## DAMPAK PEMBERLAKUAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA TERHADAP INVESTASI NEGARA INVESTOR ASING
Rufinus Hotmaulana Hutauruk ∗ , Agus Cik ∗∗
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
Each State Party has a avoidance method of double taxation, but in this case Tax Treaty  in  the Developed Country, especially in the case of the imposition of dividends  for  foreign investment companies of developed countries operating in Indonesia, it is needed to be reviewed since the imposition of tax for the dividend income received a discount of 50% of the prevailing normal rate of 20%. There is a potential tax loss of 10% in this case, and on the other hand the utilization of this tax incentive for Indonesian companies in the Developed  Country is not significant. This study is a juridical law research.  Based on the results of the research,  it was found that the implementation of deduction of dividend is not very influential on investor attractiveness due to the main cause of attracting investment in a country not because of tax incentives but low production costs and state security and ease of licensing. It has not yet fully achieved the objectives of the P3B or more known as the Tax Treaty, because the purpose of the Tax Treaty in addition to the avoidance of double taxation is also the attraction of foreign investors entering the country, and of course the imposition of tax treaty gives negative impact against the receipt of domestic tax.
Keywords: Tax Treaty, Impact, Dividend, Tax.

## Abstrak
Setiap Negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, akan tetapi dalam hal ini perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Maju terutama dalam hal pengenaan dividen kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Negara Maju yang beroperasi di Indonesia perlu ditinjau kembali dimana pengenaan atas pajak penghasilan dividen tersebut mendapatkan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku normal yakni 20%. Terdapat potensi kerugian pajak sebesar 10% dalam hal ini, dan di lain pihak pemanfaatan atas tax incentive ini bagi perusahaan Indonesia di Negara Maju tidaklah signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di Kota Batam apakah telah mencapai tujuan yang sebenarnya dan menemukan pemberlakuan tax treaty yang telah mengurangi pendapatan Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Berdasarkan hasil penelitian,
∗ Alamat korespondensi : rhh_lawoffice@yahoo.co.id ∗∗ Alamat korespondensi : aguscik001@gmail.com
Secara garis besar menurut sebagian pelaku usaha yang sudah diwawancarai pemberlakuan pemotongan terhadap dividen tidak terlalu berpengaruh terhadap daya tarik investor dikarenakan penyebab utama dari menariknya investasi di suatu Negara bukan dikarenakan insentif Pajak melainkan rendahnya biaya operasional produksi dan keamanan Negara serta kemudahan dalam perizinan.dan belum seutuhnya tercapai tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau lebih di kenal dengan nama Tax Treaty , dikarenakan tujuan dari Tax Treaty selain untuk penghindaraan pajak berganda juga menjadi daya tarik investor asing masuk kedalam negeri, dan tentunya pemberlakuan P3B memberikan dampak negatif terhadap penerimaan Pajak dalam negeri. Kata Kunci: P3B, Dampak, Dividen, Pajak.

## A. Latar Belakang
Setiap Negara biasanya mempunyai Undang –  undang perpajakan sendiri yang fungsinya antara lain adalah budgetary , yaitu menghimpun penerimaan Negara dari masyarakat sebagai dana pembiayaan fungsi pembangunan. Sistem atau prinsip perpajakan yang dianut oleh suatu Negara akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain oleh falsafah bangsa yang bersangkutan dan kebijakan – kebijakan tertentu yang berhubungan dengan pemberian dorongan investasi. 1 Dengan semakin bertambah luas dan majunya hubungan ekonomi internasional maka dirasakan perlunya diadakan suatu rekonsiliasi juridiksi pajak dari Negara –  Negara yang bersangkutan. Dengan adanya rekonsiliasi ini, hak pemajakan masing – masing Negara yang terlibat diatur secara tegas, sehingga kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda semakin kecil. Rekonsiliasi dari dua juridiksi pajak yang berbeda ini biasanya disebut persetujuan penghindaraan pajak berganda ( tax treaty atau tax convention ). 2
Setiap Negara mempunyai Undang – undang perpajakan yang berbeda dalam hal menentukan hak pemajakan internasionalnya. Artinya setiap Negara secara unilateral menentukan sendiri jurisdiksi perpajakan internasionalnya, baik menyangkut objek pajak maupun subjeknya. Hal ini memungkinkan terjadinya pengenaan pajak berganda bila dua jurisdiksi pajak berinteraksi sebagai akibat terjadinya transaksi antara dua Negara tersebut. Setiap Negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, namun demikian hal ini tidak menjamin bahwa pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan sepenuhnya. 3
Dalam dunia perpajakan internasional ada dua model persetujuan penghindaraan pajak berganda, yaitu OECD model ( organization for economic cooperation and development ) dan UN ( united nation ), yang merupakan acuan
1 Sony Devanto, siti Kurniawan R, Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 204.
2 Rachmato Suratman, Persetujuan  penghindaran pajak berganda sebuah pengantar , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 2.
