TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 2 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.479 Hal. 203-213

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK  (STUDI PADA KABUPATEN KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA)
Sry Mayunita (1), Junaid Gazalin (2), Feramita Hasani Boby (3) 1,2,3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton Email Korespondensi: srymayunita@gmail.com
Abstrak: Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  perkawinan  usia  anak  dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian  menggunakan desain cross sectional study dengan  sampel  penelitian  sebanyak  33  infroman  yang  dipilih  melalui  teknik purposive  sampling dan terdiri  dari  informan  pemerintah  dan  masyarakat.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara mendalam,  observasi,  dan  dokumnetasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan pencegahan perkawinan usia anak secara keseluruhan berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari ketercapaian variabel  dalam  menganalisis  implementasi  menggunakan  teori  Edward  III,  yaitu  (1)  variabel  komunikasi menunjukkan bahwa transmisi, kejelasan, dan konsistensi program telah berjalan secara optimal, meskipun pada transimis kebijakan perlu juga memperhatikan koordinasi dan sosialisasi hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling rendah, (2) variabel sumber menunjukkan bahwa sumber daya manusia, informasi dan kewenangan telah terpenuhi,  (3)  variabel  sikap  dan  disposisi  pelaksana  menunjukkan  bahwa  kognisi,  arahan,  dan  respons menunjukkan  hasil  yang  optimal,  dan  (4)  variabel  struktur  birokrasi  juga  menunjukkan  hasil  optimal,  karena adanya teknis pelaksaan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak sebagai wujud pedoman pelaksanaan kebijakan.
Kata kunci: i mplementasi ; kebijakan, perkawinan usia anak ; Konawe Selatan.
Abstract: This  paper  aims  to  analyze  the  implementation  of  child  marriage  policies  by  taking  case  studies  in South  Konawe  Regency.  The  research  method  used  a  cross-sectional  study  design  with  a  sample  of  33 informants  who  were  selected  through  a  purposive  sampling  technique  and  consisted  of  government  and community  informants.  Data  collection  was  carried  out  using  in-depth  interviews,  observation,  and documentation. The results of the study show that the implementation of the policy on preventing child marriage as  a  whole  has  been  effective.  This  can  be  seen  from  the  achievement  of  the  variables  in  analyzing implementation  using  Edward  III's  theory,  namely  (1)  the  communication  variable  indicates  that  the transmission,  clarity,  and  consistency  of  the  program  have  been  running  optimally,  although  in  policy transmission  it  is  necessary  to  pay  attention  to  coordination  and  socialization  down  to  the  highest  level  of society. low, (2) source variables indicate that human resources, information and authority have been fulfilled, (3)  attitude  and  disposition  variables  of  implementers  indicate  that  cognition,  direction,  and  response  show optimal results, and (4) bureaucratic structure variables also show results optimal, because there is a technical implementation of the policy as outlined in the Regional Action Plan for the Prevention of Child Marriage as a form of policy implementation guidelines.
Keywords: implementation; policy; child marriage; South Konawe.
Article History: Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan ikatan sakral antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dimana ikatan  tersebut  diakui  secara  sosial  dan  secara  hukum  negara  maupun  agama,  yang  bertujuan  untuk membina hubungan keluarga, mengesahkan hubungan suami-istri, menjaga keturunan, serta membagi peran antara laki-laki dan perempuan (Kemenpppa, 2018). Menurut Ropida, dkk (2016), perkawinan yang  terjadi  antara  laki-laki  dan  perempuan  seharusnya  dilakukan  oleh  mereka  yang  sudah  mampu dan dewasa baik secara emosianal, kesiapan fisik dan mental, perekonomian, hingga psikologis guna menjaga  keberlangsungan  dari  ikatan  perkawinan.  Undang-undang  No.  1/1974  yang  kemudian dirubah  menjadi  UU  No.16/2019  tentang  Perkawinan  bahkan  mengamanatkan  bahwa  batas  usia menikah  untuk  laki-laki  dan  perempuan  adalah  19  tahun,  yang  mana  sebelumnya  UU  tersebut mengatur  batas  usia  perkawinan  adalah  16  tahun  untuk  perempuan  dan  18  tahun  laki-laki.  Namun demikian,  perkawinan di  bawah  umur atau  yang dikenal  dengan istilah  perkawinan  usia  anak  masih marak  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  dan  sulit  untuk  dikendalikan.  Banyak  penelitian  yang mengungkapkan  bahwa  perkawinan  usia  anak  lebih  banyak  mendatangkan  dampak  negatif  daripada dampak  positif.  Murdijana,  dkk  (2019)  mengungkapkan  dampak  negatif  dari  perkawinan  usia  anak adalah  hilangnya  hak-hak  anak,  seperti  hak  untuk  bermain,  belajar  dan  mengembangkan  bakat,  hak untuk  menikmati  masa  remaja,  serta  hak  untuk  mendapatkan  kasih  sayang  dan  perlindungan  dari orang  tua.  Banyak  anak  yang  melakukan  perkawinan  di  usia  anak  justru  harus  merasakan  pahitnya putus  sekolah,  terganggunya  kesehatan,  bahkan  terkendala  masalah  ekonomi  yang  menyebabkan terjadinya kekerasan hingga berujung pada perceraian.
