## ANALISIS DAMPAK BELANJA LANGSUNG TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAMBI
oleh:
*) Ali Fahmi, S.E., M.E.
*) Dosen Tetap STIE Muhahammadiyah Jambi
E-mail: alifahmi1969@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  besar  pengaruh  belanja  langsung terhadap perekonomian Provinsi Jambi dalam hal ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  kantorPemerintah  Provinsi  Jambi  dan  Kantor Statistik  Provinsi  Jambi periode  2005-2015.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Regresi Berganda.    Hasil  analisis  sacara  parsial  belanja  Barang  dan  Jasa  serta  belanja  modal berpegaruh  secara  singnifikan  terhadap  Perekonomian  Provinsi  Jambi.  Hasil  dari  penelitian secara  simultan  menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai,  Barang  dan  jasa  serta  belanja  modal berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  kinerja  keuangan  (PDRB)  Provinsi Jambi.
Kata  Kunci: Belanja  Langsung  (Belanja  Pegawai,  Barang  dan  Jasa  serta  Belanja  Modal), Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  tentu  setiap  daerah  akan  berusaha  menaikkan  pertumbuhan  ekonomi setinggi  mungkin.  Karena  dengan  terjadi  kenaikkan  pertumbuhan  ekonomi  berarti  salah  satu indicator  pembangunan  ekonomi  mengalami  kenaikan  yang  berarti  juga  terjadi  pengaruh positif  pada  pembangunan  ekonomi  sendiri.  Kenaikan  pembangunan  ekonomi  pun  akan meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.Menurut  Boediono  (1981) pertumbuhan ekonomi adalah adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan  menurut  Case  dan  Fair  (2006),  pertumbuhan  ekonomi  diartikan  peningkatan  total output suatu perekonomian.
Pembangunan  ekonomi  salah  satu  aspek  yang  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan, ketimpangan  sosial  ekonomi  melahirkan  kecemburuan  sosial  yang  pada  akhirnya  akan berakibat timbul berbagai tindak criminal.
Percepatan  pembangunan  ekonomi  merupakan  alternatif  dan  salah  satu  solusi pemecahan  masalah  tersebut  dan  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  tersebut diperlukan  pembiayaan  pembangunan  yang  bertumpu  kepada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN).
Dalam  konteks  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang merupakan  revisi  dari  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  tentang  pemerintahan  daerah, maka  pembangunan    daerah  otonomi  harus  bertumpu  pada  kekuatan  dan  kemampuan  potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.
Otonomi daerah yang hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  daerah,  baik  yang  menyangkut  sumber  daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Menurut Undang- undang  No.  32  tahun  2004  dan  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  dengan  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  diharapkan  semakin  mandiri,  mengurangi  ketergantungan  terhadap pemerintah  pusat,  baik  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  maupun  dalam  hal  pengelolaan keuangan daerah.
Pembangunan  daerah  tidak  mungkin  diwujudkan  tanpa  adanya  pembangunan  fisik berupa  sarana  dan  prasarana.  Pembangunan  fisik  tersebut  dapat  dilaksanakan  jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal.
Belanja  modal  pada  umumnya  dialokasikan  untuk  perolehan  asset  tetap  yang  dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan,  peran  proses  penganggaran  sangatlah  signifikan.  Penggunaan  pendekatan penganggaran berbasis kinerja tentunya akan semakin berpengaruh dalam penetapan tujuan dan outcome hingga akhirnya dijelaskan kedalam angka-angka pada pos belanja modal APBD.
Belanja  Daerah  atau  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  Belanja  Tidak Langsung  dan  Belanja  Langsung  telah  turut  memberikan  sumbangsih  yang  cukup  besar terhadap pembangunan Provinsi Jambi
Pemerintah  menyerahkan  sepenuhnya  berbagai  kebijakan  pembangunan  daerah termasuk dalam mengalokasikan anggaran pembangunan, dengan meningkatnya   pengeluaran pemerintah maka diharapkan   kegiatan perekonomian di daerah  semakin terpacu.
Begitu juga di Provinsi Jambi hal ini  tercermin dari meningkatnya  PDRB dari tahun ketahun.  Alokasi  belanja  pemerintah  sendiri  terbagi  menjadi  alokasi  belanja  langsung    dan alokasi belanja tidak langsung.
Alokasi belanja tidak  langsung adalah alokasi belanja  yang berkaitan dengan kegiatan atau  program yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu; Belanja Pegawai, bunga,  subsidi,  hibah,  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil  dan  bantuan  keuangan,  dan belanja tidak terduga.
Adapun Belanja   Langsung adalah; Belanja  Pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  dan Belanja modal. Meningkatnya   alokasi belanja langsung akan mendorong  penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang diperlukan masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Deskriptif  dan metode Kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.