3 Ibid, hal. 3.
bagi dua Negara yang merundingkan suatu persetujuan penghindaraan pengenaan pajak berganda. 4 Perlu diketahui bahwa model OECD ini adalah model yang dikembangkan oleh Negara –  negara Eropa Barat. Karena itu prinsip yang terkandung di dalamnya mencerminkan kepentingan Negara –  Negara industri sebaliknya UN model yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan – kepentingan Negara berkembang, sehingga prinsip revenue oriented yang dianut oleh kebanyakan Negara berkembang jelas terlihat dalam model tersebut. Karena Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, Indonesia kebanyakan mengunakan UN model , yang dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan sistem pajaknya dan selaras dengan hasil negosiasi kedua belah pihak, oleh karena perjanjian tersebut sehingga timbal balik dalam alokasi hak pemajakannya dirundingkan berdasarkan semangat saling menguntungkan untuk mendorong mobilitas lalu lintas perdagangan, usaha, bisnis, dan investasi antar Negara. 5 Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa Negara Indonesia menggunakan semua ketentuan dalam UN model . Negara Indonesia menggunakan perpaduan kedua model tersebut yaitu UN model dan OECD model yang mana menghasilkan model Indonesia, yang menjadi dasar berpijak dalam perundingan persetujuan penghindaran pajak berganda. Karena suatu persetujuan pada hakikatnya merupakan rekonsiliasi antara dua hukum pajak yang berbeda, kedudukannya di atas Undang – undang pajak nasional masing – masing Negara. 6
Perlu diketahui bahwa tingginya tingkat penanaman modal oleh para Investor dirasakan di kota – kota besar di Indonesia terutama di Kota Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Kota Batam, Kepulauan Riau. Kota Batam adalah kawasan FTZ (Free Trade Zone) yang merupakan salah satu kawasan industri yang berkembang di wilayah Indonesia dan Asia. Kota Batam yang terletak di daerah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia memiliki daya tarik tersendiri bagi Investor .
Dari paparan diatas, kita dapat menjadikan hal ini sebagai objek  bahwa tax treaty (P3B) dengan Negara Maju terutama dalam hal pengenaan dividen kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Negara Maju yang beroperasi di Indonesia perlu ditinjau kembali dimana pengenaan atas pajak penghasilan dividen tersebut mendapatkan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku normal yakni 20%. Terdapat potensi kerugian pajak sebesar 10% dalam hal ini, dan di lain pihak pemanfaatan atas tax incentive ini bagi perusahaan Indonesia di Negara Maju tidaklah signifikan. Faktor lain yang menjadi penguat atas analisis di atas adalah Indonesia merupakan Negara tujuan investasi dikarenakan upah
4 Jhon Hutagaol, Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara – Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika, dan Afrika , Jakarta: Salemba Empat, 2000, hal. 7.
5 Gunadi, Pajak International , Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2007, hal. 190.
6 Jhon Hutagaol, Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara – Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika , dan Afrika , Jakarta: Salemba Empat, 2000, hal. 8.
tenaga kerja yang relatif rendah serta komponen biaya produksi yang murah dan bukan dikarenakan oleh tax incentive yang sebagaimana disepakati dalam P3B tersebut antara Negara Maju dan Indonesia.
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara Maju ini akan secara khusus menyasar kepada pajak penghasilan serta dividen oleh penanaman modal asing Negara Maju di Indonesia, kemudian melakukan analisis dengan mempertimbangkan faktor – faktor lainnya dalam hal keterkaitan dengan daya tarik investasi asing di Indonesia serta peningkatan penerimaan pajak bagi Negara Indonesia di sisi lainnya. Rekomendasi ini tentunya bertujuan untuk tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan nilai investasi asing di Indonesia dan juga berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan khususnya atas dividen. Hal ini secara tidak langsung sebenarnya juga memiliki dampak positif dalam hal mempertahankan sustainable dari investasi asing tersebut di Indonesia yakni dengan menetapkan pajak penghasilan atas dividen lebih tinggi (tanpa memberikan potongan 50% sebagaimana diamanatkan oleh P3B tersebut) sehingga investor tidak harus membagikan dividen kepada pemegang sahamnya yang notabene dimiliki oleh Negara asing ( capital out-flow ) dan pada akhirnya menjadikan laba ditahan ( retained earning ) perusahaan tersebut sebagai modal kerjanya yang secara perspektif bisnis tentu akan meningkatkan skala perusahaan tersebut.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  dampak Undang –  Undang No. 36 tahun 2008 tax treaty terhadap pendapatan pajak Negara Indonesia.
