## DESENTRALISASI PENDIDIKAN ISLAM Studi Konsep dalam Pengembangan KBK dan KBS

## Yatimin
STAI Tuanku Tambusai Pasirpengarayan, Riau

## Abstrak
Pengelolaan  pendidikan  yang  bersifat  sentralistik  menjadikan kebijakan  pendidikan  yang  tidak  memperhatikan  kebutuhan  daerah, kemampuan,  standar,  penerapan  kurikulum  yang  disamakan  antara satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Karena  itu  perlu  dilakukan desentralisasi  pendidikan  agar  dapat  mendorong  terbentuknya kemandirian dalam menentukan kebutuhan pendidikan sesuai dengan daerahnya,  berpeluang  untuk  memberdayakan  potensi  lokal,  dapat memperpendek birokrasi, bersifat elastis dan fleksibel.
Kata Kunci: Desenrtalisasi, Pendidikan Islam dan kurikulum

## Pendahuluan
Desentralisasi  adalah  bentuk  pemindahan  tanggungjawab, wewenang dan sumber daya (sarana, dana dan personil) dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah.  Proses  pemindahan  ini,  karena  daerah yang  merasakan  langsung  pengaruh  program  pelayanan  yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. 1 Dalam UU Nomor 22 Tahun  1999  Pasal  1  butir  (e)  menyatakan  bahwa  desentralisasi merupakan  penyerahan  wewenang  pemerintahan  pusat    kepada
1 Lihat: Undang-Undang  Otonomi  Daerah  dan  Petunjuk  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah, (Arkala,  2000),  hlm.  4-8.  di  beberapa  negara  Asia  seperti  Jepang  telah  lama  dilaksanakan semenjak  perang  dunia  ke  2.  Jepang  telah  mengkombinasikan  antara  gaya  Eropah  dan Amerika. Awalnya Jepang lebih condong sentralisasi gaya Eropah daratan seperti Perancis dan Rusia. Setelah perang dunia ke 2 otonomi daerah di Jepang lebih bercorak demokratis ala Amerika. Lihat: Awani Irewati, Belajar Otonomi Daerah dari Jepang, Koran Harian Jawa Pos Edisi 16  Maret  2001.
pemerintah  Daerah  Otonom  dalam  kerangka  negara  kesatuan Republik Indonesia. 2
Konsekuensinya  adalah  mengubah  editing  pendidikan  yang selama  ini  bersifat  sentralistik  menuju  suatu  masyarakat  demokrasi terbuka. Oleh sebab itu desentralisasi pendidikan dapat mendekatkan proses  pendidikan  kepada  masyarakat.  Pelaksanaan  desentralisasi pendidikan  ditandai  dengan  dimulainya  masa  transisi  pengelolaan pendidikan  menuju  pembangunan  pendidikan.  Akibat  desentralisasi pendidikan,  ada  daerah  yang  optimis  dan  di  pihak  lain  ada  yang pesimis.  Apapun  yang  terjadi  di  daerah,  pendidikan  dengan  segala kendalanya harus segera ditangani secara otonom.
Sistem  pendidikan  yang  berlaku  sebelum  otonomi  bersifat sentralistik, dimulai dari pemberlakuan satu kurikulum secara nasional, sampai dengan peranan pusat yang sangat dominan dalam pengelolaan guru  (sekolah  negeri).  Misalnya,  menentukan  rekrutmen, pengangkatan,  penempatan,  pembinaan  dan  mutasi  guru.  Demikian pula dari aspek keuangan, gaji guru (PNS) ditetapkan dan dibayarkan pemerintah pusat melalui KPKN.
Dari  segi  dana  di  luar  gaji  yang  dialokasikan  pemerintah  ke masing-masing sekolah, diberikan dengan cara alokasi dana dari pusat ke  daerah  (kabupaten/kota)  berdasarkan  jumlah  sekolah  yang  ada  di daerah  tersebut.  Mekanisme  alokasi  dana  dilakukan  dengan perhitungan  sejumlah  dana  yang  sama  untuk  setiap  sekolah berdasarkan  jenjang  pendidikan,  tanpa  memperhitungkan  jumlah murid,  lokasi  ataupun  tingkat  kemakmuran  ekonomi  daerah.  Cara seperti  ini  jelas  mengandung  banyak  kelemahan,  karena  Otonomi Daerah  dan  desentralisasi  pendidikan tidak  memperhatikan  sisi pemerataan  ( equity )  dalam  pengalokasian  dana  ke  masing-masing sekolah.  Begitu  pula  halnya  dengan  pengembangan  kurikulum. Berkaitan  dengan  ini,  sekolah  di  beri  keleluasaan  untuk mengembangkan kurikulum yang bermanfaat bagi peserta didik, tanpa harus  menunggu  petunjuk  dari  pemerintah.  Hanya  saja,
2 Lihat: Undang-Undang  Otonomi  Daerah  …., hlm.  4.  Lihat  juga:  TAP  MPR  RI  No. IV/1999  tentang GBHN  tahun 1999-2004. Bab IV Butir E Pendidikan No. 3, 4 dan 5.
pengembangan  itu  harus  tetap  berdasarkan  desain  kuriklum  nasional yang baku dan berkompetensi standar nasional. 3
Salah satu cara dalam mempersiapkan desentralisasi pendidikan 4 (berdasarkan UU No. 22 th. 1999) ialah dengan mengidentifikasi faktor- faktor  yang  mempengaruhi  proses  dan  hasil  belajar  mengajar, khususnya  dari  sekolah-sekolah  unggulan. 5 Kemudian  sekolah  yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat, staf pengajar dengan kualifikasi  baik  dapat  merancang  sendiri  kurikulum  yang  dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 6
Elemen  desentralisasi  yang  memperkuat akuntabilitas  pendidikan di daerah adalah: Pertama, kepemimpinan yaitu kepala sekolah di pilih oleh  komite  sekolah  dengan  menggunakan  kriteria  yang  transparan dan  program  pengembangan  sekolah  di  susun  pada  tingkat  lokal. Kedua, penggalian dana untuk melaksanakan program-program sekolah dapat  dilakukan  atas  restu  komete  sekolah. Ketiga, guru  dengan kualifikasi baik harus komitmen terhadap siswa dan sekolah. Keempat, kewenangan  sekolah  diberikan  untuk  mengubah  kurikulum. 7 Jika pendidikan  di  atur  secara sentralistik menghasilkan  fenomena  sebagai berikut: Pertama, lamban berubah dan beradaptasi. Kedua, bersifat kaku. Ketiga, normatif  orientasinya,  karena  berlapis  birokrasi. Keempat,
3 Sektor pendidikan merupakan sektor pelayanan dasar yang mengalami perubahan secara mendasar dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi baik dari segi birokrasi  kewenangan  penyelenggaraan  pendidikan  maupun  dari  aspek  pendanaannya, dengan mengacu pada UU nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000.  Lihat:  ( Harian  Kompas ,  25  Maret  2002),  hlm.  8.  Lihat  juga:  Citus http://www.kompas.com/ kompas-cetak/ 0205/17/  dikbud/foru09.htm
4 Lihat: Armida S. Alisjahbana, Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan  Perimbangan  Keuangan  Pusat-Daerah . Makalah  ini  disampaikan  pada  Seminar  Nasional "Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia" diselenggarakan Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung. Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, 20 Juli 1999.
5 Patrinos  (et  al), Decentralization  of  Education:  Demand  Side  Financing ,  (Washington DC: The World Bank Directions in Development, 1997), hlm. 90.
6 Ibid., hlm. 191.
7 Bray,  Mark, Decentralization  of  Education:  Community  Financing, (Washington  DC: The  World  Bank;  Directions  in  Development,  1996).  hlm.  124.    Lihat  juga:  Citus, www.gogle.com .
memasung  kreativitas  guru  dan  siswa. Kelima, tradisi  dan  serimoni penuh kepalsuan. 8
Desentralisasi  pendidikan  dapat  mendorong  terbentuknya kemandirian dalam menentukan kebutuhan pendidikan sesuai dengan daerahnya.