Angka perkawinan usia anak di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memang menglami  penurunan,  dimana  angka  perkawinan  anak  di  tahun  2019  mencapai  10,82  persen,  dan turun menjadi 10,35 persen di tahun 2020, dan 9,23 persen di tahun 2021. Meskipun terus berkurang, namun angka tersebut masih terbilang cukup tinggi. Berikut disajikan data persentase perkawinan usia anak di Indoensia menurut provinsi tahun 2021, yaitu:
Tabel 1.   Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2021

## Sumber : Jumaah dan Dewi (2022)
Berdasarkan data di atas, Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi,  yakni  sebesar  17,71  persen,  disusul  oleh  Provinsi  NTB  sebesar  16,59  persen,  Provinsi Kalimantan  Tengah  sebesar  15,47  persen,  dan  Provinsi  Kalimantas  Selatan  sebesar  15,30  persen. Sementara  Kepulauan  Riau  menjadi  satu-satunya  provinsi  dengan  angka  perkawinan  usia  anak
terendah yang hanya mencapai 2,89 persen. Data di atas menunjukkan, bahwa perkawinan usia anak telah terjadi hampir diseluruh daerah Indonesia. Dengan begitu, perlu untuk dikaji solusi penanganan yang tepat dari maraknya perkawinan usia anak.
Data  di  atas  lebih  lanjut  memperlihatkan  bahwa  Sulawesi  Tenggara  menjadi  salah  satu provinsi yang termasuk dalam 10 (sepuluh) besar angka perkawinan anak dengan persentase sebesar 13,26  persen.  Data  lain  menunjukkan  bahwa  mayoritas  ibu  di  Sulawesi  Tenggara  memiliki  usia perkawinan pertama di atas usia 21. Meskipun demikian, angka perkawinana usia anak juga terbilang cukup tinggi. Sebagaimana tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa perkawinan ibu yang berusia 17-18 tahun  mencapai  angka  sebesar  22,29  persen.  Bahkan,  terdapat  14,54  persen  ibu  yang  perkawinan pertamanya  kurang  dari  usia  16  tahun  (BPS  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  2020).  Data  ini  kemudian memperlihatkan  bahwa  peluang  anak  di  Sulawesi  Tenggara  untuk melakukan  perkawinan  pada  usia anak (di bawah umur 18 tahun) begitu tinggi. Padahal, perkawinan usia anak dapat berdampak besar pada kehidupan dan masa depan anak.
Tabel 2. Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur saat Perkawinan Pertama (Tahun)
Kabupaten/Kota Umur saat kawin pertama (tahun) Jumlah ≤16 17-18 19-20 21+ Buton 16,54 22,20 22,56 38,70 100,00 Muna 10,74 21,56 25,92 41,77 100,00 Konawe 17,66 23,14 24,25 34,94 100,00 Kolaka 18,71 21,62 20,76 38,92 100,00 Konawe Selatan 19,31 27,50 22,72 30,47 100,00 Bombana 18,51 24,85 18,40 38,25 100,00 Wakatobi 13,83 22,28 26,80 37,08 100,00 Kolaka Utara 20,10 17,96 23,61 38,33 100,00 Buton Utara 11,67 24,43 23,95 39,95 100,00 Konawe Utara 15,67 23,75 23,09 37,50 100,00 Kolaka Timur 20,01 22,95 21,42 35,62 100,00 Konawe Kepulauan 15,34 20,77 23,18 40,70 100,00 Muna Barat 12,41 24,55 23,83 39,22 100,00 Buton Tengah 2,68 27,11 29,27 40,94 100,00 Buton Selatan 8,19 21,58 25,34 44,89 100,00 Kendari 7,88 17,56 21,84 52,71 100,00 Baubau 8,28 18,06 25,07 48,59 100,00 Sulawesi Tenggara 14,54 22,29 23,21 39,96 100,00
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2020.
Tabel  2  di  atas  memperlihatkan  bahwa  Konawe  Selatan  menjadi  kabupaten  ke-2  tertinggi kasus perkawinan usia anak setelah Kabupaten Kolaka Utara. Adapun jumlah perkawinan usia anak di bawah  umur  16  tahun  adalah  sebesar  19,31  persen  untuk  Konawe  Selatan  dan  20,10  persen  untuk Kolaka  Utara.  Sedangkan  angka  perkawinan  usia  anak  umur  17  hingga  18  tahun  mencapai  27,50 persen  untuk  Konawe  Selatan  dan  17,96  persen untuk  Kolaka  Utara.  Selanjutnya,  Kabupaten  Buton Tengah  menjadi  daerah  dengan  jumlah  perkawinan  usia  anak  terendah,  yakni  hanya  sebesar  2,68 persen  untuk  perkawinan  usia  di  bawah  16  tahun.  Sementara  perkawinan  usia  anak  terendah  pada rentang umur 17-18 tahun terjadi di Kota Kendari dengan persentase sebesar 19,56 persen.