2. Sejauh mana dampak tax treaty dapat menggerakkan roda perekonomian di Kota Batam?
3. Sejauh mana pemberlakuan tax treaty berdasarkan pasal 10 tentang dividen Undang – Undang No. 36 tahun 2008 dapat mengurangi pendapatan Negara?
4. Sejauh mana peran pemerintah dalam menaggapi pemberlakuan tax treaty berdasarkan pasal 10 tentang dividen Undang – Undang No. 36 tahun 2008?

## C. Metode Penelitian
Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah. 7 Kata penelitian sendiri berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari kata re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Menurut H.L. Manheim, penelitian dapat diartikan sebagai: 8
"... the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind's knowledge."
7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , Jilid I cet. Ke-24 Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hal. 4.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986, hal. 43.
26
[...  ketelitian, ketekunan, dan kesempurnaan dalam melakukan penelitian atas permasalahaan yang dibahas dalam topik penelitian secara ilmiah hendak menambah pengetahuan setiap peneliti setelah tujuan penelitian tersebut terpenuhi.]
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, diadakan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecah atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 9
Di  dalam penelitian, termasuk penelitian penulisan  tesis atau tugas akhir dapat menggunakan berbagai metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, sifat penelitian serta berbagai alternatif yang mungkin digunakan dalam penelitian tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 10
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian yuridis – empiris atau yang biasa disebut dengan sosiologis hukum, karena data yang diambil dan diteliti oleh peneliti adalah data yang diambil berasal dari penelitian di lapangan yang merupakan data premier. Sosiologis hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial yang mempelajari bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala – gejala sosial lainnya secara empiris analitis. 11
Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif (yuridis) atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif (yuridis) dilakukan hanya dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosilogis dilakukan dengan cara meneliti data primer. 12 Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 13
Sehubungan penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
9 Ibid.
10 Koentjaraningrat, Metode – metode Penelitian Masyarakat , Jakarta: PT. Gramedia, 1993, hal. 7.
11 Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum , Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986, hal 44.
13 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
27
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan atau interview pada subjek penelitian untuk memperoleh data  –  data dan observasi secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimana di  dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara dan pengajuan angket terhadap individu atau lembaga –  lembaga terkait yang terlibat langsung dan mengetahui serta dapat memberikan informasi yang dapat menjawab permasalahaan di penelitian ini. Adapun sumber data primer adalah sebagai berikut:
1. Bagian Kantor Pajak Kota Batam KPP Selatan.
2. Sebagian pimpinan atau  staf perusahaan asing  di kota Batam sebagai perwakilan dari pengusaha asing  di Batam yaitu PT. Smoe Indonesia, PT. Wik FarEast, PT. Epson, dan PT. Ecogreen.
Teknik pengambilan sampel penelitian terhadap individu yang diwawancarai adalah dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana purposive sampling itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (orang  –  orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat  – sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel. 14
Data Sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, dengan mempelajari data sekunder yang berupa bahan –  bahan pustaka, peraturan  –  peraturan, ketentuan  –  ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan/atau yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka ( library research ). Data sekunder yang digunakan terdiri dari:
a) Bahan Hukum Premier, yaitu:
− Undang – undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
− Perjanjian Tax Treaty antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura.
− Perjanjian Tax Treaty antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang.
− Perjanjian Tax Treaty antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika.
b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, makalah  – makalah, majalah, jurnal  –  jurnal hukum, laporan hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang berhubungan dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan.
c) Bahan Hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  –  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu bahan dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, internet dan lain – lain.
14 Ibid.
Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga dapat membuahkan hasil yang mendekati kebenaran yang ada. Dalam penulisan penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif yang dimana analisis di  dalam penelitian ini tidak menggunakan alat statistik, namun dengan membaca tabel  –  tabel, grafik  – grafik, atau angka – angka kemudian melakukan penafsiran. Langkah – langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan stakeholder terkait dengan wawancara terstruktur terhadap masalah yang akan dibahas oleh peneliti.