Desentralisasi pendidikan berpeluang untuk memberdayakan  potensi  lokal.  Selanjutnya  dapat  memperpendek lapis-lapis  birokrasi  antara  lain: Pertama ,  cepat  berubah (beradaptasi) sesuai  dengan  potensi  daerah  masing-masing. Kedua ,    bersifat  elastis
(tidak  kaku) karena    jalur  birokrasinya    praktis. Ketiga, orientasinya fleksibel tidak harus menunggu petunjuk dari pusat (artinya daerah dapat mengambil  inisiatif  sendiri  sesuai  dengan  kubutuhannya) . Keempat, memberi kesempatan  kepada  daerah  untuk  menentukan  nasib  sendiri berdasarkan    peraturan  daerah  yang  berlaku. Kelima, menekan  tradisi serimonial  yang selama ini penuh kepalsuan yang tidak bermakna. Desentralsasi pendidikan melahirkan warga negara yang inofatif. Dapat bersaing tetapi juga bekerja sama membangun suatu masyarakat yang  demokratis.    Maka  yang  dibutuhkan  bagaimana  komitmen,  visi dan misi daerah untuk terus meningkatkan kualitasnya sesuai dengan peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  Tipologi  komponen sektor  pendidikan  yang  dipertimbangkan  untuk  didesentralisasikan: Pertama, organisasi  dan  poses  belajar  mengajar  di  sekolah. Kedua, siswa  menentukan  sendiri  sekolah  mana  yang  ingin  dimasuki. Ketiga, waktu  belajar  di  sekolah  diefektifkan  secara  maksimal  sesuai kebutuhan. Keempat, penentuan  buku  yang  digunakan. Kelima kurikulum. 9
Kurikulum sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan selalu  mendapat  sorotan  masyarakat  termasuk  pejabat,  ilmuwan, kalangan  industri  dan  orang  tua.  Winarno  Surakhmad  mensinyalir bahwa  kurikulum  yang  diciptakan  untuk  memecahkan  masalah
8 Lihat:  Bailey,  William  J, School-Site  Management  Applied. (Lancaster-Basel: Technomic  Publishing  CO.INC  1991).  Lihat  juga; http://www.depdiknas.go.id/  Jurnal/27/ manajemen berbasis sekolah.htm .
9 Lihat: Burki, (et al), Beyond the Cente: Decentralizing the State , (Washington DC: The World Bank,  1999), hlm. 57.
tertentu,    ternyata  lahir  justru  sebagai  masalah. 10 Oleh  karena  itu, pengembang  kurikulum  harus  dapat  menganalisis,  mengadakan koreksi  terhadap  kekurangannya  dan  mencari  alternatif  pemecahan masalah  yang  kreatif,    inovatif    dan    misioner.    Tap  MPR  tentang GBHN  Tahun  1999-2004  butir  E  poin  3,  4  dan  5  mengenai pendidikan menyebutkan bahwa:
-   Melakukan
pembaharuan sistem pendidikan termasuk
pembaharuan  kurikulum,  berupa  diversifikasi  kurikulum  untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku  nasional  dan  lokal  sesuai  dengan  kepentingan  setempat serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
-  Memberdayakan  lembaga  pendidikan  baik  sekolah  maupun  luar sekolah  sebagai  pusat  pembudayaan  nilai,  sikap  dan  kemampuan serta  meningkatkan  partisipasi  keluarga,  masyarakat  di  dukung oleh sarana dan prasarana memadai.
-  Melakukan pembaharuan, pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan  prinsip  desentralisasi,  otonomi  keilmuan  dan manajemen. 11
Pasal  37  UU  No.2  Tahun  1989,  mengisyaratkan  bahwa kurikulum  mesti  dapat  memberikan  suatu  pengetahuan  dan keterampilan kepada peserta didik agar mampu:
(1) Mengadakan  hubungan  timbal  balik  dengan  lingkungan dan kemampuan mengembangkan diri.
(2) Kemampuan  akademik  profesional  untuk  menerapkan, mengembangkan,  menciptakan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi maupun untuk kesenian. 12
Masyarakat  Indonesia  yang  beragam  kebudayaan  mempunyai landasan yang berbeda di setiap daerah. Kurikulum pendidikan mesti sesuai dengan kondisi daerah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa
10 Lihat:  Winarno  Surakhmad, Mencari  Paradigma  Kurikulum  Masa  Depan, (Makalah tdk  dipublikasikan)  disampaikan  pada  seminar  Orientasi,  Kurikulum, di  Pusat  Kurikulum Bogor, 27 Maret - 29 Maret. 2000.
11 Lihat:  MPR RI, TAP  MPR, RI Nomor  IV/1999   tentang  GBHN  Tahun  1999- 2004 Bab IV Butir  E; Pendidikan, 1999,  nomor 3, 4 dan 5. Lihat juga: citus http://www.
pdk.go.id/ publikasi/Masadepan/III  XVIII 2001/  Menyatukan Visi.htm .
12 Lihat: Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No.2 Tahun 1989 dan Peraturan Pelaksanaannya,   (Jakarta: Sinar Grafika,  1991).
pengembangan  kurikulum  merupakan  kedudukan  yang  penting sebagai akar pendidikan. 13
Winarno Surakhmad menyatakan bahwa kurikulum masa depan ialah kurikulum  yang mengutamakan kemandirian, menghargai kodrat hak hak prestasi manusia. Ini berarti dalam pengembangan kurikulum harus konkrit bersifat empiris dari suatu komunitas sosial daerah, tidak dapat dipisahkan dari tuntutan kemampuan daerah itu sendiri. 14
Dari uraian tersebut berarti desentralisasi  mencakup lima aspek penting,  yaitu: Pertama, organisasi  dan  poses  belajar  mengajar  perlu dikembangkan. Kedua, siswa  dapat  menentukan  sendiri  sekolah  mana yang  disukai. Ketiga, waktu  belajar  disesuaikan  dengan  kebutuhan secara maksimal. Keempat, guru dan siswa dapat penentukan buku yang digunakan. Kelima, penggunaan  konsep  kurikulum  pendidikan  di daerah dapat dioptimalkan.

## Pengertian Desentralisasi
Secara  harfiah de berarti  tidak  dan sentral berarti  terpusat. Desentralisasi dalam pemerintahan bermakna sifat pemerintahan yang lebih banyak memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. 15 Noah Meriam  mendefinisikan  bahwa  desentalisasi  merupakan  tata pemerintahan  yang  lebih  banyak  memberikan  kekuasaan  kepada pemerintah daerah. 16
Menurut  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  pasal  1  butir (e)  menyatakan  bahwa  desentralisasi  merupakan  penyerahan wewenang  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 17
13 Ki  Hajar  Dewantara. Karya  Ki  Hajar  Dewantara  Bagian  I : Pendidikan  Nasional ,
(Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman Siswa, 1946), hlm. 15.
14 Lihat: Print. M. Curriculum Development and Design ,  (St. Lionard: Allen & Unwim
Pty, Ltd. 1993), hlm. 195.
15 Yus  Badudu,  M.  Zein, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Harapan,
1994), hlm. 336.
16 Noah  Meriam, Dictionary  Of  The  English  Laguage, Secont  edition, (William  Collin Publishers, Co, 1980), hlm.  470.
17 Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang  Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta: Dewan Pewakilan Rakyat,   1999),  Pasal 1 Butir (E ).
Richar  M.  Bird,  menyebutkan  bahwa  desentralisasi  diartikan sebagai  penyerahan  urusan  pemerintah  kepada  daerah  sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tangggung jawab daerah,  termasuk  didalamnya  penentuan  kebijakan  perencanaan, pelaksanaan  maupun  yang  menyangkut  segi-segi  pembiayaan  dan aparatnya. 18 Mondy dan Premeeux menyebutkan Decentralization is the condition that exist when a significant amount of authority is delegated to lower level in the enterprise. Desentralisasi  ialah  kondisi  yang  terdapat  jika  sejumlah wewenang yang berarti didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. 19
Menurut  Sumardi  HS  desentralisasi  merupakan  sebuah dorongan  untuk  meningkatkan  kemampuan  lokal (daerah) agar berpartisipasi  secara  aktif  dalam  upaya  pembangunan  daerah. Memberikan  kesempatan  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  membuat perencanaan  dan  mengambil  keputusan  kebijaksanaan  sendiri  dalam menghadapai persoalan-persoalan mereka sendiri. 20
Sumardi  dan  Fakry  Gaffar,  mengemukakan  pengertian desentralisasi  sebagai  sistem  manajemen  untuk  mewujudkan pembangunan  pendidikan  yang  menekankan  kepada  keberagaman, sekaligus  sebagai  pelimphan  wewenang  dan  kekuasaan  dalam pembuatan  keputusan.  Memecahkan  berbagai  problematika  sebagai akibat  ketidak  samaan  geografis  dan  budaya,  baik  menyangkut substansi nasional, internasional dan universal sekalipun. 21
R.O  Slater  menyebutkan,  desentralisasi  pada  dasarnya  hanya sekadar  penggambaran  pembagian  kekuasaan  dalam  organisasi  atau sistem  sosial.  Gambaran  tersebut  rancu  karena  interpretasi  bernada
18 Ricard.M  Bird,  Francois  Vallaucort, Viscal  Decentralization  In  Developing  Countries , terj, Al Mizal Ulfa, (Cambrigade University,   2000), hlm.  122.
