## KUALITAS KINERJA WIDYAISWARA
DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI SULAWESI BARAT
Nurbayani 1
Widyaiswara Ahli Muda BPSDM Provinsi Sulawesi Barat Emai; nurbayaniarman2012@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the extent of the quality of the performance of the Widyaiswara in an effort to improve the potential of Civil Servants in West Sulawesi Province. This study uses a qualitative descriptive method that collects data through observation and interviews, with analysis using the  theory  of  human  resources,  specifically  the  concept  of  evaluating  the quality of work from Panggabean. The results of the study indicate that the quality of work of the Lecturers at the National Council for Training and Education  of  the  Province  of  West  Sulawesi  must  be  improved  in  their abilities  and  positions.  These  are  because  the  lecturers  at  the  National Board of Education and Training of West Sulawesi are now only involved in training and education structurally. Only a few training and education techniques  from  the  Widyaiswara  can  be  involved.  Activities  to  develop their potential can be obtained with colloquia and workshops; call of paper; multiplying working hours, and others that increase their ability and credit amount to meet standards for promotional positions.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuann  untuk  mengetahui  sejauhmana  kualitas kinerja Widyaiswara  dalam  upaya meningkatkan  kompotensi Pegawai Negeri  Sipil  di  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi dan  wawancara,  dengan  analisis  menggunakan  teori  sumber  daya manusia,  khususnya  konsep  evaluasi  kualitas  pekerjaan  dari Panggabean.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  pekerjaan Widyaiswara untuk Pelatihan dan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat harus  ditingkatkan  dalam  kemampuan  dan  posisi  mereka.  Karena Widyaiswara  di  Dewan  Nasional  Pendidikan  dan  Pelatihan  Sulawesi Barat  kini  hanya  terlibat  dalam  pelatihan  dan  pendidikan  secara struktural.  Kegiatan  untuk  mengembangkan  potensi  mereka  dapat diperoleh  dengan  kolokium  dan  lokakarya; call  for  paper ; multiplying working  hours ,  dan  lain-lain  yang  meningkatkan  kemampuan  dan jumlah kredit mereka untuk memenuhi standar promosi.
Kata Kunci: Evaluasi Kualitas Pekerjaan, Widyaiswara, Permenpan .

## PENDAHULUAN
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000,  Widyaiswara merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat  yang  berwenang  dengan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  untuk mendidik,  mengajar,  dan/atau  melatih  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  bertugas sebagai  fasilitator,  narasumber,  moderator,  konselor  dan  penegak  disiplin. Pemberian  wewenang  ini  bertujuan  untuk    peningkatan  kompetensi  Pegawai Negeri  Sipil  yang  menerima  pendidikan  dan  pelatihan  pada  lembaga  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pemerintah.
Dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan pendidikan dan pelatihan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dilaksanakkan  BPSDM,  tidak  sekedar hanya  pengembangan  struktural  untuk  mendapatkan  jabatan  struktural  saja tetapi  lebih  mengutamakan  peningkatan  keahlian  dan  kecakapan.  Sebab,  jika hal  tersebut  yang  dipahami,  sangat  memberikan  kesan  bahwa  kegiatan BPSDM hanya sebuah formalitas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh jabatan struktural.
Selain hal tersebut fenomena yang terjadi juga dikatakan bahwa jabatan fungsional Widyaiswara dikatakan sebagai profesi pelarian dari Pegawai Negeri Sipil yang masa jabatannya akan selesai atau yang akan pensiun.
Dari  informasi  yang  berhasil  diperoleh  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi Barat,  pengembangan  kualitas  Widyaiswara  yang  dilakukan  di  BPSDM Provinsi Sulawesi Barat saat ini mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  14  Tahun  2009  tentang  jabatan  fungsional Widyaiswara dan angka kreditnya.
