A k i b a t   H u k u m   P u t u s a n   P a i l i t   T e r h a d a p   P T.   A s u r a n s i   J i w a R e s n a   ( S t u d i   P u t u s a n   M a h k a m a h   A g u n g  N o m o r   :   6 4 7
K / P D T . S U S - P A I L I T / 2 0 2 1 )
Alum Simbolon 1 , Cindy Leowardy 2 alumsimbolon@uph.edu , Universitas Pelita Harapan, Indonesia 2 , Universitas Pelita Harapan, Indonesia 2

## Abstract
Background :
The aim of this thesis research was carried out by researchers with the title Legal Effects of Bankruptcy Decisions on PT. Kresna Life Insurance (Study of Supreme Court Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) is aimed at knowing and understanding the legal consequences that can result from a bankruptcy decision against an insurance company which has an impact on customers and the company itself.

## Research Metodes:
This legal research will be carried out using a type of normative legal research which is carried out by examining legal literature materials in the form of statutory regulations, journals, books, court decisions, documents and other scientific works.

## Findings:
The research results from this thesis research are the bankruptcy experienced by PT. Kresna Life Insurance will make it even more difficult for customers to receive benefits because in bankruptcy, the company will no longer have authority over their assets and authority over managing these assets will shift to the curator.

## Conclusion:
Generally, curators need a long time to liquidate bankruptcy assets. Plus, after liquidation, the liquidation proceeds will be reduced by several costs such as curator fees and taxes. So the percentage of customer acceptance is lower. As a  form of responsibility, debtors can submit a Financial  Rehabilitation Plan (RPK) to the OJK  as a step to fulfill their obligations
Keywords : Bankruptcy;  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  (PKPU);  Financial  Services  Authority (OJK);Kresna Life Insurance.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Tujuan dari penelitian skripsi ini dilakukan oleh peneliti dengan judul Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi  Jiwa  Kresna  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  647  K/Pdt.Sus-Pailit/2021)  ditujukan  untuk mengetahui dan  memahami tentang akibat hukum  dapat  ditimbulkan dari adanya putusan pailit terhadap suatu perusahaan  asuransi  yang  berdampak  terhadap  nasabah  dan  terhadap  perusahaan  itu  sendiri.huruf  10  dan  rata kanan kiri.

## Metode Penelitian:
Penelitian  hukum  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normative  yang  dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, putusan pengadilan, dokumen dan karya ilmiah lainnya.

## Hasil Penelitian:
Hasil penelitian dari penelitian skripsi ini adalah kepailitan yang dialami PT. Asuransi Jiwa Kresna akan semakin mempersulit posisi nasabah untuk menerima manfaatnya dikarenakan dalam kepailitan, perusahaan sudah tidak berwenang atas hartanya dan kewenangan atas pengurusan harta ini akan beralih kepada kurator.

## Kesimpulan:
Umumnya,  kurator  memerlukan  waktu  yang  lama  untuk  dapat  melikuidasi  harta  pailit.  Ditambah,  setelah dilikuidasi, hasil  likuidasi  ini akan dikurangi dengan  beberapa biaya seperti  biaya kurator dan pajak. Sehingga persen  penerimaan  nasabah  menjadi  lebih  sedikit.  Sebagai  bentuk  tanggung  jawab,  debitur  dapat  mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada OJK sebagai langkah untuk memenuhi kewajibannya .
Kata  kunci:  Kepailitan;Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU);Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK);Asuransi Jiwa Kresna.
DOI
: - Received :  February 2024 Accepted :  February 2024 Published :  February 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan pinjam meminjam sudah merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam berbisnis. Kegiatan pinjam meminjam ini biasanya dilakukan sebagai upaya peningkatan atau ekspansi  bisnis  dan  kegiatan  lainnya  yang  dilakukan  demi  menjaga  keberlangsungan perusahaan. Sebelum pihak debitur memberikan pinjaman, akan dilakukan pengkajianterlebih dahulu  mengenai  data-data  dan  kinerja  perusahaan.  Apabila  setelah  dikaji  dilihat  suatu perusahaan memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut, maka akan diberikan pinjaman dengan  tujuan  untuk  memperoleh  bunga.  Namun,  dalam  menjalankan  usahanya,  tidak selamanya  perusahaan  akan  membawa  keberuntungan,  ada  kemungkinan  dengan kelangsungan  usaha  yang  terancam  mengakibatkan  tidak  dapat  dibayarnya  pinjaman ( insovabel) dan  perusahaan  tersebut  dapat  dinyatakan  pailit  atas  permintaan  debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.
Dunia dan persaingan bisnis selalu berkembang dari masa ke masa, oleh karena itu, perusahaan akan selalu dituntut untuk dapat menghadapipersaingan usaha yang semakin ketat demi mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan juga dapat mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Kegagalan suatu perusahaan dapat terjadi karena banyak hal, diantaranya karena  kesalahan manajemen, faktor ekonomi,  bencana  alammaupun  kesalahan  atau  kelalaian  direksi  yang  mengatur perusahaan.Sebagaimana  yang  terjadi  dalam  kasus  kepailitan  PT.  Asuransi  Jiwa Kresna.
Kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Kresna Life diawali pada 20 Februari 2020 saat Kresna  Life  seluruh  nasabah  menerima  surat  terkait  penundaan  pembayaran  polis  yang dikaitkan  dengan  investasi  (PAYDI)  dengan  alasan  guna  melindungi  dan  menyelamatkan
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
dana  nasabah  dikarenakan  saat  itu  adanya  kasus  gagal  bayar  oleh  PT.  Asuransi  Jiwasraya sehingga manajemen Kresna Life menegaskan bahwaproduk asuransi Kresna Life tidak ada kaitannya dengan kasus Jiwasraya dan dengan alasan guna menghindari terjadinya penarikan dana  secara  besar-  besaran  ( rush ),  maka  pihak  Kresna  Life  memperpanjang  jangka  waktu investasi  polis  yang  berakibat  pada  penundaan  pembayaran  polis  nasabah.Direktur  Utama Asuransi  Jiwa Kresna  Life,  Kurniadi  Sastrawinata  menyatakan  jangka  waktu  penebusan investasi  polis  diundur  selama  6  bulan  yang  jatuh  tempo  mulai  11  Februari  2020  sampai dengan 10 Agustus 2020.
Belum mencapai 3 (tiga) bulan setelah penerbitan surat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2020, Kresna Life kembali mengirimkan surat kepada nasabah dimana dalam surat tersebut menyatakan akan kembali menunda pembayaran pada polis Kresna  Link Investa (K-LITA) dan  Protecto  Investa  Kresna  (PIK)  dikarenakan  adanya  permasalahan  likuiditas  portofolio investasi dengan  alasan  dalam  keadaan  memaksa  ( force  majeure )  yaitu  adanya  kesulitan diakibatkan  pandemi  Covid-19 yang terjadi pada  tahun  2020  sehingga menyebabkan  krisis global yang juga berdampak pada keadaan perekomian Indonesia dan menggangu kestabilan finansial perseroan. Oleh sebab itu, akhirnya semua polis asuransi yang jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 s/d 10 Februari 2021 ditunda pembayarannya. Selain itu, pembayaran manfaat investasi yang telah jatuh tempo, dimulai dari 14 Mei 2020 s/d 10 Februari 2021 juga ditunda pembayarannya. Penundaan pembayaran ini kemudian disampaikan oleh manjemen kepada para nasabah melalui suratdengan nomor 017/KL-DIR/V/2020.
Berselang 4 hari kemudian, perseroan kembali mengirimkan surat yang menyatakan tentang skema penyusuna kewajiban penyelesaian perusahaan dan akan disampaikan kepada para pemegang polis selambat-lambatnya 30 hari sejak surat telah terbit. Namun, hingga pada 18 Juni 2020, hal itu tidak juga terwujud sehingga perseroan kembali menerbitkansurat yang menyatakan bahwa akan dilakukan pembayaran tahap pertamasebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada pemegang polis K-LITA dan PIK. Hampir sebulan sejak penerbitan surat terakhirnya pada  tanggal 17 Juli 2020  Kresna  Life  kembali menyatakan penyelesaian untuk pembayaran polis diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan diundur menjadi 3 Agustus 2020 dengan alasan meningkatnya kasus Covid-19 sehingga menyebabkan gedung kantor harus dikosongkan karena adanya indikasi kasus positif Covid-19.
Pengunduran pembayaran yang terjadi berkali-kali ini akhirnya menyebabkan nasabah selaku  pemegang  polis  meminta  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku  pengawas  disektor keuangan untuk turun tangandalam menyelesaikan masalah ini. OJK sebagai Lembaga yang
memilikikewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan keuangan pada sektorperbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  untuk  memastikan  bahwa  perseroan  dapat  menjalankan kewajibannya terhadap pembayaran polis nasabah yang tertunda. Pada 14 Agustus 2020, OJK akhirnya menerbitkan surat  nomor  Pembatasan Kegiatan Usaha  (PKU) dengan nomor  S- 342/NB/2/2020 yang berisi pernyataan pembekuan kegiatan usaha Kresna Life. 1 Dengan ini, makaKresna Life dilarang untuk melakukan kegiatan penutupan pertangguganbaru di seluruh bagian  usaha.  Sebelumya,  pada  Februari  2020,  OJK  telahmelakukan  pemeriksaan terhadap kondisi  perseroan  pada  periode  2019  dan  ditemukan  adanya  sejumlah  pelanggaran  yang dilakukan khususnya pada produk K-LITA, sehingga untuk itu OJK memerintahkan beberapa hal, yaitu :
1. Kresna Life wajib untuk memenuhi klaim pembayaran polis yang diajukan kepada nasabah;
2. Penyusunan  rencana  penyehatan  keuangan  yang  didalamnyamencakup  langkah penyehatan  keuangan,  komitmen  pemegang  sahamatau  pengendali  perusahaan dalam  mengatasi  permasalahan  dan  rencana  pembayaran  klaim  secara  detailnya dengan didukung oleh sumber aliran dana yang realistis dan sah;
3. Menyusun rencana penyehatan keuangan yang akan berisi penjelasan tentang langkah penyehatan keuangan, komitmen pemegang saham untuk mengatasi kasus gagal bayar ini dan rincian rencana pembayaran yang didukung dengan sumber aliran dana yang realistis dan sah
4. Sebagai  upaya  perlindungan  konsumen  dan  pencegahan  semakin  besarnya permasalahan pembayaran polis ini, maka produk K-Lita akan diberhentikan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lenih mendalam dengan judul “Akibat Hukum Putusan Pailit Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  hukum  berupa
1 “Kronologi Kasus Asuransi Jiwa Kresna  Life Hingga  Dihukum
OJK”,<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-  jiwa- kresna- life-hingga-dihukum-ojk>, diakses pada 31 Oktober 2022.