19 Daniel  Kammars, Bahan  Kuliah  Tekhnologi  Pendidikan, Untuk  mahasiswa Pendidikan Islam PPS IAIN SUSQA Pekanbaru, Tidak  dipublikasikan,  hlm. 3.
20 Sumardi HS, Relevansi Pendidikan Ditinjau Dari Kepentingan Nasional ,  Wilayah Dan Peserta Didik, dalam jurnal Mimbar Pendidikan , Nomor. 3 Tahun IX, Oktober 1990, hlm.
26.
21 Fakry Gaffar, Implikasi Desentralisasi Pendidikan Menyongsong abad 21, Dalam Jurnal Pendidikan Tahun 3  Oktober, Tahun IX, 1990. hlm. 18.
emosianal dalam terminology strukturalis. 22 Kerancuan dapat difahami karena pembagian kekuasaan itu merupakan suatu proses yang sangat politis. Artinya distribusi kekuasaan berpengaruh terhadap pergeseran penggunaan  berbagai  sumber  daya  yang  terbatas  untuk  memenuhi berbagai  kepentingan  yang  saling  bersaing  dalam  konteks  distribusi kekuasaan.  Melibatkan  otoritas  lokal  dan  otoritas  yang  lebih  tinggi, yakni pemerintah pusat. Oleh karena itu wajar apabila sentralisasi dan desentralisasi  di  pandang  sebagai  dua  kontinum  pusat  kekuasaan semata-mata dan bukan sebagai strategi management. 23
Varghese menjelaskan  bahwa konsep desentralisasi mempunyai pengertian  sebagai  pengalihan  kekuasaan (devolution  of  power) dan wewenang (authority). Untuk  mempersiapkan  perencanaan  sesuai karakteristik daerah perlu dirumuskan sebagai berikut:
1. Perencanaan daerah mempunyai wewenang untuk memformulasikan  tergetnya  sendiri  termasuk  penentuan strategi untuk mencapai target tersebut dengan mengacu pada tujuan nasional.
2. Perencanaan  daerah  mempunyai  wewenang  dan  kekuasaan untuk  memobilisasi  sumber-sumber  lokal.  Mempunyai kekuasaan  untuk  merombak  sumber-sumber  yang  telah diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.
3. Perencanaan  daerah  turut  berpartisipasi  dalam  proses perencanaan  dengan  unit  yang  lebih  tinggi (pemerintah  pusat), yaitu  posisi  unit  yang  lebih  rendah  bukan  sebagai  bawahan melainkan sebagai mitra dari unit pusat. 24
Untuk  memahami  pengertian  desentralisasi  secara konprihensif ada lima istilah yang berkaitan dengan desentralisasi yaitu:
1.  Desentralisasi  ialah  penyerahan  wewenang  dari  pusat  ke daerah.
22 R.O    Slater, On  Centralization  And  School  Restrukturing  A  Socoilogical  Perspektive , (London: The Falmer Press, 1993). hlm. 175-180.
23 Udik  Budi  Wibowo, Pergeseran  Pengelolaan  Pendidikan  Dari  Sentralisasi  Ke Desentralistik , (Jurnal Dinamika Pendidikan, FIP-UNY,  2000). hlm. 13.
24 Ricard. M Bird, Op.cit., hlm.  123.
2.  Desentralisasi merupakan penyerahan tanggung jawab layanan sektor  tertentu  oleh  perwakilan  pemerintah  pusat  kepada perwakilan pemerintah daerah.
3.  Desentralisasi  merupakan  pengalihan  tangggung  jawab membuat  keputusan  untuk  mengatur  layanan  publik  kepada pemerintah daerah.
4.  Dalam  sistem  desentralisasi  pemerintah  pusat  mengalihkan wewenang  pembuatan  keputusan  dan  pelaksanaan  kepada daerah.
5.  Dalam  sistem  desentralisasi  pengalihan  wewenang  sektoral dapat dibebankan kepada usaha-usaha swasta. 25
Secara  filosofis  sistem  desentralisasi  berpeluang  untuk memberdayakan  potensi  lokal  dan  merupakan  jalan  keluar  yang  jitu untuk menghindari kelemahan yang terdapat pada sistem sentralistik. Jadi  desentralisasi  dapat  disimpulkan  sebagai  pelimpahan  wewenang yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  membuat  perencanaan  dan pengambil-alihan  keputusan  dalam  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi  daerah.  Namun  tetap  mengacu  kepada  tujuan  pendidikan nasional  sebagai bagian  dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.  Mendorong  terciptanya  kemandirian.  Percaya  terhadap pemerintah  daerah.  Kemudian  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri.

## Tujuan Desentralisasi Pendidikan
Di  era  otonomi  daerah  terakhir  ini  terjadi  pergerakan  global. Pergerakan  tersebut    menuju  model  desentralisasi  pembangunan sebagai  alat  untuk  kelancaran  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Juga sebagai  akuntabilitas,  transparansi  pemerintahan,  efektifitas  ekonomi dan kesamaan akses terhadap pelayanan. Usaha ini baru memperoleh titik  terang  dengan  terbitnya  dua  undang-undang  tentang pemerintahan dan otonomi daerah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22/1999  tentang  otonomi daerah  yang  diperkuat  dengan  peraturan  pemerintah(PP)  nomor.  25 tahun  2000  tentang  kewenang  pemerintah  provinsi  sebagai  daerah
25 Ibid., hlm.  61.
otonomi. Disebutkan bahwa tujuan desentralisasi daerah adalah untuk memperbaiki  pelayanan  publik.  Pemerintah  daerah  harus menempatkan  pegawai  dan  guru  yang  professional  untuk  pelayanan yang  dimaksud.  Perbaikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sangat tergantung  pada  organisasi  daerah  dan  masyarakat  dalam  tata kehidupan sehari-hari. 26
Selanjutnya secara umum tujuan desentralisasi ialah:
1. Mengurangi  beban  pemerintah  pusat  dan  campur  tangan masalah-masalah otonomi di tingkat daerah.
2. Meningkatkan  potensi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  untuk  mendukung  kegiatan  usaha  sosial  ekonomi pada tingkat daerah secara lebih realistis.
3. Melatih rakyat untuk dapat lebih mengatur urusannya sendiri.
4. Membina kesatuan nasional. 27
Desentralisasi  memberikan  keleluasaan  kepada  masyarakat setempat untuk mengoptimalkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah.  Membuat  keputusan  dan  pelaksanaan  pembangan  agar  lebih efektif  dan  efisien.  Namun  keputusan  yang  diambil  tetap  berkaitan dengan  sistem  yang  lebih  besar. 28 Desentralisasi  meningkatan pembiayaan  diberbagai  bidang  pembangunan.  Dengan  desentralisasi ini  pemerintah  daerah  dapat  lebih  mengekplorasi  sumber-sember kekayaan  daerah,  termasuk  melibatkan  para  stakeholder (fihak-fihak yang  berkepentingan) dalam  bidang  pendidikan.  Tujuan  yang  kongkrit adalah  untuk  berperan  lebih  aktif  dalam  membiayai  pendidikan, peningkatan efesiensi dan efektifitas pendidikan.
Penyelenggaraan  pendidikan  direncanakan,  dibiayai,  disupervisi, diawasi,  dievaluasi  secara  berkesinambungan,  efektif  dan  efisien. Dengan  cara  ini,  maka  hasil-hasil  yang  dicapai  dapat  dioptimalkan. Desentralisasi  pendidikan  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan  dan  hasil  yang  optimal.  Untuk  kelancaran  tersebut  perlu
26 Lihat:  Lembaga  Penelitian  SMERU,    Juni  2002, http:  //www.  smeru. or.id/report/field /dampakotdantb/ dampakotdantb.pdf .
27 Fasli  Jalal,  (ed), Pendidikan  Dalam  konteks  Otonomi  Daerah, (Yokyakarta:  Adicipta,
2001). hlm.  123.
