Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024

## ENFORCEMENT AND LEGAL SANCTIONS OF SEMARANG CITY LOCAL REGULATION NUMBER 2 OF 2022 REGARDING FOOD SAFETY FOR VENDORS OF ELEMENTARY SCHOOL SNACKS IN SEMARANG CITY

## (PENEGAKAN DAN SANKSI HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEAMANAN PANGAN PADA PENJUAL JAJANAN
ANAK SEKOLAH DASAR KOTA SEMARANG)
Nur Imamah Hawa
Universitas Stikubank Semarang nurimamahhawa@gmail.com
Dyah Listyarini Universitas Stikubank Semarang dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id
Adi Suliantoro Universitas Stikubank Semarang adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

## Abstract
Healthy snacks for elementary school students need to meet nutritional standards to support their growth  and  development.  However,  many  snacks  in  elementary  schools  do  not  comply  with  the expected  cleanliness  and  nutritional  standards.  This  research  explores  the  implementation  and penalties associated with Regional Regulation No. 2 of 2022 in Semarang. The lack of supervision over snacks can have a negative impact on students' health, potentially affecting their future well- being.  Although  the  local  government  has  carried  out  its  duties  according  to  the  regulations,  the limited awareness of the community and elementary school students regarding the cleanliness and nutritional literacy of snacks remains a challenge. The processing of food and raw materials that are not clean can threaten children's health. Therefore, there is a need for increased understanding and  awareness  of  the  importance  of  cleanliness  and  nutrition  in  snacks  for  elementary  school students in accordance with applicable regulations.
Keywords: Regional Regulation; Enforcement; Elementary School; Snacks; Sanction.

## Abstrak
Jajanan  sehat  bagi  siswa  Sekolah  Dasar  perlu  memenuhi  standar  gizi  untuk  mendukung pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Namun,  banyak  jajanan  di  Sekolah  Dasar  tidak  sesuai dengan  standar  kebersihan  dan  gizi  yang  diharapkan.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  implementasi dan  hukuman  terkait  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  2  Tahun  2022.  Kurangnya pengawasan  terhadap  jajanan  dapat  berdampak  negatif  pada  kesehatan  siswa,  yang  kemudian berpotensi  memengaruhi  kesehatan  mereka  di  masa  depan.  Meskipun  pemerintah  daerah  telah melaksanakan  tugas  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  minimnya  kesadaran  masyarakat  dan  siswa Sekolah  Dasar  terkait  kebersihan  dan  literasi  gizi  dari  jajanan  masih  menjadi  tantangan.  Proses pengolahan  makanan  dan  bahan  baku  yang  tidak  bersih  dapat  mengancam  kesehatan  anak-anak. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan dan gizi dalam jajanan siswa Sekolah Dasar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Kata Kunci : Peraturan Daerah; Penegakan; Sekolah Dasar; Jajanan; sanksi

## I. PENDAHULUAN
Banyak  barang  dan  layanan  yang  bisa dinikmati diproduksi berkat kemajuan ekonomi  di  sektor  industri  dan  perdagangan nasional.  Individu-individu  saling  bergantung dalam  sektor  makanan  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumsi  mereka.  Di  satu  sisi, komunitas  industri  bertanggung  jawab  atas produksi  makanan  untuk  dikonsumsi  oleh masyarakat, sedangkan di sisi lain, masyarakat berfungsi sebagai konsumen yang menggunakan  hasil  produksi  pelaku  usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadinya.  Karena  adanya  kerjasama  ini, keduanya  memegang  peran  yang  sangat penting.
Bersamaan dengan kemajuan kesejahteraan,  keinginan  manusia  menjadi semakin  kompleks.  Salah  satu  kebutuhan dasar  manusia  adalah  keinginan  akan  asupan gizi.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  makanan menjadi elemen yang sangat vital, merupakan kebutuhan pokok yang berbeda dari kebutuhan  sekunder  seperti  pakaian  dan perumahan. 1 Makanan  yang  kita  konsumsi sehari-hari  bukan  hanya  sekadar  bahan makanan;  itu  juga  perlu  memiliki  nutrisi khusus  untuk  mendukung  kesehatan  yang optimal.  Karena  itulah,  perusahaan  yang
1 Nursyahid,  Anjar  Budi  (2020).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Jajanan  Siap  Saji  (Studi Pada  Sentra  Makanan  Jajanan  Di  Kabupaten  Kudus). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
memproduksi dan memproses bahan makanan cenderung  menghasilkan  produk  yang  dapat dinikmati oleh masyarakat umum.