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, putusan pengadilan, dokumen dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang- undangan dan pendekatan kasus.

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Akibat Hukum Kepailitan Yang Ditimbulkan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Terhadap Nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Kresna
Pasal  246  KUHD  mengatur  tentang  asuransi  atau  dikenal  juga  dengan  istilah pertanggungan  merupakan  suatu  perjanjian  dimana  seorang  penanggung  melakukan perjanjian  yang  secara  otomatis  akan  mengikat  dengan  tertanggung  dengan  cara  menerima premi dengan karena adanya kerugian atau kerusakan yang mungkin dideritanya akibat terjadi suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti  ( evenemen ) 2 .  Polis  asuransi  merupakan  bukti  tertulis  yang menunjukkan telah sah terjadi pertanggungan antara penanggung dan tertanggung.
Perusahaan  asuransi  dalam  menjalankan  tugasnya  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga yang bergerak secara independent dan bebas dari campur  tangan  pihak  lain.  OJK  dibentuk  bertujuan  untuk  mengatur  seluruh  kegiatan dalamsektor jasa keuangan agar terselenggara dengan akuntabel, adil dan terbuka sehingga dapat menumbuhkan sektor keuangan dan meningkatkan daya saing perekonomian serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 3
Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang berakibat pada terjadinya sita umum terhadap  segala  harta  kekayaan  debitur,  baik  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada  di kemudian  hari. 4 Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  8  ayat  (4)  UUK  2004  menyatakanbahwa  syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu :
1. Mempunyai minimal dua kreditur atau lebih;
2. Adanya  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  yangtidak dibayarkan lunas oleh debitur;
3. Kedua hal tersebut dapat dibuktikkan secara sederhana
Perseroan Terbatas (PT) yang telah dinyatakan pailit tidak secara otomatis berhenti dan bubar,  melainkan  masih  eksis  badan  hukumnya  dan  dalam  kondisi  tertentu  (khususnya
2 H. Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang , RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm 275-280
3 Jurnal  “Fungsi Otoritas Jasa  Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan  Asuransi” oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020
4 “2  Syarat  Kepailitan  dan  Penjelasannya”  <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan- cl1266>, diakses pada 27 November 2022
mengarah kepada pemberesan harta pailit dan proses pencairan aset perseroan) masih dapat menjalankan  usahanya. 5 Jika  suatu  PT  yang  pailit  memutuskan untuk  tidak  melanjutkan usahanya,  maka  perseroan  akan  memasuki  tahap  kepailitan  yang  selanjutnya  mengarah kepada pemberesan perseroan, yakni likuidasi dan bubar atau perseroan mencukupi harta pailit dan membayar tagihannya untuk kemudian dilakukan rehabilitasiuntuk memulikan eksistensi perseroan pada keadaan semula.
PKPU  merupakan  kesempatan  yang  diberikan  kepada  debitor  untuk  dapat memperbaiki  keadaan  perekonomiannya  sehingga  dapat  menyelesaikan  sengketa  utangnya melalui langkah perdamaian agar tidak langsung dipailitkan. Pada dasarnya, pemberian PKPU dimaksudkan agardebitor yang berada dalam keadaan insolvensi dapat memiliki rencanauntuk mengajukan perdamaian, baik dalam pembayaran utang secara keseluruhan maupun sebagian. Rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk restrukturisasi utang, dimana akan dilakukan  penjadwalan pembayaran yang  baru  untuk  melunasi  utang.  Jadi  pada  prinsipnya, tujuan PKPU bukan hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan debitor, melainkan juga menjaga kepentingan kreditor. Pihak yang dapat mengajukan PKPU, yaitu : Debitur, Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan OJK.
Tanggal  18  November  2020,  Sdr.  Lukman  Wibowo,  selanjutnya  disebut  sebagai pemohon PKPU mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (PT AJK), selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU atas adanya tindakan wanprestasi (gagal bayar) dalam pencairan dana asuransi Kresna Link Investa (K-Lita) yang akan diuraikan secara rincikronologis kasus perkara sebagai berikut:
a. Kresna Life merupakan suatu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi jenis unit link dimana keuntungan investasi  yang dijanjikan kepada pemegang polis memiliki  nilai  yang  cukup  tinggi  yaitu  dengan  penawaran  keuntungan  imbal  hasil investasi sebesar 9%. Adapun produk yang ditawarkan yaitu Kresna Link Investa (K- Lita) dan Protecto Investa Kresna (PIK).
b. Bahwa  K-Lita  merupakan  produk  asuransi  tidak  bergaransi  yang  termasuk  dalam lingkungan  imvestasi  (PAYDI)  dengan  tingkat  investasi  yang  akan  diterima  oleh kreditur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur
c. Bahwa  pada  20  Februari  2020,  termohon  PKPU  melalui  Surat  Nomor  :  001/KL-
5 Jurnal  “Tanggung  Jawab Hukum  Perseroan Terbatas (PT)  Yang  Dinyatakan Pailit” Oleh Purbandari Tahun 2014
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
DIR/2020 menyatakan penundaan pembayaran investasi polis selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 sampai dengan 10Agustus 2020 dan pemohon PKPU dalam hal ini termasuk dalam golongan pemilik polis yang masa investasinya ditunda selama 6 (enam) bulan.