28 R.Nuriana, Format  Otonomi  Daerah  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pembangunan  Serta Pertumbuhan Otonomi Daerah , dalam artikel of http://id. appsi.or.id/ Artikel / mformat .htm .
manajemen terpadu, trampil dan berdaya guna. Tanpa ini semua, apa yang  diharapkan  tidak  akan  tercapai. 29 Akan  muncul  sumber-sumber inefisiensi,  inefektivitas  serta  ketidakadilan  baru  di  Daerah-daerah yang dapat menjadi pemicu bagi terjadinya krisis multidimensional seri kedua.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjalankan  otonomi  daerah diperlukan  manajemen  baru  yang  sesuai  dengan  dinamika  persoalan yang  dihadapi.  Manajemen  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  bagi keberhasilan  implementasi  otonomi  daerah  di  Indonesia. Desentralisasi  pendidikan  dalam  bentuk  manajemen  yang  baik  akan dapat  meningkatkan  efisiensi,  relevansi,  pemerataan,  dan  mutu pendidikan  serta  memenuhi  asas  keadilan  dan  demokratisasi.  Oleh karena  itu  pemerintah  perlu  melakukan  restrukturisasi  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Mengingat  desentralisasi  pendidikan merupakan proses pengambilan keputusan dalam  bidang pendidikan akan berada di pihak Pemda dan DPRD, maka peranan politik lebih mencerminkan  kehendak  daerah  beserta  masyarakat  yang  akan memakainya.  Kalau  desentralisaai  hanya  memindahkan  masalah pendidikan  dari  pusat  ke  daerah,  tentu  saja  Tujuan  desentralisasi pendidikan-antara  lain  merangsang  peran  masyarakat  dalam pendidikan-tidak akan tercapai. 30
Pemberdayaan  daerah,  yaitu  bagaimana  daerah  mampu merencanakan  pendidikan  dengan  segala  macam  elemennya  sangat diperlukan  dalam  desentralisasi  pendidikan.  Hal  ini  mengingat  agar tidak  terkesan    memindahkan  segala  masalah  pendidikan  selama  ini dari  pusat  ke  daerah.  Secara  keseluruhan,  meskipun  UU  otonomi daerah  didasarkan  atas  pertimbangan  politik,  namun  tujuan desentralisasi  adalah  untuk  mencapai  efisiensi  administrasi  dengan menyertakan elemen rakyat dalam pemerintahan lokal. 31
Dengan desentralisasi pendidikan, berbagai pihak seperti kepala sekolah,  guru-guru,  siswa,  orang  tua  dan  para  ahli    akan  tertantang
29 Lihat:  Sadu  Wasistiono, Menata  Ulang  Managemen  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia , Dalam Citus http:// id.appsi.or.id/Artikel/mmenata.htm .
30 Lihat: Kompas, Tanpa  Pemberdayaan Sekolah Makna Otonomi Akan Berkurang , dalam Citus http://www. kompas.com/kompas-cetak/0101/12/dikbud/tanp09.htm
31 Lihat:  Sayuti, Otoda  Kebijakan  Yang  Tak  Nyata ,  techno  5  dalam  Citus http://www.brawijaya. ac.id/student /techno/sajut,%20techno5a.htm
untuk  menghasilkan  pendidikan  yang  bermutu  dan  berkualitas  sesai dengan kebutuhan para penguna jasa pendidikan  terutama para siswa dan orang tua. Praktisi pendidikanpun  akan bekerja dengan baik agar kerja    mereka  dapat  memberikan  hasil  yang  memuaskan  bagi  siswa. Jika terjadi autput pendidikan kurang bermutu, maka semua pihak di daerah  akan  bertanggung  jawab  untuk  memeperbaikinya.  Karena rencana,  pelaksanaan,  supervisi,  pengawasan  dan  evaluasi  telah dilakukan  oleh  berbagai  fihak  yang  terkait  dengan  daerah  itu  sendiri. Disamping itu adanya kompetisi mutu antar daerah akan memacu tiap daerah untuk menghasilkan mutu terbaik.
Desentralisasi  pendidikan  bertujuan  untuk  mencari  cara  baru, bahan  ajar  baru,  kompetisi  baru  dan  mutivasi  baru  dalam memperbaiki  inovasi    memperbaiki  kuantitas,  kualitas  dan  relevansi hasil-hasil  pendidikan.  Makin  majunya  transportasi  dan  komunikasi antar daerah satu dengan yang lainnya, bahkan dengan negara lainnya, akan  mempermudah  daerah  memperoleh  ide-ide  baru  dan  cara-cara baru yang dapat di terapkan oleh daerah  yang lebih mudah melakukan inovasi  dalam  pendidikan  karena  fasilitas  desentralisasi  pendidikan ini. 32 Desentralisasi  juga  dapat  mengembangkan  perencanaan  dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal,  sekaligus untuk mencapai objektif pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasonal. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan,  anggaran  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat  digunakan  dengan  lebih  efektif  dan  efisien  untuk  memenuhi kebutuhan lokal.
Tujuan  desentralisasi  pendidikan  sangat  bervariasi.  Berdasarkan pengalaman,  desentralisasi  pendidikan  dapat  dilakukan  di  beberapa negara Amerika Latin, (di Amerika Serikat dan Eropa). Sebagai contoh di Kolombia disentralisasi ditentukan oleh kebutuhan para pemimpin politik guna melanggengkan kredibilitas mereka sendiri dan memupuk
32 Dachnel Kamars, Op.cit., hlm.  18-20.
persatuan  yang  terus  diguncang  oleh  kekersan  dan  kekacauan. 33 Di Honggaria  undang-undang  pendidikan  tahun  1985  memberi wewenang  kepada  sekolah  untuk  mengatur  sendiri  tugas  dan  sistim pemdidikannya. 34
Jika  yang  menjadi  tujuan  desentralisasi  adalah  pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah,    maka  fokus  desentralisasi  pendidikan    adalah  pada pelimpahan  kewenangan  yang  lebih  besar  dari  pemerintah  pusat kepada   pemerintah daerah dan daeri daerah kepada Dewan Sekolah. Secara  inplisit    desentralisi  pendidikan  yang  seperti  ini  adalah  target untuk  mencapai  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  ( school resources) dan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.
Di lain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses  belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih  difokuskan  pada  reformasi  proses  belajar-mengajar.  Partisipasi orang  tua  dalam  proses  belajar  mengajar  dianggap  merupakan  salah satu faktor yang paling menentukan. 35

## Kendala Desentralisasi
Ada  beberapa  kendala  kebijakan  dan  kelembagaan  dalam melaksanakan  desentralisasi  dengan  efektif  dan  efisien  di  Indonesia. Kendala  tersebut  antara  lain;  kurangnya  pengalaman  dan  buruknya kapasitas  organisasi  pemerintah  Indonesia  di  semua  level,  sistem informasi  keuangan  yang  kurang  memadai  dan  sikap  pegawai  negeri yang sudah mengakar. 36
33 Edward  B.  Fieske  (editor), Decentralization  Of  Education,  Politics  And  Concensus, (Washington DC: The International Bank for Recontruction and Development, 1996). hlm. 24.
34 Gabort  Halaz, The  Policy  of  shool  Autonomy  And  The  Reeeform  Of  Educaional Administration, (Tidak dipublikasikan, 1992). Makalah ini dipresentasikan pada The Eighth Wordl Congress of Comparative Education.  Tanggal 8 - 14 Juli 1992 di Pregue.
35 Burki,  (et  al), Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD) Methodology,  ( Washington D.C: E. Perry and William R. Dillinger, 1999). hlm. 57.
36 Lihat:  Panduan  kajian  Pembangunan  Pemerintah  Daerah.  Pada  Citus; http://www.deliveri.org/ guidelines/ policy/pg1/pg 16i.htm
Adapun kendala desentralisasi yang terjadi di daerah adalah: 1.  Kurangnya pengalaman dan kapasitas keorganisasian Pemerintah pusat dan daerah. Kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan  di  dalam  memenej,  merencanakan  dan  melaksanakan pelayanan  yang  terdesentralisasi.  Terjadi  kebingungan  didalam membedakan  antara  tanggung  jawab,  wewenang  dan  peran pemerintah daerah dengan pusat. Juga masih terdapat kecenderungan untuk  menunggu  persetujuan  atau  instruksi  dari  atasan,  walaupun fakta  memperlihatkan  bahwa  hubungan hirarki antara  level-level pemerintahan  telah  dihapus  oleh  undang-undang  desentralisasi  yang baru.
2.  Terbatasnya sistem informasi keuangan Sistem  informasi  keuangan  dan  manajemen  lainnya  dalam pemerintahan cenderung terfokus pada ketersediaan dan penggunaan input  dan  bukan  pada  biaya  untuk  menghasilkan  output  dan pelayanan.  Tidak  terdapat  analisis  dan  standar  baku  terhadap  biaya pemberian  pelayanan  pada  level  daerah.  Ini  akan  menyulitkan pemerintah otonomi untuk mengetahui berapa sumber keuangan yang dibutuhkan  untuk  desentralisasi,  baik  itu  dalam  bentuk  pendapatan lokal ataupun transfer antar pemerintah.