Melihat fenomena yang terjadi di dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya  Manusia  aparatur  atau  pelatihan  dan  pendidikan  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  tersebut,  serta  dari  informasi  yang  didapat  saat  melakukan  observasi, sangat  tepat  untuk  melakukan  penelitian  tentang  evaluasi  kualitas  kinerja Widyaiswara dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

## METODELOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif dekskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud mengeksplorasi atau menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dalam keadaan sosial. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif karena penulis bertujuan  untuk  mengungkapkan  semua  fakta-fakta  yang  terjadi  secara  lisan ataupun  tulisan  kepada  masyarakat  serta  hasil  pengamatan  dan  penelitian akan dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

## Sumber Data
Untuk mengadakan suatu penelitian agar hasil penelitian tersebut dapat dikatakan  memiliki  nilai  ilmiah,  maka  penelitian  tersebut  harus  melalui prosedur  penelitian  yang  sudah  ditentukan.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  sumber  data  primer.  Penulis  harus  dapat memperoleh  langsung sumber data yang asli, dan tidak melakukan perantara dalam mengumpulkan sumber-sumber  data  tersebut.  Sumber-sumber  data  tersebut  akan  diperoleh penulis  melalui  Kepala  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat,  Widyaiswara  yang bertugas  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  serta  Pegawai  Negeri  Sipil  yang sedang  mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi Barat.
Selain  data  primer  penulis  juga  menggunakan  data  sekunder.  Data sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  penulis  melalui  perantara  atau  dari hasil  data  yang  telah  diperoleh  oleh  orang  lain.  Data  sekuder  akan  diperoleh dari  bukti-bukti  catatan  dan  dokumen-dokumen  resmi  dari  instansi pemerintahan  terkait.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  data-data  yang  telah diperoleh  melalui  media  internet  yang  bertujuan  untuk  melengkapi  data-data yang sudah ada sebagai tambahannya.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  telah  berhasil  dikumpulkan  oleh  penulis  melalui  penelitian dilapangan  akan  dirangkum,  diolah,  dan  dianalisa  melalui  pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena- fenomena yang berkaitan dengan obyek penelitian sesuai dengan keaadan yang sebenarnya.
Prosedur analisa data akan dilaksanakan melalui beberapa tahap, tahap tersebut adalah:
1. Reduksi  data ,  merupakan  tahapan  pertama  yang  akan  dilakukan  yaitu dengan  data  yang  telah  berhasil  dikumpulkan  oleh  penulis  akan kemudian  dicari  tema  dan  polanya,  kemudian  akan  ditonjolkan  hal-hal yang penting dan selanjutnya akan disusun secara sistematis.
2. Display  atau  penyajian  data ,  Penulis  akan  membuat  diskripsi  dari  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  sehingga  gambaran  secara  keseluruhan dapat terlihat.
3. Mengambil  kesimpulan  dan  verifikasi, merupakan  upaya  untuk  mencari arti,  makna,  penjelasan  yang  dilakukan  terhadap  data  yang  telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

## Profil BPSDM Provinsi Sulawesi Barat
Sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  tentang  Rincian  Tugas  Pokok  dan Fungsi  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagai unsur  pendukung  tugas  kepala  daerah  dalam  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan  aparatur. BPSDM Provinsi Sulawesi Barat beralamat di H. ABD. Malik Pattana Endeng, Mamuju, Sulawesi barat.
Menurut tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil lulusan S3 sebanyak 1 orang,  S2  sebanyak  13  orang,  lulusan  S1  sebanyak  22  orang,  D3  sebanyak  3 orang,  SLTA  sebanyak  5  orang  dan  lulusan  SLTP  sebanyak  2  orang.  PNS Menurut  Golongan  sebagai  berikut  Gol.IV/b  sebanyak  4  orang,  Gol.IV/a sebanyak  4  orang,  Gol.III/d  sebanyak  5  orang,  Gol.III/c  sebanyak  3  orang, Gol.III/b sebanyak 12 orang, Gol. III/a sebanyak 8 orang, Gol.II/d sebanyak 3 0rang,  Gol.II/b  sebanyak  4  orang.  Gol.II/a  sebanyak  1  orang  dan  Gol.I/c sebanyak 2 orang. PNS Menurut Eselon: sebagai berikut Eselon II sebanyak 1 orang,  Eselon  III  sebanyak  4  orang  dan  Eselon  IV  sebanyak  7  orang,  Total jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural 12.