## Model Analisis Pertama
Untuk  menghitung  dan  menganalisis  pertumbuhan  ekonomi  digunakan  digunakan rumus :
(P n -  P n-1 ) G  = X  100% P n-1 Dimana: G = Pertumbuhan tahun ke-n P n = Data Tahun ke –n
P n-1 = Data tahun awal
Untuk menghitung kontribusi digunakan rumus Sebagai berikut
BP/BBKJ/BM K  = X  100% BL Dimana: BP =   Belanja Pegawai BBJ =   Belanja Barang dan Jasa BM =   Belanja Modal BL =   Belanja Langsung
Model Analis  Kedua
Untuk  menganalisis  besar  dan  pengaruh  belanja  langsung  terhadap  PDRB  Provinsi Jambi, maka digunakan Model Regresi Berganda dengan  formula :
Y   =  β 0 +  β 1 BP  +  β 2 BBJ +  β 3 BM   + ei Dimana :
Y =  PDRB Provinsi Jambi β 0 =  Konstanta β 1-3 =   Koofisien regresi X 1 =   Belanja Pegawai X 2 =   Belanja Barang dan Jasa X 3 =   Belanja Modal ei =   Error term (Kesalahan Pengganggu)

## Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan pengujian secara statistik sebagai berikut:

## 1. Uji F
Uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen, digunakan uji F yang didapat dari rumus :
2
2 / 1 /( 1) R k F R n k
= − − −
( Gujarati , 2003 : 939)
Ket :
R 2 = koefisien determinasi N = ukuran sampel K = Banyaknya  variabel bebas
Untuk uji F, kriteri uji yang dipakai adalah : H 0 diterima bila F ≤ Fα H 0 ditolak bila  F > Fα
F α ditentukan oleh degree of freedom pembilang dan penyebut yaitu V 1 = k dan V 2 = n- k- 1. Bila H 0 diterima, maka diartikan sebagai tidak signifikannya suatu pengaruh dari variabel- variabel  independen  secara  bersama-sama  atas  suatu  variabel  dependen  dan  penolakan  H 0 menunjukan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel-variabel  independen  secara bersama-sama terhadap suatu variabel independen.

