri
sebagai yang paling benar.
Keputusan dibuat berdasarkan argumentasi  yang  paling  kuat  pada saat keputusan itu dibuat.
Perubahan  keputusan  kemudian terbuka  untuk  siapa  saja  selama argumen  yang  lebih  kuat  dapat dibuat.  Oleh  karena  itu  sangat mungkin  bagi  Majelis  Tarjih  untuk mengubah keputusannya.
e. Hanya dalil mutawatir yang
digunakan dalam menentukan ajaran akidah.
f. Keputusan  Majelis  Tarjih  dapat berasal  dari  ijma  Sahabat  Nabi SWA.
g. Untuk  dalil  berta’arudh,  dapat menggunakan metode al-jamu
wataufiq, jika tidak memungkinkan diperbolehkan menggunakan
metode tarjih.
h. Saddudz  dzarai  dapat  digunakan Majelis  Tarjih  untuk  Menghindari fitnah dan mahsada.
i. Majelis Tarjih mengizinkan penggunaan  Talirul  Ahqam  untuk memahami  dalil-dalil  hukum  Al- Qur'an  dan  Sunnah  selama  mereka konsisten  dengan  tujuan  Syariah. Aturan; al hukmu yaduru ma'ailtrain  wu  judan  wa  adaman mungkin  berlaku  dalam  kasus- kasus tertentu.
j. Majelis Tarjih menggunakan argumen untuk menetapkan hukum secara  komprehensif,  lengkap  dan bulat, bukan secara terpisah, sejauh mereka terkait.
k. Majelis  Tarjih  dapat  menerima generalisasi  takhshish  dari  Al- Qur'an tentang Hadis Ahad, kecuali di bidang Aqidah.
l. Di  bidang  Aqidah,  klausa  yang diturunkan  dari  Al-Qur'an  dan Sunnah, Majelis Tarjih dapat menerapkan  akal  dan  menerima
pemahamannya  selama  diketahui latar  belakang  dan  tujuannya.
Konsep "mendahulukan nash daripada  akal"  relatif  fleksibel dalam  menghadapi  kondisi  dan situasi.
m. Mengenai  kewajiban  Nabi  yang tertuang dalam al-umuru ad- dunyawiyah, Majelis Tarjih memandang  bahwa  penggunaan akal sangat diperlukan untuk mencapai  tujuan  utama  syariat Islam,  yaitu  kemaslahatan  hidup yang dipikirkan.
n. Untuk  memahami  teks  Musytarak, Majelis  Tarjih  dapat  menerima penafsiran teman.
o. Dalam memahami teks-teks tentang iman, Majelis Tarjih lebih mengutamakan  makna  eksplisit daripada  Takwil.  Saran  dari  rekan- rekan  di  bidang  iman  tidak  boleh diterima.
p. Majelis  Tarjih  mengikuti  jalan itjihad dan meliputi:
1. Ijtihad  bayani,  yaitu  ijtihad terhadap  teks  mujumal,  baik karena makna yang dimaksud tidak jelas, atau karena lafadz mengandung  makna  ganda (musytarak), atau karena makna  lafadz  dalam  ekspresi kontekstual  yang  lebih  besar. Adanya  dalil  yang  seolah- olah  diambil  dari  makna (mutasyabih)  atau  tarjih  dari jalan al-jam.
2. Ijtihad  qiyasi  dimaksudkan untuk menganalogikan
hukum-hukum yang disebutkan dalam teks dengan masalah  baru  yang  tidak  ada hukumnya  dalam  teks  karena persamaan Illat.
