## IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA: KPK SEBAGAI UPAYA MENGATASI KASUS KORUPSI DI INDONESIA
Dwi Wulandari 1 , Dinie Anggraeni Dewi 2
(Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesias Kampus Cibiru, Indonesia)
Jl. Pendidikan No. 15 Bandung, Jawa Barat.
mail: 1 dwiwulandarii@upi.edu , 2 dinieanggraenidewi@upi.edu Receive: 05/03/2021 Accepted: 05/03/2021 Published: 28/03/2021

## Abstrak
Kasus korupsi sudah bukan masalah baru bagi suatu negara. Masalah ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Permasalahan korupsi juga dialami oleh  bangsa  Indonesia,  bahkan  kasus  korupsi  di  Indonesia  sudah  sangat mengkhawatirkan.  Hingga  kini  bangsa  Indonesia  masih  berupaya  untuk mengatasi  permasalahan  korupsi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  nilai-nilai  Pancasila sebagai  upaya  mengatasi  permasalahan  yang  ada  di  Indonesia,  khususnya terhadap  permasalahan  korupsi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  menunjukkan dengan  adanya  pancasila  dan  nilai-nilai  pancasila  dalam  kehidupan  dapat mengatasi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: Masalah, Korupsi, Pancasila

## Abstract
Corruption cases are not a new problem for a country. This problem has been happening for decades. The problem of corruption is also experienced by the Indonesia people, even cases of corruption in Indonesia are very worrying. Until now, the Indonesia people are still trying to solve the problem of corruption. In this regard, this study aims to determine how much influence the values of Pancasila are in an effort to overcome problems that exist in Indonesia, especially on the problem of corruption in Indonesia. This study uses a qualitative  approach.  Based  on  the  research  results,  it  shows  that  the  existence  of Pancasila and the values of Pancasila in life can overcome the problem of corruption that occours in Indonesia.
Keywords: Problems, Corruption, Pancasila
Vol. 5– No.1, year (2021), page 565-579
| ISSN 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) |

## Pendahuluan
Seperti  yang  kita  ketahui bahwa  berita-berita  yang  ada  baik pada  televisi  maupun  media  sosial lainnya  pasti  akan  memberitakan tentang  kasus  korupsi  yang  terjadi  di negara kita khusunya ngera Indonesia dapat kita  lihat seperti misalnya yang terjadi  kepada  pelaku  tindak  pidana korupsi  RJ  Lino.  Pada  kasus  korupsi yang  terjadi  kali  dilakukan  oleh mantan  direktur  utama  PT  Pelindo  II. Kasus  ini  dipublikasikan  disalah  satu web  Kompas.com,  berikut  berita terkait  kasus  korupsi  yang  terjadi.
Seperti yang tertuang dalam Kompas.com menyatakan bahwa lamanya  penyidikan  yang  dilakukan oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi
(KPK),  terhadap  mantan  Direktur Utama  PT  Pelindo  II  yang  bernama Richard  Joost  atau  biasa  di  sebut sebagai  RJ  Lino,  ia  menjadi  tersangka kasus  korupsi  karena  ia  melakukan kerugian  terhadap  keuangan  negara. Seperti yang sudah kita ketahui dalam media  tersebut  menyatakan  bahwa adanya penahanan terhadap tersangka  yang  melakukan  korupsi pengadaan  QCC  pada  PT  Peindo  II  ini terjadi  pada  bulan  Desember  pada tahun  2015,  KPK  menyatakan  bahwa RJ Lino  inilah yang menjadi tersangka kasus  tersebut  sehingga  RJ  Lino  di ditahan selama 5 tahun.
Dapat dilihat dari kasus korupsi  yang  ada  di  Indonesia,  ini menunjukan    bahwa  permasalahan korupsi  di  Indonesia  ini  bukanlah masalah  baru  bagi  negara  kita. Masalah  korupsi  ini  bahkan  sudah terjadi  bahkan  sudah  berpuluh-puluh tahun  yang  lalu.  Banyak  yang  belum mengetahui bahwa sebenarnya
korupsi ini sudah terjadi dan
berkembang  sejak  zaman  belanda masih  menjajah  negara  kita.  Bahkan hingga  negara  kita  sudah  merdeka pun  permasalahan  korupsi  ini  masih belum  selesai.  Karna  manusia  ini memiliki  sifat  dan  karakter  dasar selalu  merasa  tidak  puas  akan  hal yang  telah  ia  miliki.  Dapat  dilihat bahwa  permasalahan  ini  bukan  lah masalah  yang  bisa  dianggap  sebelah mata  saja  bagi  negara  kita.  Karena permasalahan  ini  berdampak  bagi negara juga rakyatnya.
Kasus  korupsi  ini  merupakan kasus  kejahatan  yang  tidak  dapat  di toleransi  lagi  karena  orang  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  ini melakukanya secara sadar dan dilakukan  oleh  seseorang  dengan terencana  dan  dengan  sistematis. Seperti  yang  kita  ketahui  juga  bahwa korupsi  ini  merupakan  perbuatan yang melanggar hukum yang terdapat di Indonesia, juga tindakan korupsi ini sangat  jauh  dari  karakter  dan kepribadian  yang  seharusnya  dimiliki bangsa Indonesia. Seserorang melakukan  korupsi  berarti  bahwa seseorang itu mempunyai sifat kapitalis  dan  individualis  dimana  sifat ini  merupakan  sifat  yang  tidak menunjukan kepribadian bangsa Indonesia.
Permasalahan korupsi ini tidak hanya terjadi di kalangan para pejabat negaranya  saja,  tetapi  dikalangan masyarakatnya  sendiri  kita  sering berhadapan dengan kasus korupsi ini. Sebagai seorang pejabat tinggi negara yang  melakukan  tindakan  korupsi  ini merupakan  sebuah  masalah  yang akan menjadi permasalahan dan akan sangat  berpengaruh  dengan  negara, maka  dari  itu  masalah  ini  harus
diberantas keberadaannya karna akan
merugikan  negara.  Selain  itu  juga bentuk korupsi ini sebetulnya bermacam-macam diantaranya adalah  adanya  pungli  dijalanan, korupsi  di  bidang  proyek,  adanya mafia  pengadilan,  pembalakan  liar hingga  adanya  kredit  macet  yang sangat  berdampak  untuk  negara hingga karena menyebabkan kerugian hingga bertriliun-triliun
rupiah.
