Analisis  Pertanggungjawaban  Developer  terhadap  Kredit  Macet Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  (Studi  Pada  Perumahan  Matrix  Lampung Utara)
Lorinza Hartomo Razy STANu Kotabumi Lampung Utara, Indonesia
lorinzahartomorazy@yahoo.co.id

## Abstract
The development of housing loans disbursed by North Lampung Matrix Housing Developers sometimes results in problems of bad credit where the realization of loans disbursed does not reach the set target. This can affect the activities of the North Lampung Matrix Housing and have implications for Developer accountability. How is the accountability of the developer to credit according to Act Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in Matrix Housing  in North  Lampung,. The results of the  research  show that  the  responsibility of the developer for credit according to Act Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in Matrix Housing in North Lampung, which has obligations in billing of debtors who experience  non-performing  loans  in  cooperation  with  the  North  Lampung  Matrix  Housing Partner Bank, this obligation is the essence has not been specifically regulated in the banking Act and still uses general rules such as the Banking Act, Civil Code and Act Number 40 of 2007 concerning  Limited  Liability  Companies.  The  absence  of  special  rules  "lex  speciali"  is  a weakness in liability in the event of bad credit. All components of the North Lampung Matrix Housing  have  juridical  responsibility  for  all  operational  activities.  Efforts  to  settle  non- performing  loans  in  Matrix  Housing  in  North  Lampung  can  be  taken  in  two  ways,  namely litigation  efforts  through  the  court  and  non-litigation  efforts  through  preventive  measures, namely  actions  to  anticipate  the  emergence  of  bad  loans,  early  warnings,  and  negotiation efforts
Keywords :   Responsibility; Developer; Housing Loans Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Meluasnya  pembangunan  perumahan  nasional  dalam  dasawarsa  terakhir  ini merupakan  motivasi  bagi Developer Perumahan  Matrix  Lampung  Utara.  Perkembangan property  pada  akhir  abad  dua  puluh  ini  telah  menyebabkan  pembangunan  perumahan dapat bergerak dengan cepat. Pembangunan perumahan berkembang dari suatu lokasi ke lokasi  lain  tanpa  dibatasi  oleh  jarak  di  antara  lokasi-lokasi  itu  sendiri.  Pembangunan perumahan dapat bergerak dari suatu wilayah ke wilayah lain, bahkan dari suatu daerah ke  daerah  lain.  Perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan  di  bidang  property  seperti perumahan  yang  cukup  pesat  sekarang  dan  cukup  dirasakan  juga  di  negara  Indonesia yang  sedemikian  pesatnya  telah  menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan pembangunan di bidang property seperti perumahan. Salah satu perusahaan bidang property perumahan adalah Perumahan Matrix

## Jurnal Tana Mana
Lampung  Utara.  Konsep  Perumahan  Matrix  Lampung  Utara  menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dengan  tujuan untuk:
a.   mengembangkan  pembangunan  di  bidang  properti  seperti  perumahan  dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.   meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d.   membuka  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  orang  untuk  memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang property seperti perumahan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e.   memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan penyelenggara pembangunan perumahan nasional Berdasarkan  konsep  dan  tujuan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa Developer Perumahan Matrix  Lampung  Utara  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  berupaya  untuk  mengembangkan  pembangunan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan landasan dan kepastian hukum yang sah bagi para pihak yang terkait dengan pembangunan  perumahan  nasional.  Perumusan  hubungan  kredit  perumahan  tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara masyarakat dengan Developer Perumahan Matrix Lampung Utara negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk  kesepakatan  untuk  saling  mempertemukan  sesuatu  kepentingan  melalui proses tawar-menawar. Jadi pada umumnya hubungan kredit perumahan justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak, sehingga melalui kontrak  perbedaan  tersebut  dapat  diakomodasi  dan  selanjutnya  dibingkai  dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari  bahasa  Inggris,  yaitu contract  of  law, sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  disebut dengan istilah overeenscomstrecht . Menurut Salim H.S. hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  ( Salim,  2009) Developer Perumahan  Matrix  Lampung  Utara  suatu  pelaku  usaha  yang  mengembangkan  dan membina  usaha  melalui  konstruksi  perumahan. Developer Perumahan  Matrix  Lampung Utara  menghasilkan  pendapatan  juga  melalui  kredit  perumahan  karena  semakin meningkatnya  resiko  melemahnya  kolektebilitas  kredit  yang  diberikan.  Perkembangan kredit  perumahan  yang  disalurkan  oleh  Bank  dimana  setiap  tahunnya  terkadang  terjadi permasalahan  kredir  macet  yang  mana  realisasinya  kredit  yang  disalurkan  selalu  tidak mencapai  target  yang  telah  ditetapkan,  dan  kredit  macet  yang  selalu  berfluktuasi  dari tahun ke tahun selalu ada atau terjadi dari pada peminjam. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas  kredit  dari  Bank  dan  berimplikasi  pada  pertanggungjawaban Developer Perumahan Matrix Lampung Utara dalam penyelesaian kredit bermasalah.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  dalam  penyelesaian  kredit  bermasalah  tertuang  dalam  Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa  penyelesaian  sengketa  di  bidang  perumahan  terlebih  dahulu  diupayakan berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat.  Selanjutnya  ketentuan  Pasal  148  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Pertanggung jawaban Developer Terhadap Kredit Macet Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  Dan  Kawasan Permukiman (Studi Pada Perumahan Matrix Lampung Utara)”. a.  Bagaimana pertanggungjawaban developer terhadap  kredit  macet  menurut  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  pada Perumahan Matrix Lampung Utara?