3. Ijtihad istishlahi, yaitu Ijtihad tentang  hal-hal  yang  tidak disebutkan secara khusus dalam  teks,  atau  tidak  ada teks  tentang  hal-hal  yang
serupa  sama  sekali.  Dalam kasus  seperti  itu,  penilaian hukum  di  bawah  Illat  akan mendukung.
q. Ada  beberapa  aturan  penggunaan hadis yang berujung pada keputusan  Majelis  Tarji  (Faradilla, 2017):
1. Hadits  mauquf  tidak  dapat digunakan sebagai bukti;
2. Hadis  mauquf  yang  dihukum mauquf dapat menjadi hujjah
3. Hadits  mursal  shahabi  dapat digunakan  sebagai  dalil  jika ada kalina yang menunjukkan hubungan Sanad.
4. Hadits-hadits  mursal  tabi’ saja  tidak  bisa  dijadikan hujjah.
5. Hadits lemah yang menguatkan secara kuat tidak dapat  dijadikan  hujjah  tanpa narasi yang banyak macamnya.  Ada  Karina  yang bisa  dijadikan  hujjah,  sesuai dengan  Al-Qur'an  dan  As- Sunnah yang shahih.
6. Dalam  menilai  perawi  hadits, jarh  didahulukan  dari  ta'dil ketika ada bukti yang kredibel  berdasarkan  syariat, tetapi  tadlis  tidak  merugikan keadilan.
Dari  penjelasan    di  atas  tampak jelas bahwa, kegiatan ijtihad   dan istinbath hanya dibolehkan dalam bidang yang tidak bersangkutan dengan bidang ibadah mahdhah. Inipun  terbatas  pada  masalah- masalah  yang  tidak  terdapat  nashnya secara  sharih  dalam  al-Qur’an  dan  as- Sunnah yang shahih. Ijtihad yang dilakukan  Majlis  Tarjih  adalah Ijtihad Jama’i ,  pelaksanaan ijtihad  jama’i adalah selaras  dengan  Majlis  Tarjih  sebagai sebuah  lembaga  istinbath  hukum  yang  di dalamnya  berkumpul  para  ulama  dari berbagai disiplin ilmu.
Pada prinsipnya sistem berfikir atau metode  ijtihad  yang  dikembangkan  Majlis Tarjih dalam rangka memasatikan ketentuan  hukum  berdasarkan nash-nash al-Qur’an  dan  al-Hadits  adalah  sama  atau masih  berada  dalam  kerangka  metodologi yang  dikembangkan  para  ulama  imam madzhab
( madzhahib al-Arba’ah ).
Seperti, qiyas,  maslahah  (mursalah), saddudz-dzariah,  istishab ,  dan  sebagainya (Abdurrahman, 2002). Menurut istilah ulama fiqih, seperti yang  dikutip  Ibrahim  Hosen,  bahwa bermadzhab  tidak  hanya  berarti  mengikuti hasil  ijtihad  seorang  imam  mujtahid ( mujtahid muthlaq mustaqil ) tentang hukum  suatu  masalah:  akan  tetapi  juga berarti  mengikuti  kaidah-kaidah  istinbath (yang dipergunakan untuk menggali hukum)  yang  dirumuskannya.  Dengan demikian, jika  batasan  bermadzhab  di atas disepakati  pula  sebagai  kriteria  (  untuk menentukan apakah seseorang bermadzhab atau  tidak)  maka  tampak  jelas  bahwa Muhammadiyah adalah bermadzhab: dalam  arti  bahwa,  dalam  menggali  dan memastikan  ketentuan  hukum  tentang suatu  masalah.  Majelis  Tarjih  masih mengikuti  (baca:  menggunakan)  kaidah- kaidah  istinbath  atau  sistem  berfikir  yang dirumuskan  oleh  imam  madzhab,  dan belum  mampu  merumuskan  metodologi tersendiri yang baru.
Menurut  Abu  al-Hasan  al-  Kayya, seperti  yang  ditulis  Imam  Nawawi  dalam kitabnya Syarh al-Muhazzab (Imam Nawawi,  n.d.,  p.  55),    Bahwa  bagi  para ulama  yang  tidak  sanggup  merumuskan kaidah-kaidah istinbath, yaitu para mujtahid muntasib atau mujtahid madzhab , mujtahid fatwa dan mujtahid tarjih, apabila mereka    melakukan  ijtihad  hukum,  maka mereka  wajib  bermadzhab,  dan  wajib berpegang  pada  kaidah-kaidah  istinbath yang dikembangkan imamnya.