Sehingga,  ada  yang  mengungkapkan bahwa  kasus  korupsi  ini  merupakan sebuah  ‘penyakit’  yang  dialami  oleh negara-negara  yang  berkembang  di dunia. Korupsi ini berkembang melalui 3  tahapan  yaitu  elitis,  endemic,  dan sistematik.  Pada  tahap  elitis  ini korupsi masih menjasi sebuah patologi sosial yang biasa terjadi pada lingkungan  elit  ataupun  para  pejabat. Lalu  pada  tahap  endemic,  korupsi  ini menjalar hingga ke kalangan masyarakat.    Dan  terakhir  ada  tahap sistematik,  dimana  pada  tahap  ini tahap  kritis  karna  korupsi  sudah memasuki  tahap  sistemik.  Ketika suatu  individu  tidak  memiliki  nilai moral  yang  menjadikannya  sebagain cara  untuk  mencegah  terjadinya tindak korupsi ini maka akan seterusnya  korupsi  ini  akan  terus terjadi. Karna ketika kita memiliki nilai moral  ini  akan  menjadi  sebuah
benteng  agar  terhindar  dari  tindakan korupsi.
Kasus  korupsi  di  Indonesia juga  sampai  saat  ini  terus  terjadi bahkan setiap tahunnya pasti ada saja para  pejabat  tinggi  negara  maupun masyarakat biasapun melakukan tindak  korupsi  ini.  Salah  satu  cara pemerintah  dalam  mengatasi  kasus korupsi  ini  adalah  dengan  di  buatnya pancasila,  ini  merupakan  upaya
pemerintah  yang  sudah  dilakukan sejak  dari  dulu  untuk  mengatasi  dan mengurangi kasus korupsi yang terjadi di  Indonesia.  Adapun  satu  kesatuan yang  telah  disatukan  hingga  menjadi nama pancasila inilah yang merupakan sebuah nilai yang terdapat pada negara kita. Dimana pancasila ini menyangkut  nilai-nilai  yang  terdapat pada  negara  kita  diantaranya  adalah nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan, nilai  persatuan,  nilai  kerakyatan  dan nilai  keadilan.  Dilihat  dari  nilai-nilai yang  terdapat  pada  pancasila  ini menyangkut kehidupan masyarakat di Indonesia,  ini  juga  bisa  menjadi sumber  penyelesaian  masalah  yang terjadi di sekitar masyarakat Indonesia. Itulah yang mengakibatkan bahwa  pancasila  ini  berarti  sumber dari  segala  sumber  hukum.  Karena dalam  pelaksanaanya  pula  setiap penegakan  hukum  yang  ada  di Indonesia  ini  harus  berdasarkan  dan berumber dari nilai-nilai yang termuat dalam  pancasila.    Adapun  cara membela  negara  diantaranya  adalah dengan membela pancasia, dimana ini merupakan  wujud  dari  membela negara  dalam  upaya  untuk  melawan tindakan korupsi yang akan membuat masa  depan  negara  kita  menjadi menderita.

## Metode
Pada  penulisan  ini  peneliti memakai pendekatan kualitatif. Penelitian  naturalistik  ini  diartikan juga  sebagai  pendekatan  kualitatif dimana dalam pemakaian pendekatan dan  juga  pada  penulisan  ini  memakai metode  deskriptif  analitik.  Dimana, menurut  Moch.  Nazir  (1985:84) bahwa  metode  penelitian  deskriptif ini  adalah  metode  dimana  dalam
pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi dengan tepat ini dikarenakan  metode  deskriptif  ini adalah  metode  yang  dibuat  untuk menjadi  gambaran  mengenai  situasi dan  kegiatan.  Sehingga,  penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  ini merupakan  pilihan  yang  tepat,  serta penelitian ini juga tidak menggunakan uji hipotesis.
Hasil dan Pembahasan A. Pancasila  Sebagai  Sumber  Segala

## Hukum di Indonesia
Menurut  Zevenbergen  (dalam Fais Yonas Bo’a, 2018) bahwa sumber hukum  ini  dapat  dibagi  menjadi  2 yaitu  diantaranya  ada  sumber  hukum materiil  dan  juga  ada  sumber  hukum formil.  Sumber  hukum  yang  berawal dari  tempat  hukum  itu  didapatkan merupakan  pengertian  dari  sumber hukum  materiil.  Sumber  ini  menjadi faktor  yang  menunjang  penyusunan hukum seperti adanya interaksi sosial, interaksi yang berupa kekuatan politik, juga  kondisi  dan  situasi  sosial ekonomis,  serta  berupa  kebiasaan yang  merupakan  pemikiranbaik  itu keagamaan, kesusilaan, keadaan geografis  maupun  perkembangan internasional.  Selain  sumber  materiil adapun  juga  sumber  hukum  yang disebut dengan sumber hukum formil dimana  sumber  hukum  formil  ini adalah  kedudukan  suatu  kebijakan mencapaikewenangan hukum
sehingga itu yang akan menyebabkan peraturan formal itu dapat berlaku.
Seperti  yang  kita  ketahui bahwa  pancasila  dikatakan  sebagai sumber dari segala hukum ini memiliki arti  bahwaseluruhsistem    perundang- undangan yang ada dan yangberlangsung di negara Indonesiaperlu  berdasarkan  dengan
sumberpancasila  atau  sumber  yang tidak  bertentangan  dengan  nilai  yang terkandung  di dalam  pancasila. Pancasila  sebagai  ketentuan  hukum tertinggi  yang  tertuang  didalam pembukaan  UUD  1945,  lalu  diuraikan secara lebih rinci dalam pokok pikiran yang  terkandung  pada  UUD  1945, sehingga pada akhirnya dapat dioperasionalkan  ke  dalam  bentuk hukum.
Adapun  teori  Nawiasky  yang digunakan  dalam  sistem  tingkatan tata  hukum  yang  ada  di  Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Norma  yang  fundamental  yang dimiliki negara (Staatsfundamentalnorm): pada norma ini terkandung dalam pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945.
2) Adanya  aturan  dasar  yang  dimiliki negara  (Staatsgrundgesetz):  aturan dasar ini terdapat pada batang tubuh undang-undang  dasar  1945,  Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Konvensi ketatanegaraan.
3) Adanya  undang-undang  formal (Formel  gesetz):  formal  undang- undang ini berisi undang-undang yang dimiliki negara Indonesia.
4) Adanya peraturam tentang pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung en autonome satzung): pada peraturan ini dimulai dari peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintah sampai dengan adanya keputusan dari Bupati atau Walikota.