Dalam  budaya  di  mana  barang  dan layanan diperdagangka
n  secara  bebas,  setiap  individu  yang memanfaatkannya—baik  untuk  keuntungan pribadi,  keluarga,  orang  lain,  atau  bahkan hewan  selain  manusia—dianggap  sebagai konsumen.  Pola  pikir  dan  perilaku  yang  baru sangat dipengaruhi oleh dampak dari kemajuan zaman saat ini. 2 Perluasan sejumlah bisnis  yang  terkait  dengan  makanan,  seperti penyediaan  katering  untuk  makanan  ringan yang  dikemas,  menunjukkan  perubahan  ini. Kehidupan sehari-hari tidak dapat berlangsung  tanpa  adanya  pasokan  makanan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia.  Tidak  ada  kegiatan  yang  bisa dilakukan  oleh  manusia  tanpa  mengonsumsi makanan  dan  minuman  yang  berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai. Keprihatinan terhadap pangan juga mencakup isu-isu kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan  baik  secara  fisik  maupun rohaniah. 3
2 Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 3 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  (2020).  Modul  Keamanan  Pangan dan  Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Point (HACCP).  Southeast  Asian  Ministers  of  Education Organization  Regional  Centre  for  Food  and  Nutrition (SEAMEO RECFON).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya aspek gizi dan kesehatan, termasuk dalam memilih produk pangan yang sehat  dan  bergizi.  Oleh  karena  itu,  para pengelola  di  bidang  jasa  boga  dan  kantin perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen gizi dan keamanan pangan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berperan aktif  dalam  mencegah  kejadian  yang  tidak diinginkan,  seperti  keracunan  pangan.  Tentu saja, tenaga pelaksana yang memiliki tanggung  jawab  terhadap  keamanan  dan kesehatan  pangan  di  berbagai  tempat  kerja perlu  mendapatkan  pelatihan  yang  sesuai untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Anak-anak yang bersekolah umumnya menghabiskan  sekitar  sepertiga  dari  total waktu  harian  mereka  di  lingkungan  sekolah, yaitu sekitar 5-6 jam setiap hari. Oleh karena itu,  sangat  penting  untuk  memperhatikan asupan  gizi  mereka  selama  waktu  tersebut. Pada  rentang  usia  6-12  tahun,  anak-anak membutuhkan  sekitar  1.500-2.000  kilokalori per  hari  untuk  mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Di sekolah, anak-anak dapat memenuhi  kebutuhan  energi  mereka  melalui makanan  yang  mereka  bawa  dari  rumah  dan makanan  ringan  yang  mereka  beli.  Pilihan jajanan  yang  mereka  ambil  dapat  bervariasi, dan seringkali tergantung pada ketersediaan di sekolah. Mereka mungkin cenderung memilih jajanan yang mudah dijangkau, baik itu sehat atau mungkin kurang sehat.
Oleh  karena  itu,  untuk  memastikan bahwa  anak-anak  selalu  memiliki  akses terhadap  jajanan  bergizi,  penting  untuk menyediakan  pilihan  makanan  yang  sehat baik  di  rumah  maupun  di  sekolah.  Namun, perlu  diingat  bahwa  makanan  ringan  dapat menjadi  sumber  masalah  jika  dikonsumsi secara  berlebihan,  terutama  karena  makanan cepat  saji  dan  minuman  manis  dapat menyumbang  sekitar  sepertiga  dari  total asupan  kalori  harian  anak-anak,  seperti  yang ditemukan  dalam  sebuah  penelitian  di Amerika  Serikat.  Hal  ini  dapat  menyebabkan masalah  konsumsi  berlebihan  dan  potensi risiko  obesitas.  Selain  itu,  pertanyaan  seputar keamanan  makanan  ringan  juga  merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.
Untuk mengilustrasikan seberapa minim  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh produsen  tentang  keamanan  makanan  ringan yang  mereka  hasilkan,  pertimbangkan  situasi di  mana  produsen  menggunakan  bahan  kimia berbahaya atau menambahkan bahan tambahan  makanan  tanpa  memperhatikan ketentuan yang benar. Kurangnya pemahaman dari pihak produsen mengenai penyalahgunaan bahan dalam makanan ringan dan  kelalaian  dalam  menjalankan  praktik kebersihan menjadi penyebab utama permasalahan  keamanan  pangan  pada  produk makanan  ringan.  Berdasarkan  data  yang dikumpulkan  oleh  Balai  Besar/Balai  POM  di seluruh  Indonesia  pada  tahun  2022  untuk Direktorat  Pengawasan  dan  Penyuluhan Keamanan  Pangan-BPOM  RI,  tercatat  72
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
insiden  keracunan  pangan  luar  biasa  pada tahun  tersebut.  Angka  tersebut  menunjukkan peningkatan sebesar 44% dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya,  di  mana  terdapat 50 kasus.
Adapun, sepanjang tahun 2022, terdapat  5.505  individu  yang  mengalami paparan  keracunan  makanan.  Menurut  data yang  disajikan  oleh  BPOM,  sebanyak  2.788 orang  di  antaranya  mengalami  gejala  sakit atau  tingkat  serangan,  sementara  lima  orang kehilangan  nyawa  atau  tingkat  fatalitas. Ketika  melihat  distribusi  geografisnya,  Jawa Tengah  terlihat  sebagai  provinsi  dengan jumlah  insiden  keracunan  pangan  yang  luar biasa  tinggi  di  Indonesia,  dengan  catatan sembilan kejadian sepanjang tahun 2022.