Visi  dan  Misi  BPSDM  mengacu  pada  Visi  dan  Misi  Provinsi  Sulawesi Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi  Sulawesi  barat.  Adapun  misi  Pembangunan  Provinsi  Sulawesi  Barat salah  satunya  yang  terkait  dengan  BPSDM  adalah  yaitu:  “membangun  tata kelola  pemerintah  yang  baik,  melalui  upaya  pengembangan  dan  penataan sumber  daya  aparatur  pemerintah  dan  yang  dapat  dievaluasi  secara  berkala terhadap  tingkat  profesionalisme  aparat  sesuai  tupoksi  jabatan,  dengan senantiasa  mengembangkan  dan  menyempurnakan  penatalaksanaan  baik sistem,  prosedur  maupun  tata  kerja,  pengembangan  sarana  dan  prasarana kerja,  serta  senantiasa  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  aparatur sehingga  mampu  menerjemahkan  dan  mewujudkan  kebijakan  pembangunan daerah  secara  akurat  dan  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat.” Strategi  yang  diambil  dalam  bidang  Pemerintahan  yaitu:  meningkatkan efesiensi,  efektifitas  dan  produktivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah Provinsi Sulawesi Barat.

## Kelompok  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi
Barat
Kelompok  jabatan  Widyaiswara  atau  yang  biasa  disebut  dengan  WI  di BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  saat  ini  berjumlah  6  orang  yang  terdiri  dari satu orang Widyaiswara Utama, dua orang Widyaiswara Madya dan tiga orang Widyaiswara  Muda.  Untuk  memperoleh  kenaikan  jabatan,  jabatan  fungsional
Widyaiswara  diwajibkan  untuk  terus  menambah  jumlah  angka  kreditnya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam PERMENPAN No. 14 tahun 2009.
Widyaiswara  yang  terdapat  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  ini biasanya  lebih  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  terhadap  BPSDM Struktural seperti BPSDM Kepemimpinan dan BPSDM Prajabatan. Demikian pula  untuk  BPSDM  Fungsional  dan  Teknis,  beberapa  widyaiswara  memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga pengajar di bidangnya.

## Analisis
Melakukan  evaluasi  kualitas  kinerja  dalam  Menurut  Panggabean  (2002) bertujuan  untuk  memahami  prestasi  kerja  seseorang.  Dalam  prosesnya diperlukan  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan  yaitu  identifikasi,  observasi, pengukuran dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Oleh  karena  itu  kegiatan  identifikasi,  observasi  dan  pengukuran  kegiatan evaluasi dilakukan dengan mencari unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal 6 dan  8  pada  PERMENPAN  No.  14  Tahun  2009  tentang  jabatan  fungsional Widyaiswara dan angka kreditnya.
1. Identifikasi
Identifikasi  merupakan  tahapan  awal  yang  harus  dilakukan  dalam  hal menentukan  unsur-unsur  yang  akan  diamati.  Kegiatan  identifikasi  diawali dengan melakukan analisis terhadap kewajiban dari Widyaiswara. Dalam pasal 6 dan 8 unsur-unsur kegiatan Widyaiswara yang dinilai. Pertama dalam pasal 6 tersebut menjelaskan tentang unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara yang dinilai  seperti  unsur  pendidikan,  unsur  pengembangan  pelaksanaan  BPSDM, unsur pengembangan profesi, usur penunjang.