Menurut  Notonegoro  (dalam Anik  Kunantiyorinim,  2015)  bahwa adanya  penempatan  pancasila  ini sebagai staatsfundamentalnormdikarenakan pancasila yang di pandang selaku  cita
hukum.  Seperti  yang  kita  ketahui dengan  adanya  penetapan  pancasila ini  sebaai  norma  yang  berlaku  atau disebut dengan staatsfundamentalnorm maka penciptaan  hukum,  pengamalannya, sehingga  dalam  perwujudannya  tidak bisadipisahkan  dari  nilai-nilai  yang terkandung pada pancasila. Adapun sebagai sebuah sumber  hukum  dari  segala  sumber hukum  yang  ada  yang  diartikan sebagai pancasila. Ini diartikan bahwa hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  ini bersumber  pada  ajaran  agama, hukum yang terkait dalam penyelenggaraan  negara  Republik Indonesia. B. Sejarah  Awal  Mula  Kasus  Korupsi di Indonesia
Kata  korupsi  ini  bersumber dari  bahasa  latin  yaitu  dari  kata “corruptus”  dimana  kata  ini  memiliki arti  sebagai  sebuah  kerusakan  atau adanya  kemunduran  yang  terjadi. Namun,  Menurut  pendapat  Robert Klitgaard (dalam Folerentinus Sudiran, 2017)  ia  berpendapat  bahwa  jika dipandang dari prespektif administrasi negara,ia mengartikan bahwa korupsi ini  merupakan  suatu  perbuatan dimana  perbuatan  ini  merupakan perbuatan yang menyimpangdari kewajibanyang  sah    dalam  negara, dimana  kasus  korupsi  ini  merupakan suatu  usaha  untuk  mendapatkan keuntungan    baik  berupa  kedudukan ataupun    uang  yang  berhubungan dengan  untuk  menguntungkan  diri sendiri,  keuntungan  untuk  keluarga dekat,  keuntungan  untuk  kelompok sendiri,  atau  dengan  cara  melanggar suatu  aturan  penerapan  yang  akan saling  berhubungan  dengan  prilaku pribadi.
Banyak  yang  belum  mengetahui bahwa arti dari kata korupsi ini adalah sebagai berikut:
a) Suatu perilaku buruk misalnya pada kasus  penggelapan  uang,  perolehan uang dari sogokan, dan lain-lain.
b) Adanya  prilakupenyelewenganbaik itu  uang  milik  negara  baik  itu  untuk keuntunganuntuk diri sendiri maupun untuk keuntungan orang lain.
Tindakan  korupsi  ini  juga termasuk  sebuahpenyakit  sosial  yang mengikis  persendian  sebuah  bangsa dan bahkan dapat meruntuhkanaturan dalam hidup berbangsa  danbernegara.  Korupsi  di indonesia  ini  sudah  merupakan kejahatan  luar  biasa  yang  dapat meruntuhkan  keuangan  negara  saja tetapi juga dapat berpotensi meruntuhkan  perekonomian  suatu negara.Korupsi inijuga telah meruntuhkanpilar sosial budaya, moral, politik maupunjugaaturan hukum  dan  kesejahteraan  nasional sebuah negara.
Adanya  korupsi  yang  telah terjadi  di  Indonesia  ini  merupakan permasalahan  yang  sudah    lama  ada di  Indonesia  dan  malah  semakin berkembang di masyarakat kita dapat melihat  contoh-contoh  kasus  korupsi dari adanya sejarah yang membuktikan bahwa sebenarnya lembaga atau gerakan untuk pemberantasan  kasus  korupsi  di negara  kita  ini    sudah  sejak  lama dilaksanakan  oleh  para  penguasa, dimana  ini  sudah  terjadi  sejak  jaman penguasaan  orde  lama.  Dengan diresmikannya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang pemberantasan  korupsi  juga  dengan adanya lembaga-lembaga yang
bertugas  untuk  menjadi  lembaga  anti
korupsi yang jumlahnya sudah banyak merupakan  sebuah  bentuk  upaya yang  sudah  dilakukan.  Namun,  itu semua  tidak  cukup  untuk  menjamin negara  ini  agar  terbebas  dari permasalahan korupsi ini.
Pada  awal  tahun  60-an  ini sudah  diresmikan  undang-undang keadaan  bahaya,  mulai  dilaksanakan sebuah  gerakan  anti  korupsi.  Komisi pemberantas  korupsi  ini  dinamakan PARAN  (panitian  retooling  aparatur negara).  Adapun  salah  satu  pointnya adalah para pemimpin negara diwajibkan  untuk  mengisi  daftar kekayaan yang dimiliki para pemimpin negara.  Tetapi,  pada  akhirnya  PARAN di  bubarkan  dan  mengeluarkan kebijakan baru dan menunjuk Jendral A.H. Nasution  untuk melakukan tugas “OPERASI”  dengan  targetnya  adalah Badan  Usaha  Milik  Negara  dan lembaga-lembaga yang disangka rawan tindakan korupsi. Pemberantasan  korupsi  yang terjadi masa pemerintahan orde baru ini  menggunakan  cara  yang  tidak berbeda jauh dari pelaksanaan pemberantasan  korupsi  pada  masa orde  lama.  Tetapi  semakin  lama korupsi  ini  semakin  berkecamuk  dan bahkan  telah  masuk  dan  merusak kehidupan pemerintah, seiring dengan berkecamuknya kasus korupsi ini  lebih  sering  terjadi  pasa  masa pemerintahan  orde  baru.  Adanya kegagalan  pemberantasan  korupsi  di masa  pemerintahan  orde  baru  ini diantaranya adanya perundang- undangan  yang  dipahami  bahwa  itu merupakan  peraturan  perundangan yang  merupakan  peraturan  yang dibuat    secara  terencana  ini  memiliki tujuan  yaitu  untuk  menutupi  agar para koruptor ini tidak terjerat hukum
dan dibebaskan dari kurungan penjara.  Sehingga  kegagalan  yang terjadi  di  masa  pemerintahan  orde lama yang ditunjukan secara nyata ini mencerminkan bahwa kebijakan yang sama  yang  terdapat  pada  masa pemerintahan  orde  lama  ini  belum memiliki  sebuah  cara  dan  sebuah kebijakan  yang  dapat  memberantas kasus  korupsi.  Sehingga  ini  dinilai sebagai tidak dapat mencegah potensi terjadinya  korupsi  di  Indonesia.  Dan juga  strategi  pemberantasan  korupsi ini dibuat tidak berdasarkan kebijakan yang jelas.
Pada masa era reformasi yang merupakan  gerakan  yang  dilahirkan secara nasional untuk menyelamatkan Indonesia  dari  Korupsi  Kolusi  dan Nepotisme.  Adanya  tuntutan  serius yang  harus  segera  dilakukan  untuk mencegah  dan  memberantas  korupsi ini  mulai  dilakukan  saat  memasuki masa  era  reformasi.  Pemerintah melakukan  upaya  tersebut  sebagai bentuk  serius  dalam  memerangi permasalahan  korupsi  yang  terus terjadi di Indonesia.