b.  Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara?

## METODE
Penelitian  ini  menggunkan  library  research.  Teknik  analisis  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  non  statistic  dengan  menggunakan  teknik  analisa  data kualitatif  dengan  dengan  pendekatan  tafsir  ilmy  dan  metode  sains  modern.  Metode pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakn  metode  1)  pustaka  atau  dokumen,  2) wawancara. Teknik Metode Pengumpulan Data Dalam metode pengumpulan data ini, yaitu mengumpulkan  data  lewat  buku-buku  perpustakaan  atau  karya  ilmiah  lainnya  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Pada  penelitian  kepustakaan,  data  atau  bahan yang  di  peroleh  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Metode Pengelolahan dan Analisis Data Data yang  dikumpulkan,  baik  data  primer  maupun  data  skunder,  kemudian  diolah  melalui metode kualitatif, yaitu pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah  yang  berhubungan  dengan    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.  Tekhnik  analisis  penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  deskriptif  dan  content  analisys.  Teknik  anlisis  deskriptif  adalah  suatu teknik analisis untuk mendeskripsikan makna data sehingga menimbulkan kejelasan dan mudah dipahami oleh pembaca. Teknik content analisys data adalah teknik analisis yang lebih menekankan pada pengambilan makna data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pengertian Kredit dan Jaminan dalam Lembaga Perbankan
Pengertian kredit secara jelas dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagian-sebagian Pasal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  yaitu  “Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Selain itu, pengertian kredit juga tercantum dalam ketentuan relaksasi restrukturisasi kredit bermasalah dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank, yaitu : Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga ( Ghofur Ansory, 2006).
2.  Jenis Pengikatan Jaminan Kredit yang Berlaku dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia
Dalam  hukum  jaminan  perbankan  Indonesia  ada  beberapa  pengikatan  jaminan  kredit yang berlaku dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, yaitu :

## Pengikatan Jaminan dengan Pembebankan Hak Tanggunga
Dasar  hukum  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  adalah  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  (UUHT)  disebutkan  : Surat Kuasa membebankan hipotek yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini dapat digunakan sebagai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam waktu 6 (enam)  bulan  terhitung  sejak  saat  berlakunya  Undang-Undang  ini,  dengan  mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  (UUHT).  Menurut  penjelasan  umum  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  (UUHT),  dalam  memberikan  hak tanggungan,  pemberi  hak  tanggungan  wajib  hadir  dihadapan  PPAT.  Jika  karena  sesuatu sebab  tidak  dapat hadir sendiri, ia  wajib menunjuk  pihak  lain sebagai  kuasanya melalui Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang  berbentuk  akta  otentik. Pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  ditugaskan  kepada Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
3.  Tinjauan  tentang  Hubungan  Hukum  antara  Lembaga  Perbankan  dengan Nasabah dalam Kredit Pembiayaan
Hubungan antara bank dengan masyarakat didasarkan pada  2 (dua) unsur yaitu hukum dan  kepercayaan.  Suatu  bank  dapat  melakukan  kegiatan  dan  mengembangkan lembaganya  apabila  masyarakat  percaya  untuk  menempatkan  uangnya  pada  produk- produk  perbankan  dan  berdasarkan  kepercayaan  masyarakat  tersebut  bank  dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan kepada bank dan kemudian bank akan  memberikan  jasa-jasa  perbankan.  Sebagai  konsekuensinya  pihak  nasabah merupakan  unsur  yang  sangat  berperan  dalam  kegiatan  pelayanan  perbankan.  Mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak nasabah terhadap bank  nya.  Kedudukan  nasabah  dalam  hubungannya  dengan  pelayanan  jasa  perbankan, berada  pada  dua  posisi  yang  dapat  bergantian  sesuai  dengan  sisi  mana  mereka  berada. Dilihat dari sisi penyerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank sebagai penabung,  deposan,  maupun  pembeli  surat  berharga  (obligasi  atau commersial  paper ), maka kedudukan nasabah tersebut sebagai kreditor bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah berkedudukan sebagai debitor dan bank sebagai kreditur