Kemudian  dalam  pasal  8  lebih  menjelaskan  kewajiban  kegiatan  dari Widyaiswara  yang  dibedakan  atas  jenjang  jabatan  Widyaiswara.  Dari  hasil identifikasi  diatas  dapat  diambil  beberapa  unsur  yang  akan  dinilai  terkait kualitas  kinerja  dari  Widyaiswara  dalam  upaya  peningkatan  kompetensi Pegawai  Negeri  Sipil.  Adapun  unsur-unsur  yang  dinilai  tersebut  adalah kompetensi,  kedisiplinan,  Pendidikan  formal  dan  non-formal,  kecakapan, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman mengajar
2. Observasi
Tahapan kedua merupakan tahapan observasi dimana setelah melakukan identifikasi  terhadap  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan,  peneliti  melakukan pengamatan secara langsung terhadap kualitas dari kinerja Widyaiswara dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Tersebut. Pengamatan ini terlebih dahulu dilakukan dengan mengamati hasil rekapitulasi evalusi tenaga
pengajar yang dinilai oleh para peserta  BPSDM setelah akhir kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Dalam  BPSDM  Pim  tingkat  IV  Tahun  2017  tersebut  total  rata-rata rekapitulasi  evaluasi  tenaga  pengajar  adalah  70,80,  serta  pada  BPSDM  Pim Tingkat IV tahun 2018 memperoleh rata-rata evaluasi tenaga pengajar dengan nilai  80,24.  Hasil  tersebut  menunjukan  bahwa  tenaga  pengajar  mengalami peningkatan  kinerja  yang  cukup  baik  setiap  tahunnya.  Namun  kegiatan evaluasi  dengan  rekapitulasi  tenaga  pengajar  ini  dirasakan  oleh  Widyaiswara dalam prakteknya masih dianggap kurang optimal karena penilaiannya masih substantif dan tidak sepenuhnya mewakili bagaimana kinerja dari Widyaiswara itu sendiri.
Observasi  yang  selanjutnya  adalah  dengan  melakukan  pengamatan terhadap jumlah angka kredit yang dimiliki Widyaiswara di  BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah angka kredit yang dimiliki dapat dijadikan tolak ukur kualitas kinerja dari Widyaiswara. Adapun jumlah angka kredit yang dimiliki oleh  Widyaiswara  yang  bertugas  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  adalah Widyaiswara Utama. Widyaiswara harus berperan lebih aktif lagi dalam upaya peningkatan  jumlah  angka  kredit  yang  dapat  menentukan  jenjang  jabatan demi peningkatan kualitas dari kinerja Widyaiswara itu sendiri.
3. Pengukuran
Tahapan  ketiga  adalah  penilaian  prestasi,  menurut  Panngabean  (2002) adalah pengukuran yang meliputi kompetensi, kedisiplinan, pendidikan formal dan  non-formal,  kecakapan,  integritas,  kepemimpinan,  pengalaman  mengajar. Setelah  dilakukannya  identifikasi  untuk  menentukan  unsur-unsur  penilaian sesuai  dengan  PERMENPAN  No.  14  tahun  2009  serta  observasi  terhadap kualitas  kinerja  Widyaiswara  secara  cermat  kini  saatnya  melakukan pengukuran  dengan  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan.  Pengukuran  dengan unsur-unsur tersebut sudah dijelaskan dalam hasil wawancara dengan beberapa Widyaiswara  dan  beberapa  peserta  BPSDM  yang  pernah  menjalani  kegiatan BPSDM di Provinsi Sulawesi Barat.
3.1. Kompetensi
Pengukuran  kompetensi  Widyaiswara  diukur  melalui  kemampuan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai  pribadi, dan kemampuan  untuk  membangun  pengetahuan  dan  keterampilan  yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan Widyaiswara. Hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui  kegiatan-kegiatan  yang  diikuti  dari Widyaiswara  dalam  meningkatkan  kompetensi  yang  diikuti,  semakin Widyaiswara  itu  aktif  dalam  setiap  kegiatan  semakin  baik  pula  kompetensi yang dimiliki.