Kasus  kejadian  luar  biasa  keracunan pangan  paling  banyak  terdeteksi  pada  hasil masakan  rumah  tangga,  mencapai  34,72% dari  total.  Selanjutnya,  penyebab  keracunan pangan  yang  berasal  dari  jasa  boga  dan jajanan  mencatat  proporsi  kasus  masing- masing  sebesar  31,94%  dan  23,61%.  Dalam konteks  lokasi  kejadian  keracunan  pangan, tempat tinggal menjadi wilayah dengan kasus tertinggi  di  Indonesia,  tercatat  sebanyak  29 kasus.  Posisi  ini  diikuti  oleh  Sekolah  Dasar (SD)/Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  dan  tempat terbuka,  masing-masing  dengan  tujuh  dan enam kasus. 4
(2022).  Sebaran  Jumlah  Kasus  Kejadian  Luar  Biasa Keracunan Pangan di Indonesia tahun 2022
Harus  ada  penekanan  utama  pada keamanan  pangan  terkait  camilan  yang dikonsumsi  oleh  anak-anak  di  lingkungan sekolah.  Memantau  konsumsi  camilan  anak- anak  merupakan  upaya  yang  dilakukan sekolah-sekolah  di  Indonesia  untuk  melawan masalah  pola  makan  yang  tidak  sehat  di kalangan siswa. Penjual makanan ringan yang menjual  produk  yang  tidak  mematuhi peraturan  kesehatan  dan  kebersihan  menjadi pemicu utama kasus keracunan yang melibatkan  anak-anak  sekolah.  Pemantauan yang  kurang  memadai  terhadap  camilan berdampak negatif pada kesehatan siswa, dan hal  ini  dapat  berpengaruh  buruk  pada kesehatan  fisik  mereka  di  masa  mendatang. Kebiasaan mengonsumsi camilan telah menjadi hal umum di sekolah dasar di seluruh Indonesia, termasuk di Semarang.
Data dan pengamatan lapangan menyatakan  bahwa  di  sekitar  beberapa sekolah  dasar  di  Kota  Semarang  terdapat penjual makanan, kondisi kantin sekolah yang berantakan,  dan  tidak  adanya  pembatasan yang  pasti  terkait  dengan  jajanan.  Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dua hambatan utama dalam memastikan keamanan  konsumsi  jajanan  sekolah  oleh siswa  adalah  kurangnya  pengetahuan  siswa sekolah dasar mengenai pentingnya keamanan pangan dan kurangnya peraturan daerah yang mengatur jajanan sekolah. 5
5 Aini,  S.  Q.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah dalam  Pembinaan  Keamanan  Jajan  Pangan  Anak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Para  penjual  makanan  ringan  di kalangan  siswa  sekolah  dasar  seringkali menjual  produk  mereka  kepada  masyarakat, terutama kepada sesama siswa, tanpa pengawasan yang memadai dari otoritas yang berwenang.  Terlebih  lagi,  produk-produk tersebut  sering  tidak  mematuhi  standar kebersihan  sanitasi,  sehingga  tidak  dapat didistribusikan sesuai dengan Peraturan Higiene Sanitasi Jasaboga (No.
1096/MENKES/PER/VI/2011)  dan  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  (Nomor  2  Tahun 2022)  tentang  Keamanan  Pangan  Bagi  Siswa Sekolah  Dasar  Di  Kota  Semarang.  Hal  ini juga  bertentangan  dengan  Pasal  71  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan.  Selain  itu,  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2004  tentang  keamanan, mutu,  dan  gizi  pangan,  Pasal  9  menyatakan bahwa  produsen makanan  siap  saji  yang baik harus  memastikan  keamanan  pangan  dengan mencegah  kontaminasi  biologis.  Jajanan  di sekolah  dasar  di  Kota  Semarang  belum mengambil  langkah-langkah  untuk  mencegah kontaminasi  biologis,  kimia,  atau  fisik  sesuai dengan ketentuan tersebut. 6
Sebagai  bagian  dari  upaya  dalam menyediakan  makanan  di  sekolah  dasar, pemerintah mempekerjakan berbagai lembaga terkait  untuk  mengawasi  dan  membimbing
Sekolah  Dasar.  Jurnal  Litbang:  Media  Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 14(2), 119-130.
6 Islamy,  Galang  Panji.,  Sri,  Sumarmi.,  Farapti.
(2018).  Analisis  Higiene  Sanitasi  dan.  Keamanan Makanan Jajanan di Pasar Besar Kota Malang.
industri di berbagai sektor, termasuk produksi teknis, manajemen pemasaran, dan kepatuhan terhadap  peraturan  yang  berlaku  terkait ketersediaan  pangan.  Salah  satu  sektor makanan yang menunjukkan potensi pertumbuhan  yang  baik  adalah  industri jajanan  sekolah  dasar.  Hal  ini  sesuai  dengan kenyataan  bahwa  terdapat  beberapa  pusat jajanan sekolah dasar yang tersebar di seluruh negeri.  Meskipun  demikian,  pusat-pusat tersebut  beroperasi  dalam  berbagai  skala  dan jenis  usaha,  yang  membuat  tugas  pemerintah untuk  mengawasi  mereka  menjadi  lebih rumit. 7
Pemerintah melaksanakan usaha perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Program Perlindungan
Konsumen.  Seiring  dengan  ragamnya  produk dan  layanan  yang  ada,  kerja  sama  antara pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan  Konsumen  Non  Pemerintah (LPKSM)  dijalin  untuk  memastikan  adanya perlindungan  bagi  konsumen  dan  pelaku usaha melalui pengembangan upaya perlindungan  konsumen. 8 Walaupun  maksud utama  dari  peraturan  perlindungan  konsumen adalah untuk menjamin keselamatan pelanggan,  perusahaan  juga  dapat  meraih
7 Nursyahid,  Anjar  Budi  (2020).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Jajanan  Siap  Saji  (Studi Pada  Sentra  Makanan  Jajanan  Di  Kabupaten  Kudus). Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Semarang.