Pada  dasarnya,  banyak  penelitian  yang  telah  melaporkan  alasan  dari  tingginya  angka perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara, misalnya:  (1) faktor kemiskinan, yang  mana  dengan  ekonomi  keluarga  yang  miskin  dan  terbatas  maka  menikahkan  anak  perempuan diharapkan  dapat  meningkatkan  kehidupan  perekonomian  keluarga  ke  arah  yang  lebih  baik;  (2) tingkat  pendidikan  orang  tua  dan  keluarga  rendah;  (3)  tradisi  dan  perilaku  menikahkan  anak perempuan  sejak  dini  telah  berlangsung  sejak  zaman  dulu  di  suatu  daerah/kelompok  masyarakat tertentu;  (4)  perubahan  tata  nilai  dan  sosial  di  dalam  masyarakat  misalnya  pergaulan  bebas  yang menyebabkan  kehamilan  tidak  diinginkan  akhirnya  menikah  dan  sikap  permisif  masyarakat;  (5) informasi tentang masalah kesehatan reproduksi dari media sosial kurang komprehensifdan kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi memicu perilaku yang menyimpang yang berujung pada perkawinan  anak;  hingga  (6)  faktor  agama  dan  pemahaman  agama  di  masyarakat  yang  seolah-olah “melegalkan” pernikahan pada usia anak. Alasan ekonomi serta harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia  muda  (Fadlayana  &  Larasaty,  2016).  Oleh  karenanya,  Mathur,  Greene,  &  Malhotra  (2003) kemudian  menyebutkan  bahwa  penyebab  utama  terjadinya  pernikahan  dini  (usia  anak)  adalah kombinasi  antara  tradisi,  kemiskinan,  dan  kurangnya  kesempatan  dalam  mengakses  sumber  daya pembangunan.
Selain  dari  faktor  di  atas,  alasan  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  usia  anak adalah  masalah  regulasi.  Menurut  pendapat  Djaja,  dkk.  (2016),  katidakkonsistenan  antara  regulasi yang  mengatur  mengenai  perkawinan  dan  perlindungan  anak  turut  menjadi  faktor  pendukung maraknya  perkawinan  usia  anak.  Misalnya  saja,  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan menetapkan batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16  tahun.  Batas  minimal  usia  untuk  melakukan  perkawinan  tersebut  memberikan  peluang  bagi perempuan  untuk  menikah  di  bawah  usia  18  tahun.  Dengan  demikian,  maka  aturan  ini  dipandang bertentangan  dengan  UU  Perlindungan  Anak  (UUPA)  yang  secara  jelas  melarang  adanya  tindakan yang  merugikan  anak,  sebab  usia  di  bawah  18  tahun  dipandang  masih  termasuk  usia  anak,  dimana anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak.
Meskipun UU No. 1/1974 telah direvisi melalui UU No.16/2019 dengan batas usia minimal untuk  perkawinan  adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  maupun  perempuan,  namun  sayangnya  aturan  ini belum  diterapkan  secara  masif.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  tingginya  kasus  perkawinan  usia  anak  di berbagai daerah, termasuk di daerah Konawe Selatan. Terlebih, apabila telah terjadi kasus kehamilan pada anak perempuan, maka aturan batas usia minimal perkawinan ini sudah tidak berlaku lagi. Sebab orang  tua  lebih  memilih  untuk  menyembunyikan  aib  kehamilan  anaknya  dari  pada  hanya  sekedar mematuhi  peraturan,  meskipun  resiko  dari  perkawinan  tersebut  adalah  tidak  tercatat  secara  hukum negara.  Pada titik  inilah, Winengan  (2018) kemudian  mengungkapkan  bahwa  orang  tua,  tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sering kali menjadi pelaku yang ikut melegalkan perkawinan usia anak di masyarakat.
Kondisi  di  atas  selanjutnya  memunculkan  pertanyaan-pertanyaan  seperti,  apakah  kebijakan- kebijakan pencegahan perkawinan usia anak baik di level pusat maupun daerah sudah berjalan sesuai dengan  yang  ditetapkan?  Ataukah  kebijakan-kebijakan  tersebut  mengalami  kendala  dalam penerapannya?.  Maka  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  penelitian  ini  berusaha  untuk menganalisis implementasi dari kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak. Dengan melakukan  analisis  implementasi  kebijakan,  maka  akan  dapat  diketahui  capaian  dan  kendala  dari kebijakan.  Sebagaimana  pendapat  Pateda  (2020)  bahwa  analisis  kebijakan  (termasuk  analisis implementasi)  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  sumbangan  kebijakan  terhadap pencapaian tujuan, juga untuk memberikan rekomendasi keberlanjutan kebijakan, apakah diteruskan, diperbaiki, atau justru dihentikan/diganti.
Tulisan ini akan berfokus untuk menganalisis implementasi kebijakan perkawinan usia anak dengan  mengambil  studi  kasus  di  Kabupaten  Konawe  Selatan,  Sulawesi  Tenggara.  Kabupaten  ini dipilih  karena  telah  memiliki  regulasi  khusus  untuk  mencegah  perkawinan  usia  anak  melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Sayangnya, meskipun  telah  memiliki  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pencegahan  perkawinan  usia  anak, Kabupaten Konawe Selatan masih memiliki angka perkawinan usia anak yang cukup tinggi, dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan justru
menduduki urutan ke-2 (dua) dengan persentase perkawinan anak di tahun 2020 sebesar 19,31 persen untuk  usia  di  bawah  16  tahun,  dan  27,50  persen  untuk  usia  17-18  tahun  (BPS  Sulawesi  Tenggara, 2020).