Apa yang
diupayakan Muhammadiyah  melaui  Majlis  Tarjih-nya adalah    upaya  terobosan  dalam  membuka pintu  ijtihad  dan  memberi  solusi  terhadap
umat dalam bermadzhab. Walaupun demikian,  satu  hal  lain  yang  perlu  juga diperhatikan  adalah  pernyataan  Jalaluddin Rakhmat(Rakhmat, 1988), bahwa sebenarnya  masalah  ijtihad  bukanlah masalah  mau  atau  tidak  mau:  akan  tetapi masalah mampu atau tidak mampu.

## Analisis Terhadap Fiqh Tarjih
Seperti  telah  dijelaskan  di  atas bahwa  sebagai  lembaga  hukum,  bidang kajian  Majlis  Tarjih  tidak  terbatas  kepada masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan keagamaan  ( aqidah dan ibadah );  namun juga mencakup
bidang sosial kemasyarakatan  ( mu’amalat ),  problem- problem  aktual  yang  muncul  dalam kehidupan masyarakat masa kini.(Muhammadiyah, 2010) Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah yang  memformulasikan  ajaran  Islam  ke dalam  empat  bidang,  yaitu: Aqidah,
Akhlaq, Ibadah ( mahdhah ) dan mu’amalah dunwiyah ( ibadah  ‘am ).  Keempat  aspek ajaran Islam ini merupakan keasatuan yang utuh,  sehingga  harus  dikaji  dan  di  fahami secara komprehensif. (Mulkhan, 1994)
Dari hasil penelitian
Munir
Mulkhan dengan  pendekatan  kuantitatif  ia meneliti  secara  cermat  buku-buku  yang mengumpulkan  hasil  kerja  Majlis  Tarjih.
Dengan
pengklasifikasian bidang sebagaimana Muhammadiyah
memformulasikan  ajaran  Islam  ke  dalam empat bidang, analisis statistik menunjukkan bahwa:
Dari buku HPT (Himpunan Putusan Tarjih)  yang  memuat  bahasan  setebal  374 halaman;  bahasan  mengenai  mu’amalat hanya sekitar 33 halaman atau sekitas 9 %; khusus mengenai masalah yang berhubungan  dengan  bidang  ekonomi, hanya  sepertiga  atau  sekitar  2.5%;  dan bahasan  masalah  akhlaq  hampir  tidak dibahas.  Kemudian  dari  buku  tanya  jawab agama  1  dan  2  susunan  Tim  Tarjih  PPM yang  seluruhnya  meliputi  289  judul pertanyaan. Diperoleh hasil bahwa: masalah  mu’amalat  hanya  terdiri  dari
sekitar 76 judul atau 24 % dari keseluruhan topik  bahasan;  dari  76  judul  tersebut  yang secara langsung ataupun tidak berhubungan  dengan  masalah  ekonomi hanya  11  judul  atau  seitar  4  %;  dan masalah  akhlaq  hampir  tidak  dibahas. Selanjutnya  jika  dilihat  dari  halaman  yang dipergunakan  untuk  membahas  masalah dalam buku Tanya Jawab ini, maka jumlah halaman yang membahas masalah mu’amalat  sekitar  91  halaman  dari  492 halaman atau sekitar 20 %; smentara yang membahas  masalah  ekonomi  sekitar  25 halaman  atau  hanya  sekitar  5  %.(Mulkhan & Ar, 1985)
Dari  hasil  penelitian  di  atas    dapat disimpulkan  bahwa  ,    buku  HPT (Himpunan Putusan Tarjih) (Hayati, 2006) maupun  buku  Tanya  Jawab  tersebut disusun  berdasarkan  masalah  yang  sedang berkembang ataupun masalah yang diajukan  masyarakat,  dan  kecenderungan di  atas    memberikan  indikasi  minimnya minat terhadap masalah sosial kemasyarakatan.  Bahkan,  dari  sisi  metode pembahasannya  yang  hanya  melakukan tarjih  (karena  lebih  banyak  menyangkut bidang aqidah dan ibadah).