3.  Desentralisasi  tidak mengarah untuk peningkatan partisipasi Salah  satu  prinsip  utama  undang-undang  desentralisasi  baru tersebut  adalah  meningkatnya  kesempatan  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  melalui  administrasi pemerintah  daerah  yang  lebih  responsif (misal:  Kepala  pemerintahan kabupaten  yaitu  Bupati  -    sekarang  dapat  diminta  jawaban  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat-DPRD  dalam  elasanakan  tugasnya). Namun  masih terdapat resiko yang mungkin terjadi yaitu apabila pemerintah daerah yang  memiliki  otonomi  tetap  memberlakukan  proses top-down . Selanjutnya,  anggota  masyarakat  dapat  saja  merasa  enggan menggunakan  hak  dan  kewajibannya  untuk  berpartisipasi  dalam proses politik, mungkin karena mereka tidak tahu atau tidak disadari,
ataupun  karena  mereka  idak  percaya  terhadap  sistem  yang  akan memperjuangkan kebutuhannya. 37
Hambatan  yang  lain  dalam  implementasi  desentralisasi  adalah kesiapan  dari  tiap  daerah  yang  tidak  merata. 38 Selanjutya  kurangnya pengalaman dan buruknya kapasitas organisasi pemerintah Indonesia. Hambatan yang lain dalam implementasi desentralisasi adalah kesiapan dari  tiap  daerah  yang  tidak  merata.  Langkah-langkah  besar  untuk memperkenalkan peningkatan otonomi daerah dan usaha-usaha untuk mengenali  peran,  tanggung  jawab  dan  fungsi  lembaga  pemerintah pusat,  propinsi  dan  kabupaten  dalam  menghadapi  isu  desentralisasi baru,  kini    berlangsung.  Pemerintah  daerah  lebih  bertanggungjawab terhadap pemilih mereka dengan menghilangkan hubungan-hubungan pelaporan  yang  hierarkhis  antara  tingkat  kabupaten,  propinsi  dan pusat. 39 Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya antara lain;  mendukung  badan-badan  pemerintah  pusat  dengan  membantu mereka untuk meninjau ulang visi, misi, dan strategi mereka terhadap kebijakan  dan  panduan,  dari  pada  hanya  pelaksanaan  proyek, me- reorientasi sistem  informasi  manajemen;  mengkaji  isu-isu  kebijakan  di seputar  pengenalan  model  penyediaan  pelayanan  alternatif. Pemerintah  daerah  juga  akan  membutuhkan  dukungan.  Rangkaian langkah-langkah  yang  bisa  ditempuh  pada  berbagai  tingkatan pemerintah untuk memperkenalkan desentralisasi. Rangkaian tersebut dijelaskan dibawah ini.
Lembaga-lembaga  pusat  membutuhkan  bantuan  dan  pelatihan untuk:
1. Memfokuskan  kembali  visi,  misi  dan  strategi  dengan  cara memberikan  pedoman  dan  arah  kebijakan  tanpa  membatasi kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  membangun  proyek dan  programnya  sendiri  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan realitas lokal.
37 Lihat: Citus htt://www.Deliveri.org/guidelines//policy/pgibi.htm
38 Lihat: Citus; http://www.clgi.or.id/newsletter/edisi-01/CLGI.asp
39 Lihat: Ibid.
2. Mere-orientasi  sistem  manajemen  informasi  melalui pencapaian dan pengawasan output yang spesifik, ketimbang mengontrol input dan mengawasi implementasi fisik proyek- proyek nasional.
3. Mengurangi  proporsi  anggaran  belanja  nasional  yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek nasional dan lebih mengutamakan pada bantuan untuk pemerintah daerah.
4. Menilai  isu  ekonomi,  sosial  dan  kebijakan  yang  melingkupi masalah  pengenalan  penyedia  pelayanan  alternatif,  seperti sektor  swasta  atau  LSM  dan  untuk  memperkenalkan pengadaan pelayanan gaya baru. 40

## Kurikulum Berbasis Kompetensi
KBK  ialah  singkatan  dari  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi. Kurikulum,  secara  bahasa (etimology) berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu curir berarti pelari dan curere berarti tempat berpacu. 41 Kurikulum ialah semua kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa di bawah bimbingan  sekolah,  baik  luar  maupun  di  dalam  lingkungannya. 42 Kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK)  sangat  dipengaruhi  oleh pengertian  kurikulum  yang  di  anut  seseorang  yaitu  adanya  nilai relevansi  antara  kompetensi  kurikulum  dengan  tuntutan  kebutuhan yang  ada  dalam  dunia  kerja  dan  kehidupan  masyarakat. 43 Menurut Dirjen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  kurikulum  berbasis kompetensi  ialah  suatu  dasar  kurikulum  yang  dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu. 44
40 Lihat: Citus; htt://www.Deliveri.org/guidelines//policy/pgibi.htm
41 Azwir  Salam, Dalam  Potensia, Jurnal  Kependidikan  Islam,  Vol  2,    (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah, 2003), hlm. 36.
42 Zakiah Daradjad, Metodologi Pengajaran Agama Islam , Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara,
1996), hlm. 83.
43 Andi Haris Prabama dan Siti Zuhriah Ari Atmi, Paradigma pengembangan Kurikulum Pendidikan  tinggi  Tahun  2000 ,    Cet  1,  (Surabaya:  Muhammad  University  Press,  2002),  hlm.
103.
44 Dekdikbud, Pedoman pengembangan silabus , (Jakarta: Dirjen Depdikbud,  2003), hlm. 10.
Berdasarkan  Keputusan  Mendiknas  RI  No.045/U/2002 Kompetensi  diartikan  sebagai  seperangkat  tindakan  cerdas,  penuh tanggung  jawab,  yang    dimiliki  seorang  sebagai  syarat  kemampuan untuk  mengerjakan  tugas-tugas  di  bidang  pekerjaan  tertentu.  KBK merupakan program pembelajaran yaitu hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dapat di capai oleh siswa, sistem indikator pencpaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis semenjak perencanaan dimulai.
Belajar  mengajar  merupakan  kegiatan  aktif  siswa  dalam membangun  makna  atau  pemahaman.  Guru  memberikan  dorongan kepada  siswa  dengan  menggunakan  otoritasnya  dalam  membangun gagasan, menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi dan tangung jawab siswa dalam belajar sepanjang hayat.
Dalam KBK pembelajaran setiap mata pelajaran di tuntut untuk menampilkan  realitas  keseharian,  mempertimbangkan  realitas keseharian,  mempertimbangkan  kompetensi  siswa,  mengakomodasi budaya  lokal  maupun  global,  menampilkan  penomena  aktual  dari setiap  perkembangan  ilmu,  memetakan  indikator  pencapaian  hasil belajar  dengan  keterampilan  hidup.  Arinya  KBK  benar-benar  harus memenuhi  konsep  pembelajaran  multi  dimensi  yang  bukan  sekadar menampilkan  materi-materi,  melainkan  harus  memenuhi  konsep populer, seperti kiat dan pertolongan mandiri.
Kurikulum berbasiskan kompetensi  mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1.  Menekankan  pada  ketercapaian  kompetensi  baik  individual siswa maupun klasikal.
2.  Berorientasi  pada  hasil  belajar (Learning  Out  Comnes) dan keberagaman.
3.  Penyampaian  dalam  pembelajaran  menggunakan  pendekatan dan metode yang bervariasi.
4.  Penilaian  menekankan  pada  proses  dan  hasil  belajar  dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 45
Program  pengembangan  KBK  dimulai  dari  tingkat  pusat  yaitu Depdiknas  sebagai  pemengang  lembaga  pendidikan  dan  sekolah
45 Lihat: Is Joni Ishaq, Dalam Riau Pos ,  Ahad 21 September 2003, hlm. 28.
sebagai  pelaksana  pendidikan  di  daerah.  Pengembagan  KBK  tingkat pusat dan sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengembangan tingkat pusat adalah sebagai berikut: a.  Tujuan pendidikan nasional ialah segala sesuatu yang ingin di capai suatu bangsa.
b. Kompetensi  lintas  kurikulum  ialah  kurikulum  berkuasa khusus.
c.  Kompetensi  lulusan,  tamatan,  kognitif  dan  kepribadian ialah kewenangan dalam memutuskan.
d. Standar  kompetensi  mata  pelajaran  ialah  dasar  keahlian dari mata pelajaran.
e.  Kompetensi  Dasar  (KD)  ialah  dasar  dari  suatu  keahlian mata pelajaran.
f.  Materi Pokok (MP) ialah materi pelajaran yang khusus
g.  Indikator pencapaian kompetensi (IPK) ialah harapan yang ingin di capai.