## METODE PENELITIAN
Desain cross  sectional  study merupakan  desain  penelitian  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini, dimana  pengukuran  semua  variabel  penelitian  dilakukan  dengan  satu  kali  pengambilan  data.  Studi kasus pada kajian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki angka perkawinan usia anak yang cukup tinggi sekaligus telah memiliki praktek pencegahan perkawinan usia anak melalui adanya Perda Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Konawe Selatan.
Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih informan  yang  sesuai  dengan  kriteria  dan  tujuan  kajian.  Dengan  demikian,  maka  infroman  dalam penelitian ini terdiri dari: Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Ketua dan anggota Sub Gugus Tugas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Ketua Gugus Tugas Kecamatan Layan Anak (2  Kecamatan  sebagai  perwakilan),  Ketua  Gugus  Tugas  Desa  Layak  Anak  (5  Desa  sebagai perwakilan),  7  anak  atau  remaja  umur  15-18  tahun  yang  belum  menikah,  5  anak  atau  remaja  yang sudah melakukan perkawinan  usia anak,  7  orang  tua, dan  5  pemangku  kepentingan  di  tingkat  Desa. Adapun total informan yang terlibat adalah 33 informan.
Sumber data  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  sumber data primer dan sumber data  sekunder,  yang  diperoleh  melalui  teknik  pengumpulan  data,  yaitu:  wawancara  mendalam, observasi,  dan  dokumentasi.  Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  model interaktif  (Miles,  Huberman  dan  Saldana,  2014).  Adapun  komponen dalam  analisis  data  antara lain: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Konawe Selatan
Sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  pencegahan  perkawinan  usia  anak  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Adapun teori  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis  adalah  teori  implementasi  kebijakan  yang diungkapkan  oleh  Edward  III,  yang  mana  implementasi  dipengaruhi  oleh  4  (empat)  variabel,  yaitu komunikasi,  sumber-sumber,  sikap  dan  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Apapun  hasil  analisis implementasi  kebijakan  pencegahan  usia  anak  dari  masing-masing  varibael  tersebut  adalah  sebagai berikut:

## 1) Komunikasi
Komunikasi  merupakan  tolak  ukur  penting  untuk  mengukur  dan  menganalisis keberhasilan proses implementasi dari suatu kebijakan. Bahkan, menurut banyak ahli, komunikasi merupakan  faktor  utama  yang  harus  ada  dalam  menganalisis  implementasi  sebuah  kebijakan. Adapun  parameter  yang  telah  banyak  digunakan  untuk  mengukur  komunikasi  dalam implementasi kebijakan adalah parameter yang diungkapkan oleh Edward dalam Winarno (2012) yang terdiri dari transmisi, konsistensi, dan kejelasan dari komunikasi. Untuk melihat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Konawe juga akan dinalisis berdasarkan 3 (tiga) parameter komunikasi tersebut.
Pertama, transmisi.  Transmisi  merupakan  proses  komunikasi  dimana  para  pelaksana kebijakan  memahami  apa  yang  seharusnya  mereka  kerjakan.  Dalam  hal  ini,  setiap  keputusan- keputuasan  kebijakan  yang  berupa  perintah-perintah  harus  mampu  diteruskan  kepada  tiap-tiap personil  secara  tepat,  sehingga  perintah-perintah  tersebut  dapat  diikuti.  Dengan  demikian,  maka transmisi  dari  perspektif  penelitian  ini  dilihat  dari  kemampuan  antar  para  personil  pelaksana kebijakan untuk mentransfer berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan kebijakan.  Sehingga  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  siapa  saja  personil  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan.
Mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Konawe Selatan, maka diketahui bahwa banyak pihak yang seharusnya terlibat dalam
impelemntasi  kebijakan  tersebut.  Diantaranya,  gugus  tugas  layak  anak  mulai  dari  tingkat kabupaten  hingga  desa,  lembaga  pendidikan,  forum  anak,  sanggar  anak,  hingga  organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya yang berkepentingan. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan data lembaga/instasni yang terlibat dalam implementasi kebijakan pencegahan usia anak di Kabupaten Konawe Selatan.

## Gambar 2 . Kelembagaan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Konawe Selatan

## Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022.
Berdasarkan data di atas, selanjutnya diperoleh infromasi bahwa antar lembaga pelaksana kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Konawe Selatan melakukan transmisi komunikasi  kebijakan  dengan  dua  cara,  yaitu  komunikasi  langsung  dan  komunikasi  tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi. (1) Koordinasi yang dibangun  oleh  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  adalah  koordinasi  dengan  Gugus  Tugas Kecamatan  Layak  Anak,  untuk  selanjutnya  dapat  diteruskan  kepada  Gugus  Tugas  Desa  Layak Anak  di  masing-masing  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Adapun  koordinasi  ini dapat  dilakukan  secara  langsung  melalui  surat-menyurat,  rapat  dan  FGD,  dan  dilakukan  secara tidak langsung melalui media sosial.