## 2. Uji t
Untuk mengetahui apakah koefesien korelasi parsial bermakna dipergunakan uji uji regresi secara parsial yaitu dengan rumus :
t α itung = sb β b − ( Gujarati , 2003 : 938)
Berdasarkan  pengujian  uji  t,  akan  diperoleh  hasil  t  hitung.  Kemudian  dibandingkan dengan t table. Keputusan yang akan diambil adalah:
o Terima Ho jika – t ( 1 – ½ α) ≤ t ≤ t ( 1 – ½ α )
o Tolak Ho jika t < – t ( 1 – ½ α α)  atau  t > t ( 1 – ½ α)
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji dua pihak pada taraf signifikansi yang digunakan 5% dan dk = n–k-1
Bila  H0  ditolak  dan  sebaliknya  H1  di  terima  artinya  bahwa  variabel  bebas  tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Perhitungan PDRB
Kondisi  pertumbuhan  ekonomi  diketahui  melalui  jumlah  kenaikan  output  dalam  jangka panjang.Jika  dalam  suatu  negara  hal  yang  bisa  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  atau kinerja  ekonomi  melalui  progres  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  maka  jika  berlaku  di suatu  daerah  yang  diperhatikan  adalah  PDRB  perkapita.  Ini  seperti  penyataan  Rachmawati (2009) Kondisi perekonomian suatu daerah tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selanjutnya Djoyohadikusumo (2004) menyatakan PDRB merupakan jumlah keseluruhan produk  yang  dihasilkan  suatu  wilayah  selama  satu  periode  dimana  jumlah  barang-barang  dan jasa  yang dihasilkan tersebut dinilai dengan uang atas harga pasar  yang sedang berjalan. Jadi pada umumnya perhitungan pendapatan regional didasarkan pada harga berlaku, inflasi belum dieleminir sehingga kenaikan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dari waktu ke  waktu  belum  tentu  kenaikan  riil.  Oleh  sebab  itu  perhitungan  pendapatan  regional  juga dihitung  berdasarkan  harga  konstan  guna  melihat  kenaikan  riil  dari  kenaikan  nilai  produksi suatu daerah.
Menurut  Anonim  (2002  )    ada  dua  pendekatan  dalam  perhitungan  yaitu  metode perhitungan  langsung  dan  tidak  langsung.  Dalam  metode  perhitunan  secara  langsung digunakan  data  daerah  sehingga  hasil  perhitungannya  memperlihatkan  produk  jasa  yang dihasilkan  di  daerah  tersebut.  Metode  ini    dapat  dilakukan  dengan  tiga  macam  pendekatan yaitu:
1.Pendekatan produksi
Dalam menggunakan metode ini dilakukan dengan mengalikan jumlah barang / jasa yang diproduksi seluruh sektor ekonomi dengan harga barang dan jasa tersebut. Nilai tambah barang dan jasa diperoleh dengan mengurangkan biaya antara dari masing-masing output sektor tersebut.
2. Pendekatan Pendapatan
Perhitungan  nilai  tambah  dari  setiap  kegiatan  ekonomi  yang  diperkirakan  dengan menjumlah  semua  balas  jasa  faktor  produksi,  seperti  upah  dan  gaji,  surplus  usaha, penyusutan  dan  pajak  tak  langsung  neto.  Metode  perhitungan  ini  banyak  dilakukan pada sektor yang produksinya berupa jasa.
3. Pendekatan pengeluaran
Pendekatan dari sisi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa yang  diproduksi  di  dalam  negeri.  Pendekatan  ini  pengeluaran  ini  digunakan  untuk menghitung PDRB menurut sudut penggunaan.
Untuk  perhitungan  PDRB  berdasarkan  harga  berlaku  dengan  metode  tidak langsung  dilakukan  dengan  perhitungan  nilai  tambah  dengan  menggunakan  data nasional,  yaitu  dengan  menggunakan  metode  alokasi.  Alokator  yang  biasa  digunakan adalah:  Nilai  Produksi  Bruto/netto,  tenaga  kerja,  penduduk,  jumlah  produksi  dan alokator  tidak  langsung.  Untuk  perhitungan  PDRB  berdasarkan  harga  konstan digunakan  untuk  melihat  pertumbuhan  riill  dari  tahun  ketahun  bagi  setiap  agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah PDRB, PDRB per kapita.

## Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi  Jambi
Produk  Domestik  Regional  Bruto    (PDRB)  masih  menjadi  salah  satu  indikator  dalam menentukan    keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah  dan  juga  dapat  digunakan  sebagai indikator    guna  melihat    tingkat    kesejahteraan  masyarakat  pada  suatu    wilayah.  PDRB  yang cenderung  meningkat  menjadi  mengindikasikan  terjadinya  peningkatan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat yang terus membaik pula, sebaliknya PDRB yang  mengalami grafik menurun  mencerminkan  terjadinya  kemunduran  pembangunan  dan  penurunan  tingkat kesejahteraan masyarakat.
Selama periode 2005-2015 PDRB Provinsi Jambi berdasarkan  harga konstan tahun 2003 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :
Tabel 1 Perkembangan  PDRB  Provinsi  Jambi  Periode  2005-2015  Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Tahun PDRB Provinsi Jambi Perkembangan (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 65.290.593 69.137.899 73.853.861 79.139.001 84.186.000 90.618.411 97.740.874 104.615.082 111.766.131 119.991.444 125.036.398 - 5,89 6,82 7,16 6,38 7,64 7,86 7,03 6,84 7,36 4.21 Rata-rata 6,72
Sumber:  Bappeda Provinsi Jambi, Tahun 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  tergambar  bahwa  selama  periode  2005-2015  PDRB  Provinsi Jambi  berdasarkan  harga  konstan  tahun  2010  menunjukkan  kecenderungan  yang  meningkat. Peningkatan  ini  juga  mencerminkan  bahwa  perekonomian  di  Provinsi  Jambi  mengalami  laju perkembangan yang positif
Dari  tabel  ini  pertumbuhan  PDRB  berdasarkan  harga  konstan      tertinggi  terjadi  pada tahun 2011, yaitu sebesar 7,86 persen. Tingginya PDRB disebabkan pemulihan ekonomi yang semakin baik, sedangakan pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 4,  persen.  Rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  ini  tidak  terlepas  dari  kondisi  2010- 2015  krisis  keuangan  internasional  yang  terjadi  dipenghujung  tahun  2015  sebagai  akibat  dari krisis keuangan sebagai akibat dari harga minyak yang mengalami koreksi penurunan. Namun secara  rata-rata  selama  periode  2005-2015        pertumbuhan  PDRB  berdasarkan  harga  konstan adalah sebesar 6,72  persen.

## Belanja Daerah
Belanja daerah menurut Brojonegoro (2003) adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada  suatu  periode  Anggaran.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  terdiri  dari  tiga komponen  utama,  yaitu  unsur  penerimaan,  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan.  Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
1. Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Kelompok  belanja  tidak langsung  dibagi  menurut  jenis  belanja  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai,  bunga, subsudi,  hibah,  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil,  bantuan  keuangan,  dan  belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung
Belanja langsung merupakan belanja  yang dianggarkan terkait secara langsung dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  khususnya  pembangunan  infrastruktur. Kelompok  belanja  langsung  dibagi  menurut  jenis  belanja  yang  terdiri  dari  belanja pegawai  yang  dimaksudkan  untuk  pengeluaran  honorarium/  upah  dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.
Menurut  Permendagri  No.  13  Tahun  2006,  “Belanja  modal  digunakan  untuk  pengeluaran yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/  pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.”
Pengeluaran  pemerintah  daerah  adalah  seluruh  belanja  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  kegiatan  pemerintah  daerah,  baik  rutin  maupun pembangunan  (Sutrisno,  2004).  Pengeluaran  pemerintah  adalah  pengeluaran  untuk menyediakan  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan,  pengeluaran  untuk  menyediakan  polisi  dan tentara,  pengeluaran  gaji  untuk  pegawai  pemerintah  dan  pengeluaran  untuk  mengembangkan infrastruktur yang dibuat untuk kepentingan masyarakat (Sukirno, 2004).

## Perkembangan Belanja Langsung Provinsi Jambi
Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh alokasi  belanja langsung. Dana alokasi belanja langsung yang memadai dapat menjamin terlaksananya program-program pembangunan dengan baik.
Tabel 2  Perkembangan Alokasi Belanja Langsung   Provinsi Jambi 2005-2015
Tahun Alokasi belanja   Langsung (Rp.000) Pertumbuhan (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 371.956.994 663.201.021 778.554.416 893.258.981 844.896.993 815.863.006 989.903.026 1.363.636.024 1.740.363.017 1.721.516.992 1.663.175.000 - 78,30 17,39 14,73 (5,41) (3,44) 21,33 37,75 27,63 (1,08) (3,39) Rata-rata 18,38
Sumber : BPS   Provinsi   Jambi, Tahun 2016
Dari  tabel  2  tergambar  bahwa  selama  kurun  waktu  2005-2015      belanja  langsung pemerintah    Provinsi   Jambi  secara absolut menunjukkan kecenderungan   yang meningkat,
belanja tertinggi di Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp.  1.740.363.000.000,  sementara  nilai  belanja  langsung  terendah    terjadi  pada  tahun    2005, yaitu  sebesar  Rp.  371.956.994.000.  Sementara  Laju  pertumbuhan  alokasi  belanja  langsung pemerintah  Provinsi  Jambi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2006,  yaitu  sebesar  78,30%  atau meningkat  hampir  dua  kali  lipat  dari  tahun  2005.  Peningkatan  ini    menunjukkan  pemerintah ini membangun sarana dan prasarana publik seperti jalan dan jembatan menjadi lebih baik dan lebih  luas,  sedangkan  rata-rata  selama    tahun  2005-2015    laju  pertumbuhan  belanja  langsung pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar 18,38%.