Volume 3, Nomor 1, Mei 2018 | 7
Setiap  tahunnya  Widyaiswara  jarang  mengikuti  kegiatan  seminar- seminar,  oleh  sebab  itu  keaktifan  yang  dimiliki  Widyaiswara  di  BPSDM Provinsi  Sulawesi  Barat  masih  dinilai  kurang.  Widyaiswara  harus  lebih  aktif lagi  dalam  mencari  informasi  terkait  seminar-seminar  dan  pelatihan  diluar lingkungan  BPSDM  yang  dapat  berpengaruh  pada  kompetensi  yang  dimiliki. Kemudian  terkait  dengan  pembuatan  karya  tulis  Widyaiswara  harus  aktif dalam penulisan karya tulis tidak hanya dimuat di dalam jurnal Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulawesi Barat yang terbit disetiap tahunnya, tetapi dimuat di  beberapa  surat  kabar  yang  ada  di  Daerah  Sulawesi  Barat.  Terkait  tentang kompetensi,  Widyaiswara  juga  perlu  lebih  mengembangkan  kompetensinya  di bidang  BPSDM  Teknis  dan  Fungsional.  Hal  tersebut  dikarenakan  saat  ini Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  lebih  terlibat  penuh  dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3.2. Kedisiplinan
Kedisiplinan  juga  dapat  diartikan  sebagai mematuhi  dan  melaksanakan segala peraturan yang telah ditentukan. Kedisiplinan dapat dilakukan dengan latihan  antara  lain  dengan  bekerja  menghargai  waktu  dan  berprilaku  sopan. Kedisiplinan  sangat  terkait  dengan  kehadiran  Widyaiswara  dalam melaksanakan  tatap  muka  didepan  kelas.  Dalam  hasil  wawancara  dikatakan Widyaiswara harus tetap hadir setiap jam kerja dan tidak hanya hadir saat jam tugas  mengajar  saja.  Kemudian  terkait  dengan  disiplin  waktu  dan  kesopanan dalam  berpakaian  dikatakan  oleh  peserta  diklat  BPSDM  bahwa  para Widyaiswara  di  lingkup  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  harus  membanahi diri dalam masalah terkait hal tersebut.
3.3. Pendidikan Formal dan Non-Formal
Seluruh Widyaiswara yang terdapat di BPSDM Provinsi Sulawesi Barat ini  hampir  seluruhnya  memiliki  pendidikan  terakhir  strata  2  yang  berkaitan dengan  spesialisasinya  masing-  masing  dalam  memberikan  materi  diklat  di depan  kelas.  Dan  ada  Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang sementara  mempersiapkan  diri  untuk  penyelesaian  Pendidikan  strata  3,  hal tersebut akan lebih baik dalam menjalankan kegiatan kediklatan.
Sedangkan  untuk  pendidikan  non-formal  yang  dimaksud  disini  adalah pendidikan yang telah ditempuh oleh Widyasiwara dalam upaya meningkatkan kualitas  dari  kinerja  Widyaiswara  itu  sendiri.  Sebelum  seorang  Widyaiswara berhak  melakukan  tugas  dan  kewajibanya  seluruh  Widyaiswara  harus menjalani pendidikan yang wajib diikuti. Seluruh Widyaiswara telah mengikuti diklat  yang  wajib  dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kinerja dan  menambah  angka  kredit  dari  Widyaiswara  itu  sendiri.  Adapun  diklat tersebut  adalah  diklat  calon  Widyaiswara,  diklat  kewidyaiswaraan  dan berbagai jenis diklat TOT, diklat TOF dan diklat Pengembangan lainnya.

## 3.4. Kecakapan
Kecakapan  adalah  kemampuan  dari  Widyaiswara  dalam  menjalankan tugasnya untuk mendidik dan melatih peserta diklat. Kecakapan dapat dilihat juga  dari  bagaimanakah  cara  mengajar  dan  pembawaan  dari  setiap Widyaiswara di depan kelas. Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa setiap membawakan  materi  di  depan  kelas  setiap  Widyaiswara  wajib  menggunakan alat bantu atau fasilitas seperti laptop dan LCD serta harus memberikan materi dari materi diklat yang diajarkan apabila ada peserta yang memintanya.