Selain  membangun  koordinasi,  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  juga  melakukan sosialiasi  kepada  berbagai  pihak,  termasuk  kepada  masyarakat  (anak  dan  orang  tua)  selaku sasaran kebijakan. Namun demikian, menurut hemat peneliti, sosialisasi pencegahan perkawinan usia  anak  belum  dilakukan  secara  masif  dan  belum  menyentuh  masyarakat  hingga  lapisan  yang paling  rendah.  Sosialisasi  yang  diberikan  masih  terbatas  pada  ranah  pelaksana  kebijakan  di tingkat  desa,  sementara  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  masih sangat minim dilakukan. Hal ini senda dengan yang diungkapkan oleh informan dari pemerintah desa,  yang  menyebutkan  bahwa  pihak  desa  belum  memberikan  sosialisasi  langsung  kepada masyarakat.  Bahkan,  pihak  desa  cenderung  mengharapkan  sosialisasi  pencegahan  perkawinan usia anak dapat dilakukan langsung oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Informasi inipun sesuai  dengan  pernyataan  masyarakat,  dimana  mereka  merasa  belum  memperoleh  sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak  baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  transmisi  keputusan-keputusan  kebijakan  kepada implementator kebijakan pada dasarnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan melalui  adanya  sosialisasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  antar  pelaksana  kebijakan.  Namun, transmisi keputusan kebijakan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan masih belum berjalan optimal, ini terlihat dari adanya masyarakat yang mengaku tidak memperoleh sosialisai
apapun  yang  berhubungan  dengan  pencegahan  perkawinan  usia  anak,  bahakan  masyarakat mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan pencegahan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Kurangnya  transmisi  kebijakan  ini  disebabkan  oleh  minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan,  baik oleh Gugus Tugas Layak Anak di tingkat Kabupaten hingga desa maupun oleh lembaga lain yang berkepentingan,  dimana  mereka  hanya  melakukan  sosialisasi  secara  terbatas  kepada  para pelaksanan kebijakan.
Kedua, kejelasan merupakan proses komunikasi dimana kebijakan yang diterapkan harus memenuhi  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  yang  jelas,  bukan  sebatas  pemahaman  kebijakan semata.  Jika  petunjuk  pelaksanaan  kebijakan  tidak  jelas,  maka  implementator  dari  kebijakan tersebut  akan  mengalami  kebingunan,  yang  kemudian  dapat  mempengaruhi  efektifitas  dari kebijakan  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dari masing-masing lembaga pelaksana sudah cukup jelas.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  ketersediaan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  kebijakan  melalui Rencana  Aksi  Daerah  Pencegahan  Perkawinan  pada  Usia  Anak.  Namun  demikian,  rencana  aksi ini  masih  memiliki  jangkauan  yang  luas.  Artinya,  rencana  aksi  tersebut  disusun  untuk  aksi dilingkup  daerah,  bukan  aksi  hingga  titik  pelaksana  terendah,  misalnya  aksi  pelaksanaan kebijakan ditingkat desa bahkan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  beberapa  informan,  diketahui  bahwa  teknis pelaksanaan  kebijakan  diserahkan  kepada  masing-masing  implementator.  Akan  tetapi,  setiap implementator  memiliki  teknis  yang  berbeda-beda  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Bahkan, beberapa  desa  yang  menjadi  sampel  penelitian,  tidak  ditemukan  sama  sekali  adanya  teknis pelaksanaan  kebijakan  sebagai  bentuk  tindak  lanjut  dari  kebijakan  pencegahan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah.  Pemerintah  desa  berpendapat  bahwa  pihaknya  belum memberikan  tindak  lanjut  atas  program  pencegahan  perkawinan  anak  tersebut  disebabkan  oleh masih  kurangnya  pemahaman  akan  kebijakan  itu  sendiri.  Sehingga  mereka  berharap,  dapat memperoleh bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kebijakan. Disisi lain, pemerintah desa juga mengalami  dilema  akan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dirasa  masih  sulit  untuk  diterapkan sepenuhnya,  sebab  adanya  budaya  masyarakat  masih  begitu  kental.  Misalnya,  budaya  yang menganggap  bahwa  dengan  menikahkan  anak,  maka  beban  hidup  keluarga  akan  sedikit berkurang.  Apalagi  jika  terjadi  kehamilan  pada  anak  akibat  pergaulan  bebas,  maka  perkawinan harus  segera  dilakukan.  Sebab  orang  tua  tidak  sanggup  menanggung  malu  atas  perbuatan  dan kehamilan dari anak mereka.
Ketiga, konsistensi merupakan salah satu dimensi dari komunikasi yang melihat perintah pelaksanaan  kebijakan  selain  harus  jelas,  juga  harus  konsisten.  Perintah  pelaksanaan  kebijakan dalam penelitian ini dilihat dari tujuan atau nilai yang hendak dicapai dari pelaksanaan kebijakan. Kebijakan  yang  baik  adalah  kebijakan  yang  hanya  mengejar  satu  nilai.  Apabila  kebijakan mengejar  nilai  yang  bervariasi,  maka  tujuan  dari  kebijakan  akan  sulit  untuk  dicapai.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pencegahan  perkawinan  usia  anak  di  Kabupaten Konawe Selatan tidak memiliki variasi nilai yang hendak dicapai, melainkan perda tersebut hanya memiliki satu nilai yang semata-mata untuk kepentingan kehidupan dan masa depan anak.