## a. Perkembangan  Belanja  Pegawai  dan  Kontribusinya    terhadap      Belanja  Langsung Pemerintah Provinsi Jambi
Belanja  pegawai  dalam  struktur  belanja  langsung    adalah  belanja    yang  berkaitan dengan  honor  suatu  proyek  atau    kegiatan.  Selama  periode  2005-2015  alokasi  belanja pegawai  menunjukkan  kecenderungan  yang  terus  meningkat,  sebagaimana    tergambar pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3  Perkembangan  Belanja  Pegawai  dan  Kontribusinya  Terhadap  Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2005-2015
Tahun Belanja Pegawai (Rp.000) Perkembangan (%) Kontribusi (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11.784.580 16.921.125 67.965.030 54.733.000 50.985.000 53.962.000 68.132.000 84.158.000 98.337.000 90.005.000 110.945.000 - 43,59 301,66 (19,47) (6,85) 5,84 26,26 23,52 16,85 (8,47) 23,27 3,17 2,55 8,73 6,13 6,03 6,61 6,88 6,17 5,65 5,23 7,10 Rata-rata 40,62 5,55
Sumber : BPS   Provinsi   Jambi, Tahun 2016
Berdasarkan  tabel  3  tergambar  perkembangan  alokasi  belanja  pegawai  dalam struktur  belanja langsung  pemerintah  Provinsi  Jambi  yang  menunjukkan  kecenderungan meningkat. Dimana laju pertumbuhan alokasi belanja pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 301,66 %. Tingginya laju pertumbuhan belanja pegawai menunjukkan semakin  besarnya  proyek  pembangunan  infrastruktur  publik  dan  kegiatan  program pengentasan kemiskinan, sehingga memerlukan  alokasi belanja pegawai  yang lebih besar
pula, sementara laju pertumbuhan belanja pegawai terendah terjadi pada tahun 2008, yaitu -19,47%.  Secara  rata-rata  selama  periode  2005-2015  alokasi  belanja  pegawai  dalam struktur  belanja  langsung  pemerintah  Provinsi  Jambi  mengalami  peningkatan  rata-rata sebesar 40,62%.
b. Perkembangan  Belanja  Barang  dan  Jasa    Serta  Kontribusinya  terhadap  Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jambi
Belanja  barang  dan  jasa  adalah  alokasi  belanja  yang  diperuntukkan  untuk pembelian  barang-barang  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  proyek,  seperti  belanja kendaraan  operasional,  belanja  alat-alat  teknis  dan  jasa  konsultan  proyek.  Laju pertumbuhan    belanja    barang  dan  jasa    tertinggi  terjadi  pada  tahun  2006,  yaitu  sebesar 122,31%,  sementara  laju  pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  tahun  2015,  yaitu  sebesar 18,80 %. Secara   rata-rata selama periode 2005-2015 rata-rata laju  pertumbuhan belanja barang dan jasa pada struktur  belanja  langsung pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar 25,35%.
Kontribusi  tertinggi  alokasi  belanja  barang  dan  jasa  sebesar  47,25%,  terjadi  pada tahun 2014, sementara kontribusi terendah terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 27,75%. Secara  rata-rata  selama  periode  2005-2015  kontribusi  belanja  barang  dan  jasa  terhadap belanja langsung pemerintah provinsi Jambi adalah sebesar 35,88%. Untuk jelasnya dapat dilihat Tabel 4 dibawah ini:
Tabel 4   Perkembangan Belanja Barang dan Jasa  Serta Kontribusinya Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2005-2015
Tahun Belanja Barang dan Jasa (Rp.000) Perkembangan (%) Kontribusi (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 103.227.275 229.481.162 288.147.111 278.271.000 348.231.000 296.041.000 403.020.000 596.658.000 703.123.000 813.453.000 660.557.000 - 122,31 25,56 (3,43) 25,14 (14,99) 36,14 48,05 17,84 15,69 (18,80) 27,75 34,60 37,01 31,15 41,22 36,29 40,71 43,75 40,40 47,25 42,26 Rata-rata 25,35 35,88
Sumber : BPS   Provinsi   Jambi, Tahun 2016
c. Perkembangan  Belanja  Modal    dalam  Struktur  Belanja  Langsung  Pemerintah Provinsi Jambi
Belanja  modal  dalam  struktur  belanja  langsung    adalah  belanja    yang diperuntukkan  untuk  kepentingan  langsung    proyek  dan  menunjukkan  nilai  proyek. Belanja  modal  pada  dasarnya  merupakan  pembelian  dari  seluruh  komponen  proyek misalnya  untuk proyek  pembangunan jalan adalah pembelian  aspal, kerikil, pasir, tanah, pembebasan  lahan,  upah  tenaga  kerja  di  lapangan  dan  biaya  lainnya  yang  terkait  secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Belanja  modal  memiliki  proporsi  terbesar  dalam  alokasi  belanja  langsung,  karena bersinggungan langsung dengan kegiatan suatu proyek. Selama periode 2005-2015 alokasi belanja  modal dalam struktur belanja langsung  pemerintan Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sebagaimana tergambar pada tabel 5 berikut :
Tabel 5 Perkembangan Belanja Modal dan Kontribusinya Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2005-2015 Tahun Belanja Modal Perkembangan (%) Kontribusi (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 256.945.139 416.798.690 422.441.973 560.255.000 445.681.000 465.860.000 518.751.000 682.820.000 938.903.000 818.059.000 791.487.000 - 62,21 1,35 32,62 (20,45) 4,53 11,35 31,63 37,50 (12,87) (3,25) 69,08 62,85 54,26 62,72 52,75 57,10 52,40 50,07 53,95 47,52 50,64 Rata-rata 14,46 49,48
Sumber : BPS   Provinsi   Jambi, Tahun 2016
Berdasarkan tabel 5  terlihat  bahwa alokasi belanja modal dalam struktur  belanja langsung pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan  yang  terus meningkat Laju  pertumbuhan  belanja  modal  dalam  struktur  belanja  langsung  tertinggi  terjadi  pada tahun 2006, yaitu sebesar 62,21%, sementara laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009,  yaitu  sebesar  -20,45.  Secara  rata-rata  selama  periode  2005-2015  rata-rata  laju pertumbuhan  belanja  modal  adalah  sebesar  14,46%.  Kontribusi  belanja  modal  terhadap belanja  langsung  pemerintah  Provinsi  Jambi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2005,  yaitu sebesar  69,08%,  sementara  kontribusi  terendah  terjadi  pada  tahun  2014,  yaitu  sebesar
47,52%.  Secara  rata-rata  selama  periode  2005-2015  kontribusi  belanja  modal  terhadap belanja langsung pemerintah  Provinsi Jambi  adalah sebesar 55,76%.