Dalam  penggunaan  bahasa  pengantar  dan penyusunan  modul  diketahui bahwa  Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  lebih  menggunakan bahasa  Indonesia  namun  tak  jarang  menggunakan  Bahasa  Inggris  dalam kegiatan kediklatan.
3.5. Integritas
Integritas  merupakan  sikap  yang  penting  dimiliki  oleh  setiap  sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam penelitian ini  setiap  Widyaiswara  wajib  tunduk  dan  mentaati  segala  peraturan  yang berlaku,  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya.Widyaiswara  yang bertugas  di  lingkup  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  berpedoman  dengan PERMENPAN  No.14  Tahun  2009  dan  belum  menggunakan  PERMENPAN No.22  tahun  2014  yang  dirasakan  masih  belum  sempurna.  Widyaiswara  juga wajib  melaksanakan  setiap  unsur-unsur  yang  dinilai  angka  kreditnya  yang terdapat  di  pasal  6  dan  8  PERMENPAN  No.  14  tahun  2009.  Unsur-unsur tersebut  wajib  dilaksanakan  tidak  hanya  untuk  memenuhi  angka  kredit  demi kenaikan  jabatan  saja,  tetapi  unsur  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar dalam peningkatan kualitas dari Widyaiswara itu sendiri.

## 3.6. Kepemimpinan
Kepemimpinan  adalah  sikap  mempengaruhi  atau  memberi  contoh kepada  orang  lain  dalam  kegiatan  kediklatan  Widyaiswara  wajib  memberi contoh yang baik kepada para peserta diklat. Dalam kaitannya dengan Diklat Teknis  dan  Diklat  Fungsional,  Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi Barat  masih  belum  mampu  memberikan  contoh  yang  baik  terhadap  hal tersebut. Hal ini dikarenakan Widyasiwara di BPSDM Provinsi Sulawesi Barat masih  kurang  memiliki  kompetensi  dalam  hal  tersebut,  oleh  sebab  itu  dalam diklat  teknis  dan  Fungsional  masih  dibantu  oleh  para  pengajar  lain  yang memiliki kemampuan dibidangnya.
Kepemimpinan juga dinilai dari kerjasama antar Widyaiswara, ketegasan yang  dimiliki  oleh  setiap  Widyaiswara  dan  kemampuan  Widyaiswara  dalam memberikan  motivasi  kepada  peserta  diklat.  Dalam  hal  kerjasama Widyaiswara  dinilai  mampu  bekerjasama  dalam  melakukan  tugasnya.
Kemudian  dalam  hal  ketegasan,  Widyaiswara  di  BPSDM  Povinsi  Sulawesi Barat cukup dalam melaksanakan tugasnya namun dalam memberikan sanksi kepada  peserta  yang  melanggar  hal  tersebut  bukanlah  kewenangan  dari Widyaiswara  melainkan  kewenangan  dari  panitia  penyelenggara.  Kemudian yang  terakhir  dalam  hal  memberikan  motivasi  terhadap  peserta  diklat  hal tersebut dirasakan normal-normal saja bagi para peserta diklat.

## 3.7. Pengalaman Mengajar
Pengalaman  mengajar  dari  seorang  Widyaiswara  tentu  akan  sangat membawa  pengaruh  yang  besar  bagi  cara  menyampaikan  materi  dari Widyaiswara  tersebut.  Widyaiswara  yang  bertugas  di  BPSDM  Provinsi Sulawesi Barat rata-rata memiliki pengalaman mengajar sebagai Widyaiswara kurang  lebih  10  tahun.  Hal  tersebut  tentu  memberikan  dampak  positif  bagi pengembangan  strategi-strategi  Widyaiswara  dalam  memberikan  materi kediklatan.