Hadirnya  kebijakan  pencegahan  perkawinan  usia  anak  di  tengah-tengah  masyarakat Konawe  Selatan  juga  dimaksudkan  untuk  mengarahkan  perilaku  perkawinan  yang  tidak  lagi melakukan  praktik  perkaiwnan  pada  usia  di  bawah  18  tahun.  Karena  praktik  ini  dapat menimbulkan  berbagai  resiko,  seperti  resiko  psikologis,  kesehatan,  dan  sosial  yang  tidak  hanya berdampak pada pasangan pelaku perkawinan usia anak, namun juga berdampak pada keturunan mereka.  Lebih  jauh,  pernikahan  usia  anak  juga  berpengaruh  pada  pembangunan  kualitas sumberdaya  manusia  yang  ada  di  daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Hal  ini  kemudian  sejalan dengan  nilai  yang  hendak  dicapai  dari  hadirnya  kebijakan  pendewasaan  usia  pernikahan,  yaitu sebagai  pedoman  bagi  kehidupan  masyarakat  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk menyelesaikan    berbagai  persoalan  dan  sebagai  staregi  untuk  mencapi  visi  misi  pembangunan dearah.
Berdasarkan beberapa  uraian  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi dalam pelaksanaan  Banpres  Produktif  pada  umumnya  sudah  berjalan  efektif,  hal  ini  dilihat  dari terpenuhinya  dimensi-dimensi  komunikasi  yang  terdiri  dari  transmisi  kebijakan,  kejelasan
kebijakan,  dan  konsistensi  kebijakan.  Transmisi  kebijakan  dilihat  dari  adanya  koordinasi  dan sosialisasi  yang  dilakukan  antar  aktor  kebijakan.  Meskipun  dalam  proses  trnasmisi  kebijakan terhadap objek sasaran masih ada kekurangan, namun bukan berarti transmisi kebijakan ini gagal. Sebab  transmisi  lebih  kepada  transfer  keputusan-keputusan  atau  perintah  kebijakan  antar  aktor pelaksanan,  bukan  antar  aktor  dengan  objek  sasarannya.  Sementara,  dilihat  dari  sisi  kejelasan, maka  impelementasi  kebijakan  ini  sudah  cukup  jelas,  dibuktikan  dengan  adanya  petunjuk- petunjuk  pelaksanaan  kebijakan  yang  diatur  melalui  petunjuk  teknis  pelaksanaan  kebijakan. Begitupun    dari  sisi  konsistensi,  pelaksanaan  kebijakan    bisa  dikatakan  sudah  konsisten,  sebab tidak  adanya  unsur  penambahan  maupun  pengurangan  terhadap  tujuan  atau  nilai  yang  hendap dicapai oleh pelaksana kebijakan.

## 2) Sumber-sumber
Edward  III  menyebutkan  4  (empat)  sumber-sumber  yang  harus  dapat  dipenuhi  untuk mengefektifkan implementasi sebuah kebijakan. Sumber-sumber tersebut bisa saja terdisi dari staf dan informasi.
Pertama, staf.  Sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  penerapan  kebijakan pencegahan  perkawinan  usia  anak  diamanatkan  kepada  beberapa  lembaga,  mulai  dari  lembaga pemerintah ditingkat kabupaten hingga desa, juga lembaga kemasyarakatan. Dari seluruh lembaga yang ada, maka ujung tombak dari penerapan kebijakan ini adalah Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak,  terutama  pada  Sub  Gugus  Lingkungan  Keluarga  dan  Pengasuhan  Alternatif.  Berdasarkan infromasi  yang  diperoleh,  Sub  Gugus  ini  memiliki  beberapa  staf  yang  diambil  dari  berbagai lembaga di lingkup Kabupaten Konawe Selatan, dengan rincian sebagai berikut: (1) Ketua, yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, (2) Anggota, yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama,  Kepala  Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketua TP. PKK, Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak,  Kepala  Bidang  Pelembagaan  PUG  dan  Pemberdayaan  Perempuan Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial Dinas  Sosial,  Ketua  Yayasan  Amal  Soleh,  Ketua  Aliansi  Perempuan  Sultra,  Ketua  Komunitas Anak  Jalanan,  Ketua  Solidaritas  Perempuan  Sultra,  Direktur  Rumpun  Perempuan  Sultra,  dan Ketua Devisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Forum Anak.
Berdasarkan rincian staf pelaksana kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa staf implementator  kebijakan  adalah  orang-orang  yang  memiliki  keahlian  di  bidangnya  masing- masing, dan keahlian tersebut sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan kebijakan.
Kedua, informasi,  merupakan  salah  satu  sumberdaya  penting  yang  juga  dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, apakah kebijakan yang sedang diterapkan berjalan efektif atau  justru  mengalami  kegagalan.  Winarno  (2012)  membagi  informasi  ke  dalam  dua  bagian, yaitu;  1)  pengetahuan  para  implementator  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan  bagaimana melakuknnya,  dan  2)  pengetahuan  implementator  terhadap  pelaksana  kebijakan  lain  dalam mematuhi peraturan atau perundang-undangan.
Pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menunjukkan  bahwa  pengatahuan  para  pelaksana  terhadap  apa  yang  menjadi  tugas  dan bagaimana melaksankan tugas tersebut sudah dapat dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil  analisis  pada  bagian  komunikasi.  Dimana  untuk  memahami  pelaksanaan  kebijakan  para implementator  dibuatkan  petunjuk  teknis  berupa  Rencana  Aksi  Daerah  Pencegahan  Perkawinan Pada  Usia  Anak.  Dengan  begitu,  maka  para  implementator  tentu  sudah  mengetahui  apa  yang menjadi tanggungjawab mereka dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia  anak.  Sementara  itu,  pengetahuan  implementator  mengenai  pelaksana  kebijakan  lain  dalam mematuhi peraturan menurut hemat peneliti masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya  monitoring  dan  pengawasan  dari  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  terhadap implementator  lain  yang  ada  di  bawahnya,  apakah  kebijakan  tersebut  sudah  diimplementasikan dengan baik atau tidak.

## 3) Sikap dan Disposisi
Edward  dalam  Winarno  (2012)  menyebutkan  bahwa  jika  para  pelaksana  kebijakan bersikap dan bertingkah laku baik, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan  lancar dan tujuan- tujuan yang diinginkan oleh para perumus kebijakan dapat tercapai. Namun sebaliknya, jika para pelaksana  kebijakan  bersikap  dan  bertingkah  laku  tidak  baik,  maka  kemungkinan  adanya implementasi kebijakan yang efektif akan sulit untuk didapatkan. Sikap dari pelaksana kebijakan selanjutnya di bagi ke dalam tiga bagian, yaitu;  kognisi, arahan dan respons.
Pertama, kognisi  merupakan  tingkat  pemahaman  para  aktor  kebijakan  terhadap pelaksanaan  kebijakan.  Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya  bahwa  setiap  aktor  kebijakan terutama  yang  ada  di  Gugus  Tigas  Kabupaten  Layak  Anak  sudah  memahami  pelaksanaan kebijakan  pencegahan  perkawinan  usia  anak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  petunjuk  teknis pelaksanaan kebijakan dan komunikasi yang terus dibangun antar aktor-aktor kebijakan disegala tingkat.  Melalui  petunjuk  teknis  ini,  masing-masing  aktor  kebijakan  yang  ada  di  Gugus  Tugas sudah memahami apa yang menjadi tupoksi mereka. Kedua, arahan merupakan sejauhmana para pelaku kebijakan memahami arahan yang diberikan. Arahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arahan-arahan yang diberikan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dimana arahan yang  diberikan  tersebut  pada  dasarnya  sudah  sesuai  dengan  tupoksi  masing-masing  aktor pelaksanan.  Adapun  arahan  tersebut  dilakukan  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Secara langsung,  misalnya  dengan  memberikan  arahan  secara  tulisan  maupun  secara  lisan.  Sedangkan arahan secara tidak langsung diberikan lewat media sosial. Ketiga, respon merupakan tanggapan yang  diberikan  oleh  pelaksana  kebijakan  dalam  menanggapi  berbagai  permasalahan  dalam pelaksanaan  kebijakan,  dan  melalui  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  Gugus Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  telah  memberikan  respon  yang  baik  untuk  setiap  keluhan masyarakat.

## 4) Struktur Birokrasi
Edwards  (Winarno,  2021)  menyebutkan  bahwa  “para  pelaksana  kebijakan  mungkin mengetahui  apa  yang  dilakukan  dan  mempunyai  cukup  keinginan  serta  sumber-sumber  untuk melakukannya,  tetapi  dalam  pelakasanaannya  mereka  masih  dihambat  oleh  stuktur-struktur organisasi  dimana  mereka  menjalankan  kegiatan  tersebut”.  Edwards  kemudian  menyebutkan salah  satu  karakteristik  utama  dari  birokrasi  adalah  prosedur-prosedur  kerja  atau  yang  disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) .
Sebagaimana telah  dijelaskan sebelumnya, bahwa implementasi pencegahan perkawinan usia  anak  oleh  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  Kabupaten  Konawe  Selatan  telah membentuk  struktur  organsiasi  sebagai  implementator  kebijakan,  juga  sebagai  pedoman  atas prosedur  kerja  dalam  mencegah  perkawinan  usia  anak.  Prosedur  ini  dituangkan  dalam  Rencana Aksi  Daerah  Pencegahan  Perkawinan  Usia  Anak  yang  memuat  berbagai  rencana  program kegiatan  dalam  melaksanakan  pencegahan  perkawinan  usia  anak  sebagaimana  yang  telah ditetapkan oleh regulasi daerah Konawe Selatan.