d. Pada 14 Mei 2020, termohon PKPU kembali mengirimkan surat kedua yang berisikan keputusan  untuk  kembalimemperpanjang  pembayaran  polis  yang  telah  jatuh  tempo pada  11  Februari  2020  selama  1  (satu)  tahun  yaitu  hingga  10Februari  2021  dan pembayaran manfaat akan dihentikan dimulai sejak 14 Mei 2020 hingga 10 Februari 2021 dengan alasan adanya force majeure yaitu sedang mengalami masalah likuiditas portofolio investasi ( underlying investment ).
e. Pada 18 Mei 2020, termohon PKPU mengirimkan surat ketiga yang berisi mekanisme penyelesaian  kewajiban  pembayaran  polis.  Pada  18  Juni  2020,  surat  keempat dikirimkan yang menyatakan pembayaran polis hanya akan diberikan kepada nasabah pemegang polis K-Lita dan PIK senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan proses  pembayaran  akan  disampaikan  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)hari kerja  sejak terbit.
f. Namun, akhirnya pada 17 Juli 2020, termohon PKPU kembali menunda pembayaran polis tersebut menjadi 3 Agustus 2020 dengan alasan lonjakan Covid-19  yang telah memasuki  kantor  dan  adanya  indikasi  kasus  positif  pada  karyawan.  Pada  akhirnya, seluruh janji yang telah dijanjikan oleh termohon PKPU hanya merupakan janji kosong yang tidak dapat diwujudkan.
Pemohon PKPU memohonkan kepada majelis hakim perkara a quo agar:
1 Mengabulkan  permohonan  PKPU  sementara  ini  untuk  seluruhnya  dan  segala akibat hukumnya;
2 Menetapkan PKPU sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3 Menunjuk  Hakim  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  sebagai  Hakim Pengawas dalam proses PKPU termohon PKPU;
4 Menunjukan  dan  mengangkat  Kurator  dan  Pengurus  yang  terdaftar  di DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,yaitu:
i. Sdr.  Rynaldo  P.Batubara,  S.H.,  M.H,  Kurator  danPengurus  yang  terdaftar  di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti  pendaftaran  kurator  dan  pengurus  nomor  :  AHU-160.AH.04.03-  2018,
beralamat kantor di “AP&R”, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat;
ii. Sdr. Ivan Nugroho, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dengan  surat  bukti  pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU- 33.AH.04.03-2020, tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lt 2, Unit 2C, Jalan Jend, Sudirman Kav 25 Jakarta Selatan;
iii. Sdr.  Beresman  Jupiter  Siagian,  S.H.,  Kurator  danPengurus  yang  terdaftar  di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti  pendaftaran  kurator  dan  pengurus  Nomor:  AHU-282.AH.04.03- 2018,beralamat  kantor  di  Jalan  Tembaga  Raya  Nomor  J/165A.  Kemayoran, Jakarta Pusat;
iv. Sdr.  Arselan  Ruslan,  S.H.,  LL.M,  Kurator  dan  Pengurus  yang  terdaftar  di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor: AHU- 34.AH.04.03.2020,tertanggal  16  Januari  2020,  beralamat  kantor  di  Gedung Millenium  Centennial  Center,  Lt  2,  Unit  2C,  Jalan  Jend,  Sudirman  Kav  25 Jakarta Selatan;
selaku Pengurus/ Tim Pengurus Proses PKPU TermohonPKPU;
5. Memerintahkan  pemanggilan  terhadap  Termohon  PKPU(debitur)  dan  Pemohon PKPU  (kreditur)  yang  sudah  tercantum  dalam  surat  tercatat  untuk  datang menghadapsesuai dengan jadwal-jadwal sidang yang telah ditetapkan;
6. Segala biaya yang timbul akibat dari pengurusan pengadilan dan segala imbalan jasa pengurus akan ditetapkan setelah PKPU berakhir;
7. Seluruh biaya PKPU dibebankan kepada Termohon PKPU.
Menimbang, bahwa pemenuhan unsur Pasal 224 Ayat (1) UUK yang berbunyi :
“ Permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohonan dan oleh advokatnya”
Merujuk pada Surat Kuasa khusus tertanggal 17 November 2020 dan dikaitkan dengan Bukti  P-1  berupa  Kartu  T  anda  Penduduk  (KTP)  atas  nama  Lukman  Wibowo,  Pekerjaan Wiraswastam  beralamat  di  Jalan  Badan  Singa  No  9,  RT  006/RW  004,  Lebak  Siliwangi,
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
Coblong, Kota Bandung, maka dapat dibuktikan bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 224 ayat (1) UUK telah terpenuhi.
Pemenuhan Pasal 222 Ayat (1) UUK, yang berbunyi:
“ Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  diajukan  oleh  Debitor  yang  mempunyai lebih   dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”
Menimbang,  bahwa  pemohon  sebelumnya  merupakan  pemegang  polis  yang  telah melakukan  pembayaran  premi  secara  tunai  dan  telah  diakuioleh  Termohon  PKPU  yang menyatakan  bahwa  Pemohon  PKPU  merupakan  pemegang  polis  Kresna  Link  Investa  (K- LITA). Maka, dalam hal ini Permohon PKPU sebagai Kreditur dan Termohon PKPU sebagai debitur.