4.  Hak-Hak  Nasabah  sebagai  Konsumen  Kredit  Pembiayaan  Perumahan  Melalui Jasa Perbankan
Mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat,  sekaligus  tujuan  hukum  itu  memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada masyarakat.  Secara  universal,  berdasarkan  berbagai  hasil  penelitian  dan  pendapat  para pakar,  ternyata  konsumen  umumnya  berada  pada  posisi  yang  lebih  lemah  dalam hubungannya  dengan  pengusaha,  baik  secara  ekonomis,  tingkat  pendidikan,  maupun kemampuan  atau  daya  bersaing  atau  daya  tawar.  Kedudukan  konsumen  ini  bagi  yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan
dengan  kedudukan  pengusaha.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menyeimbangkan  kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen.
Merujuk  pada  ketentuan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, maka nasabah sebagai konsumen di Indonesia mempunyai hak- hak mendasar, yang meliputi :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. Hak untuk memilih dan/atau mendapatkan barang dan/atau jasa;
3. Hak atas informasi;
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  hak  yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan lainnya.
5.  Tinjauan  Umum  tentang  Sengketa  Kredit  Pembiayaan  Perumahan  Melalui  Jasa Perbankan
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  Nomor  01/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (LAPS)  di  Sektor  Jasa  Keuangan  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem  perlindungan konsumen  yang  andal,  meningkatkan  pemberdayaan  konsumen,  dan  menumbuhkan kesadaran  Lembaga  Jasa  Keuangan  sehingga  mampu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  pada  sektor  jasa  keuangan.  Perlindungan  konsumen  merupakan  rangkaian kebijakan  dan  pelaksanaan  kegiatan  yang  mencakup  edukasi,  pelayanan  informasi,  dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian Sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan
6.  Pertanggungjawaban developer terhadap  kredit  menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  pada Perumahan Matrix Lampung Utara
Pertanggungjawaban developer terhadap kredit menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  pada  Perumahan  Matrix  Lampung Utara yakni memiliki kewajiban dalam penagihan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah  yang  bekerjasama  dengan  Bank  Mitra  Perumahan  Matrix  Lampung  Utara, kewajiban ini pada hakikatnya belum di atur secara khusus di dalam Undang-undang dan masih  menggunakan  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  seperti  Undang-undang Perbankan, KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Belum  adanya  aturan  khusus  " lex  spesiali "  merupakan  kelemahan  dalam pertanggungjawaban  bila  terjadi  kredit  macet.  Seluruh  komponen  Perumahan  Matrix Lampung  Utara,  baik  pimpinan  tertinggi  maupun  yang  berada  pada  level  menengah memiliki  tanggung  jawab  yuridis  terhadap  semua  aktivitas  operasional,  sesuai  dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. Tugas fiduciary duty dan duty of skill and care bukan hanya berlaku bagi developer saja, tetapi juga berlaku terhadap karyawan bank sebagai pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya .
7.  Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara Upaya penyelesaian  kredit  bermasalah  pada  Perumahan  Matrix  Lampung  Utara  dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non- litigasi  melalui  upaya  preventif  yaitu  tindakan  untuk  mengantisipasi  munculnya  kredit macet, early warning , dan upaya negosiasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya menangani kredit macet karena debitur wanprestasi meliputi hambatan normatif adalah hambatan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku,  hambatan  internal timbul  dari  permasalahan  di  dalam  instansi  Perumahan  Matrix  Lampung  Utara,  dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari debitur .