Namun,  menurut  Evi  Hartanti pada  tahun  2003  (dalam  Febry  Satya
Wibawa Hussein, 2020) ia berpendapat  negara  Indonesia  ini sudah  berada  pada  urutan  keenam dari 133 negara, urutan ini merupakan  urutan  yang  menunjukan betapa  korup  nya  negara  Indonesia ini.Adapun 3 bidang-bidangyang terancam banyak yang melakukantindak  pidana  korupsi  ini diantaranya  yang  pada  bidangpartai politik,  kepolisian,  bahkan  hingga pada bidang pengadilan.
Pemberian  suap  yang  sering dilakukan  masyarakat  ini  terjadi  pada
sektor  atau  bidang  non  konstruksi dimana  biasanya  ini  meliputi  bidang perbankan,  properti,  migas  bahkan terjadi hingga bidang pertahanan dan keamanan.  Pada  masa  reformasi  ini upaya  negara  dan  pemerintah  dalam memberantas korupsi ini masih belum dilakukan  secara  efektif,  dimana kurang efektifnya upaya pemberantasan  korupsi  ini  menjadi sebuah  hal  yang  sangat  ironis  karna dilihat  tujuan  pemerintahan  pada masa  reformasi  ini  yaitu  adanya pemberantasan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pada  masa  sekarang  kasus korupsi juga masih merupakan penghambat pencapaian negara tersebut  sebagai  negara  yang  maju. Adapun  harapan  rakyat  terhadap kepolisian  dan  kejaksaan  sebagai garda  terdepan  yang  melaksanakan supervisi kepada penyelenggara negara  yang  melakukan  korupsi belum terlihat signifikan. Korupsi yang dilakukan penyelenggara  negara  tidak  bisa ditindak dengan tegas oleh kepolisian dan  kejaksaan.  Menurut  Bernard  de Spevile  (dalam  Febry  Satya  Wibawa Hussein,  2020)  ia  secara  tegas menyatakan bahwa korupsi merupakan  hal  yang  paling  susah dideteksi, diinvestigasi dan di buktikan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam lembaga  kepolisian  dan  kejaksaan juga  marak  terjadi  praktik  korupsi. Sehingga jika ada praktik korupsi yang terjadi di lembaga kepolisian maka ini tidak  menjadi  hal  yang  mungkin  jika kepolisian  bisa  menindak  perwira menengah  yang  melakukan  korupsi dengan menggunakan asas proporsionalitas karena lembaga seperti  itu  cenderung  menutupi
praktik  korupsi  pada  publik  karena tidak  ingin  malu  di  depan  publik  jika lembaganya  memiliki  anggota  yang korupsi.  Sehingga  dalam  pelaksanaan supervisi  kepada  lembaga  kepolisian dan  kejaksaan  dibutuhkan  suatu lembaga yang berdiri sendiri sehingga dapat memegang tugas sepenuhnyapada  presiden.  Ini  juga sesuai  dengan  ketentuan    MPR  yang tercatat  pada  No.  XI/MPR/1998  yang berisi mengenai bagaimana
pegelolaan  negara  yang  cermat  dan juga  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme.
Kemudian  dalam  kurun  waktu  satu tahun  ketetapan  itu  mulai  terwujud melalui  adanya  pasal  yang  pada Undang-Undang  Dasar,  tercantum pada  No.  31  tahun  1999  tentang bagaimana  Pemberantasan  Tindak Pidana  Kasus  Korupsi  ini.  Bersumber pada draft usulan Rancangan Undang- Undang  yang  dibuat  oleh  Menteri Kehakiman Muladi  di zaman Presiden Habibie  yakni  selain  merugikan keuangan perekonomian negara selain  itu  juga  praktik  korupsi  ini dapat  mnegakibatkan  terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.
C. Faktor  Pemicu  Kasus  Korupsi  di Indonesia
Seperti  yang  kita  ketahui bahwa negara kita merupakan negara ke-6  dri  133  negara  di  dunia  yang merupakan  negara  terkorup.  Berikut merupakan  faktor  yang  menjadikan Indonesia  memiliki  banyak  kasus korupsi yang terjadi :
1) Lemahnya  pendidikan  agama  yang telah dipelajari, dan juga etika.
2) Adanya  sejarah  penjajahan,  yaitu adanya  suatu  pemerintahan  asing yang  tidak  membangkitkan  rasa
ketaatan  dan  disiplinnya  sebagai upaya mencegah korupsi.
3) Kurangnya pendidikan yang ditempuh. Namun pada kenyataannya korupsi  ini  tidak  terjadi  kepada seseorang  yang  kurang  mendapatkan pendidikan  yang  ditempuh,  karena kasus  korupsi  di  Indonesia  ini  malah dilakukan oleh seseorang yang bahkan mendapatkan pendidikan yang tinggi.
4) Kemiskinan.  Namun,  pada  kasus korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  ini biasanya  terjadi  oleh  seseorang  yang bisa  yang  bisa  dibilang  dalam  bidang ekonominya  berkecukupan.  Sehingga, terjadinya  korupsi  di  Indonesia  ini bukan  atas  dasar  kemiskinan  tetapi karna  atas  dasar  keserakahan  dan adanya  rasa  tidak  pernah  cukup  atas apa yang dimiliki.
5) Kurangnya  tindakan  yang  di  ambil dalam sanksi hukum. 6) Banyaknya  daerah  yang  menjadi tempat  para  pelaku  korupsi  untuk mencari keuntungan sehingga mengakibatkan  kelangkaan  daerah yang  tidak  rawan  untuk  menjadi tempat berlangsungnya korupsi..
7) Ini  berlangsung  sebab  adanya bentuk  pemerintahan yang ada.
8) Adanya  peralihan  ke  arah  yang
radikal. Ini terjadi ketika struktur nilai ini  mengalami  sebuah  perubahan radikal, sehingga permasalahan korupsi  ini  hadir  sebagai  suatu masalah sosial.
9) Dilihat  dari  kondisi  yang  dialami masyarakatnya. Adanya kasus korupsi di  Indonesia  ini  berarti  menandakan kepribadian  suatu  masyarakat  secara keseluruhan.
D. Peran dan Upaya Lembaga KPK di Indonesia
Seperti  yang  kita  ketahui bahwa  korupsi  ini  sudah  terjadi  sejak
lama. Sehingga, ini menjadikan pemberintah  membuatsuatu  agenda yang  bertujuan  untuk  menjauhkan negara ini dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme).  Lembaga  KPK yang  lembaga  yang  dibuat  khusus untuk  menangani  kasus  korupsi  yang ada  di  negara  Indonesia.  KPK  ini  juga masuk kedalam kewenangan
eksekutif,  dimana  ini  berarti  lembaga KPK ini memiliki tugas dan wewenang yang  bersifat  berdiri  sendiri  sehingga dalam  menjalankan  tugasnya  mandiri tidak  ada  campur  tangan  dari  pihak lainnya.