Menimbang bahwa selain kepada Pemohon, dipersidangkan dibuktikan ada Budiman Halim selaku kreditur I, Rianati Yoga selaku kreditur II, dan Anita Halim selaku kreditur III dan  telah  terbukti  bahwa  Termohom  PKPU  telah  melakukan  penambahan  waktu  dan penundaan pembayaran investasi dan polis investasi sehingga hal tersebut menimbulkan utang. Sehingga dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Termohon  memiliki lebih dari satu kreditur yakni Lukman  Wibowo  selaku  Pemohon  PKPU,  Budiman  Halim,  Rianati  Yoga,  dan  Anita  Halim selaku kreditur I, II, dan III. Sehingga ketentuan pasal 222 ayat (1) UUK telah terpenuhi. Pemenuhan Pasal 222 ayat (3) UUK, yang berbunyi: 6
“ Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapatditagih,  dapat  memohon  agar  debitur  diberikan  PKPU sehingga  memungkinkan  debtiur  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”.
Menimbang,  bahwa  adanya  polis-polis  kreditur  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih  serta  telah  dibuatnya  rencana  penyelesaian  seluruhpolis  Pemohon  PKPU  yang dituangkan  dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  dimana  hampir  90%  (Sembilan  puluh persen)  pemegang  polis  telah  setuju  dengan  adanya  PKB  dan  telah  ditandatangani  untuk kemudian Termohon PKPU melakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan tahapanrencana pembayaran  yang  telah disetujui.  Namun,  oleh  karena  terus terjadinya penundaan  pelunasan yang juga tidak dapat diselesaikan oleh Termohon PKPU maka telah terbukti bahwa debitur tidak  dapat  melanjutkan  pembayaran  utangnya.  Sehingga pemenuhan pasal 222 ayat (3)telah terpenuhi.
6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal  53  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan (UU AP) juga merupakan pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga  dalam menerima  permohonan  PKPUPT  AJK.  Hal  ini  diterapkan  oleh  Majelis  Hakim dengan  pertimbangan  padapenerapan  asas  hukum lex  specialis  derogate legi  generalis dan mengesampingkan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  serta  juga  ikut  mengesampingkan  Undang- Undang  Perasuransian.  Penerapan  asas  hukum  tersebut  didasarkan  pada  fakta  bahwa  OJK merupakan  institusi  negara,  daninstitusi/lembaga  negara  yang  diatur  ddalam UU  Nomor  30 Tahun 2014.
Putusan PKPU Kresna Life diajukan oleh pemohon PKPU yang tidak memiliki legal standing dalam mengajukan PKPU.
Pasal 223 223 jo Pasal 2 ayat (5) UUK, yang berbunyi:
“Dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (saat ini telah beralih kepada OJK)” 7
Sehingga putusan ini telah keliru dalam penerapan hukumnya.
Tanggal  10  Desember  2020,  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohon  PKPU  dari pemohon PKPU untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan PKPU sementara  selama  45  (empat  puluh  lima)  hari.  Namun,  ternyata  bahwa  hakim  pengawas menerima laporan atas terjadinya  voting  yang dimana sebanyak 94,90% kreditur yang hadir menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh PT AJK. Maka, akhirnya majelis hakim memberikan  Penundaan  Sidang  Pengesahan  Perdamaian  (Homoglasi)  dengan  alasan  bahwa Termohon PKPU telah berkomitmen dan memberikan bukti bahwa Rencana Perdamaian Final dapat dilaksanakan dengan baik oleh Termohon PKPU sesuai dan sejalan dengan kondisi asset, operasional,  serta  keuangannya  saat  ini.  Perjanjian  homoglasi  ini  kemudian  ditandatangi tertanggal  10  Februari  2021  dengan  Nomor  389/Pdt/Sus-  PKPU/2020/PN.Niaga  Jkt  Pst  dan telah  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  285  Ayat  (1)  Jo.  Pasal  284  (3)  Ayat Undang-  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. 8
Sesaat  setelah  Putusan  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga  Jkt  Pst  diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, kreditur lain, yang terdiri dari : 1) Nelly; 2) Anna Sanusi; 3)Da
7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
Vida  Nuraini;4)Siti  Khalida  Oesman;  5)Tan  Surjani;  dan  6)Jo  Giok  Bwee;  selanjutnya disingkat “Nelly dkk”, melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 terhadap perkaraNomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, hal ini ditulis dalam Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 09 Kas/Pdt.Sus- Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst juncto Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst.
Memori kasasi pemohon kasasi meminta kepada Majelis Hakim agar :
1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2 Membatalkan  putusan  PKPU  dan/atau  putusan  perdamaian  PKPU  PT  AJK  dan menyatakan debitur pailit.