2. Reduksi data, yaitu merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan kemudian memilah data –  data yang penting yang akan digunakan dalam menjawab pokok permasalahaan dalam penelitian ini.
3. Penyajian data ( Display data ) , adalah tahap selanjutnya setelah data direduksi. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel dan grafik, sehingga data tersebut terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang dimana akan semakin mudah dipahami.
4. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah melakukan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data  –  data yang didapat tersebut.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Dampak Pemberlakuan TAX TREATY di Kota Batam Telah Mencapai

## Tujuan Yang Sebenarnya
Berdasarkan hasil dari wawancara antara peneliti dengan kantor  Pajak dan perusahaan –  perusahaan asing yang terdapat di kota Batam dapat disimpulkan bahwa dividen hampir tidak memiliki pengaruh terhadap arus investasi akan tetapi memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak.
Perlu diketahui bahwa banyak macamnya pungutan Pajak yang dapat dikenakan secara bersamaan di berbagai Negara, yaitu di Negara sumber maupun di domisili wajib Pajak. hal ini disebabkan adanya kesamaan objek pajak sebab berbagai Negara menerapkan berbagai asas Pajak seperti asas domisili, asas sumber, serta asas nasionalisme dan tujuan dari Tax Treaty adalah untuk menghindari adanya pengenaan Pajak berganda sehingga tidak terjadinya pembayaran Pajak berlebihan, selain pengenaan Pajak berganda Tax Treaty juga menjadi salah satu daya tarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri yang dimana terdapat beberapa fasilitas insentif keringanan Pajak, seperti hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran Pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian Pajak, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang,
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemengang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalti atau imbalan atas penggunaan  hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan Pajak, penghasilan dari berbasis syariah, imbalan Bunga yang sebagaimana dimaksud dalan undang –  undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surplus Bank Indonesia. 15
Konsep dasar adanya sebuah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam konteks FDI adalah untuk menciptakan suatu kepastian dan komitmen mengenai suatu perlakuan pajak kepada investor.
Dengan adanya ratifikasi atas suatu perjanjian, hal ini diharapkan menjadi sebuah jaminan bagi investor untuk diberikan suatu treatment standar ketika terjadi dinamika terkait isu perpajakan di suatu negara. Selain itu, adanya perjanjian juga merupakan suatu alat penjamin bahwa perlakuan yang diberikan kepada investor akan adil dan cenderung lebih mudah ( favour ) (Braun dan Zagler, 2014) Nada senada yang  kerap dilontarkan oleh OECD kemudian dikutip oleh Paul L. Baker (2012), disebutkan bahwa dengan adanya P3B atau double tax treaty (DTT) diupayakan mampu untuk mengeliminasi adanya permasalahan pajak berganda sehubungan dengan hal tersebut pula OECD berupaya untuk membuat convention model. Dan Apakah tax treaty yang merupakan suatu upaya untuk menarik investasi tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan arus dan volume investasi cukup menjadi perhatian bagi para akademisi perpajakan. Studi yang Eric (2007)   kemudian ditegaskan oleh Barthel (2009) mengatakan bahwa terdapat keyakinan yang terlalu besar dari otoritas pajak di negara berkembang dengan menggunakan tax treaty untuk menarik investasi asing selain mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa aspek pajaklah yang paling mudah untuk “dieksekusi” dalam menarik investasi.
Pemikiran yang demikian cenderung didasarkan pada pertimbangan bahwa investor pada umumnya menginginkan kepastian hukum dimana ketentuan pajak terdapat didalamnya serta stabilitas. Selain itu dari konteks sosial politik, adanya tax treaty merupakan bentuk dari political settlement yang mengikat dua negara atas suatu keputusan spesifik, mengikat serta berdampak jangka panjang (Hearson, 2015).  Pada kenyataannya, berbagai
15 Undang – undang No. 38 tahun 2008 tentang pengindaran Pajak Penghasilan, pasal 4.
studi empiris menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat lemah antara efek tax treaty terhadap investasi, terutama investasi langsung (FDI).
Mengutip studi Bloningen dan Davies (2002) menyebutkan bahwa tidak terdapat korelasi antara tax treaty dan  investasi.