2. Pengembangan tingkat sekoah adalah sebagai berikut: a.  Pengembangan  silabus  ialah  pengalaman  belajar,  alokasi waktu,  sumber  dan  alat  disesuaikan  dengan  kemampuan sekolah.
b. Penilaian  ialah  jenis    soal  ujian/tes  dan  manajemen  hasil ujian dikelola secara maksimal oleh sekolah.
Adapun  aspek-aspek  KBK  dalam  proses  pembelajaran  system KBK adalah sebagai berikut:
1.  Aspek filosofis, aspek ini mempunyai dua unsur penting yaitu: a.  Kompetensi  lulusan  artinya  sekolah  berwenang  untuk memutuskan  seseorang  siswa  lulus  atau  tidak,  naik  kelas atau tinggal kelas.
b. Standar  kompetensi  artinya  kemampuan  dasar  yang dimiliki siswa di ukur dengan kemampuan standar nasional dan  daerah.  Standar  ialah  sesuatu  yang  dipakai  sebagai contoh  atau  dasar  yang  syah,  ukuran,  takaran  dan timbangan. 46 Standar kompetensi yang terdapat pada KBK
46 Poerwadarminta, Kamus  umum  bahasa  Indonesia Cet  :12  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2002), hlm. 964.
memiliki empat kriteria yaitu; [1] Struktur keilmuan, artinya susunan  profesi  yang  ahli  di  bidang  ilmunya  masing- masing;  [2]  Perkembangan  psikologi  siswa,  artinya kemajuan jiwa siswa di ukur dengan standar kecakapan dan psikologis  siswa;  [3]  Standar  kompetensi  negara,  artinya dasar  syah  yang  di  pakai  oleh  setiap  negara  dibandingkan dengan  negara  yang  lebih  maju;  [4]  Perkembangan  dan tuntutan  masyarakat,  artinya  dalam  bidang  pendidikan disesuaikan  dengan  perkembangan  penduduk  dan kebutuhan  yang  berlaku  di  suatu  daerah  dengan memperhatikan potensi daerah.
c.  Indikator pencapaian kompetensi, artinya pencapaian hasil belajar dioptimalkan dan harus mencapai standar nasional.
d. Materi pokok, artinya penyajian materi disesuaikan dengan kurikulum  berbasis  sekolah.  Sekolah  di  beri  hak  untuk mengelola  bahan  ajar  yang  disajikan  pada  siswa  sesuai dengan visi dan misi sekolah.
e.  Pengalaman  belajar  siswa,  artinya  siswa  di  beri  kebebasan dalam  belajar  dan  guru  sifatnya  membimbing  hingga tuntas.
f.  Alokasi waktu disesuaikan dengan materi pembelajaran.
g.  Sumber bahan dan alat, artinya bahan-bahan pembelajaran di gali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan  berpedoman  pada  GBPP  yang  ditetapkan  secara nasional.
h. Fokus kepada kognitif, pisikomotor dan efektif
2.  Aspek  tujuan,  yaitu  arah,  haluan  dan  jurusan  yang  dituju. 47
Dalam  sistem  KBK  proses  pembelajaran  mempunyai  tujuan sebagai berikut:
a.  Siswa  mencapai  kompetensi  tertentu  sesuai  kompetensi yang ditetapkan.
b.  Guru  menggunakan  bahan  ajar  dengan  memanfaatkan sumber daya alam di luar dan di dalam sekolah.
47 Pusat Pembinaan Bahasa, Op.Cit., hlm. 965.
c.  Memberikan gelar akademik sesuai jenjang yang di tempuh siswa.
d. Siswa  mampu  memecahkan  masalah-masalah  lingkungan yang timbul dapa saat tertentu.
3.  Aspek proses belajar mengajar, yaitu suatu urutan pengalaman siswa  terhadap  pengarahan  guru  dalam  pembelajaran. 48
Aspek-aspek  proses  belajar  mengajar  pada  sistem  KBK  ini adalah sebagai breikut:
a.  Aspek siswa yaitu belajar bersifat individual dan klasikal.
b. Aspek  tenaga  pengajar  yaitu  guru  sebagai  fasilitator  dan siswa sebagai subjek pendidikan.
c.  Aspek  proses  belajar  yaitu  pembelajaran  dilakukan  di dalam dan di luar sekolah disesuaikan dengan kompetensi sekolah.
d. Aspek  penilaian  yaitu  cara  penilaian  ditentukan berdasarkan  standar  yang  diberlakukan  di  masing-masing sekolah dengan berpedoman standar nasional dan daerah.
4.   Alokasi  waktu,  yaitu  suatu  kesatuan  yang  digunakan  dalam bentuk  jumlah  jam  dalam  tempoh  yang  ditentukan.  Alokasi waktu  di  sini  dimaksudkan  untuk  menentukan  suatu kemampuan  dasar  tertentu  diperhitungkan  berdasarkan analisis  dan  pengalaman  penggunaan  jam  belajar  dalam mencapai suatu kemampuan dasar di kelas.
5.  Sumber bahan, yaitu keadaan yang dapat digunakan manusia untuk  memenuhi  keperluan  hidupnya.  Bahan  ialah  segala sesuatu  yang  dapat  di  pakai  untuk  tujuan  tertentu  seperti pedoman  atau  pegangan  untuk  mengajar.  Adapun  sumber bahan  berupa  buku  teks,  buku  kurikulum,  jurnal,  hasil penelitian, terbitan berkala, dokumen negara, peralatan utama penunjang  pembelajaran,  media  cetak,  hasil  penelitian perpustakaan,  lingkungan  sekitar,  nara    sumber  dan  karya wisata.
48 Ibid., hlm. 615.
6.  Pengembangan  silabus,  yaitu  urutan  materi  pelajaran  yang ditentukan  untuk  tiap-tiap  jenjang  kelas  dalam  sebuah lembaga  pendidikan.  Pada  sistem  CBSA  silabus  merupakan program satuan pelajaran dan analisis materi pelajaran. Silabus pada sistem KBK memuat hal-hal pokok sebagai berikut: a.  Identitas  mata  pelajaran  yaitu  memuat  nama  mata pelajaran, kelas, semester dan satuan waktu.
b. Media  yang  digunakan  untuk  pembelajaran  yaitu  media pengajaran  dalam  bentuk  alat  praga,  media  cetak  dan elektronik.
c.  Strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dengan materi  dari sumber pokok untuk menguasai kompetensi dasar.
7.  Materi  pokok,  yaitu  materi  yang  harus  dipelajari  oleh  siswa ialah materi yang tercantum dalam GBPP. Bila perlu siswa di berikan  program  pengayaan  dan  guru  harus  menguasai  lebih dari apa yang tercantum dalam GBPP. 49
8.  Penerapan  KBK  di  Sekolah,  Sistem  KBK  baru  diterapkan efektif  pada  tahun  ajaran  2004/2005  di  sekolah  dasar  dan menengan  di  seluruh  Indonesia.  Dalam  sistem  KBK pengembangan silabus merupakan acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran.
Nilai  dalam  bahasa  Inggris value . 50 Dalam  bahasa  Latin valerel berarti  berguna,  mampu,  berdaya  dan  berlaku. 51 Penilaian  ialah pemberian nilai (biji, kadar, mutu dan harga) , yaitu serangkaian kegiatan untuk memeperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang kegiatan hasil  belajar  siswa  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 52 Penilaian mencakup  tiga aspek  yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
49 Depag, Petunjuk Pelaksanaan PBM , Op.Cit., hlm. 10.
50 John M Echols, Hassan Sadily, Op.Cit., hlm. 626.
51 Lorens  Bagus, Kamus  Filsafat ,  Cet  11,  (  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2000), hlm. 713.
52 Depag, Op.Cit., hlm. 3.
Ujian  menggunakan  berbagai  teknik  performance  test,  objektif tes  dan  penilaian  port  folio.  Penilaian  hasil  belajar  mengacu  kepada indikator  pencapaian  hasil  belajar  yang  ditetapkan  dalam  kurikulum. Setiap kemajuan hasil belajar siswa dilaporkan dalam bentuk deskriptf yang  memberikan  gambaran  hasil  belajar.  Penilaian  harus memperhatihal hal-hal sebagai berikut:
1.  Siswa  dan  wali  murid  agar  memahami  potensi  siswa  yang dimiliki.
2.  Guru menentukan tindak lanjut bagi pengembangan diri siswa dengan memperhatikan potensi dasar.
3.  Pihak  yang  berkepentingan  untuk  perbaikan  program pembelajaran dan silabus.
Penilaian  hasil  belajar  dilaksanakan  secara  konsisten  dan berkelanjutan.  Penilaian  harus  di  dukung  oleh  adanya  pemahaman perkembangan  tingkat  kemajuan  siswa  dalam  menguasai  setiap kompetensi  dasar  sebagai  kemampuan  minimal  yang  harus  di  capai oleh  semua  siswa.  Penilaian  kurikulum  dilakukan  secara  berkala  dan terus-menerus  oleh  pusat  dan  daerah.  Penilaian  dengan  dasar,  fungsi dan  tujuan  pendidikan  nasional  serta  kesesuaian  tuntutan perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 53 Ada  tiga  ulangan dalam  sistem  KBK  yaitu;  [1]    Ulangan  harian,  ulangan  dapat dilaksanakan secara harian untuk menentukan ketuntasan siswa dalam menguasai  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  sebagai  hasil  dan suatu  proses  pembelajaran.  Ulangan  harian  dilaksanakan  sehari-hari pada  akhir  suatu  kemampuan  dasar  atau  akhir  suatu  kegiatan pembelajaran  sesuai  dengan  keperluan;  [2]  Ulangan  akhir  program, ulangan  juga  dapat  diselenggarakan  pada  setiap  akhir  suatu  program belajar  seperti  akhir  semester  dan  akhir  tahun  pembelajaran  dalam rangka  pencapaian  ketuntasan  belajar  siswa;  [3]    Benchmarking  (tes unggulan),  benchmarking  merupakan  suatu  proses  dan  hasil  untuk menuju  keunggulan  yang  memuaskan.  Ukuran  keunggulan  dapat ditentukan ditingkat sekolah, daerah dan nasional.
53 Lihat  pada  citus:    www.  Kuleuven.  ac.be/ppi.Leuven/Pertemuan  Renberg  / umum.  kbk. Kurikulum  berbasis  kompetensi, Pusat  Kurikulum  Departemen  Pendidikan Naional, Kurikulum Berbasis Kompetensi kebijaksanaan umum, tanggal  25-12-2003.
Prinsip  dalam  bahasa  Inggris principle. Dalam  bahasa  Latin principium , dari dari kata primus (pertama) dan capere (mengambil) yaitu sumber  atau  asal  usul  sesuatu. 35 Pengembangan  KBK  merupakan suatu proses yang dinamik dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.  Prinsip  keseimbangan  etika,  logika,  estetika  dan  kinestika. KBK  merupakan input instrumental yang digunakan untuk menyeimbangakan pengalaman belajar yang mengembangkan  etika, estetika, logika dan kinestika. 2.  Prinsip  kesamaan  memperoleh  kesempatan.  Setiap  orang berhak  menerima  pendidikan  yang  tepat  sesuai  dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. 3.  Prinsip  memperkuat  identitas  nasional.  KBK  harus menanamkan  dan  mempertahankan  kebangaan  menjadi bangsa Indonesia melalui pemahaman terhadap pertumbuhan  peradaban  bangsa  Indonesia  dan  sumbangan bangsa Indonesia terhadap peradaban dunia. 4.  Prinsip  menghadapi  abad  pengetahuan.  Globalisasi  dalam bidang  informasi,  komunikasi  dan  teknologi  menyebabkan semakin  meningkatnya  fenomena  perkembangan  ekonomi berbasis  pengetahuan  pasar  bebas,  kemampuan  bersaing, penguasaan  pengetahuan  dan  teknologi  menjadi  makin penting untuk kemajuan suatu bangsa.
5.  Prinsip  menyongsong  tantangan  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Revolusi  dalam  teknologi  informasi  dan komunikasi  merupakan  tantangan  fundamental  yang  dapat mengubah masyarakat biasa ke dalam masyarakat informasi dan  masyarakat  pengetahuan.  Teknologi  informasi  dan komunikasi  berpotensi  untuk  menyediakan  kemudahan belajar  elektronik  dan  ilmu  pengetahuan  baru  yang  tidak tertulis dalam kurikulum.
6.  Prinsip  mengembangakan  keterampilan.  Pendidikan  perlu menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan
35 Lorens Bagus. Op.Cit., hlm. 891.
keterampilan  hidup  untuk  menghadapi  tantangan  hidup yang terjadi di masyarakatnya.
7.  Prinsip  mengintegrasikan  unsur-unsur  penting  ke  dalam kurikuler.  KBK  mengintegrasikan  pengetahuan,  sikap tentang  budu  pekerti,  hak  asasi  manusia,  pariwisata, lingkungan  hidup,  kependudukan,  kehutanan,  home economics, pencegahan konsumerisme, pencegahan
HIV/AIDS, penangkalan penyalahgunaan narkoba, perdamaian,  demokrasi  dan  peningkatan  konsensus  pada nilai-nilai universal.
8.  Prinsip pendidikan alternatif. Pendidikan tidak hanya terjadi secara formal di sekolah tapi juga harus terjadi di mana saja. Hal  ini  sangat  penting  terutama  dalam  rangka  mencapai universal dan demokratisasi pendidikan.
9.  Prinsip  pembangun  pengetahuan.  KBK  berupaya  untuk memandirikan  siswa  belajar  berkolaborasi,  membantu teman, mengadakan pengamatan,  penilaian diri untuk suatu refleksi, mendorong mereka untuk membangun pengetahuannya sendiri. 10.  Prinsip pendidikan multikultur dan multi bahasa. Indonesia terdiri atas masyarakat dengan beragam budaya, bahasa dan agama. KBK harus dapat memenuhi unsur multikultur dan multi bahasa untuk seluruh bangsa Indonesia.
11.  Prinsip  penilaian  berkelanjutan  dan  komprehensif.  KBK harus  menanggapi  kebutuhan  belajar  siswa  untuk mengetahui hasil belajarnya. Hasil belajar di pandang sebagai umpan  balik  untuk  perbaikan  lebih  lanjut  terhadap  segala kekurangan dan kelebihan selama belajar dalam kurun waktu tertentu.
12.  Prinsip  pendidikan  seumur  hidup.  Pendidikan  harus berlanjut  seumur  hidup  dalam  rangka  mengembangkan kesadaran  dan  belajar  tentang  dunia  yang  berubah  dalam segala bidang.
Implikasi  berasal  dari  kata implication 54 berarti  salah  satu pernyataan  dari  pernyataan  lainnya. 55 Implikasi  dalam  penerapan sistem KBK dapat terjadi sebagai berikut:
1.  Jumlah  jam  berkurang.Dasar  penerapan  KBK  bercirikan substansi pelajaran, hingga muatan pelajaran dapat berkurang namun mendalam.
2.  Tema  sajian  terpadu.  Keterpaduan  sistem  KBK  besifat komprehensif dan berkesinambungan antara materi yang satu dengan  yang  lainnya.  Keterpaduan  ini  mendalam  dan  lebih bermakna.
3.  Penilaian  berbasis  sekolah.  Penilaian  dengan  cara  ini dimaksud untuk menyesuaikan keadaan sekolah dan keadaan siswa  yang  beragam  dari  seluruh  Indonesia.  Cara  ini  dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan standar mutu nasional.
4.  Penerapan  materi  pelajaran  berbasis  kompetensi.  Dasar kompetensi  yang  dikuasai  siswa  harus  disesuaikan  dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
5.  Pendidik berbasis kompetensi. Penerapan KBK di tuntut agar guru  terus  mengusahkan  kompetensinya  yang  merupakan suatu keharusan.
Keunggulam  sistem  KBK adalah sebagai berikut:
1.  Menekankan pada belajar esensial.
2.  Bersifat lentur. 56
3.  Guru hanya membimbing.
Kelemahan sistem KBK adalah sebagai berikut:
1.  Pendidik  mempertahankan  paradigma  lama  yang  dimilikinya sudah cukup menjalankan tugasnya.
2.  KBK  kurikulum  baru,  sulit  bagi  guru  dalam  penerapannya khusunya di desa.
54 John M Echols, Op.Cit., hlm. 313.
55 Tim penulis Rosda, Pengantar Jamaluddin Rakhmat, Kamus Filsafat, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 155.
56 Lihat:  citus  http://  www.berita  penabur.Org  /  2002.  05  /  artikel  utama  / kurikulum berbasis kompetensi. htm, kerangka dasar kurikulum berbasis kompetensi , tanggal 25-
12-2003.
3.  KBK belum diterapkan secara menyelutuh.kecuali diterapkan di lembaga pendidikan yang sudah maju.
Kurikulum  berbasis  kompetensi  ialah  sistem  pengajaran  baru muncul beralasan untuk peningkatan bidang pendidikan dengan alasan terjadinya  global  perdagangan  bebas.  Model  kurikulum  berbasis kompetensi,  haruslah  berlandaskan  hasil  analisis.  Tugas  guru disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  pemakainya.  Kebutuhan masyarakat  di  era  reformasi  dan  pasar  bebas,  khususnya  di  negara Indonesia  mengharuskan  menggunakan  kurikulum  berbasis kompetensi dalam bidang pendidikan.