Permohonan  kasasi  ini  tidak  terlepas  dari  kekeliruan  putusan  judex  facti  dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut :
1. Bahwa  judex  facti  yang  dimohonkan  dalam  kasasi  ini  berisi  pengesahan  homoglasi sehingga merujuk padaPasal 285 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU maka dapat diajukan upaya hukum kasasi;
2. Bahwa dalam putusan judex facti perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt  Pst,  tidak  dapat  dipisahkan  dari  putusan  PKPU  Sementara  Nomor  389/Pdt.Sus- PKPU/PN  Niaga  Jkt  Pst,  tanggal  10  Desember  2020  juncto  Putusan  PKPU  Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 22 Januari 2021, karena kedua putusan  tersebut  merupakan  dasar  pijakan  (causa  prima)dijatuhkannya  putusan homoglasi ini sehingga tidak mungkin ada putusan homoglasi dalam perkara ini tanpa adanya putusan PKPU tersebut;
3. Bahwa  karena  permohonan  homoglasi  dalam  perkaraini  didasarkan  pada  putusan PKPU  SementaraNomor  389/Pdt.Sus-PKPU/PN  Niaga  Jkt  Pst,  tanggal  10  Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 22 Januari 2021, maka pemeriksaan permohonan homoglasi ini harus dilihat sebagai satu rangkaian proses pemeriksaan;
4. Untuk  menilai  ada  tidaknya  kesalahan  judex  facti  dalam  perkara  ini,  maka  perlu mempertimbangkan  ada  tidaknya  kesalahan  dalam  putusan  PKPU  Sementara  juncto Putusan PKPU Tetap;
5. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa Putusan PKPU Sementara juncto Putusan PKPU  Tetap,  maka  Mahkamah  Agung  memutuskan  adanya  kesalahan  penerapan hukum dalam perkara PKPU tersebut.
Berikut merupakan uraian judex facti yang telah keliru diterapkan dalam perkara PKPU, yaitu:
1. Ketentuan dalam Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) UU PKPU junctoUU OJK juncto Pasal  50  ayat  (1)  UU  Perasuransian  secara  jelas  menegaskan  bahwa  yang  memiliki wewenang (legal standing) dalam mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadao perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan yang selanjutnya kewenangan ini telah dialihkan  kepada  OJK.  Oleh  karena  peraturan  mengenai  kepailitan  mutatis  mutandis dengan  peraturan  PKPU,  maka  ketentuan  mengenai  pengajuan  PKPU  akan  serupa dengan pengaturan tentang kepailitan. Oleh karena itu, kewenangan untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi tidak dapat diberikan kepada kreditur atau debitur, melainkan  hanya  kepada  OJK.  Sehingga  dikarenakan  dalam  kasus  PT  AJK, permohonan PKPU diajukan oleh nasabah  yang tidak memiliki legal standing, maka Putusan  PKPU  tetap  tertanggal  22  Januari  2021  juncto  Putusan  PKPU  sementara tanggal 10 Desember 2020 bertentangan dengan Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) UU PKPU juncto Pasal 55 UU OJK juncto Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian sehingga permohonan PKPU ini seharusnya tidak dapat diterima.
2. Bahwa terkait dengan penggunaan instrument hukum administrasi pemerintahan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdminstrasi Pemerintahan 9
(UU AP). Dalam Putusan Putusan PKPUtetap tertanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan  PKPU  sementara  tanggal  10  Desember  2020  pertimbangan  judex  facti dalam  putusan  tersebut  diperiksa,  dipertimbangkan  dan  diputuskan  berdasarkan UUAP  merupakan  kekeliruan  mendasar.  Mengingat  pasal  53  ayat  (3)  UUAP merupakan dasar dari keputusan fiktif positif. Keputusan fiktif positif merupakan sikap  diam  atau  pengabaian  oleh  pejabat  tata  usaha  negara  yang  berwenang terhadap  suatu  keputusan  dengan  tidakmenerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara yang  ditulis  oleh  perseorangan  maupun  badan  hukum.  Dengan  adanya  sikap pengabaian  oleh  pejabat  tata  usaha  ini  maka  keputusan  dianggap  setuju  oleh hukum  dan  perseorangan  maupun  badan  hukum  harus  mengajukan  kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Majelis Hakim Pengadilan  Niaga  dalam  menerapkan  asas  lex  specialis  derogate  legi  generalis menganggap  bahwa  UU  AP  merupakan  UU  yang  harus  didahulukan dibandingkandengan  UU  perasuransian  dan  UU  Kepalitan  dan  PKPU.  Ada
9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
kalanya  terdapat  peraturan  hukum  yang  berkedudukan  sebagai  lex  specialis, namun apabila dibandingkan dengan peraturan hukum yang lain, dapat pula aturan hukum tersebut berkedudukan sebagai lex generalis. Peraturan bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidakada peraturan lain yang bersifat khusus yang mengaturnya, sedangkan peraturan yang bersifat khusus mengisi dan melengkapi peraturan yang bersifat  umum.  Sehingga  dilihat  dari  kasus  PKPU  Nomor  389/Pdt-Sus- PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst,  maka  peraturan  lex  specialis  dalam  perkara  ini adalah UU Adminstrasi Pemerintahan.Akan tetapi, jika dilihat kembali dalam UU AP tidak hanya diatur mengenai OJK maupun Pengadilan, melainkan diatur juga mengenaiinstansi hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus jika dibandingkan dengan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU serta  Undang-Undang  Perasuransian.  Sehingga  UU  yang  bersifat  khusus  dalam perkara ini merupakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  PKPU.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  lex  specialis  derogate  legi  generalis sehingga  permohonan  pailit  maupun  PKPU  harus  diperiksa  dan  diadili berdasarkan  koridor  hukum  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004.