## 3.8. Pengembangan
Tahap  terakhir  merupakan  tahap  pengembangan  yang  dimana  pada tahap  ini  peneliti  akan  memberikan  sebuah  masukan  terhadap  hal-hal  yang masih  dirasa  kurang  optimal.  Dari  hasil  yang  diperoleh  dilapangan  perlu adanya pengembangan lagi terhadap kegiatan evaluasi Widyaiswara yang telah dilakukan.  Hal  tersebut  dirasakan  karena  evaluasi  yang  dilakukan  dengan dibagikannya  kuisioner  kepada  para  peserta  masih  kurang  optimal  bagi  para Widyaiswara  itu  sendiri.  Perlu  dilakukan  sebuah  pengembangan  terhadap metode penelitian dan variable penilaian tersebut.
Masih  kurangnya  jumlah  Widyaiswara  yang  memiliki  jenjang  jabatan Widyaiswara Utama juga merupakan salah satu hal yang perlu dikembangkan lagi bagi BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan mengingat kegiatan kediklatan di BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
Oleh karena itu Widyaiswara perlu lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan  yang  dapat  menambah  angka  kredit  sebagai  syarat  utama untuk  meningkatkan  jenjang  jabatan.  Kegiatan-kegiatan  yang  perlu ditingkatkan oleh seluruh Widyaiswara adalah dengan berperan lebih aktif lagi dalam  partisipasinya  mengikuti  kegiatan-kegiatan  seperti  seminar  dan pelatihan. Kegiatan tersebut selain dapat menambah angka kredit juga dapat meningkatkan kompetensi dari Widyaiswara itu sendiri. Selain kegiatan diatas Widyaiswara juga harus berperan aktif dalam hal pembuatan karya tulis.
Saat  ini  Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  belum sepenuhnya  terlibat  dalam  Diklat  Struktural  saja.  Hal  tersebut  juga  harus dikembangkan dengan meningkatkan kompetensi dan pengalaman-pengalaman dilapangan  terhadap  Diklat  Teknis  dan  Fungsional.  Karena  dengan
kemampuan  Widyaiswara  yang mampu  menguasi  semua  jenis  Diklat tersebut tentu  hal  tersebut  dapat  menjadi  tolak  ukur  bahwa  kualitas  kinerja Widyaiswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Barat sangat baik.
Terkait  dengan  pendidikan  terakhir  yang  dimiliki  oleh  mayoritas Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang  memiliki  pendidikan terakhir  Strata  2  perlu  dikembangkan  lagi  agar  Widyaiswar  di  BPSDM Provinsi  Sulawesi  Barat  memilki  pendidikan  terakhir  Strata  3.  Hal  tersebut dikarenakan kebanyakan dari para peserta Diklat saat ini memiliki pendidikan terakhir  Strata  2  juga,  oleh  karena  itu  sebagai  seorang  Widyaiswara  yang memiliki  kewajiban  untuk  mendidik,  mengajar  dan  melatih  para  Pegawai Negeri  Sipil  harus  memiliki  keilmuan  dan  kemampuan  yang  lebih.  Tentunya hal  tersebut  juga  harus  dibarengi  dengan  dukungan  dan  perhatian  yang  lebih dari pemerintah juga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  penjelasan  tentang  Kualitas  Kinerja  Widyaiswara dalam  Upaya  Peningkatan  Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  atas,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa;
1. Kualitas  kerja  Widyaiswara  di  BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Barat  masih perlu  ditingkatkan  dalam  hal  kompetensi,  dan  jenjang  jabatan  dari Widyaiswara  itu  sendiri.  Serta  perlu  lebih  ditingkatkan  lagi  terkait dengan  pendidikan  terakhir  yang  dimiliki  oleh  Widyaiswara  dan kompetensi Widyaiswara dalam diklat Teknis dan Fungsional. Kegiatan Diklat  sudah  sangat  baik  dan  menunjukan  peningkatan  di  setiap tahunnya, namun menurut Widyaiswara sendiri hal tersebut masih perlu dikembangkan karena penilaiannya masih terlalu subjektif dan tidak ada kelanjutannya  yang  jelas.  Jumlah  angka kredit  yang  dikumpulkan  oleh setiap  Widyaiswara  sudah  baik,  namun  masih  perlu  ditingkatkan  lagi dengan keaktifan dari setiap Widyaiswara agar dapat menambah angka kredit dan menambah jumlah Widyaiswara Utama dan Madya.