Bahkan dalam studi tersebut ditekankan bahwa ketika melakukan estimasi dengan menggunakan model ekonometri mengenai hubungan antara variabel tax treaty dan investasi, pada dasarnya sulit untuk melakukan isolasi terhadap variabel  lain seperti keadaan ekonomi dan keadaan politik untuk mengetahui secara jelas dampak dari tax treaty terhadap kegiatan investasi. Hasil estimasi ekonometri yang dilakukan oleh Sauvant & Sachs pada tahun 2009 kemudian estimasi atas hal yang sama juga dilakukan oleh Martin Hearson pada tahun 2014,  juga mengatakan tidak terdapat evidence yang cukup atas kedua hubungan variabel tersebut, meskipun tidak menutup mata bahwa dari sisi metode riset terdapat ketidaksempurnaan yaitu informasi mengenai negara berkembang yang tidak sepenuhnya memadai.
Jika pada akhirnya dalam suatu studi empiris misalnya dalam perhitungan ekonometri tax treaty memiliki korelasi positif dengan kegiatan investasi langsung, pertanyaan lebih lanjut yang perlu dipikirkan adalah apakah “ total cost ” yang dikeluarkan untuk membuat kesepakatan melebihi manfaat yang diperoleh. 16
Secara sederhana, hal tersebut terlihat dengan adanya ketentuan seperti non-discrimination , mutual agreement procedure untuk meminimalisir terjadinya tax dispute dan berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya oleh Peneliti dan telah dibahas dalam bab 4.1 tentang hasil wawancara, terlihat tertariknya investor asing kepada Negara Indonesia Khususnya Kota Batam dikarenakan oleh kebijakan FTZ. Sedangkan untuk Tax Treaty tidak terlalu signifikan sebab terdapat hal –  hal lain yang lebih dominan seperti stabilitas politik dan birokrasi pemerintahan di kota Batam yang jauh lebih menentukan untuk menariknya investor asing di kota Batam. Akan tetapi untuk melihat lebih dalam sebelum masuknya investor ke dalam suatu Negara, Tax Treaty merupakan salah satu indikator yang dapat menariknya investor asing.
2. Pemberlakuan  Tax Treaty Berdasarkan Pasal 10 Tentang Dividen Undang  –  Undang No. 36 tahun 2008 yang Telah Mengurangi Pendapatan Negara Indonesia.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada perjanjian P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) antara Negara satu dengan negara yang lainnya yang dimana yang telah dibahas pada bab –  bab sebelumnya sebagai contoh perjanjian antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika, perjanjian antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura, perjanjian
16 http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=72 diakses 13 juli 2017.
antara Negara Indonesia dengan Negara jepang, dapat dilihat semua Negara tersebut merupakan Negara yang maju dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Peneliti alasan dari Investasi dari Negara maju tersebut adalah dikarenakan besarnya pangsa pasar yang luas serta murahnya biaya produksi, bahwa dengan adanya pemberlakuan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) ada beberapa faktor yang menjadi insentif Pajak yang dimana dapat menjadi daya tarik untuk investasi bagi Negara investor asing yaitu: terdapatnya keringanan seperti pada laba bentuk usaha tetap (pasal 5 c ), Laba harta tidak bergerak (pasal 6 tax treaty ), Laba usaha (pasal 7 tax treaty ), Laba usaha perkapalan dan penerbangan (pasal 8 Tax Treaty ), dividen (pasal 10 tax treaty ), Bunga (pasal 11 tax treaty ), Royalti (pasal 12 Tax treaty ), Harta Bergerak (pasal 13 Tax Treaty ), Pendapatan lain –  lain (pasal 21 Tax Treaty ), kekayaan (pasal 22 Tax Treaty ). Dan Khususnya pada pasal 10 tentang dividen setiap Negara yang melakukan perjanjian P3B dengan Negara Indonesia mendapatkan insentif Pajak sebesar 50% yang dimana dengan adanya insentif Pajak sebesar 50% menimbulkan kurangnya penerimaan Pajak bagi Negara Indonesia sebesar 50%, dan apabila dilihat dari teori keadilan menurut Aristoteles yang dimana Keadilan Dalam Arti Universal (Umum).
Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.
Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu:
1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.
Untuk mengetahui apa  itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.
Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak adil , maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law- abiding) dan adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. 17
Sebagai contoh, hubungan perjanjian P3B antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang yang dimana kita mengetahui bahwa pemberlakuan
17 http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen.5.v.html diakses 29 Maret 2017.