## Pengaruh  Belanja  Langsung  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jambi  Periode 2005-2015
Hasil pengujian  dengan program pengolahan data statistik SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 6  Nilai-nilai Koefisien Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 9.648 1.445 6.677 .000 X1 .022 .094 .071 .238 .818 X2 .284 .091 .765 3.120 .011 X3 .267 .067 .112 3.988 .001
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  Tabel 6 di atas maka dapat disusun  persamaan regresi    pengaruh  Belanja Langsung;    (X 1 =  Belanja  Pegawai,  X 2 =  Belanja  barang  dan  Jasa,  X 3 =  Belanja  Modal) terhadap PDRB Provinsi Jambi sebagai berikut :
Y   =     9,648  +  0,022 X 1 +  0,284 X 2 +  0,267 X 3 + e
Interpretasi dari persamaan regresi  diatas dapat ditafsirkan :
1.   Nilai  konstanta  sebesar    9,648.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika  Jumlah  Belanja  Pegawai, Belanja  barang  dan  jasa  sertaBelanja  Modal  tetap  atau  tidak  mengalami  perubahan, maka jumlah PDRB Provinsi Jambi sebesar nilai konstanta yaitu 9.648 (dalam ribuan).
2.   Nilai kofesien bahwa alokasi belanja pegawai (X1) sebesar 0,22. Hal ini mengandung arti  bahwa  setiap  kenaikan  alokasi  belanja  pegawai  sebesar  1  persen    maka  PDRB Provinsi Jambi akan mengalami peningkatan sebesar 0,022 persen.
3.   Nilai  kofesien  bahwa  alokasi  belanja  Barang  dan  jasa  (X2)  sebesar  0,284.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan  alokasi  belanja  Barang  dan  jasa  sebesar  1 persen  maka PDRB Provinsi Jambi akan mengalami peningkatan sebesar 0,284 persen.
4.   Nilai  kofesien  bahwa  alokasi  belanja  Modal  (X3)  sebesar  0,267.  Hal  ini  mengandung arti  bahwa  setiap  kenaikan  alokasi  belanja  Modal  sebesar  1  persen    maka  PDRB Provinsi Jambi akan mengalami peningkatan sebesar 0,276 persen.
Hasil  temuan    dimana    pengaruh  komponen  belanja  langsung      adalah  positif.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  Belanja  Langsung      memberikan  dampak  terhadap  PDRB  di  Provinsi Jambi.