3. Bahwa karena kedua putusan yang menjadi dasar dalam diajukannya permohonan homoglasi yakni Putusan PKPU tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst  tanggal  22  Januari  2021  juncto  Putusan  PKPU  sementara  Nomor 389/Pdt.Sus-  PKPU/2020/PN  Niaga.Jkt.Pst  tanggal  10  Desember  2020  telah salahdan  keliru  dalam  pemutusannya,  maka  ditetapkan  bahwa  seluruh  putusan dalam  perkara  a  quo  menjadi cacat  dan harus  dinyatakan  batal  oleh  Mahkamah Agung. Sehingga artinya Termohon kasasi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna akan kembali dalam keadaan semulasebelum adanya putusan PKPU dan homoglasi. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan maka selanjutnya  membatalkan  putusan  pengesahan  perjanjian  homoglasi  Nomor  389/Pdt.Sus- PKPU/2020 PN Niaga Jkt Pst, tanggal 18 Februari 2021 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN  Niaga  Jkt  Pst,  tanggal  22  Januari  2021  juncto  Putusan  PKPU Sementara  Nomor  289/Pdt.Sus-PKPU/2020  PN  Niaga  Jkt  Pst,  tanggal  10  Desember  2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Ayat (2) UU Kepailitanyang berbunyi “Dalam Putusan Pengadilan yang membatalkanperdamaian, maka debitur  juga dinyatakan pailit”. Oleh sebab
itu,  maka  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  647  K/Pdt.Sus-Pailit/2021berakibat  pada pailitnya PT Asuransi Jiwa Kresna. 10
Kepailitan  dalam  PT  AJK  menyebabkan  berakhirnya  perjanjian  asuransi  antara perusahaan  dan  pemegang  polis  serta  timbulnya  piutang  yang  harus  dibayarkan  kepada pemegang polis. Putusan pailit memberikan akibat yang menyeluruh dalam kekayaan debitur serta  segala  sesuatu  yang  didapatkannya  selama  kepailitan  akan  berada  pada  sitaan  umum. Debitur juga akan kehilangan hak dalam penguasaan dan pengurusan harta yang sudah pailit. Sehingga  ini  akan  mempersulit  nasabah  dalam  memperoleh  pembayaran  polis  jatuh  tempo. Ditambah  dalam  proses  likuidasi,  diperlukan  waktu  yang  cukup  lama  bagi  kurator  untuk melikuidasi aset yang nantinya setelah dilikuidasi akan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya kurator dan pajak sehingga persentase penerimaan nasabah atas klaim polisnya menjadi  berkurang.  Kerugian  yang  diderita  nasabah  ini  merupakan  akibat  dari  pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Kresna Life yang mengivestasikan dana nasabah di perusahaan affiliasinya  jauh  diatas  batas  yang  diperbolehkan  oleh  OJK  sehingga  OJK  sebagai  lembaga pengawas  dapat  mengajukan  gugatan  hukum  kepada  Kresna  Life  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan.

## 3.2 Pertanggungjawaban PT. Asuransi Jiwa Kresna Terhadap Nasabah Akibat Kepailitan
Pengajuan PKPU merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemegang polis untuk memperoleh kembali haknya. PKPU dapat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemegang polis untuk mendapatkan kepastian mengenai kapan pembayaran terhadap polis yang dimilikinya dapat dibayarkan. Apabila dalam hal upayaPKPU gagal atau homoglasi tidak tercapai,  maka  perusahaan  asuransi  akan  dinyatakan  pailit.  Pada  kasus  PT  AJK  yang  pada akhirnya melalui putusan MA dinyatakan pailit.
Permasalahan  antara  PT AJK dan  para  pemegang polismenimbulkan  pertanyaan  dan memberikan ruang akan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap para pemegang polis PT AJK pascaadanya putusan pailit tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat guna memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang  telah  dirugikan  oleh  orang  lain  sehingga  masyarakat  yang  dirugikan  dapat  menikmati hak-haknya  yangtelah  diberikan  oleh  hukum.  Pada  dasarnya  terdapat  2  (dua)  bentuk
10 Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
perlindungan  hukum,  yaitu:  1)  perlindungan  hukum  preventif;  dan  2)  perlindungan  hukum represif.
Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai suatu upaya pencegahan karena pada  umumnya  hal  ini  telah  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Perlindungan hukum  preventif  dilakukan  sebagai  langkah  pencegahan  terjadinya  suatu  pelanggaran  dan befungsi  juga  sebagaipembatas  dalam  pelaksanaan  kewajiban.  Terkait  dengan  perlindungan preventif, hal ini sudah tertuang dalam KUHPerdata, UU Kepailitan dan PKPU, maupun UU Perasuransian. Ketentuan dalam Pasal 52 UU Perasuransian dan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:
“Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan  public, permohonan pernyataan pailithanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”
Selain  itu,  diatur  juga  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang  Perasuransian  yang berbunyi:
“Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi  syariah  wajib  membentuk  Dana  Jaminan  dalam  bentuk  dan  jumlah  yang  telah ditetapkan oleh Otoritas JasaKeuangan”
Pasal 1134 KUHPerdata menyatakan bahwa hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan  oleh  undang-undang  kepada  seorang  kreditor  yang  sehingga  menyebabkan berkedudukan lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Dengan demikian, para kreditur Kresna Life  yang  menyandang  status  sebagai  kreditor  preferen,  dalam  hal  ini  telah  dijamin  oleh undang-undang  untuk  mendapatkan  pembayaran  serta  wajib  didahulukan  dari  kreditor- kreditor lainnya.
Jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi juga diaturdalam Pasal 53 yang mengatur tentang “Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”. Dapat disimpukan bahwa tujuan utama dari dibentuknya program penjaminan  polis  ini  ditujukan  guna  menjamin  pengembalian  hak  dari pemegang  polis  baik sebagian  maupun  seluruhnya  dalam  hal  perusahaan  asuransi  dicabut  izin  usahanya  atau dilikuidasi.
Terkait dalam hal perlindungan represif, bentuk perlindungan ini lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa dan pencarian solusi terhadapsuatu permasalahan yang dialami oleh para pihak dan penyelesaian permasalahan dapat melalui litigasi maupun non litigasi (Badan Mediasi Arbitrase  Indonesia  (BMIA)  dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)).
Mekanisme  ini  bisa  menjadi  solusi  yang  dapat  digunakan  oleh  pemegang  polis  untuk mendapatkan  jaminan  kepastian  pembayaran  utang  pasca  lahirnya  putusan  kasasi  oleh Mahkamah Agung.
Bentuk  upaya  untuk  menyelesaikan  kasus  gagal  bayar  pada  perusahaan  asuransi dilakukan melalui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Selain itu, masih adanya itikadi baik dari  pihak  manajemen  dan  pemegang  saham  untuk  berkomunikasi  dengan  nasabah  dan mengikuti rapat antara OJK dan pihak terkait. PT AJK juga masih membayar cicilan kepada nasabah-nasabah, terutama yang sakit, lansia, dan pensiunan. Upaya penyehatan ini merupakan tanggung jawab dari pemilik perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis. RPK perlu disampaikan agar sanksi pembekuan kegiatan yang telah dikenakan oleh OJK dapat dicabut.
Langkah  penyehatan  ini  harus  dapat  menyakinkan  OJK  terhadap  komitmen  pemilik dalam menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Langkah penyehatan  keuangan ini setidaknya harus memuat rencana sebagai berikut: 1) restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; 2) penambahan modal disetor; 3) pemberian pinjaman subordinasi; 4) peningkatan tarif premi; 5) pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan; 6) penggabungan badan usaha; dan 7)  tindakan  lain.  RPK  ini  nantinya  harus  terlebih  dahulu  disetujui  dalam  RUPS  dan memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
RPK  yang  diajukan  Kresna  Life  berisi  rencana  penyehatan  melalui  pinjaman subordinasi. Ini memiliki potensi risiko yang tinggi bagi pemegang polis, yaitu :
1 Kedudukan pemegang polis sebagai pemberi SOL secara otomatis melepaskan haknya atas pembagian dana jaminan Kresna Life;
2 Pemberi SOL tidak dapat mencairkan dananya apabila Kresna Life belum memenuhi rasio tingkat kesehatan;
3 Ketidakpastian pengembalian SOL karena tidak adanya tambahan dana, sehingga akan sangat bergantung terhadap kinerja Kresna Life;
4 Tingkat bunga hanya 1/5 dari tingkat bunga Bank Indonesia;
5 Prioritas  pembayaran  yang  lebih  rendah  kepada  pemberi  SOL  dibandingkan  dengan pemegang polis dilihat dari urutan pembagian aset jika Kresna Life dilikuidasi.

## 4. KESIMPULAN
Kepailitan  Kresna  Life  menyebabkan  hak  nasabah  Kresna  Life  kesulitan  untuk mendapatkan pembayaran premi, hal ini dikarenakan dalam kepailitan, harta Kresna Life tidak dalam penguasaannya, melainkan dalam penguasaan kurator sehingga perlu waktu bagi kurator
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa  resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
Alun Simbolon, Cindy Leowardy
,
untuk dapat melikuidasi aset dan membayarkan premi nasabah. Nasabah dalam hal ini tentu akan berada dalam ketidakpastian jangka waktu untuk menerima pembayaran premi. Tanggung jawab Kresna Life dilakukan dengan pembayaran secara angsuran kepada nasabah. Selain itu, rencana  penyehatan  juga  digunakan  sebagai  langkah  aman  untuk  menjamin  perlindungan nasabah.  RPK  yang  diajukan  oleh  Kresna  Life  merupakan  skema  konversi  hutang  klaim menjadi pinjaman subordinas dan perlu dilampirkan persetujuan tertulis nasabah.

## 5. REFERENSI
Asikin, Zainal, 2013, Hukum Dagang , RajaGrafindo Persada : Jakarta
Cnn  indonesia.com.,“Kronologi  Kasus  Asuransi  Jiwa  Kresna  Life  Hingga  Dihukum OJK”,<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-
535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga- dihukum-ojk>
Erlina, 2017, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas , Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar, Volume IV, Nomor 2
Karundeng, Maya, 2015, Akibat Hukum Terhadap PenjatuhanPailit Pada Perseroan Terbatas (PT) , Volume III, Nomor 4
Oktavira, Bernadetha Aurelia, “2 Syarat Kepailitan dan  Penjelasannya”., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan- cl1266>
Otoritas  Jasa  Keuangan,  2020 ,  Fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan Perusahaan Asuransi
Permatasari, Erizka,  “Baru!  Ini  Aturan Pendirian PT  PMA  di  Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/baru-ini-aturan-pendirian-pt-pma-di- indonesia-lt61d56ad143be5>
Purbandari, 2014, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit , Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Volume I, Nomor 1
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga  Jkt  Pst Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang