Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul
Feni Pirani 1 , Muhamad Rifandi 2 , Choirul Anam 3 1,2,3 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta E-mail: muhamadrifandi@unisayogya.ac.id Article History: Received: 25 Mei 2023 Revised: 01 Juni 2023 Accepted: 02 Juni 2023 Abstract: SKPD Kabupaten Bantul memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama 10 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2021. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang ditemukan BPK dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan izin dan pajak reklame belum tertib, dan pengelolaan piutang daerah belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling yang terdiri dari 25 SKPD dengan jumlah responden yang diambil terdiri dari 4 orang setiap SKPD, dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik , dan uji hipotesis dengan menggunakan alat olah data SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,277, sedangkan sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008 dan 0,000.
Keywords: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengedalian Internal, Pengawasan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan
PENDAHULUAN Berkembangannya organisasi pemerintah di Indonesia baik dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka akan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk

## J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.1, No.1, Januari 2022

## 486
melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Terdiri dari dua unsur pokok untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparan dan akuntabilitas ini dibutuhkan juga suatu pengembangan kebijakan akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang baik. Pengembangan kebijakan akuntansi SAP diharapkan dapat memberikan pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Setiawan, 2017).
Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah salah satu menjadi topik untuk dikaji lebih lanjut. Kuatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi perkembangan yang ada di Indonesia. Laporan keuangan pemerintah yang disusun harus tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014).
Kabupaten Bantul mengalami peningkatan opini dari laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Tahun 2012-2021 dari BPK Perwakilan DIY. Selama 10 tahun berturut-turut Pemkab Bantul bisa pertahankan WTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen dan upaya DPRD serta manajemen Kabupaten Bantul terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang ditemukan BPK dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan izin dan pajak reklame belum tertib dan pengelolaan piutang daerah belum memadai. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan ( https://yogyakarta.bpk.go.id ). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai akuntansi basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi pada saat kas di terima atau dibayarkan (Ayu, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Permana, I Ghe Yoga & Widnyani, 2020). Adanya SAP ini dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik. Selain Standar Akuntansi Pemerintah, adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan informasi usaha yang disajikan akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Jumiati, 2016) .Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kode etika dan melakukan penilaian risiko untuk mengendalikan lingkungan internal. Oleh karena itu jika penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada suatu pemerintah, sehingga penerapan sistem pengendalian internal sangatlah penting pada pemerintah karena untuk menjaga kekayaan yang dimilikinya. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Nurhayati, 2019)
Selain pengendalian internal, pengawasan keuangan juga diperlukan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. Pengawasan keuangan pada dasarnya
dikoordinasikan secara penuh untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan terciptanya kegiatan yang berkaitan dengan menentukan atau mengevaluasi sejauh mana kebijakan kepemimpinan yang dijalankan, dan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja yang terjadi (Hayadi, 2019). Oleh dari hal tersebut pengawasan keuangan daerah juga penting dilakukan agar dapat meningkatkan nilai informasi yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dalam penggunaan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana dan tertip pada pertanggungjawabannya (Rifandi, 2018)

## LANDASAN TEORI
Teori Keagenan (Agency Theory) Teori agensi menurut Jensen dan Meckling 1976 dalam (Rafika, 2020) merupakan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk melaksanakan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Mengenai ruang lingkup pemerintah, hubungan keagenan terjadi dimana rakyat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah berperan sebagai agensi. Dimana pemerintah merupakan agen yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadikan tolak ukur dalam pertanggungjawaban pemerintah selaku agen kepada masyarakat selaku prinsipal (Rahayu, 2020).
Teori Stewardship
Menurut Donalson dan Davis dalam (Nosihana, 2016) teori stewardship merupakan suatu keadaan dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan tujuan organisasinya. Teori stewardship berasumsi bahwa steward termotivasi untuk bertindak jujur dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan organisasinya. Dimana masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai steward, dengan itu menciptakan sebuah hubungan sehingga terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya.
Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang mengenai suatu posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Oleh karena itu dengan adanya laporan keuangan dapat memudahkan dalam menilai apakah pelaporan keuangan telah berjalan dengan sebaik mungkin dan juga berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Laporan keuangan tidak boleh mengandung sesuatu yang menyesatkan karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka dari itu laporan keuangan yang telah disajikan harus berkualitas dan memenuhi karakteristik suatu laporan keuangan (Eman, 2022). Menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdapat empat Karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Standar akuntansi pemerintah basis akrual telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mengatur bahwa tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas

## J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.1, No.1, Januari 2022

## 488
menuju akrual. Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Pasal 1(10) menjelaskan bahwa akuntansi basis akrual adalah standar akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi dan peristiwa pada saat transaksi itu terjadi tanpa memperhatikan kas diterima atau dibayarkan. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam membiayai dan memenuhi kewajibanya dan menunjukkan bahwa untuk menilai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan pemerintah. Selain hal itu juga dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya yang dikelolanya dan membantu dalam menilai kinerja pemerintah pada hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Oleh karena itu penerapan SAP berbasis akrual harus dilaksanakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, selain itu juga penerapan SAP berbasis akrual diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah (Indrawati, 2018)
Hasil penelitian dari Hendra (2020) dan Jati (2019) menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
H1 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Internal
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan taat pada peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam sebuah laporan keuangan karena sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang dibuat untuk mengontrol, mengawasi, membantu memberikan informasi yang handal pada laporan keuangan dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dengan adanya sistem pengendalian untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan terhadap laporan keuangan (Ismunawan, 2020).
Hasil penelitian terdahulu dari Rahmawati (2018) dan Putri (2020) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengawasan Keuangan Pengawasan adalah pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila terjadi penyimpangan bisa langsung dikoreksi. Pengawasan keuangan daerah penting dilakukan untuk memastikan anggaran yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Objek pengawasan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan terhadap APBD dilakukan untuk mengetahui apakah rencana yang disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomi, adil dan merata (Ritonga, 2020).
Hasil penelitian terdahulu dari Widyastuti & Pratiwi (2021) menyebutkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
H 3 : Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul. Populasi pada penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau struktural yang mengelola keuangan pada SKPD Kabupaten Bantul yang terdiri dari 25 SKPD. Untuk sampel pada penelitian ini adalah kepala dan staf-staf bagian keuangan SKPD Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel pada responden digunakan adalah metode purposive sampling.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner pada SKPD Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan media kuesioner yang memberikan data secara langsung kepada responden yang ada di SKPD Kabupaten Bantul.
Pengujian Keabsahan Data
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi pada setiap skor yang didapat masing-masing pertanyaan dan menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Apabila r hitung < r tabel maka item tersebut tidak valid, dan apabila r hitung > r tabel maka item tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).
Uji Reabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran agar tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menghitung cronbach alpha pada setiap item dengan menggunakan IBM SPSS. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai alphanya positif dan lebih besar dari 0,7 . Maka dari itu semakin besar nilai alpha, semakin handal alat ukur yang digunakan (Ghozali, 2016). Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal pada model regresi. Teknik pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov Smirnov test (1-Sampel K-S). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan exact test Monte Carlo dalam melakukan pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov test karena dalam pengujian Asymptotic Only tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan untuk uji normalitas menggunakan exact test Monte Carlo antara lain : Jika nilai signifikansi > dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan < dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2016).
Uji Mulikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi. Cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance lebih besar (>) dari 0,10 dan VIF lebih kecil (<) dari 10, maka diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Ataupun sebaliknya jika nilai tolerance lebih kecil (<) dari 0,10 dan VIF lebih besar (>) dari 10, maka diartikan bahwa terjadinya gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2016). Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Teknik pengujian yang digunakan

## J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1, No.1, Januari 2022
490
pada penelitian ini adalah dengan uji Glejser untuk menguji ada tidak heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen > 0,05 maka diartikan bebas dari heteroskedastisitas, apabila nilai probabilitas < 0,05 diartikan bahwa terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) berkisar antara 0 sampai 1 (0 ≤ R 2 ≤ 1 ). Apabila nilai R 2 sama dengan 0, maka menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Uji t (Uji Parsial) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikan koefisien regresi linier berganda, apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Untuk melihat tingkat probabilitasnya pada uji T yaitu jika nilai signifikan t < 0,05 maka Ho diterima, dan sebaliknya jika nilai signifikan t > 0,05 maka Ho ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian Responden pada penelitian ini adalah kepala dan staf-staf bagian keuangan Dinas dan Badan Kabupaten Bantul yang terdiri dari 100 responden. Dari 100 kuesioner terdapat 1 kuesioner kosong karena ada 1 Dinas yang tidak lengkap hanya bisa mengisi 3 kuesioner, dengan demikian kuesioner yang terkumpul adalah 99 kuesioner. Adapun dari 99 data kuesioner yang dapat diolah menggunakan SPSS yaitu 95 data karena ada 4 data tidak dapat diolah. Berikut gambaran penyebaran, pengambilan kuesioner dan data kuesioner yang dapat diolah.
Tabel 1. Hasil Penyebaran Penelitian Keterangan Jumlah Kuesioner yang disebar 100 Kuesioner yang kembali 99 Kuesioner yang tidak kembali 1 Jumlah kuesioner yang diterima 99 Kuesioner yang tidak dapat diolah 4 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 95

## Sumber: Data diolah peneliti (2023)

## Hasil Keabsahan Data
Uji Validitas
Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan PSAPBA_1 0,515 0,201 Valid PSAPBA_2 0,587 0,201 Valid PSAPBA_3 0,420 0,201 Valid PSAPBA_4 0,618 0,201 Valid
PSAPBA_5 0,701 0,201 Valid PSAPBA_6 0,618 0,201 Valid PSAPBA_7 0,475 0,201 Valid PSAPBA_8 0,497 0,201 Valid PSAPBA_9 0,650 0,201 Valid PSAPBA_10 0,631 0,201 Valid PSAPBA_11 0,704 0,201 Valid PSAPBA_12 0,495 0,201 Valid PSAPBA_13 0,549 0,201 Valid PSAPBA_14 0,519 0,201 Valid SPI_1 0,701 0,201 Valid SPI_2 0,744 0,201 Valid SPI_3 0,705 0,201 Valid SPI_4 0,503 0,201 Valid SPI_5 0,579 0,201 Valid SPI_6 0,657 0,201 Valid SPI_7 0,796 0,201 Valid PK_1 0,742 0,201 Valid PK_2 0,811 0,201 Valid PK_3 0,797 0,201 Valid PK_4 0,778 0,201 Valid PK_5 0,641 0,201 Valid PK_6 0,712 0,201 Valid PK_7 0,830 0,201 Valid KLK_1 0,766 0,201 Valid KLK_2 0,771 0,201 Valid KLK_3 0,728 0,201 Valid KLK_4 0,806
0,201 Valid
KLK_5 0,773
0,201 Valid
KLK_6 0,692
0,201 Valid
KLK_7 0,658
0,201 Valid
KLK_8 0,792 0,201
Valid
KLK_9
0,815 0,201 Valid Sumber: Data primer diolah (2023) Keterangan: PSAPBA : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual SPI : Sistem Pengendalian Internal PK : Pengawasan Keuangan KLP
: Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas pada variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X1), sistem pengendalian internal (X2), pengawasan keuangan (X3), dan kualitas laporan keuangan (Y) dikatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.
Uji Reabilitas

## J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.1, No.1, Januari 2022

## 492
Hasil pengujian reliabilitas dapat pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas Variabel Crombach’ s Alpha Keterangan Penerapan SAP Berbasis Akrual (X1) 0,836 Reliabel Sistem Pengendalian Internal (X2) 0,788 Reliabel Pengawasan Keuangan (X3) 0,875 Reliabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0,905 Reliabel
Sumber: Data primer diolah (2023) Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil pengujian reabilitas pada tabel diatas dapat lihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha (α) masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga semua variabel dikatakan reliabel. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Unstandardiz er Residual N 95
Normal Parameters a.b
Mean ,0000000 Std. Deviation 2,60863792 Most Extreme Differences Absolute ,121 Positive ,112 Negative -,121 Test Statistic ,121 Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 c Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig ,109 d
99% Confidence Interval Lower Bound ,101 Upper Bound ,117
Sumber: Data primer diolah (2023) Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas maka semua komponen penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan dan kualitas laporan keuangan berdistribusi normal karena nilai monte carlo sig. (2- tailed) > dari 0,05 yaitu sebesar 0,117.

## Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF PSAPBA (X1) 0,590 1,696 Tidak terjadi Multikolinieritas
SPI (X2) 0,445 2,245 Tidak terjadi Multikolinieritas PK (X3) 0,522 1,917 Tidak terjadi Multikolinieritas
Sumber: Data Primer diolah (2023)
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel diatas bahwa masing- masing variabel independen tidak terjadi multikolinieritas karena nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Signifikansi Keterangan PSAPBA (X1) 0,695 Tidak terjadi Heteroskedastisitas SPI (X2) 0,775 Tidak terjadi Heteroskedastisitas PK (X3) 0,349 Tidak terjadi Heteroskedastisitas Sumber: Data primer diolah (2023)
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas bahwa masing-masing variabel independen nilai sig lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Hasil Uji Hipotesis Uji Koefisiensi Determinasi (R 2 ) Berikut hasil uji determinasi (R2) pada tabel dibawah ini:
Tabel 7. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R2) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,756 a 0,572 0,558 2,651 Sumber: Data Primer diolah (2023)
Berdasarkan pada tabel diatas bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai R Square sebesar 0,558 atau 55,8% yang menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan dan sisanya 44,2% dipengaruhi variabel atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

## Uji Parsial (t)
Hasil uji parsial (t) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Parsial (t) Model Unstandardizer Coefficients Standardizer Coefficients T Sig B
Std. Error
Beta (Constant) 0,701 3,835 0,183 0,855 PSAPBA (X1) 0,090 0,82 0,098 1,094 0,277 SPI (X2) 0,444 0,164 0,278 2,706 0,008 PK (X3) 0,662 0,133 0,473 4,984 0,000 Sumber: Data primer diolah (2023)

## J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.1, No.1, Januari 2022
Nilai t tabel pada penelitian ini adalah t tabel = α/2 ; n-k-1 = (0,05/2 ; 95-3-1 = 0,025 ; 91 = 1,986, sehingga berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Penerapan standar akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (H1). Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,277 > 0,05 dan nilai t hitung 1,094 < t tabel 1,986, maka hipotesis H1 ditolak.
2) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,008 < 0,05 dan nilai t hitung 2,706 > t tabel 1,986, maka hipotesis H2 diterima.
3) Pengawasan keuangan berpengaruh signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,984 > t tabel 1,986, maka hipotesis H3 diterima.

## Pembahasan
Pengujian Hipotesis 1 Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini terlihat dari uji t yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,277 > 0,05 dan nilai t hitung 1,094 < t tabel 1,986 yang berarti hipotesis pertama ditolak. Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun laporan SKPD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga dinyatakan bahwa SKPD Kabupaten Bantul tidak sepenuhnya menggunakan SAP Berbasis Akrual pada laporan keuangannya, yang mana komponen laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CALK. Hal ini juga disebabkan dimana pada skala liker indikator pada kuesioner SAP Berbasis Akrual lebih rendah sedangkan pada kualitas laporan keuangan tinggi sehingga menyebabkan SAP Berbasis Akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Rahmah (2018) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengujian Hipotesis 2 Hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini terlihat dari uji t dengan nilai signifikan sebesar 0,008 < 0,05 dan nilai t hitung 2,706 > t tabel 1,986 yang berarti hipotesis dua diterima. Sistem Pengendalian internal yang baik akan bisa menciptakan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan keyakinan bahwa suatu aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukut yang telah ditetapk secara efektif dan efesien sehingga akan memberikan dampak positif bagi kinerjanya. Oleh dari itu semakin baik tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas laporan keuangan (Aulia, 2019).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) dan Putri (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengujian Hipotesis 3
Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini terlihat dari uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,984 > t tabel 1,986 yang berarti hipotesis tiga diterima. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa apabila pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Adanya pengawasan ini untuk menghindari terjadinya kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyastuti (2021) menyebutkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan data yang telah diujia maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## PENGAKUAN
Terimakasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui SKPD yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia, A., Susetyo, Budi., & Raharjo, T. B. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis Akrual, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Tegal). Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi , 11 (2), 173–186. http://permana.upstegal.ac.id/index.php/JP/index Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Widya Akuntansi Dan Keuangan , 2 (1), 113–126. https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.555
Eman. (2022). Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda. Jambura Accounting Review , 3 (1), 23–37. https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/view/45 Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) (Cetakan ke). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hayadi, N., & Rosini, L. (2019). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Barat). Proseding Seminar Nasional Akuntansi , 2 (1). http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/download/2487/1973 Hendra, D., & Amirudin. (2020). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Kajian Akuntansi ,
1 (1), 607–614. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/13284 Indrawati, L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi

## J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.1, No.1, Januari 2022
496
Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Bandung. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi , 10 (1), 1–11. Ismunawan, & Septyani, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Boyolali). Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) , 5 (2), 107–121. https://doi.org/10.51289/peta.v5i2.453 Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Wahana , 22 (1), 1–14. https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145
Jumiati, J. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada PT … . http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3710/ Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 3 (2), 89–104. https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389 Nurhayati, Y., Aprianto, R., & Anggraini, R. (2019). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Jurnal Akuntanika , 5 (1), 54–61.
Nurillah. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Diponegoro Journal Of Accounting , 3 (1), 1–13. Permana, I Ghe Yoga & Widnyani, I. A. P. S. (2020). Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
Putri, A. . (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah Pada OPD Di Provinsi DIY. Akuntansi , 8 (75), 147–154. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002 %0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/ani e.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500 205%0Ahttp:
Rafika, A. (2020). Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publish & Printing.
Rahayu, D. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dinas Perikanan Kab. Subang. 01 (71), 87–96. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma Rahmah. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrual Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha , 26 (2), 113–130. https://doi.org/10.32477/jkb.v26i2.273 Rahmawati. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan Astika Rahmawati*, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka . 20 (2005), 8–17.
Rifandi, M. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap
Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Relasi : Jurnal Ekonomi , 14 (2), 48–61. https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.263 Ritonga, M. H. (2020). Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Desa Yang Ada Di Kecamatan Dolok Sigompulon). 1–103.
Setiawan, I. W. N. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. 21 , 671–700. Widyastuti, N. P. E., & Pratiwi, N. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Hita Akuntansi Dan Keuangan , 461–475. https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1829