## Pengujian Hipotesis
1. Uji F
Tabal 7                                              ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression .086 1 .086 75.652 .000 a Residual .010 9 .001 Total .096 10 a. Predictors: (Constant), X b. Dependent Variable: Y
Uji  F  dipergunakan  untuk  melihat  apakah  secara  bersama-sama  alokasi  belanja; pegawai,  barang  dan  jasa  serta    belanja  modal  berpengaruh  signifikan  terhadap    PDRB provinsi  Jambi.  Berdasarkan  hasil  pengujian  Tabel  7  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar 75,652, sementara dengan  tingkat keyakinan sebesar 95%,  df = n-k diperoleh nilai F tabel sebesar  4,07,  dengan  demikian  maka  nilai  F  hitung  lebih  besar  dari  nilai  F  tabel.  Artinya secara bersama-sama alokasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta alokasi belanja modal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PDRB  Provinsi  Jambi  selama  periode 2005-2105.

## 2. Uji  Signifikansi  (uji t)
Uji t dipergunakan untuk melihat apakah secara parsial  variabel belanja pegawai,  alokasi belanja barang dan jasa serta alokasi belanja modal   berpengaruh positif dan signifikan terhadap  PDRB Provinsi  Jambi.

## Tabel 8 Nilai  t hitung
Model t Hitung Sig. (Constant) 6.677 .000 X1 .238 .818 X2 3.120 .011 X3 3.988 .001
Interpretasi dari Nilai t hitung sebagai berikut:
1. Pada  variabel  belanja  pegawai  sebesar  0,238.  Nilai    t  tabel  dengan  tingkat  keyakinan sebesar 95%  diperoleh nilai sebesar 1,895. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka. Artinya secara parsial belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi.
2. Pada  variabel  belanja  Barang  dan  jasa  sebesar  3,120.  Nilai    t  tabel  dengan  tingkat keyakinan sebesar 95%  diperoleh nilai sebesar 1,895. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel.  Artinya  secara  parsial  belanja  Barang  dan  jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi.
3. Pada  variabel  belanja  Modal    sebesar  3,988.  Nilai    t  tabel  dengan  tingkat  keyakinan sebesar 95%  diperoleh nilai sebesar 1,895. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih  besar  dari  t  tabel.  Artinya  secara  parsial    belanja  Modal  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi.
Hasil uji t secara parsial  belanja barang dan jasa serta variabel belanja modal  berpengaruh signifikan terhadap PDRB provinsi Jambi, sementara  belanja pegawai   tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi.

## Koefisien Determinasi dan Korelasi
Berdasarkan hasil pengujian  sebagaimana tergambar pada lampiran 2 diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut
Tabel 9 Nilai Koefisien Determinasi dan Korelasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .945 a .894 .882 .03369
a. Predictors: (Constant), X
Dari Tabel 9 Nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,894. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa    variasi    naik  turunnya    PDRB    Provinsi    Jambi  mampu  dijelaskan  oleh  ;    belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja  modal  sebesar  89,4  persen,  sementara sisanya sebesar 10,6 persen dijelaskan  oleh variabel lainnya yang  tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,945 atau mendekati angka 1, hal ini berarti  hubungan  antara  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa    dan  belanja  modal terhadap  PDRB Provinsi Jambi adalah sangat kuat.

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
1. Secara  rata-rata  selama    tahun  2005-2015    laju  pertumbuhan  belanja  langsung pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar 18,38%, sementara  alokasi belanja pegawai mengalami peningkatan rata-rata sebesar 40,62%,  rata-rata laju  pertumbuhan belanja barang  sebesar  25,35%,    dan  rata-rata  laju  pertumbuhan  belanja  modal  adalah  sebesar 14,46%.  Sedangkan  pertumbuhan  PDRB  berdasarkan  harga  konstan    adalah  sebesar 6,72  persen.
2. Hasil  Reregresi  secara  bersama-sama  variable;    belanja  pegawai,  belanja  barang  dan jasa,  serta  belanja  modal    berpengaruh  dan  signifikat  terhadap  pertumbuhan  ekonomi provinsi  Jambi,  secara  parsial  varibel  belanja  barang  dan  jasa,  serta  belanja  modal berpengaruh  dan  signifikat  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  Jambi.  Variabel Independent dapatmenjelaskan 89,4 persen dan nilai kofesien korelasinya sangat tinggi sebesar 94,5 persen.

## Saran
1. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengeluaran pemerintah  terutama  alokasi  belanja  langsung  guna  memperluas  pembangunan fasilitas sarana dan prasarana umum di  Provinsi Jambi.
2. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  hendaknya  melakkan  alokasi    belanja  langsung secara tepat untuk meningkan efek multiflier Pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  Garis-garis Besar Haluan Negara 1999, Sinar grafika, Jakarta.
______, 2016, Perhitungan PDRB  Tahun 2010-2015, BPS Provinsi Jambi
Anoraga,  Panji 2005, Perusahaan Multinasional dan PMA, Pustaka Jaya, Jakarta
Boediono,2002, Ekonomi Makro (Seri Sinopsis), BP FE-UGM, Yokyakarta Boediono,1981, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BP FE-UGM, Yokyakarta
Dumairy, 2001, Perekonomian Indonesia, Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Djoyohadikusumo, Soemitro, 2004, Ekonomi Pembangunan, PT. Pembangunan, Jakarta.
Dornbusch dan Fisher, 2001, Ekonomi Makro, terjemahan. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
Esmara, Hendra, 2004, Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, Gramedia, Jakarta Gill, Richard, T, 20033,   Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang,  Ghalia Indonesia, Jakarta
Gujarati, Damodar,  2003, Priciple Econometrics. Terjemahan Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
Guritno Mangkusoebroto, 2002, Ekonomi Publik, BPFE- UGM, yokyakarta.
Koencoro, Mudrajad, 2000, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP YKPN, Yogyakarta
Partadirejda, 2003, Ekonomika Pembangunan, BP FE-UGM,  Yogyakarta
Sukirno, Sadono, 2002, Ekonomi Pembangunan, LP FE- UI, Jakarta
___________,  2004, Ekonomi Makro, Badan Penerbit FE UI, Jakarta
Soeparmoko, 2001, Ekonomika Pembangunan, BP FE-UGM, Yogyakarta
Singarimbun, Masri, 2000 , Metode penelitian survey, BP FE UGM, Yokyakarta.
Supranto, J, 2004,  Statistik Induktif,   BP FE-UGM, Yogyakarta
Todaro, MP, 2003, Ekonomi di Dunia Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta
Wijaya, Faried, 2001, Ekonomika Makro, BP FE UI, Jakarta
Winardi, 2000. Kamus Ekonomi, Mandar Maju, Jakarta