Lembaga  ini  bekerja  dan dalam  mengerjakan  tugasnya  dapat menjalankannya  dengan  melakukan penyerasian  dengan  suatu  instansi atau  lembaga  lainnya  yang  juga memiliki wewenang dalam memberantas kasus korupsi. Lembaga KPK  ini  juga  memiliki  wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai kepada
penutupan  kasus.  Selain  itu  juga, tugas  dan  wewenang  yang  dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan suatu  tindakan  yang  menjadi  sebuah upaya dalam mencegah kasus korupsi, juga  melakukan  pemantauan  yang dilakukan  kepada  para  pelaksana pemerintah negara di Indonesia.
Selain   menjalankan tugas yang  sudah  di  jelaskan  sebelumnya, lembaga  KPK  ini  juga  melakukan peletakkan    struktur  pelaporan  pada pelaksanaan gerakan untuk memberantas  korupsi.  Lembaga  ini pun  harus  bisa  mendapat  dan menyelidiki  para  pelaku  perbuatan pidana korupsi juga dapat mendapatkan informasi tentang kegiatan  yang  dijalani  para  pelaku tindak  pidana  korupsi  kepada  badan
yang  bekerjasama  dan  juga  memiliki wewenang dan tugas yang sama yaitu untuk  memberantas  kasus  korupsi  di Indonesia.  Ataupun  bisa  dengan melakukan  tindakan  yang  lainnya seperti misalnya melakukan pertemuan  denganlembaga  terkait, dan juga meminta laporan penentangan  terhadap  tindak  pidana korupsi. Setelah  mengetahuiberbagai tugas  dan  wewenang  yang  menjadi tanggung  jawablembaga  KPKini  kita jadi paham bahwalembaga ini menjadi  ujung  tombak  dari  adanya kasus  korupsi  dan  juga  adanya tindakan  dari  pemberantasan  korupsi di  Indonesia.  Dengan  adanya  sebuah tanggung  jawab  yang  dilaksanakan oleh  lembaga  KPK  ini,  maka  lembaga KPKmerupakan lembaga yang menjadi patokan  untukmemberantas  tindakan korupsi.  berhubungan  dengan  hal tersebut,lembaga  KPK  ini  memiliki sebuah  visi  yaitu  lembaga  ini  ingin ”Mewujudkan  negara  Indonesia  yang terhindar  dai  tindak  pidana  korupsi”. dilihat  dari  Visi  ini,  ini  dapat membuktikan
bahwaadanya suatukeinginan  yang  sangat  kuat  dari lembaga  ini  agar  kasus  korupsi  di Indonesia ini dapat terus menurun.Namun, jugakita memerlukan suatu penyelesaiandengan cara menyeluruh dan  juga  menggunakan  cara  yang sistematis.  Selain  visi  adapun  misi yang  dimiliki  lembaga  ini  diantaranya adalah  sebagai    ”PenggagasSebuah Transformasi  Dalam  Upaya  Untuk Menyelenggarakan  Bangsa  yang  Anti
Korupsi”. Dari adanyapenjelasan adapun  juga  misi  yang  terdapat  pada lembaga KPK tersebut, bahwa lembaga  KPK  ini  sangat  diharapkan
untuk  menjadi  lembaga  pemerintah yang  mampumenanamkan  prilaku anti  korupsi  baik  pada  lingkungan  di masyarakat, maupun lingkungan pemerintahanataupun  pada  bidang perusahaan swasta di Indonesia. Selain peranan KPK di
Indonesia,  adapun  beberapa  upaya lembaga  pemberantasan  korupsi  di Indonesia. Upaya tersebut juga bukan merupakan  proses  yang  sebentar karena,  dalam  pelaksanaan  upaya- upaya  tersebut  dapat  berupa  sebuah proses  suatu  lembaga  dengan  proses penanganan  korupsi  yang  bisa  di bilang cukup lama. Adapun upaya dari lembaga  pemerintah  dalam  rangka untuk  memberantas  kasus  korupsi  di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pada  tahun  1957,  dilaksanakannya sebuah  gerakan  yang  dinamakan dengan Operasi militer khusus. Operasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
2. Pada  tahun  1967,  pada  tahun  ini mulai  di  bentuknya  sebuah  tim  yang bernama  Tim Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan TPK, tim ini memiliki  tujuan  untuk  melaksanakan pencegahan serta melaksanakan pemberantasan korupsi yang terjadi. 3. Pada  tahun  1970,  pada  tahun  ini merupakan  tahun  dibentuknya  tim advokasi.  Tim  advokasi  ini  dikenal sebagai  Tim  Empat  yang  memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi serta  penindakan tindak pidana korupsi kepada pemerintah. 4. Pada  tahun  1977,  pada  tahun  ini merupakan tahun diadakannya pembentukan  Operasi  Penertiban. Operasi ini lebih dikenal sebgai Opstib yang memiliki
tujuan untuk memberantas  kasus  korupsi  dengan
cara melalui gerakan yang mendisiplinkan  baik  pada  bidang administrasi maupun bidang operasional. 5. Pada  tahun  1987,  pada  tahun  ini merupakan tahun pembentukan Pemsus  Restitusi  yang  memiliki tugasnya  secara  individual  untuk membereskan  persoalan    untuk memusnahkan  tindak  pidana  korupsi yang terjadi pada bidang pajak. 6. Pada  tahun  1999,    pada  tahun  ini merupakan tahun terjadinya pembentukan  sebuah  tim.  Dimana tim  ini  merupakan  sebuah  Tim Gabungan untuk melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (TGPTPK)  tim  ini  di  bawah lindungan  kejaksaan  agung.  Selain  itu juga,  pada  tahun    tersebut  juga pemerintah membentuk sebuah lembaga  yang  bernama  KPKPN  atau Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara. 7. Pada tahun 2002, didirikan sebuah lembaga  KPK  atau  lembaga  komisi pemberantas korupsi sedangkan Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara  ini  menyatu  didalam  lembaga
KPK.