8 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  58  Tahun  2001  Tentang  Pembinaan  Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
keuntungan  dari  peraturan  tersebut  karena dapat  membimbing  mereka  dalam  membuat produk yang lebih bersaing secara global.
Karena mayoritas masyarakat mengkonsumsi  makanan  tanpa  memahami proses pengolahan, pemilihan bahan, penyimpanan,  transportasi,  atau  pelayanan, jajanan  di  sekolah  dasar  tersebut  tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga sangat berisiko  jika  dikonsumsi.  Patuh  terhadap standar  kebersihan  pribadi  yang  ditetapkan oleh  peraturan  adalah  suatu  keharusan. Evaluasi  terhadap  persepsi  kualitas  dan kinerja produk makanan ringan akan dilakukan  sejalan  dengan  harapan  pelanggan terhadap  performa  produk  yang  diinginkan, yang  merupakan  parameter  kualitas.  Realitas kinerja  suatu  produk  tercermin  dalam pengalaman  pengguna,  dan  ini  berhubungan langsung  dengan  tingkat  kepuasan  mereka terhadap produk secara keseluruhan. 9
Kebiasaan  menyantap  makanan  ringan  di Sekolah  Dasar  (SD)  telah  menjadi  tradisi yang berakar. Ragam variasi makanan jajanan yang  tersedia  di  berbagai  sekolah  semakin bertambah.  Perkembangan  ini  bisa  menjadi dorongan untuk meningkatkan kecenderungan anak-anak  sekolah  dalam  mengonsumsi makanan  ringan,  terutama  selama  jeda istirahat. Meskipun demikian, pada kenyataannya,  masih  banyak  anak  yang
9 Samudro,  A.,  Sumarwan,  U.,  Yusuf,  E.  Z.,  & Simanjuntak,  M.  (2018).  Perceived  Quality  and Relationship  Quality  as  Antecedents  and  Predictors  of Loyalty in the Chemical Industry: A Literature Review. European Scientific Journal, ESJ, 14(28), 173.
belum  membentuk  kebiasaan  mengonsumsi makanan ringan yang sehat. 10
Lingkup  penelitian  dari  skripsi  yang berjudul  “Penegakan  Hukum  Dan  Sanksi Hukum  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Keamanan Pangan  Pada  Penjual  Jajanan  Anak  Sekolah Dasar Di Kota Semarang” Untuk memastikan kejelasan  dan  mencegah  kesalahpahaman terkait dengan inti permasalahan yang sedang dibahas, diperlukan pembatasan ruang lingkup.
Kajian dalam skripsi ini akan difokuskan  pada  Perda  Kota  Semarang Nomor  2  Tahun  2022  mengenai  Keamanan Pangan  pada  Penjual  Jajanan  Anak  Sekolah. Poin-poin yang akan dijelaskan terbatas  pada aspek penegakan  hukum,  sanksi  hukum,  dan hambatan  yang  mungkin  muncul  dalam implementasi Perda tersebut di Kota Semarang.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian yuridis  sosiologis  dengan  pendekatan  Yuridis Sosiologis,  yang  bertujuan  memperoleh pengetahuan  hukum  secara  empiris  melalui terjun langsung ke objek penelitian. Spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif, fokus  pada  gambaran  sifat-sifat  individu,
10 Anlaakuu,  Peter.,  &  Anto,  Francis.  (2017). Anaemia  in  Pregnancy  and  Associated  Factors:  A Cross  Sectional  Study  of  ANC  Attendants  at  the Sunyani  Municipal  Hospital,  Ghana.  BMC  Journal, DOI:  10.1186/s13104-017-2742-2.  Published  online 2017 August.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
keadaan,  dan  gejala  terkait  Peraturan  Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan pada Penjual Jajanan Anak Sekolah. Teknik pengumpulan data melibatkan  data  primer  yang  diperoleh melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi, serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait.  Selain  itu,  digunakan  juga  bahan hukum  tersier  seperti  surat  kabar  dan  sumber internet.  Pengolahan  dan  penyajian  data dilakukan secara induktif untuk memudahkan analisis  data  yang  menggunakan  metode kualitatif.  Tujuan  analisis  data  ini  adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan  Perda  di  lapangan  sesuai  dengan pandangan  manusia  yang  menjadi  objek penelitian.  Bahan  hukum  yang  digunakan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan,  Peraturan  Menteri  Kesehatan   RI No.1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang
Higiene Santiasi Jasaboga III. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Penegakan  dan  Sanksi  Hukum
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor  2  Tahun  2022  tentang keamanan pangan Terhadap

## Penjual Jajanan Anak SD
Penerapan  peraturan  daerah  Nomor  2
Tahun  2022  di  Kota  Semarang  masih  kurang dalam hal pengawasan. Kurangnya pengendalian  terhadap  kebijakan  tersebut
menyebabkan  banyak  pedagang  kaki  lima yang  beroperasi  di  sekitar  Sekolah  Dasar tidak  patuh  terhadap  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  tersebut.  Secara berkala, para penjual tersebut masih mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan  kualitas  makanan  dan minuman  yang  mereka  jual.  Terlebih  lagi, ketika  hal  ini  dikaitkan  dengan  anak-anak Sekolah  Dasar  yang  rentan  terhadap  penyakit yang  dapat  disebabkan  oleh  konsumsi makanan  dan  minuman,  terutama  di  sekolah yang  terletak  di  lokasi  yang  jauh  dari pantauan orang tua mereka.
Apabila  suatu  barang  yang  dijual mengalami kesalahan, tanggung jawab dituntut pada pihak yang terlibat dalam proses jual  beli  untuk  memberikan  informasi  yang akurat  dan  jelas  kepada  konsumen.  Dalam konteks  ini,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  memberikan  penekanan  khusus pada  itikad  baik  korporasi,  yang  mencakup seluruh  tahapan  operasional  perusahaan. Semua  pelaku  dalam  transaksi  komersial diharapkan  berperilaku  jujur  mulai  dari  tahap konsepsi atau produksi hingga saat penjualan. Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan  tanggung  jawab  pelaku  usaha, yang mencakup integritas dalam menjalankan bisnis,  penyampaian  informasi  yang  akurat dan  jujur  mengenai  produk  dan  layanan, pelayanan  adil  dan  tidak  diskriminatif,  janji terkait  mutu  produk,  serta  ketersediaan produk  dan  layanan  untuk  diuji  coba  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
dukungan  jaminan  dan  garansi.  Keseluruhan kerangka  hukum  ini  memberikan  dasar  bagi perlindungan konsumen dan menggarisbawahi  pentingnya  perilaku  etis dalam setiap aspek bisnis.
Pelaku  usaha  memiliki  tanggung jawab  untuk  memberikan  informasi  yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan terkait barang atau jasa yang mereka tawarkan.  Selain  itu,  mereka  juga  harus memberikan penjelasan yang memadai tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan  produk  atau  jasa  yang  mereka sediakan.  Ini  bukan  hanya  sebagai  hak konsumen,  tetapi  juga  sebagai  langkah preventif untuk menghindari kecacatan produk, khususnya kecacatan informasi, yang dapat  merugikan  konsumen.  Oleh  karena  itu, keterbukaan  dan  kejelasan  informasi  dari pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga hak dan kepentingan konsumen.
Hak  dan  tanggung  jawab  tersebut dikenal  terjadi  melalui  terbentuknya  interaksi hukum antara entitas korporatif dan pelanggan.  Sejumlah  gagasan  atau  doktrin telah  muncul  dalam  konteks  perlindungan konsumen  selama  beberapa  dekade.  Hal  ini mencakup  prinsip  caveat  emptor,  teori kewaspadaan,  dan  pandangan  bahwa  kontrak bukanlah syarat. Dengan asumsi bahwa dunia usaha dan pelanggan berada pada posisi yang setara,  prinsip  caveat  emptor,  atau  "biarkan pembeli  berhati-hati,"  menyatakan  bahwa konsumen  sebaiknya  tidak  dilindungi  dari
risiko.  Perusahaan  diharapkan  untuk  berhati- hati  dalam  memasarkan  produk  mereka, sejalan dengan konsep kewaspadaan. Selanjutnya, prinsip privasi kontrak menegaskan  bahwa  dunia  usaha  harus menjaga  kepentingan  pelanggan,  namun  hal ini  hanya  dapat  terwujud  jika  telah  ada perjanjian yang sah secara hukum.
Privasi kontrak sulit untuk dipertahankan  sepenuhnya  dalam  mengatur hubungan antara pelaku usaha dan pelanggan, terutama  mengingat  kompleksitas  transaksi konsumen  yang  semakin  meningkat.  Hal  ini mendorong pandangan bahwa kontrak bukanlah  suatu  keharusan.  Para  pelaku  bisnis menyadari kewajiban mereka terhadap pelanggan    untuk  menyediakan  produk  dan layanan  berkualitas  tinggi,  bebas  risiko,  serta mematuhi  semua  peraturan  yang  berlaku.
Perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam mencegah tindakan yang dapat  berdampak  buruk  pada  pelanggan akibat pembelian dan penggunaan produk dan jasa. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas  hidup  konsumen.  Berdasarkan  Pasal 8,  Bab  IV  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  ditegaskan  larangan  terhadap tindakan-tindakan  tertentu  yang  dilakukan oleh pelaku korporasi guna mencegah operasi perdagangannya  berdampak  negatif  terhadap penggunaan produk dan jasa. Pelanggaran hukum  diidentifikasi  apabila  perusahaan membuat atau menjual sesuatu yang melanggar  atau  tidak  mematuhi  peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
menampilkan  informasi  yang  tidak  sesuai pada  label,  atau  tidak  memenuhi  klaim  yang dibuat  mengenai  produk.  Berbagai  ketentuan lainnya, seperti tidak mencantumkan informasi  yang  diwajibkan  oleh  undang- undang  pada  produk,  juga  dianggap  sebagai pelanggaran.  Oleh  karena  itu,  melalui  aturan ini, perlindungan konsumen diupayakan untuk memastikan  kepatuhan  pelaku  usaha  dalam menyediakan  produk  dan  jasa  yang  aman, berkualitas,  dan  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.

## 3.2  Sanksi  Hukum  Undang-Undang

## Nomor  2  Tahun  2022  Terhadap Pedagang  Jajanan  Anak  Sekolah Dasar
Hukuman  yang  diakibatkan  oleh peraturan  merupakan  bentuk  konsekuensi terhadap  tindakan  seseorang  yang  melanggar norma  yang  telah  ditetapkan  oleh  masyarakat atau  kesepakatan  antara entitas  swasta.  Dasar pemikiran  di  balik  penerapan  sanksi  adalah ketika  suatu  negara  memiliki  aturan  yang harus  diikuti  oleh  setiap  individu,  dan  jika aturan  tersebut  dilanggar,  individu  yang melanggar  akan  menghadapi  konsekuensi. Selain  itu,  pengenaan  sanksi  juga  merupakan metode  lain  dalam  penegakan  hukum  untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip hukum.
Peraturan dan pembatasan yang diberlakukan  oleh  pihak  berwenang  terhadap masyarakat  umum  dengan  tujuan  untuk menindak  ketidakpatuhan  atau  pelanggaran sosial lainnya dapat dirujuk sebagai "tindakan
hukum."  Dalam  Kamus  Hukum  Black  Edisi Ketujuh,  tindakan  ini  didefinisikan  sebagai "hukuman  atau  langkah  koersif  yang  timbul akibat  ketidakpatuhan  terhadap  undang- undang,  aturan,  atau  perintah  (sanksi  untuk penyalahgunaan proses penemuan bukti)."
Sementara  itu,  dampak  dari  tindakan atau  respons  pihak  lain  (manusia  atau  entitas sosial  lain)  disebut  sebagai  sanksi  menurut Kamus  Hukum.  Secara  lebih  rinci,  sanksi dapat  diartikan  sebagai  konsekuensi  yang diberikan  sebagai  akibat  dari  pelanggaran terhadap  hukum;  dengan  kata  lain,  tindakan koersif  yang  diterapkan  sebagai  akibat  tidak patuh  terhadap  undang-undang,  peraturan, atau  instruksi.  Di  Indonesia,  setidaknya  ada tiga  jenis  hukuman  yang  berlaku  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  saat ini.
Pertama, terdapat sanksi hukum pidana.  Apabila  seseorang  terbukti  bersalah melakukan  tindak  kejahatan,  hukuman  yang umum  diberikan  adalah  hukuman  pidana. Penjatuhan  hukuman  oleh  hakim  terhadap pelaku  tindak  pidana  merupakan  sumber penderitaan  bagi  pelakunya,  sesuai  dengan Soesilo.  Pasal  10  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan ketentuan-ketentuan dasar mengenai pemidanaan, mengklasifikasikan tindak pidana  menjadi  delik-delik  pokok  dengan ancaman  hukuman  berupa  hukuman  mati, penjara,  denda,  dan  hukuman  tambahan  yang melibatkan  pencabutan  hak-hak  tertentu.  Ini mencakup konsekuensi hukum perdata,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
pengungkapan  putusan  hakim,  dan  penyitaan barang tertentu.
Jika pelaksanaan aturan dan hukum ini menyebabkan kerugian finansial bagi individu yang merasakannya, konsekuensinya, sanksi perdata bisa dikenakan.  Dalam  teori,  siapa  pun  yang menyebabkan  kerugian  diharapkan  untuk mengganti  kerugian  tersebut  sesuai  dengan besarnya.  Proses  hukum  atau  non-hukum dapat  digunakan  untuk  mengatasi  kerugian yang  timbul  akibat  pelaksanaan  peraturan hukum. Keputusan dari pengadilan merupakan  cara  utama  penerapan  hukuman perdata dalam sistem hukum.
Putusan yang menghukum pihak yang kalah  dalam  hal  kewajiban  disebut  sebagai putusan  penghukuman.  Sebagai  ilustrasi, meskipun  salah  satu  pihak  diperintahkan untuk membayar ganti rugi, pihak yang kalah tetap  dapat  diwajibkan  membayar  biaya perkara. Keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang pada dasarnya  menetapkan  keadaan  yang  sah secara  hukum.  Jenis  putusan  ini  hanya menjelaskan  dan  menegaskan  posisi  hukum yang  sudah  ada.  Sebagai  contoh,  keputusan ini  bisa  menyatakan  penggugat  sebagai pemilik sah dari properti yang dipermasalahkan.
Keputusan  yang  memiliki  dampak signifikan  adalah  keputusan  yang  merubah peraturan  dengan  menggantikan  satu  keadaan dengan yang lain. Salah satu contoh dari jenis keputusan ini adalah putusan yang
membubarkan perkawinan. Dampaknya dapat terlihat  pada  tingkat  administratif  atau manajerial.Sanksi  administratif  berikut  telah diidentifikasi  dari  pemeriksaan  undang- undang,  peraturan,  dan  karya  terbitan  terkait: peringatan  lisan  dan  tertulis,  tindakan  paksa pemerintah  (bestuursdwang/politie  dwang), penghentian  sementara  operasi,  penutupan lokasi,  pencabutan  atau  pembatalan  usaha izin,  penarikan  kembali  keputusan  yang menguntungkan,  denda  administrasi,  dan uang paksa. Berdasarkan  Pasal  1 angka  2  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen  diartikan  sebagai  individu  yang menggunakan  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan  pribadi,  keluarga,  orang  lain, maupun  makhluk  hidup  lainnya,  dan  bukan untuk  tujuan  diperdagangkan.  Dalam  konteks penelitian ini, fokus pada konsumen ditujukan kepada  anak-anak  Sekolah  Dasar  di  Kota Semarang.