Untuk  meningkatkan  kurikulum  berbasis  kompetensi,  atas kebijakan  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia,  kurikulum  1994 disempurnakan.  Sebab  dipengaruhi  dunia  luar  yang  sudah  maju  dan perdagangan  bebas,  agar  siswa  dan  guru,  dapat  bersaing  melalui pendidikan  yang  ada.  Dengan  munculnya  istilah  kurikulum  berbasis kompetensi,  ini  merupakan  hal  baru,  sehingga  penerapannya  baru  di lembaga pendidikan yang sudah maju.

## Kesimpulan
KBK sangat dipengaruhi oleh pengertian kurikulum yang di anut seseorang.  Ciri  utama  KBK  ialah  adanya  nilai  relevansi  antara komponen  kurikulum  dengan  tuntutan  kebutuhan  yang  ada  dalam dunia kerja dan kehidupan masyarakat.

## Daftar Kepustakaan
Andi Haris Prabama dan Siti Zuhriah Ari Atmi, Paradigma pengembangan Kurikulum  Pendidikan  tinggi  Tahun  2000 ,    Cet  1,  (Surabaya: Muhammad University Press, 2002).
Armida  S.  Alisjahbana, Manajemen  Otonomi  Daerah:  Implementasi Desentralisasi  dan  Perimbangan  Keuangan  Pusat-Daerah .
Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional "Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia"
diselenggarakan  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Pasundan
Bandung.  Jurusan  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan,  20 Juli 1999.
Awani Irewati, Belajar Otonomi Daerah dari Jepang, Koran Harian Jawa Pos Edisi 16  Maret  2001.
Azwir  Salam, Dalam  Potensia, Jurnal  Kependidikan  Islam,  Vol  2, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah, 2003).
Bailey,  William  J, School-Site  Management  Applied. (Lancaster-Basel:
Technomic Publishing CO.INC 1991).
Bray,  Mark, Decentralization  of  Education:  Community  Financing,
(Washington  DC:  The  World  Bank,  Directions  in Development, 1996).
Burki, (et al), Beyond the Cente: Decentralizing the State , (Washington DC:
The World Bank,  1999).
Burki,  (et  al), Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  Methodology, (Washington  D.C:  E.  Perry  and William R. Dillinger, 1999).
Dachnel Kamars, Bahan Kuliah Tekhnologi Pendidikan, Untuk mahasiswa Pendidikan  Islam  PPS  IAIN  SUSQA  Pekanbaru,  Tidak dipublikasikan.
Dekdikbud, Pedoman pengembangan  silabus , (Jakarta: Dirjen  Depdikbud,
2003).
Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang  Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun  1999  Tentang  Pemerintah  Daerah, (Jakarta:  Dewan Pewakilan Rakyat,   1999).
Edward  B.  Fieske  (editor), Decentralization  Of  Education,  Politics  And Concensus, (Washington  DC:  The  International  Bank  for Recontruction and Development, 1996).
Fakry  Gaffar, Implikasi  Desentralisasi  Pendidikan  Menyongsong  abad  21, Dalam  Jurnal  Pendidikan  Tahun  3    Oktober,  Tahun  IX, 1990.
Fasli Jalal, (ed), Pendidikan Dalam konteks Otonomi Daerah, (Yokyakarta: Adicipta,  2001).
Gabort  Halaz, The  Policy  of  shool  Autonomy  And  The  Reeeform  Of Educaional  Administration, (Tidak  dipublikasikan,  1992). Makalah  ini  dipresentasikan  pada  The  Eighth  Wordl Congress of Comparative Education.  Tanggal 8  - 14 Juli 1992 di Pregue.
http://  www.berita  penabur.Org  /  2002.  05  /  artikel  utama  /  kurikulum berbasis  kompetensi.  htm , kerangka  dasar  kurikulum  berbasis kompetensi , tanggal 25-12-2003.
http://www. kompas.com/kompas-cetak/0101/12/dikbud/tanp09.htm http://www.clgi.or.id/newsletter/edisi-01/CLGI.asp http://www.Deliveri.org/guidelines//policy/pgibi.htm http://www.Deliveri.org/guidelines//policy/pgibi.htm
http://www.depdiknas.go.id/ Jurnal/27/ manajemen berbasis sekolah.htm . http://www.kompas.com/ kompas-cetak/ 0205/17/  dikbud/foru09.htm Isjoni Ishaq, Dalam Riau Pos ,  Ahad 21 September 2003, hlm. 28.
Ki  Hajar  Dewantara. Karya  Ki  Hajar  Dewantara  Bagian  I : Pendidikan Nasional ,  (Yogyakarta:  Majelis  Persatuan  Taman  Siswa, 1946).
Lorens Bagus, Kamus Filsafat , Cet 11, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
MPR  RI, TAP  MPR, RI  Nomor  IV/1999    tentang  GBHN  Tahun 1999-2004 Bab IV Butir E; Pendidikan, 1999,  nomor 3, 4 dan 5.
Noah  Meriam, Dictionary  Of  The  English  Laguage, Secont  edition, (William Collin Publishers, Co, 1980).
Panduan  kajian  Pembangunan  Pemerintah  Daerah.  Pada  Citus;
http://www.deliveri.org/ guidelines/ policy/pg1/pg 16i.htm
Patrinos  (et  al), Decentralization  of  Education:  Demand  Side  Financing , (Washington  DC:  The  World  Bank  Directions  in Development, 1997).
Poer wadarminta, Kamus umum bahasa Indonesia Cet :12 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
Print.  M. Curriculum  Development  and  Design ,  (St.  Lionard:  Allen  & Unwim Pty, Ltd. 1993).
R.Nuriana, Format  Otonomi  Daerah  Dan  Dampaknya  Terhadap Pembangunan Serta Pertumbuhan Otonomi Daerah , dalam artikel of http://id. appsi.or.id/ Artikel / mformat .htm .
R.O    Slater, On  Centralization  And  School  Restrukturing  A  Socoilogical Perspektive ,  (London: The Falmer Press, 1993).
Ricard.M Bird, Francois Vallaucort, Viscal Decentralization In Developing Countries ,  terj,  Al  Mizal  Ulfa,  (Cambrigade  University, 2000).
Sadu  Wasistiono, Menata  Ulang  Managemen  Pemerintah  Daerah  di Indonesia , Dalam Citus http:// id.appsi.or.id/Artikel/mmenata.htm . Sayuti, Otoda  Kebijakan  Yang  Tak  Nyata ,  techno  5  dalam  Citus http://www.brawijaya.
ac.id/student
/techno/sajut,%20techno5a.htm
Sumardi  HS, Relevansi  Pendidikan  Ditinjau  Dari  Kepentingan  Nasional , Wilayah  Dan  Peserta  Didik,  dalam  jurnal Mimbar Pendidikan , Nomor. 3 Tahun IX, Oktober 1990.
TAP MPR RI No. IV/1999  tentang GBHN  tahun 1999-2004. Bab IV Butir E Pendidikan No. 3, 4 dan 5.
Tim  penulis  Rosda,  Pengantar  Jamaluddin  Rakhmat, Kamus  Filsafat, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995).
Udik Budi Wibowo, Pergeseran Pengelolaan Pendidikan Dari Sentralisasi Ke Desentralistik ,  (Jurnal  Dinamika  Pendidikan,  FIP-UNY, 2000).
Undang-Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Arkala, 2000).
Undang-undang Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, UU RI No.2 Tahun 1989  dan  Peraturan  Pelaksanaannya,  (Jakarta:  Sinar Grafika,  1991).
Winarno  Surakhmad, Mencari  Paradigma  Kurikulum  Masa  Depan, (Makalah  tdk  dipublikasikan)  disampaikan  pada  seminar Orientasi,  Kurikulum, di  Pusat  Kurikulum  Bogor,  27 Maret - 29 Maret. 2000.
www.  Kuleuven.  ac.be/ppi.Leuven/Pertemuan  Renberg  /  umum. kbk. Kurikulum  berbasis  kompetensi, Pusat  Kurikulum Departemen  Pendidikan  Naional,  Kurikulum  Berbasis Kompetensi kebijaksanaan umum, tanggal  25-12-2003.
Yus  Badudu,  M.  Zein, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Sinar Harapan, 1994).
Zakiah  Dradjad, Metodologi  Pengajaran  Agama  Islam ,  Cet  1  (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).