Adapun  salah  satu  bentuk upaya  dalam  memberantas  kasus korupsi  ini  dengan  cara  menghambat meningkatnya jumlah kasus korupsi di Indonesia.  Upaya  tersebut  sangat dibutuhkan  karena  dengan  adanya perlindungan  yang  mendalam  dari berbagai  unsur.  Adapun  bentuk perlindungan dengan cara memberantas kasus korupsi, menurut pendapat Taufik Effendi (dalam Jurnal Hukum  dan  HAM  pada  bidang pendidikan Depdiknas, 2006:14) menyatakan  jika  suatu  pelaksanaan dan pengendalian yang harus
dilksanakan  antara lain  sebagai
berikut :
a. Adanya  suatu  kontirubusi  dalam sistem penyelenggaraan yang mendalam. b. Adanya  partisipasi  penyelidikan yang tepat.
c.  Adanya  kontribusi  dari  lembaga legislatif.
d.  Adanya  kontribusi  dari  pihak masyarakat.
Dalam  memberantas  kasus korupsi ini menjadi sebuah
merupakan masalah yang tidak  dapat diatasi  hanya  dengan  melibatkan lembaga  penegak  hukum,  tetapi  juga melibatkan  kontribusi  dari  berbagai bidang  diantaranya  seperti,  para penegak  hukum  seperti  lembaga Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, Advokat dan  kontribusi  yang  sangat  besar adalah  masyarakat  yang  mendukung dan membantu pekerjaan para lembaga pemberantas korupsi dengan cara  tidak  melakukan  tindak  korupsi.
Serta dengan dukungan dari masyarakat  itu  sendiri,  dengan  ikut sertanya  masyarakat  untuk  ikut berkontribusi dan
mendukung pemerintah dan lembaga anti korupsi ini  dengan  tujuan  agar  kedepannya jika  disekitar  lingkungan  masyarakat terdapat tindak korupsi mereka dapat melaporkannya  kepada  lembaga  anti korupsi yang ada.
Namun,  adanya  pelaporan  tentang tindak korupsi di lingkungan masyarakat  ini  harus  dengan  laporan yang  jelas  dan  bukan  karna  adanya dendam  atau  alasan  lainnya  yang tidak  sesuai  dan  tidak  dapat  diuji kebenarannya.
Karena, nantinya laporan  yang  di  ajukan  akan  diminta pertanggung jawabannya.
E. Implementasi Nilai Pancasila Sebagai  Upaya  Mengatasi  Kasus Korupsi di Indonesia Pancasila merupakan sebuah cerminan  dari  kepribadian  rakyat negara  kita  sendiri.  Karena  nilai  yang sempurna  ini  merupakan  nilai  yang telah  disyaratkan  secara  baik  yang diciptakan  oleh  para  pemimpin bangsa. Saat pelaksanaan perumusandasar  negara  kita  yaitu pancasila,    timbulbeberapa  persoalan yangmenuju kearahmacam mana masyarakat  menjadi  masyarakat  yang baik    di  Indonesia  pada  masa  depan. Melalui  sebuah  diskusi  yang  intensif dan  dengan  adanya  perdebatan intelektualitas,
mengakibatkan lahirnyarancangan  Pancasila  yang istimewa  dan  memiliki  keinginanyang mulia.  Menurut  Saputra  (2017)  ia mengatakan bahwa adanya penyelewengan  yang  terjadi  pada lingkungan  masyarakat  di  negara  kita ini merupakan akibat dari terbelakangnya  pengetahuan  dan pengalaman  masyarakat  terhadap pancasila. Seseorang mempunyai jiwa Pancasilais  ketika  dirinya  dapat menyadari  bahwa  negara  kita  ini merupakan suatu negara yang memiliki  hukumdan  juga  sering disebut  sebagai  negara  hukum, penyebutan  negara  Indonesia  ini sebagai negara hukum ini terkandung pada  Undang-Undang  Dasar  1945 pada  Pasal  1  ayat  3,hal  ini  penting untuk  menjunjung  tinggi  hukum dengan  cara  kita  sebagai  masyarakat atau manusia Indonesia tidak melaksanakanperbuatan-perbuatan yang  sudah  jelas  kita  tahu  bahwa perbuatan  itu  termasuk  melanggar hukum.  Kita  sebagai  manusia  yang
memiliki agama, harus bisa menghargai  kepentingan  oranglain karena  pasti  setiap  agama  yang  ada tidak  ada  agama  yang  membenari bahwa  kita  sebagai  manusia  boleh melakukan  kegiatan  yang  dapat membebani  keinginan  atau  hajat orang lain.
Ada  berbagai  cara  kita  sebagai  warga negara  Indonesia  dalam  membela negara,  salah  satunya  adalah  dengan kita membela pancasila iti nerarti kita juga  membela  negara  kita.  Ini  berarti bahwa  bentuk  kita  sebagai  warga negara  Indonesia  harus  memerangi segala  bentuk  dari  kegiatan  yang mengarah  kepada  tindakan  korupsi, karena  itu  merupakan  tindakan  yang dapat  merugikan  masa  depan  bangsa sehingga kita harus bisa memberantas keberadaan korupsi di negara kita.
Korupsi  merupakan  bentuk  nyata dari  adanya  penyimpangan  sosial, bentuk  penyimpangan  sosial  yang terjadi  sudah  jelas  bertentangan dengan nilaiyang sudah jelas tercantum  pada  Pancasila.  Seperti yang  tercantum  padasila  pancasila yang  pertama  dimana  pada  sila pancasila yang pertama ini menekankan bahwa manusia khususnya  manusia  atau  masyarakat di  Indonesia  ini  memiliki  agama  yang diajarkan  masing-masing  sehingga  ini memiliki arti bahwa seseorang memiliki  keimanan  juga  akidah  yang dipercayaterhadapTuhan  Yang  Maha Esa.  Di  negara  kita  ini  terdapat  6 agama  yang  berkembang,  berikut  ini enam agama yang resmi yang berada di  Indonesia  diantaranya  adaagama islam,  agama  kristen  protestan  dan juga  kristen  katolik,  agama  hindu, agama  buddha,  dan  konghuchu  dan agama  yang  sudah  disebutkan  diatas
semuanya menolak adanya korupsi di Indonesia. Adanya beberapa penolakan yang munculini dikarenakan dan juga disebabkan dari adanyatindak  korupsi  ini  benar-benar bertentangan, karena kita sebagaimahkluk yang diciptakan dengan  memiliki  agama  danTuhan Yang  Maha  Esayang  ada  dalam hidupnya.  Karena  pada  kenyataanya para koruptor ini sudah memungkiridari  adanya  tingkah  laku atau prilaku yang dapat menyusahkan banyak  orang  dan  tindakantersebut dapat  menjadi  perbuatan  yang  kelak akan mendapatkan pertanggungjawaban dan pembalasan.  Tindak  pidana  korupsi merupakan  tindakan  buruk  dan  tidak terpuji  karna  tindakan  korupsi  ini kelak  akan  di  pertanggung  jawabkan ketika  kita  diakhirat  nanti.  Dan  juga kita  harus  selalu  ingat  bahwa  Tuhan kita  ini  Maha  Melihat  apa  yang  telah perbuatan oleh hambanya.