Masyarakat saat ini semakin menyadari  pentingnya  gizi  dan  kesehatan, terutama  dalam  pemilihan  produk  pangan yang  bergizi  dan  aman.  Oleh  karena  itu, pengelola  pangan  di  sektor  jasa  boga  dan kantin  perlu  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  dalam  tatalaksana  gizi  dan keamanan  pangan.  Hal  ini  bertujuan  agar mereka dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejadian luar biasa seperti keracunan pangan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Masyarakat  sebaiknya  memberikan pendidikan  kepada  anak-anak,  terutama mereka  yang  bersekolah  di  Sekolah  Dasar (SD),  agar  lebih  berhati-hati  dalam  memilih makanan  atau  minuman,  yang  umumnya dikenal  sebagai  jajanan  sekolah.  Pedagang jajanan  adalah  individu  yang  menjual berbagai  makanan  dan  minuman cepat  saji  di luar  area  sekolah.  Biasanya,  mereka  memulai kegiatan  berjualan  selama  jam  istirahat sekolah  dan  setelah  jam  pulang  sekolah. Pemerintah  turut  berperan  dalam  mengatasi masalah  keamanan  pangan  melalui  undang- undang  seperti  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1996,  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2012,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999,  dan  Peraturan  Daerah  Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022.
Pedagang jajanan di lingkungan sekolah  dasar  baru  sebagian  kecil  yang  tahu tentang peraturan perundang-undangan terkait keamanan  pangan.  Hanya  15,25%  dari mereka  yang  benar-benar  memahami  dasar hukum  terkait  keamanan  pangan.  Sementara itu,  mayoritas  besar,  yaitu  84,75%,  tidak menyadari  adanya  regulasi  yang  membahas aspek keamanan pangan.
Meskipun  sudah  ada  peraturan  yang mengatur  keamanan  pangan,  fakta  ini menyoroti rendahnya tingkat kesadaran pedagang  jajanan  di  sekitar  sekolah  dasar akan  pentingnya  memahami  dan  mematuhi perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini menunjukkan  perlunya  upaya  lebih  lanjut untuk  memberikan  informasi  dan  edukasi
kepada  mereka  agar  dapat  meningkatkan kesadaran akan  kepatuhan  terhadap  peraturan keamanan pangan.

## IV. KESIMPULAN
Secara umum, penerapan peraturan keamanan  pangan  di  sekitar  Sekolah  Dasar Kota Semarang  masih kurang  efektif, terutama  karena  kurangnya  pengawasan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pedagang jajanan. Pentingnya kesadaran akan peraturan dan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman menunjukkan  perlunya  edukasi.  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  memberikan sanksi  administratif  sebagai  deterren,  namun dibutuhkan  peningkatan  pengawasan  dan pendidikan  untuk  memastikan  keamanan konsumen,  terutama  anak-anak  Sekolah Dasar.  Kesimpulan  ini  menekankan  perlunya kolaborasi  antara  pemerintah,  pelaku  usaha, dan  masyarakat  untuk  mencapai  keamanan pangan yang optimal di lingkungan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Book
Barkatullah, A. H. (2010). Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusamedia.
Creswell,  J.  W.  (2012).  Research  Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hartono, S. R. (2000). Kapita Selekta Hukum Ekonomi.  Bandung:  CV  Mandar Maju.
Imaniyati, N. S. (2009). Hukum Bisnis Telaah tentang  Tanggung  Gugat  Produsen
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Kristiyanti, C. T. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Mansyur,  M.  A.  (2001).  Penegakan  Hukum Tentang  Tanggung  Gugat  Produsen dalam Perwujudan Perlindungan
Konsumen. Yogyakarta: Genta Press. Moleong,  L.  J.  (2000).  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya. Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya. Moleong,  L.  J.  (2009).  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Remaja
Rosdakarya.
Saliman,  A.  R.  (2005).  Hukum  Bisnis  untuk Perusahaan:  Teori  dan  Contoh  Kasus. Jakarta: Prenada Media Grup.
Sediaoetama,  A.  D.  (2010).  Ilmu  Gizi.
Jakarta: Dian Rakyat.
Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan
Konsumen  Indonesia.  Jakarta:  PT
Gramedia Widiasarana Indonesia.
Soemitro, R. H. (1988). Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Dualisme Penelitian  Hukum  (Normatif  Dan
Empiris)  (Yogakarta:  Pustaka  Pelajar,
2010)
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Regulasi
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Santiasi Jasaboga
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2022  Tentang Keamanan Pangan

## Journal
Ahmad,  A.  Kadir,  Dasar-Dasar  Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Media Centre, 2018)
Aini,  S.  Q.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah da-lam  Pembinaan  Keamanan  Jajan Pangan  Anak  Sekolah  Dasar.  Jurnal Litbang:  Me-dia  Informasi  Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK, XIV(2).
Ali Mansyur, I. R. (2015). Penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai upaya peningkatan  mutu  produksi  nasional. Jurnal pembaharuan hukum.
Ali,  Achmad,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis) (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2018)
Anto,  Sudarman,  S.,  Yetti,  E.  R.,  &
Manggabarani,  S.  (2017).  The  Effect of  Counseling  to  Modification  the Lifestyle  on  Prevention  of  Obesity  in Adolescents. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
Anwar,  C.  R.  (2016).  Fast  food:  gaya  hidup dan promosi makanan siap saji. Jurnal Etnosia.
Aprillia, B. A., & Dieny, F. F. (2018). Faktor yang  Berhubungan  dengan  Pemilihan Makanan  Jajanan  pada  Anak  Sekolah Dasar  (Skripsi).  Semarang:  Program Studi  Ilmu  Gizi  Fakultas  Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.