UU P3B tersebut berlaku di kedua belah pihak  yang dimana apabila perusahaan Indonesia yang berdomisili di Jepang melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan laba maka laba tersebut harus dipotong pajak dengan pemberlakuan P3B dan begitu pula dengan sebaliknya, namun apakah hal tersebut adil? Apabila Negara Indonesia memiliki tingkat kemakmuran dan investor yang sama dengan Negara Jepang maka dapat dikatakan bahwa pemberlakuan P3B tersebut adil, namun apabila ternyata sebaliknya maka dapat dikatakan bahwa pemberlakuan P3B menimbulkan ketidakadilan, yang dimana kita mengetahui bahwa Negara Jepang notabene jauh lebih maju dan makmur daripada Negara Indonesia, yang menjadi salah satu alasan Negara Jepang menginvestasikan ke Negara Indonesia adalah faktor upah buruh yang relatif lebih rendah dan letak geografis Negara Indonesia yang strategis.
Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu adil dan sesuai dengan hukum, yang masing  –  masing bukanlah hal yang sama. Tidak adil adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak adil.
Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum. 18 Untuk lebih lanjut perspektif keadilan menurut Aristoteles di bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian persamaan hak tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai satu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.
Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “ distributief ” dan keadilan “ commutatief ”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda – bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. 19
Yang dimana dalam hal ini Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dan bukan Negara maju sehingga apabila diperlakukan sama dengan Negara maju, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangannya suatu keadilan jika dilihat dari perspektif teori keadilan distributive Aristoteles, sedangkan pemberlakuan insentif dividen sebesar 50% berdasarkan pasal 10 merugikan Negara indonesia.
18 http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen.5.v.html diakses 29 Maret 2017.
19 L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996,hlm. 11-12.
33
3. Solusi Bagi Pemerintah Dalam Menanggapi Pemberlakuan Tax Treaty Berdasarkan Pasal 10 Tentang Dividen Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.
Masalah keadilan Umum menurut teori Aristoteles yang dimana terjadi ketidakseimbangan antara pemberlakuan P3B antar Negara Indonesia dengan Negara maju. Nyhart mengemukakan adanya 6 (enam) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. 20 Adapun kelima konsep tersebut adalah sebagai berikut:
1. Prediktabilitas
Di dalam konsep pertama yaitu prediktabilitas, dikemukakan bahwa hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan – hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. Konsep ini menekankan kepada fungsi substansi hukum yang menjalankan perannya dengan kemampuan memprediksi. Untuk menjamin substansi hukum dapat menjalankan fungsi prediktabilitasnya, harus terdapat kepastian hukum dalam aturan hukum tersebut dan juga akibat  –  akibat tindakan yang dirumuskan dalam peraturan hukum di kemudian hari dapat direalisasikan. 21
2. Kemampuan prosedural
Pembinaan hukum acara memungkinkan hukum material untuk dapat merealisasikan dirinya dengan baik. Ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan – ketentuan hukum perundang – undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk – bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Ke semua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. 22

## 3. Kodifikasi daripada tujuan – tujuan
Dalam perundang – undangan biasanya dapat ditemukan pernyataan pemerintah mengenai tujuan dari pembangunan negara melalui Undang –  undang tersebut. Tujuan tersebut dapat secara tegas diungkapkan namun dapat pula hanya secara implisit diungkapkan dalam Undang  – undang itu sendiri. Kejelasan mengenai tujuan tersebut memberikan pemahaman yang jelas bagi sebuah institusi hukum pembuat kebijakan untuk memahami  dengan pasti tujuan institusi hukum tersebut yang telah ditetapkan Undang – undang. 23

## 4. Faktor penyeimbangan
20 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , Bandung: Penerbit Angkasa, 1980.
21 J.D. Nyhart, The Role Of Law and Economic Developement , Working Paper School of Industrial Management, Massachusetts Institute Of Technology, 1946,  hal. 12.
22 Ibid. 23 Ibid.
Di  dalam meningkatkan petumbuhan ekonomi suatu Negara, pastilah akan menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang harus diselesaikan. Oleh karena itu Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai  –  nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha – usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. 24

## 5. Akomodasi
Perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan  –  perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. 25

## 6. Definisi dan kejernihan tentang status
Hukum memberikan definisi dan status dalam berbagai hal yang diaturnya, hukum dalam kondisi perubahan yang cepat dari ekonomi harus mempunyai kualitas dalam kejelasan mengenai definisi serta status  dari hal yang diaturnya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap arah dari perubahan yang diambil. 26
Berdasarkaan teori yang dikemukakan oleh Nyhart 6 konsep teori, prediktabilitas, Kemampuan Prosedural, Kodifikasi daripada tujuan – tujuan, Faktor Penyeimbang, Akomodasi, Definisi tentang kejernihan status.