Pada sila pancasila yang kedua, sila ini merupakan sebuah wujud tindakan atau  perbuatan  dari  penegasan  sila kedua dimana bahwa tindakan korupsi  ini  merupakan  tindakan  yang sudah  mengabaikan  dari  adanya pengakuan  penghormatan  terhadap adanya  persamaan  derajat  yang dimiliki, adanya rasa saling
menyayangi,  adanya  sikap  toleransi, serta adanya prilaku dari menegakkan kebenaran  dan  keadilan.  Karena biasanya  jika  melakukan  tindakan korupsi  ini  berarti  dalam  dirinya sendiri  tidak  memiliki  rasa  keadilan dan etiket, ini disebabkan karena para koruptor ini tidak memikirkan tindakan yang ia perbuat ini merupakan  hak  yang  seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyat
namun,karena  para  koruptor  ini melakukan tindak korupsi yang berarti sama  saja  mereka  mengambil  secara sepihak hak yang harusnya didapatkan  dan  dirasakan  hanya hanya untuk kekayaan baik kelompok maupun untuk kepentingan pribadinya.
Pada  sila  pancasila  yang ketiga,  pada  sila  ini  dijelaskan  bahwa seorang koruptor pasti sudah memiliki pikiran  dan  hati  yang  sudah  gelap karena  seorang  koruptor  ini  pasti hanya  memprioritaskankeinginannya dan  urusan  dirinya  sendiri  saja, sertamelalaikan  bahwa  tindakan  dan perbuatan yang dilakukannya merupakan  perbuatan  yang  salahdan apa yang diperbuatnya ini akanmeruntuhkan dasar aktivitas baik dalam bidang perekonomian, maupun bidang  pembangunan  sosial,dan  juga dapatmerusak rasa kecintaan masyarakat  terhadap  bangsa  dan negara yang disebabkan dari kesalahan  para  koruptor.  Karena dengan  melakukan  tindakan  korupsi ini, maka secara tidak langsung dirinya telah merusak rasa persatuan nasional  karena  akibat  dari  tindakan yang  dilakukannya  mengakibatkan tidak  meratanya  pembangunan  yang akan  dilakukan  di  berbagai  daerah yang ada di Indonesia.
Pada  sila  pancasila  yang keempat, ini diartikan  dengan adanya dan  berkembangnya    perilaku  tindak korupsi  ini  khususnya  teradi  di kalangan  parlemen  jelas  menabrak sila  keempat  yang  terdapat  pada pancasila.  Karena  ini  mengakibatkan rasa  kepercayaan  masyarakat  kepada parlemen  ini  hilang  padahal  mereka mengamanahi  kepada  para  parlemen ini  dalam  sistem  demokrasi  yang
dititipkan  kepada  seseorang  yang telah  di  pilih  dan  di  lantik  sebagai wakil dari suara rakyat. Tetapi setelah para  wakil  rakyat  ini  dilantik  sebagai wakil dari penyuaraan suara rakyat ini mereka  malah  sibuk  menggambil dana  anggaran  negara,  sehingga mengakibatkan adanyasebuah pelanggaran  terhadap  nilai  yang terkadung  dalam  sila  keempat  ini serta  adanya  pelanggaran  ini  akan menyebabkan  prilaku  sinisme    dari masyarakat  terhadap  wakil  rakyat bahwa gedung wakil rakyat merupakan sebuah gedung pertemuan bagi para koruptor. Pada  sila  pancasila  yang kelima,  ini  berarti  jika  kasus  korupsi sudah  terjadi  dimana-mana  maka tidak  ada  lagi  keadilan  yang  ada. Karena  ketika  terjadi  kesenjangan sosial yang semakin lebar yang terjadi karena  disebabkan  adanya  anggaran negara  yang  tidak  lagi  pro  keada rakyat.  Maka  ini  sudah  merupakan menggangu kepentingan umum karena  akibat  dari  tidak  selesainya pembangunan  secara  nasional  yang diakibatkan oleh adanya dana pembangunan  yang  tertahan  yang berada di genggaman  para koruptor.
Serta ini sama saja dengan menghilangkan kemajuan perkembanganyang  dilakukan  secara menyeluruh  dan  adanya  harapan untuk merasakan wujud dari  keadilan sosial  yang  seutuhnya  ini  berarti sudah hilang dimana ketika banyaknyaprogram untuk pembangunan di Indonesia inimenjadi tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai harapan rakyatnya.
Karena  pancasila  ini  bukan merupakan  sistemtatanan  yang  kaku juga  pancasila  ini  memiliki  sifat  yang
terbuka. Maka, ketikapengimplementasiannya  dapat dikelaborasikan dalam berbagai
keadaan  dikehidupan  bermasyarakat dan  juga  dapat  menyangkutkan banyak golongan atau kelompok yang memiliki  keperluanyang  serupauntuk melindungi  dan  melaksanakan  nilai Pancasila. Adapun beberapa
permasalahan  yang  terjadi  sehingga dalam  mengatasi  permasalahan  yang terjadi  ini  khususnya  pada  kasus korupsi  ini,  diantaranya  merupakan tentang  bagaimana  implementasi masyarakat
terhadapniali-nilai Pancasila yang dimulai dari kehidupan keluarga.  Jika  kita  sudah  dapat membiasakan diri untuk melaksanakan dan menjalankan kewajiban ajaran agama yang dianutnya  maka  kita  akan  terhindar dari  rasa  ingin  memperkaya  diri sendiri.  Sehingga,  jika  kita  dapat menjalankan  kewajiban  agama  yang kita anut maka kitamempunyai banteng  moralitas  dalam  menilai sikap  mana  yang  merupakan  sikap baik dan juga terpuji serta sikap mana yang  merupakan  sikap  yang  tidak terpuji  dan  sikap  yang  benar  atau salahdi  mata  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Ini  mempunyai  arti  jika  satu  orang manusia  di  Indonesia  melakukan tindakan  yang  disebut  sebagai  tindak korupsi maka ini akan berdampak dan dapat dirasakan bukan hanya negaranya saja tetapi dapat dirasakan oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia.
Perbuatan  korupsi  ini  merupakan perbuatan yangdapat meruntuhkanrasa  persatuan  sehingga ini  akan  mendatangkanterhentinya pembangunan yang akan dilaksanakan  secara  nasional  yang diakibatkan  karena  adanya  anggaran
untuk    pembangunan  yang  telah  di korupsi  oleh  orang-orang  tertentu.