Pembentukan Majlis Tarjih
sebagai lembaga istinbath hukum merupakan  upaya  kreatif  dalam  membuka pintu  ijtihad  dan  melahirkan  ―konsep doktrin‖  yang  bisa  dipegang  umat  di tengah  suasana  kebingungan  sikap  yang diakibatkan oleh keragaman madzhab yang ada.(Muthohirin,  2013)  Dua  orientasi  ini bagaikan dua kutub yang saling berlawanan;  jika  semangat  ijtihad  yang lebih dikembangkan, maka tidak bisa tidak ia harus memberikan kebebasan perbedaan pendapat,  yang  berarti  orientasi  doktrinasi umat harus dikurangi, dan sebaliknya.

## KESIMPULAN
Sebagai  salah  satu  lembaga  yang memproduksi hukum dan mengembangkan ijtihad,  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  ke depan  harus    melakukan  kegiatan  yang
lebih  progresif  dan  antisipatif  dengan menempatkan  masalah  pemahaman  Islam dalam  pengertian  yang  lebih  luas.  Oleh karena  itu  re-orientasi  visi  dan  pemikiran (khususnya  terkait  dengan  metode  dan objek ijtihad) merupakan langkah mendesak yang perlu menjadi prioritas. Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dalam program kerja ijtihadnya lebih berorientasi  pada  persoalan  yang  bersifat ibadah dan akhlak pada perlu di kaji ulang untuk  lebih  berorientasi  pada  persoalan mu’amalat (sosial kemasyarakatan).
Jika  orientasi  utama  Majelis  Tarjih lebih  banyak  pada  pada  penyelesaian perbedaan  pendapat  yang  berkembang dalam masyarakat dengan mencari landasan  dalil  yang  rajih,  maka  fungsi Majlis Tarjih sebagai pembimbing kehidupan  keagamaan  umat  justru  akan semakin  sulit  berkembang  bahkan  akan mengalami  reduksi,  hal  ini  mengingat perubahan  sosial  yang  semakin  cepat  di berbagai  bidang.  Lebih  jauh  dari  itu  jika kecenderungan  pendekatan  majlis  tarjih seperti  itu,  justeru  akan  mengakibatkan Majelis  Tarjih  terjebak  pada  masalah krusial  tanpa  adanya  kesempatan  untuk mengembangkan pemikiran alternatif.
Itulah  sebabnya  Muhammadiyah  harus terus  melakukan  reformasi  khususnya dalam metode ijtihad hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.  F.  (2012).  Integrasi  Pendekatan Bayani,  Burhani  dan  Irfani  dalam Ijtihad Muhammadiyah. Ahkam , XII .
Abdurrahman,  A.  (2002). Manhâj  Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi . Pustaka Pelajar.
Achmad  Jainuri.  (1995).  Theological Foundation  of  the  Islamic  Reform Movement. Ulumul Qur’an , VI (3), 41. Ahmad Azhar Basyir. (1994). Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar
Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi . Mizan.
Alimuddin,  A.  (2015).  Urgensi  Lembaga Ijtihad Muhammadiyah dan
Perubahan  Sosial. Al-Risalah  Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 198–204. Bakhtiar,  B.  (2017).  Corak  Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam , 8 (1), 77–91.
Benda,  H.  J.  (1980). The  Crescent  and Rising  Sun,  Indonesian  Islam  Under the Japanese Occupation: 1942-1945 .
Pustaka Jaya.
Berkah, D. (2012). Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah. Jurnal Hukum Islam . Burhani, M. (2020).
Muhammadiyah_jawa_-
_ahmad_najib_burhani. pdf .
Bus,  Y. (2020). Majelis  Tarjih Dan Tajdid Sebagai  Pemengang  Otoritas  Fatwa Muhammdiyah. Jurnal  Al-Ahkam , 11 (2), 149–168. Deliar  Noer.  (1991). The  Modernist Moslem  Movement  in  Indonesian .