2. Hambatan  dan  tantangan  yang  dialami  adalah pertama, terkadang peserta  masih  belum  siap  mengikuti  kegiatan  kediklatan  yang dikarenakan peserta tersebut masih merasa sebagai seorang pejabat. Oleh sebab itu kegiatan kediklatan pun akan dianggap hanya sebagai kegiatan yang  bersifat  formalitas. Kedua ,  jumlah  Widyaiswara  masih  kurang memadai,  dan  Widyaiswara  masih  terlibat  di  Diklat  Struktural  saja. Ketiga ,  dalam  pengembangan  kompetensi  dan  kesejahteraan  dari Widyaiswara masih kurang perhatian dari pemerintah.

## SARAN SARAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah diperoleh dalam penelitian ini adapun beberapa saran yang diajukan oleh peneliti adalah;
1. Pengembangan  kualitas  kinerja  Widyaiswara  dalam  peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil perlu difokuskan pada kompetensi dari Widyasiwara sendiri. Widyaiswara harus berperan lebih aktif lagi dalam upaya peningkatan kompetensi itu baik dengan lebih aktif lagi mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan, memperdalam pengalaman dan keilmuan  di  bidang  Diklat  Teknis  dan  Fungsional  serta  meningkatkan pendidikan ke Strata 3. Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan terkait  dengan  penambahan  angka  kredit  dan  upaya  peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
2. Para  peserta  Diklat  hendaknya  lebih  bersikap professional dalam menjalankan  kegiatan  kediklatan  serta  sistem reward dan punishment dalam  kegiatan  kediklatan  harus  lebih  dipertegas  agar  para  peserta Diklat  lebih  siap  dalam  menjalankan  tugasnya  nanti.  Kemudian  para Widyaiswara harus memperdalam keilmuannya di bidang Diklat Teknis dan  Fungsional  dengan  cara  melakukan  pembelajaran  praktek  lebih dalam  agar  mampu  memberikan  contoh  dan  pengetahuan  yang  baik kepada  para  peserta  Diklat.  Selanjutnya  adalah  kepada  pemerintah hendaknya  Widyaiswara  harus  lebih  diperhatikan  lagi  terhadap pengembangan  kompetensi  dan  kesejahteraan,  mengingat  peran Widyaiswara  sebagai  ujung  tombak  pada  kegiatan  kediklatan  dalam upayanya meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku:
Daryanto dan Bintoro, dkk. 2014. Manajemen Diklat. Yogyakarta: Gava Media.
Daryanto, HM. Evaluasi Pendidikan , Jakarta: PT. Rineka Cipta Husnan H.S. 1990. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE
Irianto,  Jausuf.  2001. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Surabaya:  Insan Cendekia
Moleong,  Lexy.J.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif:  Edisi  Revisi .  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
P. Siagian, Sondang. 2012 . Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara
Panggabean.  2002 .  Manajemen  Sumber  Daya Manusia .  Jakarta:  Ghalia Indonesia
Parsons,  Wayne.  2005. Public  Policy:  Pengantar  Teori  &  Praktik  Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana
Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D . Bandung
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
Thoha,  Miftah.  2005. Manajemen  Kepegawaian Sipil  di  Indonesia. Jakarta:
Kencana
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
Dokumen / Perundang-Undangan / Jurnal :
Rencana  Strategis  (Renstra)  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Sulawesi Barat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan
Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  Tentang      Pendidikan      dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  (PERMENPAN)
Nomor  14  Tahun  2009  tentang  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara  dan Angka Kreditnya.
Peraturan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  (PERKALAN)  Nomor  1 tahun  2006  tentang  Petunjuk  Teknis  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara dan Angka Kreditnya
Anonim.  2013. Jurnal  Peran  Diklat  Dalam  Peningkatan  Kualitas  SDM  di Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah (Online)  Tersedia: http://download.portalgaruda.org/article. php?article=72952&val=4925