Adanya  rencana  aksi  yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah  Konawe  Selatan  merupakan salah satu bentuk penyeragaman tindakan-tindakan dalam pelaksanaan kebijakan oleh aktor-aktor kebijakan,  mengingat  pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  perkawinan  usia  anak  ini  memiliki hierarki  organisasi  yang  cukup  kompleks  yang  terdiri  dari;  organisasi  pemerintah  mulai  dari tingkat  kabupaten  hingga  desa,  juga  organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang  dibangun  oleh masyarakat  secara  independen,  sehingga  membutuhkan  satu-kesatuan  aturan  pelaksanaan  yang jelas.  Selain  itu,  remcana  aksi  ini  juga  bermanfaat  sebagai  penerapan  rencana  dan  kontrol  atas pelaksanaan  pencegahan  perkawinan  usia  anak,  sehingga  para  pelaksana  dapat  menyesuaikan tanggung jawab masing-masing.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak secara keseluruhan berjalan dengan efektif. Hal  ini  terlihat  dari  ketercapaian  variabel  dalam  menganalisis  implementasi  menggunakan  teori Edward  III,  yaitu (1)  variabel komunikasi menunjukkan  bahwa transmisi, kejelasan,  dan konsistensi
program telah berjalan secara optimal, meskipun pada transimis kebijakan perlu juga memperhatikan koordinasi  dan  sosialisasi  hingga  ke  tingkat  lapisan  masyarakat  paling  rendah,  (2)  variabel  sumber menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia,  informasi  dan  kewenangan  telah  terpenuhi,  (3)  variabel sikap  dan  disposisi  pelaksana  menunjukkan  bahwa  kognisi,  arahan,  dan  respons  menunjukkan  hasil yang  optimal,  dan  (4)  variabel  struktur  birokrasi  juga  menunjukkan  hasil  optimal,  karena  adanya teknis  pelaksaan  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Aksi  Daerah  Pencegahan  Perkawinan Usia Anak sebagai wujud pedoman pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, kebijakan ini masih perlu dilihat secara lebih dekat melalui penerapannya dilingkup yang paling rendah, yaitu desa. Sebab penelitian ini menemukan bahwa masih banyak desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan belum mengimplementasikan  secara  langsung  kebijakan  pencegahan  perkawinan  usia  anak  kepada msayarakat. Padahal, desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga perlu disusun juga rencana aksi penerapan kebijakan dilingkup pemerintah desa.

## REFERENSI
Agustino, L. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. (2020.  Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Ata yang  Pernsh  Kawin  Menurut  Kabupaten  Kota  dan  Umur  Saat  Perkawinan  Pertama  Tahun 2020.
Sultra.bps.go.id. Diakses 12 November 2022, dari https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/05/10/3245/persentase-perempuan-berumur-10-tahun- ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-perkawinan-pertama- tahun-2020.html.
Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. Sari Pediatri , 11 (2),
136-41.
Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Jann,  W.,  &  Wegrich,  K.  (2007). Theories  of  the  Policy  Cycle.  In  F.  Fischer,  G.  J.  Miller,  &  M. Handbook  of  Public  Policy  Analysis  Theory,  Politics,  and  Methods. New  York:  CRC  Press Taylor & Francis Group.
Jumaah, S. H., & Dewi, D. C. (2022). Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak. Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 5 (2), 143-159.
Kemenpppa.  (2018,  April  06).  Perkawinan  Anak:  Sebuah  Ikatan  Sakral  Pemadam  Api  Harapan.
Kemenpppa.go.id . diakses 21 November 2022, dari
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1685/perkawinan-anak-sebuah-ikatan- sakral-pemadam-api-harapan.
Lumempow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era. Jurnal Governance, 1 (1), 1-8.
Mathur, S. Greene, M. & Malhotra, A. (2003). Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young  Married  Girls.  Internasional  Center  for  Research  on  Women . Diakses  21  November 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/237413840_The_Lives_Rights_and_Health_of_Yo ung_Married_Girls.
Mulyadi,  M.  S.,  &  Anwar,  Y.  (2015).  Corporate  Governance,  Earnings  Management  And  Tax Management. Procedia-Social And Behavioral Sciences , 363-366.
Murdijana,  Desti,  dkk. (2019).  Risalah  Kebijakan  Perkawinan  Anak: Menutup Aib    dan  tertutupnya Hak  Atas  Pendidikan,  Ekonomi  dan  Kesehatan  Mental,  Reproduksi  serta  Seksual.
Komnasperempuan.go.id . diakses 21 November 2022, dari
https://komnasperempuan.go.id/download-file/417.
Nugroho,  Riant.  (2012). Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen Kebijakan . Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo.
Pateda, S. A., Rahmat, A., & Zubaidi, M.  (2020). Evaluasi Program Model Kickpatrick Pada Diklat Berjenjang  Di  Kabupaten  Gorontalo. E-Prosiding  Pascasarjana  Universitas  Negeri Gorontalo , 121-128.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Jurnal Publik , 1-12.
Ropida, Ni Luh Nyoman Kebayanti, dan Ikma Citra Ranteallo, ˝Pilihan Rasional Perempuan Menikah di  Usia  Dini  (Studi  Kasus  Di  Desa  Mamben  Daya,  Kecamatan  Wanasaba,  Kabupaten Lombok Timur)˝, Jurnal Ilmiah Sosiologi, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 93.
Tachjan, H. (2006). Implentasi Kebijakan Publik. Bandung: Truen Rth.
Winarno,  B.  (2012). Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses,  Dan  Studi  Kasus:  Edisi  Dan  Revisi  Terbaru. Center For Academic Publishing Service.
Winengan,  W.  (2018).  Politik  Hukum  Keluarga  Islam  di  Aras  Lokal:  Analisis  Terhadap  Kebijakan Pendewasaan  Usia  Pernikahan  di  Nusa  Tenggara  Barat. Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam , 11 (1), 1-12.