LP3ES.

## Faradilla,  S.  (2017). TAKHRIJ  HADITS TERHADAP KITAB HIMPUNAN
PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH. Universitas Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau. Fitriyani,  F.  (2010).  Organisasi  Islam  dan Pengembangan  Hukum  Islam  di Indonesia. Al-Ulum , 10 (1), 73–90. Hayati,  I.  N.  (2006).  Kajian  Tematis Keputusan-keputusan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  tentang  Perempuan. Millah:  Jurnal  Studi  Agama ,  243– 260.
Imam Nawawi. (n.d.). Syarh Muhazzab . Ira  M.  Lapidus.  (1989). A  History  of Islamic Societies . CUP.
Irfan,  N.  (n.d.). Istinbat  hukum  Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pengharaman rokok . Jayadi,  H.  M.  (n.d.). Muhammadiyah Sebagai  Gerakan  Tajrid  dan  Tajdid . Perwira Media Nusantara (PMN).
Karel  Steenbrink.  (1995). Comrade  In Contention:  Dutch  Colonials  and Islam in Indonesia . Mizan.
Majelis  Tarjih  Muhammadiyah.  (1990).
Muqaddimah
AD-ART Muhammadiyah . Mas’udi,  M.  F.  (1995).  Need  to  Build  a Theological Framework. Ulumul Qur’an , VI , 20.
Mitsuo  Nakamura.  (1983). The  Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in A Central Javanese Town . UGM Press.
Muhammad  Abu  Zahrah.  (1958). Ushul Fiqh . Dar al-Fikr al-Araby.
Muhammadiyah,  P.  P.  (2010).  Tanfidz Keputusan  Muktamar  Satu  Abad Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah .
Mulkhan, A. M. (1994). Masalah-masalah teologi  dan  fiqh  dalam  Tarjih Muhammadiyah . Sipress. Mulkhan,  A.  M.,  &  Ar,  S.  (1985).
Perkembangan
pemikiran
Muhammadiyah  dari  masa  ke  masa: menyambut  Muktamar  ke-41 .  Dua Dimensi. Muthohirin,  A.  (2013). Analisis  Metode
Irfani  dalam  Istimbath  Hukum  Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah . University of Muhammadiyah Malang. Muttaqin,  I.  (2018).  PERAN  MAJELIS TARJIH DALAM PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA TAHUN 1927-
1985. Ilmu Sejarah-S1 , 3 (7).
Nasih,  A.  M.  (2013).  Lembaga  Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga  Majlis  Tarjih  dan  Lajnah Bathsul  Masail). Journal  de  Jure ,
5 (1).
Nurhayati,  S.,  Idris,  M.,  &  Burga,  M.  A.-
Q.  (2019). Muhammadiyah  dalam Perspektif  sejarah,  organisasi,  dan sistem nilai . TrustMedia Publishing.
Putra,  M.  A.  (2017). Penggunaan  media telekonferensi dalam akad nikah studi
komparatif  Lembaga  Bahtsul  Masa’il
NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah .  Jakarta:  Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah.
Rahmawati, Y., Masyhana, T. F.,
Muhandis,  M.  A.,  &  Hariyanti,  F. (2017).  Sejarah  Pembaharuan  Islam Indonesia  Di  Era  Modern  ―Purifikasi Dan Moderniasi.‖ Agama Islam . Rakhmat, J. (1988). Ijtihad: Sulit
Dilakukan,  Tetapi  Perlu,  Ijtihad
Dalam Sorotan . Mizan.
Rifyal Ka’bah.  (1995).  Dibutuhkan Ideologi  Akademis. Ulumul  Qur’an ,
VI (2). Rosyadi,  I.  (2012). Fatwa  Tarjih  sebagai Hasil  Ijtihad  Jama’i  Majelis  Tarjih Muhammadiyah . Said, B. M. (1984). Mafhum Tajdid al-Din . Jami’ah umul Qura.
Syarifuddin, A. (1993). Pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam . Angkasa Raya.