Čorkalo,  M.  (2016).  Konsumen  Dalam Hukum  Asuransi. Annals  Of  The Faculty Of Law In Belgrade .
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Eni  Surati,  D.  T.  (2018).  Perlindungan Konsumen  Jajanan  Bahan  Berbahaya di  Lingkungan  Sekolah.  Jurnal  Ilmu Hukum.
Eritrina, E. E. (2018). Studi Jenis Zat Pewarna pada  Makanan  Jajanan  Anak  Sekolah di  SDN  Banyumanik  01/02  dan  SD
Srondol  02  A.B.C.D  Kecamatan
Banyumanik,  Sema-rang  (Skripsi). Semarang: Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
Febry,  F.  (2016).  Penentuan  Kombinasi  Ma- kanan  Jajanan  Tradisional  Harapan untuk  Memenuhi  Kecukupan  Energi dan  Protein  Anak  Sekolah  Dasar  di Kota  Palembang  (Tesis).  Semarang: Universitas Diponego-ro.
Galang  Panji  Islamy,  S.  S.  (2018).  Analisis Higiene Sanitasi dan Keamanan
Makanan  Jajanan  di  Pasar  Besar  Kota Malang. Research Study.
Gemily,  S.  C.,  Aruben,  R.,  &  Suyatno. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan  dengan  Kebiasaan  dan
Kualitas  Sarapan  Siswa  Kelas  V  di SDN  Sendangmulyo  04  Keca-matan Tembalang,  Semarang  Tahun  2015.
JKM:  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat (e-Journal), 3(3).
Hardinsyah, & Aries, M. (2018). Jenis Pangan Sarapan  dan  Perannya  dalam  Asupan Gizi Harian Anak Usia 6-12 Tahun di Indone-sia.  Jurnal  Gizi  dan  Pangan, 7(2).
Hevi  Mavidayanti,  M.  (2016).  Kebijakan Sekolah  Dalam  Pemilihan  Makanan
Jajanan  Pada  Anak  Sekolah  Dasar.
Journal of Health Education.
Indrawati, I., & Faridah, F. (2022). Pentingnya Pemahaman tentang Jajanan  Sehat  pada  Anak  di  Taman. Jurnal Abdimas Kesehatan, 4(1.
Islamy, Galang Panji., Sri, Sumarmi., Farapti. 2018.  Analisis  Higiene  Sanitasi  dan
Keamanan  Makanan  Jajanan  di  Pasar Besar  Kota  Malang.  Jurnal.  DOI 10.2473/amnt.v2i1.2018.
Ivanandewi, S. A., Utami, B. S., & Pratiwi, P. (2019).  Edukasi  Jajan  Sehat  Pada Anak  Usia  6-9  Tahun  Di  Salatiga. Jurnal  Kesehatan  Kusuma  Husada, Januari 20, 77–84.
Jiatuti,  Titis.  (2018). Higiene  Sanitasi
Pengelolaan Makanan dan Keberadaan Bakteri  Pada  Makanan  Jadi  di  RSUD Harjono  Ponorogo.  Jurnal  Kesehatan Lingkungan. Vol 1.
Kustriyani,  M.,  Widyaningsih,  T.  S.,  & Prasetyo,  A.  (2016).  Hubungan  Peer
Group Support dengan Perilaku
Memilih  Jajanan  Sehat  pada  Anak Usia  Sekolah  di  Madrasah  Ibtidaiyah (MI)  Al  Mukmin  Prawoto  Kota  Pati. Prosiding Implementasi Penelitian pada  Pengabdian  Menuju  Masyarakat Mandiri Berkemajuan. Semarang: Univer-sitas Muhammadiyah Semarang 25 Feb-ruari 2017.
Lukar  E  Thornton,  R.  J.  (2019).  Fast  food purchasing  and  acces  to  fast  food restaurants:  a  multilevel  analysis  of VicLANES.  Internatioal  Journal  of
Behavioral  Nutrition  and  Physical
Activity.
Masrikhiyah, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan  Ibu  Mengenai  Gizi Seimbang  Dalam  Pemenuhan  Gizi Keluarga. Dinamisia, 4(3).
Mustika,  T.  D.,  &  Wahini,  M.  (2015).  Pola Asuh  Makan  antara  Ibu  Bekerja  dan Tidak  Bekerja  dan  Faktor  yang Mempengaruhi Status Gizi Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Tata Boga, 4(1).
Nurlita,  I.,  Ganefwati,  R.,  &  Irianto,  H. (2020). Sosialisasi Jajanan yang Sehat Bagi Anak-anak Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Komunikasi
Interpersonal. Abdimas Bela Negara.
Nursyahid,  Anjar  Budi  (2020).  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Konsumen  Jajanan
Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan
Jajanan Di Kabupaten Kudus).
Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Rofiki,  I.,  Roziah,  S.,  &  Famuji,  R.  (2020). Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan untuk Membiasakan PHBS bagi Warga Desa Kemantren. Dinamisia. Sa’ban,  L.  M.  A.,  Sadat,  A.,  &  Nazar,  A. (2021).  Meningkatkan  Pengetahuan Masyarakat  Dalam  Perbaikan  Sanitasi Lingkungan. Dinamisia. Sumarni,  N.,  Rosidin,  U.,  &  Sumarna,  U. (2020). Penyuluhan Kesehatan Tentang Jajanan Sehat. Jurnal
Kumawula, 3(2).