24 Ibid, hal 13.
25 Ibid. 26 Ibid.
Analisa Solusi Bagi Pemerintah Dalam Menanggapi Pemberlakuan Tax Treaty Berdasarkan Pasal 10 Tentang Dividen Undang – Undang No. 36 Tahun 2008
Sumber: Analisa Peneliti
Dari penjelasan tabel di  atas dapat dilihat dengan lebih jelas hal  –  hal apa saja yang terjadi dan harus diperbaiki agar dapat memberikan solusi bagi Pemerintah dalam menanggapi pemberlakuan Tax Treaty berdasarkan Pasal 10 tentang Dividen Undang –  Undang No. 36 Tahun 2008.  Berdasarkan Teori pembangunan hukum ekomomi menurut J.D Nyhart di dalam Tax Treaty menurut kodifikasi daripada tujuan sebenarnya tax treaty di Negara Indonesia sudah hampir tercapai seutuhnya hal ini dapat dilihat tumbuhnya ataupun meningkatnya investasi asing yang masuk ke Negara Indonesia khususnya kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Realisasi Penanaman Modal Asing di Kota Batam
Tahun Nilai Investasi (USD dalam Milyar) 2010 5.94 2011 6.16 2012 6.78 2013 7.28 2014 8.24 Sumber: https://www.bpbatam.go.id/ini/Industry_economy/indicator.jsp No Teori Pembangunan hukum ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kehidupan Kelemahan 1 Prediktabilitas Tidak terdapatnya kelemahan dari sisi substansi hukum, sudah cukup baik. 2 Kemampuan prosedural Tidak Terdapatnya kelemahan dari sisi teknis procedural, sudah cukup baik.
3 Kodifikasi daripada tujuan Tujuan dari dibentuknya P3B tidak sepenuhnya telah tercapai pada tujuan yang seutuhnya, yang dimana maksud dari P3B selain dari penghindaran pengenaan Pajak berganda juga bertujuan untuk meningkatkan atau menariknya investor asing ke dalam negeri. Dan meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak. 4 Faktor penyeimbang Belum terdapatnya faktor penyeimbang dalam Undang – undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan khususnya dalam perjanjian P3B.

## Realisasi Penanaman Modal Asing di Kota Batam

## Tahun  Nilai Investasi (Rupiah)
2015 4,27 Triliun 2016 6,27 Triliun 2016 6,27 Triliun Sumber: http://batamnews.co.id/berita-19789--hatanto-targetkan-investasi-di-batam-
tahun-2017-naik-100-persen.html
Namun dari segi penerimaan Pajak dalam negeri tentunya meningkat dikarenakan meningkatnya arus investasi asing ke dalam negeri namun dalam realisasi penerimaan Pajak belum sepenuhnya maksimal dikarenakan banyaknya insentif –  insentif Pajak yang diberikan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B sebagai contoh: laba bentuk usaha tetap (pasal 5 tax treaty ), Laba harta tidak bergerak (pasal 6 tax treaty ), Laba usaha (pasal 7 tax treaty ), Laba usaha perkapalan dan penerbangan (pasal 8 Tax Treaty ), dividen (pasal 10 Tax Treaty ), Bunga (pasal 11 tax treaty ), Royalti (pasal 12 Tax treaty ) , Harta Bergerak (pasal 13 Tax Treaty ), Pendapatan lain –  lain (pasal 21 Tax Treaty ) , kekayaan (pasal 22 Tax Treaty ).
Di dalam teori Pembangunan hukum ekonomi  menurut J.D Nyhart, di dalam P3B tentunya terjadi ketidakseimbangan bagi Negara Indonesia yang notabene merupakan Negara berkembang bukan Negara maju yang dimana hal tersebut diperlakukan sama dengan Negara maju maka dengan menghapus ataupun mengecilkan jumlah dari insentif pada pasal 10 tentang dividen diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam penerimaan Pajak dalam negeri yang dimana dalam hal ini negara telah memberikan perlakuan khusus yang terdapat di berbagai pasal lainnya seperti yang disebutkan di atas dari pasal 5 tax treaty hingga pasal 22 tax treaty . Tentunya dengan adanya program dari Tax Treaty memberikan dampak bagi investor asing untuk menarik ke dalam namun di sisi lain yang terjadi adalah Negara mengalami kekurangan pendapatan yang merupakan efek dari perjanjian Tax Treaty tersebut.