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban developer terhadap  kredit  macet  menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  pada  Perumahan Matrix Lampung Utara yakni memiliki kewajiban dalam penagihan terhadap debitur yang mengalami  kredit  bermasalah  yang  bekerjasama  dengan  Bank  Mitra  Perumahan  Matrix Lampung  Utara,  kewajiban  ini  pada  hakikatnya  belum  di  atur  secara  khusus  di  dalam Undang-undang  perbankan  dan  masih  menggunakan  aturan-aturan  yang  bersifat  umum seperti  Undang-undang  Perbankan,  KUH  Perdata  dan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Belum adanya aturan khusus " lex spesiali " merupakan kelemahan  dalam  pertanggungjawaban  bila  terjadi  kredit  macet.  Seluruh  komponen Perumahan  Matrix  Lampung  Utara  memiliki  tanggung  jawab  yuridis  terhadap  semua aktivitas  operasional.  Upaya penyelesaian  kredit  bermasalah  pada  Perumahan  Matrix Lampung  Utara  dapat  ditempuh  dengan  dua  jalan  yaitu  upaya  litigasi  melalui  jalur pengadilan  dan  upaya  non-litigasi  melalui  upaya  preventif  yaitu  tindakan  untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, early warning , dan upaya negosiasi. Diharapakn  agar developer Perumahan  Matrix  Lampung  Utara  dalam  proses pemberian kredit  perumahan sebaiknya perlu  mengkaji ulang penilaian aspek character dalam analisis kredit agar semua proses kredit dari awal sampai kredit dinyatakan lunas berjalan  lancar  sesuai  dengan  yang  di  perjanjikan  oleh  kedua  belah  pihak,  serta  dalam pemberian  bunga  jangan  terlalu  tinggi,  sehingga debitur dapat  melunasi  hutangnya  dan bisa  mengurangi  resiko  kredit  macet.  Diharapkan  agar    upaya penyelesaian  kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara supaya mendapatkan hasil yang win- win  solution adalah debitur sebaiknya  menyerahkan  jaminan  yang  diagunkan  untuk dilelang apabila  tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang dan bunganya,  karena hal tersebut sudah  menjadi kewajiban  dari debitur yang  tercantum  dalam  perjanjian  kredit. Namun apabila debitur tetap ingin memiliki jaminan yang telah diagunkan tersebut, maka debitur harus  tetap  membayar  angsuran  pokok  hutang  beserta  bunga  sesuai  yang tercantum  dalam  perjanjian  kredit  yang  dibuat  kedua  belah  pihak  dengan  permintaan permohonan  pengurangan  bunga,  sehingga  dapat  dihasilkan  upaya  penyelesaian  kredit macet yang win-win solution .

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Baihaqi.  1998, Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa , Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta. Abdul Muis, 2009, Bunga Rampai Hukum Dagang, Medan Area Press, Medan.
______, 2012, Hukum Persekutuan dan Perseroan , Medan Area Press, Medan. Agus  Yudah  Hernoko,  2010, Hukum  Perjanjian  :  Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak Komersial , Kencana, Jakarta. Djaja  S.  Meliala,  2007, Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Benda  dan  Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung.
Djasadin Saragih, 2012, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga Pers, Yogyakarta. Fuady  Munir,  2005, Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  buku  ke  satu, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
_____,  2003, Hukum  Kontrak,  dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis ,  buku  kedua,  cet  2,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ghofur  Ansory,  2006, Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Di  Indonesia ,  Citra  Media, Yogyakarta.
Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern , Refika Aditama, Bandung.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily,  2003, Kamus  Bahasa  Inggris , An  English-Indonesian Dictionary , PT. Gramedia, Jakarta. Lubis Suhawardi, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta. Lawrence  M.  Friedman,  1993, Teori  dan  Filsafat  hukum:  Telaah  kritis  atasi  Teori-Teori Hukum  (Susunan  I),  judul  asli  Legal  Theory , cetakan  kedua ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
M. Marwan, 2009, Law Dictionary ( Complete Edition ), Reality Publisher Mariam  Darus  Badrulzaman  et.al,  2001, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Asas-asas Hukum Di Indonesia , Refika Aditama, Bandung. Muljadi  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja,  2007, Perikatan  Yang  Lahir  dari  Perjanjian ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta P.N.H. Simanjuntak, 2009, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia , PT. Djambatan, Jakarta. Salim  H.S.,  2009, Hukum  Kontrak  (Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak), Sinar  Grafika, Jakarta.
Soedjono Dirdjosisworo, 2002, Kontrak Bermasalah, Mandar Maju, Bandung. , IBI, Jakarta. Y. Sogar Simamora, 2012, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Gramedia, Jakarta.
Copyright Holder : © Lorinza Hartomo Razy ,M (2021).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: CC BY SA