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang  yang  melakukan  tindakan korupsi sehinggaini juga akan menjadi panutan  yang  buruk  bagi  generasi penyambung bangsa, karena perbuatan  itu  dapat  melahirkan  nilai buruk  karna  para  penerus  bangsa  ini menjadi  mempunyai  pikiran  jika seseorang  ingin  kaya bukannya bekerja  keras  dalam  bekerja  tetapi malah akanmelakukan tindakan korupsi. (Saputra, 2017) Dalam pengimplementasiannya nilai-nilai pancasila ini memakai berbagai unsur yang terdapat pada kehidupan sehari- hari misalnya terdapat pada kehidupan  keluarga,  kehidupan  di masyarakat, maupun pada pemerintah  ataupun  negara  bahkan hingga  ke  kehidupan  di  instansi pendidikan.  Unsur-unsur  yang  sudah disebutkan sebelumnya ini salingbersatu  dan  saling  berkaitan dalam  mencegah  serta  menindak tegas  seseorang  yang  melakukan korupsi  di  berbagai  bidang  pada kehidupan.
Sehingga,  penting  bagi  pihak pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan penghargaan kepada seseorang ataupun penghargaan  kepada  lembaga  yang mampu  untuk  memberantas  kasus korupsi  di  Indonesia  sehingga  ini dapat  menjadi  teladan  bagi  manusia atau  masyarakat  di  Indonesia  untuk bersama-sama  memberantas  kasus korupsi.

## Simpulan
Seperti  yang  sudah  kita  bahas diatas  dapat  kita  tarik  kesimpulan bahwa   korupsi  ini  yaitu  perbuatan
buruk  karna  didalamnya  terdapat penyalahgunaan
atau penggelapandana negara baik sebuah perusahaan, maupun lembaga negara lainnya ini dilaksanakan untuk menerima keuntungan baik keuntungan yang didapatkan ini untuk perseoranganmaupun untuk
keuntungan  orang  lain  maupun keuntungan  kelompok..  Perbuatan korupsi ini merupakan penyakit sosial yang  dapat  meruntuhkan  sistem  atau susunan  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Banyak  yang  belum mengetahui  bahwa  permasalahan korupsi ini sudah terjadi dan berkembang  di  negara  kita  sejak zaman negara Belanda masih menjajah  negara  kita,  itu  berarti permasalahan korupsi ini telah terjadi selama  berpuluh-puluh  tahun  dan bukannya  semakin  menurun  tetapi kasus permasalahan korupsi di Indonesia ini justru semakin meninggkat. Adapun  cara  untuk  mengatasi atau  menghadapi  adanya  kasus korupsi di Indonesia, maka masyarakat Indonesia kembali menguatkan dan juga mengimplementasikan  nilai-nilai  yang tekandung  di  dalam  pancasila  di kehidupan,  karakter  maupun  sikap sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masing-masing individu yang memiliki agama pasti akan menjauhkan dirinya sendiri  dari  perbuatan  yang  salah seperti  perbuatan  korupsi  karena korupsi  ini  sama  saja  kita  telah mengambil  apa  yang  bukan  milik  kita selain itu juga ini dapat  merusak nilai keadilan.    Adanya  korupsi  ini  juga dapat menimbulkan kesenjangan bagi
negara dan rakyat di negara Indonesia. Dengan  memahami  dan  dapat mengimplemantasikan  sila-sila  yang terdapat pada pancasila, ini merupakan  tindakan  yang  dapat mencegah dan menindak secara tegas pelaku korupsi.
Daftar Pustaka
[1] Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Sebagai Lembaga Anti   Korupsi di Indonesia. Jurnal
Bisnis dan Ekonomi, 18(1). [2] Bo’a,  F.  Y.  (2018).  Pancasila
Sebagai   Sumber  Hukum  Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49.
[3] Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila  Dalam Menyikap Korupsi di Indonesia. [4] Effendi,  Taufik.  (2006). Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Depdiknas.
[5] Gani,  R.  A.  (2017).  Dampak  dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). [6] Gesmi,  I.,  Sos,  S.,&  Yun  Hendri, S.H. (2018). Buku Ajar Pendidikan Pancasila. Uwais. [7] Hussein, F. S. W. (2020). Tinjauan Sejarah  dan  Dinamika  Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia  Pada  Periode  I  dan  II (2003-2011). Khazanah:  Jurnal Edukasi. 2 (1), 1-28.
[8] Irfan,  Kamil.  (2021).  RJ  Lino  Baru
Ditahan Setelah 5 Tahun
Ditetapkan Tersangka, Ini Penjelasan  KPK.  Kompas.com: Diakses pada tanggal 27  Maret
2021 https://nasional.kompas.com/re ad/2021/03/26/22300531/rjlino baru-ditahan-tersangka-ini-
penjelasankpk?_ga=2.2756364 2.793322858.1616845965 1903737312.1616845960 [9] Koento, Wibisono. (1999). Refleksi   Kritis Terhadap Reformasi: Suatu  Tinjauan Filsafat, dalam   Jurnal  Pancasila No. 3 Tahun III  Juni  1999. Pusat Studi Pancasila  UGM, Yogyakarta. [10] Kunantiyorini, A. (2015). Pancasila  Sebagai  Sumber  Segala Sumber Hukum. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 26(2).
[11] Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta:  Ghalia Indonesia. [12] Saputra,  I.  (2017).  Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. Jurnal  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan, 2(1). [13] Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk   Tindak  Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan   Pasal  2  Ayat  (1) UU PTPK). Jurnal Cita Hukum, 3 (2), 269- 288. [14] Sudiran,  F.  (2017).  Mencegah Korupsi   di Daerah Dengan Pengawalan Oleh Kejati. Legalitas, 2(1),   67-74.
[15] Utami,  I.  W.,  &  Nugrahaningsih,
W. (2015). Pancasila Sebagai   Sumber  Hukum  Bagi Anti Korupsi Dan Menjungjung Hak Asasi Manusia. Serambi Hukum, 8 (02), 190-201.
[16] Yulisman,  Y.,  Fitriati,  F.,  & Zarfinal,  Z.  (2021).  Keberadaan Dewan  Pengawas  Pada  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  (Doctoral  dissertation, Universitas Bung Hatta).
[17] Yustisia. (2014). Pemahaman Masyarakat  Tentang  Korupsi.
Yustisia Jurnal Hukum 3(1), 80-88. https://doi.org/10.20961/yustisi a.v3il.10124 .
[18] Wijaya, A. (2016). Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi   Menurut UU No. 31 Tahun  1999 jo. UU No.
20 Tahun  2001. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2 (1),
178-209.