Dikarenakan masih terdapat banyaknya insentif Pajak yang diberikan maka untuk pasal 10 tentang dividen sebaiknya direnegosiasi kembali sebab berdasarkan hasil wawancara dengan kantor Pajak maupun perusahaan asing yang ada di kota Batam menunjukkan bahwa peran dari pasal 10 tentang dividen tidak begitu menarik oleh investor asing serta mengurangi penerimaan Pajak dalam negeri dan efek dari dividen jika tidak dibagikan oleh perusahaan asing maka akan memberikan dampak kepada bertambahnya modal pada perusahaan asing tersebut, yang dimana apabila
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
naiknya modal pada perusahaan asing tersebut maka Pajak yang dikenakan kepada perusahaan tersebut menjadi lebih banyak dibandingkan dengan pengenaan Pajak pada perusahaan yang modalnya tidak ditambahkan, maka dengan adanya renegosiasi kembali terhadap pasal 10 tentang dividen maka akan berdampak pada meningkatnya pada bagian Pajak lainnya.

## E. Kesimpulan
Secara garis besar menurut sebagian pelaku usaha yang sudah diwawancarai pemberlakuan pemotongan terhadap dividen tidak terlalu berpengaruh terhadap daya tarik investor dikarenakan penyebab utama dari menariknya investasi di suatu Negara bukan dikarenakan insentif Pajak melainkan rendahnya biaya operasional produksi dan keamanan Negara serta kemudahan dalam perizinan. Akan tetapi hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pajak  penerimaan Negara yang dimana dengan adanya insentif – insentif pajak sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak, dan untuk di wilayah kota Batam sendiri terdapat 80% perusahaan asing yang turut serta menggunakan  fasilitas TAX TREATY dalam menjalankan usahanya di kota Batam.
Menurut teori keadilan khusus Aristoteles, yang menjadi tolak ukur apakah Undang – undang tax treaty sudah memberikan keadilan bagi Negara Indonesia sebagai Negara tujuan dari Negara maju? Perlu diketahui Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dan bukan Negara maju dimana masih perlu pembangunan di berbagai sektor sehingga dengan jelas secara ekonomi Negara Indonesia tentunya lebih lemah dibandingkan dengan Negara
Solusi agar Undang  –  Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat memberikan keadilan bagi Negara Indonesia maka diperlunya renegosiasi dengan beberapa Negara investor terkait pemberlakuan Undang –  Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait pemotongan dividen sebesar 50%.
Investor yang notabene merupakan Negara maju dan berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat, sehingga pemberlakuan TAX TREATY dapat dikatakan tidak adil bagi Negara Indonesia dikarenakan Negara Indonesia bukanlah Negara yang memiliki pondasi ekonomi yang kuat dibandingkan dengan Negara investor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Gunadi, 2007, Pajak International, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. Hendra Akhdhiat, 2011, Psikologi Hukum, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.
Jhon Hutagaol,  2000,  Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara  –  Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika, Salemba Empat, Jakarta.
Koentjaraningrat,  1993,  Metode  –  metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta.
L.J. Van Apeldoorn, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, Jakarta.
Rachmato Suratman,  2000,  Persetujuan penghindaran pajak berganda sebuah pengantar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Sony Devanto, siti Kurniawan R, 2006, Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Sutrisno Hadi, 1993,  Metodologi Research Jilid I cet. Ke-24, Andi Offset, Yogyakarta.

## Artikel Jurnal
J.D. Nyhart, The Role Of Law and Economic Developement, Working Paper School of Industrial Management, Massachusetts Institute Of Technology, 1946.

## Internet
Badan Pengusahaan Batam Industri/Economi.  https://www.bpbatam.go.id/ini/
Industryeconomy/indicator.jsp, diakses pada tanggal  18 Juli 2017
Batam News. Hatanto targetkan di batam ivestasi naik 100%”. http://batamnews.co.id /berita-19789--hatanto-targetkan-investasi-di-batam-tahun-2017-naik-100- persen.html, Di akses pada tanggal 18 Juli 2017
Nicomachaen, translate by W.D Ross. http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen. 5.v.html, diakses pada tanggal 29 maret 2017
Maria R.U.D Tambunan. “Nilai dari sebuah perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) di Negara Berkembang”  http://www.ortax.org/ortax/?mod= issue&page=show&id=72, diakses pada tanggal 13 Juli 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang – undang No. 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.